Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS PASIEN MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2009
Agnes Elyana Marbun * 1 , Cornelia Vanesa Sipayung 2 , Emia Pepayosa Pinem 3 , Sonya Airini Batubara 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia agneselyanamarbun0599@gmail.com 1 , sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id 2 , emiapepayosa@gmail.com 3 , airinibatubara@gmail.com 4
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021
Abstract
The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility process of doctors in carrying out the medical profession to provide health services in accordance with professional standards  and  laws  and  regulations  in  Indonesia.  This  research  uses  normative  juridical methods  that  are  obtained  from  literature  and  literature  related  to  doctor's  obligations  and sanctions such as books, journals and so on. Based on the results of research and discussion, doctors are obliged to provide health services in accordance with the standards of the doctor's profession.  If  the  professional  duties  performed  by  the  doctor  or  medical    do  not  meet  the applicable professional standards, then it can be held accountable for cases of malpractice as stipulated in article 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code  containing elements of negligence.  Law  No.29  of  2004  on  medical  practice  and  Law  No.36  of  2009  on  health  is  a guarantee of medical malpractice with legal certainty that.
Keywords : Criminal Responsibility, Malpractice, Doctor
* Alamat korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: agneselyanamarbun0599@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Kesehatan  sangat  berharga  bagi  setiap  orang,  hak  semua  orang,  berakar  pada  hukum internasional  dan  berlaku  untuk  semua  negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Bidang kesehatan  mempunyai  beberap  aaspek  yaitu  pelayanan  kesehatan,  fasilitas  kesehatan  yaitu dokter  umum,  dokter  gigi  atau  dokter  spesialis.  Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan negara sejahtera dan mengatur kebutuhan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  tercantum  pada  Pasal  28H:  “  setiap  orang  berhak  untuk sejahtera  lahir  dan  batin,  hidup  dan  memperoleh  kesehatan  dan  kesejahteraan.  Lingkungan hidup  sehat  memang  hak  untuk  mengakses  layanan  kesehatan.”  Pasal  ini  merupakan  wujud eksistensi  negara  yang  dibentuk  untuk  melindungi  kepentingan    masyarakat  khususnya  dalam halperwujudan dan peningkatan kesehatan.
Undang-Undang  Nomor36  Tahun  2009  merupakan  landasan  dari  Undang-Undang Kesehatan.  Hak  dalam  undang-undang  ini  adalah  hak  untuk  memperoleh  perawatan  dan pemeliharaan  kesehatan  yang  merupakan  dasar  hukum  nasional  Indonesia.  Dalam  praktik kedokteran,  ada  tiga  tema  yang  terus  berperan,  yaitu  rumah  sakit,dokter  dan  pasien.  Ketiga subjek tersebut memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang masing-masing.
UU  No.29  Tahun  2004  mengatur  profesi  kedokteran  sebagai  “praktik  kedokteran”. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan mengerahkan  potensi  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  kesehatan  individu,  keluarga,dan masyarakat  secara  keseluruhan  melalui  pengetahuan  dan  etika  yang  diperoleh  melalui pendidikan.  Sebagai  organisasi  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit  digunakan  untuk menyelenggarakan pekerjaan kedokteran dalam praktek kedokteran atau kedokteran gigi. Pasien adalah setiap orang yang mempercayakan pengetahuan dan keterampilan kepada dokter untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan,  menyembuhkan  penyakit  atau  sekurang-kurangnya meringankan  gangguan  kesehatan.  Tujuan  dari  profesi  kedokteran  adalah  memberikan peningkatan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien dalam lingkup pelayanankesehatan 1 .
Terdapat keputusan untuk mengomentari asas tanggung jawab dokter (kasus Mahkamah Agung  Kanada  tahun1956)  terdiri  dari  5  (lima)  unsur  yaitu  sesuai  dengan  standar  dokter  dan kemampuan dokter untuk mengambil tindakan yang bijaksana menurut langkah tertentu,dalam kondisi yang sama, buat keseimbangan antara tindakan dan tujuan 2 .
Dalam  hubungan  pasien  dan  dokter,  pekerjaan  rehabilitasi  tidak  lagi  hanya  sekedar pengobatan  umum,  tetapi  sebagai  hubungan  terapeutik,  dalam  hubungan  ini  pasien  dituntut untuk memahami hak dan kewajibannya dalam segala upaya yang dilakukan oleh dokter untuk memulihkan  kesehatannya.  Dalam  kaitan  ini,  kerjasama  antara  pasien  dan  dokter  harus diusahakan,  karena  dalam  kesepakatan  pengobatan,  kedudukan  pasien  dan  dokter  adalah sederajat yang melibatkan semua tindakan medis yang diambil oleh dokter untuk memulihkan pasien dari segala penyakit 3 .
Pasal51  Undang-Undang  Nomor29  Tahun2004  tentang  Praktik  Kedokteran  mengatur tentang  kewajiban  dokter  yaitu  melaksanakan  praktik  kedokteran  terhadap  dokter  yang  wajib memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  standar  profesi  kedokteran  dan  kebutuhan medis  pasien.  Tidak  dapat  melakukan  pemeriksaan  atau  perawatan,  pasien  dapat  dirujuk  ke dokter atau dokter gigi lain dengan pengetahuan atau kemampuan profesional yang lebih baik. Bahkan setelah kematian pasien, setiap dokter harus menjaga kerahasiaan pengetahuan pasien kecuali  jika  dia  yakin  bahwa  orang  lain  bersedia  dan  mampu  melakukannya.  Semua  dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai misi kemanusiaan.
1 Nusye Ki Jayanti, “Penyelesaian Hukum Malpraktik Medis (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009), hal.31.
2 Mohammad Hatta, “Medical Health Law and Medical Disputes” (Yogyakarta: Liberty, 2013),hal.84.
3 Hasrul,  Buamona.  “Kajian  Yuridis  Tentang  Rekam  Medis”, http://www.LBH.Yogyakarta.org, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.30WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Profesi dokter atau profesi apapun yang terlibat dalam kegiatan tidak dapat dibedakan dengan  kesalahan  dalam  melakukan  operasi  medis.  Jika  kesalahan  medis  tersebut  terbukti, meskipun perilaku medis didasarkan pada pengabdian yang luhur, hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban (officium nobile).
Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad percaya bahwa kurangnya pedoman etika yang jelas dari dokter dan parameter batasan pelanggaran hukum oleh tindakan dokter kepada pasien  menunjukkan  pentingnya  persyaratan  hukum  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan masalah  medis,  dan  masalah  tersebut  hanya  dapat  diperoleh  dengan  mencoba  memahami fenomena tersebut. Dari komunitas medis, kalaupun pasien dan keluarganya mengetahui bahwa kualitas  pelayanan  yang  diterima  kurang  baik,  pasien  dan  keluarganya  lebih  memilih  diam karena  takut  dokter  menolak  untuk  membantu  dan  hal  itu  berdampak  pada  penghambatan kesembuhan pasien 4 .
Namun, jika pelayanan dokter tidak memenuhi standar medis, tidak semua pasien akan memilih  diam,  apalagi  jika  ada  anggota  keluarga  yang  menderita  cacat  permanen  atau meninggal  dunia  setelah  menjalani  prosedur  medis.  Fenomena  ini  terjadi  karena  adanya perubahan hubungan dokter-pasien.
Disisi  lain,  memang  mungkin  ada  sebagian  kecil  dokter  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  atau  memberikan  pengobatan  kepada  pasiennya,  tidak  memperhatikan  rambu-rambu etika profesi dan tidak memahami tentang standar pelayanan yang ditentukan oleh keahliannya. Dalam hal demikian, hak penderita tentunya harus juga diperhatikan.
Dengan  pemahaman  mengenai  adanya  resiko  medik  disamping  malapraktik  dari  segi hukum, para dokter diharapkan untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan lebih baik lagi. Disamping itu apabila dokter tersebut paham arti tanggung jawab hukum terhadap pasien akan lebih tenang dan dapat maksimal melakukan pekerjaannya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  menyimpulkan  rumusan  masalah sebagai  berikut; Pertama Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  Medis  terhadap  kesalahan diagnosis  pasien  berdasarkan  UU  No.36  Tahun2009  Tentang  Kesehatan? Kedua Bagaimana penanggulangan  kesalahan  diagnosis  pasien  menurut  UU  No.36  Tahun2009  Tentang Kesehatan?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif berdasarkan data sekunder sebagai bahan dasar  yang  akan  diteliti  dan  menggunakan  cara  melacak  dan  mencatat  data  peraturan  dan literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan sumber datua sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada. Menggunakan teknik pengumpulan  data  jenis  studi  pustaka  ( Library  Research). Dalam  studi  pustaka,  rangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, kemudian membaca  dan  mencatat  serta  mengelola  bahan  penelitian. Analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah analisis data kualitatif yang mengacu pada data berupa kata-kata yang berbicara tentang norma,  hukum  dan  tinjauan  pustaka,  kemudian  mengumpulkan  dan  menganalisis  semua  data secara komprehensif yang dapat dikembangkan menjadi teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban  Pidana  Medis  Terhadap  Kesalahan  Diagnosis  Pasien berdasarkan UU No.36 Tahun2009Tentang Kesehatan
Dokter  adalah  tenaga  medis  yang  tugasnya  memeriksa  orang  yang  kesakitan  dan berhubungan  dengan  tenaga  medis.  Seseorang  yang  bermaksud  memeriksakan  keadaannya kedokter  secara  tidak  langsung  memberikan  kepercayaan  dirinya  untuk  mengambil  tindakan untuk menyembuhkan penyakit yang dirasakan pasien dan ketika pemeriksaan dilakukan, orang tersebut  langsung  mengikatkan  dirinya.  Dalam  jurnal  ini,  penulis  akan  membahas  kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien.
4 Isfandyarie,Anny.2005.malpraktik&resikomedik.Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher,hal.10.
Setelah  mendengarkan  semua  keluhan  pasien,  dokter  akan  membuat  rencana  untuk menganalisa  penyakit  pasien  dan  mulai  merencanakan  pengobatan  dalam  tindakan  medisyang diberikan kepada pasien. Setelah melengkapi rekam medis, dokter akan memberikan informed consent  (tindakan  dokter).  Tindakan  medis  untuk  membantu  pasien  dan  memberikan  semua informasi yang terkait dengan risiko yang mungkin terjadi dalam situasi ini agar mendapatkan persetujuan 5 .
Yang  dimaksud  dengan  tanggung  jawab  hukum  adalah  “keterikatan”pada  seseorang dari lahir hingga meninggal dunia memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, dokter menjalankan tugas dan haknya untuk bertindak secara bertanggung jawab.
Sebagai  seorang  dokter  yang  memenuhi  tugas  dan  haknya,  ia  harus  menyadari kewajiban  hukumnya  terhadap  dirinya  sendiri  dan  orang  lain  dalam  menjalankan  tugasnya denganbaik. Pada dasarnya, kewajiban hukum terkait dengan perilaku yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dilakukan oleh dokter.
Dokter  harus  patuh  dan  serius  dalam  memenuhi  kewajiban  hukumnya  dan  memenuhi kewajibannya sebagai perawat profesional. Tanggung jawab ini membuat setiap dokter secara hukum bertanggung jawab dan saling terikat. Setiap dokter harus memilikisense of law internal dan  mampu  mengontrol  dirinya  sendiri  untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan  dalam  bertugas guna menghindari sanksi hukum. 6 .
Hak  setiap  orang  adalah  menentukan  nasibnyasendiri,  terutama  dalam  hal  hak  atas pelayanan kesehatan. Diperlukan dasar pemikiran yang berbeda karena disebabkan oleh HAM. Dasar Hak asasi manusia sebagai subjek hukum meliputi :
a. Hak hidup
b. Hak atas kematian wajar
c. Menghormati hak atas integritas fisik dan mental
d. Hak atas tubuh sendiri
Hak  asasi  manusia  yang  diturunkan  dari  nilai-nilai.  Pada  dasarnya  hak  asasi  manusia yang  positif  dan  negatif  dapat  dibedakan.  Hak  asasi  manusia  yang  positif  mencakup  hak-hak dasar  yang  harus  dilindungi  sepenuhnya.  Pada  saat  yang  sama,  Hak  asasi  manusia  negatif mencakup perangkat hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi dari segala macam campur tangan pihak luar (pribadi yang bersangkutan).
Rumah sakit adalah salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan, atau lebih tepatnya disebut  lembaga  kesehatan.  MenurutPermenkesNo.159/men.keper/ii/1998,  rumah  sakit dianggap sebagai suatu pekerjaan kesehatan yang dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan juga dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan. Hak dan kewajiban rumahsakit sebagai berikut, yaitu Hak rumahsakit yaitu :
a. Membuat aturan yang berlaku untuk rumah sakit
b. Memberi  sebuah  syarat  yaitu  pasien  harus  mematuhi  semua  instruksi  yang diberikan kepadanya
c. Mensyaratkan  bahwa  pasien  harus  mengikuti  semua  ketentuan  yang  telah  dibuat oleh rumah sakit
d. Memiliki dokter profesional yang bekerjadi rumahsakit
e. Menindak lanjutkan para pihak yang melanggar dengan sebuah tuntutan.
Kewajiban rumah sakit yaitu :
a. Merawat pasien dengan baik sesusai standar operation producre
b. Menjaga kualitas pelayanan dan kesehatan
c. Berikan bantuan medis di ruang gawat darurat
5 Bahder Johan Nasution ,Op.Cit .,hal.28.
6 AnnyIsfandyarie, “Tanggung Jawab Hukum danSanksi Dokter Volume 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal.2.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
d. Menyediakan peralatan dan fasilitas medis yang diperlukan sesuai dengan tingkat dan kebutuhan rumah sakit
e. Mengurus  semua  fasilitas  dan  perlengkapan  yang  diperlukan  terpelihara  dengan baik dan selalu tersedia
f. Menyediakan daya penangkal kecelakaan dan menyediakan fasilitas penyelamatan darurat
g. Jika peralatan yang dibutuhkan atau layanan yang diharapkan tidak tersedia, maka dapat merujuk ke rumahsakit lain.
Apabila  kasus  penyimpangan  terjadi  di  lingkungan  rumahsakit  maka  rumah  sakit sebagai  organisasi  pelayanan  kesehatan  akan  bertanggungjawab.  Hal  ini  dinamakan tanggungjawab alternatif dan disebabkan oleh adanya hubungan kontraktual antara rumahsakit dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, walaupun rumahsakit merupakan institusi swasta  namun  tetap  mempunyai  tanggungjawab  sosial  untuk  menjalankan  dan  memelihara standar  pelayanan  publik.  Karena  itu  akan  mengabdi  kepada  masyarakat  dan  harus  memikul semua tanggungjawab orang yang bekerja dibawah naungannya 7 .
Tanggungjawab  muncul  saat  pertama  kali  dapat  dibuktikan  melalui  kesalahan profesional (seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan pengobatan). Diperlukan pendapat para ahli di dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang dapat memberikan data akurat kepada hakim untuk  menentukan  adanya  kesalahan  profesional.  Tentunya  kesalahan  harus  mempunyai hubungan sebab akibat dengan hasilnya dan mempunyai derajat-derajat tertentu.
Tanggungjawab  pidana  perlu  dibuktikan  dengan  adanya  kesalahan  profesional  terkait masalah: Kelalaia dan Persetujuan pasien yang bersangkutan 8 .
Dalam  “Buku  Kejahatan  Kedua”  pertanggungjawaban  pidana  seorang  dokter  yang mengabaikan peraturan kerja dan menyebabkan kematian atau cedera serius diatur dalam “Buku Kejahatan Kedua” yang memuat hal-hal berikut :
1. Pasal 322KUHP tentang pelanggaran wajib simpan Rahasia Kedokteran
2. Pasal334 KUHP tentang Euthanasia
3. Pasal 346-349KUHP tentang Abortus Provokatus
4. Pasal351 KUHP tentang Penganiayaan
5. Pasal  359-361  KUHP  tentang  lalai  yang  menyebabkan  mati  atau  luka-luka berat.
Apabila terdapat dokter melakukan malpraktek pada mulanya banyak cara yang dapat ditempuh  menurut  Prof.Willem  Alexander  Frederik  Josef  Tumbelaka  mengatakan  kantor wilayah kementerian kesehatan,kehakiman,kejaksaan dan kepolisian juga melaporkan ke media massa.  Dalam  perkembangannya  sekarang  sudah  terdapat  konsensus,  jika  malpraktik  terjadi maka  didahulukan  kepada  Organisasi  Profesi,  dapat  ke  IDI  (cabang)  atau  MKEK  (cabang). Badan  MKEK  nantinya  yang  akan  memeriksa  apakah  kasus  dokter  itu  menyangkut  kode  etik atau  kasus  pidana.  Jika  ternyata  rekam  medis  dokter  berkaitan  dengan  pelanggaran  kode  etik maka  MKEK  akan  mengambil  keputusan.  Tugas  MKEK  hanya  sebatas  pada  bidang  etik  dan apabila  terjadi  pelanggaran  etik  maka  MKEK  antara  lain  memberikan  peringatan  secara  lisan atau tertulis.
Bila peringatan ini tidak didengarkan dan tidak diindahkan maka MKEK mengusulkan IDI  agar  merekomendasikan  praktik  dokter  ditarik.  Kemudian  kementerian  kesehatan  akan memutuskan mencabut izin dokter tersebut. Jika hal ini terjadi maka ini salah satuorganisasi IDI yaitu MKEK menghadapi tugas yang tepat, karena harus menilai temannya sendiri, kewajiban organisasi MKEK diuji dan organisasi harus mengambil keputusan yang subjektif agar dimata masyarakat bahwa profesi medis terus memiliki citra yang baik.
Bila adanya bahwa perbuatan dokter tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana. Bila hal  ini  terbukti  maka  MKEK  menganjurkan  agar  kasus  ini  langsung  dibawa  ke  sidang pengadilan  untuk  diperiksa  dan  kemudian  mendapatkan  keputusannya.  Keharusan  dibawanya
7 Alexandra IndriyantiDewi, “Hukum Etika dan Kesehatan”, PenerbitanBuku Pustaka, 2003, hal.283.
8 Ninik Mariyanti, Malpraktik Kedokteran, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.7-8.
kasus  tersebut  ke  pengadilan  ini  sebenarnya  atas  dasar  penunjukan  Pasal165,  dimana  Pasal tersebut  mengancam  hukuman  bagi  mereka  yang  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana tersebut.

## B. Penanggulangan  kesalahan  diagnosis  pasien  menurut  UUNo.36  Tahun2009  tentang Kesehatan
Dipermukaan  hanya  ada  beberapa  kasus  kesalahandiagnosis  yang  muncul.  Banyak pelayanan  dan  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  tenaga  medis  mungkin melakukan  penyimpangan  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  tetapi  belum  diselesaikan  oleh undang-undang.  Hal  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  aparat  penegak  hukum  tidak  mendukung pasien, terumata di komunitas kecil yang lokasinya pasti tidak setara dengan tenaga medis. Umumnya, sifat yang menyimpang dari hukum dibidang medis dan kesehatan terletak pda dilanggarnya  kepercayaan  pasien  dalam  kontrak  pengobatan.  Kepercayaan  pasien  adalah petugas  kesehatan  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  hati-hati  dan  tidak sembarangan.  Lakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  jangan  lakukan  apa  yang  seharusnya tidak  dilakukan.  Penyebab  kasus  malpraktik  medik  yang  berkepanjangan  adalah  munculnya konsekuensi yang membahayakan kesehatan atau nyawa pasien 9 .
Memang  tidak  mudah  menjadi  dokter,  karena  banyak  dokter  yang  sering  melakukan kesalahan yang berujung pada kesalahan medis,kecacatan atau kematian. Oleh karena itu dalam prakteknya  agar  tidak  menimbulkan  kesewenang-wenangan  dokter  terhadap  pasiennya  perlu ditanggung  pertanggungjawaban  pidana.  Dokter  yang  melakukan  perbuatan  salah  telah diperiksa  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  pasal360KUHP  (ayat1dan2). Dengan  cara  ini,  dokter  yang  melakukan  tindakan  medis  karena  kelalaiannya  yang menyebabkan  cedera  serius  atau  kematian  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  untuk melindungi hak-hak korban pelanggaran.
Malpraktik  medik  pidana  hanya  terjadi  pada  tindak  pidana  materiil(KUHP),  yaitu  tindak pidana yang melarang akibat tertentu dan harus dikenai sanksi pidana 10 .
Jika itu adalah malpraktik medis kriminal atau malpraktik medis dari staf medis, harus di buktikan bahwa ada tanggungjawab atas kesalahan profesional (seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan  pengobatan)  Bagi  korban  kecelakaan  kesehatan  yang  mengalami  luka  ringan  atau luka  berat  yang  menyebabkan  sakit  atau  cedera  dan  menghambat  tugas  dan  mata pencahariannya,  pasal360  ayat1  mengatur  ketentuan  pidana  dimana  “Barangsiapa  karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun”. Ayat2:“Barang  siapa  karena  kesalahannya(kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  luka-luka sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan  pekerjaan,  jabatan  atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.
Namun  aturan  dan  ketentuan  tentang  perbuatan  melawanhukum  dalam  KUHP  tidak secarajelas  mengatur  mengenai  kualifikasidan  jenis  perbuatan  melawan  hukum  di  bidang kesehatan.  Ketentuan  dalam  KUHP  lebih  memperhatikan  akibat  perbuatan  melawan  hukum yaitu malpraktik tersebut, sehingga perlu adanya merumuskan peraturan baru. Ketentuan KUHP secara  otomatis  akan  menentukan  kualifikasi  dokter  terhadap  penyimpangan,  sehingga  dokter dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya  dan  penegak hukum dalam KUHP terhadap dokter yang telah melakukan tindakan malpraktik. Untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  yang  lebih  kuat,  penanganan  malpraktek kedokteran  dan  tenaga  kesehatan  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.29  Tahun  2004  tentang
9 Vera Polina Br Ginting, Penanggulangan Malpraktek, hal.4.
10 R. Soesilo, KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) Serta komentar dan LengkapPasal demi Pasal, (Bogor: Politeia,1994), hal.248.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
praktik kedokteran, Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Undang- Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Namun,  Undang-Undang  Nomor  36  tentang  kesehatan  tahun  2009  tidak  memuat  makna penyimpangan.  Tetapi  dalam  ketentuan  pidana  bab  XX  pasal  190  menyebutkan  “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap  pasien  dalam  keadaan  gawat  darurat  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  32 (ayat2)  atau  Pasal  85  (ayat2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua(2)tahun  dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam perbuatan sebagaimana yang  dimaksud  pada  (ayat1)  mengakibatkan  terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 11 .
Untuk  mengurangi  kesalahan  dalam  mendiagnosis,  kenali  respon  klien  bukan  diagnosa medis, gunakan pertimbangan profesional dibandingkan dugaan, buat diagnosa berdasarkan data objektif  dan  data  subjektif  klien,  hindari  pernyataan  yang  tidak  sesuai  hukum    Sehingga penanggulangan  dalam  kesalahan  diagnosis  yang  sering  dilakukan  oleh  dokter  ataupun  medis dapat meminimalisir masalah malpraktek. Dengan adanya pembentukan Undang-Undang yang sangat  jelas  yang  berisikan  tentang  malpraktek.  Para  profesional  tersebut  harus  memenuhi standar tertentu dalam bekerja dengan profesionalisme  sebelum lembaga yang berwenang dapat memberikan  kekuasaan  di  bidang  ini  serta  mengikuti  standar  yang  ditetapkan  oleh  organisasi profesi.

## KESIMPULAN
Pelanggaran  malpraktik  pidana  terjadi  pada  tindak  pidana  materiil(KUHP)  yang merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  dilarang  menimbulkan  akibat  tertentu  yang  diancam dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum tindak pidana malpraktek yang telah diatur dalam KUHP untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam menangani kasus malpraktik  kedokteran  dan  tenaga  kesehatan  berdasarkan  Pasal360    (ayat1dan2)  KUHP  yang memuat  unsur-unsur  kelalaian  (kulpa)  dokter  atau  tenaga  medis  juga  diatur  pada  UU  No.36 Tahun 2009 (Kesehatan) dan UU No. 36 Tahun 2014 (Tenaga Kesehatan). Dokter atau tenaga medis  memiliki  beberapa  bentuk  penyimpangan  yang  merupakan  adanya  akibat  dari  cedera berat  atau  kematian  pasien  dan  terdapat  hubungan  sebab  akibat  dari  perbuatan  dan  akibat kematian orang lain.
Dalam  upaya  penanggulangan  kesalahan  diagnosis  pasien  perlu  dibentuk  peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan yaitu dengan memberlakukan aturan yang tegas  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kelalaian  tugas  dan  memenuhi  tuntutan  korban  dapat direalisasikan  dengan  Undang  Undang  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  serta  pelanggaran kesehatan bagi setiap orang

## REFERENSI
BUKU Nusye  Ki  Jayanti,  (2009)  “Penyelesaian  Hukum  Malapraktik  Medis”  (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia,
Mohammad Hatta,(2013) “Medical Health Lawand Medical Disputes” (Yogyakarta:Liberty), Isfandyarie, Anny, (2005). malpraktik &resikomedik. Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, Leden Marpaung,(2009) Principles of Criminal Law-Theory-Practice, Jakarta: Sinar Grafika, Anny  Isfandyarie,  (2006)  “TanggungJawab  Hukum  dan  Sanksi  Dokter  Volume  1,
Prestasi Pustaka,  Jakarta Alexandra IndriyantiDewi, (2003) “Hukum Etika dan Kesehatan” , Penerbitan Buku Pustaka Ninik Mariyanti, (1988 ) Malpraktek Kedokteran, PT. Bina Aksara, Jakarta
11 Pasal 190 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Perundang – Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor36Tahun 2009TentangKesehatan Undang-Undang Nomor36Tahun 2014Tentang TenagaKesehatan
Website Hasrul,  Buamona.“KajianYuridis  Tentang  Rekam  Medis”, http://www.LBH.Yogyakarta.org , diaksespadatanggal 10 Januari 2020 pukul 14.30WIB.
Pertanggungjawaban” http://digilib.unila.ac.id/9494/3/BAB%20II%20INDRA.pdf,
diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.40 WIB.
Pidana https://kbbi.web.id/pidana diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.50 WIB. Medis
http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tim-medis-dan-paramedis/
diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 11.15WIB.
Diagnosis” https://pendidikan.co.id/pengertian-diagnosis-ciri-manfaat-dan-tahapan-diagnosa/ diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 11.30 WIB.
Pasien” http://prasko17.blogspot.com/2013/04/pengertian-hak-dan-kewajiban-pasien.html diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.