## GAYA  KEPEMIMPINAN  WALIKOTA UNTUK   MENINGKATKAN KINERJA  DAN AKHLAK  APARATUR SIPIL NEGARA DI  KOTA PONTIANAK
Suhra Wardi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak Email: suhrawardi@gmail.com

## Abstrak
Gaya Kepemimpinan seseorang tidak hanya sebatas ciri yang tampak dari perilaku yang dapat di lihat oleh bawahannya akan tetapi juga akan memiliki dampak terhadap hasil kerja  orang  yang  dipimpnnya.  Setiap  pemimpin  memiliki  gayanya  masing-masing dalam  melaksanakan  kepemimpinannya.  Dipersepsikan  adanya  pengaruh  gaya kepemimpinan  terhadap  hasil  kerja  para  aparatur  karena  seorang  pemimpin mempengaruhi  prilaku  orang-orang  yang  dipimpinnya.Aparatur  akan  bersikap  sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh pemimpinnya. Bila mana pemimpinnya disiplin dalam  melaksanakan  tugas  dan  mengharapkan  bawahannya  juga  disiplin  maka  ada kecenderungan terdapat sikap disiplin yang ditunjukkan oleh  para aparatur.
Gaya Kepemimpinan dapat pula mempengaruhi kinerja para aparatur.Meningkat atau menurun kinerja para aparatur sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Pada sisi aturan setiap aparatur sudah memiliki tugas pokoknya masing-masing, mereka semestinya taat pada tugasnya, namun pada kenyataan di lapangan masih ada aparatur yang tidak taat pada  tugas  pokoknya.  Kinerja  aparatur  sangat  penting  untuk  diperhatikan  karena suksesnya  program  –program  pemerintah  sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja  para aparatur.Pemimpin yang peduli dengan kinerja para aparaturnya akan merasakan mafaat yang  besar  terhadap  hasil  dari  kepemimpinannya.  Prinsip  bahwa  bagaiman  gaya kepemimpinan seseorang akan meningkatkan kinerja aparatur dan sekaligus juga akan terjadi bertambahnya kualitas akhlak aparatur  menjadi tujuan organisasi dan harapan masyarakat.  Suksesnya  pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  akan  dapat  tercapai  bila  mana  proses pembangunan  itu  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan  perencanaan    yang  tentu  di dukung oleh kinerja aparatur yang handal.
Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja, dan Akhlak

## PENDAHULUAN
Gaya  Kepemimpinan  merupakan  ciri yang  dimiliki  oleh  para  pemimpin  baik  di organisasi  pemerintahan  maupun  di  luar pemerintah. Di samping itu, gaya kepemimpinan  juga  dapat  menggambarkan karakter  yang  dimilikinya.  Pemimpin  yang memiliki  karakter  yang  tegas  ,  cepat  dan responsive  akan  mempengaruhi  sikap  para bawahannya untuk menyesuaikan dengan ciri- ciri  karakter  tersebut.Pada  sisi    yang  lain, bilamana  terdapat  karakter  pemimpin  yang lemah  dan  lambat  dalam  pengambilan keputusan    akan  berpengaruh  terhadap
ketidaklancaran    pelaksanaan  program- program pembangunan.
Walikota  Pontianak  periode  2014-2018 telah  sukses  memimpin  Kota  Pontianak sehingga  Pontianak  mengalami  kemajuan yang sangat signifikan. Semasa kepemimpinannya  Walikota Sutarmidji telah memperoleh 250 Piagam Penghargaan baik di tingkat Provinsi,
Nasional maupun Internasional,  salah  satu  diantaranya  adalah Leadership  Award  dari  Menteri  Dalam Negeri.
Keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah Kota Pontianak tidak terlepas dari peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur
Sipil  Negara  (ASN)  Kota  Pontianak  bekerja sangat  baik  dalam  melaksanakan  program- program  pembangunan.  Kinerja  Aparatur Sipil  Negara  terjadi  peningkatan  yang  lebih baik.  Walikota  sangat  menekankan  pada Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  untuk  selalu berinovasi  dalam  melaksanakan  pekerjaan.
Melalui inovasi terjadi percepatan-percepatan pelaksanaan program pembangunan, peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan peningkatan  kepercayaan  serta  dukungan masyarakat yang semakin baik.
Walikota  memberikan  motivasi  kepada seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) agar  kreatif  memunculkan  inovasi-inovasi baru.  Melalui  kebijakan  ini,  Kota  Pontianak berhasil  memiliki  129  inovasi.  Pemerintah Pusat  melalui  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN) RI menyatakan bahwa Kota Pontianak memiliki  inovasi  yang  paling  banyak  di bandingkan  dengan  daerah  lainnya  di Indonesia  dan  LAN  menetapkan  Kota Pontianak sebagai Kota Laboratorium Inovasi yang  menjadi  contoh  bagi  daerah  lain  untuk melakukan inovasi. Gaya Kepemimpinan Walikota Pontianak  yang  menekankan  pada  disiplin ,tegas,  taat  pada  aturan  dan  berintegritas mampu mempengaruhi Aparatur Sipil Negara(ASN)  untuk  meningkatkan  kinerja tinggi mereka.
Dengan  tulisan  ini  ingin  diketahui bagaimana  Walikota  menerapkan  Gaya Kepemimpinannya  sehingga  Kota  Pontianak mencapai  kemajuan  yang  signifikan.  Tulisan ini  juga  mengungkapkan  model  penerapan disiplin pada Aparatur Sipil Negara khususnya  di  Pemerintah  Kota  Pontianak dalam  melaksanakan  tupoksinya  masing- masing. Selebihnya , tulisan ini juga mencoba mengungkapkan hasil atau dampak dari Gaya Kepemimpinan  terhadap  kinerja  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  bermanfaat  bagai masyarakat.  Terakhir  melalui  tulisan  ini  , ingin diungkapkan keterkaitan kinerja Aparatur  Sipil  Negara  terhadap  akhlaknya sehingga  tidak  terjadi  perilaku  korup  yang selama ini meresahkan masyarakat Indonesia.
Gaya
Kepemimpinan memiliki pengertian  sebagai  suatu  pola  perilaku  dari
seorang  pemimpin  yang  terkait  dengan kompetensi  nya  dalam  memimpin.  Menurut Davis  dan  Newston  (1995)  pola  tindakan pemimpin  secara  keseluruhan  seperti  yang dipersepsikan    atau  diacu  oleh  bawahan tersebut di kenal sebagai gaya kepemimpinan. Menurut    Veithzal  Rivai  (2004)  Gaya Kepemimpinan adalah  pola menyeluruh dari tindakan  seorang  pemimpin,  baik  yang tampak  maupun  yang  tidak  tampak  oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan gabungan  dari  keterampilan,  sifat  dan  sikap yang  terdapat  pada  diri  seseorang  yang mendasari  perilakunya.  Gaya  kepemimpinan menunjukkan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  keyakinan  seorang  pemimpin terkait dengan komptensi bawahannya. Maknanya,    gaya  kepemimpinan  adalah perilaku  dan  cara  seorang  pemimpin    sesuai dengan keterampilan ,sifat dan sikap yang dia miliki yang digunakannya untuk mempengaruhi  bawahannya  agar  mengikuti arahannya.  Sehubungan  dengan  kenyataan bahwa gaya kepemimpinan merupakan upaya seorang  pemimpin  untuk  mempengaruhi bawahannya,  maka  Eungene  Emerson  et  al (1992) mengemukakan enem tipe kepemimpinan  Yakni:  (1)  kepemimpinan otokratis,  (2)  kepemimpinan  diktator,  (3) kepemimpinan demokratis, (4) kepemimpinan kharismatik,  (5)  kepemimpinan  paternalistik, (6) kepemimpinan laissez-faire.
Masing-masing tipe kepemimpinan sebagai  mana  tersebut  diatas  tentu  memiliki karakteristiknya  sendiri-sendiri  yang  berbeda dengan  dengan  tipe-tipe  yang  lain.Banyak pendekatan  untuk  menganalisis  tipe-tipe kepemimpinan tersebut, menurut Dr.Sudaryono  (2014)  cara  yang  digunakan untuk  menganalisis  tipe-tipe  tersebut  adalah dengan melakukan kategorisasi dari berbagai karakter itu berdasarkan: (1)Persepsi seorang pimpinan tentang peranannya selaku pimpinan;  (2)  Nilai-nilai  yang  dianut;  (3) Sikap dalam mengemudikan jalannya organisasi;  (4) Perilaku dalam memimpin; (5)
Gaya kepemimpinan yang dominan. Tampak dengan
menggunakan pendekatan diatas ,terlihat dengan jelas bahwa tipe
demokratislah yang memiliki
karakteristik  positif  lebih  banyak  bila dibandingkan  dengan  tipe-tipe  yang  lain meskipun  tipe  demokratis  tidak  bebas  dari kelemahan –kelemahan tertentu.(Sondang.P.Siagian). Perilaku  seseorang  dalam  melaksanakan kepemimpinan tentulah berangkat dari keyakinan  bahwa  untuk  memelihara  tujuan yang  ingin  diraihnya  atau untuk  kepentingan dirinya. Seorang pemimpin mampu menganalisis  mana  situasi  penting  dan  mana situasi yang tidak penting kemudian mengambil keputusan sesuai yang
menguntungkan  dirinya.  Akhirnya  mengenai Gaya Kepemimpinan ini terkait dengan cara- cara yang digunakan seseorang yang disenanginya yang digunakan untuk menjalankan kepemimpinannya. Gaya Kepemimpinan seseorang kadang kala identik dengan tipe kepemimpinan orang tersebut. Sebagian Pemerintah Daerah di
Indonesia  sudah  memberlakukan  system operasional  berbasis  kinerja  bagi  para aparaturnya.  Sistem  berbasis  kinerja  akan dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para aparatur. Selama ini,  sebelum menggunakan sistem  berbasis  kinerja,  aparatur  yang  rajin, disiplin,  taat  aturan  dan  berintegritas  merasa diperlakukan  tidak  adil  karena  gaji  dan tunjangan  yang  diterima  sama  besarnya dengan  mereka  yang  biasa  –biasa  saja kekantor  bekerja  seadanya  bahkan  kurang disiplin.  Melalui  sistem  berbasis  kinerja diharapkan masalah tersebut tidak akan terjadi lagi. Bagi aparatur yang bekerja dengan baik, berdedikasi    dan  membuat  prestasi  maka imbalan yang akan mereka terima lebih besar dari aparatur yang kurang dedikasinya dan tak punya  prestasi  kerja.  Manfaat  dari    system berbasis kinerja ini bilamana berjalan dengan baik  tentu  akan  menghasilkan  hasil  kerja berupa out put dan out come yang berkualitas. Para  aparatur  akan  berusaha  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas    kerja  mereka  guna memperoleh  hasil  kerja    yang  sesuai  tujuan organisasi bahkan lebih dari yang diharapkan. Organisasi  akan  merasa  puas  karena  hasil kerja    para  aparatur  nya  meningkat  dan berkualitas.  Kinerja  organisasi  ditentukan oleh  kemampuan  dan  keterampilan  segenap
sumber daya  yang tersedia dalam organisasi untuk  secara  bersama-sama  mencapai  tujuan organisasi. (Wibowo 2014).
Pemimpin organisasi sangat mengharapkan  para  aparaturnya  bekerja dengan  baik  dan  menghasilkan  prestasi optimal.  Sukses  kepemimpinan  seseorang sangat dipengaruhi oleh kinerja para aparaturnya.  Kebanyakan  para  pemimpin berupaya  agar  para  aparaturnya  bersedia bekerja keras sehingga muncul kinerja tinggi untuk meraih prestasi organisasi. Performance management adalah  mendefinisikan  out puts dan  aktifitas  yang  diharapkan  ,  menjalankan berbagai  tehnik  mengukur  penyelesaian outputs  tersebut , dan menghargai orang atas dasar tingkat prestasinya. (Wibowo,2014).
Peran seorang pemimpin yang memberdayakan  aparaturnya  dalam  upaya meningkatkan  kemajuan  organisasi  secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan berdampak pada akhlak aparaturnya. Kemajuan positif organisasi yang tentu saja di dukung  oleh  aparaturnya  yang  handal  pada umumnya  simetris  dengan  kepribadian  dan akhlak aparatur. Dan Katakanlah: “ Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang- orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang  mengetahui  akan  yang  ghaib  dan  yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” ( Al Qur’an Surat At-Taubah Ayat 105,Juz 11. Akhlak aparatur menjadi lebih baik ketika kinerja yang diraih organisasi  sesuai  dengan  tujuan.  Pada  ruang lingkup  Pemerintah  Daerah,  misalnya,secara umum    tidak  ada  korupsi  yang  dilakukkan para  aparaturnya.  Data  menunjukkan  bahwa rata-rata  pemerintah  daerah  yang  kinerjanya baik  terutama  yang  diumumkan    oleh pemerintah  pusat  bahwa  pemerintah  daerah tersebut  memperoleh  predikat  WTP  (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk hasil pemeriksaan BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  maka daerah yang bersangkutan minim terjadi kasus korupsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada pengaruh  pola  kepemimpinan  yang  baik  dan sukses  yang    disertai  kinerja  tinggi  ,  maka muncul    akhlak  yang  baik  pula  yang ditampilkan  oleh  para  aparaturnya.  Kota
Pontianak memperoleh nilai yang baik terkait dengan  indek  persepsi  korupsi.  Artinya perilaku  korup  semakin  berkurang  di  Kota Pontianak. Transparency International Indonesia  (TII)  menilai  Kota  Pontianak menempati posisi kedua terbaik dalam Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  dari  12  kota  di
Indonesia.    Dalam  penilaian  IPK  tersebut, Kota Pontianak memiliki poin 66,5, sementara rata-rata nasional hanya 60,8.  “ Sesungguhnya telah  ada  pada  (diri)  Rasulullah  itu  suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang  mengharap  (Rahmat)  Allah  dan (kedatangan)  hari  kiamat  dan  Dia  banyak menyebut  Allah ”  (Al  Qur’an  Surat  Al-ahzab ayat 21, Juz 21).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Gaya  kepemimpinan  yang  diterapkan oleh  walikota  Pontianak    pada  umumnya adalah  Gaya  Kepemimpinan  demokratis disamping  ada  juga  gaya  yang  lain    yang menekankan  pada  :  Disiplin  aparatur,  taat aturan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  prima dalam    pelayanan  public    dan  aparatur  yang berintegritas.  Disiplin  para    aparatur  dalam menjalankan  tupoksinya  (Tugas  dan  fungsi) masing-masing  telah  menghasilkan  kinerja yang  tinggi,    baik  dalam  pelaksanaan program-program pembangunan yang  sesuai dengan  perencanaan  maupun  yang  terkait dengan  pelayanan  publik.    Suasana  kantor pada  saat – saat jam kerja, para aparatur fokus pada
pekerjaannya masing-masing.
Pengalaman  yang  terjadi  misalnya,    Pernah ada  tamu  dari  luar  daerah  yang  datang berkunjung  kekantor  Walikota  Pontianak merasa terkesan karena menurut pengamatan mereka  bahwa  tidak  ada  aparatur  yang  lalu lalang/berkeluyuran  atau  sedang  nongkrong santai  di  lingkungan  kantor  pada  saat  jam kerja.  Pernyataan  tersebut  diungkapkan langsung  kepada  Walikota  Pontianak.  Pada peristiwa  yang  lain,    Pada  saat  upacara  hari- hari  besar  nasional  ,  sang  pemimpin  selalu hadir  tepat  waktu  bahkan  sering  hadir  lebih awal  dari  aparaturnya.  Beliau  melarang dengan  tegas  aparatur  yang  terlambat  hadir
untuk  ikut  upacara  dan  dilakukan  teguran kedinasan kepada yang bersangkutan.   Pada masa    kepemimpinannya  ,walikota  ini menerbitkan Perda No.10 tahun 2010 tentang larangan merokok di tempat –tempat tertentu antara lain; lingkungan kantor, sekolah, rumah sakit .
Masih  terkait  dengan  disiplin  aparatur. Walikota  dalam  memberikan  teguran  kepada aparatur  yang  bermasalah  atau  melanggar aturan  beliau  mengungkapkannya  pada  saat ada  pertemuan,    rapat,  membuka  acara kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lain-lain. Melalui cara seperti itu, aparatur lainnya  dapat  mengetahui  masalah  yang disampaikan pimpinan. Di samping membuat efek  jera  terhadap  aparatur  yang  mendapat teguran  di  depan  orang  ramai  karena  malu, dampak  dari  strategi  ini  juga  menjadi pelajaran  bagi  aparatur  lainnya  agar  tidak melakukan  kesalahan  yang  sama  atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pimpinan  juga  sering  kali  mengingatkan  di momen  pertemuan  sebagaimana  disebutkan diatas  tadi  bahwa  jika  ada  aparatur  yang melakukan pelanggaran hukum , baik hukum pidana  maupun  perdata  dalam  melaksanakan tugasnya maka pimpinan tidak akan memberikan bantuan apapun termasuk bantuan  pengacara  pendamping.  Walikota menegaskan  bahwa  terkait  kasus  hukum  , aparatur  wajib  mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Perhatian pimpinan kepada para aparatur bukan  hanya  sebatas  pada  melakukan pekerjaan semata, akan tetapi juga , walikota mengamati  penampilan  aparatur:  kerapian berpakaian  ,  kesesuaian  antara  baju  dan celana, cara bicara, malas atau rajin dan lain- lain.  Pengalaman  pernah  terjadi  pada  suatu ketika di  acara apel pagi sekaligus pembagian Dipa  tahun  anggaran  2017  kepada  kepala OPD , Terlihat oleh pimpinan  ada salah satu kepala  OPD  tersebut  memakai  sepatu  lusuh. Beliau langsung memberikan teguran dengan bahasa  sindiran    agar  kepala  OPD  yang ditegur  tersebut        dapat  segera  mengambil sepatu  di  rumah  jabatan  walikota  setelah upacara selesai.
Pimpinan  selalu  melakukan  kontrol terhadap  pelaksanaan  APBD.  Secara  berkala Walikota melakukan pertemuan rutin minimal sebulan  sekali  untuk  mengevaluasi  dan membahas  proses  berlangsungnya  program- program  pembangunan  yang  sedang  di kerjakan.  Hadir  dalam  pertemuan  evaluasi tersebut  wakil  walikota,  sekda  dan    semua pejabat  Eselon 2, eselon 3 , eselon 4, camat serta lurah. Walikota mengecek apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan  itu  dan  beliau  memberikan arahan-arahan  bagaimana  cara  mengatasi kendala  –kendala  yang  ada.  Melalui  gaya kepemimpinannya  yang  tegas  ,  beliau  sering mengungkapkan Jika pejabat nya merasa tidak bisa  melaksanakan  tugasnya  ,  silahkan mundur dari jabatannya.
Terkait  Rencana  APBD  yang  disusun oleh  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah), sebelum  di  ajukan  ke  DPRD  ,  Walikota mengecek satu demi satu setiap program yang di buat OPD.  Kepala OPD yang bersangkutan di  minta  penjelasannya  secara  rinci  terkait manfaat program yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Bila tidak
berdampak  untuk  masyarakat  maka    beliau coret program yang diajukan itu.
Terkait dengan disiplin lalu lintas di jalan raya. Pemerintah Kota Pontianak menerapkan peraturan  bahwa  para  pengendara  dilarang memarkirkan  kendaraannya  di  badan  jalan untuk  menghindari  kemacetan.  Aparatur
Dinas Perhubungan Kota Pontianak melakukan tindakan tegas mengempeskan ban mobil  jika  sudah  diberikan  peringatan  tapi masih juga
belum memindahkan
kendaraannya.  Aparatur  Dinas  Perhubungan Kota  Pontianak  mengetahui  pelanggaran  ini melalui  camera  CCTV  yang  terhubung  ke Pontive Centre.
Tindakan tegas juga di lakukan terhadap para  pedagang  kak  lima  yang  berjualan  di pinggir  jalan  atau  trotoar  yang  di  larang. Aparatur  dari  Satuan  Pamong  Praja  Kota Pontianak  melakukan  peringatan  penertiban dan jika tak digubris maka segera mengangkut gerobak –gerobak yang melanggar aturan tersebut untuk di amankan. Aparatur Satpol PP kota Pontianak melakukan
pemantauan  setiap  hari  di  seluruh  wilayah Kota  Pontianak  yang  mereka  lakukan  mulai dari menjelang fajar sudah mulai bergerak.
Pelaksanaan  Pembangunan  Jalan  di lakukan  dengan  membuka  akses  jalan  baru dan  melakukan  pelebaran  jalan  yang  sudah ada.  Kebanyakan  warga  yang  tanahnya terkena pelebaran jalan dengan sukarela tidak meminta  ganti  rugi  atas  tanahnya  karena dengan dilebarkannya jalan maka harga tanah mereka  akan  semakin  mahal  di  kawasan  itu. Ganti  rugi  hanya  akan  dilakukan  jika  ada bangunan  warga  yang  terkena,  besaran  ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara warga yang  bersangkutan  dengan  Pemerintah  Kota Pontianak.
Kota Pontianak adalah satu-satunya Kota di  Indonesia  sebagai  Kota  Laboratorium Inovasi.  Dalam  melaksanakan  program- program  pembangunan  selalu  di  lakukan inovasi-inovasi  guna  mempermudah  layanan dan mempercepat prosesnya. Kota Pontianak memiliki 129 inovasi dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melaksanakan inovasi.
Capain Pemerintah Kota Pontianak yang signifikan  antara  lain  sebagai  berikut:  (1) Belanja APBD Kota Pontianak periode tahun 2014-2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan,  dimana  pada  tahun  2014 realisasi  APBD  Kota  Pontianak  sebesar Rp.1.368.161.274.507,- dan ditargetkan meningkat  menjadi  Rp.  1.712.546.562.176,- pada  tahun  2018.  Perbandingan  Belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung  juga sangat  baik,  dimana  pada  tahun  2014  porsi belanja  langsung  adalah  56,5%  dari  APBD dan  di  tahun  2018  porsi  belanja  langsung meningkat  menjadi  61,75%  dari  APBD.  Hal ini  menunjukkan  kondisi  APBD  yang  sehat, dimana alokasi belanja APBD Kota Pontianak sebagian besar ditujukan untuk kegiatan yang langsung  bersentuhan  dengan  kepentingan masyarakat;  (2)  Perkembangan  realisasi pendapatan  daerah  Kota  Pontianak  selama kurun  waktu  4  tahun  terakhir  periode  2014- 2018  terdapat  peningkatan  yang  cukup signifikan. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.1.329.956.797.030,- dan meningkat menjadi  rp.1.545.622.287.316,-  pada  tahun
2017.  Untuk  tahun  2018  ditargetkan  sebesar Rp.1.694.628.582.176,-  dan  sampai  dengan bulan juni telah terealisasi sebesar rp.750.957.069.801,- atau 44,31 % dari target; (3)  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Pontianak.  Dilihat  dari  perkembangannya selama  4  tahun  2014-2018  secara  kumulatif terdapat  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Pada  tahun  2014  jumlah  pendapatan  asli daerah terealisasi sebesar Rp.
298.768.480.274,-  dan  meningkat  menjadi Rp.476.050.410.313,-  pada  tahun  2017. Untuk  tahun  2018  ditargetkan  PAD  sebesar Rp.469.112.615.373,-  dan  sampai  bulan  juni terealisasi sebesar Rp.197.161.253.068,- atau sbesar  42%  dari  target;  (4)  Analisis pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat.  Indikator  utamanya  adalah Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas  hidup  masyarakat.  Secara  nasional maupun Internasional, IPM dapat menentukan peringkat  atau  level  pembangunan  suatu wilayah; (5) Angka  IPM terakhir yang dirilis BPS  adalah  IPM  tahun  2017.  IPM  Kota Pontianak pada tahun 2017  mencapai angka 77,93.  Angka  IPM  ini  jauh  meningkat dibanding  capaian  tahun  2013  yang    baru mencapai  angka 75,98. Peningkatan IPM ini di  dorong  oleh  upaya  peningkatan  kualitas bidang kesehatan dan bidang pendidikan serta terjaganya  kondisi  makro  ekonomi  yang mempengaruhi  daya  beli  masyarakat.Dengan kondisi IPM Kota Pontianak yang selalu naik dari  tahun  ke  tahun,  dapat  diartikan  bahwa Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pontianak cenderung semakin baik, khususnya selama 5 tahun terakhir. IPM di bentuk oleh 3 dimensi dasar  yaitu  umur  panjang,  hidup  sehat, pengetahuan  dan  standar  hidup  layak  yang diterjemahkan ke dalam data statistik menjadi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama sekolah  ,  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan Pengeluaran Perkapita; (6) Secara garis besar kinerja  pembangunan  di  bidang  pendidikan menunjukkan  kinerja  yang  baik.  Hal  ini tercermin  dari  capaian  beberapa  indikator bidang pendidikan yang menunjukkan peningkatan.  Pada  tahun  2017    Angka
Partisipasi  Kasar  (APK)  SD  mencapai 127,77%,  APK  SLTP  mencapai  114,82  dan APK  SLTA  mencapai  101,14%.  Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 107,06%,  APM  SLTP  mencapai  104,19%, sedangkan  APM  SLTA  mencapai  94,10%.
Indikator Pendidikan
lainnya juga
menunjukkan perkembangan yang menggembirakan  seperti angka putus sekolah SLTP sebesar 0,11% dan angka putus sekolah SLTA sebesar 0,19%; (7) Realisasi Peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan dasar  pada  tahun  2017,  yaitu  :  Angka Kematian  Ibu  58,66  per  100.000  Kelahiran Hidup;  Angka  Kematian  Bayi  3,02  per  1000 Kelahiran  Hidup;  Prevalensi  kekurangan Gizi(Underweight)  pada  Anak  Balita  8,59%; (8)  Prevalensi  Pendek  dan  sangat  Pendek (Stunting)  pada  Anak  bawah  dua  Tahun 21,71%;  Persentase  Fasilitas  Kesehatan Tingkat  Pertama  (FKTP)  yang  memenuhi persyaratan sesuai standar 91,30%; Menurunnya angka Kesakitan Penderita DBD 34,13  per  100.000;  Menurunnya  angka Pesakitan  Penderita  HIV  0,014%  Penduduk; dan  Persentase  Rumah  Sakit  di  Kota Pontianak yang Terakreditasi 53,85%. Kondisi tersebut memperlihatkan tren perbaikan  di  bandingkan  angka  tahun  2014. Angka-angka  ini  memperlihatkan  bahwa capaian  yang  diperoleh  sudah  jauh  melebihi target  MDGs  (Millenium  Development Goal’s);  (9)  Komunikasi  antara  pemerintah Daerah  dengan  masyarakat  terus  berjalan dengan  intens  agar  partisipasi  masyarakat dapat langsung di olah dan menjadi kebijakan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  permasalahan masyarakat. Komunikasi ini dilakukan melalui penyuluhan tentang kegiatan pembangunan  ,  dialog  interaktif  di  media elektronik  serta  kerjasama  publikasi  dengan media  cetak  dan  elektronik.  Terakhir  Kota Pontianak semakin terdepan dalam pemanfaatan  teknologi    informasi  melalui sarana  prasarana  Interactive  Centre  (Pontive Centre)  yang  memiliki  aplikasi  GENCIL (aplikasi  On  line)  sebagai  sarana  (media) informasi  dan  promosi  daerah.  Di  Pontive Centre  ini  ada  juga  aplikasi  E-Lawar  (lapor warga), contoh: warga dapat melaporkan jalan
berlubang  menggunakan  Handphone  ke  E- Lawar  lalu operator akan menghubungi Dinas PU untuk memperbaikinya, setelah selesai di perbaiki  jalan  berlubang  tersebut  maka  si pelapor akan di informasikan oleh operator E- Lawar).
Capaian-capaian  tersebut  di  atas    telah memberikan  hasil  berupa  apresiasi    dan penghargaan  yang  diterima  oleh  Pemerintah Kota  Pontianak  antara  lain  Predikat  WTP (wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa  Keuangan  )  RI  sebanyak  8 (delapan) kali berturut-turut, Nilai BB  dalam penilaian Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  (SAKIP)  oleh  Kemenpan  RI dan Kota Pontianak telah dua kali ditetapkan oleh  Ombusman  RI  sebagai  Kota  dengan Pelayanan Publik  Terbaik se Indonesia. Kota Pontianak  juga  mendapat  apresiasi  dari Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) berupa  Penghargaan  atas    Prestasi  Kinerja status  Sangat  Tinggi  Bintang  Dua  dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (LPPD)  2016  yang penilaiannya di lakukan pada tahun 2017.
Sejak  tahun  2014  sampai  tahun  2018 panjang  jalan  yang  telah  di  kerjakan sepanjang  27.762  meter,  dengan  jumlah  ruas jalan  sebanyak  73  ruas  jalan.  Pembangunan Jembatan  di  15  lokasi  dengan  volume 1.922,m2 dan pembangunan trotoar mencapai 25.408,47  meter  yang  tersebar  di  36  lokasi. Pada  tahun  2017  telah  dimulai  proses pembangunan  duplikasi  Jembatan  Landak untuk meningkatkan aksessibilitas ke
Kawasan Pontianak Utara yang saat ini sudah di  pakai  masyarakat.  Insya  Allah    akan  di lanjutkan  dengan  Pembangunan  Duplikasi Jembatan
Kapuas I dalam rangka meningkatkan  aksessibilitas  ke  wilayah Pontianak Timur.
Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas drainase  untuk  mengatasi genangan  air  sejak tahun  2014  sampai  tahun  2017  volume pembangunan saluran drainase Kota Pontianak  mencapai  74.493  meter  di  176 lokasi  ,  sedangka  volume  pembangunan saluran drainase lingkungan mencapai 11.867 meter  di  189  lokasi.  Pembangunan  gorong-
gorong/koker  mencapai  1.437  meter  di  116 lokasi,  pembangunan  Turap/Talud  dengan volume mencapai 6.274,52 meter di 55 lokasi. Sampai  akhir  tahun  2018,  dari  total  604.805 meter saluran di Kota Pontianak, pembangunan saluran drainase/gorong- gorong  dalam  kondisi  baik  telah  terealisasi sepanjang  262.571  meter,  sedangkan  sisanya belum  memiliki  turap  penahan.  Kedepan secara  bertahap  dan  dengan  dukungan pembiayaan  provinsi  dan  pusat  saluran tersebut akan dipasangi turap penahan.
Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk  melaksanakan  pembangunan  yang berkelanjutan (sustainable development). Oleh karena itu, mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman , aman dan  layak  huni  menjadi  prioritas  untuk dilaksanakan melalui program yang berpihak pada lingkungan, dengan dilandasi ketegasan serta  kepatuhan  melaksanakan  tata  ruang. Mewujudkan    penataan  ruang  kota  yang berwawasan lingkungan dengan fokus kepada meningkatkan kualitas fisik lingkungan hidup yang  lebih  seimbang,  meningkatkan  kualitas tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, meningkatkan pengawasan pendirian bangunan, mempercepat pemanfaatan kawasan  perdagangan  serta  meningkatkan Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta yang tidak kalah pentingnya yaitu Pengendalian  Ketentraman  dan  Ketertiban Masyarakat.
Upaya    mengurangi  pemukiman  kumuh juga dilakukan melalui perbaikan  rumah yang layak huni dan dilaksanakan melalui kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dan kementerian  perumahan  rakyat.  Pada  tahun 2017 jumlah rumah se-kota Pontianak  adalah sebanyak 149.937  unit dengan jumlah  rumah tidak layak huni sebanyak 2.741 unit.  Dengan bantuan  perbaikan    rumah  tidak  layak  huni yang telah diberikan sebanyak  700 unit, maka jumlah  rumah  tidak  layak  huni  berkurang menjadi  2.041  unit  atau  sekitar  1,36  persen dari total rumah se-Kota Pontianak.
Urusan  penanaman  modal  fokus  pada upaya peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif  dan  layanan  perijinan  usaha  yang cepat  dan  transparan.  Langkah  terobosan
yang dilakukan adalah melakukan penyederhanaan prosedur perijinan, pengurangan jumlah ijin, mempercepat proses ijin  serta  menyediakan  layanan  pengurusan perijinan secara online untuk semua jenis ijin yang  ada.  Ini  adalah  bentuk  aksi  nyata mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya, bagi para investor dalam menanamkan investasinya di Kota Pontianak.
Jumlah  layanan  perizinan  pada  BP2T Kota  Pontianak  sebanyak    99  jenis  layanan dan terjadi penyederhanaan : (1) Tahun 2009- 2011  disederhanakan  menjadi  29  jenis layanan  ;  (2)  Tahun  2013  disederhanakan menjadi  18  jenis  layanan;  (3)  Tahun  2015 disederhanakan menjadi 14 jenis layanan .

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Gaya Kepemimpinan merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai cara  mengelola  organisasi  yang  dipimpinnya guna  mencapai  tujuan  yang  ingin  di raihnya. Setiap Pemimpin memiliki gaya kepemimpin yang berbeda. Perbedaan gaya kepemimpinan tersebut mempengaruhi kinerja para
aparaturnya.  Penulis  menganalisis  bahwa gaya  kepemimpinan  yang  tegas,  disiplin, menekankan pada taat aturan dan mengedepankan pada integritas sukses dalam melaksanakan  kepemimpinannya.  Pada  saat Nabi  Muhammad  SAW  menjadi  pemimpin masyarakatnya,  Beliau  tidak  menggunakan gaya  kepemimpinan  yang  keras  dan  tegas, akan  tetapi  Suri  tauladan  lah  yang  lebih dikedepankan  namun  Rasulullah  sukses sebagai  pemimpin  waktu  itu.  Cakupan Wilayah  Kepemimpinan  Rasulullah  semakin meluas  dan  Gaya  Kepemimpinan  Beliau menjadi  teladan  dan  rujukan  bagi  para pemimpin di seluruh Dunia.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan  saran-saran  sebagai  berikut: (1).  Seorang  pemimpin  harus  mempunyai gaya pemimpin yang tegas, disiplin, menekankan pada taat aturan dan mengedepankan pada integritas sukses dalam melaksanakan kepemimpinannya; (2)
Pemimpin yang ingin sukses dalam melaksanakan  kepemimpinannya  memang harus  mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dipimpinnya; (3) pemimpin harus mempunyai sosok cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda  Kota  Pontianak.  2018. Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 .  Pontianak:  Bappeda  Kota Pontianak.. Filemon  A.  Uriarte,Jr.  2008.  Introduction  to Knowledge Management. Asean Foundation. Gary S. Baker. Human Capital. A Theoretical and  Empirical  Analysis,  with  Special Reference  to  Education.  The  University of Chicago.
Kaswan. 2011. Pelatihan dan Pengembangan. Untuk  Meningkatkan  Kinerja  SDM . Alfabeta Bandung.
Marwansyah. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia . Alfabeta Bandung.
Organisasi  dan  Bisnis .  Unit  Layanan Psikologi PKMT Press.
Pemerintah  Kota  Pontianak.  2018. Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban  Akhir Masa  Jabatan  Walikota  Pontianak Tahun 2014-2018 . Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
Pemerintah  Kota  Pontianak.  2018. Laporan Kinerja  2017 .  Pontianak:  Pemerintah Kota Pontianak.
Sekretariat  Daerah  Kota  Pontianak. Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  2018.
Sudaryono.  2014.  Leadership.  Lentera  Ilmu Cedikia.
Sue Brelade, Chris Harman. A Practical Guide To Knowledge Management.
Uzlah Maulana. 2015. Buku Smart Ayat-Ayat Al Qur’an . Cv.Tiga Mandiri. Wahyu,  Supandi.  2007. Manajeman  Sumber Daya Manusia. 10 Wawasan Spektakuler dalam Menunjang Keberhasilan
Wibowo.    2011.  Manajemen  Perubahan.  PT Raja grafindo Persada.