## DAMPAK DAN KESIAPAN UKM DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY
Oleh:

## Rani Sukmadewi

## Abstrak:
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai  KUHPerdata. Diera globalisasi saat ini, setiap negara dituntut untuk melakukan suatu resolusi yang baru bagi nagaranya, salah satunya adalah dengan ikut melakukan kerjasama internasional salah satunya dibidang perdagangan yang melibatkan perkembangan UKM. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah Asean Community yang dimana anggotaanggotanya adalah negara-negara sekawasan ASEAN ditambah Korea Selatan, India Jepang, China, Selandia Baru, dan Australia. Maka penting adanya perlindungan hukum dan kebijakan pendukung bagi UKM dalam membantu pelaksanaan jalannya Asean Community . Perlindungan hukum yang dapat dijadikan solusi bagi jalannya Asean Community yaitu antara lain pelaksanaan Antidumping, Pelaksanaan Safeguard. Dan Pelaksanaan Bea Masuk Imbalan
Kata Kunci : ASEAN China Free Trade Agreement (ASEAN COMMUNITY), UKM

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan yang cukup vital dalam perkembangan perekonomian nasional baik. Peranannya mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga sebagai pelestari budaya bangsa melalui penciptaan industri-industri kreatif. Saat ini, kontribusi UKM bagi Indonesia terancam seiring dengan terjadinya pergeseran tatanan ekonomi dunia pada persaingan bebas. Pada Asean Community yang juga diikuti negara raksasa Asia lainnya seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan, ditambah Australia, dan Selandia Baru salah satu isi pilar Asean Economic Community adalah Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan salah satu elemennya yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
Jika dilihat dari keikutsertaan beberapa negara maju pada penerapan ASEAN Community , Indonesia sebagai negara berkembang dapat dikatakan kalah dalam beberapa aspek. Pembangunan UKM yang setara diantara negara-negara tersebut, akan sulit ketika negara-negara peserta tidak memiliki latar belakang dan kondisi usaha yang sama. Sehingga, sulit menyamai pesaing yang telah terlebih dahulu familiar dengan model pembangunan yang diterapkan. Dapat dikatakan bahwa UKM yang dalam beberapa aspek cukup tertinggal dari negara-negara  lain
juga menghadapi desakan ganda antar persaingan produk UKM domestik dan produk asing. Dalam persaingan domestik yang semakin tinggi, membuat UKM semakin terdesak karena membanjirnya produk impor.
Secara teoritis, terbukanya kerjasama perdagangan bebas akan  memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada harga dan kuantitas. Sesuai dengan teori perdagangan internasional, keberadaan perdagangan bebas akan menyebabkan persaingan dengan jangkauan yang lebih luas dan persaingan yang semakin sempurna sehingga terjadi tekanan harga yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kuantitas. Hal ini menyebabkan profit akan menurun, dengan asumsi cost tetap dalam jangka pendek.
Berbagai pandangan merebak berkaitan dengan pemberlakuan ASEAN Community . Beberapa menyatakan pro dengan diberlakukannya ASEAN Community namun tidak sedikit pula yang kontra dengan hal tersebut. Menurut Sartono (2010), bahwasannya dengan adanya ASEAN Community semakin membuka peluang pengusaha Indonesia untuk memperluas jangkauan pasarnya. Tidak hanya itu, dugaan beberapa ekonom yang pro dengan kesepakatan ini adalah semakin terbukanya peluang investasi, peningkatan volume perdagangan dan proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat karena akan dapat memanfaatkan barang modal yang lebih murah dan dapat menjual produk ke China dengan tarif yang lebih rendah pula.
Sebaliknya, Anggraeni (2010), berpendapat bahwasannya dengan adanya ASEAN Community , hal ini akan menjadi hambatan pengembangan unit-unit  usaha kecil di Indonesia. Terkaman ini tidak lain adalah karena serbuan produk asing, teutama dari China yang lebih murah dan kualitas produk yang mumpuni. Membanjirnya barang-barang China sebenarnya sudah dapat dirasakan sebelum adanya pemberlakuan ASEAN Community seperti terlihat pada Gambar 1 berikut :

## Sumber : Kementrian Perdagangan dan Perindustrian Indonesia (2010)
Gambar 1. Proporsi Ekspor-Impor Non Migas Indonesia-China Dari Gambar 1. dapat dilihat bahwa selama tahun 2007-2011 proporsi impor Indonesia dari China selalu lebih besar. Tentunya tidak heran jika neraca perdagangan Indoesia-China cenderung defisit, karena memang impor Indonesia dari China selalu lebih besar dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke China. Dalam lima tahun terakhir peningkatan impor dari China pada umumnya diatas 20
% pertahunnya. Hal ini menujukan bahwa produk-produk China berpotensi dan sudah menjadi ancaman terhadap pasar domestik untuk produk yang sejenis. Pada bulan Januari 2010, produk China praktis menguasai setiap lini di Indonesia. Pemaparan tadi baru mengambil contoh satu negara yaitu China. Belum memperhitungkan negara lain seperti Jepang dan Korea yang juga tidak dapat dikesampingkan pengaruhnya.
Sebaliknya, bagi negara-negara Asia raksasa seperti China, Korea dan Jepang, disusul India, Indonesia merupakan target pasar yang sangat potensial. Selain jumlah penduduknya yang besar, masyarakat Indonesia juga dikenal dengan gaya hidup konsumtifnya. Berdasarkan Indikator Kunci pada tahun 2010, tampak bahwa Indonesia merupakan kekuatan pasar yang cukup potensial karena menguasai sekitar 1,39% GDP (PPP) dunia. Sangat jauh diatas negara-negara di Asia Tenggara lainnya, meskipun GDP nya berada di angka yang belum termasuk baik.
Sumber : World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2011-2012
Gambar 2. Asean Key Indicators 2010
Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk dieksplor terutama jika melihat besarnya jumlah penduduk. Namun, produsen asal Indonesia sendiri khususnya UKM terbilang belum mampu memenuhi permintaan pasar karena beberapa sebab mulai dari kuantitas sampai kualitas produk. Sehingga peluang tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan UKM peserta Asean Community lain yang telah lebih unggul terutama dalam memanfaatkan teknologi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Hal ini cukup menjadi alasan mengapa Indonesia harus bersiaga dengan adanya kerjasama Asean Community . Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan dampak ASEAN Community terhadap keberlangsungan UKM di Indonesia serta kesiapan UKM dalam menghadapinya.

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana dampak ASEAN Community terhadap keberlangsungan UKM di Indonesia serta kesiapan UKM dalam menghadapinya.

## Tujuan Pembahasan
Tujuan penulisan artikel ini yaitu guna mengidentifikasi sejauh mana dampak ASEAN Community terhadap keberlangsungan UKM di Indonesia serta kesiapan UKM dalam menghadapinya.

## Metodologi
Tulisan ini merupakan kajian eksploratif dengan menggunakan metode analisis deskriptif ( descriptive analysis ). Tujuan dari metode analisis deskriptif adalah untuk membuat suatu penelaahan yang sistematis terhadap suatu isu dan fakta dengan cara melakukan analisis data dan fakta serta memformulasikan hipotesis dan kesimpulan tentang suatu objek penelitian. Metodologi penelitian dalam tulisan ini dilakukan dengan menelaah kajian literatur terhadap buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu kondisi dan kesiapan UKM dalam menghadapi Asean Community . Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data sekunder terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik serta sumber-sumber data online.

## Pembahasan
UKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak Negara di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini karena, pertama, terutama di Indonesia UKM membantu menyerap tenaga  kerja di Indonesia dalam rangka mengurangi pengangguran. Terlihat dengan banyaknya tenaga kerja di Indonesia  yang sangat berlimpah dan usaha besar tidak mampu menampung seluruh pencari kerja. Hal ini karena pada umumnya perusahaan besar relatif padat modal dan kegiatan operasionalnya lebih mengandalkan tenaga mesin disbanding tenaga manusia, sedangkan UKM relatif padat karya. Kedua, pada umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan formal tinggi dan pengalaman kerja yang juga menunjang, sedangkan UKM khusunya usaha kecil sebagian besar pekerjanya berpendidikan rendah. Kedua alasan tersebut membuat UKM memegang peran penting dalarn perekonomian Indonesia baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ekspor, UKM sebenarnya juga memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector ini. Hanya saja potensi ini belum dimanfaatkan dengan optimal karena minimnya pengetahuan teknis untuk hal tersebut, disamping kendala modal yang juga merupakan permasalahan sebagian besar UKM di Indonesia.

## Kondisi  UKM di Indonesia
Pada tahun 1997 krisis moneter yang dialami oleh Indonesia menyebabkan hampir 80 % (delapan puluh persen) usaha besar mengalami kebangkrutan sehingga menimbulkan PHK massal terhadap karyawannya. Namun pada UKM sendiri, dampak krisis moneter ini tidak terlalu besar. Kekuatan yang dimiliki UKM itu sendiri dalam menghadapi krisis ini karena UKM tidak berfokus pada keadaan perekonomian dunia, UKM sendiri hanya mengandalkan sistem perekonomian yang tradisional, tanpa diintervensi oleh perdagangan bebas.
Eksistensi dan kekuatan UKM yang mampu bertahan dari keadaan krisis tidak bisa diragukan lagi. Setelah 1998 Indonesia dilanda krisis moneter dan krisis global tahun 2008 disektor UKM kokoh menjadi penyanggah perekonomian nasional. Dimana dari sudut kualitatif, UKM memiliki jumlah tenaga kerja cukup banyak dan sistem perekonomian rakyat yang digunakan menjadikan usaha ini tidak terkena dampak yang terlalu besar.
Kedudukan UKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga dia layak dilindungi. Apalagi kedudukan UKM yang cukup lemah dibandingkan dengan industri dalam negeri menambah daftar bahwa UKM sangat butuh proteksi dari pemerintah. Dari tahun 1966-1998 hingga sekarang banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha UKM, salah satunya dengan mengeluarkan UU UKM dan program-program lain yaitu KIK (Kredit Investasi Rakyat dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) hingga KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun data nasional menunjukan bahwa kinerja UKM di Indonesia masih relatif buruk, bukan saja jika dibandingkan dengan usaha besar tetapi juga dengan UKM di Negara maju.
Sebagai stabilisator perekonomian nasional maupun regional, sektor UKM akan menghadapi tantangan besar dengan hadirnya pasar bebas melalui perjanjian Asean Community , ini dapat dilihat dari hadirnya Asean Community di Indonesia sebagai bentuk kerjasama internasional yang mempengaruhi industri-industri dan UKM sendiri.

## Kendala UKM Dalam Menghadapi Asean Community
Peranan UKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perancaan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataanya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut dilihat dari lebih berkembangnya pengusaha- pengusaha besar yang mencakup semua sektor, baik dari sektor perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan terutama industri.
Menurut wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi (2013) pasar ASEAN akan menjadi tujuan terbesar ekspor Indonesia dengan potensi jumlah penduduk mencapai 600 juta orang. Namun, selama ini pemanfaatan fasilitasi perdagangan, seperti pelampiran Surat Keterangan Asal (SKA) oleh pelaku usaha masih relatif kecil atau hanya 34 persen untuk kegiatan ekspor dan 15-16 persen untuk kegiatan impor. 1
Sebagai informasi, perdagangan antarnegara ASEAN cenderung meningkat, tetapi porsinya masih relatif kecil yakni 25 persen dibandingkan perdagangan dengan negara non-ASEAN mencapai 75 persen. Total ekspor Intra-  ASEAN mencapai US$294 triliun pada 2011 atau meningkat sebesar 9,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010. 2
Sebelum adanya Asean Communiti, Indonesia telah terlibat lebih dulu dengan perjanjian serupa yakni ACFTA. Adanya perjanjian ACFTA ini     ternyata
1 Tanggapan wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi Tercantum dalam Jurnal Nasional 5 Maret 2013
2 Luther Kembaren dalam Jurnal Nasional 5 Maret 2013
tidak seperti yang dibayangkan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, salah satunya pengusaha yang bergerak dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Para pengusaha UKM ini awalnya memandang bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota ACFTA ini akan membuka peluang bagi mereka untuk membesarkan pangsa pasar mereka, namun dengan diterapkannya ACFTA ini justru banyak mematikan usaha-usaha mereka.
Banyak di antara pelaku usaha masih enggan untuk memanfaatkan fasilitasi khusus tersebut lantaran prosedurnya dianggap cukup merepotkan. Apalagi, jika perbedaan tarif yang dibayar dengan tarif yang diberikan FTA itu relatif kecil sehingga tidak terlalu berdampak pada keuntungan pelaku usaha. Maka itu, yang banyak memanfaatkan fasilitas tersebut perusahaan besar yang cenderung lebih banyak menjual produknya. Mestinya, ke depan  prosedurnya harus lebih disederhanakan
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Raymond Atje (2012) mengemukakan agar kesepakatan penerapan ASEAN Economic Community (AEC) tidak hanya dilihat jangka pendek saja, namun juga jangka panjang. Kalau untuk penerapan jangka panjang, mestinya kesepakatan ini menguntungkan karena ada fasilitas yang membantu perusahaan-perusahaan UKM ini untuk mampu menggarap pasar yang lebih luas lagi dalam konteks Free Trade Agreement (FTA).
Permasalahan-permasalahan mulai timbul setahap demi setahap ketika produksi barang-barang China masuk ke Indonesia tidak terkendali. Permasalahan yang sangat tampak jelas yang harus dihadapai para pengusaha UKM yaitu:
1. Tanggunagan Permodalan disamping persaingan juga mengakibatkan omset penjualan yang semakin menurun. Ini terjadi karena kualitas dan model produk yang dihasilkan UKM masih jauh dengan produk hasil negara- negara lainnya. Disamping itu, Selamatkan UKM dari Gerbong Pasar Bebas Harga jual yang harus dibuat para pengusaha UKM cukup tinggi dibandingkan dengan produk-produl luar yang relatif murah,  Sehingga konsumen lebih cendrung memilih produk-produk luar dari pada produk lokal.
2. Ketika omset penjualan yang semakin menurun tentunya UKM tidak memproduksi lagi barang-barang dengan jumlah yang besar, dan itu mengakibatkan dilakukanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga pekerja UKM demi menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan dari usaha tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan UKM tentunya akan berdampak pada permasalahan kemiskinan. Menggingat kedudukan UKM sebagai penstabil kekuatan ekonomi, tentunya ini akan sangat mempengaruhi keadaan masyarakat. Jika banyak yang harus di PHK tentunya ini akan membuat taraf pendapatan dari masyarakat semakin turun, dan akan menimbulkan kesenjangan sosial dimasyarakat. Dalam menghadapi persaingan  pasar bebas ACFTA sebelumnya, UKM memiliki kesulitan tersendiri, yaitu dalam membangun akses pasar.
Pembangunan akses pasar berkaitan dengan informasi. UKM masih sulit memperoleh  informasi  mengenai  pemasaran  produk-produknya  keluar    negeri.
Keadaan  ini tentunya akan mempengaruhi tingkat persaingan cukup tinggi, mengingat jumlah produk UKM yang banyak, masih sulit dipasarkan kenegara- negara lainnya diakibatkan karena kurangnya informasi bagi para pengusaha.
Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, UKM memiliki kesulitan tersendiri, yaitu dalam membangun akses pasar. Pembangunan akses pasar berkaitan dengan informasi. UKM masih sulit memperoleh informasi mengenai pemasaran produk-produknya keluar negeri. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat persaingan cukup tinggi, mengingat jumlah produk UKM yang banyak, masih sulit dipasarkan kenegara-negara lainnya diakibatkan karena kurangnya informasi bagi para pengusaha. Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi.
Jika dilihat dari segi permodalan, kalangan pengusaha muda pesimis Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya. Pasalnya banyak sektor usaha  kecil menengah (UKM) di Indonesia yang belum mendapatkan akses bantuan permodalan dari pemerintah. Laporan Bank Indonesia dimana 60 hingga 70% sektor UKM kita belum mendapatkan akses permodalan. Ini tantangan sebagian besar penggerak UKM bagaimana sektor UKM kita bisa mendapatkan akses permodalan  sehingga ada dukungan mengembangkan usaha saat pasar bebas ASEAN 2015 3
Lain halnya, tanggapan dari pemerintah. Pemerintah sudah merancang bagaimana memberikan bantuan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi sektor UKM di Indonesia salah satunya melalui kredit usaha rakyat. Pemerintah sudah melakukan banyak kebijakan seperti memfasilitasi UKM melalui KUR (kredit usaha rakyat). Tahun 2013 setidaknya kita mempunyai target penyaluran KUR sebesar Rp 35 triliun. Namun penyerapan KUR sampai bulan Mei 2013 saja sudah Rp 15 triliun. Penyaluran KUR kepada sektor UKM di Indonesia selalu melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2012 saja penyaluran KUR mencapai Rp 33,5 triliun jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 30 triliun. Penyaluran KUR selalu melampaui target. Tahun 2012 penyaluran KUR itu sebesar Rp 33,5 triliun dari target Rp 30 triliun. Memang apabila dibandingkan dengan negara lain, bunga bank kita jauh lebih tinggi. Namun pemerintah sudah menurunkan hingga 0,95% per bulan 4 .
Pengembangan  ekonomi yang setara untuk UKM yang digadang-gadang sebagai materi tujuan Asean Community diharapkan dapat menyamakan pula ketetapan bunga untuk permodalan UKM agar setara. Kesetaraan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban UKM untuk melunasi pinjamannya sekaligus untuk mengembangkan usahanya. Karena perbedaan suku bunga antar negara dengan pasar garapan yang sama akan menentukan produktifitas serta harga jual barang. Harga jual inilah yang akan menghasilkan posisi tawar produk di mata konsumen. Yang akan menghasilkan persaingan
3 Ketua BPD HIPMI Jaya Andika Anindya Wiguna saat memberikan sambutan seminar kewirausahawan di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (29/05/2013)
4 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syariefuddin Hasan

## UKM Unggulan Indonesia
Jumlah unit industri UKM sendiri cukup banyak dari tahun 1991-  1997. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, dimana pada tahun 1996  data BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukan jumlah UKM sama dengan 38,9 (tiga puluh delapan koma sembilan) juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 (dua puluh dua koma lima) juta, 57,9% (lima puluh tujuh koma sembilan persen), sektor industry pengolahan sama dengan 2,7 (dua koma tujuh) juta, 6,9% (eman koma sembilan persen) , sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sama  dengan 9,5 (Sembilan koma lima) juta, 24% (dua puluh empat persen) dan sisanya bergerak dibidang lain.
Pelaku Usaha Kecil dan Menengah diharapkan mampu memimpin pasar dalam negeri menghadapi era ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. Yang paling penting adalah bagaimana UKM kita bisa menjadi pemimpin untuk menggarap pasar sendiri bukan hanya menjadi pasar bagi produk bangsa lain. Seperti diketahui, pasar Indonesia cukup luas, banyak pelaku usaha luar berbondong ingin masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, UKM harus sedikit demi sedikit berbenah untuk dapat menyesuaikan produk, strategi promosi, proses produksi, hingga pasar yang dituju agar memudahkan kegiatan operasionalnya sehingga produk dapat lebih diterima pasar yang lebih luas.
Barang Hasil UKM Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa lain di beberapa sektor tertentu ,misalnya untuk produk furnitur dan  barang kerajinan ( handicraft ). Keunggulan tersebut karena masih kentalnya sentuhan daya artistik dan budaya dari ratusan suku di Indonesia. Setiap suku memiliki ciri khasnya tersendiri yang belum tentu dimiliki suku lain, apalagi negara lain. Disaat tradisionalisme dari negara lain semakin tergerus kemajuan zaman, ini merupakan peluang bagi UKM barang kerjainan itu sendiri karena disisi lain, akan berakibat menipisnya persaingan. Keunggulan tersebut, harus menjadi perhatian karena tidak dimiliki pelaku usaha lain di luar negeri.
Selain barang hasil UKM kerajinan, yang juga dapat dijadikan UKM unggulan di Indonesia adalah UKM di bidang kuliner. Seperti kita ketahui, sama seperti kerajinan, sifat produk ini juga sangat kaya dengan nilai-nilai budaya, adat, dan kebiasaan berbagai macam suku di Indonesia. Ditambah dengan Indonesia yang juga kaya akan sumber bahan baku produk yang memudahkan suplai bagi produksi produk tersebut. Masing-masing daerah memiliki kuliner khasnya  sendiri yang berpotensi menjadi sector UKM unggulan. Banyak daerah hidup dari keanekaragaman warisan budaya dan adat yang teraplikasi dalam bentuk kerajinan dan makanan. Peluang ini tentu merupakan kesempatan yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan UKM di Indonesia.
Pengembangan UKM unggulan selain dapat dilakukan dengan memberi permodalan yang memadai juga dapat dilakukan dengan mengembangkan inovasi produk. Modernisasi bukan tidak dapat diterapkan pada UKM yang menghasilkan produk yang kental dengan nilai tradisional. Namun, jangan sampai modernisasi merusak nilai-nilai budaya itu sendiri. MIsalnya penggunaan alat tenun untuk kain ulos selama tidak merubah motif dan corak merupakan hal yang bisa dibilang memberi kemajuan bagi industri tersebut. Atau penerapan franchise bagi   industri
makanan daerah seperti rending, selama tidak merubah inti dari rasa rending tersebut juga tidak merupakan suatu hal yang salah untuk diterapkan.

## Perlindungan Hukum Bagi UKM
Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodalan, kebebasan pasar dan  penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UKM tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu penting adanya perlindungan  hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu UKM dalam menghadapi Asean Community . Menurut Yunita (2013) Perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan 3 cara yaitu:
1. Dalam bentuk pemberlakuan hukum Anti dumping
Antidumping adalah salah satu perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah jika terbukti bahwa adanya produk-produk China yang melakukan dumping. Antidumping diwujudkan dengan dilakukanya Bea Masuk Anti Dumping bagi produk-produk  yang terbukti melakukan dumping. Penerapan Hukum Antidumping, dalam perlindungan terhadap UKM tentu sangat membantu, manakalah hal tersebut dapat  mengstabilkan harga jual suatu produk, baik produk lokal maupun produk luar. Sehingga akan terwujud persaingan harga yang sehat.
2. Dalam bentuk Kebijakan Pemgamanan Perdagangan ( Safeguard ) Safeguard (Pengamanan Pedagangan) adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah kerugian serius terhadap industry dalam negeri akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Dalam pelaksanaan safeguard sistem yang dilakukan jauh berbeda dengan pelaksanaan antidumping dan antisubsidi, sebab pelaksanaan safeguard lebih kearah penjagaan industri dalam negeri dari lonjakan barang-barang impor. UKM yang adalah bagian dari industry dalam negeri, menjadi salah satu usaha yang dapat dilindungi dengan pelaksanaan Safeguard . Sebab jenis barang impor yang banyak merugikan UKM adalah jenis barang yang sama dengan barang UKM.
3. Dalam bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk imbalan Bea Masuk Imbalan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut. Bea Masuk Imbalan ini sama diartikan dengan antisubsidi. Hancurnya produk-produk UKM ketika hadirnya perjanjian ACFTA sebelumnya adalah dengan masuknya produk-  produk China yang telah disubsidi pemerintahnya, sehingga produk-  produk tadi dapat  dijual lebih murah di negara pengimpor dari pada negara asalnya. Keadaan  ini  tentu  akan  merusak  sistem  perekonomian  di  negara
pengimpor, manakalah hal ini akan menjadikan banyaknya produk-produk dalam negeri tidaka mampu bersaing harga. Maka perlindungan hukum yang diberikan melalui Bea Masuk Imbalan terhadap UKM tentu akan membantu mencegah keterpurukan produk UKM dari produk yang masuk melalui perjanjian ACFTA. 5
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab dengan sistem ekonom kerakyatan yang dipakai, membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dalam menjalankannya. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai KUHPerdata. Seiring berjalannya waktu, usaha-usaha kecil semakin berkembang dimasyarakat , sehingga ini mendorong pemerintah untuk membuat pengaturan yang lebih  khusus lagi mengenai hal ini.
Pada Tahun 1995 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Didalam Undang-undang tersebut karakterisik usaha kecil ini mulai diperlihatkan, mulai dari permodalan dan jumlah tenaga kerja. Seiring perkembangan perekonomian dunia, menjadikan perubahan  terhadap usaha kecil ini. Sehingga pemerintah  melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tenang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Perbedaan yang mendasar yang diperlihatkan dari Undang-undang lama dengan Undang-undang baru yaitu sistem pembagian kriteria usaha Perlindungan Hukum dan Pemberdayan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas (Teguh Sulistia) tersebut yang menjadi luas. Dalam Undang-undang baru, jumlah modal yang berbeda menjadikan suatu karakter yang khusus bagi usaha ini. Pembatasan modal yang ditentukan berdasarkan jenis usahanya membuat usaha-usaha ini menjadi cukup dikenal. Pembatasan modal yang ada dalam undang-undang ini bukan saja ada didalam hukum di Indonesia, namun lembaga-lembga keuangan nasional ataupun internasional pun membagi sistem pembatasan modal yang menjadi ciri khas dari usaha ini.

## Penutup Kesimpulan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dipakai, membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dalam menjalankannya. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai KUHPerdata. Seiring  berjalannya waktu, dan seiring semakin meningkatnya kontribusi UKM  di Indonesia, pemerintah terdorong untuk membuat pengaturan yang lebih khusus lagi mengenai hal ini.
Diera globalisasi saat ini, setiap negara dituntut untuk melakukan suatu resolusi  yang  baru  bagi  nagaranya,  salah  satunya  adalah  dengan  ikut  melakukan
5 Yunita R. Panjaitan, Bismar Nasution, Mahmul Siregar. Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro. Kecil DanMenengah Dalam Pasar Bebas Asean Ͳ China Free Trade Area.
Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013
kerjasama internasional salah satunya dibidang perdagangan yang melibatkan perkembangan UKM. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah Asean Community yang dimana anggotaanggotanya adalah negara-negara sekawasan ASEAN ditambah Korea Selatan, India Jepang, China, Selandia Baru, dan Australia.
Sebelum pemberlakuan Asean Community, perjanjian ACFTA sebelumnya berimbas pada berkurangnya jumlah UKM sebab berkurangnya produksi akibat peminat produk. Dengan penerapan Asean Community di Indonesia yang bisa berdampak serius bagi UKM, dan tentu ini menjadi masalah baru bagi pemerintah agar tidak sampai kecolongan seperti pada kasus perjanjian AFTA. Maka penting adanya perlindungan hukum bagi UKM dalam membantu pelaksanaan jalannya Asean Community . Perlindungan hukum yang dapat dijadikan solusi bagi jalannya Asean Community yaitu Pelaksanaan Antidumping, Pelaksanaan Safeguard. Dan Pelaksanaan Bea Masuk Imbalan

## Saran
1. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan kegiatan UKM ini dalam kegiatan ekonominya, maka perlu adanya regulasi hukum yang terbaru demi memberikan suatu kepastian hukum bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menerapkan dan merealisasikan perlindungan dan kemudahan terhadap pelaku UKM berdasarkan undang-undang UKM melalui kebijakan- kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan pelaku UKM. Pengaturan- pengaturan mengenai perlindungan yang akan diberikan terhadap UKM seperti Antidumping, Safeguards dan Bea Masuk Imbalan hendaknya lebih diperjelas dalam hal kriteria
2. Pelaksanaan perdagangan internasional membuat suatu perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka dengan melalui perdagangan internasional ini dapat diharapkan agar pemerintah secara khusus mempromosikan dan melakukan pengembangan terhadap produk UKM di kancah internasional dengan memberikan peluang terhadap produk UKM untuk dikenal di dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan itu juga pemerintah juga harus, cepat dan cermat melihat dampak yang terjadi terhadap UKM yang terjadi akibat perdagangan Internasiona, dimana ketika produk impor melebihi jumlah yang melewati batas normal dan mengancam produk industri dalam negeri dalam hal ini UKM, pemerintah harus memberikan pengaturan khusus pada produk impor. Apabila perlu melakukan negosiasi pada perjanjian yang telah disepakati
3. Kebijakan pemerintah yang dinilai Pro UKM juga harus lebih  ditingkatkan. Seperti dengan pemberian bunga yang kompetitif, pemberian pelatihan dan pendampingan program kewirausahaan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah kiranya dapat menilai kesiapan pelaku usaha sebelum memutuskan untuk menetapkan kebijakan tertentu

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta. 2012. Purwakarta dalam Angka 2012 . Purwakarta : BPS Kabupaten Purwakarta.
Yunita, Bismar, Mahmul. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro. Kecil Dan Menengah Dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area”. Jurnal Hukum Ekonomi 1: 1-7.
Agus, Sartono. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4thed.) . Yogyakarta: BPFE.
Rujukan Lain:
Nasich. 2011. Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015. Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan topik “..............” yang diselenggarakan oleh Universitas......... di Jombang, Sabtu 1 Oktober 2011.
Wiji Nurhayat. 2013. “Jelang Pasar Bebas ASEAN 2015, 70% UKM  Belum Dapat Akses Perbankan. Melalui <http://finance.detik.com/read/2013/05/29/113705/2258902/5/jelang - pasar-bebas-asean-2015-70-ukm-belum-dapat-akses-perbankan> [10/7/2013] Anggraini. 2010. “Dampak ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia”. Melalui <http://www. scribd.com/documents/25830743 [10/7/2013]