## TINJAUAN YURIDIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Oleh Efriko  Manurung Universitas Darma Agung, Medan E-mail : efrikomanurung@gmail.com

## ABSTRACT
Pornography is an object or object of a crime which is at the same time an object of an act of borrowing  or  downloading.  However,  sometimes  there  is  a  clear  distinction  between  the object of a crime and the object of the act. Examples of pornographic crimes are contained in  Article  283  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code,  while  writing,  pictures  or  objects  that violate decency are objects of criminal acts. There is not much decency to know the object of a criminal act or the object of action in the formulation of a crime because the object of a criminal  act  is  always  directly  related to  the  legal interests  that  are  to  be  protected  by  the crime in question. The main problem in this thesis is how violations of pornography crimes against children during the covid 19 era are associated with Law no. 44 of 2008 concerning pornography?, What factors cause children to be involved in pornography crimes?, How is the protection of children from pornography crimes? The research method using normative types of data sources used is secondary data, which consists of secondary and primary data. The data collection was carried out by means of library research, namely selecting library materials.  The  method  used  in  data  analysis  was  descriptive  qualitative  which  describes quality data in the form of regular sentences. The legal protection is contained in Article 37 of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography.
Keywords: Legal Protection, Children, Pornography.

## ABSTRAK
Pornografi  adalah  usur  atau  Objek tindak  pidana  yang  sekaligus  merupakan  suatu  objek perbuatan  yang  meminjam  atau  mengunduh.  Namun  adakalanya  dibedakan  secara  jelas antara  objek  tindak  pidana  dengan  objek  perbuatan.  Contoh  tindak  pidana  pornografi  yang terdapat  dalam  pasal  283  ayat  (1)  KUHP,  Sementara  tulisan,  gambar  atau  benda  yang melanggar  kesusilaan  adalah  objek  tindak  pidana.  Tidak  banyak  kesusilaan  untuk mengetahui  objek  tindak  pidana  maupun  objek  perbuatan  dalam  rumusan  tindak  pidana karena  objek  tindak  pidana  selalu  berkaitan  langsung  dengan  kepentingan  hukum  yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini  yaitu  bagaimana  pelanggaran  kejahatan  pornografi  terhadap  anak  dimasa  covid  19 dikaitkan dengan Undang- Undang  No. 44 Tahun 2008 tentang pornogafi?,  Faktor apa saja yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan pornografi?, bagiamana perlindungan anak dari kejahatan pornografi?.Metode penelitian menggunakan jenis normatif sumber data yang dilakukan  adalah  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  data  sekunder  dan  primer.  Pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  caa  studi  kepustakaan(  library  research) yaitu  memilih  bahan kepustakaan.metode  yang  digunakan  dalam  analisa  data  adalah  deskriftif  kualitatif  yang menguraiakan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur.Perlidungan  hukum tersebut tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pornografi.

## 1. PENDAHULUAN
Pornografi  anak  di  Indonesia  saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan.  Kemajuan  informasi dan  teknologi  yang  demikian  pesat memberi  manfaat  yang  cukup  besar. Tetapi  ternyata  juga  berdampak  negatif luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah  untuk  diakses  melalui  media elektronik  dan  cetak.  Begitu  mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi  melalui  internet, handphone , buku bacaan dan VCD .Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan  yang  ditontonnya.  Inilah  yang menyebabkan  kekerasan  seksual  terhadap anak  yang  dilakukan  oleh  sesamanya  . Anak merupakan amanah sekaligus karunia  dari  Tuhan  Yang  Esa,  bahkan anak  dianggap  sebagai  harta  kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak  sebagai  amanah  dari  Tuhan  harus senantiasa  dijaga  dan  dilindungi  karena dalam  diri  anak  melekat  harkat,  martabat, dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus dijunjung tinggi.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi  manusia  yang  termuat  dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan  bangsa-bangsa  tentang  hak- hak  anak.  Dilihat  dari  sisi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah pewaris dan sekaligus  potret  masa  depan bangsa  dimasa dating ,  generasi  penerus cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  deskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan.
Ada banyak peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah  untuk  mencegah  meluasnya pornografi  seperti  pada  UU  No  23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu “ Pasal  66  ayat  3 :  Setiap  orang  dilarang menempatkan, membiarkan,
melaksanakan,  menyuruh  lakukan,  atau turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.
Pasal 88 : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain,  di  pidana  penjara  paling  lama  10 tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )”. Ketentuan  pasal  66  dan  88  Undang- Undang  No.23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  terhadap  kejahatan pornografi anak :
a. Pengertian  eksploitasi  ekonomi  dan/atau seksual  adalah  tindak  pidana  yang dilakukan  secara  terbuka  melalui  cetak, elektronik,  audio  visual  dan  perangkat teknologi informatika serta industry hiburan.
b. Tidak ada pasal yang mengatur pornografi pada  anak  ( child  pornography )  ataupun yang membatasi akses anak pada kejahatan pornografi dalam undang-udang perlindungan anak.
c. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah  produk  hukum berbentuk  undang- undang  yang  tidak  hanya  mengatur tentang  perlindungan  anak  dari  tindakan pornografi  anak.  Menurut  UU  no.44 Tahun  2008,  pengertian  pornografi  diatur dalam Pasal 1 angka satu berbunyi :
d. “Pornografi  adalah  gambar,  sketsa, ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, perrcakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka  umum,  yang  memuat  kecabulan atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat“
e. Pengaturan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi  meliputi;
(1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan  pornografi;  (2)  perlindungan anak  dari  pengaruh  pornografi;  (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan,
dan penggunaan pornografi,termasuk
peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang inimenetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaranpembuatan,penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikandengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan .
f. Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  4  ayat (1)  huruf  f  UU  no.44  Tahun  2008 dikatakan,  bahwa  pornografi  anak  adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak  atau  yang  melibatkan  orang  dewasa yang berperan atau bersikap  anak.
Berdasarkan  data  yang  di  peroleh dari yayasan kesejahtraan anak di Indonesia  melalui Center  For  Tourism Research  &  Development Universitas Gadjah  Mada,  mengenai  berita  tentang Child abuse yang terjadi pada tahun 1992- 2002  di  tujuh  kota  besar,  yaitu  Medan, Palembang,  Jakarta,  Semarang,Surabaya, Ujung  Padang,  dan  Kupang  ditemukan bahwa  ada  kasus  dengan  perincian sexual abuse 65,8% dari 3.969 kasus anak korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Tentang  Pornografi  ini,  anak- anak,  perempuan,  laki-laki  tua  dan  muda serta  orang  dengan  latar  SARA  manapun hanya  akandipidana  jika  ia  terbukti melakukan  kesalahan  yang  dirumuskan ditiap-tiap pasalnya.
Dalam  hukum  pidana,  pertanyaan itu  tidak  berhenti  pada  apakah  ada kesalahan  yang  diperbuat  tetapi  melaju pada  pertanyaan  selanjutnya,  apakah orang  yang  melakukan  kesalahan  dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sejauh  mana  pertanggungjawaban  itu dapat  dikenakan.  Dimana  dalam  bentuk pertanggungjawaban  ini,  diatur  secara khusus  oleh  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan tidak diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  kebijakan  legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi  yang  diatur  dalam  beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia,  dengan  judul “Tinjauan  Yuridis  Undang  Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak”. 2. TINJAUAN PUSTAKA a. Pengertian Pornografi Istilah pornografi berasal dari bahasa  yunani,  yaitu pornographia, yang secara  harfiah  diartikan  sebagai  tulisan atau  pengambaran  tentang  pelacur  atau tubuh  manusia  dan  perilaku  seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan ragsangan seksual. Secara etomolog,  pornografi  berasal  dari  dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya  suatu  perbuatan  yang  asusila (berkaitan  dengan  seksual),  sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukan atau menggambarkan  sesuatu  yang  bersifat asusila  dan  menyerang  ras  kesusilaan masyarakat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka  (1):  “ pornografi  adalah  gambar, sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara, bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun, percakapan,  gerak  tubuh,atau  bentuk pesan  lainya  melalui  berbagai  bentuk media  kuomunikasi  dan/atau  pertunjukan dimuka  umum,  yang  memuat  kecabulan atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar nilai kesusilaan dalam masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  44  tahun 2008  tentang  pornografi  ini  menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran  pornografi,  penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan  dengan  tingkat  pelanggaran yang  dilakukan,  yakni  berat,  sedang,  dan ringan,serta memberikan pembertan
terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Disamping itu, pemberatan  juga  diberikan  kepada  pelaku tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi  dengan  melipatgandakan  sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. untuk memberikan perlindungan  terhdap  korban  pornografi, Undang-Undang  ini  mewajibkan  kepada semua  pihak,  dalam  hal  ini  Negara, lambaga  sosial,  lembaga  pendidikan, lembaga  keagamaan,  keluarga,  dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan,pendampingan, pemulihan sosial,  kesehatan  fisik  dan  mental  bagi setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku  pornografi.berdasarkan  pemikiran tersebut,
Undang-Undang
tentang pornografi  iatur  secara  komperehesif dalam rangka menwujutkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat indonesia  yang  beretika,  berkepribadian luhur,  dan  menjunjungtinggi  nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengharati  harkat  dan  martabat  setiap warga Negara.
1. Pengertian tindak pidana
Tindak  pidana  merupakan  suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar  dalam  ilmu  hukum  pidana,  sebagai istilah  yang  dibentuk  dengn  kesadaran dalam  memberikan  ciri  tertentu  pada peristiwa  yang  terjadi  didalam  hukum pidan. Tindakn pidana mempunyai pengrtian  yang  abtrak  dari  peristiwa- peristiwa  yang  kongkret  dalam  lapangan hukum  pidana,  sehingga  tindak  pidana harus  diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah dan  ditemukan  dengan  jelas  untuk  dapat memisahkan  istilah  yang  dipakai  sehari- hari dalam kehidupan bermasyarakat. Moeljatno  setelah  memilih  perbuatan- pidana sebagai terjemahan dari “ strafbaar feit ”,  beliau  memberi  suatu  perumusan (pembahasan)  sebagai  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  dengan  pidana barang siapamelanggar larangan tersebut,dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata pergaulan  didalam  masyarakat yang
dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan  pidana  secara  mutlak  harus unsur  formil,  yaitu  mencocoki  rumusan Undang-Undang ( tatbestandmaszigkeit) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergulan masyarakat atau dengan  pendek,sifat  melawan  hukum ( rechtswirdigkeit ).

## 2. Pengertian anak
Anak  merupakan  amanah  sekaligus karuni dari Tuhan Yang Esa, bahkan anak dianggap  sebagai  harta  kekayaan  yang paling  berharga  dibandingkan  kekayaan harta  benda  lainnya.  Karenanya,  anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa  dijaga  dan  dilindungi  karena dalam  diri  anak  melekat  harkat,  martabat, dan  hak-hak  sebgai  manusia  yang  harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia yang  termuat  dalam  Undang-Undang dasar  1945  dan  konvensi  perserikatan bangsa-bangsa  tentang  hak-hak anak. Dilihat  dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  anak  adalah  pewaris  dan sekaligus  potret  masa  depan  bangsa dimasa dating ,  generasi  penerus  cita-cita bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

## I. 3.  METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan    ialah    study  pustaka/ library research  . Sumber  data  yang  digunakan dalam  peneltian  ini  adalah  bahan  Hukum Sekunder  :  buku-buku  rujukan  yang relevan,  hasil  karya  tullis  ilmiah,  dan berbagai makalah yang berkaitan. Metode Metode  Analisis  Data  diperoleh  melalui kegiatan  penelitian  baik  primer  maupun sekunder  akan  dianalisis  secara  kualitatif
kemudian  disajikan  secara  deskriptif, yaitu  dengan  menjelaskan,  menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya .
4.HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pelanggaran Kejahatan Pornografi  Terhadap  Anak  di  Masa COVID19 Dikaitkan Dengan
UNDANG-UNDANG  Nomor  44  Tahun 2008 Tentang Pornografi
Saat  pandemi  covid-19  dimana  anak- anak  lebih  banyak  memanfaatkan  internet untuk  belajar  dan  berkomunikasi  dengan teman, kondisi saat ini justru dimanfaatkan  pelaku  kejahatan  untuk mencari korban dengan mudah. Berdasarkan temuan awal terkait keterangan  anak  dari  eksplotasi  seksual online  dimasa  pendemi  covid-19  yang dilakukan  oleh end  child  prostitution, child  pornografhy  &  traffikcking  of children  for  sexual  purposes  (ECPAT) Indonesia,  asih  terdapat  pengalaman buruk  yang dialami  responden  saat berinternet  di  masa  pandemic  dalam mengakses internet.
Berdasarkan  kasus  kejahatan  seksual dan  pornografi  selama  ini  tidak  ada  lagi derah  yang  steril  dari  kejahatan  seksual dan  pornografi  di  rana  online,”  terang Asisten  Deputi  Perlindungan  Anak  dalam situasi  Darurat  dan Pornografi  kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan  aman  (kemen- PPPA),  ciput eka  purwianti  pada  media  talk  “ancaman terselubung  kejahatan  kejahatan  seksual bagi anak di dunia maya”  yang dilakukan secara virtual.
Perangkat  hukum  perlindungan  yang ada  khususnya  pada  kasus  eksploitasi seksual  terhadap  anak  melalui  fasilitas teknologi  masih  kurang  relevan  untuk dipakai  sebagai  dasar  hukum  yang  tepat dibanding  akibat  yang  terjadi  baik terhadap  kerusakan  mental  dan  psikis yang  dialami  korban  dan  keluarganya, maupun  pengrusakan  dan  penghancuran generasi  bangsa.  Pelaku  tindak  kejahatan eksploitasi  seksual  terhadap  anak  di
bawah umur dapat dikualifikasikan sebagai  tindak  pidana  pornografi  yang berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Nomor 44  Tahun  2008  tentang Pornografi  bahwa  pornografi  adalah materi seksualitas  yang  dibuat  oleh manusia  dalam  bentuk  gambar,  sketsa, ilustrasi, foto,  tulisan,suara, bunyi, gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  syair, percakapan,  gerak tubuh,  55  atau  bentuk pesan  komunikasi  lain  melalui  berbagai bentuk  media  komunikasi  dan  atau pertunjukkan  di  muka  umum  yang  dapat membangkitkan  hasrat  seksual  dan  atau melanggar  nilai-nilai  kesusilaan  dalam masyarakat.
1. Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan ayat  2  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan pornografi yang memuat :
a) Persenggaman,  termasuk  persenggaman yang menyimpang;
b) Kekerasan seksual;
c) Masturbasi atau onani
d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e) Alat kelamin.
f) Pornografi anak.
2. Pelaku dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak juga telah memenuhi unsur- unsur dalam jasa pornografi yang terkandung dalam Pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu :
a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
c) Mengeksploitasi  atau  mempertunjukkan aktivitas seksual; atau
d) Menawarkan  atau  mengiklankan,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  layanan

## seksual.
B. Faktor yang Menyebabkan Anak Terlibat Dalam Kejahatan Pornografi Terjadinya  tindak  pidana  pornografi dilatarbelakangangi beberapa faktor antara lain :
1. Kecanggihan teknologi internet. Ilmu  pengetahuan  dan  tenologi  yang berkembang  dalam  60  tahun  ini  ternyata lebih  luas  dan  lebih  cepat  daripada perkembangan  yang  dicapai  manusia selama 160 tahun sebelumnya. Perkembangan  teknologi  di  Indonesia betul-betul harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan  akibat  pengembangan  itu. Teknologi  dan  hasil-hasilnya  sekarang  ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan  manusia,  tetapi  sekaligus dapat  menghacurkan  kehidupan  manusia. Salah  satu  wujud  dari  sifat  negatif pengguna  teknologi  adalah  digunakan teknologi dan hasil-hasilnya untuk kejahatan  dengan  modus  yang  baru. Kecanggihan  inilah  yang  menjadi  faktor penyebab  utama  pelaku  kejahatan  dalam penyebaran pornografi internet.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat Masyarakat  kurang  mampu  secara  tapat menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  dan perkembangan zaman. Lemahnya perhatian  yang  serius  dari  pemerintah serta  kurang  tegasnya  aparat  penindak hukum.  Disinilah  sela  atau  jalan  bagi pelaku-pelaku  tindak  pidana  pornografi dalam  penyebaran  situs-situs  pornografi melalui internet. Begitu sulitnya mendeteksi para pelaku pornografi melalui interet dan kurangnya pengetahua di  bidang  agama.  Lemahnya  pengetahuan di  bidang  agama  adalah  penyebab  para pelaku penyebaran situs-situs porno terutama video porno melalui internet.
Adapun faktor penyebab anak dilibatkan  dalam  kegiatan  pornografi, yaitu:
1) Faktor Internal a) Adanya rasa keinginantahuan akan hubungan  seksual  menyebabkan  anak mencoba-coba  dan  akhirnya  terjerumus dalam  eksploitasi  seksual.  Umumnya  si anak  memiliki  rasa  keinginantahuan  akan sesuatu yang tidak umum termasuk dalam hal  ini  adalah  mengenai  seks  yang dipengaruhi  dengan  adanya libido dari  si anak  dan  si  anak  ingin  mengetahi  lebih dalam  mengenai  seksual  tidak  hanya secara teori tetapi juga dalam hal praktek.
b) Adanya  pola  pikir  anak  yang  dominan diliputi hasrat seksual yang tidak terkontrol yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang dalam hal seksual.  Terkait  adanya  perilaku  anak yang menyimpang timbul karena awalnya pernah  mencoba  melakukan  hubungan seks dan untuk seterusnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terkontrol lagi.
2) Faktor Eksternal
a. Faktor ekonomi.
b. Faktor kondisi moral dan keluarga.
c. Faktor lingkungan,
d. Faktor adanya rasa trauma,
C. Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Pornografi
Kasus pornografi anak kembali mencuat. Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen PPPA)  mengapresiasi  upaya  subdit cyber ditkrimsus  polri  yang  telah  mengungkap jaringan  pornografi online spesialis anak dan  menetapkan  empat  orang  tersangkah. Dan  kemen  PPPA  mendorong  aparat penegk hukum mengusut tuntas kasus ini, karena  diperkirakan  merupakan  data “gunung  es”  mengingat  dari  satu  akun media  sosial  saja  diketahui  mempunyai anggota  7000-an.  Kelompok  predator  ini mengincardan  menjadikan  anak  dibawah umur  sebagai  terget  korban.  Anggotanya membuat,  mengungga, dan  membagikan konten fornografi anak dalam bentuk foto, tulisan,  maupun video kedalam grup.
Kasus  ini  merupakan  modus  baru para pedofil untuk bergriliya dan memperluas  jaringannya  bahkan  hingga
ranah internasional, dengan menyamarkan  aktivitas  jahat  mereka kedalam  grup  tertutup.  Grup  yang  dibuat tahun  2016  tersebut  dilaporkan  memiiki member  ratusan  bahkan  ribuan  orang. Dan  dari  pengakuan  beberapa  korban diantaranya  telah  mengalami  pelecehan seksual  oleh  para  pelaku.  Hal  ini mengindipikasikan  bahwa  kasus  Candy‟s grup merupakan fenomena gunng es, yang baru nampak permukaannya karena terdapat kemungkinan akun-akun peredator  anak  sejenis  masih  beroperasi serta korban seluruhnya belum terungkap.
Koersif  berupa  mencegah  terjadinya pelecehan  seksual.  Orang  tua  harus memahami jenis-jenis konten yang tersedia  di  internet  agar  dapat  menfilter informasi  bagi  anak  serta  membekalkan dalam berinteraksi melalui media maupun dunia  nyata.  Sebab  dalam  media  maupun dunia nyata. Sebab dalam dalam beberapa kasus,  pelaku  merupakan  anak  yang dikenal  baik-baik,  pendiam  dan  jarang keluar  rumah.  Hal  ini  bisa  jadi  karena kurangnya  komunikasi  yang  dibangun antar  anak  dan  orang  tua.  Selain  itu dibutuhkan pemahaman orang tua, pendampingan  anak,  dan  juga  guru tentang  hak-hak  anak  serta  bahayanya pornografi  serta  modus-modus  kekerasan seksual  di  sekitar  anak,  termasuk  juga keterlibatan media massa untuk mengkampayekan  secara  masif  agar semua  pihak  sadar  pentingnya  stop pornografi  anak  dan  kekerasan  seksual pada anak.
Sementara  upaya  reprensif  yakni dengan  penegakan  hukum  kepada  para pelaku peredator anak, baik di dunia nyata apalagi  di  dunia  nyata  sehingga  mampu memberi efek jera dan pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Identifikasi, penanganan, dan perlindungan  terhadap  korban lansungnya adalah  anak-anak  yang  jumlahnya  bisa mencapai  ribuan  pula.  Hal  tersebuat sebagai  mana  tercantum  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  bahwa  negara menjamin  hak  anak  atar  kelangsungan
hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Hukuman  bagi  para  pelaku  sesuai dengan  UU  No.17  tahun  2016  tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang revisi kedua UU  perlindungan  anak  yang  disebutkan bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun.  Dan  bila  menimbulkan  korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi  dan  atau  korban  meninggal, maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, penjara 10-20 tahun, dan dapat dikenakan pidana  tambahan  berupa  pengumuman identitas, kebiri, dan pemasangan pendeteksi elektronik.
Beberapa  cara  untuk  orang  tua  mencegah anak dari video porno:
a) Mengenalkan  pendidikan  seks  kepada anak.  Sekarang  ini  sudah  banyak  buku tenntang  seks  buat  anak-anak  yang  penuh gambar, sepeti komik dan buku-buku yang lain.  Dengan  cara  ini  orang  tua  dapat membentangi anak dari pengaruh pornografi, terutama anaknya mulai beranjak dewasa.
b) Orang  tua  sudah  selayaknya  memberikan pengertian  bahwa  megakses  video  atau gambar  tidak  pantas  merupakan  hal  yang dilarang  oleh  agama,  apalagi  melakukan sendiri perbuatan tersebut.
c) Pengarahan  bahwa  melakkukan  perbuatan asusila  atau  hubungan  suami  istri  diluar nikah  dapat  mengakkibatkan  penyebaran peyakit  yang  berbahaya  seperti  HIV  dan AIDS, bahkan bisa merusak harga diri.
d) Memberikan pengertian kepada anak-anak untuk  tidak  mencontih  hal  buruk  seperti yang  pernah  dilihat  meskkipun  itu dilakukan  oleh  artis  idolanya.  Mencontoh hal-hal yang baik, buan mencontoh hal-hal yang buruk.
D. Sanksi  Pidana  Menurut  UU  No.  44

## Tahun 2008 Tentang Pornografi
Di  tinjau  dari  sisi  Undang- Uundang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang
pornografi, maka ada beberapa pasal yang bisa  menjerat  para-para  pihak,  baik  itu pelaku  pembuat  maupun  penyebaran video tersebut.
Bunyi pasal 4, yaitu:
1) Setiap  orang  dilarang  memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan,  mengimport,  mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual;  martubasi  atau  onani; keterlanjanngan atau tampil yang mengesahkan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
“Pasal tersebut dapat menjerat para pelaku  pembuat  maupun  penyebar  video dengan ancaman dipidana dengan ancaman  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda  paling  sedikit  Rp250.000.000  (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp6.000.000.000  (enam  miliar rupiah). (Ketentuan Pidana – Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)”.
Pada  Pasal  5  yang  berbunyi  : “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pasal ini sebenarnya  bisa  menjerat  siapa  saja  yang mengunduh  video  tersebut.  Ancaman hukuman  dalam  ketentuan  pidananya adalah  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp2.000.000.000  (dua miliar rupiah).

## 5. SIMPULAN

## Simpulan
1. Pelibatan anak dalam kejahatan pornografi pada masa saat pendemi Covid-19 dimana media  massa  dan  internet  lebih  banyak dipergunakan untuk belajar dan berkomunikasi  denga  teman,  kondisi inilah  yang  banyak  dipergunakan  para pelaku  kejahatan  untuk  mencari  korban
anak  sebagai  ekspotasi  seksual online dengan  cara  membagikan  situs-situs, video, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara yang  berbau  seksual  dan  karena  rasa keingintauan anak menganai seksual maka anak  mencoba-coba  melakukan Martubasi atau Onani.
Perangkat hukum perlindungan  yang  ada  khususnya  pada kasus  eksploitasi  seksual  terhadap  anak masih  kurang  relevan  untuk  dipakai sebagai dasar hukum  dibandingkan akibat yang terjadi.
2. Faktor  yang  menyebabkan  anak  terlibat dalam kejahatan pornografi yaitu:
a) Faktor  internal  meliputi  adanya  rasa keingintauan mengenai  seksual  tidak hanya  secara  teori  tetapi  juga  dalam praktek dan pola pikir yang dominan akan hasrat  hubungan  seksual  yang  tidak terkontrol  maka  melakukan  hal  yang menyimpang  karena  awalnya  pernah melakukan hubungan seksual yang menjadikan  sebuah  kebiasaan  yang  tidak terkontrol.
b) Faktor  eksternal  meliputi  faktor  ekonomi yang  kurang  sejahtera,  kondisi  moral  dan keluarga yang kurang baik ( broken home ) membuat  kejiwaan  anak  kurang  percaya diri,  lingkungan  yang  didominasi  orang- orang yang kebiasaan hidupnya berperilaku buruk, dan adanya rasa trauma yang membuat bersikap pasrah atau putus asa untuk memperbaiki kehidupanya anak menjadi  beranggapan  bahwa  dirinya seolah-olah tidak mempunyai masa depan.
3. Ada  beberapa  alternatif  dalam  hal penanggulangan kejahatan yaitu: Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak, Hukuman  bagi  para pelaku  sesuai  dengan  UU  No.17  tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti  UU  No.1  tahun 2016 tentang revisi kedua UU perlindungan anak yang disebutkan bahwa  pelaku kekerasan  seksual  terhadap anak  dipidana  penjara  5  sampai  dengan 15 tahun.orang  tua  harus  memahami  dan memfilter  konten-konten  yang  ada  di internet,  komunikasi  yang  dibangun  antar anak  dan  orang  tua.  Selain  itu dibutuhkan
pemahaman orang tua, pendampingan anak, dan juga guru menajarkan tentang hak-hak anak serta bahayanya pornografi serta modus- modus kekerasan seksual di sekitar anak, termasuk juga keterlibatan media massa untuk mengkampayekan secara masif agar semua pihak sadar pentingnya  stop  pornografi  anak  dan kekerasan  seksual  pada  anak,  dan peranan pemerintah Daerah maupun Pusat dan MENKOMINFO Saran
1) Semua  pihak  harus  berpikir  positif  dan lebih bijak dalam menyikapinya.
Tampaknya  sejauh  ini  mungkin  tidak  ada aturan  positif  yang  malah  merugikan. Kalaupun itu terjadi mungkin harus dikaji lebih  tarif  bahwa  benturan  itu  terjadi karena  perilaku  tersebut  mungkin  tidak sesuai  dengan  harkat  martabat  universal yang  dianut  manusia  berbudaya  dan beragama.  Jangan  sampai  hak  mulai  ini dijadikan alat  komoditas. Kebijakan kriminalisasi  terhadap  perbuatan  dalam pornografi  harus  terus  diharmonisasikan
seiring maraknya kejahatan di dunia cyber yang  semakin  canggih.  Hal  ini  yang disebabkan tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya oleh karena  itu  menuntut  pemerintah  harus selalu  berupaya  mengantisipasi  aktivitas- aktivitas  baru  yang  diatur  oleh  hukum yang berlaku.
2) Penulisan  menyarankan  agar  Aparat Penegak  Hukum  perlu  meningkatkan pemahaman  dan  kinerja  di  kalangan aparaat  penegak  hukum  dan  mengadakan sosialisasi  serta  bekerjasama  dengan pemerintah  daerah  maupun  pusat.  Selain itu  perlu  aturan  pemidanaan  terhadap peyertaan, percobaan, dan pengulangan( residive )  terhadap  tindak pidana teknologi informasi untuk menghindari terjadinya ketidakadilan hukum  dan  upayaa  untuk  kesejahteraan sosial (sosial wellfare) dan untuk perlindungan masyarakat (social defence).

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Abdussalam. R. H dan Adri Desasfuryanto,(2016) Hukum Perlindungan Anak ,hal. 1, Jakarta:PTIK
Abu abdurahman nusantari,
(2005) Menepis Godaan Pornografi , Hal. 28, Jakarta:Darul falah
Adam Chazawi, (2016), Tindak Pidana Pornografi , Hal 2-3, Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang  Poernomo, (1993), Asas- Asas Umum Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Brosur  ESKA. Anak  Bukan Objek  Seks .  (Medan:  Koalisi  Nasional Penghapusan ESKA)
Undang-Undang
Undang – Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia No.23  Tahun  2002 Peraturan  Pemerintah No.54 Tahun 2007  Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No.23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011 Tentang Peradilan Anak

## Internet
file:///C:/Users/acer/Downloads/47 53-7526-1-PB.pdf,  diakses  tanggal  24 agustus 2020 http://eprints.ums.ac.id/6074/1/C1000500 16.pdf,diakses  tanggal  03  Maret
2020.