## ASPEK PEMIDANAAN HUKUM PERKAWINAN SIRRÎ DALAM PERSPEKTIF SIYÂSAH SYAR’IYYAH

## Khaeron Sirin
Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus, Jakarta email:khaeronsirin@hotmail.com

## Abstrak:
Gagasan  tentang  pemidanaan  terhadap  kasus  perkawinan  yang  tidak dicatatkan—biasa  disebut  perkawinan sirrî —yang  mencuat  di  awal  2010 langsung  memunculkan  polemik.  Bagi  masyarakat  yang  mendukung, pemidanaan  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  bisa  memperketat  prilaku perkawinan  yang  semena-mena,  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak- anak, serta menumbuhkan budaya tertib hukum di masyarakat. Sementara bagi kalangan  yang  menentang,  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah  tetap  sah secara  agama  (Islam)—jika  dilakukan  sesuai  syarat  dan  rukun  nikahnya—dan negara  tidak  bisa  memidanakan  pelaku  perkawinan  yang  tidak  mencatatkan perkawinannya  ke  instansi  pemerintah.  Tulisan  ini  berusaha  mengana-lisis polemik  tersebut  dari  sudut  pandang siyâsah  syar`iyyah ,  utamanya  berkait dengan peluang dimasukkannya aspek hukum pidana dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

## Abstract:
The notion of criminalizing on illegal (not legally registered) marriage appearing in  the  early  2010  resulted  polemics.  Those  who  support  this  idea  argue  that  it could tighten an unfair marriage, protect children and women rights, and create law-abiding culture concerning marriage in society. Those who deny the notion claim  that  an  unregistered  marriage  is  consider  lawful  from  the  perspective  of Islam as long as it fulfils marriage principles and requirements. This article aims to  analyze  the  case  of  unregistered  marriage  in  Indonesia  by siyâsah  shar’iyyah perspective.

## Kata Kunci:
Pemidanaan, perkawinan sirrî , hukum Islam, siyâsah syar’iyyah

## Pendahuluan
Perdebatan  seputar  perkawinan sirrî (perkawinan  yang  tidak  dicatatkan)
kembali marak seiring masuknya
Rancangan  Undang-undang  tentang  Hu- kum  Terapan  Peradilan  Agama  Bidang Perkawinan  (RUU  HTPABP)  dalam Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)
2010  yang  telah  memicu  pro-kontra  di masyarakat.  Hal  ini  salah  satunya  dise- babkan  adanya  gagasan  kriminalisasi perkawinan sirrî dalam  RUU  tersebut, pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di  KUA—dan  pihak  yang  mengawin- kannya—bisa  dijerat  secara  pidana dengan hukuman penjara. 1
Gagasan  tersebut  didasari  fakta lemahnya  ketaatan  umat  Islam  dalam melaksanakan  pencatatan  perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No.1/ 1974. 2 Meskipun  norma  hukum  tersebut sebenarnya  sudah  cukup  menjadi  dasar kewajiban  bagi  umat  Islam  untuk mencatatkan  perkawinan,  tetapi  keten- tuan  tersebut  dianggap  kurang  tegas, karena  tidak  disertai  sanksi  bagi  mereka yang  melanggarnya.  Itulah  sebabnya pada  2010  lalu  pemerintah  berupaya merumuskan  RUU  HTPABP  yang  men- cantumkan kewajiban pencatatan perkawinan  secara  tegas  dan  disertai sanksi  yang  jelas  bagi  yang  melang- garnya.
Salah  satu  akar  persoalan  dari polemik  pernikahan sirrî di  Indonesia adalah  adanya  kesenjangan  antara pemahaman  fikih  (hukum)  Islam  di masyarakat dengan aturan hukum positif yang  berlaku.  Inilah  yang  menyebabkan gagasan kriminalisasi perkawinan sirrî — yang  tertuang  dalam  RUU  HTPABP— terus  menuai  pro-kontra  dan  menjadi perdebatan  panjang  yang  tak  kunjung usai.
1 Adapun  praktik  perkawinan  yang  berpotensi tidak  dicatatkan  di  hadapan  pejabat  KUA  yang diatur  dalam  RUU  tersebut  adalah  kawin sirri , kawin muth’ah (kontrak), dan poligami.
2 Ketentuan  ayat  (1)  dan  (2)  dalam  pasal  2  UUP oleh  sebagian  masyarakat  dipahami  sebagai syarat  alternatif.  Padahal,  semestinya  ketentuan tersebut  dipahami  sebagai  syarat  kumulatif  sah- nya  suatu  perkawinan  di  Indonesia.  Lihat penjelasan UUP No. 1 Tahun 1974.

## Pro-Kontra Pencatatan Perkawinan
Perkawinan  di  bawah  tangan  atau perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau biasa  disebut  dengan  perkawinan sirrî merupakan  fenomena  yang  kerap  terjadi di  tengah  masyarakat  Indonesia—jika diteliti  secara  seksama—tidak  hanya terjadi  di  kalangan  masyarakat  tradi- sional  (pedesaan),  tetapi  juga  terjadi  di kalangan  masyarakat  modern  (perkota- an). 3 Meskipun  Undang-Undang  Perka- winan  sudah  berlaku  sejak  hampir  39 tahun lalu, praktik perkawinan sirrî terus saja  ber-langsung  hingga  kini  dengan berbagai alasan. 4 Setidaknya, ada 3 (tiga) bentuk atau model perkawinan sirrî yang ber-langsung  di  tengah  masyakat,  yaitu: pertama , perkawinan yang dilangsungkan di  hadapan  petugas  PPN/KUA,  tetapi tidak  diumumkan  ke  publik  atau  tidak dipestakan. 5 Kedua ,  pernikahan  dini  atau di bawah umur yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. 6 Ketiga , perkawinan
3 Perkawinan  di  bawah  tangan  atau  tidak dicatatkan  atau sirrî adalah  pernikahan  yang dilakukan  di  luar  pengawasan  petugas  pencatat nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  warga muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi warga nonmuslim.
4 Secara  umum,  perkawinan sirrî dapat  diartikan sebagai  pernikahan  yang  rahasia  atau  diraha- siakan.  Dikatakan  sebagai  pernikahan  yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini  sengaja  disembunyikan  dari  publik  dengan berbagai  alasan  dan  tidak  ada  pesta  perkawinan ( walîmah  al- ‘ursy ).
5 Pernikahan  model  ini  sengaja  dilakukan  secara diam-diam  ( sirrî )  dengan  alasan,  misalnya,  calon suami  istri  tersebut  dua-duanya  mendapat  tugas belajar  S2  ke  luar  negeri  secara  mendadak, sehingga  untuk  menjaga  kehalalan  hubungan mereka  selama  menjalani  studi  mereka  segera dinikahkan secara sederhana di hadapan PPN.
6 Perkawinan  di  bawah  umur  tidak  mungkin didaftarkan  atau  dicatat  oleh  pemerintah  (KUA atau  catatan  sipil),  karena  akan  ditolak  dengan alasan  bertentangan  dengan  undang-undang,
yang  memang  sengaja  dilakukan  di bawah  tangan  atau  tidak  didaftarkan  ke KUA  atau  catatan  sipil,  karena  berbagai alasan. 7
Dalam  realitasnya,  perkawinan sirrî sebagaimana tersebut di atas disinya- lir  telah  menimbulkan  banyak  korban  di kalangan  perempuan  dan  anak-anak.  Fe- nomena perkawinan seperti itu seringkali keluar  dari  konteks  ibadah  dan  semata- mata  untuk  memenuhi  dorongan  atau pelampiasan  nafsu  seksual. 8 Karena  itu, perlu ada undang-undang yang melarang praktik  perkawinan  seperti  itu,  sekaligus mempromosikan  nilai-nilai  keadilan, perlindungan,  dan  ketertiban  hukum  di masyarakat, serta untuk memperkuat ek- sistensi  dan  kewibawaan  institusi  perka- winan—sebagai lembaga sakral—di tengah masyarakat.
Lantas,  muncullah  gagasan  dari berbagai  kalangan—yang  peduli  terha- dap  hak-hak  perempuan  dan  anak— untuk  memidanakan  pelaku  perkawinan sirrî secara  hukum  yang  diatur  dalam suatu  undang-undang.  Dalam  hal  ini, mereka  mengusulkan  agar  perbuatan tersebut  digolongkan  sebagai  tindakan
utamanya  UU  Perkawinan,  terkait  persyaratan usia calon mempelai.
7 Misalnya,  tidak  ada  biaya  untuk  mendaftarkan diri  ke  KUA  dan  kondisi  geografis  yang  tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan di  hadapan  petugas  KUA  ataupun  perkawinan poligami tanpa izin istri pertama.
8 Mahfud  MD,  misalnya,  menyatakan  dukungan- nya  terhadap  gagasan  pemidanaan  terhadap perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  mengingat perkawinan  seperti  itu  lebih  banyak  merugikan anak-anak  dan  kaum  perempuan,  seperti  dalam hal  kewarisan  dan  pengakuan  administrasi hukum  negara.  Selain  itu,  menurut  Nasaruddin Umar,  gagasan  tersebut  untuk  menjadikan kewibawaan  perkawinan  terjaga,  karena  dalam Islam  perkawinan  adalah  hal  yang  suci.  Lihat Nasaruddin  Umar,  “Nikah  Sirri”, website Rakyat Merdeka. Diakses 17 Februari 2010.
kriminal  dan  pelakunya  dapat  dipida- nakan  dan  diberikan  sanksi  hukum. Tidak  hanya  bagi  pelakunya,  sanksi  juga berlaku  bagi  pihak  yang  mengawinkan atau  yang  dikawinkan  secara  nikah sirrî , poligami, maupun nikah kontrak. Artinya,  dalam  konteks  hukum  di Indonesia,  perkawinan  tidak  hanya  dila- kukan secara adat ataupun agama, tetapi juga  secara  legal,  yaitu  dicatatkan  di hadapan pejabat pemerintah. 9 Sementara  di  sisi  lain,  banyak pihak  yang  menolak  gagasan  tersebut dan menganggap bahwa perkawinan sirrî itu  tetap  sah—meski  tidak  dicatatkan— asalkan  dilakukan  sesuai  syarat  dan rukun  nikah  sebagaimana  ketentuan agama (Islam), sehingga pelakunya tidak bisa  diancam  dengan  hukuman  pidana. Mereka  beralasan,  perkawinan sirrî atau pernikahan  yang  tidak  didaftarkan kepada  negara  meru-pakan  persoalan yang  bersifat  administratif  keperdataan, sehingga tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Selain itu, sanksi mate- rial  (denda)  juga  tetap  memiliki  dampak sangat buruk bagi masyarakat, karena hal itu  dapat  menimbulkan  ketidakadilan, utamanya  bagi  masyarakat  miskin  yang melakukan perkawinan sirrî . 10
9 Selain itu, dalam RUU HTPABP setiap penghulu yang  menikahkan  seseorang  yang  bermasalah, misalnya  masih  terikat  dalam  perkawinan sebelumnya,  akan  dikenai  sanksi  pidana  1  tahun penjara.  Pegawai  Kantor  Urusan  Agama  yang menikahkan  mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam  denda  Rp  6  juta  dan  1  tahun  penjara. Lihat pula UU No. 32/1954, UU No. 1/1974 Pasal 2 Ayat (2), dan PP No, 9/1975 Pasal 2-9.
10 Menurut  kalangan  yang  menentang  RUU HTPABP  (pendukung  perkawinan sirri ),  bukan masalah  bagi  mereka  yang  punya  uang  banyak. Namun  tidak  adil  bagi  mereka  yang  secara ekonomi hidupnya pas-pasan. Dalam pandangannya,  kawin sirri memiliki  berbagai dampak  positif  ( mashlahah )  dan  dampak  negatif ( mafsadah )  yang  sama-sama  besar.  Beberapa
Persoalan  tersebut  menarik  untuk dicermati,  mengingat  secara  legal  formal (hukum  negara),  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  di  KUA,  meski  telah  meme- nuhi  syarat  dan  rukun  nikah  secara agama,  tetap  tidak  diakui  keabsahannya menurut  peraturan  dan  perundang-un- dangan  yang  berlaku. 11 Perkawinan  se- macam  ini  tidak  memiliki  kekuatan hukum  di  Indonesia, 12 bahkan  perni- kahan  tersebut  bisa  dianggap  sebagai sebuah tindak pidana. 13

## Perkawinan Harus Dicatatkan
Sebelum  muncul  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Indonesia sudah  memiliki  UU  No.  22  Tahun  1946 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak,  dan  rujuk.  Dalam  memori  penje- lasan  UU  tersebut,  dijelaskan  bahwa perkawinan  diawasi  oleh  PPN  (Petugas Pencatat  Nikah). 14 Hal  ini  dimaksudkan agar  suatu  perkawinan  mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban adminis- trasi.  Jika  perkawinan  itu  dilak-sanakan tanpa pengawasan, maka dapat dikenakan hukuman, tetapi tidak membatalkan perkawinan. 15
Setelah lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan,  maka  pencatatan perkawinan  dianggap  sebagai  syarat sahnya  suatu  perkawinan,  di  samping syarat  agama  dan  kepercayaan  masing-
argumen kalangan yang menentang RUU tersebut bisa dilacak di berbagai media massa.
11 Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974.
12 Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 memberikan  denda  maksimal  Rp.7.500,-  (tujuh ribu lima ratus rupiah).
14 Bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan tanpa  pengawasan  dari  PPN  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  pelanggaran.  Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946. 15 Hukuman  itu  dimaksudkan  agar  aturan administrasi betul-betul diperhatikan.
masing. 16 Dalam  hal  ini,  Pasal  3  ayat  (2) UU  No.  1  Tahun  1974  menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi  unsur  keperdataan,  yaitu  jika dicatat  atau  didaftarkan  pada  kantor catatan  sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama (KUA). 17 Selama  perkawinan  itu  belum terdaftar,  maka  status  perkawinan tersebut tidak sah meskipun telah meme- nuhi unsur-unsur atau ketentuan  hukum agama. 18 Jadi,  suatu  perkawinan  diang- gap sah apabila  didasarkan pada  hukum agama  dan  kepercayaannya  masing- masing  dan  dicatat  menurut  ketentuan hukum yang berlaku.
Negara  melalui  UU  No.  1  Tahun 1974 mewajibkan warga negaranya untuk melaporkan  dan  mencatatkan  perkawi- nannya  ke  kantor  pencatatan  nikah  atau catatan  sipil,  sebagaimana  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 19 Da- lam  hal  ini,  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  secara  resmi  oleh  pemerintah tidak  memiliki  kekuatan  hukum  di Indonesia, 20 bahkan  perkawinan  tersebut dianggap  sebagai  sebuah  tindak  pidana
16 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2). 17 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan  dari  UU  No.  1  tahun  1974  menye- butkan bahwa perkawinan untuk penganut Islam dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  nikah,  dengan tata  cara  (proses)  pencatatan  sebagai  berikut:  (a) pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perka- winan;  (b)  pelaksanaan  akad  nikah  di  hadapan pegawai  pencatat  nikah  dan  dihadiri  oleh  dua orang  saksi;  (c)  penandatanganan  akta  perkawi- nan oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah dan wali.  d)  dengan  penandatanganan  akta  nikah, maka proses pencatatan perkawinan telah selesai. 18 Joko  Prakoso  dan  Ketut  Murtika, Asas-asas Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Jakarta:  Bina Aksara, 1987), hlm. 19.
19 Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974.
20 Pasal 6 ayat (2) KHI.
yang diancam dengan hukuman denda, 21 termasuk  petugas  yang  mengawinkan- nya.
Dalam penjelasannya, UU Perkawinan  menyebutkan  bahwa  penca- taan  perkawinan  memiliki  urgensi  yang sama  dengan  pencatatan  peristiwa- peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang,  semisal  kelahiran  dan  kema- tian  yang  dinyatakan  dalam  surat keterangan sebagai suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 22
Dari  penjelasan  tersebut  bisa dipahami  bahwa  pencatatan  perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu (perkawinan)  menjadi  jelas,  baik  bagi pihak  suami-istri,  orang  lain,  ataupun masyarakat umum, sekaligus sebagai alat bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  yang membuktikan  keabsahan  status  perka- winan  mereka. 23 Sebaliknya,  jika  mereka tidak  memiliki  akta  nikah,  maka  negara tidak  memiliki  kewenangan  hukum untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam perkawinan mereka.
Secara  sepintas,  fungsi  pencatatan perkawinan—sebagaimana  bunyi  teks UUP—terkesan  sekadar  urusan  adminis- trasi,  bukan  sebagai  syarat  sah  suatu perkawinan. 24 Tetapi,  jika  dikaitkan dengan  pasal-pasal  lain  secara  keselu- ruhan, maka pencatatan perkawinan bisa
21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 memberikan  denda  maksimal  Rp.  7.500,-  (tujuh ribu lima ratus rupiah).
22 Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun1974.
23 Hal lain yang juga penting adalah ketika terjadi perselisihan,  percekcokan,  pertengkaran,  melu- pakan  tanggung  jawab  apalagi  sampai  terjadi perceraian,  keberadaan  akta  nikah  menjadi  bukti bagi  negara  untuk  turut  campur  menyelesaikan konflik tersebut.
24 Khoiruddin  Nasution, Islam:  Tentang  Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I ) (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004), hlm. 146-149.
dianggap  sebagai  syarat  sah  perkawinan di negara Indonesia. 25
Perkawinan  Tetap  Sah,  Meski  Tidak Dicatatkan
Sebagian  umat  Muslim  memiliki pandangan dan pemahaman lain terhadap  bunyi  pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan. Mereka  berpendapat  bahwa sebuah  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  Islam  tanpa perlu  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah  di  KUA.  Para  ulama  Indonesia, termasuk  MUI,  berpendapat  bahwa perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut hukum  Islam,  tanpa  dicatat  oleh  Kantor Urusan  Agama  adalah  perkawinan  yang sah  menurut  agama  Islam.  Mereka dihalalkan  untuk  bercampur  sebagai suami-istri  dan  perbuatan  mereka  tidak dikategorikan  sebagai  perbuatan  zina. Hasil  fatwa  Komisi  B  MUI  di  Gontor bulan  Juni  2006,  yang  membahas masâ’il waqi’iyyah  mu’âshirah (masalah  tematik kontemporer)  juga  memfatwakan  nikah sirrî dianggap sah asal memenuhi syarat- syarat  dan  rukun  nikah.  Tetapi  menjadi haram  jika  mengandung  mudarat. 26 Pendapat  ini  diperkuat  dengan  panda- ngan  salah  satu  ulama  kontemporer,
25 Kelompok yang berpendapat pencatatan sebagai syarat  sah  perkawinan  secara  umum  adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan  hukum  perdata  dan  ordonansi Perkawinan  Kristen  Indonesia.  Kelompok  ini berpendapat, pembuktian sahnya sebuah perkawinan hanya dengan adanya akta perkawinan  (berdasarkan  pasal  100  BW).  Karena itu,  sebuah  perkawinan  dianggap  mulai  sah setelah  pendaftaran/pencatatan  perkawinan. Nasution, Islam:  Tentang  Relasi  Suami  dan  Istri , hlm. 158-160.
26 Meski  di  bawah  tangan,  harus  dicatatkan  pada instansi  yang  berwenang.  Lihat  http://tausyiah 275.blogsome.com/.  Diakses  tanggal  22  Agustus 2012.
yaitu  Yusuf  Qardhawi.  Menurutnya, perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  ke negara  adalah  sah  selama  ada  ijab-kabul dan saksi. 27
Selain  itu,  dalam  literatur  fikih, tidak  ada  perbedaan  prinsipil  antara perkawinan  yang  melalui  pemerintah atau  tidak  melalui  pemerintah.  Dalam terminologi  fikih,  tidak  dijumpai  istilah ‘ nikah sirri atau  non sirri ’.  Jika perkawinan  itu  telah  memenuhi  syarat dan  rukun  nikah  sebagaimana  yang diajarkan  oleh  kitab-kitab  fikih,  maka perkawinan itu sah menurut Islam. 28
Pandangan-pandangan  tersebut  di atas  telah  memberi  pengaruh  besar terhadap  perilaku  perkawinan  masya- rakat  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa dilihat dari banyaknya kasus perkawinan yang  tidak  dicatatkan  ( sirrî )  yang dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat, tanpa memberitahu atau mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah (KUA). 29
27 http://wahabiindonesia.wordpress.com.
Diakses tanggal 28 Oktober 2012. 28 Apakah perkawinan itu dicatat oleh pemerintah atau  tidak  dicatat,  hak  dan  kewajibannya  tetap sama.
29 Di  berbagai  daerah  seperti  Kalimantan,  para pengusaha  HPH  dari  luar  negeri  banyak  yang kawin sirri dengan  gadis-gadis  setempat.  Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang tinggal di  kawasan-kawasan  industri  di  Aceh,  Papua, Paiton  (Jawa  Timur)  dan  kawasan  industri lainnya.  Kebanyakan  korban  nikah sirrî adalah perempuan-perempuan  kota  dan  pedesaan  yang lemah dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, akses informasi  dan  bantuan  hukum.  Mereka  butuh perubahan  hidup  yang  lebih  baik,  lebih meningkat.  Karena  itu,  di  daerah-daerah  tertentu di  Kalimantan,  pantai  utara  pulau  Jawa, Indramayu,  Rembang,  Pasuruan,  Madura  dan daerah-daerah  lain  di  Jawa  Timur  yang  pernah disurvei  oleh  mahasiswa-mahasiswa  UIN  dan perguruan  tinggi  Yogyakarta,  banyak  dijumpai kasus  nikah sirrî perempuan  dewasa  dan pernikahan  di  bawah  umur.  Di  daerah-daerah yang  miskin,  perempuan-perempuan  sangat
Dengan demikian, menurut kelom- pok yang setuju dengan perkawinan sirri , pencatatan  perkawinan  tidaklah  menen- tukan  sahnya  suatu  perkawinan,  tetapi pencatatan  itu  sendiri  semata-mata  lebih bersifat  administratif,  sebagai  bukti tertulis (otentik) terjadinya perkawinan. 30
Gagasan  Pemidanaan  terhadap  Per- kawinan Sirrî Gagasan  untuk  memidanakan pelaku perkawinan sirri merupakan lang- kah  yang  berani  di  tengah  masyarakat yang  masih  kuat  menganut  paradigma fikih  klasik  terhadap  perkawinan  yang tidak  dicatatkan.  Apalagi,  gagasan  itu muncul  di  tengah  maraknya  perseling- kuhan  dan  hubungan  seksual  secara bebas  (tanpa  ikatan  perkawinan).  Feno- mena  perkawinan sirrî justu  dianggap sebagai ‘jalan lurus’ guna meminimalkan perbuatan  asusila,  semisal  zina  atau kumpul kebo.
Meski demikian, munculnya gagasan  kriminalisasi 31 terhadap  per- kawinan sirrî didasari  anggapan  adanya
gampang  dinikahi  secara sirrî .  Cukup  menghu- bungi  modin  atau  kiai  yang  ada  di  daerah setempat,  menyanggupi  biaya  yang  dibutuhkan, wali  dan  saksi  tinggal  dikontak  saja,  nikah sirrî dapat dilaksanakan.
30 Sedangkan  kelompok  yang  berpendapat  bahwa pencatatan  hanya  sebagai  syarat  administrasi, umumnya  dianut  oleh  penganut  Islam  dan  ahli- ahli  hukum  lainnya.  Mereka  berpendapat,  saat mulai  sahnya  perkawinan  adalah  setelah  ijab- kabul , bukan  pada  saat  pendaftaran/pencatatan perkawinan. Pendaftaran/pencatatan perkawinan hanya  berfungsi  sebagai  administrasi  belaka. Nasution, Islam: Tentang Relasi , hlm. 158-160.
31 Kriminalisasi  merupakan  sebuah  kosa  kata  di bidang  hukum,  dan  merupakan  istilah  di  bidang hukum  pidana  pada  khususnya.  Dalam  kamus hukum Inggris, Black’s Law Dictionary , " Criminalization is the act or an instance of making a previously  lawful  act  criminal  by  passing  a  statute, " yaitu menetapkan suatu perbuatan yang sebelum- nya dianggap boleh menjadi terlarang.
perbuatan  yang  merugikan  orang  lain (yaitu  perempuan  dan  anak)  atau masyarakat  akibat  perkawinan  illegal tersebut,  sementara  belum  ada  hukum yang  secara  tegas  mengatur  perkawinan semacam  itu.  Artinya,  gagasan  pemida- naan  itu  muncul  disebabkan  perkawinan sirrî atau  tidak  dicatatkan  telah  menim- bulkan  dampak  dan  dimensi  baru, sehingga  perlu  dibuat  suatu  kebijakan hukum yang tegas untuk melarangnya. 32

## Pemidanaan Perkawinan Sirri dalam UU Perkawinan
Perkawinan  di  Indonesia  secara tegas diatur dalam UU  No. 1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1  April  1975  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975. 33 UU tersebut tidak mengatur secara langsung  persoalan  pernikahan sirrî ,  te- tapi  hanya  mewajibkan  pencatatan pernikahan  yang  diatur  dengan  peratu- ran  perundang-undangan.  Pada  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974  disebutkan:  “(2)  Tiap-tiap  perkawi- nan  dicatat  menurut  peraturan  perun- dang-undangan yang berlaku.”
Pada ayat tersebut tidak dicantum- kan  tujuan  diadakannya  pencatatan perkawinan.  Tujuan  pencatatan  secara tersirat  dapat  dilacak  pada  penjelasan umum  UU  No.  1  Tahun  1974,  yaitu “Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah sama halnya dengan pencatatan
32 Kebijakan  kriminalisasi  merupakan  suatu kebijakan  dalam  menetapkan  suatu  perbuatan yang  semula  bukan  tindak  pidana  menjadi  suatu tindak  pidana.  Jadi,  pada  hakikatnya,  kebijakan kriminalisasi  merupakan  bagian  dari  kebijakan kriminal  ( criminal  policy )  dengan  menggunakan sarana  hukum  pidana  dan  karena  itu  termasuk bagian  dari  “kebijakan  hukum  pidana”  ( penal policy ).
33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 49 ayat (1) dan (2).
peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehi- dupan  seseorang,  misalnya  kelahiran, kematian,  yang  dinyatakan  dengan  surat keterangan,  suatu  akta  resmi  yang  juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Dalam Hetherziene  Indonesisch  Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB) pasal 1863 dinyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis  termasuk  alat  bukti  yang  diakui keabsahannya,  tidak  hanya  dalam  akad nikah  tapi  juga  dalam  segala  bentuk perikatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tujuan  pencatatan  itu  adalah  agar terdapat  ketertiban  dan  kejelasan  dalam perkawinan. 34
Adapun  mengenai  pernikahan yang  tidak  dicatatkan  atau  pernikahan sirrî dalam  Bab  IX  pasal  45  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  maka pelakunya  diancam  dengan  hukuman setinggi-tingginya  Rp  7.500,-  (tujuh  ribu lima  ratus  rupiah). 35 Jika  seseorang  yang akan  melakukan  perkawinan,  tidak memberitahu  kepada  PPN  baik  secara
34 Dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:  “(2)  Agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.”
35 Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi:
(1)  Kecuali  apabila  ditentukan  lain  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka:
a. Barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan pasal  3,10  ayat  (3),  40  peraturan  pemerintah ini  dihukum  dengan  hukuman  denda setinggi-tingginya  Rp  7.500,-(tujuh  ribu  lima ratus rupiah).
b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan pasal  6,7,8,9,10  ayat  (1),  11,13,44  peraturan pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda  setinggi-tingginya  Rp  7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
lisan  maupun  tulisan,  atau  tidak melaksanakan  akad  nikah  di  hadapan PPN dan dua saksi, tindakan ini merupa- kan  pelanggaran  dan  diancam  hukuman pidana dengan hukuman denda setinggi- tingginya Rp 7.500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah). 36
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan, mereka yang melanggar  ketentuan  Pasal  3  (mengenai pemberitahuan  perkawinan),  pasal  10 (mengenai  pelaksanaan  perkawinan  di hadapan pegawai pencatat nikah dan dua orang  saksi) dan Pasal 40 (mengenai izin dari  pengadilan  untuk  berpoligami), dihukum  dengan  hukuman  denda (setinggi-tingginya  Rp.  7.500,-).  Pelang- garan  tersebut  dalam  ketentuan  UU Perkawinan  dan  PP  No.  9  Tahun  1975 tidak  dianggap  sebagai  tindak  pidana kejahatan,  melainkan  sebagai  tindak pidana pelanggaran. 37 Sementara itu, bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  6,7,8, 9,10  ayat  (1),  11,  13,  14  Peraturan Pemerintah  tersebut,  dihukum  dengan hukuman  maksimal  3  (tiga)  bulan  atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu  lima  ratus  rupiah).  Lebih  dari  itu, menurut Surat Edaran MA No. M.A./Pemb./0807/1975 tanggal 20 Agus- tus  1975,  seseorang  yang  berpoligami tanpa  adanya  izin  dari  pengadilan (agama) dapat diancam dengan hukuman penjara  selama-lamanya  lima  tahun berdasarkan  Pasal  179  KUHP.  Dalam konteks  ini,  perkawinan sirrî atau  per- kawinan yang tidak dicatatkan masuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan.
Hanya  saja,  dalam  pelaksanaan- nya,  ketentuan  pencatatan  perkawinan sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUP
36 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 dan 11.
37 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1) butir (a).
tidak  optimal  dan  masih  memberi  ruang gerak  yang  cukup  luas  bagi  praktik perkawinan sirrî di kalangan  masyarakat Islam Indonesia hingga kini.
Pemidanaan  Perkawinan Sirrî menurut RUU HTPABP
Rancangan  Undang-Undang  Hu- kum  Terapan  Peradilan  Agama  Bidang Perkawinan  (HTPABP)  merupakan  se- buah upaya mewujudkan hukum materiil bidang perkawinan yang nan-tinya dapat menggantikan  kedudukan  Kompilasi Hukum Islam (KHI). 38 Hal ini mengingat kedudukan  KHI—yang  ditetapkan  mela- lui  Instruksi  Presiden  (Inpres)—dalam sistem peraturan perun-dang-unda- ngan—tidak  memiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat  bagi  warga  negara Indonesia. 39
Tujuan pembentukan RUU HTPABP  adalah  untuk  menciptakan  ke- pastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang terkait  dengan  masalah  perkawinan  dan keluarga,  sekaligus  untuk  melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum yang  ada  dalam  undang-undang  perka- winan. 40 Selain  sebagai  pelengkap  bagi
38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 39 Inpres tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lihat UU No. 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
40 RUU  HTPABP  terdiri  dari  XXIII  Bab  dan  150 Pasal  dengan  rincian  sebagai  berikut  :    Bab  I  : Ketentuan  Umum  (pasal  1);  Bab  II  :  Dasar-dasar Perkawinan  (pasal  2-9);  Bab  III:  Peminangan (pasal  10-12);  Bab  IV:  Rukun  dan  Syarat Perkawinan (pasal 13-26); Bab V: Mahar (pasal 27- 30);  Bab  VI:  Larangan  Perkawinan  (pasal  31-38); Bab  VII:  Taklik  Talak  dan  Perjanjian  Perkawinan (pasal 39-45); Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil (pasal  46);  Bab  IX:  Beristri  Lebih  dari  Satu  Orang (pasal  47-51);  Bab  X:  Pencegahan  Perkawinan (pasal 52-61); Bab XI: Batalnya Perkawinan (pasal
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  peraturan-peraturan  pe- laksanaannya,  kehadiran  RUU  tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan praktis badan  peradilan  agama  yang  berwenang memeriksa  dan  memutus  sengketa  per- kawinan. 41
Dalam  hal  ini,  Pasal  4  RUU menegaskan  bahwa  setiap  perkawinan wajib  dicatat  oleh  PPN  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Untuk  itu,  setiap  perkawinan wajib  dilangsungkan  di  hadapan  PPN. 42 Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan  pasal  4  dan  pasal  5  ayat  (1) tersebut  disertai  ancaman  pidana  bagi yang  melanggarnya,  yaitu  dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta  rupiah)  atau  hukuman  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, 43 serta pidana
62-68);    Bab  XII:  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri (pasal  69-75);  Bab  XIII:  Harta  Kekayaan  dalam Perkawinan  (pasal  77-88);  Bab  XIV:  Kedudukan Anak  (pasal  89-94);  Bab  XV:  Pemeliharaan  Anak (pasal  95-97);  Bab  XVI:  Perwalian  (pasal  98-103); Bab  XVII:  Putusnya  Perkawinan  (pasal  104-122); Bab  XVIII:  Akibat  Putusnya  Perkawinan  (pasal 123-131); Bab XIX: Rujuk (pasal 132-135); Bab XX: Perkawinan  Campuran  (pasal  136-139);  Bab  XXI: Ketentuan  Pidana  (pasal  140-146);  Bab  XXII: Ketentuan  Lain  (pasal  147-148);  dan  Bab  XXIII: Ketentuan Penutup (pasal 149-150).
41 RUU tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dan mengikat para hakim sebagai dasar pertimbangan  hukum  dalam  mengadili  sengketa. Kehadiran RUU HMPA Bidang Perkawinan yang nantinya  menjadi  Undang-Undang  juga  dapat menghilangkan  keraguan  sebagian  orang  karena hukum  perkawinan  tersebut  sudah  termasuk dalam subsistem hukum nasional.
42 RUU pasal 5 ayat (1) 43 Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  140 yang menyatakan: “Setiap orang yang melangsungkan  perkawinan  tidak  di  hadapan Pejabat  Pencatat  Nikah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana denda  paling  banyak  Rp.  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah)  atau  hukuman  kurungan  paling  lama  3 (tiga) bulan.”
denda  paling  banyak  6.000.000,-  (enam juta  rupiah)  atau  hukuman  kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  bagi  pelaku yang dengan sengaja melanggarnya. 44 Selanjutnya,  pasal  RUU  HTPABP Pasal  143  menyebutkan  bahwa  jika seseorang  melakukan  nikah sirrî atau melakukan kawin kontrak, ia dapat dian- cam  dengan  pidana  dengan  ancaman hukuman  bervariasi,  mulai  dari  enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari  Rp  6  juta  hingga  Rp  12  juta. 45 Sanksi juga  berlaku  bagi  pihak  yang  menga- winkan  atau  yang  dikawinkan  secara nikah sirrî ,  poligami,  maupun  nikah kontrak.  Artinya,  dalam  konteks  hukum di  Indonesia,  perkawinan  tidak  hanya dilakukan  secara  adat  ataupun  agama, tetapi  juga  secara  legal,  yaitu  dicatatkan di hadapan pejabat pemerintah. 46
44 Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  141 RUU  tersebut  yang  menyatakan:  “Setiap  orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak  di  hadapan  PPN  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.” 45 Selain kawin sirri , draft RUU juga menyinggung kawin mut’ah atau kawin kontrak. Selain itu, Pasal 144  menyebutkan,  setiap  orang  yang  melakukan perkawinan mut’ah dihukum  penjara  selama- lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum.  RUU itu  juga mengatur soal perkawinan campur (antar-dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon  suami  yang  berkewarganegaraan  asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.
46 Selain itu, dalam RUU HTPABP setiap penghulu yang  menikahkan  seseorang  yang  bermasalah, misalnya  masih  terikat  dalam  perkawinan sebelumnya,  akan  dikenai  sanksi  pidana  1  tahun penjara.  Pegawai  Kantor  Urusan  Agama  yang menikahkan  mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam  denda  Rp  6  juta  dan  1  tahun  penjara. Lihat pula UU No. 32/1954, UU No. 1/1974 Pasal 2 Ayat (2), dan PP No, 9/1975 Pasal 2-9.
Selain pelaku perkawinan, petugas pencatat nikah juga dapat diancam secara pidana  jika  ia  melanggar  kewajibannya dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.  12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah). 47 Demikian juga orang yang mengaku atau mengatasnamakan  wali  hakim  atau pegawai  pencatat  nikah  dapat  dipidana dengan  hukuman  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun. 48
Dengan  demikian,  merujuk  pada isi  dan  ketentuan  dalam  RUU  HTPABP tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan sirrî dapat  dikategorikan sebagai  sebuah  tindak  pidana  pelang- garan. 49
Siyâsah Syar’iyyah sebagai Sebuah Pendekatan dalam Pandangan Para Ulama
Landasan  utama  adanya siyâsah syar'iyyah adalah  keyakinan  bahwa syariat  Islam  diturunkan  untuk  kemas- lahatan  umat  manusia,  baik  di  dunia maupun  akhirat,  dengan  mene-gakkan hukum  yang  seadil-adilnya  meskipun cara  yang  ditempuhnya  secara  eksplisit tidak  terdapat  dalam  Al-Qur'an  dan Hadits.  Artinya,  sebagaimana  dikemuka-
47 Pasal  145  RUU  menyatakan:  PPN  yang melanggar  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
48 Sementara Pasal 146 RUU menyatakan:  “Setiap orang  yang  melakukan  kegiatan  perkawinan  dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal  21  dipidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun.”
49 Dalam  pasal  146  disebutkan:  “Tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  140,  Pasal 141,  Pasal  142,  dan  Pasal  143  merupakan  tindak pidana  pelanggaran,  dan  tindak  pidana  yang dimaksud  dalam  Pasal  144  dan  Pasal  145  adalah tindak pidana kejahatan.”
kan  Jasser  Audah 50 ,  tujuan  hukum  Islam ( maqâshid ) harus menjadi basis fundamen- tal  dan  metodologi  dalam  membentuk suatu sistem hukum Islam yang efektif. 51 Dalam  hal  ini,  sebagaimana  ditegaskan Ibn  al-Qayyim,  Allah  SWT.  telah  menje- laskan  cara-cara  (metode)  dengan  apa yang  disyariatkan-Nya  dengan  tujuan menegakkan keadilan di antara manusia. Karenanya,  setiap  cara  atau  kebijakan yang  dapat  melahirkan  keadilan,  maka hal  itu  bisa  dikatakan  bagian  dari (hukum) Islam. Jadi, siyâsah yang adil dan berlandaskan  spirit  syariat  Islam  bisa dikatakan sebagai siyâsah syar’iyyah . 52
50 Jasser  Auda  adalah  ketua  dan  pendiri Al- Maqâshid Research Centre in the Philosophy of Islamic Law ( Markaz  Dirâsat  Maqâshid  al-Syarî‘ah  al- Islâmiyyah ), yang bermarkas di London UK, sejak 2005.  Ia  menyelesaikan  S-1  di  Univeritas  Cairo Mesir  pada  tahun  1988  di  jurusan  Teknik  Mesin. Di sela-sela menyelesaikan studinya di Universitas Cairo, Jasser Auda mengikuti halaqah di Masjid al-Azhar di bawah asuhan Syekh Isma’il Shadiq  al-Adawi  antara  tahun  1984-1990.  Bidang keilmuan yang didalaminya pada saat halaqah di antaranya;  hadis, ‘ulûm  al-hadîts ,  fikih  mazhab Syafi’i  dan ushûl  al-fiqh dengan  komparasi mazhab-mazhabnya. Bahkan pada rentang waktu itu  ia  telah  menyelesaikan  hafalan  al-Qur’an sebanyak  30  juz  dengan  riwayat  Imam  Hafas. Dilihat  dari  latar  belakang  pendidikannya,  Jasser Auda  mempunyai  latar  belakang  pendidikan yang  multi-disipliner.  Ia  mendapat  gelar  Ph.D. dari  dua  universitas,  yakni  dari  Universitas Wales;  UK  dengan  disertasi  Philosophy  Hukum Islam,  dan  Universitas  Waterloo-Canada  dengan disertasi  tentang  Analisis  Sistem.  Kiprah  Jasser Audah dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari banyaknya  aktivitas  keanggotaan  di  berbagai lembaga internasional.
51 Jasser  Auda, Maqâshid  Syarî‘ah  as  Philosophy  of Islamic Law (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 54-55.
52 Ibn Qayyim al-Jauziyah, Al-Thuruq al-Hukmiyyah fî  Siyâsah  al-Syar'iyyah ,  Basyir  Muhammad  ‘Uyûn (tahqîq)   (Damaskus:  Mathba'ah  Dâr  al-Bayân, 2005), hlm. 26.
Menurut  Abdul  Wahab  Khallâf, siyâsah  syar’iyyah adalah  pengelolaan masalah-masalah umum oleh pemerintah Islam demi menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemuda- ratan  bagi  masyarakat  dengan  berlan- daskan  syariat  Islam  dan  prinsip-prinsip umumnya,  meskipun  hal  itu  tidak  ada dalam  ketetapan  nash  dan  hanya  berda- sarkan  pendapat  para  imam  mujtahid. 53 Definisi ini diperkuat oleh Abdurrahman Taj  yang  merumuskan siyâsah  syar’iyyah sebagai  hukum-hukum  yang  mengatur kepentingan  negara,  mengorganisasi permasalahan  umat  sesuai  dengan  jiwa (semangat)  syariat  dan  dasar-dasarnya yang  universal  demi  terciptanya  tujuan- tujuan  kemasyara-katan,  meskipun  tidak ada  dasar  yang  kuat  dari  Al-Qur’an  dan Hadits. 54 Sementara  para  ahli  fikih mendefinisikan siyâsah  syar’iyyah sebagai kewenangan  penguasa/pemerintah  un- tuk melakukan kebijakan-kebijakan politik  yang  mengacu  kepada  kemasla- hatan  melalui  peraturan  yang  tidak bertentangan dengan  dasar-dasar agama, walaupun  tidak  terdapat  dalil  yang khusus untuk hal itu. 55
Ibn  Khaldun  berpendapat  bahwa siyâsah  syar’iyyah merupakan  peraturan- peraturan  pemerintah  yang  selaras dengan  ketentuan  dan  kehendak  syariat Islam. 56 Dalam  konteks  yang  lebih kontemporer,  Yûsuf  al-Qardlâwî  mende- finisikan siyâsah syar’iyyah sebagai  sistem politik  yang  menjadikan  syariat  sebagai
53 Abdul Wahab Khallâf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Kairo: Dâr al-Kuwaitiyah, 1978), hlm. 15. 54 Abdul al-Rahmân Tâj, Al-Siyâsah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh  al-Islâmî (Mesir:  Mathba’ah  Dâr  al- Ta’lif,1993), hlm. 10.
55 Khallâf, Ilmu Ushul al-Fiqh , hlm. 20
dasar  dalam  kebijakan  dan  sistem ketatanegaraan. 57
Dari  definisi-definisi  tersebut  di atas,  dapat  ditemukan  hakikat siyâsah syar’iyyah ,  yaitu: pertama , siyâsah  syar- ’iyyah berhubungan  dengan  pengurusan dan  pengaturan  kehidupan  masyarakat; kedua ,  pengurusan  dan  pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekua- saan; ketiga ,  tujuan  pengaturan  tersebut adalah  untuk  menciptakan  kemaslahatan dan  menolak  kemudaratan;  dan keem- pat , pengaturan  tersebut  tidak  boleh bertentangan dengan syariat Islam. 58 Sedangkan  menurut  Ibn  'Aqail, definisi siyâsah  syar’iyyah setidaknya memiliki  tiga  indikator,  yaitu: pertama , tindakan  atau  kebijakan  itu  untuk kepentingan orang banyak. Kedua, kebija- kan yang diambil dan diikuti oleh publik itu  bersifat  alternatif  dari  beberapa  pili- han  yang  pertimbangannya  adalah mencari yang lebih dekat kepada kemas- lahatan  bersama  dan  mencegah  adanya kemudaratan. Ketiga, kebijakan itu dalam wilayah  ijtihad,  yaitu  dalam  urusan- urusan publik  yang  tidak  ada dalil qath'î dari  Al-Qur'an  dan  Hadits,  melainkan dalam wilayah kewenangan negara. 59
Pencatatan Perkawinan dalam
Pendekatan Siyâsah Syar’iyyah
Bagi  umat  Muslim,  kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat mengingat  perkawinan  adalah  suatu ikatan  perjanjian  luhur  dan  lebih  dari
57 Yûsuf  al-Qardlâwî, Al-Siyâsah  al-Syar’iyyah  fî Dlaw’i  Nushûsh  al-Syarî’ah  wa  Maqâshidihâ (Mesir: Maktabah Wahbah, t.t), hlm. 38 58 Al-Mawardî, Al-Ahkâm  al-Sulthâniyyah (Makta- bah Syâmilah, Dâr al-Warrâq, tt).
59 Sebagai  ranah  ijtihad  maka  dalam siyâsah syar’iyyah ,  metode  yang  sering  digunakan  adalah qiyas dan mashlahah mursalah .
sekadar  ikatan  perjanjian  biasa.  Dalam hukum Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian  yang  sangat  kuat  ( mîtsâqan ghalîzhan ).  Sekiranya  perjanjian  biasa, semisal  utang-piutang  atau  jual  beli,  saja harus  dilakukan  pencatatan,  maka perkawinan  itu  sendiri—yang  notabene merupakan perjanjian yang sangat kuat— tentunya  harus  dicatatkan  pula,  bahkan dicatat  secara  lebih  ketat  ketimbang perjanjian  biasa.  Jika  diabaikan,  hal  itu bisa  dikatakan  sebagai  ironi  bagi  umat Islam  di  mana  ajaran  hukumnya  justru mengedepankan  ketertiban  dan  ketera- turan bagi umatnya.
Allah  SWT.  berfirman  dalam  QS. Al-Nisâ’  ayat    59  yang  artinya:  “ Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah  kepada  Rasul  dan  ulil  amri  di  antara kalian.” Pemahaman  terhadap  ayat tersebut  mengandung  kewajiban  bagi umat  Islam  untuk  taat  kepada uli  al-amr (pemerintah) . Dalam konteks ini, ketaatan kepada  pemerintah  mencakup  ketaatan umat  Islam  terhadap  peraturan  per- undang-undangan  yang  berlaku  menge- nai  pencatatan  perkawinan,  mengingat tujuan  dari  pencatatan  itu  sendiri  adalah untuk  mewujudkan  kemaslahatan  umat Islam secara umum.
Sudah  semestinya  hukum  Islam dipahami  secara  komprehensif  dan menyeluruh.  Hal  ini  sebagaimana  ung- kapan  Yûsuf  al-Qardlâwî:  “Hukum (Islam)  tidak  ditetapkan  hanya  untuk seseorang  (individu)  tanpa  keluarga, bukan  ditetapkan  hanya  untuk  satu  ke- luarga  tanpa  masyarakat,  dan  bukan untuk  satu  masyarakat  secara  terpisah, tanpa masyarakat lainnya dalam lingkup umat  Islam.  Ia  tidak  pula  ditetapkan hanya  untuk  satu  bangsa  secara  terpisah
dari  bangsa-bangsa  di  dunia  yang lainnya.” 60
Dengan demikian, untuk
menganalisis pentingnya pencatatan perkawinan  dalam  pendekatan siyâsah syar’iyyah ,  diperlukan  beberapa  metode pendekatan,  antara  lain: pertama, dengan metode qiyâs ,  yakni  penggalian  hukum Islam tentang suatu masalah yang belum dijelaskan  dalam  nas  dengan  masalah yang  telah  dijelaskan  nas  karena keduanya  terdapat  persamaan 'illah (sebab  yang  menyamakan) . 61 Dalam  hal ini, perkawinan sirrî merupakan masalah yang  belum  dijelaskan  dalam  nas. Sementara  di  sisi  lain,  perkawinan  itu sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk akad  antar  manusia  yang  mana  akad tersebut—secara  umum  dalam  Al- Qur'an—diperintahkan  untuk  dicatat- kan. 62 Apalagi,  perkawinan  merupakan salah satu bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya  melebihi  dari  perjanjian  biasa yang  dilakukan  manusia.  Karenanya, secara qiyâs , kedudukan akad perkawinan bisa  disamakan  dengan  akad  perjanjian manusia  secara  umum,  yaitu  harus dicatatkan. 63 Jika  negara—melalui  un-
60 Yûsuf al-Qardlâwî, Al-Siyâsah al-Syar’iyyah , hlm. 39
61 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 70.
62 Dalam  surah  al-Baqarah  ayat  282,  Allah  SWT. berfirman  yang  artinya:  “ Wahai  orang-orang beriman,  bila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di antara kamu menuliskannya  dengan  benar.” Ayat ini menjelaskan  bahwa  jika  seorang  muslim mengadakan perjanjian, hendaklah ditulis dengan benar.
63 Menurut  pendapat  Abdul  Wahab  Khallâf, apabila  masalah  di  atas  ditinjau  dari  ushul  fiqh yang  menerangkan  bahwa  perintah  dalam  Al- Qur'an  bernilai  wajib,  maka  mencatat  segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan
dang-undang—memerintahkan untuk dicatat, maka kedudukan hukum pencatatan  perkawinan  menjadi  wajib bagi setiap warga negara.
Kedua, dengan  metode al-dzarî'ah , yaitu  penggalian  hukum  Islam  tentang suatu masalah dengan melihat akibat dari perbuatan  tersebut.  Apabila  berakibat baik,  maka  hukumnya  boleh  dilakukan, apabila  berakibat  tidak  baik,  maka hukumnya  tidak  boleh  dilakukan. 64 Terkait  akibat  perkawinan sirrî ,  yang dikhawatirkan dapat merugikan istri dan anak,  kaidah  hukum  Islam  yang  bisa digunakan  adalah  “Mencegah  kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil  kemaslahatan”  ( dar'u  al- mafâsid muqaddamun ‘alâ jalb al-mashâlih ). 65
Dalam  konteks  ini,  resiko  atau  mudarat yang  ditimbulkan  oleh  perkawinan sirrî itu  lebih  besar  ketimbang  manfaat  atau maslahatnya bagi masyarakat. Dalam hal ini,  perkawinan sirrî akan  merugikan pihak istri dan anak dari hasil pernikahan sirri ,  di  antaranya  istri  dan  anak  hasil nikah sirri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri dan anak sah.  Jika  terjadi  sengketa  dalam  rumah tangga,  salah  satu  pihak  atau  keduanya tidak  dapat  menuntut  penyelesaian melalui institusi pengadilan. 66 Ketiga, dengan  metode mashlahah mursalah atau istishlah , artinya penggalian hukum  Islam  pada  masalah  hukum
hukumnya wajib. Khallâf, Ilmu Ushul al-Fiqh , hlm. 75.
64 Ibid., hlm. 86.
65 Ibid., hlm. 87.
66 Begitu  pula  menyangkut  kewajiban  hukum, semisal hak nafkah dan warisan, juga  tidak dapat dituntut  secara  formal.  Selain  itu,  segala perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku perkawinan sirrî di  masyarakat  (publik)  hanya bersifat individual (pribadi), tidak bisa mengatasnamakan suami-istri (perkawinan).
berdasarkan  kebaikannya. 67 Menurut si- yâsah  syar’iyyah, ketentuan  pencatatan perkawinan  ini  menemukan  dasar  legiti- masinya,  bahwa  penyelenggara  kekua- saan  negara  mempunyai  otoritas  untuk menetapkan  peraturan  yang  dapat mengakomodasi kemaslahatan bagi rakyatnya.  Meskipun  pencatatan  perka- winan  secara  eksplisit  tidak  ditemukan dalam norma hukum Islam, namun setiap peraturan yang  diyakini  dapat  menegak- kan kemaslahatan merupakan implemen- tasi  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Jadi, ijtihad  ulama  melalui  metode  ini berpendapat  bahwa  nikah sirrî hukum- nya  haram  dan  nikah  yang  dicatatkan adalah  kewajiban  supaya  berakibat  baik pada umat Islam.
Keempat, dengan metode 'urf, yaitu penggalian  hukum  Islam  tentang  suatu masalah dengan menggunakan eksistensi hukum  adat  yang  sesuai  dengan  ajaran Islam. 68 Pernikahan sirrî —jika  dianalisis dari  perspektif  hukum  adat—ternyata dapat  menimbulkan  kerugian  kedua pihak  (suami-istri),  karena  mereka  tidak memiliki  legalitas  hukum  untuk  melin- dungi  segala  akibat  hukum  perka-winan mereka.  Peranan  hukum  adat  di  masya- rakat  sangat  tergantung  dari  kondisi masyarakat yang selalu berubah, termasuk  dalam  peristiwa  perkawinan yang tidak dicatatkan. Hukum adat yang berlaku  di  suatu  masyarakat—dalam merespon  perkawinan sirrî —sangat bergantung pada kondisi masyarakat, ada masyarakat  yang  membolehkan  perka- winan sirrî dan ada yang menolaknya.
67 Khallâf, Ilmu Ushul al-Fiqh , hlm. 88.
68 Ibid., hlm. 90.
Perkawinan Sirrî dalam  Pendekatan Siyâsah Syar’iyyah
Jika  diteliti  lebih  lanjut,  perka- winan  yang  tidak  dicatatkan  pada dasarnya  telah  memenuhi  ketentuan Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan.  Dalam pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  perka- winan  dianggap  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  agamanya  masing- masing dan kepercayaannya. Hanya saja, perkawinan  tersebut  tidak  memenuhi ketentuan pasal berikutnya (yaitu Pasal 2 ayat  2)  yang  menyatakan  bahwa  setiap perkawinan  haruslah  dicatat  menurut ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 pada saat itu sebenarnya merupakan era  baru  bagi  kepentingan  orang  Islam khususnya  dan  masyarakat  Indonesia pada umumnya. UU ini merupakan kodi- fikasi  hukum  perkawinan  yang  bersifat nasional  yang  menempatkan  hukum Islam  memiliki  eksistensi  tersendiri, tanpa  harus  direvisi  oleh  hukum  adat. 69 Pencatatan  perkawinan  seperti  diatur dalam  pasal  2  ayat  (2),  meski  sudah disosialisasikan  selama  20  tahun  lebih hingga  kini  masih  dirasakan  adanya kendala yang berkepanjangan.
Hal  ini  bisa  jadi  karena  sebagian masyarakat  Islam  Indonesia  masih  ada yang  memahami  ketentuan  perkawinan lebih  menekankan  pada  orientasi  fikih. Misalnya  saja,  perkawinan  dianggap telah cukup apabila syarat dan rukunnya telah  memenuhi  ketentuan  fikih,  tanpa dicatatkan di institusi pemerintah. Pema- haman  dan  realita  seperti  ini  telah dipraktikkan  sebagian  masyarakat  Islam di  Indonesia,  seperti  nikah sirrî atau
69 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di Indonesia (Yogyakarta:  Gama  Media,  2001),  hlm. 107.
nikah  di  bawah  tangan  yang  tidak melibatkan  PPN  sebagai  petugas  resmi yang berwenang atas pencatatan nikah.
Di  sisi  lain,  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  telah  menjelaskan  masalah pencatatan  perkawinan  dalam  pasal  5 ayat  (1)  dan  (2).  Dalam  pasal  5  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  untuk  menjamin ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam,  maka  setiap  perkawinan  harus dicatatkan.  Sementara  pasal  5  ayat  (2) menjelaskan  bahwa  pencatatan  per- kawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur  oleh UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954. 70 Undang-Undang  Perkawinan  me- lalui  pasal  2  ayat  (1)  yang  menentukan bahwa perkawinan sah secara hukum jika dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu  sudah  jelas,  bahkan  diperjelas  oleh ketentuan di dalam penjelasan pasal demi pasal  yang  bunyinya:  “Dengan  peru- musan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan  di  luar  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kecercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” 71 Kemudian  ayat  (2)  pasal  2  UU No.  1/74,  menentukan:  “Tiap-tiap  per- kawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Namun,  di dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan  ini.  Barulah  setelah  ditetap- kannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1  Tahun  1974,  pemerintah  secara  resmi membentuk  lembaga  pencatatan  per-
70 KHI Buku I Pasal 5.
71 Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.
kawinan. 72 Dengan  adanya  ketentuan tersebut dalam pasal ini, maka pencatatan perkawinan  dilakukan  hanya  oleh  dua instansi,  yakni  Pegawai  Pencatat  Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau  instansi/pejabat  yang  memban- tunya.  Jadi,  kedua  lembaga  tersebut berfungsi  hanya  mencatatkan  perka- winan  yang  telah  dilangsungkan  secara sah. 73
Dengan  kata  lain,  bagi  kalangan umat  Islam,  ada  dua  persyaratan  pokok yang  harus  dikondisikan  sebagai  syarat kumulatif  yang  menjadikan  perkawinan mereka  sah  menurut  hukum  negara, yaitu: pertama , perkawinan harus dilakukan  menurut  hukum  Islam,  dan kedua ,  setiap  perkawinan  harus  dicatat- kan.  Pencatatan  perkawinan  tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946  jo.  UU  No.32/1954.  Dengan demikian,  tidak  terpenuhinya  salah  satu dari  ketentuan  dalam  pasal  2  tersebut secara siyâsah  syar’iyyah dianggap  tidak sah  atau  setidaknya  cacat  hukum  dan dapat dibatalkan.
Hal  tersebut  menegaskan  bahwa perkawinan sirrî merupakan  perkawinan yang pelaksanaannya tidak sah atau tidak sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku. 74 Jadi,  dalam
72 Bagi  yang  beragama  Islam,  pencatatan perkawinan  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang  No.  32  tahun  1954  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan  Agama.  Sedangkan  bagi  mereka  yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai percatatan perkawinan.
73 Penjelasan pasal 2 PP No. 9/75
74 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan
perspektif siyâsah  syar’iyyah ,  perkawinan sirrî bisa  dianggap  sebagai  perkawinan yang ilegal dan tidak sah.
Pemidanaan  Perkawinan Sirrî dalam Pendekatan Siyâsah Syar’iyyah
Menanggapi  banyaknya  kasus perkawinan  yang  tidak  dicatat  oleh negara,  Muhammadiyah  memfatwakan bahwa  mencatatkan  perkawinan  hukum- nya  wajib. 75 Dalam  fatwa  tersebut disebutkan banyak alasan terkait pencatatan  perkawinan.  Misalnya  alasan preventif , yaitu  (1)  mencegah  terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan,  baik  menurut  ketentuan agama  maupun  peraturan  perundang- undangan;  (2)  mencegah  terjadinya perkawinan  antara  laki-laki  dan  perem- puan  yang  antara  keduanya  dilarang melakukan  akad  nikah;  (3)  menghindar- kan  terjadinya  pemalsuan  identitas  para pihak  yang  akan  kawin,  seperti  laki-laki yang  mengaku  jejaka,  tetapi  sebenarnya dia  mempunyai  istri  dan  anak.  Manfaat preventif  ini  direalisasikan  dalam  tinda- kan  preventif  dalam  bentuk  penelitian persyaratan  perkawinan  oleh  pegawai pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.
Di  dunia  muslim,  hampir  seluruh negara  muslim,  termasuk  Indo-nesia, mewajibkan warga negaranya melaporkan  atau  mencatatkan  perkawi- nannya  ke  negara.  Peraturan  pencatatan tersebut  diberlakukan  untuk  ketertiban administrasi,  adanya  kepastian  hukum dan  untuk  melindungi  pihak-pihak  yang melakukan  perkawinan  serta  akibat
(2)  KHI,  suatu  perkawinan  di  samping  harus dilakukan  secara  sah  menurut  hukum  agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.
75 Fatwa  tarjih  tersebut  disampaikan  pada  hari Jum’at 8 Jumad al-Ûlâ 1428 H atau tanggal 25 Mei 2007.
hukum  dari  perkawinan  itu.  Bukti pencatatan perkawinan dengan memakai akta  nikah  yang  dipegang  oleh  masing- masing  suami  dan  istri.  Jika  nantinya terjadi  perselisihan  di  antara  suami  istri, atau  salah  satu  pihak  tidak  bertanggung jawab,  maka  salah  satu  pihak  dapat melakukan upaya hukum guna memper- tahankan  atau  memperoleh  haknya masing-masing,  karena  dengan  akta nikah,  masing-masing  pihak  memiliki bukti otentik atas perkawinan mereka.
Jika  negara  melakukan  tindakan perubahan  terhadap  institusi  perka- winan,  secara  lebih  baik  dan  lebih  tertib dengan  tujuan  melindungi  hak-hak  dan kepentingan  warganya,  maka  tindakan atau kebijakan seperti itu dibolehkan dan wajib ditaati. Kebijakan negara seperti ini sesuai  dengan  kaidah  fikih: lâ  yunkaru taghayyur  al-ahkâm  bi  taghayyur  al-azmân (tidak  diingkari  perubahan  hukum karena perubahan zaman). Bahkan Ibn al- Qayyim  menyatakan : “ Taghayyur  al-fatwâ wa ikhtilâfuhâ bi hasbi taghayyur al-azminah wa  al-amkinah,  wa  al-niyyah  wa  al-‘awâ’id” (perubahan  fatwa  dan  perbedaanya terjadi  menurut  perubahan  zaman,  tem- pat,  keadaan,  niat,  dan  adat  istiadat).” 76 Selain  itu,  penetapan  kebijakan  ini  juga dimaksudkan untuk memberikan kemas- lahatan bersama. 77 Menurut  fatwa  tarjih  Muham- madiyah, keharusan mencatatkan perkawinan  dan  pembuatan  akta  nikah dalam  hukum  Islam  diqiyaskan  kepada
76 Ibn  Qayyim  al-Jawziyyah, I’lâm  al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dâr al-Jalîl, 1977), hlm. 3.
77 Penetapan  hukum  atas  dasar  kemaslahatan merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  penetapan hukum  Islam,  sebagaimana  disebutkan  dalam kaidah: “Tasharrufu al-imâm ‘alâ al-râ’iyyah manûthun  bi  al-mashlahah” (Suatu  tinda-kan pemerintah  berintikan  terjaminnya  kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya) .
pencatatan mudâyanah (hutang  piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk  mencatatnya.  Akad  nikah  bukan- lah  muamalah  biasa,  tetapi  perjanjian yang  sangat  kuat (mîtsâqan  ghalîzhan) . 78 Jika  akad  utang  piutang  atau  hubungan kerja  harus  dicatatkan,  mestinya  akad nikah  yang  begitu  luhur,  agung,  dan sakral lebih utama untuk dicatatkan.
Dengan  demikian  mencatatkan perkawinan  mengandung  kemaslahatan dan  kebaikan  yang  besar  dalam kehidupan  masyarakat.  Sebaliknya,  jika perkawinan  tidak  diatur  secara  jelas melalui  peraturan  perundangan  dan tidak  dicatatkan,  maka  bisa  disalah- gunakan  oleh  pihak-pihak  yang  mela- kukan  perkawinan  untuk  kepentingan pribadi  dan  merugikan  pihak  lain, utamanya istri dan anak-anak.
Jadi,  gagasan  pemidanaan  terha- dap  perkawinan sirrî yang  selama  ini marak  pada  dasarnya  merupakan  hal yang  positif  dan  wujud  progresifitas hukum  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini, perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  bisa dijadikan sebagai tindak pidana pelanggaran  yang  pelakunya  mendapat ancaman  hukuman  pidana  kurungan maupun pidana denda. 79 Tentunya, jika dilihat dari pendekatan siyâsah syar’iyyah , munculnya gagasan  tersebut  secara  umum  dida-
78 Hal ini seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah  al-Nisa’  ayat  21  yang  artinya: Bagaimana kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain sebagai  suami-istri.  dan  mereka  (istri-istrimu)  telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
79 Adapun mengenai besarnya denda dan lamanya kurungan  masih  terdapat  beberapa  pandangan, ada yang menyerahkan kepada negara, ada yang berpendapat  perlu  diperberat,  ada  yang berpendapat  perlu  dikurangi  dan  ada  yang berpendapat perlu diberi batas minimal dan batas maksimal.
sarkan  dua  alasan,  yaitu  alasan al- mashlahah al-‘âmmah (kemaslahatan umum)  dan  alasan  rasionalitas  berda- sarkan  data  empirik.  Karenanya,  dalam pelak-sanaannya  nanti,  nilai-nilai  hukum yang terkandung dalam kewajiban penca- tatan perkawinan akan bisa terwujud jika didukung  dengan siyâsah  syar’iyyah da- lam wujud campur tangan kekuasan, baik legislatif  (dalam  membuat  peraturan perundang-undangan/hukum),  eksekutif (dalam  menjalankan  dan  menegakkan hukum),  maupun  yudikatif  (dalam menyelesaikan  sengketa  hukum).  Pende- katan siyâsah syar’iyyah —dengan perangkat  kaidah  “ Tasharruf  al-imâm manûthun  bi  al-mashlahah ”  (Kebijakan pemimpin  harus  berorientasi  pada kemashlahatan)  dan  “ Ilzâm  al-shulthân yarfa'u  al-khilâf ”  (Ketetapan  penguasa menghilangkan  perbedaan)—dapat  me- nyelesaikan  berbagai  pandangan  dan perbedaan  hukum  dalam  perkawinan, termasuk perkawinan sirrî .
Dengan  demikian,  perbuatan- perbuatan  yang  menyimpang  dari  yang seharusnya, semisal perkawinan sirrî atau perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat dianggap  sebagai  perbuatan  yang  tidak sesuai  dengan  semangat  penegakan hukum  dan  layak  mendapatkan  huku- man (sanksi).

## Penutup
Maraknya  perkawinan  yang  tidak dicatatkan,  semisal  perkawinan sirrî ,  di kalangan  masyarakat  Indonesia  salah satunya  disebabkan  kurangnya  pemaha- man  dan  kesadaran  hukum  akan pentingnya pencatatan perkawinan dalam  konteks  kehidupan  bernegara. Perkawinan  tersebut  tentunya  tidak memiliki  kekuatan  hukum,  bahkan  bisa dianggap  sebagai  sebuah  pelanggaran hukum  dan  undang-undang.  Hal  ini
mengingat  dampak  buruk  dari  adanya perkawinan sirrî bagi  masyarakat, utamanya  bagi  perempuan  (istri)  dan anak-anak  mereka,  baik  secara  hukum maupun sosial.
Karenanya,  mencatatkan  sebuah perkawinan sesuai peraturan perundang- undangan  sangatlah  penting,  terutama untuk  menjaga  hak-hak  yang  bersang- kutan  dan  menjamin  kepastian  hukum dan  juga  demi  terciptanya  ketertiban pelaksanaan  pekawinan  di  Indonesia. Selain itu, melaksanakan pernikahan dan perceraian  yang  didasar-kan  atas  peratu- ran  perundang-undangan  yang  berlaku berarti telah ikut serta dalam menginteg- rasikan  semangat  pen-syariatan  hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.
Untuk  itu,  berkaitan  dengan maraknya  perkawinan sirrî di  tengah masyarakat,  diperlukan  adanya  payung hukum  yang  mengikat  untuk  mengatur dan  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku perkawinan sirrî dengan  berlandaskan pada  metode siyâsah  syar’iyyah ,  semisal qiyâs dan mashlahah  ‘âmmah ,  di  mana perkawinan sirrî dianggap  sebagai pelanggaran  perkawinan  dan  pelakunya layak diberikan sanksi hukum. Selain itu, dari segi politik hukum, perlu dipikirkan upaya-upaya  untuk  memberikan  perlin- dungan  hukum  bagi  perempuan  dan anak  dari  perkawinan sirrî tersebut, utamanya  menyangkut  jangkauan  hu- kum  positif  terhadap  hak-hak  hukum, ekonomi  dan  sosial,  sehingga  bisa mendapatkan pengakuan dari negara.[]

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Beberapa  Catatan terhadap  RUU  Hukum  Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan .
Makalah Seminar Nasional Apresiasi  Terhadap  Draft  UU  RI Tentang HTPA Bidang
Perkawinan  di  Hotel  Saphir. (Yogyakarta: 23 Nopember 2006).
Auda,  Jasser. Maqâshid  Syarî‘ah  as Philosophy  of  Islamic  Law. London:
The  International  Institute  of Islamic Thought, 2008. Depag  RI. Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia .  Jakarta:  Depag  RI,
1998/1999.
Draft Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum
Terapan  Peradilan  Agama  Bidang Perkawinan.
Habiburrahman. Sosialisasi  Publik  RUU
Hukum  Terapan  Peradilan  Agama .
Makalah Seminar Nasional Apresiasi  terhadap  Draft  UU  RI Tentang HTPA Bidang
Perkawinan  di  Hotel  Saphir. (Yogyakarta, 23 Nopember 2006). Hadikusumo, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan Hukum  Adat  dan  Hukum  Agama. Bandung: Mandar Maju, 1990. Hasan,  Husayn  Hâmid. Nazhariyyah  al- Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî . Kairo: Dâr  al-Nahdlah  al-‘Arabiyyah, 1971.
Jawziyyah,  Ibn  Qayyim,  al-. I’lâm  al- Muwaqqi’în  ‘an  Rabb  al-‘Âlamîn . Beirut: Dâr al-Jalîl, 1977.
-----. Al-Thuruq  al-Hukmiyyah  fî  Siyâsat  al- Syar'iyyah .  Basyîr  Muhammad ‘Uyûn (tahqîq). Damaskus:
Matba'ah Dâr Al-Bayân, 2005. Madani,  A.  Malik. Nikah  Sirri  dalam Perspektif  Hukum  Islam .  Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari di Masjid Syuhada (Yogyakarta: 22 April 2001).
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana .
Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Muzdhar,  M.  Atho.  dan  Nasution, Khoiruddin  (ed.). Hukum  Keluarga di  Dunia  Islam  Modern  Studi Perbandingan  dan  Keberanjakan  UU Modern  dari  Kitab-kitab  Fiqih . Jakarta: Ciputat Press, 2003. Munajat,  Makhrus. Dekonstruksi  Hukum Pidana  Islam .  Yogyakarta:  Logung Pustaka, 2004.
Munawwir, Ahmad Warson. Al Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia . Yogyakarta: Unit Pengadaan
Buku-buku  Ilmiah  Keagamaan  PP Al-Munawwir, 1984.
Nasution,  Khoiruddin. Islam:  Tentang Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukum
Perkawinan I ). Yogyakarta:
Academia-Tazzafa, 2004.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 Pelaksanaan  Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Qardlâwî,  Yûsuf,  al-. Al-Siyâsah  al- Syar’iyyah  fî  Dlaw’i  Nushûsh  al- Syarî’ah  wa  Maqâshidihâ. Mesir: Maktabah Wahbah, t.t.
Rofiq,  Ahmad. Pembaharuan  Hukum  Islam di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gama Media, 2001.
----------. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Sahnûn,  Muhammad  ibn  Sa’îd  al- Tanûkhî. Al-Mudawwanah al-Kubrâ . Beirut: Dâr al-Shadr, 1322 H.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press, 1986.
Sosroatmodjo,  Arso  dan  Aulawi,  A. Wasit. Hukum  Perkawinan  di Indonesia .  Jakarta:  Bulan  Bintang, 2004.
Summa,  Muhammad  Amin. Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004.
Suyûthî,  Jalâl  al-Dîn  Abd  al-Rahmân  Ibn Abi  Bakr,  al-. Al-Asybâh  wa  al- Nazhâ’ir . Semarang: Toha Putra, tt.
Tâj,  Abd  al-Rahmân. Al-Siyâsah  al- Syar’iyyah  wa  al-Fiqh  al-Islâmî . Mesir:  Mathba’ah  Dâr  al-Ta’lîf, 1993.
Thaba,  Abdul  Azis. Islam  dan  Negara Dalam  Politik  Orde  Baru .  Jakarta:
Gema Insani Press, 1996.
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Zayd, Mushthafâ. al-Mashlahah fî al-Tasyrî’ al-Islâmî  wa  Najm  al-Dîn  al-Thûfî . Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Araby,1964. Zuhaylî, Wahbah, al-. Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu .  Beirut:  Dâr  al-Fikr,
1984.
