PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
PENGUATAN PERAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ADAT UNTUK MEMBANGUN SOLIDITAS MASYARAKAT DAYAK MENGHADAPI EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT
Genopepa Sedia 1*
1* Genopepa Sedia; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92, Indonesia, Email: geno.vis99@gmail.com
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 1 Desember 2023 Direvisi: - Diterima: 1 Desember 2023 Diterbitkan: Maret 2024
The Dayak nation views that so far the rhythm of development and culture has tended to be out of sync. Decentralization policy also contains the main paradigm to encourage the growth of democratization, public services, as well as higher participation and empowerment of regional communities. The real manifestation of the pro-community paradigm is shown by the change in the function of representative institutions and the mechanism for selecting Regional Heads from top-down to bottom-up, so that regional leaders are truly the result of the aspirations of local communities. The social system of the Dayak community is closely related to the village. Each Village  has  a  government  led  by  a  Village  Head,  Temenggung  and/or Traditional Head and/or Supplier or Penghulu.
Law  Number  32  of  2009  concerning  Environmental  Protection  and Management  (UUPPLH)  provides  opportunities  for  the  wider community in terms of monitoring and preparing spatial planning. As a legal  instrument,  UUPPLH  seeks  to  strengthen  environmental democracy.  Strengthening  democracy  can  be  done  through  increasing access  to  information,  public  participation,  access  to  justice  and strengthening  people's  rights  in  environmental  protection  and management.
Keywords: Penguatan;  Hukum  Adat;  Dayak; Sumber Daya Alam.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v1 2i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

## PENDAHULUAN
Bangsa  Dayak  berkomitmen,  berupaya  kuat  dan  terus  menerus  akan  mewujudkan masyarakat  Madani  yang  menjunjung  Hak  Asasi  Hidup  Manusia,  demokrasi  yang berkeadilan,  dan  pembangunan  yang  berkelanjutan  melalui  kebudayaan.  Bangsa  Dayak memandang bahwa selama ini ritme pembangunan dan kebudayaan cenderung tak selaras. Budaya  bergerak  dalam  ritme  kehidupan  dan  pranata  sosial  sementara  pembangunan bergerak  dalam  ritme  akumulasi  kekayaan.  Ketidakselarasan  antar  kedua  elemen  ini menyebabkan  pembangunan  yang  tidak  berkelanjutan  dan  berpotensi  memicu  timbulnya krisis multidimensi yang berdampak pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi dan lingkungan.  Oleh  sebab  itu  konsep  peradaban  bagi  bangsa  Dayak  harus  berbasis  kepada budaya  dan  Kebudayaan. Sebagai  putra-putri  asli  Kalimantan,  kita  tentu  berharap  bahwa eksistensi  orang  Dayak  terus  berlanjut  dan  masa  depannya  secerah  sinar  surya  yang menerangi pulau yang kaya ini.
Namun eksistensi yang dimaksud bukanlah sekedar survive -bertahan hidup di tengah segala macam kesulitan dan persoalan, ketertinggalan dan kemiskinan, melainkan sungguh hidup  dan  berkontribusi  secara  positif  bagi  perkembangan  masyarakat  dan  negara-bangsa secara umum. Hanya saja, untuk membuat orang Dayak memiliki masa depan yang cerah dan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan sosial-kebangsaan menuntut banyak sekali usaha dan kerja keras nan cerdas, perubahan mentalitas, sikap dan perilaku. Secara riil, orang Dayak hendaklah  melakukan  revolusi  mental  dan  pola  hidup  jika  ingin  terus  eksis  dan  bermasa depan gemilang.
Dayak  adalah  sebuah  anugerah,  dimana  perbedaan-perbedaan  dalam  bahasa,  warna kulit,  suku  Bangsa,  Ras,  Agama,  Ideologi,  Filosofi,  dan  Kebudayaan  menjadi  bagian  yang saling mengisi dan membangun dalam satu tujuan bersama. Oleh sebab itu sikap toleransi dengan  ciri  meninggalkan  sikap  Primordialisme,  mengembangkan  kesadaran  peranan, mengembangkan sikap nasionalisme yang kuat, dan menyelesaikan konflik secara paripurna menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  bagi  Bangsa  Dayak.  Kekayaan  Fisik  dan  Non  Fisik Bangsa Dayak berupaya kuat dan terus menerus menjadi human capital: Aset Strategis dalam pembangunan  ekonomi  global.  Oleh Sebab  itu  Bangsa  Dayak  Harus  memiliki  akses  untuk mendapatkan  kekayaan  secara  Phisik  maupun  Non  Fisik  seperti  keahlian,  keterampilan, Pendidikan.  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
Tahun  2014  memberikan  keleluasan  dan  kewenangan  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
Upaya mencapai tujuan dan cita-cita Negara dan terselenggaranya kepemerintahan yang baik, peran serta masyarakat merupakan prasyarat mutlak. Dimana masyarakat merupakan komponen  utama  dalam  penyelenggaraan  otonomi,  baik  masyarakat  Kota  ataupun masyarakat  Adat  di  pedesaaan.  Masyarakat  kota  mempunyai  akses  yang  mudah  dengan penyelenggara pemerintahan sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dibanding masyarakat  pedesaan.  Semangat  Otonomi  Daerah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh unsur Bangsa, meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga membangun saling kepercayaan antara masyarakat juga antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dan  positif,  maka  akan  berpengaruh  terhadap perkembangan pembangunan terutama di Daerah-daerah.
Kebijakan  desentralisasi  pun  mengandung  paradigma  pokok  untuk  mendorong tumbuhnya demokratisasi, pelayanan publik, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat daerah yang semakin tinggi. Perwujudan riil dari paradigma yang berpihak pada masyarakat tadi  ditunjukkan  oleh  berubahnya  fungsi  lembaga  perwakilan  dan  mekanisme  pemilihan Kepala  Daerah  yang  semula  bersifat  top-down  menjadi  bottom-up,  sehingga  pemimpin daerah  benar-benar  merupakan  hasil  dari  aspirasi  masyarakat  lokal.  Perubahan  lain  yang diusung  oleh  kebijakan  otonomi  daerah  yang  baru  adalah  terjadinya  pergeseran  domein kewenangan  dari  yang  meletakkan  bobot  tebesar  pada  Pusat  (central  government  heavy) kepada pola baru yang mengakui kewenangan terbesar berada pada daerah ( lokal government heavy ). Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal.
Bila dicermati komposisi penduduk di Pulau Kalimantan, maka jelas bahwa suku bangsa Dayak sudah bukan lagi mayoritas di beberapa daerah.  Untuk Kalimantan Timur, suku Dayak menempati urutan ke-4, sementara urutan pertama, kedua dan ketiga ditempati oleh Jawa, Bugis  dan  Banjar.  Suku  Dayak  hanya  menjadi  mayoritas  di  Kalimantan  Utara,  Kalimantan Tengah  dan  Kalimantan  Barat,  sementara  di  Kalimantan  Selatan,  suku  mayoritas  adalah Banjar. Istilah Dayak sendiri bersifat problematis. Mengapa demikian? Karena sebutan Dayak bukan  berasal  dari  penduduk  lokal  pulau  Kalimantan.  Istilah  Dayak  digunakan  oleh pendatang  dan  penguasa  Belanda  untuk  menyebut  penduduk  lokal  sebagai  sebuah  nama
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
umum,  karena  mereka  menetap  di  pendalaman.  Dalam  perkembangannya,  istilah  Dayak memuat  konotasi  Sosio-politik-Religius,  terutama  di  beberapa  tempat  dan  mengacu  pada penduduk lokal yang Non-muslim. Ada banyak teori tentang asal muasal nama Dayak, tetapi dalam tulisan singkat ini hal tersebut diabaikan. Terkait dengan nama Dayak, beberapa suku di  Kalimantan  (Timur,  Utara  dan  Selatan)  menolak  dimasukan  dalam  kategori  etnikal  ini. Mereka lebih senang menamai diri sesuai dengan nama suku aslinya, misalnya suku Kutai, Tidung,  Banjar  dst.  Sementara  di  Kalimantan  Barat  dan  di  Kalimantan  Tengah,  penduduk lokal  tidak  merasa  keberatan  dengan  sebutan  Dayak.  Hal  tersebut  boleh  jadi  lahir  dari kesadaran  bahwa  penduduk  asli  memerlukan  sebuah  identitas  baru  yang  bersifat  politis- kultural, integral-integratif bagi eksistensi kultural mereka.
Untuk  wilayah  Kalimantan  Barat,  sebutan  Dayak  identik  dengan  penduduk  asli  non- Melayu dan non-Islam. Sementara penduduk asli yang memeluk agama Islam mengelompok- kan diri ke dalam etnis Melayu, karena Melayu Identik dengan Islam, meskipun penduduk lokal  non-muslim  memiliki  istilah  tersendiri  untuk  menyebut  anggotanya  yang  berpindah keyakinan.  Orang  Melayu  merupakan  bangsa  perantau  dari  semenanjung  Malaya  dan Sumatra,  sehingga  tidak  digolongkan  sebagai  penduduk  asli.  Namun  sejalan  dengan keberhasilan misi Islam mendekati para raja Dayak yang berada di muara-muara sungai untuk memeluk  agama  tersebut,  maka  para  raja  tersebut  dan  para  pengikutnya  menyebut  diri sebagai  Melayu,  karena  dikeluarkan  dari  suku  dan  dianggap  turun  status  sosialnya. Pertarungan hidup mati akan segera dimulai dan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Harapannya,  orang  Dayak  dan  warga  lokal  dapat  berpartisipasi  dan  berkontribusi  secara positif dalam tata penyelenggaraan pemerintahan negara di ibu kota negara yang baru. Sebab, kalau kita hanya berharap pada belas kasihan orang, tanpa berusaha sendiri, maka yakinlah anda sekalian bahwa orang Dayak akan menjadi penonton dan korban gratis pembangunan dan  pemindahan  ibu  kota  negara.  Warga  Dayak  dan  lokal  akan  berkuli  di  tanah  sendiri, terpinggirkan  dan  tersingkir  dari  kemakmuran  dan  kesejahteraan  yang  mereka  mimpikan selama ini. Ingat pepatah ini: Ibu Kota Lebih Kejam Daripada Ibu tiri dan hal itu akan berlaku di Nusantara sebagai Ibu kota Negara yang baru.
Sekarang  tinggal  kita,  warga  Dayak  dan  lokal  Kalimantan,  menentukan  pilihan  atas relokasi ibu kota negara: atau menjadikan Nusantara sebagai berkat, sumber kesejahteraan dan keberhasilan, ajang menunjukkan daya juang, kecerdasan, kemahiran, spirit bertarung secara jantan dan prestasi warga Dayak dan lokal yang selama sekian puluh tahun kurang mendapat
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
perhatian dari pemerintah pusat atau menjadikan Nusantara sebagai sumber tangis, air mata dan penyesalan yang tak berkesudahan, tanda kutuk dan aib yang tak terhapuskan karena kita belum siap untuk bertarung dengan cara dan gaya yang baru.

## METODE PENELITIAN
Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  Deskriptif  analitik  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah di lihat dari cara pengelolaan Hutan yang ada pada masyarakat “Dayak sebagai  Upaya  Pelestarian  lingkungan  dengan  Menggangkat  Budaya  dan  Kearifan  Lokal dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun  2014  memberikan  keleluasan  dan  kewenangan  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Kebijakan  desentralisasi  pun mengandung  paradigma  pokok  untuk  mendorong  tumbuhnya  demokratisasi,  pelayanan publik,  serta  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  daerah  yang  semakin  tinggi. Perwujudan  riil  dari  paradigma  yang  berpihak  pada  masyarakat  tadi  ditunjukkan  oleh berubahnya  fungsi  lembaga  perwakilan  dan  mekanisme  pemilihan  Kepala  Daerah  yang semula  bersifat  top-down  menjadi  bottom-up,  sehingga  pemimpin  daerah  benar-benar merupakan hasil dari aspirasi masyarakat lokal. Waktu penelitian di awal bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Masyarakat keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan  para  pemegang  kebijakan  ( policy  holders )  semata,  tetapi  justru  terletak  pada terjalinnya  sinergi  yang  saling  memperkuat  (mutual  interrelations)  diantara  pilar-pilar pembangunan daerah, yakni pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat luas termasuk  kelompok  masyarakat  adat.  Dalam  konteks  kebijakan  otonomi  daerah,  urgensi partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  semakin  tinggi.  Sebab,  jiwa  atau  semangat otonomi adalah kewenangan kesatuan masyarakat hukum di daerah untuk mengatur surusan rumah  tangganya  sendiri.  Kesatuan  masyarakat  hukum  disini  tidak  hanya  pemerintah Kabupaten/Kota  saja,  tetapi  juga  meliputi  kelompok  masyarakat  adat,  para  pelaku  bisnis lokal, NGO/organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, serta unit pemerintahan yang lebih kecil seperti Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan juga Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Namun  dalam  prakteknya,  otonomi  lebih  banyak  diterima  oleh  daerah  otonom  yang direpresentasikan  oleh  pemerintah  daerah  (kabupaten/kota),  dibanding  oleh  komponen
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
masyarakat lokal lainnya. Akibatnya, Undang-Undang Otonomi Daerah lebih mencerminkan pengaturan tentang “otonomi pemerintahan daerah” dari pada “otonomi daerah” itu sendiri. Kondisi  obyektif  bahwa  otonomi  daerah  belum  menyentuh  masyarakat  di  level  terbawah inilah  yang  diperkirakan  menjadi  kendala  pertama  dalam  upaya  membangun  dan mengembangkan partisipasi masyarakat (lembaga/kelompok masyarakat adat).
Upaya  mengembangkan  partisipasi masyarakat  adat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dua strategi kunci, yakni: 1) dari dimensi pemerintahan (top-down), memperbaiki aspek kualitas proses dan mekanisme kebijakan publik maupun materi kebijakan yang terkait; dan 2) dari dimensi kemasyarakatan (bottom-up), memberikan kesempatan yang lebih luas, insentif dan stimulan  yang  tepat,  informasi  terbaru,  serta  kepercayaan  yang  lebih  besar  untuk  menjadi bagian  integral  dari  proses  berjalannya  pemerintahan  di  daerah.  Pemberdayaan  adalah rangkaian  upaya  aktif  agar  kondisi  dan  keberadaan  adat  istiadat,  kebiasaan-kebiasaan masyarakat,  dan  lembaga  adat  dapat  lestari  dan  makin  kukuh,  sehingga  hal  itu  berperan positif  dalam  pembangunan  nasional  dan  berguna  bagi  masyarakat  Pemberdayaan masyarakat  adalah  suatu  proses  dimana  masyarakat,  khususnya  mereka  yang  kurang memiliki  akses  kepada  sumberdaya  pembangunan  didorong  untuk  makin  mandiri  dalam mengembangkan  perikehidupan  mereka.  Dalam  proses  ini  masyarakat  dibantu  untuk mengkaji  kebutuhan,  masalah  dan  peluang  dalam  pembangunan  yang  dimilikinya  sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perkehidupan mereka sendiri.yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya topdown intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan  masyarakat  lapisan  bawah  terutama  yang  tinggal  didesa  adalah  pola pemberdayaan yang sifatnya bottom up intervention yang meghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

## 1. Hukum dan Kebijakan
Masyarakat  selain  ikut  serta  membantu  memerangi  dan  memberantas  kejahatan  juga telah  membuat  Buku  Hukum  Adat  bagi  masyarakat  adat  yang  diantaranya  berisi  tentang sanksi kejahatan. Tradisi ini tetap dipertahankan sebagai suatu aturan yang masih dipegang teguh  oleh  masyarakat  dan  perlu  terus  dilestarikan  dan  dipertahankan  keberadaannya.
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
Dengan pembentukkan Buku Adat ini selain untuk pelestarian aturan-aturan adat-istiadat itu sendiri  juga  untuk  memperkokoh  fungsi  lembaga  Adat,  hal  ini  merupakan  usaha  yang kondusif  terutama  dari  tokoh-tokoh,  pemuka  Adat  atau  Tumenggung  mengetahui  dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang senanaiasa berubah. Awalnya, Hukum Adat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  cerminan  Nilai-nilai  Budaya  yang  selalu dipegang  teguh  oleh  masyarakat  adat,  akan  tetapi  melihat  kondisi  dan  Nilai-nilai  tersebut mulai  mengalami  pergeseran  seiring  dengan  masuknya  budaya  dari  luar  sehingga dikhawatirkan budaya luar tersebut berpengaruh negatif terhadap Budaya masyarakat Adat.
Dalam  hal  kebijakan  masyarakat  Adat  selalu  mendukung  dan  dilibatkan  dalam  hal pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, program sukses pilkada, program Kabupaten Konservatif,  pencegahan  narkoba/miras,  pencegahan  Illegal  logging  serta  Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)/ Illegal Minning. Terhadap Bantuan Kompensasi BBM harga BBM. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Hal ini terbukti dengan Ketika Pemilihan Presiden dan  Pilkada,  masyarakat  Adat  ikut  menjaga  Netralitias  serta  turut  aktif  mencalonkan  dan memilih dengan tenang dan aman, hampir tidak terjadi gejolak.
Selain  itu,  orang  Dayak  lebih  mementingkan  rasa  malu  daripada  rasa  berdosa  pada tataran religius. Memiliki perasaan malu merupakan sebuah pertanda bahwa seseorang punya kesadaran  moral-etis  dalam  hidup  bersama.  Namun,  rasa  malu  tidaklah  cukup,  orang hendaklah  masuk  pada  akar  dari  rasa  malu,  yaitu  dimensi  religiusitas  yang  mengalir  dari kesadaran akan kefanaan manusia dan keabadian Tuhan. Rasa malu yang tidak berdimensi religius  akan  rawan  dimanipulasi  dan  dieksploitasi  oleh  orang  yang  berkehendak  buruk. Itulah yang terjadi dengan orang Dayak.
Bentuk konkrit dari pemisahan rasa malu dari rasa berdosa tampak dalam kasus di mana seorang gadis hamil di luar nikah. Bagi keluarga yang mengalami peristiwa tragis tersebut, perasaan  utama  yang  dominan  muncul  ialah  rasa  malu  di  hadapan  tetangga  daripada kesadaran tentang dosa. Karena itu, demi menutup aib tersebut, keluarga akan menikahkan sang  korban  dengan  pelaku  meski  harus  berpindah  keyakinan  daripada  tetap mempertahankan  keyakinan,  meski  harus  menanggung  malu.  Pola  berpikir  inilah  yang banyak  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  berniat  buruk  untuk  menaklukkan  terutama para pemudi agar berpindah agama.
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
Membiarkan  keluarga-keluarga  dalam  kemiskinan  dan  ketertinggalan  sama  dengan menanam  dan  memelihara  bibit  penyakit  sosial  dalam  masyarakat.  Kemiskinan, ketertinggalan  dan  keterpinggiran  merupakan  bom  waktu  bagi  kohesi  sosial  dan  menjadi bahan mentah dan lahan subur bagi bermacam organisasi kriminal, teroristik-ekstrimis yang akan  mengacau  persatuan-kesatuan,  keharmonisan  dan  toleransi  sesama  anak  Bangsa. Dengan kata lain, IKN bukanlah berkat bagi orang Dayak melainkan kutukan, bukan semakin menyejahterakan,  melainkan  hanya  memperluas  KKN  dan  jaringan  kriminal-mafioso  yang telah beranak pinak dan berperan sebagai the invisible hand dalam kehidupan bangsa dan Tata penyelenggaraan pemerintahan Negara kita.

## 2. Pelestarian Sumber Daya Alam
Aktivitas pembangunan dalam Kabupaten Konservasi ini bertumpu pada pemanfaatan secara  bijaksana  sumberdaya  alam  hayati  yang  dimiliki  dengan  prinsip  kehati-hatian. Masyarakat  dalam  hal  ini  memiliki  peranan  penting  dalam  mewujudkan  Kabupaten Konservasi.  Aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  tidak  hanya  mengandalkan  kearifan tradisional, yaitu memanfaatkan hasil-hasil hutan untuk membiayai keberlangsungan hidup. Kearifan  tradisional  dimaksudkan  sebagai  upaya  memanfaatkan  hutan  untuk  kepentingan tertentu,  misalnya  ladang  berpindah  dan  melalui  siklus  Alam.  Masyarakat  Adat  sendiri terhadap keputusan daerahnya di jadikan kabupaten Konservasi awalnya keberatan. Hal ini dikarenakan  kebiasaan  Masyarakat  Adat  yang  tinggal  dekat  kawasan  hutan  menjadikan kawasan  tersebut  sebagai  mata  pencaharian.  Namun  usaha  agar  masyarakat  memahami tentang  makna  dan  tujuan  berkelanjutan  Kabupaten  Konservasi  ini  terus  dilakukan  dan dimaksimalkan.
Sistem sosial Sistem sosial masyarakat Dayak erat dengan Desa. Setiap Desa memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala Desa, Temenggung dan atau kepala Adat dan atau pembekal atau penghulu. Kepala Desa    bertindak sebagai pemimpin Desa secara Administratif.  Sedangkan  penghulu  dan  atau  kepala  Adat  bertindak  sebagai  ketua  adat. Kedua posisi ini merupakan poisisi atau kepala Adat dan kepala Desa yang sangat terpandang oleh masyarakat Dayak. Pada zaman dahulu, Jabatan pembekal dan penghulu dirangkap oleh seorang patih. Adapula seorang penasihat penghulu yang disebut mantir. Masyarakat Dayak juga memiliki hukum Adat sendiri. Indonesia, melalui UUD 1945 mengakui dan menghormati keberadaan Hukum Adat meskipun tidak masuk dalam sistem peradilan secara formal.
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
Perekonomian  masyarakat  Dayak  secara  umum  bertumpu  pada  pertanian  dan perdagangan. Durian dan pinang, Rambutan, langsat, dan lain sebagainya adalah tumbuhan yang umum ditanam oleh masyarakat Dayak. Jenis pertanian yang umum dikenal masyarakat Dayak  adalah  berladang.  Sebelum  menanam  terdapat  upacara  adat  untuk  memilih  lahan berladang agar diberkati oleh leluhur. Pada dasarnya ritual Adat adalah bentuk survei lahan yang  subur  untuk  ditanami.  Dalam  hal  perdagangan,  selain  menjual  hasil  pertanian, masyarakat Dayak juga sering kali menjual hasil kerajinan tangan seperti tikar, rotan atau kulit binatang. Masyarakat Dayak juga melakukan perburuan binatang untuk keperluan makanan. Untuk  melakukan  perburuan,  masyarakat  Dayak  sering  menggunakan  senapang  lantak, Tombak dan Parang.
Kesenian  Masyarakat  Dayak  memiliki  seni  dan  kebudayaan  yang  khas  dan  terkenal, misalnya tarian, pincak silat. Suku Dayak juga memiliki rumah adat bernama rumah betang atau rumah panjang yang biasa dihuni lebih dari 20 kepala keluarga. Rumah betang umumnya terdiri  atas  enam  kamar.  Masing-masing  kamar  berfungsi  untuk  menyimpan  alat  perang, kamar gadis, kamar upacara adat, kamar agama dan kamar tamu. Selain itu, masyarakat Suku Dayak juga terkenal dengan kesenian tato. Masyarakat Dayak Iban, misalnya, dikenal sebagai salah satu suku tertua yang memiliki kebudayaan merajah tubuh.
Dan Mentalitas  berhutang  ini  memiliki  dampak  buruk.  Ketika  orang  Dayak  tidak mampu lagi membayar hutang, maka pemodal akan menarik asetnya. Selain itu, karena tidak memiliki  kebiasaan  menabung,  maka  aset-aset  dijual  kepada  orang  asing  (bukan  kepada kerabat)  untuk  membayar  hutang  (di  dealer,  CU,  bank,  toke)  ketika  membeli  motor, membiayai anak kuliah, berobat ke rumah sakit dll. Akibatnya, banyak orang Dayak menjadi kuli di tanah sendiri, bekerja sebagai buruh pada para pendatang karena sudah tidak memiliki lahan  pertanian  dan  tidak  punya  ketrampilan  apapun. Mental  judi  merupakan  sebuah keburukan  moral  (dosa)  dan  sekaligus  kerugian  finansial.  Pemain  hampir  tidak  pernah menang dan untung besar; yang menang dan untung selalu ada di pihak bandar. Mereka yang bermain judi selalu mengalami kerugian dan kehilangan sumber penghasilan dan harta benda: tanah, kebun, motor, gelang, cincin, jam tangan hingga pakaian. Mengapa demikian? Karena mereka  yang  kalah  berupaya  mengembalikan  modal  yang  hilang,  sehingga  pelaku  bukan berhenti  pasang  taruhan,  melainkan  menggadaikan  semua  yang  ada  padanya,  dengan harapan dapat meraih kemenangan untuk mengembalikan modal dan mendapat keuntungan. Namun, keinginan tersebut justru menjadi bumerang dan semakin menjerumuskan pelaku
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
sehingga  membuatnya  kehilangan  segala-galanya.  Impian  kaya  lewat  sirna  dan  berganti dengan hidup tanpa apa-apa.

## 3. Peran Kesetaraan Gender dalam Kearifan Lokal
Salah  satu  cara  untuk  melindungi  kearifan  lokal  adalah  dengan  cara  melakukan konservasi. Indonesia memiliki berbagai suku dengan kearifan lokal  penduduknya masing- masing  mempunyai  cara  tersendiri  untuk  melindungi  alamnya.  Kawasan  konservasi dilindungi oleh hukum yang disebut pula sebagai kawasan lindung. Pengelolaan atas sumber daya alam selama ini berada dibawah kewenangan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam UUD 45 Pasal 33 Ayat (3). Dalam konteks legal makro, bahwa tanah, air, dan Sumber Daya  Alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikelola  oleh  Negara  dan  ditujukan  untuk kemakmuran rakyat.
Indonesia adalah Negara yang kaya, Negara yang mempunyai ribuan pulau dan suku yang beranekaragam. Setiap suku Bangsa di Indonesia memiliki acuan norma-norma yang bersumber  dari  kebudayaan  masing-masing,  yang  dikenal  dengan  kearifan  Budaya  Lokal (local genius) atau sering disebut kebijakan Lokal (local wisdom).  Kearifan lokal mengacu pada  pengetahuan  yang  berasal  dari pengalaman  masyarakat  dan  akumulasi  pengetahuan lokal.  Kearifan  lokal  ditemukan  di  masyarakat,  dan  individu.  Kearifan  Lokal  sebagai pengetahuan  berdasarkan  pengalaman  orang-orang  yang  diturunkan  dari  generasi  ke generasi,  terkadang  oleh  mereka yang  dianggap  sebagai  “filsuf  Desa”.  Pengetahuan  ini digunakan  sebagai  pedoman  untuk  kegiatan  sehari-hari  masyarakat  dalam  hubungannya dengan keluarga mereka, tetangga mereka, dan orang lain di Desa dan sekitarnya.
Kearifan lokal biasanya berlaku dalam bentuk gagasan, nilai, dan pandangan lokal yang dicirikan untuk dianjurkan, bijaksana, dan berharga. Oleh karena itu, mereka diperhitungkan membantu orang mengelola sumber daya alam di sekitar tempat mereka. Pengetahuan lokal yang banyak diterapkan oleh masyarakat setempat agar bisa bertahan di daerah tertentu telah terintegrasi dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, dan hal tersebut diekspresikan melalui praktik budaya dan mitos lokal.  Konsep kesetaraan gender sudah sejak awal menyatu dalam kehidupan suku Dayak. Hal ini terlihat dimana konsepsi kesetaraan gender merupakan tantangan bagi setiap perempuan untuk membuktikan diri bahwa para perempuan dari suku Dayak  bukan  insan  lemah.  Salah  satu  konsep  kesetaraan  gender  dalam  tradisi  perempuan Dayak adalah, dirinya harus mampu berperan sebagai makhluk yang kuat.
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
Perempuan  Dayak  sejak  balita  telah  diarahkan  memiliki  sikap  kewaspadaan  tingkat tinggi  baik  dalam  perilaku,ucap  kata  maupun  janji.  Dalam  tradisi  Dayak,  kewaspadaan tehadap ucapan sangat penting karena frekuensi kata yang terucap akan te-receive ke alam dan alam akan men-feedback ke personal dirinya. Artinya, setiap kata mengandung resiko dan konsekuensi, misalnya waspada mencemooh, atau menertawakan bahkan mengomentari peristiwa  fenomena  alam  maka  alam  sendiri  yang  akan  membalas  melalui  mekanisme naturalnya.  Dalam  konsep  kepercayaan  suku  Dayak,  manusia  dan  makhluk  lainnya  telah ditentukan  dan  ditugaskan  dalam  kedudukan  masing-masing  untuk  memenuhi  fungsinya dalam rangka memelihara tata tertib alam agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serasi dan seimbang dengan alam di kalangan suku Dayak.
Manusia  dikatakan  baik  apabila  mampu  menjalankan  seluruh  “Hukum  Alam”  dan mentaati Hukum Adat. Apabila mereka melakukan kesalahan maka harus menerima sangsi berupa Hukum Adat yang cukup berat. Hukuman, atau diusir dari daerah jika tidak mentaati Adat.  Denda  dapat  ditujukan  untuk  melindungi  perempuan.  Baik  laki-laki  maupun perempuan Dayak memiliki jiwa ksatria pemberani dan pantang menyerah. Sikap demikian sejak masa lalu mau tidak mau harus mereka memiliki karena tuntutan hidup di alam. Hidup di rimba belantara dihuni binatang buas sungai yang luas dengan arus deras dan riam-riam ganas membuat mereka harus waspada demi keselamatan hidup.

## 4. Nilai-Nilai Teladan Perempuan Dayak Untuk Implementasi Dalam Pekerjaan
Perlindungan hukum adat di atas setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki  harkat  dan  derajat  yang  setara  dengan  laki-laki  dalam  hal  peran  untuk  saling menghormati  dan  menghargai  dalam  kehidupan  masing-masing.  Peran  laki-laki  dan perempuan  dalam  menjaga  hutan  dan  alam  sangat  kuat,  kalau  tidak  dikatakan  harmoni. Dalam  ruang  pekerjaan  seperti  kita  sekarang,  keberanian  dan  ketangguhan  sosok  Balian menjadi hal yang patut diimplementasikan dengan berbagi peran. Perempuan Dayak tetap bekerja  secara  kolaboratif  bersama-sama  lainnya  terutama  menjaga  alam,  hutan  dan  adat istiadatnya.  Hutan  sebagai  ruang  hidup  mereka,  benar-benar  dijaga,  karena  dari  hutan  lah semua dapat menjalankan fungsi dan tugas kehidupannya. Alam menjadi baik harmoni, iklim dan  cuaca  bagus,  bentang  alam  yang  hijau  adalah  gambaran  para  perempuan  mendukung perannya bersama laki-laki dalam melestarikan alam.
Sikap ini bisa disebut sebagai “survival adaptation”, karena saat kita datang, maka kita berada dalam “ruang kehidupan” tempat tersebut. Akses udara, oksigen, cahaya matahari, air,
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
tanah, hingga makanan, minuman, “menyatu” dalam diri, sehingga seharusnya terjadi proses asimilasi  budaya  dan  pemikiran,  bahkan  bila  perlu  melakukan  sebuah  “simbiosis mutualisme”, dimana terjadi saling menebar manfaat dan kebaikan di tempat yang kita pijak . Keberadaan kita, di sini saat ini, adalah pada sisi yang lain sebuah skema sang maha semesta mendudukan “tugas” agar kita mengambil “pelajaran” dan menyelesaikan “ujian” hidup dan pekerjaan  dengan  “tulus”  agar  menjadi  “lulus”.  Tentunya,  semua  mesti  dijal ani  dengan seksama, sabar, kolaboratif, dan bekerja secara “team work” untuk kebermanfaatan tidak saja bagi  para  pendatang,  tetapi  untuk  masyarakat  dan  kearifan  lokal.Setidaknya,  secara kontemplatif kita bisa hening sejenak untuk belajar dengan alam dan budaya setempat.

## 5. Pelemahan Civil Society dalam Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam
Salah satu indikator penting dalam menilai demokratisasi tata kelola SDA adalah dengan melihat bagaimana partisipasi civil society. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  memberikan  peluang  pada masyarakat  luas  dalam  hal  pengawasan  dan  penyusunan  tata  ruang.  Sebagai  instrumen hukum, UUPPLH mengupayakan penguatan demokrasi  lingkungan. Penguatan demokrasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi, partisipasi publik, akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ini, masyarakat memiliki hak subjektif atas lingkungan hidup sebagai bagian dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  menjamin,  menghormati,  memenuhi,  dan melindunginya hak atas lingkungan hidup yang meliputi akses terhadap informasi, partisipasi publik,  dan  keadilan  atas  untuk  mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  (Subagiyo, 2014).

## KESIMPULAN
Perlindungan Hukum Adat di atas setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki  harkat  dan  derajat  yang  setara  dengan  laki-laki  dalam  hal  peran  untuk  saling menghormati  dan  menghargai  dalam  kehidupan  masing-masing.  Kearifan  lokal  biasanya berlaku dalam bentuk gagasan, nilai, dan pandangan lokal yang dicirikan untuk dianjurkan, bijaksana  dan  berharga.  Sistem  sosial  masyarakat  Dayak  erat  dengan  desa.  Setiap  desa memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala Desa.   Aktivitas pembangunan dalam Kabupaten Konservasi ini bertumpu pada pemanfaatan secara bijaksana sumberdaya alam hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian. Dalam hal kebijakan masyarakat adat
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
selalu mendukung dan dilibatkan dalam hal pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, program  sukses  Pilkada,  Program  Kabupaten  Konservatif,  pencegahan  Narkoba/Miras, Pencegahan Illegal Logging serta Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)/ Illegal Minning.
Dalam  konteks  kebijakan  Otonomi  Daerah,  Urgensi  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan semakin tinggi. Proses Demokratisasi berbanding lurus dengan partisipasi civil society. Sementara itu, penguatan Oligarki berbanding lurus dengan pelemahan Civil society. Selama  ini  sudah  terdapat  beberapa  kajian  mengenai  kemunduran  demokrasi  berkaitan dengan partisipasi iCvil society di bidang kepemiluan maupun perumusan kebijakan publik. Kajian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Bahwa, penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan civil society dalam tata  kelola  SDA  menyebabkan  kebijakan  Tata  Kelola  SDA  justru  meningkatkan  potensi kerusakan  lingkungan  lebih  dalam.  Selain  itu,  represi  terhadap  civil  society  yang memperjuangkan tata kelola SDA yang berkelanjutan banyak mengalami ancaman kekerasan dan  kriminalisasi  Konsekuensi  dari  memburuknya  demokrasi  tata  kelola  SDA  yang mengeksklusi Civil Society adalah intensitas konflik Agraria dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat.  Sehingga timbul Gagasan dari para Akademisi ternama di perguruan tinggi di Kabupaten Sintang dengan merumuskan hasil Seminar FGD Tahun 2023 yaitu;

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah, I. 2009. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Anggraini, Wulan, 2007. Peran Dan Dampak Ekonomi, Sosial Dan Politik
Arisan  (studi  tentang  arisan  paguyuban  PKL  taman  pahlawan  Salatiga),  Skripsi,  Fakultas Fisipol Sosiologi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
Aryadi. 2000. Menyelamatkan sisa hutan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Awan, Mutakin dkk., 2004. Dinamika masyarakat Indonesia, Bandung: Genesindo Darwin, Sudarwan, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia. Faisal, Sanapiah, 2005. Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja
Indrawardana,  I.  2012.  Kearifan  Lokal  Adat  Masyarakat  Sunda  dalam  Hubungan  dengan Lingkungan Alam. Komunitas.
Iskandar,  J.  2014.  Manusia  dan  Lingkungan  dengan  Berbagai  Perubahannya.  Yogyakarta: Graha Ilmu.
John.  V.W.  2013.  Water  Conservation  and  Management  in  the  Upper  Catchment  of  Lake Bogoria Basin.
Keraf. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Buku Kompas
Koentjaranigrat. 2010. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta
PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2024
Koentjaraningrat. 1990. Kaharingan: Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan KPHL 2017. (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Manggarai Liliweri, A. 2014. Pengantar Studi Kebudayaan. Bandung: Nusamedia Manik,K. S. 2009. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan Maunati, Yekti, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya Moleong,  L.  J.  (2012).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (30th  ed.).  PT.  Remaja  Rosdakarya. Kertodipoero, Sarwoto,
Moleong, Lexy J. 2001. Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Yogyakarta:
LKiS.
Mungmachon,  2013.  Knowledge  and  Local  Wisdom:  Community  Treasure.  International Journal Of Humanities and Social Science.
Negara,  P.D.  2011.  Rekonstruksi  Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Berbasis Kearifan  Lokal  sebagai  Kontribusi  Menuju  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang Indonesia. Jurnal Konstitusi.
Reksohadiprojo, S.B. 2000. Ekonomi Lingkungan, II. ed.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Siombo, M.R. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum. Sulastriyono. 2009.  Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta.
Suparmini, S., Setyawati, D.R.S., Sumunar. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Penelitian Humaniora.
Surakarta:  Prodi  P.  Sejarah  FKIP  UNS.  Yunus,  R.  2012.  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Zuhri, A. 2013.
Tasawuf Ekologi (Tasawuf sebagai Solusi dalam Menanggulangi Krisis Lingkungan) Jurnal Religia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wirawan, S. 1992. Psikologi Lingkungan. Jakarta: Grasindo.