## JURNAL WIDYA BHUMI

## PERJANJIAN KERJA SAMA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH- TANAH MILIK PT PLN
Sugiasih 1*
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta
* corresponding author: sugiasih@stpn.ac.id

## ABSTRACT
The constraints faced by PLN related to land can be seen from the amount of land owned by PLN that has only reached 30% certificate and about 57,000 plots of land owned by PLN have not been certified. This is due to the irregular land asset management. Such conditions can increase the risk of land disputes.The acceleration of PLN land certificates is carried out through a Memorandum of Understanding between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN and PT. PLN. This paper describes the implementation of the memorandum of understanding as well as the obstacles and solutions to the problem of PLN land that is not clean and clear. The research method used is a qualitative  method  which  emphasizes  the  observation  of  phenomena  and  their  substance.  As  a result, it is known that PLN lands which are physically and legally clear and are not in dispute can be certified  immediately.  Some  of  PLN's  lands  experienced  problems  in  making  their  certificates, namely  physical  and  juridical  constraints.  Although  there  are  obstacles,  it  is  undeniable  that  the Cooperation Agreement between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN and PLN brings great benefits, namely that many lands belonging to PLN have been and are in the process of being certified.
Keywords : Cooperation Agreement, Land Certificate Constraints, PLN

## INTISARI
Kendala yang dihadapi PLN berkaitan dengan tanah terlihat dari jumlah tanah milik PLN yang sudah bersertipikat  baru  mencapai  30%  dan  sekitar  57.000  bidang tanah  milik  PLN  belum bersertipikat. Hal ini disebabkan oleh tidak tertibnya tata kelola aset tanah. Kondisi demikian dapat meningkatkan resiko terjadinya sengketa tanah. Percepatan pensertipikatan tanah PLN dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman  antara  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  dan  PT.  PLN.  Dalam  tulisan  ini mengurai  pelaksanaan  nota  kesepahaman  tersebut  serta  kendala  dan  solusi  untuk  permasalahan tanah PLN yang tidak clean and clear. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan substansinya. Hasilnya diketahui bahwa untuk tanah-tanah PLN yang secara fisik dan yuridisnya sudah jelas dan tidak dalam sengketa dapat segera  disertipikatkan.  Sebagian  tanah  PLN  mengalami  kendala  dalam  pembuatan  sertipikatnya, yaitu  kendala  fisik  dan  kendala  yuridis.  Meskipun  terdapat  kendala,  tidak  dipungkiri  bahwa Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN dan PLN membawa manfaat yang  besar,  yaitu  banyak  tanah-tanah  milik  PLN  yang  sudah  dan  sedang  dalam  proses pensertipikatan.
Kata kunci : Perjanjian Kerja Sama, Kendala Pensertipikatan Tanah, PLN

## A. Pendahuluan
Tugas  konstitusional  untuk  seluruh  komponen  bangsa  adalah  memajukan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-undang  Dasar  1945  yang  selanjutnya  lebih  rinci  diatur  dalam  Pasal  33 Undang-undang  Dasar  1945.  Salah  satunya  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
Vol 1, No. 2
Nov 2021 Received 29 Nov 2021 Accepted 15 Des 2021 Published 20 Des 2021
modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu tujuan pendirian BUMN adalah untuk  memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh BUMN  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  juga  berperan  aktif dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  membantu penerimaan negara (Taqwim, 2012).
Berkaitan  dengan  memajukan  kesejahteraaan  dirasa  perlu  untuk meningkatkan  penguasaan  seluruh  kekuatan  ekonomi  nasional  baik  melalui regulasi  sektoral  maupun  melalui  kepemilikan  negara  terhadap  unit-unit  usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran  rakyat.  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  merupakan  salah  satu pelaku ekonomi dalam  sistem perekonomian  nasional.  Pelaksanaan peran BUMN tersebut  diwujudkan  dalam  kegiatan  usaha  pada  hampir  seluruh  sektor perekonomian,  seperti  sektor  pertanian,  perikanan,  perkebunan,  kehutanan, manufaktur,  pertambangan,  keuangan,  pos  dan  telekomunikasi,  transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.
BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).  PLN  memiliki  tugas  untuk  menyediakan  tenaga  listrik  bagi  kepentingan umum  dan  sekaligus  memupuk  keuntungan  berdasarkan  prinsip  pengelolaan Perusahaan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat secara  adil  dan  merata  serta  mendorong  peningkatan  kegiatan  ekonomi (Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  1994  Tentang  Pengalihan  Bentuk  Perusahaan  Umum  (Perum)  Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), 1994).
Dalam  kenyataannya,  walaupun  PLN  telah  mencapai  tujuan  awal  sebagai penyedia  tenaga  listrik,  namun  PLN  tidak  lepas  dari  banyak  kendala  dan permasalahan.  Salah  satunya  adalah  penyiapan  tanah  untuk  pembangkit,  tapak tower,  dan  gardu  induk  dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  infrastruktur ketenagalistrikan. Kendala PLN yang berkaitan dengan  tanah terlihat dari jumlah tanah  milik  PLN  yang  sudah bersertipikat  baru mencapai 30%  dan  sekitar  57.000 bidang tanah milik PLN belum bersertipikat (Petriella, 2021). Urusan pemerintahan tidak  hanya  terbatas  pada  urusan  kebijakan,  pengelolaan  keuangan  dan pengelolaan sumber daya manusianya, melainkan juga mengenai pengelolaan aset yang salah  satunya berupa tanah. Aset tanah milik  Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali tidak dikelola dengan baik. Hal ini terbukti dengan proses  pendaftaran  dan  pengelolaan  aset  yang  tidak  dilakukan  secara  tertib (Admin, 2020).
Saat  ini  seiring  dengan  penerapan  tata  kepemerintahan  yang  baik  (good governance)  dan  gencarnya  arahan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  untuk mengelola  aset  dengan  baik,  mendorong  Pemda  dan  BUMN  untuk  menata  aset tanah  yang  mereka  miliki,  termasuk  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN).  Upaya penyertipikatan  tanah  milik  PLN  adalah  dengan  melakukan  Nota  Kesepahaman pada  level  instansi  pusat,  yaitu  antara  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN dan PLN. Selanjutnya Nota Kesepahaman kedua instansi diikuti dengan Perjanjian
Kerja  Sama  antar  instansi/Lembaga  di  bawah  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN  dan  Unit  Induk-Unit  Induk  PLN  di  tingkat  tingkat  Provinsi,  seperti Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Unit Induk yang berwenang mengelola tanah-tanah yang akan disertipikatkan. Maksud Nota  Kesepahaman  dan  Perjanjian  Kerja  Sama  ini  adalah  sebagai  dasar pelaksanaan  kerja  sama  bagi  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  dan  PLN dalam rangka pendaftarantanah, penanganan permasalahan tanah dan pengadaan tanah  di  lingkungan  PLN,  sedangkan  tujuannya  adalah  mewujudkan  sinergi  dan optimalisasi  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  penangan  masalah  tanah  dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lingkungan kerja PLN. Dalam tulisan ini difokuskan pada tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah milik PLN karena dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian kerja samanya lebih berfokus pada hal tersebut  .  Dengan  demikian  diharapkan  semakin  banyak  tanah-tanah  milik  PLN dapat diamankan, dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan pengembangan perusahaan.
Sementara  itu  upaya  pensertipikatan  tanah  milik  PLN  berkaitan  dengan tahapan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional.  Dalam Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960  menjelaskan  bahwa  tanah  haruslah didaftarkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  UUPA  memerintahkan  kepada pemerintah  untuk  mengadakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah kedaulatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 menjelaskan  bahwa  pengertian  “pendaftaran  tanah  adalah  “rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah“  secara  terus-menerus,  berkesinambungan“  dan teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  “penyajian  serta pemeliharaan  “data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  “daftar.  Dari kegiatan  pendaftaran  tanah  tersebut  akan  didapatkan  sertipikat  hak  atas  tanah sebagai  alat  bukti  kepemilikan  tanah.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  dijelaskan  bahwa  sertipikat  hak  atas  tanah  adalah  surat  tanda  bukti kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti yang kuat baik tentang data yuridis maupun data fisik yang termuat didalamnya. Tujuan pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang  sedangkan  untuk  pelaksanaan  dilingkup Kabupaten  atau  Kota  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan.  Untuk  Selanjutnya, tulisan  ini  akan  membahas  tentang  perjanjian  kerja  sama  antara  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  dengan  PT.  PLN  terutama  yang  berkaitan  dengan tanah-tanah  milik  PT.  PLN  yang  belum  bersertipikat.  Pada  saat  pelaksanaan Perjanjian  Kerja  Sama  itulah  terdapat  sejumlah  keberhasilan  sekaligus  kendala dalam pensertipikatan tanah-tanah milik PLN.

## B. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  bahan  tulisan  ini  adalah  metode kualitatif.  Penelitian  dengan  metode  kualitatif  lebih  menekankan  pada pengamatan  fenomena  dan  lebih  meneliti  ke  subtansi  makna  dari  fenomena
tersebut.  Analisis  dan  ketajaman  penelitian  kualitatif  sangat  terpengaruh  pada kekuatan  kata  dan  kalimat  yang  digunakan  (Ardianto,  2019).    Pada  penelitian  ini dilaksanakan tahapan-tahapan penting, yaitu menyusun rencana proses penelitian, mengumpulkan  data,  mengajukan  pertanyaan,  menganalisis  data  dengan  cara mengklasifikasikan,  mengkonfirmasi,  dan  akhirnya  memperoleh  penjelasan  dari substansi yang diteliti. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif berkaitan dengan data-data tanah milik PLN yang belum dan sudah terdaftar termasuk permasalahan tanah dimaksud.

## C. Upaya pensertipikatan tanah-tanah milik PLN
1. Perjanjian kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan PLN
Dalam  kenyataannya,  masing-masing  instansi  pemerintah  dan  BUMN memiliki  keterbatasan  ataupun  permasalahan  pada  bidang-bidang tertentu.  Pada konteks ini, PLN memiliki permasalahan pada banyaknya bidang-bidang  tanah  yang  belum  bersertipikat.  Sementara  itu, Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  memiliki  target  untuk  segera mensertipikatkan  seluruh  bidang  tanah  di  Indonesia.  Dengan  Kerjasama masing-masing  pihak  menjadi  lebih  berdaya  dalam  mengatasi permasalahan ataupun dalam mencapai target yang ingin dicapai karena salah satu atau kedua pihak memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat dimanfaatkan.
Pada tanggal 12 November 2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau    PLN    melakukan  kerja  sama  di  bidang  tata  ruang  dan  pertanahan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam  bentuk  nota  kesepahaman.  Ruang  lingkup  nota  kesepahaman mencakup percepatan sertifikasi aset, penanganan permasalahan tanah, asistensi  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  yang  dilaksanakan PLN,  dan  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  PLN  dan  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Nota Kesepahaman ini  penting  bagi  PLN  untuk  mempercepat  pembangunan  infrastruktur kelistrikan.  Pemerintah  menugaskan  PLN  untuk  mempercepat pembangunan  infrastruktur  ketenagalistrikan  35.000  MW.  Oleh  karena itu,  PLN  masih  akan  terus  menyiapkan  tanah,  baik  untuk  pembangkit, tapak  tower,  dan  gardu induk. Nota  Kesepahaman  ini  diharapkan  dapat segera mengatasi permasalahan tanah-tanah milik PLN. (Ismoyo, 2019)
Untuk  mempermudah  implementasi  kerja  sama  tersebut  hingga  tingkat kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri  Nomor  17  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Kerja  Sama  Di Lingkungan  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional  pasal  8,  yaitu  “Dalam  hal  Nota  Kesepahaman  memerlukan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut, dapat disusun Perjanjian Kerja Sama”.  Selanjutnya  Perjanjian  Kerja  Sama  dilaksanakan  antara  General Manager PLN dan Kepala Kantor Wilayah BPN di 34 Provinsi pada tanggal
27  November  2019  dan  dikuti  dengan  Perjanjian  Kerja  Sama  antara Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dengan  Unit  Induk  PLN  di  daerah. Dalam  implementasi  perjanjian  kerjasama  ini  juga  mendapat  dukungan dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  hal  ini  Deputi  Bidang Koordinasi  dan  Supervisi  yang  memfasilitasi  implementasi  perjanjian kerjasama ini, yaitu dengan secara berkala memonitoring perkembangan pelaksanaan  pensertipikatan  tanah  dalam  bentuk  rapat  koordinasi maupun Focus Group Discussion (FGD).

## 2. Sertifikasi Aset PLN
Secara  umum  dari  Bulan  Desember  2019  hingga  Bulan  November  2020 terdapat  12.354  bidang  tanah  aset  PLN  yang  telah  diterbitkan sertipikatnya dari jumlah 72.132 bidang tanah yang belum terdaftar yang dimiliki oleh PLN. Sementara Progres sertifikasi aset tanah milik PLN di 34 Provinsi  sangat  bervariasi  dari  segi  jumlah  target  tanah  yang  ingin disertipikatkan  dan  juga  pencapaiannya  di  tiap  provinsi.  Jumlah  tanah yang berhasil disertifikatkan pada setiap provinsi berbeda-beda dari yang ribuan, ratusan, puluhan hingga terdapat provinsi yang sama sekali tidak ada  satu  pun  bidang  tanah  yang  terbit  sertipikatnya.    Apabila  dilihat berdasarkan  persentase  bidang  tanah  yang  berhasil  disertifikatkan  juga beragam.  Pada  sejumlah  provinsi  persentase  persil  tanah  yang  sudah bersertipikat  mencapai  lebih  dari  50%  dari  jumlah  bidang  tanah  yang rencananya  akan  disertipikatkan,  seperti  Provinsi  Bali,  Jawa  Tengah, Maluku, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, provinsi yang  persentasenya  antara  25%  hingga  kurang  dari  50%  juga  hanya  5 provinsi. Sisanya 24 provinsi persentase masih di bawah 25% bahkan 0%. Perkembangan  jumlah  dan  nilai  aset  tanah  milik  PLN  yang  sudah tersertifikasi dapat diketahui tabel di bawah ini.
Tabel 1. Kemajuan Sertifikasi Baru Aset PLN sampai dengan Bulan November 2020 No Provinsi Belum Sertifikat (Des 2019) Sertifikat Terbit Persentase Persil Bersertipikat (Persil) Nilai Aset (Persil) Nilai Aset 1 Aceh 5.175 546.881.999.459 504 67.301.902.301 9,74 2 Bali 1.555 773.425.371.542 899 57.486.593.205 57,81 3 Bangka Belitung 1.285 475.579.120.470 351 80.703.182.847 27,32 4 Banten 1.915 5.065.593.804.750 204 934.473.742.389 10,65 5 Bengkulu 865 199.452.219.236 1 - 0,12 6 DKI Jakarta 594  14.823.183.228.249 - - 0,00 7 Gorontalo 849 275.760.887.913 245 73.091.350.065 28,86 8 Jambi 2.511 864.204.571.405 917 322.420.473.838 36,52 9 Jawa Barat 3.271 7.095.031.498.400 282 700.068.105.172 8,62 10  Jawa Tengah 1.287 354.050.476.550 868 268.529.821.953 67,44 11  Jawa Timur 7.446 5.377.297.320.978 176 146.573.405.268 2,36 12  Kalimantan Barat 2.106 248.166.629.502 128 15.193.860.561 6,08
No Provinsi Belum Sertifikat (Des 2019) Sertifikat Terbit Persentase Persil Bersertipikat (Persil) Nilai Aset (Persil) Nilai Aset 13  Kalimantan Selatan 1.607 362.238.003.034 18 181.465.505.121 1,12 14  Kalimantan Tengah 1.279 246.031.975.264 - - 0,00 15  Kalimantan Timur 1.522 210.830.284.243 29 13.073.115.110 1,91 16  Kalimantan Utara 250 38.251.548.937 117 36.180.298.502 46,80 17  Kepulauan Riau 281 60.935.535.482 18 8.373.313.833 6,41 18  Lampung 3.451 760.444.427.818 333 123.467.047.491 9,65 19  Maluku 435 111.952.589.428 285 26.814.172.170 65,52 20  Maluku Utara 448 38.582.651.869 223 15.978.061.595 49,78 21  Nusa Tenggara Barat 2.147 202.405.770.403 140 33.421.112.472 6,52 22  Nusa Tenggara Timur 1.676 249.757.285.362 40 3.663.988.000 2,39 23  Papua 268 204.487.779.756 2 1.725.200.000 0,75 24  Papua Barat 195 17.175.799.263 3 2.483.142.400 1,54 25  Riau 4.208 754.587.426.739 322 64.050.911.730 7,65 26  Sulawesi Barat 890 57.757.233.731 105 1.965.461.845 11,80 27  Sulawesi Selatan 2.875 892.863.153.742 407 19.221.796.874 14,16 28  Sulawesi Tengah 1.003 165.974.864.106 9 435.276.000 0,90 29  Sulawesi Tenggara 1.535 65.833.945.623 1.179 30.440.446.084 76,81 30  Sulawesi Utara 1.814 900.070.720.220 133 4.144.878.121 7,33 31  Sumatera Barat 3.923 575.517.002.726 2.012 362.333.144.549 51,29 32  Sumatera Selatan 4.752 1.563.350.063.858 577 180.286.807.007 12,14 33  Sumatera Utara 8.609 5.335.138.838.639 1.827 833.487.263.328 21,22 34  Yogyakarta 105 38.076.282.536 - - 0,00 Total 72.132  48.950.890.311.233  12.354  4.608.853.379.831 17,13
Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2020
Berdasarkan hasil Perjanjian Kerja Sama tersebut diketahui bahwa bidang tanah  yang  telah  terbit  sertipikatnya  adalah  12.354  atau  hanya  sekitar 17,13%  dari  72.132  bidang  tanah  milik  PLN  yang  belum  bersertipikat. Meskipun jumlah tanah yang sudah berhasil disertipikatkan relatif sedikit, berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  jumlah  bidang  tanah  yang berproses  dari  tahapan  pendaftaran  hingga  dapat  diterbitkan  sertipikat cukup  signifikan.  Hingga  Bulan  November  2020  sudah  terdapat  32.355 bidang  tanah  yang  sudah  masuk  tahapan  pendaftaran  artinya  sudah
44,85% yang sudah didaftarkan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun. Pada FGD Pengamanan dan Penyelamatan Aset PLN pada Tanggal 1 September 2021 dijelaskan bahwa target ini bisa dicapai berkat sinergi PLN bersama Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN)  serta  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Tanpa  bantuan dan pendampingan dari pihak Kementerian ATR/BPN dan KPK, proses ini membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama.  (KH,  2021)Hal  lain  yang  perlu disorot  adalah  data  nilai  aset.  Nilai  bidang  tanah  keseluruhan  mencapai 48,95  trilyun¸  sementara  itu  nilai  tanah  yang  sudah  terbit  sertipikatnya adalah 4,6 trilyun. Dengan disertifikatkannya aset tanah PLN maka sudah ada  kepastian  hukum  sekaligus  memberi  keamanan  bagi  aset  negara sehingga memperkecil kemungkinan penyalagunaan aset negara. Usaha- usaha  untuk  pensertipikatan  aset  tanah  PLN  merupakan  bagian  dari upaya penyelamatan kekayaan negara.

## 3. Kendala Pensertipikatan Tanah PLN
Adanya  aset  tanah  milik  PLN  di  sejumlah  provinsi  yang  proses pensertipikatannya  belum  optimal  sehingga  hanya  sebagian  saja  aset tanah  PLN  yang  terbit  sertipikatnya,  bahkan  di  sejumlah  provinsi  belum ada  satupun  yang  terbit  sertipikatnya,  seperti  DKI  Jakarta,  Kalimantan Tengah,  dan  Yogyakarta.  Hal  ini  tidak  terlepas  adanya  kendala-kendala yang  menghambat  proses  pensertipikatan  tanah  milik  PLN.  Kendala pensertipikatan  tanah  milik  PLN  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu kendala fisik dan kendala yuridis. Kendala fisik berkaitan langsung dengan bidang tanahnya. Kendala yuridis merupakan kendala yang berhubungan dengan  aspek  hukum.  Dalam  hal  ini  meliputi  aspek  subyek  dan  obyek pendaftaran tanah.

## a. Kendala Fisik
Secara  lebih  detail  tentang  kendala  fisik  sebagai  berikut. Pertama,  batas  bidang  tanah  yang  tidak  jelas  karena  ketiadaan patok  dan  pemilik  tanah  tidak  mengetahui  secara  pasti  batas tanahnya.  Patok  merupakan  sebuah  alat  yang  digunakan  untuk batas  atas  sebidang  tanah,  sehingga  menjadi  jelas  luas  tanah  yang dimiliki  oleh  seseorang.  Patok  adalah  alat  yang  digunakan  untuk menandai batas sebidang tanah, sehingga menjadi jelas batas tanah yang  dimiliki  oleh  seseorang/badan  hukum  dalam  hal  ini  adalah tanah  yang  dimiliki  oleh  PLN.  Apabila  diukur  sesuai  dengan  luas yang  ada  di  dokumen  maka  sebagian  telah  dikuasai  oleh masyarakat/pihak  lain  atau  telah  berubah  penggunaan  tanahnya misalnya  menjadi  jalan.  Apabila pengukuran  hanya  dilakukan  pada bidang tanah yang benar-benar dikuasai oleh pihak PLN maka hasil pengukuran  tidak  sesuai  dengan  luas  yang  tercantum  dalam dokumen aset PLN.
Kedua,  bidang  tanah  milik  PLN  ada  yang  setelah  dilakukan pengecekan  termasuk  kawasan  hutan.  Berkaitan  dengan
permasalahan  ini  terdapat  beberapa  alternatif  penyelesaian. Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  104  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Perubahan  Peruntukan  Dan  Fungsi  Kawasan Hutan,  salah  satu  penyelesaiannya  adalah  dengan  pelepasan kawasan  hutan.  Cara  yang  lainnya  adalah  pinjam  pakai  kawasan hutan.  Pinjam  pakai  kawasan  hutan  adalah  penggunaan  atas sebagian  kawasan  hutan  kepada  pihak  lain  untuk  kepentingan pembangunan di  luar kegiatan kehutanan  tanpa  mengubah  status, peruntukan  dan  fungsi  kawasan  tersebut.  (Pemerintah  Republik Indonesia,  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  104  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Perubahan  Peruntukan  Dan  Fungsi  Kawasan Hutan, 2015)
Ketiga,  masa  berlaku  sertipikat  HGB  sudah  berakhir,  tetapi ketika akan di perpanjang pihak PLN tidak mengetahui secara tepat lokasinya. Hal ini terjadi karena lokasi tanahnya berupa genangan.

## b. Kendala Yuridis
Kasus-kasus tanah PLN yang berkaitan dengan permasalahan yuridis  di  antaranya  adalah  tanah  PLN  tergabung  dalam  sertipikat induk  dan  ketidaklengkapan  dokumen  kepemilikan  tanah.  Tanah yang  dikuasai  oleh  pihak  PLN  merupakan  bagian  dari  tanah  yang telah  bersertipikat  (sertipikat  induk),  sedangkan  sertipikatnya berada  di  tangan  pemilik  tanah.  Beberapa  permasalahan  dihadapi yaitu:
1) Apabila pemilik tanah yang memegang sertipikat bersedia agar sertipikat  tanahnya  diproses  untuk  pemecahan  tanah  induk, maka pensertipikatan tanah PLN dapat diproses;
2) Apabila  pemilik  tanah  sudah  meninggal,  sementara  sertipikat tanah  belum  dialihkan  atas  nama  ahli  waris  maka  perlu dilakukan proses turun waris terlebih dahulu. Setelah sertipikat atas nama ahli waris baru dilakukan tahap pemecahan sertipikat tanah.  Pada  tahap  itulah  pensertipikatan  tanah  milik  PLN dimulai;
3) Apabila  pemilik  tanah  sudah  meninggal  dan  sertipikat  tanah berada  di  tangan  ahli  waris  dan  merasa  bahwa  dulu  orang tuanya tidak menjual tanahnya atau tidak mendapat ganti rugi sehingga  mereka  tidak  mau  menyerahkan  sertipikat  untuk proses pemecahan sertipikat induk, maka hal  ini menimbulkan sengketa lahan;
4) Apabila  pemilik  tanah  bersedia  agar  sertipikat  tanahnya diproses  untuk  pemecahan  tanah  induk,  tetapi  sertipikatnya sedang diagunkan ke bank;
5) Apabila  pemilik  tanah  yang  memegang  sertipikat  tanah  tidak bersedia  sertipikat  tanahnya  diproses  untuk  pemecahan sertipikat induk.
Dari  sekian  banyak  permasalahan  pensertipikatan  tanah  milik pemerintah  termasuk  BUMN,  ketidaklengkapan  dokumen kepemilikan tanah bisa jadi yang paling banyak dihadapi oleh pihak pemerintah.  Sebagaimana  diungkapkan  dalam  Pendapat  BPK (2015)  bahwa  sebagian  tanah  pemerintah  yang  tidak  bersertipikat tidak didukung dengan dokumen kepemilikan tanah, sehingga tidak memiliki  alas  hak  yang  kuat  sebagai  dasar  pengurusan  sertipikat tanah,  seperti  girik,  letter  c  atau  surat  bukti  perolehan  tanah lainnya.  Hal  ini  sering  ditemui  pada  tanah-tanah  pemerintah  yang merupakan hak lama (bukan dari pengadaan baru) (Indonesia B. P., 2015).  Masalah  tersebut  semakin  berlarut-larut  jika  instansi pemerintah  sebagai  pengguna/penguasa  tanah  tidak  segera mensertipikatkan bidang-bidang tanah yang dikuasainya.
Beberapa  contoh  kasus  pensertipikatan  tanah  PLN  yang berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah di antaranya  adalah  okupansi  oleh  pihak  lain,  klaim  oleh  pihak  lain, dan  hibah  dari  pemerintah  daerah  tetapi  berpotensi  dibatalkan. Permasalahan tanah PLN yang dikuasai oleh pihak lain dapat terjadi karena  tanah  kosong  yang  belum  sempat  dimanfaatkan  oleh  PLN,
sebagian tanahnya dikuasai oleh masyarakat yang memanfaatkannya  sebagai  fasilitas  umum.  Sementara  itu,  yang berkaitan  dengan  klaim  pihak  lain  adalah  kasus  tanah  PLN  yang awalnya  merupakan  tanah  yang  diberikan  suatu  organisasi keagamaan  untuk  dibangun  prasarana  PLN.  Namun  saat  ini  pihak organisasi  kegamaan  itu  meminta  lagi  tanah,  sementara  PLN  tidak memiliki  dokumen  yang  menyatakan  bahwa  pihak  tersebut  telah memberikan  tanahnya.  Kasus  lainnya  adalah  yang  berhubungan dengan  hibah  tanah  dari  pemerintah  daerah.  Karena  PLN  tidak segera mengurus dokumen hibah tanah maka tanah tersebut masih dimiliki oleh pemda sekalipun sudah dikuasai oleh pihak PLN.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  tanah  dikategorikan sebagai aset tetap milik pemerintah. Disebutkan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa  telah  terjadi  perpindahan  hak  kepemilikan  dan/atau penguasaan secara hukum. Untuk aset tetap berupa tanah, bukti itu adalah berupa sertipikat tanah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung  dengan  bukti  secara  hukum  dikarenakan  masih  adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang  masih  harus  diselesaikan  proses  jual  beli  (akta)  dan  sertifikat kepemilikannya  di  instansi  berwenang,  maka  aset  tetap  tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya (Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  2010).  Dengan  kata  lain,  dalam  melaporkan  aset tanah pemerintah harus menyertakan bukti kepemilikan tanah yang dapat berupa sertipikat tanah atau bukti penguasaan lainnya.
Secara  umum  banyaknya  tanah  milik  pemerintah  yang  belum bersertipikat merupakan permasalahan yang sudah cukup lama ada dan  hingga  saat  ini  belum  terselesaikan.  Hal  ini  didukung  dengan Pendapat  BPK  (2015)  yang  mengemukakan  bahwa  BPK  telah menemukan  banyak  tanah  pemerintah  yang  tidak  bersertipikat sejak pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun  2004.  Namun  demikian,  permasalahan  serupa  masih ditemukan dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPP pada tahun 2011 -  2014.  Sertifikat  elektronik  merupakan  konsep  terkini  dari  proses pendaftaran  tanah.  Tujuan  dari  sertifikat  elektronik  adalah menghilangkan  penggunaan  data  analog  yang  memerlukan  ruang yang tidak terbatas, rentan hilang dan dipalsukan. Dengan sertifikat elektronik  data  digital  yang  tersimpan  dalam  suatu  database pertanahan merupakan alat bukti yang akan menggantikan sertifikat dalam  bentuk  dokumen  kertas.  Implementasi  sertifikat  elektronik tersebut sangat dimungkinkan dengan tersedianya teknologi digital yang  semakin  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.    Untuk  itu implementasi  sertifikat  elektronik  memerlukan  daya  dukung  data digital  yang  berkualitas.  Tanpa  adanya  data  yang  valid  dan terpercaya  implementasi  sertifikat  elektronik  akan  menemui hambatan berupa sengketa pertanahan yang disebabkan data yang tidak terpercaya karena tidak akurat.

## D. Kesimpulan
1. Sinergi  antara  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  dan  PLN  serta KPK  dalam  bentuk  Perjanjian  Kerja  Sama  untuk  percepatan  sertipikasi tanah  PLN  membuahkan  hasil  yang  positif  dengan  banyaknya  jumlah tanah PLN yang berhasil disertipikatkan.
2. Keberhasilan pensertipikatan tanah PLN tidak lepas dari kendalanya, yaitu kendala fisik dan kendala yuridis.
3. Lembaga/instansi  pemerintah  termasuk  BUMN  berkewajiban  untuk mengamankan aset tanahnya. Pengamanan itu meliputi tiga aspek, yaitu pengamanan  fisik,  administrasi  dan  hukum.  Tanpa  pengamanan  hukum
yang  memadai,  tanah  pemerintah  rawan  digunakan/dikuasai  oleh  pihak lain,  dan/atau  disalahgunakan  oleh  aparat  pemerintah,  sehingga berpotensi  hilangnya  aset  pemerintah.  Tanah  pemerintah  yang  dikuasai oleh  masyarakat  juga  dapat  menimbulkan  risiko  biaya  sosial  untuk pembebasannya.

## Daftar Pustaka
Admin.  (2020).  Aset  Tanah  yang  tidak  Dikelola  dengan  Baik  akan  Timbulkan Sengketa.
Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif . Diambil kembali dari www.djkn.kemenkeu.go.id:https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/ 12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html
Indonesia,  B.  P.  (2015).  Pendapat  BPK.  Jakarta,  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia.
Ismoyo,  B.  (2019).  https://www.wartaekonomi.co.id/read256291/pln-gandeng- kementerian-atrbpn-buat-selesaikan-masalah.  Diambil  kembali  dari www.wartaekonomi.co.id.
KH, R. (2021). Diambil kembali dari www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210903092757-4-
273377/amankan-aset-negara-pln-tuntaskan-9740-sertifikasi-tanah Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1994  Tentang Pengalihan  Bentuk  Perusahaan  Umum  (Perum)  Listrik  Negara  Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Petriella,  Y.  (2021).  Diambil  kembali  dari  www.ekonomi.bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210407/44/1378118/2020-sebanyak- 20000-bidang-tanah-milik-pln-disertifikasi-bpn
Taqwim,  E.  A.  (2012).  Tanah  Yang  Dikuasai  Badan  Usaha  Milik  Negara  Sebagai Obyek  Penertiban  Tanah  Terlantar  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Surabaya, Universitas Airlangga.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo.  Peraturan Pemerintah  Nomor  104  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan  Dan  Fungsi  Kawasan  Hutan.  Jakarta:  Pemerintah  Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara