Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015

## EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE DI WILAYAH KOTA SURABAYA
(Studi Kasus Evaluasi Dampak Peraturan Walikota Surabaya no. 65 Tahun 2011 di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya)
Lunariana Lubis Universitas Hang Tuah Surabaya luna.uht@gmail.com

## Abstract
The  coastal  region  is  a  potential  resource  in  Indonesia,  which  is  a transitional region between land and sea. Surabaya as a seaside town is one example of  how  local  governments  should  respond  to  the  adverse  impacts  of  coastal ecosystem destruction that  will worsen the carrying capacity of coastal  areas that are  naturally  highly  susceptible  to  damage  due  to  environmental  changes  and natural disasters. Especially the east coast of Surabaya which has become a special attention  in  nature  conservation  which  aims  to  minimize  the  impact  of environmental  changes  and  natural  disasters.  One  of  nature  conservation  in  east coast  of  Surabaya  is  conservation  of  mangrove  forest.  The  condition  of  Mangrove Forest in Pamurbaya from year to year continues to be degraded. Illegal logging for the opening of ponds, settlements, recreation or timber is the cause of destruction of mangrove forests in Pamurbaya. Monitoring policy and control of mangrove area is a policy  made  to  protect  and conserve mangrove  area.  Surabaya City  Government has  issued  Perwali  number  65  of  2011  which  contains  policy  of  monitoring  and controlling  procedures  of  mangrove  area  in  Surabaya  City  area.  The  scope  of  this Perwali  is  socialization,  community  empowerment,  monitoring  and  evaluation, investigation and reporting.
Implementation  of  this  research  has  a  purpose  to  know  and  analyze  the impact  of  Mayor  of  Surabaya  Regulation  No.  65  of  2011  on  procedures  for monitoring and controlling mangrove area in the area of Surabaya. This research use desciptive  qualitative  approach.  Some  methods  used  in  order  to  determine  and collect  data  in  this  study  are  Observation,  Interview  (Interview),  and Documentation.  The  stages  of  data  analysis  in  this  study  is  Data  collection  (Data collecting), Presentation of data (Data display), and Conclusion.  This research uses qualitative approach with phenomenology research type, where in phenomenology research emphasize on phenomenon to be explored based on single concept or idea point of view (Creswell, 2013)
Impact of Mayor of Surabaya Regulation No. 65 of 2011 on procedures for monitoring and controlling mangrove areas in the area of Surabaya city is running well  but  the  city  government  surabaya  should  always  increase  supervision  and supervise the successful implementation of the mayoral regulations. Socialization of
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
affected communities must be sustainable and continuously done until the creation of a sense of ownership and preservation of the community around the mangrove forest independently.
Keywords : Evaluation, Impact, Mangrove
II. Pendahuluan
Wilayah  pesisir  sebagai  daerah  peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut memiliki karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang unik dan layak untuk dipertahankan.  Keanekaragaman  potensi  sumber  daya  alam  di  wilayah  pesisir berupa potensi biotik dan abiotik. Potensi biotik ini dapat berupa keanekaragaman sumber  daya  hayati  di  sekitar  pantai,  seperti  keberadaan  hutan  mangrove, keanekaragaman  ikan  dan  terumbu  karang,  dan  keanekaragaman  lainnya. Sedangkan untuk potensi abiotik dapat berupa ketersediaannya minyak dan mineral gas bumi di bawah laut.
Perairan  pesisir  menurut  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat 1, merupakan suatu wilayah  laut  yang  berbatasan  dengan  daratan  meliputi  perairan  sejauh  12  mil diukur  dari  garis  pantai,  perairan  yang  menghubungkan  pantai  dan  pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Ekosistem pesisir terbagi menjadi  dua  wilayah,  yaitu  daratan  (ekosistem  mangrove)  dan  perairan.  Wilayah pesisir Kota Surabaya berada pada koordinat 7 0 14’ – 7 0 21’ LS dan 112 0 37’ – 112 0 57’ BT.  Kota  Surabaya  memiliki  panjang  garis  pantai  ±  37,5  km,  terbentang  dari  sisi timur dari titik perbatasan Kabupaten Sidoarjo (di sisi selatan) hingga ke arah utara dari titik perbatasan Kabupaten  Gresik.  (Sumber  :  Bappeko Kota Surabaya, 2016). Wilayah pesisir Surabaya meliputi 11 (sebelas) Kecamatan dengan luas kota 52.087 Ha,  luas  daratan  33.048  Ha  sedangkan  selebihnya  yaitu  19.039  Ha  merupakan wilayah laut (Sumber : Dinkominfo, Profil Kota Surabaya tahun 2011). Pesisir Kota Surabaya  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  Pantai  Timur  Surabaya  (PAMURBAYA)  dan Pantai Utara Surabaya (PANTURA).
Pantai Timur Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pamurbaya, adalah  sebuah  kawasan  hutan  bakau  (mangrove)  di  pesisir  timur  Surabaya  dan terletak  di  bagian  timur  kota  Surabaya  yang  berbatasan  langsung  dengan  Selat Madura.  Secara  administratif,  Pamurbaya  meliputi  empat  kelurahan  di  tiga Kecamatan,  yakni  Kelurahan  Keputih  di  Kecamatan  Sukolilo,  Kelurahan  Wonorejo dan Medokan Ayu di Kecamatan Rungkut, serta Kelurahan Gunung Anyar Tambak di dalam Kecamatan Gunung Anyar. Secara geografis, Pamurbaya terletak memanjang dari selatan ke utara dengan batas 1120 47' 52,52" BT; 1120 50' 47,34" BT; dan 70 15'  30"  LS;  70  20'  45"  LS.  Suhu  udara  rata-rata  berkisar  antara  26,60-30,30  C. Kondisi tanah umumnya homogen yang terdiri dari jenis tanah liat dan liat berpasir yang  mempunyai  daya  dukung  rendah  pada  lingkungan  dan  bangunan.  Wilayah Pamurbaya  terletak  di  tepi  Selat  Madura  yang  luasnya  relatif  sempit.  Daerahnya merupakan bentang alam yang relatif datar dengan kemiringan antara 0-3%. Kondisi Hutan Mangrove di Pamurbaya dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi . Penebangan  liar  untuk  pembukaan  tambak,  pemukiman,  rekreasi maupun  diambil  kayunya  menjadi  penyebab  rusaknya  hutan  mangrove  di Pamurbaya.  Data  penelitian  Ecoton  (1999),  ketebalan  hutan  mangrove  di  Pantai Timur  Surabaya  mencapai  10 – 20  meter  dengan  panjang  8,7  km  dari  28,5  km panjang  garis  pantai.  Data penelitian  lain,  tahun  2002 panjang  hutan  mangrove  di Kawasan Pantai Timur Surabaya mencapai 7,82 km dengan ketebalan ± 10 meter.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Data  tahun  2003  menyebutkan  hutan  mangrove  di  Pamurbaya  hanya  7,71  km dengan ketebalan hutan mangrove mencapai 5 – 10 meter (Adiwijaya, 2007). Kebijakan  pengawasan  dan  pengendalian  kawasan  mangrove  merupakan kebijakan  yang  dibuat  untuk  melindungi  dan  melestarikan  kawasan  mangrove. Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  menerbitan  Perwali  nomor  65  Tahun  2011  yang berisi  kebijakan  prosedur  pengawasan  dan  pengendalian  kawasan  mangrove  di wilayah  Kota  Surabaya.  Ruang  lingkup  dari  Perwali  ini  adalah  sosialisi, pemberdayaan  masyarakat,  monitoring  dan  evaluasi,  penyidikan  serta  pelaporan. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi dampak Perwali nomer 65 Tahun 2011 di Pantai Timur Surabaya
III. Landasan Teori Kebijakan Publik
Beberapa  definisi atau batasan yang diberikan oleh sejumlah ahli mengenai kebijakan publik, antara lain :
1. Menurut  Wiiliam  N  Dunn,  kebijakan  publik  adalah  disiplin  ilmu  sosial  terapan yang menggunakan berbagai metode, argumen, dan transformasi informasi yang relevan  dalam  suatu  setting  politik  untuk  memecahkan  problem  publik  atau kebijakan.
2. Menurut  Thomas  Dye,  kebijakan  publik  diartikan  sebagai  apapun  yang  dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
3. Menurut Lynn, definisi kebijakan publik yang ditemukan pada berbagai literatur bergerak  mulai  dari  pernyataan  tentang  tujuan  suatu  program,  aturan-aturan umum  yang  melingkupi  perilaku  yang  akan  datang  terhadap  keputusan- keputusan penting pemerintah, pemilihan serangkaian tindakan, dan akibat dari seluruh  tindakan  pemerintah.  Ciri-ciri  yang  menonjol  dari  definisi  kebijakan publik tersebut yaitu: pertama, kebijakan publik adalah output pemerintah yang membedakannya  dari output dalam  kondisi  tertentu;  kedua,  proses  kebijakan publik  digambarkan  sebagai  proses  difusi,  dimana  formulasi  kebijakan  publik biasanya  sulit  dipahami;  dan  ketiga,  pembuatan  kebijakan  publik  tidak  terjadi dalam  kekosongan,  dalam  arti  terdapat  kendala-kendala  organisasi,  institusi, kepentingan kelompok, serta pengaruh sosial dan budaya.
4. James  Anderson  menyatakan  bahwa  kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
Menurut  Anderson  konsep  Kebijakan  publik  ini  kemudian  mempunyai beberapa implikasi, yakni:
1. Titik  perhatian  dalam  kebijakan  publik  berorientasi  pada  maksud  atau  tujuan dan  bukan  perilaku  secara  serampangan.  Kebijakan  publik  secara  luas  dalam sistem  politik  modern  bukan  sesuatu  yang  terjadi  begitu  saja  melainkan direncanakan oleh faktor-faktor yang terlibat di dalam sistem politik.
2. Kebijakan  merupakan  arah  atau  pola  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat- pejabat  pemerintah  dan  bukan  merupakan  keputusan-keputusan  tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang- undang  mengenai  suatu  hal,  tetapi  juga  keputusan-keputusan  beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan  adalah  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam mengatur  perdagangan,  mengendalikan  inflasi,  atau  mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif. Secara positif,  kebijakan  mungkin  mencakup  bentuk  tindakan  pemerintah  yang  jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Kebijakan publik didasarkan pada undang-undang  dan  bersifat  otoritatif.  Pelanggaran  terhadap kebijakan  berarti menghadapi risiko denda, hukuman kurungan atau sanksi-sanksi lainnya. Secara negatif,  kebijakan  mungkin  mencakup  suatu  keputusan  oleh  pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu  mengenai suatu  persoalan  yang  memerlukan keterlibatan  pemerintah. Dengan  kata  lain,  pemerintah  dapat  mengambil  kebijakan  untuk  tidak melakukan  campur  tangan  dalam  bidang-bidang  umum  maupun  khusus. Kebijakan  tidak  campur  tangan  mungkin  mempunyai  konsekuensi  besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.
Dalam  rangka  mengatasi  masalah  publik  yang  dihadapi  perlu  dikeluarkan sebuah  kebijakan  publik.  Untuk  dapat  menghasilkan  kebijakan  publik  yang  baik perlu  dipahami  beberapa  elemen  penting  yang  harus  terkandung  dalam  sebuah kebijakan yaitu:
1. Tujuan  kebijakan;  tujuan  kebijakan  atau the  goals  of  the  policy merupakan elemen  paling  dasar  dari  sebuah kebijakan.  Tujuan kebijakan  adalah apa  yang akan dicapai dengan adanya kebijakan tersebut.
2. Sebab  akibat  atau the  causal  model ;  dalam  merumuskan  kebijakan  harus dipertimbangan  faktor  sebab  akibatnya  atau  implikasi  atas  sebuah  kebijakan. Misalnya untuk kebijakan harga beras naik apa akibatnya, demikian sebaliknya apabila harga beras diturunkan juga harus dikaji akibat yang ditimbulkan.
3. Instrumen kebijakan atau the tools of the policy ; instrumen kebijakan terutama untuk  mengatasi kausalitas  sehingga tujuan  menjadi jelas. Dalam  hal  ini harus dipertimbangkan sebab akibatnya dan ditentukan alat atau instrumen apa yang diperlukan.
4. Sasaran kebijakan atau the targets of the policy ; sasaran atau target dari suatu kebijakan  harus  ditentukan  secara  jelas  baik  target  secara  langsung  maupun tidak langsung dan terhadap sekolompok kecil orang atau banyak orang.
5. Implementasi  kebijakan;  implementasi  kebijakan  merupakan  pelaksanaan kebijakan  setelah  kebijakan  tersebut  ditetapkan  dalam  undang-undang  dan peraturan pelaksanaannya.

## Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.  Menurut  Anderson  (Winarno,  2008),  secara  umum  evaluasi  kebijakan dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian kebijakan  yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak  pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut  Lester  dan  Stewart  (Winarno,  2008)  evaluasi  kebijakan  dapat dibedakan  ke  dalam  dua  tugas  yang  berbeda,  tugas  pertama  adalah  untuk menentukan  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan dengan  cara  menggambarkan  dampaknya.  Sedangkan  tugas  kedua  adalah  untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta  yang  berupa  pengukuran  serta  penilaian  baik  terhadap  tahap  implementasi
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
kebijakannya  maupun  terhadap  hasil  ( outcome )  atau  dampak  ( impact )  dari bekerjanya  suatu  kebijakan  atau  program  tertentu,  sehingga  menentukan  langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.
Menurut  Ripley,1985  (Winarno,  2008)  bahwa  evaluasi  kebijakan  memiliki  4 (empat) fungsi, yaitu :
1. Eksplanasi.  Melalui  evaluasi  dapat  dipotret  realitas  pelaksanaan  program dan  dapat  dibuat  suatu  generalisasi  tentang  pola-pola  hubungan  antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan.  Melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apakah  tindakan  yang dilakukan  oleh  para  pelaku,  baik  birokrasi  maupun  pelaku  lain  sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Auditing.  Melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apakah output benar-benar sampai  ke  tangan  kelompok  sasaran  maupun  penerima  lain  (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa dan lain-lain).
4. Akunting.  Dengan  evaluasi  dapat  diketahui  apakah  akibat  sosial  ekonomi dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  riset  evaluasi  kebijakan  bertujuan  untuk mengukurdampak  dari  suatu  program  yang  mengarah  pada  pencapaian  dari serangkaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  sebagai  sarana  untuk  memberikan kontribusi  (rekomendasi)  dalam  membuat  keputusan  program  dan  perbaikan program pada masa mendatang.
Mangrove atau sering disebut hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa- rawa  berair  payau  yang  terletak  pada  garis  pantai  dan  dipengaruhi  oleh  pasang surut air laut. Menurut Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konvensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu kekuatan dalam pelaksanaan konservasi kawasan hutan mangrove. Adapun aspek dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan  terhadap  sistem  penyangga  kehidupan  dengan  menjamin terpeliharanya  proses  ekologi  bagi  kelangsungan  hidup  biota  dan keberlangsungan ekosistemnya.
2. Pengawetan sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya, yang sesuai bagi kepentingan umat manusia.
3. Pemanfaatan secara lestari atau keberlangsungan, baik berupa produksi dan jasa.

## IV. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif.  Jenis  evaluasinya  adalah  menggunakan A  Policy  Impact  Model .  Sebuah kebijakan dikatakan berhasil jika kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak yang  diinginkan.  Menurut  Islamy  (1997),  mengemukakan  bahwa  dampak  adalah akibat akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan dan program dan dampak dapat dilihat dari perubahan sikap dalam masyarakat. Di dalam penelitian deskriptif lebih banyak pada pemaparan dan penjelasan dari suatu studi kasus yang ada di lapangan secara obyektif. Hal ini sesuai dengan yang  dikemukakan  oleh  Koentjaraningrat  (1981),  bahwa  penelitian  deskriptif bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan  gejala
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
atau kelompok  tertentu,  atau untuk  menentukan frekuensi  atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Adapun yang  dimaksud  dengan  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  berusaha mencari  dan  memperoleh  informasi  mendalam  daripada  luas  atau  banyaknya informasi  (Sukmadinata,  2009).  Penelitian kualitatif  berusaha  untuk  mendapatkan fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan yaitu orang-orang yang  diajak  berwawancara,  diobservasi,  diminta  memberikan  data,  pendapat, pemikiran, persepsinya dalam rangka mengembangkan teori.

## V. Hasil dan Pembahasan
1. Sosialisasi
Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  memilih  lokasi  Pantai  Timur  Surabaya (Pamurbaya)  sebagai  kawasan  konservasi  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya No. 3 tahun 2007. Pamurbaya ditetapkan sebagai daerah konservasi seluas 2.500 hektare. Kawasan tersebut tersebar di enam kelurahan di empat kecamatan di Surabaya,  yaitu  kelurahan  Gunung  Anyar  Tambak,  Medokan  Ayu,  Wonorejo, Keputih,  Dukuh,  Sutorejo,  dan  Kejawan  Putih  Tambak.  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan  Pangan  selaku  ketua  pengawas  dan  pengendali  kawasan  mangrove  di Pamurbaya  berupaya  menyelenggarakan  program  pengelolaan  mangrove  sesuai dengan  Perwali  No.  65  tahun  2011.  Beberapa  upaya  yang  dilaksanakan  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka pengelolaan mangrove di kawasan Wonorejo  sebagai  kawasan  lindung  yaitu  melaksanakan  sosialisasi,  pembibitan, penanaman,  penyulaman,  pengawasan,  dan  penyuluhan  tentang  pentingnya mangrove sebagai  sumber  daya alam pesisir.  Disamping sebagai kawasan lindung, Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  melakukan  pengembangan  kawasan mangrove  Wonorejo  menjadi  kawasan  ekowisata  yang  didalamnya  terdapat ekowisata perahu, jogging track, dan pemancingan ikan.
Dari pendapat masyarakat dan LSM tersebut dapat diketahui bahwa masih merasa  belum  pernah  mendapat  sosialisasi,  meskipun  demikian  kesadaran  LSM untuk ikut mengawasi, mengelola dan mengendalikan kawasan mangrove demikian tinggi.  Akibat  dari  minimnya  sosialisasi  di  lapangan  tentang  Perwali  ini,  maka sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan mangrove kurang memahami isi dari Perwali ini.
Kawasan  mangrove  Wonorejo  sebagai  kawasan  konservasi  masih  sering menjadi  pedebatan  terkait  kepemilikan  lahannya.  Pesatnya  pembangunan pemukiman  dapat  mempersempit luasan  mangrove  dan  dapat  merusak  ekosistem mangrove. Masih ada wilayah konservasi yang lahannya masih milik warga sekitar sehingga  terkadang  terdapat  sengketa  akan  lahan.  Adanya  lahan  pemukiman  di sekitar  kawasan  lindung  berpotensi  menimbulkan  pencemaran  yakni  pencemaran yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
2. Pemberdayaan Masyarakat
Upaya  pelestarian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  kawasan mangrove  telah  digarap  secara  serius  oleh  pemerintah  kota  Surabaya  dintaranya yaitu  dengan  menetapkan  kawasan  hutan  mangrove  Wonorejo  sebagai  kawasan lindung  dan  ekowisata.  Keterlibatan  aktif  masyarakat  dengan  adanya  Kelompok Tani Bintang  Timur,  tentunya  membawa  dampak  yang  baik  bagi  keberlangsungan program  pemerintah  kota  Surabaya.  Tujuan  akhir  dari  upaya  pelestarian,
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
pengelolaan dan pemanfaatan mangrove adalah dikembangkan demi meningkatkan kesejateraan  masyarakat.  Manfaat  mangrove  selain  sebagai  pencegah  abrasi, mangrove  juga  dapat  diolah  yang  hasilnya  dapat  memberikan  keuntungan  secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah buah mangrove dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sirup.
Kawasan  konservasi  mangrove  Wonorejo  yang  mengundang  banyak pengunjung  dan  bermanfaat  dari  segi  ekonomi  memiliki  kelemahan  dalam pengembangannya sampai saat ini. Adanya wilayah konservasi yang rusak membuat sebagian  ekosistem  mangrove  juga  ikut  berkurang  serta  rusak  dan  tidak  dapat dimanfaatkan  dan  dikembangkan  kembali  oleh  pengelola  ataupun  masyarakat. Banyaknya  sampah  yang  ditemui  baik  di  sungai  maupun  di  kawasan  konservasi mangrove  dapat  memberikan  kesan  tidak  terawat  dan  dapat  mengurangi  jumlah pengunjung.
3. Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi sudah berjalan dengan baik dan digunakan sebagai bahan  pertimbangan  pengambilan  keputusan  sekaligus  sebagai  dasar  untuk mengambil tindakan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan hasil laporan dari petugas di lapangan yang selalu dimonitor dan dievaluasi oleh atasannya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
4. Penyidikan Sistem  pengawasan  sudah  berlangsung  dengan  baik,  masyarakat  ikut memiliki  dan  punya  kepedulian  tinggi  terhadap  tanaman  mangrove,  kalo  ada pelanggaran segera dilaporkan. Adapun sanksi hukum bagi pelanggar belum pernah diterapkan  karena  mereka  menyelesaikan  sendiri  persoalan  tersebut.  Sanksi  yang diberikan hanya berupa teguran. Mekanisme pengawasan dengan cara inipun sudah cukup  berhasil,  sehingga  pelanggaran  berikutnya  diharapkan  tidak  terjadi  lagi. Kewenangan penyidikan ada di PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), namun dalam Perwali nomor 65 tahun 2017 tidak disebutkan.
5. Pelaporan.
Kewajiban  membuat  pelaporan  hanya  oleh  SKPD  terkait,  sedangkan masyarakat  tidak  membuat  pelaporan.  Hal  ini  bisa  dimengerti  karena  setiap kegiatan  yang  dilakukan  SKPD  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  Walikota karena  menyangkut  anggaran,  sedangkan  masyarakat  merasa  bahwa  mereka mengelola mangrove dengan swadaya, tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah. Pemerintah  hanya  membeli  bibit  dari  masyarakat  petani,  selanjutnya  masyarakat sendiri yang harus merawat dan melestarikan tanaman mangrove tersebut.

## VI. Kesimpulan dan Saran
Dampak Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 tahun 2011 tentang prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di wilayah kota Surabaya sudah baik. Hal ini dilihat dari indikator berikut :
1. Sosialisasi:  Dinas  sudah  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat tentang  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kawasan  mangrove. Namun ada sebagian masyarakat yang belum menerima sosisalisasi Perwali ini.
2. Pemberdayaan  masyarakat:  Dinas  sudah  memberikan  pengetahuan  dan keterampilan  kepada  masyarakat  dan  masyarakat  sudah  memiliki
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
pengetahuan  dan  ketrampilan  untuk  mengolah  mangrove  sehinggga berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.
3. Monitoring  dan  evaluasi:masyarakat  melaksanakan  secara  mandiri  dan Dinas telah melaporkan kepada atasannya untuk ditindaklanjuti.
4. Penyidikan:Kewenangan  penyidikan  ada  pada  PPNS  (Penyidik  Pegawai Negeri Sipil) dan dibantu masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa  jumlah  pelanggaran  berkurang  dan  apabila  terjadi  pelanggaran pelaku mendapat teguran dari Dinas dan masyarakat.
5. Pelaporan:  Dinas  sudah  membuat  pelaporan  secara  berkala  dan  insidentil kepada  Pemkot.  Masyarakat  melalui  LSM  memberikan  laporan  kepada DPRD. Pemkot dan DPRD menindaklanjuti jika ada laporan.
Daftar Referensi
Badan  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Kota  Surabaya, Rencana  Strategis  Badan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 , Surabaya Bappeko  Surabaya,  2016,
Implementasi  dan  Rencana  Pengelolaan  Kawasan Pesisir Surabaya , Surabaya Moleong,  Lexy,  2007, Metoda  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT    Remaja Rosdakarya
Ripley,  Randall  B.,  1985, Policy  Analysis  in  Political  Science ,  Chicago,  IL  :  Nelson Hall Publisher
Adiwijaya,  Hendra.  2007.
Kondisi  Mangrove  Pantai  Timur  Surabaya  dan Dampaknya  terhadap  Lingkungan  Hidup . Jurnal  Ilmiah  Teknik
Lingkungan Vol. 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 tahun 2011 tentang prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di wilayah kota Surabaya
Perda no. 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya