## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA
Meri Yarni, Kosariza, Netty, Ridham Priskap, Syamsir
Fakultas Hukum Universitas Jambi E-mail: meriyarni1234@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Arrangements,  Parties, State Institutional Disputes The birth of the Constitutional Court is based on the constitutional authority of amendments I, III and IV of  the  1945  Constitution  which  also  shows  that judicial power is no longer solely held by the Supreme Court  and  the  judicial  bodies  below  it.  These  two judicial powers have the same position with different functions and roles as stated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Furthermore, Article 24 C paragraph (1) states “The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final levels whose decisions are final. examine laws against the Constitution, decide on disputes over the authority of state  institutions  whose  authority  is  granted  by  the Constitution,  decide  on  the  dissolution  of  political parties, and decide on disputes over general election results. The formulation of the problem in this study is  seen  as  setting  the  disputing  parties  in  state institutions and looking for solutions to the problems inherent in that authority. With a concept approach, legislation  with  a  normative  juridical  method.  This type  of  research  is  descriptive.  The  data  source  is secondary  data  using  primary,  secondary  and tertiary  legal  materials.  Based on  the  results of  the study, it can be concluded that the 1945 Constitution, as well  as Law  Number  24  of  2003  which has been amended by Law Number 8 of 2011 concerning the Constitutional  Court  do  not  explain  in  detail  the
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
implementation  of  this  authority.  settle  disputes between state institutions, so that the Constitutional Court  is  given  the  authority  to  regulate  matters needed  for  the  smooth  implementation  of  its  duties and  authorities.  Since  the  presence  of  the Constitutional  Court  until  now  there  have  been  19 applications  for  disputes  on  the  authority  of  state institutions  that  have  been  submitted  to  the  Court with very diverse issues. In the future, it is important to  reorganize  the  settlement  of  disputes  on  the authority  of  state  institutions  in  the  Constitutional Court,  reorganize  potential  disputes  over  the constitutional  authority  of  state  institutions,  and manage potential disputes over the authority of state commissions.  ,  expanding  the  meaning  of  the interpretation  of  "state  institutions  that  can adjudicate  in  the  Constitutional  Court",  and increasing  the  granting  of  the  applicant's  legal standing in the Constitutional Court. Abstrak Kata kunci:
Pengaturan, Para Pihak,
Sengketa Kelembagaan
Negara
Corresponding Author:
Meri Yarni Lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD  1945  yang  sekaligus  menunjukkan  bahwa kekuasaan  kehakiman  tidak  lagi  semata-mata dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  di  bawahnya.  Kedua  kekuasaan kehakiman  ini  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan  fungsi  dan  peran  yang  berbeda sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  24  ayat  (2) UUD  1945.  Selanjutnya  Pasal  24  C  ayat  (1) menyatakan  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final.  memeriksa  undang- undang  terhadap  UUD,  memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh  UUD,  memutus  pembubaran  partai politik,  dan  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan umum.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini dilihat  ntuk  pengaturan  para  pihak  yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi
atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.   Dengan pendekatan konsep, perundang- undangan  dengan    metode  yuridis  normatif.  Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data  sekunder  dengan  penggunaan  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  terseier.  .Berdasarkan  hasil kajian  dapat  disimpulkan  bahwa  UUD  1945,  serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2011  tentang  Mahkamah  Konstitusi  tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut.  menyelesaikan  sengketa  antar  lembaga negara,  sehingga  Mahkamah  Konstitusi  diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.  Sejak  hadirnya  MK  hingga  saat  ini sudah  ada  19  permohonan  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  diajukan  ke  MK  dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk  menata  kembali  penyelesaian  sengketa kewenangan  lembaga  negara  di  MK,  menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan  konstitusional  lembaga  negara, mengelola  potensi  sengketa  kewenangan  komisi negara.  ,  memperluas  makna  penafsiran  “lembaga negara  yang  dapat  mengadili  di  MK”,  dan meningkatkan  pemberian legal  standing pemohon di MK.
@Copyright 2021.
PENDAHULUAN
Penyataan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum , demikian  disebut  dalamnya  Psl  1  ayat  (3) UUD  1945    hasil  amandemen.  Adapun yang dimaksud dengan konsep Negara hukum bahwa setiap tindakan negara (baik rakyat,  wilayah  dan  pemerintah  harus  berdasarkan  atas  dan  pada  hukum  atau aturan-aturan yang mengikat negara yang bersangkutan. Atau dapat juga dikatakan oleh  Didik  Nazmi,  dalam  Abdul  Aziz  Hakim  dalam  bukunya  Negara  Hukum  dan Demokrasi  di  Indonesia  bahwa pengertian    negara  hukum    adalah  negara berlandaskan  atas  hukum  dan  keadilan  bagi  warganya.  Hal  yang  sangat  penting diperhatikan sebagai Negara hokum sebagaimana dikata oleh Yusril Ihza Mahendra, dalam bukunya Dinamika Tata Negara Indonesia sebagai berikut:
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
“ Prinsip uta ma negara hukum ialah adanya azas legislatif, peradilan yang bebas  dan  perlindungan  terhada  hak  asasi.  Artinya  tindakan  para penyelenggara Negara harus berdasarkan hukum. Jadi hukum menjadi dasar ke kuasaan dalam konteks inilah, UUD 1945  menyatakan bahwa Indonesia adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hokum    (rechtstaat)  dan  bukannya berdasarkan kekuasaan semata (machstaat)”.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  maka  tujuan  tersebut  dapat    terwujud apabila adanya sebuah lembaga penyelenggara peradilan yang secara tegas dapat melaksanakan  konsep  Negara  hukum    yang  bertugas  dan  berfungsi  untuk menegakan a perundangan-undangan atau hukum tertulis  dan menegakan keadilan dan keseimbangan. Pernyataan ini dikuatkan  dengan tegas dalam pasal yang diatur dalam hukum dasar negara  menyatakan bahwa  “kekuasaaan kehakiman dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan Tata  Usaha  Negara      dan    oleh    sebuah    Mahkamah Konstitusi”.  Lebih  lanjut dipertegas lagi bahwa “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.Tetapi dalam  praktiknya  seringkali  dipengaruhi  oleh  kekuasaaan  pemerintah  bahkan akhirnya terjadi reformasi.
Sebagaimana  pendapat    Jimly  Asshiddiie dalam  bukunya Format Kelembagaan  Negara  dan  pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD  1945menyatakan bahwa Banyaknya kelemahan yang ditemukan dimasa lampau menyebabkan tidak jelasnya kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas dan pada  hukum  atau  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  wilayah  negara  Republik Indonesia dan sekaligus melaksanakan makna yang terkadung dalam dasar negara Pancasila sila ke empat yaitu musyawarah dan mufakat yang lebih dikenal dengan sebutan   Demokrasi.  “ Oleh  karena  itu sangat  penting  melakukan  reformasi  yang mendasar  terhadap  sistem  peradilan,  tidak  saja  menyangkut  penataan kelembagaaan ( Institusional reform) ataupun yang menyangkut mekanisme aturan yang  bersifat  instrumental (Instrumental  atau  procedural  reform) ,  tetapi  juga menyangkut personalitas dan budaya kerja aparat  peradilan serta perilaku hukum masyarakat kita sebagai  keseluruhan ( ethical dan bahkan cultural reform ) Pembentukan  Makamah Konstitusi merupakan suatu hal yang baru dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  khususnya  dalam  bidang  yudisial  dan eksistensinya merupakan lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Indonesia setelah reformasi dengan tujuan membantu tugas dan kewenangan yang sangat  luas  dari  Mahkamah  Agung.  Kewenangan  Mahakamah  Konstitusi sebagaimana  di  atur  dalam  perundang-undangan    adalah    melakukan  pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945,  menyelesaikan sangketa kewenangan antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu. MAhakamah Konstitusi  berwenang memutuskan upaya impeachment dari DPR-RI kerena dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ptresiden maupun wakil presiden  Berdasakan  kwewenangan  tersebut  jelas  disini  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  yang  penting  dan  strategis.  Kewenagna  yang  strategis  ini ditambahkan  lagi  dengan  sifat  putusannya  yang  bersifat  final,  artinya  terhadap putusan  itu  tidak  bias  dilakukan  banding  dengan  upaya  apapun  juga.  Salah  satu
kewenangan  Mahkamah  konstitusi  adalah    menyelesaikan  sangketa  kewenangan yang terjadi antar lembaga Negara amat tegas dinayatakan bahwa sengketa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap masalah yang terjadi antar lembag Negara hanyalah terhadap sengketa kewenangan saja, dan kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD.
Begitu  juga  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Mukthie  Fadjar,  dalam tulisannya  Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antarlembaga  Negara, Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam  teori kelembagaan negara,   lembaaga negara  dalam perkembangannya dapat digolongkan  menjadi tiga golongan, yaitu: (1)  lembaga Negara yang dibentuk dan mendapat kewenangan sebagaimana yang diatur  dalam  hukum  dasar  negara  Indonesia  yaitu    UUD  1945,    dan  perundang- undang  lainga  seperti  undang-undang  dan  keputusan  presiden.    (2)  Kedua, penafsiran  moderat,  yakni  yang  hanya  membatasi  pada  apa  yang  dulu  dikenal sebagai  lembaga  tertinggi  dan  tinggi  Negara;  dan  (3),  penafsiran  sempit,  yakni penafsiran yang merujuk secara implikasi  kepada ketentuan apa yang diatur dalam perundang-undangan  yang mengatur tentangMahkamah Konstitusi Yusril Izha Mahendra berpendapat bahwa saat ini banyak lembaga negara yang  mengajukan  permohonan  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyelesaikan sangketa yang terjadi pada lembaga-lembaga negara Indonesia baik lembaga negara utama  maupun  lembaga  negara  bantu  di  mulai  Tahun  2006  sampai  sekarang.. Berdasarkan persoalan di atas, maka perlu  dilakukan upaya untuk melihat bentuk pengaturan  dan  proses  serta  prosedur  dalam  mencari  solusi  terhadap permasalahan  yang  terjadi  pada  kekuasaan  =kekuasaan  maupun  lembaga  negara yang  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan    dan  ataupun  hal-hal  yang menjadi dasar lahirnya permasalahan pada  lembaga negara  dan  menciptakan atau membentuk formal yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau yang ideal dalam proses penyelesaiannya.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dirumuskan masallah sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan pengaturan para pihak dalam sengketa lembaga negara?.

## TINJAUAN   PUSTAKA 2.1. Teori Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan  yudisial  yang  lazim  disebut  dengan  kekuasaan  kehakiman merupakan  salah  satu  kekuasaan  yang  ada  sistem  kekuasaan  negara  Indonesia dengan teori pembagian kekuasaan. Kekuasaan yusial ini merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan  negara modern, dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ke tiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif. Dari istilah belanda yudicatief. Dalam bahasa Inggris disamping legislatif, executive, tidak dikenal istilah judicative.  Dalam  sistem  negara  modern  cabang  kekuasaan  kehakiman  atau judiciary  merupakan  cabang  yang  diorganisasikan  secara  tersendiri.  Oleh  karena itu, dikatakan oleh John Alder” the principle of separation of powers is particuarly important  for  the  judiciary”  sebagaimana  pendapat  Jimly    Asshiddiqie,  dalam bukunya (Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2006,Jakarta,  hlm.44-45.)
Dalam  menciptakan  dan  meletakkan  hukum  seadil-adilnya  secara bebas,merdeka dan mandiri oleh lembaga yudisial ini salah satu upaya yang dicita-
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
cita dalam konsep negara hukum.  Pernyataan ini memberikan kekuasaan penuh kepada “kekuasaan  kehakiman  yang  bebas,merdeka,dan  Mandiri  adalah  suatu proses  peradilan  yang  bebas  dari  setiap  pembatasan,  pengaruh  yang  tidak  pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.
Lembag  yudisial    merupakan  lembaga  yang  menganut    dan  menjalankan serta  melaksanakan prinsip-prinsip keadilan melalui kekuasaan lembaga peradilan. Lembaga  yudisial  ini    merupakan  lembaga  yang  bebas  untuk  menyelengarakan peradilan  guna  menegakan  aturan    dan  keseimbangan 1 Kemandirian.  Kekuasaan kehakiman atau lembaga yudisial merupakan suatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia    yang  dalam  pelaksanaannya  kekuasaan    negara      berlandaskan  pada system  sesuai  dengan  dianut  dalam  sila  ke  empat  Pancasila  yaitu  sistem musyawarah mufakat yang dijelmakan dalam sistem demokrasi dan Negara yang berdasakan pada aturan-aturan yang atau disebut dengan negara hukum.. Lembaga yudisial dalam negara  hukum tidak memiliki makna secara penuh bila pemimpin negaranya  memiliki    kekuasaan    mutlak  dan  tidak  terbatas.  Untuk  membatasi kekuasan penguasa yang masih bersifat mutlak.
Jimly  Asshiddiqie,  dalam  bukunya  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, mengatakan Menurut teori pemisahan kekuasan ( separation of power ) Trias Politica Montesqieu,  secara  teori  sistem  kekuasaan  yang  berlaku  dalam  negara    dibagi menjadi tiga cabang yaitu: eksekutif (kekuasaan pemerintah) , Legislatif (kekuasaan DPR)  ,  Yudikatif.  (kekuasaan  MA)  Dalam  teori  ini  kekuasaan  kehakiman  sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Ketiga pemisahaan cabang kekuasaan itu harus  terpisah  satu  sama  lain,  maka  dalam  tugas  fungsi  maupun  pelaksanaanya. Montesque  memekankan  teorinya  ini  secara  khusus  pada  kemandirian  badan yudikatif.  Badan  yudikatif  merupakan  pilar  utama  dalam  mewujudkan  atau terciptanya suatu hal yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dan karena itu posisinya teramat penting. Lembaga yudisial sebagai pemegang  kekuasaan  peradilan  dalam  melak  kekuasaannya  tidak  terlepas  dari kekuasaan lembaga lainnya (eksekutif dan legislative)

## 2.2.Teori Indepedensi Lembaga Negara
Ahmad  Muj,  dalam  buku  Peradilan  Satu  Atap  di  Indonesia,  Pemegang kekuasaan  yudisial  salah  satu  ciri  dari  negara  yang  berdasarkan  pada  dan  atau hukum. Kekuasaan yudisial merupakan lembaga independen artinya kekuasaan ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari kekuasaan lembaga lain. Akan tetapi tetap dibatasi dengan dengan tujuan supaya jangan terjadi dalam prateknya lembaga peradilan yang tidak terbatas. Cerminan pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan  terlihat  pada  pengaturan  kompetensi  peradilan  dan  wilayah  yuridiksi peradilan, yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak terdaka atau pencari  keadilan.  Dalam  konteks  pembatasan  tersebut,  A.V  Dicey  kemudian menyatakan  bahwa  lembaga  peradilan  tidak  memiliki  posisi  independen  yang
1 Lihat Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
sempurna.(A.V.  Dicey, Introduction  to  the  Study  of  the  Law  if  the  Constitution , London, MacMillan and Co., Limited)
Indepedensi lembaga peradilan terjadi atau terbentuk tidak secara langsung, karena kekuasaan-kekuasaan yang berada  di luar lembaga yudisial atau  peradilan boleh  dikatakan  memiliki  hak  dan  potensi  mencampuri  pelaksanaan  fungsi lembaga peradilan. (Dalam Christopher M. Larkins ) . Sebagaimana pernah terjadi di negara  Perancis sebelum Revolusi Perancis 1789, di mana kekuasaan yudisial atau peradilan  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  absolut.  Dengan  begitu,  dapat diketengahkan  bahwa  indepedensi  lembaga  peradilan  bukan  berarti  membuat lembaga  peradilan  tersebut  bebas  tanpa  pengawasan.  Lebih  lanjut,  Montesquie berpendapat  bahwa    melihat  keuasaan    indepedensi  peradilan  dalam  konteks bahwa  lembaga  yudisial  atau    peradilan  tidak  lain  merupakan  mulut  undang- undang,  sehingga    bentuk  keputusan  yang  putusan  hakim  merupakan  suatu putusan    yang  sama  dengan  hukum,  artinya  memiliki  kekuatan  dan  dibuat berdasarkan  asas-asas  yang  berlandasankan  pada  hukum  bukan  dipandang putusan politik. 2 Namun demikian, menurut Sadjipto Rahadjo para fungsionalis dan strukturalis harus tidak berhenti pada penerapan hukum yang dibatasi oleh huku positif, melainkan harus melihat juga dalam konteks yang lebih besar, sebab hukum merupakan bagian yang integral dari sistem masyarakat
Berhubungan  dengan  hal  tersebut,  indepensi  kekuasaan  yudisial  atau lembaga peradilan dapat dilihat dan diuji melalui dua hal yakni tidak berpihak pada sebelah pihak dan keterpusatan berpedoman pada satu arah. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasrkan putusannya pada hukum dan fakta2 dipersidangab, bukan atas dasar keterkaitan denfan salah satupihak yang berperkara.  Putusanhakim  yang  berdasarkan  fakta  dan  hukum  yang  berlaku  dan terbukti dalam persidangan.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Sesuai dengan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:  untuk    menganalisis  dan  mengetahui  bentuk  dan  pengaturan  para  pihak dalam permasalahan yang terjadi pada lembaga- lembaga negara yang ada dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan  manfaat tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan  kajian  yang  bersifat  akademik  guna  mewujudkan bentuk  dan  pengaturan pihak dalam sengketa lembaga negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas-asas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  dimana penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data utama dan untuk melengkapi data, penulis menggunakan pendekatan empiris melalui buku- buku.  Dengan  Objek  pada  dasarnya  meliputi    data  tentang  kekuaaan  mahkamah Konstitusi khususnya kekuasaan dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara Sumber data bahan hukum primer; bahan hukum sekunder;  dan bahan  hukum  tersier,  melalui  metode  penelitian library research ,    dengan pendekatan  perundang-undangan.  historis  dan  konsep.    Data  dianalisis  secara
2 Ibid.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
deskriptif  kualitatif,  kemudian  dideskripsikan  sehingga  menghasilkan  gambaran atau  kesimpulan  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  sehingga  mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1. Pengaturan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Pengaturan  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  menurut  Undang- Undang  Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, mengatur bahwa: kekuasaan MK tentang sengketa kewenangan antarlembaga negara diatur dalam  Pasal  10  ayat  (1)  b,  menyatakan  :  ”  Mahkamah  Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945”. Hal  ini  dapat diartikan    bahwa  Mahkamah  Konstitusi  hanya  berwenang  menyelesaikan  SKLN terhadap  lembaga  negara  yang  kewenangan  diatur  dalam  UUD  1945.  Hal  ini sebagaimana yang disampaikan oleh Firmasnyah Arifin, dkk, menyatakan tentang konsep sengketa kewenangan lembaga negara pengaturannya adalah :

## 1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945
Hasil  amandemen    UUD  1945  telah  membentuk  dan  memberikan  suatu mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi  salah satu  kewenangan MK menurut UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD. Berkaitan dengan sengketa yang dapat diajukan  ke MK, UUD telah mengatur dan memberikan  batasan  secara  tegas,  yaitu (1) ,  menyangkut  sengketa  kewenangan, bukan sengketa yang lain. Adapun sumber kewenangan yang disengketakan  bisa saja diperoleh baik dari UUD maupun dari peraturan perundang-undangan lain. (2), yang  bersengketa  adalah  lembaga  negara  dan  lembaga  negara  yang  dimaksud hanyalah  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD.  Dengan demikian,  lembaga  negara  yang  memperoleh  kewenangan  dari  selain  UUD  tidak dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK.

## 2. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Sengketa kewenagan anatar lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD diatur  dalam Undang-Undang  Nomor .24 Tahun 2003  tentang Mahkamah Konstitusi.  Yang  dapat  mengajukan  permohonan  ke  MK  dalam  sengketa kewenangan  antar  lembaga  negara  adalah  lembaga  negara  yang  kewenagannnya diberikan oleh UUD dan lembaga teresbut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan  yang  dipersengketakan.  Dari  ketentuan  tersebut  ada  tiga  kriteria untuk mengajukan perkara sengketa lembaga negara di MK, yaitu (1) , menyangkut sengketa  kewenangan,  dan  bukan  sengketa  yang  lain. (2) ,  yang  menjadi  pihak adalah  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD. (3) ,  lembaga negara  dimaksud  memiliki  kepentingan  langsung  terhadap  kewenangan  yang dipersengketakan.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1)  UUD  1945  yang  diatur  lebih  lanjut  dengan  Undang-Undang  Nomor  .8  tahun 2011,  sesuai  dengan  apa  yang  dibahas  pemerintah  bersama  DPR  RI  pada  waktu
rencana pembentukan Undang-Undang  Nomor . 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa yang dapat jadi pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga  negara  adalah  lembaga-lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh UUD.

## 5.2. Para Pihak Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Para  pihak  yang  bersengketa  dalam  sengketa  kewenangan  antar  lembaga negara  adalah:  Lembaga  negara..  Lembaga  Negara  yang  dapat  menjadi  pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara adalah :
a) Lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu dikenal adanya istilah LTTN dan LTN sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III Tahun 1978
b) Lembaga Negara menurut UUD 1945 pasca amandemen yaitu tidak mengenal adanya LTTN dan LTN. Semua lembaga Negara berada dalam kedudukan yang sederajat.
Berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  mahkamah konstitusi  tentang  sengketa  kewenaganan  antar  lembaga  Negara,  ternyata  hanya bentuk  atau  variasi  pertama  saja  yang  merupakan  perwujudan  dari  apa  yang ditetapkan  oleh  Undang-undang  tentang  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  Undang- Undang  Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sedangkan lima bentuk atau variasi lainnya dari putusan Mahkamah Konsitusi  bukanlah  merupakan  lembaga  Negara  sebagaimana  dimaksud  oleh  UU dan UUD 1945.
Mahkamah    Konstitusi    hadir    dalam  kewenangan  konstitusional    dari perubahan  I,  III,  dan  V  UUD  1945  yang  juga  menandakan  bahwa  kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata  dipegang oleh Mahkamah Agung berikut badan peradilan di bawahnya : kedua kekuasaan kehakiman ini (MA dan MK) mempunyai kedudukan  yang  setara  dengan  fungsi  dan  peran  yang  berbeda  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)  menyatakan  ”  Mahkamah  Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD,  memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
Dalam  rangka  menegakan  hukum  material,  menjawab  dan  menegakan supremasi konstitusi demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD  1945  telah  memberikan  4  (empat)  kewenangan  dan  1(satu)  kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk : (1) menguji Undang-Undang Dasar  ;  (2)  memutus  sengketa  kewenangan  antarlembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ; (3) memutus pembubaran partai  politik  ;  (4)  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum  dan  (5) memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan / atau Wakil  Presiden,  atau  perbuatan  tercela  dan  /  atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk itu perlu diatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.
Sehubungan  dengan  salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara secara tegas  dinyatakan  bahwa  yang  dapat  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi terhadap masalah yang terjadi antar lembaga negara hanyalah terhadap sengketa
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
kewenangan  saja,  dan  kewenangan  itu  adalah  kewenangan  yang  diberikan  oleh UUD.
Pada  perkara  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara,    pihak-pihak  yang berperkara di depan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Pemohon adalah  lembaga  negara  yang  menganggap  kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan , dan/atau dirugikan oleh  lembaga  negara  yang  lain.  Lembaga  negara  adalah  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari UUD 1945 inilah yang disebut dengan kewenangan kostitusional .  Kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  dapat  berupa wewenang/hak dan tugas kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. 3
Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang  Pedomitan  Beracara  Dalam  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dalam  perkara  sengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  adalah  : DPR,  DPD,  MPR,  Presiden,  BPK,  Pemda  dan    Lembaga  negara  lain  yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
2. Termohon Adalah  lembaga  negara  yang  dianggap  telah  mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. 4
Di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 08/PMK/2006tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Sengketa  Kewenangan Konstitusional  Lembaga  Negara  diatur,  bahwa  lembaga  negara  yang  dapat menjadi  t ermohon dalam  perkara  sengketa  kewenangan  konstitusional lembaga  negara  adalah  :DPR,  DPD,  MPR,  Presiden,  BPK,  Pemda  dan  Lembaga negara  lain  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945.  Lembaga  negara lain  kemungkinan  termohon  lain  di  luar  yang  telah  disebutkan  di  atas  masih terbuka  atau  ada,  tergantung  hakim.  KPU  pusat  hakim  menafsirkannya. Pemohon dan termohon memiliki kedudukan yang sama ( equal ). Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal :
(1) adanya  tumpang  tindih  ( overlapping )  kewenangan  antara  satu  lembaga negara  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang  diatur  dalam  konstitusi  atau UUD
(2) adanya  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diperoleh  dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
(3) adanya  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diperoleh  dari konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dsbnya.
Untuk  menentukan  derajat  kelembagaan  Jimmly  Asshiddiqie  mengemukan teori yang disebut dengan teori tentang norma sumber legitimasi, yaitu ”Apa bentuk norma  hukum  yang  menjadi  sumber  atau  siapa  yang  merupakan  sumber  atau
3 Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006
4 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006
pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan. 5 Berdasarkan teori  tersebut,  maka  ditingkat  pusat  dibedakan  dalam  4  tingkatan  kelembagaan, yaitu: 6
1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD (ditambah dengan UU dan Kepres). Lembaga  negara  pada  tingkatan  ini  antara  lain  adalah  Presiden,  Wakpres, DPR, DPD, MPR, MA, MK dan BPK, yang kewenangannya diatur dalam UUD dan  dirinci  dalam  UU,  sedangkan  pengangkatan  para  anggota  ditetapkan dalam Kepres.
2. Lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  (ditambah  dengan  Kepres). Lembaga  pada  tingkatan  ini  antara  lain  adalah  Kejaksaan  Agung,  KPU,  dll. Pengangkatan  para  anggota  ditetapkan  dalam  Kepres  sebagai  pejabat administrasi negara tertinggi.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan PP (ditambah dengan Kepres). Lembaga ini  mendapat  kewenangan  murni  dari  Presiden,  sehingga  pemebentukan merupakan kebijakan presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.
Jimmly Asshiddiqie menyatakan bahwa  di dalam UUD 1945 terdapat tidak kurang 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke 34 organ atau lembaga tersebut adalah 7 :
1. MPR  diatur  dalam  Bab  III  UUD  1945  yang  juga  diberi  judul  ”Majelis Permusyawaratan  Rakyat”.  Bab  III  berisi  dua  pasal,  yaitu  Pasal  2  yang  t erdiri dari tiga ayat, Pasal 3 yang terdiri dari tiga ayat.
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 pasal.
3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, ” dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”.
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).Menteri Luar Negeri sebagai Menteri triumvirat yang  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945  yaitu bersama-sama menteri dalam negeri dan menteri pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan presiden dan wakpres.
5. Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama menteri luar negeri dan menteri pertahanan menurut Pasal 8 UUD 1945
6. Menteri  Pertahanan  bersama-sama  menteri  luar  negeri  dan  menteri  dalam negeri  ditentukan  sebagai  menteri triumvirat menurut  Pasal  8  ayat  (3)  UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri karena dapat saja terjadi konflik  /  sengketa  kewenangan  konstitusional  diantara  sesama  mereka,  atau antara mereka / menteri lain / lembaga negara lainnya.
7. Dewan  Pertimbangan  Presiden  yang  diatur  dalam  Pasal  16  Bab  III  tentang kekuasaan  pemerintahan  negara  yang  berbunyi, ”Presiden  membentuk  suatu
5 Ibid., hal. 98.
6 Ibid., hal. 99-100
7 Ibid, hal. 99-103.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Dewan  Pertimbangan  yang  bertugas  memberikan  nasehat  dan  pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU”. 8
8. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).
9. Konsul seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
10. Pemerintah Daerah Provinsi 9 sebagai dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5),
(6) dan (7) UUD 1945.
11. Gubernur kepala pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945.
14. Bupati kepala pemerintah kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
16. Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945.
17. Walikota kepala pemerintah kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
19. Satuan  Pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  seperti dimaksud  oleh  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945,  diatur  dengan  undang-undang. Karena  kedudukannya  yang  khusus  dan  diistimewakan,  satuan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD 1945 Misalnya,  status  Pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Pemerintahan Daerah  Otonomi  Khusus  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Papua,  serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau  keistimewaannya  itu  diatur  dengan  udang-undang.  Oleh  karena  itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara
20. Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  diatur  dalam  Bab  VII  UUD  1945  yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945 yang terdiri atas  Pasal 22c dan  Pasal 220
22. Komisi Penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang  menentukan  bahwa  pemilihan  umum  harus  diselenggarakan  oleh  suatu komisi  yang  bersifat  nasional  ,  tetap,  dan  mandiri.  Nama  ”Komisi  Pemilihan Umum”  bukanlah  nama  yang  ditentukan  oleh  UUD  1945,  melainkan  oleh undang-undang
8 Sebelum perubahan ke-4 tahun 2002, ketentuan pasal 16 ini berisi 2 ayat, dan ditempatkan dalam bab IV dengan judul “dewan pertimbangan agung”.  Artinya dewan pertimbangan agung bukan bagian dari “kekuasaan pemerintahan negara”, melainkan sebagai lembaga tinggi Negara yang berdiri sendiri.
9 Ibid., hal. 162
23. Bank  sentral  yang  disebut  ekspilisit  oleh  pasal  230  ,  yaitu  : ”Negara  memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, dan kewenangan, tanggung jawa, dan  independensinya  diatur  dengan  undang- undang”. Seperti  halnya  dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan  oleh  undang-undang  berdasarkan  kenyataan  yang  diwarisi  dari sejarah di masa lalu
24. Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  diatur  tersendiri  dalam  Bab  VIIIA dengan judul ”Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat)
25. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945
26. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945
27. Komisi  Yudisial  yang  juga  diatur  dalam  Bab  IX,  Pasal  24B  UUD  1945  sebagai auxiliary organ terhadap Mahkmah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945
28. Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  diatur  tersendiri  dalam  UUD  1945,  yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945
29. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945
30. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945
31. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945
32. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur  dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945
33. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945  yang  berbunyi, ”Badan -badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang” 10

## KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan
1. 1. Pengaturan sengketa kewenangan antar lembaga Negara dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  diatur dalam pasal 24 c ayat (1) : Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat  pertama  dan  terakhir,  yang  putusannya  bersifat  final  untuk memutus  sengketa  kewenangan  antar  lembaga  Negara,  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD.  Kewenangan  Mahkamah  Konsitusi lebih  lanjut  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1) dan (2). Lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 adalah : Lembaga  Negara utama (principal state organs)
2. Para  pihak  dalam  senketa  kewenangan  lembaga  negara  adalah  Lembaga Negara  menurut  UUD  1945  sebelum  amandemen  yaitu  dikenal  adanya
10 Ibid, hal 164
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
istilah  LTTN  dan  LTN  sebagaimana  diatur  dalam  TAP  MPR  No.  III  Tahun 1978,  Sedangkan  pihak-pihak  yang  berpekara  di  Mahkamah  Konstitusi adalah  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  yang  diatur  dalam perundang-undangan yang berlaku.

## 6.2. Saran
Diharapkan  adanya  batasan  kejelasan    Mahkamah  Konsitusi  dalam menentukan  lembaga-lembaga  Negara  yang  dapat  menjadi  pihak-pihak bersengketa  dalam sengketa  kewenangan  antar  lembaga  Negara,  sehingga tidak  menimbulkan  permasalahan  yang  baru,  apalagi  sampai  terjadi kesemena-menaan terhadap para pihak yang bersengketa.
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
A.  Fickar  Hadjar,  dkk, Pokok-Pokok  Pikiran  Dan  Rancangan  Undang-Undang Mahkamah Konstitussi, Jakarta; KRHN dan Kemitraan, 2003.
Arto. A. Mukti. (2001). Konsepsi Ideal Mahakamah Agung . Yogyakarta
Arifin.  Firmansyah.Dkk.  2005. Lembaga  Negara  dan  sengketa  Kewenangan  Antar Lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Jakarta Aasshiddiqie.Jimly, 2004. Format Kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Jakarta: FH UI Press
Asshiddigie Jimly. 2005. Jakarta Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi. 2006)  dan Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama
dengan Makamah Konstitusi RI -----------------------.  2005. Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar
Lembaga  Negara .  Jakarta:  Konsorsium  Reformasi    Hukum  NAsional  Bekerjasama dengan
MK RI -----------------------. 2005. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia . Jakarta Badudu.J.S  dan  Sutan  Muh.Zain.  1996. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Babang  Sutiyoso, Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Di  Lingkungan  Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta; Univeritas Islam Indonesia Press, 2009. Hadjon Philipus M. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Intrduction to Indonesia Administrative Law. Yogyakarta. Gajda Mada University Press Indroharto. 1991. Moh.Mahfud M.D. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,. Yogyakarta: Gama Media.
Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara , Total Media Yogyakarta, 2009. Kansil C.T.S . 1983. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:Akasara Baru . Mendra.Yusril  Iza.  1996. Dinamika  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta:  Gema  Insani Press Manan.  Bagir, 1992 . Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta.
-----------------.  1991. Lembaga  Kepresidenan .  Yogyakarta  :  Pusat  studi    Hukum Universitas Islam Indonesia/Gama Media.
Mukthie Fafjar. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta : KRHN bekerjasama dengan MKRI, 2005 Suharizal. 2011. Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Syahran Basyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta; Rajawali Pers, 1997.
Talib Abdul Rasyid. Wewenang Makamah Konstitusi dan Implikasinya dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Ulin Najihah, Penerapan System Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi , Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008. Yuliandri. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang No. 24 / 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang No. 8 / 2011 tentang Perubahan UU No. 24 / 2003.
B. DISERTASI :
Sutarman.  2002.  Kerjasama  Antar  Daerah  Dalam  Pelayanan  Perizinan  dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut. Surabaya. Disertai Universitas Airlangga,.