Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap  Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Budiman, Daharmi Astuti*
Prodi  Ekonomi  Syariah,  Fakultas  Agama  Islam  Universitas Islam Riau

## Abstract
Purpose: This study  aims to determine  the  contract  system used and the profit  sharing  system  of  floating  net  cages  in  Merangin  Village,  Kuok District,  Kampar  Regency.  Method:  field  research  using  a  descriptive qualitative  analysis  approach.  Data  collected  through  interviews  and direct  observation.  Finding:  the  results  of  the  study  revealed  that  in  the practice of floating net cage fish cages between cage owners and employees namely  Syirkah  Mudharabah,  in  terms  of  the  legal  aspects  of  the Mudharabah Syirkah, the Rukun Syirkah Mudharabah, Terms, Principles, Contracts  and  Profit  Sharing  (profits  and  losses)  that  contained  in  the study  of  Muamalah  Jurisprudence.  Implication:  socialization  about business  cooperation  needs  to  be  carried  out  in  the  perspective  of  the Shari'ah  by  relevant  parties,  to  increase  the  understanding  of  the  local community  about  the  concept  of  business  cooperation  following  Islamic
Shari'ah
Abstrak
Tujuan -  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  akad yang digunakan dan sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa  Merangin  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar.  Metode: Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  (field research)  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  observasi langsung  ke  lapangan.  Temuan:  hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  dalam praktik kerjasama keramba  ikan jaring  apung antara pemilik  keramba  dengan  karyawan  yaitu  Syirkah  Mudharabah, ditinjau dari  segi  aspek  hukum  Syirkah  Mudharabah yaitu Rukun Syirkah  Mudharabah,  Syarat-Syarat,  Prinsip,  Akad  dan  Bagi  Hasil
(keuntungan  dan  kerugian)  yang  terdapat  dalam  kajian  Fikih Muamalah.  Implikasi:  perlu  diadakan  sosialisasi  mengenai kerjasama  usaha  dalam  perspektif  Syari’ah  oleh  pihak-pihak terkait, agar menambah  pemahaman masyarakat setempat tentang konsep kerjasama usaha yang sesuai dengan Syari’at Islam.
Pedoman    Sitasi: Budiman  &  Astuti,  D.  (2020).  Tinjauan  Fikih Muamalah  Terhadap  Sistem  Bagi  Hasil  Usaha  Keramba  Jaring Apung  Desa  Merangin  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam , 2(1), 51 -62 DOI: https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.152
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI

## SERAMBI
Received 12 Mar 2020 Revised 28 Mar 2020 Accepted 25 Apr 2020 Online first 30 Apr 2020

## Paper type
Research paper
Email : daharmi_astuti@fis.uir.ac.id
Keywords: Islamic
Jurisprudence,  Profit  Sharing
System
SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, 2020,  pp. 51-62 eISSN 2685-9904

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam

## Pendahuluan
Alam  semesta  beserta  isinya  diciptakan  Allah  agar  dapat  dipergunakan  untuk  mencukupi kebutuhan manusia. Allah telah memberikan anugerah dan karunia yang besar kepada manusia melalui  penciptakan  langit  dan  bumi  beserta  isinya,  dan  seluruhnya  diambil  manfaatnya sehingga  manusia  dapat  menjaga  kelansungan  hidupnya  dan  agar  berbakti  kepada  Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. (Yuliani, 2018). Dilihat dari peta dunia.Indonesia yang di berikan rahmat oleh Allah SWT dengan memiliki laut yang sangat luas dan dengan hasil ikannya yang berlimpah ruah membuat masyarakat di berbagai belahan daerah menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya.
Indonesia  juga  dihadiahkan  oleh  Allah  SWT  dengan  berbagai  macam  suku  bangsa,  ras, adat  istiadat  yang  berbeda-beda,  yang  mana  akan  mempengaruhi  cara  masyarakat-masyarakat tersebut  untuk  mengelola  sistem  perekonomian  mereka  masing-masing.  Indonesia  memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan usaha pemeliharaan ikan. Sehingga produksi dan  produktifnya  perairan  umum  dapat  ditingkatkan,  guna  memenuhi  kebutuhan  konsumsi ikan  perkapita  pertahun  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Meningkatnya  jumlah permintaan konsumen akan ikan, perlu diupayakan peningkatan jumlah produksi. Peningkatan jumlah  produksi  di  subsektor  perikanan  meliputi  pemanfaatan  sumber  daya  hayati  perairan, melalui pembudidayaan ikan dengan cara budidaya ikan kolam, penggunaan keramba dan mina padi.  Berbagai  sektor  usaha  ini  dapat  dikembangkan  hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar Riau.
Kabupaten  Kampar  merupakan  salah  satu  kawasan  yang  sangat  potensial  untuk pembudidayaan  perikanan  air  tawar  karena  keadaan  alam  sangat  mendukung  dalam  kegiatan pembudidayaan ikan.Dilihat dari tabel diatas Kampar merupakan penghasil ikan keramba jaring apung  terbanyak  di  Provinsi  Riau,  produksi  ikan mencapai  23.542,34  ton  di  tahun  2015.  Usaha keramba  jaring  apung  tersebut  sudah  menjadi  mata  pencarian  utama  masyarakat  Kampar khususnya  pada  tiga  kecamatan  yaitu,kecamatan  XIII  Koto  Kampar,  Kecamatan  Kuok  dan Kecamatan  Kampar.  Pada  tahun  2015  BPS  mencatat  bahwa  Kecamatan  Kampar  menghasilkan 2.242,50  ton  ikan,  Kecamatan  Kuok  menghasilkan  11.863.82  ton  ikan  dan  kecamatan  XIII  Koto Kampar  menghasilkan  13.256,09  ton  ikan.  Ikan  yang  dihasilkan  tersebut  didistribusikan  ke berbagai  daerah  sekitarnya  yaitu  Rokan  hulu,  Duri,  Dumai  dan  Rengat.  Hasil  ikan  keramba jaring apung di Kabupaten Kampar yang sangat berpotensi tersebut tentunya melibatkan banyak pihak.
Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pemilik keramba ikan,  terdapat sistem bagi  hasil  antara  pemilik  keramba  dan  karyawan  dengan  sistem  negosiasi.  Negosiasi  ini dilakukan oleh pemilik keramba dengan karyawan yaitu kesepekatan hasil atau keuntungan dari kerjasama keramba ikan, yang dilakukan diawal tergantung kesepakatan apakah bagi hasil yang dilakukan 60% : 40% atau 50% : 50%. Apabila penawaran yang  diajukan oleh pemilik keramba disetujui oleh karyawan barulah  kerjasama tersebut  akan terlaksana dan apabila tidak  disetujui maka  pemilik  keramba  mengganti  karyawan  atau  mencari  karyawan  yang  lain.  Hubungan antara  pemilik  keramba  dan  karyawan  adalah  pemilk  keramba  akan  membiayai  dari  seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam kerja sama keramba ikan tersebut, baik dari bibit ikan, pakan ikan  maupun  kebutuhan-kebutuhan  lainnya.  Sedangkan  karyawan  bertugas  untuk  mengelola dan menjaga serta memberi pakan ikan pada setiap harinya. Sistem pengupahan pada karyawan ada yang berbentuk gaji tetap yang akan dibayarkan kepada karyawan tersebut, namun di Desa Merangin  ini  sendiri  sistem  pengupahannya  lebih  sering  dengan  sistem  bagi  hasil  keuntungan yang akan dibagi pada masa panen.

## SERAMBI, 2(1), 51- 62
Budiman & Astuti, D. Fikih Muamalah, Sistem Bagi Hasil. ...
Studi  mengenai  tinjauan  fikih  muamalah  pada  sistem  bagi  hasil  menarik  untuk  diteliti. Anggraini  (2017)  menggunakan pendekatan  kualitatif  mengambil  objek  pengelolaan  tambak  di Desa  Seribandung.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sistem  bagi  hasil  pertambakan dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan  pengelola  tambak.  Studi  berikutnya  dilakukan  oleh  Rohmatin  (2008)  menggunakan pendekatan  lapangan  (field  research)  dan  sifat  penelitiannya  adalah  deskriptif  analitik.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  bagi  hasil  pengelolaan  lahan  tambak  di  Desa Teluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.  Studi lain dilakukan oleh Huda (2010). Hasil  penelitian  mengenai prospek  pengembangan  usaha perikanan  dengan  sistem  keramba  di Desa  Merangin  Bangkinang  Barat,  usaha  ini  mempunyai  prospek  yang  baik  untuk dikembangkan  dimasa  yang  akan  datang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi  produksi,  hasil analisa usaha  yang  dterima  oleh  para  petani  dan  juga  dari  penigkatan  jumlah  penatani  dan  keramba setiap  tahunnya  serta  kajian  dari  beberapa  aspek  mengenai  studi  kelayakan  usaha  perikanan dengan sistem keramba yang dinilai layak untuk dikembangkan.
Penelitian ini mencoba untuk mengambil objek yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.  Fokus  pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui  sistem  akad  yang  digunakan  dan  sistem bagi  hasil  usaha  keramba  jaring  apung  Desa  Merangin  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar. Hasil penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan  bagi  penulis  dan  sebagai  perbandingan  antara  teori yang  diperbolehkan  dengan  penerapan  dilapangan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan sistem  bagi  hasil  keramba  ikan.  Selain  itu,  informasi  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  kajian  dan  informasi  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  kesepakatan kerjasama bagi hasil keramba ikan.

## Kajian Pustaka

## Pengertian bagi hasil
Bagi hasil menurut terminology asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamusekonomi  diartikan  pembagian  laba.  Secara  definitive  profit  sharing  sebagai  bagian  laba pegawai  dari  suatu perusahaan hal  itu  dapat  berbentuk  suatu  bonus  uang  tunai  tahunan  yang didasarkan pada labayang diperoleh sebelumnya, atau dapat  berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Febrian, 2018)
Artinya:  “  Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezki  hassil  perniagaan)  dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari A’rafat, berzikirlah kepada Allah dimasy’aril haram  dan  berzdikirlah  (dengan  menyebut)  Allah  sebagaimana  yang  ditunjukkan-Nya kepadamu;  dan  sesungguhnya  kamu  sebelum  itu  benar-benar  termasuk  orang-orang  yang sesat”. (Qs. Al-Baqarah: 198).
Artinya:  “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu  beruntung”.  (Qs.  Al- Jumu’ah:10)

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam

## Macam-macam bagi hasil
Mudharabah adalah  akad  kerja  sama  dalam  bentuk  usaha  dari  yang  memiliki  modal  (shahib  al- maal) dengan  pengelola  modal  (shahibu  al-maal)  dalam  bentuk  usaha  perdagangan, pendistribusian,  dan  sebagainya,  dengan  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan bersama,  misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau  dibagi empat ( Khosyi’ah, 2014). Syirkah adalah persekutuan  atau  perkongsian  dua  pihak  atau  lebih  dalam  menjalankan  sebuah  usaha,  baik daalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari  sebahagian  mereka.Pekerjaan  untuk  menjalankan  modal  juga  dapat  dilakukan  oleh  semua pihak  yang  terlibat  dalam  perkongsian  atau  sebagian  mereka,  sementara  risiko  ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan (Mustofa, 2014).
Musaqah.  Musaqah adalah  sebuah  bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  kebun  dan  petani penggarap  denagan  tujuan  agar  kebun  itu  dipelihara  dan  dirawat  sehingga  memberikan  hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak  bersama  antara  pemilik  dan  penggarap  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  mereka  buat. (Ghazaly, dkk, 2010). Muzara’ah. Muzara’ah yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah  dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang  jumlahnya  menurut  kesepakatan  bersama,  sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut al-muukhabarah (Ghazaly et al., 2010).

## Metode
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  diamati  kemudian  juga  bisa  dipahami  bahwa  pada  hakikatnya  penelitian kualitatif  merupakan  suatu  kegiatan  sistematis  untuk  menemukan  teori  dari  kancah  (lapagan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis.

## Prosedur sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik keramba dan karyawan serta kepala Desa Merangin. Berjumlah  51  orang,  terdiri  dari  25  orang  pemilik  keramba,  25  orang  karyawan  dan  1  orang kepala  Desa  setempat.  Untuk  pengambilan  sampel,  teknik  yang  digunakan  adalah  purposive sampling.

## Pengukuran variabel
Konsep pengukuran dalam penelitian ini  menggunakan dimensi dan indikator dengan merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai  Syirkah Mudharabah. Indikator pengukuran meliputi: (1) Rukun; (2) Syarat; (3) Prinsip; (4) Akad; dan (5) Bagi Hasil (Keuntungan Dan Kerugian).

## Teknik analisis data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  adalah  proses mencari  dan  penyusunan  secara  sistematis  data  yang  telah  diperoleh  dari  wawancara,  catatan lapangan  dan  bahan-bahan  lain  sehingga  mudah  untuk  dipahami  daan  temuannya  dapat diinformasikan kepada fokus penelitian. (Sugiyono, 2009)
Budiman & Astuti, D. Fikih Muamalah, Sistem Bagi Hasil. ...

## Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Desa  Merangin  itu  sendiri,  baik  pemilik keramba  maupun  karyawan  yang  bermukim  di  Desa  Merangin  sebanyak  30  orang  terpilih dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu karakteristik responden  berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan.
Mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa  responden  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  sebesar  100%,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  laki-laki  yang  mempunyai  tingkat  tanggung jawab  sebagai  kepala  rumah  tangga  sehingga  lebih  berani  dalam  pengambilan  keputusan  dan lebih terbuka. Pada umumnya laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang tinggi baik didalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.
Responden yang berusia dibawah  25 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 20%,  responden  yang  berusia  26-40  tahun  berjumlah  20  orang  dengan  persentase  60%  dan responden yang berusia 41-60 tahun berjumlah 5 orang dengan jumlah persentase 20%. Artinya pada tingkat usia 26-40 tahun mempunyai tingkat kematangan pengalaman dan wawasan yang cukup  dalam  mengambil  keputusan  dan  tindakan.    Dari  30  responden  diperoleh  frekuensi responden  berdasarkan  tingkat  pendidikan,  yaitu  SD  sebanyak  0  orang  dengan  persentase  0%, frekuensi responden tingkat pendidikan SMP adalah sebanyak  5 orang dengan persentase 20%, frekuensi responden tingkat pendidikan SMA adalah sebanyak 20 orang dengan persentase 60% dan  frekuensi  responden  tingkat  pendidikan  SARJANA  adalah  sebanyak  5  orang  dengan persentase 20%.

## Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Ikan Desa Merangin
Kerjasama  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Merangin  Kecamatan  Kuok Kabupaten  Kampar  dalam  usaha  keramba  ikan  telah  terjadi  secara  turun-temurun  sampai sekarang. Adapun pembagian bagi hasilnya sebagai berikut:
Keuntungan :
1. Bagi hasil 60% untuk pemilik keramba, artinya dari keuntungan yang didapatkan pada masa panen,  pemilik  keramba  akan  mendapatkan  bagian  60%  dikarenakan  pemilik  keramba menyediakan  semua  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  kerjasama  usaha  keramba  ikan tersebut.
2. Bagi hasil 40% untuk karyawan, artinya pada masa panen karyawan akan mendapat 40% dari keuntungan  yang  didapatkan.  Dikarenakan  karyawan  hanya  bertugas  untuk  merawat keramba yang telah dipercayakan pemilik kepadanya.
Kerugian:
1. Berdasarkan wawancara  penulis apabila terjadi kerugian pada saat panen maka keuntungan yang telah ditetapkan diawal akan berobah sesuai dengan tingkat kerugian pada masa panen tersebut.
Cara  pembagian  ini  dilakukan  karena  pemilik  keramba  menyediakan  seluruh  dari  kebutuhan yang  diperlukan  dalam  usaha  keramba  ikan  tersebut.  Seperti,  keramba,  bibit  ikan,  pakan  ikan dan lain lain. Sedangkan karyawan bertugas sebagai pengelola dari usaha keramba ikan tersebut. Seperti, merawat dan memberi makan ikan setiap hari.
Sumber : Data  Olahan 2019 Gambar 1. Konsep Bagi Hasil

## Pembahasan Hasil Penelitian
Iklim  Desa  Merangin  rata-rata  36-37ºC,  termasuk  dalam  wilayah  lahan  kering  yang  beriklim basah. Untuk lebih mendalam bagaimana sistem kerjasama bagi hasil usaha keramba ikan yang dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Merangin,  peneliti  melakukan  kunjungan  wawancara  kepada beberapa  responden  untuk  memahami  lebih  mendalam  mengenai  pelaksanaan  bagi  hasil  yang dirasakan masyarakat dalam tinjauan Fikih Muamlah terhadap dampak bagi hasil yang mereka laksanakan.  Responden  yang  diwawancarai  secara  komprehensif  sebanyak  10  responden  yang peneliti  pilih  yakni  5  pemilik  keramba  dan  5  karyawan  yang  bermukim  di  Desa  Merangin. Berikut hasil wawancara kepada pemilik keramba.
1. Hasil  wawancara  tentang  jumlah  keramba  yang  dimiliki.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan responden diketahui bahwa rata-rata pemilik memiliki 4 – 8 buah keramba.
2. Hasil  wawancara  mengenai  sistem  pengelolaan  keramba  adalah  sebagai  berikut:  sistem pengelolan yang dilakukan oleh pemilik keramba dengan sistem kerjasama dengan beberapa karyawan.
3. Hasil  wawancara  mengenai  pelaksanaan  ijab  Kabul  (konrak)  adalah  sebagai  berikut:  Ijab Kabul  (kontrak)  yang  dilakukan  pemilik  keramba  terhadap  karyawan  rata-rata  secara  lisan sebelum kerjasama itu terlaksana.
4. Hasil  wawancara  mengenai  pelaksanaan  akad  bagi  hasil  adalah  sebagai  berikut:Akad  bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik keramba dengan karyawan yakni sebelum kerjasama usaha keramba ikan tersebut berjalan.
5. Hasil wawancara mengenai proses usaha keramba sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut: Dari hasil wawancara peneliti terhadap pemilik keramba mereka belum mengetahui apakah  sesuai  dengan  syariat  Islam,  namun  mereka  hanya  mengatakan  bahwasanya  usaha yang  mereka  jalankan  berdasarkan  kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  ada,  yang  mana kebiasaan  dan  adat  istiadat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Dapat  dilihat dari pelaksanaan negosiasi atau akad sebelum kerjasama itu dilaksanakan, modal usaha yang jelas, terdiri dari keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain, hingga pembagian laba yang jelas dan sesuai dengan kontrak (akad) diawal, ini semua ditinjau dari aspek-aspek hukum Syirkah Mudharabah.
6. Hasil  wawancara  mengenai  modal  adalah  sebagai  berikut:    Modal  yang  digunakan  pemilik keramba  yaitu  menyediakan  kebutuhan  usaha  keramba  ikan  tersebut,  baik  keramba,  bibit ikan, pakan ikan dan lain-lain.
7. Hasil  wawancara  mengenai  pembagian  keuntungan  adalah  60%  untuk  pemilik  dan  40% untuk karyawan.
(Shahibul Mal)
Pemilik keramba (Mudharib) Karyawan Syirkah Mudharabah Konsep bagi hasil : 60 % (pemilik keramba) 40’% (Karyawan )

## SERAMBI, 2(1), 51- 62
Budiman & Astuti, D. Fikih Muamalah, Sistem Bagi Hasil. ...
8. Hasil wawancara mengenai pembagian kerugian adalah sebagai berikut: pembagian kerugian tidak sama besarnya dengan pembagian keuntungan, pemabagian kerugian dilihat pada saat proses panen itu dilaksanakan.
9. Hasil wawancara mengenai pembatalan kontrak adalah sebagai berikut: Pembatalan kontrak terjadi disaat penyalahgunaan kepercayaan diantara salah satu pihak.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  beberapa  pemilik  keramba  ikan  di  Desa  Merangin Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  dapat  disimpulkan  bahwa  sisitem  bagi  hasil  yang  telah dilakukan sangat membantu masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.  Dikarenakan  dengan  adanya  sistem  bagi  hasil  ini  dapat  memberi  keuntungan tersendiri,  sehingga  banyak  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  berkat kerjasama yang dijalankan. Sejalan dengan firman Allah SWT :
Artinya:  Dan  katakanlah:  “Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasulnya  serta  orang-orang mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan  dikembalikan  kepada  (Allah)  yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” ( Q.S At-taubah:105)

## Hasil wawancara kepada karyawan
1. Hasil  wawancara  mengenai  jumlah  keramba  yang  dikelola  menunjukkan  bahwa  rata-rata karyawan mengelola 4 – 8 buah keramba.
2. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan ijab Kabul (kontrak) adalah sebagai berikut:  Bapak Rigi  Naldi  mengatakan  bahwa  ijab  Kabul  (kontrak)  dalam  kerjasama  usaha  keramba  ikan disini  biasanya  dilakukan  secara  lisan  saja,  namun  ada  juga  yang  secara  tertulis  dan bermatrai akan tetapi kebiasaan di Desa Merangin  ini untuk mengenai ijab Kabul (kontrak) itu  sendiri  lebih  banyak  secara  lisan  saja,  karena  telah  terlaksana  sejak  dahulu  karena  atas dasar saling percaya.
3. Hasil  wawancara  menegenai  pelaksanaan  akad  bagi  hasil  adalah  sebagai  berikut: berdasarkan  wawancara  peniliti  terhadap  beberapa  karyawan  keramba  ikan  di  Desa Merangin,  dapat  disimpulkan  bahwa  kerjasama  usaha  keramba  ikan  jaring  apung  tersebut akan baru  dijalankan antara pemilik keramba dan karyawan setelah pembahasan mengenai akad selesai.
4. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut:  kerjasama usaha keramba  ikan  jaring  apung  di  Desa  Merangin  ini  telah  terlaksana  sejak  sebelumnya,  dan mengenai  pelaksanaan  dalam  kerjasama  ini  berdasarkan  kebiasaan  dan  adat  istiadat setempat dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.
5. Hasil  wawancara  mengenai  modal  usaha  adalah  sebagai  berikut:  Dalam  kerjasama  antara pemilik  keramba  dan  karyawan,  untuk  modal  usaha  seluruhnya  ditanggung  oleh  pemilk keramba dan karyawan tidak ikut serta dalam urusan modal usaha tersebut.
6. Hasil wawancara mengenai pembagian keuntungan (bagi hasil) adalah sebagai berikut:  Pada masa  panen  akan  tiba,  maka  pembagian  keuntungan  akan  merujuk  kembali  kepada kesepakatan akad diawal, yakni untuk karyawan akan mendapatkan bagian sebesar 40% dari keuntungan didapatkan.

## SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
7. Hasil wawancara mengenai adakah pembagian jika terjadi kerugian adalah sebagai  berikut: Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  beberapa  karyawan,  jika  terjadi  kerugian dalam  kerjasama  tersebut  untuk  kerugiannya  akan  ditanggung  bersama  dalam  arti pembagiannya akan tetap ada namun tidak sama besar pembagiannya jika untung.
8. Hasil wawancara mengenai pernahkah terjadi pembatalan kontrak (kerjasama) adalah sebgai berikut:  Untuk  pembatalan  kontrak  (kerjasama)  pernah  terjadi,  ini  biasanya  terjadi dikarenakan penyalahgunaan kepercayaan diantara dua belah pihak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  berapa  pemilik  keramba  dan  karyawan,  maka dapat dilihat tabel dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Keramba Dan Karyawan
No Indikator Ada Tidak Keterangan 1 Rukun : a. Pelaku akad  Pemilik keramba dan karyawan b. Objek akad  Adanya  modal  usaha  keramba,  pembahasan sistem  kerja  yang  jelas  dan  juga  pembahasan keuntungan c. Ijab Kabul (shighah)  Pengucapan kontrak kerja secara lisan 2 Syarat-syarat: a. Para pihak yang berkontrak  Pihak  yang  berkontrak  yaitu  pemilik  keramba dan karyawan b. Rasio pembagian laba  Dari  hasil  keuntungan  dibagi  60%  untuk pemilik keramba dan 40% untuk karyawan c. Modal  Mengenai modal usaha seluruh dari kebutuhan  dari  usaha  keramba  ikan  jaring apung  Desa  Merangin  akan  ditanggung  oleh pemilik keramba 3
Prinsip:
a. Tidak bertentangan dengan Syariah  Pelaksanaan kerjasama usaha keramba ikan di Desa Meragin berjalan sesuai dengan kebiasaan  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat  dan  telah  terjadi  sejak  dahulu  kala hingga sekarang. Bardasarkan hasil wawancara,  tidak  ada  yang  bertentangan dengan  syariat,  bisa  dilihat  dari  pelaku  akad
(yang  bekerjasama)  yaitu  telah  mecapai  usia yang  telah  dibebani  hukum  taklif  (baligh), modal  usaha  yang  jelas  yaitu  berbentuk sejumlah  keramba,  bibit  ikan,  pakan  ikan  dan lain-lain.  Hingga  pembahasan  pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum kerjasama usaha tersebut berjalan. b. Penyertaan modal  Untuk  modal  usaha,  seluruh  kebutuhan  dari kerjasama  tersebut  ditanggung  oleh  pemilk keramba, yaitu keramba, bibit ikan pakan ikan dan  lain-lain.  Sedangkan  karyawan  tidak  ada menyertakan modal, karena karyawan
Budiman & Astuti, D. Fikih Muamalah, Sistem Bagi Hasil. ...
bertugas  merawat  dari  usaha  keramba  ikan tersebut  setiap  harinya  sampai  masa  panen akan tiba.
4 Akad  Akad  syirkah  dapat  dilihat  dari  segi  benuk modal  yang  disertakan,  dapat  dibedakan menjadi  tiga,  yaitu:  modal  yang  disertakan berupa  harta  sehingga  kongsinya  disebut
Syirkah  Amwal, modal  yang  disertakan  berupa keahlian  atau  keterampilan  usaha  sehingga kongsinya  disebut  Syirkah  Abdan  dan  modal yang  disertakan  berupa  nama  baik  atau reputasi maka disebut Syirkah Wujuh. (Mubarok, hasanudin, 201:83) Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti,  maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan  oleh  kedua  belah  pihak  (pemilik keramba  dan  karyawan)  yaitu  dua  akad. Terdiri  dari  akad  Syirkah  Amwal  yang digunakan  oleh  pemilik  keramba  dan  Syirkah Abdan yang digunakan oleh karyawan. 5 Bagi hasil: a. Keuntungan  Dari  hasil  keuntungan  60%  untuk  pemilik keramba sedangkan untuk karyawan 40%. b. Kerugian  Bila  terjadi  kerugian  maka  akan  ditanggung bersama,  artinya  tetap  akan  dibagi,  namun tidak sama besarnya jika mengalami keuntungan.
Sumber: Data Olahan, 2019
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan pemilik  keramba  dan  karyawan  sangat  berperan  dalam  mensejahterakan  ekonomi  masyarakat setempat, karena dengan sistem bagi hasil yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  Megingat  sulitnya  mata  pencaharian  pada  saat  ini,  seperti  yang  diutarakan  oleh Bapak Abdul Ghafur.
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

## Artinya :
Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya  dan  makanlah  sebagian  dari  rezeki-Nya.  Dan  hanya  kepadaNyalah  kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S Al-Mulk: 15)
Berdasarkan  ayat  di  atas  dijelaskan  bahwa  hanya  Allah  semata  yang  menjadikan  bumi  mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal diatasnya. Berjalanlah di penjuru- penjuru  dan  ujung-ujungnya.  Makanlah  rezeki  Allah  SWT  yang  dikeluarkan  Dia  untuk  kalian dari  bumi.  Hanya  kepada  Allah  semata  kebangkitan  dari  alam  kubur  untuk  perhitungan  amal dan pembalasan.
Dalam  ayat  ini  tergandung  dorongan  mencari  rezeki  dan  bekerja.  Dan  didalam  ayat  ini juga  terkandung  petunjuk  bahwa  Allah  adalah  satu-satunya  tuhan  yang  hak,  tidak  ada  sekutu
bagi-Nya juga menunjukkan
kuasa-Nya, mengingatkan nikmat-nikmat-Nya dan memperingatkan  kecenderungan  kepada dunia. Dalam  Islam  sangat  dianjurkan  untuk  mencari pekerjaan  dan Allah sangat membenci  orang yang bermalas-malasan yang tidak memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan di muka bumi. Karena orang yang bekerja akan berbeda pola pikir dan kehidupannya dan akan membuat kondisi keluarganya lebih baik.
Usaha  keramba  di  Desa  Merangin  Kabupaten  Kampar  memang  telah  memberikan pengaruh  terhadap  perekonomian  masyarakat.  Masyarakat  juga  harus  mampu  memanfaatkan hasil  ikan  yang  telah  di  berikan  Allah  di  Desa  Merangin  tersebut  untuk  lebih  menambah pemasukan mereka. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha keramba ikan di Desa Merangin Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar  memang  sudah  berlangsung  dari  sejak  lama  dan  dari kebiasaan  adat  istiadat  masayarakat  setempat.  Namun  pada  hakikatnya  sistem  bagi  hasil  yang telah berlangsung terdapat kontrak atau perjanjian antara si pemilik keramba dan karyawan itu sendiri.
Dari  hasil  analisa  penulis  di  lapangan,  adapun  bentuk  perjanjian  yang  mereka  sepakati terdiri dari dari dua bentuk kesepakatan yaitu: Pertama, dari 100% keuntungan yang didapatkan dibagi untuk pemilik keramba sebesar 60% dan untuk karyawan sebesar 40%. Kedua, dari 100% keuntungan  yang  didapatkan  dibagi  untuk  pemilik  keramba  sebesar  50%  dan  untuk  karyawan sebesar 50% dikarenakan karyawan ikut serta dalam penanaman usaha tersebut.
Apabila dilihat dari  kedua perjanjian diatas,  yang terjadi  tidaklah salah,  bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerja sama tersebut tidak tertuangkan  dalam  bentuk  sebuah  perjanjian  tertulis.  Namun  hanya  dalam  bentuk  perjanjian secara  lisan,  sehingga  akad  perjanjian  tersebut  mempunyai  kelemahan  dari  segi  kekuatan hukum.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  bagi  hasil  dalam  usaha keramba ikan di Desa Merangin ditinjau dari segi Fikih Muamalah dalam aspek hukum Islamnya sah, karena  sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa  Merangin walaupun hanya secara lisan tetapi sudah sesuai dengan aspek-aspek hukum Syirkah Mudharabah yang terdiri dari Rukun, Syarat, Prinsip, Akad Dan Bagi Hasil (Keuntungan dan Kerugian).
Beberapa  poin  penting  yang  dijalankan  pada  sistem  bagi  hasil  berdasarkan  temuan dilapangan adalah:
1. Pemilik keramba menyediakan seluruh modal (kebutuhan) dalam usaha keramba ikan jaring apung Desa Merangin, baik keramba, bibit ikan, pakan ikan dan keperluan lainnya.
2. Pemilik  keramba  bertemu  calon  karyawan  (mitra  kerjasama)  untuk  menawarkan  kerjasama dalam usaha keramba ikan.
3. Pemilik  keramba  dan  karyawan  membahas  kontrak  kerjasama,  dan  pemilik  keramba mengajukan  bagi  hasil  keuntungan  usaha  kepada  karyawan  sebesar  60%  untuk  pemilik keramba dan 40% untuk karyawan.
4. Pemilik  keramba  memantau  kerja  dari  karyawan  dalam  merawat  dan  memberi  makan  ikan keramba yang telah disepakati sampai waktu panen akan tiba.
5. Pemilik  keramba  dan  keryawan  memanen  dari  hasil  kerjasama  usaha  keramba  ikan,  dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

## Kesimpulan

## Kesimpulan
Sistem  akad  (kontrak)  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Desa  Merangin  Kecamatan  Kuok Kabupaten  Kampar  dalam  menjalankan  usaha  kerjasama  keramba  ikan  jaring  apung  antara pemilik keramba dengan karyawan yaitu Syirkah Mudharabah,  ditinjau dari segi  aspek hukum
Budiman & Astuti, D. Fikih Muamalah, Sistem Bagi Hasil. ...
Syirkah  Mudharabah  yaitu  Rukun Syirkah  Mudharabah,  Syarat-Syarat,  Prinsip,  Akad  dan  Bagi Hasil  (keuntungan  dan  kerugian)  yang  terdapat  dalam  kajian  Fikih  Muamalah.  Namun, masyarakat setempat belum mengetahui bahwa apa yang telah dijalankan selama ini telah sesuai dengan  konsep  Syirkah  Mudharabah.  Bardasarkan  akad  (kontrak)  yang  telah  disepakati  oleh pemilik  keramba  dan  karyawan  sebelum  menjalankan  kerjasama  usaha  keramba  ikan,  maka sistem  bagi  hasil  keuntungan  yang  dilakukan  yaitu  60%  untuk  pemilik  keramba,  karena menyediakan  seluruh  modal  yang  dibutuhkan  dalam  usaha  keramba  ikan  tersebut,  dan  40% untuk  karyawan,  karena  karyawan  tidak  menyertakan  modal,  hanya  bertugas  merawat  dan memberi makan ikan sampai panen akan tiba.

## Implikasi
Desa Merangin merupakan salah satu Desa di Kabupaten yang mana Kabupaten Kampar dikenal dengan  julukan  KotaSerambi  Mekkah,  maka  dari  itu  perlu  diadakan  sosialisasi  mengenai kerjasama  usaha  dalam  perspektif  Syari’ah  oleh  pihak-pihak  terkait,  agar  menambah pemahaman masyarakat setempat tentang konsep kerjasama usaha yang sesuai dengan Syari’at Islam.  Dalam  pelaksanaan  akad  (kontrak)  antara  pemilik  keramba  dan  karyawan  perlu dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  tidak  hanya  secara  lisan  saja  seperti  yang  telah  dilaksanakan sejak  zaman  dahulu  hingga  sekarang,  sehingga  memiliki  kekuatan  hukum  dan  mengurangi kemungkinan  risiko  yang  tidak  diinginkan,  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  surat  Al- Baqarah  282.  Diharapkan  kepada  pemerintah  Desa  setempat,  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  kerjasama  usaha  keramba  ikan  jaring  apung  yang  terdapat  di  Desa  Merangin,  agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.

## Keterbasan
Studi  ini  terbatas  dilaksanakan  pada  satu  desa  yang  menerapkan  sistem  bagi  hasil  pada  jenis usaha  keramba  di  Kabupaten  Kampar  Riau.  Dengan  demikian,  hasil  studi  ini  tidak  dapat digeneralisasi  untuk  jenis  usaha  lainnya  dan  daerah  lainnya  mengenai  penerapan  sistem  bagi hasil.  Penelitian  mendatang  perlu  memperluas  wilayah  studi  dari  sisi  objek  dan  variabel  yang diteliti  untuk  memahami  sistem  bagi  hasil  pada  sektor  usaha  lain  beserta  berbagai kelemahannya.

## Daftar Pustaka
Anggraini, R. (2017). Tinjauan Fiqh  Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil  Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir).[Skripsi] (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
Febrian, W. D. (2018). Analisis Pendapatan Masyarakat Dan Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Pekanbaru. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 1(2), 111-127. Huda,  C.  (2010).  Teknik  Pembesaran  Udang  Vannamei  (Litopenaeus  Vannameii)  Dengan  Pola Intensif  Pada  Tambak  Plastik  (Hdpe)  Di  Kso  Cp  Prima  Pt.  Negara  Indah  Makmur  1 Berhasil Situbondo.
Mustofa,  U.  A.,  &  Prastiwi,  I.  E.  (2016).  Analisis  Risiko  Investasi  Deposito  Mudharabah  (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2(02).
Rahman Ghazaly, A. (2010). Fiqh Muamalah. Indonesia: Kencana.
Rohmatin, A. (2008). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Bahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati). skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga .
Khosyi’ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia
Siddiqi, M. N. (2001). Economics: An Islamic Approach. Institute of Policy Studies. Sugiyono,  P.  D.  (2009).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D,  Bandung:  Cv. Alvabeta.
Yuliani, R. (2017). Peran Wanita Karier Dalam Membina Religiusitas Anak Di Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

## About Authors
Budiman  dan  Dr.  Daharmi  Astuti  adalah  mahasiswa  dan  dosen  di Prodi  Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
Accepted author version posted online: 30 April 2020
© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license