## NARASI DIALOG DAMAI PAPUA-JAKARTA DALAM BINGKAI KETAHANAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA

## Narratives of Jakarta-Papua Peaceful Dialogue in the Frame of National Resilience and its Implementation
1 Rezya Agnesica Helena Sihaloho, 2 Margaretha Hanita, 3 Cahyo Pamungkas 12 Universitas Indonesia, 3 Badan Riset dan Inovasi Nasional
1 rezyaagnesica@gmail.com, 2 margaretha.hanita@ui.ac.id, 3 cahy009@brin.go.id

## ABSTRACT
National resilience is a state effort from various sectors to overcome threats, obstacles and challenges in fighting for national interests. Political and security conditions are one of the main factors that affect the resilience of a country. Until now, Indonesia’s national resilience is still being tested by the political security conditions in Papua. Because political security is inseparable and impacts national resilience, each government regime is trying to respond to the Papua issue with various policies. The approach to solving the issue of separatism in Papua in every post-New Order government has targeted the military, economic, cultural and development sectors. The decline in the escalation of the conflict in Papua, which had minimal repressive measures, was in President Gusdur’s regime. He also consistently took a dialogue approach with the people of Papua. The narrative of a peace dialogue in Papua is a wise step Indonesia can take to resolve the Papuan problem. Also, Indonesia has been prosperous and has experience in resolving the Aceh separatist conflict through dialogue in Helsinki. Through this article, the author will examine the Papua-Jakarta peace dialogue narrative within the National Resilience Frame, using qualitative research methods with literature study techniques and historical reviews to examine the peace dialogue narrative and its implementation.
Keywords: Papua Dialogue; National Resilience; Government Policy.

## ABSTRAK
Ketahanan nasional merupakan upaya negara dari berbagai sektor untuk mengatasi ancaman, hambatan serta tantangan dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kondisi politik dan keamanan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketahanan sebuah negara. Hingga saat ini ketahanan nasional Indonesia masih diuji dengan kondisi politik keamanan di Papua. Dikarenakan keamanan politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan memberikan dampak terhadap ketahanan nasional, maka tiap rezim pemerintahan berusaha merespons isu Papua dengan berbagai kebijakan. Pendekatan penyelesaian isu separatisme di Papua pada setiap pemerintahan pasca orde baru telah menyasar sektor militer, ekonomi, budaya, dan pembangunan. Penurunan eskalasi konflik di Papua yang minim tindakan represif berada di rezim Presiden Gusdur, Ia juga konsisten menempuh pendekatan dialog dengan masyarakat Papua. Narasi dialog damai Papua merupakan satu langkah bijak yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua. Pun, Indonesia telah berhasil dan memiliki pengalaman penyelesaian konflik separatisme Aceh melalui dialog di Helsinki. Melalui artikel ini penulis akan mengkaji narasi dialog damai Papua-Jakarta dalam Bingkai Ketahanan Nasional, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka dan tinjauan historis untuk mengkaji Narasi dialog damai dan implementasinya.
Kata Kunci: Dialog Papua-Jakarta; Ketahanan Nasional;

## PENDAHULUAN
Kompleksitas  konflik  Papua  menjadikan persoalan tersebut belum dapat diselesaikan, bahkan sejumlah rangkaian peristiwa kekerasan masih terus terjadi, seperti penembakan dan teror yang menghasilkan banyak korban di
Papua dari masyarakat sipil, TNI, dan Polri. Berlangsungnya  konflik  Papua  hingga  saat  ini dipengaruhi oleh masih berkembangnya pro dan kontra sejarah integrasi, status politik dan identitas Papua, pelanggaran HAM dan kekerasan dan adanya kegagalan pembangunan di Papua (Suropati, 2019). Dalam merespons persoalan
tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan mulai dari sektor militer, ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan. Kebijakan operasi militer menempati posisi pertama sebagai opsi yang dipilih pemerintah pasca orde baru, sejumlah  operasi  tercatat sebagai berikut:  Operasi  Sadar  (1965-1967), Operasi  Bharatayudha  (1967-1969),  Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi Sapu Bersih (1985).  Tindakan represif dan menyebabkan munculnya korban memperburuk situasi dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi rakyat Papua. Kondisi politik di Papua mengalami eskalasi dan semakin genting pada era reformasi dimana sikap pemerintah pusat yang notabene didukung rakyat Papua untuk menang pemilu, tidak menunjukkan itikad serius menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Bahkan, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang tegas atas kasus pelanggaran HAM berat seperti: kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003), kasus Paniai (Desember 2014), dan masih usulan tetapi belum disepakati betul yaitu kasus Biak berdarah (Juli 1998) (Sudira, 2022).
Pendekatan militeristik dan tindakan represif di Papua akan terus menimbulkan resistensi dari masyarakat Papua, sehingga dibutuhkan resolusi konflik yang konstruktif. Secara sederhana, resolusi konflik merupakan sebuah usaha untuk mengakhiri atau mengurangi intensitas konflik dengan mencari solusi penyelesaian masalah (ADR Times, 2021). Dialog merupakan wadah yang tepat untuk menampung perspektif perdamaian Papua dan Jakarta, karena melalui dialog akan dihasilkan sebuah kebijakan yang mengakomodir dua kepentingan. Pun, Indonesia telah memiliki pengalaman menyelesaikan konflik  Aceh  dengan  jalan  yang  damai,  adil, dan bermartabat melalui dialog di Helsinki yang akhirnya melahirkan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) (Suropati, 2019). Tujuan lain dari dialog adalah menyelesaikan permasalahan dengan ketahanan jangka waktu yang panjang, dimana dialog merupakan langkah awal proses trust building
(membangun kepercayaan) antara kedua pihak yang berkonflik untuk membangun suasana yang damai dan kondusif sesuai dengan kesepakatan bersama.
Narasi penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai Papua-Jakarta bukan merupakan hal  yang  baru  dalam  kajian  resolusi  konflik. Kaisupy (2021), menjelaskan bahwa dialog Papua merupakan bentuk komunikasi  yang memberikan  ruang terjalinnya proses pencarian, pengekspresian   pemikiran dan  perasaan  yang dilakukan  para pihak yang berkonflik.   Ia juga menjelaskan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam dialog pun beragam mulai dari pemerintah tingkat pusat, daerah, organisasi, tokoh adat dan banyak pihak lainnya. Selanjutnya, Marit (2018), dalam artikelnya menjelaskan strategi pemecahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua belum menemukan formula yang tepat. Penggunaan cara-cara baru dinilai membutuhkan respons cepat dan tanggap dari pemerintah dalam penanganan konflik Papua, kebijakan non kekerasan seperti dialog konstruktif dan dialog terbuka, percepatan implementasi Otsus Papua menjadi alternatif yang tepat. Peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menegaskan perlu diadakan dialog yang inklusif dan komunikasi informal antara pihak yang berkonflik menjadi hal yang penting dengan melibatkan berbagai aktor dalam upaya penyelesaiannya (Pamungkas, 2017).
Meski narasi dialog damai Papua-Jakarta telah muncul sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik di Papua, hingga saat ini belum terlihat dengan jelas konsep dan implementasi dari dialog damai tersebut. Penelitian ini akan mengkaji konsep dialog damai Papua-Jakarta dalam bingkai Ketahanan Nasional dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## METODE PENELITIAN
Adapun tujuan dari tulisan ini untuk mendeskripsikan konflik Papua serta dialog antara Papua-Jakarta dalam menggunakan bingkai ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena atau isu yang  terjadi dengan mengumpulkan informasi
berupa data dan analisis atau strategi yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik dalam bentuk kata maupun bahasa. (Lamont, 2015). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu merujuk pada penelitian dari pustaka terdahulu (library based- research) dan situs internet (internet  based- research) . Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel hingga konten website di internet. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang memuat tinjauan historis dalam menjelaskan fenomena dialog Papua tersebut dengan menggunakan bingkai ketahanan nasional agar dapat menjelaskan hasil penelitian yang terstruktur dengan analisa yang mendalam serta komprehensif.
Pada tulisan ini, pijakan yang digunakan dalam melandaskan pemikiran yaitu pada teori ketahanan nasional serta perdamaian. Menurut (Suryohadiprojo, 1997) Ketahanan nasional merujuk pada kondisi dinamis suatu negara yag berisikan keuletan serta ketangguhan suatu negara untuk membetuk kekuatan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi ancaman yang ada guna melindungi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.
Landasan pemikiran yang digunakan dalam artikel ini adalah teori ketahanan nasional dan  resolusi  konflik.  Suryohadiprojo  (1997), menjelaskan Ketahanan Nasional  merupakan kondisi dinamis suatu negara yang berisikan keuletan serta ketangguhan suatu negara untuk membentuk kekuatan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi ancaman guna melindungi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Soewarso Hardjosoedarmo melihat ketahanan nasional sebagai kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa yang didasarkan pada wawasan nasionalnya untuk mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur pada saat berinteraksi dengan lingkungan demi menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan negara tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan (Wignjowinoto et al., 1988).
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia mengembangkan sebuah unsur atau
elemen kekuatan nasional yang dikenal sebagai Astagatra, terdiri dari Trigatra dan Pancagatra dengan mengedepankan pendekatan soft power dibandingkan hard power . Soft power digunakan untuk memersuasi negara lain terkait dengan kebijakannya, sementara hard power digunakan untuk menghendaki negara lain melakukan apa yang diinginkan oleh negara tersebut baik itu dengan kekuatan militer, ekonomi, maupun sumber daya yang dimiliki negaranya (Kemhan RI, 2019). Indonesia sebagai negara pelopor ketahanan nasional menerapkan pendekatan soft power yang mengutamakan kerja sama, saling menghargai, dan menjunjung perdamaian dalam menyelesaikan  konflik  internasional  maupun konflik antar bangsa. Dalam penerapannya, ketahanan nasional memiliki tiga asas, diantaranya adalah asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, serta asas kekeluargaan. Asas kesejahteraan dan keamanan menjadi komponen utama dari ketahanan nasional dimana asas ini tidak dapat dipisahkan dari konsep tersebut. Selain itu, asas ini juga menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas komprehensif integral berfokus pada persatuan, keserasian, dan keselarasan dari seluruh aspek kehidupan bangsa. Sementara asas kekeluargaan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kearifan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab. Pada dasarnya asas ini mengakui adanya perbedaan sehingga dibutuhkan keserasian antar bangsa  untuk  menghindari  terjadinya  konflik dan munculnya sifat antagonistik yang dianggap mampu menimbulkan konflik.
Indonesia dengan keberagaman budaya dan ras yang dimilikinya perlu menerapkan ketahanan nasional yang berfokus pada keamanan dalam negerinya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa ketiga asas yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digunakan untuk merealisasikan ketahanan nasional di Indonesia, salah satunya adalah di wilayah Indonesia bagian Timur khususnya di Papua. Papua dikenal sebagai salah satu wilayah di  Indonesia  yang  rawan  akan  konflik  yang bersumber dari marginalisasi dan diskriminasi, kegagalan dalam pembangunan, kontradiksi
antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta kekerasan yang berkepanjangan di Papua. Dalam kasus marginalisasi dan diskriminasi, asas komprehensif integral dan juga asas kekeluargaan dapat digunakan sebagai salah satu komponen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semesta adalah bentuk pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia dimana seluruh masyarakat Indonesia, sumber daya, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah Indonesia terlibat dalam menjaga ketahanan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki peran yang sama dihadapan negara sehingga aksi diskriminasi dianggap sebagai penghambat dalam penerapan ketahanan nasional.
Konflik kegagalan pembangunan yang terjadi di Papua juga dapat ditangani dengan penerapan pembangunan baru dengan berasaskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua sehingga mereka dapat setara dengan masyarakat Indonesia yang berada di luar wilayah tersebut. Pembangunan baru harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan ekonomi. Selain itu, peran langsung dari masyarakat Papua juga sangat dibutuhkan dalam program pembangunan tersebut agar masyarakat Papua mampu melihat bahwa mereka mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat lainnya. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka integrasi nasional juga akan semakin meningkat. Pada konflik kontradiktif antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dibutuhkan upaya dialog yang bisa menjembatasi interaksi antar kedua pihak sehingga masing-masing pihak mampu memahami visi dan misi bersama. Dan melalui dialog tersebut, aksi kekerasan di wilayah Papua juga akan semakin menurun.
Disisi lain, definisi resolusi konflik memiliki beragam pemahaman dan pandangan dari para ahli. Weitzman (2000) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama ( solve a problem together ). Resolusi konflik juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menangani asal usul sebuah konflik dan menciptakan relasi yang baru dalam sebuah kelompok yang berkonflik. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, resolusi
konflik menyarankan untuk menggunakan cara atau upaya yang lebih demokratis dan kontruktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya (Jamil et al., 2007). Selain untuk mencegah terjadinya konflik yang berujung pada dampak negatif, resolusi konflik juga memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah untuk mengakhiri kekerasan dengan berfokus pada langkah perdamaian, mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif dalam menghadapi konflik, menangani konflik dengan menelusuri akar penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik dengan efektif dan efisien, serta mengalihkan dampak negatif dari konflik menjadi positif (Jamil et al., 2007).
Dalam  proses  resolusi  konflik,  Galtung (1976) menjelaskan tiga model penyelesaian untuk merealisasikan perdamaian dalam jangka waktu panjang, diantaranya adalah peacemaking , peacekeeping , dan peacebuilding . Proses peacemaking menjadi tahap awal dalam menghadapi  sebuah  konflik  sebelum  konflik tersebut mulai membesar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan negosiasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Selain upaya negosiasi, penanganan konflik juga bisa dilakukan dengan coercive dimana pemerintah bisa mengintervensi konflik masyarakat, litigasi dimana hukum menjadi media penyelesaian konflik, dan non-litigasi yang menerapkan konsep yang sama seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Pada proses peacekeeping, setelah perjanjian pembuatan perdamaian terealisasikan, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan kesepakatan tersebut demi menjaga perdamaian (peacekeeping). Galtung (1996) memandang peacekeeping sebagai operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer dalam penyelesaian konflik. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindari penyebaran konflik terhadap kelompok lain. Tahapan
menjaga perdamaian merupakan tahap lanjutan dari perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang tengah berkonflik atau proses peacemaking . Tahap terakhir dalam penyelesaian konflik  adalah peacebuilding . Peacebuilding merupakan strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tahap ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena adanya penelusuran pada akar konflik dan aktor yang terlibat dalam konflik untuk menemukan titik perdamaian.
Sejarah pemerintah Papua dengan pemerintah pusat Indonesia hingga saat ini masih mengalami konflik dimana kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan politik sehingga konflik  di  wilayah  Papua  belum  menemukan titik terang. Dialog antar pemerintah sudah kerap dilaksanakan sebagai bentuk interaksi kedua pihak, namun belum mendapatkan kesepakatan bersama. Perbedaan pandangan tidak hanya muncul pada sektor politik saja namun juga pada dialog itu sendiri. Pemerintah pusat dan Pemerintah Papua dalam kenyataannya masih memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan dialog itu sendiri dimana pemerintah pusat melihat dialog sebagai perdamaian sementara pemerintah Papua melihat dialog sebagai Papua Merdeka. Meninjau permasalahan tersebut, pemerintah pusat sebagai aktor utama dalam konflik tersebut perlu menerapkan model penyelesain konflik yang dikemukakan oleh Galtung. Tahap peacemaking untuk konflik tersebut perlu ditinjau kembali meskipun konflik Papua sudah ada di tahap kekerasan fisik. Dengan adanya tahap awal tersebut, aksi kekerasan di Papua diharapkan bisa menurun dan berlanjut pada tahap peacekeeping untuk melihat hasil yang lebih baik. Dengan adanya analisis dari kedua tahap tersebut, Pemerintah pusat dan pemerintah Papua akan semakin mudah mencapai tahap peacebuilding sebagai tahap akhir dalam penyelesaian konflik. Pada dasarnya, langkah dasar yang bisa dilakukan untuk penanganan konflik Papua adalah dialog yang lebih terarah dan interaksi yang lebih jelas.
Gambar 1. Kerangka Konsep Alur Berpikir

## PEMBAHASAN
Konflik di Papua berawal pada tahun 1962 yang bersumber dari penyerahan Papua untuk bergabung dengan Indonesia oleh Belanda. Indonesia yang menginginkan Papua untuk bergabung dengan negaranya mulai memproklamasikan sebuah gerakan yang disebut sebagai TRIKORA (Tri Komando Rakyat) setahun sebelum Belanda menyerahkan wilayah tersbut (Taum, 2015). Namun kesepakatan tersebut menjadi titik awal konflik Papua karena sebagian besar masyarakat Papua tidak setuju dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dirumuskan oleh Indonesia. Kegiatan pemilu yang seharusnya mengutamakan suara rakyat untuk menentukan sebuah keputusan hanya sebatas perjanjian kertas saja karena dalam penerapannya, pemilu di Indonesia hanya menggunakan suara dari petinggi-petinggi negara saja dan menyampingkan aspirasi dari masyarakat miskin. Hal inilah yang mendorong munculnya gerakan separatisme di Papua yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Papua terhadap keputusan pemerintah. Tujuan dari pembentukan gerakan OPM adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua tanpa adanya aksi kekerasan dan juga kebebasan untuk membangun negaranya sendiri seperti yang sudah dilakukan oleh Timor Timur. Munculnya gerakan separatisme di Papua kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan di Papua dengan
mengutus angkatan bersenjata ke wilayah tersebut sebagai upaya untuk menghindari munculnya gerakan provokasi.
Konflik  Papua  tidak  pernah  terlepas  dari aksi kekerasan yang masih terlihat seperti benang kusut yang sudah berlangsung dalam puluhan tahun (Taum, 2015). Aparat negara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di wilayah Papua kerap mengalami bentrokan dengan masyarakat lokal yang kemudian berakhir pada aksi serang-menyerang. Angkatan militer dengan perlengkapan senjata yang dimilikinya selalu lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat Papua. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Papua yang terlibat dalam aksi tersebut menjadi korban dari penyerangan. Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya kekerasan di Papua mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan.  Pertama  adalah  kekerasan  seksual dengan angka korban tertinggi berada pada tahun 2022. Angka ini membuktikan bahwa keterlibatan dan perhatian pemerintah pusat yang semakin besar pada pembangunan di Papua belum menjamin kebebasan Papua atas aksi kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual, kekerasan fisik juga kerap terjadi di wilayah Papua. Aksi ini tidak hanya melibatkan masyarakat lelaki saja, namun juga kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu,  kekerasan  fisik  juga  tidak  hanya  berakhir pada korban luka-luka namun juga hingga pada kematian. Tahun 2018 menjadi tahun gelap bagi
aksi kekerasan di Papua dimana aksi kejahatan berupa kekerasan seksual, eksploitasi, trafficking, serangan psikis, penelantaran, dan kekerasan fisik berada pada angka yang cukup besar dibandingkan dengan tahun lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan di Papua terus terjadi dan semakin meluas.
Dalam dekade terakhir ini, kegiatan gerakan separatis Papua semakin meningkat di ranah internasional. Para pejuang kemerdekaan menggunakan setiap peluang yang ada untuk mendapatkan aspirasi dan kepentingan kelompoknya. Upaya ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat internasional demi kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Papua. Kegiatan yang dilakukan di ranah internasional tergolong kreatif dimana mereka berhasil membuka kantor perwakilan di berbagai negara dan melaksanakan kampanye melalui sosial media elektronik dan melakukan lobby serta memberikan pengaruh dalam forum internasional, terlebih dalam forum PBB. Selain itu, kelompok OPM juga tetap melakukan aksinya di wilayah Papua untuk menemukan kelemahan dan kekeliruan dari para aparat keamanan Indonesia. Kelemahan tersebut kemudian akan digunakan sebagai bahan kampanye di ranah internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari organisasi dan aktivitas OPM semakin terlihat di manca negara demi mendapatkan dukungan dari negara- negara tersebut. Pemerintah Indonesai juga tidak
Grafik 1. Aksi Kekerasan di Papua (United Nations Population Fund)
memberikan tanggapan terhadap aksi kelompok Papua tersebut dan lebih berfokus pada strategi dalam negeri.
Selain konflik dalam gerakan separatisme, konflik di Papua juga semakin memuncak pada masa pembentukan Otonomi Khusus di Papua. Papua sebagai salah satu wilayah yang belum mendapatkan keadilan HAM, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum akhirnya mendapatkan otonomi khusus yang disahkan dalam UU No. 21 Tahun 2001. Dengan adanya otonomi tersebut, kepentingan dan keperluan pemerintah daerah Papua dapat terayomi dengan optimal. Meskipun demikian, proses penerapan otonomi khusus tersebut masih mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal sehingga belum mendapatkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari kesenjangan fasilitas kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Otonomi tersebut sudah diterapkan selama dua puluh tahun dan sudah mulai mengalami perkembangan yang memicu keterbukaan wilayah Papua, namun masih mengalami ketidaksesuaian alokasi dana. Selain itu, konflik-konflik di Papua belum terselesaikan dengan baik karena pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua masih menimbulkan pelanggaran HAM. Alokasi dana untuk otonomi khusus Papua akhirnya diberhentikan pada tahun 2021 dan membentuk RUU sebagai bentuk revisi dari UU sebelumnya.
Pada dasarnya, kontribusi berlebihan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat memberikan dampak buruk dalam tata kelola pembangunan Papua karena secara umum pihak yang mengetahui terkait kondisi wilayah Papua adalah masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kebijakan yang dominan dari pihak luar, potensi munculnya  konflik  akan  semakin  meningkat di wilayah Papua. Pada realitanya, penerapan UU Otsus Papua mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang belum optimal dan tergolong buruk. Otsus memiliki banyak tugas dan target yang hendak akan dicapai namun terbatas dalam sumber daya manusia sehingga proses pembangunan semakin tidak  efisien,  korupsi  semakin  meningkat,  dan kualitas pelayanan publik semakin menurun. Oleh sebab itu, perlu diterapkan tata kelola pemerintah
yang bersifat desentralisasi simetris yang berfokus pada koordinasi antara kapasitas institusi pemerintah daerah dan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas dana (Ayunda, 2021). Selain itu, tranparansi juga sangat dibutuhkan dalam melancarkan upaya pembangunan dimana masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan yang sedang dilaksanakan yang pada akhirnya mampu meminimalisir hal-hal negatif seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas juga dibutuhkan sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada masyarakat Papua untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas konsensus.
Secara umum dapat dilihat bahwa Revisi UU Otsus Papua yang diinisiasikan oleh pemerintah hanya menekankan pada perpanjangan pemberian dana Otsus dan penambahan ketentuan pemekaran daerah (Uamang, 2018). Revisi UU tersebut memang bertujuan untuk menangani masalah yang terjadi di wilayah Papua, namun akan menjadi kontraproduktif juga karena tindakan pemerintah pusat yang kerap mendesak poin- poin revisi hanya untuk mengiring kepentingan pemerintah. Apabila otonomi khusus digunakan untuk menyelesaikan konflik yang muncul, proses revisi tersebut bisa diterapkan dengan menerapkan dua upaya, yaitu pertama mengkaji ulang poin-poin pada UU yang belum berhasil diterapkan dan melakukan perbaikan pada lembaga Otsus sebelum menambahkan pasal baru. Kedua adalah adanya renegoisasi terhadap struktur otonomi khusus sebagai bentuk komitmen dalam implementasi aturan tersebut. Dengan adanya upaya tersebut, maka legitimasi dari masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat juga.
Dalam dua dekade penerapan otonomi khusus, terdapat beberapa peristiwa yang memberikan sejarah buruk bagi masyarakat Papua. Salah satunya adalah penembakan terhadap Pendeta Yeremia di Papua yang diduga adanya keterlibatan anggota TNI. Pendeta Yeremia bukan satu-satunya pengurus gereja di Papua yang menjadi sasaran pelaku, namun juga Rufinus Tigau yang merupakan pengurus gereja Katolik yang ditembak karena adanya kontak senjata antara kelompok bersenjata
dengan aparat keamanan. Sebelum Rufinus dan juga Pendeta Yeremia, korban pertama yang berhasil ditembak adalah Agustinus Duwitau yang merupakan seorang pewarta yang bertugas di gereja Katolik yang ada di Emondi, Distrik Sugapa. Dapat disimpulkan bahwa tiga petugas gereja berhasil ditembal dalam kurun waktu dua bulan berturut-turut. Isu rasisme di Surabaya juga terjadi dalam periode penerapan otonomi khusus dimana mahasiswa yang tinggal di sebuah asrama diduga merusak bendera Merah Putih yang dibuang ke selokan asrama mahasiswa Papua oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut kemudian menarik perhatian aparat gabungan dan ormas reaksioner sehingga mereka mengepung asrama mahasiswa Papua tersebut. Para mahasiswa tersebut dipersekusi, dimaki dengan perkataan yang rasis dan ancaman dari oknum TNI, kepolisian, dan juga Satpol PP. Sejumlah 43 mahasiswa dikepung selama 24 jam dengan cacian dan makian yang menyebutkan bahwa mereka memiliki rupa monyet. Aparat keamanan juga menembakkan gas air mata ke asrama tersebut dan berakhir dengan membawa mahasiswa tersebut ke Mapolrestabes Surabaya. Aksi tersebut dilakukan tanpa adanya bukti maupun pelaku dari perusak bendera tersebut. Masyarakat Papua kemudian melakukan unjuk rasa di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat Papua  menuntut  keadilan  atas  tindakan  rasisme.
Konflik        yang        terjadi        di        Papua berlangsung sangat lama dan mengalami perubahan dalam perjuangan   dan   tuntutannya kepada Pemerintah Indonesia. Ragam respons kebijakan pemerintah mengahadapi isu Papua. Mulai dari transformasi politik di masing-masing era pemerintah Indonesia. Pendekatan humanis era  reformasi  yang  sebelumnya  belum  pernah dilakukan  oleh rezim Orde Baru terhadap masyarakat lokal Papua dinilai tidak cukup. Adanya kelompok yang masih tidak  puas  atas jawaban  Jakarta  hingga  saat  ini  memaksa  mereka menempuh  jalan separatis. Meningkatnya teror berupa ofensif bersenjata dan resistensi kelompok sipil terhadap kekuatan Jakarta semakin  masif pasca  reformasi  dikarenakan  pemerintah  pasca Orde  Baru mengurangi represi atas tanah Papua, namun tidak menjawab tuntutan rakyat Papua.
Faktor ini didukung pula dengan hilangnya sentralisasi pusat atas daerah, dan pemberian Undang-undang Nomor 21 Tahun  2001 tentang Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua membuat  diakuinya pemerintah daerah bersifat khusus dan istimewa menjadikan Papua memiliki hak lebih dalam menentukan nasibnya sendiri berorientasi pada otonomi daerah (Elisabeth, 2012) Lahirnya  otonomi  khusus  merupakan bentuk  kompromi  dari  semangat  desentralisasi pemerintahan akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan, serta sisa kesenjangan antara pusat dan daerah yang ditinggalkan rezim Orde Baru  yang  berujung  kepada  sengketa,  konflik horizontal, hingga ancaman disintegrasi nasional. Otonomi khusus baru dikenal dalam system pemerintahan Indonesia di era reformasi, yang sebelumnya hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. Dalam kurun waktu tertentu, otonomi khusus menjadi gairah bagi daerah yang menginginkan  mendapat  status  spesial  oleh negara sama seperti  Bali,  Riau  dan Kalimantan Timur yang dewasa ini turut menuntut perlakuan istimewa oleh pusat berlandaskan pada  sejarah politik  lokal  menggunakan  kasus  Aceh  dan Papua,  meskipun  tidak  secara inkonstitusional dalam cara mendapatkan status otonomi khusus (Nugroho, 2019) Menandai status istimewa tersebut, tidak hanya mendukung Papua untuk tumbuh tetapi juga bersamaan dengan penyelesaian segala konflik didalamnya. Maka dari itu, hal tersebut menjadi urgensi dalam  memberikan  resolusi  konflik  terhadap dinamika yang sedang terjadi seperti dialog pusat dengan Papua. Namun demikian, narasi dialog yang muncul merupakan upaya yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat Papua sekaligus bentuk penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi. Meskipun hingga saat ini, dialog damai tersebut belum ada bentuk nyata sebagai implementasinya. Hal tersebut pula yang membuat persoalan masih berlangsung hingga saat ini. Padahal ragam dialog sudah ditawarkan dan hal ini perlu menjadi masukan serta evaluasi baik dari pemerintah maupun setiap aktor yang terlibat pada dialog yang menjadi media komunikasi penyelesaian kasus tersebut.
No Penulis Tahun Judul Hasil Penelitian 1 Delvia Ananda Kaisupy & S k o l a s t i k a GenapangMaing 2021 Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua Tulisan ini memiliki fokus kajian terhadap proses dialog Jakarta- Papua dimana hasil temuannya dalam penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi konflik Papua melibatkan aktor internal (pemerintah pusat/daerah, KKB/OPM, kepala suku/tokoh agamadan masyarakat sipil) dan aktor eksternal (Freeport) dengan tuntutan utama adalah Papua merdeka. 2 Steve Rick Elson Mara, Siswo Hadi S u m a n t r i , B a m b a n g Wahyudi 2021 Dialog Strategis Papua Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa Tulisan ini memiliki fokus kajian terhadap proses negosiasi pada dialog Jakarta-Papua dimana hasil temuannya dalam penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan dialog Papua-Jakarta sudah tidak relevan untuk dilaksanakan karena akan mengancam kedaulatan bangsa. 3 I Nyoman Sudira 2022 Resolusi Konflik S e b a g a i   J a l a n Perdamaian Di Tanah Papua Tulisan ini menitikberatkan pada resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan menggunakan cara yang non kekerasan seperti dialog. Serta menemukan kesadaran akan urgensi dialog sebagai media atau untuk menyelesaikan kasus Papua.
4 Untung Suropati 2019 Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian  Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat Tulisan ini menyoroti peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan menekankan pada keterlibatan pemerintah pada kasus tersebut. Tidak hanya itu, tulisan ini juga mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera. 5 Aldiano Hadi Nugroho 2019 Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019 Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada respons kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan isu Papua khususnya di era Presiden Jokowi. Serta menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mengupayakan dialog atas penyelesaian konflik vertikal Papua memiliki tantangan.
6 Elisabeth Lenny Marith & Hugo Warami 2018 Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua Fakta unik yang dapat dilihat dari penelitian ini yaitu pada pandangan penulis terkait dengan relasi antara pemerintah (Jakarta) dengan Papua yang buruk. Meski dialog dan ragam resolusi konflik telah dilakukan tetapi melalui penelitian ini terlihat bahwa kekerasan masih terjadi. Padahal masyarakat Papua juga ingin merasakan hidup damai. 7 Boy Anugerah 2019 Papua: Mengurai K o n f l i k   d a n Merumuskan Solusi Artikel ini menjelaskan dialog yang telah dilaukan pemerintah kepada Papua sejak kemerdekan Indonesia. Lebih lengkap, penulisnya menambahkan kebijakan di beberapa pemerintahan seperti Presiden Habibie dan lain sebagainya guna melihat secara historisis bagaimana perkembangan dialog yang dilakukan dari masa ke masa sebagai upaya penyelesaian konflik. 8 A d r i a n a Elisabeth 2012 Perdamaian dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi? Fokus kajian dari tulisan ini mengenai respons pemerintah dalam melakukan pembangunan masif di Papua. Namun dengan catatan bahwa penulisnya juga menekankan pada hasil temuannya yaitu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komuni kasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang menciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di Papua 9 C a h y o Pamungkas 2017 The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land Tulisan ini juga menitikberatkan pada dialog yang inklusif dengan melibatkan berbagai aktor untuk dapat menyelesaikan persoalan Papua. Apalagi penulisnya berpendapat komunikasi informal  antara  pihak  yang  berkonflik  adalah  syarat  yang diperlukan, meski belum efektif dalam Menciptakan perdamaian. 10 Muridan S. W i d j o j o , A d r i a n a E l i z a b e t h , Amirudin Al Rahab, Cahyo Pamungkas, Rosita Dewi 2010 Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, And Securing the Future Tulisan dalam buku ini memetakan bagaimana cara yang digunakan Pemerintah dalam menyelsaikan kasus Papua. Hal itu dijabarkan dengan jelas dan dialog juga menjadi bagian dari salah satu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan persoalan di masa yang akan datang.

## Tabel 1
Adapun dalam memahami fenomena dengan jelas, penulis melakukan studi literatur dengan megumpulkan berbagai artikel jurnal dan buku yang secara bersama-sama membahas mengenai narasi dialog. Namun untuk menciptakan kebaruan (novelty) maka penulis meninjaunya dengan bingkai ketahanan nasional. Mengingat untuk suatu negara mencapai ketahanan nasional sangat erat kaitannya dalam memastikan keamanan pada setiap indikator didalamnya termasuk pada politik, sosial dan budaya termasuk pada isu Papua. Penjelasan lengkap akan dijabarkan pada tabel 1
Berdasarkan kajian proses dialog Jakarta- Papua oleh berbagai ahli, disimpulkan bahwa proses negosiasi konflik Papua melibatkan banyak aktor internal dan eksternal dan yang terpenting adalah tuntutan Papua merdeka. Namun, salah satu hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan dialog Papua-Jakarta sudah tidak relevan lagi, karena mengancam kedaulatan bangsa. Selain itu, kajian ini juga menggarisbawahi perlunya solusi komprehensif untuk menyelesaikan konflik di Papua dan mencatat kesadaran akan urgensi dialog sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, fakta unik dari kajian ini adalah meskipun dialog dan berbagai tahapan penyelesaian konflik telah dilaksanakan, namun kekerasan di Papua masih terjadi, sehingga diperlukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Kebaruan kajian terakhir ini adalah mengkaji respon politik pemerintah terhadap penyelesaian masalah Papua, khususnya di era Presiden Jokowi, dan menyoroti tantangan yang dihadapi untuk menemukan dialog sebagai solusi penyelesaian konflik vertikal. yang ada di. Papua.
Kebaruan yang dibawa oleh penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka perlawanan nasional untuk memahami fenomena narasi dialog, khususnya dalam konteks isu Papua. Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang narasi dialog, namun penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan isu keamanan nasional sebagai pusat analisis narasi dialog terkait isu Papua. Dalam konteks Papua, isu keamanan dan ketahanan nasional menjadi sangat
penting karena wilayah ini sudah lama menjadi sorotan publik terhadap separatisme dan HAM. Oleh karena itu, melalui pendekatan kerangka ketahanan nasional, kajian ini dapat berkontribusi secara  signifikan  terhadap  pemahaman  cerita dialog terkait isu Papua dan memberikan rekomendasi berkelanjutan untuk strategi nasional terkait isu ini. Kebaruan yang dibawa oleh penelitian ini adalah penerapan kerangka ketahanan nasional pada analisis narasi dialog, yang  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan bagi perkembangan pemikiran di lapangan.

## PENUTUP
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa narasi dialog damai antara Papua dan Jakarta perlu difokuskan dalam bingkai ketahanan nasional untuk menciptakan implementasi yang nyata dari pemerintah. Sebagai negara yang mengutamakan kepentingan nasional, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan konflik Papua dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya Papua. Hal ini akan membawa dampak positif pada keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan peninjauan kembali terkait dengan dialog yang dirumuskan sebagai resolusi konflik untuk menemukan penyelesaian konflik terbaik dengan mempertimbangkan setiap hal baik dari pemerintah maupun Papua. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan kedamaian dan kestabilan di Papua dapat diwujudkan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia sebagai negara yang kokoh dan stabil di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
ADR Times. (23 June 2021). Conflict Management Vs  Conflict  Resolution.  Diakses  melalui www.adrtimes.com/conflict-management-vs- conflict-resolution/ , pada 24 September 2022.
Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. Jurnal Lemhannas RI , 7 (4), 51-65.
Elisabeth, A. (2012). Perdamaian dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Eko- nomi?. Jurnal Penelitian Politik , 9 (1), 19-31. Indrawan, J. (2016). Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 12 (2), 159-173.
Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Nego- siasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. Jur- nal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 10 (1), 82-98. Lamont, Christopher. (2015). Research  Methods in  International  Relations . London: SAGE Publications Inc.
Mara, S. R. E., Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2021).
Dialog Strategis Papua Dalam Mencegah Dis- integrasi Bangsa. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik , 7 (1), 30-63.
Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmu Sosial , 16 (1), 41-46.
Nugroho, A. H., & Sardini, N. H. (2019). Kebi- jakan Pemerintah Joko Widodo Dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog untuk Penyelesaian  Konflik  Vertikal  Papua  Tahun 2014-2019. Journal of Politic and Government Studies , 8 (03), 41-50.
Pamungkas, C. (2017). The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 21 (2), 147-159.
Sudira, I. N. (2022). Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua. Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional , 82-95. Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. Jurnal Lemhannas RI , 7 (1), 73-89.
Suryohadiprojo, S. (1997). Ketahanan Nasional Indo- nesia. Jurnal Ketahanan Nasional , 2 (1), 13-32. Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Pap- ua. Limen , 12 (2, April), 82-106.
Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamung- kas, C., & Dewi, R. (2010). Papua road map:
Negotiating the past, improving the present, and securing the future . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.