## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1543-1549 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3131
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Korban Perkawinan Usia Dini dimasa Pandemi Covid-19
M Zaid Sukhufan M, Yunanto Universitas Diponegoro Semarang Correspondence: zaidsukhuf16@gmail.com, Yun_yunanto@yahoo.com
Abstrak. Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  adalah  suatu perbuatan  yang  mengikat  secara  lahir  dan  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan perkawinan usia dini  adalah  perkawinan  yang  umur  salah  satu  atau  keduanya  masuk  dalam  kategori  dibawah  umur  19  tahun, didalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  seseorang yang dibawah 18 tahun masuk dalam kategori usia anak. Tinjauan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah Apa  saja  faktor  yang  melatarbelakangi  adanya  kekerasan  terhadap  perempuan  korban  perkawinan  usia  dini dimasa covid-19 dan Bagaimana perlindungan hukum yang tepat terhadap perempuan korban perkawinan usia dini  dimasa  covid-19.  Metode  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  Metode  Penelitian  kualitatif  dalam implikasinya  metode  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Kesimpulan  hasil  penelitian  :1)  faktor  yang  melatar belakangi  adanya kekerasan  terhadap perempuan korban perkawinan  usia  dini  dimana  covid-19  adanya  foktor ekonomi yang memang dalam keadaan pandemi faktor ekonomi membuat semua orang merasa berada di bawah. 2)  Perlindungan hukum  yang tepat  terhadap perempuan  korban perkawinan usia  dini  dimasa  covid-19  Korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  kebanyakan  adalah  perempuan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum dari  negara  dan  atau  masyarakat  agar  terhindar  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaa.
Kata kunci : Kata Kunci: Perkawinan usia dini; Korban KDRT, Covid-19
Abstract.  Marriage  according  to  Law  No.  1  of  1974  concerning  marriage  is  an  act  that  binds  physically  and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family based on the Almighty God. While early marriage is a marriage in which one or both of them fall into the category under the age of 19 years, Article 1 of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection states that someone under 18 years is included in the category of child age. The review that will be achieved in this research is what are the factors behind the existence of violence against women victims of early marriage during the covid-19 era and how is the right legal protection for women victims of early marriage during the covid-19 period. The research method  used  is  a  qualitative  research  method  in  its  implication  this  method  is  descriptive  analytical.  The conclusions  of  the  research  are:  1)  the  factors  behind  the  violence  against  women  victims  of  early  marriage where  covid-19  is  an  economic  factor  which  is  indeed  in  a  pandemic,  economic  factors  make  everyone  feel under. 2) Appropriate legal protection for women victims of early marriage during the Covid-19 period. Victims of domestic violence, most of whom are women, must receive legal protection from the state and or society in order to avoid violence or threats of violence, torture, or degrading treatment and human dignity.
Keywords : Keywords: Early marriage; Victims of domestic violence, Covid-19

## PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan adalah  suatu  perbuatan  yang  mengikat  secara lahir  dan  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  yang  bahagia  berdasarkan  ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan perkawinan usia dini adalah  perkawinan  yang  umur  salah  satu  atau keduanya  masuk  dalam  kategori  dibawah  umur 19  tahun,  di  dalam  Pasal  1  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan Anak  menyebutkan  seseorang  yang  dibawah  18 tahun  masuk  dalam  kategori  usia  anak. Berdasarkan  uraian  tersebut  terdapat  kata bahagia yang berarti dalam perkawinan tersebut memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang bebas dari kepelikan bagi seluruh anggota keluarga.
Segala perbuatan berawal dari sebab dan menimbukan  akibat,  terjadinya  perkawinan disebabkan  karena  adanya  hasrat  manusiawi
manusia  untuk  saling  berbagi  kasih,  dalam konteks perkawinan ini ialah antara laki-laki dan perempuan  untuk  menjaga  moralitas  perbuatan itu diikat dengan perbuatan perjanjian formal, di Indonesia perjanjian formal tersebut telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  sebagai  payung  hukum bagi  para  subyek  hukum.  Apabila  laki-laki  dan perempuan  sebagai  subyek  hukum  dalam perkawinan  itu  melanggar  aturan  yang  ada  dan terdapat  pihak  yang  dirugikan  maka  akan berakibat  hukum  bagi  yang  melanggarnya. Perkawinan  anak  pada  tahun  2018  sejumlah 1.220.900  orang  yang  mana  disaat  melakukan perkawinan  perempuan  berusia  dibawah  18 tahun.  Sangat  ironis  jumlah  angka  perkawinan anak  tersebut  menjadikan  Indonesia  masuk dalam 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi didunia (BPS dan Bappenas, 2020)
Komnas perempuan menuturkan didalam  catatan  tahunan  tentang  kekerasan terhadap  perempuan  tahun  2019  terdapat 406.178 perempuan, kekerasan terhadap perempuan  yang  paling  menonjol  adalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebanyak  71  % atau 9.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga (Komnas  Perempuan,  2019).  Provinsi  yang menduduki jumlah tertinggi adalah Jawa Tengah yang  berjumlah  2.913  perempuan,  disusul  DKI dengan  jumlah  2.318  perempuan,  lalu  Jawa Timur  1.536  perempuan  (Komnas  Perempuan, 2019).  Sejak  terjadinya  pandemi  covid-19  yang mewabah  di  Indonesia  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  menurun  sebanyak  31  % atau  299.911  perempuan.  Sama  dengan  kasus tahun  sebelumnya  disaat  pandemi  kekerasan dalam  rumah  tangga  menduduki  posisi  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  yang  lainnya yaitu  sekitar  79%  atau  6.480  kasus  (Komnas Perempuan,  2020).  Akan  tetapi  jumlah  tersebut belum  100%  konkrit  karena  tidak  semua perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga melapor, mereka berdalih jika melaporkannya  sama  saja  mereka  meyebarkan aib  dalam  keluarganya  dan  dimasa  pandemi covid-19  korban  cenderung  akan  lebih  dekat dengan  pelaku  karena  adanya  pemberlakuan PSBB diberbagai wilayah di Indonesia diberbagai pengadilanpun menerapkan kebijakan membatasi  pelayanan  secara  tatap  muka sekaligus proses persidangan (Komnas Perempuan, 2020).
Dimasa  pandemi  jumlah  permohonana dispensasi kawin di Indonesia semakin meningkat,  menurut  Direktorat  Jendral  Badan
Peradilan  Agama  mencatat  34.000  permohonan dispensasi  kawin,  angka  tersebut  hasil  kalkulasi dari bulan Januari-Juni tahun 2020. Dari jumlah permohonan  tersebut  97%  dikabulkan  dan  60% permohonan  ialah  anak  dibawah  umur  18  tahun (Jani,  2021).  Berdasarkan  jumlah  perkawinan anak  yang  telah  disampaikan  oleh  BPS  yang berkolaborasi  dengan  BAPENNAS  dan  jumlah permohonan  dispensasi  kawin  yang  telah disampaikan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradila Agama  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  warga Indonesia masih awam akan informasi bahayanya  perkawinan  dibawah  umur  inilah yang menjadikan permasalahan perkawinan usia dini di Indonesia begitu kompleks.
Perkawinan  yang  dilakukan  ketika  laki- laki  atau  perempuan  sebagai  calon  mempelai berada  di  bawah  umur  masuk  dalam  kategori kekerasan  terhadap  anak.  Ketika  Perkawinan yang  dilatarbelakangi  karena  paksaaan  atau kondisi  tertentu  akan  memiliki  kerentanan  yang tinggi  dalam  perkawinan  terlebih  perempuan, kerentanan  itu  meliputi  kualitas  kesehatan, rentan  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga,  pendidikan,  dan  mental.  Tidak  hanya perempuan yang dinikahkan saja yang mengalami  kerentanan  akan  tetapi  anak  dari hasil  perkawinan  juga  mengalami  kerentanan (BPS dan Bappenas, 2020).

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam implikasinya metode ini bersifat deskriptif  analitis.  Kaitanya  dengan  pendekatan tersebut maka jenis pendekatan yuridis normatif yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ). Pendekatan perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang cara  kerjanya  dilakukan  dengan  cara  menelaah berbagai  macam  undang-undang  dan  regulasi yang  memiliki  relevansi  dengan  permasalah hukum  yang  sedang  diteliti  dan  dihadapi.  jenis pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ).  Pendekatan  perundang-undangan adalah pendekatan yang cara kerjanya dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam undang- undang  dan  regulasi  yang  memiliki  relevansi dengan  permasalah  hukum  yang  sedang  diteliti dan  dihadapi  (Syamsudin,  2021).  Dalam penelitian  ini  fokus  undang-undang  yang  akan digunakan  adalah  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2003 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yuridis empiris adalah jenis pendekatan dengan menggunakan  gejala  empiris  yang  ada,  didalam pendekatan ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konflik.

## HASIL
Faktor  yang  melatarbelakangi  adanya kekerasan terhadap perempuan korban perkawinan usia dini dimasa covid-19. Keluarga adalah  salah  satu  contoh  organisasi  yang  ada  di masyarakat.  Terdiri  dari  suami,  isteri,  dan  anak ada  atau  tidaknya.  Masing-masing  memiliki peranannya dalam organisasi tersebut dan saling bersinergi  satu  dengan  yang  lain  untuk mewujudkan  organisasi  yang  dapat  berfungsi dan  bergerak  dengan  baik.  Selaras  dengan  cita- cita negara yang tertuang dalam Pasal 1 Undang- undang  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang berbunyi:  “....  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”. Namun dalam  implementasinya  hal  ini  tidak  berjalan dengan baik  karena adanya  dominan pada salah satu  sisi  dan  membuat  sisi  lainnya  berada  pada tingkatan  yang  inferior.  Terjadinya  dominasi tersebut  mengakibatkan  didalam  kehidupan beberapa  keluarga  di  Indonesia  mengalami ketidakbahagiaan karena adanya penindasan dan beberapa perlakuan kekerasan didalamnya.
Masyarakat membedakan manusia berdasarkan  beberapa  kategori  yaitu  jenis kelamin,  tingkatan  sosial,  profesi,  suku,  ras  dan sebagainya.  Pengkategorian  tersebut  dinilai dapat  menghilangkan  jati  diri  para  pelakunya, sebab  masyarakat  menggunakan  ukuran  untuk menilai sesuai dengan label yang dikonstruksikan.  Ideologi  yang  dipercayai  oleh masyarakat Indonesia dalam berkeluarga hingga saat  ini  adalah  isteri  haruslah  tunduk  dan  patuh pada  suami  dan  laki-laki  dilabeli  agresif sedangkan  perempuan  dilabeli  pasif.  Ideologi yang  telah  ada  sejak  zaman  dahulu  ini  sudah mengakar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  justru berawal  dari  situlah  terjadi  tindak  kekerasan dalam keluarga (Nunuk, 2004).
Selain  itu  konstruksi  yang  disematkan kepada  kaum  laki-laki  sebagai  kepala  keluarga justru  bisa  menjadi  bumerang  dalam  rumah tangga  yang  mengakibatkan  sebuah  keluarga menjadi  berantakan,  hal  ini  disebabkan  karena tidak semua laki-laki mampu menjadi pemimpin dan  mengorganisasi  sebuah  organisasi  yang
diberinama keluarga itu (Nunuk, 2004). Ideologi gender  hasil  konstruksi  masyarakat  teryata menimbulkan  berbagai  macam  persoalan  dalam rumah  tangga,  karena  disebabkan  tidak  adanya kesetaraan  dalam  relasi  antar  manusia.  Arif Gosita  menjelaskan  dalam  bukunya  bahwa tindakan  kekerasan  adalah  merupakan  tindak kejahatan yang melawan hukum berupa perbuatan  seseorang  sebagai  subyek  hukum dilakukan  secara  sadar  ataupun  tidak  terhadap orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau  orang  lain  yang  berakibat  munculnya penderitaan  berupa  fisik,  psikis,  dan  sosial  bagi korban  tindak  kejahatan  kekerasan  (Gosita, 1993).
Terdapat  unsur  lex  specialis  didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, unsur-unsur tersebut ialah:
a. Unsur  korektif  terhadap  pelaku.  Undang- undang  tersebut  mengatur  alternatif  sanksi dari  pada  KUHP  yang  hanya  mengatur pidana penjara dan denda. Tujuannya adalah agar  pelaku  jera  dan  tidak  mengulangi kesalahannya kembali.
b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Permasalah  KDRT  selama  ini  adalah permasalahan  privat  sehingga  kekerasan yang  terjadi  sulit  untuk  diintervensi,  maka undang-undang  ini  diperuntukkan  sebagai alat  pencegahan  di  lingkungan  rumah tangga.
c. Unsur  protektif  terhadap  korban.  Undang- undang  ini  memuat  pasal  yang  memberikan perlindungan domestik khususnya kelompok rentan (Rena, 2020).
Dispensasi  kawin  artinya  keringanan yang  diberikan  pengadilan  agama  kepada  calon mempelai  yang  belum  berusia  19  (sembilan belas)  tahun  untuk  melangsungkan  perkawinan. Dispensasi  ini  diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7  sebagai berikut:
a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan belas) tahun.
b. Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat
c. Orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi kepada  pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung yang cukup.
d. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
Pernikahan  anak  merupakan  alternatif pilihan  terakhir  (ultimum  remedium),  maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi  kawin  dari  pengadilan  Pernikahan untuk  tahun  2020  yang  mengkhawatirkan, jumlahnya  meningkat  dari  23.126  menjadi 64.211,  tiga  kali  lipat  dari  tahun  lalu.  Satu  hal yang  perlu  dipertimbangkan  dengan  matang. Bagan  70  selama  5  tahun  terakhir  Akibatnya, peningkatan  angka ini  hampir  delapan kali lipat (756%).
Sumber: https://komnasperempuan.go.id/

## Gambar 1 Angka dispensasi Pernikahan yang dikabulkan PA Tahun 2016-2020
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang menaikkan  usia  kawin  anak  menjadi  19  tahun serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun 2019  yang  disahkan  pada  14  Oktober  2019 sebenarnya ditujukan untuk pencegahan perkawinan  anak,  namun  ternyata  tidak  mudah diimplementasikan.  Tantangan  yang  dihadapi adalah sosialisasi kebijakan tersebut yang belum dilakukan maksimal, serta mudahnya permohonan  dispensasi  pernikahan  dikabulkan. Kemudahan  bisa  disebabkan  beberapa  hal  yaitu karena  definisi  situasi mendesak 72  72  Komnas Perempuankomnas Perempuan Catatan Tahunan Tentang  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Tahun 2020  Box  9.  Kasus  Perkawinan  Anak  Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji seorang tokoh masyarakat  dan  pemimpin  pondok  Pesantren Miftahul  Jannah,  Semarang,  pernah  menjalani pidana  di  tahun  2008  karena  melakukan perkawinan secara melawan hukum dengan anak U  (12  tahun),  walau  kemudian  keputusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Awal  tahun  2020,  Syekh  Puji  diduga mengulangi  perbuatannya  dengan  seorang  anak perempuan  berinisial  D  (7  tahun),  atas pengaduan  dari  anggota  keluarga  Syekh  Puji sendiri. Keluarga D secara turuntemurun bekerja dan  menggantungkan  hidup  pada  Syekh  Puji. Karena  relasi  pekerjaan,  hutang  budi,  dan bantuan  finansial  inilah  yang  diduga  menjadi alasan  keluarga  D  menyetujui  perkawinan. Perkawinan  secara  agama  diduga  terjadi  pada Juli 2016, bertempat di kediaman Syekh Puji di ponpes  Miftahul  Jannah.  Apapun  alasan  yang dikemukakan  oleh  Syekh  Puji  sebagai  pelaku utama  dalam  kasus  tersebut  dikategorikan sebagai  bentuk  pencabulan  bahkan  kejahatan seksual  terhadap  anak.  Orangtua  yang  meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  maupun  pelaku utama, mereka melakukan pelanggaran terhadap hak  anak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  dan Undang-undang. Mereka dapat dipidanakan atas pelanggaran  UU  no.  35  tahun  2014  tentang Perubahan  UU  no.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  pasal  76E  yaitu  “Setiap Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Kepada  pelakunya  bisa  diterapkan  pemberatan hukuman  karena  pernah  dipidana  dengan  kasus serupa,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  82  ayat 1-6  UU  no.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor  1  tahun  2016  tentang  Perubahan  kedua atas  Undangundang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan anak. seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan  seksual,  anak  dan  pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa  anak  berisiko  melanggar  norma  agama dan  sosial  atau  untuk  menghindari  zina ditengarai menjadi alasan pengabulan permohonan oleh hakim.
Kenaikan  tiga  kali  lipat  pada  Tahun 2020  dibandingkan  dengan  Tahun  2019, kemungkinan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, pertama  terkait  pandemik,  di  mana  kondisi pandemik  menyebabkan  anak-anak  tidak  dapat bersekolah  tatap  muka  serta  kesulitan  ekonomi keluarga, menyebabkan banyak orangtua memutuskan  menikahkan  anaknya.  Kedua,  ada kemungkinan anak terpapar oleh gawai sedemikian  sehingga  anak  lebih  cepat  untuk merespon  berbagai  informasi  yang  boleh  jadi belum  dipahami  efek  samping  dari  aktivitas
seksual yang menyebabkan terjadinya ‘kehamilan  yang  tidak  diinginkan’  sehingga harus  mengajukan  dispensasi  kawin.  Ketiga, kemungkinan  belum  meratanya  program  terkait pemahaman  tentang  hak  seksual  dan  kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi  acuan  bagi  remaja  di  negara  ini. Keempat, kemungkinan adanya penyalah gunaan informasi  yang  tidak  lengkap  dan  tidak komprehensif  pada  beberapa  agama  tentang seksualitas,  boleh  jadi  merupakan  suatu  alasan yang lain.
Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan  2021  memberi  gambaran  terhadap beragam  keadaan  terkait  kekerassan  terhadap perempuan yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dimana  memiliki  kasus  tertinggi  dengan  pola baru  yang  cukup  signifikan,  yang  diantaranya ialah meningkatnya jumlah dispensasi pernikahan  atau  perkawinan  anak  diusia  dini sebanyak  3  kali  lipat.  Tercatat  terdapat  jumlah kasus di tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus dan meningkat menjadi 64.211 kasus di tahun 2020. Hal tersebut juga menjadikan mengkanya angka kasus  kekerasan  berbasin  gender  siber  atau online  yang  dilaporkan  langsug  ke  Komnas Perempuan  yaitu  dari  214  kasus  di  tahun  2019 melonjak  mnjadi  940  kasus  di  tahun  2020. Dilaporkan  pula  oleh  Lembaga  Layanan  pada tahun  2019  tecatat  126  kasus  dan  naik  menjadi 510  kasus  di  tahun  2020.  Hal  ini  harus.lah menjadi perhatian serius semua pihak.
Gosita (1993) menjelaskan dalam bukunya  bahwa  tindakan  kekerasan  adalah merupakan  tindak  kejahatan  yang  melawan hukum  berupa  perbuatan  seseorang  sebagai subyek  hukum  dilakukan  secara  sadar  ataupun tidak  terhadap  orang  lain  untuk  memenuhi kepentingan  pribadi  atau  orang  lain  yang berakibat  munculnya  penderitaan  berupa  fisik, psikis,  dan  sosial  bagi  korban  tindak  kejahatan kekerasan.  Terdapat  unsur lex specialis  didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsur tersebut ialah:
a. Unsur  korektif  terhadap  pelaku.  Undang- undang  tersebut  mengatur  alternatif  sanksi dari  pada  KUHP  yang  hanya  mengatur pidana penjara dan denda. Tujuannya adalah agar  pelaku  jera  dan  tidak  mengulangi kesalahannya kembali.
b. Unsur preventif terhadap masyarakat.
Permasalah  KDRT  selama  ini  adalah permasalahan  privat  sehingga  kekerasan yang  terjadi  sulit  untuk  diintervensi,  maka
undang-undang  ini  diperuntukkan  sebagai alat  pencegahan  di  lingkungan  rumah tangga.
c. Unsur  protektif  terhadap  korban.  Undang- undang  ini  memuat  pasal  yang  memberikan perlindungan domestik khususnya kelompok rentan (Rena, 2020).
Bagaimana  perlindungan  hukum  yang  tepat terhadap  perempuan  korban  perkawinan  usia dini dimasa covid-19
Menurut  Karl.  O.  Christiansen  tujuan pidana  dalam  teori  utilitarian  yang  digunakan dalam  kasus  penelitian  ini  adalah  upaya pencegahan (prevention). Pencegahan dimaksudkan  untuk mencapai  tujuan  yang lebih tinggi  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat  bukan  hanya  sebatas  tujuan  akhir saja.  Hanya  pelanggaran-pelanggaran  hukum yang  bisa  dipersalahkan  kepada  pelaku  yang memenuhi  syarat  untuk  adanya  pidana  dan dalam  penetapan  pidana  harus  berdasarkan tujuannya  sebagai  alat  pencegahan  kejahatan. Pidana  bersifat  prospektif,  disisi  lain  pidana dapat mengandung  unsur  pencelaan,  akan tetapi baik  unsur  pencelaan  atau  unsur  pembalasan tidak  dapat  diterima  apabila  tidak  membantu pencegahan kejahatan demi mewujudkan kepentingan  kesejahteraan  masyarakat  (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010)
Sebutan  lain  dari  teori  ini  adalah  teori reformation atau rehabilitation theory. Pencegahan  kejahatan  pidana  dicapai  dengan cara  mempengaruhi  tingkah  laku  si  terpidana untuk  tidak  mengulangi  kejahatannya  kembali. Penafsiran  dari  uraian  tersebut  berarti  pidana bertujuan  agar  terpidana  berubah  menjadi pribadi  yang  lebih  baik  dan  tidak  mengulangi kesalahan yang sama dalam kasus ini yaitu tidak mengulangi  tindak  pidana  kekerasan  kepada perempuan  dalam  rumah  tangga  (Muladi  dan Barda Nawawi Arief, 2010)
Terdapat  unsur  penting  yang  harus  negara hukum  miliki  untuk  mewujudkan  perlindungan hukum bagi rakyatnya, Sri Soematri membaginya menjadi 4 macam, yaitu:
a. Pemerintah secara holistik dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berdasarkan atas  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
b. Adanya jaminan HAM bagi warga negara.
c. Adanya  pembagian  kekuasaan  ( distribution of power ) dalam negara.
d. Adanya  pengawasan  dari  badan-badan peradilan ( rechterlijke controle ) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010) Perlindungan hukum terhadap perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga:  “Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan  hukum  dari  negara  dan  atau masyarakat  agar  terhindar  dari  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaa.”  Berdasarkan  laporan  tahunan komnas  perempuan  dimasa  pandemi  kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang paling tinggi yang terjadi dimasa pademi covid- 19.  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  23  tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  ditentukan  bahwa  dalam pemulihannya  korban  mendapatkan  pelayanan berupa:  a)  Tenaga  kesehatan;  b)  Pekerja  sosial; c)  Relawan  pendamping;  dan  d)  Pembimbing rohani.
Keempat  pelayan  kesehatan  di  atas memiliki  kewajiban  untuk  memulihkan  dan merehabilitasi  korban  dalam  bentuk  konseling. Pemberian perlindungan kepada korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilaksanakan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan prosedur perlindungan  dari  masing-masing  instansi. Instasi-instansi  tersebut  wajib  menyediakan fasilitas  guna  menunjang  pemulihan  terhadap korban  yang  meliputi:  a)  Ruang  pelayanan khusus  di  kepolisian;  b)  Tenaga  ahli  dan profesional;  c)  Pusat  pelayanan  dan  rumah aman;  dan  d)  Sarana  prasarana  lain  yang menunjang  proses  pemulihan  korban  (Sudira, 2020).
Menurut  Arif  Gosita  hak-hak  korban mencakup:  a)  Mendapatkan  ganti  rugi  yang sesuai  dengan  kemampuan  pelaku  dalam memberi  ganti  rugi  dan  taraf  keterlibatan  pihak korban  dalam  terjadinya  kejahatan;  b)  Menolak restitusi  untuk  kepentingan  pelaku;  c)  Apabila korban meninggal ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan  restitusi/  kompensasi  dari  pelaku; d)  Mendapat  pembinaan  dan  rehabilitasi;  e) Mendapat  hak  miliknya  kembali;  f)  Mendapat perlindungan  dari  ancaman  pihak  pelaku  bila melapor  dan  menjadi  saksi;  g)  Mendapat bantuan penasihat hukum; dan h) Mempergunakan upaya hukum (Rena, 2020)

## SIMPULAN
Masing-masing  memiliki  peranannya dalam  organisasi  tersebut  dan  saling  bersinergi satu  dengan  yang  lain  untuk  mewujudkan organisasi  yang  dapat  berfungsi  dan  bergerak dengan  baik.  Selaras  dengan  cita-cita  negara yang  tertuang  dalam  Pasal  1  Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “.... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  kekal  dan  bahagia  berdasarkan ketuhanan  yang  maha  esa.”  Namun  dalam implementasinya  hal  ini  tidak  berjalan  dengan baik karena adanya dominan pada salah satu sisi dan membuat sisi lainnya berada pada tingkatan yang  inferior.  Selain  itu  konstruksi  yang disematkan  kepada  kaum  laki-laki  sebagai kepala  keluarga  justru  bisa  menjadi  bumerang dalam  rumah  tangga  yang  mengakibatkan sebuah  keluarga  menjadi  berantakan,  hal  ini disebabkan karena tidak semua laki-laki mampu menjadi  pemimpin  dan  mengorganisasi  sebuah organisasi yang diberinama keluarga itu.
Pemberian  dispensasi  oleh  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan Pernikahan anak merupakan alternatif  pilihan  terakhir  (ultimum  remedium), maka  untuk  melangsungkan  pernikahan  anak perlu  ada  dispensasi  kawin  dari  pengadilan Pernikahan untuk tahun 2020 yang mengkhawatirkan,  jumlahnya  meningkat  dari 23.126 menjadi 64.211, tiga kali lipat dari tahun lalu.  Keempat,  kemungkinan  adanya  penyalah gunaan  informasi  yang  tidak  lengkap  dan  tidak komprehensif  pada  beberapa  agama  tentang seksualitas,  boleh  jadi  merupakan  suatu  alasan yang  lain.  Perlindungan  hukum  terhadap perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga:  “Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan  hukum  dari  negara  dan  atau masyarakat  agar  terhindar  dari  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaa.”  Berdasarkan  laporan  tahunan komnas  perempuan  dimasa  pandemi  kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang paling tinggi yang terjadi dimasa pademi covid- 19.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistika  dan  Bappenas,  2020,
Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan  Yang  Tidak  Bisa  Ditunda, Artikel:https://www.unicef.org/indonesi a/media/2851/file/Child-Marriage- Report-2020.pdf,  diakses  pada  tanggal 26 Juni 2021 pukul 18.45 WIB Delmiati,  Susi,  2019,  Perlindungan  Hukum Perempuan  Dalam  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Melalui  Mediasi Penal  Dalam  Kebijakan  Hukum  Pidana. Padang: Universitas Andalas.
Fadjar,  A.  Mukti.  2013, Teori-Teori  Hukum Kontemporer . Malang: Setara Press. Gosita, Arif. 1993, Pemahaman Perempuan dan Kekerasan  Berdasarkan  Viktimologi, Dalam  Masalah  Korban  Kejahatan. Jakarta: Cv. Akademika Pressindo. Ismiati,  Saptosih.  2020, Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga (KDRT)  Dan  Hak  Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis). Yogyakarta: CV Budi Utama. Irawan,  Andrie,  2019,  Batas  Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  Dan
Hukum  Perkawinan  Indonesia. Jurnal Hukum Responsif Universitas Pembangunan Panca Budi , 7(2)
Joni,  Ruby  Hadiarti.  2011,  Tindak  Pidana Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Studi Etiologi  Kriminal  di  Wilayah  Hukum Banyumas). Jurnal  Dinamika  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman , 11(2).
Jani, Dwi Hadya. 2021, Wabah Pernikahan Dini di  Tengah  Pandemi  dan  Dampak
Buruknya,
Artikel:
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah- pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan- dampak-buruknya,  diakses  pada  tanggal 26 Junni 2021 pukul 19.33 WIB Komnas  Perempuan,  2021,  CATAHU  2021:
Perempuan dalam Himpitan Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual, Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19,” 5 Maret 2021. [Online]. Available:
https://komnasperempuan.go.id/catatan- tahunan- detail/catahu-2021-perempuan-dalam- himpitan-pandemi-lonjakan- kekerasan-seksual-kekerasan-siber-
perkawinan-anak-dan-keterbatasan- penanganan-di-tengah-covid-19.
Komnas Perempuan, Profil Komnas Perempuan,
2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan  terhadap  Perempuan,  14 Desember  2015.  [Online].  Available: https://komnasperempuan.go.id/profil.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: PT. Alumni
Murtiati,  A.  Nunuk.  P.  Getar,  2004, Gender Perempuan  Indonesia  dalam  Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga .
Magelang: Indonesiatera Sudira,  I  Ketut.  2020, Hak  Reparasi  Saksi  dan
Korban  Dalam  Proses  Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimolog i. Yogyakarta: Uii Press Syamsudin, M. Mahir, 2021, Meneliti Permasalahan Hukum . Jakarta: Kencana Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yulia,  Rena.  2020, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu