## Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan
Parianti 1* , Sahrir 2 , Sofyan Syamsuddin 3 , Sahrir 4 1,2,3,4) Universitas Muhammadiyah Palopo
1) parianti@student.umpalopo.ac.id , 2) sahrir@umpalopo.ac.id , 3) sofyansyam@umpalopo.ac.id , 4) sahrirumpalopo@gmail.com *Corresponding Author Diajukan
: 3 Januari 2023
Disetujui : 18 Januari 2023 Dipublikasi      : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of the principles of Good Corporate Governance  on  the  performance  of  MSME  employees.  This  study  used  a  quantitative  approach using a sample of 120 MSME employees in Masamba City. Based on the results of data analysis, the principles  of  transparency, accountability and independence  have  a  significant influence  on employee  performance.  Meanwhile,  the  principles  of  responsibility  and  fairness  do  not  have  a significant  effect.  The  results of this  study indicate  the  importance  of applying  the  principles  of Good Corporate Governance to MSMEs, because it can improve employee performance so that MSME management can be better.

## Keywords: transparency, accountability, independence, responsibility, fairness

## PENDAHULUAN
Situasi  ekonomi  yang  berkembang  saat  ini  telah  menyebabkan  banyak  perubahan  dalam perekonomian nasional, terutama dalam mengintensifkan persaingan korporasi, yang terlihat pada para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri yang tidak segan-segan berbisnis di Indonesia. Sebuah entitas  harus  menempuh  berbagai  cara  untuk  berkembang  dan  mendapatkan  keuntungan  yang maksimal,  salah  satunya  dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Parenza  &  Lestari,  2022). Karena tujuan entitas adalah untuk terus menerus tumbuh dan berkembang, sehingga penerapan tata  kelola  yang  baik  merupakan  komponen  penting,  terutama  dengan  meningkatnya  risiko  dan masalah yang dihadapi.
UMKM  merupakan  tulang  punggung  perekonomian  negara,  dimana  memiliki  kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan 99,9 persen unit usaha. 97% dari tenaga kerja dan 60% dari  PDB,  sedangkan  sisanya  ada  di  perusahaan  besar  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  UMKM  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap peningkatan perekonomian secara menyeluruh. Selain potensi UMKM yang besar, juga memiliki berbagai  macam  keterbatasan  yaitu:  penggunaan  akuntansi  sederhana,  modal  terbatas,  sedikit pengalaman manajemen, pemasaran, produksi. Namun dengan keterbatasan tersebut, UMKM tetap harus  menerapkan  tata  kelola  yang  baik.  Peningkatan  profesionalisme  pengelolaan  UMKM merupakan penerapan prinsip Good Corporate di UMKM. Prinsip-prinsip perusahaan yang baik menurut pedoman KNKG Good Governance UMKM Indonesia tahun 2016 adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran (Nurlida & Ghalib, 2022).
Luwu  Utara  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan  dengan pertumbuhan  UMKM  lumayan  pesat.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian, Koperasi dan UMKM Luwu Utara menunjukkan jumlah UMKM sebanyak 12.807 yang tersebar di 12 Kecamatan. Daerah dengan jumlah UMKM terbanyak adalah Masamba dengan jumlah 2.847
UMKM dengan berbagai jenis usaha. Ada yang bergeraka dibidang pelayanan jasa, usaha barang campuran,  budidaya  ikan,  pabrik  gabah,  loundy,  elektronik,  bengkel,  jual  ayam,  makanan  dan minuman serta masih banyak lagi yang bergerak dibidang usaha/dagang yang lain. Mayoritas dari UMKM tersebut masih berkembang, sehingga masih membutuhkan perhatian dari pemerinta dan kolaborasi antara UMKM sehingga bisa lebih berkembang. Meskipun demikian UMKM  tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Masamba mupun Luwu Utara secara umum.
Setidaknya ada tiga alasan mengapa UMKM harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu: 1) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di UMKM akan meningkatkan kepercayaan investor  dan  dengan  demikian  mendorong  pertumbuhan  UMKM.  2)  Tata  kelola  yang  baik meningkatkan  kemungkinan  pengendalian internal, sehingga meningkatkan  sistem  pengendalian internal UMKM dan 3) meminimalkan praktik penipuan oleh karyawan (Nurlida & Ghalib, 2022). Dengan kata lain, tata kelola yang baik merupakan wujud nyata dari hubungan antara dunia usaha dan  masyarakat  sebagai  pemangku  kepentingan.  Konsistensi  UMKM  dalam  menerapkan Good Corporate juga  harus  terus  ditingkatkan  dari  segi  elemen  indikator,  guna  meningkatkan  posisi kompetitif  perusahaan  dan  memenuhi  keinginan  untuk  menjadi  entitas  yang  lebih  baik.  Dengan mengoptimalkan nilai entitas dengan mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif  (Nurhayani,  2022).  Faktor  lain  yang  mendukung  penerapan  GCG  pada  UMKM  adalah adanya nilai-nilai kebudayaan yang melekat seperti keterbukaan, fairness , saling peduli, jujur, dan sebagainya yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip GCG. Selain itu dukungan dari pemerintah juga memberikan dampak yang sangat positif bagi UMKM yaitu dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada UMKM diyakini akan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan akan memberikan nilai tambah bagi stakeholder serta UMKM dapat tetap tumbuh, berkembang dan bertahan. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu dalam melaksanakan tugas  yang  dibebankan.  Kinerja  seorang  pegawai  merupakan  gabungan  dari  tiga  faktor  penting, yaitu kemampuan dan minat pegawai, kemampuan dan penerimaan delegasi pernyataan tugas, serta peran  dan  tingkat  motivasi  pegawai.  Ada  enam  dimensi  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu: Kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu kerja, efisiensi, kemandirian dan hubungan interpersonal (Farla et al., 2019).
Beberapa  peneliti  sebelumnya  telah  melakukan  pengamatan  tentang  penerapan  prinsip- prinsip Good  Corporate  Governance dalam meningkatkan kinerja  karyawan menunjukkan  hasil yang  tidak  konsisten  (Hati  &  Arumrasmy,  2016).  menjelaskan  bahwa  prinsip  independensi  dan pertanggungjawaban  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan,  sementara  prinsip  yang  lain: transparansi, akuntabilitas dan kewajaran tidak terpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal yang sama  diungkapkan  oleh  (Didin,  2016),  (Safitri,  2018)  bahwa  pertanggungjawaban  berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sementara prinsip yang lain transparansi, akuntabilitas, independensi dan kewajaran tidak terpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal berbeda yang diungkapkan oleh (Didin, 2016) transparansi dan responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sementara variabel  yang  lain  akuntabilitas,  independensi  dan fainess tidak  terpengaruh  terhadap  kinerja karyawan.  Hal  yang  lain  diungkapkan  oleh  (Syah  et  al.,  2018).  menjelaskan  bahwa  variabel akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sementara transparansi dan fairnes tidak terpengaruh terhadap kinerja karyawan.

## STUDI LITERATUR

## Good Corporate Governance
Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan  pola  hubungan  yang  kondusif  antar  pemangku  kepentingan  dalam  perusahaan. Hubungan  kondusif  antar stakeholder tersebut  adalah  prasyarat  dalam  mewujudkan  kinerja perusahaan  yang  baik,  yang  selanjutnya  mendukung  peningkatan  nilai  perusahaan.  Tata  kelola perusahaan  akan  memberikan  nilai  tambah  bagi  pemegang  saham  secara  berkelanjutan  dalam jangka  panjang,  dengan  tetap  menghormati  kepentingan  pemangku  kepentingan  lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa tata kelola perusahaan
terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya, kinerja keuangan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengungkapkan terdapat lima asas GCG yang harus diterapkan perusahaan  jika  akan  melaksanakan  konsep  GCG.  Asas  tersebut  meliputi transparency, accountability,  responsibility,  independency,  dan  fairness.    Good  corporate  governance (GCG) adalah  prinsip  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  agar  dapat  mencapai keseimbangan,  kekuatan,  serta  kewenangan  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Syafitri, n.d.).

## Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Menurut  Pedoman Good  Corporate  Governance (2017:14-16)  semangat  penerapan  tata kelola yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance , diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Transparansi ( Transparency)
Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengkomunikasikan informasi material dan relevan tentang perusahaan dan mematuhi semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  mengatur  pembagian  informasi. Transparansi  juga  mencakup  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  informasi  yang  diperlukan  oleh otoritas public mengenai produk, layanan, dan kegiatan operasional perusahaan. Informasi ini dapat mempengaruhi semua aspek perilaku pemangku kepentingan (Nurhayani, 2022).
2. Akuntabilitas (Accountability )
Akuntabilitas  adalah  jaminan  bahwa  individu  atau  organisasi  dievaluasi  atas  kinerja  atau perilakunya  terkait  dengan  sesuatu  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Oleh  karena  itu, perusahaan  harus  dikelola  secara  terarah,  terukur  dan  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan dengan  memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat untuk melanjutkan operasi. Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan tentang misi, pelaksanaan dan tanggung jawab organisasi bisnis agar manajemen bisnis dapat berfungsi secara efektif. Tanggung jawab berarti memenuhi tugas dan wewenang seseorang atau organisasi untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh perusahaan. Tanggung jawab ini meliputi menyatakan atau memenuhi tugas dan wewenang, melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang, dan bertanggung jawab atas kegiatan pemenuhan tugas dan hak (Nurhayani, 2022). Perusahaan  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  sebagai  sarana  untuk  mengatasi  masalah  yang timbul dari pembagian tugas antar instansi dalam masyarakat dan mengurangi dampak masalah keagenan yang timbul dari perbedaan kepentingan direksi, pemegang saham dan pihak terkait.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility )
Prinsip tanggung jawab adalah bahwa pengelolaan perusahaan mengikuti peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  serta  praktik  bisnis  yang  baik  dan  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance (Makmur, 2022). Entitas berpegang teguh pada etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya,  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi pihak terkait, menghormati budaya masyarakat sekitar tempat Perseroan beroperasi, serta berupaya  memberikan  kontribusi  nyata  kepada  masyarakat.  Bisnis  harus  mematuhi  undang- undang  dan  peraturan  serta  mengambil  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  untuk mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dan pengakuan sebagai warga korporat yang baik (Nurhayani, 2022).
4. Kemandirian ( Independency)
Kemandirian  bertujuan  untuk  mempercepat  penerapan  prinsip  tata  GCG,  entitas  harus dijalankan  secara  mandiri  sehingga  tidak  ada  yang  menguasai  pihak  lain  dan  tidak  dapat diintervensi  oleh  pihak  lain.  Perusahaan  percaya  bahwa  kemandirian  sangat  penting  untuk berfungsinya  badan  pengatur  dan  keputusan  yang  tepat  yang  dibuat.  Setiap  unit  bisnis menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman Good  Corporate  Governance (Makmur,  2022).  Asas  independensi  merupakan  syarat  agar perusahaan dijalankan secara profesional, tidak tunduk pada benturan kepentingan atau tekanan dari pihak lain, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang baik (Nurhayani, 2022).
5. Kewajaran (Fairness)
Asas  keadilan  adalah  keadilan  dan  pemerataan  dalam  kaitannya  dengan  hak-hak  pemangku kepentingan  yang  timbul  dari  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak stakeholder dan mereka akan selalu diperlakukan sama  tanpa  diskriminasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa  memperhatikan  kepentingan pemegang  saham  dan  pemangkuc  kepentingan  lainnya  berdasarkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan.  Perusahaan  memastikan  perlindungan  kepentingan  para stakeholder akan  selalu mendapatkan  keuntungan  dari  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  diskriminatif  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perusahaan akan selalu berupaya agar pihak yang berkepentingan mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum.

## Kinerja Karyawan
Kinerja karyawan merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang  dalam  suatu  organisasi  baik  secara  kualitatif  maupun  secara  kuantitatif,sesuai  dengan kewenangan,tugas, dan tanggung jawab masing –masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak mengatur hukum,dan sesuai dengan moral ataupun etika.
Menurut  (Wibono,  2016)  berpendapat  bahwa  kinerja  adalah  nilai  serangkaian  perilaku pekerjaan  yang  memberikan  kontribusi,  baik  secara  positif  maupun  negatif  dalam  penyelesaian pekerjaan.  Hasil  kerja  yang  dicapai  seseorang  ketika  mereka  melakukan  tugas  yang  diberikan dengan  keterampilan,  pengalaman,  kejujuran  dan  waktu  (Melayu,  2016).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja antara lain sikap dan pola pikir, pendidikan, keterampilan, kepemimpinan, tingkat  pendapatan,  gaji  dan  kesehatan,  jaminan  sosial,  suasana  kerja,  sarana  dan  prasarana, teknologi dan peluang untuk sukses (Sudarmayati, 2017).
Afandi (2018) menjelaskan beberapa indikator kinerja kaeyawan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kuantitas  hasil  kerja,  segala macam  bentuk  satuan  ukuran  yang  berhubungan  dengan jumlah hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya.
b. Kualitas  hasil  kerja,  segala  macam  bentuk  satuan  ukuran  yang  berhubungan  dengan  kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya.
c. Efesiensi dalam melaksanakan tugas, berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya.
d. Disiplin kerja, taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.
e. Inisiatif, kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha  untuk  terus  bergerak  untuk  melakukan  beberapa  hal  walaukeadaan  terasa  semakin sulit.

## Pentingnya UMKM Menerapkan Prinsip GCG
UMKM  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  dan  dijalankan  oleh  orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang memiliki, menguasai, atau turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memenuhi usaha menengah (Undang-undang,nomor 7 tahun 2021).  Bagi  para  pelaku  usaha,  konsep Good  Corporate  Governance wajib  diterapkan  untuk menjamin kelangsungan usahanya, karena pada dasarnya GCG adalah sistem dan struktur untuk mengelola  perusahaan  dengan  tujuan  meningkatkan  nilai  perusahaan  yang  dapat  memberikan dampak  positif  untuk  pihak  lain  yang  berkepentingan  seperti  kreditor,  supplier,  asosiasi  usaha, konsumen,  pekerja/karyawan,  pemerintah  serta  masyarakat  luas.  Selain  itu,  manfaat  yang  dapat diperoleh UMKM dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan usahanya, antara lain: (1) terbukanya akses terhadap modal, (2) terbukanya akses pasar pada skala nasional  maupun  internasional  dan  (3)  terciptanya  pertumbuhan  UMKM  yang  berkelanjutan. Berdasarkan  manfaat  itulah  kiranya  cukup  beralasan  bahwa  penerapan Good  Corporate Covernance harus  segera  dilakukan  di  lingkungan  UMKM  agar  iklim  dunia  usaha  semakin membaik (Yonita & Aprilyanti, 2022).

## Kerangka Model Penelitian dan Hipotesis
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  dan  landasan  teori  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat digambarkan kerangka model penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Model Penelitian
H 1 : Transparency berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM H 2 : Accountability berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM H 3 : Responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM H 4 : Independency berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM H 5 : Fairness berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM

## METODE

## Populasi dan sampel
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif.  Populasi  adalah objek atau subjek yang terdapat dalam seluruh domain yang harus memenuhi persyaratan yang  telah  ditentukan  sebelumnya  terkait  dengan  masalah  penelitian,  setelah  itu  ditarik kesimpulan  tentang  semua  individu  yang  terlibat  dalam  penelitia  (Sugiyono,  2016). Populasi penelitian ini adalah para karyawan UMKM di Kota Masamba. Karena besarnya populasi tidak diketahui secara langsung, maka metode yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian (Hair et al, 2017),  yaitu  jumlah  sampel  ditentukan  dengan  sampel  minimum  5  kali  jumlah  item pengukuran. Sehingga total sampel yang digunakan adalah 24 indikator pengukuran dikali 5 yaitu sebanyak 120 responden.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  online  yang dibagikan kepada responden. Sebanyak dua puluh empat indikator yang digunakan untuk melihat  sejauh  mana  penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) mampu meningkatkan kinerja karyawan UMKM. Kuesioner yang dibagikan menggunakan skala likert dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).
Transparency Accountability Responsibility Independency Fairness Kinerja Karyawan

## Teknik Analisis Data
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis,  maka  dilakukan  uji  validitas  dan reliabilitas dengan menggunakan alat analisis statistik. Setelah penelitian terbukti valid dan reliabel, maka dilanjutkan ke tahap analisis dan interpretasi data yang diolah (Nurhayani, 2022). Analisisdata yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui  kebenaran  kuesioner  yang  dibuat,  sehingga harus diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) setiap kuesioner dengan skor total kuesioner. Item pertanyaan yang salah sebaiknya ditolak atau tidak digunakan sebagai alat tanya. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel R Hitung R Tabel Sig. Keterangan Transparency 716 0.1509 045 Valid Accountability 882 0.1509 035 Valid Responsibility 885 0.1509 084 Valid Independency 886 0.1509 001 Valid Fairness 847 0.1509 297 Valid
Sumber: Data diolah 2022
Berdasarkan data di atas, nilai R hitung semua indikator variabel lebih besar dari R tabel, yaitu (0,716, 0,882, 0,885, 0,886, 0,847 < 0,1528). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua indikator  variabel konsisten  dan  layak  digunakan  sebagai  ukuran  survei  serta  dapat  digunakan untuk analisis lebih lanjut.

## Uji Reabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi kuesioner yang digunakan peneliti agar kuesioner tersebut reliabel dalam mengukur variabel penelitian, Berikut hasil uji reliabilitas:
Tabel 2 Hasil Uji Reabilitas Cronbach's Alpha R kritis Keterangan 0,966 0,06 Reliabel Sumber: Data diolah 2022
Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha sebesar 0,966 yang berarti reliabel karena memiliki nilai lebih besar 0,06 (Ghozal, 2016).

## Uji Hipotesis
Adapun hasil perhitungan uji regresi linear berganda dapat tersaji sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis Variabel T Hitung Sig. Keterangan Transparency 2.027 .045 Supported Accountability 2.131 .035 Supported Responsibility 1.746 .084 Not Supported Independency 3.270 .001 Supported Fairness 1.047 .297 Not Supported
Sumber: Data diolah 2022

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja karyawan Penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi transparansi lebih kecila dari 0,05 (0,045 < 0,05) ini  menunjukkan  transaparansi  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan UMKM di Kota Masamba. Semakin Transparan pemilik UMKM terhadap karyawannya, maka akan meningkatkan  kinerja  para  karyawan.  Pemberian  akses  informasi terkait perkembangan usaha  dan  pengambilan  keputusan  secara  terbuka  yang  melibatkan  karyawan  akan  membuat para  karyawan  totalitas  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan. Transparansi  adalah  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan, mengkomunikasikan informasi material dan relevan tentang perusahaan dan mematuhi semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  mengatur  pembagian  informasi.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Didin, 2016) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Meski demikian bertentangan dengan penelitian (Hamdani, 2016) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja karyawan Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0,035 < 0,05) yang berarti akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM.  Dengan  adanya  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  sesuai  dengan kompetensi karyawan akan memudahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian akan membuat karyawan fokus dalam melaksanakan tugas secara  profesional,  sehinggan  akan  memberikan output dan outcome yang  terukur  sebagai bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, UMKM harus dikelola secara tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya  (Nurhayani,  2022).  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian (Syah et al., 2018) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Hati & Arumrasmy, 2016),  (Didin,  2016)  yang  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pegawai.
3. Pengaruh Responsibility terhadap kinerja karyawan Hasil pengujian responsibility memiliki nilai signifikansi 0,084 > 0,05, artinya responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Responsibilitas merupakan tugas yang diberikan  kepada seseroang  yang memiliki  otoritas lebih tinggi,  dimana  dapat dibagi  dengan orang  lain.  Mayoritas  UMKM  memiliki  jumlah  karyawan  yang  sedikit  sehingga  proses pembagian  tugas  terbatas.  Karyawan  akan  fokus  mengerjakan  tugasnya  sendiri  tanpa  harus berharap adanya bantuan dari karyawan yang lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Didin,  2016)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  responsibilitas  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  pegawai.  Namun  berbeda  dengan  penelitian  (Hati  &  Arumrasmy,  2016) yang menunjukkan    bahwa responsibilitas tidak    memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja karyawan.
4. Pengaruh Independency terhadap kinerja karyawan Hasil  pengujian independency menunjukkan  nilai signifikansi lebih  kecil  dari  0,05  (0,001  < 0,05)  sehinggan  variabel independency berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan. Independency atau kemandirian merupakan sistem pengelolaan entitas atau unit usaha secara profesional  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  kepentingan  kelompok  tertentu.  Dengan  demikian UMKM  yang  menerapkan  prinsip independency akan  lebih  profesional  dalam  mengelolah usahanya, karena lebih fokus untuk mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan prinsip independency juga  akan  mempengaruhi  kinerja  karyawan  karena  mereka  tidak mendapatkan  intervensi,  tekanan,  dan  tambahan  tugas  diluar  dari  yang  telah  ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada didalam UMKM. Kemandirian bertujuan untuk mempercepat penerapan  prinsip tata  kelola  yang  baik,  UMKM harus  dikelola secara  mandiri  agar  UMKM tidak saling mengontrol dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Setiap unit bisnis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman
GCG (Makmur, 2022). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Hati & Arumrasmy, 2016) dan (Syah et al., 2018) yang   membuktikan hasil bahwa Transparansi  mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian dari (Safitri,  2018)  yang  menunjukkan  bahwa independency tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap kinerja karyawan.
5. Pengaruh fairness terhadap kinerja karyawan Hasil pengujian menunjukkan bahwa firness memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,297  >  0,05),  artinya firness tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja karyawan. Mayoritas UMKM yang ada di Masamba hanya memiliki 1 hingga 3 orang karyawan. Dengan  jumlah  karyawan  yang  terbatas  akan  mengurangi  konflik  kepentingan  baik  antar karyawan, maupun karyawan dengan pemilik. Menurut (Surya, 2019). bahwa adanya konflik diantara karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Akibat adanya masalah Konflik yang kurang  tepat  maka  terjadilah  masalah  dimana  karyawan  menjadi  kurang  maksimal  dalam bekerja dan adanya Gap (selisih) antara Sistem dan Aktual Barang karena adanya konflik antar karyawan  dan  konflik  dengan  atasan.  Konflik  yang  terjadi  di  UMKM  ini  dapat  membuat performa  UMKM  tentunya  menurun  dan  kinerja  setiap  individu  karyawan  di  perusahaan tersebut  kurang  maksimal.Dengan  demikian  prinsip firness pada  UMKM  sudah  sejak  lama diterahpan sehingga prinsip ini tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan karena. Selain itu UMKM dalam menjaring dan memilih karyawan biasanya dilakukan secara tertutup, pemilihan karyawan dilakukan berdasarkan adanaya hubungan emosional dengan pemilik, atau rekomendasi dari keluarga ataupun teman sehinggan prinsip firness akan selalu diterapkan oleh UMKM . Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Hati & Arumrasmy, 2016), (Syah et al., 2018), (Didin, 2016) yang   membuktikan   hasil   bahwa  fairness tidak   mempunyai pengaruh   positif  terhadap  kinerja karyawan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa ada tiga prinsip good corporate governance yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan UMKM di Kota masamba. Variabel transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, artinya  semakin  transparan  pemilik  UMKM  dalam  pengelolaan  usahannya,  maka  akan meningkatkan kinerja karyawan. Akuntabilitas juga memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab secara terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan prinsip independency juga akan membuat UMKM lebih profesional dalam mengelolah usahanya, karena paran karyawan tidak memiliki intervensi dan pengaruh lain dalam melaksanakan  tugasnya.  Prinsip responsibility dan fairness tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kinerja  karyawan,  karena  mayoritas  UMKM  memiliki  keterbatasan  jumlah karyawan, sehingga jarang ditemukan ketidak adilan dan diskriminasi antarkaryawan.

## REFERENSI
Afandi.  (2018). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori,  Konsep  dan  Indikator) .  Zanafa Publishing.
Didin, N. S. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan pt aditec cakrawiyasa semarang . 02 (02).
Farla, W., M. Diah, Y., & Widyanata, F. (2019). Pengaruh Keadilan Kompensasi Dan Kepuasan Kompensasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Umkm  Pembuatan  Pempek  Palembang. Jurnal Ecoment Global , 4 (1), 17. https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.570 Ghozal.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair et al. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling ( PLS=SEM) 2 Th edition . sage.
Hamdani.  (2016). Good  Corporate  Governance  (Tinjauan  Etika  dalam  Praktik  Bisnis .  Mitra Wacana Media.
Hati, S. W., & Arumrasmy, A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Di Politeknik Negeri Batam. EJournal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 56–76. Makmur, H. &. (2022). No TitlePengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti Dealer Honda Grong-Grong Kabupaten Pidie . Journal unigha, Volume 2, Nomor 3.
Melayu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara. Nurhayani. (2022). Pengaruh audit internal terhadap penerapan good corporate governance pada pt. pegadaian (persero) cabang palopo .
Nurlida, I. N., & Ghalib, S. (2022). Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Umkm Di Kota Banjarmasin. Smart Business Journal , 1 (2), 36. https://doi.org/10.20527/sbj.v1i2.12797
Parenza, R. S., & Lestari, R. (2022). Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Bandung Conference Series: Accountancy , 2 (2), 1022–1031. https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i2.2864
Safitri,  L.  N.  (2018). Pengaruh  prinsip  good  corporate  governance  terhadap  kinerja  karyawan (Studi pada Karyawan PT. Pos Indonesia . 1–15. https://www.ptonline.com/articles/how-to- get-better-mfi-results
Sudarmayati.  (2017). anajemen  Sumber  daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  dan  Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Refika Aditama.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . PT Alfabet. Surya, A. (2019). Pengaruh Konflik terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. YKT Gear  Indonesia. Business  Innovation  and  Entrepreneurship  Journal , 1 (1),  29–37. https://doi.org/10.35899/biej.v1i1.13
Syafitri, T. (n.d.). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012- 2016) . Jurnal Administrasi Bisnis.
Syah,  D.  N.,  Hasbullah,  R.,  &  Solehudin,  S.  (2018).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance terhadap Kinerja Karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek. JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan) , 4 (1), 22–38. https://doi.org/10.21070/jbmp.v4i1.1899 Undang-undang. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah . 086507 , 1–121. Wibono.  (2016). No  TitleManajemen  Kinerja,  Edisi  Kelima,  PT.Rajagrafindo  Persada .  Jakarta- 14240.
Yonita,  V.,  &  Aprilyanti,  R.  (2022).  Analisis  Penerapan  Prinsip–prinsip  Good  Corporate Governance  Pada  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (Studi  Pada  UKM  Restoran/Rumah Makan/Kafe di
Daerah Cikupa Tangerang). ECo-Fin , 4 (1), 1–9.
https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454