Sengketa  Tanah  Antara  Korporasi  Dengan  Masyarakat  Kaitannya  Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi
Ditya Putri Wulansari
dityaputriwulansari@yahoo.com
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universtas Jambi
Article History:
Submitted : 04 Desember 2020; Accepted: 07 Desember 2020; Published: 07 Desember 2020

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze:  1)  why  there  is  a  land  dispute  between  the corporation  and  the  community  in  Muaro  Jambi  Regency;  2)  how  is  the  settlement  of  land disputes  between  corporations  and  communities  related  to  legal  certainty  in  Muaro  Jambi Regency.  This  research  is  empirical  legal  research  with  data  collection  techniques  through interviews  and  documentation  studies.  The  results  showed  that  1)  land  disputes  between corporations and communities in some cases in Muaro Jambi Regency were caused by a not good  faith  of  land  sale  and  purchase  agreements,  land  tenure  was  not  based  on  clear  rights and  sales  and  purchases that  were  not carried out  by  the  legal  owner.  2) Settlement  of  land disputes  between  corporations  and  community  in  Muaro  Jambi  Regency  based  on  the provisions  of  Article  37  and  Article  46 (Regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  and  Spatial Planning/Head  of  the  National  Land  Agency  Number  11  of  2016 concerning  Settlement  of Land Cases).
Keywords: Land Disputes, Corporation, Community, Legal Certainty

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis:  1)  mengapa  terjadi  sengketa tanah  antara  korporasi  dengan  masyarakat  di  Kabupaten  Muaro  Jambi;  2)  bagaimana penyelesaian  sengketa  tanah  antara  korporasi  dengan  masyarakat  kaitannya  dengan kepastian hukum di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan  tehnik  pengumpulan  data,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian
Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020   Halaman 489-499 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
menunjukkan  bahwa  1)  penyebab  terjadinya  sengketa  tanah  antara  korporasi  dengan masyarakat  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  pada  beberapa  kasus  disebabkan  karena  perjanjian jual  beli  tanah  yang  tidak  dilandasi  itikad  baik,  penguasaan  tanah  tanpa  dilandasi  alas  hak yang jelas danjual beli yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah. 2) Penyelesaian sengketa tanah  antara  korporasi  dengan  masyarakat  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  ditelusuri  dengan ketentuan  yakni:  ketentuan  Pasal  37  dan  Pasal  46  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  (Permen  Agraria)  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Kata Kunci : Sengketa Tanah, Korporasi, Masyarakat, Kepastian Hukum.

## A. Pendahuluan
Hak milik atas tanah adalah salah satu hak yang sering dialihkan oleh masyarakat. Pasal 20  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  mendefinisikan  hak  milik  sebagai  hak  turun-menurun,  terkuatdan  terpenuh  yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat  ketentuandalam  Pasal  6. 1 Dalam hubungan  manusia  dengan  tanah  terdapat  berbagai  persoalan.  Berhubung  bertambah  lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan permintaan menjadi bertambah, maka tidak heran kalau kebutuhan tanah menjadi meningkat. Tidak seimbangnya antara  persediaan  tanah  dengan  kebutuhan  akan  tanah  itu,  telah  menimbulkan  berbagai persoalan yang banyak segi-seginya yang seringkali berujung pada terjadinya suatu sengketa tanah.
Di  Kabupaten  Muaro  Jambi  berdasarkan  Laporan  Seksi  Sengketa  Konflik  dan  Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi beberapa kasus sengketa tanah, pada tahun 2017 terdapat 32 kasus sengketa tanah dengan 24 kasus dapat di selesaikan, kemudian 2018  terdapat  27  kasus  dengan  17  kasus  penyesalaian,  di  tahun  2019  terdapat  19  kasus dengan  15  penyelesaian. 2 Korporasi  dengan  masyarakat  yang  pernah  terlibat  sengketa pertanahan  yang  dilakukan  pada  tahun  2017  -  2019  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  yaitu sebanyak 2 (dua) kasus, yaitu: 3
1 Ayu  Larasati  dan  Raffles,  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dengan  Perjanjian  Jual  Beli  Menurut  Hukum Pertanahan Indonesia, Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 128.
2 Pemerintah Kabupaten Muara Jambi, kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi, 2020
3 Informan dilakukan dengan wawancara dengan pihak Pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa  ada  kasus  sengketa  pertanahan  yang  terjadi  di  wilayah  Kantor  BPN  Kabupaten  Muaro  Jambi  antara korporasi dengan masyarakat.
1.  Sengketa  PT  Selincah  Mandiri  Sejahtera  dengan  Sutikno  dkk,  atas  sebidang  tanah  seluas 20.000 M² yang terletak di RT 34 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi  dengan  bukti  kepemilikan sertipikat hak  Guna  Bangunan  No. 01174/Kasang  Pudak tanggal 27 Maret 1999. Sengketa terjadi karena Sutikno dkk telah membeli tanah tersebut dari  Saripa  Murliani  padahal  tanah  tersebut  telah  dijualnya  kepada  PT.  Selincah  Mandiri Sejahtera.
2.  Sengketa  PT.  Zaky  Putra  Andalas  dengan  H.  Ruslan.  Sdr.  Rico  Bustami  selaku  kuasa  dari Sdri.  Lies  Anggeraini  melapor  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  terkait sertipikat  HGB  No.  09337/Desa  Mendalo  Darat  dimana  sebagian  dari  sertipikat  tersebut sudah dipasang pagar semi permanen oleh sdr. H. Ruslan. Sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Terjadinya  sengketa  pertanahan  antara  korporasi  dengan  masyarakat  tentu  akan menimbulkan  kurangnya  rasa  jaminan  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  berakibat  tidak dipenuhinya  ketentuan  Pasal  28  H  ayat  (4)  UUD  1945,  yang  intinya  adalah  ”Setiap  orang berhak mempunyai hak milik  pribadi  dan  hak milik  tersebut  tidak  boleh  diambil alih  secara sewenang-wenang  oleh  siapapun”  Buku  II  KUHPerdata,  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 4
Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi,  di  dalam  sistem  hukum  nasional  dikenal  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sengketa  pertanahan  diselesaikan  melalui  pengadilan  (litigasi)  dan  non  litigasi  di  luar pengadilan dengan memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Model Alternative Dispute Resolution (ADR) ini secara
umum  dikukuhkan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu, maka model  ADR  sebagai  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  telah  dilembagakan  dalam sistem  hukum  kita.  Penyelesaian  sengketa  tidak  lagi  hanya  dilakukan  melalui  pengadilan, ajudikasi,  atau  litigasi saja,  tetapi  dapat  juga  diselesaikan melalui  ADR sepanjang  para  pihak
4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
secara  sukarela  memilih  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  yakni  melalui  prosedur yang  telah  disepakati  bersama  para  pihak,  baik  itu  dengan  cara  konsultasi (consultation),  negosiasi  (negotiation),  mediasi  (mediation),  konsiliasi  (consiliation)  atau penilaian ahli. 5
Berdasarkan dassein atau peristiwa hukum konkrit, pelaksanaan penyelesaian sengketa kepemilikan  tanah  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  khususnya antara  korporasi  dengan  masyarakat,  menunjukkan  belum  terlaksana  secara  penuh  upaya pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  yang  dilakukan  di  lapangan.  Artinya kaidah hukum atau das sollen , belum mampu diterapkan secara optimal oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di lapangan antara korporasi dengan masyarakat.
Terdapat  kesenjangan  antara dassollen atau  kaidah  hukum  berupa  perumusan pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  antara  korporasi  dengan  masyarakat di  Kabupaten  Muaro  Jambi. Dassein atau  peristiwa  konkrit,  berupa  rendahnya  pelaksanaan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Terus terjadinya pelaksanaan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara korporasi  dengan  masyarakat  yang  dilakukan  tidak  sebagaimana  mestinya  di  Kabupaten Muaro Jambi bukanlah menandakan bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan para pihak guna mengatasi permasalahan pelaksanaan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi tersebut melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.
Dari  uraian  artikel  diatas,  artikel  ini  akan  membahas  mengapa  terjadi  sengketa  tanah antara  korporasi  dengan  masyarakat  di  muara  Jambi  serta  cara  penyelesaiaanya.  Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu dengan menelaah efektivitas keberlakuan  suatu  perundang-undangan  di  masyarakat  berkaitan  dengan  kepastian  hukum hak atas tanah. Metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perudangan dan konseptual dengan menelaah bahan-bahan hokum primer, sekunder, dan tersier.

## B. Penguasaan Atas Tanah Di Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
1. Hak-hak atas Tanah di Indonesia
5 Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Asas-asas  yang  dikandung  dalam  UUPA  terkandung  dalam  Pasal  2  ayat  (1) yang  merupakan pengejawan  tahan  dari  Pasal 33  Ayat  (3) UUD  1945.  Dinyatakan  bahwa  bumi,  air  dan  ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. 6
Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, namun sebagai penguasa tanah, negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak-hak   atas  tanah  yang  dapat diberikan pada tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan   hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut. 7
Di  samping  asas  menguasai  dari  negara,  UUPA  merupakan  hukum  nasional  yang meniadakan dualisme hukum mengenai tanah atau lebih luas mengenai agraria sebagaimana yang dianut oleh hukum agraria pada masa kolonial Belanda, yaitu:
Di mana dalam satu wilayah terdapat beberapa ketentuan hukum yang berlaku bagi tanah, seperti tanah-tanah yang dikuasai warga negara   Belanda atau warga negara Eropah pada umumnya tunduk pada ketentuan hukum  agraria  barat, sedangkan untuk tanah-tanah yang dikuasai warga   negara
Indonesia berlaku hukum adat. Hal ini disebabkan politik hukum Kolonial Belanda yang
membeda-bedakan pemberlakuan hukum didasarkan  pada  golongan-golongan tertentu. 8
Indonesia  sebagai  negara  agraris  memandang  penting  pengaturan  penguasaan  tanah, karena  berdasarkan  UUD  1945,  tanah  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  disebutkan  bahwa:  “atas  dasar  ketentuan
6 Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (3)    menegaskan    bahwa    bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya  alam  yang  tak  terbarukan,  pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal  mungkin,  efisien,  transparan , berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  serta  berkeadilan  agar  memperoleh  manfaat  sebesar-besar  bagi kemakmuran rakyat secara  berkelanjutan
7 Indra  Ardiansyah, Akibat  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pengaturan Tanah  Terlantar (Studi  Pada  Wilayah  Cisarua  Kabupaten  Bogor),  Tesis,  Program  Studi  Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang 2010, hlm. 1.
8 Ibid.
dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  dan  hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat”.
Hak  menguasai  negara  tersebut,  menurut  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA,  memberikan wewenang kepada negara untuk tiga hal:
a.  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c.  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut  ketentuan  dalam  Pasal  4  UUPA  yang  selanjutnya  dirinci  dalam  Pasal  16  ayat  (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah. 9 Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki atau dikuasai oleh warga Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan-badan  hukum. Pada  dasarnya  hanya  warga  negara  Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hubungan  yang sepenuhnya  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dan  setiap  warga  negara  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  untuk  mendapat  manfaat  dan hasilnya.  Konsekuensi  pengakuan  negara  terhadap  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  orang atau  badan  hukum,  maka  negara  berkewajiban  memberikan  jaminan  kepastian  hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya.
Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang sifatnya  sementara,  dimaksudkan  untuk  memberikan  hak  atas  tanah  berdasarkan peruntukkannya  dan  subjek  yang  memohon  hak  atas  tanah  tersebut.  Seperti  contoh  tanah yang  dikuasai  negara  dapat  diberikan  Hak  Guna  Usaha,  apabila  peruntukkan  tanah  tersebut oleh  pemohon  hak  digunakan  untuk  pertanian,  perikanan  atau  peternakan,  dan  tanah  Hak
9 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Afraria, pasal 2, pasal 4 serta pasal 16 ayat (1)
Guna Bangunan dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
Penguasaan Tanah di Indonesia terdiri dari beberapa hak p ertama hak milik, yaitu hak milik,  yang  berarti  hak  yang  terpenuh  dan  paling  kuat  paling  kuat  serta  bersifat  turun, temurun, yang hanya diberikan kepada warga Indonesia tunggal,  dengan  pengecualian badan-badan hukum tertentu. 10 kedua hak guna usaha yaitu hak guna usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. 11 ketiga hak guna usaha dan yang keempat hak pakai yang merupakan sama-sama bersifat primer atas tanah. 12

## 2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian Sengketa  maka  pengertian  penyelesaian  sengketa  adalah  Lembaga  penyelesaian  sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli.
Selain itu solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui cara yaitu sebagai berikut :
a. Melalui BPN
BPN  merupakan  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  merupakan  lembaga  berwenang untuk melakukan koreksi terhadap keputusan Tata Usaha Negera dibidang pertanahan seperti sertifikat, surat keputusan pemberian hak atas tanah.
b. Melalui Badan Peradilan
Apabila  sudah  dilakukan  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  BPN  maka  untuk memperkuat badan hokum dilaksanakan melalui peradilan.
C. Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi
1. Penyebab terjadinya Sengketa Tanah antara Korporasi dengan Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.
10 Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963  tentang  penunjukan  badan-badan  hokum  yang  dapat mempunyai hak milik tanah
11 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 150.
12 Ibid
Terjadinya  sengketa  pertanahan  di  Muara  Jambi  antara  korporasi  dengan  masyarakat disebabkan  tiga  hal  yaitu  berkaitan  dengan  sengketa  batas  kepemilikan,  tumpang  tindih sertifikat,  dan  sengketa  kepemilikan.    Sengketa  korporasi  dengan  masyarakat  yang  pernah terlibat sengketa pertanahan di muara Jambi yaitu.
Pertama sengketa PT Selincah Mandiri Sejahtera dengan Sutikno dkk, atas sebidang tanah seluas  20.000  M²  yang  terletak  di  RT  34  Desa  Kasang  Pudak  Kec.  Kumpeh  Ulu  Kabupaten Muaro  Jambi  dengan  bukti  kepemilikan  sertipikat  hak  guna  bangunan  No.  01174/Kasang Pudak  tanggal  27  Maret  1999.Sengketa  terjadi  karena  Sutikno  dkk  telah  membeli  tanah tersebut  dari  Saripa  Murliani  padahal  tanah  tersebut  telah  dijual  oleh  Saripa  kepada  PT. Selincah Mandiri Sejahtera. Penyebab terjadi sengketa dalam kasus ini karena perjanjian jual beli  tanah  yang  tidak  dilandasi  itikad  baik,  dalam  hal  ini  Saripa  Murliani,  terhadap  pembeli tanah Sutikno dkk dan PT. Selincah Mandiri Sejahtera .
Kedua, Sengketa  PT  Zaky  Putra  Andalas  dengan  H.  Ruslan  penyebab  terjadi  sengketa pertanahan ini karena terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah dikarenakan adanya kelalai yang  dilakukan  oleh  pihak  BPN  muara  Jambi  saat  melakukan  pemetaan  atas  tanah  dan  ini harus dibuktikan dengan melihat kembali kepada master plan tanah yang ada di BPN terkait sertifikat induk dan pecahan yang tengah di sengketakan
2. Penyelesaian  Sengketa  tanah  antara  Korporasi  dengan  Masyarakat  Kaitannya  dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kabupaten Muaro Jambi
Adapun  upaya  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  antara  Korporasi  dengan Masyarakat  pada  kasus  di  atas  dengan  melakukan  berbagai  upaya  hukum  sebagai problem solving yang  dapat  melindungi  hak-haknya  baik  itu  korporasi  sendiri  ataupun  masyarakat yang bersengketa.
Penyelesaian  persoalan  mengenai  sengketa  tanah  antara  Korporasi  dengan Masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara  mediasi  penal,  yaitu  sebuah  upaya  penyelesaian hukum di luar pengadilan yang biasa dilakukan apabila seseorang menghendaki suatu upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan.
Upaya  penyelesaian  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  dapat  dilakukan  melalui  tiga  upaya  yaitu sebagai berikut:
1. Diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa sendiri.
Upaya  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  penyelesaian  yang  hanya  melibatkan  para pihak  yang  bersengketa  tanpa  melibatkan  peran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi  dan  institusi  peradilan.  Penyelesaian  yang  dijalankan  melalui  kesepakatan  para pihak  yang  biasanya  disaksikan  oleh  tokoh  adat/masyarakat  dan  pihak  pemerintahan desa/kelurahan.  Cara  ini  untuk  dilakukan  di  dua  kasus  diatas  kurang  cocok  karena  perlu badan hokum yang kuat untuk penyelesaian sengketa yang terjadi.
2. Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Setelah  dibentuknya  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN  )  berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor  10  tahun  2006  ,  dimana  struktur  organisasi  BPN  dibentuk  1  (satu) kedeputian,  yakni  Deputi  Bidang  Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik Pertanahan  (“Deputi”).  BPN  telah  pula  menerbitkan  Petunjuk  Teknis  Penanganan  dan Penyelesaian  Masalah  Pertanahan  melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (Permen  Agraria)  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Dalam  menjalankan  tugasnya  menangani sengketa  pertanahan,  BPN  melakukan  upaya  melalui  mediasi  sebagai  cara  penyelesaian sengketa alternatif. 13
Pembentukan  Deputi  tersebut  menyiratkan  2  (dua)  hal,  yaitu  pertama,  bahwa penyelesaian  berbagai  konflik  dan  sengketa  pertanahan  itu  sudah  merupakan  hal  yang sangat  mendesak  sehingga  diupayakan  membentuk  kedeputian  untuk  penanganannya. Kedua,  terdapat  keyakinan  bahwa  tidak  semua  sengketa  harus  diselesaikan  melalui pengadilan.  Sehingga  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  terjadi  di  muaro Jambi,  kedua  kasus  diatas  dapat  diselsaikan  melalui  upaya  ini,  karena  melibatkan  peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Melalui jalur litigasi/hukum atau mengikuti proses peradilan.
Apabila  ditinjau  dari  sisi  jumlah  para  pihak  yang  bersengketa  serta  dari  proses peradilan yang berhirarkis dan memakan waktu yang lama membuat kasus sengketa tanah berlarut-larut  dan  terus  meningkat  kuantitasnya.  Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan
13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang penyelesaian kasus pertanahan
Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan  Pokok  Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  sebagaimana  telah  beberapa  kali  dirubah  dan  ditambah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi yaitu  realisasi  penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  diajukan  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tidak semuanya diselesaikan dengan mengutamakan prinsip win- win  solution  dengan  praktek  mediasi.  Hal  ini  tidak  pada  semua  sengketa  hak  atas  tanah berhasil dan bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa. 14

## D. Kesimpulan
Penyebab terjadinya sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro  Jambi  pada  kasus yang  menjadi  sengketa  adalah  perjanjian  jual  beli tanah  yang  tidak dilandasi itikad baik; penguasaan tanah tanpa dilandasi atas hak yang jelas; dan jual beli yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah.
Penyelesaian dalam sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi mengikuti ketentuan Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  (Permen  Agraria)  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Adapun  mengenai  kesepakatan  atas  mediasi  tidak  selalu mengakhiri sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat. Ada yang menempuh proses litigasi  setelah  mediasi  tidak  berhasil  dilaksanakan.  Kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro  Jambi  yaitu  realisasi  penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  diajukan  ke  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  tidak  semuanya  diselesaikan  dengan  mengutamakan prinsip win-win solution dengan praktek mediasi. Hal ini tidak pada semua sengketa hak atas tanah berhasil dan bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa.
14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

## Daftar Pustaka

## Jurnal/buku/artikel
Ayu  Larasati  dan  Raffles, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dengan  Perjanjian  Jual  Beli  Menurut Hukum  Pertanahan  Indonesia ,  Zaaken  Journal  of  Civil  and  Bussiness  Law, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2004

## Undang-Undang Dasar/peraturan pemerintah
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang penyelesaian kasus pertanahan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hokum yang dapat mempunyai hak milik tanah
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Afraria, pasal 2, pasal 4 serta pasal 16 ayat (1)
Pemerintah Kabupaten Muara Jambi, kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi, 2020