## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: laksamana1310@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari  hukum  pidana  untuk  tindak  pidana  penghinaan  terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dalam  tulisan  ini membahas  bagaimana  pengaturan  tindak  pidana  penghinaan terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Bagaimana  kebijakan hukum  pidana  kedepannya  terkait  dengan  pengaturan penghinaan  Presiden  dan  Wakilnya.  Penelitian  ini  adalah  tipe penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  menyatakan  bahwa penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diperlukan hukum  yang  mengatur  secara  tepat  mengingat  Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013- 022/PUUIV/2006  dan  putusan  Mahkama  konstitusi  Nomor: 6/PUU-V/2007  serta  kurang  tepatnya  menggunakan  UU  ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran  yang  diajukan  yaitu  diperlukannya  pembaharuan  hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya  hal  seperti  ini  tidak  terulang  kembali  dan  mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.
Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana; tindak pidana; penghinaan Presiden dan Wakilnya ARTICLE HISTORY Submission: 2022-04-14 Accepted: 2022-04-29 Publish: 2022-04-30
KEYWORDS: Criminal act;
criminal law policy; humiliation of the president and his deputy

## ABSTRACT
This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find  out  how  in  the  future  criminal  law  policies  are  related  to insults to the President and Vice President . The problem in this paper  is  how  to  regulate  the  criminal  act  of  insulting  the President  and  Vice  President?  And  what  about  future  criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative  legal  research.  The  results  of  this  study  state  that insults  to  the  President  and  Vice  President  need  a  law  that specifically  regulates  because  considering  the  President  is  a symbol  of  sovereignty  and  the  previous  law  has  been  revoked through  the  Constitutional  Court's  decision  Number:  013- 022/PUUIV/2006  and  the  Constitutional  Court's  decision Number:  6/PUU  -V/2007  and  the  use  of  UU  ITE  is  less  precise because  UU  only  regulates  in  general  terms.  Therefore,  it  is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again.

## A. PENDAHULUAN
Penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik merupakan  suatu peristiwa  yang  sering dialami dan terjadi dalam masyarakat. Dalam kodisi saat ini pencemaran nama baik ini menjadi lebih luas makna dan akibatnya dikarenakan perbuatan ini saat ini dilakukan melalui  sarana  media  elektronik.  Melihat  pada  akibat  perbuatan  yang  sedemikian masive  dan  meluas  ini  kemudian  mengembangkan  suatu  pemikiran  tentang  tindak pidana pencemaran nama baik ini.
Suatu  perbuatan  pidana  yang  menimbulkan  korban  ini  diperlukan  adanya  suatu sanksi  yaitu  sanksi  pidana  yang  memiliki  tujuan  yaitu  penjeraan  pelaku  dan  tujuan pencegahan  agar  tindak  pidana  tidak  terjadi.    Menurut  Muladi  dalam  Hafrida menyebutkan  suatu  teori  integratif  yang  mengemukakan  bahwa  pemidanaan  perlu memperhatikan  faktor-faktor  yang  menyangkut  banyak  pertimbangan  salah  satunya adalah faktor hak asasi manusia serta memperhatikan sifat operasional dan fungsional sehingga perlu pendekatan yang multidimensional sehingga dampak pemidanaan baik untuk  individu  maupun  dampak  yang  bersifat  sosial. 1 Hoefnagels  dalam  Muladi "pemberian  sanksi  pidana  ini  merupakan  suatu  proses  pembangkitan  semangat  dan pencelaan  tujuan  agar  seseorang  berorientasi  atau  menyesuaikan  diri  dengan  suatu norma atau undang-undang yang berlaku". 2
Dibentuknya  aturan-aturan  mengenai  hukuman  dan  sanksi  pidana  bagi  pelaku kejahatan  yang  melakukan  kegiatan  informasi  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan teknologi. Sahuri Lasmadi menerangkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi di era  globalisasi  telah  menempatkan  pada  posisi  yang  amat  strategis  karena menghadirkan  suatu dunia  tanpa  batas,  Indonesia salah  satu  negara  yang  merasakan dari  dampaknya.  Tetapi  selain  memberikan  kontribusi  yang  positif,  teknologi  ini memberikan  dampak  negatif  seperti  melakukan  penghinaan,  perbuatan  melawan hukum  dan  kejahatan  yang  timbul  seperti  cyber  crime. 3 Sebelum  itu  KUHP  sendiri memberikan rincian mengenai jenis-jenis pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri
"Pidana  pokok:  1.  Pidana  mati  2.  Pidana penjara  3.  Pidana  kurungan  4.  Pidana denda.  Pidana  tambahan  terdiri  atas  1.  Pidana  pencabutan  hak-hak  tertentu  2. Pidana  perampasan  barang-barang  tertentu  3.  Pidana  pengumuman  putusan hakim”.
Sanksi  pidana  itu  dapat  diartikan  sebagai  sanksi  pidana  dan  juga  istilah  pidana sering disebut sebagai hukuman, penghukuman, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.
Ada beberapa pengertian Pidana menurut para ahli yaitu:
Sudarto dalam Muladi “Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang  yang  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu”.
1 Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", Indonesia Criminal Law Review, 1, 1, (2021), hlm 15. https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/
2 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, P.T, Alumi, Bandung, 2010, hlm.
10.
3 Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “ Cyber Crime dalam bentuk phising berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi ”, PAMPAS: Journal Of Criminal law, 1, 2, (2020), hlm. 69
Roeslan dalam Muladi “Pidana menurut adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  pada  pembuat  delik  itu”. Fitzgerald dalam Muladi “yang mana pidana menurutnya ialah penderitaan ototritatif atas  suatu  pelanggaran”. Ted  Honderic h  dalam  Muladi  “pidana  adalah  penderitaan ototritas dari  hukuman  (sesuatu  yang  melibatkan  perampasan  atau  kesusahan) pada pelanggaran untuk suatu pelanggaran”. 4
Ada  beberapa  kasus  terkait  tindak  pidana  penghinaan  yang  dilakukan  terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Karnanya penyerangan martabat Presiden dan Wakilnya secara sosiologi hukum dilatarbelakangi dengan beberapa kasus yang pernah menjadi perhatian publik melalui sarana media sosial (facebook, youtube, whatsapp, line, twitter dan  media  sosial  lainnya).  Tidak  banyak  kasus  penghinaan  terhadap  Wakil  Presiden tetapi tetap akan menjadi bahan perhatian publik ketika hal ini terjadi dan penghinaan terhadap Presiden ini yang marak terjadi di kalangan masyrakat luas di Indonesia dari jaman Presiden ke 6 hingga saat ini. Contohnya tindak pidana penghinaan ( beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang, baik yang bersifat umum seperti yang terdapat  dalam  Pasal  310  ayat  1  KUHP  yang  menyerang  nama  baik  pribadi  yang menyerang kehormatan seseorang, maupun bersifat khusus seperti dirumuskan diluar bab XVI buku II, terutama penghinaan khusus dalam KUHP yaitu adanya perlindungan martabat Presiden dan Wakilnya. Yang berbeda dari kedua tersebut ialah pidana khusus, karna selain seperti penghinaan umum tetapi ada yang membedakan yaitu rasa harga diri  atau  harkat  dan  martabat  tersebut  tidak  bersifat  pribadi  melainkan  komunal merupakan perasaan bersama. 5
Sebelum  masuk  kasus  penghinaan  presiden,  penghinaan  tersebut  sudah  bisa menjadi  pembelanjaran  bagi  kita  bahwa  pada  dasarnya  menghinaan  simbol  maupun pejabat negara itu tidak bisa semberangan dan jika hal ini terjadi seharusnya hukum melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  mestinya  agar  di  masa  yang  akan  datang  tidak terjadi lagi dan diperlukan pasal-pasal penghinaan presiden secara jelas.
Ada  9  kasus  tentang  penghinaan  terhadap  presiden  salah  satu  contoh  kasus penghinaan presiden yang pertama Pelaku yang diketahui bernama Bang Izal ditangkap pada Kamis 21 Juli 2017. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan pelaku ditangkap karena mengunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain menghina Presiden Jokowi, pelaku juga melakukan penghinaan terhadap partai, ormas, Polri dan kontennya berisi hatespeech dan hoax, kata Martinus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017. Maka dari itu dia dikenakan hukuman berdasarkan Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan sanksi diatur dalam pasal 45 ayat 1.
Tersangka  mengedit  foto-foto  (Jokowi)  dengan  tujuan  mefitnah  dan  mengambar yang  tidak-tidak  yang diambil dari  internet,  dengan  menggunakan  aplikasi  kemudian diupload di akun Facebook , ucap Martinus. 6 Dengan demikian, unsur-unsur penghinaan tersebut pun terpenuhi mulai dari menyerang kehormatan atau harkat martabat diri di muka  umum  (publik)  seorang  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  adanya  niat,  termasuk
4 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.Cit ., hlm. 2.
5 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi), Malang, 2016, hlm.  1-5
6 https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9- kasus-penghinaan-Presiden-Jokowi- berujung-bui , pada tanggal 12 november, Jam 14:33 wib.
menista  dan  meghina  dengan  tujuan  mefitnah.  Tetapi  seperti  yang  kita  ketahui perbedaan antara mengkritik dan menghinaan presiden tidak memiliki perbedaan yang amat signifikan, Suparji kemudian memberikan contoh kasus penghinaan dan kritikan. Berikut  contohnya:  "1.  Presiden  X  kerjanya  jauh  dari  harapan,  janji  kampanye  tidak ditepati (kritikan) 2. Presiden X kerjanya kayak kerbau (penghinaan), 3. Presiden X tidak pro  rakyat  (penghinaan),  4.  Presiden  X  tukang  bohong  (penghinaan),  5.  Presiden  X naikkan  pajak,  rakyat  makin  menjerit  (penghinaan),  6.  Presiden  X  kayak  vampire, menghisap darah rakyat dengan pajak (penghinaan)". 7
Undang-undang  hukum  pidana  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari substansi  atau  materi  hukum.  Artinya,  masalah  kriminalisasi,  dekriminalisasi,  dan diskriminasi harus dipahami secara komprehensif dengan semua aspek subjek legislasi substansial  atau  material  pada  tahap  politik  legislasi.  Berkaitan  dengan  penghinaan Presiden dan pemerintah pada Pasal 134, 136 bis, 137 dan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara konstitusi sudah dihapus  berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 sehingga masyarakat dapat menghina presiden atau pemerintah  tanpa  dipidana  namun  demikian  terhadap  kasus-  kasus  penghinaan tersebut  di  atas,  penegak  hukum  menerapkan  Pasal  27  ayat  (3)  dengan  lebih disederhanakan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.
Keputusan  MK  membatalkan  Pasal  134,  136  bis,  dan  137  KUHP  dalam kenyataannya  masih  menimbulkan  kontravensi.  Sebagian  menyetujui  bahkan mendukung keputusan tersebut. Namun dibagian yang lain beranggapan bahwa pasal- pasal tersebut masih diperlukan. Dengan mendasarkan pada pendapat Jan Rammeling, Butje  Tampi,  misalnya  menyebutkan  bahwa  penghinaan  terhadap  martabat  Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari celaan sosial dan  melindungi  dari  serangan  politik  yang  secara  sosial  akan  menggangu  ketertiban dalam  masyarakat.  Penghapusan  terhadap  pasal  ini  justru  akan  melahirkan subsosialitas. 8
Mengenai  masalah  penafsiran  penghinaan,  Mardjono  Reksodiputro  berpendapat bahwa,  dalam  hal  menegakkan  Pasal  134  KUHP  dan  Pasal  136  bis  KUHP,  makna penghinaan harus menggunakan pemahaman masing-masing meningkat di masyarakat pada Pasal 310 - Pasal 321 (mutatis mutandis). Sehubungan dengan pasal penghinaan ini, Ari Wibowo menyatakan bahwa agar tidak disalahgunakan, diperlukan perbaikan yang dirumuskan sebagai kejahatan material atau formal dengan parameter yang jelas. 9 Oleh  karna  itu  Indonesia  perlu  menetapkan  kebijkan  untuk  memperbaiki  susbstansi hukum  melalui  peninjauan  dan  penataan  kembali  peraturan  perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang- undangan.
Berkaitan dengan hal tersebut Lacia Marzuki  mengatakan bahwa:
“Peninjauan  dan  penataan  kembali  peraturan  perundang -undangan  tersebut
7 https://uai.ac.id /ruu-kuhp-mengkritik-presiden-boleh-menghina-bisa-dipenjara /, di pada tanggal 7 september, Jam 08:08 wib
8 Jan Rammelingk, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia , Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, hlm. 194.
9 https://jurnal.darmaagung.ad.id/ Analisis  pertanggungjawaban  pidana ,  diakses  tanggal  3 september 2021, jam 11.31 WIB.
adalah  merupakan  kegiatan  pengharmonisasian  berbagai  rancangan  peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya melakukan kegiatan
pengharmonisasian  berbagai  rancangan  peraturan  perundang-undangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun terhadap peraturan perundang- undangan  yang  telah  ada,  juga  melakukan  pengharmonisasian  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada  dengan  peraturan  perundang-undangan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,  inkonsistensi,  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan”. 10
Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum pidana pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakilnya, sebagaimana dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dapat dilakukan  dengan  meliputi  pembaharuan  terhadap  substansi  hukum  pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana.
Berdasarkan sistem pemidanaan dalam arti sempit, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana substantif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum meliputi buku  I KUHP, sedangkan aturan khusus meliputi buku II atau buku III  KUHP dan UU diluar KUHP. 11 Mengapa perlu dilakukanya pembaharuan hukum, karna untuk mengkaji  kembali  sudah  efektifkah  jika  sanksi  pidana  kepada  pelaku  penghinaan presiden  tersebut  menggunakan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  dan perluhkah di rancang kembali pasal-pasal penghinaan Presiden dalam KUHP.
Dengan  landasan  pemikiran  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut  melalui  penelitian  tentang “ Kebijakan  Hukum  Pidana  Atas  Tindak  Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden” .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normative, yang diperoleh dari studi perundang-undangan ( statue approach ), studi konsep ( conceptual approach ), studi kasus  ( case  approach ),  mengkaji  dan  mangganalisis  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan,  kedudukan  hukum  tentang  Deponeering  dalam  sistem Peradilan Pidana, baik Undang-undang maupun peraturan perundangan lainnya.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam  suatu  proses  penyidikan  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  beberapa pelanggaran.  Dan  dalam  proses  peradilan  di  tingkat  apapun  tidak  boleh  sampai melanggar hak-hak tersangka/terdakwa, seperti hak untuk diam, hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum dan hak-hak tersangka lainnya yang berlandaskan asas praduga tidak bersalah tersebut. Maka untuk menciptakan perlidungan hukum dan keadilan bagi seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  tersebut  sangat  diperlukan
10 Laica Marzuki, “ Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang ”, Jurnal Legislasi , 3, 1, (2006), hlm. 2. http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view/564
11 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 2.
pendampingan dan pembelaan oleh penasehat hukum sesuai ketentuan dalam Bab VI KUHAP yang menjadi fokus penelitian ini.
Penghinaan  merupakan  perbuatan  pidana  yang  marak  terjadi  saat  ini  di  dalam masyarakat, baik itu secara pribadi atau penghinaan terhadap simbol negara maupun pejabat  negara  seperti  presiden  dan  wakil  presiden.  Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  mengatur  masalah  tentang  pemghinaan  terhadap  Presiden. KUHP  yang  berlaku  pada  tahun  1918  ini  menunjukan    bahwa  pada  masa  penjajahan kolonial  pun  penghinaan  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  kejahatan  yang  layak mendapatkan sanksi pidana bagi setiap pelakunya, adapun beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden:
a. Pasal 134 KUHP
Pasal  134  berbunyi  “penghinaan  dengan  sengaja  terhadap  Presiden  atau  Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak- banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.
Penghinaan  sebagai  tindak  pidana  aduan  tetapi  dalam  hal  perbedaan  terhadap tindak  pidana  penghinaan  pada  presiden  pasal  134  ini  tidak  mensyaratkan  adanya pengaduan dari presiden maupun wakil presiden. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa pelaku penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut menyadari bahwa perbuatannya  ditujukan  untuk  seseorang  yang  berstatus  sebagai  presiden  dan  wakil presiden. Syarat pengetahuan atas status yang dihinan merupakan presiden dan wakil presiden merupakan syarat mutlak untuk dapat diterapkannya pasal ini.
b. Pasal 136 bis KUHP
Dalam  pasal  ini  menerangkan  bahwa,  “perkataan  penghinaan  dengan  sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan tak hadir, yaitu baik dimuka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan.
Pasal 136 bis ini adalah perluasan dari Pasal 134 & Pasal 315, Dimana penghinaan ringan  terhadap  orang  biasa  (bukan  Presiden  atau  Wakil  Presiden)  sebagaimana tersebut dalam Pasal 315 itu hanya dapat dihukum, bila memenuhi syarat-syarat:
- Sedang yang dihina ada ditempat itu, orang menghinanya dengan jalan ucapan lisan atau perbuatan, tidak perlu ditempat umum atau,
- Sedang yang dihina tidak ada ditempat itu, orang menghinanya dengan jalan ucapan lisan atau tulisan (ini harus ditempat umum) atau dengan surat yang dialamatkan kepada yang dihina itu.
Tetapi  penghinaan  dalam  Pasal  134  kemungkinannya  dalam  Pasal  135 sebagaimana yang telah dijelaskan itu diperluas hingga penghinaan ini bisa pula terjadi apabila:  yang  dihina  tidak  berada  dilokasi/tempat  itu,  orang  menghina  dengan perbuatan (harus ditempat umum), atau perbuatan, ucapan lisan, maupun tulisan, (ini tidak harus ditempat umum, tapi harus dimuka lebih dari empat orang, atau dihadapan orang lain yang hadir disitu tidak dengan kemauannya dan merasa tersentuh hatinya oleh penghinaan tersebut).
c. Pasal 137 KUHP
Pasal  ini  memuat  2  (dua)  butir  ayat,  yaitu:  (1)  Barangsiapa  menyiarkan, mempertontonkan  atau  menempelkan  tulisan  atau  gambar  yang  isinya  menghina
Presiden atau wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan  kejahatan  itu  belum  lagi  lalu  dua  tahun  sesudah  tetap  hukumannya  yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari jabatannya.
Dalam pasal ini memuat delik penyebaran ( verpreidingsdelict ). Penyebaran berarti mengedarkan sesuatu barang dengan jumlah yang banyak, umpamanya memperbanyak atau mencetak surat selebaran, majalah, koran, buku-buku atau gambar dan sebagainya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa kejahatan tidak perlu dibuktikan, apakah orang yang berbuat itu mempunyai sengaja akan menghina atau tidak, akan tetapi ia sudah dapat dihukum  apabila  ia  tahu  akan  tulisan  dansebagainya  yang  bersifat  menghina  itu  dan memang  ia  ada  maksud  untuk  menyebarkan  isi  tulisan  itu  menjadi  lebih  tersiar  lagi. Didalam  pasal  inilah  yang  menjelaskan  bahwa  kejahatan  tindak  pidana  penghinaan terhadap presiden ini bukan delik aduan, jadi senantiasa harus dituntut, tidak perlu ada pengaduan dari yang dihina. 12
Beberapa  Pasal  yg  telah  disebutkan  sebelumnya,  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal  137  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  tindak  pidana penghinaan  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan mengikat  atau  dengan  kata  lain  sudah  tidak  berlaku  lagi.  Dalam  pertimbangannya, Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menilai  bahwa  Pasal-Pasal  ini  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Analisis dari kebijakan kriminalisasi menyimpulkan bahwa tindak pidana ini tidak perlu diatur lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama dalam hal jaminan atas Hak Asasi  Manusia  (HAM)  bagi  setiap  warga  negara.  Penjelasan  Pasal  RUU  KUHP  yang merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak  menyebutkan  secara  jelas  kepentingan  apa  yang  ada  di  balik  pengaturan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.
Tetapi  seperti  yang  kita  ketahui  Pasal-pasal  dan  Undang-undang  yang  telah diuraikan diatas sudah tidak relavan lagi untuk digunakan menindak para pelaku tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden saat ini, namun pasal tersebut memang memuat unsur penghinaan yakni dengan unsur membuat martabat Presiden dipublik dengan memberitahu tahu masyakarat luas dengan menjelek-jelekan Presiden dengan mengedit foto Presiden atau mencoret-coret foto Presiden dan di unggah kemedia sosial dengan  maksud agar diketahui masyarakat secara luas.
Dan  seperti  yang  di  ketahui  Pasal-pasal  yang  ada  di  KUHP  tersebut  sudah  tidak berlaku melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak
12 R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal , PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, hlm. 123.
lagi  mempunyai  kekuatan  mengikat  atau  dengan  kata  lain  sudah  tidak  berlaku  lagi. Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menilai  bahwa  Pasal-Pasal  ini dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  menghambat  hak  atas  kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.  Kebijakan penal semacam ini tak lepas dari ideologi politik dan darimana kepercayaan terhadap kewenangan terhadap kewenangan hukum berasal. 13

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden
Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  penulis  terkait  dengan  kendala  dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Jambi Timur yaitu.
Berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, maka penulis mengkualifikasikan penghinaan  terhadap  Presiden  ini  perlu  adanya  Perlindungan  terhadap  martabat Presiden Indonesia, dimana apabila Presiden sebagai korban tindak pidana penghinaan yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  KUHP.  Justru  jika terjadi kejahatan terhadap martabat Presiden diserahkan sepenuhnya kepada UU No 11 Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  Pasal  27  ayat  (3)  atau  juga menggunakan Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan 315 KUHP, yang pada dasarnya pasal-pasal  ini merupakan  pasal yang digunakan  untuk melindungi  masyarakat  biasa dari tindak pidana penghinaan.
Namun  hal  ini  telah  diantisipasi  di  dalam  RKUHP  diatur  kembali  pasal  yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap Presiden dari tindak pidana penghinaan.  Sudah  merupakan  suatu  langkah  maju  dalam  perundang-undangan Indonesia  apabila  konsep  RKUHP  tersebut  dapat  terwujud  menjadi  suatu  Undang- Undang yang resmi atau hukum positif Indonesia. Penulis berpendapat apabila konsep tersebut  terwujud  menjadi  suatu  Undang-Undang,  maka  dengan  sendirinya  martabat Presiden akan memperoleh perlindungan secara khusus kembali.  Bahkan lebih baik dari pada  KUHP  maupun  UU  ITE  sebelumnya  (peninggalan  Belanda).  Menurut  Soerjono soekanto  dalam  Hafrida"  "Kriminalisasi  adalam  penetapan  penguasa  mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pemerintah". 14
Konsep Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP merupakan pengembalian dari ketentuan Pasal sebelumnya yang telah dihapus oleh MK. Sehingga penyebutan kriminalisasi untuk perbuatan  penghinaan  terhadap  presiden  dan  wakil  presiden  sebagai  kriminalisasi kurang  tepat.  Karena  Redaksi  pasal  ini  memiliki  kesamaan  dengan pasal  sebelumnya yang  ada  dalam  KUHP.  Perubahan  mendasar  hanya  pada  ketetapan  sanksinya  yang mencantumkan sanksi pidana denda selain pidana penjara, dimana denda mencapai dua ratus juta rupiah (Denda Katagori IV).
Penggunaan kategori denda dianggap lebih memudakan dalam pengaturan masa ke depan.  Upaya  mencantumkan  kategori  denda  ini  akan  mempermudah  dalam
13 Muladi, Pengkajian Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Kementrian Hukum dan  HAM RI , 2006.
14 Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 3,1 (2016). hlm. 181. http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272
perubahaannya  ke  depan.  Jika  nantinya  nominal  denda  yang  akan  dicantumkan dianggap sudah tidak relevan dan akan dirubah, maka tidak perlu semua pasal di dalam RKUHP yang dirubah, cukup pasal dalam kategori denda yang mengalami perubahan.
Selain  itu,  RKUHP  sangat  menitik  beratkan  pada  ide  keseimbangan  akan  sangat membantu  dalam  menyeimbangkan  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana. Penerapan ide elasticity of sentencing akan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku, dimana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, tetap harus mengacu pada individualisasi pidana, dimana dalam menjatuhkan pidana hakim tetap memperhatikan kondisi pelaku tindak  pidana.  Hal  ini  tentunya  akan  mempermudah  dalam  mencapai  tujuan pemidanaan itu sendiri. Jika RKUHP benar-benar menjadi hukum positif, termasuk di dalamnya  diatur  mengenai  pasal  penghinaan  terhadap  Presiden  tentunya  hal  ini merupakan  prestasi  tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian  maka  boleh dikatakan prospek kebijakan hukum pidana di Indonesia sedang menuju kearah yang lebih baik, yang dapat melindungi kepentingan segenap bangsa/negara dan masyarakat baik itu dalam hubungannya antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pemerintah negara lain bahkan hubungan antar negara.  Sebagaimana menurut Hafrida " pemidanaan  harus  memberikan  suatu  manfaat  yang  baik  dan  dapat  memberikan konsekuensi  yang  bermanfaat  yang  terlihat  buktinya  dan  pengaruhnya  baik  bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat". 15

## D. SIMPULAN
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas  disimpulkan  bahwa  ketentuan  hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden pada dasarnya terkandung pada Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 dalam KUHP, yang pada pokoknya menginsyaratkan bahwa setiap  orang  yang  secara terbuka menghina  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dijatuhi hukuman  penjara  maksimum  5  (lima)  tahun.  Tetapi  pasal  tersebut  sudah  tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat karna sudah di cabut oleh outusan Mahkama Konstitusi  Nomor:  013-022/PUUIV/2006.  Pengaturan  Pasal  penghinaan  terhadap Presiden  atau  Wakil  Presiden  telah  dihapus  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya Indonesia telah melakukan kebijakan hukum pidana (pembaharuan) dalam Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  2019  yang  salah  satu  di  dalamnya  memuat  aturan tentang penghinaan Presiden agar Presiden mendapatkan kembali perlindungan khusus dari hukum itu sendiri. Penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan penghinaan ini perlu dilakukan karna mengingat presiden merupakan kepala negara yang harus dijaga kehormatannya demi indonesia.
15 Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", Indonesia Criminal Law Review, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm 15. https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik, Nomor 11 Tahun 2008.
Buku:
Chazawi, Adami. Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi), Malang, 2016.
Arief,  Barda  Nawawi. Bungai  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Prenadamedia Group, Semarang, 2008.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Cet  2,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2016.
Rammelingk,  Jan. Hukum  Pidana  Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia , Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003.
Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, P.T,    Alumi, Bandung, 2010.
Muladi. Kapita  Selekta  Hukum  Sistem  Peradilan  Pidana,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro , Semarang, 2002.
Muladi. Pengkajian Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM R I, Jakarta, 2006.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1998
Soesilo,  R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politea, Bogor, 1991.

## Jurnal:
Gulo,  Saputra,  Sahuri  Lasmadi,  Kabib  Nawawi. “ Cyber  Crime  dalam  bentuk  phising berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi ”, PAMPAS:  Journal  Of Criminal law, 1, 2, (2020).
Hafrida. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 3, 1, (2016). http://journal.unpad.ac.id/pjih/
Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", Indonesia Criminal Law Review, 1, 1, (2021). https://scholarhub.ui.ac.id/
Marzuki,  Laica. “ Kekuatan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang- Undang ”, Jurnal Legislasi 3, 1, (2006). https://scholar.google.com
Website:
https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9- kasus-penghinaan-Presiden- Jokowi-berujung-bui , pada tanggal 12 november, Jam 14:33 WIB. https://uai.ac.id /ruu-kuhp-mengkritik-presiden-boleh-menghina-bisa-dipenjara /, diakses pada tanggal 7 september, Jam 08:08 wib