Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 369-381

## PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PADA PINJAMAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP 1
Robiatul Adawiyah * dan A. Tulus Sartono Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo Pleburan, Kota Semarang, 50241 robiatul.adawiyah.alhabsyi@gmail.com

## Abstract
Credit  loans  allow  for  non-performing  loans  culminating  collateral sales  that  implications  for community living standards (debtors) so it is very important to study debtor legal protection on credit loans in increasing living standards. The purpose are to uncover facts and analyze it. The research method is socio-legal. A credit agreement which is standard agreement allows for non- performing  loans,  effecting  in  collateral  sales.  Facts  show  increase  in  collateral  sales  with Article  6  on  Law  of  Mortgage  as  favourite  as  a  basis  for  sales.  This  disturb  the  community justice  sense  as  evidenced  by  many  lawsuits  addressed  to  KPKNL  and  court  disputes.  The debtors legal protection on credit loans from beginning of agreement to collateral sale is very weak so that it impacts on the community living standard.
Keywords: Credit Loans; Debtors; Legal Protection; Living Standard

## Abstrak
Pinjaman kredit memungkinkan terjadi kredit bermasalah yang berujung pada penjualan agunan yang  berimplikasi  pada  taraf  hidup  masyarakat  (debitor)  sehingga  sangat  penting  mengkaji perlindungan  hukum  debitor  pada  pinjaman  kredit  dalam  meningkatkan  taraf  hidup.  Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap fakta dan menganalisis perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Metode penelitiannya adalah penelitian sosio- legal.  Perjanjian  kredit  yang  merupakan  perjanjian  baku  memungkinkan  adanya  kredit bermasalah sehingga dilakukan penjualan agunan. Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan penjualan agunan dengan Pasal 6 UU HT sebagai primadona dasar penjualannya. Hal ini telah mengusik  rasa  keadilan  masyarakat  dibuktikan  dengan  banyaknya  gugatan  kepada  KPKNL maupun sengketa pengadilan. Perlindungan hukum debitor terhadap pinjaman kredit sejak awal pembuatan  perjanjian  baku  sampai  dengan  penjualan  agunan  sangatlah  lemah  sehingga berdampak pada taraf hidup masyarakat.
Kata Kunci : Pinjaman Kredit; Debitor; Perlindungan Hukum; Taraf Hidup
1 Penelitian mandiri yang dilakukan penulis satu pada studinya di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Kebijakan  pembangunan  ekonomi  di Indonesia merupakan sebagian dari
pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan  tujuan  nasional  sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD  NRI  Tahun  1945),  yaitu  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial (Rahmawati  &  Cahyaningsih,  2016). Kegiatan  pembangunan  tersebut  tentu membutuhkan  penyediaan  dana  yang cukup besar, yang dapat diperoleh melalui kegiatan kredit  yang  dalam  pemenuhannya  dibantu lembaga  perbankan  (Watikno  &  Imanullah, 2019).  Pemberian  kredit  diikuti  dengan suatu  hubungan  hukum  dalam  bentuk perjanjian berupa perjanjian kredit (Dianawati & Purnawan, 2017). Perjanjian  kredit  merupakan  suatu perjanjian  utang  piutang  antara  bank  selaku kreditor dan masyarakat selaku debitor yang ditekankan  kepada  kesepakatan  para  pihak berdasarkan pada kebebasan dalam membuat  perikatan  (Aryani  &  Djajaputra, 2018).  Namun,  mengingat  pemberian  kredit juga mengandung risiko kegagalan pelunasan mengakibatkan terdapat kemungkinan  kredit  bermasalah,  sehingga bank  wajib  untuk  mengelola  risiko  tersebut dalam  manajemen  risiko  (Suwandi,  2018). Jika kerugian bank akibat kredit bermasalah tidak  dapat  diselesaikan  maka  digolongkan dalam  kredit  hapus  buku  atau  hapus  tagih maka  akan  dapat  mengurangi  modal  bank dan  bank  yang  tidak  memenuhi  persyaratan modal minimum akan termasuk dalam bank bermasalah  (Bahsan,  2012).  Agar  dapat mengurangi  risiko  tersebut  diperlukan adanya  lembaga  jaminan  sebagai  sarana pengaman.  Dana  kredit  yang  disalurkan harus  dilakukan  secara  hati-hati  ( prudent )
(Purnamasari,  2014).  Jaminan  khusus  yang
diminta  oleh  bank  dalam  penyaluran  kredit merupakan  realisasi  dari  prinsip  kehati- hatian  sebagaimana  ditentukan  Undang- Undang Republik Indonesia 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya  disingkat  UU  Perbankan). Jaminan  kebendaan  mempunyai  posisi paling  dominan  dan  dianggap  strategis dalam  penyaluran  kredit  bank  dan  yang paling  banyak  diminta  oleh  bank  adalah berupa  tanah  karena  secara  ekonomis  tanah mempunyai  prospek  yang  menguntungkan (Prasojo & Anand, 2018). Untuk kredit yang jaminannya berupa tanah maka dibebani hak tanggungan.  Apabila  terdapat  wanprestasi maka  jaminan  tanah  yang  dibebani  hak tanggungan  tersebut  dapat  dieksekusi.  Hal ini  merupakan  bentuk  perlindungan  kepada kreditor.
Lantas, bagaimana perlindungan hukum terhadap  debitor  yang  dalam  pinjaman kredit?  Pihak  dalam  pinjaman  kredit  bukan hanya kreditor melainkan juga  debitor yang justru  lebih  membutuhkan  perlindungan hukum  mengingat  posisinya  yang  rentan atas  kesewenang-wenangan  bahkan  sejak dibuatnya perjanjian kredit yang merupakan perjanjian  baku  atau  standar.  Debitor merupakan  pihak yang  membutuhkan  uang, sedangkan  kreditor  adalah  penyedia  dana, sehingga  perlindungan  hukum  debitor sangatlah  rentan.  Di  samping  itu,  pinjaman kredit  berisiko  bermasalah  memungkinkan untuk  dilakukan  eksekusi,  sehingga  debitor akan kehilangan tanahnya. Menurut Chigozie Nwagbara, masalah eksekusi tanah yang  dibebani  hak  tanggungan  di  antaranya nilai  jual  yang  rendah.  Meskipun  dalam pengadilan  diputus  kreditor  tidak  dapat menjual  kepada  dirinya  sendiri,  tapi  fakta kreditor menjual kepada relasi ataupun mitra yang  menempatkan  tanggung  jawab  pada pemberi  pinjaman  untuk  menunjukkan bahwa semuanya dilakukan dengan adil dan dia  mengambil  tindakan  pencegahan  yang wajar  (Nwagbara,  2014).  Bahkan  kerap pemenang  lelang  masih memiliki  hubungan kekeluargaan sehingga potensi ketidakadilan ini  sangatlah  memungkinkan.  Dengan
kondisi  demikian,  bagaimana  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  sebagaimana  tujuan kebijakan  pembangunan  ekonomi  bangsa Indonesia? Beberapa penelitian
terdahulu
membahas  mengenai  perlindungan  hukum bagi  kreditor  dalam  perjanjian  kredit  atas debitor  yang  wanprestasi  (Risa,  2019) (Anwar,  2014)  (Walidani  &  Adjie,  2018). Adapun  peneliti  lain  membahas  mengenai pelaksanaan  eksekusi  atas  jaminan  yang dibebani  hak  tanggungan  (Walidani  & Adjie, 2018) (Saputera, Hasan, Sitompul, & Muliadi,  2015)  (Saputera  et  al.,  2015) , (Musjtari, Riyanto, & Setyowati, 2018). Hal ini  menunjukkan  bahwa  permasalahan pinjaman kredit selalu menjadi perbincangan hangat.  Sayangnya,  kebanyakan  peneliti fokus  kepada  perlindungan  kreditor  bahkan eksekusi  hak  tanggungan  dan  mengabaikan debitor yang lebih membutuhkan perlindungan  sehingga  perlindungan  hukum terhadap  debitor  dalam  pinjaman  kredit  ini sangatlah  penting  untuk  dikaji  lebih komprehensif baik dari segi praktek maupun hukumnya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengungkap  fakta  di  lapangan  mengenai perlindungan  hukum  debitor  pada  pinjaman kredit  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  dan untuk  menganalisis  perlindungan  hukum debitor  pada  pinjaman  kredit  dalam meningkatkan taraf hidup.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan peneliti  adalah socio-legal  research. Objek penelitiannya  adalah  hukum,  tapi  hukum ditempatkan  sebagai  gejala  sosial.  Metode pendekatannya  adalah  kualitatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  dokumentasi  serta data  primer  yang  diperoleh  melalui observasi dan wawancara.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil  data  dari  Direktori  Putusan Pengadilan  Negeri  Semarang;  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  Kota  Semarang;  dan  Anwar, Agoeng  &  Associates.  Peneliti  melakukan
wawancara kepada kepada KPKNL Semarang  dan  debitor  serta  melakukan observasi  diam-diam  terhadap  kasus. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktek Perlindungan Hukum

## Debitor dalam Pinjaman Kredit
Alasan  peminjaman  uang  kepada perbankan  tentunya  bervariasi,  namun  yang paling umum adalah untuk tambahan modal bisnis  yang  kemudian  dilakukan  perjanjian berupa  perjanjian  kredit  modal.  Perjanjian kredit  tersebut  berbentuk  perjanjian  baku mengingat klausul-klausulnya telah disediakan  kreditor  dan  tinggal  disetujui atau  tidak  oleh  debitor.  Terlepas  dari bagaimana perjanjian kredit dilakukan, yang harus  mendapatkan  perhatian  lebih  adalah tidak selalu usaha seseorang berjalan mulus sehingga sangat memungkinan adanya kredit bermasalah.  Mirisnya,  meskipun  riwayat pembayaran debitor sebelumnya baik, ketika debitor  tidak  mampu  membayar  angsuran sebuah keniscayaan agunan yang dijaminkan dalam  perjanjian  kreditnya  dilakukan eksekusi.
Secara yuridis, ketika debitor wanprestasi terhadap perjanjian kredit maka kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap agunan  yang  dijaminkan  dengan  cara penjualan  agunan  sebagaimana  Pasal  20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  Tanah  (selanjutnya  disingkat  UU HT),  yaitu:  Pertama,  hak  pemegang  hak tanggungan  pertama  untuk  menjual  objek hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6. Kedua, title eksekutorial  yang  terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana  dalam  Pasal  14  ayat  (2). Ketiga,  atas  kesepakatan  pemberi  dan pemegang  hak  tanggungan  penjualannya dapat  dilaksanakan  di  bawah  tangan  jika dengan demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 369-381
Tabel 1.

## Data Pelelangan Kota Semarang  Tahun 2017-2020
Dasar Pelelangan 2017 2018 2019 per Maret 2020 Pengadilan 29 32 27 3 Pajak 11 19 16 1 Pailit 10 11 51 7 Pasal 6 UU HT 1.919 1.540 2.078 60 PUPN - - 9 - Diperoleh peneliti dari KPKNL Semarang Tabel 2. Jumlah Data Gugatan kepada KPKNL Kota Semarang Tahun 2017-2020 Tahun Jumlah 2017 94 2018 110 2019 153 per Maret 2020 22 Diperoleh peneliti dari KPKNL Semarang
Berdasarkan  Tabel  1.  Data  Pelelangan Kota  Semarang    Tahun  2017,  2018,  2019, dan  per Maret 2020 diketahui bahwa jumlah pelelangan  terbesar  dilakukan  dengan  dasar Pasal  6  UU  HT  sebagai  primadona.  Selain itu, jumlah pelelangan dengan dasar Pasal 6 UU HT cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini menurut Dany Kuryanto, bahwa kegiatan ekonomi  masyarakat  naik  dan  mendukung pertumbuhan  ekonomi  (Kuryanto,  2020). Namun,  menurut  hemat  peneliti,  adanya kenaikan  jumlah  pelelangan  dengan  dasar Pasal  6  UU  HT  justru  menunjukkan  bahwa banyak  masyarakat  yang  telah  kehilangan tempat  tinggal  yang  merupakan  hak  dasar setiap  warga  masyarakat  yang  dijamin konstitusi. Jadi, hak jual melalui pelelangan ini  berdampak  signifikan  pada  penurunan taraf hidup masyarakat (debitor). Menurut  Dany  Kuryanto,  penjualan melalui  eksekusi  tentu  ditolak  dan  tidak dikehendaki  debitor.  Walaupun  ada  juga yang  baru-baru  ini  menerima  penjualan dengan alasan usia sudah tua dan tidak mau memiliki utang sebelum meninggal
(Kuryanto,  2020).  Hal  tersebut  tentu  satu banding  total  kasus  penjualan  agunan melalui  lelang.  Timbul  pertanyaan  apa sebenarnya tujuan pemberian kredit. Apakah
bank  memberikan  kredit  untuk  menjual agunan?
Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa pelelangan  atas  agunan  yang  dibebani  hak tanggungan  akibat  debitor  wanprestasi terhadap perjanjian kredit seringkali mendapatkan  penolakan  yang  dapat  dilihat dari jumlah gugatan yang masuk ke KPKNL Kota Semarang di Tabel 2.
Berdasarkan  Tabel  2.  Jumlah  Data Gugatan  kepada  KPKNL  Kota  Semarang Tahun  2017,  2018,  2019,  dan  per  Maret 2020 maka diketahui bahwa jumlah gugatan kepada  KPKNL  Kota  Semarang  cenderung meningkat  setiap  tahunnya.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  banyak  masyarakat yang  mengeluh  dan  tidak  sepakat  tanahnya dijual. Apakah penjualan tersebut memenuhi rasa  keadilan  dan  mampu  meningkatkan taraf hidup masyarakat (debitor)? Bukankah hukum  untuk  mensejahterakan  masyarakat? Sebenarnya  siapa  yang diuntungkan  dengan aturan  hak  menjual  berdasarkan  UU  HT? Apakah  masyarakat  atau  justru  perbankan selaku kreditor?
Berikut beberapa putusan-putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  berkaitan dengan  agunan  yang  dibebani  hak tanggungan yang disengketakan dan dibawa ke pengadilan:
Tabel 3.

## Daftar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Berkaitan Pinjaman Kredit
NO PUTUSAN AMMAR KETERANGAN 1 560/Pdt.G/ 2018/PN Smg Menolak gugatan Penggugat  (debitor) seluruhnya Penggugat  mengajukan  gugatan  PMH  kepada  Tergugat  (kreditor sebagai  T1  dan  KPKNL  Semarang  sebagai  T2)  karena  debitor menganggap  proses lelang dan penentuan limit  yang jauh dari nilai yang seharusnya padahal riwayat pembayaran sebelum perpanjangan kredit tidak bermasalah. 2 519/Pdt.G/ 2018/PN Smg Gugatan Para Penggugat  (debitor (P1) dan istri debitor (P2))  tidak  dapat diterima Penggugat  mengajukan  gugatan  PMH  kepada  Tergugat  (kreditor sebagai  T1  dan  KPKNL  Semarang  sebagai  T2)  karena  T1  tidak memberikan salinan perjanjian kredit dan tidak sesuai dengan SPFK, dan ada penurunan pendapatan sehingga pembayaran terganggu tapi masih  memiliki  keinginan  melunasi  tapi  yang  disesalkan  T1  selalu menakut-nakuti  dan  mengancam  melelang  agunan  serta  T2  tidak transparansi,  tidak  memperhatikan  nilai  keadilan  bagi  debitur melainkan hanya nilai utang. 3 517/Pdt.G/
2018/PN Smg Menolak gugatan Penggugat  (debitor) seluruhnya Penggugat  mengajukan  gugatan  PMH  kepada  Tergugat  (kreditor) karena  telah  memasang  MMT  yang  berisikan  tanah  diagunkan  dan akan  dilaksanakan  lelang  dan  nilai  limit  yang  rendah.  Padahal penggugat  berdasarkan  riwayat  peminjaman  telah  mengangsur lancar  selama  lebih  dari  4  tahun  bahkan  karena top  score maka ditambahi kreditnya oleh kreditor, cicilan lancar sampai kurang lebih tiga  tahun  kemudian  karena  penghasilan  menurun  maka  hanya menyicil  satu  juta  per  bulan  dan  karena  mendapat  teguran  debitor mencicilan dua juta perbulan selanjutnya terjadi pemasangan MMT. Tergugat  malu  dan  meminta  untuk  tidak  dilakukan  penempelan, namun  Tergugat  meminta  Penggugat  membuat  surat  pernyataan untuk membayar cicilan dua puluh juta pada bulan tersebut dan lima puluh juta pada bulan berikutnya kemudian karena Penggugat tidak mampu maka dilakukan pemasangan MMT kembali.
4 182/Pdt.G/ 2018/PN Smg Menolak gugatan Para Pelawan (debitor) untuk seluruhnya Para  Pelawan  mengajukan  gugatan  perlawan  karena  permohonan restrukturisasi ditolak Terlawan 1 (kreditor) padahal masih memiliki kemampuan membayar dan tidak dipedulikan hak nasabah dan nasib karyawannya.  Para  Terlawan  tidak  memiliki  itikad  buruk  dan memang  dalam  kondisi  kehilangan  omset  cukup  signifikan.  Para Perlawan  beritikad  baik  untuk  memenuhi  kewajiban  dengan kemampuan  bayar  yang  masih  dimiliki,  namun  permohonan restrukturisasi  Pelawan  1  ditolak  Terlawan  1.  Para  Pelawan  sudah berusaha  mencicil  kewajiban  tapi  ditolak  Terlawan  1.  Ada pernyataan pembeli lelang sudah berpengalaman maka kemungkinan akan membeli jaminan jauh di bawah harga pasarnya.
5 86/Pdt.G/ 2019/PN Smg Gugatan perlawanan Pelawan (debitor) tidak dapat diterima Pelawan  mengajukan  gugatan  perlawanan  atas  lelang  karena Terlawan 1 (kreditor) sangat arogansi dan serta merta menyerahkan kepada  Terlawan  II  (KPKNL)  untuk  melakukan  penjualan  melalui lelang tanpa pemberitahuan. 6 300/Pdt.G/ 2019/PN Smg dan  299/Pdt.G/ 2019/PN Smg Menolak gugatan Penggugat  (debitor) untuk seluruhnya Penggugat  mengajukan  gugatan PMH  karena agunan  dijual dengan harga  sangat  murah  dan  rekayasa  pelaksanaan  lelang  agar pemilik/pengurus dari debitor dapat menguasai agunan. 7 589/Pdt.G/
2018/PN Smg Menolak gugatan Penggugat  (debitor) untuk seluruhnya Penggugat  mengajukan  PHM  karena  Tergugat  1  (kreditor)  tidak memberikan akad kredit dan SHT, tidak bersedia membuka mediasi nonlitigasi,  melalaikan  peringatan  tergugat  mengenai  hasil  karya, hak  cipta,  hak  kekayaan  intelektual,  badan  usaha,  merk,  publikasi, alat  peraga,  prestasi,  dan  potensi  yang  bertumbuh  dan  menjadi kesatuan  tanah  di  atasnya,  melakukan  lelang  tanpa  fiat  pengadilan, melakukan  lelang  empat  kali  tanpa  menimbang  peringatan,  harga nilai limit rendah, jauh dari harga pasar dan tidak wajar.
Diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 369-381 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Banyaknya  sengketa  tersebut  semakin mendukung  pernyataan  bahwa  mayoritas masyarakat  tidak  sepakat  dengan  adanya penjualan  agunan  tersebut  dan  tidak  sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan  ringkasan  perkara  dapat diketahui  faktor  kredit  bermasalah  yang utama  adalah  penurunan  pendapatan  dari kegiatan  bisnisnya.  Pengajuan  gugatan umumnya  dengan  gugatan  perbuatan melawan hukum dan perlawanan atas lelang. Dan  alasan-alasan  penolakan  penjualan agunan  menurut  debitor,  yaitu  nilai  limit terlalu rendah, penolakan negosiasi/ restrukturisasi/
mediasi, tidak mempertimbangkan  riwayat  debitor  dan kondisi  debitor,  debitor  masih  memiliki kemampuan  membayar  kewajiban,  tidak diserahkannya  perjanjian  kredit  maupun SHT,  mafia  lelang,  dan  arogansi  debitor menjual agunan bahkan memilikinya dengan cara tidak patut. Hal ini semakin mendorong pernyataan  bahwa  penjualan  agunan  ini mengusik  rasa  keadilan  masyarakat  yang berimplikasi  pada  penurunan  taraf  hidup masyarakat.

## 2. Perlindungan  Hukum  Debitor  untuk Meningkatkan Taraf Hidup
Perlindungan  hukum  debitor  selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen  Sektor Jasa Keuangan  (selanjutnya  disingkat  POJK 1/2013)  dimana  dalam  perlindungannya menerapkan  prinsip:  a).  transparansi;  b). perlakuan  yang  adil;  c).  keandalan;  d). kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi Konsumen;  dan  e).  penanganan  pengaduan serta  penyelesaian  sengketa  konsumen secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya terjangkau.  Sayangnya  meskipun  telah diatur in  casu Pasal  11  ayat  (1)  bahwa sebelum konsumen menandatangani perjanjian,  pelaku  usaha  jasa  keuangan wajib  menyampaikan  dokumen  yang  berisi syarat  dan ketentuannya,  hal ini tidak dapat menunjukkan  adanya  perlindungan  hukum terhadap debitor mengingat bentuk
perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  baku. Jadi,  meskipun  ada  aturan  mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam pinjaman  kredit,  perlindungan  hukum tersebut  tidak  dapat  terwujud  mengingat bentuk  perjanjian  kredit  antara  debitor  dan kreditor adalah perjanjian baku.
Dalam  perjanjian  baku,  debitor  hanya memiliki  pilihan  antara  menerima  atau menolak ( take it or leave it ). Perjanjian baku merupakan  perjanjian  yang  hampir  seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya  dan  pihak  lain  pada  dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan  atau  meminta  perubahan (Sjahdeini,  1993).  Jadi,  sejak  dibuatnya perjanjian,  telah  terlihat  adanya bargaining power yang  tidak  seimbang.  Padahal  dalam kebebasan  berkontrak,  apabila  kedudukan para  pihak  tidak  berada  dalam bargaining power yang  seimbang  dapat  mendatangkan ketidakadilan. Bargaining power yang tidak seimbang  terjadi  apabila  pihak  yang  kuat dapat  memaksakan  kehendaknya  kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti  saja  syarat-syarat  kontrak  yang diajukan  kepadanya.  Pada  waktu  pinjaman kredit  akan  diberikan,  memang  bank  dalam posisi  yang  lebih  kuat  karena  pada  saat pembuatan  perjanjian  itu  calon  nasabah debitor sangat membutuhkan bantuan kredit. Pada  umumnya,  calon  debitor  tidak  akan banyak menuntut karena khawatir pemberian  kredit  tersebut  akan  dibatalkan. Hal  tersebut  menyebabkan  posisi  tawar- menawar  bank  menjadi  sangat  kuat.  Bagi para  pengusaha  menengah  dan  golongan ekonomi lemah, kredit mempunyai kedudukan  yang  bersifat seller’s  market. Hal  ini  secara  tidak  langsung  telah menyimpangi Pasal 17 POJK 1/2013 bahwa pelaku  usaha  jasa  keuangan  dilarang menggunakan  strategi  pemasaran  produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan  memanfaatkan  kondisi  konsumen yang  tidak  memiliki  pilihan  lain  dalam mengambil keputusan. Namun, bagi pengusaha  konglomerat,  posisi  bank  justru berada dalam kedudukan yang lemah karena jumlahnya  tidak  banyak  sering  menjadi
objek  persaingan  antarbank.  Pengusaha konglomerat dengan mudah berpindah bank apabila  merasa  tidak  puas  dengan  banknya semua,  sehingga  agar  tidak  kehilangan nasabah golongan ini yang besar sumbangannya  terhadap  profitabilitas  bank maka  bank  sering  bersikap  mengalah terhadap tuntutan-tuntutan atau persyaratan- persyaratan  yang  diminta  oleh  mereka (Sjahdeini, 1993).
Oleh  karenanya,  dalam  mengadakan perjanjian  kredit,  perlu  adanya  pembatasan, yaitu:  Pertama,  Pancasila  sebagai  sumber segala sumber hukum. Menurut Philipus M. Hadjon,  Pancasila  pada  akhirnya  mengarah kepada  usaha  tercapainya  keserasian  dan keseimbangan  dalam  hidup  dan  kehidupan (Hadjon,  1987).  Pancasila  yang  terkandung di  dalamnya  gotong-royong  dan  menjiwai sistem  ekonomi  bangsa  Indonesia,  sebagai dasar negara menganut asas keselarasan dan keseimbangan  baik  dalam  hidup  manusia sebagai  pribadi  dan  dalam  hubungan manusia  dengan  masyarakat.  Dengan  sila kedua,  manusia  diakui  dan  diperlakukan sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME. Dalam pidato lahirnya  Pancasila  tanggal  1  Juni  1945,  Ir. Soekarno  mengatakan  bahwa  kalau  kita mencari  demokrasi,  hendaknya  bukan demokrasi  Barat,  tetapi  permusyawaratan yang  memberi  hidup,  yaitu  demokrasi politik-ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan  sosial.  Jadi,  Pancasila  tidak menghendaki  adanya  perjanjian  yang  berat sebelah yaitu yang isinya menindas hak-hak salah  satu  pihak.  Menurut  Soeharto sehubungan  dengan  sila  kedua  bahwa pandangan  bangsa  Indonesia  terhadap manusia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia lain, baik secara  lahiriah  maupun  secara  bathiniah. Kita  tidak  boleh  memberi  tempat  kepada usaha  yang  bertujuan  merusak  dengan berlindung  di  balik  tirai  kebebasan  azasi. Selain  itu,  perjanjian  yang  tidak  seimbang ini  juga  bertentangan  dengan  sila  kelima. Soeharto  mengemukakan  bahwa  keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah. Perlindungan  yang  diberikan  adalah  untuk
mencegah  kesewenang-wenangan  dari  yang kuat  untuk  menjamin  adanya  keadilan. Kebebasan yang tidak berbatas bertentangan dengan  asas  keselarasan  dan  keseimbangan menurut Pancasila (Sjahdeini, 1993).
Kedua,  KUHPer  dimana  ada  tiga  pasal sebagai  tolok  ukur  dalam  perjanjian,  yaitu: Pertama, Pasal 1337, berbunyi “Suatu kausa adalah  terlarang,  apabila  kausa  itu  dilarang oleh  undang-undang,  atau  bertentangan dengan  kesusilaan  yang  baik  (moral)  atau dengan  ketertiban  umum.”    Jadi,  dalam mengadakan perjanjian kredit, isi dan materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,  moral,  dan  ketertiban umum. Kedua, Pasal 1338 ayat (3), berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad  baik.”  Dengan  demikian,  asas  ini mengandung  pengertian  para  pihak  tidak dapat  sekehendaknya  tetapi  dibatasi  oleh itikad  baik  yang  di  dalamnya  juga mengandung  keadilan.  Perjanjian  harus dilakukan  dengan  itikad  baik,  yaitu  sejak memasuki  perjanjian  dan  bekerja  setelah perjanjian dibuat. Oleh karenanya pembuatan  perjanjian  harus  dilandasi  asas kemitraan.  Landasan  asas  kemitraan  adalah asas  itikad  baik  dan  sesungguhnya  nasabah merupakan mitra usaha bank. Nasabah tidak dapat berkembang usahanya tanpa bank dan sebaliknya bank juga tidak dapat berkembang  usahanya  tanpa  nasabah sehingga  harus  saling  menjadi  mitra,  maka dalam  perjanjian  di  antara  mereka  tidak boleh  ada  yang  lebih  kuat  kedudukannya (Sjahdeini,  1993).  Menurut  Subekti,  hukum selalu mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian  (ketertiban)  dan  memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki  supaya  apa  yang  dijanjikan harus  dipenuhi  (ditepati),  namun  dalam menuntut  dipenuhinya  janji  itu,  janganlah orang  meninggalkan  norma-norma  keadilan atau  kepatutan.  Berlakulah  adil  dalam menuntut  pemenuhan  janji  itu!  (Sjahdeini, 1993)  Ketiga,  Pasal  1339,  “Persetujuan- persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal- hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu yang  menurut  sifat  dari  persetujuan  itu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 369-381
diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  atau undang-undang.”  Jadi,  dalam  mengadakan perjanjian  kredit,  persetujuan  tersebut  tidak hanya mengikat apa yang tertuang dalam isi perjanjian,  melainkan  juga  kepatutan, kebiasaan,  dan  undang-undang.    Menurut Herlien  Budiono,  kebebasan  berkontrak dalam  hal  ini  terhadap  isi  atau  cakupan materinya,  namun  muatan  isi  hubungan kontraktrual  ditentukan  kepatutan  dan kelayakan  ( redelijkheid  en  bijlijkheid ), kesusilaan  yang  baik  ( goede  zeden ),  dan ketertiban umum ( openbare orde ) (Budiono, 2015). Perlindungan  hukum  debitor  dengan adanya  perjanjian  baku  telah  bertentangan dengan  tolok  ukur  tersebut.  Belum  lagi apabila  timbul  kredit  bermasalah,  agunan yang  dibebani  hak  tanggungan  dapat dieksekusi  oleh  kreditor  sebagaimana pembahasan sebelumnya mengenai maraknya eksekusi hak tanggungan berdasarkan  Pasal  6  UU  HT.  Eksekusi  hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 jo. Pasal 6 UU  HT  menurut  hemat  peneliti  adalah rancu.  Disebutkan in  casu Pasal  6,  bahwa apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  hak tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual  objek  hak  tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil penjualan tersebut. Kemudian dijelaskan  lebih  lanjut,  Penjelasan  Pasal  6, bahwa  hak  untuk  menjual  objek  hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan  salah  satu  perwujudan  dari kedudukan  diutamakan  yang  dipunyai  oleh pemegang  hak  tanggungan  atau  pemegang hak tanggungan pertama  dalam hal terdapat lebih  dari  satu  pemegang  hak  tanggungan. Apabila dilihat dari klausul Penjelasan Pasal 6 maka ia mengadopsi Pasal 1178  KUHPer dimana  diperkenankan  pemegang  hipotik pertama  pada  waktu  membuat  hipotik dengan  tegas  meminta  diperjanjikan  jika utang  tidak  dilunasi  untuk  mengambil pelunasan  utang  dari  penjualan  melalui lelang. Menjual sendiri dengan
kewenangannya  disini  lazim  disebut parate executie yang  pelaksanaannya  tunduk
kepada  Pasal  224  HIR  dan  Pasal  258  RBg dimana  apabila  tidak  diperjanjikan  kuasa menjual sendiri, penjualan lelang ( executoriale verkoop ) harus diminta kepada ketua  pengadilan  negeri  dan  permintaan tersebut  berdasarkan  alasan  cidera  janji. Selain  itu,  pelaksanaan parate  executie jika mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 maka lelang umum yang dilaksanakan sendiri  oleh  kantor  lelang  negara  atas perintah  bank  (kreditor)  dan  tidak  atas  fiat pengadilan  negeri  bertentangan  dengan Pasal 224 HIR, sehingga pelelangan tersebut tidak  sah.  Jadi,  menurut  putusan  ini pelaksanaan parate  executie harus  dengan fiat pengadilan negeri. Hal ini juga didukung oleh  Buku  II  Pedoman  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  yang  mengharuskan adanya  fiat  eksekusi  dari  pengadilan  negeri (Tanuwidjaja,  2016).  Jadi,  antara  Pasal  6 dan  Penjelasan  Pasal  6  menunjukkan perbedaan yang mendasar. Apabila mengacu Penjelasan Pasal 6 maka seyogyanya proses eksekusi  tetap  melalui fiat pengadilan, namun faktanya pelaksanaan Pasal 6 UU HT ini  terkesan  mudah  cukup  melalui  KPKNL seperti  pembahasan  sebelumnya.  Adanya ketentuan ini sangat melemahkan
perlindungan hukum debitor dan berorientasi  pada  kepentingan  kreditor semata. Pasal 6 ini juga menyebutkan bahwa hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan  dari  kedudukan  diutamakan. Sementara,  hak  untuk  menjual  objek  hak tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  adalah bukan  perwujudan  kedudukan  diutamakan, tetapi sebagai perwujuan prinsip mempercepat  pelunasan  piutang  kreditor. Kedudukan  kreditor  preferen  menunjukkan bahwa pemenuhan prestasinya lebih didahulukan  dari  piutang  yang  lain  yang timbul  dari  perjanjian  jaminan  khusus. Dengan demikian, eksekusi tersebut menunjukkan  perlindungan  debitor  semakin rentan dan lebih berpihak kepada kepentingan  kreditor  sehingga  lumrah apabila menjadi primadona dalam penjualan agunan.  Berdasarkan  alasan  mudahnya
dalam  penjualan  agunan,  adanya  alternatif pilihan  cara  penjualan  yang  terdiri dari  tiga macam  eksekusi,  dan  kontroversi  rumusan pasalnya  menunjukkan  UU  HT  ini  tidak benar karena isinya menjual tanah.
Padahal  kredit  bermasalah  tidak  serta merta  karena  kesalahan  debitor  sebagai faktor  internal,  melainkan  juga kreditor dan belum  lagi  ada  faktor  eksternal.  Menurut Veithrizal Rivai, et. al. Penyebab timbulnya kredit  bermasalah,  yaitu:  Pertama,  karena kesalahan  bank,  di  antaranya  kurang pengecekan  terhadap  latar  belakang  calon nasabah;  kurang  tajam  dalam  menganalisis terhadap  maksud  dan  tujuan  penggunaan kredit  dan  sumber  pembayaran  kembali; kurang  pemahaman  terhadap  keuntungan keuangan  yang  sebenarnya  dari  calon nasabah  dan  apa  manfaat  kredit  yang diberikan; kurang mahir dalam menganalisis laporan  keuangan  calon  nasabah;  kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat; terlalu agresif;  pemberian  kelonggaran  terlalu banyak;  kurang  pengalaman  dari account officer ; account  officer mudah  dipengaruhi, diintimidasi,  atau  dipaksa  oleh  calon nasabah; kurang berfungsinya credit recovery officer, keyakinan yang berlebihan; kurang  mengadakan review ,  minta  laporan, dan  menganalisis  laporan  keuangan  serta informasi-informasi  kredit  lainnya;  kurang mengadakan  kunjungan on  the  spot pada lokasi perusahaan nasabah; kurang mengadakan  kontak  dengan  nasabah; pemberian  kredit  terlalu  banyak  tanpa didasari campur tangan yang berlebihan dari pemilik;  dan  sebagainya.  Kedua,  karena kesalahan  nasabah,  di  antaranya  nasabah tidak  kompeten  nasabah  tidak  atau  kurang pengalaman;  nasabah  kurang  memberikan waktu  untuk  usahanya;  nasabah  tidak  jujur; nasabah  serakah.  Ketiga,  faktor  eksternal, yaitu  akibat  perubahan  pada external environment seperti  perubahan-perubahan political dan legal  environment, deregulasi sektor real,  financial dan economic menimbulkan  pengaruh  yang  merugikan bagi debitor, misalnya
kondisi perekonomian,
perubahan-perubahan peraturan;  dan  bencana  alam  (Rivai,
Veithzal,  &  Idroes,  2007).  Jadi,  kredit bermasalah  tidak  serta  merta  hanya disebabkan oleh debitor.
Menurut  Pasal  8  UU  Perbankan  maka dalam  memberikan  kredit  bank  wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan  debitor  untuk  melunasinya yang dalam hal ini Widjanarko mengatakan sebelum  memberikan  kredit  bank  wajib melaksanakan  penilaian  yang  seksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal, aguanan  dan  prospek  usaha  dari  nasabah debitor  (Widjanarto,  2003).  Kreditor  harus menganalisis  dari  segi  legal  (misalnya apakah  benar  atas  nama  debitor;  apakah jaminan  berupa  tanah  dapat  dibebani  hak tanggungan  mengingat  tidak  semua  tanah dapat  dibebani  hak  tanggungan,  melainkan hanya  tanah  dengan  status  hak  milik,  hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan  hak  atas  tanah  berikut  bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan  ada  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah  merupakan  hak  milik pemegang  hak  atas  tanah);  sosial  (misalnya bagaimana  struktur  sosialnya;  apakah  dari pengusaha/  bukan,  dan  kalaupun  direktur apakah  satu  hari baru menjadi  direktur atau sudah  berpengalaman  dan  berapa  tahun); ekonomi  (misalnya  mengakunya  pengusaha tapi  ternyata  dilihat  dari  rumahnya  tidak memungkinkan).  Faktanya,  banyak  terjadi kesalahan  menganalisis  dalam  pemberian kredit  kepada  calon  debitor  bahkan manipulasi  harga  sehingga  terjadi mark  up nilai agunan.
Selain  itu,  pada  dasarnya  kreditor telah mendapatkan  keuntungan  yang  sudah  lebih dari  cukup.  Apalagi  dewasa  ini,  perbankan kerap  memberikan  kredit  dengan  suku bunga flat (pembayaran  kredit flat )  yang keuntungannya jauh lebih banyak di banding suku  bunga  menurun  (pembayaran  kredit efektif) maka seharusnya dapat memberikan toleransi  kepada  debitor  karena  bank  sudah mendapatkan  keuntungan  berlipat-lipat. Kredit  bermasalah  merupakan  risiko  bank selaku  kreditor.  Masalah  suku  bunga  juga pernah  diekspos  dalam  media  cetak, misalnya  berita  pergerakan  rentang  atau
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 369-381
spread suku  bunga  perbankan  di  Indonesia tergolong  anomali  dibandingkan  dengan negara  tetangga.  Di  tengah  perlambatan ekonomi,  laba  bersih  perbankan  nasional justru  mencetak  rekor  mencapai  Rp  41,39 triliun  per  November 2009 (Kompas,  2010) dan  berita margin profit perbankan  di Indonesia tahun 2009 merupakan salah satu yang tertinggi di dunia sehingga harus bunga kredit  harus  ditekan  sehingga  tidak  terlalu memberatkan  dunia  usaha.  Tingginya margin  profit ini  menjadi  salah  satu  alasan investor asing marak menanamkan investasinya  di  sektor  perbankan  nasional. Kondisi  ini  yang  membuat  perbankan  tetap menikmati  laba  yang  besar  meskipun penyaluran  kreditnya anjlok .  Menurut Drajad  Wibowo, margit  profit yang  tinggi dipakai  perbankan  untuk  bantalan  ( buffer ) terhadap  risiko  mengingat  bank  terlibat transaksi  investasi  keuangan  yang  berisiko tinggi.  Kalau  produk  investasi  ini  untung, bank  akan  berlipat  profitnya.  Tapi,  kalau produk  investasi  itu  rugi,  bank  mempunyai buffer (Kompas,  2009) . Belum  lagi  ada resesi ekonomi  dimana  pemberian  kredit sekarang  belum  tentu  nilainya  masih  sama sepuluh bulan ke depan karena kurs rendah. Untuk  waktu  ke  depan  belum  tentu  dapat sama  maka  bank  sebenarnya  sudah mendapatkan keuntungan.
Menurut  hemat  peneliti,  ada  beberapa hal  yang  penting  untuk  disoroti,  yaitu: Pertama, ketentuan pinjaman kredit dan UU HT  khususnya  mengenai  penjualan  agunan seyogyanya sesuai dengan semangat filosofi pembangunan  ekonomi.  Penyaluran  kredit sebagai salah satu wujud usaha
pembangunan  ekonomi  yang  merupakan bagian dari pembangunan nasional merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat yang  adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  NRI  Tahun  1945.  Jadi,  tujuan  akhir dari  pembangunan  nasional  pada  dasarnya adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  yang  juga  sebagai  tujuan nasional  sebagaimana  alinea  keempat  UUD NRI  Tahun  1945  serta  merupakan  jaminan konstitusi  sebagaimana  Pasal  28H  dimana
ada hak setiap  orang untuk hidup  sejahtera. Namun,  adanya  bentuk  perjanjian  baku  dan ketentuan  penjualan  agunan  secara  mudah dalam  UU  HT  didukung  maraknya  praktik penjualan  agunan  telah  mengusik  rasa keadilan  bagi  masyarakat  yang  pada akhirnya menurunkan taraf hidup masyarakat  (debitor).  Padahal  keadilan merupakan  salah  satu  tujuan  nasional  juga bahkan  dijamin  pula  dalam  konstitusi sebagaimana Pasal 28D dimana setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Hak yang  adil  untuk  menebus  pada  dasarnya adalah hak yang didasarkan pada pertimbangan yang adil bahwa pemberi hak tanggungan  adalah  pemilik  sebenarnya  dari properti  dan  bahwa  kreditor  hanya memegang hak tanggungan sebagai jaminan karena  minatnya  terletak  pada  pembayaran utang. Sebenarnya niat bank itu memberikan kredit  dan  meminta  pelunasan  berupa  uang atau  menjual  agunan.  Bagaimana  mungkin meminjam  uang  menjadi  menjual  tempat tinggal.  Ada  pepatah  menyatakan  sekali mortgage maka  selalu mortgage. Hal  ini menjaga pemahaman awal antara para pihak dan  memastikan  bahwa  perjanjian  tidak mengandung ketentuan yang dapat memberikan  hak  untuk  menebus  ilusi  atau yang  menyumbat  keadilan  (Nwagbara,
2014).
Kedua,  hak  setiap  warga  negara  untuk bertempat tinggal. Menurut Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  yang baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan.  Jadi,  jelas  bahwa  hak untuk  bertempat  tinggal  dijamin  oleh konstitusi  dan  negara  (pemerintah)  sebagai pelaksana  berkewajiban  penuh  untuk memberikan  dan  memastikan  setiap  warga negara  untuk  bertempat  tinggal.  Namun, dengan  adanya  penjualan  agunan  ini khususnya kemudahan eksekusi dalam Pasal 6  UU  HT  memberikan  dampak  banyaknya masyarakat  yang  justru  kehilangan  tempat tinggalnya padahal  ini merupakan  tanggung jawab negara.
Ketiga,  definisi  bank  menurut  Pasal  1 angka  2  UU  Perbankan,  yaitu  badan  usaha yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak.  Bank  merupakan badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya dalam bentuk kredit,  maka bank  berperan  sebagai  intermedier  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Sementara,  perlindungan  hukum debitor  sudah  lemah  dari  sejak  awal pembuatan  perjanjian  kredit  sampai  dengan penjualan agunan.
Keempat,  tujuan  perbankan  Indonesia adalah
menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi,  dan  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak sebagaimana  Pasal  4  UU  Perbankan.  Jadi, tujuan utama perbankan adalah peningkatan kesejahteraan,  prakteknya  justru  banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan  dan  kehilangan  tempat  tinggalnya sehingga tujuan tersebut tidak terwujud yang berimplikasi  pada  tidak  tercapai  pula peningkatan taraf hidup.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, pembuatan perjanjian kredit hingga pelaksanaan  eksekusi  agunan  menuai kontroversi  dan  melemahkan  perlindungan hukum  pada  debitor.  Menurut  hemat peneliti,  beberapa  usulan  yang  tepat  agar memberikan  perlindungan  hukum  pada debitor  sehingga  meningkatkan  taraf  hidup, sebagai  berikut:  Pertama,  penjualan  agunan hanya  dengan  dua  cara  saja,  yaitu  melalui fiat  pengadilan dan  di  bawah  tangan berdasarkan  kesepakatan  debitor  dan kreditor apabila dimungkinkan mendapatkan harga  tertinggi.  Artinya,  peneliti  lebih sepakat  untuk  kembali  kepada  model eksekusi  terdahulu  berdasarkan  KUHPer. Menurut  Subekti  yang  dikutip  Herlien Budiono, “janganlah kita membuang hal-hal yang baik, biarpun itu berasal dari penjajah”
(Herlien,  hal.  73).  Jika  memang  UU  HT sebagai hukum nasional tidak lebih baik dari KUHPer  warisan  Belanda.  Hal ini mengingat  UU  HT  sendiri  pada  dasarnya mengadopsi  KUHPer,  namun  UU  HT  ini justru  rancu  dalam  rumusan  pasalnya  dan mempermudah  penjualan  agunan  sehingga melemahkan  perlindungan  hukum  debitor. Kedua,  percontohan  model  Organisasi Profesi  Tani  di  Jepang.  Organisasi  ini bertanggung jawab apabila anggotanya tidak melunasi  kredit  yang  didapat.  Jadi, organisasi  ini  berperan  sebagai  penjamin bagi debitor. Ketiga, kembali kepada Panitia Urusan  Piutang  Lelang  Negara  (PUPLN). Jika  dilihat  secara  historis,  dahulu  ada lembaga  PUPLN  yang  menangani  masalah apabila  ada  debitor  yang  tidak  dapat melunasi kreditnya sehingga ada pergeseran pengurusan  masalah  dari  kreditor  ke PUPLN.  Berbeda  dengan  sekarang,  kita hanya  mengenal  panitia  lelang  melalui KPKNL.  Keempat,  optimalisasi  peran  PT Asuransi  Kredit  Indonesia  (Askrindo)  dan Jaminan  Kredit  Indonesia  (Jamkrindo). Adapun  tujuan  asuransi  kredit  tersebut adalah  untuk  menutup  risiko  atas  kerugian yang diderita oleh bank sebagai akibat tidak dibayarnya  kembali  kredit  oleh  nasabah. Terjadi  pengalihan  risiko  melalui  asuransi dan  jika  masih  tidak  mampu  maka  dapat direasuransikan.  Bank  dalam  berhubungan dengan perusahaan asuransi bukan bertindak untuk  dirinya  sendiri  tetapi  untuk  dan  atas nama  nasabah  debitor.  Debitorlah  yang membayar premi sehingga seharusnya dapat ditanggung  risiko  akibat  tidak  dapat dilunasinya  kredit,  sementara  prakteknya asuransi  kredit  hanya  mau  menerima pembayaran preminya saja.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dan  tidak  dapat  dipungkiri  memungkinkan adanya kredit bermasalah. Terjadi peningkatan  penjualan agunan  untuk pelunasan  kredit  dengan  Pasal  6  UU  HT sebagai  primadona  dasar  penjualan  agunan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 369-381
yang  mengindikasikan  bahwa  semakin meningkat pula masyarakat yang kehilangan tempat tinggal sebagai hak dasarnya. Hal ini telah  mengusik  rasa  keadilan  masyarakat dibuktikan dengan banyaknya gugatan yang ditujukan  kepada  KPKNL  maupun  dari sengketa-sengketa yang masuk di
pengadilan yang berimplikasi pada penurunan taraf hidup masyarakat.
Perlindungan  hukum  debitor  dapat dilihat dalam POJK 1/2013, namun nyatanya perlindungan  tersebut  tidak  dapat  terwujud mengingat  bentuk  perjanjian  kredit  antara debitor  dan  kreditor  adalah  perjanjian  baku sehingga  terdapat bargaining  power yang tidak  seimbang  dan  rentan  ketidak-adilan. Perjanjian  baku  telah  bertentangan  dengan tolok  ukur  Pancasila  dan  KUHPer  (Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1339).
Apabila  pinjaman  kredit  bermasalah (debitor  wanprestasi)  maka  agunan  dapat dijual.  Penjualan  agunan  yang  mudah bahkan  UU  HT  yang  rumusan  pasalnya rancu  menyebabkan  perlindungan  hukum debitor terhadap pinjaman kredit sejak awal pembuatan  perjanjian  sampai  dengan penjualan  agunan  sangatlah  lemah  sehingga berdampak  pada  taraf  hidup  masyarakat. Kesalahan  kredit  bermasalah  pada  dasarnya bukan hanya kesalahan debitor. Suku bunga flat yang  sering  digunakan  bank  juga  telah menghasilkan  keuntungan  berlipat-lipat ditambah  adanya  resesi  ekonomi  sehingga kredit bermasalah adalah risiko kredit.
Ketentuan  pinjaman  kredit  seyogyanya sesuai dengan semangat filosofi pembangunan  ekonomi  yaitu  mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Di  samping itu, banyaknya  masyarakat  yang  kehilangan tempat tinggal telah menyimpangi hak untuk bertempat  tinggal. Padahal  bank merupakan intermedier  dalam  rangka  peningkatan  taraf hidup  yang  selaras  dengan  tujuannya  yaitu peningkatan kesejahteraan. Beberapa usulan yang  tepat  agar  memberikan  perlindungan hukum pada debitor sehingga meningkatkan taraf  hidup,  sebagai  berikut:  penjualan agunan dilakukan dengan dua cara saja yaitu fiat pengadilan dan di bawah tangan apabila akan  diperoleh  harga  tertinggi;  percontohan
model  Organisasi  Profesi  Tani  di  Jepang; kembali  kepada  PUPLN;  dan  optimalisasi Askrindo dan Jamkrindo.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  M.  .  (2014).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Kreditur  dalam  Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak
Tanggungan  Menurut  Undang-Undang No.  4  Tahun  1996. Jurnal  Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA , I (1).
Aryani,  F.  K.,  &  Djajaputra,  G.  (2018). Perlindungan  Hukum  bagi  Kreditur Pemegang  Hak  Tanggungan  Terhadap Sengketa  Agunan  yang  Mengakibatkan Batalnya  Perjanjian  Kredit. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1).
Bahsan,  M.  (2012). Hukum  Jaminan  dan Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Budiono,  H.  (2015). Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia .
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dianawati,  C.  B.,  &  Purnawan,  A.  (2017).
Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang Dilelang tanpa Proses
Permohonan Lelang Eksekusi ke Ketua Pengadilan  Negeri. Jurnal  Akta , 4 (2),
125–132. Diambil dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akt a/article/viewFile/1755/1315
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: PT Bina Ilmu.
Kompas. (2009,  Agustus  24). Margin Profit Terlalu Tinggi.
Kompas. (2010, Januari 14). Rentang Bunga Cenderung Membesar.
Kuryanto, D. (2020). Wawancara. Semarang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.
Musjtari,  D.  N.,  Riyanto,  B.,  &  Setyowati, R. (2018). Parate Execution in Disputes Settlement  of  Financing  Contract  with
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Mortgage  Guaranteed  on  Islamic
Banking  Practices. IOP  Conference Series:  Earth  and  Environmental Science , 175 (1).
https://doi.org/10.1088/1755- 1315/175/1/012187
Nwagbara,  C.  (2014).  Enforcement  of Mortgage  Security  in  Nigeria. Global Journal  of  Politics  and  Law  Research , 2 (2), 52–63.
Prasojo, E. C., & Anand, G. (2018). Akibat Hukum  Kreditor  Pemegang  Hak Tanggungan  Terhadap  Objek  Hak Tanggungan  Yang  Dinyatakan  Gugur Demi  Hukum  Berdasarkan  Putusan Pengadilan. Jurnal  Selat , 5 (2),  148– 160.
Purnamasari,  I.  D.  (2014). Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat- kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak Memahami  Masalah  Hukum  Jaminan Perbankan . Bandung: Kaifa.
Rahmawati,  P.,  &  Cahyaningsih,  D.  T.
(2016).  Akibat  Hukum  Perjanjian Kredit  dengan  Jaminan  Benda  Tak Bergerak yang Dibuat di Bawah Tangah pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Cabang  Tegal  Unit  Singkil. Privat Law , IV (2), 72–79.
Risa,  Y.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Kreditur  Atas  Wanprestasi Debitur  pada  Perjanjian  Kredit  dengan Jaminan  Hak  Tanggungan. Jurnal Normative , 5 (2), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO978110741
5324.004
Rivai,  V.,  Veithzal,  A.  P.,  &  Idroes,  F.  N. (2007). Bank  and  Financial  Institution Management . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Saputera,  J.  A.,  Hasan,  D.,  Sitompul,  Z.,  & Muliadi,  A.  (2015).  Parate  Execution Secured  Assets  of  Bad  Credit  In Indonesian  Banking  System. The Southeast  Asia  Law  Journal , 1 (1),  11– 22.
Sjahdeini,  S.  R.  (1993). Kebebasan Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  bagi  Para  Pihak  dalam Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Suwandi,  D.  N.  A.  P.  (2018).  Perlindungan Hukum  Bagi  Bank  Pemegang  Hak Tanggungan  Peringkat  Kedua  Dalam Eksekusi  Objek  Hak  Tanggungan.
Media Iuris , 1 (3), 420–438. https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183
Tanuwidjaja,  T.  H.  (2016).  Parate  Eksekusi Hak  Tanggungan. Refleksi  Hukum ,
10 (1), 99–109.
Walidani,  L.,  &  Adjie,  H.  (2018).
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak Tanggungan (Analisis Putusan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  2859k/Pdt/2011). Res  Judicata , 1 (1),
47–56. https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1038 Watikno, A. R., & Imanullah, M. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor  Pemegang  Jaminan  Hak  Atas Tanah  yang  Belum  Terdaftar  Akibat Debitor Wanprestasi. Jurnal Repertorium , 6 (1).
Widjanarto.  (2003). Hukum  dan  Ketentuan Perbankan  di  Indonesia .  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.