## Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik
Ida Bagus Anggapurana Pidada* 1 Ni Ketut Wiratny 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia *e-mail: ajuzt.angga@gmail.com 1
(Naskah masuk : 15 Mei 2021, Revisi : 29 Mei 2021, Publikasi : 30 Mei 2021)

## Abstrak
Praktek prostitusi terutama bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat  kompleks,  tentunya  memerlukan  upaya  penanganan  yang  bersifat  komprehensif  dan  terpadu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola  oleh  si prostitusi kepada pelanggan- pelangganya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada  perbuatan  yang  mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penulisan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan pemaparan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan keadilan dam kepastian dalan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana. Bagaimana memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  mempunyai  kewenangan  berdasarkan  undang-undang  untuk melakukan penyidikan tindak kejahatan. Permasalah prostitusi apabila dilakukan melalui media online ini dapat dikenakan hubungan  yang lebih  berat karena terjerat oleh  yaitu Undang-Undang RI  No.11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  RI  No.44  Tahun  2009  Tentang Pornografi dan KUHP digunakan untuk menjerat para pelakunya.

## Kata kunci: kesusilaan, online, prostitusi

## Abstract
The practice of prostitution, especially for women and children, as a very complex crime, of course requires a comprehensive and integrated handling. The Law on Information and Electronic Transactions (ITE), namely Law no. 11 of 2008 also provides criminal threats for an act of online prostitution managed by prostitutes to their customers. As for Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, it has provided criminal threats but is limited to the applicable acts, transmitting, or making accessible electronic information that violates decency. The method  used  is  the  normative  juridical  method  with  descriptive  qualitative  exposure  using  primary  and secondary  data.  The  results  of  this  study  aim  to  provide  justice  and  certainty  in  law  enforcement  against criminal acts. How to function the Police in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) regulates statutory authority to carry out criminal investigations. The problem of online prostitution can be subject to a heavier relationship because of being ensnared by the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Republic of Indonesia Law No.44 of 2009 concerning Pornography and the Criminal Code

## Keywords: decency, online, prostitution

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  globalisasi  disamping  membawa  dampak  positif untuk kemajuan umat manusia juga terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan yang terjadi yaitu berkembangnya arus komunikasi dan perdagangan baik barang ataupun jasa melalui  media  elektronik.  Perdagangan  yang  kian  berkembang  mengakibatkan  perdagangan manusia  kian  hari  semakin  berkembang  pesat  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  baik  yang terorganisasi  ataupun  tidak  terorganisasi,  baik  bersifat  antarnegara  maupun  dalam    Negara Indonesia  sendiri.  Hal  ini  menyebabkan  tindak  pidana  ini  menjadi  ancaman  serius  terhadap masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  terhadap  norma-norma  kehidupan  yang  dilandasi
penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  karena  dapat  merusak  masa  depan  dari  generasii penerus bangsa.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  yakni  melalui  undang-undang  yang mengatur secara tegas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007.  Dalam  Undang-Undang  ini  menyatakan  bahwa  perdagangan  orang, khususnya  perempuan  dan  anak,  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  harkat  dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Prostitusi anak dibawah umur termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang melindungi masa depan dari anak tersebut. Tindak pidana anak merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu kejahatan yang dianggap melanggar kaidah hukum yang harus diselesaikan melalui crime justice system. (Chairul Bariah, 2005:21)
Perdagangan manusia (Human Trafficking), khususnya bagi perempuan dan anak sebagai salah  satu  bentuk  tindak  kejahatan  yang  sangat  kompleks,  tentunya  memerlukan  upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan profesionalitas  semata,  namun  juga  pengumpulan  dan  pertukaran  informasi,  kerjasama  yang memadai  baik  sesama  aparat  penegak  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  hakim  maupun dengan  pihak-pihak  lain  yang  terkait  yakni  lembaga  pemerintah  (kementerian  terkait)  dan lembaga  non  pemerintah  (LSM)  baik  lokal  maupun  internasional.  Semua  pihak  bisa  saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi.  Tidak  hanya  perihal  pencegahan,  namun  juga  penanganan  kasus  dan  perlindungan korban  semakin  memberikan  pembenaran  bagi  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan perdagangan  perempuan  secara  terpadu.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  agar  korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.
Kejahatan  perdagangan  manusia  sering  terjadi  dimana  anak  bangsa  tersebut  dijual ketempat/rumah  pelacuran.  Pelaku  yang  melakukan  perbuatan  ini  yang  mengarah  kepada pelanggaran norma hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku dan menjalani proses pengadilan sampai pada mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. (Chairul Bariah Mozasa, 2005:69) Semakin berkembang teknologi di era digital dewasa ini praktek prostitusi kian berkembang dimana tidak hanya dijual di rumah pelacuran namun  juga  dipasarkan  melalui  berbagai  aplikasi  media  elektronik  seperti  Facebook,  Twitter, Telegram, Michat, Tantan, Instagram, Tinder dan berbagai aplikasi media sosial lainnya. Selain melalui  aplikasi  media  sosial,  prostitusi  anak  dibawah  umur  bahkan  telah  dipasarkan  melalui berbagai situs-situs dewasa di internet.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola  oleh  si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman  pidana  namun  hanya  terbatas  pada  perbuatan  yang  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  yang  melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dari sudut pandang hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan  ini  pun harus  disebarluaskan ke publik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.   Berdasarkan  pada  ketentuan  Undang-undang  pada  media  elektronik  ini  mengacu perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.
Penegakan  hukum  merupakan  segala  upaya  hukum  yang  dilakukan  demi  menegakan norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  agar  dapat berfungsi  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.    Dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  baik  diperlukan  penanganan  hukum yang  sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan penelitian  lebih  mendalam  terkait  bagaimana  penanganan  hukum  terhadap  prostitusi  melalui media  elektronik  sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku  sehingga  dapat  menciptakan
kemanfaatan,    keadilan  dan  kepastian  dalam  penanganan  hukum  terhadap  prostitusi  melalui media elektronik.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ilmiah  ini  merupakan  penelitian hukum  yuridis  normatif  yang  dipaparkan  dalam  deskriftif  kualitatif.  Penelitian  hukum  yuridis normatif  yaitu  dengan  melihat  bagaimana    penanganan  hukum  pada  prostitusi  melalui  media elektronik  dilihat  dari  aturan-aturan  norma  yang  telah  ada.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendekatan  konseptual,  perundang-undangan,  studi  kasus  (case  study),  dan sosiologis sesuai dengan hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari studi literature. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi  masyarakat.  Data  sekunder  yang  dilakukan  yakni  dengan  studi  literature  peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dan  Undang-undang  No  35  tahun  2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jurnal-jurnal ilmiah. Data yang digunakan yakni pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Data sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penejlasan terhadap data primer. Dengan adanya data sekunder maka penliti akan terbantu  untuk  memahami/menganalisa  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara mempelajari dan mendalami data-data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menganalisa kondisi penanganan hukum terhadap prostitusi dengan media elektronik. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui penelitian lapangan (field reaserch), observasi maupun studi pustaka melalui sumber-sumber hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  adalah  sistem  yang  di  dalamnya  terdapat  anggota  pemerintah  yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana, fungsi Polri dalam penyelidikan dan penyidikan memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak kejahatan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 2 meyebutkan bahwa pada setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksplotasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun dan pidana denda paling  sedikit  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Selain sanksi pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut diatas, pelaku tindak perdagangan orang jika terbukti melakukan perdagangan orang yang belum dewasa atau masih anak-anak maka juga dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 297 KUHP dimana disebutkan sebagai berikut. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Hukum di Indonesia belum bisa mencakup masalah  prostitusi melalui media elektronik. Dalam KUHP ada pasal  yang menjerat muncikari nya saja yakni Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, peraturan lainnya yakni Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Perdagangan Orang, dan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  untuk  menjerat pelaku  jika  prostitusi  tersebut  dilakukan  secara  online.  Selanjutnya  setiap  daerah  biasanya mengatur lebih lanjut mengenai keberlakuan PSK di dalam peraturan daerahnya masing-masing. Mengenai kasus diatas, ISM yang selaku muncikari tersebut dapat dikenakan Pasal Pasal 88 jo 76 i UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun, serta  Pasal  296  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  1  tahun  empat  bulan  dan  Pasal  506  KUHP dengan ancaman hukuman tiga bulan.
Permasalah  prostitusi  apabila  dilakukan  melalui  media  online  ini  dapat  dikenakan hubungan  yang  lebih  berat  karena  terjerat  oleh  tiga  undang-undang  yaitu  Undang-Undang  RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang  Pornografi  dan  KUHP  sudah  cukup untuk  menjerat  para  pelakunya.  Agar  dapat dikenakan  pasal  Undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  maka  harus memenuhi  unsur  adanya  penistribusikan,  mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dari  sudut  pandang  hukum  pidana  diantaranya  adalah  berupa  gambar,  video,  percakapan, animasi,  sketsa  yang  mengandung  konten  kecabulan,  persetubuhan,  kekerasan  seksual,  alat kelamin.  Objek  perbuatan  kesusilaan   ini   pun  harus   disebarluaskan  ke  publik  melalui  media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Apabila memenuhi unsur tersebut maka pelanggaran pidana yang dilakukan termasuk pidana khusus sehingga ditangani oleh Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  (DITRESKRIMSUS)  kepolisian.  Adapun  proses  dikepolisian  secara umum meliputi:
Gambar 1. Proses Penanganan Hukum

## 3.1 Kegiatan Penyelidikan
Pelaksana dalam tugas penyelidikan adalah wewenang setiap polisi negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP  adalah  setiap  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  Dalam  melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP, penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b) Mencari keterangan dan barang bukti;
c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab;
e) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; pemeriksaan dan penyitaan surat;  mengambil sidik jari dan memotret seorang;  membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
Penyelidikan Penyidikan Olah TKP Penyidikan Pengumpulan Bukti Penyidikan Penindakan
f) Penyelidik  membuat  dan  menyampaikan  laporan  hasil  pelaksanaan  tindakan sebagaimana tersebut diatas;
g) Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik  berwenang melakukan penangkapan.
Berdasar pada ketentuan dalam KUHAP di atas, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau bukan. melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas  sebelum  dapatnya  dilakukan  penindakan  merupakan  kegiatan  persiapan  pelaksana penyelidikan. Penyelidikan bisa dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat, yang patut diduga ada  indikasi telah teljadi tindak pidana.  Dalam peristiwa menggunakan media elektronik yang dapat diselediki adalah adanya distribusi foto maupun video yang diduga melanggar kesusilaan. Pada prostitusi dengan media elektronik yang harus dilihat yakni adanya unsur perdagangan jasa seksual  menggunakan  media  sosial  maupun  website.  Apabila  telah  terpenuhinya  bukti-bukti maka akan dilanjutkan pada proses penyidikan.

## 3.2 Kegiatan Penyidikan
Apabila  setelah  melalui  tahap  penyelidikan  dapat  ditentukan  bahwa  suatu  peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dalam  konteks  penyidikan  dan  penuntutan,  aparat  penegak  hukum  dapat memaksimalkan  jaringan  kerjasama  dengan  sesama  aparat  penegak  hukum  lainnya  di  dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan  melalui  mutual  legal  assistance,  bagi  pencegahan  dan  penanggulangan  perdagangan perempuan lintas negara(Romli Atmasasmita, 1995,57)
Pihak  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  menurut  pasal  6  KUHAP  adalah  pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang.  Dengan  demikian,  penyidikan  merupakan  suatu tangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuatterang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya. Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada  Kejaksaan  Negeri.  (Lamintang,  1984:62)  Selanjutnya  proses  yang  harus  dilaksanakan setelah  diadakan  penyelidikan  dan  penyidikan  adalah    penanganan  dan  olah  TKP.  Walaupun penegakan  hukum  mungkin  saja  paling  sibuk  dengan  pencegahan  dan  penghukuman  atas kejahatan,  namun  organisasi  penegakan  hukum  hadir  untuk  mencegah  berbagai  macam  dan bentuk  pelanggaran  aturan  dan  norma  yang  tidak  bersifat  kriminal,  yang  dilakukan  melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat.

## 3.2.1 Penanganan dan Pengolahan TKP
Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah  tindakan penyelidik atau penyidik pembantu yang dilakukan di TKP, yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP, terdiri dan: Tindakan pertama, dan pengolahan TKP. Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana  tersangka  dan/atau  korban  dan/atau  barang-barang  bukti  yang  berhubungan  dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan.
Pengolahan  TKP  (crime  scene  processing):  mencari  keterangan,  petunjuk,  bukti  serta identitas  tesangka  dan  korban  untuk  kepentingan  penyidikan  selanjutnya.  Pencarian pengambilan,  pengumpulan,  dan  pengawetan  barang  bukti  dilakukan  dengan  metoda-metoda tertentu  dan  didukung  bantuan  teknis  operasional:  laboratorium  kriminal,  identifikasi,  dan
bidang-bidang  yang  lainnya.  (Muladi,1995:82)  Pokok-pokok  masalah  yang  wajib  dipecahkan terkait kebenaran bahwa terjadi tindak pidana, pasal-pasal yang menjerat tindak pidana tersebut, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, siapa yang terlibat,  mengapa dan dimana tindak pidana tersebut telah terjadi.Tindakan-tindakan pengolahan TKP terdiri dari:
a) pengamatan umum;
b) pemotretan dan pembuatan sketsa;
c) penanganan  korban,  saksi,  dan  pelaku.  Pemeriksaan  di  TKP  ini  memerliikan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

## 3.2.2 Pencarian dan pengumpulan barang bukti
Pencarian  barang  bukti  di  TKP  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  metoda  tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metoda-metoda tersebut yaitu metoda spiral, metoda zone, metoda strip, metoda roda. Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan cara yang  benar  disesuaikan  dengan  bentuk/macam  barang-bukti  yang  dapat  berupa  benda  padat, cair,  dan  gas.  Barang  bukti  yang  digunakan  pada  prostitusi  melalui  media  elektronik  dapat menggunakan perangkat-perangkat elektronik maupun media-media sosial dan website dimana terdapat adanya distribusi gambar-gambar yang melanggar norma kesusilaan.

## 3.2.3 Penindakan
Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tindakan tersebut, seorang  penyidik  harus  berdasarkan  pada  Surat  Perintah  Tugas.  Beberapa  tindakan  yang dilakukan  dalam  proses  penyidikan  dapat  berupa  Pemanggilan  tersangka  dan  saksi, penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  bukti-bukti  .  Guna  kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai  keterangan.  Pemanggilan  terhadap  tersangka  maupun  saksi-saksi  harus  berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/ penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik.

## 3.2.4 Peran Masyarakat Dalam Penanganan Prostitusi Melalui Media Elektronik
Terjadinya prostitusi dalam lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa penyebab, adapun penyebab tersebut adalah
a) Keadaan  ekonomi  lemah  dimana  menurut  kebutuhan  yang  tidak  berimbang  dengan pemasukan memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara  lain  berasal  dari  keluarga  dengan  sosial  ekonomi  rendah,  kebutuhan  mendesak untuk  mendapatkan  uang  guna  membiayai  diri  sendiri  maupun  keluarganya,  tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
b) Salah  pergaulan  yang  mengakibatkan  prostitusi  dianggap  sebagai  pilihan  yang  mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
c) Gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan menyebabkan seorang melakukan  segala  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tersebut,  sehingga mengambil jalur prostitusi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak.
d) Frustasi,  kegagalan  seseorang  untuk  mencapai  tujuan  hidup  disebut  fustasi.  Seseorang yang  sangat  mendambakan  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia  akan  frustasi  bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustasi bila mengalami kegagalan  cinta.  Keadaan  ini  dapat  menimbulkan  rasa  kecewa  dan  sakit  hati.  Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.
e) Pelaku biasanya tidak menghormati orang tua sehingga melakukan perbuatan tersebut diluar  pengetahuan  orang  tua  mereka.  6.  Karena  kurang  bersyukur  atas  nikmat  yang Tuhan berikan, dan karena merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki.
Kemampuan  ekonomi  seringkali  menjadi  penyebab  yang  paling  banyak  terjadi  pada golongan/kelompok masyarakat. seiring berjalannya waktu, ternyata prostitusi ini tidak hanya dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  status  ekonomi  rendah  saja.  Seiring  dengan  kemajuan teknologi  prostitusi  yang  menggunakan  media  elektronikbanyak  juga  terjadi  pada  kalangan ekonomi menengah ke atas, berpendidikan, kalangan wiraswasta, artis maupun profesi bergengsi lainmya bahkan juga terjun dalam praktek prostirusi. Lebih miris lagi, sekarang yang melakukan praktek prostitusi bukan hanya dari orang-orang yang sudah dewasa dari segi umur saja, tetapi sekarang bahkan anak dibawah umut yang masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas ataupun kalangan mahasiswa terlibat ke dalam masalah praktik prostitusi melalui media elektronik tersebut.
Budaya hidup mewah dengan pribadi hedonisme yang tumbuh dikalangan pelajar ini yang sering  kali  menjadi  faktor  pemicu  untuk  melakukan  segala  cara  agar  bisa  memenuhi keinginannya,  termasuk terjun ke dunia prostitusi ini. Demi bisa mengikuti standar  pergaulan sekitarnya dan tidak mau kalah saing di lingkungan, terkadang mereka rela untuk terjun ke bisnis prostitui online ini agar bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang relatif mudah. Pekerjaan  prostitusi  ini  tergolong  merupakan  pekerjaan  dengan  resiko  yang  tinggi.  Dalam melakukan  praktik  prostitusi  ini,  mereka  sering  berganti-ganti  pasangan  dalam  melakukan hubungan  seksual.  Terkadang,  pada  saat  mereka  melakukan  pekerjaannya,  banyak  pelanggan yang menipu dan tidak membayar si pekerja seks itu. Lalu, apabila mereka melakukan hubungan seksual itu tanpa alat kontrasepsi, aka nada resiko yang lebih tinggi lagi yang mengintai, yakni bisa saja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan  berujung kepada tindakan aborsi sehingga sangat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya./
Upaya  Masyarakat  dalam  pencegahan trafficking yakni  dengan  meminta  dukungan  ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation. Tujuan dari program ini adalah:
a) Memperbaiki  kualitas  pendidikan  dari  tingkat  Sekolah  Dasar  sampai  Sekolah Menegah  Atas  untuk memperluas  angka  partisipasi  anak  laki-laki  dan  anak perempuan,
b) Mendukung  keberlanjutan  pendidikan  dasar  untuk  anak  perempuan  setelah  lulus sekolah dasar,
c) Menyediakan  pelatihan  keterampilan  dasar  untuk  memfasilitasi  kenaikan penghasilan,
d) Menyediakan  pelatihan  kewirausahaan  dan  akses  ke  kredit  keuangan  untuk memfasilitasi usaha sendiri,
e) Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap traffickinganak.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib memang telah banyak melakukan tindakan  hukum  kepada  para trafficker dan  memproses  mereka  secara  hukum  serta mengajukannya kepengadilan. namun pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara dan pengamat yang peduli  terhadap  masalah  perdagangan  orang  sering  mengeluhkan  dengan  adanya  kendala- kendala  di  bidang  perundang-undangan  yang  menyebabkan  hukum  yang  diberlakukan kepada trafficker tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Memang ada beberapa  pasal  dalam  KUHP  yang  dapat  digunakan  untuk  menjerat  sebagian perbuatan trafficking;  namun  demikian,  KUHP  itu  masih  memiliki  kelemahan,  diantara  KUHP yang  secara  khusus  mengatur  perdagangan  perempuan  dan  anak  laki-laki  di  bawah  umur. Sementara  terhadap  korban  orang  dewasa  seperti  tenaga  kerja  Indonesia,  tidak  masuk  dalam korban yang dilindungi oleh KUHP.
Kendala lainnya lagi dari KUHP ini adalah, hanya membatasi ruang lingkup pada ekploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi illegal anak dan bayi. Hal lain yang masih terkait dengan KUHP ini adalah, tentang batas usia di bawah umur tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia di bawah umur ataupun usia dewasa. Sementara itu,
Undang-Undang perlindungan anak juga tidak cukup kuat untuk melindungi anak sebagai korban perdagangan orang. (Waluyadi, 1999)
Pada  prinsipnya,  secara  umum  upaya  penanggulangan  perdagangan  manusia  ini, khususnya perdagangan perempuan dan anak dapat dibagi atas 3 (tiga) kunci utama, yakni:
a) Budaya masyarakat (culture
Anggapan  bahwa  jangan  terlibat  dengan  masalah  orang  lain  terutama  yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan  masalah  yang  dialami,  dan  lain  sebagainya.  Stereotipe yang  ada  di masyarkat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan  kekerasan  perempuan  khususnya  kekerasan  yang  dialami  korban perdagangan perempuan dan anak.
b) Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance) Belum  adanya  regulasi  yang  khusus  (UU  anti trafficking)  mengenai  perdagangan perempuan  dan  anak  selain  dari  Keppres  No.  88  Tahun  2002  mengenai  RAN penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak.  Ditambah  lagi  dengan  masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti trafficking tersebut.
c) Aparat penegak hukum (legal structure)
Keterbatasan  peraturan  yang  ada  (KUHP)  dalam  menindak  pelaku  perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa  kasus  mengalami  kesulitan  karena  seluruh  proses  perdagangan  dari perekrutan  hingga  korban  bekerja  dilihat  sebagai  proses  kriminalisasi  biasa. (Soerjono Soekanto, 2008)
Solusi  pemecahan  masalah trafficiking ini  tidak  hanya  bisa  dilakukan  oleh  perorangan atau perkelompok, namun dibutuhkan kesadaran dan kerjasama yang kuat di antara semua pihak baik perorangan, kelompok di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya human trafficiking dan sekaligus kemungkinan menjadi  pertimbangan  dalam  menyusun  kebijakan  khusus  dalam  rangkan  munculnya  isu-isu baru yang tidak dapat diakomodasi oleh hokum yang ada, di antaranya:
a) Pada tingkat/level komunitas
1) Memberikan  Pelatihan  padat  karya  kepada  komunitas–komunitas  yang  belum mempunyai kemampuan untuk meningkat perekonomian komunitas tersebut.
2) Memberikan  pengetahuan  tentang Human  Trafficking kepada  komunitas– komunitas.
3) Meningkatkan hubungan antar komunitas agar tidak ada saling memanfaatkan untuk kepentingan sendiri.
4) Memperkenalkan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada komunitas–komunitas  tentang  modus–modus  yang  biasa  digunakan  para pelaku trafficking.
b) Pada tingkat/level Nasional
1) Menegakkan  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas.
2) Meningkatkan  keamanan  penjagaan  diperbatasan  negara,  baik  darat  maupun laut.
3) Meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri).
4) Meningkatkan lapangan kerja.
5) Meningkatkan pendidikan.
6) Menutup diskotik dan cafe yang eksploitasi seksual.
7) Memberikan pelatihan kepada PSK yang ditangkap agar mereka tidak kembali lagi kedunia yang gelap.
8) Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku perdagangan orang.
9) Meningkatkan perekonomian rakyat kecil.
10) Mengadakan program dua anak lebih baik.
c) Pada tingkat/level internasional
1) Meningkatkan  hubungan  kerjasama  antar  negara  untuk  pemberantasan tindakan perdagangan orang.
2) Mengadakan  operasi  bersama  untuk  pemberantasan  tindakan  perdagangan orang.
3) Membentuk organisasi untuk memerangi perdagangan orang.

## 4. KESIMPULAN
Perdagangan manusia (Human Trafficking), khususnya bagi perempuan dan anak sebagai salah  satu  bentuk  tindak  kejahatan  yang  sangat  kompleks,  tentunya  memerlukan  upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  yaitu UU  No.  11  tahun  2008  turut  memberikan  ancaman  pidana  atas  sebuah tindakan  pelacuran  online  yang  dikelola   oleh   si  prostitusi  kepada  pelanggan-pelangganya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana, fungsi Polri dalam penyelidikan dan penyidikan memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai kewenangan  berdasarkan  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  kejahatan. Permasalah prostitusi apabila dilakukan melalui media online ini dapat dikenakan hubungan yang lebih berat karena terjerat oleh tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  RI  No.44  Tahun  2009  Tentang Pornografi  dan  KUHP  sudah  cukup  untuk  menjerat  para  pelakunya.  Objek  perbuatan kesusilaan  ini  pun harus  disebarluaskan ke publik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh  masyarakat  umum.  Apabila  memenuhi  unsur  tersebut  maka  pelanggaran  pidana  yang dilakukan termasuk pidana khusus sehingga ditangani oleh DITRESKRIMSUS kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Mozasa, C. B. (2005) , Aturan-aturan Hukum Trafficking  (Perdagangan Perempuan dan Anak), USU Press, Medan
Soekanto,  S.  (2008),  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Waluyadi (1999), Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung Atmasasmita,  R.  (1995),  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Krimonologi,,  CV.  Mandar  Maju, Bandung.
Soerjono, S. (2008)  Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas. Indonesia (UI Press) Lamintang, P.A.F (1984) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung. Muladi, (1995), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponogoro, Semarang. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi