## ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWA LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN SINDURJAN PURWOREJO
Muhajir, Hajar Mukaromah dan Purnama Zafi Najibi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo Email: muhajirmadruslam@gmail.com, hajarmukaromah90@gmail.com, dan purnamazafi55@gmail.com

## Abstract
Traders get stalls to trade by renting stalls between traders and managers (Urban Devices). For the stall manager, this is done in order to get additional income for the village treasury. In this lease agreement, it is carried out between the tenant and the manager, namely the street vendor pays an amount of Rp. 1,000,000 with a period of forever (no specified period). After paying RP. 1.000.000,- there will be no more money withdrawals, both for cleanliness, user fees and so on. This study uses the perspective of Islamic law that puts forward the principle of  the  benefit  of  mankind.  The  approach  used  in  this  research  is  a  normative  approach.  In addition,  to  simplify  legal  justification  or  discovery  of  issues  raised  with  benchmarks  for adjusting texts and legal provisions in Islamic law. As a final conclusion, the analysis of the review of Islamic law on the practice of leasing the stalls of street vendors in the Sindurjan Village is valid.
Keywords : Lease, Islamic Law, Stall

## Abstrak
Para  pedagang  mendapatkan  lapak  untuk  berdagang  dengan  cara  menyewa  lapak  antara pedagang dengan pengelola (Perangkat Kelurahan). Bagi pengelola lapak hal ini dilakukan supaya  mendapatkan  penghasilan  tambahan  untuk  kas  Desa.  Di  dalam  akad  sewa  ini dilakukan antara penyewa dan Pengelola, yaitu pedagang kaki lima membayar sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan jangka waktu selamanya (tidak ditentukan jangka waktunya). Setelah membayar RP.1.000.000,- pedagang kaki lima tidak akan ada penarikan uang lagi, baik kebersihan, retribusi dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam yang mengedepankan asas kemaslahatan umat manusia. Pendekatan yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif.  Selain  itu  untuk  menyederhanakan pembenaran  atau  penemuan  hukum  atas  masalah  yang  diangkat  dengan  tolak  ukur penyesuaian nash-nash dan ketentuan hukum dalam syariat Islam. Sebagai kesimpulan akhir analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sindurjan tersebut adalah sah.
Kata Kunci: Sewa Menyewa, Hukum Islam, Lapak

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, berbagai transaksi mùāmālah  yang  berlaku  di  mana  saja  di belahan  dunia  ini  berhubungan  dengan  2 (dua) objek utama, yaitu benda material dan non-material,  dan  biasanya  dilakukan  dalam rangka  memiliki  objeknya.  Dengan  adanya kepemilikan  tersebut,  maka  pemilik  punya izin dan wewenang untuk melakukan sesuatu terhadap objek itu guna memenuhi kebutuhannya. Perbedaan nama dan tatalaksana  transaksi,  biasanya  didasarkan pada  perbedaan  objek  dan  perbedaan  akibat yang  ditimbulkannya.  Perbedaan  itu  selain berdasar objeknya, juga didasarkan pada ada atau  tidaknya  imbalan  terhadap  objek transaksi  itu.  Kepemilikan  objek  material dengan  pengganti  atau  imbalan,  dalam  fiqh biasanya  disebut  dengan  jual  beli.  Ijarah adalah  akad  untuk  membolehkan  pemilikan manfaat  yang  di  ketahui  dan  disengaja  dari suatu  zat  yang  disewa  dengan  imbalan. (Hendi Suhendi, 2010).
Pada  kehidupan  masyarakat,  sewa- menyewa  biasanya  berupa  sewa-menyewa tanah,  rumah,  kios,  jasa,  lapak  dagang,  dan lain sebagainya. Dalam menjalankan transaksi  sewa-menyewa,  harus  dipegang dengan  baik  rukun  dan  syarat  sah  transaksi sewa  dari  aspek  para  pelaku  sewa,  benda yang  persewakan  serta  akadnya.  Dengan maraknya  transaksi  sewa-menyewa  ini,  juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang terjadi didalamnya, seperti yang terjadi pada sewa-menyewa tanah. Tanah sangat berperan penting  untuk  kelangsungan  hidup  manusia. Unsur  tanah  memiliki  peranan  yang  sangat mendasar  yang  berfungsi  guna  membantu kelangsungan  hidup  manusia.  Di  tengah populasi penduduk yang semakin bertambah membuat banyak sekali permasalahan mengenai  tanah  terjadi.  Keadaan  tersebut dikarenakan  jumlah  tanah  yang  ada  tidak sebanding  dengan  populasi  penduduk  yang berada disuatu wilayah tertentu.
Usaha dagang menjadi pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun, karena didalam berdagang tidak membutuhkan  keahlian  khusus.  Atas  dasar
itulah,  banyak  pengangguran  yang  memilih untuk berdagang guna menjaga kelangsungan hidupnya.  Letak  berdagang  perlu  untuk diperhitungkan  dengan  baik,  karena  itu menjadi salah satu faktor yang mendasar agar mendapatkan  keuntungan  yang  maksimal. Karena  itulah  biasanya  para  pedagang  akan mencari  tempat  yang  strategis  untuk berdagang  dengan  cara  menyewa  sebuah tanah  atau  lapak.  Islam  memperbolehkan adanya  kegiatan  sewa-menyewa,  karena mengandung unsur saling menolong diantara sesama.  Hukum  transaksi  sewa  baik  dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata sudah sangat  jelas  aturannya.  Maka  dengan  jelas, tiap  orang  diperbolehkan  menjalankan kegiatan  sewa-menyewa  menurut  aturan hukum yang telah diberlakukan.
Di  dalam  Islam  sewa–menyewa biasanya dikenal dengan nama Ijarah. Ijarah sendiri bersumber dari kata al-ajru memiliki definisi  upah,  ganti,  dan  imbalan.  (Isnaini Harahap,  2015).  Pengertian  Ijarah  yaitu adanya  pemindahan  manfaat  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  hak  milik  yang  disertai dengan  adanya  kompensasi  atau  imbalan tertentu.  Ijarah  merupakan  pengambilan kegunaan  atas  suatu  benda,  namun  tidak mengurangi  zat  benda  tersebut.  ( Muhammad Yazid, 2017).
Adanya  kompensasi  atau  uang  sewa ini  sebagai  wujud  konsekuensi  terjadinya pemindahan  manfaat  benda  yang  telah persewakan. Uang sewa tersebut boleh untuk diambil  dari  adanya  sebuah  transaksi  sewa- menyewa.  Pendapat  Hendi  Suhendi,  para ulama-ulama memfatwakan mengenai kebolehan  untuk  memungut  upah  dari aktivitas yang baik. ( Hendi Suhendi, 2010). Al-ijārah merupakan  salah  satu bentuk kegiatan mùāmālah yang cukup sering dipraktikkan  oleh  masyarakat,  seperti  sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang  lain  seperti  menjadi  guru,  buruh,  kuli dan  lain  sebagainya.  Transaksi  ini  dilandasi oleh  sikap  tolong-menolong  antar  sesama manusia. Untuk itu, para ulama menentukan syarat  rukun  tertentu  yang  harus  ditunaikan. Syarat  rukun  tersebut  terdiri  dari ‘āqidain
yang  terdiri  dari mu’jir (orang  yang menyewakan)  dan musta’jir (orang  yang menyewa), ma’qûd  ‘alaih berupa ma’jur (objek) dan ujrah  (upah), manfaat dari barang yang  disewakan,  dan ṣigat (ījāb  dan  qabūl). (Qomarul Huda , 2011).
Kejelasan  tentang  objek  akad al- ijārah dapat dilakukan dengan menjelaskan: 1)  Objek  manfaat,  penjelasan  dapat  dengan mengetahui  benda  yang  disewakan.  Apabila seseorang  mengatakan  saya  menyewakan kepada  kamu  salah  satu  dari  2  (dua)  rumah ini,  maka  akad  Al-ijārah    tidak  sah,  karena rumah  yang  mana  yang  akan  disewakan belum  jelas.  2).  Masa  manfaat,  penjelasan tentang  masa  menfaat  diperlukan  dalam kontrak  rumah  tinggal  beberapa  bulan  atau tahun,  kios  atau  kendaraan  misalnya: beberapa hari sewa. 3). Jenis pekerjaan yang harus  dilakukan  oleh  tukang  dan  pekerja. Penjelasan  ini  diperlukan  agar  antara  kedua belah  pihak  tidak  terjadi  perselisihan. Misalnya:  Pekerjaan  rumah  sejak  fondasi sampai  terima  kunci,  dengan  model  yang tertuang  dalam  gambar  atau  pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya  jelas.  (Ahmad  Wardi  Muslich, 2011).
Lapak  tempat  Pedagang  Kaki  Lima adalah  salah  satu  yang  menggunakan  akad sewa-menyewa, tak terkecuali kawasan yang sering memuat tentang kegiatan jual beli yang dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima  di Kelurahan  Sindurjan  Kecamatan  Purworejo Kabupaten  Purworejo.  Di  kawasan  ini terdapat  beraneka  ragam  transaksi  jual  beli. Kebanyakan  transaksi  yang  ada  dikawasan tersebut  adalah  berupa  makanan  seperti sayuran, lauk-pauk, nasi goreng dan makanan sejenisnya.
Para  pedagang  mendapatkan  lapak untuk berdagang dengan cara menyewa lapak antara pedagang dengan pengelola (Perangkat Kelurahan). Bagi pengelola lapak hal  ini  dilakukan  supaya  mendapatkan penghasilan  tambahan  untuk  kas  desa.  Di dalam  akad  sewa  ini  dilakukan  antara penyewa dan pengelola, yaitu pedagang kaki lima  membayar  sejumlah  uang  sebesar
Rp.1.000.000,-  dengan  jangka  waktu  yang tidak ditentukan. Setelah membayar Rp.1.000.000,-  pedagang  kaki  lima  tidak akan  ada  penarikan  uang  lagi,  baik kebersihan,  retribusi  dan  lain  sebagainya. (Yono, 2019).
Sedangkan  dalam  hukum  Islam dijelaskan bahwa dalam akad sewa kemanfaatan  suatu  objek  sewa  harus ditentukan  jangka  waktunya,  yang  mana terpenuhinya  objek  tersebut  dalam  jangka waktu  yang  ditentukan.  Sedangkan  sewa menyewa  adalah  perjanjian  dimana  yang menyanggupi  menyerahkan  benda  untuk dipakai  selama  waktu  tertentu  dan  pihak lainmenyanggupi  membayar  harga  yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah  diatur.  (Sohari  sahrani  dan  Ruf’ah Abdullah , 2011).
Dari keterangan di atas tersebut jelas diterangkan  bahwa  dalam  akad  sewa- menyewa harus dijelaskan jangka waktunya. Pelaksanaan  sewa  menyewa  lapak  yang dilakuan  oleh  pedagang  kaki  lima  di Kelurahan  Sindurjan  tidak  ada  batas  jangka waktu  akan  tetapi  ada  kesepakatan  batas penggunaan.  Sehingga sewa menyewa lapak pedagang  kaki  lima  di  Kelurahan  Sindurjan perlu dilakukan penelitian. Ini perlu diperhatikan karena di dalam mùāmālah sewa menyewa  dilakukan  harus  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta kepemilikan penuh  terhadap  barang  yang  di  sewakan. ( Hendi Suhendi, 2010).

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  ini  untuk  membedakan  dengan penelitian yang lain, perlu adanya penelitian terdahulu.  Adapun  penelitian  yang  pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Purwnomo yang berjudul “Persepsi Masyarakat  Muslim  terhadap  Sewa  Lahan Kas  RW  di  Kelurahan  Pandan  Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Kualitatif  Deskriptif.  Adapun  sumber  data yang  digunakan  adalah  data  primer  yaitu
sumber  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat  muslim  di  Kelurahan  Pandan Jaya.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah masyarakat  mempunyai  pandangan  dan renspon  yang  cenderung  negatif  terhadap sewa  lahan  Kas  RW  karena  banyak masyarakat yang mengatakan tidak menyewa lahan dikarenakan lahan hanya diperuntukan untuk  pertanian  padi  saja,  kemudian  luas lahan  menurut  masyarakat  masih  kurang untuk  ditanami  padi  dan  lokasi  lahan  yang tidak  strategis.  Kemudian  bagi  masyarakat yang menyewa, lahan dikelola dan dimanfaatkan untuk usaha sampingan mereka untuk  memperoleh  beras  guna  memenuhi kebutuhan  ekonomi  mereka  terutama  dalam kebutuhan pangan keluarga. Menurut tinjauan  ekonomi  Islam,  praktek  sewa- menyewa lahan Kas RW ini telah memberikan berberapa manfaat yaitu pemanfaatan  lahan  kosong  yang  tidak digunakan,  memberikan  pekerjaan  pada petani  yang  tidak  memiliki  lahan  dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. kemudian pelaksanan sewa menyewa  lahan  ini  sah  menurut  rukun  dan syaratnya. (Dwi Purnomo, 2020).
Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh  Zulionara  yang  berjudul  “Dampak Praktik  Pemanfaatan  Lahan  di  Alun-Alun Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima  (PKL)”..  Jenis  penelitian  ini  adalah studi  lapangan  (field  research),  dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.  Adapun  objek  penelitian  adalah Alun-alun Ponorogo sebagai lokasi penelitian,  sedangkan  subjek  penelitian adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan  lahan  Alun-alun.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.  Teknik  pengelolaan  data menggunakan teknik editing, organizing dan penemuan  hasil  data.  Sedangkan  teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: Pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Tarif  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Kedua, Manajemen  kolaborasi  sewa  lahan  di  Alun- alun  Ponorogo  dilaksanakan  oleh  Dinas Disperdagkum, berkolaborasi dengan Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dan  Dinas Perhubungan.  Ketiga:  Pemanfaatan  lahan Alun-alun  membawa  dampak  kesejahteraan ekonomi  yang  cukup  besar,  utamanya terhadap  ekonomi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  juga  dampak  terhadap  pemerintah daerah  (sebagai  pengelola),  dan  dampak terhadap  ekonomi  masyarakat.  Adapun dampak langsung terhadap ekonomi Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  adalah  dampak terhadap kesempatan kerja PKL dan dampak terhadap Pendapatan PKL itu sendiri. Karena pada dasarnya tingkat kesejahteraan seseorang dipengaruhi langsung oleh pendapatan. (Zulionara, 2020)
Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan Fahril Khalimi Adna dengan judul ‚Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Penyewaan  Lahan Pemerintah  Yang  Bukan  Haknya:  Studi Kasus Di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron  Kidul  Kecamatan  Pedurungan Kota  Semarang‛  pada  tahun  2017.  Dalam judul  tersebut,  penulis  menjelaskan  bahwa penyewa  pertama  yang  telah  mendapatkan izin  dari  dinas  pengelolaan  sumber  daya  air jragung tuntang, menyewakan kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan  dinas  pengelolaan  sumber daya air Jragung Tuntang.
Dari  temuan  penelitian  lahan  yang dipersewakan  tersebut  tidak  dimanfaatkan seperti  selayaknya  oleh  tiap-tiap  penyewa, sehingga banyak area lahan yang dipersewakan lagi kepada penyewa lain tanpa terdapat  izin  serta  dihargai  sewa  yang terbilang  cukup  tinggi.  Dan  lahan  yang dimanfaatkan  itu  merupakan  lahan  irigasi yang  pemegang  hak  kekuasaan  untuk mengawasi  yaitu  balai  besar  pengelolaaan sumber  daya  air  Jragung  Tuntang.  Pada
aplikasinya  persewaan  lahan  pemerintah yang  bukan  kewenangannya  yang  selaku mu’jir  bukanlah  dari  pihak  yang  berwenang atasnya.  Mu’jir  dalam  transaksi  ini  tidak memaparkan sifat atas objek yang dipersewakan  yang  nantinya  akan  didapat penyewa.  Serta  pihak  yang  menjadi  yang memberi  sewa  tidak  menegaskan  terkait lahan  yang  mereka  persewakan  merupakan lahan  irigasi  yang  kewenangannya  berada dibawah  pengawasan  balai  pengolahan sumber  daya  air  Jragung  Tuntang.  (Fahril Khalimi Adna, 2017).
Penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian yang  telah  dipaparkan  di  atas.  Penelitian ini lebih  fokus  pada  penggunaan  lapak  oleh pedagang  kaki  lima,  yang  mana  lapak tersebut  adalah  di  trotoar  sepanjang  jalan, yang  bisa  digunakan  oleh  pejalan  kaki.  Di akad sewa ini dilakukan antara penyewa dan Pengelola,  yaitu  pedagang  kaki  lima membayar sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan jangka waktu selamanya (tidak ditentukan jangka
waktunya). Setelah membayar RP.1.000.000,-  pedagang  kaki  lima  tidak akan  ada  penarikan  uang  lagi,  baik kebersihan,  retribusi  dan  lain  sebagainya. Alasan  inilah  yang  membedakan  dengan penelitian sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  yang digunakan
oleh penulis dalam
mengumpulkan data penelitiannya. (Suharsimi  Arikunto,  2010).  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  lapangan  (Field Research), yang berarti penulis mengumpulkan  data  penelitian  dengan  cara meneliti  secara  langsung  praktik  sewa menyewa  lapak  yang  dilakukan  pedagang kaki lima Kelurahan Sindurjan Purworejo.
Metode  analisis  data  menggunakan metode  kualitatif  yaitu  metode  analisis deduktif, dengan demikian hasil penelitiannya  yakni  menguji  teori  yang  ada bagi suatu situasi secara konkrit, yaitu hukum Islam  dengan  implementasi  nyata  yang terjadi dalam kehidupan sekarang.

## KONSEP DASAR
Sewa  menyewa  dalam  syariat  Islam  dikenal dengan  nama al-ijarah .  Akad ijarah yang berasal  dari  kata ajara yang  sinonimnya akroya yang artinya menyewakan dan aktohu ajran yang  artinya  memberi  upah,  atau adzabahu yang  artinya  memberi  pahala. (Mustofa, 2011).
Ali Fikri  mengartikan ijarah menurut bahasa  adalah  sewa  menyewa  atau  jual  beli manfaat, sedangkan
Sayid Sabiq mengatakan: ”Ijarah diambil dari kata “ al- Ajri  “  yang  artinya  iwadh  (imbalan)  dari pengertian  ini  pahala  (isawab)  dinamakan ajr (upah/pahala)”. (Sayid Sabiq, 2016).
Dalam  hukum  Islam  ada  dua  jenis ijarah yaitu :
a. Ijarah yang  berhubungan  dengan  sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang  dengan  upah  sebagai  imbalan jasa  yang  disewakan  .  Pihak  yang memperkerjakan  disebut  mustajir,  pihak pekerja  disebut ajir dan  upah  yang dibayarkan disebut ujrah.
b. Ijarah yang  berhubungan  dengan  sewa aset  atau property, yaitu  memindahkan hak  upeti  tertentukepada  orang  lain dengan  imbalan  biaya  sewa.  Bentuk ijarah ini  mirip  dengan leasing (sewa) pada  bisnis  konvensional.Pihak  yang menyewa ( lessee ) disebut mustajir , pihak yang menyewakan ( lessor ) disebut mu’jir/muajir dan  biaya  sewa  disebut ujrah .
Hak  milik  (kepemilikan)  merupakan hubungan antara manusia  dengan harta yang ditetapkan  oleh syara’ ,  dimana  manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta  tersebut, sepanjang  tidak  di  temukan  hal  yang melarangnya.  Kepemilikan  adalah  sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. (Dimyauddin Djuwaini, 2015).
Dalam hukum perdata dikenal dengan hak  milik  ( eigendom )  merupakan  salah  satu jenis  kebendaan  yang  diatur  dalam  buku  II Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata), dengan berlakunya Undang-undang
Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  hak milik  atas  tanah  dicabut  dari  buku  II  KUH Perdata.  Mengenai  hak  milik  diatur  dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 UUPA bahwa hak milik adalah  hak  turun-menurun,  terkuat  dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas tanah yang dapat beralih dan dialihkan. (UU PDPPA, 2016).
Menurut  pendapat  Musthafa  Az- Zarqa’  yang  di  kutip  dari  Ahmad  Wardi Muslich,  hak  adalah  suatu ikhtishash (fasilitas)  yang  ditetapkakn  oleh syara’ sebagai  kekuasaan  atau  beban.  Menurut Muslich pula definisi ini merupakan definisi hak yang lengkap dan baik, karena mencakup berbagai  jenis  hak  keagamaan  seperti  hak Allah  untuk  hambanya  seperti  sholat,  hak keperdataan ( madaniyah ) seperti hak kepemilikan,    hak-hak adabiyah seperti  hak ketaatan  anak  kepada  orang  tuanya,  hak maliyah (kebendaan) seperti hak nafkah, serta hak-hak  bukan  kebendaan  seperti  hak perwalian atas diri seseorang. (Ahmad Wardi Muslich , 2011).
Dari  definisi  diatas  disebutkan  hak adalah  suatu  ikhtishash,  yang  merupakan hubungan  khusus  dengan  orang  tertentu, seperti  hak  penjual  untuk  menerima  harga barang,  yang  khusus  dimiliki  oleh  penjual, atau  hak  pembeli  untuk  menerima  barang yang telah dibelinya, yang khusus dimilikinya  dan  tidak  dimiliki  oleh  orang lain.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Dalam  ketentuan  sewa  menyewa  lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sindurjan dijelaskan sebagai berikut :
1. Tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dapat dimanfaatkan  dan  alihkan  kepada  pihak lain denga izin pejabat yang berwenang.
2. Pihak  perangkat  Kelurahan  Sindurjan Kecamatan  Purworejo  sebagai  pejabat yang  berwenang  atas  pengolahan  atau perjanjian  sewa  menyewa  lapak  yang mana tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
3. Dalam  perjanjian  pemakaian  lapak  dan
sewa  menyewa  lapak  tersebut  dengan membayar  sewa  di  awal  perjanjian  yang disebutkan.
4. Perjanjian sewa lapak serta pemanfaatanya  diawasi  oleh  pihak  yang berwenang.
5. Kisaran harga sewa ditentukan oleh pihak yang  berwenang  yaitu  pihak  perangkat Kelurahan Sindurjan. (Yono, 2019).
Merujuk  dari  kenyataan  yang  ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pihak perangkat Kelurahan Sindurjan, maka perjanjian  akad  tersebut  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam  karena  kedua  belah pihak  yang melakukan akad perjanjian telah memenuhi  persyaratan  yang  ada  dan  sesuai dengan hukum Islam.
Analisis  dari  segi  akad  perjanjian. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam  bentuk  upah  mengupah  merupakan muamalah yang  telah  disyariatkan  dalam Islam.  Hukum  asalnya  menurut  Jumhur Ulama’  adalah  mubah  atau  boleh  kita laksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  syara’  berdasarkan  ayat  al- Qur’an, Hadist dan ketetapan Ijma’ Ulama’. (Abdul Rahman Ghazaly, 2017).
Salah  satu  ketentuan  tersebut  harus adanya sebuah akad, sedangkan akad adalah suatu perikatan antara Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan  adanya  akibat  hukum  pada objeknya. (Abdul Rahman Ghazaly, 2017).
Analisis  terhadap  subjek  perjanjian sewa  menyewa.  Berdasarkan  data  yang penulis  peroleh  di  lapangan  bahwa  kedua orang  yang  berakad  (al-muta’aqqidain) dalam  pelaksanaan  sewa  menyewa  lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sindurjan pada  dasarnya  sudah  sesuai  dengan  syari’at Islam.  Karena  pihak  pengelola  lapak  dalam hal  ini  perangkat  Kelurahan  Sindurjan sebagai pemilik dan penguasa atas lahan telah merelakan tempat tersebut untuk dimanfaatkan oleh pihak penyewa.
Selain itu, baik pihak yang menyewakan dan penyewa dalam melakukan akad ijārah sudah  memiliki  kecakapan
bertindak yang sempurna, segala perbuatannya  dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum. Merujuk dari yang ada bahwa pada  garis  besarnya  bila  dianalisis  dari  segi subjek,  maka  perjanjian  akad  tersebut  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad perjanjian telah memenuhi persyaratan  yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.
Analisis terhadap objek yang disewakan.  Adanya  kesempatan  bagi  kedua belah  pihak,  baik  pihak  pemerintah  yakni perangkat Kelurahan Sindurjan yang menyewakan dan pedagang sebagai penyewa,  dalam  prinsip  perdagangan  dan perjanjian telah ditetapkan antara lain:
1. Harus ada persetujuan kedua belah pihak.
2. Semua  pihak  yang  bersangkutan  harus melaksanakan  perjanjian  yang  telah diterima.
3. Larangan riba.
4. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
5. Tidak boleh merugikan dirinya atau orang lain.
Para  fuqaha’  berpendapat  bahwa tentang larangan persewaan tanah, baik untuk pertanian,  pertambangan,  dan  bangunan, adalah  lantaran  tanah  tersebut  adanya kesamaran di dalamnya, demikian itu karena dimungkinkan  tanah  tersebut  akan  tertimpa bencana.  Akibatnya  si  penyewa  harus membayar sewa tanahnya tanpa memperoleh manfaat dari yang menyewakan.
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada  di lapangan,  bila  dianalisis  dari  segi  obyek sewa, maka perjanjian akad ijarah ini sudah sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  dalam prakteknya  akad  sewa  menyewa  lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sindurjan tidak melanggar ketentuan pemerintah nomor 38  Tahun  2004  pasal  12  tentang  jalan, dijelaskan :
1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya  fungsi  jalan  di  dalam manfaat ruang jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  fungsi jalan  di  dalam  ruang  pengawasan  jalan. (Peraturan Pemerintah, 2004)
Analisis  terhadap  pembayaran  sewa lapak  pedagang  kaki  lima.  Sesuai  dengan aturan  akad ijārah dan  hasil  wawancara diatas,  maka  cara  pembayaran  dalam  akad ijārah sudah  sesuai  dengan  ketentuannya. Yakni kesepakaaan harga sewa lapak tersebut ditentukan  di  awal  akad,  menggunakan pembayaran  apa  sewa  lapak  tersebut  dan berapa  besar  sewa  yang  harus  dibayar  oleh penyewa. Dalam hal ini sesuai dengan salah satu  syarat  pembayaran  akad  sewa  yang dijelaskan  oleh  para  Ulama’,  pembayaran harus  berupa  harta  yang  tetap  dan  dapat diketahui kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran  dan  sifat  pembayaran  akad  sewa tersebut.
Analisis  terhadap  pengelolaan  lapak pedagang  kaki  lima.  Sesuai  dengan  analisa penulis di lapangan dan data yang diperoleh terhadap  pelaksanaan  aktivitas  berdagang Pedagang  Kaki  Lima  terhadap  alat  peraga yang  digunakan,  maka  tidak  melanggar aturan yang sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah  Kabupaten  Purworejo  dalam Perda Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 yang menyebutkan  suatu  keharusan  bagi  setiap Pedagang  Kaki  Lima  membangun  atau menaruh alat peraga PKL-nya dengan barang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan,  sebagaimana  dalam  Pasal  9 point f dan g. (Perda Purworejo, 2008).
Analisis  hukum  Islam  terhadap  hak milik  pelaksanaan  sewa  menyewa  Lapak pedagang kaki lima  di Kelurahan Sindurjan, terdapat  dua  macam  kepemilikan  dalam Islam, kepemilikan sempurna dan kepemilikan  tidak  sempurna,  kepemilikan sempurna ini merupakan kepemilikan terhadap  harta  benda  sekaligus  manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi dengan waktu. selain  itu,  kepemilikan  ini  tidak  bisa digugurkan  kecuali  dengan  jalan  yang
dibenarkan syara’ , seperti jual beli, mekanisme  hukum  waris,  ataupun  wasiat. (Dimyauddin Djuwaini, 2015).
Dapat  diketahui  bahwa  hak  milik sempurna  adalah  semua  hak  yang  memberi kesempatan dan kekuasaan kepada pemiliknya  untuk  melaksanakan  berbagai jenis tasarruf yang disertifikasi oleh syara’ . Keistimewaan  yang  dapat  dimiliki  dari kepemilikan  sempurna  ini  yakni,  milik sempurna  memberikan  hak  kepada  pemilik untuk  melakukan tasarruf terhadap  barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan syara’ . Milik yang sempurna  juga  memberikan  hak  manfaat penuh kepada pemilik tanpa dibatasi dengan aspek  pemanfaatannya,  masa,  kondisi,  dan tempatnya.  Tidak  dibatasi  dengan  syarat, setiap  syarat  yang  bertentangan  dengan tujuan  akad  tidak  berlaku,  hak  milik  akan berakhir  dengan  perpindahan  hak  dengan cara tasarruf .  Serta  seseorang  yang  menjadi pemilik  sempurna  apabila  menghilangkan dan  merusakkan  barang  yang  dimilikinya tidak dibebani dengan ganti kerugian.
Kepemilikan tidak sempurna atau al- milk  an  naqish merupakan  kepemilikan  atas salah satu unsur harta benda saja dapat berupa atas  bendanya  atau  manfaatnya  saja. (Dimyauddin Djuwaini, 2015). Dalam Islam, perjanjian atau akad  harus memenuhi dasar dan ketentuan akad, karena dalam akad yang harmonis  semuanya  dapat  digunakan  untuk menyatakan dua kesepakatan tentang kesamaan  aspirasi.  Rukun  dalam  akad  ada empat  yakni  pertama,  para  pihak  yang membuat  akad  (subjek  atau akid ).  Kedua, pernyataan  kehendak  para  pihak  ( shigāt akad).  Ketiga,  objek  akad  ( ma’qud alaih ). Keempat,  tujuan  akad  ( maudhu’ul aqad ). Dalam ijab dan qabul menurut  madzhab Hanafiah  yang  dipandang  sebagai  satu- satunya rukun akad, timbul dari orang- orang yang  melakukan  akad.  Dialah  pelaku  dari setiap  transaksi.  Namun  tidak  semua  orang layak untuk  melakukan suatu akad,  sebagai dari  manusia  ada  yang  sama  sekali  tidak layak  untuk  melakukan  semua  akad, sebagian  lagi  ada  yang  layak  untuk
melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan  akad.  (Ahmad  Wardi  Muslich, 2011).
Dalam melakukan sebuah perjanjian, tidak hanya akad yang harus dipenuhi, tetapi juga syarat-syarat yang menjamin kelangsungan  akad  atau  disebut  dengan syarat nafadz atau  syarat  berlakunya  akibat hukum. Syarat nafadz merupakan salah satu dari  syarat-syarat  yang  ada  dalam  akad selain syarat terbentuknya akad ( syuruth al - in’iqad ), syarat keabsahan sah ( syuruth ash - shihah ),  dan  syarat  yang  mengikat  akad ( syuruthul luzum ). (Syamsul Anwar, 2015). Aset  publik  adalah  aset  milik  setiap orang  atau  sekelompok  orang,  dan  setiap orang dapat menikmati hak untuk menggunakan  aset  tersebut  tanpa  monopoli atau penggunaan sepihak untuk keuntungan pribadi.  Dengan  kata  lain,  semua  lapisan masyarakat atau kelompok tertentu (pemiliknya)  dapat  menikmati  aset  publik tanpa mengurangi keistimewaannya.
Aset  publik  milik  negara  yang berbadan hukum. Dalam hal ini, pemerintah dapat  menggunakannya  untuk  kepentingan umum,  selama  penggunaan  aset  tersebut sesuai  dengan  hukum syariah .  Sekelompok aset  publik  eksklusif  untuk  anggota masyarakat atau organisasi. Penggunaan aset tersebut dilakukan sesuai kebutuhan. Pengelolaan aset semacam itu ditangani oleh pemerintah  atau  banyak  personel  yang ditunjuk di bawah pengawasan negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Dari  hasil  analisis  hak  kepemilikan diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pelaksanaan sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Kelurahan Sindurjan diperbolehkan dan dikatan sah karena dalam pandangan  hukum  Islam  sudah  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku.  Dari  analisis  tersebut  terdapat beberapa  ketentuan  yang  harus  dipenuhi pemerintah  dalam  melaksanakan  peran negara  untuk  melindungi  aset  publik,  yaitu membuat  aturan  penggarapan  lahan  milik negara yang merupakan pokok kepemilikan
umum  rakyat,  mengatur  pemanfaatan  aset publik  oleh  rakyat,  pemerintah  tidak dibenarkan  menetapkan  kepemilikan  aset publik  untuk  dirinya  sendiri,  atau  kerabat, dan lainnya  serta memberikan hak istimewa bagi mereka yang tidak bisa dinikmati orang lain,  dan  setelah  semua  orang  bisa menempati  berbagai  macam  kepemilikan umum, kemudian pemerintah dapat membagikannya  kepada  individu,  karena harta  itu  adalah  hak  mereka  dan  harta mereka.

## KESIMPULAN
Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwasanya lapak pegadang kaki lima merupakan tempat pedagang  yang  bertempat  di  Jalan  Kartini Kelurahan  Sindurjan  Kecamatan  Purworejo Kabupaten  Purworejo.  Dalam  hukum  Islam terhadap  ketentuan  dan  pelaksanaan  sewa Lapak  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kelurahan Sindurjan  Kecamatan  Purworejo  Kabupaten Purworejo, menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan dapat dikatakan sah, karena dalam melaksanakan akad antara penyewa dan yang menyewa  ketika  melaksanakan Ijab dan Qabul sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam yaitu  menyepakati  batas  penggunaan  objek untuk berdagang, hal tersebut sudah menjadi mafhum kedua belah pihak bahwa meskipun tidak ada batas jangka waktu akan tetapi ada kesepakatan  batas  penggunaan,    sehingga sewa menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan  Sindurjan  tersebut  adalah  sah dalam  pandangan  hukum  Islam  dan  sudah sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhyarini,  Zulionara.  (2020),  Dampak Praktik Pemanfaatan  Lahan di Alun- Alun  Ponorogo  terhadap  Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL). Skripsi.
IAIN Ponorogo.
Anwar, Syamsul.  (2015).  Hukum Perjanjian Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad Dalam Fikih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 97.
Arikunto,  Suharsimi.  (2010).  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Bandung: Rineka Cipta, 151.
Djuwaini,  Dimyauddin.  (2015).  Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 24.
Dwi  Purnomo,  (2020),  Persepsi  Masyarakat Muslim  Terhadap  Sewa  Lahan  Kas RW  (Studi  Kelurahan  Pandan  Jaya Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur). Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Harahap,  Isnaini.  (2017).  Hadis  Hadis Ekonomi. Jakarta: Kencana, 88. http://bpkp.go.id/filedownload/2/40/283.bpk p, diakses  pada  25 Desember  2020. Perda  Kabupaten  Purworejo  tentang “peraturan Pedagang Kaki Lima.
Huda,  Qomarul.  2011.  Fiqh  Muamalah.
Yogyakarta: Teras, 80.
Khalimi  Adna,  Fahril.  (2017).  Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Penyewaan Lahan  Pemerintah  Yang  Bukan Haknya:  Studi  Kasus  Di  Bantaran Sungai  Babon  Kelurahan  Penggaron Kidul  Kecamatan  Pedurungan  Kota Semarang.
Semarang: UIN Walisongo. Muslich, Ahmad Wardi. 2011. Fiqh Muamlah. Jakarta: Amzah, 318.
Mustofa.  (2011).  Fiqh  Islam  Lengkap Penjelasan  Hukum-Hukum  Islam Mazdhab  Syafii.  Surakarta:  Media Zikir, 303.
Rahman Ghazaly,  Abdul. (2017), Fiqh Muamalah. Jakarta : Kencana, 275-276. Sabiq, Sayyid. (2016). Fiqih Sunnah. Beirut:
Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 177. Sahrani,  Sohari  dan  Abdullah,  Ruf’ah.
(2011).  Fikih  Muamalah.  Bogor: Ghalia Indonesia.
Suhendi,  Hendi.  (2010).  Fiqih  Muamalah.
Raja Grafindo Persada. Jakarta. 114
Suhendi,  Hendi.  (2010).  Fiqh  Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 121. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Yaqin, Ainul. (2020) Fiqh Muamalah Kajian
Komprehensif Ekonomi
Islam.
Pamekasan:  Duta  Media  Publishing, 2. Yazid, Muhammad. (2017). Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz, 188. Yono.  (2020).  Penyewa  Lapak.  Pedagang Kaki Lima Kelurahan Sindurjan.