## OPEN ACCESS
http://jurnal.uns.ac.id/jdk
E-ISSN: 2656-5528

## Identifikasi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Pasca Implementasi Program Kampung Ramah Anak (KRA) di RW 11 Kampung Badran, Kota Yogyakarta
Identification of the Quality Improvement of Settlement Infrastructure After the Implementation of the Children-Friendly Village Program (KRA) in RW 11 Kampung Badran, Yogyakarta City
Daniel Kristian Nugroho 1* , Kusumastuti 1,2 , Paramita Rahayu 1,2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : danielkristiannu@gmail.com
(Diterima:  5 Januari Desember 2023; Disetujui: 20 Februari 2023)

## Abstrak
Permukiman kumuh adalah sebuah fenomena dan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh kota, termasuk Kota Yogyakarta. Meskipun menyandang gelar sebagai kota budaya dan kota pendidikan, fenomena permukiman kumuh tetap eksis di Kota Yogyakarta. Kampung Badran adalah salah satu kampung di Kota Yogyakarta yang masih mengalami status sebagai permukiman kumuh, ditinjau dari indikator kepadatan bangunan, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat. Selain permasalahan permukiman kumuh, Kampung Badran juga menyandang gelar sebagai kampung preman, yang membentuk permasalahan yang kompleks di kampung ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekumuhan di kampung ini. Kampung Ramah Anak (KRA) adalah salah satu program yang diinisiasi, yang  tidak hanya mengatasi permasalahan fisik terkait permukiman kumuh, namun juga permasalahan sosial dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak di kampung tersebut. Inisiasi program KRA di RW 11 Kampung Badran menggunakan pendekatan partisipatif, dimana pemerintah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (RT, RW,  dan  kelompok-kelompok  masyarakat),  dan  seluruh  masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak-hak  anak  melalui  penyediaan instrumen KRA baik secara kelembagaan maupun infrastruktur. Semenjak adanya program KRA ini, berbagai pendanaan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 juga semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dengan melihat peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di RW 11 Kampung Badran pasca diimpelementasikannya program KRA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang menekankan pada realitas dan proses suatu fenomena dapat terjadi agar mampu memberikan gambaran khusus terkait perubahan infrastruktur yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa infrastruktur di RW 11  Kampung Badran mengalami peningkatan kualitas, ditandai peningkatan kondisi dan perubahan yang terjadi pada berbagai sarana dan prasarana. Adanya peningkatan kualitas infrastruktur ini berpengaruh besar terhadap penanganan kekumuhan di RW 11 Kampung Badran, terutama terkait dengan indikator penyediaan sarana prasarana, kesehatan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.
Kata kunci : infrastruktur; Kampung Badran; kampung preman; Kampung Ramah Anak; kumuh

## Abstract
Slum settlement is a phenomenon and a problem faced by almost all cities, including the city of Yogyakarta. Eventhough Yogyakarta holds a title as a city of culture and city of education, the phenomenon of slum settlement still exists in the city. Kampung Badran is one of the villages in the city of Yogyakarta which is still experiencing the status of a slum settlement, from indicators of building density, health, and social conditions of the community. Apart from the problem of slum settlements, Kampung Badran also holds the title of being  thug  village,  which  creates  complex  problems  in  this  village.  Numerous  efforts  have  been  made  by  the  community  and government in overcoming the problem of slums in this village. Child Friendly Village (Kampung Ramah Anak or KRA) is one program initiated not only to address physical problems related to slum settlements, but also social problems within them, in fighting for the fulfillment of children's rights in the village. The initiation of the KRA program in RW 11 Kampung Badran uses a participatory approach, in which the government collaborates with stakeholders (RT, RW, and community groups), and the whole community through the provision of KRA instruments both institutionally and in infrastructure. Since the existence of this KRA program, various funding efforts to improve the quality of infrastructure in RW 11 have also increased. This study aims to identify the changes that have occurred by looking at the improvement in the quality of infrastructure in RW 11 Kampung Badran after the implementation of the KRA program.
This research was conducted using a qualitative method with descriptive analysis approach that emphasizes on the reality and process a phenomenon can occur, in order to be able to provide a specific picture regarding the changes in infrastructure. The results of this study indicate that the quality of infrastructure in RW 11 Kampung Badran has improved, marked by improved conditions and changes that have occurred in various facilities and infrastructure. This increase in the quality of infrastructure has a major impact on the handling of slums in RW 11 Kampung Badran, especially related to the indicators of infrastructure provision, environmental health, and socio-economic conditions.
Keywords: friendly child village; infrastructure; Kampung Badran; slum; thug village

## 1. PENDAHULUAN
Urbanisasi dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi telah menjadi tantangan bagi perkembangan kota, baik kota kecil, menengah, maupun kota-kota besar. Menurut data World Urbanization Prospect yang dirilis oleh the United Nations pada tahun 2018, rata-rata pertumbuhan populasi kawasan perkotaan di dunia adalah sebesar 10%, bahkan pertumbuhan populasi kota-kota di Indonesia sudah mencapai angka 12,86%. Tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan populasi di kawasan perdesaan yang angkanya -0,98% (UN, 2018). Resesi jumlah penduduk di kawasan perdesaan ini juga linear dengan kondisi di Indonesia dimana pertumbuhannya mencapai - 1,46%.  Kondisi  ini  berimplikasi  pada  tidak  terkendalinya  pertambahan  dan  migrasi  penduduk  menuju  kota  besar. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus dan tidak terkendali, serta tidak dibarengi dengan penyediaan hunian dan lapangan  pekerjaan,  akan  menimbulkan  permasalahan  bagi  kota  tersebut.  Kemiskinan,  kriminalitas,  dan  tumbuhnya permukiman  kumuh  ( slum  area ),  adalah  konsekuensi  dari  fenomena  urbanisasi  tersebut  (Harahap,  2013).  Adanya fenomena-fenomena tersebut tentu menimbulkan citra negatif terhadap sebagian maupun seluruh wilayah kota.
Setyowati (2016) menyatakan bahwa Kampung Badran di Kota Yogyakarta adalah salah satu kampung yang memiliki citra buruk sebagai Kampung Preman. Citra buruk ini dimulai dari adanya fenomena tumbuhnya permukiman kumuh dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat pada tahun 1980-an. Hal ini berimplikasi pada munculnya preman-preman yang tidak  memiliki  pilihan  pekerjaan  sehingga  menjadikan  kampung  ini  memiliki  citra  negatif  di  kacamata  masyarakat Yogyakarta. Tumbuhnya fenomena kampung preman tersebut selain didorong oleh faktor ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor  sosial,  diantaranya  karena  adanya  tokoh  penggerak.  Kampung  Badran  pada  awalnya  merupakan  kawasan pemakaman  etnis  Tionghoa  (Bong)  yang  menjadi  area  perjudian  kala  itu.  Tokoh  penggerak  pada  kala  itu  menjadi penguasa keamanan yang mendapat jatah dari para pemain judi atas tugasnya, hingga keluar masuk penjara dalam hitungan bulan menjadi hal (Rudi dalam Haryanto, 2013).
Selain pengaruh faktor sosial dan ekonomi, citra negatif kampung preman di Kampung Badran diperkuat keadaan kampung yang merupakan kawasan permukiman kumuh. Kekumuhan di kampung ini dipicu oleh pertumbuhan perumahan secara organik di area yang merupakan bekas pemakaman Tionghoa. Kekumuhan ini dinyatakan secara formal dalam SK  Walikota  Yogyakarta  Nomor  158  Tahun  2021  tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh. Kekumuhan ini meliputi beberapa aspek, seperti kesehatan, tata bangunan, dan kondisi sosial masyarakal, ditambah kategori  penghasilan  masyarakat  masih  tergolong  kelas  sosial  menengah  ke  bawah  (MBR).  Aspek-aspek  tersebut menjadikan masyarakat Kampung Badran rentan menghadapi masalah sosial.
Meskipun merupakan permukiman kumuh dengan citra buruk sebagai kampung preman, RW 11 Kampung Badran terus berbenah dalam mengupayakan lingkungan permukiman yang lebih baik. Upaya ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Devas (1981) menyatakan bahwa proses perubahan permukiman merupakan suatu proses hierarkis, kepala pemerintahan pada masing-masing level memegang peranan penting, terlebih pemangku kepentingan pada level bawah  (RT  dan  RW)  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Keberhasilan  perubahan  permukiman  turut dipengaruhi  oleh  tingkat  konsultasi  masyarakat  kepada stakeholder akan  apa  yang  mereka  butuhkan.  Hal  serupa diutarakan oleh Silas (1992), bahwa proses perubahan pemukiman berkaitan dengan kemitraan atau kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat berperan dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi  terkait  lingkungan  tempat  tinggalnya  dan  pemerintah  berperan  dalam  menyediakan  pendanaan,  standar,  dan panduan dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.
Awal  tahun  2000-an  menjadi titik  balik  RW  11  menuju  proses  perkembangan,  baik  secara  kelembagaan  maupun infrastruktur.  Pemimpin  memegang  peran  dan  pengaruh  kuat  dalam  memobilisasi  masyarakat  untuk  tumbuh  dan berkembang.  Upaya  ini  juga  mendapat  dukungan  berbagai  pihak  mulai  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), swasta, hingga pemerintah dalam mencapai kondisi lingkungan permukiman yang lebih baik. Hingga akhirnya pada tahun 2011, dilakukan inisiasi program Kampung Ramah Anak (KRA) sebagai respon kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta. Program KRA ini berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam klaster KRA, dimana klaster-klaster ini berkaitan erat dengan aspek kelembagaan dan infrastruktur. Pemenuhan hak anak akan tercipta apabila penguatan terhadap kelembagaan serta penyediaan infrastruktur permukiman terpenuhi. Hal ini terbukti, dimana dengan kondisi masyarakat dan kelembagaan yang dinilai sudah mandiri ini mampu menjalankan program yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan baik. Semenjak adanya program KRA ini, berbagai pendanaan dan program-program peningkatan kualitas permukiman juga mulai masuk di RW 11 Kampung Badran. Pelaksanaan Program KRA di RW 11 Kampung Badran dinilai telah mampu memberikan perubahan terhadap kondisi permukiman. Berdasarkan latar  belakang  kondisi  tersebut,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  perubahan  yang  terjadi  berkaitan  dengan peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran pasca implementasi program KRA.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 DEFINISI PERMUKIMAN
Permukiman terbentuk oleh adanya tuntutan terhadap kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan vital seperti akses terhadap air bersih, udara, makanan, dan keamanan. Permukiman berfungsi untuk memfasilitasi interaksi antarmanusia, diciptakan  untuk  mengakomodasi  dan  membentuk  nilai-nilai  kolektif,  keinginan,  dan  peraturan  bersama  (Villagomez, 2018). Kovacic & Giampietro (2017) menyatakan bahwa permukiman adalah sebuah kawasan berpenghuni yang memiliki karakter fisik dan institusional sehingga penyelenggaraan kehidupan bisa berjalan optimal. Diutarakan juga oleh Silas (1992) bahwa permukiman adalah sebuah teritorial habitat dimana penduduknya masih dapat melaksanakan kegiatan biologis, sosial, ekonomis, politis, dan dapat menjamin kelangsungan lingkungan yang seimbang dan serasi. Permukiman merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya (Kurniasih, 2007).
Menurut Hariyani, Usman, & Kurniawan (2018), permukiman adalah sebuah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang dibangun oleh infrastruktur yang merupakan komponen dari sistem fisik permukiman itu sendiri. Lahan merupakan aspek paling penting dari wilayah permukiman, yang lalu didukung oleh hunian, sistem transportasi, dan berbagai fasilitas. Diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa permukiman  adalah  lingkungan  tempat  tinggal,  baik  di  kawasan  perkotaan  maupun  perdesaan  yang  memiliki  fungsi sebagai tempat tinggal maupun lingkungan hunian yang mendukung penghidupan bagi penghuninya.

## 2.2 KOMPONEN FISIK PERMUKIMAN
Doxiadis (1970) menyatakan bahwa komponen permukiman ditujukan ke dalam bagan hubungan manusia dengan lingkungannya. Komponen ini dibagi ke dalam komponen fisik, yaitu network (jaringan), nature (karakter fisik alam), dan shell (bangunan  atau  tempat  tinggal),  dan  juga  terdapat  komponen  nonfisik  yaitu society (komunitas)  dan man atau manusia itu sendiri. Komponen fisik permukiman menurut Doxiadis (1970) dirincikan sebagai mana pada Tabel 1.
Tabel 1. Komponen Fisik Permukiman Nature Shell Network Geologi Rumah Jaringan air bersih Topografi Fasilitas sosial Jaringan listrik/energi Hidrologi Fasilitas ekonomi Jaringan transportasi Tanaman Fasilitas rekreasi Jaringan komunikasi Iklim Fasilitas administrasi Jaringan drainase Jaringan persampahan Sanitasi Sumber: Doxiadis (1970)
Dalam buku “ The Law of Settlement ” sebagai respon terhadap penelitian Doxiadis, Villagomez (2018) menyatakan beberapa komponen fisik permukiman meliputi: (1) lokasi, berkaitan dengan kondisi geografis dan topografi bentang alam suatu  permukiman  terbentuk;  (2)  ukuran,  berkaitan  dengan  jumlah  penduduk  dan  dampaknya  terhadap  penyediaan kebutuhan  mereka;  (3)  fungsi,  berkaitan  dengan  peran  permukiman  tersebut;  (4)  struktur  berkaitan  dengan  hirarki, kesatuan, dan konektivitas penduduk di dalamnya; dan (5) bentuk dari permukiman itu sendiri. Menurut Kaseke, Pakasi, & Ngangi (2017), komponen fisik suatu permukiman meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase  lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  dan  proteksi  kebakaran.  Disampaikan  juga menurut  Annas,  Soemitro,  & Santoso  (2018)  bahwa kualitas  komponen  fisik  permukiman  dinilai melalui  kondisi  jalan lingkungan,  kondisi  drainase  lingkungan,  kondisi  jaringan  air  bersih,  kondisi  jaringan  air  limbah,  pengelolaan
persampahan, kondisi bangunan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan ketersediaan RTH. Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di dalam Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 yang menjelaskan komponen permukiman layak huni dan berkelanjutan terkait fisik, antara lain kondisi bangunan hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan bahaya kebakaran, dan ruang terbuka publik (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintahan Rakyat, 2016).

## 2.3 PERUBAHAN PERMUKIMAN
Perubahan yang terjadi di masyarakat ada yang bersifat sosial dan fisik. Perubahan sosial mencakup perubahan yang terjadi  sebagai  akibat  dari  interaksi  antarindividu  dalam  masyarakat.  Perubahan  ini  meliputi  perubahan  demografi, munculnya kebudayaan, konsensus, program yang disepakati bersama, dan social movement (Horton, 1999). Di sisi lain, ada perubahan yang bersifat fisik, dimana perubahan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perubahan sosial di masyarakat. Menurut Villagomez (2018), perubahan permukiman terjadi seiring berjalannya waktu dengan tujuan untuk mengembangkan fungsi dan tujuan masyarakat sebagai respon dari perkembangan industri, teknologi, budaya, dan aspek lain yang sangat kompleks. Hendrarto  (1997) menyatakan bahwa perkembangan kota atau suatu wilayah yang pesat harus dibarengi dengan proses pembangunan yang dilakukan. Adanya permasalahan suatu wilayah seperti kemacetan, urbanisasi, pelayanan dasar, permukiman kumuh, dan sebagainya sangat membutuhkan tata kelola wilayah yang baik dalam kaitannya dengan perubahan fisik.
Diutarakan oleh Fransen, Hati, Nyumba, & van Tuijl (2023), proses perubahan permukiman menjadi lingkungan yang layak huni dan tempat bekerja yang nyaman dipengaruhi oleh adanya relasi sosial dan rasa kepemilikan yang melibatkan pemangku kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut Sibyan (2020), mekanisme perubahan permukiman meliputi pengumpulan  data,  sosialisasi,  pembentukan  kelompok  kerja,  verifikasi,  pemilihan  lokasi,  pengadaan  lahan,  dan konstruksi. Sibyan (2020), juga menyatakan bahwa keberhasilan perubahan permukiman membutuhkan sudut pandang dari  pemangku  kepentingan  untuk  melihat  sebuah  kawasan  kumuh  sebagai  sebuah  entitas  sosial  yang  sama-sama memiliki hak terhadap akses hunian yang memadai dan lingkungan yang sehat. Perubahan permukiman juga perlu untuk menitikberatkan pada pendekatan perencanaan partisipatif dan kolaboratif untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan dukungan terhadap perencanaan.
Proses  perubahan  permukiman  yang  efektif  dan  berhasil  idealnya  melibatkan  masyarakat  untuk  mengidentifikasi kebutuhan mereka atas lingkungannya sendiri, dan masyarakat sendirilah yang turut menyediakan sumber daya dalam proses perubahan tersebut (Devas, 1981). Devas (1981) menyatakan bahwa proses perubahan permukiman merupakan suatu proses hierarkis, kepala pemerintahan pada masing-masing level memegang peranan penting, terlebih pemangku kepentingan pada level bawah, seperti RT dan RW yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dijelaskan oleh Silas  (1992)  dalam  studi  kasus Kampung  Improvement  Program (KIP)  di  Surabaya,  bahwa  keberhasilan  perubahan permukiman turut dipengaruhi oleh tingkat konsultasi masyarakat kepada stakeholder akan apa yang mereka butuhkan. Ia juga menyatakan bahwa konsultasi rutin antara pemangku kepentingan dengan masyarakat menjadikan masyarakat merasa dilibatkan dalam mewujudkan lingkungan tempat tinggal mereka ke arah yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi terdorong dalam mengorganisasikan komunitas mereka selama proses perencanaan pembangunan dalam menciptakan forum untuk menampung ide dan gagasan masyarakat terhadap apa yang mereka butuhkan.

## 2.4 PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK (KRA)
Child Friendly City Initiative (CFCI) adalah sebuah program yang diprakarsai oleh UNICEF sejak tahun 2004 dalam rangka menyediakan kerangka tata kelola untuk membangun kota dan komunitas ramah anak. Menurut Brown et al. (2019), CFCI berdiri atas tuntutan kebutuhan akan kota yang sehat, dimana kota adalah suatu tempat yang melayani kebutuhan  semua  orang  tanpa  memandang  usia,  jenis  kelamin,  pendapatan,  status,  atau  etnis.  Oleh  karena  itu, perencanaan kota berfokus pada perkembangan yang sehat bagi anak-anak untuk memberikan manfaat jangka panjang dan mempengaruhi masa depan, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial. Program CFCI di Indonesia direspon melalui program Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Himawati (2013) menyatakan bahwa Kampung Ramah Anak (KRA) dibangun oleh pemerintah kota untuk memfasilitasi kegiatan belajar, bermain, bersosialisasi di tengah masyarakat atas hak-haknya seperti pendidikan dasar, kesehatan, serta perlindungan khusus selain untuk mengurangi risiko-risiko kampung yang sebelumnya memperoleh stigma sebagai kampung yang memiliki sejarah kelam. Oleh karena itu, KRA sengaja digunakan untuk mengkonstruksi kembali kampung
dengan  tujuan  agar  menjadi  lebih  nyaman,  aman,  dan  kondusif  bagi  perkembangan  anak.  Keterlibatan  secara  aktif berbagai  pihak  masyarakat  mulai  dari  orang  tua,  tokoh  masyarakat,  pemuda,  dan  pemerintah  wilayah  setempat merupakan pendukung terbentuknya KRA.
Menurut petunjuk teknis KRA, KRA adalah suatu pembangunan yang berbasis masyarakat yang dilakukan mulai dari lingkup  RW,  mengintegrasikan  antara  sumber  daya  lokal  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  berada  di  lingkungan setempat dalam upaya untuk menghormati, menjamin, memenuhi, dan melindungi hak anak, serta menanggulangi resiko anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010). Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penilaian mandiri KLA didasarkan pada 24 indikator yang mencakup ke dalam 6 klaster KLA. Indikator KLA ini dalam implementasinya menjadi standar acuan bagi wilayah di bawahnya hingga pada level kampung, RW, dan RT. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui status wilayah ramah anak oleh masing-masing kabupaten/kota. Indikator-indikator KRA ini linier dengan teori Doxiadis mengenai komponen permukiman, dimana secara garis besar komponen ini berkaitan dengan komponen fisik (infrastruktur) dan komponen nonfisik.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan mengidentifikasi secara mendalam suatu fenomena yang terjadi (Somantri, 2005). Hal ini sesuai dengan kompleksitas dan kekhasan kondisi di lokasi penelitian RW 11 Kampung Badran terkait perubahan infrastruktur yang terjadi. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar pengambilan data di lapangan, dimana indikator yang diamati dalam penelitian ini berupa (1) persebaran, (2) kondisi, dan (3) perubahan dari komponen fisik yang ada di RW 11 Kampung Badran.
Data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  beberapa  teknik  pengumpulan  data.  Data  primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Sebagai pendukung, juga dilakukan pengumpulan data  sekunder  melalui  studi  dokumen  yang  diperoleh  melalui  arsip  dokumen  RW  11  Kampung  Badran.  Setelah data kualitatif ini dikumpulkan, data diolah menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono  (2018), triangulasi data diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas suatu data dari berbagai subjek yang memiliki sudut pandang berbeda, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang valid.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) tahapan penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan  terjun  ke  lapangan  secara  langsung  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  terhadap  narasumber. Selanjutnya dilakukan proses pemilahan data dan reduksi data. Hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, menemukan pola/tema, dan memfokuskan data dari berbagai data mentah yang diperoleh di lapangan. Setelah data terkumpul  dan  terkompilasi,  peneliti  melakukan  analisis  data  sebagai  pembahasan  atas  hasil  yang  diperoleh.  Hal  ini dilakukan dengan menyandingkan hasil dan teori yang sebelumnya telah disusun untuk melihat hasil identifikasi kualitas peningkatan infrastruktur yang ada. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan atas hasil yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 GAMBARAN UMUM KAWASAN STUDI
RW 11 Kampung Badran secara administratif terletak di Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Secara administratif, RW 11 terbagi ke dalam 5 RT, yaitu RT 47, 48, 49, 50, dan 51. Pembagian RT ini didasarkan pada batas fisik yaitu jalan lingkungan. RW 11 Kampung Badran memiliki populasi yang cukup besar yaitu 1074 jiwa, dengan 342 KK, dan rata-rata anggota keluarga sebesar 3-4 jiwa. Mayoritas penduduk di RW 11 Kampung Badran menggantungkan hidup pada sektor ekonomi informal, dimana kelompok pekerjaan sebagai wirausaha memiliki jumlah yang paling besar. RW 11 Kampung Badran memiliki kondisi yang unik dan strategis karena dilewati oleh akses jalan kolektor yang cukup vital di Kota Yogyakarta, yaitu Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kampung Badran juga dilewati oleh Kali Winongo yang membelah Yogyakarta menjadi bagian Timur dan Barat. Apabila melihat dari aksesibilitas, Kampung Badran cukup dekat dengan
landmark Kota Yogyakarta yaitu Tugu Jogja, Stasiun Tugu, dan Jalan Malioboro. Batas-batas RW 11 Kampung Badran dijabarkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Batas RW 11 Kampung Badran Batas Keberadaan Batas Fisik maupun Administratif Utara Kampung Pingit Timur Jalan Tentara Rakyat Mataram dan RW 12 Kelurahan Bumijo Selatan RW 10 Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Pringgokusuman Barat Kali Winongo dan Kelurahan Tegalrejo
RW 11 Kampung Badran merupakan permukiman kepadatan tinggi, dengan nilai rata-rata Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 85,4%. KDB wilayah RT yang berbatasan langsung dengan sungai (RT 47, 48, dan 49) adalah sebesar 91-100%, KDB RT 50 sebesar 81-90%, dan KDB RT 51 sebesar 71-80%. Terkait nilai jumlah lantai bangunan, RW 11 Kampung Badran didominasi oleh lantai bangunan sejumlah 1, namun untuk RT 51 sejumlah 1-3 dikarenakan didominasi oleh bangunan pemerintahan (lihat Gambar 1).
RW 11 Kampung Badran merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 118 – 141 mdpl dan didominasi oleh tanah  dengan  kelerengan  yang  cenderung  datar  kecuali  daerah  bantaran  sungai  yang  konturnya  cukup  menurun. Kampung Badran memiliki curah hujan relatif sedang sebesar 2000 – 3000 mm/tahun. Karakteristik tanah di Kampung Badran cukup gembur dan memiliki karakteristik yang cocok untuk bercocok tanam, mengingat ketersediaan sumber air yang dekat dengan bantaran Kali Winongo. Namun, lokasi tersebut apabila dilihat dari kerawanan bencana cukup rentan terhadap potensi tanah longsor. Oleh karena itu, tanah di bantaran sungai dibangun talud/dinding penahan dari beton maupun bronjong untuk meminimalisir resiko bencana yang ada.
Secara aksesibilitas, meskipun dilewati oleh jalan kolektor, untuk bisa masuk ke dalam wilayah RT 11, akses jalannya cukup terbatas. Kampung Badran didominasi oleh gang sempit yang hanya bisa diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sejumlah tiga ruas jalan lingkungan. Gambaran umum RW 11 Kampung Badran dijelaskan melalui peta pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian RW 11 Kampung Badran

## 4.2 IDENTIFIKASI PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
Identifikasi peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran tidak bisa dilihat secara eksplisit tetapi perlu dipahami  rangkaian  proses  dari  tumbuhnya  permukiman.  RW  11  Kampung  Badran  yang  semula  hamparan  tanah pemakaman, berubah menjadi sarang premanisme, dan akhirnya tumbuh menjadi sebuah permukiman, yang tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah. RW 11 Kampung Badran tumbuh karena adanya pembangunan jalan kolektor
yaitu  Jl.  Tentara  Rakyat  Mataram  dan  kawasan  perkantoran  serta  gedung  pemerintahan.  Memasuki  tahun  2000-an, perkembangan  infrastruktur mulai  beralih  dari yang dulunya  dibangun  oleh  pemerintah  menuju  swadaya  masyarakat. Perubahan kelembagaan dari periode ke periode yang berimplikasi pada perubahan infrastruktur menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan RW 11 Kampung Badran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hendrarto (1997) bahwa perubahan fisik merupakan suatu konsekuensi dari adanya perubahan sosial di masyarakat.
Adanya program Bank Sampah pada tahun 2009 merupakan salah satu program kelembagaan yang berperan dalam penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Bank sampah ini berperan dalam menunjang infrastruktur persampahan di RW 11 Kampung Badran, seperti penyediaan tempat sampah komunal di beberapa titik, bangunan bank sampah, dan pengelolaan sampah. Kelembagaan lain juga berperan dalam menopang penyediaan infrastruktur adalah sekolah  PAUD  (Pendidikan  Anak  Usia  Dini),  Rumah  Bambu,  dan  PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat)  Griya Rumpun.  Lembaga-lembaga  yang  sama-sama  bergerak  di  bidang  pendidikan  ini  menopang  adanya  penyediaan infrastruktur berupa ruang belajar bagi masyarakat. Selain itu, juga terdapat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang berperan dalam penyediaan infrastruktur kesehatan bagi anak-anak dan balita.
Dengan adanya berbagai infrastruktur yang dibangun dan mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk khususnya anak-anak, akhirnya program KRA mampu untuk diimplementasikan di RW 11 Kampung Badran. Infrastruktur-infrastruktur inilah yang turut menopang terpenuhinya klaster KRA di RW 11 Kampung Badran. Setelah program KRA ini dirilis pada tahun  2011,  dampak  terhadap  penyediaan  infrastruktur  di  RW  11  semakin  terlihat.  Infrastruktur  utama  yang  menjadi kewajiban dari program KRA ini mulai muncul seperti: (1) papan informasi, (2) papan hak anak, (3) sarana kesehatan dan pendidikan layak anak, (4) ruang aktualisasi & kegiatan budaya untuk anak, serta (5) sarana pendukung permukiman yang ramah anak, seperti traffic mirror , speed bump , railing tangga di bantaran sungai, dan lain-lain.
Program KRA juga mampu menstimulasi pendanaan-pendanaan dari pemerintah dan sektor swasta untuk masuk, seperti dana dari Pemerintah Kota dalam program revitalisasi bantaran sungai, pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di bantaran sungai yang dilengkapi dengan gazebo, fasilitas bermain anak, dan kolam renang. Terdapat juga pendanaan dari program KOTAKU dalam perbaikan infrastruktur dasar, seperti sanitasi berupa penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, air bersih dengan penyediaan air minum mandiri, serta jaringan jalan berupa pmbangunan paving mayoritas jalan lingkungan di RW 11 Kampung Badran.
Setelah dilakukan pemahaman mengenai konteks perubahan infrastruktur yang terjadi di RW 11 Kampung Badran, selanjutnya dilakukan identifikasi dari peningkatan kualitas infrastruktur dengan melihat indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu terkait dengan persebaran, kondisi, dan perubahan infrastruktur.

## 4.2.1 Persebaran Infrastruktur
Peta persebaran dan detail dari masing-masing sarana infrastruktur bisa dilihat pada Gambar 2. Identifikasi mengenai persebaran  infrastruktur  dilakukan  dengan  memetakan  titik-titik  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  RW  11  Kampung Badran  dengan metode photo  mapping ,  yaitu  dengan  memberikan  informasi  tambahan  berupa  foto  pada  titik sarana tersebut. Hal ini bertujuan memberikan informasi yang lebih detail dan memberikan gambaran secara jelas mengenai penampakan  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Gambar  2,  dapat  diidentifikasi  bahwa  persebaran  sarana  di  RW  11 Kampung Badran sudah merata pada seluruh kawasan sehingga dari keterjangkauan sudah mampu melayani seluruh kawasan. Infrastruktur yang ada juga sudah lengkap, yang bisa dilihat dengan terpenuhinya sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, RTH, dan sarana penunjang KRA.

## 4.2.2 Kondisi Infrastruktur
Infrastruktur  yang  ada  di  RW  11  Kampung  Badran  mayoritas  berada  dalam  kondisi  yang  cukup  baik,  mengingat Kampung Badran ini baru tumbuh dalam beberapa dekade terakhir. Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di RW 11. Adanya upaya-upaya pemeliharan dan peningkatan kualitas infrastruktur dari tahun ke tahun juga menjadi faktor pendorong infrastruktur agar ketersediaannya semakin lengkap dan kondisinya terjaga. Detail dari kondisi infrastruktur tersebut dijelaskan melalui Tabel 3.
Tabel 3. Kondisi Infrastruktur RW 11 Kampung Badran Jenis Infrastruktur Jumlah Deskripsi Kondisi Gedung Pertemuan 2 Gedung pertemuan yang ada di RW 11 Kampung Badran meliputi gedung serbaguna yang sekaligus adalah balai RW, serta balai RT yang baru dibangun di RT 47. Selain itu, terdapat gedung pemerintahan Badan  Koordinasi  Kegiatan  Kesejahteraan  Sosial (BK3S) yang dapat digunakan untuk pertemuan.
Gedung  pertemuan  berada  dalam  kondisi baik dan layak untuk digunakan, hanya saja balai  RT  47  sedang  dalam  tahapan pembangunan  sehingga  masih  terdapat beberapa material di dalam gedung. Kantor Pemerintahan 5 Terdapat beberapa kantor pemerintahan, skala kota maupun provinsi, di RT 51 dan berbatasan langsung dengan  Jalan  Tentara  Rakyat  Mataram.  Kantor pemerintahan ini meliputi kantor Kesbangpol, kantor Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan
Anak,  dan  Pengendalian  Penduduk  DIY,  kantor DPP, kantor DPD PDI DIY, serta kantor BK3S.
Kantor-kantor  pemerintahan  berada  dalam kondisi  yang  cukup  baik.  Umur  bangunan juga  relatif  masih  muda  dikarenakan  baru dibangun  tahun  1990-an  hingga  2000an pasca  pembangunan  Jalan  Tentara  Rakyat Mataram. Kesehatan 2 Sarana  kesehatan  yang  ada  di  RW  11  Kampung Badran  meliputi  klinik  serta  Posyandu  yang digunakan  untuk  pemberian  gizi  balita  serta pemantauan kesehatan anak. Sarana kesehatan berada dalam kondisi yang cukup  baik  dan  terawat  tetapi  bangunan Posyandu masih menumpang pada salah satu rumah warga. Masjid 3 RW 11 Kampung Badran memiliki masjid berjumlah 3,  dimana  2  masjid  merupakan  masjid  milik  RW serta 1 masjid berada di wilayah kantor DPP. Masjid yang ada di wilayah RW 11 Kampung Badran kondisinya sangat baik dan terawat. Pendidikan 2 Sarana  pendidikan  di  RW  11  yaitu  Politeknik Kesehatan  Karya  Husada  yang  merupakan perguruan tinggi dengan skala pelayanan nasional, yang dibuktikan dengan banyaknya pendatang dari berbagai  provinsi  yang  kost  di  wilayah  RW  11. Terdapat PAUD yang berada di RT 48, sedangkan TK – SMA  dilayani  oleh  sarana  pendidikan  yang jaraknya berdekatan dengan RW 11: TK terdapat di
RW 10, SD terdapat di RW 9 dan 12, SMP dan SMA dilayani oleh berbagai sarana pendidikan di kota.
Sarana pendidikan yang ada di wilayah RW 11 yaitu PAUD lokasinya masih menumpang pada  rumah  warga  yang  cukup  luas  dan kondisinya  baik.  Untuk  sarana  pendidikan yang ada di sekitar wilayah RW 11 seperti TK, SD,  SMP,  dan  SMA  kondisinya  juga  sudah sangat baik. Poskamling 2 Terdapat 2 bangunan Poskamling yang terdapat di RT 48 dan RT 51 Poskamling  di  RT  48  berukuran  kecil  dan menghalangi  akses  jalan  lingkungan  saat digunakan. Poskamling di RT 51 cukup baik dan terawat.
Jenis Infrastruktur Jumlah Deskripsi Kondisi RTH 2 Sarana RTH yang ada di RW 11 Kampung Badran berupa lapangan voli yang terletak di RT 49, lahan pertanian warga di RT 48, serta taman di RT 47 Sarana RTH berupa lapangan voli dan lahan pertanian  warga  berada  dalam  kondisi  baik dan terawat karena sering digunakan. Taman di  RT  47  kondisinya  sangat  terbengkalai karena kolam tersebut sudah ditutup semasa pandemi Covid-19, berbagai sarana pendukung di taman tersebut seperti gazebo dan railing juga sudah mulai rusak dan terkena vandalisme. Sarana Pendukung KRA 19 Sarana  pendukung  kegiatan  KRA  merupakan sarana  yang  mendominasi  di  RW  11  Kampung Badran, dimana sarana ini berupa papan informasi, taman bermain, taman baca, kolam, bank sampah, sanggar kesenian, bangku, traffic mirror , pendopo, gazebo, bangunan PAUD & Posyandu
Sarana  pendukung  kegiatan  KRA  sebagian besar kondisinya cukup baik, namun bangku dan peneduh disalahgunakan untuk menaruh perabot rumah tangga dan kendaraan, serta beberapa  papan  hak  anak  sudah  pudar warnanya dan beberapa di corat-coret.

## 4.2.3 Perubahan Infrastruktur
Perubahan  infrastruktur  ini  dilihat  dengan  mengacu  pada  kerangka  waktu  pelaksanaan  program  KRA  yang dilaksanakan  pada  tahun  2011.  Periode  waktu  ini  digunakan  sebagai  pemisah  untuk  melihat  perubahan  yang  terjadi karena  pasca  adanya  KRA  yang  mampu  menyentuh  berbagai  aspek,  kondisi  permukiman  di  RW  11  mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Program  KRA  juga  mampu  mendorong  banyak  pendanaan  untuk  masuk,  khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Jenis infrastruktur yang diamati secara garis besar dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu sarana permukiman, prasarana permukiman, fasilitas pendukung permukiman (berkaitan dengan sarana KRA), dan fasilitas sosial. Detail dari adanya perubahan tersebut dapat ditinjau pada Tabel 4.

## Tabel 4. Perubahan Infrastruktur RW 11 Kampung Badran
Jenis Infrastruktur Kerangka Waktu Keterangan Sebelum KRA (<2011) Sesudah KRA (>2011) Sarana Permukiman Masjid/Musala √ √ Sarana permukiman dasar seperti masjid, pos ronda, balai
RW,  balai  RT,  dan  PAUD  dibangun  secara  swadaya  oleh masyarakat  dalam  kurun  waktu  2000 – 2010.  Terdapat penambahan balai RT pada RT 47 yang mulai dibangun pada 2018. Pos ronda √ √ Balai RW √ √ Balai RT √ √ Gedung PAUD √ √ RTH (taman & kolam renang) - √ RTH erupa taman dan kolam renang dibangun pasca adanya program KRA dengan dana Pemerintah Kota Yogyakarta. Toilet umum √ √ Toilet  umum  dibangun  sebelum  adanya  program  KRA  dan didukung oleh adanya program KOTAKU. Prasarana Permukiman Sumur umum √ √ Prasarana  dasar  permukiman  telah  ada  sebelum  adanya program KRA, namun mengalami revitalisasi pasca adanya program KRA seperti jaringan persampahan dan drainase. Jaringan persampahan √ √ Jaringan perpipaan sumur umum √ √ Jaringan drainase √ √ Jaringan telekomunikasi √ √ Jaringan listrik √ √ PAM swadaya - √ PAM  swadaya  dibangun  pasca  adanya  program  KRA  dan didukung oleh dana dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Fasilitas Pendukung Permukiman Traffic mirror - √ Seluruh  fasilitas  pendukung  permukiman  dibangun  pasca adanya  program  KRA.  Hal  ini  turut  meningkatkan  kualitas lingkungan  permukiman  dengan  semakin  lengkapnya fasilitas  yang  ada  dan  mendukung  upaya  pemenuhan  hak anak.
Papan edukasi hak anak - √ Papan edukasi umum - √ Gapura kampung ramah anak - √ Rambu-rambu jalur evakuasi - √
Jenis Infrastruktur Kerangka Waktu Keterangan Sebelum KRA (<2011) Sesudah KRA (>2011) Railing bantaran sungai - √ Polisi tidur - √ Pavingisasi jalan lingkungan - √ Fasilitas Sosial Bank sampah √ √ Bank  sampah  dibangun  pada  tahun  2009  oleh  swadaya masyarakat. Sanggar kesenian - √ Sanggar kesenian dan taman baca merupakan fasilitas yang dibangun  pasca  adanya  program  KRA.  Taman  baca  ini dibangun  menggantikan  bangunan  rumah  bambu (perpustakaan mini) yang telah dinonaktifkan oleh pemiliknya (sektor swasta) pada tahun 2010. Taman baca - √
Dari  tabel  perubahan  infrastruktur  sebelum  dan  setelah  pelaksanaan  program  KRA  diatas,  nampak  beberapa perubahan yang terjadi terhadap sebagian merupakan infrastruktur vital yang semestinya dimiliki oleh suatu kawasan permukiman. Sebelumnya, RW 11 Kampung Badran tidak memiliki ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis maupun juga  fungsi  sosialisasi  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  berkumpul  dan  berinteraksi.  Setelah  adanya program KRA, terdapat inisiasi dibangunnya ruang terbuka di bantaran Kali Winongo (sebelah barat RW 11 Kampung Badran)  berupa  taman riverside yang dilengkapi  dengan  gazebo, lapangan  bermain,  dan  kolam  renang,  serta  media menanam bunga.
“(…) Terwujudnya pembangunan taman ini merupakan kolaborasi antara masyarakat setempat, LSM Forum Komunikasi  Winongo  Asri,  dan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Dana  pembangunan  taman  ini  memakan anggaran  sebesar  Rp  200.000.000,00  yang  bersumber  dari  Pemkot  Yogyakarta.  Sebagai  salah  satu perwujudan klaster ramah anak, tujuan pembangunan taman ini adalah pengalihan aktivitas yang dilakukan oleh  anak-anak,  yang  sebelumnya  senang  bermain  di  warnet  tanpa  adanya  pengawasan  ditakutkan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak. (…)” (Sularno, 2022).
Selain dimanfaatkan sebagai taman, bantaran Kali Winongo tersebut juga dibangun PAM swadaya Banyu Bening Winongo yang diinisiasi oleh Ketua RW 11 Kampung Badran demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih serta upaya pemenuhan hak anak dalam memperoleh air minum yang sehat dan aman bagi kesehatan. Sumber air dari PAM swadaya ini memanfaatkan potensi mata air di sekitar Kali Winongo sebagai potensi lokal RW 11 Kampung Badran.
Terdapat  fasilitas-fasilitas  pendukung  permukiman  baru  yang  berubah  di  RW  11  Kampung  Badran,  terlebih  yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak anak. Fasilitas tersebut diantaranya adalah traffic mirror , papan edukasi hak anak,  papan  edukasi  umum,  gapura  kampung  ramah  anak,  rambu-rambu  jalur  evakuasi, railing (pegangan  bantaran sungai), polisi tidur, dan paving jalan lingkungan. Terdapat  juga penambahan fasilitas sosial yang digunakan sebagai media aktualisasi diri dan pemanfaatan waktu luang masyarakat dengan kegiatan produktif, seperti dibangunnya sanggar kesenian dan taman baca.

## 5. KESIMPULAN
Peningkatan  kualitas  infrastruktur  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  upaya  perubahan  permukiman.  Program Kampung  Ramah  Anak  (KRA)  menjadi  salah  satu  media  dalam  upaya  perubahan  permukiman  yang  tidak  hanya mengatasi  permasalahan  fisik  terkait  permukiman  kumuh  tetapi  juga  permasalahan  sosial  di  dalamnya,  dan  upaya memperjuangkan pemenuhan hak anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa program KRA memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran. Peningkatan kualitas infrastruktur ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mengingat program KRA adalah program yang multisektor dan multiaktor.
Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mengenai (1) proses perubahan yang terjadi, (2) identifikasi persebaran, (3) identifikasi kondisi, dan (4) perubahan infrastruktur. Hasil analisi menunjukan bahwa setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan  masyarakat  di  RW  11  Kampung  Badran  sudah  lengkap.  Adanya  berbagai  upaya  peningkatan  kualitas infrastruktur  juga  telah  berhasil  mengatasi  permasalahan  kekumuhan  yang  dihadapi  oleh  RW  11  Kampung  Badran terutama terkait dengan indikator penyediaan sarana prasarana, kesehatan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.
Dalam proses peningkatan kualitas infrastruktur di RW 11 Kampung Badran, masih terdapat beberapa kelemahan yang tersisa, seperti kepadatan bangunan yang masih relatif tinggi dan aksesibilitas yang cukup terbatas terutama bagi kendaraan roda empat. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dan mewujudkan RW 11 yang benar-benar tanpa kumuh dan layak huni, maka dapat dilakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi terhadap keteraturan dan kepadatan bangunan, pembangunan  jalan  inspeksi  di  bantaran  Sungai  Winongo  sebagai  upaya  perawatan  sungai,  mitigasi  bencana,  dan penambahan ruang publik di RW 11 Kampung Badran.

## DAFTAR PUSTAKA
Annas, A., Soemitro, R. A. A., & Santoso, E. B. (2018). Analisis Penentuan Infrastruktur Prioritas pada Kawasan Kumuh Lingkungan Kerantil Kota Blitar. Journal of Civil Engineering , 33 (2), 56. https://doi.org/10.12962/j20861206.v33i2.4568 Brown, C., de Lannoy, A., McCracken, D., Gill, T., Grant, M., Wright, H., & Williams, S. (2019). Special Issue: Child-Friendly Cities. Cities and Health , 3 (1 – 2), 1 – 7. https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836 Devas, N. (1981). Indonesia’s Kampung Improvement Program: An Evaluative Case Study. Ekistics , 48 (286), 19 – 36. Diakses dari: https://www.jstor.org/stable/43620193 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintahan Rakyat. (2016). Surat Edaran Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh .
Doxiadis,  C.  A.  (1970).  Ekistics,  the  Science  of  Human  Settlements. Science , 170 (3956),  393 – 404. https://doi.org/10.1126/science.170.3956.393
Fransen, J., Hati, B., Nyumba, R., & van Tuijl, E. (2023). Community Vitality and Frugal Practices in Informal Settlements in Nairobi:
Towards a Typology. Cities , 134 . https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104179
Harahap,  F.  R.  (2013).  Dampak  Urbanisasi  Bagi  Perkembangan  Kota  di  Indonesia. Jurnal  Society , 1 (1),  35 – 45. https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40
Hariyani, S., Usman, F., & Kurniawan, E. B. (2018). Strategy of Urban Settlement Planning Through a Model of Public Service Facilities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 202 (012011). https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012011 Haryanto,  N.  (2013).  Gun  Jack,  Legenda  Preman  dari  Kampung  Badran. Tempo.co .  Diakses  dari: https://nasional.tempo.co/read/474689/gun-jack-legenda-preman-dari-kampung-badran Hendrarto, R. M. (1997). Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota. Makalah Diskusi Rutin Fakultas Ekonomi , 4 . Horton, P. B. (1999). Sosiologi . Jakarta: Erlangga.
Kaseke, D.,  Pakasi,  C. B. D.,  &  Ngangi, C. R. (2017). Analisis Perencanaan Pola Penanganan  Permukiman Kumuh di Kawasan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Agri-Sosioekonomi , 13 (1A), 101 – 108. https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1a.2017.15156 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan . Kovacic, Z., & Giampietro, M. (2017). Between Theory and Quantification: An Integrated Analysis of Metabolic Patterns of Informal Urban Settlements. Energy Policy , 100 , 377 – 386. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.06.047 Kurniasih, S. (2007). Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara – Jakarta Selatan. Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur .
Setyowati, Y. (2016). Tindakan Komunikatif Masyarakat “Kampung Preman” dalam Proses Pemberdayaan. Jurnal ASPIKOM , 3 (1),
16 – 32. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.96
Sibyan,  I.  A.  (2020).  Rethinking  slum  planning:  A  Comparative  Study  of  Slum  Upgrading  Projects. Journal  of  Regional  and  City Planning , 31 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.1.1
Silas,  J.  (1992).  Government-Community  Partnership  in  Kampung  Improvement  Programmes  in  Surabaya. Environment  and Urbanization , 4 (3), 33 – 41. https://doi.org/10.1177/095624789200400204 Somantri,  G.  R.  (2005).  Memahami  Metode  Kualitatif. Makara  Human  Behavior  Studies  in  Asia , 9 (2),  57 – 65. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122 Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sularno, J. (2022). Komunikasi Interpersonal . Villagomez, E. (2018). The Laws of Settlement . Surrey: Kwantlen Polytechnic University.