MASALAH HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DAN ALTERNATIF SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO ISLAM

## Muhaimin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin E-mail : muhaimin@iain-antasari.ac.id
Abstract: This  paper  discusses  about  economic  improvement  that  can  be  achieved  with  the integration  amongs  of  businesses  moral  reform,  state  officials  and  structure  changes  of  efficient economic.  Waste  and  consumer  behavior  of  individual  communities  and  the  state  officials  in preparing the household budget and the state will lead to economic decline. The result of this paper suggests  the  existence  of  society  and  government  role  especially  to  reduce  the  reduce  the  wasteful spending to create a fair and prosperous society.
Abstrak: Tulisan  ini  membahas  mengenai  perbaikan  ekonomi  yang  dapat  ditempuh  dengan keterpaduan antara reformasi moral para pelaku bisnis, penyelenggara negara dan perubahan struktur ekonomi  yang  efisien.  Pemborosan  dan  perilaku  konsumstif  individu  masyarakat  dan  para penyelenggara  negara  dalam  menyusun  anggaran  rumah  tangga  dan  negara  akan  menyebabkan kemunduran  ekonomi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menghendaki  perlu  adanya  peran  masyarakat  dan pemerintah  khususnya  untuk  mengurangi  belanja  yang  bersifat  pemborosan  untuk  menciptakan masyarakat adil, makmur serta sejahtera.
Kata kunci: Struktur, defisit, dampak, perkembangan.

## Pendahuluan
Dunia  internasional  dikejutkan  oleh  badai krisis  yang  menerpa  Indonesia,  yang  selama  ini dipandang  sebagai  negara  stabil  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  fantastis,  ternyata begitu  ditimpa  badai  krisis,  seluruh  bangunan ekonominya  runtuh,  persatuan  nasional  rapuh terancam  disintegrasi  bangsa  seperti  Yugoslavia dan negara-negara kawasan Balkan.
Krisis  ekonomi  berkepanjangan  dan lambannya  pemulihan  ekonomi,  menunjuk-kan kerapuhan  fondasi  ekonomi  Indonesia  yang selama  ini  dibangun.  Praktek  monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan  usaha  kerakyatan,  memperluas kesenjangan  ekonomi  dan  kecemburuan  sosial. Kondisi  ini  semakin  diperparah  oleh  budaya gemar berutang dan mempermanis istilah hutang luar  negeri  dengan bantuan  luar  negeri. Celakanya
lagi hutang luar negeri/ bantuan luar negeri dari negara-negara  donor,  dan  lembaga-lembaga keuangan  internasional  seperti  IMF  dan  Bank Dunia  banyak  yang  dikorup  oleh  orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mencapai 30% dari total anggaran pembangunan. 1
Jefrey  A.  Winters,  seorang  ekonom  dari Northwestern  University  AS  meng-emukakan bahwa  paling  tidak  sepertiga  dari  bantuan (pinjaman)  Bank  Dunia  untuk  Indonesia  bocor di  birokrasi  Indonesia.  Dalam  hasil  survey Transparancy  International terhadap  52  negara, Indonesia  menempati  peringkat  ke-7  dan  di
1 Edy  Suandi  Hamid, Perekonomian  Indonesia  Masalah dan  Kebijakan  Kontemporer, (Yogyakarta:UII  Press,
2000), hlm. 67.
antara  negara  ASEAN,  berada  pada  peringkat pertama. 2
Pada  dasawarsa  1990-an,  jumlah  hutang luar  negeri  Indonesia  menempati  peringkat  ke-5 di  antara  negara  dunia  ketiga,  setelah  Meksiko, Brazil,  India  dan  Argentina. 3 Akibat  krisis ekonomi  yang  sangat  parah  ini,  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  dengan  rasio  stock hutang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara  yang  selama  ini  terkenal  sebagai pengutang  terbesar,  seperti  Meksiko,  Brazil  dan Argentina. 4
Persoalan hutang  luar  negeri  ini  bila  tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan
menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia  internasional.  Dalam  makalah  ini  akan dipaparkan bagaimana kebijakan makro ekonomi Islam terhadap persoalan hutang dan solusi yang ditawarkan  untuk  menyelesaikan  krisis  hutang luar  negeri  secara  baik,  manusiawi  dan berkeadilan sosial.

## Hutang  Luar  Negeri  Dalam  Perspektif Ekonomi Konvensional
Masalah hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan  pembangunan  ( deficit  budged )  telah menjadi  perdebatan  klasik,  baik  dalam  tataran teoritis  maupun  praktis.  Dalam  pemikiran Rostow,  posisi  hutang  luar  negeri  dianggap sebagai the  missing  link dalam  mata  rantai pembangunan  ekonomi.  Dalam  dunia  praktis, hutang luar negeri merupakan vicious cyrcle dalam pembangunan, khususnya negara-negara berkembang.  Tercatat  beberapa  kali  dunia mengalami debt  crisis yang  hebat,  misalnya  tahun 1930-an,  1980-an,  1980-an  dan  1990-an  hingga saat  ini.  Penyelesaian  hutang  luar  negeri  masih
2 Ibid., hlm. 74-75.
3 Roem Topatimasang, Hutang itu Hutang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.
4 Ibid., hlm. 173.
merupakan    problematika  yang  kompleks  dan rumit untuk dipecahkan. 5
Dalam penjelasan teori-teori konvensional, setidaknya  terdapat  dua  teori  yang  dapat menjelaskan  tentang  urgensi  hutang  luar  negeri bagi  pembiayaan  pembangunan.  Teori  pertama mengatakan  bahwa  hutang  luar  negeri,  seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving  gap dalam  terminologi  kelompok  Neo- Klasik. 6 Jadi  dalam  hal  ini  hutang  luar  negeri dibutuhkan  karena domestic  saving tidak mencukupi  untuk  pembiayaan  pembangunan. Sebenarnya  untuk  menutup saving  gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu debt creating flow dan non debt creating flow .
DCF  dapat  berupa  hutang  bilateral maupun  multilateral,  sedang  NDCF  berupa penanaman dan penyertaan modal seperti Foreign Direct  Investment (FDI), short  term  capital dan long term  capital .  Teori  yang  kedua  menjelaskan fenomena  hutang  luar  negeri  dari  sisi  neraca pembayaran,  dimana  ia  merupakan  salah  satu account pada  neraca  modal,  yang  berfungsi mengakomodasikan  kepentingan  neraca  berjalan yang bersifat otonom.
Jadi bila neraca berjalan mengalami defisit, maka akan dikompensasikan dengan hutang luar negeri  dalam  neraca  modal.  Dalam  konteks  ini hutang  luar  negeri  dapat  berfungsi  sebagai gap filling ,  yaitu  mengisi  gap  akibat  defisit  neraca berjalan. 7
5 MB  Hendrie  Anto, Perspektif  Islam  Tentang  Hutang Luar  Negeri  dan  Hutang  Luar  Negeri  Negara-negara Islam. UNISIA No. 43/XXIV/2001, hlm. 479.
6 Todaro,  Michel  P. Economic  Development,  5 th Edition, (New york, Longman Publishing, 1994).
7 Lihat  misalnya  dalam  Ingam,  James  C. International Economic (New  York:  John  Wiley  and  Sons,  1986). Dana-dana  utang  luar  negeri  yang  diberikan  IMF misalnya,  banyak  yang  bertujuan  untuk  mengisi  gap ini,  disamping  untuk  mendorong  tabungan  nasional dan  pembentukan  modal  tetap.  Lihat  Haque,  M Badhul, and Charles Waterberg (1992), Direct Effect of Debt Overhang  and IMF Program , Review of  Financial Economics,  Spring  sebagaimana  dikutip  oleh  Toni Prasetiantono. Utang Luar Negeri dan Defisit Transaksi Berjalan , (Yogyakarta: Kelola, MM UGM, No. 12/V. 1996.
Hutang  luar  negeri  merupakan  salah  satu sumber  pembiayaan  pembangunan  yang  sangat signifikan  bagi  negara  berkembang.  Namun demikian,  hasil  studi  tentang  dampak  hutang terhadap  pembangunan  ekonomi  menunjukkan hasil  yang  berbeda-beda.  Beberapa  ilmuwan memperoleh  kesimpulan  bahwa  hutang  luar negeri  justeru  telah  menimbulkan  perlambatan pertumbuhan  ekonomi  bagi  negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan  sebaliknya-yaitu  hutang  luar negeri  menjadi  salah  satu  faktor  yang  secara signifikan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi negara-negara pengutang. 8
Banyak negara sedang berkembang (NSB) yang  kini  telah  masuk  dalam  perangkap  hutang ( debt  trap ),  dan  akhirnya  hanyut  dalam  lingkaran ketergantungan  hutang  ( debt  overhang  hypothesis ). 9 Dalam konteks argumentasi ini, patut dipertanyakan  kembali  relevansi  dan  urgensi hutang  luar  negeri  dalam  pembiayaan  negara- negara berkembang.

## Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia
Hingga  tahun  1997,  pembangunan  di Indonesia  selalu  dipuji  oleh  lembaga-lembaga keuangan  internasional.  Bahkan  dalam  laporan Bank  Dunia  pada  bulan  Juni  1997,  Indonesia mendapat  predikat keajaiban atau  negara  yang pertumbuhannya  ajaib. 10 Sebelumnya  jatuhnya Orde  Baru,  Bank  Dunia  selalu  memuji  prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara
8 Beberapa  penelitian  yang  mendukung  kesimpulan pertama  misalnya  Kenen  (1990),  Sachcs  (1990)  dan Don  Busch  (1998),  sementara  yang  mendukung kesimpulan  kedua  antara  lain  Cohen  (1993),  Bulow dan Rogof  (1990). Sementara itu Chowdurry (1997) menyimpulkan bahwa dampak ini bervariasi dari satu negara  dengan  negara  lain.  Lihat  Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. (1997), Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Jurnal Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2 hlm 337.
9 Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, The Debt Crisis:  Lessons  of  the  1980s  for  1990s ,    Journal  of Development Economics, Vol. 50, 1996.
10 Ibid., hlm. 180.
berkembang yang sukses pembangunan ekonominya, tanpa melihat proses pembangunan itu  telah  merusak  dan  menghabiskan  sumber daya  alam  yang  ada,  dan  melilitkan  Indonesia pada hutang luar negeri yang sangat besar. 11 Satu  hal  penting  yang  dilupakan  adalah bahwa  semua  keberhasilan  itu  dicapai  dengan hutang,  sehingga  menjadi  bumerang  ketika Indonesia diterpa krisis pada tahun 1997. Seluruh bangunan ekonomi runtuh, perusahaan- perusahaan  bangkrut,  pengangguran  meledak, kemisikinan meningkat, sementara beban hutang luar  negeri  semakin  berat.  Total  hutang  luar negeri sampai dengan Desember 1998 mencapai US$  144,  021  milyar,  terdiri  atas  hutang  swasta US$  83,  572  milyar  (58,03%).  Dengan  total penduduk 202 juta jiwa, beban hutang perkapita mencapai US$ 703 pertahun. Artinya setiap bayi Indonesia  yang  lahir  saat  itu  sudah  memikul beban  hutang  sebesar  US$  303  atau  sekitar  Rp. 2.400.000,00  pertahun. 12 Dalam  laporan  diskusi di  harian  Kompas,  diperkirakan  Indonesia  baru akan dapat membayar lunas hutangnya setelah 50 tahun.  Dengan  asumsi  jumlah  total  hutang  luar negeri Indonesia pemerintah dan swasta  sebesar US$  140  milyar,  untuk  melunasinya,  rakyat Indonesia  harus  bekerja  24  jam  sehari  dengan upah Rp. 10.000,00 selama 50 tahun. 13
Kemudian  ditambah  lagi  dengan  hutang swasta yang cukupsignifikan besarnya. Dari data yang  tertulis  dalam  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa memang benar Hutang Luar Negeri Swasta telah meningkat  secara  signifikan.  Dalam  tabel  1 tersebut dapat diamati tiga macam perbandingan antara  HLN  Swasta  Pemerintah,  meliputi  (1) perbandingan  angka,  (2)  perbandingan  DR,  dan (3) perbandingan pembayaran bunga, dari tahun 1993 sampai tahun 1999.
11 Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia , hlm. 69.
12 Roem Topatimasang, Hutang itu Hutang , hlm. 173.
13 Ibid ., hlm. 180.

## Sumber: IMF
Keterangan:  S  =  Swasta,  P  =  Pemerintah,    g  = Pertumbuhan (%)

## Hutang  Luar  Negeri  Pemicu  Krisis Ekonomi Indonesia
Perpindahan  dari  Orde  Lama  ke  Orde Baru,  sekaligus  terjadi  perubahan  kebijakan. Kebijakan  Orde  Baru  menonjolkan  kebijakan pembangunan  dimana  dengan  keterbatasan persediaan  anggaran,  pemerintah  melakukan kebijakan  meminjam  dana  ke  luar  negeri  yang disebut hutang luar negeri. Sistem ekonomi pada masa  Orde  Baru  sebenarnya  dilakukan  bukan berdasarkan  sistem  mekanisme pasar yang sehat dan  betul-betul  terbuka.  Unsur  perencanaan negara  yang  terpusat  cukup  menonjol  sehingga pilihan-pilihan industri tidak berjalan berdasarkan  signal-signal  pasar,  yang  obyektif  – rasional.    Perencanaan  ekonomi  tersentralisasi yang  berkombinasi  dengan  jeratan  kelompok kepentingan  di  lingkaran  pusat  kekuasaan  dan elite  pemerintahan  telah  menjadi  pola  ( patern ) utama dari desain kebijakan ekonomi.
Kebijakan  hutang  luar  negeri,  yang dimaksudkan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  dengan  ratusan  bahkan  ribuan  proyek
yang  terlibat  di  dalamnya  pasti  tidak  bisa terhindarkan sebagai sasaran rente ekonomi. Jadi, pembuat  disain  kebijakan  ekonomi  bagaikan menciptakan  mobil  dengan  "pedal  gas"  yang dapat  dipacu  dengan  cepat.  Perumpamaan  itu dapat  terlihat  dari  rekayasa  pertumbuhan ekonomi  yang  cepat  berbasis  hutang  luar  negeri dan  dilanjutkan  dengan  ekploitasi  sumber  daya alam secara berlebihan untuk mengejar "setoran" hutang. 14
Namun demikian, teknokrat para pembuat rancangan kebijakan ekonomi tadi lupa membuat "rem"  pengendali  yang  baik.  Akhirnya  ekonomi Indonesia  betul-betul  terperangkap  hutang  yang menggiring  ke  jurang  krisis  moneter  dan kemudian  menular  ke  dalam  seluruh  sistem ekonomi,  yang  sebenarnya  rentan.  Krisis  multi dimensi  lanjutannya  telah  menyebabkan  ongkos sosial-politik  yang  tinggi.  Bahkan  biaya kemanusiaan  yang  terjadi  juga  sangat  luar  biasa mahal dan terpaksa harus dibayar oleh bangsa ini, yang  tidak  mungkin  tertutupi  oleh  nilai  tambah dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta selama ini.
Ekonomi  pasar  yang  semu  dilaksanakan dengan  warna  yang  kuat  dan  sangat  menonjol dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi  masa  itu. Oleh  karena  itu,  tidak  terhindarkan  intervensi pemerintah dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini  utamanya  terlihat  dalam  rancangan  serta implementasi  APBN  yang  syarat  dengan ketergantungan  terhadap  hutang  luar  negeri tersebut.
Faktor hutang luar negeri dalam rancangan pembangunan ekonomi tersebut telah menyebabkan  dampak  negatif  tidak  hanya  dari sisi teknis kemampuan membayar kembali, negatif outflow dan debt service ratio yang melampaui batas wajar.  Dampak  desain  kebijakan  hutang  luar negeri tersebut telah menyodok aspek-aspek non ekonomi,  terutama  kerusakan  birokrasi,iklim usaha,  perburuan  rente,  inefisiensi,  dan
14 D.J.  Rachbini  (c), Politik  Deregulasidan  Agenda Kebijakan Ekonom , (Jakarta: Infobank, 1994), hlm. 7- 38.
sebagainya.  Kerusakan  aspek  non  ekonomi  ini, baik  kelembagaan  maupun  perilaku  aktor-aktor ekonomi,  jauh  lebih  besar  biaya  sosialnya daripada aspek ekonomi itu sendiri.
Batas  merah  dari  DSR  sebesar  20  persen sudah  dilanggar  sejak  lama  sehingga  beban pembayaran hutang luar negeri ini telah menjadi penyakit  laten  bagi  ekonomi  nasional.  Bahkan persoalan  hutang  luar  negeri  itu  sendiri  telah menjadi  isu  politik  yang  dirasakan  sebagai  api dalam  sekam.  Kritik  sama  sekali  tidak  dihargai bahkan  cenderung  melemah  karena  DPR mandul. Kerapuhan kebijakan hutang luar negeri ini ditutupi dengan jargon politik "Hutang hanya sebagai  komplementer".  Sementara  itu  para teknokrat  dan  ekonomi  afilatifnya  sibuk menjustifikasi  bahwa  hutang  luar  negeri  masih dapat  dianggap  sebagai  persoalan  publik  yang dapat dikelola ( manageable ).
Distorsi-distorsi  ekonomi  terjadi  karena diawali dengan semangat etatisme yang kuat dan diikuti berbagai gangguan kelompok kepentingan yang  besar.  Hal  itu  berlangsung  selama  periode pembangunan  ekonomi  serba  negara  sampai akhir  tahun  1970-an  dan  berlanjut  pada  awal 1980-an.  Namun  sistem  ekonomi  yang  bersifat etatisme  ini  tidak  dapat  bertahan  lama  karena sumber  daya  pembangunan  yang  melimpah khususnya  sumber  daya  alam  minyak  dan  non minyak serta hutang luar negeri semakin terbatas, bahkan  dari  waktu  ke  waktu  semakin berkurang. 15
Pemborosan  demi  pemborosan  satu  per satu  terlihat  semakin  gamblang,  terutama  ketika terjadi korupsi
pertamina pada masa kepemimpinan  Ibnu  Sutowo.  Namun  kasusnya ditutup-tutupi  karena  menyangkut  kepentingan penguasa,  yang  telah  memanfaatkan  BUMN menjadi  "sapi  perah".  Sejak  itu  tidak  ada  lagi kasus-kasus  korupsi  yang  betul-betul  ditangani dengan  baik.  Kerusakan  institusi  dan  perilaku aktor  negara  ini  telah  menjadi  benih  yang  kuat untukk  menular  ke  dalam  institusi  swasta  yang menempel  langsung  disamping  negara.  Sistem
15 Ibid.
yang tercipta akhirnya tidak terhindarkan menjadi normal  dan  bersifat  anomali  sehingga  rentan krisis.
Disinilah  kemudian  terjadi  kegagalan pemerintah  ( state  failure )  dalam  memainkan perannya  di  dalam  sistem  ekonomi  politik  yang sehat.  Kelemahan  dalam  membangun  sistem ekonomi  politik  menular  ke  lembaga  swasta sehingga  dunia  usahapun  dipenuhi  distorsi, perburuan  rente  dan  inefisiensi.  Kegagalan kebijakan  deregulasi  sektor  keuangan,  yang bertujuan  memacu  arus  masuk  modal  asing  ke Indonesia,  dapat  ditelusuri  melalui  logika  dan nalar berfikir seperti ini.
Pada awal tahun 1980-an kemudian terlihat gejala-gejala perlambatan pertumbuhan ekonomi karena  masa  bonansa  ekspor  minyak  mulai menyurut.  Injeksi  modal  yang  dilakukan  tidak produktif  sehingga  harus  terus  ditopang  oleh hutang  luar  negeri.  Karena  pemborosan  yang terjadi,  maka  nilai  tambah  yang  tercipta  tidak mengarah  pada  produktifitas  modal  yang diinjeksikan.  Ekonomi  Indonesia  terus  haus terhadap  tambahan  modal  dan  hutang  luar negeri.
Bahkan  pada  pertengahan  tahun  1980-an itu  pertumbuhan  hutang  luar  negeri  terus berlangsung  dan  justeru  semakin  besar.  Ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  sudah  semakin terjerat dalam perangkap hutang luar negeri ( debt trap ).  Gejala  ini  berlangsung  sejalan  dengan semakin besarnya pelarian modal negatif ke luar negeri  karena  pembayaran  cicilan  pokok  dan bunga  hutang  sudah  lebih  besar  dari  jumlah hutang baru yang diterima. 16
Transaksi  hutang  luar  negeri  pemerintah telah  menjadi  bencana  bagi  perekonomian nasional  ketika  terbukti  dari  akumulasi  yang besar  dari  pembayaran  cicilan  pokok  dan bunganya.  Aliran  modal keluar  melalui  transaksi hutang  ini  telah  menyebabkan  kehilangan kesempatan  investasi  ( oppurtunity  lost )  sehingga daya dorong fiskal secara langsung dari tahun ke tahun  mengalami  penurunan.  Kebanyakan
16 Ibid.
penerimaan  pemerintah  dari  pajak  masuk  ke dalam  pengeluaran  rutin,  yang  kebanyakan dipakai  untuk  membayar  hutang  luar  negeri. Kebijakan hutang luar negeri Indonesia akhirnya memang  menjadi  catatan  sejarah  ekonomi  yang buruk  dan  sekaligus  dapat  dicatat  sebagai  suatu kecelakaan  sejarah.  Sampai  pada  kejadian  ini, pemerintah tetap merasa santai seolah-olah tidak terjadi  apapun  dan  tidak  ada  upaya  yang signifikan  untuk  mengurangi  hutang  luar  negeri. Tidak ada perubahan kebijakan yang mengantisipasi  dengan  cepat  permasalahan hutang luar negeri ini sehingga terus menumpuk tanpa  penyelesaian.  Rutinitas  perencanaan  fiskal terus dijalankan tanpa makna yang berarti untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri  tersebut.  Namun,  akhirnya  muncul kesadaran  ketika  semuanya  sudah  terlambat, penyakit sudah terlanjur menjadi akut dan kronis, sehingga  sulit  rasanya  untuk  bisa  keluar  dari cengkeraman hutang luar negeri.
Pandangan  Islam  Tentang  Hutang  Luar Negeri  dan  tawaran  solusi  alternatif pemecahannya.
Secara  umum  terdapat  dua  pandangan tentang  hutang  luar  negeri  sebagai  alternatif menutup  defisit  anggaran  negara.  Pandangan pertama  menganggap  bahwa external  financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan  modifikasi.  Pandangan  yang  kedua menganggap  bahwa  negara  Islam  tidak selayaknya  mencari  hutang  luar  negeri  sebagai penutup saving gap -nya. 17
Pandangan  pertama  ini  pada  dasarnya membolehkan  adanya budged  deficit yang  ditutup dengan external  financing ,  sepanjang  bentuk  dan mekanismenya  disesuaikan  dengan  syariah. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain  dalam  suatu  usaha  diperbolehkan,  bahkan
17 Mannan,  Abdul, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam , (Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti  Wakaf,  1992),  hlm. 237-238.
dianjurkan.  Bentuk-bentuk  kerjasama  yang diperkenankan dalam syariah, seperti mudharabah , musyarakah , murabahah ,  dan  lain-lain,  dapat dikembangkan  sebagai  bentuk external  financing dalam  angaran  negara.  Bentuk-bentuk  ini  pada prinsipnya  lebih  bersifat flow  creating  equity daripada flow  creating  debt ,  dimana  mulai  banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan  internasional. Islamic  Development  Bank (IDB) telah banyak membiayai proyek di negara- negara  Islam  dengan  skema  ini.  Dibandingkan dengan  hutang,  penyertaan  modal  dipandang lebih  konstruktif,  proporsional  dan  fair  dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko ( loss- profit sharing ).
Pandangan  kedua,  melarang  negara  Islam untuk  menutup budged  deficit dengan  hutang  luar negeri.  Pandangan  ini  sebenarnya  lebih dikarenakan pertimbang-an faktual dan preventif, dimana  keterlibat-an  negara-negara  Islam  dalam hutang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem  bunga.  Dalam  perspektif  Islam,  bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, dan berapapun
besar-tinggi/berlipat-lipat/atau
rendah)  dipandang  sebagai  riba,  dan  karenanya dilarang  oleh  agama  dengan  tegas. 18 Pada akhirnya,  hal  ini  akan  menjerumuskan  dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam  tidak  memiliki  hutang  luar  negeri.  Dalam fakta,  bunga  hutang  luar  negeri  juga  telah menjadi  beban  yang  berat  bagi  negara-negara debitur.
Sejarah perekonomian pada masa Rasulullah  Saw  menunjukkan  bahwa  defisit anggaran  hanya  pernah  terjadi  pada  saat penaklukan  Mekkah  ( Fathu  al-Makkah ),  tetapi segera  dilunasi  pada  periode  perang  Hunain.
18 Terdapat banyak literature yang mengkaji bunga/riba,  baik  secara normative maupun  secara economic-rationale .  Lihat  misalnya:  Basyir,  A.  Azhar, Riba  Hutang  Piutang  dan  Gadai (Yogyakarta:  PT  Al- Ma'arif,  1983),  Sheikh  Ghazali  (et.al) Islamic  Finance , (Kuala  Lumpur:  Quill  Publisher,  1992),  Siddiqi,  M. Nejatullah, Bank Tanpa Bunga (Bandung: PT Pustaka, 1991).
Kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian diikuti oleh khulafaurrasyidin pada masa berikutnya. Pertimbangan  utama  keseimbangan  anggaran saat  itu  adalah  prinsip  kesederhanaan  dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam.
Dari  perspektif  Islam,  praktek  dan  proses serta  implikasi  dari  hutang  luar  negeri  tidak sesuai dengan  ajaran  Islam.  Ketidak-sesuaian  ini bisa dilihat dari berbagai hal:
Pertama ,  hutang  yang  didasarkan  riba. Bunga mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam,  terlepas  dari  seberapa  rendahnya  bunga. Kedua, hutang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat  bangsa,  padahal  Islam  mengajarkan untuk  senantiasa  menjaga  integritas  baik  secara individu  maupun  bangsa.  Di  sini  terlihat  sekali bagaimana  Indonesia  telah  didikte,  dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya  ketika  berhadapan  dengan  IMF. Ketiga, hutang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam  Islam.  Dilihat  dari  proses  yang diutarakan  terdahulu,  tidak  ada  proses  tawar menawar  yang  adil  dalam  pemberian  hutang. Tawar-menawar yang terjadi  sangat bias ke  arah keuntungan  negara  maju  dan  kerugian  bagi negara penerima. 19 Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara donor yang cenderung lebih menguntung-kan mereka. Unsur kerelaan  yang  harisnya  diterapkan  pada  kedua belah  pihak  tidak  dapat  dijalankan  sebagaimana mestinya  dengan  melihat  kebutuhan  yang mendesak  dari  debitur.  Perjanjian  yang  dibuat tersebut  tidak  dapat  memenuhi  kualitas  yang ditentukan  agama  sehingga  berdampak  hukum dan  cenderung  tidak  dapat  dibenarkan  (aqad bathil). 20
Nilai  manfaat  yang  akan  diteima  negara debitur tidak sebanding dengan beban  pinjaman itu sendiri sehingga hanya dapat digunakan untuk
19 Munrokhim  Misanam, Hutang  Luar  Negeri  dan Pembangunan  Ekonomi  Dalam  Perspektif  Islam ,  Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 th. 2000, hlm.5-6.
20 Dr  Liquat  Ali  Khan  Niazi, Islamic  Law  of  Contract ,
(Lahore: Research Cell, tt), hlm. 80.
sementara  waktu.  Kelemahan  negara  debitur justru  dimanfaat-kan  secara  optimal  oleh  negara donor  untuk  kepentingan  politik  dan  ekonomi. Tidak  adanya  perimbangan  tersebut  tetap membuka peluang ketidakadilan serta kesenjangan  ekonomi,  sosial  yang  tidak  dapat diselesaikan  dengan  pinjaman  itu  sendiri. Tindakan  yang  tidak  fair  negara  debitur, pengawasan  yang  lemah  membuka  peluang pemborosan dan tindak korupsi. Seluruh aktifitas negara  debitur  tidak  dapat  dijadikan  usaha sehingga sangat merugikan pengusaha menengah ke  bawah  yang  terkena  dampak  dari  kebijakan itu.  Konsep barakah yang  sangat  kental  dan merupakan  aset  moral  paling  berharga  dari kalangan  muslim  tidak  dapat  terwujudkan bahkan  cenderung  digantikan  dengan  sistem pencapaian kepuasan maksimal dalam ekonomi. 21 Persoalan  selanjutnya  adalah  bagaimana hal ini bisa diselesaikan. Memang, pembentukan kapital  sangat  dibutuhkan  bagi  setiap  negara, namun  cara  yang  ditempuh  bukan  dengan pelibatan birokrasi. Birokrasi cenderung membiaskan skala prioritas masyarakat. Langkah- langkah  yang  diambil  sering  mengesamping-kan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, dan lebih mementingkan implikasi politik yang menguntungkan  melalui  suatu  kebijakan  yang diciptakan.  Apalagi  jika  birokrasinya  memang korup.  Pertimbangan  kebijakan  yang  diambil dapat dipastikan lebih mementingkan kepentingan finansial bagi pengambil keputusan.
Oleh karena  itu,  dituntut mencari  alteratif bagi  pembentukan  modal  dengan  berdasarkan filosofi  bahwa  swasta  lebih  mengetahui  skala prioritas  dari  proyek  yang  akan  dilaksanakan; sehingga  setiap  proyek  yang  dilaksanakan  selalu bersifat income  generating ,  misalnya  dengan mengundang  investor  asing  ( Foreign  Direct Investment ).  Di  samping  itu,  pemerintah  perlu membuat  framework  agar strategic  partnership antara  investor  asing  dengan  investor  lokal.
21 Syafiq Mahmadah Hanafi, Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan  Rasional  dan  Kebutuhan  Etis ,  Jurnal  Asy- Syir'ah No. 7 Th. 2000, hlm. 45.
Dengan  cara  ini  pihak  swasta  diberikan kebebasan menentukan sendiri kebutuhan modal dan  alternatif  pemenuhan  sambutan  pemeritah cukup memberikan supervisi yang diperlukan.
Memang tidak bisa mengandalkan perbaikan  kesejahteraan  dengan  menyandarkan pada  usaha  swasta  karena  keterbatasannya melakukan investasi untuk pengadaan public good , yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah. Sekarang  tinggal  bagaimana  pemerintah  yang tidak mempunyai dana membiayai proyek-proyek public good .
Sesuai  perspektif  Islam  dalam  rangka mengangkat  kesejahteraan  masyarakat,  termasuk pengadaan public  good ,  dapat  diperoleh  melalui uang  zakat.  Zakat  tidak  hanya  dibatasi  dalam skala  ruang  yang  sempit.  Perspektif  zakat haruslah borderless yang  bisa  diberikan  kepada saudara sesama muslim.
Potensi  zakat  diyakini  sangat  besar,  jika setiap muslim mempunyai komitmen kuat dalam pembayaran  zakat.  Selain  itu,  dalam  zaman modern  ini  obyek  zakat  sangat  bervariasi,  yang sampai  saat  ini  belum  pernah  sekalipun dieksplorasi.  Jumlah  zakat  ini  bisa  disalurkan kepada berbagai negara muslim yang membutuhkan.  Sehingga  dengan  demikian, semangat  pemberian  bukannya  antara  tuan  dan budak seperti kasus hutang luar negeri, tetapi atas dasar semangat brotherhood yang lebih mementingkan  kesejahteraan  umat,  bukan kesejahteraan  negara  donor.  Dengan  zakat  ini inferiority bagi  negara  penerima,  sehingga  tetap bisa mempertahankan integritas suatu bangsa. 22
Bagaimana  dengan  hutang  yang  sudah terlanjur  melilit  bangsa  ini?  Pada  prinsipnya hutang adalah hutang, hutang harus dibayar. Al- Qur'an  menggariskan  bahwa  hutang  harus diselesaikan  terlebih  dahulu.  Dalam  konteks hutang luar negeri, bila hutang pemerintah maka menjadi  tanggungjawab  pemerintah  untuk menyelesaikannya,  dengan  kata  lain  menjadi tanggungjawab negara. Bila hutang swasta, maka menjadi tanggungjawab swasta, pemilik atau ahli
22 Munrokhim Misanam, Ibid ., hlm.6-7.
warisnya.  Ketentuan  Islam  mengenai  hutang piutang  ini  bila  dilaksanakan  dengan  jujur  dan konsekuen,  akan  dapat  menjamin  kepastian hukum dalam masyarakat.
Islam  sebagai  agama  pembawa  rahmat, ketentuan  hukumnya  pasti  manusia,  adil  dan menuju  kedamaian  hubungan  antar  manusia. Islam  tidak  memandang  realitas  kehidupan dengan sebelah mata, melainkan menilainya  dari berbagai  dimensi  sudut  pandang.  Dalam persoalan  hutang  piutang  Islam  tidak  hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi juga  sekaligus  kreditur,  sehingga  terbangun  cara pandang  yang  imbang  dan  adil  terhadap  kedua belah pihak.
Dalam kondisi normal, hutang pasti harus dibayar.  Namun,  dalam  kondisi  kesulitan,  pailit dan  krisis  yang  diderita  oleh  debitur,  al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah berfirman:
Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam kesulitan,  maka  berilah  tangguh  sampai  dia berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau semua  hutang)  itu  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui. 23
Ayat  tersebut  menawarkan  tiga  alternatif penyelesaian krisis hutang:
a. Penangguhan  pembayaran  hutang  sampai debitur  mampu  mengembalikan  hutangnya. Dalam  konteks  hutang  luar  negeri  perlu diadakan  penjadwalan  ulang  ( rescheduling ) pembayaran  utang  bersama  dengan  lembaga dan negara kreditur.
b. Peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan  debitur.  Pemberian  keringanan ini  besar  kecilnya  atau  prosentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Pembebasan  seluruh  hutang.  Dalam  kondisi dimana  debitur  tidak  mampu  membayar hutang,  adalah  sangat  manusiawi  dan  terpuji bila  kreditur  mau  membebaskan  debitur  dari seluruh hutangnya.
23 Q.S. Al-Baqarah: 280.
Prinsip  yang  telah  digariskan  al-Qur'an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali sebatas kemampuannya. Allah berfirman:
" Allah  tidak  membebani  manusia  melainkan sesuai dengan kesanggupannya . 24
Solusi  tersebut  di  atas  adalah  cara penyelesaian  krisis  hutang  secara  internal.  Islam masih  menawarkan  teori  penyelesaian  krisis hutang  secara  sosial.  Dalam  kondisi  dimana debitur  benar-benar  pailit  yang  dalam  istilah hukum Islamnya disebut muflis , Islam
menawarkan dua cara penyelesaian:
a. Bantuan sosial dari masyarakat. Sanak saudara, teman dan para dermawan secara  sukarela  memberikan  bantuan untuk  menyelesaikan  hutang  debitur  yang pailit.  Ini  merupakan  perwujudan  dari kepekaan, kepedulian dan solidaritas sosial sebagaimana  yang  dianjurkan  Islam.  Cara penyelesaian  sosial  ini  pernah  dilakukan oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  Pada  saat  itu ada  seorang  pengusaha  yang  jatuh  pailit dan  masih  menanggung  beban  hutang yang  sangat  berat  akibat  kegagalan  usaha buah-buahan.  Nabi  menyerukan  kepada masyarakat  untuk  memberikan  bantuan, dan  bantuan  pun  mengalir,  meskipun akhirnya  belum  juga  dapat  menutup seluruh  utangnya.  Kemudian Nabi mengambil  kebijakan  meminta  kepada seluruh kreditur untuk mau menerima apa yang  bisa  didapat  dan  mengikhlaskan kekurangannya. 25
b. Bantuan  sosial  dari  lembaga  zakat  dan negara. Debitur yang bangkrut, berhak mendapatkan  bantuan  sosial  dari  lembaga zakat atau dana sosial dari negara. Dengan catatan  hutang  tersebut  benar-benar digunakan
untuk kebaikan dan
kemaslahatan umum.
24 Q.S. Al-Baqarah: 286.
25 Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam , III: hlm. 53
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam  untuk  memecahkan  masalah  krisis hutang  adalah  sangat  realistis,  adil  dan manusiawi,  serta  dapat  diterapkan  secara universal,  baik  antar  pribadi,  antar  bangsa dan  antar  negara.  Solusi  tersebut  telah mensinergikan  berbagai  dimensi  sudut pandang, dimensi individu dan masyarakat, dimensi hukum, etika dan moral. 26

## Penutup
Perbaikan  ekonomi  dapat  ditempuh dengan keterpaduan antara reformasi moral para pelaku  bisnis,  penyelenggara  negara  dan perubahan  struktur  ekonomi  yang  efisien. Pembangunan  ekonomi  perspektif  Islam  dapat dilakukan  dengan  menekankan  penggunaan secara  maksimal  sumber  daya  ekonomi  dan meminimalkan  kesenjangan  distribusi  pada masyarakat. 27
Secara  mendasar  ajaran  agama  telah memberikan gambaran tentang nilai keberhasilan dan kemakmuran yang tidak selalu diukur dengan materi tetapi lebih ditekankan pada perimbangan faktor  materiil  dan  sprituil.  Keterbatasan  modal pembangunan  dicermati  dengan  penggunaan sumber daya secara efektif dan ekonomis dengan menghilangkan  pemusatan  kekayaan  serta ketidakadilan.
Pemborosan  dan  perilaku  konsumstif individu  masyarakat  dan  para  penyelenggara negara dalam menyusun anggaran rumah tangga dan negara juga dibarengi dengan menghilangkan tindak  korupsi  dan  tindakan  merugikan  orang lain.  Peran  positif  pemerintah  dan  kepercayaan masyarakatnya  merupakan  modal  awal  yang sangat  berharga  sebagai  niatan  baik  dalam menjalankan  pembangunan  untuk  men-ciptakan masyarakat adil, makmur serta sejahtera.
26 Abd  Majid  As, Hutang  Luar  Negeri  Dalam  Perspektif Al-Qur'an , Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000 Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000, hlm. 23-26.
27 Ahmad  Abdul  Fattah  el-Ashker, The  Islamic  Business Interprise , (Britain: Biddles Ltd, 1987), hlm. 62.

## Daftar Pustaka
Abd  Majid  As, Hutang  Luar  Negeri  Dalam Perspektif Al-Qur'an , Jurnal Asy-Syir'ah No. 7, Yogyakarta, 2000.
Ahmad  Abdul  Fattah  el-Ashker, The  Islamic Business  Interprise ,  Biddles  Ltd,  Britain, 1987.
Basyir, A.  Azhar, Riba Hutang  Piutang  dan  Gadai,
PT Al-Ma'arif, Yogyakarta, 1983. Chowdurry,  Khorshed  dan  Amnon  Levy. Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi ,  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan,  FE  UII,  Vol.  2  Nomor  2, Yogyakarta, 1997.
D.J.  Rachbini  (c), Politik  Deregulasidan  Agenda Kebijakan  Ekonom ,    Infobank,  Jakarta, 1994.
Dr Liquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract , Research Cell, Lahore, tt. Edy  Suandi  Hamid, Perekonomian  Indonesia Masalah  dan  Kebijakan  Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2000.
Haque, M Badhul, and Charles Waterberg, Direct Effect  of  Debt  Overhang  and  IMF  Program , Review  of  Financial  Economics,  Spring, 1992. Ingam,  James  C. International  Economic ,  John Wiley and Sons, New York, 1986. Kaminsky,  Graciela  L  dan  Alfredo  Preiera, The Debt  Crisis:  Lessons  of  the  1980s  for  1990s , Journal of Development Economics,  Vol. 50, 1996.
Mannan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992. Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam , III: 53 Munrokhim  Misanam, Hutang  Luar  Negeri  dan
Pembangunan  Ekonomi  Dalam  Perspektif Islam , Jurnal Asy-Syir'ah No. 7, Yogyakarta, 2000.
Roem Topatimasang, Hutang itu Hutang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. Sheikh  Ghazali  (et.al) Islamic  Finance ,  Quill Publisher, Kuala Lumpur, 1992.
Siddiqi,  M.  Nejatullah, Bank  Tanpa  Bunga ,  PT Pustaka, Bandung, 1991.
Syafiq  Mahmadah  Hanafi, Hutang  Luar  Negeri Antara  Kebutuhan  Rasional  dan  Kebutuhan Etis , Jurnal Asy-Syir'ah No. 7, Yogyakarta, 2000.
Todaro,  Michel  P. Economic  Development,  5 th Edition, Longman  Publishing,  New  York, 1994.
Toni Prasetiantono. Utang Luar Negeri dan Defisit Transaksi Berjalan , Kelola, MM UGM, No. 12/V. Yogyakarta, 1996.