Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara : 465/Pdt.G/2021/PA.Jr Daniel Yose Febrian Sianipar febriansianiparyose@gmail.com
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The phenomenon that occurs in the Jember Religious Court is that there is a case of divorce due to a homosexual husband which causes continuous disputes and quarrels, namely case number: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr at the Jember Religious Court. The purpose of this study is to determine and analyze the basis for the judge's consideration in decision number: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr. The research in this writing is normative legal research. This research uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Then analyzed using qualitative methods. The result of this research is the decision of the Jember Religious Court Case Number 465/Pdt.G/2021/PA.Jr with the legal basis of Article 19 letters (e) and (f) PP Number 9 of 1975 Jo. Article 116 letters (e) and  (f).  On  the  grounds  of  continuous  disputes  and  quarrels,  namely;  Article  19  Letter  (f)  PP Number 9 of 1975 Jo. Article 116 Letter (f) of the Compilation of Islamic Law, the substance of the law has been proven. Then on the grounds of disability or illness on the part of the Defendant, namely; Article 19 Letter (e) PP Number 9 of 1975 Jo. Article 116 Letter (e) of the Compilation of Islamic Law is only based on the testimony of the plaintiff's witness without any other supporting evidence such as a psychiatric diagnosis letter or a mental hospital certificate. This reason can be used because in the trial the Defendant abandoned his right to reject the Plaintiff's argument so that it was decided by verstek.
Keywords : judge; law; divorce; dispute; quarrel.

## Abstrak
Fenomena  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jember  terdapat  perkara  cerai  gugat  yang dikarenakan suami seorang homoseksual yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara  terus  menerus  yaitu  perkara  nomor:  465/Pdt.G/2021/PA.Jr  di  Pengadilan  Agama Jember. Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 465/Pdt.G/2021/PA. Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari  peneltian  ini  adalah  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  Nomor  Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan landasan hukum Pasal 19 huruf (e) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f). Pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-
Volume 4 Nomor 1 Februari 2023     Halaman 163 – 189 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
menerus yaitu; Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara, substansi hukum telah terbukti. Kemudian pada alasan cacat badan atau penyakit pada diri Tergugat yaitu; Pasal 19 Huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam hanya berdasarkan pada keterangan saksi penggugat tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat diagnosa psikiater ataupun surat keterangan rumah  sakit  jiwa.  Alasan  ini  dapat  digunakan  dikarenakan  dalam  persidangan  Tergugat menanggalkan haknya untuk menolak dalil Penggugat sehingga diputus secara verstek. Kata Kunci : hakim; hukum; perceraian; perselisihan; pertengkaran.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  di  dunia  senang  akan  jatuh  cinta.  Menurut  Stenberg  (dalam  Alfian  Tri Laksono, 2022: 108) menyatakan bahwa, “cinta merupakan suatu bentuk dari emosi terdalam dan  sangat  diidam-idamkan  manusia”. 1 Setiap  manusia  pasti  pernah  berbohong,  menipu, mencuri  bahkan  menghilangkan  nyawa  sesamanya  karena  alasan  cinta  dan  lebih  baik  mati daripada kehilangan cinta tersebut. Hal ini membuktikan seberapa besar kekuatan cinta itu. Sebenarnya  cinta  adalah  sikap  yang  ditunjukkan  kepada  individu  tehadap  individu  lainnya yang  dianggap  istimewa  dimana  hal  tersebut,  mempengaruhi  cara  bertingkah  laku,  cara berfikir,  dan  cara  merasa.  Cinta  dapat  dirasakan  oleh  setiap  umat  manusia tanpa  mengenal usia,  ras,  suku,  dan  agama.  Cinta  tentu  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan  nafsu seksualitas. 2
Nafsu  seksualitas  diekspresikan  melalui  interaksi  dengan  satu  individu  dengan  indvidu lainnya  yang  memiliki  jenis  kelamin  berbeda.  Nafsu  seksualitas  ini  merupakan  karunia lahiriah dari Sang Maha Kuasa dalam pengaplikasiannya pun harus sesuai dengan batas dan wadah yang telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa yaitu perkawinan. Oleh sebab itu, nafsu seksualitas  bukanlah  hanya  permasalahan  bagaimana  menyalurkan  kebutuhan  biologis namun,  itu  juga  merupakan  perbuatan  yang  sangat  mulia.  Sebab  nafsu  seksualitas  yang diaplikasikan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan akan memunculkan dampak buruk yaitu, parafilia atau sering disebut dengan penyimpangan seksual.
Sehingga  dengan  kata  lain,  bentuk  realisasi  tertinggi  dari  cinta  adalah  perkawinan. Perkawinan  juga  dapat  dikatakan  sebagai,  suatu  ikatan  terkuat  dalam  ikatan  kehidupan
1 Alfian  Tri  Laksono,  “Memahami  Hakikat  Cinta  Pada  Hubungan  Manusia  Berdasarkn Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg,” Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol 7, No. 1, 2022, hal. 108.
2 Chitta Dhyana Premaswari, Made Diah Lestari, “Peran Komponen Cinta Pada Sikap Terhadap Hubungan  Seksual  Pranikah  Remaja  Akhir  Yang  Berpacaran  Di  Kabupaten  Bangli,” Jurnal  Psikologi Udayana, Vol  4 No. 2, 2017, hal. 307.
manusia. Di dalam perkawinan, sudah sepatutnya terdapat cinta yang dapat mempererat dua insan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  pun  senada  dengan  bunyi  Pasal  33  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir  dan  bathin  yang  satu  kepada  yang lain”. Sebaliknya, perkawinan yang tanpa dilandaskan cinta akan cenderung mereduksi kadar kebahagiaan  dari  essensi  perkawinan  itu  sendiri.  Akan  tetapi  tidak  dapat  pula  dihindarkan fakta bahwa, terjalinnya suatu perkawinan juga bisa tanpa adanya cinta.
Idealnya, perkawinan yang dilandaskan dengan cinta akan menciptakan perkawinan yang bahagia dan itu merupakan tujuan sesungguhnya. 3 Tentu saja, senada dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Hal  ini  membuktikan,  perkawinan  haruslah menciptakan kebahagiaan bukan malah membawa petaka dari kedua belah insan yang ingin hidup  bersama.  Dengan  adanya  kerjasama,  saling  memahami  satu  sama  lain  dan  menerima kekurangan suami ataupun istri serta, saling menutupinya maka bukanlah hal yang mustahil menciptakan kondisi yang dimaksud.
Oleh  sebab  itu,  pasangan  suami  dan  istri  harus  memahami  secara  seksama  mengenai masing-masing  hak  dan  kewajiban  yang  mereka  emban  dalam  rangka  membangun  rumah tangga yang bahagia serta kekal. Perlu pula diingat antara hak dan kewajiban memiliki sifat timbal  balik  artinya,  hak  istri  menjadi  pemenuhan  bagi  kewajiban  suami  dan  hak  suami menjadi  pemenuhan  kewajiban  dari  istri.  Perealisasian  dari  hak  dan  kewajiban  itu  dapat berupa; hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban suami kepada istrinya, hak  dan  kewajiban  istri  kepada  suaminya.  Sebagaimana  yang  telah  dalam  Pasal  30  sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan hak dan kewajiban merupakan, faktor  utama  terjadinya  perselisihan  hingga  pertengkaran  pada  proses  perjalanan  rumah tangga.  Perselisihan  dan  pertengkaran  yang  berkelanjutan  dapat  menyebabkan  terjadinya putusnya  perkawinan  karena  perceraian.  Putusnya  perkawinan  telah  diatur dalam  Pasal  38 Undang-Undang Perkawinan, “Perkwinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas
3 Juliana, Firgiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg), Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019, hal. 3.
putusan  pengadilan”.  Perceraian  adalah  putusnya  ikatan  lahir  batin  antara  suami  dan  istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. 4
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  terdapat 6(enam)  alasan  terjadinya  perceraian:  Salah  satu  pihak  berbuat  zina,  salah  satu  pihak meninggalkan pihak lain selama (2)dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman,  Salah  satu  pihak  mendapatkan  cacat  badan  ataupu penyakit,  dan  antara suami dan  isteri  terus  menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran. Senada  dengan  bunyi  pasal  tersebut  jika  dilihat  dalam  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam bertambah  menjadi  8(delapan)  alasan  terjadinya  perceraian  2(dua)  tambahan  berikut diantaranya yaitu; Suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad.
Perceraian sejatinya hanya dapat dilakukan didepan muka persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan  bunyi  Pasal  39  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  perihal  ini  untuk  orang  yang beragama  Islam  di  Pengadilan  Agama.  Percerian  dapat  dilakukan  secara  talak  dan  melalui gugatan. Berdasarkan kompetensinya, pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama cerai talak hanya diajukan oleh seorang suami dengan mengajukan kepada Pengadilan untuk melakukan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Beda halnya dengan cerai gugat dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh  istri  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari tergugat.
Gugatan  yang  dilampirkan  di  Pengadilan  Agama  biasanya  berkaitan  dengan  pemenuhan nafkah  oleh  suami  dan  timbulnya  penyakit  yang  menyebabkan  terbengkalainya  kewajiban salah  satu  pihak  dalam  membina  rumah  tangga. Pemenuhan  nafkah terbagi menjadi  2(dua) bagian penting. Pertama nafkah lahir, ini merupakan nafkah fundamental yang harus dipenuhi oleh pihak suami. Dimana nafkah ini mengharuskan pihak suami memberikan secara materiil dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  anggota  keluarganya.  Kedua  nafkah  batin,  merupakan
4 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  dan  Annalisa  Yahanan, Hukum  Perceraian ,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 18-19.
nafkah  yang  berorientasi  pada  kebutuhan  biologis. 5 Salah  satu  masalah  penghambat terjadinya  pemenuhan  nafkah  batin  adalah  homoseksual.  Homoseksual  adalah  salah  satu bentuk perilaku seks yang menyimpang, dengan ditandai rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang)  hubungan  emosional  dan  secara  erotik  terhadap  jenis  kelamin  yang  sama,  dengan tanpa hubungan seks dengan mulut (oral seks) atau pada dubur (sodomi, anal seks). Lawan dari homseksual adalah heteroseksual (laki-laki dengan perempuan).
Fenomena  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jember  terdapat  perkara  cerai  gugat  yang dikarenakan suami merupakan seorang homoseksual yaitu perkara No. 465/Pdt.G/2021/PA.Jr.  yang  mana  dalam  posita  kasus  tersebut  sebagai  berikut:  Bahwa perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  makin  lama  makin memuncak. Selama itu Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim  nafkah.  Berdasarkan  pada  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  yang  demikian  itu, Penggugat  mengalami  penderitaan  lahir  dan  bathin  yang  berkepanjangan.  Selanjutnya, Penggugat  sudah  berusaha  mencari  alamat  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  kini Penggugat telah bertekad bercerai dari Tergugat.
Kemudian,  berikut  pertimbangan  hakim  diantaranya:  Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim dan pihak  keluarga  telah  tidak  berhasil  menasehati  Penggugat dengan  Tergugat.  Kemudian, bahwa  fakta-fakta  tersebut  diatas  telah  menunjukkan  bahwa,  perkawinan  Penggugat  dan Tergugat  benar-benar  telah  pecah  dan  telah  sampai  pada  taraf  yang  sudah  tidak  bisa didamaikan  lagi.  Sehingga,berdasarkan  pertimbangan  diatas.  Penguggat  telah  memenuhi cukup alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peratruan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan  Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek .
Dalam  posita  surat  gugatan  penggugat  serta  dalam  pertimbangan  hakim    menyatakan tergugat  menderita  homoseksual  yang  merupakan  penyakit  jiwa  namun,  tidak  didukung dengan  alat  bukti  lainnya.  Alat  bukti  yang  dimaksud  merupakan,  suatu  dokumen  diagnosis pembuktian  kecacatan  atau  penyakit  jiwa  yaitu  homoseksual  yang  diderita  oleh  Tergugat dengan memeriksakan  dirinya kepada  dokter. Hal  ini tentu  saja,  telah  bertentangan  dengan bunyi Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
5 Novianti,  Soraya  Devi,  Aulil  Amri,  “Perceraian  Disebabkan  Impotensi  Menruut  Ibnu  Hazm (Analisis  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar’iah  Kota  Banda  Aceh  Nomor  434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, Jurnal El-Hadahanah , Vol 1, No. 1, 2021, hal. 120.
yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50  Tahun  2009  yaitu,  “apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  alasan  bahwa  Tergugat mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter”. 6 Sehingga, hal ini  akan berimbas pada  kualitas  putusan  pengadilan yang  dihasilkan oleh Hakim
Berdasarkan  dari  itulah,  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  secara  mendalam  dasar pertimbangan  Hakim  pada  putusan  Nomor  465/Pdt.G/2021/PA.Jr  dalam  memutus  perkara cerai gugat, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan  Agama  Jember  Nomor  Perkara  465/Pdt.G/2021/PA.Jr”.  Penelitian  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  yang  meletakkan  hukum sebagai  sistem  norma.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan metode kualitatif.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr
Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam rangka mewujudkan suatu nilai dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  nilai  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan mengandung kepastian hukum serta, terdapat pula manfaat bagi para pihak dimana nantinya pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat. Apabila pertimbangan hakim  tidak  dibuat  dengan  berdasarkan  pada  unsur  ketelitian  dan  kecermatan  maka  akan dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung  (Mukti  Arto  dalam  Novan  Amrul Aziz,  2017:  16). 7 Dalam  perihal  pertimbangan  hal  yang  harus  diperhatikan  hakim  secara seksama adalah pada pemeriksaan perkara berkenaan dengan pembuktian. Sebab, hasil dari pembuktian  inilah  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  memutus perkara.
6 Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan  Jiwa:  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Pati  No.  1899/Pdt.G/2013/PA.Pt”, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani ,Vol 7, No. 3, 2017, hal. 191.
7 Novan  Amrul  Aziz,  Studi  Komparasi  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2017, hal. 16.
Dalam  penjatuhan  putusan  yang  dilakukan  oleh  hakim  haruslah  mencerminkan  keadilan namun,  persoalan  akan  keadilan  tidak  akan  berhenti  dengan  pertimbangan  hukum  semata- mata.  Melainkan  persoalan  akan  keadilan,  dihubungkan  dengan  kepentingan  para  individu para  pencari  keadilan,  dan  keadilan  itu  diartikan  dengan  sebutan  menang  dan  kalah  oleh pencari keadilan. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr sebagai berikut: 1. Pertimbangan Hakim
Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  penggugat  ada  seperti  diruraikan tersebut diatas;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  telah  ternyata  Penggugat  bertempat  di wilayah  Kabupaten  Jember,  dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar  mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  telah  terbukti  bawha  Penggugat  dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
Menimbang,  bawha  gugatan  Penggugat  didasarkan  pada  dalil  yang  pada  pokoknya adalah bahwa setelah 2(dua) tahun 3(tuga) bulan hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselilisihan  dan  pertengkaran  karena  Tergugat mempunyai  kebiasaan  tidak  normal  dimana  Tergugat  menyukai  sesama  jenis (homoseksual)  sehingga,  Penggugat  merasa  kecewa  terhadap  Tergugat  bahkan  Tergugat juga sering bersikap acuh tak acuh dan kurang perhatian kepada Penggugat;
Menimbang  bahwa  sikap  Tergugat  yang  telah  tidak  hadir  dipersidangan  dapat dipandang  bahwa  ia  tidak  hendak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;
Menimbang  bahwa,  Penggugat  telah  mengajukan  2(dua)  orang  saksi,  dan  dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil penggugat;
Menimbang  bahwa  sejak  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  sampai dengan  tahap  akhir  persidangan,  selama  4(empat)  tahun  6(enam)  bulan,  telah  ternyata Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  berhubungan  lagi  sebagai  suami  istri  atau  hidup berpisah,  halmana  membuktikan  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;
Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat  dan  Tergugat,  pula  telah  ternyata  Penggugat  menyatakan  tetap  pada gugatannya,  dengan  demikian  hal  tersebut  telah  menunjukkan  bawa  diantara  Penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
Menimbang  bahwa  disyariatkannya  pernikahan  sebagai  mitsaqon  gholidhon mempunyai  tujuan  yang  suci  dan  mulia,  yakni  untuk  menciptakan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah,  dan rahmah,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Al-Qur’an  surat  Ar Rum ayat 21  dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Jo.  Pasal 3  Kompilasi  Hukum Islam,  namun  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut,  maka tujuan pernikhan tidak bisa dicapai;
Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak  bisa  didamaikan  lagi,  karena  sudah  tidak  adanya  kehendak  dari  para  pihak  untuk melanjutkan  perkawinannya,  dengan  demikian  penyelesaian  dipandang  adil  dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;
Menimbang  bahwa  pada  dasarnya  menurut  ajaran  Islam  perceraian  merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi  dan  yang  terjadi  hanya  sikap  permusuhan  dan  saling  membenci  sebagaimana  yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah II halaman 248, Artinya:
“Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugtan cerai kepada hakim bila terdapat  alasan  bahwa  suaminya  telah  membuatnya  menderita  sehingga  ia  tidak sanggup  lagi  melanjutkan  bergaul  dengan  suaminya,  misalnya  karena  suaminya  suka memukul,  memaki  atau  menyakiti  dengan  cara  lain  yang  tidak  tertahankan  lagi  atau memaksanya  berbuat  mungkar,  baik  tindakannya  itu  berupa  ucapan  atau  perbuatan; bila  dakwaan  tersebut  telah  terbukti  dengan  dasar  bukti  atau  pengakuan  suami  dan
istri  telah  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  rumah  tangganya,  serta  hakim  tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”
Serta dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55,
Artinya:
“Apabila  ia  (Tergugat)  enggan  untuk  hadir  atau  bersembunyi  atau  tidak  diketahui tempat  kediamannya,  maka  perkaranya  boleh  diputuskan  dengan  berdasarkan  pada pembuktian”
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  gugatan  Penggugat telah  mempunyai  cukup  alasan  dan  telah  terbukti  serta  memenuhi  Pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek ;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  50  tahun  2009,  maka  biaya  perkara  ini dikenakan kepada Penggugat;
Memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;
2. Amar Putusan
1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menajatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap  Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  495.000,- (empat ratus sembilan pula lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis  tanggal  10  Juni  2021  M  bertepatan  dengan  28  Syawal  1442  H,  oleh  kami  Drs. Murdini,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  dibacakan  dalam  sidang
terbuka  untuk  umum  dengan  didampingi  oleh  Zulfikar,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## 2. Analisis dalam Putusan Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr
Pada  dasarnya  Pengadilan  Agama  akan  mengabulkan  suatu  gugatan  cerai  yang  diajukan oleh  Penggugat  apabila,  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  bisa  lagi  untuk  berdamai  senada dengan bunyi Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana, dikhendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  tujuan  perkawinan  tidak  menampakkan  tanda tercapainya akan hal tersebut.
Penulis akan menganalisis mengenai masalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember tentang masalah cerai gugat yang diakibatkan perselisihan dan pertengakaran serta  suami  homoseksual.  Berdasarkan  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Jember  Nomor Perkara  465/Pdt.G/  2021/PA.Jr,  merupakan  suatu  putusan  pengadilan  yang  diputuskan secara verstek .  Putusan verstek adalah  putusan  yang  diambil  dimana  perihal  Tergugat  tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut. 8 Di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember ini pada dasarnya telah memenuhi 3(tiga) aspek utama di dalam teori keberlakuan hukum diantaranya:
1. Keberlakuan Filosofis:
Pada  intinya  merupakan  aspek  yang  bertolak  pada  kebenaran  dan  keadilan  dengan berdasar pada hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, hadist dan qarul fuquha . 9 Penulis melakukan analisis pada putusan dengan nomor perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr, dimana aspek filosfis digambarkan pada pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu;
Menimbang  bahwa  disyariatkannya  pernikahan  sebagai  mitsaqon  gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk   menciptakan rumah tangga yang sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah,  sebagaiman  diamksud  dalam  AL-Qur’an  Surat  Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 3 Ayat 1 Kompilasi Hukum  Islam,  namun  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;
8 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syariah di Indonesia , Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, hal. 346.
9 Nurul  Mahmudah,  “Aspek  Sosiologis  dalam  Putusan  Pengadilan  pada  Perkara  Cerai  Gugat”, Jurnal Nizham , Vol 7, No. 1, 2019, hal. 111-112.
2. Keberlakuan Sosiologis:
Aspek  sosiologis  menggambarkan  nilai  budaya  yang  hidup  di  antara  masyarakat. Dengan kata lain, aspek ini mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat yang berpekara. 10 Penulis  melakukan  analisis  pada  putusan  dengan  nomor  perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr, dimana aspek sosiologis digambarkan pada pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu;
Menimbang  bahwa  fakta-fakta  tersebut  diatas  telah  menunjukkan  bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan  perkawinannya,  dengan  demikian  penyelesaian  yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;
Menimbang  bahwa  pada  dasarnya  menurut  ajaran  Islam  perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana  yang  dialami  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut,  maka  perceraian dibolehkan,  sesuai  dengan  doktrin  hukum  Islam  yang  tercantuk  dalam  Kitab  Fiqih Sunnah Juz II halaman  243,
Artinya;
“Menurut  Imam  Malik,  bahwa  istri  berhak  mengajukan  gugtan  cerai  kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka  memukul,  memaki  atau  menyakiti  dengan  cara  lain  yang  tidak  tertahankan  lagi atau   memaksanya  berbuat  mungkar,  baik  tindakannya  itu  berupa  ucapan  atau perbuatan;  bila  dakwaan  tersebut  telah  terbukti  dengan  dasar  bukti  atau  pengakuan suami  dan  istri  telah  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  rumah  tangganya,  serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.
Serta dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55,
Artinya:
10 Ibid., hal. 114.
“Apabila  ia  (Tergugat)  enggan  untuk  hadir  atau  bersembunyi  atau  tidak  diketahui tempat  kediamannya,  maka  perkaranya  boleh  diputuskan  dengan  berdasarkan  pada pembuktian”
3. Keberlakuan Yuridis
Sehubungan  dengan  dasar  pertimbangan  hakim  yang  lebih memusatkan pada  unsur yuridis,  serta  mencerminkan  asas  kepastian  hukum. 11 Penulis  melakukan  analisis  pada putusan  dengan  nomor  perkara  465/Pdt.G/2021/PA.Jr,  dimana  aspek  yuridis digambarkan pada pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  gugatan Penggugat  telah  mempunyai  cukup  alasan  dan  telah  terbukti  serta  memenuhi  Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.  Pasal  19  huruf  (e)  dan  (f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (e)  dan  (f) Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  125  HIR  dapat dikabulkan dengan verstek ;
Pada permasalahan inti yang dihadapi penulis dalam fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama  Jember,  istri  mengeluhkan  permasalahannya  ke  Pengadilan  Agama  Jember  tentang persoalan  nafkah  dan  pengabaian  yang  dilakukan  oleh  suaminya  dikarenakan  kelainan orientasi seksual yang menyukai sesama jenis (homoseksual). Dimana hal ini mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang- Undang  Perkawinan,  yaitu;  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Imbas  dari  tindakan tersebut menyebabkan,  istri menjadi  korban  karena suaminya  tidak dapat  menjalankan  tugas  sebagaimana  mestinya  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Sehingga, sang  istri  hidup  tanpa  adanya  ketenangan  dan  kasih  serta  tidak  mendapatkan  keturunan. Dimana  dalam  salah  satu  tujuan  perkawinan  secara  implisit  pun  juga  memperbanyak keturunan  tidaklah  terwujud,  dan  pada  akhirnya  rumah  tangga  yang  diidam-idamkan  tidak terwujud.  Oleh  karena  itu,  dengan  menalaah  apa  yang  dikatakan  pada  Pasal  39  ayat  (2)
11 Ibid., hal. 113.
Undang-Undang  Perkawinan  yaitu,  “untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan, bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  istri”.  Hal  ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, “jika suami atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan”.  Apabila  penulis  menyoroti  pada  kata  “melalaikan  kewajiban”,  banyak  makna yang  dapat  diambil  dari  kata  tersebut.  Dalam  perihal  ini,  bisa  dikualifikasikan  sebagai kewajiban  jasmani  dan  rohani.  Kewajiban  rohani  yang  penulis  maksud  disini  adalah kebutuhan biologis.
Gugatan cerai ini diajukan oleh istri terhadap suaminya kepada pengadilan dengan alasan perselisihan  dan  pertengkaran.  Perselisihan  dan  pertengkaran  ini  disebabkan  karena  sang suami  memiliki  kelainan  orientasi  seksual  yang  menyukai  sesama  jenis  (homoseksual). Kemudian, atas pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra sesuai yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Disini,  penulis  akan  menyoroti  pada  alasan  perceraian  yang digunakan oleh Penggugat yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu; Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
Penulis  setuju  Hakim  Pengadilan  Agama  yang  menjadikan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai dasar  hukum  dalam  pertimbangan  hakim.  Hal  ini  dikarenakan,  hakim  lebih  memfokuskan akibat  dari  kelainan  orientasi  seksual  (homoseksual)  yang  dialami  oleh  Tergugat menyebabkan,  suami  istri  mengalami  perselishan  dan  pertengkaran  secara  terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian Penulis, mengkaitkan alasan  perceraian  perselishan  dan  pertengkaran  dengan  berdasar  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  38/PUU-IX/2011.  Dimana  dalam  putusan  tersebut,  dimensi  kehidupan batin  orang  pada  perkawinan  berupa  cinta  dan  kasih,  merupakan  keadaan  yang  sangat dinamis. Dinamika yang dimaksud disini adalah terkait dengan beberapa faktor dalam rumah tangga  dari  kedua  belah  pihak.  Sebagai  salah  satu  faktor,  pergaulan  dalam  rumah  tangga perkawinan  dari  kedua  pihak suami istri dapat menjadi pupuk  bagi  tumbuh suburnya cinta kasih dan sebaliknya akan menjadi hama dalam cinta kasih apabila diselimuti kebencian dan permusuhan.  Ketika  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  diantara
suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan  lahir  batin  dalam  perkawinan  dianggap  telah  pecah  ( syiqaq/broken  marriage ), meskipun dalam fakta hukumnya ikatan lahir batin masih eksis. Secara rasional, perkawinan yang  dimaksud  sudah  tidak  bermanfaat  lagi  bagi  kedua  belah  pihak  yaitu;  Pengggat  dan Tergugat.
Perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus,  menurut  penulis  pasangan  suami  istri memberikan  sinyal  kepada  pengadilan,  bahwa  perkawinan  yang  mereka  jalani  sekarang  ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Segala bentuk dan  apapun  itu  membuat  keadaan  kedua  belah  pihak  tidak  menguntungkan  satu  sama  lain. Alasan  perceraian  yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  PP  Nomor  9  Tahun  1975  Jo. Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  dijelaskan  secara  detail  jika  merujuk  pada Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, tanggal 2 Desember 1981, sebab- sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus  antara  suami  istri, diantaranya:
1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri;
2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Memaki-maki di depan umum;
4. Sering tidak pulang kerumah
5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan);
6. Terjadi keributan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri.
Berdasarkan  pada  kriteria  yang  dimaksud  didalam  yurisprudensi  mahkamah  agung  ini, apabila dikaitkan dengan kasus dalam perkara yang menjadi permasalahan, maka angka (1) dan angka (6) dapat dijadikan rujukan. Pada angka (1) yang menyatakan bahwa, “Suami tidak memberikan  nafkah  kepada  istri”  dapat  dilihat  di  dalam  dalil  gugatan  yang  dinyatakan Penggugat  pada  poinnya  yang  kelima,  “bahwa  selama  4(empat)  tahun  6(enam)  bulan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah mengirim nafkah”. Nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah lahir dan nafkah batin sebagaimana yang tertulis secara  implisit  di  dalam  Pasal  34  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan.  Sehingga,  atas tindakan  yang  dilakukan  Tergugat  ini  memberikan  penderitaan  lahir  dan  batin  yang berkepanjangan.
Kemudian, pada angka (6) yang menyatakan bahwa, “terjadi keributan dan pertengkaran secara  terus  menerus  antara  suami  istri”  dapat  pula  dilihat  dalil  dalam  gugatan  Penggugat pada  poinnya  yang  ketiga  dan  keempat  dimana  menyatakan  bahwa,  “Perselisihan  dan pertengkaran  itu  terjadi  sejak  Mei  tahun  2016,  dimana  hal  ini  disebabkan  Tergugat mempunyai  kebiasaan  tidak  normal  dimana  tergugat  menyukai  sesama  jenis  (homoseks) sehingga,  Penggugat  merasa  kecewa  terhadap  Tergugat  bahkan  Tergugat  sering  bersikap acuh  tak  acuh  dan  kurang  perhatian  kepada  Penggugat”.  Pertengkaran  itu  semakin  lama semakin  memuncak  dengan  perginya  Tergugat  dari  kediaman  bersama  selama  4(empat) tahun  dan  6(enam)  bulan  lamanya.  Bahkan,  Penggugat  pada  saat  itu  juga  telah  berusaha semakimal  mungkin  mencari  alamat  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Sehingga  kriteria yang telah ditentukan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
Berdasaran  pada  hal  tersebut  pada  kasus  yang  penulis  angkat  kondisi  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi  dalam  keadaan  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  seperti yang  dikatakan    mengenai  tujuan  perkawinan  di  dalam  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam. Tujuan  perkawinan  sesungguhnya  merupakan  hidup  bersama  dalam  keadaan  tentram  dan damai.  Untuk  itu,  hakim  di  depan  sidang  pengadilan  yang  akan  menetapkan  apakah  ada pertengkaran  atau  tidak  harus  mendengar  dari  pihak  keluarga  atau  sahabat  karib  dari Penggugat  dan  Terggugat.  Dengan  demikian,  hakim  dapat  mengetahui  sunguh-sungguh keadaan  yang  sebenarnya  guna  menggunakan  alasan  perceraian  ini  sebagai  landasan hukumnya dalam memutus perkara perceraian yang dimaksud.
Dalam  posita  dalam  putusan  nomor  perkara  465/Pdt.G/2021/PA.Jr  menggambarkan bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berlangsung akibat  Tergugat  memiliki  kelainan  orientasi  seksual  menyukai  sesama  jenis  (homoseksual) hingga  Tergugat  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dalam  kurun  waktu  4(empat) tahun 6(enam) bulan. Berdasarkan dari pada itu menurut Penulis, ketika terjadi perselisihan dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  diantara  pasangan  suami  istri,  sehingga  sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan lahir batin dalam perkawinan  telah  dianggap  pecah.  Meskipun,  ikatan  lahir  secara  hukum  masih  terikat  satu sama lain. Secara rasional perkawinan yang seperti itu telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak dan layak untuk melakukan perceraian sebagai solusi terakhir bagi kedua belah pihak dengan berdasar pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.
Jika melihat pada proses pembuktian yang dilakukan di Putusan Pengadilan Agama Jember ini. Secara substansi hukumnya telah terbukti dan layak untuk dipakai sebagai dasar hukum oleh  Majelis  Hakim  dalam  memutus  pekara  ini.  Dimana  hal  ini  tercermin  pada  keterangan 2(dua)  orang  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat  yaitu  Saksi  I  (41  Tahun)  selaku  kakak sepupu Penggugat dan Saksi II (31 Tahun) selaku bibi Penggugat, menyatakan bahwa secara sepakat  menyatakan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  dan penyebab  percecokkan  mereka  itu  karena  Tergugat  memiliki  kebiasaan  tidak  normal  yaitu menyukai sesama jenis.
Perihal kedua saksi ini, telah memenuhi beberapa kualifikasi dan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh hakim, dimana hal ini telah diatur di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 283  RBg.  Kemudian,  saksi  yang  didatangkan  juga  tidak  mendengarkan  persitiwa  hukum berdasarkan  dari  pihak  yang  sedang  berperkara  secara  langsung.  Selanjutnya,  saksi  dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah  dari  kalangan  keluarga  dan  orang  dekat  dengan  para  pihak  sesuai  dengan  Pasal  76 Ayat  (2)  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  dan  Pasal  22  PP  Nomor  9  Tahun  1975  serta Rumusan  Kamar  Agama  Angka  7  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015.  Dimana  saksi  yang dimaksud  telah memenuhi  beberapa  ketentuan  tersebut  hal ini mengingat  tidak  sembarang orang bisa mengetahui kondisi rumah tangga kecuali orang-orang dekat.
Kemudian  jauh  sebelum  itu,  penggunaan  alasan  perceraian  ini  juga  sah  karena  telah melalui  proses  mediasi  sesuai  dengan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  dan dinyatakan  gagal.  Sebab  alasan  perceraian  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  tidak semestinya langsung dilakukan pengajuan perceraian. Sebab, apabila dilakukan tanpa adanya proses  perdamaian  maka  putusan  pengadilan  ini  akan  batal  demi  hukum  namun, kenyataannya  telah  dilaksanakan  proses  mediasi  dan  hasilnya  gagal.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr telah tepat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim. Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember atas penggunaan Pasal 19 huruf  (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975 Jo.  Pasal 116  huruf  (e)  Kompilasi Hukum Islam dimana berbunyi, “Percerceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai  suami  atau  istri”.  Cacat  badan  atau  penyakit  adalah  kekurangan  yang  ada  pada  diri
suami ataupun istri baik itu bersifat badaniah (seperti buta, tuli, dan sebagainya) dan bersifat rohaniah  (seperti;  sakit  jiwa,  gila,  cacat  mental  dan  sebagainya). 12 Berdasarkan  pada penjelasan tersebut, defifinisi operasional yang dimaksud adalah perceraian yang diakibatkan cacat badan atau penyakit telah diatur dan ditentukan dalam Hukum Islam yang merupakan aturan bagi segala kehidupan umat Islam di dunia maupun diakhirat. 13 Alasan yang dimaksud tadi haruslah dibuktikan di dalam sidang pengadilan di hadapan Hakim Pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri meskipun pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. 14
Berdasarkan  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Jember,  dalam  prosesi  pembuktiannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan alat bukti tertulis berupa;
a. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tanggal 22 Januari 2021 (P.1).
b. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor 0054/022/II/2014 Tanggal 10 Februari 2014 (P.2).
Selanjutnya, 2(dua) saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan kesaksian yang pada pokoknya  menyatakan  benar,  bahwa  Tergugat  mempunyai  kebiasaan  tidak  normal  dimana Tergugat  menyukai  sesama  jenis  (homoseksual)  sehingga,  Penggugat  merasa  kecewa terhadap Tergugat.
Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat bahwa, apabila dalam suatu rumah tangga dimana  suami  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  mestinya  karena salah satu pihak tidak mampu memenuhinya yang berdampak pada kehidupan rumah tangga suami  dan  istri  walaupun  telah  diusahakan  perdamaian,  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Dengan segala  berat  hati  menurut  Majelis  Hakim  tidak  akan  bisa  mencapai  tujuan  perkawinan sebagaimana yang  diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Jo. Al-Qur’an surat Ar- Rum ayat 21, karena lebih baik dibubarkan saja.
Pada  perkara  ini  Hakim  Pengadilan  Agama  Jember  bermaksud,  untuk  mengkaitkan homoseksual yang diidap oleh Tergugat sebagai, alasan perceraian cacat badan atau penyakit. Homoseksual  sendiri  merupakan  suatu  bentuk  perilaku  seks  yang  menyimpang,  ditandai dengan  rasa  tertarik  secara  perasaan  (kasih  sayang,  hubungan  emosional,  dan  atau  secara
12 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Op.Cit., hal. 18-19.
13 Mifthahul  Jannah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Cacat  Badan  atau  Penyakit  Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020, hal. 5-6.
14 Ibid., hal. 204.
erotik)  terhadap jenis  kelamin  yang  sama,  dengan atau tanpa  hubungan seks  dengan mulut (oral  seks)  atau  dubur  (sodomi,  anal seks). 15 Oleh  sebab  itu  pada  perihal  ini,  penulis setuju dengan pengkaitan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, berikut alasan penulis:
Menurut  Perkumpulan  Psikiater  Indonesia,  homoseksual  sejatinya  merupakan  penyakit jiwa.  Perkumpulan  Psikiater  Indonesia  merupakan  organisasi  terbesar  yang  terdiri  dari pskiater yang telah memiliki kualifikasi dalam spesialisasi, yakni Spesialisasi Kedokteran Jiwa atau Sp.K.J. Dimana organisasi ini tentu saja, berisi orang-orang yang sangat berkompeten dan ahli  di  bidangnya.  Terutama  pada  tentang  cara  pemeriksaan,  diagnosis,  pengobatan,  dan pencegahan gangguang jiwa, emosional hingga perilaku menyimpang. Pemeriksaan psikiatri merupakan  cara  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  pasien  dengan  cara  menceritakan keluhan dan kekhawatiran psikiatri atau pada pasien dengan gangguan perilaku. Pemeriksaan tersebut  dilakukan  secara  detail  dengan  mengutamakan  ilmu  kepastian  yang  terdri  dari pemeriksaan kesehatan secara umum, riwayat psikiatri, dan pemeriksaan status mental. Senada  dengan  hal  tersebut,  pernyataan  sikap  resmi  PP  PDSKJI  (Pengurus  Pusat Perhimpunan Dokter Spesialisasi Kedokteran Jiwa Indonesia) yang dikeluarkan pada tanggal 19  Februari  2016  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa  dan  Pedoman  Penggolongan  Diagnosis  Gangguan  Jiwa  (PPDGJ)  III menyatakan: 16
a. Homoseksual dan biseksual dikategorikan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan).
b. Transeksualisme dapat dikategorikan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).
Jika  melihat  pada  tinjuan  Islam,  selain  didasarkan  pada statement para  ahli  tentang fenomena  ini,  harus  pula didiasarkan  pada wahyu.  Wahyu  yang  termaktub  dalam Al-Qur’an dan  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  petunjuk  yang  bersifat  tetap.  Sehingga  dengan demikian,  penilaian  terhadap  homoseksualitas  tidaklah  berubah  seiring  dengan  majunya peradaban  manusia,  melainkan  berdasarkan  pada  keputusan  Allah,  berbeda  dengan  halnya dengan  science  yang  selalu  berubah  seiring  dengan  majunya  peradaban.  Para  ulama,  telah sepakat bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terlarang. 17 Kesepakatan itu didasarkan pada  wahyu,  bukan  dikarena  pengaruh  paham  “heteronormativisme”  seperti  yang  diyakini
15 Dadang  Hawari, Pendekatan  Psikoreligi  pada  Homoseksual Fakultas  Kedokteran  Univesitas Indonesia Press, Jakarta, 2009, hal. 31.
16 Asmat Purba, “Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)”, Jurnal TEDC , Vol 10, No. 2, 2016, hal. 142.
17 Qasim  Nurseha,  “Kekeliruan  Kaum  Liberal  Soal  Homoseksual”, Jurnal  Islamia:  Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam , Vol 3, No. 5, 2010, hal. 141.
oleh negara barat. Dimana pada pokok pembahasannya menyatakan bahwa, pandangan Islam mengenai homoseksualitas terdapat 2(dua) sudut pandang, yakni:
a. Pertama,  dari  konsep  kejiwaan  manusia  menurut  Islam  untuk  melihat  homoseksualitas dari sudut pandang fitrah jiwa manusia.
b. Kedua, dari sudut pandang tujuan syariah, “maqasid al-syari’ah” beserta hukum yang telah ditetapkan  oleh  wahyu  atasnya.  Rasulullah  bersabda  yang  diriwayatkan  Ibnu  Abbas  di dalam Sahih Bukhari.
Artinya:
“Rasullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”.
Menurut Ibnu Bathal (dalam Ayub, 2017: 206), menyatakan bahwa, “Rasulullah melaknat mereka  bukan  karena  memang  adanya  sifat  perempuan  dalam  dirinya  yang  dimana  itu merupakan  ciptaan  Allah.  Laknat  ini  disebabkan  oleh  kepada  mereka  yang  memperurutkan kecendrungan  iu  dan  berdandan  seperti  perempuan,  laknat  itu  juga  berlaku  bagi  laki-laki tulen yang sengaja berpenampilan layaknya perempuan”.  Istilah yang tepat digunakan untuk homoseksualitas  adalah  istilah liwat sedangkan,  pelakunya  disebut lutiy .  Para  ulama  dari kalangan  ahli  fikih,  mufassir,  ahli  hadis  dan  ahli  bahasa  telah  sepakat  dengan  penggunaan terminologi ini.  Istilah ini liwat dan lutiy bukan saja merujuk pada tindakan seksual namun, juga merjuk pada orientasi seksual secara psikologis dimana melibatkan perasaan cinta dan ketertarikan.  Berdasarkan  pada  pemaparan  berdasarkan  pada  beberapa  perspektif  diatas, homoseksual  merupakan  tindakan  abnormal  yang  dilakukan  oleh  manusia  pada  umumnya. Sehingga  menurut  penulis,  alasan  perceraian  karena  homoseksual  dapat  dimasukkan  ke dalam Pasal 19 Huruf (e) PP Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam  sebagai  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
Pada gugatan perceraian dimana pada salah satu dalilnya Penggugat menyatakan bahwa, Tergugat  adalah  seorang  homoseksual  haruslah  dibuktikan  dalam  persidangan,  terutama dalam  pembuktian  homoseksual  yang  ada  pada  diri  Tergugat.  Kenyataannya  pada  proses persidangan yang  terlampir,  Majelis Hakim hanya  melihat pada  saksi-saksi  yang  dihadirkan pemohon  di  dalam  persidangan  yang  memberkan  kesaksian  bahwa  Tergugat  menderita homoseksual  dan  tidak  didukung  dengan  alat  bukti  lainnya.  Menurut  penulis,  untuk menguatkan pembuktian yang ada pada diri Tergugat, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya
berdasar  pada  kesaksian  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat  tetapi,  Penggugat  harus  dapat membuktikan bahwa homoseksual atau penyakit tersebut selain mendatangkan 2(dua) orang saksi.
Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 HIR (Pasal 286 RBg) yang berbunyi, “barang  siapa  yang  mengatakan  ia  mempunyai  hak,  atau  ia  menyebutkan  suatu  perbuatan untuk menguatkan hanknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Aturan senada juga tertuang di dalam Pasal  1865  KUHPer  yang  berbunyi,  “setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,  menunjuk  pada  suatu  perisitiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa, diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  perisitiwa  tersebut”.  Inti  dari  ketentuan  diatas secara teknikal yustisial dapat disimpulkan bahwa:
a. Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya.
b. Siapa  yang  mengajukan  dalil  bantahan  dalam  rangka  melumpuhkan  hak  yang  didalilkan pihak  lain,  kepadanya  dipikulkan  beban  pembuktian  untuk  membuktikan  dalil bantahannya dimaksud.
Sehingga  Pengugat  dalam  hal  ini  seharusnya  juga  dapat  membuktikannya  dengan menggunakan  alat  bukti  pendukung  lainnya  seperti;  Surat  Diagnosa  Psikiater,  Surat Keterangan  dari  Rumah  Sakit  Jiwa,  dan  lain  sebagainya.  Dimana  alat  bukti  tersebut, menerangkan  bahwa,  memang  benar  Tergugat  mengidap  homoseksual  dengan  akibat  tidak dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  istri  maka  Majelis  Hakim  dapat memerintahkan  Tergugat  untuk  memerintah  diri  kepada  Tergugat  untuk  memeriksakan dirinya kepada dokter, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 75 Undang-Undang Peradilan Agama, “apabila gugatan didasarkan atas alasan bahwa Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya  sebagai suami,  maka  Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan dirinya kepada dokter”.
Sebab  menurut  penulis  seseorang  dinyatakan  mengalami  homoseksual  atau  tidak,  tidaklah hanya  sekedar  melalui  kesaksian-kesaksian  oleh  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat  di persidangan,  namun  seseorang  dinyatakan  mengalami  homoseksual  harus  melalui pembuktian  oleh  orang-orang  yang  mengetahui  dengan  pasti  homoseksual  yang  terdapat pada diri seseorang misalnya oleh psikiater, dokter kejiwaan, dan lain sebagainya. Hal ini pun
senada, dengan apa yang dikatakan oleh Lili Rasjidi (1981: 20), “perceraian yang didasarkan pada alasan cacat badan atau penyakit seharusnya dibantu oleh para ahli yang kompeten di bidangnya”. 18
Kemudian landasan hukum yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan yaitu; Pasal 19 huruf  (e)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (e)  Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidaklah memenuhi kriteria atau syarat apabila dikaji berdasarkan pada  teori  ratio  decidendi.  Kriteria  dan  syarat  tersebut  terdapat  pada  Pasal  50  ayat  (1) Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman, yang menyatakan; “putusan pengadilan selain harus memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili”.  Dimana  dalam  penjatuhan  Pasal  19  huruf  (e)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Hakim memasukkan alat bukti pendukung lainnya seperti keterangan ahli. Namun, sayangnya Majelis Hakim dalam mengabulkan  gugatan  Penggugat  pada  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  karena didalam  persidangan  Penggugat  dapat  membuktikan  kebenaran  dalil  Penggugatnya.  Hal  ini dikarenakan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hukum,  sehingga  gugatan  Penggugat  dapat dikabulkan dengan verstek .
Dalam  putusan  pengadilan  itu  sendiri  harus  mengandung  3(tiga)  unsur  essensi  dalam suatu putusan pengadilan yaitu; kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 19 Putusan Hakim yang mencerminkan kepastian hukum, hal ini tentu saja dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan  memiliki  peran  untuk  menemukan  hukum  yang  tepat.  Seperti  apa  yang termaktub  di  dalam  teori  kepastian  hukum  menurut  Gustav  Radbruch  (dalam  Achmad  Ali, 2002: 83) menyatakan,  dimana kepastian hukum adalah  bagian  yang  kaku di dalam  hukum serta  kepastian  haruslah  dijaga  demi  terciptanya  kemanan  dan  ketertiban  suatu  negara hukum. 20 Hakim  seharusnya  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  tidak  hanya  berpaku  pada Undang-Undang  namun,  juga  dapat  menggali  dari  hukum  kebiasaan  (hukum  yang  hidup  di dalam masyarakat/hukum adat). Akan tetapi, hal ini memerlukan kecermatan dan ketelitian dari  seorang  Hakim  agar  tidak  terjadi  miskonspesi  dan  malah  menciptakan  ketidakadilan
18 Lili  Rasjidi, Alasan  Percerian  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ,  Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 20.
19 Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 37.
20 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Soisologis), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 83.
dalam  putusannya  nanti.  Kepastian  hukum  haruslah  memperhatikan  fakta-fakta  secara relevan  dan  secara  yuridis  dari  hasil  proses  penyelesaian  perkara  dalam  persidangan. 21
Penerapan  hukum  oleh  Hakim  harus  sesuai  dengan  kasus  yang  terjadi  dengan mempertimbangkan  kelengkapan  alat  bukti  dan  para  saksi  agar  putusan  yang  dihasilkan bersifat objektif dan bijaksana.
Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan, menjadi tolak ukur umum bagi para pencari keadilan. Menurut teori keadilan hukum oleh Gustav Radbruch (dalam Yovita A, Mangesti & Bernard  L,  2014:  74),  nilai  keadilan  menjadi  dasar  dari  hukum  sebagai  hukum,  sehingga keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutuf bagi hukum positif yang bermartabat. 22 Sebab  adil  bagi  satu  pihak  belum  tentu  adil  bagi  pihak  yang  lain.  Tugas  Hakim  adalah menegakkan  keadilan  berdasar  pada  irah-rah  yang  dibuat  dalam  kepala  putusan,  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Keadilan  yang  dimaksudkan  dalam putusan Hakim adalah yang  tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berpekara serta mengakui  adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban  keua  belah  pihak  yang  berpekara.  Dalam penjatuhan  putusan,  Hakim  haruslah  dengan  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  sehingga  putusan  dapat  mencerminkan  nilai  keadilan  dimana  itu merupakan suatu keinginan bagi para pencari keadilan. Pihak yang menang mendapatkan apa seharusnya  ia  dapatkan,  dan  pihak  yang  kalah  harus  menaati  dan  menuruti  segala  hak  dan kewajibannya.
Putusan  Hakim  yang  mencerminkan  kemanfaatan  adalah  ketika  Hakim  tidak  saja menerapkan hukum secara tekstual semata, namun putusan tersebut dieksekusi secara nyata sehingga,  memberikan  kemanfaatan  bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang  berpekara  dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan Hakim seharusnya memelihara keseimbangan dalam masyarakat. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus secara  nalar  yang  baik  agar  memutus  suatu  perkara  dengan  menempatkan  putusan  lebih dekat dengan keadilan dan kepastian hukum.
Selanjutnya Penulis, juga berpendapat Majelis Hakim sudah tepat untuk memutus perkara cerai  gugat  dengan  nomor  perkara  465/Pdt.G/2021/PA.Jr  dengan  mengabulkan  gugatan penggugat  secara verstek .  Pada  landasan  hukum  Pasal  19  huruf  (e)  dan  (f)  Peraturan
21 Margono, Op.Cit., hal. 51.
22 Yovita  A.  Mangesti  &  Bernard  L.  Tanya,  Moralitas  Hukum,  Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2014, hal. 74.
Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (e)  dan  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam sudah  layak  dijadikan  dasar  hukum  dalam  pertimbangan  Hakim.  Pertama,  perselisihan  dan pertengkaran  secara  terus  menerus  telah  terbukti  yaitu;  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dimana Hakim  tidak  melihat  pihak  mana  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  perselisihan  dan pertengkaran, akan tetapi dalam penilaian apakah rumah tangga tersebut masih ada harapan rukun  kembali  atau  tidak.  Hal  ini  tentu  saja,  sejalan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dimana menyatakan:
“suami istri yang sudah tidak saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan  bahkan,  sudah  pisah  tempat  tinggal  tidak  ada  harapan  untuk  dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP  Nomor 9 Tahun 1975”.
Selanjutnya,  Putusan  Mahkamah  Agung  RI nomor 28 PK/AG/1995,  tanggal 6  April  1996, dimana menyatakan:
“dalam  perkara  perceraian  bukanlah matri  monial  guilt (pihak  yang  menyebabkan timbulnya  pertengkaran  dan  perselisihan)  akan  tetapi broken  marriage (pecahnya rumah tangga)”
Oleh  karenanya,  tidaklah  penting  menitikberatkan  dan  mengetahui  siapa  yang  bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Pada kedua Putusan Mahkamah Agung yang penulis utarakan ini, seharusnya juga dapat dijadikan yurisprudensi oleh Hakim Pengadilan  Agama  Jember  sebagai  pertimbangannya  terhadap  perkara  yang  diangkat. Sehingga penulis menyatakan, alasan perselisihan dan pertangkaran secara menurus, cukup untuk mengabulkan gugatan penggugat karena Penulis bertolak pada ketentuan dalam Pasal 39  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mana  telah  dijabarkan  dalam  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Jadi,  menurut  Penulis  secara  yuridis  alasan- alasan hukum perceraian tersebut sejatinya bersifat alternatif, dalam artian suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.
Kedua,  Berkenaan  dengan  dasar  hukum  Pasal  19  Huruf  (e)  PP  Nomor  9  Tahun  1975  Jo. Pasal  116  Huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  hanya  berdasarkan  pada  saksi-saksi  yang dihadirkan  Penggugat  tanpa  adanya  alat  bukti  pendukung  seperti  surat  diagnosa  Psikiater ataupun  surat  keterangan  Rumah  Sakit  Jiwa.  Alasan  perceraian  ini  dapat  digunakan  pula
sejatinya  dikarenakan,  dalam  proses  persidangan  Tergugat  tidak  hadir  dipersidangan sehingga,  menanggalkan  haknya  untuk  menolak  dalil  gugatan  Penggugat  sehingga  diputus secara verstek . Padahal berdasarkan pada Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg, Tergugat dapat mengajukan  verzet  atau  perlawanan  kemudian  Tergugat  dalam  14(empat  belas  hari) terhitung  setelah  tanggal  pemberitahuan  putusan verstek itu  kepada  Tergugat  semula  jika pemberitahuan  tersebut  langsung.  Namun  pada  kenyataanya,  Tergugat  tidak  mengajukan upaya  perlawanan  hukum  ( verzet )  yang  dimaksud  sampai,  lewat  masa  tenggang  seperti ketentuan  diatas  yang  megakibatkan  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  Nomor  Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr tersebut berkekuatan hukum tetap.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 465/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan landasan hukum Pasal 19 huruf (e) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diperoleh sebuah kesimpulan.
Pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yaitu; Pasal 19 Huruf (f) PP  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  secara,  substansi hukumnya telah terbukti dan layak dipakai sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim. Dimana Hakim  tidak  melihat  pihak  mana  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  perselisihan  dan pertengkaran, akan tetapi dalam penilaian apakah rumah tangga tersebut masih ada harapan rukun kembali atau tidak.
Kemudian  berkenaan  alasan  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  dasar  hukum  Pasal  19 Huruf  (e)  PP  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  Huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  hanya berdasarkan pada keterangan saksi penggugat tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat  diagnosa  psikiater  ataupun  surat  keterangan  rumah  sakit  jiwa  jiwa.  Alasan  ini  dapat digunakan  pula  dikarenakan  dalam  proses  persidangan  Tergugat  tidak  hadir  dipersidangan sehingga,  menanggalkan  haknya  untuk  menolak  dalil  gugatan  Penggugat  sehingga  diputus secara  verstek.  Dikarenakan  Tergugat  tidak  mengajukan  upaya  perlawanan  hukum  (verzet) yang  dimaksud  sampai  lewat  masa  tenggang  14(empat  belas)  hari  setelah  tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat.

## D. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali, Menguak  Tabir Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Soisologis) , Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2002.
Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syariah di Indonesia , Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008.
Dadang  Hawari, Pendekatan  Psikoreligi  pada  Homoseksual ,  Fakultas  Kedokteran  Univesitas Indonesia Press, Jakarta, 2009.
Lili  Rasjidi, Alasan  Percerian  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ,  Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  dan  Annalisa  Yahanan, Hukum  Perceraian ,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum ,Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

## Jurnal
Alfian  Tri  Laksono,  “Memahami  Hakikat  Cinta  Pada  Hubungan  Manusia  Berdasarkn Perbandingan  Sudut  Pandang  Filsafat  Cinta  dan  Psikologi  Robert  Stenberg,” Jurnal Aqidah   dan Filsafat Islam, Vol 7, No. 1, 2022, hlm. 108.
Asmat  Purba,  “Tinjauan Teologis Terhadap  Fenomena  Penyimpangan  Seksual: Lesbian,  Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)”, Jurnal TEDC , Vol 10, No. 2, 2016.
Chitta Dhyana Premaswari, Made Diah Lestari, “Peran Komponen Cinta Pada Sikap Terhadap Hubungan  Seksual  Pranikah  Remaja  Akhir  Yang  Berpacaran  Di  Kabupaten  Bangli,” Jurnal Psikologi Udayana, Vol  4 No. 2, 2017.
Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.
1899/Pdt.G/2013/PA.Pt”, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani ,Vol 7, No. 3, 2017.
Novianti,  Soraya  Devi,  Aulil  Amri,  “Perceraian  Disebabkan  Impotensi  Menruut  Ibnu  Hazm (Analisis  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar’iah  Kota  Banda  Aceh  Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, Jurnal El-Hadahanah , Vol 1, No. 1, 2021.
Nurul  Mahmudah,  “Aspek  Sosiologis  dalam  Putusan  Pengadilan  pada  Perkara  Cerai  Gugat”, Jurnal Nizham , Vol 7, No. 1, 2019.
Qasim  Nurseha,  “Kekeliruan  Kaum  Liberal  Soal  Homoseksual”, Jurnal  Islamia:  Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam , Vol 3, No. 5, 2010.

## Skripsi
Juliana, Firgiditas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan pengadilan Agama Pinrang No.  152/Pdt.G/2018/PA.Prg),  Skripsi  Sarjana  Institut  Agama  Islam  Negeri  Parepare, 2019.
Mifthahul  Jannah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Cacat  Badan  atau  Penyakit  Sebagai Alasan  Perceraian  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  116  Huruf  (E)  (Studi Kasus  di  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1A)”,  Skripsi  Sarjana  Institut  Agama Islam Negeri Bone, 2020.
Novan  Amrul  Aziz,  Studi  Komparasi  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPer. Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Perkawinan.  UU  Nomor  1  Tahun  1974.  LNRI Tahun 1974 Nomor 1. TLNRI Nomor 3019.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  KeHakiman.  UU  Nomor  48  Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU Nomor 50 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 169. TLNRI Nomor 5078.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Kesehatan  Jiwa.  UU  Nomor  18  Tahun  2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 185. TLNRI Nomor 5571.
Republik  Indonesia.  Pelaksaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975. LNRI Tahun 1975. TLNRI Nomor 3050.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 10 Tahun 1983. LNRI Tahun 1983. TLNRI Nomor 3259.
Republik  Indonesia.  Instruksi  Presiden  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Inpres  Nomor  1 Tahun 1991.
Republik  Indonesia.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan Hukum. SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
Zaaken: Journal of  Civil and Bussiness Law | 189
Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.