## IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA MURAH MELALUI E-COURT
Fuad Hasyim
Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Email: fuadhasyim@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  administrasi  di  Pengadilan  adalah memanfaatkan  teknologi berbasis online . Electronics  Justice  System ( e-Court ) did esign sebagai  sistem  administrasi  peradilan  yang Contante  justitie .  Secara teknis, E-court menyediakan fitur pendaftaran (e-filing) , taksiran panjar biaya (e- SKUM) ,  pembayaran  panjar  biaya (e-summons) dan  persidangan (e-litigation) .
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris  Kajian  ini  mencoba melihat realita hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia terkait penerapan  dari e-Court dalam  upaya  efektifitas  dan  efisiensi  peradilan.  Adapun analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini ialah pertama , bahwa  aspek  sederhana  prosedurnya  yang  tidak  rumit  dan  bertele-tele.  Aspek “cepat” dipastikan, prosedur pendaftaran, pengajuan, pembayaran dan penyeleseian persidangan relative lebih  singkat  dibandingkan  dengan  peradilan  konvensional. Aspek  “Biaya  Murah”  maka  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pengadu  yang mendaftarkan  perkara  secara  manual  ataupun  konvensional  lebih  mahal dibandingkan peradilan digital melalui e-Court . Kedua, dampak terhadap advokat dalam pelaksanaan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan ialah advokat  harus  memiliki  kecakapan  menangani  kasus  hukum clien secara online. Dengan e-Court pembelaan advokat untuk clien merupakan pembelaan yang tidak mengedepankan perebutan kebenaran atau bisa diistilahkan dengan law battle yang berpusat  pada  kebijakan  hakim  bukan  perdebatan  para  advokat  yang  masih cenderung  subjektif pada clien.
Kata Kunci : e-Court, Asas Peradilan, Advokat.

## A. PENDAHULUAN
Proses  peradilan  yang  jelas,  tidak rumit dan dapat dijangkau oleh masyarakat  tingkat  bawah  merupakan system peradilan yang diimpikan masyarakat  Indonesia.  Berdasarkan  hasil riset  Masyarakat  Pemantau    Peradilan Indonesia (MaPPI), pengadilan di Indonesia  jika  ditilik  dari  sisi  pelayanan publik masih memiliki beberepa kelemahan  seperti  jadwal  persidangan
yang tidak tepat waktu, layanan informasi pengadilan  yang  tidak  merata  serta maraknya  pungutan  liar  pada  proses administrasinya (Skripak dkk., 2018). Hal ini  senada  dengan  apa  yang  disampaikan oleh dikatakan oleh Robert N. Cole-O Lee Reed bahwasannya  lembaga  peradilan yang menyelesaikan sengketa menanggung beban terlalu banyak, memakan  waktu  yang  cukup  lama, membuang banyak waktu dan mahal.
Dalam  KUHP  No.  48  tahun  2009 telah  disebutkan  asas  peradilan Contante justitie .  Asas Contante  justitie yang merupakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam KUHP  No.  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Akan  tetapi  asas yang  efektif  dan  efisien  tersebut  belum terlakskana secara maksimal di peradilan Indonesia (Retnaningsih, 2020, hlm. 127).
Salah satu terobosan yang diciptakan
oleh Mahkamah Agung guna
meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelaksanaan  administrasi  di  pengadilan adalah  dengan  memanfaatkan  teknologi berbasis online . e-Court di design sebagai sistem administrasi peradilan yang Contante  justitie ,  yaitu  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan.  Secara  teknis, E-court menyediakan  fitur  pendaftaran (e-filing) , taksiran panjar biaya (e-SKUM) ,
pembayaran  panjar  biaya (e-summons) dan  persidangan (e-litigation) yang seluruhnya  dilakukan  secara online (Mahkamah  Agung,  2019).  Adapaun Lingkungan peradilan yang menyediakan e-court adalah Pengadilan Negeri,
Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah Syariah,
Pengadilan Militer dan
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Melalui E-Court , perkembangan hukum di Indonesia beralih dari peradilan konvensioanl pada peradilan digital yang disesuaikan dengan perkembangan zaman
meliputi  Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara  (  SIPP  ),  SIAP,  SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK,  PNBP,  Sistem  Informasi  Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan,  Sistem  Informasi  Portal, Direktori  Putusan,  Info  Perkara,  New Direktori  Putusan,  Gugatan  On  Line,  E- SKUM,  ATR,  SPPT,  Bantuan  Panggilan Sidang Elektronik. Tentunya saat ini juga termasuk  dengan  persidangan  secara elektronik atau e-litigation.
Hingga  dewasa  ini,  tercatat  sudah hampir 400 pengadilan umum di Indonesia  telah  menerapkan e - Court pengadilan  (Mahkamah  Agung,  2019). Meski demikian masih terdapat beberapa hal  yang  dikeluhkan  meski  asas  yang menjadi  dasar  dari  pelaksanaan  e- Court adalah  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.
Suatu  penelitian  diharapkan  dapat mengungkap kebenaran ilmu pengetahuan sehingga penelitian sering dilakukan guna menjawab keraguan terhadap realita yang terjadi  (Asikin,  2016).  Begitu  halnya penelitian  yang  menggunakan  yuridis empiris  ini.  Kajian  ini  mencoba  melihat realita  hukum  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia  terkait penerapan  dari e-Court dalam  upaya efektifitas dan efisiensi peradilan. Adapun analisis  data  yang  digunakan  bersifat kualitatif  yaitu  data  yang  dinarasikan.
Pada  penelitian  kulitatif  ini,  laporan penelitian  berwujud  kutipan-kutipan  data atas  hasil  wawancara  dan  observasi lapangan secara langsung.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Dasar pelaksanaan e-Court (Electronics Justice System)
e-Court adalah instrument pelayanan peradilan elektronik bagi masyarakat yang dalam  pelaksanaanya  berbasis  internet (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 4). e-court atau  pengadilan  elektronik  adalah  bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan  elektronik,  SPBE  yang diatur  dalam  Perpres  Nomor  95  Tahun 2018. Pelaksanaan e-Court juga berpijkan pada  Pasal  27  Tahun  2019  "PERMA  1" yang menegaskan bahwa segala ketentuan persidangan elektronik diadakan berdasarkan kebutuhan public dan berpijak pada undang-undang dan ketentuan serta uji coba publik.
Berdasarkan pada ketentuan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  perlu ditinjau  ulang  dan  dilakukan  perbaikan khususnya  terkait  hal  ihwal  persidangan secara online. Hal ini dikarenakan tujuan dari e-Court adalah optimalisasi pelayanan  terhadap  masyarakat  yang memerlukan  peradilan  dengan  lebih menghemat  waktu  dan  biaya.  Sehingga
lembaga  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadian Secara Elektronik.
Dalam penyelenggaraannya,
Mahkamah  Agung  juga  berpijak  pada Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  yang menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif maupun kekuasaan yudisial hakim dalam melaksanakan  peradilan  guna  penegakan hukum  bersifat  merdeka  ( independent ). Selain itu, pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa kekuasaan hakim pada era modern yang  turut  berkembang  sesuai  kebutuhan zaman  di  Indonesia  tidak  menyalahi prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang ada.
Selain pengadaan e-Court yang telah memiliki  dasar  kehakiman  yang  kuat, penyelenggaraan  persidangan, e-Court Indonesia  juga  harus  memenuhi  unsur kepastian  hukum.  Hal  ini  tentu  penting diperhatikan karena nilai kepastian hukum adalah unsur dasar bagi penegakan hukum agar  hukum  tidak  kehilangan  maknanya dimata  masyarakat.  Selain  itu  kepastian hukum juga merupakan harapan masyarakat yang tengah memperjuangkan keadilan  karena  bersinggungan  erat dengan  dampak  kejelasan  norma  sosial warga  sipil  yang  melakukan  pengaduan
hukum. Dengan demikian, upaya memperjelas  kepastian  hukum  pada pelaksaan e-Court dan hal ihwal persidangan  guna  mencapai  penegakan hukum ini tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun  2019  yaitu  “Peraturan  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik diwajibkan memiliki asas kepastian hukum”.
2. Ruang Lingkup

## E-Court
(Electronics Justice System)
Asas mudah menjadi salah satu unsur yang diimplementasikan dalam system E- Court ,  berarti  pengaduan  lebih  mudah dilaksanakan. e-Court berbasis online , akan tetapi tetap menjaga eksistensi nilai- nilai konvensional dalam upaya penegakan perkaranya seperti
persidangan  online.  Tidak  semua  tahap dalam  persidangan online dilakukan secara  online  (Hidayat  dkk.,  2020,  hlm. 15).  Akan  tetapi  seluruh  fitur  yang dibutuhkan  masyarakat  pengadu  hukum disajikan  secara online dalam  sebuah aplikasi  untuk  memudahkan  administrasi pengaduan.  Adapun  ruang  lingkup  dari aplikasi e-Court adalah  sebagai  berikut (Hidayat dkk., 2020):
a. Pendaftaran Perkara Online ( e-Filing )
Saat ini, aplikasi Pencatatan Perkara Online memuat fitur pendaftaran untuk jenis  perkara  yang  ada  di  Peradilan Umum, Peradilan agama dan Peradilan
TUN. Hal ini dikarenakan pada ketiga jenis peradilan tersebut, system pendaftaran manusalnya sangat memerlukan effort atau usaha sehingga e-Court diharapkan  dapat  menjadikan pendaftaran  pada  system  peradilan tersebut menjadi lebih praktis.
Dengan prosedur administrasi pendaftaran  yang  yang effortless ini, maka  beberapa  keuntungan  dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti:
1) Pendaftaran  perkara  dalam  waktu singkat dan hemat.
2) Metode  pembayaran  Biaya  Panjar kepada  pihak  bank  lebih  praktis karena dilakukan secara online.
3) Dokumentasi  aman  dan  terarsip dengan rapi sehingga mudah diakses kembali dengan cepat.
4) Data  dapat  diakses  dimanapun  dan kapanpun (Hidayat dkk., 2020).
b. Pembayaran  Panjar  Biaya Online ( e- Payment ).
Informasi  terkait  nominal  panjar biaya  perkara  dapat  diperoleh  dengan lebih  cepat.  Taksiran  Panjar  biaya perkara telah dipertimbangkan besarannya  dan  dikonfigurasi  oleh pihak  pengadilan  mencakup  besaran seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.
Dalam e-Court ,  masyarakat  berhak mengetahui  besaran  e-SKUM  atau
taksiran  panjar  biaya  perkara.  Selain itu,  pembayaran  pendaftaran  perkara elektrik  juga  praktis  karena  pengguna akan  memperoleh  nomor  pembayaran ( virtual account ) yang dapat dibayarkan  melalui  berbagai  pilihan pembayaran  elektronik  seperti e- banking, m-banking atau transfer bank kepada  bank  yang  telah  ditetapkan dengan  batas  waktu  yang  telah ditetapkan.
c. Pemanggilan Elektronik ( e-Summons ). Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun
2018,  pendaftar  yang  melakukan pendaftaran melalui
e-Court
khususnya advokat akan akan menerima  panggilan  secara  elektronik melalui  alamat  elektronik  pengguna. Akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan pihak  tergugat.  Pemanggilan  awal kepada pihak tergugat tidak dilakukan secara online melainkan secara manual sekaligus dimintai
persetujuan kesediannya dihubungi secara
elektronik oleh pihak pengadilan.
d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)
Pelaksanaan persidangan
menggunakan  aplikasi e-Court juga dapat dilakukan dalam jaringan internet  atau secara elektronik.  Semua dokumentasi  yang  dibutuhkan  dalam persidangan  seperti  replik  dan  duplik dihadirkan  secara  elektronik.  Jawaban dan  kesimpulan  yang  didapat  dalam
persidangan  juga  dapat  diakses  oleh pengadilan  dan  pihak-pihak  yang bersangkutan secara elektronik.

## 3. Pengguna E-Court Terdaftar
(Advokat)
E-Court adalah  sebuah  instrumen Pengadilan sebagai  bentuk  pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online ,
Taksiran  Panjar  Biaya  secara  elektronik, Pembayaran  Panjar  Biaya  secara online , Pemanggilan secara online dan Persidangan  secara online mengirim dokumen  persidangan  (Replik,  Duplik, Kesimpulan,  Jawaban).  Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan  dalam  fungsinya  menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat  akan  menghemat  waktu  dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Mahkamah  Agung,  2019,  hlm.  6–8). Berikut  ini  langkah  penggunaan e-Court advokat:
a. Login
Login pada aplikasi e-Court
( https://ecourt.mahkamahagung.go.id.) dapat  dilakukan  pada  tombol Login halaman  pertama e-Court .  Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna  terdaftar  harus  melengkapi data  Advokat.  Pengguna  Terdaftar untuk  saat  ini  bisa  dilakukan  oleh Advokat.  Dalam  melengkapi  Data
Advokat juga jarus melengkapi dengan dokumen  Advokat  sesuai  persyaratan yang  telah  diatur  pada  Perma  No.  3 Tahun  2018  yaitu  KTP,  Berita  Acara Sumpah  dan  Kartu  Tanda  Anggota (KTA).  Dengan  melengkapi  data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun  pengguna  terdaftar  telah  selesai dilakukan,  akan  tetapi  untuk  bisa beracara dengan menggunakan e- Court
harus menunggu verifikasi dan validiasi  oleh  Pengadilan  Tingkat Banding  dimana  Advokat  tersebut disumpah  (Mahkamah  Agung,  2019, hlm. 16–18).
b. Dashoboard Pengguna Terdaftar
Pada  dashboard e-Court berisi tampilan  yang  lebih  informatif  dan merupakan  sebuah  informasi  yang diberikan  kepada  pengguna  terdaftar. Dalam  dashboard  tersebut  terdapat sebuah  beberapa  kolom  yang  berisi informasi  mengenai  keadaan  data perkara  yang  telah  didaftarkan  oleh Pengguna  Terdaftar  melalui e-Court , diantaranya  informasi  :  ‘Info  Perkara Gugatan’,  ‘Info  Perkara  Bantahan’, ‘Info  Gugatan  Sederhana’,  dan  ‘Info Perkara  Pendaftaran  Permohonan’. Dari  kesemua  itu  memiliki  info masing-masing  yaitu  Perkara  yang
Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar,
Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total
dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan  pengingat  untuk  Pengguna Terdaftar  tentang  perkara  yang  telah didaftarkan (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 12–15).
c. Pendaftaran Perkara
Setelah
Pengguna Terdaftar dinyatakan  terverifikasi  dan  valid sebagai  Advokat  oleh  Pengadilan Tingkat  Banding  dimana  advokat tersebut  disumpah,  maka  berikutnya adalah  Pendaftaran  Perkara.  Tahapan Pendaftaran  Perkara  melalui e-Court adalah  sebagai  berikut  (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 21–22):
1) Memilih Pengadilan Pengguna terpilih (advokat)
memilih  menu  dari  Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan  jenis  perkara  yaitu Gugatan Online ,  Bantahan Online , Gugatan  Sederhana Online ,  dan
Permohonan Online . Apabila advokat sudah memilih jenis perkara  yang  didaftarkan  maka selanjutnya  pilih  Tambah  Gugatan.
Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter
pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kadaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat  status  perkaranya.  Ketika pengguna ingin menambakan
perkara  sesuai  dengan  jenisnya,
pengguna memilih pengadilan tujuan untuk
mendaftarkan
perkaranya. Advokat dapat beracara di  Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan  dalam  hal  ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan  tetapi  bagi  yang  sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing- masing.
2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register
Online dan Barcode akan  tetapi bukan  Nomor  Perkara.  Setelah memahami  dan  menyetyujui  syarat dan  ketentuan  dalam  pendaftaran online melalui e-Court ,  tekan
Tombol Daftar.
3) Pendaftaran Kuasa
Pendaftaran  Surat  Kuasa  adalah
bagian dari tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload  Surat  Kuasa  sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat
Pendaftaran  Lain  dalam  beracara seperti  Berita  Acara  Sumpah,  KTP dan  Kartu  Anggota  Advokat  tidak perlu  dicantumkan  lagi  karena
sudah  akan  selalu  terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen  seperti  Berita  Acara Sumpah,  KTP  dan  KTA  sudah didaftar  saat  pendaftaran  akun pengguna terdaftar.
4) Mengisi Data Pihak
Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan  dalam  pengisian  data  pihak  ini akan  mengisi  alamat  pihak  baik penggugat,  tergugat,  dan  turut tergugat  sehingga  dapat  memilih lokasi  Provinsi,  Kabupaten  dan Kecamatan.  Dengan  melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan  sesuai  besaran  radius masing-masing  wilayah  pengadilan sesuai  ketetapan  Ketua  Pengadilan. Pengguna
selanjutnya
menambahkan  data  pihak  yang berperkara yaitu Penggugat,
Tergugat  dan  Turut  Tergugat  (jika ada).
5) Upload Berkas Gugatan Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang  harus  diupload  pada  tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal di upload dalam  tahapan  Upload  Berkas Gugatan.
Ketika pengguna melakukan upload dokumen,  jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu
pdf dan doc/rtf ,  serta  selain  itu terdapat form  template Persetujuan Prinsipal  yang  berarti  menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik.  Untuk  bukti awal,  bukti yang  diupload  berbentuk  PDF  dan bila  bukti  tersebut  lebih  dari  satu file , maka bukti tersebut dapat di rar atau zip -kan.
6) Elektronik SKUM (e-SKUM)
Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna
Terdaftar akan mendapatkan
taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e- SKUM)  yang  digenerate  otomatis oleh  sistem  dengan  Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan. Besaran  Taksiran  Panjar  Biaya Perkara  ini  sudah  diperhitungan dengan  rumusan  sesuai  Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan,  namun  demikian  apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan  maka  akan  diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan
kepada  Pihak  yang  mendaftar perkara.  Ketika  Pengguna  telah mendapatkan e-SKUM untuk
melakukan pembayarannya,
selanjutnya  user  memilih  tombol ‘Lanjut Pembayaran’.
7) Pembayaran (e-Payment) Pengguna Terdaftar setelah
mendapatkan  Taksiran  Panjar  atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran ( Virtual Account ) sebagai  rekening virtual untuk pembayaran  Biaya  Panjar  Perkara. Ketika  user  sudah  mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam  email  yang  didaftarkan sebelumnya.  Email  Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan  dan  besaran  biaya  panjar yang  harus  dibayarkan.  Setelah dilakukan  pembayaran  otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara  sudah  selesai  berikutnya adalah Pengguna
Terdaftar menunggu  verifikasi  dan  validasi yang  dilakukan  oleh  Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor
Perkara.
8) Mendapatkan Nomor Perkara
Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran
Perkara sudah dilakukan  pembayaran  kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi  dan  validasi  dilanjutkan
dengan  mendaftarkan  Perkara  di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)  yang  merupakan  aplikasi manajemen  administrasi  perkara  di Pengadilan  sehingga  akan  otomatis mendapatkan  Nomor  Perkara  dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara  berhasil  melalui e-Court
dan  SIPP.  Dengan  mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran  Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari
Pengadilan.
Pendaftaran  Berhasil  ini  juga  akan mendapatkan  email  pemberitahuan sehingga  diharapkan  informasinya cepat  sampai  kepada  Pengguna Terdaftar.
9) Mendapatkan  Panggilan  Elektronik (e-Summons)
Setelah pengguna melakukan pembayaran  dan  mendapat  nomor perkara  dari  yang  telah  didaftarkan tersebut  maka  akan  mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim  oleh  pihak  pengadilan tempat pendaftaran perkara.
Persidangan  Elektronik  ( e-Litigasi ) Setelah  pengguna  mendapatkan panggilan  elektronik  selanjutnya dilakukan  persidangan  elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju
melakukan  persidangan  elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal  (sudah  dijelaskan  diatas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai  dengan e-Summons yang telah dikirimkan. Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh  para  pihak  dimulai  dari  acara Jawaban, Replik, Duplik dan
Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan  Tundaan  Sidang  di  SIPP. Dokumen  dikirim  setelah  terdapat tundaan  sidang  dan  ditutup  sesuai jadwal  sidang.  Untuk  mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan)  dari  semua  dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh  majelis  hakim/hakim  yang berarti  ketika  kedua  belah  pihak mengirimkan  dokumen  dan  selama belum diverifikasi oleh
majelis/hakim  kedua  belah  pihak tidak dapat melihat atau
men download dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.
d. Detil  Pendaftaran  Perkara  Pengguna Terdaftar (Advokat)
Setelah  pengguna  melakukan  semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan  secara  elektronik  dapat melihat ringkasan/detil perkara yang telah dilakukan.  Pengguna  dapat  memilih Nomor  Perkara  pada  kolom  Kode  &
Tanggal Register dalam menu
Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang  terpilih  muncul  semua  informasi yang  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen. Dalam  bagian  Pendaftaran  terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik
(persetujuan  Prinsipal),  Panggilan,  serta Biaya  Perkara.  Pada  bagian  Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak.
Pada  bagian  Dokumen  berisi  dokumen- dokumen yang terjadi selama persidangan antar  pihak.  Status  dokumen  dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci,  yang  tidak  terkunci  berarti dokumen  tersebut  bisa  diakses  atau di download dan  sudah  diverifikasi  oleh majelis  hakim  sehingga  bisa  dilihat  oleh pihak  lawan.  Apabila  dokumen  tersebut terkunci  berarti  dokumen  tersebut  belum diverifikasi oleh majelis hakim (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 19–20).
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah
Jika ditilik dari mekanisme implementasi E-Court, maka dapat dikatakan  bahwa  upaya  penerapan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  murah  telah dilakukan. Aspek sederhana nampak dari prosedurnya yang tidak rumit dan bertele- tele.  Pengguna  aplikasi  hanya  harus
menyiapkan berbagai syarat dan ketentuan  yang  diwajibkan.  Meski  pada implementasinya, aplikasi tersebut menyajikan  fitur  yang  beraneka  fungsi sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat  memahaminya  dengan  mudah. Meski demikian, jika dibuat perbandingan,  maka  terobosan  teknologi oleh Mahkamah Agung  ini cukup efektif dan  efisien  dibandingkan  jika  pengadu permasalahan melakukan pengajuan kasus secara konvensional.
Jika  dilihat  dari  aspek  “cepat”  maka sudah  dipastikan,  prosedur  pendaftaran, pengajuan, pembayaran dan penyeleseian persidangan relative lebih singkat dibandingkan
dengan peradilan konvensional. Meski demikian, walaupun kendala teknis pada peradilan konvensional tidak terjadi pada peradilan digital akan tetapi teknologi internet juga tidak  “tanpa  hambatan”.  Pasalnya,  tidak seluruh  masyarakat  dapat  mengakses jaringan internet dengan baik. Persidangan  juga  berpotensi  terkendala jaringan.
Dari aspek “Biaya Murah” maka bisa disepakati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pengadu yang mendaftarkan perkara secara manual ataupun konvensional lebih mahal  dibandingkan  peradilan  digital melalui E-Court. Hal  ini  dikarenakan banyak  unsur-unsur  yang  ditiadakan penganggarannya dalam E-Court.
5. Dampak  Pelaksanaan  E-Court bagi Advokat dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan
E-Court menuntut  penasehat  hukum (advokat) untuk menunjukkan keseriusan berprofesi.  Para  advokat  harus  secara formal mendaftarkan diri pada platform E- Court dengan sebelumnya telah memenuhi  berbagai  syarat  dan  ketentuan yang diajukan Pengadilan Tinggi.
Advokat  tidak  dapat  menangani  kasus yang  diajukan  oleh clien jika  advokat tidak mendapatkan verifikasi dari pengadilan tinggi dan juga tidak mendaftarkan  dirinya  pada  pengadilan elektrik, E-Court. Keabsahan  ketentuan para  advokat  wajib  beracara  secara elektrik  guna  menyeleseikan  perkara clien nya  telah  dibakukan  dalam  PERMA pasal  6  ayat  2  Nomor  III  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi:
Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna
terdaftar yang tidak dapat diverifikasi .
Dengan  demikian,  advokat  harus  tunduk kepada  segala  ketentuan  dari  pengadilan yang bersangkutan khususnya jika pengadilan tersebut menetapkan penggunaan peradilan elektrik ( E-Court).
Segala  hal  ihwal  yang  menyangkut syarat  dan  ketentuan  pendaftar  dalam e-court telah  berdasarkan  pada  SK Ketua
Mahkamah Agung RI
No.122/KMA/SK/VII/2018  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Tata  Kelola  Pengguna Terdaftar  Sistem  Informasi  Pengadilan dan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah Agung RI No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Dengan demikian, para advokat harus beradaptasi dengan  prosedur  peradilan  secara  online yang  sudah  mulai  digalakkan  oleh Mahkamah  Agung  guna  mempermudah prosedur peradilan bagi masyarakat.
Peradilan  elektrik  merupakan  hal baru  di  dunia  peradilan.  Beberapa hambatan  ditemukan  karena  kurangnya pengenalan pada system E-Court. Sebagaimana  halnya  advokat,  mereka juga mengalami beberapa kesulitan dalam menyesuaikan  diri  dengan  sistem  baru yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung terlebih klien atau pihak yang berperkara. Memberikan  advokasi  kepada  mitra berperkara  adalah  hal  yang  tidak  mudah sehingga  advokat harus  memahami terlebih dahulu prosedur peradilan elektrik sebelum memberikan arahan dan bimbingan kepada clien. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masalah teknis yang mungkin dihadapi oleh advokat dan clien selama proses pendaftaran perkara hingga peradilan elektronik.
Beralihnya  sistem  konvensional  ke system elektrik  menyebabkan  beberapa perubahan, seperti:
a) Berubahnya  prosedur  yang  semula berbelit-belit  menjadi  lebih  hemat waktu.
b) Perubahan  juga  terjadi  pada  ranah sosial, yaitu berubahnya pola interaksi antara pihak yang terlibat dalam proses peradilan sejak pendaftaran dan penetapan keputusan.
c) Perubahan  system  ini  juga  secara otomatis mengedukasi masyarakat untuk  lebih  memahami  prosedur hukum dan informasi-informasi penegakan  keadilan  dan  tentunya merubah  pola  berpikir  masyarakat menjadi lebih modern.
Adapun  manfaat  dari  digitalisasi sistem peradilan melalui aplikasi E-Court adalah :
a) Waktu yang dibutuhkan untuk menyeleseikan perkara lebih cepat.
b) Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus kasus yang dilaporkan lebih hemat.
c) System pembayaran biaya panjar tidak rumit  karena  menjadi  lebih  praktis dengan  pembayaran online melalui bank  atau  pembayaran  elektronik terpilih lainnya.
d) Berkas  perkara  dan  segala  dokumen yang diperlukan selama proses
peradilan mudah diakses kapanpun dan dimanapun.
E-court mengarah  pada  peradilan yang  lebih  bersih  dan  sehat  bagi masyarakat  yang  membutuhkan  keadilan dan  kepastian  hukum  atas  perkara  yang dihadapi.  Advokasi  semakin  dibutuhkan oleh  masyarakat  untuk  mengenalkan system peradilan  elektrik  yang  cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga unsur ini  harus  mendapatkan  perhatian  dari masyarakat  agar  masyarakat  semakin familiar dengan  hukum  di  Indonesia  dan tidak  merasakan  ketimpangan  karena sulitnya mendapatkan kepastian hukum.
Hal  sulit  yang  harus  dipelajari  oleh advokat  adalah  kecakapan  menangani kasus  hukum clien secara online. Karena advokat  tidak  lagi  dapat  sepenuhnya membangun  alibi  guna  membela clien.
Semua  data  dan  fakta  harus  disampaikan berdasarkan  standarisasi  yang  ditetapkan dan harus disetting dengan lebih terintegral dengan hukum sehingga dapat menjadi  bahan  pembelaan  bagi clien. Dengan E-Court pembelaan  advokat untuk clien merupakan  pembelaan  yang tidak mengedepankan perebutan kebenaran  atau  bisa  diistilahkan  dengan law  battle yang  berpusat  pada  kebijakan hakim  bukan  perdebatan  para  advokat yang  masih  cenderung    subjektif  pada clien (Makmur, 2014, hlm. 46).
Beberapa  hambatan  yang  dihadapi para  advokat  dalam  teknis  pelaksanaan peradilan elektrik E-Court adalah:
a) Pada aplikasi e-court mengunci system
setelah  Pendaftar  mengupload  berkas gugatan  maupun  jenis  surat  yang  lain sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan jika ada hal yang dirasa perlu direvisi.
b) Biaya  panjar  tidak  dihitung  secara lebih  akurat  dan  sering  diestimasikan lebih  dari  biaya  yang  diperlukan terlebih  jika  terjadi  pemanggilan  pada pendaftar secara berulang-ulang terkait kasus yang didaftarkan.
c) Sebagian advokasi mengalami kesulitan  mengoperasikan system E-
Court yang  mengharuskan  pendaftar memahami system komputerisasi terlebih  bagi  pendaftar  yang  usianya tidak  muda.  Hal  ini  menjadi  kendala untuk mempelajari teknologi informasi pada system E-Court terlebih system E-
Court akan terus melakukan perubahan dan penambahan fitur baru.
d) Gangguan listrik  dan jaringan  internet juga  menjadi  kendala  saat  proses E- Court berlangsung.
Kendala-kendala  tersebut  menuntut kesadaran berbagai pihak untuk memperbaiki system , baik system pemahaman  advokat  dengan  melakukan pelatihan  dan  juga system terintegrasi antara masyarakat dan Pengadilan Tinggi.
Perbaikan  sistem  penunjang  kegiatan peradilan  berbasis online juga  harus disempurnakan.

## C. SIMPULAN
Aplikasi e-Court menjadi suatu kebutuhan  di  dunia  digital  saat  ini khususnya  di  pengadilan  tingkat  pertama karena  meupakan  upaya  mewujudkan penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan biaya ringan. Masyarakat dapat megadukan perkara tanpa harus melewati  prosedur  yang  berbelit-belit dan  biaya  yang  mahal.  Berkas  perkara juga  tersimpan  dengan  rapi  dan  secara praktis  dapat  diakses  di  manapun  dan kapanpun.
Banyak  hal  positif  yang  didapat dari e-Court, selain menjadi  terobosan digital yang dapat mempermudah prosedur  hukum,  mempercepat  dan menghemat biaya, e-Court juga meningkatkan potensi dan kualitas advokat  Indonesia  bahkan  mengedukasi masyarakat  tentang  prosedur  hukum yang  modern.  Akan  tetapi  masih  ada beberapa  aspek  yang  harus  dibenahi pada  sistem e-Court baik  secara  internal maupun  eksternal.  Pada  aspek  internal e-Court perlu didesign  lebih  praktis supaya  para  pencari  keadilan  dapat mengakses e-Court dengan  lebih  baik tanpa  dibebani  dengan  kebingungan menghadapi  teknologi.  Upaya  tersebut
juga  harus  diimbangi  dengan  langkah pemerintah  Pengadilan  Pusat  untuk
mengedukasi masyarakat khususnya
pihak-pihak  yang  sering  berinteraksi
dengan proses hukum agar lebih memahami e-court .[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Z.  (2016). Pengantar  metode penelitian hukum .
Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah,
E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E- Court)  dan  Konvensional. Batulis Civil Law Review , 1 (1), 14–23.
Mahkamah  Agung,  R.  I.  (2019).  Buku Panduan E-Court. Jakarta: MARI . Makmur, S. (2014). Peran advokat dalam penegakan  hukum  ekonomi  di Indonesia .
Retnaningsih,  S.  (2020).  Pelaksanaan  E- Court  Menurut  Perma  Nomor  3 Tahun  2018  Tentang  Administrasi Perkara  Di  Pengadilan  Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan  Persidangan  Di  Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di
Pengadilan  Negeri  Di  Indonesia).
Jurnal Hukum dan Pembangunan .
Skripak,  S.  J.,  Cortes,  A.,  Walz,  A.  R., Parsons,  R.,  &  Walton,  G.  (2018). Fundamentals  of  business .  VT
Publishing.