## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.443

## Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Adat di Kabupaten Batanghari
Islah
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jln. Walisongo Lrg. Sidodadi RT. 03 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, JambTelp: 081274741183 Correspondence email islah@unbari.ac.id
Abstrak. Hukum  pidana  adat  atau  hukum  pelanggaran  adat  ialah  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  peristiwa  atau perbuatan  kesalahan  yang  berakibat  terganggunya  keseimbangan  masyarakat  sehingga  perlu  di  selesaikan  (di  hukum)  agar keseimbangan  masyarakat  tidak  terganggu.  Salah  satu  wilayah  yang  masih  menerapkan  Hukum  Adat  sebagai  aturan  yang ditaati.Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  hukum  dan  masyarakat  merupakan  dua  hal  yang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  demi  mencapai  ketertiban  umum.  Aturan hukum  tersebut  ada  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Berlaku  secara  nasional  maupun  kedaerahan,  di  dalam  lapangan hukum publik  maupun  hukum  privat. Pelanggaran  adat  ialah  aturan-aturan hukum adat  yang  mengatur  peristiwa atau  perbuatan kesalahan  yang  berakibat  terganggunya  keseimbangan  masyarakat  sehingga  perlu  di  selesaikan  (di  hukum)  agar  keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Salah satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Batanghari masyarakat masih menghormati hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus seperti tindak pidana perzinahan
Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan
Abstract.  Customary  criminal  law  or  customary  violation  law are  customary law  rules that regulate events or  wrongdoing  that result in disturbing the balance of the community so that it needs to be resolved (in law) so that the balance of the community is not  disturbed. One of  the  areas  that  still applies  customary law  as a rule  that  is  obeyed. In  social life,  law and  society are two things that cannot  be  separated.  Therefore  we need  a  rule of law  to  regulate social  life in order to  achieve public  order.  These legal  rules  are  either  written  or  unwritten.  Applicable  nationally  and  regionally,  in  the  field  of  public  law  and  private  law. Customary  violations are rules of customary law  that regulate events or wrongdoing that result in  disturbing the balance of the community so that it needs to be resolved (in law) so that the balance of the community is not disturbed. One of the areas that still applies  Customary  Law  as  a  rule  that  is  obeyed  by  the  community,  as  happened  in  Batanghari  Regency,  the  community  still respects customary law in solving cases such as the crime of adultery

## Keywords: Settlement of the Crime of Adultery

## PENDAHULUAN
Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber kepada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis  ataupun  kebiasaan  yaitu  hukum  pidana  adat.  Hukum  pidana  adat  atau  hukum  pelanggaran  adat  ialah  aturan- aturan  hukum  adat  yang  mengatur  peristiwa  atau  perbuatan  kesalahan  yang  berakibat  terganggunya  keseimbangan masyarakat  sehingga  perlu  di  selesaikan  (di  hukum)  agar  keseimbangan  masyarakat  tidak  terganggu.  Salah  satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati.
Hukum  adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  Republik Indonesia,  yang  mengandung  unsur  agama.1Dari  kesimpulan  tersebut  dapat  pula  dikatakan  bahwa  Hukum  Pidana Adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  mengandung  unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasike generasi selanjutnya. Indonesia merupakan  bangsa  yang  masyarakatnya  memiliki  keragaman  suku,  ras,  agama  dan  adat  kebiasaan  yang  tersebar  di kota  dan  di  desa.  Keragaman  itu  menjadi  suatu  kekayaan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Dalam kehidupan  bermasyarakat,  hukum  dan  masyarakat  merupakan  dua  hal  yang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Antara hukum  dengan  kehidupan  masyarakat  memang  berkaitan  erat,  hukum  berperan  besar  dalam  mewujudkan  kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang  bersumber  pada  peraturan  tidak  tertulis  lainya  dan  hukum  yang  bersumber  pada  KUHP  serta  peraturan  yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. 1
1 Topo SAntoso. Pluralisme Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: PT.Ersesco, 1990 hal 5-6
Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada  masing-masing  daerah  memiliki  Hukum  Pidana  Adat  yang  berbeda  sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  ada  di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. 2
Di  dalam  kehidupan  atau  pergaulan  masyarakat  banyak  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  digolongkan  dalam perbuatan yang melanggar hukum adat maupun hukum Negara, diantaranya adalah perzinahan, Perzinahan merupakan perbuatan  yang  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  terhadap  kesusilaan.  Perbuatan  ini  tidak  hanya  melanggar ketentuan hukum pidana tetapi, melainkan juga melanggar norma-norma yang tidak tertulis (hak adat) yangberlaku di lingkungan masyarakat tertentu, erhadap perbuatan zina  itu masing-masing masyarakat  adat akan mempunyai aturan yang berbeda satu sama lain, menurut hukum adat persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina. 3
Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan zina diatur dalam pasal 284 yaitu persetubuhan yang  dilakukan  oleh  pria  dan  wanita  yang  masing-masing  atau  salah  satu  pihak  masih  terikat  oleh  perkawinan  yang sah dengan pihak lain. 4
Pengertian Adat Jambi dalam pandangan kehidupan masyarakat adat dan umum di Jambi memiliki ,adat dalam arti  budaya  yaitu  kebiasaan  yang  dilakukan  turun  menurun  yang  berlaku  ditengah  masyarakat,  yang  mana  bila dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  tidak  terdapat  sanksi.  Misalnya  menghiasi  kamar,  memakan  sirih  dan  lain sebaginya.Adat dalam artian etika yaitu perilaku atau tingkah laku seseorang yang mana apabila kebiasaan itu sesuai dengan etika dikatakan baik namun bila tidak sesuai dikatakan tidak baik misalnya makan tidak berdiri, shalat jum’at menggunakan  sarung  dan  lain  sebagainya.  Tidak  terdapat  sanksi  pada  tataran  ini  apabila  tidak  merugikan  orang lain.Adat dalam  artian hukum yaitu  kebiasaan yang dilarang dalam  hukum adat atau diperintahkan oleh  hukum  adat jika  ada  seseorang  melanggarnya  maka  akan  menerima  sanksi  adat.  Misalnya  mencuri,  membunuh,  berzina, mengambil  hak  saudaranya  dan  lain  sebagainya  yang  diatur  oleh  adat  kebiasaan  atau  pun  tidak  diatur  namun merugikan orang lain.
Hukum adat keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan  tidak  dikodifikasikan  dengan  kata  lain  hukum  adat  adalah  adat  kebiasaan  yang  mempunyai  akibat  hukum. Sistem  hukum  adat  bersumber  kepada  peraturan-peraturan  yang  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  dan dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum  masyarakatnya,  dan  hukum  adat  itu  mempunyai  tipe  tradisional  dengan berpangkal  pada  kehendak  nenek  moyang,  artinya  untuk  ketertiban  hukumnya  selalu  diberikan  penghormatan  yang sangat  besar  bagi  kehendak  suci  nenek  moyang  itu. 5 Hubungan  antara  hukum  dan  kehidupan  masyarakat  memang berkaitan  erat,  hukum  berperan  besar  dalam  mewujudkan  kehidupan  yang  tertib  dan  aman.  Apabila  terjadi  hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara lebih konkrit.
Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu di selesaikan (di hukum) agar  keseimbangan  masyarakat  tidak  terganggu.  Salah  satu  wilayah  yang  masih  menerapkan  Hukum  Adat  sebagai aturan yang ditaati.Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban  umum.  Aturan  hukum  tersebut  ada  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Berlaku  secara  nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. 6
Pelanggaran  adat  ialah  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  peristiwa  atau  perbuatan  kesalahan  yang berakibat  terganggunya  keseimbangan  masyarakat  sehingga  perlu  di  selesaikan  (di  hukum)  agar  keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Salah satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakat  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Batanghari  masyarakat  masih  menghormati  hukum  adat  dalam penyelesaian kasus-kasus seperti tindak pidana perzinahan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam  rumusan  delik.  Adapun,  ketentuan  mengenai  zina  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP,  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
1. Seorang  pria  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu,  padahal  diketahuinya  bahwa  yang  turut  bersalah  telah kawin;
2. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
2 Chairul Anwar. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau . Jakarta:Rineka Cipta,1997 hal 11
3 Ter Haaar, Pengantar Hukum Adat , Bandung1 998, hal. 3
4 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1998, hal. 104
5 Titik Triwulan Tutik, Pengantar  Ilmu Hukum , Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hal 100
6 .Tolip Setiady, Intisari Hukum Adat indonesi , Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 134.

## Islah, Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Adat di Kabupaten Batanghari
Di  dalam  masyarakat  Provinsi  Jambi  secara  mayoritas  adalah  pemeluk  agama  Islam,  akan  tetapi  tidak  semua hukum  syari’at  agama  Islam  itu  langsung  serta  merta  saja  diambil  serta  dipraktekkan  dalam  kehiduapan  masyarakat Provinsi Jambi, akan tetapi hal itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang sebelum diadakannya untuk menetapkan  sebuah  hukuman  yang  ada,  karena  banyak  sekali  aspek-aspek  yang  harus  dilihat  dan  dipertimbangkan terlebih  dahulu  sebelum  menetapkan  hukuman  sebagai  aturan  yang  diterapkan  di  masyarakat  terhadap  persoalan terlebih lagi terhadap hukum dera (jilid), pengasingan (taghrib) bagi pelaku zina, terutama dalam hal penetapan sanksi bagi  pelaku  zina,  baik  itu  zina  yang  dilakukan  bagi  orang  yang  telah  menikah  (berkeluarga)  maupun  zina  yang dilakukan bagi orang yang belum pernah menikah (jejaka dan perawan), dalam hal ini secara umum masyarakat adat yang  ada di Provinsi Jambi ternyata lebih cenderung kepada hukum  adat  yang sudah menjadi adat istiadat  yang ada secara  turun  temurun  dari  sejak  zaman  nenek  moyang  terdahulu  sampai  pada  masa  sekarang  yang  sudah  menjadi budaya  bagi  masyarakat  Provinsi  Jambi,  berdasarkan  pada  informasi  yang  diperoleh  peneliti  yang  didapatkan  dari lapanganSecara historis hukum adat melayu Jambi tidak dapat dipisahkan dengan masa kejayaan hindu dan Islam atau dengan  bahasa  lain  kontestasi  agama  dan  madzhab  dalam  yang  mempengaruhi  lahirnya  hukum  adat  melayu  Jambi. Menurut  Lemabaga  Adat  Melayu  Jambi  (LAM)  Keberagamaan  adat  dan  budaya  dalam  masyarakat  di  Jambi merupakan  hukum  adat  yang  tak  terelakan.  Khususnya  dalam  masyarakat  Provinsi  jambi  yang  memiliki  keunikan lokal  yang  terbilang  salah  satu  suku  melayu  tertua.  Salah  satunya  adalah  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  yang  berdiri kokoh jauh sebelum Kemerdekaan.
Di  masa  pemberlakuan  otonomi  daerah  saat  ini,  dimana  setiap  daerah  diberi  kewenangan  menyelenggarakan pemerintahannya  sendiri  dan  harus  berdasarkan  pada  prinsip  -prinsip  antara  lain  otonomi  yang  bertanggung  jawab menekankan  pada  demokrasi,  menunjang  aspirasi,  peran  serta  masyarakat  dan  potensi  daerah  maupun keanekaragaman  daerah.  Tiap  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  ekonomi,  jumlah  penduduk,  luas  daerah,  sosial budaya  yang  berbeda-beda  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  menyelesaikan  masalahnya  menggunakan cara  yang  berbeda  pula,  termasuk  dalam  lapangan  hukum  publik  karena  didasari  oleh  latar  belakang  yang  berbeda pula. 7 Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah di tetapkan oleh pemuka-pemuka adat . 8 . Salah satu wilayah yang  masih  menerapkan  Hukum  Adat  sebagai  aturan  yang  ditaatioleh  masyarakat  adalah  hukum  Adat  di  Kabupaten Batanghari.
Terjadinya  perbuatan  zina  dikarenakan  faktor  Cinta,  Mau  sama  mau,  Pemenuhan  tuntutan  biologis,  Mencari kepuasan, Ekonomi, Paksaan atau kurangnya iman. Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian perkara perbuatan zina Di  Kabupaten  Batanghari  sebagian  besar  diselesaikan  melalui  penyelesaian  secara  adat  di  kantor  Balai  Desa,  balai adat atau di rumah kepala desa yang penyelesaian melalui berapatan tenganai nenek mamak atau kabupaten kelurahan. Dilakukan  penyelesaian  tidak  perzinahan  melalui  cara-cara  damai  dan  kekeluargaan  dipegaruhi  oleh  faktor-faktor penegakan  hukum  seperti  faktor  hukum,  faktor  tersebut,  faktor  masyarakatlah  yang  paling  berperan,  dimana masyarakat  sedirilah  yang  enggan  menyelesaikan  perkaranya  melalui  peradilan  sehingga  memilih  upaya  damai kekeluargaan.
Berzina  menurut  lembaga  adat  yang  mengatakan  bahwa  dalam  hukum  agama  islam  merupakan  sebuah  dosa besar.  Pezina  yang  sudah  memiliki  pasangan  sah  atau  sudah  menikah  (berselingkuh)  disebut  Pezinah  Muhshan. Perbuatan  zina  diharamkan,  termasuk  dosa  besar  berdasarkan  dalil-dalil  berikut  ini"  Dan  janganlah  kamu  mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Setiap  hukum  merupakan  suatu  sistem,  peraturan-peraturannya  merupakan  suatu  kebulatan  berdasarkan kesatuan  alam  pikiran  masyarakatnya.  Begitupun  hukum  adat,  sistem  hukum  adat  bersendi  atas  dasar-dasar  alam pikiran  bangsa  Indonesia,  yang  tidak  sama  dengan  alam  pikiran  yang  menguasai  sistem  hukum  barat. 9 Hukum  Adat mengandung sifat yang tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang  bertipe  terfokus  pada fakta –fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini,maka pendekatan Socio Kriminologis .
Dilihat dari tujuan penelitian ini maka penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan  atau  mengungkapkan  penerapan  dilapangan  dan  hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  akan dianalisis menggunakan teori yang relevan dan menyimpulkannya.

## Metode Pendekatan
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang bertipe terfokus pada fakta –fakta di lapangan terdapat  dengan tipe penelitian ini,
7 Ibid, hal 11
8 Tolip Setiady, Intisari Hukum Adat indonesia , Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 134.
9 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat , Penerbit Universitas, Jakarta, 1966, hal 25
maka  pendekatan Socio  Kriminologis .semua  informasi  dengan  pengamatan  dan  wawancara  langsung  terhadap  objek penelitian. 10

## Rancangan kegiatan
Dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  deskriptif  analitis  dilakukan  rancangan  kegiatan  guna memeprmudah  dan  mempercepat  penelitian  ini  dilakukan  serta  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  akan  tersistematis khususnya mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari.
Untuk  itu,  apabila  dilihat  dalam  penelitian  ini  yang  mana  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative,  maka rancangan kegiatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah langsung menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari.

## Ruang lingkup atau objek
Dalam  suatu  penelitian  diperlukan  objek  atau  sasaran  penelitian  dan  adanya  batasan  atau  ruang  lingkup penelitian  agar  penelitian  yang  dilakukan  lebih  terarah  dan  tidak  meluas.  Adapaun  ruang  lingkup  atau  objek  dari penelitian ini yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari

## Bahan dan alat utama
Bahan  dan  alat  utama  dalam  penelitian  ini  karena  penelitian  ini  bersifat  hukum  normatif,  maka  sumber  data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yaitu:
1. Bahan  Hukum  Primer  atau  bahan  hukum  yang  memiliki  sifat  infiris,  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan-bahan hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  yaitu  :  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  )  Adapun, ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP
2. Bahan Hukum sekunder yang berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu KBBI dan Kamus Hukum

## Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode studi pustaka atau studi dokumen  dan  juga  menggunakan  metode  observasi.  Metode  tersebut  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  bisa digunakan  dalam  memecahkan  permasalahan  yang  diteliti  yaitu  mengenai  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perzinahan Dalam Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari.

## Teknik analisis
Setelah  semua  data  dikumpulkan  maka  untuk  selanjutnya  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu menganalisa  data  berdasarkan  keterangan  atau  jawaban  responden  dan  ditarik  kesimpulan  bersifat  deskriptif, mengenai masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari
Hukum  pidana  adat  adalah  hukum  yang  hidup  mengatur  tindakan  yang  melanggar  perasaan  keadilan  dan kepatutan  yang  hidup  ditengah  masyarakat,  sehingga  menyebabkan  terganggunya  ketentraman  serta  keseimbangan masyarakat.  Untuk  memulihkan  ketenteraman  dan  keseimbangan  tersebut,  maka  terjadi  reaksi  adat.  Dalam mempertahankan  hukum  pidana  adat,  dimana  setiap  permasalahan  dapat  diselesaikan  secara  tuntas,  terhadap  setiap permasalahan  yang  ada  dan  yang  mungkin  ada,  karena  hukum  pidana  adat  lebih  mengutamakan  tercapainya  tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara.
Kabupaten  Batanghari  penyelesaian  kasus-kasus  perzinahan  lebih  banayak  diselesaikan  secara  hukum  pidana adat,  masyarakat  tidak  ingin  membawah  kerana  hukum  pidana,  dikarena  hukum  sanksi  adat  dianggap  tidak  terlalu memberatkan dibandingkan hukum pidana.
Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  melalui  mediasi  merupakan  perkembangan  baru  dalam  ranah  hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Pada hukum positif indonesia asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan  adanya  penyelesaian  kasus  di  luar  pengadilan.  Akan  tetapi,  praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia sering  juga  perkara  pidana  diselesaikan  diluar  pengadilan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum,  mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya
Tindak  pidana  zina  merupakan  kejahatan  yang  menyangkut  kehormatan  seseorang  yang  seharusnya  dihukum berat namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diancamkan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11.
penjara dan harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, yaitu:
1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia(BW);
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.
Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidanaperzinaan bila dilakukan oleh seorang laki-laki lajang dengan perempuan yang juga lajang. KUHP hanya mendefinisikan  zina  adalah  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan  yang  telah  kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya
Seperti contoh  kasus di Kabupaten Batanghari,seorang kades  ketahuan selingkuh dengan  seorang  wanita  yang sudah bersuami. Mengetahui hal tersebut sempat menghebohkan warga setempat, yang sangat menyayangkan kejadian ini. Betapa tidak, Kades yang seharusnya menjadi panutan bagi warganya, malah berbuat hal yang tak senonoh.
Setelah  diselidiki,  dan  dengan  bukti  yang  cukup  lembaga  adat  desa  setempat  serta  tokoh  masyarakat  dalam kasus ini langsusng meperoses dan menyelesaiakan kasus ini secara hukum adat.
Penyelesaian menurut hukum adat yang ada  di kabupaten batanghari berasaskan  nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan  keselarasan  dan  keseimbangan  dalam  kehidupan.  Dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  adat  (Tindak Pidana  Adat)  diperlukan  suatu  mekanisme  penyelesaian  yang  berdasarkan  kebersamaan  yaitu  musyawarah  dan mufakat.
Oleh  karena  itu  pola  penyelesaian  yang  diterapkan  harus  mengacu  pada  nilai-nilai  keadilan,  nilai  kepastian hukum  dan  kemanfaatan.  Rasa  keadilan  terkadang  hidup  diluar  undang-undang,  yang  jelas  undang-undang  akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu  sendiri. Kepastian  hukum  adalah rasa keadilan  itu sendiri,  sebab keadilan dan  hukum  bukanlah dua elemen yang terpisah.
“Bagi  masyarakat  atau  orang  yang  melakukan  zina  mendapatkan  hukuman  tersendiri,  sesuai  dengan perbuatannya,  apabila  yang  melakukan  zina  itu  adalah  orang  yang  telah  menikah,  maka  mereka  dihukum  dengan membayar  denda/hutang  kepada  masyarakat  di  kabupaten  batanghari  dengan  membayar  denda  adat  berupa  cuci kampung  serta  membayar  selemak  semanis..  Menurut  tetuo  adat  dan  masyarakat  orang  berzina  dikenakan  hukuman denda  tersebut  adalah  bertujuan  untuk  cuci  kampung  dan  membuat  epek  jera  terhadap  para  pelaku  agar  supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali”. "Keputusan sidang adat memutuskan denda cuci kampung seekor kerbau beserta  asam  garam,  selemak  semanis  dihitung  seberapa  besar  kesalahan  yang  telah  dilakukan.  Karena  perbuatan mereka dianggap mengotori kampung,"
Demikian  kata  ketua  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  kabupaten  batanhari.  Setelah  putusan  ditetapkan,  pihak (LAM)  Lembaga  Adat  Melayu  tinggal  menunggu  realisasi  kepatuhan  daripada  pihak  lelaki  untuk  menyelesaikan hutang  adatyang  dibebankan  kepadanya.  Keduanya,  baik  laki-laki  dan  perempuannya  mengakui  telah  melakukan hubungan  suami istri secara  tidak  sah itu. Pengakuannya atas dasar suka  sama  suka. Hubungan itu sudah melanggar tatanan  kehidupan  masyarakat  dan  adat  istiadat,seta  agama  islam,Keduanya  memang  masih  terikat  janji  perkawinan masing-masing dengan pasangan sahnya.
Kebanyakan masyarakat di kabupaten batangahri ,hanya mengetahui proses penyelesaian pekara tindak pidana khususnya tindak pidan zina hanya sampai pada tingkat lembaga adat atau ditingkat pemangku adat yang ada didaerah tersebut,  dikarenakan  kebanyakan  kasus  perkara  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  zina  sudah  selesai  pada tingkat ini Dalam kasus perzinahan ini yang biasa ditangani oleh adat ini biasanya menangani perkara zina antara laki- laki dan perempuan yang memiliki dan yang kedua  seorang istri yang melakukan zina dengan  seorang laki-laki lain yang mana ia masih terikat perkawinan menurut ketentuan yang berlaku.
Sanksi di dalam hukum pidana adat merupa-kan suatu pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh kepala adat terhadap orang yang telah melanggar hukum adat. Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan didalam system hokum adat adalah tindakan  yang melanggar hukum atau ilegal. Jika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas  hukum  dalam  hal  ini  adalah  kepala  adat  mengambil  tindakan  konkrit,  yakni  reak-si  adat  guna  membetulkan hukum yang dil-anggar tersebut.

## SIMPULAN
Penyelesaian yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa  keadilan  terkadang  hidup  diluar  undang-undang,  yang  jelas  undang-undang  akan  sangat  sulit  untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar- benar  dirasakan  oleh  mayoritas  kolektif  maka  kepastian  hukum  akan  bergerak  menuju  rasa  keadilan  itu  sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

## Saran
Pemerintah  atau  lembaga-lembaga  yang  berwenang  dan  terkait  harus  lebih  aktif  agar  dapat  berperan  untuk melakukan keliling kampong. Dan Kepada masyarakt di kabupaten batanghari diharapkan mematuhi budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Chairul Anwar. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau . Jakarta:Rineka Cipta,1997 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1998 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat , Penerbit Universitas, Jakarta, 1966, Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum , Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, Tolip Setiady, Intisari Hukum Adat indonesia , Alfabeta, Bandung, 2009, Topo SAntoso. Pluralisme Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: PT.Ersesco, 1990
Peraturan Perundang-undangan KUHP Pasal 284 Mengenai Zina