## Implementation Of Work Discipline Rules For Civil Servants In
Accordance With Government Regulation NO. 53/2010 Has A Significant Impact On Motivation And Performance In The Jakarta Provincial Government Environment
Penerapan Aturan Disiplin Kerja Bagi Pegawai Asn Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Memiliki Dampak Signifikan Terhadap Motivasi Dan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah

## Provinsi Dki Jakarta
Hariyati 1) ; Cecep Suhardiman 2)
1,2) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email: 1) mmtugas45@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 January 2024]
Revised [25 March 2024] Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  telah  mengatur  tentang  kedisiplinan  pegawai negeri sipil (PNS) dan mewajibkan pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) oleh kepala daerah  untuk  memastikan  kelancaran  pelaksanaan  tugas  ASN  di  daerah.  Namun,  penerapan disiplin  ini  masih  belum  optimal  karena  adanya  pelanggaran  seperti  absensi  tidak  teratur  dan keluar  kantor  saat  jam  kerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  pengaruh  motivasi, disiplin  kerja,  dan  pengembangan  karir  terhadap  kinerja  PNS  di  DKI  Jakarta.  Fokusnya  adalah faktor-faktor  yang  memengaruhi  kinerja  PNS  serta  efektivitas  penegakan  sanksi  disiplin  sesuai Peraturan  Pemerintah  No.  53  tahun  2010.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PNS  adalah individu yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk menunaikan tugas negara, dengan faktor- faktor  seperti  budaya  kerja  dan  sistem  pengawasan  memengaruhi  kinerjanya.  Untuk meningkatkan  kinerja  PNS,  pemerintah  menerapkan  disiplin  sesuai  peraturan  tersebut,  yang mencakup pengaturan sanksi untuk pelanggaran disiplin ASN.

## ABSTRACT
Government  Regulation  No.  53/2010  has  regulated  the  discipline  of  civil  servants  (PNS)  and requires the establishment of the Regional Personnel Agency (BKD) by regional heads to ensure the  smooth  implementation  of  ASN  duties  in  the  regions.  However,  the  implementation  of  this discipline is still not optimal due to violations such as irregular attendance and leaving the office during working hours. This study aims to investigate the influence of motivation, work discipline, and  career  development  on  the  performance  of  civil  servants  in  DKI  Jakarta.  The  focus  is  on factors  that  affect  civil  servant  performance  as  well  as  the  effectiveness  of  enforcement  of disciplinary  sanctions  in  accordance  with  Government  Regulation  No.  53  of  2010.  The  results show  that  civil  servants  are  individuals  who  are  appointed  by  authorized  officials  to  fulfill  state duties, with factors such as work culture and supervision systems affecting their performance. To improve  the  performance  of  civil  servants,  the  government  implements  discipline  in  accordance with the regulation, which includes setting sanctions for violations of ASN discipline.
KEYWORDS Civil Service, Civil Servant Performance This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kemajuan  dan  keberhasilan  dalam  menjalankan  tugas  dan  memajukan  pembangunan  nasional sangat  tergantung  pada  mutu  dan  kemampuan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  ASN  memegang  peran penting dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat, dengan komitmen pada nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Perkembangan  suatu  negara  bergantung  pada program pembangunan lintas sektor, yang hanya dapat berhasil dengan dukungan ASN yang berkualitas. Sebagai bagian utama dari sumber daya manusia dalam pemerintahan dan pembangunan, ASN menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.
Disiplin ialah suatu aspek terpenting pada kehidupan tiap-tiap orang serta perlu ditanamkan secara konsisten  agar  menjadi  kebiasaan.  Kedisiplinan  tinggi  umumnya  terkait  dengan  kesuksesan  dalam pekerjaan,  sementara  kurangnya  disiplin  cenderung  menyebabkan  kegagalan.  Disiplin  mencakup menghormati,  patuh,  menghargai,  serta  taat  terhadap  aturan,  baik  yang  tertulis  atau  tidak.  Disiplin  juga melibatkan proses latihan serta pembelajaran agar menaikkan kemampuan pada saat bertindak. Dalam konteks pegawai,  disiplin mencakup ketaatan pada waktu,  berpakaian,  penggunaan alat,  dan mengikuti prosedur  kerja  yang  ditetapkan.  Peraturan  Pemerintah  No.53  tahun  2010  menetapkan  bahwa  pegawai negeri  sipil  harus  menaati  kewajiban  dan  menghindari  pelanggaran  terhadap  peraturan,  dengan  sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian, seperti dengan tingkat pelanggaran yang dilaksanakan.
Pegawai negeri sipil (PNS) tunduk pada regulasi yang komprehensif, diawasi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berasal dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  untuk  memperkuat  disiplin  PNS,  termasuk Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  tahun  1980  yang  telah  mengalami  perubahan  oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, kemudian direvisi kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.  Selain  itu,  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  6  Tahun  2022  menetapkan  pedoman pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
UU No. 5 Tahun 2014 berisi mengenai aturan tentang pengertian, kedudukan, peran, fungsi, dan tanggung  jawab  ASN,  serta  berbagai  aspek  terkait  seperti  larangan,  pembinaan,  dan  pengawasan pegawai.  Meskipun  tidak  langsung  menyebutkan  BKD  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  43  Tahun  1999, UU  ini  menegaskan  pentingnya  menegakkan  disiplin  ASN  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  menjaga kredibilitas.  ASN  terikat  oleh  kode  etik  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin ASN, yang memuat  kewajiban, hak,  larangan,  dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan disiplin  bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan orang atau negara.  Dalam era otonomi daerah, disiplin  pegawai  menjadi  kunci  keberhasilan  pemerintahan  daerah.  Peraturan  ini  menjadi  landasan hukum  agar  dapat  menyusun  aparatur  negara  yang  baik  serta  benar.Dalam  ketentuan  lebih  lanjut  di Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada BAB II pasal 3 angka 11 yang membahas kewajiban masuk  kerja  dan  patuh  terhadap  jam  kerja,  penegakan  sanksi  oleh  pejabat  yang  berwenang  dapat dioptimalkan  ketika  aturan  hukum  yang  mengatur  hal  tersebut  telah  jelas,  komprehensif,  praktis,  dan mudah diterapkan. Pasal 3 angka 11 menyatakan kewajiban ASN untuk hadir kerja sesuai jam kerja dan memberitahukan jika berhalangan. Sanksi disiplin terbagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Contohnya, ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama lima hari berturut-turut dapat menerima sanksi teguran lisan.  Pelanggaran  seperti  ini  menyalahi  kewajiban  ASN  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat,  mematuhi  peraturan  kedinasan,  menghormati  negara  dan  profesi  ASN,  serta mengutamakan  kepentingan  negara.  Sebagai  abdi  masyarakat  dan  negara,  ASN  memiliki  tanggung jawab  besar  dalam  mematuhi  peraturan,  termasuk  ketentuan  disiplin  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  53  Tahun  2010.  Kedisiplinan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  konteks pelayanan publik dan harus ditegakkan secara tegas dalam struktur aparatur Negara.
Aparatur  pemerintah  harus  memiliki  tingkat  disiplin  tinggi  untuk  menjadi  contoh  bagi  masyarakat, tetapi masih ada pelanggaran kode etik dan disiplin oleh sebagian ASN, terutama terkait  absensi tanpa alasan yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyoroti pentingnya memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualitas tinggi, profesional, dan moralitas yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Kedisiplinan  ASN  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 telah  mengatur  mengenai  disiplin  ASN,  belum  ada  peraturan  pelaksana  khusus  yang  mengatur  secara rinci mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masih berlaku sebagai  panduan  hukum  yang  mengisi  kekosongan  tersebut,  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  139 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  yang  menetapkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan sebelumnya akan tetap berlaku jika belum ada yang menggantikannya.
Dari  hal  itu,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  perlu  meningkatkan  pengawasan  terhadap  kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  berbagai  instansi  pemerintahan.  Kurangnya  pengawasan  dari  atasan langsung  dan  minimnya  pemahaman  terhadap  peraturan-perundang-undangan  yang  berlaku,  karena kurangnya  pembinaan  dan  sosialisasi  terkait  peraturan  kepegawaian,  telah  menyebabkan  rendahnya kesadaran  akan  disiplin  ASN  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Oleh  karena  itu,  langkah- langkah  perbaikan  yang  lebih  efektif  dalam  hal  pengawasan,  pembinaan,  dan  sosialisasi  perundang- undangan  perlu  diimplementasikan  demi  meningkatkan  kualitas  kinerja  dan  tingkat  disiplin  ASN  di wilayah  tersebut.  Permasalahan  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  menjadi  menarik  untuk  diteliti  dalam  konteks  peran  pemerintah  dalam  mewujudkan  penegakan disiplin  dengan  prinsip  Good  Governance.  Badan  Kepegawaian  Daerah  ialah  lembaga  yang membantu pada pengawasan di tingkat daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Disiplin
Kata Disiplin berasal dari bahasa latin yaitu “discere” yang artinya belajar. Sedangkan kata disiplin dari bahasa Inggris yaitu “disciple” yang artinya pengikut atau murid. Disiplin hukum secara umum dapat dibedakan  antara  disiplin  analitis  dan  disiplin  perspektif.  Disiplin  analitis  merupakan  sistem  ajaran menganalisa,  memahami,  dan  menjelaskan  gejala-gejala  yang  dihadapi,  contohnya  sosiologi,  psikologi, ekonomi,  dan  lain-lain.  Disiplin  perspektif  merupakan  sistem  ajaran  yang  menentukan  apakah  yang
seyogyanya atau seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya adalah  hukum,  filsafat,  dan  lain-lain.1  Disiplin  juga  bisa  dikenal  dengan  usaha untuk menanamkan nilai agar subjek yang melakukannya memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan.

## Disiplin Hukum
Perlindungan  hukum  diartikan  sebagai  pemberian  pengayoman  atau  perlindungan  kepada masyarakat yang dirugikan oleh masyarakat lainnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala- gejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan masyarakat.
Disiplin  hukum  secara  umum  dapat  dibedakan  antara  disiplin  analitis  dan  disiplin  perspektif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran menganalisa, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya sosiologi, psikologi, ekonomi, dan lainlain. Berbeda dengan disiplin perspektif yang merupakan  sistem  ajaran  yang  menentukan  apakah  yang  seyogyanya  atau  seharusnya  dilakukan  di dalam  menghadapi  kenyataan-kenyataan  tertentu,  contohnya  adalah  hukum,  filsafat,  dan  lain-lain.2 Dengan  pengertian  mengenai  disiplin  hukum  diatas  maka  jelas  bahwa  disiplin  hukum  adalah  sikap menentukan  tentang  apa  yang  seharusnya  dan  patut  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  sipil  dalam mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

## Pentingnya Disiplin Kerja
Disiplin  kerja  merupakan  suatu  perilaku  dan  sikap  seseorang  yang  didasarkan  atas  kesadaran sendiri untuk secara teratur, tekun, terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan  tidak  melanggar  aturan-aturan  yang  sudah  ditetapkan.  Menurut  Nitisemito  dikutip  oleh  Didit Dermawan menyatakan bahwa disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap,  tingkah laku,  dan perbuatan yang  sesuai  dengan  peraturan  organisasi  dalam  bentuk  tertulis  maupun  tidak.  Oleh  karena  itu,  dalam praktiknya bila suatu organisasi telah mengupayakan sebagian besar peraturan – peraturan yang ditaati sebagian besar karyawan, maka kedisiplinan telah ditegakan.
Menurut  Latainer  dikutip  oleh  Edi  Sutrisno,  menyatakan  bahwa  disiplin  sebagai  suatu  kekuatan yang  berkembang  didalam  tubuh  karyawan  dan  menyebabkan  karyawan  dapat  menyesuaikan  diri dengan  sukarela  pada  keputusan,  peraturan,  dan  nilai-nilai  tinggi  dari  pekerjaan  dan  perilaku.  Dengan demikian, biasanya dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenernya menghukum seorang karyawan hanya  merupakan  bagian  dari  persoalan  disiplin.  Hal  demikian  jarang  terjadi  apabila  usaha-usaha pendekatan secara konstruktif mengalami kegagalan.
Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini yang akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan. Melalui disiplin kerja akan mencerminkan kekuatan, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan,  dan  ketertiban,  karena  biasanya  seseorang  yang  berhasil  dalam  karyanya  adalah  mereka yang  memiliki  disiplin  tinggi  guna  mewujudkan  tujuan  perusahaan.  Jadi,  kedisiplinan  merupakan  kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.

## Macam – Macam Disiplin Kerja
1)  Disiplin Preventif
Disiplin preventif adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong pegawai agar berdisiplin diri dengan mentaati  dan  mengikuti  berbagai  standar  dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  T.  Hani Handoko  disiplin  preventif  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mendorong  para  karyawan  agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.
2)  Disiplin Korektif
Disiplin  korektif  merupakan  disiplin  yang  dimaksudkan  untuk  menangani  pelanggaran  terhadap aturan-aturan  yang  berlaku  dan  memperbaikinya  untuk  masa  yang  akan  datang.  Disiplin  korektif adalah  tindakan  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  pelanggaran  peraturan,  tindakan  ini  dimaksud untuk  mencegah  timbulnya  pelanggaran  lebih  lanjut  sehingga  tindakan  di  masa  yang  akan  datang akan  sesuai  dengan  standar.  Dengan  kata  lain  sasaran  disiplin  korektif  adalah  para  pegawai  yang melanggar  aturan  dan  diberi  sanksi  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Disiplin  korektif  ini dilakukan  untuk  memperbaiki  pelanggaran  dan  mencegah  pegawai  yang  lain  melakukan  perbuatan yang serupa dan mencegah tidak adanya lagi pelanggaran yang sama dikemudian hari.
3)  Disiplin Progresif
Disiplin  progresif  merupakan  pemberian  hukuman  yang  lebih  berat  terhadap  pelanggaran  yang berulang.  Tujuannya  adalah  memberikan  kesempatan  kepada  pegawai  untuk  untuk  mengambil tindakan  korektif  sebelum  hukuman-hukuman  yang  lebih  serius.  Dilaksanakan  disiplin  progresif  ini
akan  memungkinkan  manajemen  untuk  membantu  pegawai  memperbaiki  kesalaham.  Henry Simamora  mengemukakan  bahwa  disiplin  progresif  dirancang  untuk  memotivasi  karyawan  agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela.

## Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia¸  kata  “pegawai”  berarti  orang  yang  bekerja  pada pemerintah  (perusahaan,  dsb),  sedangkan  “negeri”  berarti  pegawai  pemerintah  yang  berada  di  luar politik,  bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan  berdasarkan  perundangundangan  yang  telah ditetapkan,  dan “negeri sipil” berarti pegawai negeri atau aparatur Negara  yang bukan militer.  Pegawai negeri  adalah  unsur  aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang  penuh  dengan  kesetiaan dan  ketaatan  kepada  Pancasila,  UUD  1945,  Negara  dan  Pemerintah  menyelenggarakan  tugas pemerintahan dan pembangunan.
Pegawai  Negeri  adalah  Pegawai  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  Negeri,  atau  diserahi  tugas  negara lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Pengangkatan  dan pengelolaan  pegawai  negeri  sipil  di  Indonesia  dilakukan  oleh  3  lembaga  utama,  yaitu  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Menpan-RB),  Badan  Kepegawaian  Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Para ahli seperti Kranenburg dan Logemann mendefinisikan Pegawai Negeri adalah Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut  tidak  termasuk  terhadap  mereka  yang  memangku  jabatan  mewakili  seperi  anggota  parlemen, presiden, dan sebagainya.
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  subjek  utama  dari  hukum  Kepegawaian  d.  Pegawai  Negeri  Sipil memegang peranan yang sangat penting dalam Organisasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri  Sipil  merupakan  tulang  punggung  pemerintahan  dalam  melaksanakan  Pembangunan  Nasional. Peranan Pegawai Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi "not the gun, the man behind the gun", yaitu bukan senjata yang penting, melainkan orang yang menggunakan senjata itu.

## Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil
Demi  terwujudnya  usaha  memelihara  kewibawaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  untuk  mewujudkan Pegawai  Negeri  sebagai  Aparatur  Pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa  maka  diperlukan  perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, serta sanksi apabila suatu kewajiban tersebut diatas tidak ditaati dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  97  Tahun  2000  Tentang  Formasi  Pegawai  Negeri Sipil.
4.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2000  Tentang  Pengadaan  Pegawai Negeri Sipil.
5.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  6)  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  21  Tahun  2010  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Dasar-dasar  hukum  pelaksanaan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  disebutkan  di  atas,  diharapkan memberikan dorongan dan dukungan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas.

## Fungsi dan Tugas Pegawai Negeri Sipil
Sebagaimana yang diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Aparatur  Sipil Negara (ASN) di Indonesia berfungsi dan bertugas sebagai berikut:
1.  Pelaksana kebijakan publik
2.  Pelayanan publik
3.  Perekat dan pemersatu bangsa
Pada  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertugas sebagai:
1.  Melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2.  Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3.  Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Berdasarkan topik penelitian yang akan diteliti, pendekatan yang tepat adalah penelitian kualitatif. Penelitian  ini  akan  mengkategorisasikan  penegakan  hukum  disiplin  di  Kantor  Walikota  Administrasi Jakarta  Selatan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010.  Pendekatan  yang digunakan  mencakup  pendekatan  perundang-undangan  (Statue  approach)  dan  pendekatan  kasus (Case  approach),  dengan  fokus  pada  permasalahan  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kantor tersebut, namun tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Untuk  pengumpulan  data,  metode  wawancara  dan  studi  kepustakaan  (Library  Research) digunakan.  Wawancara  akan  dilakukan  dengan  pejabat  yang  berwenang  di  Kantor  Walikota Administrasi  Jakarta  Selatan,  dengan  menggunakan  jenis  wawancara  bebas  terstruktur.  Sedangkan studi  kepustakaan  akan  melibatkan  analisis  literatur  hukum,  seperti  buku,  jurnal,  majalah  hukum,  dan sumber-sumber lainnya.
Data  yang  diperoleh  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui observasi terhadap dokumen laporan penegakan hukum disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.
Metode  pengolahan  data  melibatkan  interpretasi  terhadap  isi  bahan  hukum  yang  sudah terdokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data akan  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dipresentasikan  dalam  bentuk  deskriptif  untuk  menjelaskan peristiwa hukum atau kondisi hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara(ASN) Di Provinsi DKI Jakarta
Undang-Undang  No.  43  Tahun  1999  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  landasan  hukum yang penting untuk menjamin hak-hak pegawai negeri serta menjadi dasar untuk mengatur penyusunan aparatur  negara  yang  efisien  dan  tepat.  Peningkatan  efektivitas  pegawai  negeri  sipil  yang  berkualitas sangat tergantung pada kualitas individu pegawai negeri dan tata kelola organisasi aparatur yang baik.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  yang  kemudian mengalami  revisi  oleh  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999,  menjadi  landasan  pengelolaan kepegawaian negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 awalnya dibuat dalam konteks sistem politik dan pemerintahan yang cenderung otoriter dan sentralistik, sedangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  dibuat  dalam  suasana  reformasi  pemerintahan.  Meskipun  keduanya  memiliki  latar  belakang pembuatan  yang  berbeda,  namun  dalam  praktiknya  keduanya  digunakan  secara  simultan.  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  merevisi,  bukan  menghapus,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974. Dalam pelaksanaannya,  terjadi ambivalensi di  mana  desentralisasi ke daerah dilakukan sejalan dengan semangat  reformasi,  namun  di  sisi  lain,  pemerintah  pusat  melalui  kementerian  sektor  mempertahankan peran  sentralnya.  Hal  ini  menyebabkan  proses  rekrutmen  dan  promosi  menjadi  kompleks  dan  sarat dengan persyaratan serta prosedur yang rumit
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  Aparatur  Negara  melakukan  pelanggaran  disiplin  meliputi kurangnya  pemahaman  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  rendahnya  tingkat  kesadaran  disiplin ASN,  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM),  ketidaktegasan  atasan,  adanya  budaya  ewuh pakewuh  (ketidaknyamanan  atasan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  bawahan),  kurangnya  komitmen dalam kepemimpinan, dan kecenderungan untuk hanya melakukan pembinaan dan memberikan teguran tanpa tindakan lebih lanjut terhadap setiap pelanggaran disiplin.
Kegagalan dalam pengawasan terhadap kontribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu  faktor  utama  yang  menyebabkan  pelanggaran  kode  etik  profesi  oleh  pegawai  ASN.  Pengawasan dianggap  sebagai  elemen  krusial  dalam  manajemen,  berfungsi  sebagai  mekanisme  pemeriksaan  dan pengendalian  oleh  atasan  terhadap  bawahannya.  Dalam  konteks  pengendalian,  pengawasan  dilihat sebagai  langkah  akhir  untuk  memastikan  bahwa  pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  dan peraturan  yang  berlaku.  Dari  perspektif  manajemen,  pengawasan  bertujuan  untuk  membandingkan pelaksanaan tugas dengan standar yang telah ditetapkan. Pelanggaran disiplin dibagi menjadi dua jenis, dimana  atasan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  pembinaan  dan  menjatuhkan  sanksi
terhadap  ASN  yang  melanggar.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  atasan  untuk  segera  mendapatkan informasi  mengenai  dugaan  pelanggaran  disiplin  oleh  pegawai  ASN  dan  melakukan  panggilan  untuk pemeriksaan lebih lanjut
Menurut  penulis,  untuk  memastikan  keberadaan  penyelenggara  pemerintah,  termasuk  Aparatur Sipil  Negara  (ASN),  yang  memiliki  semangat  bela  negara  yang  tercermin  dalam  kedisiplinan  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab,  diperlukan  perbaikan  komprehensif  dalam  hal  pengadaan, rekrutmen,  dan  seleksi.  Karena  negara  menjamin  kepastian  hukum,  maka  negara  juga  harus memberikan  jaminan  untuk  semua  urusan  terkait  penyelenggara  pemerintah,  termasuk  ASN.  Hal  ini sesuai  dengan  konsep  Negara  Hukum  yang  tak  terpisahkan  dari  prinsip  kedaulatan  rakyat,  di  mana hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah didasarkan pada kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
Oleh  karena  itu,  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  mampu  menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan prinsip transparansi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang asas-asas  umum  penyelenggaraan  Negara.  Transparansi  menjadi  aspek  penting  dalam  memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara terbuka, jujur, dan akuntabel kepada publik. Dengan demikian, ASN diharapkan dapat memenuhi standar tinggi dalam memberikan pelayanan yang transparan, memberikan informasi  yang  jelas  kepada  masyarakat,  serta  bertanggung  jawab  atas  tindakan  dan  keputusan  yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah.
Asas  kepastian  hukum  memegang  peranan  penting  dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang berlandaskan  negara  hukum.  Negara  Indonesia,  sesuai  dengan  prinsip  tersebut,  diharapkan  menjamin bahwa setiap warga negara memiliki dasar atau landasan hukum yang jelas dalam menjalani kehidupan bernegara. Kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi, diakses, dan diterapkan secara  adil  oleh  semua  pihak  tanpa  kecuali.  Selanjutnya,  asas  tertib  menyelenggarakan  negara menekankan  pentingnya  disiplin  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai  abdi  negara, termasuk  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Hal  ini  berarti  ASN  diharapkan  untuk  mematuhi  dan melaksanakan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  atau  yang  dikenal sebagai  hukum  positif.  Dengan  menjunjung  asas  tertib  menyelenggarakan  negara,  ASN  diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Asas  kepentingan  umum  menekankan  bahwa  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  menjalankan tugasnya  harus  mengutamakan  kepentingan  umum  atau  kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan. Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  bentuk  penyelenggaraan  pemerintahan  haruslah  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat,  serta  memperhatikan  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat  secara  menyeluruh.  Sementara  itu,  asas  keterbukaan  menegaskan  bahwa  dalam pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  ASN  harus  beroperasi  secara  terbuka  dan  transparan.  Ini berarti  bahwa  setiap  kegiatan dan  program yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  haruslah  dapat  diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Transparansi ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan, program, anggaran, serta hasil kerja pemerintah kepada publik. Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  ikut  serta  dalam  memantau,  mengevaluasi,  dan  memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara efektif.

## Penerapan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
ASN  harus  memprioritaskan  sikap  adil  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka sebagai abdi negara. Mereka harus berupaya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat untuk mencapai prinsip  kemanfaatan.  Konsep  ini  dinyatakan  oleh  John  Stuart  Mill  yang  menyatakan  bahwa  tindakan dianggap  benar  jika  meningkatkan  kebahagiaan  dan  dianggap  salah  jika  mengurangi  kebahagiaan. Namun,  rendahnya  pelayanan  publik,  terutama  di  daerah,  mengindikasikan  kurangnya  komitmen pemerintah  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  seperti  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  Selain  itu,  budaya organisasi yang buruk juga telah berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik selama ini.
Dalam masyarakat  yang  kompleks  dan memiliki  solidaritas  organik,  hukum  tidak  hanya  berfungsi sebagai  cerminan  dari  kekejaman  yang  timbul  dari  pelanggaran  moralitas.  Sebaliknya,  hukum  menjadi alat  untuk  mengatur  kehidupan  bersama  dan  menegakkan  keadilan  dalam  konteks  hubungan  yang semakin  rumit  antara  individu-individu  yang  berbeda.  Hukum  mencerminkan  beragam  nilai,  norma,  dan aspirasi  masyarakat,  serta  bertujuan  untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  adil  dan  harmonis.  Dalam konteks  solidaritas  organik,  hukum  menjadi  instrumen  untuk  memfasilitasi  kerjasama  dan  koordinasi  di antara anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk fondasi bagi kehidupan bersama yang
berkelanjutan  dan  saling  mendukung.    Dalam  masyarakat  yang  begitu  kompleks,  banyak  aspek  dari sistem  hukum  yang  bersifat  represif  menjadi  relevan  dan  terlihat.  Kompleksitas  masyarakat menyebabkan  kebutuhan  untuk  menegakkan  aturan-aturan  yang  jelas  dan  tegas  untuk  menjaga ketertiban  dan  keadilan.  Hal  ini  mencakup  penggunaan hukum  sebagai  alat  untuk menegakkan  aturan- aturan  yang  melindungi  masyarakat  dari  pelanggaran,  serta  sebagai  mekanisme  untuk  menegakkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam konteks yang semakin kompleks ini, hukum represif sering kali menjadi salah satu cara untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.
Pelayanan publik masih belum optimal, terutama dalam hal pengurusan dokumen seperti KTP atau IMB,  yang  dirasakan  oleh  warga  sebagai  kurang  memenuhi  standar  yang  diharapkan.  Hal  ini menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh  masyarakat,  padahal  seharusnya  pelayanan  tersebut  sudah  dapat  memberikan  dampak  positif secara nyata bagi masyarakat. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat  mendapatkan  dukungan  dan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang memperbarui ketentuan sebelumnya terkait hal ini. Pelanggaran disiplin oleh ASN harus ditangani sesuai dengan  jenis  pelanggarannya.  Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  tuntutan  terhadap administrasi  juga  semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  administrasi  negara  harus  mampu  menjawab setiap tuntutan tersebut dengan cepat dan efisien.
Korupsi pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya menggunakan kekuasaan atau posisi untuk menyalahgunakan  informasi,  keputusan,  pengaruh,  uang,  atau  kekayaan  demi  keuntungan  pribadi. Namun, apakah semua bentuk korupsi memiliki tingkat perusakan yang sama? Pertanyaan ini membatasi pembahasan  korupsi pada bentuknya  yang paling  umum  terjadi  dan  sulit  untuk diberantas,  yang  sering kali merupakan kejahatan struktural. Dalam konteks ini,  korupsi dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius karena dapat menyebabkan kerusakan sistemik dan merugikan masyarakat secara luas.
Untuk mewujudkan  pembangunan nasional melalui  pelayanan  kepada masyarakat,  Aparatur Sipil Negara  (ASN)  harus  menjunjung  tinggi  disiplin  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka. Kepastian hukum bagi masyarakat menjadi kunci utama bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. ASN diharapkan melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme, memiliki orientasi yang progresif dalam membangun  bangsa,  dan  tidak  menyalahgunakan  hak  serta  kewenangan  mereka  sesuai  dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## Bagaimanakah Bentuk Pengawasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pengawasan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  kemungkinan  penyelewengan atau  penyimpangan  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Melalui  pengawasan,  diharapkan  dapat  membantu pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan  dengan efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan membantu dalam penciptaan aktivitas yang terkait erat dengan penentuan  atau  evaluasi  sejauh  mana  pekerjaan  telah  dilaksanakan.  Selain  itu,  pengawasan  juga berperan  dalam  mendeteksi  sejauh  mana  kebijakan  pimpinan  dijalankan  dan  mengungkap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Pengawasan  dalam  suatu  organisasi  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  pada  setiap  tahapan manajemen  guna  memastikan  efektivitas  dan  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  memainkan  peran  penting dalam penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan. Pelanggaran disiplin oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, seperti tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan, akan dikenai sanksi sesuai dengan prosedur  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  tersebut.  Pejabat  yang  memiliki  kewenangan,  seperti Presiden,  menteri,  gubernur,  atau  Bupati,  berhak  untuk  menjatuhkan  hukuman  disiplin  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Keputusan  hukuman yang  telah  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat. Tujuan  utamanya  adalah  agar  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin menjadi lebih sadar dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran masuk dalam kategori berat, Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dapat diberhentikan.
Tujuan  dari  penerapan  hukuman  disiplin  adalah  untuk  memperbaiki  dan  mengedukasi  Pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin.  Sebelum  mengambil  keputusan  untuk  memberikan hukuman,  setiap  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  harus  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh PNS yang melanggar aturan disiplin, baik itu terjadi dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman  disiplin  merujuk  pada  sanksi  yang  diberikan  kepada  PNS  yang  melanggar  ketentuan  disiplin. Pengawasan  melekat,  yang  dijelaskan dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.
KEP/46/M.PAN/4/2004,  adalah  usaha  yang dilakukan di  dalam organisasi  untuk mengarahkan  kegiatan sehingga  tujuan  organisasi  dapat  tercapai  secara  efektif,  efisien,  dan  ekonomis,  serta  untuk menggunakan  sumber  daya  yang  ada  secara  optimal.  Pengawasan  melekat  ini  merupakan  tanggung jawab  pimpinan  organisasi  dalam  memastikan  bahwa  tujuan  organisasi  tercapai  dan  mengatasi hambatan sejak awal.
Menurut Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  KEP/46/M.PAN/4/2004,  ada delapan  unsur  melekat  yang  harus  diperhatikan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  organisasi  atau instansi.
Pengawasan melekat (waskat) mempunyai berbagai keunggulan yang signifikan. Pertama, dalam hal  keketepatan,  sistem  ini  memungkinkan  atasan  langsung  terlibat  secara  langsung  dalam  memantau aktivitas  sehari-hari  secara  normatif,  memungkinkan  intervensi  yang  tepat  waktu  dan  sesuai  dengan tujuan  organisasi.  Kedua,  kecepatan  juga  merupakan  nilai  tambah,  karena  pengawasan  melekat  tidak terikat  oleh  prosedur  yang  memperlambat  respons.  Ketika  terjadi  kesalahan  atau  masalah,  perbaikan dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu proses komunikasi formal. Ketiga, dari segi ekonomis, pengawasan melekat lebih hemat biaya karena aktivitas pengawasan dilakukan oleh pejabat yang sudah memiliki tanggung jawab memimpin, sehingga tidak ada biaya tambahan yang diperlukan.
Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum  yang  tidak  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  dapat  menyebabkan ketidakstabilan  dalam  kehidupan  bersama  dan  berpotensi  melanggar  hak  asasi  manusia.  Hukum  yang dirancang  untuk  kepentingan  masyarakat  bertujuan  untuk  membantu  mereka  dalam  berbagai  aspek, termasuk  dalam  melindungi  hak-hak  mereka.  Pendekatan  ini  menempatkan  hukum  dalam  posisi  yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pegawai Negeri Sipil, sebagai bagian dari aparatur pemerintah, diharapkan memiliki tingkat disiplin yang tinggi sebagai contoh bagi masyarakat umum. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan definisi dalam  Pasal  1  Nomor  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010,  mengacu  pada  kemampuan pegawai  negeri  sipil  untuk  mematuhi  kewajiban  yang  ditetapkan  dan  menghindari  larangan  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan  kedinasan.  Pelanggaran  terhadap  kewajiban atau larangan tersebut dapat mengakibatkan penerapan hukuman disiplin.
Menurut  pandangan  penulis,  untuk  memiliki  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  benar-benar mendedikasikan  dirinya  untuk  kepentingan  negara,  termasuk  memiliki  rasa  bela  negara  yang  tercermin dalam  sikap  disiplin  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  diperlukan  perbaikan komprehensif  dalam  proses  pengadaan,  rekrutmen,  dan  seleksi  ASN.  Konsep  kebahagiaan  terbesar, sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Mill,  menekankan  bahwa  tindakan  dapat  dianggap  benar  jika berpotensi  meningkatkan  kebahagiaan,  dan  salah  jika  berpotensi  mengurangi  kebahagiaan. Kebahagiaan  dalam  konteks  ini  merujuk  pada  kesenangan  dan  ketiadaan  penderitaan.  Kurangnya pelayanan  publik,  terutama  di  tingkat  daerah,  menandakan  kurangnya  komitmen  pemerintah  dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, budaya organisasi yang buruk juga telah mempengaruhi mutu pelayanan publik secara negatif selama ini.
Pelayanan publik saat ini menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan sensitif, seiring dengan tingkat  kritisitas  yang  meningkat  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Pelayanan  publik  dianggap sebagai  hak  masyarakat  dan  tanggung  jawab  pemerintah,  namun  di  Indonesia  umumnya  masih terkategorikan sebagai kurang baik atau buruk. Hal ini memiliki konsekuensi yang luas, termasuk dalam aspek  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  dan  hukum.  Menurut  pandangan  penulis,  ketika  masalah kedisiplinan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dikaitkan  dengan  Hukum  Pidana,  terdapat  keterkaitan  yang signifikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  prinsip  Ultimum  Remedium,  yang  menjelaskan  bahwa  penggunaan hukum pidana terhadap individu yang tidak bisa dijerat dengan hukum yang khusus, akan mengacu pada
hukum umum. Keterkaitan ini juga bergantung pada jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip keterbukaan, yang  berarti  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  benar  serta  bertindak  dengan  jujur  dan  adil  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagai  profesi  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  dan  pengembangan  dirinya  sendiri,  ASN  juga  diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  atas kinerjanya  dan  menerapkan  prinsip  System  Marriage  (Sistem  Merit)  dalam  manajemen  aparatur  sipil negara.

## Saran
Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Penerapan Aturan Disiplin Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010".

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Sudrajad,  Memahami  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Edisi  2022,  (Jakarta:  Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, 2022, Cet. Pertama) Ahmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani,  Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum,  (Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2012)
Djatmika, Sastra dan Marsono. Hukum Kepegawaian di Indonesia. (Jakarta : Djambatan, 1995) Gusti  Lanang  Rakayoga,  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53
Tahun  2010  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Kepegawaian  Di  Indonesia,  Jurnal  IUS,  Vol  II,  No.  5, Agustus 2014, hlm. 7. Jurnalius.ac.id diakses pada 8 maret 2023
H.  Alwi  Wahyudi,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Dalam  Perspektif  Pancasila  Pasca  Reformasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013,)
Haryatmoko, Etika Politik Dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2014)
Kukuh  Galang  Waluyo,  Seputar  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasar  Pp  No.94  Tahun  2021,  24
November 2022
Meylani Chahyaningsih. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatu Negara. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016)
Muchsan.  Sistem  Pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintahan  dan  Peradilan  Tata  Usaha Negara di Indonesia. (Yogyakarta: Liberty.2000).
Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplinj Pegawai Negeri Sipil
Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri  Negara  :  KEP/46/M.  PAN/4/2004  tentang  Penerapan pendayagunaan aparatur negara
Rusmawati,  &  Hidayat,  Nasrullah.  Pendayagunaan  Pegawai  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efektivitas Kerja  Aparatur  Negeri  Sipil  Pada  Kantor  Camat  Babalan,  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,  Vol.3, No.1, (Juni 2015).
Sandiani,  N.L.,  Suryawan,  I.G.B.,  &  Widiati,  I.A.P.  Penegakan  Sanksi  Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Denpasar,  Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.1, (Agustus 2020).
Pasal 20 ayat(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sri  Hartini,  Setiajeng  Kadarsih  dan  Tedi  Sudrajat,  Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia,  Cetakan  ke-3,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
Sulistyawati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Buana Raya, 2010)
Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. Pertama) Didit Dermawayan, Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi, (Surabaya : Pena Semesta, 2013, Cet. Pertama) Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, Cet.
Kedelapan)
Arfiani  Haryanti,  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  (Jakarta:  Direktorat  Pengawasan  dan  Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara, 2019, Cet. Pertama)
Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, Cet. Kedelapan)
Sahya Anggara, Administrasi Kepegawaian Negara, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, Cet. Pertama)