## Efektivitas  Peran  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Tumanda Tamba, Mukharom
Universitas Semarang Email: mukharom@usm.ac.id

## Abstract
Disputes  between  the  parties  can  be  resolved  through  litigation  (Judicial  institution)  or  non- litigation  (outside  the  Court).  Completion  disputes  through  litigation,  namely  the  resolution  of disputes between parties carried out through examination before a judge in a judicial institution. Litigation (Court) is the oldest and most commonly used method of dispute resolution in resolving disputes,  both  public  and  private  disputes.  As  time  goes  by  and  the  times  progress,  the community's need for justice and welfare is getting bigger, so the settlement of disputes through litigation is gradually felt to be less effective. Dispute resolution through litigation is felt to take too  long  and  costs  a  lot.  Such  conditions  cause  justice  seekers  to  look  for  other  alternatives, namely dispute resolution outside the formal justice process, which is commonly known as non- litigation dispute resolution. Based on this background, there are problems with how to implement non-litigation dispute resolution and what is the role of the mediator in resolving disputes. The aim to be achieved is to analyze the effectiveness of the mediator's role in non-litigation dispute resolution. The approach used in this research is a normative and empirical approach. The reason for  using  this  approach  is  because  the  research  studied  is  related  to  the  Effectiveness  of  the Mediator's Role in Non-Litigation Dispute Resolution.
Keywords: Mediators, Non Litigation, Dispute Resolution.

## Abstrak
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga  Peradilan)  ataupun  non  litigasi  (di  luar  Pengadilan).  Penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa  diantara  para  pihak  yang dilakukan  melalui  pemeriksaan  di  hadapan  hakim  dalam  sebuah  lembaga  peradilan. Litigasi  (Pengadilan)  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  paling  lama  dan  lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang  bersifat  privat.  Seiring  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  zaman,  kebutuhan masyarakat  akan  keadilan  dan  kesejahteraan  semakin  besar,  maka  penyelesaian sengketa  melalui  litigasi  lambat  laun  dirasakan  kurang  efektif  lagi.  Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi  demikian  menyebabkan  pencari  keadilan  mencari  alternatif  lain  yaitu penyelesaian  segketa  diluar  proses  peradilan  formal,  yang  biasa  dikenal  dengan
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
penyelesaian  sengketa  non  litigasi.  Berdasarkan  latar  belakang,  maka  terdapat permasalahan bagaimana pelasanaan penyelesaian sengketa non litigasi dan bagaimana peran  mediator  dalam  menyelesaiakan  sengketa.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat  normatif  dan  empiris.  Adapun  alasan  digunakan  pendekatan  ini  dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.
Kata Kunci: Mediator, Non Litigasi, Penyelesaian Sengketa.

## Pendahuluan
Sengketa  antara  para  pihak  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi (lembaga  peradilan)  ataupun  non  litigasi  (di  luar  pengadilan).  Penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa  diantara  para  pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam  sebuah lembaga peradilan.  Litigasi  (pengadilan)  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  paling lama  dan  lazim  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa,  baik  sengketa  yang bersifat  publik  maupun  yang  bersifat  privat.  Amriani,  Nurnaningsih.  (2011). Mengambarkan  bahwa  seiring  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  zaman, kebutuhan  masyarakat  akan  keadilan  dan  kesejahteraan  semakin  besar,  maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang  cukup  besar.  Kondisi  demikian  menyebabkan  pencari  keadilan  mencari alternatif  lain  yaitu  penyelesaian  segketa  diluar  proses  peradilan  formal,  yang biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi.
Winata,  Frans  Hendra.  (2012).  Menyampaikan  hal  penyelesaian  sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak  menggunakan  pendekatan  hukum  formal.  Penyelesaian  sengketa  non litigasi  juga  dikenal  dengan  istilah  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution ).
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
Abbas,  Syahrizal.  (2011).  Berpendapat  bahwa  salah  satu  bentuk  ADR ( Alternative  Dispute  Resolution )  adalah  mediasi,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  kata  mediasi  diberi  arti  sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Penjelasan mediasi dari sisi  kebahasaan  (etimologi)  lebih  menekankan  pada  keberadaan  pihak  ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.
Mediasi  pada  hekekatnya  bertujuan  untuk  memercepat  dan  lebih menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak yang  bersengketa.  Lahirnya  mediasi  merupakan  suatu  alternatif  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  lain  selain  lembaga  peradilan.  Pada  akhir-  akhir  ini sering terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia.
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dianggap  sangat  lambat, membuang  waktu  dan  mahal  dan  berbelit-belit.  Semakin  lama  para  pencari keadilan semakin tidak percaya kepada kinerja pengadilan. Kenyataan atas kritik yang  menganggap  bahwa  mahalnya  biaya  berperkara  ikut  mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara-negara maju, akan tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  yang  lambat  akan  menimbulkan  biaya  tinggi. Beranjak  dari  hal  tersebut  di  atas  maka  timbul  pemikiran  dan  upaya  untuk memperbaiki  sistem  peradilan.  Munculnya  alternatif-alternatif  penyelesaian sengketa  seperti  mediasi  ini  di  latar  belakangi  oleh  dianggap  buruknya  peran dan  fungsi  lembaga  peradilan  sebagai  tempat  untuk  menyelesaikan  sengketa atau permasalahan. Memang, pada masa akhir-akhir ini, semakin banyak suara- suara  yang  dilontarkan,  berupa  kritik  yang  ditujukan  terhadap  keberadaan, fungsi dan peran peradilan.
Raharjo,  Satjipto.  (2006).  Menyampaikan  bahwa  Pancasila  sebagai  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  dalam  filosofinya  tersiratkan  bahwa  asas penyelesaian  sengketa  adalah  musyawarah  dan  mufakat.  Hal  tersebut  juga tersirat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Budaya  hukum  masyarakat Indonesia secara filosofi telah dilandaskan atas Pancasila yang dijadikan ideologi negara.  Sebagai  ideologi  negara,  Pancasila  telah  secara  eksplisit  menyiratkan dalam  sila  keempatnya  yang  menyatakan  bahwa  kerakyatan  bangsa  Indonesia dipimpin  secara  khidmat  melalui  kebijaksanaan  permusyawaratan  perwakilan. Pancasila  mempunyai  isi  dan  arti  yang  abstrak  sehigga  kelima  sila  Pancasila sangat  penting  diwujudkan  dalam  berperilaku  bangsa,  artinya  nilai-nilai Pancasila  dijadikan  landasan  moral  dalam  setiap  kegiatan  pribadi,  kelompok, masyarakat  berbangsa  dan  bernegara,  begitu  juga  halnya  dalam  penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya, mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa  sudah  semenjak  lama  dikenal  dalam  berbagai  kepercayaan  dan kebudayaan.  Berbagai  fakta  telah  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan segketa ditengah masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih  disesuaikan  dengan  budaya  hukum  ( legal  culture ),  karena  budaya  hukum suatu  bangsa  ditentukan  oleh  nilai-nilai  tertentu  yang  menjadi  acuan  dalam mempraktekkan hukumnya.
Miru,  Ahmadi  dan  Yodo,  Sutarman.  (2015).  Menyampaikan  bahwa masyarakat  Cina  tradisional  secara  sadar  dan  menerima  ikatan-ikatan  moral lebih  dikarenakan  pengaruh  sanksi  sosial  daripada  karena  dipaksakan  oleh hukum.  Oleh  karenanya,  Clan,  Gilda  dan  tokoh  masyarakat  menjadi  pengarah ( mediator )  dalam  sengketa-sengketa  yang  timbul.  Oleh  karena  itu  masuk  akal masyarakat Cina cenderung enggan menyelesaikan sengketa mereka di hadapan pengadilan,  karena  hubungan  yang  harmonis,  bukan  konflik,  mendapatkan tempat  yang  tinggi  di  masyarakat.  Tradisi  Jepang  bersamaan  dengan  Cina  dan negara-negara  Asia  Timur  lainnya  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  filosofi
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
Confucian ,  memiliki  kultur  konsiliatori  ( conciliatory  culture )  dimana  mediasi  atau konsiliasi  sudah  sejak  lama  diakui  sebagai  mekanisme  yang  lebih  cocok  untuk menyelsaikan sengketa. Hal ini sejalan dengan kultur Jepang yang menekankan keharmonisan, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap untuk mengutamakan mediasi  dan  konsolidiasi,  bukan  litigasi.  Mediasi  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  disamping  sudah  dikenal  dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang ada.
Dalam  konteks  sengketa  bisnis  syariah  terdapat  peraturan  atau  undang- undang  yang  mengakomodasi  akan  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang menyebutkan  bahwa  “penyelesaian  sengketa  yang  mungkin  timbul  pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.  Selain  di  pengadilan  Agama,  juga  dibuka  peluang  utuk  menyelesaikan sengketa secara musyawarah, lembaga arbiterase, mediasi perbankan atau dalam pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yanga ada dalam Akad.
Dari uraian di atas, tergambar bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi  lebih  mempunyai  keunggulan  dibandingkan  proses  penyelesaian sengketa  melalui  Pengadilan  ( litigasi ).  Mediasi  pun  sudah  dikenal  sejak dahulunya dalam kebudayaan bangsa Indonesia, dengan asas musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian suatu permasalahan, khususnya di Sumatera Barat termasuk  di  Kota  Padang,  asas  musyawarah  dan  mufakat  tersebut  terkenal dengan filosofi “Bulek aia kapambuluah, bulek kato kamupakaik. Picak salayang, bulek sagolek” .  Oleh  karenanya,  mediasi  dianggap  mampu  menjadi  sebuah  lembaga diluar  pegadilan  yang  dapat  memberikan  rasa  kadilan  bagi  para  pencari keadilan, begitu pula pencari keadilan dalam sengketa konsumen.

## Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.
Rahmadi, Takdir. (2011). Sebagai pakar hukum yang mengembangkan teori mediasi mengatakan bahwa mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak mempunyai unsur-unsur esensial sebagai berikut:
- Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan berdasarkan pendekatan mufakat dan consensus para pihak.
- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- Mediator  tidak  memiliki  kewenangan  memutus,  tetapi  hanya  membantu para  pihak  yang  bersengketa  dalam  mencari  penyelesaian  yang  dapat diterima para pihak.
- Bahwa  mediasi  adalah  paya  penyelesaian  sengketa  yang  diupayakan dengan  bantuan  pihak  lain  yang  bersifat  tidak  memihak  melalui perundingan  berdasarkan  pendekatan  mufakat  dan  konsensus  yang  mana
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
peran pihak yang membantu penyelesaian sengketa tersebut tidak memiliki kewenangan memutus.
Faktor-faktor  yang  mendorong  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi menurut Takdir Rahmadi:
- Faktor  kebudayaan,  Dibentuk:  adanya  nilai-nilai  islam  menurut  Syahrizal Abbas  tentang  “ islah ”.  Para  Sarjana  di  Amerika  melihat  mediasi dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual Konfusius yang menekankan pada nilai penting keharmonisan.
- Faktor kekuatan ( power ) yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa. Orang bersedia  menempuh  mediasi  lebih  disebabkan  oleh  adanya  kekuatan ( power )  para  pihak  yang  relatif  seimbang.  Orang  bersedia  menempuh mediasi  bukan  karena  ia  merasa  belas  kasihan  pada  pihak  lawannya  atau karena  terikat  dengan  nilai  budaya  atau  nilai  spiritual,  tetapi  karena  ia memamng  membutuhkan  kerjasama  dari  pihak  lawan  agar  ia  dapat mencapai
tujuannya  atau  mewujudkan  kepentingannya.  Sementara,  Moore.  (2011). Mengatakan  jika  para  pihak  sama-sama  memiliki  kekuatan  yang  simetris dan  seimbang,  mereka  cenderung  menempuh  perundingan  dan perundingan dapat berjalan secara lebih efektif. Kekuatan tersebut menurut Moore  dalam  teori  konfliknya  yaitu,  pertama  kekuatan  hukum,  kedua kekuatan  finansial/ekonomi,  ketiga  kekuatan  sosial  dan  keempat  kekuatan moral.
Penyelesaian  sengketa  terdiri  dari  dua  suku  kata,  penyelesaian  dan sengketa.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penyelesaian  adalah  proses, cara,  perbuatan  dalam  menyelesaiakan.  Sedangkan  arti  kata  sengketa  adalah sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,  pertengkaran,  perbantahan. Jika digabung, makan dapat ditarik definisi penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran.
Umam,  Khotibul.  (2010).  Setiap  jenis  sengketa  apapun  yang  terjadi,  selalu menuntut  pemecahan  dan  penyelesaian.  Semakin  banyak  terjadi  kegiatan, semakin  banyak  terjadi  frekuensi  sengketa.  Berarti  semakin  banyak  sengketa yang  harus  diselesaikan.  Penyelesaian  sengketa  yang  kita  kenal  saat  ini  terdiri dari  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  dan  peyelesaian  sengketa  secara litigasi.  Penyelesaian  sengketa  tergantung  bagaimana  pengelolaan  segketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud disini adalah bagaimana cara pihak-pihak yang  bersengketa  menghadapi  dan  berusaha  menyelesaikan  segketa  yang dihadapinya.  Banyak  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada  situasi  dan  kondisi  yang  ada  padanya.  Diataranya  dengan  Negosiasi, Konsilisasi, Mediasi dan lain sebagainya.
Al  Mughni  menjelaskan,  ADR  atau  Alternative  Despute  Resolution  dalam Islam  dikenal  dengan  sebutan  Al-Islah  atau  As-Sulh.  Kata  islah  dapat  diartikan
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
sebgai  sebuah  perbuatan  terpuji  atau  baik  yang  berkaitan  dengan  perbuatan manusia.  Sedangkan  secara  etimologi  islah  dapat  diartikan  sebagai  pemutusan perselisihan. Dan secara terminologi diartikan sebagai kesepakatan bersama yang dibuat  dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  madzab  hambali  islah  diartikan sebagai  sebuah  kesepakatan  atau  kontrak  yang  fungsinya  sebagai  wadah  atau media  untuk  mencapai  akan  perdamaian  anatara kelompok  yang berselisih,  hal ini  akan  terwujud  apabila  kedua  beleh  pihak  bersikapa  sopan  sampai  tujuan tersebut tercapai.
Islam  yang  berpedomoman  kepada  Al- Qur’an  dan  dijadikan  sebagai sumber hukum islam memberikan petunjuk mengenai upaya perdamaian dalam menyelesaikan  sengketa  bisnis,  keluarga  dan  peperangan.  Dalam  Surat  al- Hujurat (49): 9 dan Surat al- Nisa’ (4): 35 secara eksplisit atau tersirat memberikan gambaran  mengenaia  bupaya  damai  bagi  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara yang adil dan benar.
Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  pendekatan  ADR  selain  untuk merealisasikan  keadilan  juga  memberikan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat.  Perlindungan  hukum  merupakan  serangkaian  upaya  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  mengamankan  haknya dari  orang  lain  yang  akan  melanggar  haknya  tersebut.  Perlindungan  hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan  hukum  yang  sifatnya  represif.  Jadi  jika  ditelaah  kembali  bahwa penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  ADR  ini  termasuk  bentuk  perlindungan hukum recera represif yaitu dalam hal penegakan hukum.

## 2. Tinjauan  Terhadap  efektivitas  peran  mediator  dalam  penyelesaian sengketa non litigasi
Secara  teoritis  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  menggunakan teori  keadilan,  teori  perlindungan  hukum,  dan  teori  kemanfaatan.  Keadilan menurut Jhon Laws menytakan bahwa “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi  sosial,  sebagaimana  kebenaran  dalam  sistem  pemikiran.  Suatu  teori betapapun  elegan  dan  ekonomisnya,  harus  ditolak  atau  direvisi  jika  ia  tidak benar  dan  tidak  adil”.  Sedangkan  menurut  Amartya  Sen  menyatakan  bahwa Keadilan  adalah  “Keadilan  harus  direalisasikan  supaya  dapat  mengurangi ketidakadilan  yang  ada  di  masyarakat.  Maka  untuk  merealisasikan  keadilan  di Masyarakat menurut Amartya Sen memerlukan yang namanya kebebasan”. Jadi inti  dari  teori  keadilan  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Rawls  dan  Sen  lebih menekankan  bahwa  aturan  yang  dibuat  harus  merealisasikan  keadilan  dan mengurangi  ketidakadilan  dalam  masyarakat.  Kebebasan  yang  dimasuk  dalam merealisasikan  keadilan  berarti  bahwa  jika  terjadi  sengketa  bisnis  maka  para pihak  bebas  memilih  alternatif  penyelesaian  sengketanya.  Maka  yang  paling tepat  digunakan  untuk  merealisasikan  keadilan  adalah  model  penyelesaian sengketa melalui ADR.
Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
effectiveness of the legal theory, Bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit van de juridische  theorie ,  Bahasa  Jermannya,  yaitu wirkamskeit  der  rechtlichen  theorie . Soekanto, Soerjono.  (2004).  Mengatakan  bahwa  efektif  adalah  taraf  sejauh  mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam  membimbing  ataupun  merubah  perilaku  manusia  sehingga  menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan  proses  pengadilan.  Ancaman  paksaan  pun  merupakan  unsur  yang mutlak  ada  agar  suatu  kaidah  dapat  dikategorikan  sebagai  hukum,  maka  tentu saja  unsur  paksaan  inipun  erat  kaitannya  dengan  efektif  atau  tidaknya  suatu ketentuan atau aturan hukum.
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.  Hukum  dapat  efektif  jikalau  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hukum tersebut  dapat  berfungsi  dengan  sebaik-baiknya.  Ukuran  efektif  atau  tidaknya hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum akan efektif  apabila  warga  masyarakat  berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang  dikehendaki,  maka  efektivitas  hukum  tersebut  telah  dicapai.  Begitu pulamediasi  sebagai  suatu  alat  atau  instrumen  hukum  untuk  menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Apabila  mediasi  sebagai  instrumen  hukum  dapat  menjadi  pilihan  utama  dalam penyelesaian  sengketa  diantara  para  pihak,  dan  mediasi  dapat  menghasilkan suatu  penyelesaian  sengketa  terbaik  bagi  keduabelah  pihak  yang  bersengketa, maka efektivitas mediasi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa konsumen telah tercapai.

## Metode Penelitian

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sisitematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan  konstruktif  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah.  (Soerjono Soekamto , Sri Marmudji : 2004). Penelitian pada dasarnya merupakan “ suatu upaya pencairan “ dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang  mudah  terpegang  di  tangan.  Penelitian  ini  merupakan  terjemahan  dari bahasa  Inggris  yaitu research yang  berasal  dari  kata re (kembali)  dan to  search (mencari)  dengan  demikian  secara lughowiyah berarti  “ mencari  kembali ”.
(Bambang  Sunggono:  1997).  Dengan  kata  lain,  penelitian  ( research )  merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini masih banyak yang tidak ketahui dana harus dicari, ketemukan dan ketahui  itu  tetaplah  bukan  kebenaran  mutlak.  Oleh  sebab  itu  perlu  dikaji kembali.
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
Metodologi  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  penelitian  dan  dapat dikatakan  bahwa  metodologi  merupakan  unsur  mutlak  yang  harus  ada  dalam kegiatan  penelitian,  untuk  itu  dalam  suatu  penelitian,  peneliti  perlu menggunakan  metode  yang  tepat  karena  ada  pada  satu  karya  ilmiah  pertama- tama  tergantung  pada  metode  yang  digunakan.  Sedangkan  Abdullah  Kelib mengatakan metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode- metode  ilmiah  dalam  rangka  memecahkan  masalah,  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  mencari  kebenaran  yang  dilakukan  secara  sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. (Abdullah Kelib: 1993)
Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  terhadap  efektivitas peran  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  non  litigasi.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yang bersifat Empiris. Penelitian hukum  empiris  yaitu memandang hukum  bukan  saja  sebagai  seperangkat  kaidah  yang  normatif  atau  apa  yang menjadi  teks  undang-undang  ( law  in  the  book ),  akan  tetapi  juga  melihat bagaimana hukum  berinteraksi dengan masyarakat ( law in action ).  Atau dengan kata lain untuk mengetahui terjadi gap (kesenjangan) antara kenyataan ( das sain ) dengan  seharusnya  ( das  sollen )  dan  bagaimana  cara  mengatasi  suatu  kesulitan. Adapun  alasan  digunakan  pendekatan  ini  dikarenakan  penelitian  yang  diteliti berkaitan dengan peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi.

## 2. Sumber Data
Dalam  suatu  penelitian  umumnya  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  masyarakat  dan  bahan-bahan  pustaka.Sumber  data  yang langsung  didapat  dari  masyarakat  disebut  dengan  data  primer  sedangkan sumber  data  yang  berasal  dari  bahan-bahan  kepustakaan  lazimnya  dinamakna data  sekunder.  Namun  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  data  sekunder, sedangkan  data  primer  lebih  bersifat  penunjang  atau  membantu  memperkuat data-data sekunder. Adapun data sekunder yang diteliti sebagai berikut :
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
a. Hukum tentang ADR.
b. Sumber-sumber  hukum  mengenai  peraturan  perundang-undangan  lain yang berhubungan dengan penelitian diatas.
c. Buku-buku yang membahas tentang mediasi.
2. Bahan hukum sekunder meliputi :
a. Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum mengenai mediasi.
b. Bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  penjelasan  lebih  mendalam mengenai  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  antara lain :
1) Ensiklopedia Indonesia
2) Kamus hukum
3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia
4) Berbagi majalah maupun jurnal hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
Namun  demikian  masih  diperlukannya  data  primer  untuk  melengkapi sajian kajian diatas. Adapun data primer meliputi :
a. Wawancara dengan para pelaku.
b. Wawancara dengan para pakar hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Semua  data  yang  terkumpul  baik  itu  data  sekunder  maupun  data  primer secara  garis  besar  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Tahap  pertama,  mendasarkan  pada  pendekatan  doktrinal.  Pada  tahap  ini terutama  peneliti  melakukan  inventarisasi.  Terhadap  peran  mediator. Dalam  hal  ini  dilakukan  pengumpulan  terhadap  semua  asas-asas  atau kaidah-kaidah  yang  terkait  dengan  permasalahannya,  untuk  kemudian diorganisisr kedalam suatu sisitem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan  koleksi  terhadap  seluruh  asas  dan  kaidah-kaidah  yang  telah terkumpul tersebut.
b. Tahap  kedua,  mendasarkan  pada  penelitian  non  doktrinal.  Analisisi dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

## 4. Analisis Data
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  analisa  data dilakukan  secara  kualitatif.  Untuk  menunjang  hal  tersebut  diperlukan  kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
Manusia  selain  merupakan  makhluk  individu,  juga  berperan  sebagai makhluk  sosial.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  dituntut  untuk  dapat melakukan  kerjasama  dengan  orang  lain  agar  tercipta  sebuah  kehidupan  yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras maka diperlukan  aturan  untuk  mengatur  masyarakat,  maka  dibuatlah  yang  disebut dengan  norma.  Norma  merupakan  aturan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Namun dengan  adanya  norma,  tidak  menutup  kemungkinan  timbul  perselisihan  di masyarakat.
Saat  ini  kegiatan  bisnis  telah  berkembang  sangat  pesat,  hal  ini  didukung penerapan  teknologi  informasi  yang  super  canggih.  Kegiatan  bisnis  meliputi produksi,  distribusi,konsumsi,  kontrak  bisnis  dan  perdagangan  internasional. Tidak  dapat  dipungkiri  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnis  terdapat  sengketa. Sengketa  merupakan  ketidak  sesuaian  kehendak  antara  subyek  hukum  satu dengan  subyek  hukum  yang  lain  terhadap  sesuatu  hal.  Di  Dalam  Konstitusi negara Indonesia dan Pancasila telah diatur tentang musyawarah untuk mufakat
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  selanjutnya  diadopsi dalam  bentuk  ADR  (Alternatif  Dispute  Resolution)  sebagaimana  yang  diatur  di dalam  Undang-undang  No  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sesuai  dengan  apa  yang  dikemukan  oleh  Cicero  yaitu “Ubi societas ibi  ius” yang  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  “di  mana  ada  masyarakat  di  situ ada hukum” artinya bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam  pergaulan  hidup  dimasyarakat,  tentunya  sesama  anggota  masyarakat menginginkan adanya suasana yang penuh kedamaian dan keadilan. Kedamaian dan  keadilan  dari  masyarakat  hanya  bisa  dicapai  apabila  tatanan  hukum  telah terbukti  mendatangkan  keadilan  dan  dapat  berfungsi  dengan  efektif.  Hukum bersifat  memaksa  dan  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  di  dalam  wilayah yang  dicakupnya,  guna  menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan  hidup  tanpa menimbulkan kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia.
Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, sering  diikuti  dengan  persengketaan  yang  terjadi  diantara  sesama  anggota masyarakat.  Persengketaan  yang  terjadi  di  masyarakat  dapat  diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui  litigasi  dan  nonlitigasi.  Litigasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  pengadilan  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum. Sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.  Yang  pada  umumnya  sering  menggunakan  pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.
Masyarakat  Indonesia  sejak  dulu  sudah  mengenal  suatu  proses penyelesaian  sengketa.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  secara filosofis sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pancasila pada  Sila  ke- 4,  yakni:  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  pemusyawaratan  perwakilan”.  Maka  dalam  penyelesaian  sengketa berasas  pada  musyawarah  mufakat,  asas  ini  meupakan  nilai  tertinggi  yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah perundang – undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar pengadilan. Nilai  musyawarah  mufakat  terkonten  dalam  sejumlah  bentuk  alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi. Sesungguhnya, proses penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi  tiada  lain  adalah  sesuai  dengan landasan  filosofis  bangsa  Indonesia  yaitu  kekeluargaan  dan  musyawarah mufakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  yang  berbunyi,  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar atas azas kekeluargaan”.
Penyelesaian  sengketa  dengan  musyawarah  kekeluargaan  dimaksud,  bagi masyarakat  Indonesia  selalu  dijadikan  upaya  yang  didahulukan  dalam menyelesaikan  setiap  persengketaan.  Bagi  masyarakat  dikalangan  pengusaha (pebisnis), musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
sengketa  di  luar  pengadilan  baik  dengan  cara  arbitrase  maupun  mediasi,  yang selalu  menjadi  pilihan  utama  yang  dituangkan  dalam  suatu  kontrak  atau perjanjian bisnis yang dibuatnya.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  merupakan  implementasi  dari proses  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  ada  dalam  kehidupan  masyarakat bangsa  Indonesia.  Saat  ini  terdapat  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Namun,  sebelumnya pada  tahun  1894  Pemerintahan  Hindia  Belanda  melalui  Reglement  Op Burgerlijke  Rechtvordering  atau  Rv  telah  menerapkan  system  penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yaitu arbitrase (termasuk mediasi). Selanjutnya, dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku pada masa penjajahan Belanda juga mengisyaratkan  agar  hakim  menerapkan  perdamaian  di  pengadilan.  Pasal  130 HIR,  berbunyi:  “Jika  pada  hari  yang  ditentukan  itu  kedua  belah  pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.”
Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung menuangkan ketentuan tersebut ke dalam suatu bentuk yang bersifat memaksa, yaitu dengan mengaturnya ke dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 kemudian diperbaiki  menjadi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Prosedur  Mediasi,  kemudian  keluar  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  sebagai  penyempurna  dari  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, yang terakhir disempurnakan kembali dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan,  menyebutkan  bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu  oleh  Mediator.  Dari  pengertian  mediasi  sebagaimana  di  atas  tersebut, mengandung makna, yakni para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang Mediator.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016 tersebut  telah  memberikan  peluang  bagi  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  (non  litigasi).  Namun  demikian, terdapat permasalahan yang signifikan di dalam ketentuan dimaksud.
Di  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  sesungguhnya  telah  pula mengakomodir penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PERMA  No.  1  Tahun  2016,  yang  berbunyi:  “Sengketa  yang  dikecualikan  dari kewajiban  penyelesaian  melalui  Mediasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:  “Sengketa  yang  diajukan  ke  Pengadilan  setelah  diupayakan penyelesaian  di  luar  pengadilan  melalui  Mediasi  dengan  bantuan  Mediator
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
bersertfikat  yang  terdaftar  di  Pengadilan  setempat  tetapi  dinyatakan  tidak berhasil  berdasarkan  pernyataan  yang  ditandatangani  oleh  Para  Pihak  dan Mediator bersertifikat”
Selanjutnya  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  berbunyi: “Para  Pihak  dengan  atau  tanpa  bantuan  Mediator  bersertifikat  yang  berhasil menyelesaikan  sengketa  di  luar  Pengadilan  dengan  Kesepakatan  Perdamaian dapat  mengajukan  Kesepakatan  Perdamaian,  kepada  Pengadilan  yang berwenang  untuk  memperoleh  Akta  Perdamaian  dengan  cara  mengajukan gugatan.”  Menurut  Pasal  1  angka  8  PERMA  No  1  Tahun  2016,  kesepakatan perdamaian  adalah  kesepakatan  hasil  mediasi  dalam  bentuk  dokumen  yang memuat  ketentuan  penyelesaian  sengketa  yang  ditandatangani  oleh  Para  Pihak dan Mediator.
2. Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  pada  dasarnya  dapat  dilaksanakan  melalui  dua metode yaitu secara adjudikasi dan non adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi, terdapat dua model yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi  (arbitrase),  sedangkan  penyelesaian  sengketa  non  adjudikasi  atau  yang disebut  dengan  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  dapat  dilaksanakan melalui  proses  negosiasi,  mediasi  dan  konsiliasi.  Mahkamah  Agung  sebagai penyelenggara  peradilan  tertinggi  di  Indonesia  mulai  menggagas  beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam mewujudkan  tujuan  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  namun dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  optimal.  Salah  satu  gagasan  yang  cukup progresif  antara  lain  dengan  mengoptimalkan  lembaga  mediasi  pada  sengketa- sengketa  perdata.  Hal  mana  dimaksudkan  agar  para  pihak  yang  bersengketa tidakharus  menempuh  seluruh  tahapan  proses  persidangan  yang  panjang  dan memakan  waktu  yang  lama,  namun  cukup  hanya  sampai  pada  tahap  pra pemeriksaan  saja,  jika  para  pihak  berhasil  mencapai  kesepakatan  perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.
Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun  2008 yang direvisi  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  ditujukan  untuk  memberikan  kepastian,  ketertiban,  kelancaran dalam  proses  mendamaikan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengintensifkan  dan  mengintegrasikan  proses mediasi ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan.
Mediasi  mendapat  dukungan  penting  dalam  PERMA  No.1  Tahun  2008 yang direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  karena  proses  mediasi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.  Apabila  hakim  melanggar  atau  tidak  menerapkan  prosedur  mediasi, maka  putusan  hakim  tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu, hakim  dalam  pertimbangan  putusannya  wajib  menyebutkan  bahwa  sengketa
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
yang  bersangkutan  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  dengan menyebutkan nama mediatornya dalam sengketa tersebut.
Penerbitan  SEMA  dan  PERMA  tentang  hukum  acara  mediasi  tersebut bertujuan  untuk  mengoptimalkan  proses  penyelesaian  sengketa  secara  damai. Terdapat  beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi  upaya  integrasi  Lembaga perdamaian  di  pengadilan: Pertama ,  untuk  mengatasi  penumpukan  sengketa  di pengadilan  dan  Mahkamah  Agung; Kedua ,  untuk  lebih  memberikan  akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah. Ketiga ,  untuk  memberikan  penyelesaian  yang  benar-benar  tuntas,  dalam  arti tidak  hanya  tuntas  secara  hukum,  namun  juga  bisa  tuntas  secara  sosial  dan moral. Keempat ,  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.
Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan mengontrol proses  dan  menegakkan  aturan  dasar  dalam  mediasi.  Selain  itu,  mediator berupaya  menumbuhkan  dan  mempertahankan  kepercayaan  diantara  para pihak,  mendorong  suasana  komunikasi  yang  baik  antara  para  pihak.  Mediator juga  bertugas  membantu  para  pihak  dalam  menghadapi  situasi  dan  kenyataan, dan  mengakhiri  proses  mediasi  bila  sudah  tidak  produktif  lagi.  Kemampuan mediator  memainkan  peran  dalam  proses  mediasi  menjadi  salah  satu  kunci keberhasilan mediasi.
Kemampuan  seorang  mediator  yang  berpengalaman  dalam  mengelola konflik  para  pihak  dan  berkomunikasi  dengan  baik  akan  memudahkan tercapainya  kesepakatan.  Selain  itu,  diperlukan  keleluasaan  mediator  untuk menentukan apakah ada masalah antara para pihak dan kebijaksanaan mediator untuk mengusulkan solusi agar para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Oleh karena itu, kemampuan dari mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.
Dalam  hal  ini,  mediator  harus  menyediakan  keahliannya  selama  proses mediasi.  Bagi  seseorang  yang  ingin  berpisah  dengan  pasangannya,  mediator harus  menyampaikan  hal-hal  yang  dapat  mengobarkan  cinta  yang  terkadang masih  ada  dan  saling  membutuhkan  agar  para  pihak  dapat  berdamai.  Selama proses  mediasi,  mediator  bertindak  sebagai  penengah  yang  berusaha mendamaikan para pihak. Namun, betapapun baiknya dan maksimalnya upaya rekonsiliasi  para  mediator,  tidak  akan  berhasil  kecuali  para  pihak  mengakui kekurangannya  sehingga  dapat  saling  memaafkan  dan  kembali  ke  kehidupan rekonsiliasi.  Awalnya,  sebelum  mediasi,  masing-masing  keluarga  sering berdamai,  namun  tidak  berhasil.  Lalu  ketika  proses  mediasi  dilakukan  dengan mediator, perdamaian dapat tercapai dan penggugat mencabut gugatannya dan siap untuk hidup rukun kembali.
PERMA  Mediasi  memberikan  ketentuan,  bahwa  mediator  yang
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang  diperoleh  setelah  mengikuti  dan  dinyatakan  lulus  dalam  pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
Dalam  proses  mediasi,  seorang  mediator  berperan  sebagai  pemacu  dan fasilitator  yang  harus  mengarahkan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menemukan  sendiri  jalan  penyelesaiannya,  disebutkan  dalam  Black’s  Law Dictionary  bahwa  “The  mediator  has  no  power  to  impose  a  decission  on  the parties”.  Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Mark  E.  Roszkowsky  yang menyebutkan  yang  artinya  di  dalam  penyelesaian  sengketa  para  pihaklah  yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.
Mediator  harus  memposisikan  diri  sebagai  pemacu  semangat,  pengendali keadaan  dan  pengatur  siasat  untuk  dapat  menggiring  semangat  para  pihak menuju  proses  interaksi  dalam  membangun  kesepakatan.  Ketika  para  pihak sudah  menemukan  formasi  yang  sesuai  dengan  kehendak  mereka,  maka mediator  harus  melepaskan  kendalinya  dan  memberikan  ruang  yang  lebih  luas bagi  para  pihak  untuk  mengeksplorasi  kepentingan  masing-masing.  Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai  kendali  proses  ( rule  of  the  game )  layaknya  seorang  wasit  dalam  sebuah pertandingan.
Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke Pengadilan pada umumnya  dalam  bidang  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Secara normatif  ke  dua  sebab  terjadinya  sengketa  bisnis  tersebut  telah  di  atur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mengatakan:  Wanprestasi  dalam Pasal  1238  KUHPerdata  Debitur  dinyatakan  lalai  dengan  surat  perintah,  atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang  telah ditentukan.  Perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

## Simpulan
Pelaksanaan  mediasi  sebagai  cita  luhur  sebagai  tujuan  mulia  mediasi diharapkan  mampu  menyelesaikan  masalah  penumpukan  sengketa.  Jika  para pihak  dapat  menyelesaikan  sendiri  perbedaannya  tanpa  melalui  pengadilan, jumlah sengketa yang dibawa ke hadapan hakim juga akan  berkurang. Mediasi diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  para  pihak  untuk  mencapai  rasa keadilan.  Rasa  keadilan  dapat  dicapai  tidak  hanya  dalam  suatu  perselisihan,
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
tetapi juga dengan mempertimbangkan saling pengertian para pihak. Pengenalan mediasi  dalam  sistem  hukum  formal  memungkinkan  para  pihak  yang bersengketa pada umumnya, dan para pihak yang bersengketa pada khususnya, untuk  pertama-tama  mencari  penyelesaian  sengketa  mereka  melalui kesepakatan.  Meskipun  para  pihak  sebenarnya  telah  melalui  proses  negosiasi untuk mencapai kesepakatan sebelum kedua belah pihak membawa perselisihan tersebut  ke  pengadilan,  namun  Mahkamah  Agung  tetap  memandang  perlu untuk  memaksa  para  pihak  untuk  melakukan  upaya  perdamaian  dengan dukungan  mediator  sebagaimana  disyaratkan  oleh  Perma  No.  1  Tahun  2016 Tentang  Mediasi.  Melembagakan  proses  mediasi  dalam  sistem  hukum  dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

## Daftar Pustaka
Abdullah  Kelib,  (1993), Metode  Penelitian  Fiqh  Dan  Hukum  Sekuler’dalam  Majalah Masalah-Masalah  Hukum ,  FH  Undip No .5/1995,  dari  pendapat  Suharsini Harikunto, Prosedur  Penelitian ( satu  pendekatan  praktek ),  Rieneka  Cipta, Jakarta.
Amirudin dan H. Zaenal Asikain, (2004), Pengantar Metodologi Hukum, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang  Sunggono,  (1997), Dalam  Metodologi  Penelitian  Hukum ,  PT.  Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Bustanudin  Agus,  (1999), Pengembangan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Studi  Bidang  Antara Pandangan Ilmiah Dan Ajaran Islam , Gema Insani, Jakarta.
Farid  Mahmud,  (2012),  Membangun  Sistem,  Menyongsong  Paradigma  Baru ,,
Jurnal Halal, No.93 Januari-Februari Th. XV.
Gayatri  Atmadi,  Sri  Riris  Wahyu  Widati,  (2013) , Strategi  Pemilihan  Media Komunikasi  LPPOM  MUI  Dalam  Sosialisasi  &  Promosi  Produk  Halal  di Indonesia, Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri  Pranata  Sosial ,  Vol  .  2,  No.  2, September.
Rahmah Maulidia, Justitia Islamica, (2013), Vol. 10/No. 2/Juli-Des.
Soerjono  Soekamto,  (2004),  Sri  Marmudji, Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Marmudji,  (2004), Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Yuli  Mutiah  Rambe  dan  Syaad  Afifuddin,  (2012) ,  Pengaruh  Pencantuman  Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim , Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember .
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum Tumanda Tamba, Mukharom
Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, (2009), Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama, Madani, Malang.
Ma’ruf  Amin, (2013), “Mengapa  Keharaman  Babi  Bersifat  Mutlak” ,  Jurnal  Halal, No.99 Th. XVI, LPPOM MUI, Jakarta.
Muslich,  (2011), “Perusahaan  Harus  Penuhi  Syarat  SJH” Jurnal  Halal,  No.91  Th. XIV, LP- POM MUI, Jakarta.
Paulus J. Rusli , (2005), “Nilai Unggul Produk Halal” , Jurnal Halal , Nomor 59 Th X, LPPOM MUI, Jakarta.