## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.89

## Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat
Afif Syarif 1 , Eko Nuriyatman 2
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia Perum Bambu Apung 2 Blok B.06, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Indonesia Correspondence email: unjaafifsyarif@gmail.com, Email: ekonuriyatman90@gmail.com
Abstrak. Artikel  ilmiah  ini  membahas  mengenai  penegakan  hukum  lingkungan  di  bidang  pertambangan  batubarara  dan penguatan lembaga masyarakat adat di Kabupayten Bungo. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris untuk dapat menemukan konsep penegakan terhadap hukum lingkungan dalam bidang pertambangan  batubara  dengan  mengkaji  asas-asas  hukum  pertambangan  demi  kesejahteraan  masyarakata.  Hakekat  hukum lingkungan  seharusnya  dapat  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dan  keberadaan  kelembagaan masyarakat  adat  di  Kabupaten  Bungo  belum  berfungsi  dalam    penegakan  hukum  lingkungan  bidang  usaha  pertambangan batubara. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Bungo perlu melakukan penguatan kelembagaan masyarakat adat supaya dapat berfungsinya melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan batubara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, Tambang Batubara
Abstract. This scientific article discusses the enforcement of environmental law in the field of coal mining and the strengthening of indigenous community institutions in Bungo Regency. The research approach method used in this scientific article is normative juridical and empirical juridical to be able to find the concept of enforcement of environmental law in the field of coal mining by examining  the  principles  of  mining  law  for  the  welfare  of  the  community.  The  nature  of  environmental  law  should  be  able  to prevent the occurrence of pollution and environmental damage and the existence of institutions of indigenous peoples in Bungo District  has  not  functioned  in  the  enforcement  of  environmental  law  in  the  field  of  coal  mining  business.  Therefore  the  Bungo District government needs to strengthen the institutional of indigenous peoples so that it can function to enforce environmental law against coal mining to improve the welfare of the people in Bungo District.

## Keywords: Law Enforcement, Environmental Law, Coal Mine

## PENDAHULUAN
Sebagai  mana  yang  kita  ketahui  bahwa  pertambangan  batubara  merupakan  suatu  bahan  galian  yang  sangat strategis dan hampir berada di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Saat ini perkembangan  tambang  batubara  semakin  pesat  dikarenakan  semakin  banyaknya  galian  tambang  baru  yang  sampai saat ini belum dapat di olah secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan batubara saat ini menyumbangkan keuntungan yang sangat besar baik bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan devisa negara dari sektor pertambangan.
Perkembangan pertambangan batubara di Kabupaten Bungo semakin dengan ditemukannya tambang-tambang baru, namun perkembangan yang pesat tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itulah muncul  persoalan  kerusakan  lingkungan  terhadap  eksplorasi  tambang  disekitar  lokasi  pertambangan  tersebut. Sebaliknya,  pengusaha  dan  pekerja  tambang,  sulit  untuk  diminta  pertanggung  jawaban  atas  kerusakan  lingkungan yang  ditimbulkan  akibat  kegiatan  eksploirasi  tambang  dan  yang  lebih  ironisnya  keadilan  sulit  diwujudkan, konsekuensinya kesenjangan sosial sulit dihindari dilokasi pertambangan batubara di kabupaten Bungo.
Pada bidang pertambangan batubara penegakan hukum lingkungan sulit terwujud karena dipengaruhi berbagai faktor,  baik  bersifat  yuridis  maupun  non  yuridis.  Bersifat  yuridis  (undang-undang)  adalah  berkaitan  instrument pengaturan  perundang-undangan  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  kegiatan  pertambangan  batu  baru,  serta penerapan  sanksi terhadap pelanggaran  di  bidang  usaha  pertambangan  batubara implementasinya  yang  masih rancu. Kerancuan ini muncul dikarenakan adanya pemberian kewenangan yang begitu luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota yang muncul pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara (UU Minerba).
Sedangkan  di  bidang  non  yuridis  adalah  berkaitan  kuatnya  kedudukan  bupati  sebagai  kepala  daerah  akibat perobahan  sistem  pemerintah  daerah  yang  sentralistik  kepada  pemerintahan  daerah  desentralistik  dis  aat  masih berlakuknya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemeritahan  Daerah.  Namun  setelah  berlakunya undang-undang  baru,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2 Pengamat Kebijakan Hukum Lingkungan.
Afif  Syarif  dan  Eko  Nuriyatman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Pertambangan  Batubara  dan  Penguatan  Lembaga Masyarakat Adat
disebut  UU  Pemda)  semua  perizinan  pertambangan  batubara  terpusat  di  pemerintahan  Provinsi.  Persoalannya  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  batubara  dan  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  batubara  perizinannya dikeluarkan  oleh  bupati  sebelum  berlakunya  UU  Pemda  terbaru,  hal  inilah  yang  menimbulkan  pesoalan  dalam penegakan hukum lingkungan di bidang usaha pertambangan batubara khususnya di kabupaten Bungo.
Pertambangan  batubara  adalah  sumber  daya  alam  tak  terbarukan  yang  mempunyai  peranan  sangat  penting dalam  memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak  serta  memberi  nilai  tambah  secara  nyata  bagi  perekonomian  nasional untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. 3 Dengan  demikian  tidak  dapat  disangkal  lagi  bahwa batubara  merupakan  sumber  daya  alam  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  menyeluruh  dan diharapkan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam mengelola sumber daya ala mini secara baik dan tidak menggaggu keseimbangan ligkungan yang ada, dalam hal ini pengelolaannya harus dikuasai oleh sebagai mana yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Pengertian dikuasai oleh negara mengandung makna, tidak diartikan secara khusus. Namun secara etimologis penafsiran  dikuasai  oleh  negara  adalah  berkuasa  dan/atau        kekuasaan  atas  tambang  batubara,  sedangkan  arti  dari penguasaan  merupakan  proses  perbuatan  menguasai  adan/tau  mengusahakan. 4 Dengan  demikian  pengertian menguasai  berdasarkan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  merupakan  dasar konstitusional  Hak  Penguasaan  Negara  (HPN)  atas  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya termasuk batubara.
Menurut  Salim  HS,  HPN  atas  tambang  batubara  adalah  mewujudkan  kewajiban  negara  untuk  kemakmuran rakyat sebesar-besarnya atas bahan galian tambang tersebut. 5 Persoalannya, dalam pemanfaatan bahan galian tambang batubara  di  daerah  masih  jauh  dari  harapan  meningkatkan  kemakmuran  rakyat, 6 bahkan  hak-hak  rakyat  atas  bumi dirampas  untuk  kepentingan  pengusaha  yang  berlindung  atas  nama  kepentingan  negara  melalui  perizinan  dengan bentuk  bentuk  Kuasa  Pertambangan  (KP)  dan/atau    IUP  di  daerah. 7 Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  seiring diterbitnya  UU  Minerba  yang  mana  menerangkan  bahwa  bupati  sebagai  kepala  daerah  mempunyai  kekuasaan terhadap  IUP  batubara  dengan  dasar  otonomi  daerah.  Dalam  konteks  ini  Abrar  Saleng  mengatakan,  carut  marutnya sektor pertambangan batubara di Indonesia merupakan salah satu perubahan sistem pemerintahan  sentralistik menjadi desentralistik berdasarkan UU Pemda.
Perubahan  sistem  pemerintahan  ini  berdampak  pada  perubahan  pengaturan  mengenai  pengelolaan pertambangan dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 75 Tahun 2001 yang merupakan penganti Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1969  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Pokok  Pertambangan  Nomor  11 Tahun 1967. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tersebut banyak terjadi euphoria di bidang pertambangan batubara.  Dimana  pemerintah  daerah    berlomba-lomba  menerbitkan  izin  KP  karena  merasa  punya  wewenang. 8 Dikarenakan euporia tersebut banyak dari kepala daerah yang melakukan obral izin KP pada daerahnya yang memiliki potensi sumber daya alam mineral batubara, dengan dalih meningkatkan pendapatan daerah. 9 Hal seperti inilah yang menggaggu  keseimbangan  alam  tanpa  memperhatikan  instrumen  perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing kepala daerah.
Berdasarkan  hal  di  atas  didalam  artikel  ilmiah  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana  konsep  penegakan hukum  lingkungan  dapat  diterapkan  dalam  kelembagaan  masyarakat  adat  dan  mengenai  model  penguatan kelembagaan masyarakat adat berkaian dengan penegakan hukum lingkungan.

## METODE PENELITIAN
3 Soni Heri Prasetyo, “Menata IUP, Membenahi Industri Minerba. Artikel, Minerba ”, majalah Dirjen Minerba , Jakarta, Maret, No.7, Vol.5, (2004), hlm. 124.
4 Abrar  Saleng  , Kuasa  Pertambangan  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara.  Dalam  Buku  Dimensi-dimensi Pimikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 146.
5 Salim  HS,  “Hak  Menguasai  Negara  atas  Minerba,  Pasca  Berlakunya  Undang-undang  Minerba”. Jurnal  Konstitusi , No.3,Vol.9, (2002), hlm. 126.
6 Martha  Pigone,  “Politik  Hukum  Pertambangan  Indonesia  dan  Pengaruh  pada  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Era Otonomi Dearah”, Jurnal Hukum , Jakarta, Desember, No.3, Vol.15,  (2003), hlm. 27.
7 Fenty  U.Puluhulawa,  “Kewenangan  Perizinan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Pada  Usaha  Pertambangan”, Jurnal Hukum , Fakultas Hukum Universitas Hasanundin, No.5, Vol.IX, (2014),  hlm. 76.
8 Hayatul Ismi,  “Pengelolaan  Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau , No.2, Vol.4, (Februari 2017), hlm. 102 .
9 Salim  HS,  “Hak  Menguasai  Negara  atas  Minerba,  Pasca  Berlakunya  Undang-undang  Minerba”, Jurnal  Konstitusi , No.3, Vol.9, (2002), hlm. 126.
Afif  Syarif  dan  Eko  Nuriyatman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Pertambangan  Batubara  dan  Penguatan  Lembaga Masyarakat Adat
Lokasi peneitian dalam artikel ilmiah ini adalah daerah lokasi tambang batubara yang terdapat di Kabupaten Bungo. Untuk menetukan lokasi disetiap tambang batubara dilakukan pengamatan dan pengkajian melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bungo, Unit Koperasi Tambang Batubara kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten  Bungo.  Dalam  penelitian  ini  yang  peneliti  lakukan  adalah  melakukan  pengamatan  terhadap  aturan tradisional dan pola  yang  berlaku  berdasarkan  oleh  kepercayaan  masyarakat  dalam  hal  pertambangan  batubara  pada Kabupaten Bungo. Metode penedekatan penelitian adalah dengan menggunakan metode normatif melalui pendekatan deskriptif  analistis  yang  memiliki  tujuan  untuk  dapat  mengetahui  eksistensi  dalam  hal  bidang  hukum  adat  dalam penegakan terhadap hukum lingkungan.
Pada artikelm ilmiah ini peneliti mengkaji dan mengidentifikasi kaedah-kaedah hukum adat terhadap sumber daya  alam  batubara,  pendekatan  sosiologis,  yaitu  mengkaji  hubungan  masyarakat  lokal/adat  terhadap  keberadaan tambang  batubara  sebagai  hak-hak  adat  dan  pendekatan  historis,  yaitu  mengkaji  sejarah  hak-hak  adat  atas  tambang batubara  bagaimana  hubungan  genologis  masyarakat  hukum  adat  berhubungan  dengan  sumber  daya  alam.  Sumber data, data primer diperoleh melalui hasil survey dilapangan dengan pengamatan lansung dilakukan melalui wawancara terhadap  tetua  adat,  masyarakat,  tokoh  adat  pada  daerah  sekitar  galian  tambang  batubara  serta  kepada  kepala  desa sebagai pejabat tertinggi di suatu desa. Sedangkan data sekunder melalui kajian kepustakaan serta dari berbagai bahan bacaan yang relevan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari pertambangan batubara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Bungo
Secara tegas UU Minerba telah memberikan kewenangan terhadap daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap kegiatan pertambangan batubara, yang mana di atur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal  8  UU  Minerba,  yang  mana  hal  ini  belum  diatur  secara  rinci  dan  detail  oleh  undang-undang  sebelumnya. Berdasarkan UU Minerba tersebut pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk dapat menata kembali regulasi dan dalam hal bidang perizinan dalam sektor pertambangan, yang mana memiliki tujuan KP yang digantikan menjadi IUP berdasarkan  hal  tersebut  terjadilah  perubahan  kewenangan  pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan terhadap penggalian pertambangan batubara.
Pelaksanaan  rekonsiliasi  atau  penetapan Clear  and  Clean (CnC)  serta  Non  CnC  terhadap  KP  menjadi  IUP belum dilakukan secara benar. CnC dimaksudkan agar tidak ada peraturan yang tumpang tindih dan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini berkaitan dengan IUP yang mana status izin nya sudah benar dan tidak menyalahi aturan serta wilayah izin pertambangan tidak terjadinya tumpang tindih dengan perusahaan/IUP lain serta wilayah konservasi alam dan dalam hal CnC ini pihak  yang berhak  mengajukan CnC adalah ESDM masing-masing kabupaten/kota.
Permasalahan  penetapan  status  KP  menjadi  IUP  berdasarkan  CnC  sampai  dengan  saat  ini  belum  dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, bahkan jika kita cermati dan analisis dapat menimbulkan permasalahan yang besar, karena kecenderungan saat ini masyarakat lebih percaya pada fakta yang substantif atau lazim disebut dengan kebenaran  yang  material,  dari  pada  formalistik  administratif  yang  disahkan  oleh  seorang  pejabat  tata  usaha  negara terhadap unsur pemerintah daerah.
Pada  kajian  penegakan  hukum  lingkungan  pada  bidang  usaha  pertambangan  batubara  berdasarkan  oada  UU Minerba yang tekah mengatur secara rinci dari kewenangan Pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam  bidang  penegakan  terhadap  hukum  lingkungan  pada  bidang  pertambangan  batubara.  Pengaturan  tersebut terdapat  dalam  Pasal  6  UU  Minerba  yang  menjelaskan  bahwa  pemerintah  pusat  memiliki  wewenang  dalam  hal pengelolaan  pertambangan  batubara,  yang  berkaitan  dengan  penetapan  terhadap  kebijakan nacional .  Adanya peraturan perundang-undangan, digunakan untuk melakukan penetapan terhadap standar nasional, yang meliputi:
1. Penetapan sistem perizinan;
2. Penetapan WP;
3. Pemberian IUP lintas wilayah propinsi;
4. Pemberian IUP yang berdampak terhadap lingkungan langsung dalam hal lintas provinsi;
5. Pemberian IUPK Eksplorasi; dan
6. IUPK Operasi Produksi.
Berkaitan  dengan  penegakan  terhadap  hukum  lingkungan  bidang  usaha  tambang  batubara  berdasarkan  UU Minerba,  yang  dilakukan  secara  terpadu  secara  khusus  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2012 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral, pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa IUP diberikan  oleh  meteri,  gubernur,  atau  bupati  dan  walikota  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  masing- masing pimpinan yang berdasarkan oleh surat permohonan yang diajukan baik oleh koperasi,  perorangan dan badan usaha.  Dalam  hal  ini  badan  usaha  dapat  berupa  badan  usaha  swasta  maupun  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) maupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  namun  dalam  hal  badan  usaha  swasta  meliputi  badan  usaha  dalam
Afif  Syarif  dan  Eko  Nuriyatman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Pertambangan  Batubara  dan  Penguatan  Lembaga Masyarakat Adat
rangka  penanaman  modal  dalam  negeri,  badan  usaha  swasta  dalam  hal  penanaman  modal  asing  dan  dalam  hal penanaman modal oleh badan usaha asing hanya dapat diberikan IUP oleh Menteri. IUP yang diberikan berdasarkan surat  pengajuan  tersebut  dapat  diberikan  apabila  telah  memiliki  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  yang mana dalam satu WIUP dapat diberikan lebih dari satu IUP.
Berdasarkan  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  tersebut  terlihat  pengaturan  kewenangan  dari  IUP  dan  WIUP batubara di daerah dititik beratkan kepada badan usaha, baik milik pemerintah ataupun swasta dalam rangka penanam modal  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  setelah  mendapat  WIUP  dan  diberikan  satu  IUP.  Persoalannya  yang  ada adalah  Kabupaten  Bungo  adalah  IUP  yang  ada  saat  ini  tersebar  dibeberapa  kecamatan  adalah  berdasarkan  KP  yang diterbitkan oleh Bupati, tanpa memperhatikan  isi Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut.
Ketentuan  tersebut,  apabila  dikaji  dalam  sistem  hukum  pertambangan  Indonesia  terhadap  KP/IUP  batubara yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Bungo    di  Provinsi  Jambi  adalah  sesuai  dengan  perataruan  perundang-undangan otonomi  daerah,  akan  tetapi  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Minerba.  Ketentuan  ini  memunculkan  konflik norma,  dalam  kaitan  ini  Abrar  Saleng  mengatakan,  dalam  sistem  hukum  Indonesia  apabila  terjadi  tumpang  tindih peraturan perundangan, maka kembali pada substansinya dalam konteks ini Undang-Undang Minerba.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2012  menjelaskan  bahwa,  setelah  berlakunya  UU  Minerba  yang disahkan  pada tanggal  12 Januari  2009  tidak  ada lagi  istilah KP  namun  berganti  menjadi  IUP.  Hal  ini  diatur  secara jelas  di  dalam  Pasal  174  UU  Minerba  2009  yang  mana  menyisakan  pekerjaan  rumah  besar  untuk  pemerintah,  yaitu peraturan  pelaksana  daru  UU  Minerba  harus  segera  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  setelah  UU  Minerba diterbitkan. Dalam hal ini Meneri ESDM mengeluarkan Surat Edaran No.03.e/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertam yang disahkan pada tanggal 30 Januari 2009, yang mana didalamya menyebutkan bahwa KP yang telah ada sebelum disahkan UU Minerba tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut dan selanjutnya di sesuaikan dengan IUP paling lama satu tahun semenjah UU Minerba disahkan.
KP yang dikeluarkan setelah tanggal 12 Januari 2009 secara otomatis tidak sah. Berdasarkan hal tersevut perlu dilakukan  pengalihan  ke  IUP  berdasarkan  Pasal  93  ayat  (3)  Undang-Undang  Minerba,  artinya  Bupati  sesuai kewenangannya diberikan kuasa untuk pengalihan nama usaha pertambangan dari KP menjadi IUP. Di Provinsi Jambi terdapat  377  IUP  batubara  dan  hampir  60%  IUP  tersebut  status  KP  yang  belum clean  and  clear .  Artinya  terdapat permasalahan  dalam  perizinan  KP  menjadi  IUP  seperti,  lokasi  KP/IUP  dikawasan  yang  tidak  boleh  untuk pertambangan  batubara  ;  masalah    perpajakan  dan  masalah  tidak  ada  pembayaran  royalti  kepada  negara  serta  izin lingkungan dan Amdal
Setelah  berlakunya  UU  Minerba  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2012  persoalanya  semakin kompleks, pada hal tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 adalah diharapkan akan membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kewenangan daerah dalam pengeloan KP menjadi IUP di kabupaten  Bungo.  Menyikapi  permasalah  KP  menjadi  IUP  di  Bungo  dalam  kaitan  kewenangan  daerah,  umumnya rata-rata  disetiap  kabupaten  pengahasil  tambang  batubara  di  Kabupaten  Bungo  banyak  yang  bermasalah,  seperti perusahan  tambang  batubara  yang  tumpang  tindih dan  berada  dikawasan  hutan lindung,  seperti  PT  Antam  dan lain- lain. Kemudian tumpang tindih dengan lahan masyarakat yang akan memicu konflik. Dari hasil kajian penulis sekitar 60% KP/IUP bermasalah dan/atau non CnC, artinya perizinan KP/IUP batubara tersebut tidak sesuai dengan prosedur perizinan usaha tambang batubara berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bungo.
Dalam  hal  penegakan  hukum  lingkungan  terhadap  usaha  tambang  batubara  di  kabupaten  Bungo,  terjadinya politik  desentralisasi  yang  telah  memberikan  kerenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah memberikan  kewenangan  dan  posisindari  kepala  daerah  sangat  berkuasa.  Bahkan  ada  dugaan  telah  terjadi  kolusi antara  lembaga  pemerintah  di  daerah  dengan  elit  lokal  dalam  pemberian  konsesi  kepada  perusahaan   untuk mendapatkan  kuasa  pertambangan.    Akhirnya  kongkalikong  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  tambang batubara sulit dihindari  dengan dasar memberi keuntungan bagi para pihak, baik pemegang  kuasa maupun aparatur penegak hukum dengan elit pemerintahan baik tingkat pusat maupun lokal, artinya satu sama lain saling berkerjasama. Kondisi ini merupakan dampak buruk pelaksanaan penegakan hukum  lingkungan akibat politik desentralisasi, yakni terjadinya kewenangan yang salah kaprah.
Berdasarkan kajian tersebut di atas, terlihat kewenangan daerah dalam penegakan hukum lingkunngan bidang usaha  tambang  di  kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi  cukup  signifikan.  Hal  akibat  sistem    otonomi  daerah  telah memberi  kuasa  yang  amat  besar  kepada  Kepala  Daerah  dalam  pemberian  izin  pertambangan  batubara.  Disinyalir kewenangan tersebut sudah disalahgunakan oleh Kepala Daerah dengan berkerjasama dengan aparat penegak hukum di  kabupaten  Bungo.  Salah  satu  isu  yang  mencuat  akhir-akhir  ini  adalah  Bupati  beri  izin  terima  Rp.15M  sebagai kompensasi.
Penegakan  gukum  lingkungan  dalam  hal  pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Bungo,  sangat  dipengaruhi sistem pemerintahan daerah dengan mendistribusikan kewenangan dan kuasa yang besar kepada kepala daerah dalam bentuk pemberian izin pertambangan batubara di kabupaten Bungo. Ketentuan tersebut terdapat dalam penerbitan dan
Afif  Syarif  dan  Eko  Nuriyatman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Pertambangan  Batubara  dan  Penguatan  Lembaga Masyarakat Adat
pencabutan  izin  tambang  yang  berada  ditangan  Bupati  sebagai  Kepala  Daerah  yang  diatur  dalam  Pasal  37  UU Minerba.

## Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo
Keberadaan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  yang  berada  di  Kabupaten  Bungo  di  atur  dalam,  Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) yang mana LAM memiliki fungsi dan tugas:
1. Mengamankan;
2. Memelihara;
3. Menginventarisasi;
4. Mengurus; dan
5. Memanfaatkan sumber kekayaan alam.
yang mana kelima fungsi dan tugas dari LAM tersebut adalah untuk memanfaatkan keseluruhan sumber daya alam tersbeut duntuk hal meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bungo.
Dikarenakan sangat kompleks dan rumit dalam hal penegakan hukum lingungan yang melibatkan masyarakat hukum  adat  atas  dasar  kepentingan  umum  ( algemen  belang  :  public  interst ),  yang  berkaitan  dengan  terjadinya tumpang tindih penegakan hukum yang mana instrumen dalam penegakan hukum nasional dan hukum adat berbeda, yang  berkaitan  dengan  pertambangan  batubara.  Gatot  Supramono  menyampaikan  bahwa,  dalam  hal  kegiatan pertambangan  batubara  harus  dapat  menyesuaikan  terhadap  perubahan  lingkungan  strategis  yang  terjadi  untuk mendorong  tumbuhnya  otonomi  daerah  yang  baik,  serta  terwujudnya  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  berkeadil dalam hal mengelola hukum lingkungan dan pastinya dengan melakukan pelibatan terhadap peran masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2007, sudah memberikan pemerintah daerah secara normatif terhadap masyarakat adat dan  kelembagaan LAM  dalam hal penegakan terhadap hukum lingkungan dalam bidang pertambangan batubara di Kabupaten Bungo. Kegiatan pertambangan batubara yang merupakan sumber kekayaan  alam,  masyarakat  adat  yang  tersingkirkan  akibat  adanya  politik  sumberdaya  alam  yang  berjalan  sejara represif, sentralistik dan menimbulkan ketidak adilan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Bungo.
Kondisi seperti ini yang mampu menimbulkan konflik ditengah masyarakat lokal/adat dengan para pengusaha tambang batubara pada lokasi pertambangan batubara yang terdapat di Kabupaten Bungo. Namun berdasarkan analisis dari  peneliti  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  terlihat  memihak  kepada  pemilik  modal  dengan  dasar  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  daerah.  Hal  mi  memicu  terjadinya  konflik  terhadap  tambang  batubara  sebagai  kekayaan  alam  yang berujung  pada  kekerasan  antara  masyarakat  adat/lokal  terhadap  penyelemggara  pemerintahan  daerah  dan  pemilik modal yang melibatkan aparat penegak hukum berlindung pada IUP yang diberikan oleh pemerintah daerah. Konflik inilah  yang  dapat  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  HAM  masyarakat  hukum  adat  terhadap  hak-hak  masyarakat adat  atas  kekayaan  alam  pertambangan  batubara  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Bungo  dan  setiap  aksi  protes  dari masyarakat selalu berujung pada tuduhan anti-pembangunan.
Konflik  horizontal  tersebut  dilatarbelakangi  lokasi  tambang  yang  diklaim  masyarakat  adat  tanah  ulayat mareka  dan/atau  disebut  sengketa  lahan  dengan  para  pemegang  IUP/WIUP  izinnya  dikeluarkan  oleh  para  Bupati. Problematika  hukum  ini  sering  terjadi  akibat  izin  WIUP  dan  IUP  yang  dikeluarkan  para  Bupati  berada  di  wilayah hukum  masyarakat  adat  dan  anehnya  tidak  melibatkan  masyarakat  lokal/adat  terhadap  izin  lokasi  tambang  batubara tersebut. Konsekuensi sengketa lahan tidak bisa dihindari antara pemegang IUP/WIUP dengan masyarakat lokal/adat. Dalam  kondisi  seperti  ini,  posisi  masyarakat  adat  lemah  dan  cendrung  diperlakukan  sewenang-wenang  dengan berbagai kasus yang muncul dibeberapa desa Kabupaten Bungo.
Berkaitan dengan UU Minerba yang telah penulis sampaikan di atas, masyarakat yang terkena dengan dampak negatif lansung dari penyeelenggraan kegiatan pertambangan batubara memiliki hak untuk mendapat ganti rugi yang layak  dari  penyelenggaraan  kegiatan  pertambangan  batubara  tersebut.  Ganti  rugi  yang  dimaksud  apabila  terjadi kesalahan dalam kegiatannya, yang mengakibatkan terganggunya kegiatan masyarakat di sekitar daeraj pertambangan tersebut. Yang berdampak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena adanya kegiatan pencemaran lingkungan baik  berupa  banjir,  polusi  dan  banyak  lainnya  yang  mengganggu  kesejahteraan  masyarakat.  UUPPLH  menegaskan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok atau class action untuk memperoleh keadilan.
Berdasarkan kajian yang penulis paparkan di atas, terdapat keterkaitan terhadap penegakan hukum lingkungan dalam  bidang  pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Bungo,  dapat  dilakukan  melalui  penguatan  kelembagaan masyarakat  melalui  LAM.  Dalam  konteks  ini  penulis  mengacu  pada  teori  efektifitas  penegakan  hukum  yang dikemukan  Soejono Soekamto, ada 5 (lima) hal pokok mempengaruhi  efektifitas atau tidak  berfungsinya penegakan hukum,  yaitu  substansi  hukum,  aparat  penegakan  hukum,  sarana  dan/atau  prasarana,  budaya  hukum  masyarakat, kesadaran hukum masyarakat;
Afif  Syarif  dan  Eko  Nuriyatman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Pertambangan  Batubara  dan  Penguatan  Lembaga Masyarakat Adat
Relevan  dengan  teori  efektifitas  yang  dikemukan  Soejono  Soekamto  tersebut,  dalam  penegakan  hukum lingkungan  bidang  usaha  tambang  batubara  di  Provinsi  Jambi,  faktor  yang  tidak  kalah  pentingannya  “penguatan kelembagaan  masyarakat  adat”.  Artinya,  penulis  menambahkan  teori  efektifitas yang  dikemukan  Soejono  Soekamto dalam  penegakan  hukum  lingkungan  bidang  usaha  tambang  batubara  melalui  konsep  penguatan  kelembagaan masyarakat adat. Hal ini sangat penting dan seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar  tidak  terjadinya  diskriminatif  dalam  penegakan  hukum  ( law  enforment )  dan  berfungsinya  hukum  dalam penerapannya.
Pada  kejadian  seperti  ini  akan  terlihat  bahwa  hukum  efektif  terhadap  masyarakat  kelas  menengah. Diskriminatif  ini  terjadi  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  bidang  usaha  tambang  batubara  di  Kabupaten  Bungo. Dengan  adanya  pengaturan  tentang  penggunaan  hak  atas  tanah  sebagai  kegiatan  usaha  pertambangan,  merupakan ketentuan  hukum  secara  yuridis  formal  yang  merupakan  bentuk  konkret  penghormatan  atas  hak-hak  masyarakat setempat  atau  hak  ulayat/adat  yang  selama  ini  sepertinya  diabaikan  oleh  pemerintah.  Berkaitan  dengan  kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi  terhadap  kegiatan  pertambang  batubara,  masyararakat  seharusnya  lebih  layak  mendapat perlindungan  karena  masyarakat  adat  sudah  pasti  hidup  bergantung  kepada  kekayaan  alam  dan  sumber  daya  alam yang  ada  di daerah  masyarakat  lokal/adat  tersebut.  Sehingga  hal ini  akan  memunculkan  pranata  hukum  untuk  dapat melakukan pengelola alam dan sumber daya akam secara baik dengan berlandaskan pada kearifan lokal yang sejalan dengan pelestarian sumber daya alam dan hukum nasional.
Kegiatan  galian  pertambangan  yang  berada  di  Kabupaten  Bungo  banyak  terjadi  penyimpangan,  contohnya tidak ada permintaan persetujuan masyarakat adat atas kegiatan galian pertambang batubara di lokasi yang berbatasan dan  berada  pada  daerah  masyarakat  lokal/adat  tersebut.  Bahkan  pemegang  IUP/WIUP  batubara  lansung  melakukan kegiatan  galian  tambang  batubara  tanpa  persetujuan  masyarakat  lokal/adat  dilokasi  tambang  tersebut,  dengan  hal seperti  ini  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  telah  mencederai  hak  atas  tanah  masyarakat  adat  yang,  dengan  dalih meningkatkan devisa negara dan PAD Daerah.
Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas menurut kajian dan pengamatan oleh penulis dalam hal penerapan penegakan  hukum  lingkungan  pada  bidang  pertambang  batubara  agar  tidak  mengganggu  masyarakat  adat/lokal sebaiknya  dapat  dilakukan  melalui  penguatan  kelembagaan  masyarakat  adat  dan  LAM  yang  harus  dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan hukum adat masyarakat setempat dengan melalui perizinan kepada LAM, ketua adat dan/atau masyarakat adat dan tentunya hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi yang pluralis di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan di atas hal ini akan membuat eksistensi dari kelembagaan masyarakat hukum adat  di Kabupaten  Bungo  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  pertambang  batubara  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  hukum dan  secara  jelas  kinstitusi  telah  mengatur  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  termasuk  pula  hukum  yang  menjadi pedoman  hidup  bagi  masyarakat  hukum  adat.  Dengan  dilibatkannya  masyarakat  hukum  adat  dan  LAM  diharapkan pula  adanya  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  nasional  maupun  daerah terutama  yang  berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan alam yang terdapat di setiap daerah dapat  dijadikan  sumber  hukum  dalam kerangka  penguatan  kelembagaan  masyarakat  adat  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  yang  melibatkan  LAm  dan tidak menganggu tatanan kehidupan dari mastarakat hukum adat.

## SIMPULAN
Penegakan  hukum  terhadap  pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Bungo  sulit  diwujudkan,  dikarena dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  faktor  yuridis  normatif,  faktor  aparatur  penegak  hukum,  artinya  apatur penegak hukum diskriminatif dalam hal law enforcement dan faktor yang bersifat yuridis sosiologis, arti menyangkut pertimbangan  ekonomis  mempengaruhi  fungsi  penegakan  hukum  budaya  masyarakat  belum  efektifnya  dalam penegakan  hukum  lingkungan  Kabupaten  Bungo.  Untuk  itu  konsep  penguatan  kelembagaan  masyarakat  adat  dalam penegakan hukum lingkungan bidang usaha tambang batubara  perlu diwujudkan dalam sistem hukum pertambangan batubara dan dapat dilakukan melalui pengawasan, baik pengawasan represif maupun preventif membatu pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan bidang pertambangan di Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abrar  Saleng. Kuasa  Pertambangan  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara.  Dalam  Buku  Dimensi-dimensi Pimikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2001.

## Jurnal
Fenty  U.  Puluhulawa,  “Kewenangan  Perizinan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Pada  Usaha  Pertambangan”, Jurnal Hukum , Fakultas Hukum Universitas Hasanundin, No.5, Vol.IX, (2014): 76.
Afif  Syarif  dan  Eko  Nuriyatman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Pertambangan  Batubara  dan  Penguatan  Lembaga Masyarakat Adat
Hayatul Ismi, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau , No.2, Vol.4, (Februari 2017): 102.
Martha Pigone,  “Politik Hukum Pertambangan  Indonesia dan Pengaruh pada Pengelolaan  Lingkungan Hidup di Era Otonomi Dearah”, Jurnal Hukum , Jakarta, Desember, No.3, Vol.15,  (2003): 27. Salim  HS,  “Hak  Menguasai  Negara  atas  Minerba,  Pasca  Berlakunya  Undang-undang  Minerba”. Jurnal  Konstitusi , No.3,Vol.9, (2002): 126.
Soni Heri Prasetyo, “Menata IUP, Membenahi Industri Minerba. Artikel, Minerba ”, majalah Dirjen Minerba , Jakarta, Maret, No.7, Vol.5, (2004): 124.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu.