Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Landasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Oleh:
Ach Faqih Supandi. 1 Bastomi Dani Umbara 2 dan Ahmad Zubadul Afiq 3
Correspondent author achfaqih@gmail.com
Universitas Islam Jember (UIJ)
1 Achfaqih795@gmail.com .
2 bastomi.umbara@gmail.com
3 zubadulafiq488@gmail.com

## ABSTRACT
A very basic difference in Islamic and conventional banks is the prohibition of the interest system in Islamic Banks and the requirement based on Islamic Sharia Law and the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) at each bank entrusted to manage all forms of Islamic bank operations to remain in the sharia law koredor.
The research used in this study is normative research, which is legal research that examines  the  law  of  fatwa  law  of  the  National  Shari'ah  Committee  (DSN)  from  all aspects.  The  type  of  research  used  is  a  type  of  descriptive  research  that  is  clear, detailed and systematic.
Fatwa  DSN-MUI  has  binding  legal  force,  so  the  economic  actors  of  Islamic teachings must obey it. The consequences of this law are based on several provisions that  directly  or  indirectly  apply  to  the  laws  and  regulations.  Directly  stated  in  the regulation  that  fatwa  is  the  princi  ple  of  sharia  that  must  be  obeyed.  If  it  does  not comply, sharia economic actors will be subject to administrative sanctions.
Keyword: Fatwa, National Shari'ah Council (DSN), Indonesian Ulama Assembly (MUI)

## ABSTRAK
Perbedaan  yang  sangat  mendasar  pada  bank  syariah  dan  konvensional  adalah dilarangnya  sistem  bunga  pada  Bank  Syariah  serta  diwajibkannya  berdasarkan  pada Hukum  Syariat  Islam  dan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  setiap  bank dipercayakan  untuk  mengelola  semua  segala  bentuk  operasional  bank  syariah  untuk tetap dalam koredor hukum syariah.
Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  undang-undang  Fatwa  Dewan  Syari'ah Nasional  (DSN)  dari  berbagai  aspek.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian deskriptif yaitu jelas, rinci dan sistematis.
Fatwa  DSN-MUI  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  sehingga  para pelaku  ekonomi  Islam  harus  mematuhinya.  Akibat  hukum  ini  didasarkan  pada beberapa  ketentuan  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berlaku  terhadap peraturan perundang-undangan. Secara langsung tertuang dalam regulasi bahwa fatwa merupakan asas syariah yang harus dipatuhi. Jika tidak patuh, pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi administratif.
Kata  Kunci: Fatwa,  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN),  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)

## A. PENDAHULUAN
Bisnis  perbankan  merupakan  faktor  penting  dalam  perkembangan  suatu  negara. Hal ini tercermin dalam pemahaman hukum khusus bank, khususnya sebagai substansi bisnis yang mengumpulkan aset dari daerah setempat sebagai toko dan menyampaikan aset  ke daerah setempat  sebagai  kredit dan struktur  yang berbeda untuk  bekerja pada cara  hidup  daerah  setempat.  Kapasitas  bank  sebagai  mediator  moneter  menentukan kemajuan  kemajuan  keuangan  daerah  setempat.  Untuk  situasi  ini  kehadiran  bank sangat  tunduk  pada  kepercayaan  daerah  setempat.  Prinsip  kepercayaan  adalah  ruh kegiatan perbankan.
Salah  satu  perbedaan  utama  antara  bank  syariah  dan  bank  adat  adalah  adanya pembatasan  kerangka  premium  di  Bank  Syariah  dan  diharapkan  sesuai  peraturan Syariah, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank dipercayakan untuk mengelola  semua  jenis  kegiatan  bank  syariah  untuk  tetap  berada  dalam  koredor peraturan syariah.
Sesuai dengan pengembangan fondasi keuangan Islam di negara ini, ada juga DPS yang  berkembang  yang  ada  untuk  mengarahkan  semua  organisasi  ini.  DPS  yang banyak  dan  berubah  di  setiap  yayasan  keuangan  Islam  adalah  sesuatu  yang  harus dihargai tetapi juga harus diperhatikan. Ke hati-hatian dikaitkan dengan kemungkinan munculnya  fatwa  yang  bervariasi  antara  satu  DPS  dan  DPS  lainnya.  MUI  sebagai payung  dari  lembaga  dan  orgnisasi  ke-Islaman  di  Indonesia,  menganggap  perlu dibentuknya  satu  Dewan  Syariah  yang  bersifat  Nasional  dan  membawahi  seluruh lembaga keuangn termasuk bank syariah. 1
DPS  di  Indonesia  didelegasikan  melalui  Rapat  Umum  Investor  atas  saran  DSN- MUI.  Kemudian  lagi,  tugas  DSN  -  MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  ahli  dalam memberikan  fatwa  yang  berhubungan  dengan  berbagai  jenis  barang  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS),  khususnya  Bank  Syariah,  berperan  penting  dan  harus ditegakkan oleh kekuatan hukum yang kuat.
Tugas  MUI  dan  DSN-MUI  dalam  perbankan  syariah  sah  dalam  pengaturan peraturan  dan  pedoman  publik,  yang  tercermin  dalam  pengaturan  Pasal  1  ayat  (12) UUPS  2008:  "Standar  syariah  adalah  pengaturan  Islam  dalam  praktik  keuangan.
1 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Cet.1 ( Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 235
Aturan  peraturan  Islam  di  Cina  tergantung  pada  kelimpahan  yang  diberikan  oleh perusahaan. Opsi untuk menyusun fatwa di bidang regulasi syariah. ”Kemudian yang jelas,  lembaga  MUI  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  UUPS  21  tahun 2008: "Prinsip Syariah  yang disebutkan pada ayat pertama diberlakukan oleh Majelis Ulama  Indonesia",  Pasal  32(2):  "Dewan  Pengawas  Syariah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  dua  (1)  ditunjuk  oleh  rapat  umum  pemegang  saham  atas  usulan  Majelis Ulama Indonesia.
Semakin  kompleks  permasalahan  yang  dihadapi  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  saat  ini  menuntut  semakin  cepat  DSN-MUI  terhadap  inovasi  produk  yang dibutuhkan  masyarakat.  Hal  ini  untuk  memajukan  dan  meningkatkan  pertumbuhan LKS di tanah air. 2
Untuk  mengelola  peningkatan  yang  signifikan  dari  industri  keuangan  Islam  di Indonesia, banyak peraturan dan pedoman diperlukan yang dapat memberikan jaminan yang sah. Selain itu, mengingat tugas penting organisasi yang sukses secara sah dalam mengisi  klausul  pelarian  formal  yang  sah,  yayasan  yang  mampu  diharapkan memberikan bantuan yang sah yaitu Invitaf atau lainnya.

## B. Kajian Teoritis Definisi Fatwa Dan DSN-MUI

## a) Pengertian Fatwa
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  pentingnya  bahasa  (lughawi),  pentingnya  fatwa adalah solusi untuk kesempatan tersebut (menawarkan tanggapan  yang jelas terhadap semua  kesempatan  di  arena  publik).  Sesuai  arti  peraturan  syariah,  fatwa  adalah pemahaman  tentang  peraturan  syariah  dalam  mencatat  kasus  yang  dicatat  oleh individu,  baik  terjemahannya  jelas  atau  meragukan,  dan  pemahaman  tersebut mendorong dua kepentingan, khususnya kepentingan pribadi atau kepentingan publik.
Arti  etimologis  fatwa  berasal  dari  al-fatwa  Arab.  Menurut  Ibnu  Manzhur  (Ibnu Manzhur),  kata  fatwa  adalah  campuran  fata,  yaftu  dan  fatwan.  Struktur  menyiratkan pemuda,  keanehan,  klarifikasi  dan  edifikasi.  Pandangan  ini  praktis  setara  dengan perspektif tentang al-Fayumi yang mengatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata yang  menyiratkan  pemuda.  Sejalan  dengan  itu,  individu  yang  memberikan  "fatwa” disinggung  sebagai  “Mufti"karena  diterima  bahwa  individu  dapat  memberikan
2 Imam Abdul Hadi, Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) Pada Bank Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2. ISSN: 2088-6365. 2011
klarifikasi. (al-bayan) dan menjawab pertanyaan tentang kekuatannya sebagai seorang pemuda. 3
Seperti  yang  dikatakan  Zamakhsyari,  arti  dari  ungkapan  "fatwa"  adalah terjemahan  dari  peraturan  Suriah,  "Hukum  adalah  tentang  individu  atau  kumpulan masalah.  Menurut  Yusuf  Khadhawi  (Menurut  Yusuf  Qardhawi,  masyarakat  Fatwa menguraikan peraturan Islam, yang merupakan solusi untuk pertanyaan yang diajukan oleh  masyarakat  Fatwa  (mustafi)  secara  terpisah  dan  sama  sekali. 4 Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk fatwa pada tataran praktek setidaknya terdapat 2 bentuk fatwa yaitu fatwa kolektif ( al-fatwa al-ijma’i ) dan fatwa personal ( al-fatwa al-fardi ).
1. Fatwa kolektif ( al-fatwa al-ijmaʽi ).
Fatwa  agregat  adalah  semacam  fatwa  yang  direncanakan  dan  diarahkan  oleh pertemuan atau asosiasi yang memiliki kapasitas dan posisi untuk memberikan fatwa. Fatwa  agregat  ini  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  perluasan  beban  politik,  sosial  dan lazim. Di  Indonesia, Kelompok  Fatwa agregat  adalah Majelis  Ulama  Indonesia,  Biro Pengembangan  Keadilan  Agama  Islam  Kementerian  Agama,  Komite  Fatwa  Komite Dakwah Islam Indonesia, Komite Tarji Mohammedia, dan Bach. Institut Sue Marseille dan lainnya, 5
Fatwa agregat dipandang sebagai jenis jihad saat ini dan dipandang ideal dengan alasan  bahwa  sistem  perincian  tergantung  pada  berbagai  perspektif  logis  yang  lebih dekat dengan kenyataan. Jihad agregat dipandang penting karena isu-isu yang muncul saat  ini  semakin  rumit.  Pengaturan  ini  membutuhkan  metodologi  yang  sah,  namun dukungan  dari  berbagai  pengajaran  seperti  kedokteran,  ilmu  otak,  dan  masalah keuangan. 6
2. Fatwa personal ( al-fatwa al-fardi ).
Fatwa  individu  adalah  salah  satu  jenis  fatwa  yang  didapat  dari  pemeriksaan dan  penyidikan  yang  diarahkan  oleh  daerah  setempat.  Biasanya  uang  yang diinvestasikan  secara  pribadi  ini  benar-benar  menaungi  kelimpahan  agregat.  Fatwa individu  umumnya didasarkan pada penyelidikan atas hingga bawah tentang masalah
3 Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam , Elsas, Jakarta, 2008, hlm. 19.
4 Ibid., hlm. 20.
5 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 140- 141.
6 Ibid ., hlm. 159.
fatwa yang akan diberikan, biasanya fatwa agregat dimulai dari fatwa individu melalui penelitian di dalam dan di luar ini. 7

## b) DSN-MUI
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah organisasi yang didirikan oleh Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  memiliki  kapasitas  menyelesaikan  kewajiban  MUI dalam  mengelola  isu-isu  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  yayasan  moneter  Islam. Salah  satu  tugas  utama  DSN  adalah  untuk  mensurvei,  menyelidiki  dan  mencari  tahu kualitas dan standar peraturan Islam (Syariat) sebagai fatwa untuk digunakan sebagai aturan  dalam  latihan  pertukaran  dalam  organisasi  moneter  Syariah.  Melalui  Dewan Pengawas Syari`ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari`ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari`ah (LKS). 8
DSN-MUI  adalah  landasan  bebas  dalam  memberikan  fatwa  sebagai  sumber perspektif  yang  terkait  dengan  masalah  moneter,  moneter  dan  perbankan. 9 Tugas DSN-MUI  sangat  penting  untuk  lebih  mengembangkan  perbankan  syariah  dan mengikuti konsistensi bank syariah dengan regulasi syariah.
Desain  hierarkis  DSN  terdiri  dari  seluruh  papan  (56  individu)  dan  badan administrasi  sehari-hari  (17  individu).  Direktur  DSN-MUI  yang  dijabat  Ex  Officio Ketua  Umum  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Sekretaris  DSN-MUI  itu  mengganyid Sekjen  Ex  Officio  Majelis  Ulama  Indonesia.  Keikutsertaan  DSN  diambil  dari  badan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Sekolah Tinggi Islam,  pesantren  dan  profesional  ekonomi  syariah  yang  memenuhi  langkah-langkah dan  diusulkan  oleh  Badan  Pelaksana  Harian  DSN  di  mana  pendaftaran  baru  tidak sepenuhnya diselesaikan oleh Rapat Pleno DSN-MUI. 10
Fatwa  yang  diberikan  oleh  DSN-MUI  bukanlah  peraturan  yang  positif, 11 sangat  mirip  dengan  fatwa  yang  diberikan  oleh  MUI  di  berbagai  bidang.  Agar  fatwa yang  diberikan  oleh  DSN-MUI  relevan  dan  membatasi  mengenai  peraturan  positif mana  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka,  pada  saat  itu,  dalam  UU  No.21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  disebutkan  bahwa  fatwa  yang  diberikan  oleh  DSN-MUI dapat ditindaklanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia..
7 Ibid ., hlm. 141.
8 5 http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2 , (diakses pada tanggal 09 Maret 2022)
9 Ascarya, Akad & Produk bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 ), 206
10 Sekilas Dewan Shari>’ah Nasional, dalam www.mui.or.id, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 14.30)
11 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , ed.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.
Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tercantum  dalam  keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  No:  01  Tahun  2000  tentang Pedoman  Dasar  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (PD  DSN-MUI) tentang pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000,  dan  Keputusan  Dewan  Pengurus  Majelis  Ulama  Indonesia  No:    Kep- 754/MUI/II/99  tentang  Pembentukan  Dewan  Syariah  Nasional,  maka  dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut:
1) Dengan  berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  di  Tanah  Air  akhir-akhir  ini, dan  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  di  setiap  lembaga  keuangan,  maka dipandang  perlu  untuk  membentuk  Dewan  Syariah  Nasional  yang  akan menampung  berbagai  permasalahan/kasus  yang  memerlukan  fatwa  agar memperoleh  kesamaan  dalam  penanganannya  terhadap  masing-masing  Dewan Pengawas  Syariah  di  masing-masing  lembaga  keuangan  syariah.Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan
2) Dewan  Syariah  Nasional  diandalkan  untuk  secara  efektif  memberi  energi pemanfaatan pelajaran Islam dalam kehidupan keuangan.
3) Dewan  Syariah  Nasional  mengasumsikan  bagian  yang  menguntungkan  untuk dinamis dalam menjawab kemajuan unik budaya Indonesia di bidang moneter dan moneter.
Pakar syariah yang paling penting di Indonesia adalah dewan syariah nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI),  yang  merupakan  landasan  otonom  dalam memberikan  fatwa  yang  mengelola  semua  masalah syariah ,    baik    masalah    ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi keuangan dan perbankan. 12

## C. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  meneliti  hukum  fatwa  Komite  Syariah  Nasional  (DSN) dari  semua  aspek.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif yang  jelas,  detail  dan  sistematis.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk memeriksa  secara  jelas,  rinci,  dan  sistematis  hukum  dan  peraturan  Fatwa  Dewan Hukum  Islam  (DSN)  yang  berlaku  untuk  lembaga  moneter  syariah  di  Indonesia.
12 M. Atho Mudzar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi  Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Inis xvii, 1993), 62.
Strategi berpikir kritis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan yuridis standarisasi,  yang  merupakan  teknik  untuk  eksekusi  dengan  memeriksa  dan mengklarifikasi  standar,  ide,  konvensi,  dan  standar  hukum  yang  terkait  dengan standar,  ide,  sila,  dan  standar  peraturan  syariah.  Negara  (DSN)  yang  diberikan  oleh Majlis Umalak (MUI) Indonesia.

## D. PEMBAHASAN DAN HASIL

## Peran DSN-MUI Pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia
Pada  Tahun  2000,  lampiran  II  dari  SK  MUI  No.  Kep-754/MUI/II/99  tentang Pembentukan  Dewan  Syariah  Nasional  dijadikan  pedoman  dasar  Dewan  Syariah Nasional  melalui  Keputusan  DSN-MUI  No.  01  Tahun  2000,  bahwa  tugas  dari  DSN adalah sebagai berikut: 13
a. Menumbuh  kembangkan  penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam  kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Dari keterbukaan tugas DSN-MUI, terlihat 2 unsur dasar DSN-MUI, khususnya memberikan pedoman sebagai  fatwa dan selanjutnya mengawasi  pelaksanaan standar syariah  di  setiap  organisasi  moneter  Islam  di  Indonesia,  apalagi  DSN-MUI  dinamis dalam peningkatan nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan keuangan yang berbeda.
Untuk bekerja dengan tugas DSN dalam menjalankan kewajibannya, DSN-MUI memiliki  kekuatan  yang  berlaku  bagi  seluruh  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) khususnya:
a. Mengeluarkan  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  membatasi  di  setiap  yayasan keuangan  Syariah  dan  menjadi  premis  dari  kegiatan  yang  sah  dari  pertemuan- pertemuan penting.
b. Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  alasan  pengaturan/pedoman  yang  diberikan oleh kantor yang disetujui, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
13 Ahyar A. Gayo, dkk., “Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, BPHN, 2011,” di akses dari http://bphn.go.id/data/documents/ kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf tanggal 10 Desember 2018.
c. Memberikan saran dan juga menolak usulan nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada LKS.
d. Menyambut  spesialis  untuk  mengklarifikasi  masalah  yang  diharapkan  dalam percakapan ekonomi Syariah, termasuk spesialis / yayasan moneter terkait uang di dalam dan luar negeri.
e. Berikan  peringatan  kepada  dasar-dasar  moneter  syariat  untuk  mencegah penyimpangan dari fatwa yang telah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional.
f. Usulkan  kepada  spesialis  yang  mampu  untuk  bergerak  jika  peringatan  tidak diperhatikan. 14
Kekuatan  di  atas  membuatnya  lebih  mudah  bagi  DSN-MUI  untuk  berubah menjadi tiran Islam yang paling penting di Indonesia.Salah satu kantor penting adalah organisasi  referensi  yang  memiliki  hak  istimewa  untuk  mendorong  nama-nama  di DPS, yang kemudian dipilih oleh Bank Indonesia.
Penguasaan  individu  DSN-MUI  dalam  kerangka  syariah  tidak  dapat dipertanyakan,  namun  ketika  memutuskan  masalah  ini,  DSN-MUI  memiliki  pilihan untuk  mengumpulkan  spesialis  untuk  berkonsentrasi  pada  masalah  keuangan  Islam dengan lebih ahli.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  memperhatikan seluruh aspek regulasi MUI, termasuk:
a. Dewan Syari’ah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
b. Dewan Syari’ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
c. Setiap  tahunnya  membuat  suatu  pernyataan  yang  dimuat  dalam  laporan  tahunan ( annual report ) bahwa lembaga keuangan syari’ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari’ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional. 15
Strategi  menyusun  Fatwa  DSN-MUI  mematuhi  aturan  yang  ditetapkan  dewan Fatwa  MUI.  Sesuai  fatwa  MUI  No.  U-596/MUI/IX/1997  disahkan  pada  tanggal  2 Oktober  1997,  setiap  isu  yang  dibicarakan  dalam  Komite  Fatwa  (mengingat  fatwa
14 Majelis   Ulama  Indonesia, Himpunan   Fatwa   Keuangan   Shari>‘ah  Dewan   Shari>‘ah Nasional Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2014), 8
15 Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Op.cit., hlm. 283.
untuk  peraturan  Islam  dan  masalah  keuangan)  harus  didasarkan  pada  Al-Qur'an, Sunnah,  dalam  terang  Ma  dan  Kea.  Sebelum  memberikan  "fatwa",  perspektif  Pastor Mazab harus dieksplorasi dengan susah payah tentang masalah  yang akan dilaporkan dan pendapatnya. 16
Setiap  hal  memiliki  peraturan  yang  wajar  dalam  teks  qat'i,  dan  MUI  akan menyampaikannya  sesuai  pedoman  dalam  teks.  Mengenai  antara  sekolah  (masalah khilafiyah),  Fatwa  menetapkan  bahwa  itu  adalah  konsekuensi  dari  mencari kesepakatan di antara perspektif tentang sekolah melalui strategi untuk al-Jam'u wa al- Tawfiq.  Jika  upaya  untuk  mencari  tahu  sesuatu  yang  layak  disepakati  jatuh  datar, fatwa akan didasarkan pada konsekuensi tarjih. Pada isu-isu yang sah antara Hizbullah tidak ditemukan, seperti yang ditunjukkan oleh Arafah, jaminan fatwa tergantung pada Manhajfa  (misalnya  Bayanifa,  Tahrirfa  dan  Istis  Rashifa)  konsekuensi  dari  agregat ijtihad  (jama'i).  Fatwa  umumnya  berfokus  pada  kepentingan  umum  dan  alasan peraturan syariah (maqasid al-syari'ah). 17
Sementara dalam memimpin pengawasan pemanfaatan standar syariah terhadap kerangka  kerja  dan  eksekutif  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  DSN  tidak melakukan hal  tersebut  secara lugas namun  ditangani  oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dasar DPS adalah mengelola latihan bisnis yayasan moneter Islam agar sesuai  dengan  pengaturan  dan  standar  syariah  yang  telah  diumumkan  oleh  DSN. 18
Sedangkan unsur DPS adalah: sebagai pemandu dan  penasihat direktorat, bagian atas unit  khusus  syariah'ah  dan  bagian  atas  kantor  cabang  syariah  tentang  isu-isu  yang berhubungan  dengan  bagian-bagian  syariat'ah  dan  sebagai  arbiter  antara  LKS  dan DSN dalam menyampaikan dalil dan gagasan untuk perbaikan barang dan administrasi dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

## Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Landasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Majelis Islam Nasional (DSN) adalah asosiasi yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  yang  kapasitasnya  adalah  untuk  menyelesaikan  kewajiban  MUI untuk  mengelola  masalah  yang  terkait  dengan  latihan  lembaga  moneter  Islam.  Salah
16 M. Cholil Nafis, Op.Cit ., hlm. 92.
17 Ibid., hlm. 93.
18 Syafi’i  Antonio,  Bank shari>’ah :  Dari  Teori  ke  Praktek  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001), 234.
satu tugas utama DSN adalah untuk mensurvei, menyelidiki dan mencari tahu kualitas dan standar peraturan Islam (Syariah) sebagai Fatas untuk berubah menjadi aturan bagi lembaga moneter syariah dalam melalui dengan pertukaran. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah, mereka mengawal  penerapan prinsip syari'ah dalam pengelolaan dan sistem lembaga keuangan syari'ah. 19
Pada  tingkat  fundamental,  MUI  berencana  untuk  menyusun  DSN  dengan harapan  untuk  meningkatkan  dan  mengatur  upaya  Almaty  dalam  mengelola  masalah yang  terkait  dengan  masalah  moneter  dan  moneter.  Juga,  saya  percaya  bahwa  DSN dapat  menerapkan  kualitas  dan  standar  Islam  dalam  kehidupan  moneter  sebagai manajer,  kepala  dan  penggerak.  Akibatnya,  DSN  mengambil  bagian  yang  berfungsi dalam menjawab kemajuan budaya Indonesia di bidang moneter dan moneter. 20
Lembaga hukum syariah yang paling penting di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulima Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga bebas yang bertanggung jawab atas pemberian dan semua masalah peraturan syariah (menghitung masalah  kiblat  dan  Muamara)  fatwa  industri  moneter,  moneter  dan  perbankan. Mengenai  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  3  tentang  Bisnis  Perbankan  Syariah yang berkaitan dengan standar syariah. 21
Maka  pada  tanggal  21  Desember  2008,  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/15/PBI/2009  telah  memahami  pemahaman  prinsip  syariah.  Menurut  PBI,  "prinsip syariah adalah prinsip hukum syariah dalam kegiatan perbankan, yang didasarkan pada Perjanjian  Fatwa  yang  diundangkan  oleh  Majelis  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia".  Berdasarkan  Peraturan  Perbankan  Indonesia,  selama  DSN-MUI menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  syariah,  meskipun  undang-undang  tersebut  tidak atau  tidak  termasuk  dalam  Peraturan  Perbankan  Indonesia,  Syariah  tetap  merupakan hukum positif dalam undang-undang. 22
Dengan  cara  ini  ada  batasan  kekuatan  hukum  antara  fatwa  yang  diberikan  oleh DSN-MUI  dan  peraturan  positif  seperti  yang  diberikan  PBI  oleh  Bank  Indonesia. Hubungan ini menunjukkan bagaimana tugas lembaga fatwa di Indonesia sangat kritis
19 http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2 , (diakses pada tanggal 10 Maret 2022)
20 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 82.
21 Ascarya, ed, Akad dan Produk Bank Syari’ah , (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007)., hlm. 206.
22 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010), hlm. 137-138.
dan  strtegis  dalam  membangun  dan  memajukan  Lembaga  Keuangan  Syariah  sambil mengingat peraturan syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.
Kehadiran  Dewan  Islam  Nasional  (DSN)  di  luar  kerangka  bank  nasional membuat kekuatan fatwa independen, dan dalam memberikan pilihan dan fatwa yang terkait  dengan  isu-isu  hukum  Islam  yang  dilihat  oleh  bank  dan  organisasi  regulasi Islam lainnya. Pengakuan publik yang diperoleh. Meskipun demikian, mengingat fakta bahwa DSN menangani hal-hal yang berbeda dan tidak memiliki bakat unik di bidang Ekonomi,  Keuangan,  dan  Perbankan  Islam,  DSN  lambat  dalam  merespon permasalahan  yang  dihadapi  lembaga  keuangan  syariah  dan  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan pasar.
Pentingnya  peran  DSN  untuk  menjaga  kepatuhan  LKS  terhadap  ketentuan syariah,  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Thun  2008  tentang  Perbankan Syariah  menegaskan  bahwa  setiap  kegiatan  usaha  tidak  boleh  bertentangan  dengan syariah, yang dimaksud dalam fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah diubah menjadi PBI. Oleh karena itu Fatwa yang telah disinggung dan dibuat menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau mengikat orang pada umumnya,  sementara  fatwa  bahwa  orang  miskin  telah  terkandung  dalam  PBI  belum dapat disebar pada masyarakat umum / LKS.
Dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  di  atas  membentengi posisi fatwa DSN-MUI menjadi salah satu sumber signifikan kemajuan item keuangan syariah.  Meskipun  fatwa  tersebut  belum  diterapkan  dalam  PBI,  Fatwa  tersebut sebenarnya  memiliki  kekuatan  regulasi  sehingga  harus  dipatuhi  oleh  masing-masing landasan moneter yang menggunakan kerangka syariah.
Terkait  dengan  kemajuan  barang  yang  erat  kaitannya  dengan,  fatwa  yang diberikan  oleh  DSN-MUI  mengingat  kepentingan  perbankan,  peningkatan pengembangan  barang  harus  ditegakkan  oleh  SDI  di  Lembaga  Keuangan  Islam,  dan Lembaga Fatwa.

## E. PENUTUP
Fatwa DSN-MUI adalah seperangkat aturan kehidupan publik yang mengikat Bank Indonesia  sebagai  otoritas  pengawas,  yaitu  kewajiban  menyerap  dan  mengubah  konten yang  terdapat  dalam  Fatwa  MUI  dalam  merumuskan  prinsip-prinsip  hukum  syariah  di bidang  perbankan  syariah,  dan  menjadi  undang-undang.  Konten  substansial.  Legislasi dengan kekuatan hukum dan kekuasaan mengikat secara umum.
Pekerjaan dan kapasitas DSN sangat besar, ini karena persyaratan dunia keuangan terhadap  barang  yang  akan  diberikan  kepada  daerah  setempat  dan  untuk  membuat perasaan aman dan kepercayaan publik terhadap bank syariah.
Fatwa  DSN-MUI  telah  membatasi  kekuasaan  yang  sah,  sehingga  penghibur keuangan  pelajaran  Islam  harus  mematuhinya.  Hasil  dari  peraturan  ini  tergantung  pada beberapa  pengaturan  yang  secara  langsung  atau  dengan  cara  bundaran  berlaku  untuk peraturan  dan  pedoman.  Secara  lugas  dinyatakan  dalam  pedoman  bahwa  fatwa  adalah standar syariah yang harus dipatuhi. Jika tidak berjalan, penghibur keuangan syariah akan tergantung  pada  persetujuan  otoritatif.  Ini  menyiratkan  bahwa  tugas  Komite  Pengawas Islam  (DPS)  harus  ada  di  yayasan  keuangan  Islam.  Menjalankan  tugasnya  sebagai pembimbing Islam. DPS harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan DSN-MUI.

## Daftar Pustaka
A.  Gayo,  Ahyar. et.al, 2011. Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Tentang  Kedudukan Fatwa  MUI  Dalam  Upaya  Mendorong  Pelaksanaan  Ekonomi  Syariah ,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
Abdul Hadi, Imam. Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syari’ah, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2.
Ali,  Maslihan  Mohammad.  2015.  “Sejarah  Revitalisasi  Pemikiran  Hukum  dalam Metodologi  Fatwa” , dalam  A.  Dimyati,  dkk., Rekonstruksi  Metodologi  Fatwa Perbankan Syariah , Pati: CSIF.
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah , Jakarta: Sinar Grafika.
Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Perbankan Syariah di Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Cet.1,  Jakarta:
Gema Insani Press.
Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syari’ah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ascarya. 2008. Akad & Produk bank Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Fatah, Rohadi Abdul. 2006. Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam , Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000.
Hasan, Zubairi. 2009. Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , ed.1, Jakarta: Rajawali Pers,
Imam  Abdul  Hadi, Kedudukan  Dan  Wewenang  Lembaga  Fatwa  (Dsn-Mui)  Pada  Bank Syariah. Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam,  Vol.  1,  No.  2.  ISSN: 2088-6365. 2011.
Jaya, Asafri. 1996. Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
M.  Atho  Mudzar.  1993. Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Sebuah  Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia : Jakarta: Inis xvii.
Ma’ruf, Amin. 2008. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam , Elsas, Jakarta.
Majelis  Ulama  Indonesia.  2014. Himpunan      Fatwa      Keuangan      Shari>‘ah    Dewan Shari>‘ah
Mufti,  Aries,  et  al,  2011.  Amanah  bagi  Bangsa:  Konsep  Sistem  Ekonomi  Syariah, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
Nafis, M. Cholil. 2011. Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI-Press.
Nasional Ulama Indonesia Jakarta: Erlangga.
Sutan Remy Sjahdeini. 2010. Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya ,
Jakarta: PT. Jakarta Agung Offset.
Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional , Jakarta: Pointermasa.Cet 2.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LNRI Tahun 2008.
Sekilas Dewan Shari’ah Nasional, dalam www.mui.or.id, (diakses pada tanggal 11 Maret 2022.
Yeni Salma Barinti, diakses dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan- hukum-positif-mengikat tanggal 10 Desember 2018 . Faradibah, Kedudukan Fatwa MUI, sumber:
http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/ ,  diakses  tanggal 10 Maret 2022.
http://fatwa-mui.org/konten/profil-dsn?page=2 , diakses pada tanggal 10 Maret 2022.