## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar
Anak Agung Gde Rai Budiasa*, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika
Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Corespondence E-mail: gong.budiasa@yahoo.co.id

## Abstract
Cash  intensive  work  (PKT)  is  an  activity  of  empowering  poor  families  that  is  productive  by  utilizing appropriate resources and technology in reducing poverty, increasing income, and reducing stunting, through self-management,  prioritizing  local  workforce  and  materials.  Lebih  Village  as  a  research  object  with consideration,  namely  as  a  tourism  area  and  is  near  to  the  government  center.  This  research  is  entitled "Implementation  of  Cash  Intensive  Work  Policy  in  Poor  Communities  in  the  Lebih  Village,  Gianyar". Formulation  of  research  problems,  namely:  1)  How  is  the  implementation  of  cash  intensive  work  policy  in Lebih  Village,  Gianyar?  2)  Are  the  supporting  factors  and  constraints  of  the  cash  intensive  work  policy implemented in Lebih Village, Gianyar and 3) What is the impact of the implementation of the cash intensive work policy on the poor in Lebih Village, Gianyar? The theories used are Merilee S. Grindle's, Edwards III, and  Jan  Mersee's.  The  research  approach  uses  a  qualitative  descriptive  approach.  The  technique  of determining  informants  using  purposive  sampling.  Data  collection  techniques  using  observation,  interviews, and documentation. Data analysis technique is qualitative descriptive data analysis, including data reduction, data display, conclusions and verification. The results of the study concluded that 1) The implementation of the cash intensive work policy in Lebih Village, where the cash intensive work can be implemented well such as : implementing priority activities using the Village Fund; implementation of cash intensive  work activities in a self-managed manner; payment of wages in cash; and the involvement of the community as implementers of self -management.  2)  Supporting  factors  for  cash  intensive  work  policy,  include:  Government  policies,  village institutions, labor availability and types of work, as well as inhibiting factors for cash intensive  work policy, including:  harmonizing  village  planning  and  worker  expertise.  3)  The  impact  of  cash  intensive  work  policy implementation on the poor in Lebih Village, Gianyar, including: economic, social and cultural impacts. Keywords: Cash Intensive Work; Policy Implementation; Poor Communities

## Abstrak
PKT  merupakan  kegiatan  pemberdayaan  keluarga  miskin  bersifat  produktif  memanfaatkan  sumber  daya  dan teknologi  tepat  guna  dalam  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  pendapatan,  dan  menurunkan  angka stunting,  melalui  swakelola,  mengutamakan  tenaga  kerja  dan  material  lokal.  Desa  Lebih  sebagai  objek penelitian,  karena  kawasan  pariwisata  serta  paling  dekat  dengan  pusat  pemerintahan.  Penelitian  ini  berjudul “ Implementasi Kebijakan PKT pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar ”. Rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana  implementasi  kebijakan  PKT  di  Desa  Lebih,  Gianyar?  2)  Apakah  faktor - faktor  pendukung  dan penghambat  kebijakan  Padat  Karya  Tunai  dilaksanakan  di  Desa  Lebih,  Gianyar?Dan  3)  Bagaimana  dampak implementasi  kebijakan  PKT terhadap  masyarakat  miskin  di  Desa  Lebih,  Gianyar?  Teori  yang  digunakan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 72
adalah  teori  kebijakan  model  Merilee  S.  Grindle,  Edwards  III,  dan  Jan  Mersee.  Pendekatan  penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis data  deskriptif  kualitatif,  meliputi  reduksi  data,  display  data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil termuan penelitian yaitu 1) Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan  kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan  kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran  upah  secara  tunai;  serta  keterlibatan  masyarakat  sebagai  pelaksana  swakelola.  2)  Faktor - faktor pendukung  kebijakan  PKT,  meliputi  :  kebijakan  Pemerintah,  kelembagaan  desa,  kesediaan  tenaga  kerja  dan jenis pekerjaan, serta faktor - faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan keahlian  pekerja.  3)  Dampak  implementasi  kebijakan  PKT  terhadap  masyarakat  miskin  di  Desa  Lebih, meliputi : dampak ekonomi, sosial, dan budaya.
Kata Kunci: Padat Karya Tunai; implementasi Kebijakan; masyarakat Miskin
How  to  Cite : Prayona, G, H., Wisnumurti, A, A, G, O., Mardika, I, m . (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2): 71-70

## 1. Pendahuluan
Kemisknan merupakan masalah multidemensi, berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi,  sosial,  politik,  dan  partisipasi  dalam  kehidupan  di masyarakat,.yang  dihadapai  masyarakat perdesaan, hingga saat ini belum bisa diselesaikan. Pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan di desa dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 78 ayat (1) berbunyi:  pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam  empat  tahun  terakhir  (2015 - 2018)  jumlah  anggaran  dana  desa  terus  mengalami peningkatan  secara  signifikan.  Peningkatan  jumlah  anggaran  dana  desa  sebagai  komitmen  negara dalam mensejahterakan desa. Upaya memperkuat keuangan desa melalui dana desa mengandung dua pengertian. Pertama , memperbanyak sekaligus mengintegrasikan dana pembangunan yang masuk ke desa, di mana dana desa sebagai jawaban langkanya sumber - sumber pendanaan di desa, sehingga sulit meningkatkan kesejahtraan di desa. Kedua , kebijakan dana desa sebagai bentuk kepercayaan terhadap desa untuk mengelola sumber daya finansialnya secara lebih mandiri (Zakaria, 2016:56) .
Menurut Sulistiyani (2004:18) ketidakmerataan pembangunan di perdesaan selalu menjadi dalih utama yang mendorong masyarakat desa meninggalkan desanya, karena desa tidak dapat menciptakan suasana    kehidupan  yang  layak,  terbatasnya  fasilitas  umum,  dan  terbatasnya  lapangan  pekerjaan membuat  masyarakat  pergi  ke  kota.  Selain  itu  kemiskinan  menjadi  hal  yang  sering  disoroti  di pedesaan,  meskipun  bukan  berarti  kemiskinan  tidak  ditemukan  di  perkotaan.  Menurut  Ellis  dan Freeman dalam Prastyanti (2015) penyebab dari banyaknya kantong - kantong kemiskinan di perdesaan adalah  rendahnya  pendapatan  keluarga  yang  berkaitan  dengan  sempitnya  kepemilikan  tanah  dan ternak  atau  ketergantungan  yang  tinggi  masyarakat  pedesaan  pada  pertanian,  khusunya  tanaman pangan.
Dengan  diberlakukannya  Undang - Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan mewujudkan  cita - cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Kewenangan  tersebut  meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 73
Selama  ini  banyak  kalangan  beranggapan  bahwa  berbagai  program  Pemerintah  dalam menanggulangi  kemiskinan  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak  efisien,  karena  program - program  yang ditawarkan membuat penduduk Indonesia menjadi tidak terangkat kesejahtraannya dari status miskin, sebaliknya  justru  membuat  masyarakat  menjadi  lebih  tidak  berdaya  secara  ekonomi.  Hal  tersebut dapat  terjadi,  karena  bantuan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  masyarakat,  membuat masyarakat sangat tergantung pada pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Memasuki  tahun  keempat  diimplementasikannya  undang - undang  desa,  ternyata  kemiskinan masih  cukup  tinggi.  Upaya  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat  desa  dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah keputusan bersama 4 Menteri,  yaitu  :  Menteri  Dalam  Negeri  (Nomor  140 - 8698  Tahun  2017),  Menteri Keuangan  (Nomor 954/KMK.07/2017), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun  2017),  dan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Nomor  01/SKB/M.PPN/12/2017)  tentang  Penyelarasan  dan  Penguatan Kebijakan  Percepatan  Pelaksanaan  Undang - Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dengan penekannnya tentang Padat Karya Tunai.
Pelaksanaan  Padat  Karya  Tunai,  selanjutnya  disingkat  (PKT)    merupakan  kegiatan pemberdayaan  keluarga  miskin,  pengangguran,  dan  keluarga  dengan  gizi  buruk  yang  bersifat produktif  berdasarkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  dan  teknologi  lokal  guna mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  pendapatan,  dan  menurunkan  angka stunting .  PKT dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal, dengan harapan menigkatkan pendapatan masyarakat desa. Upah tenaga kerja dapat dibayar langsung secara harian dan bila tidak dimungkinkan, upah dibayar secara mingguan. Perekonomian desa bisa bergerak dan tumbuh, dan pada gilirannya akan dapat menurunkan angka kemiskinan.
Dalam pelaksanaan PKT, Pemerintah Pusat pada bulan Desember tahun 2017 menetapkan 100 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai sasaran PKT. Di  Bali, khususnya  Kabupaten Gianyar terdapat 10 desa  yang termasuk dalam kategori sasaran PKT, karena angka stunting cukup tinggi dan cukup bervariasi,  berdasarkan  hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  (Rikesdes)  tahun  2017.  Desa - desa  dimaksud  : Desa  Lebih  Kecamatan  Gianyar stunting sebanyak  6  orang;  Desa  Siangan  Kecamatan  Gianyar stunting sebanyak  39  orang;  Desa  Sanding  Kecamatan  Tampaksiring stunting sebanyak  38  orang; Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring stunting sebanyak  55 orang; Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud stunting sebanyak  16  orang;  Desa  Singakerta  Kecamatan  Ubud stunting sebanyak  71  orang; Desa  Kedisan  Kecamatan  Tegallalang stunting sebanyak  24  orang;  Desa  Pupuan  Kecamatan Tegallalang stunting sebanyak  60  orang;  Desa  Taro  Kecamatan  Tegallalang stunting sebanyak  88 orang; dan Desa Bresela Kecamatan Payangan stunting sebanyak 19 orang.
Selain  itu  jumlah  kemiskinan  yang  terdapat  di  Desa  Lebih  berdasarkan  data  Rastra  (beras sejahtera) tahun 2017 terdapat sejumlah 136 KK dari 1.611 KK, sedangkan jumlah PKH tahun 2017 sebanyak 285 KK dari 1.611 KK. Pelaksanaan pembangunan sebelum PKT sepenuhnya oleh penyedia dan  tidak  melibatkan  masyarakat  miskin,  pengangguran,  setengah  pengangguran,  keluarga  dengan anggota  keluarga stunting ,  sedangkan  pelaksanaan  pembangunan  setelah  PKT  sepenuhnya  secara swakelola  dengan  melibatkan  tenaga  lokal  desa  memprioritaskan  keterlibatan  masyarakat  miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan anggota keluarga stunting .
Penulis  menentukan  lokasi  penelitian  di  Desa  Lebih,  dengan  pertimbangan,  yaitu  :  1)  Lebih merupakan kawasan pariwisata, 2) Desa Lebih memiliki sumber daya alam yang terkenal di Bali, dan 3) Desa Lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Gianyar.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  Bagaimana  implementasi  kebijakan  Padat Karya Tunai di Desa Lebih,Gianyar? 2) Apakah faktor - faktor pendukung dan penghambat kebijakan PKT  dilaksanakan  di  Desa  Lebih,  Gianyar?  3)  Bagaimana  dampak  implementasi  kebijakan  PKT
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 74 terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  :  1)  Untuk  mengetahui  dan  memahami  implementasi  kebijakan PKT  di  Desa  Lebih,  Gianyar;  2)  Untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor - faktor  pendukung  dan penghambat  kebijakan  PKT  dilaksanakan  di  Desa  Lebih,  Gianyar;  dan  3)  Untuk  mengetahui  dan memahami dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar. Sedangkan  manfaat  penelitian  ini  adalah  :  1)  Bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  di  bidang kebijakan yang berkaitan dengan program PKT; 2) Sebagai refrensi bagi peneliti - peneliti lainnya yang akan  melakukan  penelitian  dengan  obyek  yang  sama;  3)  Bagi  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten,  dan  Pemerintah  Desa  dalam  penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  serta  evaluasi  dalam  mengelola  kegiatan  pembangunan  di  desa  berkaitan  dengan kebijakan  PKT;  4)  bagi  Pemerintah  Desa  dengan  adanya  program  PKT  dapat  merubah  paradigma pembangunan desa dengan penekanan pada swakelola; serta 5) Bagi masyarakat Desa Lebih, bahwa Program PKT dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi stunting .

## 2. Konsep

## Kajian Empiris
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  sangat  dibutuhkan  untuk  dijadikan  bahan pembanding. Namun, terkait dengan judul yang diangkat yaitu “ Implementasi kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar ”, sampai saat ini belum ada penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  lain,  karena  pelaksanaan  Padat  Karya  Tunai  dimulai  pada  tahun  2018. Sumber - sumber  yang  dijadikan  rujukan  dan  pembanding  yang  relefan  terhadap  beberapa  kajian terdahulu dengan subyek permasalahan atau fokus kajiannya.
1).  Penelitian  yang  dilakukan Asna  Aneta  (2010) berjudul “ Implementasi  Kebijakan  Program Penaggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  di  Kota  Goronalo “, di  mana  penelitian  ini  berupaya menganalisis  bentuk - bentuk  implementasi  kebijakan  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Gorontalo.  2).  Penelitian  yang  dilakukan Yuliati  Natalia,  Son  Suwasono,  dan  Sugeng  Rusmiwari (2012) berjudul “ Implementasi  Kebijakan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri (PNPM Mandiri) dalam Mensejahterakan Masyarakat ”, 3). Penelitian yang dilakukan Stefanus Bekun, Abdul Juli Andi Gani, dan M. Makmur (2013) berjudul “ Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara ”, 4).Penelitian  yang  dilakukan  Buyung Adi  Dharma,  Sumartono,  dan  Sarwono  (2016) berjudul “ Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR mikro PT. BRI Unit Soekarno - Hatta Kota Malang.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  adalah  proses  mentrasformasikan  rencana  ke  dalam  praktik (Wijaya  dan Supadmo,  2006:81) .  Implementasi  merupakan  rangkuman  berbagai  kegiatan,  di  mana  sumber  daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran. Prosess implementasi penuh dengan nuansa  politik.  Pihak  berkepentingan  berusaha  sedapat  mungkin  mempengaruhi.  Kegiatan implementasi  diarahkan  pada  realisasi  program,  administrator,  mengorganisir,  menginterpretasikan, dan  menerapkan  kebijakan  yang  diseleksi  (Pasalog,  2014:57 - 58).  Menurut  Mazmanian  dan  Paul Sabatier  dalam  Solichin  Abdul Wahab  (2008:65) ,  implementasi  adalah memahami  yang  senyatanya terjadi  sesudah  program  dinyatakan  berlaku,  mencakup  usaha - usaha  mengadministrasikan  maupun menimbulkan akibat nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian .
Implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan  dilakukan  individu - individu  (kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta diarahkan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha mengubah keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam melanjutkan usaha mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 75 keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:139).
Grindle  dalam Wibawa  (1994:127) mengemukakan  implementasi  sebagai  proses  politik  dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran  yang semula telah  diperinci,  program  aksi  telah  dirancang,  dan  sejumlah  dana  telah  dialokasikan  untuk mewujudkan  tujuan  dan  sasaran - sasaran  tersebut.  Isi  kebijakan  menurut  Grindle  mencakup  :  1) kepentingan  yang  terpengaruh  oleh  kebijakan;  2)  jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan;  3)  derajat perubahan  yang  diinginkan,  4)  kedudukan  pembuat  kebijakan,  5)  siapa  pelaksana  program;dan  6) sumber daya yang dikerahkan.
Menurut Winarno  (2012) ,  implementasi  kebijakan  dibatasi  sebagai  menjangkau  tindakan - tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  pemerintah  dan  individu - individu  swasta  (kelompok - kelompok)  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan - tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan - keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Suatu  kebijakan  yang  cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para  pelaksana kebijakan.
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu  kegiatan  atau  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  individu - individu  atau  kelompok - kelompok  baik pemerintah  ataupun  swasta,  sehingga  pada  akhirnya  akan  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditetapkan.

## Padat Karya Tunai (PKT)
PKT  adalah  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  marginal/miskin  yang  bersifat  produktif berdasarkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  dan  teknologi  lokal  dalam  rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting (Petunjuk Teknis Padat  Karya  Tunai  2018).  Maksud  PKT  adalah  :  1)  memberikan  pedomn  kerja  bagi  pengelola  dan pelaksana PKT di desa, sehingga memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik; 2) menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan PKT sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring, agar sasaran kegiatan PKT dapat tercapai sesuai tujuan. Tujuan PKT adalah  :  1)  penciptaan  lapangan  kerja  melalui  kegiatan  pembangunan  swakelola  dan  PKT;  2) memupuk  rasa  kebersamaan,  gotong  royong,  dan  partisipasi  masyarakat  desa;  3)  meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa; 4) mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin,  perempuan,  anak,  dan  kelompok  marginal  kepada  pelayanan  dasar  dengan  berbasis pendekatan  pemberdayaan  masyarakat;  5)  menekan  jumlah  penganggur,  setengah  penganggur  dan masyarakat miskin; serta 6) membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa. Yang dimaksud dengan PKT dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberdayaan  masyarakat marginal/miskin  yang bersifat produktif berdasarkan pemenfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting .

## Masyarakat Miskin
Kemiskinan  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  standar  kebutuhan  hidup minimum,  yaitu  makanan  dan  non  makanan.  Nilai  standar  kebutuhan  minimum  makanan  mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis bahan makanan yang dapat menghasilkan energi 2.100 kalori, sedangkan non makanan terdiri dari 27 paket komoditi untuk pedesaan dan 25 komoditi untuk perdesaan  yang  mewakili  pola  konsumsi  penduduk  kelas  bawah.  Nilai  standar  kebutuhan  minimum digunakan sebagai garis batas kemiskinan, terdiri dari 2 kompenen yaitu garis kemiskinan makanan dan  non  makanan.  Batas  kecukupaan makanan  ditetapkan  sebesar  nilai  pengeluaran  untuk  makanan yang  mampu  mengahasilkan  energi  sebesar  2.100  kalori/kapita/hari.  Batas  kecukupan  non  makanan ditetapkan  sebesar  nilai  Rupiah  yang  dikeluarkan  oleh  penduduk  kelas  bawah  untuk  memenuhi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 76
kebutuhan  pokok  minimum  non  makanan  yaitu  perumahan,  pakaian,  kesehatan,  pendidikan, transportasi, dan aneka barang, serta jasa lainnya (Badan Pusat statistik, 1999:3 - 5).
Menurut  Mubyarto  (1998:4)  kemiskinan  adalah  situasi  serba  kekurangan,  karena  terbatasnya modal  yang  dimiliki,  rendahnya  pengetahuan  dan  ketrampilan,  rendahnya  produktivitas,  rendahnya pendapatan, rendahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan. Tadaro (2004:255) menyatakan salah satu generalisasi terbilang valid mengenai penduduk  miskin  adalah  mereka  yang  bertempat  tinggal  di  daerah - daerah  pedesaan,  dengan  mata pencaharian  pokok  di  bidang  pertanian  dan  kegiatan  erat  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sektor ekonomi tradisional (biasanya dilakukan secara bersama - sama), mereka kebanyakan wanita dan anak - anak dari pada laki - laki dewasa dan mereka sering terkonsentrasi diantara k elompok etnis monoritas dan penduduk pribumi.
Menurut Arsyad (2004) mengemukakan masalah kemiskinan selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya  alamiah/kutural  juga  disebabkan  oleh  miskinnya  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  yang ada,  sehingga  para  pakar  melihat  kemiskinan  sebagai  masalah  struktural  yakni  kemiskinan  yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber - sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Menurut Sharp, ect dalam Kuncoro (2004:120) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari sisi  ekonomi. Pertama ,  secara  mikro,  kemiskinan  muncul  karena  ketidaksamaan  pola  kepemilikan sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. Kedua , kemiskinan akibat perbedaan kualitas sumber  daya  manusia. Ketiga ,  kemiskinan  akibat  perbedaan  akses  dalam  modal.  Ketiga  penyebab kemiskinan  ini  bermuara  pada  teori  lingkaran  setan  kemiskinan  ( vicious  circle  ot  poverty ).  Adanya keterbelakangan,  ketidaksempurnaan  pasar,  dan  kurangnya  modal  menyebabkan  rendahnya produktivitas.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  masyarakat  miskin  dalam penelitian  ini  adalah  sekelompok  orang  yang  mendiami  suatu  wilayah  atau  tempat  tertentu  yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, yaitu makanan dan non makanan.

## 3. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  adalah  usaha mendapatkan  keterangan - keterangan  yang  jelas  terhadap  suatu  masalah  tertentu  dalam  suatu penelitian,  di  mana  dalam  penelitian  kualitatif  lebih  spesifik  memusatkan  perhatian  kepada  aspek - aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar variabel atau memberi gambaran lebih jelas tentang  situasi - situasi  sosial  bersifat  deskripstif. Moleong  (2012:6) ,  penelitian  kualitatif  sebagai penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Data  adalah  bahan  keterangan  tentang  suatu  obyek  penelitian  yang  lebih  menekankan  pada aspek materi, Muhajir (1992:44) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau sebaliknya. Dapat juga muncul dalam kalimat panjang lebar,  singkat,  dan  banyak  lagi  ragamnya.Data  verbal  yang  beragam  tersebut  perlu  diolah  agar menjadi  ringkas  dan  sistematis.  Dalam  kegiatan  penelitian  secara  umum  dikenal  adanya  dua  jenis sumber data, yaitu : data primer  dan data sekunder.
Pada penelitian kualitatif peneliti sekaligus sebagai instrument utama. Peneliti kualitatif sebagai human  instrumen  berfungsi  menetapkan  fokus  penelitian,  sebagai  sumber  data,  melakukan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 77
pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, membuat kesimpulan Disamping peneliti sebagai intrumen utama, instrumen lainnya.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  non  random  dengan  pemilihan informan sesuai prosedur purposive, mengambil data dari sumber relevan dengan permasalahan yang diangkat,  sehingga  menghasilkan  data  yang  dapat  dipercaya  dan  menentukan  ketepatan  hasil penelitian.  Sumber  data  berasal  dari  para  informan.  Informan  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah Perbekel  Desa  Lebih,  Kepala  Dinas  PMD  Kabupaten  Gianyar,  dan  Tenaga  Ahli  Pemberdayaan Masyarakat. Sedaangkan informan pendukung  yaitu perangkat Desa  Lebih, kelembagaan desa, serta masyarakat yang terlibat dalam PKT sebagai pekerja.
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mencapai  tujuan  penelitian.  Sugiyono  (2017:137)  mengungkapkan  bahwa  teknik  pengumpulan  data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk pengumpulan data dan data tersebut teruji validitas dan reliabilitasnya untuk dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri - sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode  atau  lebih.  Beberapa  metode  pengumpulan  data  yaitu  :  1)  teknik  observasi,  2)  teknik wawancara, dan 3) tenik dokumentasi.
Menurut  Miles  dan  Huberman  (1986),  analisis  data  kualitatif  menggunakan  kata - kata  yang selalu  disusun  dalam  sebuah  teks  yang  diperluas  atau  yang  dideskripsikan.  Pada  saat  memberikan makna  pada  data  yang  dikumpulkan,  data  tersebut  dianalisis  dan  diinterpretasikan.  Oleh  karena penelitian  tersebut  bersifai  kualitatif,  maka  dilakukan  analisis  data. Pertama ,  dikumpulkan  hingga penelitian itu berakhir secara simulan dan terus menerus. Selanjutnya , interprtasi dan penafsiran data dilakukan  dengan  mengacu  pada  rujukan  teoritis  yang  berhubungan  atau  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian.  Adapun  analisis  data  meliputi  :  1)  reduksi  data,  2)  display/penyajian  data, serta 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi
Keabsahan  data  dilakukan  membuktikan  apakah  penelitian  yang  dilakukan  benar - benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian  kualitatif  meliputi  uji, credibility (validitas  internal), transferability  ( validitas  eksternal), dependability ( reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas) (Sugiyono, 2017:270).
Wiliam  Wiersma  dalam  Sugiyono  (2017:273)  memaknai  bahwa  triangulasi  dalam  pengujian kredibilitas  ini  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara,  dan berbagai  waktu.    Pemeriksaan  terhadap  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi yaitu dengan memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan. Data primer berupa informasi dari informan kunci akan  dibandingkan  dengan  data  sekunder  yang  didapat  dari  data  pendukung,  data  dari  observasi peneliti, dan data dokumen. Analisa data dilakukan dari berbagai perspektif dengan sumber dari data primer  dan  data  sekunder  yang  didapat  selama  penelitian  untuk  memastikan  validitas  data  yang diperoleh peneliti.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar
Tahapan implementasi pelaksanaan PKT di Desa Lebih, dilaksanakan melalui 5 tahapan yaitu : tahapan  persiapan  penggunaan  dana  desa;  tahapan  perencanaan  penggunaan  dana desa;  pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKT; tahapan pemantauan, evaluasi dan pelapaoran kegiatan PKT; serta tahapan pembinaan dan pengawasan.
PKT  merupakan  kegiatan  produktif  dengan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya  lokal,  tenaga  kerja  lokal,  dan  teknologi  lokal  yang  tepat guna, khususnya keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 78
gizi  buruk  ( stunting ).  Manfaat  PKT,  yaitu  :  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  keluarga  miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk ( stunting ), menguatkan rasa  kebersamaan,  keswadayaan,  kegotongroyongan,  dan  partisipasi  masyarakat,  dengan memanfaatkan  dan  mengelola  sumber  daya  lokal  secara  optimal,  meningkatkan  produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa, serta mengurangi jumlah keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan balita gizi buruk ( stunting ).
Semakin  luas  dan  besar  perubahan  yang  diinginkan  melalui  kebijakan,  suatu  program  yang bertujuan  mengubah  sikap  dan  perilaku  kelompok  sasaran  relatif  lebih  sulit  diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit kepada masyarakat miskin. Terlaksananya PKT  bersifat  multi outcome mendorong  tercapainya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan masyarakat  perdesaan,  mempercepat  terealisasinya  pembangungan  infrastruktur  perdesaan, menciptakan lapangan kerja yang menyasar keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk ( stunting ).
Semakin tersebar kedudukan pengambil kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan  semakin  sulit  pula  implementasinya.  Kasus  demikian  banyak  terjadi  pada  kebijakan - kebijakan yang  implementasinya  melibatkan  banyak  instansi.  Kedudukan  pembuat  kebijakan  PKT  untuk  di tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar, dan untuk  di  tingkat  desa  berkedudukan  di  desa  setempat.  Hal  ini  sesuai  dengan  janji  pemerintah  yaitu mewujudkan  komitmen  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  melalui  kebijakan  PKT.  PKT merupakan  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  terus  mengoptimalkan  Dana  Desa  demi  mendukung percepatan pembangunan di desa guna mengentaskan kemiskinan.
Dalam pembuatan kebijakan salah satu hal yang paling penting adalah implementornya, maka dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  harus  jelas  disebut  para  aktor  yang  terlibat  dalam  proses pelaksanaan kebijakan. Sasaran dari PKT adalah desa - desa di seluruh Indonesia dengan menggunakan Dana  Desa  yang  digelontorkan  oleh  Pemerintah  guna  mempercepat  pembangunan  infrastruktur  di desa dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi di desa. Dengan demikian pelaksana dari PKT adalah Pemerintah Desa.
Tersedianya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan,  dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain - lain. Adanya PKT, menumbuhkan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk ( stunting ). PKT meggunakan dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber daya yang dikerahkan meliputi sumber daya manusia selaku pelaksana dari PKT berupa tenaga  kerja  sebagai  tenaga  pelaksana  pembangunan  di  desa  diutamakan  dari  keluarga  miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk ( stunting ). Di samping itu,  sumber  daya  lokal  yang  dikerahkan  berupa  material  yang  ada  di  sekitar  lokasi  kegiatan  atau material yang ada di sekitar desa atau material yang dijual oleh pengusaha lokal.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  PKT  di  Desa  Lebih, Gianyar  berdasarkan  kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan,  jenis  manfaat  yang  dihasilkan, derajat  perubahan  yang  diinginkan,  kedudukan  pembuat  kebijakan,  siapa  pelaksana  program,  dan sumber  daya  yang  dikerahkan.  Aspek - aspek  tersebut  meneguhkan  tesis  yang  dikemukakan  oleh Merilee  S.  Grindle.  Dalam  implementasinya,  dapat  terlaksana  dengan  baik  seperti  :  pelaksanaan kegiatan sesuai yang diisyaratkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT dilaksanakan  secara  swakelola;  pembayaran  upah  dibayarkan  secara  tunai  ( cash  for  work );  serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaksana kegiatan swakelola (tenaga kerja lokal).
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 79
Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Padat Karya Tunai Dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar
Faktor - faktor pendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar, yaitu :
Kebijakan Pemerintah. Dalam mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa,  pada  2018  Pemerintah  memberlakukan  kebijakan  PKT  di  desa  dalam  penggunaan  Dana  Desa untuk  kegiatan  pembangunan.  Kebijakan  ini  merupakan  amanat  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/ SKB/M.PPN/12/2017  tentang  Penyelarasan  dan  Penguatan  Kebijakan  Percepatan  Pelaksanaan Undang - Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Melalui  kebijakan  PKT,  Pemerintah  berupaya menyediakan  kesempatan  kerja  bagi  kelompok  marginal  untuk  ikut  serta  dalam  pelaksanaan pembangunan guna memperoleh tambahan pendapatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Melalui  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2018  untuk  PKT,  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  mewajibkan  seluruh  desa  penerima  Dana  Desa melaksanakan  PKT,  dengan  ketentuan  desa  :  1)  Wajib  mengalokasikan  minimal  30%  anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Desa – Kegiatan Pembangunan untuk membayar upah tenaga kerja, 2) Melakukan pemusatan kembali ( refocusing ) penggunaan porsi Dana Desa pada tiga hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 3) Mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa.
Kelembagaan  Desa.  Struktur  birokrasi  merupakan  faktor  fundamental  untuk  mengkaji implementasi kebijakan publik, menggambarkan tentang jenis pembagian tugas, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab, serta rentang  kendali.  Struktur  birokrasi  sebagai  pelaksana  kebijakan  memiliki  peranan  penting  dalam implementasi PKT adalah pembagian tugas dan standard operational procedure (SOP).
Dalam percepatan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu  keterlibatan  dan  kerja  sama  seluruh  perangkat  pemerintah,  baik  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  untuk  bekerja  mendampingi  desa  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tugas  fungsi masing - masing dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa melalui PKT di desa untuk meningkatkan daya  beli  masyarakat  desa  yang  secara  ekonomi  masuk  dalam  kategori  kelompok  miskin.  Adapun struktur organisasi PKT di tingkat Kabupaten terdiri dari : 1) Penanggung Jawab Umum di Kabupaten adalah Bupati. 2) Penanggung Jawab Teknis adalah Kepala Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten. 3) Penanggung Jawab Teknis Bersama adalah Sekber Kabupaten.
Sedangkan  struktur  organisasi  Padat  Karya  Tunai  di  tingkat  desa  terdiri  dari  :  1)  Penanggung Jawab  Teknis  di  desa  adalah  Kepala  Desa.  2)  Pelaksana  Teknis  di  Desa  terdiri  dari  Tim  Pengelola Kegiatan  dan  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  3)  Pengawas  Eksternal  di  Desa,  yaitu BPD dan/atau warga yang ditunjuk dalam musyawarah desa. 4) Pekerja Teknis terdiri dari : petugas lapangan PKT di desa yang memiliki pengetahuan PKT ditunjuk oleh kabupaten atau desa, pengawas teknis, tenaga kerja (tukang, asisten tukang, dan pekerja jasa lainnya).
Kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam implementasi  kebijakan  publik.Syarat  berjalannya  suatu  organisasi  adalah  kepemilikan  terhadap sumber daya ( resources ). Tampa sumber daya yang memadai dan mumpuni, kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan di atas kertas kemungkinan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah dapat direalisasikan.  Dalam  implementasi  kebijakan,  sumber  daya  yang  dapat  menentukan  keberhasilan implementasi  tersebut  dalam  menciptakan  efektivitas  kerja  terdiri  atas  :  staf,  informasi,  wewenang,
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 80
dan fasilitas.
Di tingkat Daerah Kabupaten, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang  bertugas  di  OPD  terkait  di  Kabupaten  yang  dikoordinir  oleh  Bupati.  Di  tingkat  Kecamatan, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan yang dikoordinir oleh Camat. Dan di tingkat Desa, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparat Desa dibantu  oleh  unsur  kelembagaan  tingkat  desa  yang  bertugas  di  desa  yang  dikoordinir  oleh  Kepala Desa/Perbekel. Pelaksanaan PKT di Desa Lebih didukung sumber daya manusia, terdiri dari 13 orang, yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 3 orang dan 10 orang berpendidikan SMA menunjukkan bahwa aparat desa sebagai pelaksana PKT cukup memadai apabila dilihat dari jenjang pendidikannya. Perbekel  dan  aparat  desa  dibantu  oleh  unsur  kelembagaan  yang  ada  di  desa  seperti  :  BPD,  LPM, Karang Taruna, dan kelembagaan lainnya yang ada di desa.
Faktor - faktor  penghambat  pelaksanaan  Padat  Karya  Tunai  di  Desa  Lebih,  Gianyar,  yaitu  : penyelarasan perencanaan desa, dan skill /keahlian pekerja.
Penyelarasan perencanaan desa. Terjadinya tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  dan  Pemerintah  Desa,  di  mana  APBDes  telah disusun dan ditetapkan pada akhir tahun 2017, sedangkan PKT diluncurkan pada Maret 2018. Hal ini menyebabkan  terjadinya  penyelarasan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa,  karena menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
Langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Lebih  adalah    mereview  APBDes  sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk PKT, dengan ketentuan,  desa 1) wajib  mengalokasikan  minimal  30%  anggaran  kegiatan  pembangunan  yang  berasal  dari  Dana  Desa (Dana Desa - Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja, 2) melakukan pemusatan kembali  ( refocusing )  penggunaan  porsi  Dana  Desa  tersebut  pada  tiga  hingga  lima  kegiatan pembangunan  sesuai  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  dan  3)  wajib mengutamakan  warga  marginal  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  yang  mencakup  tenaga  kerja  ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat.
Skill /keahlian pekerja. Kelompok sasaran tenaga kerja PKT adalah : 1) Kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin, 2) Pencari nafkah utama keluarga, 3) Laki - laki, wanita, dan pemuda usia produktif dan bukan anak - anak, 4) Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen, dan 5) Tenaga kerja kerja yang kehilangan pekerjaan (ter - PHK).
Sistem  perekrutan  tenaga  kerja  PKT  yang  terbuka  menghasilkan  rekrutan  yang  tidak  selalu berkeahlian. Pemerintah Desa tentu harus repot menyeleksi calon tenaga kerja dan memastikan bahwa rekrutan  sesuai  dengan  kebutuhan,  khususnya  untuk  posisi  tenaga  kerja  ahli  dan  pembantu  tenaga kerja  ahli.  Jika  Pemerintah  Desa  keliru  dalam  merekrut  tenaga  kerja,  kualitas  pekerjaan  menjadi taruhannya.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor - faktor  pendukung  kebijakan  PKT dilaksanakan  di  Desa  Lebih,  meliputi  :  kebijakan  Pemerintah,  kelembagaan  desa,  kesediaan  tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor - faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan skill /keahlian pekerja.

## Dampak Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar
Adapun dampak implementasi kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar, meliputi : Dampak  ekonomi.  Diluncurkannya  PKT  oleh  Pemerintah,  diharapkan  memberikan  dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa,  yang  meliputi  :  1)  Menciptakan  kesempatan  kerja  sementara  melalui  kegiatan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 81
pembangunan secara swakelola dan PKT untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan  penduduk  dengan  masalah stunting di  desa,  2)  Menciptakan  kegiatan  yang  berdampak  pada peningkatan upah/pendapatan masyarakat desa tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama, 3)  Membangkitkan  kegiatan  ekonomi  di  desa,  4)  Meningkatkan  produksi  dan  produktivitas,  upah/ pendapatan  dan  daya  beli  masyarakat  desa,  serta  5)  Mengelola  potensi  sumber  daya  lokal  secara optimal.
Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, di mana beberapa faktor yaitu informasi, isi  kebijakan  dan  pembagian  potensi  sangat  mendukung  dan  berdampak  sosial  pada  keberhasilan dalam pelaksanaan PKT di Desa Lebih, di mana informasi disebarluaskan dalam tahap sosialisasi baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  media - media  sosial  di  desa  dengan  memanfaatkan fasilitas adat yang ada di desa. Mengenai isi kebijakan berkaitan dengan PKT  sesuai dengan Juknis PKT  sebagai  pegangan  Pemerintah  Desa  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pelaporan.  Serta  pembagian  potensi  sesuai  dengan  kondisi  wilayah  masing - masing  dan  disesuaikan dengan  sumber  daya  lokal  setempat,  sehingga  dapat  dilaksanakan  langsung  dengan  memanfaatkan tenaga lokal desa, khususnya keterlibatan penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin.
Dampak  sosial.  Diluncurkannya  PKT  oleh  Pemerintah,  diharapkan  memberikan  dampak  yang positif  bagi  tumbuh  kembangnya  desa  dalam  bidang  sosial,  yang  meliputi  :  1)  Memupuk  dan menguatkan  rasa  kebersamaan,  keswadayaan,  gotong  royong,  dan  partisipasi  masyarakat  desa,  2) Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pemberdayaan  masyarakat  desa,  3)  Mengurangi  jumlah penganggur,  setengah  penganggur,  keluarga  miskin,  dan  keluarga  dengan  balita  kurang  gizi,  dan  4) Membangkitkan kegiatan sosial di desa.
Untuk  menumbuhkan  partisipasi  dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur  perdesaan  dalam  PKT  perlu  dilaksanakan  sosialisasi,  bimbingan  dan  arahan  untuk memberikan pemahaman, sehingga dukungan penuh untuk pelaksanaannya dapat tercapai. Partisipasi masyarakat  yang  muncul  adalah  dukungan  dari  masyarakat  merupakan  dorongan  bagi  Pemerintah Desa  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  dan  merealisasikan  program/kegiatan  yang  telah ditetapkan dan dituangkan dalam APBDes.
Berkaitan  dengan  teori  kebijakan  model  Jan  Mersee,  salah  satu  faktor  yaitu  dukungan masyarakat  (fisik  dan  non  fisik),  dalam  pelaksanaan  PKT  mendapat  dukungan  sepenuhnya  dari masyarakat, sehingga PKT di Desa Lebih dengan membangun 2 saluran irigasi dan 1 jalan usaha tani dapat  berjalan  dengan  baik  dan  fisik  pembangunan  dapat  terwujud  dan  dapat  dinikmati  oleh masyarakat Desa Lebih, terutama bagi petani di Desa Lebih.
Dampak budaya. PKT diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang budaya, di mana pelaksanaan PKT harus memperhatikan kultur budaya masyarakat desa setempat, juga melestarikan dan menjaga kearifan lokal yang dimiliki desa, sehingga PKT dapat bersinergi dengan budaya lokal setempat.
Berkaitan  dengan  teori  kebijakan  model  Jan  Mersee,  salah  satu  faktor  yaitu  informasi  dan dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dapat berjalan dengan baik, sehingga PKT dapat berjalan dengan  baik  dan  sukses.  Informasi  disebarluaskan  melalui  sosialisasi  dalam pesangkepan yang dilaksanakan  di  balai  banjar  atau  di  balai  desa,  serta  dukungan  sepenuhnya  dari masyarakat  dengan penyesuaian - penyesuaian  pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  berbenturan  dengan  kegiatan  adat  dan upacara keagamaan di Desa Lebih.

## 5. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, yaitu :
Implementasi  kebijakan  PKT  di  Desa  Lebih,  Gianyar  berdasarkan  kepentingan  yang
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 82
terpengaruhi  oleh  kebijakan,  jenis  manfaat  yang  dihasilkan,  derajat  perubahan  yang  diinginkan, kedudukan  pembuat  kebijakan,  siapa  pelaksana  program,  dan  sumberdaya  yang  dikerahkan.  Dalam implementasinya,  dapat  terlaksana  dengan  baik  seperti  :  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  yang diisyaratkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT dilaksanakan secara swakelola; pembayaran upah dibayarkan  secara tunai ( cash  for  work ); serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaksana kegiatan swakelola (tenaga kerja lokal);
Faktor - faktor  pendukung  kebijakan  PKT  dilaksanakan  di  Desa  Lebih,  Gianyar,  meliputi  : kebijakan  Pemerintah,  kelembagaan  desa,  kesediaan  tenaga  kerja  dan  jenis  pekerjaan,  serta  faktor - faktor  penghambat  kebijakan  PKT  dilaksanakan  di  Desa  Lebih,  Gianyar,  meliputi  :  penyelarasan perencanaan desa dan skill /keahlian pekerja; dan
Dampak  implementasi  kebijakan  PKT  terhadap  masyarakat  miskin  di  Desa  Lebih,  Gianyar, meliputi : dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak budaya.

## Daftar Pustaka
Aneta, A, (2010). Implementasi Kebijakan Program Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, 1(1)
Bekun, S, et al. (2013). Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara . Wacana - Vol. 16. No. 2.
Dharma, B, A.,  Sumartono., Sarwono. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro PT.BRI Unit Soekarno - Hatta Kota Malang.
Keputusan  Bersama  Empat  (4)  Menteri,  yakni  :  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi,  dan  Menteri  Perencanaan  pembangunan  Nasional/ Kepala  Badan  Perencanaan  tentang  penyelarasan  dan  penguatan  kebijakan  Percepatan  pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Moleong, L, J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung  : Remaja Rosdakarya Muhajir. (1992). Analis Data Kualitatif . Jakarta : UI Press
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017  tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai Sugiyono. 2017 Metode Penelitian Kombinasi (MIX ED Methods). Bandung : Alfabeta Sulistiyani, A, T. (2004). Pemberdayaan Sosial dan Model-model Pemberdayaan Yogyakarta: Gava Media Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Wibawa, S, et al. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta : RajaGrafindo Persada Wahab,  S,  A.  (2008). Analisis  Kebijaksanaan  :  Dari  Formulasike  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara, BumiAksara, Jakarta
Winarno, B. (2012). Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik .  Yogyakarta : CAPS
Wijaya, B, R., Susilo, S. (2006). Kepemimpinan . Yogyakarta : Andi Offset
Yuliati,  N,  Son  et  al.  (2012).  Proram  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM  Mandiri)  dalam Mensejahtrakan Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 1 (1)
Zakaria, Yando, 2016. Kronik Kebijakan Desa . Draf Awal