## STRATEGI MENGEMBANGKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF UNTUK OTONOMI  YANG BERORIENTASI PADA KEMAKMURAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKALAN

## Muhammad Wasil
Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arif Rachamn Hakim No 51 Surabaya e-mail : wasilub@gmail.com

## Abstract
The role of investment is very important to encourage economic development of a region.  Bangkalan  be  the  entrance  to  the  area  of  Surabaya  to  Madura  through  longest bridge  or  crossing  Kamal.  The  existence  longest  bridge  is  not  enough  become  levers  of economic activity in the region Bangkalan, investors are still reluctant to invest and invest in this region. Conducive investment is a good implementation of regional autonomy at the same  time  a  real  effort  for  the  welfare  of  the  communities  in  the  region.  The  purpose  of research  to  identify  services  and  types  of  licenses  associated  with  the  investment  and identifying potential local resources Bangkalan. Recommendation of this study is the need for  simplifying  the  licensing  service  that  is  fast,  safe  and  cheap,  service-based  licensing site / on-line in order to be accessible at any time without being limited by space and time. Lanjuran's  research  potential  of  the  region  in  accordance  with  the  mapping  of  the resource  area  so  that  services  become  more  focused  investments,  investment  offers  to investors become more organized and easier to control the investment climate is conducive sertra  get  service  model  of  the  behavior  of  investment  to  improve  regional  autonomy capable of providing welfare for society.
Key  words :  Investment  Climate,  Licensing  Services,  Resource  Potential,  Strategy formulation Poised, Public Welfare

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Peranan  investasi  sangat  penting  dalam  mendukung  perkembangan ekonomi  suatu  daerah.    Investasi  akan  berjalan  lancar  bila  ditunjang  oleh ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  sebagai  pengelola  investasi, sumber daya alam sebagai bahan baku produksi, ketersediaan modal, kelengkapan infrastruktur  pendukung  seperti  jalan,  pelabuhan  dan  sarana  komunikasi,  serta kebijakan  pemerintah  di  daerah  yang  mendukung.  Sebagai  kabupaten  di  Pulau
Madura  yang  terletak  paling  dekat  dengan  Kota  Surabaya,  maka  selayaknya Kabupaten  Bangkalan  mendapatkan “Trickle  Down  Effect” dari  keuntungan lokasional  dengan  kota  terbesar  di  Jawa  Timur  tersebut,  terlebih  dari  sisi perekonomiannya.  Nilai  kontribusi  pembentukan  produk  domestik  regional  bruto (PDRB)  Kabupaten  Bangkalan  mengakami  pertumbuhan  yang  cukup  signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tercermin  pada  perubahan  PDRB  di Kabupaten Bangkalan masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  merupakan  salah  satu  target pembangunan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  daerah,  yang  dalam pelaksanaannya  membutuhkan  keterlibatan  dari  berbagai  pihak,  baik  dari masyarakat  maupun  dari  pihak entrepreneur .  Salah  satu  kata  kunci  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah investasi.
Investasi  disepakati  menjadi  kata  kunci  dalam  setiap  pembicaraan konsep  ekonomi  di  negara  dan  suatu  daerah.    Wacana  pertumbuhan  ekonomi, penciptaan  lapangan  kerja  baru,  serta  penanggulangan  kemiskinan  pada akhirnya  menempatkan  investasi  pada  posisi  ujung  tombak  sehingga  tidak mengherankan  apabila  pemerintah  Indonesia  mencanangkan  gerakan  “Tahun Investasi”  dengan  tujuan  meningkatkan  jumlah  investasi  yang  ditanamkan  di Indonesia. Periode 1967 – 2003 menunjukkan satu proyek penanaman modal asing di  Kabupaten  Bangkalan  senilai  US$  1,9  juta,  namun  memasuki  tahun  2004 tepatnya hingga bulan agustus sama sekali tidak ada investor asing yang berminat mengajukan  ijin  investasi  di  Kabupaten  Bangkalan,  sementara  pada  waktu  yang sama di Kota Surabaya mencapai 15 proyek senilai US$ 18,1 juta.
Investasi  menduduki  peranan  yang  sangat  strategis  untuk  mendorong kegiatan  ekonomi  di  masing  masing  pemerintahan  daerah,  oleh  karena  itu menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya merupakan program riil yang harus  dikembangkan  oleh  masing  masing  pemerintahan  daerah.  Upaya  upaya riil  untuk  menarik  investor  masuk  ke  suatu  daerah  dilakukan  dengan  cara memperbaiki  iklim  investasi  dan  pelayanan  investasi  yang  kondusif  bagi investor  baik  yang  datang  dari  investor  asing  maupun  investor  domestik. Investasi  dan  pelayanan  investasi  merupakan  kata  kunci  untuk  menciptakan iklim  usaha  yang  kondusif  sekaligus  untuk  membangun  daya  tarik  bagi investor masuk kedaerah untuk berinvestasi dan upaya riil untuk menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut.
Penurunan  investor  menanamkan  modalnya  di  Kabupaten  Bangkalan lambat  laun  dapat  menjadi  bom  waktu,  oleh  karena  itu  jika  tidak  segera ditelusuri dan dicarikan solusi yang tepat maka kegiatan ekonomi di kabupaten
Bangkalan  akan  stagnan  atau  tumbuh  sangat  lambat,  sehingga  dapat menggangu  program  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Hadirnya Jembatan  Suramadu  dengan  nilai  investasi  Rp  4,5  trilyun  seharusnya  mampu menjadi  pengungkit  bagi  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Kabupaten Bangkalan, namun enam tahun setelah akses jembatan Suramadu dibuka untuk kepentingan  umum,  geliat  ekonomi  belum  nampak  perubahannya  secara signifikan,  seharusnya  keberadaan  jembatan  Suramadu  mampu  menjadi  daya tarik investor masuk ke wilayah Kabupaten Bangkalan, bukannya tetap enggan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Bangkalan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  antara  lain  1)  bagaimanakah  peran  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  investasi  di  wilayah  Kabupaten Bangkalan;  2)  bagaimanakah  potensi  sumberdaya  daerah  yang  dap at menunjang  iklim  usaha  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan;  3)  bagaimanakah memetakan  potensi  sumberdaya  daerah  sesuai  dengan  lokasi  dan  besarnya potensi  sumberdaya  yang  tersebar  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan;  4)  dan bagaimanakah  menyusun  agenda  strategis  dalam  perbaikan  iklim  investasi  di wilayah Kabupaten Bangkalan.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi dan  pengetahuan  mengenai  1)  kontribusi  terhadap  perbaikan  dan  peningkatan pelayanan  investasi  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan;  2)  informasi  bagi investor untuk mengetahui potensi sumberdaya  yang dapat menjadi daya tarik dalam  memilih  jenis  investasi  bagi  pelaku  usaha  di  wilayah  Kabupaten Bangkalan;  3)  Memberi  solusi  dalam  memetakan  potensi  sumberdaya  daerah yang  dapat  menunjang  iklim  investasi  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan;  dan 4)  agenda  agenda  strategis  dalam  perbaikan  iklim  investasi  dan  pelayanan investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan.

## TELAAH PUSTAKA

## Otonomi Daerah
Untuk  menghadapi new  game yang  penuh  dengan new  rules tersebut dibutuhkan new  strategy .  Oleh  karena  itu  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor
22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  direvisi  dengan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini membawa  angin  segar  bagi  pengembangan  otonomi  daerah  dan  telah  membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat  dan  daerah.  Hal-hal  yang  mendasar  dari  kedua  undang-undang  tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa  dan  kreativitas,  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dan  pengembangan peran  dan  fungsi  DPRD.  Kedua  undang-undang  ini  memberikan  otonomi  secara utuh  kepada  daerah  kabupaten  dan  kota  untuk  membentuk  dan  melaksanakan kebijakan  menurut  prakarsa  dan  aspirasi  masyarakatnya.  Artinya,  saat  sekarang daerah  sudah  diberi  kewenangan  yang  utuh  dan  bulat  untuk  merencanakan, melaksanakan, mengawasi,  mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.  Dengan  semakin  besarnya  partisipasi  masyarakat  ini,  desentralisasi kemudian  akan  mempengaruhi  komponen  kualitas  pemerintahan  lainnya.  Salah satunya  berkaitan  dengan  pergeseran  orientasi  pemerintah,  dari commond  and control menjadi  berorientasi  pada  tuntutan  dan  kebutuhan  publik.  Orientasi  yang seperti  ini  kemudian  akan  menjadi  dasar  pelaksanaan  peran  pemerintah  sebagai stimulator,  fasilitator,  koordiantor  dan  entrepreneur  (wirausaha) dalam  proses pembangunan.
Menurut  Kuncoro  (2004)  ada  beberapa  isu  sentral  yang  mencuat  ke permukaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah. Pertama, bergesernya  egoisme sektoral  menjadi  fanatisme  daerah.  Egoisme  sektoral  terjadi  karena  pembangunan bertumpu  pada  asas  dekonsentrasi  dan  bersifat  sektoral.  Banyak  Bupati/  Walikota seolah-olah  menjadi  “raja-raja  kecil”  yang  bebas  dari  intervensi  pemerintah  pusat maupun  propinsi.  Tak  pelak,  fanatisme  daerah  mencuat  ke  permukaan. Kedua, dengan  otonomi  daerah  ada  tendensi  masing-masing  daerah  mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Otonomi  kemudian  diidentikkan dengan automoney. Artinya otonomi ditejemahkan semata-mata dari meningkatnya PAD terhadap total APBD. Ketiga, terkait dengan masalah timing dan political will . Era  otonomi  daerah  dicanangkan  pada  saat  pemerintah  pusat  mulai  goyah  basis kredibiltas  dan  legitimasinya.  Apalagi  saat  ini  ada  tendensi  kuat  defisit  APBN semakin  membesar,  yang  pada  gilirannya  mengurangi  pembiayaan  dana perimbangan  kepada  daerah. Keempat, dalam  tahap  awal  otonomi  daerah,  masih terasa adanya grey area kewenangan antara Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota.
Perlu  digarisbawahi  bahwa  otonomi  daerah  hanyalah  sekedar  alat,  bukan tujuan  bagi  pembangunan  daerah  maupun  dalam  upaya  menuju local  democracy. Memang,  otonomi  daerah  adalah  hak  daerah  untuk  mengatur,  mengisi  dan menentukan  arah  pembangunan  daerah.  Namun  bukan  segala-galanya.  Di Indonesia kita harus menyadari betapa beragamnya potensi dan kemampuan daerah. Dan  yang  lebih  penting,  masyarakat  daerahlah  yang  merupakan  obyek  sekaligus subyek  otonomi  dan  pembangunan  daerah.  Kemampuan  tata  kelola  atas sumberdaya  daerah  akan  menentukan  tingkat  keberhasilan  pemerintah  daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

## Desentralisasi
Desentraslisasi  adalah  suatu  istilah  yang  luas  dan  selalu  menyangkut persoalan  kekuatan (power) ,  biasanya  dihubungkan  dengan  pendelegasian  atau penyerahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pejabat  tingkat  daerah  atau lembaga-lembaga  pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  berbagai  urusan-urusan pemerintahan.  Desentralisasi  juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  transfer kewenangan  dan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  level  Pemerintah yang  lebih  rendah  atau  sektor  privat  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  publik. Berdasarkan  konsep  tersebut,  Rondinelli  dalam  Litvack  dan  Sheldon  (1999:  2) membagi  desentralisasi  dalam  empat  bentuk  yaitu  Desentralissi  politik (Political Desentralization) ;  Desentralisasi  Administratif (Adminstrative  Desentralization) ; Desentralisasi  Fiskal (Fiscal  Desentralization) ;  dan  Desentralisasi  Ekonomi (Economic or market Desentralization) .
Desentralisasi  Ekonomi  merupakan  pelimpahan  fungsi  pelayanan  kepada masyarakat  dari  pemerintah  kepada  sektor  privat  melalui  liberalisasi,  privatisasi, dan regulasi, dengan tujuan menciptakan efesiensi ekonomi dalam hal penyediaan barang  publik.  Desentralisasi,  menurut  Sidik  (2002),  dapat  menjadi  alat  untuk mencapai  salah  satu  tujuan  bernegara,  yaitu  memberikan  pelayanan  publik  yang lebih  baik  dan  menciptakan  proses  pengambilan  keputusan  publik    yang  lebih demokratis.  Dengan  desentralisasi  akan  diwujudkan  dalam  pelimpahan kewenangan  kepada  tingkat  pemerintah  untuk    melakukan  pembelanjaan, kewenangan  untuk  memungut  pajak (taxing  power) ,    terbentuknya  dewan  yang dipilih  oleh  rakyat,  Kepala  daerah  yang  dipilih  oleh  DPRD,  dan  adanya  bantuan dalam bentuk transfer dari Pemrintah Pusat.
Upaya  meningkatkan  responsivitas  pihak  birokrasi  terhadap  keinginan masyarakat    dalam  pemenuhan  pelayanan  publik,  dikaitkan  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  pembiayaan  penyediaan  pelayanan  tersebut,  menurut  Sidik (2002)  diperlukan  sedikitnya  tujuh  syarat  bagi  keberhasilan  pelaksanaan
desentralisasi yaitu (i) realistis; (ii) keselarasan kewenangan dan sumber daya; (iii) partisipasi  publik;  (iv)  transparasi  informasi;(v)  mekanisme  penyaluran  aspirasi; (vi)  sistem  akuntabilitas  publik,  dan  (vii)  peraturan  perundang-undangan  yang mendukung kepentingan publik.

## Teknik Memasarkan Daerah
Kuncoro  (2004)  menyebutkan  bahwa  untuk  menarik  investor  untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah terkait dengan empat aktivitas, yaitu : a. Image Marketing
Image (Citra) adalah sejenis kepercayaan, ide dan ekspresi  yang dimiliki orang terhadap  suatu  daerah.    Citra  adalah  sekedar  simplifikasi  dari  begitu  banyak informasi  yang  berhubungan  dengan  suatu  daerah.  Contoh,  masyarakat mengenal  Kasongan  di  Yogyakarta  sebagai  pusat  kerajinan  gerabah,  Madura dengan sate dan kerapan sapi dalan lain sebagainya. Untuk mengkomunikasikan citra  suatu  daerah  dapat  digunakan  beberapa  cara,  yaitu  slogan,  pengambilan posisi citra (image positioning) dan simbol secara visual.
b. Attraction Marketing
Atraksi merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor dan modal datang ke  suatu  tempat.    Banyak  komponen  dari  perjalanan  wisata,  sebagai  contoh transportasi  dan  akomodasi  merupakan  permintaan  yang  dihasilkan  dari keinginan  konsumen  untuk  menikmati  apa  yang  ditawarkan  oleh  tujuan  dalam arti “ sesuatu yang dikerjakan atau dilihat”.
c. Infrastructure Marketing
Infrastruktur  merupakan  dasar  utama  dalam  memasarkan  daerah.    Slogan  dan image-positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana  yang  mampu  menarik  orang,  investor  serta  modal.  Perlu  ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah:
1) Aksesibilitas  :  kemudahan  untuk  didatangi,  mencakup  jalan,  kereta  api, bandara, pelabuhan, sungai, transportasi umum dan telekomunikasi.
2) Kualitas  infrastruktur  :  seberapa  jauh  sumber  daya  modal,  fisik  dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi telah tersedia.
d. People Marketing
Strategi  memasarkan  daerah  yang  lain  adalah  memasarkan  orang.    Contoh bentuk pemasaran orang adalah Sri Sultan HB X memposisikan dirinya sebagai Raja Jawa di milenium baru sekaligus Gubernur DIY.

## Kondusivitas Iklim Usaha di Daerah
Salah  satu  ukuran/indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  suatu kondusivitas iklim usaha adalah biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh pihak investor, pelaku bisnis  dan kelompok masyarakat untuk  aktivitas  yang mencakup; (i)  biaya  untuk  memulai/mengembangkan  sebuah  sistem,  (ii)  biaya  yang  terukur dalam  nilai  yang  dipertukarkan,  (iii)  biaya  perlindungan  hukum,  dan  (iv)  biaya penyelenggaraan  perjanjian.  Paling  tidak  terdapat  enam  aktivitas  yang  berkaitan dengan biaya transaksi:
1. Upaya  mencari  informasi  tentang  harga  dan  kualitas  barang,  termasuk  upaya mendapatkan pembeli dan penjual serta informasi yang relevan,
2. Proses tawar menawar,
3. Pembuatan kontrak,
4. Monitoring terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama,
5. Kemungkinan bahaya  yang timbul bila pasangan usaha gagal melakukan yang tercantum dalam kontrak
6. Perlindungan terhadap hak kepemilikan dari pelanggaran pihak ketiga. Dari  keenam  komponen  biaya  transaksi  tersebut,  dapat  dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu biaya transaksi yang terjadi sebelum pertukaran ( ex ante transaction  cost )  atau  setelahnya  ( ex  post  transaction  cost ).  Dalam  praktek kegiatan bisnis sehari-hari fenomena ex ante juga direfleksikan oleh kondisi akses pengusaha  terhadap  peluang  berusaha,  yang  setidaknya  mencakup  lima  hal:    (i) keamanan, (ii) infrastruktur fisik, (iii) perijinan; prosedur dan proses perijinannya, (iv)  informasi,  dan  (v)  kredit.    Jika  kondisi  yang  ada  menunjukkan  bahwa  akses pengusaha  terhadap  lima  hal  tersebut  relatif  rendah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa BT  untuk  memulai  usaha  relatif  tinggi  yang  sekaligus  menunjukkan  tingginya hambatan  untuk  masuk  ke  pasar.  Selain  direfleksikan  oleh  kondisi  akses, kondusifitas  iklim  usaha  juga  dicerminkan  oleh  intensitas  hambatan  perdagangan dan investasi saat transaksi berlangsung.

## Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Desentralisasi  telah  mendorong  pemerintah  pusat  untuk  mengalihkan beberapa  kewenangannya  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  untuk mengelola  berbagai  kegiatan  pemerintahannya  secara  otonom  kecuali  dalam urusan  enam  bidang  yaitu:  pertahanan  dan  keamanan,  moneter,  kehakiman, agama,  hubungan  luar  negeri  dan  lintas  kabupaten/kota.  Melalui  kewenangan yang  diperoleh,  pemerintah  daerah  harus  mampu  melaksanakan  berbagai urusan  daerah  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat.  Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  dituntut  kreatif  dan  inovatif  dalam  memberikan
pelayanan  yang  lebih  berkualitas,  lebih  efektif  dan  efisien  serta  bertanggung jawab. Jadi tujuan  utama  otonomi  daerah  adalah untuk meningkatkan kualitas layanan  publik,  sehingga  iklim  usaha  menjadi  kondusif  dan  kemakmuran masyarakat menjadi lebih baik.
Desentralisasi  praktis  membuat  jajaran  pemerintah  daerah  terutama  di tingkat  kabupaten/kota  menjadi  lebih  leluasa  dan  terbuka  untuk  melakukan upaya terbaik bagi masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten/kota menjadi ujung tombak  pemerintah  dan  menjadi  penentu  bagi  kuantitas  dan  kualitas pembangunan  didaerah  masing  masing.  Jadi  gagasan  sistem  otonomi  daerah itu  bertolak  dari  pemikiran  untuk  menjamin  terjadinya  efesiensi,  efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  praktek  penyelenggaraan  pemerintah daerah,  oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  dituntut  mampu  memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.
Ciri  cirri  pelayanan  berkualitas/bermutu  harus  dimiliki  pemerintah daerah  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Berdasar  Keputusan  Menpan Nomor: 81/1995 meliputi:
1. Keserdehanaan,  bahwa  prosedur/tata  cara  pelayanan  diselenggarakan secara  mudah,  lancar,  cepat  dan  tidak  berbeli  belit  serta  mudah  dipahami untuk dilaksanankan
2. Kejelasan  dan  kepastian,  bahwa  prosedur/tata  cara  pelayanan  harus dilakukan  secara  umum,  persyaratan  jelas  dan  umum  baik  teknis  maupun administratif,  rincian  biaya/tarif  pelayanan  umum  dan  tata  cara pembayarannya,  jadwal  waktu  penyelesaian  pelayanan  ada  kepastian  bagi masyarakat
3. Keamanan,  bahwa  proses  serta  hasil  pelayanan  umum  dapat  memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepestian hukum
4. Keterbukaan,  bahwa  prosedur/tata  cara,  persyaratan,  satuan  kerja/pejabat penanggungjawab  pemberi  pelayanan  umum,  waktu  penyelesaian  dan rincian biaya/tariff dan hal hal yang terkait dengan pelayanan umum wajib diinformasikan  secara  terbuka  agar  mudah  diakses  oleh  masyarakat pengguna layanan baik diminta maupun tidak diminta
5. Effisien,  yang  meliputi  persyaratan  pelayanan  umum  hanya  dibatasi  pada hal  hal  yang  berkaitan  langsung  dengan  pencapaian  sasaran  pelayanan dengan  tetap  memperhatikan  keharmonisan  antara  persyaratan  dengan manfaat pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat serta dicegah terjadinya pengulangan permintaan persyaratan.
6. Ekonomis,  pengenaan  biaya  pelayanan  umum  harus  ditetapkan  secara wajar,  yaitu  dengan  memperhatikan  nilai  pelayanan  umum  yang  diterima dengan kewajaran biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat.
7. Keadilan,  cakupan  atau  jangkauan  pelayanan  umum  harus  diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara  adil
8. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaiakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
Mengacu  pada  Surat  Keputusan  menpan  tersebut  menunjukkan  bahwa tujuan  otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas pelayanan  publik  pada  semua  aspek.  Optimalisasi  pelayanan  diarahkan  pada tercapainya  kepuasan  masyarakat  yang  semakin  membaik,  sehingga  aktivitas bisnis masyarakat juga menjadi semakin kondusif. Pelayanan publik yang baik akan  mendorong  partisipasi  dan  meningkatkan  peran  masyarakat  dalam kehidupan bisnis/usaha sehingga mendorong tercapainya partisipasi riil dalam upaya terciptanya lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat.
Standar  pelayanan  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah daerah  dan  masyarakat,  karena  merupakan  suatu  komitmen  penyelenggaraan pelayanan  dalam  menyediakan  pelayanan  dengan  kualitas  tertentu,  sesuai dengan  harapan  masyarakat  dan  kemampuan  penyelenggaraan  pelayanan. Penetapan standar  yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi  penerima  pelayanan,  identifikasi  harapan  penerima  layanan, perumusan pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana yang diperlukan serta waktu dan biaya yang diperlukan (Syukri, 2009: 22)
Proses  ini  bukan  sekedar  memberikan  informasi  mengenai  standar pelayanan  yang  harus  ditetapkan  tetapi  juga  informasi  tentang  kelembagaan yang  mendukung  terselenggaranya  proses  manajemen  yang  mengahsilkan pelayanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Informasi  lain  yang diperlukan  adalah  mengenai  kuantitas  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia yang  dibutuhkan  serta  distribusi  beban  tugas  pelayanan  yang  akan  ditangani. IWA  4:  2005  yang  mengadopsi  Sistem  Manajemen  Mutu  ISO-9001-2005 untuk  diterapkan  secara  spesifik  di  Pemda.  Inti  Sistem  man ajemen  Mutu meliputi delapan prinsif manajemen mutu sebagai berikut:
1. Fokus kepada pelanggan ( Customer Focus )
2. Kepemimpinan ( Leadership )
3. Partisipasi setiap orang ( Involvement of People )
4. Pendekatan Proses ( Process Approach )
5. Pendekatan sistem manajemen ( System Approach to Management )
6. Perbaikan berkelanjutan ( Continues Improvement )
7. Pendekatan  factual  untuk  pengambilan  keputusan  ( Factual  Approach  to Decision Making )
8. Hubungan  saling  menguntungkan  dengan  pemasok  ( Supplier  Mutually
Beneficial Relationship)

## METODA PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Sumber data adalah pihak pihak yang akan diamati dan digali informasinya, beliau  dipandang  layak  mengetahui  tentang    situasi  sosial  yang  diamati.  Sampel sumber  data  dilakukan  secara purposive yaitu  dipilih  dengan  pertimbangan  dan tujuan tertentu. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah para birokrat yang mengetahui  dengan  benar  tentang  proses  penyusunan  dan  pemberian  pelayanan yang terkain dengan investasi di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dalam sampel ini tidak  ditentukan  jumlah  orang  tetapi  sejauhmana  data  dianggap  valid  untuk menjelaskan  berbagai  kebijakan  yang  terkait  dengan  peraturan,  penyusunan  dan pemberian  pelayanan  investasi  serta  memberi  berbagai  informasi  potensi  sumber daya tersimpan di wilayah Kabupaten Bangkalan.
Sampel  sumber  data  diperlukan  untuk  memperoleh  data  yang  valid,  oleh karena itu sumber data kami desain berasal dari para birokrat di lingkungan Badan Penanaman  Modal  Daerah  di  Kabupaten  Bangkalan.  Kompilasi  kedua  data  tentu akan  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  bagaimana  merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan perbaikan pelayanan dan menciptakan iklim investasi  yang  kondusif,  sehingga  hadirnya  para  investor  akan  meningkatkan aktivitas  ekonomi  semakin  membaik,  peningkatan  pendapatan  masyarakat  serta terciptakan kemakmuran bagi warga di Kabupaten Bangkalan.
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  itu  sendiri,  oleh  karena  itu peneliti harus memenuhi kriteria validasi yaitu sejauhmana peneliti siap melakukan penelitian  di  lapangan,  mampu  memahami  metode  penelitian,  memahami  obyek penelitian  baik  secara  akademik  maupun  logika.  Instrumen  penelitian  ini  terbagi menjadi  dua  kelompok  peneliti  yaitu  instrumen  peneliti  dari  kalangan  birokrasi yang  telah  menyusun  dan  memberi  pelayanan  yang  terkait  dengan  investasi  di wilayahnya.  Sedangkan  instrumen  peneliti  kedua  dari  kalangan  akademisi  dalam hal  ini  diwakili  oleh  Universitas  Narotama  yang  lebih  banyak  berperan  dalam mendesain  konsep  penelitian,  menyiapkan  kerangka  berpikir,  menentukan  obyek dan nara sumber serta melakukan pengumpulan data dan analisis data.

## Teknik Analisis
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  strategis  dalam penelitian  karena  tujuan  utama  dalam  penelitian  adalah  mendapatkan  data. Pengumpulan  data  dalam  hal  ini  menggunakan  setting  alamiah  ( natural  setting ) yaitu  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  langsung  dari  nara  sumber  yang relevan.  Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  empat metode yaitu:
Observasi  yaitu  memperoleh  data  dengan  cara  mengamati  langsung  terhadap  hal- hal  yang  terkait  dengan  penelitian  yakni  mengamati  berbagai  dokumen  kebijakan pelayanan  investasi  dan  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  birokrat  di lingkungan Pemberintahan Kabupaten Bangkalan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
1. Dokumentasi,  yaitu  mengumpulkan  data  tertulis  yang  berasal  dari  dokumen yang  di  miliki  oleh  pemerintahan  Kabupaten  Bangkalan  yang  terkait  dengan dokumen  kebijakan  dalam  memberi  pelayanan  investasi.  Metode  dokumentasi dilakukan  untuk  memperoleh  data  sekunder,  yakni  dengan  mempelajari  dan menganalisa  sejumlah  bahan-bahan  tertulis,  baik  pendapat  para  ahli  maupun dari  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  literatur-literatur  yang  dianggap memiliki  relevansi  dengan  penelitian  dan  dokumen  yang  terkait  dengan masalah yang dikaji
2. Wawancara,  yaitu  pengumpulan  data  melalui  wawancara  terstruktur  yaitu dengan  menggunakan  panduan  kuesioner  yang  telah  disediakan  guna  untuk memperoleh  data  kuantitatif  serta  dilakukan  pendalaman  wawancara  untuk menggali informasi lebih dalam dengan open kuesioner untuk memperoleh data kualitatif.
3. Triangulasi,  yaitu  cara  pengumpulan  data  melalui  penggabungan  tiga  metode tersebut  di  atas dengan  harapan  akan terjadi  crosscek data dan dihasilkan data yang berkualitas dan valid.
4. Nara sumber dalam penelitian adalah para birokrat di lingkungan Kantor Badan Penanaman  Modal  daerah  terutama  pihak  yang  dipandang  sangat  layak  untuk memberikan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan penelitian.
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  data  secara  sistematis atas  data  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  di lapangan,  dengan  cara  mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,  menjabarkan kedalam  unit  unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  menseleksi  data yang perlu dipelajari dan membuat suatu simpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif  yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh  selanjutnya dikembangkan  menjadi  suatu  hipotesis.  Jika  hal  ini  dapat  diuji  dengan  berulang
ulang dan hasilnya tetap konsisten, maka hipotesis akan berkembang menjadi teori (Nasution dalam Sugiyono, 2009:244)
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis domain yaitu memberikan gambaran yang  umum dan menyeluruh tentang peran dan upaya  yang telah dilakukan oleh kalangan birokrasi dalam memberi pelayanan  investasi,  menggali  potensi  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki daerah  serta  menyusun  agenda  strategis  dalam  perbaikan  iklim  investasi  di wilayah  Kabupaten  Bangkalan  Analisis  data  bertujuan  untuk  mendeskripsikan obyek  yang  diteliti  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif,  sehingga  diperoleh gambaran  obyek  secara  holistik.  Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas terhadap tahapan analisis  data, maka  dapat  penulis  sajikan tahapan analisis  secara detail  dan  rinci  agar  memudahkan  pengumpulan  data,  mendiskripsikan  hasil penelitian, menganalisis data, membuat keseimpulan/saran serta rekomendasi bagi pengambilan  kebijakan  maupun  bagi  kelanjutan  penelitian  pada  tahap  berikutnya secara sisitemetis.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pelayanan Investasi di Kabupaten Bangkalan
Untuk meningkatkan nilai investasi di Pemda Bangkalan pemerintah daerah telah  menyusun  berbagai  kebijakan  yang  diharapkan  mampu    menarik  minat investor  datang  untuk  menanamkan  investasi.  Mengingat  banyaknya  pihak  yang terkait  dan  harus  ditangani  pemerintah  telah  menyusun  skala  prioritas  yang disesuaikan  dengan  arahan  yang  terkait  dengan  kewilayahan  sehingga  peranan dalam  berinvestasi  terdapat  kriteria-kriteria  yang  terkait  dengan  kondisi  fisik wilayah. Kondisi fisik wilayah menjadi acuan agar  investasi dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemda, oleh karena itu investasi digolongkan menjadi dua kategori investasi  yaitu  tertutup  dan  terbuka.  Investasi  kategori  terbuka  merupakan  jenis investasi  yang  dikelompokkan  pada:  a)  Investasi  pada  sumber  daya  yang  dapat diperbarui  misalnya  investasi  dibidang  sektor  pertanian,  perkebunan,  holtikultura dan  agrobisnis,  b)  Investasi  pada  kemampuan  tenaga  kerja  lokal  dengan  industri yang  bersifat  padat  karya,  c)  Investasi  yang  telah  direncanakan  sebagai  basis investasi  pada  kawasan-kawasan  bersifat  terbuka  dari  arahan  pengembangan rencana tata ruang wilayah.
Sedangkan  investasi  kategori  tertutup  merupakan  jenis  investasi  yang  di kelompokkan:  a)  Investasi  pada  kawasan  strategis  di  bidang  pertahanan  negara seperti  pabrik  persejataan,  pembangunan  dan  pengembangan  teknologi  nuklir,
bahan  kimia,  b)  Investasi  pada  kawasan    lindung  yang  ditetapkan  dengan  fungsi utama  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup  sumber  alam, sumber  daya  buatan  dan  nilai  sejarah  serta  budaya  bangsa  guna  kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Investasi kategori tertutup lebih diarahkan pada jenis  investasi  yang  besifat  strategis  baik  untuk  kepentingan  nasional  maupun daerah  namun  tetap  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  nasional.  Namun demikian untuk  mempercepat  proses  investasi  yang melibatkan banyak partisipasi dari  masyarakat,  maka  investasi  kategori  terbuka  menjadi  skala  prioritas  jangka pendek agar aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Bangkalan cepat tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi riil  bagi  penyerapan tenaga kerja,  distribusi pendapatan  masyarakat,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  peningkatan penerimaan asli daerah.

## Peningkatan Iklim Investasi
Peningkatan  investasi  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mempercepat proses  pembangunan  di  Kabupaten  Bangkalan,  oleh  karena  itu  menciptaan  iklim investasi  yang  kondusif  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  harus  menciptakan  sistem pelayanan  yang baik agar masyarakat dan pelaku bisnis terpenuhi harapannya dan memperoleh  pelayanan  yang  diperlukan  sebagai  persyaratan  investasi.  Konsep pelayanan  harus  didesain  secara  integrasi  yang  menyatukan  konsep  cepat,  akurat, aman  dan  hemat.  Peraturan  presiden  nomor  27  tahun  2009  didalam  penjelasan pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP)  merupakan  kegiatan  penyelenggaraan  suatu Perizinan  dan  Non-perizinan  yang  memperoleh  pendelegasian  wewenang  dari lembaga  atau  instansi  yang  memiliki  kewenangan  Perizinan  dan  Non-perizinan yang  proses  pengelolaannya  dimulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan  tahap terbitnya  dokumen  yang  dilakukan  dalam  satu  tempat.  Azas,  tujuan  dan  ruang lingkup penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan azas pada kepastian  hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  perlakuan  yang  sama  dan  tidak membedakan asal negara dan efesienso berkeadilan.
Dibentuknya  PTSP  di  bidang  penanaman  modal  bertujuan  untuk membantu  Penanam  Modal  dalarn  rnemperoleh  kernudahan  pelayanan,  fasilitas fiskal  dan  inforrnasi  rnengenai  penanaman  modal  dengan  cara  rnernpercepat, menyederhanakan  pelayanan  dan  rneringankan  biaya  atau  rnenghilangkan  biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan. Ruang lingkup PTSP  bidang penanaman modal  mencakup  pelayanan  untuk  semua  jenis  perizinan  dan  nonperizinan  di bidang Penanaman Modal  guna menunjang investor memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan investasi di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.

## Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Penanaman Modal
Peraturan  Presiden  nomor  27  Tahun  2009  Pasal  12  menyatakan  bahwa “Penyelenggaraan  pelayanan  di  bidang  Penanaman  Modal  oleh  pemerintah  Kota/ Kabupaten  dilaksanakan  oleh  PDKPM”.  Pelayanan  terpadu  satu  atap  merupakan desain  pelayanan  bidang  penanaman  modal  yang  terintegrasi,  dimana  mulai  dari informasi yang terkait dengan investasi, pengajuan dokumen sampai keluarnya ijin investasi  dapat  ditangani  melalui  satu  pintu,  sehingga  calon  investor  dapat memperoleh  kepastian  dalam  pelayanan  investasi.  Pelimpahan  Wewenang  kepada Gubernur  atau  Penugasan  kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  keluasan  kepada  kepala  daerah  untuk mendesain  sistem  pelayanan  yang  cepat,  mudah  dan  murah  agar  semua  bentuk pelayanan  dapat  dirancang  sesuai  dengan  karakter  dan  kebutuhan  di  kabupaten /kota  oleh  karena  itu  Kepala  BKPM  Kabupaten  Bangkalan  harus  mampu menerjemahan  peraturan  ini  menjadi  peraturan  daerah  yang  bersifat  operasional agar  pelayanan  bidang  penanaman  modal  menjadi  kondusif  serta  menjadi  daya tarik tersendiri bagi calon investor.

## Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik
Penyelenggaraan  PTSP  Bidang  Penanaman  Modal  berbasis  SPIPISE bertujuan  untuk  memberi  pelayanan  yang  bersifat  terpadu,  cepat  dan  murah  bagi penanam modal sebagai berikut:
1. Penanaman Modal  yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara  elektronik  rnenerirna  Perizinan  dan  Nonperizinan  secara  elektronik rnelalui SPIFISE.
2. Perizinan  dan  Nonperizinan  berupa  dokurnen  elektronik  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan  di bidang inforrnasi dan transaksi elektronik.
3. Sistem  pelayanan  Informasi  dan  Perizinan  merupakan  sistem  otomasi elektronik penyelenggaraan PTSP dan sistem informasi penanaman modal.

## Jenis Perijian di Kabupaten Bangkalan
Peraturan  Bupati  Bangkalan  No.  47  Tahun  2008  tentang    Rincian  Tugas, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  telah  menyusun  tata cara  perijinan,  agar  Perda  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  penyelenggara  pelayanan kepada  masyarakat  serta  masyarakat  juga  mengetahui  apa  yang  seharusnya dilakukan  terkait  dengan  perijinan.  Oleh  karena  itu  hal-hal  yang  terkait  dengan perizinan  harus  tetap  menjadi  kewenangan  daerah  melalui  Pelayanan  Perizinan Satu Atap yang sudah ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

## Dasar Hukum Penyelenggaraan Perizinan
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Peraturan  Pemerintah  NO.  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Propinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2008  tentang  Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  38  tahun  2007  di  Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan pelayanan perijinan pada 14 bidang dan 86 jenis  perijinan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  birokrasi  di  lingkungan  Kabupaten Bangkalan  telah  memberikan  pelayanan  publik  hampir  menyeluruh  terhadap berbagai  aspek  bisnis  guna  untuk  menunjang  kelancaran  kegiatan  ekonomi  yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.  Disamping itu Pemda juga telah menerapkan  Sistem  Pelayanan  Perizinan  berdasarkan  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2008  yaitu suatu pelayanan perizinan terpadu dalam bentuk Badan dengan tugas  khusus  membantu  Bupati  dalam melaksanakan  koordinasi  dan menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  dibidang  perijinan  secara  terpadu dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  simplifikasi,  keamanan  dan kepastian.
Berdasarkan  hasil  survey  terhadap  tujuh  aspek  proses  perijinan  bagi investor  baru  di  Kabupaten  Bangkalan  masih  jauh  dari  harapan,  70%  responden menyatakan tidak puas atas kualitas pelayanannya, sedangkan 30% responden lain menyatakan  puas  atas  kualitas  pelayanan  proses  perijinan.  Sedangkan  diisisi  lain 80%  responden  juga  merekomendasikan  agar  sistem  perijinan  segera  diperbaiki khsususnya  menyangkut  waktu  dan  biaya,  10%  responden  perlunya  jaminan keamanan bagi investor, sedangkan 10%  perlunya kawasan khusus investasi yang memperoleh  fasilitas  insentif  investasi.  Insentif  investasi  yang  dituntut  investor adalah  75%  tentang  keringanan  tarif  restribusi  dan  25%  menuntut  kemudahan perijinan.  Dari  hasil  survey  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan  perijinan  yang terkait  dengan  investasi  perlu  dibenahi  secara  menyeluruh,  bukan  hanya  dari  sisi kuantitasnya  tetapi  justru  dari  sisi  kualitas  layananya,  pelayanan  yang  baik  dan memberi kepuasan yang tinggi tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

## Potensi Sumber Daya di Kabupaten Bangkalan Potensi Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam merupakan anugerah yang Maha Kuasa  yang di limpahkan  kepada  Masyarakat  Kabupaten  Bangkalan,  oleh  karena  itu  harus
dikelola  dengan  penuh  kearifan  agar  memberikan  kemanfaatan  yang  optimal  bagi kesejahteraan masyarakat.  Sumber daya alam meliputi enam sumber yaitu sumber yang  berasal  dari  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  perikanan,  kehutanan  dan pertambangan.  Sumber  daya  alam  membutuhkan  tata  kelola  yang  bijak  agar sumber  daya  ala  mini  mampu  memberi  nilai  tambah  bagi  kesejahteraan  bagi masyarakat di wilayah kabupaten Bangkalan.
Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian cukup memberikan kontribusi  terhadap  kehidupan  ekonomi  masyarakat  pedesaan  karena  sebagian besar  yang  terlibat  pada  sektor  pertanian  adalah  masyarakaat  yang  tersebar  di pedesaan.  Komoditas padi, jagung dan ubi kayu memberikan kontribusi hasil yang cukup  besar  baik  jumlah  maupun  tingkat  pertumbuhan  produktivitasnya,  oleh karena  itu  komoditas  ini  harus  memperoleh  perhatian  dari  pemerintah  daerah karena disamping menjadi sumber mata pencaharian penduduk komoditas ini juga dapat menjadi penyangga ketahanan pangan di Kabupatan bangkalan.
Potensi  sumber  daya  Perkebunan  memiliki  keanekaragaman  komoditas, namun komoditas kelapa, kapuk randu dan jambu mente memiliki nilai yang cukup besar  baik  dari  volumenya  maupun  nilai  strategisnya  bagi  tata  niaganya.  Tiga komoditas ini sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan menjadi agroindustri karena kelapa,  kapuk  randu  dan  jambu  mente  memiliki  peluang  yang  sangat  besar  untuk diolah  menjadi  sektor  manufaktur.  Minyak  kelapa,  olahan  biji  mente  sampai  saat ini  masih  memiliki  nilai  jual  yang  sangat  besar,  disamping  nilai  ekonomisnya komoditas ini juga membantu pengelolaan lahan kritis, sehingga tanaman ini dapat membantu  menahan  sumber  air  hujan  dari  benjana  banjir  sekaligus  dapat menyimpan sumber mata air di musim kemarau.
Potensi  tanaman  hortikultura  juga  memiliki  nilai  strategis  bagi  kabupaten Bagkalan  karena  memiliki  keanekaragaman  hortikultura  dan  jumlah  hasil  yang cukup  besar.  Komoditas  nangka  dan  pisang  memiliki  jumlah  hasil  yang  sangat besar,  hal  ini  dapat  menjadi  peluang  bagaimana  meningkatkan  nilai  tambah  bagi kedua  komoditas  ini.  Buah  nangka  dan  pisang  semestinya  bukan  hanya  dijual dalam  bentuk  buah  segar  tetapi  dapat  diolah  menjadi  komoditas  olahan  yang memiliki  nilai  tambah  ekonomi  yang  lebih  tinggi  yaitu  diolah  menjadi  kripik nangka dan kripik pisang.
Potensi  peternakan  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan  juga  memiliki  aneka ternak yang cukup banyak, namun ternak sapi, kambing dan ayam memiliki jumlah ternak  yang  cukup  besar.  Ternak  sapi  dan  kambing  dan  ayam  memiliki  ikatan emosi  yang  sangat  kuat  dengan  budaya  masyarakat  Madura  yaitu  kerapan  sapi, kuliner  sate  kambing  dan  sate  ayam  Madura.  Seaharusnya  kuliner  ini  perlu  di pertahankan  dengan  cara  mengembangkan  ke  tiga  ternak  ini  menjadi  usaha  yang
dikelola secara intensif. Perhatian pemerintah daerah sangat membantu tiga ternak ini  menjadi  komoditas  yang  khas  bagi  masyarakat  Madura,  oleh  karena  itu  pola pemetaan  wilayah  Bangkalan  sebagai  kawasan  ternak  sapi,  kambing  dan  ayam merupakan  strategi  dalam  mempertahankan  kearifan  lokal  karena  ketiga  jenis ternak  ini  sudah  melekat  dengan  kultur  Madura  dan  sudah  dikenal  luas  oleh masyarakat di Indonesia.
Potensi  Sumber  Perikanan  di  wilayah  Bangkalan  sangat  sesuai  dengan karakter alamnya yang meemiliki bentangan pesisir yang sangat panjang. Ikan laut dan ikan tambak masih menguasai komoditis perikanan dalam jumlah yang sangat besar.  Kedua  komoditas  ini  memiliki  jumlah  dan  pertumbuhan  yang  sangat  baik, oleh  karena  itu  komoditas  ini  memiliki  peluang  yang  besar  untuk  diolah  menjadi bahan olahan yang lebih bernilai ekonomis. Ikan laut bukan hanya diolah menjadi ikan  asin  tetapi  dapat  diolah  menjadi  ikan  dalam  kaleng  sehingga  dapat  menarik investor  maupun  pengembangan  bisnis  yang  lebih  strategis.  Wilayah  pantai  yang sangat panjang merupakan anugerah alam yang patut disyukuri karena sumber alam ini  dapat  menjadi  sumber  penghidupan  bagi  masyarakat  pesisir  pantai  tinggal bagaimana Pemda Bangkalan meningkatkan sumberdaya manusia yang tersebar di sepanjang pantai ini menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

## Potensi Sumber Kehutanan
Potensi  sumber  kehutanan  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan  didominasi oleh perkebunan rakyat  utamanya  kayu akasia dan tanaman bambu.  Tanaman ini memiliki  manfaat  yang  cukup  besar  untuk  menunjang  pasokan  bahan  industri kertas  dan  industri  kreatif,  khusus  industri  kreatif  dapat  dikembangkan  menurut kearifan lokal  yang terkait dengan budaya masyarakat Madura yaitu pecut, caping yangdiperlukan  sebagai  kelengkapan  kerapan  sapi.  Pohon  banbu  juga  menjadi sarana bahan penunjang untuk pembangunan karena kayu ini memilki kekuatan dan harga  yang  bersaing  dibanding  bahan  lain.  Luas  kebon  rakyat  rata  rata  per  tahun sekitar  8.275  hektar,  jika  ini  dikelola  dengan  baik  maka  nilai  yang  didapat  cukup besar  yaitu  sekitar  Rp  111,91  milyar  pada  tahun  2006  angka  ini  mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 109,9 milyar.

## Potensi Sumber Pertambangan
Potensi sumber daya pertambangan di wilayah Kabupaten Bangkalan  yang cukup  besar  adalah  gamping  pasir  kuarsa  masing  masing  memiliki  kandungan sebesar  9.620.461.028  M 3 dan  72.098.378  M 3 .  Gamping  merupakan  bahan  baku untuk  bangunan,  sedangkan  pasir  kuarsa  merupakan  bahan  campuran  untuk  kaca. Dua  jenis  tambang  ini  sangat  potensi  untuk  memasok  bahan  bangunan  diwilayah
Madura,  oleh  karena  itu  penanganan  dua  hasil  tambang  ini  harus  dikelola  dengan penuh  kearifan  karena  jika  digali  tanpa  terkendali  maka  lingkungan  disekitarnya akan menjadi rusak dan benjana alam menjadi taruhannya. Perda harus dibuat agar para penambang gamping dan pasir kuarsa tetap menjaga dan melindungi alam dan lingkungan sekitarnya dari kerusakan olah tangan manusia sendiri. Keseimbangan alam harus diatur sedemikian rupa agar kandungan alam dapat memberi kontribusi bagi  kemakmuran  masyarakatnya  namun  lingkungan  alamnya  juga  tetap  terjaga dengan  baik.  Inilah  peran  regulasi  Pemda  sangat  dibutuhkan  dalam  melindungi masyarakat dan lingkungannya.

## Potensi Sumber Daya Manusia
Sumberdaya  manusia  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan  masih  belum mampu  mendorong  percepatan  industrialisasi  di  kawasan  Kabupaten  Bangkalan, padahal dengan keberadaan jembatan Suramadu seharusnya percepatan ekonomi di Kabupaten  Bangkalan  dapat  melaju  dengan  cepat.  Enam    tahun  lalu    jembatan Suramadu telah diresmikan oleh Presiden RI dengan total  investasi Rp 4,5 trilyun namun dampaknya masih belum terasa bagi perkembangan pembangun di wilayah Madura.  Faktor  sumber  daya  manusia,  birokrasi  dan  infastruktur  sepertinya menjadi  faktor  penghambat  bagi  perkembangan  sektor  ekonomi  baik  di  kawasan kaki sisi Madura maupun sisi Surabaya. Pemda harus segera mendesain kebijakan agar  kawasan  ini  cepat  menarik  investor  dan  kegiatan  ekonomi  segera  bangkit. Sumberdaya  manusia  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan  masih  didominasi  oleh sektor  pertanian  yang  menyerap  sekitar  55,9%  dari  angkatan  kerja,  selanjutnya sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran  menyerap  sekitar  14,2%  sedangkan  jasa lainnya  menyerap  sekitar  13,1%  .  Data  ini  harus  menjadi  perhatian  bagi  Pemda bahwa  sektor  pertanian  harus  menempati  prioritas  utama  dalam  menyusun kebijakan, agar sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangkalan memperoleh nilai tambahdari hasil pembangunan di sektor pertanian.

## Potensi Sumber Daya Buatan
Potensi  sumber  daya  buatan  merupakan  bentuk  kreativitas  yang  dibangun dan  dikembangkan  oleh  pengambil  kebijakan  bersama  masyarakat.  Sumber  daya ini  merupakan  semua  bentuk  fasilitas  yang  dikembangkan  dalam  upaya  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Pengembangan  sumber  daya buatan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan industri yang berada di suatu  wilayah  tertentu,  oleh  karena  itu  semakin  tersedianya  fasilitas  pelayanan publik yang baik tentu akan menarik bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan
masyarakat  inilah  yang  akan  mengambil  peran  dan  partisipasi  riil  dalam  usaha kemajuan ekonomi suatu daerah.

## Potensi Sumber Daya Sosial
Potensi  sumber  daya  sosial  merupakan  ketersediaan  lembaga/organisasi kemasyarakatan  yang  turut  mendorong  produktivitas  masyarakat,  oleh  karena  itu keberadaannya  sangat  dibutuhkan  sebagai  mitra  Pemerintah  daerah  dalam  rangka merumuskan  kebijakan  publik,  memberikan  masukan  sekaligus  menjadi  kontrol sosial  terhadap  jalannya  pemerintahan  yang  transparansi,  akuntabilitas  dan  bersih dari  penyalahgunaan  wewenang  dan  tata  kelola  kekayaan  milik  negara.  Jumlah organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Bangkalan  adalah jumlah  petani  anggota  yaitu  48.200  hal  ini  menunjukkan  bahwa  aspek  SDM  dan sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan bagaikan dua sisi uang logam yang satu dengan  yang  lain  saling  terkait.  Sisi  sumber  daya  manusia  masih  tertumpu  pada sektor pertanian.
Berdasarkan  survey  menunjukkan  bahwa  70%  responden  menyatakan bahwa  sektor  pertanian,  industri,  pariwisata  dan  property  menjadi  potensi  daerah yang menarik minat investor, sedangkan sisanya 30% menyatakan bahwa kawasan industri, perumahan, pelabuhan peti kemas dan  wisata religi  masih  sangat  potensi untuk berkembang. Berdasarkan survey ini seharusnya menjadi catatan khusus bagi Pemda  Bangkalan  bahwa  sektor  pertanian  tetap  menjadi  prioritas  utama  dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi di wilayahnya

## Kebijakan Strategis Dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi dan Pelayanan Investasi di Kabupaten Bangkalan
Iklim  investasi  bukan  merupakan  variabel  yang  berdiri  sendiri  tetapi merupakan  kumpulan  banyak  faktor  yang  harus  dirumuskan  dan  didesain  secara terpadu dan holistik, oleh karena itu penyusunan kebijakan strategis dalam rangka perbaikan investasi harus dimulai dari tahapan tahapan  yang membutuhkan waktu yang  cukup  panjang  dan  memerlukan  perhatian  yang  lebih  hati  hati,  karena  ini menyangkut  kepercayaan  masyarakat  dalam  menanamkan  asetnya  pada  suatu bisnis  di  wilayah  tertentu.  Perbaikan  iklim  investasi  harus  dilakukan  secara  terus menerus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakatnya,  karena  masyarakat  itu  sendiri bersifat  dinamis.  Adapun  tahapan  penyusunan  kebijakan  strategis  dalam  rangka perbaikan iklim investasi adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis  dan  mengkaji  berbagai  pelayanan  publik  yang  telah  dirumuskan dalam  kebijakan  Pemda  serta  diimplementasikan  menjadi  layanan  publik  bagi masyarakatnya.  Pemda  Kabupaten  Bangkalan  telah  melakukan  pelayanan
perijinan  pada  14  bidang  dan  86  jenis  perijinan  serta  14  perijinan  terpadu. Secara  kuantitas  Pemda  telah  memberikan  pelayanan  publik  hampir  seluruh aspek  bisnis  guna  menunjang  kelancaran  kegiatan  ekonomi  yang  tersebar  di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, namun  secara kualitas masih  jauh dari harapan masyarakatnya (70% responden tidak puas terhadap pelayanan publik) yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Mengkaji  potensi  yang  dimiliki  oleh  Pemda  Kabupaten  Bangkalan  agar  dapat diketahui  secara pasti bagaimana menggabungkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan  publik  yang  selaras  dengan  kebutuhan  untuk  pilihan  investasinya. Oleh  karena  itu  survey  pelayanan  yang  lebih  detail  masih  diperlukan  agar memberikan input yang komprehensif.
3. Perlunya pemetaan potensi daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.  Pemetaan  ini  dapat  menggambarkan  secara  detail  potensi  sumber daya  masing  masing  wilayah  dan  survey  kebutuhan  masyarakat/investor  akan pelayanan  publik,  sangat  membantu  dalam  merumuskan  kebijakan  strategis dalam  perbaikan  iklim  investasi  dan  pelayanan  investasi.  Pemetaan  potensi daerah  dan  survey  kebutuhan  masyarakat/investor  akan  pelayanan  publik merupakan  agenda  penelitian  pada  tahun  kedua,  oleh  karena  itu  penyusunan kebijakan strategis secara holistik harus menunggu hasil penelitian yang masih diagendakan pada tahun kedua.
Mengacu  pada  hasil  penelitian  ditahun  pertama  yaitu  upaya  birokrasi  dalam pelayanan  publik  dan  gambaran  potensi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten Bangkalan,  maka dapat  peneliti rumuskan kebijakan strategis  yang terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan investasi sebagai berikut: a. Pelayanan publik yang telah diberikan Pemda Kabupaten Bangkalan sudah menyangkut  semua  aspek  kegiatan  ekonomi,  namun  banyaknya  bentuk perijinan justru akan membingungkan penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, oleh karena itu perlunya penyederhaan perijinan menjadi lebih sedikit dengan cara menggabungkan bidang perijinan menjadi enam bidang perijinan  yaitu:  1)  bidang  Kesejahteraan  masyarakat,  2)  bidang infrastruktur,  3)  bidang  tata  ruang  dan  lingkungan,  4)  bidang  pertanahan, perijinan  dan  penanaman  modal,  5)  bidang  tenaga  kerja  dan  transmigrasi, serta  6) bidang pertanian dan ketahanan pangan
b. Semua  bentuk  perijinan  terpadu  (14  jenis)  dapat  dilakukan  melalui  satu pintu pelayanan perijinan. Dengan menggunakan bantuan software tertentu maka semua akses perijinan dapat dilakukan secara on-line, sehingga akan menghemat  waktu,  tenaga  dan  biaya,  sehingga  pelayanan  perijinan  dapat berjalan secara efektif dan efisien.
c. Perlunya  penyusunan standard  Operating  Prosedures (SOP)  yang  terkait dengan semua bentuk pelayanan publik (perijinan). Susun SOP yang dapat menjamin  kepastian  dan  kualitas  pelayanan  publik  sesuai  dengan  harapan masyarakat/investor.  Sebaiknya  semua  SOP  dan  persyarakat  dokumen perijinan  dapat  diunggah  dan  diakses  melalui  Web  yang  disediakan  oleh Pemda Kabupaten Bangkalan, sehingga pelayanan menjadi cepat, aman dan murah sehingga semua pihak mendapat kepastian layanan sesuai yang telah ditentukan.
d. Pemanfaatan  ICT menjadi  kebutuhan  yang mendesak pada  era digitalisasi, karena  semua  pihak  atau  pengguna  informasi  milik  Pemda  Kabupaten Bangkalan dapat mengaksesnya dari manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemikiran terhadap sistem informasi terpadu harus segera di desain agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat/pemangku  kepentingan  lainnya.  Tata  kelola  pelayanan  publik harus  menyangkut  semua  aspek  kegiatan  bisnis  agar  iklim  investasi  di Pemda Kebupaten Bangkalan berjalan secara kondusif.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pemda Kabupaten Bangkalan telah melakukan pelayanan perijinan pada 14 bidang  dan  86  jenis  perijinan  serta  14  perijinan  terpadu.  Kuantitas  pelayanan Pemda telah menyangkut seluruh aspek bisnis dan kegiatan ekonomi yang tersebar di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Bangkalan,  namun  secara  kualitas  masih  jauh  dari harapan  masyarakat  karena  tingkat  kualitas  pelayanan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  masih  sangat  rendah.  Potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh Pemda  Kabupaten  Bangkalan  cukup  beragam,  namun  potensi  yang  sangat  besar berkontribusi  terhadap  masyarakat  adalah  potensi  dari  sektor  pertanian  dan perikanan  karena  kedua  sektor  ini  sesuai  dengan  karakter  wilayah  dan  karakter sumber  daya  manusianya,  oleh  karena  itu  perlu  kebijakan  yang  berorientasi  pada pemberdayaan  masyarakat  di  sektor  pertanian  dan  perikanan  melalui  cara intensifikasi  dan  intensif.  Perlunya  penyederhanan  perijinan  dan  pelayanan investasi  yang  cepat,  aman  dan  murah  agar  masyarakat  memperoleh  kepastian pelayanan  dan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Kualitas  pelayanan  investasi  menjadi daya  tarik  bagi  investor  /masyarakat  untuk  menanamkan  dananya  di  wilayah Kabupaten Bangkalan. Pelayanan investasi di Pemda Kabupaten Bangkalan masih belum  memiliki  prosedur  dan  kepastian  yang  standar,  sehingga  penerima  layanan
dari  pihak  penyelenggara  pelayanan  publik  merasa  belum  puas.  Sumber  daya manusia  di  lingkungan  birokrasi  dan  prosedur  pelayanan  menjadi  kata  kunci bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik/investasi.

## Saran
Sebaiknya pelayanan perijinan dibuat menjadi lebih sederhana dan ringkas agar  masyarakat  dan  penyelenggara  pelayanan  menjadi  tidak  bingung  karena banyaknya jenis perijinan. Semua bentuk perijinan terpadu dapat dilakukan melalui satu  pintu  pelayanan  perijinan.  Penggunaan  software  secara  on-line,  akan menghemat  waktu,  tenaga  dan  biaya,  sehingga  pelayanan  perijinan  dapat  berjalan secara  efektif  dan  efisien.  Sebaiknya standard  Operating  Prosedures (SOP)  yang terkait dengan semua bentuk pelayanan publik (perijinan) dilakukan perbaikan dan disederhanakan  agar  kualitas  pelayanan  publik  sesuai  dengan  harapan masyarakat/investor.  Semua  SOP  dan  persyarakat  dokumen  perijinan  dapat diunggah  dan  diakses  melalui  Web  yang  disediakan  oleh  Pemda  Kabupaten Bangkalan,  sehingga  pelayanan  menjadi  cepat,  aman  dan  murah  sehingga  semua pihak  mendapat  kepastian  layanan  sesuai  yang  telah  ditentukan.  Sebaiknya penggunaan ICT secara terpadu sudah sangat mendesaki, karena semua pihak atau pengguna  informasi  milik  Pemda  Kabupaten  Bangkalan  dapat  mengaksesnya secara terbuka dari manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem informasi terpadu harus di desain agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat/pemangku  kepentingan  lainnya.  Tata  kelola  pelayanan  publik  harus menyangkut semua aspek kegiatan bisnis agar iklim investasi di Pemda Kebupaten Bangkalan berjalan secara kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. 1999, Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta. STIE YKPN. ________, 2006. Ekonomi Daerah. Yogyakarta. BPFE.
Badan  Penanaman  Modal  Propinsi  Jawa  Timur.  2004, Data  Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur . Surabaya. Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur.
BAPPEPROP  Jawa  Timur.  2004. Produk  Domestik  Regional  Bruto  Jawa Timur 2000 – 2004 . Surabaya. BAPPEPROP Jawa Timur. Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta. BPFE.
Kuncoro,  M.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah .  Jakarta.  Penerbit
Erlangga.
Sukirno,  S.  1985. Ekonomi  Pembangunan  :  Proses,  Masalah  dan  Dasar Kebijaksanaan . Jakarta. LP-FE UI.
__________2000. Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru . Jakarta. Rajawali Pers.
Sidik, M. 2002. “Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional” . Makalah disampaikan pada
Seminar nasional “Public Sector Scorecard”, Jakarta 17-18 April 2004.
Rosyidi,  S.  1996. Pengantar  Teori  Ekonomi  :  Pendekatan  kepada  Teori  Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta. Rajawali Pers.

## Perundang Undangan:
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
Undang undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang  Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.