DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 7 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 26 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collaborative  Governance  Pada  Pemanfaatan  Infrastruktur Kepemudaan  dan  Olahraga  Kota  Bandung  (di  Kecamatan Antapani Tahun 2023)
Naomi Glori Natalia 1 , Muradi 2 , Dede Sri Kartini 3
1 Universitas Padjadjaran, Indonesia, naomiglori2002@gmail.com 2 Universitas Padjadjaran, Indonesia, muradi@unpad.ac.id 3 Universitas Padjadjaran, Indonesia, dede.sri.kartini@unpad.ac.id
Corresponding Author: naomiglori2002@gmail.com 1
Abstract: Bandung city has great potential in the field of youth and sports, which is marked by the first national level youth title given by the Indonesian Ministry of Youth and Sports as well as various achievements in national and international sports. To improve the quality of this  sector,  more  attention  from  the  government  is  needed,  one  of  which  is  in  terms  of infrastructure.  One  of  the  sub-districts  of  Bandung  City  which  has  quite  a  large  youth  and sports infrastructure is Gasibu Mini, Antapani Sub-district. This research was motivated by collaboration  carried  out  by  the  Antapani  District  government  with  various  stakholders  in utilizing  the  Gasibu  Mini  sports  infrastructure  and  Antapani  Youth  Space.  Researchers  use collaborative governance assessment theory which consists of three dimensions. The method used  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  result  is  that  in  the  stakeholders representation  dimension,  the  Antapani  District  has  made  decisions  that  adequately represent  the  interests  of  stakeholders  and  regularly  communicates.  In  the  distribution  of authority  dimension,  there  is  a  formal  and  informal  division  of  authority,  but  supervision carried  out  by  the  District  is  not  optimal  and  there  is  no  MoU  for  implementing collaboration.  Dimensions  of  accountability  mechanisms,  accountability  is  carried  out  by actors but there are still limited resources. The conclusion shows that the implementation of collaborative  governance  in  the  use  of  youth  and  sports  infrastructure  in  Antapani  District has been implemented but is not optimal in several dimensions.
Keyword: Collaborative Governance, Infrastructure, Sport, Youth
Abstrak: Kota  Bandung  memiliki  potensi  besar  di  bidang  pemuda  dan  olahraga  yang ditandai  dengan  predikat  layak  pemuda  tingkat  nasional  pertama  yang  diberikan  oleh Kemenpora RI juga beragam prestasi bidang olahraga nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan  kualitas  sektor  tersebut  dibutuhkan  perhatian  lebih  dari  pemerintah  salah satunya dalam hal infrastruktur. Adapun salah satu kecamatan Kota Bandung yang memiliki infarstruktur pemuda dan olahraga yang cukup besar yaitu Gasibu Mini Kecamatan Antapani. Penelitian dilatarbelakangi  oleh kolaborasi  yang  dilakukan pemerintah Kecamatan Antapani dengan  berbagai  pihak  dalam  pemanfaatan  infrastruktur  olahraga  Gasibu  Mini  dan Youth Space Kecamatan  Antapani.  Peneliti  menggunakan  teori collaborative  governance
assessment yang  terdiri  dari  tiga  dimensi.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Hasilnya  pada  dimensi  representasi  kepentingan,  pihak  Kecamatan Antapani  sudah  membuat  keputusan  yang  cukup  mewakili  kepentingan stakeholders dan rutin  melakukan  komunikasi.  Pada  dimensi  distribusi  wewenang,  terdapat  pembagian kewenangan  formal  dan  informal  namun  pengawasan  yang  dilakukan  Kecamatan  belum maksimal  juga  belum  adanya  MoU  dalam  pelaksanaan  kolaborasi.  Dimensi  mekanisme akuntabilitas,  pertanggungjawaban  dilakukan  oleh  aktor  namun  masih  adanya  keterbatasan sumber  daya.  Kesimpulan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan kolaboratif pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kecamatan Antapani sudah terlaksana namun belum optimal dalam beberapa dimensi.
Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Infrastruktur, Olahraga, Kepemudaan

## PENDAHULUAN
Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat juga sebagai  salah satu kota  terbesar  dan  paling  bersejarah  di  Indonesia.  Selama  beberapa  dekade  terakhir,  Kota Bandung telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari  ekonomi  hingga  infrastruktur.  Di  balik  perkembangan  ini,  pemuda  Bandung  memiliki peran kunci yang sangat penting. Lima kecamatan di Kota Bandung dinobatkan sebagai layak pemuda  oleh  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  serta  banyak  pula  penghargaan  yang  diberikan Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  para  pemuda  yang  berprestasi  dalam  bidang  kreativitas, inovasi,  kepemimpinan,  kewirausahaan,  dan  sosial  impact.  Kota  Bandung  juga  merupakan Kota  pertama  dengan  predikat  layak  pemuda  di  Indonesia  yang  diberi  oleh  Kemenpora  RI dengan  memenuhi  empat  indikator  yaitu:  1)  Adanya  dengan  peraturan  kepemudaan,  Kota Bandung  merupakan  kota  pertama  yang  mempunyai  Perda  No.  1  Tahun  2016  Tentang Kepemudaan,  2)  Terdapat  sarana  prasarana  untuk  menopang  kegiatan  kepemudaan.  3) Keaktifan organisasi dan komunitas kepemudaan 4) Pemuda yang mandiri dan pionir dalam bidang UMKM yang dibuktikan dengan berbagai usaha baik  restoran, pakaian, hingga kedai kopi yang dirintis dan dikembangkan oleh generasi muda di Kota Bandung.
Tidak hanya sektor pemuda, pada bidang olahraga, Kota Bandung pun memiliki banyak prestasi  di  ranah tingkat  nasional  hingga internasional.  Banyak atlet  hebat  yang berasal  dari Kota  Bandung,  contohnya  pada  Asian  Games  2018,  Kota  Bandung  berhasil  meraih  empat medali,  yakni  satu  medali  perak  dan  tiga  medali  perunggu.  Kota  Bandung  juga  berhasil menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) tahun 2019. Kota Bandung juga  memiliki  klub  sepak  bola  yang  cukup  terkenal,  yaitu  Persib  Bandung.  Klub  ini  telah meraih berbagai prestasi di level nasional. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki atlet-atlet yang cukup handal di berbagai cabang olahraga seperti taekwondo, bulu tangkis, atletik, dan lain-lain.  Dengan  prestasi-prestasi  tersebut,  Kota  Bandung  terus  mengukir  namanya  sebagai kota  yang  gemar  berolahraga  dan  memiliki  atlet-atlet  yang  berkualitas.  Pemerintah  Kota Bandung pun selalu memberikan penghargaan kepada para atlet  yang telah membawa nama Kota Bandung ke dunia.
Melihat sektor pemuda dan olahraga sebagai salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi  Kota  Bandung,  pemerintah  dianggap  perlu  untuk  memprioritaskan  sektor  tersebut  agar bidang  pemuda  dan  olahraga  dapat  terus  berkembang  secara  kualitas  maupun  kuantitas. Berdasarkan data dari website databoks, pada Juni 2022, Kota Bandung yang memiliki luas 166,59 km  persegi,  memiliki 2,53 juta penduduk. Menduduki  peringkat  satu  sebagai  daerah terpadat di Jawa Barat, tentu Kota Bandung tentu harus memiliki fasilitas yang memadai pula untuk  menunjang  kebutuhan  bidang  pemuda  dan  olahraga.  Untuk  mengembangkan  sektor kepemudaan dan olahraga, berbagai jenis dukungan diperlukan untuk mencapai tujuan  yang diharapkan.  Dalam  hal  ini  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kota  Bandung  menjadi  sektor  yang
memimpun  urusan  kepemudaan  dan  olahraga  di  Kota  Bandung  yang  tentu  telah  melakukan berbagai  program  pengembangan  pemuda  dan  olahraga,  termasuk  pelatihan,  pendidikan, workshop,  dan  pendampingan  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  mereka,    pembinaan  atlet, program peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana, dan lain-lain.
Kebutuhan akan infrastruktur kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung dalam rangka menyelenggarakan  pelayanan  bidang  pemuda  dan  olahraga  di  Kota  Bandung  menjadi penting. Hal tersebut juga sejalan dengan visi-misi Kota Bandung yang di dalamnya terdapat point unggul, nyaman, dan sejahtera. Dengan adanya pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga  yang  baik,  berbagai  kegiatan  yang  diadakan  Dispora  akan  menjadi  lebih  baik  dan lebih luas karena pembinaan yang memiliki tujuan membutuhkan konsentrasi yang konsisten, terukur,  dan  terarah.  Berdasarkan  Renstra  Tahun  2018-2023,  Dispora  Kota  Bandung mempunyai  strategi  dalam  memenuhi  kebutuhan  sarana  prasarana  pemuda  dan  olahraga,  di antaranya satu pusat kreativitas  di setiap wilayah Kota Bandung, membangun Youth Space di 30 Kecamatan Kota Bandung, serta revitalisasi sarana olahraga pada 30 Kecamatan Kota Bandung.  Hal  yang  menjadi  tantangan  saat  ini  adalah  pemanfaatan  dan  pengembangan berbagai infrastruktur tersebut agar pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah menjadi berguna serta berdampak positif pada pengembangan bidang pemudan dan olahraga di Kota Bandung.
Berdasarkan mini riset yang peneliti lakukan, terdapat satu kecamatan di Kota Bandung yang dapat dikatakan meengalami pertumbuhan  hebat  beberapa tahun ke belakang, ditandai dengan  semakin  banyaknya  kawasan  perumahan  baru  di  kawasan  ini,  yaitu  Kecamatan Antapani.  Kecamatan  ini  mempunyai  luas  wilayah  4,01  km  dengan  penduduk  sebanyak 80,375jiwa pada tahun 2022.  Kecamatan Antapani memiliki empat kelurahan yaitu Antapani Kidul,  Antapani  Kulon,  Antapani  Wetan,  dan  Antapani  Tengah.  Adapun  hal  lain  yang menjadi  latar  belakang  peneliti  memilih  Kecamatan  Antapani  sebagai  objek  penelitian berdasar  pada  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IPM)  yang  rendah  di  bidang  sarana  dan prasarana  dibandingkan  dengan  indeks  lainnya.  Berdasarkan  data  Indeks  Kepuasan Masyarakat  Kecamatan  Antapani  pada  tahun  2023,  kualitas  sarana  dan  prasarana mendapatkan  nilai  terendah  yaitu  3,29  dibandingkan  dengan  8  bidang  pelayanan  lain  yang diberikan Kecamatan Antapani.
Di  Kecamatan  Antapani  sendiri  terdapat  satu  pusat  fasilitas  olahraga  yang  sering digunakan  masyarakat  juga  cukup  terkenal  yaitu  Lapangan  Gasmin  atau  Gasibu  Mini Infrastruktur  olahraga  pada  Gasibu  Mini  di  antaranya  adalah  satu  buah  trek  lari  dan  lapang besar,  satu  lapangan  basket,  satu  lapangan  voli.  Terdapat  pula  infrastruktur  kepemudaan Youth Space di kawasan Gasmin yang dibangun pada 2021 silam dan merupakan salah satu program  Wali  Kota  Bandung,  Yana  Mulyana.  Youth  Space  merupakan  sarana  untuk  para pemuda  berkumpul  dan  dapat  menuangkan  ide-ide  gagasannya.  Tidak  hanya  infrastruktur pemuda dan olahraga saja, namun Gasibu Mini merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau besar  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan  Antapani  yang  di  dalamnya  terdapat  taman  dan  lahan hijau.  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  merupakan  pihak  yang  memiliki tanggung jawab dalam urusan taman dan ruang terbuka hijau juga kawasan Gasibu Mini ini.
Adapun  beberapa  permasalahan  dari  infarstruktur  pemuda  dan  olahraga  tersebut  yang meliputi  permasalahan  kualitas  infrastruktur,  pemeliharaan,  pengelolaan,  juga  akses informasi.  Dengan  keterbatasan  yang  dimiliki  Pihak  Kecamatan  Antapani  juga  banyaknya urusan  Kecamatan  lain  tentu  collaborative  governance  diperlukan  dalam  pemanfaatan  dan pengelolaan infrastruktur pemuda dan olahraga Gasibu Mini dan Youth Space di Kecamatan Antapani.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  mengingat  diperlukannya  beberapa  aktor nonpemerintah  juga  pasrtisipasi  masyarakat  dalam  memaksimalkan  pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga tersebut dengan tujuan agar menjaga manfaat infrastruktur pemuda  dan  olahraga  yang  sudah  ada  juga  dapat  mengoptimalkan  hasil  positif  bagi  pihak- pihak yang terlibat khususnya masyarakat Kecamatan Antapani sebagai pengguna sarana.
Jika  dibandingkan  dengan  sarana  pemuda  dan  olahraga  besar  lain  di  Kota  Bandung seperti  Lapangan  Saparua,  Lapangan  Supratman,  Lapangan  Gasibu,  dan  Sport  Jabar Arcamanik,  kualitas  Gasibu  Mini  Kecamatan  Antapani  dalam  infrastuktur  pemuda  dan olahraganya  dapat  dikatakan  berada  di  bawah  beberapa  fasilitas  lain  tersebut.  Hal  ini  dapat menjadi  akibat  dari  beberapa  hal,  salah  satunya  karena  pengelolaan  dan  pelaksanaan collaborative  governance  belum  efektif.  Infrastruktur  olahraga  dan  kepemudaan  di  kawasan Gasibu  Mini  sendiri  dibangun  oleh  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  (Dispora)  Kota  Bandung yang  berlokasi  di  Jalan  Purwakarta  No.  216  Kecamatan  Antapani  Kota  Bandung.  Dalam pemanfaatan  dan  pengelolaannya,  Dispora  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah Kecamatan Antapani. Berdasarkan riset singkat yang dilakukan peneliti, Kecamatan Antapani dalam  memanfaatkan  dan  mengelola  infrastruktur  olahraga  Gasibu  Mini  dan  Youth  Space melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak yaitu Forum RW Kecamatan Antapani, Karang Taruna Kecamatan Antapani dan Yayasan Rumah Yatim.
Berbagai permasalahan empiris yang peneliti temukan di lapangan akan peneliti kaitkan dengan teori collaborative governance karena collaborative governance sendiri hadir sebagai respon  atas  kegagalan  implementasi  dan  tingginya  biaya  serta  politisasi  regulasi.(Ansel  and Gash,  2008).  Secara  mendalam  peneliti  menggunakan  teori  collaborative  governance assessment  atau  penilaian  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  kolaboratif  yang  terdiri  dari tiga  dimensi  yaitu  stakeholder  representation  (representasi  pemangku  kepentingan), distribution of authority (pembagian wewenang), dan accountability mechanisms (mekanisme akuntabilitas)  (Ratner,  2012).  Dimensi  stakeholder  representation  dapat  dilihat  dari permasalahan  revitalisasi  kawasan  Gasibu  Mini  yang  tidak  kunjung  dilakukan  atau  kurang optimal  yang  ditandai  oleh  beberapa  fasilitas  pemuda  dan  olahraga  yang  sudah  rusak  dan tentunya  mengganggu  kenyamanan  pengguna  fasilitas  pemuda  dan  olahraga  di  Kawasan Gasibu Mini.
Gambar 1. Infrastruktur Olahraga Gasibu Mini dan Youth Space Antapani Sumber: Dokumentasi Peneliti
Dimensi  distribution  of  authority  atau  pembagian  wewenang  berkaitan  pengelolaan kawasan  Gasibu  Mini.    Berdasarkan  observasi  singkat  yang  dilakukan  peneliti,  terdapat kelompok  masyarakat  yang  tidak  tertib  dan  memiliki  kepentingan  sendiri  untuk  mengelola kawasan Gasibu Mini. Kawasan Gasibu Mini pun tidak memiliki sistem buka tutup sehingga keamanan kawasan kurang terjamin. Hal tersebut menandakan pembagian kewenangan antara Dispora  Kota  Bandung,  Kecamatan  Antapani,  dan  para  stakeholders  belum  berjalan  dengan optimal dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan keamanan kawasan Gasibu Mini.
Dalam dimensi ketiga, accountability mechanisms berkaitan dengan pertanggungjawaban  para  pemegang  kekuasaan  dalam  kolaborasi.  Dalam  hal  ini permasalahan  empiris  yang  ditemukan  adalah  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  kawasan  Gasibu  Mini  kepada  masyarakat  kurang  transparan  khususnya  di internet dan media sosial. Adapun media sosial Instagram Youth Space Kecamatan Antapani yang  tidak  aktif  dan  hal  tersebut  ditandai  dengan  unggahan  terakhir  yaitu  pada  tahun  2022 silam.  Jika  dibandingkan  dengan  sarana  pemuda  dan  olahraga  Kota  Bandung  lain,  Gasibu Mini  memiliki  informasi  yang  sangat  sedikit  di  internet  sehingga  menyulitkan  masyarakat untuk  mengetahui  informasi  terkini  mengenai  Gasibu  Mini,  khususnya  terkait  pemanfaatan infrastruktur  kepemudaan  dan  olahraganya.  Di  era  digital  ini,  sudah  seharusnya  pengelola kawasan  Gasibu  Mini  aktif  memberikan  informasi  di  internet  terkait  pemanfaatan  Gasibu Mini  kepada  masyarakat  untuk  memaksimalkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga juga untuk  menciptakan pemerintah  yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan  uraian  tersebut  peneliti  akan  menganalisis  bagaimana  para  stakeholder menjalankan  kolaborasi  dilihat  dari  tiga  dimensi  collaborative  governance  assessment. Penelitian  ini  diharapkan  menambah  pemahaman  tentang  evaluasi  pelaksanaan  tata  kelola pemerintahan  kolaboratif  pada  pemanfaatan  dan  pengelolaan  infrastruktur  pemuda  dan olahraga di Kecamatan Antapani.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  pemaparan  yang  sifatnya deskriptif.  Pemaparan  deskriptif  artinya  hasil  penelitian  ini  diutarakan  dalam  bentuk  tulisan yang  sifatnya  naratif  karena  data  dan  fakta  yang  dikumpulkan  berbentuk  kata  atau  gambar, bukan  berbentuk  angka-angka.  Dengan  metode  kualitatif,  peneliti  dapat  memahami permasalahan  di  lapangan  serta  meninjau  dari  sudut  pandang  informan  yang  mempunyai otoritas, informasi, serta data berkenaan dengan collaborative governance pada pemanfaatan infrastruktur  kepemudaan  dan  olahraga  di  Kecamatan  Antapani  Kota  Bandung  dengan strategi  yang  bersifat  aktif  serta  fleksibel  dengan  tujuan  untuk  memahami  fenomena- fenomena sosial. Oleh karena itu diharapkan penulis mendapatkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam kajian yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dimensi Stakeholder Representation
Dimensi Stakeholder Represen tation merupakan representasi pemangku kepentingan di mana  dimensi  ini  dilihat  dari  siapa  saja  yang  memiliki  kepentingan  dalam  pelaksanaan collaborative  governance serta  aktor  mana  saja  yang  terwakili  dalam  pengambilan  sebuah keputusan. Dimensi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki suara  yang  didengar  dan  memainkan  peran  yang  sesuai  dalam  mencapai  tujuan  kolaborasi. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam pemanfaatan infrastruktur olahraga Gasibu Mini dan Youth  Space Kecamatan  Antapani.  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kota  Bandung  sebagai pihak yang membangun infrastruktur pemuda dan olahraga tersebut dan Kecamatan Antapani
sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkannya.
Dalam  pelaksanaan  kolaborasi  pada  pemanfaatan  infrastruktur  kepemudaan  dan olahraga  Gasibu  Mini  dan Youth  Space Kecamatan  Antapani,  dimensi  stakeholder representation  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pihak  Kecamatan Antapani  yang  rutin  melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan stakeholders untuk mendengarkan  berbagai  aspirasi  mereka.    Aspirasi  dari  berbagai stakeholders yaitu  Forum RW,  Karang  Taruna,  dan  Yayasan  Rumah  Yatim  tidak  hanya  didengar  saja,  namun  juga ditindaklanjuti oleh Kecamatan Antapani menjadi sebuah keputusan atau rancangan program untuk pemanfaatan dan peningkatan infrastruktur olahraga dan kepemudaan Gasibu Mini dan Youth  Space.  Indikator  keberhasilan  lain  dari stakeholders representation  adalah  seluruh lapisan  masyarakat  terwakilkan  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  kebutuhannya.  Dengan terlibatnya Forum RW dan Karang Taruna cukup mewakili masyarakat Kecamatan Antapani karena  kedua  pihak  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  pihak  terdekat  dengan masyarakat juga pemuda Antapani.
Keputusan yang dibuat oleh pihak Kecamatan Antapani dalam kolaborasi ini pun cukup memperhatikan kepentingan para aktor. Di antarnya adalah dari pembagian Gasibu  Mini  ke dalam  empat  pojok  dan  melibatkan  semua  kelurahan  di  Antapani  (Antapani  Kidul,  Wetan, Kulon,  Tengah)  untuk  bertanggung  jawab  dalam  memanfaatkan  dan  memelihara  sudutnya. Keputusan  kedua  yaitu  rencana  membuat  program  satu  RW  satu  paving  block  untuk merevitalisasi trek lari Gasibu Mini, juga keputusan pemindahan Kantor Kecamatan Antapani menjadi  di  Kawasan  Gasibu  Mini.  Dengan  pihak  swasta,  kolaborasi  dilakukan  Kecamatan Antapani  dengan  Yayasan  Rumah  Yatim  dan  sudah  cukup  merepresentasikan  kepentingan Yayasan  Rumah  Yatim  dengan  memberikan  kewenangan  untuk  menaruh  media  donasi  di beberapa titik Kecamatan Antapani.
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  dimensi  stakeholders  representation  adalah  realisasi keputusan  dan  rencana  program  yang  cukup  sulit  dilakukan  dengan  optimal  karena keterbatasan  anggaran  juga  sumber  daya  manusia.  Dalam  kolaborasi  yang  telah  dilakukan, peneliti  dapat  mengatakan  bahwa  Kecamatan  Antapani  sampai  saat  ini  belum  berani membuka  diri  untuk  mengembangkan  kolaborasi  dengan  pihak  swasta  lain  yang  lebih berkaitan  dengan  sektor  kepemudaan  dan  olahraga.  Pihak  Dispora  pun  menyadari  bahwa dalam pengelolaan  infrastruktur besar cukup sulit  dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak seperti yang disampaikan oleh Iwan Kasmara:
“…Kita  Dispora  sangat  mudah  dan  gampang  dalam  membangun  infrastruktur,  yang sulit  itu  pemeliharaan  dan  perbaikannya.  Maka  dari  itu  saya  berharapnya  setelah  kita membangun infrastruktur, harus jelas dahulu “3P” Pemeliharaan, Perbaikan, dan Peningkatan infrastrukturnya.”

## Dimensi Distribution of Authority
Dimensi Distribution of Authority menilai bagaimana kewenangan formal dan informal didistribusikan  dalam  pelaksanaan collaborative  governance .  Dimensi  ini  berperan  penting dalam  membentuk  dinamika  keputusan  dan  hubungan  antara  para  pemangku  kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam collaborative governance , kekuasaan biasanya tersebar  di  antara  berbagai  aktor  yang  terlibat.  Desentralisasi  kekuasaan  memungkinkan adanya partisipasi yang lebih luas. Namun, masih mungkin ada elemen pemusatan kekuasaan di  antara  koordinator  atau  inisiator  kolaboratif  untuk  memfasilitasi  proses  dan  menjaga kohesi.
Dalam  pemanfaatan  infrastruktur  kepemudaan  dan  olahraga  di  Kota  Bandung,  Dinas Pemuda  dan  Olahraga  yang  memiliki  kewenangan  awal  sebagai  pihak  yang  membangun infrastruktur  kepemudaan  dan  olahraga  di  Kota  Bandung.  Hal  tersebut  seturut  dengan  salah satu misi Dispora Kota Bandung yaitu meningkatkan pelayanan publik dan sarana prasarana
pemuda dan olahraga. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) pun merupakan pihak  yang  memiliki  kewenangan  atas  Gasibu  Mini  yang  merupakan  lahan  Prasarana  dan Sarana  Utilitas  (PSU)  milik  pemerintah.  Kedua  Dinas  tersebut  kemudia  memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam hal ini Kecamatan Antapani untuk menggunakkan, mengelola, dan mengembangkan Infrastruktur kepemudaan dan olahraga Gasibu Mini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam  dimensi  ini,  pihak  Kecamatan  Antapani  melakukan  pembagian  kewenangan dengan  para  aktor  yaitu  Forum  RW  dan  Karang  Taruna  juga  berusaha  melibatkan  setiap lapisan  masyarakat  secara  adil  yang  ditandai  dengan  pembagian  kawasan  Gasibu  Mini menjadi  empat  pojok  sesuai  dengan  jumlah  Kelurahan  di  Antapani.  Meskipun  demikian, pelaksanaan  distribusi  kewenangan  tersebut  belum  optimal  dikarenakan  keterbatasan Kecamatan Antapani dalam pengawasan menyebabkan tidak teraturnya pengelolaan kawasan Gasibu  Mini  yang  ditandai  dengan  banyaknya  kelompok  masyarakat  yang  memiliki kepentingannya  sendiri  di  kawasan  Gasibu  Mini.  Hal  tersebut  menyebabkan  sulitnya  pihak swasta  yang  ingin  melakukan  kolaborasi.  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  mengharapkan Kecamatan  Antapani  agar  dapat  lebih  tegas  untuk  menertibkan  kawasan  Gasibu  Mini sehingga  masyarakat  lebih  nyaman  menggunakan  fasilitas  umum  untuk  berolahraga  dan melakukan berbagai kegiatan kepemudaan.
Pada  pemanfaatan  infrastruktur  kepemudaan Youth  Space ,  kewenangan  secara  formal diberikan  oleh  Kecamatan  Antapani  kepada  Perangkat  Pengelola  Youth  Space  dan  diatur dalam  Surat  Keputusan  Camat.  Forum  RW  dan  Karang  Taruna  pun  diberikan  kewenangan untuk pemeliharaan dan pengaktifan Youth Space. Kolaborasi pun dilakukan dengan Rumah Yatim  dalam  program  pengadaan  air  bersih  pada  infrastruktur  olahraga  dan  pemuda. Kolaborasi  yang dilakukan dengan Yayasan Rumah Yatim dapat dikatakan sebagai program CSR seperti yang disampaikan oleh Manajer Area Jawa Barat, Sodikin:
“Awal kita bisa kolaborasi dengan Kecamatan Antapani karena merupakan kecamatan di  mana  awal  mula  Rumah  Yatim  itu  berdiri.  Kita  merasa  harus  peduli  kepada  lingkungan terdekat  dulu,  seperti  itu.  Bukan  gak  peduli  kepada  daerah  yang  lain  ya,  yang  lain  pun  kita peduli  juga,  tapi  karena  Antapani  itu  awal  berdirinya  Rumah  Yatim  jadi  perhatian  kita    ke Antapani itu luar biasa, salah satu contohnya di Gasmin dan Youth Space itu. Bisa dikatakan seperti CSR lah.”
Kecamatan Antapani memberikan kewenangan yang bebas kepada Rumah Yatim untuk menaruh  media  donasinya  di  setiap  titik  di  Antapani.  Meskipun  demikian  distribusi wewenang  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  belum  optimal  karena  tidak  adanya  MoU  atau perjanjian Kerja Sama antar pihak sehingga pembagian wewenang belum dapat diukur secara jelas.
Peneliti  dapat  menilai  bahwa  dimensi  distribution  of  authority  sudah  dilakukan  oleh Kecamatan  Antapani  dengan  cukup  baik,  namun  belum  optimal.  Hal  tersebut  juga  ditandai oleh pihak Perangkat Pengelola Youth Space yang merasa tidak diberikan kewenangan penuh oleh  pihak  Kecamatan  Antapani  untuk  melakukan  peningkatan  pada  Youth  Space  dan mengembangkan  kolaborasi  dengan  pihak  swasta  lainnya.  Kualitas  SDM  dan  anggaran  pun dalam  hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  belum  optimalnya  pelaksanaan  kewenangan  yang diberikan.

## Dimensi Accountability Mechanism
Dimensi Accountability  Mechanism menilai  bagaimana  pertanggungjawaban  para pemegang  kekuasaan  dalam  pelaksanaan collaborative  governance .  Pertanggungjawaban tersebut  dapat  dapat  dinilai  dari  tiga  arah,  ke  atas  yaitu  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi, horizontal  kepada  pemangku  kepentingan,  dan  ke  bawah  kepada  masyarakat.  Mekanisme akuntabilitas  ini  penting  untuk  memastikan  transparansi,  integritas,  dan  efektivitas  dalam kerangka  kolaboratif  juga  untuk  memastikan  bahwa  proses  tersebut  dapat  menghasilkan
keputusan yang berkualitas dan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah yang lebih kompleks.
Dalam  pelaksanaan  kolaborasi  pada  pemanfaatan  infrastruktur  olahraga  Gasibu  Mini dan Youth  Space Antapani,  pihak  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  melakukan pertanggungjawaban  keuangan  sebagai  pihak  yang  menggunakkan  anggaran  Kota  Bandung dalam  membangun  infrastruktur  pemuda  dan  olahraga.  Pihak  Kecamatan  Antapani melakukan pertanggungjawaban yang bersifat operasional karena tidak ada anggaran khusus dalam  pemeliharaan  infrastruktur  pemuda  dan  olahraga,  Pertanggungjawaban  Kecamatan Antapani dilakukan kepada Dispora, Forum RW, Karang Taruna, dan Yayasan Rumah Yatim dengan  melakukan  rapat  untuk  melaporkan  pelaksanaan  program.  Adapun  group  Whatsapp yang  digunakan  Kecamatan  dalam  hal  pelaporan  dan  informasi  kepada  stakeholders  seperti yang disampaikan oleh Ir. Misriyanto:
“Saat  ini  sih  sebagai  Ketua  Forum  RW  transparansi  yang  dilakukan  oleh  Kecamatan yaitu mereka rutin memberikan informasi di Grup Whatsapp “Antapani Ngahiji” yang isinya ada Bu Camat, Pak Sekcam, Lurah se Antapani, semua RW ada di situ, Karang Taruna juga tokoh-tokoh masyarakat ada di situ. Jadi apabila setiap RW aktif mengkoordinasikan kepada warganya, mungkin setiap warga tidak akan ketinggalan informasi terkait Gasmin dan Youth Space.”
Kecamatan  Antapani  pun  melakukan  pelaporan  kepada  masyarakat  melalui  media sosial instagram @kecamatan.antapani dimana pihak Kecamatan Antapani rutin mengunggah berbagai  program  khususnya  monitoring  kawasan  Gasibu  Mini  dan  kegiatan  lain  agar masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengaksesnya.  Terdapat  permasalahan  pada  dimensi mekanisme  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  Perangkat  Pengelola  Youth  Space  dapat dikatakan  belum  optimal.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  media  sosial  instagram @youthspace.antapani  yang  tidak  aktif  dan  disebabkan  oleh  keterbatasan  SDM  Perangkat Pengelola  Youth  Space  dalam  mengelola  media  sosial  tersebut.  Hal  tersebut  tentu  sangat berpengaruh pada informasi yang diterima masyarakat Antapani khususnya mengenai Youth Space  menjadi  tidak  maksimal.  Dalam  mengatasi  hal  ini,  Pihak  Dispora  Kota  Bandung berencana untuk membuat program yang disampaikan oleh Gatot Prasetyo:
“Kita Dispora berencana membuat suatu kiat untuk membangkitkan gairah masyarakat dalam  mengelola  Youth  Space  yaitu  kita  menganggarkan  akhir  tahun  2024  ada  awarding untuk memilih dan menobatkan Youth Space yang aktif, positif, dan kreatif. Tujuan awarding ini  untuk  merangsang  mereka  dalam  memelihara  Youth  Space  sesuai  dengan  kreativitas mereka.”
Permasalahan  lain  juga  adalah  tidak  adanya  MoU  dalam  kolaborasi  yang  tentu mempengaruhi  dimensi  mekanisme  akuntabilitas  karena  MoU  merupakan  salah  satu instrumen yang digunakan untuk memastikan tanggung jawab publik yang akan diperhatikan oleh masyarakat juga sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan kolaborasi.
Sebagai  lembaga  non  pemerintah  juga  lembaga  penghimpun  dana,  pihak  Yayasan Rumah  Yatim  melakukan  mekanisme  akuntabilitas  dengan  melalui  audit  yang  dilakukan sebanyak  empat  tahap.  Yayasan  Rumah  Yatim  juga  memiliki  website  resmi  yang  baik  juga media  sosial  yang  aktif  dalam  memberikan  informasi  mengenai  keuangan,  program,  dan berbagai  kegiatan  yang  dilakukan.  Adapun  divisi  sosial  dan  penghimpunan  dari  Yayasan Rumah Yatim yang bertugas untuk mengawasi serta mengontrol laporan kegiatan kolaborasi yang  diunggah  oleh  pihak  Kecamatan  Antapani.  Dinas  Pemudan  dan  Olahraga  dan  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  tidak  mewajibkan  Kecamatan  Antapani  untuk melaporkan pengelolaan secara rutin namun komunikasi dilakukan pihak Kecamatan saat ada permohonan perbaikan infrastruktur atau sarana yang rusak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  elaborasi  pada  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  peneliti  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  di  antaranya  pelaksanaan collaborative  governance pada pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan olahraga kota Bandung khususnya di Kecamatan Antapani  belum  optimal  apabila  dinilai  menggunakkan  teori  Ratner  yaitu  collaborative governance  assessment.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  keterbatasan  sumber  daya juga  permasalahan  terkait  dengan  relasi  antar  stakeholder.  Pada  Dimensi  stakeholders representation  tentu  setiap  stakeholders  memiliki  kepentingan  masing-masing  dan komunikasi  dilakukan  cukup  rutin  untuk  mendengar  aspirasi  juga  berbagai  kepentingan. Keputusan  yang  dibuat  oleh  pihak  Kecamatan  Antapani  dalam  kolaborasi  dinilai  cukup memperhatikan  kepentingan  para  aktor.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam  dimensi  ini  adalah realisasi  rencana  program  cukup  sulit  dilakukan  dengan  optimal  karena  keterbatasan anggaran  dan  sumber  daya  manusia.  Kecamatan  Antapani  sampai  saat  ini  dinilai  belum berani membuka diri untuk mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta lain yang lebih berkaitan dengan sektor kepemudaan dan olahraga.
Pada  dimensi distribution  of  authority sudah  dilakukan  oleh  Kecamatan  Antapani dengan cukup baik, namun belum optimal. Adanya pembangian kewenangan secara informal maupun  formal  namun  sampai  2023  akhir  belum  adanya  Mou  kolaborasi  Kecamatan Antapani  dengan  Yayasan  Rumah  Yatim  sehingga  pembagian  kewenangan  dan  prosedur kolaborasi  belum  diatur  secara  jelas  pada  hitam  di  atas  putih.  Pada  dimensi  accountability mechanisms, Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pertanggungjawaban keuangan sebagai pihak yang menggunakkan anggaran Kota Bandung dalam membangun infrastruktur pemuda dan  olahraga.  Pihak  Kecamatan  Antapani  melakukan  pertanggungjawaban  yang  bersifat operasional karena tidak ada anggaran khusus dalam pemeliharaan infrastruktur pemuda dan olahraga.  Pertanggungjawaban  dilakukan  kepada  stakeholders  dengan  melakukan  rapat koordinasi  juga  melakukan  pelaporan  kepada  melalui  media  sosial  instagram @kecamatan.antapani.  Permasalahan  pada  dimensi  ini  yaitu  media  sosial  instagram @youthspace.antapani  yang  tidak  aktif  dan  disebabkan  oleh  keterbatasan  SDM  Perangkat Pengelola Youth Space .

## REFERENSI
Ansell,  Chris,  and  Alison  Gash.  (2008).  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.
Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory,  18 (4),  543–71.  doi: 10.1093/jopart/mum032.
Astuti,  Retno  Sunu,  dkk.  (2020). Collaborative  Governance  dalam  Perspektif  Administrasi Publik . Universitas Diponegoro Press.
Aswin,  dkk.  (2022).  Collaborative  Governance  Model  in  The  Development  Center  of Economic Empowerment and Community Creativity in Bandung City. Famosa Journal of Multidisciplinary Research, 1 (5). https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071
Choirul, Saleh. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi .  Universitas Terbuka. Fajri,  Muchamad.  (2016).  Collaborative  Governance  Dalam  Perencanaan  Ruang  Terbuka Hijau Di Kota Malang Tahun 207. 15 . Ratner, B. D. (2012). Collaborative Governance Assessment. Research Program On Aquatic Agricultural System 4–5 . Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D . AlfaBeta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2011  Tentang  Pengembangan  Kewirausahaan  dan Kepeloporan Pemuda
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  35  Tahun  2020  Tentang  Pembangunan  Dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (YOUTH SPACE)