## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 2, Issue 1, June 2020 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER

## PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CUMA-CUMA DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

## IMPLEMENTATION OF ADVOCATED LEGAL ASSISTANCE TO CHAIRMAN OF CRIMINAL ACTIONS OF FREE OF CHARGE IN TIPIKOR COURT IN CLASS I A PADANG STATE COURT
Rifka Zuwanda 1 , Miko Kamal 2 , Yetisma Saini 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
2 Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: rifkadosen@gmail.com 1
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Rifka Zuwanda rifkadosen@gmail.com Miko Kamal Yetisma Saini Kata kunci: bantuan hukum, advokat, korupsi, terdakwa
Website: http://idm.or.id/JSER
hal: 41 - 51
Pemberian  bantuan  hukum  kepada  terdakwa  tindak  pidana korupsi secara cuma-cuma oleh advokat merupakan hak setiap warga  negara  dan  advokat  dalam  melakukan  pembelaan berdasarkan  asas  praduga  tak  bersalah.  Perumusan  masalah: (1) apakah terdakwa tindak pidana korupsi orang yang berhak didampingi secara cuma-cuma oleh advokat, (2) bagaimanakah pelaksanaan  pemberian  bantuan  hokum  secara  cuma-cuma oleh  advokat  kepada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi.  Jenis penelitian  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Sumber  data adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  analisis  data dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif.  Kesimpulan penelitian adalah: (1) Terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang berhak didamping secara cuma-cuma oleh advokat karena  (a)  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  (b) asas  persamaan  di  depan  hukum,  (c)  dapat  membantu  hakim guna  mencari  kebenaran  materil.  (2)  Pelaksaanaan  pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi  adalah:  (a)  ada  secara  spontan  tanpa  koordinasi terlebih  dulu,  (b)  karena  hubungan  saling  kenal,  (c)  karena advokat  tersebut  pernah  mendampingi  terdakwa  tindak pidana korupsi secara cuma-cuma.
Copyright © 2020  JSER. All rights reserved.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent: Rifka Zuwanda rifkadosen@gmail.com Miko Kamal Yetisma Saini keywords: legal aid, advocate, corruption, defendant Website: http://idm.or.id/JSER page: 41 - 51
Providing  legal  aid  to  defendants  of  corruption  act  for  free  by advocates  is  the  right  of  every  citizen  and  advocate  in  defensing always  based  on  the  presumption  of  innocence.  The  formulation  of the  problem:  (1)  Is  the  defendant  of  corruption  a  person  who  is entitled to be accompanied for free of charge by an advocate, (2) how is the implementation of providing free legal aid  by an advocate to the defendant in a criminal act of corruption. This type of research is sociological  legal  research,  the  data  sources  are  the  primary  and secondary  data,  the  data  analysis  techniques  are  qualitative.  The conclusions  of  the  study  are:  (1)  The  defendants  of  corruption  are people  who  have  the  right  to  be  accompanied  for  free  of  charge  by advocates because (a). it is in accordance with statutory regulations,
(b) the principle of equality before the law, (c) it can help the judges to find the material truth. (2) The implementations of the provision of legal aid by advocates to the defendants of corruption acts are: (a) there is a spontaneous action without prior coordination, (b) because of a mutual contact, (c) because the advocate has ever accompanied the defendants of corruption acts for free before.
Copyright © 2020 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pemberian  bantuan  hukum  oleh  advokat  bukan  hanya  dilihat  sebagai  suatu kewajiban  semata  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  Undang- Undang  No:18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  yang  berbunyi:  Advokat  wajib memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari  keadilan  yang tidak  mampu,  tetapi  juga  harus  dilihat  sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  yang sangat erat kaitannya dengan sentuhan moral. Profesi Advokat merupakan profesi yang  secara normatif  adalah  profesi  yang  mulia  ( officium  nobile ). Artinya  Advokat dalam  bekerja  mengabdikan  dirinya  kepada  kepentingan  masyarakat  untuk membantu  orang-orang  yang  kurang  mampu  serta  membantu  untuk  menegakan hak  asasi  manusia  (seseorang)  tanpa  membedakan  latar  belakang  sosial, pendidikan,  agama,  ekonomi,  politik,  suku  dan  lain  sebagainya  dan  juga  tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium sehingga sentuhan moral yang diberikan oleh Advokat tersebut dapat mengasah kepekaan sosial bagi aparat penegak hukum lainnya untuk menegakan kebenaran dan keadilan.
Advokat  dalam  menjalankan  kewajibannya  bukan  hanya  ingin  mendapatkan nafkah semata, tetapi juga mencari dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk kliennya. Dengan kata lain,dalam diri Advokat terdapat idealisme dan  moralitas  yang  tinggi  dalam  rangka  menegakan  kebenaran  dan  keadilan berdasarkan  asas  praduga  tak  bersalah  ( presumption  of  innocence ).Secara  eksplisit, pengaturan tentang asas praduga tidak bersalah tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), namun  dapat  dilihat  dalam  KUHAP  bagian  penjelasan  umum  butir  ke-3  huruf  c,
berbunyi  “setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  atau dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan    memperoleh kekuatan hukum tetap.
Advokat  tidak  boleh  memilih-milih  perkara  yang  datang  kepadanya  walaupun perkara  tersebut  dari  awal  disadarinya  tidak  akan  mendapatkan  imbalan  yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya termasuk dalam membela/mendampingi perkara dugaan tindak pidana korupsi.Sebaliknya advokat juga tidak boleh membuat kesepakatan dengan aparat penegak hukum lainnya baik selama proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan dan juga  tidak boleh menelantarkan  kleinnya  pada  saat  proses  perkaranya  sedang  berjalan  karena  hal tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang advokat.
Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga dasar yang menjadi tujuan pokok hukum yaitu: (1) Keadilan, (2) Kemanfaatan, dan (3) Kepastian hukum (Sihombing, 2008). Dalam praktek pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang pada  saat  sekarang  ternyata  ada  terdakwa  yang  dikategorikan  mampu  atau  tidak miskin juga mendapatkan bantuan.
Hukum  secara  cuma-cuma  ( prodeo )  dari  para  advokat.  Hal  itu  terjadi  pada  saat hakim yang memeriksa atau menyidangkan terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak  didampingi  oleh  Advokat  maka  kewajiban  bagi  hakim  untuk  menunjuk seorang  advokat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  56  KUHAP  karena ancaman  hukuman  kepada  terdakwa  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  No:  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  dirobah  dengan  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No: 20 Tahun 2001 maksimal 20 tahun penjara.
Banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  46  tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi menyebabkan banyaknya terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari advokat baik yang dicari sendiri maupun didapatkan berdasarkan penunjukan oleh hakim.
Semenjak Pengadilan Tipikor Padang berdiri pada bulan Mei tahun 2011, maka data yang  penulis  dapatkan  dari  Panitera  Muda  (Panmud)  Tipikor  pada  Pengadilan Negeri  Klas  IA  Padang  tentang  pemberian  bantuan  hukum  cuma-cuma  dari advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang penulis teliti adalah: 1) Apakah terdakwa tindak pidana korupsi termasuk orang yang berhak didampingi cuma-cuma  oleh  advokat?,  2)  Bagaimanakah  pelaksanaan  pemberiaan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma  oleh  advokat  pada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  di Pengadilan Tipikor Padang?

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  sosiologis  ( socio  legal  research ) artinya  data  yang  peneliti  dapatkan  kemudian  dikumpulkan  secara  langsung
dari  responden  baik  dalam  bentuk  tertulis  maupun  lisan  sebagai  jawaban  atas pertanyaan yang peneliti ajukan. 1

## 2. Sumber Data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh    langsung  dilapangan  atau  ditempat penelitian  dengan  cara  melakukan  wawancara  dengan  1  (satu)  orang  hakim yaitu Kamijon. 1(satu) orang Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Panmud) Tipikor  yaitu  Rimson  Situmorang.6  (enam)  orang  advokat  yaitu  Aswar  Siri. Asrizal. Riefia Nandra. Riniati Abas. Syofiarni. dan Syamsirudin. yang pernah memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  terdakwa  tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang.
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh di kantor Pengadilan Tipikor Padang  berupa  putusan  hakim  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  korupsi yang  mendapatkan  bantuan  hukum  cuma-cuma  tahun  2012  sampai  dengan 2013 .
3. Metode dan alat pengumpulan data
Alat pengumpul data dalam penulisan ini adalah:
a. Studi dokumen.
b. Wawancara ( interview ).
Setelah  peneliti  mendapatkan  data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisa dengan cara sebagai berikut:
1) Editing
Editing merupakan proses penelitian untuk memeriksa kembali  data yang telah  diperoleh  dilapangan  dengan  cara  mengedit  terlebih  dahulu,  guna mengetahui  apakah  data-data  yang  telah  diperoleh  tersebut  sudah  cukup relevan  dan  lengkap  untuk  mendukung  pemecahan  dari  perumusan masalah dalam penelitian ini dan jika ada kesalahan maka akan diperbaiki.
2) Pengolahan data Sesudah  data dilaksanakan kemudian di kualifikasi atas data yang diolah dengan cara menyusunnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan.
c. Analisis data
Teknik  analisis  data  yang  dipakai    adalah  kualitatif  artinya  penelitian  yang tidak menggunakan angka-angka atau penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengumpulkan data dan kemudian diolah dengan sisitimatis 2 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  dari  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  untuk  didampingi  secara  cuma-cuma oleh advokat.
Pada  saat  sekarang  tidak  hanya  tersangka/terdakwa  yang  ancaman  hukuman  di atas  5  (lima)  tahun  saja  mendapatkan  bantuan  hukum  cuma-cuma  tetapi  juga tersangka/terdakwa  yang  melakukan  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  dengan syarat pada saat tersangka/terdakwa  tersebut tidak didamping oleh advokat baik ditingkat  penyidikan,  penuntutan  maupun  persidangan  maka  kewajiban  pejabat
1 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 133.
2 Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian, Djambatan , Jakarta, hlm 28.
yang  bersangkutan  untuk  menunjuk  advokat  memberikan  bantuan  hukum  agar terpenuhinya  syarat  formil  untuk  pemeriksaan  tersangka/terdakwa  tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 56  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:
Ayat (1): dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  yang  di  ancam  dengan pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri, pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka,
Ayat ( 2): setiap penasihat hukum yang di tunjuk untuk bertindak sebagaimana di maksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang kurang mampu dibenarkan secara undang-undang karena hal tersebut merupakan pekerjaan yang mulia atau profesi mulia (officium nobile ). Setiap orang yang menjadi terdakwa wajib diperlakukan sama di depan hukum karena tanggung jawab advokat tidak hanya terbatas  kalau  ada  uang/honorarium  baru  bersedia  untuk  membantu  orang  yang meminta  bantuan  hukum  baik  secara litigasi maupun non  litigasi, namun sebaliknyaa advokat juga memiliki tanggung jawab yang luhur baik kepada dirinya sendiri,  kepada  Tuhan  maupun  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  secara umum demi tegaknya kebenaran dan keadilan.
Berdasarkan penelitian dengan Kamijon hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  Klas  I  A  Padang  yang  pernah  menjadi  ketua  majelis  hakim  dalam memeriksa  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi  secara  cuma-cuma ( prodeo) mengatakan  :  bahwa  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  adalah  orang  yang berhak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  dari  advokat dengan alasan 5 .
1. Kehadiran dan keberadaan seorang advokat dipersidangan sangat penting dalam rangka membantu hakim guna mencari kebenaran materiil.
2. Untuk  meluruskan  fakta  hukum  yang  sebenarnya  dengan  cara  memberikan sentuhan  moril  kepada  terdakwa  artinya  terdakwa  akan  membuka  semua permasalahan  yang  dihadapinya  secara  terang benderang  dengan harapan  bisa membebaskan atau meringankan terdakwa dari hukuman atau sanksi pidana.
3. 3.Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh negara  melalui  pejabat  yang  bersangkutan  baik  ditingkat  penyidikan, penuntutan  sampai  pemeriksaan  dipersidangan  dengan  menunjuk  seorang penasihat hukum.
Di  Pengadilan  Tipikor  Padang  ada  beberapa  orang  terdakwa  yang  pada  saat perkaranya  mau  disidang  ternyata  tidak  didampingi  oleh  advokat  padahal ancaman  hukumannya  di  atas  5  (lima)  tahun  dan  adapun  alasan  dari    terdakwa tersebut tidak didampingi oleh advokat adalah 6 :
5. Wawancara  dengan  bapak  Kamijon,  hakim    tipikor,  rabu  tanggal  2  Oktober  2013,  jam  09.00  Wib, diPengadilan Tipikor Padang.
6. Wawancara  dengan    Advokat  Riniati  Abas,  Kamis  3  Oktober  2013,  Jam  15.30  Wib  di  Pengadilan Tipikor Padang.
1. Karena terdakwa tidak mampu untuk membayar honorarium advokat.
2. Karena  terdakwa  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan persidangan  sudah bersikap pasrah, tidak ada lagi keinginan untuk melakukan pembelaan,  menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dengan harapan supaya perkaranya cepat diputus dan mendapat hukuman yang seringan-ringannya.
Bahwa di Pengadilan Tipikor Padang ternyata terdakwa yang pernah mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma memiliki latar belakang kehidupan yang kurang baik antara lain:
1. Dari segi pekerjaan.
artinya ada yang bekerja sebagai petani, buruh harian dan sopir angkutan umum.
2. Dari segi pendidikan
artinya  ada  yang  tidak  tamat  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  juga  Sekolah  Menengah Atas (SMP).
3. Dari segi ekonomi. artinya  ada  yang  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  masih ada yang mengontrak rumah.
Berdasarkan uraian di atas maka menjadi patut dan wajar terdakwa tersebut berhak diberikan bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  terpenuhinya  asas persamaan  di  depan  hukum  ( eguality  before  the  law )  artinya  setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  yang  di  berikan  oleh negara kepada warga negaranya.

## Pelaksaanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  secara  Cuma-Cuma  oleh  Advokat
Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Padang.
Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,maka prosedur yang harus dilengkapi  oleh  terdakwa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku adalah 7 :
1. Pasal 14 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan:
(1)  Untuk  memperoleh  Bantuan  Hukum,  pemohon  Bantuan  Hukum  harus memenuhi syarat-syarat:
a.  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  sekurang-kurangnya identitas  pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.  menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
(2)  Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka dapat diajukan secara lisan.
2. Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  83  Tahun  2008  tentang  Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan:
7. Wawancara  dengan  bapak  Kamijon,  Hakim  Tipikor  Padang,    rabu  tanggal  2  Oktober  2013,  jam 09.30 Wib.
(1)  Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
(2)  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sekurang-kurangnya harus memuat:
a.nama,alamat,pekerjaan pemohon.
b.uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  dimohonkan  bantuan hukum.
(3)  Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus  melampirkan  keterangan  tidak  mampu  yang  dibuat  pejabat  yang berwenang.
3. Pasal 11 Surat Edaran (Sema) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu  dari lurah,kepala desa setempat,
b. Surat  keterangan  tunjangan  sosial  lainnya  seperti  Kartu  Keluarga  Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditanda tangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menurut  hakim  Tipikor  Kamijon  dalam  praktek  di pengadilan Tipikor Padang, maka pelaksaanaan pemberian bantuan hukum cuma- cuma  oleh  advokat  kepada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi    walaupun  tidak terpenuhinya  syarat-syarat  tersebut  di  atas  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum cuma-cuma  oleh  terdakwa,  maka  tidak  serta  merta  pemeriksaan  dipersidangan menjadi diundur sampai terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, namun pada umumnya hakim yang memeriksa dan mengadili proses persidangan tersebut tetap berjalan seperti biasa karena:
a.  Syarat-syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut tidak merupakan syarat formil yang harus dilengkapi terlebih dulu.
b.  Tidak  serta  merta  menyebabkan  batalnya  demi  hukum  putusan  yang  telah diputus oleh hakim kepada terdakwa tersebut.
c.  Ditambah  lagi  jangka  waktu  untuk  memeriksa  dan  memutus  bersalah  atau tidaknya  seorang  terdakwa  berdasarkan  UU  Nomor  46  Tahun  2009  tentang Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  120  hari  yang  di  hitung  semenjak perkara tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor 8 .
Hakim Kamijon  juga  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum secara  cuma-cuma  oleh  advokat  kepada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  di Pengadilan Tipikor Padang adalah: 9 .
1. Ada yang secara spontan saja tanpa adanya koordinasi terlebih dulu. Artinya,  advokat  yang  bersangkutan  pada  saat  itu  umumnya  sedang  berada dilingkungan  Pengadilan  Tipikor  Padang  untuk  menunggu  atau  mengikuti persidangan yang lainnya, sehingga tanpa disadarinya sewaktu advokat tersebut
8. Wawancara  dengan  bapak  Kamijon,  Hakim  Tipikor  Padang,    rabu  tanggal  2  Oktober  2013,  jam 09.30 Wib.
9. Wawancara  dengan  hakim  bapak  Kamijon,  rabu  tanggal    2  Oktober  2013  Jam  10.00  Wib,  di Pengadilan Tipikor Padang.
lewat  di  depan  ruang  sidang  secara  spontan  dipanggil  oleh  hakim  yang memeriksa  dan  menyidangkan  terdakwa  tersebut  sehingga  mau  tidak  mau advokat yang bersangkutan setuju saja untuk ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh majelis hakim untuk mendampingi terdakwa tersebut walaupun tanpa ada honorarium dan bekerja secara tepat waktu.
2. Karena hubungan saling kenal. Artinya,  karena  seringnya  advokat  tersebut  bertemu  dengan  hakim  Tipikor dalam  perkara  yang  lain  di  persidangan,  menyebabkan  hubungan  kekerabatan secara  profesional  dapat  berjalan  dengan  baik.  sehingga  adanya  penunjukan advokat  oleh  majelis  hakim  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  biasa  dan bahkan  advokat  tersebut  bisa  saja  berulang  kali  di  tunjuk  oleh  hakim  yang bersangkutan untuk membela terdakwa korupsi yang lainnya.
Berdasarkan hal tersebut terungkap bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hanyalah untuk melengkapi formalitas hukum acara pidana saja karena kebanyakan  dari  advokat  yang  ditunjuk  sifatnya  hanya  spontanitas  saja  dan  juga sudah saling kenal sebelumnya sehingga menyebabkan seorang advokat pada saat mendampingi  atau  beracara  di  Pengadilan  idealismenya  terkadang  tidak  dapat berjalan  secara  maksimal  dalam  melakukan  pembelaan  karena  adanya  rasa  segan kepada  hakim  yang  telah  menunjuk  advokat  tersebut  untuk  mendampingi terdakwa  sehingga  advokat  tersebut  terkesan  pada  saat  mendampingi  terdakwa memposisikan  dirinya  bukan  lagi  sebagai  pembela  atau  advokat  tetapi  hanya sebagai pelengkap untuk terpenuhinya syarat formil dalam hukum acara pidana.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan antara lain:
1. Terdakwa  tindak  pidana  korupsi  adalah  orang  yang  berhak  didamping  secara cuma-cuma oleh advokat karena:
a. Sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Sesuai dengan asas persamaan di depan hukum.
c. Untuk meluruskan fakta hukum yang sebenarnya dengan memberikan bukti- bukti pendukung yang dapat meringankan hukuman terdakwa.
d. Dapat  membantu  hakim  guna  mencari  kebenaran  materiil  terhadap  pokok perkara.
e. Tidak  semua  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  adalah  orang  yang  memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik.
2. Pelaksaanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Tipikor Padang ternyata tidak harus berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan tetapi antara lain:
a. Ada yang secara spontan saja tanpa adanya koordinasi terlebih dulu.
b. b.Karena hubungan saling kenal antara hakim dengan advokat.
c. Karena  sebelumnya  advokat  tersebut  telah  pernah  mendampingi  terdakwa korupsi cuma-cuma .

## Saran
1. Perlu  di  revisinya  pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No  18  tahun  2003 tentang  Advokat  dan  pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  No  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum karena tidak adanya aturan hukum yang  jelas tentang sejauh  mana  tugas  dan  tanggung  jawab  advokat  dalam  memberikan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma  artinya  apakah  dibolehkan  mendampingi  terdakwa hanya  dimulai  dari  tingkat  penyidikan  saja,  penuntutan  saja  atau  tingkat pengadilan  negari  saja  atau  bahkan  sampai  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap ( inkrah ) .
2. Pemerintah  Republik  Indonesia  khususnya  instansi  yang  terkait  jangan  lagi memberikan  tugas  dan  tangung  jawab  terhadap  proyek  atau  pekerjaan  kepada masyarakat  yang  tidak  memilki  latar  belakang  pendidikan  dan  pekerjaan  yang sesuai  dengan  keahliannya  karena  hal  tersebut  akan  menyebabkan  masyarakat yang  bersangkutan  akan  berhadapan  dengan  masalah  hukum  dikemudian harinya.
3. Supaya ada efek jera dan terpenuhinya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat maka khusus terdakwa tindak pidana korupsi jangan diberikan lagi fasilitas untuk  mendapatkan bantuan hukum dari  negara karena perbuatan  terdakwa  telah  merugikan  keuangan  negara,  menghambat pembangunan dan merusak perekonomian negara walaupun terdakwa tersebut jelas orang yang tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku:
Adnan  Buyung  Nasution,  Bantuan  Hukum  di  Indonesia,  Bantuan  Hukum  dan Politik Pembangunan, LP3ES, Jakarta,1982.
Abdul Hakim G. Nusantara, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural,Lembaga Penelitian  Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial,  Ghalia Indonesia, Jakarta,1986.
Abdurrahman, Aspek Bantuan Hukum di Indonesia,Cendana,Press,Jakarta,2002.
A.Mansyhur  Effendi,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional, Ghalia  Indonesia,Jakarta, 1999.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  PT  Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
Andi  Hamzah,  Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1985.
Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea Yogyakarta, 2008.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta,1997. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
Daniel  S  Lev,  Advokat  Indonesia  Mencari  Ligitimasi,  Studi  tentang  Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Asia Foudation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002.
Effendi  Harianto,Konsep  Hukum  Nasional  dan  Internasional,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2004.
Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Franz Magnis  Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Frans  Hendra  Winarta,  Advokat  IndonesiaCitra,  Idealisme  dan  Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Jimly Asshiddiqie, Konsep Negara Hukum Rajawali Pres, Jakarta, 2001 J.S.T Simorangkir dan kawan-kawan, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta,1987.
Lasdian Walas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, 1980.
Leden Marpaung, Asas Tiori Dan Praktek Hukum Piadana, Sinar Grafika, Jakarta,
2009.
Luhut  M.P.  Pangaribuan,  Advokat  dan  Contempt  Of  Court,  Djambatan,  Jakarta, 1996.
Martiman  Prodjohamidjojo,  Penasihat  Hukum  dan  Bantuan  Hukum Indonesia,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
M.Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Muladi (B), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, PT Grasindo, Jakarta, 2001.
Salim,  Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2010.
Sudikno Mertokusumo, Banga Rampai Ilmu Hukum, Liberty,Yogyakarta,  1984.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Sukardi,Korupsi  Dan  Illegal  Loging  Dalam  Sistim  Desentralisasi,  Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2005.
Todung Mulya Lubis, Peranan Bantuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,1992.
Uli  Parulian  Sihombing,  Pendidikan  Khusus  Profesi  Advokat  (PKPA) YLBHI-Peradi 2008.
Yuanita, Pendidikan kewarganegaraan, Politia, Bogor, 2009.
Yudha Pandu, Klien dan Advokat dalam Praktek, PT. Abadi, 2004.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  83  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.
Surat Edaran Mahkamah Agung No: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.