## KERJASAMA PEMERINTAH  DAN SWASTA DI KOTA SURAKARTA (Studi Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Surakarta 2005-2009)

## Priyatno Harsasto dan Muhammad Adnan

## ABSTRACT
The vast shifting map of local agencies makes it impossible to treat local government as a single organisation.  The externalization of  many services, the centralization of  others, make local government is only one actor among a network of agencies in a modern-network society. Partnership between local government and private entities is seen as positive, even essential.  In  Surakarta  Municipality  this  kind  of  partnership  is  the  result  of  a  focus  on outcomes.  Partnership  is  seen  as  a  vehicle  to  create  mutual  trust  as  well  as  learning. Although the partnership In Surakarta municipality is still in  it’s early stage, there have been many  progress  in  innovation  of  development  program,  corporate  focus,  investment  in training and leadership development as well as cultural change. However, while progress is being made, the obstacle are still formidable.
Key words: Governance, modern-network society, and Public-Private Partnership

## A.  PENDAHULUAN
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir  di  Indonesia  pelaksanaan  otonomi  daerah pasca  1999,  telah  mengubah  wajah  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Transformasi  politik  telah  mengubah  secara  radikal  bagaimana  pemerintah  daerah menjalankan fungsinya. Pemerintah kabupaten dan kota yang pada masa Orde Baru terjepit  dalam  kesempitan  wewenang  otonomi  yang  tersentralisasi,  melalui  dua  UU otonomi  daerah  (UU  No.22/1999  dan  UU  No.34/2004),  mendapatkan  keleluasaan bertindak.  Mereka  mendapatkan  kewenangan  yang  luas  untuk  mengatur  rumah tangganya  sendiri,  kecuali  bidang  politik  luar  negeri,  hankam,  peradilan,  moneter dan  fiskal,  dan  agama.  Banyak  studi  dilakukan  untuk  menakar  hasil  pelaksanaan otonomi  daerah  yang  menggambarkan  kegagalan  ( bad  practices )  maupun keberhasilan ( good practices ) penyelenggaraan otonomi daerah. Kegagalan  ( bad  practices )  yang  paling  menonjol  dapat  ditelisik  dari banyaknya  pemerintah  kabupaten  dan  kota  yang  memungut  pajak  dan  retribusi tanpa  mempertimbangkan  implikasinya  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan kesejahteraan  rakyat  (Pratikno,2005).  Kinerja  birokrasi  yang  masih  kurang  baik, kinerja lembaga legislative kurang memuaskan, penegakan hukum yang kedodoran, penanggulangan  kemiskinan  yang  tidak  optimal  serta  proses  demokratisasi  yang kurang  berkembang,  merupakan  kegagalan  yang  banyak  menodai  semangat otonomi  daerah  (lihat  IRDA,GDS  dll).  Studi  tentang    kegagalan  birokrasi  karena ketidakmampuan  birokrasi  menterjemahkan  secara  konkret  terhadap  visi kepemimpinan  bupati,  telah  banyak  ditulis.  Studi  semacam  ini  menemukan  bahwa birokrasi daerah lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sekitar 60% hingga  70%  anggaran  daerah  (APBD)    dibelanjakan  oleh  birokrasi.  Studi  ini  juga mengungkap sikap birokrasi yang lebih sibuk berpikir tentang kesejahteraan sendiri ketimbang berpikir tentang pelayanan publik.
Keberhasilan  ( good  practices )  pelaksanaan  otonomi  daerah  telah  dengan sangat  baik  dipetakan  oleh  Jawa  Pos  Institute  of  Pro-Otonomi  (JPIP).  Dengan menggunakan  konsep  sistem  monitoring  dan  evaluasi  komparatif  (simonev- komparatif)  JPIP    memetakan  berbagai  inovasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang ekonomi, politik dan pelayanan publik di Jawa Timur,  DIY  dan  Jawa  Tengah  (  JPIP,  2006;  2007).  Karya  yang  lebih  analitis  dalam
menjelaskan kondisi atau faktor-faktor yang menjadi penyebab ada tidaknya inovasi yang dikembangkan di daerah dilakukan dengan mencermati kapasitas manajemen kewirausahaan  Pemerintah  Daerah  (Fadel  Muhammad,  2008).  Disamping  itu berbagai program juga telah dibangun  untuk mengembangkan pemerintahan yang baik  melalui  berbagai  inovasi.  Upaya  semacam  ini  misalnya  dilakukan  oleh  banyak lembaga  internasional  seperti  LGSP  ( Local  Government  Support  Program )  yang dibiayai oleh USAID.
Namun  masih  ada  yang  terlewat  dari  pengamatan  para  ahli  pemerintah Daerah,  yaitu    tidak  ada  studi  yang  berusaha  memetakan  dan  memahami bagaimana upaya pemerintah lokal untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kerjasama  dengan  pihak  swasta.  Studi  yang  dilakukan  oleh Indonesian  Rapid Decentralization Appraisal (Nov 2001-Feb 2002) di 13 kabupaten/kota memperlihatkan  peningkatan  partisipasi  warga  dan  pengembangan  transparansi serta akuntabilitas publik. Meskipun studi ini sangat bermanfaat dalam menerangkan proses demokratisasi lokal, studi ini tidak memberi cukup sinyal tentang bagaimana transparansi  dan  akuntabiltas  publik  yang  meningkat  tersebut  mampu  menarik sektor privat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal.
Kegagalan sejumlah kebijakan pemerintah di Indonesia pada dekade 1980-an dan 1990-an menjadi sumber utama ketidakpercayaan pada kapabilitas pemerintah untuk  dapat  memenuhi  tujuannya  dan  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  sosial. Selain  itu  pemerintah  juga  mengabaikan  ketergantungan  pemerintah  terhadap lingkungannya  dan  terhadap  aktor  lain,  dan  cenderung  menjadi  akor  tunggal. Kemunculan  konsep Governance merupakan  suatu  jawaban  akan  kelemahan tersebut. Governance sendiri  berarti  merupakan  suatu  konsensus  untuk menjembatani perbedaan kepentingan dan membangun sinergi diantara stakehoders dalam  suatu  negara,  wilayah  atau  daerah/lokal  (Pratikno,  2005:  236). Oleh  karena  itu  aktor  negara,  privat,  dan  masyarakat  berkerja  dalam  jejaring  yang relevan, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif tetapi hanya sebagai fasilitator. Dalam  konteks  inilah  disadari  bahwa governance hanya  bisa  dibangun  dengan melibatkan aktor non negara yang seluas-luasnya dan membatasi peran negara.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  awal  yang  hanya  akan    mencoba mendeskripsikan secara analitis “bagaimana pemerintah kota Surakarta menggalang konsensus dan sinergi dengan sektor privat dalam pengembangan potensi  lokal?”
Kemitraan  diantara  sektor  publik  dan  privat    atau public-private  partnership ( PPP ) saat ini telah menjadi standard konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal. Belum  ada  kesepakatan  dari  para  ahli    bahwa  PPP  merupakan  jawaban  terhadap masalah-masalah  pembangunan    yang  dihadapi  negara  dan  pemerintah  lokal  saat ini. Namun secara umum mereka sepakat bahwa PPP merupakan pendekatan yang penting  dalam  mendesain  dan  melaksanakan  strategi  pembangunan.  Hal disebabkan  isu-isu  dan  tantangan  pembangunan  menjadi  terlalu  rumit  dan  saling terkait; di samping itu sumberdaya keuangan dan manajerial untuk mengatasi hal itu sangat  kurang,  bagi  sektor  publik  dan  privat  sebagai  entitas  yang  terpisah,  untuk menjawab secara efektif semua tantangan sosial-ekonomi tersebut. Tentu saja PPP bukanlah obat  bagi  segala  penyakit  pembangunan.  Di  negara-negara  berkembang, PPP  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  merupakan  modal pembangunan  yang  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut.  PPP  dipandang  sebagai  cara yang  paling  baik  untuk  mengatasi  hubungan  dan  interaksi  yang  kompleks  dalam suatu masyarakat modern berbasis jaringan ( modern network society ).
Secara  teoritis  pemisahan  diantara  sektor  publik  dan  privat  masih dimungkinkan, namun secara praktis dinding pemisah diantara dua sektor ini mulai
menghilang.  Mekanisme  organisasional  yang  secara  tradisional  merupakan  bagian dari  sektor  publik  atau  bagian  dari  sektor  privat,  mulai  berubah.  Kompetisi  telah menjadi  bagian  dari  rejim  pemerintahan,  dan  kerjasama  dan  koordinasi  telah menjadi  bagian  dari  manajemen  jaringan  (Goss,  2001:63-68).  Perusahaan- perusahaan berjalan dalam jejaring industri, yang menyebabkan mereka tergantung kepada perusahaan-perusahaan lain dalam proses produksi dan pemasaran produk. Dalam  jaringan  ini  perusahaan-perusahaan  lebih  bergantung  kepada  hubungan kesepakatan  daripada  transaksi  pasar  sederhana.  Pemerintah,  di  pihak  lain,  juga mengalami hal yang sama. Mereka makin tergantung kepada aktor-aktor privat atau semi-privat  dalam  menjalankan  kebijakan.  Dapat  dikatakan  bahwa  organisasi pemerintah  dan  aktor-aktor  privat  berinteraksi  dalam  jaringan  yang  sama (Rhodes,1996).  Hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  kebijakan  menjadi  isu  yang kompleks;  memerlukan  kerjasama  dari  berbagai  aktor.  Ada  tiga  hal  yang  perlu diperhatikan dari kenyataan ini:
1.Pencapaian  tujuan  tiap-tiap  aktor  secara  individual  memerlukan  aktivitas  oleh aktor  lain.  Sehingga  prinsip  saling  menyesuaikan  secara  bersama-sama  ( mutual adjustment ) merupakan persyaratan yang utama.
2.Pengetahuan  dan  sumberdaya  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan,  terdistribusikan  kepada  berbagai  aktor.  Pentingnya  suatu  sumberdaya bukanlah  sesuatu  yang given ,  tetapi  tergantung  kepada  nilai  yang  ditetapkan  oleh aktor    lain.    Dukungan  moral,  misalnya,  telah  menjadi  sumberdaya  penting  dalam pengambilan  keputusan.  Kontrol  terhadap  sumberdaya  yang  berserakan  seperti  ini menciptakan suatu dunia tanpa ada yang menjadi penanggungjawabnya.
3.Kompleksitas  merupakan  hasil  dari  proses  interaksi  dan  negosiasi  diantara berbagai  aktor;  di  sini  sumberdaya  tak  tergantikan  untuk  suatu  aktivitas  bersama. Tiap-tiap aktor masing-masing  membawa persepsi dan strategi mereka.
Tiga  hal  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  munculnya  masyarakat jaringan  dan,  lebih  khusus  lagi  peningkatan  harapan  masyarakat  telah mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara tradisional (dari  sisi  partisipasi  dan  kualitas  hasil  keputusan).  Hal  ini  ditanggapi  oleh  sektor swasta  dengan  berperilaku  berorientasi  pelanggan  ( consumer-oriented ),  sebagai hasilnya  adalah  munculnya  berbagai  rantai  organisasi  produksi,  aliansi,  dan kemitraan.  Sektor  pemerintah  terlambat  menanggapi  situasi  ini,  meskipun  pada akhirnya  juga  tidak  mampu  menghindarkan  diri  dari  keharusan  melakukan kerjasama  dan  kemitraan.  Pada  dasarnya  perkembangan  masyarakat  yang  harus dihadapi  sektor  publik  dan  privat  pada  gilirannya  menghasilkan  dua  kemungkan tanggapan  dari  pemerintah  didasarkan  kepada  persepsi  pemerintah  atas kompleksitas  fenomena  tersebut.  Tuntutan-tuntutan  tersebut  bisa  saja  dirasakan oleh banyak lembaga pemerintah. Keseluruhan dari ekologi organisasi pemerintahan daerah  ,  dan  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  baik  yang  bersifat  ekonomi, sosial  maupun  lingkungan,  dapat  dipandang  sebagai  perwakilan  kepentingan  dari kebutuhan dan harapan masyarakat akan  masa depan yang lebih baik.  Partisipasi dari organisasi-organisasi ini membuat proses pembuatan kebijakan menjadi makin rumit.

## A.1 Metode Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengertian penelitian  kualitatif  dapat  dijelaskan  secara  mudah  sebagai  penelitian  yang  tidak menggunakan pendekatan statistik. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Handbook of Qualitative  Research (1994,  2000  dan  2006)  penelitian  kualitatif  merupakan,  “ a
progress  narrative  of  different  phases,  stages  or  moments ”  Kunci  dalam  penelitian kualitatif adalah narasi. Narasi menjadi tubuh penelitian tersebut secara keseluruhan sekaligus menjadi jiwa bagi proses pemahaman fenomena sosial dan politik melalui sebuah  penelitian.    Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  berusaha  memahami  lebih dekat perspektif aktor yang diteliti, melalui, misalnya interview yang detail, observasi yang mendalam, diskusi yang intensif, serta pencatatan dan perekaman yang teliti.
Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
a.  Wawancara  terstruktur,  yaitu  wawancara  dengan  informan  secara  individual dengan  tetap  mengacu  pada  panduan  wawancara  yang  disusun  secara terbuka.
b.  Observasi  (pemantauan)  yaitu  mengamati  aktivitas,  kejadian,  dan  interaksi kehidupan  masyarakat,  terutama  dalam  menjalankan  kegiatan  yang  terkait dengan program public-private partnership.
c.  Kajian  Dokumentasi,  hal  ini  merupakan  upaya  untuk  mendapatkan  data sekunder  yang  berasal  dari  buku  panduan organisasi  atau program,  laporan kegiatan,  evaluasi  program,  maupun  jenis  dokumentasi  lainnya.  Beberapa data  sekunder  yang  dicari  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  pelaksanaan program public –private partnership .
Teknik  pemilihan  informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah nonprobability  sampling. Informan  yang  ditentukan  dalam  penelitian  dibagi  dalam tiga  kelompok  yaitu,  unsur  pemerintah,  bisnis  dan  tokoh  masyarakat.  Pemilihan informan secara nonprobability sampling itu tidak berdasarkan prinsip representativeness .  Besarnya  sampel  dalam  penelitian  kualitatif  bukan  menjadi persoalan  utama.  Metode  ini  lebih  memberikan  mementingkan  sumber  informasi yang memiliki pengetahuan yang mendalam.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  tahapan sebagai  berikut:  (1)  Melakukan  telaah  data,  yaitu  berupa  penyajian  hasil  data secara  menyeluruh,  baik  dari  hasil  wawancara  maupun  dokumentasi,  (2)  Reduksi data,  (3)  Penyusunan  ke  dalam  satuan-satuan,  (4)  Kategorisasi,  (5)  Pemeriksaan keabsahan  data,  yaitu  upaya  menentukan  data  yang  masuk  memenuhi  syarat penelitian  atau  belum,  sehingga  kalau  belum  maka  dapat  disempurnakannya,  dan (6) analisa dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan.
Dalam  penelitian  ini  data  tentang  program public-private  partnership yang telah  didapatkan,  baik  melalui  wawancara  atau  dokumentasi  disajikan  secara menyeluruh,  kemudian  dipilih  data  yang  diperlukan  dan  dikelompokkan  kepada kelompok infomasi yang telah disusun. Apabila didapatkan data yang kurang maka dilakukan  penyempurnaan  data  dengan  mencari  kembali  baik  melalui  wawncara atau dokumen yang ada, dan setelah itu dilakukan pemaparan dan analisa terhadap data yang ada.

## A.2 Hasil Penelitian
Desentralisasi dan otonomi daerah menekankan perlunya penguatan network antara  aktor  publik  dan  aktor  privat  maupun  aktor  publik  bersama  aktor masyarakat(CSO).  Pembangunan  daerah  melalui network dilaksanakan  berdasar pada  inisiatif  lokal  yang  membuat  pemerintah  daerah  memiliki  legitimasi  yang  kuat dalam  menjalankan  program-program  pembangunannya.  Kemitraan  berdasar network memiliki  keunggulan  karena  masing-masing  aktor  yang  terlibat  dalan networking tidak  perlu  lagi  membuat  semua  kegiatan  dari  tahap  awal.  Melalui
network yang  terjalin,  variasi  sumberdaya  aktor  yang  terlibat  dapat  dikombinasikan untuk  menciptakan  solusi  atas  isu  atau  masalah  yang  dihadapi  bersama  di  tingkat perencanaan  maupun  pelaksanaan  program.  Proses  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  secara  tradisional  (dari  sisi  partisipasi  dan  kualitas  hasil  keputusan) kurang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan realibilitasnya.

## A.3 Tinjauan Pustaka
A.3.1 Mewujudkan Harapan Masyarakat: Demokratisasi Pengambilan Keputusan
Pemilihan  umum  1999  menghasilkan  lembaga  perwakilan  daerah  yang memiliki  legitimasi  politik  yang  kuat.  Namun  demikian  kinerja  badan  perwakilan daerah jauh dari memuaskan. Melalui pemilihan DPRD dipilih walikota sipil pertama sejak  Orde  Baru,  Slamet  Suryanto.  Walikota  Slamet  Suryanto  merupakan  tokoh PDIP  lokal.  Sayangnya  kinerja  Slamet  juga  tidak  menggembirakan.  DPRD  maupun walikota  tidak  luput  dari  tindak  pidana  korupsi.  Beberapa  anggota  DPRD  terkena jerat  hukum  demikian  juga  dengan  Slamet  Suryanto.  Nama  dari  pertemuan perencanaan pembanguna memiliki perbedaan tergantung dari level administrasinya:  untuk  level  kelurahan/desa  disebut  Musbang  (Musyawarah Pembangunan),  UDKP(Unit  Daerah  Kerja  Pembangunan)  untuk  level  kecamatan, dan  Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) untuk tingkat kota/kabupaten. Sejalan  dengan  keterbukaan  politik  yang  ada,  perencanaan  pembangunan diamanatkan oleh undang-undang (yang baru) untuk dijalankan melalui mekanisme dari bawah ( bottom-up ). Proses perencanaan dimulai dari kelurahan naik ke tingkat kecamatan,  dan  baru  naik  lagi  pada  level  kota.  Sebelumnya  perencanaan pembangunan  dilaksanakan  sesuai  dengan  perintah  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.9/1983  tentang  Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  dan  Pengendalian Pembangunan  di  Daerah  (P5D).  Nama  dari  pertemuan  perencanaan  pembanguna memiliki perbedaan tergantung dari level administrasinya: untuk level kelurahan/desa disebut Musbang (Musyawarah Pembangunan), UDKP(Unit Daerah Kerja  Pembangunan)  untuk  level  kecamatan,  dan    Rakorbang  (Rapat  Koordinasi Pembangunan)  untuk  tingkat  kota/kabupaten.  Model  ini  mengkombinasikan perencanaan  dari  atas  ( top-down )  dan  dari  bawah  ( bottom-up ).  Perencanaan  dari atas  melalui  Repelita  yang  diterjemahkan  ke  bawah  melalui  hirarki  administratif, pada saat yang sama menyediakan saluran bagi aspirasi masyarakat dari kelurahan melalui  kecamatan  sampat  pemerintah  pusat  melalui  jaringan  birokrasi  pertemuan perencanaan  pembangunan.  Namun  mekanisme  bottom-up  memiliki  kesalahan yang menghalangi realisasi dari perencanaan partisipatoris. Pertama, pedoman P5D tidak  menerangkan  bagaimana  masyarakat  terlibat  dalam  pertemuan  perencanaan pembangunan  atau  bahkan  tidak  menyebut  ”masyarakat”  sama  sekali.  Sebagai konsekuensinya pertemuan perencanaan pembangunan dikuasai oleh elit kelurahan yang  memiliki  akses  kepada  lembaga-lembaga  penting  tingkat  lokal.  Kedua, aktivitas  pembangunan  disetujui  oleh  lembaga  yang  lebih  tinggi  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  dari  masyarakat  luas.  Lembaga  yang  lebih  rendah  tidak memiliki  kekuatan bargaining terhadap  lembaga  atasannya  dalam  pengambilan proses  pengambilan  keputusan  pembangunan,  proposal  dari  lembaga  bawahan seringkali diabaikan begitu saja. Ketiga, mekanisme P5D tidak saja tidak transparan tapi juga tidak akontabel, Setelah menyerahkan proposal masyarakat tidak memiliki kekuatan  untuk  mengendalikan  nasib  proposal  mereka  tersebut.  Praktek  korupsi sering terjadi dalam proses untuk mengubah  proposal menjadi aktivitas. Di samping itu,  karena  prioritas  diberikan  kepada  lembaga  yang  memiliki  tingkatan  yang  lebih
tinggi, seringkali proposal dari bawah digantikan oleh vested interest dari atas.
Setelah  tahun  1999  mekanisme  baru  dalam  perencanaan  pembangunan dilaksanakan.  Ada  dua  hal  utama    yang  membedakannya  dengan  P5D.  Pertama adalah  tingkat  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan,  dan  kedua, komitmen  dari  pemerintah  kota  dalam  melaksanakan  perencanaan  pembangunan. Kalau dalam P5D warga kalurahan hanya diberi kesempatan untuk membuat daftar keinginan,  tapi  tidak  dapat  berpartisipasi  dalam  pertemuan  level  kecamatan  dan kota.  Kebanyakan  daftar  kebutuhan  yang  mereka  tulis  tidak  dilaksanakan,  ini menyebabkan  munculnya  sikap  apatis  dari  warga  masyarakat.  Staf  di  Bappeda (bagian infrastruktur) bertugas untuk mencoret daftar yang berasal dari masyarakat. Dalam  Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan)  ada  delegasi  dari kecamatan  yang  diikutsertakan  dalam  pertemuan  level  kota/kabupaten  sehingga ada  bagian  dari  proposal  dari  bawah  yang  diakomodasikan  pada  daftar  aktivitas pembangunan.  Kedua,  dalam  Musrenbang,  sebagian  kewenangan  untuk menciptakan  kegiatan  pembangunan  diserahkan  kepada  masyarakat.  Kegiatan pembangunan  dapat  dipisahkan  menjadi  dua  jenis,  berbasis  sektor  dan  berbasis daerah.  Masyarakat  dapat  membuat  kegiatan  berbasis  daerah  yang  langsung berhubungan  dengan  persoalan  masyarakat  setempat.  Jika  menurut  mereka membangun  jalan  ligkungan  bermanfaat  bagi  kelurahan  mereka,  maka  mereka dapat  mengajukan  kegiatan  tersebut  kepada  pemerintah  kota  melalui  pemerintah kecamatan.  Sedangkan  pemerintah  kota  memiliki  kewenangan  untuk  merumuskan kegiatan berbasis sektor yang tidak disentuh oleh kegiatan berbasis daerah. Dalam proses ini pemerintah kota diharapkan untuk memberikan prioritas kepada kegiatan yang  berbasis  daerah yang  diusulkan  masyarakat  dengan  jalan  mensitesiskan dua kegiatan  pembangunan  tersebut.  Namun  kelemahan  dari  model  baru  ini  terutama adalah  kewenangan  untuk  menentukan  anggaran  masih  ditangan  pemerintah  kota dan  DPRD.  Partisipasi  masyarakat  hanya  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan  pada  level  pembuatan  kegiatan.  Dengan  demikian  akses  masyarakat kepada  pengambilan  keputusan  masih  terkendala  oleh  peraturan  dan  mekanisme pengambilan keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Untuk mengatasi kelemahan model pengembangan partisipasi masyarakat  seperti ini, pemerintah kota mengembangkan pola konsultasi langsung dengan  masyarakat  yang  dilakukan  secara  periodik.  Dalam  kesempatan  tersebut masyarakat    dapat  menyampaikan  keluhan,  kepentingan  serta  kritik  mereka terhadap kebijakan pemerintah kota secara langsung. Biasanya walikota memimpin sendiri  pertemuan  seperti  ini.  Disamping  itu  walikota  dan  jajaran  pemerintah  kota juga  aktif  melakukan  kontak  dengan  anggota  masyarakat  dengan  secara  langsung dengan  jalan  melakukan  kunjungan  langsung  kepada  masyarakat.  Untuk melengkapi  pola  hubungan  seperti  ini  pemerintah  kota  juga  menjalin  kerjasama dengan LSM yang ada di kota Surakarta.

## A.3.2 Pengembangan Jaringan dan Penciptaan Saling Ketergantungan
Sejak  tahun  2004  organisasi  nonpemerintah  yang  terdaftar  di  kota Surakarta  lebih  dari  100  buah.  Menurut  catatan  kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan  Masyarakat  (Kesbanglinmas)  perkembangan  LSM  meningkat  tajam setelah tahun 1999 ketika keterbukaan politik membuat lingkungan sosial dan politik kondusif bagi aktivitas LSM. Tidak ada catatan yang pasti mengenai jumlah LSM di kota  Surakarta,  tetapi  menurut  staf  Kesbanglinmas  Surakarta,  pendaftaran kelompok-kelompok  Asosiasional  ini  mencapai  tingkat  tertingginya  pada  era  1999- 2000.
Organisasi  advokasi  masyarakat  sendiri  dapat  dibagi  menjadi  dua: berbasis massa dan yayasan (Ottoway, 2000:83-85; Blair, 2004:6). Perubahan yang mencolok pada perkembangan kelompok advokasi setelah 1988 adalah munculnya organisasi  advokasi  yang  tidak  memiliki  basis  massa.  Organisasi  ini  bekerjasama dengan  pemerintah  kota  dalam  menjalankan  program-program  pemerintah. Organisasi  ini  tidak  secara  langsung  menjalankan  fungsi  seperti  yang  dijalankan LSM  pada  masa  sebelumnya  yaitu  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah. Dalam  mempromosikan  reformasi  pemerintahan  lokal    kelompok-kelompok  ini mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi, dan tertarik  untuk  berperan  lebih  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  lokal  sebagai  wakil dari  masyarakat.  Tidak  seperti  kelompok  yang  berbasis  massa  yang  kapasitas organisasionalnya  dapat  diukur  dari  kemampuan  mereka  dalam  melakukan mobilisasi anggota dan konstituen mereka, kekuatan kelompok yang tidak berbasis massa  ini  berasal  dari  sumberdaya  manusia  yang  mereka  miliki.  Oleh  karena  itu beberapa kelompok ini memiliki minat pada isu-isu spesifik seperti LPTP (Lembaga Pengembangan  Teknologi  Pedesaan)  yang  memiliki  minat  mengembangkan teknologi tepat guna, dan Gita Pertiwi yang bergerak pada isu-isu lingkungan, Mitra Wacana  bekerja  pada  isu  kesetaraan  gender  serta  PMS  (Paguyuban  Masyarakat Surakarta)  yang  memiliki  minat  hubungan  serasi  antaretnis  (Keturunan  Cina  dan pribumi). Beberapa kelompok masyarakat bekerja untuk secara langsung membantu masyarakat  pinggiran.  KOMPIP  (Konsorsium  Monitoring  dan  Pemberdayaan Institusi  Publik)  merupakan  salah  satu  kelompok  advokasi  yang  penting  dalam mengorganisasikan kelompok-kelompok pinggiran. SOMSIS (Solidaritas Masyarakat Pinggiran  Surakarta)  dan  P3S  (Paguyuban  Penata  Parkir  Surakarta)  merupakan kelompok asosiasional yang memperjuangkan kepentingan spesifik mereka sendiri.
Pada  tahun  tahun  2000  didirikan Indonesian  Partnership  for  Local Government  Initiatives  (IPGI) yang  merupakan  lembaga  pertama  yang  memiliki minat dan mampu mengembangkan kemitraan dengan pemerintah Surakarta. IPGI bekerja  dengan  jalan  memperkuat  kapasitas  masyarakat  sekaligus  memperkuat kemampuan  pemerintah  Lokal.  Salah  satu  program  penting  yang  dilaksanakan adalah  mengembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan. Keberadaan  lembaga-lembaga  advokasi  ini  mendapat  tempat  yang  subur  saat  ini. Menurut  walikota  Joko  Widodo  mulai  perencanaan  sampai  pelaksanaan  program lembaga-lembaga advokasi ini selalu mendapatkan tempat:
”..kita  nyiapin  sistemnya  dulu..bersama  temen-temen  NGO..  nyiapin datanya..baru nyiapin uangnya.. kita selalu bekerja sepe rti itu..”
”...semua  kegiatan  kita  pendampingannya  itu  NGO.  Mereka  lebih  menguasai lapangan  dibandingakan  dengan  kita.  Misalnya  program  kesehatan  didampingi NGO.. ya misalnya PKMS yang gold card dengan silver card itu..  (Wawancara, 7 Agustus 2009).
Nampak  perkembangan  masyarakat  sipil  merupakan  bagian  dari  proses demokratisasi  pengambilan  keputusan.  Keterbukaan  pemerintah  kota  Surakarta terhadap  keberadaan  lembaga-lembaga  advokasi  membuat  proses  perumusan program dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih tepat sasaran. Pemerintah  kota  bersama  lembaga-lembaga  advokasi  mengambil  inisiatif  untuk mengetahui  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat,  yang  pada  gilirannya dimanfaatkan  untuk  merancang  program-program  pembangunan.  Untuk  itu diadakan focus  group  discussion (FGD)  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran  masyarakat dan proses penyerapan aspirasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan.

## A.3.3 Menggalang Kemitraan
Meskipun  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  melibatkan  sektor  privat  dan masyarakat  sipil,  nampaknya  pemerintah  sangat  hati-hati  dalam  mengelola pendanaan. Semua kegiatan tidak menggunakan pendanaan dari investor. Menurut Joko Widodo, penggunaan dana dari investor mengandung resiko kegiatan tersebut menjadi terlalu  komersil sehingga tidak dapat  dijangkau masyarakat  (Wawancara 6 Oktober  2008).  Sebagai  contoh  relokasi  dan  perbaikan  pasar  tradisional  yang menelan  biaya  9.8  M  sepenuhnya  menggunakan  dana  APBD.  Pedagang  relokasi mendapatkan  kios  dengan  gratis.  Disamping  itu  mereka  mendapatkan  bantuan permodalan,  ijin  usaha  serta  peralatan  berdagang  seperti  meja stainless  steel dengan gratis. Untuk modal kerja PKL ada bantuan dari menteri UKM sebesar 5 M; sedangkan pasar Gading, pembangunannya dibiayai oleh Kementrian Perdagangan, namun  fasilitas  berdagang  disediakan  oleh  pemkot  sendiri . Belajar  dari  proses relokasi  pasar  di  masa  lalu  dan  di  tempat  lain  yang  menggunakan  uang  investor untuk pembiayaannya, selalu banyak pedagang lama yang tidak mampu membayar harga  kios  yang  dijual  mahal  oleh  investor.  Oleh  karenanya  program  revitalisasi pasar tradisional di Surakarta tidak mau menggantungkan pembiayaan dari swasta. Sebagian  biaya  ditutup  dengan  menjual  kelebihan  kios  kepada  pedagang  baru. Pertanyaannya  kemitraan  yang  seperti  apa  yang  dilakukan  di  Surakarta?  Pada dasarnya  ada  dua  macam  kemitraan  yang  dilakukan.  Pertama,  kemitraan  dengan memanfaatkan profesionalitas swasta dalam mengelola kegiatan. Kegiatan kesenian yang  akhir-akhir  ini  dilakukan  menggunakan  cara  ini.  Kedua,  kemitraan  dengan lembaga swasta untuk mengelola program nirlaba, seperti training dan pendidikan.

## A.3.4 Kemitraan untuk Memanfaatkan Profesionalitas Swasta
Pada dasarnya semua kegiatan dengan skala besar yang bukan merupakan kegiatan  rutin  pemerintah  kota  dilakukan  dengan  memanfaatkan  profesionalitas swasta.  Penggunaan  tenaga  profesional  tidak  berarti  menyerahkan  semuanya kepada  swasta,  tapi  meminta  bantuan  masyarakat  bisnis  dalam  manajemen programnya. Ini dilakukan untuk menghemat biaya dan melatih serta membiasakan pejabat  publik  untuk  bekerja  secara  profesional  layaknya  mereka  yang  bergerak  di sektor bisnis.
”Kalau  disini  kita  pake  profesional..  masyarakat  seni  ikut..tapi  ketuanya  tetap pemerintah.  Jadi  yang  manajemen  kita  pake  orang  bisnis..yang  untuk  art  director/ stage manager kita pake orang-orang seni professional. Tapi menejemen pake orang bisnis  yang  ikut  disitu.  Jadi  diorganisasi  sendiri.tapi  ketua  tetap  pemerintah.  Saya sudah pesan seperti itu. Jangan ikut-ikut jika tidak mengerti. Serahkan pada manajer masing-masing.  Soalnya  kalo  diserahkan  EO  itu  harganya  mahal  sekali.  Tiga  kali lipat. Kemaren kita menyelenggarakan World Heritage Cities kita habis 3,7M. Biaya totalnya 5,8M. yang didapat dari sponsor-sponsor. Bandingkan kemaren yang Ocean games (Bali)  itu  habis  83M.  Tanya  yang  di  Manado  itu  habisnya  kira-kira  20M.  Itu karena EO.(wawancara 7 Agustus 2009).
Kegiatan-kegiatan seperti ini pada dasarnya untuk menciptakan industri baru di  bidang  kesenian,  yang  menjadi  ikon  kota  Surakarta,  maupun  di  bidang  industri kecil. Berkaitan dengan hal ini walikota mengatakan:
“Karena di sana sudah menjadi industri. Pertunjukan itu sudah milik industri. Artinya mereka mendapat keuntungan dari situ. Bisa hidup dari situ Seperti festival  yang di Korea itu. Itu saya lihat mereka sudah berjalan 11 tahun. Saya tanya mulanya seperti apa.  Dia  mulanya  disuntik  2  M  oleh  pemerintah.  Kedua  disuntik  lagi  5  M  dari pemerintah.. tapi yang ketiga sudah gak disuntik..karena dia sudah dapat sponsor.. sudah habis 20 M bisa sendiri. Sekarang dia hasilnya kurang lebih 200 M per tahun. Jadi  mereka  sudah  mendapat income .  Jadi  sudah  dilepas.  Gak  ada  budget.  Saya disini juga sama”(Wawancara, 7 Agustus 2009).
Peraturan  yang  ada  saat  ini  dianggap  kurang  menguntungkan  untuk  melakukan kerjasama  dengan  swasta  dalam  kegiatan  yang  sifatnya  lebih  jangka  panjang  dan ada  unsur  komersialnya.  Pemerintah  kota  yang  pada  awalnya  sudah  akan melakukan  kerjasama  kemitraan  dengan  swasta  dalam  pengelolaan  sampah, terpaksa  menunda  sampai  ada  kejelasan  hukumnya.  Tidak  adanya  payung  hukum untuk menjamin kelancaran proses pemilihan mitra merupakan kendala utama.
”Ya ini…masalah sampah. Tapi payung hukumnya juga bingung. Kita nyari juga sulit sekali..ternyata  peraturannya  harus lelang…  cari  investor  itu  kok  sulit.. partnership sulit.  Prosesnya  harus  lelang..  apa  tho  ini.?...ini  lho  pak  yang  kadang-kadang  kita jengkel.
Yaa..memang  tidak  mudah..  jika  apa- apa  pake  lelang  ya  mereka  lari…saya  kira regulasi  kita  sekarang  ini  semua  serag am…  padahal  kan  tiap  daerah  beda kasusnya..  ya  karena  disamakan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa..padahal masalahnya  kan  gak  semua  spesifik  sampah.  Harus  keppres  dan  ada  PPnya juga ”.(wawancara, 7 Agustus 2009).
Oleh  karena  itu  sampai  saat  ini  kerjasama  kemitraan  dengan  swasta  yang dilakukan  lebih  merupakan event-event yang  sifatnya  insidental  dan  merupakan ajang  pembelajaran  bagi  para  birokrat  dalam  menangani  aktivitas-aktivitas  besar yang melibatkan banyak pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

## A.3.5 Kemitraan dengan Swata Dalam Mengelola Program nirlaba
Solo Techno  Park merupakan  salah  satu  bentuk  kemitraan  yang  melibatkan pemerintah,  lembaga  pendidikan  swasta,  dan  negara  donor.  Sesuai  dengan  titik berat  pembangunan  tahun  2007  yaitu  Peningkatan  dan  Penguatan  Kesejahteraan Masyarakat,   dilaksanakan  pula  program  Peningkatan  Akses  Masyarakat  Terhadap Pendidikan  Berkualitas  dan  Pendidikan  Gratis  Bagi  Keluarga  Miskin.  Program tersebut  diiplementasikan  dalam  wadah Solo  Competency  and  Technology  Center (SCTC),  sebagai  institusi  pendidikan  dan  latihan  (diklat)  dibidang  kejuruan  teknik yang  memenuhi  kebutuhan  dunia  usaha  dan  industri,  diklat  SCTC,  utamanya ditujukan  untuk  mengentaskan  pemuda  penganggur  dari  keluarga  miskin  melalui diklat  kompetensi  ketrampilan  dibidang  teknologi.  Untuk  mendukung  diklat  SCTC, telah  dialokasikan  dana  sebesar  100  juta  rupiah,  sebagai  dana  bergulir  dalam perkuatan  pembiayaan  bagi  pemuda  penganggur  dari  keluarga  miskin  yang  akan mengikuti  diklat  di  SCTC.  Sebagai  acuan  pengelolaan  dana  tersebut,  telah  dibuat kesepakatan  kerjasama  perkuatan  pembiayaan  perusahaan  daerah  Bank  Pasar Kota Surakarta.
Saat  ini  ada  tiga  jurusan  diklat  yang  dikembangkan  oleh  SCTC,  yaitu Mekanik,  teknik  pengelasan  ( welding ),  dan  pemeliharaan  pesawat  ( aircraft maintenance ).  Melalui  diklat  ini,  hampir  100%  lulusannya  dapat  langsung  terserap oleh  dunia  dan  industri.  Selama  ini  diklat  ini  telah  meluluskan  400  siswa  lebih. Walikota Joko Widodo berharap dalam waktu dua tahun program teknik pengelasan,
khususnya  pengelasan  bawah  air,  bisa  mengirim  lulusannya  ke  luar  negeri.  Dalam wawancara dengan Kompas, ia mengatakan: ”Sangat membanggakan jika kita bisa mengirimkan 10.000 orang untuk tenaga las bawah air ke luar negeri” (Kompas, 20 Mei 2009).
Memperhatikan  kemajuan  yang  cukup  menggembirakan,  Pemerintah  Kota Surakarta  mengembangkan  SCTC  menjadi  institusi  yang  tidak  hanya  sebagai wahana  diklat,  tetapi  juga  riset  dan  teknologi,  khususnya  teknologi  dibidang  ilmu- ilmu terapan ( applied science ), yang akan diwadahi dalam Solo Techno Park (STP) yang  dibangun  dikawasan  Pedaringan  seluas  7,5  hektar  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kotamadya  Dati  II  Surakarta  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Penetapan  Lokasi  dan Pengelolaan  Pusat  Pergudangan  Kota  di  Kentingan.  Pembangunan Solo  Techno Park beserta  peralatannya menghabiskan biaya 200 miliar rupiah (Kompas,  20 Mei 2009).

## B. PEMBAHASAN
Tekanan yang mendorong organisasi pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak lain ada tiga: pertama adanya fragmentasi dari sistem pelayanan, adanya insentif dan penalti dari pemerintah, dan adanya fokus pada hasil. Tiga hal ini merupakan hal-hal yang sangat berbeda. Dorongan yang pertama mencerminkan suatu perubahan dari lingkungan eksternal; kedua, perubahan pada kebijakan pemerintah; dan ketiga, mencerminkan suatu perubahan lokalitas yang menentukan tujuan pemerintahan. Apa yang terjadi di Kota Surakarta dan bagaimana pemerintah setempat menyikapinya dapat diterangkan oleh tiga dorongan di atas.
Pemerintah Kota Surakarta nampaknya sangat  sadar akan peran aktor-aktor lain  sebagai stakeholders dalam  proses  pembangunan.  Oleh  karena  itu keikutsertaan  semua  aktor  dalam  proses governance dipahami  sebagai keniscayaan.  Kesepahaman  dikembangkan  diatas  bangunan mutual  trust yang muncul  dari  proses  panjang  dialog  di  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat. Fragmentasi  pelayanan  disadari  oleh  pemerintah  sehingga  keterlibatan  aktor-aktor swasta  dan  masyarakat(LSM)  dianggap  perlu  dan  harus  dilakukan  dengan  segala resiko  yang  harus  diambil.  Pelayanan  dasar  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan, serta  pelayanan  yang  ditujukan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  baik yang  bersifat  regulatif  maupun  distributif  dan  redistributif,  dijalankan  dengan memanfaatkan  potensi  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  swasta.  Keterbukaan pemerintah  untuk  berdialog  dengan  aktor  lain  merupakan  insentif  yang  mendorong keterlibatan  mereka  dalam  proses  pelayanan.  Orientasi  pada  hasil  yang dikembangkan  dalam  sistem  manajemen  pemerintah  kota  Surakarta  menuntut fleksibilitas dan akuntabilitas birokrasi, yang dijawab melalui proses pengembangan sikap  kewirausahaan  birokrasi.  Kerjasama  dilakukan  sebagai  proses  pembelajaran dengan strategi learning by doing . Dengan banyak bertemu dalam berbagai aktivitas masing-masing  aktor,  pemerintah-swasta  dan  masyarakat, mutual  trust mulai dikembangkan  dan  penyerapan  ketrampilan  dilakukan  diantara  aktor-aktor  ini. Proses tidak lagi menjadi tujuan, tetapi sebagai cara untuk mencapai tujuan.
Apakah  kemitraan  pemerintah  dan  swasta  di  Kota  Surakarta  telah  sesuai dengan  kebutuhan?  Barangkali  terlalu  dini  untuk  menjawab  pertanyaan  ini mengingat  apa  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Surakarta  masih  seumur  jagung. Namun  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  apa  yang  dilakukan  pemerintah  kota Surakarta memiliki nilai positif bahkan perlu untuk dilanjutkan karena memiliki peran yang  tidak  saja  menghasilkan  sesuatu/produk,  tetapi  juga  sebagai  ajang
pembelajaran  dari  berbagai  pihak.  Melalui  kemitraan  pemerintah  kota  dapat  lebih belajar  bagaimana  pentingnya  memusatkan  perhatian  kepada  hasil,  melakukan inovasi  pada  level  lokal,  perubahan  budaya,  investasi  dalam  pelatihan  dan pengembangan  kepemimpinan.  Apa  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Surakarta dengan  melakukan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  elemen,  publik,  privat  dan masyarakat, memungkinkan masing-masing pihak bekerja bersama-sama melakukan  eksplorasi  dan  menyetujui  tujuan  dari  pekerjaan  yang  melewati  batas- batas  organisasi.  Ini  merupakan  awal  untuk  belajar  melakukan  negosiasi  agar semua  tindakan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Apabila  tujuan  bersama  dapat dipahami  dengan  baik,  maka  pelaksanaan  aktivitas  baru  dapat  terlaksana  dengan lancar.  Dengan  demikian  tujuan  diadakannya  kemitraan  harus  dipahami  bersama. Apakah kerjasama yang dilakukan merupakan network yang longgar, kemitraan atau organisasi virtual? Masing-masing bentuk kerjasama yang ada memiliki konsekuensi yang  berbeda,  terutama  dalam  pengelolaannya.  Diperlukan  penciptaan  suatu budaya kerjasama yang memungkinkan kemitraan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada  akhirnya  kemitraan  membutuhkan  payung  hukum  yang  memungkinkan pemerintah daerah melakukan kegiatan dengan risiko yang terukur. Kemitraan yang dilakukan  memerlukan  parameter  tentang  keberhasilan  dan  indikator  yang  dapat dijadikan  ukuran  adanya  masalah  atau  kegagalan.  Dengan  adanya  seperangkat kriteria  ini  maka  ketika  ada  hal  yang  tidak  pada  tempatnya  akan  lebih  mudah menarik  jalannya  kemitraan  kepada  arah  yang  benar.  Kesulitan  utama pengembangan  kemitraan  diantara  pemerintah  dan  swasta  seperti  yang  dialami pemerintah Kota Surakarta ini adalah masih terlalu kuatnya keterikatan pada aturan pusat.  Aturan-aturan  yang  ada  kurang  fleksibel  dalam  mengakomodasikan kepentingan daerah untuk mengembangkan diri.

## C. PENUTUP
Pemerintah  Kota  Surakarta  berada  pada  tingkatan  awal  dari  proses pembentukan kemitraan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk pengembangan  ekonomi  maupun  kesejahteraan  rakyat  dalam  koridor  visi  dan  misi yang  telah  dicanangkan.  Sinergi  dan  konsensus  dengan  pihak  swasta  dilakukan melalui proses dialog yang terus menerus dengan menggunakan strategi learning by doing .  Ada beberapa simpulan yang bisa ditarik:
1.  Kemitraan  pemerintah  dan  swasta  di    Surakarta  tidak  saja  digunakan  untuk menghasilkan  produk  pelayanan  yang  unggul  dan  berkesinambungan,  tapi  juga telah digunakan  sebagai  sarana  pembelajaran  birokrasi  dalam  memperbaiki  kinerja mereka.
2.  Pada  dasarnya  ada  dua  macam  kemitraan  yang  dilakukan.  Pertama,  kemitraan dengan  memanfaatkan  profesionalitas  swasta  dalam  mengelola  kegiatan.  Kedua, kemitraan dengan lembaga swasta untuk mengelola program nirlaba.
3.  Kemitraan  dilakukan  secara  hati-hati  agar  tidak  membebani  anggaran,  dan masyarakat. Ini yang membuat pemerintah Kota Surakarta menghindari keterlibatan swasta  dalam  pendanaan  program.  Jenis  kemitraan  yang  dilaksanakan  dapat dikategorikan    sebagai  jejaring  yang  longgar.  Dengan  cara  ini  pemerintah  dapat mengendalikan  proses  pelaksanaan  program,  sehingga  hasil  yang  didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.
4.  Kemitraan  ini  telah  mengantarkan  kepada  munculnya  program  inovatif,  fokus perusahaan,  konsultasi  yang  lebih  baik  diantara  pemerintah  dan  swasta,  investasi dalam  pelatihan  dan  pengembangan  kepemimpinan,  serta  perubahan  budaya birokrasi.
5.  Kendala  utama  dari  pelaksanaan  kemitraan  di  Kota  Surakarta,  dan  barangkali juga  berlaku  untuk  kota-kota  lain  adalah  belum  ada  keseriusan  pemerintah  pusat dalam  memikirkan  bagaimana  seharusnya  pemerintah  lokal  bekerja.  Ini  terbukti belum adanya regulasi yang mencukupi berkenaan dengan pelaksanaan kemitraan. 6. Berkaca dari  kendala utama pengembangan pembangunan  dengan menggunakan  model  kemitraan  ini  adalah  perlunya  kajian  yang  lebih  mendalam tentang  kegagalan  kemitraan  sehingga  dapat  dihasilkan  rekomendasi  pembuatan regulasi  yang  lebih  aspiratif  bagi  pemerintah  lokal  yang  sekaligus  dapat  digunakan untuk  mencegah  pemanfaatan  kemitraan  untuk  memperkaya  aktor-aktor  yang terlibat secara pribadi (korupsi).

## DAFTAR RUJUKAN
Blair, Harry.(2004) Assessing Civil Society Impact for Democracy Programs: Using an Advocacy Scale in Indonesia and the Philippines, Democratization 11 (1): 77-103. Denzin dan Lincoln.(2006) Handbook of Qualitative Research . London:Sage Publication Goss, Sue, (2001), Making Local Governance Work: Network, Relationship and the Management of Change, New York: Palgrave Muhammad, Fadel, (2008), Reinventing Local Government: Pengalaman Dari Daerah ,Jakarta: PT.Media Elex Komputindo Ottaway, Marina. (2000). Social Movements, Professionalism of Reform, and Democracy in Africa. In Marina Ottaway and Thomas Carothers eds., Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy Promotion . Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, pp. 77-104. Pratikno, (2005), Good Governance dan Governability, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No.3, Maret 2005 (231-248) Rhodes,R.A.W.(1996),”The New Governance: Governing Without Government.” Political Studies, Volume 44,No.4 (652-661) Kompas,20 Mei 2009