## IMPLEMENTASI FUNGSI KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers)
Achmad Setiawan. S Politeknik Imigrasi Jl. Raya Gandul No. 4 Cinere – DepokTlp.(021) 7530001 085242255246 Email : acsetiawans@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  populasi  penduduk  terpadat  di  dunia.  Hal  tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah penduduk yang ada, sehingga  menyebabkan  beberapa  Warga  Negara  memilih  untuk  menjadi  Pekerja  Migran  dalam rangka menghidupi keluarganya. Seiring dengan peningkatan arus pekerja migran ini, juga ekuivalen dengan muncunya berbagai permasalahan terkait Pekerja migran. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengambil langkah dalam hal perlindungan para pekerja migran Indonesia. Pada tulisan ini, penulis membahas  bagaimana  Peran  dari  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  implementasi  catur  fungsi keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia, adapun hal tersebut diantaranya ialah Pencegahan PMI Non Prosedural, fasilitas bagi pekerja migran di kawasan perbatasan, dan juga pengawasan bagi PMI di luar negeri. Metode yang digunakan ialah Yuridis Empiris, dimana mengaitkan dasar hukum dalam  hal  ini  petaruran  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  fakta-fakta  yang  terjadi  di masyarakat.
Kata Kunci: PMI Non Prosedural, Fungsi Keimigrasian, Perlindungan Pekerja Migran

## Abstrack
Indonesia  is  one of  the  most  populous countries in  the world.  It makes  an imbalance between the availability of  employment  and the total  population, thus  causing some citizens choose to  become migrant workers in order to support their families. Along with the increase in the flow of migrant workers,  it  is  also  equivalent  to  the  emergence  of  various  problems  related  to  migrant  workers. Therefore, the Government needs to take steps to protect Indonesian migrant workers. In this paper, the author discusses the role of the Directorate General of Immigration in the implementation of the chess function of immigration for Indonesian migrant workers, while among others the Prevention of Non-Procedural PMI, facilities for migrant workers in border areas, and also supervision for PMI abroad. The method used is Empirical Juridical, which links the legal basis in this case the regulation of laws relating to the facts that occur in the community.
Keywords: Non-Procedural PMI, Immigration Function, Protection of Migrant Workers

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar  di  dunia  dengan  terdiri  dari  kurang lebih  13.000  pulau  yang  memiliki  garis perbatasan  yang  cukup  panjang  dengan Negara-negara  tetangga  baik  darat,  laut,  dan udara.  Batas-batas  tersebut  biasa  dikenal dengan    bingkai  suatu  Negara,  sekaligus penanda pemerintahan dan kekuasaan Negara.
Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki  nilai  strategis  dalam  berbagai dimensi;  kedaulatan  Negara,  pertahanan, keamanan,  dan  ekonomi.  Saat  ini  kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi  potensi  kawasan  perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa  kawasan  perbatasan  adalah  “halaman
belakang”  negara  yang  cukup  dikelola seadanya. 1
Meningkatnya jumlah penduduk dunia di abad kedua ini ditandai dengan ketidakseimbangan  antara  tingkat  kelahiran (natalitas) yang  lebih  besar  dibandingkan dengan  tingkat  kematian (mortalitas) dengan diikuti  oleh  populasi  penduduk  yang  tidak merata  antar  wilayah,  membuat  munculnya berbagai permasalahan di sektor-sektor kehidupan.  Tidak  meratanya  persebaran penduduk mengakibatkan terjadinya kepadatan  penduduk  di  berbagai  wilayah, selain  itu  perbedaan  tingkat  pendidikan  serta penguasaan  akan  perkembangan  teknologi juga  menjadi  faktor  terjadinya  kesenjangan pendapatan  antar  wilayah  nasional  maupun regional.  Dengan  adanya  kesenjangan  sosial yang  terjadi,  maka  peluang  kehidupan  di wilayah  tersebut  akan  semakin  menipis  baik dari  segi  ekonomi,    sosial,  budaya,  dan  juga keamanan, hal ini mengakibatkan peningkatan angka  kemiskinan  yang  terjadi  di  Negara- negara  berkembang,  seiring  juga  dengan minimnya  penyediaan  lapangan  kerja  yang baru  di  Negara-negara  tersebut.  Kurangnya lapangan  pekerjaan  membuat  sebagian  besar penduduk , khususnya yang tingkat pendidikan dan pengetahuan akan perkembangan teknologi  yang  rendah  untuk  melakukan migrasi  ke  Negara  lain  demi  memperoleh pekerjaan.  Keadaan  inilah  juga  yang  menjadi faktor  pendorong  terjadinya  peningkatan  arus pergerakan  manusia  antar  Negara  atau internasional.
Adapun  arus  pergerakan  manusia  oleh para  pekerja  migran  tersebut  yang  dominan didorong oleh faktor ekonomi serta ketidakseimbangan  antara  jumlah  penduduk dan lapangan pekerjaan, jika dikaitkan dengan pipe  concept, maka  sejalan  dengan  pola migrasi  Selatan  ke  Utara.  Dalam  hal  ini pemerintah perlu menyadari bahwa timbulnya peningkatan jum lah PMI adalah salah satunya karena ketidamampuan pemerintah menyediakan  fasilitas  pekerjaan  bagi  warga negaranya.  Adapun  dalam  konsep  ini  pekerja migran biasanya didominasi oleh tenaga kerja tidak  terlatih  karena  minimnya  pendidikan
1 Decentralation  Support  Facility  Indonesia. Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan secara Terpadu.2011. 1
serta  perekonomian  di  tempat  asalnya.  Oleh karena  itu,  upah  yang  relatif  tinggi  di  negara penerima  membuat  para  calon  PMI  ini berupaya semaksimal mungkin untuk berangkat  mencari  pekerjaan  di  luar  negara asalnya.
Banyanya Pekerja Migran Indonesia juga ekuivalen  dengan  banyaknya  kasus  yang menimpa  para  PMI  atau  sering  disebut pahlawan  devisa  di  luar  negeri.  Berdasakan data  jumlah  pengaduan  di Crisis  center BNP2TKI  menunjukkan  total  pengaduan masalah  yang  dihadapi  para  PMI  ialah  1903 kasus  pada  Tahun  2017  hingga  Mei  Tahun 2019.  Adapun  negara  yang  dominan  menjadi tempat  permasalah  bagi  para  Pekerja  migran ialah  Malaysia  dan  Arab  saudi  dengan permasalahan  yang  mayoritas  terkait  upah yang  tak  dibayarkan.  Persoalan  tersebut  akan menjadi  lebih  kompleks  ketika  para  pekerja migran  berstatus  ilegal  (tidak  resmi),  karena hal  ini  bisa  menimbulkan  masalah  sosial- psikologis,  dimana  salah  satu  faktornya  ialah para pekerja migran tersebut tidak memahami hak dan kewajibannya sehingga rentan terjadi pelanggaran akan hak-hak mereka.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Indonesia menjadi  salah  satu  negara  yang  meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak  para  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection  of  the  Rights  of  All  Migrant Workers  and  Members  of  Their  Families). Indonesia  menandatangani  konvensi  migran tersebut  pada  tahun  2004  yang  pada  saat  itu diwakili  oleh  Menteri  luar  negeri.  Keputusan ini akhirnya diambil oleh pemerintah Indonesia  setelah  beberapa  tahun  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  meratifikasi  isi konvensi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2012 Pemerintah akhirnya mengehsahkan UU RI No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan konvensi  migran  oleh  Prsesiden  Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

## DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA PERIODE 2017-2019 NO  TAHUN TOTAL 1 2017 262.899 2 2018 283.640 3 2019 276.533 Sumber : Pusat Data dan Informasi BP2MI Berdasarkan data diatas, Jumlah Penempatan  Pekerja  Miigran  setiap  tahunnya mulai dari Tahun 2017 hingga 2019 mencapai hampir  300  ratus  ribu  orang.  Hal  tersebut menunjukkan
ratifikasi Konvensi Perlindungan  Pekerja  Migran  merupakan  hal yang  bersifat  urgensi  bagi  pemerintah Indonesia.    Urgensi  ini  dilihat  dari  tingginya migrasi  internasional  warga  negara  Indonesia ke seluruh dunia, termasuk didalamnya pekerja migran  yang  bekerja  di  luar  negeri  yang jumlahnya signifikan.
Sejumlah data juga menunjukkan bahwa Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara dengan  pengirim  Pekerja  migran  terbanyak khususnya  bagi  Negara-negara  wilayah  Asia. Berdasarkan  data  dari  Portal  Informasi Indonesia  Pada  tahun  2018,  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  tercatat  sebagai  terbesar  di antara pekerja migran di Taiwan. Dari 706 ribu pekerja  asing  yang  ada,  sebanyak  271  ribu berasal  dari  Indonesia. 2 Secara  keseluruhan jumlah  PMI  ini  tidak  mudah  dihitung. Kementerian  Luar  Negeri  mencatat,  jumlah mereka  sekitar  4,3  juta  (2018).  Namun, Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan di atas  5  juta.  Tak  mudah  memastikan.  Selain mereka  dating  dan  pergi,  sebagian  lagi  telah
2 Indonesia.go.id diakses pada Minggu, 29 Maret 2020.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI- Press, Jakarta, 1986, hlm 10
mendapatkan  visa  tinggal  dan  memboyong keluarga  mereka,  meskipun  begitu    mereka tetap berstatus WNI.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi fungsi keimigrasian terhadap Pekerja Migran Indonesia? 2. Apa  upaya  Pemerintah  terhadap Perlindungan  Hak  Pekerja  Migran sesuai Konvensi PBB tentang perlindungan Pekerja Migran  ?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami keterkaitan fungsi keimigrasia terhadap  WNI  yang  bekerja  di  luar negeri.  Untuk  mengetahui  tindakan yang diambil ol
2. Untuk  mengetahui  apa  saja  upaya yang  dilakukan  Pemerintah  dalam perllindungan  terhadap  hak  pekerja migran sesuai dengan Konvensi PBB tentang  perlindungan  hak  pekerja migran?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian yang peneliti gunakan  adalah Yuridis  Empiris  dimana  merupakan  suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek  yang  terjadi  dilapangan.  Penelitian Yuridis  Empiris  merupakan  suatu  penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta (fact finding) kemudian diteruskan dengan menemukan  masalah  ( problem  finding), menuju  pada  identifikasi  masalah (problem identification) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian  masalah (problem  solution ). 3 Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  secara Yuridis  Sosiologis,  yang  mempunyai  arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. 4
4 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,  Semarang, 1998, hlm 65
240,000 260,000 280,000 300,000 2017 2018 2019 Jumlah PMI Jumlah PMI

## Tinjauan Pustaka
1. Kedaulatan Negara Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya  asal  saja  kegiatan  tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional  kedaulatan  memiliki  tiga  aspek utama yaitu 5 .
1) Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan  hubungannya  dengan berbagai  Negara  atau  kelompok- kelompok  lain  tanpa  tekanan  atau pengawasan dari Negara lain.
2) Aspek  intern  kedaulatan  ialah  hak atau  wewenang  eksklusif  suatu Negara  untuk  menentukan  bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya  tersebut  dan hak  untuk  membuat  undang-undang yang  diinginkannya  serta  tindakan- tindakan untuk mematuhi.
3) Aspek  territorial  kedaulatan  berarti kekuasaan  penuh  dan  eksklusif  yang dimiliki  oleh  Negara  atas  individu- individu  dan  benda-benda  yang terdapat di wilayah tersebut.
Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena  kedaulatan  merupakan  suatu  sifat  dari atau  ciri  hakiki  dari  pada  Negara,  bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulatdimaksudkan  bahwa  Negara  itu mempunyai  kekuasaan  yang  tertinggi.  Ruang berlaku  kekuasaan  tertinggi  ini  dibatasi  oleh batas-batas  wilayah  Negara  itu  artinya  suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnyaKedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu 6 :
1) Kekuasaan  itu  terbatas  pada  batas wilayah  Negara yang  memiliki kekuasaan itu;dan
2) Kekuasaan  itu  berakhir  dimana kekuasaan suatu Negara lain mulai.
5 Mauna,Boer,  2005.  Hukum  Internasional(Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era DinamikaGlobalisasi), Edisi ke- 2. Bandung: Alumni, hlm.24.

## 2. Migrasi dan Pekerja Migran
a. Migrasi
Istilah  migrasi  berasal  dari  bahasa  Latin ‘ migratio’ yang  mempunyai  arti  perpindahan penduduk  antarnegara.  Cukup  lama  istilah migrasihanya sebatas melihat aspek perpindahan  penduduk  tanpamelihat  aspek- aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada konferensi Internasional tentang Emigrasi  dan  Imigrasi  Tahun  1924  di Roma.,yang  memberikan  definisi  imigrasi sebagai  suatu  :  “ Human  mobility  to  enter  a country with its purpose to make a living or for residence” yang melihat imigrasi memiliki arti gerak  pindah  orang  memasuki  suati  negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.  Pandangan  klasik  tentang  migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak  antarnegara  dimana  unsur  sukarela berasal  dari  keiniginan  diri  sendiri  dan  tidak terorganisir.  Pandangan  modern  tentang migrasi  melihat  bahwa  migrasi  idak  sebatas pada  pergerakan  individu  tetapi  juga  secara kolektif,  tidak  sebatas  sukarela  tapi  juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait. 7 b. Pekerja Migran
Pekerja  Migran  Indonesia  merupakan istilah  bagi  warga  negara  Indonesia  (WNI) yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia, Pekerja migran mugkin masih asing di telinga kita,  istilah  ini  memang  terbilang  baru  sejak ada perubahan nomenklatur dari Tenaga kerja Indonesia  (TKI)  menjadi  Pekerja  migran Indonesia  (PMI)  dalam  penyesuaian  undang- undang  Nomor  18  tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia. Dalam Konvensi Internasional tentang perlindungan  Hak  para  pekerja  Migran  dan Anggota  Keluarganya  pada  pasal  2  sebagai seseorang  yang  akan  ,  tengah  atau  telah melakukan  pekerjaan  yang  dibayar  dalam suatu  negara  dimana  ia  bukan  menjadi warganegara.
6 Mochtar  Kusumaatmadja. Pembaharuan  pendidikan hukum  danpembinaan  profesi .  1996.  Bandung:  Lemlit. Hukum dan Kriminal. FH-Unpad.Hal.16-17.
7 Prof.  M.  Iman  Santoso. Bahan  Kuliah  Politik  Hukum Keimigrasian . Politeknik Imigrasi, Jakarta. 2020.
3. Teori Kesejahteraan
Kesejahteraan  sosial  merupakan  suatu keadaan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  yang layak  bagi  masyarakat,  sehingga  mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi  sosialnya  yang  dapat  dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).
Kesejahteraan  merupakan  suatu  hal  yang bersifat  subjektif,  sehingga  setiap  keluarga atau  individu  di  dalamnya  yang  memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan  memberikan  nilai  yang  berbeda  tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan  (BKKBN  1992,  diacu  oleh Nuryani 2007).
4. Hubungan  Ekonomi  MIgran  dengan Kesejahteraan Sosial Ekonomi  disini  berhubungan  dengan kebutuhan-kebutuhan  yang  harus  dipenuhi untuk  kelangsungan  hidup  ,  dari  fenomena yang  terjadi  di  desa  mundakjaya  ini  yaitu lapisan bawah dan menengah di  desa mampu menjawab  tantangan  hidup  dengan  pergi  ke luar  negeri  untuk  bekerja  dan  sebagian  besar gajinya  dikirim  kembali  ke  daerah  asalnya untuk  mencukupi  kebutuhan.  pada  intinya perpindahan  pekerjaan  ini  disebabkan  oleh adanya  perbedaan  antar  Negara,  rendahnya tingkat  upah,  sulitnya  memperoleh  pekerjaan yang  memadai  di  Negara  berkembang  serta adanya kesempatan kerja dan upah yang tinggi di  Negara  tujuan.  adapun  tujuan  seseorang untuk  menjadi  buruh  untuk  mensejahtrakan keluarganya  mempunyai  tujuan  yaitu  : Pertama ,  untuk  mencapai  kehidupan  yang sejahtera  dalam  arti  tercapainya  standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan,  kesehatan,  dan  relasi-relasi  social yang  harmonis  dengan  lingkunganya. Kedua , untuk  mencapai  penyesuaian  diri  yang  baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya,  misalnya  dengan  menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan
mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.  dalam  teori  kuper  and  kuper dikutif  Messey  1993,  yang  berkaitan  dengan ekonomi  buruh  migrant  dengan  kesejahtraan
ekonomi  keluarga  untuk  lebih  menguatkan yaitu  Teori Neoclasic  Economic  Macro menjelaskan bagaimana proses dan akibat dari perpindahan  tenaga  kerja  yang  berasal  dari negara  yang  mengalami  surplus  tenaga  kerja tetapi kekurangan kapital menuju negara yang kekurangan  tenaga  kerja,  tetapi  memiliki kapital  yang  berlimpah.  Teori  ini  kurang memperhatikan bagaimana seseorang memutuskan  untuk  berpindah,  sebab-sebab perpindahan,  serta  dengan  cara  apa  ia berpindah. Teori ekonomi lainnya, yaitu teori Neoclasic  Economic  Micro ,  yang  sebetulnya juga  memperbincangkan  soal  pengambilan keputusan  ditingkat  individu  migran,  tetapi tidak mencoba menjelaskan persoalan, mengapa  seseorang  berpindah  dengan  cara tertentu,  mengapa  bukan  dengan  cara  yang lain.  Teori  ini  hanya  merekomendasikan kepada  para  migran  potensial  itu,  agar mempertimbangkan  ‘ cost  and  benefit ’  dari setiap  perpindahan  ke  daerah  tujuan  yang memiliki  potensi  lebih  besar  dibandingkan dengan daerah asal migran.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan
Fungsi
Keimigrasian

## Terhadap PekerjaMigran Indonesia
Pekerja  Migran  Indonesia  sering  juga  disebut sebagai Pahlawan devisa negara. Hal tersebut dikarenakan pekerja migran menjadi salah satu penggerak  perekonomian  negara,  terlihat  dari data FBI ( Fee Based Income) pada bulan Mei 2019, pengiriman uang para Pekerja Migran ke tanah  air  telah  menyumbang  sebesar  82,12 persen terhadap total pendapatan komisi bisnis remitansi,  atau  Rp  34,16  miliar.  Tanpa disadari,  remitansi  PMI  ini  sudah  membantu menggerakkan perekonomian negara Indonesia. Namun dibalik itu semua, Indonesai masih memiliki berbagai permasalahan terkait Pekerja  Migran  diantaranya  ialah  PMI  Non Prosedural.  Dalam  artikel  ini  penulis  akan membahas  bagaimana  alur  yang  harus dilakukan oleh pekerja migran untuk menjadi PMI  Prosedural  dan  kaitannya  dengan  fungsi Keimigrasian.
Untuk menjadi PMI yang legal  atau PMI Prosedural,  terdapat  berbagai  regulasi  di Indonesia  megenai  Pekerja  Migran  mulai tingkat Undang-undang,Peraturan Pemerintah,

## Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri.
Salah  satu  diantaranya  ialah  PP  Nomor  10 Tahun  2020    tentang  Tata  Cara  Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI. Aturan tersebut  merupakan  bentuk  pelaksanaan ketentuan  Pasal  50  ayat  (2)  UU  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran.  Adapun  alur  untuk  menjadi  PMI Prosedural sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :
1. Mencari P3MI Resmi
Para  Calon  PMI  terlebih  dahulu  harus mencari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten atau Kota tempat Sahabat Migran tinggal.
2. Mengikuti  Penyuluhan  Seputar  PMI  oleh petugas P3MI
Untuk  calon  Pekerja  Migran  Indonesia
(PMI)  atau  TKI  dianjurkan  agar  dapat mengikuti  penyuluhan disampaikan oleh petugas P3MI bersama Disnaker Kabupaten  atau  Kota,  BP3TKI,  LP3TKI, dan P4TKI.
3. Mendaftar di Disnaker di Kabupaten Setelah  mengikuti  penyuluhan  serta informasi secara lengkap dan sudah yakin untuk  menjadi  PMI,  maka  langkah selanjutnya  adalah  mendaftarkan  diri  di Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten atau Kota tempat tinggal.
4. Mengikuti  Proses  Seleksi  Menjadi  PMI atau TKI
Ikuti  proses  seleksi  yang  dilakukan  oleh P3MI dan Disnaker Kabupaten/Kota.
5. Tanda Tangan Perjanjian Kerja
Proses selanjutnya adalah menandatangani surat perjanjian kerja dan penempatan  kerja  dengan  P3MI  yang disahkan  oleh  Disnaker  Kabupaten  atau Kota.
6. Melengkapi Dokumen Keimigrasian Memastikan  dokumen  yang  dimiliki lengkap,  mulai  dari  paspor  hingga  visa kerja. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
8 M.Iman Santoso. 2004.Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomii dan
Ketahanan
Nasional.Jakara:UI-Press.Hal.22-25.
7. Mempelajari Isi Perjanjian Kerja Sebelum berangkat ke negara tujuan kerja, pastikan  Para  calon  PMI  memahami tentang  isi  perjanjian  kerja  yang  telah disetujui oleh KBRI / KJRI.
8. Mengikuti Pembekalan dari BP3TKI
Para  calon PMI  Wajib mengikuti pembekalan akhir sebelum
pemberangkatan  (PAP)  dari  BP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI.
9. Memiliki e-KTKLN Pekerja  Migran  juga  wajib  memiliki  e- KTKLN melalui sidik jari biometrik yang pengurusannya di BP3TKI secara gratis.
10. Melapor ke KBRI/KJRI Negara Setempat Setelah  sampai  ke  negara  tujuan  kerja, para  pekerja  migran  harus  melapor  ke KBRI/KJRI, agar terdaftar sebagai perwakilan dari Pekerja Migran Indonesia.
11. Melapor  ke  Petugas  BP3TKI,  LP3TKI, P4TKI di Bandara atau Pelabuhan Setelah kontrak kerja Para Pekerja Migran berakhir  dan  ingin  kembali  ke  tanah  air, maka  diwajibkan  melapor  ke  petugas BP3TKI,  LP3TKI,  P4TKI  di  bandara ataupun di pelabuhan.

## Fungsi Keimigrasian
Fungsi  Keimigrasian  diatur  dalam  Undang- Undang  RI  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  Pasal  1  Angka  3  yakni  catur fungsi keimigrasian yang menyatakan bahwa : “Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan
Keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”
Secara operasional peran keimigrasian mempunyai 4 fungsi Keimigrasian yaitu 8 .
1. Fungsi  Pelayanan  Keimigrasian,  Salah satu  fungsi  keimigrasian  adalah  fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi  negara  yang  mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi memberi pelayanan di bidang keimigrasian  baik  kepada  WNI  maupun
WNA dalam bentuk pembuatan dokumen perjalanan bagi WNI dan WNA.
2. Fungsi  Penegakkan  Hukum,  Imigrasi mempunyai wewenang untuk menegakkan  hukum  keimigrasian  di
Indonesia  kepada  setiap  orang  yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia  baik  itu  WNI  atau  WNA  baik bersifat administratif maupun proyustisia
3. Fungsi  Keamanan  dilaksanakan  oleh imigrasi  sebagai  institusi  yang  pertama dan  terakhir  yang  menyaring  kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah  RI  dalam  rangka  menjaga tegaknya  kedaulatan  negara.  Bentuk fungsi  pengamanan  tindakan  pencegahan dan penangkalan.
4. Fungsi  Fasilitator  Pembangunan  Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator pembangunan kesejahteraan  masyarakat  adalah  dalam bentuk  pemberian  jasa  kemigrasian  yang berdampak pada berjalannnya roda perekonomian  di  kawasan  perbatasan, seperti  pemberian  izin  masuk  dan  keluar bagi  WNI  dan  WNA  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan perekomonian. Berikut  beberapa  Implementasi  fungsi Keimigrasian  bagi Pekerja Migran Indonesia.

## Pencegahan PMI Non Prosedural
Upaya  pencegahan  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI) non prosedural  sudah dilakukan dalam berbagai  kesempatan  dan  kebijakan,  dimulai dengan  di  diterbitkan  nya  Surat  Edaran Direktur Jendeal Imigrasi Nomor.IMI- 0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan  tanggal  24  Februari  2017.  Dalam surat edaran ini, menekankan pada pengawasan  penerbitan  dokumen  perjalanan dan  pemeriksaan  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.
Bentuk  pengawasan  bagi  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  tentunya  juga  tidak  terlepas dari peran aktif  Imigrasi khususnya 125 UPT Kantor  Imigrasi  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Dalam  memberikan  perlindungan bagi  calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  peran Kantor  Imigrasi  dalam  hal  ini  berperan melakukan  pengawasan  dan  pengendalian dalam  penerbitan  dokumen  perjalanan  bagi
pemohon  yang  rentan  menjadi  PMI  Non prosedural.
Dalam  hal  pelayanan  penerbitan  Paspor, diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 (Permenkumham No.8/2014)  Tentang  Paspor  Biasa  dan  Surat Perjalanan  Laksanan  Paspor.  Dalam  hal  ini telah diatur dalam Pasal 11 terkait mekanisme penerbitan paspor, diantaranya :
a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
b. Pembayaran biaya paspor;
c. Pengambilan foto dan sidik jari;
d. Wawancara;
e. Verifikasi; dan
f. Adjudikasi. Berkaitan dengan
pemeriksaan kelengkapan  dan  keabsahan  persyaratan,ada beberapa  persyaratan  tambahan  yang  harus dilengkapi  bagi  Pemohon  paspor  yang  ingin menjadi  Pekerja  Migran,  diantaranya  Surat rekomendasi  Paspor  yang  diterbitkan  dari dinas  ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota  dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
Adapun bagi Pejabat Imigrasi berwenanga untuk  melakukan  penolakan  dan  pembatalan apabila persyaratan belum lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 14
Permenkumham  No.8  Tahun  2014  yang menyatakan : (1) Dalam hal persyaratan belum lengkap,  Pejabat Imigrasi  yang ditunjuk  mengembalikan  dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu)  hari  terhitung  sejak  tanggal permohonan diterima.
(2) Pengembalian  dokumen  persyaratan permohonan  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen)  Imigrasi,  Pada  Tahun  2019  Ditjen Imigrasi  berhasil  menggagalkan  sebanyak 4.198 permohonan paspor gelap yang diajukan para  calon  pekerja  migran  asal  Indonesia. Jumlah  tersebut  tercatat  dari  125  kantor imigrasi  di  seluruh  Indonesia.  Penolakan
paspor  tersbeut  dilakukan  dalam  upaya pencegahan calon PMI Non Prosedural dengan berbagai  modus  untuk  dapat  bekerja  keluar negeri.
Peningkatan Pengawasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Sebagaimana  definisi  Pekerja  Migran  yakni WNI  yang  bekerja  diluar  negera  asalnya, artinya  para  Pekerja  Migran  harus  melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  untuk menuju  ke  negara  tujuannya.  Dalam  hal  ini para  calon  PMI  akan  diperiksa  berkaitan dengan  kelengkapan  dokumen  keimigrasian seperti  Paspor  dan  Visa  bekerja  bagi  calon PMI.
Dalam  Teori  Pemeriksaan  Lalu  Lintas Keimigrasian  disebutkan  bahwa  Pelaksanaan fungsi  keimigrasian  di  sepanjang  garis perbatasan  merupakan  kewenangan  instansi imgrasi.  Fungsi  keimigrasian  di  sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang meliputi  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  dan Pos Lintas Batas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan lalu  lintas keimigrasian, perlu dilakukan pengetatan dalam pengawasan setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia. 9
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa :
1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah  Indonesia  wajib  memiliki Dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan masih berlaku.
2) Setiap  orang  asing  yang  masuk Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki Visa  yang  sah  dan  masih  berlaku, kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan Undang-Undang  ini  dan  perjanijian internasional.
Lebih  lanjut  ,  Pasal  9  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian menjelaskan bahwa :
1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah  Indonesia  wajib  melalui
9 M.  Alvi  Syahrin, Teori  Pemeriksaan  Lalu  Lintas Keimigrasian. Law Institute of MAS. Opinio Juris Vol.9. 2019
10 Achmad  Setiawan.  S. Peran  BCM  Dalam  Menjaga Kedaulatan  Negara. Majalah  Bhumipura.  Ditjen  Imigrasi. 2018.
pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh Pejabat Imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi. 2) Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
Dalam  hal  terdapat  keraguan  atas keabsahan  Dokumen  Perjalanan  dan/atau identitas  diri  seseorang,Pejabat  Imigrasi berwenang  untuk  melakukan  penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.
Salah  satu  sistem  yang  ada  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  ialah  BCM  ( Border control  management), yakni    sebuah  Sistem Manajemen  Pengawasan  Wilayah  Perbatasan berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk menanganani seluruh kegiatan perlintasan  orang  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi dalam rangka mewujudkan terciptanya  standarisasi  dalam  pemeriksaan keimigrasian  dan  perekaman  data  lalu  lintas orang  yang  masuk  dan  keluar  dari  dan  ke wilayah  Indonesia  pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.  sehingga  dalam  hal  ini  dengan adanya  sistem  BCM  lebih  memudahkan Pejabat
Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan.  Adapun  proses  pemeriksaan meliputi  kelengkapan  dokumen  kedatangan penumpang,  keabsahan  paspor  yang  dimiliki serta  kelengkapan  dokumen  lainnya.  Apabila dalam  hal  ini  dokumen  dinyatakan  lengkap maka  akan  dilanjutkan  pada  Sistem  BCM yakni  pemindaian  paspor  kebangsaan  dan pengambilan biometrik bagi penumpang yang belum pernah melakukan pengambilan biometrik sebelumnya di BCM. 10
Berdasarkan data perlintasan orang masuk dan  keluar  yang  terdata  di  Sistem Border Control  Management (BCM)  adalah  sebagai berikut 11 : • Total Kedatangan sebaganyak 20.614.259  orang  dengan  rincian
11 Data  Capaian  Kinerja  dan  Isu  Strategis  Ditjen  Imigrasi selama Tahun 2019.
9.140.765  WNI  dan  11.472.494
WNA.
• Total keberangkatan sebanyak 20.614.259  orang  dengan  rincian 9.140.765  WNI  dan  11.473.494 WNA.
Adapun jumlah penolakan keberangkatan bagi  calon  PMI  pada  tahun  2019    tercatat sejumlah  799  orang  yang  diduga  berpotensi menjadi  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  (TPPO)  di  luar  negeri. 12 Dari  data tersebut  dapat  dilihat  pelaksanaan  fungsi Keimigrasian  dalam  menjaga  dan  mengawasi perlintasan  orang  yang  masuk  dan  keluar wilayah Indoensia baik di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  Udara,  Laut,  mapupun Pos Lintas Batas.
Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana tadi disebutkan dalam UU Keimigrasian berwenang untuk menolak setiap orang keluar wilayah  Indonesia  apabila  terdapat  keraguan dalam  dokumen  perjalanan  ataupun  identitas diri yang dimiliki. Dalam hal ini juga berkaitan dengan  SE  Dirjen  Imigrasi  tentang  upaya pencegahan  PMI  non  Prosedural,  sehingga para  pejabat  Imigrasi  akan  kembali  meminta keterangan    dan  memeriksa  kelengkapan dokumen  keimigrasian  yang  dimiliki  untuk memastikan  keabsahan  dokumen  perjalanan serta  visa  yang  dimiliki  tepat  dan  sesuai dengan tujuannya.
Peran Pos Lintas Batas Dalam Membangun Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kawasan Perbatasan Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan  terdapat  lalu  lintas  tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga  negara  tetangga. 13 Pada  titik  tersebut didirikan sebuah tempat pemeriksaan imigrasi yang  menjadi  akses  bagi  orang  dan  barang untuk  melintas  perbatasan  negara.  tempat perlintasan tersebut disebut dengan Pos Lintas Batas  yang  berfungsi  untuk  memberikan pelayanan  kepada  setiap  orang  dan  barang yang  akan  melintas  perbatasan  negara.  Pos Lintas Batas kurang lebih melaksanakan tugas
12 Ibid.
13 Republik  Indonesia.Penjelasan  Undang-UndangNomor 6 Tahun2011TentangKeimigrasian.
yang hampir sama dengan Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  pada  umumnya,  hanya saja  bagi  masyarakat  di  kawasan  perbatasan, dengan menggunakan Pas Lintas Batas sebagai dokumen  perjalanan  untuk  melintasi  batas negara  dalam rangka  mencari  nafkah, menempuh  pendidikan,  serta  aktivitas  harian yang dilakukan bagi  masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan tersebut. Sehingga Pos Lintas Batas ini juga merupakan implementasi dari  Fungsi  Keimigrasian  sebagai  Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang dalam  hal  ini  membantu  memfasilitasi masyarakat  di  kawasan  perbatasan  dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk juga para pekerja migran frontir.
Fungsi  keimigrasian  tersebut  selaras dengan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 yaitu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan  di  berbagai  bidang,  terutama peningkatan  bidang  ekonomi,  sosial  dan keamanan,  serta  menempatkan  kawasan perbatasan  sebagai  pintu  gerbang  aktivitas ekonomi  dan  perdagangan  dengan  negara tetangga  secara  terintegrasi  dan  berwawasan lingkungan. 14

## Bentuk  Pengawasan  Keimigrasian  Bagi PMI Di Luar Negeri
Pengawasan  Keimigrasian  merupakan  bentuk dalam menegakkan kedaualatan negara termasuk bagi WNI yang berada di luar negeri. Salah satu cara dalam memberikan perlindungan  bagi  WNI  di  luar  negeri  adalah dengan  memberikan  dokumen  berupa  paspor yang  sah  dan  berlaku,  karena  paspor merupakan  identitas  WNI  yang  melakukan perjalanan  antar  negara.  Oleh  karena  itu, Intansi Keimigrasian telah bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya yang terkait dengan    Pekerja  Migran  dalam  perlindungan para  pekerja  Migran  yang  berada  di  negara penempatannya masing-masing.
Beberapa  Ketentuan  yang  mengatur  tentang Pengawasan Keimigrasian yakni UU
Keimigrasian  dan  juga  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  4  Tahun  2017
14 Insan  Firdaus. Optimalisasi  Pos  Lintas  Batas  dalam Pelaksanaan  Fungsi  Keimigrasian. Balitbang  Hukum  dan HAM. Jakarta, 2018.

## (Permenkumham  No.4/2017)  Tentang  Tata
Cara  Pengawasan  Keimigrasian.  Adapun dalam  aturan  tersebut  telah  diatur  bentuk pengawasan  Keimigrasian  bagi  WNI  yang berada  di  luar  negeri  diantaranya  dengan Pengawasan  Administrastif  dan  Pengawasan Lapangan. Pengawasan Administratif terhadap WNI dilakukan dengan 15 : a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai :
1. Pelayanan  Keimigrasian  kepada WNI;
2. Pengajuan  peromohonan  DPRI yang dilakukan oleh WNI; dan
3. Lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
b. Penyusunan daftar naama WNI yang dikenai  pencegahan  keluar  wilayah Indonesia; dan
c. Pengambilan foto dan sidik jari.
Adapun pengawasan Lapangan bagi WNI yang  berada  di  luar  negeri  dilakukan  untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah  Indonesia.  Pengawasan  tersebut dilakukan  berdasarkan  alasan  keimigrasian atau  permintaan  dari  kementerian/lembaga lain. 16
Itulah bentuk pengawasan bagi WNI yang berada  di  luar  negeri,  baik  dalam  hal pengawasan  secara  administratif  maupun pengawasan lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk  tetap  menjamin  perlindungan  bagi seluruh WNI yang berada di luar negeri yang dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi.  Adapun dalam  hal  pejabat  imigrasi  belum  ada,  maka akan ditunjuk  pejabat  dinas luar negeri untuk melaksanakan wewenang tersebut.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah  dalam  perlindungan  Pekerja Migran  yang  juga  disebut  sebagai  Pahlawan Devisa,  karena  tanpa  disadari  reimitansi  PMI sudah membantu menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh Karena itu  diperlukan  Optimalisasi  khususnya  Catur Fungsi  Keimigrasian  dalam  memberikan Perlindungan  terhadap  para  Pahlawan  devisa negara tersebut.
15 Op.cit.

## PENUTUP Kesimpulan
Implementasi  Fungsi  Keimigrasian  terhadap Para  Pekerja  Migran  Indonesia  dapat  dilihat dari berbagai bentuk, diantaranya ialah :
1. Pencegahan PMI Non Prosedural melalui SE Dirjen Imigrasi Nomor.IMI- 0277.GR.02.06  Tahun  2017.  Dimana menekankan peran aktif Imigrasi khususnya 125 UPT Kantor Imigrasi yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Dalam memberikan  perlindungan  bagi  calon
Pekerja  Migran  Indonesia,  peran  Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam  penerbitan  dokumen  perjalanan bagi  pemohon  yang  rentan  menjadi  PMI Non prosedural.
2. Peningkatan  Pengawasan  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sebagaimana definisi Pekerja Migran  yakni  WNI yang bekerja diluar negera asalnya, artinya para Pekerja  Migran  harus  melalui  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk menuju ke  negara  tujuannya.  Dalam  hal  ini  para calon  PMI  akan  diperiksa  berkaitan dengan  kelengkapan  dan  keabsahan dokumen keimigrasian seperti Paspor dan Visa bekerja bagi calon PMI.
3. Pos  Lintas  Batas  juga  merupakan implementasi  dari  Fungsi  Keimigrasian sebagai Fasilitator
Pembangunan
Kesejahteraan Masyarakat yang dalam hal ini membantu memfasilitasi masyarakat di kawasan  perbatasan  dalam  memenuhi kebutuhan sehari-harinya     termasuk juga para pekerja migran frontir.
4. Pengawasan Keimigrasian bagi WNI yang berada di luar negeri yakni dengan bentuk pengawasan administratif
dan
Pengawasan Lapangan.

## Saran
Dalam  hal  perlindugan  Pekerja  Migran  dan Pencegahan PMI Non Prosedural, Pemerintah harus  melakukan  tindakan  preventif  maupun represif diantaranya ialah :
1. Mengoptimalkan  Pelaksanaan  Sosialisasi terkait  PMI  Non  Prosedural  Kepada
16 Op.cit.
masyarakat  khususnya  bagi  wilayah- wilayah  dengan  jumlah  pekerja  migran terbanyak.
2. Mengoptimalkan  pelaksanaan  Layanan Terpadu Satu Atap dalam hal memberikan kepastian  pelayanan  kepada  masyrakat sehingga data yang terintegrasi akan lebih meminimalisir timbulnya penyalahgunaan identitas.
3. Meningkatkan  Kordinasi  dengan  negara- negara  tujuan  atau  penempatan  Pekerja Migran Indonesia dalam menjalin diplomasi atau hubungan baik.

## DAFTAR PUSTAKA Buku & Artikel Ilmiah
Prof.  M.  Iman  Santoso.  2004.  Perspektif Imigrasi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi dan  Ketahanan  Nasional.Jakara:UI-Press. 2004.
Prof.  M.  Iman  Santoso.  Bahan  Ajar  Politik Hukum keimigrasian. Politeknik Imigrasi, Jakarta. 2020.
M.  Alvi  Syahrin,  Teori  Pemeriksaan  Lalu
Lintas  Keimigrasian. Law  Institute  of MAS. Opinio Juris. Vol.9, 2019 Achmad  Setiawan.  Peran  BCM  dalam
Menjaga  Kedaulatan  Negara.  Majalah Bhumipura.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Jakarta , 2018.
Insan  Firdaus,  Optimalisasi  PosLintas  Batas dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Keimigrasian.
Balitbang  Hukum  dan  HAM,  Jakarta. 2018.
Decentralation  Support  Facility  Indonesia . Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu. 2011. `
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia  Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65. Mauna, Boer. Hukum Internasional (Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi), Edisi ke-2. Bandung: Alumni. 2005. Mochtar Kusumaatmadja. Pembaharuan
Pendidikan  Hukum  dan  Pembinaan profesi.  Bandung:  Lemlit.  Hukum  dan Kriminal. FH-Unpad.1996. Peraturan Perundang-Undangan Dan

## Perjanjian:
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Migran.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2020 tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI.
Konvensi  Internasional  Tentang  Perlindungan Hak  para  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya  Tahun  2004. (International Convention on the Protection of the Rights of  All  Migrant  Workers  and  Members  of Their Families).
Sumber Lain https://indonesia.go.id/narasi/indonesia- dalam-angka/sosial/pengiriman-tki- terampil-solusi-masalah-buruh-migran