## URGENSI PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERALIHAN HAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM AHLI WARIS
1 Avisena Aulia Anita, 2 Muhammad Fajar Sidiq Widodo
1 Universitas Airlangga, 2 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: 1 avisenaauliaanita@gmail.com, 2 m.fajar.sw@iainkediri.ac.id

## Abstract
Transfer of rights occurs due to inheritance, which requires a Certificate of Inheritance as a requirement in processing the transfer of rights, especially those transferred due to Inheritance. This is stipulated as a condition for inheritance because the Inheritance Certificate is proof of the condition of the person who died (heir), the inheritance (boedel), and who the heirs are left behind. Not only that, this is also an effort to provide legal protection and certainty for heirs. The research method uses normative juridical, as well as statutory and conceptual approaches. Using descriptive analysis which aims to describe various problem formulations and provide solutions related to the problem formulations above. From the research, it was found that the issuance of a Certificate of Inheritance by an agency is considered important because it is a tool  to  facilitate  the  management  of  the  transfer  of  rights  that  occurs  due  to  inheritance, especially for heirs as users of the Certificate of Inheritance and one thing is certain wherever the Certificate of Inheritance is made and issued either through a Notary , Inheritance Hall, or sub-district will have permanent, binding legal force and be legally valid.
Keywords: Certificate of Inheritance, Legal Protection, Legal Certainty, Heirs

## Abstrak
Peralihan  hak  yang  terjadi  karena  pewarisan,  dimana  memerlukan  Surat  Keterangan  Waris sebagai persyaratan dalam pengurusan peralihan hak terutama yang beralih karena Waris. Hal ini  ditetapkan  sebagai  syarat  dalam  pewarisan  karena  Surat  Keterangan  Waris  sebagai  salah satu bukti tentang keadaan orang yang meninggal dunia (pewaris), harta warisan (boedel), dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan. Tidak hanya itu, ini juga sebagai upaya memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  ahli  waris.  Metode  penelitian  menggunakan  yuridis normatif,  serta  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Menggunakan  analisis deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menguraikan  berbagai  rumusan  masalah  serta  memberikan solusi terkait rumusan masalah diatas. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa penerbitan Surat Keterangan  Waris  oleh  instansi  dirasa  penting  karena  sebagai  alat  untuk  mempermudah pengurusan  peralihan  hak  yang  terjadi  karena  pewarisan  terutama  bagi  ahli  waris  sebagai pengguna Surat Keterangan Waris dan satu hal yang pasti dimanapun Surat Keterangan Waris itu  dibuat  dan  diterbitkan  baik  melalui  Notaris,  Balai  Harta  Peninggalan,  maupun  kelurahan akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta sah secara hukum.
Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Perlindungan, Kepastian, Hukum,

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  tiap-tiap  hukum  adalah sesuatu  yang  berkaitan  dengan  manusia karena  subyek  hukum  adalah  manusia  dan badan  hukum.  Menjadi  dasar  terbentuk hukum  perdata  di  Indonesia  bahwa  setiap manusia  membawa  hak  dimana  pembawa hak ini dapat diberikan hak (dapat menerima warisan,  menerima  hibah  mutlak  dan sebagainya)  dan  dapat  pula  dilimpahkan kewajiban.  Selain  itu  manusia  juga  dapat melakukan perbuatan hukum. Ketika seseorang  ini  meninggal  dunia  maka  telah selesailah  dia  dalam  melakukan  perbuatan hukum,  dan  selain  itu  juga  meninggalkan kekayaan-kekayaan atau warisan yang dapat beralih kepada orang lain yang ditinggalkannya itu dalam hal ini disebut ahli waris .  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa dibutuhkan suatu pengaturan yang mengatur hubungan  hukum  karena  meninggalnya seseorang  dan  meninggalkan  kekayaan  / warisan. Sehingga pengertian “warisan” itu sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal  dunia  akan  beralih  kepada  orang lain yang masih hidup. 1
Waris  merupakan  suatu  proses  di mana  harta  atau  aset  seseorang  yang  telah meninggal diserahkan kepada penerima yang ditentukan.  Proses  ini  melibatkan  distribusi
1 Tamakiran, Asas-Asas  Hukum  Waris  Menurut  Tiga Sistem Hukum (Bandung: Pionir Jaya, 1987). H. 1
harta  dan  tanggung  jawab  hukum  terkait untuk  memastikan  transfer  properti  dan kekayaan  dilakukan  dengan  adil  dan  sesuai hukum.  Proses  waris  seringkali  melibatkan penyusunan  dan  pelaksanaan  surat  wasiat, yang merupakan dokumen hukum yang berisi keinginan  dan  instruksi  dari  orang  yang meninggal  terkait  dengan  pembagian  harta. Jika  seseorang  meninggal  tanpa  membuat surat  wasiat,  harta  benda  tersebut  akan didistribusikan  sesuai  dengan  hukum  waris yang  berlaku  di  suatu  negara.  Hukum  waris dapat  bervariasi  secara  signifikan  antar negara dan wilayah. Dalam beberapa sistem hukum,  ada  aturan  yang  jelas  tentang  siapa yang  berhak  menerima  warisan,  sementara dalam  sistem  lain,  ada  lebih  banyak kebebasan  bagi  individu  untuk  menentukan nasib harta mereka.
Jadi  ada  tiga  unsur  untuk  bisa terjadinya  warisan  atau  terbukanya  hak mewaris:  1.  Adanya  kematian  seorang peninggal  warisan  yang  selanjutnya  disebut “Pewaris” meninggalkan  kekayaan,  2.
Seseorang  atau  beberapa  orang  yang  masih hidup  sebagai “ahli  waris” yang  berhak menerima kekayaan atau harta warisan yang ditinggalkan  baik  itu  ahli  waris  karena hubungan  darah  ( Ab  Intestato )  maupun karena  wasiat  ( Testamen ),  3.  serta  adanya harta  peninggalan  warisan  dalam  bentuk kekayaan  yang  ditinggalkan  dan  sekalih
beralih pada ahli waris itu. Dalam hal terkait warisan  perlu  adanya  pengaturan  secara khusus mengenai warisan yang diatur dalam bentuk  Hukum  Waris.  Apa  sebenarnya hukum  waris,  menurut  Mr.  A.  Pitlo,  adalah sebagai berikut 2 :
“hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat- akibatnya dalam bidang kebendaan diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga”.
yang  mana  hukum  waris  di  Indonesia  ini terbagi  menjadi  Waris  Adat,  Waris  Islam, Waris  Perdata  (BW).  Namun,  yang  akan menjadi  pembahasan  pada  kali  ini  adalah Waris  Perdata  dengan  pembahasan  spesifik mengenai  Surat  Keterangan  Waris  (SKW) yang  mana  menjadi  dasar  pelengkap  dalam melaksanakan “Pewarisan”.
Beberapa  sarjana  memiliki  pendapat yang beragam tentang hukum waris. Dari beberapa  pengertian  yang  dikemukakan para  sarjana  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  hukum  waris  adalah  peraturan yang  mengatur  perpindahan  kekayaan seseorang yang meninggal  dunia kepada
2 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). H.7.
3 Soebekti,  “Kaitan  Undang-Undang  Perkawinan Dengan  Penyusunan  Hukum  Waris,”  in Simposium Hukum  Waris  Nasional (Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, 1983).
satu atau beberapa orang lainnya 3 . Dalam hal  ini  hukum  waris  mengatur  akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan 4 yang berwujud perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan waris tersebut bagi  para  ahli  waris,  baik  dalam hubungan  antara  sesama  ahli  waris maupun  antara  mereka  dengan  pihak ketiga. Di Indonesia pewarisan dibedakan  dua  macam  yaitu  pewarisan berdasarkan undang-undang karena adanya  hubungan  darah (Ab  Intestato) dan  pewarisan  berdasarkan  surat  wasiat (Testamen). Pewarisan berdasarkan undang-undang dapat dibedakan atas :5
1. Mewaris Langsung :
Adalah seorang pewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris, langsung karena diri sendiri. Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik  sah  maupun  luar  kawin  dan suami  atau  istri  yang  hidup  terlama. Akan  tetapi  apabila  suami  -istri  itu telah  bercerai,  maka  mereka  bukan lagi  sebagai  ahli  waris  antara  satu dengan yang lainnya.
4 Jac  Kalma,  “Privaatrecht,  handleiding  bij  de studie van het nederlands privaatrecht” (Amsterdam: Brinkman & Zoon, 1929). H.79.
5 J.  Andhy  Hartanto, Kedudukan  Hukum  Dan  Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2008). H.10.
2. Mewaris Tidak Langsung :
Apabila seorang mewaris tidak  langsung  dalam  kedudukannya menggantikan  ahli  waris  yang  telah meninggal  terlebih  dahulu  dari  si pewaris, biasanya disebut Bijplaatsvervuling yaitu  seseorang yang  seharusnya  tidak  mewariskan tetapi  karena  ahli  waris  yang seharusnya mewaris telah meninggal terlebih  dahulu,  sehingga  ia  menjadi ahli  waris  dengan  menggantikan kedudukan  orang  yang  meninggal dunia  tersebut.  Jadi,  sebenarnya warisan itu bukan untuk dia, melainkan  untuk  orang  yang  sudah meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si pewaris. Sedangkan untuk jenis-jenis wasiat,  menurut  isinya  dibedakan menjadi 2 macam :
1. Wasiat  yang  berisi “Erfstelling”
atau  wasiat  pengngkatan  waris.
Seperti  disebut  dalam  Pasal  954 BW,  wasiat  pengangkatan  waris adalah  wasiat  dengan  mana  orang yang  mewasiatkan,  memberikan kepada  seorang  atau  lebih  dari seorang,  seluruh  atau  sebagian (setengah,  sepertiga)  dari  harta kekayaannya, kalau dia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut  pasal  itu  adalah  waris dibawah titel umum. Testamen ini
lebih menitikberatkan ke seseorang yang diluar dari hubungan  darah  tapi  diangkat menjadi ahli waris.
2. Wasiat  yang  berisi  Hibah  Wasiat atau “Legaat” (mendapat  titel khusus).  Biasanya  jenis  testamen ini lebih menjelaskan kearah benda / barang yang akan diberikan .
Pasal 957 BW memberikan keterangan sebagai berikut :
“Hibah  Wasiat  adalah  suatu penetapan  yang  khusus  didalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan  membrikan  kepada seorang atau beberapa orang :” a. Beberapa barang tertentu
b. Barang-barang dari satu jenis tertentu
c. Hak  pakai  hasil  dari  seluruh atau  sebagian,  dari  harta peninggalannya
Selain itu jenis wasiat yang dibagi menurut bentuknya, menurut pasal 931 BW ada 3 rupa wasiat yaitu :
1. Wasiat  olografis,  atau  wasiat  yang ditulis sendiri.
2. Wasiat umum ( Openbaar Testament ).
3. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.
Berdasarkan penjabaran singkat diatas,  maka  penulis  ingin  memberikan penggambaran yang jelas terkait SKW (Surat Keterangan  Waris),  seberapa  penting  SKW dalam  pengurusan  waris  terlebih  mengenai
peralihan hak, dan apakah SKW yang dibuat dengan berbagai bentuk format dari berbagai instansi  yang  dapat  mengeluarkan  atau membuat SKW memberi legalitas yang sama sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  ahli  warisnya. Sehingga  perlu  ditelaah  lebih  dalam,  agar setiap  orang  yang  ingin  membuat  atau sebagai  pengguna  dari  SKW  memahami terkait fungsi SKW itu sendiri.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pentingnya  pengurusan Surat  Keterangan  Waris  (SKW)  bagi para  ahli  waris  sebagai  bentuk perlindungan dan kepastian hukum ?
2. Bagaimana  bentuk  persamaan  dan perbedaan  Surat  Keterangan  Waris (SKW) yang diterbitkan oleh beberapa instansi  diantaranya  Kantor  Notaris, Balai  Harta  Peninggalan  (BHP),  dan Kantor Kelurahan ?

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis adalah Yuridis  Normatif, yaitu  penulis menelaah  bahan  hukum  baik  primer, sekunder,  maupun  tersier  untuk  menjawab permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah : 1. Pendekatan Perundang-undangan
( Statute  Approach), yaitu  menelaah
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009). H.96.
peraturan perundang-undangan 6 yang berkaitan  dengan  Surat  Keterangan Waris (SKW).
2. Pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach), yaitu dengan menelaah dan memahami  konsep-konsep 7 dari  SKW itu  sendiri,  pentingnya  penggunan SKW, serta legalitas SKW yang dibuat atau dikeluarkan oleh instansi tertentu, mengingat  setiap  SKW  yang  dibuat baik oleh Kelurahan, Notaris, dll akan memiliki format yang berbeda.
Bahan  hukum  yang  digunakan untuk  penulisan  ini,  sebagai  bahan hukum utama yakni :
a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan meliputi :
1) Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Pokok- Pokok Agraria.
2) Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-
Undnag  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Undang-
Undang Jabatan Notaris.
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
7 Johny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2007). H.397.
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor 37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan PPAT.
5) Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang  (Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang  Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor
3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor
24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu literatur yang terkait dengan
permasalahan  yang  dikaji  berasal dari buku, surat kabar, jurnal, tesis, disertasi, dan lain-lain.
Seluruh  bahan  analisa  hukum  yang  berhasil dikumpulkan,  selanjutnya  di  inventaris, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan Analisis  Deskriptif, yang bertujuan  untuk  menguraikan  berbagai permasalahan  hukum  yang  ada  sehingga didapatkan solusi  yang tepat,  selain itu juga analisa penulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis juga disampaikan secara jelas  agar  mempermudah  memberikan penggambaran  umum. Metode Deskriptif, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk
8 Moh  Nazir, Metode  Penelitian (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2005). H.35.
mempelajari  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat,  serta  tata  cara  yang  berlaku dalam  masyarakat  sehari-hari  serta  situasi tertentu. 8 Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah  untuk  membuat  gambaran  atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang antar fenomena yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah  proses  analisis,  dilakukan  proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan  masalah,  tujuan  penulisan,  serta pembahasan  yang  dilakukan.  Berikutnya dapat  ditarik  simpulan  yang  bersifat  umum kemudian  direkomendasikan  beberapa  hal sebagai upaya memberi gagasan.

## D. Pembahasan
1. Pentingnya pengurusan Surat Keterangan Waris bagi para Ahli Waris
Atas dasar prinsip Konkordansi (Concordantie  Beginsel), untuk  mengisi kekosongan hukum dalam bidang kenotariatan,  khususnya  Peraturan  Tentang Jabatan  Notaris  (PJN)  atau Reglement  Op Her  Notarisambt tanggal  11  Januari  1860 ( Staatsblad 1860-3)  atau  yang  dikenal dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris (UUJN)  Belanda,  diterapkan  di  Indonesia. Pasal  38  Ayat  2  Undang-Undang  Jabatan Notaris Belanda menyebutnya dengan Verklaring Van Erfrecht yang dapat diterjemahkan  menjadi  Surat  Keterangan
Waris (SKW). Dalam praktik SKW mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Wet Op De Grootboek  Der  Nationale  Schuld (Buku
Besar Tentang
Perutangan Nasional) { Nederland  Staatsblad 1912-123}.  Dalam ketentuan  Pasal  14  Ayat  2 Wet  Op  De Grootboek  Der  Natonale  Schuld  : SKW setidaknya  harus  memuat  hal-hal  sebagai berikut :
a) Nama, nama depan dan kalau mungkin, tempat tinggal terakhir dari pewaris.
b) Nama,  nama  depan,  tempat  tinggal  dan kalau  menyangkut  anak  belum  dewasa, kalau mungkin, hari dan tahun kelahiran dari mereka yang mendapatkan hak dari yang  terdaftar  dalam  Daftar  Perutangan Nasional, dengan menyebutkan bagian / andil masing-masing berdasarkan undang-undang,  wasiat  atau  pemisahan Boedel, kecuali  hak  itu  jatuh  sebagai pemilikan  bersama  kepada  mereka bersama-sama,
c) Kalau  mungkin,  nama  dan  tempat tinggal  wakil  menurut  undang-undang dari orang yang disebutkan didalamnya, termasuk para pengurus / bewindvoerders.
d) Suatu  penyebutan  secara  teliti  dari wasiat  atau  para  pewarisan  berdasarkan undang-undang,  penyebutan  tentang hubungan  antara  pewaris  dengan  para ahli  waris  atas  dasar  mana  muncul  hak pada yang disebutkan disana.
e) Semua pembatasan kewenangan tindakan  pemilikan (beschikking) atau dalam  hak  menikmati  atas  apa  yang terdaftar dengan penyebutan nama, nama depan, dan kalau memungkinkan tempat tinggal mereka untuk kepentingan siapa pembatasan  itu  diadakan,  seperti  juga mereka,  yang  wenang  menerima  bunga dan mereka yang tanpa  kerjasama tidak dapat diambil tindakan pemilikan (beschikking) atas  apa  terdapat  dalam daftar.  Suatu  pernyataan  dari  pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin atas kebenaran  dari  apa  yang  disebutkan didalamnya.
Sebelum  membahas  lebih  dalam,  ada baiknya  perlu  memahami  apa  sebenarnya Surat  Keterangan  Waris  yang  selanjutnya disebut SKW. SKW adalah Surat Keterangan Waris yang merupakan bukti lengkap tentang keadaan  yang  meninggal  dunia  (Pewaris), orang yang ditinggalkan (Ahli Waris) baik itu keturunan  anak  maupun  istri/suami  kawan kawin yang hidup terlama, harta peninggalan warisan (Boedel), serta  hak  bagian  masing- masing  ahli  waris.  Dalam  hal  ini  ruang lingkup  SKW  ini  sangat  berguna  serta menjadi  pemberitahuan  pada  pihak  ketiga khususnya  Kreditur  (seperti  perbankan) maupun  kantor  pertanahan  (BPN)  dalam rangka peralihan hak tanah karena Pewarisan, ataupun  pada  saat  melakukan  perbuatan hukum  tertentu  baik  itu  jual  beli  maupun hibah.
SKW sendiri sebenarnya bisa di buatkan dan  di  keluarkan  oleh  pejabat  dari  instansi tertentu  yaitu  Notaris/PPAT,  Lurah  di Kelurahan,  maupun  Pejabat  BHP  (Balai Harta  Peninggalan),  dalam  hal  ini  sebagai bentuk  pemberian layanan kepada Pemohon (Ahli Waris). SKW sendiri dibuat apabila ada salah  satu  pihak  dalam  keluarga  yang  telah meninggal dunia (dilengkapi Surat Kematian / pewaris yang dibuat oleh pihak kelurahan) dan  membutuhkan  pernyataan  sebagai  bukti untuk pengurusan harta peninggalan warisan baik benda bergerak atau tidak seperti tanah, yang mana peralihan hak tanah terjadi karena pewarisan. SKW hanya berlaku dan terbuka ketika adanya kematian dari pewaris.
Persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam pengurusan SKW meliputi : 9
a) Surat Kematian
b) Akta Perkawinan (Buku Nikah)
c) Akta Kelahiran (para Ahli Waris)
d) Identitas para Ahli Waris (KTP & Kartu Keluarga / KK)
e) Surat  Keterangan  Wasiat  (Surat  Wasiat bila  ada)  dari  Pusat  Daftar  Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia RI.
f) Dokumen  lainnya  yang  menerangkan secara  resmi,  baik  dalam  bentuk  surat pengganti  maupun  dokumen  yang
9 Kepala BPH, “Pembuatan Surat Keterangan Waris,” 2023,  http  :  Jakarta.Kemenkumham.go.id  /  kanwil DKI Jakarta.
terdaftar  sah  secara  elektronik.  (seluruh dokumen persyaratan yang bukan berupa dokumen  elektronik,  diserahkan  dalam bentuk salinan / fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris.)
Terkait  SKW  (Surat  Keterangan  Waris)  ini sebenarnya  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang  (Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  16  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
Pembuatan  SKW  sebagai  syarat dalam  pengurusan  peralihan  hak  atas  tanah karena  pewarisan  pada  Pasal  42  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  menjelaskan  bahwa peralihan  hak  atas  tanah  karena  waris biasanya  terjadi  karena  pemegang  hak  yang bersangkutan  meninggal  dunia.  Ahli  waris menjadi  pemegang  hak  yang  baru  jika pewaris telah meninggal dunia 10 . Pendaftaran hak  karena  pewarisan  diwajibkan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada ahli  waris 11 .  Pendaftaran  hak  karena pewarisan juga dapat menjaga ketertiban tata usaha  pendaftaran  tanah  agar  data  yang tersimpan dan tersajikan selalu menunjukkan
10 Moechtar, Perkembangan  Hukum  Waris,  Praktik Penyelesaian  Sangketa  Kewarisan  Di  Indonesia (Jakarta: Prenada Kencana, 2019).
11 Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).
keadaan  yang  mutakhir 12 .  SKW  merupakan surat  tanda  bukti  tertulis  yang  memberikan hak kepada pewaris atas pemeliharaan tanah. Pasal  14  dan  Pasal  15  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok  Agraria  menjelaskan  bahwa pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah  kerusakan.  Pemeliharaan  tanah merupakan implementasi dari sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur yang baru serta perubahan penggunaan lahan melalui  perizinan  serta  skema  pembaharuan lahan yang ada. 13
Terkait dikeluarkannya atau dibuatnya SKW oleh Kelurahan, sebenarnya memiliki  sejarah  singkat,  yang  mana keterlibatan  lurah  dalam  hukum  agraria dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria Nomor  2  Tahun  1962  Tentang  Penegasan Konversi Serta pendaftaran Berkas Hak-Hak Atas  Tanah.  Lurah  dengan  sepengetahuan Camat  menjadi  pihak  yang  membenarkan keberadaan  bukti-bukti  hak  dengan  cara mengeluarkan  Surat  Keterangan 14 .  Pasal  6 Ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah menjelaskan bahwa Kepala Kantor
12 Syofyan  Hadi  and  Tomy  Michael,  “Principles  of Defense  (Rechtmatigheid)  In  Decision  Standing  of State  Administration,” Jurnal  Cita  Hukum 5,  no.  2 (2017). H.383-400.
13 Santoso, Hukum  Agraria :  Kajian  Komprehensif (Jakarta: Prenada Kencana, 2012).
14 Siti  Rohmatin,  Aran  Eko  Widhiarto,  and  Imam Rahmat  Sjafi’i,  “Keabsahan  Surat  Keterangan  Ahli Waris  Yang  Di  Buat  Oleh  Kepala  Desa  /  Lurah  Dan

## Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran
Tanah dibantu oleh PPAT serta pejabat lain. Ketentuan  Pasal  6  Ayat  2  diperkuat  dengan Pasal  7  Ayat  1  menjelaskan  bahwa  PPAT diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri, sedangkan Pasal 7 Ayat 2 menjelaskan bahwa Menteri  dapat  menunjuk  PPAT  Sementara untuk  desa-desa  dalam  wilayah  yang terpencil.  Peran  Lurah  dalam  hukum pertanahanju diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan  dalam  melakukan  pendaftaran tanah  secaa  sistematik  dibantu  oleh  Panitia Ajudikasi  yang  dibentuk  oleh  Menteri  atau Pejabat  yang  ditunjuk.  Susunan  Panitia Ajudikasi  terdiri  atas  seorang  Ketua  panitia yang  merangkap  Anggota  yang  dijabat  oleh seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional dan Lurah yang ditunjuk 15 .
Keberadaan  lurah  dalam  susunan kepanitiaan  ajudikasi  dibutuhkan  untuk memberi  penilaian  kepastian  data  yuridis terkait  riwayat  kepemilikan  bidang  tanah  di wilayah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  dikeluarkannya SKW  oleh  Kelurahan  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  pengurusan
Camat  Untuk  WNI  Asli,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 1 (2022). H. 256-264.
15 Dewanata,  “Tinjauan  Yuridis  Pembuatan  Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021). H.470-479.
pendaftaran hak karena pewarisan. Dalam hal keabsahan  SKW  yang  dikeluarkan  Lurah. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak menjelaskan secara rinci tentang kewenangan  Lurah  dan  Camat  untuk mengetahui  atau  menguatkan  SKW  yang dibuat  oleh  Ahli  Waris  WNI  asli.  Lurah seharusnya  memiliki  kewenangan  untuk menyaksikan  dan  menguatkan  SKW  yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Lurah 16 .  Tetapi  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tentang  Pendaftaran  Tanah, menjelaskan bahwa peralihan hak terdiri atas Pemindahan  Hak  karena  Jual  Beli,  Lelang, Pewarisan.  Lurah  dalam  hukum  pertanahan memiliki  tugas  terkait  pembuatan  SKW. Pembuatan  SKW  harus  dihadiri  oleh  dua orang  saksi  serta  disahkan  oleh  Lurah  dan Camat di tempat tinggal pewaris. SKW juga sebagai bukti tanda tertulis yang memerikan keterangan mengenai kedudukan seseorang 17 . Keberadaan SKW merujuk pada hukum  pembuktian  sebagai  alat  bukti  yang sah 18 . SKW dapat mnjadi alat bukti yang sah dan memiliki derajat pembuktian yang cukup jika dibuat oleh pejabat yang berwenang.
16 Aisyah,  “Eksistensi  Perlindungan  Hukum  Warga Negara  Terhadap  Tindakan  Pemerintah  Dalam Membuat  Keputusan  Administrasi  Negara,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan 11, no. 1 (2016). H.44-54.
17 Erwinsyahbana  and  Harmita,  “Kekuatan  Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin
Selanjutnya, surat tanda bukti sebagai syarat dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut bisa  berupa  wasiat, putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, penetapan pengadilan serta Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk. Ini dikarenakan dalam kesehariannya dimasyarakat  Indonesia sendiri hidup  dalam suatu tatanan masyarakat kompleks. Sebagai tambahan  dalam  penggambaran  penjelasan diatas,  Penggolongan  penduduk  tersebut mengatur mengenai penggolongan penduduk Hindia  Belanda  menjadi  golongan  antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, Golongan  Timur  Asing  yang  salah  stau contohnya adalah masyarakat tionghoa.
a) Penduduk  Pribumi:  Yang  termasuk Golongan  Bumiputera  adalah  mereka yang termasuk penganut Pribumi Indonesia asli yang tidak pindah ke lain golongan. Mereka yang tadinya termasuk golongan lain tetapi yang telah meleburkan  diri  ke  dalam  golongan pribumi. Pembuatan SKW untuk Golongan  Bumiputera  belum  dan  juga ada ketentuan hukum yang mengaturnya di  Indonesia.  oleh  karena  itu  pada umumnya pembuatan SKW bagi Golongan  Bumiputera  tersebut  juga banyak didasarkan pada hukum adat dari
Dari  Perkawinan  Tidak  Tercatat,” Jurnal  Hukum Novelty 8, no. 2 (2017). H.269-291.
18 Soekromo,  “Proses  Pembuktian  Dan  Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan,” Jurnal Hukum 11, no. 1 (2014).124-136
para  ahli  warisnya  itu  sendiri  termasuk pula  hukum  waris  adat.  Di  dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang
Pendaftaran Tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi  pembuatan  SKW  namun  khusus yang  berhubungan  dengan  barang  tidak bergerak  berupa  tanah  yang  telah terdaftar  atau  bersertifikat.  SKW  bagi WNI penduduk asli Indonesia (Bumiputera) yang dibuat oleh para ahli waris  dengan  memuat  keterangan  atau pernyataan sebenar-benarnya,
disaksikan  2  orang  saksi  dan  dikuatkan dan dibenarkan Lurah dan Camat sesuai dengan domisili pewaris. Pada umumnya, SKW dibuat untuk memenuhi syarat  dalam  pembuatan  Akta  Jual  Beli harta  warisan  yang  belum  dibagi  oleh ahli  waris  setelah  pewaris  meninggal dunia, atau akta lainnya yang bermaksud mengalihkan  warisan  dari  seorang pewaris oleh ahli waris sedangkan sejak pewaris  meninggal  dunia  belum  pernha dilakukan  pembagian  waris  oleh  ahli waris.
b) Keturunan Eropa dan Tionghoa: Banyak ditemui SKW yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan dari para  ahli  waris  bahwa  mereka  adalah benar-benar  merupakan  ahli  waris  yang
sah  dari  pewaris  yang  telah  meninggal dunia.  SKW  Tionghoa  tersebut  pada umumnya  dibuat  dibawah  tangan  yang dikuatkan dan / atau dikeluarkan setelah adanya  keterangan  dari  Kelurahan setempat dan telah disetujui.
c) Keturunan  Timur  Asing  (Arab)  : Golongan yang ketiga, adalah Golongan Timur Asing. Menurut Pasal 163 Ayat 4 IS  ( Indische    Staatsregeling )  yang termasuk Golongan Timur Asing adalah mereka  yang  tidak  termasuk  Golongan Eropa  dan  tidak  termasuk  Golongan Pribumi.  Surat  Keterangan  Waris  bagi WNI  Keturunan  Timur  Asing  lainnya dibuat  di  Balai  Harta  Peninggalan.  Hal ini dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  merupakan  instansi yang  berwenang  menerbitkan  SKW untuk Golongan Timur Asing.
Persamaan dan Perbedaan Surat Keterangan Waris  Pribumi  dan  Campuran  (Tionghoa) adalah
a) SKW Pribumi, format/strukturnya sederhana  karena  jarang  ada  yang membuat : Surat wasiat dan Perjanjian kawin.
b) SKW  Campuran  (Tionghoa),  Lebih kompleks  karena  pada  umumnya
masyarakat Tionghoa kebanyakan suka menggunakan  surat  wasiat  jadi  SKW lebih  kompleks.  Bahkan  perjanjian kawin pemisahan harta bersama. Selain itu apabila ada surat wasiat sebelumnya maka  di  SKW  perlu  dijelaskan dipaparkan,  sekalipun  surat  wasiat sebelumnya semisal tidak diberlakukan atau  dihapus  tetap  harus  di  jabarkan dalam  SKW,  biasanya  ada  pernyatan bagi    SKW  yang  melampirkan  surat wasiat  sebelumnya,  sebagai  berikut: “saya cabut dan nyatakan tidak berlaku semua  surat  wasiat  dan  surat-surat lainnya  yang  mempunyai  kekuatan sebagai  surat  wasiat,  yang  telah  saya buat  sebelum  surat  wasiat  ini,  tanpa pengecualian.  Saya  angkat  sebai  satu- satunya  ahli  waris  saya  serta  sebagai pelaksana  dari  wasiat  saya  ini,  yaitu xxxx. Kepadanya saya berikan hak dan kekuasaan,  yang  menurut  undang- undang  (peraturan  hukum)  diberikan kepada pelaksana  wasiat terutama hak untuk  memegang  dan  mengurus  serta menguasai  semua  harta  peninggalan saya,  selama  waktu  yang  ditetapkan undang-undang”.  Melampirkan  surat keterangan ganti nama karena biasanya tionghoa  punya  nama  tionghoa  (tidak berbahasa Indonesia).
2. Persamaan dan Perbedaan Surat Keterangan  Waris  yang  di  buat  di Kelurahan dan Kantor Notaris
SKW  yang  dibuat  oleh  notaris merupakan  pernyataan  sepihak  dari  seorang notaris,  jadi  tidak  ada  penyebutan  tentang penghadapnya, merupakan pernyataan sepihak  dengan  mendasarkan  kepada  akan data-data yang tersedia kepadanya, jadi tidak memuat  keterangan  dari  penghadap  seperti pada  akta para pihak (partij  acte) pada  akta notariil  yang  dibuat  dalam  bentuk  minuta, memuat pernyataan notaris tentang siapa ahli waris dari pewaris tertentu, hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris dan berapa hak bagiannya atas warisan. Jadi pernyataan yang menetapkan siapa ahli waris, bagaimana hubungan antara pewaris dan ahli waris serta berapa hak bagiannya, pernyataan itu  menjadi  tanggung  jawab  notaris  yang bersangkutan.  Selain  itu  harus  diperhatikan ada  tidaknya  ditinggalkan  surat  wasiat  oleh pewaris  yang  menjadi  dasar  pembuatan SKW, yang mengharuskan adanya penyebutan  secara  teliti (nauwkeurig) dari wasiat, dalam hal warisan atau sebagian dari padanya  diletakan  dibawah bewind, SKW menyebutkan  siapa  yang  diangkat  sebagai bewindvoeder dan  apa  saja  pembatasannya. SKW tidak menyebutkan terdiri dari apa saja warisan  pewaris,  dengan  pembuatan  SKW status  warisan  sebagai  pemilikan  bersama yang  terikat  tidak  berubah.  Jadi  dengan
adanya  SKW  belum  berarti  sudah  ada pemisahan dan pembagian (belum tentu).
Perbedaan  Surat  keterangan  waris yang dibuat dari Kantor Notaris, Balai Harta peninggalan dan kelurahan adalah:
a) Kantor  Notaris ,  lebih  terstruktur.
Penggunanya Masyarakat pribumi (umum) dan tionghoa. Memiliki struktur surat:  Pernyataan  Keterangan  Waris, Harta Peninggalan, Pembagian Bersama harta peninggalan meskipun tidak serinci APHB.  Beberapa  notaris  ada  yang membuatkan terpisah SKW dan APHB. Ada  juga  notaris  yang  membuat  SKW (dengan  pembagian  warisnya  /  sudah terbagi waris / penghitungan pembagian).  Untuk  APHB  pun  tidak diharuskan dikeluarkan bersamaan dengan  SKW.  Biasanya  APHB  dibuat untuk  keperluan  lain  semisal  ada  harta bersama  selama  perkawinan  yang  ingin dibagi. (dibuatnya SKW itu belum tentu harta  warisan  sudah  terbagi).  Biayanya sekitar Rp. 200.000,- b) Balai  Harta  Peninggalan (BHP) , Formatnya lebih terstruktur Penggunanya Masyarakat pribumi (umum) dan tionghoa. Memiliki struktur
surat Berita Acara Penghadapan.
Penerbitan SKW (Struktur hampir mirip dengan  yang  dikeluarkan  notaris). keterangan  pemohon  terkait  penerbitan SKW keterangan itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara
Penghadapan dan di tandatangani bersama  oleh  pemohon  dan  Kurator Keperdataan  Ahli  Madya.  pembuatan Berita  Acara  Penghadapan  tersebut merupakan  tahapan  awal  dari  proses pembuatan  SKW,  selanjutnya  BHP Jakarta  akan  menerbitkan  SKW  sesuai keterangan yang disampaikan pemohon, serta dokumen pendukung yang dilampirkan  dalam  surat  permohonan.
Biayanya sekitar Rp. 200.000,-
c) Kantor Kelurahan , Strukturnya Sederhana.  Penggunanya  Masyarakat Pribumi,  Memiliki  struktur  surat  surat Pernyataan Keterangan Waris berisi ahli waris  dan  harta  peninggalan.  Tanda Tangan  ahli  waris  mengetahui  kepala desa / kelurahan. Kecuali ada permintaan khusus  dari  para  pihak  untuk  dibuatkan surat  kelengkapan  tersendiri  dan  tidak satu  kesatuan  yang  terdiri  dari  : (Opsional) Surat, Pernyataan Keterangan  Waris,  Surat  Pernyataan, Surat  Pernyataan  Pembagian  Waris  dan Surat  Pernyataan  Rela  tidak  Menerima Warisan  (bila  ada).  Untuk  biayanya gratis
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat Pendaftaran  Tanah  Tanggal  20  Desember 1969  No:  DPT/12/63/69  yang  berhak menerbitkan  surat  keterangan  kewarisan didasarkan  pada  penggolongan  penduduk  di Indonesia. Untuk golongan penduduk Eropa, Surat  Keterangan  Kewarisan  dibuat  oleh
Notaris.  Untuk  golongan  penduduk  Bumi Putera, Surat Keterangan Kewarisan disaksikan  oleh  Lurah  dan  diketahui  oleh Camat  (kini  dibuat  oleh  para  ahli  waris  dan disahkan  oleh  Kepala  Desa  atau  Lurah  dan diketahui  oleh  Camat),  untuk  golongan penduduk  Timur  Asing  Tionghoa,  Surat Keterangan  Kewarisan  dibuat  oleh  Notaris. Sedangkan untuk golongan penduduk Timur Asing  non  Tionghoa,  Surat  Keterangan Kewarisan  dibuat  oleh  BHP  (Balai  Harta Peninggalan) 19 .  Dalam  ketentuan  Pasal  111 Ayat  1  Huruf  C  Peraturan  Menteri  Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah disebutkan  bahwa  surat  tanda  bukti  sebagai ahli waris yang dapat berupa (1) wasiat dari pewaris, atau (2) putusan pengadilan, atau (3) penetapan hakim / ketua pengadilan, atau (4) bagi Warga Negara Indonesia, penduduk asli berupa  surat  keterangan  ahli  waris  yang dibuat oleh para ahli aris  dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa /  Kelurahan dan Camat tempat  tinggal pewaris  pada  waktu  meninggal  dunia,  bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa  berupa  akta  keterangan  hak mewaris  dari  Notaris,  bagi  Warga  Negara
19 J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990).
20 Sri  Hajati  et  al., Hukum  Waris  Adat,  Islam,  Dan Burgerlijk  Wetboek (Surabaya:  Airlangga  University Press, 2018). H.332.
Indonesia  Keturunan  Timur  Asing  lainnya berupa  surat  keterangan  waris  dari  BHP (Balai Harta Peninggalan) 20 .
Beberapa pendapat menyimpulkan, seperti  Habib  Adjie  menyarankan  agar notaris  membuat  akta  keterangan  waris (SKW)  dalam  bentuk  akta  pihak  ( Partij Acta ),  sesuai  dengan  wewenang  yang dimiliki  oleh  Notaris  yaitu  membuat  akta otentik  berdasarkan  Pasal  15  Ayat  1,  Pasal 38, Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  sebagai  perubahan  atas Undang-Undnag  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, serta Pasal  1868 KUHPerdata, yaitu dengan membuat  Akta  Keterangan  sebagai  Ahli Waris dalam bentuk aktaa pihak 21 . Pendapat lain menyarankan agar notaris tidak membuat SKW dalam bentuk akta pihak, karena pabila dibuat  dalam  bentuk  seperti  ini  dirasa  tidak sesuai  karena  dalam  akta  pihak  terdapat kehendak  dari  para  pihak  yang  dituangkan dalam  isi  akta,  mengingat  dalam  SKW  ada pembagian  harta  waris  yang  dibuat  oleh notaris berdasarkan pengetahuannya mengenai hukum waris. Maka dirasa tidaklah sesuai  apabila  dalam  isi  akta  pihak  terdapat pembagian  harta  waris  yang  dibuat  oleh Notaris 22 . Tan Thong Kie juga berpendapat,
21 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Sanksi Adinistratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Bandung: Refika Aditama, 2008).
22 Ni  Ketut  Novita  sari,  Sihabudin,  and  Bambang Sutjito, “Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas
apabila  SKW  dibuat  dalam  akta  dibawah tangan maka :
“siapakah para penghadap dan apakah akta tersebut dibuat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kalau demikian harus ada para penghadap, semua angka harus ditulis dengan huruf, semua pengubahan harus diparaf, dan sebagainya....” 23 .
Berdasarkan  penjabaran  diatas  bisa dilihat  bahwa  SKW  dan  APHB  meskipun sebagai pelengkap dalam pengurusan peralihan  hak  (pendaftaran  tanah)  terutama karena  waris  namun  keduanya  adalah  2  hal berbeda memiliki bentuk yang berbeda pula. Berikut ini akan dijabarkan perbedaan SKW dan  APHB.  APHB  (Akta  Pembagian  Hak Bersama) adalah suatu akta yang dibuat oleh PPAT  untuk  membuktikan  kesepakatan antara  pemegang  hak  bersama  mengenai pembagian hak bersama tersebut. Sedangkan maksud  dari  pembagian  hak  bersama  itu sendiri  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  pemegang  hak  bersama  atas tanah  agar  supaya  menjadi  hak  masing- masing  pemegang  hak  bersama  tersebut berdasarkan APHB. Dengan demikian APHB juga merupakan akta yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan telah terjadinya kesepakatan  diantara  para  pemegang  hak bersama  mengenai  pembagian  hak  bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan dasar pendaftaran
Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia,” Jurnal  RechtIdee 14,  no.  2  (Desember 2019).
tanah.  Salah  satu  tujuan  dari  peralihan  hak karena  waris  terutama  pendaftaran  tanah adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada  pemegang  hak  atas  tanah  ataupun satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Salah  satu  contohnya  jika  PPAT dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah  secara  adat  dengan  membuat  APHB, dianggap  telah  melaksanakan  kewajiban sesuai  dengan  perannya  dalam  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi yang bersangkutan. Sebenarnya ini pun sudah terlihat perbedaannya bahwa SKW itu hanya berupa pernyataan sepihak yang dibuat oleh  Notaris  terkait  isi  dari  SKW  tersebut sehingga  dirasa  perlu  adanya  pertanggung jawaban Notaris untuk memuat isi dari SKW tersebut,  sedangkan  APHB  dibuat  oleh Notaris  /  PPAT  sebagai  bentuk  akta  para pihak  dimana  didalamnya  dicantumkan keterangan dari para pihak yang membenarkan  isi  dari  APHB  tersebut  serta dokumen  maupun  data  yang  diberikan, Notaris  /  PPAT  hanya  sebatas  membuatkan akta  dan  para  pihak  sebagai  penghadap bertanggung  jawab  terkait  kebenaran  isi APHB  tersebut.  Tidak  hanya  itu  perbedaan
23 Tan  Tong  Kie, Studi  Notariat  Dan  Serba  Serbi Praktek  Notaris (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2007). H.567.
selanjutnya juga diamati dari contoh berikut ini : APHB adalah salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengurus pendaftaran tanah,  peralihan  hak  ke  Kantor  Pertanahan setempat. Apabila ahli waris hanya menyertakan SKW (Surat Keterangan Waris),  maka  hak  atas  tanah  tersebut  masih berstatus kepemilikan bersama-sama.
Namun,  jika  ahli  waris  menyertakan  APHB (Akta  Pembagian  Hak  Bersama)  maka  hak atas  tanah  tersebut  sudah  bisa  berstatus sebagai  hak  individu,  tergantung  dengan kesepakatan yang tercantum di dalam APHB. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk mengatasi penguasaan hak atas tanah secara individu  apabila  jumlah  ahli  warisnya  lebih dari  satu,  maka  dibutuhkan  alas  hak  yang mendasarinya yaitu APHB yang dibuat oleh PPAT.
Peran  Notaris  /  PPAT  dalam pembuatan  SKW  maupun  APHB.  PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Notaris / PPAT bertugas pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan  hukum  itu.  PPAT  memiliki  tugas yang  telah  dirangkum  dalam  Pasal  2
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT,  dalam aturan  tersebut  PPAT  bertugas  pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah  dengan  membuat  akta  sebagai  bukti telah  dilakukan  perbuatan  hukum  tertentu. perbuatan hukum tersebut antara lain :
a) Jual Beli
b) Tukar Menukar
c) Hibah
d) Inbreng (Pemasukan ke dalam perusahaan)
e) Pembuatan APHB
f) Pemberian HGB / Hak Pakai atas tanah
g) Pemberian Hak Milik
h) Pembuatan APHT – SKMHT
Hal tersebut juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  Pendaftaran  tanah  Pasal  5  yang mengatakan  bahwa  pembagian  hak  bersama atas  menjadi  hak  masing-masing  pemegang hak  bersama  didaftarkan  berdasarkan  akta yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut  peraturan  yang  berlaku  yang membuktikan  kesepakatan  antara  para pemegang  hak  bersama.  Berikut  ini  lebih jelasnya terkait peran Notaris / PPAT dalam pembuatan APHB maupun SKW :
a) Dalam proses pembuatannya Notaris /
PPAT  menjamin  terhadap  kepastian penandatanganan,  kepastian  tentang para  penghadap,  kepastian  waktu penandatanganan, dan kepastian tentang  isi  akta,  dan  para  pihak  tidak
akan  dapat  mengingkari  terhadap  apa yang  telah  mereka  buat  berkaitan dengan  akta  tersebut.  Oleh  sebab  itu kepastian  hukum  dan  perlindungan kepada para pihak nantinya akan lebih terjamin.
b) Meneliti  berbagai  persyaratan  dalam proses  pembagian  hak  bersama  dan kemudian melakukan pendaftaran peralihan  hak  berdasarkan  APHB. PPAT  berkewajiban  untuk  meneliti persyaratan formil dan materiil mengenai  subyek  hak  dan  obyek  hak meliputi :
1) Keabsahan SKW (Surat
Keterangan Waris).
2) APHB  (Akta  Pembagian  Hak Bersama).
3) Identitas  Para  Ahli  Waris  (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan)
4) Surat Wasiat
5) Surat Kematian
6) 2 orang sebagai saksi dalam SKW
7) SPPT PBB tahun terakhir, dll
c) Dalam  hal  pembagian  hak  bersama berupa tanah warisan, notaris berkewajiban untuk mencocokan
kebenaran indentitas para ahli waris.
Seyogyanya SKW merupakan komponen penting dalam pengurusan pewarisan, terutama mengenai pewarisan hak atas  tanah,  peralihan  hak  yang  karena pewarisan. Ada ketentuan tersendiri,
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  1997  Tentang  Pendafataran  Tanah, peewarisan hak atas tanah harus didaftarkan karena tengang waktu pendaftarannya adalah 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris. Tenggang waktu ini juga dapat diperpanjang oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan pertimbangan khusus. Peralihan harus segera didaftarkan diantaranya dengan memperoleh SKW. SKW sendiri bisa buat dan dikeluarkan  oleh  Notaris  /  PPAT,  Camat  / kelurahan,  BHP  (Balai  Harta  Peninggalan). Adanya  berbagai  instansi  atau  pejabat  yang berhak  mengeluarkan  SKW  ini  sebenarnya juga  jadi  menimbulkan  perdebatan.  SKW yang  dibuat  di  Kelurahan  yang  telah  di tandatangani  ahli  waris  serta  mendapatkan penguatan  Lurah  dan  Camat  tidak  cukup menjadi  alat  bukti  saja,  tetapi  juga  harus  di ikuti  dengan  legalitas  yang  sah.  Karena pembuatan  SKW  sendiri  ditakutkan  akan menjadi tumpang tindih antara ahli waris dan kelurahan apabila terkait keabsahan penutup surat.  Harus  ditambahkan  adanya  frasa “dikuatkan”  dan  “mengetahui”  dalam pembuatan SKW dapat menimbulkan perbedaan  penafsiran.  Apabila  tidak  dibuat oleh  para  ahli  warisnya  sendiri,  maka  akan berimplikasi  dapat  dibatalkan  demi  hukum karena  tidak  terpenuhi  syarat  materiil sehingga lemah pembuktiannya.
Kelebihannya  adalah  karena  SKW bisa  dibuat  melalui  beberapa  instansi  tidak hanya  mengacu  pada  golongan  penduduk
(melalui  Notaris, Kelurahan, BHP) tapi bisa melalui putusan maupun penetapan pengadilan jika sewaktu waktu ada sangketa terkait  permasalahan  waris.  SKW  sebagai bentuk  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi  ahli  waris  yang  ditinggalkan  meskipun dalam  hal  ini  SKW  masih  sebatas  harta warisan  yang  belum  terbagi  bahwa  harta masih  kepemilikan  bersama.  Karena  SKW sebagai  Syarat  pengurusan  peralihan  hak karena  waris  maka  jika  tidak  terpenuhi, dianggap tidak bisa melaksanakan peralihan hak terutama untuk pengurusan waris (tanah) di  BPN  (Kantor  Pertanahan).  Kalaupun sudah  dilakukan  pembagian  Hak  Bersama atas Harta Waris, maka selain SKW biasanya juga dimintakan APHB (Akta Pembgian Hak Bersama).  Sebagai  pemenuhan  bukti  bahwa telah dibagi waris.
Sementara  Kekurangannya  adalah karena  beberapa  instansi  bisa  membuat SKW, maka SKW yang nantinya sebagai alat bukti  perdata  juga  bisa  menimbulkan permasalahan  masing-masing  dikemudian hari,  karena  ketentuan  mengenai  bentuk SKW  memiliki  format  yang  berbeda bergantung  SKW  itu  dikeluarkan.  Bahwa SKW diterbitkan tidak hanya mengacu pada golongan  penduduk  (maka  dibuat  oleh Notaris,  Camat,  BHP)  tetapi  juga  sebagai surat tanda bukti ahli waris yang bisa melalui putusan  pengadilan  maupun  penetapan pengadilan. Hal ini menjadi lebih jelas karena SKW  yang  lahir  melalui  surat  penetapan
pengadilan  dianggap  memiliki  kekuatan pembuktian absolut dan apabila dipermasalahkan  lebih  lanjut  tetap  memiliki prosedur  yang  jelas  melalui  mekanisme peradilan.

## E. Kesimpulan
Bahwasanya  dalam  hal  perbuatan hukum  peralihan  hak  untuk  pendaftaran tanah  karena  pewarisan,  memerlukan  salah satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu  Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai bukti bagi ahli  waris  dalam  pengurusan  pewarisan. SKW  bisa  dibuat  /  dikeluarkan  oleh  pejabat atau instansi tertentu seperti Kantor Notaris, Kelurahan,  maupun  BHP  (Balai  Harta Peninggalan)  jika  mengacu  dari  perspektif pembagian  golongan  penduduk,  yang  mana sekarang berdasarkan kewarganegaraan. SKW dianggap penting karena bukti tertulis ini berisi Keadaan dari si Pewaris, Ahli Waris yang ditinggalkan serta Harta Warisan. Perlu di  ingat  bahwa  SKW  merupakan  Surat Keterangan Waris yang belum dibagi Waris, jika sudah dibagi waris maka disebut APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) yang dibuat dengan  akta  Notaris  /  PPAT.  Dimana keduanya sama pentingnya dalam pengurusan  peralihan  hak  dan  pendaftaran tanah  karena  waris  untuk  selanjutnya diserahkan  kepada  BPN  sebagai  syarat pengurusan.  Meskipun  SKW  juga  memiliki Kelebihan  dan  Kekurangan  tergantung  dari sudut  mana  kita  melihat,  baik  dari
penggunaannya,  maupun  instansi  yang menerbitkan  tetapi  tetap  SKW  dalam kehidupan  sehari-hari  hingga  saat  ini  masih dibutuhkan.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Aisyah.  “Eksistensi  Perlindungan  Hukum
Warga  Negara  Terhadap  Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan  Administrasi  Negara.” Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan
11, no. 1 (2016).
Ali Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga,
Hukum  Pembuktian .  Jakarta:  Rineka Cipta, 1997.
Dewanata.  “Tinjauan  Yuridis  Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak  Sesuai  Dengan  Peraturan
Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021).
Erwinsyahbana  and  Harmita.  “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris
Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan  Tidak  Tercatat.” Jurnal Hukum Novelty 8, no. 2 (2017).
Habib  Adjie. Sanksi  Perdata  Dan  Sanksi Adinistratif
Terhadap Notaris Sebagai  Pejabat  Publik .  Bandung:
Refika Aditama, 2008.
Henky Wibawa Bambang Pramana,
Suhariningsih,  and  Abdul  Rachmad Boediono.  “Analisis  Yuridis  Surat Keterangan Waris Segai Alat Bukti.” Brawijaya  Law  Student  Journal ,
2014.
J.  Andhy  Hartanto. Kedudukan  Hukum  Dan
Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek . Yogyakarta:  LaksBang  Press  Indo,
2008.
J. Satrio. Hukum Waris . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990.
Johny  Ibrahim. Teori  Dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, 2007.
Kepala BPH. “Pembuatan Surat Keterangan Waris,” 2023.
http :
Jakarta.Kemenkumham.go.id / kanwil DKI Jakarta. Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002. Moechtar. Perkembangan  Hukum  Waris, Praktik Penyelesaian Sangketa Kewarisan  Di  Indonesia .  Jakarta:
Prenada Kencana, 2019.
Moh  Nazir. Metode  Penelitian .  Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2005.
Ni  Ketut  Novita  sari,  Sihabudin,  and
Bambang  Sutjito.  “Penggolongan Penduduk  Dalam  Pembuatan  Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” Jurnal RechtIdee 14, no. 2 (Desember 2019).
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana, 2009. Santoso. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif . Jakarta: Prenada Kencana, 2012.
Siti  Rohmatin,  Aran  Eko  Widhiarto,  and Imam  Rahmat  Sjafi’i.  “Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Di Buat  Oleh Kepala Desa  /  Lurah Dan Camat  Untuk  WNI  Asli.” Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 7, no. 1 (2022). Soebekti. “Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum Waris.” In Simposium Hukum Waris  Nasional .  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983.
Soekromo. “Proses Pembuktian Dan
Penggunaan  Alat-Alat  Bukti  Pada Perkara  Perdata  Di  Pengadilan.”
Jurnal Hukum 11, no. 1 (2014).
Sri  Hajati,  Soelistyowati,  Prawitra  Thalib,
Fiska  Silvia  Raden  Roro,  Erni Agustin,  and  Oemar  Moechthar.
Hukum  Waris  Adat,  Islam,  Dan Burgerlijk Wetboek . Surabaya:
Airlangga University Press, 2018.
Syofyan Hadi, and Tomy Michael. “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision

## Standing  of  State  Administration.”
Jurnal Cita Hukum 5, no. 2 (2017).
Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum . Bandung: Pionir Jaya, 1987.
Tan  Tong  Kie. Studi  Notariat  Dan  Serba
Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.