## Implementasi Prinsip Kepentingan Publik atas Pemutusan Jaringan Internet di Indonesia, India dan Rusia
https://doi.org/10.25008/parahita.v2i2.69
Atim Mufarridah 1 , Haresti Asysy Amrihani 2
1,2 Universitas Airlangga Jl. Darmawangsa Dalam, Surabaya 60286 - Indonesia E-Mail Korespondensi: atim.mufarridah-2021@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This article discusess the implementation public  interest in the making and implement in the law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) number 19 0f 2016 Article 40 paragraph (2b) related to the use of the regulation as basis for disconnecting the internet network. To examine that regulation, the author did comparation with the similar laws in India and Russia. India has similar Article which part 69 (A) in the law of technology and information 2000 concerning the internet can not be restricted and blocked completely, but its only can be used to blocked spesific websites, however in the practice that regulation is used as a basis for cutting off the internet network in India. Meanwhile in the Russia, the regulation used as the basic of cutting off the internet network is federal law number 90-FZ in the second point which contains the management of a centralized telecommunications network in the event of  a  threat  and  a  mechanism  for  controlling  connection  lines  that  cross  the  Russian  border.  In implementing that point, the Russian government has certain criteria that are taken into consideration in  terminating  the  internet  network.  The  result  of  the  analysis,  Indonesia  need  to  review  the  law Information and Electronic Transactions (UU ITE) number 19 of 2016 Article 40 paragraph (2b) That the regulation hasn't yet criteria for implementing internet network disconnection as in other countries so that it can be used as a material consideration before making internet network termination policies in order to fulfill the principles of public interest communication policies.
Keyword: Termination  of  internet  network  regulations,  principle  communication  public  interest policies.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  implementasi  kepentingan  publik  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  19  Tahun  2016  Pasal  40  ayat  (2b)  dan membandingkannya  dengan  India  dan  Rusia,  terkait  dengan  penggunaan  regualasi  tersebut  sebagai dasar  pemutusan  jaringan  internet.  Untuk  mengkaji  undang-undang  tersebut  penulis  melakukan perbandingan dengan undang-undang serupa pada negara India dan Rusia. India memiliki pasal yang sama  multi  tafsir  juga  sedangkan  untuk  Rusia  memiliki  kriteria  tertentu  dalam  pemutusan  jaringan internet.    Hasil  dari  analisa,  Indonesia  perlu  melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  19  Tahun  2016  Pasal  40  ayat  (2b)  karena  regulasi  tersebut belum memenuhi kepentingan publik dan multi tafsir, selain itu regulasi tersebut juga belum memiliki kriteria-kriteria dalam pelaksanaan pemutusan jaringan internet.
Kata kunci: Pemutusan peraturan jaringan internet, prinsip komunikasi kebijakan kepentingan umum.

## I. PENDAHULUAN
Bayangkan anda sedang berkunjung ke suatu kota, dan tiba-tiba terjadi kerusuhan. Apa yang akan anda lakukan? Tentu saja segera mencari tempat berlindung bisa dengan memesan taxi atau ojek online untuk kembali ke hotel, atau anda segera membuka Google maps di ponsel untuk menemukan rumah sakit terdekat jika anda terluka atau mencari lokasi kantor kepolisian, atau menghubungi keluarga maupun teman untuk memberikan kabar melalui whatssapp atau bahkan anda akan live story di Instagram untuk mendokumentasikan kerusuhan itu.
Apa  yang  menjadi  pokok  dalam  keadaan  seperti  ini?  tentu  saja  internet,  semua  orang sudah terbiasa bergantung dengan internet. Internet telah mengubah kehidupan sosial, politik
maupun  ekonomi.  Namun  jika  tiba-tiba  terjadi  pemutusan  jaringan  internet  tanpa  adanya pemberitahuan  dan  dalam  jangka  waktu  yang  realatif  lama  maka  hal  tersebut  sama  dengan memukul lonceng kematian bagi perekonomian rakyat. Transaksi di e-commerce tidak bisa dilakukan, pabrik – pabrik yang menggunakan sistem internet tidak dapat beraktifitas, tempat perbelanjaan yang pembayaranya menggunakan kartudebit atau kredit tidak dapat dijalankan, dan masih banyak lainya yang dapat memicu penurunan ekonomi.
Dengan  putusnya  jaringan  internet  maka  secara  substansial  mempengaruhi  kehidupan sosial. komunikasi melalui media online otomatis berhenti, layanan publik pun juga terganggu. Selain itu kegiatan politik juga tanpa terkecuali pasti terganggu. Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 pernah melakukan pemutusan internet untuk wilayah Papua. Pemerintah bahkan tidak  memberikan  informasi  kepada  pemangku  kepentingan  yang  terkena  dampak  yaitu masyarakat sipil dan para pelaku usaha di Papua sebelum pemberlakukan kebijakan itu.
Awalnya, pemerintah melakukan perlambatan akses untuk beberapa daerah pada tanggal 19 Agustus 2019. Kemudian pada 21 Agustus 2019, pemerintah resmi melakukan pemblokiran internet di Papua karena adanya kerusuhan di sana.  Akibat pemblokiran internet tersebut warga Papua sempat membakar kantor Telkom Indonesia di Jayapura sebagai bentuk protes (Rusman, 2020).  Apakah  penghentian  internet  ini  sehat  untuk  Indonesia?  Jika  dilihat  dari  banyaknya kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan jaringan internet, keputusan pemerintah mengenai penghentian internet telah merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis.
Banyak  hak  masyarakat  yang  tidak  bersalah  dikorbankan,  dengan  penutupan  internet maka pemerintah berarti membatasi akses informasi dan menghentikan kebebasan berekspresi serta  berpendapat.  Pemerintah  mengatakan,  pemutusan  internet  tersebut  didasarkan  pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) yang berisi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang  melakukan  pemutusan  akses  dan/atau  memerintahkan  kepada  Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.
Pasal ini dapat dimaknai beragam bagi para pembacanya. Jika di maknai secara harfiah berdasarkan  pasal  tersebut,  yang  dapat  diputus  aksesnya  oleh  pemerintah  adalah  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, bukan pemutusan  jaringan  internetnya.  Sehingga  pasal  ini  harus  dilakukan  pangkajian  ulang  agar tidak terdapat ambiguitas didalamnya mengingat banyaknya kerugian yang akan dialami baik itu oleh negara maupun masyarkat pada umumunya jika pasal tersebut terus digunakan sebagai dasar pemutusan jaringan internet. Oleh karena itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b) signifikan untuk diteliti.

## II. KERANGKA TEORI
Pemahaman  terhadap  kata  “publik”  mengarah  pada  dua  aspek.  Pertama,  isu-isu  yang sebenarnya  berkaitan  dengan  kepentingan  suatu  kelompok  dapat  digambarkan  seolah-olah sebagai  isu  publik  atau  umum.  Kedua,  kelompok  dan  organisasi  yang  berjuang  untuk keuntungan mereka dapat mengklaim sebagai perwakilan dari komunitas. Terdapat tiga teori yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  yaitu  kepentingan  publik  sebagai  penjumlahan kepentingan pribadi (preponderance theory), kepentingan umum (common interest theory) dan kesatuan (unitary theory) (Ahmad,2016).
Pertama,  kepentingan  publik  sebagai  akumulasi  kepentingan  pribadi (preponderance theory). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan publik adalah akumulasi dari kepentingan-kepentingan  individu.  Oleh  karena  itu  kepentingan  publik  sebaiknya  tidak bertentangan dengan kepentingan individu, karena kepentingan publik pada dasarnya adalah gabungan dari berbagai jenis kepentingan kepentingan individu. Teori ini kerap juga disebut
teori mayoritarian, karena kepentingan publik digambarkan sebagai kumpulan pendapat dari banyak individu.
Kedua,  kepentingan  publik  sebagai  kepentingan  bersama  ( common  interest). Teori  ini didasarkan pada ide-ide J.J. Rousseau dalam Ahmad (2016) mengenai kehendak umum. Dalam teori ini, kepentingan publik dihubungkan dengan kepentingan bersama.
Ketiga,  kepentingan  publik  sebagai  kesatuan (unitary  theory). Dalam  teori  ini, kepentingan publik dihubungkan dengan standar nilai atau moral tertentu yang menjadi rezim yang berkuasa di dalam kehidupan publik.
Dalam masa modern, kepentingan publik dari teori ini berkaitan dengan sistem politik dan hukum dari suatu masyarakat atau negara. Kepentingan publik dipahami sebagai bagian dari sistem politik, sistem inilah yang menentukan mana yang dianggap sebagai kepentingan publik  dan  mana  yang  tidak.  Kepentingan  publik  di  sini  menekankan  pada  “apa  yang diinginkan oleh orang banyak”. Kepentingan publik bisa dicerminkan dan diketahui dari hasil polling , rating dan  berbagai  data  lain  yang  menunjukkan  apa  yang  diinginkan  oleh  banyak orang  (Ahmad,  2016).    Teori  dari  McQuail  ini  percaya  ada  kepentingan  bersama (common interest), dan ini tidak berkaitan dengan selera atau pendapat dari individu-individu.
Salah satu ilustrasi dari penerapan teori ini adalah adanya aturan mengenai kewajiban media  (dalam  masa  kampanye  Pemilu)  untuk  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada partai  politik.  Atau  kewajiban  agar  media  memberikan  perhatian  lebih  kepada  kelompok minoritas  dan  marjinal  perempuan,  buruh  dan  penyandang  cacat.  Dalam  konsepsi  teori penjumlahan preponderance theory , upaya ini tidak berkaitan sama sekali dengan kepentingan publik.  Jika  konsumen  media  (dibuktikan  lewat  survei  atau  rating  televisi)  memang  tidak menginginkan  menonton  berita-berita  tersebut,  tidak  ada  kewajiban  media  untuk memberitakan kelompok tersebut. Tetapi dalam konsepsi teori kepentingan bersama (common interest), masalah yang berkaitan dengan kelompok minoritas atau marjinal adalah masalah bersama sebagai warga.
Keempat,  kepentingan  publik  sebagai  kesatuan (unitary  theory). Dalam  teori  ini, kepentingan publik dikaitkan dengan standar nilai atau moral atau nilai tertenu dan moral yang menjadi rezim yang berkuasa di dalam kehidupan publik. Dalam masa modem, kepentingan publik  dari  teori  ini  berkaitan  dengan  sistem  politik  dan  hukum  dari  suatu  masyarakat  atau negara. Kepentingan publik dipahami sebagai bagian dari sistem politik, sistem inilah yang menentukan mana yang dianggap sebagai kepentingan publik dan mana yang tidak. Teori ini membedakan antara pilihan (preferensi) dengan kepentingan.
Pilihan  (preferensi)  berkaitan  dengan  “apa  yang  diinginkan  oleh  orang  banyak”, sementara kepentingan berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh standar moral, hukum dan sistem  sebagai  kepentingan  publik.  Dalam  memahami,  mendefinisikan  dan  menafsirkan kepentingan publik ini, baik negara, media massa, institusi keagamaan dan publik seringkali menjalankan tiga hal.
Pertama,  setiap  aktor  dalam  kehidupan  publik  akan  senantiasa  mengidentifikasi kepentingan  publik  berdasarkan  nilai-nilai  dasar  yang  dianutnya  atau  rezim  nilai  yang menguasai  alam  pikirannya.  Kedua,  masing-  masing  aktor  dalam  kehidupan  publik  ada kecenderungan sulit terhindar dari konflik nilai dalam menafsirkan apa itu kepentingan publik. Ketiga, masing-masing aktor dalam kehidupan publik juga cenderung memiliki makna yang beragam, berbeda, bahkan berseberangan tentang apa yang disebut sebagai “publik”.
Prinsip  kepentingan  publik  merupakan  salah  satu  prinsip  dasar  kebijakan  komunikasi. Napoli  (2003)  menjelaskan  terkait  pentingnya  kesadaran  bahwa  kebijakan  yang  difokuskan pada prinsip dar ini dapat memiliki efek yang berkaitan dengen prinsip-prinsip lainya. Ada tujuh  prinsip  kebijakan  komunikasi  menurut  Napoli  yaitu  (1)  amandemen  pertama  yang  di dalamnya termasuk freedom of speech ; (2) kepentingan umum; (3) pasar media; (4) keragaman;
(5) kompetisi; (6) pelayanan universal; (7) lokalisme. Pembicaraan kebebasan berpendapat ini termasuk dalam prinsip amandemen pertama.
Konseptualisasi  mayoritas  kepentingan  publik  Menurut  Napoli  (2003)  terdiri  dari:  (1) kepentingan umum sebagai kehendak rakyat; (2) mendefinisikan kepentingan umum sebagai agregasi  dari  kepentingan  individu,  seperti  bahwa  aturan  mayoritas  menentukan  pilihan kebijakan mana yang benar-benar ada dikepentingan umum; (3) menempatkan regulator pada posisi  penafsir  masyarakat  preferensi  kebijakan,  yang  kemudian  harus  menerjemahkan preferensi ini menjadi kebijakan yang efektif.
Konseptualisasi prosedural untuk kepentingan umum meliputi: (1) kepentingan publik sebagai perspektif proses-hasil; (2) didefinisikan bahwa kepentingan publik dalam hal proses dimana  keputusan  itu  tercapai;  (3)  kepentingan  publik  identik  dengan  hasil  proses  konflik kepentingan demokrasi, selama keputusan yang muncul mencerminkan masukan dari berbagai kepentingan, maka kepentingan umum telah terlayani.
Oleh karena itu, pembuatan peraturan harus mempertimbangkan berbagai pihak, aspek, serta tidak lupa melihat dari berbagai sudut pandang kepentingan publik, seperti peraturan yang mengatur  tentang  pemutusan  akses  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b). Banyak hal di dalam uundang- undang  tersebut  yang  perlu  dikaji  ulang.  Apakah  unndang-undang  tersebut  sudah mengakomodir semua kepentingan public atau hanya mengakomodir beberapa golongan saja.

## Regulasi Pemutusan Akses Internet di Negara Lain
Setiap negara memiliki kebijakan masing masing terkait regulasi internet. Pada sub bab ini dibahas regulasi pemutusan akses internet di negara Rusia dan India. Regulasi Komunikasi Federal Law No. 90-FZ Rusia tentang internet di Rusia mulai berlaku pada 1 November 2019 telah  menarik  perhatian  internasional  dan  digambarkan  sebagai  "hukum  internet  berdaulat" Rusia.  Amandemen  undang-undang  federal  yang  ada  tentang  komunikasi  dan  informasi, teknologi informasi, dan perlindungan informasi yang bertujuan untuk melindungi internet di Rusia dari ancaman eksternal. Bahkan, mereka menyediakan kerangka hukum penting untuk menciptakan sistem manajemen terpusat internet oleh otoritas negara.
Ketiga amandemen ini memiliki implikasi yang sangat luas  (Epifanova, 2020) yaitu: (1) Instalasi  wajib  peralatan  teknis  untuk  menangkal  ancaman;  (2)  Pengelolaan  jaringan telekomunikasi terpusat jika terjadi ancaman dan mekanisme pengendalian jalur sambungan yang  melintasi  perbatasan  Rusia‘  (3)  Implementasi  Sistem  Nama  Domain  (DNS)  nasional Rusia.
Dengan tiga amandemen utama ini, Rusia berusaha mencapai setidaknya tiga tujuan yang berbeda. Namun pada artikel ini lebih berfokus pada poin yang kedua.  Poin 2 dari Federal Law No.  90-FZ  adalah  pengelolaan  jaringan  telekomunikasi  terpusat  jika  terjadi  ancaman  dan mekanisme  pengendalian  jalur  sambungan  yang  melintasi  perbatasan  Rusia.  Amandemen baru-baru ini memungkinkan negara untuk membuat kontrol terpusat atas infrastruktur internet dengan memperkenalkan kontrol lintas batas jalur koneksi dan re-routing lalu lintas adalah upaya untuk memungkinkan isolasi jaringan nasional dari internet global dimana negara dapat membuka dan menutup perbatasan digital dan menentukan aliran informasi di dalamnya sesuai keinginannya (Litvinenko, 2021).
Sementara itu, kontrol total negara atas internet Rusia akan tetap mustahil selama negara tersebut  terhubung  ke  dunia  melalui  infrastruktur  internet  global  yang  ada,  pengesahan amandemen oleh rezim Putin ini merupakan upaya untuk menunjukkan kontrolnya atas jalur telekomunikasi, jaringan, dan lalu lintas sebagai ketentuan yang harus diterima (Epifanova, 2020).
Amandemen  baru  ini  menyatakan  bahwa  regulator  media  Roskomnadzor  dapat mengambil  alih  manajemen  terpusat  jaringan  jika  terjadi  ancaman.  Tiga  ancaman  utama
didefinisikan  dalam  keputusan  pemerintah  tentang  sentralisasi  pengelolaan  jaringan komunikasi publik. Ancaman tersebut adalah: (1) Integritas jaringan, misalnya ketika tidak ada koneksi yang dapat dibuat antar pengguna; (2) Stabilitas jaringan, misalnya ketika peralatan tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi karena bencana alam atau buatan manusia; (3) Keamanan fungsi jaringan, misalnya ketika hacker menyerang jaringan dan ISP tidak dapat menahan serangan tersebut, atau ketika ISP sendiri yang menyebabkan gangguan.
Ketentuan  yang  disebutkan  di  atas  memberi  otoritas  negara  memiliki  potensi  untuk membuat "kill-switch", untuk sebagian besar internet Rusia. Dalam hal penutupan seperti itu, bahkan  sistem  bypass  DPI,  VPN,  atau  koneksi  tak  dikenal  lainnya  tidak  akan  berfungsi komunikasi  menjadi  tidak  mungkin  secara  fisik  (Litvinenko,  2021).  Dengan  penerapan amandemen  baru  ini,  otoritas  Rusia  akan  melemahkan  struktur  kuat  internet  Rusia  dengan mengarahkan lalu lintas melalui titik koneksi terpusat yang dikendalikan oleh negara, yang dapat  ditutup  jika  ada  ancaman.  Pihak  berwenang  Rusia  mungkin  segera  dapat  memotong bagian-bagian utama.
India  juga  memiliki  sebuah  regulasi  yang  digunakan  sebagai  dasar  pemutusan  akses internet  dengan  tujuan  menutup  akses  komunikasi. Shutdown internet  adalah  bentuk  utama kontrol  atas  aliran  informasi  melalui  internet.  Pemerintah  otoriter  biasanya  berniat  untuk mengontrol  seluruh  jaringan.  Di  sisi  lain,  pemerintah  demokratis  memanipulasi  Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk memblokir situs web atau pembatasan konten tertentu (Vargas- Leon, 2016). Penutupan internet membatasi akses ke informasi dan menghentikan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun, untuk berbagai alasan politik dan/atau sosial, pemerintah yang demokratis dan otoriter berusaha untuk mengontrol akses ke internet masuk dan keluar dari batas geografis mereka sendiri (Vargas-Leon, 2016).
Di India pemutusan akses internet dilakukan berdasarkan Bagian 69 (A) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000. Berdasarkan Undang-undang ini, sebetulnya internet tidak dapat dibatasi atau diblokir, secara keseluruhan, tetapi dapat digunakan hanya untuk memblokir situs web tertentu. Ada kekosongan peraturan yang membuat semua orang tidak yakin tentang dasar hukum yang berlaku untuk penutupan secara langsung. Serta tidak ada sumber kekuatan hukum langsung dan tegas untuk mengamati proses penutupan.
Secara teoritis, Pemerintah dapat mematikan Internet di bawah tiga undang-undang yang tidak jelas dengan berbagai tingkat ketidaksesuaian salah satunya bagian 69A dari Undang- Undang  Teknologi  Informasi,  Ini  adalah  fakta  yang  sebenarnya  bahwa  sebagian  besar pemerintah memilih untuk memutus akses internet di bawah bagian 69A dari Undang-Undang Teknologi Informasi (Nakul, 2018). Pemerintah hanya terikat oleh syarat dan ketentuan yang ditentukan  oleh  legislatif  dan  tidak  lebih.  Akibatnya,  prinsip  konsultasi,  keadilan  dan transparansi dalam proses pembuatan aturan, yang sudah diatur dalam Undang-Undang induk, diturunkan ke status prinsip praktik terbaik yang tidak mengikat (Momen, S & Das, 2020).
Setiap  tindakan  negara  yang  memiliki  konsekuensi  luas  pada  kehidupan  masyarakat. Aspirasi masyarakat  yang terkena dampak tidak ditanggapi apalagi didengar, baik pada tingkat pertama atau dalam peninjauan. Dengan proses ini, aturan penangguhan secara menyedihkan gagal  mematuhi  prinsip-prinsip  keadilan  yang  diharapkan  dari  setiap  tindakan  negara  yang bertanggung jawab dan demokratis.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kritis  dengan  metode  penelitian  kualitatif. Paradigma  dalam  penelitian  menentukan  bagaimana  peneliti  melihat  realitas,  tolak  ukur kepekaan, serta daya analisis. Asumsi dasar paradigma kritis yaitu terdapat proses dominasi serta  marjinalisasi  serta  kekuatan  dalam  masyarakat  yang  berkuasa  untuk  mengatur  proses komunikasi pada masyarakat itu sendiri (Eriyanto, 2011).
Tujuan  penggunaan  paradigma  kritis  dengan  metode  penelitian  kualitatif  dalam penelitian  ini  tentu  saja  untuk  mengkritisi  pembuatan  dan  pelaksanaan  sebuah  regulasi  dari sudut  pandang  salah  satu  prinsip  kebijakan  komunikasi  yaitu  kepentingan  publik,  sehingga hasil  analisis  dan  observasi  ini  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  realitas  implementasi kepentingan publik di indonesia dalam pembuatan regulasi
Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk menangkap makna-makna subjektif, definisi dan simbol-simbol yang ada di balik peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman  analisis data terdiri dari data collection , data reduction , data  display dan  c onclusing  drawing  atau  verification. Dari  data  yang  telah terkumpul  dilakukan  identifikasi  dan  diinterpretasi  menggunakan  sederet  konsep-konsep teoritis yang relevan .

## IV. HASIL PENELITIAN
Konsep "penonaktifan internet" mengacu pada gangguan internet yang disengaja. Konsep tersebut sebagai gangguan yang disengaja terhadap komunikasi online (baik itu internet atau layanan telepon seluler) oleh otoritas politik. Hal itu juga menunjukkan gangguan musyawarah internet atau segala jenis komunikasi online yang diblokir atau tidak dapat digunakan untuk wilayah  atau  populasi  tertentu  dalam  komunitas  tertentu  pada  target  atau  seluruh  populasi sering melakukan kontrol atas akses informasi (Ayalew, 2019 ).
Pemutusan  internet  juga  dioperasionalkan  sebagai  upaya  untuk  menghentikan  semua komunikasi  online,  yang  dalam  bahasa  sehari-hari  mengacu  pada  " internet  kill  switch " (Vargas-Leon, 2016). Shutdown internet adalah bentuk utama dari kontrol atas aliran informasi melalui internet. Pemerintah otoriter biasanya bermaksud untuk mengontrol seluruh jaringan. Dalam  penggunaan  serta  pembuatan  regulasi  sebaikanya  mengacu  pada  prinsip  kebijakan komunikasi salah satunya kepentingan publik.
Konseptualisasi  mayoritas  kepentingan  publik  adalah  kepentingan  umum  sebagai kehendak  rakyat.  Ini  mendefinisikan  kepentingan  umum  sebagai  agregasi  dari  kepentingan individu,  seperti  bahwa  aturan  mayoritas  menentukan  pilihan  kebijakan  mana  yang  benar- benar  ada  dikepentingan  umum.  Selaian  itu  dalam  pembuatan  regulasi  harus  menempatkan regulator pada posisi penafsir masyarakat, sebagia preferensi kebijakan, yang kemudian harus menerjemahkan  preferensi  ini  menjadi  kebijakan  yang  efektif..  Konseptualisasi  prosedural untuk  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  publik  sebagai  perspektif  proses-hasil.  Ini mendefinisikan  kepentingan  publik  dalam  hal  proses  dimana  keputusan  itu  tercapai. Kepentingan  publik  identik  dengan  hasil  proses  konflik  kepentingan  demokrasi,  selama keputusan yang muncul mencerminkan masukan dari berbagai kepentingan, maka kepentingan umum telah terlayani.
Undang-undang  yang  digunakan  pemerintah  India  sebagai  landasan  pemutusan  akses internet adalah bagian 69 (A) (Aturan 9 dan 10) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000. Berdasarkan  Undang-undang  ini,  internet  tidak  dapat  dibatasi  atau  diblokir,  secara keseluruhan, tetapi dapat digunakan hanya untuk memblokir situs web tertentu. Sebetulnya isi dari  undang-undang  ini  cukup  jelas  dalam  undang-undang  ini  tidak  menyebutkan  bahwa pemerintah dapat atau mempunyai kewenangan memblokir atau memutus akses internet.
Dalam  undang-undang  tersebut  meyebutkan  bahwa  negara  dalam  hal  ini  pemerintah India dapat memblokir situs web tertentu bukan menyeluruh menutup akses internet namun pada  kenyataanya  pemutusan  akses  internet  di  India  cukup  sering  dilakukan  terutama  di wilayah  Khasmir  dan  Jammu  (Momen,  S,  and  Das,  2020).  Penutupan  akses  internet  oleh pemerintah India dilakukan karena berbagai alasan politik, pemerintah India pun menyatakan bahwa  penutupan  internet  adalah  cara  untuk  mengendalikan  para  demonstran  yang  sering menggunakan akun media sosial.
Kecenderungan  pemerintah  India  untuk  melakukan internet-shutdown telah menyebabkan pelanggaran hak mereka atas kebebasan berbicara dan berekspresi di internet padahal  pada  konstitusi  India  menjamin  dan  menghargai  hak  warga  negara  atas  kebebasan berbicara  dan  berekspresi,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  konstitusi  India.  Selain  itu dengan pemutusan internet oleh pemerintah India, pemerintah telah mengabaikan kepentingan publik  di  mana  pemerintah  tidak  melihat  dampak  ekonomi  sosial  dan  pendidikan  untuk masyarkatnya.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  prinsip  kebijakan  komunikasi  maka  regulasi bagian 69 (A) (Aturan 9 dan 10) Undang-Undang Teknologi Informasi 2000 belum memnuhi prinsip  kebijakan  komunikasi  untuk  kepentingan  pubilik  karena  regulasi  tersebut  tidak mencerminkan demokrasi dalam pelaksananya, selain itu juga perlu didalami kembali apakah regulasi itu sudah menampung semua aspirasi warga negara atau hanya sebagian golongan saja.
Pada sisi lain, Undang-undang Telekomunikasi di Rusia Federal Law No. 90-FZ poin 2 yakni manajemen jaringan telekomunikasi terpusat jika ada ancaman dan mekanisme kontrol untuk jalur koneksi yang melintasi perbatasan Rusia (Epifanova, 2020). Amandemen baru ini menyatakan bahwa regulator media Roskomnadzor dapat mengambil alih manajemen terpusat jaringan  jika  terjadi  ancaman.  Pada  poin  ini  sangat  terlihat  karakteristik  keotoriteran pemerintah Rusia. Dengan poin ini pemerintah Rusia mempunyai kendali  lalu lintas internet dimana  negara  dapat  membuka  dan  menutup  perbatasan  digital  dan  menentukan  aliran informasi di dalamnya sesuai keinginannya selain itu dengan poin ini pemerintah Rusia juga berpotensi untuk memiliki kewenangan untuk memutus akses internet dengan alasan karena adanya ancaman.
Ketika  ada  pemutusan  akses  internet  maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hak  asasi manusia untuk mendapatkan akses digital.  Yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dari  undang-undang  Telekomunikasi  di  Rusia  Federal  Law  No.  90-FZ  poin  2  ini  adalah pemerintah Rusia tidak semata-mata melakukan pemutusan internet namun pemerintah Rusia jika  akan  melakukan  pemutusan  internet  masih  mempertimbangkan  ancaman  apa  yang diterima oleh negara.
Tiga  ancaman  utama  didefinisikan  dalam  keputusan  pemerintah  tentang  sentralisasi pengelolaan  jaringan  komunikasi  publik.  Ancaman  tersebut  adalah:  (1)  Integritas  jaringan, misalnya ketika tidak ada koneksi yang dapat dibuat antar pengguna; (2) Stabilitas jaringan, misalnya ketika peralatan tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi karena bencana alam atau buatan manusia; (3) Keamanan fungsi jaringan, misalnya ketika hacker menyerang jaringan  dan  ISP  tidak  dapat  menahan  serangan  tersebut,  atau  ketika  ISP  sendiri  yang menyebabkan gangguan.
Dilihat  dari  sudut  pandang  kepentingan  publik  berdasar  prinsip  kebijakan  komunikasi regulasi tersebut memenuhi prinsip kepentingan publik. Karena pemerintah Rusia membuat regulasi dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu untuk mengimplementasikan pemutusan jaringan internet yang mana kepentingan publik tetap menjadi yang utama.
Dalam hal pemutusan akses internet, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-undang No.  19  Tahun  2016  Pasal  40  ayat  (2b)  sebagai  landasan  hukum  yang  menyebutkan  bahwa “dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan  pemutusan  akses  dan/atau  memerintahkan  kepada  Penyelenggara  Sistem Elektronik  untuk  melakukan  pemutusan  akses  terhadap  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum“.
Dalam pasal ini memang disebutkan bahwa pemerintah berhak untuk memutus akses, namun akses yang disebutkan adalah akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum bukan akses internet secara keseluruhan. Karena tidak semua  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melanggar hukum. Jika  alasan  pemerintah  Indonesia  memutus  akses  intenet  guna  menciptakan  stabilitas keamanan nasional sebagai antisipasi terhadap persebaran berita hoaks yang dianggap memicu
terjadinya  kerusuhan,  bagaimana  dengan  keadilan  masyarakat  yang  berada  pada  wilayah kerusuhan namun tidak ikut dalam kerusuhan tersebut?, bagaimana pendidikan, perekonomian dan perdangan serta layanan publik bisa dijalankan tanpa internet di era yang serba digital saat ini?
Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 4 sudah sangat jelas. Tujuan adanya undang  undang  ITE  berfokus  untuk  kepentingan  masyarakat.  Dari  paparan  tersebut  sudah nampak  bahwa  banyak  kepentingan  publik  yang  tidak  terpenuhi  dari  regulasi  tersebut. Sehingga  perlu  adanya  perbaikan  regulasi  agar  tidak  menimbulkan  banyak  tafsir  dan  dapat memenuhi  prinsip  kepentingan  publik  yang  mana  merupakan  salah  satu  dari  tujuh  prinsip kebijakan komunikasi.

## V. KESIMPULAN
Setiap negara memiliki regulasi tentang komunikasi masing-masing, namun yang perlu diterapkan  dalam  pembuatan  regulaasi  yaitu  harus  memenui  prinsip  kebijakan  komunikasi yang mana dalam analisa ini dilihat dari sudut pandang kepentingan publik. Undang-undang Telekomunikasi di Rusia Federal Law No. 90-FZ poin 2 : Manajemen jaringan telekomunikasi terpusat  jika  ada  ancaman  dan  mekanisme  kontrol  untuk  jalur  koneksi  yang  melintasi perbatasan Rusia. Jika dimaknai memang cukup kompleks namun dalam implementasi regulasi tersebut pemerintah Rusia tidak melakukan pemutusan internet sewaku-waktu dan serta merta, namum pemerintah Rusia baru akan memutus internet jika terjadi ancaman. Ancaman yang dimaksud  disini  juga  memeliki  beberapa  kriteria  yang  telah  ditentukan  yang  mengakomdir kepetingan warga negaranya. Apa yang dilakukan Rusia telah mempertimbangkan kepentingan umum sehingga telah memenuhi salah satu prinsip kebijakan komunikasi.
Regulasi  Bagian  69  (A)  Undang-Undang  Teknologi  Informasi  2000  di  India    memiliki multi tafsir dan tidak ada kontrol dari dari lembaga penegal hukum lainnya. Sehingga dengan mudah pemerintah melakukan pemutusan akses internet dengan landasan Regulasi Bagian 69 (A)  Undang-Undang  Teknologi  Informasi  2000  yang  mana  dari  isi  regulasi  itu  sendiri sebenarnya  secara  harfiah  tidak  ditemukan  kata-kata  bahwa  pemerintah  berhak  melakukan pemutusan  jaringan  internet,  apalagi  dalam  pelaksanaannya  pemerinta  India  juga    tidak mengutamakan  kepentingan  publik.  Sehingga  regulasi  tersebut  sebaiknya  perlu  dilakukan pengkajian ulang.
Regulasi di Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b)  perlu mempertimbangkan apa yang dilakukan Rusia sebagai bahan perbaikan yaitu melakukan pemutusan jaringan internet namun dengan mempertimbangakan kriteria ancaman yang akan di hadapi oleh negara demi kepentingan warga negara dan juga mempertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis sehingga jika melakukan pemutusan  jaringan  internet  harus  mempunyai  banyak  pertimbangan  salah  satunya kepentingan publik yang harus diuatamakan.  Selain itu Regulasi di Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2b)  masih belum secara penuh  mengakomodir  kepentingan  publik  sesuai  dengan  prisnsip  kebijakan  komunikasi sehingga sangat perlu dilakukan pengkajian ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayalew, Y.E. (2019). The Internet Shutdown Muzzle(S) Freedom of Expression in Ethiopia: Competing Narratives, Information and Communications . Australia. Monash University Epifanova, A. (2020). Deciphering Russia’s Sovereign Internet Law: Tightening Control and Accelerating  the  Splinternet .  (DGAP  Analysis,  2).  Berlin:  Forschungsinstitut  der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V
Kathuria R, Kedia, Varma G, Bagchi K & Sekhani R. (2018) . The Anatomy of an INTERNET BLACKOUT:  Measuring  the  Economic  Impact  of  Internet  Shutdowns  in  India. Indian Council for Research on International Economic Relations
Momen,  MN,  Harsha  S  dan  Das,  Debobrata.  (2020). Mediated  democracy  and  internet shutdown in India . Silchar, India. Assam University
Vargas-Leon,  P.  (2016), Tracking  Internet  Shutdown  Practices:  Democracies  And  Hybrid Regimes . New York. Palgrave Macmillan Nakul, N. (2018). “The Legal Disconnect : An Analysis of India’s Internet Shutdown Laws.”
IFF Working Paper
No. 1/2018 55(1): Contents1–Contents1. doi: 10.3143/geriatrics.55.contents1.
Ahmad,  N.  (2016).  Media  Massa,  Kepentingan  Publik  dan  Kekerasan  atas  nama  Agama.” Millah 11(2), 351–78. doi: 10.20885/millah.volxi.iss2.art2.
Litvinenko, A. (2021). Re‐defining Borders Online: Russia’s Strategic Narrative on Internet Sovereignty. Media and Communication 9(4). 5–15. doi: 10.17645/mac.v9i4.4292.
Rusman.  (2020).  Kronologi  Blokir  Internet  Papua  Berujung  Vonis  untuk  Jokowi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir- internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi
P.  M.  Napoli,  Foundation  of  Communications  Policy,  2nd  ed.  New  York:  Hampton  Press, 2003.