## REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPR-RI: STUDI PERBANDINGAN SULAWESI UTARA DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Dinda Rembulan
Universitas Indonesia Depok, Indonesia Email: dinda@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 30-06-2023 Direvisi : 13-07-2023 Disetujui  : 14-07-2023 Penelitian  ini  membahas  tentang  fenomena  representasi  perempuan  di lembaga legislatif dengan merujuk pada perbandingan kasus di provinsi Sulawesi Utara dengan provinsi  Kepulauan Bangka Belitung.  Adapun, perspektif  teoritis  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  hal tersebut didasarkan pada konsepsi dari Anne Phillips yang menjelaskan tentang  konsep  representasi  jender  dengan  menitikberatkan  pada pemahaman  terhadap  dua  konsep  utama,  yakni  “politics  of  presence” (siapa  yang  merepresentasikan)  dan  “politics  of  ideas”  (apa  yang direpresentasikan).  Menyangkut  pada  anggapan  bahwa  eksistensi perempuan dalam parlemen akan menjadikannya turut memperjuangkan  kepentingan-kepentingannya,  seperti  yang  salah satunya  dapat  dilihat  dari  kebijakan-kebijakan  yang  sensitif  terhadap jender.  Sedangkan  terakhir  adalah  kecenderungan  di  mana  melalui eksistensinya dalam politik, perempuan diproyeksikan akan memberikan pendapat atau warna yang berbeda dalam setiap kebijakan maupun  keputusan  yang  akan  diambil.  Sementara  itu,  penelitian  ini diproyeksikan menggunakan metode kualitatif dengan didukung teknik wawancara mendalam dan studi literatur untuk memperoleh data. Hasil dari  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  ketika  berhasil  terpilih sebagai  anggota  DPR,  sosok  Hillary  Brigitta  Lasut  melakukan simbolisasi  sebagai  perwakilan  perempuan  provinsi  Sulawesi  Utara serta  turut  mendorong  dan  memperjuangkan  sejumlah  isu  yang berkaitan  dengan  perempuan,  seperti  dalam  aspek  partisipasi  dan pencalonan  diri,  kesetaraan  jender,  kepentingan  perempuan  serta memberikan pendapat dalam  setiap kebijakan  maupun  keputusan  yang akan diambil oleh parlemen.

## ABSTRACT
This research discusses  the phenomenon of women's representation in the legislature by referring to a comparison of cases in North Sulawesi province  and  Bangka  Belitung  Islands  province.  The  theoretical perspective that can be used to analyze this is based on the conception of Anne Phillips who explains the concept of gender representation by focusing  on  understanding  the  two  main  concepts,  namely  "politics  of presence"  (who  represents)  and  "politics  of  ideas"  (what  is represented). The former relates to the assumption that the presence of women in parliament will make them fight for their interests, as can be seen  in  gender-sensitive  policies.  While  the  last  is  the  tendency  where through  their  existence  in  politics,  women  are  projected  to  provide different  opinions  or  colors  in  every  policy  and  decision  that  will  be taken. Meanwhile, this research is projected to use qualitative methods supported  by  in-depth  interview  techniques  and  literature  studies  to obtain  data.  The  results  of  this  study  show  that  when  successfully elected  as  a  member  of  the  House  of  Representatives,  the  figure  of
Hillary Brigitta Lasut symbolized as a representative of North Sulawesi provincial  women  and  helped  encourage  and  fight  for  a  number  of issues  related  to  women,  such  as  in  the  aspects  of  participation  and self-nomination, gender equality, women's interests and giving opinions
Kata kunci : Representasi Perempuan; Lembaga Legislatif; DPR-RI; Dapil Sulawesi Utara; Dapil Kepulauan Bangka Belitung. Keywords: Women's Representation; Legislative Institution; DPR-RI; North
Sulawesi  constituency;  Bangka
Belitung Islands constituency.
in every policy and decision to be taken by the parliament.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Pemilu  dalam negara  yang demokratis perlu diselenggarakan dalam nuansa  yang transparan  serta  menjunjung  tinggi  kebebasan  berpendapat,  dan  berorganisasi masyarakat  (Rohmatillah,  Sa’diyin,  &  Zaini,  2023).  Dalam  rangka  menyampaikan partisipasi dan aspirasi masyarakat, penting untuk melaksanakan pemilihan umum yang berlangsung  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Pemilihan  umum menjadi  suatu  kebutuhan  ketika  jumlah  penduduk  menjadi  terlalu  besar  untuk menerapkan  sistem  demokrasi  langsung  seperti  yang  ada  pada  zaman  Yunani  kuno. Dalam  hal  ini,  diperlukan  pengiriman  perwakilan  yang  akan  mewakili  masyarakat dalam melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan (Ardiansa, 2016). Pemilihan umum  juga  merupakan  cara  yang  paling  damai  untuk  mengatasi  perbedaan  dan kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  terbagi-bagi.  Melalui  proses  pemilihan, terjadi  persaingan  antara  partai  politik  dan  calon  kepala  pemerintahan  di  tingkat nasional,  regional,  lokal,  dan  bahkan  tingkat  yang  lebih  rendah  seperti  desa,  rukun warga,  dan  rukun  tetangga  (Tadanugi,  2020).  Selain  itu,  pemilihan  umum  juga merupakan proses  untuk memilih  calon  yang akan menduduki posisi  eksekutif, seperti Presiden,  Wakil  Presiden,  Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Walikota,  Wakil  Walikota, Bupati,  dan  Wakil  Bupati.  Selain  itu,  pemilihan  umum  juga  menentukan  wakil  rakyat yang  akan  mengisi  posisi  legislatif,  seperti  DPR  RI,  DPD  RI,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten. Dalam rangka memastikan kehadiran wakil yang mewakili secara  proporsional,  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2003  yang  mengamanatkan  partai  politik  untuk  mencalonkan  setidaknya  30%  calon perempuan  dalam  setiap  daerah  pemilihan  legislatif.  Terlebih,  praktik  yang  sering dikenal  dengan  istilah  affirmative  action  ini  setidaknya  telah  mencuat  untuk  pertama kalinya sejak diterapkan pada pemilu 2004 hingga pemilu tahun 2019 kemarin (Hervina, Hertanto, & Warganegara, 2021).
Pendukung  kuota  perempuan  minimal  30%  dalam  pemilihan  umum  memiliki argumen yang kuat, seperti perempuan yang telah mencapai prestasi di berbagai bidang, namun  masih  menghadapi  kendala  akses  yang  terbatas  dalam  dunia  politik.  Hal  ini menyebabkan  kurangnya  perhatian  terhadap  perspektif  perempuan  dalam  pengambilan keputusan  politik.  Akibatnya,  perempuan  mengalami  keterasingan  dalam  proses pengambilan  keputusan,  sehingga  penting  untuk  mendorong  kehadiran  perempuan dalam  proses  tersebut.  Pendapat  lain  yang  signifikan  dalam  mendukung  kuota perempuan  minimal  30%  adalah  bahwa  setiap  kebijakan  pemerintah  memiliki  dampak yang  berbeda  antara  warga  negara  perempuan  dan  warga  negara  laki-laki.  Salah  satu contoh  kebijakan  yang  penting  untuk  perempuan  adalah  kebijakan  terkait  hak reproduksi (seperti akses ke aborsi, program keluarga berencana, penanganan kekerasan
berbasis gender, dan upaya mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan) yang dapat memengaruhi  kemandirian  perempuan  secara  keseluruhan.  Kedua,  kebijakan  yang menyangkut  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  seperti  masalah  perkawinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi catatan besar. Selain itu, ada  juga  kebijakan  yang  dianggap  netral  namun  memiliki  dampak  yang  berbeda  bagi perempuan, seperti kebijakan terkait pekerja migran, industrialisasi, konflik bersenjata, dan berbagai isu lainnya.
Namun, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan kuota afirmatif 30 persen untuk  meningkatkan  representasi  perempuan  di  lembaga  legislatif  masih  menghadapi kendala yang menghalangi pencapaian yang maksimal. Hal ini menjadikan masalah ini sebagai  salah  satu  isu  fundamental  dalam  upaya  mewujudkan  kesetaraan  gender  yang lebih  nyata  dan  konkret.  Hal  ini setidaknya  dapat  dilihat  dari  belum  tercapainya  kuota afirmatif  minimal  30  persen  dalam  lembaga  legislatif  di  Indonesia.  Dalam  hal keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tren dari waktu ke waktu menunjukkan  bahwa  kuota  afirmatif  minimal  30  persen  belum  berhasil  dicapai sepenuhnya.  Meskipun  terjadi  peningkatan  pada  beberapa  periode,  namun  masih terdapat  kesenjangan  antara  target  kuota  dan  kenyataan  yang  ada,  seperti  yang  terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Tren Keterwakilan Perempuan di DPR-RI Periode 1955-2019 No. Periode Persentase 1. 1955-1956 6,3% 2. Konstituante 1956-1959 5,1% 3. 1971-1977 7,8% 4. 1977-1982 6,3% 5. 1982-1987 8,5% 6. 1987-1992 13% 7. 1992-1997 12,5% 8. 1997-1999 10,8% 9. 1999-2004 9% 10. 2004-2009 11,09% 11. 2009-2014 18,03% 12. 2014-2019 17,32% 13. 2019-2024 20,52%
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Sementara itu, tren berbeda justru ditunjukkan dalam keterwakilan perempuan di Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  di  mana  pada  pemilu  tahun  2019  tercatat  berhasil mencapai kuota afirmatif minimal 30 persen (yang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini).
Tabel 2 Tren Keterwakilan Perempuan di DPD-RI Periode 2004-2019 No. Periode Persentase 1. 2004-2009 21,09% 2. 2009-2014 26,52% 3. 2014-2019 25,76% 4. 2019-2024 30,88%
Sumber: Dataspasial.id dan Cakra Wikara Indonesia, 2020.
Berdasarkan  data  yang  terlihat  dalam  tabel  1  dan  2,  terlihat  bahwa  tren keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  telah  mengalami  peningkatan  yang mendekati  angka  kuota  afirmatif  minimal  30  persen.  Tren  peningkatan  tersebut  juga terlihat  nyata  dalam  konteks  provinsi  Sulawesi  Utara.  Pada  pemilihan  legislatif  tahun 2019,  terutama  di  DPR  tingkat  provinsi,  Sulawesi  Utara  berhasil  memiliki  empat perwakilan perempuan dari total enam anggota dewan yang mewakili daerah pemilihan provinsi  Sulawesi  Utara.  Dari  keempat  perempuan  tersebut,  salah  satu  yang  menarik untuk  diperhatikan  adalah  Hillary  Brigitta  Lasut.  Selain  masih  muda,  Hillary  juga merupakan  figur  baru  yang  berhasil  muncul  dalam  dunia  politik  di  Sulawesi  Utara. Dengan  menjadikannya  sebagai  studi  kasus,  jurnal  ini  akan  mengulas  secara  lebih mendalam mengenai bagaimana sepak terjang Hillary Brigitta Lasut sebagai salah satu politisi perempuan di dalam merepresentasikan dan mengadvokasi isu serta kepentingan kaum perempuan di lembaga legislatif (Jovani, 2020).

## Metode Penelitian
Dalam  pengumpulan  data,  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif,  yang  mana  bila  merujuk  pada  pandangan  dari  John  W.  Creswell  dapat dipahami  sebagai  sebuah  metode  dalam  penelitian  ilmiah  yang  ditujukan  untuk mengeksplorasi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  manusia  maupun aspek-aspek sosial, sehingga tidak bias dengan proses generalisasi yang biasanya terjadi pada metode penelitian lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  dari  (Gusmansyah,  2019)  menunjukkan  bahwa  persoalan  yang  terkait dengan  aspek  kesetaraan  jender  tidak  dapat  dipisahkan  dari  substantif  pemahaman
tentang  kebijakan  jender  yang  tersedia.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  konteks  proses demokratisasi  yang  berlangsung,  representasi  dan  akuntabilitas  merupakan  prasyarat mutlak  yang  harus  dipenuhi  di  dalam  mengupayakan  terciptanya  demokrasi  yang berkualitas. Namun, masih kuatnya keyakinan dan ide-ide yang membatasi ruang gerak perempuan untuk  terlibat dalam politik nyatanya  masih menjadi  faktor hambatan  yang efektif  di  dalam  mewujudkan  aspek  kesetaraan  jender  secara  konkret.  Bahkan, kemunculan  terminologi-terminologi  seperti  konsep  dan  peran  jender,  publik,  privat hingga  adanya  stereotype  terhadap  isu-isu  jender  justru  turut  menyebabkan  persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki menjadi kian nyata di mana  akibatnya  dapat  dilihat  dari  terciptanya  marjinalisasi  dan  perlakuan  secara diskriminatif terhadap perempuan di dalam ruang-ruang politik formal.
Jika  melihat  persoalan  keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  pada pemilu-pemilu  yang  telah  dilangsungkan,  dapat  dikatakan  bahwa  hal  itu  masih  belum menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih progresif, sekalipun terjadi peningkatan dari segi persentase (Niron & Seda, 2020). Hal ini dinyatakan oleh Eusabius Separera Niron &  Asterius  Bata  Seda  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  tren  angka  representasi perempuan pada daftar calon tetap anggota legislatif tampaknya tidak jauh berbeda dari pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, sekalipun secara keseluruhan semua partai politik sudah berusaha menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30  persen  dalam  daftar  calon  anggota  legislatif.  Menurut  Niron  &  Seda,  partai  politik belum  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  terhadap  isu  afirmasi  perempuan.  Hal  ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang ditempatkan di nomor urut satu, hanya sebanyak  235  orang  atau  19  persen.  Sementara  itu,  jumlah  perempuan  terbanyak ditempatkan di nomor urut tiga, yaitu sebanyak 781 orang atau 67 persen, dan di nomor urut  enam  sebanyak  572  orang  atau  65  persen.  Bahkan,  upaya-upaya  peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 tampaknya masih menjadi sebuah persoalan yang relatif serius karena disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kaderisasi yang  dilakukan  oleh  partai  politik  cenderung  instan  sehingga  tidak  berkontribusi terhadap  peningkatan  kapabilitas  dan  kapasitas  perempuan  dalam  berkontestasi, mayoritas  partai  politik  masih  melakukan  proses  pencalonan  secara  tertutup,  sehingga berakibat  pada  rendahnya  keterwakilan  perempuan,  hingga  lemahnya  dukungan finansial  untuk  perempuan  yang  akhirnya  membuat  ruang  persaingan  antara  caleg perempuan dan caleg laki-laki menjadi tidak setara (Niron & Seda, 2020).
Sementara  itu,  temuan  penelitian  dari  (Darmansyah  &  Sartika,  2021)  Hal  ini menunjukkan  bahwa  meskipun  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  telah menunjukkan  komitmennya  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  keterwakilan perempuan  di  DPRD  Kota  Dumai  dalam  periode  2019-2024,  upaya  tersebut  belum secara langsung menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Hal  itu  mengingat  tidak  ada  satu  pun  caleg  perempuan  yang  berhasil  terpilih sebagai anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 (Darmansyah & Sartika, 2021). Kondisi  yang  relatif  sama  juga  dapat  dijumpai  dalam  kasus  di  Bangka  Belitung  yang sebagaimana  diungkapkan  oleh  (Ranto  &  Zulkarnain,  2023)  di  mana  diperlihatkan
Politisi  perempuan  yang  berhasil  terpilih  sebagai  anggota  legislatif  di  daerahnya seringkali  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menduduki  jabatan  politik  yang  strategis. Pengalaman  di  Bangka  Belitung  menunjukkan  dampak  positif  dari  keberhasilan perempuan  dalam  berkompetisi,  tetapi  juga  mencatat  beberapa  tantangan  yang  perlu dikritisi.  Pertama,  partisipasi  perempuan  dalam  politik  tidak  hanya  sekadar  memenuhi kuota  perempuan,  tetapi  juga  melibatkan  mereka  sebagai  kandidat  yang  aktif.  Kedua, hasil  dari  pemilihan  umum  legislatif  tahun  2019  harus  digunakan  sebagai  momentum untuk  memberikan  kesempatan  kepada  perempuan  yang  terpilih  untuk  menduduki posisi penting di tingkat kepemimpinan politik di wilayah legislatif.
Perempuan di negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Timor-Leste menghadapi tantangan yang relatif serupa dalam partisipasi politik.  Salah  satu  tantangan  tersebut  adalah  apakah  keterwakilan  perempuan  dalam lima negara tersebut  hanya bersifat  deskriptif atau sudah mencapai  tingkat  substansial, serta apakah indikator deskriptif  yang ada sudah memadai untuk mencapai pencapaian substansial dalam partisipasi politik perempuan.
Kedua  tantangan  tersebut  memerlukan  kerjasama  dan  sinergi  antara  pemerintah, partai  politik,  dan  gerakan  masyarakat  sipil,  terutama  gerakan  perempuan  dalam melakukan  upaya  politik  yang  sejalan.  Ketidakharmonisan  dalam  hubungan  antara pemerintah, partai politik, dan gerakan masyarakat sipil menjadi hambatan utama dalam mencapai  keterwakilan  perempuan  yang  substansial.  Untuk  mencapai  keterwakilan perempuan yang substansial, penting untuk menyadari bahwa identitas perempuan tidak seragam, sehingga kepentingan perempuan juga beragam. Dalam penelitian ini, terlihat adanya  peningkatan  dalam  cara  pandang  dan  praktik  keterwakilan  politik  perempuan, namun masih ada dominasi identitas perempuan yang terlalu seragam. Dalam mencapai keterwakilan  politik  yang  substansial,  yang  menjadi  hal  terpenting  adalah  adanya keterikatan antara perempuan di parlemen dengan masyarakat yang mereka wakili.
Menurut  (Ballington,  2011),  Penerimaan  terhadap  perspektif  perempuan  dan partisipasi aktif perempuan dalam politik dianggap sebagai prasyarat bagi pembangunan demokrasi  dan berkontribusi pada penguatan tata kelola  yang baik  (good  governance). Partai  politik  memiliki  peran  sentral  dalam  mendorong  inisiatif  pemberdayaan perempuan melalui  partisipasi  mereka  yang luas.  Hal  ini memiliki manfaat  politik dan keuangan  dalam  siklus  pemilihan.  Dengan  menerapkan  reformasi  yang  transparan  dan resmi  untuk  mendukung  partisipasi  perempuan,  partai  politik  memiliki  potensi  untuk mengubah persepsi publik, memperluas basis dukungan, dan meningkatkan citra mereka baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Keuntungan  politis  dan  praktis  yang mungkin mereka peroleh termasuk mendapatkan basis dukungan baru, menarik anggota baru,  menarik  pendanaan  publik  ke  partai,  dan  meningkatkan  reputasi  mereka  di  mata negara lain.
Di  samping  itu,  pentingnya  peranan  partai  politik  di  dalam  mendorong keterwakilan  perempuan  setidaknya  juga  dikemukakan  oleh  (Syahputa,  Darkasyi,  & Ahmady,  2021).  Menurut  mereka,  peran  partai  politik  dalam  menjamin  keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif relatif berhasil dilakukan oleh Partai Aceh. Dengan
mengupayakan partai sebagai pendorong keterwakilan perempuan di legislatif dan juga peran  yang  dilakukan  partai  untuk  mengusung  perempuan  di  wilayah  dapil  strategis, kemudian  ditemukan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pemenangan  dari  calon perempuan  yaitu  pengaruh  figur  dibelakang  calon  legislatif  perempuan,  kesolidan  tim sukses dan faktor finansial.  Selain itu, kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya afirmasi untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya  berhasil  dilakukan  oleh  Partai  Aceh.  Partai  ini  terlihat  lebih  berhasil  dalam mendorong  persiapan  kader  perempuannya  untuk  berpartisipasi  dalam  politik.  Adapun faktor  pemenangan  caleg  perempuan  terpilih  didasari  oleh  pengaruh  figur  dibelakang dari  perempuan  yaitu  orang  tuanya  yang  seorang  pengusaha  dan  mempunyai  jaringan politik yang cukup baik.
Selain  itu,  contoh  kasus  lainnya  dapat  dilihat  dalam  temuan  penelitian  dari (Makkasau,  2016)  yang  menunjukkan  bahwa  rumusan  visi  dan  misi  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum dinilai sangat berpihak  kepada  perempuan  karena tidak    adanya  perbedaan  antara  kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan.  Dalam menanggapi  kebijakan  afirmatif tersebut,  DPP (Dewan Pimpinan Pusat)  mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam proses  pencalonan.  Hal  ini  menunjukkan  responsivitas  partai  terhadap  kebijakan tersebut.  Akan  tetapi,  dalam  menjalankan  perannya  di  dunia  politik,  kader-kader perempuan yang ada justru mengalami beberapa hambatan, seperti hambatan  psikologi, hambatan  kultural  serta  hambatan  ekonomi.  Yang  menunjukkan  bentuk-bentuk pemberdayaan  yang  dilakukan  DPD  Partai  Demokrat  Lampung  terkait  dengan rekrutmen  kader  perempuan,  pendidikan  dan  pelatihan  kader,  dan  memberikan dukungan  administrasi.  Faktor-faktor  yang  mendukung  pemberdayaan  perempuan meliputi  dukungan  dari  Pemerintah  Lampung,  dukungan  dari  organisasi-organisasi perempuan  yang  memberikan  dukungan,  dan  juga  kekompakan  internal  Partai Demokrat.  Sementara  itu,  hal-hal  yang  menjadi  faktor  penghambatnya  adalah  terkait dengan  kurangnya  minat  perempuan  berpolitik,  kurangnya  pemahaman  perempuan terkait  politik,  dan  perempuan  memiliki  waktu  yang  lebih  pendek  dibandingkan  laki- laki.
Di  samping  itu,  temuan  serupa  juga  dapat  dilihat  dalam  penelitian  (Fernandez, Darsono,  &  Sulistyani,  2022)  Partisipasi  perempuan  dalam  partai  politik  terjadi  dalam skala  yang  sangat  tinggi,  mencakup  kegiatan  seperti  kepengurusan,  pertemuan organisasi,  pemberian  suara,  kampanye,  diskusi  politik,  dan  rapat  umum.  Perempuan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik. Akan  tetapi,  persoalan  fundamental  dari  politik  perempuan  adalah  terkait  dengan adanya  ketidakadilan  yang  lahir  akibat  adanya  kesenjangan  yang  terjadi  antara  hak politik perempuan dan peran serta posisi politiknya dengan hak politik dan peran politik laki-laki. Peran perempuan dalam partai politik saat ini masih terbatas pada keanggotaan dalam  struktur  kepengurusan.  Namun,  perempuan  di  partai  politik  juga  menghadapi sejumlah  kendala.  Beberapa  masalah  yang  sering  dihadapi  termasuk  akses  terhadap pendidikan  dan  pekerjaan,  isu  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  tanggung  jawab
domestik  yang  berlebihan,  pengaruh  budaya  patriarki  yang  memengaruhi  peran perempuan, faktor agama, serta pengaruh hubungan kekeluargaan. Masalah-masalah ini umumnya dihadapi oleh perempuan dalam partai politik, baik itu di partai Golkar, PPP, maupun  PDIP.  Hal  ini  menyebabkan  terlihat  bahwa  banyak  perempuan  yang  enggan terlibat  dalam  urusan  partai.  Selain  itu,  kendala  lain  yang  sering  muncul  di  beberapa partai adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan serta ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam lingkungan partai politik.
Perlawanan  perempuan  terhadap  dominasi  laki-laki  tidak  bisa  dipisahkan  dari sistem  patriarki  yang  tidak  adil.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kecenderungan  untuk memandang  perempuan  sebagai  makhluk  yang  rendah  atau  dianggap  lebih  lemah dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, dan dalam konteks politik negara.
Budaya  patriarki  dan  norma  sosial  di  Indonesia  memberikan  tekanan  kepada perempuan  untuk  tidak  terlibat  dalam  politik  dan  pemerintahan.  Namun,  kebijakan pemerintah terkait isu perempuan semakin responsif terhadap perspektif jender. Namun, perempuan tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Pasal 27 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai warga negara. Kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik.  Ketidakseimbangan  gender  dalam  sektor  politik dan  pemerintahan  dapat  menjadi  penghalang  bagi  partisipasi  perempuan  dalam  ruang publik.  Dalam  pandangan  perempuan,  politik  seharusnya  mencakup  semua  aspek kehidupan,  baik  di  ruang  publik  maupun  ruang  pribadi.  Rendahnya  partisipasi  politik perempuan  di  Kecamatan  Cibal  Barat  dipengaruhi  oleh  budaya  patriarki  dan  stereotip negatif yang ada dalam masyarakat. Ada pun beberapa faktor yang menjadi penghambat atau  penghalang  sehingga  representasi  perempuan  dalam  politik  Cibal  Barat  masih rendah,  seperti  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan,  faktor  kultural,  faktor  individu, maupun  faktor  sosial  masyarakat.  Faktor-faktor  tersebut  bersifat  mendasar  karena  itu representasi perempuan dalam dunia politik khususnya di Kecamatan Cibal Barat belum juga usai.
Namun,  temuan  berbeda  justru  diperlihatkan  oleh  penelitian  dari  Audra  Jovani (2018)  yang  menyatakan  bahwa  budaya  patriarki  tidak  serta  merta  menjadi  penyebab dari  masalah  keterwakilan  perempuan.  Dengan  merujuk  pada  kasus  keterwakilan perempuan  di  DPRD  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  pada  pemilu  legislatif  2014, dikatakan  bahwa  keterwakilan  perempuan  NTT  di  lembaga  legislatif  patut  diapresiasi, di mana jumlah perempuan mengalami peningkatan yang signifikan pada Pemilu 2014. Tujuh  perempuan  anggota  legislatif  di  DPRD  Provinsi  NTT  mampu  menunjukkan bahwa faktor budaya patriarki yang kuat tidak menghalangi mereka masuk dalam ranah politik  untuk  mewakili  konstituen  dari  daerah  pemilihan  masing-masing  dan  motivasi mereka berpolitik adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan konstituen yang  berkaitan  dengan  isu  perempuan  dalam  kemiskinan,  kesehatan  ibu  dan  anak,
pendidikan,  tenaga  kerja,  lingkungan  dan  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  dalam penyusunan  kebijakan  di  parlemen.  Namun  demikian,  terkait  dengan  kuota  30  persen masih  jauh  dari  harapan.  Untuk  itu  diperlukan  sinergitas  dari  elit  partai  politik  dan masyarakat sipil (civil society) dalam rangka mendorong dan menempatkan perempuan potensial dalam pencalonan di setiap partai politik. Apabila jumlah perempuan semakin banyak di lembaga legislatif maka dapat dipastikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

## Kesimpulan
Berdasarkan tiga kategori yang disebutkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa persoalan  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  tetap  menjadi  isu  yang  signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun ada tren peningkatan persentase keterwakilan perempuan dalam  beberapa kasus,  masih ada tantangan dalam hal  ketidakhadiran  perwakilan  perempuan  yang  gagal  terpilih  dalam  pemilu  atau  tidak diberikan  kesempatan  dan  akses  oleh  partai  politik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dominasi budaya patriarki yang masih melibatkan. Hal ini pun setidaknya tercermin dalam kasus di  provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  di  mana  sejak  pemilu  era  Reformasi dilaksanakan  pada  tahun  2004,  2009,  2014,  hingga  2019,  para  caleg  perempuan  untuk lingkup DPR-RI masih belum berhasil untuk terpilih mewakili daerah tersebut. Padahal, jika merujuk pada daftar calon tetap anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019 dari provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  dapat  dilihat  bahwa  tiap  partai  politik  telah menyertakan  calon  perempuan  untuk  dapat  berkontestasi  memperebutkan  tiga  kursi perwakilan  DPR-RI  yang  tersedia.  Meskipun  proporsi  calon  perempuan  masih  belum seimbang  dibandingkan  dengan  calon  laki-laki,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menyelidiki secara lebih mendalam masalah ketidakseimbangan gender dan kurangnya perwakilan perempuan di DPR-RI dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini akan difokuskan pada konteks pemilihan umum legislatif tahun 2019.

## Biblaiografi
Ardiansa,  Dirga.  (2016).  Menghadirkan  Kepentingan  Perempuan  dalam  Representasi Politik di Indonesia. Jurnal Politik , 2 (1), 2. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82
Ballington,  Julie.  (2011). Empowering  Women  for  Stronger  Political  Parties:  A  Good Practices  Guide  to  Promote  Women’s  Political  Participation .  United  Nations Development Programme.
Darmansyah,  Ramlan,  &  Sartika,  Ade.  (2021).  Representasi  Perempuan  dalam  Politik (Studi  Pemilihan  Legislatif  Kota  Dumai  Periode  2019-2024). Journal  Civics  and Social Studies , 5 (1), 1–15.
Fernandez,  Frederik,  Darsono,  Darsono,  &  Sulistyani,  Utami.  (2022).  Affirmative Action:  Studi  Tentang  Keterlibatan  Perempuan  Dalam  Partai  Golongan  Karya  di Kabupaten  Magetan. JURNAL  ILMU  SOSIAL  Dan  ILMU  POLITIK , 2 (2),  120– 138. https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2573
Gusmansyah,  Wery.  (2019).  Dinamika  kesetaraan  gender  dalam  kehidupan  politik  di Indonesia. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak , 1 (1).
Hervina,  Ari,  Hertanto,  Hertanto,  &  Warganegara,  Arizka.  (2021).  Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang  Barat  pada  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  2019. Journal  of  Research  in Social Science and Humanities , 1 (2), 35–42.
Jovani,  Audra.  (2020).  Women’s  Representation  in  Politics:  Case  Study  of  Women Legislative Member in ReJovani, A. (2020). Women’s Representation in Politics:
Case  Study  of  Women  Legislative  Member  in  Regional  of  Representatives  Nusa Tenggara Timur Period of 2014-2019. KnE Socia. KnE Social Sciences , 367–376.
Makkasau, Andi Muhammad Ashari. (2016). Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019 . UII Yogyakarta.
Niron,  Eusabius  Separera,  &  Seda,  Asterius  Bata.  (2020).  Representasi  politik perempuan  pada  lembaga  legislatif  (Studi  tentang  pencalonan  perempuan  pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). ARISTO , 9 (2), 203–228.
Ranto,  Ranto,  &  Zulkarnain,  Ariandi  A.  (2023).  Tuan  Mengakselerasi  Politik Perempuan  Di  Parlemen:  Dari  Hulu  Hingga  Hilirisasi. Journal  of  Governance Innovation , 5 (1), 125–143. https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2458
Rohmatillah,  Arman  Rohmatillah,  Sa’diyin,  Moh,  &  Zaini,  Ahmad  Afan.  (2023). Tantangan  dan  Prospek:  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Demokrasi  dalam  Hukum Tata Negara Indonesia. JOSH: Journal of Sharia , 2 (2), 90–100. https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540
Syahputa,  Wandi,  Darkasyi,  Muliawati,  &  Ahmady,  Iqbal.  (2021). KETERWAKILAN POLITIK  PEREMPUAN  DALAM  LEMBAGA  LEGISLATIF  (STUDI  KASUS: FAKTOR  PEMENANGAN  CALEG  PEREMPUAN  TERPILIH  DPRK  ABDYA 2019)” .
Tadanugi,  Imanuel  Natoralemba.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Anggota  DPRD  di  Kabupaten  Poso  Tahun  2014. Jurnal Ilmiah Administratie , 2 (2), 87–113.