1,2 Sosiologi Agama, IAIN Tulungagung
1 diniidamayantii30@gmail.co m
Artik el yang diterbitk an Jurnal Analisa Sosiologi pada edisi k husus Sosiologi Perk otaan ini telah memenuhi syarat-syarat k arya ilmiah, diproses sama seperti pada penerbitan non edisi k husus (terbitan normal), dipresentasik an di Seminar Nasional dan Konferensi Sosiologi Perk otaan ”Urban Digital and Culture Transformation of Network Society”Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surak arta  pada tanggal 5-6 Desember 2020.
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):  60-75

## PENDIDIKAN BERBASIS RESPONSIF GENDER SEBAGAI UPAYA MERUNTUHKAN SEGREGASI GENDER
Dini Damayanti 1 ,  Fitria  Rismaningtyas 2

## Abstract
Fair  education  is  a  right  for  all  human  beings.  However,  application  does  not  always represent  justice.  Gender  segregation  is  one  of  the  problems  in  education.  The separation  between  men and women can be a barrier in the learning process. Although access  to  education  is  extensive,  it  does  not  rule  out  the  possibility  that  this  gender segregation  model  is  still  stretched.  This  model  can  still  be  found  in  some  boarding schools  and  schools  with  a  strongly  religious  base.  Separation  can  occur  in  some learning  activities  as  well  as  the  whole  activities.  This  model  is  believed  to  perpetue gender bias and make the relationship between men and women tend to be rigid. Gender responsive  education  is  one  way  to  give  students  the  widest  possible  space  to  learn together regardless of gender. The learning process in school tends to give full rights in learning and gives fair attention to the special needs of men and women. The purpose of this  paper  describes  and  analyzes  how  to  realize  the  nuances  of  gender  responsive education.  The  method  used  in  this  writing  is  qualitative  method  with  descriptive analysis.  The  theory  used  to  describe  the  reality  of  gender  segregation  in  education  is the  theory  of  social  construction.  The  results  show that realizing a strong education of gender responsiveness requires support from all aspect of life. Aspects of awareness and understanding  related  to  gender  equality  are  important.  Forming  gender-responsive learning  can  be  done  with  collaborative  learning  approaches  and  methods  that collaborate with the participation of both men and women.

## Keywords: Learning, Gender Responsiveness, Gender Segregation

## Abstrak
Mengenyam  pendidikan  secara  adil  merupakan  hak  bagi  semua  manusia.  Namun, penerapan  tidak  selalu  merepresentasikan  keadilan.  Segregasi  gender  menjadi  salah  satu problematika  dalam  dunia  pendidikan.  Dimana  pemisahan  antara  laki-laki  dan perempuan  dapat  menjadi  tembok  pembatas  dalam  proses  pembelajaran.  Meskipun  akses terhadap  pendidikan  begitu  luas,  tidak  menutup  kemungkinan  model  segregasi  gender  ini masih  melenggang.  Model  ini  masih  dapat  dijumpai  di  beberapa  pondok  pesantren maupun  sekolah  dengan  basis  agama  yang  kuat.  Pemisahan  dapat  terjadi  pada  sebagian
aktivitas belajar maupun keseluruhan aktivitas. Model ini disinyalir dapat melanggengkan  bias  gender  dan  menjadikan  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan cenderung  kaku.  Pendidikan  dengan  nuansa  responsif  gender  merupakan  salah  satu  cara untuk  memberikan  ruang  seluas-luasnya  pada  para  peserta  didik  untuk  belajar  bersama tanpa  memandang  gender.  Pembelajaran  cenderung  memberikan  hak  sepenuhnya  dalam belajar  dan  memberikan  perhatian  yang  adil  bagi  kebutuhan  khusus  laki-laki  dan perempuan. Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan  menganalisis  bagaimana mewujudkan  nuansa  pendidikan  yang  responsif  gender.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  deskriptif.  Sedangkan teori  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  realitas  segregasi  gender  dalam  pendidikan adalah  teori  konstruksi  sosial.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  mewujudkan pendidikan  yang  kental  akan  nuansa  responsif  gender  membutuhkan support dari  semua lapisan  masyarakat.  Aspek  kesadaran  dan  pemahaman  terkait  dengan  kesetaraan  gender adalah  penting.  Membentuk  pembelajaran  yang  responsif  gender  dapat  dilakukan  dengan pendekatan  maupun  metode  pengajaran  yang  bersifat  kolaboratif (collaborative learning) yang  menggandeng  partisipasi  baik  laki-laki  maupun  perempuan.

## Kata Kunci:  Pembelajaran,  Responsif Gender, Segregasi Gender

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  satu  elemen  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Ia  hadir sebagai  upaya  untuk  dapat  mengembangkan  budi  pekerti  luhur,  mengaktifkan  pikiran, menguatkan jasmani demi mewujudkan fitrahnya sebagai manusia. Pentingnya pendidikan  juga  agar  manusia  tidak  terjerembab  kelamnya  kebodohan  dan  demi  dapat menyemai  kebermanfaatan  seluas-luasnya  pada  bumi.  Mengingat  begitu  pentingnya pendidikan,  tidak  pelak  bahwa  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dengan  bagaimana  pun kondisinya,  berhak  mengenyam  pendidikan  setinggi-tingginya.
Demi  dapat  mewujudkan  suatu  pendidikan  yang  memadai,  terdapat  ragam  model pembelajaran  yang  diterapkan.  Salah  satunya  adalah  segregasi  gender  dalam  pendidikan. Segregasi  gender  pendidikan  singkatnya  merupakan  suatu  model  pembelajaran  dalam dunia  pendidikan  yang  memisahkan  kelas  maupun  aktivitas  secara  keseluruhan  ke  dalam dua  kelompok,  yakni  laki-laki  dan  perempuan  (Rohmawati,  2018).  Seringnya  praktik segregasi  gender  dalam  pendidikan  ini  dijumpai  di  beberapa  pondok  pesantren  maupun sekolah  dengan  basis  agama  yang  ketat.  Pemisahan  tidak  hanya  terjadi  dalam  tempat tinggal,  namun  juga  kelas hingga  materi  pelajaran  (Muafiah,  2018).
Faktor  agama  adalah  salah  satu  dalih  yang  melegitimasi  adanya  segregasi  gender dalam  pendidikan.  Seperti  pondok  pesantren  yang  memisahkan  laki-laki  dan  perempuan agar  memudahkan  sistem  pembelajaran  dan  mengontrol  tata  laku  supaya  sesuai  dengan tuntunan  Islam.  Ditakutkan  nantinya  jika  tidak  ada  batas,  akan  terjadi  hal-hal  yang mendatangkan kemudharatan atau  kerugian.  Selain  itu,  segregasi  dilakukan  dengan sengaja  sebab  beberapa  pondok  pesantren  mengikuti  madzab  dari  para  ulama fiqh yang termuat  dalam  kitab-kitab  klasik  yang  menempatkan  perempuan  secara  berbeda.
Perempuan  tidak  dianjurkan  untuk  tampil  di  publik.  Biarpun  diharuskan  tampil,  maka hanya  dalam  satu  komunitas  perempuan  saja  (Triyoga,  2016).
Model  satu  ini  sebenarnya  masih  menjadi  perdebatan  hangat  di  kalangan masyarakat.  Bagi  yang  tidak  setuju  beranggapan  bahwa  model  segregasi  gender  dalam pendidikan  tanpa  disadari  dapat  membentuk  hubungan  yang  kaku  antara  laki-laki  dan perempuan.  Padahal,  dalam  kehidupan  bermasyarakat  laki-laki  dan  perempuan senantiasa  membutuhkan  satu  sama  lain  dan  hidup  berkesalingan.  Pun  segregasi  gender ini  akan  melanggengkan  bias  gender  yang  mana  perempuan  lebih  banyak  dirugikan. Seyogyanya,  laki-laki  dan  perempuan  mampu  bertumbuh  dengan  baik  dan  berkompetisi dengan  sehat  serta  hadirnya  segregasi  gender  ini  dapat  membatasi  ruang  ekspresi mereka.
Melihat  realitas  yang  demikian,  pendidikan  semestinya  mampu  menghadirkan nuansa  setara  yang  memberikan  ruang  seluas-luasnya  tanpa  pandang  gender.  Pendidikan berbasis  responsif  gender  menjadi  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan.  Responsif gender  dalam  pendidikan  berarti  tidak  melakukan  pembatasan  maupun  pembedaan  atas perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak mereka memperoleh ilmu. Pembelajaran  dengan  basis  responsif  gender  juga  memberikan  perhatian  yang  adil  bagi kebutuhan  khusus  laki-laki  dan perempuan  (Wibowo,  2010).
Pembelajaran  dengan  responsif  gender  ini  turut  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  aktif  dalam  proses  belajar.  Tidak  lagi  ada  laki- laki yang  lebih  diunggulkan  daripada  perempuan.  Namun,  keduanya  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  tampil  di  depan.  Tujuan  dari  pendidikan  yang  ramah gender  seperti  ini  adalah  demi  mewujudkan  kesetaraan  gender,  di  mana  laki-laki  dan perempuan  dapat  memahami  serta  memainkan  posisi  peran  mereka  dengan  baik.  Sekolah atau  lembaga  pendidikan  baik  formal  maupun  informal  menjadi  tempat  yang  dapat berkontribusi  bagi  perbaikan  pola  pikir.  Maka  dari  itu,  penerapan  pendidikan  berbasis responsif  gender  dapat bermanfaat  demi  mengubah  cara pandang  yang  bias gender.
Pemahaman  terhadap  gender  dalam  masyarakat  nyatanya  masih  menuai  sejumlah problematika.  Perbedaan  gender  akan  menempatkan  perlakuan  berbeda  yang  cenderung tidak  responsif  gender  yang  berimplikasi  pada  beragam  sektor,  termasuk  pendidikan. Dalam  teori  konstruksi  sosial,  gender  dan  penerapannya  di  masyarakat  dipahami  sebagai hasil  bentukan  masyarakat,  sehingga  sifatnya  lentur  dan  tidak  permanen.  Teori konstruksi  sosial  milik  Peter  L  Berger  dan  Thomas  Luckman  ini  mengurai  tiga  tahap yakni  eksternalisasi,  objektivikasi  dan  internalisasi  yang  kemudian  membentuk  suatu keyakinan  yang  dipercaya  atau  dijalankan  secara kolektif.
Berangkat  dari  realitas  bahwa  gender  merupakan  hasil  konstruksi  masyarakat, maka  akan  selalu  ada  upaya  untuk  memperbaiki  pemahaman  mengenai  gender  menjadi lebih  baik.  Termasuk  pada  bagaimana  pemahaman  ini  akan  berimplikasi  pada  sektor pendidikan  dan  termanifestasi  pada  penerapan  model  pembelajarannya  yang  responsif gender.  Lembaga  pendidikan  dapat  menjadi  wadah  yang  baik  untuk  memperkenalkan kembali  konsep gender  yang  lebih  ramah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Metode  ini  bersifat  deskriptif  dan  menitik  beratkan  pada  analisis  terhadap suatu  fenomena.  Sedangkan  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif. Singkatnya,  merupakan  pendekatan  analisis  yang  bertujuan  menyajikan  gambaran fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  yang  tengah  berlangsung  saat  ini  maupun  yang  telah berlalu.  Cenderung  menggambarkan  suatu  fenomena  dengan  apa  adanya  melalui  telaah secara  teratur,  mengutamakan  objektivikasi  dan  dilakukan  secara  cermat  (Furchan, 2004).  Fenomena  yang  hendak  ditekankan  adalah  model  segregasi  gender  dalam pendidikan  yang  masih  bisa  ditemui  di  beberapa  pesantren  maupun  sekolah  dengan  basis agama  yang  kuat.
Berangkat  dari  ragam  sumber literature ,  kedua  model  lembaga  pendidikan  ini dikenal  masih  menerapkan  model  pembelajaran  dengan  sistem  segregasi.  Faktor  agama dan  masih  kuatnya  kepercayaan  akan  konstruksi  masyarakat  terdahulu  terkait pembedaan  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  faktor  dominan  sistem  segregasi  tetap dijalankan.
Data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh  melalui  studi literature dari  ragam  sumber  yang  menyoal  terkait  dengan  sistem segregasi  gender  dalam  pendidikan.  Studi literature merupakan  model  pencarian referensi  yang  relevan  dengan  topik  yang  diangkat.  Studi literature didapat  melalui buku,  jurnal,  artikel  maupun  situs-situs  internet.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pendidikan  Bernuansa  Responsif Gender dan  Manifestas i dalam  Bentuk Sekolah Inklusi
Pendidikan  merupakan  suatu  usaha  untuk  memanusiakan  manusia.  Pendidikan hadir  sebagai  sarana  membantu  manusia  untuk  dapat  mengembangkan  kemampuan maupun  potensi  kemanusiaannya.  Keberadaan  lingkungan  menjadi  satu  hal  yang  lekat dengan  manusia.  Sehingga,  proses  pendidikan  akan  senantiasa  bersinggungan  dengan lingkungan  dan  pada  akhirnya  secara  timbal  balik  akan  saling  mempengaruhi (Hangestiningsih,  2015).
Pendidikan  semestinya  hadir  secara  setara  di  hadapan  manusia,  terutama  terkait bagaimana  proses  pendidikan  tersebut  dijalankan.  Proses  pendidikan  melibatkan  interaksi yang  terjalin  dengan  baik.  Kurikulum  dan  model  sistem  pembelajaran  yang  diterapkan
juga  turut  menjadi  poin  penting  dalam  menciptakan  tujuan  pendidikan  yang  dapat menyasar  semua  pihak.
Model  segregasi  gender  yang  diterapkan  pada  beberapa  lembaga  pendidikan tertentu  nyatanya  masih  menuai  sejumlah  problematika.  Diantaranya  terkait  pola hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan  cenderung  kaku,  dapat melanggengkan  bias  gender  dan  lain  sebagainya.  Masih  perlu  adanya  evaluasi  secara seksama,  perhatian,  dan  kesadaran  dari  berbagai  pihak  untuk  menciptakan  model pembelajaran  yang  komprehensif  agar  manfaatnya  mampu  menyasar  seluruh  peserta didik  dengan  baik.
Pendidikan  dengan  nuansa  responsif  gender  dapat  dijadikan  solusi  untuk menghadirkan  suatu  pola  pembelajaran  yang  ramah.  Pemahaman  terhadap  kesetaraan maupun  keadilan  gender  dapat  menjadi  bekal  yang  baik  untuk  kemudian  dapat  diterapkan pada  lembaga  pendidikan.  Memahami  bahwa  bentuk  segregasi  pada  proses  pembelajaran bukan  satu-satunya  solusi  efektif  guna  menangkal  hal-hal  menyimpang  dan  alasan lainnya.  Para  peserta  didik  memiliki  kesempatan  sama  untuk  mengeyam  pendidikan dengan  baik  tanpa terkungkung  oleh  bias  gender  dalam  masyarakat.
Model  sekolah  inklusi  dapat  menjadi  solusi  dalam  menerapkan  pola  pembelajaran yang  responsif  gender.  Sekolah  inklusi  hadir  dengan  mengadopsi  pendidikan  inklusi  yang melihat  seluruh  peserta  didik  memiliki  kesempatan  sama  dan  tidak  ada  pembeda  di  antara mereka,  termasuk  perbedaan  soal  gender,  sehingga  ini  dapat  menjadi  salah  satu  solusi tepat  untuk  bisa  dipertimbangkan  demi  menghadirkan  pendidikan  tanpa  segregasi terutama  segregasi  gender.  Tentu  demi  merealisasikannya  lebih  luas,  perlu  adanya kesadaran  kolektif  sekaligus  sokongan  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.

## Pembahasan

## Model Pembelajaran  Sistem Segregasi Gender
Dalam  proses  pembelajarannya,  pondok  pesantren  kental  akan  model  segregasi gender.  Seperti  Pondok  Pesantren  Darul  Huda  Mayak  Tonatan,  Ponorogo,  Jawa  Timur, dan  Pondok  Pesantren  Wali  Songo.  Kedua  pondok  pesantren  ini  lekat  akan  model segregasi  yang  masih  dijalankan  hingga  sekarang.  Pemisahan  terjadi  dalam  lingkungan fisik  dan  non-fisik.  Pemisahan  pada  aspek  fisik  dilihat  pada  pembedaan  lembaga pendidikan  formal  yang  dibuat  terpisah  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sementara  pada aspek  non-fisik  termasuk  pada  asrama,  kelas  pembelajaran,  struktur  organisasi, kurikulum,  struktur  mata  pelajaran,  kegiatan  ekstra,  dan guru  serta cara mengajar.
Di  Pondok  Pesantren  Darul  Huda,  bahkan  penerapan  segregasi  menyeluruh  di semua lembaga pendidikan  naungannya.  Lembaga  pendidikan  formal  mencakup Madrasah  Aliyah  dan  Madrasah  Tsanawiyah.  Sedangkan  lembaga  pendidikan  non-formal meliputi  kegiatan  di  luar  pendidikan  formal  yang  diisi  dengan  pengajian  Al-Quran maupun  kitab  klasik.  Pondok  Pesantren  Wali  Songo  juga  terdiri  atas  lembaga  formal  dan non-formal.  Pendidikan  formal  tingkat  menengah  di  pondok  dibedakan  antara  laki-laki dan  perempuan.  Untuk  laki-laki  diberi  nama Tarbiyatul  Mu’allimin  Al-Islamiyah dan
untuk  perempuan  diberi  nama Tarbiyatul  Mu’allimat  Al-Islamiyah .  Keduanya  dikepalai oleh  kepala  sekolah  yang  berbeda.  Model  pembedaan  ini  sudah  dijalankan  bahkan  sejak berdirinya  pada tahun  1858 oleh  KH. Moh.  Thoyyib  (Muafiah,  2018:  1071).
Faktor  agama  merupakan  salah  satu  yang  mendasari  masih  diterapkannya  model segregasi  dalam  pesantren.  Term  hijab dalam  Al-Quran  tepatnya  yang  termaktub  dalam surat  Al-Ahzab  ayat  53,  menjadi  landasan  penetapan  kebijakan  segregasi.  Kata  hijab dimaknai  sebagai  sesuatu  tirai,  penghalau  maupun  penyekat  yang  mengharuskan  laki-laki dan  perempuan  memiliki  sekat  atau  batasan  saat  berkomunikasi  maupun  bertemu  secara langsung.  Disinyalir  berdasar  pada  ayat  ini,  dimaksudkan  demi  menjaga  kesucian  baik laki-laki  maupun  perempuan.  Kitab Sulam  al-Taqfiq juga  turut  melegitimasinya. Perbuatan  maksiat  sekecil  hanya  lewat  pandangan  merupakan  salah  satu  hal  yang  begitu ditekankan  supaya  tidak  terjadi.  Apalagi  kebanyakan  santri  maupun  murid  berada  dalam masa  pubertas  atau  remaja  yang  akan  sangat  rawan  untuk  melakukan  tindakan  maksiat terhadap  lawan  jenis   (Muafiah,  2018:  1075).
Sejalan  dengan  model  segregasi  yang  diterapkan  di  pesantren,  SMP  Al-Falah Ketintang  Surabaya  menjadi  salah  satu  sekolah  berbasis  agama  yang  juga  menerapkan segregasi.  Sekolah  dengan  desain  dua  lantai  ini,  menjadikan  lantai  satu  diperuntukan untuk  kelas  laki-laki  dan  lantai  dua  untuk  kelas  perempuan.  Sebagai  satuan  pendidikan, sistem  pendidikan  yang  digunakan  benar-benar  terpisah  dari  sistem  pendidikan  sekolah regular.
Sistem  segregasi  yang  diterapkan  di  SMP  Al-Falah  dinilai  tepat  sebagai  bentuk tindakan  preventif  berupa  interaksi  negatif  yang  mewujud  dalam  perilaku  menyimpang seperti  kenakalan  remaja.  Sistem  segregasi  yang  diterapkan  sebenarnya  banyak dipengaruhi  oleh  faktor  agama.  Tujuannya  pun  sebenarnya  menekankan  agar  murid-murid terhindar  dari  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  fitnah.  Selain  itu,  sistem  ini  menjadi standarisasi  dalam  upaya  pengembangan  sistem  pembinaan  akidah  dan akhlak.
Selain  faktor  agama  yang  dominan,  alasan  lain  juga  terletak  pada  faktor  psikologis. Pemisahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  ruang  kelas  dilihat  tepat  demi meningkatkan  rasa  percaya  diri  murid  saat  berbicara  di  depan  kelas.  Pemisahan  dirasa mampu  memberikan  ruang  bagi  tiap  individu  berekspresi  tanpa  takut  ditertawakan maupun  direndahkan  oleh  kawan  lawan  jenis  (Subaidi,  2019).
Sedikit  contoh  di  atas  memang  tidak  bisa  memberikan  gambaran  penuh  mengenai pengaplikasian  model  pembelajaran  dengan  sistem  segregasi  gender.  Namun,  beberapa pondok  pesantren  maupun  sekolah  dengan  basis  agama  yang  kuat  dirasa  lebih  banyak menggunakan  model  pembelajaran  ini  daripada  lembaga  pendidikan  lain,  baik  sekolah umum  atau  reguler,  maupun  di  taraf  lembaga  bimbingan  belajar.  Saya  melihat  ada  dua faktor  dominan  yang  melatar  belakangi  penerapannya,  yakni  faktor  agama  dan  juga  faktor psikologis  yang  sebenarnya  ini  merupakan  konstruksi  masyarakat.
Faktor  agama  yang  dijadikan  landasan  memang  tidak  bisa  sepenuhnya  disalahkan. Ini  berlandas  pada  latar  sosio-religius  masing-masing  yang  tentu  tidak  bisa  digeneralisir. Saya  selalu  meyakini  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang  begitu  adil  dan  sarat  akan  nilai
cinta  kasih.  Termasuk  dalam  urusan  menuntut  ilmu.  Seperti  pada  sabda  Nabi  Muhammad SAW,  ―Menuntut  ilmu  itu  wajib  bagi  diri  setiap  muslim‖  (HR.  Bukhari).  Maka,  setiap  diri yang  mengaku  muslim,  wajib  baginya  menuntut  ilmu,  tanpa  memandang  jenis  kelamin maupun  status  gendernya.  Hak  belajar  tentu  menjadi  titik  tekan  agar  dapat  dilaksanakan secara  adil  dan  menjamin  bahwa  keseluruhan  peserta  didik  dapat  memperoleh  akses  yang baik.
Sementara  persoalan  demi  menghindari  pandangan  yang  nantinya  berujung  pada syahwat  dan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  memang  akan  begitu  sukar  untuk  tidak dijalankan,  baik  oleh  pondok  pesantren  maupun  sekolah  berbasis  agama.  Hal  ini  karena kedudukan  baik  laki-laki  dan  perempuan  begitu  dihormati  dan  demi  menjaga  kesucian. Apalagi  pesantren  dan  sekolah  berbasis  agama  memiliki  kultur  atau  ciri  yang  khas,  salah satunya  dengan  sistem  segregasi.  Hanya  saja  persoalan  ini  sebenarnya  dapat  dikendalikan dengan  menanamkan  pemahaman  soal  seks  edukasi  dengan  baik.  Memperkenalkan bagaimana  santri  maupun  murid  dapat  menghormati  sesama  dan  mengendalikan  nafsunya dengan  cara  yang  benar.  Pemisahan  kelas  memang  bisa  menjadi  jalan  untuk meminimalisir  laki-laki  dan  perempuan  bertemu.  Hanya  saja,  hal  ini  juga  menciptakan persoalan  lain.  Misalnya,  hubungan  antara  keduanya  akan  cenderung  kaku.  Padahal,  kelak di masyarakat,  mereka  akan  membaur  dengan  masyarakat  yang  sudah  tentu  beragam.
Faktor  lainnya  terkait  dengan  psikologis  yang  ditetapkan  kepada  laki-laki  dan perempuan,  yang  menurut  saya  ini  termasuk  pada  ranah  konstruksi  masyarakat.  Penyifatan pada  mereka  bukanlah  sesuatu  yang  mutlak  dan  pasti,  ini  termasuk  dalam  contoh  gender. Gender  yang  berurat  akar  pada  masyarakat,  sebenarnya  dapat  dipertukarkan.  Sisi  maskulin pada  laki-laki  tidak  bisa  digeneralisir  pada  setiap  laki-laki,  begitu  pula  dengan  sisi  feminin pada  perempuan.  Pemisahan  yang  dilakukan  dengan  dalih  agar  memberikan  ruang  setiap murid  berekspresi  tanpa  takut  direndahkan,  saya  kira  akan  lebih  baik  jika  semua  murid lebih  diajarkan  untuk  mengedepankan  sikap  saling  menghargai  terhadap  orang  lain. Menekankan  bahwa  tidak  ada  yang  patut  ditertawakan  atau  diremehkan  atas  hasil  kerja keras  orang  lain,  apalagi  didasarkan  pada  jenis  kelamin  maupun  gender  tertentu.  Dalam kegiatan  belajar,  semua  hendaknya  diletakkan  pada  posisi  setara  dan  ditempatkan  pada suasana  yang  nyaman.

## Mengurai  Fenomena  Segregasi Gender Lewat  Teori Konstruksi  Sosial
Teori  konstruksi  sosial  atas  realitas (Social  Construction  of  Reality) dipahami sebagai  suatu  proses  sosial  yang  melalui  tindakan  dan  interaksi  pada  individu  atau sekelompok  individu,  dan  dilakukan  secara  terus-menerus  hingga  menciptakan  suatu realitas  yang  kemudian  dimiliki  dan  dialami  secara  subjektif.  Teori  ini  berurat  akar  pada paradigma  konstruktivis.  Realitas  sosial  yang  ada  dinilai  sebagai  suatu  hasil  konstruksi sosial  yang  diciptakan  oleh  individu.
Kedudukan  individu  dinilai  sebagai  manusia  yang  bebas.  Individu  merupakan penentu  dalam  dunia  sosial  yang  sejatinya  dikonstruksi  sesuai  dengan  kehendaknya.  Pada ranah  proses  sosial,  manusia  dilihat  sebagai  pencipta  dari  apa  yang  disebut  sebagai  realitas sosial  yang  relatif  bebas dalam  dunia  sosial  (Sihotang,  2017).
Fenomena  segregasi  gender  dalam  dunia  pendidikan  yang  masih  melenggang hingga  saat  ini,  dapat  ditilik  melalui  teori  konstruksi  sosial.  Konstruksi  kenyataan  sosial menjadi  satu  istilah  yang  akrab  oleh  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman,  untuk mengembangkan  suatu  proses  di  mana  melalui  tindakan  dan  juga  interaksi  yang  kontinu, untuk  kemudian  menciptakan  kenyataan  yang  dipercaya,  dimiliki  secara  kolektif,  yang dialami  secara faktual  objektif  dan secara subjektif  penuh  arti  (Prasasti,  2013).
Segregasi  gender  merupakan  satu  bentuk  konstruksi  sosial  yang  dibentuk  oleh individu.  Sehingga,  suatu  proses  pemaknaan  yang  dilakukan  bagi  tiap  individu  terhadap lingkungan  sekaligus  aspek  di  luar  dirinya,  terdiri  dari  tiga  proses.  Yakni  proses eksternalisasi,  objektivikasi  dan internalisasi.
Proses  eksternalisasi  menjadi  awal  kontruksi  sosial  masyarakat  itu  terbentuk.  Di mana  seseorang  melakukan  adaptasi  terhadap  lingkungan  sosialnya.  Tahap  eksternalisasi dalam  konteks  segregasi  gender  ini,  berupa  proses  adaptasi  terhadap  teks  agama,  norma, nilai,  dan  lain  sebagainya  yang  berada  di  luar  diri  manusia  dan  berlaku  dalam  masyarakat. Misal,  dalam  teks  agama,  menekankan  pentingnya  menjaga  batas  dan  kehormatan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Sedangkan  gender,  menjadi  suatu  norma  di  masyarakat,  bahwa laki-laki  dan  perempuan  memiliki  perannya  sendiri  secara  terpisah.  Pemahaman  ini senantiasa  dilanggengkan  dengan  diturunkan  ke tiap  generasi.
Kemudian pada proses objektivikasi, terjadi setelah individu melakukan pengulangan  secara  konsisten  dan  kontinu  pada  tindakan.  Kesadaran  akan  tindakan  yang berulang,  akan  membawa  manusia  pada  keyakinan  bahwa  realitas  yang  terjadi  disebabkan ada  kaidah  yang  mengatur.  Tahap  objektivikasi  pada  penelitian  ini,  bahwa  pandangan  akan laki-laki  dan  perempuan  telah  ditentukan  dan  keduanya  seharusnya  memiliki  batasan  agar tidak  terjadi  hal  menyimpang,  termasuk  dalam  pendidikan.  Pemahaman  ini  kemudian menjadi  suatu  realitas  objektif.
Tahap  internalisasi  dikenal  sebagai  tahap  terakhir  manusia  dalam  memaknai realitas  sosial  di  sekitarnya.  Individu  akan  menyerap  segala  hal  yang  bersifat  objektif untuk  kemudian  direalisasikan  secara  subjektif.  Internalisasi  akan  berlangsung  secara terus-menerus  melalui  sosialisasi.  Dalam  pembahasan  ini,  tahap  internalisasi  dapat  dilihat ketika  mereka  meyakini  bahwa  pemisahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam pendidikan  adalah  suatu  hal  yang  tepat.  Sehingga,  sekolah  maupun  lembaga  pendidikan dengan  sistem  segregasi,  dinilai  tepat  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  sebagai  langkah preventif  mencegah  hal  tidak  diinginkan  (Awaru,  2020).
Realitas  gender  yang  telah  ditetapkan  baik  untuk  laki-laki  dan  perempuan,  serta pemisahan  antara  keduanya,  merupakan  suatu  bentuk  konstruksi  sosial.  Mereka memahami  bahwa  keduanya  berbeda  dan  ditimpali  dengan  legitimasi  agama.  Maka,  ini akan  sejalan  dengan  pendapat  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman,  bahwa  realitas  yang terjadi  pada  suatu  masyarakat  tertentu,  sebenarnya  merupakan  hasil  dari  konstruksi  yang dibentuk  masyarakat  itu  sendiri.

## Membangun  Pendidikan  Bernuansa  Responsif Gender
Sebelum  jauh  melangkah  pada  contoh  penerapan  pendidikan  dengan  nuansa responsif  gender,  akan  begitu  penting  untuk  diuraikan  ihwal  kesetaraan  gender.  Secara harfiah,  sebenarnya  konsep  kesetaraan  gender  sendiri  dapat  berarti  bahwa  adanya  suatu kondisi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  ragam  ekspresi  gender  mereka,  untuk sama-sama  memperoleh  hak-haknya  sebagai  manusia.  Termasuk  juga  berkesempatan untuk  berpartisipasi,  menjalankan  dan  berkontribusi  pada  ragam  aspek  kehidupan masyarakat,  seperti  pada  ekonomi,  politik  dan  pendidikan.  Tidak  hanya  itu,  kesetaraan gender  juga  mengakomodasi  adanya  kesamaan  akses  terhadap  fasilitas,  pembangunan  dan hasilnya.
Terwujudnya  kesetaraan  gender  setidaknya  bisa  dilihat  dalam  beberapa  indikator, diantaranya:
1. Tersedianya  akses.
Akses  di  sini  termasuk  dalam  peluang  dan  juga  kesempatan  terhadap penggunaan  serta  pemanfaatan  sumber  daya  tertentu.  Pemerataan  dan  keadilan perlu  menjadi  hal  yang  diperhitungkan  dan  dipertimbangkan  untuk  kemudian dapat dimanfaatkan  dengan  baik.
2. Partisipasi.
Partisipasi  di  sini  merujuk  pada  keikutsertaan  dalam  suatu  kelompok  untuk  bisa andil  dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak,  semestinya  memang  mengutamakan  kesejahteraan  banyak  orang. Maka,  suara  dari  ragam  ekspresi  gender  perlu  dipertimbangkan  agar  keputusan yang  diambil  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  dan  benar-benar  dapat  mencapai keputusan  bersama  yang  baik.
3. Kontrol.
Masyarakat  dengan  paham  kesetaraan  gender  yang  baik,  akan  melihat  bahwa kontrol  atau  penguasaan  dalam  suatu  keputusan  yang  ada,  tidak  didominasi oleh  jenis  kelamin  tertentu.
4. Manfaat.
Hal  ini  merujuk  pada  kegunaan  yang  dapat  dirasakan  bersama  secara  optimal.
Kegunaan  di  sini  dapat  berupa  hasil  keputusan,  pembangunan  maupun  sarana dan prasarana  yang  memadai   (Ismail,  et al.,  2020).
Kesetaraan  gender  juga  berarti  meliputi  adanya  jaminan  bahwa  tidak  adanya diksriminasi  dan  ketidakadilan  secara  struktural  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan. Hal  ini  juga  akan  berimbas  pada  penerapan  pendidikan  yang  berkeadilan  gender.  Artinya, adanya  suatu  proses  dan  perlakuan  adil.  Selain  itu,  juga  memastikan  tidak  adanya pembakuan  peran,  tindakan  marginalisasi,  subordinasi,  beban  ganda  bahkan  kekerasan baik  kepada laki-laki  maupun  perempuan  (Achmad,  2019).
Pemahaman  akan  kesetaraan  gender  ini  penting  saya  kira.  Di  mana  jika  individu, maupun  lebih  luas  lagi  dalam  lingkup  masyarakat  memiliki  pondasi  memadai  dalam memahami  gender,  akan  dapat  menerapkan  dan  menyebarkannya  dengan  baik.  Karena dalam  hal  ini  membincang  perihal  ranah  pendidikan,  maka  guru  atau  tenaga  pendidik lainnya  memiliki  posisi  sentral  untuk  bisa  memahami  ihwal  kesetaraan  gender  untuk
kemudian  dapat  diimplementasikan  dalam  lingkup  sekolah,  terutama  pada  proses  belajar mengajar.  Maka,  perlu  kiranya  jalannya  pendidikan  disokong  oleh  pihak-pihak  yang berjuang  pada tercapainya  upaya  kesetaraan  gender.
Pendidikan  dengan  nuansa  responsif  gender  merupakan  salah  satu  cara membentuk  proses  belajar  mengajar  yang  ramah.  Responsif  gender  dalam  pendidikan, berarti  menerapkan  proses  pembelajaran  dengan  memberikan  perhatian  secara  adil  baik bagi  kebutuhan  khusus  laki-laki  maupun  perempuan.  Sekaligus  turut  memberikan sumbangsih  pada  tercapainya  tujuan  pendidikan,  utamanya  dalam  proses  internalisasi,  apa yang  baik  atau  tidak  untuk  dilakukan,  serta  mentransfer  nilai-nilai  kemanusiaan  secara berimbang.
Nuansa  responsif  gender  dapat  dibentuk  dengan  memperhatikan  keterjaminan akses  terhadap  pendidikan  dilakukan  dengan  adil  dan  setara.  Seperti  dalam  belajar  soal keterampilan  menjahit  atau  belajar  soal  teknik  bermain  sepak  bola,  maka  baik  laki-laki maupun  perempuan,  sama-sama  diberikan  akses  belajar  atau  setidaknya  mengetahui dasarnya,  tanpa  membedakan  jenis  kelamin.  Begitu  pula  dengan  memberikan  pilihan seluas-luasnya  bagi  murid  untuk  memilih  minat  yang  disukai  tanpa  memarginalkan  salah satu  jenis  kelamin.  Misal,  tidak  ada  yang  salah  dengan  laki-laki  yang  hendak  menekuni bakat  di  bidang  seni  tari  atau  murid  perempuan  yang  hendak  belajar  soal  robotika. Keterjaminan  akses  terhadap  partisipasi  peserta  didik  ini  tentu  harus  dibarengi  dengan manfaat  yang  hendak  dicapai,  yakni  memberikan  akses  pada  partisipasi  setiap  murid  untuk belajar.
Proses pembelajaran dengan responsif gender juga dibangun dengan mengedepankan  hak  dan  kewajiban  peserta  didik  selama  belajar.  Para  peserta  didik  dapat belajar  secara  aktif,  menunjukkan  kreativitasnya  dan  membentuk  suasana  belajar  yang menyenangkan.  Selain  itu,  mereka  diberikan  kesempatan  untuk  belajar  secara  efektif  dan terbuka  terhadap  pengalaman  diri  maupun  pengetahuan  yang  didapat.  Tentu  dengan  tujuan saling  belajar  dan  didukung  dengan  penyampaian  yang  baik  tanpa  diskriminasi.  Misalkan ketika  perempuan  diberikan  kesempatan  membincang  mengenai  pengalaman  mereka menstruasi  dan  pengetahuan  apa  yang  didapat  soal  menstruasi  pada  perempuan. Keterbukaan  ini  akan  memberikan  kesempatan  adanya  dialog  terhadap  pengalaman  yang berbeda, serta mengharapkan  adanya  sikap  yang  baik  terkait  persoalan  ini.
Laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  kerap  dikotak-kotakan,  seperti  laki- laki  adalah  sosok  kuat,  sementara  perempuan  adalah  sosok  lemah  lembut.  Dalam pendidikan  dengan  nuansa  responsif  gender,  memahami  bahwa  mereka  memiliki kesempatan  memainkan  perannya  tanpa  terkungkung  oleh  konstruksi  masyarakat. Misalkan,  perempuan  berhak  memimpin  kelas,  tanpa  dibayang-bayangi  oleh  pengkotakan terhadap  perempuan  yang  menilainya  lebih  mengutamakan  perasaan  hingga  dirasa  tidak pantas  memimpin.
Demi  membangun  nuansa  responsif  gender,  tentu  peran  tenaga  pendidik  dalam  hal ini  guru  dan  sejenisnya  begitu  penting.  Tenaga  pendidik  diharapkan  memiliki  pemahaman akan  kesetaraan  gender,  untuk  dapat  melakukan  proses  pembelajaran  dengan  pendekatan
yang  ramah  gender.  Dalam  mengajar,  tenaga  pendidik  harus  memastikan  diri  dapat memberikan  keleluasaan  agar  semua  peserta  didik  dapat  berpartisipasi.  Tenaga  pendidik hendaknya  juga  tidak  melanggengkan  pelabelan  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan yang  termanifestasi  semisal  lewat  penggunaan  bahasa  atau  percakapan.  Seperti mengatakan  bahwa  laki-laki  memang  tidak  setekun  perempuan  dalam  mengerjakan sesuatu,  atau  mengatakan  bahwa  perempuan  seharusnya  tidak  berteriak  keras  sama  seperti laki-laki  karena  hal  tersebut  dinilai  bertentangan  dengan  keharusan  pada  diri  perempuan. Selain  itu,  tenaga  pendidik  senantiasa  memperhatikan  jalannya  proses  belajar  di  kelas,  dan memastikan  tidak  ada  dominasi  oleh  salah  satu  jenis  kelamin.  Interaksi  yang  tercipta  di kelas  haruslah  berjalan  seimbang  dengan  mempertimbangkan  bagaimana  pendapat  dari masing- masing  murid  tanpa  membedakannya.
Tidak  kalah  penting  untuk  diperhatikan  adalah  mengenai  materi  pembelajaran. Sebenarnya  ini  akan  lebih  mengarah  pada  peran  pemerintah  dalam  menyediakan kurikulum  maupun  bahan  ajar  berupa  buku  dan  lain  sebagainya.  Upaya  memasukkan paham  gender  yang  baik,  sebenarnya  nampak  dalam  adanya  Indeks  Kurikulum  Kesetaraan Gender  (IKKG)  dengan  segenap  nilai-nilai  integritas  pada  kurikulum  yang  sudah semestinya  diterapkan  oleh  para  tenaga  pendidik.  Pengimplementasiannya  dalam  proses belajar  mengajar,  diantaranya:  persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan,  perbedaan fisik  laki-laki  dan  perempuan,  adanya  partisipasi,  keadilan,  kerja  sama,  kesetaraan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Selain  itu  juga  menekankan  sikap  saling  menghargai kemajemukan  dan menegakkan  demokrasi  (Mursidah,  2013).
Pendidikan  dengan  nuansa  responsif  gender,  hendaknya  juga  didukung  dengan materi  belajar  yang  bebas  akan  bentuk stereotype gender  tertentu  atau  melanggengkan  bias gender.  Misalkan  buku  yang  memperlihatkan  pekerjaan  rumah  tangga  selalu  dikaitkan dengan  kewajiban  perempuan  atau  laki-laki  selalu  dilekatkan  dengan  tanggung  jawab besar  seperti  mencari  nafkah  dan  menjadi  pemimpin.  Terkadang  juga  selalu  melekatkan laki-laki  dan  perempuan  dengan  suatu  pekerjaan  tertentu.  Misalnya,  laki-laki  kerap digambarkan  bekerja  sebagai  polisi,  tentara  dan  sejenisnya,  sementara  perempuan  sebagai ibu  rumah  tangga,  penjahit  atau  sejenisnya.  Biasanya  hal  ini  nampak  pada  ilustrasi maupun  narasi-narasi  dalam  bentuk  cerita  atau  yang  lainnya.  Seharusnya  bahan  ajar  dapat dipastikan  memiliki  semangat  kesalingan  dan menjunjung  tinggi  kesetaraan.
Sekolah  maupun  lembaga  pendidikan  lain  sejenisnya,  hendaknya  juga  memberikan ruang  dan  fasilitas  nyaman  kepada  para  peserta  didiknya.  Seperti  keterjaminan  ruang laboratorium  yang  nyaman  bagi  laki-laki  maupun  perempuan,  ketersediaan  tempat  ibadah yang  sesuai  kebutuhan  dan  lain  sebagainya.  Begitu  pula  dalam  pembagian  kelas  maupun pembagian  dalam  kegiatan  belajar  yang  hendaknya  dilakukan  dengan  mencampur  laki-laki dan  perempuan.  Hal  ini  akan  memberikan  kesempatan  luas  bagi  tiap  peserta  didik  saling berpartisipasi,  berinteraksi  positif,  dan berekspresi  dengan  baik.
Pendidikan  dengan  nuansa  responsif  gender,  memiliki  tujuan  supaya  pemahaman terhadap  gender  yang  merupakan  konstruksi  sosial  dan  termanifestasikan  dalam  berbagai sektor  yang  dinilai  menuai  sejumlah  problematika,  dapat  diatasi  atau  setidaknya  diperbaiki menjadi  lebih  baik.  Konsep  pembelajaran  dengan  nuansa  responsif  gender  ini  juga
dipahami  sebagai  satu  bentuk  hasil  konstruksi  sosial  yang  diharapkan  dapat  memperbaiki struktur  pelembagaan  utamanya  dalam  bidang  pendidikan.  Tahapan  konstruksi  sosial dalam  pola  penerapan  pendidikan  responsif  gender  dapat  dilihat  pada  matriks  di  bawah ini:
NO. TAHAP DEFINISI PENERAPAN 1. Eksternalisasi Proses adaptasi
individu terhadap  lingkungan  sosialnya. Proses ini akan senantiasa berkembang,  mengingat  dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksi oleh aktivitas manusia sendiri. Dunia  manusia  yang  dibentuk itu  berupa    kebudayaan  yang memiliki tujuan memperbaiki struktur  yang  ada,  sehingga sifatnya tidak stabil dan memiliki kemungkinan
berubah.
Dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan dipandang memiliki perbedaan  tidak  hanya  dalam  unsur biologis,  namun  juga  secara  sosial (gender).  Perbedaan  gender  yang dipahami secara  sosial  kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada penerapannya  di  sektor  pendidikan. Namun,  penerapan  perbedaan  gender nyatanya menuai
sejumlah problematika,  sehingga  mencuatkan adanya  konsep  kesetaraan  gender dalam ragam sektor, termasuk pendidikan, yang semestinya responsif  gender. 2. Objektivikasi Seluruh  aktivitas  manusia  yang terjadi dan dipahami pada tahap  eksternalisasi,  kemudian akan  membentuk  suatu  pola pembiasaan atau dilakukan berulang-ulang (habitualisasi). Proses ini kemudian mengalami pelembagaan. Di balik  pembiasaan  ini,  sangat mungkin  terjadi  inovasi.  Dan pemahaman ini biasanya diteruskan lewat proses sosialisasi. Pemahaman  dan  kesadaran  individu bahwa  gender  adalah  sesuatu  yang bukan mutlak dan dapat dipertukarkan,  akan  berimbas  pada penerapan  pola  perilaku  sehari-hari dan akan menimbulkan suatu pembiasaan.
Dalam sektor pendidikan, pemahaman  ini  akan diterapkan dalam proses belajar mengajar yang termanifestasikan misalnya dalam pendidikan bernuansa responsif gender. Tindakan yang dipahami dan dilakukan secara berulang akan membentuk  pelembagaan  yang  baru, yang akan memperbarui pelembagaan lama yang dinilai belum  responsif  gender. 3.
Internalisasi Tahap terakhir di mana individu melakukan proses pemahaman atau penafsiran secara langsung terhadap peristiwa objektif sebagai bagian  pengungkapan  makna. Internalisasi  juga  berarti  suatu proses peresapan kembali realitas untuk kemudian ditransformasikan  kembali  dari Sekolah maupun lembaga pendidikan lain yang telah memahami konsep kesetaraan gender  dan  dimanifestasikan  dalam pola  pembelajarannya  yang  responsif gender,  akan  mencoba  melakukan sosialisasi –sosialisasi sekunder– terhadap  para  peserta  didik.  Di dalamnya akan ada proses pemaknaan  ulang  terhadap  gender
struktur dunia objektif ke subjektif  oleh  individu.  Proses untuk mencapai tahap ini, dilakukan setelah mencapai taraf  sosialisasi.  Terdapat  dua macam yakni sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi  primer  berada  pada tahap  anak-anak,  sedangkan sosialisasi sekunder merupakan setiap proses berikutnya  ke  dalam  sektor baru dunia objektif masyarakat.  Proses  sosialisasi sifatnya  tidak  pernah  selesai dan  akan  selalu  berkembang utamanya dalam tahap sosialisasi  sekunder.  Didukung adanya kompleksitas pembagian  kerja  dan  distribusi pengetahuan. yang selama ini dipahami masyarakat  kurang  ramah  menyasar ragam  sektor,  seperti  pada  sektor pendidikan.
Proses  ini  akan  senantiasa  diteruskan lewat sosialiasi, seiring dengan senantiasa adanya proses transformasi  pengetahuan  baru  yang lebih baik. Proses sosialisasi dilakukan  tidak  hanya  sebatas  pada ungkapan,  namun  termanifestasikan pula pada pola perilaku yang diterapkan  di  lembaga  pendidikan yang  responsif  gender.

## Bagan 1. Penerapan  Teori  Konstruksi  Sosial Pada  Model Pendidikan  Responsif Gender
Demi  mewujudkan  pendidikan  responsif  gender  untuk  tidak  lagi  berkutat  pada model  pembelajaran  dengan  sistem  segregasi,  dapat  dilakukan  dengan  menciptakan sekolah  inklusi.  Model  sekolah  inklusi  secara  otomatis  akan  menerapkan  pendidikan inklusi.  Menurut  Hildegun  Olsen,  pendidikan  inklusi  merupakan  satu  model  pendidikan yang  diterapkan  sekolah  atau  lembaga  pendidikan  yang  mengakomodasi  semua  peserta didik  tanpa  memandang  kondisi  fisik,  sosial  emosional,  tingkat  intelektual  maupun  kondisi lainnya  (Tarmansyah,  2007).  Tepat  saya  kira  jika  sekolah  mampu  menerapkan  pendidikan secara  inklusi.  Pembelajaran  akan  hadir  tanpa  pembedaan,  termasuk  pembedaan  soal gender.
Pembelajaran  di  sekolah  inklusi,  nampak  dalam  setidaknya  lima  ciri  khas  atau profilnya.  Pertama,  pendidikan  yang  dilakukan  secara  inklusi  berarti  turut  menciptakan, menjaga  dan  memelihara  komunitas  kelas  supaya  tetap  hangat,  dan  ramah  dengan kemajemukan.  Di  sini,  peran  guru  menjadi  dominan  dalam  menjamin  peserta  didik  di kelas  menjadi  akrab  dengan  perbedaan  satu  sama  lain,  sekaligus  sama-sama  menghargai dan  menjamin  ruang  yang  aman  selama  proses  belajar.  Kedua,  mengajar  pada  kelas  yang heterogen  akan  memerlukan  perubahan  yang  diimbangi  dengan  pelaksanaan  kurikulum secara  mendasar  dan  terstruktur.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  buku  ajar  yang  ramah  gender dan pendekatan  pembelajaran  yang  tidak  kaku dan  mengedepankan  kooperatif.
Ketiga,  pendidikan  inklusi  mendorong  guru  untuk  mengajar  secara  interaktif. Dalam  hal  ini,  proses  pembelajaran  tidak  berpusat  hanya  pada  guru  yang  mengajar  atau memberikan  ilmu.  Namun,  proses  pembelajaran  akan  melibatkan  kerja  sama  peserta  didik untuk  saling  belajar  dan  mengajar.  Para  peserta  didik  tidak  akan  melihat  suasana  dalam kelas  sebagai  kompetisi,  akan  tetapi  saling  belajar  satu  sama  lain.  Keempat,  pendidikan
inklusi  juga  memberikan  dorongan  pada  guru  dan  kelasnya  secara  kontinu  dan  menghapus hambatan  yang  berkaitan  dengan  isolasi  profesi.  Hal  ini  sebenarnya  menekankan  profesi guru  yang  begitu  sentral  dan  hendaknya  melakukan  kolaborasi  dan  konsultasi  dengan ragam  profesi  lain  seperti  para  profesional.  Tentu  ini  akan  memberi  perluasan  wawasan dan  pengetahuan  bagi  guru  dan  peserta  didik.  Kelima,  pendidikan  inklusi  senantiasa melibatkan  peran  orang  tua.  Maksudnya,  partisipasi  orang  tua  dalam  pendidikan  anaknya sangat  diperlukan.  Orang  tua  dapat  dilibatkan  dalam  penyusunan  program  yang  mampu menyasar  setiap  peserta didik  (Suharni,  2016).
Sekolah  atau  lembaga  pendidikan  lain  sejenis  yang  inklusi,  dilihat  sebagai  suatu institusi  pendidikan  yang  ayom  kepada  keseluruhan  peserta  didik,  tanpa  memandang perbedaan.  Artinya,  sekolah  memahami  betul  bahwa  tidak  ada  pembedaan  kepada  seluruh peserta  didik.  Mereka  dipandang  memiliki  kesempatan  dan  kemampuan  yang  sama  untuk belajar,  berkreasi  dan  berinovasi.  Mereka  pun  diberikan  ruang  yang  nyaman  dan  aman untuk  saling  melakukan  kerja  sama  dengan  peserta  didik  lain  dalam  kegiatan  belajar. Selain  itu,  juga  dengan  selalu  mengedepankan  rasa  saling  menghargai  dan  memperlakukan sesamanya  dengan  baik.

## KESIMPULAN
Pendidikan  sebagai  salah  satu  elemen  penting  dalam  kehidupan  manusia, semestinya  hadir  secara  setara  dan  memberikan  kontribusi  pada  pola  pikir  serta  perilaku manusia  menjadi  lebih  baik.  Mewujudkan  pendidikan  dengan  manfaat  yang  bisa  menyasar segenap  pihak,  memerlukan  model  pembelajaran  yang  mumpuni.  Model  segregasi  gender menjadi  salah  satu  model  pembelajaran  yang  masih  banyak  diterapkan  di  beberapa lembaga  pendidikan.  Segregasi  gender  yang  dirasa  tepat  demi  mencegah  perilaku menyimpang dari peserta didik, memudahkan pengawasan maupun membentuk pembelajaran  yang  fokus,  nyatanya  masih  memiliki  kekurangan.  Seperti  menjadikan hubungan  laki-laki  dan  perempuan  kaku  dan  dikhawatirkan  dapat  kian  melanggengkan adanya  bias  gender.
Model  pembelajaran  dengan  nuansa  responsif  gender  dan  mengaplikasikannya dalam  bentuk  sekolah  inklusi  menjadi  salah  satu  cara  demi  menciptakan  pendidikan  yang baik  dan  adil  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  dengan  ragam  ekspresi  gender  yang berbeda.  Nuansa  responsif  gender  berarti  menerapkan  proses  pembelajaran  dengan memberikan  perhatian  secara  adil  baik  bagi  kebutuhan  khusus  laki-laki  maupun perempuan.  Model  ini  memperhatikan  betapa  laki-laki  dan  perempuan  memiliki kesempatan  sama dalam  mencecap  pengetahuan  dan  bertumbuh  bersama.
Dalam  mewujudkan  nuansa  responsif  gender,  pemahaman  terhadap  kesetaraan gender  itu  begitu  penting.  Dari  sinilah,  maka  akan  membentuk  pondasi  yang  kuat  untuk menerapkan  pendidikan  dengan  responsif  gender.  Laki-laki  dan  perempuan  dalam  proses belajar  semestinya  diletakkan  pada  posisi  setara  dan  diberikan  kesempatan  sama  untuk aktif  berpartisipasi  serta  mengekspresikan  dirinya  dengan  baik,  tanpa  takut  didiskreditkan. Sekolah  atau  lembaga  pendidikan  sejenis  juga  menjadi  wadah  di  mana  para  peserta  didik
belajar  untuk  kemudian  dapat  membaur  dengan  realita  masyarakat  yang  heterogen, sehingga  bentuk  interaksi  dan  kerja  sama  langsung  antara  laki-laki  dan  perempuan  begitu diperlukan agar tidak cenderung  kaku.  Namun,  tetap  dalam  semangat  saling memanusiakan  dan  menghormati  antar  sesama.  Tentu  demi  mencapai  semua  ini,  perlu adanya  kesadaran,  semangat  dan kontribusi  dari  berbagai  pihak.

## DAFTAR  PUSTAKA
Achmad,  Syaefudin.  2019.  "Membangun  Pendidikan  Berwawasan  Gender." Jurnal  Studi Islam, Gender dan Anak 14 (1): 78.
Awaru,  A  Octamaya  Tenri.  2020.    "Konstruksi  Sosial  Pendidikan  Seksual  Pada  Orangtua Dalam  Keluarga  Bugis-Makasar." Jurnal Society 8 (1).
Fakih,  Mansour.  2013. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Furchan,  A.  2004. Pengantar  Penelitian  dalam  Pendidikan  . Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset.
Hangestiningsih,  Endang.  2015. Diktat Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta:  FKIP UNJ.
Ismail,  Zulfili  ,  Melanie  Pita  Lestari,  Panti  Rahayu,  and  Fransiska  Novita  Elenora.  2020 ."Kesetaraan  Gender  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Normatif  dan  Sosiologis." Jurnal Terakreditasi Nasional 26 (2):  157-158.
Kbbi.kemdikbud.go.id.  2020.
Muafiah,  Evi.  2016.  "Dalam  Disertasi:  Segregasi  Gender  dalam  Pendidikan  di  Pesantren."
Surabaya:  UIN Sunan  Ampel  Surabaya.
—.  "Realitas  Segregasi  Gender  di  Pesantren.  2018.  " Annual  Conference  for  Muslims Scholars. Surabaya:  UIN Sunan  Ampel  Surabaya.
—.  "Realitas  Segregasi  Gender  di  Pesantren.  2018.  " Annual  Conference  for  Muslim Scholars .
Mursidah.  2013.  "Pendidikan  Berbasis  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender." Jurnal  Muwazah 5 (2):  278.
Prasasti,  Novitasari  Dwi.  2013.  "Konstruksi  Sosial  Peserta  Didik  Pada  Lembaga  Bimbingan Belajar  Non-Formal." Jurnal Paradigma 01 (01).
Thoriquttyas,  Titis  dan  Nita  Rohmawati.  2018.  "Segregasi  Gender  Dalam  Manajemen  Peserta Didik  di  Lembaga  Pendidikan  Islam." Jurnal Perempuan dan Anak 2 (2): 289.
Tamin,  Zaini  dan  Subaidi.  2019  "Implementasi  Segregasi  Kelas  Berbasis  Gender  Dalam Menanggulangi  Interaksi  Negatif  Siswa  di  SMP  Al-Falah  Ketintang  Surabaya." Jurnal Studi Keislaman 9 (1):  37-41.
Sihotang,  Rio  Putra.  2017.  "Pola  Segregasi  Pemukiman  Masyarakat  Pekanbaru." Jurnal  JOM Fisip 4 (2):  4-5.
Suharni.  2016.  "Pemahaman  Guru  Dalam  Layanan  Bimbingan  Pada  Sekolah  Penyelenggara Pendidikan  Inklusi." Jurnal Care 03 (3):  6-7.
Tarmansyah.  2007. Inklusi Pendidikan Untuk Semua. Jakarta: Depdiknas.
Triyoga,  Iwan  Sudrajat  dan  Bambang.  2016.  "Segregasi  Gender  Dalam  Organisasi  Spasial Pesantren-Pesantren  Besar  di  Pulau  Jawa." Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota 27 (2):  93.
Umar.  2001. Argumen Kesetaraan Gender. Jakarta:  Paramadina.
Wibowo,  Dwi  Edi.  2010. "Sekolah  Berbasis  Gender." Jurnal Muwazah 2 (1):  193.
Yanti,  Siti  Ida.  2019.  "Hubungan  Persepsi  Pemisahan  Kelas  Laki-Laki  Dan  Perempuan Dengan  Motivasi  Belajar  PAI  Pada  Peserta  Didik  SMK  Darut  Taqwa  Purwosari Pasuruan." Al-Manar:  Jurnal Pendidikan Islam 1 (1):  33-34.
Zubaedah,  Siti.  2010.  "Mengurai  Problematika  Gender  dan  Agama  ." Jurnal  Studi  Gender dan Anak 5 (2): 244-245.