## PENYELESAIAN KONFLIK  MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DALAM PERPSEKTIF RESTORATIVE JUSTICE
I Wayan Rideng 1 ,
Abstrak: Saat  ini,  kenyataan  menunjukan  bahwa  peran  desa  pakraman  tidak terbatas  pada  peran  sosial  budaya  dan  keagamaan,  melainkan  juga  peran ekonomi dan pelayan umum. Desa pakraman menjalankan berbagai fungsi, baik dalam konteks keberadaanya sebagai desa asli maupun sebagai elemen bangsa. Adanya  peran  yang  semakin  meluas,    menjadikan  desa  adat  memiliki  peran startegis  dalam  kehidupan  pembangunan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk dalam  menyelesaikan  konflik  yang  bersifat  internal  maupun  ekternal.  Sistem peradilan  pidana  yang  selama  ini  dianut  hakikatnya  lebih  mengedepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat  besar kepada Negara dan/ atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk  menyelesaikan seluruh perkara  pidana.  Konsep restorative  justice pada  dasarnya  mengandung  ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal kepada pelaku  ,  namun  perbuatan  yang  dilakukan  disembuhkan  dengan  memberikan dukungan  kepada  korban  dan  mengharuskan  pelaku  untuk  bertanggungjawab, dengan  bantuan  keluarga  dan/atau  masyarakat  bila  diperlukan.    Penyelesaian konflik yang dihadapi desa pakraman ternyata secara konseptual sejalan dengan pendekatan restorative  justice. Kearifan  local  Desa  Pakraman  di  Bali  lebih mementingkan  harmoni  dan  pemulihan  keseimbangan  yang  sempat  terganggu dari pada mencari siapa yang salah dan menghukumnya sebagai pembalasan.
Kata-kata kunci:  konflik, desa pakraman, Restorative Justice .

## PENDAHULUAN
Sejarah  desa  adat  di  Bali  sebagai  suatu  kesatuan  hidup  belum  dapat  diketahui secara  pasti.  Hal  ini  disebabkan  oleh  langkanya  data  konkrit  mengenai  sejarah  desa adat.  Suasthawa  menyatakan  bahwa  sejak  jaman  Bali  kuno  (sekitar  abad  9) masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa yang disebut kraman. Tempat atau wilayah kraman berada  disebur desa atau desa  pakraman  (wanua,  tani) .    Menurut Suasthawa,  munculnya  dua  desa  di  Bali,  yaitu  desa  dinas  dan  desa  pakraman,
1 I Wayan Rideng, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
berhubungan dengan tindakan kontradiktif dari pemerintah kolonial yang di satu sisi ingin  melestarikan  desa  pakraman  yang  mandiri  dengan  hukum  adatnya,  di  sisi  lain ingin mewujudkan kepemimpinan desa baru yang lepas dari akar budayanya. Dalam penyelengaraan  pemerintahan  desa,  Pemerintah  Belanda  menggunakan Perbekel untuk  mengawasi  keadaan  di  desa.  Penempatan perbekel sebagai  petugas  untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa, yang diangkat oleh Belanda ditujukan untuk mendukung kepentingan-kepentingan Belanda, termasuk menyediakan tenaga- tenaga untuk melakukan rodi I Made Suastawa Dharamayuda, 2001: 1-2).
Surpha  merunut  sejarah  keberadaan  desa  pakraman  dari  sisi  istilahnya. Menurutnya  istilah-istilah sima,  dresta,  lekita,  paswara,  awig-awig,  karaman atau krama dan thani ,  telah  dikenal  sebelum  penjajahan  Belanda.  Disebutkannya  bahwa dalam  Prasasti  Bwahan  tahun  916  Caka  dinyatakan… karaman  I  wingkang  ranu Bwahan… yang artinya  masyarakat  di  bintang danu  yaitu  Bwahan  (I Wayan Surpha, 2002: 51).
Pada  jaman  penjajahan  Belanda,  pengaturan  tentang  masyarakat  hukum  adat dengan  segala  norma  yang  ada  di  dalamnya  dituangkan  dalam Staatblad 1996, Nomor:  83  tentang  IGO  ( Inlandsche  Gemeente  Ordonantie  Java  en  Madura : Ordonansi  masyarakat  Hukum  Indonesia  untuk  Jawa  dan  Madura)  dan Staatblaad 1938 Nomor: 490 tentang IGOB ( Inlandsche Gemeente Ordonantie Buiten Gewesten : Ordonansi masyarakat hukum Indonesia untuk daerah luar Jawa dan Madura). Kedua Staadblad ini  dinyatakan  tidak  berlaku  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Wayan P. Windia, 2008: 37).
Saat  ini  istilah  yang  lebih  banyak  dipakai  adalah  desa  pakraman  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman, telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.
Pengertian  tersebut  tampaknya  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  18  Undang– Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa  Daerah  Indonesia  dibagi  atas daerah  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  dan  susunan  pemerintahannya  ditetapkan dengan  undang–undang,  dengan  memandang  dan  mengingati  hak–hak  asal-usul
dalam  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Penjelasan  Pasal  18  angka  II  tersebut menyatakan  bahwa  di  dalam  teritoir  Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 zelfberturende  lansdchappen dan volksgemeenschappen ,  seperti  dikenal  dengan sebutan  desa  (Jawa  dan  Bali),  atau  disebut  dengan Nagari (Minangkabau),  atau Marga (Palembang),  yang  mempunyai  susunan  asli  dan  karena  itu  dapat  dianggap sebagai daerah yang  bersifat istimewa .
Secara konseptual falsafah yang mendasari keberadaan desa adat (pakraman) di Bali  adalah  konseptual  komunalistik  religius.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  pandangan hidup  masyarakat  Indopnesia  asli  dalam  memandang  hubungan  antara  manusia pribadi  dengan  masyarakat  yang  selalu  mengatasnamakan  atau  mendahulukan kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  hukum  adat  sama  sekali  bukan individu  yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata–mata hanya keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat.
Mengungkap  keberadaan  hukum  adat  dalam  kehidupan  sosial,    pada  dasarnya sama  dengan  mempersoalkan  tentang  diikutinya  perilaku  (ajeg)  dalam  kehidupan bersama,  dan  mencari  jawaban  untuk  pertanyaan;  “Mengapa  mereka  mengikuti perilaku  itu?“.  Secara  sederhana  persoalan  tersebut  dapat  dikaji  melalui  keberadaan manusia dalam kehidupan bersama. Bentuk kehidupan bersama itu adalah masyarakat yang  pada  hakikatnya  merupakan  sistem  sosial  yang  menjadi  wadah  pola  interaksi sosial  atau  hubungan  interpersonal  maupun  hubungan  antar  kelompok  (Bushar Muhammad, 1983: 21).
Desa pakraman, sesuai sifat dan fungsinya, merupakan lembaga bersifat sosio- religius.  Sebagai  bentuk  masyarakat  adat,    mempunyai  tujuan,  organisasi,  dan manajemen  yang  jelas.  Pimpinan  adat  ( klian  adat )  merupakan  unsur  lembaga  yang menjalankan segala ketentuan dan kebijakan lembaga baik  yang ditulis ( awig–awig ) maupun  tidak  tertulis.  Secara  garis  besar  tugas/fungsi  tersebut  mencakup:  (a) membantu pemerintah dalam melaksnakan pembangunan diberbagai bidang, meliputi bidang  keagamaan,  kebudayaan  dan  kemasyarakatan;  (b)  melaksanakan  hukum  adat dan  adat  istiadat  dalam  desa  adatnya  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang–
undangan  yang  berlaku;  (c)  memberikan  kedudukan  hukum  menurut  hukum  adat terhadap hal–hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan  keagamaan;  (d)  membina  dan  mengembangkan  nilai–nilai  adat  Bali  untuk memperkaya,  melestarikan  dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional  dan kebudayaan  Bali;  dan  (e)  mengelola  kekayaan  desa  adat  untuk  kesejahteraan masyarakat desa adat.
V.E.  Korn  dalam  tulisannya  menyatakan:  “…organisasi–organisasi kemasyarakat adat di Bali, mengenal aturan–aturan tersendiri yang umumnya dikenal dengan  nama awig–awig , sima,  kertasima , agama  desa dan  lain  sebagainya“  (Tjok.
Raka Derana: 3). Dengan demikian, secara fungsional desa adat dimaksudkan untuk menata  kehidupan  desa  (adat)  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berkaitan dengan hukum dan kebudayaan. Fungsi yang demikian akan dapat dijadikan landasan bagi  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  rangka  pembangunan  Indonesia seutuhnya.
Pasal  6  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  menyebutkan bahwa wewenang dari desa pakraman adalah sebagai berikut :
a) menyelesaikan sengketa adat  dan agama dalam lingkungan  wilayahnya dengan tetap  membina  kerukunan  dan  toleransi  antar  krama  desa  sesuai  dengan  awig- awig dan adat kebiasaan setempat;
b) turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
c) melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar desa Pakraman.
Terlihat  bahwa  menurut  kedua  perundang-undangan  tersebut,  ada  kewenangan bagi  desa  pakraman  untuk  menyelesaikan  sengketa,  khususnya  sengketa  adat,  yang terjadi  di  wilayahnya.  Hal  ini  menjadi  penting  bila  dihubungkan  dengan  kenyataan bahwa  pada  masyarakat  adat  di  Bali  juga  dapat  terjadi  sengketa,  yang  bukan  tidak sekali dua kali muncul menjadi konflik terbuka.
Menunjuk  pada studi  yang dilakukan oleh Goeffrey Robinson (2005), Andrian Vickers  (1989),  Michel  Picard  (2006),  Henk  Sculte  Nordholt  (2002,  2006),  Degung Santikarna  (2000,  2002,  2003,  2006)  dan  I  Ngurah  Suryawan  (2005,  2006,  2007, 2008), I Ngurah Suryawan menyatakan bahwa kekerasan di Bali dengan koban jiwa, sebagai  bentuk  konflik  terbuka,    memiliki  sejarah  panjang  yang  menyimpan keburaman,  dan  kegetiran  yang  sangat  dalam.  Korban  jiwa  sejak  jaman  kolonial, sejarah kelam pembantaian masal 1965, bahkan juga pada awal dan masa orde baru (I Ngurah suryawan, 2010: 3).
Hal  ini  seolah  bertentangan  diametral  dengan  puja-puji  dan  citra  budaya  Bali yang  adiluhung,  orang-orang  Bali  yang  ramah,  jujur,  spiritualis,  yang  selalu mementingkan  harmoni.  Slogan:  “ Sagilik  saguluk  salunglung  sabayantaka,  paras- paros  sarpanaya,  saling  asah,  saling  asih,  saling  asah” (bersatu  padu  dalam  suka duka dan menghadapi  bahaya, berembug  dan bermusyawarah, menghargai  pendapat orang  lain,  saling  mengingatkan,  saling  menyayangi,  dan  saling  menolong), aplikasinya seperti dipertanyakan.
Saat ini, kenyataan menunjukan bahwa peran desa pakraman tidak terbatas pada peran  sosial  budaya  dan  keagamaan,  melainkan  juga  peran  ekonomi  dan  pelayan umum.  Desa  pakraman  menjalankan  berbagai  fungsi,  baik  dalam  konteks keberadaanya sebagai  desa asli maupun sebagai  elemen bangsa.  Adanya  peran  yang semakin  meluas,    menjadikan  desa  adat  memiliki  peran  startegis  dalam  kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang bersifat internal maupun ekternal.
Menurut  Suweta,  salah  satu  hal  yang  memicu  konflik  dalam  masyarakat  adat disebabkan  adanya kerancuan memfungsikan desa adat kepada hal-hal  yang bersifat material,  yang  lebih  menonjolkan  aspek  ekonominya  dibadingkan  dengan  aspek keagamaan, adat istiadat, dan hukum adat serta masalah-masalah sosial budaya (I G. K. Sutha, 1988: 155).
Pitana menyebut ada lima potensi konflik di Bali, yaitu Njoman Gede Suweta, 2011: 155):
(1) Konflik antar-etnis, khususnya etnis Bali dengan non-Bali;
(2) Konflik antar-kelas yang berlatar belakang ekonomi;
(3) Konflik kasta;
(4) Konflik  antara  Hindu  Tradisional  yang  lebih  menonjolkan  ritual  dengan  Hindu modern yang dianggap lebih himanis; dan
(5) Konflik antar kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain konflik-konflik  tersebut  potensi  konflik  yang  terdapat  di  Bali  adalah  konflik politik, konflik antar-banjar, dan sebagainya.
Selama  ini,  dalam  konteks  kelembagaan  masih  terdapat  adanya  persepsi  yang keliru,  bahwa  di  Bali  dianggap  ada  dualisme  pemerintahan,  di  satu  sisi  adanya pemerintahan dinas  (desa dinas) dan juga pada sisi lain terdapat desa pakraman. Desa pakraman di Bali, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad– abad, serta perananya dalam memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan  kehidupan  masyarakat  Bali.  Secara  sosiologis,  desa  pakraman  dengan seluruh  aspek  serta  unsure–unsurnya  dalam  kenyataanya  masyarakat  telah  dihargai, ditaati  bahkan  diyakini,  karena  di  dalamnya  bisa  diabstraksikan  sutau  kehidupan dengan nilai luhur yang bersifat religious (I G. K. Sutha, 1988: 71).
Peraturan Pemerintah   Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah desa  dan  badan  pemusyawaratan  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Muhadam  Labolo  berpendapat  bahwa  agama  dan  etnis  merupakan  dua sentiment klasik yang dapat memicu konflik ( http://muhadamlabolo. blogspot.com/2012/04konflik-dan-toleransi-dalam  masyarakat, diakses  tanggal  12 April  2012.  Terdapat  kecenderungan  di  masyarakat  untuk  melihat  perbedaan  suku dan  agama  sebagai  dasar  untuk  membedakan  ‘saudara’  dan  ‘bukan  saudara’. Kecenderungan  ini  disertai  dengan  anggapan  bahwa  kewajiban  untuk  saling
membantu  adalah  dengan  saudara,  baru  sesudahnya  dengan  orang  lain.  Belum tumbuhnya kesadaran akan perbedaan berpotensi memunculkan konflik.
Perkembangan  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  informasi  terkadang berpengaruh  pada  perubahan  peradaban  manusia.  Saat  ini,    pengaruh  budaya  yang tidak sesuai dengan kondisi kemasyarakatan hampir setiap hari terjadi melalui bacaan maupun  tontonan,  tanpa  disadari  akan  akibat  dari  pengaruh  budaya  tersebut. Akibatnya  acapkali  berkaitan  dengan  persolan  yang  sederhana,  tetapi  karena meyakini bahwa yang diperbuat benar, memunculkan fanatisme yang berlebihan dan mendorong  dilakukannya  tindakan  yang  kurang  terpuji  dan  merugikan  orang/ kelompok  lain.  Kelakuan  tersebut,  dikhawatirkan  dapat  menjadi  pemicu  terjadi konflik yang meluas, dan sangat membahayakan kerukunan antar umat beragama.

## PEMBAHASAN
Dalam  perspektif  Ilmu  Hukum,  terdapat  studi  alternatif  penyelesaian  sengketa atau  yang  sering  dikenal alternative  dispute  resolution (yang  selanjutnya  disingkat ADR). Di Indonesia dianggap menarik dan penting jika dikaitkan dengan pandangan kelompok  elite  politik  bangsa  Indonesia  dan  pemikiran  sebagai  pakar  hukum  yang ingin  mengaktualisasikan  berbagai  institusi  atau  nilai–nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  hukum  untuk  menjawab  berbagai  persolan  kemasyarakatan  masa  kini. Musyawarah  mencapai  mufakat  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  dan mengambil keputusan  yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat hukum adat Hadimulya, 1977: 13).
Pemberikan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  diharapkan  banyak pihak pada saat ini melalui lembaga peradilan sudah kurang dipercaya, karena  yang lebih dipentingkan adalah “pencitraan“, yaitu kemenangan (Media Handayani, 2003). Oleh karena itu orang–orang mencoba menawarkan opsi sebagai alternatif lain dalam menyelesaikan  sengketanya  sesuai  dengan  gaya procedural seperti coercion , negotiation , dan mediation.
Dengan  demikian  keberadaan  “mediasi“  sebagai  bentuk  mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ( alternative dispute resolution ) bukanlah sesuatu hal yang  asing,  karena  penyelesaian  konflik  itu  merupakan  bagian  norma  sosial  yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari  kenyataan  bahwa  kehidupan  masyarakat  beroientasi  pada  keseimbangan  dan keharmonisan,  yang  intinya  adalah  bahwa  semua  orang  merasa  dihormati,  dihargai, dan  tidak  ada  yang  dikalahkan  kepentingannya.  Di  Indonesia  gaya  prosedur penyelesaian  sengketa  ini  kemudian  diberi  bentuk  hukum  melalui  Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dalam  Ketentuan  Umum,  pada  Pasal  1  angka  10  Undang–Undang  tersebut, dinyatakan  yang    dimaksudkan  dengan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pola penyelesaian melalui ADR telah tampak dapat  memberikan  kepastian  dari  sisi  waktu  penyelesaian.  Pasal  6    ayat  (4) menentukan  masa  waktu  selama  14  hari  untuk  mengetahui  pihak–pihak  sebagai mediator dalam rangka mencari solusi penyelesaian. Dengan demikian, konflik yang telah  terjadi  dengan  segera  dapat  diketahui  bentuk  penyelesaianya.  Bahkan  aspek kerahasiaan  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  mediator  dalam  usaha  penyelesaian sengketa merupakan hal penting.
Dalam  melaksanakan  aktivitasnya  sebagai  suatu  komunitas  sosial,  krama  desa pakraman sering kali berhubungan dengan lembaga atau komunitas lain, termasuk di antaranya  dengan  komunitas  non  Hindu.  Sebagaimana  telah  disebut  di  depan, kadangkala  dalam  hubungan  ini  muncul  benturan  kepentingan  yang  dapat berkembang menjadi konflik terbuka.
Dalam  konflik  yang  terjadi,  yang  secara  langsung  atau  tidak  melibatkan  desa pakraman,  dapat  memiliki  unsur  pidana,  seperti  perusakan,  peghinaan,  dan  lain sebagainya.  Dalam  konteks  internal  desa  pakraman  ada  perbuatan-perbuatan  yang memenuhi  kategori  sebagai  delik  adat.  Penyelesaian  yang  dilakukan  dapat  berbeda
dengan  tindak  pidana  pada  umumnya,  mengingat  penyelesaian  tersebut  dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi.
Sebagai  alat  pengendalian  sosial    merupakan  salah  satu  tujuan  dari  hukum dalam  masyarakat.  Karakteristik  masyarakat  yang  multi  agama  dan  multi-etnik memerlukan  hukum  yang  dapat  difungsikan  sebagai  fasilitasi  interaksi  dalam kehidupan  antar  manusia  ( law  as  facilitation  of  human  interaction ),  atau  sebagai fasilitator yang memberi respons untuk memenuhi kebutuhan sosial dan aspirasi ( law as a facilitator of response to social needs and aspiration ) (Black, dalam I Nyoman Nurjaya, 2007: 22).
Sistem  peradilan  pidana  yang  selama  ini  dianut  hakikatnya  lebih mengedepankan  keadilan retributive (pembalasan)  dan restitutive (ganti  rugi),  serta memberikan wewenang  yang sangat  besar kepada Negara dan/  atau mendelegasikan kepada  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  dan  hakim)  untuk    menyelesaikan seluruh  perkara  pidana.  Pada  tataran  empiris  hal  ini  ternyata  dinilai  kurang memuaskan,  sebab  pelaku  dan  korbannya  tidak  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan  keadilan  yang  diinginkan.  JIka  para  pihak  diberi  kesempatan  untuk menyelesaikan  permasalahannya,  sepanjang  tidak  merugikan  penetingan  umum, mungkin tidak akan terjadi penumpukan perkara di pengadilan.
Timbulah  paradigma  baru  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  pendekatan restorative  justice. Pendekatan  ini menwarkan penyelesaian yang lebih menyeluruh dan diharapkan lebih berhasil dalam menyelesaikan  masalah  karena  dilakukan  dengan  memberdayakan  para  korban, pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  guna  memperbaiki  perbuatan/akibat  perbuatan melawan hukum.
Konsep restorative  justice pada  dasarnya  mengandung  ukuran  keadilan  yang tidak  lagi  mengacu  pada  teori  pembalasan  yang  setimpal  kepada  pelaku  ,  namun perbuatan  yang  dilakukan  disembuhkan  dengan  memberikan  dukungan  kepada korban dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan/atau  masyarakat  bila  diperlukan.    Melalui  pendekatan restorative  justice suatu
tindak  pidana  dapat  diselesaikan  secara  adil  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana,  untuk  secara bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  tersebut  yang menekankan  pada  pemulihan  kembali  kepada  keadaan  semula  suatu  kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan.
Dari  berbagai  asas  dan  model  pendekatan restorative  justice ,  proses  dialog antara  pelaku  dengan  korban  merupakan  bagian  terpenting  dari  penerapan  keadilan. Dialog  antara  korban  dengan  pelaku  diharapkan  akan  menggugah  kesadaran  semua pihak, khususnya pelaku, tentang kesalahan dan akibat dari perbuatannya. Kesadaran itu  menjadi  awal  dari  kesediaan  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  atas  akibat  dari perbuatannya.  Dalam  proses  dialog  ini  masyarakat  dapat  turut  berpartisipasi mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaan hasil dialog tersebut (Puji Prayitno, 2012).
Lembaga  musyawarah  telah  dikenal  dan  telah  melembaga  dalam  sistem peradilan  perdata.  Dalam  konsep  mediasi  proses  dialog  dikenal  sebagai  media komunikasi  yang  menjadi  modal  utama  penyelenggaraan  lembaga  mediasi.  Proses seperti itulah yang yang terdapat dalam model penyelenggaraan restorative justice.
Hukum  adat  yang  dikenal  di  Indonesia  secara  umum  sejalan  dengan  paradigm pendekatan restorative justice . Pelanggaran adat dianggap sebagai gangguan terhadap keharmonisan kosmis, karenanya yang dipentingkan dalam penyelesaian pelanggaran ini adalah kembalinya keseimbangan yang terganggu.
Peristiwa  Bom  Legian,  Kuta  Bali  12  Oktober  2002  yang  disusul  dengan  Bom Kuta  dan  Jimbaran  1  Oktober  2005  lalu  telah  menimbulkan  guncangan  besar  pada dimensi  kehidupan  politik,  keamanan,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  juga  pariwisata masyarakat Bali. Tragedi beruntun itu mengakibatkan tidak saja keterpurukan dalam sektor  pariwisata,  tetapi  juga  kemerosotan  ekonomi  masyarakat  Bali  karena  tidak seperti daerah lain, pendapatan asli daerah (PAD) Bali sangat tergantung dari sector pariwisata.  Dampak  peristiwa  itu  terbukti  sangat  menghambat  kegiatan  ekonomi masyarakat,  terutama  kelompok  menengah  ke  bawah,  karena  berakibat  penurunan
secara  drastis  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  Bali.  Kondisi  ini  memunculkan  efek domino  berturut-turut  dari  penurunan  pendapatan  masyarakat,  pemutusan  hubungan kerja,  hingga  pergeseran  dalam  pola  interaksi  masyarakat  Bali  dengan  penduduk pendatang. Kearifan lokal masyarakat Bali tampak ketika dilaksanakan upacara untuk mengembalikan  keseimbangan  antara  Makrokosmos  dan  Mikrokosmos  alam  Bali (Wayan  Gede  Suacana,  2011).  Bencana  yang  terjadi  dianggap  sebagai  pengganggu keseimbangan itu, dan  yang dipentingkan adalah pengembalian keseimbangan alam. Masyarakat  Bali  menempuh  pendekatan  sipritual  tersebut  yang  secara  simbolik mengandung pesan perdamaian, persatuan dan toleransi  yang menembus batas-batas ras,  negara,  etnik,  agama.  Kearifan  lokal  ini  merupakan  modal  sosial,  modal religiuskultural,  modal  rohaniah-batiniah  untuk  aksi  pemulihan  serta  revitalisasi konflik yang terjadi.
Pendekatan restorative  justice telah  digunakan  dalam  memecahkan  masalah konflik  antara  para  pihak  dan  memulihkan  perdamaian  di  masyarakat.  Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap  kejahatan  dalam tahun-tahun  terakhir  dianggap  sudah  tidak  memuaskan  lagi.  Oleh  karenanya menyebabkan  dorongan  untuk  beralih  kepada  pendekatan restorative  justice. Kerangka  pendekatan restorative  justice melibatkan  pelaku,  korban  dan  masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.
Muladi  menyatakan  bahwa restorative  justice  model mempunyai  beberapa karakteristik yaitu ( dalam Hari S. Malang Joeda dan Nugroho D., 2009: 121):
a. Kejahatan  dirumuskan  sebagai  pelanggaran  seorang  terhadap  orang  lain  dan diakui sebagai konflik;
b. Titik  perhatian  pada  pemecahan  masalah  pertanggungjawaban  dan  kewajiban pada masa depan;
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
h. Peran  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diakui,  baik  dalam  masalah  maupun penyelesaian  hak-hak  dan  kebutuhan  korban.  Pelaku  tindak  pidana  didorong untuk bertanggung jawab;
i. Pertanggungjawaban  si  pelaku  dirumuskan  sebagai  dampak  pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
Pemahaman  keadilan  restoratif  sebagai  suatu  bentuk  pendekatan  baru  yang dapat  dipergunakan  dalam  penanganan  perkara  pidana  tergambar  dari  definisi  yang dikemukakan oleh Dignan sebagai  berikut  (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009: 15):
Restorative  justice  is  a  new  framework  for  responding  to  wrongdoing  and conflict  that  is  rapidly  gaining  acceptance  and  support  by  educational,  legal, social  work,  and  counseling  professionals  and  community  groups.    Restorative justice  is  a valued-based  approach  to  responding  to  wrongdoing  and  conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.
Konsep hukum  adat  Indonesia sebagai  wadah dari institusi  peradilan adat  juga memiliki  konsep  yang  dapat  digambarkan  sebagai  akar  dari  keadilan  restoratif.  Di Indonesia,  karakteristik  dari  hukum  adat  di  tiap  daerah  pada  umumnya  amat mendukung  penerapan  keadilan  restoratif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ciri-ciri  umum hukum  adat  indonesia,  pandangan  terhadap  pelanggaran  adat/delik  adat  serta  model dan  cara  penyelesaian  yang  ditawarkannya.  Model  sederhana  dari  pendekatan keadilan  restorative  sebenarnya  sudah  ada  dalam  masyarakat  Indonesia  dimana penyelesaian  konflik  yang  timbul  dilakukan  dengan  cara  musyawarah.  Model  ini
dalam bahasa restorative justice dikenal sebagai model conference, circle atau victim- offender mediation (VOM) (Eva Achjani Zulva, 2011).

## PENUTUP
Penyelesaian  konflik  yang  dihadapi  desa  pakraman  ternyata  secara  konseptual sejalan dengan pendekatan restorative justice. Kearifan local Desa Pakraman di Bali lebih  mementingkan  harmoni  dan  pemulihan  keseimbangan  yang  sempat  terganggu dari  pada  mencari  siapa  yang  salah  dan  menghukumnya  sebagai  pembalasan.Tentu saja hal ini dilakukan tanpa menyampingkan nilai-nilai keadilan. Sehubungan dengan konflik  eksternal,  konsep  penghargaan  terhadap  tamu  dan  pendatang,  yang diistilahkan dengan ‘nyama’ perlu tetap dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Bushar Muhammad. 1983. Asas –asas Hukum Adat . Pradnya Paramita. Jakarta. Eva  Achjani  Zulfa. Mediasi  Penal  :  Perkembangan  Kebijakan  Hukum  Pidana. Disampaikan Pada Diskusi Terbatas tentang: “Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal ( Penal Mediation )Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia:Pengkajian  Asas,  Norma,  Teori  Dan  Praktik” Palangkaraya, 4 Mei 2011.
Hadimulya, Mempertimbangkan  ADR  Kajian  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di luar  Pengadilan,  Lembaga  studi  dan  Advokasi  Masyarakat (  ELSAM  ) Jakarta, 1977.
Jim  Ifie  dan  Frank  Tesoriero. Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  Di  era Globalisasi: Community Development .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2002. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: Alumni.
Raka Derana Tjok, Pokok –pokok Organisasi Kemasyarakatan Hukum Adat di Bali , Majalah Hukum.FH.Unud,Dps, 1979.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Suastawa Dharmayuda, I Made, 2000. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali. (Denpasar: Upada sastra ).
Suryawan, I Ngurah. 2010. Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern, Bara di Bali Utara. Yogyakarta: PrenadaMedia Grup. Media  Handayani,  2003. Aku  membeli,  maka  aku  ada  ;  kritik  terhadap konsumenrisme  menurut  pandangan  Baudrillard  dan  Marcuse “.    Majalah Respon, Volume 8. Nomor 01. Edisi Juni.
Nurjaya  I  Nyoman,  2007. Reorientasi  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Negara Dalam  Masyarakat  Multikultural  :  Presfektif  Antropologi  Hukum .  Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH Unibra, Malang.
Puji Prayitno. 2012 “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud  Pasal  351  Ayat  (1)  Dan  Ayat  (2)  Kuhp  Jo  Pasal  352  Melalui Restorative  Justice  Di  Wilayah  Polresta  Pontianak”. Jurn al  Nestor Magister  Hukum. Vol.  2.  No.  2  .  Progrqam  Magister  Hukum  Universitas Tanjungpura.
Suacana, Wayan Gede. 2011. Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali . JURNAL KAJIAN BALI Volume 01, Nomor 01, edisi April. Media  Handayani,  2003. Aku  membeli,  maka  aku  ada  ;  kritik  terhadap konsumenrisme  menurut  pandangan  Baudrillard  dan  Marcuse “.    Majalah Respon, Volume 8. Nomor 01. Edisi Juni.
Eva  Achjani  Zulfa.  “Restorative  Justice  Di  Indonesia  (Peluang  dan  Tantangan Penerapannya)”.  Artikel, evacentre.blogspot.com. Diakses 9 Mei 2013.
http://muhadamlabolo.blogspot.com/2012/04konflik-dan-toleransi-dalam- masyarakat, diakses tanggal 12 April 2012.
.