## Analysis of the Use of E-Purchasing with Local Catalogs on the Performance of the Central Maluku Regency Government
Ismail * , Erly Leiwakabessy, Maryam Sangadji, & Fahrudin Ramly
Pattimura University, Jl. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka, Ambon, 97233, Indonesia

## Abstract
E-purchasing is a method of procurement of goods and services whose process resembles the online shopping system that is rife today  such  as  lazada.com,  bukalapak.com,  elevenia.com,  and  others.  E-purchasing  complements  the  method  of  procurement  of government goods and services which previously consisted of general auction/selection, limited auction/selection, simple auction, direct appointment, direct procurement, contest and contest. This study aims to determine the effect of efficiency, effectiveness and transparency  on the performance of procurement of goods through local  catalogs. The population of this study are Procurement Officials, Commitment Making Officials in the Central Maluku Kabuapten Government, and local catalog users in Central Maluku Regency,  as  well  as  Goods/Services  Providers  involved  in  local  catalogs.  The  sample  was  determined  by  purposive  sampling technique, as many as 110 respondents. The analysis method used is the Structural Equation Model (SEM). The research variables are 4 latent variables consisting of 3 independent variables each efficiency, effectiveness and transparency and 1 (one) dependent variable  namely  performance.    The  results  showed  that  efficiency,  effectiveness  and  transparency  had  a  positive  and  significant effect on the performance of procurement of goods through local catalogs.
Keywords: local catalogs, e-purchasing, performance of procurement

## 1. Pendahuluan *
Program  pemerintah  dalam  peningkatan  daya  saing  perekonomian  nasional,  menempatkan  pembangunan infrastruktur  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  nasional.  Salah  satu  sektor  yang  ditekankan  dalam  perpres  ini adalah kecepatan dan penyederhanaan proses pengadaan dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengadaan pemerintah juga menawarkan sebuah solusi bagaimana prinsip dasar pengadaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas dapat dijaga (Wittig, 2003 dan Callender & Schapper, 2003 dalam Vaidya dkk., 2006).
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  kinerja  pengadaan barang/jasa  secara  nasional  baru  dimulai  tahun  2008.  Pengembangan e-Procurement di  Indonesia  dimulai  dengan melahirkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan  lelang.  .  E-Procurement  kini  telah  melayani  e-Tendering,  e-Purchasing  dan  katalog  dimana  layanan tersebut  juga  telah  dilengkapi  tahapan  proses  dan  berbagai  fitur  pendukung  sebagaimana  fungsi  e-Procurement sebagai end-to-end solution proses pengadaan (Vaidya dkk., 2006).
E-purchasing  adalah  inovasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  mengatasi  ketiga  masalah  di  atas.  E-purchasing merupakan  metode  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  prosesnya  menyerupai  sistem  belanja  online  yang  marak  pada saat ini seperti lazada.com, bukalapak.com, elevenia.com, dan lain-lain. E-purchasing melengkapi metode pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  yang  sebelumnya  terdiri  dari  pelelangan/seleksi  umum,  pelelangan/seleksi  terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes dan sayembara.
Manfaat e-purchasing sendiri sebagaimana dilaporkan UKPBJ Maluku Tengah sudah dirasakan berbagai stake holder, sehingga  transaksi  pengadaan  barang  dengan  menggunakan    e-purchasing  mengalami  peningkatan  sejak diluncurkannnya sistim ini kepada public seperti terlihat pada Tabel berikut.
* Corresponding author.
E-mail address : mail.masohi@gmail.com
Tabel 1. Transaksi Katalog Lokal No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Per Juni 1 Transaksi Katoalog Lokal Rp. 393.385.000 Rp. 750.543.000
Sumber:Sumber data monev katalogl kpp:https://redash-katalog. lkpp.go.id/ public/ dashboards.
Berdasarkan data tabel 1 terlihat di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, belanja pengadaan barang melalui katalog lokal  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2022  terdapat  6  transaksi  produk  dengan  nilai  transaksi  sebesar Rp.393.385.000,-  Tahun  2023  mengalami  peningkatan  dengan    27  transaksi  produk  dan  nilai  transaksi  sebesar Rp.792.987.500,-. Data ini menggambarkan bahwa penggunaan katalog mempermudah stakeholder dalam pengadaan barang  dan  jasa.  Diharapkan  pengadaan  barang/jasanya  dapat  terlaksana  berdasarkan  prinsip  kinerja  pengadaan. Konsep  kinerja  pengadaan  didefiniskan  sebagai  buah  hasil  transparansi,  efisiensi  dan  efektivitas  dari  fungsi pengadaan (Expert Group Meeting, 2001, Garan, 2005 dalam Rotich dan Okello. 2015).
Penelitian tentang penggunaan katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa di Maluku Tengah masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang melihat implementasi penerapan kinerja pengadaan melalui katalog lokal.  Tetapi  penelitian  tentang  hal  ini  sudah  pernah  dilakukan  diberbagai  daerah  seperti  Damayanti,  dkk  (2012), Retnowulan, (2014), Taufik, dkk, (2016), Hadianto, A. W., (2022)

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Teori E-Government
Menurut Bank Dunia (2001), e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide  Area  Network,  internet  dan  mobile  computing,  dimana  keseluruhannya  memiliki  kemampuan  untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  pemerintahan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Banyal  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli tentang e-Goverment , Ilham (2013) memberikan kesimpulan bahwa e-Government tidak terpaku pada unsur “e” saja, tetapi yang terpenting adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media online .

## 2.2. Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Teknologi Informasi
Presiden  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  memberikan  definisi  tersendiri  terkait dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia terdiri dari (Setiyono, 2012) :
1). Kebijakan  pengadaan,  struktur  organisasi  pengadaan  (pengadaan  oleh  lembaga  terpusat  atau  pengadaan  oleh masing-masing unit)
2). Proses pengadaan mulai dari otoriasasi pengadaan, persiapan kontrak, administrasi kontrak dan lain-lain.
3). Metode pengadaan.
4). Teknik pengadaan.
5). Profesionalisme pengadaan dan workforce

## 2.3. E-Procurement
E-Procurement adalah  pnggunaan  metode  elektronik  dengan  internet  untuk  menjalankan  fungsi  pengadaan  yang meliputi  kegiatan  identifikasi  persyaratan,  proses  pengadaan,  pembayaran  dan  manajemen  kontrak  (Corsi,  2006). Negara-negara  di  dunia  mempertimbangkan  menggunakan e-Procurement dalam  sistem  mereka  untuk  menunjang kinerja. E-Procurement merupakan  bisnis  ke  bisnis  atau  bisnis  ke  konsumen,  pembeli  dan  penjual  dari  penyedia barang dan jasa dengan internet dan sistem lain seperti Electronic Data Imerchange (EDO Sistem. Jadi merupakan aplikasi pembelian barang dan jasa melalui jaringan elektronik atau elektronik data pertukaran (Kurnia, dkk, 2023). Atau  merupakan  proses  pengadaan  barang    dan  jasa  yang  pelaksanaannya  dilakukan  secara  elektronik  (berbasis web/internet) untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa  yang efisien, efektif, adil dan transparan (Aprelly  dan  Herumanta,  2014).  Impelentasi  e-procurement  terbukti  meningkatkan  kinerja  pengadaan  barang  dan jasa dilingkup Kementerian Keuangan (Aryati dan Pangaribuan (2019)

## 2.4. E-Purchasing
Metode  e-purchasing  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pengadaan/PPK  atau  pejabat  yang  ditetapkan  oleh  Pimpinan Instansi/Institusi. Sistem e-purchasing di Indonesia dapat diakses melalui laman www.katalog.lkpp.go.id. Alur proses e-purchasing dengan katalog lokal. E-purchasing merupakan pembelian barang secara elektronik (Dama, dkk, 2020). Hasil  penelitian  Mangkona,  dkk (2018)  menemukan  pengaruh  e-purchasing  terhadap  proses  pengadaan  barang  dan jasa yang efisien, efektif dan transparat.

## 2.5. Kinerja Pengadaan
Konsep kinerja pengadaan telah ada sejak tahun 1030-an. Para ilmuan mendefiniskan kinerja pengadaan sebagai buah hasil transparansi, efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengadaan (Expert Group Meeting, 2001, Garan, 2005 dalam Rotich  dan  Okello.  2015).  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah memberikan  indikator  atas  kinerja  pengadaan  barang/jasa  sebagai  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  pengadaan barang/jasa  Pemerintah  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  beserta perubahannya. Penjelasan terkait dengan indikator pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
1). Efisien:
Efisien  berarti Pengadaan Barang/jasa harus  diusahakan dengan  menggunakan dana dan daya  yang  minimum untuk mencapai  kualitas  dan  sasaran  dalam  waktu  yang  ditetapkan  atau  menggunakan  dana  yang  telah  ditetapkan  untuk mencapai  hasil  dan  sasaran  dengan  kualitas  yang  maksimum.  Lebih  lanjut,  Silalahi  (2013)  mengungkapkan  bahwa dari sudut pandang pemerintah (LKPP), konsep efisiensi diterjemahkan sebagai:
a. Efisiensi proses, berupa pengurangan biaya.
b. Efisiensi harga, yakni seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga pasar.
Menurut  Keban  (2008)  dalam  Silalahi  (2013)  parameter  utama  yang  seringkali  digunakan  dalam  kriteria  efisiensi adalah  biaya,  waktu, tenaga  dan  energi  yang  dikeluarkan  di  dalam  proses  dibandingkan  dengan  hasil  yang  dicapai. Sehingga efisiensi ini memberikan efek bagi organisasi yaitu berupa rantai prosedur yang lebih sederhana dan singkat serta pengurangan biaya administrasi (Gardenal. 2010 dalam Silalahi 2013)
2). Efektif:
Efektif  berarti  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  serta memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya.  Ada  2  (dua)  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penerapan  teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan efektivitas pelayanan pemerintah, yaitu:
a. Kemudahan  dalam  pemakaian.  Pelayanan  publik  oleh  birokrasi  secara  komputerisasi  bersifat  mudah  dimengerti dan dapat digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji coba sistem beberapa kali untuk menghindari kesalahan.
b. Infrastruktur.  Tersedia  infrastruktur  yang  cukup  sehingga  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk mendapatkan pelayanan, dan juga tersedia alternatif yang cukup untuk mengakses internet.
c. Sementara itu. Amirullah (2015) mengatakan bahwa efektifitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai  sasaran-  sasaran  (hasil  akhir)  yang  telah  ditetapkan  secara  tepat.  Efektifitas  penekanannya  pada pengerjaan sesuatu secara benar (doing the right things) yang diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi.
3). Transparan
Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya (Perpres 16 Tahun 2018). Untuk mewujudkan transparansi, sebagaimana tertuang dalam dokumen APEC Procurement Transparency Standards in Indonesia, maka perlu diperhatikan ha-hal sebagai berikut:
1). Publikasi dan akses terhadap peraturan yang mengatur ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
2). Publikasi rancangan regulasi dan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
3). Akses terhadap informasi dan undangan untuk ikut serta dalam pengadaan.
4). Perlakukan yang setara antar peserta lelang.
5). Persyaratan untuk mempublikasikan informasi mengenai kriteria evaluasi dan putusan penetapan pemenang.
6). Ketersediaan  mekanisme  reviu  untuk  keputusan  yang  lelang  dan  penyelesaian  sengketa/sanggahan  secara  cepat
dan adil (tidak memihak).
7). While submitting an article, authors will be asked to Transfer Intellectual Property Rights and Exploitation Rights.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini dilakukan di  Kabupaten Maluku Tengah dengan objek penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang  melakukan  transaksi  pengandaan  barang  melalui  katalog  lokal.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah Pejabat  Pengadaan,  Pejabat  Pembuat  Komitmen  di  Pemerintah  Kabuapten  Maluku  Tengah,  dan  pengguna  Katalog Elektronik di Kabupaten Maluku Tengah, serta Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam Katalog Elektronik. Sampel dipilih sebanyak 110 dengan teknik purposive sampling.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Structural  Equation  Model  (SEM)  yang  terdiri  dari  4  variabel  laten  yang terdiri dari 3 variabel independen masing-masing efisiensi, efektivitas dan transparansi dan 1  variabel dependen yaitu kinerja. Definisi operasional masing-masing variable terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Variabel dan Indikatornya No Variabel Indikator 1 Efisiensi a. Total  biaya  yang  dikeluarkan selama  lelang  menjadi  lebih murah.  Kode: EFI 1
b. Penghematan  bahan-bahan    material   (kertas,   tinta   dll). Kode:  EFI 2 2 Efektivitas a. Pengiriman  barang/jasa sesuai dengan lokasi pengiriman dan tepat waktu.  Kode:
EFE 1
b. E-Purchasing   memberikan   peluang   kepada   pelaksana untuk dapat memilih penyedia barang/jasa yang  sesuai. EFE 2 3 Transparansi a. Semua penyedia mendapatkan informasi dan perlakuan yang sama. Kode: TRAN 1 b. Detil spesifikasi, harga dan kontrak tersaji dengan jelas. Kode: TRAN 2
c. Media untuk menghubungi penyedia telah  disediakan. Kode: TRAN 3
d. Pengumuman lelang/pengadaan dipubikasikan secara terbuka. Kode: TRAN 4
e. Semua  informasi  terkait  dengan  e-Purchasing  disediakan  dan  dapat  diakses  oleh user/pengguna dan penyedia. Kode: TRAN 5
f. Tersedia alamat dan nomor telephone secara lengkap.  Kode: TRAN 6
g. Profil dan data penyedia disajikan secara lengkap dan dapat diakses secara online.
Kode:  TRAN 7 Kinerja a. Pemusatan  manajemen  dan kontrol  pengadaan menjadi lebih baik.  Kode: KIN 1 b. Standarisasi proses dan dokumen  pengadaan. Kode: KIN 2

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Skema Model Partial Least Square (PLS) – Data Awal
Gambar 1. Skema Model Partial Least Square (PLS) – Data Awal
Penggabungan  seluruh  komponen  SEM  menjadi  suatu  model  lengkap  dari  model  pengukuran  dan  model  structural digambarkan dalam diagram alur (path diagram) untuk mempermudah melihat hubungan-hubungan fungsional yang ingin diuji seperti terlihat pada gambar 1.

## 4.2. Uji Validitas Indikator
Untuk  menguji  validitas  indikator,  digunakan  nilai  outer  loading  atau  loading  factor.  Suatu  indikator  dinyatakan memenuhi kriteria atau kategori baik apabila nilai outer loading > 0,7, seperti terlihat pada tabe 3. Berdasarkan tabel di  atas,  diketahui  bahwa  dari  total  13  indikator  dalam  penelitian  ini  seluruhnya  memiliki  nilai  outer  loading  >  0,7 dengan  nilai  berkisar  0,830  sampai  0,950  maka  dapat  diartikan  13  indikator  tersebut  memiliki  korelasi  yang  baik dengan konstruknya atau seluruh indikator dapat dikatakan valid karena telah memenuhi syarat validitas indikator.
Tabel 3. Uji Validitas Indikator Efisiensi Efektivitas Transparansi Kinerja EF1 = 0,926 EF2 = 0,950 EFE1 = 0,894 EFE2 = 0,891 TRAN1 = 0,913 TRAN4 = 0,872 TRAN2 = 0,861 TRAN5 = 0,830 TRAN3 = 0,865 TRAN6 = 0,845 TRAN7 = 0,873 KIN1 = 0,914 KIN2 = 0,933
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

## 4.3. Uji Realibitas Internal
Menurut Ghozali, suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila nilai composite reliability > 0,6 dan memenuhi cronbach’s alpha apabila nilai cronbach’s alpha > 0,7.
Tabel 4. Uji Reliabilitas Internal Variabel Cronbsch’s Alpha Composite Reability Keterangan Efisiensi 0,746 0,887 Reliabel Efektivitas 0,864 0,939 Reliabel Transparansi 0,828 0,920 Reliabel Kinerja 0,946 0,954 Reliabel
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini  telah  memenuhi  kriteria,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  keseluruhan  variabel  memiliki  tingkat  realibilitas  yang  baik.  Selanjutnya  akan  diuji  validitas konvergen seperti terlihat pada table 5.
Tabel 5. Nilai AVE Variabel Average Variance Extracted Keterangan Efisiensi 0,880 Reliabel Efektivitas 0,797 Reliabel Transparansi 0,750 Reliabel Kinerja 0,850 Reliabel
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai AVE pada seluruh variabel lebih besar dari 0,5 dengan nilai berkisar 0,750 sampai 0,880. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki covergent validity yang baik.

## 4.4. Uji Validitas Diskriminan
Uji  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  konsep  dari  masing-masing  model  laten  berbeda  dengan variable lainnya. Hal ini terlihat pada tabel 6.
Ismail et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 260–267
Tabel 6. Uji Validitas Diskriminan
Indikator Efisiensi Efektivitas Transparansi Kinerja EFI1 0,926 0,191 0,072 0,236 EFI2 0,950 0,160 0,077 0,284 EFE1 0,167 0,894 0,151 0,291 EFE2 0,164 0,891 0,220 0,288 TRAN1 0,125 0,194 0,913 0,290 TRAN2 0,039 0,082 0,861 0,086 TRAN3 0,065 0,185 0,865 0,165 TRAN4 0,029 0,232 0,872 0,228 TRAN5 -0,007 0,098 0,830 0,097 TRAN6 -0,022 0,197 0,845 0,188 TRAN7 0,165 0,173 0,873 0,223 KIN1 0,222 0,274 0,239 0,914 KIN2 0,289 0,322 0,203 0,933
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada nilai cross loading yang dicetak tebal memiliki nilai paling tinggi pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai pada variabel lainnya dengan nilai cross  loading lebih dari 0,7 yaitu berkisar 0,830 sampai 0,950.
4.5. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi terlihat pada tabel 7.
Tabel 7. Koefisien Determinasi (R 2 ) Variabel R Square R Square Adjusted Kinerja 0,887 0,656
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
Pada  variabel  Kinerja  yang  dipengaruhi  variabel  Efisiensi,  Efektivitas,  dan  Transparansi  didapatkan  nilai  R-Square Adjusted  sebesar  0,656.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  presentase  besarnya  variabel  prediktor  yaitu  Efisiensi, Efektivitas, dan Transparansi dapat menjelaskan Kinerja sebesar 65,6%. Sedangkan sisanya, yaitu 34,4%  dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian ini.

## 4.6. Q-Square (Predective Relevance)
Tabel 8. Q-Square (Predective Relevance) Variabel SS0 SSE Q² (=1-SSE/SSO) Efektivitas 200,000 110,557 0,447 Efisien 200,000 95,342 0,523 Kinerja 200,000 106,359 0,468 Transparansi 700,000 238,865 0,659
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
Berdasarkan output pada Tabel 8, didapatkan nilai Q2 sebesar 0,447 pada variabel Efektivitas, nilai Q2 sebesar 0,523 pada  variable  Efisiensi,  nilai  Q2  sebesar  0,468  pada  variable  Kinerja,  dan  nilai  Q2  sebesar  0,659  pada  variable
Transparansi. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena nilai Q2 yang didapatkan adalah lebih besar dari 0.

## 4.7. F-Square (Effect Size)
Tabel 9. F-Square (Effect Size) Variabel Kinerja Efektivitas 0,170 Efisien 0,157 Transparansi 0,133

## Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
a. Pada  pengaruh  Efektivitas  terhadap  Kinerja,  didapatkan  nilai  F2  sebesar  0,170  dimana  berada  diantara  0,15 sampai  0,35  yang  artinya  secara  statistic  pengaruh  Efektivitas  terhadap  Kinerja  memiliki  efek  pengaruh  yang moderat.
b. Pada pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja, didapatkan nilai F2 sebesar 0,157 dimana berada diantara 0,15 sampai 0,35 yang artinya secara statistic pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja memiliki efek pengaruh yang moderat.
c. Pada  pengaruh  Transparansi  terhadap  Kinerja,  didapatkan  nilai  F2  sebesar  0,133  dimana  berada  diantara  0,02 sampai  0,15  yang  artinya  secara  statistic  pengaruh  Transparansi  terhadap  Kinerja  memiliki  efek  pengaruh  yang lemah.

## 4.8. Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  nilai  T-Statistics  dimana  hipotesis  penelitian  dapat dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics > T tabel. Hasilnya disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Uji Hipotesis Path Koefisien P Values Keterangan Efisiensi -> Kinerja 0,219 0,007 Signifikan Efektivitas -> Kinerja 0,249 0,005 Signifikan Transparansi -> Kinerja 0,169 0,048 Signifikan
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024
a. Efisiensi terhadap Kinerja
Didapatkan nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,219. dan nilai P-value 0,007 dimana lebih kecil dari 0,05  maka  hipotesis  H0  tolak  dan  H1  diterima.  Artinya  ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  Efisiensi terhadap Kinerja..
b. Efektivitas terhadap Kinerja
Didapatkan nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,249 dan nilai P-value 0,005 dimana lebih kecil dari 0,05  maka  hipotesis  H0  tolak  dan  H1  diterima.  Artinya  ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  Efektivitas terhadap Kinerja..
c. Transparansi terhadap Kinerja
Didapatkan  nilai  koefisien  jalur  bernilai  positif  sebesar  0,169dan  nilai  P-value  0,048  dimana  lebih  kecil  dari  0,05 maka hipotesis H0 tolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan Transparansi terhadap Kinerja.

## 5. Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketiga  variable  independent  yaitu  efisiensi,  efektifitas  dan  transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pengadaan  barang  dan  jasa.  Ini  berarti  peningkatan  efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa maka akan meningkatkan kinerja.

## References
Amirullah. 2015. Pengantar Manahemen: Fungsi – Proses – Pengendalian. Jakarta: Mitra Wacana Media
Aryati,  T  dan  Pangaribuan,  L.,  2019.,  Analisis  Pengaruh  Implementasi  e-  Procurement  dan  Kompetensi  Pegawai Terhadap  Kinerja  Pengadaan  barang  dan  Jasa  Kementerian  Keuangan, Jurnal  Penelitian  dan  Karya  Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 4, No. 1, 19 – 24.
Corsi, M. 2006. E-Procurement Overview. Universitas “La Sapienza” di Roma
Dama,  Y,  dkk,  2020,  Pengaruh  Implementasi  e-Purchasing,  Akses  Pasar  dan  Persaingan  Bisnis  Terhadap  Prinsip Akuntabel  Pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  (Studi  Empirik  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa Tenggara), Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 21, No. 3, 96 – 116.
Damayanti, dkk, 2012, Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang, Jurnal Administrasi Publik , Vol. 1, No. 2, 139 – 146
Ghozali, I., 2013, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS , Edisi 7, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
Ilham, Hall. A. M., 2013. Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dengan e-Procurement di Kabupaten Kuantan Senggigi . Tesis Tidak Dipublikasikan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government .
Hadianto,  A.W.,  2022,  Dampak  Pengguna  e-Procurement,  Akuntabilitas,  Kompetensi  dan  Kompensasi  dan  Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prosiding Seminar Nasional Nasional UNIMUS , Vol.5, 267 – 278.
Kurnia,  dkk,  2023,  Pengaruh  e-procurement  Terhadap  Keinerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud, Fluralis: Faletehan Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol. 2, No. 2, 51 – 60.
Mangkona,  dkk,  2018, Pengaruh  Penerapan  e-tendering  dan  e-purchasing  Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang dan Jasa, Sigma: Journal of Economic and Business, Vol. 1, No. 1, 72 – 77.
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2021  tentang Toko  Daring  dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun
2021
Retnowulan,  2014, Pengaruh  Implementasi  Electronik  Procurement  (E-Proc)  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Terhadap  Perwujudan  Goord  Governance  di  Balai  Wilayah  Sungai  Cimanuk  –  Cisanggarang ,  Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Rotich,  G. K., & Okello, B. 2015. Analysis  of use of e-procurement on performance of the procurement functions of county  governments  in  Kenya. International  Journal  of  Economics,  Commerce  and  Management, Vol.  III, Issue  6,  June  2015.  United Kingdom.
Setiyono, B. 2012. Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi . Cetakan I. Bandung: Nuansa
Silalahi,  A.  L.  2013. Evaluasi  atas  Pelaksanaan    Pengadaan  Barang/jasa    Pemerintah  Secara  Elektronik  di Lingkungan    Kementerian    Keuangan    Dilihat  dari  Perspektif  Prinsip-Prinsip    Pengadaan .  Tesis  Magister Perencanaan dan Kebijakan  Publik. Jakarta:  Universitas Indonesia.
Taufik,  dkk,  2016.,  Pengaruh  Penenarapan  e-Procurement  dan  Kompetensi  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Implikasinya Terhadap Penyerapan Modal (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup  Pelayanan  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Banda  Aceh), Jurnal  Magister  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , Vol. 5, No. 1, 10 – 20.
Vaidya,  K.,  Sajeev,  A.  S.  M.,  &  Callender,  G.  2006.  Critical  factors  that  influence  e-procurement  implementation success in the public sector. Journal of Public Procurement , Vol. 6, No. 1, 70 – 99.