Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Eni Merita 1 dan Kinaria Afriani 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: Riakirey.82@gmail.com

## Abstract
Incidents  of  domestic  violence  often  occur,  but  not  many  people  seem  to  talk  about  it.  The house  that  should  be  a  place  of  refuge,  often  becomes  a  dangerous  place  for  wives  and children. There are various factors behind it, among others, because our society still does not consider  the  issue  of  domestic  violence  as  a  social  problem,  but  rather  an  individual  issue, which should not be intervened by outside parties. that according to the Law of the Republic of  Indonesia  No.  23  of  2004  concerning  the  elimination  of  domestic  violence,  Article  16 paragraph  (1)  states  that  within  twenty  four  hours  from  the  time  of  knowing  or  receiving  a report of domestic violence, the police must immediately provide temporary protection to the victim,  while  Article  16  paragraph  (2)  states  that  the  temporary  protection  as  referred  to  in paragraph (1) is given no later than seven days after the victim is received or handled.paling lama tujuh hari sejak korban doterima atau ditangani.

## Keywords: legal protection; domestic violence

## Abstrak
Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi, tapi tampaknya tidak banyak pihak yang membicarakannya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, seringkali justru menjadi  tempat  berbahaya  buat  istri  dan  anak-anak.  Berbagai  faktor  yang  melatarbelakangi antara  lain,  karena  masyarakat  kita  masih  belum  menganggap  bahwa  persoalan  kekerasan dalam  rumah  tangga  sebagai  persoalan  sosial,  melainkan  persoalan  individual,  yang  tidak boleh  diintervensi  pihak  luar.  bahwa  menurut  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan  bahwa  dalam  satu  kali  dua  puluh  emapt  jam  terhitung  sejak  mengetahui  atau menerima  laporan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kepolisian  wajib  segera  memberikan perlindungan  sementara  pada  korban,  sedangkan  Pasal  16  ayat  (2)  menyatakan  bahwa perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama tujuh hari sejak korban doterima atau ditangani.
Kata Kunci : perlindungan hukum; kekerasan dalam Rumah Tangga

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Sejarah  perjuangan lahirnya  kebijakan  dalam  melindungi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  dibentuk  dalam  undang-undang, tidak  saja  disadari  dan  didasari  bahwa adanya jaminan dalam konstitusi indonesia  yang  secara  tegas  dan  jelas
melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi.  Kebijakan  yang  sudah diratifikasi  oleh  Negara  Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 juga memerlukan kebijakan  organik.  Sebagai  Negara Pihak,  Indonesia  menindaklanjutinya
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
melalui  Pengesahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  (UU  PKDRT)  yang  dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan  muatan  yang  memperhatikan perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dan gender. Satu hal yang tampak jelas dan  tegas  dalam  pengaturan  UU PKDRT adalah dicantumkannya
pengertian  “kekerasan  dalam  rumah tangga”  yang  dalam  perumusannya juga telah
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam CEDAW beserta Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992  tentang  Kekerasan  terhadap Perempuan. 1
Keluarga  merupakan  lingkungan sosial  pertama  yang  dikenal  oleh manusia.  Dalam  keluarga  manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang  lain.  Karena  itulah,  umumnya orang  banyak  menghabiskan  waktunya dalam lingkungan keluarga.
Sekalipun  keluarga  merupakan lembaga  sosial  yang  ideal  guna menumbuh  kembangkan  potensi  yang ada  pada  setiap  individu,  dalam kenyataannya keluarga seringkali
1 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ), 2013.
menjadi wadah bagi munculnya berbagai  kasus  penyimpangan  atau aktivitas ilegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan,  yang  dilakukan  oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan,  pembunuhan.  Situasi inilah yang lajim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2
Pada  umumnya,  dalam  struktur kekerabatan  di  Indonesia,  kamu  laki- laki  ditempatkan  pada  posisi  dominan, yakni sebagai Kepala Keluarga, sehingga  bukan  hal  yang  aneh  apabila kemudian  anggota  keluarga  lainnya menjadi  sangat  tergantung  kepada kaum laki-laki.
Adanya  sikap  tradisional  bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran  stereotipe,  disertai  dengan sikap  tradisional  perempuan  seperti keberuntungan  sosial  dan  ekonomi pada  suami  dan  keluarga  serta  rasa
2 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2004  tentang  Peghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
takut  dan  keengganan  perempuan korban  kekerasan  untuk  mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama  di  antara  sekian  sebab  lainnya yang  menyebabkan  bahwa  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak terungkap atau tidak di atasi. 3
Kejadian  suami  yang  membakar istrinya  pernah  terjadi,  suami  yang memukul  dan  mengakibatkan  luka memar  pada  istri  tidak  terhitung  lagi jumlahnya,  orang  tua  yang  memukul anaknya  hingga  meninggal  pernah terjadi.  Penganiayaan  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi,  psikologi  termasuk  ancaman pemaksaan  dan  pemerasan  dalam lingkup  rumah  tangga  banyak  terjadi, tidak  hanya  dalam  lingkup  rumah tangga,  pada  lingkup  tempat  kerja, masyarakat  atau  negara  juga  dapat terjadi tindak kekerasan dan kecenderungan  korban  adalah  wanita atau anak-anak, apakah korban tersebut adalah  istri  atau  pembantu  rumah tangga atau orang lain yang lemah.
Seseorang yang melakukan
kekerasan  adalah  orang  yang  tingkat
3 Achie  Sudiarti  Luhulima  dan  Kunthi Tridewiyanti, Pola  Tingkah  Laku  Sosial Budaya  dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, (Suatu  Tinjauan  Hukum) (Jakarta:  Universitas Indonesia, 1999).
pemahaman agamanya kurang baik dan memiliki  tingkat  pemahaman  hukum yang  kurang  sehingga  melakukan pelanggaran. 4 Pemahaman  agama  yang kurang  yang  tercermin  dalam  tingkah laku  yang  buruk  dapat  memicu tindakan kekerasan atau penyikasaan.
Kesulitan ini menimbulkan pertanyaan  mengenai  apa  yang  akan dilakukan  untuk  meningkatkan  rasa tanggung  jawab  anggota  masyarakat, sehingga mereka tergerak untuk berperan serta menanggulangi kekerasan dalam keluarga dan bersedia membela hak-hak pihak korban dimana saja  serta  kapan  saja.  Dalam  hal  ini pandangan  setiap  orang  yang  dapat menjadi  motivasi  kegiatannya  dalam masyarakat tersebut harus diperhitungkan.  Termasuk  disini  pihak yang  menimbulkan  korban  maupun pihak  yang  menjadi  korban,  serta aparat pemerintah. 5
Persoalan  KDRT  pada  istri,  anak- anak  atau  pembantu  sering  terjadi  dan belum  selesai,  selalu  terjadi  kasus. Mengapa hal ini terus terjadi?
4 Dikdik  M.  Aried  Mansur  dan  Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Bandung, 2006).
5 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan (Kumpulan  Karangan) (Jakarta:  Akademika Pressindo, 1993).
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
Kekerasan  atau  Penganiayaan  terus terjadi dapat saja disebabkan oleh :
1) Kesadaran  yang  kurang  terhadap persoalan KDRT. Kekerasan dalam  hal  ini  adalah  persoalan sosial, bukan individu hingga perlu penyelesaian yang melibatkan pihak  ketiga  dengan  melapor apabila terjadi penganiayaan.
2) Korban KDRT tidak berani mempersoalkan penderitaannya kepada pihak lain seperti Lembaga yang  mendampingi/peduli  pada korban seperti : LBH Apik, Mitra, Perempuan,  dan  lain-lain.  Korban KDRT menganggap hal yang biasa dalam rumah tangga mereka hingga tidak perlu orang lain tahu. Korban  lebih  memilih  diam  atau berdamai  dengan  pelaku  dengan alasan-alasan tertentu, kecenderungan korban
menginginkan keluarganya utuh.
3) Lemahnya sanksi dalam kekerasan atau penganiayaan di rumah tangga.  UU  Khusus  (UU  Anti Kekerasan/Anti  KDRT)  belum berbicara  secara  tajam  mengenai sanksi kurungan, sedangkan hukuman sering terlalu ringan atau tidak  maksimal,  serta  seluruh kerugian sering ditanggung korban
dan  tidak  ada  perlindungan  bagi korban  dan  saksi  kejadian  dan yang lebih fatal adalah menganggap
KDRT bukan pelanggaran hukum. Padahal KDRT  adalah  kejahatan  yang dapat dijaring oleh Undang- Undang untuk dihukum.
Tindak kekerasan terhadap perempuan  bisa  dikatakan  sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak  tidak  dilaporkan  oleh  korban dan  atau  keluarganya  kepada  yang berwenang  menanganinya.  Ini  antara lain  disebabkan  rasa  malu,  juga  tak percaya  diri,  karena  korban  merasa peradilan  pidana  belum  tentu  dapat membuat  pelakunya  dipidana  korban juga bisa khawatir kasus ini akan justru mencemarkan namanya disamping ketakutan akan balasan si Pelaku.
Tindak kekerasan terhadap perempuan  bisa  dikatakan  sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak  tidak  dilaporkan  oleh  korban dan  atau  keluarganya  kepada  yang berwenang  menanganinya.  Ini  antara lain  disebabkan  rasa  malu,  juga  tak percaya  diri,  karena  korban  merasa peradilan  pidana  belum  tentu  dapat membuat  pelakunya  dipidana  korban juga bisa khawatir kasus ini akan justru
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
mencemarkan namanya disamping ketakutan akan balasan si Pelaku.
Dalam  penulisan  ini  mengangkat permasalahan bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap  istri sebagai korban KDRT menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004.

## PEMBAHASAN
Kekerasan  terhadap  perempuan yang  dibayangkan  hanya  terjadi  di medan  perang  atau  sebatas  ekspresi kemenangan dan shockb therapy terhadap  musuh  yang  telah  berhasil dikalakan  dengan  cara  memperkosa dan membunuh perempuan serta anak – anak,  tetapi  kekerasan  terhadap  kaum perempuan sesungguhnya paling sering terjadi  di  rumah  tangga,  dalam  sebuah keluraga  yang  dari  luar  terlihat  tak bermasalah, penderitaan dan penganiayaan terjadi dari hari ke hari.
Masalah  utama  yang  berkaitan dengan  perlindungan  hokum  terhadap perempuan korban kekerasan khususnya  korban  penganiayaan  suami terhadap  isteri,  berpusat  pada  adanya hukum  yang  secara  khusus  memberi perlindungan  bahkan  istilah  kekerasan pun  tidak  dikenal  dalam  hukum
Indonesia,  meski  fakta  itu  muncul semakin marak di wilayah Indonesia.
Dalam  KUHP  sebagai  kasus  yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijaring oleh pasal-pasal  kejahatan  atau  pidana dengan  korban  perempuan,  seperti kesusilaan, pemerkosaan, penganiayaan  dan  lain-lain,  yang dirumuskan  dalam  pengertian  sempit dengan  pemberatan  hukum  yaitu  kalau perbuatan  tersebut  dilakukan  dalam keluarga seperti terhadap ibu, istri, dan anak.
Istilah  kekerasan  yang  dipakai Kantor  Menteri  Peranan  Wanita  tidak semata  –  mata  hanya  kekerasan  fisik dalam  arti  menyakiti  dalam  derap ketiga rancangan aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 2001-2004, kekerasan terhadap perempuan adalah :
Setiap  tindakan  yang  melanggar, menghambat,  meniadakan  kenikmatan, dan  pengabadian  hak  azasi  manusia atas  dasar  gender.  Tindakan  tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap perempuan secara fisik, seksual  dan  psikis,  termasuk  ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat dan bernergara. 6
Kekerasan  fisik  adalah  “setiap peraturan yang menyebabkan rasa sakit cedera,  luka,  cacat  patah  tulang seseorang,  dan  atau  menyebabkan,
kematian”
Persoalan kekerasan terhadap  perempuan  ditegaskan  oleh Muladi ketika menjabat Menteri Kehakiman:
Bahwa  tidak  bisa  lagi  dipandang sebagai  masalah  individual,  tetapi sudah  menjadi  masalah  nasional  dan internasional, karenanya menjadi masalah  global  sebab  dalam  persoalan ini  terkait  isu  global  mengenai  hak azasi  manusia  (HAM)  yang  diartikan sebagi  hak-hak  yang melekat  (inheren) secara alamiah sejak manusia dilahirkan. 7
Pelaku penganiayaan terhadap perempuan  (dalam  berbagai  bentuk kekerasan)  ternyata  tidak terbatas  pada usia,  tingkat  pendidikan  agama,  status sosial, ekonomi, suku, kondisi fisikopatologi  maupaun  hal-hal  lain, mereka  dapat  berasal  dari  berbagai latar  belakang  seakan-akan  mewakili semua laki-laki pada umumnya.
6 Kompas, “Jangan Melupakan Akar Kekerasan,” Rabu 18 uni 2010: 28.
7 Kompas.
Khusus  untuk  penganiayaan  yang terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga atau  hubungan  intim  yang  tampaknya menunjukkan  cukup  banyak  kesamaan adalah latar belakang kehidupan pelaku, dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah  laku  agresif.  Cukup  banyak pelaku  berasal  dari  keluarga  dalam hidup sehari-harinya kekerasan merupakn  hal  yang  biasa,  melihat ibunya sering menjadi sasaran kekerasan  dan  mereka  sendiri  sebagai anak  mengalami  perilaku  kekerasan tersebut. Mereka belajar bahwa kekerasam sebagai bentuk pengkambing  hitaman  ataupun  sekedar sebagai  tumpahan  frustasi  merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dapat diterima.
Diskriminasi terhadap kaum wanita menyimpangi prinsip-prinsip persamaan  hak  dan  penghormatan terhadap  martabat  manusia,  yang merupakan suatu kendala bagi partisipasi  kaum  wanita,  atas  dasar syarat – syarat yang sama dengan kaum pria  dalam  kehidupan  politik,  sosial, ekonomi dan kehidupan budaya dinegaranya, mengganggu
pembangunan kesejahteraan
masyarakat  dan  keluarga  serta  lebih mempersulit  pengembangan  potensi
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
wanita  sepenuhnya  dalam  pelaksnaan dinas  dinegaranya  dan  pembangunan kemanusiaan.
Disimpulkan bahwa menurut Undang  –  Undang  Republik  Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  di  dalam  Pasal  16  ayat  (1) menyatakan bahwa dalam satu kali dua puluh  emapt  jam  terhitung  sejak mengetahui  atau  menerima  laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian  wajib  segera  memberikan perlindungan  sementara  pada  korban,
sedangkan Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diberikan  paling  lama  tujuh hari  sejak  korban  doterima  atau ditangani.
Pada kenyataannya kasus
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak  terjadi.  Adapun  sistem  hukum
di Indonesia belum mejamin perlindungan terhadap korban
kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup rumah  tangga.  Yang  dimaksud  dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :
“Setiap perbuatan terhadap seseorang  terutama  perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara  fisik,  psikologis  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam lingkup  rumah  tangga”  (Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004).
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  disebutkan bahwa  lingkup  rumah  tangga  dalam undang-undang ini meliputi :
1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang  yang  mempunyai hubungan keluarga dengan orang  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a  karena  hubungan darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang  menetap  dalam  rumah tangga; dan
c. Orang  yang  bekerja  membantu rumah  tangga  dan  menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana  dimaksud  huruf  c dipandang sebagai anggota keluarga  dalam  jangka  waktu
Eni  Merita  dan  Kinaria  Afriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Istri  Sebagai  Korban  Atas  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Halaman 110-117
selama  berada  dalam  rumah tangga yang bersangkutan.
Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  sebagai  berikut:  Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :
a. Penghormatan hak asasi manusia;
b. Keadilan dan kesetaraan gender;
c. Nondiskriminasi; dan
d. Perlindungan korban. 8

## KESIMPULAN
Perlindungan  Hukum  seorang  istri yang  dianiaya  oleh  suaminya  sendiri, menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  23  Tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  di  dalam  pasal  16  ayat  (1) dinyatakan  bahwa  dalam  satu  kali  dua puluh  empat  jam  terhitung  sejak mengetahui  atau  menerima  laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan  sementara  pada  korban, sedangkan pasal 16 ayat (2)
8 Evi  Purnamawati,  “ Sosialisasi  Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ”
https://evilaws.blogspot.com/2013/10/sosialisa si-undang-undang-ri-nomor-23.html, 2021.
menyatakan bahwa perlindungan sementara  pada  ayat  (1)  diberikan paling  lama  tujuh  hari  sejak  korban diterima dan ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA
Achie  Sudiarti  Luhulima  dan  Kunthi Tridewiyanti, Pola Tingkah Laku Sosial  Budaya  dan  Kekerasan Terhadap  Perempuan,  (Suatu
Tinjauan Hukum) , Jakarta: Universitas Indonesia, 1999. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta:  Akademika
Pressindo, 1993.
Dikdik  M.  Aried  Mansur  dan  Elisatris Gultom, Urgensi  Perlindungan
Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Bandung, 2006. Evi
Purnamawati, “ Sosialisasi Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ” https://evilaws.blogspot.com/201 3/10/sosialisasi-undang-undang- ri-nomor-23.html, 2021.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan terhadap  Perempuan  ( Komnas Perempuan ), 2013.
Kompas,  “Jangan  Melupakan  Akar Kekerasan,”  Rabu  18  uni  2010:
28.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2004 tentang Peghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.