## POTENSI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN BERBASIS MODEL PENGUATAN TEKNOPREUNER PADA HASIL INOVASI DI KOTA MAGELANG
Arif Barata Sakti 1 dan Andjar Prasetyo 2
1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Jl. Jend. Sudirman No.46 Magelang 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Jl. Jend. Sudirman No.46 Magelang e-mail : andjar.prasetyo1@gmail.com, arif.barata@yahoo.com

## ABSTRACT
Innovation in the context of bureaucracy mandated in the Act becomes one of the drivers for the  acceleration  of  development,  it  is  already  proven  by  the  model  applied  in  developed countries.  Today,  productivity  increases  depend  not  only  on  the  availability  of  natural resources, but  also  based on scientific and technological  innovations. In Magelang with  the surrounding  area,  innovation  is  still  in  the  level  of  competition  so  it  has  not  been  able  to become a new economic sector. Many innovative works, have the potential as the main actors driving  innovation-based  economy  in  the  region.  The  ability  of  innovators  still  stops  at making  prototypes  so  it  still  requires  reinforcement  to  a  reliable  technoprener.  Through  a technoprener  strengthening  approach  to  innovation  results,  this  study  yields  findings  and recommendations  that  productivity  improvement  on  technoprener  is  influenced  by  three things: 1) innovation, 2) the relevant stakeholder role, 3) institutional and policy capacity
Key words: Technopreneur, Innovator, productivity.

## ABSTRAK
Inovasi  dalam  konteks  birokrasi  diamanatkan  dalam  Undang-undang  menjadi  salah  satu pendorong  untuk  percepatan  pembangunan,  hal  ini  sudah  terbukti  dengan  model  yang diterapkan  di  negara  maju.  Dewasa  ini,  peningkatan  produktivitas  tidak  hanya  bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.  Di  Kota  Magelang  bersama  dengan  daerah  sekitar,  inovasi  masih  dalam  tataran kompetisi  sehingga  belum  mampu  menjadi  sektor  unggulan  ekonomi  baru.  Banyak  karya inovatif, memiliki potensi sebagai pelaku utama penggerak perekonomian berbasis inovasi di wilayah  ini.  Kemampuan  para  inovator  masih  berhenti  pada  pembuatan  prototipe  sehingga masih  memerlukan  penguatan  menuju  teknoprener  yang  handal.  Melalui  pendekatan  pengu- atan  teknoprener  pada  hasil  inovasi,  penelitian  ini  menghasilkan  temuan  dan  rekomendasi bahwa  peningkatan  produktivitas  terhadap  teknoprener  dipengaruhi  oleh  tiga  hal  yaitu:  1) inovasi, 2) peran stakeholder terkait, 3) kemampuan kelembagaan dan kebijakan.
Kata kunci: Teknoprener, Inovator, Produktivitas.

## 1. PENDAHULUAN
Pengembangan  kewirausahaan  menduduki  peran  yang  sangat  strategis  dan  makin  sig- nifikan.  Kita  harus  mendorong  dan  mengembangkan  kemampuan  wirausaha,  memanfaatkan peluang  bisnis  dalam  dinamika  persaingan  global.  Wirausaha  tidak  cocok  bagi  orang  yang penakut, orang yang suka bermalas-malasan, atau bagi orang yang menyukai kenikmatan dari keterkenalan.  Wirausaha  adalah  untuk  orang  yang  berani  mengambil  risiko  ( Risk  taker ), pelaku  ( doers ),  pembuat  produk  ( makers  of  things ),  jujur  dan  amanah.  Wirausaha  adalah orang  yang  mempunyai  visi  dan  mampu  menciptakan  sesuatu  untuk  memanfaatkan  peluang yang  ada.  Pengembangan  kewirausahaan  sebagai  benang  merah  peningkatan  dan  perluasan kegiatan ekonomi masyarakat. bahwa syarat negara maju, jumlah wirausaha minimal 2% dari total  populasi.  Jumlah  wirausaha  kita  <  2%  (700.000),  dibutuhkan  sedikitnya  4  juta  wira- usaha.  Pemerintah  menetapkan  telah  fokus  prioritas  pengembangan  kewirausahaan  di  Indo- nesia yaitu : 1) Peningkatan kapasitas kewirausahaan (pelatihan, Workshop, sosialisasi, inku- basi,  pemagangan,  kolaborasi,  kemitraan)  ;  2)  Perluasan  akses  pembiayaan  (KUR),  modal ventura, keuangan syariah, dana bergulir, pembiayaan ekspor; 3) Perluasan akses pasar (pem- bangunan pasar dan pertokoan, promosi penggunaan produk dalam negeri, pembelian peme- rintah  ;  4)  Penyederhanaan  regulasi  dan  kemudahan  birokrasi  ;  5)  Tantangan  utama  yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah terus meningkatnya jumlah pengangguran intelektual (terdidik).
Dengan kondisi tersebut, pemerintah termasuk di dalamnya Kota Magelang perlu terus mendorong  masyarakat  untuk  terus  mengembangkan  diri,  meningkatkan  minat,  dan  mengu- bah  pola  pikirnya  agar mau  berwirausaha.  Kota  Magelang  dalam  Sistem  Perkotaan  Wilayah Provinsi  Jawa  Tengah,  memiliki  posisi  sebagai  Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW)  Purwo- manggung  (Kabupaten  Purworejo,  Wonosobo,  Magelang  dan  Temanggung).  Luas  wilayah 18,12  Km 2 merupakan  Kota  Terkecil  di  Jawa  Tengah  dengan  Jumlah  Penduduk  132.261 orang menurut Kota Magelang Dalam Angka tahun 2016. Jumlah penduduk tersebut tersebar di  tiga  Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Magelang  Utara,  Kecamatan  Magelang  Tengah  dan Kecamatan Magelang Selatan. Keterbatasan sumber daya alam di Kota Magelang mendorong perlunya  peningkatan  kemampuan  dan  kapasitas  sumber  daya  manusia  (masyarakat)  untuk menjadi aktor pembangunan.  Hal ini  sejalan dengan visi tahun 2016  – 2021 Kota Magelang menjadi Kota Jasa yang Moderen dan Cerdas.
Upaya Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang untuk mendorong masyarakat untuk membuat daripada membeli sudah dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 ini melalui kegiatan Penjaringan dan Penyelenggaraan Kreativitas dan Inovasi (Krenova), yang sudah menghasilkan 259 karya, yang dihasilkan oleh 229 peserta berjenis  kelamin  laki-laki  dan  139  berjenis  kelamin  perempuan.  Kegiatan  tersebut  menelan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  sebesar  Rp.  809.425.000,.  Studi  Asmara dan Prasetyo (2012) dan Prasetyo dkk (2013) mengungkap bahwa karya inovasi masyarakat di Kota Magelang amat bervariasi dan digemari di pasar. Di samping itu karya-karya tersebut selalu  mendapatkan  penghargaan  sejak  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2017  baik  dari tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun secara Nasional.
Di  Kota  Magelang,  meskipun  dilakukan  secara  rutin  dan  berkelanjutan  setiap tahunnya,  namun  inovasi  apabila  dikaitkan  dengan  komersialisasi  masih  memiliki  beberapa kelemahan yang dapat dilihat dari sisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, rendahnya
jaringan  penguat  inovasi,  serta  sumber  daya  internal  inovator  sendiri.  Di  sisi  kemampuan keuangan  daerah,  Pemerintah  Kota  Magelang  masih  relatif  kecil  porsi  anggaran  dalam mendorong  inovasi.  Dalam  tiga  tahun  sejak  2015-2017  porsi  kegiatan  inovasi  dibandingkan dengan belanja APBD secara rata-rata baru mencapai 0,36% dan persentase itu pun termasuk belanja  pegawai.  Di  sisi  jaringan,  dalam  melakukan  penguatan  inovasi  diperlukan  pola komunikasi  dan  harmonisasi  dengan  Pemerintah  Pusat,  umumnya  melalui  Inkubator  Bisnis dan Teknologi (IBT), kondisinya masih sangat kecil pola tersebut. Sisi ketiga adalah karakter yang  kurang  memahami  apa  yang  harus  dilakukan  apabila  memiliki  suatu  ide  atau  gagasan untuk  menuju  komersialisai  menjadi  penghalang  bagi  peningkatan  produktivitas  inovator daerah menuju wirausaha / tenant yang handal dan kompetitif. Keberagaman wirausaha/tenant yang  inovatif  sangat  berpotensi  menjadi  mesin  pendorong  ekonomi  baru  di  Kota  Magelang. Di  beberapa  negara  maju  dan  negara  sedang  berkembang  lainnya,  pemerintah  melalui  kebi- jakannya,  Nybakk  and  Hansen  (2008)  menyatakan  bahwa  suatu  kegiatan  kewirausahaan bukanlah  hal  penciptaan  organisasi  semata,  melainkan  hal  itu  ada  berbagai  aktivitas  inovasi yang terjadi baik di dalam maupun di luarnya, karena itu pemerintah memberi perhatian besar pada pengembangan sektor ini untuk meningkatkan daya saing.

## Konsep Kewirausahaan dan Technopreneurship
Menurut  Zimmerer  dan  Scarborough  (2002)  wirausaha  adalah  seseorang  yang  men- ciptakan  sebuah  bisnis  baru  dengan  mengambil  resiko  ketidakpastian  demi  mencapai  keun- tungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan berbagai sumber  daya.  “ Technopreneurship ”  terdiri  dari  “ Technology ”  dan  “ Entrepreneurship ”  yang dapat  dijelaskan  sebagai  proses  pembentukan  dan  kolaborasi  antara  bidang  usaha  dan penerapan  teknologi  sebagai  instrumen  pendukung  dan  sebagai  dasar  dari  usaha  itu  sendiri, baik  dalam  proses,  sistem,  pihak  yang  terlibat,  maupun  produk  yang  dihasilkan.  Secara umum, kata Teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alatalat, untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada.  Sedangkan  kata  entrepreneurship  berasal  dari  kata  entrepreneur  yang  merujuk  pada seseorang  atau  agen  yang  menciptakan  bisnis/usaha  dengan  keberanian  menanggung  resiko dan  ketidakpastian  untuk  mencapai  keuntungan  dan  partumbuhan  dengan  cara  mengidenti- fikasi peluang yang ada. Adapun technopreneur merupakan orang yang menjalankan techno- preneurship  atau  sesorang  yang  menjalankan  usaha  yang  memiliki  semangat  entrepreneur dengan  memasarkan  dan  memanfaatkan  teknologi  sebagai  nilai  jualnya  (Zimmerer  dan Scarborough, 2008).
Terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan technopreneurship ( technology entrepreneurship ). Technology  entrepreneurship harus  sukses  pada  dua  tugas  utama,  yakni: menjamin  bahwa  teknologi  berfungsi  sesuai  kebutuhan  target  pelanggan,  dan  teknologi tersebut  dapat  dijual  dengan  mendapatkan  keuntungan  (profit). Entrepreneurship biasa umumnya  hanya  berhubungan  dengan  bagian  yang  kedua,  yakni  menjual  dengan  mendapat- kan  profit.  Konsep technopreneurship sebagaimana  diungkapkan  di  atas  pada  dasarnya mengintegrasikan  antara  teknologi  dengan  keterampilan  kewirausahaan  ( enterpreneurship skills ).  Dalam  konsep technopreneurship ini  basis  pengembangan  kewirausahaan  bertitik tolak  dari  adanya  invensi  dan  inovasi  dalam  bidang  teknologi.  Teknologi  yang  dipahami dalam konteks ini tidak sekadar teknologi berupa high tech , tetapi tentu saja tidak selalu harus
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 3  Nomor 1 310
teknis. Teknologi hanya didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan pada kerja orang ( human work ).  Dengan  begitu  maka  akuntansi,  ekonomi order  quantity, pemasaran  secara  lisan maupun online, dan mentoring yang dirumuskan dengan baik pada dasarnya teknologi juga.

## Pembelajaran Technopreneurship
Menurut  Carol  Noore  (dalam  Minniti  dan  Bygrave,  1996:3),  proses  kewirausahaan diawali  dengan  adanya  inovasi.  Inovasi  tersebut  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  baik  yang berasal  dari  pribadi  maupun  di  luar  pribadi,  seperti  pendidikan,  sosiologi,  organisasi, kebudayaan  dan  lingkungan.  Faktor-faktor  tersebut  membentuk locus  of  control ,  kreativitas, keinovasian,  implementasi,  dan  pertumbuhan  yang  kemudian  berkembangan  menjadi wirausaha yang besar. Munford (1995) menyatakan bahwa pembelajaran diperoleh dari proses belajar atas pengalaman yang didapat dalam aktivitas sehari-hari yang kemudian disimpulkan dan menjadi konsep atau sistim nilai yang dijadikan acuan meraih keberhasilan di masa yang akan  datang.  Sedangkan  menurut  Watt  et.al.  (2000)  kejadian  kritis  ( critical-incident )  yang dialami wirausaha dalam kegiatan usahanya sehari-hari mengandung muatan emosional yang sangat  tinggi  dan  pembelajaran  tingkat  tinggi  sehingga  sangat  penting  peran  pembimbingan (mentoring)  untuk  mengintepretasikan  kejadian  kritis  yang  dihadapi  supaya  hasil  pembe- lajarannya menjadi efektif. Sulivan (2000) bahkan menekankan atas pentingnya client-mentor matching dalam  keberhasilan  pembimbingan.  Menurut  Sulivan  (2000)  pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran dapat difasilitasi ketika dibutuhkan wirausaha. Sementara itu Minniti  dan  Bygrave  (2001)  membuktikan  dalam  model  dinamis  pembelajaran  wirausaha, bahwa kegagalan dan keberhasilan wirausaha akan memperkaya dan memperbaharui stock of knowledge serta  sikap  wirausaha  sehingga  ia  menjadi  lebih  mampu  dalam  berwirausaha. Pendidikan dan latihan, mentoring dan belajar dari pengalaman merupakan faktor pembentuk pembelajaran  kewirausahaan  yang  signifikan  (Minniti  dan  Bygrave,  2001).  Pembelajaran dapat  dipandang  sebagai  proses  perubahan  dan  pembentukan  pengetahuan,  keterampilan, sikap dan kemampuan seorang wirausahawan, baik melalui pendidikan, pelatihan, mentoring, ataupun pengalaman.
Menurut  Posadas  (2007),  istilah  technopreneurship  dalam  cakupan  yang  lebih  luas, yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke asesoris komputer pribadi (PC). Definisi lain menurut Hartono (2011) menyatakan bahwa technopreneurship  adalah  sebuah  kolaborasi  antara  penerapan  teknologi  sebagai  instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship adalah suatu karakter integral antara  kompetensi  penerapan  teknologi  serta  spirit  membangun  usaha.  Dengan  menjadi seorang  technopreneur  kita  dapat  turut  berkontribusi  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian sekaligus teknologi Indonesia.
Hasbullah  dkk,  2014,  menyatakan  bahwa  permasalahan  umum  yang  dihadapi  wira- usaha/tenant  di  Indonesia  dalam  pengembangan  usahanya  antara  lain  adalah:  terbatasnya pendanaan untuk pengembangan usaha; kurangnya informasi dan akses bahan baku dan pasar; rendahnya kualitas sumber daya manusia; rendahnya kemampuan untuk menghasilkan produk yang  inovatif;  dan  lemahnya  pendampingan  inkubasi.  Sejalan  dengan  itu  Cornellius  & Barbara-Rhemedious,  2003,  menyampaikan  bahwa  kesuksesan  tenant  inkubator  tidak  hanya bergantung pada jenis layanan yang diberikan, tetapi bergantung juga bagaimana layanan itu diberikan.  Karenanya  Djamal dalam  Suparwoto,  2010,  menyebutkan diperlukan suatu upaya
untuk menyusun model pendampingan wirausaha/tenant berbasis teknologi yang ideal, efektif dan  berkelanjutan.  Proses  kegiatan  pendampingan  dalam  upaya  pengembangan  wirausaha merupakan  siklus  kegiatan  yang  terdiri  dari  kegiatan:  (1)  orientasi,  (2)  persiapan  sosial  (3) pengorganisasian  kelompok,  (3)  merencanakan  program,  (4)  pelaksanaan  usaha/  kegiatan kelompok, (5) pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi).
Konteks  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  cara  pendampingan,  tipe  pendampingan sendiri dibagi menjadi beberapa,  diantaranya tipe pendampingan  berdasarkan intensitas  pen- dampingan (Hackett and Dilts, 2004), tipe konseling (Rice, 2002) dan skala intervensi/inisiasi Inkubator (Bergek and Norrman, 2008). Tipe pendampingan berdasarkan Intensitas pendam- pingan dibagi menjadi tiga, yaitu : 1) Intensitas waktu pendampingan, adalah percentase jam kerja  yang  ditujukan  untuk  monitoring  dan  pendampingan  tenant;  2)Tingkat  komprehensip pendampingan,  adalah  sejauh  mana  bantuan  pendampingan  mencakup  bantuan  startegis  dan operasiona  serta  administrasi  tenant;  3)Kualitas  Pendampingan  tenant  yang  diberikan  oleh inkubator (Hackett and Dilts, 2004).
Tipe pendampingan berdasarkan tipe konseling dibagi menjadi 3 yaitu 1) Reactive and Episodic  Counselling, adalah  pendampingan  dimana  tenant  meminta  inkubator  membantu mengatasi  krisis  atau  masalah  yang  dihadapi  oleh  tenant  dan  pada  umumnya  durasi  pen- dampingan  tipe  ini  terbatas;  2) Proactive  and  Episodic  Counselling, adalah  pendampingan dimana manajer inkubator terlibat secara informal dengan kegiatan tenant, ad hoc counseling ; 3) Continual  and  Proactive  Counselling, adalah  pendampingan  dimana  inkubator  proaktif melakukan  pendampingan  terhadap  tenant  dan  terjadwal,  (Rice,  2002).  Selanjutnya  Bergek and  Norrman,  2008  menjelaskan  bahwa  Tipe  pendampingan  berdasarkan  skala  inter- vensi/keterlibatan inkubator dibagi menjadi 5, yaitu : 1) Keterlibatan Inkubator sangat tinggi ( Major involvement ); 2) Mengacu pada program, inisiasi dari inkubator; 3)Keterlibatan inku- bator  rendah/berdasarkan  permintaan,  inisiasi  dari  tenant;  4)  Mengacu  pada  program  dan  5) Keterlibatan inkubator rendah, inisiasi dari tenant.

## Kebijakan Pemerintah
Amanat  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  dan  ermendagri  No.  17  thn  2016 tentang  Pedoman  Penelitian  dan  Pengembangan  di  Lingkungan  Kemendagri  dan  Peme- rintahan Daerah dijelaskan bahwa Inovasi Daerah memberikan tanggungjawab kepada badan litbang daerah khususnya dalam mekanisme sebelum inovasi daerah tersebut ditetapkan. Eva- luasi  kelayakan  usulan  inovasi  daerah  dari  masyarakat,  ASN  dan  perangkat  daerah  harus dikaji  oleh  badan  litbang.  Selanjutnya  terkait  dengan  pembinaan  inovasi  daerah,  juga  dapat melalui  kelitbangan  pendukung  khususnya  tentang  fasilitasi  inovasi  daerah  dan  kegiatan penunjang  baik  fasilitasi,  advokasi,  asistensi,  supervisi  dan  edukasi.  Deskripsi  tersebut dijabarkan dalam anatomi sebagaimana dalam gambar berikut.
Gambar 1. Anatomi Urusan Pemerintahan Sumber : diadaptasi dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Urusan Absolut yang terdiri dari Pertahanan, Keamanan, Moneter dan Fiscal Nasional, Yustisi,  Politik  Luar  Negeri,  Agama  sepenuhnya  dalam  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat. Selanjutnya  urusan  umum  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  25  Ayat  1,  UU  No.23/2014, meliputi  Pembinaan  Wawasan  Kebangsaan,  Pembinaan  Persatuan  dan  Kesatuan,  Pembinaan Kerukunan, Penanganan Konflik, Koordinasi tugas antar instansi, Pengembangan Kehidupan Demokrasi  Pancasila,  Semua  urusan  pemerintah  bukan  kewenangan  Daerah  dan  instansi Vertikal.  Dalam  urusan  concurent  terdapat  dua  kelompok  yaitu  urusan  pilihan  yang  terdiri dari  Kelautan  dan  perikanan,  Pariwisata,  Pertanian,  Kehutanan,  ESDM,  Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi. Kelompok berikutnya adalah urusan wajib yang dibagi menjadi urusan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumah- an, Tramtibum Linmas  dan  Sosial serta Urusan Non Pelayanan  Dasar yang meliputi Tenaga Kerja,  Pemberdayaan  Perempuan,  Pangan,  Pertanahan,  Lingkungan  hidup  dan  lainnya.  Ino- vasi daerah dapat dilaksanakan dalam urusan non pelayanan dasar.

## 2.METODOLOGI RISET
Pendekatan  kualitatif-deksriptif  sebagai  metode  dalam  studi  ini  dengan  menekankan pada bagaimana karya inovasi di Kota Magelang dapat dikembangkan. Data yang digunakan dalam  studi ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  pada  data  peserta  krenova tahun  2004 sampai  dengan  tahun  2017  Kota  Magelang,  data  krenova  Kabupaten  Magelang  tahun  2016 dan data krenova kabupaten Temanggung tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 serta kajian ilmiah  dari  berbagai  dokumen  di  lapangan,  buku,  jurnal,  artikel,  prosiding.  Di  samping  data sekunder  studi  ini  juga  menggunakan  data  primer  yang  berdasar  pada  pengamatan  peneliti langsung  dan  hasil  wawancara  dengan  informan  baik  dari  sektor  pemerintah  dan  inovator. Penelitian ini sendiri dilakukan sejak Februari sampai dengan Agustus 2017.
Gambar 2. Kerangka analisis
Sumber: Diadaptasi dari Malerba (2002) dan Aldebert et al., (2011)
Studi ini mengacu konsep yang digagas oleh pemikiran Malerba (2002) tentang sistem produksi dan inovasi sektoral, yang terdiri dari tiga elemen blok yang berperan sebagai kunci sistem inovasi di level sektor dapat berjalan baik, meliputi kelembagaan, aktor dan jaringan, serta  basis  pengetahuan  dan  teknologi.  ketiganya  memiliki  keterkaitan  berupa  irisan  dan melengkapi  satu  sama  lain,  karena  harus  menjadi  satu  kesatuan.  Untuk  menjamin  dan mengarahkan  agar  pengetahuan  dapat  terserap  dan  diterapkan  dan  interaksi  antar  aktor berjalan di suatu sektor itu berjalan, maka harus ada aturan main,  atau disini disebut dengan istilah  kelembagaan  yang  menjadi  pengikat  bagi  aktor-aktor  lain  untuk  tetap  bertindak  di dalam koridor tujuan yang telah ditentukan (Aldebert et al., 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Model Penguatan Teknoprener
Dalam proses peningkatan produktivitas dilakukan dengan cara melaksanakan kegiat- an workshop bisnis inovatif atau technoprenercamp . Program ini merupakan terjemahan dari pelaksanaan  penguatan  kewirausahaan  yang  mengkolaborasikan  antara  pemerintah  daerah dengan pemerintah pusat. Model ini dilaksanakan selama dua hari dengan tujuan adalah untuk 1)Menumbuhkembangkan  jiwa  kreativitas  dan  kewirausahaan  berbasis  teknologi  ( techno- preneurship )  dikalangan  para  inventor  dan  innovator  dari  masyarakat  pelaku  usaha  di  Kota Magelang,  Kabupaten  Temanggung,  Kabupaten  Magelang;  2)Menggali  potensi  bisnis  dan inovasi dari Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang; 3) Memberikan gambaran  mengenai  peranan  teknologi  dalam  pengembangan  usaha  dan  peningkatan  daya saing usaha; 4)Mensosialisasikan peranan Kota Magelang, Provinsi Pemerintah Jawa Tengah dan  TBI  Center  Puspiptek  dalam  menumbuh  kembangkan  usaha  pemula  berbasis  teknologi maupun  UKM  Inovatif;  5)  Menyeleksi  calon  tenant  potensial  untuk  di  inkubasi  di  Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang.
Peserta  berasal  dari  Bappeda/Litbang  Kabupaten  Magelang  dan  Kabupaten Temanggung,  Balitbang  Kota  Magelang,  Krenova  Magelang,  Mahasiswa,  UMKM  dan Mayarakat Kota Magelang dan Masyarakat/pelaku usaha pemula daerah Kota Magelang dan sekitarnya  yang  diwajibkan  menyiapakan  proposal.  Proposal  kemudian  diseleksi  dan diperoleh sebanyak 100 orang yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut, dengan perincian  Laki-laki  sebanyak  61  orang  dan  perempuan  sebanyak  39  orang.  Kategori  terbagi menjadi  3  kategori  yaitu  lulusan  krenova  sebanyak  21  peserta,  startup  sebanyak  51  peserta dan  calon  mentoring  sebanyak  28  peserta.  Asal  peserta  dari  Kota  Magelang  sebanyak  84
orang,  Kabupaten  Temanggung  sebanyak  12  orang  dan  Kabupaten  Magelang  sebanyak  4 orang.  Tingkat  pendidikan  Tamat  SMP  sebanyak  5  orang,  Tamat  SMA  sebanyak  44  orang, tamat  D3  sebanyak  13  orang  dan  Tamat  S1/S2  sebanyak  38  orang.  Pekerjaan  para  peserta terbagi  menjadi  4  kelompok,  Mahasiswa  sebanyak  9  orang,  Karyawan  Swasta  sebanyak  20 orang, PNS sebanyak 23 orang dan Wiraswasta sebanyak 48 orang.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi Program Inkubasi Produk BerbasisTeknologi  dan  Briefing  dan  Groupping  Bisnis  Plan  dari  Puspiptek-  Ristekdikti, Komersialisasi  Produk  Berbasis  Teknologi,  Penyusunan  Rencana  Bisnis  Inovatif  (Bisnis Plan),  Model  Bisnis  Kanvas  dan  Pengembangan  Bisnis  kanvas  bagi  Pelaku  Technopreneur dari  Pusat Teknoprener dan Kluster Industri, Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan Peran  OJK  dalam  mendukung  UMKM  dari  OJK  Regional  3  Jawa  Tengah,  Strategi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi di Kota Magelang Balitbang Kota Magelang.

## Jaringan Antar aktor
Merunut pada keterbatasan kemampuan keuangan daeran dalam hal penguatan tekno- prener  maka  Pemerintah  Kota  Magelang  melalui  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan melakukan  upaya  penjajagan  sinergi  dengan  Pusat  Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  dan  Tekno- logi (Puspiptek) Serpong. Dalam peningkatan jaringan antar aktor sudah dilaksanakan dengan sinergi  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat  dengan  pelaksanaan  perjanjian kerjasama  tentang  sinergi  penelitian,  pengembangan  dan  komersialisasi  produk  inovasi  di Kota  Magelang.  Dalam  perjanjian  tersebut  bertujuan  untuk  1)  Meningkatkan  kemampuan masyarakat  berbasiskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  inovasi  yang  ada  di  lingkungan pemerintah  Kota  Magelang;  2)  Meningkatkan  pemanfaatan  fasilitas  laboratoria  di  Kawasan Puspiptek  dalam  mendukung  pemberdayaan  ekonomi,  kreativitas  dan  inovasi  masyarakat yang  ada  di  lingkungan  pemerintah  Kota  Magelang  dan  3)  Mendorong  terkomersialisasi- kannya produk-produk inovasi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang. Jaringan antar  aktor  berikutnya  adalah  penjajagan  dengan  OJK  sebagai  lembaga  yang  mengawasi lembaga  keuangan  di  Indonesia,  upaya  tersebut  dilakukan  sebagai  penguat  terhadap  para wirausaha dalam mengetahui informasi terkait akses pembiayaan yang ada di Jawa Tengah.

## Karakter
Wirausaha  yang  ada  di  Kota  Magelang  memiliki  karakter  yang  memerlukan  pende- katan  tersendiri,  secara  garis  besar  karakter  para  wirausaha  tersebut  terbagi  dalam  tiga kelompok,  yaitu  1)  wirausaha strugle ,  yaitu  wirausaha  yang  memiliki  karakter  inovatif  dan berusaha  untuk  merealisasikan  setiap  ide  bisnis  yang  dimiliki  sampai  pada  level komersialisasi; 2) wirausaha inovatif semu, yaitu wirausaha yang memiliki kemampuan untuk menciptakan  ide  menjadi  sebuah  produk  yang  memiliki  nilai  manfaat  namun  tidak  mampu mengkomersialisasikannya;  3)  wirausaha by  order ,  wirausaha  yang  mampu  mengkomer- sialisasikan  hasil  inovasinya  dengan  dukungan  dari  pasar  /  konsumen.  Konsumen  apabila membutuhkan produk tersebut harus mencukupi kebutuhan untuk membiayai produk tersebut.

## Kebijakan Pemerintah Daerah
Gambar 3. Peningkatan Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif
Masterplan  Percepatan  Dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  2011-2025 dijelaskan bahwa kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada kemampuan bangsa tersebut dalam meningkatkan inovasi. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mem- percepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi  menjadi  modal  dasar  untuk  dapat  menghasilkan  sebuah  inovasi  yang  sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global.
Peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya  memperkuat  kemampuan  sumber  daya  manusia  berbasis  inovasi.  Warisan  ekonomi berbasis  sumber  daya  alam  yang  bertumpu  pada labor  intensive perlu  ditingkatkan  secara bertahap  menuju skilled labor  intensive dan  kemudian  menjadi human capital  intensive . Peningkatan  kemampuan  modal  manusia  yang  menguasai  Iptek  sangat  diperlukan  ketika Indonesia memasuki tahap innovation-driven economies .

## Wirausaha Sebagai bagian dari Sistem Inovasi di Kota Magelang
Di konteks kewirausahaan, perwujudan inovasi yang dilakukan oleh IKM mensyarat- kan adanya suatu sistem yang mendukungnya. Sistem ini melibatkan pengembangan struktur kolaboratif,  seperti  pemerintah,  perguruan  tinggi,  dan  agen  lain  yang  mendukung  pengem- bangan  inovasi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  yang  telah  ada  dan  yang  baru  muncul (Carlisle et al., 2013).
Gambar 3. Wirausaha sebagai sistem inovasi di Kota Magelang Sumber: Diadaptasi dari Malerba (2002); Aldebert et al., (2011), dan disesuaikan dengan hasil lapangan

## Basis Pengetahuan-Teknologi
Pengetahuan menjadi peran dasar di dalam produksi dan inovasi, serta sektor lain yang dikarakteristikkan  oleh  basis  pengetahuan  spesifik,  teknologi,  dan  input.  Dalam  sektor pariwisata,  situasi  amat  berbeda  karena  basis  pengetahuan  akan  terus-menerus  berubah  dan diperbarui (Aldebert et al., 2011). Umumnya, industri kecil menengah (IKM) tidak memiliki sumberdaya untuk menciptakan pengetahuan inovatif pada diri mereka sendiri, mereka cende- rung  membeli  pengetahuan  dari  entitas  komersial.  Terlebih  lagi  keterbatasan  sumber  daya manusia yang kompeten menjadi penyebab utama lemahnya IKM dalam melakukan absorbsi pengetahuan, mereka cenderung menggunakan teknologi siap pakai (Hjalager; Scott, Baggio dalam Janoszka and Kopera, 2014).
Kasus  di  Kota  Magelang,  para  pelaku  IKM  pangan  memiliki  kemampuan  dasar pengolahan  makanan  yang  mereka  dapatkan  dari  turun-temurun  keluarga,  hasil  belajar, pengalaman (indigenuous knowledge) , serta berbagai informasi dan pelatihan yang diberikan oleh pihak eksternal. Bahkan, tidak sedikit produk-produk mereka yang inovatif dan disenangi konsumen  merupakan  produk  makanan  yang  biasa  mereka  buat  sehari-hari  di  lingkungan keluarga dan saudara mereka. Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk makanan yang dijual, rata-rata merupakan makanan sehari-hari masyarakat di Kota Magelang seperti gethuk, putil, lanting,  rempeyek, dan  lainnya.  Dengan  kata  lain,  kemampuan  para  pelaku  IKM  dalam meningkatkan  nilai  tambah  produk  makanan  sudah  dapat  dikatakan  matang (mature). (Asmara dan Prasetyo, 2015).
Permasalahannya  terletak  pada  bagaimana  para  wirausaha  tersebut  mampu menuangkan gagasan ide mereka dalam bentuk proposal bisnis yang berkualitas dan mampu memaparkan  proposal  bisnis  mereka  dengan  baik  dan  tepat.  Karakter  wirausaha  berdampak pada  rendahnya  keahlian  tersebut,  produk  yang  diciptakan  memiliki  selera  pasar  dengan pendekatan teknologi namun menjadi tidak bisa diterima pasar karena rendahnya pemahaman dalam  penyusunan  proposal  bisnis.  Pelaksanaan  workshop  memungkinkan  para  wirausaha
mampu  membuat  proposal  bisnis  namun  pengembangan  berikutnya  menghentikan  proses tersebut karena belum tersedianya wadah untuk menindaklanjutinya.

## Kelembagaan dan Kebijakan
Kelembagaan  merupakan  aturan  main  di  organisasi  yang  dapat  membentuk  maupun mengikat  tiap  aktor  yang  berinteraksi  (Djogo  2003),  yang  mana  juga  berpengaruh  di  dalam sistem  inovasi  (Coriat  and  Weinstein,  2002).  Keterlibatan  multi  aktor  yang  telah  dibahas  di atas  baik  wirausaha,  pemerintah,  maupun  agen  lain  seperti  perbankan  dan  perusahaan  skala besar memerlukan suatu wadah diantara masing-masing aktor tersebut untuk mencapai tujuan. Carlisle  et  al.  (2013)  mengungkapkan  bahwa  dukungan  kelembagaan  menjadi  faktor  pendo- rong untuk menyatukan kolaborasi multi aktor yang dapat meningkatkan pengembangan wira- usaha yang dikelola oleh unit usaha kecil-menegah yang berbasis indigenous .
Wadah  yang  menjadi  kesepakatan  masing-masing  aktor  umumnya  menggunakan model  inkubator  bisnis  dan  teknologi.  Sebagaimana  yang  ditekankan  dalam  pembentukan jaringan,  aktor  harus  mampu  membentuk  dan  memperkuat  “wadah”  yang  mencerminkan kepentingan mereka secara keseluruhan. Mereka harus menjadi entitas yang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai innovative entrepreneurs mulai dari produksi, proses, pemasaran, hingga  organisasi/manajemen  yang  mampu  menarik  berbagai  aktor  lain  untuk  berkontribusi bagi pengembangan usaha mereka (wirausaha).
Sejalan  dengan  Nybakk  and  Hansen  (2008)  dan  Comison  and  Monfort-Mir  (2012) dalam  studinya  mengungkap  bahwa  dukungan  kebijakan  pemerintah  yang  cukup  atau  tidak, memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan kewirausahaan di suatu wilayah (dukungan kebijakan  ini  ditentukan  oleh supply-side  innovative  approach) .  Lebih  lanjut  dikuatkan  oleh Chaminde  and  Edquist  (2010)  menyatakan  bahwa  peran  pemerintah  di  bidang  inovasi  ialah terkait  dengan  penguasaan  dan  pelaksanaan  barang-barang  publik (public  goods) seperti penyediaan  infrastruktur,  pendanaan  riset  dan  pelatihan/workshop,  koordinasi  dalam  bentuk sosialisasi,  rapat  atau focus  group  discussion  (FGD) ,  mempermudah  izin  usaha  dan  pengu- rangan pajak, serta berbagai hal yang menciptakan iklim kondusif bagi terwujudnya inovasi. Tindak  lanjut  inilah  yang  mengerucutkan  perlunya  wadah  IBT  untuk  mengawal  para  wira- usahawan dalam mengkomersialisasikan produk yang mereka hasilkan.
Setyodarmadjo (2005) dan Wahab (2008) mengemukakan bahwa fungsi legal menjadi andalan kuat bagi pemerintah di negara sedang berkembang, seperti Indonesia untuk “sedikit memaksa”  dalam  melaksanakan  program-program  pemerintah.  Melalui  program-program yang  dibuat  antara  Pemkot  Magelang  dengan  kolaborasi  antar  aktor  non-pemerintah  terkait, diharapkan agar aktor lain dapat mematuhi berbagai program yang disusun bersama tersebut. (Asmara dan Prasetyo, 2015).
Peran  IBT  sangat  penting  bagi  wirausaha,  karena  IBT  dirancang  untuk  membantu usaha  baru  dan  sedang  berkembang  menjadi  wirausaha  yang  mandiri  melalui  serangkaian pendampingan  terpadu meliputi penyediaan sarana perkantoran, uji produksi,  uji  pasar, kon- sultasi  manajemen,  teknologi,  pemasaran  dan  keuangan,  pelatihan,  serta  penciptaan  jaringan usaha  baik  lokal  maupun  internasional.  Untuk  itu  perlu  adanya  wadah  tersebut  di  tingkat pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses inovasi menuju komersialisasi terhadap para wirausaha.

## KESIMPULAN
Potensi inovasi di Kota Magelang bukan hanya sebuah model atau prototipe atau alat semata  yang  diberi  penghargaan.  Kota  Magelang  dan  daerah  sekitarnta  memiliki  para wirausaha yang inovatif dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendorong perekonomian baru  dan  daya  saing  daerah.  Peran  berbagai  aktor  (perguruan  tinggi,  organisasi  sosial, perbankan,  dan  agen  lainnya)  akan  memiliki  makna  yang  nyata  terhadap  Inovasi.  Wadah untuk memndorong wirausaha menjadi para teknoprener unggul perlu didorong untuk direali- sasikan  karena  didalamnya  akan  memunculkan  interaksi  antara  berbagai  aktor  dan  menye- lesaikan inovasi menuju muaranya yaitu komersialisasi.

## REKOMENDASI
Perlunya  pembentukan  IBT  dalam  rangka  memberikan  layanan  advokasi  untuk  men- dukung pengembangan wirausaha yang inovasi berbasis teknologi dan meningkatkan jaringan inkubasi  teknologi  atau  inovasi  antar  aktor  yang  terlibat  di  dalamnya,  utamanya  para  wira- usaha  sehingga  mampu  memberikan  peran  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  Kota Magelang dan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldebert,  Bénédicte;  Dang,  Rani  J.;  Longhi,  Christian.  2011.  Innovation  in  the  tourism industry: The case of Tourism@. Tourism Management 32: 1204-1213.
Asmara,  Anugerah  Yuka  dan  Prasetyo,  Andjar.  2012.  Implementation  of  The  Krenova Program  of  Magelang  Municipality  in  2012  (Study  on  three  prominent  products  of Magelang  Municipality  in  the  category  of  creative-innovative-apllied  at  a  competitive cost). Proceedings  of  National  Science  and  Technology  Development  Forum  in  2012, held by Pappiptek LIPI in Jakarta, on 10 October 2012.
Asmara,  Anugerah  Yuka  dan  Prasetyo,  Andjar.  2015. Potensi  Pengembangan  Pariwisata Berbasis Inovasi  Pada Industri Kecil Menengah Di Kota Magelang:  Perspektif  Sistem Inovasi , Journal of Development Policy Volume 10 Nomor 2 Desember 2015
Bergek, A., & Norrman, C. (2008). Incubator best Practice : A framework. Technovation , 20- 28.
Hackett,  S.,  &  Dilts,  D.  (2004).  A  Real  Options-Driven  Theory  of  Business  Incubation. Journal of Technology Transfer 29 (1) , 41-54.
Hartono,  W.  (2011).  Pengembangan  technopreneurship  :  Upaya  peningkatan daya  saing  bangsa  di  era  global.Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi &Komunikasi Terapan,1(1):1-6
Hasbullah,  R.,  Surahman,  M.,  Yani,  A.,  Almada,  P.  D.,  &  Faizaty,  E.  N.  (2014).  Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmu Pertanian (JIPI) Vol 19 , 43-49.
Malerba,  Franco.  2002. Sectoral  Systems  of  Innovation  and  Production.  Research  Policy  31 (2): 247-264.
Minniti,  M.,  and  Bygrave,  W.  2001. A  Dynamic  Model  of  Entrepreneurial  Learning . Entrepreneurship Theory and Practice. Spring.
Munford, A. 1995. Learning Style and Mentoring. Industrial and Commercial Training . Vol. 27 (8), pp. 4-7.
Posadas,  D.  (2007).  Rice  and  Chips  :  Technopreneurship  and  Innovation in  Asia. Singapore : Prentice Hall Inc.
Rice, M. (2002). Co-production of business assistance in business incubators An exploratory study. Journal of Business Venturing 17 , 163-187.
Sulivan,  R.  2000.  Entrepreneurial  Learning  and  Mentoring.  International  Journal  of Entrepreneurial Behavior & Research. Vol. 6 (3), pp. 160-175.
Watts, G. , Cope, J. and Hulme, M. 1998. Ansoff’s matrix, pain and gain : growth strategies and  adaptive  learning  among  small  food  producers ,  International  Journal  of Entrepreneurial Behavior and Research , Vol.4 (2), pp.101-11.
Zimmerer, T.W. and Norman,M.S (2002). Essensials of Entrepreneurship and Small Business Management . Second edition. New Jersey; prentice Hall,Inc.

## Peraturan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  tahun  2017  tentang  Pedoman  Penelitian  dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.