INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 857-868 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak dan Kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang
M. Irvan Putra Pratama 1 ✉ , Syuryani 2 , Jasman Nazar 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: irvanputra197@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat antara  mamak  dan  kamanakan,  serta  kendala  yang  dihadapi  Niniak  Mamak  dalam  Penyelesaian perkara  peralihan  hak  atas  tanah  ulayat  antara  mamak  dan  kemenakan  di  Kanagarian  Baruah Limbanang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh  gambaran  mengenai  upaya  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  antara  mamak  dan kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang. Hasil penelitian: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses ligitasi dan non ligitasi. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah “bajanjang naik batango turun”, yaitu setiap persengketaan dis elesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum hingga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh  kepala  suku  dan  penghulu  dalam  Kerapatan  Adat Nagari  (KAN).  Dengan  teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat oleh Kerapatan Adat Nagari adalah secara musyawarah dan mufakat serta mengutamakan rasa keadilan. Namun dengan masih banyaknya sengketa adat yang di bawa ke jalur pengadilan membuat tidak terjaminnya aturan adat yang ada mampu untuk menyelesaikan masalah adat. Hambatan yang dihadapi niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antaranya: 1) Keberpihakan  pengurus  wali  nagari  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat,  2)  Kurangnya ketersedian dokumen seperti Ranji atau silsilah, 3) Karakter para pihak yang egois.
Kata Kunci : Sengketa, Tanah Ulayat, Mamak, Kamanakan.

## Abstract
This research is intended to understand how the mechanism for resolving customary land disputes between mamak and kamanakan, as well as the obstacles faced by Niniak Mamak in resolving cases of  transfer  of  rights  to  customary  land  between  mamak  and  kamanakan  in  Kanagarian  Baruah Limbanang. The method used in this research is an empirical juridical approach, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society which aims to obtain an overview of efforts to resolve customary land disputes between  mamak  and  kamanakan  in  Kanagarian  Baruah  Limbanang.  Research  Results:  Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation processes. The settlement of customary land disputes in Minangkabau is "bajanjang naiak batanggo turun", namely every dispute is resolved through  the  process  of  customary  institutions  at  the  lowest  level,  namely  by  the  mamak  of  the community to a higher level, namely by the tribal chief and penghulu in the Kerapatan Adat Nagari (KAN). The technique of resolving disputes by customary institutions by Kerapatan Adat Nagari is by deliberation  and  consensus  and  prioritizes  a  sense  of  justice.  However,  with  the  large  number  of customary disputes brought to court, it is not guaranteed that existing customary rules can resolve customary  problems.  The  obstacles  faced  by  Minick  Mamak  in  resolving  customary  land  disputes include 1) The partisanship of the wali Nagari management in resolving customary land disputes, 2) Lack of availability of documents such as Ranji or genealogy, 3) The selfish character of the parties. Keywords: Dispute, Customary Land, Mamak, kamanakan

## PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  hukum  adat,  dan merupakan  satu-satunya  kekayaan  yang  meskipun  mengalami  keadaan  yang bagaimanapun  akan  tetap  dalam  keadaan  semula,  bahkan  akan  menjadi  lebih menguntungkan  jika  dilihat  dari  nilai  ekonomisnya.  Oleh  karena  itu  tanah  ulayat  di Minangkabau dapat di artikan sebagai tanah yang di miliki oleh kaum yang mempunyai lisensi  bahwa  tanah  tersebut  tidak  bisa  dialihkan  sembarangan.  Namun  oleh  instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat bersangkutan  bisa  menguasai  tanah  ulayat  setelah  tanah  tersebut  dilepaskan  oleh masyarakat  hukum  adat  itu  atau  oleh  warganya  sesuai  dengan  ketentuan  dan  tata  cara hukum adat yang berlaku yang dipimpin oleh ninik mamak atau kapala suku.
Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  sebagai UUPA)  yang  berbunyi “ dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Di Minangkabau terdapat seseorang yang di tuakan keberadaanya dikarenakan dia mempunyai pengetahuan yang lebih dari siapapun tentang kekerabatan adat minangkabau dan silsilah adat yang ada di adatnya, oleh karena itu digunakan sampai saat sekarang ini orang tersebut disebut sebagai ninik mamak atau lebih populer disebut dengan penghulu. Kepemimpinan ninik mamak, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata “ patah tumbuah hilang baganti ” kaum masing-masing, dalam suku dan nagari merupakan hak yang di miliki setiap kerapatan adat suatu kaum yang mana tanah ulayat tersebut dipimpin oleh mamak kepala kaum.
Tanah Ulayat Suku diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, sebagai hak-hak atas tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada  diatasnya  dan  didalamnya  merupakan  hak  milik  kolektif  semua  anggota  suku tertentu  yang  penguasaan  dan  pemanfaatannya  diatur  oleh  penghulu-penghulu  suku. Dalam Tanah Ulayat Kaum diatur didalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah tanah ulayat, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada  diatas  dan  didalamnya  merupakan  hak  milik  semua  anggota  kaum  yang  terdiri  dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki  tertua  dari  garis  keturunan  ibu  yang  saat  ini  masih  hidup  disebagian  nagari  di Minangkabau . Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat  Nagari  (KAN)  dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat nagari,  sedangkan  pemerintahan  nagari  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur  untuk pemanfaatannya.  Penguasaan  tanah  ulayat  nagari  oleh  ninik  mamak  atau  penghulu- penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari.
Tanah  ulayat  tersebut  merupakan  hak  kolektif  (bersama)  anggota  persekutuan hukum  adat  yang  bersangkutan  dan  bukan  merupakan  hak  individu  yang  dapat  dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan
untuk  dipindah  tangankan  secara  permanen,  kecuali  dengan  keadaan  yang  sangat mendesak.  Sedangkan  pihak  diluar  persekutuan  hukum  adat  diperbolehkan  untuk memanfaatkannya  setelah  adanya  persetujuan  dari  pimpinan  dan  anggota  persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah ulayat.
Berbagai hukum adat yang telah penulis terakan diatas sebagaimana pengaturan hak  atas  tanah  yang  dipegang  oleh  penghulu  atau niniak  mamak  tetapi  masih  saja  ada beberapa nagari yang bersiteru dengan kemenakanya mengenai pengusaan suatu tanah ulayat  tersebut,  contohnya  di  suatu  wilayah  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Kanagarian Baruah Limbanang yang merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Suliki, wilayah ini masih memiliki keberadaan adat istiadat yang melekat di dalam masyarakat serta memiliki tanah ulayat adat yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Dt. Bandaro Mudo, yang  mana  pada  kaum  tersebut  sudah  ada  pembagian  tanah  ulayat  tersebut  atas persetujuan bersama seluruh anggota kaum Dt. Bandaro Mudo, dan disini munculnya suatu perkara perdata yaitu sengketa penguasaan atas tanah ulayat antara mamak kaum dengan istri dari kamanakan penghulu itu sendiri.
Permasalahan  tersebut  diawali  dengan  dipinjamkannya  suatu  tanah  ulayat  kaum nagari kepada seorang kemanakan yang bernama Dasril (alm) yang mendapat giliran atas tanah  tersebut  untuk  dikelola  sebagai  tempat  untuk  mencari  nafkah  anak  dan  istrinya. Sebidang tanah tersebut selama dikelola dijadikan berupa beberapa piring sawah dan satu bidang kebun. Tanah tersebut dipinjamkan oleh mamak kaum selama Dasril (alm) masih hidup, Namun dikarenakan Dasril telah meninggal dunia, berdasarkan peraturaan Kerapatan Adat  Nagari  apabila  seseorang  atau  kemenakan  yang  memegang  tanah  ulayat  telah meninggal dunia, tanah tersebut seharusnya dikembalikaan kepada mamak yaang menjadi kepala kaum yang dimpimpin oleh kaum Dt. Bandaro Mudo. Akan tetapi istri dari Dasril (alm) tidak mau memberikan kepada kaum Suku Singkuang karena dia mempertahankan tanah tersebut, karena sepengetahuan istri alm tanah tersebut hasil dari jerih payah suaminya yang membeli tanah tersebut. Kaum tersebut telah meminta dengan baik-baik kepada istri Dasril (alm)  namun  tetap  tidak  di  indahkan  oleh  istri  Dasril  (alm),  dalam  berbagai  upaya penyelesaian adat yang dilakukan oleh karena itu Dt. Bandaro Mudo namun tetap tidak berhasil menemukan kata sepakat sehingga Dt. Bandaro Mudo mengangkat kasus ini ke Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pati.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  berjudul “ Penyelesaian  sengketa  Tanah  Ulayat  Antara  Mamak  Dan Kemenakan Di Kanagarian Baruah Limbanang.

## METODE PENELITIAN
Sifat penelitian yang  digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yakni  penelitian yang  bertujuan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis  empiris  yaitu  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan  hukum  normatif  secara  langsung  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang.  Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat serta wawancara dengan niniak mamak di Kanagarian Baruah Limbanang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Antara  Mamak  Dan  Kamakan  di

## Kanagarian Baruah Limbanang
Penguasaan  tanah  pada  masyarakat  hukum  adat  Minangkabau  diatur  dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfa’atannya yaitu Tanah Ulayat nagari adalah tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfa’atkan  sebesar -besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat  nagari,  sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah Ulayat nagari berada pada pengawasan penghulu yang bernaung dalam kerapatan adat nagari. Nagari merupakan gabungan dari koto, yang memiliki suku serta mendiami suatu wilayah tertentu.
Tanah  ulayat  kaum  hanya  diwarisi  oleh  garis  perempuan  secara  kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal  yang  berkenaan  dengan  kepentingan  bersama,  termasuk  dalam  memelihara  harta benda  kekayaan  kaum  serta  harkat  dan  martabat  kaum.  Tanah  ulayat  kaum  tidak  dapat dibagi-bagikan  kepada  orang-perorangan  yang  menjadi  anggota  kaum  untuk  dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah “aienyo  buliah  diminum, tampeknyo  jan  diambiak ”. Tanah  Ulayat  tidak  boleh  dipindah tangankan kepada pihak lain; dijua indak dimakan jua, digadai indak dimakan sando atau disebut juga tanah ulayat dijual mahal tidak dapat dibeli, murah tidak dapat diminta. Artinya tanah ulayat Minangkabau tidak dapat dijual dan digadai kecuali dalam keadaan mendesak
baru  dapat  dialihkan  atau  dipindahtangankan  sementara.  Keadaan  mendesak  tersebut seperti mati terbujur di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), rumah gadang ketirisan (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak), “ gadih gadang indak balaki ” (gadis dewasa yang belum bersuami), atau “membangkik batang terandam” (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat  kaum  yang  dikelolanya  disebut  dengan “ganggam  bauntuak,  pagang  bamasiang, hiduik bapangadok ”.
Ganggam  bauntuak,  pagang  bamasiang,  hiduik  bapangadok dapat  pula  terjadi secara  bergiliran  oleh  anggota  kaum,  maksunya  yaitu ”ganggam  bauntuak  (genggam diberi),  hiduik  bapadok  (hidup  memiliki  kerja),  padang  (lahan  luas)  bamasiang  (sejenis tanaman)” . Pemegang ganggam bauntuak  hanya bisa mendapatkan hak menikmati atas tanah ulayat dengan cara mengolah, dia tidak memiliki tanahnya, pemiliknya adalah semua anggota kaum, penguasaanya adalah penghulu atau mamak kepala waris. Namun hal ini bertolak  belakang  dengan  kenyataannya  bahwa  tanah  ulayat,  terutama  ulayat  kaum  ini, sering menimbulkan sengketa, baik itu di dalam kaum itu sendiri maupun antar suatu kaum dengan  pihak  lainnya.  Sengketa  yang  terjadi  dapat  berupa  masalah  pewarisan.  Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu disebakan karena kurangnya pengetahuan dari  anggota  kaum  tentang  falsafah ganggam  bauntuak,  pagang  bamasiang,  hiduik bapangadok. Sehingga anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata kepemilikannya semu.
Namun jika terjadi sengketa tanah ulayat, penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada pada masyarakat Minangkabau, dimulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: “Sengketa  tanah  ulayat  di  nagari  diselesaikan  oleh  kerapatan  Adat  Nagari  menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, berjanjang naik bertanggo turun dan diusahakan dengan  jalan  perdamaian  melalui  musyawarah  dan  mufakat  dalam  bentuk  keputusan perdamaian ” .
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  proses  ligitasi  dan  non  ligitasi. Penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Proses  ligitasi menghasillkan keputusan yang belum  merangkul kepentingan bersama,  proses  penyelesaiannya  terhitung  lama,  membutuhkan  biaya  mahal,  tidak responsif dan sering memunculkan permusuhan antara pihak yang berperkara. Penyelesaian
sengketa melalui proses non ligitasi (Alternative Dispute Resolution) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak  yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negsiasi, konsolidari, atau penilaian ahli. Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Datuak Rajo Mangkuto selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baruah Limbanang bahwa “ Dalam sengketa tanah ulayat anggota  paruik  (anggota  kaum)  terjadi  kerena  adanya  peminjaman  tanah  ulayat  oleh mamak  kepala  waris  kepada  anggota  kaum atau  biasa  disebut  “ ganggam  bauntuak ” maksudnya ialah anggota kaum memiliki hak untuk memperoleh bagian harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfaatkan serta diusahakan untuk menghasilkan penghidupan pembiayaan hidup anak istrinya, namun masalah seperti ini seharusnya diselesaikan oleh mamak  kepala  waris  dengan  cara  musyawarah  anggota  paruik  yang  bersengketa  guna menyelesaiakan sengketa tersebut. Namun pada kenyataanya permasalahan sengketa tanah saparuik  tersebut  tidak  mencapai  kata  mukafat.  Permasalahan  ini  diawali  dengan dipinjamkannya suatu tanah ulayat kaum nagari kepada seorang kemanakan yang bernama Dasril (alm) yang mendapat giliran atas tanah tersebut untuk dikelola sebagai tempat untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Tanah tersebut dipinjamkan oleh mamak kaum selama Dasril  (alm)  masih  hidup,  Namun  dikarenakan  Dasril  telah  meninggal  dunia,  seharusnya tanah tersebut dikembalikaan kepada mamak yaang menjadi kepala kaum yang dimpimpin oleh kaum Dt. Bandaro Mudo. Akan tetapi istri dari Dasril (alm) tidak ingin mengembalikan tanah tersebut kembali kepada kaum Dt. Bandaro Mudo karena ia mempertahankan tanah tersebut dengan menerbitkan sertifikat tanah dengan dibantu oleh Wali nageri setempat, hal  tersebut  yang  memicu  permasalahn  tersebut  untuk  didaftarkan  ke  Kerapatan  Adat Nagari (KAN) Baruah Limbanang “
Proses  penyelesaian  perkara  di  tingkat  Kerapatan  Adat  Nagari  adalah  sebagai berikut:
a. Mendaftarkan  perkara  dengan  surat  permohonan  yang  ditanda  tangani  oleh  ninik mamak yang bersangkutan. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Kerapatan adat Nagari untuk diselesaikan dengan menjelaskan sengketa tanah ulayat yang tidak menerima penyelesaian oleh mamak kaum.
b. Memberikan  tanda  perkara  yaitu  berupa  keris  pusaka  atau  kain  adat  sebagai  tanda kebesaran  seorang  datuk  yang  memberikan  mandat  kepaada  Kerapatan  Adat  Nagari untuk menyelesaikannya.
c. KAN memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak.
d. KAN  mendatangkan  saksi  netral  yang  tidak  memihak  kepada  salah  satu  pihak  yang sedang bersengketa
e. Mengeluarkan tetetapan mengenai hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari.
f. Membayar uang pendaftaran dua emas masing-masing pihak, sesuai dengan fatwa adat limbago dituang adaik diisi, maksudnya harus ada pemasukan terhadap kas adat setelah selesai perkara yang diselesaikan oleh KAN.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya  di  atas,  sebenarnya  keberadaan  Kerapatan  Adat  Nagari  dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah  pihak,  sehingga  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Kerapatan  Adat  Nagari  adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan  Pemanfaatannya  menguraikan  bahwa  apabila  keputusan  perdamaian  tidak  diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa  dapat  mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan  negeri.  Hal  ini  sesuai  dengan sengketa tanah ulayat pada kaum Dt. Bandaro Mudo yang melanjutkan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri  Tanjung  Pati. Apabila  perdamaian tidak tercapai  maka pihak yang merasa  dirugikan  atas  sengketa  tersebut  dapat  mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan negeri.
Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa kasus sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi, diupayakan dengan penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak melalui mediasi. Dalam proses mediasi ini dibantu oleh pihak ketiga (mediator), para pihak  berusaha  menyelesaikan  sengketa  yang  sedang  mereka  hadapi  dengan  meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah yaitu Kerapatan Adat Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili.
Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan  yang  bisa  memutuskan  seperti  halnya  putusan  yang  diberikan  oleh  lembaga peradilan.  Sebagai  contoh  adalah  Kerapatan  Adat  Nagari  yang  menentukan  kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan. Keputusan Kerapatan Adat  Nagari  yang  bersifat  mengadili  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Hal ini membuat penulis meyakinkan bahwa tidak semua aturan adat dapat menyelesaikan sengketa adat untuk mendapatkan keadilan  dengan  bukti  masih  adanya  pihak  yang  membawa  sengketa  tanah  ulayat  ke pengadilan.
2. Kendala  Yang  Dihadapi  Niniak  Mamak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat Antara Mamak Dan Kemenakan Di Kanagarian Baruah Limbanang
Kerapatan  Adat  Nagari (KAN)  adalah  sebuah  lembaga  adat  Minangkabau  di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN  terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti; Para Penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian tersebut, Manti atau Cadiak  Pandai  merupakan  kalangan  intelektual  dalam  nagari  tersebut,  Malin  atau  Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut, Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.
Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt Bandaro Mudo yang tidak bisa terselesaikan antara penghulu dan kaumnya akhirnya diserahkan kepada Lembaga Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  Baruah  Limnbanang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis Bersama Datuk Rajo Mangkuto, yang membuat permasalahan  sengketa tanah ulayat kaum ini tidak terselesaikan yaitu:
1) Adanya  bentuk  ketidak  harmonisan  antara  Ketua  KAN  dengan  Wali  Nagari  Baruah Limbanang dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat Kaum;
2) Keberpihakan pengurus wali nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut.;
3) Kurangnya ketersedian dokumen seperti Ranji atau silsilah, serta bukti pendukung lainnya
4) Ketidakpahaman  dari  istri kamanakan Kaum  Dt.  Bandaro mudo terhadap  peminjaman tanah ulayat tersebut
5) Keegoisan dari pihak yang bersengketa
Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kemenakan di Kanagarian Baruah Limbanang yang paling utama ialah karena kurangnya pengetahuan dari anggota  kaum  tentang  falsafah ganggam  bauntuak,  pagang  bamasiang,  hiduik bapangadok. Sehingga anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata kepemilikannya semu. Hambatan selanjutnya  ialah  hobi  dari  masyarakat  Minangkabau  yang  suka  bersengketa,  dan membesar-besarkan perkara.
Hambatan ketiga yaitu Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menguraikan  bahwa  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi. Arti yang selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya termasuk  Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari

## SIMPULAN
Persoalannya terdapat pada status tanah ulayat yang tidak memiliki status hukum yang  mutlak  sebagaimana  hukum  yang  berjalan  di  indonesia  saat  ini.  Dengan  tidak memilikinya status hukum yang sah terhadap tanah ulayat tersebut memungkinkan pihak dari luar ataupun pihak dari dalam suku atau kaum yang mengolah tanah ulayat tersebut untuk  mengklaim  status  kepemilikan  tanah  ulayat  sehingga  memunculkan  sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui proses ligitasi dan non ligitasi. Salah satu penyelesaian sengketa adat ialah melalui jalur mediasi di Kerapatan Adat Nagari, yang dituju  dari  proses  tersebut  adalah  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa Keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari  yang  bersifat  mengadili  tersebut  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  dan  kekuatan  eksekutorial.  Belum  tentu  pihak  yang  dirugikan  atau dikalahkan  dengan  sukarela  melaksanakan  keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari.  Jika  pihak yang  dirugikan  atau  dikalahkan  dengan  keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari  tidak  dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat  hak  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari karena  lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan eksekusi. Hal ini meyakinkan bahwa tidak semua aturan adat dapat menyelesaikan sengketa adat untuk mendapatkan keadilan dengan bukti masih banyaknya pihak yang membawa sengketa  tanah  ulayat  ke  pengadilan.  Hambatan  yang  dihadapi niniak  mamak  dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kemenakan di Kanagarian Baruah Limbanang yang paling utama ialah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok, hobi dari masyarakat yang suka bersengketa, dan membesar-besarkan perkara, sehingga dilihat dari kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi Kerapatan Adat Nagari, namun akibat adanya karakter  dari  pihak  istri  dari  anggota  kaum  ingin  memiliki  tanah  yang  bukan  haknya membuat sengketa tersebut selesai di jalur pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnyaparamita, Jakarta,1981.
Dt.  Parapatiah  Nan  Tuo;  Adat  Basandi  Syara,  Syarak  basansi  Kitabulla,  Pedoman  hidup Banagari, Sako Batuah, Padang.
Julius Sembiring, Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat, STPN Press, 2018.
Syahsrizal  Abbas,  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukumm  Syari’ah,  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Ali  Amran,  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Melalui  Lembaga  Adat  di  Minangkabau Sumatera Barat, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember

## 2017
Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”,

## Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3
Rinel Fitlayeni, “Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol. 2 No. 2, 2015 Sri  Iin  Hartini,  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Di  Kampung  Harapan  Kabupaten Jayapura, Jurnal Yulius Pabassing, Vol 1,2016.
Dadi Suryandi, Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat  Kaum, https://badilum.mahkamahagung.go.id diakses  pada  tanggal  27  Juli
2023 Pukul 11:51 WIB.
Evo fauzan, pemanfaatan tanah ulayat nagari dalam sstem kembali kepemerintahan nagari, http://peprints/undip.ic.id . Diakses tanggal 20 Maret 2023, Pukul 13:00 WIB
Irwandi,  2010, Pergeseran  Hukum  Adat  Dalam  Pemamfaatan  Tanah  Ulayat  Kaum  di Kecamatan  Banu  Hampu  Kabupaten  Agam  Provinsi  Sumatera  Barat,  Universitas Diponegoro Semarang, http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf . Diakses tanggal 20 Maret 2023, Pukul 18:00 WIB
Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN), http://www.nagari3kotoamal.id/pemerintahan/kan- kerapatan-adat-nagari , diakses pada tanggal 27 Juli 2023, Pukul 13:45 WIB
Ridho  Afrianedy, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252  kepastian-hukum-bagi-tanah- ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat Diakses pada tanggal 20 Maret 2023, Pukul 12:00 WIB