## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK YANG BERDAMPAK PSIKIS TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN FORMAL ANAK

## -Wardatul Muchlisoh-

## ABSTRAK
Kekerasan  yang  berdampak  psikis  terhadap  pendidikan  anak  saat  ini  belum  diatur  secara  jelas  dalam undang-undang Indonesia. Undang-undang hanya  menjelaskan  mengenai  macam-macam bentuk dan aturan mengenai  kekerasan  secara  umum.  Permasalahan  akan  terjadi  ketika  seorang  anak  (pelajar)  mengalami kekerasan  baik  itu  kekerasan  fisik,  psikis,  ataupun  seksual  yang  berdampak  pada  psikis  korban  tidak  dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku, karena  kasus  kekerasan tersebut jika dibawa  ke ranah  hukum,  maka pelaku hanya dikenai pasal terkait kekerasan yang nampak atau luka yang terlihat. Sedangkan untuk dampak psikis  yang  dirasakan  korban  tidak  ada  aturan  untuk  memberikan  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  untuk bertanggung  jawab  terhadap  keadaan  psikis  korbannya.  Tujuan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  kekerasan  fisik yang berdampak psikis terhadap keberlangsungan pendidikan formal anak dan juga untuk mengetahui bentuk pengaturan  perlindungan  hukum  yang  tepat  bagi  anak  korban  kekerasan  fisik  yang  berdampak  psikis terhadap  keberlangsungan  pendidikan  formal  anak.  Penulisan  hukum  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis normatif dan Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Kekerasan, Psikis,  Pendidikan Anak

## ABSTRACT
Violence that has a psychological impact on children's education is currently not clearly regulated in Indonesian law. The law only explains the various forms and rules regarding violence in general. Problems will occur when a child (student) experiences violence, be it physical, psychological, or sexual violence that has an impact on the victim's psychological can not hold the perpetrator accountable, because if the case of violence is brought to the law, the perpetrator will only be subject to the article related to violence or visible wounds.  As  for  the  psychological  impact  felt  by  the  victims  there  are  no  rules  to  sanction  perpetrators  of violence to be responsible for the psychological state of their victims. The purpose of writing this law is to know  and  analyze  legal  protection  guarantees  for  children  victims  of  physical  violence  that  have psychological impact on the continuity of formal education of children and also to determine the appropriate form  of  legal  protection  for  children  victims  of  physical  violence  that  have  psychological  impact  on  the sustainability of children's formal education . This legal writing uses a type of normative juridical  and this study also uses a qualitative descriptive analysis method.
Keywords: Legal Protection, Violence, Psychic, Children's Education

## PENDAHULUAN
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia mencatat  pengaduan  terkait  dengan  persoalan anak sebanyak 3.849 kasus pada tahun 2017 ini lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya. 1 Tahun  2018  banyak  diketahui oleh masyarakat bahwa di sekolah tempat yang seharusnya digunakan anak-anak untuk
1 Dedi  Hendriani, “Catatan  Akhir  Tahun  KPAI meneropong
Persoalan
Anak” dalam
http://www.kpai.go.id/berita/catatan-akhir-tahun-kpai- meneropong-persoalan-anak,  diakses  tgl.  31  Desember
2017
menimba  ilmu  malah    menjadi  salah  satu tempat  berbahaya  bagi  anak-anak.  Hal  ini karena  banyaknya  kasus  kekerasan  yang dialami  oleh  anak  di  lingkungan  belajar mereka yakni di sekolah.
Menurut  KPAI,  kekerasan  di  sekolah paling  banyak  terjadi,  Kekerasan  disatuan pendidikan  cukup  tinggi,  baik  yang  dilakukan guru pada siswa, siswa terhadap guru, maupun siswa terhadap siswa lainnya. Data pengaduan di  KPAI  didominasi  oleh  kekerasan  fisik (72%). Yang kemudian diikuti dengan kekerasan psikis (9%), kekerasan finansial atau
pemalakan/pemerasan  (4%)  dan  kekerasan seksual  (2%). 2 Selain  itu  kasus bullying menjadi  kasus  tertinggi.  Paparan  kasus-kasus tersebut  yaitu  kekerasan  seksual  guru  yang tidak  dilaporkan  ke  KPAI  sekitar  13%, kekerasan psikis sekitar 9%, kekerasan seksual sekitar 2% sedangkan kekerasan fisik dan anak korban kebijakan mencapai 26%. 3
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia (KBBI), istilah kekerasan adalah perihal (yang bersifat,  berciri)  keras; perbuatan  seseorang atau  kelompok  orang  yang  menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  barang orang  lain; paksaan  dan  suatu  perbuatan  yang menimbulkan  kerusakan  fisik  atau  non  fisik (psikis).  Dalam  hukum  publik  dan  privat, kekerasan  merupakan  sebuah  ekspresi  baik yang  diakukan  secara  fisik  ataupun  secara verbal  yang  mencerminkan  pada  tindakan agresi  dan  penyerangan  pada  kebebasan  atau martabat  seseorang  yang  dapat  dilakukan  oleh perorangan  atau  sekelompok  orang  umumnya berkaitan  dengan  kewenangannya  yakni  bila diterjemahkan  secara  bebas  dapat  diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan  keabsahan  penggunaan  atau tindakan kesewenang-wenangan. 4
Kekerasan  menurut  bentuknya  dapat digolongkan  menjadi  beberapa  macam  yaitu kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologis  atau mental,  dan  kekerasan  struktural. 5 Indonesia adalah  negara  hukum,  maka  perlindungan hukum  yang  tepat  bagi  anak  yang  mengalami
2 Vicentius Jyestha, “KPAI Soroti Kasus Kekerasan Pendidikan yang Masih
Tinggi”
dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/02/kpai- soroti-kasus-kekerasan-pendidikan-yang-masih-tinggi, diakses tgl. 2 Mei 2018
3 Lihat  Anonim, “KPAI:  Terjadi  33  Kasus Kekerasan  Pada  Anak  Selama  April-Juli  2018” dalam https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/ kpai-terjadi-33-kasus-kekerasan-pada-anak-selama-april- juli/full, diakses tgl. 13 Agustus 2018
4 Lihat Anonim, “Kekerasan” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan,  diakses  tgl.  23 Januari 2018
5 Lihat  Anonim, “Macam-macam  Kekerasan” dalam http://ssyarof.blogspot.co.id/2013/06/macam- macam-kekerasan.html, diakses tgl. 10 Juni 2013
kekerasan  diperlukan  untuk  melindungi  hak- hak  anak.  Hak-hak  anak  itu  seperti  salah satunya mendapatkan pendidikan yang baik.
Dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  selanjutnya  disebut  undang-undang pendidikan  Ayat  (1)  mengatur  bahwa  Setiap warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu; sedangkan dalam Ayat (5) Setiap warga negara berhak  mendapat  kesempatan  meningkatkan pendidikan  sepanjang  hayat.  Maka  hak  bagi anak  untuk  memperoleh  pendidikan  sangatlah penting dan dijamin oleh peraturan perundang- undangan.
Salah  satu  kasus  kekerasan  yang  terjadi pada anak  yaitu  kasus  kekerasan  yang  dialami oleh  seorang  siswi  Sekolah  Dasar  yang  sering diejek  oleh  siswi  SMP  di  Thamrin  City. Peristiwa  terjadi  pada  Jumat,  14  Juli  2017 sekitar  pukul  13.30  WIB.  Berawal  dari  saling menghina  antara  korban  dan  pelaku,  karena merasa  dendam  si  pelaku  merasa  tidak  puas. Keesokan  harinya  pelaku  mencegat  dan meminta  korban  untuk  bertemu  di  Thamrin City  sepulang  sekolah,  disanalah  pelaku dengan  temannya  melakukan  penganiayaan pada  korban.  Penganiayaan  itu  direkam  dan disebarkan  ke  media  sosial  oleh  temannya yang lain. 6
Berdasarkan  kasus  di  atas,  yang  paling terlihat  adalah  kekerasan  fisik  yang  dialami oleh  korban.  Terlihat  pula  bahwa  kekerasan fisik  yang  terjadi  tersebut  selalu  diawali  oleh kekerasan psikis, entah dimulai dari saling ejek mengejek,  rasa  tidak  suka  berlebihan  hingga mengeluarkan  kata-kata  makian  dan  lain-lain sehingga  akhirnya  terjadilah  kekerasan  fisik. Jika  melihat  secara  kasat  mata  maka  akan terlihat  bahwa  korban  hanya  mengalami dampak  fisik  seperti  lebam-lebam,  dan  luka lainnya.  Namun  jika  diteliti  lebih  dalam  maka
6 Cici  Marlina  Rahayu, “Begini  Urutan  Kejadian Siswi  SMP  Bully  Siswi  SD  di  Thamrin  City” dalam http://news.detik.com/berita/d-3562776/begini-urutan- kejadian-siswi-smp-bully-siswi-sd-di-thamrin-city, diakses tgl. 17 Juli 2018
korban  tidak  hanya  memiliki  dampak  fisik saja,  tetapi  juga  dampak  psikis  yang  memang secara kasat mata tidak terlihat hanya saja akan dirasakan  oleh  korban  tersebut  ketika  korban mengingat peristiwa yang telah dialaminya.
Melihat  banyaknya  kasus  kekerasan  di lingkungan  sekolah  kerap  kali  kekerasan  yang terjadi  yaitu  kekerasan  fisik,  seksual  dan psikis.  Dari  berbagai  kekerasan  tersebut dampak  yang  pasti  akan  dialami  oleh  korban kekerasan yaitu dampak psikis terhadp korban. Jika dampak dari kekerasan fisik yang dialami oleh  anak  dapat  sembuh  dengan  mudah  lain halnya  dengan  berdampak  psikis  yang  dialami oleh  anak  korban  kekerasan.  Anak  yang  telah terganggu  psikologinya  secara  tidak  langsung memiliki  dampak  seperti  rasa  takut  yang berlebihan,  lebih  menutup  diri,  tidak  memiliki semangat untuk bersekolah akibat trauma yang pernah  dirasakannya,  pendidikan  yang  mulai terabaikan  begitu  saja,  hingga  memliki pemikiran negatif untuk mengakhiri hidup.
Kekerasan  fisik  yang  berdampak  psikis pada  anak  berarti  bahwa  anak  tersebut  telah merasakan  kekerasan  psikis.  Namun  tidak  ada cara yang menentukan seberapa parah kekerasan  psikis  yang  telah  dialami  sehingga hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  memproses lebih  lanjut.  Bahkan  dalam  suatu  kasus  ketika dipersidangkan  di  pengadilan,  korban  (anak) hanya  diberi  keadilan  akan  kekerasan  fisik yang  dialaminya  saja  sedangkan  kekerasan psikis  yang  terjadi  dan/atau  dampak  psikis yang dialaminya tidak dapat dimintai keadilan. Hal  ini  karena  aturan  terkait  hukuman kekerasan psikis dan/atau dampak psikis masih belum  diatur  secara  jelas  dalam  undang- undang.
Aturan  yang  terdapat  di  dalam  undang- undang  perlindungan  anak  masih  dianggap kurang  memberikan  perlindungan  bagi  anak korban  kekerasan  dan  masih  belum  dijelaskan lebih detail berkaitan mengenai  dampak psikis yang  dapat  terjadi  pada  anak.    Sehingga penegak hukum akan kesulitan untuk memproses  kasus  yang  berkaitan  dengan dampak psikis pada anak.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  metode  pendekatan  yuridis- normatif yaitu suatu metode pendekatan ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya. Adapun  jenis  data  yang  digunakan  terdiri  dari tiga  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer sebagai  bahan  hukum  yang  mengikat,  bahan hukum sekunder sebagai hasil olahan pendapat atau  pikiran  pakar-pakar  ahli  di  bidangnya yang  memberi  petunjuk  dan  bahan  hukum tersier  yang  memberikan  pemahaman  dan pengertian  untuk  mendukung  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  dengan  metode  analisis  deskriptif kualitatif  yaitu  menyajikan  kajian  pada  data- data yang diperoleh dari objek penelitian.

## HASIL PENELITIAN
A. Pengaturan Jaminan Perlindungan
Hukum  bagi  Anak  Korban  Kekerasan Fisik  yang  Berdampak  Psikis  terhadap Keberlangsungan  Pendidikan  Formal Anak 1) Faktor Penyebab dan Bentuk Kekerasan pada Anak
Kekerasan  ( violence )  berasal  dari  kata latin yakni, vis yang berari daya, kekuatan dan latus yang berarti membawa. Secara sosiologis, kekerasan merupakan konflik sosial yang tidak terkendali dalam lingkup masyarakat  yang  terjadi  karena  adanya kekuatan untuk melakukan kerusakan (tindakan  merusak)  dengan  mengabaikan norma dan nilai sosial.
Kekerasan  terhadap  anak  ( child  abuse ) adalah  semua  bentuk  perlakuan  menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan  seksual,  pelalaian,  eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan  cedera/kerugian  nyata  ataupun potensial terhadap kesehatan anak,
kelangsungan  hidup  anak,  tumbuh  kembang
anak,  atau  martabat  anak,  yang  dilakukan dalam  konteks  hubungan  tanggung  jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. 7 Pentingnya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan  adanya  tindakan  kekerasan terhadap  anak  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan  terhadap  anak  yang  saat  ini jumlahnya  semakin  meningkat.  Jika  berbicara mengenai  sebab-sebab  maka  akan  membahas mengenai  teori  viktimologi.  Dalam  teori viktimologi  (ilmu  yang  memperlajari  tentang korban) akan diketahui sebab-sebab dan akibat yang  terjadi  dengan  adanya  suatu  tindakan kekerasan  terhadap  anak,  yang  dalam  hal  ini anak  bertindak  sebagai  korban.  Maka  dengan mempelajari  faktor-faktor  yang  menyebabkan kekerasan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak di masyarakat.
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu:
a) Faktor  Lingkungan  Sosial  di  sekitar  anak yang  keras,  baik  dalam  bidang  ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.
b) Faktor Lingkungan Sekolah yang formalistis dan cenderung dehumanisasi .
c) Faktor dari sikap orang tua yang semakin permisif  (serba  membolehkan)  terhadap ikatan  nilai-nilai  moral,  serta  intensitas komunikasi  yang  tidak  lagi  intens  karena modernisasi  dan  profesionalisasi,  yang menuntut  individu  menekuni  keahliannya dan mengabdikan diri secara  total kepada dunia kerja.
d) Faktor  hilangnya  ruang  publik  untuk ekspresi  anak,  seperti  sedikitnya  tempat untuk  mengembangkan  potensi  anak dalam bidang olahraga, seni teater, musik, sastra,  permainan  kreatif  dan  sebagainya sehingga  anak-anak  lebih  melampiaskan kepada  hal-hal  yang  destruktif,  tidak terkendali,  tindakan  coba-coba,  tindakan mencari perhatian, melampiaskan
7 Fakih M, Buku Panduan Pelatihan Deteksi Dini dan  Penatalaksanaan  Korban  Child  Abuse  and  Neglect ( Jakarta, 2003), hlm. 77
heroisme di  depan  teman  sebaya  dan sebagainya. 8
Melihat  dari  macam-macam  faktor  yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua)  faktor  penting  yang  menyebabkan adanya  kekerasan  terhadap  anak,  yakni  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal (faktor  dari  dalam)  dipengaruhi  oleh  diri  anak itu  sendiri  dan  faktor  dari  keluarga  si  anak. Sedangkan  faktor  eksternal  (faktor  dari  luar) dipengaruhi  oleh  adanya  faktor  lingkungan tempat  tinggal  atau  berinteraksinya  si  anak, faktor  sistem  pengajaran  di  lingkungan sekolah, maupun faktor teknologi.
Salah satu contoh yang paling terlihat dari tindak  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak-anak adalah terjadinya pemukulan atau penyerangan secara  fisik  berkali-kali  sampai  terjadi  luka, lebam  atau  goresan.  Namun  demikian  perlu disadari  bahwa child  abuse sebetulnya  bukan hanya  berupa  pemukulan  atau  penyerangan fisik  (yang  terlihat)  saja,  melainkan  juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan  penyerangan  seksual  ( sexual  assault ), pemberian  makanan  yang  tidak  layak  bagi anak atau makanan kurang gizi ( malnutrition ), pengabaian  pendidikan  dan  kesehatan  yang berkaitan dengan medis ( medical abuse ). 9
Terry  E.  Lawson,  membagi  kekerasan terhadap anak ( child abuse ) menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 10
a) Emotional  abuse (Kekerasan  emosional) atau  biasa  disebut  juga  kekerasan  psikis, terjadi  ketika  orang  tua  mengetahui anaknya  membutuhkan  perhatian,  mereka justru mengabaikannya.
b) Verbal abuse (Kekerasan pada pengucapan/  lisan),  terjadi  ketika  ibu mengetahui  anaknya  meminta  perhatian,
8 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak:  Tawaran Gagasan  Peradilan  Anak  Tanpa  Pemidanaan (Jakarta, 2010), hlm. 97 dan 98
9 Bagong  Suyanto,  ( et.al. ), Krisis  dan  Child Abuse (Surabaya, 2002), hlm. 114
10 Terry  E.  Lawson.  “Bentuk-bentuk  Kekerasan pada Anak ( Child Abuse )” dalam http://www.duniapsikologi.com/kekerasan-pada-anak, diakses tanggal 12 Mei 2014
menyuruh  anak  itu  untuk  “diam”  atau “jangan menangis”.
c) Physical  abuse (Kekerasan  fisik),  ketika terjadinya tindakan memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam,  atau  benda-benda  keras  lainnya akan diingat oleh anak.
d) Sexual abuse (Kekerasan Seksual),
Kekerasan  jenis  ini  biasanya  tidak  terjadi selama  delapan  belas  bulan  pertama dalam kehidupan anak.
Segala  bentuk  kekerasan  terhadap  anak baik dalam bentuk kekerasan psikis, kekerasan fisik,  verbal,  maupun  seksual  akan  memiliki dampak  yang  sama  yakni  timbulnya  dampak psikis  terhadap  anak  yang  telah  merasakan kekerasan  tersebut,  misalnya  dikarenakan kekerasan terhadapnya, anak-anak akan mengalami  trauma  terhadap  kejadian  yang pernah dialaminya.
2) Dampak Psikis Akibat Kekerasan pada Pendidikan Anak
Penyia-nyiaan fisik yang sangat berpengaruh  terhadap  psikis  yang  berbentuk tindakan  melalaikan  anak,  dapat  berakibat kegagalan  pertumbuhan,  perkembangan  dan pelajaran.
Kecemasan  akibat  adanya  kekerasan terhadap  anak  telah  menyebar  ke  semua  kelas sosial.  Tindakan  kekerasan  yang  terjadi  di lingkup sekolah dapat mengganggu pendidikan anak dalam kegiatan belajar-mengajar, mengurangi  kepercayaan  anak  dan  orang  tua. Hal  ini  dikarenakan  oleh  tindakan  kekerasan yang  terjadi  pada  anak  memiliki  dampak- dampak  yang  menakutkan.  Baik  dampak  yang terlihat  secara  langsung  seperti  adanya  luka. Maupun  dampak  secara tidak  langsung  seperti sikap  atau  perilaku  anak  yang  berbeda  karena gangguan pada mentalnya.
Menurut beberapa catatan yang dilakukan oleh  para  ahli  perkembangan  anak,  kekerasan guru  terhadap  siswa  juga  memiliki  dampak yang  buruk  untuk  siswa  terutama  dalam kegiatan  belajar  mengajar.    Dampak  psikis
yang  dialami  oleh  siswa  biasanya  efek  yang ditimbulkan  dari  sisi  kejiwaan  adalah  rasa takut, malu bahkan trauma. Perbedaan perlakuan  dari  guru  pada  siswa  yang melakukan  pelanggaran  dapat  membuat  siswa cenderung  tidak  percaya  diri  dan  akhirnya prestasinya tidak akan berkembang. 11
Dampak  psikis  akibat  kekerasan  yang lain,  yaitu  anak  menarik  diri  dari  lingkup rumah  tangganya  dan  kata-kata  kasar  yang selalu  diterimanya  itu  menjadi  kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti ini. Perkembangan  kejiwaan  juga  mengalami gangguan, yaitu: gangguan kecerdasan, gangguan  emosi,  merasa  diirinya  jelek,  tidak dicintai,  tidak  dikehendaki,  muram  dan  tidak bahagia,  tidak  mampu  menyenangi  aktifitas, dan  melakukan  percobaan  bunih  diri,  lebih agresif,  kurang  dapat  bergaul,  perubahan tingkah  laku,  kurang  percaya  diri,  sering menyakiti  diri  sendiri,  dan  sering  mencoba bunuh  diri,  tingkah  laku  atau  pengetahuan seksual  anak  yang  tidak  sesuai  dengan umumnya. 12
Tindakan  kekerasan  baik  fisik,  seksual, ataupun  psikis  yang  dialami  anak-anak sesungguhnya  adalah  perilaku  yang  senantiasa akan memiliki dampak psikis.
Kekerasan  yang  berdampak  psikis  yang terjadi pada anak hanya bisa diketahui jenisnya dari  dampak  psikis  yang  dirasakan  oleh  tiap anak, karena kemampuan anak dalam menghadapi  tindak  kekerasan  yang  pernah dialami  oleh  dirinya  berbeda-beda.  Ada  anak yang  dapat  menangani  dampak  kekerasan dengan  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  anak lain,  ada  pula  yang  merasakan  trauma  yang tidak  bisa  disembuhkan  bahkan  hingga  anak tersebut  menjadi  dewasa.  Bahkan  beberapa kasus  menyebutkan  bahwa  pelaku  kekerasan terhadap  anak  merupakan  korban  kekerasan ketika masih anak-anak.
11 Tim Beranda Agensi, Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan (Jakarta, 2015), hlm. 61
12 Lihat  Daisy  Widiastuti  ( et.al .),  “Deteksi  Dini, Faktor  Risiko, dan  Dampak  Perlakuan  Salah  pada  Anak, Sari Pediatri”, Vol,7, No.2, September 2005, hlm. 111
Hal yang paling penting dalam mencegah terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  adalah kontrol  sosial.  Masyarakat  harus  saling mengawasi  perilaku  masyarakat  di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Memperhatikan gerak-gerik  masyarakat  (keluarga,  tetangga, lingkungan  sekolah,  dan  lain-lain).  Dengan pengawasan  sadar  yang  dilakukan  oleh masyarakat  sekitar  diharapkan  kekerasan terhadap anak akan semakin berkurang.
Ada  beberapa  dokumen  pendampingan terhadap  korban  kekerasan  seksual  yang diberikan  pendampingan  oleh  LSM  Penjara Indonesia  yakni  kasus  pertama  terjadi  pada Januari  Tahun  2019  di  Pasuruan  Jawa  Timur, korban  berinisial  B  (10  tahun)  merupakan Siswi kelas 4 SDN Rebalas 2 Kecamatan Grati Pasuruan  yang  dicabuli  ramai-ramai  oleh  3 teman  sekolah  didalam  kelas  saat  proses belajar mengajar. Akibatnya, korban mengalami  trauma  berat  membuat  tak  mau sekolah.  Pasca  kejadian  tersebut  dirinya  siswa kelas  4  warga  Desa  Rebalas  Kecamatan  Grati Pasuruan  tersebut  tak  mau  sekolah  lagi. Korban  masih  trauma  atas  kejadian  yang menimpa  dirinya.  Menurut  orang  tua  korban, putri  semata  wayang  pasangan  BH  (50  tahun) dan  AS  (  45  tahun),  diperkosa  ketika  guru kelas  sedang  ke  toilet  karena  sakit  perut. Korban  awalnya  diancam  dengan cutter oleh dua  pelaku  yang  tak  lain  tetangga  rumahnya. Karena takut, korban pun menuruti nafsu bejat 3  bocah  nakal  tersebut.  Korban  diperkosa  di atas meja ruang kelas, korban ditelanjangi dan digilir  satu  persatu oleh  pelaku  dengan disaksikan oleh teman-temannya. Meski
begitu,  temanya  dalam  satu  kelas  tak  bisa berbuat apa-apa, karena takut dengan kenakalan  pelaku.  Usai  melakukan  nafsu bejadnya,  mereka  pulang  ke  rumah  masing- masing. Sementara itu, Wakasek SDN Rebalas 2,  Nurisiati,  mengakui  3  anak  yang  mencabuli temannya tergolong nakal, meski sering sudah diberi nasihat. "Tetapi perilakunya tak berubah, hinga tidak naik kelas selama 4 kali.
Dari  kasus  di  atas,  kekerasan  yang dilakukan  oleh  pelaku  merupakan  kekerasan
seksual,  walaupun  kekerasan  yang  dilakukan adalah  kekerasan  seksual,  namun  timbul dampak psikis dari kekerasan tersebut.
Dari  peristiwa  saat  kekerasan  tersebut berlangsung  sudah  mengakibatkan  dampak psikis  yang  sangat  kuat  dan  terus  menerus hingga  kejadian  itu  berlalu  kepada  korban, korban  diancam,  dicabuli  dan  diperkosa  di depan teman-teman kelasnyanya sendiri membuat korban merasa malu, takut, khawatir, martabatnya hilang, kepercayaan dirinya hilang,  dan  pasti  ada  trauma  khususnya dilingkungan sekolah karena kejadian berlangsung  disekolah  dan  pada  saat  proses belajar  mengajar.  Hal  ini  membuat  korban tidak mau lagi untuk bersekolah.
Dari  kasus  tersebut  menunjukan  bahwa perlu  ada  jaminan  perlindungan  hukum  bagi korban  kekerasan  yang  berdampak  psikis terhadap pendidikan anak. Hal ini perlu karena pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  anak yang  dijamin  dan    dilindungi  oleh  konstitusi. Anak  memiliki  hak  untuk  memperoleh pendidikan  yang  aman  dan  nyaman.  Berbagai macam  kekerasan  yang  terjadi  di  lingkungan anak  khususnya  di  lingkungan  sekolah  sangat mempengaruhi  keinginan  dan  kemauan  anak untuk  menempuh  pendidikan.  Dampak  psikis dari kekerasan-kekerasan tersebut, mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang  otak  anak,  menghambat  anak  untuk berprestasi  dan  menjadikan  anak  yang  kurang percaya kepada kemampuan dirinya.
Data Pengaduan Anak sebagai Korban Kekerasan Tahun 2011-2016 No. Tahun Jumlah 1. 2011 56 2. 2012 130 3. 2013 96 4. 2014 159
5. 2015 154 6. 2016 97 Sumber: KPAI, Tahun 2017 3) Pengaturan Jaminan Perlindungan Hukum  bagi  Anak  Korban  Kekerasan Fisik  yang  Berdampak  Psikis  terhadap Keberlangsungan  Pendidikan  Formal

## Anak
Hukum  di  dalam  masyarakat  khususnya dalam  menghadapi  perubahan  masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya  perubahan  sosial.  Hukum  memiliki peran  yang  tidak  langsung  dalam  mendorong munculnya perubahan sosial yang berpengaruh langsung  terhadap  masyarakat  di  wilayah Nusantara. Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap orang dan sangat mempengaruhi
kehidupan dalam bermasyarakat. 13
Indonesia  sebagai  negara  hukum  jaminan atas  perlindungan  hukum  dalam  pelaksanaan segala aspek yang ada di masyarakat memiliki pengaruh  yang  sangat  penting  khususnya dalam  memberikan  jaminan  perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang berdampak  psikis  terhadap  pendidikan  anak. Pendidikan  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh hukum  karena  pendidikan  sangatlah  penting bagi  anak  dan  untuk  mewujudkan  amanat  dari konstitusi.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara
Indonesia Pasal 28b Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun  seperti  yang  kita  tahu bahwa  Indonesia  saat  ini  masih  jauh  dari kondisi  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut. Aturan  lainnya  terdapat  dalam  Undang-
13 Anonim, "Peran  dan  Fungsi  Hukum" dalam https://www.kompasiana.com/nurhadiansyah0650/5baf1e 96bde575344f392483/peran-dan-fungsi-hukum?page=all, diakses  tanggal  29  September  2019  pukul  14:00  oleh Kompasiana
Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1  Ayat  (2)  bahwa  Perlindungan  Anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan
penunjang yakni: Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-undang,  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).
Amanat Undang-undang Hak Asasi Manusia  Undang-undang  No.  39  tahun  1999 Pasal  33  (1)  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  kejam  tidak manusiawi,  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusian”,  sedangkan  Pasal  29  (1) menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.
Terkait  kekerasan  yang  sering  terjadi  di lingkungan  sekolah  dalam  Pasal  54  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  ayat (1)  mengatakan  bahwa  anak  di  dalam  dan  di
lingkungan satuan pendidikan wajib
mendapatkan  perlindungan  dari  tindakan kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidikan,  tenaga  kependidikan,  sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Adapun  yang  menjadi  persoalan  adalah bagaimana  nasib  anak  korban  kekerasan  yang berdampak  psikis  terhadap  pendidikan  anak, dalam Peraturan Perundang-undangannya masih  belum  mengatur  secara  khusus  dan masih  kabur  tentang  bentuk  pemidanaan  bagi pelaku  kekerasan  yang  berdampak  psikis  dan upaya hukum bagi anak korban kekerasan.
Jaminan  perlindungan  hukum  terhadap pendidikan  anak  dalam    lingkup  pendidikan sebenarnya  sudah  jelas  contohnya  seperti adanya  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  pendidikan  seperti  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  pemerintah Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Standarisasi Nasional Pendidikan, dan lain sebagainya.
Pandangan
Satjipto mengenai karakteristik  dan  fungsi  serta  peranan  hukum dalam  pembangunan  dibedakan  dalam  dua  hal yaitu  pertama,  hukum  selalu  ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari  dasar  hukum  dan  dasar  peraturan.  Kedua, hukum  dalam  pembangunan  adalah  sifat instrumental  yang  dipandang  telah  mengalami pertukaran  dengan  kekuatan-kekuatan  di  luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan  keputusan  politik  atau  hukum sebagai perekayasa sosial. 14
Menurut Ki Hajar Dewantara
merumuskan  pengertian  pendidikan  sebagai daya  upaya  untuk  memajukan  bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual  dan  tubuh  anak).  Dalam  Taman Siswa,  tidak  boleh  dipisahkan  bagian-bagian
14 Romli  Atmasasmita , Teori  Hukum  Integratif Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum  Pembangunan  dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta, 2012), hlm. 87-88
itu  agar  kita  memajukan  kesempurnaan  hidup, kehidupan,  kehidupan  dan  penghidupan  anak- anak yang kita didik, selaras  dengan dunianya. 15
Menurut  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003  Pasal  1  Ayat  (1)  sebagai  berikut: "Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,bangsa  dan negara”.  Pada  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa “pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai  agama, kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.”  Pada Ayat (3) disebutkan bahwa “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”
Ketersediannya  aturan  atau  undang- undang  di  atas  dalam  melindungi  anak  dari kekerasan  masih  belumlah  cukup.  Pada kenyataannya  semakin  modern  zaman  maka bentuk  kekerasan  terhadap  anak  juga  semakin beragam. Seperti salah satunya kekerasan yang berdampak psikis pada anak. Kekerasan dalam bentuk  ini  masih  belumlah  di  atur  dalam Perundang-undangan di Indonesia.
B. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum  yang  Tepat  bagi Anak  Korban Kekerasan  Fisik  yang  Berdampak Psikis terhadap Keberlangsungan Pendidikan Formal Anak
1) Perlindungan dengan Pendekatan
Hukum
15 Ki  Hajar  Dewantara, Karya  Ki  Hajar Dewantara, (Yogyakarta, 1977), hlm. 14
Perlindungan hukum sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak  hukum  atau  aparat  keamanan  untuk memberikan  rasa  aman,  baik  fisik  maupun mental,  kepada  korban  dan  sanksi  dari ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan  dari pihak manapun.
Perlindungan hukum tersebut dapat berupa  peraturan  perundang-undangan  atau tindakan  hukum,  atau  sanksi  pidana.  Aturan hukum  tidak  hanya  untuk  kepentingan  jangka pendek  saja,  akan  tetapi  harus  berdasarkan kepentingan  jangka  panjang.  Perlindungan hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang diberikan  terhadap  subyek  hukum  dalam bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  dari  fungsi  hukum  yaitu  konsep  di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan dan kedamaian.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum adalah perlindungan dengan pendekatan hukum  yang  merupakan  cara  memanfaatkan sarana  pidana  atau  sanksi  pidana.  Kasus kekerasan    terhadap    anak    seharusnya penanganannya    tidak    hanya  bertumpu    pada Undang-undang    tentang    Perlindungan    anak saja,    tetapi    juga    dikaitkan  dan  saling singkron dengan  undang-undang lainnya seperti  salah satunya Undang-undang  tentang Sistem    Pendidikan  Nasional.  Undang-undang tentang    Sistem    Pendidikan    Nasional    hanya menekankan  pada    mutu    pendidikan    dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan    pada  semua    jenjang    dan    jenis pendidikan.    Seharusnya    dalam    Undang- undang  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional, pihak    sekolah    wajib    memberikan pengawasan  tidak  hanya  berkaitan  dengan mutu  pendidikan  tetapi  juga  melakukan pengawasan  terhadap    segala    hal    perilaku anak  didik  dan  lingkungan  sekolah  sehingga aman untuk anak didik.
Secara  sederhana  dapatlah  dibedakan, bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat jalur  “hukum”  lebih  menitik  beratkan  pada sifat “ repressive ” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya
penanggulangan  hukum  pidana  melalui  sarana dalam  mengatur  masyarakat  lewat  perundang- undangan  pada  hakikatnya  merupakan  wujud suatu langkah kebijakan ( policy ).
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan hukum  pidana  lebih  menitik  beratkan  pada sifat “ Represive ” (Penindasan/ pemberantasan/ penumpasan),  setelah  kejahatan  atau  tindak pidana  terjadi.  Oleh  karena  itu,  kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum ( Law Enforcement ). Hukuman  atau  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan kepada  pelaku  diharapkan  dapat  memberikan efek jerah kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Dasar  hukum  dalam  menanggulangi permasalahan  berkaitan  dengan  kekerasan yang berdampak psikis pada anak perlu di atur dalam  Peraturan  Perundang  –  undangan Indonesia.
Berikut Tabel klasifikasi bobot delik: 16 Bobot Delik Jenis Pidana Keterangan Sangat Ringan Denda - Perumusannya tunggal - Denda Ringan Berat Penjara dan Denda - Perumusannya alternatif - Penjara 1-7 tahun Sangat Serius -Penjara - Perumusannya tunggal
16 Lihat  M.Syamsu  Rizal ,  “Model  Kebijakan Penal  dalam  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Seksual terhadap  Anak  (Sexual  Crime  on  Child)” (Surakarta, 2016),  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah, hlm. 16
- Mati -Dapat diakumulasikan dengan denda
Terkait  upaya  hukum  yang  diberikan kepada  pelaku  kekerasan  yang  berdampak pada  psikis  anak  jika  ditinjau  berdasarkan bobot  delik,  kekerasan  kepada  anak  termasuk delik  berat  sehingga  jenis  pidana  yang  dapat dikenakan  pada  pelaku  kekerasan  adalah pidana  penjara  dan  denda  serta  pelaku dikenakan tanggung jawab membiayai rehabilitasi anak korban hingga pulih.
Sedangkan  perlindungan  hukum  bagi korban  kekerasan fisik  yang  berdampak  psikis terhadap  keberlangsungan  pendidikan  formal anak  yakni  dengan  memuat  pengaturan mengenai  hak-hak  korban  kekerasan  baik  itu korban  kekerasan  fisik  atau  psikis  didalam undang-undang,  sehingga  apabila  ada  korban kekerasan  fisik  yang  berdampak  pada  psikis anak, maka korban dapat segera diberikan hak- haknya  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang.

## 2) Perlindungan  dengan  Pendekatan  Non Hukum
Upaya  perlindungan  dan  penanggulangan kejahatan  perlu  ditempuh  dengan  pendekatan kebijakan  yang  meliputi  adanya  keterpaduan (integritas)  antara  politik  kriminal  dan  politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan  kejahatan  dan  dampaknya bagi  korban  dengan  hukum  dan  non  hukum. Dalam  persoalan  perlindungan  bagi  anak korban  kekerasan  yang  berdampak  psikis terhadap  pendidikan  anak,  penggunaan  sarana hukum  tidak  cukup  efektif  dilihat  dari  masih tingginya kekerasan pada anak. 17
Ketidak  pedulian  masyarakat  yang  tidak mau  membuka  diri  ikut  mendukung  anak korban  dan  keengganan  masyarakat  untuk
17 Loc. cit , hlm. 138
melaporkan  tindakan  kekerasan  terhadap  anak karena  masyarakat  sulit  untuk  mendobrak tradisi lama yang mau berurusan dengan aparat penegak  hukum,  maka  sesempurna  apapun aturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dan mengandung unsur pidana untuk membuat jera pelaku,  akan  kurang  efektif  jika  tanpa  peran serta  masyarakat  dan  pihak  lain  disekeliling anak  korban.  Maka  langkah  yang  harus ditempuh  adalah  dengan  menggunakan  sarana non  hukum.  Sarana  non  hukum  dilakukan dengan usaha pencegahan dan penanggulangan tanpa menggunakan Hukum Pidana ( Prevention  without  punishment )  termasuk  di dalamnya  penerapan  sanksi  administratif  dan sanksi  perdata  juga.  Sarana  non  hukum  juga dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen  dalam  masyarakat  dan  orang terdekat  yang  berada  di  lingkungan  tumbuh kembang anak. 18
Upaya  perlindungan  hukum  kepada  anak korban  kekerasan  yang  berdampak  psikis terhadap  pendidikan  anak  dengan  menerapkan sistem non hukum yaitu memberikan rehabilitasi  kepada  anak  baik  dari  pemerintah maupun dari pihak pelaku kekerasan.
Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang  mempunyai  penyakit  serius  seperti trauma atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. 19
Untuk pencegahan di lingkungan sekolah, sekolah  diharuskan  memiliki  guru  bimbingan konseling  (BK)  yang  memiliki  sertifikat penanganan  kekerasan  kepada  anak,  di  setiap sekolah penting untuk merekrut guru bimbingan konseling yang memahami
18 Taufan  Symposion, “Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan” dalam http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non- penal-dalam-menanggulangi.html, diakses tgl 24 September 2012
19 David Arnot ( et.al.) Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan Tradisional , Jakarta  (PT  Bhuana  Ilmu  Populer,  2009), hlm. 180.
psikologi  anak  korban  kekerasan,  karena psikologi  sangat  berpengaruh  pada  tumbuh kembang  anak.  Oleh  karena  itu  penting  bagi pemerintah meninjau kembali sistem perekrutan guru bimbingan konseling dilingkungan sekolah dan lebih memperhatikan tingkah laku anak didiknya.
Pembenahan terhadap faktor yang mempengaruhi lingkungan/eksternal anak yakni  pergaulan  yang  perlu  dibatasi  dan terkontrol  serta  norma  yang  sopan  dan  santun yang ada di masyarakat ditanamkan dalam diri anak.  Pembenahan  terhadap  teknologi  yang mana  teknologi  saat  ini  berisi  konten-konten yang kurang baik untuk di tiru oleh anak-anak. Segala  komunikasi  anak  lebih  mudah  lewat media  sosial,  namun  seringkali  media  sosial dijadikan  alat  untuk  melakukan  kekerasan dengan  cara  menghina,  menghujat,  menyindir temannya sendiri ( cybercrime ).
Untuk  mencapai  perlindungan  bagi  anak korban  kekerasan  yang  berdampak  psikis terhadap  pendidikan  anak  maka  diperlukan adanya  sinergi  dari  masing-masing  pihak terkait  yang  memiliki  peranan  di  dalamnya, seperti:
1. Pemerintah
Pemerintah  dalam  hal  ini  yaitu  seluruh
pemerintah  Republik  Indonesia,  khususnya Pemerintah  Daerah  dan  Dinas  terkait  seperti
Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Pemerintah  yang  memiliki  peran  dalam menjamin  terlaksananya  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  kekerasan,  haruslah memantau  secara  langsung  dan  melakukan pembenahan terhadap  norma  hukum,  sehingga hukum  mengikuti  perkembangan  saat  ini. Pemerintah  melakukan  mitra  kerja  dengan berbagai  pihak  atau  lembaga  agar  peran kontrol  itu  terlaksana  dengan  baik  dan  saling mendukung.  Sehingga  segala  upaya  yang dilakukan  bersama  dapat  mencapai  yang diinginkan yaitu pencegahan terhadap terjadinya  kekerasan  kepada  anak  serta  anak mendapat pendidikan yang aman dan nyaman.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  memiliki  peran  yang  cukup  strategis melihat  dari  fungsi  dan  Tugas  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  KPAI melakukan  pengumpulan  data,  informasi, menerima  pengaduan  masyarakat,  melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan  terhadap  apapun. 20 KPAI  harus terus  aktif  dalam  hal  sosialisasi  dan  advokasi tentang  peraturan    perundang-undangan   yang berkaitan  dengan  perlindungan  anak;  KPAI tidak hanya menerima pengaduan  namun juga harus  selalu  melakukan  survei  di  lapangan; KPAI  juga  harus  lebih  kritis  dan  melakukan pengkajian  peraturan  perundang-undangan, kebijakan  pemerintah,  dan  kondisi  pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan  agama;  KPAI  harus  selalu  aktif  dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan  kepada berbagai pihak terutama Presiden,  DPR,  Instansi  pemerintah  terkait ditingkat   pusat  dan  daerah;  Mengumpulkan Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan  untuk  Komite  Hak  Anak  PBB ( Committee  on  the  Rights  of  the  Child )  di Geneva, Swiss; Melakukan pengawasan terhadap  penyelenggara  perlindungan  anak  di
Indonesia.
3. Polri sebagai Penegak Hukum
Polri  sebagai  penegak  hukum  memiliki andil  dalam  menegakan  amanat  konstitusi untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Polri harus membangun  suasana  positif  di  lingkungan masyarakat dan melakukan kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah dan lembaga yang terkait.
4. Pihak Orang Tua/Keluarga
20 Lihat Hilman Reza, “ Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak”, Penulisan  Skripsi Fakultas  Syari'ah  dan  Hukum  Univeritas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014), hlm. 6
Orang tua merupakan tempat pertama kali anak  memperoleh  perlindungan.  Orang  tua memiliki  peran  dalam  perkembangan  baik pendidikan,  sosial,  intelektual  dan  psikologis. Orang  tua  harus  membangun  suasana  akrab dengan  anak  agar  anak  merasa  mendapatkan perlindungan,  keamanan  dan  kasih  sayang. Oleh  karena  itu,  orang  tua  tidak  boleh  lalai dalam  mengawasi  dan  mengontrol  tumbuh kembang  anak.  Orang  tua  juga  harus membangun suasana akrab dengan lingkungan sekitar  anak,  baik  di  lingkungan  pendidikan yaitu orang tua selalu mengawasi perkembangan  anak  dengan  memantau  anak dari guru, di lingkungan sosial yaitu orang tua tidak  melarang  anak  dalam  bergaul  namun dalam  pergaulan  anak  orang  tua  harus mengawasi pergaulan anak, orang tua diposisikan  sebagai  sahabat  dalam  dunia pergaulan anak.
5. Lingkungan Masyarakat
Peran  masyarakat  di  lingkungan  sosial anak terhadap perlindungan anak dari kekerasan  anak  sangat  penting.  Masyarakat dapat  menilai  dan  mengamati  anak-anak  di sekitar  lingkungannya.  Ketika  melihat  anak  di lingkungannya  tersakiti  atau  menjadi  korban kekerasan, mayarakat dapat mengawasi, membantu  melindungi,  dan  menghibur  anak tersebut.
6. Lingkungan Pendidikan
Lingkungan  pendidikan  erat  kaitannya dengan  anak-anak.  Jika  berbicara  pendidikan anak,  maka  akan  berbicara  mengenai  sekolah tempat  anak  menimba  ilmu.  Anak-anak menghabiskan  banyak  waktu  di  sekolahnya tidak hanya untuk mencari ilmu akademik saja, namun juga mencari teman, mengasah kreatifitas dan hobinya (melakukan
ekstrakurikuler)  yang  dilakukan  di  sekolah pula.
Kehadiran
guru dalam proses
pembelajaran sebagai sarana mewariskan nilai- nilai  dan  norma-norma  masih  memegang peranan yang sangat penting.
Guru  sebagai  orang  yang  bertanggung jawab  di  sekolah  perlu  mengajarkan  hal-hal yang  baik  kepada  anak.  Selain  itu  guru  perlu mengawasi tingkah laku anak-anak di sekitarnya.  Karena  anak-anak  yang  pernah mengalami  kekerasan  akan  terlihat  berbeda dari  anak-anak  normal  lainnya.  Guru  harus bisa  melindungi  dan  mengawasi  anak-anak tersebut,  mencari  solusi  dari  permasalahan anak dan membantunya keluar dari permasalahan tersebut.
7. Pers Pers  sebagai  wadah  dalam  keterbukaan informasi  dan  kebebasan  berpendapat,  maka kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan  informasi  kepada  publik  melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.  Pers  yang  dimaksudkan  di  sini yakni para pencari berita, baik berita yang akan ditayangkan  di  televisi  maupun  media  sosial dan  koran.  Pers  menyajikan  berita  yang  baik dan  benar  adanya  mengenai  adanya  berbagai macam  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dapat terjadi  pada  anak-anak.  Diharapkan  dengan adanya  pers  dapat  memberikan  kewaspadaan kepada  orang-orang  yang  bertanggung  jawab terhadap  anak-anak,  baik  orang  tua  maupun guru  di  sekolah  untuk  lebih  mengawasi  anak- anak atau anak didik mereka.
Perlindungan  dalam  bentuk  non  hukum sebagai  pencegahan  adanya  kekerasan  pada anak  lainnya  yakni  sebagai  contoh  peran Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  yang secara substansial Pemerintah Daerah memberikan  perlindungan  terhadap  anak dengan  dibuatnya  Peraturan  Bupati  Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan  Madrasah  Diniyah.  Pemerintah Daerah  ingin  membuat  corak  pendidikan  di daerahnya tidak hanya berpusat hanya pendidikan  akademik  saja  melainkan  juga akhlak,  dengan  mendalami  ilmu-ilmu  agama Islam  untuk  dipahami  dan  diamalkan  oleh anak-anak  di  daerahnya.  Selain  itu  diharapkan dengan  mendalami  agama,  maka  anak-anak
dapat menghargai dan mengasihi teman-teman di lingkungannya, sehingga mencegah terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  dalam analisis  hasil  di  atas,  maka  dapat  diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Tindak kekerasan terhadap anak dianggap sebagai  masalah  sosial  yang  perilakunya merupakan perbuatan menyimpang dalam masyarakat.  Faktor  yang  menyebabkan adanya  kekerasan  terhadap  anak,  yakni faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Kekerasan  terhadap  anak  baik  dalam bentuk  kekerasan  psikis,  kekerasan  fisik, verbal,  maupun  seksual  akan  memiliki dampak  yang  sama  yakni  timbulnya dampak  psikis  terhadap  anak  yang  telah merasakan  kekerasan  tersebut.  Bentuk jaminan  perlindungan  hukum  bagi  anak korban  kekerasan  fisik  yang  berdampak psikis terhadap keberlangsungan pendidikan  formal  anak  di  Indonesia masih belum ada atau peraturannya masih kabur.  Sehingga  korban  yang  mengalami kekerasan  yang  berdampak  psikis  tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepada pelaku tindak kekerasan tersebut. Padahal dampak  dari  terganggunya  psikis  anak yakni  terancamnya  psikologi  anak  dan terhambatnya pendidikan anak.
2. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  tepat bagi  anak  korban  kekerasan  fisik  yang berdampak psikis terhadap
keberlangsungan  pendidikan  formal  anak yaitu  dengan  menerapkan  perlindungan dengan  pendekatan  hukum  dan  Non Hukum. Dalam bentuk upaya hukum yang diberikan  kepada  pelaku  kekerasan  jika ditinjau berdasarkan bobot delik, kekerasan  kepada  anak  termasuk  delik berat    sehingga  jenis  pidana  yang  dapat dikenakan  pada  pelaku  kekerasan  adalah pidana  penjara  dan  denda  serta  pelaku dikenakan  tanggung  jawab  membiayai rehabilitasi  anak  korban  hingga  pulih,
menerapkan pelaksanaan sistem peradilan anak  dan  pelaku  kekerasan  dikenai  ganti kerugian  dalam  bentuk  materil  maupun dalam  bentuk  pemidanaan.  Dalam  bentuk upaya  non  hukum  yaitu  memberikan rehabilitasi kepada anak baik dari pemerintah  maupun  dari  pihak  pelaku kekerasan.  Dalam  lingkungan  sekolah juga penting untuk memiliki guru bimbingan  konseling  yang  memiliki sertifikat  penanganan  kekerasan  kepada anak  agar  anak  mendapat  penanganan yang cepat dan dapat memahami psikologi anak korban kekerasan.
Dari  kesimpulan  di  atas  maka  terdapat beberapa saran untuk dijadikan masukan yakni untuk  mencapai  perlindungan  hukum  bagi anak korban kekerasan yang berdampak psikis terhadap  pendidikan  anak  maka  diperlukan adanya  sinergi  dari  masing-masing  pihak terkait  yang  memiliki  peranan  di  dalamnya, seperti pemerintah, kementerian pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan anak,  komisi  perlindungan  anak  Indonesia, pihak  penegak  hukum,  pihak  orang  tua, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan  pers.  Selain  itu  peraturan  perundang- undangan  terkait  perlindungan  bagi  anak korban  dan  pendidikan  perlu  saling  singkron dengan Undang-undang lainnya  seperti  salah satunya  Undang-undang    tentang    Sistem Pendidikan  Nasional.  Penting  pula  bagi pemerintah meninjau kembali sistem perekrutan  guru  bimbingan  konseling  di lingkungan  sekolah.  Oleh  karenanya  maka perlu ada revisi dalam undang-undang perlindungan anak untuk menambahkan terkait jaminan  perlindungan  bagi  anak  korban  yang berdampak psikis terhadap pendidikan anak.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Arnot, David, ( et.al .). 2009. Pustaka kesehatan  Populer  Pengobatan  Praktis: perawatan  Alternatif  dan  Tradisional . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Atmasasmita,  Romli.  2012. Teori  Hukum Integratif  Rekonstruksi  Terhadap  Teori
Hukum Pembangunan dan Teori Hukum  Progresif. Yogyakarta:  Genta
Publishing
Beranda  Agensi,  Tim.  2015. Mengasuh  dan
Mendidik  Buah  Hati  Tanpa  Kekerasan.
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Dewantara,  Ki  Hajar.  1977. Karya  Ki  Hajar Dewantara. Yogyakarta:  Majelis  Luhur
Persatuan Taman Siswa
M.,  Fakih.  2003. Buku  Panduan  Pelatihan Deteksi Dini dan  Penatalaksanaan
Korban  Child  Abuse  and  Neglect. Jakarta: IDI-UNICEF
Supeno,  Hadi.  2010. Kriminalisasi  Anak: Tawaran  Gagasan  Peradilan  Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama
Suyanto,  Bagong  ( et.al ).  2002. Krisis  dan Child Abuse . Surabaya: Airlangga University Jurnal/ Penulisan Hukum/ Makalah Reza, Hilman. 2014. “Peran  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap  Anak” .  Penulisan  Skripsi. Jakarta:  Fakultas  Syari'ah  dan  Hukum Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Rizal,  Muhammad  Syamsu.  2016. “Model Kebijakan Penal dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap  Anak  (Sexual  Crime  on Child)”. Surakarta:  Fakultas  Hukum
Universitas Muhammadiyah
Widiastuti, Daisy ( et.al ). 2005. “Deteksi Dini, Faktor  Risiko,  dan  Dampak  Perlakuan Salah  pada  Anak” .  Sari  Pediatri,  Vol,7, No.2, September
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1979  Nomor  32,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3143)Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  manusia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3886)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5332)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

## Data dalam Jaringan
Anonim, "Peran  dan  Fungsi Hukum" dalam https://www.kompasiana.com/nurhadians yah0650/5baf1e96bde575344f392483/per an-dan-fungsi-hukum?page=all,    diakses tanggal 29 September 2019
Lihat Anonim, “Kekerasan”
dalam https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan, diakses tgl. 23 Januari 2018
Lihat  Anonim, “KPAI:  Terjadi  33  Kasus Kekerasan Pada Anak Selama April-Juli
2018”
dalam
https://www.idntimes.com/news/indonesia /indianamalia/kpai-terjadi-33-kasus- kekerasan-pada-anak-selama-april- juli/full, diakses tgl. 13 Agustus 2018
Lihat  Anonim, “Macam-macam  Kekerasan”
dalam http://ssyarof.blogspot.co.id/2013/06/mac am-macam-kekerasan.html,  diakses  tgl. 10 Juni 2013
Hendriani, Dedi. “Catatan Akhir Tahun KPAI meneropong  Persoalan  Anak” dalam http://www.kpai.go.id/berita/catatan- akhir-tahun-kpai-meneropong-persoalan- anak, diakses tgl. 31 Desember 2017
Jyestha,  Vicentius. “KPAI  Soroti  Kasus Kekerasan  Pendidikan  yang  Masih Tinggi”
dalam http://www.tribunnews.com/nasional/201
8/05/02/kpai-soroti-kasus-kekerasan- pendidikan-yang-masih-tinggi, diakses tgl. 2 Mei 2018
Lawson,  Terry  E. “Bentuk-bentuk Kekerasan pada  Anak  (Child  Abuse)” dalam http://www.duniapsikologi.com/kekerasan -pada-anak, diakses tanggal 12 Mei 2014
Rahayu,  Cici  Marlina. “Begini  Urutan Kejadian  Siswi  SMP  Bully  Siswi  SD  di Thamrin City”
dalam
http://news.detik.com/berita/d- 3562776/begini-urutan-kejadian-siswi- smp-bully-siswi-sd-di-thamrin-city, diakses tgl. 17 Juli 2018
Symposion, Taufan. “Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan” dalam http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/ upaya-non-penal-dalam- menanggulangi.html, diakses tgl 24 September 2012