Ibrahim Kristofol Kendi (2022) Konsep Kebijakan Kompensasi Bagi Masyarakat Pemilik Hak Ulayat di Kawasan Cagar Kabupaten kepulauan Yapen Provinsi Papua, (7) 11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12073 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## KONSEP  KEBIJAKAN  KOMPENSASI  BAGI  MASYARAKAT  PEMILIK  HAK ULAYAT  DI  KAWASAN  CAGAR  KABUPATEN  KEPULAUAN  YAPEN PROVINSI PAPUA

## Ibrahim Kristofol Kendi
Administrasi Perkantoran Fisip Uncen, Indonesia e-mail : gattusokendi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini merupakan analisis konseptual mengenai kebijakan kompensasi bagi masyarakat  pemilih  hak  ulayat  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  cagar  alam  di Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Provinsi  Papua.  Sehingga  dibutuhkan  konsep  yang tepat  untuk  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  adat  pemilik  hak  ulayat  untuk mengelolag hak ulayatnya dan juga pembangunan infrastruktur  yang galang oleh Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  tetap  dilaksanakan  tanpa  mengurangi atau  mengganggu  areal  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  cagar  alam  di  daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  pustaka  terhadap  sejumlah  undang-undang  dan  regulasi  ditingkat pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kajian ini  menunjukan  bahwa  kebijakan  baik  berskala  nasional,  provinsi  dan  kabupeten cukup  memberi  ruang  untuk  menentukan  model  pengelolaan  sumber  daya  alam terutama  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  dalam  bentuk  ekotorismse,  hal  ini  akan terwujud manakala sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen mampu mengakomodir kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dalam bentuk produk kebiajkan daerah agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung tanpa mengurangi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai harapan semua pihak.
Kata Kunci : Kebijakan Kompensasi, Kawasan Cagar Alam, Masyarakat Pemilik Hak Ulayat, Kearifan Lokal.

## Abstract
This  research  is  a  conceptual  analysis  of  compensation  policies  for  customary rights voters designated as nature reserve areas in Yapen Islands Regency, Papua Province.  So  that  the  right  concept  is  needed  to  accommodate  the  needs  of indigenous  peoples  who own  customary  rights  to  manage  their  customary  rights and  also  the  infrastructure  development  that  is  mobilized  by  the  Yapen  Islands Regency Government  is  still carried out  without reducing  or disturbing the area designated as a nature reserve area in the area. The research method used in this paper is a type of qualitative research with a case study approach. Data collection techniques are carried out by literature study of a number of laws and regulations
at the central level, Papua Provincial Government and Yapen Islands Regency. This research  shows  that  policies  on  a  national,  provincial  and  district  scale  are sufficient  to  provide  space  to  determine  natural  resource  management  models, especially communities that own customary rights in the form of ekotorismse, this will  be  realized  when  the  synergy  between  the  central  government,  the  Papua Provincial government and the Yapen Islands Regency is able to accommodate the interests of the customary rights owners in the form of regional policy products so that  community  activities  continue  without    reduce  the  principles  of  good environmental management in accordance with the expectations of all parties.
Keywords:  compensation  policy,  nature  reserve  area,  community  customary  rights owner, local wisdom.

## Pendahuluan
Merujuk agenda aksi Sustainable Consumption and Production/SCP yang telah disepakati dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) bulan Juni 2012, saat ini  bumi  berpenghuni  sekitar  7,2  milyar  jiwa  (Mahson,  2022).  Untuk  itu  diperlukan sumber  daya  alam  yang  besar  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk  pewujudan kesejahteraan, melalui kegiatan konsumsi dan produksi dalam kehidupan sehari-hari (Sari &  Pratiwi,  2018).  Kebutuhan  konsumsi  dan  produksi  tersebut  dapat  menimbulkan tekanan yang besar pada keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup kita (Fadli & Lutfi, 2016).
Kebijakan  penetapan  kawasan  cagar  alam  tidak  lain  adalah  untuk  menjaga kelangsungan  hidup  makluk  hidup  termasuk  manusia  akan  dan  bagaimana  perilaku manusia terhadap lingkungan yang ditempatinya (Sinapoy, 2018). Indonesia merupakan salah  satu  Negara  penghasil  karbon  tebesar  dunia  dimana  pulau-pulai  terbesar  di Indonesia misalnya Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua merupakan kawasan produksi oksigen terbesar dunia (Yuniati et al., 2023). Dengan status kawasan produksi karbon  terbesar  di  dunia  ini  pulau-pulau  tersebut  (Sumatra,  Kalimantan,  Sulawesi  dan Papua) kemudian dipaksakan melakukan sejumlah kebijakan pemerintah  yang sifatnya kontra  pruduktif.  Salah  satu  diantaranya  adalah  Kebijakan  pembangunan  yang berkelanjutan (sustanaible development) (Wulandari et al., 2014) .
Provinsi  Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  luas  wilayah  konservasi cagar alam yang luas. Ini ditentukan oleh regulasi pemerintah dari pemerintah pusat hingga pemerintah  daerah  yang  mengatur  tentang  batas-batas  wilayah  konservasi  cagar  alam (Prabowo, 2016). Penetapan kawasan cagar alam ini tentunya meliputi kawasan-kawasan yang  secara  adat  dimiliki  oleh  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  (Fatem  &  Asem,  2015). Dikeluarkannya  keputusan  pemerintah  untuk  menetapkan  sebuah  kawasan  sebagai kawasan  cagar  alam  dan  lain-lain  tentunya  berpengaruh  pada  pola  interaksi  masyarakat dengan alam yang telah menyatu dengan mereka sepanjang kehidupan mereka. Kawasan- kawasan  yang  meliputi  pesisir,  kepulauan,  pegunungan,  lautan  yang  merupakan  sumber
penghidupan masyarakat menjadi areal yang tidak lagi disentuh oleh mereka ini tentunya berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup mereka (Kuswana & Hakim, 2016).
Masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Provinsi  Papua  memiliki  mata pencaharian yang beragam, baik sebagai nelayan, petani, peternak, pengrajin tenun noken kemungkinan  kehilangan  bahan  baku  sebagai  bahan  dasar  olahan  mereka.  Sehingga ungkapan  yang  sering  muncul  ketika  kami  mengajak  berdialog  adalah  “Kami  dilarang berkebun, melaut, dan mengambil bahan baku di areal yang merupakan hak ulayat kami sendiri (Barri et al., 2019).
Penetapan  kawasan  cagar  alam  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  mengakibatkan masyarakat tidak leluasa melakukan aktifitasnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara  pemerintah  dan  masyarakat,  terutama  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  (Situngkir, 2022).
Bukan  hanya  masyarakat  adat,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen sebagai  salah  satu  daerah  yang  sangat  lambat  dalam  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan infrastruktur.  Lalulinta arus perdagangan antar kabupaten/kota di daerah ini sangat tidak maksimal  oleh  karena  dibatasi  oleh  terbatasnya  sarana  konektivitas  (bandara,  pelabuhan jalan jembatan dan lain-lain). Bukan hanya itu kantor-kantor pemerintah daerah pun tidak mengalami  perubahan  puluhan  tahun  lamanya.  Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  sangat minim.  Semua  ini  diakibatkan  oleh  ruang  gerak  pemerintah  daerah  yang  dibatasi  oleh kebijakan pemerintah pusat terkait hampir 80% luas Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua  ditetapkan  sebagai  kawasan  cagar  alam.  Sebagai  contoh  pembangunan  Bandara Perintis Stevanus Rumbewas di Kampung Kamanap Distrik Kosiwo Kabupaten Kepualaun Yapen Provinsi Papua  yang melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pemerintah Daerah Kabupetn Kepulauan Yapen dan Pemerintah Pusat mengakibatkan terhambatnya dibangunnya bandara tersebut puluhan tahun lamanya. Permasalahan yang dialami adalah Bandara tersebut dibangun di kawasan cagar alam begitu pula dengan dengan akses jalan yang  menghubungkan  bandara  tersebut  dengan  pusat  Ibu  Kota  Kabupaten  yang  juga melewati  kawasan  cagar  alam  sehingga  pembangunan  bandara  tersebut  menjadi  lambat karena tidak mendapatkan ijin oleh pemerintah pusat.
Salah satu konsep pengembangan obyek wisata yang dikenal dengan Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan  mengutamakan  aspek  konservasi  alam,  aspek  pemberdayaan  sosial  budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif  ini  bukan  hanya  dikemukakan  dan  dibuktikan  oleh  para  ahli  lingkungan  tetapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa  kerusakan  lingkungan,  terpengaruhnya  budaya  lokal  secara  tidak  terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan,  budaya  dan  ekonomi  masyarakat  setempat.  Pada  mulanya  ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara  ramah  lingkungan.  Proses  kunjungan  yang  sebelumnya  memanjakan  wisatawan namun memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  model  kebijakan  yang  akan ditawarkan adalah adanya kebijakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  masyarakat  adat  sebagai  pemilik  hak  ulayat  dan  juga  pemerintah  daerah Kabupaten  Kepulauan  Yapen  yang  secara  administrasi  memiliki  kewenangan  terhadap kawasan-kawasan  tersebut  agar  tidak  terjadi  konflik  dan  lain-lain.  Model  kebijakan kopensasi  ini  nantinya  akan  disalurkan  melalui  APBN  dan  ABPD  untuk  pemerintah Daerah sedangkan untuk masyarakat adat disalurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

## Literature Review
Kebijakan  publik  senantiasa  ditujukan  untuk  melakukan  intervensi  terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Jadi core kebijakan publik adalah “intervensi”. Kenapa demikian? sederhana saja meskipun kebijakan publik adalah “apa yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah”, sebenarnya yang  menjadi  fokus  adalah  apa  yang  dikerjakan  pemerintah  karena  bersifat  aktif. (Nugroho, 2014).
Menurut  Kamus  Administrasi  Publik  oleh  Susanti  (2019),  public  policy  adalah pemanfaatan  yang  strategis  terhadap  sumber  daya-sumber  daya  yang  ada  untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan Candler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh  pemerintah  demi  kepentingan  orang-orang  yang  tidak  berdaya  dalam  masyarakat agar mereka bisa hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah (Kristian, 2022).
Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang Dewey (1927) katakan sebagai publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan  tersebut  disusun, (constructed) dan  didefinisikan,  dan  bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik, (Person 2008 : 1). Dikatakan oleh Person (2008) bahwa selain itu kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan (action) dan  pasif (inaction) pemerintah”.
Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Area studi  ini  meliputi  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat seacra luas (Winarno et al., 2016).
Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya menurut  Kristian (2022)  kebijakan dalam bentuk Pertama: regulatory yaitu  mengatur  perilaku  orang,  misalnya  salah  satu  penyebab  tingginya  kecelakaan lalulintas dan kriminalitas di Provinsi Papua adalah minuman keras, maka dikeluarkanlah kebijakan  pelarangan  minuman  keras  melalui  Perda  Nomor  15  tahun  2013  tentang pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua. Jadi  substansi  dari  pada  bentuk  kebijakan  regulatory  adalah  bersifat  memaksa  dan berakhir  dengan  panishment  (hukuman)  agar  masyarakat  tunduk  kepada  pemerintah terkait hal-hal yang merugikan kepentingan banyak orang.
Kedua: kebijakan redistributive yang  mendistribusikan  kembali  kekayaan  yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin.
Jadi  kebijakan redistributif adalah kebijakan  yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat  untuk  selanjutnya  didistribusikan  kembali.  Contohnya  Kebijakan  pajak pendapatan  dan  pajak  kekayaan.  Dari  hasil  pungut  tersebut  didistribusikan  untuk pembangunan berbagai fasilitas umum seperti, jalan ataupun jembatan.
Ketiga, distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap  sumber  daya  tertentu.  Misalnya  Penggunaan  anggaran  belanja  daerah  untuk membiayai sekolah gratis dan subsidi bahan bakar minyak dan lain-lain. Empat, bentuk constituent yaitu  yang ditunjukan untuk  melindungi  negara. Masing-masing bentuk  ini menurut Kristian dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan.
Beberapa  konsep  diatas  menempatkan  pemerintah  sebagai  aktor  utama  dalam konsep  kebijakan  itu  sendiri  mengapa  demikian?  karena  di  tangan  pemerintah  segala keputusan  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan.  Proses  kebijakan  publik  yang  begitu panjang  dan  melelahkan,  sumber  daya  yang  begitu  banyak  dikerahkan  namun  apabila kebijakan  tersebut  oleh  pemerintah  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  berpotensi merugikan banyak orang, maka pemerintah berhak menghentiannya. Agar lebih elegan, implementor  tidak  dapat  menghindar  dari  proses  politik,  hal  ini  biasanya  terlihat  pada proses  evaluasi  yang  mana  keterlibatan  lembaga  indepen  menjadi  tidak  penting, kecenderungan mengenia deal-deal antara evaluator dan implementor menjadi orientasi utama agar kebijakan tersebut dihentikan dengan mudah.

## Regulasi Penetapan Kawasan Cagar Alam Provinsi Papua
Pasal  63  UU  21/2001  juncto  UU  35/2008  tentang  Otsus  Papua yang  mengatur tentang “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip- prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  kelestarian  lingkungan,  manfaat  dan  keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”, dan  Perdasi  No. 23/2013  tentang RTRW Provinsi Papua yang menetetapkan  Kawasan Lindung 60% dan kawasan hutan 90%  dari  total  luas  Papua,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Nomor  15 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012–2032  yang kemudian mengakibatkan masyarakat  tidak diperkenaankan berkebun atau jenis kegiatan lainnya diatas hak ulayat mereka.  Berkaitan dengan itu Pemerintah Pusat  melalui  Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup,  Direktorat  Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  menetapkan  Surat  Keputusan  No.  76/IV- KKBHL/2015  Tentang  Nomor  Register  Kawasan  Suaka  Alam,  Kawasan  Pelestarian Alam  dan  Taman  Buru  dimana  menetapkan  Kawasan  Pegunungan  Tengan  Kabupaten Kepulauan  dengan  Nomor  Registrasi  100217218  sebagai  kawasan  Cagar  Alam  dan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi Penetapan Sasaran, Rencana  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pengembangan  Kapasitas  Masyarakat,  Bentuk Pemberdayaan Masyarakat, Penghargaan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengendalian.
Di  skala  daerah  Provinsi  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahuan  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Propinsi  Papua  Pasal  43  yang  menitikberatkan  pada pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan  Hak  Perorangan  Warga  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah  dan  pengakuan keberadaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dan  atau  hak  perorangan  warga masyarakat hukum adat atas tanah.
Pada  skala  kebijakan  pemerintah  daerah  kabupaten  telah  ditetapkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012 – 2032 mengenai Pola Ruang Wilayah Umum yang meliputi Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bagian Kedua Kawasan  Lindung  terdiri  atas  kawasan  hutan  lindung,  kawasan  yang  memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Kebijakan inilah merupakan dasar hukum perumusan kebijakan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak penetapan kawasan cagar alam di daerah tersebut.
Regulasi  tersebut  mengatur  beberapa  hal  penting  terkait  pemetaan  wilayah karakteristik potensi yang ada yakni Kebijakan penataan ruang terdiri atas Pengembangan kegiatan   perikanan,   pertanian,   pariwisata   secara   terpadu   dan berkelanjutan dalam sistem minapolitan dan agropolitan. Pengembangan industri  pengolahan  dan pariwisata dengan memperhatikan ekonomi kerakyatan. Peningkatan  kualitas  pelayanan  prasarana wilayah  meliputi  transportasi,  energi,  sumber  daya  air,  telekomunikasi  dan  prasarana perkotaan dalam mendukung kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan  dan  peningkatan  kawasan  budidaya  yang  memperhatikan  harmonisasi lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan  serta  mempertimbangkan  mitigasi  bencana. Pemantapan  pelestarian  dan  peningkatan  fungsi  kawasan  lindung  secara  berkelanjutan melalui  pemberdayaan  masyarakat  dan  menjunjung  kearifan  lokal.  Penataan  Wilayah Pesisir dan Kelautan, dan Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan studi pustaka dan observasi mengenai program-program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan sejumlah data diperoleh dari Pemda Papua seperti  Peraturan  Daerah tentang Pengelolaan Dana Otsus di bidang lingkungan hidup dan beberapa regulasi teknis Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas Pariwisata Provinsi Papua, BAKSDA Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas  Pariwisata Kabupaten Kepulauan Yapen.

## Hasil dan Pembahasan Kebijakan Skala Nasional
Untuk  merumuskan  kebijakan  dalam  kaitannya  dengan  pemberian  kompensasi bagi  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  cagar  alam  di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, maka hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah  struktur  kebijakan  lingkungan  mulai  dari  undang-undang  hingga Standart Operating Procedire (SOP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai satu mata rantai sekaligus landasan hukum bagi proses implementasinya.
Berkaitan  dengan  itu  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Kehutanan  dan Lingkungan  Hidup,  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam menetapkan  dua  kebijakan  terkait  pengelolaan  kawasan  cagar  alam  dan  hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat  pemilik hak ulayat, Pertama :   Surat  Keputusan No. 76/IV-KKBHL/2015  Tentang  Nomor  Register  Kawasan  Suaka  Alam,  Kawasan Pelestarian  Alam  dan  Taman  Buru  dimana  menetapkan  Kawasan  Pegunungan  Tengan Kabupaten  Kepulauan  dengan  Nomor  Registrasi  100217218  sebagai  kawasan  Cagar Alam.
Kedua: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi Penetapan Sasaran,  Rencana  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pengembangan  Kapasitas  Masyarakat, Bentuk  Pemberdayaan  Masyarakat,  Penghargaan,  Pembiayaan,  Pembinaan  dan Pengendalian.

## Kebijakan Skala Daerah Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 21 Tahuan 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Pasal 43 menyebutkan Pemerintah Propinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,  memberdayakan  dan  mengembangkan  hak-hak  masyarakat  adat  dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
Selain itu Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008  Tentang  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak  Perorangan  Warga Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah  dalam  pasal  2  ayat  1  menyebutkan  Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

## Kebijakan Skala Derah Kabupaten Kepulauan Yapen
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15  Tahun 2013 Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  Tahun  2012  –  2032 ditetapkan Pola Ruang Wilayah Umum meliputi Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bagian  Kedua  Kawasan  Lindung  terdiri  atas  kawasan  hutan  lindung,  kawasan  yang memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya,  kawasan  perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
Kawasan  hutan  lindung  sebagaimana  terdapat  di  Distrik  Kepulauan  Ambai, Poom,  Teluk  Ampimoi,  Windesi,  Wonawa,  Yapen  Barat,  Yapen  Selatan,  dan  Yerui. Kawasan  Yang  Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Kawasan  Bawahannya  adalah Kawasan Resapan Air yang tersebar  diseluruh distrik yang ada di Kepulauan Yapen.
Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air kawasan dan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Kawasan  sempadan  pantai  terdapat  disemua  Distrik  yang  ada  di  Kepulauan  Yapen dengan ketentuan daratan  sepanjang  tepian  laut  dengan  jarak  minimal  100  meter  dari titik  pasang  air laut tertinggi ke arah darat atau daratan sepanjang  laut  yang  bentuk  dan kondisi  fisik  pantainya  curam  atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Kawasan  sempadan  sungai  terdapat  di  seluruh Distrik yang ada dikepulauan  Yapen  dengan  ketentuan  daratan  sepanjang  tepian  sungai  besar  tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, daratan  sepanjang  tepian  anak    sungai  tidak  bertanggul  diluar  kawasan  permukiman dengan  lebar  paling  sedikit  50  (lima  puluh)  meter  dari  tepi  sungai  untuk  sungai dikawasan  permukiman  berupa  sempadan  sungai  yang  diperkirakan  cukup  untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.  Kawasan sekitar mata air di semua Distrik yang ada di Kepulauan Yapen .
Penetapan  ruang  terbuka  hijau  terdiri  atas  :  Pengadaan  taman  dan  hutan  kota Penetapan  luas  RTH  perkotaan  minimum  30%  dari  luas kawasan  perkotaan.  Kawasan Suaka  Alam,  Pelestarian  Alam  dan  Cagar  Budaya  terdiri  atas  kawasan  suaka  alam, kawasan  cagar  budaya.  Kawasan  suaka  alam  terdapat  di  Distrik  Angkaisera,  Distrik Kosiwo,  Distrik  Raimbawi,  Distrik  Ampimoi,  Distrik  Windesi,  Distrik  Yapen  Barat, Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Yapen Utara.
Kawasan Cagar Budaya terdapat di Distrik Yapen Selatan dan Distrik Kepulauan Ambai. Penetapan kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kepulauan Yapen Tahun 2012 – 2032 mengacu pada Peratutan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yakni Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK. 76/IV-KKBHL/2015  Tentang  Nomor  Register  Kawasan  Suaka  Alam,  Kawasan Pelestarian  Alam  Dan  Taman  Buru  menetapkan  Kawasan  Pegunungan  Tengan Kabupaten Kepulauan dengan Nomor Registrasi 100217218 sebagai kawasan cagar alam berada pada hak ulayat masyarakat adat yang kemudian berdampak minimnya produksi pertanian dan perkebunan tradicional sehingga membutuhkan akselerasi kebijakan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program pembangunan  yang berbasis pada  pembangunan  berkelanjutan  yaitu  ekonomi  pariwisata  dengan  menitikberatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi papua  dan  pemerintah  daerah  Kebupaten  Kepulauan  Yapen  sebagai  fasilitator,  sesuai kewenangan masing-masing.
Kawasan  hutan  lindung  sebagaimana  terdapat  di  Distrik  Kepulauan  Ambai, Poom,  Teluk  Ampimoi,  Windesi,  Wonawa,  Yapen  Barat,  Yapen  Selatan,  dan  Yerui.
Kawasan  Yang  Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Kawasan  Bawahannya  adalah Kawasan Resapan Air yang tersebar  diseluruh distrik yang ada di Kepulauan Yapen.
Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air kawasan dan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Kawasan  sempadan  pantai  terdapat  disemua  Distrik  yang  ada  di  Kepulauan  Yapen dengan ketentuan daratan  sepanjang  tepian  laut  dengan  jarak  minimal  100  meter  dari titik  pasang  air laut tertinggi ke arah darat atau daratan sepanjang  laut  yang  bentuk  dan kondisi  fisik  pantainya  curam  atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Kawasan  sempadan  sungai  terdapat  di  seluruh Distrik yang ada dikepulauan  Yapen  dengan  ketentuan  daratan  sepanjang  tepian  sungai  besar  tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, daratan  sepanjang  tepian  anak    sungai  tidak  bertanggul  diluar  kawasan  permukiman dengan  lebar  paling  sedikit  50  (lima  puluh)  meter  dari  tepi  sungai  untuk  sungai dikawasan  permukiman  berupa  sempadan  sungai  yang  diperkirakan  cukup  untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.  Kawasan sekitar mata air di semua Distrik yang ada di Kepulauan Yapen.

## Pembahasan
Dasar  Pemberian  Kompensasi  bagi  Masyarakat  Pemilik  Hak  Ulayat  yang ditetapkan Sebagai Kawasan Cagar Alam di Kabupaten Kepulauan Yapen
Penetapan kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kepulauan Yapen Tahun 2012 – 2032 mengacu pada Peratutan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yakni Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK. 76/IV-KKBHL/2015  Tentang  Nomor  Register  Kawasan  Suaka  Alam,  Kawasan Pelestarian  Alam  Dan  Taman  Buru  menetapkan  Kawasan  Pegunungan  Tengan Kabupaten Kepulauan dengan Nomor Registrasi 100217218 sebagai kawasan cagar alam berada pada hak ulayat masyarakat adat yang kemudian berdampak minimnya produksi pertanian dan perkebunan tradicional sehingga membutuhkan akselerasi kebijakan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program pembangunan  yang berbasis pada  pembangunan  berkelanjutan  yaitu  ekonomi  pariwisata  dengan  menitikberatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dan pemerintah sebagai fasilitator, baik Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Provinsi  Papua  dan  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen berdasarkan kewenangan masing-masing.
Model  kebijakan  kompensasi  pengelolaan  pariwisata  berbasis  masyarakat dititikberatkan  pada  upaya  pemberdayaan  masyarakat  local  yang  terkena  dampak diimplementasikannya  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor.  755/KPTS/UM/10/1982 tanggal  12  Oktober  1982  dengan  luas  kawasan  119.140  Ha  sebagai  kawasan  lindung, Cagar Alam Pegunungan (CAP) Yapen Tengah Papua, implementasi Perdasi No. 23/2013 tentang RTRW Provinsi Papua yang menetetapkan Kawasan Lindung 60% dan kawasan hutan  90%  dari  total  luas  Papua,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen
Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kepulauan Yapen Tahun 2012 – 2032.
Kompensasi tersebut dikelolah secara normatif mengacu pada Pasal 3 Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi Penetapan Sasaran, Rencana  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pengembangan  Kapasitas  Masyarakat,  Bentuk Pemberdayaan  Masyarakat,  Penghargaan,  Pembiayaan,  Pembinaan  dan  Pengendalian yang  dilakukan  melalui  program  Ekonomi  Wisata (ekotourisme) yang  dikelola  secara permanen oleh masyarakat local dan diawasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan  Hidup,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Desa,  Pemerintah  Provinsi Papua  serta  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  yang  secara  teknis ditangani oleh Dinas Pariwisata, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemerintah Kampung. Alokasi anggaran dalam rangka kebijakan tersebut bersumber dari ABPN, ABPB (DAK, DAU) dan alokasi Dana Desa (ADD).
Jenis  kebijakan  yang  dihasilkan  untuk  mengakomodir  kepentingan  masyarakat terkait dengan kompensasi pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam type kebijakan substantif dan distributive yang pada prinsipnya mengatur hal-hal amat sangat mendasar dalam  kehidupan  masyarakat,  misalnya  pendidikan,  kesehatan,  insfrastruktur,  bantuan bagi usaha kecil dan menengah, sedangkan kebijakan distributif, adalah kebijakan yang bersifat  membagikan  sesuatu  kepada  masyarakat.  Kebijakan  kompensasi  kepemilikan hak  ulayat  serta  daerah  pemilik  kawasan  kompensasi  melibatkan  tiga  actor,  yaitu  (1) Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua,  (2)  Pemerintah  Kepulauan Yapen, dan (3) Masyarakat Adat pemilik hak ulayat.

## Model Kompensasi Berbasis Masyarakat Lokal (Normative Model)
Model  kompensasi  yang dimaksud akan dialokasikan  ke Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa program dan proyek pembangunan yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat ekotourisme atau  ekonomi  pariwisata  dengan  beberapa  obyek  wisata  seperti  Obyek  Wisata  Telaga Pamoi, Pasir Panjang Pulau Miosnum dan lain-lain.
Bentuk  Pemberdayaan  Masyarakat,  Penghargaan,  Pembiayaan,  Pembinaan  dan Pengendalian  yang  dilakukan  melalui  program  Ekonomi  Wisata (ekotourisme) yang dikelola  secara  permanen  oleh  masyarakat  local  dan  diawasi  oleh  pemerintah  pusat melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Desa, Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang secara teknis ditangani oleh Dinas Pariwisata, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemerintah Kampung. Alokasi anggaran dalam rangka kebijakan tersebut bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (ABPN),  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Alokasi Dana Desa (ADD). Mekanisme pengelolaan tersebut digambarkan dalam bagan dibawah ini :

## Gambar 1

## Mekanisme Pengelolaan Kompensasi dalam Bentuk Ekonomi Pariwisata Berbasus
Masyarakat Lokal (Normatif Model)
Ekowisata  atau  ekotorisme  adalah  salah  satu  kegiatan  pariwisata  yang berwawasan  lingkungan  dengan  mengutamakan  aspek  konservasi  alam,  aspek pemberdayaan  social  bidaya  ekonomi  masyarakat  local  serta  aspek  pembelajaran  dan pendidikan.
Pengembangan suatu kawasan menjadi sebuah destinasi ekowisata memerlukan suatu  analisis  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kawasan tersebut, sehingga perencanaan dan pengembangan kawasan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Berdasarkan hasil analisis potensi obyek daya tarik wisata  alam,  karakteristik  pengunjung  dan  dampak  adanya  pengunjung  selanjutnya diidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman)  untuk  mendapatkan  strategi  pengelolaan  di  kawasan  CAPS  dengan  adanya permasalahan ekowisata.
Untuk  mewujudkan  konsep  ekowisata  tersebut  pemerintah  perlu  membijakinya dengan menyiapkan regulasi  untuk  mengatur sistem pengelolaan dan mendistribusikan kewenangan pengelolaannya secara simultan kepada warga masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat  local  pemilik hak ulayat.  Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Agung  (2015)  mengatakan  bahwa  masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  pelaku industri  kreatif  selalu  terkait  dengan  sumber  daya  insani,  seperti  rendahnya  tenaga terampil,  kreatif  dan  produktif,  kurangnya  tempat  pelatihan  untuk  industri  kreatif, kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang mau bekerja keras, kesulitan dalam
mencari  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  yang  menghasilkan  lulusan  untuk  industri kreatif.  Antara  (2018)  menjelaskan  bahwa  kreativitas  akan  merangsang  daerah  tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tujuan wisata lainnya.
Model  kebijakan  kompensasi  yang  ditawarkan  adalah  ekonomi  wisata  berbasis kerifan  lokal  (Normative  Model)  atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Yapen tentang pemberian kompensasi bagi masyarakat terkena dampak kebijakan penatapan hak ulayat mereka sebagai kawasan cagar alam. Dasar pembentukan kebijakan tersebut antara lain  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi Penetapan Sasaran, Rencana  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pengembangan  Kapasitas  Masyarakat,  Bentuk Pemberdayaan  Masyarakat,  Penghargaan,  Pembiayaan,  Pembinaan  dan  Pengendalian. Sementara  teknis  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  mengacu  pada  kebijakan  teknis ditingkat kementerian lingkungan hidup, kementerian desa dan kementerian keuangan.
Peraturan Daerah tersebut mengakomodir empat hal penting, antara lain alokasi dan  distribusi  sumber  daya,  mekanisme  pengelolaan,  pembinaan  dan  pengawasan. Sumber  daya  yang  dimaksud  adalah  sumber  daya  finasial  dan  infrastruktur  pariwisata yang  disiapkan  Oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  Papua  dan  Pemerintah Kabupaten  Kepulauan  Yapen.  Sumber  daya  finasial  yang  bersumber  dari  Pemerintah Pusat  dalam  bentuk  APBN  dapat  dialokasikan  melalui  TAPE  (Transfer  Anggaran Berbasis Ekologi) dalam bentuk format Dana Alokasi Umum  (DAU) dan Dana Alokasi Khusus  (DAK),  sementara  alokasi  dana  yang  bersumber  dari  APBD  Provinsi  dapat dikolaborasikan  melalui  program  lintas  sektor  antara  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Papua dan  Kabupaten  Kepulauan  Yapen,  lembaga  teknis  Dinas  Kehutanan  dan  Lingkungan Hidup  yakni  BKSDA,  sementara  alokasi  sumber  daya  finansial  yang  besumber  dari APBD Kabupaten Kepulauan Yapen disalurkan melalui intansi terkait Dinas Pariwisata dan  lembaga  teknis  lainya.  Untuk  alokasi  Dana  Kampung  atau  Dana  Desa  tentunya mengikuti  proses  pengelolaan  sebagaimana  diatur  dalam  petunjuk  tenis  pengelolaan kementerian  terkait  yakni  kemenerian  keuangan  dan  kementerian  desa  mengenai fleksibilitas penggunaan alokasi dana kampung/desa.
Terkait  mekanisme  pengelolaan  tentunya  tidak  terlepas  usulan  masyarakat pemilik  hak  ulayat  yang  dikontekskan  dengan  karakteristik  potensi  wisata  yang berhubungan  langsung  dengan  pola  kehidupan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan pelestarian kawasan cagar alam tersebut antara lain wisata bahari, wisata budaya, wisata pertanian,  wisata  cagar  alam  dan  wisata  alam.  Mekanismen  pengelolaan  diusulkan melalui  Musyawaran  Perencanaan  Pembangunan  (Musrembang)  kampung/desa  yang akan  dikawal  hingga  tingkat  provinsi.  Sementara  itu  pembinaan  dan  pengawasan melibatkan  dinas  terkait  dalam  hal  ini  dinas  pariwisata,  dinas  lingkungan  hidup,  dinas kesehatan dan perangkat daerah lainnya yang tentunya didasarkan atas tugas pokok dan fungsinya.

## Kesimpulan
Kebijakan  berskala  nasional,  daerah  Provinsi  Papua  dan  Kabupaten  Kepulauan Yapen  sangat  memberi  ruang  yang  cukup  luas  bagi  kebijakan  kompensasi  bagi masyarakat pemilik hak ulayat dalam bentuk ekowisata atau ekoturisme yang merupakan salah  satu  kegiatan  pariwisata  yang  berwawasan  lingkungan  dengan  mengutamakan aspek  konservasi  alam,  aspek  pemberdayaan  sosial  budaya  ekonomi  masyarakat  lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
Koordinasi  lintas  sektor  yang  melibatkan  instansi  terkait  baik  lembaga kementerian serta organisasi perangkat daerah di tingkat Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen bila bersinergi maka kebijakan tersebut dengan mudah dirumuskan dan sangat  tepat  untuk  mengatasi  ketidakleluasaan  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  untuk beraktivitas terutama kegiatan ekonomi baik di bidang pertanian perkebunan perikanan yang tercover dalam satu paket kegiatan ekowisata atau ekoturisme.
Dari segi sumber daya finansial, alokasi dana melalui APBN dalam format Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE) dan Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD)/) (ADK) merupakan sumber dana yang dipastikan akan membiayai kegiatan tersebut.
Usulan-usulan masyarakat pemilik hak ulayat dipastikan konskrit karena kegiatan yang  diusulkan  merupakan  kegiatan  sehari-hari  yang  dilakukan  untuk  menghidupi kebutuahn hidup mereka.

## BIBLIOGRAFI
Agung, A. A. G. (2015). Pengembangan model wisata edukasi-ekonomi berbasis industri kreatif berwawasan kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (2).
Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi  Industri  Kreatif. SENADA  (Seminar  Nasional  Manajemen,  Desain  Dan Aplikasi Bisnis Teknologi) , 1 , 292–301.
Barri, M. F., Condro, A. A., Apriani, I., Cahyono, E., Prawardani, D. D., Hamdani, A., Syam, M., Ngingi, A. J., Habibie, A., & Oktaviani, A. R. (2019). Bioregion Papua: Hutan  dan  Manusianya. Hasil  Studi  Baseline  Mengenai  Hutan  Dan  Manusia  Di Bioregion Papua. Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia .
Fadli, M., & Lutfi, M. (2016). Hukum dan Kebijakan lingkungan . Universitas Brawijaya Press.
Fatem,  S.  M.,  &  Asem,  G.  (2015).  Conservation  district  as  political  action  of  local government  for  natural  resources  management;  case  study  of  Tambrauw  district West  Papua,  Indonesia. Prosiding  Seminar  Nasional  Masyarakat  Biodiversitas Indonesia , 1 (6), 1403–1410.
Kristian,  I.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 9 (1), 23–37.
Kuswana,  D.,  &  Hakim,  A.  (2016). Dampak  industri  terhadap  pergeseran  nilai  sosial budaya  masyarakat:  Studi  deskriptif  di  Kecamatan  Cipendeuy  &  Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang . LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Mahson, M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo .
Prabowo, C. (2016). Resentralisasi Dalam Pembagian Kewenangan Pemanfaatan Energi Panas Bumi. Veritas et Justitia , 2 (2), 380–396.
Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. Jurnal Trias Politika , 2 (2), 137–152.
Sinapoy,  M.  S.  (2018).  Kearifan  lokal  masyarakat  adat  Suku  Moronene  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Halu Oleo Law Review , 2 (2), 513– 542.
Situngkir,  D.  A.  (2022).  Perlindungan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  Dalam  Hukum Positif di Indonesia. Ensiklopedia Education Review , 4 (3), 255–263.
Susanti,  T.,  &  Marom,  A.  (2019).  Evaluasi  Program  Puskesmas  Mampu  PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di Puskesmas Bangetayu Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 8 (2), 148–168.
Winarno,  O.  T.,  Alwendra,  Y.,  &  Mujiyanto,  S.  (2016).  Policies  and  strategies  for renewable energy development in Indonesia. 2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) , 270–272.
Wulandari,  C.,  Setyarso,  A.,  Kartodihardjo,  H.,  Djajono,  A.,  Suwarno,  E.,  Mustofa Sardjono, A., & Nugroho, B. (2014). Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia . FORCLIME dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Yuniati, D., Saputra, M. H., Januar, H. I., Kuswandi, R., Hadiyan, Y., Hadi, E. E. W., Hidayah, I., Humaida, N., & Sukmawati, J. G. (2023). Karbon Hijau Savana Nusa Tenggara Timur . Media Sains Indonesia.

## Copyright holder:
Ibrahim Kristofol Kendi (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: