Vol. 7, No. 2 April 2024, Hal. 211 – 221 p-ISSN: 2622 – 6014; e-ISSN: 2745 – 8644

## JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas Pante Bidari Aceh Timur
Analysis of the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System at the Pante Bidari Community Health Center, East Aceh
Annisa Suriadi, Ramadhaniah, Dedi Andria Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh
Article Info ABSTRACT / ABSTRAK Article History Received: 11 Feb 2024 Revised: 18 Mar 2024
Accepted: 21 Mar 2024 Occupational  Health  and  Safety  (K3)  is  an  instrument  that  prevents  work  accidents  which  is useful for  minimizing the occurrence of work accidents and work-related diseases so  that the workplace becomes safe and efficient. This research aims to analyze in depth the implementation of  the  Occupational  Safety  and  Health  Management  System  at  the  Pante  Bidari  Community Health Center, East Aceh based on Minister of Health Regulation No. 52 of 2018. This research is qualitative research carried out at the Pante Bidari Community Health Center. The research was carried out directly using question sheets (interview guides), Focus Group Discussions (FGD) and observation sheets provided by the researcher. The informants in this study consisted of 9 people. The  informants  chosen  are  people  who  can  and  have  credibility  in  explaining  situations  or realities that are relevant to the research. The research results show that: (1) The suitability of the K3 Policy at the community health center shows that the policy is adapted consistently in accordance with Ministry Regulation No. 52 of 2018 which is in effect by showing its commitment to maintaining a safe work environment by providing documents related to K3 plans at health centers; (2) K3 planning at community health centers is not fully in accordance with Ministry of Health Regulation No. 52 of 2018; (3) Implementation of K3 at community health centers has been  implemented  at  Pantee  Bidari  Health  Center;  (4)  Monitoring  and  evaluation  of  worker performance has been implemented routinely; (5) Review and improvement of K3 performance at  community  health  centers  shows  that  it  has  been  implemented  in  accordance  with  the provisions stated in Ministry Regulation No. 52 of 2018.
Keywords: Systems, safety management, occupational health
Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  adalah  instrumen  yang  mencegah  terjadinya kecelakaan kerja yang berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tempat kerja menjadi aman dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  secara  mendalam  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja di Puskesmas Pante Bidari Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Puskesmas Pante Bidari. Penelitian dilakukan secara langsung dengan menggunakan lembar pertanyaan (panduan wawancara), Focus Group Discussion (FGD) dan lembar observasi yang disediakan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang. Informan yang dipilih adalah orang yang bisa dan memiliki kredibilitas dalam menjelaskan situasi atau realitas yang relevan dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa:  (1)  Kesesuaian  Kebijakan  K3  di puskesmas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  diadaptasi  secara  konsisten  sesuai  dengan Peraturan Kementerian No. 52 Tahun 2018 yang berlaku dengan menunjukkan komitmennya dalam  menjaga  lingkungan  kerja  agar  tetap  aman  dengan  tersedianya  dokumen  terkait rencana K3 di puskesmas; (2) Perencanaan K3 di puskesmas tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 52 Tahun 2018; (3) Pelaksanaan K3 di puskesmas telah diterapkan di Puskesmas Pantee Bidari; (4)  Pemantauan dan evaluasi kinerja pekerja telah diimplementasikan  secara  rutin;  (5)  Peninjauan  dan  peningkatan  kinerja  K3  di  puskesmas menunjukkan  bahwa  telah  diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam Peraturan Kementerian No. 52 Tahun 2018.
Kata kunci: Sistem, manajemen keselamatan, kesehatan kerja
Corresponding Author :
Name : Annisa Suriadi
Affiliate  : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh Address  : Desa Bathoh Banda Aceh, Provisinsi Aceh Email : Annisasuriadi44@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pusat  pelayanan  kesehatan  masyarakat  atau  yang  biasa  disebut  dengan  puskesmas adalah  sebuah  fasilitas  pelayanan  yang  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  dan mengoptimalkan  kesehatan  masyarakat  dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Puskesmas  juga memiliki  peran  dalam  menggalakkan  langkah-langkah  pencegahan  penyakit,  memperkuat kesadaran kesehatan masyarakat, serta melakukan pemantauan dan pelaporan data kesehatan di tingkat lokal. Terlebih lagi, puskesmas berfungsi sebagai pintu gerbang bagi penduduk untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih lanjut, termasuk rujukan ke rumah sakit atau fasilitas medis lainnya jika dibutuhkan (Kemenkes RI, 2019).
Fasyankes dibentuk guna untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan dasar kepada  masyarakat  dan  berkontribusi  dalam  menjaga  dan  meningkatkan  kesejahteraan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh  Puskesmas  kepada  masyarakat,  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem (Kemenkes RI, 2019).
Keamanan  puskesmas  adalah  faktor  penting  dalam  menjaga  kesejahteraan  serta keselamatan pasien, staf medis, dan pengunjung. Puskesmas, yang berperan sebagai penyedia beragam layanan kesehatan, memiliki potensi risiko yang harus dikelola secara efisien. Risiko- risiko ini mencakup Bahaya psikologis disebabkan karena beban kerja yang berat ketika jumlah kunjungan  pasien  banyak  dan  juga  perdebatan  antara  petugas  dengan  pasien  maupun keluarga   pasien (Kemenkes RI, 2019).
Hal      ini      sejalan  dengan OHSAS  18001:2007 dimana  bahaya  lingkungan  kerja  dapat berupa   faktor   fisik, kimia, biologi, ergonomis   dan   psikososial.   Bahaya   fisik contohnya seperti   bahaya   mekanik   yaitu terpeleset, terkilir, tertusuk, tersayat, dan lain-lain. Prioritas utama tetaplah menjaga keselamatan pasien, dengan risiko insiden kecelakaan atau kerugian pasien yang senantiasa ada, terutama dalam penggunaan peralatan medis serta pelaksanaan tindakan medis minor. Selain itu, keselamatan para staf medis juga merupakan hal yang sangat penting, terutama mengingat risiko yang dapat mereka hadapi, seperti infeksi nosokomial dan bahaya yang mungkin timbul akibat paparan bahan berbahaya.
Keselamatan lingkungan, terutama yang terkait dengan pengelolaan limbah medis, serta persiapan  dalam  menghadapi  situasi  darurat  seperti  kebakaran  atau  bencana,  juga  menjadi perhatian  yang  tak  boleh  diabaikan.  Agar  dapat  mengatasi  berbagai  risiko  bahaya  ini, Puskesmas  harus  menjalankan  protokol  keselamatan  yang  ketat,  memberikan  pelatihan berkala kepada staf, serta menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang efektif (Alfian, Yeni and Anshari, 2023).
Data International  Labour  Organization (ILO,  2013)  menunjukkan  satu  pekerja meninggal setiap 15 detik akibat kecelakaan kerja, dan 160 pekerja menderita penyakit akibat kerja.  Laporan  penerapan  SMK3  di  Indonesia  menemukan  adanya  korelasi  antara  jumlah kecelakaan  kerja  dengan  tingkat  kepatuhan  terhadap  SMK3.  Bekerja  di  pusat  kesehatan masyarakat tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya kerja yang ada. Bekerja di Puskesmas  juga  menimbulkan  berbagai  risiko  bahaya  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan pekerjanya, baik itu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (PAK). Kejadian kecelakaan kerja ini tentunya tidak ada yang mengharapkan, dapat menduga terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.
Berdasarkan  penelitian  (Nada,  Denny  and  Setyaningsih,  2020)  adapun  risiko  bahaya yang dapat terjadi pada pekerja puskesmas seperti Pertama, ada bahaya fisik, yang mencakup risiko  jatuh,  terpeleset,  tersandung,  serta  paparan  radiasi  dan  debu.  Selanjutnya,  terdapat bahaya  kimia,  di  mana  pekerja  mungkin  terpapar  bahan  kimia  berbahaya  seperti  bahan pembersih,  disinfektan,  dan  zat  lain  yang  digunakan  dalam  prosedur  medis.  Selain  itu,  ada bahaya biologis, yang berarti pekerja dapat terkena penyakit menular seperti malaria, diare, dan  penyakit  lain  yang  dapat  ditularkan  melalui  kontak  dengan  pasien.  Terakhir,  bahaya ergonomis  juga  menjadi  perhatian,  termasuk  risiko  seperti  cedera  gerakan  berulang,  sakit punggung, dan ketegangan mata akibat penggunaan komputer dalam waktu lama.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kusman dalam (Laranova, Afriandi and Pratiwi, 2018) didapatkan bahwa kejadian akibat kerja di tempat kerja pekerja mengalami kecelakaan seperti tertusuk jarum (32,8%), teriris pisau (3,3%), terluka (24,5%), dan terpecik darah serta cairan tubuh lainnya (39,4%). Faktor-faktor seperti pelatihan karyawan, penggunaan peralatan pelindung  diri,  dan  peraturan  keselamatan  yang  ketat  dapat  berperan  dalam  mengurangi insiden kecelakaan di lingkungan kerja.
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Surbakti  et  al.,  (2018)  melalui  wawancara singkat  pada  7  tenaga  kesehatan  di  puskesmas  X  Kota  Semarang  diketahui  bahwa  71,43% pernah  tertusuk  jarum  suntik,  57,14%  pernah  terpeleset  saat  bekerja,  dan  71,43%  pernah terantuk  atau  tertabrak  ketika  sedang  bekerja.  Kecelakaan  kerja  merupakan  kejadian  yang terjadi tidak secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Oleh Karena itu, kecelakan harus diteliti dan ditemukan penyebabnya agar kejadian serupa dapat dicegah dan tidak terjadi lagi (Putri et al., 2018).
Menurut  (Erawati,  2019)  sistem  adalah  sekumpulan  benda  atau  elemen  yang  saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Astari  and  Suidarma,  2022)  Manajemen  adalah  suatu  proses  di  mana  seseorang  dapat mengatur  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  individu  atau  kelompok.  Sedangkan  Sistem manajemen merujuk pada kerangka kerja atau struktur yang dirancang untuk mengelola dan mengoordinasikan berbagai aktivitas dalam suatu organisasi, dengan tujuan mencapai target dan  sasaran  tertentu.  Ini  melibatkan  implementasi  berbagai  proses,  kebijakan,  dan  praktik yang  melibatkan  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  kegiatan organisasional.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Puskesmas memiliki urgensi yang tinggi. Puskesmas, sebagai unit pelayanan kesehatan, perlu memastikan keamanan dan kesehatan lingkungannya untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan. SMK3 membantu  mengidentifikasi,  mengendalikan,  dan  memitigasi  risiko  terkait  keamanan  dan kesehatan  kerja,  memastikan  kepatuhan  hukum,  dan  melibatkan  peningkatan  produktivitas serta pencegahan kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Selain itu, penerapan SMK3 juga berkontribusi pada reputasi Puskesmas dan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja  yang  aman,  sehat,  dan  sesuai  standar,  yang  mendukung  pencapaian  tujuan  pelayanan kesehatan yang berkualitas (Astari and Suidarma, 2022).
Berdasarkan pengamatan sementara penulis di Puskesmas Pante Bidari, penerapan K3 belum  terlaksana  secara  optimal  dikarenakan  keterbatasan  sarana  dan  prasarana,  serta kurangnya  kesadaran  petugas  dalam  menerapkan  K3.  Hal  ini  seharusnya  bisa  dioptimalkan dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  52  Tahun  2018  yang  meliputi  perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan agar bisa menurunkan resiko angka kecelakaan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang akan berdampak buruk jika tidak diatasi secara optimal  bagi  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  tersebut.  Berdasarkan  uraian  yang  telah disampaikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  mendalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Puskesmas Pante Bidari Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menganalisis secara mendalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Puskesmas Pante Bidari Aceh Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas  Pante  Bidari  dari  tanggal  27  Desember  2023 hingga tanggal 8 Januari 2024. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian  dilakukan  secara  langsung  dengan  menggunakan  lembar  pertanyaan  (panduan wawancara), Focus Group Discussion (FGD) dan lembar observasi yang disediakan oleh peneliti. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 9 pekerja yaitu satu  orang  penanggung  jawab  standar  puskesmas  di  Dinas  Kabupaten  Aceh  Timur,  Kepala Puskesmas,  penanggung  Jawab  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  dan  enam  orang pekerja di Puskesmas Pante Bidari. Analisis data terdiri dari beberapa tahap teknis, seperti penyederhanaan  data  ( reduction) ,  penyajian  data (display), dan  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi data (contruction/veritification).

## HASIL
Sistem  Manajemen  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  atau  SMK3  adalah  suatu pendekatan terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  di  lingkungan  kerja.  Tujuan  dari  Sistem Manajemen K3 adalah untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi  Sistem  Manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  Kerja  (SMK3)  di  Puskesmas melibatkan  identifikasi  risiko,  pembuatan  kebijakan,  penyusunan  SOP,  pelatihan  staf, penggunaan APD, pengelolaan bahan kimia dan limbah medis, pemeriksaan peralatan, evaluasi berkelanjutan, pelaporan kecelakaan, dan partisipasi aktif karyawan (Peraturan Kementerian No. 52 Tahun 2018).
Adapun Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai  serta  pasien,  memastikan  kepatuhan  peraturan,  dan  meningkatkan  pelayanan kesehatan  yang  aman  di  lingkungan  Puskesmas.  Untuk  mengetahui  penerapan  Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Puskesmas Pante Bidari dapat dilihat melalui 5 indikator yaitu: Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan K3, Pemantauan dan evaluasi K3 serta Peninjauan dan peningkatan Kinerja K3 (Peraturan Kementerian No. 52 Tahun  2018). Berikut ini adalah hasil wawancara dengan masing-masing informan meliputi Kebijakan K3, Perencanaan  K3,  Pelaksanaan  K3,  Pemantauan  dan  evaluasi  K3  serta  Peninjauan  dan peningkatan Kinerja K3 seperti yang terlampirkan dibawah ini:

## Komitmen dan Kebijakan K3
Komitmen  dan  Kebijakan  K3  di  puskesmas  meliputi:  komitmen  dari  kepemimpinan Fasyankes  untuk  menjaga  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  sumber  daya  manusia  di puskesmas tersebut, serta kelengkapan dokumen terkait dengan komitmen dan kebijakan K3. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketiga  informan  dapat  diketahui  bahwa  penerapan kebijakan K3 di puskesmas telah berjalan dengan baik dan telah terlengkapi dibuktikan dengan dokumen-dokumen  SK  pelaksanaan  K3  di  puskemas  Pante  Bidari  meskipun  belum  adanya komitmen secara khusus selain dari dinas kesehatan pusat.  Hal tersebut juga sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan yaitu untuk kelengkapan dokumen terkait kebijakan dan komitmen K3 di puskesmas berasal dari dinas kesehatan. Selajutnya, tim K3 di puskesmas yang meliputi  Kesjaor  dan  Tim  Mutu telah di terapkan  sedangkan dari  Dinas  Kesehatan  (Dinkes) Aceh timur tidak terdapat Tim K3 yang bertugas untuk meninjau puskesmas atau Fasyankes dikarenakannya tidak adanya tenaga yang sesuai untuk memenuhi tugas tersebut.

## Perencanaan K3
Perencanaan  K3  di  puskesmas  meliputi:  langkah-langkah  seperti  identifikasi  bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan, yaitu  kepala  puskesmas  dan  Penanggung  Jawab  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (PJ  K3), dapat disimpulkan bahwa puskesmas telah memiliki rencana kerja tim K3 terkait manajemen risiko. Acuan ketentuan standar perundangan yang digunakan dalam rencana tersebut adalah Peraturan Kementerian Kesehatan No. 52 Tahun 2018. Penerapan rencana ini menunjukkan langkah yang positif dalam upaya puskesmas untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Meskipun  demikian,  hasil  wawancara  juga  mengungkapkan  kekurangan  dalam perencanaan  K3  di  puskesmas,  khususnya  terkait  manajemen  risiko  ergonomic.  Fokus perencanaan lebih condong ke penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sedangkan manajemen risiko ergonomic tidak mendapatkan perhatian yang memadai.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  pengembangan  perencanaan  K3  yang  lebih komprehensif,  yang  mencakup  aspek-aspek  manajemen  risiko  ergonomi  untuk  memastikan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.
Hasil  wawancara  ini  sejalan  dengan  hasil  observasi  yang  mencatat  adanya  dokumen terkait  penilaian  risiko  yang  diterapkan  di  setiap  ruangan.  Meskipun  penilaian  risiko  sudah dilakukan, perlu diperhatikan bahwa peningkatan fokus pada manajemen risiko ergonomi bisa menjadi langkah yang strategis. Dengan demikian, puskesmas dapat meningkatkan efektivitas perencanaan K3 mereka, meminimalkan risiko cedera atau gangguan kesehatan yang berkaitan dengan faktor ergonomi, dan mengoptimalkan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi seluruh anggota tim.

## Pelaksanaan K3
Pelaksanaan  K3  di  puskesmas  meliputi:  Berbagai  aspek  yang  penting  untuk menciptakan  kondisi  kerja  yang  sehat,  aman,  dan  nyaman.  Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam  pada  dua  informan  dan  FGD  pada  6  pekerja  di  puskesmas  didapatkan  bahwa perencanaan di puskesmas tersebut masih kurang pada pelayanan kesehatan untuk pekerja seperti  pemeriksaan  rutin  dan  imunisasi  untuk  pekerja  dikarenakan  bahwa  vaksin  yang terbatas di dahulukan untuk warga desa. Kemudian, tidak adanya pemeriksaan berkala pada
APAR  yang  seharusnya  dilakukan  sebulan  sekali.  Adapun  pada  manajemen  bencana  telah diterapkan pelatihan meliputi penggunaan APAR, kesiapsiagaan kondisi darurat atau bahaya, penerapan kewaspadaaan standard pembudayaan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat). Hal ini sejalan dengan hasil observasi bahwa pelaksanaan K3 di puskesmas memiliki kekurangan pada penerapan prinsip ergonomi, daftar inventaris B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dan tidak layaknya APAR yang dipasang. Belum sesuainya pemantuan dan evaluasi kinerja pekerja dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di pelaksanaan K3.

## Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja  K3  di  puskesmas  meliputi:  kegiatan  pemantauan secara rutin dijalankan, termasuk pengevaluasian K3 setiap semester, guna menilai keefektifan implementasi  standar K3  di  fasilitas  kesehatan.  Pemantuan  serta  evaluasi  diperlukan  untuk mengetahui  penerapan  SMK3  yang  telah  berjalan  di  puskesmas,  serta  mengevaluasi  jika terdapat  perbaikan  guna  untuk  meningkatan  kinerja  pada  pekerja.  Berdasarkan  hasil wawancara yang telah dilakukan menyebutkan bahwa tim K3 telah melakukan tinjauan  dan evaluasi, hasil yang didapat kemudian dilaporkan kepada kepala puskemas. evaluasi dilakukan setiap  tiga  bulan  sekali  untuk  yang  dilakukan  dengan  Tim  K3  Puskemas  yang  terdiri  dari Kesjaor dan tim Mutu. Adapun teknik yang dilakukan untuk mengevaluasi adalah observasi dan wawancara. Sedangkan ditingkat Dinas Kesehatan mengatakan bahwa seharusnya ada evaluasi namun terkendala dengan tidak tersedianya tim ahli.

## Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3
Peninjauan dan peningkatan Kinerja K3 meliputi: serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk  memastikan  implementasi  yang  efektif  dari  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (SMK3).  Evaluasi  kinerja  juga  melibatkan  penilaian  internal  dan  eksternal untuk memastikan bahwa lingkungan kerja di fasyankes tetap sehat, aman, dan sesuai dengan standar  K3  yang  berlaku.  Peninjauan  dan  peningkatan  kinerja  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3) adalah langkah krusial dalam menjaga keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja. Proses  ini  memungkinkan  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan,  dan  meningkatkan kesejahteraan pekerja. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik K3,  organisasi  dapat  mengidentifikasi  area-area  yang  memerlukan  perhatian  khusus  untuk mencegah  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja . Sedangkan  di  puskemas  telah  diterapkan peninjauan namun tidak memiliki teknis khusus dan hanya meninjau kinerja pekerja terkait program untuk masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Komitmen dan Kebijakan K3
Hasil penelitian mengenai kesesuaian Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di puskesmas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diadaptasi secara konsisten sesuai dengan  Peraturan  Kementerian  No.  52  Tahun  2018  yang  berlaku.  Puskesmas  menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan kerja agar tetap aman dengan tersedianya dokumen terkait rencana K3 di puskesmas. Selain itu, penelitian juga mencatat adanya tujuan program K3 yang jelas di puskesmas, serta keberadaan tim K3 yang melibatkan Kesjaor dan Tim Mutu Puskesmas. Dengan langkah-langkah ini, hasil penelitian menegaskan bahwa puskesmas telah
mengimplementasikan kebijakan K3 dengan efektif, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan optimal bagi kesejahteraan staf dan pasien di puskesmas.
SMK3  bertujuan  agar  mampu  berkembang  dan  dapat  mengendalikan  resiko  bahaya untuk  terciptanya  lingkungan  kerja  yang  aman,  efisien,  efektif  serta  produktif.  Namun  pada kenyataannya  banyak  sekali  perusahaan  atau  organisasi  yang  masih  mengalami  kecelakan dilingkungan kerja yang cukup tinggi, disebabkan karena rendahnya penerapan SMK3(Kurnia, 2020).
Lebih  lanjut,  temuan  penelitian  menyoroti  bahwa  keberhasilan  puskesmas  dalam mematuhi  peraturan  K3  tidak hanya  tercermin  dalam adaptasi  kebijakan,  tetapi  juga  dalam upaya  nyata  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  K3  yang  telah  ditetapkan.  Adanya  tim  K3  yang terlibat aktif dalam Kesjaor dan Tim Mutu Puskesmas menunjukkan adanya pengawasan dan pemantauan  secara  berkelanjutan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  K3  di  lingkungan puskesmas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan keyakinan bahwa puskesmas tidak hanya  mematuhi  peraturan,  tetapi  juga  secara  proaktif  bekerja  untuk  menciptakan  budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan di tempat kerja mereka.

## Perencanaan K3
Hasil  penelitian  yang  melibatkan  wawancara  mendalam  dan  observasi  menunjukkan bahwa  perencanaan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  di  puskesmas  masih  memiliki beberapa kekurangan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 52 Tahun 2018. Meskipun penilaian risiko telah terlengkap dan diperkuat dengan adanya dokumen penilaian risiko selama observasi, namun ditemukan bahwa perencanaan K3 terkait ergonomi masih belum memiliki pengaturan yang memadai. Kekurangan ini menyoroti area di mana  puskesmas  perlu  meningkatkan  perencanaan  K3  mereka,  khususnya  terkait  dengan aspek-aspek ergonomi yang penting untuk kesejahteraan staf.
Fioh  et  al.  (2021)  mengatakan  bahwa  unsur  penting dalam  manajemen  di  antaranya adalah perencanaan. Oleh karena itu, di dalam SMK3 perencanaan merupakan salah satu unsur yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
Selain  itu,  penelitian  juga  menemukan  bahwa  standar  peraturan  yang  diterapkan  di puskesmas termasuk Peraturan Kementerian Kesehatan No. 53 Tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kekurangan dalam perencanaan K3, puskesmas tetap berupaya untuk mematuhi standar dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini dapat diarahkan pada perbaikan perencanaan K3 yang lebih komprehensif, terutama dalam mengintegrasikan  aspek-aspek  ergonomi  yang  masih  kurang.  Dengan  langkah-langkah  ini, diharapkan puskesmas dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan K3 yang berlaku dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.

## Pelaksanaan K3
Setelah melakukan serangkaian wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di  puskesmas  telah  mengalami  perkembangan,  meskipun  masih  dihadapkan  pada  beberapa kekurangan.  Wawancara  memberikan  gambaran  positif  terkait  implementasi  beberapa kebijakan  dan  praktik  K3  di  puskesmas,  seperti  pemeriksaan  pekerja  secara  berkala, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelayanan kesehatan, serta pelatihan  dan SOP penanganan kondisi darurat dan bencana. Puskesmas juga telah berhasil menerapkan edukasi
dan  simulasi  keadaan  darurat,  termasuk  penggunaan  Alat  Pemadam  Api  Ringan  (APAR), sebagai  langkah  proaktif  dalam  menjaga  lingkungan  kerja  yang  aman.  Pada  tahap  ini  juga dilakukan  pengenalan  pengenalan  potensi  bahaya  dan  penanganan  resikonya,  penerapan kewaspadaan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan budaya PHBS.
Hasil yang disampaikan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Susanto  aEnisah  (2020)  bahwa  Puskesmas  Cijagra  Lama  Bandung  juga  telah  melaksanakan identifikasi  bahaya,  penilaian,  dan  pengendalian  risiko.  Hasil  identifikasi  bahaya  atau  risiko selanjutnya diberikan penilaian risiko untuk menentukan prioritas pengendalian tingkat risiko. Upaya  pengendalian  risiko  dilakukan  sesuai  dengan  hierarki  melalui  pengendalian  teknis, administratif dan penggunaan APD.
Melalui  observasi  dan  FGD,  terungkap  bahwa  masih  ada  aspek  pelaksanaan  K3  yang belum  sepenuhnya  diterapkan  di  puskesmas.  Salah  satu  contohnya  adalah  kendala  dalam pelaksanaan imunisasi untuk pekerja, yang terkendala oleh ketersediaan vaksin yang terbatas. Selain  itu,  prinsip  ergonomi  dalam  lingkungan  kerja  juga  belum  sepenuhnya  terintegrasi, memberikan peluang untuk peningkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan K3. Oleh karena itu,  perlu  adanya  pengembangan  kebijakan  yang  lebih  holistik  dan  solusi  praktis  untuk mengatasi  hambatan  yang  dihadapi,  seperti  meningkatkan  ketersediaan  vaksin  dan mengintegrasikan prinsip ergonomi dalam praktik sehari-hari di puskesmas.
Pelaksanaan/penerapan  K3  yang  konsisten  dan  berkelanjutan  harus  sesuai  dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 dengan baik sesuai dengan regulasi atau peraturan yang diwajibkan (Fioh et al., 2021).
Pada  tujuan  Untuk  mencapai  implementasi  K3  yang  lebih  efektif,  puskesmas  dapat mempertimbangkan langkah-langkah konkrit seperti meningkatkan upaya dalam pengadaan vaksin  yang  memadai, serta  meningkatkan  pemahaman  dan penerapan  prinsip  ergonomi  di tempat  kerja.  Dengan  demikian,  puskesmas  dapat  menguatkan  komitmen  mereka  terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

## Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Hasil  wawancara  dengan  dua  informan  mengindikasikan  bahwa  di  puskesmas, pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  pekerja  telah  diimplementasikan  secara  rutin.  Proses evaluasi  ini  dilakukan  setiap  3  bulan  sekali,  membahas  program-program  yang  telah dilaksanakan  serta  mengevaluasi  kinerja  para  pekerja  di  puskesmas.  Langkah  ini mencerminkan komitmen puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efektivitas  program-program  yang  telah  diterapkan,  dengan  memberikan  umpan  balik  yang konstruktif kepada para pekerja.
Namun,  pada  tingkat  Dinas  Kesehatan  Aceh  Timur,  hasil  wawancara  juga mengungkapkan  bahwa  evaluasi  terhadap  kinerja  puskesmas  tidak  dilakukan.  Salah  satu alasan yang disoroti adalah kurangnya ketersediaan tim ahli yang dapat melaksanakan evaluasi tersebut.  Kondisi  ini  menunjukkan  adanya  kendala  di  tingkat  koordinasi  atau  sumber  daya manusia  di  tingkat  dinas,  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  evaluasi  dan  pemantauan kinerja puskesmas secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat disarankan agar Dinas Kesehatan Aceh  Timur  mempertimbangkan  peningkatan  kapasitas  atau  alokasi  sumber  daya  untuk membentuk tim ahli yang dapat secara berkala mengevaluasi kinerja puskesmas. Dengan cara ini, upaya pemantauan dan evaluasi dapat lebih komprehensif, mendukung perbaikan terus-
menerus,  dan  memastikan  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  di  tingkat puskesmas.
Pemantauan  dan  evaluasi  Kinerja  K3  sangat  penting  untuk  dilakukan  pada  setiap kegiatan pekerjaan secara berkala. Dalam pemantauan dan pengukuran kinerja K3 (Kesehatan keselamata kerja) ada beberapa hal yang berkaitan dan yang harus disiapkan yaitu pencapaian sasaran/tujuan & program K3, kesesuaian terhadap undang-undang dan peraturan K3 terkait dan pemantauan kecelakaan, Insiden dan penyakit akibat kerja (Hasyti, 2019).

## Peninjauan dan Peningkatan Kinerja
Hasil  penelitian  mengenai  peninjauan  dan  peningkatan  kinerja  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (K3)  di  puskesmas  menunjukkan  bahwa  telah  diterapkan  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Kementerian  No.  52  Tahun  2018.  Pada  tingkat kebijakan,  puskesmas  telah  memenuhi  standar  yang  diharapkan  untuk  menciptakan lingkungan  kerja  yang  aman  dan  sehat  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.  Hal  ini mencerminkan  keseriusan  puskesmas  dalam  mematuhi  peraturan  dan  menciptakan  dasar kebijakan yang sesuai untuk K3.
Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti bahwa dalam pelaksanaannya, tim K3 di puskesmas tidak melakukan peninjauan kinerja pekerja secara mendalam. Fokus peninjauan lebih  tertuju  pada  keberlangsungan  program  kesehatan  di  puskesmas  daripada  penilaian kinerja  individu  pekerja.  Kekurangan  ini  dapat  membatasi  efektivitas  peninjauan  K3  dalam mendeteksi  potensi  risiko  kesehatan  dan  keselamatan  yang  mungkin  dihadapi  oleh  pekerja secara spesifik. Oleh karena itu, rekomendasi untuk puskesmas adalah untuk menggencarkan peninjauan dan evaluasi kinerja pekerja secara lebih menyeluruh, mencakup aspek-aspek K3, guna memastikan bahwa upaya peningkatan kinerja dapat diarahkan secara tepat.
Dalam hal ini, puskesmas dapat mempertimbangkan peningkatan kapasitas tim K3 atau pengembangan prosedur peninjauan yang lebih terinci, termasuk pengukuran kinerja individu dalam  konteks  K3.  Dengan  demikian,  puskesmas  dapat  lebih  efektif  dalam  memastikan kepatuhan  terhadap peraturan  K3  dan  meningkatkan  kesejahteraan serta  keselamatan  para pekerja.  Pengukuran  dan  evaluasi  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dilakukan  agar penerapan SMK3 dapat terukur secara sistematis, sehingga setiap perencanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung K3 dapat memberi dampak yang signifikan bagi upaya terciptanya lingkungan kerja dan perilaku kerja yang sehat dan dapat menunjang kinerja serta produktivitas karyawan (Fioh et al., 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan:  (1) Kesesuaian  Kebijakan  K3  di  puskesmas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  diadaptasi  secara konsisten  sesuai  dengan  Peraturan  Kementerian  No.  52  Tahun  2018  yang  berlaku  dengan menunjukkan  komitmennya  dalam  menjaga  lingkungan  kerja  agar  tetap  aman  dengan tersedianya dokumen terkait rencana K3 di puskesmas, (2) Perencanaan K3 di puskesmas tidak sepenuhnya  sesuai  dengan  Peraturan  Kementerian  Kesehatan  No.  52  Tahun  2018,  (3) Pelaksanaan  K3  di  puskesmas  telah  diterapkan  di  Puskesmas  Pantee  Bidari,  seperti pemeriksaan pekerja secara berkala, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelayanan kesehatan,  serta  pelatihan  dan  SOP  penanganan  kondisi  darurat  dan  bencana,  edukasi  dan
simulasi  keadaan  darurat,  termasuk  penggunaan  Alat  Pemadam  Api  Ringan  (APAR), pengenalan pengenalan potensi bahaya dan penanganan resikonya, penerapan kewaspadaan standar Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  ( PPI)  dan  budaya  PHBS,  (4)  Pemantauan  dan evaluasi kinerja pekerja telah diimplementasikan secara rutin. Proses evaluasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali membahas program-program yang telah dilaksanakan serta mengevaluasi kinerja  para  pekerja  di  puskesmas,  dan  (5)  Peninjauan  dan  peningkatan  kinerja  K3  di puskesmas  menunjukkan  bahwa  telah  diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum dalam Peraturan Kementerian No. 52 Tahun 2018. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Aceh Timur  agar  lebih  proaktif  dalam  merekrut  tim  ahli  guna  melaksanakan  evaluasi Fasyankes/Puskesmas  secara  rutin  dan  kepada  Puskesmas  Pante  Bidari  agar  konsisten menjaga dan meningkatkan pelaksaan K3.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  A.R.,  Yeni,  D.F.  and  Anshari,  L.H.  (2023)  ‘Analisis  Risiko  Keselamatan dan  Kesehatan Kerja di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok’, Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan ,  4(1),  pp.  23 – 28.  Available  at:  https://doi.org/10.25077/jk3l.4.1.23- 28.2023.
Astari,  M.L.M.  and  Suidarma,  I.M.  (2022)  ‘Implementasi  Sistem  Manajemen  Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk’, Jurnal Manajemen Penelitian Terapan (PENATARAN) , 7(1), pp. 24 – 33.
Desta, Y. and Lendrawati, L. (2023) ‘Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Puskesmas Nan Balimo Kota Solok’, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) , 3(2), pp. 284 – 296. Available at: https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2634.
Erawati,  W.  (2019)  ‘Perancangan  Sistem  Informasi  Penjualan  Dengan  Pendekatan  Metode Waterfall’, Jurnal  Media  Informatika  Budidarma ,  3(1),  p.  1.  Available  at: https://doi.org/10.30865/mib.v3i1.987.
Fioh, T.M. et al. (2021) ‘Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Pt. Pln (Persero) Rayon Rote Ndao’, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan , 10(1), pp. 37 – 46. Available at: https://doi.org/10.22437/jels.v10i1.12455.
Hasyti, Y.D. (2019) ‘Manfaat Pemantauan & Pengukuran Kinerja K3 Dalam Kegiatan Pekerjaan’,
Geoplanart , 2(1), pp. 57 – 61. Available at:
https://journal.unwim.ac.id/index.php/geoplanart/article/view/135.
ILO  (2013) The  International  Labour  Organization , Handbook  of  Institutional  Approaches  to International Business . Available at: https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014.
Kemenkes RI (2019) ‘Kemenkes RI’, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas , Nomor 65(879), pp. 2004 – 2006.
Kemenkes  RI  (2023)  ‘Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat’, pp. 1 – 194.
Kurnia,  M.B.  (2020)  ‘Faktor -Faktor  Penyebab  Rendahnya  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  pada  Perusahaan  Bidang  Pekerjaan Konstruksi’, Jurnal Student Teknik Sipil , 2(2), pp. 141 – 146.
Laranova,  A.,  Afriandi,  I.  and  Pratiwi,  Y.S.  (2018)  ‘Persepsi  Tenaga  Kesehatan  terhadap Penggunaan  Alat  Pelindung  Diri  dan  Kejadian  Kecelakaan  Akibat  Kerja  di  Salah  Satu Rumah  Sakit  di  Kota  Bandung’, Jurnal  Sistem  Kesehatan ,  3(4).  Available  at: https://doi.org/10.24198/jsk.v3i4.18497.
Nada, F.Q., Denny, H.M. and Setyaningsih, Y. (2020) ‘Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan’, Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia ,  8(2),  pp.  98 – 104.  Available  at:  https://doi.org/10.14710/jmki.8.2.2020.98- 104.
Susanto, A. and Enisah, E. (2020) ‘Evaluation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Health Service Facilities at Puskesmas Cijagra Lama Bandung City’, Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan , 5(2), pp. 143 – 151. Available at: https://doi.org/10.30604/jika.v5i2.327.