## PERAN BPKAD DALAM PENYAJIAN DATA KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Elmi Hakim Sabili 1 , Suci Nasehati Sunaningsih 2
Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
1) elmihakim.5@gmail.com, 2) sucinasehati@untidar.ac.id

## Abstrak
Pelaporan Laporan Keuangan Daerah merupakan suatu  bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada  masyarakat.  Dalam  menginformasikan  laporan  keuangan,  sudah  menjadi  kewajiban  Pemerintah Daerah  untuk  berpegang  pada  asas  transparansi.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  transparansi dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 5 tahun terakhir, serta peran BPKAD Kota  Magelang  dalam  menyajikan  informasi  yang  transparan.  Peneliti  ingin  melihat  bagaimana  peran BPKAD dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah Kota Magelang, khususnya saat terjadi pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa laman resmi BPKAD  dan  laporan  yang  terdapat  dalam  setiap  bagian  BPKAD  di  bagian  publikasi.  Hasilnya menunjukkan bahwa BPKAD telah memberikan laporan secara berkala  dari  2017 hingga  2020, dari  segi transparansi  pada  laman  BPKAD  masih  ada  laporan  yang  belum    dipublikasikan  yakni  laporan  untuk tahun 2021, sedangkan untuk aksesbilitas, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait laporan keuangan melalui laman resmi BPKAD ataupun mendatangi secara langsung ke kantor BPKAD. Kata Kunci : Transparansi, Aksesibilitas Laporan Keuangan, BPKAD.

## Abstract
Reporting of Regional Financial Statements is a form of local government accountability to the community. In  informing  financial  statements,  it  is  the  obligation  of  local  governments  to  adhere  to  the  principle  of transparency.    This  study  aims  to  examine  transparency  in  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget Reporting  for  the  last  5  years,  as  well  as  the  role  of  BPKAD  Magelang  City  in  presenting  transparent information.  Researchers want to see how BPKAD plays a role in presenting the financial statements of the Magelang  City  government,  especially  during  the  COVID-19  pandemic.  The  method  used  is  descriptive qualitative  with  secondary  data  in  the  form  of  the  official  BPKAD  page  and  reports  contained  in  each bpkad  section  in  the  publication  section.  The  results  show  that  BPKAD  has  provided  reports  periodically from 2017 to 2020, in terms of transparency on  the BPKAD  page, there are still reports that have not been published, namely reports for 2021, while for accessibility, the public can easily get information related to financial statements through the official BPKAD website.  or go directly to the BPKAD office.
Keywords : Transparency, Financial Statement Accessibility, BPKAD.

## PENDAHULUAN
Anggaran pemerintah merupakan rincian alokasi dana  terkait kegiatan pemerintah dalam satu periode. Alokasi dana tersebut harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran  mencangkup  penerimaan  dan  pengeluaran  bulanan  maupun  tahunan.  Penyusunan anggaran  harus  dilakukan  dengan  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam  rangka  kemaslahatan masyarakat.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  transparansi  sebagai  bentuk  tangungjawab  kepada masyarakat. Rencana anggaran digunakan sebagai acuan penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1379
dalam melaksanakan program kerja, yang kemudian akan dipublikasikan untuk masyarakat dalam bentuk  laporan  keuangan.  Selain  itu  transparansi  berguna  sebagai  bentuk  pencegahan preventif guna  meminimalisisr  agar  tidak  terjadi  penyimpangan.  Pemerintah  dalam  mengelola  keuangan harus  sesuai  dengan  ketentuan  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  guna mewujudkan good government . 1
Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (BPKAD),  merupakan  sebuah  lembaga yang dibentuk sebagai implementasi terhadap pemberian otonomi yang lebih luas oleh pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Berdasar  UU  No.  23  Tahun  2014  mengenai  Pemerintahan Daerah, 2 pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.  Diberlakukannya  Undang-Undang  ini  telah  menciptakan  paradigma  baru  terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian akan muncul kewajiban bagi pemerintah daerah terhadap transparansi informasi laporan keuangan dan anggaran kepada masyarakat. 3
Pemerintah  melalui  organisasi  perangkat  daerah  bekerjasama  dalam  mewujudkan keterbukaan  informasi  bagi  publik.  Pemberitahuan  informasi  yang  berkaitan  dengan  anggaran disampaikan  dalam  laman  web  yang  dimiliki  masing-masing  lembaga  pemerintah  daerah. Informasi  mengenai  keuangan  dan  asset  erat  kaitannya  dengan  anggaran  yang  dikelola  oleh BPKAD. 4 Dalam  mengelola  hal  terkait  keuangan,  BPKAD  harus  melaksanakan  prinsip keterbukaan  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  amanat  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik 5 dan  PP  No.  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya BPKAD tidak boleh terikat oleh kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. 6
Latar  belakang  penelitian  serta  fenomena  terkait  transparansi  menjadi  acuan  penelitian mengenai  betapa  pentingnya  keterbukaan  informasi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangan,  sehingga  penelitian  diarahkan  untuk  meneliti  mengenai  implementasi  transparansi laporan keuangan di Kota Magelang.
1 Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik” 16, no. 1 (2019): 18.
2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3 Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Abdul Wachid, “Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota Malang),” t.t., 6.
4 I  Gusti  Ayu  Yuli  Kartika  dan  A.  A.  N.  Eddy  Supriyadinata  Gorda,  “Transparansi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,” E-Jurnal Akuntansi 32, no. 1 (26 Januari 2022): 3375, https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p05.
5 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD),  merupakan  lembaga  yang menjalankan  fungsi  pendukung  di  bidang  keuangan  dan  tugas  penunjang  pemerintah  daerah. BPKAD  berperan  sebagai  pelaksana  terkait  keuangan  dan  aset  daerah  yang  menyangkut penerimaan, pengeluaran, pembiayaan dan aset daerah.
Dalam Perwa No. 50 Tahun 2016, 7 tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan  bahwa  BPKAD  mempunyai  tugas  dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  di  bidang pengelolaan keuangan dan asset.
Adapun   tugas  BPKAD  tertuang dalam  Pergub  Jawa  Tengah No.  82  Tahun  2016 Pasal  3, 8 yang terdiri dari :
a. penyusunan  kebijakan  teknis  di  Bidang  Anggaran,  Akuntansi,  Perbendaharaan  dan  Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
c. pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  di  Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi  penunjang  Urusan  Pemerintahan  Daerah  di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya
Secara  umum  tugas  BPKAD  Kota  Magelang  adalah  membantu  Walikota  dalam melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  BPKAD  melaksanakan  pelayanan dibidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset  meliputi  pelayanan  pengelolaan  pendapatan  daerah; pelayanan  dalam  rangka  proses  penganggaran  daerah;  pelayanan  dalam  rangka  proses  pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah;  serta  pelayanan  dalam  penyusunan  pelaporan  keuangan  daerah  bagi  seluruh  perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. 9
7 Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  50 Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
8 Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  82  Tahun  2016.    Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9 BPKAD Kota Magelang, “Retrieved from magelangkota.go.id: http://bpkad.magelangkota.go.id/,” 2022.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah  rencana  pelaksanaan  keseluruhan  pendapatan  daerah  dan  belanja  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  dalam  tahun  anggaran  tertentu. 10 APBD  disusun  dengan  pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam  APBD  merupakan perkiraan  yang  terukur  secara  rasional  yang  dapat dicapai  untuk  setiap sumber  pendapatan  dan  pendapatan  dapat  direalisasikan  melebihi  jumlah  anggaran  yang  telah ditetapkan.
APBD  terdiri  atas  Anggaran  Pendapatan  berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang meliputi  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah,  dan  Penerimaan lainnya, Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  lainnya,  Dana  Penyesuaian  dan Otonomi  Khusus,  Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi  atau  Pemerintah  Daerah  Lainnya  dan Pendapatan Lain-Lain. Dan Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
APBD  digunakan  untuk  membantu  menjaga  pengambilan  keputusan  yang  tepat  dalam kebijakan  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Untuk  menjaga  disiplin  keuangan  dan  menyusun anggaran  secara  efisien,  pemerintah  daerah  memerlukan  pedoman  atau  aturan  acuan.  Oleh karenanya,  prosedur  administrasi  yang  telah  ditetapkan  harus  diikuti  saat  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Kepala  daerah  menggunakan  potensi  kerja  sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas dan pagu anggaran untuk rancangan APBD. Pendekatan ini didasarkan  pada  hasil  yang  diharapkan  yang  dapat  dicapai  melalui  rencana  kerja  dan  anggaran daerah. 11

## Transparansi
Transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan keuangan  daerah  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dan  masyarakat.  Transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  akhirnya  akan  menciptakan horizontal  accountability antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  sehingga  tercipta pemerintahan  daerah  yang bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan masyarakat. 12
Transparansi  sebagai  penyediaan  informasi  tentang  pemerintahan  bagi  publik  harus
10 dito  Aditia  Darma  Nasution,  “Analisis  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah” 2, no. 3 (t.t.): 15.
11 Smartivist, “Cimahi Menuju Smart City, Layanan Berbasis Aplikasi Terus Dikembangkan,” Mei 2018, https://www.smartcityindo.com.
12 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002).
menjamin  kemudahan  dalam  memperoleh  informasi-informasi  yang  akurat  dan  memadai. 13 Hal ini  berarti  bahwa  transparansi  tidak  hanya  sekedar  menyediakan  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  namun  harus  disertai  dengan  kemudahan bagi  masyarakat  untuk memperoleh informasi tersebut.
Adapun indikator transparansi menurut adalah sebagai berikut: 14
1. Kemudahan akses laporan keuangan,
2. Ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan,
3. Fasilitas keterbukaan informasi yang diberikan untuk masyarakat,
4. Pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan daerah. 15
Masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  laporan  realisasi  anggaran  yang  merinci realisasi  penerimaan  pemerintah,  baik  itu  yang  berasal  dari  pajak  maupun  yang  bukan  pajak, berapa pengeluarannya, berapa defisitnya serta bagaimana penutupan atas defisit tersebut. Dengan begitu  masyarakat  dapat  menilai  apakah  uang  dari  negara  maupun  uang  yang  dibayarkan  dari pajak  digunakan  dengan  benar  atau  tidak.  Dan  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk menyediakannya.
Aksesibilitas Laporan Keuangan
Menurut  Mulyana 16 ,  aksesibilitas  dalam  laporan  keuangan  dapat  diartikan  sebagai kemudahan  seseorang  untuk  memperoleh  informasi  laporan  keuangan.  Aksesibilitas  laporan keuangan  merupakan  sarana  penunjang  dalam  rangka  perwujudan  lembaga  pemerintah  daerah sebagai  lembaga  sektor  publik.  Aksesibilitas  juga  akan  berpengaruh  terhadap  seberapa  besar penggunaan informasi keuangan daerah. 17
Adapun indikator aksesibilitas menurut Yuliani 18 adalah sebagai berikut:
1. Keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan,
2. Kemudahan akses dalam pemerolehan informasi laporan keuangan.
Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan  organisasi  publik,  sebagai  bentuk  akuntabilitas publik,  seharusnya  mengambarkan  kondisi  yang  komprehensif  tentang  kegiatan  operasional, posisi  keuangan,  arus  kas,  dan  penjelasan  ( disclosure )  atas  pos-pos  yang  ada  di  dalam  laporan
13 Mardiasmo, “Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik,” jurnal 22, no. 1 (2006).
14 Nur  Laila  Yuliani,  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Karakteristik  Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” 24, no. 1 : 14.
15 Yuliani.
16 Mulyana,  “Pengaruh  Penyajian  Neraca  Daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,” Jurnal Akuntansi Pemerintahan .
17 Ni  Kadek  Alit  Apriliani,  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuagan,  Karakteristik  Kualitatif,  dan Aaksesibilitas  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung),” E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 1.
18 Yuliani,  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Karakteristik  Kualitatif,  Aksesibilitas  Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”
keuangan  tersebut.  Laporan  Keuangan  memerlukan  perangkat  yang  berupa  standar  akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menggunakan sistem pencatatan berpasangan. 19
Secara  sederhana  akuntabilitas  merupakan  bentuk  kewajiban  pertanggungjawaban seseorang  (pimpinan,  pejabat  atau  pelaksana)  atau  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki hak  atau  kewenangan  dalam  hal  ini  masyarakat,  untuk  meminta  keterangan  terkait  kinerja  atau tindakan  dalam  menjalankan  misi  dan  tujuan  organisasi  dalam  bentuk  pelaporan  yang  telah ditetapkan  secara  periodik.    Aksesibilitas  laporan  keuangan  mengacu  pada  seberapa  mudah masyarakat  dalam  mendapat  akses,  menyerap,  memahami,  dan  bertindak  berdasarkan  informasi laporan  keuangan.  Informasi  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  menguntungkan  semua  pihak karena informasinya jelas, langsung, dan mudah dipahami. 20

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  diskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Studi  kasus  bertujuan  untuk  mempelajari  secara  mendalam  mengenai  perilaku  maupun fenomena yang dilakukan oleh badan pemerintah daerah. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah  data  primer  dimana  data  skunder  itu  sendiri  merupakan  data  yang  dikumpulkan  secara langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Objek yang ditujukan dalam peneltian  ini  adalah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Magelang. Sedangkan data penelitian ini adalah laman resmi BPKAD Kota Magelang. Analisis data dengan cara  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  laporan  keuangan yang dipublikasikan pada laman BPKAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BPKAD  Kota  Magelang  memiliki  beberapa  bidang, diantaranya  Bidang  Pendapatan,  Bidang  Perbendaharaan,  Bidang  Akuntansi,  serta  Bidang  Aset. BPKAD memiliki peran dalam perumusan dan perancangan anggaran daerah yang kemudian akan dilaksanakan.  Selama  pelaksanaan  tersebut,  bersama  DPRD  dan  masyarakat,  BPKAD  juga melakukan  pengawasan.  BPKAD  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi terkait keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah harus menjunjung transparansi.
19 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah .
20 Tri  Asih  Wismaningtyas  dan  Yuni  Kurniasih,  “Analisis  Ketercapaian  Implementasi  Undang- Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Pemerintah  Kota  Semarang  (Studi  Kasus:  Organisasi  Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)” 5 (2021): 10.

## Sumber LKJIP BPKAD 2020
Tabel 1. Kelengkapan Pelaporan Keuangan
21 BADAN  PUSAT  STATISTIK  KOTA  CIMAHI,  “Retrieved  from  Penduduk  Kelompok  Umur (Jiwa), 2018-2020,” 5 Juli 2022, https://cimahikota.bps.go.id/.
No Elemen Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 2 Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Belum Tersedia 3 Neraca Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Belum Tersedia 4 Laporan Operasional Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Belum Tersedia 5 Laporan  Perubahan Ekuitas Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Belum Tersedia 6 Laporan Arus Kas Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Belum Tersedia 7 Catatan Atas Laporan Keuangan Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Belum Tersedia

## Sumber : Data Olahan
BPKAD  dalam  memberikan  informasi  mengenai  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota Magelang  sudah  berbasis  digital.  Masyarakat  dapat  melihat  informasi  tersebut  melalui  laman resmi  BPKAD.  Di  sana  tersedia  berbagai  rincian  baik  itu  rencana  anggaran  maupun  laporan realisasinya.
Berdasarkan  data  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  hanya  Laporan  Realisasi  APBD  atau  LRA menjadi  satu-satunya  laporan  yang  tersedia  dari  tahun  2017  hingga  2020.  Sedangkan  untuk laporan lainnya seperti Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan  untuk tahun 2021 sampai penelitian ini dibuat masih belum ada.
BPKAD  melakukan update LRA  penerimaan  dan  pengeluaran  APBD  serta  Laporan Keuangan Pemerintah Paerah yang telah diaudit. Untuk LRA penerimaan dan pengeluaran APBD, BPKAD melakukan update laporan setiap bulannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun belakangan, update yang  dilakukan  oleh  BPKAD  terakhir  pada  bulan  Juni  2021  dan  selebihnya belum diupdate .  Sementara  untuk  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  telah  diaudit, melakukakan update sekali dalam setahun, dimulai dari 2017 hingga 2020, dan belum ada update untuk laporan tahun 2021.
Salah  satu  contohnya  adalah  pada  laporan  realisasi  anggaran  tahun  2020,  dalam  laporan tersebut,  jumlah  pendapatan  daerah  yang  dianggarkan  mencapai  Rp  905.069.141.000,00  dan terealisasi  sebesar  Rp  946.188.763.537,00,  sekitar  4,54%  dari  total  pendapatan  dengan  rincian  : Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sejumlah Rp 240.421.207.000,00, dan yang terealisasi sejumlah  Rp  290.756.816.510,00  atau  lebih  besar  20,94%  dari  yang  dianggaran.  Pajak  Daerah dianggarkan sejumlah Rp 30.308.000.000,00, terealisasi Rp 35.958.686.531,00, penerimaan pajak lebih  tinggi  18,64%  dari  anggaran.  Dan  anggaran  untuk  Retribusi  Daerah  sejumlah  Rp 4.484.578.000,00  dan  terealisasi  Rp  5.319.316.332,00  atau  lebih  tinggi  18,61%  dari  yang dianggarkan.
BPKAD  Kota  Magelang  juga  melaporkan  TKPD  (Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Laporan TKPD pada tahun 2017 mencangkup Ringkasan RKA, Ringkasan DPA, APBD dan RAPBD, sedangkan untuk tahun  2018  hanya  menampilkan  RAPBD,  2019  dan  2020  tidak  melaporkan  apa-apa,  hal  ini dikarenakan pada tahun-tahun ini saat berbagai sektor terdampak pandemi, padahal dimasa-masa seperti  inilah  laporan  anggaran  harus  transparan  karena  pasti  terjadi  perubahan  anggaran.
(CALK)
Transparansi diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Kemudian untuk tahun 2021 BPKAD melampirkan laporan DPA.
Selain  melaporkan  laporan  keuangan,  BPKAD  Kota  Magelang  juga  mempublikasi tentang  pembelanjaan  yang  berasal  dari  dana  hibah  serta  bantuan  sosial.  Dasar  dalam  belanja hibah  dan  belanja  bantuan  sosial  sudah  tertuang  dalam  Peraturan  Walikota  Magelang  No.  51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban  dan  Pelaporan  Serta  Monitoring  dan  Evaluasi  Belanja  Hibah  Serta  Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kota Magelang. Sehingga  belanja  hibah  sendiri  adalah  untuk  membantu  instansi  atau  masyarakat  yang membutuhkan,  belanja  hibah  sendiri  berasal  dari  usulan  dinas-dinas  yang  bersangkutan  seperti contohnya  dinas  kesehatan  akan  memberikan  hibah  peralatan  kesehatan  maka  perlu  membuat pengajuan  kepada  pihak  yang  bersangkutan.  Sedangkan  dana  bantuan  sosial  ini  bertujuan  unutk memberikan bantuan sebagai jaminan untuk rehabilitasi, pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.
Pada  data  tahun  2017,  pelaporan  dikelompokkan  menjadi  beberapa  hal  seperti  laporan bansos,  laporan bansos  terencana  dan  laporan  bansos  tidak  terencana  begiu  juga  dengan  laporan hibah  yang  terdiri  biasa,  laporan  hibah  terencana  dan  tidak  terencana.  Dalam  laporan  realisasi bansos  dan  hibah  mencapai  angka  Rp  115.000.000,00,  sedangkan  dalam  rekapitulasi  laporan pertanggungjawaban  bansos  yang  diberikan  kepada  masyarakat  mencapai  Rp  293.100.000,00, kemudian  untukn  bansos  yang  tidak  terencana  mencapai  Rp  470.000.000,00.  Pada  tahun  2018, bidang  pembelanjaan  hanya  berisi  tentang  bantuan  untuk  Pramuka  dan  Baznas  saja  selebihnya tidak ada.

## KESIMPULAN
BPKAD  kota  magelang  memiliki  beberapa  bidang  yang  dikelola , diantaranya  bidang akuntansi , bidang  anggaran , bidang  asset , bidang  pembelanjaan  dan  bidang  pendapatan .  Pada bidang  akuntansi,  u ntuk  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  APBD , BPKAD melakukan update laporan  setiap  bulannya  dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir .  Kemudian  pada  b idang  anggaran terdiri  dari  laporan  TKPD  dan  PPAS . Laporan  TKPD  pada  tahun  2017  mencangkup  Ringkasan RKA , Ringkasan  DPA , APBD  dan  RAPBD , sedangkan  untuk  tahun  2018  hanya  menampilkan RAPBD , 2019 dan 2020 tidak melampirkan apa-apa.
Untuk  bidang  aset  yang  meliputi  segala  hal  tentang  aset  pemerintah  Kota  Magelang, BPKAD  hingga  saat  ini  belum  mengeluarkan  bentuk  publikasi  apapun  melalui  laman  resmi BPKAD  Kota  Magelang,  karena  untuk  aset  sendiri  telah  dijelaskan  dalam  laporan  realisasi anggaran.  Kemudian  pada  bidang  pembelanjaan , publikasinya  berisi  pembelanjaan  yang  berasal
dari  hibah  dan  bantuan  sosial . Kelengkapan  data  bagian  pembelanjaan  BPKAD  Kota  Magelang sendiri masih kurang jelas dan tidak teratur, data yang tersedia hanya pada tahun 2016-2018, dan untuk  2019-2020  ini  belum  ada,  mengingat  pada  tahun  itu  kondisi  pandemi  sedang  tinggi- tingginya  yang  membuat  segala  aktivitas  perkantoran  di  pemerintahan  menjadi  tersendat, sehingga pengelolaan data sendiri menjadi terhambat. Pada tahun  2017 terbagi menjadi beberapa bagian  seperti  laporan  bansos,  laporan  bansos  terencana  dan  laporan  bansos  tidak  terencana, begtiu  juga  dengan  laporan  hibah  yang  terdiri  dari  laporan  hibah  terencana  dan  tidak  terencana. Dalam laporan realisasi bansos dan hibah mencapai angka Rp 115.000.000,00, sedangkan dalam rekapitulasi laporan pertanggungjawaban bansos yang diberikan kepada masyarakat mencapai Rp 293.100.000,00,  adapun  bansos  yang  tidak  terencana  mencapai  Rp  470.000.000,00.  Pada  tahun 2018, bidang pembelanjaan hanya berisi tentang bantuan untuk Pramuka dan Baznas saja. Untuk tahun berkutnya masih belum ada.
Dan  yang  terakhir  bidang  pendapatan.  Pada  bidang  ini , BPKAD  Kota  Magelang  hingga saat  ini  belum  mempublikasikan  dokumen  apapun , mungkin  dikarenakan  pendapatan  sudah dijelaskan  pada  bidang  akuntansi  lebih  tepatnya  pada  laporan  keuangan  pemerintah  kota . Sama halnya dengan bidang aset , pelaporannya telah dijadikan satu dalam laporan keuangan pemerintah kota .
Terkait kelengkapan  pelaporan  keuangan,  untuk  tahun  2017  hingga  2020  BPKAD  telah mempublikasikan  Laporan  Realisasi  APBD.  Namun  untuk  tahun  2021  sampai  artikel  ini  dibuat belum ada. Kemudian untuk laporan tambahan berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersedia dalam situs BPKAD Kota Magelang mulai tahun 2017 hingga 2020.
Sementara dari segi aksesbilitas, informasi dapat diperoleh dengan mudah. Interface dari laman  BPKAD  sangat  sederhana  dan  mudah  dipahami. Dari  hasil  penilitian  ini  menunjukkan bahwa  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  masih  kurang  transparan,  hal  ini  dilihat  dari beberapa  publikasi  laporan  keuangan  yang  dikeluarkan  pada  laman  resmi  BPKAD  ada  untuk tahun 2015 dan 2016 masih belum.
Transparansi  serta  aksesbilitas  yang  diberikan  oleh  BPKAD  Kota  Magelang  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat.  Masyarakat  dapat  menilai  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Magelang  sehingga  hal  ini  akan  memberikan  rasa trust oleh  masyarakat  kepada  Pemerintah Daerah.  Hal  ini  terbukti  dari  pembayaran  pajak  masyarakat  Kota  Magelang  yang  tiap  tahunnya selalu melebihi target yang ditentukan.
Saran  yang  dapat  peneliti  berikan  adalah  agar  BPKAD  melengkapi  publikasi  laporan keuangan yang belum ada. Karena bagaimanapun masyarakat berhak mendapatkan informasi atas laporan  tersebut,  dan  agar  BPKAD  tetap  konsisten  dalam  melanjutkan  publikasi  untuk  tahun-
tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliani,  Ni  Kadek  Alit.  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuagan,  Karakteristik  Kualitatif,  dan Aaksesibilitas  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung).” E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 1 (t.t.).
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA CIMAHI. “Retrieved from Penduduk Kelompok Umur (Jiwa), 2018- 2020,” 5 Juli 2022. https://cimahikota.bps.go.id/.
BPKAD Kota Magelang. “Retrieved from magelangkota.go.id: http://bpkad.magelangkota.go.id/,” 2022. Fauzi,  Achmad.  “Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Yang Baik” 16, no. 1 (2019): 18.
Jayanti, Ika Puspita, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Abdul Wachid. “Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam  Rangka  Mewujudkan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota Malang),” t.t., 6.
Kartika, I Gusti Ayu Yuli, dan A. A. N. Eddy Supriyadinata Gorda. “Transparansi  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  di  Era  Pandemi  Covid-19:  Peran  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah.” E- Jurnal Akuntansi 32, no. 1 (26 Januari 2022): 3375.
https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p05.
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.. “Pewujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik.” jurnal 22, no. 1 (2006).
Mulyana.  “Pengaruh  Penyajian  Neraca  Daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.” Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan , t.t.
Nasution,  Dito  Aditia  Darma.  “Analisis  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas  Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah” 2, no. 3 (t.t.): 15.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  82  Tahun  2016.  (n.d.). Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah .
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
Smartivist.  “Cimahi  Menuju  Smart  City,  Layanan  Berbasis  Aplikasi  Terus  Dikembangkan,”  Mei  2018. https://www.smartcityindo.com.
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wismaningtyas,  Tri  Asih,  dan  Yuni  Kurniasih.  “Analisis  Ketercapaian  Implementasi  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Pemerintah  Kota  Semarang  (Studi  Kasus:  Organisasi  Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)” 5 (2021): 10.
Yuliani,  Nur  Laila.  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Karakteristik  Kualitatif,  Aksesibilitas  Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah”  24,  no.  1 (t.t.): 14.