INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4417-4430 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja Di Era New Normal (Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan)
Ika Ayudyanti 1 ✉ , Sylvia Setjoatmadja 2

## Universitas Gresik
Email: IkaAyudya68@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tulisan ini membahas mengenai isu prinsip keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal. UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan hukum  yang  fleksibel,  sederhana,  kompetitif,  dan  responsif  demi  terwujudnya  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  sebagaimana  amanat  Konstitusi,  kemudian  pula  dimaksudkan mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang-  undang  saja  melalui  omnibus  law.  Namun  pada  kenyataanya  tidaklah  memenuhi  unsur keadilan  yang  juga  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  khususnya  kaum  buruh  karena  terdapat pasal- pasal yang kenyataan dilapangan dirasa merugikan kaum buruh, terlebih di era new normal saat ini.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  yang  harus  diutamakan,  yaitu keadilan  berdasarkan  Pancasila,  berupa  keadilan  yang  berketuhanan,  keadilan  yang berperikemanusiaan,  keadilan  yang  berorientasi  kepada  kesatuan  secara  nasional,  keadilan  yang berpihak kepada rakyat, dan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dalam hal ini adalah kaum buruh di era new normal. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal apabila ditinjau  berdasarkan  prinsip  keadilan  ?  Untuk  menjawab  rumusan  masalah  tersebut,  tulisan  ini menggunakan penelitian hukum normatif.
Kata Kunci: UU Cipta Kerja, New Normal, Prinsip Keadilan

## Abstract
This article discusses the issue of the principles of justice contained in Law Number 6 of 2023 concerning Job  Creation  in  the  new  normal  era.  The  Job  Creation  Law  is  intended  to  create  flexible,  simple, competitive  and  responsive  laws  for  the  realization  of  social  justice  for  all  Indonesian  people  as mandated  by  the  Constitution,  then  it  is  also  intended  to  develop  a  conducive  legal  system  by synchronizing laws through just one law through the omnibus law. . However, in reality it does not fulfill the elements of justice which also protects the entire Indonesian nation, especially workers because there are articles which in reality are felt to be detrimental to workers, especially in the current new normal era. The purpose of this writing is to fulfill the sense of justice that must be prioritized, namely justice based on Pancasila, in the form of godly justice, humane justice, justice that is oriented towards national unity, justice that favors the people, and social justice that can be felt by all people. , in this case are workers in the new normal era. Based on this, this article formulates the problem of what is Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation in the new normal era when viewed based on the principle of justice? To answer this problem formulation, this paper uses normative legal research.
Keywords: Job Creation Law, New Normal, Principles of Justice

## PENDAHULUAN
Memuat  Keadaan  perekonomian  global  dikala  ini  tengah  hadapi  pelemahan  serta ketidakpastian,  perihal  ini  menggambarkan  salah  satu  akibat  terdapatnya  Covid19. Perkembangan ekonomi global yang semakin melambat, maka dengan adanya hal imi telah membagikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian yang ada di dunia, termasuk pula perekonomian di Indonesia (Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja).
Berdiskusi  mengenai  perkembangan  ekonomi  maupun  mengenai  penciptaan lapangan  kerja,  perihal ini  bisa  diibaratkan 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya  mempunyai  ikatan  yang  saling  mempengaruhi.  Dalam  rangka  mengakselerasi ikatan  tersebut,  dibutuhkan  kebijakan  stabilitas  makro  ekonomi  yang  diterapkan  oleh pemerintah untuk menekan perkembangan ekonomi. Stabilitas makro ekonomi merupakan prasyarat bernilai untuk menentukan penciptaan lapangan kerja serta pendapatan termasuk upah minimum untuk tenaga kerja di Indonesia. Salah satu hal yang bernilai, dilakukan oleh pemerintah  yaitu  berupa  menciptakan  sebuah  kebijakan  baru  yang  ditujukan  guna menekan  investasi.  Dalam  konteks  ini,  perkembangan  ekonomi  dianggap  selaku  dasar untuk menaikkan status pekerjaan serta menaikkan penghasilan (Dao Ha dan Nguyen Van Ngoc, 2020).
Dengan  demikian,  dukungan  dalam  perihal  bidang  ketenagakerjaan  merasa diperlukan untuk dilakukan sebuah penerapan yang lebih efektif, hal ini disebabkan karena
kenyataan  menunjukkan  bahwa  Indonesia  sedang  memasuki  periode  bonus  demografi dimana berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia ( Indonesia Population Projection) 2010- 2035, yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang akan mengalami peningkatan yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Penduduk yang dalam usia kerja, 15-64 tahunhu  meningkat  dari  66,5%  menjadi  67,9%  (Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population).
Dalam rangka mewujudkan suatu pembangunan ketenagakerjaan guna mewujudkan pembangunan  nasional,  perubahan  keadaan  ketenagakerjaan  membutuhkan  suatu tindakan  akomodir  dalam  sesuatu  regulasi  yang  sanggup  membiasakan  dengan pertumbuhan, sehingga pemerintah tampil dalam membagikan suatu perlindungan yang ditujukan kepada seluruh tenaga kerja, baik di dalam negara ataupun di luar negara (Fund, 2013).
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sepanjang ini, dirasakan telah tidak cocok dengan pertumbuhan keadaan serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. suatu kebutuhan  update  terhadap  suatu  peraturan  perundang-undangan,  yang  mana  hal  ini diperlukan dalam rangka pembangunan hukum memanglah sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, tanpa update serta pembangunan hukum yang cocok dengan kebutuhan publik, maka dalam  hal  ini  hendaklah  memunculkan  ketimpangan,  maupun  hal  ini  dirasakan  bisa menghalangi pembangunan nasional.
Bertitik tolak dari perkara di atas, dalam melaksanakan penyusunan regulasi, Indonesia memerlukan  suatu  pengaplikasian  metode  legislasi  baru  yaitu  metode  Omnibus  Law. Dengan  memakai  metode  Omnibus  Law,  perkara  dalam  bermacam  Undang-Undang tersebut  bisa  dituntaskan  tanpa  wajib  merevisi  bermacam  Undang-Undang  yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat satu Undang- Undang (Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja).
Pemanfaatan  metode  legislasi  omnibus  law  dalam  penyusunan  RUU  Cipta  Kerja diharapkan  kedepannya  sanggup  menata  serta  mengharmoniskan  dan  menghasilkan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terikat dengan terdapatnya Penciptaan Lapangan Kerja.
Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja bagaikan sesuatu kebijakan hukum ( legal policy)  sebagai  atensi  publik,  sebab  omnibus  law  belum  diketahui  dalam  sistem  hukum Indonesia,  terdapat  resentralisasi  kewenangan  di  pemerintah  pusat,  yang  dalam  hal  ini
dapat mempengaruhi pada hak tenaga kerja, dan dapat pula mengakibatkan keberpihakan pada investor (Shanti Dwi Kartika, 2020).
RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk dapat menghasilkan suatu produk hukum yang fleksibel, simpel, kompetitif, serta  responsif  demi  terwujudnya  suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana hal ini merupakan suatu amanat Konstitusi, kemudian pula RUU Cipta Kerja dimaksudkan guna meningkatkan suatu sistem hukum yang memiliki tujuan  kondusif  dengan  cara  menyinkronkan  undang-undang  yang  ada  melalui  satu undang-undang saja, yaitu melalui omnibus law.
Namun  pada  kenyataanya  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Cipta Kerja yang telah di sah kan, dalam hal ini dinilai terdapat beberapa ketentuan yang tidak  memenuhi  unsur  keadilan  yang  juga  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, khususnya  kaum  buruh  karena  terdapat  pasal-pasal  yang  dirubah  maupun  dihapuskan, yang mana kenyataan dilapangan hal ini dirasakan dapat merugikan kaum buruh. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang isinya  dinilai  dapat  merugikan  kaum  buruh  serta  terdapat  pula  beberapa  pasal  dari  UU Ketenagakerjaan yang dihapuskan.
Terdapat 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dinilai dapat merugikan kaum buruh di era new normal ini, yaitu regulasi dalam Pasal 88C ayat (2) hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pasal 154A yang berisikan aturan mengenai PHK yang dinilai dipermudah.
Era  new  normal  pada  saat  ini,  terdapat  banyak  pengangguran,  hal  ini  tidak  lain merupakan dampak dari adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana hal ini disebabkan oleh wabah covid19. Hal ini didukung dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang atau bertambah 60 ribuan orang dari tahun 2019. Adanya pandemi COVID-19 bisa menambah sekitar 4 juta sampai 5,5 juta orang pengangguran. Pasalnya, banyak  perusahaan  atau  pabrik  yang  merumahkan  bahkan  melalukan  pemutusan hubungan kerja (PHK) (Detik News, 2020).
Adanya wabah covid19 memang berdampak kepada segala sektor ekonomi, terlebih dalam  sektor  ketenagakerjaan  memberikan  tugas  bagi  pemerintah  untuk  dapat memulihkan perekonomian kita yang sempat jatuh karena wabah ini. Perusahaan banyak yang  mengalami  kerugian  atau  bahkan  harus  mengalami  kebangkrutan.  Lapangan pekerjaan  menjadi  lebih  sulit  untuk  didapatkan  dan  pengangguran  semakin  banyak. Sehingga hal tersebut dirasa tidak dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat  Indonesia  sebagaimana  amanat  Konstitusi.  Terdapatnya  hal-hal  yang  dinilai  telah melanggar  prinsip  keadilan  tersebut,  sehingga  sewajarnya  apabila  kalangan  buruh menuntut supaya pasal-pasal tersebut dilakukan revisi, hal ini memiliki tujuan supaya tidak terdapat  pihak  yang  dirugikan,  sehingga  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi bisa tercapai.
Di Indonesia keadilan dicerminkan dalam Pancasila selaku dasar negara, yakni keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  sila  5  tersebut  tercantum  nilai-  nilai  yang menggambarkan tujuan dalam hidup bersama. Ada pula keadilan tersebut didasari serta dijiwai  oleh  hakikat  keadilan  kemanusiaan  yakni  keadilan  dalam  hubungannya  manusia dengan dirinya sendiri, manusia  dengan manusia yang  lain, manusia dengan penduduk, bangsa, serta negara, dan juga ikatan manusia dengan Tuhannya (M. Agus Santoso, 2014).
Filosofi  utama  dari  adanya  hakekat  hukum,  merupakan  suatu  perbuatan  ataupun tingkah laku yang dikatakan sebagai keadilan, tanpa adanya keadilan hukum tidak layak diucap  sebagai  hukum.  Kenyataan  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat  kadangkala  berbeda  dengan  yang  dicita-  citakan,  hal  inilah  yang mengakibatkan menjauhnya hukum daripada hakekatnya.
Keadilan sebagai jargon, dirasa belum menjiwai segala aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian serta ketertiban hukum selaku isu bernilai dalam pengembanan hukum.  Isu  bernilai  tersebut  setelah  itu  selaku  problematika  pokok  pada  saat melangsungkan penegakan hukum (Anthon F. Susanto, 2010).
Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan adanya dinamika atas lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal pada saat ini apabila hal tersebut dikaitkan dengan adanya prinsip keadilan, terutama perihal keadilan terhadap buruh.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menanggapi  fokus  permasalahan  diatas,  sehingga  dalam  penyusunan  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto  kategori pendekatan hukum normatif mengkaji hukum tertulis  dari bermacam aspek, ialah aspek teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur  serta  komposisi,  lingkup  serta  materi, konsistensi,  uraian  universal,  serta  pasal  demi  pasal  (Soerjono  Soekanto,  1981).  Pada penelitian  ini  akan  dikaji  secara  normatif  dengan  metode  menganalisis  kebenaran bersumber  pada  teori-teori  hukum  yang  relevan  dimana  bahan  hukum  primernya
merupakan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk kemudian diterapkan dalam teori keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bab IV perihal Ketenagakerjaan yang dinilai dapat merugikan kaum buruh adalah pengaturan yang terdapat di dalam :
1. Pasal 88C ayat (2) hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP)
Pada ketentuan Pasal 88C yang menyatakan bahwa (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
Menurut kajian, hal ini telah menghilangkan peran serikat pekerja dalam penentuan upah. Misalnya, klausul pasal 88B mengatur pemberian upah kepada pekerja berdasarkan aturan  waktu  dan/atau  satuan  hasil.  Hal  ini  bisa  dimanfaatkan  oleh  pengusaha  untuk memberikan upah yang minim dan berisiko menurunkan daya beli masyarakat.
Selanjutnya pada klausul pasal 88D, penghitungan kenaikan upah minimum tidak lagi berlaku  secara  nasional,  tapi  menggunakan  standar  UMP  dimana  formula  kenaikan ditentukan  oleh  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Apabila  suatu  daerah  mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, maka tahun berikutnya upah minimum bisa turun.
Secara tidak langsung, hal ini menjadi berbahaya bagi daya beli masyarakat dan buruh pada  umumnya.  Upah  minimum  provinsi  akan  secara  otomatis  menghapus  aturan  soal upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK)  dan  upah  minimum  sektoral  kabupaten/kota (UMSK). Umumnya, nilai UMP lebih kecil daripada UMK (Dani Garjito, 2020).
2. Pasal 154A yang berisikan aturan mengenai PHK yang dinilai dipermudah. Pada ketentuan Pasal 154A yang menyatakan bahwa (1) Pemutusan hubungan kerja dapat  terjadi  karena  alasan  :  a.  perusahaan  melakukan  penggabungan,  peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan ; b. perusahaan melakukan efisiensi ; c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun ; d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan  memaksa  ( force  majeur)  ;  e.  perusahaan  dalam  keadaan  penundaan kewajiban pembayaran utang ; f. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan  niaga  ;  g.  perusahaan  melakukan  perbuatan  yang  merugikan pekerja/buruh  ;  h.  pekerja/buruh  mengundurkan  diri  atas  kemauan  sendiri  ;  i.
pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih  secara  berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis ; j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama ; k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib ; l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya  setelah  melampaui  batas  12  (dua  belas)  bulan  ;  m.  pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau ; n. pekerja/buruh meninggal dunia.
Dalam hal ini pula terdapat potensi PHK besar-besaran juga dinilai dapat terjadi karena munculnya pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta, yaitu Pasal  154A  dimana  salah  satu  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  dapat  terjadi  dengan alasan efisiensi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Apabila Dikaitkan dengan Era New Normal
Dalam  kehidupan  new  normal,  masyarakat  dituntut  untuk  beradaptasi  dengan kebiasaan baru, mereka harus menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak (Habib Allbi Ferdian dan Jofie Yordan, 2020). Dalam rangka mengkongkritkan fase kenormalan baru, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  mengenai  Panduan  Pencegahan  Dan  Pengendalian Covid-19 Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri.
Surat  Keputusan  tersebut  menjadi  sebuah  protokol  di  dalam  menjalankan  fase kenormalan  baru,  dimana  pekerja  diharapkan  untuk  menjaga  jarak  minimal  dari  rekan kerjanya ketika masuk kantor, para pekerja juga diimbau untuk mengenakan pakaian khusus kerja, pengukuran suhu menggunakan thermogun pada pintu masuk serta  penggunaan masker sekarang merupakan sebuah kewajiban.
Melengkapi  aturan  kenormalan  baru  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  juga  akan menerjunkan ratusan  ribu  personel TNI-Polri ke sejumlah titik untuk memastikan bahwa masyarakat disiplin terhadap physical distancing.
Di dalam memasuki kenormalan baru ini, maka kita harus menemukan titik tengah kepentingan  antara  kesehatan  dan  ekonomi.  Kesiapan  tersebut  dapat  dijawab  dengan menggunakan perspektif hukum, yang dalam hal ini berdasarkan teori sistem hukum yang dicetus oleh Friedman. Dimana agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai adalah ketika sistem  hukum  yang  terdiri  dari  struktur,  substansi  dan  budaya  hukum  berjalan  dengan maksimal.
Struktur hukum mengacu pada bagaimana Pemerintah dan penegak hukum di dalam mengatur  masyarakatnya,  adapun  subtansi  hukum  merupakan  kumpulan  norma  hukum yang  ada,  serta  budaya  hukum  sebagai  sikap  dari  masyarakat  terhadap  hukum  dalam menghadapi  pandemi  ini.  Oleh  karena  itu,  apabila  ingin  sukses  di  dalam  menjalankan kenormalan  baru,  maka  seluruh  pemangku  kepentingan  serta  masyarakat  harus  disiplin menjalankan protokol-protokol serta aturan yang telah dibuat (Muhammad Rafi Darajati, 2020).
Bagi  serikat  pekerja,  persiapan  dalam  adaptasi  tatanan  hidup  baru  tidak  hanya berdampak pada keseharian mereka, tetapi juga pada beberapa aturan yang mereka perlu adaptasi.  Tujuan  dibentuknya  serikat  pekerja  adalah  memperjuangkan  hak  yang  dimiliki oleh buruh dan bekerja, sehingga menjamin keselamatan pekerja di tengah pandemi juga menjadi nilai yang harus diperjuangkan. Dalam hal ini, serikat pekerja perlu memastikan hak-hak buruh tetap menjadi prioritas perusahaan dan pemerintah. Serikat pekerja perlu merangkum  permintaan  yang  berkaitan  dengan  kesehatan,  seperti  penyediaan  jaminan kesehatan tambahan, penyediaan masker dan sarung tangan untuk karyawan, dan hal-hal lainnya.  Daftar  tersebut  dapat  didiskusikan  langsung  dengan  pihak  pemerintah  dan perusahaan (Dio, 2020).
Berbicara  mengenai  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja apabila dikaitkan dengan keberadaan era new normal pada saat ini, tentu terdapat pasal- pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai dapat merugikan kaum buruh.
Tidak ada jaminan para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akan mendapat pekerjaannya kembali. Ada beberapa sektor kegiatan usaha yang dalam waktu dekat tidak dapat  beroperasi  karena  lamanya  pemulihan  yang  dibutuhkan,  sementara  sektor-sektor yang bisa  beroperasi akan menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak akan bekerja dalam  kapasitas  semula.  Juga  banyak  perusahaan  yang  sudah  mengalami  kesulitan keuangan  menyebabkan  mereka  belum  tentu  bisa  beroperasi  normal,  terlebih  jika  tidak mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah.
Hal demikian, bersama dengan potensi pergeseran tren baru ke arah automatisai dan digitalisasi dalam jangka menengah, membuat nasib para pekerja menjadi tidak menentu pada era normal baru (Fadhil Hasan, 2020). Maka hal ini juga dinilai dapat membahayakan posisi kaum buruh, yang mana hal ini dinilai dapat menjadikan alasan bagi pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi sesuai ketentuan dalam Pasal 154A ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Era  New  Normal  menghadirkan  momentum  yang  pas  untuk  menyempurnakan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja,  kendati  faktanya  pandemi Covid-19  belum  dapat  dikendalikan  secara  optimal.  Fakta  lainnya,  perekonomian  telah terkontraksi dalam dua kuartal pertama tahun 2020.
Revisi  terhadap  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dalam  Omnibus  Law  dipandang berpotensi  merugikan  pekerja, terutama skema upah minimum. 17 Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri diprediksi tumbuh negatif 0,4% sampai positif 1% sepanjang tahun 2020. Sedangkan pada kuartal II tahun ini diprediksi minus 3,8% (Detik News).
Maka hal ini juga dinilai dapat membahayakan posisi kaum buruh, yang mana hal ini dinilai  dapat  menjadikan  alasan  pemerintah  provinsi  untuk  menurunkan  upah  minimum karena adanya dampak daripada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, maka tahun berikutnya dinilai dapat menjadikan upah minimun akan turun sesuai ketentuan dalam Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja  Dikaitkan  dengan  Prinsip Keadilan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  menetapkan  bahwa  tujuan  pembentukan  Negara  Republik  Indonesia  untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap -tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan” oleh karena itu, ne gara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak.
Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  pada  prinsipnya merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja).
Apabila  memperhatikan  kondisi  Indonesia  saat  ini  yang  menunjukkan  bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas  SDM  dan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan.  Akibatnya,  banyak  masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan.
Di  sisi  lain,  harus  diakui  bahwa  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  sangat  terbatas. Berdasarkan  dari  kondisi  tersebut,  maka  Pemerintah  harus  melakukan  berbagai  upaya stategis dalam rangka memenuhi hak-  hak atas  pekerjaan dan penghidupan yang  layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja,  maka diharapkan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  yang  harus  diutamakan,  yaitu  keadilan berdasarkan  Pancasila,  berupa  keadilan  yang  berketuhanan,  keadilan  yang berperikemanusiaan, keadilan yang berorientasi kepada kesatuan secara nasional, keadilan yang berpihak kepada rakyat, dan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dalam hal ini adalah kaum buruh di era new normal.
Tindakan  memenuhi  atau  mematuhi  hukum  adalah  adil,  maka  semua  tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua  tindakan yang    cenderung    untuk  memproduksi  dan  mempertahankan  kebahagiaan  masyarakat adalah adil (Bahder Johan Nasution, 2014).
Plato  memandang  suatu  masalah  yang  memerlukan  pengaturan  dengan  undang- undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah  semata-mata  untuk  memelihara  ketertiban  dan  menjaga  stabilitas  negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal (Bahder Johan Nasution, 2014).
Berpandangan  dari  pendapat  di  atas,  maka  dengan  dibentuknya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diharapkan memiliki keadilan bagi setiap kaum pekerja maupun pengusaha. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat unsur dalam pasal- pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dinilai belum memenuhi unsur keadilan yang digambarkan dari:
1. Adanya  regulasi  dalam  Pasal  88C  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang Cipta Kerja yang mana dalam regulasi ini hanya mengatur Upah Minimum Provinsi  (UMP).  Dalam  artian,  penghitungan  kenaikan  upah  minimum    tidak    lagi berlaku secara nasional, tapi menggunakan standar UMP dimana formula kenaikan ditentukan  oleh  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Apabila  suatu  daerah  mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, maka tahun berikutnya upah minimum bisa turun.
Sedangkan  pada  saat  ini  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sendiri  diprediksi tumbuh  negatif  0,4%  sampai  positif  1%  sepanjang  tahun  2020.  Sedangkan  pada kuartal II tahun ini diprediksi minus 3,8% (Detik News).
Apabila hal ini dikaitkan dengan pendapat Plato, yang mana memandang suatu masalah memerlukan pengaturan dengan undang-undang, maka hal tersebut harus mencerminkan  rasa keadilan.
Adapun  dikaitkan  dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara  perlu  melakukan  berbagai  upaya  atau  tindakan  untuk  memenuhi  hak-hak warga  negara  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Maka dengan adanya regulasi Pasal 88C  ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, regulasi ini dinilai dapat mengakibatkan upah minimum pekerja menjadi turun akibat dari pertumbuhan ekonomi yang negatif.
Maka  bagaimana  nasib  daripada  kaum  buruh  yang  sepatutnya  mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang mana dengan kondisi wabah Covid19 yang belum reda seperti saat ini.
Padahal pandemi Covid19 telah menimbulkan perubahan yang signifikan dalam beberapa  sektor  di  tanah  air,  tidak  terkecuali  sektor  harga  bahan  pokok.  Masalah ketersediaan  pangan  hingga  ketidak  seimbangan  harga  bahan  pokok  terjadi  di berbagai daerah (Yogi Pratama, 2020).
Hal ini akan menjadikan kaum buruh  bertambah sulit apabila upah minimum pekerja menjadi turun tetapi harga kebutuhan  pokok  terus naik. Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja apabila ditinjau dari asas keadilan akan memberikan dampak merugikan atau dengan kata lain hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kaum buruh.
2. Adanya  regulasi dalam Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta  Kerja  yang  berisikan aturan mengenai PHK yang dinilai  dipermudah,  dengan ketentuan pasal tersebut, maka hal ini dinilai dapat membahayakan kedudukan kaum buruh. Terdapat potensi PHK besar-besaran juga dinilai dapat terjadi dimana salah satu  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  dapat  terjadi  dengan  alasan  efisiensi, sedangkan kompleksitas permasalahan tenaga kerja lokal masih belum terselesaikan. Hal  ini  didukung  dengan  adanya  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang mengumumkan jumlah tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang atau bertambah 60 ribuan orang dari tahun 2019. Adanya pandemi
COVID-19  bisa  menambah  sekitar  4  juta  sampai  5,5  juta  orang  pengangguran. Pasalnya,  banyak  perusahaan  atau  pabrik  yang  merumahkan  bahkan  melalukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Detik News).
Apabila efisiensi dijadikan alasan untuk melakukan PHK secara sepihak, maka hal ini dapat menambah jumlah pengangguran yang semakin banyak.
Bertolak dari hal tersebut, apabila hal ini dikaitkan dengan pendapat Plato, yang mana memandang suatu masalah memerlukan pengaturan dengan undang-undang, maka hal tersebut harus mencerminkan rasa keadilan. Ataupun dikaitkan dengan Pasal 27  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  negara  perlu  melakukan  berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi  hak-hak  warga  negara  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Maka  dengan  adanya  regulasi  Pasal  154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, regulasi ini dinilai dapat mengakibatkan PHK sepihak dengan alasan efisiensi, hal ini akan menambah jumlah pengangguran yang semakin banyak.
Kemudian  bagaimana  nasib  daripada  pengangguran  yang  sepatutnya mendapatkan  haknya  sebagai  warga  negara  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak,  yang  mana  jumlahnya  semakin  bertambah  dengan diperparah oleh kondisi wabah Covid19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja apabila ditinjau dari asas keadilan akan memberikan dampak merugikan atau dengan kata lain hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kaum buruh.
Tentunya setiap UU harus bersesuaian dengan kepentingan rakyat sebagaimana asas hukum “ solus publica suprema lex ” (kepentingan rakyat berada di atas segala - galanya termasuk di atas undang-undang). Hal ini berlaku pula untuk UU Cipta Kerja. Jangan sampai UU Cipta Kerja hanya dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu dan melalaikan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri insulinde ini.
Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan adanya jaminan hak asasi manusia dan  perlindungan  terhadap  segala  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan hidup manusia yang sifatnya mendasar seperti lingkungan hidup yang baik, upah yang layak,  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum  serta  hak  untuk  mengemukakan pendapat. Kesemuanya itu haruslah dijamin oleh negara. Jika hal itu dilanggar maka masyarakat  memiliki  hak  untuk  menyuarakannya  melalui  media  apapun  (M.  Aris Munandar, 2020).

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan :
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja  di  era  new  normal apabila ditinjau berdasarkan prinsip keadilan akan memberikan dampak merugikan, atau dengan kata lain hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kaum buruh. Keadilan dalam hal ini berdasarkan Pancasila, berupa keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berperikemanusiaan, keadilan yang berorientasi kepada kesatuan secara nasional, keadilan  yang  berpihak  kepada  rakyat,  dan  keadilan  sosial  yang  dapat  dirasakan  oleh seluruh rakyat. Hal ini dikarenakan adanya regulasi dalam Pasal 88C ayat (2) yang dinilai dapat mengakibatkan upah minimum  pekerja menjadi turun akibat dari pertumbuhan ekonomi yang negatif dan Pasal 154A yang dinilai dapat menjadikan buruh mengalami PHK dengan alasan efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthon F. Susanto, “Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia ” , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
M. Agus Santoso, “Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ” , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ” , UI Press, Jakarta, 1981.
Bahder  Johan  Nasution,  “Kajian  Filosofis  tentang  Hukum  dan  Keadilan  dari  Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia Indonesia 3, no.2 (2014); 1-28.
Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”, Jurnal Info Singkat XII no. 4 (2020);
1-6.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund, “Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010- 2035”, Jakarta, 2013.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Republik Indonesia, 2023.
Dani Garjito, “5 Isi Omnibus Law Cipta Kerja yang Dianggap Merugikan Pekerja”, Suara,
September 21, 2021.
Dao  Ha  dan  Nguyen  Van  Ngoc,  “Relationship  between  Economic  Growth  and Employment in Vietnam”, Researchgate, September 21, 2021.
Riza, “Tantangan Baru di Dunia Kerja Saat New Normal dan Ancaman Pengangguran”,

## Detik News, September 22, 2021.
Dio,  “Dampak  New  Normal  Bagi  Karyawan,  Serikat  Pekerja  &  Perusahaan ”,  Talenta ,
September 22, 2021.
Fadhil Hasan, “Ketenagakerjaan di Era Normal Baru” , Investor, September 23, 2021.
Habib  Allbi  Ferdian  dan  Jofie  Yordan,  “Beda  Konsep  New  Normal  versi  WHO  dan Pemerintah Indonesia”, Kumparan, September 23, 2021.
M. Aris Munandar, “RUU Cipta Kerja, Untuk Siapa ?” , Bahasan, September 24, 2021.
Muhammad Rafi Darajati, “Covid19 : Indonesia, New Normal, dan Sebuah Pembelajaran”, Untan, September 24, 2021.
Wihana  Kirana  Jaya,  “Pemulihan  Ekonomi,  Omnibus  Law,  dan  Normal  Baru”, Investor,
September 25, 2021.
Yogi Pratama, “Dampak Covid19 terhadap Harga Bahan Pokok”, Kompasiana, September 25, 2021.