Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (85-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
Febrianto Syam 1 & Novayanti Sopia Rukmana 2
Universitas Islam Alauddin Makassar 1
Universitas Negeri Makassar 2 e-mail: febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Masalah  terkait  kependudukan  adalah  masalah  yang  menjadi  persoalan yang strategis di Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol dengan baik seperti angka kelahiran dan kepadatan wilayah menjadi masalah yang sering  sulit  ditemukan  mekanisme  pemecahannya.  Meskipun  pemerintah telah melaksanakan program Keluarga berencana sebagai  program utama yang  telah  lama  untuk  mengatasi  masalah  kependudukan  namun  sampai saat  ini  masalah  kependudukan  ini  belum  terselesaikan  dengan  baik. Beberapa  hal  yang  menjadikan  permasalahan  tersebut  sulit  antara  lain program  dari  keluarga  berencana  yang  dijalankan  berbeda-beda  oleh masing-masing  badan  atau  dinas.  Perencanaan  yang  terpisah  seperti  di kota  makassar  menjadikan  program  keluaga  berencana  sulit  untuk mencapai  target  utama  yang  diharapkan.  Dalam  penelitian  ini  juga dilakukan menggunakan studi literatur dimana metode ini menggambarkan pelaksanaan  program  keluarga  berencana  di  kota  makassar.  Hasil  dari penelitian  ini  menemukan  adanya  beberapa  hal  terkait  pelaksanaan program  keluarga  berencana  di  kota  makassar  seperti  Perencanaan, Pelaksanaan  dan  Penganggaran  di  masing-masing  dinas  yang  berbeda serta  tidak  adanya  kolaborasi  di  lingkup  pemerintahan  kota  makassar khususnya yang terkait dengan program keluarga berencana.
Kata Kunci :
Kolaborasi, New Institusionalisme, Program Keluarga Berencana

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  adalah  salah  satu masalah yang sering dihadapi oleh Pemeri- ntah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena faktor pertumbuhan pe- nduduk  sangat  berpengaruh  kepada  ting- kat  pelayanan  serta  kesejahteraan  masyar- akat.  Pertumbuhan  penduduk  di  era  ini
sulit  dikontrol  oleh  Pemerintah  Pusat, efeknya segala proses layanan publik serta pemenuhan  kesejahteraan  di  tingkat  pusat maupun  daerah  bermasalah,  salah  satu bentuknya  misalnya  tentang  pembagian bantuan  atau  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat.  Tidak  terkontrolnya  pertumb- uhan penduduk beberapa tahun ini diseba- bkan  oleh  kondisi  pandemi  di  mana  dari
Kolaborasi Pemerintah Kota... | 86
kurun  Februari  2020  hingga  Januari  2022 masyarakat  mengalami  perubahan  aktivit- as  yang  sebelumnya  lebih  banyak  di  luar rumah  harus  menghabiskan  banyak  waktu mereka di rumah karena kondisi Pembata- san  Sosial  Berskkala  Besar  (PSBB). 1 Faktor  kedua  dari  pertumbuhan  penduduk yang  di  luar  kendali  disebabkan  program Keluarga  Berencana  (KB)  tidak  begitu maksimal  dalam  pelaksanaannya  serta akses  terhadap  kebutuhan  alat  kontrasepsi yang  terbatas  selama  pandemi  membuat angka kehamilan terus bertambah.
Kenaikan  jumlah  penduduk  dari  Kota Makassar  tiap  tahunnya  menyebabkan tingkat  kepadatan  penduduk  kota  juga semakin  bertambah.  Tahun  2020  menun- jukkan  sekitar  1.538.207  jiwa  yang  ber- mukim  di  wilayah  kota  sedangkan  pada tahun  2021  jumlah  penduduk  bertambah menjadi  1.555.088  jiwa  atau  bertambah sekitar  13.000  penduduk. 2 Angka  pertam- bahan  penduduk  yang  mengalami  kenai- kan di Kota Makassar menyebabkan kece- nderungan Program KB yang dilaksanakan perlu  dilakukan  evaluasi  baik  secara parsial  atau  keseluruhan.  Program  KB sebagai  salah  satu  program  utama  perlu dilaksanakan  dengan  melibat-kan  antar dinas  dalam  lingkup  Pemerintah  Kota Makassar,  seperti  Dinas  Kesehatan,  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Badan
1 Tuti  Marjan  Fuadi  dan  Irdalisa,  “Covid  19: Antara  Angka  Kematian  dan  Angka  Kelahiran,” Jurnal  Sosiologi  Agama  Indonesia  (JSAI), Vol.  1, No. 3 (2020), h. 199–211.
2 BPS  Sulawesi  Selatan,  “Jumlah  Penduduk (Jiwa)  2020-2022”  dalam  https://sulsel.bps.go.id /indi-cator/12/83/2/jumlah-penduduk.html  diakses 25 Mei 2022.
Pembangunan  Daerah  dan  Dinas  Pengen- dalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Adanya koordinasi yang tidak sinergi antar dinas  di  Pemerintah  Kota  Makassar  men- jadi  kendala  dalam  pelaksanaan  Program KB  mencapai  targetnya.  Kecenderungan masing-masing  dinas  dalam  menjalankan program  yang  berkaitan  dengan  Program KB  menjadi  tidak  sinkron  satu  sama  lain dalam  proses,  baik  perencanaan  maupun pelaksanaannya.  Adanya  ego  antar  dinas di  Pemerintah  Kota  Makassar  yang  me- miliki  porgram  yang  hampir  sama  dalam upaya  pelaksanaan  Program  KB  namun dalam  implementasinya  masing-masing dinas  melaksanakan  program  secara  sen- diri-sendiri.  Tumpang  tindihnya  program antar dinas menyebabkan target dari prog- ram KB sulit dicapai.
Tulisan  ini  ini  ingin  melihat  bagaimana pelaksanaan  kebijakan  Program  KB  di Kota  Makassar  dan  kendala  apa  yang menjadi penghambat terjadinya kolaborasi antar  dinas  dalam  pelaksanaan  Program KB tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Andi Cudai Nur dan Risma Niswaty dalam penelitiannya  yang  berjudul Kepedulian Masyarakat terhadap Keluarga Berencana Tahun 2021. Andi dan Risma menjelaskan tentang  kepedulian  masyarakat  dalam  hal pelaksanaan  dan  keikutsertaan  mereka dalam  penggunaan  alat  kontrasepsi  guna mendukung  program  pemerintah  dalam mengelola  masalah  pertumbuhan  pendu- duk.  Adanya  pemberdayaan  kampung  KB
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (85-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
oleh pemerintah menjadi salah satu pendu- kung  terlaksananya  Program  KB  meski pada tataran hasil pengabdian yang dilaku- kan  terdapat  masalah  seperti  partisi-pasi pasangan  usia  subur  dalam  program tersebut. 3
Elga  Aldina  dalam  penelitiannya  yang berjudul Meningkatnya Angka Perkawinan Anak  Saat  Pandemi  Covid-19 .  Penelitian ini menjelaskan angka kejadian kehamilan di  luar  nikah  saat  pandemi  menyebabkan dispensasi  persetujuan  pernikahan  dini pada anak.
Pelibatan  seluruh  elemen  seperti  regulasi terkait  kebijakan  pendidikan  serta  keikut- sertaan semua stakeholder seperti DPR-RI dalam  hal  ini  komisi  VIII  untuk  melihat regulasi  pernikahan  menjadi  hal  penting guna  mencegah  semakin  seringnya  terjadi pernikahan anak yang disebabkan kehami- lan di luar nikah. 4
Fitri  dalam  penelitiannya  berjudul Efekti- vitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Pen-duduk di Kota  Makassar .  Penelitian  ini  membahas tentang  efektivitas  pelaksanaan  Program KB  yang  secara  teknis  berdasarkan  data penelitian  yang  dilakukan  masyarakat
3 Andi  Cudai  Nur  &  Risma  Niswaty, “Kepeduli-an  Masyarakat  Terhadap  Keluarga Berencana  dan  Keluarga  Sejahtera  di  Kota Makassar”, Prosiding  Edisi  2 : Seminar  Nasional Hasil Pengabdian 2021 (2021), h. 124–131.
4 Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawi-nan Anak Saat Pandemi Covid-19”, INFO Singkat:  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan Strategis, Vol. 13, No. 4 (2021), h. 13–18.
merasa puas akan infomasi terkait program tersebut. 5
Dalam  beberapa  penelitian  yang  telah dijelaskan sebelumnya persamaan masing- masing penelitian tersebut dengan peneliti- an  ini  adalah  upaya  pelaksanaan  Program KB.  Tiga  penelitian  di  atas  merujuk  pada pelaksanaan  program  sedangkan  dalam penelitian ini membahas terkait kolaborasi pemerintah  dalam  upaya  penyamaan program  antar  masing-masing  dinas  atau badan  dalam  upaya  penyelesaian  masalah program keluarga berencana.

## TINJAUAN TEORETIS

## Konsep Kolaborasi
Kolaborasi  adalah  salah  satu  kunci  dalam pelaksanaan  suatu  perencanaan.  Dengan berkolaborasi beberapa sumber daya mam- pu  dimanfaatkan  dalam  upaya  pencapaian target perencanaan yang dilakukan. Dalam Program KB, kolaborasi antar sektor perlu dilakukan mengingat perma-salahan angka kelahiran  penduduk  bukan  hanya  milik lembaga  atau  dinas  yang  memiliki program  tersebut,  melainkan  pelaksanaan Program  KB  harus  dilakukan  dengan kerjasama  lintas  sektor  yang  mendorong terciptanya  kolaborasi.  Kolaborasi  antar sektor  tersebut  bisa  didukung  dengan upaya  aktor  seperti  kepala  dinas  bahkan posisi  politik  seperti  kepala  daerah  dalam upaya  menyatukan  kegiatan  lintas  sektor khusus dalam Program KB.
5 Fitri, “Efektivitas Program Keluarga Berenc- ana  dalam  Menekan  Laju  Pertumbuhan  Penduduk di  Kota  Makassar”, Skripsi (Samata:Universitas Isla-m Negeri Alauddin Makassar, 2018).
Kolaborasi Pemerintah Kota... | 88
Kolaborasi  dalam  pelaksanaan  Program KB dapat diinisiasi oleh aktor-aktor dalam lembaga  pemerintah  Kota  Makassar  demi adanya  sinergitas  antar  dinas.  Kolaborasi ini menjadi pengamalan dari konsep orga- nisasi  di  mana  masing-masing  bagian dalam satu sistem yang sama saling beker- jasama  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan  yakni  tercapainya  pelaksanaan Program  KB  dalam  organisasi  pemerintah Kota Makassar.

## Jaringan Pemerintahan dalam Kebijakan Publik
Struktur  dan  proses  pembuatan  kebijakan publik  dan  sosial  pemerintahan  berubah dengan  cepat.  Banyak  laporan  tentang kegagalan  pemerintah  nasional  dan  lokal untuk  menyelesaikan  masalah  kebijakan. Riset jaringan tata kelola berakar wawasan sentral  yang  dikembangkan  dalam  teori organisasi  dan  teori  politik. 6 Konsepsi organisasi  sebagai  sistem  terbuka  yang beradaptasi  perubahan  lingkungan, 7 dan pengakuan  itu  lingkungan  ini  terdiri  dari organisasi  lain  yang  membuka  jalan  bagi yang baru fokus pada pertukaran informasi dan  sumber  daya  antar  organisasi  yang terjadi di dalam dan melalui bentuk-bentuk interorganisasi yang relatif stabil. 8
6 Walter J.M. Kickert, Erik-Hans Klijn & Joop
F.M.  Koppenjan, Managing  Complex  Networks: Strategies  for  the  Public  Sector (London:  SAGE Publications Ltd, 1997).
7 Henry Mintzberg,  “An Emerging Strategy of ‘Direct’  Research”, Administrative  Science  Quar- terly, Vol. 24, No. 4 (1979), h. 582–589. 8 David  A.  Whetten  &  Howard  Aldrich, “Organization Setsize and Diversity: People-Proce- ssing  Organizations  and  Their  Environments”, Administration & Society, Vol. 11, No. 3 (1979), h. 251–281.
Jaringan  pemerintahan  berkontribusi  pada produksi kebijakan publik dan pemerintah- an. Visi politik, ide-ide kebijakan, rencana komprehensif,  norma-norma informal dan peraturan rinci sering dibuat, atau setidak- nya dipengaruhi, melalui proses kebijakan yang  melibatkan  aktor  yang  relevan  dan terpengaruh dari negara, pasar dan masya- rakat  sipil.  Output  kebijakan  jaringan adalah  hasil  kontingen  dari  interaksi  yang dinegosiasikan  antara  pluralitas  aktor- aktor  yang  saling  bergantung,  dan  secara operasional  otonom.  Bentuk  dan  karakter output  kebijakan  tergantung  pada  bentuk dan  karakter  dari  interaksi  horizontal antara aktor jaringan.
Pertukaran  yang  dinegosiasikan  antara berbagai  aktor  berubah  seiring  waktu  dan bervariasi  dari  jaringan  tata  kelola  ke jaringan pemerintahan. Pada dasarnya, tata kelola  berbasis  jaringan  adalah  proses yang  kompleks  dan  berpotensi  kacau  di mana  banyak  kepentingan,  identitas  dan rasionalitas  bergabung  dan  bertabrakan. Namun,  interaksi  antara  pelaku  jaringan tidak terjadi dalam kekosongan, melainkan berjalan  dalam  kerangka  yang  dilembaga- kan  secara  relatif  yang  memfasilitasi  dan menghambat  interaksi  politik  dan  dengan demikian  mempengaruhi  produksi  output dan hasil dari jaringan tata kelola. Kerang- ka  yang  dilembagakan  terdiri  dari  lebih kurang aturan, norma, paradigma kognitif, dan  imajinasi  sosial  yang  dibangun  di dalam  dan  melalui  interaksi  yang  dinego- siasikan.  Kenyataan  bahwa  jaringan  tata kelola  distabilkan  oleh  pembentukan peraturan,  norma,  dan  sebagainya  yang bersifat sementara dan tentatif tidak meng-
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (85-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ubah  jaringan  pemerintahan  menjadi organisasi  dalam  arti  aktor  institusional yang  relatif  formal  dan  terpadu.  Jaringan pemerintahan  mungkin  merekrut  agen publik,  mitra  sosial,  gerakan  sosial  dan bentuk  organisasi  politik  lainnya,  dan mereka bahkan mungkin bercita-cita untuk membentuk,  atau  menjadi,  sebuah  organi- sasi.

## New Institusionalisme dalam Jaringan Pemerintahan
Jaringan  tata  kelola  menyatukan  berbagai aktor  politik  yang  memiliki  basis  aturan dan  sumber  daya  yang  berbeda.  Para pelaku  jaringan  terlibat  dalam  interaksi antar  budaya  yang  ditandai  oleh  konflik, ambiguitas dan ketidakpastian. Pada awal- nya,  para  aktor  mungkin  mencoba  untuk membentuk  suatu  mode  interaksi  yang memfasilitasi kerja sama dan pengambilan keputusan bersama. Mereka bahkan mung- kin  mencoba  menstabilkan  cara  interaksi ini  melalui  konstruksi  aturan  formal  dan informal  dan  pengembangan  norma,  nilai dan  konsepsi  bersama.  Namun,  ini  tidak mengubah  jaringan  pemerintahan  menjadi institusi  dalam  pengertian  sistem  sosial yang  terintegrasi  dengan  baik  yang didasarkan  pada  aturan  umum,  norma  dan mekanisme  kepatuhan  yang  memungkin- kan  reproduksi  pola  interaksi  sosial  yang stabil dan peran serta identitas para pelaku.
Jaringan  pemerintahan  bukanlah  organi- sasi  atau  lembaga  dalam  pengertian  yang sempit,  tetapi  kerangka  kerja  negosiasi yang  relatif  dilembagakan  di  mana  aktor- aktor  yang  berbeda  saling  bertikai, menciptakan  peluang  untuk  keputusan
bersama,  menjalin  kompromi  politik  dan mengkoordinasikan tindakan. Konflik yang  ditopang  oleh  perbedaan  budaya, sosial  dan  politik  antara  aktor  yang  relatif otonom  mencegah  jaringan  pemerintahan berubah  menjadi  lembaga  politik  yang stabil.  Namun  demikian,  pelembagaan jaringan  pemerintahan  yang  relatif,  yang memfasilitasi  dan  membatasi  interaksi yang dinegosiasikan, memungkinkan kami untuk  menggunakan  teori  institusional untuk  memahami  dinamika  jaringan  tata kelola  dengan  mempertimbangkan  peng- kondisian  bersama  antara  interaksi  para pelaku  jaringan  dan  aturan  resmi,  norma dan  prosedur  yang  dikembangkan  dalam rangkaian  tindakan.  Teori  institusional sangat diperlukan untuk memahami fungsi dan  pengembangan  jaringan  pemerintahan karena  membantu  kita  untuk  memahami interaksi  kompleks  antara  lembaga  politik dan  struktur  yang  muncul  dari  interaksi mereka.
Institusionalisme  lama  berfokus  pada lembaga-lembaga politik formal dan kons- titusional  yang  didefinisikan  dalam  istilah parlemen, pemerintah, dan sistem hukum, 9 institusionalisme  baru  memiliki  fokus kelembagaan  yang  jauh  lebih  luas  yang mencakup  tidak  hanya  lembaga-lembaga politik formal, tetapi juga institusionalisasi yang  kurang  formal  dari  pola-pola interaksi  di  antara  para  aktor  politik  yang berbeda. 10 Institusionalisme  baru  meng- klaim bahwa dalam dunia politik “institusi
9 Eva  Sorensen  &  Jacob  Torfing, Theories  of Democratic  Network  Governance (Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2008).
10 Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.
Kolaborasi Pemerintah Kota... | 90
adalah  penting”  dan  ia  mulai  mengeks- plorasi  interaksi  politik  dan  lembaga melalui  studi  kasus  yang  secara  teoritis diberitahu  tentang  asal  usul,  dampak  dan transformasi lembaga formal dan informal.
Institusionalisme  baru  menganggap  lem- baga  sebagai  fitur  struktural  dari  sistem sosial  yang  memberikan  tingkat  tertentu keteraturan  dan  stabilitas  interaksi  sosial dengan  cara  mengatur  dan  mempengaruhi keyakinan  dan  perilaku  para  aktor. Konsepsi umum tentang peran institusi ini menyembunyikan  sejumlah  pendekatan teoritis  yang  bersaing  yang  cenderung tidak  setuju  tentang  sifat  institusi,  bagai- mana  mereka  mempengaruhi  perilaku manusia  dan  bagaimana  mereka  dibangun dan  diubah.  Meskipun  label  analitis mungkin  berbeda,  adalah  umum  untuk membedakan  antara  tiga  posisi  teoritis dalam  institusionalisme  baru:  historis kelembagaan, institusional pilihan rasional dan  konstruktivis  sosial  (atau  normatif) institusionalisme. 11 Mungkin ada tumpang tindih  parsial  dan cross-overs antara  tiga pendekatan  institusionalis, 12 tetapi  tetap mungkin  untuk  mengidentifikasi  beberapa perbedaan yang jelas dalam asumsi analitis dasar  mereka.  Pendekatan  institusionalis historis berfokus pada mediasi konflik dan klaim  bahwa  perjuangan  politik  atas barang  langka  dapat  menghasilkan  kom- promi  politik  yang  secara  kelembagaan dikodifikasi  dan  cenderung  mengatur  dan mempengaruhi  perjuangan  politik  di  masa
11 Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.
12 Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.
depan  yang  memunculkan  pembangunan yang tergantung pada jalan. 13
Beberapa konsep dan teori di atas diguna- kan  untuk  memahami  pelaksanaan  Prog- ram  KB  di  Kota  Makassar.  Konsep jaringan  dalam  peneltian  ini  menjelaskan bahwa perlu  adanya jejaring dalam proses pemerintahan  di  Kota  Makassar  yang membuat  sinergitas  pelaksanaan  program baik  Program  KB  maupun  program lainnya. Teori institusional  baru menjelas- kan  interaksi  antar  aktor  dan  tidak  hanya berfokus  pada  pemaknaan  sederhana. Institusionalisme  membahas  peran  aktor dalam  negosiasi  yang  dilakukan  dalam jaringan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan dalam  melakukan  penelitian  terkait  kola- borasi  ini  adalah  metode  studi  literatur. Metode ini digunakan dengan menjadikan sumber  referensi  seperti  jurnal,  buku, laporan  pemerintah  yang  menyangkut topik  tersebut  menjadi  bahan  utama penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program KB di Kota Makassar
Program KB merupakan upaya pengurang- an  penduduk  di  Indonesia.  Pelaksanaan Program  KB  dari  tahun  ke  tahun  terus dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Keberlang- sungan  Program  KB  menjadi  salah  satu
13 Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (85-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
program unggulan pemerintah yang menggunakan anggaran yang cukup besar. Pelaksanaan  Program  KB  di  Makassar menjadi  perhatian  menarik  dalam  upaya penanganan angka kelahiran. Dalam temu- an  beberapa  riset  yang  terkait  dengan Program  KB  di  Kota  Makassar  terdapat beberapa  persoalan  yang  menghambat terlaksananya  Program  KB  seperti  alat kontrasepsi  yang  sulit  untuk  diakses peserta  KB  maupun  sosialisasi  serta keikutsertaan  masyarakat  dalam  Program KB di beberapa wilayah di Makassar tidak merata.  Hal  lainnya  yang  juga  mengham- bat pencapaian Program  KB  yakni adanya tumpang tindih Program KB yang dilaksa- nakan  beberapa  dinas  yang  berada  dalam naungan Pemerintah Kota Makassar.
Faktor lainnya yang menghambat Program KB  adalah  capaian  yang  menjadi  tujuan dari  Program  KB  di  masing-masing  dinas yang  berbeda  membuat  realisasi  di  Kota Makassar  menjadi  bias.  Beberapa  dinas yang  memiliki  perencanaan  program  yang berkaitan dengan Program KB melaksana- kannya  berdasarkan  kepentingan  masing- masing  dinas.  Adanya  egosentris  antar masing-masing  dinas,  sehingga  upaya berkolaborasi  dalam  pelaksanaan  Program KB menjadi sulit.
Faktor  pelaksanaan  program  juga  meru- pakan  salah  satu  masalah.  Beberapa perubahan  dalam  institusi  pemerintahan seperti  nomenklatur  yang  berubah  menja- dikan  perombakan  struktur  dalam  sistem. Pada  akhirnya  menyebabkan  terjadinya penyusunan  struktur  pemerintahan  yang mengelola  Program  KB  menjadi  rumit.
Efek dari perubahan struktur juga menjadi masalah,  di  mana  Program  KB  menjadi tidak terkonsentrasi secara baik dalam satu dinas  atau  badan  yang  ada  di  pemerintah Kota Makassar.
Kolaborasi  yang  diharapkan  dalam  Prog- ram  KB  sulit  terjadi  disebabkan  karena beberapa  hal  seperti  program  yang  telah direncanakan  oleh  masing-masing  dinas, mekanisme  pelaksanaan  program  yang berbeda-beda, dan anggaran yang dikucur- kan  oleh  masing-masing  dinas  berbeda- beda.  Ada  beberapa  dinas  yang  memiliki konsentrasi  dalam  Pelaksanaan  Program KB,  antara  lain;  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempu- an  dan  Perlindungan  Anak  (DPPPA)  dan BKKBN  Kota  Makassar.  Ketiga  dinas  ini memiliki  hubungan  erat  dengan  Program KB Kota Makassar.
Faktor  lingkungan  yang  menjadi  peng- hambat  pelaksanaan  Program  KB  adalah keluarga  seperti  suami  yang  tidak  mendu- kung  penggunakan  alat  kontrasepsi  ter- hadap  istri  mereka.  Banyaknya  pria  yang tidak  mendukung  penggunaan  kontrasepsi ini memiliki beberapa alasan seperti kese- hatan,  pemahaman  dan  tingkat  ekonomi yang membuat mereka sulit untuk menga- kses  alat  kontrasepsi.  Hal  ini  menyebab- kan target dari Program KB tidak berjalan dengan signikan.
Faktor lainnya yakni sumber daya manusia yang  dimiliki  oleh  masing-masing  dinas yang  terbatas  ditambah  dengan  terpisah- nya  masing-masing  dinas  dalam  mejalan-
Kolaborasi Pemerintah Kota... | 92
kan program yang terkait dengan keluarga berencana  semakin  membuat  pencapaian dari  target  program  ini  sulit  terpenuhi secara baik. Hal lain juga yang menyebabkan  Program  KB  di  Kota Makassar  kurang  begitu  maksimal  dilak- sanakan karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut.  Total  seluruh  pegawai  di  dinas PPKB  Kota  Makassar  pada  tahun  2017 berjumlah  209  orang.  Hal  lain  yang menghambat Program  KB terlaksana pada tahun  2020  hingga  2021  adalah  kemun- culan  pandemi  Covid-19  yang  menyebab- kan  pelayanan  kesehatan  khusus  masalah Program KB tidak maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Pelaksanaan  Program  KB  saat  ini  mem- butuhkan  kerjasama  lintas  sektor  untuk menuntaskan  program  tersebut.    Keberha- silan  dari  pelaksanaan  Program  KB  tidak hanya  berpatokan  kepada  kinerja  bidang yang  saling  terkait  dalam  mengurusi program,  faktor  lainnya  yang  menjadi pendukung  keberhasilan  program  ini bergantung kepada partisipasi dari seluruh komponen  masyarakat  yang  ada  di wilayah  Kota  Makassar.  Kolaborasi  antar dinas  di  Pemerintah  Kota  Makassar  yang minim  menyebabkan  efektivitas  dari Program  KB  berjalan  dengan  apa  adanya. Program  KB  yang  harapannya  dapat mengatur  tingkat  kelahiran  dan  kepadatan penduduk  justru  tidak  berjalan  secara penuh.
Pelaksanaan  program  yang  lebih  menge- depankan  proses  sosialisasi  tentang  pen- tingnya melakukan KB, mendorong
masyarakat  menggunaka  alat  kontrasepsi dan  mengajak  masyarakat  untuk  tidak melakukan pernikahan dini menjadi kurang maksimal karena fakta yang terjadi pasca  ketiga  program  tersebut  dilaksana- kan  banyak  dari  masyarakat  khususnya Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  yang  tidak melaksanakan  upaya  penggunaan  kontra- sepsi.  Minimnya  alat  kontrasepsi  yang mudah  diakses  oleh  masyarakat  juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Program  KB.  Hal  lain  yang  juga  menjadi faktor program tidak berjalan dengan baik adalah  lingkungan  serta  SDM  dari  para penyuluh keluarga berencana lapangan.
Hal  ini  disebabkan  karena  faktor  sistem kesehatan  kelebihan  beban  di  mana keterbatasan  SDM  penyedia  kesehatan menjadi  masalah  utama  Pemerintah  Pusat dan  Daerah  kembali  perlu  menganalisis kebijakan-kebijakan yang sifatnya berkaitan  dengan  persoalan  pertambahan angka  kelahiran  yang  berujung  para pertambahan  penduduk.  Program  utama seperti pelaksanaan keluarga berencana  di tingkat  pemerintah  daerah  perlu  dibenahi dalam  upaya  untuk  membuat  kebijakan tersebut  maksimal.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  membenahi  masalah tersebut adalah Pemerintah Kota Makassar perlu  mengsinergikan  beberapa  program- program  lainnya  seperti  program  lorong KB  yang  dicetuskan  dengan  menargetkan 178  lorong  yang  ada  di  kota  Makassar untuk  sosialisasi  dan  partisipasi  terkait Program  KB  dengan  program  kesehatan yang dilaksanakan.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (85-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## KESIMPULAN
Kolaborasi  dalam  pelaksanaan  Program KB  di  Kota  Makassar  adalah  masalah yang  perlu  ditangani  secara  baik  dan sinergis.  Program  KB  adalah  program yang  bisa  diselesaikan  dengan  adanya kerjasama lintas sektor Pemerintahan Kota Makassar.  Beberapa  masalah  seperti  tum- pang  tindih  program  yang  direncanakan dalam  pelaksanaanya  mestinya  dapat dikurangi  bahkan  dihilangkan  seperti penyusunan  program  yang  hampir  sama hingga  tahap  pelaksanaannya.  Hal  lain juga  dalam  kolaborasi  lintas  sektor  ini adalah  Pemerintah  Kota  Makassar  mem- bangun  integrasi  lintas  sektor  ini  dengan tetap memeperhatikan target kinerja utama di  masing-masing  dinas  atau  badan. Dengan  sinergitas  yang  dilakukan  dapat juga membuat kekurangan SDM  yang ada di  masing-masing  dinas  atau  badan mampu  diatasi  dan  mampu  bekerjasama untuk melihat masalah di masyarakat.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Cudai  Nur  &  Risma  Niswaty, “Kepedulian  Masyarakat  Terhadap Keluarga  Berencana  dan  Keluarga Sejahtera  di  Kota  Makassar”, Prosi- ding  Edisi  2 : Seminar  Nasional  Hasil Pengabdian 2021 (2021), h. 124–131.
David  A.  Whetten  &  Howard  Aldrich, “Organization  Setsize  and  Diversity:
People-Processing  Organizations  and Their  Environments”, Administration
&  Society, Vol.  11,  No.  3  (1979),  h. 251–281.
Elga  Andina,  “Meningkatnya  Angka  Per- kawinan  Anak  Saat  Pandemi  Covid- 19”, INFO  Singkat:  Kajian  Singkat Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis, Vol. 13, No. 4 (2021), h. 13–18.
Eva  Sorensen  &  Jacob  Torfing, Theories of  Democratic  Network  Governance (Basingtoke: Palgrave  Macmillan, 2008).
Fitri,  “Efektivitas  Program  Keluarga Berenc-ana  dalam  Menekan  Laju Pertumbuhan  Penduduk  di Kota Makassar”, Skripsi (Samata: Universi- tas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, 2018).
Henry Mintzberg,  “An Emerging Strategy of  ‘Direct’  Research”, Administrative Science  Quar-terly, Vol.  24,  No.  4 (1979), h. 582–589.
Tuti Marjan Fuadi dan Irdalisa, “Covid 19: Antara  Angka  Kematian  dan  Angka Kelahiran,” Jurnal  Sosiologi  Agama Indonesia  (JSAI), Vol.  1,  No.  3
(2020), h. 199–211.
Walter  J.M.  Kickert,  Erik-Hans  Klijn  & Joop  F.M.  Koppenjan, Managing Complex  Networks:  Strategies  for  the Public Sector (London: SAGE Publications Ltd, 1997).

## Website
BPS Sulawesi Selatan, “Jumlah Penduduk (Jiwa)  2020-2022”  dalam  https:// sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/2/juml ah-penduduk.html  diakses  25  Mei 2022.