## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Agustus  2023,  Hal.  316-323  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7788.316-323
ANALISIS PENETAPAN MUT ’ AH DAN NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN HAKIM No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)
Rudi Pratama 1 , Nurul Huda Prasetya 2
1,2 Fakultas Syari ’ ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: 1 rudipratama143@gmail.com, 2 nurulhuda@uinsu.ac.id

## Abstrak
Urgensi  pengkajian  ini  ialah  mendalami  penilaian  hakim vide Tetapan  No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk  mengenai pemenuhan  uang  mut’ah  dan  biaya  ‘iddah  kepada  istri  yang  terindikasi  nusyuz  ditinjau  dari  sudut  pandang hukum  Islam.  Pengkajian  ini  termasuk  pendalaman  yuridis  dogmatis,  ialah  pengkajian  untuk  mendalami konsep-konsep  dan  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  ilmu  hukum.  Bahan  hukum  utama  meliputi  Konstitusi Pernikahan  No.  1  Tahun  1974,  Ketetapan  Otoritas  No.  9  Tahun  1975,  KHI,  dan  Putusan  No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk;  acuan  hukum  pendukung  meliputi  jurnal,  kitab-kitab  ilmiah,  dan  hasil  penelitian yang  sesuai  dengan  pokok  bahasan  ini.  Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  terkait,  pemenuhan  mut’ah  dan biaya ‘iddah terhadap wanita terindikasi nusyuz melalui Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap  kehati-hatian  Majelis  Hakim  atau  tidak  menjadikan nusyuz sebagai  alasan  perceraian  tetapi  karena terjadinya  perselisihan  terus-menerus  antara  kedua  pihak.  Maka  wajar  hakim  tetap  memberikan mut’ah dan biaya ‘ iddah untuk pihak istri yang ditalak raj’I meskipun secara bukti-bukti menunjukan istri tersebut nusyuz . Konsekuensi hukumnya adalah suami berkomitmen membiayai biaya ‘iddah serta mut’ah sesuai dengan jumlah yang  diputuskan.  Sebab  pada  prinsipnya res  judicata  pro  veritate  habetur ,  menuturkan  bahwa  ketentuan pengadilan dinyatakan sah kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.
Kata kunci : Nafkah ‘Iddah , Mut’ah , Nusyuz

## Abstract
The  urgency  of  this  study  is  to  explore  the  judge’s  assessment  vide  Tetapan  No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk regarding  the  fulfilment  of  mut’ah  money  and  the  cost  of  ‘iddah  to  wives  who  are  indicated  to  be  nusyuz  in terms of Islamic law. This study includes dogmatic juridical deepening, which is a study to explore the concepts and principles contained in legal science. The main legal materials include Marriage Constitution No. 1 of 1974, Authority Decree No. 9 of 1975, KHI, and Decision No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk; supporting legal references include journals, scientific books, and research results that are in accordance with this subject matter. Based on the  findings  in  related  research,  the  fulfilment  of  mut’ah  and  ‘iddah  costs  for  women  indicated  as  nusyuz through  Decision  No.  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk  is  a  prudent  attitude  of  the  Panel  of  Judges  or  not  making nusyuz  a  reason  for  divorce  but  because  of  the  continuous  dispute  between  the  two  parties.  So  naturally  the judge still provides  mut’ah and the cost of  ‘iddah for the wife who  is divorced raj’I even though the evidence shows  that the  wife  is  nusyuz.  The  legal  consequence  is  that the  husband  is  committed to  paying  the  costs of ‘iddah and mut’ah in accordance with the amount decided. Because in principle res judicata pro veritate habetur, saying that the provisions of the court are declared valid unless cancelled by a higher decision.
Keywords: Alimony ‘Iddah, Mut’ah, Nusyuz

## I.   PENDAHULUAN
Nusyuz ialah  pemimpin  keluarga  memohon  kehormatan  (harga  diri)  kepada  wanita  sebab  rasa egonya  atau  kedurhakaan  yang  dilakukan  istri  terhadap  suami  tanpa  alasan  yang  sesuai  dan dibenarkan syariat menurut Imam At-Tabari. Hak istri harus seimbang dengan kesalehannya, sehingga ketika  istri nusyuz maka  haknya  sebagai  istri  terhapus  karena  hak  tersebut  didapat  karena  adanya kesalehan dan ketaatan istri terhadap pemimpin keluarga (suami). Ketentuan 149 poin (b) Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disingkat  KHI)  menyatakan  bahwa  “apabila  suatu  pernikahan  berakhir
dengan perceraian, mantan suami  wajib memberikan biaya hidup, tempat tinggal, dan pakaian untuk mantan istri ketika masa tunggu, kecuali mantan istri yang dicerai ba’in atau nusyuz dan tidak hamil.” (Ihwanudin, 2019). Wanita yang telah ditalak raj’I (talak yang masih bisa dirujuk) memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah (Zuhailiy, 2011). Menurut Pasal 152 KHI, mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia berbuat nusyuz. Klausul ini menyatakan bahwa pasangan yang telah melakukan nusyuz tidak berhak atas biaya iddah setelah  perceraian.  Meskipun  wanita  tersebut  masih  berstatus  sebagai  istri,  ia  tak  memperoleh  biaya hidup  atas  pasangannya(suami),  seperti  tertera  dalam  Pasal  80  ayat  (7)  KHI.  Jika  istri nusyuz ,  maka komitmen suami berdasarkan ayat (5) batal demi hukum.
Namun, pada kenyataannya hal ini berbeda dengan Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk, masih tetap mewajibkan suami membiayai mut’ah dan biaya ‘iddah sebesar Rp. 6.000.000,- kepada istri yang terindikasi nusyuz. Dalam kasus tersebut suami mendalilkan bahwa istrinya  telah  berselingkuh  dengan  orang  lain,  menolak  berhubungan  badan  dengan  pemohon  dan sering  keluar  rumah  tanpa  izin  suami.  Pihak  suami  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dengan menghadirkan  dua  orang  saksi  dan  bukti-bukti  materiil  lainnya.  Kedua  saksi  saat  pembuktian menyatakan  ketidakharmonisan  hubungan  perkawinan  penggugat  dan  tergugat  dikarenakan  perilaku termohon yang sering berhubungan dengan pria lain, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, dan  tidak  pernah  merasa  tercukupi  kebutuhannya  dengan  pemberian  suami.  Kondisi  tersebut membuktikan  termohon  telah  meninggalkan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri  dan  terindikasi berbuat nusyuz terhadap  suaminya  menurut  hukum  Islam.  Meskipun  demikian,  hakim  dengan tetapannya  tetap  memberikan  biaya ‘iddah dan mut’ah terhadap  penggugat  rekonvensi.  Atas  dasar permasalahan  inilah,  peneliti  mencoba  menganalisis  lebih  jauh  bagaimana  pertimbangan  hakim sehingga  hakim  tetap  memberikan  biaya ‘iddah juga mut’ah untuk  wanita  terindikasi  berperilaku nusyuz dengan sudut pandang syariat Islam.
Al-thalaq  berasal  dari  bahasa  Arab  al-ithlaq,  yang  berarti  melepaskan  atau  meninggalkan. “Talak” berarti “melepaskan,” atau “mengakhiri hubungan.” “Furqah” berarti “perceraian”, kebalikan dari  “persatuan”.  Kedua  ungkapan  ini  akhirnya  diterima  oleh  para  ahli  hukum  sebagai  terminologi untuk  perceraian  antara  suami  dan  istri  (Muchtar  Naim,  2001).  Para  ulama  menafsirkan  “thalaq” dengan  berbagai  cara,  namun  isinya  tetap  sama,  dengan  Al-Mahalli  mengartikulasikan “menghilangkan  ikatan  perkawinan  dengan  memakai  lafaz  thalaq  dan  semacamnya”  (Muhammad Abu  Zahrah,  1987).  Tujuan  dari  perumusan  ini  adalah  untuk  menunjukkan  sifat  perceraian  atau “talaq”,  khususnya  istilah  “melepaskan”  atau  “melepaskan  ikatan”  atau  “membatalkan”,  yang menunjukkan bahwa talak membebaskan apa pun yang telah diikat, terutama ikatan pernikahan. Talak disyariatkan oleh Al Qur’an, Sunnah, dan ijma’. Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya,

## ٌحيِرْسَت ْوَأ  ٍفوُرْعَِبِ ٌكاَسْمِإَف ِنَتََّرَم ُقَلاَّطلا
Artinya  :Talak  (yang  didamaikan)  dua  kali.  Kemudian,  diperbolehkan  bersatu  atau  cerai  secara ma’ruf. (QS.Al-Baqarah:229)
“Cerai”  adalah  syariat  yang  dibenarkan  dan  tidak  boleh  dilakukan  kecuali  ada  sebab  yang  baik, menurut  mayoritas  ulama  (mazhab  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hanbali).  Ketika  bahtera  pernikahan  tak  lagi berfungsi  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan,  maka  perceraian  menjadi  syariat  dan  jalan  keluar  dari ikatan perkawinan guna menghilangkan kerusakan dalam perkawinan (Zuhailiy, 2011).
Nafkah  ‘iddah  terdiri  dari  dua  kata:  “nafkah”  dan  “‘iddah.”  Istilah  “nafkah”  dan  “‘iddah” berasal dari kata Arab “nafaqah”, yang berarti “biaya, pengeluaran, pengeluaran uang.” ‘Iddah berasal dari  bahasa  Arab,  demikian  pula  ‘iddad,  bermakna  hitungan.  Namun,  dalam  konteks  perkawinan, nafaqah  berarti  “segala  sesuatu  yang  dibelanjakan  dari  kekayaannya  untuk  kepentingan  seorang wanita yang menjadi ibu dan keperluan anak-anaknya” dalam hal makanan, pakaian, perumahan, dan beberapa  kebutuhan  dasar  lainnya  serta  perawatan,  yang  menyebabkan  kekayaannya  menurun”  ( Munawwir, 2000). Berdalilkan Al-Qur’an, Sunnah, dan  Ijma’ ulama, Nafkah ialah mutlak dalam hal ini (Abdur Rahman, 1992). Dalam literatur fiqih, ‘iddah diartikan sebagai masa penantian yang dilalui seorang  wanita  untuk  memastikan  kesucian  kandungannya  atau  untuk  beribadah,  yaitu  menjalankan kehendak  Allah  (Muhammad,  2001).  Mazhab  Hanafi  mendefinisikan ‘iddah sebagai  masa  yang ditentukan  secara  syariat  yang  harus  dilalui  oleh  perempuan  sebagai  dampak  berakhirnya  hubungan
perkawinan,  dimana  istri  harus  menunggu  sejumlah  hari  tertentu  sesuai  dengan ‘iddah yang  dilalui baik ‘iddah cerai  hidup  maupun  cerai  mati  (Zuhailiy,  2011).  Namun  bila  istri nusyuz ,  maka  hak nafkah terhadapnya menjadi gugur (Al-Shalabi, 2012). Nafkah  ‘iddah telah berlaku sejak  masa Nabi SAW,  dan  dilandaskan  oleh  Al-Qur’an.  Kemudian  landasan  aturan  dari  pengamalan  biaya  ‘iddah ialah:

## ُهُق ْز ِر ِهْيَلَع َرِدُق نَم َو ِهِتَعَس ن ِ م ٍةَعَس وُذ  ْقِفنُيِل

## ًارْسُي  ٍرْسُع َدْعَب ُ َّاللَّ ُلَعْجَيَس اَهاَتآ اَم  َّلَِإ ًاسْفَن ُ َّاللَّ  ُفِ لَكُي  َلَ ُ َّاللَّ ُهاَتآ اَّم ِم ْقِفنُيْلَف
Artinya:  Biarkan  dia  menghabiskan  jika  dia  memiliki  kemampuan.  Dan  barangsiapa  yang  memiliki harta, hendaklah ia menafkahkan dari harta Allah. Allah hanya membebani seseorang berdasarkan apa yang  Dia  berikan  kepada  mereka.  Dan  Allah  akan  memberikan  kemudahan  setelah  kesulitan.  (QS Ath-Thalaq:7).
Ayat ini menegaskan bahwa suami harus memelihara wanita yang menjadi pendampingnya dan anak-anak  mereka  dengan  keadaan  belum  dewasa  sesuai  kesanggupannya,  sampai  ia  menafkahi mereka jika ia mampu (al-Qurthubi, 1995: 158).
Mut’ah  adalah  istilah  dalam  bahasa  Arab  dengan  makna  “semua  barang  untuk  dinikmati  dan digunakan”.  Mut’ah  adalah  hadiah  yang  diberikan  oleh  pihak  pria  untuk  wanitanya  dalam  bentuk imbalan juga penghiburan jika terjadi perceraian (Abu, 2002). Mut’ah digambarkan sebagai “sesuatu (uang,  barang,  dll)  diperoleh  dari  pihak  pria  yang  diceraikan  kepada  mantan  istrinya  sebagai  bekal untuk  kehidupan  mantan  istrinya.”  Memberi  mut’ah  adalah  syariat  dari  Allah  SWT  kepada  laki-laki untuk  senantiasa  memperlakukan  istri  mereka  dengan  baik  selama  mereka  masih  menikah  dan melepaskan atau menceraikan pasangan mereka. Para ulama sepakat tentang perlunya membayar uang mut’ah  kepada  pihak  wanita  yang  dilepas  dengan  talak  oleh  pasangan  prianya  tanpa  bersenggama dahulu  (qabla  al-dukhul),  serta  ba’da  al-dukhul  (sesudah  bersenggama),  sebagaimana  diriwayatkan oleh  Imam  Syafi’i(Muhammad  Bagir,  2008).  Dalam  surat  al-Baqarah  diinformasikan  mengenai jumlah mut’ah yang harus diberikan, yaitu :
َع َّنُهوُعِ تَمَو ًةَضيِرَف َّنَُلَ ْاوُضِرْفَ ت ْوَأ ُّنُهوُّسََتَ َْلَ اَم ءاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط نِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َّلا

## ِِتْقُمْلا ىَلَعَو ُهُرَدَق ِعِسوُمْلا ىَل َيِنِسْحُمْلا ىَلَع ًا قَح  ِفوُرْعَمْلِبِ ًاعاَتَم ُهُرْدَق
Artinya:  kalian  tidak  berkewajiban  jika  kalian  menceraikan  istri  kalian  sebelum  melakukan hubungan  seksual  dengan  mereka  atau  membayar  mahar.  Dan  kamu  harus  menawarkan  mereka mut’ah (hadiah). Orang kaya sesuai  kesanggupannya, juga orang fakir  sesuai kesanggupannya, yaitu sesuai dengan nilai pantas.  Ini adalah hadiah  bagi mereka yang melakukannya dengan baik. (QS Al- Baqarah:236)
Ayat  ini  tidak  mengatakan  apakah  seorang  suami  harus  menawarkan  istrinya  mut’ah  terbesar atau  terkecil.  Teks  tersebut  tampaknya  menawarkan  otoritas  penuh  kepada  suami  atas  jumlah pemberian.  Ayat  itu  hanya  menentukan  satu  syarat:  “kelayakan”.  Mut’ah  tidak  ada  ukurannya, menurut ulama Syafi’iyah, namun dianjurkan minimal dengan 30 dirham. Besarnya mut’ah tak sama secara  universal  namun  menyesuaikan  norma  masyarakat  setempat.  Besarnya  mut’ah  diambil  dari pasangan pria untuk bekas wanita pendamping hidupnya ditentukan oleh kepatutan dan kesanggupan suami, menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.
Nusyuz secara  bahasa  dikutip  dari  kata nasyaza-yansyuzu-nusyzan dengan  makna  melihat secara jelas melalui tempat  yang tinggi. Secara istilah nusyuz berarti al-khuruj ‘an al-tha’ah, keluar dari  ketaatan.  Al-Tabari  mengartikan nusyuz dengan  pembangkangan  istri-istri  terhadap  suaminya (perintahnya)  dan  penolakan  istri-istri  terhadap  tempat  tidur  suaminya  ( jima’ )  tanpa  alasan  yang dibenarkan  syariat  (Turnip,  2021). Nusyuz adalah  salah  satu  bentuk  kedurhakaan  yang  hukumnya haram  karena  mengandung  unsur  ketidakadilan  dan  menyia-nyiakan  hak-hak  yang  telah  ditentukan (Kamalia,  n.d.). Nusyuz biasanya  terjadi  ketika  seorang  istri  membangkang  kepada  suami  dengan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya, tetapi bisa juga terjadi ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri (Abdullah, 2017). Diantara ayat yang menjelaskan masalah ini, yaitu :
َِبَِو ٍضْعَ ب ىَلَع ْمُهَضْعَ ب ُ للّا َلَّضَف اَِبِ ءاَسِ نلا ىَلَع َنوُماَّوَ ق ُلاَجِ رلا َنوُفاََتَ  ِتَِّلالاَو ُ للّا َظِفَح اَِبِ  ِبْيَغْلِ ل ٌتاَظِفاَح ٌتاَتِناَق ُتاَِلِاَّصلاَف ْمِِلَاَوْمَأ ْنِم ْاوُقَفنَأ ا َّنُهَزوُشُن
ًلايِبَس َّنِهْيَلَع ْاوُغْ بَ ت َلاَف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف َّنُهوُبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِفِ َّنُهوُرُجْهاَو َّنُهوُظِعَف
ًايرِبَك ًا يِلَع َناَك َ للّا َّنِإ
Artinya: Mereka pria ialah pemimpin untuk wanita sebab Allah menjadikan pria untuk menafkahkan sebagian  penghasilannya.  Akibatnya,  wanita  berbudi  luhur  ialah  wanita  dengan  taat  mengikuti perintah  kepada  Allah  juga  melindungi  jiwa  mereka  semata  saat  prianya  tak  membersamai,  seperti yang  telah  Allah  berikan  kepada  wanita.  Jika  Anda  mencurigai  seorang  wanita  nusyuz,  tegur  dia, keluarkan  dia  dari  tempat  tidurnya,  dan  pukul  dia.  Kemudian,  jika  mereka  menuruti  Anda,  hindari mengganggu mereka. Allah benar-benar Maha segalanya. (An-Nisa: 34)
Hadits Nabi SAW juga membahas masalah nusyuz, dengan sabda Nabi SAW, “Maka jika kamu takut akan kemaksiatan mereka, jauhkan mereka dari tempat tidurnya” (Sholihah, 2014). Berdasarkan penalaran  Alquran  dan  hadis,  mayoritas  ahli  fiqih  berpendapat  “nusyuz  adalah  kedurhakaan  yang biasa diperbuat oleh seorang istri kepada suaminya, dan merasa superior atau meremehkan suaminya, serta  menunjukkan  kebencian  atau  ketidaksenangannya  terhadap  suaminya.”  KHI  juga  membahas masalah  nusyuz  sebanyak  enam  kali  dalam  alinea  tersendiri,  yakni  pada  pasal  80,  84,  dan  152. Ketentuan-ketentuan  ini  hanya  berlaku  untuk  nusyuz  yang  dilakukan  oleh  wanita;  tidak  ada  aturan yang berlaku jika nusyuz dilakukan oleh suami. Tolak ukur nusyuz yang dijelaskan dalam KHI adalah jika  istri  tidak  melaksanakan  kewajiban  istri  yang  umum,  yaitu  mengabdi,  baik  lahir  maupun  batin, kepada  suaminya  sesuai  garis  aturan  yang  diperbolehkan  syariat  Islam,  maka  ia  dianggap  nusyuz. Ibnu, 2021: 112). Menurut Ketentuan 84 poin (1) KHI, pihak wanita menjadi dipandang  nusyuz bila dia  menolak  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  seperti  pada  Ketentuan  83  poin  (1)  KHI  melainkan untuk sebab yang dibenarkan.
Hak  ex  officio  adalah  keistimewaan  yang  diberikan  kepada  pengadilan  sebab  kedudukannya membela hak-hak mantan istri pada saat perceraian, khususnya dalam sengketa perceraian. Yurisdiksi ex  officio  memungkinkan  pengadilan  untuk  menentukan  situasi  yang  bukan  bagian  dari  prosedur peradilan,  seperti  pemberian  nafkah  “iddah”  kepada  mantan  istri  dari  bekas  suami  pasca  perpisahan. Kewenangan  ex  officio  dimaksudkan  berperan  menjaga  kesejahteraan  mantan  istri  yang  sering dilanggar oleh mantan suami (Moh.  Idris Ramulyo, 2004). Pasal 41(c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menunjukkan “mahkamah boleh memerintahkan bekas pihak pria(suami) untuk menafkahi juga menetapkan  kesejahteraan  bekas  wanita  pendamping  hidupnya”.  Menurut  pasal  ini,  istilah  “boleh” dibaca  sebagai  “kekuasaan”  ex  officio  (Thariq,  2019),  yang  memberikan  kewenangan  kepada pengadilan  untuk  menawarkan  uang  penghibur  dan  biaya  masa  tunggu  demi  pemenuhan  kebutuhan terkait perceraian bagi bekas istri.
Hal  ini  juga  diatur  sesuai  prosedur  peraturan  perceraian  di  mahkamah  syariah,  yang  secara aturan  peradilan  dijabarkan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, Lembaga Tinggi Penguji UU Republik  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Keputusan  KMA/032/SK/  IV/2006  mengenai  Penerapan Kitab II Petunjuk Pengatur Peranan Peradilan, pada poin tujuh disebutkan mahkamah syariah dengan keistimewaan  jabatannya berwenang  memutuskan  biaya  hidup  masa  tunggu  bagi  pihak  pria  kepada wanita  pendamping  hidupnya  dan  syarat  mut’ah  mempunyai  ketentuan  bahwa  kesalahan  istri  untuk nusyuz  belum  diperlihatkan.  (Syaifuddin,  M.,  2000).  Ketentuan  ini  memberikan  syarat  hakim  dapat menerapkan    kewenangan  ex  officio  bilamana  seorang  istri  tidak  melakukan  nusyuz  atau membangkang  terhadap  perintah  suaminya  serta  tidak  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai istri,  sesuai  dengan  pasal  152  KHI  “  Jika  tidak  ada  nusyuz,  mantan  suami  wajib  membayar  biaya iddah mantan istri, sesuai dengan pasal tentang biaya iddah bagi wanita yang diceraikan.”

## II. METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian  yuridis  normatif  untuk  mengkaji  persoalan  pada  pengkajian  ini, yaitu  pengkajian  untuk  menggali  prinsip-prinsip  yang  terdapat  pada  aspek  konstitusi(Fitriani,  2022). Hal  ini  dikarenakan  penulis  ingin  menelaah  putusan  dengan  menggunakan  norma  dan  dogma  dalam kajian  hukum  islam.  Sumber  hukum  utama  yang  diaplikasikan  adalah  Compilation  Of  Islamic  Law serta  Putusan  No.  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk.  pendukung  hukum  lainnya  yang  digunakan  yaitu terdapat  dalam  literatur  perpustakaan  dalam  bentuk  buku,  jurnal,  kitab-kitab  ulama,  serta  produk pengkajian  yang  berhubungan  dengan  pokok  bahasan  ini.  Untuk  memperkuat  hasil  analisis  dalam penelitian  ini,  penulis  juga  mewawancarai  hakim  terkait  yang  memutuskan  kasus  keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk.  Pada  pengkajian  tersebut,  penulis  menerapkan  pendekatan  studi  kasus, yang  mencoba  menelaah  kasus  yang  diselesaikan  oleh  mahkamah  yang  sudah  mempunyai  legal
standing(Marzuki,  2014).  Analisis  data  dilakukan  secara  preskriptif  yang  berusaha  memberikan penilaian terhadap ratio decidendi dari tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk dengan menerapkan asas syari’at Islam dan literatur perpustakaan.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Pemberian  Uang  Mut’ah  dan  Nafkah  ‘Iddah  untuk  Istri  Terindikasi  Nusyuz  vide  Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk
Dalam  menganalisis  secara  utuh  tentang  pemberian  biaya  ‘iddah  dan  mut’ah  untuk  wanita nusyuz,  peneliti  akan  mendeskripsikan  secara  sistematis  kedudukan  kasus vide Tetapan  Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk.  Putusan  tersebut  adalah  hasil  dari  permohonan  pemohon  kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang berada di wilayah hukumnya. Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah dengan resmi di tanggal 16 Agustus 2009 secara hukum Islam dan hukum nasional. Hasil hubungan perkawinan tersebut lahirlah satu orang anak perempuan berusia 12 tahun. Lima tahun pertama usia pernikahan hubungan keluarga masih terjalin harmonis sesuai dengan tuntunan  ajaran  agama  Islam,  namun  seiring  berjalannya  waktu  hubungan  pernikahan  mulai  sering terjadi keributan dan perselisihan.
Penggugat mengatakan bahwa termohon durhaka kepadanya, durhaka beribadah, sering keluar rumah tanpa seizinnya, tidak mengasuh dan mendidik anak dengan baik, serta dekat dengan laki-laki selain dirinya. Gugatan penggugat dan argumen saksi-saksi yang dimunculkan pada masa pembuktian sama-sama  mendukung  dalil  Pemohon  bahwa  Termohon  sering  keluar  rumah  tanpa  sepengetahuan Pemohon  dan  Tergugat  berselingkuh  dengan  laki-laki  lain  (Ayu,  R.  F.,  & Pangestu,  2021).  Terbukti dari  kesaksian  yang  diberikan  di  persidangan  bahwa  ada  masalah  yang  belum  terselesaikan  dalam rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  yang  menghalangi  perdamaian.  Para  hakim  yang  ditugaskan untuk  kasus  tersebut  memutuskan  untuk  mengabulkan  permintaan  penggugat  dan  memberikan persetujuan perceraian kepada pasangan tersebut.
Dalam kasus ini, tergugat meminta biaya ‘iddah dan mut’ah dari penggugat, namun permintaan ini  tak  diajukan  dalam  gugatan  awal  oleh  termohon,  melainkan  diajukan  pada  tahap  duplik,  yang mana hal tersebut tidak sah menurut hukum. Meskipun tuntutan termohon ditolak oleh majelis hakim karena diajukan pada tahap duplik, ternyata hakim dengan menggunakan kewenangan ex officio atau hak karena jabatannya tetap mengabulkan tuntutan termohon, dengan menghukum pemohon memberi biaya hidup masa tunggu sebesar Rp3.000.000,-, serta hadiah pasca perpisahan sebesar Rp 3.000.000,- untuk termohon (Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, 2022).
Pengajuan  alasan  perceraian  pemohon  konvensi  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada kemungkinan  mereka  akan  hidup  rukun  lagi,  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tetap membayar  nafkah  mut’ah  dan  iddah  kepada  tergugat  (istri).  Perkara  tersebut  sesuai  dan  memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991. Selanjutnya Dewan Pengadilan berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut sejalan dengan Yurisprudensi  Lembaga  Tinggi  Penguji  UU  Republik  Indonesia  nomor  534  K/Sip/1996  tanggal  18 Juni  1996,  menyatakan  “dalam  proses  perceraian,  tidak  diperlukan  untuk  menentukan  siapa  yang memicu perceraian atau apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi lebih kepada apakah pernikahan  itu  sendiri  masih  dapat  dipertahankan.”  Oleh  karena  itu,  Dewan  Pengadilan    memutu pihak pria mutlak membayar biaya masa tunggu bekas istri. Meskipun tuntutan biaya ‘iddah , mut’ah , dan  kiswah  dari  penggugat  rekonvensi  sudah    dinyatakan  tidak  dapat  diterima  karena  diajukan  pada tahap duplik searah dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dengan Pasal 149 poin (a) KHI(Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, 2020).

## 3.2   Kajian  Penilaian  Hakim  Berdasarkan  Putusan  Nomor  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk  untuk Menentukan Uang Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah
Penetapan  biaya ‘iddah serta mut’ah oleh  Majelis  Hakim  belum  sepenuhnya  memperhatikan batasan  yang  tertera  pada  ketentuan  152  KHI,  mengatur  bahwasannya  wanita  bekas  pendamping hidupnya berwenang atas biaya ‘iddah yang diberikan bekas pasangan pihak laki-laki jika tidak dalam keadaan nusyuz .  Kondisi  tersebut  dikarenakan,  menurut  Putusan  Nomor  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk., pihak  perempuan  telah  melakukan nusyuz karena  berselingkuh  dengan  laki-laki  lain  dan  tidak  dapat menjalankan  komitmennya  terhadap  suami  sebagaimana  yang  telah  diikrarkan(Sholihah,  2014). Kesaksian tersebut disampaikan oleh penggugat  pada proses pembuktian yang membenarkan bahwa
istrinya  terindikasi nusyuz .  Bukti  awal  disampaikan  oleh  saudara  sah  penggugat  dan  bukti  lainnya diutarakan oleh pembantu yang bekerja dengan pemohon juga termohon, menyatakan :
“bahwasannya  alasan  ikatan pernikahan pihak pria penggugat dengan  wanita tergugat  tak rukun lagi  disebabkan  acap  kali  timbul  percekcokan  dan  perdebatan,  termohon  tak  pernah  merasa syukur  dengan  pemberian  biaya  hidup  dari  pihak  penggugat,  sering  keluar  rumah  tanpa  seizin penggugat  dalam  kurun  waktu  yang  lama  yaitu  selama  satu  pekan  bahkan  hingga  satu  bulan, termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain.” (adik kandung pemohon) “bahwa, alasan lainnya adalah karena termohon sering meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu yang lama tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemohon, sering pulang kerja hingga larut malam  dengan  alasan  fitness  atau  nongkrong,  termohon  memakai  pakaian  yang  kurang  sopan ketika  keluar  rumah,  termohon  juga  kasar  dan  kurang  baik  dalam  merawat  anak.  Hal  ini mengakibatkan pertengkaran dan adu mulut terjadi dari pihak wanita dengan pihak pria.” (asisten yang bekerja di rumah penggugat dan tergugat)
Melihat  keterangan  saksi  tersebut,  terbukti  perselisihan  dalam  keluarga  dipicu  oleh  terjadinya perbedaan  pendapat  yang  berkelanjutan  sehingga  sulit  didamaikan.  Di  samping  itu,  saksi mengungkapkan  kehadiran  pria  lain  sebagai  pihak  ketiga  yang  berselingkuh  dengan  termohon menjadi  implikasi  retaknya  hubungan  keluarga  dan  menjadi  bukti  tidak  taatnya  termohon  terhadap pemohon.  Seharusnya  ini  menjadi  pertimbangan  hakim  bahwa  dalam  perspektif    hukum  islam  istri tersebut  telah nusyuz yang  secara  konkret  dijelaskan  pada  Pasal  84  ayat  (1)  KHI,  seorang  wanita terindikasi nusyuz apabila wanita tersebut meninggalkan komitmen  yang sudah ditetapkan pada Pasal 83 ayat (1), jika ia tidak mempunyai dasar sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa jika istri tidak memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  istri  terhadap  suami,  maka  dianggap nusyuz (Husna, R., & Sholehah, 2021). Kesepakatan para imam mazhab adalah bahwa menafkahi istri  yang nusyuz hukumnya  haram,  dan  hak  nafkahnya  hilang.  Setiap  pasangan  berhak  mendapatkan  kebaikan dari  pasangannya  dan  berkewajiban  mencukupi  kebutuhan  pendamping  hidupnya  penuh  keikhlasan serta  tanpa  amarah.  Sebagai  akibatnya,  istri  harus  patuh  terhadap  suami  dan  tidak  meninggalkan rumah,  pasangan  laki-laki  memiliki  wewenang  untuk  memperingatkan  agar  tidak  meninggalkan rumah.  Suami  juga  bertanggung  jawab  untuk  membayar  mahar  dan  memberikan  nafkah  (Al- Dimasyqi,  2014).  Jika  seorang  istri  tidak  taat  kepada  suaminya  selama  masa  perkawinan,  saat  itulah istri  kehilangan  wewenang  dalam  menerima  biaya  hidup  dari  suaminya,  dan  kewajiban  tersebut dilanjutkan  setelah  ketidaktaatan  tersebut  berhenti  (Syarifuddin,  2007).  Peneliti  memberikan gambaran  bahwa    suatu  komponen  untuk  menciptakan  keharmonisan  dalam  bahtera  pernikahan adalah  seluruh  anggota  keluarga  dapat  tinggal  dalam  satu  rumah.  Secara  teori,  risiko  keretakan keluarga meningkat jika salah satu anggota keluarga yang ada, baik pasangan dari pihak laki-laki atau perempuan  menetap  di  rumah  yang  berbeda.  Suami  istri  yang  sudah  lama  berpisah  lebih  cenderung memiliki  prasangka  buruk  dan  konflik,  yang  dapat  berujung  pada  kehidupan  rumah  tangga  yang disharmoni  (Turnip,  2021).  Seperti  permasalahan  dalam  tetapan  keluaran  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk pihak istri lebih sering meninggalkan rumah, walaupun dengan alasan bekerja sehingga menimbulkan kecurigaan hingga perselisihan yang merusak rumah tangga pihak suami dan istri.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kewenangan ex  officio pengadilan untuk  menetapkan mut’ah dan  biaya ‘iddah  vide tetapan  keluaran  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan  sikap  kehati-hatian  dari  Majelis  Hakim,  untuk  tidak  menjadikan nusyuz sebagai  alasan utama  dalam  perceraian  sehingga  hak  wanita  yang  diceraikan  tetap  diberikan.  Meskipun  bukti-bukti yang ada dalam persidangan menggambarkan perilaku istri sudah terindikasi nusyuz berdasarkan KHI, firman  dalam  al-qur’an  serta  ijma  ulama  menjadikan  istri  tak  memperoleh mut’ah dan  biaya ‘iddah setelah  perpisahan  dengan  talak.  Terlebih  hakim  sudah  mempertimbangkan  fakta  yang  terungkap  ke persidangan  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  saksi  yang  dihadirkan  oleh  pemohon.  Akan  tetapi dalam  hal  ini  Majelis  hakim  sangat  sulit  untuk  membuktikan  apakah  istri  tersebut  benar  terbukti nusyuz , dikarenakan bukti yang menunjukan istri nusyuz tidak memenuhi syaratnya sebagai alat bukti (Yuliana, 2021). Oleh sebab itulah hakim mengesampingkan masalah nusyuz dalam putusan tersebut, dengan  mengangkat  perdebatan  dan  permusuhan  yang  berkepanjangan  sebagai  alasan  utama  dalam masalah perpisahan ini, menurut Dewan Pengadilan sesuai dengan aturan 116 poin (f) KHI.
Dalam Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk peneliti mencoba menganalisis asas hukum apa yang diaplikasikan oleh majelis hakim sehingga mengesampingkan bukti-bukti yang menunjukan bahwa pihak istri telah nusyuz. Analisis peneliti menemukan bahwa majelis hakim dalam perkara ini
menggunakan  Asas  Kepastian  Hukum,  yang  mana  hakim  menilai  dan  menimbang  sesuai  dengan pokok  perkara  yang  diajukan  yaitu  pasal  116  huruf  (f)  KHI  tahun  1991(Putri,  S.  A.,  &  Nugraha, 2020).  Selain  itu  hakim  juga  menggunakan  prinsip  syariat  yang  dikutip  dalam  tulisan  karya  Al- Asybah Wa al Nazhair dalam memutuskan perkara ini, yaitu :
أرد حلاصملا بلج لىع مدقم دسافملا
Artinya: “Meniadakan kerusakan lebih diutamakan ketimbang mencari maslahat”.
Hakim menilai hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan pihak wanita memang sangat tidak  mungkin  disatukan  kembali    karena  pertengkaran  berkepanjangan,  jika  jalinan  pernikahan mereka  masih  dipertahankan  kemungkinan  munculnya  mafsadat  lebih  besar  yaitu  penderitaan  yang berkepanjangan.
Meskipun bukti-bukti nusyuz dari pihak pemohon sudah diverifikasi oleh para saksi dan diakui oleh  Majelis  Hakim,  tetap  tidak  menjadikan  gugurnya  pemberian  biaya  ‘iddah  dan  mut’ah  untuk tergugat  (istri).  Dewan  pengadilan  tetap  menganggap  seorang  istri  berwenang  memperoleh  biaya ‘ iddah dan mut’ah pasca  perceraian,  peristiwa  tersebut  memang  telah  disusun  dengan  ketentuan  41 poin  (c)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  mengenai  Pernikahan  juga  ketentuan  149  poin  (a) Compilation  of  Islamic  Law .  Dewan  pengadilan  perlu  harus  memperhatikan  nasib  seorang  wanita yang  telah  diceraikan,  maka  dari  itu  pengadilan  menggunakan  kewenangan  istimewa  atau ex  officio demi  menjamin  kelangsungan  hidup  seorang  wanita  yang  telah  diceraikan.  Bukan  hakim  tidak memperhatikan  bukti nusyuz yang  ada  dalam  persidangan,  tetapi  majelis  hakim  juga  harus mempertimbangkan hak seorang wanita sebagai manusia yang dijamin oleh Perma No. 3 Tahun 2017 tentang panduan mengatur kasus pada wanita yang berurusan dengan pengadilan  untuk memperoleh bantuan keadilan terhadap keistimewaan wanita sesudah talak ;(Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, 2021).
Sementara  itu,  akibat  hukum  yang  lahir  dalam putusan  yang  melampaui  kewenangan  adalah menunda  tetapan  pengadilan  dari  semua  lini  peradilan  di  tingkat  kasasi  karena  tidak  memiliki yurisdiksi  atau  di  luar  batas  kewenangan  berdalilkan  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2004.  Untuk  mengajukan  banding  atau  tidaknya  mengenai  tetapan  keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk, sebenarnya hak suami untuk mengajukan atau tidaknya ke pengadilan yang lebih  tinggi.  Bila  Tetapan  Keluaran  3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk  tidak  dimintakan  banding  kepada pengadilan  yang  lebih  tinggi,  maka  putusan  tersebut  wajib  dilaksanakan  setelah inkracht atau berkekuatan  hukum  tetap.  Oleh  karenanya  bekas  suami  dalam  putusan  tersebut  berkewajiban membayarkan  nafkah ‘iddah berjumlah  Rp3.000.000,-  dan mut’ah berjumlah  Rp3.000.000,-.  Hal  ini didasarkan  pada  prinsipnya  suatu  putusan  yang  sudah  diputuskan  oleh  hakim  dipandang  benar  atau disebut dengan res judicata pro veritate habetur .

## IV.  KESIMPULAN
Berlandaskan  pengkajian  yang  sudah  penelaah  uraikan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pemberian  mut’ah  dan  biaya  ‘iddah  untuk  pihak  wanita  yang  telah  nusyuz  vide  tetapan  Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk  merupakan  sikap  kehati-hatian  Majelis  Hakim  atau  tidak  menjadikan nusyuz  sebagai  alasan  perceraian  tetapi  karena  terjadinya  perselisihan  terus-menerus  antara  kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan  mut’ah dan biaya ‘iddah terhadap pihak wanita sesudah ditalak raj’I meskipun secara bukti-bukti menunjukan istri tersebut nusyuz. Konsekuensi hukum dari pemberian  nafkah  ‘iddah  bagi  istri  nusyuz  dapat  diajukan  banding  oleh  suami  kepada  pengadilan tinggi  agama  provinsi  sebelum  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht).  Tetapi,  jika  pihak  suami  ridho atau  menerima  putusan  hakim  tanpa  mengajukan  upaya  hukum  banding,  akibat  hukumnya  adalah pihak  laki-laki  berkomitmen  menanggung  biaya    ‘iddah  dan  mut’ah  dengan  jumlah  sesuai  tetapan. Sebab pada prinsipnya res judicata pro veritate habetur atau tetapan pengadilan dipandang sah kecuali dibatalkan oleh tetapan diatasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, E. A. (2017). Islamic Civil Law Reform Practices And Ideas .Yogyakarta: UII Press. Abdur Rahman. (1992). Marriage in Islamic Shari’ah . PT Rineka Cipta. Abu, N. H. (2002). Textuality of the Qur’an; A Critique of the Qur’an, terj. Khoiron Nahdliyyin . Lkis.
Al-Dimasyqi, S. A.-’Allâmah M. I. ‘Abdurrahmân. (2014). Fiqih Empat Madzhab . Hasyimi Press. Al-Shalabi, A. M. (2012). Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, terj. Izzuddin Karimi . Darul Haq. Ayu,  R.  F.,  &  Pangestu,  R.  (2021). Modernity:  Rights  and  Obligations . YUDISIA : Journal  of  Legal  Thought and Islamic Law , 1 (12), 73. https://doi.org/https://doi.org/10.21043 Fitriani, I. (2022). Integrasi Ilmu Untuk Peradaban . CV. Alinea Media Dipantara. Herman,  N.  R.,  Ilyas,  M.,  &  Ishak,  N.  (n.  d.  ).  (2022). Judges’  Considerations  in  Determining  the  Level  of Madhiyah  Nafkah,  Iddah  Nafkah  and  Mut’Ah  Against  Divorce  Cases. QADAUNA  (Journal  Number  of Islamic Family Law Students) , 543–559.
Husna, R., & Sholehah, W. (2021). Tracing the Meaning of Nusyuz in the Qur’an: Toshihiko Izutsu’s Semantic Analysis . Journal of Islam Archipelago, 05 (1), 131–145.
https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330 Ihwanudin,  N.  (2019). Fulfilment  of  Post-Divorce  Obligations  in  the  Religious  Courts .  ADLIYA:  Journal  of Law and Humanities. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 10 (1), 51–68. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146 Kamalia, N. S. (n.d.). The Concept of Nusyuz from the Perspective of Sachiko Murata’s Cosmological Theory of Gender . Journal of Islamic Law and Family Studies , 3 (2), 54–64. Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum . Prenada Media Group. Moh. Idris Ramulyo. (2004). Hukum Perkawinan . Sinar Grafika. Muchtar  Naim.  (2001). Compendium  of  Qur’anic  Verses  Relating  to  Physics  and  Geography  (Natural  and Earth Sciences) . Hasanah.
Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, D. (2021). Protection of Wife’s Rights in Divorce Decisions: A Case Study of Divorce Decisions at the Cianjur Religious Court in 2018 . Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Journal of Family Law and Islamic Judiciary , 2 (1). https://doi.org/106–122. https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176 Muhammad,  A.  al-S.  (2001). Rawai  al-Bayan,  Tafsir  Ayat  Al-Aḥkam  min  Al-  Qur‟an .  Dar  al-Kutub  al- Islamiyyah, t.t. Juz I.
Muhammad Abu Zahrah. (1987). Muhammad Abu Zahrah, Ahwal al-Syakhsiyyah . Dar al-Fikr. Muhammad  Bagir.  (2008). Fiqih  Praktis  II:  Menurut  Al-Qur’an,  As-Sunnah  dan  Pendapat  Para  Ulama . Karisma. Munawwir, A. W. (2000). Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia . Pustaka Progresif.
Putri, S. A., & Nugraha, A. S. (2020). An Appeal against a Verstek Decision Filed by the Defendant in Relation to the Principle of Legal Certainty in the Review of HIR/RBG. ADHAPER:Jurnal Hukum dan juga jurnal Acara Perdata , 6 (1), 129. https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105 Sholihah,  U.  M.  (2014). Islamic  Law  Criticism  of  the  Opinions  of  Imam  Al-Shafi’Î  and  Ibn  Hazm  Regarding Nafkah for Nusyuz Wives. Asy-Syari’ah , 1 (16). https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v16i1.623 Syaifuddin, M., E. al. (2000). Divorce law . Sinar Grafika. Syarifuddin, A. (2007). Indonesian Islamic Marriage Law. Kencana Prenada Media Group. Thariq, M. A. (2019). Ex Officio Rights of Judges: Legal Considerations of Judges on the Imposition of Iddah and  Mut’ah  Maintenance  in  Divorce  Cases  Verstek  Perspective  of  Maqashid  Syariah (Case  in  Malang Regency  Religious  Court). SAKINA:  Journal  of  Family  Studies , 2 (3).  https://doi.org/.  http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/jfs
Turnip,  I.  R.  S.  (2021). Islamic  Civil  Law  in  Indonesia (Studies  on  the  Law  of  Marriage,  Inheritance,  Wills, Grants, and Perwakafan).Rajawali Press.
Yuliana, I. I. (2021). The Right of Maintenance for the Nusyuz Wife According to Imam Nawawi . (w. 676 H). UIN SUSKA , 3 (1). http://repository.uin-suska.ac.id/49609/
Yulianti,  D.,  Abikusna,  R.  A.,  &  Shodikin,  A.  (2020). The  Imposition  of  Mut’Ah  and  Nafkah  ‘Iddah  in  a Divorce  Case  Based  on  a  Verstek  Decision. Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 5 (2),  286. https://doi.org/https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285 Zuhailiy, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu . Gema Insani.