The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat
(Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)

## Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, Heru Sunardi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gümüşhane ü niversitesi Turkiye, Universitas Islam Negeri Mataram E-mail: arifsugitanata@gmail.com, suudsarimkarimullah@gmail.com, herusunardi@uinmataram.ac.id
Abstrak: Artikel ini membahas mengenai Hukum Perkawinan di  Masyarakat  Sasak  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat  (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa
Tenggara  Barat).  Istilah  perkawinan  dalam  masyarakat disebut  sebagai merariq ,  Merariq  merupakan  salah  satu budaya  lokal  yang  masih  sampai  saat  ini  eksis  di  tengah- tengah masyarakat Sasak saat hendak membangun hubungan rumah tangga. Fokus kajian ini ialah apa saja produk hukum perkawinan masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian  yang  data-data  primernya  diolah  secara  kualitatif dengan  metode  deskriptif  analisis  di  mana  bersumber  pada buku  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  tema  yang  dikaji. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  produk  hukum perkawinan  dalam  masyarakat  suku  Sasak  dari  sebelum merariq (perkawinan) hingga setelah merariq sampai Beseang (perceraian) dapat klarifikasi menjadi beberapa bagian yakni, Pade Saling Meleq tahap awal yang dilakukan oleh anak muda- mudi  untuk  membangun  rasa  saling  mencintai, Midang silaturahmi  secara  langsung  pihak  laki-laki  ke  rumah perempuan  pujaan  hati  dengan  maksud  untuk  saling mengenal  satu  sama  lain, Pesopoq  Janji proses  pertunangan,
Bebait yaitu  menculik/melarikan  gadis  oleh  pihak  laki-laki untuk  dikawini, Nyelabar menetapkan  dengan  pasti  tanpa adanya  keragu-raguan  bahwa  perempuan  tersebut  benar- benar  kawin  ( merariq )  secara  sah  berdasarkan  tradisi  yang berlaku  dan  tanpa  adanya  paksaan  dari  siapapun, Membait bande keikhlasan  atau  pisuke dan  penagih  yakni  meminta beban, Bekawin menikah  di  mana  kedua  mempelai megucapkan  janji  pernikahan  melalui  Ijab  dan  Qabul,
Ngantung  Aji  Kerame tradisi  memberikan  barang-barang material  atau  finansial  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan,  yang  mana  nantinya akan  dikembalikan  kepada

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Pendahuluan
Sasak  adalah  nama  suku  asli  yang  ada  di  Lombok,  Nusa  Tenggara Barat  yang  masih  eksis  hingga  saat  ini  di  tengah  peradaban  teknologi yang  kiat  maju.  Masyarakat  Suku  Sasak  juga  masih  begitu  kuat memegang budaya-budaya yang telah dijalankan dan mengakar di tengah masyarakat.  Pada  ranah  perkawinan,  masyarakat  sasak  juga  masih mempertahankan  budaya-budaya  yang  menjadi  bagian  dari  pelaksaan perkawianan. 1
Istilah perkawinan dalam masyarakat disebut sebagai merariq , Merariq merupakan  salah  satu  budaya  lokal  yang  masih  sampai  saat  ini  eksis  di tengah-tengah  masyarakat  Sasak  saat  hendak  membangun  hubungan rumah  tangga.  Tradisi  merariq  yang  sudah  sejak  lama  berlaku  secara turun  temurun  merupakan  ciri  khas  dalam  perkawinan  adat  Sasak  di Lombok  yang  dapat  dianggap  sah  baik  menurut  hukum  adat  ataupun hukum Islam. 2
Awal  mula  hadirnya  tradisi merariq sampai  saat  ini  masih menimbulkan perselisihan pendapat antara tokoh agama dan tokoh adat di Lombok. Pendapat pertama mengenai sejarah masuknya tradisi merariq lebih umumnya bersumber dari tokoh Agama yang kemudian diaminkan oleh sebagaian masayarakat mengungkapkan bahwa tradisi merariq lahir karena kehadiran Hindu Bali saat menguasai  Pulau Lombok pada tahun 1740.  Kekuasaan  Hindu  Bali  di  Lombok  memakan  waktu  yang  cukup lama yakni berkisar antara kurang lebih 100 tahun lamanya. 3
Pendapat  kedua  yakni  pada  tahun  1740  sampai  tahun  1840,  Hindu Bali  pernah  melakukan  penjajahan  di  Lombok  dengan  pusat  utama kekuasaannya  bertempat  di  Narmada  Lombok  Barat. 4 Dalam  konteks budaya terungkap bahwa budaya-budaya yang diterapkan oleh Kolonial
1 M.  Fachir  Rahman, Kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusa  Tenggara  Barat (Mataram:  Alam  Tara Institute, 2014), hlm. 206
2 Arif Sugitanata, “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 13, No. 1. 2020, hlm. 68-78
3 Nur Yasin, Hukum perkawinan  Islam Sasak , Cet. Ke-1(Malang:  UIN-Malang Pres, 2008), hlm. 156.
4 Saladin, “Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam,” Jurnal Al- Ihkam , Vol. 8 No. 1. (2013), hlm. 27
pihak laki-laki, Begawe/resepsi, Nyongkolan, Beseang, Umur merariq, Bemadu/poligami.
Kata  Kunci: Hukum perkawinan, suku Sasak, Lombok Nusa Tenggara Barat .

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Belanda memiliki kemiripan dengan budaya-budaya masyarakat sasak di Lombok. 5 Pada  masa  kekuasaannya,  Anak  Agung  tidak  jarang memberikan  penindasan  yang  keras  kepada  masyarakat  Sasak.  Akibat dari kerasnya penindasan yang dilakukan Anak Agung tersebut sehingga tidak  jarang  menghadirkan  kecemasan  dan  rasa  takut  bagi  masyarakat sasak  sendiri  untuk  tidak  mematuhi  serta  merealisasikan  segala  bentuk aturan dan perintah yang diberikan oleh Anak Agung sendiri. Salah satu bentuk  penindasan  yang  dilakukan  oleh  Anak  Agung  adalah mengumpulkan  anak  gadis  yang  masih  perawan  untuk  ia  gauli  tanpa adanya  ikatan  perkawinan,  jika  ada  di  antara  anak  gadis  yang  menolak keinginannya  dan  melakukan  pembangkangan  maka  Anak  Agung  tidak segan-segan  memberikan  hukuman  mati  untuknya.  Tindakan  Anak Agung  Made  Karang  Asem  tersebut  telah  menimbulkan  banyak keresahan  bagi  para  orang  tau,  Sehingga  satu-satunya  cara  untuk menghindari tindakan tersebut adalah orangtua meminta anaknya supaya menikah  dengan  laki-laki  yang  dicintainya  dengan  cara  melarikan  diri (merariq). 6
Terlepas  dari  perdebatan  awal  mula  munculnya  budaya  merariq, posisi peneliti ialah memfokuskan pada apa saja produk-produk hukum perkawinan  yang  telah  lahir  dan  berkembang  di  Masyarakat  Sasak Lombok,  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  sebagai  pisau  bedah kajian  yang  data-data  primernya  diolah  secara  kualitatif  dengan  metode deskriptif  analisis  di  mana  bersumber  pada  buku  dan  jurnal  yang berkaitan dengan tema yang dikaji.
Sebagai  bahan  penguat  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  peneliti mengenai  hukum  perkawinan  di  Masyarakat  Sasak  Lombok,  peneliti melakukan  telaah  pustaka  dan  menemukan  beberapa  penelitian  yang berkaitan  seperti,  Ratu  Muti’ah  Ilmalia,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan Diah Gayatri Sudibya 7 yang menjabarkan tradisi merariq dalam ritualnya mampu  memberikan  pesan-pesan  moral  dan  sosial  yang  mengakar  bagi masyarakat  Sasak  khususnya  di  Lombok  Timur.  Taufik  Sofyan  dan Muhammad  Zaini 8 ,  yang  menjabarkan  bagaimana  perceraian  dan
5 Saladin, “Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam,”  hlm. 27
6 Saladin, “Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam,” hlm.  41
7 Ratu  Muti’ah  Ilmalia,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Diah  Gayatri  Sudibya,  “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur”, Jurnal Interpretasi Hukum , Vol, 2. No. 3, (Desember 2021), hlm, 479-483.
8 Taufik Sofyan dan  Muhammad  Zaini,  “Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat”,

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
implikasinya  bagi  masyarakat  sasak  Lombok,  NTB.  Kemudian  Zulfatun Ni’mah 9 yang  menjelaskan  bagaimana  eksisnya  perceraian  sepihak  yang terjadi dikalangan masyarakat sasak Nusa Tenggara Barat.
Hasil dan Pembahasan Pengertian Perkawinan Perkawinan  adalah  terjemahan  dari  kata nakaaha dan zawaj 10 . Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’ân untuk menunjuk perkawinan  (pernikahan).  Kata zawaja berarti  pasangan  dari  sisi  bahasa perkawinan  berarti  berkumpulnya  dua  insan  yang  semula  terpisah  dan berdiri  sendiri,  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  bermitra.  Kedua kata  uni  yang  terpakai  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang  Arab  dan banyak  terdapat  dalam  Al-Qur’ân  dan  Hadis  Nabi. 11 Kata  ini  terulang tidak  kurang  dari  80  kali  dalam  Al-Qur’ân  sementara  kata  “ nakah ̣ a” disebut  23  kali  dalam  Al-Qur’ân. 12 Berangkat  dari  pengertian  istilah tersebut berarti dalam pernikahan seseorang menemukan pasanganya dan akan berkumpul satu sama lain (perempuan dan laki-laki).
Adapun  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, 13 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki  dengan  seorang  perempuan  sabagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 14 Melalui perkawinan seseorang akan  mendapat  pasangan  dan  keturunan  dengan  saling  menjaga hubungan  antar  individu  dan  golongan 15 serta  menjadikan  mereka keluarga  yang  mempunyai  hubungan  luas  bermasyarakat  dengan kehidupan bahagia atas dasar agama dan cinta
Nikah  secara  bahasa  berarti  mengumpulkan,  atau  sebuah pengibaratan  akan  sebuah  hubugan  intim  dan  akad  sekaligus,  dalam
Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah , Vol. 1, No. 2. (2019), hlm. 245-260.
9 Zulfatun  Ni’mah,  “Praktik  Perceraian  Sepihak  pada  Masyarakat  Sasak  di  Pulau  Lombok” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 51, No. 2, (Desember 2017), hlm. 307-344
10 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  Dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas ,  Fiqh  Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak , (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35
11 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35
12 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  I:  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer , (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 17
13 Khoiruddin  dkk, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  (Yogyakarta:  Pokja  Akademik  UIN  Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 6
14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
15 Ali  Yusuf  As-Subki, Fiqh  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  AMZAH, 2010), hlm. 98.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
syari’at Islam  dikenal  dengan  akad  nikah.  Peraturan  di  Indonesia  telah menyampaikan  bahwa  untuk  memberikan  kekuatan  hukum  pernikahan maka  pernikahan  harus  dilakukan  dihadapan  petugas  pencatat  nikah melalui  lembaga  yang  berwenang. 16 Sesungguhnya  dalam  masa  klasik saksi cukup memberikan informasi atas perkawinan tersebut namun saat ini  lembaga  berweanang  juga  harus  menjadi  saksi  administrasi  berupa surat  ketereangan  atau  akta  nikah  sebagai  muslihat  atau dinamakan mashalih  mursalah  oleh  Imam  Nawawi. 17 Karena  dengan  adanya  surat keterangan  itu  cukuplah  sebagai  saksi  otentik  dan  dua  saksi  tak  perlu mengemukakan sebab berjauhan atau berhalangan.
Perkawinan tidak hanya bagian dari urusan perdata, baik itu keluarga dan  masalah  budaya.  Akan  tetapi  perkawinan  erat  kaitannya  dengan masalah  dalam  keagamaan,  oleh  sebab  itu,  perkawinan  juga  dilakukan atas  dasar  taat  terhadap  ketetapan  Allah  Swt.  dan  sunah  dari  Nabi Muhammad saw. 18
Beberapa makna dari perkawinan dikemukakan oleh ulama fikih yang secara  esensi  sama  meskipun  memiliki  redaksi  yang  beda.  Imam  Hanafi mendefiniskan nikah pada arti yang sebenarnya yakni setubuh atau secara majazi  bermakna  dengannya  menjadi  halal  dalam  berhubungan  badan antara  suami  dan  istri. 19 Ulama  dari  Mazhab  Syafi’i  mendefiniskan dengan  akad  yang  artinya  ada  kebolehan  melakukan  hubungan  antara suami istri dengan lafal kawin atau yang redaksinya sama. Sementara itu,
ulama Mazhab Hanafi mendifinisikan dengan akad yang menghalakannya  hubungan  suami  istri  selama  tidak  ada  halangan syarak. 20
Abdur  Rach ̣ man  Gaz ̣ âly  dalam  bukunya  mengutip  pendapat Muh ̣ ammad Abu Israh mendefinisikan perkawinan secara spesifik yakni perkawinan merupakan akad yang menghadirkan suatu manfaaat hukum
16 Wahbah  Az-Zuhaili, Al  Fiqh  Wa  Adhillatuhu  Jilid  9, terj.  Abdul  Hayyie  Al  Kattani  dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 48
17 Mahmud  Yunus, Hukum Perkawinan  Dalam Islam: Menurut  Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki Dan Hambali, (Jakarta: Al Hidayah, 1956), hlm. 21 18 Wagiyem, “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif  di  Indonesia), Al-Maslahah:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam : , Vol.  13,  No.  2, (Oktober 2017), hlm. 213-228.
19 J.  Shodiq,  Misno  dan  Abdul  Rosyid,  “Pernikahan  Beda  Agama  Menurut  Imam  Madzhab  dan Hukum Positif di Indonesia”, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol. 7, No. 1, (Agustus 2019), hlm. 1-30
20 Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif  AL-Qur’an”, ASAS, Vol. 3, No. 1, (Januari 2011), hlm. 99-111

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
atas  bolehnya  melakukan  hubungan  keluarga  antara  suami-istri, melaksanakan  karakter  yang  berjiwa  tolong  menolong  dan  memberi batasan  ha  katas  pemiliknya  serta  hadirnya  kewajiban  bagi  masing- masing suami-istri untuk dilaksanakan. 21

## Dasar Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur ikatan antara manusia  dengan  sesamanya  mengenai  penyaluran  kebutuhan  bilogis terhadap  lawan  jenisnnya.  Kemudian  juga  terhadap  hak  dan  kewajiban yang berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut. 22
Perkawinan  adalah  sebuah  sunatullah,  di  mana  perkawinan dilakukan  oleh  manusia,  hewan  hingga  tumbuh-tumbuhan. 23 Abu  Ishaq Al-Syirazy  mengatakan  bahwa  hukum  dari  perkawinan  itu  boleh  ( jaiz ) sebab  dalam  perkawianan  ada  upaya  mencari  kenikmatan,  di  mana seseorang  mampu  bersabar  atas  keinginannya  melaksanakan perkawianan  sehingga  pada  keadaan  tersebut  hukumnya  tidak  wajib. Contoh: memakai baju yang mewah dan makan sesuatu yang enak. 24
Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  suatu  ketetapan  Allah  dalam menciptakan  makhluknya  berpasang-pasangan  sebagaimana  dalam firmannya:
" Dan  segala  sesuatu  Kami  Ciptakan  berpasang-pasangan  supaya kamu mengingat kebesaran Allah " . 25
Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya ialah mubah, akan  tetapi  bisa  berubah  menurut ahkamal-khamsah (hukum  yang  lima) dalam suatu perubahan situasi: 26

## Pertama, Wajib
Perkawinan  diwajibkan  terhadap  orang  yang  sudah  mampu,  baik lahir maupun batin sehingga dengan kewajiban ini bisa menjaganya dari perbuatan yang terlarang atau haram yang tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan perkawinan. 27
21 Abdur Racḥman Gaẓâly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1
22 M.  A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Lengkap, cet-5,  (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8
23 Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.1
24 Muhammad Hasyim Asy’ary, Fikih Munakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau’ al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah, terj. Rosidin, (Malang: Literia Ulul Albab, 2013), hlm. 7
25 Q.S Az-Zariyat (51) ayat 49.
26 Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim, hlm.8
27 Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim, hlm.8
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Kedua, Haram
Perkawinan  diharamkan  terhadap  orang  yang  mengetahui  dirinya tidak mampu baik lahir maupun batin dalam membangun rumah tangga, dan  dikhawatirkan  tidak  bisa  melaksanakan  kewajiban  dan  hak-haknya sebagai seorang pasangan yang sah.
Ketiga, Sunah
Perkawinan  disunnahkan  bagi  orang-orang  yang  sudah  dikatakan mampu  secara  lahir  dan  batin  akan  tetapi  ia  masih  sanggup mengenadalikan  dirinya  dari  perbuatan-perbuatan  yang  terlarang, sehingga  dalam  hal  ini  dianjurkan  dan  akan  lebih  baik  jika melangsungkan pernikahan.

## Keempat Mubah
Mubah di sini maksudnya ialah orang-orang yang berhalangan utnuk melangsungkan  perkawinan  dan  dorongan  untuk  kawin  beleum membahayakan dirinya, artinya ia belum wajib dan tidak haram jika tidak menikah.
Nash  Al-Qur’ân  dan  Hadis  yang  menjadi  rujukan  atas  dasar  hukum dari  perkawinan  masih  memerlukan  ijtihad  dari  ulama  pada  masalah yang  memang  membutuhkan  solusi  untuk  mendapatkan  ketetapan hukum.  Contoh:  bagi  para  seseorang  yang  memiki  keinginan  untuk kawindan  takut  berbuat  zina  apabila  tidak  kawin,  maka  wajib  baginya mendahulukan kawin daripada ia menunaikan ibadah haji. Sementara itu jika ia tidak takut akan melakukan perbuatan zina makan wajib baginya mendahulukan menunaikan ibadah haji.
Dari penjelasan di atas mendiskripsikan bahwa pada dasarnya hukum dari  perkawinan  dalam  Islam  bisa  menjadi  wajib,  haram,  sunnah  dan mubah  sesuai  dengan  konteks  keadaan  dan  kemaslahatan  atau mafsadahnya.

## Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
Rukun  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah  atau tidaknya  suatu  pekerjaan  (ibadah),  dan  sesuatu  itu  termasuk  dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut 28 :
(1) Mempelai laki-laki, (2) Mempelai perempuan, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, (5) Shigat Ijab dan Qabul.
Syarat  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menetukan  sah  dan tidaknya  suatu  pekerjaan  (ibadah),  tetapi  sesuatu  itu  tidak  termasuk
28 Ahmad  Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Yogyakarta, Istana Publising, 2015), hlm.242

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi  syarat  dan  rukun.  Dalam  perkawinan  syarat-syarat perkawinan  ialah  syarat  yang  bertalian  dengan  rukun  perkawinan  yaitu syarat-syarat  bagi  calon  mempelai  baik  suami  maupun  istri,  wali,  saksi dan ijab kabul.

## Tujuan dan Hikmah Perkawinan
Tujuan  dari  perkawinan  telah  disebutkan  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa  tujuan  perkawinan adalah  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal,  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Berikut  pendapat beberapa ahli terkait tujuan perkawinan:
Pertama Ny. Soemati, S.H Mengutip pendapat Ny. Soemati, S.H dalam buku Wasman Dan Wardah Nuroniyah, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi’at kemanusiaan, 29 yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam  rangka  mewujudkan  suatu  keluarga  yang  bahagia,  dengan  dasar kasih  sayang  untuk  memperoleh  keturunan  dalam  masyarakat  dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang diatur oleh syari’ah.

## Kedua Sulaiman Al-Mufarraj
Sulaiman  Al-Mufarraj  menjelaskan  dalam  bukunya  yang  berjudul Bekal Pernikahan, terdapat 15 tujuan dari perkawinan yakni: 30
1) Sebagai  ibadah  dan  upaya  mendekatkan  diri  kepada  Allah  serta wujud ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya
2) Sebagai  upaya  menjauhkan  diri  dari  perkara  yang  dilarang  syari’at dan  menjaga  diri  serta  bisa  memenuhi  kebutuhan  biologis  dengan cara yang diridai
3) Memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw.
4) Menyempurnakan agama
5) Perkawinan merupakan sunnah para utusan Allah
6) Memberikan keturunan yang bisa memohon pertolongan Allah untuk orang tua mereka saat masuk surga
7) Menjaga citra masyarakat dari keburukan, baik  itu berkaitan dengan moral, perzinaan dan lain sebagainya
29 Wasman Dan  Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan  Islam di  Indonesia  Perbandingan  Fiqih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 37
30 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada , (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
8) Legalitas  untuk  melakukan  hubungan  badan,  melahirkan  tanggung bagi  suami  dalam  bertanggung  jawab  di  ranah  rumah  tangga  dan memberikan nafkah serta membantu istri di rumah
9) Mempertemukan  dua  keluarga  yang  berbeda  sehingga  mempererat keharmonisan keluarga dan memperbanyak saudara
10) Saling menyayangi dan mengenal
11) Melahirkan kenyamanan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
12) Sebagai  pondasi  untuk  membangun  rumah  tangga  yang  berasaskan keIslaman
13) Sebagai tanda kebesaran Allah Swt
14) Menyemarakkan bumi melalui proses perkawinan
15) Menjaga pandangan kepada sesuatu yang diharamkan 31
Islam  menganjurkan  dan  mengajarkan  perkawinan  sebab  akan memberikan  pengaruh  baik  kepada  pelakunya  sendiri,  masyarakat  dan seluruh  umat  manusia.  Adapun  hikmah  yang  lahir  dari  perkawinan sebagai berikut: 32
1. Perkawinan  merupakan  jalan  alami  yang  paling  baik  dan  sesuai dalam  menyalurkan  naluri  seks,  dengan  perkawinan  badan  akan terasa  sehat,  jiwa  menjadi  tenang  dan  mata  akan  terjaga  dari pandangan yang haram.
2. Perkawinan  merupakan  jalan  terbaik  dalam  membangun  anak-anak menjadi  mulia,  memperbanyak  keturuanan  dan  melestarikan kehidupan manusia yang begitu diperhatikan dalam agama
3. Perkawinan  merupakan  jalan  untuk  membangun  suatu  naluri kebapakan dan keibuan yang seiring waktu akan tumbuh dan saling melengkapi  dalam  suasana  hidup  bersama  anak-anak  serta  akan menumbuhkan  perasaan  ramah,  cinta  dak  kasih  sayang  yang merupakan sifat kabaikan.
4. Menyadari  tanggung  jawab  satu  sama  lain  sehingga  menimbulkan sikap  rajin  dan  sungguh-sungguh  yang  menghasilkan  suatu kemandirian karena dorongan akan sebuah tanggung jawab.
5. Menumbuhkan  dan  mempererat  tali  persaudaraan  antar  keluarga suami dan istri dengan rasa cinta dan kasih sayang.
31 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, hlm. 5
32 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, hlm. 19-20.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Genealogi Masyarakat Suku Sasak di Lombok
Berdasarkan  penelusuran  sejarah,  Suku  Sasak  adalah  penduduk  asli pulau  Lombok.  Bagi  masyarakat  Bali,  penduduk  asli  ini  dikenal  dengan sebutan  orang Selam artinya  orang  Islam,  namun  dikalangan  mereka sendiri  lebih  dikenal  dengan  nama  orang  Sasak.  Para  ahli  meneliti  asal- usul  Suku  Sasak  ini  namun  terdapat  suatu  perbedaan  terkait  asal-usul Suku  Sasak.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari  temuan  Van  Baal  sebagaimana dikutip oleh Teeuw yang menyatakan penduduk Lombok disebut dengan Sasak dikarenakan mereka berpakaian serba putih, dibuat dari kain putih yang  disebut  dengan  tembasoq,  Teeuw  sendiri  memperkirakan  nama Sasak  berasal  dari  kerajaan  yang  terletak  di  bagian  barat  daya  pulau Lombok di kaki Gunung Sasak atau Mareje sekarang. 33
Sementara itu cerita yang lainnya diperoleh dari Babad Lombok yang menyatakan kerajaan tertua di Lombok dan pertama sekali berdiri disebut dengan desa  laeq .  Banyak  penduduknya  berasal  dari  kalangan  ahli  sihir dan dapat diklaim sebagai masyarakat yang animism. Pada saat itu sama sekali belum mengenal raja sehingga saat itu mereka dipimpin oleh toaq lokaq. Kehidupan mereka dapat dikatakan cukup modernis karena sudah mengenal berladang, bertani, dan berburu. Beberapa tahun kemudian desa laeq pindah membangun negeri baru yang disebut dengan pamatan, yang dipimpin  oleh  seorang  raja  dan  dibantu  oleh  seorang  patih.  Sementara agama yang mereka anut adalah agama Budha. 34
Sedangkan menurut Babad Suwung, kerajaan yang pertama berdiri di Lombok  adalah  kerajaan  Suwung.  Negara  Suwung  ini  diperintah  oleh seorang raja bernama Batara Indra serta permaisurinya bernama Diah Sita, kemudian  beberapa  putranya  membentuk  desa  yang  merupakan kerajaan-kerajaan  kecil,  seperti  Amaq  Rara  putra  sulung  menggantikan ayahnya, Amaq Nyaka membuat Desa Brang Bantun, Amaq Lamhkakoun membuat  kerajaan  di  Langko,  Amaq  Salut,  raja  di  Salut,  Amaq  Balun, membuat  kerajaan  di  Sembalun,  Amaq  Bayan  membuat  kerajaan  di Bayan, Amaq Brang Tapen, raja pejanggik, Amaq Talkoang, Raja Bakong Taliwang  Sumbawa,  Kinyake  Seket,  raja  Aikmel,  Kinyake  Koar  Lalang, raja di Bima, Kinyake Lombok, raja di Lombok, Amaq Pembarengan, raja
33 A. Teeuw, Lombok, En Dialect Geografisch Studie, VK.1. Dell XXV (S. Gravenh ge, Martinus Nijhoff, 1958), hlm. 52.
34 Tim  Penyusun  Monografi  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  (Depdikbud  RI),  “Monografi  Daerah Nusa  Tenggara  Barat”,  Jilid  I,  (Jakarta:  Proyek  Pengembangan  Media  Kebudayaan  Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1997), hlm. 3.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Sokong. Dari legenda lain didapatkan suatu informasi tentang adanya dua tingkat  perkembangan  asal  usul  orang-orang  Sasak,  Pada  tingkat perkembangannya  di  jelaskan  bahwa  orang-orang  penghuni  pulau Lombok  pada  mulanya  merupakan  penjelmaan  dari  empat  puluh jinprawangsa  atau  jin  bangsawan  yang  terdiri  laki-laki  dan  perempuan yang menempati Gunung Rinjani. Mereka dipertahankan oleh putra raja yang  disebut  dengan  Dewi  Anjani.  Untuk  turun  sebagai  penghuni Lombok.  Merekalah  yang  menjadi  nenek  moyang  orang  Sasak  yang selanjutnya  menurunkan  tokoh-tokoh  pendiri  kerajaan  Selaparang, kerajaan Pejanggik, kerajaan Bayan, dan sebagainya. 35
Sementara  itu  dalam  perspektif  lain  mengatakan  bahwa  Zaman Majapahit,  penghuni  bumi  Sasak  datang  dari  sebelah  barat,  yaitu  Jawa dan  Madura.  Bersama  para  pendatang  lainnya  kemudian  mereka  hidup bersama  dan  mendirikan  sebuah  kerajaan  yang  disebut  dengan  kerajaan Jerowaru.  Raja  yang  berkuasa  pada  waktu  itu  adalah  Datu  Jayakusuma. Datu  Jayakusuma  kemudian  memindahkan  kerajaan  ke  suatu  tempat yang  kemudian  disebut  dengan  kerajaan  Selaparang,  kemudian Jayakusuma juga menobatkan putranya sebagai raja Pejanggik. 36
Penelitian  lainnya  juga  menghasilkan  cerita  bahwa  sejarah  Lombok dengan  mayoritas  aslinya  di  Gunung  Piring  Trowawu  Kecamatan  Pujut Lombok  Tengah  bahwa  diperkirakan  kurang  lebih  1600  tahun  yang  lalu pernah  terdapat  sebuah  penduduk  yang  memiliki  kebuadayaan  Gili Mamu,  Bali  serta  mirip  pula  dengan  kebuadayaan  masyarakat  China bagian  selatan.  Perkiraan tersebut muncul berdasarkan atas adanya  sisa- sisa  kebudayaan  yang  ditemukan  disna  seperti  perhiasan  yang  biasa digunakan  di  kuburan.  Penduduk  tersebut  juga  diperkirakan  sebagai nenek moyang suku Sasak. 37
Produk Hukum Perkawinan Munakat Masyarakat Adat Sasak Lombok Produk  hukum  perkawinan  di  Masyarakat  Adat  Sasak  Lombok hingga  kini  (2022)  masih  berlaku  dan  terus  dilestarikan,  ada  beberapa tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  calon  pasangan  untuk  dapat mengesahkan  status  perkawinan.  Baik  sah  secara  adat  maupun  agama.
35 Tim  Penyusun  Monografi  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  (Depdikbud  RI),  “Monografi  Daerah Nusa Tenggara Barat”, , hlm. 2-5
36 Ahmad Abdul Sukur, Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), hlm. 50
37 Ahmad Abdul Sukur, Islam dan Kebudayaan Sasak, hlm. 51.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Istilah merariq secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  Sasak  yang  berarti “lari”,  sederhananya  ialah  keseluruhan  rangkaian  dari  pelaksanaan perkawinan  mulai  dari  penculikan  sampai  dengan  proses  perkawinan selesai. 38
Secara umum masyarakat Sasak menggunakan perkawinan merariq, di mana si wanita calon mempelai diculik terlebih dahulu secara diam-diam. Adapun  produk  hukum  perkawinan  dalam  masyarakat  suku  Sasak  dari sebelum merariq hingga setelah merariq sampai Beseang (perceraian) dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pade Saling Meleq
Pade saling meleq biasa disebut juga dengan beberayean merupakan tahap awal yang dilakukan oleh anak muda-mudi untuk membangun rasa  saling  mencintai.  Ada  dua  hal  yang  biasa  dilaksanakan  sebagai pembuktian  atas  cinta  seorang terune (laki-laki)  terhadap dedare (perempuan)  dalam  masa  pacaran  diantaranya: 39 Pertama,  Ngumbuk , yakni suatu pemberian pihak laki-laki kepada perempuan pujaan hati berupa  perhiasan,  makanan  dan  lain  sebagainya  sebagai  bentuk pembuktian  rasa  cinta  pihak  laki-laki. Ngumbuk biasanya  dilakukan ketika  ada  hari-hari  raya  atau  ulang  tahun  pihak  perempuan. Kedua, Mereweh yakni  pemberian  hadiah  kepada  perempuan  pada  waktu tertentu saja, seperti saat bersama di tempat wisata.
b. Midang
Midang merupakan silaturahmi secara langsung pihak laki-laki ke rumah  perempuan  pujaan  hati  dengan  maksud  untuk  saling mengenal  satu  sama  lain. 40 Apabila  pihak  laki-laki  dan  perempuan sama-sama  saling  menyukai  setelah  ada  ungkapan  suka  baik  secara langsung ataupun perantara, maka aka nada ikatan yang biasa disebut beberayean yang  dalam  istilah  bahasa  Indonesia  dinamakan  pacaran.
Saat  berkunjung  ke  rumah  pihak  perempuan,  biasanya  laki-laki datang pada malam minggu akan tetapi ada juga yang melakukannya di luar dari itu, untuk laki-laki.
38 Arif Sugitanata, “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada  masa  pandemi  COVID-19.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  13,  No.  1, (2020), hlm. 68-78
39 Jamaludin,  Jamaladun,  dan  Arif  Sugitanata,  "Tradisi  Ngorek  Pada  Upacara  Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." Al-Hukama' , Vol. 10, No. 2. (2020), hlm. 319-348
40 M. Fachrir Rahman, Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi (Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2013), hlm. 118-119

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Biasanya  laki-laki  yang  datang  midang  akan  disambut  oleh  tuan rumah  kemudian  diberikan  jamuan  dari  pihak  perempuan.  Untuk ketentuan waktu midang dibatasi sampai jam 22.00 oleh pihak dusun sekitar,  atas  dasar  sudah  masuk  jam  istirahat  dan  jika  tidak mengindahkan  aturan  tersebut,  maka  pihak  laki-laki  ataupun keluarga pihak perempuan akan diberikan teguran oleh aparat Desa. 41
c. Pesopok Janji
Merupakan  suatu  kesepakatan  ikatan  antara  pihak  laki-laki  dan perempuan  yang  sedang  beberayean  untuk  menikah  kedepannya setelah melalui perundingan dan sama-sama mengambil janji. Pesopok janji bisa dikatakan sebagai sebuah prosesi tunangan. 42
d. Bebait Kebiasaan mengambil atau yang lebih dikenal menculik/melarikan gadis oleh pihak laki-laki untuk dikawini dalam bahasa  Sasak  disebut merariq .  Lumrahnya  proses  penculikan  calon pengantin  dari  pihak  perempuan  dilakukan  secara  diam-diam  dan setelah  di  larikan  calon  pengantin  perempuan  tersebut  tidak  boleh dibawa  kerumah  laki-laki  itu  melainkan  dibawa  kerumah  keluarga yang  lain.  Rangkaian  ini  disebut  dengan beseboq atau menyembunyikan  diri. 43 Berikut  ketentuan-ketentuan  umum  yang ditetapkan saat menculik/melarikan gadis pujaan hati:
a) Calon mempelai perempuan harus diambil dari rumah orang tua, tidak diperbolehkan selain itu.
b) Calon mempelai perempuan yang diambil siap dan mau terhadap laki-laki yang melarikannya sehingga tidak terkesan memaksakan.
c) Saat  melangsungkan  pengambilan  calon  mempelai  perempuan tidak dibolehkan pada siang hari melainkan harus dilakukan pada malam hari yakni setelah magrib sampai jam 23.00 WITA.
d) Mengikutsertakan  seorang  perempuan  dalam  melarikan  gadis pujaan hati guna menghindari kesan-kesan negatif masyarakat.
e) Calon mempelai perempuan harus segera diberitahukan ke pihak keluarganya bahwasanya anaknya telah dilarikan. 44
41 Jamaludin,  Jamaladun,  dan  Arif  Sugitanata,  "Tradisi  Ngorek  Pada  Upacara  Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu, hlm. 319-348.
42 Jamaludin,  Jamaladun,  dan  Arif  Sugitanata,  "Tradisi  Ngorek  Pada  Upacara  Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu, hlm. 319-348
43 Zuhdi  M. Arifin, Praktik Merariq: Wajah  Sosial Masyarakat  Sasak (Mataram:  LEPPIM IAIN MATARAM, 2012), hlm. 62
44 Zuhdi M. Arifin, Praktik Merariq , hlm. 62
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## e. Nyelabar
Keesokan harinya setelah terjadinya merariq, pihak dari keluarga perempuan  akan  datang  mencari  (mengejar)  gadis  yang  hilang dengan  membawa  senjata  keris  atau  tombak,  ketika  di  tengah perjalanan mereka bertemu dengan utusan dari pihak laki-laki untuk memberitahukan  peristiwa  merarik  tersebut.  Istilah  lain nyelabar disebut mesejati ,  artinya  menetapkan  dengan  pasti  tanpa  adanya keragu-raguan  bahwa  perempuan  tersebut  benar-benar  kawin ( merariq )  secara  sah  berdasarkan  tradisi  yang  berlaku  dan  tanpa adanya paksaan dari siapapun.
Hari  berikutnya,  setelah  melarikan  calon  pengantin,  pihak keluarga  dari  pihak  perempuan  akan  datang  mencari/mengejar keluarga perempuannya yang hilang dilarikan pihak laki-laki dengan membawa  senjata  berupa  keris  dan  sebagainya.  Pihak  keluarga perempuan ketika berada di tengah perjalanan akan bertemu dengan utusan  dari  pihak  laki-laki  untuk  menginformasikan  kejadian pelarian/merariq  tersebut  atau  yang  disebut nyelabar / mesejati yang diartikan  sebagai  penetapan  dengan  pasti  terhadap  adanya  keragu- raguan  pihak  keluarga  perempuan  bahwasanya  gadisnya  dilarikan, maksudnya  ialah  menginformasikan  kejadian  merariq  tersebut dilakukan tanpa ada paksaan. 45
f. Membait Bande
Setelah mesejati  nyelabar di  sepakati  pihak  keluarga  perempuan, maka  pihak  laki-laki  mendatangi  keluarga  perempuan  untuk mendiskusikan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  beban  biaya  yang akan  diminta  oleh  pihak  perempuan.  Dalam membait  bande ada  dua hal yang di laksanakan yakni: pertama , keikhlasan atau pisuke , kedua, penagih yakni meminta beban, biasanya berkisaran di antara 5 (lima) sampai  10  sepuluh)  juta  rupiah,  bahkan  hingga  25  juta  atau  lebih tergantung kesepakatan kedua belah pihak. 46
45 Sudriman  dkk., Prosesi  Perkawinan  Masyarakat  Gumi  Sasak (NTB:  KSU  Primaguna,  2012), hlm. 10
46 Arif  Sugitanata,  Siti  Aminah,  Ahmad  Muhasim  “Empowering  Women: Weaving  Skills  As  Marriage  Requirement  In  Sasak  Sade  Muslim  Society,  West Nusa  Tenggara  “, Jurnal  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam, Vol.  15,  No.  1,
(2022).
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## g. Bekawin
Bekawin  maksudnya  menikah  di  mana  kedua  mempelai megucapkan  janji  pernikahan  melalui  Ijab  dan  Qabul.  Bagi masyarakat  Sasak  mengenai  masalah  wali,  kerap  kali  diwakili  oleh Kiai,  artinya  orang  tua  perempuan  tidak  boleh  datang  untuk menikahkan  anak  gadisnya.  Hal  ini  disebabkan  fungsi  Kiai  tidak sekedar  hanya  memimpin  zikir,  memimpin  doa  dalam  setiap kegiatan,  melainkan  Kiai  sudah  menjadi  panutan  hidup bermasyarakat.  Kemudian  pemilihan  wali  keluarga  calon  mempelai pihak  laki-laki  akan  meminta  wali  kepada  keluarga  calon  mempelai pihak perempuan. 47
h. Ngantung Aji Krame
Ngantung  Aji  Krame merupakan  tradisi  memberikan  barang- barang  material  atau  finansial  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan,  yang  mana  nantinya  akan  dikembalikan  kepada  pihak laki-laki.  Seperangkat  material  ini  disebut Aji  Krame Suci  Lambang Adat, besarnya Aji Krame suci lambang adat yang berlaku. 48
i. Begawe
Suatu acara yang dilaksanakan berhubungan dengan perkawinan tersebut,  umumnya  disebut  dengan  istilah  resepsi. Begawe di Masyarakat Sasak merupakan ajang silaturahmi dan sebagai penguat tali  persaudaran  dan  kekeluargaan  dari  pihak  yang  melangsungkan acara resepsi. Dasar pokok dalam membina dan memelihara kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat Sasak adalah sistem gotong royong atau disebut juga begawean bareng-bareng guna menjaga dan melestarikan jiwa dan semangat kebersamaan gotong royong ini ditanamkan.
j. Nyongkolan
Nyongkolan merupakan  akhir  dari  seluruh  rangkaian  kegiatan perkawinan masyarakat Sasak pada umumnya. Nyongkolan dilakukan secara  bersama-sama  seluruh  anggota  keluarga  bersama  masyarakat untuk datang ke rumah mempelai perempuan. Nyongkolan bertujuan sebagai  pengenalan  wajah  dari  kedua  belah  pihak  mempelai  kepada
47 Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, Jurnal  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam , Vol.  12, No. 2,
(2019), hlm. 161-172
48 Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade, hlm. 161-172

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
masyarakat  umum  bahwasanya  mereka  telah  melakukan  ikatan perkawinan  dan  meminta  maaf  serta  memberikan  hormat  kepada kedua  orang  tua  dan  pihak  keluarga.  Dalam  proses  nyongkolan  ini, seluruh  masyarakat  dan  mempelai  menggunakan  pakaian  adat  yang dibuat  oleh  masyarakat  sekitar  dari  hasil  tenun,  kemudian  kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta ikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu. 49
k. Beseang
Beseang merupakan  istilah  kata  dari  Bahasa  Sasak  yang  dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perceraian, bagi masyarakat sasak, masalah Beseang terjadi  bisa  begitu  mudah,  karena  tanpa  ke pangadilan  pun  sudah  jatuh  talaknya,  dan  diakui  legal  oleh  adat. Meskipun  terlihat  mudah,  namun  bagi  masyarakat  Sasak,  terdapat ketentuan  adat  yang  menyebabkan Beseang dibenarkan, pertama , ketika  suami  atau  istri  berzina  dengan  orang  lain,  hal  ini  memang membawa  dampak  yang  merugikan  bagi  setiap  pasangan  yang  sah dan mengakar ke keluarga besar hingga masyarakat. Oleh karena itu adat  begitu  keras  dalam  hal  perzinaan,  bahkan  bisa  lebih  kejam dengan  hukuman  pembunuhan  dari  sanksi  adat  yang  didasarkan membawa  nama  masyarakat  tercemar  dan  menanggung  malu  yang berkepanjangan. 50 Kedua, mandulnya  salah  satu  pasangan,  baik  istri maupun  suami  yang  memiliki  penyakit  mandul,  adat  sasak  bisa membenarkan Beseang tersebut,  didasarkan  pada  tujuan  perkawinan yang mengidamkan keturuanan. Ketiga, baik suami ataupun istri yang menghilang  atau  meninggalkannya  dengan  jangka  waktu  yang panjang  ataupun  suami  dan  istri  memiliki  karakter  yang  buruk sehingga dalam hal ini, adat juga membenarkan Beseang karena telah dianggap  pasangan  tersebut  sudah  tidak  saling  mencintai. Keempat, kedua belah pihak memang benar-benar menginginkan Beseang. 51
Pada proses dan praktik Beseang ini, bisa wakilkan oleh orang lain guna  menyerahkan  sang  istri  yang  telah  diceraikan,  bisa diperantarakan  oleh  kiyai  dan  tokoh  setempat,  setelah  diberikan
49 Jamaludin,  Jamaladun,  dan  Arif  Sugitanata,  "Tradisi  Ngorek  Pada  Upacara  Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." hlm. 319-348
50 Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, “Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat”, Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah , Vol. 1, No, 2, (2019), hlm. 245-260
51 Hamzan  Wahyudi,  “Tradisi  Kawin  Cerai  yang  ada  pada  Masyarakat  Adat  Sasak  Lombok”, Tesis , Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 51

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
kuasa,  maka  sang  kiyai  pergi  kerumah  perempuan  memberitahukan kepada wali perempuan bahwasanya dia telah diseang atau diceraikan.
Terdapat  juga  pihak  suami  yang  langsung  mendatangi  wali  dari  si istri  dengan  mengutarakan  niatnya  bahwa  dia  ingin Beseang dengan istrinya. 52
Berbagai  cara  yang  bisa  ditempuh  dalam  hal Beseang di Masyarakat sasak memiliki tujuan yakni untuk bercerai dan tentunya berusaha  memelihara  tali  silaturahmi  antar  sesama  suku  sasak. Sanksi-sanksi  yang  berlaku  juga  merupakan  salah  satu  usaha  guna memelihara nama baik masyarakat Sasak.
l. Umur merariq
Umur  merariq merupakan  usia  menikah  sebagai  ukuran kedewasaan  untuk  melangsungkan  perkawinan  bagi  masyarakat Sasak  ialah  berdasarkan  baligh  yang  sejalan  dengan  hukum  Islam. 53 Berbanding  terbalik  dengan  hukum  positif  yang  memperbolehkan melakukan  perkawinan  jika  telah  berumur  19  tahun. 54 Batas  minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dimaksud dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan dan diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian  dan  mendapatkan  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas serta dapat menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. 55
m. Bemadu
Bemadu merupakan  Bahasa  Sasak  dari  Poligami,  di  Masyarakat Sasak poligami dilakukan dengan berbagai faktor seperti, kebutuhan seksual,  istri  pertama  mandul,  istri  kurang  merawat  diri,  pengaruh lingkungan,  ekonomi. 56 Alasan-alasan  tersebut  bisa  dijadikan  dasar untuk melakukan poligami dan bisa dibenarkan oleh Adat.
52 Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, “Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat”, Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah , Vol. 1, No, 2, (2019), hlm. 245-260
53 Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, Jurnal  Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam , Vol.  12, No. 2, (2019), hlm. 161-172
54 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
55 Penjelasan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUP no. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
56 Dian  Eka  Mayasari  Sri  Wahyuni  dan  Wahab,  “Perkawinan  Poligami  di  Desa  Sereneng Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”, Historis , Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 26-31

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Kaidah-kaidah  dan  norma-norma  sosial  yang  telah  dibangun menjadi suatu kebiasaan dan adat oleh masyakarat Sasak adalah suatu hal  yang  patut  dipertahankan,  sehingga  menjadikannya  suku  yang memiliki suatu identitas yang khas dan bisa dikenal luas. Akan tetapi hukum  adat  dalam  perkembangannya  terus  berkembang  beriringan dengan  era  globalisasi  yang  menyebabkan  gaya  hidup  masyarakat tercampur dan tentunya budaya juga membentuk suatu akulturasi. 57

## Penutup
Suku  Sasak  adalah  penduduk  asli  pulau  Lombok.  Para  ahli  meneliti asal-usul Suku Sasak ini namun terdapat suatu perbedaan terkait asal-usul Suku  Sasak.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari  temuan  Van  Baal  sebagaimana dikutip oleh Teeuw yang menyatakan penduduk Lombok disebut dengan Sasak dikarenakan mereka berpakaian serba putih, dibuat dari kain putih yang  disebut  dengan  tembasoq,  Teeuw  sendiri  memperkirakan  nama Sasak  berasal  dari  kerajaan  yang  terletak  di  bagian  barat  daya  pulau Lombok di kaki Gunung Sasak atau Mareje sekarang.
Adapun  produk  hukum  perkawinan  dalam  masyarakat  suku  Sasak dari sebelum merariq (perkawinan) hingga setelah merariq sampai Beseang (perceraian) dapat klarifikasi menjadi beberapa bagian yakni, Pade Saling Meleq,  Midang,  Pesopoq  Janji,  Bebait,  Nyelabar,  Membait  bande, Bekawin,  Ngantung  Aji  Kerame,  Begawe,  Nyongkolan,  Beseang,  Umur merariq, Bemadu.
Kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang telah dibangun menjadi suatu  kebiasaan  dan  adat  oleh  masyakarat  Sasak  adalah  suatu  hal  yang patut dipertahankan, sehingga menjadikannya suku yang memiliki suatu identitas yang khas dan bisa dikenal luas. Akan tetapi hukum adat dalam perkembangannya  terus  berkembang  beriringan  dengan  era  globalisasi yang  menyebabkan  gaya  hidup  masyarakat  tercampur  dan  tentunya budaya juga membentuk suatu akulturasi.

## Referensi
Abdur Rach ̣ man Gaz ̣ âly. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006. Agustina  Nurhayati.  “Pernikahan  Dalam  Perspektif  AL-Qur’an”. ASAS. Vol. 3, No. 1. Januari 2011.
Ahmad  Abdul  Sukur.  Islam  dan  Kebudayaan  Sasak;  Studi  Tentang Akulturasi  Nilai-Nilai  Islam  Dalam  Kebudayaan  Sasak,  Disertasi.
57 Arif Sugitanata, “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada  masa  pandemi  COVID-19.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  13,  No.  1, (2020), hlm. 68-78

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002. Ahmad  Rajafi. Nalar  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia. Yogyakarta,  Istana Publising, 2015.
Al-Hamdani. Risalah  Nikah, terjemahan  Agus  Salim.  Jakarta:  Pustaka Amani, 2002.
Ali  Yusuf  As-Subki. Fiqh  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  Dalam  Islam . Jakarta: AMZAH, 2010.
Amir  Syarifuddin. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Jakarta:  Prenada  Media, 2006.
Arif  Sugitanata.  “Larangan  Adat  Nyongkolan  dalam  Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso pada Masa Pandemi COVID-19.” Al- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 13, No. 1. 2020. Arif  Sugitanata.  “Memberikan  Hak  Wali  Nikah  Kepada  Kyai:  Praktik Taukil  Wali  Nikah  Pada  Masyarakat  Adat  Sasak  Sade ”,  Jurnal  Al- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 12, No. 2. 2019.
Arif  Sugitanata.  “Product  Renewal  in  the  Field  of  Family  Law  in Indonesia”. Law and Justice, Vol. 6, No. 1, 2021.
Arif  Sugitanata.  Siti  Aminah,  Ahmad  Muhasim  “Empowering Women: Weaving Skills As Marriage Requirement In Sasak Sade Muslim  Society,  West  Nusa  Tenggara “,  Jurnal  Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 15, No. 1, 2022. Dian  Eka  Mayasari  Sri  Wahyuni  dan  Wahab.  “Perkawinan  Poligami  di Desa  Sereneng  Kecamatan  Pujut  Kabupaten  Lombok  Tengah”.
Historis , Vol. 2, No. 1, 2017.
Doni  Azhari,  Arif  Sugitanata,  and  Siti  Aminah.  “Trend  Ajakan  Nikah Muda:  Antara  Hukum  Agama  dan  Hukum  Positif.” The  Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol, 3. No, 1, 2022. Hamzan Wahyudi. “Tradisi Kawin Cerai yang ada pada Masyarakat Adat Sasak  Lombok”. Tesis .  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro.
J.  Shodiq,  Misno  dan  Abdul  Rosyid.  “Pernikahan  Beda  Agama  Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia”. Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam . Vol. 7, No. 1. Agustus 2019 Jamaludin,  dan  Arif  Sugitanata.  "Tradisi  Ngorek  Pada  Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." Al-Hukama' , Vol. 10, No. 2. 2020.
Khoiruddin dkk. Pengantar Hukum Keluarga . Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Khoiruddin  Nasution. Hukum  Perkawinan  I:  Dilengkapi  Perbandingan  UU Negara  Muslim  Kontemporer .  Yogyakarta:  ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.
M.  A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Lengkap.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018. M.  Fachir  Rahman. Kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusa  Tenggara  Barat. Mataram: Alam Tara Institute, 2014.
M.  Fachrir  Rahman. Pernikahan  di  Nusa  Tenggara  Barat  antara  Islam  dan Tradisi . Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2013.
Mahmud Yunus. Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki Dan Hambali. Jakarta: Al Hidayah, 1956. Muhammad Hasyim Asy’ary. Fikih Munakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau’ al- Misbah  fi  Bayan  Ahkam  al-Nikah. Terj.  Rosidin.  Malang:  Literia  Ulul Albab, 2013.
Muhammad Saleh Ridwan. “Perkawinan di Bawah Umur (DINI)”. Jurnal Al-Qadau . Vol. 2, No. 1, 2015. Nur Yasin. Hukum perkawinan Islam Sasak . Cet. Ke-1, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
Ratu  Muti’ah  Ilmalia,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Diah  Gayatri Sudibya.  “Pelaksanaan  Tradisi  Perkawinan  Merariq  (Besebo)  Suku Sasak  di  Lombok  Timur”. Jurnal  Interpretasi  Hukum .  Vol,  2.  No.  3. Desember 2021.
Saladin.  “Tradisi  Merarik  Suku  Sasak  di  Lombok  Dalam  Persepektif Hukum Islam.” Jurnal Al-Ihkam . Vol. 8 No. 1 2013.
Sudriman  dkk. Prosesi  Perkawinan  Masyarakat  Gumi  Sasak .  NTB:  KSU Primaguna, 2012.
Sulaiman  Al-Mufarraj. Bekal  Pernikahan:  Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah, Syair,  Wasiat,  Kata  Mutiara,  Alih  Bahasa,  Kuais  Mandiri  Cipta  Persada . Jakarta: Qisthi Press, 2003.
Taufik  Sofyan  dan  Muhammad  Zaini.  “Perceraian  Suku  Sasak  Lombok Nusa Tenggara Barat”. Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah . Vol. 1, No, 2. 2019. Tim  Penyusun  Monografi  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  (Depdikbud  RI).
“Monografi  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat”.  Jilid  I.  Jakarta:  Proyek Pengembangan  Media  Kebudayaan  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan RI, 1997.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. Teeuw. Lombok, En Dialect Geografisch Studie. VK.1. Dell XXV, S. Gravenh ge, Martinus Nijhoff, 1958.
Wagiyem.  “Studi  Analisis  Tentang  Nikah  Sirri  (Komparasi  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Hukum  Positif  di  Indonesia). Al-Maslahah:  Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam . Vol. 13, No. 2. Oktober 2017.
Wahbah Az-Zuhaili. Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9. terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk.  Jakarta: Gema Insani, 2010.
Wasman  Dan  Wardah  Nuroniyah. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras, 2009.
Zuhdi M. Arifin. Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak . Mataram:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
LEPPIM IAIN MATARAM, 2012. Zulfatun Ni’mah. “Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum . Vol. 51,
No. 2. Desember 2017, hlm. 307-344.