Untung Muhdiarta, Diego Romario De Fretes , Ferinandus L. Snanfi (2023), Dinamika Politik Lokal Di Era Otonomi Khusus Papua, 8 (5), Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.v8i5.11892 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 5, Mei 2023
Dinamika Politik Lokal di Era Otonomi Khusus Papua
Untung Muhdiarta, Diego Romario de Fretes , Ferinandus L. Snanfi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua Indonesia Email: diegodefretes@gmail.com

## Abstrak
Sebagai sebuah kebijakan politik yang strategis, Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang  Otonomi  Khusus  (UU  Otsus)  bagi  Provinsi  Papua  yang  kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi  Provinsi  Papua dan Papua Barat,  yang serta Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan  Pembangunan  Papua  dan  Papua  Barat,  adalah  dalam  rangka  mengejar mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif    analitis  dengan  metode analisis kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena berupaya untuk memaparkan  fenomena  apa  adanya  mengenai    relasi  kekuasaan  antara  Pusat  dan Daerah melalui produk-produk kebijakan yang dibuat. Disamping mendeskripsikan fenomena  tersebut  penelitian  ini  juga  memberikan  penilaian  dan  analisis  terhadap fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dinamika politik lokal di Papua, adalah disebabkan karena persoalan implementasi UU  Otsus  Papua.  Dinamika  tersebut  disebabkan  karena  dikeluarkannya  berbagai kebijakan  baik  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  diniai  tidak  konsisten  dengan materimuatan  yang  ada  dalam  UU  Otsus  Papua.  Sehinggan  Otsus  Papua  sebagai instrumen akselerasi pembangunan di Papua sampai dengan 10 tahun pertama belum terwujud secara  efektif,  dan pada beberapa  aspek masih memerlukan pembenahan dan atau peningkatan.
Kata kunci : Dinamika, Politik, Otonomi, Papua

## Abstract
As  a  strategic  political  policy,  Law  No.  21  of  2001  concerning  Special  Autonomy (Special Autonomy Law) for Papua Province, which was later updated by Law No. 35 of 2008 concerning Special Autonomy for Papua and West Papua Provinces, and Presidential Instruction No. 5 of 2007 concerning the Acceleration of Development of  Papua  and  West  Papua,  is  in  order  to  pursue,  accelerate  and  catch  up  with development  from  other  regions  in  Indonesia.  This  research  is  an  analytical descriptive  research  with  qualitative  analysis  methods.  This  research  is  called
descriptive research because it seeks to explain the phenomenon as it is regarding power  relations  between  the  Center  and  the  Regions  through  the  policy  products made.  In  addition  to  describing  the  phenomenon,  this  study  also  provides  an assessment  and  analysis  of  the  phenomenon  that  occurs.  In  this  study,  it  can  be concluded that the dynamics of local politics in Papua are caused by problems in the implementation of the Papua Special Autonomy Law. This dynamic is caused by the issuance of various good policies by the Central Government which are considered inconsistent with the content contained in the Papua Special Autonomy Law. Thus, Special Autonomy Papua as an instrument for accelerating development in Papua for  the  first  10  years  has  not  been  effectively  realized,  and  in  some  aspects  still requires improvement and/or improvement.

## Keywords: Dynamics, Politics, Autonomy, Papua

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  kebijakan  politik  yang  strategis, Undang-Undang  No.21  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  (UU  Otsus)  bagi  Provinsi  Papua  yang  kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang serta Inpres No. 5 tahun 2007 tentang   Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, adalah dalam rangka mengejar mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain di Indonesia.  Semangat yang  terkandung  dalam  status  OTSUS  tersebut  adalah  pemberian  kewenangan  seluas- luasnya  kepada  pemerintah  daerah  untuk  merumuskan,  menyusun,  dan  merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Semangat otsus merupakan jawaban atas kebijakan politik pembangunan sebelumnya yang belum banyak membawa dampak yang nyata (Politik, 1992).
Pemerintahan  dibentuk  untuk  menciptakan  suatu  tatanan  guna  menjamin keteraturan dan ketertiban. Jaminan keteraturan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi keberlangsungan  proses  hidup  dan  kehidupan  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  substansi pemerintahan  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri atau dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat serta  menciptakan  kondisi  kondusif  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat mengembangkan  kemampuan  dan  kreatifitasnya  guna  mencapai  kemajuan  bersama. Salah satu cara untuk dapat memenuhi format pemerintahan seperti tersebut maka  Negara Republik  Indonesia  sejak  merdeka  telah  memilih  anutan  desentralisasi  sebagai  strategi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  (Danim,  2000).  Pengaturan mengenai pemerintahan daerah dilegitimasi dengan undang-undang, yang dalam kurun waktu 72 tahun merdeka (1945–2017), silih berganti telah diberlakukan delapan undang- undang.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  belum  ditemukan  suatu  model  yang  cocok dengan tuntutan dinamika sosial politik kemasyarakatan maupun tuntutan kewilayahan.
Dalam  konteks  Papua  pengaturan  mengenai  pemerintahan  daerah,  juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara.
Jika  produk  hukum  mengenai  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  yang  berlaku  untuk semua daerah mencapai delapan dalam kurun waktu 72 tahun, maka khusus untuk Papua tercatat  sekitar  delapan  produk  hukum  dalam  kurun  waktu  tahun  1956  s/d    2001.  Ini adalah  suatu  kenyataan,  yang  mungkin  saja  akan  menimbulkan  berbagai  macam diskursus,  tetapi  yang  jelas  bahwa  sejak  tanggal  21  Nopermber  2001,  Pemerintah  dan masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  dan  Papua  pada  khususnya  memasuki  suatu babakan baru, yakni “Otonomi Khusus”, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU No. 21 Tahun 2001).
Otonomi Khusus bagi Papua pada dasarnya adalah pengakuan dan/atau pemberian kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  mengatur  dan mengurus  diri  sendiri  di  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan  kekayaan  alam  di  wilayah  Provinsi  Papua,  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat  Papua, memberdayakan potensi  perekonomian, sosial,  dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melaluii wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menetukan  strategi  pembangunan  dengan  tetap  menghargai  kesetaraan  dan  keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua. Sebagai akibat dari penetapan otonomi khusus ini,  maka  ada  perlakuan  berbeda  yang  diberikan  Pemerintah  kepada  Provinsi  Papua. Dengan  otonomi  khusus  ini,  maka  terdapat  hal-hal  mendasar  yang  hanya  berlaku  di Provinsi Papua dan tidak berlaku di provinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua.
Perlakuan  berbeda  tersebut  tentunya  tidak  akan  berkorelasi  signifikan  terhadap peningkatan peran dan fungsi pemerintahan daerah yang berkontribusi positif terhadap peningkatan  pelayanan  (service),  pelaksanaan  pembangunan  (development),  dan pemberdayaan (empowerment) masyarakat, jika tidak diikuti dengan perubahan  struktur dan kewenangan Pemerintah Daerah. Perubahan yang dimaksud dalam konteks ini berarti ada  proses  reformasi  yang  dilakukan  dalam  pemerintahan  daerah,  sebagai  upaya penyesuaian dengan tatanan hukum yang mengaturnya (Miriam, 1981).
Perubahan status provinsi Papua menjadi daerah yang berotonomi khusus harus diikuti dengan perubahan struktur dan kewenangan. Hal ini disebabkan karena perubahan status  akan  mengakibatkan  perubahan  tujuan.  Ketepatan  suatu  struktur  adalah  terkait dengan kemampuan struktur tersebut dalam merespon lingkungannya. Ini berarti bahwa struktur  bukanlah  sesuatu  yang  statis  dan  mati,  tetapi  sebaliknya  bersifat  dinamis  dan dapat  direkayasa  ulang  untuk  maksud  efektivitas  pelaksanaan  fungsi  dari  suatu organisasi.
Struktur  pemerintahan  perlu  direkayasa  sedemikian  rupa  sehingga  pemerintah dapat didekatkan dengan masyarakat. Dalam kaitan ini maka pemerintah harus dipandang sebagai suatu oraganisasi yang organistik bukan mekanistik. Struktur pemerintahan yang hirarkikal  secara  berjenjang  perlu  disiasati  sehingga  tidak  menghambat  kreativitas  dan inovasi pemerintahan pada tingkat tertentu. Struktur pemerintahan harus direkayasa untuk
memenuhi  tuntutan  pelayanan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  bagi  masyarakat. Struktur  organisasi  pemerintahan  harus  pula  disesuaikan  dengan  tujuan  organisasi  dan kewenangan yang dimiliki (Danim, 2005).
Perubahan struktur harus sejalan dengan perubahan kewenangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan tergantung pada pola hubungan antara Pusat dengan Daerah,  maupun  antar  Daerah.  UU  No.  23  Tahun  2014,  memberi  arahan  bahwa Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahannya  memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. pola hubungan antara  Pusat  dan  Daerah  maupun  antara  Daerah  sebagaimana  dimaksud  mencakup hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya  lainnya.  Sebagai  konsekuensi  logis  dari  adanya  hubungan  tersebut,  maka telah  menimbulkan  adanya  hubungan  administrasi  dan  kewilayahan  antar  susunan pemerintahan (Dahl & Zainuddin, 2001).
Ditinjau  dari  aspek  administratif  pemerintahan,  ditemukan  bahwa  kelembagaan pemerintahan  di  wilayah  Provinsi  Papua  pada  tingkat  pemerintahan  provinsi, pemerintahan  kabupaten/kota,  serta  pemerintahan  kampung,  diakui  belum  seimbang dengan  jangkauan  luas  wilayah.  Luas  wilayah  Provinsi  Papua  319.553,07  Km²,  terdiri atas  28  kabupaten,  1  kota,  dengan  jumlah  distrik  472,  dan    kampung/kelurahan  4.375. Selain  itu  topografi  wilayah  Provinsi  Papua  yang  bervariasi  dan  didominasi  dengan topografi  yang  bergunung-gunung  maupun  lereng-lereng  lembah  yang  terjal,  serta keterbatasan  infrastruktur  transportasi,  telah  pula  berakibat  terbatasnya  aksessibilitas antar wilayah (antar kampung/kelurahan, antar distrik, maupun antar kabupaten). Kondisi ini  mengakibatkan  timbulnya  berbagai  kendala  struktural  maupun  fungsional  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa kendala antara lain: (1) rentang kendali (span of control)  menjadi luas, yang bermuara pada terciptanya hambatan koordinasi dan pengawasan;  (2)  terbatasnya  sumberdaya  aparatur  secara  kuatitas  maupun  kualitas, sehingga  menimbulkan  hambatan  dalam  mengaktualisasi  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  secara  optimal;  (3)  keterbatasan  infrastruktur  akibat  tidak  berimbangnya sumber keuangan yang tersedia dengan kebutuhan infrastruktur, akibatnya menimbulkan hambatan  dibidang  transportasi  dan  komunikasi.  Semua  ini  pada  akhirnya  akan menimbulkan  pelaksanaan  fungsi  utama  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal pelayanan  (service),  pemberdayaan  (empowerment),  dan  pembangunan  (development) menjadi tidak efektif dan efisien;
Kebijakan  pembangunan  daerah  diharapkan:  pertama,  mendorong  peningkatan pelayanan  (service),  pemberdayaan  (empowerment)  masyarakat  dan  akselerasi pembangunan  (development  acceleration);  kedua,  meningkatkan  kemampuan  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  potensi  daerah  untuk  mendukung  penyelenggaraan otonomi daerah; dan ketiga memberi ruang yang lebih luas bagi berkembangnya proses demokratisasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat (Dahl Robert, 2001).
Papua  merupakan  Provinsi  yang  diberlakukan  otonomi  khusus,  yaitu  dengan diterapkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yangkemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat.  Lahirnya  UU  Otsus  merupakan  solusi politik bagi nasib Papua ke depan, terutama kaitannya dengan penyelesaian konflik dan pendekatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua ke depan. Kebijakan Otonomi Khusus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai ketertinggalan serta ketimpangan yang ada di Provinsi Papua.
Berdasarkan  UU  Otsus  tersebut  sebagai  Provinsi  paling  timur  dan  berbatasan langsung  dengan  negara  Papua  New  Guinea  (PNG)  dan  di  sebelah  barat  berbatasan dengan  Provinsi  Papua  Barat,  memiliki  potensi  kekayaan  sumberdaya  alam  yang berlimpah  yang  yang  menghadapi  berbagai  persoalan  mendasar  terkait  dengan  fakta ketertinggalan wilayah. Daerah yang sebenarnya sangat kaya dengan potensi sumberdaya alam  (SDA)  ternyata  secara  riil  menghadapi  fakta  yang  bertolak  belakang  seperti ketertinggalan  perekonomian  rakyat,  minimnya  penyelenggaraan  pelayanan  publik, jaringan infra struktur yang masih memprihatinkan, hingga persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM, merupakan permasalahan mendasar bagi wilayah Papua.
Kontradiksi  seperti  ini  lambat  laun  menciptakan  kesenjangan  yang  secara langsung  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  Papua.  Pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  ternyata  justru  membawa  dampak  negatif  yang  sangat  besar,  mulai  dari kerusakan  lingkungan  hingga  peminggiran  hak-hak  masyarakat  asli.  Berbagai  aspirasi dan  tuntutan  agar  pemerintah  lebih  memperhatikan  ketertinggalan  Papua  telah  lama disuarakan  oleh  masyarakat.  Namum  lambannya  respon  pemerintah  menyebabkan aspirasi dan tuntutan tersebut menjadi resistensi masyarakat yang tidak jarang berubah menjadi konflik fisik yang mengarah pada tututan kemerdekaan. Masyarakat asli Papua mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi berbagai persoalan mendasar di Papua. Terlebih lagi, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait  dengan  kekayaan  alam  Papua  terkesan  sangat  eksploitatif  dan  justru memarjinalkan peran masyarakat local yang berdampak pada kesejahteraan mereka yang stagnan.
Intensitas  konflik  fisik  maupun  tuntutan  kemerdekaan  yang  semakin  tinggi akhirnya  membuat  pemerintah  mau  tidak  mau  harus  secara  serius  memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat Papua. Seiring dengan semkakin populernya konsep desentralisasi pemerintahan sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal mulai menjadi mainstream utama reformasi pemerintahan.
Konsep  desentralisasi  juga  mulai  diterapkan  oleh  pemerintah  untuk  konsteks wilayah Papua, yang dijalankan dengan pendekatan yang berbeda, yang diharapkan dapat menciptakan  perbaikan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di Papua,  yaitu  dengan  sistem  Otonomi  Khusus  (Gaffar,  1983).  Lahirnya  UU  Otsus merupakan  pilihan  kebijakan  Pemrintah  Pusat  dan  rakyat  Papua  sebagai  kompromi, bentuk  penyelesaian  politik  jalan  tengah,  antara  kepentingan  nasional  dan  desakan pemenuhan  tuntutan  rakyat  Papua.  Kebijakan  Otonomi  khusus  akhirnya  diambil  guna menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.  1  Tahun  2008  ditetapkan  menjadi  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2008  adalah instrumen  hukum  yang  memuat  kebijakan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus. Kebijakan khusus tersebut setidaknya memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: Pertama, Kebijakan  afirmasi  (affirmative  policy)  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan perekonomian  rakyat  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk penduduk  asli  (orang  asli)  Papua  menuju  tercapainya  kesejahteraan,  dan  Kedua, Kebijakan di bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi untuk membuka keterisolasian daerah (KAHO, 1982).
Melalui  UU  Otsus  Papua,  pemerintah  memberikan  kewenangan  yang  besar kepada pemerintah daerah disertai kucuran dana yang juga sangat besar. Dana puluhan triliun  rupiah  ini  diluar  dana  lain  seperti  APBD  dan  dana  dekonsentrasi.  Untuk mempercepat  proses  pembangunan  di  Papua,  Pemerintah  juga  mengeluarkan  2  (du)a Peraturan Presiden (Perpres) yang ditandatangani 20 September 2011. Pertama, Perpres Nomor  65  Tahun  2011  tentang  Percepatan  Pembangunan  Provinsi  Papua  dan  Papua Barat.  Kedua,  Perpres  Nomor  66  Tahun  2011  tentang  Unit  Percepatan  Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Perpres ini dilengkapi dengan dokumen rinciberjudul Rencana  Aksi  yang  bersifat  Cepat  Terwujud  Percepatan  Pembangunan  Provinsi  Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2012.
Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  hingga  kini  telah  masuk  tahun  ke  20,  semenjak disyahkan tanggal 21 November 2001 dan dinyatakan berlaku mulai  tanggal  1 Januari 2002. Filosofi dasar UU Otsus Papua yang ingin mengangkat martabat orang asli Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Filosofi dasar itulah yang menjadi amanat pemberlakuan UU Otsus Papua yang bergabung ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963 silam.
Dengan  kata  lain,  pelaksanaan  UU  Otsus  Papua  sejak  awal  dilaksanakannya diiringi dengan berbagai kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah sendiri, sehingga menimbulkan  dinamika  politik  lokal  yang  sangat  dinamis  (Mochtar  Mas’oed  & MacAndrews, 1981).
Dinamika  politik  lokal  dapat  diartikan  perubahan  yang  terjadi  pada  lembaga- lembaga  poitik  yang  ada  di  daerah  (lokal).  Kalau  istilah  dinamika  dikaji  secara terminologi  konsepsional  maka  kata  dinamika  dalam  bahasa  Inggris  disebut  Dynamic artinya selalu bersemangat (Fadillah, 2001). Sedangkan kata lain yaitu Dynamics artinya penunjuk pada tenaga gerak (Islamy, 1997). Kajian terminologi dapat dikonsepsionalkan secara  teoritis  bahwa  dinamika  politik  adalah  pertumbuhan,  dan  perubahan  struktur politik secara fungsional menuju ke demokratisasi dalam sistem politik (Mohtar Mas’oed, 2006).
Dinamika  politik  masyarakat  secara  teoritis  bersumber  dari  keinginan  individu masyarakat  yang  mengelompok  dalam  berbagai  lembaga  politik  yang  secara  spontan berupaya untuk mendinamikakan fungsi-fungsi lembaga politik. Multilined Theories of Evolution  lebih  menekankan  pada  penelitian-penelitian  terhadap  tahap-tahap
perkembangan  tertentu  dalam  evolusi  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  masyarakat berkembang selalu diamati melalui tahap-tahap perkembangan berdasarkan suatu sistem kebenaran (Pratama & Adnan, 2014)
Wilayah  Papua  kaya  dengan  sumberdaya  alam,  tetapi  masih  tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, di sisi lain Otonomi khusus memberikan tambahan kewenangan dan dana yang besar pula, tetapi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat  asli Papua masih  rendah. Rendahnya tingkat  kesejahteraan masyarakat  asli Papua  ini  dapat  dilihat  indikasinya  dari  permasalahan  yang  menjadi  program  utama Otonomi  Khusus  Papua,  yaitu  pembangunan  di  bidang  Pendidikan,  Kesehatan, Perekonomian Rakyat dan pembangunan infrastruktur.
Keempat  prioritas  pembangunan  dalam  rangka  otonomi  khusus  tersebut mengalami  geliat  pembangunan  pasang  surut,  sebagai  implikasi  dari  dinamika  politik yang  terjadi  secara  nasional,  bahkan  internasional.  Diantara  geliat  pembangunan  dan besarnya kucuran dana Otsus, tentu masih saja ada kondisi kontras. Sebagian besar orang asli  Papua  seakan  berkutat  dalam  kondisi  kemiskinan  dan  termarginalkan  sehingga cenderung menuntut perbaikan nasib mereka. Bahkan tuntutan itu dari waktu ke waktu terus menguat menjadi aspirasi pemisahan Tanah Papua dari NKRI.
Indikasi  kegagalan  ini,  menurut  beberapa  tokoh  Papua  merupakan  kesalahan pendekatan  pembangunan  yang  lebih  menekankan  pendekatan  politik  dan  keamanan disbanding  pendekatan  kesejahteraan.  Akibat  dari  pendekatan  yang  seperti  ini,  telah menimbulkan  ketergantugan  yang  sangat  kuat  di  kalangan  masyarakatasli  Papua. Ketergantugan  juga  Nampak  dalam  bentuk  ketergantugan  Pemerintah  Daerah (Kabupaten/Kota)  kepada  Pemerintah  Provinsi,  maupun  ketergantungan  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat.
Dalam  konteks  inilah,  perlu  dilakukan  penelitian  awal  guna  menemukenali berbagai  fenomena  dan  aspek  yang  mewarnai  dinamika  politik  local  di  era  otonomi khusus, yang di kerangkakan dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Politik Lokal Era Otsus Papua”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif    analitis  dengan  metode    analisis kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena berupaya untuk memaparkan fenomena  apa  adanya  mengenai    relasi  kekuasaan  antara  Pusat  dan  Daerah  melalui produk-produk  kebijakan  yang  dibuat.  Disamping  mendeskripsikan  fenomena  tersebut penelitian  ini  juga  memberikan  penilaian  dan  analisis  terhadap  fenomena  yang  terjadi. Ada  beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu dokumentasi,  terutama  untuk  memperoleh  data-data  sekunder  baik  dari  literature  dan hasil penelitian, berita di media massa, serta dokumen-dokumen pemerintah (Nugrahani & Hum, 2014).
Ruang  lingkup  wilayah  penelitian  ini  wilayah  pemerintahan  Provinsi  Papua. Sedangkan  lingkup  obyek  yang  diamati  dalam  penelitian  ini  mencakup  kebijakan kebijakan pemerintah baik yang dikeluarkan oleh Pamerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah  sejak  diberlakukanya  UU  Otsus  Papua.  Lingkup  kegiatan,  terdiri  atas  kegiatan persiapan,  pelaksanaan,  verifikasi,  dan  diseminasi.  Penelitian  ini  dijadwalkan  dalam waktu 6 (enam) bulan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.  Data  yang  diperoleh  diseleksi  dan  dikelompokkan    berdasar  klasifikasi- klasifikasi  yang  telah  ditentukan,  kemudian  data  tersebut  diinterpretasikan.  Dari interpretasi yang dilakukan tersebut  dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan data yang tersedia..

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengantar
Memasuki tahun ke dua puluh implementasi Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, masyarakat  dunia,Indonesia  dan  juga  Papua  diperhadapkan  pada  berbagai  perubahan yang bergejolak (turbulent) dan kondisi ketidak pastian (uncertainty). Setiap perubahan direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan. Begitu pula dikeluarkannya setiap  kebijakan  oleh  pemerintah,  menimbulkan  dampak  yang  dinamik  di  dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu saling mempengaruhi dari tingkat global dunia ke ranah nasional dan lokal. Sebaliknya, dinamika masyarakat di tingkat lokal yang direspon oleh pemerintah nasional, membawa dampak dan pengaruh pada tatanan global.
Semenjak  dikeluarkannya  UU  Otsus  Bagi  Provinsi  Papua  Tahun  2001,  telah berdampak  sangat  signifikan  dalam  kehidupan  masyarakat  Papua.  Kehadiran  bebrapa kebijakan  Pemerintah  Pusat  telah  memunculkan  paradoksal  respon  masyarakat.  Bagi sebagaian  kalangan  masyarakat  Papua  kehadiran  kebijakan  Pemerintah  Pusat  tersebut direspon  dengan  penuh  antusias  dan  optimistis,  karena  dinilai  sebagai  suatu  kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka menyelesaikan masalah Papua. Bersamaan dengan itu  bagi  sebagaian  kalangan  masyarakat  Papua  yang  lain  merespon  kebijakan  tersebut dengan  sikap  apatis  dan  pesimistis,  karena  dianggap  sebagai  kebijakan  yang  tidak populer,  kontroversial,  dan  menjadi  momok  atau  masalah  baru  dalam  implementasi Otonomi  Khusus.  Menurut  kelompok  ini,  pertama,  jika  kebijakan  tersebut  dipaksakan, akan  berimplikasi  negatif  terhadap  implementasi  Otonomi  Khusus,  sekaligus  dapat menjastifikasi  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  Pemerintah.  Kedua  kondisi paradoksal ini adalah suatu kenyataan yang saat ini hingga beberapa waktu mendatang akan mewarnai dinamika social politik kehidupan masyarakat di Papua. Kondisi ini perlu disiasati  agar  tidak  terjebak  dalam  pertentangan  yang  kerkepanjangan,  yang  bisa mengarah  menjadi  kontra  produktif  dalam  upaya  membangun  tanah  Papua  yang bermartabat.
Undang-undang Otsus Papua telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2002.   Hal ini merupakan suatu langkah maju yang monomental bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.    Melalui    Undang-undang  ini  (lihat  konsiderans  menimbang), Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di  Provinsi  Papua  selama  ini  belum  sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung
terwujudnya  penegakan  hukum,  dan  belum  sepenuhnya  menampakan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Diakui  pula  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka memunculkkan kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Atas dasar pengakuan tersebut,  maka dalam undang-undang tersebut  juga memuat  komitmen Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni: menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai- nilai  agama,  demokrasi,  hukum,  dan  nilai-nilai  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat hukum  adat  dan  menghargai  kesetaraan  dan  keragaman  kehidupan  sosial  budaya masyarakat Papua, serta memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli dan hak  asasi  manusia,  supremasi  hukum,  penegakan  demokrasi,  penghargaan  terhadap pluralisme,  dan  penyelesaian  masalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  penduduk  asli Papua.
Undang-undang Otsus Papua telah menghantar bangsa Indonesia khususnya rakyat Indonesia di Provinsi Papua  memasuki satu babakan baru  dalam sejarah kehidupannya. Melalui  undang-undang  ini,  rakyat  Indonesia  di  Provinsi  Papua  telah  memiliki  dasar hukum yang kuat secara normatif untuk mempercepat kegiatan-kegiatan pembangunan dengan inisiatif dan prakarsa sendiri  secara kreatif-inovatif, sehingga diharapkan mampu sejajar dengan rakyat Indonesia di  provinsi lain.
Undang-undang  tersebut  dapat  dipandang  sebagai  instrument  yang  diharapkan mampu menstimulus akselerasi pembangunan di Papua. Tesis ini didasarkan pada asumsi bahwa  kebijakan  Otonomi  Khusus  Papua  memberi  ruang  yang  representative  untuk teraktualisasinya tiga nilai  dasar pembangunan, yakni kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), dan kebebasan (freedom). Melalui kebijakan Otonomi Khusus diharapkan dapat  meningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan.
Sebagai pengejawantahan dari semangat tersebut, maka kebijakan Otonomi Khusus Papua  dilandasi  atas  7  (tujuh)  nilai  dasar,  yakni  :  (1)  perlindungan  terhadap  hak-hak penduduk  asli  Papua;  (2)  demokrasi  dan  kedewasaan  berdemokrasi;  (3)  penghargaan terhadap etika dan moral; (4) supremasi hukum; (5) penegakan HAM; (6) penghargaan terhadap pluralisme;dan (7) persamaan kedudukan , hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.  Nilai  dasar  tersebut  kemudian  diinterpretasi  dalam  5  (lima)  prinsip,  yakni PAPUA (Proteksi, Affirmasi, Pemberdayaan, Universal, dan Akuntabilitas). Nilai dasar dan prinsip sebagaimana tersebut, pada ranah operasional diaktualisasikan dalam bentuk rumusan XXIV Bab dan 79 Pasal.
Permasalahan  yang  kemudian  muncul  adalah  sejak  pemberlakuan  kebijakan tersebut silih berganti bermunculan sejumlah permasalahan yang cenderung mengganggu implementasinya, baik dalam konteks internal (lokal) maupun eksternal (nasional). Salah satu  faktor yang dikategorikan sebagai  faktor pengganggu adalah munculnya sejumlah perundang-undangan/kebijakan  nasional,  yang  terindikasi  menimbulkan  kontradiktif dengan substansi Undang-undang Otsus Papua. Paparan ini diharapkan dapat menguak
berbagai  persoalan  tersebut  secara  proporsional,  meskipun  diakui  belum  komprehensif karena keterbatasan ruang dan waktu.
Mengingat  bahwa  otsus  Papua  merupakan  suatu  kebijakan  nasional  yang  diatur dalam undang-undang, Pemerintah Pusat merupakan pihak yang paling bertanggungjawab  atas  efektivitas  Otsus  Papua.  Dengan  kewenangan  yang  dimiliki, Pemerintah  Pusat  dapat  melakukan  segala  hal  baik  untuk  mengefektifkan  Otsus  Papua atau sebaliknya malah dapat  menghambat efektivitas otsus Papua. Selain itu pihak yang juga  bertanggungjawab  terhadap  efektivitas  Otsus  Papua  adalah  Pemerintahan  Daerah (baca:  Pemprov,  DPRP,  &  MRP),  melalui  kewenangan  yang  dimiliki,  Pemerintahan Daerah bertanggungjawab pada ranah tehnis operasional dari kebijakan Otsus Papua.
Kondisi  ini  tentunya  menarik  untuk  dikaji,  karena  secara  normatif  konseptual Undang-undang Otsus Papua memiliki sejumlah keistimewaan, baik muatannya maupun proses penyusunannya, antara lain:
(1)  kebijakan  otonomi  khusus  merupakan  suatu  hal  yang  baru  di  dalam  kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia;
(2)  materi  muatan  yang  tertuang  dalam  UU.No.  21  Tahun  2001  sangat  komprehensif, karena  memuat  banyak  aspek  (politik,  hukum  &  HAM,  sosial,  budaya,    ekonomi, pertahanan dan keamanan);
(3)  proses  penyusunan  RUU  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat Provinsi  Papua,  yang  kemudian  diusulkan  dan  setelah  melalui  proses  pembahasan diadopsi  sebagai  RUU  usul  inisiatif  oleh  DPR  RI.  Proses  ini    berbeda  dengan kebiasaan proses penyusunan RUU lainnya  yang cenderung tidak melibatkan pihak Daerah.
Keistimewaan yang dimiliki oleh Undang-undang Otsus Papua ternyata tidak serta- merta  memberi  jaminan  terhadap  penerimaan  masyarakat.    Sejumlah  keistimewaan tersebut  perlu  diikuti  dengan  efektivitas  pelaksanaannya,  sehingga  dijamin  mampu mengatarkan  masyarakat  Papua  untuk  menapak  kehidupan  yang  lebih  layak  dan bermarabat  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  konteks  ini diyakini  bahwa  dalam  perspektif  politik  ada  sejumlah  kebijakan  yang  berkontribusi terhadap  belum  efektifnya  kebijakan  otonomi  khusus,  sehingga  dinamika  politik  local semakin dinamis.
2. Kebijakan-kebijakan yang mengiringi implementasi UU Otsus
a.  Inpres  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  percepatan  pelaksanaan  pemekaran Provinsi Irian Jaya sesuai Undang-undang No. 45 Tahun 1999.
Kehadiran Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan pemekaran Provinsi Irian Jaya sesuai Undang-undang No. 45 Tahun 1999, dapat dipandang sebagai suatu  kebijakan  yang  kotroversial  dan  telah  mengakibatkan  munculnya  konflik  norma (conflic of norm) antara ketentuan Undang-Undang No 45 Tahun 1999 dengan Ketentuan Undang-Undang No 21 Tahun 2001.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Inpres  No.  1  Tahun  2003  yang  dikeluarkan  pada tanggal  27  Januari  2003  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Megawati  Soekarno  Putri, menginstruksikan. kepada perangkat Pemerintah, yakni; Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Gubernur Provinsi Papua, dan Bupati/Walikota se Provinsi Papua. Sedangkan Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tentang  pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong,  disahkan oleh Presiden RI “Bacharuddin Jusuf Habibie”, pada tanggal 4  Oktober  1999.  Kondisi  ini  bermuara  pada  timbulnya  ketidak  pastian  hukum,  serta kebingungan bagi pejabat publik (pemerintah) provinsi, kabupaten/kota di Papua dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  terutaman  dalam  menjalankan  Undang-undang  Otsus Papua.
Selain itu dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2008, yang telah di tetapkan sebagai Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Udang-undang No. 21 tahun 2001, juga dianggap sebagai suatu kebijakan yang kontraproduktif. Materi muatan dalam Perpu No. 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi   Undang-undang No.  35  tahun  2008  tidak  cukup  mampu  menyelesaikan  masalah  Papua  Barat.  Perpu tersebut hanya mengatur  dua hal; (1) menegaskan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang sekarang menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (2) Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua dilaksanakan secara langsung. Dalam kaitan ini muncul sejumlah pertanyaan kritis: (1) bagaimana dengan kedudukan MRP? apakah hanya 1 atau ada disetiap ibukota provinsi? (2) bagaimana dengan jumlah kursi DPRD Papua Barat ? (3) bagaimana dengan teritorial keberlakuan Perdasus? (4) bagaimana dengan pembagian dana Otsus? (5) bagaimana dengan kewenangan Gubernur Papua Barat terhadap sejumlah kewenangan Pusat (politik luar negeri, pertahanan-keamanan, fiskal-moneter, yustisia, & agama)? serta sejumlah pertanyaan lain. Undang-undang 35 tahun 2008 tidak sedikitpun mengatur hal-hal tersebut.
b. Regulasi Daerah
Sebagai  konsekuensi  dari  penetapan  otonomi  khusus,  maka  di  provinsi  Papua diberlakukan  dua  bentuk  Peraturan  Daerah,  yakni:  Peraturan  Daerah  Khusus  yang disingkat Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi yang disingkat Perdasi. Dalam konteks ini kedudukan Perdasus dan Perdasi adalah sama, artinya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lainnya. Perdasus dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur yang dalam penetapannya  harus  mendapat  pertimbangan  dan  persetujuan  dari  MRP.  Sedangkan Perdasi  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  DPRP  bersama-sama  dengan  Gubernur.  Perdasus maupun Perdasi  kedua-duanya adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dengan lingkup domain yang berbeda. Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perdasus dan Perdasi pada tahapan implementasi, maka dibentuk Keputusan Gubernur.
Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur merupakan perangkat hukum Daerah yang strategis dalam rangka implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Jika pada undang-undang  lainnya  membutuhkan  penjabaran  lebih  lanjut  dalam  bentuk  beberapa Peraturan  Pemerintah,  maka  berbeda  dengan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001. Undang-undang-undang  ini  hanya  membutuhkan  1  (satu)  Peraturan  Pemerintah,  yakni tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal ini mengandung pengertian bahwa perangkat hukum yang bersifat teknis operasional sebagai pelaksana Undang-undang No. 21 Tahun 2001 adalah dalam bentuk Perdasus dan Perdasi. Kelambatan dan/atau ketidakmampuan
Daerah dalam merumuskan Perdasus dan Perdasi akan berimplikasi signifikan terhadap implementasi undang-undang ini, bahkan undang-undang ini menjadi tidak bermakna jika tidak ada Perdasus dan Perdasi.
Hingga memasuki tahun ke 20, mejelang berakhirnya dana otonomi khusus setara 2% DAU, instrument regulasi daerah yang diamanatkan sebagian besar sudah disusun. Akan tetapi sejumlah masalah masih belum terjawab terutama regulasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan regulasi tentang kewenangan daerah. Terutama regulasi tentang kewenangan bagi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota menjadi focus perhatian rakyat Papua, karena sejatinya UU Otsus bukan hanya soal uang semata tetapi yang lebih substansi adalah kewenangan untuk mengatur lebih besar, agar kebijakan afirmasi ini benar-benar terasa .
c. Kebijakan Keuangan
Sejak diberlakukannya kebijakan Otsus Papua, semua pihak sepakat bahwasanya wilayah  Provinsi  Papua  adalah  yang  sebelumnya  menjadi  wilayah  Provinsi  Irian  Jaya. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001,  Pasal  1  huruf  a, bahwa  Provinsi  Papua  adalah  Provinsi  Irian  Jaya  yang  diberi  otonomi  khusus  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas dasar tersebut, maka dana dalam rangka Otsus Papua dibagi secara berkeadilan antara  provinsi  dan  kabupaten/kota  se  Papua.  Sebagai  konsekuensi  dari  pemahaman tersebut,  maka  sejak  tahun  2002  sampai  dengan  tahun  2007,  semua  kabupaten/kota  se Papua  berdasarkan  Undang-undang  Otsus  Papua  mendapatkan  bagian  dari  pembagian dana otsus. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah ketika Inpres No. 1 Tahun 2003 belum dikeluarkan, serta belum diikuti dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Irian Jaya Barat.
Kondisi  ini  tentunya  akan  berbeda  jika  eksistensi  Provinsi  Papua  Barat  semakin definitif dengan terbentuknya DPRD Provinsi Irian Jaya Barat, hasil Pemilu 2004 maupun terpilihnya  Gubernur  dan  wakil  Gubernur  Provinsi  Irian  Jaya  Barat,  hasil  Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2006.  Defenitifnya eksistensi Provinsi Irian Jaya Barat  yang  telah  berubah  menjadi  Provinsi  Papua  Barat,  tentunya  akan  memunculkan permasalahan  baru.  Terutama  terkait  dengan  pemanfaatan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Papua, yang bersumber dari dana dalam rangka otonomi khusus, untuk membiayai program pembangunan kabupaten/kota di wilayah Papua Barat.
Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah “batas teritorial”, sebagai locusnya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu daerah otonom memiliki batas wilayah  dan  tidak  dibolehkan  melampaui  batas  tersebut  kecuali  dalam  kerangka kerjasama. Dengan demikian maka akomodasi  program-kegiatan dan penyediaan dana bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Papua  seperti  yang  terjadi  saat  ini  nyata-nyata merupakan  suatu  pelanggaran  dan  kerancuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Pembagian  dan  pengelolaan  dana  dalam  rangka  otonomi  khusus  Papua  juga menjadi unsur yang berimplikasi terhadap efektivitas otonomi khusus Papua. Dana dalam
rangka otonomi khusus Papua selama ± 6 (enam) tahun anggaran (2002 s/d 2007), dibagi hanya  berdasarkan  pada  kesepakatan  antara  Gubernur  Provinsi  Papua  dan  para Bupati/Walikota  se  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat).  Sedangkan pengeloloaanya  dilakukan  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri),  yang  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  Permendagri  No.  59  Tahun 2006.
Uraian diatas menunjukan bahwa pembagian dan  pengeloloaan dana dalam rangka otonomi  khusus  Papua  selama  ±  6  (enam)  tahun  anggaran  (2002  s/d  2007),  dilakukan tidak  berdasarkan  tuntunan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001.  Pada  prinsipnya Undang-undang No. 21 Tahun 2001, Pasal 34 ayat (7) menyebutkan bahwa Pembagian penerimaan  dalam  rangka  otonimi  khusus  Papua  antara  Provinsi  Papua  dengan kabupaten/kota  se  Papua    diatur  secara  adil  dan  berimbang  dengan  Perdasus,  dengan memberikan  perhatian  khusus  pada  daerah-daerah  yang  tertinggal.  Dalam  hal penyusunan,  pelaksanaan,  perubahan,  dan  perhitungan,  serta  pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Undang-undang No. 21 tahun 2001, Pasal  36  ayat  (3)  memberi  arahan  didasarkan  pada  Perdasi.  Akibatnya  dana  tersebut cenderung tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Selain itu dalam struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, sejak pemberlakuan kebijakan otonomi  khusus  Papua,  tidak  ditemukan  besaran  dana  dalam  rangka  otonomi  khusus Papua yang dialokasikan 30 % untuk aspek pendidikan dan 15 % untuk aspek kesehatan, padahal Undang-undang No. 21 Tahun 2001, mengisyaratkan hal tersebut

## d. Kebijakan Pemilu

## 1) Pemilu 2004 di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  khusus  Papua,  keberhasil  penyelenggaraan Pemilu 2004, ternyata meninggal sejumlah masalah yang perlu dicermati. Keberhasilan Pemilu 2004 ternyata meninggalkan sejumlah implikasi terhadap  kebijakan Otsus Papua. Beberapa  persoalan  yang  mengemuka  dalam  proses  pelaksanaan  Pemilu  2004,    dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam  ketetapannya  mengenai  daerah  pemilihan, membagi daerah pemilihan di Papua menjadi dua, yakni daerah pemilihan Papua dan daerah  pemilihan  Irian  Jaya  Barat.  Pembagian  daerah  pemilihan  ini  tentunya berimplikasi  terhadap  pelaksanaan  otonomi  khusus  Papua,  karena  bertentangan dengan  Undang-undang No. 21 tahun 2001, pasal 1 huruf a, Provinsi papua hádala Provinsi  Irian  Jaya  yang  diberi  otonomi  khusus  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bermakna bahwa wilayah Provinsi Papua meliputi seluruh wilayah  yang  sebelumnya  bernama  Irian  Jaya,  sebagaimana  disebutkan  dalam Tambahan  Lembaran  Negara  RI  nomor  4151  sebagai  penjelasan  atas  Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 135, disebutkan bahwa “… Wilayah Provinsi Papua pada saat ini terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota, yang berbatasan disebelah utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku dan Laut Arafuru, dik
sebelah barat dengan Provinsi maluku dan Maluku Utara, dan sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea.
b.  Menindaklanjuti penetapan KPU mengenai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, maka KPU menetapkan pula quota kursi bagi masing-masing daerah pemilihan.
Berdasarkan keputusan KPU, maka kursi untuk calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan  Papua  10  kursi  sedangkan  untuk  daerah  pemilihan  Irian  Jaya  Barat  3  kursi. Penetapan  ini  tidak  hanya  bertentangan  dengan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001, tetapi juga bertentangan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penjelasan pasal 48, ayat 1 huruf b Undang-undang No. 12 Tahun 2003, disebutkan bahwa ”Jumlah kursi untuk anggota DPR pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999”.
Jika  KPU  konsisten  dan  konsekuen  dalam  melaksanakan  ketentuan  ini,  maka jumlah kursi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) daerah pemilihan Provinsi Papua adalah 13 kursi bukan 10 kursi (Pemilu 1999 jumlah kursi untu anggota DPR daerah pemilihan Irian Jaya adalah 13 kursi); (c) Penetapan jumlah kursi untuk DPR Papua (DPRP) sebanyak  56 kursi (45 kursi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 dan 11 kursi berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2001), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan penetapan 44 kursi bagi DPRD Provinsi Irian Jaya Barat (35 kursi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 dan 9 kursi berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001). Penetapan quota kursi ini nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan  pasal  6  ayat  (4)  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001,  disebutkan:  “  Jumlah anggota  DPRP  adalah  1¼  (satu  seperempat)  kali  dari  jumlah  anggota  DPRD  Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.  Pasal ini menunjukan bahwa  jumlah  1¼  (satu  seperempat)  kali  hanya  diberlakukan  pada  DPRP  (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) bukan DPRD Papua Barat.

## 2) Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Memperhatikan amanat UUD 1945, Pasal 18 B, menyebutkan  “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”, maka di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 juga diakui dan dihormati daerah-daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa,  seperti  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam ,Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Undang- undang  No.  32  Tahun  2004,  Pasal  225  dan  226  ayat  (1)  sebagaimana  tersebut mengandung  makna  bahwa  materi  muatan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 diberlakukan juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 34 tahun 1999 Tentang Daerah Khusus Ibukota  Jakarta,  Undang-undang  No.44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, jo Undang-undang No. 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam,  jo  Undang-undang  No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,  dan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Provinsi Papua,
Pengaturan  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  (Gubernur  dan  Wakil  Gubernur) berdasarkan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001,  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  DPRP mempunyai  tugas  dan  wewenang:  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur.  Selain  itu pada  pasal    11  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  tata  cara  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  ditetapkan  dengan  Perdasus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  . Analisis  terhadap  pasal-pasal  dalam  Undang-undang  Otsus  yang  mengatur  mengenai pemilihan  kepala  daerah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  menunjukan  bahwa  yang berwenang  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  di  Provinsi  Papua  adalah  DPRP. Dalam  prosesnya  bakal  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  harus  mendapatkan pertimbangan  dan  persetujuan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP).  Pertimbangan  dan persetujuan Mejelis Rakyat Papua (MRP) hanya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  12  huruf  a  Undang-undang  Otsus,  yaitu  mengenai keaslian bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang Papua.
Pemilihan Kepala Daerah  yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2005 untuk memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  ternyata    tidak  didasarkan  pada  ketentuan Undang-undang  No.  21  Tahun  2001.  Jika  Pilkada  di  Provinsi  Papua  dasarkan  pada ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001,  maka seharusnya yang berwenang menyelenggarakan dan melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  adalah  Dewan  perwakian  Rakyat  Papua  (DPRP),  sesuai  dengan ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  huruf  a,  sebagaimana  tersebut  di  atas.  Dalam  kenyataannya Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Provinsi  Papua  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2005, untuk  memilih    Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat (Pilkadasung). Pilkadasung di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud, ternyata juga tidak sepenuhnya  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004,  sebagaimana yang  digunakan  oleh  provinsi-provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  No.32  Tahun  2004,  pasal  57 ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada DPRD”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 3 Tahun 2004, ketentuan pasal  57 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, telah mengalami perubahan, yakni  KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada  DPRD.
Uraian  ini  menunjukan  bahwa  Pilkadasung    berdasarkan  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  dilaksanakan  secara  langsung  di  bawah  kendali  KPUD  sebagai penyelenggara.  Dalam  kenyataannya  Pilkasung  untuk  memilih  Gubernur  dan  wakil Gubernur  yang  berlangsung  di  Provinsi  Papua  tidak  menggunakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  32  Tahun  2004  tersebut.  Dalam kenyataannya  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  di  Provinsi  Papua  dilakukan secara langsung oleh rakyat akan tetapi pesertanya (pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur)    harus  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang
memenuhi  syarat  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP).  DPRP  memiliki wewenang  untuk  melakukan  proses  penyaringan  terhadap  bakal  calon  Gubernur  dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai pilitik atau gabungan partai politik tersebut. Hasil  penyaringan  DPRP  kemudian  disampaikan  kepada  MRP  untuk  mendapat pertimbangan dan persetujuan dalam hal keaslian calon sebagai orang papua.
Kalau  demikian  halnya  maka  akan  muncul  suatu  pertanyaan  kritis,    apa  dasar penyelenggaraan  Pilkadasung    tahun  2005  di  Provinsi  Papua  untuk  memilih  Gubernur dan  wakil  Gubernur  ?  ternyata  jawabannya  adalah  Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun 2005. Penyelenggaraan Pilkadasung di Provinsi Papua ternyata hanya di dasarkan pada ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun  2005.  Peraturan  Pemerintah  No.  6 Tahun 2005,  Pasal 139 menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Papua  oleh  Partai  Politik  atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD.
Paparan di atas semakin memperjelas bahwa dasar penyelenggaraan Pilkadasung di Provinsi  Papua  hanyalah  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah.  Seandainya  berbagai ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut sesuai atau merupakan penjabaran/interpretasi dari ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang tentunya hal ini tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dan/atau tidak dalam konteks menjabarkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang tentunya hal ini menimbulkan masalah.
Dalam hal pelaksanaan Pilkadasung di Provinsi Papua tahun 2005 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur  yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005  sebagaimana  tersebut  di  atas  nyata-nyata  tidak  sesuai  dengan  pengaturan  yang terdapat  dalam  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001  maupun  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004.  Sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-undang  No.32  tahun  2004 (undang-undang  pemda),  seharusnya  Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun  2005  hanya menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Peraturan  pemerintah  No.  6  Tahun  2005  tidak  pada  posisi  membuat  aturan  baru  yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, seperti yang terjadi saat  ini.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  Provinsi  Papua  Barat.  Bahkan  pelaksanaan Pikada  di  Papua  Barat  tahun  2006,  untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, ternyata  tidak  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Artinya bahwa pelaksanaan Pilkada di provinsi ini tidak sepenuhnya berdasarkan pada Undang-undang  No. 21  Tahun 2001,  tidak berdasarkan pada   Undang-undang No. 32 Tahun 2004, serta juga tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.
Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian terdahulu bahwa apabila didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 maka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ketentuan ini jelas tidak berlaku bagi Provinsi Papua Barat, sebab Provinsi Irian Jaya Barat tidak identik
dengan  Provinsi  Papua,  dan  DPRD  Papua  Barat  bukan  DPRP,  meskipun  dalam  hal tertentu ada pihak-pihak yang karena kelalainnya mengidentikan Provinsi Papua dengan Papua Barat seperti dalam hal penetapan qouta kursi DPRD provinsi dsb. Pilkadasung di Provinsi Papua Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur juga tidak didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maupun Peraturan  Pemerintah No. 6  Tahun  2005.  Dalam  ketentuan  Pasal  141  Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2005, disebutkan  bahwa:  “Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  hasil  pemekaran  di Provinsi  Papua  sebelum  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2004, dilaksanakan  selambat-lambatnya  4  (empat)  bulan  setelah  diselesaikannya  Pasal  73 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, dilaksanakan setelah terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Dalam  hal  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP)  sebagaimana  dimaksud  belum  terbentuk, penetapan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan sebagaimana dimaksud  dilaksanakan  oleh DPRD Provinsi  yang  bersangkutan.  Secara  faktual  terbukti  bahwa  dalam  pemilihan  Kepala daerah di Provinsi Papua Barat ketentuan sebagaimana tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi.
Berdasarkan  berbagai  uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa pemberlakuan Undang-undang No. 35 tahun 2008 tidak mampu mengakomodir berbagai permasalahan  yang  mengemuka  dalam  proses  implementasi  kebijakan  Otsus  Papua. Undang-undang tersebut sangat dangkal dan tidak dapat diposisikan sebagai instrumen yang  dapat  mendorong  efektivitas  implementasi  kebijakan  Otsus  Papua  sesuai  dengan perkembangan dan fakta politik kekinian di  Papua (adanya Provinsi  Papua &  Provinsi Papua Barat). Undang-undang tersebut juga tidak memperhatikan perkembangan Papua dimasa  datang,  dan  karena  dapat  dikatakan  bahwa  spektrum  dari  undang-undang dimaksud sangat sempit dan tidak prospektif.
Wilayah  Papua  kaya  dengan  sumberdaya  alam,  tetapi  masih  tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, di sisi lain Otonomi khusus memberikan tambahan kewenangan dan dana yang besar pula, tetapi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat  asli Papua masih  rendah. Rendahnya tingkat  kesejahteraan masyarakat  asli Papua  ini  dapat  dilihat  indikasinya  dari  permasalahan  yang  menjadi  program  utama Otonomi  Khusus  Papua,  yaitu  pembangunan  di  bidang  Pendidikan,  Kesehatan, Perekonomian Rakyat dan pembangunan infrastruktur.
Keempat prioritas pembangunan dalam rangka otonomi khusus tersebut mengalami geliat  pembangunan  pasang  surut,  sebagai  implikasi  dari  dinamika  politik  yang  terjadi secara  nasional,  bahkan  internasional.  Diantara  geliat  pembangunan  dan  besarnya kucuran dana Otsus, tentu masih saja ada kondisi kontras. Sebagian besar orang asli Papua seakan  berkutat  dalam  kondisi  kemiskinan  dan  termarginalkan  sehingga  cenderung
menuntut perbaikan nasib mereka. Bahkan tuntutan itu dari waktu ke waktu terus menguat menjadi aspirasi pemisahan Tanah Papua dari NKRI.
Indikasi  kegagalan  ini,  menurut  beberapa  tokoh  Papua  merupakan  kesalahan pendekatan  pembangunan  yang  lebih  menekankan  pendekatan  politik  dan  keamanan disbanding  pendekatan  kesejahteraan.  Akibat  dari  pendekatan  yang  seperti  ini,  telah menimbulkan  ketergantugan  yang  sangat  kuat  di  kalangan  masyarakatasli  Papua. Ketergantugan  juga  Nampak  dalam  bentuk  ketergantugan  Pemerintah  Daerah (Kabupaten/Kota)  kepada  Pemerintah  Provinsi,  maupun  ketergantungan  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat.
Selain  itu,  fakta  yang  terjadi  setelah  sekitar  10  (sepuluh)  tahun  UU  Otsus  Papua diundangkan,  pelaksanaannya  masih  jauh  berbeda  dengan  sasaran  utama  yang dikehendaki. Hasil berbagai studi awal yang dilakukan, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus tersebut, yaitu:
a.  Pemahaman  terhadap  UU  Otsus  sejauh  ini  hanya  sebatas  pada  dana  otsus,  bukan berkaitan  dengan  aspek  mendasar  dari  UU  Otsus  yaitu  hubungan  dan  pembagian kewenangan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dalam melaksanakan substansi UU Otsus.
b.  Adanya  penyimpangan  dalam  melaksanakan  substansi  UU  Otsus  yang  berdampak pada  adanya  perubahan  kelembagaan  dan  pemerintahan  daerah  di  Papua  yang mengabaikan nilai-nalai filosofi UU Otsus.
c.  Kebijakan politik di tingkat pusat dan provinsi yang tidak konsisten, bersifat reaktif dan berorientasi jangka pendek menjadikan wilayah pelaksanaan UU Otsus menjadi tidak  jelas.  Seharusnya  tetap  berpandangan  bahwa  UU  Otsus  tetap  diberlakukan  di tanah Papua, berapa pun jumlah provinsi yang dibentuk.
Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Demokrasi Universits Cenderawasih tahun 2010 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: Sejak diberlakukannya pada tanggal  21  November  2001,  dalam  implementasi  UU  Otsus  mengalami  berbagai hambatan,  yaitu:  Pertama,  berbagai  kelemahan  formulasi  yuridis  yang  terdapat  dalam materi muatan pasal-pasalnya, Kedua, kelemahan sebagai  akibat kebijakan Pemerintah Pusat  yang  menyimpang  dari  substansi  UU  Otsis,  Ketiga,  kelemahan  kebijakan pemerintah provinsi yang tidak melaksanakan substansi UU Otsus secara konsisten, serta Keempat, masih banyaknya perbedaan persepsi dan pemahaman substnasi UU Otsus dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan di Papua. Hambatan-hambatan tersebut bedampak negatif, dalam bentuk: Pertama, materi muatan UU Otsus sudah tidak sesuai  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Papua,  dan  tidak  sesuai    lagi  kondisi objektif  dinamika  sosial  politik  di  Papua,  Kedua,  implementasi  UU  Otsus  yang  tidak efektif dan tidak sesuai lagi dengan UU Otsus, serta, Ketiga, banyaknya sikap dan reaksi dalam  bentuk  protes  penolakan  yang  dilakukan  berbagai  unsur  masyarakat,  terutama masyarakat  asli  Papua  (yang  berada  di  Papua  maupun  di  luar  Papua)  terhadap pelaksanaan UU Otsus yang tidak sesuai lagi dengan substansi atau materi muatan UU Otsus.

## Kesimpulan
Dalam  penelitian  ini  dapat  dikemukakan  kesimpulan  bahwa  dinamika  politik lokal  di  Papua,  adalah  disebabkan  karena  persoalan  implementasi  UU  Otsus  Papua. Dinamika  tersebut  disebabkan  karena  dikeluarkannya  berbagai  kebijakan  baik  oleh Pemerintah Pusat yang diniai tidak konsisten dengan materimuatan yang ada dalam UU Otsus  Papua.  Sehinggan  Otsus  Papua  sebagai  instrumen  akselerasi  pembangunan  di Papua sampai dengan 10 tahun pertama belum terwujud secara efektif, dan pada beberapa aspek masih memerlukan pembenahan dan atau peningkatan. Di sisi lain pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2008 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2008,  yang  diharapkan  menjadi  instrumen  yang  dapat  meyelesaikan  berbagai permasalahan yang mengemuka seiring dengan perkembangan dan fakta politik kekinian di  Papua  (terdapat  2  provinsi),  ternyata  jauh  dari  harapan.  Perpu  dan  undang-undang tersebut bahkan telah menimbulkan masalah baru yang cenderung kontraproduktif. Hal ini semakin mempertegas bahwasanya masih banyak diantara komponen bangsa dalam lingkup lokal (Papua) maupun nasional (Indonesia) yang belum memahami secara baik dan  benar  hakikat  otsus  Papua.  Penilaian  ini  terbukti  dari  adanya  berbagai  persepsi, penafsiran  bahkan  kebijakan  yang  keliru  dari  berbagai  pihak  (elit  politik,  praktisi, akademisi,  maupun  masyarakat  awam)  terhadap  materi  muatan  yang  termaktub  dalam undang-undang tersebut.
Adanya kebijakan Pemerintah pasca pemberlakuan Otsus Papua yang kontradiktif (Inpres  No.1  Tahun  2003,  Perpu  No.  1  tahun  2008/UU.No.35  Th  2008,  Pemilu  dan Pilkada  yang  tidak  taat  asas,  dsb)  merupakan  pembenaran  (jastification)  atas  penilaian tersebut. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan Undang-undang Otsus Papua secara murni, konsisten, dan konsekuen.

## BIBLIOGRAFI
Dahl  Robert,  A.  (2001).  Perihal  Demokrasi:  Menjelajahi  Teori  dan  Praktek  Demokrasi Secara  Singkat,  judul  asli  On  Democracy,  diterjemahkan  oleh  A. Rahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia .
Dahl,  Robert  Alan,  &  Zainuddin,  A.  Rahman.  (2001). Perihal  demokrasi:  Menjelajahi teori dan praktek demokrasi secara singkat . Yayasan Obor Indonesia.
Danim, Sudarwan. (2000). Pengantar studi penelitian kebijakan. Jakarta:  Bumi  Aksara , 89.
Danim,  Sudarwan.  (2005).  Pengantar  Studi  Penelitian  Kebijakan,  Jakarta:  PT. Bumi Aksara .
Fadillah,  Putra.  (2001).  Paradigma  kritis  dalam  studi  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset .
Gaffar,  Afan.  (1983).  Beberapa  aspek  pembangunan  politik:  sebuah  bunga  rampai. (No Title) .
Islamy, Irfan. (1997). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara . Bumi Aksara.
KAHO, Josef Riwo. (1982). Analisa hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia . Bina Aksara.
Mas’oed,  Mochtar,  &  MacAndrews,  Colin.  (1981). Perbandingan  Sistem  Politik, Yogyakarta . Gadjah Mada University Press.
Mas’oed,  Mohtar.  (2006). colin  MacAndrews,  PERBANDINGAN  SISTEM  POLITIK . Gadjah Mada University Press. Jogjakarta.
Miriam, Budiarjo. (1981). Partisipasi Dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, Glora . Surakarta: Aksara Pratama.
Nugrahani, Farida, & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books , 1 (1), 3–4.
Politik, Dasar Dasar Ilmu. (1992). Miriam Budiardjo . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pratama,  Satriyogi,  &  Adnan,  Muhammad.  (2014).  Perubahan  Pola  Rekruitmen  Calon Anggota  Legislatif  Partai  Keadilan  Sejahtera  Pasca  Ditetapkan  Sebagai  Partai
Terbuka Pada Pemilu 2014 Di Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 3 (2), 341–355.

## Copyright holder:
Untung Muhdiarta, Diego Romario de Fretes , Ferinandus L. Snanfi (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: