Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 4 Desember 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal  459 – 465

## PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL MENENGAH
Oleh :
1 Esty Pudyastuti,
2 Hasrul Siregar,
3 Martin Luter Purba,
4 Wisnu Yusditara,
5 Hendrik E.S. Samosir
1,2 Universitas IBBI,
3,5 Universitas HKBP Nommensen,
4 Universitas Graha Nusantara
1 estysoetardjo4@gmail.com,
2 hasrulsiregar23@gmail.com ,
3 martin.purba@uhn.ac.id,
4 yusditarawisnu@gmail.com,
5 hendriksamosir@uhn.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Des - 2022 Accepted  25 Des  - 2022 Available Online 30 Des – 2022 The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  microfinance institutions  in  empowering  the  small  and  medium-sized  communities. SMEs really need the role of microfinance institutions, especially in terms of funds to expand markets and develop their businesses, so as to make a large  contribution  to  the  national  economy.  The role  of MFIs  has  been tested, survived the economic crisis and even strengthened. MSMEs are business units where the Indonesian economy has so far relied heavily on MFIs. It is not surprising that many parties have turned their attention to MFIs, but the attention given has not fully touched the face of MFIs with fundamental questions. microfinance institutions so that they can actually strengthen  and  develop  as  micro,  small  and  medium  enterprises, especially financial institutions in small communities. This microfinance institution was established because it was driven by the community's need for funds to develop their business. the question about the need for funds faced by the majority of the community has been responded positively by several  people  who  are  willing  to  lend  some  of  their  funds  for  MSME capital. Funds lent to customers come from the MFI's own funds or from depositing  funds  into  the  microfinance  fund  of  the  client's  institution. Judging  from  the  potential  and  funding  sources  that  have  been implemented, the MFI actually serves customers and manages them based on.  If  financial  institutions  can  coordinate  fund  management  with  each other, then this can be a huge advantage .
Keyword : Microfinance Institutions, Smes, Empowerment, Economy, Community

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  Indonesia           dari  waktu  ke waktu mengalami perubahan yang ditandai dengan ragam  tawaran  konsep  ekonomi.  Perubahan tersebut  terjadi  dikeranakan  perubahan  kondisi ekonomi  global  yang  mewarnai  perubahan ekonomi  ditanah air. Perubahan ekonomi diperparah  dengan  krisis  keuangan  global  yang terjadi  sampai  penghujung  tahun  90-an  yang populer dengan istilah krisis moneter, krisis tersbut berdampat  pada  perubahan  tanan  sosial  dan
ekonomi  dalam  masyarakat  tersebut  seperti  nilai tukar  rupiah  anjlok,  harga-harga  barang  meroket, PHK  menjamur  dimana-mana.  Setali  tiga  uang, kondisi         perekonomian  indonesia  pada  masa  itu diperparah eskalasi politik negara yang tidak stabil, sehingga  berdampak  munculnya  krisis sosial  yang cukup parah kerusuhan terjadi di beberapa tempat, penjarahan  menjamur  dan  tindakan-tindakan anarkis  lainnya  pun  seolah  menular  ke  berbagai sector.  Dahsyatnya  krisis  moneter  pada  saat  itu memporak-porandakan beberapa sektor
perekonomian  terutama  sektor  perbankan  dan bursa  saham. Di sisi lain  terdapat sektor  ekonomi yang  ikut  terkena  imbas  krisis  moneter,  yakni sektor  ekonomi  mikro,  kecil  dan  menengah. Sejarah  perekonomian  Indonesia  bisa saja  tidak mengakui  tetapi  fakta  membuktikan  keunggulan ekonomi  Indonesia  saat  terjadinya  krisis  moneter pada kisaran  tahun  1997-1998  terutama  konsep usaha mikro kecil menengah  (UMKM). Pada saat krisis moneter bukan berati menghilangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah tidak menghadapi permasalahan.  Geliat  usaha  Mikro,  kecil  dan menengah  inilah  yang  menjadi  tulang  punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang. Geliat  ini  terjadi  adaya  dukungan  lembaga keuangan  mikro.  Pada  saat  ini,  berbagai  upaya untuk memperkuat sektor ini terus  dilakukan,  baik oleh  pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup  perhatian  terhadap  sektor  ini,  ataupun masyarakat  secara  langsung  yang  menjadi motor penggerak  sebagai  lumbunglumbung  aktivitas usaha.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pergeseran  cara pandang sebagian masyarakan pasca terjadi krisis moneter, banyak kalangan semula sebagai pegawai atau  karyawan  menjadi  seorang  wirausahawan bahkan  menjalankan  kedua  fungsi  tersebut (employe  dan  enteprenurs).  Motor  penggerak lumbung-lumbung  aktivitas  usaha  dikalangan masyarakat  pada  umumnya  ditopak  oleh  lembaga keuangan mikro  sehinga  posisi  lembaga  keuangan mikro mempunyai peran strategis dalam membantu  maju  dan  berkembangnya  sektor ekonomi  masyarakat  kecil  dan  menengah, perkembangan  lembaga  keuangan  mikro  tidak hanya  bersifat  konvensional  bahkan  sudah  ada kolaborasi  lembaga  keuangandengan  operasional dengan  prinsip  ekonomi    yang  sudah  teruji (Mubarok, 2015).  Kemampuan lembaga keuanga mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat  sulit  dan  terbukti secara  riskan  mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Keberadaan  lembaga  keuangan  mikro diangat  cukup  strategis  dalam  meningkatkan permberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah  harus  senantiasa  terus  dipupuk  dan dipelihara  sehingga  akan  menjadi  salah  satu alternatif  paling  baik  dalam memecahkan  kendala berkembangnya  usaha mikro  kecil  terutama  dalam hal  permodalan.  Disisi  pemberdayaan  terhadap ekonomi  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan optimalisasi  pemanfaatan  produk-produk layanan dan  jasa  yang  ada  di  lembaga  keuangan  mikro. Optimalisasi  tersebut  bisa  diawali  dari  sosialisasi berkesinambungan  melalui  berbagai  media  dan cara supaya keberadaan  lembaga  keuangan  mikro dapat  diketahui  dan  dinikmati kemanfaatannya,
jangan sebaliknya menjadi lembaga asing dilingkungannya,  yang  pada  akhirnya  adanya lembaga  tersebut  sama  dengan  tidak  adanya. Langkah  sosialisasi  ini  merupakan  salah  satu langkah  penting  mengingat  kerberadaan  lembaga keuangan  mikro    yang  bersegmentasi  masyarakat menengah  ke  bawah  yang  terkadang  terkendala dengan  berbagai  hal  seperti  bervariasinya  tingkat pendidikan,  wawasan  dan  adanya  kekurang percayaan diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya  para  pelaku  usaha  mikro  kecil  sudah benar-benar  dapat  berinteraksi  dengan  lembaga keuangan mikro  ,  maka  akan  membuka  seluas- luasnya  akses  bagi  mereka  bekerja  sama  dengan lembaga keuangan mikro dalam  rangka mengembangkan usahanya. Dengan adanya pengembangan usaha  mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun  bertambahnya  jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang  secara  langsung  akan  menekan  angka kemiskinan, menekan angka pengangguran. Memahami  pengertian  lembaga  keuangan  paling tidak  dapat  dipahami  dari  apa  yang  dikemukakan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yang memberi  pengertian  bahwa  Lembaga  Keuangan adalah  badan  di  bidang  keuangan  yang  bertugas menarik  uang  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat.    Hal  senada  juga  terdapat  dalam Undang  undang  Nomor  14  Tahun  1967  Tentang PokokPokok Perbankan Baik Konvensional maupun    Syariah,  yang  menjelaskan  Lembaga Keuangan  adalah  “semua  badan  yang  melalukan kegiatankegiatan  di  bidang  keuangan  dengan menarik  uang  dari  masyarakat  dan  menyalurkan uang  tersebut  kembali  ke  masyarakat.  Dari pengertian  di  atas,  apabila  dikaitkan  dengan  kata dapat dipahami bahwa Lembaga  Keuangan  adalah badan yang melalukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan  dengan  menarik  uang  dari  masyarakat dan  menyalurkan  uang  tersebut  kembali  ke masyarakat  dengan  menggunakan  prinsip.  Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro ,  memberi  pengertian  lebih  menunjukkan  kepada tataran  ruang  lingkup/cakupan  yang  lebih  kecil. Dengan  asumsi  perbandingan  bahwa  Lembaga keuangan  besar  salah  satunya  adalah  berbentuk bank  dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keungan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya  yang  mempunyai  capital  kecil  dan diperuntukan  untuk  sektor  usaha  mikro  kecil. Definisi  lembaga  keuangan  mikro  yang  diajukan oleh  beberapa  pakar  dan  organisasi  nampaknya saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi  tersebut  memiliki  inti  yang  sama,  yaitu menunjukan  keuangan  mikro  sebagai  upaya penyediaan  jasa  keuangan,  terutama  simpan  dan
kredit,  dan  juga  jasa  keuangan  lain  yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan  rendah  yang  tidak  memiliki  akses terhadap bank  komersil.  Robinson dalam  Arsyad menekankan    bahwa  istilah  keuangan  mikro merujuk  pada  jasa-jasa  keuangan  berskala  kecil terutama kredit  dan  simpanan,  yang  disediakan untuk orang bertani, mencari ikan, atau berternak, yang  memiliki  usaha  kecil  atau  menjual  barang- barang  dan  menjual  jasa,  yang  bekerja  untuk mendapatkan upah  dan komisi,  yang  memperoleh penghasilan  dari    menyewa  tanah,  kendaraan, binatang  atau  mesin  dan  peralatan  dalam  jumlah kecil,  dan kelompok-kelompok  dan  individu  pada daerah  di  negara-negara  yang  berkembang (Arsyad, 2008). Keuangan mikro adalah penyediaan  berbagai  bentuk  pelayanan  keuangan termasuk  diantaranya  kredit,  tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang  berpenghasilan rendah,  dan  usaha  mikro mereka.  Definisi ini memberikan penekanan  pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya  lebih  banyak  diasosiasikan  dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat  miskin  atau  berpenghasilan rendah. Ada  dua  ciri  utama  keuangan  mikro  yang membedakannya  dari  produk  jasa  keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak  adanya  jaminan  dalam  bentuk  aset. Pelayanan  keuangan mikro  dapat  diberikan  oleh lembaga  keuangan  mikro,  yaitu  lembaga  yang kegiatan  utamanya  adalah  memberikan  jasa keuangan  mikro,  lembaga  keuangan  formal  yang mempunyai  unit  pelayanan  keuangan  mikro, program pembangunan atau program penanggulangan  kemiskinan  yang  mempunyai komponen  keuangan  mikro,  dan  organisasi informal  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  sendiri (Usman, 2004:14).
Koperasi    di  Indonesia  dalam  periode  terakhir berkembang  cukup  pesat  dan  Continuitas  yang tinggi  dalam  mengembang  usahanya  dalam memenuhi  kebutuhan  para  anggotanya.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  banyak  nya  berdiri  koperasi- koperasi    di  seluruh  pelosok  negeri.Pertumbuhan Koperasi  Jasa Keuangan  /Unit  Jasa  Keuangan (KJKS/UJKS)  juga  mengalami  perkembangan yang  pesat  dan  luar biasa,selain  itu  KJKS/UJKS merupakan instrumen  pemberdayaan  UMKM. Pelaksanaan  kegiatan  usaha  berbasis  pola    ini dimulai pada tahun 2003, sebanyak 26 KSP/USP- Koperasi . Lalu meningkat menjadi 100 KSP/USP koperasi    pada  tahun  2004.  Tahun  2007 diperkirakan  jumlah  koperasi    mencapai  3000 buah.Dan  peningkatan  koperasi    terus  meningkat ,hingga  akhir  tahun  2010  ini  lebih  dari  4000 koperasi yang  ada  di  masyarakat,yang  tersebardi
seluruh wilayah  Indonesia. Koperasi  menerapkan beberapa  aspek  dalam  menjalankan kegiatannya guna  melayani  para  anggotanya,termasuk  juga aspek  azas  keseimbangan,  azas  keadilan,  azas kerjasama.  Keputusan  Menteri  mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang disahkan pada  September  2004  menyebutkan  bahwa  setiap koperasi  yang  akan  memulai  unit  jasa  keuangan  , diharuskan  meyetor  modal  awal  minimal  Rp  15 juta  untuk  primer  dan  Rp  50  juta  untuk  koperasi sekunder.  Semua  bank,  koperasi  jasa  keuangan dan unit jasa keuangan diperkenankan menghimpun  dana  dari  para  anggota  maupun masyarakat  baik  berupa  tabungan,  simpanan berjangka  .      Koperasi    Indonesia  merupakan koperasi  sekunder  yang beranggotakan  koperasi primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi merupakan  sebuah  konversi  dari  konvensional melalui pendekatan yang  sesuai dengan peneladanan  ekonomi  yang  dilakukan  Rasulullah dan  para  sahabatnya.  Koperasi    mempunyai kesamaan  pengertian  dalam  kegiatan  usahanya bergerak  di  bidang  pembiayaan, investasi,  dan simpanan sesuai pola bagi hasil, atau lebih dikenal dengan  koperasi  jasa  keuangan  .  Sebagai  contoh produk  jual  beli  dalam  koperasi  umum  diganti namanya  dengan  istilah  murabahah,  produk simpan  pinjam  dalam  koperasi  umum  diganti namanya  dengan  mudharabah.  Tidak  hanya perubahan  nama,  sistem  operasional yang digunakan  juga berubah,  dari  sistem  konvesional (biasa) ke sistem  yang sesuai dengan aturan Bank Perkreditan Rakyat  (BPR) menurut UU Perbankan No.7  tahun 1992  adalah  lembaga  keuangan  bank yang  menerima  simpanan  hanya  dalam  bentuk deposito  berjangka  tabungan  dan  atau  bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  dan menyalurkan  dana  sebagai  usaha  BPR  yang operasinya menggunakan prinsip- prinsip . Sejarah berdirinya  Bank  Perkreditan  Rakyat    tidak  bisa lepas  dari  pengaruh  berdirinya  lembaga-lembaga keuangan  sebagaimana  yang  disebutkan  pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam Pakto  tanggal  27  Oktober  1988,  sebagai  bagian dari  paket  kebijakan  keuangan,  moneter  dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan daribanyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung  Desa,  Bank  Pasar,  Bank  Pegawai Lumbung  Pilih  Nagari  (  LPN),  Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank  Kredit  Kecamatan  (BKK),Kredit  Usaha Rakyat  Kecil  (KURK),  Lembaga  Perkreditan Kecamatan  (LPK), Bank  Karya  Produksi  Desa (BKPD) dan atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu. Lebih jelasnya keberadaan  lembaga keuangan  tersebut  dipertegas dengan  munculnya  pemikiran  untuk  mendirikan
bank    pada  tingkat  nasional.Untuk  meraih jangkauan  yang    terbatas  pada  wilyah-wilayah tertentu,  misalnya  di  Kabupaten,  Kecamatan  dan Desa.  Oleh  karenanya  peran  BPR    diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian    deskriptif    kualitatif  yang    berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan  kondisi  yang  sekarang  ini terjadi atau ada (Mardalis, 1999:26). Metode adalah proses, prinsip- prinsip dan tata cara memecahkan suatu  masalah,  sedangkan  penelitian  adalah pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan  manusia,  maka  metode  penelitian dapat diartikan  sebagai proses prinsip-prinsip dan tata  cara  untuk  memecahkan  masalah  yang dihadapi  dalam  melakukan  penelitian.  Metode pendekatan  fenome,  yaitu  dengan  mengkaji kejadian,  teori-teori  ekonomi  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Spesifikasi penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif analistis,  yaitu menggambarkan  konsep  dan  teori ekonomi    yang  berlaku  secara  menyeluruh  dan sistematis  yang  kemudian  dilakukan  analisis pemecahan  masalahnya  yang  timbul.  Objek penelitian  lembaga  keuangan  mikro    dengan subjek penelitian adalah peranan lembaga keuanga mikro dalam  pengembangan  ekonomi  usaha  kecil menengah. sumber data menggunakan data primer dan  data  sekunder,  data  primer  adalah  yang diperoleh secara langsung data yang dikumpulkan dari  situasi  aktual.  Ketika peristiwa  yang  kaitan dengan  penerapan dana  bergulir  yang  diterapkan oleh pemerintah.  Data  sekunder,  yaitu  data  yang dikumpul dari tanggan kedua atau dari sumber lain yang bersedia  sebelum penelitian dilakukan. Data yang  diperoleh  pada  penilitian  ini  yaitu  dengan melakukan  studi  pustaka  dan  data  berkaitan. Teknik  pengumpulan  data  adalah kajian  pustaka atau  literatur.  Oleh  karena  itu  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kajian    pustaka  (library research). yaitu penelitian  yang berusaha menghimpun  data  dari  khazanah  literatur  dan menjadikan dunia  teks  sebagai  objek  utama analisisnya. Teknik Analisis data  dilakukan secara analisa  diskriftif  fenome  berupa  sajian  dalam bentuk  uraian.  Dimana  hasil        analisis  akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara  jelas  mengenai  peranan lembaga  keuangan  mikro    dalam  pengembangan usaha kecil menengah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  tingkatan  yang  berbeda  pada  tatanan
masyarakat  Indonesia  jika  dikaitkan  dengan pendapatan,  penghasilan  dan  istilah  yang  berbau ekonomi  lainnya.  Penyebutan  istilah  tersebut bagaimanapun terkait penghasilan real masyarakat itu sendiri, ada yang termasuk kategori masyarakat kecil,  menengah  dan  masyarakat  atas.  Namun dalam  peristilahan  ekonomi  Indonesia  kekinian, istilah  masyarakat  kecil  menengah  tampaknya lebih populer ketimbang masyarakat atas. Populernya istilah ini terkait dengan fakta yang ada bahwa  tingkatan  masyarakat  kecil  menengah di Indonesia  sangat  mempunyai  andil  yang  luar biasa  dalam  penyokong  perekonomian  Indonesia, dahulu dan sekarang.
Penghasilan masyarakat kecil menengah sangat erat kaitannya  dengan  jenis  tingkatan  usaha  yang mereka  geluti.  Istilah  yang  familiar  dengan keseharian  kita  adalah  sering  disuguhkannya dengan istilah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.  Di  sisi  historis,  usaha  kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis dalam  mengatasi  akibat  dan  dampak  dari  krisis ekonomi yang pernah    melanda Indonesia di tahun 1998,  di  samping  sektor  usaha  kecil  juga  telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  selama  ini. Kedudukan  yang  strategis  dari sektor  usaha  kecil tersebut  juga karena  sektor  ini  mempunyai beberapa  keunggulan  dibandingkan  usaha  besar/ menengah.  Keunggulan-keunggulan  sektor  ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan  sumberdaya  lokal,  serta  usahanya relatif bersifat fleksibel.
Bukti  lain  dari  peranan  strategis  sektor  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yakni kemampuan  sektor  ini  menjadi  pilar  utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  (BPS)  2021,  jumlah  UMKM  mencapai 42,39  juta  unit  atau  sekitar  99,85%  dari  total unit usaha  di  Indonesia  dan  mampu Penanggulangan kemiskinan  dengan  cara mengembangkan  UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor  UMKM  memiliki  kontribusi  yang  besar dalam  penyerapan  tenaga  kerja,  yaitu menyerap lebih  dari  99,45%  tenaga  kerja  dan  sumbangan terhadap  PDB  sekitar  30%.  Upaya  untuk memajukan  dan  mengembangkan  sektor  UMKM akan  dapat  menyerap  lebih  banyak  lagi  tenaga kerja  yang  ada  dan  tentu  saja  akan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja  yang terlibat  di  dalamnya  sehingga  dapat  mengurangi angka  pengangguran.  Dan  pada  akhirnya  akan dapat  digunakan  untuk pengentasan  kemiskinan. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan  sekitar 57%  kebutuhan  barang  dan jasa,  19%  kontribusinya  terhadap  ekspor  serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional mencapai 2-4%.
Kriteria  dari  usaha  mikro  kecil  dan  menengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menjelaskan bahwa :
Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana diatur  dalam  UndangUndang  ini.  Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang  perorangan atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang perseorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai, atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau usaha  besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  Dalam  menjalankan  oprasionalnya, UMKM,  namun  sektor  ini  juga  dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara  lain  dari  aspek  permodalan,  kemampuan manajemen  usaha,  dan  kualitas  sumberdaya manusia pengelolanya.  Kendala  dan  permasalahan usaha kecil dan  informal lainnya  juga disebabkan karena  sulitnya  akses  terhadap  informasi  dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang  berakibat  menjadi  terbatasnya  kemampuan usaha  kecil untuk  berkembang.  Melihat  kendala kemampuan  manajemen  usaha,  dan  kualitas sumberdaya  manusia  pengelolanya,  pihak  terkait yang berwenang dalam hal ini kementrian koperasi dan usaha kecil menengah sering kali mengadakan berbagai  kegiatan  berupa  workshop,  seminar ataupun diklat yang diadakan dalam lingkup kecil propinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk kendala permodalan,  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  sudah ada  alternatif  lain  yang  cukup  menjanjikan  yakni dengan  adanya  Lembaga  Keuangan  Mikro yang merupakan  lembaga  yang  melakukan  kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang  tidak  terlayani  oleh  Lembaga  Keuangan formal  dan  yang  telah  berorientasi  pasar  untuk tujuan bisnis.
Usaha  kecil  dan  menengah  sangat  memerlukan peranan  Lembaga  Keuangan  Mikro    terutama dalam  hal  permodalan  yang  digunakan  untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya
sehingga berkontribusi  besar dalam perekonomian nasional.  Setelah  terjadinya  krisis  ekonomi beberapa  waktu  lalu  semakin  menguatkan  bahwa UMKM termasuk unit usaha yang bisa di andalkan dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia,tidak heran kalau banyak pihak yang melirik UMKM,namun perhatian yang diberikan  belum  secara  penuh  bisa  menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi Lembaga Keuangan  Mikro  sehingga  benar-benar bisa memperkuat dan  mengembangkan  lembaga pembiayaan  untuk  UMKM  utamanya  masyarakat kecil.
Lembaga  Keuangan  Mikro  ini  bisa  terbentuk karena        didorong  oleh  adanya  kebutuhan masyarakat  akan  permodalan  yang  digunakan dalam mengembangkan usahanya.Masalah kebutuhan  modal  yang  di  alami  sebagian  banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang  yang  bersedia  meminjamkan  sebagian uangnya  untuk  modal  UMKM.Dana  yang  di pinjamkan  kepada  nasabah  berasal  dari  uang Lembaga Keuangan Mikro sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di Lembaga Keuangan Mikro.  Dewasa ini pertumbuhan  Lembaga  Keuangan  Mikro  secara kuantitas demikian semakin pesat, terus       bertambah hingga mencapai sekitar 50 ribu unit. Pertumbuhan yang  demikian  pesat  itu  telah  membawa konsekuensi berupa kelangkaan sumber daya, baik segi         permodalan  maupun  sumber  daya  manusia (SDM),  sehingga  banyak  Lembaga  Keuangan Mikro yang mengalami kesulitan.
Dilihat  dari  potensi  dan  sumber  pendanaan  yang sudah  berjalan,  sebenarnya  Lembaga  Keuangan Mikro  mempunyai  pendanaan  yang  cukup  baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan  dana  yang  berbasis  .  Apabila pengelolaan  dana  yang dilakukan  oleh  lembaga keuangan    bisa  saling  berkoordinasi  ,maka  hal tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  kekuatan  yang besar,apabila  dalam  pengelolannya  bisa  lebih efektif dan berkoordinasi dengan institusi  lainnya tentu  akan  lebih  bisa  menstimulasi  pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ketetapan program- program  yang  di  jalankan  mengarah  pada sasaran yang  tepat.  Lembaga  Keuangan  Mikro  mampu memberikan  jalan  keluar  untuk  pemenuhan kebutuhan  dasar  masyarakat  yang  bersifat konsumtif  dan  bisa  menutupi  kebutuhan  dasar investasi UMKM. Dengan dana yang tidak terlalu mahal  dan  berkelanjutan,dalam  jangka  yang panjang.  Maka  dana  yang  dibutuhkan  oleh  sektor riil bisa di maksimalkan.
Target  atau  segmen  Lembaga  Keuangan  Mikro senantiasa  bersentuhan  dengan  masyarakat  yang relatif  miskin  atau  berpenghasilan  rendah.  Di
tengah  perkembangan  lembaga  keuangan  Bank berlabel    dalam  pada  beberapa  tahun  terakhir  ini menjadi  salah  satu  sinyalemen  terus  berkembang pesatnya lembaga  keuangan  yang  menggunakan prinsip .
Keberadaannya  pun  sudah  menjangkau  ke berbagai  pelosok  daerah,  sehingga  bertambah mudahnya  masyarakat  pedesaan  bersentuhan langsung  dengan  lembaga  keuangan  tersebut. Keberadaan Lembaga keuangan mikro  yang cukup strategis  dalam  meningkatkan  permberdayaan ekonomi  masyarakat  kecil  menengah  harus senantiasa  terus  dipupuk  dan  dipelihara  sehingga akan  menjadi  salah  satu  alternatif  paling  baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Pemberdayaan tersebut yakni melalui   optimalisasi pemanfaatan produk-produk        layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro . Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya  modal  ataupun  bertambahnya  jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang  secara  langsung  akan  menekan  angka kemiskinan, menekan angka   pengangguran. Keberadaan  Lembaga  Keuangan  Mikro    secara tidak  langsung  akan  terpacu  pertumbuhannya seiring  kebutuhan  real  masyarakat  akan  adanya lembaga  tersebut.  Namun  hal  ini  harus diimbangi dengan  bertambah  baiknya  pelayanan  Lembaga Keuangan  Mikro  terhadap  masyarakat,  baik dari sisi  sumber  daya  manusia  pengelolanya  ataupun usaha  untuk  menghilangkan  stigma  negatif Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  ribet  dan  kesan pelepas  uang  berganti  baju.  Diperlukan  edukasi yang                  berkesinambungan terhadap pelaku usaha di sektor  mikro  dan  kecil,  mengingat  kompetisi memikat  nasabah  tingkat  menengah  ke  bawah bukan  saja  menjadi  lahan  empuk.  Lembaga Keuangan Mikro saja, melainkan pihak perbankan pun sudah  banyak  melirik  segmen  ini,  karena bagaimanapun  segmen  masyarakat  kecil  adalah lahan  yang masih banyak belum tergarap, apalagi pihak  perbankan  baik  konvensional  ataupun  yang berlabel  terus   menggenjot produk-produk perbankannya  yang  lebih  masuk  dan  menggaet masyarakat  tanpa  batasan.  Dengan  produk Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  tidak  jauh  beda dengan produk perbankan , akan menjadi salah satu sisi  sentuh  mengoptimalkan  perannya  dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah.  Apalagi  Lembaga  Keuangan  Mikro secara teritori akan lebih dekat dengan masyarakat tingkat bawah, sehingga selanjutnya akan menjadi alternatif solusi positif bagi  pengusaha mikro kecil dalam  mengembangkan  usahanya  di  tengah gempuran  gurita  rentenir yang  masih  cukup  kuat
mencengkram. Optimalnya pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro secara langsung akan meningkatkan pendapatan  dan  penghasilan masyarakat  kecil  menengah dengan  bertambahnya modal  dan  bertambahnya  kuantitas  tempat  usaha. Hal  mana, pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian  garis kemiskinan, sehingga pada akhirnya  kemiskinan  tersebut  dapat  dientaskan diganti  dengan  kesejahteraan  masyarakat  yang merata, tentram lahir maupun batin.

## 4. KESIMPULAN
Usaha  kecil  dan  menengah  sangat  memerlukan peranan  Lembaga  Keuangan  Mikro    terutama dalam  hal  permodalan  yang  digunakan  untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi  besar dalam perekonomian nasional.  Peran  lembaga  keuangan  mikro    bisa telah  teruji  dan  melampuai  krisis  ekonomi beberapa  waktu  bahkan  lalu  bahkan  semakin menguatkan.  UMKM  termasuk  unit  usaha yang sangat  mengandalkan  Lembaga  Keuangan  Mikro dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang  melirik  Lembaga  Keuangan  Mikro,  namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh  persoalan  yang  mendasar  yang dihadapi  Lembaga  Keuangan  Mikro  sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan  lembaga  pembiayaan  untuk UMKM  utamanya  masyarakat  kecil.  Lembaga Keuangan Mikro ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat  akan
permodalan
yang digunakan dalam mengembangkan usahanya.Masalah kebutuhan  modal  yang  di  alami  sebagian  banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang  yang  bersedia  meminjamkan  sebagian uangnya  untuk modal  UMKM.  Dana  yang  di pinjamkan  kepada  nasabah  berasal  dari  uang Lembaga Keuangan Mikro sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di Lembaga  Keuangan  Mikro.  Dilihat  dari  potensi dan  sumber  pendanaan  yang  sudah  berjalan, sebenarnya Lembaga Keuangan Mikro mempunyai  pendanaan  yang  cukupbaik  dalam melayani  nasabahnya  serta  dalam  pengelolaan dana  yang  berbasis  .  Apabila  pengelolaan  dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan  bisa saling berkoordinasi,  maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan sebagai kekuatan  yang besar.

## 5. REFERENSI
Amalia,  Euis.  (2013). Keadilan  Distribusi dalam Ekonomi : Penguat Peran LEMBAGA KEUANGAN MIKRO dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Arsyad, Lincolin.  (2008). Lembaga  Keuangan  Mikro:
Institusi,  Kinerja  dan Sustanabilitas. Yogyakarta: Andi.
Azis, Amin. (2007). Kegigihan Sang
Printis. Jakarta: MAA Institute. Huda,  Nurul  &  M.  Heykal.  (2010). Lembaga Keuangan : Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana   Pranada  Media  Grup.Ridwan,  A.  Hasan. (2013). Manajemen  aitul  Mal  wa  Tamwil. Bandung: Pustaka Setia. Silalahi,  Ulber.  (2010). Metode  Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Usman,  Syaikhu.  (2004). Keuangan  Mikro  untuk Masyarakat  Miskin:  Pengalaman  Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Semeru. Widodo,  Hertanto.  (1999). Panduan  Praktis Operasional BMT. Bandung: Mizan.