║Published: June, 30, 2023
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 68

## Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal
Deni Pramono, Slamet Rohadi Faculty of Law, Kadiri University, Kediri, Indonesia Galuh Adi Wijaya
Faculty of Social Science and Political Science, Kadiri University, Kediri, Indonesia Andreas Zulkarnain
Faculty of Agriculture, Kadiri University, Kediri, Indonesia Email: deni@unik-kediri.ac.id
Abstract: This  study  of  analyze  the  settlement  of  minor  crimes  through  non  penal measures is to overcome the obstacles and sanctions imposed in the settlement of minor crimes through the non-penal efforts themselves. The approaches used in this paper are statutory  approaches,  analytical  approaches,  conceptual  approaches  and  case approaches. The  types  and sources of  legal materials are  primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this writing is normative known as library research, namely the technique of collecting legal materials between primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material analysis techniques in this study used descriptive-evaluative legal material analysis techniques and interpretive analysis. The results of his research show that efforts to resolve minor crimes can also be carried out with non-penal efforts, namely by involving the objectives of criminal law to restore justice,  known  as  restorative  justice.  Restorative  justice  is  understood  as  a  form  of approach  to  settling  cases  according  to  criminal  law  by  involving  the  perpetrators  of crimes, victims, families of victims or perpetrators and other related parties to seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. The form of non penal efforts to settle minor crimes is mediation. This criminal mediation only focuses on  mistakes  that  have  been  made  by  involving  the  Police  Agency  as  a  criminal  law institution that has duties and authorities as written in Article 18 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police for the public interest and the public, officials of the State Police of the Republic of Indonesia in carrying out their functions, duties and authorities may act according to their own  judgement.  Whereas  paragraph  (2)  stipulates  that  the  implementation  of  the provisions  referred  to  in  paragraph  (1)  can  only  be  carried  out  in  very  necessary circumstances by taking into account laws and regulations, as well as the Code of Ethics of the Indonesian National Police.
Keywords: Crime; Legality; Non Penal
Abstrak: Studi ini menganalisis penyelesaian tindak pidana ringan melalui upaya non penal adalah untuk mengatasi hambatan dan sanksi yang diberikan dalam penyelesaian tindak pidana  ringan  melalui  upaya  non-penal  itu  sendiri.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  analitis,  pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penulisan  ini  adalah normatif dikenal dengan penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif-evaluatif dan analisis interpretatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha penyelesaian tindak pidana ringan juga dapat dilakukan dengan upaya non penal, yaitu dengan melibatkan tujuan dari hukum pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah restorative justice. Restorative  justice  dipahami  sebagai  bentuk  pendekatan  penyelesaian  perkara  menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Bentuk dari upaya non penal dari penyelesaian tindak pidana ringan adalah mediasi. Mediasi pidana ini hanya berfokus  pada  kesalahan  yang  telah  dilakukan  dengan  melibatkan  Lembaga  Kepolisian sebagai  lembaga  hukum  pidana  yang  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.”  Sedangkan  ayat  (2) mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Legalitas; Non Penal

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dimana  setiap  tindakan  penguasa  maupun rakyatnya  berlandaskan  hukum.  Adapun  tujuan  dari  negara  hukum  adalah  untuk menjamin  hak-hak  asasi rakyatnya.  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. 1 Penggunaan  upaya  hukum,  termasuk  hukum  pidana,  sebagai  salah  satu  upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping  itu,  karena  tujuannya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial,  yaitu  segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.
1 Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwa n, “Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 1 (2021): 426 – 49, https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Sebagai  suatu  masalah  yang  termasuk  masalah  kebijakan,  penggunaan  hukum  pidana sebenarnya  tidak  merupakan  suatu  keharusan.  Tidak  ada  kemutlakan  dalam  bidang kebijakan,  karena  pada  hakikatnya  dalam  masalah  kebijakan  orang  dihadapkan  pada masalah  kebijakan  penilaian  dan  pemilihan  dari  berbagai  macam  alternatif.  Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial seperti dikemukakan oleh Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan ( the problem of policy ).
Penggunaan  hukum  pidana  untuk  menyelesaikan  sebuah  perkara  pidana, sesungguhnya  merupakan  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum  pidana  di Indonesia  pada  umumnya  tentu  mengacu  pada  mekanisme  sistem  penegakan  hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar tata cara atau prosedur  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Sistem  peradilan  pidana  sendiri merupakan  operasional  dari  penanggulangan  kejahatan  yang  dimulai  semenjak Indonesia menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana melalui Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP).  Kemudian  melalui  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP)  penegakan  hukum  pidana dengan  sistem  peradilan  pidana  dilakukan  secara  bertahap  oleh  lembaga-lembaga penegak hukum yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidanngan, hingga pemeriksaan dan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh Hakim.
Penyelesaian kasus pelanggaran hukum pidana yang dilakukan melalui peradilan pidana yang dilakukan secara normal cenderung bersifat birokratis tidak dapat menjamin suatu kepastian bahwa antara pihak pelaku dan pihak korban sudah berdamai. Apalagi dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  posisi  korban  kejahatan  hanya  dapat  berperan sebagai  saksi  (korban)  untuk  mengungkap  kebenaran  terjadinya  tindak  pidana  yang membuat dirinya menjadi korban. Peran tersebut saksi korban diminta untuk memberi kesaksian mengenai apa yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia alami, dan yang ia rasakan terhadap  suatu  kejahatan  yang  menimpanya.  Kesaksian  korban  kejahatan  tersebut dimaksud  untuk  membela  kepentingan  hak-haknya  yang  dilanggar  dengan  menuntut keadilan  melalui  hukum  yang  berlaku  tetapi  maksud  tersebut  justru  condong  untuk membantu tugas jaksa dalam upaya pembuktian untuk penyusunan draft penuntutan.
Penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan menurut Salman Luthan juga bukan untuk dan atas nama korban, tapi untuk dan atas nama masyarakat atau negara. Keadilan yang  ingin  ditegakan  pengadilan  bukan  untuk  korban  melainkan  keadilan  untuk masyarakat  dan  pelaku  tindak  pidana.  Dengan  menegakkan  keadilan  bagi  masyarakat secara tidak langsung juga diharapkan adanya keadilan bagi korban kejahatan, sehingga korban kejahatan tidak merasa bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan  tidak  sebanding  dengan  kerugian  yang  diterima  akibat  perbuatan  pelaku terhadap dirinya (korban).
Peradilan pidana sebagai kontrol sosial yang praktik secara formalnya menurut Arif Gosita tidak peduli dengan penderitaan yang diterima korban kejahatan, baik berupa fisik maupun psikis, serta penderitaan sosial dan ekonomis. Korban seakan dilupakan dan diabaikan  oleh  para  penegak  hukum,  penuntut  umum,  pengadilan,  petugas  probation (petugas masa percobaan) dan pembinaan masyarakat. 2 Praktik peradilan tidak hanya membuat korban kejahatan dalam posisi lemah tetapi juga berimbas pada keluarga pihak pelaku dan korban kejahatan itu sendiri. Misalnya, jika pelaku kejahatan adalah seorang tulang  punggung  keluarga,  dimana  ia  memiliki  kewajiban  serta  tanggung  jawab menafkahi keluarganya, namun kemudian oleh perbuatan jahatnya membuat kewajiban serta tanggung jawabnya hilang, karena harus menjalani hukuman pidana. Hal ini tentu menghilangkan hak keluarga pelaku kejahatan untuk dinafkahi. Dalam  hal ini, terdapat faktor krimonogen dalam sistem peradilan pidana, yaitu faktor yang menjadi penyebab seseorang  melakukan  kejahatan.  Lembaga  pemasyarakatan  yang  gagal  melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan menjadi ajang transfer ilmu dari penjahat kelas kakap kepada penjahat pemula. 3
Hukum pidana yang merupakan hukum publik telah mengalami perkembangan yang panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. 4 Pembalasan itu pada umumnya pihak yang dirugikan tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang  dirugikan  atau  terkena  tindakan,  melainkan  meluas  menjadi  kewajiban  seluruh keluarga pihak terkait dan bahkan pada beberapa kasus menjadi kewajiban masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat, hukum yang semakin tertinggal dan tidak seiring dengan perkembangan jaman, memicu hukum pidana untuk mengarah dan berkembang menjadi bagian dari hukum publik untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat.
Eksistensi  hukum  pidana  sebagai  hukum  publik  secara  teori  untuk  melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan pertimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu sisi dan dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Akan  tetapi,  seiring  berkembangnya  jaman  yang  mempengaruhi  dinamika  masyarakat yang  teramat  kompleks,  dalam  hal  ini  Lilik  Mulyadi  mengungkapkan  bahwa  regulasi perundang-undangan  sebagai  kebijakan  legislasi  yang  bersifat  parsial,  merubah  sifat hukum publik dari hukum pidana yang menyerahkan semua permasalahan pidana untuk diselesaikan  negara,  bergeser  sifatnya  memasuki  ke  ranah  privat  yang  menyelesaikan permasalahan pidana sesuai keinginan individu terhadap mereka yang terlibat perkara,
2 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10.
3 Yusriando,  “Implementasi  Mediasi  Penal  Sebagai  Perwujudan  Nilai -Nilai  Pancasila  Guna Mendukung Supre masi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional,” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1 (2016): 26.
4 T. Abildanwa, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Pembaharuan Hu kum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai- Nilai Keseimbangan. Jurnal Pembaharuan Hukum,” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 1 (2016): 139.
yaitu  dengan  upaya  praktik  mediasi  penal  ( penal  mediation )  sebagai  sebuah  bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. 5
Mediasi penal dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  ( Alternative  Dispute  Resoultion /ADR)  yang  lazim  diterapkan  dalam perkara perdata.  Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa  lembaga  pendorong metode  ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR  dalam  penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2017) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut penyelesaian  hak  cipta  dan  karya  intelektual,  perburuhan,  persaingan  usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.
Pada prinsipnya hukum positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar  pengadilan,  meskipun  menurut  Lilik  Mulyadi  ada  beberapa  hal  tertentu  yang memungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan, seperti praktik penegakan hukum pidana di Indonesia yang sering menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan melalui  diskresi  aparat  penegakan  hukum,  mekanisme  perdamaian,  lembaga  adat  dan lain  sebagainya.  Implikasi  praktik  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  selama  ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara  informal  telah  dilakukan  penyelesaian  damai  melalui  mekanisme  hukum  adat, tetapi tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin  diterapkan  eksistensi  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana yang menunjukan bahwa perbedaan anatara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. 6
Eksistensi  penyelesaian perkara pidana diluar pegadilan melalui mediasi penal merupakan  dimensi  baru  dimana  secara  praktik  mediasi  penal  diharapkan  dapat berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan, bahwa semakin hari peningkatan jumlah volume perkara pidana dengan segala bentuk variasinya masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 7 Dalam mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut memang timbul dari inisiatif bersama para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.
Upaya non penal merupakan suatu alternatif dalam ranah hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dimana perbuatan yang seharusnya tidak berat akan
5 Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: Alumni, 2015), 3.
6 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (Semarang: Pustaka Magister, 2008), 4 – 5. 7 Lilik Mulyadi, “Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal,” 2011, 9.
menimbulkan  suatu  akibat  hukum.  Seperti  perbuatan  tidak  menyenangkan  yang dilakukan  oleh  remaja  yang  menimbulkan  akibat  hukum,  sehingga  remaja  tersebut ditahan  dan  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikannya,  sedangkan  delik  aduan  tersebut dapat dicabut dan diselesaiakan dengan cara kekeluargaan jika dilihat dari kemanfaatan, kepastian  dan  keadilan  hukum.  Oleh  karena  itu,  remaja  tersebut  dapat  diberikan hukuman lain atau sanksi adat atau sanksi sosial yang membuat ia jera. Dari uraian di atas,  rumusan  masalah  dari  tulisan  ini  yaitu  bagaimana  penyelesaian  hukum  pidana mengenai tindak pidana ringan melalui upaya non-penal di Indonesia.
Tujuan  kajian  ini  adalah  mencari  jawaban  dari  kekosongan  hukum  yang  tidak terdapat  di  dalam  KUHP  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  belum  jelas mengatur  perihal  penyelesaian  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana  ringan  melalui upaya  non  penal.  Kajian  ini  tergolong  ke  dalam  penelitian  yuridis  normatif  melalui pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), pendekatan analisis konsep hukum ( analytical and conceptual approach ), pendekatan analisis konsep hukum ( analytical and conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).
Penelitian hukum normatif mencoba menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 8 Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian  hukum  normatif  adalah  bekerja  untuk  menemukan  tolak  pembanding  yang akan  dapat  dipakai  untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  atau  peristiwa  dapat dinilai  sebagai  perbuatan  atau  peristiwa  yang  dapat  dibenarkan  atau  harus dipersalahkan. 9 Penelitian  normatif  sering  juga  disebut  sebagai  ilmu a  priori .  Disebut demikian karena di sini adalah ide dasar dan tolak ajaran yang mengharuskan yang dalam bahasa Jerman disebut das sollen , hadir mendahului ( prior to ) fakta dan perbuatan atau peristiwa das sein yang hendak diukur baik-buruknya dan benar-salahnya.
Menurut  Abdulkadir  Muhamad,  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,yaitu  aspek  teori,  sejarah, filosofi,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi, penjelasan umum dan pasal dari pasal, formalitas dan mengikat suatu undang-undang serta  bahan  hukum  yang  digunakan  tetapi  tidak  mengkaji  asepek  terapan  atau implementasinya,  maka  penelitian  hukum  normatif  sering  juga  disebut  “penelitian hukum dogmatik” atau penelitian hukum te oritis ( dogmatic or theoretical law research ). 10

## B. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia
Dalam  hukum positif  Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses  pengadilan,  akan  tetapi  dalam  hal-hal  tertentu  dimungkinkan  pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui
8 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , 3rd ed. (Malang: Bayu Media, 2007), 57.
9 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode (Malang: Setara Press, 2013), 11.
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.
diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi  makin  diterapkan  eksistensi  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  perkara  di  bidang  hukum  pidana  melalui  restitusi  dalam  proses  pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.  Perkara pidana dengan menempuh upaya penal, dipandang  dapat  menjadi  salah  satu  pilihan  untuk  merubah  struktur  dasar,  yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi  penal  juga  dapat  membuat  para  pihak  melupakan  kerangka  hukum  dan mendorong  mereka  terlibat  dalam  proses  komunikasi.  Konflik  itulah  yang  dituju  oleh proses  mediasi  penal.  Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses  dari  pada hasil,  yaitu:  menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan- kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  dipergunakan  mediasi  penal  dalam  penyelesaian perkara  pidana  adalah  karena  ide  dari  mediasi  penal  berkaitan  dengan  masalah pembaharuan  hukum  pidana  ( Penal  Reform ),  berkaitan  juga  dengan  masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative  justice ,  ide  mengatasi  kekakuan  (formalitas)  dan  efek  negatif  dari  sistem peradilan  pidana  dan  sistem  pemidanaan  yang  berlaku,  serta  upaya  pencarian  upaya alternatif  pemidanaan  (selain  penjara). 11 Sebenarnya  dalam  masyarakat  Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan upaya penal bukan hal yang  baru,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  penyelesaian  dengan  pendekatan musyawarah.  Bila  dilihat  secara  historis  kultur  (budaya)  masyarakat  Indonesia  sangat menjunjung  tinggi  pendekatan  konsensus, 12 yang  lebih  mengutamakan  pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat. 13
Dalam penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan restorative justice yang menuntut  pelaku tindak pidana untuk dapat bertanggung jawab sekaligus memenuhi  kepentingan-kepentingan  korban  sebagai  pihak  yang  dirugikan  tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Dalam hukum  positif  Indonesia  perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  diluar  proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya.
Dalam  praktik  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesai,  walaupun  tidak  ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan
11 Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan .
12 Mushadi, Mediasi  Dan  Resolusi  Konflik  Di  Indonesia (Semarang:  Walisongo  Mediation  Center, 2007), 38.
13 Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011); Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014).
melalui  diskresi 14 aparat  penegak  hukum,  mekanisme  perdamaian,  lembaga  adat  dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa mediasi yang selama ini lazim dalam perkara perdata juga sudah banyak digunakan sebagai  alternatif atau model penyelesaian perkara pidana. 15 Menurut  Muladi,  model  konsensus  yang  dianggap  menimbulkan  konflik  baru  harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang  dalam  hal-hal  tertentu  lebih  memenuhi  tuntutan  keadilan  dan  efesien.  ADR  ini merupakan  bagian  dari  konsep restorative  justice yang  menempatkan  peradilan  pada posisi mediator. 16
Lembaga  kepolisian  mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan  apakah  suatu perbuatan  diteruskan  atau  tidak  diteruskan  dalam  proses  peradilan  pidana  dengan alasan-alasan  tertentu.  Dalam  perkara  tindak  pidana  ringan,  jika  apabila  hanya menimbulkan  kerugian  yang  kecil  atau  luka  yang  kecil,  biasanya  diselesaikan  dengan mediasi diantara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika akibat tersebut menimbulkan kerugian yang besar, seperti menyangkut  nyawa  orang  lain  serta  kerugian  yang  besar,  maka  mediasi  tidak  dapat dilakukan.  Adapun  pembayaran  ganti  kerugian  berupa  biaya  rumah  sakit  dan penguburan  jenazah  korban  hanya  sebagai  salah  satu  pertimbangan  yang  nantinya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. 17
Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses  mediasi  penal  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Kepolisian  dalam  tindak  pidana tertentu,  bukanlah  bentuk  diskresi  Kepolisian,  karena  dalam  diskresi  Kepolisian keputusan  yang  diambil  justru  bertentangan  dengan  peraturan  sehingga  melalui pertimbangan  yang  sangat  banyak  dan  strategis  untuk  kepentingan  orang  banyak. Sehingga  peran  polisi  bukan  sebagai  mediator,  melainkan  hanya  sebagai  saksi  yang menyaksikan  diselesaikannya  perkara  pidana  tersebut  melalui  kesepakatan perdamaian. 18
14 Murdan an d Safira Mustaqilla, “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
15 Faisal,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan,” Pranata Hukum 6, no. 1 (2011): 81.
16 Dedy  Sumardi,  Mansari  Mansari,  and  Maulana  Fickry  Albaba,  “Res toratif  Justice,  Diversi  Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu- X/2012,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum
Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 2 (2022): 248 – 65, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16010.
17 L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 43.
18 Romli Atmasasmita, Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Depok: Universitas Indonesia, 2008), 56.
Dalam “ Explanatory memorandum ” dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/ 19 tentang “ Mediation  in  Penal  Matters ”, Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  beberapa model mediasi penal sebagai berikut:
a. Model " informal mediation "
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana ( criminal justice personnel ) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang  para  pihak  untuk  melakukan  penyelesaian  informal  dengan  tujuan  tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
b. Model " Traditional village or tribal moots "
Model  ini  seluruh  masyarakat  bertemu  untuk  memecahkan  konflik  pidana  di antara warganya.
c. Model " victim-offender mediation "
1. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang  ditunjuk.  Banyak  variasi  dari  model  ini.  Mediatornya  dapat  berasal  dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
2. Mediasi  ini  dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan  proses,  baik  pada  tahap pemeriksaan  di  Kepolisian,  tahap  penuntutan,  tahap  pemidanaan  atau  setelah pemidanaan.
d. Model “ Reparation negotiation programmes "
1. Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana  kepada  korban,  biasanya  pada  saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Program  ini  tidak  berhubungan  dengan  rekonsiliasi  antara  para  pihak,  tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi.
e. Model “ Community panels or courts ”
Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
f. Model " Family and community group conferences "
1. Tidak  hanya  melibatkan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga  keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti Polisi dan Hakim anak) dan para pendukung korban.
2. Pelaku  dan  keluarganya  diharapkan  menghasilkan  kesepakatan  yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.
Dalam  hukum  pidana  jika  kita  mempermasalahkan  mediasi  penal  dalam  hal penentuan  pengganti  kerugian  dari  pelaku  kepada  korban  hal  ini  dimungkinkan,  yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti
kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi dicapai  kesepakatan,  maka  mediator  memberitahukan  kepada  penyidik  bahwa  telah dicapai  kesepakatan  melalui  mediasi  dengan  pembayaran  ganti  kerugian  dari  pelaku kepada  korban.  Hasil  kesepakatan  mediasi  penal  merupakan  putusan  final,  sehingga merupakan  alasan  penghapus  penuntutan.  Adanya  hasil  kesepakatan,  maka  penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan  BAP kepada  penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban.
Mediasi  penal  pada  tahap  penuntutan  ini  merupakan  kombinasi  antara  bentuk Victim-Offender  Mediation dan Reparation  Negotiation  Programme .  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecendrungan polarisasi bahwa “mediasi penal” dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  telah  dikenal  oleh  Hakim  Indonesia.  Dikaji  dari perspektif asas, norma dan teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”.  Dikatakan  “ada”  karena  praktik  mediasi  penal  telah  dilakukan  oleh  penegak hukum, masyarakat  Indonesia dan penyelesaian tersebut  dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam  ketentuan  undang-undang  tidak  dikenal  dalam  sistem  peradilan  pidana,  akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak  hukum,  terbatas  dan  sifatnya  parsial.  Pada  tataran  di  bawah  undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus  Melalui  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR)  serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

## C. Konsep Tindak Pidana Ringan
Tindak  pidana  ringan  ( tipiring )  adalah  tindak  pidana  yang  bersifat  ringan  atau tidak berbahaya dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan,  penganiayaan  ringan,  pencurian  ringan,  penggelapan  ringan,  penipuan  ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia  yang  merupakan  warisan  KUHP  Hindia  Belanda.  Sekalipun  KUHP  Hindia- Belanda  didasari  oleh  KUHP  Belanda,  namun  pembagian  bentuk  kejahatan  biasa  dan ringan  berasal  dari  Hindia-Belanda  sendiri  yang  kemudian  diadopsi  ke  dalam  KUHP Indonesia. Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan.
Pengaturan  mengenai  kejahatan  dan  pelanggaran  diletakkan  di  tempat  yang berbeda dalam KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 Pasal yang dibagi dalam tiga buku. Tiga buku itu:
a. Buku I, Ketentuan-ketentuan umum (juga disebut Bagian Umum, Algemeen  deel) – Pasal-Pasal 1-103.
b. Buku II, Kejahatan – Pasal-Pasal 104-448.
c. Buku III, Pelanggaran – Pasal-Pasal 449-569.
KUHP Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam KUHP Indonesia mengenal tindak pidana ringan, sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi, seiring  perkembangan  zaman  lembaga  tindak  pidana  ringan  semakin  dipertanyakan keberadaannya. Utrecht dalam buku “Hukum Pidana 1” menggunakan istilah kejahatan enteng  sebagai  padanan  kata  Lichte  misdrijven  dalam  bahasa  Belanda  atau  kejahatan ringan atau yang dalam tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana  Ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan  dapat  ditemukan  dalam  KUHAP  sebagai  ketentuan  hukum  pidana  formal  dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.
Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam buku II KUHP yang  merupakan  buku  di  mana  ditempatkan  delik  kejahatan,  ada  sembilan  pasal menyebutkan delik yang diberi klasifikasi sebagai kejahatan ringan. Sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan Ringan terhadap Hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai Penganiayaan Ringan, Pasal 364 mengenai  Pencurian  Ringan,  Pasal  373  mengenai  Penggelapan  Ringan,  Pasal  379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dalam Penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, dan Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan.

## D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal
Penggunaan  jalur  penal  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  memang  menjadi domein negara, hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. ” Memahami kebijakan negara yang telah menetapkan penyelesaian tindak pidana (termasuk  tindak  pidana  ringan)  harus  melalui  peradilan  negara  yang  dijalankan  oleh
sistem  peradilan  pidana,  maka  sudah  pasti  tata  cara  pelaksanaannya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  Acara  Pidana  yang  berlaku  (baik  yang  diatur  dalam KUHAP  maupun  oleh  perundang-undangan  operasional  yang  mengatur  kewenangan masing-masing  kekuasaan  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana). Memperhatikan tata cara pelaksanaan  peradilan pidana yang terdapat dalam  berbagai perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa model yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut “ due process model ”, yaitu suatu proses peradilan pidana yang  menekankan  pada  pemeriksaan  secara  teliti  dan  sistemik  yang  menginginkan adanya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  yang  ketat.  Penggunaan  model  ini menunjukkan bahwa tipe hukum yang dijalankan di Indonesia berada pada tataran yang otonom ( autonomous law ) yang mengelaborasi prosedural secara ketat berdasarkan asas legalitas formal.
Sistem peradilan pidana seperti ini akan memberikan dampak buruk apabila tidak dikelola  dengan  baik,  karena  kejahatan  (termasuk  tindak  pidana  ringan)  merupakan konflik sosial yang harus diselesaikan secara bijak dan konprehensif. Padahal diketahui sistem peradilan pidana yang menganut due process model dilandasi oleh nilai-nilai yang membatasi ( restricting ), menekan ( coercive ), dan merendahkan ( demeaning ). 19
Pada  perjalanannya,  ternyata  penggunaan  jalur  penal  yang  dilaksanakan  oleh sistem  peradilan  pidana  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan  justru  banyak menuai  kritikan,  baik  dilihat  dari  aspek  prosedur  pelaksanaan  maupun  terhadap manajemen sistem, terutama yang berhubungan dengan nilai keadilan substantif yang tidak  terberikan,  baik  terhadap  pelaku,  korban  dan  masyarakat.  Tujuan  penggunaan hukum  pidana  sebagai  alat  untuk  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam penyelesaian  tindak  pidana  ringan  hanya  terbatas  pada  pelaksanaan  prosedural peradilan.  Bahkan  penggunaan  jalur  penal  melalui  sistem  peradilan  pidana  dalam menyelesaikan tindak pidana ringan telah menimbulkan dampak negatif terhadap para pihak yang terlibat, bahkan menimbulkan dampak negatif pula terhadap citra peradilan pidana serta terhadap pengeluaran keuangan negara.
Negara telah memberikan alternatif penyelesaian hukum (termasuk tindak pidana ringan) untuk diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan para Hakim diwajibkan oleh negara untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam  masyarakat  (Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman).
Keberadaan  hukum-hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  merupakan  kearifan lokal ( local wisdom ) yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan di  luar  peradilan  pidana,  bahkan  dunia  internasional  melalui  PBB  telah  menekankan kepada  seluruh  negara  anggota  untuk  menggunakan  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  sebagai  kebijakan  yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana,
19 Atmasasmita, Sinergi  Kerja  Polri  Dan  Kejaksaan  Agung  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia .
baik  yang  ringan  maupun  yang  berat  melalui alternative  dispute  resolution (ADR). 20 Prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan oleh keadilan restoratif bertujuan:
a. adanya perbaikan terhadap korban atas kejahatan yang menimpanya;
b. pelaku menyadari bahwa perbutannya salah dan berakibat buruk terhadap korban serta masyarakat dan mau bertanggung jawab;
c. korban diberikan peluang untuk menentukan jalan keluar;
d. masyarakat mempunyai tanggung jawab dan berperan dalam penyelesaian tersebut.
Dalam  praktik  masyarakat  Indonesia,  ternyata  penyelesaian  terhadap  tindak pidana ringan banyak diselesaikan melalui nilai-nilai kearifan lokal yang didasarkan pada musyawarah  mufakat  dalam  rangka  mencapai  perdamaian.  Konstruksi  hukum  yang mendasari  penggunaan  kearifan  lokal  di  Indonesia  ini  justru  dibangun  jauh  sebelum kemerdekaan  yang  keberadaannya  dihormati  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda (meskipun  secara  berangsur-angsur  mulai  dihapuskan).  Hal  ini  dapat  dilihat  pada ketentuan  Pasal  3a  RO  ( Rechterlijke  Organisatie  en  het  Beleid  der  Justitie )  yang  dalam perkembangannya ketentuan ini ditarik ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan Padal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951.
Memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang relevan dengan nilai-nilai keadilan  yang  dimiliki  oleh  Pancasila  sebagai  cita  hukum  bangsa  Indonesia,  serta dimungkinkannya nilai-nilai kearifan lokal untuk digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, maka ditawarkan suatu model penyelesaian yang sangat dimungkinkan untuk  dilaksanakan  sebagai  alternatif  selain  dari  pada  penggunaan  sistem  peradilan pidana  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan.  Model  penyelesaian  yang dimaksudkan  adalah  penyelesaian  yang  bersifat  reintegratif,  yaitu  suatu  cara penyelesaian di luar peradilan pidana (swakarsa) dengan melibatkan struktural sistem peradilan pidana bersama-sama dengan komponen sosial kemasyarakatan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antar pihak karena adanya tindak pidana ringan. 21
Soerjono Soekanto memberi pandangan dalam penegakan hukum bahwa secara konsepsional  inti  dari  arti  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap mengejawantah  sikap  tindak  sebagai  rangkuman  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum  sebagai  suatu  proses  yang  pada  hakekatnya  merupakan  diskresi  menyangkut
20 Rusjdi Ali Muhammad, “Reconciliation for the Settl ement of Criminal Cases: Reactualization of Local  Wisdom  in  Indonesian  Criminal  Law  [Upaya  Perdamaian  Untuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana: Reaktualisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia],” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Politik
Hukum 10, no. 2 (November 19, 2021): 171, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339.
21 Muhammad and Sumardi, Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat  Aceh ; Sayuthi  Sayuthi  and  Dedy  Sumardi,  “MODEL  PENYELESAIAN  SENGKETA  WARIS  DALAM MASYARA KAT  ACEH,” Indonesian  Journal  of  Shariah  and  Justice 1,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i2.10.
pembuatan  keputusan  yang  secara  tidak  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi mempunyai  unsur  penilaian  pribadi  dan  pada  hakekatnya  diskresi  berada  diantara hukum dan moral. 22
Dalam  implementasi  penegakan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Soerjono Soekanto,  maka  tidak  jarang  dilakukan  alternatif  atau  upaya  penyelesaian  perkara melalui  mekaninsme  di  luar  pengadilan  atau  sebagaimana  dikenal  dengan  istilah Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai berkembang dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi yang kemudian dikenal dengan istilah “mediasi penal”.
Lembaga  Kepolisian  sendiri  dalam  upaya  penyelesaian  perkara  pidana  melalui mediasi  penal  telah  diterapkan  sejak  dikeluarkannya  Surat  Kapolri  Nomor  Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS pada tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui mekanisme diluar pengadilan ( Alternative Dispute Resolution ).
Pihak kepolisian dalam menerapkan mediasi penal baru bisa dilaksanakan apabila ada  kesepakatan  dari  para  pihak  baik  korban  maupun  dari  pihak  tersangka,  namun apabila tidak terdapat kesepakatan, maka akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku saat ini. 23 Dalam tindak pidana ringan yang memiliki nilai kerugian material kecil,  penyidik  pihak  Kepolisian  mengedepankan  untuk  menerapkan  mediasi  penal dengan berlandaskan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan para pihak. Adanya kesepakatan  para  pihak  korban  dan  pihak  tersangka  akan  sangat  efektif  dilaksanakan mediasi penal karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan manfaat dari penyelesaian  perkara tersebut dan penyelesaian perkara  tindak pidana ringan dengan nilai  kerugian  material  kecil  apabila  telah  diselesaiakan  melalui  mediasi  penal  dalam tingkat  penyidikan,  selain  memberi  kemanfaatan  bagi  korban  dan  pelaku,  juga meringankan beban penyidik karena kasus tersebut tidak dilanjutkan tahap selanjutnya.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tindak pidana ringan tidak disebutkan secara tersendiri, tetapi dalam Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  131/KMA/SKB/X/2012,  M.HH- 07.HM.03.02,  KEP-06/E/EJP/10/2012,  B/39/X/2012  Tahun  2012  menyebutkan beberapa Pasal yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:
a. Pencurian dalam Pasal 364 KUHP;
b. Penggelepan dalam Pasal 373 KUHP;
c. Penipuan dalam Pasal 379 KUHP;
d. Penipuan oleh penjual dalam Pasal 384 KUHP;
e. Perusakan dalam Pasal 407 KUHP;
f. Penadahan dalam Pasal 482 KUHP.
22 Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat (Jakarta: Academica, 1979).
23 William J. Sabol and Miranda L. Baumann, “Forecasting and Criminal Justice Policy and Practice,” American Journal of Criminal Justice 47, no. 6 (2022), https://doi.org/10.1007/s12103-022-09715-3.
Tindak  pidana  ringan  sebagaimana  dijelaskan  diatas  dapat  diancam  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Penerapan mediasi penal oleh Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan terbagi dalam metode mediasi penal ini dibagi menurut jenis pelakunya, apakah pelaku tindak pidana itu anak atau bukan. Jika bukan anak, maka penyelesaian perkara  melalui  mediasi  penal  merupakan  suatu  pilihan  apakah  para  pihak  berkenan untuk  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  penyidikan  melalui  metode  ini  atau  tidak. Sedangkan  untuk  pelaku  yang  dikategorikan  sebagai  anak  wajib  untuk  dilakukan. Penyidikan  suatu  perkara  tindak  pidana  ringan  dimulai  dengan  adanya  penerimaan laporan tentang suatu kejadian perkara tindak pidana ringan yang dialami oleh korban atau diketahui oleh masyarakat kepada pihak  kepolisian. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik  dan/atau  penyidik  pembantu  akan  melakukan  proses  lidik  dan  sidik  untuk memperjelas suatu perkara dan menentukan tersangka dalam hal ini merupakan tugas penyidik  dari  satuan  sub-unit  kerja  pidana  umum  yang  merupakan  bagian  unit  kerja reserse  kriminal.  Penyidik  dalam  melakukan  tugasnya  selalu  berusaha  menerapkan mediasi penal sebagai solusi utama dalam penanganan perkara tindak pidana ringan dan menawarkan  opsi  tersebut  terhadap  para  pihak  sebagai  solusi  menyelesaikan  tindak pidana ringan yang dampak sera nilai kerugian yang ditimbulkan masih relatif kecil dan masih  dapat  ditolelir,  sehingga  kondisi  yang  diakbatkan  oleh  tindak  pidana  tersebut masih dapat dikembalikan.
Dalam menjalankan tugasnya, penyidik mencoba untuk menekankan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk dapat memenuhi keinginan para pihak untuk melakukan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi penal dengan upaya perbaikan atas kesalahan yang dilakukan  oleh  pelaku.  Penerapan  mediasi  penal  sebagai  penyelesaian  perkara  tindak pidana ringan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingam antara pihak korban dan  pihak  pelaku  dipertemukan  untuk  bersama-sama  mencari  pemecah  masalah sekaligus mencari jalan keluar dimana akan tercipta rasa keadilan bagi masing-masing pihak, yang merupakan cita-cita dari hukum itu sendiri yang didasarkan pada landasan filsafat  hukum  adalah  keadilan  ( law  is  justice ).  Penerapan  mediasi  penal  dalam menentukan  upaya  perbaikan  pelaku  atas  kesalahannya  terhadap  korban  tidak  selalu berjalan mulus terkadang juga proses mediasi penal berjalan alot dan terkesan panas.
Pola mediasi yang digunakan oleh penyidik didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Upaya menemui jalan keluar dan para  pihak telah sepakat  melakukan  perdamaian,  penyidik  menghentikan  gelar  perkara  dengan menggunakan  kewenangan  diskresi  Kepolisian  dalam  penyidikan,  kemudian  penyidik membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor korban dan  saksi  pelapor  bahwa  perkara  yang  dilaporkan  telah  diselesaikan  melalui  mediasi penal secara kekeluargaan, sehingga penyidik tidak memproses lebih lanjut penyidikan. Dengan  demikian  terciptanya  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  untuk kepuasan atas pelayanan petugas kepolisian terhadap masyarakat.
Penerapan  kewenangan  diskresi  kepolisian  oleh  penyidik  dalam  penanganan perkara mediasi penal didasari oleh alasan adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku,  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  dan  mengedepankan  asas  keadilan  dan kemanfaatan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan undang- undang kepada penyidik untuk melakukan diskresi yang tertulis dalam Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana  hak  penyidik  untuk  tidak  melanjutkan  proses  hukum  terhadap  suatu  tindak pidana  sepanjang  demi  kepentingan  umum  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Republik Indonesia.

## E. Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal
Mediasi pidana dalam penanganan perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh  Satreskrim  Kepolisian  dalam  pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari  beberapa hambatan.  Rudi  Hardjianto  mengatakan  bahwa  dalam  menerapkan  mediasi  pidana terkendala pada beberapa hal antara lain, para pihak yang berperkara terkesan kurang kooperatif  untuk  dilakukan  mengenai  evaluasi  hasil  kesepakatan  mediasi.  Mereka beranggapan  bahwa  apabila  telah  diselesaikan  melalui  mediasi  penal,  maka  kasus dianggap  telah  selesai  dan  terkadang  pihak  terlapor  lalai  dalam  memenuhi  tanggung jawabnya terhadap kesepakatan yang disepakati bersama dalam mediasi.
Kendala lain dalam penerapan mediasi pidana dalam penanganan perkara tindak pidana ringan adalah secara yuridis belum di atur secara konkrit dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan hanya dikenal melalui mekanisme diskresi penyidik. Selain itu seringkali  korban  bersikeras  untuk  tetap  ingin  melanjutkan  kasus  yang  menimpanya ketahap selanjutnya, serta tidak ingin menyelesaikan dengan mekanisme mediasi penal. Hal  ini  maka  penyidik  tidak  dapat  menyelesaikannya  melalui  mediasi  penal,  karena persyaratan  utama  mediasi  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak  tidak  terpenuhi. Kendala lainnya adalah ketika pihak korban masih berkeinginan keras untuk melanjutkan proses  ke  tingkat  persidangan  meskipun  sudah  tercapai  keseakatan  dari  para  pihak dalam mediasi penal dan sudah dilakukan pencabutan laporan oleh penyidik.
Mendukung pernyataan Rudy Hidjianto di atas bahwa mediasi penal didasarkan pada kewenangan diskresi Kepolisian, maka ketika dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan muncul perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang melakukan gelar perkara yang muncul akibat peraturan yang mengaturnya belum diatur secara jelas.

## F. Upaya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal
Dalam  penerapan  mediasi  pidana  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana ringan,  jika  apabila  tidak  didukung  keinginan  para  pihak  terutama  korban  untuk menyelesaikan  secara  kekeluargaan  melalui  mediasi  pidana,  maka  perkara  harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Dalam kasus kerugian materiil yang diderita korban relatif kecil, maka penyidik mencoba memberi saran dan menjelaskan mengenai mediasi
pidana, akan tetapi kembali lagi pada keinginan korban karena korban adalah pihak yang dirugikan.  Tanpa  kesepakatan  para  pihak,  upaya  mediasi  pidana  mustahil  untuk dilakukan. Jika korban bersikeras untuk melanjutkan ke proses persidangan meski telah tercapai  kesepakatan  dalam  mediasi  pidana  dan  telah  dilakukan  pencabutan  laporan, maka pihak penyidik mememberi penjelasan bahwa sebuah kesepakatan dalam mediasi pidana itu telah menjadi perjanjian kedua pihak dan mengikat serta kasus tersebut akan dihentikan penyidikannya.

## G. Mediasi  Non  Penal:  Alternatif  Penyelesian  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  di Tingkat Penyidikan
Lembaga  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  ujung  tombak penegakan  hukum  pidana  yang  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  apakah  suatu perbuatan tertentu perlu dihentikan prosesnya atau dilanjutkan dalam proses peradilan pidana  dengan  alasan-alasan  tertentu,  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Indonesia “untuk  kepentingan  umum  dan  masyarakat,  pejabat  Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  dapat bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri. ” Sedangkan  ayat  (2)  mengatur  mengenai pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain  kewenangan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,  penyidik  diberi kewenangan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab. Dalam kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan tertulis di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang  untuk  menghentikan  penyidikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,  atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi  hukum.  Ketika  melakukan  penghentian  penyidikan  karena  hal  tersebut  penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka ataupun keluarganya.
Berbagai kewenangan Kepolisian di atas serta diskresi Kepolisian menjadi pintu gerbang  sekaligus  menjadi  landasan  penerapan  mediasi  pidana  dalam  peyelesaian perkara  tindak  pidana  ringan.  Akan  tetapi  sebagai  landasan  diskresi  Kepolisian  yang tercantum  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tidak jelas batasannya dalam kewenangan Kepolisian,  sehingga  dalam  kewenangan  diskresinya  untuk  penerapan  mediasi  pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan tersebut terdapat syarat-syarat yang dijadikan patokan dalam mediasi pidana sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana tindakan lain yang dimaksud  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam  lingkungan  jabatanya,  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang memaksa  dan  menghormati  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  dalam pelaksanaan  mediasi  pidana  oleh  penyidik  dilakukan  dengan  kesepakatan  para  pihak untuk bertemu secara bersama-sama menentukan solusi dari perkara yang dilaporkan dengan  penyidik  untuk  bertindak  sebagai  mediator  yang  bersikap  netral  dan mengutamakan kepentingan para pihak. Dengan demikian, apabila terdapat kesepakatan antara  para  pihak  maka  penyidik  menghentikan  proses  penyelesaian  tindak  pidana ringan di tingkat penyidikan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  Lembaga  Kepolisian  yang  berada  pada  garis terdepan  sebagai  pintu  masuk  gerbang  suatu  perkara  pidana  dengan  wewenangnya untuk melakukan mediasi penal yang belum memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berdasarkan Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS menjelaskan mengenai langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:
a. Mengupayakan  penanganan  kasus  pidana  yang  mempunyai  kerugian  materi  skala kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, kemudian diselesaiakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
c. Penyelesaian  kasus  pidana  yang  menggunakan  ADR  harus  berpsinsip  pada musyawaarah mufakat dan diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
d. Penyelesaian  kasus  pidana  dengan  menggunakan  ADR  harus  menghormati  norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan;
e. Memberdayakan anggota polisi masyarakat dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus  pidana  yang  mempunyai  kerugian  materiil  dalam  skala  kecil  dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
f. Untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak disentuh dengan tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan POLMAS.
Berdasarkan  Surat  KAPOLRI  Nomor  Polisi  B/3022/XII/2009/SDEOPS  dan diskresi  kepolisian  saja  maka  diharapkan  dapat  memaksimalkan  penerapan  mediasi pidana untuk perkara tindak pidana ringan yang memang dapat diselesaikan ditingkat penyidikan  untuk  menghindari  penumpukan  perkara  di  Pengadilan  dan  mengingat penerapan  mediasi  pidana  memiliki  banyak  keuntungan,  maka  diharapkan  segera mendapat  payung  hukum  yang  kuat  dengan  segera  diterbitkanya  Peraturan  Kapolri mengenai ini sebagai pedoman bagi penyidik.

## H. Kesimpulan
Upaya  penyelesaian  perkara  melalui  mekanisme  di  luar  pengadilan  atau sebagaimana  dikenal  dengan  istilah Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  merupakan salah  satu  bentuk  perkembagan  hukum  pidana  adalah  dalam  bentuk  mediasi  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah “mediasi  penal” .  Usaha  penyelesaian  tindak  pidana ringan  dapat  dilakukan  dengan  upaya  non  penal,  yaitu  melibatkan  tujuan  dari  hukum pidana  untuk  memulihkan  keadilan  yang  dikenal  dengan  istilah restorative  justice . Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan  pihak  lain  terkait  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bentuk dari upaya non penal dari penyelesaian tindak pidana ringan adalah mediasi. Mediasi dapat diterapkan pada semua tahap dalam proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pada tahap persidangan sekalipun. Namun pada dasarnya, mediasi pidana hanya untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi pidana  ini  hanya  berfokus  pada  kesalahan  yang  telah  dilakukan  dengan  melibatkan Lembaga  Kepolisian  sebagai  lembaga  hukum  pidana  yang  mempunyai  tugas  dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Daftar Kepustakaan
Abildanwa, T. “ Mediasi Penal Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis  Nilai-Nilai  Keseimbangan.  Jurnal  Pembaharuan  Hukum. ” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 1 (2016).
Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan . Semarang: Pustaka Magister, 2008.
Atmasasmita,  Romli. Sinergi  Kerja  Polri  Dan  Kejaksaan  Agung  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia . Depok: Universitas Indonesia, 2008.
Faisal. “ Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar Pengadilan. ” Pranata Hukum 6, no. 1 (2011).
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . 3rd ed. Malang: Bayu Media, 2007.
Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004.
Muhammad,  Rusjdi  Ali. “ Reconciliation  for  the  Settlement  of  Criminal  Cases: Reactualization  of  Local  Wisdom  in  Indonesian  Criminal  Law  [Upaya  Perdamaian Untuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana:  Reaktualisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Hukum Pidana Indonesia]. ” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2
(November 19, 2021): 171.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339.
Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
——— . Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.
Mulyadi, Lilik. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Bandung: Alumni, 2015.
——— . “ Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal, ” 2011.
Murdan,  and  Safira  Mustaqilla. “ Diskresi  Dan  Negara  Hukum:  Mewujudkan  Hukum Berkeadilan Masyarakat. ” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
Mushadi. Mediasi  Dan  Resolusi  Konflik  Di  Indonesia .  Semarang:  Walisongo  Mediation Center, 2007.
Sabol, William J., and Miranda L. Baumann. “ Forecasting and Criminal Justice Policy and Practice. ” American  Journal  of  Criminal  Justice 47,  no.  6  (2022). https://doi.org/10.1007/s12103-022-09715-3.
Sayuthi, Sayuthi, and Dedy Sumardi. “ MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT  ACEH. ” Indonesian  Journal  of  Shariah  and  Justice 1,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i2.10.
Soekanto, Soerjono. Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat . Jakarta: Academica, 1979.
Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. “ Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia. ” Samarah: Jurnal Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 5,  no.  1  (2021):  426 – 49.  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Sumardi, Dedy, Mansari Mansari, and Maulana Fickry Albaba. “ Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012. ” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 11,  no.  2  (2022):  248 – 65. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16010.
Waluyo,  Bambang. Viktimologi  Perlindungan  Korban  Dan  Saksi .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Konsep Dan Metode . Malang: Setara Press, 2013.
Yusriando. “ Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung  Supremasi  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional. ” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1 (2016).