## Evolusi Sistem Pemerintahan Arab Saudi dari Monarki Absolut Menuju Demokrasi
Herman 1 , Kurniati 2 , Misbahuddin 3
Universitas Handayani Makassar 1
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2, 3
Email: herman@handayani.ac.id 1
Kurniati@uin-alauddin.ac.id 2
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796

## E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan mutlak. Sebuah  bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang  raja.    Meskipun  negara  ini  menganut  monarki  absolut,  namun  saudi  juga  memiliki lembaga-lembaga yang biasanya ada di negara republik. Lembaga tersebut adalah  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Satu  hal  yang  menjadi  pembeda  dengan  lembaga-lembaga  yang  ada pada  negara  republik  adalah  bahwa  lembaga  di  Arab  Saudi  tidak  memiliki  fungsi independensi.  Dalam  satu  dekade  terkahir  ini,  gerakan  Arab  Spring  massif  dilakukan  oleh masyarakat  dibeberapa  negara  Arab  yang  merupakan  bentuk  protes  terhadap  rezim  yang melanggengkan  praktik  otoriter  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Protes  mereka  yang menginginkan  peningkatan  demokrasi  den  kebebasan  berpendapat  di  negara-negara  arab. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem  demokrasi  dapat  diterapkan  di negara  Arab  Saudi.  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dikemukakan  bahwa  evolusi  sistem pemerintahan arab dari monarki absolut menuju demokrasi dapat diakukan. Mengingat bahwa salah  satu  prinsip  demokrasi  adalah  musyawarah  yang  juga  dianjurkan  dalam  islam. menemukan  bahwa  di  negara  Arab  Saudi  dapat  diterapkan  sistem  demokrasi.  adapun  saran akademik  bahwa  diperlukan  penelitian-penelitian  selanjutnya  untuk  mengkaji  lebih  jauh terkait sistem demokrasi  di negara Arab Saudi.
Kata Kunci: Monarki, demokrasi, sistem pemerintahan
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  sebuah  wilayah kedaulatan, yang dapat disebut sebagai suatu organisasi  kekuasaan  yang  memilkik  unsur- unsur terbentuknya negara, seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah, rakyat,  dan  pengakuan  dari  negara  lain.
Menurut  Aristoteles  (384-322  SM),  Negara dibentuk  dengan  tujuan  mencapai  kebaikan yang  tertinggi  terhadap  rakyatnya,  hal  ini dianggap bahwa negara dapat mensejahterakan  rakyatnya  didalam  suatu wilayah.  Pada  dasarnya  negara  dipandang sebagai  institusi  sosial  dan  kenyataan  sosial yang  menunjukkan  adanya  pola  antara
manusia  dengan  ikatan  kehendak  golongan masyarakat,  dan  negara  dipandang  sebagai entitas  dalam  jumlah  besar  yang  mencakup golongan  masyarakat  tersebut (Usman, 2015).  Negara  dipandang  sebagai  suatu sistem  norma  yang  memiliki  kesatuan  dan kekhasan  sehingga  pantas  disebut  sebagai suatu tatanan hukum.
Konsep  kedaulatan  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  terbentuknya  suatu  negara. Terbentuknya  suatu  negara  terjadi  karena orang-orang  yang  mempunyai  kesamaan, baik  itu  nasib,  budaya,  kepentingan,  dan lainnya, membentuk suatu kelompok (genossenchaft) yang dipimpin oleh seseorang.  Hal  inilah  yang  membedakan setiap  negara  memiliki  tujuan  yang  berbeda. Tujuan  negara  berdasarkan  teori  tujuan negara  memiliki  tiga  tujuan,  yaitu  negara yang  bertujuan  kebahagiaan  hidup  manusia sebagai  tujuan  akhir  manusia;  negara  yang bertujuan untuk menimbulkan negara kekuasaan  (machtstaat)  ;  serta  negara  yang bertujuan untuk mencari kemakmuran (Soemarsono,  2007).  Oleh  karena  itu  peran negara  sangatlah  penting,  dimana  harus  ada sinergi antara pemerintah yang berdaulat dan rakyat.
Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al- Su'udiyah  atau  Arab  Saudi  adalah  sebuah negara  kerajaan  yang  terletak  di  Jazirah Arab.  Meskipun  sejarah  mengenai  jazirah Arab  telah  dimulai  sejak  belasan  abad  yang lalu,  namun  kerajaan  Arab  sendiri  baru berdiri  pada  tanggal  23  September  1932. Kerajaan  Arab  Saudi  berasal  dari  Dinasti Saud yang dirintis sejak abad ke-18 di daerah Najd  yang  terletak  di  bagian  tengah Semenanjung  Arab.  Awalnya  berdirinya dinasti  Saud  yaitu  ketika  seorang  tokoh politik  yang  bernama  Abdul  Aziz  bin Abdurrahman Al-Sa’ud (1703-1792) bertemu dengan  Muhammad  Ibnu  Wahab,  seorang penyebar  mazhab  Hanbaliyah  (Holsinger, 1988). Dengan semangatnya, Abd  alWahhab hendak  membebaskan  Islam  dari  kerusakan yang  diyakininya  telah  menggerogoti  agama Islam.  Pada  masa  itu  modernitas  telah
merevolusi  konsepsi  manusia  mengenai realitas  di  dunia  dengan  memperkenalkan konsep  yang  mengguncang  kesadaran  dan menambah  kompleksitas  tatanan  sosial  dan ekonomi. Masyarakat tradisional yang berjuang  untuk  berkembang  dan  menjadi modern merasa semakin tereliminasi.
Kedua  tokoh  tersebut  memutuskan untuk menggabungkan pemahamannya masing-masing  untuk  dapat  mewujudkan Daulah Islamiyah. Keluarga Al-Saud kemudian  mulai  berpijak  pada  ideologi mazhab  Wahabi  yang  selanjutnya  menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga  Al-Saud  di  semenanjung  jazirah Arab.  Sistem  pemerintahan  negara-negara  di jazirah  Arab  yang  pada  saat  itu  tidak  bisa dilepaskan  dari  fakta  bahwa  wilayah  ini sampai  kira-kira  satu  abad  sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran  Utsmani  yang  menganut  sistem pemerintahan  yang  berbentuk  kekhilafahan. Terhitung  pada  awal  abad  ke-16  hampir seluruh  wilayah  Arab  berada  di  bawah kekaisaran Utsmani (Enginer, 2000).
Meskipun negara arab  yang notabene menjadikan  Al-quran  dan  sunnah  sebagai rujukan  dalam  menetapkan  hukum  namun bukan  berarti  dapat  mewujudkan  negara baldatun  thayyibatun  wa  rabbun  ghofur,  itu terlihat  pada  satu  dekade  terakhir  terkait adanya  aksi  protes  yang  dilakukan  oleh masyarakat  arab  yang  menuntut  kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia( arab  spring )  terhadap  rezim  yang dianggap  otoriter  dalam  memimpin.  Hal  ini tentu  memicu  masyarakat  dunia  khususnya ummat muslim meragukan sistem pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  raja  arab yang  juga  tidak  dapat  membahagiakan rakyatnya sebagaimana tujuan kita bernegara.
Sistem pemerintahan monarki absolut yang  berlangsung  di  negara  arab,  adalah sistem  pemerintahan  yang  pernah  berlaku  di Perancis  namun  kemudian  berakhir  dengan pecahnya revolusi Perancis. Revolusi Perancis  menjadi  peristiwa  transformasi
politis,  dimana  dinamika  perubahannya mengarah pada politik revolusioner (Hanson, 2019).  Terjadinya  transformasi  sosial  politik di  Perancis  juga  menandakan  berakhirnya paham-paham seperti feodalisme, aristokrasi, dan monarki di Perancis. Terjadinya Revolusi  Perancis  ini  dikarenakan  adanya ketidakpuasan  rakyat  terhadap  pemerintahan Raja Louis XVI saat krisis terjadi di Kerajaan tersebut.  Kekuasan  raja  Luis  XVI  dengan semboyannya  “I’Etat,  c’est  Moi”  atau “Negara  adalah  Aku”  menjadi  puncak  dari pemerintahan absolutisme di Perancis (Sungkar, 2007). Ambisi untuk menumbangkan  sistem  kerajaan  yang  terjadi berabad-abad  ini  juga  dikarenakan  pengaruh aliran  “Pencerahan”  atau  “Aufklarung”  oleh kaum  terpelajar,  kaum  petani,  kaum  buruh, serta  individu  masyarakat  yang  merasa tersakiti pada masa- masa tersebut (Sondarika, 2017).
Revolusi Perancis dikenal dengan tiga semboyannya,  yaitu  “Liberte,  Egalite,  et Fraternite” atau “Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan”,  dimana  merupakan  suatu gagasan yang ingin dicapai dalam memperjuangkan  hak  asasi  manusia  mereka. Upaya  Revolusi  Perancis  yang  dilakukan untuk  menggulingkan  kekuasaan  kerajaan ternyata  berhasil.  Adanya  perubahan  tatanan hukum  dan  konstitusi  melahirkan  sebuah deklarasi  bernama  “Deklarasi  Hak  Asasi Manusia  dan  Warga  Negara  1789”  atau  “La Declaration  Des  Droits  De  L'homme  Et  Du Citoyen  1789”.  Selain  lahirnya  sebuah deklarasi  tersebut,  perjuangan-  perjuangan tersebut  juga  melahirkan  suatu  paham- paham  baru  seperti  Liberalisme,  Demokrasi, dan  Nasionalisme  yang  terlahir  dari  tiga semboyan  revolusi  tersebut.  Tokoh-tokoh pemikir itu seperti Hugo Grotius, Montesquieu,  Jean  Jacques  Rousseau,  Abbe Mably, dan Condorcet, serta John Locke (Az, 2014).  Paham-paham  dan  pemikiran  ide tantang  konsep  negara  tersebutlah  yang membuat hukum internasional mulai berkembang.
Berkaca pada revolusi Perancis, tentu bukan  hal  yang  tidak  mungkin    juga  akan terjadi  di  negara  Arab  perihal  perubahan sistem pemerintahan monarki absolut menuju demokarsi.  Dalam  satu  dekade  terakhir, dibeberapa  negara  Arab  seperti  Tunisia, Mesir,  Libya,  dan  Suriah  situasi  politik memanas dimana kekacauan sosial dan upaya penggulingan pemerintahan itu massif dilakukan. Aksi ini kemudian dikenal dengan istilah arab  spring . Arab  Spring (Musim Semi  Arab  atau  dalam  Bahasa  Arab  disebut dengan  ats-Tsaurat  al-Arabiyyah  -  Revolusi Arab) merupakan gelombang gerakan perlawanan  oleh  rakyat  pro-demokrasi  yang menuntut  perubahan  politik  di  kawasan Timur Tengah (Machmudi, 2021).
Hal yang menarik untuk dikaji adalah perihal  penerapan  demokrasi  di  negara  arab. apakah dengan perubahan sistem pemerintahan  dari  monarki  absolut  menuju demokrasi dapat menjamin kesejahteraan dan kebebasan  bagi  rakyat  arab  seperti  yang mereka  tuntut.  Tentu  hal  ini  juga  bukan jaminan,  mengingat  beberapa  negara  yang menganut  sitem  demokrasi  namun  rakyatnya juga  melarat  dan  pemerintahnya  juga berupaya  melanggengkan  kekuasaan  dengan mengubrak-abrik regulasi agar terlihat konstitusional. Indonesia misalnya.
Tujuan  penelitian  ini  tentu  dengan harapan  bahwa  apa  yang  menjadi  tuntutan rakyat arab terkait kesejahteraan dan kebebasan menjadi poin utama dalam evolusi dari  monarki  absolut  menuju  demokrasi. Bahwa dengan demokrasi hak-hak sipil akan dilindungi  dan adanya jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat arab.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian kepustakaan ( library research )  yaitu penelitian  yang dilaksanakan dengan  menggunakan  literatur  kepustakaan baik  berupa  buku,  jurnal,    berita  online  dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan  teknik  analisis  data  berupa analisis  isi    ( conten  analisys )  karena  jenis
penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan dimana  suber  datanya  berupa  buku  dan dokumen-dokumen  maupun  literatutr  dalam bentuk lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengenal  Negara  arab  Saudi  dan  Sistem Pemerintahannya
Pada  23  September  1932,  Arab  Saudi menjadi negara berdaulat setelah Abdul Azis bin  Abdurrahman  bin  Faisal  Al-Saud  secara resmi memproklamasikan berdirinya Kerajaan  Arab  Saudi  dengan  dukungan  tiga puluh  sembilan  pengikutnya  yang  bisa menundukkan  jantung  kekuasaan  al-Rasyid. Sebelumnya  telah  dilakukan  beberapa  upaya dari kalangan keluarga Saud untuk membentuk dinasti. Dinasti jilid I mengalami kegagalan  dikarenakan  pemimpinnya,  yakni Abdul  Azis  bin  Muhammad  al-Saud  yang dibunuh  oleh  seorang  Syiah.  Sementara Dinasti  Jilid  II  mengalami  kegagalan diakibatkan  konflik  internal  yaitu  ada penghianatan  dari  klan  Rasyid  (Ardiansyah, 2021).
Negara  Arab  Saudi  atau  juga  disebut Saudi  Arabia  terletak  di  Asia  Barat (Hariyanto,  2019).  Secara  geografis,  Arab Saudi  terletak  di  belahan  bumi  lintang  utara dan  bujur  timur,  yaitu  15  LU32  LU  dan antara 34  BT- 57  BT. Wilayahnya membentang  antara  Laut  Merah  di  sebelah Barat (1.260 km) dan Teluk Persia di sebelah timur  (560  km).  Sementara  itu,  negara  Arab Saudi memiliki luas wilayah 2.240.350 km2 , yang  meliputi  sekitar  4/5  Semenajung  Arab. Negara  ini  berbatasan  langsung  dengan Yordania  di  Barat  Laut  (panjang  garis  batas 728  km),  di  Utara  dengan  Irak  (814  km), Kuwait (222 km), di Timur dengan Qatar (60 km), Uni Emirat Arab (457 km), Oman (676 km),  Bahrain  (dibatasi  oleh  laut),  dan  di Selatan  dengan  Yaman  (1845  km)  (KBRI Riyadh  2020).  Kondisi  tanah  di  Arab  Saudi memiliki  tanah  gersang  yang  terdiri  padang bebatuan  dan  berpasir,  dataran  tinggi  dan pegunungan  yang  tandus,  serta  tidak  ada
aliran  sungai  yang  permanen.  Di  beberapa tempat  seperti  lembah  atau  cerukan  terdapat genangan  seperti  danau  kecil  yang  disebut wadi’ (Kusnanto, 2010).
Jumlah  penduduk  Arab  Saudi  pada tahun 2014 adalah 30.770.375 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2019 mencapai 34. 218.169  Jiwa.  Dominasi  suku  di  negara  ini adalah  suku  Arab,  yakni  mencapai  63% terbagi  atas  90%  Arab,  dan  10%  Afro-Asia. Sedangkan  suku  non-Arab  mencapai  37% terbagi  atas  India,  Pakistan,  Bangladesh, Mesir,  Filipina,  Indonesia,  dan  lain-lain. Islam  sebagai  agama  masyoritas  dengan 93,7%,  Kristen  3,7%,  Hindu  1,1%  dan  lain- lain  1%.  Sementara  itu,  Riyad  (1600  km2  ) adalah  kota  terbesar  yang  dijadikan  sebagai pusat  pemerintahan  (ibu  kota)  Arab  Saudi. Profil  Singkat  Kerajaan  Arab  Saudi  Di samping  itu,  Arab  Saudi  menetapkan  bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, sementara bahasa  Inggris  kadang  juga  digunakan  di daerah  perkotaan.  Bahasa  Arab  fushah  yang merupakan bahasa yang umumnya digunakan dalam  Al-Qur’an,  komunikasi  resmi  (baku), penulisan  syair,  dan  tulisan-tulisan  ilmiah dalam  akademik.  Sementara  bahasa  Arab amiyyah  dipakai  dalam  percakapan  sehari- hari.
Masyarakat  Arab  Saudi  memiliki karakter kabilah (kesukuan) dan kekeluargaan  yang  kuat,  sehingga  lebih mengutamakan suku di atas pribadi, kehormatan  keluarga  dan  kabilah  yang utama.  Sistem  kabilah  ini  berpengaruh terhadap cara orang Arab Saudi memperlakukan  tamu.  Tamu  merupakan orang  yang  harus  dihormati,  dan  harus dilindungi  kalau  perlu  dengan  nyawa, khususnya ketika salah satu anggota sukunya sedang berada diluar wilayah sukunya. Sikap timbal  balik  penghormatan  tamu  antar kabilah tersebut yang kemudian menciptakan citra  bahwa  orang  Arab  sangat  menghormati tamu.  Profil  masyarakat  dan  budaya  Arab (KBRI Riyadh, 2020).
Selain  itu,  Arab  Saudi  adalah  negara yang  bentuk  negara  adalah  kerajaan  dan
sitem  pemerintahannya  monarki  absolut,  di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya di duduki oleh seorang raja (KBRI Riyadh, 2020). Negara ini mengklaim konstitusi  kerajaan  menggunakan  kitab  suci Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad SAW.  Tidak  ada  partai  politik  yang  berdiri dan  diizinkan  di  negara  tersebut.  Negara Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahannya berdasarkan monarki absolut,  tetapi  sistem  pembagian  kekuasaan negara  ini  terdiri  dari  lembaga  eksekutif, legislatif, dan  yudikatif (Nadia Nadir, 2020), seperti  negara  yang  menganut  sistem republik  lainnya,  walaupun  lembaga  yang ada  masih  dikontrol  oleh  raja  dan  belum mempunyai fungsi independensi sebagaimana  yang  berlaku  di  negara-negara yang menganut sistem pemerintahan republik,  contohnya  Indonesia.  Pemimpin eksekutif  di  Arab  Saudi  adalah  raja  dan perdana  menteri  dalam  hal  ini  adalah Mohammed  ibn  Salman  sejak  2017.(  Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin  Salman  di  Arab  Saudi)    Para  Dewan Menteri-Menteri  diamanahi  langsung  oleh raja.  Kebanyakan  dari  mereka  mayoritas berasal dari kerabat raja (Lutfan Faizi, 2022). Akan  tetapi,  sejak  oktober  2003  upaya perbaikan  terhadap  sistem  pemilihan  ini segera  dilakukan.  Langkah  awalnya  adalah dengan mengumumkan niat untuk mengadakan  pemilu  dari  setengah  anggota wakil  pemerintah  lokal  dan  propinsi  dan sepertiga dari  anggota dewan al-syura dalam waktu empat sampai lima tahun.
Badan  legislatif  atau  disebut  majlis  al- shura  juga  ada  di  Negara  Arab  Saudi.  Raja Fahd  telah  memperkokoh  sendi-sendi  majlis al-shura  ini.  Pada  sidang  Majelis  I-V.  Pada akhir  majelsi  V  terpilih  satu  ketua  serta seratus  lima  puluh  anggota.  Kebanyakan mereka  berasal  dari  para  pakar,  ulama,  dan spesialis  dalam  bidangnya.  Majlis  al-shura tugasnya  menasehati  raja  dan  juga  dewan menteri-menteri  terkait  program-program serta  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Selain itu, tugas utama majelis ini adalah
mengkoreksi,  menafsirkan  dan  memperbaiki hukum  kontrak,  hukum,  pemerintah,  dan perjanjian internasional (Angga DF, 2010).
Badan Yudikatif yang dimaksud di atas adalah  Dewan  Kehakiman  Agung.  Tugasnya adalah  memperhatikan  hal-hal  yang  disebut oleh  Raja.  Selain  itu,  merupakan  makhamah banding  tertinggi  dan  menimbang  banding dan  juga  merevisi  kasus  yang  melibatkan hukuman  mutilasi  atau  hukuman  mati  yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah. Pengadilan  Tingkat  kedua  terdiri  dari  dua pengadilan yang mendengarkan argumen dan yang  tertinggi  adalah  Pengadilan  Banding yang  terdiri  dari  5  atau  lebih  hakim. Pengadilan  ini  tugasnya  bisa  mendengarkan semua  argumen  kecuali  kasus-kasus  dari badan  administratif  dan  pengadilan  atau konflik  antara  pengadilan  syariah  rendah dengan  pengadilan  yang  lain.  Setelah  itu, Pengadilan  Terbatas  yang  mendengar  kasus- kasus sederhana yang melibatkan hal perdata atau  pidana.  Sedangkan  pengadilan  terendah adalah  Pengadilan  Umum  yang  mendengar kasus  sipil,  kriminal,  dan  pribadi  (Usman Kari, 2013).
Terdiri  dari  Kabinet  yang  dibentuk pada  tahun  1953  M.  Majelis  ini  sekarang mencakup sejumlah departemen yang berkompeten,  seperti:  Pertahanan,  Luar Negeri,  Dalam  Negeri,  Keuangan,  Ekonomi dan Perencanaan, Perminyakan dan Pertambangan,  Kehakiman,  Urusan  Islam, Wakaf,  Dakwah  dan  Bimbingan,  Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdagangan dan Perindustrian,  Air  dan  Listrik,  Pertanian, Pekerjaan,  Urusan  komunikasi,  teknologi informasi  dan  komunikasi,  Urusan  pedesaan dan kota, layanan sipil, dan haji (Abu Khansa 2022).
Ada  13  provinsi  atau  mintiqah  pada ArabbSaudi.  Setiap  provinsi  dipimpin  oleh gubernur  atau  sering  juga  disebut  dengan istilah  Amir.  Amir  ditunjuk  langsung  oleh raja.  Amir  dibantu  dengan  seorang  wakil serta majelis daerah. Terdiri dari ketua-ketua departemen pemerintah tingkat daerah
Dewan  Daerah.  Sementara  itu,  propinsi  di Arab Saudi terdiri 13 provinsi; satu, Propinsi Daerah  Riyadh.  Dua,  Propinsi  Daerah Mekkah.  Tiga,  Propinsi  Daerah  Madinah. Empat,  Propinsi  Daerah  al-Qoshim.  Lima, Propinsi  Daerah  Timur  ibukotanya  Damam. Enam,  Propinsi  Daerah  Asir  ibukotanya Abha.  Tujuh,  Propinsi  Daerah  Tabuk. Delapan,  Propinsi  Daerah  Hail.  Sembilan, Propinsi Daerah Perbatasan Utara ibukotanya Ar-ar.  Sepuluh,  Propinsi  Daerah  Jizan. Sebelas,  Propinsi  Daerah  Najran.  Duabelas, Propinsi  Daerah  Al-Baahah.  Tiga  belas, Propinsi Daerah Al-Juf ibukotanya Sakala.

## Konsep Dasar Demokrasi
Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan  merupakan  pengertian  awal yang  dikemukakan  para  ahli  dan  tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristotoles. Plato dalam  tulisannya  Republic  menyatakan bahwa  bentuk  pemerintahan  yang  baik  itu ada  tiga  yakni  monarki,  aristokrasi,  dan demokrasi.  Jadi  demokrasi  adalah  satu  satu dari  tiga  bentuk  pemerintahan.  70  Ukuran yang  digunakan  untuk  membedakan  adalah kuantitas  dalam  arti  jumlah  orang  yang berkuasa  dan  kualitas  yang  berarti  untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.
Menurutnya,  demokrasi  adalah  suatu bentuk  pemerintahan  dimana  pemerintahan itu  dipegang  oleh  rakyat  dan  dijalankan untuk  kepentingan  rakyat  banyak.  Monarki adalah  bentuk  pemerintahan  yang  dipegang oleh  seseorang  sebagai  pemimpin  tertinggi dan  dijalankan  untuk  kepentingan  rakyat banyak.  Aristokrasi  adalah  suatu  bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok  orang  yang  memimpin  dan dijalankan untuk  kepentingan rakyat  banyak. Ketiganya  dapat  berubah  menjadi  bentuk pemerintahan  yang  buruk  yakni  tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.
Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan  yang  dipegang  oleh  seseorang sebagai  pemimpin  tertinggi  dan  dijalankan untuk  kepentingan  pribadi.  Oligarki  adalah suatu  bentuk  pemerintahan  yang  dipegang
oleh  sekelompok  dan  dijalankan  untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi  adalah  suatu  bentuk pemerintahan  yang  dipegang  oleh  rakyat, tetapi  rakyat  tidak tahu apa-apa, rakyat  tidak berpendidikan,  dan  rakyat  tidak  paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan  yang  dijalankan  tidak  berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan  pemerintahan  itu  justru menimbulkan keonaran,
kerusuhan, kebebasan,  dan  kerusakan  yang  parah sehingga dapat menimbulkan anarki.
Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos.
Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya  Politics  mengemukakan  adanya tiga  macam  bentuk  pemerintahan  yang  baik yang  disebutnya  good  constitution,  meliputi: monarki,  aristokrasi  dan  polity.  Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution  meliputi  tirani,  oligarki  dan demokrasi.  Jadi  berbeda  dengan  Plato, demokrasi  menurut  Aristoteles  merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya polity atau politeia.
Teori  Aristoteles  banyak  dianut  oleh para  sarjana  di  masa  lalu  diantaranya Pollybius.  Hanya  saja  menurut  Pollybius, bentuk  pemerintahan  yang  ideal  bukan politeia,  tetapi  demokrasi  yang  bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi (pemerintahan  yang chaostic). Jadi Pollybius lebih  sejalan  dengan  pendapat  Plato.  Ia terkenal  dengan  ajarannya  yang  dikenal dengan  nama  Lingkaran  Pollybius,  bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran  dari  yang  awalnya  baik  menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan  demikian  teori  Pollybius  telah mengubah  wajah  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan  yang  buruk  menjadi  sesuatu yang  ideal  atau  baik  dan  diinginkan  dalam penyelenggaraan  bernegara  sesuai  dengan kehendak rakyat.
Sampai  saat  itu  pemaknaan  demokrasi sebagai  bentuk  pemerintahan  masih  dianut beberapa  ahli.  Sidney  Hook  mengatakan
demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  di mana  keputusan  keputusan  pemerintah  yang penting  secara  langsung  atau  tidak  langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas  yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Tim  ICE  UIN,  2003:  110).  Menurut International Commission for Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di  mana  hak  untuk  membuat  keputusan- keputusan  politik  diselenggarakan  oleh warga  negara  melalui  wakil-wakil  yang dipilih  oleh  mereka  dan  yang  bertanggung jawab  kepada  mereka  melalui  suatu  proses pemilihan  yang  bebas  (Mirriam  Budiardjo, 2008:  116-117).  Georg  Sorensen  (2003:  1) secara  lugas  menyatakan  demokrasi  adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Arief Budiman  (1996:  38),  bahwa  hanya  ada  dua kutub  variasi  sistem  politik,  yakni  sistem politik  yang  otoriter  dan  sistem  politik  yang demokratis.  Sukarna  dalam  buku  Demokrasi Versus Kediktatoran (1981)
juga membedakan adanya sistem politik demokrasi  dan  kediktatoran.  Pada  intinya adalah  demokrasi  telah  dipahami  sebagai sistem  politik  yang  dilawankan  dengan sistem  politik  non  demokrasi,  sebagaimana pendapat Samuel Huntington di atas. Ukuran yang  membedakannya  adalah  prinsip-prinsip yang  digunakan  dalam  bernegara.  Sukarna (1981: 4-5) mengemukakan adanya beberapa prinsip  dari  demokrasi  dan  prinsip-prinsip dari  otoritarian  atau  kediktatoran.  Adapun prinsip-prinsip  dari  sistem  politik  demokrasi adalah sebagai berikut:
a. pembagian  kekuasaan;  kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda.
b. pemerintahan konstitusional.
c. pemerintahan berdasarkan hukum.
d. pemerintahan mayoritas.
e. pemerintahan dengan diskusi.
f. pemilihan umum yang bebas.
g. partai  politik  lebih  dari  satu  dan mampu melaksanakan fungsinya.
h. management yang terbuka.
i. pers yang bebas.
j. pengakuan  terhadap  hak  hak minoritas.
k. perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia.
l. peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak.
m. pengawasan terhadap administrasi negara.
n. mekanisme  politik  yang  berubah antara kehidupan politik masyarakat  dengan  kehidupan politik pemerintah.
o. kebijaksanaan  pmerintah  dibuat oleh  badan  perwakilan  politik tanpa paksaan dari lembaga manapun.
p. penempatan  pejabat  pemerintahan dengan  merit  sistem  bukan  poil sistem.
q. penyelesaian  secara  damai  bukan dengan kompromi.
r. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
s. konstitusi/ UUD yang demokratis.
t. prinsip persetujuan.
Kebalikan  dari  prinsip  demokrasi adalah  prinsip  kediktatoran  yang  berlaku pada  sistem  politik  otoriter  atau  toteliter. Prinsip-prinsip  ini  bisa  disebut  sebagai prinsip non demokrasi, yaitu sebagai berikut:
a. Pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan  legislatif,  kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi  satu.  Ketiga  kekuasaan itu  dipegang  dan  dijalankan  oleh satu lembaga saja.
b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional  yaitu  pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi  kekuasaan  yang  besar pada negara atau pemerintah.
c. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan  yang  ditandai  dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.
d. Pembentukan  pemerintahan  tidak berdasar musyawarah tetapi
melalui dekrit. e. Pemilihan  umum  yang  tidak demokratis.  Pemilu  dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
f. Terdapat  satu  partai  politik  yaitu partai pemerintah atau ada beberapa  partai  tetapi  ada  sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.
g. Manajemen  dan  kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
h. Menekan dan tidak mengakui hak hak minoritas warga negara.
i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan
kebebasan  pers.  Kalaupun  ada pers  maka  pers  tersebut  sangat dibatasi.
j. Tidak  ada  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia  bahkan  sering terjadi  pelanggaran  atas  hak  asasi manusia.
k. Badan peradilan  yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruh wilayah kehidupan
bermasyarakat.
m. Mekanisme dalam kehidupan politik  dan  sosial  tidak  dapat berubah dan bersifat sama.
n. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan  dengan  cara  kekerasan dan penggunaan paksaan.
o. Tidak  ada  jaminan  terhadap  hak- hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu misalnya:
kebebasan  berbicara,  kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.
p. Prinsip  dogmatisme  dan  banyak berlaku doktrin. Faktor-Faktor yang mendorong demokratisasi di negara arab

## Gerakan  Arab Spring
Gerakan  ini  merupakan  bentuk  protes dan  tuntutan  rakyat  dengan  harapan  akan mampu mengubah tatanan menuju masyarakat  dan  bangsa  yang  ideal.  Gerakan ini  juga  diharapkan  dapat  mengubah  kondisi yang  terjadi  akibat  pengekangan  kebebasan rakyat  oleh  kekuasaan  otoriter,  serta  adanya kesenjangan  sosial  antara  penguasa  yang hidup  penuh  kemewahan  dan  rakyat  yang miskin (Sahide, 2015).
Rentetan  Peristiwa  Arab  Spring  di Timur  Tengah  ini  diawali  oleh  seorang pedagang  kaki  lima  di  Tunisia  yang  dikenal dengan  Mohamed  Bouazizi  yang  melakukan protes  dengan  membakar  dirinya.  Aksi  ini muncul  akibat  kekesalannya  setelah  adanya penyitaan  barang  dagangan,  pelecehan,  serta penghinaan  yang  dilakukan  seorang  pejabat kota dan ajudannya kepada Bouazizi. Pada 4 Januari  2011  Bouazizi  akhirnya  meninggal dunia.
Kematian Bouazizi ini memicu demonstrasi  besar-besaran  yang  mampu menjatuhkan rezim Presiden Tunisia, Zine El Abidine  Ben  Ali,  pada  14  Januari  2011. Demonstrasi  ini  merupakan  titik  awal  apa yang disebut dengan Revolusi Melati Tunisia yang  kemudian  berkembang  menjadi  Arab Spring (Cruz, 2007). Gelombang revolusi ini memberi  efek  domino  terhadap  beberapa negara di  Timur Tengah, salah satunya ialah Mesir  yang  menyebabkan  jatuhnya  rezim Husni Mubarak. Rezim Husni Mubarak yang telah berkuasa cukup lama di Mesir akhirnya tumbang  pada  Februari  2011.  Turunnya Mubarak  memberikan  udara  segar  terhadap ruang  perpolitikan  Mesir  untuk  berubah (Wahyudi et al, 2020).
Kritik Khaled M. abou EL Fadl Nama  lengkapnya  adalah,  Khaled Medhat  Abou  El  Fadl.  Ia  dilahirkan  di
Kuwait  pada  tahun  1963  dari  kedua  orang tuanya  yang  berdarah  Mesir.  Pendidikan dasar dan menengahnya ia tamatkan di negeri kelahirannya, Kuwait. Lalu kemudian pendidikannya dilanjutkan di Mesir. Sebagaimana  tradisi  bangsa  Arab  yang memegang  teguh  tradisi  hafalan,  Abou  El Fadl  kecil  sudah  hapal  al-Qur’an  sejak  usia 12  tahun.  Ayahnya  yang  berprofesi  sebagai seorang  pengacara,  sangat  menginginkan Abou  El  Fadl  menjadi  seorang  yang menguasai  hukum  Islam.  Ayahnya  sering menguji dengan pertanyaan-pertanyaan seputar  masalah  hukum.  Setiap  liburan musim  panas,  Abou  El  Fadl  menyempatkan menghadiri  kelas-kelas  al-Qur’an  dan  ilmu- ilmu  syari’ah  di  Masjid  Al-Azhar,  Kairo, khususnya  dalam  kelas  yang  dipimpin  oleh Syeikh  Muhammad  al-Ghazali  (w.  1995), tokoh  pemikir  Islam  moderat  dari  barisan revivalis  yang  ia  kagumi  (Zuhairi  Misrawi. 2005).
Abou  El  Fadl  adalah  penulis  yang produktif, dan karena karyakaryanya tersebutlah,  yang  melambungkan  namanya dan diperhitungkan dalam  blantika diskursus intelektual baik di Amerika maupun di dunia Islam.
Di  antara  karya-karyanya  yang  sudah diterbitkan  dalam  bentuk  buku  adalah: Speaking  in  God’s  Name:  Islamic  Law, Authority  and  Woman;  Rebellion  and Violence  in  Islamic  Law;  And  God  Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian  in  Islamic  Discourse;  The Authoritative  and  Authoritarian  in  Islamic Discourses:  A  Contemporary  Case  study; Islam  and  Challenge  of  Democracy;  The Place  of  Tolerance  in  Islam;  Conference  of Books:  The  Search  for  Beauty  in  Islam. Karya-karyanya  di  atas  pada  umumnnya sudah  banyak  yang  diterjemahkan  ke  bahasa Indonesia.  Di  samping  itu  tentu  masih banyak  lagi  tulisan-tulisan  ilmiah  Abou  El Fadl  yang  lain,  baik  dalam  bentuk  artikel maupun jurnal ilmiah (Billa, 2005).
Di tengah-tengah kesibukannya sebagai Guru  Besar  Hukum  Islam,  Abou  El  Fadl
sering  diundang  dan  mengisi  seminar, simposium,  lokakarya  dan  talk  show  di televisi  dan  radio  seperti  CNN,  NBC,  PBS, NPR,  dan  VOA.  Belakangan  ia  banyak memberikan  komentar  tentang  isu  otoritas, terorisme, toleransi dan hukum Islam. Ia juga pernah  menjabat  Direktur  Human  Right Watch  dan  anggota  Komisi  Kebebasan Beragama, Amerika Serikat (Zuhairi Misrawi. 2005).
Salah satu fokus kritik Khaled Abou El Fadl  adalah  dalam  bidang  hukum  Islam dengan produk hukum fatwa yang dikeluarkan  oleh  lembaga  fatwa  resmi  di Saudi  Arabia  dengan  nama  singkatan  CRLO (Council  for  Scientific  Research  and  Legal Opinions).  Menurut  Abou  El  Fadl  Lembaga yang bersifat ekslusif ini telah mengaku serta mengasumsikan  kelompok  mereka  sebagai wakil  dan  “juru  bicara”  Tuhan.  Lebih  lanjut Abou  El  Fadl  menjelaskkan  bahwa  fatwa- fatwa  yang  dikeluarkan  telah  banyak  yang merendahkankan kedudukan perempuan atau bias jender, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  itu sendiri  yang  berisi  tentang  kesetaraan manusia tanpa memandang jenis kelamin.
Ada  dua  alasan  Abou  El  Fadl  yang mendasarinya  mengambil  produk  fatwa- fatwa  Wahabi sebagai bahan  analisis hermeneutiknya.  Pertama,  produk  intelektual para  ahli  hukum  dari  mazhab  tersebut melambangkan bentuk otoritarianisme interpretatif. Kedua, mazhab (baca, fumdamentalisme)  ini  telah  menjadi  mazhab yang  dominan  di  dunia  Islam  dewasa  ini (Romli. M. Guntur. 2005).
Menurut  Abou  El  Fadl,  seruan  mereka kembali kepada Islam murni, (ar-ruju’ ila al- Qur’an  wa  as-Sunnah)  asli,  dan  tidak berubah,  jelas  sekali  tidak  masuk  akal. Pendekatan  mereka  bersifat  a  historis, terbukti  naif  dan  simplistis.  Menurutnya tidak mungkin kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah  dalam  kevakuman  dan  menafikan pemahaman  sahabat,  tabi’in  dan  ulama. Seharusnya  dalam  kritik  Abou  El  Fadl, kembali  kepada  keduanya  berarti  kembali
kepada sumber-sumber klasik yang mengomentari  konteks  dan  makna  ayat tersebut  (asbab  an-nuzul  dan  asbab  al- wurud),  sekaligus  menjelaskan  kumpulan dokumentasi  teks  al-Qur’an,  dan  kembali kepada sumbersumber klasik yang menghimpun Sunnah, menguji kesahihannya, serta  menjelaskan  konteks  dan  menafsirkan hadis-hadis  Nabi  dan para sahabatnya secara kontekstual.
Kecenderungan  para  ulama  Wahabi yang  anti  tradisi  intelektual  dan  mengambil kesimpulan  hukum  melalui  jalan  pintas dengan  dalih  kembali  kepada  al-Qur’an  dan Sunnah  secara  tekstual,  sehingga  metode mereka  sangat  selektif,  tidak  sistematis  dan oportunis. Yang lebih parah lagi adalah klaim kebenaran  mereka  dengan  anggapan  bahwa hukum inilah yang pasti dan absolut, sebagai kesimpulan  hukum  yang  “dikehendaki”  oleh Tuhan (Khaled 2003).
Di  sinilah  sesungguhnya  teridentifikasi bahwa tafsiran mereka bersifat otoritarianisme. Kegelisahan ini yang mendorong  Abou  El  Fadl  untuk  melakukan tawaran  metodologi  hermeneutika  otoritatif sebagai  kritik  dan  “lawan”  dari  metodologi hermeneutika otoritarianisme, khususnya yang  dipakai  para  ulama  Wahabi  dan kalangan fundamentalisme Islam pada umumnya.

## KESIMPULAN
Gerakan  arab  sring  di  negara  arab menjadi  gerbang  utama  terjadinya  proses evolusi  dari  negara  monarki  absolut  menuju negara yang demokrasi. Tuntutan rakyat arab menjadi  bagian  penting  serta  menjadi  dasar terjadinya evolusi di negara tersebut.   Selain arab spring, kritik Khaled Abou El Fadl juga sangat  berpengaruh,  meskipun  Abou  El  Fadl hanya  fokus  pada  kritik    metodologi  fatwa ulama arab saudi yang dianggap ototiter.
Demokratisasi  di  negara  arab  sangat mungkin dilakukan. melihat gerakan-gerakan rakyat  arab  yang  tidak  percaya  lagi  dengan pemerintahan  yang  ada  serta  menuntut kebebasan  dan  perlindungan  hak-hak  sipil
menjadi  hal  utama  dalam  proses  evolusi. salah    satu  prinsip  negara  demokrasi  yang tidak  ditemukan  dalam  monarki  absolut adalah  musyawarah.  Arab  saudi  sebagai negara  yang  menjadikan  al  quran  dan  hadis sebagai konstitusi utama dalam menyelenggarakan negara tentu sistem pemerintahannya haruslah sejalan pula dengan ajaran islam.
Sistem  pemerintahan  yang  diterapkan oleh arab saudi saat ini tentu sangat jauh dari ajaran islam. Melihat sistem monarki absolut cenderung  pada  sikap  otoritarianisme    dan bersifat  eksklusif.    tentu  islam  tidak menganjurkan  sikap  otoriter  dan  hanya mementingkan  kepentingan  kelompok  atau keluarganya  saja.  Dengan  konsep  demokrasi yang  cenderung  bermusyawarah  dalam mengambil  keputusan  tentu  sesua  dengan ajaran  islam.  Mengingat  dalam  al  quran  dan sunnah juga menganjurkan konsep musyawarah.
Negara arab saudi sebagai negara yang menjadi  kiblat  bagi  seluruh  umat  muslim, tentu haruslah menjadi negara yang menjungjung  tinggi  nilai-nilai  ajaran  islam dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya. Kalaupun  tidak  dapat  merubah  sistem pemerintahan  dari  monarki  absolut  menjadi sistem  demokrasi,  setidaknya,  seorang  raja atau  pemerintah  harus  juga  dibatasi  oleh aturan-aturan,  shingga  dalam  menjalankan roda  pemerintahan  tidak  sewenang-wenang hanya  berdasarkan  kehendak    dan  hawa nafsunya. Sistem pemerintahan monarki yang dibatasi  oleh  aturan  atau  konstitusi  dapat disebut monarki konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
Sahide,  A.  (2015).  The  Arab  Spring:  Membaca Kronologi  dan  Faktor  Penyebabnya.  Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4, 121 Machmudi,  Y.  (2021).  Timur  Tengah  dalam  Sorotan:
Dinamika  Timur  Tengah  dalam  perspektif Indonesia. Bumi Aksara
Usman.  (2015).  Negara  dan  Fungsinya  (Telaah  atas Pemikiran  Politik).  Jurnal  Hukum  Pidana  & Ketatanegaraan : Al-Daulah, Vol.4,
Soemarsono,  M.  (2007).  Negara  Hukum  Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Jurnal
Hukum dan Pembangunan,
Vol.37,
(No.2),pp.299-
322.DOI:http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.n o2.1480
Enginer,  A.  A. (2000). Devolusi  Negara Islam, Teerj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Holsinger,  D.  C.  (1988).  david  e.  long  and  bernard reich,  editors.  The  Government  and  Politics  of the  Middle  East  and  North  Africa.  2d  ed. Boulder,  Colo.:  Westview.  1986.  Pp.  xii,  479. Cloth  44.00,paper  19.95.  Oxford  University Press.
Hanson,  Paul  R.  (2019).  Political  History  of  the French Revolution Since 1989. Journal of Social History,  Vol.52,  (No.3),  pp.584-592.  DOI  : https://doi.org/10.1093/jsh/shy075
Sungkar,  L.  (2007).  Peranan  Golongan  Borjuis  Pada Revolusi  Perancis  Tahun  1789.  Jurnal  Sejarah Citra Lekha, Vol.11, (No.1), pp.59- 67.
Sunyowati,  D.  (2013).  Hukum  Internasional  Sebagai
Sumber  Hukum  Dalam  Hukum  Nasional (Dalam  Perspektif  Hubungan  Internasional  dan Hukum  Nasional  di  Indonesia).  Jurnal  Hukum dan  Peradilan,  Vol.2,  (No.1),  pp.67-84.  DOI: http://dx.doi. org/10.25216/JHP.2.1.2013.67-84. Andi  Adriansyah,  “Peran  Politik  Muhammad  bin
Salman  dalam  Modernisasi  Menuju  Visi  2030
Arab  Saudi”  (UIN  Syarif  Hidayatullah,  2021),
12–13.
Hariyanto,  “DAFTAR  NEGARA-NEGARA  ASIA YANG  MENJADI  TUJUAN  KERJA  BMI,” sbmi,  September  19,  2019,  accessed  June  28,
2022, https://sbmi.or.id/daftar-negara-negara- asia-yang-menjaditujuan-kerja-bmi/. 11 KBRI  Riyadh,  “Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi,” Kementerian Luar  Negeri  Repulik  Indonesia,  last  modified January  1,  2020,  accessed  June  28,  2022,
https://kemlu.go.id/riyadh/id. 12
Kusnanto,  Peradaban  Arab  (Semarang:  ALPRIN, 2010), 7.
Zuhairi  Misrawi,  “Khaled  Abou  El  Fadl  Melawan Atas Nama Tuhan”. Jurnal Perspektif Progresif, Edisi Perdana Juli-Agustus, 2005, h. 15-17 Khaled  M.  Abou  El  Fadl,  Melawan  Tentara  Tuhan:
Yang  Berwenang  dan  Sewenangwenang  dalam Wacana Islam. Alih bahasa Kurniawan Abdullah  (Jakarta:  Serambi  Ilmu  Semesta, 2003), h. 18 Nadia  Nadir,  “SISTEM  PEMERITAHAN  DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI,” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 2 (2020): 166–167.
Lutfan  Faizi,  “Ini  Sederet  Jabatan  yang  Disandang Mohammad  bin  Salman  di  Arab  Saudi,”  last modified  February  5,  2022,  accessed  June  28, 2022,https://international.sindonews.com/read/6 77629/43/inisederet-jabatan-yang-disandang-
mohammad-bin-salman-di-arab-saudi-
1644058921. Angga  Diharja  Firdaus,  “Politik  Pemerintahan  Arab Saudi,” May 1, 2010,accessedJune28,2022,http://diharjaangga.b logspot.com//2010/05/politikpemerintahanarabs audi.html%20http://ppi.jordan.tripod.com/infop pi2.htm.
Usman  Kari  Linge  Bin  Abdul  Wahab:,  “  Demokrasi Dalam Pemikiran Politik : Negara Arab Saudi ,” Usman  Kari  Linge  Bin  Abdul  Wahab, November  1,  2013,  accessed  June  28,  2022, http://usmankari.blogspot.com/2013/11/demokra si-dalam-pemikiran-politik.html.
Abu  Khansa  Salma,  “Sisi  Lain  Arab  Saudi:  Politik Pemerintahan  Arab  Saudi,”  April  20,  2014, accessed  June  28,  2022, http://saudi-tauhid sunnah.blogspot.com/2014/04/kondisi-orang- riya-dipadang mahsyar.html