## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2018-2020
Herlina Novita 1* , Anita Yuli Sari Akbar Purba 2 , Erika Sri Dwina Br Perangin-Angin 3 , Engie Aurel Caroline 4 , Julius Kristofan Zai 5
Universitas Prima, Medan Indonesia dhabitaziggy@gmail.com 1* peranginanginerika@gmail.com 3 *Corresponding Author Diajukan : 10 April 2022 Disetujui : 13 April 2022 Dipublikasi
: 15 April 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  investigate  the  impact  of  economic  growth,  regional  original income,  general  allocation  funds,  and  special  allocation  funds  on  the  distribution  of  capital expenditure  funds  in  the  regencies  and  cities  of  North  Sumatra,  Indonesia.  Purposive  sampling was used to pick the samples for this study. Three hundred and ninety-nine samples were included in  the  study,  all  of  which  were  from  districts  or  cities  in  North  Sumatra.  Statistical  analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing are the research approaches that were used in  this  thesis.  Secondary  data  is  the  kind  of  information  that  was  utilized.  In  this  research,  the findings demonstrate that economic growth, regional original income,  general allocation  funds, and special distribution funding all have a positive and statistically significant impact on capital expenditures.  A  partial  influence  of  regional  original  income  and  special  allocation  funds  on capital  expenditures  may  be  seen,  but  no  effect  is  shown  for  economic  growth  and  general allocation funds on capital expenditures.
Keywords :  Economic  Growth,  Regional  Original  Income,  General  Allocation  Fund,  Special Allocation Fund, Capital Expenditure

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  22  dan  25  diundangkan,  yang  masing-masing mengatur  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Di  AS,  setiap  provinsi  dan  daerah  memiliki kemampuan  untuk  mengatur  keluarga  mereka  sendiri  dengan  sedikit  campur  tangan  federal. Undang-undang  tersebut  direvisi  dan  disesuaikan  sepanjang  evolusinya  dengan  berlakunya Undang-undang  32  Tahun  2004  dan  Undang-undang  33  Tahun  2004,  yang  mengatur pemerintahan  daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  federal  dan  daerah.  Hal  ini memperbesar  kemungkinan  bahwasannya  pemerintah  daerah  (Pemda)  akan  mampu  mengelola dan  memanfaatkan  semua  sumber  daya  yang  ada  secara  efektif  dan  efisien,  sehingga mempercepat kemajuan sosial. Pertumbuhan ekonomi akan mengilhami pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan ekonomi untuk mengelola sumber daya yang ada dan mempromosikan  kemitraan  masyarakat  karena  pekerjaan  baru  akan  dihasilkan,  yang mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  pemerintahan  sendiri berdasarkan  UU  23  tahun  2014.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  didorong  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  yang  terdiri  dari  pemungutan  pajak  daerah, keuntungan retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan PAD diharapkan  dapat  meningkatkan  belanja  modal  pemerintah  daerah,  sehingga  pelayanan  publik kepada masyarakat menjadi lebih baik.
Keseimbangan antara anggaran nasional dan daerah, yang diciptakan oleh UU No. 33 Tahun 2004, menempatkan fokus yang besar pada kewenangan pemerintah daerah. Transfer adalah dana yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menjaga  keseimbangan anggaran.  Mengalokasikan  dana  bagi  hasil  pajak  pusat  ke  bagian  daerah.  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  merupakan  sumber  pendanaan  utama.  Pemerintah  daerah  juga  memiliki  akses  ke  PAD, pinjaman  daerah,  dan  sumber  daya  daerah  lain  yang memenuhi  syarat,  selain  pendanaan  negara bagian dan federal.
Pemerintah daerah menyumbangkan uang ke APBD untuk belanja modal guna meningkatkan nilai aset tetap. Besarnya uang yang dikeluarkan untuk belanja modal ditentukan oleh sarana dan prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  fungsinya  dan memberikan  pelayanan  publik.  Belanja  modal  dimaksudkan  untuk  membeli  peralatan,  gedung, infrastruktur,  dan  aset  tetap  lainnya  bagi  pemerintah  daerah.  Karena  pemerintah  daerah  harus mengubah  anggaran  belanja  layanan  publik  mereka  untuk  meningkatkan  kualitas  secara keseluruhan,
Seperti  pada  penelitian  ini,  yang  dilakukan  di  Provinsi  Labuhanbatu  Selatan  dan  Serdang Bedagai  di  Indonesia.  Di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  PDRB,  PAD,  dan  DAU  semuanya tumbuh pada 2018-2019, sedangkan belanja modal daerah turun Rp. 31.405.277. Penyusutan dan amortisasi  (DAK)  turun  sebesar  Rp.  53.754.406.000  pada  tahun  2018-2019,  meskipun  belanja modal  daerah  meningkat  sebesar  Rp.  126.018.987.504.  Belanja  modal  daerah  harus  tumbuh seiring  dengan  PDRB,  PAD,  DAU,  dan  DAK.  Demikian  pula  sebaliknya.  Peneliti  ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi  khusus  berpengaruh  terhadap  distribusi  anggaran  belanja  modal.  Mereka  juga  ingin mengetahui apakah dana alokasi umum dan khusus berdampak pada alokasi anggaran modal.

## STUDI LITERATUR

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal
“Belanja  Daerah  digunakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  rurusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  terdiri  atas  urusan  wajib  dan  urusan pilihan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Daerah.  Manajemen  keuangan.  Ini  termasuk rmeningkatkan  layanan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan,  layanan  sosial  dan  fasilitas umum,  dan  rmengembangkan  sistem  jaminan  sosial.  Pembangunan  infrastruktur  pemerintah daerah diharapkan dapat rmendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan  meningkatkan  belanja  modal  pemerintah  daerah  untuk  perbaikan  sarana  dan  prasarana. Andrayani  (Andrayani,  2013)  mengklaim  bahwasannya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi mempengaruhi belanja modal.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Pendapatan  Asli  Daerah  sangat  penting  bagi  daerah  untuk  membayar  pengeluarannya, terutama belanja modal. Berbagai sumber pendapatan asli daerah tersedia, seperti hasil ajak dan retribusi  daerah,  serta  akibat  pengelolaan  kekayaan  daerah.  Disebutkan  dalam  Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah (PP  No. 12 Tahun 2019) bahwasannya APBD  dihasilkan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas daerah.
Nopitasari  (Nopitasari  et  al.,  2018)  menemukan  bahwasannya  keterkaitan  antara  elemen pendapatan daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap variabel lain yang dievaluasi. Aditiya  dan  Dirgantari  (Aditiya  &  Dirgantari,  2017)  menemukan  bahwasannya  pendapatan daerah memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Belanja  desentralisasi  dibiayai  oleh  dana  alokasi  umum  (DAU),  yaitu  dana  APBN  yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan. Karena desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya mereka dengan  lebih  baik  dan  tidak  terlalu  bergantung  pada  Departemen  Pertanian  dan  Pembangunan Pedesaan  (DAU).  Dengan  transfer  DAU  dari  pemerintah  pusat,  daerah  akan  memiliki  sumber
daya  yang  lebih  besar  untuk  menggunakan  PAD  untuk  mendukung  inisiatif  permodalan  yang membantu  pemerintah  meningkatkan  pelayanan  publik.  Menurut  analisis  empiris  Arwati  dan Hidayati  (Arwati  &  Hadiati,  2013),  Variabel  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap Anggaran Belanja Modal.

## Teori Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Uang  Alokasi  Khusus  adalah  dukungan  perimbangan  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah daerah  untuk  mendanai  inisiatif  yang  terkait  dengan  tantangan  daerah  dan  tujuan  pembangunan nasional.  Tujuan  akhirnya  adalah  untuk  mengurangi  jumlah  ruang  yang  dikeluarkan  untuk program  khusus  oleh  pemerintah  daerah  (Ardhini  &  Handayani,  2011).  DAK  digunakan  untuk operasi  investasi  jangka  panjang  termasuk  membangun,  membeli,  dan  merenovasi  infrastruktur fisik  untuk  layanan  publik  seperti  instalasi  pengolahan  air.  Penggunaan  DAK  untuk  tujuan tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  belanja  modal  dan  dengan  demikian  meningkatkan pelayanan  publik.  Yang  lain  merasa  DAK  adalah  carayang  baik  untuk  mendanai  belanja  modal (Pohan,  2018).  Penelitian  ini  mempertunjukkan  adanya  hubungan  antara  ruang  transfer pemerintah pusat (DAK) dengan anggaran belanja daerah yang disalurkan melalui belanja modal.
Kerangka Pemikiran
Gambar 1. kerangka penelitian
 H1: r Pertumbuhan r Ekonomi r berpengaruh r positif r terhadap r Belanja r Modal  H2 r : r Pendapatan r Asli r Daerah r berpengaruh r positif r terhadap r Belanja r Modal.
 H3 r : r Dana r Alokasi r Umum r berpengaruh r positif r terhadap r Belanja r Modal  H4: r Dana r Alokasi r Khusus r berpengaruh r positif r terhadap r pengalokasian r anggaran Belanja r Modal.
 H5: r Pertumbuhan r Ekonomi, r Pendapatan r Asli r Daerah, r Dana r Alokasi r Umum r dan r Dana Alokasi r Khusus r secara r simultan r berpengaruh r positif r terhadap r Belanja r Modal

## METODE

## Jenis Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Laporan  Realisasi  APBD diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan melalui internet. Laporan Realisasi APBD di  website  APBD  menyajikan  informasi  realisasi  anggaran  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disediakan juga data Badan Pusat Statistik tentang PDB per kapita (BPS).

## Populasi dan Sampel
Contoh  laporan  sampel  adalah  Laporan  Pelaksanaan  APBD  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2018-2020. Ini adalah bagian dari atribut populasi. Penelitian ini menggunakan 39 sampel dari 33 populasi yang memenuhi kriteria (25 kabupaten dan 8 kota).

## Analisis Data

## Uji Asumsi Klasik
Pada  penelitian  ini  uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  adalah  uji  normalitas,  uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

## Analisis Regresi LinearBerganda
Uji regresi berganda digunakan untuk menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan  kota,  dana  alokasi  umum  dan  khusus,  dan  belanja  modal.  Hubungan  antara  faktor- faktor ini direpresentasikan:
Y = ra + β1PDRB + β2PAD + β3DAU + β3DAK+ e
Uji  Hipotesis Uji Statistik  t Untuk setiap variabel independen dan variabel dependen, uji-t digunakan untuk menentukan signifikansinya dalam kaitannya dengan variabel dependen.

## Uji Statistik F
Uji F digunakan untuk  menentukan relevansi faktor independen terhadap variabel dependen ketika variabel independen dianggap digabungkan.

## Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian ini dirancang untuk  mengetahui derajat kedekatan atau hubungan antara variabel dependen  dan  variabel  independen,  yang  ditunjukkan  oleh  besarnya  koefisien  korelasinya koefisien  determinasi  (adjusted  R-square).  Koefisien  determinasi  memiliki  nilai  antara  nol  dan satu.

## HASIL

## Analisis Statistik Deskriptif
Untuk hasil pengolahan data regresi linear berganda dapat di lihat  pada Tabel 1. berikut.
Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients a N Minimum Maximum Mean Std. Deviation rPertumbuhan rekonomi 39 24332249 83283485 51761126,62 17486776,864 PAD 39 28169647917 233229176200 105776589858.44  48775268272.806 DAU 39 339271690000 923774467000 606478499871,79  135137578539,361 DAK 39 67755919000 323741379000 80703438140,97 60055566624226 Belanja Modal 39 78230946876 r379966122903 205135732272.64 74828105612903 Valid N (listwise) 39

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji normalitas menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Baik grafik histogram dan plot probabilitas normal dapat digunakan untuk menguji normalitas.

## Gambar 2. Grafik Histogram
Variabel  memiliki  distribusi  normal  dalam  keadaan  ini,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh histogram di atas. Normalitas didefinisikan sebagai grafik berbentuk lonceng yang tidak kiri atau kanan pusat.

## Gambar 3. Uji Normalitas
Plot  probabilitas  normal  menggambarkan  bahwasannya  titik-titik  cenderung  menyebar mendekati  dan  mengikuti  garis  diagonal,  mempertunjukkan  bahwasannya  data  berdistribusi normal. Dalam hal ini, plot probabilitasnormal rmempertunjukkan bahwasannya data terdistribusi secara teratur.

## Uji Multikolinearitas
Uji rmultikolinearitas menentukan ada atau tidaknya variabel independen dalam suatu rmodel regresi  berkorelasi  (independen).  Suatu  model  dikatakan  bebas  dari  multikolinearitas  jika  nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 (Priyatno, 2013).
Tabel 2. Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pertumbuhan Ekonomi .902 1.109 Pendapatan Asli Daerah .620 1.613 Dana Alokasi Umum .392 2.549 Dana Alokasi Khusus .533 1.875 a. Dependent Variable: Belanja Modal
Tabel  2.  mempertunjukkan  bahwasannya  semua  nilai  VIF  kurang  dari  10  dan  semua  nilai toleransi lebih besar dari 0. Uji statistik ini tidak menemukan multikolinearitas dalam kumpulan data.

## Uji Heterokedastisitas
NKT digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel ada dalam pengamatan model lain. Menggunakan model regresi yang layak menghilangkan heterokedastisitas (Erlina, 2011).

## Gambar 4. Uji Heterokedastisitas
Gambar  4.  Mempertunjukkan  bahwasannya  grafik  scatterplot  memiliki  pola  distribusi  tak tentu atau pola teratur, dengan titik-titik tersebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Terbukti dengan temuan, data yang digunakan tidak mempertunjukkan heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Pengujian  ini  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  confounding  error  dalam  satu periode dengan periode sebelumnya dalam model regresi menggunakan autokorelasi. Uji Durbin Watson  (DW)  digunakan untuk  menilai  autokorelasi.  Autokorelasi  terjadi  ketika  du  >  dw  >  4  – du. Untuk menguji autokorelasi diperoleh nilai 1,7215 2,016 x 4-1,7215 (Tabel 3.).
Tabel 3. Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .712 a .507 .449  555242605.305 2.016
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum b. Dependent Variable: Belanja Modal

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  bertujuan  untuk  mengukur  pengaruh  antara  lebih  dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat
Tabel 4. Persamaan Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9425021077.41 2 4968865680.49 4 .237 -.190 .896 Pertumbuhan Ekonomi 1012.090 542.351 .237  1.866 .071 Pendapatan Asli Daerah .080 .235 .443  2.808 .007 Dana Alokasi Umum -.689 .106 -.122 -.636 .529 Dana Alokasi Khusus .727 .205 .583  3.539 .001
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan Tabel 4. di atas maka persamaan regresinya: Y = a + ß1PE + ß2PAD + ß3DAU + ß4DAK+e Y= -9425021077.412+1012.090PDRB+0.680PAD-0.068DAU+0.727DAK Dari persamaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya:
1. Diketahui  nilai  konstanta  (a)  sebesar  -9425021077.412  jika  PDRB,PAD,DAU,  dan  DAK bernilai 0, maka Belanja Modal nilainya sebesar -9425021077.412.
2. Nilai  koefisien  regresi  dari  Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  1012.090,  dapat  diartikan bahwasannya  ketika  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan,  maka belanja modal meningkat sebesar 1012.090.
3. Nilai  koefisien  regresi  dari  PAD  adalah  0.680,  dapat  diartikan  bahwasannya  ketika  PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rsatuan, maka belanja modal meningkat sebesar 0.680.
4. Nilai  koefisien  regresi  DAU  adalah  -0.068,  dapat  diartikan  bahwasannya  ketika  DAU mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja modal menurun sebesar -0.068.
5. Nilai  koefisien  regresi  DAK  adalah  0.727,  dapat  diartikan  bahwasannya  ketika  DAK mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja modal meningkat sebesar 0.727.

## Uji Hipotesis

## Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
Uji  t  digunakan  untuk  menilai  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Signifikansi  uji  t  dinilai  dengan  membandingkan  t  hitung  dengan  t  tabel. Variabel  bebas  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat  jika  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari 0,05 dan t hitungnya melebihi t tabel.
Tabel 5. Uji  T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -
9425021077. 412 4968876566 0.494 -.190 .851 Pertumbuhan Ekonomi 1012.090 542.351 .237 1.866 .071 Pendapatan Asli Daerah .680 .235 .443 2.898 .007 Dana Alokasi Umum -.068 .106 -.122 -.636 .529 Dana Alokasi Khusus .727 .205 .583 3.539 .001
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan  tabel  diatas  dengan  asumsi  bahwasannya  ekspansi  ekonomi  tidak  berpengaruh besar terhadap belanja modal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal  dengan  sig kurang dari 0,05 (0,007 kurang dari 0,05) dan t hitung lebih besar dari tabel (2,898 lebih besar dari 1,685).
2. Karena DAU memiliki nilai sig lebih dari 0,05 (0,529) dan t hitung lebih besar dari t tabel (- 0,636),  maka  kesimpulannya  DAU  tidak  berpengaruh  signifikan  secara  statistik  terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan secara statistik terhadap belanja modal karena nilai signya lebih kecil dari 0,05 (0,001).

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji  signifikansi  simultan  (uji  F)  digunakan  untuk  menilai  pengaruh  gabungan  dari  faktor- faktor independen terhadap variabel dependen.
Tabel 6. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 107951236605300 040000000.000 4 2698780915132 5010000000.000 8.754 .000 b Residual 104820088220033 60000000.000 44 3092943771177 449000000.000 Total 212771324825333 300000000.000 38
a. Dependent Variable: Belanja Modal b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum
Berdasarkan  Tabel  6.  dapat  disimpulkan  bahwasannya  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD,  DAU, dan DAK secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  mengukur  kemampuan  model  untuk  menjelaskan  variasi  variabel independen atau prediktor. R2 memiliki rentang 0 hingga 1.
Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .712 a .507 .449 55524262905.305
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum b. Dependent Variable: Belanja Modal
Dengan  penyesuaian  R  square  sebesar  0,4449  atau  44,9%,  komponen  belanja  modal  dapat dijelaskan  oleh  pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  dana  alokasi  umum sedangkan faktor lain dapat menjelaskan 55,1%.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal
Hasil uji-t mempertunjukkan bahwasannya tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Terjadi peningkatan nilai sig pertumbuhan ekonomi (0,071) dan t hitung (t tabel) (1,866 lebih besar dari 1,685). Hasil penelitian ini membantah hipotesis pertama..

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Hasil  uji  t  mempertunjukkan  bahwasannya  pendapatan  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan  secara  statistik  terhadap  belanja  modal.  t  hitung  lebih  besar  dari  tabel  PAD  memiliki nilai sig kurang dari 0,05 (0,007) (2,898 lebih besar dari 1,685). Setelah penelitian ini, hipotesis kedua benar.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Hasil  uji  t  mempertunjukkan  bahwasannya  tidak  ada  hubungan  antara  dana  alokasi  umum dengan  belanja  modal.  DAU  memiliki  nilai  sig  lebih  besar  dari  0,05  (0,529)  dan  t  hitung  lebih besar  dari  t  tabel  (-0,636)  mempertunjukkan  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  secara  statistik terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis ketiga tidak benar. Hasil ini sejalan  dengan  Mia  Rachmawati  (Rachmawati,  2016)  dengan  hasil  dana  alokasi  umum  tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Hasil  uji  t  mempertunjukkan  bahwasannya  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif  dan signifikan  secara  statistik  terhadap  belanja  modal.  Berasal  dari  analisis  sig  DAK  (0,001  0,05), (3.539 lebih besar dari 1.685). Hipotesis keempat diterima berdasarkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian  ini  tidak  sepaham  dengan  Muhammad  Syukri  (Syukri,  2019)  dengan  hasil  yang menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sepaham dengan Arbie Gugus  Wandira  (Wandira,  2013) dengan hasil  secara  signifikan terdapat pengaruh variabel DAK terhadap Belanja Modal.
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Uji  F  mempertunjukkan  bahwasannya  F hitung >  F tabel (8,754  >  2,65)  dengan  sig.  0,05 (0,000<0,05)  lebih  besar  dari  Ftabel,  mempertunjukkan  bahwasannya  pertumbuhan  ekonomi, PAD,  DAU,  dan  DAK  semuanya  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Hipotesis  kelima diterima berdasarkan hasil penelitian ini.

## KESIMPULAN
Pertumbuhan  Ekonomi  Tidak  ada  dampak  dan  tidak  signifikan  secara  statistik  terhadap Belanja  Modal  pada  Kota/Kabupaten  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Dampaknya positif dan substantial terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera  Utara. Dana Alokasi Umum (DAU) Tidak ada dampak dan tidak
signifikan  secara  statistik  terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Dampaknya  positif  dan  substansial  terhadap  Belanja  Modal  pada Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  secara  simultan  Dampaknya positif dan substansial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  rasa  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  setinggi- setingginya kepada yang terhormat Ibu Herlina Novita, S.E, M.Si, sebagai dosen pembimbing atas kesudiannya  memberikan  bantuan  dan  bimbingan  serta  arahan  untuk  menyelesaikan  penulisan jurnal ini ditengah-tengah kesibukannya.

## REFERENSI
Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggara  Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Kompartemen , 15 (1).
Andrayani, N. P. D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Tangibility  Assets  terhadap  Struktur  Modal  pada  Perusahaan  Asuransi  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Universitas Udayana.
Ardhini,  &  Handayani,  S.  (2011). Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  terhadap  Belanja Modal  untuk  Pelayanan  Publik  dalam  Perspektif  Teori  Keagenan  (Studi  Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah) . Universitas Diponegoro.
Arwati,  D.,  &  Hadiati,  N.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Barat. Seminar Nasional TeknologiInformasi Dan Terapan 2013 .
Erlina. (2011). Metodologi Penelitian : Untuk Akuntansi . USU Press.
Nopitasari, H., Tiorida, E., & Sarah, I. S. (2018). Pengaruh Financial Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2011-2015). Jurnal  Riset  Bisnis  Dan  Investasi , 3 (3), 45–56. https://doi.org/10.35313/jrbi.v3i3.944
Pohan, C. A. (2018). Pajak Internasional . Gramedia Pustaka Utama.
Priyatno,  D.  (2013). Analisis  Korelasi,  Regresi,  dan  Multivariate  Dengan  SPSS .  Gava Media.
Rachmawati,  M.  (2016).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  (Studi  Kasus  pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat). Akuntansi , 1–11.
Syukri,  M.  (2019). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Anggaran  Belanja  Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan . Universitas Andi Djemma.
Wandira,  A.  G.  W.  (2013).  engaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal , 2 (1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.