Waste Management Governance Based On Law Number 18 Of 2008 Of Waste Management Of Waste Based Citizen Participation In The Serang City
Tata Kelola Pengelolan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang

## NURIKAH
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nurikah@untirta.ac.id
H.E RAKHMAT JAJULI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa rakhmatjajuli@untirta.ac.id
EKI FURQON Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ekifurqon@untirta.ac.id

## Abstrak
Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam  dikalangan  masyarakat.  Ketidakperdulian  terhadap  permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan  kenyamanan  untuk  hidup,  sehingga  akan  menurunkan  kualitas kesehatan  masyarakat.  Degradasi  tersebut  lebih  terpicu  oleh  pola  perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun  got,  sehingga  sampah  akan  menumpuk  di  saluran  air  yang  ada  dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Reduce,  Reuse  dan  Recycle  melalui  Bank Sampah,  maka  aparat  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  bekerja  sama  dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.  Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh  pada  bertambahnya  volume,  jenis,  dan  karakteristik  sampah  yang semakin beragam. Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statictics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah  sampah  merupakan  limbah  yang  paing  banyak  terdapat  dalam  lingkungan hidup.
Kata Kunci : Pengelolaan Sampah; Tata Kelola; Partisipasi Masyarakat.

## Abstract
Indonesia is one of the countries that have a garbage problem because the number of people living in Indonesia is the fourth largest in the world, with increasing volume, type, and characteristic of people consumption. Unwillingness to address the problem of  waste  management  results  in  environmental  quality  degradation  that  gives  no comfort to life, thus reducing the quality of public health. Such degradation is triggered more than any environmental behavior pattern of people, such as dumping garbage in bodies or sewers, so that garbage builds up in existing waterways and leads to other hereditary problems.
According to the 2012 government regulation of the Indonesian republic of Indonesia's 81  percent  for  the  management  of  household  garbage  and  garbage  and  the government's 13 2012 environment minister's rule on municipal, reuse and recycling guidelines  through  trash  Banks,  government  officials  and  communities  can  work together to implement such a clean and healthy environment. According to the 2008 statute on garbage management, the increase in population and consumption patterns speaks of an increasingly diverse volume, type, and characteristic of garbage. Data from 2017 environmental statistics (environment statictics of Indonesia 2017) indicate that  packed  or  more  commonly  known  as  waste  products  are  abundant  in  the environment.

## Keywords: Waste Management; Governance; Community Participation.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  mempunyai  masalah  sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke  4  terbesar  di  dunia,  selain  itu  pertambahan  penduduk  dan  perubahan  pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya jenis, dan karakteristik sampah yang  semakin  beragam  dikalangan  masyarakat.  Salah  satu  wilayah  yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang  begitu  cepat,  membawa  dampak  yang  serius  terhadap  masalah  lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup,
sehingga  akan  menurunkan  kualitas  kesehatan  masyarakat.  Degradasi  tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.
Menurut  Azwar  sampah  adalah  sesuatu  yang  tidak  dipergunakan  lagi,  yang tidak  dapat  dipakai  lagi,  yang  tidak disenangi  dan  harus  dibuang,  maka  sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik- baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal- hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari  manusia  dan/atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat.  Sampah merupakan bagian yang tidak dapat  terlepaskan dari kehidupan manusia  karena sampah merupakan sisa kegiatan atau  aktivitas sehari-hari manusia, yang dalam hal  ini  bila  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  benar  dapat  menimbulkan permasalahan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat.
Pengadaan  pengelolaan  sampah  merupakan  domain  pelayanan  publik dimana  pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  prasarana  dan  sarana pengelolaan  sampah  yang  dalam  pelaksanaannya  dapat  melibatkan  pihak  ketiga dan partisipasi masyarakat.Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalahmasalah  yang  ditimbulkan  oleh  sampah  terhadap  lingkungan  hidup  dan kesehatan  masyarakat  serta  menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya.  Dengan adanya  permasalahan  ini  maka  pemerintah  melalui  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :
a) Pemilahan  dalam  bentuk  pengelompokan  dan  pemisahan  sampah  sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
b) Pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan  pemindahan  sampah  dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
c) Pengangkutan  dalam  bentuk  membawa  sampah  dari  sumber  atau  dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat
d) Pengolahan  sampah  terpadu  menuju  ke  tempat  pemrosesan  akhir. Pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik,  komposisi,  dan  jumlah sampah.
e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun 2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan  pengelolaan  sampah  untuk  mewujudkan  lingkungan  yang  bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan reduce  at source dan resource recycle melalui  penerapan  3R (Reduce, Reuse  dan  Recycle). Oleh  karena  itu  seluruh  lapisan  masyarakat  diharapkan mengubah  paradigmanya  terhadap  sampah,  yaitu  memandang  sampah  sebagai sesuatu  yang  memiliki  nilai  guna  dan  manfaat,  sehingga  dapat  memperlakukan sampah  sebagai  sumber  daya  alternatif  yang  dapat  dimanfaatkan  kembali,  baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.
Meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan  pokok  dan  hasil  teknologi  serta  meningkatnya  usaha  atau  kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar  terhadap  kuantitas  dan  kualitas  sampah  yang  dihasilkan.  Sejalan  dengan meningkatnya  volume  timbulan  sampah  pengelolaan  sampah  yang  tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain  akan  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  juga  akan sangat  menganggu  kelestarian  fungsi  lingkungan.  Hal  ini  berdasarkan  pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa  pertambahan  penduduk  dan  pola  konsumsi  berpengaruh  pada bertambahnya  volume,  jenis,  dan  karakteristik  sampah  yang  semakin  beragam. Data  yang  disadur  dari  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  menyatakan  bahwa timbulan  sampah  juga  meningkat  tiap  tahunnya.  Pada  tahun  2019  diperkirakan sebesar 67,1 juta ton dan meningkat dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut tidak dapat disangkal, dimana banyak populasi maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.
Melihat  data  yang  dihimpun  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  80%  sampah  yang  dibuang  ke  laut  berasal  dari  daratan  dan  90% diantaranya  merupakan  sampah  plastik.  Plastik  merupakan  bagian  dari  limbah. Sesuai  dengan  karakteristiknya,  limbah  terdiri  dari  limbah  cair,  limbah gas/partikel,  limbah  padat  dan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3).  Data dari  Statistik  Lingkungan  Hidup  2017  (Environment  Statictics  of Indonesia  2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan  limbah  yang  paing  banyak  terdapat  dalam  lingkungan  hidup. Bertambahnya volume sampah plastik dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261,89 juta jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2000 yaitu sejumlah 206,26 juta jiwa. Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, juga dipengaruhi oleh perkembangan industri, urbanisasi, dan modernisasi.
Terselenggaranya pengelolaan sampah adalah bagian dari pelayanan publik dimana  pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  prasarana  dan  sarana pengelolaan  sampah  yang  dalam  pelaksanaannya  dapat  melibatkan  pihak  ketiga dan  partisipasi  masyarakat.  Pengelolaan  Sampah  adalah  sebuah  proses  atau kegiatan mengatur sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang  berupa  proses  perencanaan,  pengurangan  dan  penanganan  sampah,  agar mencipatakan  lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal  9 ayat (1) Undang- Undang    Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah  kewenangan Pemerintah  Dalam  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah,  pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a) menetapkan  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  sampah  berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c) melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d) menetapkan  lokasi  tempat  penampungan  sementara,  tempat  pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap  tempat  pemrosesan  akhir  sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f) menyusun  dan  menyelenggarakan  sistem  tanggap  darurat  pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya .
Karena  bahayanya  dampak-dampak  yang  ditimbulkan  dari  sampah  bagi masyarakat  dan  lingkungan,  Pemerintahan  Daerah  memiliki  kewajiban  untuk melakukan pengelolaan sampah secara komperhenship yang berupa perencanaan, pengurangan, penanganan  hingga  pemanfaatan sampah dengan lebih melibatkan partisipasi  masyarakat,  kebijakan  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  hal pengelolaan sampah diharapkan agar dapat meningkatakan kesadaran masyarakat terhadap  lingkungan  hidup,  dan  menjadi  lebih  efektif  karena  keikutsertaan masyarakat bukan hanya pemerintah. Selain itu ini juga dapat memberi ruang baru bagi masyarakat untuk menambah mata pencaharian.
Kota  Serang  sebagai  Ibukota  Provinsi  Banten  dengan  luas  sebesar  266,74 km², sebagian besar wilayahnya terletak di dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang  dari  500  mdpl.  Kota  Serang  adalah  wilayah  baru  hasil  pemekaran  dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Provinsi Banten terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu;  Kecamatan  Curug,  Kecamatan  Walantaka,  Kecamatan  Cipocok  Jaya, Kecamatan  Serang,  Kecamatan  Taktakan  dan  Kecamatan  Kasemen.  Kota  ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007  dan  tambahan  lembaran  Negara  Nomor  4748,  tertanggal  10  Agustus  2007. Secara empiris dapat dilihat bahwa tingga jumlah populasi disebuah daerah atau tingginya tingkat pertumbuhan sebuah dareah berbanding lurus dengan banyaknya sampah  yang  dihasilkan  di  daerah  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  dengan meningkatnya  jumlah  kosumsi  masyarakat  tersebut.  Dapat  dilihat  engan  jumlah penduduk  Kota  Serang  tahun  2017  ±  650.000  Jiwa,  dengan  asumsi  setiap  jiwa mengasilkan  sampah  0,0025  m3/hari  ,  maka  timbulan  sampah  di  Kota  Serang sekitar  1.625  m3/hari.  Sementara  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  ada, Pemerintah Kota Serang, sebelumnya melalui Dinas Tata Kota dan sejak awal tahun 2017  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  baru  mampu  mengangkut  sampah  ke  TPAS Cilowong ± 600 m3/hari. Sedangkan yang dikelola atau diangkut oleh pihak swasta ± 150 m3/hari. Sehingga dari timbulan sampah ± 1.500 m3/hari, baru tertangani ± 750 m3/hari .
Kebijakan  pejabat  setempat  terkiat  pengelolaan  sampah  di  Kota  Serang dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  diharapakan  mampu menjawab  segala  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  dan sampah. Masyarakat memiliki peranan yang strategsis karena hidup berdampingan langsung  dengan  lingkungan  sehingga  kelestarian  lingkungan  hidup  bergantung pada  masyarakat  dengan  melibatkan  masyarakat  agar  mereka  dapat  hidup  di lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Secara  normatif  terdapat  bebarapa peraturan  dan  kebijakan  baik  dari  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  yang mengatur  mengenai  pengelolaan  sampah,  pada  tingkatan  undang-undang  sendiri terdapat  pada  undang-undang  no  18  Tahun  2008  tentang  pengeloaan  sampah sedangkan dalam pemerintahan Provinsi Banten sendiri terdapat pada Peraturaan Daerah Provinsi Banten nomor 8 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah dan hal tersebut  juga  terdapat  pada  Peraturaan  Daerah  Kota  Serang  yang  terdapat Peraturan  Daerah  nomor  10  tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Dengan
peratutan-peraturan  tersebut  diharapkan  pemerintah  dapat  mengimplematasikan secara  nyata  dengan  membuat  kajian  hidup  yang  strategis  sehingga  dapat menjadikan dasar sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  yuridis  normatif  dan  metode  penelitian  hukum  empiris (campuran).  Penelitian  hukum  normatif  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan-undangan,  putusan-putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan metode penelitian empiris adalah  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat
Tehnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  jenis  data yaitu dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dengan tema penelitian, kemudian  observasi  lapangan  dan  didokumentasikan  dalam  bentuk  laporan penelitian dan dipublikasikan dalam jurnal Ilmiah. Selain itu data sekunder dalam bentuk  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan hukun  sekunder  yaitu  buku,  jurnal,  data  yang  terkai  pariwisata  sebagai  bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian dan diklasifikasikan agar terlihat jelas  relevansi  pustaka  dengan  data di  lapangan  berdasarkan  observasi  lapangan yang didokumentasikan.
3. PEMBAHASAN
Sampah merupakan permasalahan nasional yang berasal dari permasalahan pertambahan penduduk serta pola konsumsi. Sampah telah menjadi permasalahan nasional  sehingga  pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara  komprehensif  dan terpadu  dari  hulu  ke  hilir  agar  memberikan  manfaat  secara  ekonomi,  sehat  bagi masyarakat,  dan  aman  bagi  lingkungan,  serta  dapat  mengubah  perilaku masyarakat.  Secara  garis  besar  teori  pengelolan  sampah  di  Indonesia  telah tercantum dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan  oleh  Badan  Standar  Indonesia  yang  berlaku  secara  nasional,  dalam pengelolaan sampah SNI mengeluarkan standarnya pertambahan jumlah penduduk pada  suatu  wilayah  secara  otomatis  akan  memperkecil  daya  dukung  sarana prasarana di suatu wilayah. Analogi yang sama pertambahan penduduk juga akan terkait langsung terhadap jumlah timbulan di wilayah permukiman atau perkotaan. Kuantitas dan pemerataan penempatan sarana persampahan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah dibanyak daerah di  Indonesia  masih  terbagi  atas  2  (dua)  kelompok  pengelolaan  yaitu  antara pengelolaan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dari  timbulan,  pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pemusnahan atau sampai ke Tempat Penampungan  Sementara  (TPS)  dan  pengelolaan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  melayani  pengangkutan  sampah  dari  TPS  ke  TPA.  Pengelolaan secara  terpadu  terhadap  persampahan  oleh  pemerintah  atau  pihak  swasta  yang ditunjuk  oleh  pemerintah  secara  umum  belum  banyak  dilaksanakan,  kecuali  di beberapa kota besar di Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana persampahan  adalah  alasan  pokok  pemerintah  dan  minat  swasta  yang  masih rendah dalam menangani bisnis bidang persampahan.
Hasil  yang  dicapai  sampai  dengan  laporan  kemajuan  ini  ditulis  akan diuraikan  sebagai  berikut.  Perlu  diketahui  sebelumnya,  bahwa  tim  peneliti melakukan wawancara serta melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor

## 7 Tahun 20121 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Serang dan Undang-
Undang  Nomor  18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  Di  Kota  Serang.  Berdasarkan  data  yang peneliti  dapat,  berikut  merupakan  uraian  dari  hasil  penelitian.  Faktanya  bahwa Permasalahan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Serang,  Banten  belum  bisa  teratasi secara maksimal. Alhasil, sampah masih berserakan di sejumlah titik di Ibu Kota Provinsi  Banten.  Seperti  sampah  rumah  tangga  berserakan  di  Taktakan,  jalan menuju  TPA  Cilowong,  di  Lingkungan  Karodangan,  Sepang.  Kemudian  di Lingkungan Gelam, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya. Didepan Hutan Kota di Jalan Syekh Nawawi, Banjarsari. Cipocok Jaya. Di jalan Raya Banten Lama pun  terdapat  titik  pembuangan  sampah  liar  yang  menggangu  pengendara  jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bahwa Kota Serang menghasilkan 800 ton per hari. Tapi, yang dibuang (terangkut) itu cuma 400  ton.  400  ton  sampah  yang  tidak  terangkut  diakibatkan  karena  keterbatasan armada  yang  hanya  memiliki  35  truk  pengangkut.  Akan  tetapi,  Pemerintah  Kota Serang  memaksimalkan  armada  tersebut  dengan  tiga  kali  pengangkutan  dalam sehari untuk 1 truk.  Selain itu, permasalahan lainnya yaitu perilaku masyarakat yang  masih  membuang  sampah  sembarangan  ke  irigasi,  sungai  serta  sembarang tempat dipinggir jalan.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah  Kota  Serang  juga  akan melaksanakan  program  3R  terhadap  sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021  Tentang  Pengelolaan  Sampah,  diamanatkan  bahwa  pengelolaan  kebersihan merupakan  tanggungjawab  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh Dinas Kebersihan Hidup Kota Serang dan lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang  Nomor  7  Tahun  2021  pasal  4  menyatakan  Pemerintah  Daerah  bertugas menjamin  terselenggaranya  pengelolaan  sampah  dan  kebersihan  yang  baik  serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan  serta  menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya.  Tugas  Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a) menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam pengelolaan sampah;
b) melakukan  penelitian,  pengembangan  teknologi  pengurangan  dan penanganan sampah;
c) memfasilitasi,  mengembangkan  dan  melaksanakan  upaya  pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e) mendorong  dan  memfasilitasi  pengembangan  manfaat  hasil  pengolahan sampah;
f) memfasilitasi  penerapan  teknologi  spesifik  lokal  yang  berkembang  pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g) melakukan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah
Wewenang  Pemerintah  Dalam  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  adalah sebagai berikut :
a) menetapkan
kebijakan dan
strategi pengelolaan sampah berdasarkankebijakan nasional dan provinsi;
b) menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  skala  Kota  sesuai  dengan  norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c) melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d) menetapkan  lokasi  tempat  penampungan  sementara,  tempat  pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap  tempat  pemrosesan  akhir  sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f) menyusun  dan  menyelenggarakan  sistem  tanggap  darurat  pengelolaan sampah.
Berkaitan  dengan  tata  pengelolaan  sampah  tersebut  selain  peran  dari pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari kesadaran dan peran penting dari masyarakat agar setiap kebijakan yang telah diatur oleh pemeritah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan  cara  yang  berwawasan  lingkungan”.  Karena  pada  kenyataannya  saat  ini Pemkot  Serang  masih  belum  maksimal  dalam  menangani  pengelolaan  sampah, peraturan-peraturang  yang  telah  dibuat  tidak  berjalan  dengan  baik.  Seperti  yang telah dikatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang “Itu salah satu perilaku masyarakat  yang  sudah  terbiasa  membuang  sampah  pada  sembarang  tempat, Kalau  seandainya  jumlah  sampah  dibuang  di  tempatnya  insyaallah  akan  aman”. Berdasarkan prinsip dalam pengelolaan sampah yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang  layak  pakai  untuk  fungsi  yang  sama  atau  fungsi  yang  lain  dan  kegiatan mengolah  sampah  untuk  dijadikan  produk  baru.  Tempat  Pengolahan  sampah dengan  prinsip  3R  adalah  tempat  dilaksanakannya  kegiatan,  pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
Dalam Pasal 12 ayat 4 dijelaskan Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 3R  melalui  Bank  Sampah  yang  dilakukan  oleh  Penghasil  sampah  Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi :
a) memperbanyak bank sampah;
b) pendampingan dan bantuan teknis;
c) pelatihan;
d) monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
e) membantu pemasaran hasil kegiatan 3R. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
a) menggunakan  bahan  yang  dapat  diguna  ulang,  bahan  yang  dapat  didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b) mengumpulkan  dan  menyerahkan  kembali  sampah  dari  produk  dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
Serta  keterlibatan  atas  pastisipasi  masyarakat  agar  program-program  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  dapat  terus  berjalan  dengan  maksimal,  dan terciptanya masyarakat yang bersih dan nyaman.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  sejauh  ini  yang  sudah  dilakukan  oleh  peneliti, didapati  temuan  sebagai  berikut  yaitu,  Hasil  penelitian  yang  sebenarnya  bahwa Permasalahan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Serang,  Banten  belum  bisa  teratasi
secara maksimal. hasilnya sampah masih berserakan di sejumlah titik di Ibu Kota Provinsi Banten. Seperti sampah rumah tangga berserakan di sepanjang jalan baru didaerah  bogeg  jembatan  yang  barus  diresmikan  oleh  Gubernur  Banten  dan didaerah  Taktakan,  jalan  menuju  TPA  Cilowong,  di  Lingkungan  Karodangan, Sepang. Kemudian di Lingkungan Gelam, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya.  Didepan  Hutan  Kota  di  Jalan  Syekh  Nawawi,  Banjarsari.  Cipocok  Jaya.  Di jalan  Raya  Banten  Lama  pun  terdapat  titik  pembuangan  sampah  liar  yang menggangu  pengendara  jalan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bahwa Kota Serang menghasilkan 800 ton per hari. Tapi,  yang  dibuang  (terangkut)  itu  cuma  400  ton.  400  ton  sampah  yang  tidak terangkut  diakibatkan karena  keterbatasan armada yang hanya memiliki 35 truk pengangkut. Akan tetapi, Pemerintah Kota Serang memaksimalkan armada tersebut dengan tiga kali pengangkutan dalam sehari untuk 1 truk.  Selain itu, permasalahan lainnya yaitu perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke irigasi,  sungai  serta  sembarang  tempat  dipinggir  jalan.  Untuk  menindaklanjuti Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2012  dan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka  Pemerintah Kota Serang juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Hidup Kota Serang  dan  lainnya.  Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  7  Tahun  2021 pasal  4  menyatakan  Pemerintah  Daerah  bertugas  menjamin  terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  serta  menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Jery Nov Pratama, “Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016)” Vol. 5 No. 1, April 2018, hlm. 1.
Ira Putri Lan Lubis, Ismail Effendy, Manajemen Tata Kelola Sampah Di Perkotaan , ISSN: 2620-6048.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Sri  Nurhayati  odriyatun,  “Sampah  Plastik:  Dampaknya  terhadap  Pariisata  dan Solusi”, Kajian Info Singkat, Vol. X, No. 23, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sumantri A, Kesehatan  Lingkungan, Kencana,  Depok,  2010.  Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun 2021 Pasal 12 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah. www.bps.go.id diakses pada tanggal 22 Mei 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
https://dlh.serangkota.go.id/cilowong#:~:text=Dengan%20jumlah%20pendud uk%20Kota%20Serang,Serang%20sekitar%201.625%20m3%2Fhari
Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pukul 13:25 WIB