Published every January - June and July - December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN : 2541-0342 (Online). ISSN : 2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

## Welly Surjono
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, Indonesia.
Abstract.  The  product  of  tax  regulatory  reform  is  the  modernization  of  tax  administration.  Modernization  of  tax administration, among others, includes changes in the original organizational structure based on the type of tax into a function, applying integrated tax administration system that can monitor the process of service, so that services can be done quickly, transparently, and accountability, so Taxpayers will be faster and create satisfaction to Taxpayer in order to fulfill its obligations in this case reporting and payment of tax. Identification of problems discussed in this paper is how the modernization of tax administration, how taxpayer satisfaction and how much influence the modernization of tax administration on taxpayer satisfaction at the Tax Office Primary Bandung Bojonagara. The research method used is descriptive and associative with data collection technique is done is questioner. While the analysis used is regression analysis, correlation coefficient, coefficient of determination and t test hypothesis. The research results can be seen that the implementation of tax administration modernization on taxpayer satisfaction yields r = 0.976, which indicates that there  is  a  very  strong  and  positive  influence.  Determination  analysis  yields  Kd  =  95.3%.  This  means  that  the modernization of tax administration gives an influence on taxpayer satisfaction of 95.3% while the rest of 4.7% taxpayer satisfaction is influenced by other factors. Hypothesis test result t count = 44,530> t table = 1,980, hence Ho refused and Ha accepted, meaning there is influence between tax administration modernization to Satisfaction of Taxpayer at KPP Pratama Bandung Bojonagara.
Keywords. modernization; administration; taxation; taxpayer satisfaction
Abstrak.  Produk  dari  pembaharuan  peraturan  perpajakan  adalah  adanya  modernisasi  administrasi  perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan antara lain meliputi perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak  menjadi  fungsi,  menerapkan  sistem  administrasi  perpajakan  terpadu  yang  dapat  memonitor  proses  pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabilitas, sehingga Wajib Pajak akan lebih cepat dan  menciptakan  kepuasan  kepada  Wajib  Pajak  dalam rangka  memenuhi  kewajibannya dalam  hal  ini  pelaporan  dan pembayaran pajak. Identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana modernisasi administrasi perpajakan,  bagaimana  kepuasan  Wajib  Pajak  dan  seberapa  besar  pengaruh  modernisasi  administrasi  perpajakan terhadap kepuasan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner. Sedangkan analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi,  koefisien  korelasi,  koefisien  determinasi  dan  hipotesis  uji  t.  Hasil penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  modernisasi  administrasi  perpajakan  terhadap  kepuasan  Wajib  Pajak menghasilkan  nilai  r=  0,976,  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  kuat  sekali  dan  positif.  Analisis determinasi  menghasilkan  Kd=95,3%.  Artinya  modernisasi  administrasi  perpajakan  memberikan  pengaruh  terhadap kepuasan Wajib Pajak sebesar 95,3% sementara sisanya sebesar 4,7% kepuasan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis menghasilkan t hitung = 44,530 > t tabel = 1,980, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh  antara  modernisasi  administrasi  perpajakan  terhadap  kepuasan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Bandung Bojonagara.
Kata Kunci. Modernisasi; administrasi; perpajakan; kepuasan wajib pajak
Corresponding  author. Jl.  PHH  Mustofa  (Suci)  No  68.  Kota  Bandung.  Provinsi  Jawa  Barat.  Email: hetti.herawati67@gmail.com. Email wellykoe_66@yahoo.com How  to  cite  this  article. Surjono.  (2015).  Pengaruh  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepuasan Wajib Pajak Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia , 7 (2), 13–28. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/aset History of article. Received: Juli 2015, Revision: September 2015, Published: Desember 2015 .

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional adalah ke giatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik materiil  maupun  spiritual.  Untuk  dapat merealisasikan  tujuan  tersebut,  pemerintah harus    meningkat  kan  penerimaan  negara. Sehingga  ke  mandirian  suatu  bangsa  dapat terwujud.
Salah  satu  usaha  untuk  mewujud  kan kemandirian  suatu  bangsa  atau  negara  dalam pembiayaan  pembangun  an  yaitu  menggali sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai  pem  bangunan  yang berguna bagi kepen tingan bersama.
Di  Indonesia  sektor  pajak  merupa  kan sumber pembiayaan negara yang utama sekitar 80% dari penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  saat ini  berasal  dari  penerimaan  pajak.  (www. hukumonline.com)
Pemerintah  membutuhkan  dana  dari penerimaan pajak untuk mem biayai pembangunan  negara.  Setiap  tahun  target penerimaan  pajak  terus  meningkat  untuk memenuhi kebutuhan APBN. Namun pertumbuhan  penerima  an  pajak  setiap  tahun ternyata tidak di imbangi dengan potensi pajak yaitu  jumlah  penduduk  di  Indonesia  kese luruhannya. Jika dibandingkan dengan potensi pajak,  kinerja  penerimaan  pajak  selama  ini masih  belum  optimal.  Penyebab  perbedaan pajak  ( Tax  Gap )  tersebut  mayoritas  karena lemahnya  administrasi  perpajakan.  Oleh karena itu diperlukan Reformasi Administrasi Perpajak an.
Pemerintah  telah  empat  kali  melakukan Reformasi  Administrasi  Perpajakan,  tahun 1983,  1994,  1997,  dan  2000.  Reformasi  ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkem bangan dunia usaha dan kebijakan pemerintah, yang  dapat  dikategorikan  sebagai  reformasi perpajakan  adalah  reformasi  tahun  1983,  di mana terjadi perubahan sistem yang mendasar dari    “ Official  Assessment  System “  ke  “ Self Assessment System ”.
Dalam sistem “ Self Assessment System ”, Wajib  Pajak  berkewajiban:  (1)  menghitung
sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya;  (2)  menghitung  sendiri  jumlah pajak  yang  terhutang;  (3)  menghitung  sendiri jumlah  pajak  yang  telah  dibayar  atau  dapat dikreditkan;  (4)  menghitung  sendiri  jumlah pajak yang masih harus dibayar; (5) menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke  kas  negara  melalui  bank  persepsi;  dan  (6) mengisi  serta  melaporkan  sendiri  Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP)  ke  Direktor  Jenderal  Pajak/Kantor Pajak.
Reformasi  perpajakan  lebih  banyak diartikan  sebagai  kebutuhan  akan  regulasi perpajakan  yang  dapat  menjangkau  seluruh lapisan  masyara  kat  dengan  tarif  pajak progresif,  tetapi  tidak  tampak  adanya  upaya perubahan jaminan manfaat bagi Wajib Pajak dari pembayaran pajaknya. Seharusnya reformasi perpajakan dan birokrasi perpajakan diletakkan  dalam  kerangka  reformasi  anggar an  ( budgeting  reform )  secara  menyeluruh dengan  orientasi  pada  kepentingan  rakyat sebagai  pem  bayar  pajak.  Pemerintah  perlu segera mengimplementasikan reformasi perpa jakan,  baik  reformasi  kebijakan  perpa  jakan maupun  reformasi  administrasi  perpajakan. Reformasi  perpajakan  men  jadi  elemen terpenting  untuk  mengubah  citra  sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha di dalam negeri maupun di luar negeri.
Tujuan pemerintah melaksanakan reformasi  perpajakan  ini  sebenarnya  adalah untuk  mening  katkan Tax  Ratio dari  11%  ke 16%  ( www.tempo  interaktif.com ).  Namun tujuan  itu  tidak  akan  tercapai  hanya  dengan perubahan Undang-undang saja, harus disertai dengan  pembenahan  administrasi  per  pajakan yang dapat mem berikan kepuasan bagi Wajib Pajak.
Reformasi  administrasi  perpaja  kan dilakukan  dengan  tujuan  mening  katkan kepatuhan  sukarela  Wajib  Pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan  melalui modernisasi administrasi perpa jakan.
Modernisasi  administrasi  perpa  jakan antara  lain  meliputi  perubahan  struktur organisasi  yang  semula  berda  sarkan  jenis pajak  menjadi  fungsi,  me  nerapkan  sistem administrasi  perpa  jakan  terpadu  yang  dapat
memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cepat, transparan, dan akuntabilitas.
Indonesia  memang  telah  melaku  kan penyempurnaan  dalam  tata  cara  (sistem) pemungutan  pajak  yang  modern  seiring dengan  pesatnya  per  kembangan  teknologi informasi.  Antara  lain  dengan  membentuk Bank  Data  Pajak,  Kantor  Pelayanan  Pajak Khusus Wajib Pajak Besar ( Large Tax Office ), dan  yang  akan  dilakukan  yaitu  Penga  daan Single Identity Number (SIN), akses langsung penerimaan  pajak  kepada  Presiden,  dan  lain- lain.
Tujuannya,  untuk  (1)  modernisa  si administrasi  perpajakan,  (2)  mening  katkan pelayanan,  (3)  meningkatkan  pengawasan secara  individual,  (4)  me  ningkatkan  Citra Direktorat  Jenderal  Pajak,  dan  (5)  mencegah penyalah gunaan wewenang.
Salah  satu  contoh  reformasi  ini  adalah dengan  membuka  Kantor  Wila  yah  Wajib Pajak  Besar  yang  membawa  hi  dua  Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) pada tahun 2002.
Dengan reformasi perpajakan khususnya administrasi,  sejak  tahun  2002  dilakukan modernisasi  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP). Terjadi perubahan paradigma unit operasional Direktorat  Jenderal  Pajak.  Saat  itu,  dibentuk unit KPP Wajib Pajak Besar ( Large Tax Office , LTO),  sebagai  cikal  bakalnya.  Kemudian  hal yang sama dikembangkan lagi pada tahun 2003 dan 2004 dengan model KPP Madya ( Medium Taxpayer  Office ,  MTO),  yang  diterapkan  di KPP khusus (BUMN, PMA, Badan dan Orang Asing,  dan  Perusahaan  Masuk  Bursa). Selanjutnya  pada  tahun  2005  dengan  model KPP  Pratama  ( Small  Taxpayer  Office ,  STO). Dengan  demikian,  keberadaan  Kantor  Pajak Modern  tersebut  akan  membawa  perubahan paradigma  terhadap  semua  pihak  yang berkepentingan antara lain yaitu Wajib Pajak, Fiskus, Konsultan Pajak, Akuntan Pajak, Dan Penilai  menuju  ke  kondisi  yang  lebih  baik ( good  governance maupun corporate  good governance ).
Dengan
perubahan paradigma, organisasi KPP modern berubah dari sebelumnya  berdasarkan  jenis  pajak  menjadi
berdasarkan  fungsi.  Ini  terkait  dengan “pelayanan”  sebagai  kata  kunci  dalam pelaksanaan tugas yang dikerjakan.
Konsepnya, pertama, mengelola sejumlah  Wajib  Pajak  tertentu.  Kedua, penggunaan  teknologi  informasi  terkini. Ketiga,  dalam  lingkungan  yang  terkendali ( controlled  environment ).  Dan  keempat, pemberi pelayanan dan pengawasan yang lebih baik.
Berbeda  dengan  model  KPP  paripurna, KPP modern memiliki beberapa karakteristik. Menerapkan kode etik pegawai, ada complaint center , help desk dengan teknologi knowladge base di  Tempat  Pelayanan  Terpadu  (TPT). Selain  sumber  daya  manusianya  berkualitas tinggi,  juga sarana dan prasarana serta sistem pengajian  yang  lebih  baik,  serta  adanya taxpayer’s bill of rights .
Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan  ini  juga  di  harapkan  mampu meningkatkan  tingkat  kepuasan  Wajib  Pajak terhadap Large  Taxpayer  Office (LTO). Tingkat  ke  puasan  pajak  ini  dapat  tercermin dalam ketepatan waktu  dalam menyampaikan SPT karena kemudahan e-filling , ber kurangnya  denda  atau  penalti  atas  keter lambatan  pembayaran  angsuran  pajak  karena kesulitan  pengisian  formulir,  dan  pada akhirnya kepuasan Wajib Pajak akan berimplikasi  pada  mening  katnya  kepatuhan membayar pajak.
Dari  uraian  diatas,  maka  per  masalahan yang dapat di identifikasi kan peneliti, yaitu 1. Bagaimana  modernisassi  administra  si perpajakan  pada  Kantor  Pela  yanan  Pajak Pratama Bandung Bojo nagara.
2. Bagaimana  kepuasan  Wajib  Pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Prata ma Bandung Bojonagara.
3. Seberapa  besar  pengaruh  modernisa  si administrasi  perpajakan terhadap kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojona gara

## KAJIAN LITERATUR

## Administrasi Pajak (Tax Administration)
Administrasi  Pajak  dalam  arti  luas meliputi  fungsi,  sistem  dan  organisasi  atau
kelembagaan.  sebagai  suatu  sistem  kualitas dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  juga merupakan  salah  satu  tolok  ukur  kinerja administrasi  pajak.  Administrasi  perpajakan memegang peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat laws enforcement , tetapi lebih daripada itu, sebagai service  point yang  memberikan  pelayanan prima  kepada  masyarakat  sekaligus  pusat informasi  perpajakan.  Pelayanan  seharusnya tidak  boleh  dilakukan  seadanya  karena  akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhirnya  akan  merugikan  pemerintah  jika image tersebut  ternyata  membentuk  sikap- sikap ‘tax phobia’ .
Perberdayaan administrasi pajak seharusnya  juga  dilakukan  dengan  terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mengetahui  apa-apa  sajakah  yang  sebenarnya menjadi leverage , yaitu tindakan dan perubahan dalam struktur yang dapat mengarah  pada  perbaikan  atau  peningkatan ( improve ment ) yang signifikan dan berlangsung selamanya..
Reformasi Perpajakan Indonesia
Reformasi Perpajakan
Reformasi pajak pada dasarnya bertujuan  untuk  memperbaiki  dua  landasan fundamental dari prinsip-prinsip sistem perpajakan, yaitu:
1. Prinsip keadilan dan pemerataan ( equity )
2. Efisiensi ekonomi ( economic efficiency ). Sedangkan prinsip lainnya yang merupakan  karakteristik  yang essensial bagi setiap jenis pajak yang sempurna terlepas dari fungsi dan keperluannya adalah efisiensi fiskal ( fiscal efficien cy ), kesederhanaan ( simplicity ), dan  ke  pastian  hukum  ( certainty ).  (Adam Smith, 1776 dalam Waluyo, 2007)
Reformasi  pajak  dilakukan  mela  lui intrumen kebijakan perpajakan ( tax policy ) dan administrasi  perpajakan  yang  dimulai  pada tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang perpajak an menggantikan perundang- undangan  peninggalan  Pemerintah  Kolonial Belanda.  Undang-undang  hasil  reforma  si tersebut  jauh  lebih  sederhana  ( sim  plicity ), netral  ( neutrality ),  adil  ( equa  lity ),  dan
memberikan  kepastian  ( legal  certainty ). Undang-undang  yang  mulai  berlaku  efektif awal tahun 1984 terse but menerapkan Sistem Pemungutan Official  assessment .  Perubahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi Wajib Pajak maupun fiskus.
Kebijakan  perpajakan  nasional  telah mengalami beberapa tahap reformasi perpajakan, yaitu:
1. Reformasi Perpajakan Pertama, tahun 1983 sampai  tahun  1985,  melahirkan  5  (lima) buah Undang-undang pajak, yaitu:
a. Undang-undang  Nomor.6  Tahun  1983 tentang Tetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Undang-undang  Nomor.7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan.
c. Undang-undang  Nomor.8  Tahun  1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah.
d. Undang-undang  Nomor.12  Tahun  1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
e. Undang-undang  Nomor.13  Tahun  1985 tentang Bea Materai.
2. Reformasi Perpajakan Kedua, yang dilaksanakan  pada  tahun  1994  meliputi perubahan  dan  penyempurnaan  4  (empat) Undang-undang pajak, yaitu:
a. Undang-undang  Nomor.9  Tahun  1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Undang-undang  Nomor.10  Tahun  1994 tantang Pajak Penghasilan.
c. Undang-undang  Nomor.11  Tahun  1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah.
d. Undang-undang  Nomor.12  Tahun  1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Reformasi perpajakan ketiga, yang dilaksanakan pada Tahun 1997  melahirkan 5 (lima) Undang-undang pajak, yaitu:
a. Undang-undang  Nomor.17  Tahun  1997 tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa Pajak.
b. Undang-undang  Nomor.18  Tahun  1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Pajak.
c. Undang-undang  Nomor.19  Tahun  1997 tentang  Pengihan  Pajak  dengan  Surat Paksa.
d. Undang-undang  Nomor.20  Tahun  1997 tentang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak.
e. Undang-undang  Nomor.21  Tahun  1997 tentang  Bea  Perolehan  atas  Tanah  dan Bangunan.
4. Reformasi
Perpajakan keempat, dilaksanakan pada Tahun 2000 melahirkan 5 (lima) Undang-undang pajak, yaitu:
a. Undang-undang  Nomor.16  Tahun  2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Undang-undang  Nomor.17  Tahun  2000 tentang Pajak Penghasilan.
c. Undang-undang  Nomor.18  Tahun  2000 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
d. Undang-undang  Nomor.19  Tahun  2000 tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa.
e. Undang-undang  Nomor.20  Tahun  2000 tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan.
5. Tahun  2002,  dilakukan  Amandemen  atas Undang-undang  BPSP  dengan  Undang- undang    Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan Pajak.
6. Tahun  2007,  dilakukan  lagi  amandemen atas  3  (tiga)  Undang-undang  perpajakan, yakni Undang-undang KUP dengan Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007.
Sedangkan  atas  Undang-undang  PPh  serta
Undang-undang  PPN  dan  PPnBM,  hingga Oktober 2007 masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007
tentang KUP yang baru merupakan harapan banyak pihak, terutama stakeholders perpajakan.  Berbagai  perusahaan  telah terjadi  di  dalamnya  dibandingkan  dengan Undang-undang KUP sebelumnya, sebagai hasil  kesepakatan  rakyat  melalui  wakilnya di DPR dengan pemerintah.
Perlunya  Reformasi  Sistem  Administrsi Perpajakan
Pemerintah secara terus menerus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional.  Menurut  R.  Mansury  (1996;82) sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut:
a. Kebijakan Perpajakan ( Tax Policy ).
b. Undang-undang Perpajakan (Tax Laws). c. Administrasi Perpajakan ( Tax
Administration ).
Selain  dilakukan  terhadap  kebijak  an perpajakan dan Undang-undangnya, perbaikan juga  mencakup  administrasi  perpajakan. Seperti diketahui, bahwa kebijakan perpajakan dan Undang-undang perpajakan merencanakan dan  menyediakan  struktur  yang  legal  yang akan terlihat efektivitasnya di lapangan hanya bila  didukung  oleh  administrasi  perpajakan yang kuat, sederhana, dan efisisen.
Fisibilitas  perpajakan  menuntut  agar sistem  perpajakan  yang  baru  mam  pu meminimalkan biaya administrasi ( Administration  Cost )  dan  biaya  kepa  tuhan ( Compliance Cost ).
Menurut  Carlos  A.  Silvian  (1992) (Sumber:www.google.co.id),administrasi perpajakan  dikatakan  efektif  apabila  mampu mangatasi masalah-masalah berikut:
a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar ( unregistered tax payers )
Yaitu  sejauh  mana  administrasi  pajak mampu  mendeteksi  dan  meng  ambil tindakan  terhadap  masyarakat  yang  belum terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak  walaupun seharusnya yang  bersangkutan  sudah memenuhi  ketentuan  untuk  menjadi  Wajib Pajak.
b. Wajib  Pajak  yang  tidak  menyam  paikan Surat  Pemberitahuan  ( Stop  Filling  Tax payers ).
Yaitu Wajib Pajak yang sudah ter daftar di Administrasi  Kantor  Pajak,  tetapi  tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi  Pajak  dituntut  untuk  dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjuti  dengan  meminimalkan kasus seperti ini.
c. Penyelundupan Pajak ( Tax Evaders )
Yaitu  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  pajak lebih  kecil  dari  yang  seharus  nya  menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
System  Self  Assessment yang  sekarang berlaku  memang  rentan  menyebabkan  ter jadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat  tergantung  dari  ke  jujuran  Wajib Pajak.
d. Penuggak Pajak ( Delinquent Tax Payers ) Dari tahun ke tahun selalu  ada tung  gakan pajak  yang  terjadi,  bahkan  menunjukan kecenderungan  yang  semakin  meningkat. Permasalahan  ini  seolah  sudah  menjadi benang  ku  sut  yang  selalu  dihadapi  oleh otori tas pajak setiap tahunnya.
Dukungan  teknologi  (dalam  hal  ini teknologi  informasi)  juga  menjadi  kan administrasi perpajakan dapat dikelola menjadi lebih efektif dan efisisen. Aparat pajak, dalam menjalan kan fungsi pemeriksaan akan sangat membantu ketika membutuhkan sejum lah data yang  diperlukan.  Demikian  juga  masyarakat, dapat  mempunyai  akses  yang  luas  karena tersedianya suatu sistem informasi perpajakan yang  akurat.  Selanjutnya  akses  yang  luas tersebut dapat menjamin tercapainya transparansi  dan  akuntabilitas  publik  yang pada  gilirannya  akan  mampu  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Modernisasi Sistem Admi nistrasi Perpajakan Menurut Widjojo Nitisastro
( www.google.com )  pengertian  moderni  sasi sebagai berikut:
“ Modernisasi adalah suatu transformasi  total  dari  kehidup  an bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti tek nologi serta organisasi  sosial,  ke  arah  pola-pola ekonomis dan politis”.
Modernisasi  di  Direktorat  Jende  ral Pajak  bertujuan  untuk  menciptakan  kinerja yang  lebih  baik  berdasarkan  fungsi  dan mengurangi  interaksi  petu  gas  pajak  dengan wajib  pajak,  sehingga  mencegah  korupsi. Penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern  dilaku  kan  untuk  mengoptimalkan pelayanan  kepada  Wajib  Pajak.  Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek:
1. Perubahan  struktur  organisasi  dan  sistem kerja KPP
Organisasi  berubah  dari  berdasarkan  jenis pajak  menjadi  berdasarkan  fungsi  (fungsi pelayanan,  pengawas  an,  penagihan,  dan pemeriksaan  pajak).  Sistem  dan  proses kerja,  berubah  dari  manual  menjadi  ber dasarkan sistem (Sistem Informasi
Direktorat  Jenderal  Pajak,  SIDJP)  dengan case  management .  Hal  ini  terkait  dengan pemanfaatan tekno logi informatika terkini. 2. Perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak
Lebih  mengedapankan  aspek  pela  yanan kepada  Wajib  Pajak  ( custo  mer  oriented ) dengan  adanya help  desk maupun Account representative (AR).  Serta  adanya  unit khusus yang menangani keluhan ( complaint cen  ter ),  yang  sebelumnnya  tidak  ada. Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat  dan  memperbaiki  pelayanan secara berkelanjutan.
3. Fasilitas  pelayanan  yang  meman  faatkan teknologi informasi
Adapun  fasilitas  pelayanan  perpa  jakan yang  tersedia  di  tiap  KPP  dan  siap dimanfaatkan  oleh  masyarakat  atau  Wajib Pajak  seirama  dengan  modernisasi  melalui sistem on-line demi  kemudahan  Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.
4. Kode etik pegawai Salah satu bagian penting dari modernisasi perpajakan  adalah  peru  bahan  sikap  dan perilaku  sumber  daya  manusianya.  Hal  ini didukung  dengan  adanya  Kode  Etik Pengawai  DJP.  Yang  dimaksud  dengan Kode  Etik  adalah  pedoman  sikap,  tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  serta  dalam  pergaulan  hidup sehari-hari.  Kode  etik  bertujuan  untuk:  1) mening  katkan  disiplin  pegawai,  2)  menja min terpeliharanya tata terbit, 3) menjamin kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan  iklim kerja  yang  kondusif,  4)  menciptakan  dan memelihara  kon  disi  kerja  serta  perilaku yang  pro  fesinal,  serta  5)  meningkatkan citra dan kinerja pegawai.
Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan membentuk  KPP  modern.  Jika  dilihat  secara
objektif,  sistem  administrasi  perpajakan  pada KPP  modern  jelas  lebih  baik  dari  KPP konvensional.  Untuk  meningkatkan  kualitas pelayan an perpajakan, menghubungkan antara komunikasi,  Wajib  Pajak,  dan  KPP  ser  ta mengoptimalkan fungsi bimbingan dan konsultasi  kepada  Wajib  Pajak  maka  dalam KPP  modern  ini  telah  me  nunjuk Account Representative (AR)  untuk  masing-masing wajib Pajak.
Account  Representative direkrut  secara khusus akan berfungsi sebagai liaision officer antara KPP dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan  perpajakan  seca  ra  langsung, edukasi  dan  esistansi  serta  memastikan  dan mengawasi  pemenuh  an  hak  dan  kewajiban perpajakan Wajib Pajak. kebijakan penunjukan AR  untuk  setiap  Wajib  Pajak  juga  ber  tujuan agar  permasalahan  perpajakan  Wajib  Pajak dapat segara ditangani dengan efektif.
Selain  itu,  diterapkan  juga  tek  nologi tinggi  yang merupakan salah satu  bagian dari proses  modernisasi  administrasi  perpajakan, yaitu  di  antara  nya e-councelling , e-payment (MP3), e-registration , e-SPT , dan yang terbaru layanan e-filling .  Dengan  maksud  agar  Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewaibannya, sehing ga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat  lebih mudah  dilaksanakan  dan  tujuan  untuk menciptakan  administrasi  perpajakan  yang lebih  tertib  dan  trans  paran  dapat  dicapai. Dengan  kemuda  han  untuk  memenuhi kewajiban  diha  rapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak.  oleh  karena  itu  perlu dukungan  semua  pihak  dan  sosialisasi  secara intens  serta  terus-menerus  agar  peningkatan pelayanan  Wajib  Pajak  terus  berjalan  dan sekaligus tercapainya administrasi perpajakan.

## Konsep dan Tujuan Moderni sasi
Modernisasi  perpajakan  sebagai  bagian dari  reformasi  perpajakan  menja  di  hal  yang menarik  dan  trend  di  lingkungan  Direktoral Jenderal  Pajak.  Ada  nuansa  tersendiri  yang membuat nya lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan  reformasi  perpajakan  itu  sendi  ri. Apalagi  gambaran  umum  dari  instansi pemerintah  di  tanah  air  yang  hingga  saat  ini
dipandang  masih  jauh  dari  yang  diharapkan masyarakat,  terlebih  lagi  dengan  kesan  dan pola  kerja  modern  dalam  melayani  masya rakat.  Suatu  hal  penting  lainnya  lagi,  bahwa pengelolaan  pajak  memiliki  ka  rakteristik tersendiri  yang  sangat  ber  beda  dengan pengelolaan layanan umum instansi pemerintah,  serta  pengelolaan  kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lain  nya.  Perbedaan  karakteristik  ini  ditun jukan dengan berbagai upaya yang di lakukan yang  pada  akhirnya,  bagai  mana  masyarakat agar  mau  membayar  pajak,  di  tengah  tidak adanya  kontra  prestasi  secara  langsung  yang diperoleh pembayar pajak sendiri.
Dengan  perbandingan  yang  ada  dalam pengelolaan pajak diberbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar mudah  diaplikasikan  dan  dilaksanakan  maka disusun konsep modernisasi perpajakan Indonesia  yang  disesuaikan  dengan  iklim, kondisi,  dan  sumber  daya  yang  ada.  Sebagai dasar  dari  konsep  modernisasi  administrasi perpajakan  adalah  “pelayanan  prima”  dan “pengawasan  intensif”  dengan  pelaksanaan “ good governance ”.
1. Konsep Umum
Modernisasi  administrsi  perpajakan  yang dilakukan pada dasarnya meli puti:
a. Restrukturisasi organisasi;
b. Penyempurnaan  proses  bisnis  melalui pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan informasi; dan
c. Penyempurnaan  manajemen  sumber daya manusia.
Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
a. Debirokratisasi,
b. Struktur  organisasi  berbasis  fungsi terkait dengan perpajakan,
c. Dilakukan  pemisahan  antara  fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
d. Adanya  segmentasi  Wajib  Pajak  (level operasional) yang dikelola KPP,
e. Adanya  “ internal  audit ”  dan  “change program” unit, dan
f. Lebih efisien dan “ customer oriented ”.
Dalam  penyempurnaan  bisnis,  hal  ini dilakukan dengan konsep:
a. Berbasis  teknologi  komunikasi  dan informasi,
b. Efisien dan “ customer oriented ”,
c. Sederhana dan mudah dimenger ti, dan
d. Adanya built-in control .
Sedangkan  untuk  penyempurnaan  atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
a. Berbasis kompetensi,
b. Optimalisasi  teknologi  komunikasi dan teknologi,
c. Customer driven , dan
d. Continous improvement .
Berdasarkan  konsep  umum  modernisasi perpajakan  tersebut  di  atas,  sebagai outcome yang diharapkan adalah:
1. Terjadinya perubahan paradigma, pola pikir dan  nilai  organisasi  yang  tercermin  pada perilaku setiap pegawai,
2. Terciptanya  proses  bisnis  dari  setiap  jenis pekerjaan yang lebih efisien, dan
3. Mampu menjalankan tata kelola pemerintahan  yang  baik  dan  benar  ( good governance ).
Adapun  tujuan  modernisasi  perpajakan adalah  untuk  menjawab  latar  belakang dilakukannya moderni sasi perpajakan, yaitu: 1. Tercapainya  tingkat  kepatuhan  pajak  ( tax compliance ) yang tinggi,
2. Tercapainya  tingkat  kepercayaan  ( trust ) terhadap  administrasi  perpajakan  yang tinggi, dan
3. Tercapainya  tingkat  produktivitas  pegawai pajak yang tinggi.
Guna  melaksanakan  dan  mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, dengan  Kputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi Jangka menengah”. Tugas atau kegiatan pokok Tim adalah:
a. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur  organisasi,  sistem  dan  prosedur, dan  kebijakan  di  bidang  sumber  daya manusia;
b. Memodernisasi  peraturan  yang  terdiri  dari penyederhanaan  prosedur  adminisatrsi  dan ketentuan perpajakan lainnya; dan
c. Memodernisasi teknologi informasi termasuk  pemanfaatan  teknologi  informasi
untuk  mempermudah  Wajib  Pajak  dan administrasi perpajakan.

## Fasilitas Pelayanan
Adapun  fasilitas  pelayanan  perpajakan yang  tersedia  di  tiap  KPP  dan  siap dimanfaatkan  oleh  masyarakat  atau  Wajib Pajak  seirama  dengan  modernisasi  adalah sebagai berikut:
1. Tempat Pelayanan Terpadu
2. Account Representative
3. Help Desk
4. Complaint Center
5. Call Center
6. Media Informasi Pajak
7. Website
8. Pojok Pajak
9. e-System Perpajakan
10. e-SPTPPh
11. e-SPTPPN Kepuasan Wajib Pajak Menurut Philip Kotler (2005;70)
kepuasan adalah sebagai berikut:
“Kepuasan  adalah  perasaan  senang atau  kecewa  seseorang  yang  muncul setelah  memban    dingkan  antara kinerja (hasil) produk atau jasa yang dipikir  kan  terhadap  kinerja  (hasil) yang diharapkan”.
Definisi Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2009;12) sebagai berikut:
“Wajib  Pajak  (WP)  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajak    an  ditentukan untuk melaku kan kewajiban perpajakan,  ter  masuk  pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.
Primandita  Fitriandi,  Tejo  Birowo,  dan Yuda Aryanto (2007;3) sebagai berikut:
“Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi atau badan yang menu rut ketentuan peraturan per undang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan  kewajiban  perpajakan, terma  suk  pemungutan  pajak  atau pemotong pajak tertentu”.
Mengacu  pada  pasal  1  UU  No.9  tahun 1994,  pengertian  Wajib  Pajak  adalah  orang
pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan peraturan  per  undang-undangan  perpajakan ditentu  kan  untuk  melakukan  kewajiban  pe rpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau pemotong pajak tertentu.
Wajib  Pajak  adalah  mitra  Direk  torat Jenderal  Pajak  dalam  pengelolaan  pajak (ibaratnya pelanggan/nasabah) gu na mengamankan  penerimaan  Negara.  Sejauh mana  kepuasan  Wajib  Pajak  atas  pelayanan yang  diberikan  KPP,  survey  yang  akan membuktikan. Kepuasan masyarakat ( customer satisfaction )  merupakan kata kunci setiap kegiatan.
Lembaga riset internasional AC Nielsen telah  melakukan  riset  dengan  metode  survey mengenai  Wajib  Pajak  terhadap  pelayanan yang ada di Kantor Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO). Tingkat Kepuasan Wajib Pajak ditentukan  oleh  beberapa  faktorbrikut  ini, yakni:  (1)  integritas  professional,  (2)  tingkat kemudahan  dan  efisiensi  pelayanan,  dan  (3) ketersediaan sumber informasi.
Tingkat  kepuasan  yang  tinggi  terjadi  di seluruh  faktor  yang  menurut  Wajib  Pajak menentukan tingkat kepuasan mereka. Hal ini dapat  dihubungkan  dengan  persepsi  bahwa telah  terjadi  pembaharuan  terhadap  praktik masa  lalu.  Jadi,  jika  kinerja  pelayanan (pelayanan perpajakan) berada dibawah harapan pelanggan (Wajib Pajak), maka Wajib Pajak akan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan,  maka  pelanggan  (Wajib  Pajak)  akan puas.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif  dan  metode  penelitian  assosiatif. serta  penulis  memperoleh  data  dengan menggunakan  kuesioner  tertutup  yang  telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.

## Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi  yang  diambil  adalah    Wajib Pajak  Badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak
Bandung  Bojonagara  dengan  jumlah  6622 orang.

## Sampel
Dengan  tingkat  kesalahan  sebesar  5% dari jumlah populasi Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara. Perhitungan  besaran  sampel  menggunakan rumus Slovin dengan  hasil    sebanyak  100 responden

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik    pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data primer ini didapatkan melalui teknik- teknik sebagai berikut:
a. Metode pengamatan atau Observasi
b. Metode  wawancara  atau Interview Kuesioner
2. Studi Kepustakaan (Library Research)

## Teknis Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan  data  kedalam  bentuk  yang lebih  mudah  diinterpretasikan.  Langkah- langkah yang dilakukan adalah :
1. Penulis  melakukan  pengumpulan  data dengan cara sampling
2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan  diteliti  yaitu  daftar  pernyataan  atau kuesioner.
3. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan  data,  disaji  kan  dan  dianalisis dengan menggu nakan uji statistik.
4.  Dalam  melakukan  analisis  terhadap  data yang berhasil dikumpulkan untuk mencapai suatu  kesimpulan  penelitian  yang  peneliti lakukan  menggunakan  proses  analisis  uji validitas dan uji reliabilitas

## Rancangan Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  ini  dimulai  dengan menetapkan  hipotesis  nol  dan  hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik dan perhitungan  nilai  statistik,  penetapan  tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian.

## Penetapan Hipotesis
Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam kaitan  dengan  ada  atau  tidaknya  hubungan antara  variabel  X  dan  variabel  Y,  yaitu Hipotesis  Nol  (H 0 )  dan  Hipotesis  alternatif (H a ).

## Hipotesis Penelitian
H 0 Artinya modernisasi administrasi perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepuasan Wajib Pajak H a Artinya modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak Hipotesis Statistik
Ho : ρ = 0 , artinya tidak terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan (variabel  X)  terhadap  kepuasan  Wajib Pajak (variabel Y).
H a : ρ ≠ 0 , artinya terdapat pengaruh
modernisasi administrasi perpajakan (variabel  X)  terhadap  kepuasan  Wajib Pajak (variabel Y).
Pengujian Hipotesis a. Analisis Koefisien Korelasi b. Analisis Koefisien Determinasi
c.  Uji statistik
Tingkat signifikan (level of significance) yang  digunakan  adalah  0,05  (5%)  dengan derajat kebebasan dk = n-2. Tingkat ini dipilih karena  dinilai  cukup  ketat  untuk  mewakili dalam  pengujian  kedua  variabel  tersebut  dan merupakan  tingkat  signifikan  yang  sering digunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial.
Kriteria-kriteria  yang  digunakan  untuk menentukan  apakah  H 0 ditolak  atau  diterima adalah :
Jika t hitung < t tabel , berarti H a ditolak, H 0 diterima Jika t hitung > t tabel , berarti H a diterima, H 0 ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Modernisasi  Administrasi Perpajakan Pada KPP Bandung Bojonagara Hasil scoring menunjukkan  bahwa secara total modernisasi adminis trasi perpajakan  pada  KPP  Bandung  Bojonagara berada  dalam  skor  5724  termasuk  kategori baik,  ini  berada  pada  rentang  kriteria
klasifikasi  antara  4760–5880  atau  dengan tingkat persentase sebesar 97,35%.
Kepuasan Wajib Pajak Pada KPP
Bandung Bojonagara
Hasil scoring menunjukkan  bah  wa secara  total  kepuasan  Wajib  Pajak  pada  KPP Bandung Bojonagara berada dalam skor 4484 termasuk  kategori  baik,  ini  berada  pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  4420–5460 atau  dengan  tingkat  persentase  sebesar 82,12%,
Pengaruh Modernisasi Adminis trasi Perpajakan  Terhadap  Ke  puasan  Wajib Pajak Pada KPP  Bandung Bojonagara
Pengujian  hipotesis  ini  adalah  sebagai berikut:

## Korelasi Korelasi
Koefisien korelasi diperoleh hasil sebesar 0,976 yang berarti terdapat arah positif dan tingkat  hubungan  yang kuat sekali antara modernisasi  administrasi  perpajakan  terhadap kepuasan Wajib Pajak.
Koefisien Determinan ( d k )
Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa modernisasi admi nistrasi perpajakan  mempunyai  peng  aruh  terhadap kepuasan  Wajib  Pajak  sebesar  95,3%  dan sisanya sebesar 4,7% dipengaruhi faktor lain.

## Uji Hipotesis
Berdasarkan perhitungan di peroleh hasil 530 , 44 = hitung t > 980 , 1 = tabel t ,  maka  Ho ditolak  atau  Ha  diterima.,  artinya  bahwa modernisasi adminsitrasi
perpajakan berpengaruh  terhadap  kepuasan  Wajib  Pajak dengan  demikian  bahwa  hipotesis  yang dikemukakan yaitu penerapan e-faktur berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pelaporan SPT Masa PPN adalah terbukti.

## Modernisasi Administrasi Per pajakan
Perubahan Struktur Organi sasi dan Sistem Kerja KPP
Responden  yang  menyatakan  bahwa struktur  organisasi  pada  KPP  modern  telah
berubah berdasarkan fung si (fungsi pelayanan, pemeriksa, pena gihan, pengawasan, dan lain- lain  ter  nyata  yang  menyatakan  setuju  se banyak  67  responden  (67%)  dan  yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  24 responden  (24%).  Responden  yang  me nyatakan cukup setuju sebanyak 7 res ponden (7%) dan kurang setuju se banyak 2 responden (2%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa adanya account representatives per masalahan perpajakan wajib pajak da pat segera ditangani dengan  efektif  ter  nyata  yang  menyatakan setuju  se  banyak  65  responden  (65%),  dan yang  menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  25 responden  (25%).  Responden  yang  me nyatakan cukup setuju sebanyak 6 res ponden (6%)  ,  kurang  setuju  sebanyak  3  responden (3%) dan 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju.
Responden  yang  menyatakan  bah  wa adanya account  representatives be  nar-benar melakukan fungsinya yaitu membimbing wajib pajak  dalam  melak  sanakan  kewajiban perpajakannya  ter  nyata  yang  menyatakan setuju seba nyak 57 responden (57%) dan yang me  nyatakan  sangat  setuju  sebanyak  32  res ponden  (32%).  Responden  yang  menya  takan cukup  setuju  sebanyak  10  res  ponden  (10%) dan tidak setuju seba nyak 1 responden (2%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa adanya contact  center ( complain  center,  call center,  nonfilers  activation center )  sebagai media pe nyampaian pengaduan ternyata yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  50 responden (50%), dan yang menyata kan setuju sebanyak  41  responden  (41%).  Respon  den yang  menyatakan  cukup  setuju  se  banyak  4 responden  (4%),  kurang  setu  ju  sebanyak  3 responden  (3%)  dan  2  responden  (2%) menyatakan tidak setuju
Perubahan
Implementasi Pelayanan

## Kepada Wajib Pajak
Responden  yang  menyatakan  bah  wa Wajib  Pajak  diperhatikan  secara  mendalam karena  setiap  Wajib  Pajak  mempunyai  aparat pajak  ( Account  Re  presentatives )  untuk menangani  bebe  rapa  Wajib  Pajak  ternyata yang  menya  takan  setuju  sebanyak  56
responden (56%), dan yang menyatakan sangat se  tuju  sebanyak  23  responden  (23%).  Res ponden  yang  menyatakan  cukup  setuju sebanyak  13  responden  (13%),  kurang  setuju sebanyak  6  responden  (6%)  dan  tidak  setuju sebanyak 2 responden (2%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya,  Wajib  Pajak  cukup  me  lalui sistem on-line ternyata  yang  me  nyatakan setuju sebanyak 46 responden (46%), dan yang menyatakan  sangat  se  tuju  sebanyak  38 responden (38%). Res ponden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 5 responden  (5%),  kurang  se  tuju  sebanyak  6 responden  (6%)  dan  ti  dak  setuju  sebanyak  5 responden (5%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa waktu  dalam  menyelesaikan  admi  nistratif (pembayaran  dan  pelaporan)  ce  pat  (tidak berbelit-belit/ lancar ternyata yang menyatakan sangat  setuju  se  banyak  40  responden  (40%), dan  yang  menyatakan    setuju  sebanyak  35 respon  den  (35%).  Responden  yang  menyata kan  cukup  setuju  sebanyak  13  respon  den (13%),  kurang  setuju  sebanyak  4  responden (4%)  dan  tidak  setuju  se  banyak  8  responden (8%).

## Fasilitas  Pelayanan  yang  Memanfaatkan Teknologi Informasi
Responden  yang  menyatakan  bahwa pembayaran pajak secara on-line ( teller bank , internet  banking ,  ATM)  memudahkan  Wajib Pajak  kare  na  prosesnya  cepat  ternyata  yang me  nyatakan  sangat  setuju  sebanyak  50  res ponden  (50%)  dan  yang  menyatakan  setuju sebanyak  41  responden  (41%).  Responden yang  menyatakan  cukup  se  tuju  sebanyak  4 responden  (4%)  ,  ku  rang  setuju  sebanyak  4 responden  (4%)  dan  tidak  setuju  setuju sebanyak 1 res ponden (1%).
Responden  yang  menyatakan  bahwa pendaftaran  Wajib  Pajak  secara on-line ( e- registrasion melalui  internet)  memudahkan Wajib Pajak karena pro sesnya cepat ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 45 responden (45%), dan yang menyatakan sangat setuju se banyak 36 responden (36%). Respon den yang menyatakan cukup setuju se banyak
12  responden  (12%  dan    kurang  setuju sebanyak 7 responden (7%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa sistem  administrasi  ( e-filling,  e-SPT,  e- counseling )  sudah  benar-benar  dimanfaatkan demi  kemudahan  peme  nuhan  kewajiban perpajakan  (sesuai  kebutuhan)  ternyata  yang menyatakan  setuju  sebanyak  54  responden (54%) dan yang menyatakan  sangat setuju se banyak 13 responden (13%). Respon den yang menyatakan  cukup  setuju  se  banyak  18 responden  (18%),  kurang  setuju  sebanyak  11 responden (11%) dan tidak setuju sebanyak 4 responden (4%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa infrastruktur  (sistem,  metode,  prose  dur, perolehan) yang ada dalam ling kungan sekitar sangat  mendukung  dalam  melaksanakan kewajiban  perpa  jakan  modern  ternyata  yang menya  takan  setuju  sebanyak  57  responden (57%),  dan  yang  menyatakan  sangat    se  tuju sebanyak  17  responden  (17%).  Res  ponden yang  menyatakan  cukup  setuju  sebanyak  18 responden  (18%),  kurang  setuju  sebanyak  6 responden  (6%)  dan  tidak  setuju  sebanyak  2 responden (2%).

## Kode Etik Pegawai
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat pajak ( account representa tive ) menjaga kerahasiaan  informasi  dan  data  mengenai wajib  pajak  ternyata  yang  menyatakan  setuju sebanyak  45  responden  (45%)  dan  yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  43 responden (43%). Responden yang menyatakan cukup setuju sebanyak 7 responden (17%), kurang setuju sebanyak 4 res ponden  (4%)  dan  tidak  setuju  sebanyak  1 responden (1%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa kejujuran  aparat    pajak  (ketepatan  dan ketegasan  dalam  penerapan  un  dang-undang atau  peraturan)  ternyata  yang  menyatakan sangat  setuju  se  banyak  41  responden  (41%) dan  yang  menyatakan  setuju  sebanyak  40 respon  den  (40%).  Responden  yang  menyata kan  cukup  setuju  sebanyak  13  respon  den (13%),  kurang  setuju  sebanyak  5  responden (5%)  dan  tidak  setuju  se  banyak  1  responden (1%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat  pajak    memberikan  pelayan  an  yang sama  terhadap  semua  Wajib  Pajak  (tanpa memandang  besar  kecil  nya  jumlah  hutang pajak) ternyata yang menyatakan sangat setuju sebanyak  52  responden  (52%)  dan  yang menyatakan  setuju  sebanyak  31  responden (31%).  Responden  yang  menyatakan  cukup setuju  sebanyak  11  responden  (11%),  kurang setuju  sebanyak  5  responden  (5%)  dan  tidak setuju sebanyak 1 responden (1%).

## Kepuasan Wajib Pajak Integritas Profesionalisme
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat pajak ( account representa tives ) benar- benar  membantu  Wajib  Pa  jak  dalam menyelesaikan masalah ke wajiban perpajakannya ternyata yang menyatakan puas sebanyak  41  respon  den  (41%),  dan  yang menyatakan sangat puas sebanyak 15 responden (15%). Responden yang menyatakan  cu  kup  puas  sebanyak  30 responden (30%), kurang puas sebanyak 12 res ponden  (12%)  dan  tidak  puas  sebanyak  2 responden (2%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat    pajak  ( account  representa  tive ) mempunyai  kemampuan  untuk  mengolah kewajiban perpajakan ternya ta yang menyatakan  puas  sebanyak  47  responden (47%),  dan  yang  menyata  kan  sangat  puas sebanyak  11  responden  (11%).  Responden yang  menyatakan  cu  kup  puas  sebanyak  31 responden  (31%),  kurang  puas  sebanyak  9 respon  den  (9%)  dan  tidak  puas  sebanyak  2 responden (2%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat  pajak  ( account  representa  tive ) mengerti  benar  tentang  peraturan  perpajakan yang  berlaku  ternyata  yang  menyatakan  puas sebanyak  49  respon  den  (49%),  dan  yang menyatakan sangat puas sebanyak 11 responden (11%). Responden yang menyatakan  cu  kup  puas  sebanyak  33 responden  (33%),  kurang  puas  sebanyak  5 respon  den  (5%)  dan  tidak  puas  sebanyak  2 responden (2%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat  pajak  ( account  representa  tive )  tegas
dalam penerapan peraturan perundang- undangan  pajak  ternyata  yang  menyatakan puas sebanyak 40 res ponden (40%), dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 13 responden (13%). Responden yang menyatakan  cu  kup  puas  sebanyak  31 responden (31%), kurang puas sebanyak 12 res ponden  (12%)  dan  tidak  puas  sebanyak  4 responden (4%).

## Tingkat      Kemudahan      dan  Efisiensi Pelayanan
Responden  yang  menyatakan  bah  wa kewajiban  perpajakan  melalui  sis  tem on-line (misalnya: e-SPT , e-filling , e-payment , e- registration ,dan  lain-lain)  mudah  digunakan ternyata  yang  me  nyatakan  puas  sebanyak  43 responden (43%), dan yang menyatakan sangat pu  as  sebanyak  18  responden  (18%).  Res ponden yang menyatakan cukup puas sebanyak  27  responden  (27%),  kurang  puas sebanyak 12 responden (12%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa kewajiban  perpajakan  melalui  sis  tem on-line (misalnya: e-SPT , e-filling , e-payment , e- registration ,dan lain-lain) cepat pemrosesannya  ternyata  yang  me  nyatakan puas sebanyak 49 responden (49%), dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 16 responden (16%).
Responden yang menyatakan cukup puas sebanyak 20 responden  (20%),  ku  rang  puas  sebanyak  14 responden (14%) dan tidak puas sebanyak 1 res ponden (1%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa efisiensi  waktu  dalam  memenuhi  ke  wajiban perpajakan  merupakan  tuntut  an  yang  cukup krusial  dan  dapat  di  penuhi  dengan  sistem administrasi yang modern ini ternyata yang me nyatakan puas sebanyak 48 responden (48%), dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 13 responden (13%). Responden yang menyatakan cukup puas sebanyak 26 responden  (26%),  kurang  puas  sebanyak  9 responden  (9%)  dan  tidak  puas  sebanyak  4 respon den (4%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa Wajib  Pajak  lebih  menyelesaikan  masalah kewajiban perpajakannya deng an sistem yang modern  (tidak  harus  mengisi  atau  membayar
secara manual) ternyata yang menyatakan puas seba  nyak  42  responden  (42%),  dan  yang menyatakan sangat puas sebanyak 18 responden  (18%).  Responden  yang  me nyatakan cukup puas sebanyak 26 res ponden (26%),  kurang  puas  sebanyak  13  responden (13%)  dan  tidak  puas  sebanyak  1  responden (1%).

## Ketersediaan Sumber Infor masi
Responden  yang  menyatakan  bah  wa Wajib  Pajak  umumnya  memahami  manfaat dan tujuan modernisasi admi nistrasi perpajakan  ini  digunakan  ter  nyata  yang menyatakan  puas  sebanyak  45  responden (45%),  dan  yang  menya  takan  sangat  puas sebanyak  11  respon  den  (11%).  Responden yang  menyata  kan  cukup  puas  sebanyak  28 responden (28%), kurang puas sebanyak 10 res ponden  (10%)  dan  tidak  puas  sebanyak  6 responden (6%)
Responden  yang  menyatakan  bah  wa sosialisasi  mengenai  kewajiban  per  pajakan melalui  sistem on-line (misal  nya: e-SPT , e- filling , e-registration , e-payment ,dan lain-lain) ternyata  yang  menyatakan  puas  sebanyak  39 respon  den  (39%),  dan  yang  menyatakan sangat  puas  sebanyak  10  responden  (10%). Responden  yang  menyatakan  cu  kup  puas sebanyak  26  responden  (26%),  kurang  puas sebanyak 20 res ponden (20%) dan tidak puas sebanyak 5 responden (5%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa adanya penyuluhan dari aparat pa jak ( Account Representative )  secara  ter  atur  tentang kebijakan  perpajakan  yang  berlaku  terbaru ternyata  yang  menyata  kan  puas  sebanyak  35 responden (35%), dan yang menyatakan sangat pu as sebanyak 9 responden (9%). Respon den yang  menyatakan  cukup  puas  se  banyak  25 responden  (25%),  kurang  puas  sebanyak  21 responden (21%) dan tidak puas sebanyak 10 responden (10%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa adanya penyuluhan dari aparat pa jak ( account representative )  secara  ter  atur  tentang kebijakan  perpajakan  yang  berlaku  terbaru ternyata  yang  menya  takan  puas  sebanyak  32 responden (32%), dan yang menyatakan sangat
puas sebanyak 3 responden (3%). Res ponden yang menyatakan cukup puas sebanyak 34 res ponden  (34%),  kurang  puas  sebanyak  23 responden  (23%)  dan  tidak  puas  sebanyak  8 responden (8%).
Responden  yang  menyatakan  bah  wa aparat pajak ( account representa tive ) mampu memberikan informasi  yang jelas atau mudah dimengerti  ter  nyata  yang  menyatakan  puas seba  nyak  34  responden  (34%),  dan  yang  me nyatakan sangat puas sebanyak 11 res ponden (11%).  Responden  yang  menya  takan  cukup puas  sebanyak  33  respon  den  (33%),  kurang puas sebanyak 16  responden (16%) dan tidak puas sebanyak 6 responden (6%).

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelaksanaan  modernisasi  administra  si perpajakan  di  KPP  Pratama  Bojo  nagara Bandung  secara  umum  bera  da  pada kategori  baik  dengan  skor  5.724,  artinya modernisasi  admi  nistrasi  perpajakan  yang dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Bojonagara Ban dung sudah dilaksanakan dengan baik, yang meliputi perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi  pela  yanan  kepada  Wajib
Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan  tek  nologi  informasi,  dan kode etik.
2. Kepuasan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama Bojonagara  Bandung  secara  umum  berada pada kategori baik dengan skor 4.484 yang artinya  Wajib  Pajak  puas  dengan  semua fasilitas  dan  pelayanan  yang  modern  ini, yang  meliputi  integritas  profesionalisme, tingkat kemudahan dan efisiensi pelayanan, dan ketersediaan pelayanan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat
diketahui bahawa pelaksanaan modernisasi administrasi  perpajakan terhadap kepuasan Wajib  Pajak  menghasilkan  nilai  r=  0,976, yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  hu bungan  yang  kuat  sekali  dan  positif. Analisis determinasi
menghasilkan Kd=95,3% artinya modernisasi admi
nistrasi  perpajakan  memberikan  pengaruh terhadap  kepuasan  Wajib  Pajak  sebesar 95,3%  sementara  sisanya  sebesar  4,7% kepuasan  Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh faktor  lain.  Uji  hipotesis  menghasilkan  t hitung  44,530  >  t  tabel  1,980,  maka  Ho ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  terdapat pengaruh  antara  moderni  sasi  administrasi perpajakan terha dap kepuasan Wajib Pajak.
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran agar modernisasi  administrasi  perpajakan  dapat lebih  disosialisasikan  ke  masyarakat  luas  dan pelayanannya lebih ditingkatkan

## DAFTAR PUSTAKA
Delli Maria, Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01, Maret 2013 Djafar  Saidi,  Muhammad,  2007,  ”Pembaruan Hukum Pajak”, Jakarta,Rajawali Press Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo dan Yuda Aryanto,2007,”Kompilasi  Undang  -
Undang Perpajakan Terlengkap” , Jakarata, Salemba Empat Kurnia Rahayu, Siti2010,”Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal”,Yogyakarta,Graha Ilmu
Mansury  R,1996,”Panduan  Konsep  Utama Pajak Penghasilan Indo nesia: Perubahan Undang-Un  dang  Dalam  Tahun  1994” ,.Jakarta,Bina Rena  Pariwara.
Mansyuri,R,2003,”Kebijakan  Perpa  jakan”,
Jakarta,  Yayasan  Pendi  dikan  dan Pengkajian Perpajakan.
Mardiasmo,2009,”Perpajakan”,Yogyakarta,A ndi.
Nazir,Moh,2001,”Metode  Penelitian”,  Jakarta,
Ghalia Indonesia.
Pandiangan,Liberty,2008,”Perpajakan”,
Jakarta,Erlangga. Purnowo, Herry, 2010,”Dasar-Dasar
Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak”,
Jakarta, Erlangga Suandy,Erly,2005,” Hukum Pajak “ , Jakarta, Salemba Empat. Sugiyono, 2005,”Metode Penelitian Administrasi”,Bandung,CV.Alfabeta.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor  SE  -  19/PJ/2007  tentang “Persiapan Penerapan Sistem
Administrasi  Perpajakan  Modern  Pada
Kantor Wilayah DJP Dan Pembentukan
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008”. Umar,Husein,2001,”  Metode  Riset  Bisnis”,
Jakarta, PT.Gramedia. Undang-Undang  Pajak  No.16  Tahun  2009, ”Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan”
Undang-Undang  Pajak  No.36  Tahun  2008, ”Pajak Penghasilan”
Utomo,  Dwiarso,  2011,”Perpajakan  Aplikasi dan terapannya” Yogyakarta,Andi Waluyo,2007,” Perpajakan  Indone  sia”,
Jakarta,Salemba. Widodo,Widi,  2010,”  Moralitas,  Budaya  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak”,  Bandung,
Alfabeta