## Optimalisasi Pengembangan Iptek Industri Pertahanan Guna Pembangunan Nasional
Nanang Muslikin 1 , Dwi Soediantono 2 , Basri Mustari 3
Program Studi Magister Operasi Laut Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut email: nanang.muslikin@tnial.mil.id

## Abstract
Dalam mewujudkan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan industri pertahanan, maka  saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  10  industri  strategis  yang  mendukung  untuk memproduksi alat-alat pertahanan. Untuk mendukung industri strategis tersebut, peranan pemerintah, Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian baik yang dikelola oleh pemerintah  maupun  swasta  sangat  diperlukan  dalam  melakukan  penelitian, pengembangan,  maupun  penerapan.  Meskipun  Indonesia  telah  mempunyai  10  industri strategis,  Indonesia  masih  tertinggal  dalam  penguasaan  teknologi  pada  industri pertahanan  dibanding  dengan  negara-negara  maju.  Oleh  karena  itu  perlu  strategi Pemerintah  untuk  mengejar  ketinggalan-ketinggalan  tersebut  atau  setidak-tidaknya memperkecil  “gap”  antara  Indonesia  dan  negara  maju  dalam  penguasaan  teknologi dalammenghasilkan alat-alat sistem pertahanan.Keywords: Corporate social responsibility; profitability; listed firms; stock exchange; stakeholder

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  seharusnya  memiliki  sistem  pertahanan  yang  kuat untuk  melindungi  seluruh  wilayah  teritorialnya.  Tantangan  kedepannya  adalah  bagaimana mengembangkan teknologi pertahanan yang kuat yang didukung dengan kualitas sumber daya manusia  serta anggaran  yang  memadai  untuk  mempertahankan  diri  dari  ancaman baik  yang datangnya  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Pemanfaatan  Iptek  di  bidang  pertahanan penting  untuk  memperkuat  pertahanan  Indonesia  dengan  melengkapi  dan  mempercanggih sistem  alutsista,  disamping  itu  dapat  dimanfaatkan  untuk  industri  lainnya,  diantaranya  alat transportasi,  pertanian,  komunikasi,  infrastruktur  dan  sebagainya  guna  percepatan pembangunan  nasional.  Pengembangan  teknologi  pertahanan  kedepannya  adalah  untuk mendukung sistem pertahanan melalui pemutakhiran alat-alat alutsista yang dapat digunakan sistem pertahanan melalui pemutakhiran alat-alat alusista yang dapat digunakan untuk Operasi Militer  Perang  (OMP)  seperti  pembuatan  pesawat  pengintai  tanpa  awak  yang  mampu mendeteksi segala titik rawan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI, juga dapat digunakan sebagai  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP)  seperti  penanganan  bencana  alam  dan sebagainya .
Dalam mewujudkan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan industri pertahanan, maka saat ini Indonesia telah memiliki 10 industri strategis yang mendukung untuk memproduksi alat-alat  pertahanan.  Untuk  mendukung  industri  strategis  tersebut,  peranan  pemerintah, Perguruan  Tinggi,  dan  lembaga-lembaga  penelitian  baik  yang  dikelola  oleh  pemerintah maupun  swasta  sangat  diperlukan  dalam  melakukan  penelitian,  pengembangan,  maupun penerapan.  Meskipun  Indonesia  telah  mempunyai  10  industri  strategis,  Indonesia  masih tertinggal  dalam  penguasaan  teknologi  pada  industri  pertahanan  dibanding  dengan  negara-
Jurnal Manajemen Dayasaing Volume 24 No.2 Desember 2022 Website: https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/index
negara  maju.  Oleh  karena  itu  perlu  strategi  Pemerintah  untuk  mengejar  ketinggalan- ketinggalan  tersebut  atau  setidak-tidaknya  memperkecil  “ gap ”  antara  Indonesia  dan  negara maju dalam penguasaan teknologi dalammenghasilkan alat-alat sistem pertahanan.
Alih  teknologi  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  penguasaan  akan  teknologi sehingga  Indonesia  mampu  membangun  sistem  pertahanan  yang  kuat.  Dalam  referensi mengenai  alih  teknologi,  para  peneliti  biasanya  selalu  mengacu  pada  definisi  alih  teknologi yang terdapat dalam dokumen Transnational Cooperations and Technology Transfer: Effects and Policy Isues . Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa “alih teknologi adalah pengalihan kemampuan  memanfaatkan  dan  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  antar  lembaga, badan atau orang baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Cara dan sarana untuk melakukan alih teknologi adalah perlunya foreign direct investment dan joint venture
Sehubungan  dengan  di  bidang  pertahanan  adalah  sektor  yang  sangat  berfokus  pada technology intensive maka peran pemerintah untuk pengembangan teknologi yang aplikatif di bidang pertahanan sangat besar dampaknya. Wajar saja, karena perang sejatinya adalah usaha untuk  mengeksploitasi  keunggulan  dibanding  musuh.  Salah  satunya  adalah  keunggulan teknologi.  Karena  itu,  upaya  R&D  yang  intensif  adalah  syarat  penting  untuk  memastikan keunggulan teknologi pertahanan (Karim, 2014).
Kesiapan lainnya berupa penguasaan teknologi melalui penelitian dan pengembangan (R&D)  di  bidang  pertahanan,  guna  mendorong  perkembangan  teknologi  dan  meningkatkan produktivitas  SDM.  Pelaksanaan  harus  bersinergi  dengan  perguruan  tinggi  dalam  negeri maupun luar negeri agar dapat mengikuti inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sinergitas  juga  diperlukan  antar  institusi  yang  terkait,  guna  meningkatkan  interaksi  riset (pertukaran  pengetahuan  dan  pengalaman)  agar  hasilnya  semakin  berkualitas  dan meminimalisir ketidakpastian (uncertainty) (Sebastian, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penguasaan akan teknologi sangat penting karena bercermin dari pengalaman negara maju, upaya penguasaan dan keunggulan di bidang Iptek merupakan kunci kemandirian setiap bangsa  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya  maupun  dalam  memenangkan persaingan  di  tingkat  global.  Oleh  karena  sudah  terjadi  kesenjangan  dalam  penguasaan teknologi dalam industri pertahanan, maka Pemerintah harus mempunyai
Strategi  untuk  mengejar  segala  ketinggalan  tersebut.  Strategi  yang  dapat  dibuat Pemerintah adalah :
a. Membuat kebijakan
Kebijakan teknologi yang koheren dan dirancang dengan cermat dapat mempercepat daya  saing  dan  mendorong  masuknya  ke  dalam  aktivitas  teknologi  yang  lebih kompleks dan tingkat yang lebih tinggi.
b. Memperkuat sistem inovasi nasional Sistem inovasi nasional memainkan peran penting dalam upaya negara untuk mengejar ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Berbagai lembaga pendidikan dan kerangka kerja sistem perundang-undangan untuk kegiatan dan kebijakan teknologi dan diyakini berdampak  mendalam  pada  kinerja  teknologi  suatu  negara  dan  pada  gilirannya mempengaruhi kinerja ekonomi mereka.
c. Merangsang alih teknologi dan pembelajaran secara internasional Sebagian besar negara berkembang tidak berinovasi di bidang teknologi. Sebaliknya,
Jurnal Manajemen Dayasaing Volume 24 No.2 Desember 2022 Website: https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/index
mereka  memperoleh,  beradaptasi,  menyebardan  menggunakan  teknologi  yang dikembangkan di negara-negara industri. Selain impor dan perizinan peralatan modal, foreign direct investment (FDI) dan kerja sama antar pihak merupakan saluran penting untuk transfer dan pembelajaran teknologi internasional.
d. Memperkuat infrastruktur teknologi meliputi :
1) Memberikan infomasi kepada UKM, khsususnya UKM yang berorientas ekspor, mengenai teknologi yang berasal dari luar negeri.
2) Meningkatkan iklim penelitian dan pengembangan.
3) Meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia.
4) Menjadikan  pemerintah  sebagai  “technology  intermediaries”,  yaitu  mengakses teknologi, meramal kebutuhan teknologi, dan membawa bersama-sama penerima dan penjual teknologi
e. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap sains, teknologi, dan inovasi.
f. Banyak negara di negara berkembang tidak memiliki dasar yang kuat untuk teknologi dan inovasi. Sedikit sekali ada pemahaman dan penghargaan mengapa inovasi penting bagi industri. Oleh karena itu Pemerintah dapat memberi penghargaan dan pengakuan resmi terhadap prestasi-prestasi di bidang teknologi.
g. Melakukan  tinjauan  terhadap  kebijakan  sains,  teknologi,  dan  inovasi  nasional, Permasalahan sistem inovasi nasional di negara-negara berkembang adalah:
1) Kurangnya seperangkat tujuan yang jelas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk inovasi.
2) Tidak adanya integrasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  tujuan  kebijakan pembangunan negara.
3) Kurangnya jaringan dengan institusi lain (PT, lembaga penelitian, dsb).
4) Isolasi prosedur dari sektor ekonomi produktif (isolation of the proceding from the productive sectors of the economy).
5) Kurangnya koordinasi horizontal antara bidang-bidang utama kebijakan publik.
6) Kurangnya  koordinasi  vertikal  antara  kebijakan  sains  dan  teknologi  di  tingkat nasional, regional dan masyarakat.
7) Kegagalan  pembuat  keputusan  untuk  berkonsultasi  dengan  atau  mengamankan partisipasi semua sektor utama.
h. Melakukan  tinjauan  teknologi  jauh  ke  depan.  Sebagian  besar  negara  yang  tidak memiliki hak paten menetapkan prioritas dalam sains dan teknologi melalui program pandangan  jauh  ke  depan.  Program-program  ini  melibatkan  para  pemangku kepentingan dari industri, akademisi, lembaga penelitian, layanan, lembaga keuangan dan pemerintah untuk menentukan kursus teknologi yang akan diambil oleh negara dan menetapkan kebutuhan prioritas mereka.
i. Membangun  kerjasama  penelitian  internasional,  Jaringan  penelitian  dapat  dijadikan sebagai  sebagai  pusat  pelatihan  dan  pertukaran  pengalaman.  Jaringan  penelitian  ini memberikan  peluang  penting  bagi  negara-negara  berkembang  untuk  mengumpulkan sumber daya yang terbatas untuk mengatasi masalah yang sama dengan negara- negara iniCetak  Biru  Pembangunan  Kekuatan  Pertahanan  dan  Pembangunan  Industri Pertahanan seperti tampak pada Gambar 2.
Jurnal Manajemen Dayasaing Volume 24 No.2 Desember 2022 Website: https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/index

## Gambar 2. CETAK BIRU PEMBANGUNAN KEKUATAN PERTAHANAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN (YUSGIANTORO, 2014)
Melihat  kecenderungan  tersebut,  dapat  ditarik  pemahasman  bahwa  pengembangan industry pertahanan harus diaplikasikan dalam bentuk pohon berjenjang yang menggambarkan akar dari pengembangan industri strategis untuk sebuah produk atau teknologi secara umum yang  harus  dikembangkan  secara  kontinu  sehingga  dapat  terus  berkembang  sesuai  dengan perkembangan waktu untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara Indonesia.

## SIMPULAN
Untuk  mengejar  ketinggalan  teknologi  dalam  industri  pertahanan,  maka  pertama-tama Pemerintah  harus  membuat  kebijakan  untuk  mendorong  pengembangan  Iptek  Hankam  di Indonesia.  Kemudian  Pemerintah harus melakukan alih teknologi  dan mengembangkan sistem inovasi, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan. Adapun strategi-strategi yang dapat ditempuh antara lain: membuat kebijakan, memperkuat sistem inovasi nasional, merangsang alih teknologi  dan  pembelajaran  secara  internasional,  memperkuat  infrastruktur  teknologi, meningkatkan  kesadaran  dan  apresiasi  terhadap  sains,  teknologi,  dan  inovasi,  memberi penghargaan  dan  pengakuan  resmi  terhadap  prestasi-prestasi  di  bidang  teknologi,  melakukan tinjauan terhadap kebijakan sains, teknologi, dan inovasi nasional, melakukan tinjauan teknologi jauh  ke  depan  dan  yang  terakhir  adalah  membangun  kerjasama  penelitian  internasional  demi kemajuan industri pertahanan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pasal 9.
Boutin, Kenneth J.D. (2009). Emerging Defense Industries : Prospects and Implications. ABC-Clio. California
Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun. (2008) Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun. (2015) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Gordon, Ian., Janet Lewis and Ken Young. (1993). Perspective on Policy Analysis (in The Policy Process : A Reader. Edited by Michael Hill). Harvester Wheatsheaf. Maryland
Looney, Robert E. (1988). Economic Factors Affecting The Third Worlds Arms Trade. The International Trade Journal, Volume II, No. 4