Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)

## RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TUBAN
Erna Haryanti haryanti_erna@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian ini dengan judul Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten  Tuban  dengan  tujuan  untukmeningkatkan  pemahaman  seluruh stakeholder  terkait  dan  masyarakat  dalam  peran  sertanya  untuk  mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Metode  pengambilan  data  dalam  penyusunan  dokumen  Rencana  Aksi Daerah  Kabupaten  Layak  Anak  Kabupaten  Tuban  dilakukan  di  wilayah administrasi  Pemerintah  Kabupaten  Tuban  dengan  menggunakan  subyek  data yang paling dapat di percaya ( valid ) dan terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan, dan dilakukan selama 2 bulan.
Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :Adanya Kebijakan, Dukungan Politik  dan  Komitmen  dari  Para  Pengambil  Keputusan  dari  Kabupaten/  Kota dampai Kelurahan atau Desa. Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak  Anak.Kapasitas  Kelembagaan  dan  SDM  yang  memadai.Anak-anak  secara aktif  ikut  berperan  serta  dalam  proses  pembangunan.Kemitraan  dengan  seluruh pemangku kewajiban, LSM, Ormas, media Swasta, dan Masyarakat serta keluarga itu  sendiri.Koordinasi  yang  efektif  antar  program  dan  instansi  serta  para Pemangku Kewajiban.Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi,  Supervisi  dan  Pelaporan.Dibangunnya  dan  berfungsinya  fasilitas- fasilitas umum yang layak anak seperti, sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan dsb.Ketersediaan data dan sistem informasi anak  yang  terpilah  dan  berkelanjutan.Pemberdayaan  Camat  dan  Kepala  Desa/ Lurah.Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih dari bahaya laten.
Kata kunci : Kabupaten Layak Anak, Pembangunan, Stakeholder.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan  maupun  perkembangan  peradaban  manusia.  Terlebih  dalam menghadapi  era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA),  anak  sebagai  generasi muda  menjadi  salah  satu  tumpuan  bangsa  yang  akan  menghadapi  persaingan global. Menciptakan suatu tatanan kehidupan yang layak bagi anak merupakan hal penting  guna  menciptakan  sumber daya  manusia yang potensial  dan  andal  untuk menjawab tantangan zamannya.
Indonesia berkomitmen dalam menindak lanjuti deklarasi A World Fit For Children  yang  diterjemahkan  ke  dalam  Program  Nasional  Bagi  Anak Indonesia(PNBAI) 2015. PNBAI 2015 mencakup 4 (empat) bidang pokok yaitu: promosi  hidup  sehat;  penyediaan  pendidikan  berkualitas;  perlindungan  terhadap
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
perlakuan  salah;  eksploitasi  dan  kekerasan;  serta,  memerangi  HIV/AIDS.  Untuk mempercepat  pelaksanaan  PNBAI  2015,  Kementerian  Negara  Pemberdayaan Perempuan bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya  masyarakat  mengembangkan  model  Kota  Layak  Anak,  yaitu  kota  yang di  dalamnya  telah  meramu  semangat  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya  dalam  proes  pembangunan  berkelanjutan.Inisiatif  Kota  Layak  Anak (KLA)  yang  dikembangkan  oleh  UNICEF  merujukpada  hasil  penelitian  Kevin Lynch  mengenai  “Children’s  Perception  of  theEnvironment  “  di  Melbourne, Warsawa,  Salta  dan  Mexico  City  Tahun  1971-1975.  Hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa  Lingkungan  yang  terbaik  untuk  anak  adalah  yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan social, komunitiyang mempunyai aturan  yang  jelas  dan  tegas, komuniti  yang  memberi  kesempatan  pada  anak,  dan komuniti  yang  mempunyai  fasilitas  pendidikan  yang  memberi  kesempatan  anak untuk  mempelajari  dan  menyelidiki  lingkungan  dandunia  mereka.  Dari penelitianinilah  kemudian  dikembangkan  berbagai  indikator  untuk  mengukur suatu wilayah/kawasan ramah terhadap anak atau belum.
KLA kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT Pada UnitedNations General Assembly Special Session on Children (UN-GASS) Tahun 2002yang  mendeklarasikan  World fit  for  Children.  Pada paragraf 13  pembukaan menegaskan  bahwa  anak  dan  remaja  harus  mempunyai  tempat tinggal  yang layak,terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  baik  di  Kota  maupun komunitas,dan  penting  untuk  terpenuhinya  kebutuhan  dan  peran  anak  dalam bermain  dikomunitasnya.  Istilah  Ramah  Anak  kemudian  lahir  di  Indonesia menandai  sebuah  kondisi  dimana  masyarakat  diajak  bersama-sama  lebih memperhatikan  mengakomodir  dan  memenuhi  hak-hak  anak. Model Kota  Layak Anak  dikembangkan  dengan  pertimbangan  bahwa  43,24%anak  Indonesia  tinggal di  perkotaan  (UNICEF,  2007)  dengan  pertumbuhan  sekitar4,4%  diperkirakan pada Tahun 2025, sekitar 60% anak Indonesia tinggal di kota.
Permasalahan  anak  di  kota  mendapat  perhatian  tersendiri  mengingat belakanganbanyak  berkembang  berbagai  perlakuan  tak  layak  terhadap  anak seperti  kekerasan, kelaparan dan  gizi  buruk,penyakit  endemik,  kenakalan  anak, eksploitasi anak berupa pelacuran, traficking, pekerja anak dan kondisi traumatis anak  pasca  konflik  wilayah  seperti  di Aceh,  Poso, Maluku  serta  anak-anak dikawasan bencana seperti di Aceh dan Sidoarjo.
Disamping  itu,  KLA  dipandang  krusial  untuk  menjadi  sebah  agenda nasional  mengingat  masih  terbatasnya  kebijakan  pemerintah  untuk  menyatukan isu  hak  anak  ke  dalam  perencanaan  pembangunan  kabupaten/kota  dan  belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota.Untuk  mempercepat  terwujudnya  pengembangan  Kota  Layak Anak  (KLA).Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  menjadi  model KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dengan menetapkan 5 (lima) aspek penting dalam pengembangan KLA yaitu :1.Hak  Sipil  dan  Kebebasan  2.Hak  Pengasuhan  3.Hak  Kesehatan  4.Hak Pendidikan 5.Hak Perlindungan.
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)

## Permasalahan
Anak  adalah  kelompok  sosial  yang  sangat  rentan  menerimaperlakuan “tidak  wajar”  dari  kelompok  sosial  lain  (orang  tua/  dewasa).Anak  yang  lemah secara  fisik  dan  minim  pengalaman  hidup  seolah  ladang  subur  bagi  tumbuh kembangnya  kejahatan  terhadap  anak.Permasalahan  yang  seringkali  muncul  dan dihadapi anak adalah anak terlantar, anak nakal, anak dengan masalah hukum dan anak  jalanan.Kondisi  anak  semacam  itu  biasanya  merupakan  dampak  dari kesulitan  perekonomian  yang  dihadapi  orang  tua  anak.Sehingga  mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu dan melahirkan persoalan social seputar anak.
Hak  anak  yang  seharusnya  diterima  sejak  dini  adalah  hak  memperoleh kesehatan dan Pendidikan yang semestinya.

## Maksud dan Tujuan Kegiatan
Kegiatan  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  Kabupaten  Layak  Anak Kabupaten Tuban dimaksudkan untuk  menyediakan  untuk  menyediakan panduan, arahan  serta  acuan  OPD,  DPRD,  Perguruan  Tinggi/  Litbang,  Organisasi  Non Pemerintah, Institusi Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tuban.
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pekerjaan ini yakitu: meningkatkan pemahaman  seluruh  stekholder  terkait  dan  masyarakat  dalam  peran  sertanya  untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Sementara  itu  manfaat  pelaksanaan  kegiatan  Penyusunan  Rencana  Aksi Daerah Kabupaten Layak  Anak Kabupaten Tuban adalah  Tersedianya   dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban.

## Sasaran Kegiatan
Sasaran yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak ini, adalah:
1. Terwujudnya  penguatan  kelembagaan  untuk  pemenuhan  hak  anak  diakui oleh Negara.
2. Terwujudnya  lingkungan    pengasuhan  anak  yang  bertanggung  jawab  di semua lingkungan.
3. Terwujudnya penjaminan  kesehatan dan kesejahteraan  anak.
4. Terwujudnya partisipasi pendidikan anak formal dan informal.
5. Terwujudnya penguatan lembaga perlindungan khusus kepada anak yang memerlukan.

## Lingkup Kegiatan
a. Ruang  lingkup  pekerjaan  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  Kabupaten Layak  anak  Kabupaten  Tuban  adalah  sebagai  dokumen  penjabaran  dari RPJMD  Kabupaten  Tuban  dalam  pembangunan  kelembagaan  yang menjamin  hak,  pengasuhan,  kesehatan  dan  kesejahteraan,  pendidikan  dan perlindungan anak.
b. Rencana aksi ini disususn melalui pendekatan lima cluster pemenuhan hak- hak anak yang meliputi:
1). Hak sipil dan Kebebasan;
2). Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
3). Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4). Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; 5). Hak Perlindungan khusus.
c. Lokasi pekerjaan jasa konsultansi ini di Kabupaten Tuban.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Amanat Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia
Bab  X  A  Undang  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Sedangkan  pada  tataran Internasional  Sebagai  dasar  berpijak  adalah  adanya  Prinsip  -  prinsip  umum Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  harus  menjiwai  atau  menjadi mainstreaming bagi setiap  langkah  legislasi  atau  pembuatan  undang  –  undang  dan  kebijakan  yang dilakukan oleh pemerintah, demikian pula terhadap legislasi kabupaten layak anak yang  terdiri  dari:  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  hidup, kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  serta  menghargai  pandangan  /  pendapat anak.
Strategi  penyelenggaraan  pemenuhan  hak  anak  dilaksanakan  dengan mengintegrasikan  hak  anak  ke  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan  yang  sejak penyusunan  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi dari  berbagai  peraturan  daerah,  kebijakan,  program  dan  kegiatan  dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Amanat  tentang  hak  anak  nyata  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  (Perubahan  II,  18  agustus  2000),  Pasal  28B  ayat  2  yang  berbunyi:  “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”,  berlanjut  pada  Pasal  34 (Perubahan IV, 10 Agustus 2002) yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara;  dan  (2)  Negara  mengembangkan  sistem jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Kedua  ayat  tersebut  memberi  kepastian  bahwa  hak  anak  adalah  hal  yang wajib  dipenuhi  untuk  mencapai  kondisi  masyarakat  sebagaimana  dicita-citakan dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kepedulian  atas  kesejahteraan  anak  bermakna  pada  kesungguhan  upaya untuk  mendukung  pemenuhan  hak-hak  yang  dibutuhkan  anak  untuk  bertahan hidup  dan  tumbuh  kembang  secara  optimal  seperti  pemenuhan  kebutuhan  dasar, kualitas  pengasuhan  dalam  lingkungan  keluarga,  kesempatan  pendidikan  yang berkualitas,  serta  kesempatan  untuk  belajar  menjadi  bagian  dari  proses  di  dalam masyarakatnya.
Kepedulian  atas  perlindungan  anak  yang  merupakan  bagian  dari Kabupaten  Layak  Anak  bermakna  pada  kesungguhan  upaya  untuk  memastikan bahwa  setiap  anak  terhindar  dari  ancaman  berbagai  bentuk  kekerasan,  perlakuan salah,  eksploitasi,  dan  penelantaran  yang  tak  hanya  berdampak  buruk  pada keselamatan  dan  kesehatan  fisik  anak,  namun  juga  terhadap  kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
Oleh  karena  itu,  adalah  hal  yang  cukup  krusial  bagi  kepentingan  pada konteks  Kabupaten/Kota  untuk  memiliki  perangkat  peraturan  daerah  yangbisa memberikan  kepastian  hukum  dan  kejelasan  tanggung  jawab  pemangku kepentingan yaitu, pemerintah maupun masyarakat industri serta masyarakat luas, bahwa  setiap  anak  akan  terperhatikan  kebutuhan  kesejahteraannya  dan terlindungi. yang pada gilirannya akan mengamankan pencapaian Kabupaten/Kota menyelenggarakan peraturan yang berkaitan keberadaandan kehadiran anak pada suatu wilayah kabupaten/ kota yang disebut layak anak.

## Hak – Hak Anak tentang Perlindungan Anak dan Konvensi
Hak anak dalam kerangka Konvensi Hak Anak yang merupakankebijakan KLA dikelompokkan dalam 5 klaster, yaitu:
1) Hak Sipil danKebebasan,
2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
3)Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
4) Pendidikan, Pemanfaatan WaktuLuang dan Kegiatan Budaya
5) Perlindungan Khusus.
Kepedulian  atas  kesejahteraan  anak  bermakna  pada  kesungguhan  upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta  kesempatan  untuk  belajar  menjadi  bagian  dari  proses  di  dalam masyarakatnya.
Kepedulian  atas  perlindungan  anak  yang  merupakan  bagian  dari Kabupaten  Layak  Anak  bermakna  pada  kesungguhan  upaya  untuk  memastikan bahwa  setiap  anak  terhindar  dari  ancaman  berbagai  bentuk  kekerasan,  perlakuan salah,  eksploitasi,  dan  penelantaran  yang  tak  hanya  berdampak  buruk  pada keselamatan  dan  kesehatan  fisik  anak,  namun  jugaterhadap  kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.
Kabupaten  /Kota  dituntut  untuk  menyelenggarakan  regulasi  yaituuntuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan  tanggung  jawab  berbagai  pihak  yang  berkompeten  bahwa  setiap  anak akan terperhatikan kebutuhan kesejahteraannya danterlindungi.
Masa  depan  Kabupaten/kota  dan  masyarakat  diberbagai  daerah sesungguhnya  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  pemerintah  dan  warganyasaat ini  dalam  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  setiap  anak  yang  hidup  di kabupaten/kota tersebut, serta memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang guna pencapaian sebagai Kabupaten Layak Anak.

## Landasan  Sosiologis  Naskah  Akademik  Terhadap  Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Fenomena  sosial  yang  ada  memperlihatkan  kondisi  yang  tidakkondusif bagi
tumbuh kembang anak berbagaiberita cukup
memprihatinkan  atas  layak  hidupnya  anak  hal  ini  contoh  paling  menarik ditelantarkannya  5  anak  dosen  di  Ibukota  Jakarta  ditelantarkan  orangtua  sampai dengan masyarakat turut terlibat untuk memberikan perlindungan sampai dengan Komisi  Perlindungan  Anak  turun  tangan,  sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka setiap  kabupaten  ataupun  kota  harus  disadari  tidak  pernah  lepas  dari  pengaruh
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
globalisasi sehingga dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik menerima imbasnya dari pesatnya kemajuan teknologi.
Pada kehidupan keluarga
menunjukkan terjadinya pelunturan nilai-nilai  kekeluargaan;  merenggangnya  hubungan  antara  anak  danorang  tua; anak  dengan  anak;  dan  antar  keluarga  atau  tetangga.  Hal  ini  menyebabkan perlindungan  anak  belum  terpenuhi.  Sikap  permisif  terhadap  nilai-nilai  sosial yang selama dianut mulai ditinggalkan.
Pada  kenyataannya  hubungan  sosial  sebaya  telah  menyebabkan kekhawatiran  orang  tua  terhadap  anak,  ketika  mereka  berada  di  luar  lingkup keluarga.  Beberapa  kasus  yang  ditemukan  menunjukkan  bahwa  banyak  teman sebaya  melakukan  tindakan  di  luar  kepatutan  seperti  keterlibatan  dalam  kasus narkoba,  seks  bebas,  tindakan  amoral  dan  asocial  lainnya.  Pada  kehidupan masyarakat,nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan, serta kesetiakawanan sosial sudah menjadi sesuatu yang langka.
Gejala ini, terlihat dari ketidakpedulian pada kehidupanlingkungan sekitar, sehingga  hal  ini  menyebabkan  kepedulian  terhadap  kesejahteraan  dan perlindungan  anak  kurang  optimal.  Media  massa  dengan  pewartaan  dan penayangan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi hal yang biasa, tidak hanya  di  kotakota  besar  tetapi  juga  di  pelosok.  Hal  ini  menambah  sederet persoalanyang juga mengganggu tumbuh kembang anak. Pada kehidupan politik, anak  belum  menjadi  isu  utama.  Partai  politik  sebagai  agen  perubahan  belum mengakomodir  kepentingan anak  dalam  programnya.  Sehingga  isu  kesejahteraan dan perlindungan anak kurang mendapat perhatian.

## METODOLOGI
Lokasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan  menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  di  percaya  ( valid )  dan terbarukan  ( update )  yang  dimiliki  daerah  bersangkutan,  dan  dilakukan  selama  2 bulan.

## RUANG LINGKUP
Penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  Kabupaten  Layak  Anak  Kabupaten Tuban  sebagai  dokumen  penjabaran  operasional  dari  RPJMD  Kabupaten  Tuban yang bersifat terpadu, bertahap dan berkesinambungan.
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak disusun melalui pendekatan indikator 5  (lima)  klaster untuk  pembangunan  Kabupaten  Layak  anak  yang meliputi;
1. Hak  sipil  dan  kebebasan ,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  identitas  dan kewarganegaraan,  serta  hak  kebebasan  personal  yaitu  berbicara,  berekspresi, bergerak,  berfikir,  beragama  dan  kebebasan  untuk  menjalani  kehidupan pribadinya  dan  kolektif  yaitu  kebebasa  korespondensi  pada  suatu  kelompok, kebebasan berorganisasi dan hak memperoleh keamanan.
2. Hak  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif ,  yang  harus  dipenuhi antara  lain  meliputi  bimbingan  dan  tanggung  jawab  orang  tua,  memastikan anak  untuk  tidak  terpisah  dari  orang  tua  kecuali  untuk  kepentingan  terbaik anak, reunifikasi, memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal, dukungna kesejahteraan  bagi  anak,  memastikan  anak  yang  terpisah  dari  lingkungan
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
keluarga  mendapatkan  asuhan  alternatif  atas  tanggungan  negara,  adopsi  anak secara  ilegal,  memastikan  anak  yang  verada  di  LKSA/  panti  terpenuhi  hak tumbuh  kembang  dan  perlindungan,  memastikan  anak  tidak  mendapatkan perlakuan kejam.
3. Hak  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan ,  yaitu  terpenuhinya  hak  kesehatan dasar dan kesejahteraan ini dapat dilihat dari angka kematian bayi, kekurangan gizi  pada  balita,  presentase  pemberian  ASI  eksklusif  di  wilayah  Kabupaten Tuban. Presentase terpenuhinya imunisasi dasar lengkap, jumlah lembaga yang memberikan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  dan  mental,  jumlah  anak  dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, presentase rumah tangga dengan akses air bersih, serta tersedia kawasan tanpa rokok.
4. Hak  pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang,  dan  kegiatan  budaya ,  yaitu dengan  melihat  jumlah  anak  yang  dapat  mengikuti  pendidikan  anak  usia  dini misalnya  PAUD  atau  TK,  presentase  anak  yang  mendapatkan  fasilitas  untuk mencapai wajib belajar pendidikan dua belas tahun, serta ketersediaan sekolah yang menunjang aktifitas sekolah anak mulai dari perjalanan  menuju sekolah, serta  dan  menyediakan  fasilitas  untuk  kegiatan  kreatif.  Sarana  kreatif  juga harus  tersedia  d  luar  sekolah  sehingga  yang  dapat  diakses  oelh  semua  anak, misalnya tersedia lapangan olahraga dan taman bermain.
5. Hak  perlindungan  khusus ,  anak  juga  berhak  mendapatkan  perlindungan khusus  misalnya  berhadapan  dengan  hukum.  Kasus  hukum  yang  berhadapan dengan anak harus diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, ank yang melakukan pelanggaran hukum tidak diganjar dengan hukuman  penjara,  namun  difokusakan  pada  pemulihan  kondisi  anak  baik seacara fisik maupun psikis.

## Tahapan  Proses  Penyusunan  Dokumen  Rencana  AksiDaerah  Kabupaten Layak Anak.
Penyusunan  dokumen  Rencana  Aksi  Daerah  Kabupaten  Layak  Anak dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:
Gambar 1: Alur Tahapan Kegiatan
RAD - KLA Kab.Tuban
1. Analisis situasi Kabupaten Layak Anak
Kab. Tuban
2. Arah kebijakan dan
Pencapaian Kabupaten Layak Anak
3. Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Tuban
4. Pemantauan dan Evaluasi
Draft RAD - KLA Diskusi Terbatas Identifikasi Wilayah 1. Interview pada pihak2 yang berkompeten
2. Observasi lapang
3. Survei Instansional
Studi Literatur dan Perundanga n Identifikasi Awal Pemetaa n kondisi existing Analisis data sekund e rr
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)

## KONDISI  UMUM  MASALAH  SOSIAL  DAN  ANAK  di  KABUPATEN TUBAN Masalah Sosial Daerah
Permasalahan  sosial  adalah  fenomena  yang  selalu  ada  disetiap  Negara berkembang sebagai dampak pembangunan perekonomian.
Permasalahan  sosial  merupakan  masalah  yang  sifatnya  komplek  dan multidimensional.Persoalan sosial  bisa  berkembang dan bisa  berdampak menjadi permasalahan  di  bidang  ekonomi,  budaya,  politik  bahkan  ideologi.  Permasalah social di bidang ekonomi yaitu kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa  mengenyam  pendidikan  dan  tidak  adanya  ivestasi,  kurangnya  asupan  gizi untuk  pertumbuhan,  terbatasnya  jaminan  social  untuk  anak-anak  ,  kesulitan membiayai  kesehatan,  adanya  pekerja  anak-anak  demi  memenuhi  kebutuhan hidup.  Kemiskinan  menjadi  alasan  yang  sempurna  rendahnya  Indeks Pembangunan Manusia.
Sampai  dengan  tahun  2016  kemiskinan  Kabupaten  Tuban  masih  berada pada angka 17,14% atau sebanyak 198.350 jiwa, mengalami kenaikan 0,6 % dari tahun 2016, angka ini masih berada di atas angka Jawa Timur yaitu 11,85 % dan diatas angka Nasional 10,70 %.
Di antara berbagai kemajuan yang berhasil dicapai Kabupaten
Tuban, salah satu masalah yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah  adalah  masalah  kemiskinan  yang  dihadapi  masyarakat.  Ini  akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan anak-anak dalam segala bidang juga.

## Permasalahan Anak
Anak  adalah  kelompok  sosial  yang  sangat  rentan  menerimaperlakuan “tidak  wajar”  dari  kelompok  sosial  lain  (orang  tua/  dewasa).Anak  yang  lemah secara  fisik  dan  minim  pengalaman  hidup  seolah  ladang  subur  bagi  tumbuh kembangnya  kejahatan  terhadap  anak.Permasalahan  yang  seringkali  muncul  dan dihadapi anak adalah anak terlantar, anak nakal, anak dengan masalah hokum dan anak  jalanan.Kondisi  anak  semacam  itu  biasanya  merupakan  dampak  dari kesulitan  perekonomian  yang  dihadapi  orang  tua  anak.Sehingga  mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu dan melahirkan persoalan social seputar anak.
Hak  anak  yang  seharusnya  diterima  sejak  dini  adalah  hak  memperoleh kesehatan dan Pendidikan yang semestinya.
1. Kondisi kesehatan anak
17,14 17,14 Gambar 2, Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban terhadap provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2016
Sumber: Publikasi BPS-data diolah
Sumber: Publikasi BPS-data diolah
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
Banyak  kajian  telah  membuktikan  bahwa  keluarga  yang  memiliki  anak balita,  secara  umum  boleh  dikatakan  mereka  biasanya  yang  paling  sering menderita sakit karena secara fisik yang namanya balita memang masih rawan dan rentan  terkontaminasi  berbagai  bibit  penyakit,  bakteri,  virus,  dan  gangguan kesehatan  lain.  Kabupaten  Tuban  juga  sudah  mempunyai  program  untuk menangani permasalahan kesehatan anak ini yaitu dengan, menjaga tetap aktifnya Posyandu  untuk  usia  0  –  balita  dan  Posyandu  remaja,  puskesmas  yang  tersebar dan terfasilitasi di setiap kecamatan, program JKN, JAMKESMAS, JAMPERSAL dan  JAMKESDA  di  RSUD,  yang  sudah  dirasakan  manfaatnya  oleh  sebagian masyarakat Kabupaten Tuban.
Untuk  lebih  meratanya  cakupan  pelayanan  kesehatan  untuk  anak, pemerintah Kabupaten Tuban harus tetap verifikasi data penduduk khususnya usia anak ( 0-18 tahun).
2. Pendidikan Anak
Pendidikan  adalah  hak  dasar  yang  wajib  diterima  oleh  seorang  anak. Begitu  pentingnya  pendidikan  pendidikan  buat  anak,  masalah  pendidikan  ini diatur  khusus  dalam  UUD  1945  pasal  31.  Selain  itu,  sebagai  pengejawantahan dari  bunyi  pasal  tersebut  pemerintah  dalam  beberapa  tahun  kebelakang  sudah mencanangkan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun.  Artinya  seorang  anak  wajib memperolah  pendidikan  minimal  lulus  setingkat  SMP  (Sekolah  Menengah Pertama).  20%  APBD  khusus  diprioritaskan  untuk  pendidikan.  Pemerintah setempat harus mengoptimalkan dana tersebut dengan benar-benar menggunakan untuk  kemajuan pendidikan anak-anak.  Berbeda  dengan  anak-anak  dari  keluarga mapan yang seringkali menempatkan kelangsungan pendidikan anak sebagai salah satu  prioritas.  Di  kalangan  keluarga  miskin  sering  terjadi  anak-anak  terpaksa menanggung  beban  tidak  dapat  dipenuhi  haknya  untuk  bersekolah  karena berbagai  alasan.  Bahkan,  untuk  bisa  menamatkan  pendidikan  di  jenjang pendidikan dasar 6 tahun pun, tidak jarang terjadi anak-anak dar keluarga miskin terpaksa  putus  sekolah  di  tengah  jalan.  Tentang  faktor  penyebab  anak-anak  dari keluarga  miskin  terpaksa  putus  sekolah  anak  berkaitan  dengan  fungsi  dan  peran anak sebagai salah satu sumber pendapatan strategis bagi keluarga, faktor karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, juga bisa karena pengaruh teman sebaya  yang  sama-sama  putus  sekolah  (  untuk  kasus  ini:  sangat  diperlukan kekuatan ikatan dan pola didik dalam keluarga, sehingga pengaruh dari luar tidak langsung mempengaruhi anak ).
Untuk kondisi pendidikan Kabupaten Tuban, telah memiliki banyak sekali sekolah  formal  mulai  dari  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  sampai  Sekolah Menengah  Atas)  SMA,  Pendidikan  Non  formal  yang  tersebar  di  semua kecamatan.  Kondisi  partisipasi  pendidikan  masyarakat  Kabupaten  Tuban  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1,
Perkembangan Capaian Pendidikan, Kabupaten Tuban terhadap Provinsi & Nasional Tahun 2016
I n d i ka t o r Capaian Tahun 2016 Kab. Tuban Jawa Timur Nasional (1) (2) (3) (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 102,13 108,17 109,20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100,41 92,54 89,96 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 73,01 81,23 80,44 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 th 0 0,68 0,76
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 th 0,06 4,51 4,60 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 th 0,3 5,12 4,98 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+ 99,89 93,08    95,38
Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional Dapat dilihat capaian pendidikan di Kabupaten Tuban sudah baik, karena hampir  semua  capaian  di  atas  capaian  Jawa  Timur  dan  Nasional,  kecuali  Angka Partisipasi  Kasar  (APK)  Sd/  MI,  masih  di  bawah  capaian  Jawa  Timur  dan Nasional.
3. Perlindungan Anak
Salah  satu  kebutuhan  dan  hak  dasar  anak  sesungguhnya  adalah memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar dan dilindungi dari berbagai  kemungkinan  menjadi  korban neglect dan abuse dari  orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk tidak menjadi korban eksploitasi yang merugikan masa  depan  mereka.  Tetapi,  dikalangan  keluarga  miskin,  alih-alih  dipenuhi  dan dilindungi  dari  kemungkinan  menjadi  korban abuse ,  anak-anak  dari  keluarga miskin  sering  menjadi  obyek  eksploitasi  dan  perlakuan  salah  karena  berbagai alasan.  Dalam  kenyataan  ,  anak-anak  miskin  seringkali  menjadi  korban  pertama yang  paling  menderita  ketika  terjadi  perubahan  sosial  dan  tekanan  hidup  yang datang.  Ketika  kehidupan  dan  kondisi  ekonomi  keluarga  sedang  bermasalah, maka  banyak  terjadi  hak-hak  anak,  sebagian  atau  seluruhnya  terpaksa  dilanggar atau  tidak  dipenuhi.  Untuk  itu  langkah  yang  sangat  perlu  dilakukan  Kabupaten Tuban adalah menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Dengan  pengentasan  kemiskinan  maka  beberapa  permasalahan  sosial terutama  yang  akan  terjadi  pada  anak  akan  dapat  terselesaikan.  Masalah kemiskinan  ini  sebenarnya  bukan  hanya  masalah  dari  pemerintah  saja,  tetapi kesadaran  masyarakat  untuk  melepaskan  diri  dari  kemiskinan  merupakan  faktor yang sangat penting.
4. Sosial Anak
Secara  umum,  pembangunan  yang  mementingkan  perlindungan  anak untuk  Kabupaten  Tuban  telah  menunjukkan  hasil  yang  cukup  menggembirakan diantaranya,  sudah  banyaknya  bangunan  dan  fasilitas  sekolah  negeri  dan  swasta mulai dari PAUD hingga SMA/ MAN yang tersebar di setiap desa dan kecamatan di  Kabupaten  Tuban,  Posyandu  aktif  untuk  pemantauan  kesehatan  balita  dan Posyandu  Remaja  untuk  pemantauan  kesehatan  remaja,  sosialisasi  bahaya narkoba  dan  HIV/  AIDS  dan  bimbingan  persiapan  pernikahan  yang  sudah dibentuk  di  desa-desa,  dengan  total  jumlah  Posyandu  remaja  senbanyak  299  di kabupaten  Tuban,  fasilitas  Puskesmas  ramah  anak  yang  mulai  di  bangun  di beberapa  Kecamatan,  data  anak-anak  terpilah  yang  tercatat  mendapatkan  akte kelahiran  di  tahun  2017,  penanganan  balita  gizi  buruk  100%,  panti  asuhan  yang terpantau  pemerintah,  lembaga  sosial,  perpustakaan  dengan  fasilitas  yang memadai, radio dan media sosial yang khusus ada rubrik mengenai anak dan lain- lain.
Tetapi  semuanya  itu  ada  beberapa  yang  perlu  di  perbaiki  lagi  untuk fasilitas  nya.  Namun  demikian,  berbagai  permasalahan  masih  ada  yang  perlu dihadapi,  seperti  masih  adanya  tindak  kekerasan  terhadap  anak,  tempat  bermain yang  aman  bagi  anak,  pariwisata  yang  ramah  anak,  dan  masih  terbatasnya  akses layanan  sosial  di  masyarakat  terhadap  anak  dan  keterlibatan  dalam  kegiatan publik yang lebih luas.
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)

## 5. Bidang Hukum
Sebagai pihak yang dalam status sosial seringkali dipandang sebelah mata atau  dianggap  sebagai  warga  kelas  dua  dalam  masyarakat.  Posisi  anak  memang rawan menjadi korban tindak kejahatan.  KDRT adalah kasus yang paling sering dialami  perempuan  dan  anak.  Namun  penanganan  yangditerima  sering  masih kurang  memadai.  Hal  ini  karena    d  sebagian  besar  wilayah  pedesaan  KDRT dianggap  sebagai  permasalahan  domestik  masing-masing  keluarga.  Sehingga korban  maupun  saksi  enggan  melaporkan  kejadian  KDRT  kepada  pihak berwenang.
Sementara  itu  anak  yang  menjadi  tersangka  dalam  peredaran  dan pemakaian  narkoba  misalnya,  meski  tidak  terlalu  besar  angkanya,  namun  tetap perlu  pendampingan,  guna  menjaga  mental  agar  bisa  melalui  masalah  yang menjerat dengan sewajarnya.

## MENUJU KABUPATEN TUBAN LAYAK ANAK a.Indikator-Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
Untuk  menjadi  Kabupaten/  Kota  layak  anak,  Kabupaten  Tuban  harus memenuhi  indikator-indikator  yang  ada  di  setiap  klasternya.  Berikut  Indikator- indikator yang harus dipenuhi sebagai syarat Kabupaten/ Kota Layak Anak:
Tabel 2, Indikator-indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak No 31 INDIKATOR (LAMA) No 24 INDIKATOR (BARU) (1) (2) (3) (4) 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
a. Adanya peraturan
perundang-      undangan  dan  kebijakan untuk
pemenuhan hak  anak.
b. Presentase anggaran untuk
pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan  kelembagaan.
c. Jumlah
peraturan
perundang- undangan,  kebijakan,  program  dan kegiatan  yang  mendapatkan  masukan dari  Foru  Anak  dan  kelompok  anak lainnya.
d. Tersedianya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  terlatih  KHA  dan  mampu menerapkan  hak  anak  ke  dalam kebijakan, program dan kegiatan.
e. Tersedianya data anak terpilah
menurut  jenis  kelamin,  umur,  dan kecamatan.
f. Keterlambatan  lembaga  masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
a. PERDA Kota Layak Anak.
b. Terlembaga Kota Layak Anak.
c. Keterlibatan masyarakat dunia usaha dan media massa.
2. KLASTER 1 ( HAK SIPIL & KEBEBASAN) 2. KLASTER 1 (HAK SIPIL & KEBEBASAN)
a. Presentase  anak  yang  teregritasi  dan medapatkan kutipa Akta Kelahiran.
b. Tersedianya  fasilitas  informasi  layak anak.
a. Regristasi Anak.
b. Informasi Layak Anak
c. Partisipasi Anak
No 31 INDIKATOR (LAMA) No 24 INDIKATOR (BARU) (1) (2) (3) (4) c. Jumlah  kelompok  anak,  termasuk Forum  Anak,  yang  ada  di  Kab/  Kota,
kecamatan dan Desa/ Kelurahan
KLASTER 2 (LINGKUNGAN KEUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIVE) KLASTER 2 (LINGKUNGAN KEUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIVE)
a. Presentase  usia  perkawinan  pertama dibawah 18 tahun.
b. Tersedia  lembaga  konsultasi  bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
c. Tersedianya  lembaga  Kesejahteraan Sosial Anak.
a. Perkawinan Anak.
b. Lembaga Konsultasi
c. Lembaga  pengasuhan  Alternative terstandarisasi.
d. Infrastruktur Ramah Anak.
KLASTER 3 (KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN) KLASTER 3 (KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN) a. Angka Kematian Bayi (AKB)
b. Pravaensi kekurangan gizi pada balita
c. Presentase  Air  Susu  Ibu  (ASI) ekslusif.
d. Jumlah Pojok ASI
e. Presentase imunisasi dasar lengkap
f. Jumlah  lembaga  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  reproduksi  dan mental.
g. Jumlah anak dari kelusrga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
h. Presentase rumah tangga dan akses air bersih.
i. Tersedia kawasan tanpa rokok.
a. Persalinan Faskes.
b. Pravalensi gizi.
c. Pemberian  Makanan  pada  Bayi  dan Anak (PMBA).
d. Faskes  dengan  pelayanan  ramah anak
e. Air minum dan sanitasi
f. Kawasan tanpa rokok.
KLASTER 4 (PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU  LUANG,  &  KEGIATAN BUDAYA) KLASTER 4 (PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG, & KEGIATAN BUDAYA)
a. Angka  partisipasi  pendidikan  anak usia dini.
b. Presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun.
c. Presentase sekolah ramah anak.
d. Jumlah sekolah yang memiliki
program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
e. Tersedia  fasilitas untuk kegiatan kreatif  yang  ramah  di  luar  sekolah
yang dapat diakses semua anak. a. PAUD Holistik Integratif
b. Wajar 12 tahun
c. Sekolah ramah anak
d. Pusat kreatifitas anak (PKA).
KLASTER 5
(PERLINDUNGAN KHUSUS) KLASTER 5 (PERLINDUNGAN KHUSUS) a. Presentase  anak  yang  memerlukan perlindungan  khusus  dan  memperoleh pelayanan.
b. Presentase  kasus  anak  berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative a. Korban Kekerasan dan Eksploitasi
b. Korban pornografi dan situasi darurat.
c. Penyandang Disabilitas.
d. ABH, Terorisme, Stigma.
No 31 INDIKATOR (LAMA) No 24 INDIKATOR (BARU) (1) (2) (3) (4) justice). c. Adanya  mekanisme  penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. d. Presentase  anak  yang  dibebaskan  dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
anak.
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tuban
Dari  indkator-indikator  sebelumnya,  indikator  yang  baru  memiliki  nilai yang  sama,  tetapi  ada  beberapa  yang  di  ringkas  untuk  lebh  memudahkan pemahaman  mengenai  indikator-indikator  yang  harus  dimiliki  Kabupaten/  Kota Layak  Anak.  Berikut,  adalah  indikator-indikator  yang  sudah  dimiliki  Kabupaten Tuban untuk menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak:
Tabel 3,
Indikator-indikator yang dimiliki Kabupaten Tuban untuk menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak No INDIKATOR FASILITAS dan KEGIATAN ADA BELUM (1) (2) (3) (4) (5) 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
a. PERDA KLA
b. Terlembaga KLA
c. Keterlibatan masyarakat, dunia  usaha  dan  media massa - Peraturan Daerah, Keputusan Bupati mengenai KLA yang mencakup semua indikator - Tersedianya anggaran untuk KLA - Lembaga KLA - Tim evaluasi KLA - Gugus tugas KLA - Siaran  Radio  acara  anak  1 minggu  sebanyak  2  kali, dan rubrik anak pada majalah  
   
2. KLASTER 1 ( HAK SIPIL & KEBEBASAN)
a. Regristrasi Anak
b. Informasi Layak Anak
c. Partisipasi Anak - Data  anak  terpilah  yang sudah  mendapatkan  Akta Kelahiran - PKK,  Posyandu,  Posyandu Remaja - Pusat  Informasi  layak  Anak sampai  dengan  kecamatan dan desa - Perpustakaan  Keliling  atau taman bacaan - Forum  anak  di  Kabupaten ada 1 - Data Forum anak di kecamatan dan desa (Karang Taruna)  
   
KLASTER 2 (  LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF)
a. Perkawinan Anak
b. Lembaga Konsultasi
c. Lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi - Data  pernikahan  dibawah usia 18 tahun - Lembaga Konsultasi tingkat Kabupaten  
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
d. Infrastruktur Ramah Anak - Lembaga Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa (Posyandu Remaja) - Panti asuhan ada 13 - Pondok Pesantren - Peraturan  Bina  Keluarga Balita  dan  Bina  Keluarga Remaja - Ruang bermain anak:  Taman Kota  Taman  bermain  di  desa- desa  Rumah pintar - Bis Sekolah - Rute  aman  dari  dan  ke sekolah:  Kondisi  jalan  yang  layak untuk  perjalanan  dari  dan ke  sekolah  sampai  tingkat desa  Kondisi jembatan yang layak dilalui untuk perjalanan  dari  dan  ke sekolah  Kelengkapan  Rambu  lalu lintas di zona aman sekolah   


 

  
KLASTER 3 ( KESEHATAN & KESEJAHTERAAN)
a. Persalinan di Faskes
b. Pravalensi gizi
c. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA)
d. Faskes  dengan  pelayanan ramah anak
e. Air minum dan sanitasi
f. Kawasan tanpa rokok - Persalinan  di  rumah  sakit atau puskesmas - Sudah  meratanya  fasilitas JAMPERSAL - Kunjungan  Ibu  hamil  ke Puskesmas - Pemberian  vita  A  pada  ibu hamil dan bayi - Berkurangnya Angka Kematian  Ibu  dan  Angka Kematian  Bayi  dan  masih  di bawah angka Nasional. - Berkurangnya  BBLR  dan bayi  penderita  gizi  buruk tertangani 100% - Pembagian  makanan  bergizi dari pemerintah, melalui POSYANDU  dan  sekolah- sekolah secara kontinyu. - Ruang  ASI  di  setiap  sarana dan  prasarana  pemerintah dan swasta. - Sosialisasi  makanan  bergizi di forum PKK di desa-desa - Penyelenggaraan Lomba inovasi penganekaragaman makanan  antar  kecamatan sebagai program tahunan. - Penanganan  daerah  rawan pangan



   

 

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
- Puskesmas dan Klinik Ramah Anak - Presentase  Rumah  Tangga dengan  akses  air  minum layak, sudah di atas Nasional - Penetapan  kawasan  bebas rokok    KLASTER  4  (PENDIDIKAN,  PEMANFAATAN  WAKTU  LUANG  &  KEGIATAN
BUDAYA)
a. PAUD Holistik Integratif
b. Wajar 12 tahun
c. Sekolah ramah anak
d. Pusat  Kreatifitas  Anak (PKA) - Data  peserta  didik  Paud  di setiap kecamatan sudah ada - Data  Wajar  12  tahun  di setiap kecamatan sudah ada - Angka Partisipasi Kasar (APK)  sekolah  sudah  di  atas Nasional - Terwujudnya Sekolah Ramah Anak  dar  tingkat  Kabupaten sampai tingkat Desa. - Pendidikan luar sekolah untuk anak ( kursus menjahit, tari, olah raga) yang difasilitasi pemerintah   



## KLASTER 5 ( PERLINDUNGAN KHUSUS)
a. Korban Kekerasan dan Eksploitasi
b. Korban pornografi dan situasi darurat
c. Penyandang Disabilitas - Data anak korban kekerasan, dan terlayani - Adanya lembaga layanan korban kekerasan adan eksploitasi (P2TP2A) - Puskesmas yang Mampu Tatalaksanan Kekerasan terhadap Anak - Rumah Aman - Sistem pelaporan tindak kekerasan secara online dengan perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) - Penyelenggaraan pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap anak - Data presentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) - Adanya lembaga yang memonitor anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi anak dari pekerjaan terburuk - Tersedianya layanan anak korban NAPZA - Tersedianya layanan anak korban HIV/ AIDS - Adanya BNN daerah - Sarana/Prasarana untuk 


       


Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
anak korban bencana - Data penyandang disabiitas yang terlayani - Data jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum dan tertangani 
Dari tabel di atas indikator-indikator untuk syarat Kabupaten/ Kota Layak Anak,  Kabupaten  Tuban  sudah  memenuhi  di  masing-masinng  klaster,  namun. Namun  masih  ada  beberapa  indikator  yang  harus  di  lengkapi  untuk  menjadikan Kabupaten  Tuban  sebagai  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak.  Diperlukan  komitmen stakeholder  pemerinta  Kabupaten  Tuban  dan  elemen  masyarakat  untuk mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Anak.
Faktor-faktor  kunci  yang  menentukan  keberhasilan  Kabupaten/  Kota Layak Anak adalah:
 Adanya  Kebijakan,  Dukungan  Politik  dan  Komitmen  dari  Para  Pengambil Keputusan dari Kabupaten/ Kota dampai Kelurahan atau Desa.
 Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak.
 Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai.
 Anak-anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan.
 Kemitraan  dengan  seluruh  pemangku  kewajiban,  LSM,  Ormas,  media Swasta, dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.
 Koordinasi  yang  efektif  antar  program  dan  instansi  serta  para  Pemangku Kewajiban.
 Secara  terus  menerus  dan  konsisten  melakukan  Monitoring,  Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan.
 Dibangunnya  dan  berfungsinya  fasilitas-fasilitas  umum  yang  layak  anak seperti,  sekolah,  puskesmas,  Rumah  sakit,  tempat  bermain  dan  rekreasi, Pasar, Swalayan dsb.
 Ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan.
 Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.
 Kabupaten  dan  Kota  yang  mampu  menjalankan  pemerintahan  dengan  baik dan bersih dari bahaya laten.

## Arahan Strategi Pembangunan yang mementingkan Hak Anak
Berdasarkan arah kebijakan umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman  serta  kerangka  berpikir  yang  melatarbelakangi  upaya-upaya penanggulangan  masalah-masalah  melalui  kesepakatan  segenap  pihak  yang berkepentingan  dan  sebagai  tindak  lanjutdari  strategi  tingkat  nasional,  maka penanggulangan  masalah-masalah  sosial  yang  terkait  anak  di  Kabupaten  Tuban dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera:
1. Strategi Mewujudkan Perlindungan Anak
Anak adalah aset bangsa yang sangat berpengaruh dalam pembangunan satu bangsa  di  masa  depan.  Karena  pada  akhirnya  tongkat  estafet  akan  berpindah tangan kepada anak-anak yang tumbuh sekarang. Namun disisi lain, anak adalah kelompok  masyarakat  yang  justru  rentan  akan  permasalahan  sosial.  Tindak kekerasa  dan  kejahatan  justru  sering  menimpa  anak-anak.  Oleh  karena  itu  guna mewujudkan anak-anak yang berkualitas dan menekan angka kekerasan pada anak ada  langkah/ strategi yang perlu dikembangkan:
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
a. Mengembangkan program-program yang pro anak
b. Mengembalikan hak-hak anak
c. Melindungi Anak dari tindak kekerasan dan kejahatan Untuk  mewujudkan  strategi  tersebut,  maka  upaya-upaya  yang  dapat dilaksanakan adalah melalui beberapa indikator, yaitu:
a. Indikator Penguatan Kelembagaan
Dalam setiap kegiatan pembangunan aggaran adalah menjadi slah satu indikator  demi  tercapainya  tujuan  pembangunan.  Dalam  pengalokasiannya maka  evaluasi  dan  monitorng  terhadap  program  pembangunan  yang berprespektif  anak  sangat  dibutuhkan  Seluruh  SKPD  diharapkan  berperan aktif  dalam  kegiatan  ini.  Berikutnya  adalah  melakukan  kerjasama  dengan Forum  anak  misalnya  LSM-LSM  yang  selama  ini  konsern  terhadap permasalahan anak.
Dengan  demikian  diharapkan    memperoleh  masukan  untuk pengembangan  program  pro  anak.  Selanjutnya  bisa  bersinergi  dengan pembangunan  erah.  Agar  semua  program  bisa  berjalan  efektif  dan  tepat sasaran, maka up dating data terhadap asus anak sangat dibutuhkan.
b. Indikator Hak Sipil dan Kebebasan
Sebagai salah satu komponen masyarakat, anak juga memiliki hak-hak uang  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  yang  semestinya.  Namun  dari beberapa  kasus,  posisi  anak  seringkali  termarginalkan.  Program  yang dimaksud  adalah  hak  anak  untuk  memperoleh  akte  kelahiran  sebagai  salah satu  hak  sipil  anak.  Sebagai  salah  satu  sistem  pencatatan  yang  ada  pada sebuah  negara,  maka  pencatatan  kelahiran  bersifat  universal  yang  pada dasarnya  meruapakan  pengakuan negara atas  status  keperdataan  seseorang. Akte  klahiran  juga  bisa  menegaskan  sebuah  garis  keturunan  seorang  anak. Di  samping  itu  akte  kelahiran    merupakan  dokumen  yang  sangat  penting bagi  keluarga.  Lebih  dari  itu  akte  kelahiran  mempunyai  peran  strategis terhadap  perkembangan  anak  di  masa  depan.  Sebagai  kelengkapan administrasi  dan  bahan  rujukan  jika  seorang  akan  mengurus  dokumen penting lainnya.
Salah  satu  tujuan  pembangunan  adalah  membangun  kesejahteraan rakyat  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat.  Untuk  mencpai itu,  semua  komponen-komponen  yang  ada  di  daam  masyarakat  juga  harus berkualitas.  Demikian  juga  halnya  dengan  anak.  Maka  guna  mewujudkan anak-anak  yang  berkualitas,  maka  program  pembangunan  yang  pro  anak selanjutnya dalah dengan menggairahkan  minat  baca anak.  Untuk  itu  perlu dibangun  taman  bacaan  anak,  perpustakaan  keliling,  tamanpintar,  dan  lain sebagainya.
Dengan  menggandeng  pihak  swasta  untuk  dapat  berperan  dalam lomba-lomba yang bisa meningkatkan kreatifitas anak.
c.  Indikator Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Mewujudkan  keluarga  yang  sejahtera  adalah  tujuan  utama pembangunan  nasional.  Keluarga  sejahtera  adalah  keluarga  yang  dibentk oleh  perkawinan  sah  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  spritual  dan materi  yang  layak.  Seluruh  anggota  keluarga  memiliki  hubungan  yang selaras,  serasi  dan  seimbang  dengan  anggota  keluarga  sendiri,  dengan masyarakat  dan  dengan  lingkungan.  Keluarga  sebagai  bagian  terkecil
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
komunitas  masyarakat dalam sebuah negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas. Boleh di kata, keluarga adalah ujung tombak terciptanya masyarakat yang sejahtera. Anak sebagai  bagian  dari  anggota  keluarga  memiliki  hak  yang  sama  dengan anggota  keluarga  yang  lain  yaitu  menginginkan  rasa  aman  dan  nyaman dalam keluarga.
Oleh  karena  itu,  sebagai  orang  tua  yang  bertanggungjawab  terhadap keberadaan  keluarga  harus  mampu  menciptakan  situasi  yang  kondusif terhadap  tumbuh  kembang  anak  baik  fisik  maupun  psikis.  Pemberian  gizi yang  baik  terhadap  anak  dan  pemberian  ASI  buat  batita,  aalah  satu  upaya meningkatkan  kualitas  anak  secara  fisik.  Sedangkanpemberian  pendidikan yang  bail,  pemberian  pengetahuan  agama  yang  baik  merupakan  upaya meningkatkan kualitas anak secara psikis. Apabila upaya-upaya di atas bisa dijalankan,  maka  permasalahan  sosial  menyangkut  anak  tentu  saja  bisa diminimalisir.  Pemerintah  sebagai  motor  penggerak  pembangunan  harus menyediakan sarana dan prasarana dan ikut pula memfasilitasi keberhasilan program keluarga sejahtera ini.

## KESIMPULAN
1. Kemiskinan  sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan  pembangunan  terutama yang  pro  anak  dan  pemenuhan  hak  anak,  Kabupaten  Tuban  mengalami kenaikan  angka  kemiskinan  sebesar  0,6  dari  tahun  2015.  Tahun  2016  ini angka kemiskinan mencapai 17,14% yang berada di atas capaian Provinsi dan Nasional. Ini harus menjadi perhatian khusus demi tercapainya pembangunan di Kabupaten Tuban.
2. Untuk  menuju  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak,  Kabupaten  Tuban  sudah memenuhi  sebagian  indikator-indikator  yang  harus  dimiliki  sebagai Kabupaten  Layak  Anak,  namun  masih  ada  indikator-indikator    yang  harus dipenuhi  Kabupaten  Tuban  untuk  menuju  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak adalah:
Tabel 5. Indkator-Indikator Yang Harus Dipenuhi Kabupaten Tuban Untuk Menuju Kabupaten Layak Anak No INDIKATOR FASILITAS/ KEGIATAN YANG HARUS DI PENUHI (1) (2) (3) 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
a. PERDA KLA
b. Terlembaga KLA
c. Keterlibatan  masyarakat, dunia  usaha  dan  media
massa - Peraturan  Daerah,  Keputusan  Bupati  mengenai  KLA yang mencakup semua indikator
- Tersedianya Anggaran untuk KLA
- Lembaga KLA
2. KLASTER 1 (HAK SIPIL & KEBEBASAN)
a. Registrasi Anak
b. Informasi Layak Anak
c. Partisipasi Anak
- Pusat  informasi  Layak  Anak  sampai  dengan kecamatan dan Desa - Perpustakaan keliling atau taman bacaan
- Forum anak yang aktif sampai tingkat Desa
KLASTER 2 (LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF)
a. Perkawinan Anak
b. Lembaga Konsultasi
c. Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi - Penghapusan  perkawinan  anak  usia  di  bawah  18 tahun - Peraturan  Bina  Keluarga  Balita  dan  Bina  Keluarga Remaja
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tuban (Erna Haryanti)
No INDIKATOR FASILITAS/ KEGIATAN YANG HARUS DI PENUHI (1) (2) (3) d. Infrastruktur Ramah Anak - Ruang Bermain Anak  dan sarana Olah Raga:  Taman bermain sampai tingkat desa  Rumah Pintar - Bis Sekolah
- Rute aman dari dan ke sekolah:  Kondisi  jalan  dan  jembatan  yang  layak  sampai pelosok desa.

## KLASTER 3 (KESEHATAN & KESEJAHTERAAN)
a. Persalinan di Faskes
b. Pravalensi Gizi
c. Pemberian Makanan pada  Bayi  dan  Anak (PMBA)
d. Faskes dengan pelayanan ramah anak
e. Air minum dan sanitasi
f. Kawasan tanpa rokok - Sudah meratanya fasilitas JAMPERSAL, JAMKESMAS
- Mempertankan  berkurangnya  Angka  Kematian  Ibu dan  Angka  Kematian  Bayi  sampai  di  bawah  angka Nasional.
- Pembagian  makanan  bergizi  dari  pemerintah, melalui  POSYANDU  dan  sekolah-sekolah  secara kontinyu.
- Ruang  ASI  di  setiap  sarana  dan  prasarana pemerintah dan swasta
- Lomba  inovasi  penganekaragaman  makanan  antar kecamatan sebagai program tahunan
- Penetapan kawasan bebas rokok
KLASTER 4 (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG & KEGIATAN BUDAYA)
a. PAUD Holistik Integratif
b. Wajar 12 tahun
c. Sekolah Ramah Anak
d. Pusat  Kreatifitas  Anak (PKA)
- Terwujudnya  Sekolah  Ramah  Anak  dari  tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa
- Pendidikan  Luar  Sekolah  untuk  Anak  (kursus olahraga,  menjahit,  tari,  melukis  dan  penyaluran bakat  anak  lainnya)  yang  difasilitasi  Pemerintah
Tuban KLASTER 5 (PERLINDUNGAN KHUSUS)
a. Korban  kekerasan  dan eksploitasi
b. Korban  pornografi  dan situasi darurat
c. Penyandang disabilitas - Puskesmas  yang  mampu  Tatalaksana  Kekerasan terhadap Anak
- Rumah Aman sampai tingkat Desa
- Sistem  pelaporan  tindak  kekerasan  secara  online dengan perlindungan perempuan dan anak(SIMFONI PPA) - Data  presentase  anak  yang  dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) - Adanya  lembaga  yang  memonitor  anak  yang mengalami  kekerasan  dan  eksploitasi  anak  dari pekerjaan terburuk
3. Faktor-faktor  kunci  yang  menentukan  keberhasilan  Kabupaten/  Kota  Layak Anak adalah:
 Adanya  Kebijakan,  Dukungan  Politik  dan  Komitmen  dari  Para Pengambil  Keputusan  dari  Kabupaten/  Kota  dampai  Kelurahan  atau Desa.
 Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak.
 Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai.
 Anak-anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan.
 Kemitraan  dengan  seluruh  pemangku  kewajiban,  LSM,  Ormas,  media Swasta, dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri.
 Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku Kewajiban.
 Secara  terus  menerus  dan  konsisten  melakukan  Monitoring,  Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan.
 Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas-fasilitas umum yang layak anak seperti,  sekolah,  puskesmas,  Rumah  sakit,  tempat  bermain  dan  rekreasi, Pasar, Swalayan dsb.
 Ketersediaan  data  dan  sistem  informasi  anak  yang  terpilah  dan berkelanjutan.
 Pemberdayaan Camat dan Kepala Desa/ Lurah.
 Kabupaten  dan  Kota  yang  mampu  menjalankan  pemerintahan  dengan baik dan bersih dari bahaya laten.

## DAFTAR PUSTAKA
----------------,  2017,  Kabupaten  Tuban  Dalam  Angka,  Badan  Pusat  Statistik, Tuban.
----------------, 2017, Profil Kesehatan Kabupaten Tuban. Tuban.
----------------, 2017, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Tuban.
----------------,  2010,  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2010.
----------------, 2017, BAPPEDA Kabupaten Tuban. Tuban.
----------------, 2017, Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Tuban.
----------------, 2017, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
----------------, 2017 Badan Pusat Statistik Nasional.