## SISTEM PENGELOLAAN ASET TETAP PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Waode Adriani Hasan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail: adriani.hasan@umbuton.ac.id

## ABSTRAK
Sebagai aset yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pemerintah daerah, pengelolaan aset  tetap  harus  dilaksanakan  dengan  asas  fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi, akuntabilitas, serta asas kepastian nilai. Selain memperhatikan asas-asas pengelolaan, pemerintah juga harus memperhatikan manajemen aset tetap. Manajemen aset ialah proses mengelola biaya modal aset (capital asset) pemerintah daerah secarah efektif, termasuk analisis siklus hidup dan kapasitas masing- masing  aset  serta  mengelola  informasi  tentang  kebutuhan  pemeliharaan,  tingkat  layanan  aset  dan kebutuhan  akan  aset  baru.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis  data adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  aset  tetap  pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  telah  dilakukan  dengan  berpedoman  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Kata Kunci: Aset Tetap, Sistem, Pengelolaan Aset

## ABSTRACT
As  an  asset  used  to  support  the  operations  of  local  government  activities,  fixed  asset  management must  be  carried  out  with  principles  such  as  functional,  legal  certainty,  transparency,  efficiency, accountability,  and  the  principle  of  value  certainty.  In  addition  to  paying  attention  to  management principles,  the  government  must  also  pay  attention  to  the  management  of  fixed  assets.  Asset management  is  the  process  of  managing  a  local  government’s  capital  assets  cost  effectively.  It involves  analyzing  the  lifecycle  and  capacity  of  each  asset  and  developing  information  on maintenance requirements, service levels and new asset needs. This research is a qualitative research with  data  analysis  method  is  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  study  show  that  the management of fixed assets in the Buton Regional Secretariat has been carried out with the guidance of  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  19  of  2016  concerning  Guidelines  for  the Management of Regional Property.
Keywords: Fixed Assets, Systems, Asset Management

## 1. PENDAHULUAN
Organisasi  yang  telah  maju  akan  berusaha  untuk  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang memadai  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan,  baik  yang  bersifat jangka  pendek maupun jangka  panjang.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  perusahaan  harus  memiliki  aset  yang dapat  menjamin  kelancaran  operasional  rutin  perusahaan.  Salah  satu  jenis  aset  yang dapat  mendukung  kelancaran  operasional  perusahaan  ialah  aset  tetap.  Aset  tetap  adalah
aset  berwujud  yang  dimiliki  untuk  digunakan  dalam  produksi  atau  penyediaan  barang atau  jasa,  untuk  direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau  untuk  tujuan  administratif;  dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode [1].
Didalam  pencatatan  akuntansi  aset  tetap  ada  beberapa  tahapan  yang  harus diperhatikan diantaranya saat pengakuan serta pengukuran, dan penilaian awal aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomik masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat  diukur  dengan  handal  [2].  Aset  tetap  harus  diakui  sebesar  nilai/biaya  perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi (1)harga perolehannya, termasuk bea impor & pajak pembelian;  (2)  biaya-biaya  yang  dapat  diatribusikan  secara  langsung  untuk  membawa aset ke lokasi & kondisi yang diinginkan agar aset siap untuk digunakan; dan (3) estimasi awal biaya pembongkaran & pemindahan aset tetap [3].
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  aset  tetap  akan  mengalami  kerusakan  atau penurunan manfaat. Oleh sebab itu penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan harus berdasarkan  nilai  wajar,  yaitu  nilai  aset  tetap  neto  setelah  dikurangi  biaya  penyusutan dan  rugi  penurunan  nilai  aset  tetap  [4].  Penyusutan  ialah  pengakuan  atas pengkonsumsian  manfaat  suatu  aset  atau  berlalunya  waktu  yang  membuat  suatu  aset menjadi usang atau rusak [5]. Untuk dapat menyajikan nilai wajar aset tetap, perusahaan terlebih dahulu harus membuat kebijakan terkait penyusutan aset tetap. Terdapat tiga hal yang  harus  dipertimbangkan  oleh  perusahaan  dalam  mengalokasikan  nilai  aset  tetap sebagai  biaya  penyusutan,  yaitu:  biaya  perolehan  aset  tetap;  nilai  sisa  (residu);  dan taksiran masa manfaat aset [3].
Pengelolaan  aset  bagi  perusahaan  dapat  dilakukan  melalui  pencatatan  aset, pembukuan, dan pelaporan dan yang lebih utama adalah pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan  perusahaan  sehingga  aset  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dapat  memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan dalam melaksanakan aktifitas organisasi. Begitu pula dengan  pengelolaan  aset  tetap  di  sektor  pemerintahan.  Sebagai  aset  yang  digunakan untuk  mendukung  operasional  kegiatan  pemerintah  daerah,  pengelolaan  aset  harus dilaksanakan  dengan  asas  fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi, akuntabilitas, serta asas kepastian nilai [6].
Dengan  memperhatikan  asas-asas  dalam  pengelolaan  aset  tetap  maka  perolehan aset  dapat  dilakukan  secara  efektif,  efisien,  serta  memberikan  nilai  tambah  bagi pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya.  Selain  memperhatikan asas-asas  pengelolaan,  pemerintah  daerah  juga  harus  memperhatikan  manajemen  aset
tetap.  Manajemen  aset  ialah  proses  mengelola  biaya  modal  aset  (capital  asset) pemerintah daerah secarah efektif, termasuk analisis siklus hidup dan kapasitas masing- masing aset serta mengelola informasi tentang kebutuhan pemeliharaan, tingkat layanan aset dan kebutuhan akan aset baru [7].
Manajemen aset yang baik akan dapat meningkatkan kinerja aset, kinerja lembaga pemerintah serta memberikan dukungan untuk membiayai pembangunan daerah. Seluruh aktifitas  yang  berkaitan  dengan  aset  harus  dapat  diukur.  Untuk  itu  pengukuran implementasi  pengelolaan  aset  tetap  sebagai  fasilitas  negara  bertujuan  untuk  menilai keberhasilan  atau  kegagalan  manfaat  dari  aset  tetap,  bagaimana  mencapai  tujuan  dan sasaran  yang  ditetapkan,  atau  apakah  aset  tetap  efektif  dan  efisien  dalam  mewujudkan visi dan misi pemerintah [8].
Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  merupakan  salah  satu  satuan  kerja  yang memiliki  aset  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menunjang  kinerja  sekretariat  daerah dalam  melaksanakan  dan  menjalankan  setiap  kegiatan  operasional  sehingga  dapat memberikan  manfaat  yang  baik  bagi  perkembangan  dan  pembangunan  daerah  untuk mencapai  masyarakat  yang  maju  sesuai  dengan  tujuan  pemerintah  daerah.  Dengan pengelolaan  aset  yang  baik  maka  sekretariat  daerah  Kabupaten  Buton  dapat melaksanakan  aktifitas  organisasi  dengan  baik  dan  efektif  sehingga  dapat  memberikan nilai  tambah  bagi  organisasi  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanannya. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan ialah “bagaimana sistem pengelolaan aset tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton”.

## 2. METODE PENELITIAN
Menurut Indriantoro bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu  yang  mempunyai  karakteristik  tertentu.Sedangkan  sampel  adalah  sebagian  dari elemen-elemen  populasi  yang  akan  diteliti  [9].Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  dokumen  yang  dimiliki  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Buton.  Sedangkan  sampel  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  dokumen  aset  tetap  yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Buton tahun 2017.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi. Wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak  sekretariat  daerah  Kabupaten  Buton  tentang pengelolaan  aset  tetap.Dokumentasi  adalah  menelusuri  dokumen-dokumen  berkaitan dengan pengelolaan aset tetap sekretariat daerah Kabupaten Buton.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Datadan  informasi yang  diperoleh  dariSekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  berupa  pengelolaan  aset  tetap serta  data  dokumentasi  lainnya  ditabulasikan  dalam  bentuk  tabel  kemudian  diuraikan dalam  bentuk  kata  untuk  mejelaskan  pengelolaan  aset  sehingga  didapatkan  gambaran jelas tentang pengelolaan aset tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Hasil  Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilasanakan  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Buton maka dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Jenis Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Buton
Jenis  aset  yang  terdapat  pada  sekretariat  daerah  kabupaten  Buton  adalah  sebagai berikut :
1. Tanah
Tanah merupakan aset tetap yang dimiliki oleh sekretarian daerah kabupaten Buton  yang  perolehannya  menggunakan  anggaran  dan  belanja  sekretariat daerah  kabupaten  Buton.  Untuk  pencatatan  aset  tanah  bendahara pengurus/penyimpan barang sekretariat daerah kabupaten Buton mencatatnya dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A.
2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin adalah jenis barang yang dimiliki oleh sekretariat daerah kabupaten Buton yang perolehannya menggunakan anggaran dan pendapatan belanja sekretariat daerah seperti mobil, motor, mesin pemotong rumput, AC, komputer, laptop, scanner, server, printer dan lain sebagainya.
Untuk  pencatatan  peralatan  dan  mesin  bendahara  pengurus/penyimpan barang  sekretariat  daerah  kabupaten  Buton  mencatatnya  dalam  Kartu Inventaris Barang B (KIB B).
3. Gedung dan Bangunan
Gedung  dan  bangunan  adalah  barang  milik  sekretariat  daerah  yang menggunakan  anggaran  belanja  sekretariat  daerah  dalam  pembangunan maupun pengadaannya, seperti pembangunan kantor, rehabilitasi ringan atau berat  bangunan  kantor,  sarana  parkir,  bangunan  rumah  dinas,  pembangunan pagar rumah dinas dan lain sebagainya.
Untuk  pencatatan  gedung  dan  bangunan  bendahara  pengurus/penyimpan barang  sekretariat  daerah  mencatatanya  dalam  Kartu  Inventaris  Barang  C (KIB C).
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan,  irigasi  dan  jaringan  adalah  barang  milik  daerah  yang  terdapat  pada sekretariat  daerah  kabupaten  Buton  yang  perolehannya  menggunakan anggaran  pendapatan  dan  belanja  yang  terdapat  pada  sekretariat  daerah, seperti jaringan air, sumur bor, instalasi listrik, genset dan lain sebagainya. Untuk pencatatan barang milik daerah  yang terdapat pada sekretariat daerah kabupaten Buton bendahara pengurus/penyimpan barang mencatatnya dalam Kartu Inventaris Barang D (KIB D).
2) Macam-Macam Perolehan Barang Milik Daerah
Adapun  macam-macam  perolehan  barang  milik  daerah  pada  sekretarait  daerah kabupaten Buton dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Lelang Terbuka
Proses  lelang  dilaksanakan  sekretariat  daerah  kabupaten  Buton  jika  nilai barang  yang  akan  dibeli  diatas  Rp.  100.000.000,-.  Dalam  lelang  terbuka  ini pihak  sekretariat  daerah  mengumumkan  secara  resmi  melalui  papan pengumuman, atau koran lokal.
2) Penunjukkan Langsung
Penunjukkan langsung dapat dilaksanakan oleh pihak sekretariat daerah dalam pengadaan barang milik daerah pada sekretariat daerah jika nilai barang yang akan dibeli dibawah Rp. 100.000.000,-.

## b. Pembahasan
Pengelolaan  aset  tetap  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menghasilkan  informasi  yang andal  dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah,  sebagai  upaya  meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaannya. Aset tetap memiliki peran penting sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pengelolaan  atas  aset  tetap  yang  dikelola oleh  pemerintah  daerah  telah  diatur  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  berbagai  peraturan yang paling umum digunakan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  disertai  pedoman  teknisnya  dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
Dalam pengelolaan aset, Sekretariat Daerah Kabupaten Buton berpedoman  pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dengan memperhatikan asas-asas berikut ini.
a. Asas  fungsional,  yaitu  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan  masalah- masalahdibidang  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  dilaksanakan  olehKuasa Pengguna  Barang,  Pengguna  Barang,  Pengelola  Barang  sekretariat  Kabupaten Buton sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harusdilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. Asas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus transaparanterhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barangmilik daerah  digunakan  sesuai  batasan-batasan  standar  kebutuhan  yang  diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e. Asas  akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  pengelolaan  barang  milik  daerahharus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
f. Asas  kepastian  nilai,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  didukungoleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasipemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta menyusun neraca pemerintahan.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  diketahui  bahwa  sistem  pengelolaan  aset  tetap oleh  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Buton  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang sistem pengelolaan barang milik Negara/Daerah [10].  Berikut  ini  uraian  sistem  pengelolaan  aset  tetap  yang  terdapat  pada  Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Perencanaan  kebutuhan  dan penganggaransekretariat Kabupaten Buton dilakukan sebagai berikut :
a. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkanpertimbangan yaitu:
1) untuk  mengisi  kebutuhan  barang  pada  masing-masing  Unit/Satuan Kerja sesuaibesaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
2) adanya  barang-barang  yang  rusak,  dihapus,  dijual,  hilang,  mati  atau sebab  lainyang  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  memerlukan penggantian;
3) adanya  peruntukan  barang  yang  didasarkan  pada  peruntukan  standar perorangan,  jika  terjadi  mutasi  bertambah  personil  sehingga mempengaruhikebutuhan barang;
4) untuk  menjaga  tingkat  persediaan  barang  milik  daerah  bagi  setiap tahunanggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; danpertimbangan teknologi.
b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalampemenuhan  kebutuhan  dengan  memperhatikan  kemampuan  atau ketersediaankeuangan daerah;
c. Perencanaan  penganggaran  untuk  pemenuhan  kebutuhan  barang  harus terincidengan  memuat  banyaknya  barang,  nama  barang,  waktu  dan  jumlah biaya yangdiperlukan;
d. Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah  disusun  oleh  masing-masing unitsesuai  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (RKA-SKPD)dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahandaerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
e. Kegiatan  Perencanaan  Kebutuhan  dan  Penganggaran.Dalam  perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada sekretariat daerah kabupaten buton setiap tahun  direncanakan  oleh  bendahara  pengurus/penyimpan  barang  dengan menerima  usulan  dari  setiap  bidang.  Masing-masing  bidang  mengusulkan rencana kebutuhan barang dan anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan barang tersebut ditahun yang akan datang.
2. Pengadaan
Pengadaan  barang  pada  sekretariat  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  usulan rencana kebutuhan barang dari setiap bidang. Usulan kebutuhan barang dari setiap bidang  akan  disesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia.  Jika  kebutuhan  barang melebihi anggaran yang disediakan maka akan diproritaskan barang yang menjadi kebutuhan  urgen  untuk  mendukung  operasional  bidang,  misalnya  pengadaan  alat tulis kantor, laptop dan printer.
Tata  cara  pengadaan  barang  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton dilaksanakan dengan cara :
a. Panitia  Pengadaan  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Kepala  Daerah dengansusunan keanggotaannya melibatkan unsur teknis terkait;
b. Panitia  pengadaan  menyelenggarakan  tender/lelang  dan  mengambil keputusandalam  suatu  rapat  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan  sendiri(owner  estimate)  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  untuk kualitas  barang  yangd  ibutuhkan,  selanjutnya  menyampaikan  Berita  Acara tersebut  disertai  saran  kepada  Kepala  Daerah  dan/atau  Sekretaris  Daerah untuk  menetapkan  Pemenang  Lelang.Dalam  Berita  Acara  Lelang  dimaksud memuat antara lain:
a) Hari, tanggal dan tempat pelaksanaan lelang;
b) Anggota panitia yang hadir;
c) rekanan  yang  diundang,  rekanan  yang  hadir,  rekanan  yang memenuhisyarat; dan
d) surat-surat penawaran yang masuk.
c. Setelah  ditetapkan  calon  pemenang  lelang,  Kepala  Daerah  atau  pengelola atau pengguna, menetapkan pemenang lelang;
d. Pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) Membuat  Surat  Perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Daerah ataupengelola atau Kepala SKPD;dan
b) Sepanjang  pengadaan/pekerjaan  tidak  dilakukan  melalui  lelang, makapelaksanaan  pengadaan/pekerjaan  dilakukan  dengan  Surat Perintah  Kerja  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  SKDP  dan/atau pejabat  pengadaan.  Dalam  Surat  Perintah  Pengadaan/Pekerjaan tersebut  diatas  merupakan  dasaruntuk  penerimaan  barang,  harus dengan  tegas  memuat  dan  menyatakanjumlah  barang  dan  biaya maupun syarat-syarat lain yang diperlukan.
e. Penerimaan  barang  dilaksanakan  oleh  penyimpanan  barang  dan/atau pengurus  barang  setelah  diperiksa  oleh  Panitia  Pemeriksa  Barang  Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
f. Pembayaran  hanya  dapat  dilakukan  apabila  dilampiri  dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Penerimaan dan Penyaluran
Bendahara pengurus/penyimpan barang Sekreatariat Daerah Kabupaten Buton akan menyalurkan  kebutuhan  barang  yang  sudah  dibeli  kepada  setiap  bidang  sesuai dengan daftar yang tertulis dalam rencana kebutuhan barang.
4. Penggunaan
Penggunaan  barang  oleh  setiap  bidang  adalah  untuk  mendukung  kegiatan operasional  setiap bidang, jika barang  tersebut  memiliki umur pemakaian diatas 1 (satu)  tahun  jika  dibawa  pulang  kerumah  pemakai  maka  harus  dibuatkan  berita acara  peminjaman  barang  oleh  bendahara  pengurus/penyimpan  barang  yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Namun jika barang untuk kebutuhan masing- masing bidang yang memiliki umur pemakaian dibawah 1 (satu) tahun maka tidak dibuatkan berita acara peminjaman barang.
5. Penatausahaan
Penatausahaan  adalah  kegiatan  bendahara  pengurus/penyimpan  barang  sekretariat daerah  kabupaten  Buton  dalam  mencatat  dan  membukukan  barang-barang  yang sudah  dibeli  dalam  buku  inventaris  barang,  buku  persediaan,  kartu  inventaris ruangan,  kartu  inventaris  barang  untuk  memudahkan  identifikasi  pemakaian  dan kepemilikan  barang  dari  setiap  bidang.  Disamping  itu  penatausahaan  juga dimaksudkan  agar  daftar  barang  milik  sekretariat  daerah  tidak  dipindahkan ketempat lain.
6. Pemanfaatan
Pemanfaatan  barang  milik  daerah  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton disesuaikan  dengan  permintaan  masing-masing  bidang  dan  harus  digunakan  oleh bidang yang bersangkutan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh bidang lain. Jika ada bidang lain yang akan memanfaatkan barang tersebut harus mendapatkan izin dari bidang yang memiliki barang dan dibuatkan nota pinjaman barang.
7. Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengurus/penyimpan  barang  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  memiliki tugas  utama  dan  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  pengamanan  barang  milik daerah  yang  terdapat  pada  sekretariat  dengan  selalu  melakukan  pemeriksaan  rutin pada setiap bidang yang memiliki barang. Sedangkan pemeliharaan dilakukan oleh
bendahara pengurus/penyimpan barang dengan mengusulkan anggaran pemeliharaan setiap tahun untuk pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang.
8. Penilaian
Penilaian  barang  pada  sekretariat  daerah  dimaksudkan  untuk  menyusun  neraca sekretariat daerah yang dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat diketahui berapa jumlah aset pada sekretariat daerah setiap tahunnya.
9. Penghapusan
Bendahara  pengurus/penyimpan  barang  pada  sekretariat  daerah  tidak  memiliki kewenangan untuk menghapus barang milik daerah pada sekretariat daerah, namun bendahara  pengurus/penyimpan  barang  hanya  melaksanakan  membuat  usulan penghapusan  barang  rusak  atau  sudah  tidak  dapat  dimanfaatkan  lagi  oleh  setiap bidang.
10. Pemindahtanganan
Bendahara  pengurus/penyimpan  barang  pada  sekretariat  daerah  kabupaten  Buton membuat  surat  keterangan  pinjam  pakai,  atau  berita  acara  serah  terima  barang apabila terdapat barang pada sekretariat daerah yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam lingkup pemerintah kabupaten Buton.
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bendahara  pengurus/penyimpan  Barang  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buton  atas perintah  sekretaris  daerah  melaksanakan  pemantauan  terhadap  pemakaaian  dan pemanfaatan barang milik daerah yang terdapat pada sekretariat daerah kabupaten Buton,  jika  ada  barang  milik  daerah  yang  sudah  dipindahtangankan  atau dimanfaatkan  oleh  pegawai  diluar  lingkup  sekretariat  daerah  maka  bendahara pengurus/penyimpan barang melaporkan kepada sekretaris daerah untuk dibuatkan surat teguran dan surat penarikan atas barang tersebut.
12. Pembiayaan
Bendahara  pengurus/penyimpan  barang  milik  daeah  mengusulkan  anggaran pembiayaan atas barang milik daerah yang terdapat pada sekretariat daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. Alokasi anggaran disediakan untuk  penggantian  suku  cadang,  pemeliharaan,  pengisian  bahan  bakar,  dan  lain- lain.

## 13. Tuntutan Ganti Rugi
Bendahara pengurus/penyimpan barang sekretariat daerah dapat mengajukan ganti rugi  terhadap  barang  milik  daerah  yang  terdapat  pada  sekretariat  daerah  yang diakibatkan  oleh  kelalaian  pengguna  barang  milik  daerah  disesuaikan  dengan tingkat kerusakan barang terhadap pengguna barang milik daerah.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengelolaan aset tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah dilakukan dengan berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan siklus perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

## 5. SARAN
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  dan  kekurangan  mengingat  analisis  yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Untuk  itu,  bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  melakukan  penelitian  serupa  dengan metode analisis dan pengumpulan data yang berbeda.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
[1]   Martani,  Dwi,  dkk.  2016.  Akuntansi  Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK  Buku  1. Jakarta: Salemba Empat.
[2]   Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan.
[3]   Baridwan, Zaki. 2008. Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE UGM
[4]  Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. PSAK Nomor 16: Aset Tetap Revisi (2011).
[5]  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2007.  Buletin  Teknis  SAP  Nomor  5: Akuntansi   Penyusutan.
[6]   Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
[7]   Auditor  General  for  Local  Government  Perspectives.  2015.    Asset  Management  For Local Governments. Diakses pada 20 November2018 dari:
https://www.ubcm.ca/assets/Funding~Programs/Asset~Management/AGLGAMForLo calGovernments.pdf
[8]   Atikoh,N.,  E.  Febrian,  dan  R.  Hendrawan.  2017.  Fixed  Asset  Management  in  The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry Of Trade. International Journal of Economics, Commerce and Management. Vol. V (12): 674 – 694
[9]   Indriantoro,  Nur.  2009.  Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Edisi  Pertama.  Yogyakarta: BPFE UGM.
[10] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.