INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3090-3098 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Karawang
Azahra Nahdiah Munigar 1 ✉ , Bambang Sutedja 2
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: azzhr01@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembangunan  adalah  sebuah  proses  menuju  tercapainya  suatu  pembaharuan  yang  berkelanjutan terhadap  sebuah  keadaan  yang  dianggap  menjadi  lebih  baik.  Umumnya,  suatu  pembangunan  yang dilakukan  oleh  berbagai  negara  berkembang  sebagai  salah  satu  usaha  pembaharuan.  Peranan pemerintah yang aktif dan dilakukan dengan usaha berencana dengan mulai membangun dari berbagai aspek  kehidupan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  budaya  dapat  berhasil  jika  dengan  memberikan  ruang partisipasi  seluruh  rakyat  dalam  suatu  negara.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu pendekatan  normatif,  dengan  spesifikasi  penelitian  analisis  kualitatif,  jenis  dan  sumber  data  yang digunakan yaitu data sekunder dengan  sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan teknik  pengumpulan  melakukan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk memahami peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang lainnya dengan memberikan perbaikan yang dibagi kedalam beberapa segmen. Sedangkan faktor penghambat pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang adalah karena anggaran dan lokasi pembangunan.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Kerusakan, Infrastruktur, jalan

## Abstract
Development is a process of continuous renewal of a certain condition that is considered better. And in developing countries this reform effort. It is generally carried out with an active government role and with a planned effort. Development which covers all aspects of political, economic, and socio-cultural life will only succeed if it is an activity that involves the participation of all people in a country. The method used in this study is a normative approach, then the research specifications used are qualitative analysis, the types  and  sources  of  data  used  are  secondary  data  using  primary  legal  materials,  secondary  legal materials, and tertiary legal materials. And the data collection technique used is observation, interviews and documentation. The purpose of this study is to determine the role of local government in overcoming damage to  road infrastructure in other Karawang district by  providing repairs which are  divided into several  segment.  While  the  inhibiting  factors  for  local  government  in  overcoming  damage  to  road infrastructure in Karawang Regency are the budget and location of development.
Keywords : Role, Local Government, Damage Infrastructure, Road

## PENDAHULUAN
Pembagunan  adalah  suatu  upaya  pembaharuan  yang  berkelanjutan  atas  dari  suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pada umumnya di negara berkembang dalam melakukan suatu  upaya  pembaharuan  terhadap  negaranya  melakukan  suatu  pembangunan,  peranan pemerintah yang aktif dan dengan suatu usaha yang berencana dapat berhasil dilaksanakan apabila  suatu  pembangunan  yang  dilakukan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dalam  suatu negara.
Dapat diketahui bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang  mencangkup  keseluruhan  sistem  sosial  yang  mencangkup  tentang  sistem  politik, infrastruktur maupun ekonomi.
Menurut  JB.  Kristadi  menjelaskan  bahwa  administrasi  pembangunan  merupakan  suatu administrasi  negara  yang  mampu  menstimulasi  kedalam  arah  proses  perubahan  dan pembaharuan serta suatu penyesuaian yang termasuk kedalam suatu pendukung dalam sebuah perencanaan.
Berdasarkan peraturan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam aturan tersebut mendefinisikan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi  darat  yang  mencakup  segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan perlengkapannya yang digunakan untuk kepentingan lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, terkecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.  Hal itu selaras dengan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
antara  lain  yaitu  memajukan  suatu  kesejahteraan  umum.  Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas umum yang layak dan harus diatur dalam Undang-Undang sebagaimana amanat dalam Pasal 34 Ayat (3) dan (4).
Jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang merupakan bagian penting seperti urat nadi  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  usaha  pengembangan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Suatu pembangunan jalan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan barang dan jasa yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan berdaya guna sebaik-baiknya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum. Jalan merupakan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang memiliki peranan penting.
Suatu  kerusakan  jalan  raya  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  pelaksanaan kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah terkait. Salah satunya yaitu kerusakan jalan yang terjadi di daerah Kabupaten Karawang tepatnya terjadi pada jalan Inspeksi Kalimalang Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang kondisinya yang rusak parah pada sejumlah titik jalan sepanjang  7  kilometer.  Tingkat  keparahan  kerusakan  jalan  dimulai  dari  jalan  yang  retak, berlubang, rusak parah bahkan sampai adanya genangan air penuh lumpur pada jalan tersebut. Sedikitnya terdapat 7 titik kerusakan jalan yang terjadi, tiap titik panjang kerusakannya relative mulai dari 50 meter hingga 200 meter, kerusakan jalan tersebut memang beragam.
Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis berinisiatif melakukan penelitian dalam bentuk jurnal  ilmiah hukum  dengan  judul  “Peranan  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi  Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Karawang”.

## METODEPENELITIAN

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan suatu penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau biasa disebut data sekunder.
- Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, analisis tersebut menganalisa  data  dengan  cara  diuraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang teratur, runtun, logis, efektif dan tidak tumpang tindih yang memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisis Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data ini maksudnya adalah data yang didapatkan bersumber  dari bahan perpustakaan atau literatur yang memiliki
keterkaitan dengan objek penelitian perihal peranan pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang.

## Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  ini  merupakan  bahan  yang  memiliki  kekuatan  yang mengikat, dalam hal ini contohnya berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

## 1. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  yang  menjelaskan  atau  menjabarkan  sumber  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder berupa: Rancangan Undang-Undang, Jurnal, Buku dan Laporan Penelitian.

## 2. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang menjelaskan dan menunjukkan atas bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder,  umumnya  bahan  hukum  tersier  didapat  bersumber  dari  Kamus  Hukum, Kamus Bahasa, serta pencarian data menggunakan Internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Observasi (Pengamatan Langsung)
Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dalam hal itu suatu peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tepatnya pada jalan  Inspeksi  Kalimalang  Kecamatan  Ciampel  kemudian  dilakukan  pencatatan  data  yang dibutuhkan dalam penelitian.
b. Wawancara
Dalam  Pelaksanaan  penelitian  ini,  diadakannya  wawancara  dengan  tujuan  guna memperoleh suatu informasi mengenai isu permasalahan dari objek penelitian ini secara lisan antar responden atau narasumber dengan peneliti secara tatap muka langsung.
c. Dokumentasi
Selain  penggunaan  teknik  wawancara  dalam  pengumpulan  data,  penelitian  ini menggunakan teknik dokumentasi.

## 4. Teknik Analisis Data
Pada  pelaksanaan  penelitian  dibutuhkan  analisa  data  untuk  memperoleh  suatu  hasil penelitian yang dilaksanakan dengan memberikan perbandingan antara kenyataan yang ada dalam masyarakat dan ketentuan yang telah dicantumkan dalam berbagai literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kabupaten Karawang adalah suatu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Karawang merupakan suatu pusat yang terbagi dalam Karawang Barat, Karawang Timur,  Telukjambe  Barat  dan  Telukjambe  Timur.  Dengan  luas  wilayah  Kabupaten  Karawang sekitar 1.753,27 Km ² atau sekitar 175.327 HA, luas tersebut merupakan 4,72% dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km ² ) dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang menyebutkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Karawang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. DInas adalah suatu unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala DInas yang mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pembangunan  infrastruktur  adalah  salah  satu  aspek  krusial  untuk  mempercepat  proses pembangunan nasional. Infrastruktur pula memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Prof.  Dr.  Sunyoto  Usman  berpendapat  bahwa infrastruktur  suatu  hal  yang  krusial  dalam  penyediaan  pelayanan  yang  mendukung  suatu kegiatan  pembangunan  ekonomi  dan  taraf  tingkatan  kualitas  hidup.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  Infrastruktur  Jalan  merupakan  bagian  dari infrastruktur  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  ekonomi,  sosial,  budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung distribusi  barang  dan  jasa  serta  menjadi  urat  nadi  bagi  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara.  Kualitas  infrastruktur  jalan  yang  baik  akan  membatu  dalam  dalam  meningkatkan produktivitas dan efiensi dalam proses distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang adalah dengan  terus memberikan upaya perbaikan jalan di Kabupaten Karawang dengan  total  perbaikan  sebanyak  87%  dengan  sisa  13%.  Pemerintah  Kabupaten  Karawang dalam  memberikan  infrastruktur  jalan  tersebut  membagi  pelaksanaannya  dalam  beberapa segmentasi diantaranya yaitu segmen lanjutan Jalan Pawarengan Tirtasari yang akan diperbaiki sepanjang 778 meter dengan lebar 6 meter dan yang belum terlaksana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sepanjang 5,2 Km yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun ini
oleh  Bupati  Karawang  melalui  dinas  terkait  seperti  PUPR  (Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang), Bapedda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Kemudian segmen berikutnya yaitu jalan Johar sampai dengan jalan Gempol Haji dengan ruang  perbaikan  sepanjang  822  meter  dengan  lebar  6  meter.  Lalu  segmen  berikutnya sepanjang jalan Rengasdengklok sampai dengan Sungaibuntu sepanjang 378 meter dengan lebar 7,05 meter. Kemudian berikunya adalah Jalan Jati sampai dengan Kobak Biru dengan ruas jalan  sepanjang  1,414  meter  dan  lebar  7  meter.  Kemudian  segmen  berikutnya  adalah  jalan Anggadita  sampai  dengan  Rumamble  sepanjang  1.599  meter  dan  lebar  8  meter  adalah perbaikan lanjutan dari jembatan Blendung sepanjang 40 meter dengan  lebar 7  meter dan terakhir segmen Leuweung Seureuh sepanjang 2 Km dan lebar 6 meter yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2022. Kemudian terkahir Wakil Bupati Kabupaten Karawang menambahkan perbaikan jalan Inspeksi Kalimalang Kecamatan Ciampel yang rusak dan kondisinya dikeluhkan oleh warga, di kantor Kecamatan Ciampel pada 5 April 2022. Jalan tersebut rusak diakibatkan oleh keluar  masuknya kendaraan besar karena pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung  dan  pembangunan  jalan  Tol  Jakarta-Cikampek  2.  Oleh  karena  itu  berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Wakil Bupati Karawang bahawasanya pihak dari PT. Waskita dimintai untuk ikut berkontribusi terhadap perbaikan jalan tersebut yang disebabkan oleh lalu- lalangnya truk-truk proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Karawang
1. Anggaran
Dalam penganggaran jalan, perencanaan adalah salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan.  Perencanaan  tersebut  meliputi  penentuan  jalan  mana  yang  akan  dilakukan pembangunan  terlebih  dahulu,  sesuai  dengan  prioritas  yang  telah  ditetapkan.  Dampak  dari keterbatasan anggaran yang ada adalah pencapaian target pembangunan jalan tidak maksimal, misalnya karena kurangnya sarana prasarana pendukung pembangunan jalan. Hal ini dapat terjadi karena dana yang disediakan tidak sepernuhnya cair, sehingga dapat digunakan untuk seluruh proyek yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana yang disediakan untuk pembangunan jalan tersedia dengan cukup dan tepat waktu agar proyek dapat berjalan dengan lancer dan mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Achdiat selaku Kepala Dinas PUPR Karawang, berikut kutipan wawancaranya: “Hambatan itu dari anggaran, setiap tahun pemerintah daerah juga berupaya sebagaimana selain anggaran dari daerah ada juga anggaran dari pusat kalau
untuk jalan-jalan beton bisa pakai APBD tapi volumenya sediki t”.

## Lokasi Pembangunan
Faktor pendukung terutama berkaitan dengan kondisi cuaca di lokasi pembangunan, dimana jika cuaca kering dan tidak ada hujan, maka akan mempermudah pelaksanaan program pembangunan seperti pengerasan dan menimbun tanah. JAlan yang baru diaspal atau disemen juga akan cepat mengeras jika tidak terkena hujan. Namun, jika cuaca buruk seperti hujan, maka dapat  mengahmbat  pengerjaan  jalan  dan  memperlambat  pengerasan  jalan  yang  baru dibangun.  Selain  kondisi  cuaca,  lokasi  pembangunan  yang  tidak  mendukung  juga  dapat menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan, misalnya jika lokasi terletak di daerah  dengan  kondisi  tanah  yang  tidak  stabil  atau  berbatu.  Hal  ini  dapat  menyulitkan pengerjaan jalan dan membutuhkan tambahan biaya untuk mengatasinya.
Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Sebagai Berikut:

## 1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam melakukan pembangunan infrastruktur  jalan. Masyarakat dapat memberikan usulan pembangunan jalan di daerahnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Usulan tersebut kemudian dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan jalan di daerah tersebut.  Dengan  demikian,  pembangunan  jalan  yang  dilakukan  akan  lebih  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat  juga  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dalam  menentukan  prioritas pembangunan  jalan  di  daerah  tersebut,  serta  memberikan  dukungan  dan  keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jalan.

## 2. Jaringan Informasi dan Komunikasi
Jaringan  informasi  dan  komunikasi  yang  baik  akan  membantu  dalam  meningkatkan kerjasama  dan  konsolidasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  berbagai  pihak,  baik  secara internal maupun eksternal, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, jaringan informasi dan komunikasi yang baik juga akan membantu dalam meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan jalan di daerah tertentu, seperti di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Dengan adanya informasi yang tepat dan terkini  tentang  proses  pembangunan  jalan,  maka  masyarakat  dapat  lebih  memahami  dan terlibat dalam proses pembangunan tersebut, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi pembangunan jalan di daerah tersebut.
3. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  dimaksud  di  sini  meliputi  kompetensi,  kemampuan,  dan kapasitas individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pengelolaan atau pengembangan kebijakan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  peranan pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang khususnya  Kecamatan  Ciampel  adalah  dengan  memperbaiki  jalan-jalan  yang  rusak  beserta kontraktor  jalan  yaitu  PT  Waskita  yang  kerusakan  jalan  tersebut  diakibatkan  karena  proyek pemerintah yaitu proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dan peranan pemerintah daerah dalam menanggulangi  kerusakan  infrastruktur  jalan  di  Kabupaten  Karawang  lainnya  dengan memberikan  perbaikan  yang  dibagi  ke  dalam  beberapa  segmen.  Sedangkan  faktor penghambat  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  kerusakan  infrastruktur  jalan  di Kabupaten Karawang adalah karena anggaran dan lokasi pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ishaq.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum  Penulisan  Skripsi,  Tesis  serta  Disertasi.  Bandung: Alfabeta.
Nilawati,  Abdul  Mahsyar,  Muhammad  Tahir,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone”. Jurnal Unismuh Vol. 2 No. 5 (2021).
[Diakses pada Kamis, 03 November 2022, pukul 20.00 WIB].
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Karawang,
[Diakses pada Kamis, 03 November 2022, pukul 20.29 WIB].
https://karawangkab.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan- dan-jenis-kelamin.html. [Diakses pada Kamis, 03 November 2022, pukul 20.29 WIB]. http://simonaramah.karawangkab.go.id/geografis [Diakses pada Jumat, 05 November 2022, pukul 11.40 WIB]. https://karawangkab.go.id/dokumen/visi-dan-misi, [Diakses pada Jumat, 05 November 2022, pukul 11.57 WIB]. https://karawangkab.go.id/dokumen/dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang- pupr. [Diakses pada Jumat, 05 November 2022, pukul 13.19 WIB].
https://www.karawangkab.go.id/headline/tinjau-langsung-kerusakan-jalan-pemkab- karawang-terus-upayakan-perbaikan-infrastruktur.
[Diakses pada Jumat, 05 November 2022, pukul 13.19 WIB].
https://karawangkab.go.id/headline/jalan-inspeksi-kalimalang-ciampel-segera-diperbaiki. Wawancara  dengan  Bapak  Dedi  Achdiat  selaku  Kepala  Dinas  PUPR  Karawang,  tanggal  27 Oktober 2022.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan