## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 2 (2024)

## Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia

## Mardona Siregar
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Corresponding Author: regarmardona@gmail.com

## Abstract
Progressive  Legal  Theory  is  a  legal  theory  that  changes  rapidly  makes fundamental  reversals  in  legal  theory  and  practice,  and  makes  various breakthroughs.  This  liberation  is  based  on  the  principle  that  law  is  for humans  and  not  vice  versa  and  that  law  does  not  exist  for  itself  but  for something  broader,  namely  for  human  dignity,  happiness,  welfare,  and human  glory.  Through  an  analysis  of  various  cases  and  legal  policies  in Indonesia, this article attempts to show how progressive legal theory can be the basis for more inclusive and equitable legal reform. This type of research is qualitative, using data from the literature; the data is then analyzed using descriptive  techniques.  The  results  of  this  study  indicate  that  progressive legal  theory  offers  a  dynamic  and  responsive  approach  to  responding  to social developments and community needs. In the context of the Indonesian rule  of  law,  this  theory  emphasizes  the  importance  of  flexibility  and adaptability of law to realize substantive justice.
Keywords: Progressive Legal Theory, Concept of State, Indonesian Law

## Abstrak
Teori  Hukum  Progresif,  adalah  teori  hukum  mengubah  secara  cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan  berbagai  terobosan.  Pembebasan  tersebut  di  dasarkan  pada prinsip  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya  dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Melalui analisis terhadap berbagai kasus dan kebijakan hukum  di  Indonesia,  artikel  ini  berusaha  menunjukkan  bagaimana  teori hukum progresif dapat menjadi landasan bagi pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
sumber  data  dari  kepustakaan,  data  tersebut  kemudian  dianalisa  dengan teknik  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  teori  hukum progresif  menawarkan  pendekatan  yang  dinamis  dan  responsif  dalam menanggapi  perkembangan  sosial  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam konteks  negara  hukum  Indonesia,  teori  ini  menekankan  pentingnya fleksibilitas  dan  adaptabilitas  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan substantif.
Kata Kunci : Teori Hukum Progresif , Konsep Negara, Hukum Indonesia

## A. Pendahuluan
Teori Hukum Progresif, tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau  dengan  penyelengaraan  hukum  di  Indonesia.  Meski  setiap  kali  persoalan- persoalan  hukum  muncul  dalam  nuansa  transisi,  namun  penyelengaraan  hukum terus  saja  dijalankan  layaknya  kondisi  normal.  Hampir  tidak  ada  terobosan  yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum  tidak  saja  sebagai  rutinitas  belaka  (business  as  usual),  tetapi  juga dipermainkan  sebagai  ‘barang  dagangan’  (business -like).  Akibatnya,  hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif. 1 Menurut Raharjdo, pemikiran hukum perlu kembali pada filisofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena  itu,  hukum  itu  bukan  merupakan  institusi  yang  lepas  dari  kepentingan manusia.  Mutu  hukum  ditentukan    oleh  kemampuannya  untuk  mengabdi  pada kesejahteraan  manusia.  Ini  menyebabkan  hukum  progresif  menganut  ‘ideologi’  : hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideoligi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku  hukum  mendapat  tempat  yang  utama  untuk  melakukan  pemulihan.  Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum.  Mereka  harus  memiliki  empati  dan  kepedulian  pada  penderitaan  yang dialami  rakyat  dan  bangsa  ini.  Kepentingan  rakyat  (kesejahteraan  dan kebahagiaannya),  harus  menjadi  titik  orientasi  dan  tujuan  akhir  penyelenggaraan hukum.
Dalam  logika  itulah  revitalisasi  hukum  dilakukan  setiap  kali.  Bagi  hukum progresif  ,  proses  perubahan  tidak  lagi  berpusat  pada  peraturan,  tetapi  pada kreativitas  pelaku  hukum  mengaktualisasi  hukum  dalam  ruang    dan  waktu  yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan peubahan dengan melakukan
1 Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212.
pemaknaan  yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada,  tanpa  harus  menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan para pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. 2
Ini  menyebabkan  hukum  progresif  lebih  dekat  ke  interessenjurizprudenz. Searah  dengan  hukum  progresif,  aliran  interessenjurizprudenz  ini  berangkat  dari keraguan  tentang  kesempurnaan  logika  yuridis  dalam  merespon  kebutuhan  atau kepentingan  sosial  dalam  masyarakat.  Agar  hukum  dirasakan  manfaatnya,  maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.
Seperti  dikatakan  Raharjdo,  bagi  konsep  hukum  progresif,  hukum  tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek  yang  cenderung  menepis  dunia  diluar  dirinya,  seperti  manusia, masyarakat,  kesejahteraannya.  Meminjam  isitilah  Nozet-Selznick,  hukum  progresif memiliki sifar responsif. Dalam tipe yang demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan.
Menurut  Raharjdo,  antara  hukum  progresif  dengan  aliran  legal  realism  juga memiliki kemiripan logika, yaitu dalam hal hukum tidak dilihat dari kacamata logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun legal realism, melihat dan menilai  hukum  dari  tujuan  sosial  yang  ingin  dicapainya  serta  akibat-akibat  yang timbul dari bekerjanya hukum itu.
Perhatian  hukum  progresif  dan  legal  realism  pada  tujuan  dan  akibat  hukum, memperhatikan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teologis. Cara berpikir  teologis  ini  bukan  tidak  mengacuhkan  hukum.  Aturan  penting,  tapi  itu bukan  ukuran  terakhir.  Yang  lebih  penting  ialah  tujuan  dan  akibat.  Sebab  itu pertanyaan  sentral  dalam  etika  teolo gis,  ialah  “apakah  suatu  tindakan  itu  bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik”. Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun interessenjurizprudenz dan legal realism,  memiliki  semangat  dan  tujuan  yang  sama,  yaitu  semangat  menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.
Karena  hukum  progresif  menempatkan  kepentingan  dan  kebutuhan manusia/rakyat  sebagai  titik  orietasinya,  maka  ia  harus  memiliki  kepekaan  pada persoalan-persoalan  yang  timbul  dalam  hubungan-hubungan  manusia.  Salah  satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelenguan manusia dalam  struktur-struktur  yang  menindas,  baik  politik,  ekonomi,  maupun  sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatorisnya (membebaskan).
Karakter  hukum  progressif  yang  menghendaki  kehadiran  hukum  dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga
2 Tanya, Simanjuntak, dan Hage, hlm. 213.
dekat dengan social engineering dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya, usaha sosial engineering ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.
Hal terakhir yang perlu disinggung, adalah kedudukan diskresi dalam hukum progresif.  Karena  hukum  progresif,  seperti  sudah  dikatakan,  lebih  mengutamakan tujuan  dan  konteks  ketimbang  teks-teks  aturan  semata,  maka  sudah  tentu  soal diskresi menjadi sanagat urgen dalam penyelenggaraan hukum. 3
Dalam  konteks  diskresi,  para  penyelenggara  hukum  dituntut  untuk  memilih dengan  bijaksana  bagaimana  ia  harus  bertindak.  Otoritas  yang  ada  pada  mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana  dalam  menghampiri  kenyataan  tugasnya  berdasarkan  pendekatan  moral daripada ketentuan-ketentuan formal.
Kiranya jelas, diskresi bagi penyelenggara hukum merupakan faktor wewenang hukum  yang  dijalankan  secara  bertanggung  jawab  dengan  mengutamakan pertimbangan  moral  daripada  peraturan  abstrak.  Diskresi  yang  dilakukan  seorang penyelenggara hukum, semata-mata atas dasar pertimbangan tentang kegunaan dan kefungsian  tindakan  itu  dalam  mencapai  tujuan  yang  lebih  besar  demi  menjaga kewibawaan hukum itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan  kajian  mendalam  mengenai bagaimana  teori  hukum  progresif  dapat  diterapkan  dalam  konteks  negara  hukum Indonesia.  Kajian  ini  akan  meliputi  analisis  terhadap  prinsip-prinsip  dasar  teori hukum  progresif,  penerapannya  dalam  berbagai  kasus  dan  kebijakan  hukum  di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan teori ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia

## B. Konsep Teori Hukum Progresif
Untuk memahami Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo bukanlah semudah namanya,  karena  memerlukan    bacaan  yang  lebih  dalam  mngenai  latar  belakang pemikiran  munculnya  teori  tersebut.  Teori  Hukum  Progresif  Satjipto  Rahardjo berawal  dari  kegelisahannya  bahwa  setelah  60  tahun  usia  negara  hukum,  terbukti tidak  kunjung  mewujudkan  suatu  kehidupan  hukum  yang  lebih  baik.  Dengan keprihatinannya ia berkata : 4
“Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Berbagai  rencana  nasional  telah  dibuat  untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan  grafik  menunjukan  tren  yang  menurun.  Orang  tidak  berbicara  tentang  kehidupan hukum yang makin ber sinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram” .
3 Tanya, Simanjuntak, dan Hage, hlm. 216.
4 Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 86.
Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan  dan peranan hukum yang ia konstantir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di  negeri  ini.  Bahkan  almarhum  memikirkan    tentang  kemungkinan  adanya kekeliruan  atau  kekurangtepatan  dalam  memahami  (understanding)  fundamental hukum  tersebut  sehingga  almarhum  menegaskan  adanya  perkembangan  hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.
Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang  artinya  maju.  Hukum  Progresif  berarti  hukum  yang  bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi  dasar  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia.  Satjipto  Rahardjo  merasa prihatin  dengan  rendahnya  kontribusi  ilmu  hukum  dalam  mencerahkan  bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun  pengertian  hukum  progresif,  adalah  mengubah  secara  cepat,  melakukan pembalikan  yang  mendasar  dalam  teori  dan  praksis  hukum,  serta  melakukan berbagai  terobosan.  Pembebasan  tersebut  di  dasarkan  pada  prinsip  bahwa  hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri,  melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  yaitu  untuk  harga  diri  manusia, kebahagiaan,  kesejahteraan,  dan  kemuliaan  manusia.  Pengertian  sebagaimana dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo  tersebut  berarti  hukum  progresif  adalah serangkaian  tindakan  yang  radikal,  dengan  mengubah  sistem  hukum  (termasuk merubah  peraturan-peraturan  hukum  bila  perlu)  agar  hukum  lebih  berguna, terutama  dalam  mengangkat  harga  diri  serta  menjamin  kebahagiaan  dan kesejahteraan manusia. 5
Secara  lebih  sederhana  hukum  progresif  adalah  hukum  yang  melakukan pembebasan,  baik  dalam  cara  berpikir  maupun  bertindak  dalam  hukum,  sehingga mampu  membiarkan  hukum  itu  mengalir  saja  untuk  menuntaskan  tugasnya mengabdi  kepada  manusia  dan  kemanusiaan.  Jadi  tidak  ada  rekayasan  atau keberpihakan  dalam  menegakkan  hukum.  Sebab  menurutnya,  hukum  bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna  hukum  yang  peduli  terhadap  kemanusiaan  sehingga  bukan  sebatas dogmatis  belaka.  Secara  spesifik  hukum  progresif  antara  lain  bisa  disebut  sebagai hukum  yang  pro  rakyat  dan  hukum  yang  berkeadilan.  Konsep  hukum  progresif adalah  hukum  tidak  ada  untuk  kepentingannya  sendiri,  melainkan  untuk  suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi   analytical  jurisprudence   atau   rechtsdogmatiek.  Progresifisme  hukum mengajarkan  bahwa  hukum  bukan  raja,  tetapi  alat  untuk  menjabarkan  dasar kemanusiaan  yang  berfungsi  memberikan  rahmat  kepada  dunia  dan  manusia. Asumsi  yang  mendasari  progresifisme  hukum  adalah  pertama  hukum  ada  untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law
5 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif :  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10.
in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.
Profesor  Satjipto  Raharjo,  yang  menyatakan  pemikiran  hukum  perlu  kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia  menjadi  penentu  dan  titik  orientasi  hukum.  Hukum  bertugas  melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk  mengabdi  pada  kesejahteraan  manusia.  Ini  menyebabkan  hukum  progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro -keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.
Dalam  logika  itulah  revitalisasi  hukum  dilakukan  setiap  kali.  Bagi  hukum progresif,  proses  perubahan  tidak  lagi  berpusat  pada  peraturan,  tetapi  pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan  yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada,  tanpa  harus  menunggu perubahan  peraturan  (changing  the  law).  Peraturan  buruk  tidak  harus  menjadi penghalang  bagi  para  pelaku  hukum  progresif  untuk  menghadikarkan  keadilan untuk  rakyat  dan  pencari  keadilan,  karena  mereka  dapat  melakukan  interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya,  maka  dibutuhkan  jasa  pelaku  hukum  yang  kreatif  menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. 6 Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal tersebut dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara  progresif  tersebut  dianggap  begawan  hukum  itu  sangat  penting  sekali  bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam  pandangan  Satjipto  timbul  ketika  budaya  hukum  mulai  memasuki  tradisi dituliskan  ( written  law ).  Hukum  kemudian  menjadi  formal  dan  terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki  ”ruh”  kemanusiaan  padahal  hukum  dibentuk  untuk  menyelesaikan permasalahan  kemanusian.  Kemudian,  untuk  mengatasi  permasalahan  formalisasi hukum  tersebut,  dalam  pergerakan  hukum  progresif,   pemaknaan  terhadap  teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. 7
Bahkan  tidak  berlebihan  apabila  kita  dapat  mengatakan,  bahwa  penafsiran hukum  itu  merupakan  jantung  hukum.  Hampir  tidak  mungkin  hukum  bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang  mutlak  terbuka  untuk  dilakukan,  sejak  hukum  berbentuk  tertulis.  Diajukan sebuah adagium. ”Membaca hukum adalah menafsirkan hukum.” Mengatakan teks hukum  sudah  jelas,  adalah  suatu  cara  saja  bagi  pembuat  hukum  untuk  bertindak pragmatis  seraya  diam-diam  mengakui,  bahwa  ia  mengalami  kesulitan  untuk memberikan penjelasan.
6 Rahardjo, hlm. 21.
7 Rahardjo, hlm. 163.
Berpikir  dan  bertindak  hukum  secara  progresif  tersebut  berguna  untuk memperbaiki  kealpaan  dari  rumusan  perundang-undangan  dalam  penerapannya. Satjipto meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar,  lengkap,  dan  komprehensif.  Oleh  karena  itu,  menurut  Satjipto  penafsiran hukum  merupakan  sebua h ”sarana” yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya.
Oleh  kritikusnya  cara  kalangan  sosiologis  (terutama  sosiologi  hukum)  yang memandang  sebuah  aturan  hukum  dengan  meyakini  bahwa  aturan  itu  tidak  akan sempurna dan memiliki pelbagai kekurangan ”diserang” dengan sebutan pesimisme. Hal itu terlihat sekali dari kutipan Max Weber yang diambil dari perkataan Goethe mengenai  kondisi  manusia;  ”para  spesialis  tanpa  spirit,  hedonis  tanpa  hati; kehampaan ini membayangkan dirinya telah mencapai taraf peradaban yang belum pernah  ada  sebelumnya”.  Kecurigaan  yang  dibangun  oleh  Weber  dan  kalanagan sosiologi bukan tidak memiliki penyebab sama sekali. 8
Kondisi mencurigai aturan hukum dan manusia yang menjalankannya tersebut jika  ditelusuri  timbul  dari  pemberlakuan  hukum  modern  dan  postmodern  yang harus  menggunakan  rasionalisasi,  formalisasi,  dan  birokrasi  hukum,  sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  hal  tersebut  merupakan  sisi  negatif  dari  hukum tertulis.  Satjipto  dalam  buku  ”Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban”  mempertanyakan kodifikasi  dan  formalisasi  aturan  hukum  itu.  Menurutnya  hukum  menjadi  bukan untuk  manusia,  tapi  manusia  yang  ”diperbudak”  oleh  hukum.  Berlahan -lahan namun  pasti  hukum  modern  dan  postmodern  mengikis  keradaan  hukum pramodern.  Menurut  Satjipto  saat  ini  bukan  lagi  proses  kemanusiaan  yang berlangsung, tetapi proses hukum.
Sehubungan  dengan  teori  progresif  tersebut,  perlunya  ada  langkah  progresif dari  Pemerintah  yang  memberikan  penyelengaraan  hukum  di  Indonesia  diberikan dirinya  kewewenang  untuk  melakukan  investigasi  judicial  dan  terobosan-terbosan yang  progesif  sesuai  dengan  teori  yang  digagaskan  oleh  Prof.  Satjipto  Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena saat ini banyak modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat  menyeret  pelakunya  ke  pengadilan.  Dalam  rangka  meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam penegakan hukum penyelengaraan hukum yang progresif atas investigasi, pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap bersama  dari  penyelengaraan  hukum  untuk  menanggulangi  masalah  tersebut  dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusianya penyelengara hukum di Indonesia.

## C. Teori Hukum Progresif dengan Konsep
Rule of Law
8 Peter  Beilharz, Teori-Teori  Sosial,  Observasi  Kritis  terhadap  Para  Filosof  Terkemuka (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 366.
Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara  hukum:  pertama  bahwa  hubungan  antara  yang  memerintah  dan  yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif  yang  juga  mengikat   pihak  yang  memerintah.  Dan  kedua  bahwa  norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan  negara;  dan  hukum  itu  sendiri  harus  baik  dan  adil.  Baik  karena  sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. 9
The  Rule  Of  Law merupakan  satu  konsep  yang  dikemukakan  oleh  seorang Albert  Venn  Dicey  pada  tahun  1885  yang  dituangkannya  dalam  sebuah  buku berjudul Introduction  To  The  Study  Of  The  Law  Of   Constitution.  Sejak  itulah The Rule  Of  Law mulai  menjadi  bahan  kajian  dalam  pengembangan  negara  hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda.
Dalam buku yang ditulis oleh Didi  Nazmi Yunus dikemukakan konsep Dicey tersebut  yang  intinya  bahwa The  Rule  Of  Law mengandung  tiga  unsur  penting, yaitu: 10
1. Supremacy Of Law
2. Equality Before The Law
3. Constitution Based On Human Rights
Unsur Supremacy Of Law mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang  (arbitrary  power), baik  rakyat  (yang  diperintah)  maupun  raja (yang  memerintah).  Kedua-duanya  tunduk  pada  hukum  (regular  law). Prinsip  ini menempatkan  hukum  dalam  kedudukan  sebagai  panglima.  hukum  dijadikan sebagai  alat  untuk  membenarkan  kekuasaan,  termasuk  membatasi  kekuasaan  itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum, dan bukan kekuasaan. 11 Unsur supremasi hukum ini dapat dikatakan bersifat sama dengan ajaran yang dikemukakan  Krabbe  tentang  teori  kedaulatan  hukum  (rechts  souvereiniteit), teori yang  menentang  ajaran  staats  souvereiniteit  yang  umumnya  dianut  oleh  pemikir- pemikir kenegaraan Jerman.
Perwujudan  prinsip  supremasi  hukum (supremacy  of  law) di  negara- negara Anglo Saxon sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut konsep rechtstaats. Supremasi hukum menurut konsep ini (rechtstaat) adalah  menempatkan  negara  sebagai  subyek  hukum,  sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan. Sementara di Negara  Anglo Saxon tidaklah  demikian,  supremasi  hukum  menurut  konsep Rule  Of  Law,  tidak
9 Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 295.
10 Didi Nazmi Yunus, Konsepsi Negara Hukum (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 23.
11 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  ilmu  Politik (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2013), hlm. 120.
menempatkan sebagai subyek hukum. Negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat memper tanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.
Unsur Equality Before The Law, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum  yang  sama  dan  diadili  di  pengadilan  biasa  yang  sama.  Jadi  setiap  warga negara  sama  kedudukannya  dihadapan  hukum.  Penguasa  maupun  warga  negara bisa;  apabila  melakukan   tort   (perbuatan  melanggar  hukum: onrechtmatige  daad; delict), maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa. 12
Equality Before The Law yang dikemukakan oleh Dicey adalah dilatar belakangi adanya  suatu  realitas  pada  saat  itu  di  Inggris,  yang  dia  lihat  sangat  baik  dan  ia bermaksud  memberikan  kritikan  pada  situasi  saat  itu  terhadap  Perancis   yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa.
Di  Inggris  tidak  mengenal  pengadilan  khusus  bagi  pejabat  negara  yang melanggar  hukum,  seperti  yang  teranulir  di  sistem  Eropa  Kontinental (Civil Law) berupa  pengadilan  administrasi (administratief  rechts  praak)  atau  seperti  di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikuatkan oleh Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan    perubahan terbarunya yaitu Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  Pandangan  rakyat  Inggris  (tak  terkecuali the  man  in  the  street),  Common Law adalah suatu kebanggaan. Sifat yang konsisten terhadap mono sistem peradilan, yakni peradilan umum yang berpuncak di Supreme Court, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Namun bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan. 13
Unsur Constitution  Based  on  Human  Rights jika  ditelaah  mengandung  arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut degan konstitusi. Konstitusi disini  bukan  berarti  merupakan  sumber  akan  hak-hak  asasi  manusia  melainkan indikator-indikator  dari  hak-hak  asasi  manusia  itulah  yang  ditanamkan  dalam sebuah kionstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.
Di Inggris hak-hak asasi (the right to personal freedom, the right to freedom of discussion,  dan  the  right  to  public  meeting) dijamin  dengan  hukum-hukum  biasa, kebiasaan  ketatanegaraan  ataupun  dengan  putusan  hakim.  Sedangkan  Undang- Undang  Dasarnya  hanya  merupakan  generalisasi  dari  praktek  ataupun  kebiasaan yang  sudah  berlangsung,  seperti  halnya  hak-hak  kebebasan  dalam Habeas  Corpus Act, sesungguhnya telah ada sebelum Habeas Corpus Act diundangkan.
12 Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 41.
13 Sunaryati Haryono, Apakah Rule Of The Law Itu (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 11.
Idealisme konsep Rule Of Law yang berbasis pada Common Law seperti yang dibanggakan  oleh  Rakyat  Inggris   dalam  sejarah  praktek  ketatanegaraan  telah mengalami  perubahan  dan  menjadi  kekhawatiran,  karena  setelah  A.V.  Dicey meninggal faham-faham fasisme, sosialis dan nasionalis serta komunis berkembang pesat.
Wade  dan  Godfrey  Philips  memfokuskan  pada  unsur equality  before  the law karena  adanya  realitas  masyarakat  yang  terbagi  dalam  status  sosial,  ekonomi yang  jauh  berbeda.  Mereka  berdua  sebenarnya  memiliki  pemikiran  yang  dapat dipahami  dari  realitas  manusia  yang  memang  memiliki  perbedaan  yang  bersifat alamiah.
Munculnya demokrasi konstitusional sebagai suatu program dan sistem politik yang  konkrit  pada  akhir  abad  ke-19,  dengan  gagasan,  dimana  pemerintah  yang demokratis  adalah  pemerintah  yang  terbatas  kekuasaannya  dan  tidak  dibenarkan bertindak  sewenang-wenang  terhadap  warganegaranya.  Konstitusi  tertulis   secara tegas  menjamin  hak-hak  asasi   dari  warga  negara,  adanya  pembagian  kekuasaan.
Perumusan
yuridis dari
prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan Rule of Law.
Walaupun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkrit, akan  tetapi  pemikiran  tentang  negara  hukum  atau  Rechtsstaat  sebenarnya  sudah sangat  tua.  Konsep  negara  hukum  pertama  sekali  dikemukakan  oleh  Plato  dalam bukunya Politea (the Republica), Politicos (the Stateman), dan Nomoi (the
Law) yang  kemudian  dipertegas  oleh  Aristoteles  dalam  karyanya Politica yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunya Namoi. 14
Pemikiran Plato tentang cita negara hukum ini lama dilupakan orang, dan baru pada  awal  abad  ke-17  timbul  kembali  di  Barat  yang  merupakan  reaksi  terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali pada kekuasaan raja yang sewenang- wenang. Sedangkan istilah negara hukum itu sendiri baru muncul pada abad ke-19.
Gagasan  mengenai  perlunya  pembatasan  kekuasaan  pemerintah  serta  adanya jaminan  atas  hak-hak  asas  dari  warga  negara  mendapat  perumusan  yang  yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedang ahli-ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V.
Dicey memakai istilah Rule of Law.
Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum secara formal memiliki: 15
1. Hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Wetmatigheid  van  bestuur,  atau  pemerintahan  berdasarkan  peraturan- peraturan;
4. Peradilan tata usaha dalam perselisihan.
14 Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya , hlm. 14. 15 Azhary, hlm. 40.
Dari keempat unsur utama negara hukum formal yang dikemukakan Stahl ini dapatlah  disimpulkan  bahwa  negara  hukum  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak azasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Sedangkan A V. Dicey mengemukakan unsur-unsur  Rule  of  Law  dalam Introduction  to  Study  of  the  Law  of  the Constitution, mencakup: 16
1. Supremasi  aturan-aturan  hukum  (Supremacy  of  Law);  tidak  adanya kekuasaan  sewenang-wenang (absence  of  arbitary  power), dalam  arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan  yang  sama  dalam  menghadapi  hukum (Equality  before  the Law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya  hak-hak  manusia  oleh  undang-undang  (di  negara  lain  oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
Rumusan  tentang  unsur-unsur  rechtsstaat  yang  dikemukakan  oleh  Stahl maupun  rumusan  tentang  unsur-unsur The  Rule  of  Law yang  di  kemukakan oleh     A. V. Dicey tersebut diatas, adalah merupakan pandangan klasik, sebab dalam perkembangan  selanjutnya,  khususnya  dalam  memenuhi  tuntutan  perkembangan abad  ke-20,  perkembangan  negara-negara  hukum,  penyelenggaraan  negara  oleh pemerintah yang berubah, kegiatan negara telah menyebar untuk mengatur berbagai pokok  persoalan  kehidupan  bernegara,  negara  hukum  klasik  berubah  menjadi negara ke sejahteraan modern (wefare state).
Dari rumusan konsep Rule Of Law baik yang klasik maupun yang dinamis hasil Konres  ICJ  tahun  1965  di  Bangkok,   di  katakan  bahwa  konsep Rule  Of  Law dalam kaitannya dengan negara hukum memang sangat identik dan tak dapat dipisahkan karena maksud dasar dari Rule Of Law itu sendiri adalah penyelenggaraan negara berdasarkan  demokrasi  konstitusi,yang  dengan  tegas  adanya  keharusan  untuk menjamin  hak-hak  asasi  warga   negaranya,  persamaan  di  depan  hukum,  dan pengawasan atas jalannya pemerintahan.
Dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menentukan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Mengandung  arti  bahwa  segala  perilaku  yang  ada  dalam  suatu  negara,  baik  yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah (rakyat) harus berdasarkan atas aturan-aturan  hukum  dan  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan.  Hukum  dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.
Sebelum  diamandemen,  landasan  yuridis  negara  hukum  Indonesia  hanya tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu : “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)”. Melalui amandemen  UUD  1945  yang  meniadakan  penjelasan,  kemudian  dimasukkan  ke dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa  embel-embel  Rechtsstaat.  Menurut  Moh.  Mahfud.  MD,  perobahan  tanpa
16 M  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2018), hlm. 458.
mencantumkan lagi kata Rechtsstaat di dalam kurung, harus diartikan bahwa negara hukum  Indonesia  menerima  asas  kepastian  hukum  (titik  berat  pada  Reechtsstaat) sekaligus asas keadilan (titik berat pada rule of law) dengan maksud memberi tempat yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan tanpa dominasi kepastian hukum.
Konsepsi  negara  hukum  Indonesia  dapat  dimasukkan  dalam  konsep  negara hukum materil atau negara hukum dalam arti luas.  Hal ini tampak pada rumusan tujuan bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar lain yang dapat  dijadikan  dasar  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  dalam  arti  materiil adalah dalam bagian Pasal-pasal UUD 1945, antara lain pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
Dengan demikian secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum yangg dinamis  (negara  hukum  materiil).  Artinya  negara  melalui  penyelenggarannya dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Momentum reformasi tahun 1998 yang diawali dengan tumbangnya orde baru, kembali menegaskan bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara. Bukan  ekonomi  atau  politik  sebagaimana  yang  diangung-agungkan  pada  era  orde baru.  Sebagai  panglima  dalam  kehidupan  bernegara,  hukum  diharapkan  mampu mengakomodasi  kepentingan  warga  negara  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras dan golongan.
Operasionalisasi  dari  konsep  negara  hukum  Indonesia  dituangkan  dalam konstitusi  negara  yakni  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar  negara  yang  menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.
Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim orde baru, telah  membawa  perubahan  besar  dalam  bidang  kehidupan  politik  dan  hukum  di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik dan masyarakat  diberikan  kebebasan  dalam  membentuk  dan  memilih  partai  politik sesuai  dengan  aspirasinya.  Dalam  bidang  hukum,  adanya  amandemen  UUD  1945 yang  dijadikan  dasar  untuk  menyelaraskan  berbagai  peraturan  perundang- undangan di bawah UUD untuk mencapai tujuan negara.
Meski  reformasi  telah  berhasil  mengganti  kepemimpinan  nasional,  bukan berarti permasalahan telah selesai. Dalam bidang hukum, munculnya kasus korupsi yang  melibatkan  pejabat  baik  d  ipusat  maupun  di  daerah,  munculnya  Peraturan Daerah  (Perda)  yang  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi,  timbulnya perselisihan  antara  lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisian  dengan  KPK,  dan masih  banyak  permasalahan  negara  yang  butuh  penanganan  yang  serius  dari pemerintah. Proses penegakkan hukum masih diskrimitatif dan tidak konsisten serta parameter  yang  digunakan  tidak  objektif  dan  cendrung  mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
Perjalanaan  reformasi  selama  hampir  tiga  belas  tahun  telah  menyisakan permasalahan  yang  sama  dengan  masa  orde  baru  yaitu  transparansi  dalam penegakkan hukum. Hukum harus diposisikan sebagai panglima dalam tingkah laku kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Baik  masyarakat,  aparat pemerintah termasuk didalamnya aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum
tanpa  adanya  diskriminatif  dan  segala  permasalahan  hukum  wajib  diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Undang-Undang  Dasar  1945  ditinjau  secara  keseluruhan  menganut  semua unsur negara hukum baik menurut konsep Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, dengan  beberapa   kriteria  yang  didasarkan  pada  pandangan  hidup  dan  falsafah hidup  bangsa  Indonesia.  Secara  realitas  Indonesia  dapat  dikatakan  memenuhi persyaratan sebagai negara hukum. Keutamaannya dapat dilihat pada unsur-unsur negara yakni Cita Pancasila dan penamaan yang khas “Negara berdasar atas hukum” secara  fakta  bahwa  Indonesia  menciptakan  sendiri  konsep  negara  hukumnya berdasarkan  cita  negara  Pancasila,  secara  universal  Indonesia  tidak  juga membelakangi konsep umum yang ada di sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon.
Prinsip-Prinsip Rule  of  Law secara  hakiki  (materiil)  sangat  erat  kaitannya dengan  “the  enforcement  of  the  rules  of  law”  atau  penegakan  hukum  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil- hasil kajian komprehensif, menunjukkan bahwa keberhasilan “the enforcement of the rules of law” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung oleh kenyataanbahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.
Rule of law ini juga merupakan legalisme; suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya  terkandung  wawasan  sosial. Rule  of  law juga  merupakan  gagasan tentang  hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut  mengandung  gagasan  bahwa  keadilan  dapat  dilayani  melalui  pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.
Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum  dirasakan  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Maraknya  anggapan  bahwa sistem hukum kita “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menjadi stigma tersendiri yang  seolah-olah  tidak  kunjung  diubah  oleh  aparatur  hukum  dengan  melakukan terobosan-terobosan  barunya.  Ada  pula  anggapan  dalam  masyarakat  yang  sangat satir,  “urusan  ke  polisi  bisa  diibaratkan  kehilangan  kambing  (nominal  kerugian material yang terjadi akibat tindak pidana yang telah terjadi), bayarnya malah senilai kehilangan  sapi  (terdapat  pembengkakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  agar masalah tersebut dapat ditangani oleh kepolisian). Skeptisisme masyarakat ini belum lagi  ditambah  dengan  kemerosotan  kepercayaan  terhadap  lembaga-lembaga yudikatif  dalam  memerangi  korupsi  yang  tetap  menjadi  idaman  mayoritas masyarakat kita.

## D. Kesimpulan
Teori hukum progresif menawarkan pendekatan yang dinamis dan berorientasi pada  keadilan  substantif  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Dengan  menekankan fleksibilitas  dan  adaptabilitas,  teori  ini  bertujuan  untuk  menjadikan  hukum  lebih responsif  terhadap  perubahan  sosial  dan  kebutuhan  masyarakat.  Pendekatan  ini menggeser paradigma dari legalisme formal ke pendekatan yang lebih humanis, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.
Implementasi teori hukum progresif di Indonesia menunjukkan potensi untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan,  terutama  melalui  kebijakan  yang  lebih inklusif dan partisipatif. Studi kasus dan analisis kebijakan mengindikasikan bahwa dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  progresif,  hukum  dapat  menjadi  alat pemberdayaan  masyarakat  dan  perlindungan  terhadap  kelompok  rentan.  Namun, tantangan  tetap  ada,  termasuk  resistensi  terhadap  perubahan  dan  hambatan birokratis dalam sistem hukum yang ada.
Keberhasilan  penerapan  teori  hukum  progresif  sangat  bergantung  pada komitmen  dan  kolaborasi  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama  yang  efektif,  teori  hukum  progresif  dapat  menjadi  landasan  bagi pembaruan  hukum  di  Indonesia,  menjadikan  hukum  lebih  inklusif,  adil,  dan manusiawi.  Ini  adalah  langkah  penting  dalam  mewujudkan  negara  hukum  yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Indonesia

## Daftar Pustaka
Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan  Dan  Teori  Hukum  Progresif.  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2012.
Azhary.  Negara  Hukum  Indonesia-Analisis  Yuridis  Normatif  Tentang  Unsur-
Unsurnya. Jakarta: UI Press, 1995.
Beilharz, Peter. Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Budiardjo, M. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018. Budiardjo,  Miriam.  Dasar-Dasar  ilmu  Politik.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
2013.
Haryono, Sunaryati. Apakah Rule Of The Law Itu. Bandung: Alumni, 1982. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009.
Suseno,  Franz  Magnis.  Etika  Politik  (Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan
Modern),. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage. Teori Hukum Strategi
Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  Dan  Generasi.  Yogyakarta:  Genta  Publishing,
2010.
Yunus, Didi Nazmi. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya, 1992. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. http://www.otakatik.com/pengertian-guru/html diakses tanggal 22 oktober 2014 http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html diakses 24 oktober 2014