## ANALISIS PENGEMBANGAN ELECTRONIK GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

## Yunus Praja Panjika

## Abstarct
The  concept  of  Electronic  Government  Development  which  is  examined  by researchers aims to describe how the development of Information Technology in the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Palangka Raya City is in accordance with the Concept of Elements of Success in Electronic Government Jhon F Kennedy School of Government. Based on the results of research conducted by  researchers  on  the  development  of  Electronic  Government  carried  out  by  the Office of Investment and One Stop Services in Palangka Raya, it is in accordance with  the  concept  of  Implementation  of  Electronic  Government  Development  in Indonesia,  according  to  Nugroho.  This  can  be  seen  from  the  Development  of Electronic Government Applications carried out by the Investment and One Stop Service  Office  of  Palangka  Raya  City  where  the  Electronic  Government Development  is  already  at  the  web  presence  and  interaction  stage,  namely  the facilities provided on the website contain content for information facilities and the online public complaint service complaint service process but have not yet reached the Transaction and Transformation stage, namely the website facilities developed can  provide  online  licensing  services  and  websites  can  be  integrated  directly between Government Agencies. After an analysis by researchers using the Concept of  Elements  of  Success  in  Electronic  Government  John  F  Kennedy  School  of Government has found the factors that influence the development of technology in the  concept  of  Electronic  Government  at  the  Office  of  Investment  and  One-Stop Integrated  Services,  Palangka  Raya  City,  namely  the  limited  Human  Resources. who can carry out technology development and the limited budget in technology development  and  the  absence  of  related  socialization  related  to  web-based information services provided by the Palangka Raya City Investment and One Stop Integrated Service Office.
Keyword  :  Electronic  Government,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Satu Pintu, Kota Palangka Raya

## PENDAHULUAN
Perkembangan Era Globalisasi    menurut Sundberg (2019) merupakan sebuah fenomena  yang  menunjukkan  bahwa  tuntutan  akan  pelayanan  yang  efisien  dan efektif di berbagai Negara    di dunia saat ini sangat di perlukan dimana kemajuan teknologi, komunikasi, dan transformasi telah menjadikan mobilitas orang, benda, dan  informasi  dapat  dilakukan  secara  cepat,  tepat,  dan  akurat    serta  mampu menjangkau  wilayah  secara  luas  dan  tanpa  batas.  Bahkan  telah  terjadi
perkembangan  teknologi  yang  cepat  antara  teknologi  komputer,  elektronika, telekomunikasi,  dan  penyiaran,  dimana  seakan-akan  tidak  mengenal  batas-batas geografi nasional (Brown, 2005).
Kemajuan  teknologi  tersebut  memberikan  peluang  bagi  penataan  berbagai segi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  Pemerintah  perlu mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga dan mendorong masyarakat luas untuk memahami dan memanfaatkan teknologi (Yunita dan Aprianto, 2018).
Peran  Pemerintah  dalam  sebuah  Negara  sangat  diperlukan  untuk  menciptakan suasana kondusif dan menjamin keutuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terlebih  untuk  menghadapi  Era  Globalisasi,  yang  menuntut  perubahan  pada  pola dan  cara  dilaksanakannya  kegiatan  di  segala  sektor,  industri,  perdagangan, terutama  Pemerintahan.  Keterlibatan  secara  aktif  dalam  revolusi  industri  dan komunikasi    akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.
Dewasa  ini  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah berkembang  luas,  dimana  tidak  terbatas  pada  bidang-bidang  industri  dan perdagangan  saja,  namun  juga  bidang-bidang  lainnya  pertahanan,  keamanan, pendidikan, sosial, tenaga kerja (Mensah, et, al, 2020). Penggunaan teknologi dan komunikasi sangat menguntungkan apabila dibandingkan sistem manual dan cara tradisional  sehingga    banyak  Negara  dan  hampir  seluruh  Negara  di  dunia  telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan berbagai sistem di negaranya, terutama yang terkait dengan dengan sistem Pemerintahan. Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  telah  menggunakan  internet dalam menyampaikan informasi dari Pemerintah kepada masyarakat sehingga pola yang  dulu  irasional  dan  tradisional  sudah  tidak  dipakai  lagi,  dimana  dulu  segala sistem masih manual dan memerlukan waktu yang lama, serta proses yang panjang sudah  diminimalisasi  di  Indonesia  ini,  sekarang  zaman  serba  cepat,  perputaran waktu  sangat  singkat  dan  arus  zaman  yang  semakin  canggih  serta  pola  pikir manusia telah semakin berkembang. Hal ini telah terlihat beberapa tahun terakhir, dimana  pola  kegiatan  Pemerintahan  berbasis  internet  mengalami  pertumbuhan yang pesat.
Kecanggihan teknologi telah diaplikasikan ke berbagai bidang kehidupan, perekonomian, perindustrian, kesehatan, dan juga mencakup bidang Pemerintahan lainnya,  yang  mendukung  diterapkannya  efektifitas  dan  efisiensi  pembinaan, pelayanan,  dan  pelaksanaan  program  Pemerintah  kepada  masyarakat.  Upaya Pemerintah  dalam  mewujudkan  tata  Pemerintahan  yang  baik  tidak  lepas  dari penggunaan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  oleh  pemerintah  dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Electronic  Government adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  guna  pelaksanaan  Pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  dengan meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dengan  cara  menyediakan  sarana  publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (Caldow, disitasi indrajit, 2006).
Aplikasi Electronic  Government pada  millennium  ini  sudah  merupakan menjadi  sebuah  kebutuhan.  Dengan  adanya  perkembangan  berupa  aplikasi Electronic  Government tersebut  Pemerintah    dapat  mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses  kerja  yang  memungkinkan  instansi-instansi  Pemerintah  bekerja  secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan yang harus disediakan  oleh  Pemerintah  dengan  munculnya  Undang  –Undang    Nomor  36 Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  dan  Undang-  Undang  25  Tahun  2000 Tentang  Program  Pembangunan  Nasional    kemudian  kedua  peraturan  tersebut diaplikasikan  dengan  dikeluarkan  Inpres  Nomor  06  Tahun  2001  Tentang Telematika yang menyatakan bahwa Instansi Pemerintah harus menyelenggarakan dan  melakukan  pengembangan  pemanfaat  Telekomunikasi,  Media,  dan Informatika      dalam  lingkungan  instansi  masing-masing  guna  mewujudkan Good Governance dan mendorong Demokrasi di Indonesia.
Upaya Pemerintah mematangkan pelaksanaan Electronic Government maka Pemerintah  menerbitkan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82    Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi dan Transaksi yang diberikan oleh pemerintah.
Pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  efisien  dan  efektivitas penyelenggaraan  otonomi  daerah,  perlu  memperhatikan  hubungan  antar  susunan Pemerintahan    dan  Pemerintahan  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah. Aspek hubungan keuangan, Pelayanan Umum, pemanfaatan sumber daya manusia dan  sumber  daya  lainnya.  Dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras.  Disamping  itu, perlu  diperhatikan  pula  peluang  dan  tantangan  dalam  persaingan  dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi (Fadhlurrahman, 2018) .
Kondisi  penerapan Electronic  Government di  Daerah  saat  ini  sangat bervariasi  ada  instansi  Pemerintah  Daerah  yang  sudah  cukup  Siap  dalam pengembangan Electronic  Government, tetapi  masih  banyak  juga  yang  masih dalam taraf pengembangan. Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah harus dapat mengupayakan  agar  semua  instansi  Pemerintah  dan  masyarakat  luas  maupun pelaku  bisnis  dapat  mengenal  pemanfaatan  teknologi Electronic  Government dalam  berbagai  kegiatan  penyebaran  informasi  dan  proses  pelayanan  kepada Masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  dengan  adanya  hal  tersebut  berbagai kegiatan  pelayanan  yang  dilakukan  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien  serta hemat biaya dalam pelaksanaannya.
Pengembangan Electronic  Government pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  melalui  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  Pelayanan  Informasi Publik    sendiri    oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada sejak tahun 2013 dengan diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor  5  Tahun  2013  Tentang  Pelayanan  Informasi  Publik  Provinsi  Kalimantan Tengah  dimana  Layanan  Informasi  Publik  yang  di  sediakan  Badan Publik/Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  harus  menggunakan  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri melakukan Penerapan Electronic Government pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah    sudah  dimulai    sejak  2013 yaitu  dengan    diterbitkannya  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  07 Tahun  2013  Tentang  Transparansi  Pemerintahan  dan  Partisipasi  masyarakat dimana dalam salah satu point Peraturan tersebut menginstruksikan kepada Instansi
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan  transparansi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. (Zulfauzan,  dan Lertariono, 2021). Hal ini dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik yaitu melakukan penyediaan, pemberian, dan Penerbitan Informasi Publik dengan  mendayagunakan  sarana  dan  prasarana  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Palangka Raya sebagai instansi Pemerintah di Kota Palangka Raya yang diberikan kewenangan untuk memberikan layanan perizinan kepada masyarakat diharapkan dapat  melakukan  Penerapan Electronic  Government dengan  melakukan pengembangan Teknologi Informasi    dengan harapan kedepan dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
Dengan  adanya  perkembangan  Teknologi  Informasi  dalam  Pemerintahan yang  semakin  maju  dan  canggih  yang  ditandai  dengan  era  digital  menjadikan peluang  sekaligus  tantangan                  Dengan  adanya  perkembangan  Teknologi Informasi  dalam  Pemerintahan    yang  semakin  maju  dan  canggih  yang  ditandai dengan  era  digital  menjadikan  peluang        sekaligus        tantangan      bagi  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya  untuk  senantiasa  menyesuaikan  diri  dan  dapat  meningkatkan  kualitas Pelayanannya kepada masyarakat.
Saat  ini  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPM-PTSP)  Kota  Palangka  Raya  telah  melakukan  pengembangan Electronic Government (e-Government)  pada  proses  pelayanan  perizinan  yang  ada    dengan melakukan  pengembangan  teknologi  dalam  proses  perizinan  yaitu  seperti pengembangan konten website ke arah e-information (Informasi Online), e-citizen (Pengaduan Online), e-service (Layanan Informasi Perizinan Online).
e-  information,  e-citizen, dan e-service merupakan  beberapa  konten layanan yang telah    kembangkan dan terapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar memberikan kemudahan layanan kepada para pelaku  usaha  dalam  proses  perizinan.    Pengembangan    konten  website  tersebut merupakan bagian proses modernisasi pelayanan perizinan sehingga tujuan untuk
menciptakan  proses  pelayanan  perizinan  yang  tertib  dan  transparan  bisa  dicapai sesuai dengan Prinsip Good Governance yaitu Transparansi, Partisipatif, Efektif, Efisien, Akuntabilitas, dan Responsif dimana dalam    Pengembangan Electronic Government Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota Palangka Raya sudah sampai pada tahap Web Presence dan Instruction yaitu pengembangan  teknologi  sudah  pada  tahap  menggunakan  Website  yang memunculkan  Informasi  Publik  terkait  pelayanan  perizinan  serta  adanya  konten layanan  pengaduan  online  dan  layanan  perizinan  online.  Hal  ini  merupakan  hal yang  menarik  untuk  diketahui  dan  diteliti,  karena  pada  dasarnya  permasalahan dalam  Pengembangan Elektronik  Government adalah  bagaimana  tahap-tahap Pengembangan  kecanggihan  dalam  program  pengembangan    teknologi  instansi Pemerintah      merupakan  hal  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  proses pengembangan Electronic  Government suatu  Instansi  Pemerintah  Khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sehingga  perlu  di  ketahui    apakah  ada    faktor  mempengaruhi  dalam    proses Pengembangan Electronic  Government pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teknologi Pemerintahan
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan membuka peluang  dan  tantangan  untuk  menciptakan,  mengakses,  mengolah,  dan memanfaatkan    informasi  secara  tepat  dan  akurat  oleh  pemerintah.  Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam meningkatkan daya saing pelayanan suatu organisasi pemerintah sehingga dapat  terbangun    Teknologi  pemerintahan  yang  terintegrasi  mulai  dari  tingkat Pemerintah daerah sampai ke pusat.
Teknologi Pemerintahan dapat diartikan sebagai kajian tentang pembuatan dan penggunaan  cara  dan  alat  tertentu  untuk  memecahkan  masalah-masalah pemerintahan  tertentu  guna  meningkatkan  dan  mengaktualisasikan  nilai-nilai pemerintahan (Ndraha,2011:540).
Akibat  perkembangan  teknologi  di  era  modern  dan  globalisasi  yang mengakibatkan  evolusi  besar  dalam  pemerintahan  berupa  perkembangan teknologi pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pemerintahan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai pemerintahan. Pelayanan  terhadap  masyarakat  merupakan  satu  yang  menjadi  Pokok  Bahasan dalam  Teknologi  Pemerintahan  ini  mencerminkan  bahwa  pengembangan teknologi  pemerintahan  merupakan  aspek  terpenting  dalam  pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien di dalam pemerintahan.

## B. Konsep Electronic Government
Electronic Government adalah sebuah program aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah akibat    perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, yang dapat  dimanfaatkan  pada  berbagai  aspek  kehidupan.  Pada  awalnya  hanya Pemerintah negara maju saja yang dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung  aktivitas  Pemerintahan  dalam  bentuk  Electronic  Government. Perlahan  tapi  pasti,  kisah  keberhasilan  negara  maju  dalam  meningkatkan pemanfaatan  teknologi  informasi  menggunakan  serba  “e”  ini  diikuti negara-negara  berkembang  sejalan  dengan  penyebarluasan  penggunaan  internet. Salah satu “obat” yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi adalah sistem pengelolaan  Pemerintahan  secara  elektronik  atau  Electronic  Government (E-Government).  Banyak  yang  percaya,  pengelolaan  lembaga  atau  perusahaan secara  elektronik    baik  untuk  swasta  maupun  Pemerintah  selain  meningkatkan transparansi,  juga  bisa  meningkatkan  efisiensi  (menurunkan  biaya  dan meningkatkan efektivitas/meningkatkan daya hasil).
Gagasan  Electronic  Government  sebenarnya    telah  dimulai  dengan tersedianya fasilitas e-Office dalam dunia maya, dalam konsep e-Office, seorang pemimpin  dalam  sebuah  kantor  atau  perusahaan  dapat  melakukan  tugas sehari-harinya tanpa harus tetap bertatap muka dengan bawahannya, karena semua aktivitas harian kantor dapat dilakukan melalui jaringan    internet yang tersedia, sehingga  praktis,  kantor  adalah  sebuah  gagasan  dunia  maya  yang  lebih  realistis
dan memiliki masa depan yang lebih maju serta konsep-konsep yang tak terbatas (Burhan Bungin, 2013:179).
Menurut  Prof.  Burhan  Bungin  dalam  bukunya  Sosiologi  Komunikasi (2013:179),  mengartikan  bahwa Electronic  Government adalah  sebuah  konsep yang lebih luas dari e-Office. Ketika kelompok-kelompok kecil telah hadir dalam dunia  maya,  kemudian  mereka  melakukan  interaksi  satu  dengan  lainnya  secara virtual  dalam  dunia  maya,  mereka  memiliki  kemajuan  yang  luar  biasa, mengembangkan  perintah-perintah  dan  kontrol  yang  efektif  terhadap  kemajuan kelompok-kelompok  itu,  maka  sesungguhnya  gagasan Electronic  Government merupakan  gagasan  yang  sangat  realistis,  dimana  aktivitas  kenegaraan  dapat  di bangun dalam dunia maya sangat efektif dan efisien.
Bank  Dunia  (World  Bank)    mendefinisikan Electronic  Government adalah penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing ).  Untuk  mentransformasikan  hubungan  dengan  masyarakat,  Dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam Praktiknya, Electronic Government adalah  penggunaan  internet  untuk  melaksanakan  urusan  Pemerintah    dan penyedia  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  cara  yang  berorientasi  pada pelayanan masyarakat (Mulyadi, 2015).
Menurut Mulyadi (2015), Electronic Government adalah salah satu cara untuk menjalankan  fungsi  Pemerintah    dengan  memanfaatkan  berbagai  perangkat teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Penggunaan Electronic  Government setidaknya mampu mengubah pola interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta Konsep Pelayanan Pemerintah yang efektif dan efisien.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  diartikan  bahwa  Konsep  Electronic Government    adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  instansi  pemerintah yang  memiliki  kemampuan  mengubah  hubungan  warga  negara,  bisnis,  dan  unit dari pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan interaksi dunia bisnis dan industri,  pemberdayaan  masyarakat  melalui  akses  informasi,  atau  manajemen pemerintah yang efektif dan efisien.
Inisiatif Electronic Government di indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi    Presiden  No.  03  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  Strategis  Penerapan Elektronik  Government  di  Indonesia    Disampaikan  melalui  perintah  itu  bahwa aparat  pemerintah  harus    memanfaatkan    teknologi  telematika    untuk mendukung Good  Governance serta  mempercepat  demokrasi. Electronic Government wajib  diperkenalkan  untuk  tujuan  yang  berbeda  di  kantor-  kantor pemerintahan.  Penggunaan  teknologi  telematika  diharapkan  menghasilkan  suatu proses  kemudahan  bagi  Masyarakat  dalam  menerima  proses  layanan  dari pemerintah, yaitu dalam bentuk G2C (Government To Citizen), G2B (Government To Business), dan G2G (Government To Government ).
Berdasarkan beberapa definisi Electronic Government di atas maka Electronic Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara online  dengan  menggunakan  internet  atau  perangkat  lainnya  yang  dikelola  oleh pemerintah untuk mentransformasikan informasi kepada masyarakat, pihak bisnis, dan  sesama    pihak-pihak  pemerintah    lainnya  untuk  meningkatkan  efisiensi, efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan publik.

## C. Pengembangan Electronic Government
Electronic  Government adalah  impian  besar  bangsa  kita  untuk  memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Berbagai rancangan sudah disiapkan oleh Kemenkominfo    sejak  dicanangkan  pertama  kali  oleh  presiden  kita  kala  itu  . Penerapan Electronic Government perlu dipercepat bersamaan dengan pembuatan undang-undang  yang  memayunginya  serta  pembangunan  infrastruktur  teknologi dan  jaringannya.  Pembentukan  Dewan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK)  oleh  presiden  pada  tahun  2006  merupakan  sebuah  langkah  besar  untuk mempercepat  mewujudkan Electronic Government di  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  visi  teknologi  informasi  presiden  kita  saat  ini  sangat  kuat. Implementasi  di  tingkatan  pemerintah  daerah  membutuhkan  sinergi  antara Depkominfo  dan  Depdagri  untuk  mewujudkannya.  Pelaksanaannya  di  daerah biasanya dilakukan oleh Dinas Kominfo di tiap kabupaten/kota. Dukungan semua
pihak diperlukan baik dari kalangan swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah sendiri (Ciptaningrum et, al., 2007).
Menurut Nugroho (2015:160) bentuk-bentuk dalam Implementasi Electronic Government di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat)    bentuk, yaitu: Web Presence (memunculkan website daerah di internet, dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan  masyarakat  ditampilkan  dalam  website  pemerintah). Interaction (website  daerah  yang  menyediakan  fasilitas  interaksi  antara  masyarakat  dan pemerintah daerah, dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti  fasilitas  download  dan  komunikasi  pelayanan  publik  dari  pemerintah). Transaction (website  daerah  yang  selain  memiliki  fasilitas  interaksi  dilengkapi dengan  fasilitas  transaksi  pelayanan  publik  dari  pemerintah).  Transformation (dalam  hal  ini  pelayanan  pemerintah  meningkat  secara  terintegrasi,  tidak  hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang  terkait  pemerintah  ke  antar  pemerintah,  sektor  non  pemerintah,  sektor swasta).
Salah  satu  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh Electronic  Government adalah otomatisasi dan layanan secara online, termasuk pelayanan publik seperti listrik, air  minum,  Layanan  perizinan,  dan  telepon.  Sistem  pelayanan  perizinan  secara online  (E-Government) adalah  sistem  aplikasi    sebagai  bagian  dari  sistem informasi perizinan di lingkungan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan  oleh  perangkat  komunikasi  data  yang  digunakan  untuk  mengelola proses perizinan.

## D. Manfaat Electronic Government
Electronic Government memiliki banyak manfaat guna menunjang    efektivitas dan efisiensi    pelayanan publik.    Al Gore dan Tony Blair dalam (Adrianto, 2007 : 46)    secara  bersemangat    menjelaskan  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dengan adanya Electronic  Government bermanfaat  guna  menunjang  efektivitas  dan efisiensi  dalam  pelayanan  publik  yang  dilakukan  dan  memperbaiki  kualitas pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  atau  stakeholder-nya. Electronic Government juga  dapat  meningkatkan  tercapainya good  governance dalam  hal
peningkatan  keterbukaan,  transparansi,  akuntabel  atau  demokratis  dibandingkan pemerintahan yang konvensional. Electronic Government juga dapat memberikan kemudahan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena dengan adanya Electronic  Government dapat  lebih  memperbaiki  kualitas  pelayanan  yang diberikan  pemerintah  dan  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  karena  dapat mengefisienkan  dan  mengefektifkan    berbagai  kesulitan  dan  prosedur  yang berbelit yang selama ini sering masyarakat hadapi.

## E. Elemen Sukses Electronic Government
Menurut  hasil  kajian  dan  riset  JFK    School  of  Government    (Indrajit,
2004:15), untuk mengembangkan    konsep-konsep digitalisasi    pada sektor publik, ada  tiga  elemen  sukses  pengembangan Electronic  Government yang  harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh.
1. Support (Dukungan)
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan E-Government , bukan hanya sekedar mengikuti tren atau menentang  prinsip-prinsip E-Government .  Tanpa  adanya  unsur “Political  Will” ini, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan E-Government tidak akan berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan dukungan disini juga bukanlah hanya pada  omongan  semata,  namun  lebih  jauh  lagi  dukungan  yang  diharapkan  yaitu dukungan  dari  Stakeholder  dengan  adanya  Visi  dan  Misi  serta    perencanaan program yang jelas berupa dokumen resmi kemudian adanya peraturan-peraturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penerapan Electronic Government .
2. Capacity (Dukungan).
Adanya  Kemampuan  atau  pemberdayaan  dari  pemerintah  setempat dalam mewujudkan “impian”    E-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal  yang  harus  dimiliki  oleh  pemerintah  oleh  elemen  ini    yaitu,  Ketersediaan sumberdaya  yang  cukup  untuk  melaksanakan  berbagai  inisiatif  E-Government, terutama  terkait  sumber  daya  Finansial(Keuangan),Ketersediaan  infrastruktur teknologi  informasi  yang  memadai  hal  ini  merupakan  kunci  keberhasilan  50  %
pengembangan Electronic Government , ketersediaan    sumber daya manusia yang memiliki  kompetensi    dan  keahlian  yang  dibutuhkan  agar  pengembangan Electronic Government dapat sesuai asas manfaat yang diharapkan.
1. Value (Manfaat)
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi  pemerintah  selaku  pihak  pemberi  jasa  (supply  side).  Berbagai  inisiatif Electronic Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya pelaksanaan konsep tersebut. Dalam hal ini Dalam hal ini  yang  menentukan  besar  tidaknya  manfaat  yang  diperoleh  dengan  adanya Electronic  Government  bukannya  kalangan  pemerintah  sendiri,  melainkan masyarakat  dan  mereka  yang  berkepentingan  ( demand  side ).  Untuk  itulah  maka pemerintah  harus  benar-benar  teliti  dalam  memilih  prioritas  jenis  aplikasi Electronic  Government apa  saja  yang  harus  didahulukan  pembangunannya  agar benar-benar  memberikan  manfaat    Value(manfaat)  yang  secara  signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

## A. Konsep Good Governance
Istilah Good  Governance menunjukkan  sesuatu  proses  dimana  rakyat  bisa mengatur  ekonominya,  institusi  dan  sumber-sumber  sosial  dan  politiknya  tidak hanya  dipergunakan    untuk  pembangunan,  tetapi  juga  untuk  menciptakan integrasi, kohesi dan untuk kesejahteraan rakyat. (Thoha dalam Kurniawan). Lembaga  Administrasi  Negara  (2000),  mendefinisikan Good  Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta  efisien    dan  efektif  dengan  menjaga    “Kesinergisan”  interaksi    yang konstruktif  diantara  domain-domain  Negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat ( society ).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000,    merumuskan    arti Good Governance sebagai  berikut  “Kepemerintahan  yang  mengembangkan    dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,  demokrasi,  efisien,  efektivitas,  responsif,  supremasi  hukum,  dan  diterima oleh    seluruh masyarakat.
Prinsip-Prinsip Good  Governance yang  terdapat  dalam  peraturan  pemerintah nomor 101    tahun 2000 yaitu :
1. Profesionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan Prima
5. Demokrasi
6. Efisiensi
7. Efektivitas
8. Supremasi Hukum
9. Dapat diterima masyarakat umum
Apabila  prinsip-prinsip  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  ini  diterapkan akan  berdampak    baik  dan  akan  melahirkan  tata  kelola  pemerintahan responsif,transparan,      efektif dan efisien serta akuntabel.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan    penelitian    yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Secara  harfiah, sesuai  dengan  namanya,  penelitian  kualitatif    adalah    suatu  penelitian  yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individual  maupun kelompok.  Beberapa  deskripsi  digunakan  untuk  menemukan  prinsip-prinsip  dan menjelaskan  yang  mengarah  pada  penyimpulan.  Penelitian  kualitatif  bersifat induktif,  peneliti  membiarkan  permasalahan-permasalahan  muncul  dari  data  atau dibiarkan  terbuka  untuk  interpretasi.  Data  dihimpun  dengan  pengamatan  yang seksama,  mencakup  deskripsi  dalam  konteks  yang  mendetail  disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.
Alasan Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif    bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang ada pada objek penelitian khususnya di dalam Penelitian Tentang Penerapan Electronic Government .    Peneliti melakukan
penelitian  dengan  menggunakan  Pendekatan    mempunyai  dua  tujuan  ,  yang pertama  yaitu,  menggambarkan  dan  mengungkap  (  to  describe  and  explore)  dan kedua  menggambarkan  dan  menjelaskan  (to  describe  and  explain).  Sehingga dengan metode penelitian Kualitatif tersebut mampu menjawab persoalan yang ada dalam    penelitian  yang  akan  diteliti  oleh  peneliti  yaitu  penelitian    Analisis Pengembangan Electronic  Government Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Electronic Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya    untuk  saat  ini  telah dilaksanakan  sejak  Tahun    2014-2018.  Program  pengembangan  teknologi  dan informasi sudah termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2014-2018 dimana dengan adanya  program  ini  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Palangka  Raya  dapat  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat untuk mendukung kinerja pelayanan perizinan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengembangan teknologi dan  informasi  dalam    Pengembangan Electronic  Government Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan    Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya    sudah  pada Tingkatan Web  Presence dan Interaction yaitu  memunculkan website daerah  di internet,  dalam  tahap  ini,  informasi      dasar  yang  dibutuhkan  masyarakat ditampilkan  dalam  website  pemerintah  dan Website sudah  menyediakan  fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah, dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi pelayanan publik dari pemerintah.
Konsep  Pengembangan Electronic  Government menurut  Nugroho memiliki tingkatan-tingkatan kemampuan teknologi yang harus dipenuhi sehingga Pengembangan Electronic  Government bisa  diselenggarakan  secara  utuh  adapun tingkatan-tingakatan  yang  harus  terpenuhi  dalam  Penerapan Electronic Government adalah sebagai berikut :
1. Web  Presence (memunculkan  website  daerah  di  internet,  dalam  tahap  ini, informasi  dasar  yang  dibutuhkan  masyarakat  ditampilkan  dalam  website pemerintah).
2. Interaction (website    daerah  yang  menyediakan  fasilitas  interaksi  antara masyarakat  dan  pemerintah  daerah,  dalam  tahap  ini,  informasi  yang ditampilkan  lebih  bervariasi,  seperti  fasilitas  download  dan  komunikasi pelayanan publik dari pemerintah).
3. Transaction (website daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah).
4. Transformation (dalam  hal  ini  pelayanan  pemerintah  meningkat  secara terintegrasi,  tidak  hanya  menghubungkan  pemerintah  dengan  masyarakat tetapi  juga  dengan  organisasi  lain  yang  terkait  pemerintah  ke  antar pemerintah).
Untuk  melakukan  Pengembangan Electronic  Government secara  utuh tentunya      Pengembangan Electronic Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya harus sesuai dengan tingkatan – tingkatan  standar  yang  telah  ditentukan  dalam  Pengembangan Electronic Government namun seperti yang diketahui dari hasil temuan  di lapangan bahwa Pengembangan Electronic  Government di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya hanya sampai pada tingkatan Web  Presence dan Interaction hal  ini  terlihat  dari  fokus  perencanaan pengembangan Electronic  Government yang  dilakukan  oleh  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya  dalam    Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2014-2018 yaitu :
1.    Penyebaran Informasi Perizinan berbasis online
2.    Perizinan Online
3.    Pembuatan Layanan Pengaduan Masyarakat Online
4.    Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Perizinan
Berdasarkan  fokus  pengembangan  teknologi    yang  ada  dalam  Rencana Kerja  Dinas  Penanaman  Modal    dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Tahun 2014-2018  bahwa      pengembangan  teknologi  informasi  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya  berfokus  kepada penyebaran  informasi  perizinan  berbasis  online,  penyediaan  fasilitas  pelayanan perizinan  berbasis  online,  pembuatan  layanan  pengaduan  secara  online,  serta pemeliharaan    Sistem informasi perizinan.
Untuk    menguji  permasalah  yang  ada  dalam    penerapan Electronik Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan pengujian melalui beberapa indikator yang ada sesuai dengan teori Elemen  Sukses  penerapan Electronic  Government John  F  Kennedy  School  Of Government yaitu :
1. Support (Dukungan)
2. Capacity ( Kemampuan)
3. Value (Manfaat)
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  3  (Tiga)  indikator  teori  Elemen Sukses  Pengembangan Electronic  Government telah  ditemukan  permasalahan yang menyebabkan    Pengembangan Electronic Government masih belum sampai pada    tingkatan  aplikasi  yang  dapat  melakukan  transaksi( transaction )  serta terintegrasi  secara  meluas  ( Transformation )  adapun  permasalahan  yang  dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya  pertama  yaitu  dimana  program  penerapan  Electronic  Government  yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan    Terpadu Satu Pintu Kota Palangka  Raya  tingkat  pengembangan    teknologi  hanya  sampai  pada  tingkatan Web  Presence dan Interaction dan  masih  belum  pada  tingkatan  pengembangan teknologi ke arah Transaction dan Transformation.
Tabel  1.12.    Anggaran  Rencana  Kerja  dan  Pagu Anggaran    2014-2018
Tahun Rencana Kerja Tahun 2014-2018 Ketersediaan Anggaran 2014 Rp. 240.000.000 Rp. 76.000.000 2015 Rp. 270.000.000 Rp. 85.000.000 2016 Rp. 450.000.000 Rp.106.891.300 2017 Rp. 335.000.000 Rp.103.652.15 2018 Rp. 345.000.000 Rp.98.798.250
Ketiga permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya  adalah  kurangnya  dukungan  Standard  , Sumber  Daya  Manusia/  Tenaga  Ahli  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya belum mendukung dimana untuk tenaga ahli  yang  bisa  mengembangkan  dan  membuat  aplikasi      Sistem  Informasi Manajemen  (SIM)  pelayanan  perizinan    masih  belum  ada    dimana  dalam  teori Elemen Sukses pengembangan Electronic Government John F Kennedy School Of Government Harvard  University bahwa  Sumber  Daya  Manusia merupakan salah  satu  indikator  yang  harus  di  pertimbangkan  ketika  melakukan  program pengembangan Electronik Government di dalam sebuah instansi Pemerintah.
Permasalahan  yang  keempat  adalah  masih  rendahnya  tingkat  pemanfaatan teknologi Informasi    dalam penggunaan jasa layanan publik masyarakat dan tidak adanya  program  sosialisasi  kepada  masyarakat    Kota  Palangka  Raya  sehingga penerapan teknologi yang di lakukan masih belum bisa maksimal.
Persentase  Perkembangan  Penggunaan    Internet  di  sektor  jasa  oleh masyarakat Kota Palangka .
2014; 29,08 2015; 41,64 2016; 47,38 2017; 53,25
Hal ini dapat kita lihat dari data statistik Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya diatas  dimana  sejak  tahun  2014  -2017    tingkat  pemanfaatan  teknologi  informasi pada layanan publik oleh masyarakat Kota Palangka Raya masih di bawah 70 % sehingga  dapat  diasumsikan  bahwa  tingkat  pemanfaatan  teknologi  pada  sektor jasa layanan publik masyarakat Palangka Raya masih belum optimal.
Program  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  di  Dinas Penanaman  Modal    dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya dilakukan  mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  untuk  menciptakan pelayanan informasi secara prima serta keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good  Governance yaitu  pelayanan  yang  responsif, efektif,  efisien,    partisipatif  serta  akuntabel.    Hal  ini  termuat  dalam  kebijakan pemerintah  berupa  peraturan    Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  serta  Peraturan  Daerah  Kota Palangka Raya    yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik(ITE).
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah    Nomor  5  Tahun  2013 tentang Pelayanan    Informasi Publik.
4. Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  7  Tahun  2013  tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
Berdasarkan  ke  4  (Empat)    Kebijakan    di  atas    bahwa  Program Pengembangan Electronic  Government sudah  dilakukan  mengikuti  kebijakan yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  pengembangan  pelayanan  informasi  perizinan dengan melakukan penyediaan aksesibilitas informasi publik berupa    penyediaan, pemberian, dan Penerbitan Informasi Publik dengan mendayagunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan.
Untuk  kemampuan  Infrastruktur  dalam  Pelaksanaan  Program  Pengembangan Electronic  Government sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  dimana      di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sudah memiliki perangkat teknologi seperti Server sendiri dan Fasilitas Komputer  yang tersedia sudah mencukupi sehingga dapat mendukung pengembangan Electronic Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya .
Pengembangan Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka  Raya  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  dokumen    program    optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi 2014-2018    Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Palangka  Raya    yang  berfokus  pada  penyebaran  informasi  perizinan  online, perizinan  online,  dan  pembuatan  layanan  pengaduan  perizinan  online,  serta pemeliharaan jaringan teknologi informasi.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Palangka Raya  telah  melakukan  Pemanfaatan  Teknologi    dalam  memberikan  pelayanan perizinan  dengan    Model    pengembangan Electronic  Government sudah  sesuai dengan  keadaan  dan  Kondisi  perkembangan  IPTEK  masyarakat  Kota  Palangka Raya    sehingga  model  pengembangan Electronic  Government dapat menciptakan  Sistem  Informasi  Pelayanan    Perizinan    yang  dapat  diakses  oleh masyarakat    sehingga  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  proses
pelayanan    perizinan    yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good  Governance yaitu  Pelayanan  yang  transparan,  responsif,    efektif,  efisien,  partisipatif,  serta akuntabel.
Sehingga  dapat  diasumsikan  bahwa      pengembangan Electronic Government pada    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya    hanya berfokus pada pengembangan teknologi kearah Web Presence dan Interaction dan  belum  mengembangkan  konsep  pengembangan Electronic  Government sampai  tahap Transaction dan Transformation namun program  penerapan Electronic  Government yang  diterapkan  oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sudah sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good  Governance yaitu  layanan  informasi perizinan yang diberikan dapat    mempermudah masyarakat.
Menurut    hasil  temuan  penelitian  yang  ditemukan  oleh  peneliti  ada  dua indikator    temuan yang mempengaruhi pengembangan Elektronik Government Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya    diluar indikator    Elemen Sukses Electronic Government JFK    School of Government yaitu:
1. Belum  adanya  program  sosialisasi  kepada  masyarakat    terkait  Pemanfaatan Teknologi  layanan  informasi  perizinan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
2. Belum  adanya  Program  Pelatihan  terkait  Pengembangan  dan  Pemanfaatan Teknologi    terhadap  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)    dalam  mendukung Penerapan Elektronik Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
Berdasarkan  2  (Dua)  Temuan  di  luar  indikator    Elemen  Sukses Electronic Government JFK    School of Government dalam penelitian yang ditemukan oleh  Peneliti  bahwa    penting  Program  sosialisasi    kepada  masyarakat  dan
pengembangan  kemampuan  SDM  berupa  Program  Pelatihan  dalam peningkatan kualitas SDM dalam pemanfaatan serta pengembangan teknologi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

## KESIMPULAN
Pengembangan Electronic  Government yang  dilakukan  oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya    sudah sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good  Governance yaitu  pelayanan  yang  diberikan sudah efektif, efisien, responsif, partisipatif, serta akuntabel. Hal ini tergambar dari proses pengembangan aplikasi yang di kembangkan dalam    penerapan Electronik Government sudah  sampai  pada  tahap Web  Presence dan Interaction dimana dalam  pengembangan  teknologi  dalam  Pengembangan Electronic  Government layanan  informasi  sudah  menggunakan    Fasilitas    website    di  internet,  dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah  dan  Website  sudah  menyediakan  fasilitas  layanan  informasi    antara masyarakat  dan  pemerintah  daerah,  dalam  tahap  ini  layanan  informasi  sudah ditampilkan  secara  meluas  kepada  masyarakat  serta  adanya    fasilitas  download dan komunikasi pelayanan publik dari pemerintah.
Kendala-Kendala dalam    pengembangan Electronic Government Pada Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  adalah  dimana dukungan    program  untuk  mengembangkan  teknologi Electronic  Government secara  maksimal  dimana  Anggaran  yang  tersedia  masih  belum  sesuai  dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan, kemudian masih belum adanya SDM yang ahli  dalam  mengembangkan  teknologi  serta  tidak  adanya  Sosialisasi  tentang pentingnya  pemanfaatan  aplikasi Electronic  Government dalam  pengembangan Electronic Government .
Ada beberapa beberapa temuan    penting Dalam Pengembangam Electronik Government yaitu        belum  adanya  pelatihan  peningakatan  SDM        serta ketersediaan  anggaran  yang  masih  belum    sesuai  dengan  kebutuhan  dan keterbatasan  SDM/tenaga  ahli  untuk  mendukung  pengembangan  teknologi  di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Sosial  &  ekonomi:  Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran.
___________.,  &  Moleong,  L.  J.  A.  Jenis  dan  Pendekatan  Penelitian. PROSES KERJA  KBL  DALAM  MENJALANKAN  PROGRAM  CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. PELINDO 1 (PERSERO) CABANG PEKANBARU
UNTUK , 33
Brown, D. (2005). Electronic government and public administration. International Review of Administrative Sciences , 71 (2), 241-254.
Ciptaningrum,  D.,  Nugroho,  E.,  Adhipta,  D.,  &  Grafika,  J.  (2015,  July).  Audit Keamanan  Sistem  Informasi  Pada  Kantor  Pemerintah  Kota  Yogyakarta Menggunakan  COBIT  5.  In Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (Vol. 2015, pp. 2089-9815).
Fadhlurrahman,  R.  (2018). Evaluasi  Penerapan  E-government  Di  Pemerintah Kota  Batu  Menggunakan  Kerangka  Kerja  Pemeringkatan  E-government Indonesia (PeGI) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Indrajit, E. R. (2005). E-government. Action. Yogyakarta: Andi Offset .
Mulyadi,  D.  (2015).  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik,  Bandung: Alfabet.
Mensah, I. K., Zeng, G., & Luo, C. (2020). E-Government services adoption: an extension  of  the  unified  model  of  electronic  government  adoption. SAGE Open , 10 (2), 2158244020933593.
Moleong,  L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif . Bandung:PT Remaja Rosda karya.
Napitupulu,  D.,  Syafrullah,  M.,  Rahim, R.,  Amar,  A.,  &  Sucahyo,  Y.  G.  (2018, May).  Content  validity  of  critical  success  factors  for  e-Government implementation  in  Indonesia.  In IOP  Conference  Series:  Materials  Science and Engineering (Vol. 352, No. 1, p. 012058). IOP Publishing.
Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
Sugiyono,  D.  (2013).  Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif, kualitatif dan R&D. .Bandung:Alfabeta
Sundberg, L. (2019). Electronic government: Towards e-democracy or democracy at risk?. Safety science , 118 , 22-32.
Yunita,  N.  P.,  &  Aprianto,  R.  D.  (2018).  Kondisi  Terkini  Perkembangan Pelaksanaan  E-Government  di  Indonesia:  Analisis  Website.  In Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (pp. 329-336).
Zulfauzan,  R.,  &  Lertariono,  W.  (2021).  Efektivitas  Pelayanan  Masyarakat  Di Kantor  Kelurahan  Mungku  Baru  Kecamatan  Rakumpit  Kota  Palangka Raya. Wacana:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Interdisiplin , 8 (2), 295-305.