## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
1  Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNJ, 2  Dosen Bimbingan dan Konseling FIP UNJ 3  Dosen Bimbingan dan Konseling FIP UNJ

## STUDI KEBIJAKAN MUSLIMAH LDK UNJ DALAM PERSPEKTIF GENDER
Wardah Nisa 1
Eka Wahyuni, S.Pd, MAAPD 2
Dra. Gantina Komalasari, M.Psi 3
Abstrak:
Seiring keikutsertaan indonesia dalam ratifikasi HAM mengenai kesetaraan gender, mendorong setiap instansi untuk membuat kebijakan yang berperspektif gender, namun pada faktanya masih banyak kebijakan yang belum sesuai dengan perspektif gender, atas dasar  itulah  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  membuat  analisa  kebijakan muslimah LDK UNJ ditinjau dari perspektif Gender. Metode yang digunakan adalah pe- nelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pedoman  analisa  Moser.  Teknik  analisa  data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kebija- kan muslimah LDK UNJ belum sesuai dengan perspektif gender baik ditinjau dari proses, implementasi, maupun evaluasi kebijakan itu sendiri
Kata kunci: Studi kebijakan, Perspektif Gender, Analisis gender, Layanan Advokasi
Pendahuluan Perkembangan  Indonesia  dalam  segala  bidang telah  menyebabkan  terjadinya  benturan  peradaban yang  menyebabkan  semakin  meningkatnya  kesa- daran masyarakat terhadap etnis, kultur dan agama. Untuk meminimalisir benturan karena keberagaman bangsa  Indonesia  yang  paling  dibutuhkan  adalah pendidikan  Multikultural  yang  mengakui  adanya perbedaan dan mengajarkan peserta didik untuk me- nerima  setiap  perbedaan  itu  sebagai  sesuatu  yang wajar yang bahkan akan menambah wawasan ser- ta memperkuat bangsa ini. Sementara dalam pers- pektif multikultur itu sendiri, terdapat banyak fak- tor yang menjadi komponen baik dari segi ras, bu- daya, agama, gender, maupun sosio-kultur, sehing- ga  pada  penelitian  ini  akan  lebih  dipersempit  ha-
nya dalam cakupan pembahasan mengenai kesetara- an gender. Permasalahan kesetaraan gender itu sen- diri saat ini menjadi satu tema pembahasan akade- mis dan intelektual yang penting dan menarik perha- tian berkaitan dengan meningkatnya apresiasi terha- dap hak asasi manusia. Dikarenakan karena kepriha- tinan yang luas dan mendalam terhadap banyaknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indone- sia dan di berbagai belahan dunia pada umumnya.
Untuk  mencapai  kompetensi  tersebut,  Institusi pendidikan hendaklah memfasilitasi para calon pen- didik  maupun  konselor  untuk  memiliki  perspektif multikultural. Termasuk Universitas yang mencetak calon  guru.  Dalam  bimbingan  dan  Konseling  itu sendiri, kesetaraan gender menjadi salah satu kom-

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
petensi  yang  harus  dimiliki,  karena  termasuk  ke dalam  tugas  perkembangan  peserta  didik.  Untuk Standar kemandirian di Perguruan tinggi itu sendi- ri yaitu, memperkaya perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan,  menjunjung tinggi nilai- nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial, serta memelihara aktualisa- si nilai-nilai kodrati gender dalam kehidupan sosial.
Hasil  dari  deklarasi  tentang  HAM  di  Vienna yang  menyatakan  transformasi  Hak  Asasi  Perem- puan  menjadi  Hak Asasi  Manusia,  sehingga  men- jadi  landasan  pentingnya  perempuan  dilibatkan dalam ruang publik dan dalam perumusan kebijakan publik. Akan tetapi, seiring dengan budaya patriarki yang masih melekat kuat pada kultur masyarakat in- donesia, kebijakan publik masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan  gender.  Bahkan  Komnas  perempuan sendiri  melansir  adanya  produk  hukum  berbentuk perda syariah yang terindikasi diskriminasi gender. Dalam catatan perjalanan Komnas Perempuan hing- ga tahun 2010, terdapat 189 kebijakan diskriminatif yang 7 diantaranya diterbitkan di tingkat nasional (7 kebijakan). Kebijakan-kebijakan ini  menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Sebanyak 80 diantara 189 ke- bijakan diskriminatif itu secara langsung menyasar kepada perempuan.
Dengan latar belakang kasus tersebut, dewasa ini kebijakan publik menjadi suatu isu yang penting, ter- lebih karena kebijakan publik yang mestinya dituju- kan  untuk  mengatasi  masalah  publik  ternyata  jus- tru menyengsarakan publik, contohnya tentang kebi- jakan publik yang katanya untuk penertiban, ternya- ta yang terjadi justru penggusuran. Padahal secara le- gal hukum pelaksanaan kesetaraan gender wajib di- lakukan karena telah tertuang dalam merupakan im- plementasi Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Penga- rusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sehingga memunculkan implikasi bahwa setiap ke- mentrian  ataupun  lembaga  organisasi  wajib  mem- perhatikan analisa gender dalam setiap pengambilan kebijakan.
Lembaga  Dakwah  Kampus  (LDK)  UNJ  meru- pakan salah satu organisasi yang cukup signifikan peranannya dalam pengembangan organisasi kema- hasiswaan  di  dalam  kampus.  LDK  memiliki  kebi-
jakan yang khusus diperuntukkan untuk perempuan (muslimah)  yang  ada  di  Universitas  Negeri  Jakar- ta. Sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-ni- lai agama dalam kehidupan sehari-harinya dan ben- tuk penjagaan secara syar’i (agama) kepada perem- puan.
Namun ada beberapa hal dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh LDK UNJ tersebut memunculkan fenomena-fenomena yang terjadi pada perempuan, diantaranya  kebijakan  Gerakan  setengah  enam berimplikasi  kepada  semua  civitas  akademika,  se- tiap pukul 17.30 WIB ada “pengusiran” secara halus yang dilakukan oleh mahasiswa laki-laki yang ber- tanggungjawab  sebagai  mas’ul  kepada  perempuan yang masih ada di sekretariat organisasi, segala ak- tifitas yang dilakukan harus dihentikan kecuali yang bersifat  urgent.  Sementara  aktivitas  akademik  itu sendiri  berlangsung  hingga  pukul  20.00 WIB.  Se- lain  itu,  terdapat  juga  peraturan  pembatasan  inter- aksi sosial, diantaranya dilarang memasang foto di jejaring sosial, dan penggunaan fasilitas messaging baik via handphone maupun dunia maya pada pukul 22.00-05.00 WIB. Terlebih lagi, jika akan melang- gar peraturan tersebut karena ada sesuatu hal yang penting, perempuan harus meminta izin kepada ma- hasiswa yang menjabat sebagai mas’ul (pimpinan) terlebih dahulu.
Dari  gambaran  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa kebijakan  tersebut  bertentangan  dengan  konsepsi HAM yang telah dirumuskan pada konferensi HAM sedunia. Kebijakan publik seharusnya selaras dalam mewujudkan transformasi diri, akademik, dan ling- kungan  dalam  perspektif  pendidikan  multikultur. Kebijakan  yang  dihasilkan  idealnya  mampu  men- gakomodir pengalaman perempuan dan tidak mem- batasi hak asasi perempuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Arahan kebijakan pemberdayaan perempuan  sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan menetapkan perlunya mening- katkan kedudukan dan peranan perempuan serta me- ningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidu- pan berbangsa dan bernegara
Permasalahan Benturan fenomena tersebut  jelas menarik un- tuk diteliti ada apa dibalik dari kebijakan tersebut. Atas  dasar  asumsi-asumsi  yang  menjadi  landasan

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
dibentuknya  kebijakan  tersebut  membuat  penulis tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam  mengenai  ke- bijakan  tersebut.  Dengan  diimplementasikan  kebi- jakan tersebut dampak apa yang terjadi kepada kaum perempuan,  apakah  memang  memberikan  dampak positif sehingga menjamin hak-hak perempuan atau malah sebaliknya, dan sejauh mana nantinya dapat diberikan layanan advokasi untuk membantu maha- siswa. Untuk pengentasan masalah tersebut, jelas ti- dak mungkin lembaga bimbingan konseling melaku- kan konseling satu persatu atau melakukan konsel- ing secara konservatif, perlu adanya pelayanan ad- vokasi yang sifatnya lebih makro.
Agar layanan advokasi memiliki dasar yang cu- kup kuat, maka perlu dilakukan penelitian yang le- bih mendalam mengenai kebijakan tersebut. Untuk menganalisis kebijakan tersebut peneliti akan meng- gunakan metode evaluasi kebijakan sistematis den- gan  analisa  Moser  sebagai  pembedah.  Berdasar- kan  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, ma- ka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Kebijakan Muslimah LDK ji- ka  ditinjau  dari  Proses, Analisa  Implementasi  dan Evaluasi jika ditinjau melalui perspektif Gender di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakar- ta ?

## Kebijakan Publik Berperspektif Gender
Dye (2012) menyatakan bahwa Kesetaraan dan keadilan  gender  adalah  suatu  kondisi  dimana  por- si dan siklus sosial perempuan dan laki – laki seta- ra,  seimbang  dan  harmonis.  Kondisi  ini  dapat  ter- wujud apabila terdapat perlakuan adil antara perem- puan dan laki – laki. Penerapan kesetaraan dan ke- adilan  gender  harus  memperhatikan  masalah  kon- tekstual  dan  situasional,  bukan  berdasarkan  perhi- tungan secara sistematis dan tidak bersifat univer- sal.  Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam in- pres presiden mengenai Pengarusutamaan gender di setiap kebijakan, baiknya dipahami terlebih dahulu apa itu perspektif gender. Achie (2007) menjelaskan bahwa  Unifem  (The  United  Nations  Development Fund For Women) mengemukakan mengenai pers- pektif gender, yakni :
1.  Membedakan antara istilah “seks” dengan gen- der. Karena seks mengacu pada perbedaan biolo-
gis dan kodrati, sedangkan gender mengacu ke- pada pembedaan peran, perilaku, dan sikap tin- dak.
2.  Mengacu  dan  merujuk  pada  status  kedudukan pria dan wanita, serta ketidaksetaraan yang meru- gikan wanita dalam kebanyakan masyarakat.
3.  Mengakui bahwa peniliaian rendah terhadap per- an-peran  wanita,  memarginalisasi  wanita  dari hak-haknya.
4.  Mempertimbangkan  interaksi  antar  gender  dan kategori sosial lainnya, seperti kelas, suku,dll.
5.  Meyakini bahwa ketidaksetaraan gender terkon- disi secara sosial, oleh karena itu dapat diubah bak  dalam  tingkat  individual  maupun  dalam tingkat  sosial  kearah  keadilan,  kesebandingan, dan  kemitraan  antara  laki-laki  dengan  perem- puan.
Dengan kriteria diatas, dapat disimpulkan salah satu kriteria good governance adalah equity, di mana semua warga negara baik laki-laki maupun perem- puan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan. Hal ini terkait dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khu- sus  mempertimbangkan  manfaat  kebijakan  secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menu- rut  kelompok  umur  (tua-muda),  kelompok  ekono- mi (kaya-miskin) maupun kelompok marginal (ca- cat-normal).
Oleh karena itu agar kebijakan publik yang di- rancang  sesuai  dengan  perspektif  gender  diperlu- kan data analisa gender agar kebijakan tersebut te- pat  sasaran. Ada  berbagai  macam  metode  analisis gender,  akan  tetapi  karena  kebijakan  ini  berkaitan dengan partisipasi publik perempuan, maka dalam penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  mo- del Moser (Herien, 2009). Model Moser ini memi- liki  tujuan  untuk  menghilangkan  pembagian  inter- vensi kerja berdasarkan gender, mengakomodir ke- butuhan  perempuan,  mencapai  kesetaraan  gender dengan mengakomodir kebutuhan praktis dan strae- gis, memerikasa dinamika akses dan kontrol peng- gunaan  sumberdaya,  memadukan  gender  kepada semua kegiatan perencanaan, dan membantu meng- klarisifikasian  batasan-batasan  politik  dan  teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan tertentu.
LDK  UNJ  sebagai  basis  organisasi  mahasiswa

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
memiliki  kebijakan  khusus  untuk  muslimah,  yang secara garis besar mengatur mengenai Mekanisme Interaksi, Rapat, Aktivitas di Sekretariat, Kegiatan organisasi,  Ketentuan  Jam  malam,  Serta  Gerakan Setengah  Enam.  Kebijakan  inilah  yang  kemudian akan diteliti lebih lanjut menggunaka metode evalu- asi sistematis James Anderson. Secara umum Ander- son  (2012)  menyatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang  menyang- kut estimasi atau penilaian kebijakan yang menca- kup substansi, implementasi, dan dampak . Artinya, evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada  ta- hap akhir saja, melainkan dalam seluruh proses ke- bijakan.  Dengan  demikian  evaluasi  kebijakan  bisa meliputi  tahap  perumusan  masalah-masalah  kebi- jakan, program-program yang diusulkan untuk me- nyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, mau- pun tahap dampak kebijakan.
Merujuk  pada  dasar  teori  medan  Kurt  Lewin, menyatakan secara tegas bahwa individu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan lingkungan yang melekat  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Fathurrah- man, 2005). Kebijakan organisasi secara tidak lang- sung menjadi bagian dalam pembentukan identitas dan  sudut  pandang  seseorang,  khususnya  menge- nai  pendidikan  multikultural.  Jika  kebijakan  yang dihasilkan  tidak  memiliki  perspektif  gender,  ma- ka  akan  menjadi  lingkaran  pemahaman  yang  ti- dak responsif gender dari generasi ke generasinya. Terlebih lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan adalah calon-calon pendidik yang idealnya memiliki keterampilan multikultural dan pemahaman gender yang  cukup  mendalam.  Agar  ketika  sudah  terjun di  lapangan  menjadi  seorang  pendidik,  yang  akan memberikan pemahaman IPTEK dengan pendekat- an responsif gender.
Karena ruang lingkup layanan pada Bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi lebih dipandang sebagai perluasan dan tanggung jawab konselor ke- pada  perguruan  tinggi  tempatnya  mengabdi,  ma- ka tugas utama dari seorang konselor adalah: Me- nyelanggarakan  Loka  karya  untuk  pengembangan kompetensi pengajar, melaksanakan fungsi konsul- tan di perguruan tinggi, bekerjasama dengan dokter kampus, serta membantu bagian lain dalam pengen- tasan masalah mahasiswa atau yang berpotensi akan menimbulkan masalah untuk mahasiswa seperti ad-
vokasi (Theodorus, 2010) Dalam konteks penelitian ini karena bersifat kebijakan publik maka advokasi yang bisa dilakukan ada di area advokasi sistem dan advokasi  sosial  politik.  Dimana  konselor  sebagai agen  perubahan  melakukan  tindakan  yang  dapat merubah  langsung  kebijakan  yang  bersinggungan langsung dengan mahasiswa.
Metode penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebi- jakan Muslimah LDK UNJ jika ditinjau melalui per- spektif Gender, dengan tujuan untuk meninjau apa- kah kebijakan ini sudah sesuai dengan kaidah kebi- jakan yang pro gender dan memberikan keberman- faatan untuk perempuan.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  metode  Wawancara mendalam, Observasi Lapangan, serta analisis doku- mentasi organisasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.  Penelitian ini dilaksanakan pada Lemba- ga  Dakwah  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas Negeri  Jakarta,  pada  bulan  Juli-November  2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Responden dalam penelitian ini terdiri dari 20 mahasiswa FIP yang terdiri dari 14 orang perempuan dan 6 orang laki-laki,  serta  key  informan  2  orang  yakni  Kaput LDK  serta  mantan  Ketua  LDF  dari  Fakultas  Ilmu Sosial dibagi menjadi tiga kriteria, yakni mahasiswa angggota LDK, Mahasiswa non-LDK yang memi- liki kewenangan, Mahasiswa Non-LDK yang tidak memiliki  kewenangan.  Studi  pendahuluan  dilaku- kan kepada 25 orang mahasiswa yang terdiri dari 16 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, 4 orang mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengeta- huan Alam, dan 5 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang peneliti pilih secara acak baik dari ang- gota LDK maupun Non-LDK.
Analisis data yang akan digunakan untuk peneli- tian menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara Display Data,  Reduksi Data, Membuat Kesimpulan,  serta  Triangulasi  data  menggunakan metode Triangulasi Sumber dan Metode.
Hasil Penelitian Penelitian ini melibatkan 20 mahasiswa FIP yang

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
terdiri dari 14 orang perempuan dan 6 orang laki- laki, serta key informan 2 orang yakni Kaput LDK serta  mantan  Ketua  LDF  dari  Fakultas  Ilmu  So- sial  dibagi  menjadi  tiga  kriteria,  yakni  mahasiswa angggota LDK, Mahasiswa non-LDK yang memi- liki kewenangan, Mahasiswa Non-LDK yang tidak memiliki kewenangan.
Kebijakan muslimah LDK dimulai dari sebuah filosofi  bahwa  perempuan  adalah  sebuah  mutiara yang harus dijaga dengan baik. Dari hasil pengum- pulan data yang dilakukan, menemukan bahwa se- belum tahun 2008, kebijakan muslimah LDK ha- nyalah sebuah peraturan tidak tertulis yang sama- sama disepakati oleh pimpinan LDK dan kemudian disosialisasikan kepada anggotanya. Namun kare- na  desakan  beberapa  pihak,  dan  melihat  kondi- si kampus yang menurut mereka tidak terkondisi- kan dengan baik, maka tercetuslah ide untuk men- jadikan wacana  ini menjadi sebuah regulasi yang nantinya akan  menjadi kebijakan yang harus dita- ati.  Sedangkan  seiring  berjalannya  waktu,  Badan Eksekutif Mahasiswa-pun berinisiatif untuk mem- buat kebijakan serupa yang mengatur pembatasan waktu bagi perempuan untuk melaksanakan aktifi- tasnya di dalam kampus.
Pada  proses  pembentukannya,  kebijakan  ini sendiri memang diakomodir oleh perempuan yang memegang  kebijakan  di  lembaga  ini.  Tetapi  pem- buat  kebijakan  melupakan  bagian  yang  terpenting dari analisa gender, yakni menganalisis kebutuhan dari gender itu sendiri. Analisa yang dilakukan ha- nya analisa sepihak dari lembaga, berkaca pada ren- tetan kejadian yang tidak terlalu kuat dijadikan lan- dasan, tanpa melibatkan mahasiswa secara umum, yang  nantinya  akan  menjadi  objek  dari  kebijakan ini. Sehingga produk yang dihasilkan dari kebijakan ini  cenderung  elitis,  hanya  diketahui  oleh  anggota LDK atau BEM saja, itupun hanya diketahui oleh segelintir  orang  yang  memiliki  akses  dalam  me- nentukan kebijakan tersebut. Sementara, dari ketua maupun stakeholder laki-laki sifatnya hanya pasif, hanya bertugas menyetujui rekomendasi rekomen- dasi yang diberikan oleh kaput.
Lebih  dalam  lagi,  temuan  penelitian  yang  lain menyatakan memang bahwa kebijakan ini merupa- kan  salahsatu  pesanan  kebijakan  dari  Parpol  yang menyokong  LDK,  BEM,  maupun  LDF.  Sehingga
wajar  jika  memang  kebijakan  ini  setengah  dipak- sakan kepada mahasiswa.
Kemudian pada proses implementasi, kebijakan ini  mendapatkan  respon  yang  berbeda  dari  maha- siswa  FIP  sendiri.  Dalam  implementasi  kebijakan itu sendiri, ada dua kebijakan yang diterapkan se- cara  berbeda  untuk  anggota  LDK  dan  Non-LDK. Untuk  anggota  LDK  itu  sendiri  semua  kebijakan yang tertuang pada buku panduan muslimah, ber- laku secara menyeluruh tanpa kecuali. Sedangkan untuk  non-anggota  LDK,  yang  berlaku  hanya  ke- bijakan  GST  (Gerakan  Setengah  Tujuh)  serta  ju- mat  putih  bersih  (menggunakan  jilbab  putih  pada hari jumat). Ada dua hal yang menjadi garis besar dalam  implementasi  kebijakan  ini:  (1)  Implemen- tasi Kepada Anggota LDK dan Simpatisan sifatnya lebih mengikat. Karena secara intensif mereka di- berikan  pemahaman  dan  sosialisasi  akan  penting- nya kebijakan ini. Sehingga pada kelompok ini ke- tika  ada  pelanggaran  diberikan  sanksi  yang  sifat- nya berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran serta  ada  tim  khusus  yang  melakukan  patroli  dan pemantauan  terhadap  implementasi  kebijakan  ini. Tingkat kesadaran dan ketataan kelompok ini pada kebijakan  lebih  kuat,  serta  mereka  berusaha  sebi- sa mungkin mengajak mahasiswa non-LDK untuk taat  pada  kebijakan  ini,  (2)  Implementasi  Kepada Non-Anggota  LD  hanya  diberikan  sosialisasi  ke- bijakan  lewat  lisan,  banner  dan  sosial  media  ma- ka tingkat partisipasi kelompok ini pada kebijakan muslimah  ini  bisa  terbilang  cukup  rendah.  Mere- ka  cenderung  mengabaikan  dan  tidak  memperdu- likan kebijakan ini, kalaupun mereka tidak berada di lingkungan kampus sampai malam, ini dikarena- kan fasilitas kampus yang memang tidak memadai jika di malam hari, bukan semata-mata karena ke- bijakan ini. Dari sisi lain, Mahasiswa pada kelom- pok ini cenderung lebih kritis terkait esensi dari ke- bijakan ini. Walaupun pada akhirnya lebih mimilih mengabaikan saja karena merasa aspirasi mereka ti- dak diakomodir oleh lembaga pemangku kebijakan, baik oleh BEM maupun LDK.
Sementara Pandangan Perempuan mengenai ke- bijakan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ke- lompok yang memandang positif notabenenya ang- gota LDK maupun simpatisan. Pada kelompok ini, para perempuan masih memandang bahwa perem-

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
puan memang bermuara di rumah, sebagai sosok ibu yang nantinya memang harus dibiasakan untuk ting- gal di rumah. Oleh karena itu, mereka dengan bang- ga dan merasa terlindungi dengan adanya kebijakan ini.  Mereka  tidak  mempermasalahkan  soal  akses, kemampuan,  serta  kesetaraan  yang  seharusnya  di- miliki oleh perempuan. Di mata kelompok ini, laki- laki adalah sosok pemimpin sejati yang harus mere- ka taati. Wajar pada akhirnya tidak pernah ada pro- tes yang muncul dari kelompok ini terkait kebijakan muslimah ini. Karena secara psikologis mereka su- dah ditanamkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, bukan di ranah publik.
Kedua,  kelompok  yang  cenderung  apatis  mau- pun  memandang  negatif  kebijakan  tersebut.  Pada kelompok ini, pemahaman perempuan terkait kese- taraan gender dan aktualisasi diri pada perempuan sudah mulai mereka sadari. Mereka menyadari bah- wa perempuan memang memiliki hak-hak yang sa- ma  dengan  laki-laki  dalam  menikmati  akses  dan fasilitas  yang  disediakan  oleh  kampus,  ataupun dalam hal kewenangan menjadi pejabat publik di or- ganisasi kemahasiswaan. Kelompok inilah yang ke- mudian sering melakukan protes terhadap pemang- ku  kebijakan  terkait  kebijakan  muslimah  itu  sen- diri. Akan tetapi protes mereka tidak mendapatkan respon dan hasil yang signifikan dikarenakan protes yang dilakukan hanya didasarkan pada individu per indvidu, tidak dilakukan secara terorganisir. Berbe- da dengan kelompok LDK yang memiliki solidari- tas dan doktrin yang sama pada setiap anggotanya. Biasanya pada mahasiswa kelompok ini cenderung acuh dan akhirnya mengabaikan kebijakan tersebut.
Walaupun  kebijakan  ini  sudah  berupa  regulasi bagi anggota LDK, namun untuk mahasiswa umum kebijakan ini masih bersifat himbauan dan budaya yang ingin diterapkan oleh sekelompok orang. Se- hingga secara garis besar, dampaknya secara lang- sung memang kurang dirasakan oleh mahasiswa se- cara umum. Karena kebijakan ini pelan-pelan diter- apkan  dan  bersinergi  dengan  kebijakan  birokrat, maka  mahasiswa  memandang  kebijakan  ini  meru- pakan budaya yang memang tidak terpisahkan dari Fakultas  Ilmu  Pendidikan.    Namun  pada  sebagian mahasiswa  yang  aktif  di  organisasi  tetapi  bukan anggota LDK, dampak kebijakan ini lebih dirasakan oleh  mereka.  Karena  secara  tidak  langsung  kebi-
jakan ini akhirnya menstimulus memunculkan kebi- jakan-kebijakan lain yang dirasa merugikan perem- puan.  Diantaranya  kebijakan  yang  muncul  yakni; pembatasan Akses dan waktu dalam beraktifitas dan dikotomi  kewenangan  dalam  menentukan  keputu- san di organisasi
Merujuk  pada  evaluasi  kebijakan  yang  digagas dalam teknik analisa moser, idealnya suatu lembaga memiliki perencanaan evaluasi yang Merujuk Adan- ya perencanaan yang berhubungan secara intersek- toral,  Mengacu  pada  pendekatan  matrik  kebijakan WID : Kesejahteraan, kesetaraan, anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan, serta Adanya partisi- pasi Gender.
Namun pada implementasinya kebijakan ini be- lum pernah sekalipun di evaluasi oleh pembuat ke- bijakan,  sehingga  peneliti  sendiri  kesulitan  untuk menentukan  standar  keberhasilan  dan  perkemban- gan dari kebijakan itu sendiri. Ketua LDF Tarbawi sendiri,  menolak  untuk  diwawancara  atau  sekedar memberikan data mengenai perkembangan dari ke- bijakan ini dari tahun ke tahun, peneliti sendiri tidak mengetahui alasan utama dari ketua Tarbawi terse- but untuk menghindar dan menolak diwawancarai. Pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dalam analisis  moser  belum  sama  sekali  dilakukan,  baik itu konsolidasi yang sifatnya intersektoral dalam hal ini kordinasi dengan lembaga lain maupun dengan dekanat maupun rektorat, analisa pendekatan WID. Sedangkan dari partispasi gender sendiri, kebijakan ini masih terbilang cukup rendah. Perempuan pada akhirnya masih menjadi objek, karena yang menjadi pemantau  dan  eksekusi  kebijakan  ini  masih  tetap dikendalikan oleh laki-laki saja.
Dari  segi  Kesejahteraan,  perempuan  masih kurang diperhatikan. Kesejahteraan disini dapat di- artikan bagaimana perempuan diberikan kesejahte- raan secara intelektual tanpa harus dibatasi. Nyatan- ya dengan adanya kebijakan ini, perempuan memi- liki batasan-batasan yang akhirnya membuat perem- puan  kurang  memiliki  akses  dan  kontrol  dalam pengembangan sumber daya.  Sementara jika ditin- jau dari segi kesetaraan, anti kemiskinan, efisiensi, dan  pemberdayaan  masih  sangat  jauh.  Perempuan masih dibebani sektor-sektor domestik dalam organ- isasi, belum sepenuhnya diberikan akses yang lebih luas. Aspek-aspek pengambilan keputusan masih di-

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
wa  fase  remaja  akhir  menuju  dewasa  awal  meru- pakan  fase  pembentukan  identitas  diri.  Pada  fase ini  berada  dalam  krisis  yang  ke-5,  tugas  perkem- bangan  pada  fase  ini  adalah  mencari  identitas  diri agar nantinya menjadi orang dewasa yang memiliki sense of self yang koheren dan peran yang dinilai masyarakat. identitas diri bertalian dengan konsep- si yang individu yakini tentang dirinya, sementara harapan dan pendapat orang lain membentuk iden- titas sosial. Keduanya berbentuk narasi atau menye- rupai cerita. Jadi identitas sepenuhnya adalah kon- struksi sosial dan tidak mungkin eksis di luar repre- sentasi  budaya  dan  akulturasi.  Implementasi  kebi- jakan ini akan berpengaruh pada pembentukan iden- titas dalam diri individu sendiri. Kebijakan ini se- cara tidak langsung menjadi bagian dari konstruk- si sosial masyarakat yang nantinya akan selama-la- manya melekat menjadi identitas diri yang dibawa oleh individu tersebut.
Berbicara masalah pandangan perempuan dalam memandang  kebijakan  ini  peneliti  sendiri  dikejut- kan dengan mayoritas perempuan di Fakultas Ilmu Pendidikan  ini  yang  menyetujui  adanya  kebijakan ini. Mereka merasa terjaga dan terlindungi dengan adanya  kebijakan  ini.  Hal  ini  yang  akhirnya  men- jadi salah satu penyebab tidak adanya protes yang berarti dari perempuan yang merasa keberatan de- ngan adanya kebijakan tersebut. Karena selain me- mang jumlahnya sedikit, ada beberapa hal yang ke- mudian mempengaruhi pandangan para perempuan tersebut :
1.  Secara  berkala,  perempuan  tersebut  terus  di- berikan pemahaman bahwa perempuan memang ditempatkan  di  rumah.  Sehingga  secara  tidak langsung  memberikan  pandangan  bahwa  me- mang perempuan tidak boleh terlalu banyak ikut campur di ranah publik, dan membenarkan ada- nya kebijakan ini semata-mata untuk melindun- gi mereka dari kejahatan lelaki malam hari.
2.  Karena  pemahaman  yang  diberikan  itulah,  ke- mudian perempuan tidak menyadari hak-haknya untuk mengaktualisasi diri dan mendapatkan ke- sempatan serta hak yang sama dengan laki-laki.
3.  Mayoritas  pemegang  kebijakan  baik  di  tataran BEM  maupun  LDK  memiliki  pandangan  yang positif terhadap kebijakan ini, sehingga dengan mudah kebijakan ini dapat terlihat sebagai kebi-
dominasi oleh laki-laki. Walaupun di sisi lain pem- berdayaan perempuan dilakukan melalu kajian-ka- jian keputrian atau aktivitas lain yang khusus dipe- runtukan untuk keputrian.  Partisipasi Gender dalam kebijakan ini masih belum setara. Perempuan ma- sih kurang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, dan cenderung harus menerima hasil kebjakan yang telah diambil oleh para laki-laki, belum lagi kebi- jakan ini dimonitoring langsung oleh laki-laki pada- hal kebijakan ini diperuntukan untuk perempuan.

## Temuan penelitian
Walaupun  diatas  kertas  kebijakan  ini  sifatnya hanya himbauan saja, namun pada implementasin- ya  kebijakan  ini  ternyata  bersifat  mengikat. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara anggota LDK maupun  Non-LDK,  yang  membedakan  hanyalah masalah pemberlakuan sanksi yang diberikan. Jika untuk anggota Non-LDK tidak diberikan sanksi se- rupa  yang  diberikan  kepada  anggota  LDK.  Hanya saja pembatasan akses dan waktu aktifitasnya ham- pir serupa. Untuk mahasiswa non-LDK sendiri yang paling penting asalkan sudah tidak ada di lingkung- an  kampus  diatas  pukul  18.30  WIB  mereka  tidak terlalu diberikan sanksi yang membebani.
Hal ini sedikit bertentangan di konsep pendidi- kan multikultural itu sendiri, yang dimana antara in- dividu harus saling menghormati kepentingan ma- sing-masing  serta  diberikan  kesempatan  yang  sa- ma  untuk  mengaktualisasikan  diri  tanpa  melihat agama,ras,suku, maupun gender. Terlebih lagi dalam tugas perkembangan untuk mahasiswa di perguru- an  tinggi  pada  aspek  gender  adalah  Memperkaya perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidu- pan,  menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan so- sial, serta memelihara aktualisasi nilai-nilai kodrati gender dalam kehidupan sosial. Yang artinya, dalam interaksi di perguruan tinggi, tidak boleh lagi adan- ya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
Setiap individu harus diberikan hak yang sama dalam berdiskusi, menuntut ilmu, kewenangan, dan ruang untuk aktualisasi diri. Yang mana pada akhir- nya salah satu kebijakan ini menyalahi konsep pen- didikan  itu  sendiri.  Perempuan  dan  laki-laki  me- mang berbeda, namun tetap harus setara.
Dalam teori psikososial erricson dijelaskan bah-
120

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
jakan yang memang mengakar di semua jurusan yang ada di fakultas ilmu pendidikan 4.  Fasilitas kampus yang memang kurang memadai ketika di waktu malam hari, sehingga membuat kebijakan ini memang terlihat sebagai kebijakan yang melindungi perempuan.
Diskusi Merujuk  pada  dasar  teori  medan  Kurt  Lewin, menyatakan  secara  tegas  bahwa  individu  tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan lingkung- an yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Se- cara matematis, ia menggambarkan bahwa perilaku merupakan  perpaduan  dua  fungsi  utama,  yaitu  or- ganisme dan lingkungan (B=(O.E)). Maka karena kebijakan ini diimplementasikan secara turun temu- run dari setiap angkatan, dan dari mulut ke mulut menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari buda- ya sosial yang tidak terpisahkan. Jika individu tidak sepakat dengan kebijakan ini, maka akan mendapat- kan  stigma  negatif  dari  lingkungannya.  Hal  inilah yang kemudian mendasari, sikap tak acuh dari para perempuan yang tidak setuju dengan kebijakan ini.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penyadaran  atas hak-hak  yang  dimiliki  oleh  perempuan,  sehingga pendekatan harus dilakukan dari empat dimensi, yai- tu level mikro, meso, ekso, dan makro. Pada tataran meso, logikanya dibalik, konseling ditujukan untuk membantu  lingkungan  agar  dapat  mengakomodasi (memenuhi) kebutuhan dan hak-hak dasar individu- al. Dari analisa yang dilakukan dari pendekatan ob- servasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan beberapa hal, yakni :
1.  Masih  Lemahnya  partisipasi  mahasiswa  dalam kebijakan ini, kebijakan ini cenderung masih eli- tis. Hanya ditaati dan dilaksanakan oleh orang- orang yang memang dekat dengan pemegang ke- bijakan. Mahasiswa pada umumnya kurang men- getahui bahkan cenderung mengabaikan adanya kebijakan ini.
2.  Adanya dualisme kebijakan yang berbeda, yang berlaku bagi mahasiswa LDK dan Non-LDK se- hingga  terkadang  mahasiswa  dibingungkan  de- ngan dualisme tersebut. Satu sisi tidak mengikat secara  tertulis,  akan  tetapi  disisi  lain  kebijakan ini sifatnya memaksa, karena secara tidak lang- sung  mahasiswa  di  kondisikan  untuk  taat  pada
kebijakan tersebut.
3.  Adanya standar ganda yang ditetapkan oleh BEM maupun  LDK  itu  sendiri,  sehingga  mahasiswa sendiri sulit membedakan apakah memang kebi- jakan ini hasil produk dari LDK atau BEM yang ditetapkan  secara  terpisah,  atau  memang  BEM yang menjadi perpanjangan tangan dari LDK. 4.  Belum adanya evaluasi dari pembuat kebijakan
Selain faktor-faktor yang berasal dari kebijakan ini,  ada  hal-hal  lain  yang  menjadi  penyebab  kebi- jakan ini seakan-akan disetujui oleh mahasiswa se- cara umum, yakni :
1.  Fasilitas kampus yang memang kurang memadai dan mendukung untuk melakukan aktifitas ma- hasiswa di malam hari. Penerangan yang kurang baik, serta tidak adanya tempat yang layak un- tuk  melakukan  aktifitas  membuat  mahasiswa memang enggan melakukan aktifitasnya sampai malam hari di kampus.
2.  Kurangnya empati dan partisipasi mahasiswa ter- hadap kegiatan-kegiatan di luar akademik seperti organisai maupun kegiatan-kegiatan kecil seperti diskusi, kajian, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Sehingga aspirasi pro-kontra akan kebijakan ini sulit terlihat. Sementara hampir semua pemegang kebijakan di organisasi yang ada di Fakultas Il- mu Pendidikan dikuasai oleh satu golongan yang memang menjadi pembuat kebijakan ini.

## Kesimpulan Dan Saran
Dari studi kebijakan Muslimah LDK UNJ secara utuh dapat disimpulkan masih belum dapat dikate- gorikan sebagai kebijakan yang memiliki perspektif Gender.  Baik  ditinjau  dari  segi  proses,  implemen- tasi, maupun evaluasi kebijakan tersebut. Pene-liti sendiri menyimpulkan, advokasi yang harus dilaku- kan akan lebih tepat jika memberikan edukasi kepa- da para mahasiswa itu sendiri tentang hak-hak nya sebagai mahasiswa, manusia, dan terlebih lagi hak- hak nya sebagai perempuan. Sekaligus sebagai mo- dal yang harus dimiliki sebagai seorang pendidikan. Selain itu, kompetensi multikultur yang harus dimil- iki seorang pendidik bisa dipertajam dengan pema- haman yang mendalam mengenai hal tersebut.
Jika tidak dilakukan edukasi, kebijakan ini akan terus ada dan akan menjadi lingkaran pemahaman

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
yang akan semakin menular ke generasi berikutnya. Terlebih lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan adalah calon-calon pendidik yang idealnya memiliki keterampilan multikultural dan pemahaman gender yang  cukup  mendalam.  Agar  ketika  sudah  terjun di  lapangan  menjadi  seorang  pendidik,  tidak  akan memberikan pemahaman yang salah terhadap anak didiknya kelak.
Perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  pengem- bangan program layanan advokasi untuk perempun maupun dilakukan penelitian dari disiplin ilmu yang berbeda.  Keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah perspektif yang peneliti ambil, dibatasi pada perspe- ktif bimbingan dan konseling, sementara topik gen- der dan kebijakan sangat berkaitan dengan bidang ilmu yang lain seperti sosiologi maupun ilmu sosi- al politik.
Daftar Pustaka Arikunto,suharsimi.  (1993). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Bagoes Mantraida. (2004). Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian sosial. Yogyakarta: Pustaka pelajar Budi,  winarno  (2012). Kebijakan  publik  teori,  proses, dan studi kasus. Yogyakarta : Caps Bungin,  burhan  .(2009). Penelitian  Kualitatif. Jakarta  : Kencana Prenada Media Group Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Model penera- pan pendidikan multikultural Dikdik  baehaqi.  (2008). “Pengembangan  masyrakat multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan” makalah disampaikan pada seminar Kewarganegara- an di UPI Bandung Dollarhide, Collete T and Kelli A Saginak. (2012). Com- prehensive School Counseling Programs. Pearson. K- 12 delivery systems in action. Dunn, william . (1999). Analisa kebijakan publik. Yogya- karta : Gajah Mada Press, Fathur Rahman. Konseling Tiga Dimensi. http://staff.uny. ac.id/sites/default/files/tmp/KONSELING%20TIGA %20DIMENSI.pdf, diakses 2 oktober 2012 Fathur  Rahman  (2005) VOLUNTARISME  SOSIAL  : Agenda Kerja Konseling Advokatif dalam Mengata- si Problem Ketidakseimbangan Sosial. Paper dipres- entasikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indo- nesia, Semarang 13-16 April 2005,
Ismi  Dwi Astuti.  (2009). Kebijakan  publik  pro  gender. Surakarta: LPP UNS Press Mahfud, chaitul. (2009). Pendidikan Multikultural. Yog-
yakarta: Pustaka Pelajar Muhammad, Husein. (2009). Islam agama ramah perem- puan. LKIS Press. Yogyakarta. M. Surya. (2009). Inovasi bimbingan dan konseling:men- jawab tantangan global. Makalah ABKIN 2009 Natangsa surbakti. (2006). Implementasi kebijakan ber- wawasan gender dalam penanggulangan kejahatan . Jurnal ilmu hukum vol 2 no 9 Saraswati,LG  Basari,Taufik  dkk.(2006). Hak  asasi  ma- nusia. Teori, Hukum, kasus. Depok : Departemen Fil- safat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. 2006 Sisca  Rahmadonn. Peranan  Bimbingan  dan  Konseling dalam Mengembangkan Pendidikan Multikultural di Indonesia http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain- lain/sisca-rahmadonna-spd-mpd/artikel%20Sosiokul tur%20dalam%20Implementasi.pdf , diakses 2 okto- ber 2012
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan. Ban- dung: Alfabeta. Suharto, Edi. (2010). Analisis kebijakan publik, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Ban- dung:CV alfabeta Sudiarti, Achie.(2007). Bahan ajar  tentang Hak Perem- puan : UU no 7 tahun 1984 . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Tim Depdiknas. (2007). Rambu-Rambu Penyelenggara- an Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, Jakarta : Depdiknas Theodorus  Immanuel. Bimbingan  dan  Konseling  dan berbagai masalah kehidupan. ( Jakarta : Semesta Me- dia. 2010 Panduan  Pelatihan  Pengarusutamaan  Gender  Kemente- rian  Keuangan.  http://www.depkeu.go.id/Ind/others/
Gender/ISI_MODUL_PUG.pdf, diakses 16 juni 2011 Poerwandari,E.  Kristi.  (1998). Pendekatan  kualitatif dalam penelitian psikologi. Jakarta : LPSP3 FPUI _________. (2007) Modul Kesetaraan gender. Departe- men dalam negeri dan Lembaga administrasi negera
Puspitawati,  Herien.  (2009). Bahan  ajar  mata  kuliah Gender dan Keluarga TEKNIK ANALISIS GENDER . Departemen  Ilmu  Keluarga  dan  Konsumen  Institut Pertanian Bogor.
Paul Gorski. Six critical paradigm shiftd for multicultur- al eduaction and the question we shuould be asking , dalam www. Exchange.org/multicultural http://www.today.co.id/read/2011/03/07/15023/komnas_ perempuan_catat_105103_kasus_kekerasan_perem- puan_2010, diakses 13 juni 2011 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18102/3/ Chapter%20II.pdf, diakses 13 juni 2011 http://www.komnasperempuan.or.id/2010/12/meneguh- kan-perjuangan-kitapelaksanaan-mandat-konstitu-

## Studi Kebijakan Muslimah LDK UNJ Dalam Perspektif Gender
si-untuk-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perem- puan/, diakses 10 juni 2012 http://metro.news.viva.co.id/news/read/357822-keluar- kan-korban-perkosaan--izin-sekolah-terancam-di- cabut, diakses 15 oktober 2012