Vol. 06 No. 1, Juni 2022 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender

## PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
Dina Kurnita Yudianingsih 1 , Husnul Chotimah 2 , Kartika Rida Putri 3 , Ridya Islamirza 4 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta
Email: dinakurnita01@gmail.com 1 , husnulchotimah62@gmail.com 2 , kartikaridaput21@gmail.com 3 , ridyaxx@gmail.com 4

## Abstrak
Pada  saat  ini  praktik  pernikahan  dini  dalam  masyarakat  masih  sering  kita  jumpai  di Indonesia.  Dimana  hal  tersebut  melanggar  dasar  hak  anak  khususnya  anak  perempuan  atas hak  pendidikan,  kesehatan,  dan  perlindungan  dari  kekerasan.  Dalam  target  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  salah  satu  tujuannya  ialah  mencapai  kesetaraan  gender  dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan analisa terhadap studi pustaka dengan mempelajari literature  review  yang  bersumber  pada  BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  Bappenas,  UNICEF, Komnas Perempuan. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab  terjadinya  pernikahan  dini  di  antaranya  ekonomi,  pendidikan,  media  massa, melanggengkan  hubungan,  tradisi  keluarga,  tradisi  adat,  kecelakaan  ( married  by  accident ), tempat  tinggal,  bencana  alam  dan  regulasi  pemeritah  yang  kurang  tegas.  Hal  tersebut berpengaruh  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  partisipasi  tenaga  kerja,  hingga  kekerasan  dan penceraian pada anak. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah salah satu tantangan dalam  pencapai  target  SDGs,  dalam  mengatasi  hal  tersebut  diperlukannya  sebuah  kebijakan dan  kerja  sama  dari  beberapa  pihak  guna  mencegah  dan  menekan angka  pernikahan  dini  di Indonesia.

## Kata Kunci : Pernikahan Dini, SDGs

## Abstract
At this time the practice of early marriage in society is still often encountered in Indonesia. Where  this  violates  the  basic  rights  of  children,  especially  girls,  to  the  right  to  education, health,  and  protection  from  violence.  One  of  the  targets  for  the  Sustainable  Development Goals (SDGs) is to find gender and empower all women. This study uses qualitative research methods with analysis of literature studies by studying literature reviews sourced from BPS (Central  Statistics  Agency),  Bappenas,  UNICEF,  Komnas  Perempuan.  The  results  of  this study  indicate  that  there  are  several  factors  that  cause  early  marriage,  including  the economy,  education,  mass  media,  perpetuating  relationships,  family  traditions,  traditional traditions,  accidents,  housing,  natural  disasters  and  government  regulations  that  are  less firm. This affects education, health, labor participation, to violence and divorce in children. The key is that early childhood is a challenge in achieving the SDGs targets, in overcoming this  it  requires  a  policy  and  cooperation  from  several  parties  to  prevent  and  suppress  the number of early marriages in Indonesia.
Keywords : Early Marriage, SDGs
dinakurnita01@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan  berkelanjutan  atau  sering  dikenal  dengan  Sustainable  Development Goals  (SDGs)  adalah  kajian  yang  memiliki  hasil  dalam  pelaksanaan  pembangunan lingkungan  hidup  yang  ada  di  dunia,  tidak  hanya  dalam  aspek  ekonomi  saja.  SDGs  juga membahas  mengenai  sumber  daya  yang  harus  dapat  dilestarikan,  agar  manfaatnya  masih dapat  dirasakan  pada  generasi  selanjutnya.  Pembangunan  berkelanjutan  diatur  dalam Undang-undang  nomor  32  tahun  2009  yang  berisi  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup dan  perlindungan  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Dapat  diatikan  juga  sebagai  pijakan utama yang memiliki hasil serta tujuan dengan menginterpretasikan ilmu-ilmu sosial seperti lingkungan  hidup,  ekonomi,  dan  sosial  di  dalamnya  sebagai  salah  satu  rencana  pada pembangunan  berkelanjutan  yang  melibatkan  banyak  kepentingan    masyarakat  untuk kedepannya  dalam  memiliki  cadangan  untuk  bertahan  hidup.  Sehingga  nantinya  dapat memperoleh hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk banyak kehidupan.
SDGS  terbentuk  pada  konferensi  pembangunan  berkelanjutan  yang  di  adakan  oleh PBB,  bertempat  di  Rio  de  Jainero  tahun  2012.  Diadakannya  konferensi  tersebut  bertujuan agar  mampu  memelihara  keseimbangan.  Untuk  dapat  mewujudkan  hal  tersebut, Pembangunan  berkelanjutan  tersebut  memiliki  prosesnya  yang  terdiri  dari  3  aspek, lingkungan, sosial, dan ekonomi (Ishatono & Raharjo, 2016).
SDGs memiliki beberapa konsep yang terdiri dari 17 tujuan, satu diantaranya adalah untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  kaum  perempuan.  Tujuan  tersebut merupakan poin kelima dalam tercapainya konsep SDGs. Pembahasan pada poin kelima ini, dijelaskan  mengenai  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  ini    mengacu  pada kondisi  dimana  baik  perempuan  maupun  laki-laki  mempunyai  posisi  yang  sama  pada kehidupan yang ada di masyarakat. Perempuan berhak memiliki dan menjalankan peran yang sama  dengan  laki-laki,  sehingga  tidak  adanya  ketimpangan  sosial  yang  terjadi  antara keduanya. Apabila membicarakan mengenai laki-laki dan perempuan, seperti yang diketahui manusia  diciptakan  tuhan  dalam  bentuk  secara  berpasang-pasangan.  Oleh  karena  itu, keduanya harus berdampingan dalam melaksanakan tujuan hidup dan perintah tuhan. Namun, dalam kasus yang terjadi di sekitar, terkadang arti pernikahan untuk menyempurnakan ibadah dan  saling  melengkapi  demi  mencapai  tujuan  tersebut  sering  mengalami  salah  arti  dalam penafsirannya. Sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak jarang juga banyak perempuan  yang  mengambil  keputusan  untuk  melaksanakan  pernikahan  di  usia  nya  yang
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
masih  tergolong  dini  dan  belum  mencapai  batas  yang  seharusnya  dalam  melaksanakan pernikahan.  Terdapat  beberapa  data  yang  menunjukan  mengenai  pernikahan  dini,  menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah persentase perkawinan dini atau anak di Indonesia pada tahun  2018  berada  pada  jumlah  15,66%,  sementara  jumlah  perkawinan  anak  di  Indonesia pada tahun 2017 adalah 14,18% . Dan dalam pengadilan agama Jakarta Selatan terdata ada 82 jumlah jiwa yang melakukan permohonan dispensasi perkawainan sejak Januari 2020. Dalam beberapa  hal  tersebut  yang  terjadi,  mengingat  bahwa  masih  minimnya  pendidikan  yang diterima,  terutama  pada  perempuan.  Dan  masih  terdapat  beberapa  hal  yang  terjadi  akibat pernikahan dini. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut dapat dikaji mengenai faktor apa yang mempengaruhi terdorongnya pernikahan dini, relevansi antara pendidikan dan ekonomi yang  terjadi,  serta  bagaimana  peran  aktif  Indonesia  dalam  mewujudkan  SDGs  dalam mensukseskan tujuan yang ke lima (Tan, 2021).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Definisi Pernikahan Dini
Pernikahan ialah  suatu  proses  pengikatan  janji  nikah  yang  dilakukan  oleh  dua  orang dengan tujuan meresmikan hubungan berdasarkan norma agama, hukum dan sosial. Definisi pernikahan  dini  secara  umum  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pasangan yang berusia dibawah dibawah 17 tahun, baik wanita atau pria yang belum cukup umur untuk melangsungkan  suatu  pernikahan  (Mubasyaroh,  2016).  Pernikahan  dini  adalah  pernikahan dibawah umur, yang mana persiapan sang anak belum sepenuhnya maksimal, mulai dari segi mental, psikis, serta materinya.
Menurut United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  pernikahan  dini  adalah pernikahan  yang  dilaksanakan  pada  usia  sebelum  18  tahun  secara  resmi  atau  tidak  resmi. Berdasarkan  Undang  -Undang  No.  16  Tahun  2019,  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mengatakan  perkawinan  hanya diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun.  Apabila  masih  di  bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini (Natalia et al., 2021).

## Definisi Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  juga  dikenal  dengan  Pembangunan berkelanjutan  merupakan  sebuah  tujuan  besar  dan  juga  cita-  cita  jangka  panjang  dunia. Tujuan ini adalah untuk memaksimalkan  potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

## dinakurnita01@gmail.com
manusia (SDM) masing-masing negara untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  adalah  pembangunan  yang  menopang peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara  berkelanjutan,  pembangunan kehidupan  sosial  masyarakat  yang  berkelanjutan,  pembangunan  yang  menjaga  kualitas lingkungan  hidup  dan  pembangunan  yang  menjamin  keadilan  serta  penyelenggaraan  tata kelola dalam rangka memelihara peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi  (Tan, 2021).
Menurut  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  Agenda Pembangunan  Berkelanjutan  (SDG's)  2030  merupakan  langkah  pembangunan  baru  yang mendorong  perubahan  menuju  pembangunan  berkelanjutan  berdasarkan  hak  asasi  manusia dan  kesetaraan  untuk  memajukan  pembangunan  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dilaksanakan dengan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak  ada  yang tertinggal atau “ No-one Left Behind ”. Tujuan dari Sustainable  Development  Goals (SDGs)    2030  adalah  memberikan  perhatian    khusus  pada anak  perempuan,  seperti  yang    tercantum  pada  tujuan  kelima  SDG's  yaitu  "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan".
Dalam  hal  ini  kesetaraan  gender  yang  dimaksud  mengacu  pada  pemenuhan  hak  dan kewajiban antara penduduk laki - laki dan perempuan adalah setara. Terkait pernikahaan dini juga  tercantum  dalam  sub  ke  tiga  tujuan  ke  lima  tentang  "menghapuskan  semua  praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan" (Tan, 2021).

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  kami  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  literature  review yang  bersumber  dari  BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak indonesia), Bapennas dan UNICEF, serta situs internet yang menghasilkan suatu rincian dari fenomena yang diteliti.
Teknik Analisis Data
Vol. 06 No. 1, Juni 2022 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
Adapun  teknik  analisis  data  yang  kami  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif.  Metode  analisis  data  kualitatif  adalah  metode pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil  literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Pada Usia Dini
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  dini  diantaranya  faktor ekonomi,  perjodohan, faktor pendidikan, ingin melanggengkan hubungan, dan faktor MBA ( married by accident ). Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia  muda  (pernikahan  dini)  karena  perempuan  telah  hamil  duluan  di  luar  nikah (Mubasyaroh, 2016).
a. Faktor Ekonomi
Salah  satu  faktor  maraknya  pernikahan  dini  adalah  sulitnya  perekonomian dalam  keluarga.  Tingkat  perekonomian  dan  taraf  hidup  yang  rendah  mengakibatkan orangtua  tidak  bisa  mencukupi  semua  kebutuhan  anaknya  sehingga  mereka  ngambil keputusan  untuk  menikahkan  anaknya  sejak  dini  dengan  tujuan  agar  tidak bertanggung jawab lagi terhadap semua kebutuhan anaknya. Ingin meringankan beban orang  tuanya,  adalah  alasan  anak    melakukan  pernikahan  dini  dengan  laki-laki berumur tetapi dengan status ekonomi yang tinggi.
Di  Indonesia,  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (2021)  persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88% naik menjadi 7,89% pada  Maret  2021.  Sementara  persentase  penduduk  miskin  di  pedesaan  pada September 2020 sebesar 13,20%, turun menjadi 13,10% pada Maret 2021. Selain itu, rata – rata upah yang diterima sedikit turun pada Februari 2019. BPS mencatat, rata – rata  upah  sebesar  Rp  2,55  juta  turun  0,24%  dibandingkan  Agustus  2018. Dibandingkan pekerjaan di pedesaan, pekerja di kawasan urban menerima rata  – rata gaji  lebih  besar  yaitu  Rp  2,88  juta  per  bulan,  sedangkan  di  desa  menerima  Rp  1,85 juta (bps.go.id, 2021).
b. Faktor Pendidikan
Salah  satu  faktor  penentu  dalam  pernikahan  dini  adalah  tingkat  pendidikan. Pendidikan yang semakin rendah akan memicu terjadinya pernikahan pada usia dini. Perbedaan  latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  akan  berpengaruh  dalam
dinakurnita01@gmail.com
menentukan perkawinan. Seorang wanita  dengan tingkat pendidikan tinggi mayoritas akan  berfikir  dua  kali  dalam  mengambil  keputusan  menikah  dini  sebab  mereka mempunyai  kesibukan  serta  target  yang  harus  dicapai  dalam  hidupnya.  Sebaliknya, perempuan  dengan  latar  belakang  pendidikan  rendah  akan  memiliki  produktivitas yang menurun.
Tingkat  pendidikan  orang  tua  juga  menjadi  salah  satu  pertimbangan  anak dalam mengambil keputusan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan tidak  adanya  kesadaran  akan  dampak  dari  pernikahan  dini  bagi  anak  mereka.  Hal yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan secara materi.
Di  Indonesia,  semua  penduduk  diwajibkan  mengikuti  program  wajib  belajar 12 tahun. Untuk tingkatan SD selama 6 tahun, tingkatan SMP dan SMA yang masing -  masing  selama  3  tahun.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2020 mencatat,  tingkat  penyelesaian  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  hanya  sebesar 63,95%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar lainnya. Tingkat penyelesaian pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 87,89% dan tingkat penyelesaian pada Sekolah Dasar (SD) mencapai 96% (bps.go.id, 2020).
c. Faktor Media Massa
Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini adalah media massa  karena  remaja  kerap  terpengaruh  oleh  media  massa  yang  berbau  pornografi baik  yang  di  sengaja  atau  tidak  disengaja.  Bermula  dari  ketidaksengajaan  yang dilihatnya  melalui  gambar  atau  video,  sehingga  mereka  terdorong  untuk  melakukan hal yang dilihatnya di media massa.
Hal ini juga karena kurangnya pemantauan terhadap anak dalam penggunaan media  massa.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  peran  keluarga  sangat  penting  untuk mendampingi setiap aktivitas anaknya dalam menggunakan  media massa agar tidak terpengaruh dampak negatif media massa.
d. Melanggengkan Hubungan
Dalam  hal  ini  pernikahan  dini  dipersiapkan  untuk  melanggengkan  hubungan antar  keduanya  dan  memberikan  kejelasan  dalam  hubungan  mereka.  Pernikahan  ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat.
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender

## e. Tradisi Keluarga
Menikahkan  anaknya  pada  usia  muda  sudah  menjadi  tradisi    di  beberapa keluarga.    Hal  ini  berlangsung  secara  masif  sehingga  secara  otomatis  anak  tersebut mengikuti  tradisi  yang  ada  di  keluarganya.  Mereka  beranggapan  bahwa  tidak  ada batasan  usia  dalam  menikah  di  dalam  Islam,  yang  penting  sudah  mumayyis  atau baligh dan berakal sehingga sudah selaknya untuk dinikahkan.
f. Tradisi atau Kebiasaan Adat
Adat  adalah  gagasan  kebudayaan  yang  didalamnya  terdapat  nilai  dan  norma budaya  serta  kebiasaan  dari  suatu  kelompok.  Adat  istiadat  memiliki  pengaruh terhadap penikahan anak pada usia muda. Contohnya keyakinan tidak boleh menolak pinangan  seorang  pria  pada  putrinya  walaupun  usianya  masih  dibawah  18  tahun. Adapula pernikahan yang dilakukan karena perjodohan seperti perjanjian antar orang tua ketika anak masih berada dalam kandungan, menjodohkan anak sejak kecil  baik dengan  ijin  maupun  tanpa  ijin  sang  anak,  dan  kehendak  sang  anak  memilih  calon pasangan hidupnya sendiri atas restu dari orang tua.
g. Kecelakaan ( married by accident )
Terjadinya  hamil  diluar  nikah  disebabkan  karena  anak-anak  melakukan hubungan  yang  melanggar  norma,  kemudian  memaksa  mereka  untuk  menikah  pada usia  dini  dengan  maksud  memperjelas  anak  yang  dikandungnya.  Pernikahan  ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan istri  sekaligus  menjadi  ayah  dan  ibu.  Hal  inilah  yang  menjadi  ketakutan  orang  tua akan terjadinya hamil diluar nikah, sehingga orang tua memutuskan menikahkan anak – anak mereka di usia muda.
h. Faktor Tempat Tinggal
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor tempat tinggal.  Hal  ini  terlihat  dari  data  Susenas  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  anak perempuan  yang  berada  di  daerah  pedesaan  dua  kali  lebih  mungkin  untuk  menikah pada  usia  muda  dibandingkan  anak  perempuan  perempuan  di  perkotaan.  Sepanjang tahun  2020,  proporsi  wanita  usia  20-24  tahun  di  pedesaan  yang  usia  kawin pertamanya sebelum 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
Pada  tahun  2019  tercatat  sebanyak  15,96%  kasus  pernikahan  dini  di  daerah pedesaan  dan  sebanyak  7,18%  di  daerah  perkotaan.  Kemudian  pada  tahun  2020
dinakurnita01@gmail.com
mengalami  penurunan  walaupun  tidak  signifikan  sebanyak  15,24%  di  daerah pedesaan dan sebanyak 6,82% di daerah perkotaan (bps.go.id, 2020). Selain itu, pada tahun  2020  proporsi  wanita  20  –  24  tahun  yang  memiliki  status  kawin  atau  hidup bersama sebelum umur 15 tahun di daerah pedesaan sebanyak 0,94% dan di perkotaan sebanyak 0,19% (bps.go.id, 2020).
i. Faktor Bencana Alam
Dalam  studi  literatur  ditemukan  bahwa  setelah  terjadinya  bencana  alam menyebabkan  tingginya  risiko  pernikahan  dini.  Hal  tersebut  dikarenakan  sang  anak dipaksa  menikah  dengan  seseorang  yang  menjadi  duda  pasca  tsunami.  Pernikahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama bagi mereka yang akan menikah dan mulai berkeluarga.
Studi  lain  juga  menyebutkan  wanita  yang  kehilangan  orang  tuanya  pada  usia 15  –  17  tahun,  lebih  mungkin  menikah  5  tahun  pasca  tsunami.  Cara  ini  digunakan untuk  meringankan  perekonomian  keluarga  akibat  hilangnya  harta  benda  dan  aset lainnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  adanya  perhatian  lebih  dari  para  pemangku kepentingan  dan  pihak  lain  yang  terlibat  agar  dapat  mencegah  terjadinya  praktik pernikahan pada situasi bencana alam.
j. Kurang Tegasnya Regulasi Pemerintah
Meski  sudah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Perkawinan,  namun  dalam praktiknya penegakan hukum yang menangani hal tersebut masih lemah dan terdapat penyimpangan. Salah satu penyimpangannya mengenai batasan usia, yaitu pemberian dispensasi  oleh  pejabat  pemerintah  dengan  mengatrol  usia  yang  diketahui  orang  tua dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
Dalam Undang – undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa orangtua memiliki  tanggung  jawab  dalam  mencegah  terjadinya  pernikahan  usia  dini.  Namun, masih  banyak  orangtua  yang  tidak  menjalankan  perannya.  Hal  tersebut  karena  tidak adanya  sanksi  tegas  bagi  pihak  –  pihak  terkait  sehingga  menyebabkan  terjadinya pernikahan dini (Ika, 2009).

## Pernikahan Dini dan Partisipasi Tenaga Kerja
Saat  anak  perempuan melangsungan  pernikahan  di  usia  dini terdapat  kecenderungan untuk dikeluarkan dari sekolah. Setelah menikah anak akan menanggung beban yang sangat
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
tinggi  dalam  rumah  tangga  dan  seringkali  terisolasi  dalam  lingkungan  sosial,  kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kesempatan dalam partisipasi tenaga kerja.
Pernikahan  dini  berdampak  pada  rendahnya  partisipasi  tenaga  kerja,  karena perempuan  yang  menikah  di  usia  muda  memiliki  pendidikan  yang  rendah  sehingga menyebabkan  mereka  memperoleh  kesempatan  kerja  yang  rendah  dan  penghasilan  yang kecil. Menurut data Susenas (2018) perempuan yang menikah di atas 18 tahun lebih banyak bekerja  sebagai  pegawai,  karyawan  dan  buruh.  Sementara  perempuan  yang  menikah  di bawah 18 tahun lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selain itu, tingkat pengeluaran perempuan yang menikah di bawah 18 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan  yang  menikah  di  atas  18  tahun.  Sebagian  besar  perempuan  yang  menikah  di bawah  umur  hidup  dalam  kemiskinan,  menyebabkan  siklus  kemiskinan  berlanjut  sehingga anak mereka pun mengalami kemiskinan yang sama. (Sari & Sitorus, 2021)

## Pernikahan Dini dan Pendidikan
Pendidikan  memiliki  peran  penting  bagi  kehidupan  anak,  dimana  pendidikan merupakan pondasi bagi anak untuk menyosong kehidupan dimasa depan dan meningkatkan kualitas  diri  sendiri.  Mengingat  bahwa  pernikahan  dini  ialah  sebuah  permasalahan  yang hingga saat ini belum terselesaikan. Secara khusus, pernikahan dini tentunya mengikari hak anak  untuk  memperoleh  pendidikan  untuk  mencapai  potensi  mereka  secara  optimal  dan mengakhiri  kehidupan  mereka  sebagai  anak-anak  dengan  memilih  untuk  menikah.  Menurut data  Susenas  (2018)  perempuan  yang  melangsungkan  pernikahan  di  bawah  usia  18  tahun menamatkan  pendidikan  pada  jenjang  Sekolah  Dasar  (SD).  Sedangkan  perempuan  yang melangsungkan  pernikahan  di  atas  usia  18  tahun  menamatkan  pendidikan  pada  jenjang Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Sementara  itu,  alasan  utama  anak  yang  menikah  di bawah  usia  18  tahun  memilih  untuk  tidak  melanjutkan  pendidikan  ialah  karena  menikah (47,9%).  Sedangkan  yang  menikah  di  atas  18  tahun  (42.1%).  (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Alasan  lain  mereka  memutus  pendidikan  ialah  mengurus  rumah  tangga  dan  tidak  memiliki biaya  untuk  sekolah.  Melihat  hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  anak  yang  melakukan  sebuah pernikahan  diusia  dini  tidak  ditopang  dengan  pendidikan  layak  yang  kemudian  memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan.
dinakurnita01@gmail.com

## Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi
Menurut  WHO  kehamilan  remaja  di  dunia  berdampak  terhadap  kehamilan  dan persalinan  karena  belum  matangnya  organ  reproduksi  dan  juga  kemantangan  fisik  dari seorang remaja perempuan. Kehamilan remaja berisiko tinggi untuk Anemia, Pre-ekslampsia, kematian  janin  dalam  kandungan,  prematur,  kecacatan  pada  anak,  kematian  ibu  hingga penyakit  menular  seksual.  Kehamilan  dan  persalinan  pada  anak  usia  dini  merupakan  salah satu  penyebab  utama  kematian  pada anak  di  dunia  karena  ditinjau  dari  sisi  kesehatan  dapat menimbulkan  resiko  kematian  jika  fisik  anak  belum  siap  sepenuhnya  untuk  kehamilan  dan melahirkan.  Bayi  yang  dilahirkan  perempuan  di  bawah  usia  20  tahun  dua  kali  lebih  besar memiliki kemungkinan untuk meninggal dunia setelah 28 hari dilahirkan, dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan di atas usia 20 tahun. Selain itu perempuan yang melakukan hubungan seks berisiko terkena kanker rahim hingga penyakit HIV/AIDS.
Pernikahan  dini  merupakan  pelanggaran  yang  mengabaikan  hak  kesehatan  dan perkembangan anak perempuan yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup. Di Indonesia ibu  hamil  berpotensi  mengalami  anemia  dan  KEK  (Kurang  Energi  Kronik)  yang  dapat menyebabkan  kematian  (dengan  presentase  39%).  Menurut  data  RISKESDAS  (2018) terdapat  sebanyak  6,2%  bayi  dengan  berat  badan  di  bawah  2.500  gram  berpotensi  lima  kali lebih  besar  meninggal  dunia  dalam  tujuh  dari  pertama  kehidupan.  Selain  itu  terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok usai  15-24  yaitu 18% pada tahun 2013. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa anemia  dapat menyebabkan  kematian  pada ibu  dan bayi.  (NU & UNICEF, 2020)

## Pernikahan dini, Kekerasan dan Perceraian
Salah  satu  dampak  yang  ditimbulkan  pernikahan  dini ialah  terjadinya  kekerasan  dan perceraian  dalam  rumah  tangga.  Secara  psikologis,  pernikahan  dini  tentunya  menimbulkan stress hingga gangguan mental seperti depresi, gangguan disosiatif, hingga trauma psikologis. Pernikahan  dini  pada  usia  remaja  tentunya  berdampak  negatif  pada  tumbuh  kembang  anak yang  menyebabkan  pelanggaran  hak  dasar  anak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pernikahan  yang  didasari  pondasi  psikologis  yang  rapuh,  menyebabkan terjadinya kekerasan dalam berumah tangga hingga perceraian. Salah satunya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ialah kekerasan seksual.
Vol. 06 No. 1, Juni 2022 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender

## Peran Aktif Indonesia Terhadap Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan SDGs
Tujuan  utama  dari  Pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  warga  negara  secara  bertahap  dan  berkesinambungan  dalam  jangka panjang.  Sehingga  nantinya  dapat  membuat  warga  negara  memiliki  lingkungan  hidup  yang adil  dan  terlaksananya  tata  kelola  yang  mampu  menjaga  peningkatan  kualitas  kehidupan untuk  generasi  yang  akan  datang.  Supaya  dapat  digunakan  secara  berulang  dan  pemakaian terus-menerus.
Diantara negara lainnya, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat aktif  pada  tujuan  dalam  mewujudkan  SDGs.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  pada  isi  Undang- undang  nomor  25  Tahun  2004  yang  berisi  tentang  sistem  perencanaan  dan  pembangunan nasional. Supaya hal tersebut tercapai, maka dibentuklah PJP atau yang biasa dikenal dengan Pembangunan  Jangka  Panjang    tahun  2005-2025,  memiliki  untuk  menghasilkan  dan menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  cerdas,  sehat,  berakhlak  mulai,  dan  produktif. Pembangunan  jangka  panjang  tidak  hanya  dilaksanakan  pada  perkotaan,  tertera  pada  isi Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan dilakukan revisi kepada undang-undang  nomor  32  tahun  2004,  berisi  mengenai  penyelenggaraan  otonomi  daerah yang  diselenggarakan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung jawab  kepada  daerah.  Hal  tersebut  dilaksanakan  agar  dapat  menyelaraskan  pembangunan, baik  itu  nasional  maupun  daerah.  Selain  PJP  atau  pembangunan  jangka  panjang,  karena hadirnya  otonomi  daerah  dapat menghadirkan  strategi  yang  bebas  bagi  setiap  daerah  dalam bertanggung  jawab  untuk    mengembangkan  setiap  daerahnya  sesuai  dengan  kondisi  dan keadaan  yang  seharusnya  dari  jumlah  masyarakat,  kondisi  bentuk  sumber  daya  alam,  luas daerah, dan potensi ekonomi yang berbeda pada setiap daerahnya.
Di  dalam  PJP  atau  pembangunan  jangka panjang  dan  pembangunan  otonomi  daerah terdapat tujuan yang harus diperhatikan, yaitu dalam pengembangan potensi masyarakatnya. Pengembangan  potensi  masyarakat  meliputi  banyak  hal,  seperti  pendapatan,  kelayakan tempat tinggal, kreatifitas yang dimiliki sampai kesehatan. Isu kesehatan di Indonesia sendiri masih dihadapkan dalam tantangan mengenai banyaknya jumlah bayi yang meninggal dunia. Bahkan sampai adanya balita yang mengalami gizi buruk. Pada kajian sebelumnya mengenai pernikahan dini, berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang ada. Karena pasangan yang melakukan pernikahan dini, mengalami resiko kesehatan pada reproduksi nya seperti belum sepenuhnya  kuat  seorang  calon  ibu  untuk  mengandung.  Hal  tersebut  menyebabkan
dinakurnita01@gmail.com
banyaknya kematian pada perempuan, tidak jarang juga berakibat pada bayi karena tidak siap dalam memasuki usia idel dalam melahirkan. Selanjutnya dalam pembangunan sumber daya manusia, faktor yang penting adalah perokonomian. Rendahnya perekonomian membuat sulit bagi  mereka  yang  melakukan  pernikahan  dini.  Karena  sejatinya  mereka  yang  sudah memutuskan  untuk  melaksanakan  pernikahan  dini,  tidak  dapat  lagi  memiliki  kesempatan untuk meraih pendidikan yang dimana pendidikan tersebut sangat penting untuk menunjang perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah tidak dapat memiliki kesempatan dalam pendidikan, maka yang akan terjadi tidak adanya pengangan dalam hidup yang mampu menunjang  sebuah  kehidupan.  Berbagai  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat relevansi  antara  pendidikan  yang  ditempuh  dengan  usia  saat  ingin  melakukan  pernikahan, karena  semakin  tinggi  usia  anak  saat  akan  melakukan  pernikahan,  maka  pendidikan  anak yang  ditempuh  relatif  lebih  tinggi.  Kemudian  apabila  semakin  rendah  usia  saat  ingin melakukan pernikahan, maka pendidikan anak yang ditempuh relatif lebih rendah pula. Pada tahun 2006, menurut penelitian dari UNICEF, melaporkan bahwa pernikahan dini sangat erat hubungannya  dengan  tingkat  pendidikan  yang  sudah  ditempuh  sebelumnya.  Salah  satu  cara yang dapat dilakukan agar anak dapat tetap mengeyam pendidikan lebih tinggi adalah dengan Menunda usia pernikahan. (Tan, 2021)
Kesejahteraan  pada sebuah negara harus mampu memberikan supremasi hukum dan keadilan  sosial  dalam  praktik  pernikahan  dini,  sangat  jelas  masih  banyak  supremasi  hukum yang  memiliki  celah  untuk  keberlangsungan  penegakannya.  Sehingga  pada  akhirnya memberikan  dampak  yang  mengakibatkan  terjadinya  ketidakadilan  sosial  dan  kesejahteraan bagi anak yang ingin melakukan pernikahan dini tersebut. Ketika melakukan pernikahan dini, hak  seorang  anak  akan  tersingkirkan  dan  akan  menyebabkan  permasalahan  seperti  pada kesehatan dan pendidikannya.
Kemudian  selain  peran  aktif  Indonesia  dalam  mendukung  hal  tersebut,  terdapat beberapa hak pada anak yang sudah ditentukan jika memang melaksanakan perkawinan dini. Dengan  adanya  hak  tersebut,  setidaknya  seorang  anak  tetap  mempunyai  keputusan  dan perlindungan terhadap apa yang di jalankan. Hak untuk melangsungkan perkawinan sebagai hak asasi manusia tertera di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Undang-undang  tersebut  berisi  (1)  Setiap  orang  berhak  membentuk suatu  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.  (2)  Perkawinan yang  sah  hanya  dapat  berlangsung  atas  kehendak  bebas  calon  suami  dan  calon  isteri  yang
Vol. 06 No. 1, Juni 2022 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara, hukum, dan setiap  orang  wajib  mengakui,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  konstitusional  dan  hak  asasi manusia karena perkawinan termasuk bagian di dalamnya. (Yogi Arthani, 2019).
Meski  hak  tersebut  telah  diakui  oleh  negara,  hukum,  dan  wajib  bagi  setiap  orang. Namun,  hak  ini  tidak  dapat  berlaku  secara  mutlak.  Hak  untuk  melangsungkan  pernikahan juga memiliki batas.. Pembatasan ini didasarkan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang  berisi  Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Sementara  ketentuan  mengenai  persyaratan  untuk  melangsungkan  pernikahan  dapat dilihat  dari  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  berbunyi  (1)  Perkawinan harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  (2)  Untuk  melangsungkan perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maksud dari ayat (2) sendiri ini adalah  orang  tua  yang  mampu  menyatakan  kehendaknya  dan  yang  masih  hidup.  Jika  orang tua  tidak  mampu  melaksanakan  hal  tersebut,  dapat  dilakukan  oleh  perwalian  yang  masih memiliki izin dan hubungan darah pada garis keturunan.
Maka  dari  itu  dibutuhkan  hak-hak  anak  untuk  menjaga  dari  pernikahan  dini,  yang dapat  menyebabkan  ketidak  siapan  pada  seorang  anak.  Karena  anak  sendiri  belum  mampu mengurus  dirinya  sendiri  apalagi  bertanggung  jawab  terhadap  dirinya  sendiri.  Tidak  dapat dibayangkan,  untuk  mengurus  diri  sendiri  saja  belum  mampu  bagaimana  bisa  menjalin hubungan dan mengurus orang lain dengan ikatan pernikahan.  Pernikahan sendiri bukanlah hal  yang  mudah  dan  dianggap  sepele,  karena  belum  terciptanya  tanggung  jawab  terhadap seorang anak tersebut. Pasti di dalamnya terjadi konflik antara pasangan tersebut, dan dapat juga mengganggu hubungan keluarga satu sama lain. Karena bagaimana pun juga, hubungan anak  dengan  orang  tua,  pewaris,  perwalian  dan  pengampuan itu  merupakan  hubungan  yang sangat penting pada kekeluargaan.
Adanya pembatasan tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap hak anak    untuk  melangsungkan  pernikahan.  Tertuang  pada  Pasal  1  (1)  Undang-undang  Nomor
dinakurnita01@gmail.com
35  Tahun  2014  dan  mengalami  perubahan  Atas  Undang  undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  Pasal  1  (2)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## PENUTUP
Sustainable Development Goals (SDGs) dilakukan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan.  Salah  satu  agenda  dalam  pembangunan  berkelanjutan  yang  terdapat  pada  point lima ialah mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan dan anak perempuan. Problematika  pernikahan  dini  tentunya  menjadi  salah  satu  tantangan  dalam  mencapai melakukan Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, saat ini pernikahan dini masih kerap  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Dimana  pada  setiap  tahunnya  persentasi pernikahan  dini  terus  mengalami  kenaikan.  Pernikahan  dini  merupakan  isu  yang  komplek. Dimana  hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  pendidikan,  pola  pikir  masyarakat,  media massa,  melanggengkan  hubungan,  tradisi  keluarga,  tradisi  adat,  kecelakaan,  faktor  tempat tinggal, bencana alam hingga kurang tegasnya regulasi pemerintah.
Pernikahan  dini  tentunya  mengancam  masa  depan  anak  khususnya  perempuan,  yang sangat  berpengaruh  pada  pendidikan,  ekonomi,  kesehatan  hingga  kekerasan  dan  perceraian pada anak. Hal tersebut tentunya melanggar dasar hak anak perempuan atas hak pendidikan, kesehatan  dan  perlindungan  dari  kekerasan.  Oleh  karenanya,  terdapat  keputusan  dan perlindungan hak terhadap pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dan  hak  melangsungkan  pernikahan  dapat  dibatasi  dalam UUD  1945  Pasal  28  J  ayat  (2).  Ketentuan  mengenai  persyaratan  untuk  melangsungkan terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  6  Tentang  Perkawinan. Pemerintah  juga  membuat  sebuah  kebijakan  dengan  dibentuknya  Pembangunan  Jangka Panjang  (PJP)  pada  tahun  2005-2025,  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  sumber  daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia dan produktif
Vol. 06 No. 1, Juni 2022 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak  Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik , 6–10.
bps.go.id.  (2020a). Proporsi  Perempuan  Umur  20-24  Tahun  Yang  Berstatus  Kawin  Atau Berstatus  Hidup  Bersama  Sebelum  Umur  15  Tahun  Menurut  Daerah  Tempat  Tinggal (Persen), 2018-2020 . Bps.Go.Id.
bps.go.id.  (2020b). Proporsi  Perempuan  Umur  20-24  Tahun  Yang  Berstatus  Kawin  atau Berstatus  Hidup  Bersama  Sebelum  Umur  18  Tahun  Menurut  Daerah  Tempat  Tinggal (Persen), 2018-2020 . Bps.Go.Id.
bps.go.id.  (2020c). Tingkat  Penyelesaian  Pendidikan  Menurut  Jenjang  Pendidikan  dan Wilayah . Bps.Go.Id.
bps.go.id.  (2021). Persentase  Penduduk  Miskin  Maret  2021  turun  menjadi  10,14  persen . Bps.Go.Id.
Ika. (2009). Pernikahan di Bawah Umur: Perlu Aturan Detail dan Sanksi Tegas | Universitas Gadjah Mada . Universitas Gadjah Mada.
Ishatono,  I.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2016).  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS  (SDGs) DAN  PENGENTASAN  KEMISKINAN. Share :  Social  Work  Journal , 6 (2),  159. https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198
Mubasyaroh.  (2016).  Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  Bagi Pelakunya. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan , 7 (2), 385–411.
Natalia,  S.,  Sekarsari,  I.,  Rahmayanti,  F.,  &  Febriani,  N.  (2021).  Resiko  Seks  Bebas  dan Pernikahan  Dini  Bagi  Kesehatan  Reproduksi  Pada  Remaja. Journal  of  Community Engagement in Health , 4 (1), 76–81.
NU,  P.  M.,  &  UNICEF.  (2020).  Manajemen  Kebersihan  Menstruasi  Dan  Pencegahan Perkawinan Anak. In D. H. U. drg. MPH (Ed.), Pimpinan Pusat Muslimat NU UNICEF . https://www.pma2020.org/sites/default/files/IDR2-MHM  brief-v1-Bahasa  Indonesian- 2017-05-03.pdf
Sari,  E.  A.,  &  Sitorus,  J.  R.  H.  (2021).  Ketahanan  Remaja  Perempuan  dari  Rumah  Tangga Miskin  terhadap  Pernikahan  Dini  di  Indonesia  Tahun  2020. Seminar  Nasional  Official Statistics , 1 (1), 353–362. https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat. v2021i1.872
Tan,  W.  (2021). Problematika  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Dan  Tantangan  Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs) . 76–88.
Yogi  Arthani,  N.  L.  G.  (2019).  Perlindungan  Anak  Dalam  Praktik  Perkawinan  Usia  Dini. Vyavahara Duta , 13 (2), 92. https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.691