## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 02, Juni 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## ANALISIS SALDO PRIMER POSITIF PADA TAHUN 2023 SEBAGAI INDIKATOR APBN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
Moch Fahrudin a,1 a Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Indonesia 1 fahrudin73@gmail.com *email korespodensi  : fahrudin73@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat capaian penting dengan adanya saldo primer yang positif. Saldo primer, yang merupakan selisih antara pendapatan negara dikurangi belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang, menjadi salah satu indikator kunci yang sering digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara.  Ketika  saldo  primer  positif,  ini  menandakan  bahwa  pemerintah  mampu  mengelola pengeluaran  publik  secara  efektif  tanpa  harus  bergantung  pada  pembiayaan  utang  untuk menutupi belanja operasional. 1
Saldo primer yang positif pada tahun 2023 merupakan hasil dari upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan  oleh  pemerintah,  terutama  setelah  beberapa  tahun  terakhir  mengalami  tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat,  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  dan  penerimaan  lainnya  meningkat,  sementara belanja negara tetap terkendali. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan fiskal yang lebih baik, di  mana  pemerintah  berhasil  menyeimbangkan  antara  kebutuhan  belanja  publik  dan kemampuan pendapatan.
Capaian  saldo  primer  yang  positif  juga  memiliki  implikasi  penting  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, saldo primer yang positif dapat memberikan sinyal  positif  kepada  investor  dan  lembaga  keuangan  internasional  mengenai  komitmen
1 Redaksi  KPPN,  ‘Kinerja  APBN  2023  Luar  Biasa,  Capai  Target  Lebih  Cepat  dan  Sehatkan  Ekonomi  Nasional’,  2024 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3595-kinerja-apbn-2023-luar- biasa,-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional.html> [accessed 9 August 2024].
I N F O R M A S I A R T I K E L

## AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2024-06-01
Diterima 2024-06-01 Dipublikasikan 2024-07-04 The  2023  State  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBN)  shows  a positive figure of 92.2 trillion. This has been anticipated since 2012, and it has always been in a negative condition. This is an indicator of the improving health of the APBN, as a manifestation that leads to better economic conditions and the welfare of Indonesian society in general. The primary balance is state income minus state expenditure without debt interest payments. In determining the initial assumptions of the 2023  APBN  Law,  the  primary  balance  is  in  negative  condition.  And, until the end of 2023, it shows a positive balance how This condition can show that the economy is developing with greater income, which will impact people's welfare.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Saldo Primer: Undang-Undang APBN, Pertumbuhan Ekonomi; Kesejahteraan;  Pembayaran Bunga Utang

## D
pemerintah  terhadap  stabilitas  fiskal.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kepercayaan  pasar  dan mendorong  aliran  investasi  ke  dalam  negeri,  yang  pada  akhirnya  dapat  mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, dengan pengelolaan utang yang lebih baik, pemerintah memiliki ruang  fiskal  yang  lebih  besar  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  pada  program-program prioritas  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  yang  berdampak  langsung  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2
Dalam  konteks  tersebut,  analisis  saldo  primer  positif  pada  tahun  2023  tidak  hanya  penting sebagai indikator keberhasilan fiskal, tetapi juga sebagai tolok ukur keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis ini, kita dapat memahami sejauh mana kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah berhasil menciptakan dampak positif yang  berkelanjutan  bagi  perekonomian  nasional.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  Indonesia  adalah  instrumen  penting  untuk  mengelola  keuangan  negara,  mendanai layanan publik, dan mendorong pembangunan ekonomi. Saldo primer, yang didefinisikan sebagai pendapatan negara dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang, berfungsi sebagai indikator  kunci  dari  kesehatan  fiskal  dan  keberlanjutan.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir, Indonesia menghadapi tantangan terkait defisit fiskal dan peningkatan utang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas fiskal dan prospek ekonomi negara.
Namun, APBN untuk tahun 2023 menandai tonggak penting dengan saldo primer positif sebesar 92,2 triliun rupiah. Peningkatan yang tidak terduga ini telah menimbulkan optimisme mengenai prospek fiskal Indonesia dan potensi ekonominya. Makalah ini bertujuan untuk menguji faktor- faktor  yang  berkontribusi  terhadap  saldo  primer  positif  pada  tahun  2023  dan  menganalisis implikasinya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  di  Indonesia.  Dengan mengeksplorasi dinamika pengelolaan fiskal, mobilisasi pendapatan, dan prioritas pengeluaran, studi ini bertujuan memberikan wawasan tentang peran saldo primer dalam membentuk lintasan ekonomi .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum terkait analisis Saldo Primer Positif pada tahun 2023 sebagai indikator APBN  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan yuridis  normatif.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  APBN,  seperti  Undang-Undang  APBN  2023  dan  peraturan  pemerintah  lainnya,  untuk menganalisis  bagaimana  kebijakan  anggaran  tersebut  mempengaruhi  keseimbangan  fiskal, pertumbuhan  ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat melibatkan pendekatan empiris dengan menganalisis data kuantitatif terkait Saldo Primer dan indikator  makroekonomi  lainnya,  serta  wawancara  dengan  pakar  ekonomi  dan  pejabat pemerintah  untuk  mendapatkan  perspektif  praktis  terkait  implementasi  kebijakan  tersebut. Kombinasi  metode  ini  diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  komprehensif  mengenai efektivitas Saldo Primer Positif sebagai indikator dalam kebijakan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional. 3

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konteks Sejarah Pengelolaan Fiskal Indonesia
Untuk memahami pentingnya saldo primer positif pada tahun 2023, penting untuk mengkaji konteks sejarah pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah  mengalami  fluktuasi  dalam  kinerja  fiskalnya,  ditandai  dengan  periode  surplus  dan
2 Asian Development Bank, ‘Perekonomian Indonesia akan Tumbuh Kembali pada 2021: ADB’ (Asian Development Bank,  2021)  <https://www.adb.org/id/news/indonesia-economy-return-growth-2021-adb>  [accessed  9  August 2024].
3 Saifuddin Azwar, Metode penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

## D
defisit fiskal. Krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an secara serius memengaruhi ekonomi Indonesia,  menyebabkan  periode  ketidakstabilan  ekonomi  yang  panjang  dan  tantangan fiskal. 4
Sebagai  respons  terhadap  krisis  tersebut,  Indonesia  memulai  serangkaian  reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal. Reformasi ini meliputi langkah-langkah konsolidasi fiskal, penyesuaian struktural, dan reformasi  sektor  keuangan.  Selama  bertahun-tahun,  Indonesia  telah  membuat  kemajuan signifikan  dalam  memperkuat  posisi  fiskalnya,  mengurangi  defisit,  dan  meningkatkan praktik pengelolaan utang. 5
Meskipun demikian, Indonesia terus menghadapi tantangan yang persisten dalam mencapai keberlanjutan fiskal, termasuk mobilisasi pendapatan yang rendah, pengeluaran publik yang tidak efisien, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 lebih lanjut memperburuk tantangan ini, menyoroti perlunya pengelolaan fiskal yang proaktif dan reformasi kebijakan. 6

## 3.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Saldo Primer Positif
Pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023 dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk  manajemen  fiskal  yang  hati-hati,  mobilisasi  pendapatan  yang  ditingkatkan,  dan kondisi ekonomi yang menguntungkan. 7
a. Manajemen Fiskal yang Hati-Hati
Komitmen  pemerintah  terhadap  disiplin  fiskal  dan  pengendalian  pengeluaran memainkan  peran  penting  dalam  pencapaian  saldo  primer  positif  pada  tahun  2023. Implementasi  langkah-langkah  konsolidasi  fiskal,  termasuk  rasionalisasi  pengeluaran, reformasi  subsidi,  dan  restrukturisasi  utang,  membantu  mengendalikan  pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kinerja anggaran.
Selain  itu,  upaya  untuk  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih efektif dan pengurangan pengeluaran yang boros. Penerapan anggaran berbasis kinerja, inisiatif transparansi  fiskal,  dan  mekanisme  pengawasan  yang  ditingkatkan  membantu memperkuat tata kelola fiskal dan memastikan penggunaan dana publik yang efektif. 8
b. Mobilisasi Pendapatan yang Ditingkatkan
4 ‘Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia | Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan’  <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/186> [accessed 9 August 2024].
5 Husriah  Husriah,  ‘PENGARUH  DEFISIT  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  NEGARA  TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA’, Economix , 8.2 (2021)
<https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/18946> [accessed 9 August 2024].
6 Rossyta Asril and Hesi Eka Puteri, ‘Determinan Kemiskinan Di Indonesia Menurut Perspektif Pembangunan Islam Periode  2007- 2021’, Indonesian  Journal  of  Islamic  Economics  and  Business ,  9.1  (2024),  pp.  01 – 15, doi:10.30631/ijoieb.v9i1.2041.
7 Ferdinand Anjas Karo Karo and Yusnida Yusnida, ‘Causality Analysis Between Unemployment, Poverty, and Economic Growth  in  the  Southern  Sumatra  Region’, EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis ,  12.1  (2024), doi:10.37676/ekombis.v12i1.5062.
8 OECD, OECD  Economic  Surveys:  Indonesia  2021 ,  OECD  Economic  Surveys:  Indonesia  (OECD,  2021), doi:10.1787/fd7e6249-en.

## D
Upaya mobilisasi pendapatan, termasuk reformasi pajak, peningkatan kepatuhan pajak, dan  langkah-langkah  anti-korupsi,  telah  berkontribusi  pada  peningkatan  pendapatan pemerintah dan pencapaian saldo primer positif.
Komitemen  pemerintah  untuk  memperluas  basis  pajak,  menyederhanakan  prosedur pajak, dan memperkuat administrasi pajak telah membantu meningkatkan penerimaan pajak  dan  mengurangi  penghindaran  dan  penggelapan  pajak.  Pengenalan  sistem pengajuan  pajak  elektronik,  nomor  identifikasi  wajib  pajak,  dan  teknik  audit  berbasis risiko  telah  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan  transparansi,  memfasilitasi  upaya mobilisasi pendapatan. 9
c. Kondisi Ekonomi yang Menguntungkan
Saldo  primer  positif  pada  tahun  2023  juga  didukung  oleh  kondisi  ekonomi  yang menguntungkan,  termasuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat,  inflasi  yang  stabil,  dan lingkungan eksternal yang menguntungkan.
Kinerja ekonomi Indonesia yang kuat, didorong oleh permintaan domestik yang tangguh, peningkatan investasi, dan harga komoditas yang menguntungkan, telah meningkatkan arus pendapatan pemerintah dan kapasitas fiskal. Selain itu, fondasi makroekonomi yang stabil, termasuk kebijakan moneter yang bijaksana dan manajemen fiskal yang hati-hati, telah meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 3.3 Implikasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Pencapaian  saldo  primer  positif  pada  tahun  2023  memiliki  implikasi  signifikan  bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Saldo primer positif menunjukkan bahwa pemerintah menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran non- bunga,  menandakan  keberlanjutan  fiskal  dan  stabilitas  makroekonomi.  Hal  ini,  pada gilirannya,  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  untuk  investasi  sektor  swasta, merangsang aktivitas ekonomi, dan mendukung prospek pertumbuhan jangka panjang.
a. Peningkatan Ruang Fiskal untuk Investasi
Saldo  primer  positif  memberikan  pemerintah  lebih  banyak  ruang  fiskal  untuk berinvestasi  dalam  infrastruktur  kritis,  pengembangan  modal  manusia,  dan  program perlindungan  sosial.  Peningkatan  investasi  publik  dalam  infrastruktur,  seperti  jalan, pelabuhan,  dan  fasilitas  energi,  dapat  meningkatkan  produktivitas,  konektivitas,  dan daya saing, membentuk dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial  dapat  meningkatkan  hasil  modal  manusia,  mengurangi  kemiskinan  dan ketidaksetaraan,  dan  mendorong  pertumbuhan  inklusif.  Dengan  memprioritaskan investasi  dalam  sektor-sektor  kunci,  pemerintah  dapat  mendukung  pengembangan ekonomi  yang  lebih  tangguh,  inklusif,  dan  adil,  yang  menguntungkan  semua  segmen masyarakat.
b. Peningkatan Kepercayaan Investor
Pencapaian  saldo  primer  positif  meningkatkan  kepercayaan  dan  kredibilitas  investor terhadap  pengelolaan  fiskal  Indonesia,  menandakan  komitmen  pemerintah  terhadap
9 KPPN.

## D
disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi. Peningkatan kredibilitas fiskal mengurangi ketidakpastian investor, menurunkan biaya pinjaman, dan merangsang investasi sektor swasta, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, saldo primer positif memperkuat ketahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal  dan  kerentanan  ekonomi,  mengurangi  kemungkinan  krisis  fiskal  dan ketidakstabilan  keuangan.  Hal  ini,  pada  gilirannya,  menarik  investasi  langsung  asing, mempromosikan transfer teknologi, dan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung prospek pertumbuhan jangka panjang.

## c. Efektivitas Kebijakan Fiskal
Saldo  primer  positif  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  fiskal  sebagai  alat  untuk stabilisasi makroekonomi dan manajemen kontra-siklik. Dengan buffer fiskal yang cukup dan  ruang  kebijakan,  pemerintah  dapat  merespons  lebih  efektif  terhadap  penurunan ekonomi,  menerapkan  langkah-langkah  kontra-siklik,  dan  mendukung  permintaan agregat, mitigasi dampak buruk dari guncangan eksternal dan fluktuasi siklus. Selain  itu,  saldo  primer  positif  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  pada pembiayaan  utang  dan  pinjaman  eksternal,  mengurangi  kerentanan  fiskal  dan mempertahankan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan menjaga  sikap  fiskal  yang  hati-hati  dan  memastikan  keberlanjutan  utang,  Indonesia dapat  menciptakan  lingkungan  makro  ekonomi  yang  stabil  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

## 3.4 Implikasi untuk Kesejahteraan
Pencapaian  saldo  primer  positif  pada  tahun  2023  memiliki  implikasi  langsung  bagi kesejahteraan  dan  kesejahteraan  warga  Indonesia.  Saldo  primer  positif  memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mengatasi kebutuhan sosial,  meningkatkan  pembangunan  manusia,  dan  mengurangi  kemiskinan  dan ketidaksetaraan. 10

## a. Investasi dalam Pengembangan Modal Manusia
Pendapatan pemerintah yang meningkat akibat saldo primer positif dapat dialokasikan untuk  investasi  dalam  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  program  perlindungan sosial, meningkatkan akses ke layanan penting dan hasil modal manusia. Investasi dalam pendidikan,  seperti  memperluas  akses  ke  pendidikan  berkualitas,  meningkatkan pelatihan  guru,  dan  meningkatkan  fasilitas  pendidikan,  dapat  meningkatkan pembentukan  modal  manusia,  mendorong  pembelajaran  sepanjang  hayat,  dan meningkatkan produktivitas dan keterampilan kerja.
Demikian  pula,  investasi  dalam  perawatan  kesehatan,  termasuk  memperluas  akses  ke layanan  kesehatan,  memperkuat  infrastruktur  kesehatan,  dan  meningkatkan  hasil kesehatan,  dapat  meningkatkan  kesehatan  masyarakat,  mengurangi  morbiditas  dan mortalitas,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  program perlindungan  sosial, seperti  transfer  tunai,  subsidi  pangan,  dan  skema  asuransi  sosial,
10 ‘Badan  Kebijakan  Fiskal - Detail  Kajian’  <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2000/11/02/111597 -analisis- hubungan-pengeluaran-pemerintah-dan-produk-domestik-bruto-dengan-menggunakan-pendekatan-granger- causality-dan-vector-autoregression> [accessed 9 August 2024].

## D
dapat memberikan jaring pengaman bagi populasi rentan, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan mempromosikan kohesi sosial dan inklusivitas.
b. Pembebasan Kemiskinan dan Inklusi Sosial Saldo primer positif memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah pembebasan  kemiskinan  yang  ditargetkan  dan  program  inklusi  sosial,  mengatasi kebutuhan  kelompok  yang  terpinggirkan  dan  rentan.  Dengan  mengalokasikan  sumber daya kepada kelompok paling miskin dan paling rentan dalam masyarakat, pemerintah dapat  mengurangi  kemiskinan,  mempersempit  disparitas  pendapatan,  dan mempromosikan mobilitas sosial dan inklusi.
Selain  itu,  program  perlindungan  sosial,  seperti  transfer  tunai  yang  bersyarat, suplementasi nutrisi, dan akses ke layanan dasar, dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mengurangi eksklusi sosial, dan mempromosikan  kohesi  sosial.  Dengan  berinvestasi  dalam  infrastruktur  sosial  dan pembangunan manusia, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil,  di  mana  semua  warga  memiliki  akses  ke  peluang  dan  sumber  daya  untuk peningkatan diri dan mobilitas ke atas.

## c. Pembangunan Regional dan Inklusi Ekonomi
Pencapaian  saldo  primer  positif  memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah  untuk memprioritaskan investasi dalam pembangunan regional dan inklusi ekonomi, mengatasi disparitas regional dan mendorong pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Dengan berinvestasi dalam infrastruktur, konektivitas, dan diversifikasi ekonomi  di  daerah  tertinggal,  pemerintah  dapat  merangsang  aktivitas  ekonomi, menciptakan  lapangan  kerja,  dan  meningkatkan  standar  hidup,  mengurangi ketidaksetaraan regional dan mempromosikan koherensi wilayah.
Selain  itu,  intervensi  yang  ditargetkan,  seperti  zona  ekonomi  khusus,  program pembangunan  pedesaan,  dan  inisiatif  pembiayaan  mikro,  dapat  memberdayakan masyarakat  lokal,  mempromosikan  kewirausahaan,  dan  membuka  potensi  ekonomi daerah  yang  terpinggirkan.  Dengan  mendorong  pembangunan  inklusif  dan berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan bakat, sumber daya, dan aspirasi semua warganya,  memastikan  bahwa  tidak  ada  yang  tertinggal  dalam  perjuangan  menuju kemakmuran dan kemajuan.

## 3.5 Rekomendasi Kebijakan
Untuk menjaga  lintasan positif  saldo primer dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan 11

## a. Memperkuat Disiplin Fiskal dan Manajemen Pengeluaran
Meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan  dalam  pengelolaan keuangan  publik  untuk  memastikan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tetap  sejalan dengan prioritas pembangunan dan tujuan keberlanjutan fiskal.
11 Nadia  Esa  Putri,  Muhammad  Fachril  Husain  Jeddawi,  and  Fadilah  Risqy  Utami,  ‘ANALISIS  HUBUNGAN  DEFISIT KESEIMBANGAN  PRIMER  TERHADAP  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI  INDONESIA’, Jurnal  Pallangga  Praja  (JPP) ,  3.2 (2021), pp. 69 – 77, doi:10.61076/jpp.v3i2.2067.

## D
Melaksanakan  anggaran  berbasis  kinerja,  inisiatif  transparansi  fiskal,  dan  tinjauan pengeluaran  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pengeluaran  publik  dan meningkatkan kualitas layanan publik.
b. Meningkatkan Mobilisasi Pendapatan dan Reformasi Pajak Memperluas  basis  pajak,  menyederhanakan  prosedur  pajak,  dan  memperkuat administrasi  pajak  untuk  meningkatkan  pengumpulan  pendapatan  dan  mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak.
Melaksanakan  langkah-langkah  yang  ditargetkan  untuk  meningkatkan  kepatuhan, seperti  sistem  pengajuan  pajak  elektronik,  nomor  identifikasi  wajib  pajak,  dan  teknik audit berbasis risiko, untuk memastikan pajak yang adil dan merata.
c. Mendorong Partisipasi dan Investasi Sektor Swasta Membangun lingkungan yang mendukung partisipasi dan investasi sektor swasta dengan menerapkan  kebijakan  yang  ramah  bisnis,  memperbaiki  kerangka  kerja  regulasi,  dan mengurangi hambatan birokrasi.
Berinvestasi  dalam  pengembangan  infrastruktur,  mempromosikan  kemitraan  publik- swasta,  dan  memfasilitasi  akses  ke  pembiayaan  dan  kredit  untuk  mendukung pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor swasta dan diversifikasi ekonomi.
d. Menginvestasikan dalam Pengembangan Modal Manusia dan Perlindungan Sosial Meningkatkan  investasi  dalam  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  program perlindungan sosial untuk meningkatkan akses ke layanan penting, meningkatkan hasil modal manusia, dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program perlindungan sosial, seperti transfer  tunai,  subsidi  pangan,  dan  skema  asuransi  sosial,  untuk  memberikan  jaring pengaman bagi populasi rentan dan mempromosikan inklusi sosial dan ketahanan.
e. Mendorong Pembangunan Regional dan Inklusi Ekonomi Memprioritaskan investasi dalam pembangunan regional, infrastruktur, dan konektivitas untuk  merangsang  aktivitas  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mengurangi disparitas regional.
Melaksanakan  intervensi  yang  ditargetkan,  seperti  zona  ekonomi  khusus,  program pembangunan  pedesaan,  dan  inisiatif  pembiayaan  mikro,  untuk  memberdayakan masyarakat  lokal,  mempromosikan  kewirausahaan,  dan  membuka  potensi  ekonomi wilayah yang terpinggirkan.

## 4. KESIMPULAN
Pencapaian saldo primer positif pada tahun 2023 merupakan tonggak penting bagi pengelolaan fiskal  Indonesia,  mencerminkan  prospek  ekonomi  yang  membaik  dan  peningkatan kesejahteraan.  Saldo  primer  positif  menandakan  manajemen  fiskal  yang  hati-hati,  mobilisasi pendapatan yang ditingkatkan, dan kondisi ekonomi yang menguntungkan, memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan investasi  dalam  sektor-sektor  kunci,  mendorong  partisipasi  sektor  swasta,  dan  melaksanakan kebijakan  fiskal  yang  bijaksana,  Indonesia  dapat  memanfaatkan  potensi  ekonominya  dan mencapai  tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Namun,  upaya  berkelanjutan  diperlukan

## D
untuk  mengatasi  tantangan  yang  sedang  berlangsung  dalam  pengelolaan  fiskal,  mobilisasi pendapatan,  dan  prioritas  pengeluaran  untuk  memastikan  bahwa  manfaat  dari  pertumbuhan ekonomi dibagikan secara adil dan mencapai semua segmen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asril, Rossyta, and Hesi Eka Puteri, ‘Determinan Kemiskinan Di Indonesia Menurut Perspektif Pembangunan Islam Periode 2007-2021’, Indonesian Journal of Islamic Economics and Business , 9.1 (2024), pp. 01–15, doi:10.30631/ijoieb.v9i1.2041
Azwar, Saifuddin, Metode penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
‘Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian’ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2000/11/02/111597- analisis-hubungan-pengeluaran-pemerintah-dan-produk-domestik-bruto-dengan-menggunakan- pendekatan-granger-causality-dan-vector-autoregression> [accessed 9 August 2024]
Bank, Asian Development, ‘Perekonomian Indonesia akan Tumbuh Kembali pada 2021: ADB’ (Asian Development Bank, 2021) <https://www.adb.org/id/news/indonesia-economy-return-growth- 2021-adb> [accessed 9 August 2024]
Husriah, Husriah, ‘PENGARUH DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA’, Economix , 8.2 (2021) <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/18946> [accessed 9 August 2024]
Karo Karo, Ferdinand Anjas, and Yusnida Yusnida, ‘Causality Analysis Between Unemployment, Poverty, and Economic Growth in the Southern Sumatra Region’, EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 12.1 (2024), doi:10.37676/ekombis.v12i1.5062
KPPN, Redaksi, ‘Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional’, 2024 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita- terbaru/3595-kinerja-apbn-2023-luar-biasa,-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi- nasional.html> [accessed 9 August 2024]
OECD, OECD Economic Surveys: Indonesia 2021 , OECD Economic Surveys: Indonesia (OECD, 2021), doi:10.1787/fd7e6249-en
‘Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia | Kajian Ekonomi Dan Keuangan’ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/186> [accessed 9 August 2024]
Putri, Nadia Esa, Muhammad Fachril Husain Jeddawi, and Fadilah Risqy Utami, ‘ANALISIS HUBUNGAN DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA’, Jurnal Pallangga Praja (JPP) , 3.2 (2021), pp. 69–77, doi:10.61076/jpp.v3i2.2067