## GENEOLOGI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI KOLONIALISTIK HINGGA PASCAKOLONIALISTIK DEMOKRATIK DI INDONESIA

## Mursyidin
Program Studi Sosiologi Univerisitas Teuku Umar Email: Mursyidin@utu.ac.id

## Abstract
Decentralization has become one of the important phenomena that must be mentioned in the era of the last 10 years, where the great power of the central government in the past (precisely in the New Order era) has now been replaced with the introduction of regional autonomy, although this work is still being carried out, revised here and there , while we also see the phenomenon of more regional leaders (mayors, regents, or governors) who are suspected of corruption cases in various regions. Inevitably corruption becomes something decentralized too. In this situation, where is the position of the local press? Did he participate in guarding the existing democratization process, or did he also become part of the existing problem? Exactly whether we are talking about the role of the local press as a solution to the problem of corruption, or whether the local press is actually part of the problem of corruption.
Keywords: Decentralitation, Media, Local Politic

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan  desentralisasi  sejatinya  bukan  hal  baru  di  Indonesia.  Sejarah  kebijakan  desentralisasi  di Indonesia ini telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, tidak hanya semenjak lahirnya bangsa ini, tetapi sudah muncul sejak masa kolonial, meskipun pada saat itu, kata “desentralisasi” belum begitu popular seperti  saat  ini.  Dalam  rangka  mewujudkan  kepentingan  pemerintah  kolonial  maka  pemerintahan  pun dibentuk. Pada waktu itu, gagasan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan kapasitas politik masyarakat setempat,  apalagi  untuk  kepentingan  pengembangan  demokrasi  sebagaimana  yang  menjadi  argumentasi kontemporer  bagi  perlunya  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Ada  juga  pandangan  yang  menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi juga didorong oleh komitmen politik etis pemerintah kolonial. Pendapat itu sebenarnya  agak  sulit  diterima,  pasalnya  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  bukan  untuk  memajukan masyrakat setempat, tetapi lebih merupakan keinginan pemerintah kolonial guna mengeskpoitasi wilayah jajahan. Alasan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa pada mulanya, Reglement (Staatsblaad 1855 No. 2) yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  kolonial  tidak  mengenal  desnetralisasi  (The  Liang  Gie, 1993).
Baru pada tahun 1903 pemerintah kolonial mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya  satuan  pemerintahan (gewest) yang  mempunyai  keuangan  sendiri.  Penyelenggaraan pemerintah  diserahkan  pada  sebuah Raad atau  dewan  di  masing-masing  daerah. Decentralisatiewet ini kemudian  diperkuat  dengan Decentralisatiebesluit dan Locale  Radenordonanntie yang  menjadi  dasar terbentuknya “Locale Resort” dan “ Locale Raad” . Akan tetapi pemerintah daerah hampir tidak mempunyai kewenangan, dan bahkan anggota “Raad” ada yang sebagiannya diangkat, dan sebagian merupakan pejabat pemerintah, dan sebagian lagi yang dipilih. Hanya Raad di tingkat Gementee yang dipilih. Dewan daerah atau locale  raad memang  berhak  untuk  membentuk  peraturan  setempat  yang  menyangkut  hal-hal  yang belum  diatur  oleh  pemerintah  kolonial.  Pengawasan  terhadap  pemerintah  setempat  dilaksanakan sepenuhnya oleh Governeur-General Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.
Kemudian pada tahun 1922 pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang baru “Wet Op De Bestuurshervormin” (S. 216/1992)/ dengan ketentuan yang baru ini maka kemudian dibentuk sejumlah “Provincie” , “Regentschap” “Stadsgemeente” dan “Groepmeneenschap” yang  semuanya  mengantikan “Locale Ressort” . Pembentukan sejumlah daerah dilakukan dengan dikeluarkannya. “Ordonantie”, seperti Ordonnatie pembentukan Provincie Jawa Madura, Provincie West Java, Regemntschap Batavia . Sementara pulau-pulau  di  luar  pulau  Jawa  dan  Madura  dibentuk  melalui “Groepsemeenschaps  Ordonantie” . Pemerintah sehari-hari di daerah dijalankan oleh Gouverneur untuk di Provincie , Regent Di Regentschap , dan Burgermeester di Gemeente .
Sementara  itu  selain  pemerintahan  bentukan  baru  tersebut.,  terdapat  pula  pemerintahan  yang merupakan  persekutuan  asli  masyarakat  setempat  yang  oleh  banyak  kalangan  disebut  sebagai “Zelfbestuurende Landschappen” , yaitu persekutuan masyarakat adat yang oleh pemerintah kolonial tetap diakui keberadaannya, seperti dea di JAwa, Nagari Minang Kabau, Huta/Huria dan lain-lainnya di beberapa pulau  di  daerah  Hindia  Belanda.  Untuk  desa  di  JAwa  kemudian  diatur  dengan Inlandsche  Gemmeente- Ordonantie (S. 83/1906) atau IGO, dan untuk masyarakat adat di luar Jawa di atur lebih lanjut dengan Desa- Ordonatie (S. 356/1941) yang kemudian tidak sempat dilaksanakan berhubung terjadinya Perang Dunia ke II (The Liang Gie, 1993).
Selain  administrasi  pemerintah  kolonial,  pada  masa  itu  terdapat  pula  administrasi  pemerintahan kolonial,  pada  masa  itu  juga  terdapat  pula  administrasi  pemerintahan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintahan kerajaan yang sudah ada sebelum kedatangan kaum kolonial. Pemerintah kerajaan tersebut satu  persatu  diikat  oleh  pemerintah  kolonial  dengan  sejumlah  perjanjian  atau  Kontrak  Politik  baik  yang bersifat kontrak panjang atau Lange Verklaring , dan Kontrak Pendek atau Korte Verklaring . Perbedaan di antara kedua jenis kontrak ini terletak pada pengakuan dari pemerintah kerajaan setempat. Dalam Lanmge Contract kekuaksaan pemerintah kolonial ditetapkan satu persatu dalam kontrak tersebut, dan yang diluar itu  merupakan  wewenang  sepenuhnya  kerajaan  setempat.  Kerajaan  tang  menjalankan Korte  Verkalring
mengakui  kekuasaan  pemerintah  kolonial  terhadap  kerajaan  tersebut  dan  berjanji  untuk  mentaati  semua aturan yang ditetapkan. Kesultanana Surakarta, misalnya diatur Ellaui Lange Contract sedangkan kerajaan goa di Sulawesi selatan di atur dengan Kortre Verkalring .
Dengan  demikian  dalam  masa  pemerintah  kolonial,  warga  masyarakat  berhadapan  dengan  dua administrasi pemerintahan yaitu yang pertama pemerintah kolonial yang dipimpin oleh gubenur jenderal yang  merupakan  wakil  dari  pemerintahan  Kerajaan  Belanda.  Di  bawah  gubernur  jenderal  ada  sejumlah residen  yang  menjalani  roda  pemerintah  provinsi,  kemudian  terdapat  pula Controlier dan Assistant Controlier . Administasi pemerintahan asli ada dibawah pemertintahan kerajaan yang membawahi sejumlah bupati yang kemudian terdapat sejumlah Wedana dan Asisstent Wedana . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram beikut ini:

## Sumber: Syaukani, Gaffar, Rasyid, 2012
Satu  hal  yang  paling  menonjol  yang  merupakan  warisan  dari  pemerintahan  kolonial  adalah kecenderungan  sentraliasi  kekuasaan  pada  pusat  pemerintahan,  dan  pola  penyelengaraan  pemerintahan daerah yang bertingkat. Hal ini masih sangat  kuat dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  dari  waktu  ke  waktu.  Perang  dunia  ke  II  kemudian  menjalar  ke  Asia  Timur.  Jepang  yang merupakan kekuatan militer yang sangat kuat melakukan invansi ke seluruh Asia Timur mulai dari Korea di  Utara  terus  ke  Daratan  Cina,  sampai  ke  Pulau  Jawa  dan  sumatera.  Pemerintahan  kolonial  Inggris  di Birma, dan Malaya kemudian ditaklukan, demikian juga Amerika Serikat di Philiphina, serta Belanda di
Pemerintah Setempat Pemerintah Kolonial Kasunanan/Kesultanan Gubernur Jenderal Bupati Gubernur Wedono Resident Ass. Wedono Controiler
daerah  Hindia  Belanda  (Jawa  Sumatera  Kalimatan,  Sulawesi,  Sunda  Kecil,  Maluku,  dan  Irian  Barat. Pemerintahan bala tentara jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun (1941-1945) ternyata melakukan perubahan perubahan yang cukup fundamental dalam pemerintahan daerah di bekas Hindia Belanda. Hindia Belanda kemudian dibagi ke dalam tiga wilayah kekuasaan militer, yaitu Sumatera yang berkedudukan di Bukit  Tinggi  dikuasai  oleh  kekuasaan  militer  Angkatan  Darat,  demikian  juga  di  Jawa  dan  Madura  yang berkedudukan  di  Jakarta,  dan  wilayah  timur  seperti  sulawesi,  Kalimantan,  sunda  kecil,  dan  Maluku diserahkan kepada Angkatan Laut.
Pihak penguasa militer di Jawa (Gunsireikan) mengeluarkan Undang-undang (Osamu Seirei) No. 27n tahun 1942 yang mengatur penyelengaaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Osamu Seirei tersebut Jawa dibagi ke dalam beberapa Syuu , Kemudian Syuu dibagi lagi ke dalam beberapa Ken , dan Ken terbagi lagi ke dalam Si . Sedangkan daerah yang berkedudukan khusus disebut Tokubetu Si yang berkedudukan khusus disebut Tokubetu  Si yang  kedudukannya  setingkat Syuu .  Dan  untuk  pertama  kalinya  Provinsi  tidak  lagi masuk dalam strata pemerintahan daerah di jawa. Yang menjadi kepala daerah Syuu adalah Syuutyookan , sementara itu Tokubetu Si . Yang memimpin sebuah Ken adalah Kentyoo , demikian juga dengan Si dipimpin oleh Sityoo . Perlu juga ditambahkan bahwa kalau pada masa pemerintahan kolonial belanda di daerah ada namanya Raad , oleh pemerintahan bala tentara jepang dihapuskan, pemerintahan daerah sepenuhnya ada di bawah Kentyoo dan Sityoo yang dapat dikatakan memiliki kekuasaan tunggal (The Lieng Gie, 1993).
Sama  halnya  pada  masa  pemerintahan  kolonial  belanda,  pemerintah  daerah  hampir  sama  sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan “daerah otonom” bagi pemeritahan di daerah pada masa tersebut merupakan sesuatu yang bersifat misleading atau menyesatkan. Bahkan dalam kenyataannya, administrasi pemerintahan  penjajahan  jepang  melakukan  penetrasi  ke  dalam  kehidupan  masyakarat  lebih  jauh  intesif dibandingkan dengan pemerintahan kolonial belanda. Karena kebutuhan mobilisasi sosial guna mendukung kegiatan peperangan, pemerintah bala tentara jepang di Asia, khususnya d Hindia Belanda, secara hirarkis sampai pada satuan masyarakat yang terendah. Karena keterbatasan personil pemerintahah jepang sangat bergantung  kepada  para “pangrehpraja” dalam  rangka  memobilisasi  dukungan  guna  kepentingan peperangan.  Pada pangprehraja tersebut  memiliki  kekuasaan  yang  sangat  besar,  akan  tetapi  di  bawah control sepenuhnya dari kalangan penguasa militer jepang. Shigeru Sato (1994) mengungkapkan sebagai berikut:
“Thus a single pyramidal structure was created consisting of administrator with greatly enhanced powers  but  without  sufficient  experience  or  expertise,  and  without  advisory  bodies  or  the  dual supervisory  system.  In  the  new  system  the  pangprehraja  had  to  assume  all  the  actual administrastive functions and responsibility below the regency level under the strict, but not close, supervision of the japanesse residents (1994)”.
Di era kemerdekaan, Pasal 18 UUD 1945 (redaksi lama) beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. UUD 1945
yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, Pasal 18 yang bertajuk Pemerintahan Daerah itu selengkapnya berbunyi:
“ Pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan  memandang  dan  mengingat  dasar permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan  negara,  dan  hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah yang sifatnya istimewa ”.
Ketua  PPKI  Ir.  Soekarno  dalam  pengantarnya  berkenaan  dengan  pasal  pemerintahan  daerah  itu, berkata : ‘ Tentang Pemerintah Daerah, di sini hanya ada satu pasal, yang berbunyi: ”Pemerintah Daerah disusun dalam Undang-Undang “.
Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk Pemerintah Daerah.  Artinya,  Pemerintah  Daerah  harus  juga  bersifat  permusyawaratan,  dengan  kata  lain  harus  ada Dewan Perwakilan Daerah. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, Kooti-Kooti, Sultanat-Sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan  negara;  jangan  sampai  ada  salah  paham  dalam  menghormati  adanya  daerah  “ Zelfbesturende landschappen ”, hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa.  Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan  asli.  Begitupun  adanya  “ Zelfstandige  Gemeenschappen ”  seperti  desa,  di  Sumatera  negeri  (di Minangkabau),  marga  (di  Palembang),  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut  “ Inheemsche Rechtsgemeenschappen ”. Susunannya asli itu dihormati”.
Di kala itu, yang disahkan PPKI adalah Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh (37 pasal), Aturan Peralihan  (4  pasal),  dan  Aturan  Tambahan  (2  butir  angka),  dan  belum  ada  Penjelasan.  Penjelasan,  yang kelak  dikenal  dengan  penamaan  Penjelasan  UUD  1945,  baru  dimunculkan  kurang  lebih  enam  bulan kemudian, dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia Tahun II Nomor 7, tanggal 15 Februari 1946, disertai pengantar redaksi, sebagai berikut:
“Oentoek  memberikan  kesempatan  lebih  loeas  lagi  kepada  oemoem  mengenai  isi  Oendang- Oendang  Dasar  Pemerintah  jang  semoelanya,  di  bawah  ini  kita  sadjikan  pendjelasan selengkapnja”.
Penjelasan tersebut memang tidak dimaksudkan sebagai bagian naskah otentik konstitusi, apalagi penjelasan itu tidak dibuat serta tidak disahkan oleh PPKI. Pemuatan Penjelasan UUD 1945 pada halaman 51 sampai dengan 56 Berita Repoeblik Indonesia terpisah dari pemuatan UUD 1945 (halaman 45 sampai dengan  48),  diantarai  dengan  pemuatan  nama-nama  daerah  (provinsi)  dalam  lingkungan  republik  serta Makloemat  Pemerintah  Repoeblik  Indonesia,  bertanggal  1  November  1945,  yang  ditandatangani  Wakil Presiden  Drs.  Mohamad  Hatta.  Menelaah  rumusan  bagian  ‘Oemoem’  dari  Penjelasan  UUD  1945  serta
Penjelasan tafsir setiap pasal UUD dapat disimpulkan bahwasanya naskah Penjelasan UUD 1945 hampir seluruhnya disusun oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Menteri Kehakiman di awal Pemerintahan RI.
Pada Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 mengenai Pemerintahan Daerah, dikemukakan:
 Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat , maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di  dalam  lingkungannya  yang  bersifat staat juga.  Daerah  Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah propinsi  dan  daerah  propinsi  akan  dibagi  pula  dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  Di  daerah-daerah yang bersifat otonom ( streek dan locale rechtgemeenschappen ) atau bersifat daerah  administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang  bersifat  otonom  akan  diadakan  badan  perwakilan  daerah,  oleh  karena  di  daerah  pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
 Dalam  teritori  Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 zelfbesturende  landschappen dan volksgemeen-schappen , seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu   mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh  karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Pada  1948  dikeluarkan  UU  No.  22  tahun  1948  guna  menyempurnakan  UU  sebelumnya  yang dirasakan  masih  dualistic.  UU  No.  22  tahun  1948  ini  menganut  asas  otonomi  formal  dan  kepmateriil sekaligus. Ini terlihat dari pasal 23 (2) yang menyebut urusan yang diserahkan kepada Daerah (materil) dan pasal 28 yang mnyebutkn adanya pembatasan-pembatasan bagi DPRD untuk tak membuat Perda tertentu yang telah diatur oleh pemerintah yang tingkatanya lebih tinggi. Hal ini yang menunjukan adanya keinginan untuk memperluas otonomi daerah.
Permasalahan  pemerintahan  di  era  Orde  Lama,  kurang  mampu  diredam  Orde  Baru.  Orde  Baru hanya  menyelesaikan  permasalahan  terkait  pengorganisasian  militer,  namun  pada  saat  yang  sama  justru semakin  memperparah  dua  permasalahan  terpenting  yaitu  mengembangkan  sistem  pemerintahan  dan keuangan daerah yang semakin tersentralisir, dan semakin memperlebar dikotomi struktur ekonomi yang fundamental  antara  Jawa  dan  Luar  Jawa.  Sentralisasi  sumberdaya  politik  dan  ekonomi  di  tangan sekelompok kecil elit di pemerintah pusat adalah konsekuensi yang melekat dari sistem politik otoritarian tersebut. Bahkan, sentralisasi ini masih diperparah lagi dengan dikembangkannya uniformitas supra- dan infra-struktur politik.
Orde Baru mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional.  Organ- organ  supra-struktur  politik  lokal  diatur  secara  terpusat  dan  seragam  tanpa  mengindahkan  heterogenitas ‘sistem politik’ lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia. Melalui
strategi korporatisme negara, pemerintah Orde Baru melakukan penunggalan kelompok kepentingan yang dikontrol secara terpusat. Para buruh di seluruh nusantara hanya diakui eksistensinya apabila bernaung di bawah SPSI. Demikian pula halnya untuk pegawai negeri yang telah disediakan Korpri, untuk guru telah disediakan PGRI, untuk petani telah disediakan HKTI, untuk pengusaha telah disediakan KADIN, untuk para wartawan telah disediakan PWI, dan lain-lain. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya sentralisasi kelembagaan  kelompok  kepentingan  dan  kemudian  menjadi  salah  satu  mesin  politik  untuk  membangun dukungan  masyarakat  (walaupun  mungkin  semu)  kepada  pemerintah  melalui  organisasi  payung  yang dinamakan Golongan Karya.
Dengan kata lain, dalam era Orde Baru telah terjadi proses negaraisasi ( state formation ) secara luar biasa  yang  berusaha  menisbikan  eksistensi  politik  lokal  yang  telah  lama  berakar  di  masyarakat.  Hal  ini menjadi  semakin  efektif  melalui  keterlibatan  militer  dalam day-to-day  politics yang  secara  intens menumbuhkan suasana ketakutan (baik represi ideologis maupun fisik) di kalangan komunitas politik yang berusaha menolak dominasi pusat. Administrasi negara juga terlalu banyak merambah di dalam kehidupan privat, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Surat Kelakuan Baik, Keterangan Bersih Lingkungan, dan lain-lain yang menciptakan ketergantungan individu kepada negara.
Mekanisme kontrol politik secara nasional tersebut bahu-membahu dengan sentralisasi pengelolaan sumber daya ekonomi secara nasional yang sangat bias pusat (Jakarta, dan kemudian Jawa). Dengan wacana pembangunan  nasional,  pemerataan  pembangunan  antar  daerah  dan  integrasi  nasional,  pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara nasional. Pertambangan, hutan, beberapa hasil laut dan beberapa jenis perkebenan dikelola secara nasional yang hasilnya dibawa secara penuh ke Jakarta.
Mekanisme  sentralistis  semacam  ini  terus  berkepanjangan  karena  dua  hal  utama. Pertama ,  pada tingkat nasional, elit politik pembuat keputusan tidak mempunyai basis politik lokal sama sekali. Kekuatan eksekutif  nasional  (yang  bisa  jadi  hanya  Lembaga  Kepresidenan,  dan  bahkan  hanya  Suharto  saja)  yang menjadi  aktor  tunggal  dalam  pentas  politik  nasional  tidak  berakar  dari  bawah,  dan  bahkan  tidak membutuhkan  dukungan  politik  dari  masyarakat  untuk  kelangsungan  kekuasaan  politik  mereka. Kedua , pada  tingkat  daerah,  masyarakat  politik  lokal  teralienasi  dari  mekanisme  politik  yang  telah  sepenuhnya ternasionalisasi. Bahkan juga, arena politik lokal telah dimonopoli oleh orang pusat yang ada di daerah.
Karena  supra-struktur  dan  infra-struktur  politik  lokal  telah  mengalami  negaraisasi  secara substansial, maka praktis tidak ada resistensi politik daerah yang memadai terhadap sentralisasi pengelolaan sumber daya ekonomi yang terpusat ini. Dengan kata lain, secara ringkas bisa dikatakan bahwa berbagai sosok bias pusat dalam distribusi sumber daya politik dan ekonomi yang terjadi selama 32 tahun terakhir ini  adalah  produk  dari  sebuah  rejim  politik  otoritarian  yang  membangun  legitimasi  politiknya  melalui sentralisasi serta monopoli sumber daya politik dan ekonomi secara nasional.
Namun, cara kerja politik yang sentralistis dan monolitis ini hanya mampu memperbaiki keadaan sesaat  dan  bersifat  semu  belaka.  Sinyal-sinyal  kegagalan  pengaturan  politik  lokal  Orde  baru  semakin mencolok  ke  permukaan  tatkala  beberapa  masyarakat  daerah,  terutama  Irian  Jaya  dan  Aceh,  menuntut perubahan mendasar dalam pengaturan politik lokal dan dalam  hubungan pusat-daerah di  tahun 1997an. Bahkan, salah satu bentuk tuntutan itu adalah tuntutan separatis untuk membentuk negara sendiri. Tuntutan pembentukan negara sendiri atau melepaskan diri dari bagian wilayah NKRI benar-benar terwujud yakni dengan lepasnya Propinsi Timor Timur dari bagian wilayah NKRI melalui referendum pada era Presiden Habibie.
Fakta-fakta tentang adanya tuntutan separatis yang akhirnya diwujudkan melalui lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia merupakan bukti bahwa ‘ketaatan’ komunitas politik lokal terhadap pusat yang  terjadi  selama  ini  adalah  sebuah  ketaatan  yang  semu  dan  penuh  keterpaksaan.  Tentu  saja  konsep negara-bangsa  semacam  ini  sangat  rentan  terhadap  gejolak.  Tatkala  krisis  ekonomi  melanda  Indonesia, tatkala  reformasi  politik  digulirkan  masyarakat,  dan  tatkala  pelanggaran  HAM  di  Indonesia  semakin menjadi sorotan dunia, maka tatkala itulah proses pembusukan politik (bukan pembangunan politik) Orde Baru mulai terangkat ke permukaan.
Akhirnya, desentralisasi atau otonomi daerah pada masa Orde Baru bukannya tak ada sama sekali. Undang-undang  No  5  tahun1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah.  Namun,  sebagaimana terwujud dalam praktiknya, UU tersebut tampaknya lebih disusun dalam kerangka sentralisasi ketimbang merupakan  sebuah  landasan  bagi  terlaksananya  desentralisasi.  Salah  satu  penjelasan  UU  tersebut  juga secara tegas mengatakan otonomi daerah pada hakekatnya lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan.
Pada  Era  Reformasi,  kebijakan  desentralisasi  bermula  dari  Ketetapan  MPR-RI  Nomor XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah;  Pengaturan,  Pembagian,  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dilanjutkan  dengan  7  Mei  1999,  lahir  UU  No.  22/1999  tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya UU No. 25/1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No. 5/1974 yang sentralistik.
Kedua  undang-undang  ini  mengatur  wewenang  otonomi  yang  diberikan  luas  kepada  pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan  kota itu merupakan satu-satunya kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur. Setiap bupati dan walikota memiliki kewenangan penuh  untuk  mengelola  daerah  kekuasaannya.  Keleluasaan  atas  kekuasaan  yang  diberikan  kepada bupati/walikota dibarengi dengan mekanisme kontrol (checks and balances) yang memadai antara eksekutif
dan
legislatif. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik riil yang baru. Lembaga legislatif ini secara  merdeka  dapat  melakukan  sendiri  pemilihan  gubernur  dan  bupati/walikota  tanpa  intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Undang- undang yang baru juga mengatur bahwa setiap peraturan daerah dapat langsung dinyatakan berlaku setelah disepakati sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini kontras  berbeda  dengan  ketentuan  sebelumnya  yang  mensyaratkan  adanya  persetujuan  dari  penguasa pemerintahan yang lebih tinggi bagi setiap perda yang akan diberlakukan.
UU  No  22/1999  dan  UU  No  25/1999  juga  memberikan  kerangka  yang  cukup  ideal  bagi terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis dan demokratis di setiap daerah. Namun, praktik-praktik politik  yang  menyusul  setelah  itu  masih  belum  sepenuhnya  memperlihatkan  adanya  otonomi  yang demokratis. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi.
Pertama,  pemerintah  pusat  rupanya  tak  kunjung  serius  memberikan  hak  otonomi  kepada pemerintahan  di  daerah.  Ketidakseriusannya  dapat  dilihat  dari  pembiaran  pemerintah  pusat  terhadap berbagai  peraturan  perundang-undangan  lama  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan  UU  otonomi  yang  baru. Padahal, ada ratusan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan berbagai peraturan lainnya yang harus disesuaikan  dengan  kerangka  otonomi  daerah  yang  baru.  Ketiadaan  aturan  pelaksanaan  baru  yang mendukung  otonomi  daerah  yang  demokratis  menjadikan  kedua  UU  menyangkut  otonomi  daerah  itu mandul dan tak efektif. Sementara di tingkat daerah, ketiadaannya telah melahirkan kebingungan.
Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit  di  daerah  sehingga  memunculkan  sentimen  kedaerahan  yang  amat  kuat.  Istilah  “putra  daerah” mengemuka  di  mana-mana  mewakili  sentimen  kedaerahan  yang  terwujud  melalui  semacam  keharusan bahwa  kursi  puncak  pemerintahan  di  daerah  haruslah  diduduki  oleh  tokoh-tokoh  asli  dari  daerah bersangkutan. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan apalagi menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimanapun, fenomena “putra daerah” itu begitu meruak di berbagai daerah.
Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan. Menjadi sebuah ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Bermula dari kemerdekaan Timor Timur (atau Timor Leste) pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui referendum. Berbagai gelombang  tuntutan  disintegrasi  juga  terjadi  di  beberapa  daerah  seperti  di  Aceh,  Papua,  Riau  dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap bahwa kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya diberikan  karena perbedaan sejarah dengan bangsa  Indonesia dan merupakan  aneksasi  rezim Orde Baru, tetapi efek domino yang timbulkannya masih sangat dirasakan,  bahkan dalam MoU Helsinki
yang  menghasilkan  UU  Pemerintahan  Aceh.  Gejolak  terus  berlanjut  hingga,  Aceh  dan  Papua  akhirnya diberi otonomi khusus.
Menjadi  harapan,  karena  Amandemen  kedua  konstitusi,  telah  mengubah  wajah  Pemerintahan Daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 (redaksi baru), Perubahan Kedua, berbunyi, “ Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemreintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat “. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan Pasal 18 ayat (1) dan (5) UUD 1945 (redaksi baru).
Dalam pemahaman ini, M. Laica Marzuki (2007) mengatakan, bentuk negara ( de staatsvorm ) RI secara  utuh  harus  dibaca  -dan  dipahami-  dalam  makna:  Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan desentralisatie , dijalankan atas dasar otonomi yang seluas- luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (redaksi baru) juncto Pasal 18 ayat (1) dan (5) UUD 1945 (redaksi baru).
Lima tahun berlangsung, UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dipandang perlu direvisi, hingga lahirlah  UU  No.  32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  33/2004  tentang  Perimbangan Keuangan menggantikan UU No. 22/1999 dan UU No.  25/1999 tersebut. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  merumuskan  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD 1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004).
Penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority . Tatkala terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu, semua beralih kepada penerima delegasi.  Dalam  hal  pelimpahan  wewenang  secara  mandatum,  pemberi  mandat  atau  mandator  tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator.
Dengan demikian, dalam hal penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah  otonom  secara  delegasi,  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  memberikan konsekuensi  bahwasanya  pemerintah  pusat  kehilangan  kewenangan  dimaksud.  Semua  beralih  kepada daerah otonom, artinya menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  menetapkan,  bahwasanya  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat meliputi a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal, f. agama. Pusat tidak  boleh  mengurangi,  apalagi  menegasikan  kewenangan  pemerintahan  yang  telah  diserahkan  kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah otonom-daerah otonom tidak boleh melepaskan diri dari Negara
Kesatuan RI. Betapa pun luasnya cakupan otonomi, desentralisasi yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan RI.
Secara  formal  normatif,  arah  desentralisasi  sudah  cukup  baik.  Namun,  dalam  tataran  empiris komitmen  pemerintah  pusat  tidak  konsisten.  Praktek-praktek  monopoli  dan  penguasaan  urusan-urusan strategis yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam termasuk perizinan di daerah, dikuasai pusat.
Intervensi  pusat  pada  daerah  begitu  besar.  Penyerahan  urusan/wewenangan  yang  semestinya dilakukan  dengan  penyerahaan  sumber  keuangan  tidak  dilakukan.  Pusat  melakukan  penganggaran pembangunan  daerah  tanpa  melibatkan  DPRD  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah. Pembiayaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  di  daerah  lebih  dominan  berasal  dari  APBN,  yang  semestinya diserahkan  sebagai  dana  perimbangan  untuk  APBD.  UU  No.  32  Tahun  2004  ini  sempat  mengalami perubahan berdasarkan UU No. 8 tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2008.
Tahun 2007, kemudian dikeluarkan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan. Walau telah dibagi-bagi  kewenangan  pusat  dan  daerah,  namun  PP  ini  dipandang  telah  mendelegasikan  kewenangan daerah.  Revisi  lebih  komprehensif  kemudian  diwacanakan  kembali  pada  UU  No.  32/2004  untuk  lebih menterjemahkan lebih kongkrit kewenangan pusat dan daerah.
Uraian  seingkat  yang  diungkapkan  dalam  bagian  ini  dapat  mengambarkan  bahwa  perjalanan kebijakan desentralisasi yang telah dirintis semenjak Negara ini merdeka pada tahun 1945. Tentu saja tidak mungkin  perjalan  kebijaksanaan  yang  dimulai  dengan  UU  Nomor  1  tahun  1945  yang  kemudian disempurnakan,  diubah,  diganti,  dan  dengan  berbagai  UU  no.  22  tahun  1948,  UU  nomor  1  tahun  1957, penetapan presiden No. 6 tahun 1959 yang disempurnakan, dan kemudian UU No. 18 tahun 1965, diuraikan dengan selengkap mungkin karena berhadapan dengan keterbatasan yang ada.
Akan  tetapi,  satu  hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dan  menjadi  pelajaran  bagi  bangsa Indonesia  adalah  bahwa  perubahan  kebijakan  pemerintahan  daerah  sanagt  ditentukan  oleh  konfigurasi politik  nasional  yang  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Kalau  politik  ditingkat  Jakarta  mengalami perkembangan yang dinamis dan menunjukkan ke arah demokrasi.

## B. LITERATUR REVIEW

## Desentralisasi Dan Media Lokal
Tidak ada yang menafikan kenyataan seperti yang kita hadapi sekarang ini bahwa agenda Otonomi Daerah  merupakan  sebuah  agenda  nasional  yang  sangat  penting  dan  telah  menjadi  agenda  public  yang utama  ditengah-tengah  menghadapi  persoalan  bangsa  yang  semakin  kompleks  dan  tidak  jelas  arahnya. Sejak diberlakukannya kedua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999, dapat dinyatakan bahwa hampir tiada hari yang
kita  lewati  tanpa  membicarakan  masalah  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Masalah  ini  tidak  kalah populernya dengan sejumlah persoalan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini.
Desentralisasi/otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijaksanaan nasional yang  dapat  mencegah  kemungkinan  terjadinya  disintegrasi  nasional.  Kita  tidak  dapat  menutup  mata terhadap persoalan yang dihadapi Bangsa dan Negara sekarang ini dalam menyelesaikan masalah Aceh dan Irian  Jaya.  Otonomi  merupakan  salah  satu  opsi  kebijkasanaan  yang  tepat  untuk  tetap  menjaga  kedua wilayah Negara tersebut tetap dalam kerangka Negara Kesatuan, disamping peningkatan derajat keadilan social serta sejumlah kebijaksanaan ekonomi secara khusus yang akan diberlakukan kepada kedua daerah itu.  Konsekuensinya  adalah  bahwa  dengan  penerapan  otonomi  daerah  tersebut  membuka  keran  daerah untuk  memajukan  daerahnya  sendiri  dengan  mengatasnamakan  wacana  pemekaran  daerah.  Tak  heran mengapa momen penerapan undang-undang otonomi daerah itu pantas disebut dengan cerdas dimanfaatkan berbagai pihak untuk mendorong pemekaran daerah yang kini jumlah frekuensinya mendekati 200 kasus pemekaran.  Pemekaran  daerah  menjadi  fenomena  khas  pasca  reformasi.  Bayangkan  saja,  dalam  kurun waktu  lima  tahun  sejak  1999,  Indonesia  telah  menambang  jumlah  baru.  Ini  membuat  jumlah  provinsi indoensia kini berkutat pada angka 33. Sejak tahun 2006 saja Departemen dalam negeri menerima puluhan usulan pemekaran Provinsi, salah satunya adalah usulan pemekaran Aceh yang dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Usulan Provinsi Samudera Pasai Raya, Aceh Barat Selatan, dan Aceh Leuser Antara.
Usulan-usulan pemekaran provinsi itu sebagian besar pada posisi sedang diproses pemerintah pusat kini. Di samping itu, pun banyak aspirasi pemekaran provinsi  yang baru pada tahap deklarasi di daerah, atau diwacanakan panitia atau komite pembentukan lewat media local dan nasional. Misalnya di Sulawesi Utara yang santer diserukan aspirasi membentuk provinsi Minahasa Raya, Provinsi Totabuan di wilayah Bolang Mongondow dan Provinsi Provinsi Kepulauan Nusa Utara di perbatasan Indonesia-Philippina.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  mengarisbawahi  bahwa  penelitian  ini  tidak  berfokus  pada dinamika pemekaran daerah ini bisa terjadi yang lebih kepada konsteks politik, tapi penulis ingin melihat sisi  lain  tentang  bagaimana  wacana/ide  pemekaran  wilayah  ini  muncul  dihadapan  masyarakat.  Dengan demikian,  media  sebagai  salah  satu  medium  dalam  mewartawakan  wacana  ini  kemudian  menarik  untuk dilirik.  Inilah  yang ingin dilihat oleh peneliti. Pada konteks ini, media local menjadi pilihan yang  utama sebagai  objek  penelitian  ketimbang  dengan  media  nasional.  Kedekatan  media  local  dengan  masyarakat local yang membuat masyarakat local lebih  memilih mendapatkan  informasi dari media local itu sendiri khususnya terkait dengan isu pemekaran wilayah. Dengan kekuatan konstruksi yang dimiliki oleh media, khususnya  media  local,  masyarakat  diharapkan  mendapatkan  pilihan  yang  matang  dan  rasional.  Lalu, pertanyaan kemudian adalah bagaimana media mengkonstruksi isu pemekaran itu? Konstruksi macam apa yang  dilakukan  media?  apakah  media  dalam  mengkonstruksi  sebuah  isu  tersebut  menonjolkan  suatu  hal atau jangan-jangan menghilangkan suatu hal lainnya?
Pertanyaan semacam itu, idelanya dapat dijawab dengan pendekatan bagaimana teks itu dibentuk. Untuk mengetahui pembentukan teks itu sendiri, analisis framing dirasakan cocok untuk dilakukan. Namun, sebelum melangkah jauh untuk mengetahui bagaimana teks dikonstruksi, perlu untuk melihat bagaimana peran media local dalam menghadapi persoalan-persoalan daerah, berperan negative atau positif?

## Media Lokal dan Isu lokal
Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa gelombang desentralisasi pasca 1998 paling tidak telah menelurkan dua konsekuensi. Pertama, otonomi daerah yang dapat memberikan kesempatan daerah-daerah untuk  memekarakan  wilayahnya  yang  awalnya  tersentralistik.  Kedua,  konsekuensinya  adalah berkembangnya  pers  yang  lebih  bebas  (Yusuf,  2011).    Kedua  hal  tersebut  pada  dasarnya  tidak  bisa dipisahkan  secara  parsial,  karena  hubungan  kedua  hal  tersebut  cukup  erat.  Walapun  demikian  untuk menjelaskan hubungan kedua hal tersebut perlu dipilah satu persatu kemudian baru digabungkan kembali.
Pada konteks Indonesia, media muncul bak jamur di musim hujan pasca reformasi. Pada masa orde baru, media tidak dapat berkembang sabanyak ini. Semasa orde baru, melalui UU nomor 11 tahun 1966, pemerintah  melakukan  control  terhadap  pers.  Undang-Undang  tersebut  berisikan  mengenai  ketentuan- ketantuan  pokok  pers  perihal  Surat  Izin  Terbit  (SIT)  dari  Departemen  Penerangan  dan  Surat  Izin  Cetak (SIC) dari Komando Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban (Koptamtib). Tanpa kedua izin tersebut, terbitan pers  dianggap  illegal.  Selain  itu,  ketika  izin  tersebut  dicabut,  otomatis  terbitan  tersebut  juga  diberangus. Lima belas tahun setelah SIT dan SIC diundangkan pada tahun 1982 aturan tersebut diganti menjadi Surat Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUUP)  oleh  Departemen  Penerangan.  Fungsinya  tetap  sama,  hanya penyebutannya yang berbeda.
Perkembangan demokrasi ditingkat local serta densentralisasi di era post soeharto dinilai memberi angin optimist sekaigus pesimistik oleh beberapa kalangan (Erb Sulistyanto, Faucher, 2002; Aspinal dan Fealy, 2003; Turner et al, 2003). Pandangan yang optimistis beragumen bahwa seluruh kekuatan atau pihak- pihak  yang ditekan di orde baru akan bersatu mebantu negeri dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat.  Selain  itu,  dengan  pola  pemerintahan  yang  teredesentrasliasi,  digarapkan  isu-isu  kebijakan lokal bisa lebih mudah dan cepat untuk ditangani.
Setelah orde baru dilengserkan, SIUUP pun  dicabut. Kemudian digantikan oleh Undang-undang Pers  no.  40  tahun  1999.  Dalam  undang-undang  yang  baru  ini,  cukup  mengantongi  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP) pun sudah cukup untuk  mendirikan usaha penerbitan pers. Jika mempunyai modal, semua orang dapat mendirikan  usaha penerbitan pers. Pun demikian kemajuan  teknologi  seperti internet bisa menjadikan setiap individu bak industri pers itu sendiri. Tak ayal jika pers menjamur dimanapun. Baik lingkup nasional maupun local.
Jika penerbitan pers semakin banyak, berarti tentu juga semakin tinggi peningkatan kemungkinan terjadinya demokrasi yang berkualitas. Banyaknya penerbitan pers ini dapat menjadi apa yang dikatakan Dahl  sebagai  Sumber  Informasi  Alternatif.  Dahl  (1999)  berpendapat  bahwa  adanya  sumber  informasi alternative  adalah  salah  satu  prasyarat  dari  demokrasi.  Ketika  sumber  informasi  hanya  terpusat  ataupun terkelompok  sangat  mungkin  informasi  hanya  terkandung  di  dalamnya  mengandung  kepentingan  pesan. Dengan banyaknya sumber informasi, meski tidak menutup kemungkinan untuk ditumpangi kepentingan tertentu, setidaknya masyarakat bisa tahu beragam informasi. Alhasil,  untuk menenetukan sikapnya  atau hanya  untuk  sekedar  menilai  situasi,  mereka  memperolehnya  dengan  pemikiran  dan  pertimbangan  yang matang dan rasional.
Sebelum  melihat  jauh  peranan  media  local  dalam  memberitakan  isu-isu  local,  pendefinisian  apa yang dimaksud dengan media local itu juga harus diperjelas di sini, karena pada dasarnya ada perbedaan dan  perdebatan  yang  cukup  menarik  dalam  melihat  bagaimana  yang  dimaksud  dnegan  media  local  itu sendiri.  Andreas,  Yoseph  Gual  (2013)  misalnya  mengatakan  bahwa  terminologi  media  lokal  biasanya dialamatkan kepada media yang penyebaran sirkulasinya hanya sebatas daerah tertentu dan berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota atau wialayah-wilayah kecil. Indicator lainnya, masih menurut Andreas, adalah media local dapat dlihat melalui rubrikasi atau program acara atau isi media yang lebih banyak berhubungan dengan masalah atau peristiwa atau isu local.
Hal  ini  selaras  dengan  apa  yang  diutarakan  Siregar  (  )  Pemberitaan  atau  orientasi  lokal,  dalam pandangan Ashadi Siregar, merupakan salah satu ukuran untuk melihat apakah sebuah media bisa disebut media lokal atau tidak, di samping sirkulasi. Siregar membuat tiga “tingkatan” media berdasarkan orientasi dan  sirkulasi  tersebut,  yang  merupakan  “tingkatan”  keduanya:  lokal,  regional,  dan  nasional.  Menurut Siregar,  “nasional  melingkupi  seluruh  wilayah  negara;  regional  mencakup  sebagian  wilayah  nasional, bersifat  antar  daerah;  sedang  lokal  mencakup  satu  kota  atau  daerah  terbatas.”    Bahkan  lebih  jauh  lagi, Franklin  memberikan  definisi  yang  lebih  ketat  ketimbang  Siregar.  Bob  Franklin  bahkan  mensyaratkan media lokal “dimiliki orang lokal, diproduksi secara lokal, mempekerjakan jurnalis lokal, melaporkan apa yang menjadi konsen lokal, dan dibaca oleh  penduduk lokal. Kalau Siregar hanya menekankan orientasi pemberitaan  dan  wilayah  edar,  Franklin  menambahkan  pemilik,  produksi,  dan  pekerja  media  mesti  juga bersifat lokal.
Meskipun membuat definisi ketat, Franklin pesimis semua syarat lokal itu bisa dipenuhi. Franklin sendiri menyebutkan, di masa sekarang, apa yang disebut media lokal tinggal nama semata. Pemilik media lokal kerap kali adalah kelompok jaringan media yang tidak hanya memiliki media di suatu daerah tetapi juga  di  daerah  lain,  bahkan  bisa  jadi  kelompok  industri  dari  negara  lain.  Dengan  kepemilikan  yang demikian, produksi bisa berada di tempat yang jauh serta keputusan redaksional ditentukan dari wilayah
lain.  Hal  yang  paling  mengkhawatirkan,  sebagai  konsekuensinya,  adalah  terputusnya  relasi  antara masyarakat suatu wilayah dan media yang beredar di sana.
Pada  cakupan  local,  media  lokal  sangat  berperan  dalam  menuntun  rasionalisasi  keputusan  oleh masyarakat  yang  termasuk  dalam  lingkup  wilayah  media  tersebut.  Media  local  memiliki  peran  kebih penting daripada media nasional itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cakupan dan proporsi pemberitaan yang diangkat adalah lebih banyak mengacu pada wilayah tersebut. Seperti yang diungkapkan Siregar (2002), media local memang ditujukan  secara lebih spesifik kondisi psikografis dan  geografis tertentu. Memang tidak menutup kemungkinan media nasional juga memberitakan peristiwa daerah. Hanya saja pasti proporsi serta perspektif yang digunakan akan berbeda. Penerimaan oleh warga masyarakatpun juga akan berbeda. Dengan  berbekal Proximity yang  dimiliki  oleh  media  local,  informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat cenderung meningkat.
Selain itu, hal ini juga akan menjadi niche market untuk memperluas bidang usaha yang merupakan celah untuk meningkatkan kesadaran warga kondisi yang terjadi di daerah sendiri. Istilah lainnya menurut Schieck (2003), adalah mengedukasi warga terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, Munculnya media local juga merupakan buah hasil dari dinamika lokal seiring kebijakan desentralisasi (Siregar, 2007). Perubahan lanskap politik  Indonesia yang menjadikan kabupaten dan kota sebagai basis otonomi  pada  gilirannya  membutuhkan  ruang  publik  bersama  yang  berfungsi  menghasilkan  imajinasi komunitas  dan  identitas  yang  dicita-citakan  (Benedict,  1983)  Dalam  sejarah  Indonesia  modern,  media dianggap  mampu  memenuhi  tugas  tersebut.  Walhasil,  meskipun  merupakan  institusi  bisnis,  media  lokal sejatinya  tidak  melupakan  tugasnya  sebagai  institusi  sosial.  Dua  peran  tersebut  seyogianya  berjalan beriringan.

## Media Lokal sebagai Pengawal Demokrasi?
Desentralisasi menjadi salah satu fenomena penting yang harus disebut dalam era 10 tahun terakhir, dimana  kekuasaan  pemerintah  pusat  yang  besar  di  masa  lalu  (tepatnya  pada  jaman  Orde  Baru)  kini tergantikan  dengan  diperkenalkannya  otonomi  daerah,  walaupun  pekerjaan  ini  masih  terus  dijalankan, direvisi di sana-sini, sambil kita melihat juga fenomena makin banyak pemimpin daerah (walikota, bupati, atau gubernur) yang menjadi tersangka kasus korupsi di berbagai daerah. Tak pelak korupsi menjadi sesuatu yang terdesentralisasi juga. Dalam situasi ini, dimana posisi pers lokal? Apakah ia turut mengawal proses demokratisasi yang  ada, ataukah ia  turut menjadi bagian dari persoalan  yang  ada?  Tepatnya apakah  kita sedang berbicara peran pers lokal sebagai solusi dari masalah korupsi, ataukah pers lokal justru merupakan bagian dari masalah korupsi.
Dalam  keriuhan  pilkada  di  sejumlah  tempat  misalnya  kita  mendapati  bagaimana  pers  lokal  ikut dalam  hiruk  pikuk  tersebut,  bukan  semata  sebagai  pemberi  informasi,  tetapi  kerap  kali  menjadi  partisan
secara  terselubung  atas  kandidat-kandidat  tertentu.  Salah  satu  misalnya  adalah  apa  yang  terjadi  di  Riau, sebagaimana ditulis oleh Nankyung Choi (2005). Sementara itu orang seperti Jack Snyder (2003) ketika bicara  tentang  negara-negara  baru  paska  jatuhnya  otoritarianisme,  telah  jauh-jauh  hari  mengingatkan, bagaimana  peran  dari  media  sebagai  pembuat  opini  publik  yang  bisa  menyokong  kepentingan  para nasionalis  sempit,  karena  pada  masa  awal  demokratisasi  terjadi,  suasana  berpendapat  bebas  terjadi,  pers lebih mudah didirikan,dan media bisa jadi alat bagi para maniak kekuasaan mengangkat kepentingannya. Kerap kali memang pers jatuh dalam nasionalisme sempit dimana pers menjadi agen untuk mengobarkan nasionalisme kesukuan (ethno-nationalism) sebagaimana dihembuskan sejumlah elit politik. Arah menuju ethno-nationalism  di  Indonesia  dan  sejumlah  diskusi  atas  masalah  konflik  sosial  dikemukakan  oleh sejumlah peneliti, misalnya dalam buku yang diedit Edward Aspinall & Greg Fealy, Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation (2003), juga pada karya Dewi Fortuna  Anwar, Helene Bouvier,  Glen  Smith,  &  Roger  Tol,  eds, Konflik  Kekerasan  Internal:  Tinjauan  Sejarah,  Ekonomi,  dan Kebijakan di Asia Pasifik (2004), juga dalam kajian berbagai peneliti dalam jurnal Indonesia milik Cornell University edisi 72 (Oktober 2001) dan edisi 73 (April 2002). Dan masih ada banyak lagi kajian lain soal dinamika otonomi daerah pasca reformasi tersebut.
Jika  kita  hubungkan  desentralisasi  ini  dengan  media,  maka  ketika  pers  sudah  mencapai kebebasannya,  setidaknya  ia  menanggung  beberapa  fungsi.  Pertama,  untuk  menguatkan  demokrasi (strethgning democracy) , kedua meingkatkan kualitas pemerintahan (good govermance) (Mcquail, 2001). Sejalan dengan semangat desentralisasi yang juga mendemokratisasi ke seluruh wilayah, maka tidak hanya pers nasional, yang local pun berbanding lurus dengan keberadaan gelombang demokrasi di daerah. Juga karena pers nasional dan pers local masih tetap dalam bagian pers bebas.
Untuk itu, pers bebas perlu bersikap independen, responsive, dan akuntabel dalam mentransmisikan informasi  kepada  seluruh  warga  serta  menyediakan  keberagaman  informasi  guna  memenuhi  kebutuhan seluruh golongan di dalam kemajemukan warga (Norris, 2008).  Oleh Norris (2008), fungsi dari pers bebas tersebut  diderivatkan  lagi  menjadi  tiga  bagian.  Sebagai  bagian watchdog untuk  pengawasan  jika  terjadi penyelahgunaan  kekuasaan (promoting  accountablility  and  transparency) ,  sebagai  forum  public  untuk diskursus  politik,  dan  sebagai agenda  setter untuk  pembuat  kebijakan.  Fungsi-fungsi  turunan  tersebut selaras  dengan  pendapat  Steiner  (2004)  untuk  lebih  mengembangkan  lagi  ruang-ruang  diskursus  politik guna  mencapai  demokrasi  yang  lebih  terdeliberasi.  Terutama  fungsinya  sebagai  forum  public.  Dalam fungsinya  sebagai  penyedia  forum  public  pers  bebas  mampu  mengutamakan  ruang  public  melalui menghubungkan antara warga dan Negara, menfasilitasi debat mengenai isu-isu public, dan memberikan informasi kepada public mengenai partai politik, isu-isu politik, serta kinerja pemerintahan. Khusus untuk pers local, ia bisa lebih mendekatkan lagi antara isu kebijakan, pemerintah, dan public itu sendiri. Apalagi
ketika  masa  pemilu/pemilukada,  perannya  sangat  diperlukan.  Salama  kampanye  media  sebaiknya menyedikan informasi public.
Terlebih ketika pers tersebut merupakan bagian dari suatu entitas atau komunitas tertentu ia akan bisa lebih dipercaya sebagai saluran informasi yang dipercaya. Identitas akan institusi pers tersebut melekat pada  identitas  warga.  Atau  memang  dengan  adanya  pers  tersebut  identitas  warga  yang  dilekatkan  pada identitas institusi pers. Layaknya efek cermin. Potensi macam ini pernah disampaikan oleh Anderson (2001) bahwa  surat  kabar  yang  dikonsumsi  masyarakat  mampu  menbentuk  identitas  suatu  bangsa.  Memang  ia menyampaikan  ada  level  nasion  state.  Tetapi  ketika  dipadukan  dengan  tesis  yang  disampikan  Hariyanto (2011)  tentang  kemungkinan  berkembangnya  etnho-nationalism,  menjadikan  pembentukan  identitas tersebut juga berlaku sangat efektif di level local.
Kedekatan identitas yang terjalin antara pers local dan masyarakat daerah itu sendiri saling berpilin. Berbeda  dengan  pers  nasional  bahkan  pers  internasional.  Nilai-nilai  yang  dianut  hingga  segmentasi  pun ditunjukkan untuk audiens yang luas. Memang benar, sekarang eranya globalisasi. Era yang membuat dunia semakin  lebih  dekat,  berkat  teknologi.  Global  village  bukan  lagi  menjadi  sesutau  hal  yang  nisbi.  Berita apapun  dari  media  manapun  bisa  diakses.  Namun,  pikiran  boleh  mengglobal,  tetapi  lokasi  hidup  masih dilingkup daerah tertentu (local).
Maka untuk bisa menjalani kehidupan yang nyata di sekitar dibutuhkan informasi yang berasal dari daerah  sekitar  pula.  Warga  memerlukan  informasi  semisal  untuk  menolak  atau  mendukung  kebijakan pembangunan  hotel  di  daerahnya.  Juga  informasi  mengenai  track  record  pejabat  publiknya.  Begitu  pula media  lokal  membutuhkan  kedekatan  identitas  lokalitasnya  sebagai  pengabar  yang  dekat  dengan  warga, sehingga  informasi  yang  disampaikan  bisa  dipercaya.  Ujungnya  adalah  media  lokal  tersebut  mampu bertahan  hidup  dan  memperoleh  keuntungan  finansial  dari  warganya  sekitar.  Pola  relasi  inilah  yang dibangun oleh warga di daerah dengan media lokalnya. Dilihat dari situ, media local merupakan saluran informasi public sekaligus pengawal demokrasi.

## C. PENUTUP
Beragam peristiwa dan informasi yang sampai kepada masyarakat melalui media tidak terlepas dari peranan  media  massa  dalam  hubungannya  dengan  penyajian  informasi  dan  cara  media  menginterpretasi suatu kejadian. Satu berita yang sampai kepada masyarakat akan memiliki banyak penafsiran dan tanggapan bergantung  pada  gaya  bahasa  (penyajian)  dan  cara  penyampaiannya.  Hal  ini  bisa  saja  dibumbui  dengan gaya bahasa hiperbola untuk menarik minat pembaca berita dan mungkin juga berita yang disajikan telah terkontaminasi  oleh  opini  dan  subyektivitas  penulis  berita.  Selalu  ada  kepentingan  yang  melatari  cara manusia mengungkapkan suatu fakta ke dalam berita. Prinsip semiotika─seni berbohong─kadang bermain
disini.  Maka,  keakuratan  data  dan  keterpercayaan  suatu  berita  harus  dijunjung  tinggi.  Jika  tidak,  berita keliru yang tersebar akan berkembang menjadi opini publik yang juga keliru.
Selama ini media massa menjalankan fungsi sebagai pemegang otoritas public yang cukup besar. Selain itu, juga berperan sebagai medium penting dan pemegang kendali perubahan social yang tak kalah hebatnya  disbanding  isntitusi  lain,  seperti  partai  poltiik,  birokrasi,  dan  lembaga-lembaga  public  lainnya. Media  massa  bukan  seekdar  memiliki  peluang  menyediakan  informasi  untuk  ememnuhi  hak  untuk mengetahui (the right to know) dan hak untuk mengekspresiakn masyarakat. Lebih dari itu, media massa memegang  otoritas  yang  besar  dalam  mebentuk  imaji,  mitos,  perilaku,  pengetahuan,  bahkan  ideology masyarakat.
Melalui  proses  penetapan  agenda  setting  di  tubuh  organisasi  media,  maka  system  pengetahuan masyarakat  mungkin  saja  dapat  dikonstruk  sebagaimana  preferensi  nilai  dan  ideology  media  itu  sendiri. Dalam  perpektif  agenda  setiing  media,  pola  produksi  teks  yang  hendak  disebarkan  kepada  masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh internal organisasi media. organisasi medialah yang memiliki kuasa dalam menentukan mulai dari siapa wartawan yang harus diturunkan ke lapangan, narasumber mana yang harus diwawancarai, dan dari sisi mana sebuah realitas itu harus diangkat, serta phrasa idiomatika mapa apa yang harus dipilih untk mengungkapkan realitas bahkan sampai pada tataran mikro. Pola kontruksi semacam ini yang  dikendalikan  oleh  media  itulah  apoa  yang  disebut  McNair  (1994)  sebagai  pola  pendekatan organisasional.
Dalam  mengkosnturksi  realitas  senyatanya  tidak  seluruh  media  tampil  secara  otonom.  Bisa  saja media mengkonstruksi atas darar tekanan eksternal, seperti tekanan politik. Pemegang monopoli kekerasan, pemilik  modal,  pemasang  iklan,  maupun  kekuatan  eksternal  lainnya.  Dengan  kata  lain,  ekonomi  politik pada posisi ini kemudian menjadi penting. Yaitu menjadi dasar pijakan media dalam mengkonstuksi realitas ke dalam ramuan redaksional. Pola teks di media semcama ini oleh McNair (1994) disebut sebagai pola pendekatan ekonomi politik.
Namun,  sebagian  media  menyadari  bahwa  bersikap  otonom  sepenuhnya  tidak  mungkin,  karena media  tidak  tumbuh  dalam  dunia  yang  vakum,  tapi  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  dengan segala macam tingkat budaya yang diekspresikannya. Oleh karena itu, agar tetap eksis, media juga harus memeprtimbangkan imaji, mitos, tuntutan, kepentingan, bahkan tekanan dari masyarakat luas. Kalau factor eksternal ini tidak dipertimbangkanl maka media massa bisa jadi akan menghadapi resistensu dan represi masyarakat. Namun media juga tidak selayaknya meyerah sepenuhnya pada tekanan eksternal.  Idelanya, meida massa mencoba untuk berdiri  secara otonom namun tidak mengabaikan dan desakan public. Pola pendekatan semacam ini oleh McNair disebut sebagai pola kultural.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersery  Robin  ed.  (2000).  Critical  Studies  in  Media  Commercialism.  London:  Oxford University Press
Herman, Edward S. dan Noam Chomsky. (1992). Manufacturing Consent, The Political Economy of The Mass Media . New York: Pantheon Books.
Jurnalisme  Propaganda  dan  Gosip  Meracuni  Demokrasi.  Kompas  Online,  Kamis,  L1 Desember 2003
Kovack, Bill (2001). 9 Elements of lournalism. New York: The Rivers Press.
Luwarso, Lukas, ed. (2004). Media dan Pemilu 2004. Jakarta: Koalisi Media Untuk Pemilu Bebas dan Adil
Macmanus, John H. (1994). Market Driaen lournalism. London: Sage Publications
Mariani,  Evi.  (2001).  'Harian  Rakjat  Mengecam  Resep  jumalisme  "orang  Menggigit Anjing."' Pantau II No. 15 ]uli 2009
Masduki. (2004). 'Menyoal Fatwa Haram Presiden Perempuan.' Newsletter LP3Y, edisi 73 Mei. McChesney, Robert (1998). Konglomerasi Media Massa dan Ancaman Terhadap  Demokrasi.
(terjemahan oleh Andi Achdian). Jakarta: Aliansi Jurnalis   Independen.
McChesney, Robert. (1999). Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times . Illinois: University of Illinois Press.
McQuail,  Denis  (1994).  Mass  Communication  Theory,  Third  Edition.  London:  Sage Publications
Meyer,  Thomas  (2002).  Media  DemouaW,  How  The  Media  Colonizt  Politics.  London:  Polity Press
Nelson,  Michael  (ed).  (2004). The  Elections  of  2004 .  Washington  DC:  Congressional Quarterly
Shoemaker,  Pamela  J.  dan  Reese,  Stephen  D.  (1991)-  Mediating  the  Message.  Theories  of Influences on Mass Media Content. New York: Longman Publishing
UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers