BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No 4, 2022, pp. 563-568
DOI: 10.31949/jb.v3i4.2959
PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA DI DESA CIKALONG KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA
Hani Sri Mulyani *1 , L Suparto LM 2 , H. Dadang Sudirno 3 , Masduki 4 ,Endah Prihartini 5
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Email : * hanisrimulyani@unma.ac.id

## Abstract
In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Government is obliged to allocate Village Funds through a transfer mechanism to districts/cities. The important focus of the distribution of these funds is related to the implementation of the allocation of the Village Fund so that it can be in accordance with the rules that have been  set.  Potential  risks  in  terms  of  managing  village  funds  occur  both  administratively  and  substantively which can lead to legal problems reminding the inadequate competence of village officials in terms of village financial  administration,  reporting,  and  accountability.  Village  Financial  Management  is  all  activities  that include planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. Referring to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) views the need for participation  from  various  groups  so  that  the  implementation  of  the  law  goes  well.  published  the  Village Financial  Accounting  Assistance  Guidelines.  The  approach  of  this  Village  Financial  Accounting  Assistance Guidelines is to provide an understanding of the flow of thought on how the village government can prepare its financial reports. For this reason, special training is needed in the preparation of village financial reports so that village funds that have been provided by the government can be properly accounted for, including in Cikalong Village, Sukahaji District, Majalengka Regency. Keywords: Report, Accounting, Finance, Village

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme  transfer  kepada  kabuapaten/Kota.  Fokus  penting  dari  penyaluran  dana  ini  terkait  pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Potensi risiko dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  terjadi  baik  bersifat  administratif  maupun  substantif  yang  dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi aparat desa dalam  hal  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan  Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa maka  Ikatan  Akuntan  Indonesai  (IAI)  memandang  perlu  adanya  partisipasi  dari  berbagai  kalangan  agar pelaksanaan  dari  undang-undang  tersebut  berjalan  dengan  baik,  untuk  menjawab  permasalahan  ini  IAI- KASP  menyumbangkan  pemikirannya  terkait  dengan  hal  tersebut  dengan  menerbitkan  Pedoman  Asistensi Akuntansi  Keuangan  Desa,  Pendekatan  dari  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa  ini  adalah memberikan  pemahaman  terhadap  alur  pikir  bagaimana  pemerintah  desa  dapat  menyusun  laporan keuangannya. Untuk itu perlu adanya pelatihan khusus dalam penyusunan laporan keuangan desa agar dana desa  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  dapat  dipertangungjawabkan  dengan  baik  termasuk  di  Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
Kata Kunci : Laporan, Akuntansi, Keuangan, Desa

## Pendahuluan
Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Secara  lebih  operasional  Undang-Undang  Otonomi  Daerah mengamanatkan,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  diarahkan  untuk  memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan  partisipasi  aktif  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  disegala  bidang.  Desa sebagai  bagian  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman
Mulyani, Suparpto, Sudirno, Pelatihan Penyusunan Laporan Keungan Desa 564
pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu,  Desa  diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam proses pelaksanaan pembangunan.
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik,  maka  diperlukan  kemampuan  aparatur  desa untuk  menjalankan  sistem  dan  prosedur  penatausahaan  akuntansi  Pemerintahan  Desa.  Hal  ini penting  dilakukan  guna  mendorong  meningkatnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Mengingat  pendapatan  dan  alokasi  belanja  desa  saat  ini  sangat banyak,  maka  dibutuhkan  aparatur  desa  yang  mampu  menerapkan  sistem  penatausahaan akuntansi keuangan desa dalam menyusun laporan akuntansi keuangan desa.
Berdasarkan  amanat  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  Pemerintah  wajib mengalokasikan  Dana  Desa  melalui  mekanisme  transfer  kepada  kabuapaten/Kota.  Fokus  penting dari  penyaluran  dana  ini  terkait  pada  implementasi  pengalokasian  Dana  Desa  agar  bisa  sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Potensi risiko dalam hal pengelolaan dana desa terjadi baik bersifat  administratif  maupun  substantif  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  permasalahan hukum  mengingatkan  belum  memadainya  kompetensi  aparat  desa  dalam  hal  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Mengacu pada UU Nomor 6  tahun  2014  tentang  Desa  maka  Ikatan  Akuntan  Indonesai  (IAI)  memandang  perlu  adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut berjalan dengan baik,  untuk  menjawab  permasalahan  ini  IAI-KASP  menyumbangkan  pemikirannya  terkait  dengan hal  tersebut  dengan  menerbitkan Pedoman Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa,  Pendekatan  dari Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa  ini  adalah  memberikan  pemahaman  terhadap  alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangannya.
Secara  umum  permasalahan  yang  dihadapi  desa  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  desa adalah  laporan  keuangan  yang  disusun  belum  menerapkan  basis  kas  untuk  pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggarans serta basis akrual untuk pengakuan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  dalam  neraca.  Hal  ini  pula  terjadi  pada  aparatur desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penatausahaan akuntansi keuangan desa.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan desa.
3. Meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa  dalam  menyusun  laporan  pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Aparatur desa merupakan salah satu faktor kunci dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Semakin tinggi pengetahuan dan aparatur desa dalam penatausahan dan pelaporan serta  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Maka  semakin  tinggi  pula  capaian pembangunan dan kemandirian desa.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 3, No. 4, Oktober, 2022, pp. 563-568 ] 565

## Metode
Secara umum sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah aparatur desa Cilakong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Berdasarkan permasalahan yang ditemui serta solusi yang  diajukan,  maka  metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  akan dilakukan disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Metode Pelaksanaan dan Sasaran Kegiatan PKM Permasalahan Solusi Metode Pelaksanaan Sasaran Penyusunan anggaran belum disusun berdasarkan visi dan misi Membuat rencana keuangan  berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran Ceramah Focus Grop Discussion 1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD,  LPM,  dan Lainnya) Pencatatan transaksi tidak sistematis dan tidak lengkap Transaksi harus dilakukan dengan pencatatan lengkap berupa  pembuatan  buku kas  umum,  buku  kas pembantu,  buku  bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Ceramah Latihan Kasus 1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD,  LPM,  dan Lainnya) Tidak ada neraca yang menjadi informasi posisi keuangan Menyusun semua transaksi  yang  terjadi menjadi  neraca.  Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa Ceramah Focus Grop Discussion 1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD,  LPM,  dan Lainnya) Neraca tidak menjadi dasar penyusunan realisasi anggaran desa Menyusun neraca sebagai laporan pertanggungjawaban dan  realisasi  anggaran desa Ceramah Latihan Kasus 1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD,  LPM,  dan Lainnya)
Mulyani, Suparpto, Sudirno, Pelatihan Penyusunan Laporan Keungan Desa 566

## Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah  dilaksankan tersebut, maka dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Kegiatan Target (Indikator Kegiatan) Hasil Kegiatan Penyuluhan penyusunan rencana  anggaran  berbasis visi dan misi 1. 80%  aparatur  desa  memahami proses  dan  alur  penyusunan rencana  anggaran  berbasis  visi dan misi 2. Tersusunnya rencana anggaran desa berbasis visi dan misi 1. 99% apatur desa memahami tentang rencana anggaran berbasis visi dan misi desa 2. Rencana  anggaran  desa berbasis  visi  dan  misi masih  sulit  untuk  disusun dikarenakan  terbatasnya anggaran dan alokasi dana desa yang diperoleh Pelatihan pencatatan transaksi  pembuatan  buku kas  umum,  buku  kas pembantu,  buku  bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan  bukti-bukti transaksi. 1. 80%  aparatur  desa  mampu melakukan pencatatan transaksi 2. Tersedianya pembukuan keuangan desa 1. 90%  aparatur  desa  dapat melakukan pencatatan transaksi  dan  pembukuan terutama untuk penyusunan laporan realisasi  anggaran  (LRA) Desa 2. Pembukuan  yang  dapat disusun  saat  ini  terbatas pada  kebutuhan  utama desa  seperti  buku  kas, buku bank, buku inventaris  dan  buku  kas pembantu  Bumdes  untuk penyusunan LRA Desa Penyuluhan tentang neraca sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa 80%  aparatur  desa  memahami pentingnya  necara  desa  beserta komponennya. 90% aparatur desa memahami tentang pentingnya neraca desa,
namun  masih  kesulitan  dalam menetapkan  nilai  wajar  pada beberapa
komponen  seperti  persediaan, investasi  serta  aset  tetap  dan aset lainnya. Pelatihan penyusunan neraca  sebagai  laporan pertanggungjawaban keuangan desa 1. 80%  aparatur  desa  mampu menyusun neraca desa 2. Tersusunnya  dokumen  neraca desa sebagai laporan pertanggungjawaban desa 1. 50%  aparatur  desa  telah mampu  menyusun  neraca desa
2. Dokumen  neraca  desa dapat disusun oleh aparatur  desa  dengan pendekatan nilai kos historis  terutama  pada
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
[Vol. 3, No. 4, Oktober, 2022, pp. 563-568 ] 567 komponens persediaan, investasi  dan  asset  tetap berupa  Gedung,  tanah  ex bengkok dan lain-lain.
Adapun  kegiatan  Penyuluhan  penyusunan  rencana  anggaran  berbasis  visi  dan  misi  pada pengabdian masyarakat ini seperti tampak pada gambar berikut :
Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Penyusunan Rencana Anggaran Berbasis Visi dan Misi
Kegiatan ini diharapkan mampu membuat apatur desa memahami tentang rencana anggaran berbasis visi dan misi desa Rencana anggaran desa berbasis visi dan misi masih sulit untuk disusun dikarenakan terbatasnya anggaran dan alokasi dana desa yang diperoleh. Kegiatan lainnya adalah Pelatihan pencatatan transaksi pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak,  buku  inventaris  dengan  disertai  pengumpulan  bukti-bukti  transaksi  dan  neraca  sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti tampak pada gambar berikut :
Mulyani, Suparpto, Sudirno, Pelatihan Penyusunan Laporan Keungan Desa 568
Gambar 2. Pelatihan Pencatatan Transaksi dan Neraca Sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Aparatur  desa  dengan  kegiatan  ini  mampu  melakukan  pencatatan  transaksi  dan pembukuan terutama untuk penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) Desa. Pembukuan yang dapat  disusun  saat  ini  terbatas  pada  kebutuhan  utama  desa  seperti  buku  kas,  buku  bank,  buku inventaris dan buku kas pembantu Bumdes untuk penyusunan LRA Desa. Selain itu aparatur desa memahami tentang pentingnya neraca desa, namun masih kesulitan dalam menetapkan nilai wajar pada  beberapa  komponen  seperti  persediaan,  investasi  serta  aset  tetap  dan  aset  lainnya. Kemudian  Dokumen  neraca  desa  dapat  disusun  oleh  aparatur  desa  dengan pendekatan  nilai  kos historis terutama pada komponens persediaan, investasi dan asset tetap berupa Gedung, tanah ex bengkok dan lain-lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pelaksanaan  dan  hasil  kegiatan  serta  rencana  tahapan  selanjutnya,  dapat disimpulkan  bahwa  aparatur  Desa  Cikalong  Kecamatan  Sukahaji  Kabupaten  Majalengka,  perlu menyusun laporan keuangan desa lebih lengkap sesuai dengan amanat Undang  – Undang Desa. Selain itu, Desa Cikalong juga memerlukan aparatur desa yang mengoperasikan komputer dengan baik sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan desa.
Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :
1. Bagi  Pemerintah  Desa  Cikalong,  penambahan  aparatur  desa  untuk  mengelola  dan melakukan  pencatatan  keuangan  desa,  disamping  itu  diperlukan  perbaikan  dan penambahan perangkat komputerisasi yang handal sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa dapat dilakukan dengan optimal.
2. Bagi  Universitas  Majalengka,  pendampingan  Desa  Cikalong  harus  dapat  ditindaklanjuti sebagaimana yang disusun dalam rencana tahapan selanjutnya. Upaya ini dapat dilakuan dengan  membentuk  tim  kerja  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  untuk  melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 3, No. 4, Oktober, 2022, pp. 563-568 ] 569

## Daftar Pustaka
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2016. Standar Pelaporan Keuangan Desa Pemerintah Desa, Jakarta.