Peran Baitul Ma l Dalam Kebijakan Keuangan Publik
Ahmad Munir Hamid Universitas Islam Darul Ulum Lamongan munirhamid@unisda.ac.id

## Abstrak
Tujuan  ekonomi  konvensional  lebih  bersifat  material  dan  tidak  mempertimbangkan  aspek- aspek  „ immaterial ‟.  Segala  analisis  ditujukan  untuk  mengukur  hasil  kegiatan  tersebut  dari sudut  pandang  keduniaan  saja.  Sementara  ekonomi  Islam  memiliki  tujuan  yang  sangat komprehensif  yang  menyangkut  aspek  material  dan  spiritual  baik  untuk  kehidupan  di  dunia maupun  kehidupan  di  akhirat.Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  peran  baitul  maal  dalam keuangan publik, prinsip-prinsip apa saja yang berhubungan dengan keuangan dan bagaimana keadaan  keuangan  khususnya  Islam  pada  masa  dulu  dan  pada  masa  kini.  Hasilnya  adalah, institusi keuangan yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah baitul maal. Baitul mal merupakan  institusi  khusus  yang  menangani  harta  yang  diterima  negara  dan mengalokasikannya  bagi  kaum  muslim  yang  berhak  menerimanya,  dengan  arti  lain,  baitul maal  adalah  tempat  penampungan  dan  pengeluaran  harta,  yang  merupakan  bagian  dari pendapatan  negara.  Baitul  maal  sebagai  tempat  penyimpanan  harta  yang  masuk  dan pengelolaan  harta  yang  keluar.  Dan  beberapa  instrumen  yang  bisa  digunakan  sebagai pembiayaan  publik  dan  merupakan  peran  baitul  maal  adalah  zakat,  asset  dan  perusahaan negara, kharaj, jizyah, dan wakaf.
Kata Kunci: Baitul maal , Keuangan publik, Institusi keuangan

## Pendahulan
Dalam keuangan Islam, kebijakan keuangan yang ada harus disesuaikan dengan tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  suatu  pemerintahan  yang  islami.  Terdapat  perbedaan  yang mendasar dari tujuan kegiatan ekonomi dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islami. Tujuan  ekonomi  konvensional  lebih  bersifat  material  dan  tidak  mempertimbangkan  aspek- aspek  „ immaterial ‟.  Segala  analisis  ditujukan  untuk  mengukur  hasil  kegiatan  tersebut  dari sudut  pandang  keduniaan  saja.  Sementara  ekonomi  Islam  memiliki  tujuan  yang  sangat komprehensif  yang  menyangkut  aspek  material  dan  spiritual  baik  untuk  kehidupan  di  dunia maupun kehidupan di akhirat.
Negara  Islam  pertama  yang  dibangun  di  dunia  adalah  negara  yang  dibangun Rasulullah  di  Madinah  yang  kita  kenal  dengan  nama  Negara  Islam  Madinah.  Negara  ini dibangun berlandaskan semangat keislaman  yang tercermin dari Alquran dan kepemimpinan Rasulullah.  Modal  utama  yang  dipergunakan  untuk  membangun  negara  ini  bukanlah  uang melainkan  semangat  ketauhidan  yang  ditanamkan  Rusulullah  kepada  masyarakat  Madinah. Pada waktu itu kaum Muhajirin yang mengungsi dari Mekkah dan datang ke Madinah  tanpa
membawa  bekal  yang  cukup.  Sementara  di  Madinah  belum  ada  pemerintahan  yang terorganisir dengan baik.
Untuk  mencapai  falah  yang  maksimum,  aktifitas  pasar  tidak  bisa  seluruhnya diserahkan  pada  mekanisme  pasar,  adakalanya  mekanisme  pasar  gagal  menyediakan  barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara fair dan  adil.  Permasalahan  selanjutnya  adalah  barang  jasa  apakah,  yang  perlu  disediakan  oleh pemerintah  atau  masyarakat,  dari  mana  sumber  dana  yang  digunakan  untuk  penyediaan sumber  jasa  tersebut.  Bagaimana  alokasi  dan  distribusi  barangjasa  yang  disediakan  oleh pemerintah atau masyarakat tersebut, apa kriteria barang dan jasa yang cocok atau sesuai, oleh karena  itu,  perlu  dikaji  tentang  keuangan  publik,  prinsip-prinsip  apa  saja  yang  berhubungan dengan keuangan dan bagaimana keadaan keungan khususnya islam pada masa dulu dan pada masa kini.

## Sejarah Keuangan Publik Islam
Ketika  perkembangan  Islam  mulai  tampak,  dan  Islam  telah  didakwahkan  secara terang–terangan,  Rasulullah  mulai  mengutus  para  sahabat  untuk  dijadikan  duta  guna mendakwahkan  agama  dan  mengambil  zakat  masyarakat  Arab.  Hal  utama  yang  harus dilakukan  utusan  adalah  memberikan  pelajaran  agama  terlebih  dahulu  kepada  pemimpin kabilah,  dan  diharapkan  bisa  merambah  pada  kaumnya,  Rasulullah  telah  mendelegasikan Muadz bin jabal ke Yaman dengan job deskripsi yang jelas, seraya bersabda:
“Engkau aku utus untuk datang kepada kaum ahli kitab. Persoalan utama yang harus engkau  dakwahkan  kepada  mereka  adalah  mengajak  untuk  beribadah  kepada  Allah.  Jika mereka  telah  mengetahui  Allah,  beritahukanlah  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan membayar zakat. Zakat ditarik (diwajibkan) dari orang–orang kaya, dan selanjutnya dibagikan kepada kaum kafir. Jika mereka menantinya, maka ambilah dari mereka dan jaga kemuliaan harta mereka. Dan takutlah terhadap doa orang yang terdzalimi, karena doa mereka tidak ada hijab dengan Allah.”
Rasulullah  pernah  mengirimkan  surat  kepada  pegawainya  Amr  bin  harits  di  Najran tentang  persoalan  zakat,  sedekah  dan  diyat.  Rasulullah  juga  selektif  dalam  memilih pegawainya,  yakni  mereka  yang  agamanya  kuat  dan  merupakan  pionir  dalam  masuk  agama islam. Agar perekonomian dan pemerintahan Rasulullah menjadi kuat serta dapat membiayai kehidupan umat Islam.
Tujuan  utama  dalam  perekonomian  adalah  Untuk  mencapai  falah  yang  maksimum, tidak  seluruh  aktifitas  ekonomi  bisa  diserahkan  kepada  mekanisme  pasar.  Adakalanya mekanisme  pasar  gagal  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhka  oleh  masyarakat ataupun  mekanisme  pasar  tidak  bekerja  secara  fair  dan  adil.  Permasalahan  selanjutnya  yang muncul  adalah  bagaimana  berjalannya  perekonomian  Islam  pada  zaman  Rasulullah  dan Khulafaurrasidin, darimana sumber dana  yang digunakan untuk penyediaan barang atau jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang atau jasa  yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat tersebut.

## Keuangan Publik Pada Masa Rasulullah SAW.
Untuk  memahami  sejarah  keuangan  publik  pada  masa  Rasulullah  SAW  dan Khulafaurrasyidin,  dapat  dilihat  dari  praktik  dan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  beliau  dan para  sahabat.  Mengenai  keuangan  publik  pada  masa  Rasulullah  SAW  adalah  berangkat  dari kedudukan  beliau  sebagai  kepala  Negara.  Demikian  halnya  dengan  para  sahabat Khulafaurrasyidin.
Setelah  selama  13  tahun  di  Mekkah,  beliau  hijrah  ke  Madinah.  Pada  saat  hijrah  ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat.  Di  kota  ini  banyak  suku,  salah  satunya  adalah  suku  Yahudi  yang  dipimpin  oleh Abdullah Ibn Ubay. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat,  mengalami  kemajuan  yang  pesat.  Rasulullah    berhasil  memimpin  seluruh  pusat pemerintahan  Madinah,  menerapkan  prinsip-prinsip  dalam  pemerintahan  dan  organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.

## Keuangan Publik Pada Masa Khulafaurrasyidin

## Masa Kekhalifahan Abu Bakar As-shiddiq
Abu Bakar Shiddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan  hasil  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  keluarga.  Sejak  menjadi  khalifah,  kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil  dua setengah atau dua tiga perempat dirham  setiap harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per-tahun.
Selama  sekitar  27  bulan  dimasa  kepemimpinannya,  Abu  Bakar  As-Shiddiq  telah banyak  menangani  masalah  murtad,  cukai,  dan  orang-orang  yang  menolak  membayar  zakat kepada negara. Abu Bakar As-Shiddiq sangat memerhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan,  bahkan  hingga  beliau  wafat  hanya  1  dinar  yang  tersisa  dalam  pembendaharaan keuangan.  Selama  masa  kekhalifahannya,  harta  baitul  mal  tidak  pernah  menumpuk  dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin 1 .

## Masa Kekhalifahan Umar Bin Khatab Al-Faruqi
Setelah  Abu  Bakar  wafat,  Umar  bin  Khatab  menjadi  khalifah.  Khalifah  Umar  lalu membangun sebuah bangunan khusus untuk menyimpan harta, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat  para  penulisnya,  menetapkan  gaji  dari  harta baitul  mal, serta  pembentukan tentara. 2 Ada  beberapa  hal  yang  perlu  dicatat  berkaitan  dengan  masalah  kebijakan  keuangan negara pada masa khalifah Umar, diantaranya adalah:

## 1) Baitul Mal
Property Baitul  Mal dianggap  sebagai  “harta  kaum  muslim”  sedangkan  khalifah dan  amil-amilnya  hanyalah  pemegang  kepercayaan.  Jadi,  merupakan  tanggun  jawab negara  untuk  menyediakan  tunjangan  yang  berkesinambungan  untuk  janda,  anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang- orang  bangkrut,  membayar  uang  diyat  untuk  kasus-kasus  tertentu  dan  untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial .
2) Kepemilikan Tanah
Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukan melalui perjanjian damai.  Di  sinilah  mulai  timbul  permasalahan  bagaimana  pembagiaanya,  diantaranya ada  sahabat  yang  menuntut  agar  kekayaan  tersebut  didistribusikan  kepada  para pejuang,  sementara  yang  lainnya  menolak.  Oleh  karena  itu,  dicarilah  suatu  rencana yang cocok baik untuk mereka yang datang pertama maupun yang datang terakhir.
3) Zakat dan Ushr
Sebelum  Islam,  setiap  suku  atau  kelompok  suku  yang  tinggal  di  pedesaan  biasa membayar pajak ( ushr ) pembelian dan penjualan ( maqs ). Setelah Negara Islam berdiri di  Arabia,  Nabi  mengambil  inisiatif  untuk  mendorong  usaha  perdagangan  dengan
1 Nurul Huda, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 276.
2 Ibid
menghapuskan  bea  masuk  antar  propinsi  yang  masuk  dalam  daerah  kekuasaan  dan masuk  dalam  perjanjian  yang  ditangani  oleh  beliau  bersama  dengan  suku-suku  yang tunduk kepada kekuasaaanya.
4) Sedekah untuk non-Muslim
Tidak  ada  ahli  kitab  yang  membayar  sedekah  atas  ternaknya  kecuali  orang Kristen Banu Taghlib yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Mereka membayar 2 kali lipat  dari  yang dibayar kaum  muslim. Banu Taghlib adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat perperangan. Umar mengenakan Jizyah kepada mereka, tetapi mereka  terlalu  gengsi  sehingga  menolak  membayar  jizyah  dan  malah  membayar sedekah. Namun, Ibnu Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka. Ia mengatakan bahwa  pada  dasarnya  tidaklah  bijaksana  memperlakukan  mereka  seperti  musuh  dan seharusnya  keberanian  mereka  menjadi  asset  negara.  Umar  pun  memanggil  mereka dan  menggandakan  sedekah  yang  harus  mereka  bayar,  dengan  syarat  mereka  setuju untuk tidak mebaptis seorang anak atau memaksakannya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka pun menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda.
5) Mata Uang
Pada  masa  nabi  dan  sepanjang  masa  Khulafaurrasyidin  mata  uang  asing  dengan berbagai  bobot  sudah  dikenal  di  Arabia,  seperi  dinar,  sebuah  koin  emas  dan  dirham sebuah  koin  perak.  Bobot  dinar  adalah  sama  dengan mistqal atau  sama  dengan  dua puluh qirath atau  seratus  grain  barley.  Bobot  dirham  tidak  seragam.  Untuk menghindari  kebingungan,  Umar  menetapkan  bahwa  dirham  perak  seberat  14 qirath atau  70 grain  barley .  Dus,  rasio  antara  1  dirham  dan  1  mistqal  adlah  7  per  10. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa sebelum nabi lahir, perekonomian saat itu telah menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi.
6) Klasifikasi Pendapatan Negara
Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima.  Kebijakan  tersebut  berubah  pada  masa  Umar.  Pendapatan  yang  diterima  di Baitul Mal terbagi dalam 4 jenis:
a. Zakat dan ushr
Dana  ini  dipungut  secara  wajib  diperoleh  dari  kaum  Muslimin  dan didistribusikan kepada 8 asnaf dalam tingkat  lokal. Kelebihan disimpan di Baitul Maal pusat, dan akan dibagikan kembali.
b. Khums dan Sedekah
Dana ini dibagikan kepada orang  yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau  untuk  membiayai  kegiatan  mereka  dalam  mencari  kesejahteraan  tanpa diskriminasi.
c. Kharaj, fay, jizyah, ushr dan sewa tetap tahunan tanah
Dana  ini  diperoleh  dari  pihak  luar  dan  didistribusikan  untuk  membayar  dana pensiun  dan  dana  bantuan,  serta  menutupi  pengeluaran  operasional  administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
d. Berbagai  macam  pendapatan  yang  diterima  dari  semua  macam  sumber.  Dana  ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
7) Pengeluaran
Bagian  pengeluaran  yang  paling  penting  dari  pendapatan  keseluruhan  adalah dana pension kemudian diikuti oleh dana pertahanan Negara dan dana pembangunan. Secara  garis  besar  pengeluaran  Negara  pada  masa  kekhalifahan  Umar  dikeluarkan untuk  kebutuhan  yang  mendapat  prioritas  pertama,  yaitu  pengeluaran  dana pensiunbagi  mereka  yang  bergabung  dalam  kemiliteran,  baik  muslim  maupun  non- Muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil.

## Masa Kekhalifahan Utsman Bin Affan
Utsman  bin  Affan  adalah  khalifah  ketiga.  Pada  enam  tahun  pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan  baru,  kebijakan  Umar  diikuti.  Tidak  lama  setelah  negara-negara  tersebut ditaklukkan,  tindakan  efektif  diterapkan  dalam  rangka  pengembangan  Sumber  Daya Alam.  Aliran  air  digali,  jalan  dibangun,  pohon  buah-buahan  ditanam  dan  keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.
Khalifah  Utsman  tidak  mengambil  upah  dari  kantornya.  Sebaliknya,  dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bakan menyimpan uangnya di bendahara  negara.  Hal  ini  menimbulkan  kesalah  pahaman  antara  khalifah  dan  Abdullah Bin  Arqom,  salah  seorang  sahabat  nabi  yang  terkemuka,  yang  berwenang  melaksanakan kegiatan baitul  mal pusat.  Beliau  juga  berusaha  meningkatkan  pengeluaran  dan pertahanan  dan  kelautan,  meningkatkan  dana  pensiun  dan  pembanguunan  di  wilayah takhlukan  baru,  khalifah  membuat  beberapa  perubahan  administrasi  dan  meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir.
Lahan luas  yang dimiliki keluarga kerajaan Persia diambil alih oleh  Umar, tetapi dia  menyimpannya  sebagai  lahan  negara  yang  tidak  dibagi-bagi.  Sementara  itu,  Utsman membaginya  kepada  individu-individu  untuk  reklamasi  dan  untuk  kontribusi  sebagai bagian  yang  diprosesnya  kepada Baitul  Mal. Dilaporkan  bahwa  lahan  ini  pada  masa khalifah Umar bin Khattab menghasilkan sembilan juta dirham, tetapi pada masa Utsman bin  Affan  ketika  lahan  telah  dibagikan  kepada  individu-individu,  penerimaannya meningkat  menjadi  lima  puluh  juta.  Pada  periode  selanjutnya  dia  juga  mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan Yaman, sementara kebijakan Umar  tidak  demikian.  Harta  zakat  pada  masa  Utsman  mencapai  rekor  tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 3

## Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib
Setelah  meninggalnya  khalifah  Utsman  bin  Affan,  Ali  terpilih  sebagai  khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan  dia  sangat  ketat  dalam  menjalankan  keuangan  negara.  Gubernur  Ray  dijebloskan  ke penjara oleh khalifah dengan tuduhan penggelapan uang Negara.
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pungutan khums atas ikan atau hasil hutan. Menurut Baladhuri, Ali membebankan para pemilik hutan  4.000 dirham. Di hutan ini, terdapat ngarai  yang dalam, yang menurut beberapa orang, tanahnya dibuat untuk batu-batu istana, dan menurut yang lainnya, itu adalah tanah longsor.
Berbeda dengan khalifah Umar, khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di  baitul  maal  ke  profinsi  yang  ada  di  baitul  maal  Madinah,  Bushra  dan  Kufa.  Sistem distribusi  setiap  pecan  sekali  untuk  pertama  kalinya  diadopsi.  Hari  kamis  adalah  hari pendistribusian  atau  hari  pembayaran.  Pada  hari  itu  penghitungan  diselesaikan  dan  pada hari  sabtu  dimulai  perhitungan  baru.  Dalam  hal  alokasi  pengeluaran  masih  tetap  sama sebagaimana  halnya  pada  masa  kepemimpinan  khalifah  Umar  bin  Khattab.  Pengeluaran untuk  angkatan  laut  yang  ditambah  jumlahnya  pada  masa  kepemimpinan  Utsman  bin Affan hamper dihilangkan seluruhnya karena daerah sepanjang garis pantai seperti Syiria, Palestina,  dan  Mesir  berada  dibawah  kekuasaan  Muawiyah.  Namun,  dengan  adanya penjaga  malam  dan  patrol,  khalifah  keempat  tetap  menyediakan  polisi  regular  yang terorganisasi, yang disebut Shurta , dan pemimpinnya diberi gelar Sahibush-Shurta . Fungsi
3 Nurul Huda, Keuangan Publik Islami….. 2012, h. 99
lain  dari Baitul  Mal masih  tetap  sama  seperti  yang  dulu  dan  tidak  ada  perkembangan aktivitas yang berarti pada periode ini.

## Pembahasan
Peran Baitul Maal Dalam Kebijakan Keuangan Publik Islam
Baitul  maal merupakan  institusi  yang  dominan  dalam  perekonomian  Islam.  Institusi ini  secara  jelas  merupakan  entitas  yang  berbeda  dengan  penguasa  atau  pemimpin  negara. Namun  keterkaitannya  sangatlah  kuat,  karena  institusi  Baitul  Mal  merupakan  institusi  yang menjalankan  fungsi-fungsi  ekonomi  dan  sosial  dari  sebuah  negara  Islam.  Dalam  banyak literatur  sejarah  peradaban  dan  ekonomi  Islam  klasik,  mekanisme Baitul  Mal selalu  tidak dilepaskan  dari  fungsi  khalifah  sebagai  kepala  negara.  Artinya  berbagai  keputusan  yang menyangkut baitul mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.
Fungsi  dan  eksistensi Baitul  Mal secara  jelas  telah  banyak  diungkapkan  baik  pada masa Rasulullah maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul  Mal baru  dilakukan  pada  masa  Umar  Bin  Khattab,  ketika  kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.
Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan  dan  pendistribusian  dana  zakat  serta  pungutan-pungutan  lainnya  dilakukan secara  serentak.  Artinya  pendistribusian  dana  tersebut  langsung  dilakukan  setelah pengumpulan,  sehingga  para  petugas Baitul  Mal selesai  melaksanakan  tugasnya  tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana  ternyata  begitu  besar  sehingga  diambil  keputusan  untuk  menyimpan  untuk  keperluan darurat.  Dengan  keputusan  tersebut,  maka Baitul  Mal secara  resmi  dilembagakan,  dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.
Dari penjelasan bab-bab sebelumnya telah dijabarkan peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai  bendahara  negara 4 secara  panjang  lebar.  Fungsi Baitul  Mal pada  hakikatnya mengelola  keuangan  negara  menggunakan  akumulasi  dana  yang  berasal  dari  pos-pos penerimaan  seperti  zakat,  kharaj,  jizyah,  khums,  fay‟,  dan  lain-lain.  Pemanfaatannya  adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan,
4 Dalam konteks perekonomian modern, lembaga ini dikenal dengan Departemen Keuangan treasury house of the state
penyebaran fikrah Islam  melalui  diplomasi  luar  negeri  dan  semua  program  pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.
Eksistensi  lembaga Baitul  Mal pada  awalnya  merupakan  konsekuensi  profesionalitas manajemen  yang  dilakukan  pengelola  zakat.  Namun  ia  juga  merefleksikan  ruang  lingkup Islam,  dimana  Islam  didefinisikan  juga  sebagai  agama  dan  pemerintahan,  qur‟an  dan kekuasaan,  sehingga Baitul  Maal menjadi  salah  satu  komponen  yang  menjalankan  fungsi- fungsi  pemerintahan  dan  kekuasaan  dari  negara 5 .  Jadi  ketika  negara  harus  mengelola penerimaan-penerimaan  negara,  baik  yang  diatur  oleh  syariah  maupun  yang  didapat berdasarkan  kondisi  pada  saat  itu,  negara  membutuhkan  lembaga  yang  menghimpun, mengelola  dan  mendistribusikan  akumulasi  dana  negara  tersebut  untuk  kepentingan  negara. Baik  penggunaan  yang  memang  diatur  oleh  syariah  atau  juga  yang  merupakan  prioritas pembangunan  ketika  itu.  Lebih  lengkapnya  penggunaan  dana-dana  yang  terkumpul  dalam Baitul Mal sudah dijabarkan pada bahasan anggaran negara pada bab ini.
Dari  tinjauan  sejarah  mengenai  penerimaan  publik  umat  Islam  dapat  ditunjukkan bervariasinya bentuk-bentuk sumber pendanaan publik baik yang telah ditentukan oleh agama maupun oleh pemerintahan.
Sumber Penerimaan Karakteristik utama Zakat Merupakan kewajiban langsung dari Allah Pembayar zakat adalah -khusus individu muslim -mampu secara material,sampai nisab
Dibebankan atas stok kekayaan atau keuntungan bukan modal kerja.
Tingginya tarif zakat dipengaruhi oleh:
-semakin  tinggi  pengeran  pengelolaan  manusia  terhadap  alam,  semakin kecil tarif zakatnya.
-tingginya tarif adalah proporsional
Ushr Merupakan  kewasiban  yang  dibebankan  oleh  pemerintah  kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan.
Pembayar ushr adalah pedagang muslim dan no-muslim
Dibebankan atas volume perdagangan
5 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta: 1988, h.743
Biasanya tarif dipengaruhi oleh:
-tarif yang dipungut oleh partner dagang -kemampuan bayar(tidak bagi pedagang kecil) -besarnya jasa yang diberikan pemerintah.
Temporer,  ketika  terjadi  perdagangan  yang  tidak  fair(tarif  dikurangi untuk meningkat perdagangan yang tidak fair)
Sumber Penerimaan Karakteristik utama Kharaj   Merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah kepada pengguna lahan Negara atau tanah lain.
  Tingginya tarif semakin semakin tinggi dengan kondisi:
-kualitas tanah dan jenis tanaman lebih baik
-metode produksi/peran SDM lebih rendah
-nilai hasil produksi (max 50%)
  Dipungut secara permanen berkala.
Jizyah    Merupakan  kewajiban  ayang  diberikan  oleh   pemerintah  sebagai konpensasi  atas  perlindungan  jiwa,  property,  ibadat  dah  tangung  jawab militer.
  Dipungut dari non-muslim dzimmi yang tinggal di daerah islam
  Tingginya tarif dipengaruhi oleh:
-Kemampuan material pembayar jizyah
-bisa dibayar individual atau kolektif
  Dipungut permanen, kecuali jika dzimmi pindah ke agama islam maka ia terkena kewajiban muslim.
ghanimah   Merupakan harta yang diperoleh secara paksa melalui perang   Ditujukan terutama untuk keperluan perang dan kesejahteraan tentara (80 %)
  Sebagian 20% dialokasikan untuk sabilillah sebagaimana tarif zakat yang dikenakan atas harta temuan.
fai   Merupakan harta yang diperoleh dari non-muslem secara damai   Prinsipnya adalah pemanfaatan harta yang mengganggur
  Dimiliki  oleh pemilik asal  jika ia masih hidup atau masuk ke islam  dan menjadi  milik  Negara  apabila  pemilik  meninggal  tetap  dalam  keadaan non-muslim
  Beberapa pendapataan bisa dikatakan fai, seperti jizyah, upeti, bea cukai, denda, kharaj, amwal fadhila dsb
Amwal fadhila    Harta  yang  diperoleh  karena  tidak  ada  yang  memiliki  baik  karena ditinggalkan pemiliknya atau tanpa waris Nawaib    Merupakan  punguta  yang  dibebankan  pemerintah  kepada  orang  tertentu untuk tujuan Negara (tertentu) misalnya untuk pertahanan Negara
  Pemungutan dilakukan secara purposive, untuk kepentingan darurat   Dikenakan atas orang kaya saja.
Wakaf    Merupakan  harta  yang  suka  rela  diserahkan  kepimilkannya  oleh  seorang
muslim untuk digunakan untuk kemaslahatan umat ilam
  Dikhususkan pada harta yang memilki jangka panjang.
  Tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung kepada wakif
Sedekah    Merupakan  harta  yang  suka  rela  diserahkan  kepimilkannya  oleh  seorang muslim kepada orang lain atau umat islam atau Negara
   Tidak  ada  ketentuan  mengenai  besarannya,  tergantung  kemauan  pemberi sedekah

## Tabel I

## Kebijakan Rasulullah untuk Mengukuhkan Pemerintahan
Beberapa kebijakan telah diambil oleh Rasulullah untuk  mengukuhkan pemerintahan yang ada. Dalam bidang ekonomi, guna memacu pertumbuhan kegiatan perekonomian  yang ada, maka langkah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah adalah:
1. Membangun  masjid  sebagai Islamic  center yang  digunakan  selain  untuk  beribadah  juga untuk  kegiatan  kegiatan  lain  seperti  tempat  pertemuan  parlemen,  kesekretariatan, mahkamah  agung,  markas  besar  tentara,  kantor  urusan  luar  negeri,  pusat  pendidikan,
tempat pelatihan bagi para penyebar luas agama, asrama, baitul maal, tempat para dewan dan utusan.
2. Guna  memacu  kegiatan  ekonomi  maka  Rasulullah  mempersaudarakan  antara  kaum mujahirin dengan kaum anshar. Kelompok anshar memberikan sebagian dari harta mereka kepada  kaum  muhajirin  untuk  dipergunakan  dalam  kegiatan  produksi  sampai  kaum muhajirin dapat melangsungkan kehidupannya.
Ditinjau  dari  sudut  analisis  ekonomi  Islam,  kebijakan  mempersaudarakan  kaum muhajirin  dengan  kaum  anshar  ternyata  memberikan  dampak  ekonomi  yang  sangat  besar. Persaudaraan  itu  ternyata  telah  membuat  Madinah  sebagai  suatu  negeri  yang  makmur  di kemudian hari.
Pada masa awal Pemerintahan Negara Islam itu, keuangan publik Islami dan kebijakan fiskal  belum  banyak  berperan  dalam  kegiatan  perekonomian.  Kebijakan  fiskal  belum dijalankan sebagaimana dilakukan pada analisis kebijakan fiskal dewasa ini, karena memang belum  ada  pemasukan  negara  saat  itu.  Rasulullah  dan  stafnya  tidak  mendapat  gaji sebagaimana  lazimnya  suatu  pemerintahan.  Penerimaan  pemerintah  hanya  berasal  dari sumbangan masyarakat. Zakat belum diwajibkan pada awal Pemerintah Islam tersebut. Kalau Rasulullah  membutuhkan  dana  untuk  membantu  fakir  miskin,  maka  Bilal  biasa  meminjam dari orang Yahudi.
Sumber penerimaan lainnya pada awal tahun pemerintahan tersebut adalah harta yang diperoleh  dari  rampasan  perang,  dan  ini  baru  diizinkan  untuk  menjadi  salah  satu  sumber keuangan  pemerintahan  tersebut  setelah  turunnya  surah  al-Anfal  pada  tahun  kedua  Hijriah. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriah tersebut zakat fitrah merupakan kewajiban  yang  harus dibayarkan  oleh  setiap  muslim  dan  ini  kemudian  menjadi  salah  satu  sumber  keuangan pemerintahan. Sumber keuangan lainnya berasal dari jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh kelompok  non  muslim,  khususnya  ahli  kitab,  yang  memperoleh  jaminan  perlindungan kehidupan  dalam  pemerintahan  Islam.  Sumber-sumber  lainnya  adalah kharaj,  ushr yang dikenakan  kepada  setiap  pedagang  dan  dibayarkan  hanya  sekali  selama  setahun  dan  hanya berlaku kalau nilai perdagangannya melebihi 200 dirham.
Dengan  berjalannya  waktu  dan  mulai  terkumpulnya  sumber-sumber  keuangan, pemerintahan  mulai  dapat  membiayai  berbagai  pengeluaran  terutama  digunakan  untuk mempertahankan  eksistensi  negara.  Misalnya  pengeluaran  untuk  membiayai  pertahanan, pembayaran  utang  negara,  bantuan  untuk  musafir,  pembayaran  gaji  untuk  wali,  guru,  dan
pejabat negara lainnya. Baru setelah itu, turun ayat  yang menyangkut ketentuan pengeluaran dana zakat kepada delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60.
Dengan  turunnya  ayat  ini  maka  tampak  kebijakan  fiskal  dengan  tegas  menetapkan jenis-jenis  pengeluaran  yang  dapat  digunakan  atas  dana  zakat  yang  ada.  Penggunaan  dana zakat  di  luar  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  ayat  tersebut  adalah  tidak  sesuai  dengan ketentuan Alquran. Di situ tampak jelas bagaimana ekonomi Islam sangat peduli pada kaum miskin, yang derajat kehidupannya perlu dibantu dan diangkat ke tingkat yang layak. Ditinjau sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan  untuk  distribusi  pendapatan  yang  lebih  merata.  Islam  tidak  menghendaki  adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Dengan  demikian  di  sini  tampak  adanya  usaha  untuk  mendorong  orang  memutarkan hartanya ke dalam sistem  perekonomian, sehingga bisa menghasilkan  pertumbuhan. Dengan semakin  berkembangnya  Islam  yang  tercermin  dengan  semakin  luasnya  daerah  kekuasaan pemerintahan  Islam,  maka  peran  dari  kegiatan  keuangan  publik  semakin  penting. Pengumpulan  zakat  melalui  lembaga  amil  merupakan  model  pengumpulan  dana  zakat  yang ada pada waktu  itu.  Lembaga Baitul  Maal merupakan  „departemen keuangan‟ pemerintahan Islam.  Selain  lembaga  lembaga  tersebut,  dalam  pemerintahan  Islam  juga  terdapat  lembaga lain yang cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu lembaga yang berkaitan  dengan  kegiatan  wakaf.  Dalam  sejarah  Islam,  tercatat  bahwa  lembaga  wakaf  ini sedemikian besar peranannya dalam sistem perekonomian.

## Kebijakan Fiskal Islami
Tidak  seperti  kebijakan  fiskal  konvensional,  di  mana  suatu  pemerintahan  dapat mempengaruhi  kegiatan  perekonomian  melalui  berbagai  insentif  dalam  tarif  pajak  maupun besarnya  „ tax.  base‟ dari  suatu  kegiatan  perekonomian,  maka  dalam  sistem  zakat,  segala ketentuan  tentang  besarnya  „tarif‟  zakat  sudah  ditentukan  berdasarkan  petunjuk  dari Rasulullah.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  zakat  sangat  berbeda  dengan  kebijakan  perpajakan. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam.
Zakat  merupakan  kegiatan  yang  bersifat  wajib  bagi  seluruh  umat  Islam.  Walaupun demikian masih ada komponen lainnya, yang bersifat sukarela, yang dapat dijadikan sebagai unsur  lain  dalam  sumber  penerimaan  negara.  Komponen-komponen  sukarela  ini  terkait dikaitkan dengan tingkat ketaqwaan seseorang. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat  dapat  ditentukan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  syariah  yang  ada. Sumber sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih. Misalnya, apakah  untuk  menghapus  kemiskinan,  pemerintahaan  dibolehkan  memungut  pajak  di  luar zakat.
Pertanyaan ini merupakan salah satu debat di kalangan ahli fikih yang merupakan ciri khas  bagaimana  sebuah  kebijakan  fiskal  dapat  dijalankan  dalam  sistem  pemerintahan  yang islami.  Sedangkan  jenis  pajak  baru  dalam  keuangan  publik  dalam  sistem  ekonomi konvensional  dikaji  berdasarkan  prinsip  yang  berbeda.  Salah  satu  prinsip  yang  digunakan dalam keuang publik sistem ekonomi konvensional adalah prinsip fairness. Dalam keuangan publik tersebut, masalah fairness dikatakan sebagai masalah „etika‟ yang penuh dengan value judgement.  Untuk  itu,  mereka  menentukan  beberapa  prinsip  yang  harus  dipertimbangkan dalam value  judgement tersebut  yaitu  benefit  principle  serta ability  to  pay  principle. Harus diakui,  sistem  analisis  dalam  keuangan  publik  islami  belum  semaju  sistem  analisis  pada keuangan  publik  konvensional.  Masih  perlu  kerja  keras  guna  mengembangkan  pemikiran- pemikiran yang berkaitan dengan keuangan publik islami.

## Pandangan Ahli Fiqh terhadap Zakat dan Pajak
Zakat  merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  setiap  orang  Islam  setelah memenuhi  kriteria  tertentu.  Dalam  Al-Qur‟an  terdapat  32  kata  zakat,  dan  82  kali  di  ulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq.  Pengulangan  tersebut  mengandung  maksud  bahwa  zakat  mempunyai  kedudukan, fungsi,  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  islam. Dari  32  ayat  dalam  Al-Qur‟an  yang memuat  ketentuan  zakat  tersebut,  29  ayat  diantaranya  menghubungkan  ketentuan  zakat dengan shalat.
Nash  Al-Qur‟an  tentang  zakat  diturunkan  dalam  dua  periode,  yaitu  periode  Makkah sebanyak delapan ayat (Al-Muzzammil [73] : 20):
                                                                                                                    
                                                                                                                  
                                                                                      
                                                                                                                         
                                                                                                               
                     
“inna  rabbaka  ya‟lamu  annaka  taquumu  adnaa  min  tsulutsayi  allayli  wanishfahu watsulutsahu  wathaa-ifatun  mina  alladziina  ma‟aka  waallaahu  yuqaddiru  allayla waalnnahaara „alima an lan tuhsuuhu fataaba „alaykum faiqrauu maa tayassara mina alqur- aani  „alima  an  sayakuunu  minkum  mardaa  waaakharuuna  yadhribuuna  fii  al-ardhi yabtaghuuna min fadhli allaahi waaakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili allaahi faiqrauu maa tayassara minhu wa-aqiimuu alshshalaata waaatuu alzzakaata wa-aqridhuu allaaha qardhan hasanan wamaa tuqaddimuu li-anfusikum min khayrin tajiduuhu „inda allaahi huwa khayran wa-a‟zhama ajran waistaghfiruu allaaha inna allaaha ghafuurun rahiimun”
Artinya:  “Sesungguhnya  Tuhanmu  mengetahui  bahwasanya  kamu  berdiri  (sembahyang) kurang dari dua pertiga  malam,  atau seperdua malam  atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang  yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu- waktu  itu,  Maka  Dia  memberi  keringanan  kepadamu,  karena  itu  bacalah  apa  yang  mudah (bagimu)  dari  Al  Quran.  Dia  mengetahui  bahwa  akan  ada  di  antara  kamu  orang-orang  yang sakit  dan  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari  sebagian  karunia  Allah;  dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah  pinjaman  yang  baik.  dan  kebaikan  apa  saja  yang  kamu  perbuat  untuk  dirimu  niscaya kamu  memperoleh  (balasan)nya  di  sisi  Allah  sebagai  Balasan  yang  paling  baik  dan  yang paling  besar  pahalanya.  dan  mohonlah  ampunan  kepada  Allah;  Sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Al-Bayyinah [98] : 5):
                                                                                                                            
            
“wamaa  umiruu  illaa  liya‟buduu  allaaha  mukhlishiina  lahu  alddiina  hunafaa-a wayuqiimuualshshalaata wayu/tuu alzzakaata wadzaalika diinu alqayyimati”
Artinya:”Padahal  mereka  tidak  disuruh  kecuali  supaya  menyembah  Allah  dengan memurnikan  ketaatan  kepada-Nya  dalam  (menjalankan)  agama  yang  lurus,  dan  supaya mereka  mendirikan  shalat  dan  menunaikan  zakat;  dan  yang  demikian  Itulah  agama  yang lurus.”
Dan periode Madinah sebanyak 24 ayat (misalnya Al-Baqarah [2] : 43):
                                                                       
“wa-aqiimuu alshshalaata waaatuu alzzakaata wairka‟uu ma‟a alrraaki‟iina”
Artinya:
“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”
(Al-Maidah [5] : 12):
                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                  
                                        

walaqad akhadza  allaahu  miitsaaqa  banii  israa-iila  waba‟atsnaa  minhumu  itsnay  „asyara naqiiban  waqaala  allaahu  innii  ma‟akum  la-in  aqamtumu  alshshalaata  waaataytumu alzzakaata  waaamantum  birusulii  wa‟azzartumuuhum  wa-aqradhtumu  allaaha  qardhan hasanan  laukaffiranna  „ankum  sayyi-aatikum  walaudkhilannakum  jannaatin  tajrii  min tahtihaa al-anhaaru faman kafara ba‟da dzaalika minkum faqad dhalla sawaa-a alssabiili” 
Artinya:  “dan  Sesungguhnya  Allah  telah  mengambil  Perjanjian  (dari)  Bani  Israil  dan  telah Kami  angkat  diantara  mereka  12  orang  pemimpin  dan  Allah  berfirman:  "Sesungguhnya  aku beserta  kamu,  Sesungguhnya  jika  kamu  mendirikan  shalat  dan  menunaikan  zakat  serta beriman  kepada  rasul-rasul-Ku  dan  kamu  bantu  mereka  dan  kamu  pinjamkan  kepada  Allah pinjaman  yang  baik.  Sesungguhnya  aku  akan  menutupi  dosa-dosamu.  dan  Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa  yang  kafir  di  antaramu  sesudah  itu,  Sesungguhnya  ia  telah  tersesat  dari  jalan yang lurus.”
Perintah  zakat  yang  diturunkan  pada  periode  Makkah,  sebagaimana  terdapat  dalam kedua  ayat  tersebut  diatas,  baru  merupakan  anjuran  untuk  berbuat  baik  kepada  fakir  miskin dan  orang-orang  yang  membutuhkan  bantuan.  Sedangkan  yang  diturunkan  pada  periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.
Dalam  perjalanan  sejarah,  penerimaan  negara  Islam  bukan  hanya  bersumber  dari zakat, namun banyak sumber lain baik sebagai sumber utama ataupun sekunder. Pajak, yang dewasa  ini  menjadi  sumber  penerimaan  utama  di  hampir  setiap  negara,  juga  mendapat perhatian oleh para ahli fiqh dewasa ini. Namun pandangan ahli fiqh klasik. terhadap masalah pajak belum banyak yang membahas. Para ahli fiqh ini lebih banyak membahas tentang: fai‟, ghanimah, jizyah, dan kharaj. Pemabahasan mereka berkisar tenteng definisi, pembagian, dan penggunaanya.
Ulama fiqh kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak  itu  tidak  diragukan  keabsahannya  karena  ternyata  pada  waktu  ini  nagara  memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan zakat.  Pada  saat  ini  dua  kewajiban  tersebut  menyatu  dalam  diri  seorang  muslim  bukan  saja kewajiban pajak, tetapi juga kewajiban zakat sekaligus.
Penerapan Baitul Mal dalam Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia
Berbagai  instrument  yang  bisa  digunakan  sebagai  sumber  pembiayaan  negara  pada dasarnya  dapat  dikembangkan  karena  pada  hakikatnya  hal  ini  merupakan  aspek  muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam, maka selama itu pula diperkenankan menurut  islam. Oleh karena itu,  negara  Indonesia  dapat  menerepkan  beberapa  instrument  yang  bisa  digunakan  sebagai instrumen pembiayaan publik, yaitu sebagai berikut:

## 1. Zakat
Zakat  merupakan  sumber  pertama  dan  terpenting  dari  penerimaan  negara,  pada  awal pemerintahan  Islam.  Sumber  penerimaan  lain  adalah  sebagaimana  yang  akan  diuraikan pada  bagian  setelah  ini.  Perlu  dicatat,  bahwa  zakat  bukanlah  merupakan  sumber penerimaan  biasa  bagi  negara  negara  di  dunia,  karena  itu  juga  tidak  dianggap  sebagai sumber pembiayaan utama.

## 2. Asset dan Perusahaan Negara
Dalam  konteks  kehidupan  modern  ini,  dimana  peperangan  fisik  sudah  tidak  lagi dilakukan  atau  para  pasukan  merupakan  pasukan  professional  yang  digaji,  maka ghonimah tidak dapat dijadikansebagai sumber pendapatan. Pemerintah hanya mengambil 20% dari ghonimah untuk pengentasan kefakiran-kemiskinan, anak yatim, dan ibnu sabil.

## 3. Kharaj
Kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaanya, kharaj dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian  total  dari  hasil  produksi  pertanian,  misalnya  seperempat,  seperlima,  dan sebagainya.  Secara  tetap  artinya  pajak  tetap  atas  tanah.  Dengan  kata  lain,  kharaj proporsional  adalah  tidak  tetap,  tergantung  pada  hasil  dan  harga  setiap  jenis  hasil pertanian. Sedangakan kharaj tetap dikenekan pada setahun sekali.

## 4. Jizyah
Meskipun jizyah merupakan hal wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, yaitu bahwa  jizyah  dikenakan  kepada  seluruh  non  muslim  dewasa,  laki  laki,  yang  mampu membayarnya.  Sedangkan  bagi  perampuan,  anak  anak,  orang  tua  dan  pendeta dikecualikan  sebagai  kelompok  yang  tidak  wajib  ikut  bertempur  dan  tidak  diharapkan mampu ikut bertempur.

## 5. Wakaf
Dalam  hukum  islam,  wakaf  berarti  menyerahkan  suatu  hak  milik  yang  tahan  lama kepada seseorang atau nadzir baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat islam.

## Organisasi dan Operasionalnya
Pada  masa  Umar  bin  Abdul  Azis,  dalam  oparasionalnya  institusi Baitul  Mal dibagi menjadi  beberapa  departemen.  Pembagian  departemen  dilakukan  berdasarkan  pos-pos penerimaan  yang  dimiliki  oleh Baitul  Mal sebagai  bendahara  negara.  Sehingga  departemen yang menangani zakat berbeda dengan yang mengelola khums, Jizyah, Kharaj dan seterusnya.
Yusuf  Qardhawy  membagi baitul  mal menjadi  empat  bagian  kerja  berdasarkan  pos penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik 6 :
1. Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
2. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
3. Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz.
4. Departemen  khusus  untuk  harta  yang  tidak  diketahui  warisnya  atau  yang  terputus  hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).
Hal  ini  sebenarnya  juga  telah  diungkapkan  pula  oleh  Ibnu  Taimiyah,  beliau mengungkapkan bahwa dalam adminstrasi keuangan Negara, dalam Baitul Mal telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan Diwan . Dewan-dewan tersebut diantaranya adalah:
1. Diwan  al  Rawatib yang  berfungsi  mengadministrasikan  gaji  dan  honor  bagi  pegawai negeri dan tentara.
2. Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah yang berfungsi mengelola poll taxes ( jizyah ) dan harta tanpa ahli waris.
3. Diwan al Kharaj yang berfungsi untuk memungut kharaj.
4. Diwan al Hilali yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan.
Pada  hakikatnya  pengembangan  institusi  dan  kebijakan  dalam  ekonomi  Islam  tidak memiliki ketentuan baku kecuali apa yang telah digariskan dalam syariat. Khususnya dalam pembentukan departemen dan kebijakan strategi pengkoleksian dan penggunaan pendapatan Negara, sebenarnya juga tergantung pada perkembangan atau kondisi perekonomian Negara pada  satu  waktu  tertentu.  Artinya  pengembangan  institusi  dan  kebijakan  ekonomi  tidaklah terikat pada apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu, peran ijtihad dengan  mempertimbangkan  keadaan  kontemporer  menjadi  sangat  menentukan  arah  dan bentuk institusi dan kebijakan ekonomi.
6 Yusuf Qardhawi, 1988, Hukum Zakat ….. h.743-744
Merujuk  pada  apa  yang  telah  dijelaskan  oleh  Qardhawi  tentang  institusi Baitul  Mal , dalam  operasionalnya,  salah  satu  kebijakan  pengelolaan  pendapatan  negara  adalah  ketika dana  yang  dimiliki  departemen  sedekah  yang  fungsinya  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga negara kurang, maka dapat menggunakan dana dari departemen lain yaitu departemen pajak dan  upeti.  Namun  pada  masa  klasik  Islam  hal  ini  dilakukan  dengan  skema  hutang,  artinya jika suatu saat departemen sedekah sudah memiliki kecukupan dana, maka hutang tadi harus dilunasi pada departemen pajak dan upeti. Tahapan penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan  yang  dijelaskan  sebelumnya,  dimana  sumber  keuangan  negara  utama  adalah  zakat, kemudian fay‟ dan pajak. Jika masih juga kekurangan maka negara akan melakukan skema takaful, dimana semua harta dikumpulkan negara dan dibagikan sama rata.

## Penutup
Sumber-sumber  keuangan  publik  dalam  sejarah  Islam  selain  zakat,  mayoritas  adalah bersifat  sukarela,  yaitu  dalam  bentuk  infak,  wakaf,  dan  sedekah. Baitul  mal merupakan institusi  khusus  yang  menangani  harta  yang  diterima  Negara  dan  mengalokasikannya  bagi kaum  muslim  yang  berhak  menerimanya,  dengan  arti  lain,  baitul  maal  adalah  tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan Negara. Baitul mal sebagai  tempat  penyimpanan  harta  yang  masuk  dan  pengelolaan  harta  yang  keluar,  di masa Rasul belum menyiapkan tempat yang khusus. Ini disebabkan karena harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak.
Pajak adalah berbeda dengan dharibah . Dharibah merupakan pungutan yang merupakan penutup devisit negara. Pungutan  yang dibebankan secara sepihak kepada warga tidak dapat dijadikan  sebagai  sumber  penerimaan  jangka  panjang  sehingga  hal  ini  akan  berpengaruh dalam  memperhitungkan  surplus  atau  defisit  anggaran. Negara  Indonesia  dapat  menerepkan beberapa instrument yang bisa digunakan sebagai pembiayaan publik, yaitu Zakat, Asset dan Perusahaan Negara, Kharaj, Jizyah, dan Wakaf.

## Daftar Rujukan
Bambang  Ismawan  dan  Setyo  Budiantoro. Mapping  Microfinance  in  Indonesia. Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005.
Bisnis  News  Viva.  2015.  Nilai  Efek  Syariah  di  BEI  Naik  721  Triliun.  (http://bisnis.news. viva.co.id/news, diakses 21 juni 2016).
Dwi  Sunyikno.  paper  makalah  berjudul:  Rentenir  VS  BMT,  disampaikan  dalam  Focus Discussion Group Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Sharia Economic Forum UGM di MMTC Jogja 2008.
Huda,  Nurul.  2012. Keuangan  Publik  Islami  Pendekatan  Teoritis  dan  Sejarah .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Pusat  Data  Dan  Informasi.  2015. Jumlah  Investor  Di  Pasar  Modal  Indonesia ,(http:/ /pusatis.com, diakses 20 juni 2016).
Qardhawi, Yusuf. 1988. Hukum Zakat. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa
Sholihin  (2003).Hasil  penelitian  tentang  perilaku  konsumen  terhadap  produk  BMT  di  BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah, ditulis untuk data penyelesaian tesis S2 MSI UII.
Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet. IV. Jakarta: Kencana.
Syariah  Saham.  2015.  328  Emiten  Masuk  Kategori  Syariah,  (http://www.syariah saham.com.diakses 21 juni 2016).