DOI: 10.15575/kh.v2i2. 8504
* Copyright (c) 2020 Ardika Nurfurqon This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 13 Mei 2020; Direvisi: 18 Agustus 2020; Disetujui: 19 Agustus 2020

## POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH STUDI TERHADAP DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA

## Ardika Nurfurqon
Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia Email: ardhikanur@gmail.com

## ABSTRACT
This study tries to examine the politics of regional autonomy law asymmetrical scope in Indonesia. Sources reviewed  based  on  the  constitution  created  and  enforced  by  the  government  in  the  form  of  laws  on asymmetric  decentralized  areas.  This  research  uses  normative  law  type,  data  collection  is  done  by collecting legislation, books, journals, and magazines related to the theme. This study discusses the concept of asymmetrical decentralization with the provisions of the regional government law in general, both specific and special asymmetrical decentralized regions in Indonesia have different characters, both the procedures for governing it and the system of government that it operates. The focus of this study is to examine the politics of regional autonomy law asymmetrical scope, where there are areas that can be called asymmetrical decentralization, namely, the Special Region of Yogyakarta, the Government of Aceh, the Special Autonomy of Papua and West Papua and the Special Capital Region of Jakarta.
Keywords: Political Law, Regional Autonomy, Asymmetric Decentralization

## ABSTRAK
Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di  Indonesia..  Sumber  yang  diulas  berdasarkan  juskonstitun  yang  dibuat  dan  diberlakukan  oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah desentralisasi asimetris. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang- undangan,  buku-buku,  jurnal,  dan  majalah  yang  berkaitan  dengan  tema.  Studi  ini  membahas  konsep desentralisasi asimetris  dengan  ketentuan UU  pemerintah  daerah  secara  umum,  baik  bersifat  khusus maupun istimewa setiap daerah desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki karakter yang berbeda- beda, baik tata cara pengaturannya maupun system pemerintahan yang dijalankannya. Fokus kajian studi ini  mengulas  politik  hukum  otonomi  daerah  ruang  lingkup  desentralisasi  asimetris,  dimana  terdapat daerah-daerah  yang  dapat  disebut  desentralisasi  asimetris,  yakni,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kata kunci : Politik Hukum, Otonomi daerah, Desentralisasi Asimetris

## PENDAHULUAN
Usaha Indonesia mencari bentuk sempurna dari konstruksi pemerintahan daerah, dilakukan sejak genderang tabuh kemerdekaan dikumandangkan yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum amandemen yang menjelaskan tentang pembagian daerah Indonesia dan tentang sistem pemerintahan Negara Indonesia . Pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia terus berlanjut dengan ditandai adanya Undang-Undang 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang- Undang 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ardika Nurfurqon
Definisi  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  maknanya  memiliki  tempat  masing-masing selain  untuk  menjaga  keberagaman  seperti  halnya  tradisi  Ritual  Ngabungbang  di  sunda  (Irwansyah, Nuramin, & Wahyudin, 2020). Definisi otonomi daerah diartikan dengan makna aspek politik-kekuasaan negara, sedangkan desentralisasi diartika dari dari segi administrasi negara). Akan tetapi, apabila dilihat dari  sudut pandang pembagian kekuasaannya, maka  keduanya  memiliki  istilah  yang saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  Dalam perkembangannya, desentralisasi asimetris yang merupakan tolah ukur bagi pemerintah daerah khusus (seperti Provinsi Papua/ Papua Barat, Nanggro Aceh  Darusalam,  DI  Yogyakarta  dan  DKI  Jakarta)  dalam  menjalankan  otonomi  khusus  dengan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang berkharakter khusus, khas, uniq dan tidak sama dengan urusan pemerintah daerah lainnya memberikan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi khusus didasarkan atas asas pemerintahan.
Pemerintahan daerah harus pula memandang keberagaman daerah yang sifatnya tidak sama antar daerah satu dengan yang lain (Anwar, 2019). UUD NRI 1945 telah memberikan sinyal positif akan ha1 itu, sekiranya Undang-undang Pemerintahan Daerah dianggap belum mengakomodir keseluruhan hak-hak atas daerah, maka dari itu perlu kiranya daerah-daerah yang memiliki keistimewaan atau kekhususan memiliki aturan perundang-undangan tersendiri berdasarkan UUD NKRI 1945, baik mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Nopliardy, 2017) , hubungan keuangan, penghormatan terhadap daerah-daerah tersebut, serta pengakuan negara atas hak-hak tradisional daerah yang ada dan tumbuh dalarn masyarakat dalam wilayah tertentu di Indonesia.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Pratama    (2016)  menyatakan  bahwa  dalam  dinamika pelaksanaan desentralisasi ini melahirkan varian baru yang berupa desentralisasi asimetris.  Alivia (2019) menyatakan arah kebijakan pembatasan terhadap kriteria daerah yang ditetapkan sebagai daerah yang bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  menunjukkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  memperhatikan kemajemukan masyarakat didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa serta penelitian yang dilakukan oleh Susanto  (2019) menyakan bahwa Desentralisasi asimetris bukanlah merupakan penyimpangan dari ide dasar desentralisasi, tetapi justru dapat memperkuat tujuan desentralisasi yakni untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. penelitian ini penulis  melanjutkan  dari  penelitian  pratama  yang  mendapatkan  hasil  bapak  otonomi  daerah menciptakan  desentralisasi  asimetri  dan  lebih  menguatkan  lagi  dari  penelitian  susanto  mengenai desentralisasi asimetris baik menggunakan data yang baru maupun menggunakan metode yang berbeda.
Pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh pusat terhadap daerah daerah yang memiliki ciri  khas  tersendiri  merupakan  pelimpahan  wewenang  (desentralisasi)  yang  bersifat  asimetris  (tidak seragam).  Otonomi  asimetris  merupakan  nama  lain  dari  Desentralisasi  asimetris  ( asymmetric decentralization )  yang  kewenangan-kewenangannya  bersifat khusus  diberikan  oleh pemerintah pusat dalam suatu Negara, sehingga tidak diberikan kepada wilayah yang lain. Istilah desentralisasi asimetris diberikan  kepada  wilayah  yang  tingkat  separatisme  cukup  tinggi,  dalam  kaitan  itulah  Van  Houten mendefinisikan otonomi khusus sebagai berikut: “Kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat  khusus  yang  tidak  memiliki  kedaulatan,  atau  wilayah  khusus  secara  etnis,  membuat keputusan  publik  mendasar  dan  melaksanakan  kebijakan  publik  secara  bebas  di  luar  sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan ” (Solossa, 2005). Penjelasan   di atas, apakah  berdampak positif jika  sebagian  daerah  diberlakukan  desentralisasi asimetris dan menelusuri kebijakan pemerintah dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, khususnya terkait model desentralisasi yang diberikan. Sehingga penulis mencoba untuk menjelaskan politik hukum otonomi daerah  desentralisasi asimetris dengan menjelaskan

## Ardika Nurfurqon
dari  aspek  historis  dan  yurisdis.  Penulis  juga  menjelaskan  tentang  sebagian  daerah  yang  memiliki wewenang khusus diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang otonomi khusus yang berlaku (desentralisasi asimetris) dan kedudukan pemerintah daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  mana  metode  ini  berlandaskan  pada postpositivisme,  dimana  penulis  sebagai  instrumen  kunci,  data  dikumpulkan  dengan  cara  triangulasi, menggunakan analisis induktif serta hasilnya menekankan pada makna generalisasi (Sugiyono, 2011). Teknik  yang  digunakan  dalam  metode  ini  dengan  Teknik  Pengumpulan  Data  dengan  menggunakan Dokumen yaitu berupa Undang-undang, Jurnal ilmiah, dan Buku Literatur.
Sementara  penelitian  ini  diterapkan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Dalam penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum    (Soekanto,  2011)  sehingga  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan penelitian hukum normatif pada aspek sejarah hukumnya terkait otonomi daerah terhadap desentralisasi asimetris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Hukum
Politik hukum dalam pengertian (Muh. Mahfud MD, 2012) adalah legas policy atau garis (kebijakan) resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan  membuat  hukum  baru  maupun  dengan penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Oleh  karena  itu,  politik  hukum merupakan pilihan  tentang  hukum-hukum  yang akan  diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum- hukum  yang  akan  dicabut  atau  tidak  diberlakukan  yang  kesemuanya  dimaksudkan  untuk  mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (MD, 2012).
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  yang  mengutip  pengertian  politik  hukum  menurut  Talcott  Person, mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat dan tidaklah mengherankan apabila lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan pendekatan sosiologis (Rahardjo, 2009)

## Otonomi Daerah
Rondinelli dan Cheema  dalam Agusti (2012) mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang  atau  pembagian  kekuasaan  dalam  perencanaan  pemerintah  serta  menejemen  dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.
Menurut  Busrizalti  menjelaskan  otonomi  daerah  adalah  sebagai  upaya  dalam  mewujudkan demokratisasi dengan adanya aspek aspirasi rakyat, sehingga kepentingan yang adap pada setiap daerah dapat terakomodir  dengan baik dalam menjalankan urusan pemerintahan. Otonomi daerah juga dapat menciptakan “kearifan lokal” bagi setiap daerah dalam menjalankan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sesuai dengan inisuatif dan prakarsa masyarakat di pemerintah daerah (Busrizalti, 2013).
Jika kekuasaan negara  federal  datang  dari negara-negara  bagian  yang  bersepakat memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah pusat, kekuasaan di dalam negara kesatuan justru datang dari pusat yang diberikan kepada daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Muh.
Ardika Nurfurqon
Mahfud M.D,2006) Konsep otonomi daerah adanya  hubungan antara kewenangan pusat dan daerah yaitu dengan  adanya  pembagian  urusan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  menentukan bagaimana cara dalam mengurus rumah tangga daerah tersebut.

## Falsafah Desentralisasi Asimetris
Memaknai desentralisasi sebagai “pelepasan” sebagian wewenang dari Pusat kepada Daerah, yang tidak berarti lepas begitu saja seiring dengan itu terkandung kepercayaan sekaligus tanggungjawab, maka sifat lepas dalam konteks desentralisasi adalah “ penyerahan” dalam hal ini  wewenang, yang tidak lain adalah penyerahan sebagian urusan untuk menjadi urusan pemerintah daerah.
Oleh karena itu maka urusan yang diserahkan itu disertai kriteria-kriteria demi pencapaian tujuan dan tidak terbengkalainya urusan yang diserahkan itu. Hanya saja kemudian dalam beberapa kasus dan cara pandang menilai kriteria itu tidak mudah dan sulit untuk dilaksanakan di daerah.
Otonomi asimetris yang merupakan nama lain dari Desentralisasi asimetris sebagai kewenangann- kewenangan  khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  karena  daerah    memiliki  kekhususan, sehingga Desentralisasi Asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh  negara  yang  mengalami  separatisme,  dalam  kaitan  itulah  Van  Houten  mendefinisikan  otonomi khusus bahwa kewenangan legal yang diberikan dari pemerintah kepada wilayah khusus secara etnis atau kelompok  masyarakat  khusus  yang  tidak  memiliki  kedaulatan,  atau,  membuat  keputusan  publik mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, dalam pemahaman kami, otonomi berarti hak masyarakat etnis atau penduduk di suatu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan sendiri, untuk melaksanakan suatu yuridiksi ekslusif (Solossa, 2005).
Di  bawah  prinsip  integritas  territorial  suatu  negara  diberikan  status  khusus  kepada  wilayah tertentu  untuk  mengatur  hal-hal  tertentu  dalam  bentuk  daerah  berpemerintahan  sendiri.  Hakekat konvensi  ketatanegaraan,  tidak  menutup  kemungkinan  termasuk  pula  mengenai  penerapan desentralisasi asimetris, yakni penghargaan terhadap keanekaragaman daerah yang memiliki peraturan yang berasal asli dari daerah, dalam ha1 ini negara selain menjamin keberadaannya, negara harus pula mengakomodir peraturan-peraturan baru untuk menjamin daerah-daerah yang bersifat khusus maupun istimewa berdasarkan pasal 18 UUD 1945.
Perkembangan pemerintahan daerah khususnya penerapan desentralisasi asimetris, tergantung pada  kestabilan  konstalasi  politik  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Sebab,  ha1  ini berpengaruh  pada  tatanan  sistem  yang  dibangun.  Jika  pemerintah  pusat  lebih  bersifat  reakfif  dalam menyingkapi dinamika perkembangan pemerintahan daerah, maka tidak menutup kemungkinan daerah daerah yang memiliki sifat khas, yakni sekarang berlaku bagi Provinsi Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat  (bersifat  kekhususan),  sedangkan  Yogyakakarta  (bersifat  istimewa)  akan  berkembang  sesuai keinginan masyarakat, pemerintah dan bangsa secara umum berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia.
Selain kestabilan politik pemerintahan, tipologi pemerintahan daerah juga dapat mengetahui ke khususan penerapan Desentralisasi Asimetris sehinngga dapat diketahui daerah mana yang dapat diberi otonomi  luas,  daerah  mana  yang  masih  tetap  harus  mendapatkan  intervensi  pemerintah  pusat.  Oleh karena  itu,  pemberian  otonomi  luas  tidak  seharusnya  merata  diseluruh  daerah  di  Indonesia.  Namun demikian, jika suatu daerah otonom yang kurang potensial menjadi berkembang setelah mendapatkan intervensi  pemerintah  dan  dinilai  telah  mampu  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dapat dimunglunkan untuk diberi otonomi luas.

## Ardika Nurfurqon
Desentralisasi asimetris harus ada berdasarkan, Pertama; UUD NRI 1945 menjamin pengaturan lebih lanjut bagi daerah-daerah yang dianggap memerlukan wadah hukum (UU), khususnya yang bersifat khusus dan istimewa. Kedua; masyarakat Indonesia yang cenderung heterogen dan terdiri dari daerah daerah yang tidak seragam, baik kondisi geografis, sosial, politik maupun perekonomian. Ketiga; jaminan konsep bhineka tunggal ika yang harus direalisasikan agar tenvujud pemerintahan demokratis bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara urnum.
Diakui  atau  tidak  secara mutatis-mutandis ,  keberadaan  desentralisasi  asimetris  tidak  berjalan dengan baik, misalnya pemberian Keistimewaan bagi Provinsi Yogyakarta cenderung diperlambat, sebab Keistimewaan DIY sudah di canangkan sejak tahun 1998 pasca reformasi, kemudian diajukan draf RUU DIY kepada DPR RI mulai Periode 2004-2009, namun realisasi pemerintah pusat untuk meresmikan UU bagi Keistimewaan DIY baru terlaksana September 2012 (UU No. 13 Tahun 2012).
Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  daerah-daerah  yang  memiliki  kekhususan,  misalnya  bagi Provinsi Aceh sudah mengalami dua kali perubahan UU khusus (UU No. 18/2001 tentang Otsus dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh), Jakarta mengalami dua kali perubahan UU khusus pula (UU No. 34/1999  dan  UU  No.  29/2007  tentang  DKI),  serta  bagi  Provinsi  Papua  memiliki  UU  khusus  (UU  No. 21/2001,  bagi Provinsi Papua Barat  setelah selesai masa percobaan pengembangan menjadi  Provinsi akhirnya tahun 2008 memiliki payung hukum tersendiri yakni, UU No. 35/2008 tentang Otsus).

## Desentralisasi Asimetris di Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang menyelenggarakan pemerintahannya dengan otonomi khusus, sehingga provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan desentralisasi asimetris. Pasal 226 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Pada undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta didasrkan pada unndang-undang tersebut.
Politik  hukum  otonomi  daerah  dalam  membahas  tentang  desentralisasi  asimetris  dijelaskan  di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 225 menjelaskan bahwa adanya daerah-daerah yang memiliki status istimewa sehingga diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi khusus. Undang-undang tersebut  juga  menjelaskan  tentang  ketentuan  daerah-daerah  yang  otonomi  khusus,  yaitu  Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan DKI Jakarta.
Penantian yang cukup lama pada akhirnya terjawab sudah, dengan adanya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang disahkan oleh Presiden ke 6 Sisilo Bambang Yudoyono pata tanggal 31 Agustus  2012  ,  serta  diundangkan  pada  tanggal  3  September  2012,  masuk  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  170.  Lengkap  dengan  bagian  Menimbang,  Mengingat;  serta Ketentuan Umum sebagai landasan diperlukannya UU ini bagi Keistimewaan Yogyakarta.
Dalam hal ini dijelaskan mengenai keistimewaan DIY dalam pandangan masyarakat bahwa ada beberapa katagori yang menjadi subtansi, yang pertama bahwa masyarakat menafsirkan keistimewaan pada DIY hanya terlekat pada figur Sultan dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang kedua, masyarakat berpandangan bahwa keistimewaan terletak pada karakter Sri Sultan Hamengkubuwono. Serta yang ketiga bahwa pandangan masyarakat mengenai substansi keistimewaan dilihat dari  5 (lima) ha1 penting, seperti politik dan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, pertanahan tidak ketinggalan juga tentang tata ruang.
Pengaturan adanya Keistimewaan Provinsi  DIY sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 dilaksanakan sesuai amanat UU tersebut sesuai dengan asas: yang pertama asas pangakuan atau disebut dengan hak
asal-usul, yang kedua asas kerakyatan, yang ketiga asas demokrasi, yang keempat asas Bhineka Tunggal Ika, yang kelima asas efektifitas pemerintahan, yang keenam h asas kepentingan nasional dan ketujuh asas kearifan lokal.. Ketujuh asas sebagaimana disebut dalam UU di atas, harus diterapkan melalui segenap komponen pemerintahan  daerah DIY, agar tercapai suatu pemerintahan  yang sejahtera, makmur  dan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur yang berlaku di seluruh wilayah Yogyakarta.

## Desentralisasi Asimetris di Nanggroe Aceh Darussalam
Perpektif historis  adanya politik  hukum  desentralisasi asimetris  di Nanggroe  Aceh  Darussalam dijelaskan  oleh  Guru  Besar  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  Djohan  (2005),  menyatakan  terkait dengan  kronologi  perkembangan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pemerintahan  Daerah  di  NAD, sebelum adanya UU Otonomi Khusus UU 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD dan terakhir UU Tentang  Permerintahan  Aceh  (UU  11/2006),  Kedudukan  daerah  Aceh telah  beberapa  kali mengalami perubahan  status.  Pakar  otonomi  tersebut  menjelaskan  perkembangan  diawal  dengan  kemerdekaan, pada awal kemerdekaan aceh masih sebagai keresidenan termasuk kedalam provinsi Sumatera Utara dengan pengaturan UU 10 tahun 1948 tentang keresidenan Aceh. Kemudian adanya peraturan menteri pengganti pp no 8/Des/WKPM149 bahwa Aceh melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Tetapi ketika  Republik  Indonesia  menjadi  negara  kesatuan  yang  ditetapkan  melalui  PP  pengganti  W  5 Tahun1950 Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan Sumatera Utara. Kebijakan tersebut memberikan dampak dalam kestabilan keamanan dan ketentraman masyarakat sehingga adanya gejolak politik dari masyarakat. Setelah adanya gejolak dari masyarakat, acej manjadi daerah otonomi Provinsi Aceh dengan PP W 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan  Propinsi  Sumatera  Utara".  Sampai  pada  akhirnya  pasca  reformasi,  dengan  Keputusan Perdana Menteri No.l/Missi/l959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh diperkuat dengan dibuatnya W No. 44  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dengan memasukan klausul "peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah".
Meskipun  telah  diterbitkan  berbagai  UU  tentang  keistimewaan  Aceh,pemakaian  istilah  Qanun untuk menunjukkan peraturan yang khusus berlaku di Aceh baru diadopsi setelah UU No. 18 Tahun 2001 tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Aceh  ketika  UU  No.  11  Tahun  2006  diterbitkan,  Qanun  kembali digunakan sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Definisi Qanun dalam UU ini berbeda dengan definisi dalam  UU  sebelumnya.  UU  Pemerintahan  Aceh  membagi  Qanun  menjadi  dua,  yaitu  Qanun  Aceh  dan Qonun Kab/Kota. Terkait dengan kedudukan Qanun paska penerbitan UU Pemerintahan Aceh, ketentuan ini tampak juga sekaligus mendegradasi asas "lex spesialis derogat legi generalis " sebab asas ini memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagaimana di dalam UU Otonomi Khusus bagi Aceh tahun 2001 di atas. Hal ini salah satu perbedaan antara UU No. 18 Tahun 2001 dengan UU No. 11 Tahun 2006 kaitannya dengan ketentuan UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Posisi Qanun dalam perspektif UU No. 18 Tahun 2001 dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 2004 lebih hat daripada posisi Qanun dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2006 yang kemudian dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 2011 (Abdullah, 2016).

## Desentralisasi Asimetris di Papua dan Papua Barat
Dalam  politik  hukum  otonomi  daerah  khusus  Papua  dan  Papua  Barat  dilatarbelakangi  dengan terjadi konflik konstitusi perundangundangan terkait pemekaran daerah Papua, yang berujung pada UU No. 45 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 45 Tahun 1999 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor perkara 018PUUIV 2003.

## Ardika Nurfurqon
Dari uraian tersebut adanya pemohon UU menjelaskan mengenai UU tersebut bertentangan dengan Pasal 18BUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengenai wilayah pemberlakuan otonomi khusus menurut UU No. 22 Tahun 2001 diberlakukan kepada seluruh penjuru wilayah Provinsi Papua, sedangkan pada Tahun 2008 semenjak dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 menegaskan Provinsi Papua dibelah menjadi dua bagian, yaitu menjadi Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat. Dengan keadaan hukum seperti  ini  maka  secara  otomatis  berlaku  pulakewenangan  khusus  bagi  Provinsi  papua  Barat,  secara eksplisit sudah tentu ada Mejelis Rakyat Papua (MW) yang kewenangannya memberikan perlindungan bagi hak-hak orang asli Papua, sebagai representasi cultural seperti yang ada di Provinsi Papua , dengan mendasarkan wewenang MRP yang dituangkan dalam Pasal 20 UU Otsus.

## Desentralisasi Asimetris di DKI Jakarta
Sejarah panjang Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, yang dimulai dengan  undang-undang  yang  menyebutkan  Batavia  sebagai  daerah  lokal  dalam  menyeleanggarakan kewenangannya dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri pada zaman Hidia Belanda pada tahun 1905 dengan irtilah “ Gemeente Batavia ”. Dengan adanya  pemerintahan Pamongpraja pada tahun 1908, Batavia menjadi 2 distrik yaitu Distrik Batavia dan Wetevreden .
Adanya pembaharuan pemerintah pada  tahun  1924  dengan  beberapa kali pergantian  undang- undang, maka ditetapkan Undang-Undang Stadsgemeente Ordonnantie, atau disingkat S. G. O, pada tahun 1926.  Adanya  perubahan "Gemeente  Batavia "  menjadi "Stadsgemeente  Batavia ",  sehingga  dalam menyelenggarakan peerintahan harus sesuai dengan peraturan S.G.O (Lisdiyono, 2016).
Pada  masa  penjajah  Jepang  datang  ke  Indonesia  pada  tahun  1942  yang  menyebabkan  Hindia Belanda  menyerah  meninggalkan  Tanah  Air  Indonesia,  maka  pihak  jepang  membuat  aturan  dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1942 tentang "Perubahan Tata Pemerintahan Daerah". Menurut Undang- Undang tersebut,  Pulau Jawa  dibagi  dalam  satuan-satuan  daerah yang  disebut "Syuu " (Keresidenan), "Syuu " dibagi dalam beberapa "Ken "(Kabupaten) dan "Shi " (Stadsgemeente)' . Adanya perubahan undang- undang pada masa itu, yaitu UU No. 27 tahun 1942 tentang perubahan undang-undang sebelumnya.
Dalam perkembangan pengaturan setelah  Indonesia merdeka tanggal  17  Agustus  1945 sampai sekarang,  DKI  Jakarta  sebagai  otonomi  khusus  telah  mengalami  beberapa  perundang-undangan,  1). Undang-Undang tentang Stad Gemeente Batavia yang menjadi Kota Praja Jakarta pada tanggal 24 Januari 1950; 2). Undang-undang tentang Kota Praja Jakarta Raya yang Kedudukan Jakarta pada saat itu adalah daerah Swatantra pada tanggal 18 Januari 1958; 3).  PP Nomor 2 Tahun 1961 jo UU 2/PNS 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; 4). UU No 11 / 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta;  5). UU  No  34 /  1999 tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Negara  Republik  Indonesia  Jakarta;  dan  6). UU No  29 /  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini UU khusus yang secara menyeluruh membahas tentang DKI Jakarta, sebab tidak dipungkiri UU Pemerintah Daerah baik sebelum perubahan No. 22 Tahun 1999 maupun No. 32 Tahun 2004 sebagian Pasal berisi ketentuan yang membahas tentang Provinsi DKI Jakarta.
UU No. 34/1999 dan perubahannya Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta setidaknya memberikan tiga ha penting, yakni: pertama bahwa otonomi di DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi; kedua,kewenangannya mencakup kawasan otorita khusus, seperti badan otorita, pelabuhan,  bandar  udara,  kehutanan,  jalan  bebas  hambatan,  perumahan,  industri,  wisata,  kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis; dan Ketiga perngaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan
Ardika Nurfurqon
Gubernur sesuai  dengan peraturan perundangan.  Kebijakan  ini mernberi  ruang  kepada Jakarta  untuk melakukan penyesuaian proaktif, dan bukan sekedar adaptif. Megapolitan adalah penyesuaian proaktif dimaksud.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan politik hukum desentralisasi  asimetris  terjadi  karena  adanya  kehususan  (otonomi  khusus)  dalam  mengatur  dan menjalankan  urusan  pemerintahannya.  Oleh  karena  itu  untuk  status  daerah  masuk  dalam  kategori desentralisasi asimetris dalam kaitan disini provinsi (Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat), bersumber dan berlandaskan atas ketentuan yang termaktup dalam UUD NRI 1945 tersebut di atas.
Keberadaan  desentralisasi  asimetris  sebagai  wadah  bagi  suatu  daerah  tertentu  untuk  bisa mengernbangkan potensi baik bersumber dari manusia maupun alam yang eksistensinya harus diberi wadah  berupa  peraturan  perundang-undangan  tersendiri,  mengenai  hal  tersebut  UU  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  secara  tegas  memberikan  kemungkinan  adanya  desentralisasi asimetris.  Mengenai  penerapan  desentralisasi  asimetris  di  beberapa  daerah,  tidak  memiliki  ciri-ciri maupun  kategorisasi  yang  pasti  secara  mum,  sebab  desentralisasi  asimetris  di  Indonesia  tidak menggunakan  teori  karakteristik  dalam  pemberlakuannya.  Setiap  daera  yang  menerapkan  maupun memberlakukan desentralisasi asimetris dalam pemerintahan daerahnya memiliki ciri maupun karakter khusus yang pasti tidak sama antar satu daerah dengan daerah lainnya, kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  A.  (2016).  Kedudukan  Wali  Nanggroe  Setelah  Lahirnya  Undang-Undang  Pemerintahan Aceh. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 18 (2), 279 – 287.
Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Ekonomi , 20 (03).
Alivia, D. (2019). POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BERSIFAT ISTIMEWA DI INDONESIA. Rechtidee , 14 (2), 150 – 166. Anwar, A. (2019). LAW OF SUBSTANCE AND CONSISTENCY OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2006 CONCERNING COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITIES IN KARIMAH. International Journal of Islamic Khazanah , 9 (1), 9 – 22. Busrizalti, M. (2013). Hukum pemda: otonomi daerah dan implikasinya . Total Media.
Djohan, D. (2005). Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus. Institute for Local Development Dan Yayasan Tifa, Jakarta .
Irwansyah,  S.,  Nuramin,  H.,  &  Wahyudin,  D.  (2020).  Ngabungbang  Ritual  Culture  in  Peasant Communities. International Journal of Islamic Khazanah , 10 (2), 75 – 85. Lisdiyono, E. (2016). PERGESERAN SUBSTANSI KEBIJAKAN TATA RUANG NASIONAL DALAM REGULASI DAERAH (Studi Empirik di Kota Semarang). Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 4 (2). MD, M. M. (2012). Politik Hukum di Indonesia (5th ed.). Jakarta: Rajawali Press.
Nopliardy,  R.  (2017).  Mekanisme  Pembentukan  Peraturan  Daerah  dan  Implikasi  Dibatalkannya Peraturan  Daerah  Bagi  Program  Legislasi  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/kota. Al-Adl:  Jurnal Hukum , 9 (1), 87 – 108.
Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 28 (1). Rahardjo,  S.  (2009). Hukum  dan  Perilaku:  hidup  baik  adalah  dasar  hukum  yang  baik .  Penerbit  Buku

## Ardika Nurfurqon
Kompas.
Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10). Jakarta: PT Raja GrafindoPersada . Solossa, J. P. (2005). Otonomi khusus: mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI . Pustaka Sinar Harapan.
Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alpabeta, Bandung .
Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. Administrative Law & Governance Journal , 2 (4), 631 – 639.