## DEMOKRASI, HUKUM, DAN KEADILAN SOSIAL
Suwardi
Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi Abstrak
Salah satu asas yang penting dalam negara hukum adalah asas legalitas. Azas legaliats berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan tentang demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin  dapat  mempersatukan  kepentingan  rakyat.  Gagasan  negara  hukum menuntut  agar  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan  harus didasarkan  pada  undang-undang  dan  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.
Kata-kata kunci: Demokrasi, negara hukum, azas legalitas

## A. Pendahuluan
Pemikiran  tentang  negara  hukum  telah  muncul  jauh  sebelum  terjadinya revolusi  1968  di  Inggris.  Latar  belakang  timbulnya  pemikiran  negara  hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh sebab itu unsur-unsur  negara  hukum  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  sejarah dan  perkembangan  masyarakat  dari  suatu  bangsa.  Cita  negara  hukum  itu  untuk pertama  kalinya  dikemukakan  oleh  Plato  dan  kemudian  pemikiran  dipertegas  oleh Aristoteles.
Bagi  Aristoteles,  yang  memerintah  negara  bukanlah  manusia  melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia  perlu  di  didik  menjadi  warga  negara  yang  baik  yang  akhirnya  akan menjelmakan  manusia  menjadi  bersikap  adil.  Apabila  keadaan  semacam  itu  telah terwujud,  maka  terciptalah  suatu  “negara  hukum”  karena  tujuan  negara  adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan keadilan. 1
Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang  bertumpu  pada  konstitusi  dengan  kedaulatan  rakyat  yang  dijalankan  melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem  ini,  dengan  kata  lain  negara  harus  ditopang  dengan  sistem  demokrasi. Demokrasi  tanpa  pengaturan  hukum  akan  kehilangan  bentuk  dan  arah,  sedangkan hukum  tanpa  demokrasi  akan  kehilangan  makna. 2 Demokrasi  merupakan    cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
Dalam  kajian  sejarah  perkembangan  tipe  negara  hukum  akan  membawa konsekuensi  terhadap  peranan  Hukum  Administrasi  Negara.  Semakin  sedikit campur  tangan  negara  dalam  kehidupan  masyarakat  akan  semakin  kecil  pula peranan  Hukum  Administrasi  Negara  di  dalamnya.  Demikian  pula  sebaliknya
1 Abu  Daud  Busroh  dan  Abu  Bakar ,  Azaz-Azaz  Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983), 109.
2 Frans  Magnis  Suseno ,  Mencari  Sosok  Demokrasi,  Sebuah  Telaah  Filosofis (Jakarta Gramedia, 1997), 58.
dengan  semakin  instensifnya  campur  tangan  negara  akan  semakin  besar  pula peranan Hukum Administrasi Negara. 3
Demikian  pula  dengan  hubungannya  antara  demokrasi  dan  negara, nampaknya  sejarah  telah  mencatat  ada  hubungan  kurang  atau  bahkan  tidak harmonis, karena negara hanya bertugas hanya menjaga  tata tertib saja atau dengan kata  lain  negara  jaga  malam.  Dengan  pemerintahan  bersifat monarchie  absolute, dimana tipe dari negara ini adalah:
a. Penyelenggaraan negara positif (bestuur)
b. Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara atau keamanan). 4
Sementara  di  lain  pihak  negara  sama  sekali  tidak  menghiraukan  masalah kesejahteraan  rakyat  serta  aktif  dalam  usahanya  menaikan  taraf  hidup  warga negaranya.  Negara  polis  terkenal  dengan  slogannya ”Sallus  publika  supreme  lex” (kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan). Dan yang menentukan mana yang  umum  dan  mana  yang  bukan  adalah  raja.  Rajalah  yang  menentukan  apa  itu kepentingan  umum, “L’etat  c’  est  moi”  (negara  adalah  aku  (raja)).  Jadi  bukan ditentukan  oleh  yang  berkepentingan  sendiri,  yaitu  orang  banyak  atau  rakyat. Kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  apalagi  mengkritik  raja  menjadi  tabu  bagi rakyat Prancis.
Praktik  kenegaraan  dan  pemikiran  kenegaraan  baik  di  Eropa  maupun  di Inggris, dapatlah dikatakan bahwa kekuasaan absolut raja-raja semuanya bersandar pada  tipe  negara  polisi.  Seluruh  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  berada  di tangan  raja,  atau  setidak-tidaknya  diselenggarakan  dengan  bantuan  lembaga bawahannya  atas  perintah  raja.  Dan  apabila  peyelenggaraan  kemakmuran  di laksankan oleh negara, maka tentulah akan menimbulkan keresahan, karena rakyat merasa dirugikan. Keresahan timbul karena tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara sesuai dengan keinginan rakyat. 5
Oleh  karena  rakyat  tidak  mempunyai  hak  terhadap  raja,  dan  segala sesuatunya sitentukan oleh raja, maka waktu itu belum dikenal Hukum Administrasi Negara. Yang ada cabang ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya raja harus memerintah  agar  supaya  rakyat  menjadi  makmur  yang  disebut “  bestuurskunde  “ atau “  bestuursleer  ”  Seperti  diketahui  bahwa,  Hukum  Administrasi  Negara  atau bestuurrecht itu lahir setelah kedudukan raja dan rakyat itu sama. 6
Pada  tipe  negara  polisi  ini,  kalaupun  mungkin  ada  hukum  administrasi barangkali  mungkin  masih  terlalu  sempit,  artinya  sama  dengan  suatu  negara  yang berbentuk monarki  absolut,  dimana  Hukum  Administrasi  Negara  hanya  berbentuk instruksi-intruksi (instruktiefrscht) yang harus diindahkan oleh aparat negara dalam melaksanakan  tugasnya,  sekaligus  merupakan  aturan  yang  mengatur  tentang  cara bagaimana  alat  perlengkapan  negara  melaksanakan  fungsinya.  Oleh  karena  itu
3 Ni’matul Huda , Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005), 2.
4 Djokosutono, Ilmu Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982) , 52.
5 Azhary , Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia (UII) Press, ,1995), 37.
6 Mohammad  Kusnardi  dan  Hermaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan Sinar Bakti  Indonesia,  1980), 114-115.
dalam negara berbentuk monarki absolut ini lapangan pekerjaan administrasi negara hanyalah  terbatas  pada  mempertahankan  peraturan-peraturan  serta  keputusan- keputusan  yang  dibuat  oleh  raja. 7 Jadi  kalau  dikaitkan  dengan  arti  hukum administrasi  dalam  pengertian  yang  sebenarnya  tentu  saja  dalam polizei  staat semasa absolute  monarchie  dan  beparkte  monarchie  belum  ada  dipersolakan Administratief Recht. 8
Namun demokrasi bukanlah hal yang statis dan dalam abad ke-20, terutama sesudah  Perang  Dunia  II  negara  demokrasi  telah  melepaskan  pandangan  bahwa peranan  negara  hanya  terbatas  pada  mengurus  kepentingan  bersama.  Dan  dalam tahap  ini  negara  dianggap  turut  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  rakyat  dan karena itu harus aktif berusaha menaikan taraf hidup warganegaranya. Gagasan ini dituangkan  dalam  konsep  mengenai Welfare  State  (Negara  Kesejahteraan)  atau Social Service State.
Demokrasi  dalam  abad  ke-20 tidak lagi membatasi  diri pada aspek-aspek politik  saja  seperti  dalam  abad  ke-19,  namun  meluas  mencakup  juga  segi-segi ekonomi  sehingga  demokrasi  pun  menjadi  demokrasi  ekonomi.  Perkembangan  ini telah  terjadi  secara  pragmatis  sebagai  hasil  dari  usaha  mengatasi  tantangan- tantangan  yang  dihadapi  dalam  abadke-20.  Dan  perkembangan  tersebut  telah berkembang secara evolusioner.

## B. Demokrasi dan Keadilan Hukum
Sekarang sesudah Perang Dunia II ada gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan dasar negara di dunia. Probably for the first time in  history  democracy  is  claimed  as  the  proper  ideal  description  of  all  system  of political  and  social  organizations  advacated  by  influential  proponents. 9 (mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh).
Demokrasi  adalah  sistem  yang  akan  disusun  untuk  mewadahi heterogenitas. Para  teorisasi  konflik,  seperti  Hugh  Miall,  Oliver  Ramsbotham,Tom  Woodhouse, Lewis  Coser  dan  lainnya,  mengatakan  bahwa  konflik  merupakan  yang  inhern kehidupan sosial politik dan mengekspresikan heterogenitas tersebut. Konflik akan menjadi semakin rumit sejalan dengan tingkat kerumitan heterogenitas masyarakat. Salah  satu  titik  perbedaan  dalam  masyarakat  terletak  pada  keragaman  ide,  aliran pemikiran dan idiologi, nilai dan kepercayaaan atau semua yang mungkin kita sebut sebagai produk akal manusia. 10
Oleh  karena  sifat  mayoritas  merupakan  salah  satu  aturan  dalam  demokrasi, maka  pengaruh  sebuah  pemikiran  ditentukan  oleh  kemampuannya  menjadi  arus masyarakat. Itulah sisi lain dari pada demokrasi. Semua orang bebas. Semua entitas termasuk entitas nilai, mempunyai hak untuk hidup. Karena kebebasan adalah nilai
7 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty, 1982), 52.
8 Amrah Muslimin, Beberapa  Azaz-Azaz  dan  Pengertian-Pengertian  Tentang  Administrasi dan Hukum Administrasi (Bandung: Alumni,1980), 11.
9 S.I Ben dan R.S Peters, Principles of Political Thought (New York: Collier Books, 1964),
393.
10 Anis  Matta, Menikmati  Demokrasi,  Strategi  Dakwah  Meraih  kemenangan (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002), 37.
utama  yang  menyangga  demokrasi.  Setiap  individu  dalam  masyarakat  demokrasi sama  dengan  individu  lainnya.  Semua  sama-sama  bebas  berfikir,  berekspresi, bertindak, dan memilih jalan hidup. Tidak boleh takut, tidak boleh ada tekanan dan kebebasan akan di batasi dengan kebebasan yang sama. 11
Fungsi negara hanyalah memfasilitasi masyarakat untuk hidup bersama secara damai. Negara bertugas untuk melindungi setiap individu dan setiap entitas untuk hidup  menurut  cara  mereka  sendiri.  Dasar  yang  digunakan  negara  dalam  bekerja ialah  kesepakatan  bersama  antar  warga  negara,  sesuatu  yang  kemudian  di  sebut dengan konstitusi, undang-undang atau hukum.
Sehingga  demokrasi  merupakan  sistem  yang  sangat  diminati  oleh  banyak negara  di  dunia,  karena  bukan  hanya  kebebasan (liberty)  yang  dicoba  untuk ditonjolkan, namun reformasi sebagai gerakan yang akan mengajak seluruh segmen masyarakat  untuk  memperbaiki  apa  yang  telah  rusak  di  berbagai  bidang  dan membawa  kehidupan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  dalam  kemajuan  manusia  pun menjadi sisi lain yang dijanjikan oleh demokrasi. 12
Secara prosedural, hukum yang dibuat parlemen tidak bermasalah. Logika ini bersandar pada perlemen sebagai wakil suara mayoritas untuk urusan legislasi. Dan sebagimana  dinyatakan  Rousseau,  suara  mayoritas  mesti  mewakili  kepentingan umum.  Artinya,  undang-undang  yang  dibuat  parlemen  dalam  rezim  demokrasi bukan  manifestasi  kepentingan  individu  atau  kelompok.  Adagium  ini  berlaku sampai sekarang tanpa banyak mengundang gugatan.
Dengan  demikian  akan  jauh  lebih  bermakna  sebab  telah  terpenuhinya  nilai- nilai  hak  asasi  manusia  (HAM)  untuk  berekspresi  dengan  segala  kebebasan  yang positif dan bukan kebebasan yang  anarkis. Oleh sebab itu, tahapan demokrasi yang benar  dan  baik  harus  dikedapkan  sehingga  nanti  akan  dijumpai  suatu  masyarakat yang hidup dalam suasana yang sejahtera dengan koridor hukum yang berlaku. Sebagai  suatu  sistem  politik,  demokrasi  dapat  dilihat  sekitar  lima  abad sebelum  masehi  (SM).  Saat  itu  orang  Yunani  membentuk  Polis  (negara  kota) dengan menerapkan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan sehingga dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya demokrasi juga dikemukan oleh Samuel P Hunngtington yang menulis dalam bukunya, “ The Thrid Wave  Democratization  in  the  Late  Twentieth  Century  (1991)”  yang  mengatakan bahwa    demokrasi  telah  menjadi  kata  kunci  dalam  wacana  dan  pergerakan  politik dunia.  Dan,  tidak  ada  keragu-raguan  untuk  itu.  Serta  proses  demokratisasi  atau perjuangan  untuk  menegakkan  demokrasi  dewasa  ini  telah  ada  dan  sedang berlangsung di berbagai pelosok dunia. Jadi, hampir semua istilah demokrasi selalu memberikan arti penting bagi masyarakat.
Karena  sebagai  dasar  hidup  bernegara,  demokrasi  memberikan  pengertian bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat  merasakan  langsung  manfaat  demokrasi  yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada kehidupan yang lebih adil dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan kehendak  dan  kemauan  rakyat,  karena  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.
11 Anis Matta, Menikmati Demokrasi, 32.
12 Ahmad  Zainudin,  “Reformasi  Damai,  Pintu  Gerbang  Demokrasi  Menuju  Indonesia Baru”, dalam Abudin Nata, ed., Problema Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia dan Universitas Islam Indonesia Press, 2002), 57.
Ketidakadilan  dalam  mewujudkan  fungsi  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk demokrasi  tidak  berjalan  di  tengah  masyarakat.  Lumpuhnya  kedaulatan  hukum rakyat dan mandulnya lembaga-lembaga hukum menggambarkan keadaan tersebut. Pemerintah  sebagai  penguasa  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  reformator demokrasi  hukum  tidak  seharusnya  bersikap  acuh  tak  acuh  dalam  menegakkan hukum.  Pemerintah  harus  mendorong  agar  hukum  berjalan  sebagimana  mestinya. Harus  dihindarkan  hukum  seolah-olah  hanya  berlaku  bagi  golongan  masyarakat kecil.
Bahwa  demokrasi  telah  tumbuh  menjadi  alasan  reformasi  dengan kecenderungan  mengabaikan  Hak  Azasi  Manusia  memang  tidak  bisa  dipungkiri. Semua  sikap  demokrasi  yang  dijalankan  selalu  membonceng  makna  reformasi sebebas-bebasnya,  tanpa  mampu  membedakan  sikap-sikap  yang  arogan.  Khusus untuk  melindungi  Hak  Azasi  Manusia,  negara  harus  dibangun  atas  prinsip  negara hukum dan diawasi oleh instrumen yang berwenang. Agar demokrasi dapat berjalan tanpa  menginjak  Hak  Azasi  Manusia,  maka  perlulah  segera  agenda  penting diutamakan  oleh  penguasa  dengan  memberikan  perhatian  khusus  cara-cara demokrasi yang tidak menyimpang. Sebab mempersoalkan demokrasi sebagai suatu paham dari sistem politik dalam negara hukum pada hakekatnya tidak terpusat pada dimensi aktualitas dan tujuan yang ingin dicapai saja tetapi juga menyangkut HAM yang sebenarnya tidak boleh diabaikan.
Jika  demokrasi  hanya  mempersoalkan  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai  saja maka  jelas  akan  mengandung  sejumlah  problem  terutama  yang  berdampak  pada kelangsungan  kehidupan  masyarakat.  Karena  demokrasi  tidak  berada  pada  ruang hampa  yang  kebal  dari  aturan  yang  anarkis.  Namun  sebaliknya  bahwa  demokrasi tersebut  harus  tunduk  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yang  nantinya berdampak pada aktivitas masyarakat. Pertanyaannya, sudahkah demokrasi berjalan dengan  semestinya  di  negeri  ini?  Atau,  jika  benar  demokrasi  sudah    ditegakkan dimanakah  tempat  rakyat  yang  sesungguhnya?  Apakah  rakyat  bisa  mendapatkan manfaat  dalam  proses  politik  yang  didengungkan  secara  demokratis?  Atau, dapatkah masyarakat memperoleh persamaan dan keadilan di  muka hukum?
Untuk  menwujudkan  sistem  demokrasi  yang  baik  maka  perlu  dituangkan  di dalam  kaidah  hukum  dalam  suatu  sistem  pemerintahan.  Demikian  juga  dengan lembaga-lembaga  negara  yang  ada.  Karena  secara  umum  prinsip  demokrasi  itu mempunyai empat  pilar utama  yang  mempunyai  peran  signifikan,  seperti  lembaga legislative  atau  parlemen  sebagai  tempat  wakil  rakyat,  lembaga  eksekutif  sebagai penyelenggara  pemerintahan  negera, lembaga  yudikatif  sebagai  tempat  memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan Undang-Undang  dan pers sebagai alat kontrol masyarakat.
Sehingga paling  tidak ada 5 (lima) nilai atau substansi dari pada demokrasi itu sendiri yaitu :
1. Adanya  akuntanbilitas  atau  pertanggungjawaban  para  peyelenggara  Negara secara terbuka kepada rakyat.
2. Tersedianya peluang rotasi pergantian kekuasaan secara teratur dan damai.
3. Adanya  pola  rekruitmen  politik  yang  terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua warga yang memenuhi syarat.
4. Adanya pemilu bebas yang teratur.
5. Adanya jaminan bagi warga negara untuk menikmati hak-hak dasarnya, seperti hak menyatakan pendapat (freedom of expression)
6. Hak  berkumpul  dan  hak-hak  berserikat (freedom  of  assembly)  dan  hak  untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the press). .

## C. Kesimpulan
Dalam  perkembangannya,  paham  negara  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari paham  kerakyatan.  Sebab  pada  akhirnya,  hukum  yang  mengatur  dan  membatasi kekuasaan  negara  atau  pemeritah  diartikan  sebagai  hukum  yang  dibuat  atas  dasar kekuasaan atau kedaulatan  rakyat.  Begitu eratnya tali-temali antara paham  negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau democratische  reschsstaat. 13 Dalam  kaitannya  dengan  negara  hukum,  kedaulatan rakyat  merupakan  unsur  material  negara  hukum,  disamping  masalah  kesejahteraan rakyat.
Di  negara-negara  Eropa  Kontinental  konsepsi  negara  hukum  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat,  utamanya  perkembangan  terhadap  asas  legalitas yang  semula  diartikan  sebagai  pemerintahan  yang  berdasar  atas  undang-undang ( wetmatigheid  van  bestur)  kemudian  berkembang  menjadi  pemerintahan berdasarkan  atas  hukum  ( rechtmatigheid  van  besstur).  Terjadinya  perkembangan konsepsi  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  perkembangan  konsepsi  negara hukum  materiil,  sehingga  kepada  pemerintah  diserahi  tugas  dan  tanggung  jawab yang semakin berat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Akhirnya kepada pemerintah diberikan pula ruang gerak semakin longgar yang  cenderung melahirkan pemerintahan bebas dengan disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa freies ermessen. 14
Guna  menghidari  agar  penggunaan  kewenangan  bebas  dan  wewenang kebijaksanaan  tersebut  tidak  disalahgunakan  dan  tetap  berada  dalam  batas-batas hukum, maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi semakin penting dalam peyelenggaraan pemerintah.
Salah  satu  asas  yang  penting  dalam  negara  hukum  adalah  asas  legalitas. Substansi  dari  asas  legalitas  tersebut  adalah  menghendaki  agar  setiap  tindakan badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang merubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.
Ada  legaliats  berkaitan  erat  dengan  gagasan  demokrasi  dan  gagasan  negara hukum.  Gagasan  tentang  demokrasi  menuntut  agar  setiap  bentuk  undang-undang dan  berbagai  keputusan  mendapatkan  persetujuan  dari  wakil  rakyat  dan  sebanyak mungkin  mempersatukan  kepentingan  rakyat.  Gagasan  negara  hukum  menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang- undang  dan  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak  dasar  rakyat  yang  tertuang dalam undang-undang. 15
13 Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 (Jakarta:  Sinar Harapan,1994), 167.
14 SF  Marbun,  “Eksistensi  Asas-asa  Umum  Peyelenggaraan  Pemerintahan  Yang  layak Dalam  Menjelmakan  Pemerintahan  Yang  Baik  dan  Bersih  di  Indonesia”,  Disertai  Program  Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2001: 22.
15 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara ,  (Yogyakarta:  Universitas  Islam  Indonesia Prees, 2002), 68-69.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhary. Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis  Yuridis  Tentang  Unsur-unsurnya. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 1995.
Ben, S.I., dan R.S Peters. Principles of Political Thought. New York: Collier Books, 1964.
Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar. Azaz-Azaz Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Djokosutono. Ilmu Negara.  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Prees, 2002.
Huda,  Ni’matul. Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan  Judicial  Review.  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005.
Kusnardi,  Mohammad  dan  Hermaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan Sinar Bakti Indonesia, 1980.
Manan,  Bagir. Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945.  Jakarta: Sinar Harapan,1994.
Marbun, SF. “Eksistensi Asas-asa Umum Peyelenggaraan Pemerintahan Yang layak Dalam  Menjelmakan  Pemerintahan  Yang  Baik  dan  Bersih  di  Indonesia”, Disertai Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2001: 22.
Matta, Anis. Menikmati Demokrasi, Strategi Dakwah Meraih kemenangan. Jakarta:
Pustaka Saksi, 2002.
Muchsan. Pengantar Hukum Administrasi Negara.  Yogyakarta: Liberty, 1982.
Muslimin,  Amrah. Beberapa  Azaz-Azaz  dan  Pengertian-Pengertian  Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: Alumni,1980.
Suseno, Frans Magnis. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta Gramedia, 1997.
Zainudin, Ahmad. “Reformasi Damai, Pintu Gerbang Demokrasi Menuju Indonesia Baru”, dalam Abudin Nata, ed., Problema Politik Islam di Indonesia. Jakarta:
Gramedia Widasarana Indonesia dan Universitas Islam Indonesia Press, 2002.