Creative Commons Attribution 4.0 International License

## INTEGRATION OF HAS WITH BLOCKCHAIN AS HALAL SUSTAINABILITY IN MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE INTEGRASI HAS BERBASIS BLOCKCHAIN SEBAGAI HALAL SUSTAINABILITY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Received: 08/10/2023; Revised: 20/10/2023; Accepted: 01/12/2023; Published: 30/06/2024
Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh, Zaydan Muhammad Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang *Corresponding author: 220504220005@student.uin-malang.ac.id

## ABSTRACT
Efforts to develop the halal industry, especially in the food sector, continue to be encouraged by the government. One of that is by issuing a regulation that requires all circulating products to have a halal certificate. But in fact, not a few business actors commit acts of fraud to obtain the halal certificate. Therefore,  what  must  be  considered  is  not  just  the  labeling  of  the  finished  product,  but  the sustainability of production management and the halal supply chain which can be initiated through the implementation of a Halal Assurance System (HAS) with blockchain management. Halal sustainability has an important role based on the maqashid sharia aspect. This study used a qualitative approach with the type of library research. The data analysis technique used is PESTELE analysis. The results of the study showed that halal sustainability through the application of blockchain-based HAS fulfills the five important elements in maqashid dharuriyyah, namely hifdz al-diin, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz  al-nasl  and  hifdz  al-maal  through  aspects  of  embodiment  of  religious  value  and  consumer protection. PESTELE analysis results showed that an important factor that needs to be considered in the development of the Halal Assurance System is the human error or social and ethical aspects of business  actors  or  those  involved  in  halal  production  management.  This  can  be  the  basis  for suggestion regarding the importance of increasing education and training in halal management.
Keywords: Blockchain, Halal Sustainability, HAS, Sharia Maqashid

## ABSTRAK
Upaya  pengembangan  industri  halal  terutama  dalam  bidang  pangan  terus  digalakkan  pemerintah. Salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan semua produk yang  beredar harus memiliki sertifikat halal. Namun faktanya, tak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindak kecurangan untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hal  yang  harus  diperhatikan  bukan sekedar  labelisasi  pada  produk  jadi,  melainkan  sustainability  dari  manajemen  produksi  dan  rantai pasok  halal  yang  dapat  diinisiasi  melalui  penerapan  Sistem  Jaminan  Halal  seperti  HAS  23000 berbasis  blockchain.  Halal  sustainability  memiliki  peranan  penting  jika  ditinjau  berdasarkan  aspek maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  jenis penelitian library research.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  PESTELE  analysis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  halal  sustainability  melalui  penerapan  HAS  berbasis  blockchain  memenuhi kelima unsur penting dalam maqashid dharuriyyah yaitu hifdz al-diin, hifdz al-nafs, hifdz al- ‘aql, hifdz al-nasl dan hifdz al-maal melalui aspek pengejawantahan ajaran agama dan perlindungan konsumen. Hasil  PESTELE  analysis  menunjukkan  bahwa  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengembangan Sistem Jaminan Halal adalah aspek human error atau sosial dan etika dari pelaku usaha atau pun yang terlibat dalam manajemen produksi halal. Hal ini bisa menjadi dasar masukan terkait pentingnya peningkatan education and training manajemen halal.
Kata Kunci: Blockchain, Halal Sustainability, HAS, Maqashid Syariah
How to cite: Qanita et. al. 2024. Integration Of HAS With Blockchain As Halal Sustainability In Maqashid Sharia Perspective . Journal of Halal Product and Research . 7(1), 40-51, https://dx.doi.org/10.192501/jhpr.vol.7- issue.1.40-51

## PENDAHULUAN
Industri halal sedang menjadi tren bisnis yang gencar dikembangkan di seluruh dunia. Tidak hanya negara muslim, bahkan negara non muslim juga banyak yang mengklaim sebagai produsen halal dalam bidang-bidang  tertentu.  Indonesia  sendiri  menargetkan  untuk  menjadi  pusat  halal  dunia  pada  tahun 2024.  Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan  mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan regulasinya berupa UU Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 2019  Tentang  Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal.  Regulasi  tersebut  menyebutkan  bahwa  setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
Adanya regulasi tersebut membuat pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.  Terdapat  setidaknya  dua  tahapan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  dalam  proses sertifikasi.  Pertama,  pelaku  usaha  harus  memahami  persyaratan  sertifikasi  halal  dan  mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal seperti HAS 23000 yang berlaku di Indonesia. Kedua, pelaku usaha harus  menerapkan  HAS  sebelum  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal  (Nurfaika  &  Ilyas,  2021). Dengan demikian, sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Halal bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan saling berkaitan.
Salah satu poin penting dari pelaksanaan Halal Assurance System adalah ketelusuran halal ( halal traceability )  yang  meliputi  seluruh  proses  produksi  dari  hulu  sampai  hilir. Halal  Assurance  System bertujuan  untuk  memastikan  produk  yang  dihasilkan  dan  diedarkan  benar-benar  halal  sampai  ke tangan  konsumen.  Kelemahan  yang  sering  dihadapi  oleh  pelaku  usaha  dalam  pelaksanaan Halal Assurance System terletak pada dokumentasi dan halal traceability. Banyak pelaku usaha yang gagal mendapatkan sertifikasi halal karena pelaksanaan HAS yang tidak terdokumentasi dan tidak tertelusuri dengan baik (Novianti, Haditjaroko, & Almunawar, 2022).
Berdasarkan permasalahan tersebut tentu sangat penting adanya sarana yang dapat membantu dokumentasi  dan  ketelusuran  halal,  baik  dari  segi  produksi  maupun  distribusi.  Pelaksanaan Halal Assurance System bisa diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi seperti blockchain. Blockchain sudah banyak dimanfaatkan untuk menciptakan transparansi transaksi. Implementasi Halal Assurance System berbasis blockchain dianggap dapat memudahkan proses penulusuran proses halal. Bahkan pasca sertifikasi halal didapatkan, pelaksanaan HAS berbasis blockchain dapat menjadi sistem kontrol terkait keberlanjutan proses produksi halal ( halal sustainability ).
Implementasi Halal Assurance System berbasis blockchain sangat penting mengingat tak sedikit kasus kecurangan dalam sertifikasi halal. Entah berkaitan dengan keabsahan sertifikat halal atau pun konsistensi produksi halal pasca sertifikasi. Hal ini menyebabkan permasalahan mengenai kontaminasi produk  yang  sudah  bersertifikat  halal.  Lebih  lanjut  problem  tersebut  berpengaruh  pada  tingkat kepercayaan  konsumen  sehingga  mereka  membutuhkan  sistem  informasi  yang  dapat  menjamin ketelusuran produk halal. Penelitian dari Vikaliana, Evitha dan Komala menyebutkan bahwa teknologi blockchain dapat membantu memberikan solusi terkait masalah transparansi dan ketelusuran produk halal (Vikaliana, Evitha, & Komala, 2021).
Terdapat  pula  penelitian  sejenis  yang  menyebutkan  bahwa  pemanfaatan  blockchain  dalam manajemen  rantai  pasok  halal  dapat  memungkinkan  semua  stakeholder  yang  terlibat  untuk membagikan  informasi  ke  dalam  satu  sistem  yang  terintegrasi  sehingga  dapat  meminimalisir manipulasi data (Maryasa & Linarti, 2023). Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal kajian  maqashid  syariah  dan  penggunaan  analisis  PESTELE.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat potensi  penerapan Halal  Assurance  System berbasis  blockchain  melalui  analisis  faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum dan etika Islam. Selain itu juga untuk mengkaji pengembangannya berdasarkan perspektif maqashid syariah. Sebagaimana diketahui bahwa  maqashid  syariah  merupakan  tujuan  akhir  yang  harus  diwujudkan  dari  pelaksanaan  segala aktivitas  bisnis  yang  Islami.  Termasuk  inovasi  pelaksanaan Halal  Assurance  System berbasis blockchain juga harus sesuai dengan aspek-aspek maqashid syariah.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  ( library  research )  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu fenomena secara sistematis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku dan artikel jurnal dengan tema terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis PESTELE. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Halal Assurance System (HAS) 23000  berbasis  blockchain.  Faktor-faktor  tersebut  terdiri  dari Politic (politik), Economic (ekonomi), Social (sosial), Technology (teknologi), Environment (lingkungan), Legal (hukum) dan Ethic (etika).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Halal Assurance System (HAS 23000)
Regulasi  pemerintah  tentang  kewajiban  sertifikasi  halal  turut  mendorong  perubahan  tren industri  secara  masif.  Setiap  pelaku  usaha  ditekankan  agar  mendapatkan  sertifikat  halal  untuk produknya. Tidak hanya untuk memberikan jaminan bagi konsumen muslim, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi konsumen secara keseluruhan. Sebab pada hakikatnya, jaminan kehalalan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari keamanan pangan. Tidak sekedar regulasi, pemerintah juga menggalakkan program sertifikasi halal gratis atau SEHATI yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Pelaku usaha bisa mengajukan sertifikasi halal dengan sistem self declare .
Namun faktanya, sertifikasi halal tidak benar-benar menjamin kehalalan sebuah produk. Tak sedikit  pelaku  usaha  yang  berbuat  curang  dengan  mencantumkan  label  halal  tanpa  melalui  proses sertifikasi yang sah. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena ketidak mampuan mereka untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam sertifikasi. Patut menjadi perhatian bahwa adanya label halal pada produk hasil olahan saja tidak cukup untuk menjamin  produk tersebut benar-benar  halal. Dengan demikian, hal yang tak kalah penting bukan hanya tentang labelisasi produk jadi, melainkan serangkaian proses manajemen produksi rantai pasok halal yang diatur dalam Sistem Jaminan Halal (SJH) atau Halal Assurance System (HAS).
Halal  Assurance  System adalah  suatu  sistem  yang  dirancang,  dilaksanakan,  dan  dipelihara oleh pelaku usaha pemegang sertifikat halal dengan maksud untuk menjaga kesinambungan proses produksi  halal  sehingga  produk  dapat  terjamin  kehalalannya.  Sistem  jaminan  halal  pada  hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang dituangkan  dalam dokumen  terpisah  dari sistem manajemen mutu yang lain (Winey, Santoso, & Handayani, 2018). Sistem Jaminan Halal diperkenalkan oleh  LPPOM  MUI  sejak  tahun  2005.  LPPOM  MUI  juga  telah  menerbitkan  Pedoman  Umum  Sistem Jaminan  Halal  yaitu  HAS  23000  untuk  mendukung  perusahaan  dalam  memahami  dan mengimplementasikan manajemen produk halal.
Buku  pedoman  HAS  23000  diluncurkan  dan  diresmikan  oleh  Wakil  Presiden  Republik Indonesia  yaitu  Boediono  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke-23  LPPOM-MUI.  Sejak  saat  itu  HAS  23000 mulai  berlaku,  diakui  dan  diadopsi  oleh  lembaga  halal  dunia  terutama  yang  menjadi  anggota World Halal Food Council (WHFC) (H. Purwanto, Rofiq, & Mashudi, 2020). Halal Assurance System (HAS) tidak  hanya  mengatur  produk  dan  fasilitas  yang  digunakan  melainkan  juga  serangkaian  kebijakan, audit,  dan  prosedur  manajemen  lainnya.  HAS  bertujuan  untuk  menjaga  ketelusuran  manajemen produksi halal dari hulu sampai hilir. Tidak hanya berlaku bagi pemegang sertifikat halal, implementasi HAS juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang baru akan mengajukan sertifikasi.
Halal Assurance System menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam proses sertifikasi. Namun  terdapat  beberapa  tantangan  dalam  pelaksaannya  seperti  banyaknya  pelaku  usaha  yang belum  memahami  tata  cara  penerapan Halal  Assurance  System dan  sertifikasi  produk  halal  karena minimnya  edukasi,  sertifikasi  halal  masih  lebih  banyak  terfokus  pada  produk  akhir  dan  bukan serangkaian proses rantai pasok secara komprehensif dan kurangnya sifat mengikat dari regulasi yang
dikeluarkan  dan  belum  adanya  implementasi  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  pelanggaran  (Putri, Batubara, & Aisyah, 2022).
Penerapan Halal Assurance System juga dapat mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menyajikan produk yang halal dan aman bagi konsumennya. Namun tidak sekedar untuk kepentingan konsumen,  penerapan Halal  Assurance  System sejatinya  juga  dapat  memberikan  beberapa keuntungan pada perusahaan, yaitu (Yanthy, Purwanto, Pramono, Cahyono, & Asbari, 2020):
a.  Memiliki panduan dalam menjaga keberlanjutan proses produksi halal.
b.  Memastikan kehalalan produk selama masa berlakunya sertifikat halal.
c.  Memberikan kenyamanan dan ketenangan spiritual khususnya bagi konsumen muslim.
d.  Mendorong kesadaran halal internal dalam perusahaan untuk menjaga keberlanjutan produksi halal.
e.  Menciptakan kepuasan pelanggan.
f. Meningkatkan loyalitas konsumen.
Dalam buku pedoman yang sudah disusun, terdapat setidaknya sebelas klausul dalam Sistem Jaminan  Halal  HAS  23000  yang  meliputi  (Elizabeth,  Suyatma,  Yuliana,  Ranasasmita,  &  Syaifullah, 2021):
a.  Kebijakan Halal
Kebijakan  halal  merupakan  puncak  dari  proses  manajemen  produksi  halal.  Kebijakan  ini diwujudkan dengan adanya komitmen tertulis dari perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Komitmen ini bertujuan untuk mendorong keberlanjutan produksi halal pasca sertifikasi.
b.  Tim Manajemen Halal Perusahaan  yang  mengimplementasikan  HAS  juga  perlu  secara  khusus  membentuk  tim manajemen halal. Tim ini terdiri dari beberapa orang dengan beberapa persyaratan tertentu di antaranya  harus  merupakan  karyawan  tetap  perusahaan,  memahami  sertifikasi  halal, pengangkatan  dilakukan  melalui  surat  penunjukan  serta  ketua  tim  harus  seorang  muslim (Prabowo & Rahman, 2016).
c.  Training dan Edukasi
Lemahnya  kompetensi  SDM  dalam  bidang  industri  dan  manajemen  halal  masih  menjadi tantangan  dalam  implementasi  HAS.  Adanya  pelatihan  dan  edukasi  sangat  dibutuhkan  bagi pelaku usaha khususnya yang terlibat dalam sistem manajemen halal.
d.  Bahan
Bahan  yang  digunakan  menjadi  salah  satu  komponen  terpenting  yang  diuji  kehalalannya. Pemilihan bahan merupakan langkah awal dari serangkaian proses produksi. Bahan yang diuji tersebut tidak terbatas pada bahan baku, melainkan juga meliputi bahan tambahan dan bahan pembantu. Bahan yang digunakan benar-benar harus terbebas dari unsur haram dan najis.
e.  Produk
Setelah  produk  dihasilkan,  pengujian  kembali  dilakukan  untuk  memastikan  produk  tidak terkontaminasi selama proses produksi. Produk harus memenuhi standar kehalalan. Tidak hanya dari  segi  fisik,  bahkan  penamaan  produk  juga  menjadi  elemen  yang  tak  terpisahkan  dalam penilaian kehalalan. Terdapat ketentuan mengenai nama dan bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi yaitu nama produk yang mengandung nama minuman keras, nama babi dan anjing serta keturunannya, nama setan, nama yang menimbulkan kebatilan dan kekufuran, nama yang mengandung konotasi vulgar atau porno, bentuk produk yang menyerupai anjing dan babi, serta bentu produk atau label kemasan yang bersifat vulgar (Parwati, 2021).

## f.  Fasilitas Produksi
Fasilitas yang digunakan sepanjang proses produksi juga dapat menyebabkan kehalalan produk terkontaminasi. Oleh karena itu, semua fasilitas yang digunakan harus benar-benar bersih dan suci.  Tidak  digunakan  secara  bergantian  untuk  memproduksi  barang  non  halal  atau  sudah disucikan dengan tata cara yang benar. Semua fasilitas yang digunakan dalam produksi harus didaftarkan dalam aplikasi sertifikasi.
g.  Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Prosedur  tertulis  aktivitas  kritis  merupakan  seperangkat  prosedur  kerja  yang  dibakukan  untuk menanggulangi  aktivitas  kritis.  Hal  ini  penting  untuk  dimiliki  manajemen  produksi  sebagai langkah antisipasi atau pedoman umum penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi tanpa bisa diprediksi.
h. Traceability
Kemampuan telusur berkaitan dengan transparasi informasi penggunaan bahan yang memenuhi kriteria dan sudah disetujui LPPOM MUI atau tercantum dalam daftar bahan LPPOM MUI. Tidak hanya  penggunaan  bahan,  ketelusuran  juga  berkaitan  dengan  fasilitas  yang  digunakan  dan serangkaian proses lainnya.
i.  Penangan Produk Tidak Sesuai Kriteria Sebagaimana manajemen produksi pada umumnya, aspek quality control sangat penting untuk diterapkan  dalam  manajemen  produksi  halal.  Produk  yang  diedarkan  pada  konsumen  harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sementara produk yang tidak sesuai dalam proses penyortiran akan dimusnahkan.
j.  Audit Internal Audit internal diperlukan sebagai langkah kontrol untuk memastikan jalannya pelaksanaan Halal Assurance System . Audit internal dapat dilakukan oleh tim manajemen halal. Temuan-temuan dalam audit internal dapat menjadi pertimbangan pada tahap kaji ulang manajemen.
k.  Kaji Ulang Manajemen
Kaji ulang manajemen merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh manajemen puncak atau pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  dengan  tujuan  untuk  menilai  efektivitas  penerapan Halal Assurance  System .  Hasil  evaluasi  harus  dikomunikasikan  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan dan dilakukan penyusunan agenda perbaikan untuk rencana berkelanjutan.

## Peran Blockchain dalam Halal Sustainability
Pemerintah  sudah  menginisiasi  berbagai  regulasi  dan  program  untuk  mendorong  sertifikasi halal  bagi  pelaku  usaha.  Meski  begitu,  proses  yang  harus  dilalui  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal secara sah bukan perkara yang mudah. Prosesnya tidak hanya mencakup pengujian bahan tapi juga pemenuhan  persyaratan  dokumen.  Terdapat  beberapa  dokumen  yang  harus  diunggah  oleh  pelaku usaha dalam pemeriksaan kehalalan produk yaitu ketetapan halal sebelumnya untuk kelompok produk yang  sama  (registrasi  pengembangan  atau  perpanjangan),  manual  HAS  (registrasi  baru, pengembangan  dengan  status  HAS  B  atau  perpanjangan),  status/Sertifikat  HAS  terakhir  (registrasi pengembangan  dan  perpanjangan),  diagram  alur  proses  produksi  untuk  produk  yang  didaftarkan, pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk non halal (jika digunakan secara bergantian, maka sudah harus disucikan sesuai  ketentuan  yang  berlaku  menurut  syariat  Islam),  daftar  alamat  seluruh  fasilitas  produksi,  bukti diseminasi kebijakan  halal, bukti kompetensi tim manajemen halal (sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan  eksternal,  bukti  pelatihan  internal),  bukti  pelaksanaan  audit  internal  HAS,  bukti  izin perusahaan, sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk dan STTD dari BPJPH (Purwanto, Asbari, & Sulaiman, 2023).
Dalam  prosesnya,  banyak  pelaku  usaha  yang  gagal  mendapatkan  sertifikasi  halal  karena pelaksanaan HAS yang tidak terdokumentasi dan tidak tertelusuri dengan baik. Sebagaimana diketahui
bahwa HAS merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi  halal  (Ma’rifat  &  Sari,  2017).  Pelaksanaannya  harus  didukung  bukti  dokumentasi  sebagai transparansi  informasi.  Hal  ini  yang  terkadang  menjadi  kelemahan  pelaku  usaha.  Tidak  sedikit  dari mereka yang sebenarnya sudah menerapkan HAS namun tidak memiliki bukti dokumentasi.
Integrasi  blockchain  pada Halal  Assurance  System merupakan  solusi  yang  bisa  diterapkan untuk  mengatasi  problematika  tersebut.  Blockchain  merupakan  sebuah  teknologi  berbasis  database yang  terdesentralisasi  dan  terdistribusi  pada  banyak  jaringan.  Sistem  ini  memungkinkan  setiap penggunanya untuk mengakses dan menambahkan informasi, namun tidak bisa menghapus informasi yang sudah masuk. Blockchain pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Rachbini, 2023). Secara umum, blockchain memiliki beberapa fungsi, yaitu (Septianda, Khairunnisaa, & Indrarini, 2022):
1.  Transparansi Penggunaan blockchain dapat meningkatkan transparansi dari setiap alur proses dan transaksi.
Informasi dalam blockchain dapat dilihat oleh semua pengguna yang tergabung dalam sebuah jaringan. Hal ini juga dapat bermanfaat untuk mengurangi tingkat kecurangan dari pihak-pihak tertentu.
2.  Penghapusan perantara Blockchain dapat mempersingkat alur transaksi. Pada beberapa kasus, transaksi yang semula membutuhkan  perantara  sudah  bisa  langsung  dilakukan  dengan  yang  bersangkutan  melalui sistem blockchain. Hal ini dapat lebih menciptakan efektivitas dibandingkan sistem manual.
3.  Desentralisasi Semua data dalam blockchain terkumpul menjadi satu atau terdesentralisasi. Dengan demikian, aspek  keterbukaan  informasi  menjadi  lebih  baik  sehingga  kepercayaan  antar  berbagai stakeholder pun bisa meningkat.
4.  Mengurangi biaya Pada  sistem  manual,  proses  pencatatan  dan  transfer  aset dapat  menghabiskan  alokasi  biaya yang  tidak  sedikit.  Dengan  penggunaan  blockchain,  biaya  tersebut  bisa  dipangkas  seiring dengan penghapusan perantara yang sudah tidak dibutuhkan.
5.  Peningkatan kecepatan transaksi Tidak hanya berimplikasi pada pengurangan biaya, penghapusan perantara karena penggunaan blockchain  juga  secara  langsung  dapat  mempercepat  proses  transaksi.  Hal  tersebut memungkinkan terjadinya lebih banyak transaksi dalam waktu yang bersamaan.
Belakangan  ini  teknologi  blockchain  banyak  dimanfaatkan  dalam  berbagai  sektor  industri. Blockchain  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bagian  terintegrasi  dari  implementasi  HAS.  Blockchain semacam  buku  besar  yang  memuat  dokumentasi  dan  menyimpannya  dengan  baik  sehingga  bisa diakses ketika diperlukan. Penggunaan blockchain dapat membuat dokumentasi bisa lebih terorganisir. Hal ini dapat membantu pelaku usaha yang kesulitan mendokumentasikan setiap alur proses produksi halal  yang  dilakukan.  Dokumentasi  yang  lengkap  dan  terorganisir  akan  memudahkan  pelaku  usaha terkait traceability alur  produksi  halal  dari  hulu  sampai  hilir.  Dengan  demikian  diharapkan  kesulitan dokumentasi  ketika  pengajuan  sertifikasi  dapat  teratasi  sehingga  pelaku  usaha  dapat  lebih  mudah mendapatkan sertifikat halal yang sah.
Tidak hanya dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi, integrasi blockchain dalam HAS juga berperan untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan proses produksi halal. Hal ini merupakan tujuan jangka panjang yang lebih urgen dalam pengembangan industri halal itu sendiri. Aspek kehalalan produk harus tetap terjaga terutama bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Tak sedikit dari pelaku usaha yang terkadang menjadi abai terhadap kualitas kehalalan pasca sertifikasi. Blockchain berperan sebagai kontrol yang dapat memudahkan traceability proses produksi dan rantai pasok untuk menjaga halal sustainability . Dalam ketelusuran rantai pasok halal, terdapat faktor-faktor
penentu  keberhasilan  yang  salah  satunya  adalah  infrastruktur  IT.  Teknologi  blockchain  berperan sebagai  infrastuktur  IT  yang  dapat  mendukung traceability dengan  lebih  baik  (Alamsyah,  Hakim,  & Hendayani, 2022).
Penggunaan  blockchain  dalam Halal  Assurance  System menjadi  elemen  penting  untuk menciptakan  keadilan  dalam  rantai  pasok  produk  halal  (Asnawi,  Mahsun,  &  Danila,  2023). Halal awareness dari konsumen turut menuntut semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok untuk memiliki sertifikat  atau  penjaminan  dari  pemerintah  melalui  LPPOM  MUI.  Blockchain  diperlukan  untuk memfasilitasi  semua  pihak  untuk  menjamin  kehalalan  pada  setiap  tahapan  rantai  pasok  (Novianti, Arkeman,  Almunawar,  &  Haditjaroko,  2020).  Terdapat  beberapa  manfaat  dari  integrasi  blockchain dalam  HAS  yaitu  dapat  menghemat  biaya  produksi  dan  logistik  (Fuadi  et  al.,  2022),  meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (Zain et al., 2018), meningkatkan branding dan reputasi perusahaan  terkait  kepercayaan  konsumen  serta  dapat  mempengaruhi  laba  bersih  perusahaan (Siregar & Zahradika, 2023). Selain itu pemanfaatan blockchain juga memudahkan transparansi dan ketelusuran,  menjaga  keamanan  data  dan  akuntabilitas,  serta  bisa  membantu  dalam  manajemen kontrol kualitas produk (Mahsun, Putra, Asnawi, Djalaluddin, & Hasib, 2023).

## Analisis PESTELE HAS 23000 Berbasis Blockchain
Adaptasi blockchain  dalam HAS merupakan sesuatu  yang sangat  bermanfaat namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Integrasi kompetensi internal dan eksternal turut mempengaruhi keberhasilannya. Tidak hanya faktor internal semata, identifikasi faktor-faktor eksternal juga diperlukan untuk mengurangi dampak dan mengoptimalkan peluang (Ali, Chung, Kumar, Zailani, &  Tan,  2021).  Analisis  PESTELE  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  faktor- faktor eksternal tersebut.
Analisis  PESTELE  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  terkait  pengaruh  eksternal  bagi implementasi  HAS  23000,  mengevaluasi  strategi  implementasi  yang  sudah  ada,  mengidentifikasi perubahan  yang  bisa  mengganggu  implementasi,  dan  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan (Saragih, 2023). Analisis ini meliputi tujuh aspek yaitu Politic (politik), Economic (ekonomi), Social (sosial), Technology (teknologi), Environment (lingkungan), Legal (hukum) dan Ethic (etika).
Gambar 1. Analisis PESTELE pada HAS (Data diolah penulis, 2023)

## 1.  Politik
Saat  ini  kondisi  politik  di  Indonesia  terbilang  cukup  stabil.  Pemerintah  juga  menunjukkan dukungan  secara  nyata  terhadap  pengembangan  industri  halal  sebagai  bagian  dari  sarana penguatan ekonomi nasional. Hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk jangka panjang adalah situasi  politik  menghadapi  pemilu  2024.  Pergantian  pemimpin  tentu  akan  membawa  arah kebijakan  yang  baru  dengan  visi  misi  dari  setiap  kepala  negara.  Meski  demikian,  dikatakan bahwa  visi  misi  presiden  dan  wakil  presiden  harus  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2025-2045.  Salah  satu  poin  yang  ditekankan  dalam penyusunan  RPJPN  adalah  pertumbuhan  ekonomi  dalam  menghadapi  megatren  global  yang diwarnai  dengan  disrupsi  teknologi.  Dalam  hal  ini,  pengembangan  industri  halal  dengan memanfaatkan  integrasi  blockchain  pada  HAS  memiliki  peluang  yang  besar  untuk  kemajuan ekonomi.

## 2.  Ekonomi
Industri halal sedang menjadi tren bisnis berbagai negara di dunia. Hal ini menjadi peluang untuk pengembangan  HAS  berbasis  blockchain  mengingat  tingkat  permintaan  masyarakat  terhadap produk  halal  juga  terus  meningkat.  Pada  tahun  2019,  konsumsi  produk  halal  secara  global melebihi USD 2,2 triliun (Maulana & Zulfahmi, 2022). Sementara untuk tingkat lokal, pada tahun 2017  permintaan  produk  halal  di  Indonesia  mencapai  USD  218,8  miliar  atau  sekitar  22%  dari total  PDB  (Kemenperin, 2021).  Jumlah  ini  diprediksi  akan  terus  meningkat.  Pada  tahun  2025, umat muslim dunia akan membeli produk halal mencapai USD 2,8 triliun. Sedangkan proyeksi konsumsi halal dalam negeri sebesar USD 281,6 miliar (Kemenperin, 2023). Tingginya tingkat permintaan produk halal menjadi potensi besar terhadap sustainability produksi halal yang dapat dicapai  salah  satunya  dengan  menerapkan  HAS  berbasis  blockchain.  Bahkan  dengan pemanfaatan  blockchain  yang  mendorong  transparansi  informasi,  tingkat  kepercayaan konsumen  terhadap  produk  halal  juga  akan  semakin  meningkat  dan  diikuti  oleh  jumlah permintaan yang semakin besar pula.
3.  Sosial Pelaksaan  HAS  berbasis  blockchain  juga  menjadi  solusi  dari  tingkat  Halal  Awareness masyarakat  yang  semakin  tinggi.  Halal  awareness  yang  semakin  baik  ini  telah  mendorong konsumen  untuk  benar-benar  memastikan  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi.  Terlebih  lagi pasca pandemi Covid-19, masyarakat semakin berhati-hati dalam pola konsumsinya sehingga membutuhkan  jaminan  terkait  kehalalan  dan  keamanan  produk.  Dengan  pemanfaatan blockchain, konsumen dapat lebih mudah menelusuri status kehalalan produk tertentu.
4.  Teknologi
Dunia bisnis tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi termasuk dalam industri halal.  Pembaruan  teknologi  seolah  menjadi  hal  yang  wajib  diadopsi  jika  tidak  ingin  bisnisnya tertinggal. Integrasi blockchain pada HAS juga perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan industri halal melalui ketelusuran dan keberlanjutan rantai pasok halal yang lebih baik. Selain itu, teknologi blockchain juga tidak dapat diretas sehingga keamanan data terjaga.
5.  Lingkungan Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga permintaan produk halal cukup tinggi. Bahkan  dikatakan  bahwa  Indonesia  adalah  konsumen  utama  dari  industri  halal  dunia.  Hal  ini menjadi peluang yang besar agar kebutuhan konsumsi halal tersebut dapat diisi oleh produsen- produsen dalam negeri. Pelaksanaan HAS berbasis blockchain dapat meningkatkan citra positif sehingga konsumen percaya untuk membeli produk halal lokal.
6.  Hukum Pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi hukum yang berkaitan dengan industri halal, di antaranya adalah UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  UU  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang  Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal. Semua regulasi ini turut mendorong pentingnya Implementasi HAS berbasis blockchain sehingga kehalalan produk benar-benar terjamin dan aman untuk konsumen. Selain berdasarkan hukum nasional, hal ini juga penting ditinjau dari sisi hukum Islam atau fikih karena berkaitan dengan industri  berbasis  syariah.  Berdasarkan  hukum  Islam,  pelaksanaan  HAS  berbasis  blockchain diperbolehkan dengan kaidah bahwa segala sesuatu dalam tataran muamalah hukumnya boleh selama  tidak  ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Dalam  hal  ini  juga  berlaku fath  adz- dzari’ah karena penerapan HAS berbasis blockchain dapat menjadi sarana untuk memastikan kehalalan produk secara lebih transparan.
7.  Etika Etika termasuk salah satu hal yang harus diperhatikan terlebih untuk industri berbasis syariah. Bisnis  yang  beretika  dapat  menciptakan  tingkat  kepercayaan  yang  lebih  baik  dari  konsumen. Berdasarkan  etika  bisnis  Islam,  setidaknya  ada  empat  hal  yang  dapat  dicapai  dalam
pelaksanaan  HAS  berbasis  blockchain  yaitu shiddiq ( traceability ),  amanah  ( sustainability ), fathanah (inovasi), dan tabligh (tranparansi informasi).
Berdasarkan  analisis  pada  tujuh  faktor  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  integrasi  HAS  berbasis blockchain memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan bagi industri halal di Indonesia. Namun  tantangan  yang  harus  diperhatikan  adalah  aspek human  error atau  integritas  etika  bisnis masing-masing  individu  yang  terlibat  dalam  suatu  jaringan  blockchain  tersebut.  Analisis  PESTELE pada Halal Assurance System berbasis blockchain mempunyai beberapa manfaat antara lain (Rosani, Iqbal, Purwanti, & Putra, 2021):
1.  Memahami segala resiko, potensi, dan arahan strategis dari implementasi HAS 23000 berbasis blockchain.
2.  Memahami gambaran menyeluruh lingkungan tempat HAS diimplementasikan.
3.  Mencari  tahu  apakah  faktor-faktor  eksternal  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  HAS  berbasis blockchain baik dalam skala luas maupun skala kecil untuk masing-masing usaha.
4.  Membantu  memahami tren pasar yang sedang berkembang khususnya  dalam bidang  industri halal.
5.  Memproyeksikan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi di masa depan.

## Integrasi HAS Berbasis Blockchain dalam Perspektif Maqashid Syariah
Secara  gamblang,  maqashid  syariah  merupakan  tujuan  yang  dikehendaki  dari  dibuatnya sebuah aturan. Konsep maqashid syariah selalu dikaitkan dengan nama Imam Abu Ishaq asy-Syatibi yang disebut sebagai Bapak Maqashid Syariah. Konsep ini dipopulerkan melalui karyanya yaitu kitab al-Muwafaqat . Menurut Thahir bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah , maqashid syariah  adalah  beberapa  tujuan  dan  hikmah  yang  dijadikan  pijakan  syariat  dalam  seluruh  ketentuan hukum agama dengan sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus (Nasution & Nasution, 2020).
Asy-Syatibi  mengembangkan  konsep  maqashid  berdasarkan  prioritas  kebutuhan  manusia. Terdapat tiga tingkatan dalam maqashid syariah yaitu (Waid & Lestari, 2020):
1.  Dharuriyyat Dharuriyyat  adalah  maslahah  yang  bersifat  primer  karena  sangat  mempengaruhi  kehidupan manusia baik aspek agama maupun duniawi. Dharuriyyat merupakan tingkatan maslahah yang paling  tinggi.  Jika  dharuriyyat tidak  terpenuhi  maka  kemaslahatan  umat tidak  akan  stabil  atau terjadi  ketimpangan  dan  ketidak  adilan  yang  merusak  tatanan  sosial.  Terdapat  lima  hal  yang harus  dijaga  dalam  maqashid  dharuriyyat yaitu hifdz  al-din (memelihara  agama), hifdz  al-nafs (memelihara  jiwa), hifdz  al- ‘aql (memelihara  akal), hifdz  al-nasl (memelihara  keturunan),  dan hifdz al-maal (memelihara harta).
2.  Hajiyat Maqashid  hajiyat  adalah  maslahah  yang  bersifat  sekunder.  Pemenuhannya  diperlukan  untuk mempermudah  kehidupan  atau  menghilangkan  kesulitan.  Jika  tidak  terpenuhi  akan  terjadi kesulitan namun tidak sampai merusak kehidupan umat manusia.
3.  Tahsiniyat Maqashid  tahsiniyat  adalah  maslahah  yang  merupakan  tuntutan  moral  untuk  kebaikan  dan kemuliaan. Jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan. Maqashid ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Penegakan  maqashid  syariah  merupakan  tujuan  utama  yang  hendaknya  diprioritaskan  dalam setiap  transaksi  bisnis  yang  menggunakan  sistem  syariah,  termasuk  pengembangan  industri  halal melalui  HAS  berbasis  blockchain.  Maqashid  syariah  menekankan  pada  kemaslahatan  untuk  semua pihak.  Maqashid  syariah  dapat  menjadi  tolak  ukur  kesesuaian  tujuan  akhir  dari  sebuah  kegiatan bermuamalah dengan didasarkan pada indikator utama yaitu maqashid dharuriyyah al-khamsah ( hifdz al-din , hifdz al-nafs , hifdz al- ‘aql , hifdz al-nasl , dan hifdz al-maal ).

## 1. Hifdz al-din
Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal ini tertuang jelas dalam beberapa ayat al- Qur’an seperti Surah al-Baqarah ayat 168, Surah  al-Maidah  ayat  88  dan  Surah  an-Nahl  ayat  114. Tindakan  mengkonsumsi  produk  halal adalah pengejawantahan ajaran Islam. Dengan demikian, maka kegiatan produksi dalam rangka menciptakan ketersediaan produk halal bagi masyarakat juga merupakan bagian dari penegakan agama. Termasuk pula memastikan ketelusuran dan keberlanjutan produksi halal.
2. Hifdz al-nafs
Integrasi blockchain untuk menjaga ketelusuran dan keberlanjutan implementasi HAS sejatinya juga merupakan wujud dari perlindungan jiwa manusia. Penggunaan blockchain memudahkan kontrol  agar  produk  yang  diproduksi,  beredar  dan  dapat  dikonsumsi  oleh  masyarakat  adalah produk yang benar-benar halal.
3. Hifdz al-aql
Penggunaan blockchain dalam HAS dapat meningkatkan transparansi informasi seputar rantai pasok produk halal. Dengan penggunaan blockchain, konsumen juga dapat mengakses status kehalalan produk yang dikonsumsi. Konsumen dapat memastikan produk yang dikonsumsinya sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa kehalalan produk sudah terkontaminasi.
4. Hifdz al-nasl
Implementasi HAS berbasis blockchain turut menjadi bagian dari hifdz al-nasl . Produk halal yang beredar  dapat  dinikmati  oleh  berbagai  kalangan  termasuk  generasi  muda.  Dengan  demikian, kepastian tentang kehalalan produk juga penting untuk memastikan konsumsi yang aman bagi keturunan.

## 5. Hifdz al-maal
Islam menghendaki agar manusia membelanjakan hartanya di jalan yang benar termasuk untuk konsumsi  produk  halal.  Kepastian  kehalalan  produk  melalui  aplikasi  blockchain  dapat bermanfaat untuk meyakinkan konsumen bahwa mereka tidak mengalokasikan dananya pada pembelanjaan non halal. Demikian pula dari sisi pelaku usaha, penggunaan blockchain sebagai bagian integral dari implementasi HAS dapat mengurangi biaya produksi dan logistik sehingga terhindar dari tindakan pemborosan.

## KESIMPULAN
Integrasi blockchain  dalam pelaksanaan Halal Assurance System (HAS) merupakan sebuah solusi yang dapat diterapkan untuk memfasilitasi dokumentasi dan ketelusuran alur produksi halal, di mana  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  kelemahan  yang  dialami  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, pemanfaatan blockchain dalam HAS dapat menciptakan transparansi yang lebih  baik  sehingga  tindakan  kecurangan  dalam  manajemen  produksi  halal  bisa  diminimalisir. Blockchain  menjadi  sistem  kontrol  agar  halal  sustainability  terus  berlangsung  meskipun  sudah mendapatkan sertifikat halal sehingga pelaku usaha tidak lalai. Berdasarkan analisis PESTELE, HAS berbasis blockchain mempunyai peluang yang besar untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia.  Namun  hal  yang  mungkin  menjadi  tantangan  terletak  pada  aspek  human  error  berkaitan dengan  integritas  dan  etika  bisnis  individu  yang  terlibat.  Sedangkan  jika  ditinjau  dari  perspektif maqashid  syariah,  integrasi  HAS  berbasis  blockchain  dalam  rangka  mendorong  halal  sustainability telah memenuhi lima aspek maqashid dharuriyyah yaitu hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al- ‘aql, hifdz al- nasl , dan hifdz al-maal .

## REFERENSI
Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. Economies, 10(6), 1 –18.
Ali, M. H., Chung, L., Kumar, A., Zailani, S., & Tan, K. H. (2021). A Sustainable Blockchain Framework for the Halal Food Supply Chain : Lessons from Malaysia. Technological Forecasting and Social Change, 170, 1 –30.
Asnawi, N., Mahsun, M., & Danila, N. (2023). Industrial Halal Blockchain : The Great Potential of The Digital Economy in Indonesia. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 223 –240.
Elizabeth, I. R., Suyatma, N. E., Yuliana, N. D., Ranasasmita, R., & Syaifullah, S. J. (2021). Integration of ISO  22000 ( 2018 )  and HAS 23000 through  Management  System  Audit : Case  Study in Corned Beef Producer. Indonesian Journal of Halal Research, 3(2), 43 –55.
Fuadi, Razali, R., Juanda, R., Arliasnyah, Aulia, N., Ikram, M., & Ramadhani, P. (2022). Implementatin of Halal Value Chain in Blockchain-Based Halal Industry in Aceh Province. International Journal of  Economic,  Business,  Accounting,  Agriculture  Management  and  Sharia  Administration (IJEBAS), 2(5), 793 –803.
Kemenperin.  (2021).  Ukur  Kekuatan  Industri  Halal  Nasional,  Kemenperin  Jaring  Ratusan  Peserta Indonesia Halal Industry Award2021.
Kemenperin. (2023). Indonesia Targetkan Jadi Kampiun Industri Halal. Ma’rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. Khadimul Ummah: Journal of Social Dedication, 1(1), 39 –46.
Mahsun,  M.,  Putra,  Y.  H.  S.,  Asnawi,  N.,  Djalaluddin,  A.,  &  Hasib,  N.  (2023).  Blockchain  as  a Reinforcement for Traceability of Indonesian Halal Food Information through the Value Chain Analysis Framework. Al-Muqayyad, 6(1), 49 –66.
Maryasa, Y., & Linarti, U. (2023). Pengembangan Model Konseptual Teknologi Blockchain untuk Rantai Pasok  Daging  Ayam  di  Kota  Yogyakarta.  SISTEMASI:  Jurnal  Sistem  Informasi,  12(1),  123 – 138.
Maulana,  N.,  &  Zulfahmi.  (2022).  Potensi  Pengembangan  Industri  Halal  Indonesia  Di  Tengah Persaingan Halal Global. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 136 –150.
Nasution,  M.  S.  A.,  &  Nasution,  R.  H.  (2020).  Filsafat  Hukum  Islam  &  Maqashid  Syariah.  Jakarta:
Kencana.
Novianti, D, Haditjaroko, L., &  Almunawar, M. N. (2022). Assurance Information  Systems Design for Blockchain - Based Micro , Small and Medium Enterprises in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1 –11.
Novianti,  Desi,  Arkeman,  Y.,  Almunawar,  M.  N.,  &  Haditjaroko,  L.  (2020).  Designing  a  Transparent Distributed Systems for Halal Supply Chains Using Blockchain Technology. Journal of Business & Economic Analysis (JBEA), 3(2), 151 –170. Nurfaika, S., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal ;  Perspektif  Maqasid  al-Syari’ah.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 2(2), 449 –462.
Parwati, S. A. (2021). Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada PT. Chiayo Sehat Indonesia. Jurnal EKBIS (Ekonomi & Bisnis), 9(1), 63 –78.
Prabowo,  S.,  &  Rahman,  A.  A.  (2016).  Halal  Certificate  in  The  Agricultural  Products  Processing Industry. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 34(1), 57 –70.
Purwanto,  A.,  Asbari,  M.,  &  Sulaiman,  A.  (2023).  Penerapan  Sistem  Jaminan  Halal  HAS-23000  di Industri  Kemasan  Makanan.  Journal  of  Community  Service  and  Engagement  (JOCOSAE), 03(02), 12 –16.
Purwanto, H., Rofiq, A., & Mashudi. (2020). Halal Assurance System (HAS) 23000 Perspective George Robert Terry. IJIBEC: International Journal of Islamic Business and Economics, 4(2), 63 –80.
Putri,  H.  D.,  Batubara,  I.  W.  S.,  &  Aisyah,  S.  (2022).  Analisis  Managemen  Rantai  Pasok  Halal  di Indonesia. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 2(1), 2116 –2125. Rachbini, W. (2023). Transformasi Marketing Tradisional ke Digital.
Rosani, Iqbal, I., Purwanti, D., & Putra, A. A. W. (2021). Analisis PESTEL Pada Lazismu Kalimantan Barat. QUS-QAZAH: Journal of Islamic Economics, 2(2), 29 –37.
Saragih, R.  br. (2023). Usulan Model  Strategi Dengan Pestle Framework dan  Vrio Framework  Pada
Industri Pariwisata. Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX, 6(1), 1 –13.
Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam Ekonomi Islam. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial , Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(11), 2629 –2638.
Siregar,  M.  L.,  &  Zahradika,  A.  (2023).  Halal  Traceability  System  (HTS)  untuk  Integrasi  Halal  Meat Supply Chain (HMSC) Terhadap Proses Industri Daging Ayam Pada Rumah Potong Hewan. Agroindustrial Technology Journal, 7(1), 74 –87.
Vikaliana, R., Evitha, Y., & Komala, L. (2021). Model Halal Traceability Dengan Pendekatan CLD Pada Manajemen Rantai Pasokan Makanan Menggunakan Teknologi Blockchain. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi, 5(2), 150 –160. Waid,  A.,  &  Lestari,  N.  (2020).  Teori  Maqashid  Al- Syari’ah  Kontemporer  Dalam  Hukum  Islam  dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. 04(2), 191 –205.
Winey, O. P., Santoso, H., & Handayani, N. U. (2018). Implementasi Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Sistem Jaminan Halal di UD Bandeng Citra Semarang. Industrial Engineering Online Journal, 7(4), 1 –11.
Yanthy,  E.,  Purwanto,  A.,  Pramono,  R.,  Cahyono,  Y.,  &  Asbari,  M.  (2020).  Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Tranksaksional Terhadap Kinerja Sistem Jaminan Halal HAS 23000. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 8(1), 131–153.
Zain,  J.  C.,  Nugraha,  G.  T.,  Didiet,  R.,  Hidayat,  R.,  Budiman,  T.,  &  Setiawan,  A.  (2018).  The Implementation of Halal Supply Chain With Private Blockchain in Indonesia. Global Research on Sustainable Transport & Logistics, 174 –186.