## ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Muhammad Fadhil Junery
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134 Email: longfadhil@gmail.com

## Abstrak
Dalam berbisnis mengharuskan adanya etika bisnis secara Islam yang diletakkan di  atas  nilai-nilai  normatifitas  agama.  Etika  adalah  nilai-nilai  moral  ideal  yang harus  diterapkan  dalam  bisnis  Islam  sebagai  identitas  bisnis  yang  berbasiskan Islam.  Bisnis  secara  Islam  adalah  cara  berbisnis  yang  bersih  dari  tindakan- tindakan  manipulasi,  eksploitasi,  dan  dari  barang-barang  ribawi.  Tetapi  yang paling  prinsip  dalam  ciri  berbisnis  secara  islami  adalah  dilalkukan  atas  dasar sukarela ( antaradhin ) dan saling menerima ( antaqabudhin ) antara satu sama lain.
Sehingga  dari  masing-masing  yang  melakukan  transaksi  bisnis  menemukan utilitasnya secara optimal.
Permasalahanya adalah; bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat termanifestaikan  kedalam  kehidupan  riil  yang  kompleks  ini  sebagai  solusi alternatif  dan  dapat  mengikis  carut-marutnya  persoalan  kehidupan.  Dalam  pada ini  “mengenai  asuransi”,  merupakan  persoalan  baru  bagi  Islam,  dan  bersifat ijtihadi, yang harus digarap oleh para intelektual muslim untuk dapat mengetahui status hukum, prosedur operasional, dan prinsip dasarnya secara Islam, serta dapat diterapkan  pada  halayak  masyarakat  secara  totalitas.  Maka  hematnya,  penulisan ini,  secara  fokus  mengagendakan  kepada  persoalan-persoalan  tersebut  secara optimal sebagai obyek kajian.
Kata kunci: Asuransi, etika bisnis, antaradhin, antaqabudhin

## A. Pendahuluan
Pada  hakikatnya,  konsep  Asuransi  adalah  konsep  klasik  yang  telah  lama  dipakai dalam  sejarah  tatanan  sosial.  Konsep  ini  muncul  bersamaan  dengan  munculnya konsep tolong-menolong antar individu. Walaupun konsep asuransi tidak ada nash al-Qur‟an  atau  Hadits  Nabi  yang  menjelaskan  tentang  teori  dan  praktek operasional  asuransi  yang  difahami  seperti  saat  ini,  sehingga  timbul  wacana tentang asuransi syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer. Pada zaman awal  Islam,  yaitu  pada  zaman  Nabi  Muhammad  Saw  dan  periode  Islam berikutnya,  belum  di  kenal  institusi  keuangan  asuransi.  Secara  historis pembahasan  tentang  asuransi  baru  muncul  pada  abad  18,  yaitu  pada  masa hidupnya  Ibnu  Abidin  (1784-1836),  seorang  ulama  ahli  fiqh  dari  kalangan Madzhab  Hanafiah,  yang  memberi  tanggapan  praktek  asuransi  pada kitabnya Raddul Mukhtar , pada Bab al-musta’min (pihak yang meminta jaminan).
Sebagai  bagian  dari  masalah fiqh kontemporer,  wacana  tentang  asuransi  syariah memungkinkan untuk dikaji secara ijtihadiy . Di kalangan ulama kontem-porer, di antaranya Mustafa Ahmad Zarqa, termasuk salah satu ulama yang bisa menerima
praktek  asuransi  dengan  catatan  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses “islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai  dengan  Islam  dikeluarkan  dalam  operasional  kegiatan  asuransi,  seperti praktek riba (bunga), maisir dan gharar .
Hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah asuransi syariah adalah sistem operasional  dan  akad  yang  digunakan  dalam  kegiatan  asuransi  syariah.  Pada masalah  akad  banyak  ditemukan  dalam  operasional  asuransi  syariah  yang  tidak didasarkan pada satu akad saja, tetapi lebih banyak menggunakan gabungan dari beberapa akad. Contohnya, produk asuransi syariah yang memakai dua rekening, rekening saving dan  rekening non  saving ( tabarru’ ),  mendasarkan  akadnya  pada akad tabarru’ dan akad tijarah .
B. Pembahasan

## I. Definisi Asuransi Syariah
Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan  padanan  kata  “pertanggungan”.  Echols  dan  Shadilly  memaknai kata insurance dengan (a) asuransi,  dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan).
Sedangkan  asuransi  dalam  dunia  Islam  biasa  dikenal  dengan  istilah takaful , ta’min ,  atau tadhamun . Dalam  bahasa  Arab  istilah  asuransi  biasa  diungkapkan dengan  kata at-ta ’ min yang  secara  bahasa  berarti tuma’ninatun  nafsi  wa  zawalul khauf , tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang  yang ikut dalam  kegiatan  asuransi,  jiwanya  akan  tenang  dan  tidak  ada  rasa  takut  ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan.
Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  asuransi  (Ar: at-ta’min ) adalah  “transaksi  perjanjian  antara  dua  pihak;  pihak  yang  satu  berkewajiban membayar  iuran  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  memberikan  jaminan sepenuhnya  kepada  pembayar  iuran  jika  terjadi  sesuatu  yang  menimpa  pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”
Menurut  istilah  lain,  asuransi  juga  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Pasal  1 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian), atau merujuk kepada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  dan  Undang-Undang Kepailitan,  pada  bab  kesembilan  Pasal  246,  yang  mana  dalam  undang-undang tersebut didefiisikan sebagai berikut:
“Asuransi  atau  pertanggungan,  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana seorang  penanggung  mengikat  diri  kepada  seorang  tertanggung,  dengan menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan  suatu  pergantian  kepadanya (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang  diharapkan,  yang  mungkin  akan  dideritanya  karena  suatu  peristiwa yang tidak tertentu.”
Dewan  syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  dalam  fatwanya tentang  pedoman  umum  asuransi  syariah,  memberi  definisi  tentang  asuransi. Menurutnya,  asuransi  syariah  ( Ta’min  ,  takaful,  tadhamun )  adalah  usaha  saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟  yang  memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 1
Dari  definisi  asuransi  syariah  di  atas  jelas  bahwa pertama ,  asuransi  syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal  bermaksud  saling  menolong  dan  melindungi  satu  dengan  yang  lain  dengan menyisihkan  dananya  sebagai  iuran  kebajikan  yang  disebut tabarru’ .  Jadi  sistem ini  tidak  menggunakan  pengalihan  risiko  ( transfer  of  risk )   dimana  tertanggung harus  membayar  premi,  tetapi  lebih  merupakan  pembagian  risiko  ( sharing  of risk ) di  mana  para  peserta  saling  menanggung. Kedua, akad  yang  digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidak jelasan dana), dan maisir ( gambling ), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal-thoyibah .
Dapat  dirumuskan  bahwa  asuransi  syariah  merupakan  model  perusahaan  produk jasa  pertanggungan  atas  resiko,  yang  mengikatkan  dirinya  kepada  tertanggung, dengan  menerima  suatu  premi  untuk  memberikan  suatu  pergantian  kepada tertanggung  atas  suatu  kerugian  (klaim).  Sedangkan  dalam  prakteknya, mendasarkan kepada prinsip ta’awun , dan selalu komitmen kepada prinsip-prinsip syariah, terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam.

## II. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Perusahaan  asuransi,  baik  asuransi  kerugian  maupun  asuransi  jiwa,  memiliki prinsip-prinsip  yang  menjadi  pedoman  bagi  seluruh  penyelenggaraan  kegiatan asuransi  di  mana  pun  berada.  Menurut  Hasan  Ali,  dalam  penyelenggaraan perusahaan asuransi paling tidak harus meliputi 6 unsur prinsip dasar yang harus terkumpul secara utuh di antaranya: 2
(1). Unsur kepentingan yang dipertanggungkan ( insurable interest ),
(2). Kejujuran sempurna ( utmost good faith ),
(3). Penggantian kerugian ( indemnity ),
(4). Subrogasi ( subrogation ),
(5). sokongan ( contribution ) ,dan
(6). Kausa proksimal ( proximate cause ), yang sudah menjadi rukun bagi asuransi konvensional.
1 https://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah/  (diakses  23  September 2015/11:02)
2 http://dowigengsu.blogspot.co.id/2009/03/analisis-hukum-asuransi-syariah.html  (diakses 23 September 2015/11:04)
Tentunya secara niscaya, prinsip ini jauh lebih berbeda dibanding dengan prinsip- prinsip yang ada pada asuransi syariah.
Prinsip  dasar  yang  ada  dalam  asuransi  syariah  tidaklah  jauh  berbeda  dengan prinsip  dasar  yang  berlaku  pada  konsep  ekonomika  Islami  secara  komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan derivasi  (minor)  dari  konsep  ekonomi  Islami.  Sebagai  lembaga  yang  Islami, asuransi  syariah  tetap  konsisten  pada  nilai-nilai  normatif  Islam,  terlebih  pada prinsip  dasar  pijakannya,  mengharuskan  menjadi  fondasi  asuransi  syariah  yang kokoh secara konstruksional, di atas bangunan nilai-nilai Islam. Pada  dasarnya  asuransi  syariah,  terbangun  atas  sepuluh  macam  prinsip  secara Islam,  yaitu:  tauhid  ( unity ),  keadilan  ( justice ),  tolong-menolong  ( ta’awun ),  kerja sama  ( cooperation ),  amanah  ( trustworthy /al- amanah ),  kerelaan  ( al -ridha), kebenaran  (al- shidq ),  larangan  riba,  larangan  judi  ( maisyir ),  dan  larangan penipuan ( gharar ).
Inilah formulasi prinsip yang membatasi gerak lingkup perusahaan perasuransian syariah pada umumnya, yang secara konsep prinsipnya sangat konfrontatif dengan prinsip dasar yang digunakan oleh perasuransian konvensional. Dikarenakan pada asuransi  syariah  secara  komprehensif  menggabungkan  dua  dimensi  nilai  secara equilibrium “ al-habl  minallah  wa  al-habl  minannas ”,  sebagai  koridor  untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat.
III. Dasar hukum asuransi syariah.
Landasan  dasar  asuransi  syariah  adalah  sumber  dari  pengambilan  hukum  praktik asuransi  syariah. Asuransi  syariah  dimaknai  sebagai  wujud  dari  bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nila-nilai  yang dalam ajaran Islam, yaitu al- Qur‟an dan sunnah Rosul, maka landasan  yang dipakai dalam hal ini  tidak jauh berbeda dengan metodelogi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.
Secara tekstual, al-Qur‟an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini.  Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya  istilah  asuransi  ( al-ta’min )   secara  nyata  dalam  al-qur‟an.  Walaupun begitu  al-qur‟an  masih  mengakomodir   ayat-ayat  yang  mempunyai  muatan  nilai- nilai dasar  yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama,  atau  semangat  untuk  melakukan  proteksi  terhadap  peristiwa  kerugian di masa mendatang . 3
Ayat-ayat  dalam  al-Qur‟an  yang  mengandung  nilai  dari  asuransi  syariah diantaranya:
Perintah Allah untuk saling berkerja sama “2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‟ar-syi‟ar Allah,  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan
3 Ali, AM Hasan. 2004. Asuransi dalam perspektif hukum islam. Jakarta : Kencana. Hlmn 105.
(mengganggu)  binatang-binatang  had-ya,  dan  binatang-binatang  qalaa-id, dan  jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi  Baitullah sedang  mereka  mencari  kurnia  dan  keredhaan  dari  Tuhannya   dan  apabila kamu  telah  menyelesaikan  ibadah  haji,  Maka  bolehlah  berburu.  dan janganlah  sekali-kali  kebencian(mu)  kepada  sesuatu  kaum  karena  mereka menghalang-halangi  kamu  dari  Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah : 2)
“… Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki kesukaran  bagimu.  dan  hendaklah  kamu  mencukupkan  bilangannya  dan hendaklah  kamu  mengagungkan  Allah  atas  petunjuk-Nya  yang  diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(QS. Al Baqarah : 185)
Dalam  konteks   bisnis  asuransi,  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat dengan mudah untuk menyiapkan dan merencanakan  kehidupannya  dimasa  yang  akan  datang  dan  dapat  melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.
Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan
Allah SWT dalam Al Qur‟an memerintahkan hambanya untuk sentiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu  sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi.
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri  memperhatikan  apa  yang  telah  dibuat untuk  hari  esok  (masa  depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr : 18).
Al-Quran surah Yusuf ayat:46-49 “46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi  betina  yang  gemuk-gemuk  yang  dimakan  oleh  tujuh  ekor  sapi  betina yang  kurus-kurus  dan  tujuh  bulir  (gandum)  yang  hijau  dan  (tujuh)  lainnya yang  kering  agar  aku  kembali  kepada  orang-orang  itu,  agar  mereka mengetahuinya.”  47.  Yusuf  berkata:  “Supaya  kamu  bertanam  tujuh  tahun (lamanya)  sebagaimana  biasa;  Maka  apa  yang  kamu  tuai  hendaklah  kamu biarkan  dibulirnya  kecuali  sedikit  untuk  kamu  makan.   48.  kemudian sesudah  itu  akan  datang  tujuh  tahun  yang  Amat  sulit,  yang  menghabiskan apa  yang  kamu  simpan  untuk  menghadapinya  (tahun  sulit),  kecuali  sedikit dari  (bibit  gandum)  yang  kamu  simpan.  49.  kemudian  setelah  itu  akan datang  tahun  yang  padanya  manusia  diberi  hujan  (dengan  cukup)  dan dimasa itu mereka memeras anggur.”
Ayat tersebut mengajarkan kepada kita suatu pelajaran  yang luar biasa berharga, dalam  peristiwa  mimpi  raja  Mesir  yang  kemudian  ditafsirkan  oleh  Nabi  Yusuf dengan sangat akurat sebagai suatu perencanaan negara dalam  menghadapi krisis pangan  tujuh  tahun  mendatang.  Kisah  ini   sebagai  pelajaran   untuk  menyiapakan proteksi dari suatu ancaman ekonomi di masa mendatang. 4
Firman Allah tentang Prinsip-prinsip bermuamalah:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (yang  demikian itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidah : 1)
Hadits :
Hadis-hadis  Nabi shallallahu  alaihi  wasallam tentang  beberapa  prinsip bermu‟amalah, antara lain:
“Barang  siapa  melepaskan  dari  seorang  muslim  suatu  kesulitan   di  dunia,
Allah  akan  melepaskan  kesulitan  darinya  pada  hari  kiamat;  dan  Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
“Kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  yang  mereka   buat  kecuali syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang haram.” (HR. Tirmidzi dari „Amr bin„Auf).
Perintah untuk saling melindungi.
Diriwayatkan oleh  Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: barang  siapa  yang  menghilangkan  kesulitan  diniawinya  seorang  mukmin, maka  Allah  SWT  akan  menghilangkan  kesulitannya  pada  hari  kiamat. Barang  siapa  yang  mempermudah  kesulitan  seseorang,  maka  Allah  akan mempermudah  urusannya di dunia dan akherat”.  (HR. Muslim).
“sesungguhnya  orang  yang  beriman  ialah  barang  siapa  yang  memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia”. (HR. Ibnu Majah).
Hadist tentang menghindari resiko : Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya):
“Apa  (unta)  ini  saya  ikat  saja  atau langsung  bertawakal  pada  Allah  SWT? Bersabda  Rasulullah  SAW.:  Pertama  ikatlah  unta  itu  kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi)
4 Syakir,Sula, Muhammad, Ir. 2004. Asuransi Syariah (life and general); konsep dan sistem operasional . Jakarta: Gema Insani Press. Hlmn 156
Prinsip  dasar  yang  digunakan  oleh  asuransi  syariah  adalah  berasaskan  konsep "takaful"  yang  merupakan  perpaduan  tanggung  jawab  dan  persaudaraan  peserta. Perpaduan  tanggung  jawab  adalah  salah  satu  bentuk  dari  sikap  saling  tolong menolong  (ta‟awun)  yang  menjadi  doktrin  ajaran  Islam.  Juga  bisa  diartikan sebagai  bentuk  saling  berbuat  kejujuran,  keadilan,  dan  saling  menjamin. Disisi  lain  dalil  yang  menjadi  landasan  asuransi  syariah  sesuai  dengan  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2000,  mengacu  kepada  dalil  ayat al-Qur‟an, dan dalil-dalil hukum lainnya.
Mengenai  hukum  asuransi,  walaupun  masih  terdapat  perbedaan  pendapat,  pada asasnya  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dalam  prinsip  dasarnya,  baik prinsip  hukum  maupun  prinsip  teknisnya.  Namun  tidak  tertutup  kemungkinan, dalam  bentuk  pengoperasionalannya,  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Oleh karena  itu  dalam  pengoperasionalan  asuransi  ini  perlu  diperhatikan  agar  tidak mengandung  unsur-unsur  yang  diharamkan  seperti: maisir (judi), gharar (ketidak pastian) dan riba.
Pada  dasarnya  konsep  asuransi  adalah  konsep  pembagian  kerugian  yang  timbul dari  kemungkinan  kecelakaan  tertentu  atas  nama  beberapa  individu,  daripada beban kecelakaan tersebut harus didera oleh satu orang saja.
Prinsip Asuransi terbangun atas dua unsur:
1. Unsur  Normatif  (UU),  yang  tergambar  atas  hubungan  sah  antara  pihak penanggung  dan  pihak  tertanggung,  yang  dengan  hubungan  ini,  pihak penanggung  diwajibkan  untuk  menanggung  segala  ancaman  bahaya, sejumlah  premi  ansuran  yang  telah  dibayar  oleh  pihak  tertanggung. Hubungan sah inilah yang kemudian disebut sebagai Akad Asuransi.
2. Unsur Teknis, yang tergambar dari pelaksanakan sebanyak mungkin upaya kompensasi  atas  sebanyak  mungkin  ancaman  bahaya  oleh  pihak penanggung sesuai dengan Undang-Undang Statistik. 5

## IV. Kontrak dalam Asuransi
Istilah  kontrak  atau  “perjanjian”  dalam  hukum  Indonesia  disebut  “akad”  dalam hukum  Islam.  Kata  akad  berasal  dari  kata al-aqd, yang  berarti  mengikat, menyambung  atau  menghubungkan  ( ar-rabt ).  Asuransi  sebagai  satu  bentuk kontrak  modern  tidak  dapat  terhindar  dari  akad  yang  membentuknya.  Hal  ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh  perjanjian,  yaitu  pihak  penanggung  (perusahaan  asuransi)  mengikatkan  diri kepada  tertanggung  (peserta  asuransi),  dengan  menerima  premi  asuransi  untuk tertanggung  karena  suatu  kerugian.  Inilah  kontrak  (akad)  yang  pada  umumnya digunakan oleh asuransi konvensional.
Secara  spesifik  asuransi  syariah  ( ta’min,  takaful atau tadhamun )  adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang  melalui
5 https://wahy.multiply.com/journal/compose/ (diakses 23 September 2015/11:45)
investasi  dalam  bentuk  aset  atau tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan syariah.  Akad  yang dimaksud adalah akad  yang tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian),  riba, dzulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
Perjanjian  (akad)  yang  digunakan  dalam  asuransi  syariah  atau  takaful  pada dasarnya  merupakan  suatu  konsep  investasi.  Umumnya  menggunakan  akad mudharabah,  namun  ada  juga  (di  Indosesia)  yang  menggunakan  akad  lainnya dalam  hubungan  perusahaan  asuransi  takaful  dengan  para  pesertanya.  Pada dasarnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah  dan  akad tabarru’ .  Akad  tijarah  adalah  mudharabah  dan  akad tabarru’ adalah hibah.
Dalam  suatu  akad,  paling  tidak  harus  menyebutkan  hal  tertentu  yang  harus diketahui  antara  kedua  belah  pihak  yang  saling  mengadakan  perjanjian  dalam suatu  akad  asuransi  takaful.  Diantaranya:  (1).  hak  dan  kewajiban  peserta  dan perusahaan,  (2).  cara  dan  waktu  pembayaran  premi,  (3).  Jenis  akad  tijarah  atau akad tabarru’ ,  serta  syarat-syarat  yang  disepakati,  sesuai  dengan  jenis  asuransi yang  diadakan.  Sehingga  pada  saat  jatuh  tempo  yang  diperjanjikan  dalam  suatu akad  tersebut,  tidak  menimbulkan  sengketa  dari  kedua  belah  pihak  yang  saling mengikat perjanjian.
Asuransi  ( ta’min )  merupakan  bagian  dari  jelajah  hukum  perjanjian  yang menggunakan  akad  secara  tersendiri,  dan  akad  asuransi  merupakan  akad kontemporer  yang  tidak  detemui  pada  zaman  ulama  terdahulu,  juga  tidak ditemukan nash khusus yang secara jelas mengharamkannya. Maka permasalahan tentang  akad  asuransi  ini,  merupakan  permasalahan  ijtihadi,  yang  harus  terus digali  untuk  mencari  posisi  hukum  secara  proporsional  menurut  hukum  Islam. Dalam  suatu  kontrak  mengharuskan  adanya  suatu  persyaratan  tertentu,  untuk mendapatkan suatu keabsahan kontrak tersebut secara yuridis. Maka suatu kontrak akan  dianggap  sah  apabila  sudah  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang dimaksudkan,  “termasuk  asuransi”,  sebagaimana  yang  sudah  diatur  dalam  pasal 1320  KUH  Perdata.  Syarat  sahnya  kontrak  menurut  pasal  1320  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  (adanya  kesepakatan kehendak).
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (cakap berbuat).
3. Suatu pokok persoalan tertentu (adanya hal tertentu).
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (kausa yang halal).
Adapun  hal-hal  lain  yang  dapat  menyebabkan  suatu  kontrak  itu  dianggap  tidak sah  dan  batal  secara  hukum,  apabila  dalam  suatu  kontrak  tersebut  keluar  (tidak memenuhi)  dari  regulasi  keabsahan  kontrak  yang  sudah  diatur,  sebagaimana sudah  tertera  dalam  KUH  Perdata  pasal  1320  yang  telah  disebut  di  atas. Sedangkan menurut Asuransi Islam “al-ta‟min”, dalam sebuah kontrak atau akad harus  memenuhi  beberapa  rukun  yang  telah  ditentukan  yakni  menurut  versi
asuransi Islam, dalam sebuah akad harus memenuhi tiga komponen rukun di atas. Apabila salah satu di antara tiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka, secara pasti kontrak  atau  akad  yang  dilakukan  tersebut  batal  demi  hukum,  atau  tidak  sah menurut akad perspektif hukum Islam.

## V. Klasifikasi Jenis Asuransi
Perkembangan konsep asuransi memang telah merambah berbagai sektor, ini yang kemudian  menyebabkan  munculnya  bermacam-macam  jenis  asuransi.  Secara garis besar, asuransi meliputi jenis berikut:
1. Asuransi Privat Yaitu akad yang disahkan oleh individu dengan tujuan menjaga dirinya dan 'harta' miliknya dari bahaya  yang kemungkinan akan terjadi. Secara formal (bentuk), Asuransi Privat terbagi menjadi:
 Asuransi Kooperatif
 Asuransi Perdagangan
Secara substantif, Asuransi Privat terbagi menjadi:
 Asuransi Maritim (Pelayaran)
 Asuransi Persungaian
 Asuransi Udara
 Asuransi Darat
Asuransi Darat ini kemudian terbagi lagi menjadi dua:  Asuransi Kerugian
 Asuransi Jiwa
2. Asuransi Sosial
Yaitu asuransi yang disahkan dengan tujuan menjaga kepentingan umum, terutama kaum pekerja.
Secara  spesifik  dalam  asuransi  syariah  “ al-ta’min ”  terbagi  atas  tiga  jenis  yaitu: asuransi komersial, asuransi gotong-royong. Sedangkan dalam perusahaan takaful, juga  mengklasifikasikan  takaful  kedalam  dua  jenis  bentuk  perlindungan  takaful, yaitu:
1. Takaful keluarga (asuransi jiwa), dan Takaful  keluarga  adalah  bentuk  takaful  yang  memberikan  perlindungan finansial  kepada  peserta  takaful  dalam  menghadapi  bencana  kematian,  dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful.
2. Takaful umum (asuransi umum). Sedangkan  takaful  umum  adalah  bentuk  takaful  yang  memberikan perlindungan  finansial  kepada  peserta  takaful  dalam  menghadapi  bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.
Dalam pendapat lain, tentang jenis-jenis asuransi dapat ditemukan dalam BAB III Pasal  3  undang-undang  nomor  2  tahun  1992,  yang  mana  dalam  Pasal  tersebut dikemukakan sebagai berikut:
1) Asuransi  Kerugian.  Yaitu  perjanjian  asuransi  yang  memberikan  jasa  dalam penanggulangan  resiko  atas  keruguian  kehilangan  manfat,  dan  tanggun jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  timbul  dari  peristiwa  yang  tidak pasti.
2) Asuransi  Jiwa.  Yaitu  perjanjian  asuransi  yang  memberikan  jasa  dalam penanggulangan  resiko  yang  dikaitkan  dengan  hidup  atau  meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3) Re-Asuransi.  Yaitu  perjanjian  asuransi  yang  memberikan  jasa  dan pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan.
VI. Diferensiasi Sistem Operasional dalam Asuransi Keterangan Asuransi Konvensional Asuransi Syariah Konsep Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru‟. Asal Usul Dari masyarakat Babilonia 4000- 3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Dari al - Aqilah (kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang). Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Sumber Hukum Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh peristiwa. Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari‟ah Islam adalah al-Qur‟an, Sunnah atau kebiasaan Rasul,
Ijma’ , „ Urf atu tradisi dan Maslahah Mursalah. “ Maghrib ” ( Maysir , Gharar dan Riba) Tidak selaras dengan Syari‟ah Islam karena adanya unsur Maisir , Gharar dan Riba. Dan itu semua merupakan hal yang diharamkan dalam muamalah. Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba. Pengawasan Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan. Tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syari‟ah), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah- kaidah Syara‟. Selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prisnsip-prinsip Syari‟ah.
Akad/Perjanjian Akad jual beli atau tadabbuli (akad mu‟awadhah, akad idz’aan akad gharar dan akad mulzim). Akad tabarru‟ dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya). Jaminan/ Risk (Risiko) Transfer of Risk , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sharing of Risk , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya ( ta’wun ). Pengelolaan Dana Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving - life ). Pada produk-produk saving
life terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru’ atau derma’ dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru’ . Investasi Dana Premi Bebas melakukan investasi dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dengan demikian, dana premi bisa diinvestasikan diluar skim syari‟ah. Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentanggan dengan prinsip-prinsip
Syari‟ah Islam. Bebas dari riba
dan tempat-tempat investasi terlarang. Dengan demikian dana premi harus dinvestasikan dalam skim Syari‟ah dengan mendapatkan fee pengelola. Kepemilikan Dana Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta ( shohibul mal ), asuransi syari‟ah hanya sebagai pemegang amanah ( mudharib ) dalam mengelola dana tersebut. Unsur Premi Unsur premi terdiri dari tabel mortalia ( mortality tables ), bunga ( interest ), biaya-biaya asuransi ( cost of insurance ). Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru‟ dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru’ juga dihitung dari tabel mortalia, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik. Loading (komisi agen) Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus). Pada sebagian asuransi syari‟ah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham,
tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20- 30% saja dari premi.
Sumber Pembayaran Klaim Sumber biaya klaim adalah dari rekening atau kas perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual. Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru‟ atau dana tabungan bersama dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut. Sistem Akuntansi  Menganut konsep akuntansi accrual basis , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa, atau keadaan non-kas. Dan juga mengakui pendapataan, peningkatan asset , expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang. Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang accrual basis dianggap bertentangan dengan syari‟ah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar- benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu . Keuntungan (Profit) Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Profit yang diperoleh dari surplus underwriting , komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil ( mudharabah ) dengan peserta. Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Tak ada zakat, infaq dan shadaqah. Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah. Misi dan Visi Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensinal adalah misi ekonomi dan misi sosial. Misi yang diemban dalam asuransi syari‟ah adalah misi akidah, misi ibadah ( ta’wun ),
misi ekonomi ( iqtishod ) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

## VII. Kesimpulan
Kajian  tentang  asuransi  merupakan  persoalan  yang  tergolong  baru  bagi  Islam. walaupun secara konseptual sudah ada semenjak zaman sebelum Masehi, tepatnya pada  masa  kekuasaan  raja  Qiftir;  yaitu  era  Nabi  Yusuf,  dan  telah  dipraktekkan pada  zaman  Nabi  Muhammad,  yang  disebut  dengan  aqilah.  Aqilah  yang diterapkan  pada  zaman  Nabi,  merupakan  peninggalan  budaya  dan  adat  istiadat orang-orang  terdahulu.  Karena  sebelum  Islam  datang,  aqilah  sudah  ada  terlebih dahulu, yaitu penebusan dengan pembayaran uang yang diberikan oleh ahli waris kerabat  terdekat  pembunuh,  dengan  atas  nama  Si-pembunuh  kepada  keluarga
terbunuh.  Secara  historis  Nabi  pernah  melakukan  praktek  tersebut,  yang dimaksudkan  sebagai  diyat  bagi  pembunuh.  Tetapi  permasalahan  yang  dihadapi adalah berbeda dengan konteks sekarang. Asuransi bukanlah jaminan “ diyat ” bagi seorang  pembunuh  yang  dibayarkan  setelah  terjadinya  pembunuhan  “karena kesengajaan”,  atau  bukan  seperti  halnya  yang  pernah  terjadi  pada  masa  Nabi Yusuf  yang  mengupayakan  penanggulangan  atas  bencana  paceklik  di  masa mendatang “musibah secara pasti diketahui akan terjadi”.
Asuransi  yang  ada  sekarang  adalah  terbentuk  dalam  sebuah  lembaga  yang menawarkan  produk  jasa  untuk menanggulangi  resiko  yang  akan  terjadi  di  masa mendatang  dengan  membayar  sebuah  premi  atas  klaim  atau  kerugian,  Karena ketidak-sepurnaannya  seorang  atas  musibah  yang  akan  terjadi.  Inilah  yang dimaksud  dengan  permasalahan  baru,  yang  secara  hukumnya  belum  ditemukan dalil  nash  al-Quran  dan  al-hadist.  Sehingga  menjadi  permasalahan  yang  bersifat ijtihadi.  Aspek-aspek  yang  menjadi  permasalahan  ijtihadi  dalam  asuransi  adalah adanya  unsur  ekploitasi,  manipulasi,  dan  unsur  ribawi.  Berbeda  dengan  maksud asuransi pada masa zaman dahulu. Karena di dalamnya tidak ada unsur ekploitasi, manipulasi  dan  lain-lain.  Itu  hanyalah  sebatas  konsep  ta‟awuniyah  yang  sangat berbeda  secara  kontekstual  dan  prosedur operasionalnya.  Sehingga  ada  pendapat lain  yang  mengasumsikan  bahwa  asuransi  tidak  dikenal  pada  zaman  Nabi. Hematnya,  semua  bentuk  asuransi  syari‟ah,  menurut  yurisprudensi  Islam, diperbolehkan  “kecuali  asuransi  konvensional”.  Karena  secara  kronologis kemunculan  asuransi  syari‟ah  adalah  sebagai  responsibility  bagi  asuransi konvensional.  Disisi  lain  asuransi  syariah  secara  konsisten  bersikap  kukuh berdasar kepada normatifitas agama (al-Quran dan al-Hadist). Tetapi yang paling urgen dalam asuransi syari‟ah, selalu melihat dan mengetrapkan tujuan dari pada al-maqosid asy-syari’ah ,  yang  dalam  asuransi  syari‟ah  tersebut  selalu mengedepankan prinsip ta’awun , antaradhin , lil maslahah dan la tazdlimun wala tuzdlamun .,  yang  sekaligus  sebagai  fondasi  atas  diperbolehkannya  praktek asuransi syari‟ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  Isa, at-Ta’min  baina  al-Hilli  wa  al-Tahrim, Maktabah  al-Iqtishad  al- Islamiy
al-Fanjari,  Muhammad  Syauqi, al-Islam  wa  al-Ta’min, Akadz:  Riyad  Saudi Arabiah, 1984
az-Zarqa, Mustafa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am , Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
Billah,  Mohd.  Ma‟sum, Principles  &  Practices  of  Takaful  and  Insurance Compared , Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001 Dahlan, Abdul Aziz dkk (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No:  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi Syariah, Jakarta; 2001 Hassan, Husein Hamid, Hukm al-Syari’ah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta’min , Darul I‟tisham: Arab Saudi, tth
Hasan Ali, AM, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis , Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet 2 Muslehuddin,  Muhammad, Insurance  and  Islamic  Law ,  Penerj:  Burhan Wirasubrata, Menggugat  Asuransi  Modern:  mengajukan  suatu  alternatif baru dalam perspektif hukum Islam, Jakarta: Lentera, 1999, Cet. ke- 1
https://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah/
http://dowigengsu.blogspot.co.id/2009/03/analisis-hukum-asuransi-syariah.html