## PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR CIDERA JANJI
Ila Nabilla Nofianti, Rani Apriani, S.E., S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: ilanabilla9@gmail.com

## Abstrak
Fidusia  merupakan  istilah  yang  sudah  lama  dikenal  dalam  bahasa  Indonesia.  Begitu  pula istilah  ini  digunakan  dalam  undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif serta pendekatan kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap  objek  jaminan  fidusia apabila debitur  cidera  janji.  Dalam  Jaminan  fidusia  terdapat eksekusi objek Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia  (debitur)  berada  dalam  keadaan  cidera  janji  (wanprestasi).  Pemberi  fidusia  wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan  fidusia.  Apabila  pemberi  fidusia  tidak  menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dan  apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang berwenang.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  di  dalam  pasal  29  sampai  dengan pasal  34  undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Eksekusi  Jaminan Fidusia  adalah  penyitaan  dan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Yang menjadi  penyebab  timbulnya  terjadi  eksekusi  adalah  karena  debitur  cidera  janji  atau  tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.

## Kata Kunci: Jaminan fidusia, debitur, cidera janji

## Abstract
Fiduciary  is  a  term  that  has  long  been  known  in  Indonesian.  Likewise,  the  term  used  in  Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The research method used in this research is a normative juridical approach and a literature approach. The research objective is to see how the execution of the fiduciary collateral object of the default criteria for default debtors. In the  Fiduciary  Guarantee  there  is  the  execution  of  the  object  of  the  Fiduciary  Guarantee. Fiduciary  security  may  be  executed  in  the  event  that  the  fiduciary  (debtor)  is  in  a  state  of default (default). The giver of fiduciary is obliged to hand over the objects that are the object of the  Fiduciary  Guarantee  in  the  framework  of  the  execution  of  the  fiduciary  guarantee.  If  the fiduciary does not hand over the object which is the object of fiduciary security at the time of the  execution,  the  fiduciary  recipient  has  the  right  to  take  the  object  which  is  the  object  of fiduciary  security  and  wishes  to  be  able  to  ask  for  help  from  the  angry  party.  The implementation of the execution of fiduciary guarantees is regulated in articles 29 to article 34 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Execution of Fiduciary Security is the  confiscation  and  sale  of  objects  that  are the  object  of fiduciary  security.  The  cause of  the
execution is because the debtor fails to fulfill his promise or does not fulfill his performance on time to the fiduciary, even though the debtor has been given subpoena.

## Keywords: fiduciary security, debtors, breach of contract

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  sehari-harinya  manusia  tidak  lepas  dari  berbagai kebutuhan,  oleh  karena  itu  untuk  memenuhi  kebutuhannya  manusia  pasti berinteraksi  dengan  seseorang  melakukan  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  itu sendiri  menurut  pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu  persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu  orang  lain  atau  lebih.  Yang  artinya  suatu  perjanjian  dilakukan  antara  dua orang  atau  lebih  mengikat  antara  satu  sama  lain  untuk  melaksanakan  sesuatu. Dalam  hal  ini  diperlukan  syarat  sah  perjanjian  agar  perjanjian  tersebut  sah dimata hukum.
Pasal 1320 mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Apabila  perjanjian  tersebut  mengakibatkan  cidera  janji  (wanprestasi)  maka diperlukan adanya  penyelesaian yang dapat  ditempuh melalui jalur litigasi dan Non-litigasi.  Secara  ringkas,  litigasi  diartikan  sebagai  penyelesaian  sengketa antara  para  pihak  yang  dilakukan  di  muka  pengadilan,  sedangkan  non-litigasi /penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  dikenal  dengan  alternatif penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  Selain  itu,  dikenal  pula  arbitrase  yaitu  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum. 1
Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  bahasa  romawi  fides  yang  berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia.  Begitu  pula  istilah  ini  digunakan  dalam  undang-undang  Nomor  42 tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Dalam  terminologi  Belanda  istilah  ini sering  disebut  secara  lengkap  yaitu  Fiduciare  Eigendom  Overdracht  (F.E.O) yaitu  penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan.  Sedangkan  di  Inggris  disebut Fiduciary  Transfer  of  Ownership.  Fidusia  adalah    pengalihan  hak  kepemilikan sebuah  benda  (harta  bergerak  dan  tidak  bergerak)  dimana  registrasi  hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.
1 Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Diakses dari https://hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian- sengketa-di-luar-pengadilan/ pada Jumat, 10 Juli 2020
Fidusia  ini  sendiri  merupakan  istilah  lama  yang  sudah  dikenal  dalam  bahasa Indonesia.  Menurut  Undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  ini  disebut  juga  dengan  istilah  penyerahan  hak  milik  secara kepercayaan,  dari  debitur  kepada  kreditur. 2 Penyerahan  hak  milik  secara kepercayaan  dalam  fidusia  ini  lazim  disebut  juga  dengan  penyerahan Constitutum  Possesorium  (penyerahan  dengan  melanjutkan  penguasaannya). “Kontruksi  Fidusia  adalah  penyerahan  hak  milik  atas  barang-barang  debitur kepada  kreditur  sedang  penguasaan  fisik  atas  barang-barang  itu  tetap  pada debitur  (Constitutum  Posesorium)  dengan  syarat  bahwa  bilamana  debitur melunasi  hutangnya,  maka  kreditur  harus  mengembalikan  hak  milik  atas barang-barang itu kepada debitur. 3
Dalam  Jaminan  fidusia  terdapat  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia.  Eksekusi jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  dalam  hal  pemberi  fidusia  (debitur)  berada dalam  keadaan  cidera  janji  (wanprestasi).  Pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan  fidusia.  Apabila  pemberi  fidusia  tidak  menyerahkan  benda  yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima fidusia  berhak  mengambil  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dan apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang.  Pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  di  dalam  pasal  29  sampai  dengan  pasal  34 undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Eksekusi Jaminan  Fidusia  adalah  penyitaan  dan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia.  Yang  menjadi  penyebab  timbulnya  terjadi  eksekusi  adalah karena  debitur  cidera  janji  atau  tidak  memenuhi  prestasinya  tepat  pada waktunya  kepada  penerima  fidusia,  walaupun  pihak  debitur  telah  diberikan somasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Kemudian terdapat juga pendekatan yang disebut juga pendekatan kepustakaan, yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
2 H. Martin Roestamy. 2009 Hukum Jaminan Fidusia. Percetakan Penebar Swadaya:Jakarta. Hal. 48
3 Munir Fuady. 2003. Jaminan Fidusia Revisi Kedua. Citra Aditya Bakti:Jakarta. Hal.10
1. Jaminan Fidusia
1.1. Pengertian Jaminan Fidusia
Definisi Jaminan dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono  Hadisoeprapto  berpendapat  “Jaminan  adalah  sesuatu  yang diberikan  kepada  kreditur  untuk  menimbulkan  keyakinan  bahwa  debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu  perikatan”,  sedangkan  menurut  M.  Bahsan  berpendapat  “Jaminan adalah  segala  sesuatu  yang  diterima  kreditur  dan  diserahkan  debitur  untuk menjamin  suatu  utang  piutang  dalam  masyarakat.”  Kedua  definisi  jaminan yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan adalah:
1. Difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank)
2. Wujudnya jaminan dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan adanya perikatan antara kreditur dan debitur 4
Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti kepercayaan.  Fidusia  merupakan  istilah  yang  sudah  lama  dikenal  dalam bahasa  Indonesia.  Begitu  pula  istilah  ini  digunakan  dalam  undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah  ini  sering  disebut  secara  lengkap  yaitu  Fiduciare  Eigendom Overdracht  (F.E.O)  yaitu  penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan. Sedangkan  di  Inggris  disebut  Fiduciary  Transfer  of  Ownership.  Fidusia adalah  pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak)  dimana  registrasi  hak  kepemilikannya  masih  dalam  kekuasaan pemilik benda tersebut. 5
Pengertian  Jaminan  Fidusia  menurut  Pasal  1  angka  2  menyatakan  bahwa Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 6
Adapun Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:
a. Adanya hak jaminan
4 H. Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta. Hal 21
5 Wikipedia. Jaminan fidusia https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia diakses pada 30 Maret 2007
6 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak,  khususnya  bangunan  yang  tidak dibebani hak-hak tanggungan.
c. Benda  menjadi  objek  jaminan  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia
d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. 7

## 1.2. Objek Jaminan Fidusia
Berdasarkan  undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
2. Benda  yang  tidak  bergerak,  khususnya  benda  yang  tidak  dibebani oleh hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani adalah Rumah susun. 8
Objek  Jaminan  fidusia  sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  1  ayat  (2) undang-undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  1  ayat  (4)  dan  pasal  3  undang- undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  mendapat penjabaran  lebih  lanjut  pada  pasal  9  undang-undang  Nomor  42  tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang  menyatakan  bahwa  Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk  piutang,  baik  telah  ada  pada  saat  jaminan  diberikan  maupun diperoleh  kemudian.  Dari  ketentuan  tersebut  jaminan  fidusia  bisa  satu benda tertentu atau lebih. 9
Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:
1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat juga termasuk benda tidak berwujud, termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
6. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hak hipotik
7 M. Bahsan. 2012. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada:Bandung. Hal.51
8 H. Salim, op.cit. hal 64
9 J. Satrio. 2007. Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal 196
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
9. Dapat juga atas lebih dari satu atau satuan benda
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga
menjadi objek jaminan fidusia. 10

## 1.3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia
Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah:
1. Arrest Hoge Road 1929, tentang Biebrouwerij Arrest (negeri Belanda)
2. Arrest Hoggerechtshof tentang BPM- Clynet Arrest (Indonesia)
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 11
Maka untuk menampung kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan Fidusia serta lembaga fidusia dalam suatu Undang-undang yaitu dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999, dengan diundangkannya UU Jaminan Fidusia ini artinya untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju akan ketentuan atau syarat-syarat jaminan fidusia yang sebagai suatu ebntuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar dan karena lain dari gadai. 12

## 2. Perjanjian & Wanprestasi
Pada  dasarnya,  manusia  selalu  berhadapan  dengan  berbagai  macam kebutuhan  di  setiap  harinya.  Dalam  memenuhi  kebutuhannya  seseorang tentu  harus  berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  melakukan  suatu  hubungan dengan  orang  lain.  Bentuk  hubungan  dan  interaksi  tersebut  melalui perjanjian. Entah itu membeli sesuatu, meminjam sesuatu, dan lain lain.
10 Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal.3
11 H. Salim. Op.cit. hal.60
12 Rachmadi Usman. 2013. Hukum Kebendaan. Sinar Grafika:Jakarta. Hal.288
Perjanjian  itu  sendiri  menurut  pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan  bahwa suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 13
Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih yang sepakat  untuk  melakukan  sesuatu  secara  bersama-sama  dengan  satu  atau beberapa orang lain. Asas hukum  merupakan  dasar bagi hukum  perjanjian. Asas  hukum  tersebut  memberikan  gambaran  mengenai  latar  belakang  cara berpikir  yang  menjadi  dasar  hukum  perjanjian.  Dalam  hukum  perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu: 14

## 1. Asas konsensualisme
Sesuai  dengan  artinya  konsensualisme  adalah  kesepakatan,  maka  asas ini  menetapkan  bahwa  terjadinya  suatu  perjanjian  setelah  terjadi  kata sepakat  dari  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Dengan kesepakatan  maka  perjanjian  menjadi  sah  dan  mengikat  kepada  para pihak  dan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka.  Asas  ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.
2. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.  Dalam  KUHPerdata  asas  konsensualisme  terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata
3. Asas kekuatan mengikat
Bahwa  ketertarikan  tidak  terbatas  pada  apa  saja  yang  diperjanjikan, tetapi  juga  terdapat  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian, diharuskan  oleh  keputusan,  kebiasaan  dan  undang-undang.  Dalam KUHPerdata  asas  kekuatan  mengikat  ini  terdapat  pada  pasal  1339 KUHPerdata.
4. Asas kepastian hukum
Kebebasan  untuk  menperjanjikan  suatu  hal  mampu  dengan  siapa melakukan  perjanjian  dengan  tegas  dilindungi  dan  dijamin  oleh undang-undang,  asal  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  itu sendiri  yang  sedang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  norma kesusilaan, serta ketertiban umum.
5. Asas itikad baik
Asas  itikad  baik  dalam  hukum  perjanjian  hanya  terdapat  pada  waktu melaksanakan  perjanjian.  Pada  pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
13 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
14 Jhony Palapa. Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jurnal Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.
Apapun  yang  telah  diperjanjikan  oleh  para  pihak  harus  dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Perjanjian  juga  selalu  dikaitkan  dengan  Syarat  sah  perjanjian  yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 15
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya Kesepakatan  yang  dimaksud  disini  adalah  kesepakatan  tersebut  lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat  perjanjian,  kecuali  jika  menurut  undang-undang  dinyatakan tidak  cakap.  Menurut  Pasal  1330  KUHPerdata,  orang-orang  yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:
1) Belum  dewasa,  berarti  mereka  yang  belum  berusia  21  tahun tahun  atau  belum  menikah.  Contoh,  anak  yang  baru  berusia  8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri 2) Berada dibawah pengampuan, berdasarkan pasal 433 KUHPerdata,  seseorang  dianggap  berada  dibawah  pengampuan apabila  orang  tersebut  dalam  keadaan  sakit  jiwa,  memiliki  daya pikir  yang  rendah,  serta  orang  yang  tidak  mampu  mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih
3. Suatu pokok persoalan tertentu
Suatu  perjanjian  harus  memiliki  objek  yang  jelas.  Objek  tersebut tidak  hanya  berupa  barang  dalam  bentuk  fisik,  namun  juga  dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab  yang  halal  berhubungan  dengan  isi  perjanjian  itu  sendiri,  di mana  perjanjian  tersebut  dibuat  berdasarkan  tujuan  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Perjanjian  yang  dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. 16
Apabila  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  subjektif,  maka  perjanjian tersebut  “DAPAT  DIBATALKAN”.  Dapat  dibatalkan  artinya  salah  satu pihak  dapat  memintakan  pembatalan  itu.  Perjanjiannya  sendiri  tetap mengikat  kedua  belah  pihak,  selama  tidak  dibatalkan  (oleh  hakim)  atas permintaan  pihak  yang  ebrhak  meminta  pembatalan  tadi  (pihak  yang  tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).
15 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
16 Libera.id. 4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis. https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/
Sedangkan,  jika  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  objektif,  maka perjanjian  tersebut  adala  “BATAL  DEMI  HUKUM”.  Batal  dmei  hukum artinya  adalah  dari  semula  dianggap  tidak  pernah  ada  dilahirkan  suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu dua unsur yang menyangkut  unsur  subjektif  dan  pembatalan  tersebut  dapat  dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. 17
Dalam  perjanjian,  apabila  debitur  tidak  sanggup  membayar  prestasinya maka ia dinyatakan wanprestasi.
Kata  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yaitu  “Wanprestatie”  yang berarti  tidak  dipenuhinya  prestasi  atau  kewajiban  yang  telah  ditetapkan terhadap  pihak-pihak  tertentu  di  suatu  perikatan,  baik  yang  dilahirkan  dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang. 18
Wanprestasi  diatur  dalam  pasal  1243  KUHPerdata  yang  berbunyi: ”penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai, tetap  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. 19
Menurut  pasal  1234  KUHPerdata  dalam  suatu  perjanjian  dapat  terdiri  dari tiga macam prestasi, yaitu: 20
a. Memberikan sesuatu
Dalam  pasal  1235  dinyatakan  “dalam  tiap-tiap  perikatan  untuk memberikan  sesuatu  adalah  termaktub  kewajiban  si  berutang  untuk menyerahkan  kebendaan  yang  bersangkutan  dan  untuk  merawatnya sebagai  seorang  bapak  rumah  yang  baik,  sampai  pada  saat penyerahannya.
b. Berbuat sesuatu
Berbuat  sesuatu  dalam  suatu  perikatan  yakni  berarti  melakukan perbuatan seperti yang diterapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu
17 PN Tahuna. Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”. https://pn- tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian diakses pada 11 April 2018
18 Endah Murniaseh. 2021. Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Dampak Hukumnya. https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak- hukumnya-f8kF
19 Pasal 1243 KUHPerdata
20 Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2009. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW.
Rajawali Pers:Jakarta. Hal. 4
c. Tidak berbuat sesuatu
Tidak  berbuat  sesuatu  dalam  suatu  perikatan  yakni  berarti  tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.
Sementara itu wujud prestasi dapat berupa: 21

## a. Barang
b. Jasa (tenaga atau keahlian)
Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:
a) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum
b) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan
c) Prestasi harus diperbolehkan oleh undnag-undang, kesusilaan dan ketertiban umum
d) Prestasi harus mungki dilaksanakan
Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai berikut: 22
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

## 3. Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  dalam  hal  pemberi  fidusia (debitur)  berada  dalam  keadaan  cidera  janji  (wanprestasi).  Pemberi  fidusia wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia  dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  pada  waktu eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia  berhak  mengambil  benda  yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dan  apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan pihak  yang  berwenang.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  di dalam  pasal  29  sampai  dengan  pasal  34  undang-undang  Nomor  42  tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 23 Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Yang  menjadi
21 Ibid
22 Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P. 2010. Bebas Jeratan Utang Piutang. Pustaka Yustisia:Yogyakarta. Hal.112
23 Ardika Karya Santuso. 2016. Skripsi. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.
Fakultas Hukum. Universitas Jember.
penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak  memenuhi  prestasinya  tepat  pada  waktunya  kepada  penerima  fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.
Terdapat  larangan  janji  berkaitan  dengan  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:
1) Janji untuk  melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi  objek jaminan  fidusia  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  29  dan  pasal  31  undang-undang jaminan fidusia.
2) Janji  yang  diberikan  kewenangan  kepada  penerima  fidusia  untuk memiliki  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  apabila  debitur cidera  janji.  Bilamana  terdapat  janji  yang  demikian,  maka  setiap  janji tersebut diancam dengan batal demi hukum 24
Dalam pasal  15 ayat  (3) “apabila debitur cidera  janji,  penerima  fidusia mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri.”
Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:
1) Apabila  debitur  atau  pemberi  fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Penjualan titel  eksekutorial yang  berarti  kekuatannya  dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  melalaui lelang  atas  kekuasaan  penerima  fidusia  melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2) Pelaksanaan  penjualan  sebagaimanan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis  oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam  dua surat  kabar  yang beredar di daerah yang bersangkutan.
Ada tiga cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:
1. Eksekusi  langsung  dengan  title  eksekutorial  yang  berarti  kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
24 Rachmadi Usman. 2011. Hukum Kebendaan. Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 296
Eksekusi  ini  dibenarkan  oleh  UU  no.  42  Tahun  1999  tentang  jaminan fidusia  dalam  pasal  15  ayat  (2)  yang  menggunakan  irah-irah  “DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA: yang  berarti  kekuatannya  sama  dengan  kekuatan  putusan  pengadilan yang bersifat tetap. Pelasanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu tulisan  yang  mengandung  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  yang memberikan  dasar  untuk  penyitaan  dan  lelang  sita  (executorial verkook) tanpa peraturan hakim.
2. Pelelangan Umum
Eksekusi  fidusia  ini  dilakukan  dengan  jalan  mengeksekusinya  oleh penerima  fidusia  lewat  lembaga pelelangan umum  yaitu kantor lelang, dimana  hasil  pelelangan  tersebut  diambil  untuk  melunasi  pembayaran tagihan  penerima  fidusia  parate  eksekusi  lewat  pelelangan  umun  ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal  29  ayat  (1)  huruf  b  UU  No.  42  tahun  1999  tentang  jaminan fidusia.
3. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi  harus  memenuhi  syarat-syarat.  Penjualan  dibawah  tangan  dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi  dan  penerima fidusia
b. Apabila  penjualan  tersebut  dicapai  harga  tertinggi  yang menguntungkan para pihak
c. Diumumkan  secara  tertulis  oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
d. Diumumkan  dengan  sedikitnya  dua  surat  kabar  yang  berada  di daerah tersebut
e. Pelaksanaan  penjualan  dilakukan  setelah  lewat  waktu  satu  bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
Menurut  pasal  31  undang-undang  jaminan  fidusia  apabila  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau diburssa, penjualannya dapat dilakukan di tempat- tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia dalam pasal 34 undang-undang jaminan fidusia, yaitu: 25
1. Hasil  eksekusi  melebihi  nilai  penjaminan,  penerima  fidusia  wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
25 Ibid hal.91
2. Hasil  eksekusi  tidak  mencukupi  untuk  pelunasan  utang,  debitur  atau pemberi  fidusia  tetap  bertanggung  jawab  atas  utang  yang  belum dibayar.
Ada  dua  janji  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek jaminan fidusia, yaitu:
1. Janji  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia dengan  cara yang bertentangan  dengan pasal  29 UU Nomor 42 tahun 1999 2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  apabila debitur cidera janji di atur pada pasal 33 undang-undang Nomor
42 tahun 1999.
Penyelesaian  di  luar  pengadilan  atau  non-litigasi  pihak  kreditur dan  debitur  akan  bermusyawarah  mengenai  sengketa  tersebut untuk  menemukan  jalan  keluar  bagi  kedua  belak  pihak. Penyelesaian  yang  dapat  ditempuh  adalah  melalui  Arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi.

## 3. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. Pengertian  Jaminan  Fidusia  menurut  Pasal  1  angka  2  menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Objek  Jaminan  fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 undang-undang Nomor 42 tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  mendapat  penjabaran  lebih  lanjut pada pasal 9 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  yang  menyatakan  bahwa  Jaminan  Fidusia  dapat  diberikan terhadap  satu  atau  lebih  satuan  atau  jenis  benda,  termasuk  piutang, baik  telah  ada  pada  saat  jaminan  diberikan  maupun  diperoleh kemudian.  Dari  ketentuan  tersebut  jaminan  fidusia  bisa  satu  benda
tertentu  atau  lebih.  Dilihat  dari  yurisprudensi  dan  peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah:
1) Arrest Hoge Road 1929, tentang Biebrouwerij Arrest (negeri Belanda)
2) Arrest Hoggerechtshof tentang BPM- Clynet Arrest (Indonesia)
3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Perjanjian  itu  sendiri  menurut  pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan bahwa  suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal
1320  mengatur  mengenai  syarat  sah  perjanjian.  Supaya  terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Wanprestasi  diatur  dalam  pasal  1243  KUHPerdata  yang berbunyi:  ”penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur, walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
3. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur)  berada  dalam  keadaan  cidera  janji  (wanprestasi).  Pemberi fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi  fidusia  tidak  menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak  mengambil  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dan apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang. Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  di  dalam  pasal  29 sampai  dengan  pasal  34  undang-undang  Nomor  42  tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
b. Saran
Ada  tiga  cara  eksekusi  jaminan  fidusia  berdasarkan  pasal  29  undang- undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:
a. Eksekusi  langsung  dengan  title  eksekutorial  yang  berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
b. Pelelangan Umum
c. Eksekusi  fidusia  juga  dapat  dilakukan  melalui  penjualan  dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku & Jurnal
Ahmadi  Miru dan Sakka Pati. 2009. Hukum Perikatan  Penjelasan Makna Pasal  1233 sampai 1456 BW. Rajawali Pers:Jakarta. Hal. 4
H.  Martin  Roestamy.  2009 Hukum  Jaminan  Fidusia. Percetakan  Penebar Swadaya:Jakarta. Hal. 48
H.  Salim  HS.  2004. Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia. PT.  Raja  Grafindo Persada:Jakarta. Hal 21
Iswi  Hariyani  dan  R.  Serfianto  D.P.  2010. Bebas  Jeratan  Utang  Piutang.  Pustaka Yustisia:Yogyakarta. Hal.112
J.  Satrio.  2007. Hukum  Jaminan  dan  Hak-Hak  Jaminan  Kebendaan. PT.  Citra  Aditya Bakti:Bandung. Hal 196
M. Bahsan. 2012. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada:Bandung. Hal.51
Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal.3
Munir Fuady. 2003. Jaminan Fidusia Revisi Kedua. Citra Aditya Bakti:Jakarta. Hal.10
Rachmadi Usman. 2013. Hukum Kebendaan. Sinar Grafika:Jakarta. Hal.288
Rachmadi Usman. 2011. Hukum Kebendaan. Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 296
Jhony  Palapa.  Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas  Kader  Bangsa. Jurnal  Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.

## Skripsi
Ardika  Karya  Santuso.  2016. Skripsi. Penyelesaian  Debitur  Wanprestasi  Dengan Jaminan Fidusia. Fakultas Hukum. Universitas Jember.

## Peraturan perundang-undangan
Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

## Artikel Umum
Endah  Murniaseh.  2021. Wanprestasi:  Pengertian,  Bentuk,  Penyebab,  dan  Dampak Hukumnya. https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/wanprestasi-pengertian- bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF
Libera.id. 4  Syarat  Sahnya  Perjanjian  yang  Harus  Dipenuhi  Ketika  Membuat Perjanjian  Bisnis. https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang- lengkap/
PN  Tahuna. Perjanjian  “Batal  Demi  Hukum”  dan  “Dapat  Dibatalkan”. https://pn- tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan- pengadilan/item/perjanjian diakses pada 11 April 2018
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  S.H. Litigasi  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan.
Diakses dari https://hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-
penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/ pada Jumat, 10 Juli 2020
Wikipedia. Jaminan  fidusia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia diakses pada 30 Maret 2007