## PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI
Noviyati Rahmasari 1) , Alean Kistiani Hegy Suryana 2) , Nur Asih Triatmaja 3)
1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali
2) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali
3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali
E-mail: noviyati018@gmail.com 1) , alean.kistiani@gmail.com 2) , Nurasihtriatmaja@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Penerapan  PP  No.  71  Tahun  2010  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kualitas  penyajian  laporan keuangan  pemerintah  dan  menyajikan  data  yang  akurat  dalam  mengukur  kinerja  pemerintah.  Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan  dananya;  lebih  memungkinkan  pengguna  laporan  untuk  mengevaluasi  kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi  keuangan  pemerintah  dan  perubahan  posisi  keuangannya.  Selain  itu,  dapat  lebih  memberikan kesempatan  pada  pemerintah  untuk  menunjukkan  keberhasilan  pengelolaan  sumber  daya  yang dikelolanya;  dan berguna  untuk mengevaluasi  kinerja pemerintah  dalam  hal  efisiensi  dan  efektifivitas penggunaan sumber daya . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penyajian laporan  keungan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  di  olah  bersumber  dari  laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2022 hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 sudah sesuai pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyoali dan dilaksanakan mulai Tahun 2015, hanya terdapat  5  komponen  seperti  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Operasional,  Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bakesbangpol tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol. Dan tidak membuat  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih,  karena  ketika  ada  saldo  itu  diserahkan  ke Pemerintah Kota, selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Sehingga, yang  membuat  laporan  arus  kas  dan  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih  itu  Pemerintah Kota/Kabupaten.  Laporan  keuangan  yang  digunakan.  Laporan  keuangan  digunakan  untuk mengukur  capaian  kinerja,  bahan  evaluasi  dan  pengambilan  keputusan  suatu  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam  hal  ini pada BAKESBANGPOL. Adanya beberapa kendala penyajian seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya menguasai dalam bidangnya dan kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut serta terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

## Kata Kunci : Laporan Keuangan, PP Nomor 71 Tahun 2010

## ABSTRACT
The implementation of PP No. 71 of 2010 is intended to improve the quality of government financial statement presentation and present accurate data in measuring government performance. In accrual-
based accounting can show how the government finances activities and meets its funding needs; better enable users of the report to evaluate the government's current ability to finance activities and meet its obligations; and more real shows the financial position of the government and changes in its financial position. In addition, it can provide more opportunities for the government to demonstrate the success of the management of the resources it manages; and useful for evaluating government performance in terms  of  efficiency  and  effectiveness  of  resource  use.The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the implementation of the presentation of financial reports based on Government Regulation Number 71 of 2010.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  Data  obtained through  observation,  interviews  and  documentation.  The  processed  data  comes  from  the  financial reports of the Boyolali Regency National Unity and Political Unity Agency (BAKESBANGPOL) for 2021- 2022. The results of this study show that the implementation of PP No. 71 of 2010 is in accordance with BAKESBANGPOL Boyoali Regency and implemented starting in 2015, there are only 5 components such as Budget Realization Reports, Operational Reports,  Changes in  Equity  Reports,  Balance  Sheets  and Notes to Financial Statements. Bakesbangpol does not make a cash flow report but makes a general cash book, for  OPD  cash flow, of  course,  zero.  And don't make  a  report  on changes to  the  balance  of  the budget  excess,  because  when  there  is  a  balance  it  is  submitted  to  the  City  Government,  as  the Government which has authority over the balance. Thus, it is the City/Regency Government that makes the cash  flow  reports  and  reports  on  changes  in the balance of the excess budget. Financial reports used.  Financial  reports  are  used  to  measure  performance  achievements,  evaluation  materials  and decision  making  of  a  Regional  Government  Organizatio (OPD) in this case at BAKESBANGPOL. There are several presentation obstacles such as the lack of human resources (HR) who have not fully mastered  their  field  and  the  lack  of  socialization  regarding  this  matter  and  there  are  3  factors  that influence the implementation of PP No. 71 of 2010.

## Keywords: Financial Statements, PP Number 71 of 2010

## 1. Pendahuluan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah  bidang  kesatuan  bangsa  dan  politik  dalam  negeri  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.  Dan juga  sebagai  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan penerapan  Peratutan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  dalam  peenyajian  laporan  keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Financial Management Information System (FMIS) dan terdapat 5 komponen laporan keuangan didalamnya.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  terdapat  7  (tujuh)  komponen  laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan. Tetapi, terdapat 2 komponen laporan keuangan yang dikecualikan yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, karena laporan tersebut hanya disajikan oleh bendahara  umum  negara/daerah  dan/atau  sebagai  kuasa  bendahara  umum  negara/daerah.  Jadi, untuk  OPD  hanya  menyajikan  5  (lima)  komponen  laporan  keuangan.  penerapan  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  membawa  perubahan  terhadap  pencatatan  dan  jenis  laporan keuangan  yang  dihasilkan,  selain  itu  juga  digunakan  sebagai  aturan  yang  menjadi  acuan pemerintahan dalam membuat laporan keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal. Penerapan wajib dilaksanakan baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Peratutan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  memiliki  3  faktor  yang  sangat  berpengaruh terhadap  penerapannya  faktor  pertama  adalah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  seperti  tingkat pendidikan  staf,  jika  staf/pegawai  yang  memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  maka  semakin tinggi juga ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Pelatihan, semakin banyak sumber daya manusia mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas, dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali masih kurang pelatihan ataupun sosialisasi
mengenai  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  terhadap  penyajian  laporan keuangan. Latar belakang pendidikan pimpinan merupakan salah satu tolak ukur seseorang dapat dikatakan  profesional  atau  tidak,  latar  belakang  pendidikan  yang  tinggi  diharapkan  memiliki kualitas tingkat profesionalitas dalam pekerjaan .
Faktor yang kedua yaitu dari organisasional seperti kualitas teknologi dan informasi mencakup dukungan teknis  dan  pemeliharaan  agar  dapat  berjalan  dengan  baik,  dimana  berpengaruh  dalam perlindungan data dan beban kerja BAKESBANGPOL dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan  menggunkan  sistem  yang  disebut Financial  Management  Information  System (FMIS) untuk  mengefisiensi  waktu,  mengurangi  beban  kerja  dan  meminimalkan  kesalahan  yang  akan terjadi  .  Dan  dukungan  konsultan  berupa  masukan  atau  saran yang  digunakan  untuk  mengatasi permasalahan yang ada.
Faktor ketiga adalah fungsional seperti pengalaman satuan kerja dibidang tersebut karena pada dasarnya  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Boyolali  terdapat  pegawai  yang berpengalaman kerja tetapi, tidak sesuai bidangnya . Dan ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah pegawai yang mana dalam BAKESBANGPOL memiliki jumlah pegawai yang sangat terbatas dan bisa dikatakan kurang, karena idealnya sekitar 35.
Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAKESBANGPOL hanya ada 5 seperti Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Bakesbangpol merupakan salah satu OPD yang tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk  arus  kas OPD  itu  tentu nol.  Dan  tidak membuat  laporan perubahan  saldo  anggaran lebih, karena  ketika  ada  saldo  itu  diserahkan  ke  Pemerintah  Kota,  selaku  Pemerintah  yang  memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Jadi, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih itu Pemerintah Kota/Kabupaten.
Dari latar belakang tersebut maka, penulis ingin mengetahui implementasi standar akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali. Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi tambahan ilmu bagi penulis, memberikan informasi kepada instansi terkait dan menambah relasi.
2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1 Teori Legitimasi
Teori  Legitimasi  yaitu  teori  yang  mengungkapkan  bagaimana  suatu  organisasi  berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sudah sesuai dengan harapan masyarakat dimana organisasi tersebut beroperasi. Organisasi berusaha untuk memastikan aktivitas yang dilakukan responsif  terhadap  nilai-nilai  yang  ada  dalam  organisasi.  Legitimasi  adalah  hubungan  antara seorang  pemimpin  dengan  yang  dipimpin  (Indriani et  al ,  2019).  Keterkaitan  teori  dengan penelitian  ini  yaitu  sebagai  bahan  pertanggungjawaban  dari  bagian  pengelolaan  maupun penyajian laporan  keuangan  dan  pengambilan  keputusan dimana  pemimpin  yang  berhak  atas hal tersebut .

## 2.2 Basis Akuntansi Pemerintah
Menurut  Sabloit  dan  Suryaningsi  (2021)  dasar  pencatatan  yang  digunakan  untuk menentukan  waktu  transaksi  harus  diakui  disebut  basis  akuntansi.  Dalam  penyusunan  dan penyajian laporan keuangan biasanya menggunakan 2 (dua) jenis basis yaitu dengan basis kas dan akrual.
a. Basis Kas (cash basis)
Teknik  pencatatan  transaksi  yang  dilakukan  ketika  penerimaan  atau  pengeluaran  uang merupakan konsep penting dalam akuntansi yang disebut dngan basis kas. Kelebihan basis kas adalah dapat memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber kas, mudah untuk dipahami, tidak memerlukan pengetahuan secara detail mengenai akuntansi. Tetapi, akuntansi  dengan  basis  kas  terbatas  karena  hanya  berfokus  pada  arus  kas  dalam  periode berjalan dan mengabaikan arus sumber daya lainnya (Hartati dkk,2020).
b. Basis Akrual (acrual basis)
Teknik  pencatatan  transaksi  yang  dilakukan  ketika  transaksi  terjadi meskipun  belum  ada penerimaan  atau  pembayaran  uang  disebut  dengan  basis  akrual.  Untuk  pengukuran  aset,
kewajian dan ekuitas menggunakan basis akrual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis akrual merupakan transaksi yang diakui saat kas belum diterima ataupun dibayar (Hartati dkk,  2020).  Hasil  dari  penerapan  terhadap  laporan  keuangan  tersebut  dapat  berguna memberi bagi pemangku kepentingan.

## 2.4 Penerapan SAP Berbasis Akrual
Acuan  yang  digunakan  dalam  penyajian  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan yaitu PP. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan berbagai  kegiatan  yang  telah  dilakukan  secara  sistematis  pada  periode  tertentu  untuk  bahan evaluasi. Hal ini bertujuan agar para stakeholder dapat menilai kinerja pada periode tertentu dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan.
Pemerintah  Daerah  harus  melaksanakan  penerapan  sistem  akuntansi  pemerintahan  pada pengelolaan  maupun  penyajian  laporan  keuangan  dengan  baik.  Dengan  diterapkannya  SAP berbasis akrual dapat merubah penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah menjadi  lebih  baik.  Suatu  entitas  pemerintahan  wajib  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual, agar  dapat  menyajikan  suatu  informasi  secara  akuntanbel  dan  transparan  dan  diterapkan  di seluruh pemerintahan yang ada di Indonseia (Jusmani dkk, 2020).
Menurut  Desipradani  dan  Rusmawati  (2017)  terdapat  3  faktor  yang  mempengaruhi pengimplementasian SAP yaitu:
1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Tingkat pendidikan staf
b. Pelatihan
c. Latar belakang pendidikan seorang pemimpin
2. Faktor Organisasional
a. Kualitas teknologi dan informasi
b. Dukungan konsultan
3. Faktor Fungsional
a. Pengalaman satuan kerja dalam bidang tersebut
b. Ukuran satuan kerja

## 2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hartati  dkk,  2020)  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  SAP.  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sumatra  Selatan  pada  Tahun  Anggaran  2018  belum  menerapkan  karena  pencatatan  dan pembukuan  laporan  keuangan  belum  sesuai  dan  pencatatan  transaksi  dikalukan  pada  saat terjadinya kegiatan uang diterima atau uang dikeluarkan.
Penelitian yang dilakukan (Sabloit dan Suryanigsi, 2021) variabel dalam penelitian iniadalah Sistem Akuntansi Instansi. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah penyajiannya telah sesuai dan dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan aplikasi SAIBA.
Penelitian  yang  dilakukan (Bendelina  Sabloit  &  Suryaningsi,  2021) Analisis  Sistem Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  Berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010  Dalam  Penyusunan Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Militer  III-15  Kupang),  v ariabel  dalam penelitian  iniadalah  Sistem  Akuntansi  Instansi.  Bahwa  hasil  dari  penelitian  ini  adalah penyajiannya  telah  sesuai  dan  dalam  penyusunan  laporan  keuangannya  menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).
Penelitian yang dilakukan oleh Jusmani et al ., 2022 dengan judul Analisis Penerapan SAP Terhadap  Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan  di  Pemerintah  Daerah  Ogan  Komering  Ilir metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sejak Tahun 2019, jadi sudah sesuai.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Manjana  &  Nasution,  (2022)  dengan  judul  Analisis Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Sesuai  PP  No.  71  Tahun  2010  pada  Badan  Pengelola
Keuangan  Daerah  Kota  Pematangsintar.  Metode  yang  digunakan  yaitu  Deskriptif  Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai.
Penelitian yang dilakukan oleh Saragi et al ., (2021) dengan judul Analisis Penerapan SAP Berbasis  Akrual  (PP.  71/2010)  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Simalungun.  Metode  yang  digunakan  yaitu  kualitatif.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai.

## 3. Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Boyolali  adalah OPD  yang  terletak  di  Jl. Merdeka  Timur (Kompleks  Perkantoran  Terpadu  Kabupaten  Boyolali), Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Periode waktu penelitian adalah pada bulan April sampai dengan Mei 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yaitu  penelitian  tentang  data  yang  dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara atau dokumenter antara peneliti dengan informan (Desipradani dan Rusmawati, 2017). Teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:
1. Observasi  merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara melakukan  pengamatan  langsung  dan  mencatat  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  objek penelitian (Sabloit dan Suryaningsi, 2021). Sehingga penulis dapat mengetahui gambaran yang lebih nyata untuk melakukan penelitian terkait.
2. Data  yang  didapatkan  dengan  memberikan  pertanyaan  langsung  (tanya  jawab)  oleh pewawancara kepada informan Interview yang digunakan adalah dengan metode Structured Interview . Structured Interview adalah wawancara dalam bentuk dimana seorang penanya telah  menyiapkan  berbagai  pertanyaan  yang  secara  mendetail  dengan  urutan  yang  sudah dibuat dan diproses, interview tersebut mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah dibuat  secara  ketat  (Sabloit  dan  Suryaningsi,  2021).  Dalam  hal  ini  penulis  melakukan wawancara dengan pihak yang terkait pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten (BAKESANGPOL)  Boyolali  untuk  mendapatkan  keterangan  yang  diperlukan.  Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut
1) Apakah menurut bapak laporan keuangan penting bagi suatu instansi dan digunakan dalam pengambilan keputusan?
2) Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada BAKESBANGPOL sudahkan sesuai dengan PP NO. 71 Tahun 2010 dan  diterapkan sejak kapan?
3) Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan apakah  mengalami hambatan?
4) Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali laporan apa saja yang dibuat?
3. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan  berkaitan  dengan  masalah,  meliputi  data  kualitatif  yang  terdiri  dari  dokumen pengelolaan keuangan. Teknik ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen (Bendelina Sabloit  &  Suryaningsi,  2021).  Gambar  dan  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh BAKESBANGPOL merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 4. Hasil dan Pembahasan
1. Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten boyolali
Laporan  keuangan  digunakan  untuk  menilai  kondisi  laporan  keuangan  entitas, membandingkan antar realisasi anggaran dan anggaran yang sudah ditetapkan oleh suatu entitas. laporan keuangan adalah laporan tentang transaksi keuangan secara terstruktur yang dilakukan entitas atau perusahaan. Arti lain laporan keuangan adalah proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian  informasi  yang  memiliki  manfaat  sebagai  bahan  untuk  mengambil keputusan serta menilai kinerja suatu pemerintahan (Saragi dkk, 2021).
Standar  akuntansi  merupakan  dasar  yang  digunakan  untuk  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali dianalisis dan dilihat kesesuaiannya dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
Perda  Kabupaten  Boyolali  telah  berusaha  untuk  menyajikan  Laporan  Keuangan  agar sesuai. Akun aset dan kewajiban yang timbul dalam pengungkapannya telah menggunakan basis akrual.  Akun  pendapatan,  belanja  dan  rekonsiliasinya  menggunakan  basis  kas  serta  dalam pelaporan  keuangan  pada  pemerintah  daerah  menggunakan  basis  akrual.  BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, sejak tahun 2015 BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali juga telah memberikan lampiran pada perhitungan tahunan dan mengikuti standar  akuntansi.  Lampiran  Laporan  Keuangan  (CaLK)  BAKESBANGPOL  Kabupaten Boyolali  berisi  laporan  rinci  tentang  nilai  properti  sebagaimana  disajikan  dalam  berbagai laporan  keuangan  yang  ada  dan  sesuai  dengan  dasar  yang  berlaku  untuk  transaksi  tersebut. Berikut laporan keuangan yang telah disajikan oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Boyola
Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No. 2, (2023) Desember 2023

## Gambar 4 1 Laporan Realisasi Anggaran
Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No. 2, (2023) Desember 2023
Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No. 2, (2023) Desember 2023
Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No. 2, (2023) Desember 2023
Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No. 2, (2023) Desember 2023
1. Peratutan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memiliki 3 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapannya yaitu:
1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tingkat pendidikan staf, jika staf/pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi juga ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Pelatihan, semakin banyak sumber daya manusia mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas, dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali masih kurang pelatihan ataupun sosialisasi mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap penyajian laporan keuangan. Latar belakang pendidikan pimpinan merupakan salah satu tolak ukur seseorang dapat dikatakan profesional atau tidak, latar belakang pendidikan yang tinggi diharapkan memiliki kualitas tingkat profesionalitas dalam pekerjaan .
2. Faktor organisasional seperti kualitas teknologi dan informasi mencakup dukungan teknis dan pemeliharaan agar dapat berjalan dengan baik, dimana berpengaruh dalam perlindungan data dan beban kerja BAKESBANGPOL dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan  menggunkan  sistem  yang  disebut Financial  Management  Information  System
(FMIS) untuk mengefisiensi waktu, mengurangi beban kerja dan meminimalkan kesalahan yang  akan  terjadi  .  Dan  dukungan  konsultan  berupa  masukan  atau  saran  yang  digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
3. Faktor fungsional seperti pengalaman satuan kerja dibidang tersebut karena pada dasarnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali terdapat pegawai yang berpengalaman kerja tetapi, tidak sesuai bidangnya . Dan ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah pegawai yang mana dalam BAKESBANGPOL memiliki jumlah pegawai yang sangat terbatas dan bisa dikatakan kurang, karena idealnya sekitar 35.
2. Penerapan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali
Dalam  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  terdapat  7  komponen laporan  keuangan  seperti  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih,  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Tetapi,  terdapat  2  komponen  laporan  keuangan  yang diceualikan  yaitu  Laporan  Arus  Kas  dan  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  karena laporan tersebut hanya disajikan oleh bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara  umum  negara/daerah.  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Boyolali merupakan salah satu OPD Kabupaten Boyolali yang harus melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  pada  pengelolaan  maupun  penyajian  laporan  keuangan dengan baik. Agar membawa perubahan yang baik pada laporan keuangan yang disajikan, maka perlu  diterapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Terdapatnya  kendala  seperti kurangnya  sosialisasi  maupun  bimbingan  sehingga  pada  saat  pengerjaan  pembukuan  hanya sedikit  yang  memiliki  pemahaman  dan  sumber  daya  manusia  yang  kurang  berkompeten terhadap pengelolaan keuangan dan penyajian keuangan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan  yang  disajikan  oleh  BAKESBANGPOL  hanya  ada  5  seperti  Laporan  Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Bakesbangpol merupakan salah satu OPD yang tidak membuat laporan arus kas tetapi membuat buku kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol.  Dan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ketika  ada  saldo  itu  diserahkan  ke  Pemerintah  Kota,  selaku  Pemerintah  yang  memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Jadi, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih itu Pemerintah Kota/Kabupaten.
Laporan Keuangan OPD disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Pemda Kabupaten Boyolali telah berusaha untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.  Pengungkapan  untuk  pos-pos  aset  dan  kewajiban  yang  timbul  sehubungan  sudah menerapkan  basis  akrual,  pendapatan,  belanja  dan  rekonsiliasinya  menerapkan  basis  kas  dan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. Laporan  keuangan  yang  disusun  dan  disajikan  oleh  BAKESBANGPOL  Kabupaten  Boyolali
sudah melaksanakan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

## 5. Kesimpulan

## 5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan  pembahasan  pada  penelitian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  penerapan  penyajian  laporan  keuangan  pada  BAKESBANGPOL  Kabupaten  Boyolali telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dilaksanakan sejak Tahun 2015 dan  dalam  penyusunannya  menggunakan  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA),  sekarang  disebut  dengan Financial  Management  Information  System (FMIS) merupakan  perkembangan  dari  SIMDA  untuk  memudahkan  dalam  memanajemen  keuangan KESBANGPOL  Bakesbangpol  tidak  membuat  laporan  arus  kas  tetapi  membuat  buku  kas umum, untuk arus kas OPD itu tentu nol. Dan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ketika ada saldo itu diserahkan ke Pemerintah Daerah, selaku Pemerintah yang memiliki kewenangan atas saldo tersebut. Sehingga, yang membuat laporan arus kas dan laporan perubahan  saldo  anggaran  lebih  itu  Pemerintah  Daerah.  Laporan  keuangan  digunakan  untuk mengukur capaian kinerja, bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pada BAKESBANGPOL. Terdapatnya kendala dalam penyajian laporan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor SDM, faktor organisasional dan faktor fungsional.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1. Hasil  wawancara  kurang  komprehensif  melibatkan  pemangku  kebijakan  pengelolaan keuangan
2. Durasi laporan keuangan 2 (dua) Tahun (Tahun 2021 dan 2022) kurang representatif untuk diteliti secara deskriptif kualitatif.

## 5.3 Saran
1. Untuk BAKESBANGPOL Kabupaten Boyolali
Perlu  diadakannya  bimbingan,  pelatihan  ataupun  sosialisasi,  berpartisipasi  dengan  satuan kerja  yang  di  ampu,  meningkatkan  kemampuan  yang  sesuai  dalam  bidangnya  dan meningkatkan kemampuan manajemen dalam tata kelola keuangan.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang sejenis dengan lebih mengarahkan pada penelitian kuantitatif dan data yang digunakan minimal 5 Tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Catatan atas Laporan Keuangan BAKESBANGPOL
[2] Desipradani,  G.  &  Rusmawati,  Z.  2017. Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Pemkot Surabaya . Dalam Majalah. Vol. XXII No. 2. Surabaya.
[3] Hartati,  S.,  Hendri,  E.,  &  Lilianti,  E.  2020 .  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Selatan . Dalam Jurnal Mediasi. Vol. 2 No. 2. Palembang.
[4] Jusmani., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. 2022. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir . Dalam Jurnal Media Akuntansi. Vol. 4 No. 2. Palembang.
[5] Laporan Operasional BAKESBANGPOL
[6] Laporan Perubahan Ekuitas BAKESBANGPOL
[7] Laporan Realisasi Anggaran BAKESBANGPOL
[8] Neraca BAKESBANGPOL
[9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.
[10] Sabloit, D. B. & Suryaningsi. 2021. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No. 2, (2023) Desember 2023
berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang) . Dalam Jurnal Akuntansi (JA). Vol. 8 No. 3. Kupang.
[11] Saragi,  R.  U.,  Sriwiyanti,  E.,  &  Tarigan,  V.  2021. Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  (PP.  71/2010)  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Simalungun . Jurnal Ilmiah AccUsi.
[12] berdasarkan  PP  Nomor 71  Tahun  2010  dalam Penyusunan  Laporan Keuangan  (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang) . Dalam Jurnal Akuntansi (JA). Vol. 8 No. 3. Kupang.
[13] Saragi,  R.  U.,  Sriwiyanti,  E.,  &  Tarigan,  V.  2021. Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  (PP.  71/2010)  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Simalungun . Jurnal Ilmiah