0852 2843 8068  jurnallivinghadis@gmail.com 
http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living
THE  JUDGE’S  UNDERSTANDING  OF  IWAD  (LIVING HADITH IN PALEMBANG RELIGIOUS COURT)
DOI: https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2673

## Armasito, Fatroyah Ars Himsyah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang armasito_uin@radenfatah.ac.id , fatroyah_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  understand  the  perception  of  the  Palembang Religious Court  Judges about Iwad Khulu 'which originated from the Hadith. The results of this study indicate that there are two typologies of understanding of Iwad Khulu', both of theme are textual understanding and contextual understanding. According to the understanding of textual type, iwad must be understood to arise as a result of khulu' because the husband violated the ta'lik talak so that the wife filed for divorce by paying a ransom in the form of money in the amount of ten thousand rupiahs according to the provisions in The PMA Number 2 of 1990 concerning Obligations of Marriage Registrar, through regulations this Judge no longer  takes  other  considerations.  Whereas  the  contextual  type  understands  that  Iwad Khulu 'depends on the type of khulu, when it khulu' due to violations of the ta'lik talak, the iwad depends on the provisions of the Ministry of Religion, while the khulu' purely caused by a reason other than the violation of the ta'lik talak then the considerations are proof, wife's ability and the principle of justice.
Keywords: Iwad Khulu’, Textual- Contextual, Ta’lik Talak, Judges, Living Sunnah

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang Iwad Khulu’ yang bersumber dari Hadis Nabi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat  dua  tipologi  pemahaman  terhadap  Iwad  Khulu’ ,  yakni  tipe  pemahaman tekstual  dan  tipe  pemahaman  kontekstual.  Menurut  pemahaman  tipe  tekstual,  iwad dipahami  sebagai  sesuatu  yang muncul  sebagai  akibat  khulu’  karena  suami  melanggar ta’lik  talak  sehingga  istri  mengajukan  gugatan  perceraian  dengam  membayar  tebusan berupa  uang  sebesar  sepuluh  ribu  rupiah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di  dalam PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah yang dengannya Hakim  tidak  lagi  mengambil  pertimbangan  lain.  Sedangkan  tipe  kontekstual  memahami bahwa Iwad Khulu’ bergantung pada jenis khulu’ . Khulu’ yang dikarenakan pelanggaran ta’lik  talak  maka  iwadnya  kembali  pada  ketentuan  Kementerian  Agama  tersebut , sedangkan khulu’ murni berdasar pada pertimbangan pembuktian, kesanggupan istri dan asas keadilan.
Kata  Kunci: Iwad  Khulu’, Tekstual-Ko ntekstual,  Ta’lik  Talak, Hakim, Living
Sunnah Tanggal masuk :   19 Maret 2021 p-ISSN :   2528-756 e-ISSN :   2548-4761

## A. Pendahuluan
Allah Swt mensyariatkan perkawinan dan menjadikannya sebagai dasar yang  kuat  dalam  membangun  kehidupan  manusia  yang  dengannya  bisa tercapai tujuan hukum Islam ( maq ā shid asy- s yari’ah ), yakni hifdz an-nasl . Tujuan perkawinan  dalam  Islam  tidak  hanya  sebatas  pemenuhan  kebutuhan  biologis ataupun  legalitas  pada haq  al-ib ā hah antara  laki-laki  dan  perempuan,  namun lebih  dari  itu,  perkawinan  memiliki  tujuan-tujuan  penting  yang  menyangkut aspek sosial, psikologi, serta agama. Maka tidak berlebihan apabila dinyatakan melalui ikatan ini akan lahir berbagai aspek hukum dari kehidupan manusia, seperti  hukum  kemahraman,  hukum  perwalian,  hukum  hak  dan  kewajiban serta hukum kewarisan.
Tujuan  membentuk  keluarga sakinah  mawaddah  wa  rahmah tentunya menjadi idaman bagi setiap hubungan yang dibangun di atas akad perkawinan. Namun  dalam  proses  mencapai  tujuan  tersebut  tidak  jarang  timbul problematika  dalam  rumah  tangga  yang  berujung  pada  perceraian  dan kandasnya  tujuan  perkawinan.  Dalam  hal  ini,  Islam  menempatkan  perceraian tidak lebih dari pintu darurat ( emergency exit ) sekaligus solusi terakhir, karena pada dasarnya talak itu dihalalkan berdasarkan dalil al- Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw, namun menjadi perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Hal ini tercermin dalam hadis populer yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud :
ٍرَثَِد ِنْب  ِبِراَُمُ ْنَع ،ٍلِصاَو ِنْب  ِفِ رَعُم ْنَع ،ٍدِلاَخ ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح ،ٍدْيَ بُع ُنْب ُيرِثَك اَنَ ثَّدَح ، ُق َلََّطلا  َلَاَعَ ت َِّللَّا  َلَِإ  ِل َلََْلْا ُضَغْ بَأ ” :َلاَق ملسو هيلع الله ىلص ِ ِبَّنلا ِنَع ،َرَمُع  ِنْبا ْنَع
Telah  menceritakan  kepada  kami  Katsiir  bin  ‘Ubaid,  telah  menceritakan kepada  kami  Muhammad  bin  Khaalid,  dari  Mu’arrif  bin  Waashil,  dari Muhaarib  bin Ditsaar,  dari  Ibnu  ‘Umar - radhiyallaahu  ‘anhuma -,  dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian)".
Hadis  ini  menjadi  dasar  afirmasi  bahwa  perceraian  merupakan  jalan terakhir  yang  dapat  ditempuh  apabila  rumah  tangga  tidak  lagi  dapat dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya lagi. Dalam perkembangannya, hadis  ini  menjadi  salah  satu  dasar  timbulnya  asas  perceraian  yang  dipersulit oleh  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia.  Islam  menganugerahkan  hak talak  pada  tangan  suami  dan  tidak  pada  istri.  Beberapa  kajian  ilmiah menyebutkan  bahwa  talak  sebagai  hak  prerogatif  suami  didasarkan  pada pertimbangan  peran  suami  sebagai  seorang  pemimpin  dalam  rumah  tangga, pun  kepemimpinan  ini  didasarkan  pada  tuntunan  syariat  Islam  karena
berbagai  kelebihan  yang  Allah  berikan  pada  laki-laki,  baik  dalam  hal  yang bersifat kodrati atau non kodrati.
Namun  demikian,  Islam  sebagai  agama  yang  dikenal  dengan  misi persamaan dan agama yang membawa penghargaan bagi wanita memberikan peluang  bagi  seorang  istri  untuk  dapat  meminta  cerai  pada  suami  selama memiliki  alasan  yang  tidak  bertentangan  syara’ ,  dengan  jalan  memberikan tebusan  atau  iwad  pada  suaminya,  begitupun  dengan  suami  yang  mau menerima  dan  bersedia  menjatuhkan  talaknya  dari  permintaan  tersebut. Kebolehan  istri  meminta  cerai  dari  suami  dengan  jalan  memberikan  tebusan telah  terjadi  pada  beberapa  sahabat  Rasulullah  di  masa  silam  dengan  jalan menjadikan mahar sebagai barang tebusan (iwad).
Maka  apabila  perceraian  itu  timbul  berasal  dari  inisiatif  suami,  maka suami  memiliki  hak  menjatuhkan thalaq kepada  istri.  Sebaliknya,  apabila perceraian timbul atas inisiatif istri, maka istri berhak menebus dirinya dengan jalan khulu’,  yaitu mengembalikan mahar  kepada suaminya guna mengakhiri ikatan  sebagai  suami-istri.  (Sabiq,  t.th,  p.  359)  Nasaruddin  Umar  berpendapat bahwa  khulu’ merupakan  hak  perempuan  untuk  menjatuhkan  talak  dengan cara  seperti  seorang  suami  memberikan  mahar  kepada  istrinya,  yakni membayar  tebusan  sebagai  pengganti  dari  mahar  yang  diberikan  suami padanya  yang  disebut  dengan ‘ iwad.  (Umar,  2010,  p.  122)  Sekalipun  dalam khulu’  sesungguhnya  masih  bergantung  pada  kesediaan  suami  untuk menerima ‘ iwad , namun  setidaknya  Islam  memberikan  hak  yang  sama ( mus ā wah )  dalam  melakukan  pilihan  antara  suami  atau  istri  untuk  tetap melanjutkan pernikahnnya atau tidak. (Hoyir, 2014, p. 160)
Di  Indonesia, khulu’  dikenal  dengan  istilah  gugat  cerai .  Peluang pengajuan khulu’ secara umum diatur dalam 39 ayat 2 Undang -undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan dasar perceraian adalah (1) salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya;  (3)  salah  satu pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  (4)  salah  satu  pihak  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;  (5)  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selain  sebab-sebab  di  atas,  tercantum  juga  dalam  Kompilasi  Hukum Islam dengan tambahan tiga sebab lainnya antara suami dan istri, yakni terus menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan hidup  rukun  lagi dalam  rumah  tangga,  suami  melanggar  ta’lik  talak,  serta peralihan agama atau  murtad yang  menyebabkan terjadinya ketidak  rukunan dalam rumah tangga. Secara khusus, Indonesia juga mengatur mengenai khulu’ bahkan  besaran  iwad  yang  harus  dibayarkan,  yakni  mengenai khulu’  yang disebabkan oleh pelanggaran suami atas ta’lik talak  sehingga istri tidak  ridho yang kemudian mengajukan khulu’ dengan membayarkan iwad.
Dalam  penentuan  iwad,  jumhur  ulama  berbeda-beda  pendapat  namun bersumber  pada  dalil  yang  sama  yakni  didasarkan  pada  dua  dalil  populer, pertama adalah al- Qur’an surat al -Baqarah 229 sebagai berikut:
ُقََٰلَّطلٱ
ُُۢحيِرۡسَت  ۡوَأ  ٍفوُرۡعَِبِ ُۢ ُكاَسۡمِإَف ِِۖنَتََّرَم نََٰسۡحِِبِ ٖ ٓاَِّمِ  ْاوُذُخ ۡ َتَ  نَأ  ۡمُكَل  ُّلَِيَ  َلََو ۗ َدوُدُح اَميِقُي  َّلََأ ٓاَفاََيَ نَأ َّٓلَِإ ا ۗ ۡٔۡيَش َّنُهوُمُتۡ يَ تاَء َِِّۖللَّٱ َدوُدُح اَميِقُي  َّلََأ  ۡمُت ۡفِخ  ۡنِإَف َِّللَّٱ َلََف اَميِف اَمِهۡيَلَع َحاَنُج ۡتَدَت ۡ فٱ ِهِب ۦ ُدوُدُح َك ۡلِت َِّللَّٱ َدوُدُح َّدَعَ تَ ي نَمَو ۚاَهوُدَتۡعَ ت  َلََف َِّللَّٱ َكِئََٰٓلْوُأَف ُمُه َنوُمِلََّٰظلٱ
Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali,  (setelah  itu  suami  dapat) menahan  dengan  baik  atau  melepaskan  dengan  baik.  Tidak  halal  bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum- hukum Allah . Jika kamu (wali) khawatir bahwa  keduanya tidak mampu menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  keduanyaj  tidak  berdosa  atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.
Yang kedua didasarkan pada hadis Rasulullah saw :
ٍلْوُلَس ِنْب  َبَُا ِنْب ِالله ِدْبَع ُتْنِب ُهَدْنِع  ْتَناَك ٍساََّشَ ِنْب  ِسْيَ ق َنْب  َتِبَثَ َّنَا ِْيرَبُّزلا  ِبَِا ْنَع
َو
َنْي دُرَ تَا ص ُِّبَّنلا  َلاَقَ ف ،ٌةَقْ يِدَح اَهَ قَدْصَا َناَك
َو ،ْمَعَ ن :ْتَلاَق ؟ِكاَطْعَا  ِتَِّلا ُهَتَقْ يِدَح ِهْيَلَع َّلَخ َو .ُهَل اَهَذَخَاَف .ْمَعَ ن :ْتَلاَق .ُهُتَقْ يِدَح ْنِكل َو ،َلََف ُةَدَيَ زلا اَّمَا :ص ُِّبَّنلا  َلاَقَ ف . ةَدَيَِز ى
ْلِبَق :َلاَق ٍسْيَ ق َنْب َتِبَثَ َكِلذ َغَلَ ب اَّمَلَ ف .اَهَلْ يِبَس
ص ِالله  ِلْوُسَر َءاَضَق ُت
Dari Abu Zubair bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas mempunyai istri  anak  perempuan  dari  ‘Abdullah  bin  Ubaiy  bin  Salul.  Dahulu  ia memberikan mahar kepada istrinya berupa sebuah kebun. Kemudian Nabi saw  bertanya  (kepada  si  istr i),  “Maukah  kamu  mengembalikan  kebun
pemberian suamimu itu ?”. Ia menjawab, “Ya, dan akan saya tambah”. Lalu  Nabi  saw bersabda,  “Adapun  tambahan  itu  tidak  usah,  cukup kebunnya saja”. Ia berkata, “Ya”. Kemudian Nabi saw mengambil kebun itu untuk diberikan kepada Tsabit dan beliau menceraikannya. Kemudian setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata, “Sungguh aku menerima putusan Rasulullah saw. ( ad- Dāruquthnī , 2004, p. 376), ( al-
Yamnī , t.th, p. 292), (al- Baihaqī , 2003, p. 513)
Hadis  Tsabit  bin  Qais  tersebut  kemudian  dipahami  secara  beragam  di tengah  masyarakat, baik  pemahaman  pada  khulu’nya  sendiri maupun  akibat hukum dari khulu’ , termasuk juga pada penentuan jumlah besaran iwad yang dapat  diterima  oleh  suami.  Sedikitnya  ada  tiga  pemahaman  yang  timbul  atas hadis  ini; pertama ,  iwad  diberikan  dengan  cara  mengembalikan  mahar  yang pernah diberikan; kedua, iwad diberikan dengan pengganti yang bernilai tidak lebih  besar  dari  mahar  yang  diterima;  dan ketiga, iwad  dapat  menyesuaikan dengan  kemampuan  istri.  Secara  tidak  langsung,  sesungguhnya  pemahaman terhadap  kadar  dan  jenis  iwad  ini  berkaitan  dengan  seberapa  besar  hak kepemilikan  istri  terhadap  mahar  yang  telah  diterimanya  mengingat  bahwa mahar merupakan pemberian wajib oleh suami kepada istri.
Pemahaman-pemahaman ini yang timbul dari hadis tersebut tidak dapat dikatakan  berdiri  sendiri,  karena  setiap  pemikiran  biasanya  merupakan  hasil dari  aspek because  of yang  telah  melekat  pada  setiap  individu,  baik  diperoleh dari  pengalaman  akademis,  pengalaman  profesi  atau  karena  adanya  gesekan sosio  kultural.  Pemahaman  tersebut  termanifestasi  dalam  bentuk  keputusan dan  cara  berperilaku  dalam  masyarakat.  Sebuah  idea  (gagasan/pemahaman) akan  berlanjut  pada  perilaku  ( behavior ),  khususnya religion  behavior seseorang dan  akan  menghasilkan  sebuah  produk,  terutama  jika  pemilik  idea  memiliki peran dan pengaruh tertentu di tengah-tengah masyarakat.
Sejauh ini kajian di bidang khulu’ banyak membahas sisi praktis di dunia peradilan  dan  kajian  iwad  yang  menitikberatkan  pada  kajian  fikih  klasik, belum banyak diskusi tentang bagaimana hadis sebagai dalil mendasar dalam penentuan  kadar  iwad  di dalam  khulu’ untuk  dipahami  dan  dipraktikkan dalam  bentuk  keputusan  serta  perilaku  oleh  masyarakat  dengan  latar  sosio- kultural yang bervariasi yang dikenal dengan sebutan living Sunnah/living hadis di  masa  kini.  Hadis  merupakan  acuan  otoritatif  hukum  Islam,  maka  kajian hadis  model  ini  dapat  membantu  dalam  memahami  respon  dan  praktik keberagaman  yang  didasarkan  pada  sejumlah  teks  hadis  tertentu,  utamanya yang populer dan banyak dijadikan pedoman perilaku keagamaan di kalangan masyarakat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  akan  membahas living hadis iwad akibat  khulu’  pada  kalangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota Palembang dengan  pertimbangan  jumlah  kasus  khulu’ yang  mendominasi kasus  perceraian  di  pengadilan  tersebut.  Rasio  anta ra  kasus  khulu’  dengan cerai  talak  berbanding  1:3  dan  hampir  tidak  pernah  berubah  pada  setiap tahunnya.  Berdasarkan  data  Pengadilan  Agama  Kelas  1  A  Kota  Palembang tahun 2015 tercatat ada 1.661 perkara khulu’ , sedangkan perkara talak sebanyak 230 kasus, tahun 2016 perkara serupa mencapai 1.805 kasus dan 553 cerai talak, sedangkan  pada  tahun  2017  kasus  khulu’ mendominasi  dengan  angka  1.130 dan  kasus  talak  340  saja  (Sumsel  Tribun  News,  24  September  2018).  Dengan jumlah  yang  sedemikan  fantastis,  maka  sangat  mungkin  seorang  hakim menghadapi perkara-perkara iwad dengan variasinya. Pemahaman para hakim terhadap  teks  otoritas  hadis  tentu  akan  memengaruhi  adanya  dinamika keputusan yang dibuat.

## B. Orisinalitas Penelitian dan Kontribusi Artikel
Setelah  melakukan  pelacakan  pada  penelitian  setema,  ditemukan beberapa  laporan  penelitian  berikut: pertama ,  dalam  penelitian  berjudul “Pendapat  Imam  Malik bin  Anas tentang  Khulu’  dan  Relevansinya  dengan Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ” .  (Hoyir,  2014,  p.  159)  Penelitian  ini membahas  pendapat  Imam  Malik  bin  Anas  terhadap  khulu’ yang  menjadi pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Bandung  dalam  memutus  perkara nomor:  2878/Pdt.G/2010/PA.Bdg.  Dalam  putusannya,  Pengadilan  Agama Bandung mempersamakan khulu’ dengan thalaq dan menetapkan thalaq yang dijatuhkan  pada  perempuan  yang  dikhu lu’ adalah thalaq  ba’in .  Dalam  fokus penelitiannya tidak membahas mengenai ‘ iwad.
Kedua ,  penelitian  berjudul “Khulu’  dalam  Perspektif  Hukum  Islam” . (Suhendra, 2016, p. 219) Penelitian ini membahas tentang pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan cara memberikan  tebusan  atau  iwad  yang  serupa  dengan  mahar  yang  diberikan. Jenis  penelitian  ini  adalah library  research. Pada  penelitian  ini  tidak  dibahas mengenai  besaran  iwad ataupun  praktik  khulu’ yang  terjadi  dimasyarakat. Ketiga, “Penyebutan iwad dalam Penjatuhan Khulu’: Kontribusi Abu Ishaq Al - Syirazi” .  (Aziz,  2018) Penelitian  ini  membahas  pendapat  tokoh  Abu  Ishaq  Al- Syirazi  atas  eksistensi  iwad untuk  menentukan  keabsahan  khulu’ ,  selain  itu iwad  yang  dimaksud  adalah  berupa  sejumlah  uang  dan  hukumnya penyebutannya menjadi rangkaian saat suami mengucapkan lafaz khulu’ bagi istrinya,  hal  ini  harus  dilakukan  untuk  membedakan  antara  khulu’  dengan talak biasa.
Keempat , “ Analisis  Yuridis  Pemberian  Iwadh  dan  Gugatan  Cerai menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  248/K/AG/2011) ” .  (Maswiwin,  2016)  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  yuridis  normatif  dengan  putusan  Hakim  sebagai  data  primernya. Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  dasar  hukum  pembayaran  iwad  ada  pada al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 serta pasal 148 ayat 1 KHI, akibat hukum yang  lahir  setelah  istri  membayar  iwad  adalah  jatuhnya  talak  ba ’ in  bagi  istri disertai  gugurnya  seluruh  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri,  serta penentuan  iwad  yang  didasarkan  oleh  Hakim  pada  aspek  kemampuan  istri untuk memenuhinya.
Kelima , “Analisis  Pendapat  Imam  Syafi’i  tentang  Kadar  Harta  yang Diterima Suami dalam Khulu’”. (Khuri, 2017) Penelitian ini fokus pada besaran kadar iwad menurut Imam Syafi’i yang patut dibayarkan dalam khulu’ , dengan menggunakan kitab- kitab karangan Imam Syafi’i sebagai data primer dan studi teks  pada  metode  kajiannya  penelitian  ini  menghasilkan  dua  kesimpulan, yakni, pertama , Imam Syafi’i berpendapat bahwa istri diperbolehkan meminta cerai  pada  suami  apabila  dikhawatirkan  kemaslahatan  tidak  tercapai  dengan membayar iwad yang tidak ditentukan batas maksimal atau minimalnya hal ini didalilkan  pada  al- Qur’an surat  al-Baqarah  ayat  229  dan  Hadis  Nabi  tentang pengembalian  mahar  oleh  Habibah  pada  suaminya. Kedua ,  suami  dapat menuntut  ganti  rugi  melebihi  kadar  mahar  yang  diberikan  dengan mempertimbangkan  alasan  khulu’  isteri.  Sebaliknya,  kadar  iwad  juga  bisa diberikan  dengan  batas  minimal  dari  harta  mahar  jika  disesuaikan  dengan persoalan cerai dan hasil kesepakatan kedua belah pihak.
Terakhir, “Penetapan  Hak  Iwad (Analisis  terhadap  Pendapat  Mazhab Maliki )” .  (Maulizawati,  2018)  Melalui  metode library  research, penelitian  ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, khulu’ boleh tanpa adanya iwad apabila  suami  meniatkan  penjatuhan  talak  bukan  karena  permintaan  istri namun  menghitungnya  sebagai  talak  murni,  sedangkan  apabila  diniatkan k hulu’  maka  tidak  sah  tanpa  adanya  iwad  dan  suami  dihukumi  makruh menerimanya  apabila  kesalahan  ada  pada  dirinya.  Imam  Malik  mendasarkan penetapan  hukumnya  dengan nash  bayan  bi  al-qaul dalam  menafsirkan  hadis yang  telah  diriwayatkan  dari  Imam  Malik, dan  juga  hadis  yang  diriwayatkan Al-Bukhari  dan  Al-Nasaiy  dan  Ibnu  Abbas  yaitu  perihal  Habibah  binti  sahal, yang  mana  istrinya  tidak  lagi  ingin  bersama  suaminya  karena  khawatir  tidak akan  dapat  menjalankan  kewajibannya  dan  merasa  takut  akan  kufur  maka dibolehkan khulu’.
Antara  penelitian-penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  memiliki titik singgung kesamaan topik penelitian, yakni mengenai iwad akibat khulu’ ,
namun  demikian  perbedaan  baik  secara  metodologi, kerangka  berpikir,  fokus masalah  dan output kajian  sangatlah  berbeda.  Secara  metodologis  tampaknya kajian literatur menjadi pilihan dalam penelitan sebelumnya baik berupa kajian pada dokumen hukum secara yuridis normatif maupun kajian pendapat ulama klasik  dengan  melakukan  bedah  pada  karya-karya  ulama  tersebut.  Dalam kerangka berpikir beberapa penelitian terdahulu menitik beratkan pada analisis pemikiran  tokoh  agama  dan  pendapat  Hakim  melalui  putusan  yang  telah dibuat, penelitian lainnya menggantungkan kajian pada Hukum Islam, dimana skup  bahasannya  tidak  spesifik,  dari  dua  sisi  ini  masing-masing  penelitian menghasilkan  output  kajian  yang  berbeda  sesuai  dengan  spesifikasi  teori  dan metodologisnya.
Adapun mengenai penelitian ini dengan topik kajian yang sama namun memiliki metodologi yang berbeda, penelitian ini menitik beratkan pada studi lapangan dengan objek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki peran signifikan  dalam  masyarakat  terkait  iwad  yakni  Hakim  Pengadilan  Agama. Penelitian  ini  menitik  beratkan  kajian  terhadap  kerangka  berpikir  Hakim Pengadilan Agama terhadap hadis sebagai teks keagamaan yang menjadi dasar hukum  memutuskan  sebuah  perkara.  Pemahaman  tersebut  nantinya  akan tampak  nyata  pada  saat  Hakim  mengimplementasikan  pemahamannya sehingga akan tampak seorang Hakim dalam berperilaku dan membuat sebuah keputusan hukum yang akan melahirkan sebuah kondisi yang baru bagi pihak- pihak yang berperkara.

## C. ‘Iwad Akibat Khulu’
Kata ‘iwad ( ضوع )  secara  bahasa  berarti  ganti  rugi  atau  kompensasi. Adapun  menurut  istilah  adalah  menutup  kerugian  yang  terjadi  akibat pelanggaran  atau  kekeliruan.  Selain  di  dalam  bab  khulu’ ,  istilah  ini  juga digunakan  dalam  akad  muamalah  dengan  perubahan  bentuk  dari ‘iwad menjadi ta’wid yang berarti mengganti rugi atau membayar kompensasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, iwad (tanpa tanda petik ) berarti imbalan atau tebusan  yang  diberikan  istri  kepada  suami untuk  meminta  khulu’ .  (KBBI, Aplikasi v. 0.2.1, September 2016)
Pada  hadis  Tsabit  bin  Qais,  Nabi  memerintahkan  agar  istrinya mengembalikan  mahar  berupa  kebun  kepada  suaminya  ketika  ia  meminta untuk diceraikan dari suaminya, Nabi memerintahkan Tsabit untuk menerima pengembalian  maharnya  dan  menjatuhkan  talak  bagi  istrinya.  Dari  hadis  ini, terdapat dua pendapat ulama, yang pertama suami tidak boleh menerima ‘iwad melebihi dari mahar yang diberikannya, dengan dalil hadis riwayat Daruquthni tentang  Abu  Zubair  yang  memberikan  mahar  berupa  kebun  pada  saat
pernikahannya,  ketika  istrinya  meminta  khulu’ dengan  memberikan ‘iwad berupa kebun yang dulunya dijadikan mahar serta tambahan kelebihan, maka Nabi melarang  tambahan tersebut. Pendapat ini juga berpegang  pada QS. Al- Baqarah ayat 229.
Pendapat  kedua  datang  dari  fuqaha Syafi’iyah  ba hwa ‘iwad dari  istri boleh lebih besar dari mahar yang diterimanya  baik tunai ataupun terhutang. Segala  yang  dapat  dijadikan  mahar  maka  dapat  dijadikan ‘iwad .  Pendapat  ini berpegang pada dasar keumuman firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229. Kutipan ayat ini dimaknai umum, meliputi tebusan sedikit atau banyak. Di luar kedua pendapat di atas, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa selain istilah khulu’ terdapat  beberapa  kata  lain  yang  serupa  namun  penggunaanya bergantung  pada  jumlah  ganti  rugi  atau ‘iwad yang  diberikan,  yakni fidyah, shulh dan  mubara’ah . Apabila  ganti  rugi  untuk  putusnya  hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah, maka disebut  khulu’.  Apabila  ganti  rugi  adalah  separuh  dari  mahar  yang  diterima , maka  disebut shulh dan  apabila  ganti  rugi  adalah  lebih  banyak  dari  mahar, maka disebut fidyah , sedangkan bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan mubāra’ah . (Syarifuddin, 2014, p. 231) Tebusan  khulu’ tidak  disyaratkan  berupa  uang,  namun  disyaratkan berupa  setiap  benda  yang  benilai  dan  bermanfaat  yang  dapat  ditukarkan dengan  harta,  seperti  sesuatu  yang  dapat  ditimbang  dan  ditakar.  Di  samping itu, ‘iwad harus berupa barang yang suci dan mengandung nilai manfaat, maka tidak  dibenarkan menggunakan khamr , darah dan benda yang  dilarang  syara’ lainnya untuk dijadikan ‘iwad . (Al- Jazīrī, 1990 , p. 359) Bentuk barang ganti rugi menurut  imam  madzhab  adalah  seluruh  barang  yang  dapat  dijadikan  mahar perkawinan, sehingga dapat pula menjadi ‘iwad . Secara terperinci Imam Syafii dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus diketahui sifat dan wujudnya,  sedangkan  Imam  Malik  membolehkan  harta  yang  tidak  diketahui kadar dan wujudnya serta harta yang belum ada. (Rusyd, t.th, p. 51)
Ada  beberapa  kondisi  yang  dapat  berpengaruh  pada  jumlah ‘iwad , antara lain:
1. Istri tidak  bersedia tetap tinggal satu atap dengan suami tanpa disertai adanya sebab tindakan yang menyakitkan atau perlakuan lainnya yang mengandung  kemudharatan  dari  suami,  maka  suami  boleh  mengambil ‘iwad sama dengan mahar yang pernah diterima istri ataupun lebih.
2. Istri ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan karena kesalahan dari pihak suami seperti suami yang berkhianat terhadap rumah tangganya, maka suami tidak boleh menerima ‘iwad apapun dari istri.
3. Istri  ingin  melepaskan  diri  dari  pernikahan  karena  keidak  harmonisan yang  bersumber  dari  kedua  belah  pihak,  dan  keduanya  khawatir  tidak dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  hak  sebagai  suami  istri  jika  masih mempertahankan  rumah  tangga,  maka  dalam  hal  ini  istri  boleh memberikan ‘iwad untuk meminta khulu’ dan suami berhak mengambil ‘iwad serupa  mahar  atau  lebih,  namun  diutamakan  untuk  mengambil tidak lebih dari mahar karena nusyuz terjadi dari dua belah pihak.

## D. Konstruksi Sosial
Teori konstruksi sosial ( social construction ) merupakan teori pemahaman bahwa  kenyataan  dibangun  secara  sosial,  serta  kenyataan  dan  pengetahuan merupakan  dua  istilah  kunci  untuk  memahaminya.  Kenyataan  adalah  suatu kualitas  yang  terdapat  dalam  fenomena-fenomena  yang  diakui  memiliki keberadaan  ( being )-nya  sendiri  sehingga  tidak  tergantung  kepada  kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata ( real ) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang  ditafsirkan  oleh  manusia.  (Manuaba,  2008,  p.  221)  Maka  untuk memahamai  makna  dari  fenomena  haruslah  menerobos  masuk  ke  kedalaman fenomena  yang  tampak  tersebut.  Perkembangan  dari  fenomenologi  sebagai ilmu interpretative adalah teori konstruksi.
Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan  tindakan  manusia,  dan  dipelihara  sebagai  yang  nyata  dalam  pikiran  dan tindakan.  Atas  dasar  itulah  konstruksi  sosial  menyatakan  bahwa  dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari  proses-proses  (dan  makna-makna)  subjektif  yang  mana  dunia  akal-sehat intersubjektif  dibentuk.  (Manuaba,  2008,  p.  222)  Terdapat  tiga  proses  dalam memahami  fenomena  menggunakan  konstruksi  sosial,  yakni  proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

## 1. Proses Eksternalisasi
Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya manusia adalah melakukan  eksternalisasi  yang  terjadi  sejak  awal,  karena  ia  dilahirkan  belum selesai,  berbeda  dengan  binatang  yang  dilahirkan  dengan  organisme  yang lengkap.  Untuk  menjadi  manusia,  ia  harus  mengalami  perkembangan kepribadian dan perolehan budaya. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang  melakukan  adaptasi  diri  terhadap  realitas  sosial  yang  ada.  Dalam konteks ini realitas juga dapat dimaknai dengan proses adaptasi pada teks-teks
suci keagamaan, norma ataupun aturan hasil olah pikir ahli dalam bidangnya. Adaptasi ini dilakukan antara teks keagamaan dengan sosio-kultural yang ada. Proses adaptasi ini dapat melalui bahasa, tindakan dan pembiasaan dalam ilmu sosial yang kerap disebut dengan interpretasi dogma keagamaan.

## 2. Proses Objektivasi
Proses objektivasi merupakan momen interaksi diri dengan dunia sosio- kultural. Proses ini merupakan proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu  objek  termasuk  objek  yang  dihasilkan  dari  pemahaman  kemudian dilakukan  pembiasaan.  Semua  aktivitas  manusia  yang  terjadi  dalam eksternalisasi,  dapat  mengalami  proses  pembiasaan  (habitualisasi)  yang kemudian  mengalami  pelembagaan.  (Manuaba,  2008,  p.  225)  Pelembagaan berasal  dari  proses  pembiasaan  atas  aktivitas  manusia.  Setiap  tindakan  yang sering  diulangi,  akan  menjadi  pola.  Pembiasaan  yang  berupa  pola,  dapat dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama, dan juga dapat dilakukan  di  mana  saja.  Dibalik  pembiasaan  ini,  juga  sangat  mungkin  terjadi inovasi.
Namun,  proses  pembiasaan  mendahului  sikap  pelembagaan  dan menimbulkan  tipifikasi  tertentu.  Tipifikasi-tipifikasi  itu  tersedia  bagi  semua anggota  kelompok  sosial  tertentu,  dan  lembaga-lembaga  itu  mentipifikasi pelaku-pelaku  individual  atau  pun  tindakan-tindakannya.  Lembaga-lembaga juga mengendalikan perilaku manusia dengan menciptakan pola-pola perilaku. Pola-pola  inilah  yang  kemudian  mengontrol  dan  melekat  pada  pelembagaan. Segmen kegiatan manusia yang telah dilembagakan berarti telah ditempatkan di bawah kendali sosial. Apabila tipifikasi sudah diobjektivasi pada kolektivitas pelaku-pelaku,  maka  akan  menyangkut  peranan.  Peranan  biasanya diobjektivasi  melalui  bahasa.  Dengan  memainkan  peranan  berarti  individu berpartisipasi  dalam  suatu  dunia  social.  (Manuaba,  2008,  p.  226)  Peranan  itu terdapat dalam interaksi sosial dan mendahului pelembagaan. Semua perilaku yang  sudah  dilembagakan,  melibatkan  berbagai  peranan. Karena itu,  peranan memiliki  sifat  mengendalikan  pelembagaan.  Begitu  pelaku-pelaku  sudah ditipifikasi  sebagai  peranan,  perilakunya  dapat  dipaksakan.  Maka,  mau  tidak mau,  individu  manusia  harus  menaati  norma-norma  peranan  yang  sudah disepakati  secara  sosial.  Di  sinilah  peranan  merepresentasikan  tatanan kelembagaan. (Manuaba, 2008, p. 226)

## 3. Proses Internalisasi
Internalisasi  adalah  suatu  pemahaman  atau  penafsiran  individu  secara langsung  atas  peristiwa  objektif  sebagai  pengungkapan  makna.  Berger  dan
Luckmann  menyatakan  dalam  internalisasi,  individu  mengidentifikasikan  diri dengan  berbagai  lembaga  sosial  atau  organisasi  sosial  di  mana  individu menjadi  anggotanya.  Internalisasi  merupakan  peresapan  kembali  realitas  dan mentransformasikannya ke dalam struktur-struktur dalam masyarakat. (Berger dan  Luckman,  1990)  Internalisasi  merupakan  proses  identifikasi  diri  dalam dunia  sosio-kultural,  proses  ini  merupakan  tindakan  individu  melakukan identifikasi diri  pada dunia sosio kulturalnya.  Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial bisa dipahami sebagai realitas  yang  berada  pada  diri  manusia.  Dengan  cara  itu,  diri  manusia  akan teridentifikasi  di  dalam  dunia  sosio-kulturalnya.  Internalisasi  juga  bisa dipahami sebagai proses penarikan nilai-nilai objektif dari ranah sosio-kultural ke  dalam  realitas  subjektif  pada  masing-masing  individu.    Pada  momen  ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan  secara  subyektif.  Internalisasi  ini  berlangsung  seumur  hidup seorang  individu  dengan  melakukan  sosialisasi.  Pada  proses  internalisasi, setiap  indvidu  berbeda-beda  dalam  dimensi  penyerapan.  Ada  yang  lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern.
Dalam  proses  sosialisasi,  terdapat  adanya Significant  others dan  juga generalized  others . Significant  others begitu  signifikan  perannya  dalam mentransformasi  pengetahuan  dan  kenyataan  obyektif  pada  individu.  Orang- orang  yang  berpengaruh  bagi  individu  merupakan  agen  utama  untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki  tempat  yang  sentral  dalam  mempertahankan  kenyataan. Internalisasi  berlangsung  secara  bersamaan  dengan  pengaruh  orang-orang yang memiliki peran dalam hidupnya, sehingga seolah-olah individu tersebut mengoper peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Sedangkan generalized  others adalah  tahap  penerimaan  individu  bahwa  dirinya  adalah bagian  dari  kehidupan  sosial  yang  memiliki  peran  dan  statusnya  saat berinteraksi dengan orang lain dan menjadikan peranan atas sikapnya sendiri. Fase  terakhir  dari  proses  internalisasi  ini  adalah  terbentuknya  identitas. Identitas  dianggap  sebagai  unsur  kunci  dari  kenyataan  subyektif  yang  akan menjadi identitas seseorang  yang  dapat  dilihat  dari produk perilaku individu tersebut dalam interaksi sosial.

## E. Konstruksi  Pemahaman  Hakim  Pengadilan  Agama  Palembang  terhadap Iwad
Secara  garis  besar,  terdapat  dua  warna  pemahaman  atas  hadis  iwad tersebut,  yakni  pemahaman  tekstual  dan  pemahaman  kontekstual.  Sekalipun
ditemukan  dua  tipologi  pemahaman,  namun  tidak  seluruh  pendapat  mereka berbeda,  tentunya  terdapat  pemahaman  yang  mayor  pada  sebuah  realitas umum yang ada seperti mengenai definisi iwad. Iwad sebagai tebusan agar istri lepas  dari  ikatan  pernikahan  mayoritas  dipahami  oleh  Hakim  Pengadilan Agama Palembang sebagai akibat dari adanya pelanggaran atas ta’lik talak oleh suami  yang  telah  disepakati  pada  saat  berlangsungnya  akad  nikah. Kesepakatan tersebut dapat berupa pengucapan ta’lik talak sesaat setelah akad nikah atau tanpa mengucapkan namun menandatangani halaman kutipan akta nikah  yang  mencantumkan  sighat  ta’lik  talak.  Setidaknya  dari  enam narasumber  terpilih,  empat  diantaranya  memiliki  pendapat  yang  sama mengenai  definisi  iwad.  Syazili, Rusyidi, Lasyatta  (Hakim  PA  Palembang, wawancara:  7  Oktober  2019) dan  Raden  Achmad  Syarnubi  (Hakim  PA Palembang, wawancara: 8 Oktober 2019) sepakat bahwasanya iwad merupakan tebusan  istri  yang  menginginkan  perpisahan  pernikahannya  disebabkan  rasa keberatan  yang  timbul  karena  suami  melanggar  ta’lik  talak.  Sementara  itu , Zakian  dan  M.  Lekat  (Hakim  PA  Palembang,  wawancara:  4  Oktober  2019) mendefinisikan  iwad  lebih  umum,  keduanya  mengembalikan  makna  iwad pada  payung  hukum  mengenai  khulu’  sebagai  sumber  timbulnya  iwad. Menurut  M.  Lekat, iwad  timbul  karena  talak  khulu’ ,  yaitu  seberapa  sanggup seorang  istri  menebus  dirinya  kepada  suaminya,  sebab  talak  itu  adalah  hak suami,  hal  ini  disebut  talak  khuluk  karena  mengenai  besaran  iwadnya  suami yang menentukan jumlahnya.
Zakian  mengafirmasi  informasi  ini  dengan  mengemukakan  bahwa dalam sejarahnya iwad dengan cara pengembalian mahar sehingga khulu’ itu menjadi  sah.  Zakian  mengungkapkan  bahwa  di  Indonesia  khususnya  iwad baru ada apabila perceraiannya memang karena ta’lik talak yang dilanggar, hal ini dikarenakan selama ia bertugas belum pernah ditemui khulu’ yang diajukan karena sebab di luar ta’lik. Pada pendapat -pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang  selanjutnya  mengenai  iwad  dapat  dipetakan  dalam  dua  kategori, yakni tekstual dan kontekstual.

## 1. Pemahaman  Tekstual  Hakim  Pengadilan  Agama  Palembang  terhadap Iwad
Tipe pemahaman tekstualis ditemukan pada pemikiran Raden Achmad Syarnubi  dan  Lasyatta  dalam  memahami  iwad.  Keduanya  memahami  hadis pengembalian  mahar  sebagaimana  iwad  yang  diberikan  oleh  Habibah  binti Sahl pada Tsabit bin Qais adalah seperti adanya. Keraguan bahwa kebun yang dijadikan  iwad  dalam  hadis  tersebut  dikemukakan  oleh  Raden,  beliau berasumsi  bahwa  kebun  yang  dimaksud  dalam  hadis  tersebut  belum  tentu
mahar  dikarenakan  secara  tersurat  memang  hadis  yang  diriwayatkan  baik dalam Shahīh al - Bukhārī , Sunan Ibn Mājah , maupun dalam Sunan Saghīr lin Nasa’ī yang tidak menjelaskan demikian.
Sedangkan penjelasan asbābul wurud mengenai hadis ini telah dijelaskan oleh Syafi’i dalam kitabnya al- ‘Umm bahwa kebun yang dimaksud Rasulullah adalah  kebun  kurma  yang  diberikan  oleh  Tsabit  bin  Qais  sebagai  mahar pernikahanya, b ahkan menurut Syafi’i riwayat ini pula menjadi asbab turunnya firman  Allah  surat  Al-Baqarah  ayat  229.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  Raden, Lasyatta berpendapat bahwa hadis ini belum tentu berbicara mengenai khulu’ kemungkinan  besarnya  adalah  talak,  lebih  lanjut beliau menjelaskan  hadis  ini menyamakan antara talak dengan khulu’ , sehingga khulu’ mengurangi jumlah hitungan talak. Perpisahan yang terjadi karena khulu’ disamakan dengan talak satu  yang  dapat  dirujuk  oleh  suami  selama  masa  iddah  belum  berakhir. Sementara  kesepakatan  mengenai  kadar  dan  bentuk  iwad  tidak  harus  berupa mahar  dengan  mempertimbangkan  iwad  yang  ditentukan  Kemenag sebagaimana tercantum dalam sighat ta’lik talak .
Melalui  statemen  di  atas,  setidaknya  dapat  dipahami  bahwa  beliau memiliki  dua  landasan  yang  tidak  keluar  dari  kerangka  tekstual,  yakni menentukan  iwad  sebagaimana  ketentuan  Kementerian  Agama  berupa  uang sebesar  sepuluh  ribu  rupiah  apabila  khulu’  terjadi ba’da  dukhul dan mengembalikan pada konsep talak yang terjadi qabla dukhul maka mahar boleh dikembalikan pada suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa mahar hanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul ( qabla dukhul ).
Dalam  memahami  kadar  dan  bentuk  iwad,  kedua  narasumber  sepakat bahwa  iwad  belum  tentu  berupa  mahar.  Beliau  mengesampingkan  hadis sebagai  landasan  hukum  dan  memilih  untuk  mengikuti  peraturan  yang  telah dibuat oleh Kementerian Agama mengenai besaran iwad yang disebabkan oleh pelanggaran  ta’lik  talak. Peraturan  ini  diterapkan  sebagaimana  adanya,  baik Lasyatta maupun Raden menyatakan belum pernah memberikan pertimbangan lain dalam penentuan iwad selain dari pada mengikuti peraturan Kementerian yang  ada  dan  telah  diterbitkan  dalam  bentuk  sighat  ta’lik  ta lak,  yakni  harus berupa  uang  sepuluh  ribu  rupiah.  Setelah  diserahkan  pada  suami,  iwad tersebut  harus  diserahkan  kepada  Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara untuk  diteruskan  penyerahannya  guna  kepentingan  sosial  pada  Badan Kesejahteraan  Masjid  (BKM),  tetapi pada  sighat  ta’lik  talak  iwad  dinyatakan diserahkan  pada  Pengadilan  Agama  untuk  diserahkan  ke  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS) .  Dalam  konsep  khulu’  yang  sesungguhnya,  iwad seharusnya diserahkan pada suami dan menjadi hak milik suami karena suami
telah  rela  menjatuhkan  talak  atas  permintaan  istri,  namun  tampaknya  konsep ini  tidak  digunakan  pada  ruang  lingkup  khulu’  ta’lik  di  Pengadilan  Agama , dengan  kata  lain  terjadi  perubahan  hukum  dimana  iwad  seharusnya  menjadi milik suami beralih menjadi milik Negara.

## 2. Pemahaman  Kontekstual  Hakim  Pengadilan  Agama  Palembang Terhadap Iwad
Tipe  pemahaman  tekstualis  ditemukan  pada  pemikiran  M.  Lekat, Zakian,  Syazili,  dan  Rusyidi.  Sekalipun  metode  pemahaman  mereka  masuk dalam kategori kontekstual, namun sesungguhnya tidak betul-betul lepas dari teks  yang  ada.    Pemahaman  secara  kontekstual  tergambarkan  dari  pendapat keempatnya mengenai makna hadis Habibah binti Sahl yang dipahami sebagai standar  dalam  pelaksanaan  khulu’  dan  penetapan  iwad.  Hadis  ini  juga menunjukkan kebolehan istri untuk meminta penjatuhan talak pada suaminya dengan  jalan  menyerahkan  tebusan  atau  iwad  kepada  suami.  Kebolehan  ini dianggap sebagai cara agama melindungi istri dari hak prerogatif suami dalam hak talak.
Zakian mengkonfirmasi hal ini dengan mengemukakan adanya riwayat lain yakni tentang Zainab binti Jahsi yang dipinangkan oleh Rasulullah untuk anak  angkatnya  bernama  Zaid.  Zaid  yang  berkulit  hitam  dahulunya merupakan  budak,  sedangkan  Zainab  binti  Jahsi  masih  memiliki  hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah yang datang meminangkan Zainab  bagi  Zaid,  maka  Zainab  menerima  pinangan  tersebut  sekalipun sesungguhnya  Zainab  tidak  menyukai  Zaid.  Dikemudian  hari,  Zainab mendatangi  Nabi  dan  mengutarakan  keinginannya  untuk  berpisah  dari  Zaid karena  tidak  muncul  rasa  kasih  sayang  pada  diri  Zainab,  sedangkan  dirinya khawatir  apabila  ikatan  pernikahan  tetap  dilanjutkan  maka  dirinya  tidak mampu  menegakkan  syariat  di  dalam  rumah  tangga.  Maka  Rasulullah memulihkan hubungan keduanya de ngan jalan khulu’ setelah Zainab bersedia mengembalikan kebun sebagai iwad yang dulunya adalah mahar Zainab. Zaid bersedia menerima iwad tersebut serta menjatuhkan talaknya. Dikemudian hari untuk menghilangkan kekhawatiran Rasulullah bahwa anak angkat dihukumi oleh masyarakat sama seperti anak kandung, maka Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsi beberapa waktu setelah perpisahannya dengan Zaid.
Adapun  M.  Lekat  membagi  jenis  khulu’  dalam  dua  kategori ,  yakni khulu’  yang  disebabkan  karena  pelanggaran  ta’lik  talak atau  disebut  juga dengan khulu’  ta’lik  dan  khulu’  yang  disebabkan  di  luar  ta’lik  talak  dengan istilah  khulu’  murni.  Beliau  menggantungkan  penentuan  kadar  dan  bentuk iwad  melalui  pertimbangan  sebab  khulu’  diajukan.  Pertimbangan  pada
pernyataan di atas secara tekstual sejalan dengan tuntunan syara’ bahwa iwad dalam khulu’ digantungkan pada mahar dan persetujuan yang ditentukan oleh suami.  Namun  terdapat  pertimbangan  lain  yakni  aspek  kesanggupan  istri sebagai  aspek  kontekstualnya.  Iwad  dipahami  idealnya  harus  pengembalian mahar,  namun  idealitas  ini  tidak  berlaku  kaku  karena  M.  Lekat mempertimbangkan sebab khulu’  serta mempertimbangkan kemampuan istri. Di  sini  tampak  bahwa  pertimbangan  kesanggupan  istri  merupakan pertimbangan  kontekstual  yang  mengandung  fleksibilitas  kadar  dan  bentuk iwad.  Melalui  pertimbangan  di  luar  tekstualitas  tersebut  maka  meskipun  M. Lekat  menjadikan  pengembalian  mahar  sebagai  standar  khulu’ ,  beliau  juga menyepakati  bentuk  dan  besaran  iwad  yang  ditentukan  oleh  Kementerian Agama.
Adapun menurut Rusyidi, iwad harus kembali pada kesepakatan yang ada  apabila  suami-istri  memiliki  perjanjian  pernikahan.  Perjanjian  pernikahan dapat  berbentuk ta’lik talak  ataupun perjanjian pernikahan di luar ta’lik talak apabila  memang  ada  dan  menyebutkan  besaran  tebusan  apabila  terjadi  gugat cerai.  Hal  ini  tidak  bertentangan  dengan  syariat,  mengingat  perjanjian  pra nikah hukumnya sama dengan perjanjian yang dibuat sebagaimana umumnya. Hukum  membuat  perjanjian  perkawinan  adalah  mubah,  artinya  boleh membuat ataupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang  dinyatakan  dalam  bentuk  perjanjian  itu  hukumnya  adalah  wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lainnya.
Fleksibilitas  penentuan  iwad  ini  sejalan  dengan  klasifikasi  perpisahan dalam pernikahan atas pengajuan istri yang bergantung pada sebab dan berapa iwad yang dapat diterima suami, misalkan saat istri meminta berpisah dengan menyerahkan  tebusan  serupa  atau  senilai  mahar  secara  utuh  pada  suaminya, maka  madzhab  Maliki  menyeb utnya  khulu’ .  Jika  tebusan  senilai  separuh mahar,  maka  disebut shulh .  Bila  ganti  rugi  itu  lebih  banyak  dari  mahar  yang diterima,  maka  disebut  dengan fidyah., dan  jika  istri  bebas  tanpa  membayar tebusan,  maka  disebut mubāra’ah . (Syarifuddin,  2014,  p.  231)  Kadar  iwad  ini menurut  Rusyidi  ditentukan  oleh  fakta  lapangan  yang  ada,  serta  pembuktian pada pihak mana sumber permasalahan keretakan rumah tangga muncul.
Dikemukakan  dalam  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh  Abdul  Majid bahwa  apabila  permasalahan  bersumber  dari  ketidaksukaan  istri  sedangkan suaminya  tidak  melakukan  sedikitpun  kemudharatan  baginya,  maka  suami boleh  mengambil  iwad  bahkan  ia  diperbolehkan  meminta  lebih  banyak  dari maharnya.  Sedangkan  apabila  khulu’  disebabkan  permasalahan  yang  timbul dari  sisi  suami  maka  suami  tidak  diperkenankan  menerima  iwad  sebesar apapun  mahar  yang  pernah  ia  berikan.  Jika  permasalahan  dan  keinginan
berpisah muncul dari sisi kedua belah pihak maka iwad tetap dapat dibayarkan pada suami, tapi lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya. (Mathlub, t.th, p. 410)
Mahar  sebagai pemberian wajib dari suami  dalam pernikahan rupanya dipahami sebagai sesuatu yang tidak mutlak dimiliki oleh istri karena pada saat terjadi  khulu’  ter dapat  kemungkinan  istri  untuk  mengembalikannya  kepada suami,  baik  secara  utuh  maupun  sebagian.  Keempat  narasumber  ini menjadikan  hadis  pengembalian  mahar  sebagai  acuan  dalam  khulu’  secara umum, kecuali  khulu’  ta’lik  secara  khususnya. Pengembalian  mahar  yang dimaksud  adalah  pengembalian  mahar  dalam  makna  sebenarnya  ataupun mahar  dalam  makna  kadar  nilainya  saja.  Mahar  sebagai  kepemilikan  istri dipahami sebagai sesuatu yang tidak  menjadi haq al-tamlik secara mutlak bagi istri.  Syazili  memahami  mahar  hanya  boleh  dimanfaatkan  dan  dinikmati  oleh istri, sementara menurut Zakian, mahar merupakan hak kepemilikan bagi istri selama terikat sebagai istri sah suaminya.
Masih  menurut  Zakian,  dalam  penentuan  iwad  seharusnya  mengambil pelajaran  dari  riwayat  Zainab  binti  Jahsi  dan  Habibah  binti  Sahl,  keduanya diberikan mahar berupa harta berharga yakni kebun kurma yang tidak mudah untuk  dikembalikan,  mengingat  nilai  mahar  tersebut  tinggi.  Sulitnya pengembalian  mahar  ini  dapat  menimbulkan  dampak  secara  psikologis  dan sosial,  sehingga  se seorang  yang  akan  mengajukan  khulu’  akan mempertimbangkan kembali niatnya  karena mengajukan khulu’  bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang istri. Sebagai konsekuensi pendapat di atas, keempat  narasumber memiliki pemahaman yang  sama bahwa bentuk iwad  tidak  terikat  pada  satu  jenis,  melainkan  dapat  berupa  uang  ataupun barang  sebagaimana  ketentuan  barang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  mahar maka  harta  serupa  itu  pula  dapat  dijadikan  sebagai  iwad.  Fleksibiltas  dalam penentuan  bentuk  dan  kadar  iwad  ini  diharuskan  tetap  tunduk  pada  syarat- syarat harta yang layak menjadi iwad, antara lain:
a. Merupakan  harta  yang  secara  syara’  boleh  untuk  disimpan  dan dimanfaatkan, dapat berupa uang atau barang lainnya.
b. Memiliki manfaat yang sejalan dengan syara’, maka halal hukumnya jika seorang  Hakim  mengizinkan  iwad  dalam  bentuk  jasa  tertentu,  baik menggunakan tempo waktu atau tidak seperti jasa atas penyusuan anak kandung, ataupun jasa merawat anak tanpa dipungut biaya.
c. Barang memiliki nilai, jelas dan dapat diserahkan.
Adapun kadar iwad selama khulu’ disebabkan oleh pelanggaran suami pada  salah  satu  ta’lik  talak ,  maka  iwad  yang  dibayarkan  harus  berupa  uang
sebesar  sepuluh  ribu  rupiah  sesuai  dengan  ketentuan  Kementerian  Agama dalam  sighat  ta’lik  talak. Kementerian  Agama  tidak  menetukan  iwad  selain dari  pada  itu.  Namun  demikian,  tidak  seluruhnya  Hakim  sependapat  pada besaran  nominal  ini,  seperti  Zakian.  Menurutnya,  angka  sepuluh  ribu sesungguhnya tidak relevan dengan masa sekarang. Nominal ini dikategorikan terlalu kecil sebagai tebusan khulu’ dan dapat menimbulkan kondisi mudahnya istri  dalam  mengajukan  perpisahan.  Bahkan  saat  ini  eksistensi  adanya  ta’lik talak dianggap tidak terlalu signifikan, sebab tanpa adanya ta’lik talak seorang istri dapat mengajukan permohonan cerai pada suaminya dengan sebab-sebab sebagaimana  pada  pasal  39  ayat  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  bahwa  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar perceraian  adalah  (1)  salah  satu  pihak  berbuat  zina,  pemabuk,  pemadat,  atau penjudi yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya;  (3)  salah  satu  pihak mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah  perkawinan  berlangsung;  (4)  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  terhadap  pihak  yang  lain;  (5) salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami/istri;  (6)  antara  suami dan  istri  teru  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dapat dibenarkan serupa  dengan  alasan  pada  pasal  39  ayat  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  menambahkan  tiga  sebab  lainnya  yakni  antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.  Suami  melanggar ta’lik  talak  serta  peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut maka baik M. Lekat, Zakian, Syazili serta Rusyidi menjadikan beberapa hal di bawah ini sebagai pertimbangan penentuan iwad berdasarkan hadis Tsabit bin Qais:

## 1. Kesanggupan istri
Kesanggupan  istri  menjadikan  iwad  tidak  harus  berbentuk pengembalian mahar  dan nilainya dapat lebih atau kurang dari mahar. Pemahaman  ini  sejalan  dengan  pendapat  ulama  seperti  Imam  Malik yang  kemudian  membagi  penamaan  khulu’  berdasarkan  pada  jumlah iwad yang diberikan, Pendapat Imam Syafii bahwa iwad tidak memiliki kadar  maksimal  ataupun  minimal  bergantung  pada  sumber  keretakan
rumah  tangga  yang  ditimbulkan,  serta  pendapat  al-Mawardi  yang berpendapat bahwa bahwa khulu’ diperbolehkan atas sesuatu yang telah disepakati  oleh  suami  istri  baik  tebusannya  lebih  sedikit  ataupun  lebih banyak dari mahar, bentuknya boleh sama dengan mahar ataupun tidak.
2. Pembuktian
Pembuktian  sebab  terjadinya  khulu’ .  Pendapat  ini  serupa  dengan pendapat  Imam  Syafii,  Imam  Malik  dan  Imam  Hanafi  yang mempertimbangkan  dari  pihak  mana  nusyuz  timbul,  sehingga  menjadi sebab  terjadinya  khulu’ .  Menurut  ketiga  Imam  ini, jika  khulu’ disebabkan nusyuz dari pihak istri, maka suami dapat mengambil iwad senilai  ataupun  lebih  dari  mahar,  sebaliknya  jika  nusyuz  dari  pihak suami maka makruh hukumnya mengambil iwad dari istri.

## 3. Asas perceraian dipersulit
Asas ini tidak hanya berlaku dalam cerai talak namun juga diberlakukan pada  cerai  khulu’  sehingga  ditemukan  ada  pemahaman  yang  kurang sepakat pada penentuan iwad oleh Kementerian Agama sebesar sepuluh ribu karena dapat mempermudah terjadinya khulu’.

## F. Implementasi  Pemahaman  Hakim  Pengadilan  Agama  Palembang  terhadap Iwad
Baik  pemahaman  tekstual  maupun  pemahaman  kontekstual  Hakim Pengadilan  Agama  Palembang  terhadap  hadis  iwad,  keduanya  terikat  pada satu  ketentuan  yuridis  normatif  yang  berlaku.  Terlepas  dari  dinamika pemikiran yang ada , dalam kasus khulu’ ta’lik , Hakim harus mengembalikan ketentuan  iwad  sebagaimana  tercantum  dalam  sighat  ta’lik  talak  yang  telah diatur  oleh  Kementerian  Agama  melalui  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  1990  tentang  Kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah dengan rumusan sebagai berikut:
Sesudah  aqad nikah  saya  :  ……(Fulan)……….  bin  ………(Fulan)………. berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama  :  ……(Fulanah)……..  binti  ………(Fulan)……..  dengan  baik ( mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam.
Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat ta’lik sebagai berikut:
Apabila saya:
1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,
Dan  karena  perbuatan  saya  tersebut,  istri  saya  tidak  ridho  dan  mengajukan gugatan  kepada  Pengadilan  Agama,  maka  apabila  gugatannya  diterima  oleh Pengadilan tersebut kemudian  istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada  Pengadilan  Agama  saya  memberikan  kuasa  untuk  menerima  uang ‘iwad l  (pengganti)  tersebut  dan  menyerahkannya  kepada  Badan  Amil  Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

## Berdasarkan  ketentuan  dalam  sighat  ta’lik  talak  di  atas,  para  Hakim
Pengadilan Agama Palembang tunduk dan patuh dalam penentuan iwad yang ti mbul karena pelanggaran ta’lik talak  oleh suami dan Hakim tidak memiliki pertimbangan lain, sehingga dalam kasus ini suami adalah sumber kesalahan dalam  khulu’.  Besaran  iwad  yang  harus  dibayarkan  oleh  istri  hanya  sepuluh ribu rupiah yang merupakan nominal kecil, sehingga sifat iwad hanya sebagai penggugur dari rukun sah khulu’ dan melindungi istri dari kezhaliman yang dilakukan suaminya. Mengingat esensi ta’lik talak adalah sebagai bentuk janji suami pada istrinya untuk mempergauli dengan baik serta bentuk jaminan hak bagi  wanita  dari  suaminya,  (Haris,  2013,  p.  349)  maka Ta’lik  talak  memiliki beberapa  fungsi,  seperti  fungsi  pemindahan  hak,  maksudnya  dengan  ta’lik talak  suami  memberikan  hak  cerai  dari  suami  kepada  istri,  hal  ini  serupa dengan talak  tafwid. Dalam  bentuk  perceraian  ini,  seorang  suami  dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, dan istri dapat menggunakannya apabila  syarat-syarat  yang  telah  di  sepakati  dalam  kontrak  perkawinan  di langgar oleh suami.
Secara sosiologis, nilai iwad juga mempertimbangkan kondisi istri yang tidak seluruhnya berpenghasilan mandiri dan harus memilih berpisah karena dirinya menjadi pihak yang dirugikan oleh suami atas pelanggaran ta’lik talak tersebut.  Madzhab  Hanafi  menyepakati  bahwa  khulu’  yang  disebabka n  oleh kesalahan  suami,  maka  sesungguhnya  suami  makruh  mengambil  iwad  dari istri,  kemungkinan  penafsiran  pada  pendapat  ulama  tersebut  menjadi pertimbangan bahwa suami yang bersalah tidak berhak menerima uang iwad melainkan  diserahkan  pada  Pengadilan  Agama  untuk  dilanjutkan  ke  Badan Amil  Zakat  Nasional.  Kesimpulannya  adalah, pelanggaran  ta’lik  talak oleh suami  yang  merupakan  sumber  kesalahan,  suami  tidak  diberikan  hak  untuk
menentukan  iwad  khulu’nya  dan  tidak  pula  memiliki  hak  menerima  uang iwad. Hal ini berdasar pada ketentuan Kementerian Agama.
Potongan ayat mā ja’alallāhu fid dīni min haraj dalam Al- Qur’an Surat al - Hajj  ayat  78  mengisyaratkan  yakni  Allah  sebagai Syāri’ tidak  menghendaki adanya kesulitan, maka kondisi yang sulit yang telah dialami oleh seorang istri karena perilaku aniaya suami dipermudah  perpisahannya  melalui khulu’  dan iwad yang ringan untuk dibayarkan. Hal ini merupakan manifestasi daripada keluwesan Islam dalam menjawab permasalahan modern. Adapun khulu’ yang terjadi dengan sebab di lu ar ta’lik talak , maka Hakim menjadikan pembuktian atas  jenis  kesalahan  serta  kesanggupan  istri  sebagai  bahan  pertimbangan.  Di samping  pertimbangan  normatif  yuridis  yang  ada,  juga  asas  keadilan sebagaimana  pada  kasus  yang  pernah  ditangani  oleh  M.  Lekat  pada  saat bertugas di Pengadilan Agama Muara Enim.
Sejauh  ini,  implementasi  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama Palembang  yang  menitik  beratkan  pada  pembuktian  dan  kesanggupan  istri belum  dapat  diterapkan  pada  Pengadilan  tersebut  dikarenakan  alasan perceraian  belum  ada  yang  dilatar  belakangi  oleh  hal- hal  di  luar  ta’lik  talak. Hal  ini  di  dukung  oleh  data  Pengadilan  Agama  tahun  2018  bahwa  angka perceraian didominasi oleh gugat cerai. Diketahui hingga akhir September 2018 Pengadilan Agama Palembang telah menangani 1.723 kasus gugat cerai (Detik Sumsel,  15  Oktober  2018), angka  ini  didominasi  oleh  pelanggaran  ta’lik  talak dalam  hal  nafkah  atau  ekonomi  serta  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (KDRT).  Angka KDRT mencapai 33 kasus. Sementara, untuk data 2017, kasus perceraian  faktor  KDRT  mencapai  angka  77  kasus  (Detik  Sumsel,  8  Oktober 2018), sehingga  Hakim  mengembalikan  ketentuan  iwad  khulu’  pada  PMA Nomor  2  Tahun  1990  Tentang  Kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah  dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ditimbulkan.

## G. Simpulan
Hadis  mengenai  pengembalian  mahar  sebagai  iwad  dipahami  Hakim Pengadilan  Agama  Palembang  dengan  dua  tipologi,  yakni  tekstual  dan kontekstual. Kelompok tekstual melihat hadis sebagai teks suci ataupun aturan normatif  yang  final  dan  tidak  membutuhkan  interpretasi  lagi,  cukup mengembalikannya pada makna dzahir hadis bahwa iwad belum tentu berupa mahar.  Kelompok  ini  berpatok  pada  PMA  Nomor  2  Tahun  1990  tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, karena mereka percaya bahwa khulu’ tidak pernah  terjadi  dengan  sebab  di  luar  pelanggaran  ta’lik  talak.  Sedangkan kelompok  kontekstual  memahami  hadis  dengan  mempertimbangkan  aspek sosio-kultural  yang  mengitarinya,  sehingga  ada  upaya  dialogis  antara
pertimbangan yuridis normative, baik yang bersumber dari ketentuan Negara ataupun dari teks keagamaan dengan aspek sosiologis dan nilai-nilai lain yang ada pada realita, sehingga hadis tersebut dipahami sebagai standar iwad dalam khulu’. Kelompok ini membagi khulu’ pada dua jenis , yakni khulu’ ta’lik dan khulu’  murni . Khulu’  ta’lik adalah  iwad  yang  harus  sesuai  dengan  PMA Nomor  2  Tahun  1990  tentang  Kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah,  sedangkan khulu’  murni  mempertimbangkan  pembuktian  dan  kesanggupan  i stri  untuk menentukan jenis dan kadar iwad.
Implementasi  iwad  khulu’  pada  Pengadilan  Agama  Palembang ditetapkan Hakim dengan patuh dan tunduk pada ketentuan iwad dalam PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, dikarenakan khulu’ yang dilatar belakangi hal di luar pelanggaran ta’lik talak belum pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Palembang selama ini. Sekalipun tidak dapat dipungkiri adanya dinamika pemikiran Hakim namun hal ini terikat pada jenis khulu’ dan aturan Negara yang harus dipatuhi.

## H. DAFTAR PUSTAKA
Ad- Dāruquthnī,    Abū  Al - Hasan  Alī  bin  ‘Umār  bin  Ahmad  bin  Mahdī  bin Mas’ud bin Nu’man bin Dīnār al - Baghdādī (2004). Sunan ad- Dāruquthnī, Juz 4. Beirut, Lebanon: Mu’assasah ar - Risālah.
Al- Baihaqī,  Ahmad  bin  al - Husain  bin  ‘Alī  bin  Mūsā  al - Khusrawjirdī  al - Khurasānī Abu Bakr (2003). Al-Sunanu Al- Kubrā, Juz 7. Beirut, Lebanon:
Dār al - Kitāb al - ‘Ilmiyah .
Al- Jazīrī, Abdurrahman (1990). Kitāb al - Fiqh ‘alā Mazāhib Arba’ah, juz IV. Beirut:
Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyah.
Al- Yamnī,  Muhammad  bin  ‘Alī  in  Muhammad  ‘Abdillah  Ash - Shaukanī  (t.th). Nailu al- Authār, Juz 6. Mesir: Dār al - Hadīst.
Berger,  Peter  L.    dan  Thomas  Luckmann  (1990). Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan: Risalah  tentang  Sosiologi  Pengetahuan .  Diterjemahkan  dari  buku  asli  The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES
Haris,  Syaefuddin  (2013). Kedudukan  Taklik  Talak  Dalam  Perkawinan  Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 3.
Hoyir,  Ahmad. Pendapat  Imam  Malik  bin  Anas  Tentang  Khulu’  dan  Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Asy- Syari’ah Vol. 16, No. 2. http://sumsel.tribunnews.com/2017/08/15/ternyata-gugatan-cerai-lebih-banyak- diajukan-kaum-hawa-alasannya-urusan-dapur-dan-kasur ,  diakses  tanggal  24 September 2018. KDRT Dominasi Angka Perceraian di Kota Palembang, https://www.detiksumsel.com/kdrt-dominasi-angka-perceraian-di-kota-palembang /
terbit  pada  tanggal:  8  Oktober  2018.  Diakses  hari  Selasa  tanggal  22 Oktober 2019.
Kompilasi Hukum Islam. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Manuaba, B. Putera (2008). Memahami Teori Konstruksi Sosial. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan politik, Th. XXI, Nomor 3.
Mathlub,  Abdul  Majid  Mahmud  (2007). Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah. Era Intermedia.
Rusyd, Ibnu (t.th). Bidāyah al - Mujtahid wa Nihāyah al -Muqtashid, Jilid 2. Beirut: Dār Al -Fikr. Sabiq, Sayyid (t.th). Fikih Sunnah, Jilid III. Bandung: Al- Ma’arif . Syarifuddin, Amir (2014). Hukum Perkawinan Isam di Indonesia, cet ke-5. Jakarta: Kencana.
Umar, Nasaruddin (2010). Fikih Wanita Untuk Semua. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lembaran  Negara Tahun 2019 Nomor 186.
Wow, Tahun Ini Ada 2.212 Janda Baru di Kota Palembang , https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini- ada-2-212-janda-baru-di-kota-palembang /  terbit  pada  tanggal  15  Oktober  2018.  Diakses  pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019.