Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam.......

## DEMOKRATISASI DALAM POLITIK KEPARTAIAN ISLAM
(Studi Komparatif PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia)

## Khoiro Ummatin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khaerulumam1704@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari  penelusuran  literature  yang membandingkan  proses  demokrasi  pada  dua  partai  Islam,  Partai Persatuan  Pembangungan  (PPP)  di  Indonesia  dan  Partai  Islam  Se- Malaysia  (PAS)  di  Malaysia.  Studi  ini  menegaskan  bahwa  meskipun kedua  partai  Islam  tersebut  memiliki  latarbelakang  perjuangan  yang sama,  namun  memiliki  perbedaan  dalam  proses  demokratisasi. Demikian  pula,  kedua  partai  selalu  mengalami  kendala  dalam  setiap pemilihan  umum  khususnya  menyangkut  kepercayaan  publik  terhadap kedua  partai.  PPP  di  Indonesia  dalam  perjalanannya  tidak  pernah memenangkan pemilihan umum, seperti halnya PAS di Malaysia. PAS di Malaysia  merupakan  partai  oposisi  melawan  partai  UMNO  yang berbasis  etnis  (Melayu).  Studi  ini  menyarankan  pentingnya  dilakukan studi lanjutan untuk melihat secara komprehensif mengenai kontribusi dan tantangan partai-partai Islam di Indonesia dan Malayasia sehingga ditemukan studi yang memiliki basis analisis yang lebih mendalam.
Kata Kunci : Partai Islam, Demokratisasi, Publik

## ABSTRACT
This paper is the result of a literature search comparing the democracy process  to  two  Islamic  parties,  the  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP)  in  Indonesia  and  the  Partai  Islam  Se-Malaysia  (PAS)  in Malaysia.  The  study  confirms  that  although  both  of  these  Islamic parties have a similar struggle, they have a difference in the process of democratization.  Similarly,  both  parties  are  always  experiencing obstacles  in  every  general  election  in  particular  regarding  the  public trust  of  both  parties.  PPP  in  Indonesia  on  its  way  has  not  won  the elections, like PAS in Malaysia. PAS in Malaysia is the opposition party against the UMNO party based ethnic (Malay). The study suggested the importance  of  advanced  studies  to  see  comprehensively  on  the

## Volume 1, Nomor 1, Juni 2020, 19-30
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Khoiro Ummatin
contributions  and  challenges  of  the  Islamic  parties  in  Indonesia  and Malaysia so that studies have a deeper analysis base.
Keywords : Islamic Party, Democratization, Public

## A. PENDAHULUAN
Tulisan  ini  akan  memaparkan  kajian  untuk  memahamiisu  politik kepartaian  di  negara  Malaysia  dan  Indonesia  dari  perspektif  Islam.  Untuk keperluan  memahami  situasi,  peranan,  orientasi  dan  maksud  dari  politik kepartaian  ini  dalam  proses  demokratisasi,  sudah  barang  tentu  semangatnya adalah membawa manfaat kepada kepentingan Islam, baikIslam sebagai agama maupun    Islam  sebagai  institusi  yang  memiliki  tanggung  jawab  menaungi pemeluknya.  Paparan  kesejarahan  kepartaian  Islamini  diharapkan  mampu memberi  sumbangan  pemikiran  terhadap  partai  politik  Islam  agar  dapat memainkan  peranan  untuk  saling  menyempurnakan  ke  arah  tatanan masyarakat  demokratis,  berkeadilan  dan  kesejahteraan  di  Indonesia  dan Malaysia  sebagai  sebuah  negara  yang  sebagian  besar  penduduknya  beragama Islam. Kepartaian  yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  adalah  menyangkut partai  politik  Islam,  maka  dalam  konteks  ini  penulis  akan  melakukan  analisis kesejarahan  atas  partai  politik  IslamPartai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  di Indonesia  dan  Partai  Islam  Se-Malaysia  (PAS)di  Malaysia  dalam  memberikan kontribusinya membangun demokrasi. Karena sistem kepartaian kata ujungnya adalah  sebuah  kekuasaan,  tata  kelola  pemerintahan  dan  demokratisasi.  Maka sudah  sangat  jelas,  peluang  sistem  kepartaian  mengisi  ruang-ruang  pada  tata kelola  pemerintahan  yang  demokratis.  Walaupun  ada  sangkaan  negatif  atas keraguan  terhadap  proses  Islamisasi  bisa  harmonis  dengan  demokratisasi, karena  Islam  berasal  dari  ajaran  Tuhan  sedang  demokrasi  berasal  dari  barat. Padahal realitasnya tidaklah demikian, dan justru Islam bisa mengadaptasi dan mengakulturasi terhadap realitas sosial dan politik.
Argumentasiyang  dikemukakan  untuk  memilih  kedua  partai  ini  adalah PPP dan PAS adalah sama-sama menggunakan azas Islam dalam menjalankan politik  kepartaiannya.  Di  luar  azas  itu,  dari  sisi  empiris  kesejarahan  PPP  dan PAS,  kedua  partai  ini  sama-sama  memiliki  keragamaan  secara  ideologis  tapi karena memiliki semangat yang sama, sehingga dari keragaman yang ada dapat dipersatukan dalam sebuah kepartaian. Meski demikian, kedua partai ini tentu memiliki  sebuah  perbedaan  secara  substantif  sebagai  pijakan  filosofis  untuk melakukan gerakan. Oleh karena kedua partai ini memiliki persamaan dan juga perbedaan,  maka  keberadaannya  menjadi  menarik  untuk  dilakukan  analisis terutama  ketika  disandingkan  dengan  isu-isu  demokratisasi.Kajian  dari  sisi kesejarahanini ditemukan data, bahwa kedua partai Islam ini didirikan dengan semangat  fusi  dari  beberapa  partai  politik.  Beberapa  partai  politik  yang dipayungi  “Islam”  ini,  sangat  logis  kalau  kemudian  masing-masing  memiliki perbedaan  pandangan  politik  dan  ideologi.  Namun  demikian  mereka  sama- sama  bisa  bersinergi  dalam  mengusung  semangat  kepartaian,  karena  adanya sebuah  tujuan  mulia  yang  sama-sama  diperjuangkan,  yaitu  tegaknya  syariat
Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam.......
Islam,  terwujudnya  demokrasi,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan melahirnya kesejahteraan rakyat.
Dalam  kasus  kepartaian  untuk  PPP  di  Indonesia,  fusi  didasarkan  pada sebuah  regulasi  pemerintah  yang  memaksa  partai  politik  di  Indonesia melakukan  fusi,  karena  Indonesia  melakukan  pembatasan  keberadaan  partai yang terdiri dari Golkar, PPP dan PDI. Oleh karena itu, sejumlah partai politik Islam yang ada di Indonesia harus menyatukan visi dan misinya dalam sebuah partai  politik  yang  kemudian  diberi  nama  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP). Latar belakang fusi politik yang demikian,  menjadikan kondisi politik di PPP  menyimpan  bara  konflik  yang  berkepanjangan  dan  sangat  rumit  untuk diurai,  karena  masing-masing  elit  politik  di  PPP  memiliki  akar  ideologis  yang berbeda-beda  ditambah  dengan  adanya  politik  kepentingan  yang  dimiliki masing-masing elit. Keragaman ideologi ini di Indonesia pasca reformasi tahun 1988  membuka  ventilasi  politik  dengan  sistem  multi  partai,  akibatnya  banyak partai  politik  Islam  bermunculan  di  Indonesia.  Lahirnya  partai  politik  Islam baru  tersebut,  tidak  menggoyahkan  keberadaan  PPP  di  Indonesia  dalam menegakkan jati diri sebagai partai Islam.Lain halnya dengan partai  Islam Se- Malaysia  (PAS),  bahwa  PAS  di  Malaysia  lahir  dari  sebuah  semangat kebersamaan  para  elit  politik  muslim  yang  memfusikan  diri  mereka  untuk menyatu  melawan  penjajah  Inggris  dengan  sebuah  bendera  kebesaran  Islam untuk  sebuah  kemajuan  negara  dan  kerajaan  Malaysia.  Perbedaan tersebutdisatukan  bukan  atas  paksaan,  melainkan  sebuah  kemauan  dan  cita- cita bersama, meski keduanya sama-sama  menyimpan bara konflik yang tidak bisa  dihindarkan.  Paparan  singkat  keberadaan  dua  partai  Islam  PPP  di Indonesia dan PAS di Malaysia dalam proses demokratisasi ini menjadi pokok kajian dalam tulisan ini.
Dalam sejarahnya demokrasi dapat dilacak sejak masa Yunani Kuno yang berarti pemerintahan oleh banyak orang yang dalam kacamata pemikir Yunani Kuno  seperti  Aristoteles,  demokrasi  memiliki  makna  negartif  karena mengandung kemungkinan bahwa pemerintahan akan dikendalikan oleh orang- orang yang miskin dan tidak terdidik (Badri, 2019). Namun pada dua dasawarsa terakhir,  istilah  demokrasi  sebagai  suatu  sistem  politik  telah  menempati stratum  teratas  yang  diterima  oleh  banyak  negara  karena  dianggap  mampu mengatur  dan  menyelesaikan  hubungan  sosial  dan  politik,  baik  yang melibatkan  kepentingan  antar  individu  dalam  masyarakat,  hubungan  antar masyarakat,  masyarakat  dan  negara  maupun  antar  negara  didunia  (Nugroho, 2015).  Sementara  itu,  sebagai  sebuah  konsep  demokrasi  memiliki  makna  luas dan  mengandung  banyak  elemen  yang  kompleks.  Demokrasi  adalah  suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Terdapat tiga  dimensi  demokrasi  yaitu  kompetisi,  partisipasi  dan  kebebasan  disuatu negara  (Nugroho,  2015).    Demokrasi  memberikan  pemahaman  bahwa  sumber daya  adalah  orang-orang  dengan  pengertian,  orang  akan  melahirkan  aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka (Cora Elly Noviati, 2013).
Partai  politik  Islam  adalah  partai  yang  bertumpu  pada  ideologi  Islam sebagai  azaz  partai  yang  memiliki  orientasi,  nilai  dan  cita-cita  dalam menjalankan  fungsinya  dalam  sistem  kenegaraan  yang  berdasar  pada  etika politik dalam Islam atau sejalan dengan syariat Islam dimana salah satu bentuk legitimasi  yang  membuktikan  bahwa  partai  tersebut  merupakan  partai  Islam
Khoiro Ummatin
adalah  dengan  melihat  aturan  partai  atau  Anggaran  Dasar  Partai    (Tanjung, 2019).    Partai  politik  islam  berjalan  di  bawah  kerangka  kerja  demokratis  yang menjawab pertanyaan tentang alasan ada tidaknya demokrasi di negara-negara Muslim  (Hadiz,  2011:  2).    Secara  kasat  mata,  jelas  bahwa  partai-partai  politik Islam  mengandalkan  simbolisasi  Islam  dalam  menggalang  pemilih  yang didasarkan  atas  hubungan  emosional  keagamaan  tersebut.  Pada  titik  ini, terlihat bahwa para  elit politiknya mencoba  menghidupkan sentimen identitas keagamaan  masing-masing  sebagai  penegasan  politik  identitas  yang  melekat pada diri mereka (Mayrudin & M. Chairil Akbar, 2019). Menurut Bezhan (2017) tujuan  pembentukan partai  politik  islam  tidak  hanya  untuk  menyebarkan  ide- ide  mereka,  tetapi  juga  untuk  bersaing  dengan  partai  politik  demokratis nasionalis.
Tulisan ini dibangun dari analisis perbandingan mengenai partai Islam di Indonesia  dan  Malaysia.  Keberadaan  partia  Islam  pada  dua  negara  Muslim mengalami pasang-surut. Baik PPP di Indonesia maupun PAS di Malaysia telah mengalami  fase  panjang  dalam  sejarah  kepartaian  masing-masing.  Dalam perjalannya,  kedua  negara  terus  berhadapan  dengan  partai-partai  nasionalis yang  tidak  secara  tegas  mengusung  Islam  sebagai  visi  perjuangannya.  Namun demikian,  kedua  partai  belum  pernah  mengalami  kondisi  puncak.  Di  sinilah titik letak perjuangan kedua partai ini. Kedua partai dipilih berdasarkan asumsi bahwa  keduanya  berada  di  negara  di  mana  populasi  Muslim  sangat  besar, namun justru mengalami berbagai kendala, termasuk ketertarikan publik Islam terhadap  keduanya.  Data  yang  dianalisis  dalam  tulisan  ini  diperoleh  dari berbagai  literatur  yang  telah  dihasilkan  oleh  para  ahli  terdahulu.  Tulisan  ini mendiskusikan  dua  hal,  (1)demokratisasi  dan  politik  kepartaian,  dan  (2) Demokratisasi  dan  Partai  Politik  Islam.  Hal  yang  pertama  menyangkut bagaimana  proses  demokrasi  berpengaruh  terhadap  sistem  kepartaian  Islam. Hal kedua berhubungan erat dengan relevansi sistem demokrasi dengan partai- partai  Islam.  Kedua  topic  ini  akan  diuraikan  secara  singkat  pada  sub  diskusi tulisan  ini.  Dengan  demikian,  sumber  utama  data  adalah  literatur-leteratur yang memiliki relevansi dengan tema tulisan ini.

## B. DEMOKRATISASI DAN POLITIK KEPARTAIAN ISLAM
Politik  kepartian  pada  dasarnya  lahir  dari  sistem  demokrasi  sebagai proyek  modernisasi  politik  yang  sama-sama  melanda  Indonesia  dan  Malaysia. Lahirnya  partai  Islam  Se-Malaysia  (PAS)  menjadi  sebuah  tuntutan  sebagai sarana  perjuangan  dalam  meraih  sebuah  kemerdekaan  dengan  mengambil  isu sebuah  gerakan  politik  Islam  dengan  cita-cita  akan  lahirnya  negara  Islam Malaysia. Dalam sebuah perjuangannya, PAS sedikitnya sudah mengalami tiga kali pembaharuan ideologi politiknya. Pada awal PAS didirikan mengedepankan sikap nasionalisme, kemudian mengalami perubahan menjadi fundamentalisme dan  pada  era  90-an  PAS  berubah  menjadi  liberalisme.  Perubahan  semangat kepartaian  PAS  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  politik  tanah  air  Malaysia dan  mitra  koalisinya.  Sebagaimana  digagas  Muhammad  Faiz  Mukmin  Abdul Mutalib  dan  Wan  Fariza  Alyati  Zakaria  dalam  International  Journal  Thought Vol. 8/ 2015 bahwadalam sejarah perjalanan politik PAS, kini sudah mengalami perubahan. Semula PAS merupakan partai eksklusif, kemudian menjadi partai
Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam.......
inklusif  dengan  mengusung  slogan  “PAS  For  All”.  Perubahan  politik  PAS  ini tidak  terlepas  dari  pengaruh  mitra  koalisi  dalam  membangun  kebersamaan politik di Malaysia.
Masa-masa  sulit  seperti  itujuga  pernah  dialami  oleh  umat  Islam Indonesia  sejak  Indonesia  merdeka  dalam  memperjuangkan  tegaknya  syariat Islam. Perjuangan yang melelahkan tersebut berakhir dengan sebuah kenyataan politik yang pahit bagi umat Islam, dimana perjuangan untuk penerapan syariat Islam sebagai landasan dalam tata kelola negara Indonesia terkalahkan dengan paham  nasionalis.  Akibatnya,  Piagam  Jakarta  ditolak  sebagai  muqaddimah UUD 1945. Fakta politik ini merupakan kekalahan pertama umat Islam dalam pentas  politik  nasional  Indonesia  yang  kemudian  diikuti  oleh  kakalahan  yang lain.  Kebijakan  pemerintah  yang  mempersempit  gerak  politik  umat  Islam dengan keharusan partai-partai Islam berfusi dalam satu partai PPP merupakan pukulan  telak  dari  pemerintah  kepada  umat  Islam  berikutnya.  Bukan  itu  saja, dicitrakannya  partai  politik  Islam  menjadi  partai  yang  tidak  menarik,  partai Islam  terus  mengalami  gejolak  internal,  dan  akhirnya  adanya  penggembosan pada  PPP,  sehinggaberakibat  merosotnya  perolehan  suara  PPP  (Sanusi, 1998:106-107).
Eksistensi  perjuangan  politik  umat  Islam  melalui  partai  PAS  dalam konteks  Malaysia  dan  PPP  dalam  konteks  Indonesia,  memang  harus  disadari partai  Islam  tidak  mampu  menyelesaikan  persoalan  dan  tuntutan  umat  Islam yang  kian  komplek  permasalahannya.  Namun  demikian,  melahirkan  gerakan politik  Islam  untuk  memperjuangkan  kepentingan  umat  Islam,  merupakan sebuah  kewajiban.  Abdul  Munir  Mulkhan  (1999:158-159)  menulis  ada  sumber ideologis  yang  menyuplai  gagasan  gerakan  Islam  ini. Pertama, adanya kepercayaan aturan syariat Islam sudah lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kedua, kehidupan  duniawai  yang  profan  termasuk  politik,  harus merupakan  penerapan  hukum  Tuhan  dalam  Al-Qur’an  yang  secara  lengkap tersusun  di  dalam  syariat. Ketiga, gerakan  pembaharuan  Islam  lebih berorientasi  kepada  syariat,  sehingga  berpeluang  lahirnya  fundamentalisme. Keempat, adanya  pandangan  bahwa  seluruh  pemikiran  ulama  sebagai  hal baku  yang  berlaku  universal  dan  tidak  berubah  sehingga  menjadi  dogma. Kelima, elit  gerakan  Islam  menempatkan  ahli  syariah  memegang  otoritas tunggal menafsirkan ajaran Islam. Keenam , munculnya beban psikologis akan adanya ancaman dari agama lain, tradisi dan kekuatan sekuler. Ketika ancaman tersebut,  masih  terus  menerus  menghantui  umat  Islam,  maka  gerakan  Islam dan politik Islam akan terus muncul ke permukaan.
Ketika  kondisi  sosial  dan  politik  umat  Islam  belum  menampakkan sebuah kemapanan dan terpaan isu miring yang mengancam umat Islam, sudah tentu  keberadaan  perjuangan  politik  melalui  partai  politik  Islam  akan  terus- menerus  berlangsung.  Ideologisasi  Islam  masih  menjadi  segmentasi  yang menarik bagi umat Islam, meski pun dukungan terhadap partai Islam ini tidak bisa  mencapai  titik  mayoritasnya.  Dengan  memperhatikan  eksistensi  berbagai gejala politik dan isu politik berazaskan agama ini, maka keberadaan partai PPP di  Indonesia  dan  PAS  di  Malaysia  akan  masih  dibutuhkan  oleh  masyarakat muslim,  sebagai  partai  yang  mengawal  ditegakkannya  subtansi  syariat  Islam menjadi landasan kebijakan publik yang tidak merugikan umat Islam. Langkah ini  tentu  tidak  melanggar  dari  prisip-prinsip  demokrasi,  bahkan  menjadi sebuah  keharusan,  karena  faktanya  Indonesia  dan  Malaysia  ini  memiliki
Khoiro Ummatin
penduduk mayoritas muslim dan sudah menjadi kewajaran kalau norma-norma Islam dipertimbangkan dalam tata kelola negara.
Pelembagaan  Islam  dalam  kancah  negara  menjadi  sebuah  tuntutan, minimal  adalah  lahirnya  sebuah  kebijakan  yang  melindungi  Islam  sebagai agama dan umat Islam sebagai pemeluknya. Semangat ini sama-sama dimiliki Indonesia  dan  Malaysia,  perhatian  besar  negara  terhadap  agama  Islam  dan umat Islam sampai-samapi menjadi titik kekhawatiran bagi laju demokratisasi. Namun  demikian,  kebenaran  kebangkitan  Islam  akan  menjadi  ancaman  dan sekaligus  akan  menghambat  demokratisasi,  memang  harus  dibuktikan  sampai ke  wilayah  empiris.  Karena  tidak  banyak  bukti  yang  bisa  menemukan  benang merahnya  antara  kebangkitan  Islam  dan  mandegnya  demokrasi  di  Indonesia dan Malaysia. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, demokrasi di kedua negara tersebut  justru  mengalami  perkembangan  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  mapan dalam  pelembagaan  demokrasi  seiring  dengan  bangkitan  sistem  kepartaian Islam.
Lahirnya  undang-undang  Malaysia  yang  menempatkan  Islam  sebagai agama negara dan konstitusi yang melindungi etnis melayu yang juga beragama Islam  merupakan  salah  satu  contoh  betapa  pentingnya  sinergisitas  Islam  dan politik  kepartaian  dalam  proses  demokratisasi.  Pemberian  hak  istimewa  dan proteksi  muslim  Melayu,  memang  banyak  menyita  perhatian  para  pemerhati dari luar Malaysia. Bahkan kebangkitan Islam Malaysia ini juga membuat was- was bagi elit politik non Melayu. Sebagaimana ditulis Fred R. von der Mehden (1985:  335)  dalam  karyanya  yang  berjudul  “Kebangkitan  Kembali  Islam  Di Malaysia”,bahwa  kenyataan  memang  konstitusi  Malaysia  menjadikan  Islam adalah  agama  negara,  dan  hukum  Islam  untuk  mengatur  tingkah  laku pemeluknya.  Konstitusi  juga  mengatur  golongan  agama  lain  diberi  kebebasan untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya.  Namun  dalam  realitasnya,  para misionaris  mengalami  kesulitan  bergerak  karena  adanya  larangan  mengajak orang  Islam  pindah  agama.  Kebangkitan  Islam  telah  membuat  khawatir  bagi non  melayu  atas  munculnya  ketidaktoleransian  yang  semakin  besar  dalam masyarakat  Islam.  Para  wakil  penduduk  Cina  dan  India  khawatir  kebangkitan Islam  ini  akan  menjadikan  partai  Melayu  semakin  tinggi  memberikan dukungan  kepada  fundamentalisme  agama.  Dua  partai  yaitu  UMNO  dan  PAS partai yang paling disorot.
Kekhawatiran kebangkitan Islam akan menghambat proses demokratisasi  pernah  terjadi  juga  di  Indonesia.  Kebangkitan  kaum  intelektual muslim masuk di pusaran kekuasaan, pendidikan dan ekonomi pada era 90-an, menjadi  fakta  sejarah  monumental  bagi  kebangkitan  umat  Islam  ini  tidak terbuki  menjadi  titik  hambat  bagi  pelaksanaan  proses  demokratisasi  di Indonesia.  Bahkan  kecenderungannya  justru  hadirnya  intelektual  muslim tersebut  yang  kini  menduduki  posisi  penting  di  birokrasi  dan  politik  dapat mendorong  laju  demokratisasi  di  Indonesia.  Dalam  politik  Indonesia,  ada  dua organisasi  keagamaan  Islam  yang  sangat  strategis  dalam  mendorong demokratisasi  yaitu  Muhammadiyah  dan  Nadhlatul  Ulama.  Namun  demikian, kedua  organisasi  tersebut  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  diri  bergabung dalam  satu  partai  politik  meskipun  mamiliki  basis  massa  yang  kuat.  Bahkan, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan diri berada di luar partai politik dan tidak  akan  berpolitik  praktis  (Nashir,  Qodir,  Nurmandi,  Jubba,  &  Hidayati, 2019).
Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam.......
Sikap  khawatir  banyak  pihak  atas  kebangkiatan  Islam  ketika disandingkan  dengan  demokrasi  tersebut,  tentu  tidak  lepas  dari  perspektif miring  peradaban  barat  terhadap  Islam  yang  ada  selama  ini.  Islam  yang diidentikkan  dengan  kekerasan,  terorisme  dan  label  negatif  lainnya,  tentunya menjadi problem yang harus dijawab oleh umat Islam. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian lebih lanjut, pada pembahasan ini perlu ada batasan tentang batasan  partai  politik  dan  partai  politik  Islam,  agar  dalam  melakukan  kajian Islam  dan  Demokrasi  ini  tidak  mengalami  bias  makna,  ketika  menempatkan PPP  dan  PAS  menjadi  unit  analisis  demokratisasi  dalam  sistem  kepartaian. Ketika  menghadirkan  PPP  dan  PAS  dalam  kajian  Islam  dan  demokrasi,  maka yang  terbayang  dalam  pikiran  kita  tentu  berkaitan  dengan  kebangkitan  Islam, karena  pelembagaan  kepartaian  PPP  dan  PAS  sarat  dengan  semangat  dan perjuangan  Islam.Bicara  soal  partai  politik  Islam,  tentu  tidak  bisa  lepas  dari paduan  kata  partai  politik  secara  umum  yang  sudah  melegenda  sejak  jaman Yunani kuno hingga abad moderen sekarang ini, yang mana istilah partai politik ini  memiliki  akar  pemahaman  berkaitan  dengan  perilaku  warga  negara  untuk mewujudkan kebaikan bersama, berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan,  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan,  untuk  perumusan kebijakan  umum,  dan  berkaitan  dengan  konflik  untuk  mempertahankan sumber yang dianggap penting (Surbakti, 1992: 2).

## C. DEMOKRATISASI DAN PARTAI POLITIK ISLAM
Demokratisasi dalam kontekskepartaian politik Islam, sudah sangat jelas bahwa  kata  Islam  memiliki  pemahaman  pada  tingkat  institusi  dan substansi,sehingga  partai  politik  Islam  dalam  operasionalnya  tidak  bisa dipisahkan dari ajaran Islam sebagai sumber kebenaran. Oleh karena itu, politik Islam mengharuskan adanya akhlak dan tuntunan nilai-nilai Islam, baik dalam ranah  konseptual  maupun  operasional  pada  pelembagaan  partai  politik. Dengan  demikian,  tingkat  progresifitas  dan  implementasi  nilai-nilai  Islam menjadi ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi, sehingga sebuah partai politik Islam  posisinya  berada  di  garda  depan  dalam  membela  kepentingan  umat Islam.  Misi  utama  partai  politik  Islam  tersebut  baik  secara  kelembagaan maupun  kerja  politik  keumatan,  dapat  dikatakan  masih  berada  dalam  koridor demokrasi.
Hadirnya  partai-partai  Islam  di  Indonesia  pasca  reformasi  menjadikan trauma  tersendiri  bagi    Kuntowijoyo.  Intelektual  muslim  dan  budayawan  ini justru  menyatakan  ketidak-setujuannya  ketika  masing-masing  elit  masyarakat sibuk  mendirikan  partai  politik  Islam.  Ada  enam  alasan  keengganannya terhadap  partai  Islam,  karena  kehadiran  partai  Islam  dipahami  sebagai terhentinya mobilitas sosial kaum santri, disintegrasi umat, menjadi penyebab memiopis  (orientasi  kekinian),  membuka  pemiskinan  umat,  runtuhnya proliferasi,  alienasi  generasi  muda.  Dengan  adanya  titik  lemah  tersebut,  maka mendirikan partai politik Islam dinilainya sebuah kesalahan fatal (Kuntowijoyo, 1998: 192-195).
Bertolak  belakang  dengan  pemikiran  Kuntowijoyo,  dalam  konteks Indonesia para elit muslim justru mengerangkai pemikirannya bahwa hadirnya pelembagaan  politik  Islam  ini  merupakan  panggilan  sebagai  sarana  menjaga
Khoiro Ummatin
agar  umat  Islam  tidak  dipinggirkan  oleh  penguasa  yang  tidak  memiliki basic keagamaan  Islam  yang  kuat.  Hadirnya  partai  politik  “Islam”  pasca  reformasi sebut  saja  nama  Amin  Rais  dengan  PAN,  Gus  Dur  dengan  PKB,  Yusril  Ihza Mahendra dengan PBB dan sejumlah partai yang memiliki basis dukungan dari umat  Islam  adalah  fakta  akan  pentingnya  partai  politik  Islam  dalam  sistem politik kepartaian.Sementara di Malaysia, munculnya persaingan politik UMNO dan  PAS  dalam  membuat  gagasan  syariat  Islam  oleh  PAS,  dan  gagasan  Islam Hadhari oleh UMNO menandai betapa pentingnya politik Islam. Seiring dengan kemajuan ekonomi yang dicapai, Malaysia juga semakin diperhitungkan dalam panggung  politik  internasional,khususnya  di  kawasan  Asia  Tenggara,  bahwa sejak  awal  berdirinya  hingga  saat  ini  persaingan  sengit  keduanya  telah mendominasi politik Malaysia, terutama dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman (Daulay, 2013:147).
Pergeseran politik Islam di Malaysia memang cukup menarik, khususnya pada  fenomena  politik  yang  dilakukan  oleh  PAS  yang  bersaing  keras  dengan UMNO  sebagai  partai  penguasa  yang  berbasis  etnis  Melayu  dan  Islam.Pada awalnya UMNO dikenal sebagai partai sekuler yang  didukung oleh elite partai yang  berlatar  belakang    pendidikan  Barat.  Dalam  perkembangan  berikutnya, UMNO  bergeser  menjadi  partai  yang  banyak  membuat  kebijakan  politik  yang cenderung  menguntungkan  etnis  Melayu  dan  umat  Islam.  Pergeseran  politik UMNO  yang  semakin  banyak  menguntungkan  umat  Islam  dan  etnis  Melayu terjadi  pada  masa  pemerintahan  Mahathir  Mohammad.Ketika  lingkungan politik  dan  sosial  telah  berubah,  akibat  gelombang  urbanisasi  orang-orang Melayu  ke  wilayah  perkotaan,  tekanan  yang  semakin  besar  pada  bangsa  dan agama  Melayu  (Islam),  aktivitas  dan  tuntutan  politik  kepada  PAS  pun  ikut berubah. Para politisi, sebagian karena keyakinannya, dan sebagian lagi karena tuntutan  pragmatis,  semakin  mengikatkan  diri  mereka  pada  warisan  Melayu- Muslim. Konsistensi sebagai partai oposisi dan tetap mengusung negara Islam dan menjadi partai terbuka, menjadikan PAS makin kuat mendapat dukungan dari  umat  Islam,  terutama  setelah  kaum  terdidik  Melayu  memperkuat  garis perjuangan PAS.
Dengan  paparan  kontribusi  partai  Islam  PAS  dalam  tata  kelola pemerintahan  di  Malaysia  lebih  memilih  menjadi  oposisi  untuk  melahirkan kontrol,  semakin  memperkuat  argumentasi  betapa  pentingnya  partai  Islam dalam proses demokratisasi. Ismail Suardi  Wekke (2013) dalam “Islam Politik di  Malaysia”  bahwa  implementasi  Islam  sebagai  roh  dari  pemerintah  dalam mewujudkan  impian  mereka  sebagai  bangsa  sangat  mendorong  sebuah demokrasi.Agama  dalam konteks negara  dilihat sebagai budaya  yang memiliki fungsi  profetik.  Kebijakan  pemerintahan  dikelola  dengan  tujuan-tujuan transenden. Termasuk pada urusan mempertahankan loyalitas rakyat. Memahami  perkara  negara  dalam  perspektif  politik  Islam  bukanlah sesuatu  yang  mudah.  Walaupun  susah  dalam  memahami  hal  tersebut,  selalu saja menarik dalam melihat hubungan antara agama dan perilaku politik yang berujung  pada  demokrasi.   Dengan  demikian,  agama  yang  menjadi  pegangan individu  dalam  komunitas  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  menjadi  acuan. Agama harus wujud dalam bentuk manfaat kemanusiaan dalam arti yang luas. Tidak  sebatas  ritual  saja  tetapi  harus  juga  melembaga  di  luar  aktivitas penyembahan. Karena apapun yang dilakukan dalam prosesi ritual yang ada itu semata-mata untuk kebutuhan manusia.
Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam.......
Bangunan relasi antara Islam dan politik menemukan bentuk yang tidak tunggal.  Dalam  sejarah  peradaban  Islam  telah  dipraktikkan  berbagai  model yang  kesemuanya  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  dari  penjiwaaan  terhadap nilai-nilai  keislaman.  Agama  telah  memberikan  pemaknaan  terhadap  fakta sosial. Demikian pula dalam konteks universal, agama juga menjadi spirit bagi keberlangsungan  demokrasi. Sehingga  masing-masing  umat  beragama memaknai  iman  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan  keberagaman. Pemaknaan  demokrasi  dan  demokratisasi  ini  kemudian  berkembang  menurut pandangan  nasional  masing-masing.  Bahkan  kemudian  pembentukan  negara- bangsa dipicu dengan pandangan adanya ikatan kesamaan kultural berdasarkan aspek  kebangsaan.  Justru  dengan  nasionalisme  yang  mengambil  bentuk emosional  dan  kadang  ekstrim  menimbulkan  perselisihan  tersendiri. Sebagaimana  pertentangan  Pan-Malayan  Islamic  Party  (PMIP)  menentang United Malays Nationalist Organization (UMNO) secara sengit.
Tuduhan yang dilancarkan adalah bagaimana partai yang berkuasa justru tidak  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  perjuangan.  Justru  yang  terlihat  adalah dominasi  politik.  Tetapi  Islam  yang  didengungkan  hanya  sebatas  slogan. Nasionalisme menunjukkan bahwa setiap institusi keuangan di Malaysia sudah mengintegrasikan  Dewan  Syariah  ke  dalam  struktur  lembaga.  Kemudian dilengkapi juga dengan adanya unit yang khusus menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan pelaksanaan manajemen, termasuk dalam pelaporan, tanggung jawab  dan  keterbukaan.Partisipasi  politik  Islam  di  Malaysia  bisa  bersinergi dengan  kekuasaan  kerajaan,  keberasilan  pemerintahan  dapat  mengelola  kelas sosial  yang  ada  tentu  merupakan  faktor  penting.  Nilai  dan  persepsi interpersonal  tidak  lagi  menjadi  kendala  dengan  penetapan  Islam  sebagai agama  resmi.  Walau  pun  sikap  interpersonal  ini  adalah  pandangan  politik, tetapi  eksistensi  yang  diterjemahkan  dalam  urusan  politik  tidak  mendorong untuk  membuat  kelompok  dengan  nilai  berbeda.  Sebab  sejak  awal  nilai  yang dianut merupakan prinsip yang sama dengan apa yang diyakini kelompok lain, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya diri.
Dengan  tumbuhnya  kepercayaan  diri  ini,  maka  dapat  mendorong partisipasi yang selanjutnya akan terbentuk partisipasi aktif, kepuasaan dalam bernegara,  serta  menjadi  warga  negara  yang  setia.  Pada  gilirannya  akan mendorong  terwujudnya  hubungan  sosial  dan  kerja  sama  diantara  warga negara.  Hal  ini  kemudian  berhasil  mengeliminasi  wujudnya  perbedaan- perbedaan  ideologi  yang  menjadi  wacana.Ada  transformasi  dan  juga penyesuaian  akan  ide  demokratisasi.  Ketika  demokratisasi  berjalan  dan berkembang  di  negara  bukan  asal  demokrasi,  maka  ada  adaptasi  dan  ada akulturasi  dengan  budaya  yang  sebelumnya  sudah  ada.  Prinsip  pemerintahan berjalan  sesuai  dengan  norma  dan  keyakinan  yang  dimiliki  masing-masing negara. Demikian di Malaysia, dimana Islam sudah mnemukan tempat  ketika demokrasi  belum  memberikan  ide  dalam  kelangsungan  pemerintahan.  Oleh karena  itulah  tata  kelola  pemerintahan  Malaysia  politik  agama  dapat  berjalan seiring.  Prinsip-prinsip  Islam  kemudian  menjadi  inspirasi  dalam  penetapan kebijakan.
Malaysia  sebagai  negara  Islam  sudah  berusaha  mengadaptasi  Islam untuk  menjadi  standar  etis  dalam  kenegaraan.  Agama  dijadikan  sebagai  alat untuk  melakukan  transformasi  di  masyarakat.  Namun  demikian  agama  lain dalam konteks ini diberikan kebebasan tetap mempraktikkannya dalam sebuah
Khoiro Ummatin
kehidupan keseharian. Islam menjadi kesadaran kolektif masyarakat, sehingga keberadaan  partai  Islam  PAS  bisa  menjadi  lokomotif  proses  demokrasi.Begitu pula  dengan  keberadaan  PPP  sebagai  partai  politik  Islam  di  Indonesia.Sejak awal  partai  ini  berfusi  menjadikan  Islam  sebagai  azas  dalam  berpartai.  Meski PPP  memakai  azas  Islam,  keberadaan  PPP  tidak  pernah  keluar  dari  koridor demokrasi bahkan selalu menyokong terhadap demokratisasi di Indonesia. Hal ini  terbukti  dengan  digariskannya  prinsip  perjuangan  PPP  dalam  anggaran dasar  partai.  Prinsip  tersebut    meliputi;    prinsip  ibadah,  prinsip  amar  ma’ruf nahi munkar, prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan dan prinsip istiqamah. Dalam bidang  politik  PPP  mengembangkan  kehidupan  politik  yang  mencerminkan demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  sejati  dengan  prinsip  musyawarah.  PPP sangat  menentang  bentuk-bentuk  otoritarianisme,  fasisme,  kediktatoran, hegemoni  dan  kesewenang-wenangan  yang  mendholimi  rakyat(Ketetapan Muktamar VII PPP, 2011: 3-4).
Dengan paparan adanya prinsip dasar yang menjadi pijakan partai dalam memainkan  peran  politiknya,  maka  kehadiran  PPP  dalam  perpolitikan  di Indonesia  jelas  menjadi  partai  yang  memberi  kontribusi  dalam  proses demokratisasi.  Cerminan  internal  dapat  dibaca  dalam  distribusi  elit  yang dikelola  dalam  permusyawaratan  lewat  muktamar.  Pada  level  eksternal keterlibatan  PPP  dalam  berbagai  permusyawaratan  dalam  pengambilan kebijakan  menjadi  fakta  penting.  Belum  lagi  secara  kelembagaan  politik, dimana setiap lembaga politik pada tata kelola negara menjadi prasyaraat bagi pelaksanaan  demokrasi  baik  subtansi  maupun  prosedural.  Oleh  karena  itulah, dalam  berpolitik  PPP  sebagai  partai  politik  Islam  dalam  pengambilan keputusan  yang  menyangkut  nasib  rakyat  selalu  mengedepankan  musyawarah untuk  mencapai  mufakat.  Bahkan  dalam  muktamar  ke  VII  jelas-jelas  PPP merekomendasikan kepada pemerintah perlunya dilanjutkan reformasi politik, kesungguhan  dalam  demokratisasi  dan  institusionalisasi  nilai-nilai  demokrasi yang sesuai dengan kultur, karakter dan dinamika masyarakat Indonesia.
Paparan  fakta  politik  yang  ada  pada  partai  Islam  PPP  di  Indonesia  dan PAS di Malaysia di atas, semakin memperkuat argumentasi bahwa keberadaan partai  politik  Islam  sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan  demokrasi,  dan bahkan  partai  PPP  dan  PAS  sama-sama  berkontribusi  dalam  proses demokrasisasi.  Tuntutan  sistem  kepartaian  yang  dalam  pemerintahan  negara menjadi sangat bermakna pada kehidupan demokrasi, maka bagi Malaysia dan Indonesia,    sistem  kepartaian  Islam  ini  adalah  satu  pengalaman  bagi  umat Islam  untuk  menuju  sebuah  pemerintahan  yang  demokratis.  Penerimaan demokrasi  Barat  secara  bertahap  dalam  tata  kelola  pemeraintahan  yang memberi ruang penyertaan rakyat dalam menentukan kebijakan. Pengingkaran dan kritik tajam atas demokrasi liberal oleh PPP dan PAS, merupakan sisi kritis dan  bukti  kedaulatan  dari  partai  politik  Islam.  Sikap  politik  ini  tidak  bisa dijadikan  rujukan  bahwa  partai  politik  Islam  menjadi  partai  yang  anti demokrasi. Pada dataran realitasnya yang terjadi justru sebaliknya, sikap kritis tersebut  menunjukkan  ada  transformasi  dan  penyesuaian  terhadap demokratisasi.
Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam.......

## D. KESIMPULAN
Ketika  demokrasi  berjalan  dan  berkembang,  partai-partai  politik  Islam merespon  dengan  baik,  menunjukkan  dalam  proses  politik  ada  adaptasi  dan akulturasi  dengan  budaya.  Keberlangsungan  prinsip  pemerintahan  yang berjalan sesuai dengan norma dan keyakinan masing-masing negara, termasuk di  Indonesia  dan  di  Malaysia  menandakan  kebaikan  demokrasi  ke  depan. Ketika  demokrasi  dan  relasi  negara  dengan  agama  mulai  menjadi  wacana  dan sudah  pada  tahap  pelembagaan,  maka  gejala  ini  menandakan  sesungguhnya pelaksanaan  pemerintahan  dalam  Islam  menunjukkan  fleksibelitasnya, sehingga  partai-partai  Islam  secara  mandiri  mampu  memberikan  sumbangsih bagi kemajuan kemanusiaan dan demokrasi.Islam sebagai ajaran Tuhan dalam konteks  ini  lebih  menjadi  inspirasi  dalam  penetapan  kebijakan.  Sistem pemerintahan  demokratis  yang  disepakati  berusaha  diadaptasi  oleh  setiap warga  negara.  Sementara  bagi  Indonesia  meski  bukan  sebagai  negara  Islam, ajaran  Islam  menjadi  pertimbangan  etis  oleh  partai  Islam  dalam  menentukan kebijakan. Dalam konteks Malaysia Islam tidak lagi menjadi wacana, tapi justru Islam  dijadikan  sebagai  alat  menata  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Putusan  politikdengan  memilih  Islam  sebagai  acuan  utama  dan  menjadikan agama  lain  secara  bebas  tetap  dapat  dipraktikkan  di  Malaysia,  menunjukkan bahwa Islam sudah menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hasan, Sahar L. (1998). Memilih Partai Islam Visi, Misi dan Persepsi. Jakarta: Gema Insani.
Sanusi,  Anwar.  (1998).  Penggunaan  Hak  Pilih  Umat  dalam  Memilih  Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi. Jakarta: Gema Insani. Surbakti,  Ramlan.  (1992).  Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia.
von der Mehden, Fred R. (1985). Kebangkitan Kembali Islam Di Malaysia.
Widodo,  Gatot  Priyo,  dkk.  (2015).  Komunikasi  Politik  dan  Resolusi  Konflik  di Malaysia  dan  Indonesia  Pada  Organisasi  Politik. Yogyakarta:  Andi Press .

## Jurnal dan lainnya
Badri,  Z.  H.  (2019).  Alternatif  Bagi  Penguatan  Demokrasi:  Pengalaman Mekanisme  Anggaran  Partisipatif  (Participatory  Budgeting)  Di  Kota Porto Alegre, Brazil. Review of International Relations, Volume 1. Bezhan,  F.  (2017).  Nationalism,  Not  Islam:  The  “Awaken  Youth”  Party  and
Pashtun  Nationalism.  In  Green  N.  (Ed.). Afghanistan's  Islam:  From Conversion  to  the  Taliban  (pp.  163-186).  Oakland,  California: University of California Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1kc6k3q.14.
Cora, Elly Noviati. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Konstitusi .
Khoiro Ummatin
Daulay,  Hamdan.  (2013).  Strategi  Politik  UMNO  dan  PAS  di  Malaysia:  dari Wacana Syariat Islam hingga Konsep Islam Hadhari. Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 47 (1).
Hadiz, V. R. (2011). No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics in Indonesia. Indonesia, (92), 1. doi:10.5728/indonesia.92.0001. Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tentang AD dan ART PPP, (2011). Jakarta: DPP PPP.
Mayrudin, Y. M., & M. Chairil Akbar. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai- partai  Politik  Islam. Jurnal  Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan,  11  (2).
169–186.
Mulkhan, Abdul Munir. (1999). Akar Fundamentalisme dalam Gerakan Islam di Indonesia dalam Wacana Proyek-Proyek Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 2 (1).
Mutalib, Muhammad Faiz Mukmin Abdul, et.al. (2015). Post-Islamism in PAS: An  Analysis  on  the  Impact  of  Tahalluf  Siyasi. International  Journal  of Islamic Thought, 8 (2), 52-60.
Nashir,  H.,  Qodir,  Z.,  Nurmandi,  A.,  Jubba,  H.,  &  Hidayati,  M.  (2019). Muhammadiyah’s  “Moderation  Stance  in  the  2019  General  Election: Critical  Views  from  Within”. Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies.
https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.1-24. Nugroho,  H.  (2015).  Demokrasi  dan  Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka Konseptual  Untuk  Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  di  Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1 (1), https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419. Tanjung,  A.  (2019).  Peran  Partai  Politik  Islam  dalam  Mewujudkan Pemerintahan  Ideal  (Studi  Partai  Politik  Islam  di  Kabupaten  Bone).
Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law. https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.360.
Wekke,  Ismail  Suardi.  (2013).  Islam  Politik  di  Malaysia. Millah  Jurnal  Studi Agama, 7 (2).