ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 161

## HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

## Ahmad Mukri Aji
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta
Email: mukri.aji@uinjkt.ac.id

## Harisah
Institut Agama Islam Negeri, Madura
Email: harisah@iainmadura.ac.id
Syarifah Gustiawati Mukri Universitas Ibnu Khaldun Bogor Email: liefah83@gmail.com

## Abstract
In  today's  modern  era,  it  is  not  uncommon  for  women  to  be  able  to  earn  income  by  doing entrepreneurship,  both  traditional  and  modern  with  various  perspectives.  Entrepreneurial women are sometimes used to channel their hobbies, as well as being the backbone of the family to  meet  the  needs  of  family  life.  So  that  the  current  rights  of  women  entrepreneurs  can  be studied with the maqasid sharia approach. From this, researchers are interested in examining the rights of women entrepreneurs with a Sharia perspective. This study was conducted using a qualitative  approach  with  literature  data  that  was  analyzed  inductively  and  deductively.  This study found that according to maqasid sharia women have rights in entrepreneurship, including the  right  to  channel  hobbies,  which  in  the  concept  of  maqasid  sharia  are  included  in  the category of hifdzul aqli, the second right to earn income in the maqasid sharia concept is called hifdzul nafs.
Keywords: Entrepreneur, Woman, Maqasid Sharia

## Abstrak
Era modern saat ini, tidak jarang perempuan mampu mencari pendapatan dengan berwirausaha, baik  dengan  cara  tradisional  maupun  modern  dengan  berbagai  perspektif.  Perempuan berwirausaha  adakalanya  untuk  penyaluran  hobi,  ada  juga  sebagai  tulang  punggung  keluarga untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga.  Sehingga  hak  wirausaha  perempuan  saat  ini,  bisa dikaji  dengan  pendekatan maqasid  syariah .  Dari  hal  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji hak  wirausaha  perempuan  perspektif  Syariah.  Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  sajian  data-data  kepustakaan  yang  dianalisa  secara  induktif  dan deduktif. Kajian ini menemukan bahwa menurut maqasid syariah perempuan memiliki hak-hak dalam  wirausaha,  antara  lain  hak  menyalurkan  hobi,  yang  dalam  konsep maqasid  syariah
162│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
termasuk  dalam  kategori hifdzul  aqli ,  yang  kedua  hak  untuk  mendapatkan  penghasilan  dalam konsep maqasid syariah disebut sebagai hifdzul nafs .
Kata Kunci: Wirausaha, Perempuan, Maqasid Syariah

## Dasar Pemikiran
Perempuan  merupakan bagian  dari  sebuah  masyarakat,  karena  dia  menjadi  patner laki-laki  dalam  memakmurkan bumi dan  merealisasikan sebuah pemberdayaan. Ajaran Islam  memberikan  perhatian  yang  sangat  besar  serta  kedudukan  terhormat  kepada perempuan.  Muhammad  al-ghazali,  salah  seorang  ulama  besar  Islam  kontemporer menyatakan  bahwa  “kalau  kita  mengembalikan  pandangan  ke  masa  sebelum  seribu tahun,  maka  kita  akan  menemukan  perempuan  yang  menikmati  keistimewaan  dalam bidang  materi  dan  sosial  yang  tidak  dikenal  oleh  perempuan-perempuan  dikelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik, dibandingkan dengan keadaan perempuan- perempuan barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan”.
Al-quran  berbicara  tentang  perempuan  dalam  berbagai  surat,  dan  pembicaraan tersebut  menyangkut  berbagai  sisi  kehidupan.  Ada  yang  berbicara  tentang  hak  dan kewajiban,  adapula  yang  menguraikan  keistimewaan  tokoh-tokoh  perempuan  dalam sejarah  agama  dan  kemanusiaan.  Seperti  dalam  surat  an-nisa’:  32  secara  umum menunjukkan hak-hak perempuan: “ (karena) bagi laki-laki dianugerahkan hak (bagian) dari  apa  yang  diusahakannya,  dan  bagi  perempuan  dianugerahkan  hak  (bagian)  dari apa yang diusahakannya ”.
Perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  mengembangkan usaha. Namun, hak perempuan tersebut harus diimbangi dengan kemampuannya dalam menjaga agama. Kalau kita kembali menelaah, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada  masa awal  Islam, sangatlah  banyak. Hal  ini  bisa kita  lihat dari kenyataan  sejarah bahwa  perempuan  pada  masa  nabi  Muhammad  saw  aktif  dalam  berbagai  bidang pekerjaan.  Seperti  Ummu  Salim  Binti  Malhan  yang  bekerja  sebagai  perias  pengantin, istri pertama  nabi  yakni  Khadijah Binti  Khuwailid tercatat  sebagai seorang perempuan yang sangat sukses dalam bidang perdagangan, demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang  tercatat  sebagai  seorang  perempuan  yang  pernah  datang  kepada  nabi  untuk
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 163
meminta petunjuk dalam bidang jual beli. Zainab Binti Jahsy (istri nabi saw) juga aktif bekerja  menyamak  kulit  binatang  dan  hasil  usahanya  itu  beliau  sedekahkan.  Selain  itu ada  juga  istri  sahabat  nabi  (Abdullah  Bin  Mas’ud)  yang  sangat  aktif  bekerja  karena suami  dan  anaknya  ketika  itu  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  hidup  keluarga.(M. Quraish Shihab, 1998, pp. 275–276).
Dalam menjalankan usaha sebagai wirausaha perempuan, mereka memiliki hak dan kewajiban  yang  harus  dijalankan  sesuai  ajaran  syariah.  Dengan  latar  belakang  ini, peneliti  ingin  mengkaji  hak-hak  perempuan  dalam  wirausaha  perspektif maqashid syariah .

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan, untuk  menghasilkan  data  yang  valid  sesuai  dengan  kandungan  penelitian.  Penggunaan kepustakaan  karena  penelitian  ini  menganalisa  tentang  hak-hak  perempuan  dalam wirausaha, yang melibatkan nash alquran, hadits, dan pemikiran ulama serta perdebatan ulama  modern  tentang  perempuan  yang  bekerja,  dengan  analisa  utama  menggunakan konsep maqashid  syariah .  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  hasil  mendalam mengenai topik penelitian ini.
Hak Perempuan Dalam Pandangan Maqashid Syariah
Dalam pandangan Islam perempuan memiliki banyak hak, yang didapatkan sebagai bentuk  keagungan  kedudukan  perempuan  dalam  Islam.  Antara  lain; Pertama ,  hak perempuan dalam  bidang politik. Dalam  hal  ini ulama  berbeda pendapat tentang boleh tidaknya  seorang  perempuan  terlibat  dalam  bidang  politik.  Bagi  yang  tidak membolehkannya,  paling  tidak  ada  tiga  alasan  yang  sering  dikemukakannya:  alasan pertama, ayat yang berbunyi “ ar-rijal qawwamuna ‘alan-nisa’ (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) QS. Al-nisa’ : 34. Alasan kedua, hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki; keberagamaannya pun demikian. Alasan ketiga, hadits yang mengatakan “ lan yaflaha qaum wallauw amrahum imraatan ”
164│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
(tidak  akan  berbahagia  satu  kaum  yang  menyerahkan  urusan  mereka  kepada perempuan).(M.Quraish Shihab, 1998, p. 313)
Menurut M. Quraish Shihab kata “ ar-rijal ” dalam ayat ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’ bukan  berarti  lelaki  secara  umum,  tetapi  adalah  “suami”  karena  konsiderans perintah  tersebut  seperti  ditegaskan  pada  lanjutan  ayat  adalah  karena “mereka  (para suami)  menafkahkan  sebagian  harta  untuk  isteri-isteri  mereka” .  Seandainya  yang dimaksud  dengan  kata  “lelaki”  adalah  kaum  pria  secara  umum,  tentu  konsideransnya tidak  demikian.  Terlebih  lagi  lanjutan  ayat tersebut  secara  jelas  berbicara  tentang  para isteri  dan  kehidupan  rumah  tangga.  Adapun  mengenai  hadits “tidak  beruntung  satu kaum  yang  menyerahkan  urusan  mereka  kepada  perempuan” perlu  digaris  bawahi bahwa hadits tersebut tidak bersifat umum.(M.Quraish Shihab, 1998, p. 314)
Adapun  alasan  ulama  yang  membolehkan  perempuan  terlibat  dalam  politik  yaitu surat  at-taubah:  71 “dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang  ma’ruf,  mencegah  yang  munkar,  mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  dan mereka  taat  kepada  allah  dan  rasulnya.  Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah. Sesungguhnya  Allah  maha  perkasa  lagi  maha  bijaksana”. Pengertian kata “ awliya’ “ dalam  ayat  ini  mencakup  kerja  sama,  bantuan  dan  penguasaan.  Sedangkan  pengertian yang terkandung dalam  frase “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala segi  kebaikan  dan  perbaikan  kehidupan,  termasuk  memberikan  nasihat  atau  kritik kepada  penguasa,  sehingga  setiap  lelaki  dan  perempuan  muslim  hendaknya  mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.(M.Quraish Shihab, 1998, p. 315)
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perempuan  juga  mempunyai  hak dalam hal politik, karena ayat maupun hadits yang dijadikan alasan oleh sebagian orang itu bersifat umum. Artinya ketentuan tersebut tidak terbatas hanya pada kaum laki-laki, karena  baik  laki-laki  maupun  perempuan  sama-sama  dibolehkan  untuk  terlibat didalamnya.  Kenyataan  sejarah  juga  menunjukkan  bahwa  pada  masa  Rasulullah  saw banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis. Seperti halnya Ummu Hani’ yang  dibenarkan  sikapnya  oleh  nabi  Muhammad  saw  ketika  memberi  jaminan
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 165
keamanan  kepada  sebagian  orang  musyrik.  Bahkan  istri  nabi  Muhammd  saw  sendiri (Aisyah r.a) memimpin  langsung peperangan  melawan  Ali  Bin  Abi Thalib  yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara.
Kedua, hak  dan  kewajiban  perempuan  dalam  belajar. Belajar  dalam  Islam merupakan  kewajiban  semua  umat  manusia  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  bahkan menuntut  ilmu  termasuk  ibadah.  Karena  dengan  ilmu,  seseorang  akan  mampu  meraih kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Dalam  Q.S.  az-zumar  :9  disebutkan  perbedaan  yang jelas  antara  orang  yang  berilmu  dan  tidak  berilmu.  Hal  ini  membuktikan  betapa pentingnya menuntut ilmu.
Al-qur’an  memberikan  pujian  kepada ulul  al-bab yang  berdzikir  dan  memikirkan tentang  kejadian  langit  dan  bumi,  dzikir  dan  pemikiran  menyangkut  hal  tersebut  akan mengantarkan  manusia  untuk  mengetahui  rahasia  alam  raya,  yang  kemudian mengantarkannya  kepada  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Ulul  al-bab tidak  hanya  terbatas  pada  kaum  laki-laki,  bunyi  akhir  rangkaian  ayat  tersebut membuktikannya Q.S Ali Imran : 195 “maka tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: “sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang  beramal  diantara  kamu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan” hal  ini mengindikasikan  bahwa  perempuan  dapat  berpikir,  mempelajari  dan  kemudian mengamalkan  apa  yang  mereka  hayati  dari  dzikrullah,  serta  apa  yang  mereka  ketahui dari  pengamatan  alam  raya.  Pengetahuan  menyangkut  alam  raya  tentunya  berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. (M. Quraish Shihab, 1998, p. 283)
Rasulullah  saw  tidak  membatasi  kewajiban  belajar  hanya  kepada  perempuan- perempuan  merdeka (yang  memiliki status sosial  tinggi), tetapi  juga para budak  belian dan  mereka  yang  berstatus  sosial  rendah.  Karena  itu  sejarah  mencatat  sekian  banyak perempuan  yang  tadinya  budak  belian  kemudian  mencapai  tingkat  pendidikan  yang sangat tinggi.(M.Quraish Shihab, 1998, p. 309)
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan,  bahwa  perempuan  juga  mempunyai  hak dan  kewajiban  belajar.  Sejarah  membuktikan  pada  masa  nabi  dan  setelahnya  banyak
166│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga  menjadi  rujukan  sekian  banyak  tokoh  lelaki.  Misalnya  istri  nabi,  Aisyah  r.a adalah  salah  seorang  yang  mempunyai  pengetahuan  sangat  dalam  serta  termasyhur sebagai  seorang  kritikus.  Al-syaikhah  Syuhra  yang  bergelar  “ fakhr  al-nisa ’ “(kebanggaan perempuan) merupakan salah seorang guru Imam Syafi’i.
Sejalan  dengan  konsep  yang  ditawarkan  oleh maqasid  syariah adalah  Allah  swt selalu  mempunyai  maksud  yang  ingin  dituju  dari  setiap  perintah  maupun  larangannya, begitu  juga  kewajiban  menuntut  ilmu  bagi  perempuan.  menuntut  ilmu  bisa  dikatakan kebutuhan daruriyyat , dan juga hajiyyat . Dikatakan daruriyyat jika seorang yang Islam tapi  tidak  memahami  cara  maupun  bacaan  shalat,  maka  diwajibkan  baginya  untuk belajar  ilmu  tentang  tata  cara  shalat.  Dikatakan  kebutuhan tahsiniyyat karena  seorang perempuan yang tidak menuntut ilmu memang tidak akan merusak akalnya, namun akan mempersulit  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuannya.  Dengan  ilmu  pengetahuan seorang  perempuan    akan  menghasilkan  keterampilan  dan  menjadikan  mutu  kualitas pribadinya  dapat  meningkat.  Yang  tentunya  akan  berpengaruh  pada  kesejahteraan ekonomi yang menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas hidup.
Dalam hadits nabi dikatakan bahwa perempuan adalah tiang bagi suatu negara bila baik  perempuannya  maka  baik  pula  negaranya  dan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu, perempuan  wajib  belajar  agar  mendapat  ilmu  untuk  bekal  dalam  menegakkan negaranya.  Disamping  itu  perempuan  merupakan  ibu  bagi  anak-anaknya,  sehingga diperlukan  pengetahuan  yang  mumpuni  untuk  menjadi  seorang  ibu  yang  baik  dan mampu mendidik anak-anaknya.
Ketiga ,  hak  perempuan  dalam  pekerjaan. Dalam  pandangan  Islam,  bekerja merupakan  suatu  kewajiban  kemanusiaan  yang  tidak  pernah  terlepas  dari  kehidupan manusia  sehari-hari.  Perintah  bekerja  telah  Allah  wajibkan  sejak  nabi  pertama  yakni Adam  a.s  sampai  nabi  terakhir  yakni  Muhammad  saw.  Perintah  ini  berlaku  kepada semua  umat  manusia  tanpa  membedakan  pangkat,  jabatan  maupun  jenis  kelamin  baik laki-laki maupun perempuan.
Bagi  perempuan  bekerja  yang  sudah  menikah,  Isnawati  membaginya  menjadi  dua keadaan:  bekerja  karena  keadaan  tidak  mendesak  dan  bekerja  karena  keadaan
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 167
mendesak. Pertama ,  keadaan  tidak  mendesak  artinya  istri  turut  bekerja  padahal keuangan  keluarga  dalam  situasi  stabil,  suaminyapun  ada  dan  mampu  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga. Kedua ,  keadaan  mendesak  artinya  isteri  menafkahi keluarganya dalam keadaan terdesak dikarenakan suaminya yang tidak ada, atau karena miskin.(Isnawati, 2018, p. 12)
Mengenai  perempuan  yang  bekerja  dalam  keadaan  tidak  mendesak  terdapat perbedaan pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa tidak seharusnya istri bekerja mencari  nafkah.  Karena  bukan  menjadi  kewajibannya  mencari  nafkah  atau  memberi nafkah untuk anak-anaknya. Pendapat kedua mengatakan seorang ibu juga bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya, jika anak-anaknya sudah besar. Namun, jika anaknya masih  kecil  maka  kewajiban  nafkah  sepenuhnya  menjadi  kewajiban  suami.  Sementara itu,  bagi  perempuan  yang  bekerja  karena  keadaan  mendesak,  terdapat  perbedaan pendapat juga yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa seorang ibu wajib menafkahi anak-anaknya  jika  ayahnya  tidak  ada  atau  suaminya  dalam  keadaan  susah.  Pendapat kedua  mengatakan  bahwa  seorang  ibu  tidak  wajib  menafkahi  anak-anaknya bagaimanapun keadaannya.(Isnawati, 2018, pp. 17–20)
Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibedakan Isnawati, Hartini juga membedakan perempuan  bekerja  menjadi dua,  yakni:  mereka  yang  bekerja untuk penyaluran  hobby, pengembangan  bakat  dan  meningkatkan  karir,  sementara  itu  ada  juga  mereka  yang bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  atau  karena  tekanan  ekonomi,  dengan  kata lain  untuk  perbaikan  sosial.  Golongan  pertama  selalu  menghubungkan  lapangan pekerjaan  dengan  bakat  mereka  serta  kesenangan,  sedangkan  perumusan  material menjadi  nomor  dua.  Sedangkan  golongan  yang  kedua  lebih  banyak  menghubungkan pekerjaan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  material  dengan  penghasilan  yang  mereka terima.(Hartini, 1989, p. 9)
Menurut  M.  Quraish  Shihab  para  wanita  boleh  bekerja  dalam  berbagai  bidang, didalam  maupun  diluar  rumah,  baik  secara  mandiri  atau  bersama  orang  lain,  dengan lembaga pemerintah maupun swasta, pekerjaan dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama  mereka dapat  memelihara agamanya, serta dapat  pula  menghindari
168│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
dampak-dampak  negatif  dari  pekerjaan  tersebut  terhadap  diri  dan  lingkungannya.(M. Quraish Shihab, 1998, p. 275)
Menurut  Nuruddin  ada  beberapa  norma  yang  harus  diperhatikan  oleh  perempuan yang  bekerja,  yaitu:(Nuruddin,  2004,  pp.  172–174) Norma  pertama ,  menutup  aurat. Menurut  jumhur  ulama  batas  aurat  perempuan  di  depan  laki-laki  non  mahram  adalah seluruh  tubuh,  kecuali  wajah  dan  telapak  tangan.(Isnawati,  2020,  pp.  15–16) Norma kedua, tidak  berkhalwat  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sebagaimana  sabda  nabi  saw “bahwa  tidaklah  laki-laki  dan  perempuan  berduaan  kecuali  syetan  yang  menjadi ketiganya”. Norma ketiga , Tidak tabarruj (memamerkan perhiasan dan kecantikan).(Ibrahim  Muhammad  Al-Jamal,  tt,  p.  143)  Sebagaimana  firman  Allah dalam  surat  al-ahzab:  33. Norma  keempat ,  tidak  melunakkan,  memerdukan  atau mendesahkan  suara.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  al-ahzab  :  32. Norma kelima, Menjaga pandangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-nur : 31.
Norma  keenam Aman  dari  fitnah.  Yang  dimaksud  aman  dari  fitnah  disini  adalah perempuan yang  sejak menginjakkan kaki keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah, mereka  terjaga  agamanya,  kehormatannya  serta  kesucian  dirinya. Norma  ketujuh, pekerjaannya tidak mengorbankan kewajibannya di rumah. Artinya seorang perempuan yang  bekerja  tidak  boleh  mengabaikan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dirumahnya, seperti  sebelum  bekerja  harus  memastikan  suami  dan  anak-anaknya  tetap  terurus. Norma ke delapan, Mendapatkan izin dari orang tua dan suaminya. Norma kesembilan, pekerjaannya  sesuai dengan tabiat sebagai  seorang perempuan. Bentuk pekerjaan  yang bisa  dilakukan  oleh  kaum  perempuan  adalah  bentuk  pekerjaan  yang  tidak  berbahaya, tidak  berat  dan  tidak  mengganggu  keutuhan  rumah  tangga.  Dan  akan  lebih  baik  jika kaum  wanita  bisa  mengembangkan  potensinya  disekitar  rumah  atau  profesi  tidak menuntut perempuan untuk banyak keluar rumah.  (Henny Syafriana Nasution, 2017, p. 35)
Konsep maqasid  syariah merupakan konsep  yang sangat penting dan  fundamental yang  menjadi  bahasan  dalam  Islam.  Hal  ini  telah  diakui  oleh  para  ulama  dan  menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan,  sekaligus  menghindarkan keburukan atau menarik  manfaat dan
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 169
menolak mudharat yang biasa kita kenal dengan dar’ul mafasid wa jalbul mashalih ( رد ء حلاصملا بلجو دسافملا). Oleh karena itu, sangat penting kiranya kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan maqasid syariah .
Maqasid  syariah terdiri  dari  dua  kata  yaitu maqasid (دصاقم)  dan  syariah  (ةعيرش). Secara  etimologi maqasid bermakna  maksud,  tujuan.  Yang  diambil  dari  kata دصقيدصق.(Atabik Ali, 1996, p. 1454) Maqasid adalah bentuk plural dari kata al-maqsud (دوصقملا) dari akar kata al-qashd (دصقلا). Secara bahasa, sebagaimana  yang dikutip oleh musolli  dalam  jurnalnya  “ maqasid  syariah :  kajian  teoritis  dan  aplikatif  pada  isu-isu kontemporer” bahwa al-qashd mempunyai beberapa makna diantaranya:
Pertama ,  jalan  yang  lurus ( istiqamah al-thariq ). Makna tersebut mengacu pada surat al-Nahl: 16  ليبسلا دصق الله يلعو bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Kedua , tujuan  yang  paling  utama  ( al-i’timad  wa  al-amm ).  Makna  inilah  yang  sering  kali digunakan  dan  dimaksud  oleh  ulama  fiqh  dan  ulama  ushul  fiqh.  Tujuan  ( al-maqasid ) adalah  acuan  dalam  setiap  perbuatan  mukallaf  dan  hukum  berubah  seiring  dengan perubahan  tujuan  ( al-maqasid ).  Ia  adalah  elemen  yang  terdalam  yang  menjadikan landasan  dalam  setiap  perbuatan  seseorang.  Tujuan  dan  niat  dalam  hal  ini  tidak  ada perbedaan yang mendasar.(Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani, 2000, p. 44)
Sedangkan kata “syariah” bermakna jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti dilalui,  atau  aliran  sungai.(Ibnu  Manzur,  tt,  p.  175)  Kemudian  ahli  fiqh  mengkaitkan makna  tersebut  dengan al-ahkam (hukum-hukum  syariat)  sehingga  mengandung pengertian  hukum-hukum  yang  ditetapkan  Allah  bagi  hambanya.  Maka  disebutlah dengan ahkam  syariah ,  karena  hukum  tersebut  lurus,  tidak  bengkok,  tidak  sunyi  dari hikmah dan tujuan.(Muhammad Ali Sayis, Tt, p. 5)
Adapun  pengertian maqasid  syariah secara  terminologi  ulama  berbeda  pendapat, diantaranya: Izzuddin  Bin  Abd  Al-Salam mendefinisikan maqasid  syariah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari’ pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya, sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum  dari  hukum-hukum  syariah,  maka  termasuk  didalamnya  setiap  hal  yang  diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara’ dalam memeliharanya. (Izzuddin
170│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
Bin  Abd  Al-Salam,  1996,  p.  10)  lebih  lanjut  ‘Izzuddin  Bin  Abd  Salam  menjelaskan bahwa  semua maqasid bertujuan  untuk  memelihara  aturan-aturan  hukum  yang  ada dengan  cara tahqiq  al-mashalih (mewujudkan  kemaslahatan)  dan dar’u  al-mafasid (menolak hal-hal yang merusak).
Ibn  Ashur mendefinisikan maqasid  syariah sebagai  nilai  atau  hikmah  yang menjadi perhatian syari’ dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah seperti al-wasathiyah (moderasi), al-tasamuh (toleran)  dan al-shumul (holistik).(Ibn  Ashur,  1979,  p.  155) Sedangkan ‘Allal Al-Fasi membuat definisi maqasid syariah sebagai tujuan-tujuan atau maksud-maksud  disyariatkannya  suatu  hukum,  serta  rahasia-rahasia  yang  terkandung didalamnya  yang  ditetapkan  oleh  Allah  swt  (sebagai  syari’).(‘Allal  Al-Fasi,  Tt,  p.  3) Sementara Wahbah  Al-Zuhaili dalam  kitabnya  “ ushul  al-fiqh  al-Islami ”  memberikan definisi maqasid  syariah adalah  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum  Islam. (Wahbah Al-Zuhaili, 1986, p. 1049)
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa maqasid  syariah merupakan  maksud  dan  tujuan  Allah  dalam  mensyariatkan  suatu  hukum,  atau  lebih tepatnya  dikenal  dengan  tujuan  hukum  syara’.  Tujuan  hukum  tersebut  dapat difahami melalui  penelusuran  terhadap  ayat-ayat  al-qur’an  dan  sunnah  Rasulullah  saw. Penelusuran  yang  dilakukan  ulama  ushul  fiqh  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  tujuan asy-Syari’  (pembuat  hukum)  dalam  menetapkan  hukum  adalah  untuk  kemaslahatan manusia ( al-maslahah ).(Muhammad Said Ramdlan Al-Buti, 2000, p. 27) terkait hal ini Al-Syatibi  menyatakan  bahwa  sesungguhnya  Syari’  dalam  mensyariatkan  hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.(Abu Ishaq Al-Syatibi, 1997, p. 9)
Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  menurut  al-syatibi  terbagi  menjadi  tiga tingkatan:(Abu  Ishaq  Al-Syatibi,  1997,  p.  324) Tingkatan  pertama ,  kemaslahatan dharuriyat (primer). Menurut Said Ramdhan Al-Buti kemaslahatan dharuriyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga  keutuhan  lima  unsur  pokok  ( al-umur  al-khamsah ),  baik  dengan  menegakkan sendi-sendi  yang  utama,  menetapkan  kaidah-kaidahnya,  menolak  kesengsaraan  yang
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 171
akan  terjadi.    Penundaan  atau  menafikan  tingkatan  pertama  ini  akan  menyebabkan terancamnya  eksistensi  kelima  pokok  unsur  tersebut.(Muhammad  Said  Ramdlan  Al- Buti, 2000, p. 110) Menurut Al-Syatibi, 5 unsur pokok  itu adalah pemeliharaan agama (hifzh  al-din), pemeliharaan  keturunan (hifzhal-nasl), pemeliharaan  jiwa (hifzh  al-nafs) , pemeliharaan  akal (hifzh  ‘aql) ,  dan  pemeliharaan  harta (hifzh  al-mal) .(Abu  Ishaq  Al- Syatibi, 1997, p. 4)
Tingkatan  kedua ,  kemaslahatan hajiyyat (sekunder)  yaitu  sesuatu  yang  diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka  memelihara  lima  unsur  pokok  tersebut.  Artinya  jika  tingkat  kemaslahatan sekunder  ini  tidak  tercapai,  maka  manusia  akan  mengalami  kesulitan  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.(Abd Rahman Dahlan, 2014, p. 310)
Tingkatan  ketiga, kemaslahatan tahsiniyyat (tersier)  adalah  kebutuhan  yang menunjang  peningkatan  martabat  manusia  dalam  masyarakat  dan  dihadapan  tuhannya, yakni  dengan  memperhatikan  kesesuaian  dengan  kepatutannya.(Abd  Rahman  Dahlan, 2014, p. 111) Pada umumnya hal ini terdapat dalam pengertian akhlak mulia ( akhlaqul karimah ). Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan  memelihara  kelima  unsur  pokok  di  atas, tetapi  mereka  dipandang  menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.
Adapun  contoh  dari  implementasi  kemaslahatan  5  unsur  pokok  diatas  yaitu: pertama ,  pemeliharaan  agama/ hifzh  al-din ;  melaksanakan  shalat  lima  waktu ( dharuriyyat) , pensyariatan shalat jamak dan qashar bagi orang  yang sedang bepergian ( hajiyyat) ,  menghilangkan  najis,  bersuci,  menutup  aurat  ( tahsiniyyat ). Kedua, pemeliharaan  keturunan/ hifzh  al-nasl ;  pensyariatan  hukum  perkawinan  dan  larangan melakukan  zina  ( daruriyyat) ,  ditetapkannya  ketentuan  menyebutkan  mahar  bagi  suami pada  saat  akad  nikah  dan  diberikan  hak  talak  padanya  ( hajiyyat ),  disyariatkannya khitbah  sebelum  menikah  dan  walimah  dalam  perkawinan  ( tahsiniyyat ). Ketiga, pemeliharaan  jiwa/ hifzh  al-nafs ;  pensyariatan  kewajiban  memenuhi  kebutuhan  pokok berupa  makanan  untuk  mempertahankan  hidup  ( daruriyyat ),  dibolehkan  berburu  dan menikmati  makanan  yang  halal  dan  bergizi  ( hajiyyat ),  disyariatkannya  tatacara  makan dan  minum  dengan  cara  duduk  tidak  dengan  berdiri  ( tahsiniyyat) . Keempat ,
172│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
pemeliharaan akal / hifzh al-aql ; pensyariatan haramnya mengkonsumsi minuman  yang memabukkan  atau  minuman  keras  ( daruriyyat ),  anjuran  menuntut  ilmu  pengetahuan, artinya  jika  aktifitas  menuntut  ilmu  tidak  dilakukan,  maka  hal  itu  tidak  akan  merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ( hajiyyat ),  menghindarkan  diri  dari  menghayal  atau  mendengarkan  sesuatu  yang  tidak berguna  ( tahsiniyyat ). Kelima ,  pemeliharaan  harta  / hifzh  al-mal ;  pensyariatan  aturan kepemilikan  harta  dan  larangan  mengambil  harta  orang  lain  dengan  cara  yang diharamkan  ( daruriyyat ),  disyariatkannya  jual  beli  dengan  cara  salam,  jika  cara  salam ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan hanya akan mempersulit  seseorang  yang  memerlukan  modal  ( hajiyyat ),  menghindarkan  diri  dari penipuan ( tahsiniyyat ).
Dalam  hal  penetapan  hukum,  urutan  kemaslahatan  tersebut  akan  terlihat kepentingannya  manakala  bertentangan  dalam  kemaslahatan.  Peringkat dharuriyyat menduduki  tempat  pertama,  kemudian hajiyyat mendahului  peringkat tahsiniyyat .  Hal ini bisa disimpulkan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua. Untuk mencapai kemaslahatan, dapat dicapai melalui dua cara yaitu: pertama , mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia.  Hal  ini  biasa  disebut  dengan  istilah jalb  al-manafi’ .  Manfaat  tersebut  bisa dirasakan  secara  langsung  saat  itu  juga  atau  tidak  langsung  pada  waktu  yang  akan datang. Kedua ,  menghindari  atau  mencegah  kerusakan  dan  keburukan.  Hal  ini  biasa disebut dengan istilah “ dar’u al-mafasid ”.(Ghofar Shidiq, 2009, p. 121)
Menurut Al-Juwaini yang poluler dengan nama Al-Imam Al-Haramain mengatakan bahwa  seseorang  tidak  dapat  dikatakan  mampu  menetapkan  hukum  dalam  Islam, sebelum  ia  memahami  dengan  benar  tujuan  Allah  mengeluarkan  perintah  dan larangannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk memahami maqasid syariah dalam  menetapkan  hukum  Islam.(Abu  Al-Ma’ali  Abd  Al-Malik  Ibn  Abdillah Ibn Yusuf Al-Juwaini, 1997, p. 101) Pernyataan al-juwaini tersebut menegaskan betapa pentingnya pengetahuan secara holistik tentang maqasid syariah .
Sedangkan  Imam  Al-Ghazali  menegaskan  bahwa  dalam  menetapkan  hukum terlebih yang berkaitan dengan muamalah, haruslah memperhatikan nilai-nilai dimana ia
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 173
dijadikan  illat  penetapan  hukum,  dan  illat  tersebut  harus  sesuai  dengan maqasid syariah .(Mustafa  Sa’id  Al-Khin,  Tt,  pp.  552–554)  Dalam  kitab al-muwafaqat ,  Imam Asy-Syathibi  secara  tegas  menjadikan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap maqasid syariah sebagai  syarat  seorang  mujtahid.  Menurutnya,  seseorang  tidak  mungkin mencapai  derajat  ijtihad  jika  tidak  mengetahui maqasid  syariah secara  sempurna  dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.
Sementara  Muhammad  Az-Zuhaili  mengemukakan  urgensi maqasid  syariah khususnya  bagi  seorang  mujtahid,  ahli  hukum  atau  peneliti  yaitu: Pertama ,  maqasid bisa  dijadikan  alat  bantuan  bagi  mereka  untuk  mengetahui  hukum  syariah,  baik  yang bersifat  universal  maupun  parsial  dari  dalil-dalil  yang  pokok  dan  cabang. Kedua , maqasid  dapat  membantu  mereka  dalam  memahami  teks-teks  syariat  dan mengimplementasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam  realitas. Ketiga ,  maqasid  dapat  membantu  mereka  dalam  menentukan    makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafadz yang memiliki  lebih  dari  satu  makna. Keempat ,  ketika  tidak  mendapati  problematika  atau kasus  kontemporer  yang  tidak  ditemukan  teks  tentangnya,  mujtahid  atau  ahli  hukum Islam  bisa  merujuk ke  maqasid  syariah  dengan  menetapkan  hukum  melalui  ijtihad, qiyas, istihsan, istishlah dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan  pokok-pokok  syariat. Kelima , maqasid  syariah dapat  membantu  seorang  mujtahid, hakim  dan  ahli  hukum  Islam  dalam  melakukan  tarjih  dalam  masalah  hukum  Islam ketika  terjadi  kontradiksi  antara  dalil  yang  bersifat  universal  atau  parsial.(Muhammad Az-Zuhaili, tt, pp. 632–633)
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  seorang  mujtahid terhadap maqasid  syariah dalam  menetapkan  suatu  hukum  sangatlah  penting.  Karena maqasid  syariah akan  membantu  para  mujtahid  mengetahui  tujuan  hukum  yang ditetapkan oleh Allah yang bersifat perintah maupun laranganNya.
Implementasi Maqasid Syariah terhadap hak-hak wirausaha perempuan
Salah  satu  cara  mengatasi  perekonomian  yang  buruk  adalah  melalui  wirausaha. Berwirausaha  berarti  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  orang  lain,  dan  mampu
174│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
mengembangkan  kreatifitas  diri  untuk  menghasilkan  suatu  produk.  Kemauan  dan kemampuan  seseorang  dalam  menciptakan  kegiatan  usaha,  mau  berfikir  kreatif  dan inovatif  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada,  serta  berani  mengambil  risiko dan  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  memperoleh  keuntungan yang  besar  merupakan  ciri  kewirausahaan.(Aqliyah,  2017,  p.  28)  Sedangkan kewirausahaan  dalam  pandangan  Islam  merupakan  aspek  kehidupan  yang dikelompokkan dalam masalah mu’amalah, agar mampu menjaga dan menginvestasikan harta  dengan  cara  yang  baik,  dengan  menyeimbangkan  kemaslahatan  perseorangan maupun kemaslahatan umum.(Aqliyah, 2017, p. 39)
Segala  bentuk  transaksi  yang  diperbolehkan  menurut  syariah,  berarti  transaksi tersebut  halal,  seperti  perniagaan  atau  bisnis  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Wirausaha tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, akan tetapi, perempuan dalam pandangan  Islam  juga  memiliki  hak  untuk  melakukan  wirausaha.  Syariah  memandang bahwa  peran  perempuan  merupakan  salah  satu  pendorong  dalam  kemajuan  ekonomi suatu  daerah,  seperti  kesuksesan  Sayyidah  Khadijah  al-Kubra  ra  dalam  dua  dimensi, yaitu  sebagai  perempuan  dalam  kontek  seorang  isteri  dan  seorang  ibu,  serta  sebagai sosialita  yaitu  sebagai  pebisnis  serta ummul  mukminin. ( Anggota  Asosiasi  Dewan Pengawas  Syariah  Wilayah  IV  Jawa  Timur,  Bali,  Nusa  Tenggara,  n.d.  Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah, kedua. ed. , n.d., p. 82)
Wirausaha  dalan  Islam  merupakan  usaha  yang  dijalankan  dengan  nilai-nilai kebaikan.  Seperti;  kejujuran,  komitmen  pada  kesepakatan,  memuaskan  konsumen  dan lain  sebagainya.  Tanpa  adanya  nilai  kebaikan,  bisnis  menjadi  penyebab  kemungkaran bagi  yang  menjalaninya.  Bagi  seorang  muslim  tujuan  utama  dalam  berbisnis  adalah keberkahan,  dimana  ciri  utamanya  adalah  kemaslahatan.(Feddy  Fabachrain,  2019,  p. 45). Karena setiap  aktivitas  memiliki  tujuan,  begitu  pula  dengan  tujuan  syariah  yang dikenal maqashid  Syariah memiliki  tujuan  mencapai  kemaslahatan  dunia  dan akhirat.(Nurul  Fadhilah,  2020,  p.  1).  Begitu  pula  berwirausaha  dalam  pandangan maqashid syariah bertujuan untuk dunia dan akhirat, sehingga sebagai pelaku aktivitas usaha, seorang wirausaha syariah haruslah mendasari seluruh aktivitasnya kepada nilai- nilai yang dibawa oleh Islam.(Harisah, 2020, p. 14)
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 175
Ada  tujuh  faktor  yang  memotivasi  wanita  dalam  melakukan  bisnis  secara  online antara  lain  faktor  keluarga,  faktor  pengalaman  dan  fasilitas,  faktor  penghargaan  dan peluang,  faktor keinginan pribadi,  faktor aktualisasi diri,  faktor potensi diri, dan  faktor pengangguran.(Safitri and Hatammimi, 2014, p. 7) faktor-faktor ini  menjadi salah satu penentu perempuan berwirausaha, selain adanya faktor yang menjadi alasan perempuan berwirausaha,  ada  juga  motivasi  yang  menjadikan  perempuan  berperan  dalam mengembangkan  wirausaha.  Wirausaha  wanita  dalam  mengelola  usahanya  telah mendasarkan  pada  dimensi  inovasi,  dimensi  pengambilan  resiko  dan  sikap  proaktif dalam  pengembangan  usaha.  Meskipun  implementasi  inovasi  belum  maksimal,  akan tetapi  pelaku  usaha  secara  terus  menerus  berupaya  untuk  meningkatkan  inovasi,  baik dari  sisi  pengembangan  produk,  cara  kerja  maupun  sistem  pemasaran.(Wicaksono  and Nuvriasari, 2012, p. 35). Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan antara lain; kemampuan  merumuskan  tujuan  usaha,  kemampuan  memotivasi  diri,  kemampuan berinisiatif,  kemampuan  berinovasi,  kemampuan  membentuk  material,  sosial,  dan intelektual,  kemampuan  mengatur  waktu,  kemampuan  mental  yang  dilandasi  agama, dan  kemampuan  membiasakan  diri  dalam  mengambil  hikmah  dari  pengalaman  yang baik ataupun buruk. Dengan adanya kemampuan ini, maka akan meningkatkan skill dan memberikan motivasi dalam berusaha.(Munfaqiroh, 2016, p. 65)
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  perempuan  yang  bekerja  bisa dikelompokkan  menjadi  dua: pertama, perempuan  yang  bekerja  untuk  penyaluran hobby,  pengembangan  bakat  dan  meningkatkan  karir. kedua ,  perempuan  yang  bekerja untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  atau  karena  tekanan  ekonomi.  Golongan  pertama selalu  menghubungkan  lapangan  pekerjaan  dengan  bakat  mereka  serta  kesenangan, sedangkan  perumusan  material  menjadi  nomor  dua.  Sedangkan  golongan  yang  kedua lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.
Menurut penulis jika dua keadaan tersebut dianalisis dengan maqasid syariah maka setidaknya  dapat  dikategorikan  kepada  dua  macam,  yakni: pertama , hifzh  al-nafs (memelihara  jiwa).  Seorang  perempuan  yang  bekerja  karena  dalam  keadaan  mendesak bisa  dikatakan  memelihara  jiwanya  yang daruriyyat ,  karena  dengan  bekerja  seorang
176│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
perempuan  bisa  menjaga  kehidupan  diri  dan  keluarganya  dari  kemiskinan.  Apalagi kalau perempuan tersebut menjadi tulang punggung keluarga. Maka dalam hal ini, mau tidak mau perempuan tersebut harus bekerja demi menafkahi keluarganya. Sebagaimana sabda  nabi “kalau  ada  seorang  keluar  dari  rumahnya  untuk  bekerja  guna  membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fisabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya  sendiri  agar  tidak  sampai  meminta-minta  pada  orang  lain,  itupun  fisabilillah. Tetapi  apabila  ia  bekerja  untuk  pamer  atau  untuk  bermegah-megahan,  maka  itulah fisabili syaithan atau karena mengikuti jalan syaithan ” (HR. thabrani)
Kedua , hifzh  al-aql (memelihara  akal).  Seorang  perempuan  yang  bekerja  bukan karena  dalam  keadaan  mendesak,  bisa  dikatakan  memelihara  akalnya  yang hajiyyat . Karena  bekerjanya  bukan  karena  kebutuhan  keluarganya,  akan  tetapi  lebih  kepada penyaluran  bakat  atau  hobinya  saja.  Artinya  jika  bakatnya  tersebut  tidak  disalurkan, maka perempuan tersebut akan merasa kesulitan dalam menjalani hidup. Namun hal ini, bisa  masuk pada kategori daruriyyat jika pekerjaannya  itu dibutuhkan oleh orang  lain. Contoh  seorang  perempuan  yang  hobi  menjahit,  yang  mana  orang  lain  sangat membutuhkan pada jahitan perempuan tersebut.

## Simpulan
Dalam pandangan maqashid syariah perempuan memiliki hak wirausaha, memberi arti  bahwa  perempuan  memiliki  hak  untuk  bekerja  dengan  beberapa  syarat  yaitu; dilakukan  dengan  cara  sesuai  syariah,  dapat  memelihara  agamanya,  sopan,  dan  dapat menghindari  dampak-dampak  negatif  terhadap  diri  dan  lingkungannya.  Adapun wirausaha  yang  dikelola  oleh  perempuan  dalam  pandangan maqashid  syariah masuk dalam kategori hifzh al-nafs (memelihara jiwa) dan hifzh al-aql (memelihara akal).
Jika  seorang  perempuan  bekerja  karena  dalam  keadaan  mendesak,  bisa  dikatakan memelihara  jiwanya  yang daruriyyat ,  karena  dengan  bekerja  seorang  perempuan  bisa menjaga  kehidupan  diri  dan  keluarganya  dari  kemiskinan.  Apalagi  kalau  perempuan tersebut  menjadi  tulang  punggung  keluarga.  Maka  dalam  hal  ini,  mau  tidak  mau perempuan  tersebut  harus  bekerja  demi  menafkahi  keluarganya,  keadaan  seperti  itu masuk  dalam  kategori hifzh  al-nafs (memelihara  jiwa).  Namun,  jika  perempuan  yang bekerja  bukan  karena  dalam  keadaan  mendesak,  berarti  mereka  telah  memelihara
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 177
akalnya  yang hajiyyat .  Karena  bekerjanya  bukan  karena  kebutuhan  keluarganya,  akan tetapi  lebih  kepada  penyaluran  bakat  atau  hobinya  saja.  Artinya  jika  bakatnya  tersebut tidak  disalurkan,  maka  perempuan  tersebut  akan  merasa  kesulitan  dalam  menjalani hidup hifzh al-aql (memelihara akal).

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani, 2000. Qawaid Al-Maqasid Inda Imam Al-Syatibi: ‘Ardan Wa Dirasatan Wa Tahlilan. Damishq: Dar Al-Fikr.
Abd Rahman Dahlan, 2014. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
Abu  Al-Ma’ali  Abd  Al-Malik  Ibn  Abdillah  Ibn  Yusuf  Al-Juwaini,  1997.  Al-Burhanfi Ushul Al-Fiqh, Jilid I. ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Abu Ishaq Al-Syatibi, 1997. Al-Muwafaqat. Beirut: Darul Ma’rifah.
‘Allal Al-Fasi, Tt. Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa Makarimiha. Persatuan Emirat Arab: Daar Al-Baidla’.
Anggota  Asosiasi  Dewan  Pengawas  Syariah  Wilayah  IV  Jawa  Timur,  Bali,  Nusa Tenggara,  n.d.  Kumpulan  Khotbah  Bisnis  dan  Keuangan  Syariah,  kedua.  ed., kedua. ed, n.d. . Otoritas Jasa Keuangan: Ragional 4 Jawa Timur.
Aqliyah, M., 2017. Strategi  meningkatkan kemampuan santri di  bidang kewirausahaan dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  (studi  kasus  di  Ponpes al-Mawaddah Honggosoco Kudus) (PhD Thesis). UIN Walisongo.
Aravik,  H.,  Sulastyawati,  D.,  &  Yunus,  N.  R.  2020.  Leadership  Concept  At  Sharia Bank;  A  Theoretical  Study. Islamic  Banking:  Jurnal  Pemikiran  Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 5(2), 21-32.
Atabik Ali, 1996. Kamus Kontemporer. Yogyakarta: Multi Gaya Grafika.
Feddy  Fabachrain,  2019.  Kumpulan  Kultum  Ekonomi  Syariah.  Komite  Nasional Keuangan Syariah, Indonesia : Gedung Permata Kuningan.
Ghofar  Shidiq,  2009.  Teori  Maqasid  Al-Syariah  Dalam  Hukum  Islam.  Sultan  Agung XLIV, No. 130.
Harisah,  2020.  Kumpulan  Kultum  Ekonomi  Syariah  “Membumikan  Ekonomi  dan Keuangan  Syariah  untuk  Kemajuan  Negeri,”  kedua.  ed.  Komite  Nasional Keuangan Syariah, Jakarta.
Hartini,  1989.  Peran  Wanita  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial Keluarga  Melalui  Usaha  Ekonomi  Produktif.  Yogyakarta:  Departemen  Sosial RI.
178│ Ahmad  Mukri Aji, Harisah,  Syarifah Gustiawan  Mukri, HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN............
Henny Syafriana Nasution, 2017. Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam. Almufida II, No. 02.
Ibn  Ashur,  1979.  Maqasid  Al-Syariah  Al-Islamiyah.  Tunisia:  Al-Maktabah  Al- Tunisiyah.
Ibnu Manzur, tt. Lisan Al-‘Arab, Juz VIII. ed. Beirut: Dar Shadir.
Ibrahim  Muhammad  Al-Jamal,  tt.  Fiqhul  Mar’ah  Al-Muslimah,  Terj.Anshori  Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa’.
Isnawati, 2020. Aurat Wanita Muslimah. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
Isnawati, 2018. Isteri Bekerja Mencari Nafkah. Jakarta: Rumah Fiqh Publising.
Izzuddin  Bin  Abd  Al-Salam,  1996.  Al-Qawaid  Al-Shugra.  Beirut:  Dar  Al-Fikr  Al-
Mu’ashirah.
M. Quraish Shihab, 1998. Membumikan Al-Qur’an. Bandung: Mizan.
M.Quraish  Shihab,  1998.  Wawasan  Al-Qur’an :  Tafsir  Maudhu’  Atas  Persoalan  Umat. Bandung Mizan.
Muhammad Ali Sayis, Tt. Tarikh Al-Fiqh Al-Islamy. Mesir: Maktabah Ali Shobih.
Muhammad Az-Zuhaili, tt. Mausu’ah Qadhaya Islamiyyah Mu’ashirah, Bagian Maqasid Alsyariah, juz 5. ed. Damaskus: Dar Al-Maktabi.
Muhammad  Said  Ramdlan  Al-Buti,  2000.  Dhawabit  Al-Maslahah  Fi  A-Syaria  Al- Islamiyyah. Beirut: Muassisah Al-Risalah.
Munfaqiroh,  S.,  2016.  Faktor  yang  mempengaruhi  wirausaha  wanita  miskin  untuk mencapai keberhasilan usaha. J. JIBEKA 10, 57–65.
Mustafa  Sa’id  Al-Khin,  Tt.  Athar  Al-Ikhtilaf  Fi  Al-Qawaid  Al-Ushuliyyah  Fi  Ikhtilaf Al-Fuqaha. (Beirut: Dar Al-Fikr.
Nuruddin, 2004. Ada Apa Dengan Wanita. Yogyakarta: Taslima Prisma Media.
Nurul  Fadhilah,  2020.  Kumpulan  Kultum  Ekonomi  Syariah  “Membumikan  Ekonomi dan  Keuangan  Syariah  untuk  Kemajuan  Negeri,”  kedua.  ed.  Komite  Nasional Keuangan Syariah, Jakarta.
Safitri,  T.Y.,  Hatammimi,  J.,  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memotivasi  Wanita Berwirausaha  Melalui  Bisnis  Online  (Studi  pada  Mahasiswi  Sekolah  Bisnis  di Bandung). EProceedings Manag. 1.
Wahbah Al-Zuhaili, 1986. Ilmu Ushul Al-Fiqh. Beirut: Daar Al-Fikr.
Wicaksono,  G.,  Nuvriasari,  A.,  2012.  Meningkatkan  kinerja  umkm  industri  kreatif melalui  pengembangan  kewirausahaan  dan  orientasi  pasar:  Kajian  pada  peran serta wirausaha wanita di kecamatan moyudan, kabupaten sleman, propinsi diy. J. SosioHumaniora 3.