ANALISIS PERUBAHAN KRITERIA PERATURAN BAPEPAM LK NOMOR II.K.1 TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH TAHUN 2007, 2009, 2012

## Abdussalam dan Neni Nuraeni
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: abdussalam697@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  regulations  concerning  criteria  qualitative,  namely  the  type  of business and quantitative criteria, namely the ratio Islamic stock finance published in 2007, 2009 and 2012 in the form Bapepam and LK regulations. In Bapepam and LK regulations Number II.K.1 about  Criteria  and  Issuance  of  List  of  Sharia  Securities  there  is  still  tolerance  to  financial  ratios, namely  to  interest-based  debt  with  income  interest  based  and  other  non-halal  income.  In  the formulation of this study is how the changes, reasons and position of the Bapepam LK Regulation Number II.K.1 concerning Criteria and Issuance of List of Sharia Securities. This study aims (1) To find  out  changes  in  Qualitative  Criteria  and  Quantitative  Criteria  in  Bapepam  LK  Regulation Number II.K.1 about Criteria and Issuance of List of Sharia Securities in 2007, 2009, 2012. (2) For find out what is the reason for the changes in Bapepam LK regulations number II.K.1 about Criteria and  Issuance  of  Sharia  Securities  List  in  2007,  2009  and  2012.  (3)  To  determine  the  Position  of Bapepam LK Regulation Number II.K.1 about Criteria and Issuance of List of Sharia Securities in the legal system Capital Market in Indonesia. This research was conducted by juridical-normative method, namely analyze the contents of legislation in the form of Bapepam and Regulations LK. The source of the research is Bapepam LK Regulation Number II.K.1 and Fatwa DSN-MUI. Techniques for  collecting  data  through  interviews,  documentation  studies  and  literature  review.  Qualitative data analysis by collecting data to then be interpreted and conclusions taken. This study concludes (1)  changes  in  2007  to  2009  occur  changes  to  qualitative  and  quantitative  criteria  but  not  too significant.  Then  in  2009  to  2012  there  was  a  change  in  quantitative  criteria  that  is  to  financial ratios to point (a) interest-based debt ratios at appeal with total assets of not more than 45%. (2) the reason  that  happened  to  changes  from  2007  to  2009  were  to  provide  information  comprehensive about sharia securities, while changes from 2009 to 2012 are because the ratio calculation based on capital is considered irrelevant reasons: (i) Companies that lose (small capital) are not necessarily performance  going  forward  is  not  good;  (ii)  No  other  country  uses  that  ratio  capital-based.  (3) Bapepam LK Regulation Number II.K.1 concerning Criteria and The issuance of the List of Sharia Securities  is  still  valid  and  provides  reference  to  issuers  that  enter  the  List  of  Sharia  Securities. Even  though  it  is  currently  Bapepam  LK  has  been  abolished  and  merged  with  Bank  Indonesia  to become a Service Authority Finance (OJK). Because there are no new regulations issued by the FSA and Bank Indonesia, so that this regulation is still valid.
Keywords: qualitative criteria, quantitative criteria, list of sharia securities

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  peraturan  yang  mengenai  kriteria  kualitatif  yaitu terhadap jenis usaha dan kriteria kuantitatif yaitu terhadap rasio keuangan saham syariah yang terbit tahun 2007, 2009 dan 2012 dalam bentuk  peraturan Bapepam dan LK. Dalam peraturan  Bapepam  dan  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek Syariah masih terdapat toleransi terhadap rasio keuangan, yaitu terhadap utang berbasis bunga  dengan  pendapatan  berbasis  bunga  dan  pendapatan  tidak  halal  lainnya.  Dalam Rumusan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perubahan,  alasan  dan  kedudukan  Peraturan Bapepam  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah. Penelitian  ini  bertujuan (1) Untuk mengetahui perubahan Kriteria  Kualitatif dan Kriteria Kuantitatif dalam peraturan Bapepam LK  Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan  Penerbitan Daftar  Efek  Syariah  tahun  2007,  2009,  2012.  (2)  Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi alasan  terhadap  perubahan  peraturan  Bapepam  LK  nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan Penerbitan    Daftar  Efek  Syariah  Tahun  2007,  2009  dan  2012.  (3)  Untuk  mengetahui Kedudukan Peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek  Syariah  dalam  sistem  hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia.    Penelitian  ini  di  lakukan dengan  metode yuridis-normatif, yaitu  menganalisis  isi  peraturan  perundang-undangan berupa Peraturan Bapepam dan LK. Sumber penelitiannya adalah peraturan Bapepam LK Nomor II.K.1 dan Fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Analisis  datanya  secara  kualitatif  dengan  cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Penelitian ini  menyimpulkan  (1)  perubahan  pada  tahun  2007  ke  2009  terjadi  perubahan  terhadap kriteria  kualitatif  dan  kuantitatif  namun  tidak  terlalu  signifikan.  Selanjutnya  pada  tahun 2009  ke  2012  terjadi  perubahan  pada  kriteria  kuantitatif  yaitu  terhadap  rasio  keuangan terhadap  point  (a)  rasio  utang  berbasis  bunga  di  banding  dengan  total  asset  tidak  lebih dari  45%.  (2)  alasan  yang  terjadi  pada  perubahan  tahun  2007  ke  2009  yaitu  untuk memberikan  informasi  secara  komprehensif  tentang  efek  syariah,  sedangka  perubahan dari  tahun  2009  ke  2012  yaitu  karena  penghitungan  rasio  dengan  berdasarkan  modal dianggap  tidak  relevan  alasannya:  (i)  Perusahaan  yang  rugi  (modal  kecil)  belum  tentu performa  kedepannya  tidak  bagus;  (ii)  Tidak  ada  negara  lain  yang  menggunakan  rasio yang  berbasis  modal.  (3)  Peraturan  Bapepam  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah  ini  tetap  berlaku  dan  menjadai  acuan  terhadap  emiten yang  masuk  ke  Daftar  Efek  Syariah  (DES).  Meskipun  saat  ini  Bapepam  LK  telah  di hapuskan  dan  melebur  dengan  Bank  Indonesia  menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Karena  tidak  ada  peraturan  yang  baru  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  maupun  Bank Indonesia, sehingga peraturan ini masih berlaku.
Kata Kunci: kriteria kuliatatif, kriteria kuantitatif, daftar efek syariah

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  merupakan  industri yang  sangat  dinamis  karena  mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pasar mo- dal  juga  mempunyai  peranan  yang  sangat strategis  dalam  pembangunan  nasional sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan dalam  dunia  usaha  dan  wahana  investasi bagi  masyarakat.  Dalam  dunia  usaha  yang semakin  berkembang  tentunya  masyarakat membutuhkan  investasi  yang  sangat  meng- untungkan  dibanding  investasi  terhadap perbankan.  Saat  ini  pasar  modal  telah menjadi kehidupan masyarakat modern, sea- kan  menjadi  kebutuhan  mereka  dalam meningkatkan  nilai  aset  yag  mereka  miliki. Karena  dalam  Fatwa  DSN-MUI  nomor  40 bagian  menimbang  dinyatakan  bahwa perkembangan  ekonomi  suatu  negara  tidak lepasa dari perkembangan pasar modal.
Seperti  diketahui  bersama  bahwa sistem  perekonomian  negara  Indonesia  saat ini  terdapat  penyakit  kronis  yang  bernama inflasi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas)  karena  banyaknya  dan  cepatnya uang  (kertas)  beredar  sehingga  menyebab- kan  naiknya  harga  barang-barang.  Adanya inflasi  inilah  yang  menjadi  pemicu  penting- nya  pasar  modal  bagi  masyarakat  saat  ini. peran  pasar  modal  berfungsi  meningkatkan sistem  keuangan  yang  efisien  karena  akan memberikan kontribusi positif  bagi perkem- bangan perekonomian suatu negara.
Upaya  yang  bisa  ditempuh  untuk mengalahkan  inflasi  adalah  dengan  meng- embangkan  harta,  salah  satu  cara  untuk mengembangkan  harta  adalah  dengan berinvestasi  di  Pasar  Modal.  Instrumen investasi di pasar modal yang sudah di kenal
oleh  masyarakat  adalah  saham.  Saham adalah  sertifikat  yang  menunjukan  bukti kepemilikan  suatu  perusahaan,  dan  peme- gang  saham  memiliki  hak  klaim  atas  peng- hasilan  dan  aktiva  perusahaan  .  Dalam sistem  ekonomi  islam,  negara  juga  mem- punyai  kewenangan  untuk  mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat. Intervensi ini tidak  sekedar  mengadaptasi  hukum  Islam yang  sudah  tertera  dalam  teks  dalil,  namun juga  mengisi  kekosongan  hukum  yang terjadi dalam hukum Islam.
Dalam  rangka  mengisi  kekosongan hukum terkait dengan saham syariah, Bape- pam  LK  mengeluarkan  peraturan  nomor II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Tentu tidak semua saham yang listing  di  PT  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) boleh  menurut  kaca  mata  syariat  islam. Saham-saham  yang  memenuhi  kriteria  efek syariahlah  yang  boleh  masuk  dalam keranjang investasi. Kriteria tersebut diantaranya  masuk  kedalam  dua  kategori yang  pertama  adalah  kualitatif    ( Business Screening )  yaitu  tentang  kegiatan  usaha  per- usahaan  yaitu  meliputi:  (1)  Perjuadian  dan permainan  yang  tergolong  judi;  (2)  Per- dagangan  yang  dilarang  menurut  syariah; (3)  Jasa  keuangan  ribawi;  (4)  Memproduksi, mendistribusikan,  memperdagangkan,  dan menyediakan  barang  jasa  haram  zatnya, haram  bukan  zatnya  dan  barang  jasa  yang merusak moral atau bersifat madharat. Yang kedua  adalah  adalah  kuantitatif  ( Financial Screening )  yaitu  pada  aspek  keuangan perusahaan  yang  terdiri  dari  aspek  modal, hutang  dan  pendapatan  perusahaan    yang meliputi:  (1)  Total  utang  yang  berbasis bunga  disbanding  dengan  total  asset  tidak
lebih  dari  45%;  (2)  Total  pendapatan  bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibanding  dengan  total  pendapatan  usaha tidak lebih dari 10%.
Untuk  menganalisi  peraturan  Bape- pam  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ini, langkang pertama  yaitu  harus  mengetahui  mengenai isi dari peraturan Bapepam LK tersebut baik peraturan  pada  tahun  2007,  2009,  dan  2012. Dengan mengetahui terlebih dahulu terhadap  peraturan  tersebut  maka  akan dapat  melihat  dengan  jelas  isi  perubahan pada  peraturan  Bapepam  LK  Nomor  II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
Dalam  sisi  praktek  peraturan  Bape- pam  LK  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah  telah  dijadi- kan  pedoman  baik  untuk  investor  institusi (badan  hukum)  maupun  investor  perora- ngan  (retail).  Peraturan  Bapepam  LK  II.K.1 Tentang Kriteria dan Penerbitan  Daftar Efek Syariah  ini  tidak  permanen,  hal  ini  terlihat dari  beberapa  kali  penyempurnaan  yaitu pertama  kali  keluar  pada  tahun  2007,  selan- jutnya  ada  penyempurnaan  di  tahun  2009 dan terakhir penyempurnaan kembali tahun 2012.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  per- aturan  tersebut  bersifat  temporer  dan  dapat mengalami  penyempurnaan  sesuai  dengan kondisi  dan  perkembangan  yang  ada. Penyempurnaan  yang  lebih  baik  adalah menyelaraskan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Dapat  di  lihat  dengan  dilakukannya penyempurnaan  seberapa  besar  pengaruh yang  terjadi  terhadap  peraturan  Bapepam LK  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan  Penerbitan
Daftar Efek Syariah tersebut terhadap emiten (perusahaan)  yang  masuk  kedalam  Daftar Efek  Syariah,  apalagi  terhadap  ketatnya dalam kriteria saham syariah itu yang sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia  adalah  muslim  yang  seharusnya mengetahui  dengan  jelas  terhadap  kriteria saham syariah. Ketidak tahuan umat muslim terhadap  kriteria  saham  syariah  akan berakibat  fatal  terhadap  pilihan  instrumen investasinya  sehingga  beresiko  terjerumus kepada investasi yang dilarang syariat islam.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  meng- gunakan pendekatan pada penelitian yuridis- normatif ,  yaitu  meneliti  yang  dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  atau  di  terapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.  Penelitian  normatif  sering  juga disebut  dengan  penelitian doktrinal, yaitu penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah dokumen  peraturan  perundang-undangan dan bahan pustaka
Sumberdatanya  mengambil  dari  data primer  dan  sekunder.  Data  Primer  Sumber data  primer  yaitu  berupa  bahan-bahan hukum  yang  mempunyai  otoritas  yang terdiri  dari:  1)  Keputusan  Bapepam  LK Nomor:  KEP-314/BL/2007  Tentang  Kriteria dan  Penerbitan  Daftra  Efek  Syariah.  2) Keputusan  Bapepam  LK  Nomor:  KEP- 180/BL/2009 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftra Efek Syariah. 3) Keputusan Bapepam LK Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftra Efek Syariah Data  Sekunder.  Sumber  data  sekun- der adalah bahan hukum yang erat berhubu-
ngan  dengan  sumber  hukum  primer  dan dapat  membantu  menganalisis  dan  mema- hami bahan hukum perimer. Diantara bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  ada- lah:  1)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001  Tentang Pedoman Pelaksanaan  Investasi  untuk  Reksa  Dana Syariah.  2)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal.  3) Kajian  Teori  Kepustakaan,  seperti  karya ilmiah,  buku-buku,  tesis,  dan  sumber- sumber hukum tertulis lainnya.

## KONSEP  DAN  DAN  TEORI  EFEK SYARIAH
Pengertian  Efek  menurut  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga  komersial,  saham,  obligasi,  tanda bukti  utang, Unit  Penyertaan kontrak  inves- tasi  kolektif,  kontrak  berjangka  atas  Efek, dan  setiap derivatif  dari Efek.  Efek juga se- ring dikatakan sebagai surat  berharga, yaitu surat  yang  mempunyai  nilai  dari  sekedar selembar  kertas.  Efek  juga  dapat  dikate- gorikan menjadi dua, yaitu efek yang bersifat hutang dan efek yang besifat equitas.
Dalam Undang-Undang Pasar Modal tersebut  hanya  membahas  terkait  dengan Efek  secara  umum  dan  tidak  membahas terhadap  Efek  Syariah.  Hal  ini  disebabkan karena  Undang-Undang  Pasar  Modal  lahir pada  tahun  1995  dan  pada  saat  itu  belum ada  Pasar  Modal  Syariah  sehingga  secara
regulasi  tertulis  tidak  membasan  terkait dengan Pasar Modal Syariah. Namun seiring berkembangknya  Pasar  Modal  Syariah tentunya  menjadi  pendorong  bagi  semua pihak  untuk  melakukan  perubahan  UUPM agar  mengakomodasikan  perkembangan industri Pasar Modal.
Adanya  definisi  Efek  Syariah  dapat kita temukan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 40  Tahun  2003  Tentang  Pasar  Modal  Dan Pedoman Umum  Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menyebutkan bahwa Efek  Syariah  adalah    efek  sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  Pasar  Modal  adalah surat  berharga  yang  akad,  pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi  Prinsip-prinsip  Syariah.    Hal  ini datap  kita  simpulkan  bahwa  yang  menjadi pembeda  antara  Efek  Konvensional  dengan Efek  Syariah  ini  terletak  pada  penggunaan akadnya,  secara  pengelolaan  perusahaan, cara  penerbitann,  bentuk,  jenis  dan  macam- nya  tetap  sama,  meskipun  memiliki  istilah yang berbeda .

## Pembagian Efek
Dalam  pembagian  Efek  sebagaimana yang  sudah  dijelaskan  di  atas  yaitu  efek merupakan  surat  berharga  secara  umum, adapun  Efek  atau  surat  berharga  dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

## Saham
Saham  adalah  sertifikat  yang  menu- njukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan  pemegang  saham  memiliki  hak  klaim atas  penghasilan  dan  aktiva  perusahaan. Saham  merupakan  surat  berharga  yang bersifat  kepemilikan,  artinya  pemilik  saham
merupakan  pemilik  perusahaan,  semakin besar saham yang dimilikinya maka semakin besar kekuasaannya  di perusahaan tersebut. Setiap  pemilik  saham  memperoleh  sertifikat sebagai  tanda  kepemilikan  perusahaan. Perushaan  yang  sudah  go  public  dan terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  sehingga demikian disebut perusahaan piblik.

## Obligasi
Obligasi  adalah  sertifikat  yang  berisi kontrak  antara  investor  dan  perusahaan, yang  menyatakan  bahwa  investor  tersebut  / pemegang obligasi telah telah meminjamkan sejumlah  uang  kepada  perusahaan.  Perusa- haan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban  untuk  membayar  sesuai  jangka waktu  yang  telah  di  tetapkan  serta  pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
Dari  sisi  pihak  yang  menerbitkan obligasi,  maka  obligasi  dapat  dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, Obligasi Korporasi  (corporate  bond),  yaitu  yaitu obligasi  yang  diterbitkan  perusahaan,  baik perusahaan  publik  seperti  Telkom,  Indosat maupun perusahaan nonpublik seperti PLN, pegadaian  dan  lain-lain.  Kedua,  Obligasi Pemerintah (goverment bond), yaitu obligasi atau  surat  utang  yang  dikeluarkan  peme- rintah  suatu  negara.  Di  indonesia  jenis  obli- gasi  ini  terbagi  atas  Surat  Utang  Negara (SUN),  Obligasi  Ritel  Indonesia  (ORI),  Obli- gasi  Penjaminan,  Obligasi  Rekap,  Surat  Ber- harga  Syariah  Negara  (SBSN),  Sukuk  Ritel (Sukri).

## Reksa Dana
Dilihat  dari  asal  katanya,  reksadana berasal  dari  kata  ‘reksa’  yang  berarti  ‘jaga’ atau  ‘pelihara’  dan  kata  dana  yang  berarti
(kumpulan) uang, sehingga reksadana dapat di  artikan  sebagai  ‘kumpulan  uang  yang dipelihara  (bersama  untuk  suatu  kepen- tingan).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995  Tentang  Pasar  Modal,  Pasal  1  ayat  27 mendefinisikan  bahwa  reksadana  adalah wadah  yang  dipergunakan  untuk  meng- himpun dana dari masyarakat menghimpun dana  dari  masyarakat  investor  untuk  selan- jutnya  diinvestasikan  dalam  portofolio  efek oleh  Manajer  Invetsasi.  Ada  tiga  hal  yang terkait  dengan  definisi  tersebut,  yaitu:  (i) adanya  dana  dari  masyarakat  investor;  (ii) dana  tersebut  diinvestasikan  dalam  porto- folio  efek;  (iii)  dana  tersebut  di  kelola  oleh manajer  invetasi.    Dengan  demikian,  dana yang  ada  dalam  merupakan  dana  bersama para  investor,  sedangkan  manajer  investasi adalah  pihak  yang  dipercaya  untuk  menge- lola  dana  tersebut.  Reksadana  di  Amerika dikenal dengan istila Mutual Fund, sedangkan  di Inggris di kenal dengan  sebu- tan Unit Trust, dan di Jepang dikenal dengan istilah Investment Trust.

## Derivatif/ Turunan
Derivatif  merupakan  efek  turunan dari  efek  ‘utama’  baik  yang  bersifat  penyer- taan  maupun  utang.  Derivatif  terdiri  tasa efek  yang  diturunkan  dari  instrument  efek yang disebut ‚underlying‛.
Sehubungan  dengan  Pasar  Modal Syariah  yang  di  resmikan  pada  tahun  2003 oleh  menteri  keuangan,  sehingga  kita  juda dapat  mengenal  beberapa  instrumen  efek syariah, yaitu:
a. Saham Syariah adalah adalah bukti kepe- milikan  atas  suatu  perusahaan  yang memenuhi  kriteria  sebagaimana  ter-
cantum  dalam  pasal  3,  dan  tidak  ter- masuk  saham  yang  memiliki  hakhak istimewa.
b. Obligasi  Syariah    adalah  surat  berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Sya- riah  yang  dikeluarkan  Emiten  kepada pemegang  Obligasi  Syariah  yang  mewa- jibkan  Emiten  untuk  membayar  penda- patan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa  bagi  hasil/margin/fee  serta  mem- bayar  kembali  dana  obligasi  pada  saat jatuh tempo.
c. Reksa  Dana  Syariah  adalah  Reksa  Dana yang  beroperasi  menurut  ketentuan  dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad  antara  pemodal  sebagai  pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer  Investasi,  begitu  pula  penge- lolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal ,  maupun  antara  Manajer  Investasi sebagai  wakil  shahib  almal  dengan pengguna investasi.
d. Efek  Beragun  Aset  Syariah  adalah  Efek yang  diterbitkan  oleh  kontrak  investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,  tagihan  yang  timbul  di kemudian  hari,  jual  beli  pemilikan  aset fisik  oleh  lembaga  keuangan,  Efek bersifat  investasi  yang  dijamin  oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus  kas  serta  aset  keuangan setara,  yang  sesuai  dengan  Prinsip- prinsip Syariah.
e. Surat  berharga  komersial  Syariah  adalah surat  pengakuan  atas  suatu  pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .
f. Waran  berdasarkan  prinsip  syariah adalah  efek  yang  diterbitkan  oleh  suatu perusahaan  yang  memberi  hak  kepada pemegang  efek  yang  termasuk  dalam Daftar  Efek  Syariah  (DES)  untuk  meme- san  saham  dari  emiten  pada  harga tertentu  untuk  jangka  waktu  6  (enam) bulan  atau  lebih  sejak  diterbitkannya tersebut.  Harga  pelaksanaan  Waran Syariah adalah harga yang telah ditetapkan  oleh  Emiten  bagi  pemegang waran  untuk  membeli  efek  yang  baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan.
g. Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu (HMETD)  Syariah  adalah  hak  yang melekat  pada  saham  yang  termasuk dalam  Daftar  Efek  Syariah  (DES)  yang memungkinkan  para  pemegang  saham yang  ada  untuk  membeli  Efek  baru;  ter- masuk saham, efek yang dapat dikonver- sikan  menjadi  saham  dan  waran,  sebe- lum  ditawarkan  kepada  Pihak  lain.  Hak tersebut  wajib  dapat  dialihkan.  Harga pelaksanaan  HMETD  Syariah  adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi  pemegang  HMETD  Syariah  untuk membeli efek

## KRITERIA SAHAM SYARIAH
Salah  satu  hal  dalam  Pasar  Modal Syariah  adalah  menentuka  kriteria  saham syariah.  Kriteri  penerbitan  saham  syariah dari  masing-masing  Negara  meurujuk  pada pendapatn ulama klasik yang berbeda ketika membuat  kriteria  yang  akan  diterapkan pada  indeks  masing-masing  negara.  Per- bedaan pengguanak kriteria oleh ulama juga dipengaruhi  oleh  kondisi  objektif  masing-
masing  negara  yang  berkaitan  dengan jumlah perusahaan, objek usaha, dan karak- teristik  keuangan.  Negara  yang  memiliki banyak  perushaan  (terdaftar  pada  bursa efek), cenderung menerapkan kriteria syariah  yang  lebih  ketat,  dan  sebaliknya pada negara yang cenderung sedikit jumlah perusahaannya.
Kriteria  saham  syariah  di  Indonesia dilakukan  dengan  melakukan  penyaringan dua  kali,  pertama  penyaringan  dari  aspek Kualitatif  yaitu  terhadap  jenis  usaha  emiten (perusahaan)  dan  kedua  penyaringan  dari aspek  Kuantitatif  yaitu  dari  aspek  rasio keuangan emiten (perusahaan).

## Kriteria Kualitatif
Kriteria  kualitatif  terdapat  pada Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesaia  (DSN-MUI)  Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal dan  Pedomam  Umum  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal. Dalam  Fatwa  tersebut  di  tetapkan  bahwa kriteria emiten atau perusahaan publik yang sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
‚Jenis  kegiatan  usaha  yang  bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  1  di  atas, antara lain:‛
a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. lembaga keuangan konvensional (r ibawi ), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
c. produsen,  distributor,  serta  pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan)  yang  pada  saat  transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepa- da lembaga keuangan ribawi lebih domi- nan dari modalnya.
Dalam kriteria tersebut masih bersifat umum  dan  membutuhkan  penjelasan  yang elebih  rinci  dan  detail.  Berpedoma  kepada Fatwa  tersebut,  Bapepam  LK  mengeluarkan keputusan  Nomor:  208/BL/2012  tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Menurut peraturan tersebut efek yang sesuai dengan prinsip syariah itu sebagai berikut:
‚Efek  berupa  saham  termasuk  Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang tidak  menyatakan  bahwa  kegiatan  usaha serta  cara  pengelolaan  usahanya  dilakukan berdasarkan  prinsip  syariah,  sepanjang Emiten  atau  Perusahaan  Publik  tersebut tidak  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai berikut:‛
1) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
2) perdagangan  yang  dilarang  menurut syariah, antara lain:
a. perdagangan  yang  tidak  disertai dengan penyerahan barang/jasa;
b. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
3) jasa keuangan ribawi, antara lain:
a. bankberbasis bunga;
b. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
4) jual  beli  risiko  yang  mengandung  unsur ketidakpastian  (gharar)  dan/atau  judi ( maisir ),  antara  lain  asuransi  konve- nsional;
5) memproduksi,  mendistribusikan,  mem- perdagangkan,  dan/atau  menyediakan antara lain:
a. barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
b. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
c. barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
6) melakukan  transaksi  yang  mengandung unsur suap (risywah);
Berdasarkan penjelasan di atas, antara Fatwa  DSN-MUI  dan  Bapepam-LK  (saat  ini menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan)  terdapat persamaan  dalam  hal  melakukan  screening terhadap  kriteria  usaha  emiten  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.  Oleh  karena  itu,  investor  muslim dapat  menginvestasikan  dananya  pada proyek  pembangunan  di  sektor  riil  atau perdagangan  yang  diperbolehkan  oleh syariah  kecuali  industri  yang  memproduksi barang  haram,  misalnya  industri  perjudian, lembaga  keuangan  konvesional  (ribawi), produsen, distributor, serta pedagang makanan  dan  minuman  yang  haram,  dan sebagainya.
Namun  jika  diperhatikan  terhadap obyek  usaha  berdasarkan  keputusan  DSN- MUI  dan  Bapepam-LK  tersebut,  sangat sedikit  secara  eksplisit  menjelaskan  jenis- jenis  kegiatan  yang  bertentangan  dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentunya jauh berbeda  jika  dibandingkan  dengan  fatwa
dewan  syariah  pada  negara  yang  lain. Misalnya  pada  Dow  Jones  Islamic  Markert Index  (DJIM),  melarang  alkohol,  minuman keras,  tembakau,  senjata,  alat  perang, pornografi serta industri hiburan.
Dengan demikian, diharapkan kriteria obyek usaha diharapkan tidak hanya difokuskan  pada  negative  screening  (obyek emiten yang bersifat halal dan haram), akan tetapi  juga  menekankan  positive  screening terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap  memberikan  kemaslahatan  umat manusia  dan  perbaikan  dunia,  seperti pemeliharaan  lingkungan,  kecelakaan  kerja minimal,  persamaan  gaji,  produk  ramah lingkungan, dan lain-lain

## Kriteria Kuantitatif
Berdasarkan  peraturan  Bapepam-LK juga  diharuskan  melakukan  screening terhadap  kiriteria  kuantitatif  yaitu  terhadap total  hutang  yang  berbasis  bunga  dan  total pendapatan  bunga  dikenal  dengan  rasio keuangan (financial).
a. Rasio Uatang Berbasis Bunga
Kriteri  rasio  utang  berbasis  bungan berkaitang  dengan  strategi  perdagangan suatu  perusahaan.  Strategi  perdagangan suatu  perusahaan  dibuat  dengan  per- timbangan  bagaimana  membentuk  struktur pendanaan yang dapat meminimalkan biaya modal  atau  cost  of  capital.  Sebagaimana diketahui,  sumber  pendanaan  di  dalam  su- atu  perusahaan  mengan  dung  biaya  modal, diantaranya  yaitu  utang  yang  mengandung biaya  berupa  bunga  dan  equitas  seperti saham  juga  yang  mengandung  biaya  yaitu berupa  deviden  yang  harus  diberikan kepada investor atau pemegang saham.
Sehingga  strategi  modal  menjadi penting  karena  dalam  memilih  apakah perusahaan menggunakan utang atau ekuitas  (saham)  membawa  konsekwensi terhadp  rasio  dan  return.  Jika  perusahaan mengguanakan  utang,  maka  perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berupa penghematan pajak ( tax saving ). Dilain pihak penggunaan utang juga mengandung resiko, karena  adanya  bebat  tetap.  Tade  off  theory menyatakan bahwa perusahaan akan meng- gunakan  hutang,  hutang  akan  memberikan tax saving tetapi itu juga sampai titik tertentu, dan  selanjutnya  akan  menimbulkan  biaya financial distress dan biaya keagenan ( agency cost )  yang  mengakibatkan  turunnya  nilai perusahaan ( velue of teh firm ). (Fama, 2000).
Utang yang mempunyai resiko tinggi adalah  utang  jangka  panjang,  dalam  hal  ini biasanya  berbasis  bunga  (ribawi).  Adapun utang  jangka  pendek  biasanya  tidak  terlalu beresiko.  Salah  satu  kriteria  dalam  menen- tukan saham syariah adalah rasio utang ber- basis bunga. Hal ini bermakna bahwa harus ada  pembatasan  rasio  utang  ribawi  suaru perusahaan  agar  dapat  agat  tidak  mem- punyai resiko yang tinggi.
Literatur  hukum  islam  tidak  mela- rang  aktivitas  transaksi  utang  piutang.  Hal ini  berdasarkan  keumuman  praktek  pada masa  Nabi  Muhammad  saw,  utang  yang dilarang  dalam  hukum  islam  adalah  utang yang mengandung unsur riba.
Kriteria  rasio  utang  berbasis  bunga dinisbatkan  kepada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  Nomor:  40/DSN-MUI/X/2003  Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan  Prinsi-Prinsip  Syariah  di  Bidang
Pasar  Modal.  Dalam  Fatwa  ini  di  jelaskan sebagai berikut:
‚Jenis  kegiatan  usaha  yang  bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  1  di  atas, antara  lain:‛  a)  melakukan  investasi  pada Emiten  (perusahaan)  yang  pada  saat transaksi    tingkat  (nisbah)  hutang  perusa- haan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
Fatwa  tersebut  kemudaian  di  adopsi menjadi  Peraturan  Bapepam  LK  Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek  Syariah  tahun  2012,  yang  terdapat dalam  lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam LK  Nomor:  208/BL/2012,  yaitu  memenuhi rasio-rasio  keuangan  sebagai  berikut:  total utang  yang  berbasis  bunga  dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus);

## b. Rasio Pendapatan Berbasis Bunga
Tahapan  kedua  yaitu  rasio  penda- patan  berbasis  bunga  dan  pendapatan  tidak halal  lainnya.  Saat  ini  bermuamalah  dengan lembagan  keuangan  konvensional  adlah sesuatu  yang  belum  bisa  dihindari  pada kondisi  sekarang  ini,  dimana  lembaga keuangan  konvensional  masih  banyak  men- dominasi.  Perusahaan  (emiten)  dalam  ope- rasionalnya masih menempatkan dananya di lembaga  keuangan  konvensional  sehingga ada  pendapatan  yang  berbasis  bunga. Sehingga  pendapatan  perusahaan  akan bercampur  antara  yang  halal  dengan  yang haram.
Kriteria  rasio  keuangan  saham  syari- ah,  dalam  hal  ini  rasio  pendapatan  berbasis bunga dan tidak halal lainnya terdapat pada
peraturan Bapepam LK Nomor II.K1 tentang Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah tahun  2012,  yang  terdapat  dalam  lampiran Keputusan  Ketua  Bapepam  LK  Nomor: 208/BL/2012,  yaitu  memenuhi  rasio-rasio keuangan  sebagai  berikut:  (2)  total  pen- dapatan bunga dan pendapatan   tidak halal lainnya dibandingka dengan total pendapatan  usaha  (revenue)  dan    pendapa- tan  lain-lain  tidak  lebih  dari  10%      (sepuluh per seratus);
Toleransi  pendapatan  non  halal pada perusahaan  yang  tergabung  dalam  pasar modal  syariah  mengacu  pad  pendapat  ula- ma. Ibnu Taimiyah berpendapat, bercampur antara harta yang halal dengan yang haram, maka  harta  yang  haram  tersebut  tidak dijadikan  harta  yang  halal  menjadi  haram. Harta  yang  bersifat  haram  dikeluarkan sehingga menjadi halal.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka dapat  dirumuskan  bahwa  salah  satu  instru- men  investasi  syariah  yaitu  saham  syariah. Agar  dapat  menjadi  Saham  Syariah,  emiten atau  perusahaan  publik  harus  memenuhi kedua  kriteria  tersebuh,  baik  dari  kriterian kuantitatif maupun kualitatif. Kriteria kuntitatif  terdiri  dari  total  utang  yang berbasis  bunga  dibandingkan  dengan  total aset tidak lebih dari 45%, sedangkan Kriteria Kuantitatif  terdiri  dari  total  pendapatan bunga  dan  pendapatan  tidak  halal  lainnya dibandingkan  dengan  total  pendapatan usaha  (revenue)  dan  pendapatan  lain-lain tidak lebih dari 10%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan  Kriteria  Kualitatif  dan Kriteria Kuantitatif dalam peraturan Bapepam  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria dan  Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah  tahun 2007,  2009,  2012,    dalam  sisi  praktek peraturan  Bapepam  LK  II.K.1  Tentang Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah telah dijadikan pedoman baik untuk investor institusi  (badan  hukum)  maupun  investor perorangan  (retail).  Peraturan  Bapepam  LK II.K.1  Tentang  Kriteria  dan  Penerbitan Daftar  Efek  Syariah  ini  tidak  permanen,  hal ini  terlihat  dari  beberapa  kali  penyem- purnaan  yaitu  pertama  kali  keluar  pada tahun 2007, selanjutnya ada penyempurnaan di  tahun  2009  dan  terakhir  penyempurnaan kembali  tahun  2012.  Hal  ini  mengindi- kasikan  bahwa  peraturan  tersebut  bersifat temporer  dan  dapat  mengalami  penyem- purnaan  sesuai  dengan  kondisi  dan  per- kembangan yang ada. Penyempurnaan yang lebih  baik  adalah  menyelaraskan  terhadap prinsip-prinsip  syariah.  Perubahan  pada tahun  2007  ke  2009  yaitu  perubahan  ter- hadap  kriteria  kualitatif  yang  penambahan pada poin (d) Saham Reksa Dana Syariah, (e) Unit  Penyertaan  Kontrak  Investasi  Kolektif Reksa  Dana  Syariah,  dan  kriteria  kuantitatif yaitu  perubahan  terhadap  point  (b)  yang menambahkan  ‘pendapatan  lain-lain’  pada komponen pendapatan perusahaan’. Namun pada tahun 2009 ke 2012 terdapat perubahan terhadap  kriteria  kuantitatif  saja  yaitu  rasio keuangan  yang  asalnya  total  hutang  yang berbasis  bunga  dibandingkan  dengan  total ekuitas  tidak  lebih  dari  82%  sehingga menjadi  total  utang  yang  berbasis  bunga
dibandingkan  dengan  total  aset  tidak  lebih dari 45%.
Alasan  Terhadap  Perubahan  Kriteria Peraturan Bapepam LK Tentang Kriteria dan Penerbitan  Dafter  Efek  Syariah  Tahun  2007, 2009,  2012  adalah  Melihat  daripada  dina- mika kondisi saat itu, yaitu perubahan pada kriteria  kualitatif  dan  kriteria  kuantitatif. Pada  tahun  2007  ke  2009  yang  terjadi  peru- bahan pada kriteria kualitatif yaitu terhadap kegiatan  usaha  perusahaan  terdapat  2  point dengan  alasan  penambahan  2  poin  ini dimaksudkan  untuk  dapat  memberikan informasi  yang  lebih  komprehensif  tentang efek  syariah  yang  ada  di  pasar  modal,  dan perubahan pada kriteria kuantitatif terhadap rasio keuangan yaitu terdapat pada poin (b) dengan  alasan  penambahan  ‘pendapatan lain-lain’ pada komponen pendapatan peru- sahaan  karena  ‘total  pendapatan  ( revenue )’ tidak  merefleksikan  seluruh  pendapatan yang  secara  riil  diperoleh  perusahaan  dan menjadi  hak  bagi  pemegang  saham..  Sela- njutnya pada tahun 2009 ke 2012 perubahan yang  teradi  pada  kriteria  kuantitatif  saja yaitu terhadap rasio keuangan yang asalnya total  hutang  yang  berbasis  bunga  diban- dingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%  sehingga  menjadi  total  utang  yang berbasis  bunga  dibandingkan  dengan  total aset  tidak  lebih  dari  45%,  hal  ini  karena penghitungan  rasio  dengan  berdasarkan modal dianggap tidak  relevan alasannya: (i) Perusahaan  yang  rugi  (modal  kecil)  belum tentu performa kedepannya tidak bagus; (ii) Tidak  ada  negara  lain  yang  menggunakan rasio  yang  berbasis  modal.  Adapun  yang paling  relevan  digunakan  sebagai  dasar adalah  aset  atau  market  capkarena  marker
cap  sifatnya  rerlalu  volatil  maka  diguna- kanlah  aset  sebagai  dasar  atas  rasio  utang berbasis bunga tersebut.
Kedudukan  Peraturan  Bapepam  LK Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan  Pener- bitan  Daftar  Efek  Syariah  dalam  sistem hukum Pasar Modal di Indonesia, Peraturan Bapepam  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ini tetap berlaku dan menjadai acuan terhadap emiten yang  masuk  ke  Daftar  Efek  Syariah  (DES). Meskipun  saat  ini  Bapepam  LK  telah  di hapuskan  dan  melebur  dengan  Bank Indonesia  menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Hal  tersebut  di  tegaskan  dalam Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 70 Ayat 4 yang menyatakan bahwa: ‚Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995  Nomor  64,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3608) dan  Peraturan  Pelaksanaanya‛  dinyatakan tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dan  belum  diganti  berdasarkan  Undang- Undang  ini.  Hal  ini  menjadi  dasar  hukum bahwa  produk  hukum  Bapepam  LK  masih di  gunakan  dalam  sistem  hukum  Pasar Modal.  Karena  tidak  ada  peraturan  yang baru  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  bentuk  (POJK)  maupun Bank  Indonesia  dalam  bentuk  (PBI)  terkait dengan  Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek Syariah,  sehingga  peraturan  ini  masih  tetap berlaku  dan  digunakan  sampai  saat  ini. Semenjak  diberlakukannya  Peraturan  Bape- pam  LK  Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah  yang  syarat- nya  adalah  selain  kriteria  kualitatif  yaitu
terhadap kegiatan usaha emiten, juga kriteria kuantitatif  yaitu  terhadap  raiso  keuangan emiten.  Maka  dari  itu  banyak emiten  blue chips yang  selama  ini  masuk  JII  sehingga tidak  bisa  masuk  ke  DES  karena  tidak memenuhi  kriteria  kualitatif.  Salah  satu emiten  yang  masuk  JII  dan  tidak  masuk  ke DES  yaitu:  PT.  Astra  Internasional,Tbk,  PT. Indofood  Sukses  Makmur,  Tbk,  PT.  Per- usahaan Gas Negara (Persero), Tbk. Dengan adanya DES ini kemudian menjadai inspirasi bagi  PT  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  untuk meluncurkan Indeks Saham Syariah
Indonesia  (ISSI).  ISSI  di  luncurkan  pada tanggl 12 Mei 2012.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan (1) peru- bahan  pada  tahun  2007  ke  2009  terjadi perubahan  terhadap  kriteria  kualitatif  dan kuantitatif  namun  tidak  terlalu  signifikan. Selanjutnya  pada  tahun  2009  ke  2012  terjadi perubahan  pada  kriteria  kuantitatif  yaitu terhadap  rasio  keuangan  terhadap  point  (a) rasio  utang  berbasis  bunga  di  banding dengan  total  asset  tidak  lebih  dari  45%.  (2) alasan  yang  terjadi  pada  perubahan  tahun 2007  ke  2009  yaitu  untuk  memberikan informasi  secara  komprehensif  tentang  efek syariah,  sedangka  perubahan  dari  tahun 2009  ke  2012  yaitu  karena  penghitungan rasio  dengan  berdasarkan  modal  dianggap tidak relevan alasannya: (i) Perusahaan yang rugi  (modal  kecil)  belum  tentu  performa kedepannya  tidak  bagus;  (ii)  Tidak  ada negara  lain  yang  menggunakan  rasio  yang berbasis  modal.  (3)  Peraturan  Bapepam  LK Nomor  II.K.1  Tentang  Kriteria  dan  Pener- bitan  Daftar  Efek  Syariah  ini  tetap  berlaku
dan  menjadai  acuan  terhadap  emiten  yang masuk  ke  Daftar  Efek  Syariah  (DES). Meskipun  saat  ini  Bapepam  LK  telah  di hapuskan  dan  melebur  dengan  Bank Indonesia  menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK). Karena tidak ada peraturan yang baru yang  dikeluarkan  oleh  OJK  maupun  Bank Indonesia,  sehingga  peraturan  ini  masih berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Herlan  Firmansyah  dan  Dadang  H.Sobana, Bank  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank  (INKB) Syariah, (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014)
Tjiptono Darmadji dan Hendi M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2011)
Yoyok  Prasetyo.  2017. Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal  Syariah. Bandung:  CV.  Mitra Syariah Indonesia.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Warran Syariah
Refky Fielnanda, Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia, Journal of Islamic Economics , Vol. 2, No. 2, 2017
Syafif M Hanafi, Perbandingan Kriteria Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones (Yogyakarta: Jurnal As Syari’ah Jurusan Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45 No.II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Juli-Desember 2011)
Yoyok  Prasetyo,  Tesis, Analisis  Terhadap  Kriteria  Rasio  Keuangan  Saham  Syariah  Dalam Peraturan Bapepam Dan LK II.K.1 Tentang Kriteria Dan Daftar Efek Syariah, 2016
Wealth Manager Association, The Secret of Wealth Management, (Surabaya: MIC Publising, 2011)