INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 808-816 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Whisnu Adhinugroho 1 ✉ , Ismiyanto 2 , Muhammad Muhtarom 3
Universitas Islam Batik Surakarta
Email: Whisnu.adhi200687@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Dalam banyak kasus pada tilang konvensional  memberikan  ruang  praktik  pungli  oleh  petugas  dan  pelanggar,  sehingga  diperlukan manajemen  transportasi  yang  dapat  menegakkan  asas equality  before  the  law  dalam  mewujudkan keadilan  didalam  kepastian  hukum  karena  hal  yang  paling  dicari oleh  masyarakat dalam  berhukum adalah keadilan. Keadilan tercipta kala penegak hukum melakukan penegakan hukum atas peraturan yang telah  diundangkan  secara tertulis  secara  konsisten  dan  tidak  menyimpang.  Penegakan  hukum yang adil akan menegakkan asas equality before the law. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Penulisan penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normati dengan sifat penelitian preskriptif.
Kata  Kunci: Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE);  Equality  before  the  law;  Kepastian  Hukum;
Keadilan; Penegakan Hukum

## Abstract
This research aims to analyze the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in realizing legal certainty and fulfilling a sense of justice. In many cases, conventional traffic tickets provide space for the practice of extortion by officers and violators, so transportation management is needed that can uphold the principle of equality before the law in realizing justice in legal certainty because the thing that society most seeks in law is justice. Justice is created when law enforcers enforce laws that have been promulgated in writing consistently and without deviation. Fair law enforcement will uphold the principle of equality before the law. The purpose of writing this research is to find out whether Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) provides legal certainty and fulfills a sense of justice. This research was written using normative research methods with prescriptive research characteristics.
Keywords: Equality before the law; Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE); Fairness; Law Enforcement; Legal Certainty

## PENDAHULUAN
Digitalisasi merupakan perubahan secara eksponensial disegala bidang kehidupan, tak terkecuali  pada  bidang  transportasi.  Kemajuan  jaman  ditandai  dengan  perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknologi memecut setiap manusia atau instansi untuk terus berubah  mengikuti  perkembangan  jaman.  Teknologi  membantu  manusia  dalam mempercepat  pekerjaan  manusia  dan  menjadi  penanda  maju  tidaknya  suatu  negara. Negara  yang  maju  akan  memanfaatkan  teknologi  dan  negara  yang  tak  dapat memanfaatkan teknologi akan tertinggal dengan negara lain dan dapat dikatakan sebagai negara  yang  gagal.  Kemajuan  dibidang  teknologi  juga  diikuti  oleh  berbagai  institusi  di Indonesia,  tak  terkecuali  Kepolisian  Republik  Indonesia,  yang  mana  mempunyai  fungsi pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Salah  satu  fungsi  ketertiban masyarakat  yang  merupakan  kewajiban  polri  adalah  bidang  lalu  lintas  yang  semakin berkembang, sehingga haruslah dilakukan perubahan sistem yang konvensional menjadi digital.
Perkembangan  teknologi  sejalan  dengan  perkembangan  ekonomi  Indonesia,  oleh karenanya  sejalan  dengan  perkembangan  transportasi  di  Indonesia.  Perkembangan transportasi  di  Indonesia  menyebabkan  peningkatan  intensitas  berkendara  dijalan  raya. Peningkatan intensitas dijalan raya menimbulkan permasalahan dibidang lalu lintas seperti keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  dalam  berlalu  lintas.  Adapun permasalahan  tersebut  memicu  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  yang  berakibat  pada kecelakaan  dan  kemacetan.  Adapun  penyebab  terjadinya  pelanggaran  tersebut  adalah ketiadaan  aparat  kepolisian  dilokasi  sehingga  pelanggar  dengan  perasaan  aman  dan nyaman dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.
Indonesia  adalah  negara  hukum,  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah penegakan hukum dalam mewujudkan asas equality before the law. Penegakan hukum dibidang transportasi dengan menggunakan  sistem  tilang  konvensional  masih  jauh  dari  harapan  terwujudnya  asas equality before the law oleh sebab masih banyak oknum petugas yang melakukan pungli serta kerjasama dengan pelanggar dalam menentukan jumla denda tilang.
Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  hadir  sebagai  nafas  baru  bagi  kepolisian dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI. ETLE terdiri dari ETLE Statis dan ETLE Mobile, dimana ETLE Statis merupakan alat pendeteksi pelanggaran yang dipasang di beberapa ruas jalan sedangkan ETLE Mobile merupakan alat pendeteksi pelanggaran  menggunakan  handphone  petugas  yang  bertugas  diwilayah  yang  belum terdapat ETLE Statis.
Pemerintah  dan  POLRI  sebenarnya  telah  melakukan  upaya  dalam  mencegah terjadinya pelanggaran dengan menerapkan aturan berupa undang-undang dan peraturan turunannya, serta pemberlakuan operazi zebra dengan tilang manual yang diberlakukan, namun kiranya hal ini belum menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini diperparah kembali dengan maraknya permainan oknum petugas dan pelanggar dalam penentuan besaran tilang manual. Tentu saja hal ini menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan menjauhkan hukum dari asas equality before the law.
Praktik  pungli  yang  dilakukan  oknum  petugas  dengan  pelanggar  semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan manajemen transportasi berbasis teknologi, dan Electronic Traffic Law  Enforcement  (ETLE)  merupakan  solusi  terbaik  yang  ditawarkan  oleh  POLRI  dalam mengembalikan citranya didalam masyarakat. ETLE sendiri telah dilakukan uji coba pada 1 Oktober 2018, namun barulah pada tanggal 23 Maret 2021 diresmikan pemberlakuan secara nasional oleh Kapolri Jendral Listya Sigit Prabowo (berkasdpr.go.id).
Pelaksanaan ETLE menggunakan kamera CCTV (Close Circuit Television) dan telnologi canggih seperti ANPR ( Automatic Number Plate Recognition) dapat melakukan perekaman dan bukti rekaman tersebut dapat dijadikan bukti dipengadilan, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) tentang Informasi dan Transksi Elektronik).
Pemberlakuan  ETLE  dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum  serta  memenuhi keadilan  didalam  penegakan  hukum  bidang  lalu  lintas.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam pasal 3 ayat (3) yang
berbunyi  “lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  diselenggarakan  dengan  tujuan  terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum” (Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Dengan  pemberlakuan  ETLE  yang  menggunakan  teknologi  canggih  maka  akan menutup pintu transaksi antara petugas dengan pelanggar. Pelanggar akan mendapatkan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana bukti rekaman.
Dengan  pemberlakuan  ETLE,  maka  akan  menghasilkan  penegakan  hukum  yang mewujudkan tegaknya asas equality before the law dibidang lalu lintas. Dengan tegaknya asas equaluty before the law maka terdapat keadilan yang tertulis dalam perundangan yang diundangkan.  Sehingga  terpennuhilah  asas  kepastian  hukum  serta  keadilan  dalam masyarakat. Tentu saja dengan kepastian hukum dan keadilan yang diberikan oleh institusi POLRI, kepercayaan masyarakat terhadap POLRI akan meningkat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  yang  berorientasi  pada pengkajian  gagasan  kepastian  hukum  dan  keadilan  prosedural.  Hal  ini  relevan  dengan pengkajian hukum normative yang berorientasi pada koherensi antara asas, teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan (Suteki, 2018). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan buku pendukung. Bahan hukum sekunder adalah semua kajian bidang hukum yang berkaitan dengan konsep kepastian hukum dan keadilan khususnya pada keadilan prosedural serta tinjauan filsafat keadilan. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual  yang  berkaitan  dengan  aspek  kepastian  hukum  dan  keadilan prosedural. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan kompilasi atas bahan hukum yang ada kemudian dipilij serta dipilah yang dapat menjawab rumusan masalah. Setelah itu, analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengkaji  dengan  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konseptual atas bahan hukum yang sudah terkompilasi. Tahap selanjutnya  adalah  penyimpulan  berupa  preskripsi  hukum  atas  hasil  analisis  yang  telah dipaparkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis  (Suteki,  2018).  Utrech menuturkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang- wenangan  pemerintah  karena  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Yanto, 2020).
Kepastian  hukum  sudah  menjadi  umum  bilamana  suatu  kepastian  sudah  menjadi bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna  dari  kehadiran  hukum  yang  sesungguhnya,  karena  tidak  lagi  dapat  digunakan sebagai pedoman/contoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari- hari.  Secara  Normatif,  Kepastian  hukum  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  dan  diundangkan  secara  pasti,  yang  artinya  bahwa kepastian hukum  dapat mengatur  dengan  jelas  serta logis sehingga  tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat (repository.uksw.edu).
Kepastian  hukum  dikenal  sejak  awal  perkembangan  teori  dan  filsafat  hukum  yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum ( Idee Des Recht) yang dikembangkan  pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam buku nya yang berjudul “Einführung in Die Rechtswissenschaften”. Ajaran cita hukum (Idee Des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, Yaitu kepastian hukum ( rechtssicherheit), Keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :
1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positifilah perundang- undangan.
2) Hukum  didasarkan  pada  sebuah  fakta,  yang  artinya  hukum  dibuatberdasarkan kenyataan.
3) Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal  pemaknaan  dan  penafsiran hukum.
4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.
Dikatakan bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilagan jati diri dan makna dari suatu kehadiran hukum yang sesungguhnya. Karena kepastian adalah sebagai pedoman dalam mengontrol kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana dikatakan oleh JJH Bruggink, bahwa asas adalah sistem kaidah hukum yang terdapat kaidah-kaidah penilaian fundamental (Bruggink, 2015).
Scholten  memberikan  definisi  asas  hukum  sebagai  “pikiran -pikiran  dasar  yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim,  yang  berkenaan  dengan  nya ketentuan-ketentuan  dan  keputusan-keputusan  individual  dapat  dipandang  sebagai penjabarannya.” (Bruggink, 2015).
Dari  definisi  Scholten  diatas  disimpulkan  lebih  lanjut  bahwa  asas-asas  hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk kedalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnyatetap berada diluarnya. Menurut Scholten, asas-asas hukum itu berada baik didalam sistem hukum maupun dibelakangnya. Dalam hal ini pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Asas hukum mengungkapkan nilai, yang harus kita perjuangkan untuk mewujudkannya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat direalisasikan dalam hukum positif. Sejauh  nilai  suatu  asas  hukum  itu  diwujudkan  dalam  kaidah  hukum  dari  sistem  hukum positif, maka asas hukum itu berada didalam sistem tersebut. Sejauh tidak demikian halnya, maka asas hukum berada dibelakangnya. Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai  itu  sebanyak  mungkin  dalam  kaidah-kaidah  dari  hukum  positif  dan  penerapannya. Namun  mewujudkan  ukuran  nilai  itu  secara  sepenuhnya  sempurna  dalam  suatu  ssistem hukum positif adalah tidak mungkin (Bruggink, 2015).
Kepastian hukum yang dikemukakan Scholten diartikan sebagai sistem hukum positif. Hal ini senada dengan Effendy Abdullah yang mengatakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis (Capt. Effendy Abdullah, 2020).
Kepastian  hukum  merupakan  norma  yuridis  juga  dikemukakan  oleh  Syahrus  Sikti Ahmad yang mengatakan  bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang menerangkan bahwa  untuk  mencapai  keadilan  harus  ada  kepastian  dan  kepastian  itu  dalam  bentuk peraturan hukum yang mengikat dan disepakati pemberlakuan oleh seluruh subyek hukum (Dr. Ahmad Syahrus Sikti, 2022).
Konsep  keadilan  yang  diciptakan  oleh  John  Rawls  dengan justice  as  fairness  yang menurutnya merupakan kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam bermasyarakat (Faiz, 2009). Keadilan  merupakan  sebuah kebaikan dalam institusi  sosial  walaupun masyarakat memiliki posisi kedudukan yang lemah namun menurut John Rawls konsep dari keadilan terdapat 2 (dua) unsur, yaitu posisi asal ( original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance) (Dwismiviar, 2011).
Sebuah  negara  dapat  menjadi  penyemangat  dalam  menegakkan  sebuah  keadilan. Keadilan dapat diraih jika makna keadilan itu sendiri dapat memberikan kesempatan yang sama  kepada  setiap  individu  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan  negara  memberikan
aturan yang konkrit dalam kelas sosial serta ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi  orang-orang  yang  kurang  beruntung,  serta  memiliki  peluang  yang  besar  dalam menduduki  posisi  atau  kedudukan  bagi  semua  orang  sehingga  dapat  memberikan kesempatan yang adil (Zakki Aldhiyati & Achmad, 2019).
Bersumber pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, jika manusia yang saling  berhubungan  di  tempat  kerja,  membutuhkan  tindakan  yang  adil  dalam  sesuatu keputusan tanpa memperhatikan gender, kelas sosial, karakteristik. Salah satu prinsip dasar keadilan ini diterapkan di sebuah industri agar menciptakan atmosfer yang tenang tanpa ada  rasa  iri  terhadap  suatu  keputusan.  Tidak  haya  itu,  adanya  prinsip  lain  yang  disebut prinsip  teori  keadilan  yang  memastikan  bahwa  setiap  imbalan  yang  layak  dari  seorang pekerja dilihat dari hak, kewajiban serta tanggung jawabnya (Rawls, 2006).
Makna  keadilan  menurut  John  Rawls  sebagai fairness singkatan  dari  “ justice  as fairness ” artinya keadilan sebagai kesetaraan, dengan dua prinsip keadilan (Rawls, 2006):
1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
Prinsip keadilan pertama dari John Rawls ini kebebasan yang sama sebesar-besarnya ( principle of greatest equal liberty). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat (Dominikus, 2011). Kebebasan ini haruslah setara, karena suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik, kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang (Dominikus, 2011). Hak kebebasan dasar ini berlaku secara universal yang selanjutnya diatur oleh hukum hak asasi manusia yang dinyatakan dalam hukum positif baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan.
2. Ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  dapat diharapkan  memberikan  keuntungan  semua  orang  dan  semua  posisi  dan  jabatan terbuka bagi semua orang.
Prinsip keadilan kedua terdiri dari prinsip perbedaan ( the diffren principle) dan prinsip persamaan  yang  adil  atas  kesempatan  ( the  principle  of  equality  opportunity).  Prinsip perbedaan dimaknai bahwa perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung yaitu suatu perlindungan. Perbedaan disini dapat dimaksudkan distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama. Sedangkan persamaan yang adil atas kesempatan dimaksudkan bahwa terbuka bagi semua orang,  mereka  mempunyai  kesempatan  yang  sama  termasuk  posisi-posisi  otoritas  dan
jabatan.  Sehingga  akan  mengatur  ketimpangan  sosial  ekonomi  sedemikian  rupa  hingga semua orang diuntungkan.
Kepastian hukum diterapkan untuk mencapai suatu keadilan. Salah satu keadilan yang sering  digunakan  adalah  keadilan  procedural,  yang  dikemukakan  oleh  ahli  hukum  John Rawls dengan menafsirkan justice as a fairness.
Bidang utama prinsip keadilan menurut Rawls, adalah struktur dasar masyarakat ( basic structure of society) yang meliputi institusi sosial, politik, hukum, ekonomi, karena struktur institusi itu mempunyai pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Maka problem utama keadilan ialah merumuskan dan memberikan alasan pada sejumlah prinsip- prinsip  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  struktur  dasar  masyarakat  yang  adil,  yaitu bagaimana prosedur pendistribusian pendapatan yang adil kepada masyarakat (ps2k.uin- suka.ac.id).
Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang fair: hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin  orang  tanpa  mengindahkan  cara  dan  prosedurnya  ( the  greatest  good  for  the greatest  number).  Sebaliknya,  prinsip  keadilan  yang  berdasarkan  pada  asas  hak  akan melahirkan  prosedur  yang fair karena  berdasar  pada  hak-hak  (individu)  yang  tak  boleh dilanggar (hak-hak individu memang  hal yang  dengan  gigih diperjuangkan  Rawls untuk melawan kaum utilitarian). Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (ps2k.uin-suka.ac.id).

## SIMPULAN
Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  merupakan  manajemen  lalu  lintas dibidang transportasi, merupakan langkah strategis kepolisian dalam menegakkan hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi pelanggarnya. ETLE  menggantikan  tilang  manual  yang  menuai  banyak  kontroversi  pada  penegakan hukumnya. ETLE terbagi menjadi 2 (dua) yakni ETLE statis yang dipasang di beberapa ruas jalan  dan  ETLE  Mobile  dengan  menggunakan  handphone  petugas  lalu  lintas  yang beroperasi ditempat yang tak dipasang ETLE statis.
Dalam pelaksanaannya, ETLE telah memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam  pasal  272Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Adapun ETLE juga telah memenuhi keadilan prosedural.
Namun  masih  terdapat  kelemahan  didalam  pelaksanaan  ETLE,  diantaranya  pada ETLE  statis  bahwa  dengan  penggunaan  CCTV  maka  penggunaan  knalpot  brong  yang
banyak terjadi tidak dapat  diidentifikasi. Adapun kelemahan pada ETLE Mobile  adalah adanya kemungkinan petugas untuk tidak melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya, apabila pelanggar merupakan kerabat atau keluarga dari petugas.
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk ETLE mobile dapat dipasangi CCTV dalam kendaraan dinas petugas, yang terkoneksi langsung dengan server sehingga  memperkecil  kemungkinan  adanya  pengabaian  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh petugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Galang Taufani Suteki, 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),1 st ed.
(Depok: Rajawali Pers)
Inge Dwismiviar, 2011, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 Tahun 2011.
JJH. Bruggink, 2015, Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum), (Bandung : Citra Aditya Bakti).
John  Rawls,  2006, Teori  Keadilan  :  Dasar  -  Dasar  Filsafat  Politik  Untuk    Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Oksidelfa Yanto, 2020, Negara Hukum : Kepastian, Keadilan  dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Pan Mohamad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol, 6 No. 1 Tahun 2009.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  pasal  5  ayat  (1)  tentang  Informasi  dan  Transksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Zakki Aldhiyati & Achmad, 2019, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian
Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Undang : Jurnal Hukum,
Vol. 2 No.2 Tahun 2019.
https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25375/9/T1_312018288_BAB%20II.pdf https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April- 2021-2046.pdf .