INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9308-9320 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
Maizul 1 ✉ , Rahul Ardian Fikri 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi Email : maizulchaniago1@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Upaya  penanggulangan  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  segera  mungkin  harus dilakukan.  Usaha  yang  harus  di  tekankan  pada  saat  ini  yaitu  melalui  penyelenggaraan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Divertion  dalam bahasa  Belanda  merupakan pembaharuan dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan  maupun  luar  proses  pengadilan.  Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  Sistem  Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentinganbersama. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini,  maka metode yang dipergunakan terdiri dari spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Teknik pengumpulan data yang  digunakan penulis dalam penelitian ini,  berupa penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmibuku-buku, kamus-kamus hukum Dengan menerapkan proses diversi pada tindak pidana ringan yang dilakukan orang anak maka hasil yang diharapkan ialah pelaku pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya
Kata Kunci: Diversi, Anak, Pelaku, Tindak Pidanam Penganiayaan

## Abstract
Efforts to deal with children in conflict with the law must be carried out as soon as possible. The effort that must be emphasized at this time is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System. Divertion in Dutch is a renewal in the Juvenile Criminal Justice System. This transition in Diversion is related to a transition from a judicial process to the community as service assistance, which can be done in the court process or outside the court process. The aim of implementing the Juvenile Criminal Justice System is not solely aimed at imposing criminal sanctions on children who commit criminal acts, but rather focuses on the responsibility of the perpetrators towards the victims of criminal acts for the sake of the child's future and the welfare of the child without reducing the interests of society for the common good. The research method aims to explain how the research was carried out in order to obtain maximum results. To obtain maximum results from this research, the method used consists of the research specifications used in this research which are analytical descriptive,  namely  trying  to  describe  or  describe  events  and  happenings  without  carrying  out hypotheses and statistical calculations. Analytical descriptive is what the respondent states in writing or orally,  as well  as  their  real  behavior, which  is  researched  and  studied  in  its  entirety.  The data collection technique used by the author in this study is in the form of library research. The literature study was carried out through secondary data sources, namely data that includes official documents, books, legal dictionaries. By applying the diversion process to minor crimes committed by children, the expected result is that criminals can realize their mistakes so they do not repeat their actions. Reducing the workload of Police, Prosecutors, Detention Centers, Courts and Correctional Institutions thereby saving state finances.
Keywords: Diversion, Children, Perpetrators, Crimes of Abuse

## PENDAHULUAN
Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena  setiap  anak  yang  terlahir  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  khusus dalam  suatu  Perundang-undangan.  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  mendapatkan perhatian  khusus  oleh  aparat  Penegak  Hukum  (T.  Prasetyo,  2015).  Berbagai  upaya penanggulangan  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  segera  mungkin  harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Divertion  dalam  bahasa  Belanda  merupakan  pembaharuan  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Peralihan  dalam  Diversi  ini  mempunyai  keterkaitan  suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan (Ariani et al., 2019). Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  ini  tidak  semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak
dan  kesejahteraan  anak  tersebut  tanpa  mengurangi  kepentingan  masyarakat  guna kepentingan bersama (Hidayat et al., 2021).
Jika  terjadi  kejahatan  maka  faktor  penting  keberhasilan  penegakan  hukum  adalah keadilan  dapat  dirasakan  masyarakat  sehingga  kehidupan  bersama  dapat  bertahan.  Di Indonesia sistem hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan bertitik berat pada hukuman sebagai  balasan  yang  setimpal.  Pelaku  kajahatan  harus  mendapatkan  hukuman  agar keamanan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  dapat  dipulihkan  sehigga  terkesan  hukuman adalah balas dendam korban pada pelaku kejahatan. Praktek peradilan yang demikian adalah penerapan  dari  keadilan  retributive  yaitu  keadilan  yang  menitikberatkan  pada  pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan (A. Prasetyo, 2020). Praktek peradilan yang demikian haruslah ditopang  sistem  hukum  yang  kuat  karena  jika  tidak  yang  terjadi  adalah  kekecewaan masyarakat dan sama sekali tidak memberi rasa aman. Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan efektifitasnya.
Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri anak itu sendiri sampai pengaruh lingkungan, seperti teman, tempat bermain, pergaulan dan sebagainya Pada sistem peradilan formal, ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, anak diberi statusmnarapidana justru memberi konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang  anak.  Proses  penghukuman  dalam  sistem  peradilan  pidana  formil  kepada  anak dengan memasukkan anak ke  dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi  yang  lebih  baik.  Penjara  ternyata  membuat  anak  semakin  profesional  dalam melakukan  tindak  kejahatan.  Dengan  demikian  muncullah  pemikiran  untuk  melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang di anggap lebih baik untuk anak (Ghoni & Pujiyono, 2020).
Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak- hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.  Dari  berbagai  isu  yang  ada  dalam  konvensi  hak  anak  salah  satunya  yang  sangat membutuhkan  perhatian  khusus  adalah  anak,  diantaranya  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Secara  hukum  Negara  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  kepada  anak melalui  berbagai  Peraturan  Perundang-undangan  di  antaranya  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak,  Undang-undang  Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi Manusia  dan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Penanganan terhadap perkara anak mempunyai sifat khusus sebab diatur pada aturannya tersendiri (Witasari & Arif, 2019).
Anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan dipengadilan khusus anak yang berada  di  lingkungan  peradilan  umum,  dengan  proses  khusus  serta  pejabat  khusus  yang memahami  masalah  anak.  Perlu  diketahui  bahwa  mengenai  penaganan  perkara  anak didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mempunyai sifat khusus salah satunya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  yang  sebelumnya  adalah  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Peradilan Anak.  Terdapat  banyak  kelemahan  dan  kekurangan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  1997,  dalam  pengaturan  persoalan  pemidanaan  terhadap  anak  secara  konkrit,  ini sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tampak tidak terdapat perubahan yang sangat mendasar, pengaruh aliran klasik dengan landasan berpikir pembalasan masih tampak melekat  (Pribadi, 2018).
Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang ditunjuk- kan dalam deklarasi anak-anak, karena anak  belumlah  dewasa  secara  fisik  dan  mental,maka  ia  memerlukan  pengawalan  dan perlindungan  khusus,termasuk  perlindungan  legal  yang  layak,sebelum  dan  sesudah  lahir. Dalam relasinya dengan hukum, perlakuan terhadap anak juga mendapatkan perhatian yang khusus (Rizqian, 2021). Demikian pula jika anak bersentuhan dengan hukum pidana. Anak yang  berkonflik  dengan  hukum  maupun  anak  yang  terposisikan  sebagai  korban  tidak semestinya menjadi alasan untuk yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlakukan anak sama dengan orang dewasa.
Hukum  yang  mengatur  tentang  anak  harus  lebih  mengutamakan  perlindungan terhadap hak-hak asasi anak  sebagaimana yang telah diatur di beberapa ketentuan yang berlaku, yang beberapa diantaranya telah diperbaiki menjadi hukum nasional. Piagam Afrika adalah  salah  satu  peraturan yang merupakan kesepaka-tan  dari beberapa negara. Pasal 1 Angka (3) Piagam Afrika ini menegaskan tentang pelarangan pemberlakuan segala bentuk praktik yang telah menjadi kebiasaan, kultur dan keyakinan atau kepercayaan (religi) yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kebe-basan berekspresi dan pendidikan anak. Terkait  dengan  kasus  hukum,seperti  halnya  orang  dewasa,anak-anak  bisa  berkedudukan sebagai pelaku (tersangka,terdakwa) maupun sebagai korban.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  dari  segi  istilah,  pengertian  metodologi  penelitian  berbeda  dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun konsep-konsep yangn digunakan.  Tegasnya,  metodologi  merupakan  suatu  cabang  ilmu  yang  mengkaji  dan mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang
digunakan dalam penelitian penulis. Metode  diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi  terhadap  prosedur  dan  teknik  penelitian  (Sepud,  2020).  Penelitian  pada  hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta- fakta  yang  ada.  Peter  R.Senn  mengartikan  metode  yaitu  “Suatu  prosedur  atau  cara mengetahui  sesuatu  dengan  menggunakan  langkah-langkah  yang  sistematis,  yang mengandung prosedur berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah dan teratur”.
Metode  penelitian  juga  merupakan  sebuah  pengetahuan  keterampilan,  yang  artinya sebagai pengetahuan ia dapat  dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan  jaminan  bagi  yang  bersangkutan  untuk  mempergunakan  dan  menerapkanya dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut pendapat  Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan (Pradityo, 2016).
Metode  penelitian  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  penelitian  itu  dilakukan agar  didapatkan  dengan  hasil  yang  maksimal.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal penelitian  ini,  maka  metode  yang  dipergunakan  terdiri  dari  spesifikasi  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini,  berupa penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup  dokumen-dokumen  resmibuku-buku,  kamus-kamus  hukum,  hasil  penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Sinaga, 2016).
Dalam  penelitian  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  yang  bersumber  dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 1945,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
1. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku,hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang.
2. Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kamus  hukum,,  jurnal  hukum,  ensiklopedia,  komentar- komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet.
Untuk  memecahkan  masalah  yang  ada  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif    adalah  dengan  membahas  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara  komprehensif, dengan  berupaya  melihat  faktor-faktor  yang  melatarbelakanginya  program,  budaya  dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktri dan pasal- pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud (Ananda, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep diversi  didasarkan  pada kenyataan bahwa proses  peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nations Standard Minimum Rules for  the  Administration  of  Juvenile  Justice  (“The  Beijing  Rules“)  butir  6  dan  11  terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum  dari  sistem  peradilan  pidana  ke  proses  informal  seperti  mengembalikan  kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan diversi  oleh  pengadilan  yaitu  filosofi  sistem  peradilan  pidana  anak  untuk  melindungi  dan merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana (Marlan et al., 2022).
Tindakan  diversi  juga  dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan  seorang  pelaku  anak menjadi  pelaku  kriminal  dewasa.  Usaha  pencegahan  anak  inilah  yang  membawa  aparat penegak  hukum  untuk  mengambil  wewenang  mengenai  diskresi  atau  di  Amerika  serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu:
1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi  bentuk  programprogram  diversi  yang  dikenakan  pada  anak  mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.
Tindakan  diversi  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  pihak  pengadilan maupun  pembina  lembaga  pemasyarakatan.  Penerapan  diversi  di  semua  tingkatan  ini diharapkan  mengurangi  efek  negative  (negative  effect)  keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan tersebut.26 Ide diversi yang diatur dalam SMRJJ atau The Beijing Rules, mengatur bahwa ide diversi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Diversi  dilakukan  dengan  alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat (Kadir et al., 2020).
Diversi  berupaya  memberikan  keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah  terlanjur melakukan  tindak  pidana  sampai  kepada  aparat  penegak  hukum  sebagai  pihak  penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan  ketaatan  pada  persetujuan  atau  peringatan  yang  diberikan.  Pelaku  menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku  (social  service  orientation),  yaitu melaksanakan  fungsi  untuk  mengawasi,  mencampuri,  memperbaiki  dan  menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju  proses  restorative  justice  atau  perundingan  (balanced  or  restorative  justice orientation),  yaitu  melindungi  masyarakat,  memberi  kesempatan  pelaku  bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang
tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang- Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak- anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP. Dalam perkembangannya kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Menurut    pendapat  Soedarto,  sejak  tahun  lima  puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di mana-mana. Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan pengadilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri telah ditunjuk hakim-hakim tertentu mengadili perkara- perkara yang terdakwanya adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang  berlaku  bagi  orang-orang  dewasa.  Secara  juridis,  peradilan  merupakan  kekuasaan kehakiman yang  berbentuk Badan Peradilan,  dan  dalam  kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan,  Kejaksaan,  Kepolisian,  Bantuan  Hukum,  untuk  memberikan  perlindungan  dan keadilan bagi setiap warga Indonesia. Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda  dengan  peradilan  lainnya  yaitu  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak (Setiawan, 2018).
Proses  peradilan  adalah  suatu  proses  yuridis,  dimana  harus  ada  kesempatan  orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut  mempunyai  motivasi  tertentu.  Di  sisi  lain  jika  dihubungkan  dalam  hal pertanggunganjawab atas per- buatan yang dilakukan merugikan orang lain (pemidanaan) khususnya  di  Indonesia,  yaitu  dengan  keberadaan  KUHP  (KitabUndang-undang  Hukum Pidana)  yaitu  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1945),  bahwa  suatu  perbuatan  yang merugikan  orang  lain  dapat  dijerat  dengan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hambali, 2019).
Kemudian setelah masuk dalam proses peradilan pidana, maka orang yang melakukan tindak  kejahatan  sebagaimana  yang  diatur  dalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), maka akan diterapkan hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan mendasarkan pada KUHP dan KUHAP dapat dipastikan tujuan akhir dari proses peradilan pidana adalah suatu pemidanaan, walaupun misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan  sang  korban  telah  memaafkan  sang  pelaku,  maka  hal  tersebut  tidak  akan  bisa mempengaruhi. kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana  yang  makan  waktu  lama  serta  tidak  memberikan  kepastian  bagi  pelaku  maupun
korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  seorang  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  akan menjalani  proses  peradilan  pidana  yang  akan  berakhir  di  pengadilan  dan  untuk  dapat membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat di lihat dari jenis tindak pidana yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan (Lubis & Siregar, 2020).
1. Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah.
2. Berat  ringannya  ancaman  pidana  atas  perkara  yang  akan  diajukan  ke  muka  sidang pengadilan.
3. Jenis perkara yang akan diajukan kemuka sidang pengadilan.
Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (Criminal justice system). Sistem Peradilan Pidana  atau  Criminal  Justice  System  kini  telah  menjadi  suatu  istilah  yang  menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendeka tan sistem. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang ter diri dari lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan. Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  tersebut  terlihat  bahwa  komponen  atau  sub  sistem dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan. Tujuan diversi seperti yang terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari Restorative Justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Kelima tujuan diversi dalam Pasal 6 Undang-undang SPPA tersebut untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam asas Undang-undang SPPA dan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut  anak,  harus  mementingkan  kesejahteraan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh masyarakat, keluarga dan penegak hukum guna pertumbuhan dan perkembangan anak lebih
baik lagi guna menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi Adapun faktor penyebab yang paling mempengaruhi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak – anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologi. Keadilan restoratif merupakan bentuk yang paling dianjurkan guna melakukan diversi pada saat anak berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  konsep  restorative  justice  melibatkan berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, hakim dan LSM terkait untuk penyelesaian suatu permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia muda (Sania & Utari, 2020).
Pelaksanaan  restorative  justice  dapat  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  melalui mediasi  korban  dengan  pelaku/pelanggar,  restitusi pelayanan di masyarakat  yang bersifat pemulihan  bagi  korban  dan  pelaku,  musyawarah  keluarga,  pelayanan  korban,  denda restroatif.  Restorative  justice  adalah  cara  penjatuhan  sanksi  terhadap  anak  dengan  cara memberikan hak kepada korban untuk ikut aktif dalam peradilan (Maulana, 2018). Indikator tujuan penjatuhan  sanksi dapat  dilihat dari kepuasan korban, besarnya  ganti rugi, apakah korban telah direstorasi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat,pelayanan kerja serta keseluruhan proses yang terjadi, untuk menghindari anak yang terlibat tindak pidana yang akan di proses secara formal di pengadilan maka petugas melakukan  pendekatan  persuasif  guna  menghindari  penangkapan  yang  menggunakan kekerasan  dan  pemaksaan,  proses  tersebut  di  tujukan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (Surbakti & Zulyadi, 2019).
Alasan  dilakukanya  diversi  guna  memberikan  kesempatan  bagi  seseorang  yang melanggar hukum agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Upaya diversi adalah untuk memberikan  keadilan  terhadap  kasus  anak  yang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Jenis pelaksanaan program diversi ada 3, yaitu:
1. Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation)
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation)
3. Menuju  proses  keadialan  restoratif  atau  perundingan  (balanced  or  restorative  justice orientation).
Diversi  dapat  dilakukan  di  semua  tingkat  peradilan  mulai  dari  masyarakat  sebelum terjadinya  tindak  pidana  dengan  melakukan  pencegahan  (Balla,  2022).  Kemudian  apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan,
sampai oleh lembaga pemasyarakatan (Saputra & Miswarik, 2021). Mengenai implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## SIMPULAN
Dengan menerapkan proses diversi pada tindak pidana ringan yang dilakukan orang anak  maka  hasil  yang  diharapkan  ialah  pelaku  pidana  dapat  menyadari  kesalahannya sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Dengan  adanya  perdamaian  maka  tidak menimbulkan rasa dendam karna pelaku telah dimaafkan oleh korban. Mengurangi beban kerja  Polisi,  Jaksa,  Rutan,  Pengadilan  dan  Lapas  sehingga  menghemat  keuangan  negara. pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat berbagai hal yang tidak terdapat dalam UU SPPA dan peraturan pemerintah tersebut dapat menunjukkan dengan jelas tindak pidana, batas ancaman pidana dan batas usia yang dapat dilakukan diversi agar tidak terjadi multitafsir di dalam pelaksanaan diversi. pengenalan konsep diversi dan konsef restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri dapat memberikan solusi  dalam  peradilan  anak  di  Indonesia.  Serta  adanya  suatu  kerja  sama  antara  lembaga dalam  sistem  peradilan  pidana  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak ketelibatan  organisasi  kemasyarakatan,  departemen  social  di  harapkan  dapat  membantu mewujudkan pelaksanaan diversi dan restorative justice dan ketiga bahwa perlu pembenahan terhadap penahanan yang memadai bagi anak di lembaga pemasyarakatan khususnya tindak pidana anak yang tidak menyatukan penahanan dengan orang dewasa sehingga dengan hal tersebut tidak timbul setigma buruk atau dampak terhadap perkembangan tumbuh mental anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:
B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 100 – 112.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776
Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88
Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia, 2(3), 331 – 342. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15 – 30.
Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5704
Kadir,  A.,  Ahmad,  K.,  &  Poernomo,  S.  L.  (2020).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Journal Of Lex Generalis (Jlg), 1(6), 901 – 911. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i6.234
Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Pkm  Maju  Uda,  1(1),  8 – 24. Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700
Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(3), 242 – 256.
Maulana, W. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 1(1). Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V1i1.2539
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V9i1.1054
Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1. Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14
Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110
Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1),
51.
Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(3), 1 – 15.
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Inicio Legis, 2(1).
Https://Doi.Org/10.21107/Il.V2i1.11071
Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University.
Setiawan,  D.  A.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Diversi  Terhadap  Penanganan  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Peradilan  Pidana  Anak  Sesuai  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26). Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V0i0.1585
Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Https://Doi.Org/Http://Repository.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/12498 Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum, 35(2), 165.
Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052