Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances
Indra Lorenly Nainggolan, Rahmat Saputra
Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances

## Indra Lorenly Nainggolan, Rahmat Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil  berdampak  pada  tugas  dan  tanggungjawabnya  dalam  pembentukan  hukum.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  sangat  penting  dalam  pengisian jabatan  publik,  sebab  ketiadaan  syarat  yang  dimaksud  adalah  bentuk  ketidakseimbangan kelembagaan  DPR  dibandingkan  dengan  syarat  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Gubernur,  Walikota,  dan  Bupati.  Padahal  semuanya  sama-sama  jabatan  publik  yang  langsung menerima  mandat  dari  rakyat.  Bentuk  negara  hukum  menghendaki  adanya checks  and  balances , yang  menjunjung  nilai-nilai  budaya  konstitusional  Indonesia  dan  lebih  menekankan  harmoni  dan integrasi  nilai-nilai  bersama.  Sedangkan  ketidakberlakuan  SKCK  sebagai  syarat  pencalonan anggota  DPR  adalah  bentuk  pengingkaran  dimaksud.  Sehingga  hal  ini  berimplikasi  terhadap integritas  maupun  kualitas dari calon-calon anggota  yang akan  menduduki jabatan DPR. Sebagai lembaga  pembentuk  undang-undang  kualitas  dan  integritas  adalah  bagian  penting  yang  harus melekat  bagi  mereka,  sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  akan  menghasilkan  pembentukan undang-undang  yang  beorientasi  pada  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Adapun  kebaharuan penelitian  ini  adalah  analisis  mengenai  pentingnya  pengaturan  mengenai  syarat  surat  keterangan catatan kepolisian dalam UU Pemilu sebagai dasar tolak ukur pengisian jabatan publik.
Kata kunci: Checks and Balances ; Hak Asasi Manusia; Kualitas dan Integritas

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  norms  that  do  not  regulate  the  requirements  for candidates  for  legislative  members  (DPR)  without  being  accompanied  by  a  police  record certificate (SKCK) which has a material impact on their duties and responsibilities in establishing law. The research method used in this study is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. This research is very important in filling public positions because the lack of conditions  in  question  is  a  form  of  institutional  imbalance  in  the  DPR  compared  to  the requirements  for  the  candidacy  of  the  President  and  Vice  President,  Governors,  Mayors,  and Regents.  Even  though  all  of  them  are  public  positions  that  directly  receive  a  mandate  from  the people.  The  form  of  a  rule  of  law  requires  checks  and  balances,  which  upholds  Indonesia's constitutional  cultural  values  and  places  greater  emphasis  on  the  harmony  and  integration  of shared values. Meanwhile, the invalidity of the SKCK as a condition for candidacy for members of the DPR is a form of denial. So this has implications for the integrity and quality of prospective members  who  will  occupy  the  DPR  positions.  As  a  law-forming  institution,  quality  and  integrity are important parts that must be attached to them, so that in carrying out their duties it will result in the formation of laws that are oriented towards the protection of human rights. The novelty of this  research  is  the  analysis  of  the  importance  of  regulating  the  requirements  for  police  record certificates in the Election Law as a basis for measuring the filling of public office.
Keywords: Checks and Balances; Human Rights; Quality and Integrity
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023

## 1. PENDAHULUAN
Pergantian pejabat publik sebagai bagian dari pengisian jabatan adalah suatu keharusan dalam negara hukum. Bentuk negara hukum yang dimaksud mengarah pada  aspek  pembatasan  kekuasaan  penguasa  dan  aspek  perlindungan  hak-hak warga  negara  dan  hak  asasi  manusia. 1 Konsekuensi  dari  unsur  pembatasan kekuasaan, ditujukan untuk menghindari dominasi kekuasaan pada orang tertentu. Nomensen Sinamo menyatakan bahwa, salah satu  tujuan utama dari amandemen UUD  1945  adalah  untuk  menata  keseimbangan  ( check  and  balance )  antar lembaga,  sehingga  hubungan  tersebut  ditata  sedemikian  rupa  guna  menghindari pemusatan  kekuasaan  pada  salah  satu  institusi  negara  tertentu.  Adapun keseimbangan penataan tersebut sifatnya holistik, bukan hanya dilihat dari aspek tugas maupun kewenangannya saja, juga termasuk tata cara pengisian jabatannya.
Pengisian  jabatan  anggota  DPR  RI  adalah  hal  penting  diatur,  karena  akan berkorelasi  secara  langsung  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam pembentukan undang-undang. 2 Sebab, rekam jejak mereka akan membentuk pola pikir  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  dirinya  dalam  menjalankan  tugas maupun tanggung jawabnya. Data anggota DPR periode 2014-2019  yang terjerat kasus korupsi berjumlah 23 orang. Tahun 2010, sebanyak 27 orang anggota DPR merupakan  pelaku  terbanyak  dalam  kasus  korupsi  yang  disidik  oleh  KPK. 3 Kekuasaan  memiliki  kecenderungan  untuk  disalahgunaan  siapa  saja  pasca diangkat menjadi anggota DPR, sehingga penting pola pengaturan pencegahannya dilakukan sejak proses pengisian jabatannya.
Salah  satu  hal  penting  guna  menunjang  pengisian  jabatan  anggota  DPR adalah  mengenai  syarat  menjadi  calon  anggota  DPR,  yang  diperlukan  sebagai mekanisme  menyaring  kandidat  yang  lebih  kompeten  dibandingkan  bakal  calon lainnya. Pasal 240 ayat 2 huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan  bahwa  kelengkapan  administratif  bakal  calon  anggota  DPR  maupun DPRD  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  bermaterai  bagi  calon  anggota  DPR yang  tidak  pernah  dipidana  dengan  ancaman  pidana  pencara  5  (lima)  tahun  atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. 4
Ketentuan  ini  meniadakan  kewajiban  syarat  surat  keterangan  catatan kepolisian  (SKCK)  dari  kepolisian  Republik  Indonesia  bagi  setiap  bakal  calon
1 Hotma P. Sibuea Indra Lorenly Nainggolan dan Jantarda Mauli Hutagalung, “Rights to Restitution of Victims of Criminal Actions According to Article 7 Section (1) Law Number 13 of 2006 Junction Law 31 of  2014  Concerning  the  Protection  of  Witnesses  and  Victims,” Birci  Journal 5,  no.  2  (2022):  13897, https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5253.
2 Anton  Hendrik  Samudra,  “Pencemaran  Nama  Baik  Dan  Penghinaan  Melalui  Media  Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1 (2020): 91, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484.
3 T.  Gayus  Lumbuun,  “Mekanisme  Penindakan  Terhadap  Anggota  DPR  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Korupsi (Represson Mechanism  Against Parliament  Members Who Engage in Corruption),” Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2021): 174, https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.354.
4 Yoyon  M  Darusman,  “Kajian  Yuridis  Urgensi  Amandemen  Kelima  Undang-Undang  Dasar  1945 Dalam  Sistem  Hukum  Ketatanegaraan  Indonesia,” Adil:  Jurnal  Hukum 4,  no.  2  (2018):  245–65, https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
anggota  DPR.  Urgensinya  adalah  langkah  awal  untuk  menyeleksi  calon  anggota DPR yang benar-benar beritegritas dan kredibel, dimulai dari seleksi administratif catatan perilaku baik dari calon  yang dimaksud  yang diterbitkan oleh kepolisian. Data  anggota  DPR  periode  2014-2019  yang  terjerat  kasus  korupsi  berjumlah  23 orang, menandakan pentingnya menyaring calon anggota legislatif melalui seleksi yang ketat dengan memberlakukan syarat SKCK.
Apabila  dibandingkan  bagi  bakal  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden diwajibkan  melengkapi  persyaratan  surat  keterangan  catatan  kepolisian  (SKCK) dari  kepolisian  Republik  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  227  huruf  b UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 5 Sebagai suatu norma yang sama- sama  mengatur  pemilihan  umum  yang  bertujuan  mengisi  posisi  jabatan  publik yang  mewujudkan  asas  kedaulatan  rakyat,  kedua  cabang  jabatan  publik  tersebut harus  diletakkan  pada  mekanisme  yang  seimbang.  Bukan  dengan  mekanisme pengaturan yang berbeda, salah satu cabang kekuasaan diatur dengan syarat yang relatif dipermudah. Lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif adalah lembaga negara  yang  secara  langsung  bersentuhan  dan  diturunkan  dari  nilai  asas kedaulatan  rakyat  dan  negara  hukum.  Kedua  asas  tersebut  menurunkan  lagi  asas checks and balances . Akan tetapi turunan normanya melahirkan pengaturan yang berbeda yang tidak mencerminkan asas checks and balances .
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  hampir  sama  membahas  topik persyaratan calon anggota DPR/legilatif. Artikel yang ditulis I Gusti Ngurah Raka Wedatama,  dkk,  membahas  persyaratan  calon  anggota  DPR  dan  DPRD  secara umum,  dan  bukan  khusus  pada  SKCK.  Selain  itu  analisisnya  terfokus  pada putusan  MA  Nomor:  46P/HUM/2018  yang  berisi  pembatalan  peraturan  KPU Nomor  20  Tahun  2018. 6 Sementara  itu,  penelitian  yang  lain  ditulis  oleh  Nurul Huda,  fokus  pada  salah  satu  persyaratan  calon  anggota  DPR  pada  bagian  “tidak pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  dengan  pidana  5  (lima)  tahun  atau  lebih”,  bukan  pada  pembahasan syarat  SKCK.  Kelebihan  penelitian  ini  adalah  menyebutkan  secara  spesifik pentingnya status calon anggota DPR yang tidak pernah berurusan dengan pidana. Namun,  memiliki  kelemahan  tidak  mempertegas  kebutuhan  SKCK  dalam persyaratan  untuk  menjadi  anggota  DPR. 7 Sedangkan  artikel  lainya  ditulis  oleh Gunawan  mengenai  tanggapan  masyarakat  terhadap  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Calon  Legislatif  Mantan  Narapidana bukan  pada  pembahasan  syarat  SKCK.  Namun  tanggapan  masyarakat  terhadap
5 Ifdhilal  Fiqri,  “Tinjauan  Viktimologi  Terhadap  Kepemilikan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK) Pada Mantan Warga Binaan (Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru)” (Universitas Islam Riau, 2019).
6 I  Wayan  Arthanaya  I  Gusti  Ngurah  Raka  Wedatama,  I  Gusti  Bagus  Suryawan,  “Analisis  Syarat Pencalonan  Anggota  DPR  Dan  DPRD  Yang  Diatur  Oleh  Peraturan  KPU  Dan  Undang-Undang  Pemilu,” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no.  2  (2019):  197–201,  https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.197- 201.
7 Ni’matul  Huda,  “Recall  Anggota  DPR  Dan  DPRD  Dalam  Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia,” Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 3 (2012): 460–78.
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
calon anggota legislatif mantan narapidana yang masih banyak mencalonkan diri, sehingga pentingnya syarat SKCK sebagai bagian yang penting dalam pencegahan pencalonan tersebut. 8
Penelitian-penelitian  tersebut  belum  menempatkan  SKCK  sebagai  syarat penting  sebagai  pejabat  publik  atau  anggota  legislatif,  sehingga  diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pentingnya SKCK dibuat dan diperuntukkan. Dasar hukum  SKCK  dibuat  adalah  untuk  menyatakan  seseorang  bersih  dari  masalah hukum,  sehingga  dapat  dipertimbangkan  untuk  diangkat  atau  dipilih  menjadi pejabat  publik.  Penelitian  ini  mengkaji  pentingnya  SKCK  dalam  jabatan  publik. Perbedaan syarat dengan atau tanpa SKCK dalam pengisian jabatan publik,  akan melahirkan kompetensi yang berbeda pula bagi calon yang dihasilkan dari pemilu, dampaknya  akan  berujung  pada  pelaksanaan  tugas  maupun  tanggung  jawabnya dalam membentuk undang-undang maupun pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah. 9 Berdasarkan  pemaparan  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini  akan membahas  sebuah  kebaharuan  dalam  penelitian  dengan  topik  pengaturan  norma syarat  pencalonan  anggota  legislatif  dalam  perspektif checks  and  balances guna menunjang tugas maupun tanggungjawabnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengkaji  norma  syarat  percalonan  anggota  legislatif  yang  ideal  dalam perspektif checks and balances guna menunjang tugas maupun tanggungjawabnya.
2. METODE
Penelitian  ini  dikategorikan  kedalam  tipe  penelitian  hukum  normatif  atau doctrinal. 10 yang  mengkaji  isu  atau  tema  yang  diangkat  sebagai  topik  penelitian berdasarkan lingkup asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, sistematika hukum, hingga  perbandingan  hukum.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan. Pendekatan  konseptual  adalah  ( concept  approach )  melakukan  penelitian  dengan titik  berdiri  penelitian  berada  dalam  norma  yang  memuat  doktrin  atau  konsep- konsep  hukum. 11 Sedangkan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yaitu meneliti  norma-norma  yang  tertuang  dalam  UU  No.7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  UU  No.10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  hingga  norma  putusan
8 Gunawan  Nurul  Hidayah  Tumadi,  “Tanggapan  Masyarakat  Terhadap  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana,” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 2 (2020): 19–29.
9 Shanti  Dwi  Kartika,  “Pembentukan  Kebijakan  Reformasi  Hukum,”  Info  Singkat:  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 8 (2009): 1–4.
10 Soerjono  Soekanto  dalam  Indra  Lorenly  Nainggolan,  “Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska UU Cipta Kerja,” Jurnal Keamanan Nasional viii, no. 1 (2022): 157.
11 Peter  Mahmud  Marzuki  dalam  Indra  Lorenly  Nainggolan,  “Pengawasan  Legislasi  Daerah  Oleh DPD:  Tantangan  Era  Disrupsi  Hukum,” Salam:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 9,  no.  1  (2022):  203, https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518.
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XX/2022,  yang  dianalisis  dengan  teori hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Amanat  UUD  Tahun  1945  secara  garis  besar  menyatakan  bahwa  tujuan pembangunan  hukum  Indonesia  yaitu  terwujudnya  negara  Indonesia  sebagai negara  hukum. 12 Sama  halnya  dengan  budaya  hukum  sebagai  bagian  dari pembangunan  hukum  nasional  berorientasi  pada  budaya  hukum  yang mewujudkan  negara  hukum  Indonesia.    Budaya  hukum  yang  mengandung  nilai- nilai  Pancasila  harus  tercermin  pada  peraturan  yang  dibentuk  oleh  lembaga perwakilan yang berorientasi pembangunan negara hukum.
Menurut  Scheltema 13 terdapat  empat  unsur  utama  negara  hukum,  yang didalamnya  terkandung  pula  turunan  dari  masing-masing  asas  yang  dimaksud, yaitu:  a)  Asas  kepastian  hukum  dengan  unsur  turunan  asas  legalitas,  terdapat pengaturan  kewenangan  tindakan  lembaga  yang  berwenang,  yang  menjadikan masyarakat mengetahui apa yang diharapkan, undang-undang tidak boleh berlaku surut,  hak  asasi  manusia  dijamin  pada  undang-undang,  pengendalian  yang  bebas dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya;  b)  Asas  persamaan  dengan  unsur  turunanya tindakan  yang  berwenang  diatur  yang  berwenang  dalam  arti  materiil,  adanya pemisahan  kekuasaan;  c)  Asas  demokrasi  dengan  unsur  turunanya  hak  untuk dipilih dan memilih berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum, kewenangan badang  atau  lembaga  negara  diatur  oleh  lembaga  perwakilan,  terdapat pengawasan  lembaga  eksekutif  oleh  lembaga  perwakilan;  d)  Asas  pemerintahan untuk  rakyat  dengan  unsur  turunannya  hak  asasi  manusia  dijamin  oleh  undang- undang  dasar,  pemerintahan  efektif  dan  efisien. Sedangkan  Muntoha 14 mengatakan bahwa, apabila dicermati dengan baik, akan terdapat beberapa unsur- unsur negara hukum dalam batang tubuh UUD Tahun 1945, diantaranya yaitu: a) Perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia;  b)  Pemisahan  atau  pembagian kekuasaan;  c)  Pemerintahan  berdasarkan  undang-undang;  d)  Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
Berdasarkan  uraian  diatas  sangat  jelas  dikatakan  bahwa  UUD  Tahun  1945 menganut negara hukum demokratis. Prinsip negara hukum demokratis Indonesia yang wajib diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat atau memiliki  prinsip  demokratis,  maksudnya  adalah  terdapat  peran  serta  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan.  Substansi  norma  yang  telah mencerminkan  kehendak  rakyat  adalah  suatu  bentuk  budaya  hukum  yang berasaskan negara hukum. 15
12 Eddy Omar Sharif Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1 (2019): 112–25.
13 Mukti  Ali, Perbandingan  Konsep  Negara  Hukum (Jakarta:  Biro  Hukum  Sekretariat  Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).
14 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).
15 Saputra  Wahyu,  “Analisis  Hukum  Tentang  Pemanggilan  Anggota  DPR  Yang  Diduga  Melakukan Tindak  Pidana  Pasca  Keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  76/PUU-XII/2014”  (Universitas jambi, 2022); Huda, “Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.”
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
Perbedaan  syarat  pencalonan  anggota  legislatif  (DPR)  tanpa  SKCK dibandingkan  syarat  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  wajib melampirkan  SKCK  adalah  bentuk  norma  yang  tidak  mencerminkan  kehendak rakyat.  Tidak  ada  keseimbangan  syarat  pencalonan  diantara  kedua  lembaga tersebut. Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden lebih ketat dibandingkan calon  anggota  DPR.  Padahal  jika  ditilik  lebih  jauh  kewenangan  DPR  justru berdampak  langsung  pada  pembangunan  hukum  dan  negara  hukum  itu  sendiri, sebab  mereka  adalah  pintu  masuk  melahirkan  norma-norma  hukum  tertulis  yang nantinya diberlakukan di masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh  I Gusti Ngurah Raka Wedatama,  dkk, lebih lengkap  menyatakan  bahwa  dalam  negara  hukum  demokratis  untuk  pengisian jabatan  publik  penting  untuk  tidak  menyertakan  mantan  terpidana  adalah  suatu bentuk  materiil  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  itu  sendiri. 16 Sejalan dengan  pendapat  tersebut,  syarat  formal  SKCK  bagi  bakal  calon  anggota  DPR sejatinya berhubungan langsung dengan syarat materiil sebagaimana dalam ajaran hukum  administrasi.  Ketetapan  sebagai  norma  penutup  masih  harus memperhatikan  berbagai  instrumen  hukum  yang  lainnya  seperti  peraturan perundang-undangan  dan  menjadi  norma  yang  langsung  memiliki  dampak terhadap  masyarakat  begitu  diberlakukan. 17 Secara  administratif  memang  hanya sebatas  melengkapi  syarat  lainnya,  namun  hasil  akhir  akan  menentukan kompetensi  yang  bersangkutan.  Jadi  jangan  sampai  ada  pemahaman  sesederhana mungkin  bahwa  keberadaan  syarat  SKCK  adalah  sesuatu  hal  yang  kecil.  Perlu pembenahan dengan cara berpikir komprehensif  bahwa  asas kesimbangan begitu penting, sama halnya pada syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Sebetulnya,  berlakunya  asas  pemisahan  kekuasaan  yang  telah  melahirkan konsep checks and balances , suatu konsep dimana antara cabang kekuasaan saling memeriksa dan menjaga keseimbangan, hal demikian bertujuan guna menghindari akumulasi  dan  sentralisasi  kekuasaan  pada  satu  cabang. 18 Lahirnya  norma  yang berbeda  terkait  syarat  pencalonan  tanpa  SKCK  dapat  terkesan  kekuasaan  DPR lebih  dominan,  dibandingkan  kekuasaan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dominasi ini berbahaya dan terkesan mengarah pada permulaan sentralisasi kekuasaan pada satu  cabang, dan tidak seimbang. Sehingga menyalahi  prinsip  konstitusionalisme dalam  kehidupan  bernegara.  Sejarah  pembatasan  kekuasaan  lahir  dari  fungsi kekuasaan negara  yang terpusat dan terkonsentrasi pada satu orang   yaitu berada pada raja ataupun ratu. Kekuasaan ini berjalan sesuai kehendaknya dan tanpa ada
16 I  Gusti  Ngurah  Raka  Wedatama,  I  Gusti  Bagus  Suryawan,  “Analisis  Syarat  Pencalonan  Anggota DPR Dan DPRD Yang Diatur Oleh Peraturan KPU Dan Undang-Undang Pemilu.”
17 Indra  Lorenly  Nainggolan,  “Peninjauan  Kembali  Permohonan  Fiktif  Positif,” Jurnal  Yudisial 13, no. 2 (2020): 229, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.
18 Aidul  Fitriciada  Azhari  dalam  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Bunga  Rampai  Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal KY RI, 2019).
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
kontrol  yang  jelas  sehingga  terjadilah  pelanggaran  hak  maupun  kebebasan rakyat. 19
Satu hal penting dalam mekanisme checks and balances , harus dilaksanakan dalam  lingkungan  nilai-nilai  budaya  konstitusional  Indonesia  yang  lebih menekankan harmoni dan integrasi nilai-nilai bersama. Budaya konstitusionalisme harus  lahir  sejak  pencalonan  anggota  DPR.  Ketidakpatuhan  pembentuk  undang- undang terkait nilai-nilai mengenai checks and balances dalam pencalonan bakal calon  anggota  DPR,  menimbulkan  inkonstitusional  norma,  karena  tidak  timbul keharmonisan norma satu sama lainnya. Sejak berlakunya UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pasal 50 ayat 2 huruf c masih  memberlakukan SKCK sebagai  syarat bakal  calon  anggota  legislatif/DPR. Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  “kelengkapan  administrasi  bakal  calon  anggota DPR  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  catatan  kepolisian  tentang  tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
Sementara  itu  dengan  berlakunya  UU  No.8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah menghilangkan kewajiban pemberlakukan  SKCK.  Hal  inipun  berlanjut  dengan  pergantian  UU  pemilihan umum  yang  berlaku  pada  UU  No.7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Berikut  ini  adalah  perbandingan  pengaturan  SKCK  sebagai  syarat  pencalonan anggota DPR dan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

## Table 1. Perbandingan Pengaturan SKCK
No. UNDANG-UNDANG Norma Syarat SKCK Calon Anggota DPR Norma Syarat SKCK Calon Presiden dan Wakil Presiden DPR 1. UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ada - 2. UU  No.8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Ada - 3. UU  No.7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum Tidak Ada Ada 4. UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden - Tidak Ada (akan tetapi mengatur norma tidak pernah melakukan perbuatan tercela)
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
e-ISSN : 2621-4105
5. UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden - Tidak Ada (akan tetapi mengatur norma tidak pernah melakukan perbuatan tercela)
Tabel 1. Syarat calon anggota DPR dengan calon Presiden dan Wapres.
Tabel  1 menjelaskan bahwa terdapat  peningkatan syarat  SKCK  yang harus dipenuhi  oleh  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tiap  periode  pemilihan  umum. Hal  ini  justru  berbanding  terbalik  dengan  syarat  pencalonan  anggota  DPR  yang mengalami  penurunan  syarat,  jika  di  awal  diberlakukan,  untuk  yang  masa sekarang  ditiadakan.  Ketidakseimbangan  pengaturan  demikian  menimbulkan berbagai interpretasi yang bermacam-macam dalam konteks kelembagaan negara.
Anehnya untuk syarat pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk  pula  perbuatan  tercela.  Perbuatan  tercela  sederhananya  bukan  saja melanggar kaidah hukum tertulis, termasuk pula kaidah sosial lainnya. Perbuatan tercela  dapat  dimaknai  bukan  hanya  melanggar  norma  hukum  baik  tertulis  dan tidak  tertulis,  termasuk  pula  norma  kesusilaan,  kesopanan,  maupun  norma kebiasaan.  Lebih  lanjut  norma  Pasal  7  ayat  2  huruf  i  UU  No.10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang berbunyi  sebagai  berikut  “calon  Gubernur  dan  calon  Wakil  Gubernur,  calon Bupati  dan  calon  Wakil  Bupati,  serta  calon  Walikota  dan  calon  Wakil  Walikota harus  memenuhi  persyaratan,  tidak  pernah  melakukan  perbuatan  tercela  yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Adapun perbuatan tercela yang  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  2  huruf  i  UU  No.10  Tahun  2016, yaitu  perbuatan  judi,  mabuk,  pemakai/pengedar  narkotika,  berzina,  serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya.
Walaupun ketentuan Pasal  7 ayat  2 huruf i  UU  No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  telah dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, akan tetapi masih berlaku pada kasus di luar ketentuan perbuatan tercela sebagaimana penjelasan pasal tersebut. Artinya perbuatan di luar perbuatan judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, berzina, serta perbuatan yang melanggar  kesusilaan  masih  tetap  berlaku.  Misalnya  saja  tindak  pidana  korupsi, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya.
Pertimbangan  MK  dalam  putusan  Nomor  2/PUU-XX/2022  terkait  macam tindak  pidana  yang  tetap  mewajibkan  syarat  SKCK  bagi  pencalonan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  adalah  untuk  membentuk  jabatan  yang  diemban  seseorang
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
sebagai  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  sebagai  pribadi  yang  berintegritas. 20 Selanjutnya  dinyatakan  mahkamah  sebagai  berikut:    “…syarat-syarat  untuk menjadi  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dibuat  secara  ketat  adalah untuk  mendapatkan  calon  pemimpin  daerah  yang  berintegritas,  maka  meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah  yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan  yang  diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  i  UU  10/2016 diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”.
Selain  itu  pula  mahkamah  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa pemberlakuan  syarat  pencalonan  dengan  melampirkan  SKCK  adalah  bentuk pembatasan  hak  asasi  manusia  calonnya  guna  menghasilkan  bakal-bakal  calon yang  berkualitas  untuk  dipilih  oleh  pemilih.  Lebih  lanjut  dinyatakan  sebagai berikut:  “...persyaratan  calon  harus  dipandang  bukan  hanya  dilihat  dari  sisi perorangan  bakal  calon  yang  hendak  mencalonkan  diri,  namun  juga  dari  sisi persepsi  masyarakat  daerah  yang  sedang  mencari  pemimpin  daerahnya,  di  mana dengan  sistem  pemilihan  langsung  masyarakatlah  yang  secara  langsung  memilih tanpa adanya panitia seleksi sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya keduapuluh persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan  seleksi  awal  yang  dapat  menghasilkan  bakal-bakal  calon  yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih”.
Urgensi persyaratan SKCK persyaratan calon legislatif (DPR), karena calon anggota legislatif perlu didorong berbenah  diri  untuk  memperbaiki  kinerja  dan citra    di    mata    publik.  Oleh  sebab  itu  langkah  pembenahan  lembaga  legislatif perlu  diawali  dengan  pembenahan    di  sisi  hulu,  yaitu  pencalonan  oleh  partai politik dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Sulit untuk mengubah lembaga legislatif  apabila  calon  yang  dicalonkan  oleh  partai    merupakan  calon  yang memiliki  integritas  dan track  record yang  buruk,  sebab  perilaku  korupsi merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  memanfaatkan  jabatan  sehingga  mantan narapidana korupsi sangat potensial untuk korupsi kembali.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  konstitusi  memang  memperbolehkan pembatasan  hak  asasi  manusia,  apalagi  tujuannya  adalah  untuk  menghasilkan pejabat  publik  yang  berkualitas.  Pembatasan  hak  asasi  manusia  dengan  syarat SKCK  untuk  mendukung  bahkan  meningkatkan  kualitas  dari  calon  anggota legislatif,  sebaliknya    ketiadaan  hal  tersebut  adalah  suatu  tindakan  yang  tidak sesuai  nilai-nilai  hak  asasi  manusia.  Apabila  norma  syarat  pencalonannya  saja
20 Sofia  Asri  Rahmani,  “Legal  Standing  Anggota  DPR  RI  Dalam  Judicial  Review  Undang-Undang Terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945:  Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016” (UIN Sunan Gunung Djati, 2018).
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
tidak  ramah  pada  hak  asasi  manusia,  lebih  lanjut  pun  demikian  dalam  hal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya apabila terpilih nanti.
Masyarakat sebetulnya justru terbantu dengan adanya seleksi langsung yang dilakukan  oleh  norma  yang  menekankan  adanya  syarat  tambahan  SKCK. 21 Bahkan  masyarakat  umum  sebetulnya  memahami  betul  bahwa  syarat  SKCK untuk  pencalonan  pejabat  negara  justru  sangat  penting  dan  harus  dipersamakan dengan  jabatan  publik  lain  yang  masih  memberlakukan  syarat  tersebut.  Akan tetapi  mengapa  khusus  syarat  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden disyaratkan  surat  keterangan  catatan  kepolisian,  begitu  pula  Gubernur,  Bupati maupun Walikota justru yang diberlakukan, sementara syarat pencalonan anggota DPR  ditiadakan.  Adanya  dominasi  yang  dimaksud  semakin  berlanjut,  dan mengingkari  keseimbangan  kedudukan  lembaga  negara. Seharusnya setiap  orang memiliki posis yang setara dihadapan hukum. Hal ini jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 22
Sejalan dengan pendapat Mahkamah Kosntitusi tersebut, penelitian ini fokus pada  pengaturan  pejabat  publik  yang  dimulai  dari  hulunya  ketika  proses pergantiannya dimulai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan yang  ingin  dicapai  diberlakukannya  syarat  SKCK  dalam  pencalonan  anggota DPR,  yaitu:  (a).  menghasilkan  calon  yang  berintegritas;  (b).  menghasilkan  calon yang berkualitas; (c). menunjang tugas dan tanggungjawabnya.
Syarat  SKCK  bukan  sebatas  proses  pergantian  pengisian  jabatan  publik  5 (lima)  tahunan  saja,  lebih  lanjut  terkait  pula  pada  pelaksanaan  tugas  maupun tanggung jawab pejabat yang telah definitif tersebut. Karena bagaimanapun secara nalar  itu  bukan  hal  terpisah,  justru  merupakan  bagian  yang  berlanjut  mulai  dari hulu  terkait  norma  syarat  pencalonan  pejabat  hingga  hilirnya  terkait  hasil  dari kinerjanya.  Calon  yang  berkualitas  akan  mempengaruhi  anggota  DPR  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  lebih  jauh  akan  mempengaruhi pembentukan  undang-undang  yang  dihasilkan  oleh  mereka.  Sehingga  timbul pertanyaan  lanjutan,  apakah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang dihasilkan  oleh  mereka  akan  ramah  terhadap  hak  asasi  manusia?  atau  justru sebaliknya.  Bagaimanapun  juga  pembentukan  perundang-undangan  adalah  suatu proses  pengaturan  hak  asasi  manusia  setiap  orang  dalam  suatu  kehidupan bernegara.
Mengenai  proses  pembentukan  hukum  dalam  negara  hukum  demokratis, bahwa  penentuan  substansi  hukum  bersumber  dari  aspirasi  masyarakat  yang disalurkan  melalui  lembaga  perwakilan  yang  sangat  responsif  terhadap  tuntutan hati nurani masyarakat  yang diwakilinya. Selanjutnya dinyatakan bahwa terdapat
21 Huda,  “Recall  Anggota  DPR  Dan  DPRD  Dalam  Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia”;  Wahyu, “Analisis  Hukum  Tentang  Pemanggilan  Anggota  DPR  Yang  Diduga  Melakukan  Tindak  Pidana  Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-XII/2014.”
22 Muhammad  Anwar  Tanjung  and  Faizal  Faizal,  “Potret  Keadilan  Dalam  Politik  Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 144, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739.
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
tuntutan yang dibebankan pada wakil rakyat dalam pembentukan undang-undang, yaitu: a) Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat  yang diwakilinya untuk memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka; b) Pentingnya  keterbukaan,  hal  ini  dikarenakan  usulan  yang  diberikan  oleh masyarakat  terkadang  berbentuk  kritik  yang  bisa  saja  suatu  aturan  yang  berlaku dinilai  tidak  mencerminkan  kepentingan  dan  aspirasi  mereka;  c)  Pentingnya kemampuan  untuk  vokal  guna  menyampaikan  pendapat  mengenai  kepentingan mereka pada forum perwakilan rakyat dengan sikap representatif, sistematis, dan radikal;  d)  Terdapat  kemampuan  untuk  membuat  rumusan  atau  artikulasi  atas aspirasi-aspirasi  yang  disepakati  yang  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang; e) Memiliki kemampuan kompetensi pengetahuan dasar (teoritis) dan pengalaman (praktis)  terkait  strategi,  perencanaan,  pengawasan  atau  monitoring,  politik strategis,  dan  pengendalian  dan  penangkalan.  Seharusnya  pembentukan  hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan  sosial  ( social  equilibrium ),  yakni  kehidupan  yang  tertib,  adil  dan sejahtera. 23
Uraian  diatas  sangat  jelas  menyatakan  bahwa  kompetensi    atau  kualitas anggota  perwakilan  rakyat  dalam  pembentukan  undang-undang  yang  ramah terhadap  hak  asasi  manusia  sangat  strategis  terhadap  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Paham atau idaknya aturan yang akan dibentuk oleh mereka harus  diikuti  personalnya  yang  berintegritas.  Integritas  diukur  dari  tindakan tercelanya  seseorang  yang  dibuktikan  dengan  SKCK.  Perbaikan  norma  dihulu adalah bagian penting yang benar-benar menjadi perhatian semua pihak termasuk oleh  pembentuk  undang-undang  itu  sendiri.  Sehingga  akan  melahirkan pembangunan hukum yang berorientasi pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. PENUTUP
Syarat  SKCK  pencalonan  anggota  legislatif  adalah  hal  penting  dalam kehidupan pembangunan hukum  yang berwawasan negara  hukum. Bukan hanya sebatas  syarat  formil  saja,  bahkan  akan  mengarah  pada  syarat  materiil  ketika sudah  mengemban  jabatannya.  Sehingga  dibutuhkan  calon  anggota  yang berkualitas  sekaligus  yang  berintegritas.  Calon  anggota  legislatif  yang berintegritas  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  SKCK.  Integritas  yang distandarkan dengan SKCK adalah  awal  yang baik  dalam menghasilkan  anggota perwakilan  rakyat  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan tugasnya  untuk menghasilkan  undang-undang yang  berorientasi  pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidul  Fitriciada  Azhari  dalam  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Bunga
23 Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
Rampai  Memperkuat  Peradaban  Hukum  Dan  Ketatanegaraan  Indonesia . Jakarta: Sekretariat Jenderal KY RI, 2019.
Darusman,  Yoyon  M.  “Kajian  Yuridis  Urgensi  Amandemen  Kelima  Undang-
Undang  Dasar  1945  Dalam  Sistem  Hukum  Ketatanegaraan  Indonesia.” ADIL: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2019): 245–65.
https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.
Fiqri,  Ifdhilal.  “Tinjauan  Viktimologi  Terhadap  Kepemilikan  Surat  Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pada Mantan Warga Binaan (Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru).” Universitas Islam Riau, 2019.
Hiariej,  Eddy  Omar  Sharif.  “United  Nations  Convention  Against  Corruption Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1 (2019): 112–25. Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Huda,  Ni’matul.  “Recall  Anggota  DPR  Dan  DPRD  Dalam  Dinamika Ketatanegaraan  Indonesia.” Jurnal  Mimbar  Hukum 23,  no.  3  (2012):  460– 78.
I  Gusti  Ngurah  Raka  Wedatama,  I  Gusti  Bagus  Suryawan,  I  Wayan  Arthanaya. “Analisis  Syarat  Pencalonan  Anggota  DPR  Dan  DPRD  Yang  Diatur  Oleh Peraturan KPU Dan Undang-Undang Pemilu.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 2 (2019): 197–201. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.197- 201.
Indra  Lorenly  Nainggolan  dan  Jantarda  Mauli  Hutagalung,  Hotma  P.  Sibuea. “Rights to Restitution of Victims of Criminal Actions According to Article 7 Section (1) Law Number 13 of 2006 Junction Law 31 of 2014 Concerning the  Protection  of  Witnesses  and  Victims.” Birci  Journal 5,  no.  2  (2022):
13897. https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5253.
Jimly  Asshiddiqie. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2017.
Kartika, Shanti Dwi. “Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum.” Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 8 (2009): 1–4. Mukti  Ali. Perbandingan  Konsep  Negara  Hukum .  Jakarta:  Biro  Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020.
Muntoha. Negara  Hukum  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  1945 .  Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
Nainggolan,  Indra  Lorenly.  “Peninjauan  Kembali  Permohonan  Fiktif  Positif.”
Jurnal Yudisial 13, no. 2 (2020): 229.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.
Nainggolan, Peter Mahmud Marzuki dalam Indra Lorenly. “Pengawasan Legislasi Daerah Oleh DPD:  Tantangan Era Disrupsi Hukum.” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 9, no. 1 (2022): 203. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518.
Nurul  Hidayah  Tumadi,  Gunawan.  “Tanggapan  Masyarakat  Terhadap  Peraturan Komisi  Pemilihan Umum  Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Calon  Legislatif Mantan Narapidana.” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 2 (2020): 19–29.
Rahmani, Sofia Asri.  “Legal  Standing Anggota  DPR RI  Dalam Judicial  Review
Revised: 4-12-2022 Accepted: 25-5-2023
Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances
Indra Lorenly Nainggolan, Rahmat Saputra
Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945:  Studi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016.”  UIN  Sunan  Gunung Djati, 2018.
Samudra,  Anton  Hendrik.  “Pencemaran  Nama  Baik  Dan  Penghinaan  Melalui Media  Teknologi  Informasi  Komunikasi  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen UU  ITE.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50,  no.  1  (2020):  91. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484.
Sanusi,  Sanusi.  “Penyelesaian  Sengketa  Oleh  Bawaslu  Pada  Pemilu  Legislatif 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Di Kota Cirebon).” Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021). Soerjono  Soekanto  dalam  Indra  Lorenly  Nainggolan.  “Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  Pemanfaatan  Perairan  Pesisir  Paska  UU  Cipta  Kerja.” Jurnal Keamanan Nasional viii, no. 1 (2022): 157.
T.  Gayus  Lumbuun.  “Mekanisme  Penindakan  Terhadap  Anggota  DPR  Yang Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Represson  Mechanism  Against
Parliament  Members  Who  Engage  in  Corruption).” Jurnal  Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2021): 174. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v8i2.354.
Tanjung,  Muhammad  Anwar,  and  Faizal  Faizal.  “Potret  Keadilan  Dalam  Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 144. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739.
Wahyu,  Saputra.  “Analisis  Hukum  Tentang  Pemanggilan  Anggota  DPR  Yang
Diduga  Melakukan  Tindak  Pidana  Pasca  Keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-XII/2014.” Universitas jambi, 2022.