## Politik Kiai Dan Resistensi Sosial
Vellayati Hajad
Email: Vellayati.hajad@gmail.com

## Abstract
Today many emerging Kiai who play outside the Pesantren and leaving its main task as an  educator  in  Islamic  education  institutions  and  engage  in  practical  politics.  The actions  taken  by  Kiai  (whatever  it  is)  will  lead  to  a  variety  of  social  and  political implications  are  very  interesting  to  examine  scientifically.  Furthermore,  this  writing tried to describe an important finding that Kiai involvement in politics, even though on the one hand advantageous for Kiai and the pesantren, but on the other hand decrease the legitimacy of Kiai and bring resistance of society.
Keywords: Kiai, Political, Social, Resistant

## Abstrak
Saat ini banyak bermunculan Kiai yang bermain di luar Pesantren dan meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik di lembaga pendidikan Islam dan terlibat dalam politik praktis . Tindakan yang diambil oleh Kiai ( apapun itu ) akan menyebabkan berbagai implikasi sosial dan  politik  yang  sangat  menarik  untuk  memeriksa  secara  ilmiah  .  Selanjutnya,  tulisan  ini mencoba  untuk  menggambarkan  suatu  temuan  penting  bahwa  keterlibatan  Kiai  dalam politik,  meskipun  di  satu  sisi  menguntungkan  bagi  Kiai  dan  pesantren,  namun  di  sisi  lain mengurangi legitimasi Kiai dan membawa resistensi dari masyarakat .
Kata Kunci: Kiai, Politik, Sosial, Tahan

## Pendahuluan
Meskipun  telah  banyak  peneliti  yang  menjadikan  Kiai  sebagai  objek  kajian,  namun selalu  saja  tersedia  perspektif  tertentu  yang  belum  bisa  diungkap.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Kiai  memiliki  beragam  sisi  yang  dapat  diteliti  dari  berbagai  aspek  keilmuan.  Dan akhirnya,  posisi  Kiai  yang  seperti  itu,  mempertegas  kedudukan  Kiai  yang  sangat  sentral dalam  kehidupan  masyarakat  dan  juga  telah  menjadi  entitas  politik  yang  berpengaruh  di Indonesia. Perdebatan tentang keterlibatan Kiai dalam politik selalu berada dalam dua kutup pendapat  yang  kontradiktif.  Keberlawanan  tersebut  dapat  dilihat  dari  pendapat  yang mengabsahkan dan menganggap keterlibatan Kiai dalam politik adalah sebagai sesuatu yang wajar,  serta  disisi  lain  muncul  pendapat  yang  mengkritiknya  dan  memandang  keterlibatan Kiai dalam politik sebagai pengingkaran terhadap nya, yaitu menjadi pendidik dan pengasuh pondok pesantren yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi dari partai politik.
Pendapat yang pertama , mengasumsikan bahwa Kiai, bagaimanapun juga merupakan entitas  yang  memiliki  hak  dan  aspirasi  politik  sebagaimana  warga  negara  lainnya.  Hal  ini didukung oleh argumentasi  teologis  yang  membernakan pilihan politik praktis. Pendapat  ini semakin  kukuh  apalagi  didukung  oleh  realitas  semakin  banyaknya  Kiai  yang  terjun  dalam dunia  politik  langsung  maupun  tidak.  Pendapat kedua mengkritik  dengan  keras  keterlibatan Kiai  dalam  dunia  politik  sebagai  hal  yang  lebih  banyak  bahaya  daripada  manfaatnya (Khoirudin, 2005; ix-x). Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap “kotor”,  maka  keterlibatan  Kiai  dalam  dunia  politik  bagaimanapun  baik  dan  kokohnya landasan serta argumentasi teologisnya, akan ikut terseret kedalam dunia yang “kotor” pula. Perdebatan  seperti  ini  memang  tidak  akan  pernah  selesai,  sebab  masing-masing  akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praksis untuk mendukung pendapatnya.
Di  dalam  tulisan  ini  kedua  pendapat  tersebut  akan  diletakkan  sebagai  dasar  pijak untuk  mencermati  lebih  jauh  bagaimana  praktik  politik  Kiai  dan  menganalisis  implikasinya secara  berimbang,  baik  terhadap  eksistensi  Kiai  maupun  terhadap  komunitas  pesantren. Untuk kepentingan analisis tulisan ini mengambil contoh praktik politik di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

## Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian case study yang melihat bias politik  Kiai:  pragmatisme  yang  berujung  resistensi  sosial studi  kasus  pada Kiai  Pondok Pesantren  Krapyak  Yogyakarta.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah interview  mendalam  serta  didukung  oleh  data  sekunder  terkait  fokus  dalam penelitian  ini. Metode  analisis  data  pada  penelitian  ini  deskriptif  analisis  terhadap  hasil temuan  lapangan yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara,  yang  kemudian  di  perkuat dengan  data-data sekunder yang terkait dengan kajian tersebut untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## Kerangka Teoritis
Kiai  dapat  dikatakan  sebagai  pemimpin  politik.  Sebagai  seorang  pemimpin  politik Kiai  berusaha  memelihara  kekuasaanya  dengan  berbagai  cara.  Bila  raja  berusaha mempertahankan  kekuasaan  dengan  memperkuat  barisan  militer  dan  birokrasi  maka  Kiai memelihara  posisinya  dengan  aktivitas  religius.  Stabilitas  kepemimpinan  Kiai  amat tergantung  pada  loyalitas  para  pengikutnya  dan  hubungan  Kiai  dengan  Kiai  lain  yang
berpengaruh.  Dengan  demikian,  Kiai  harus  membangun  jaringan  dengan  pengikutnya  dan juga dengan sesama Kiai.
Jaringan yang dibangun bisa dengan dua cara,  yaitu horizontal dan vertikal. Jaringan horizontal  adalah  hubungan  yang  dibangun  Kiai  dengan  keluarga  dan  sahabatnya  sesama kalangan  yang  menuntut  ilmu  agama.  Dari  mereka,  Kiai  mendapat  dukungan  baik  moril maupun materil. Jaringan vertikal adalah hubungan yang dibangun Kiai dengan guru-gurunya dan  pengikutnya.  Dari  guru-gurunya,  selain  mendapat  ilmu  Kiai  juga  mendapat  akses kekuasaan  berupa  jaringan  hubungan  dengan  keluarga  dan  sahabat  gurunya.  Semua  hal tersebut menunjang proses seorang Kiai dalam memperbesar pengaruhnya dalam masyarakat. Dari  pengikutnya,  Kiai  mendapat  banyak  hal,  seperti  materil.  Pengikut  Kiai  memasok imbalan  materi  dalam  bentuk  sumbangan,  wakaf  tanah,  dan  bantuan  tenaga  kerja.  Dari  segi non-materil  mereka  adalah  orang-orang  yang  dapat  diandalkan  untuk  menggalang  massa. Tidak  mengherankan  bila  dengan  semua  jaringan  dan  dukungan  yang  didapat  dari  mereka, Kiai leluasa bergerak dalam partai politik dari dulu hingga sekarang.
Kalangan  yang  termasuk  sebagai  pengikut  Kiai  adalah  santri.  Bagi  seorang  santri, Kiai adalah figur sentral sumber untuk mendapatkan ilmu. Dalam proses belajar-mengajar di pondok pesantren, posisi Kiai amat sentralistik sehingga santri memahami teks sebagaimana Kiai memahaminya. Bahkan dalam hal tertentu, Kiai tidak hanya bertindak sebagai guru, kia juga  adalah  orang  tua  bahkan  Kiai  lebih  tinggi  kedudukannya  disbanding  orang  tua,  hal  ini tidak  mengherankan  karena  Kiai  seringkali  membiayai  kelangsungan  hidup  santri  melalui dana pribadinya. Itu lah sebabnya, hubungan anatar santri dan Kiai bisa berlangsung seumur hidup atau bahkan dalam 7 turunan. ( Iik Arifin : 1990 )

## Struktur Dan Pola Kekuasaan Kiai dalam Lingkungan Pesantren
Di  tengah  perkembangan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  dapat  dijumpai beberapa gelar sebutan yang diperuntukan bagi ulama (Kiai), misalnya di daerah Jawa Barat (Sunda)  orang  menyebutnya ajengan ,  di  daerah  Aceh  dikenal  dengan  ‘ Teungku ’,  di  daerah Sumatera  Barat  biasa  disebur ‘Buya’ ,  di  Makasar  biasa  disebut  ‘ Tofranrita’ ,  di  daerah Madura  disebut ‘Nun’ atau ‘Bendara’ yang  biasa  disingkat ‘ra’ ,  di  Lombok  dan  sekitarnya biasa dipanggil ‘ Tuan Guru’ . Khususnya di Jawa sebutan Kiai biasa disamakan dengan sunan ataupun ‘ susuhan.
Dari sudut fungsinya, Kiai pada masyarakat Jawa terbagi kedalam dua kategori, yaitu: pertama , kelompok Kiai yang berada pada jalur dakwah dan pendidikan ( al- dakwah wa al- tarbiyah ).  Kelompok  ini  biasanya  disebut  Kiai  pesantren  atau  ulama  pondok  pesantren, dengan  tugas  utamanya  sebagai  guru  dan  pengajar  sekaligus mubaliq  (penyiar )  agama. Kedua ,  Kiai  yang  menduduki  suatu  jabatan  dalam  pemerintah  yang  biasa  disebut  sebagai penghulu , yaitu mereka yang aktivitas sosial keagamaannya sebagai pelaksana dalam bidang kehakiman yang menyangkut hukum (syariat) Islam.
Intensitas  Kiai  memperlihatkan  peran  yang otoriter disebabkan  karena  Kiai  adalah sang  perintis,  pendiri,  pengelola,  pengasuh,  pemimpin  dan  bahkan  juga  pemilik  tunggal pesantren. Keberadaan  Kiai  dalam pesantren sangat sentral sekali, dan  pada tingkat tertentu kemajuan  dan  perkembangan  pesantren  tergantung  pada  Kiai.  Dengan  demikian,  kemajuan dan  kemunduran  pondok  pesantren  benar-benar  terletak  pada  kemampuan  Kiai  dalam mengatur operasionalisasi dan pelaksanaan proses belajar mengajar di pesantren, sebab Kiai merupakan penguasa baik dalam pengertian fisik maupun non fisik yang bertanggung jawab atas kemajuan pesantren. Dalam konteks ini, kepemimpin Kiai yang kharismatik di kalangan pondok  pesantren  didasarkan  pada  kualitas ‘luar  biasa’ .  Kata  luar  biasa  dalam  hal  ini merupakan pengertian yang sangat teologis karena untuk mengidentifikasi daya tarik pribadi yang melekat pada diri seorang kyai diasumsikan bahwa ia memperoleh kekuatan tersendiri dari Sang Maha Pencipta.
Kedudukan  Kiai  di  pondok  pesantren  adalah  sebagai  pemimpin  tunggal,  memiliki otoritas  tinggi  dalam  menyebarkan  dan  mengajarkan  pengetahuan  agama  Islam.Tidak  ada figur  lain  yang  dapat  menandingi  kekuasaan  Kiai  kecuali  figur  Kiai  yang  lebih  tinggi kharismanya.  Kyai  mempunyai  posisi  yang  absolut,  menentukan  corak  kepemimpinan  dan perkembangan pondok pesantren. Dalam konteks komunitas kyai, mereka yang yunior (Kiai muda ) harus menghormati Kiai  yang tua ( senior). Dalam tradisi pesantren , status  Kiai juga sering  kali  dilihat  dari  faktor  keturunan  Kiai  yang  memiliki  kharisma  besar  kelak keturunannya  menduduki  status  sosial  yang  sama  dengan  dirinya.  Namun  demikian,  di  sisi lain adanya keikhlasan yang muncul dari seorang Kiai membawa efek munculnya pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang selalu disegani dan tetap menarik tanpa dipengaruhi oleh  waktu  yang  berkembang  dan  lingkungan  yang  mengitarinya.  Dalam  kondisinya  yang lebih maju, kedudukan Kiai dalam pondok pesantren tetap sebagai tokoh utamanya. Sebagai pemimpin, Kiai adalah pemilik dan guru utama dan secara tidak berlebihan Kiai adalah ”raja”
dalam  pesantren.  Lebih  jauh  pengaruh  Kiai  tidak  hanya  di  lingkungan  pesantrennya  tetapi juga menyebar ke berbagai pelosok wilayah di luar pesantrennya.
Kuatnya pengaruh dari Kiai tentunya tidak lepas dari pola jaringan yang terbentuk di kalangan  Kiai.  Mengacu  pada  hasil  penelitian  Proyek  Pengembangan  Penelitian  pada Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Direktorat  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Departemen Agama  Republik  Indonesia  menyebutkan  paling  tidak  ada  5  pola  jaringan  yang dikembangkan Kiai, yaitu:
1. Jaringan genealogis yang terbentuk melalui hubungan darah atau kekerabatan antara Kiai  yang  satu  dengan  Kiai  lainnya.  Bahkan  tidak  jarang  sang  Kiai  mengambil menantu dari salah satu santrinya yang memiliki prestasi gemilang di pondok yang ia pimpin.
2. Jaringan  ideologis yang  terbentuk  karena  adanya  persamaan  kepentingan  ideologis, baik yang bersifat pemahaman keagamaan (biasanya kalangan NU) maupun ideologi politik seperti PKB, PPP, PKU, PNU, dan sejenisnya.
3. Jaringan intelektual yang terbentuk melalui proses pembelajaran baik formal maupun nonformal antara guru (Kiai) dengan murid (santri)
4. Jaringan  teologis .  Jaringan  ini  terbentuk  melalui  kesamaan  paham  teologi  yang diyakini  dan  dianut  oleh  para  Kiai,  yang  pada  umumnya  di  Jawa  menyakini  dan mengamalkan  ajaran Asy’ariyah dan Maturudiya h  atau  yang  lebih  populer  dengan ‘ Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah’.
5. Jaringan  spiritual yang  terbentuk  terutama  melalui  organisasi  tarekat.  Di  Indonesia (khususnya Jawa) pada umumnya menganut tareqat Naqsabandiyah.

## Model-Model  Keterlibatan Kiai dalam Kehidupan Politik
Beberapa  model  keterlibatan  Kiai  dalam  politik  dapat  dilihat  melalui  seberapa  aktif Kiai  bermain  di  ranah  politik. Pertama ,  terlibat  secara  langsung  sebagai  praktisi  dan  aktor politik  yang  terjun  sebagai  pengurus  dan  aktivis  partai  politik  tertentu.  Terkadang  Kiai  dan keluarganya  atau  ustadz  senior  yang  memiliki  hubungan  dengan  Kiai  yang  terlibat  secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar kepada elit pesantren untuk mencapai jabatan poilitik yang lebih baik. Posisi ini diharapkan dapat memberikan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren. Karena jabatan-jabatan politik  turut  menentukan  kebijakan  dan  program-program  pembangunan.  Kasus  terjun
langsung dalam politik ini sebagaimana diperlihatkan oleh Nyai  Ida Zainal di Pesantren Al- munawwir  Krapyak  yang  menjadi  salah  satu  calon  dalam  pemilihan  legislatif.  Istri  dari pemimpin  Pesantren  Al-munawwir  yaitu  Kiai  Zainal  Abidin  tersebut  menjadikan  sang  Kiai menjadi terlibat langsung dalam kegiatan politik.
Kedua, sebagai  kekuatan  pendukung  partai  politik  tertentu  dengan  cara  memberikan dukungan  dibalik  layar.  Kiai  menginisiasi  berbagai  kegitan  keagamaan  yang  dimanfaatkan oleh  partai  politik  untuk  mensosialisasikan  visi  politiknya.  Pada  banyak  kasus,  Kiai memberikan  persetujuan  ketika  pesantren  dijadikan  arena  politik  misalnya  di  wilayah  kerja Kiai (baca : pesantren) digelar even-event keagamaan yang disponsori oleh kekuatan politik tertentu  yang  melibatkan  masa  umat  Islam  dalam  jumlah  yang  banyak.  Hal  ini  misalnya tercermin  pada  penyelenggaraan  pertemuan  Kiai  yang  dilaksanakan  di  sebuah  hotel berbintang di Yogyakarta. Kegiatan bertajuk silaturrahmi itu ternyata disponsori oleh Politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang juga menantu Kiai Attabiq Ali Maksum, Pimpinan Yayasan Ali Maksum Krapyak.
Ketiga ,  sebagai  legitimasi  politik  yang  sering  dimanifestasikan  dalam  bentuk  restu politik  pada  partai  atau  tokoh  politik  tertentu  yang  tidak  berasal  dari  lingkungan  pesantren. Hal  seperti  ini  bagi  banyak  praktisi  politik  dianggap  penting.  Sebab  dalam  sistem  politik Indonesia  yang  ideologis  dan  tradisonal,  legitimasi  keagamaan  merupakan  sesuatu  yang sangat  dibutuhkan. Dan citra sebagai  seorang muslim  yang baik,  sholeh,  serta dekat  dengan ulama  turut  menentukan  elektibilitas  seorang  praktisi  politik  di  hadapan  pemilih  muslim. Berkaitan dengan itu, Kiai menjadi tujuan kunjungan politisi, calon anggota legislatif, capres, atau  komunitas  partai  politik  tertentu  yang  sedang  berkompetisi.  Hal  ini  dilakukan  sebagai proyek pemolesaan citra diri sebagai seorang muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama  atau  pesantren.  Sebagai  contoh  pada  pemilu  Presiden  Tahun  2004  semua  calon presiden  tercatat  pernah  berkunjung  ke  pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  untuk  meminta restu dan doa dari Kiai di Pesantren Krapyak. Bahkan, Megawati yang saat itu sedang diterpa kontroversi kepemimpinan politik perempuan, juga mengunjungi Kiai dan pesantren dan hal ini  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  tim  suksesnya  untuk  membuktikan  bahwa  tidak  semua Kiai  NU  menolak  calon  presiden  perempuan.  Demikian  halnya  pada  pemilu  presiden  2009, meskipun hanya Nyonya Mufida Yusuf Kalla, istri dari Capres Jusuf Kalla yang berkunjung ke Krapyak, namun di Televisi diperlihatkan safari politik dari Capres yang berkunjung atau
sowan ke Kiai di pesantren lainnya di Pulau Jawa. Semuanya seakan berlomba paling cepat untuk mengunjungi dan mendapat restu dari Kiai.
Fakta  di  lapangan,  kegagalan  Nyai  Ida  Zainal  dalam  pertarungan  menjadi  Anggota DPRD  Propinsi  Yogyakarta  melalui  Partai  Kebangkitan  Nasional  Ulama  (PKNU) menggambarkan  bahwa  sikap  maupun  dukungan  politik  Kiai  pada  sebuah  partai  politik tertentu,  tidak  selalu  paralel  dengan  dukungan  masyarakat.  Dan  secara  luas,  legitimasi  Kiai sebagai  sumber  moralitas  politik  menjadi  tidak  terlalu  dihiraukan  oleh  masyarakat.  Hal  ini misalnya  dapat  dicermati  pada  pernyataan  Kepala  Dukuh  Krapyak  Kulon,  Bapak  Hunain bahwa masyarakat  saat  ini  tidak lagi menjadikan sikap politik  Kiai sebagai  pedoman dalam memilih partai politik. Sebab para Kiai dinilai terlalu sibuk dengan aktifitas politiknya sendiri yang sering tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

## Memahami Motif Politik Kiai
Proses-proses  politik  yang  dilakukan  oleh  Kiai  dalam  politik  didorong  oleh  motif politik yang beragam. Motif yang dimaksud didorong oleh kekuatan yang yang dimiliki oleh Kiai  untuk  terlibat  dalam  politik,  baik  yang  disadari  maupun  tidak  disadari  untuk  mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu untuk menjelaskan motif keterlibatan Kiai dalam politik juga bukan  sesuatu  yang  mudah.  Di  sini  kita  memasuki  ranah  perdebatan  yang  sensitif  yakni berusaha menjelaskan berbagai  alasan  yang mendorong  Kiai terlibat  dalam  politik. Satu  hal yang sering kali tidak mau diakui oleh Kiai. Dibutuhkan suatu analisis yang lebih dalam dan cermat,  karena  keterlibatan  Kiai  dalam  politik  dipengaruhi  berbagai  faktor  yang  saling terkait,  baik  yang  berasal  dari  kondisi-kondisi  internal  maupun  tekanan  eksternal. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi, maka setidaknya terdapat tiga motif atau alasan mengapa Kiai terlibat dalam politik.

## a. Doktrin Teologis
Sebagai elit agama Islam yang memiliki basis keagamaan yang kuat dan mengajarkan ilmu-ilmu  keislaman,  maka  basis  argumentasi  politik  Kiai  jelas  bersandar  pada  pemahaman keagamaan yang kuat. Pemahaman tersebut disarikan dari penjelasan Al-Qur’an dan Sunnah serta  paparan  ulama-ulama  terdahulu  yang  dijelaskan  dalam  berbagai  kitab  klasik  (kitab kuning)  yang  sering  dikaji  dan  sangat  dipahami  oleh  Kiai.  Umumnya  Kiai  memandang bahwa  politik  merupakan  bagian  dari  pelaksaanaan  ajaran  Islam.  Bernegara  mempunyai
koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian negara sesuai dengan  Ijma  ulama  adalah  hukumnya fardhu  kifayah .  Pandangan  ini  sejalan  dengan  kaidah Fiqh  yang  menyatakan man  la  yatimmuh  al  wajib  illah  bihi,  fahuwa  wajib (jika  sesuatu kewajiban  tidak  dapat  sempurna  kecuali  melalui  alat  atau  sarana,  maka  alat  atau  sarana  itu hukumnya  wajib).  Dalam  logika  ini  bila  menciptakan  dan  memelihara  kemaslahatan  adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, maka  hukum  mendirikan  negara  juga  wajib  (fardu  kifayah).  Dalam  teori  politik  Islam, pemahaman seperti ini lebih dikenal dengan paham akomodasionis yang memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak dapat dilepas-pisahkan (Syamsudin: 1993).
Konsekuensi  dari  berbagai  pendapat  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa mengelola negara dengan sebaik-baiknya sama hukumnya dengan mendirikan negara. Karena itu,  ketika  negara  telah  didirikan  tetapi  hanya  menimbulkan mudharat, justru  akan bertentangan  dengan  tujuan  awal  dibentuknya  negara  dalam  Islam  yakni  membentuk masyarakat  sejahtera  di  bawah  ampunan  Allah  SWT,  berpolitik  merupakan  salah  satu kewajiban kifayah umat Islam untuk menegakkan nilai-nilai dan ajaran Islam.

## b. Mobilitas Struktural dan Kontekstualisasi Kiai
Politik  adalah  suatu  praktek  tentang  usaha  untuk  meraih  kekuasaan  politik.  Sebab menguasai  kekuasaan  politik  memberi  ruang  kepada  kekuatan-kekuatan  politik  untuk merealisasikan  visi,  misi  dan  program-program  politik  yang  akan  dilaksanakan.  Inilah kenyataan  dalam  kehidupan  politik  sejak  demokrasi  dicanangkan  pertama  kali  dalam bentuknya yang paling sederhana. Kiai tentu menyadari fakta ini, sehingga keterlibatan Kiai dalam  politik  harus  diletakkan  dalam  konteks  mobilitas  structural  untuk  memperjuangkan berbagai nilai, doktrin, semangat, aspirasi, dan kepentingan yang dianut oleh Kiai.
Keberhasilan  meraih  jabatan  publik  yang  penting  sebagai  Presiden,  Anggota  DPR, Gubernur, Bupati atau Walikota diyakini mampu membuka ruang partisipasi bagi Kiai untuk berbuat  lebih  banyak.  Justru  bagi  sebagai  Kiai,  ungkapan  sebagian  kalangan  bahwa  Kiai hanya  layak  bermain  di  wilayah  kultural  yang  sekedar  melakukan  tugas-tugas kemasyarakatan merupakan pernyataan yang keliru dan ahistoris dan harus dicurigai. Hal ini misalnya  diungkap  oleh  Kiai  Miftahul  Akhyar,  seorang  Kiai  dari  Jawa  Timur  dalam tulisannya di Republika, ia menyatakan :
“Umat Islam, khususnya NU harus pandai menyaring pernyataan yang tampak manis tetapi  sebenarnya  akan  memberangus  agar  NU  dan  Islam  diluar  pemerintahan  dan dikuasai  orang  Islam  tetapi  tidak  mengerti  kemauan  dan  kebutuhan  Islam.  Justru pernyataan agar Kiai dan NU jangan terlibat politik merupakan usaha dari kelompok sekuler untuk melemahkan Islam”
Secara  lebih  luas  keterlibatan  Kiai  dalam  politik  juga  dapat  dilihat  sebagai  upaya untuk  memperluas  peran  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  selama  ini.  Sebab  selama  beberapa dasawarsa  –dibawah  tekanan  Orde  Baru-  Kiai  hanya  diperlakukan  sebagai invisible  actor yang  berada  di  luar  struktur  kekuasaan  politik.  Padahal  Kiai  dengan  jaringan  dan  sumber daya  yang  dimiliki  menyimpan  potensi  dan  pengaruh  politik  yang  besar.  Selama  ini  Kiai hanya  dijadikan  sebagai  objek  politik  semata,  ia  sekedar  alat  politik  bagi  sebagian  Partai Politik yang bisa digerakkan pada momentum pemilu. Namun setelah proses politik itu usai, Kiai  dan  pesantren  sering  dilupakan  dari  hingar  bingar  politik.  Para  Kiai  menyadari  hal tersebut dan mulai melakuan konsolidasi politik secara sistematis. Para Kiai yang tergabung dalam  komunitas  NU  yang  mendeklarasikan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang menandai momentum politik baru untuk memperluas wilayah dakwah, dari ranah kultural ke ranah struktural.
Politik  menjadi  sarana  yang  digunakan  Kiai  untuk  unjuk  peran  maupun kontekstualisasi  diri.  Fenomena  ini  bisa  dilihat  sebagai  bentuk  respon  politik  terhadap dinamika eksternal. Apalagi sistem politik pasca reformasi membuka ruang politik yang lebih luas  kepada  kalangan  Islam  seperti  Kiai  untuk  terlibat  dalam  usaha-usaha  politik menyelesaikan  beragam  masalah  kebangsaan.  Maka  keterlibatan  dalam  politik,  bagi  Kiai adalah panggilan sejarah untuk  berbuat  bagi  kemajuan bangsa. Bila sebelumnya  Kiai hanya diposisikan  hanya  untuk  bermain  di  bidang  kultural  maka  tiba  saatnya  bagi  Kiai  untuk melakukan kerja-kerja politik untuk kebaikan kehidupan berbangsa. Menurut Ahmad Patoni (2007),  usaha  para  Kiai  dan  kalangan  NU  untuk  mendirikan  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB)  membuktikan  bahwa  Kiai  mampu  melihat  efektifitas  perjuangan  moral  pada  level kekuasaan, hanya bisa diwujudkan melalui jalan politik. Melalui partai politik, Kiai meyakini mampu  melakukan  manuver  taktis  dalam  mewujudkan  kebijakan  publik  yang  memihak kepada  kepentingan  masyarakat.  Selain  pertimbangan  tersebut  politik  Kiai  juga  memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yaitu memberikan benteng moralitas pada sebuah kehidupan politik  yang  sehat  dan  bermoral.  Sebab  perilaku  para  politikus  diyakini  sudah  banyak  yang menyimpang  dari  koridor  moralitas-keberagamaan.  Demi  mencapai  tujuan  dan  ambisi politiknya  mereka  rela  melakukan  apapun.  Kehadiran  Kiai  diharapkan  dapat  memberikan
sandaran dan perspektif moralitas, sehingga politik akan berjalan sesuai dengan rel kebenaran dan berdasarkan kepada landasan yang benar.
Selain soal mobilitas struktural dan kontekstualisasi diri yang perlu diwujudkan sesuai semangat  zaman,  Kiai  sebagai  elit  agama  pada  dasarnya  juga  didesak  oleh  kekuatan  politik eksternal  untuk  terlibat.  Fenomena  ini  misalnya  dapat  kita  saksikan  pada  Pemilu  Presiden 2004,  dimana  PDIP  perjuangan  yang  mencalonkan  Megawati  ingin  menguasasi  massa pesantren dengan menduetkan Ketua PDIP Megawati dengan Ketua PBNU Hasyim Muzadi. Pencalonan  Hasyim  Muzadi  diharapkan  dapat  mewakili  aspirasi  umat  Islam  khususnya  NU sekaligus  mendorong  dukungan  politik  dari  kalangan  Islam  yang  diakui  jumlahnya  sangat besar. Meskipun eksperimen politik ini tidak berhasil memenangkan pemilu, namun kasus ini menunjukkan  bahwa  alasan  keterlibatan  pesantren  dalam  politik  juga  karena  desakan eksternal  yang  kuat.  Apalagi  bila  desakan  tersebut  juga  dibarengi  dengan  tawaran-tawaran ekonomi untuk kepentingan pembangunan pesantren.

## c. Kepentingan Pragmatis-Ekonomi.
Liberalisasi  dan  kapitalisasi  dunia  pendidikan  yang  semakin  masif  di  Indonesia akhirakhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai  lembaga pendidikan tradisional  yang  dikelola  secara  swadaya  oleh  Kiai  dan  masyarakat.  Biaya  operasional pendidikan  yang  semakin  tinggi  berdampak  langsung  pada  kondisi  finansial  pesantren. Dengan  manajemen  keuangan  yang  sangat  sederhana,  pesantren  harus  memperhatikan kemampuan  pendanaan  yang  dimiliki.  Dalam  sejarah  perkembangan  pesantren,  beberapa pesantren ‘terpaksa’ gulung tikar karena ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi biaya operasional  pendidikan  yang  dijalankan.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  iuran  santri  dan infak  donatur  yang  tidak  tetap,  merupakan  persoalan  yang  membutuhkan  solusi  yang  tepat (Irwan Abdullah : 2008).
Situasi  ini  sering  mendorong  para  Kiai  dan  pengelola  pesantren  untuk  memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memeroleh bantuan yang bisa digunakan untuk pembangunan  pesantren.  Di  beberapa  tempat  pengelola  pesantren  berhasil  memperoleh bantuan  keuangan  secara  reguler  dari  pemerintah  daerah  atau  pihak  Kementerian  Agama. Bahkan  sebagian  mendapat  bantuan  fisik  berupa  pembangunan  infrastruktur  pesantren. Bantuan-bantuan  itu  biasanya  tidak  gratis,  karena  pihak  pemberi  bantuan  menuntut  hal-hal tertentu.
Selain menempuh cara tersebut, tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan  diri  dalam  politik  kekuasaan  yang  dianggap  cara  yang  cepat  dan  efektif  untuk membangun  jaringan  donasi  baru.  Dengan  pengaruh  sosial  dan  politik  yang  kuat  di masyarakat,  pesantren  dapat  melakukan bargaining  politik dengan  para  politisi  yang memerlukan dukungan politik pesantren, dari sekedar dukungan moril dan pembentukan citra hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres atau pilkada. Meskipun secara terbuka pihak  pengelola  pesantren  sering  membantah  melakukan bargaining politic dengan kompensasi ekonomi, namun fakta tentang bantuan  yang diterima juga diakui. Di Pesantren Al-Munawwir  misalnya,  donasi  dari  kelompok  politik  banyak  diterima  pada  era kepemimpinan KH. Ali Maksum yang juga seorang politisi NU. Demikian pula halnya pada kemimpinan  KH.  Zainal  Abdidin  Munawwir  saat  ini,  pesantren  juga  menerima  bantuan, meskipun diakui tidak terlalu banyak.

## Implikasi Politik Kiai : dari Pragmatisme Politik Menuju Resistensi Sosial.
Pro dan kontra yang mengiringi keterlibatan Kiai dalam politik praktis pada dasarnya merupakan  wujud  ekspektasi  umat  terhadap  posisi  Kiai  yang  sangat  terhormat.  Sejak  lama, umat  Islam  di  Indonesia  menempatkan  Kiai  sebagai  sumber  rujukan  moralitas  keagamaan. Para  Kiai  adalah  panutan  umat  yang  fatwa  serta  nasihatnya  menjadi  pegangan  masyarakat dalam  kehidupan.  Bahkan  menurut  Zamakhsyari  Dhofier  sebagaimana  dikutip  Koirudin (2005;  144),  peran  Kiai  merupakan  faktor  determinan  kebijakan  sosial,  dan  pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut keberhasilan kehidupan masyarakat.
Persoalan  mengemuka  ketika  Kiai  yang  merupakan  reverensi  nilai-nilai  keagamaan itu tertarik kedalam dunia politik praktis dengan berbagai alasan yang diyakininya. Di sinilah sebagian orang menilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap peran sosial yang selama ini dimainkan  Kiai.  Apalagi  keterlibatan  Kiai  dalam  politik  sering  disertai  aktivitas  partisan sesuai  tuntutan  kepentingan  politik  yang  terkadang  tidak  sejalan  dengan  logika  masyarakat umum.  Di  sini,  Kiai  tidak  dapat  mempertahankan  legitimasi  keaagamaanya  karena masyarakat  telah  meragukan  otoritas  dan  ketulusan  yang  dimiliki.  Yakni  apakah  pesantren sedang  berbicara  atas  dasar  kepentingan  agama  dan  kepentingan  umat  atau  atas  dasar kepentingan partai politik atau politisi yang didukung pesantren.
Berbagai  fenomena  politik  yang  berkaitan  dengan  dukung  mendukung  politik  oleh Kiai, menunjukkan bahwa aktivitas poltik Kiai ternyata memiliki implikasi yang sangat luas.
Analisis terhadap hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentang hubungan agama  dan  negara  di  Indonesia,  hingga  dampak-dampak  material  yang  mungkin  diperoleh oleh  Kiai  sehingga  memperkuat  kesimpulan  tentang  praktik  prakmatis  transaksional  oleh Kiai.  Dengan  demikian  Kiai  terlibat  politik  bukanlah  sebuah  frase  yang  sederhana,  tetapi memiliki implikasi yang luas dan mesti dianalisis secara hati-hati.

## a. Delegitimasi Terhadap Peran Kiai
Banyak  pesantren  yang  mengalami  penurunan  kualitas  karena  Kiai  atau  pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Dalam konteks penentangan atau penolakan ini, anjuran atau fatwa untuk memilih  sebuah partai  politik tertentu  juga sering membuat umat terpecah dalam politik dukung mendukung yang tidak kondusif. Perpecahan suara yangsering diiringi dengan  konflik-konflik  sosial,  membuktikan  bahwa  aktivitas  politik  praktis  yang  dilakoni Kiai lebih banyak menimbulkan mudharat.
Sementara  itu,  independensi  Kiai  yang  selama  ini  menjadi  rujukan  utama  dalam menjaga nilai-nilai dan moralitas masyarakat akan semakin sulit ditegakkan. Bahkan banyak Kiai  yang  masuk  dalam  lingkaran  kekuasaan  politik,  secara  sadar  tunduk  pada  keputusan- keputusan politik. Mereka harus turut menjalankan berbagai program dan

## b. Menguatnya Politik Pragmatisme-transaksional
Implikasi lain dari keterlibatan Kiai dalam politik juga terlihat pada perubahan sarana fisik  pesantren.  Hal  ini  membenarkan  penjelasan  teori  ekonomi  politik deterministic yang memandang  bahwa  interaksi-interaksi  politik  selalu  bermotif  ekonomi  (Stanyland,  2005:9). Kiai  menjadikan  pengaruh  dan  legitimasi  sosial  keagamaan  yang  dimiliki  sebagai  bahan tawar  menawar  dengan  kelompok  politik  ( interest  group) .  Bantuan-bantuan  material kerapkali  kali  datang  ke  pesantren  sebagai  buah  dari  konsensus  politik  yang  dilakukan  itu. Hal ini memunculkan rumor tentang politik uang yang sering diplesetkan menjadi hight cost politics .
Transaksi  uang  dengan  suara  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Transasksi  langsung  mengandung  pengertian,  transaksi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan langsung dengan memberikan uang dengan janji suara  yang  akan  disalurkan  melalui  pesantren.  Sedangkan  transaksi  tidak  langsung  dapat
berupa  benda  atau  apa  saja  yang  dapat  dipertukarkan  dengan  kepentingan  Kiai,  maupun “pembangunan  pesantren”.  Alhasil  posisi  politik  pesantren  menjadi  sangat  pragmatis  dan transaksional. Suatu praktik politik yang sangat tidak sehat dalam pembangunan demokrasi.
Pada pemilu 1999 dan Pemilu 2004, hampir semua pesantren NU termasuk Pesantren Al-Munawwir  Krapyak  mendukung  penuh  Partai  Kebangkitan  Bangsa.  Dukungan  tersebut mendatangkan banyak bantuan material. Pembangunan gedung pendidikan pesantren setinggi dua lantai  yang menelan biaya miliran rupiah itu, diakui sebagian atas urungan Alwi Sihab, Ketua  PKB  1999-2004.  Ketua  PKB  dan  Menkokesra  di  paroh  pertama  kabinet  Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menfasilitasi berbagai bantuan yang berasal dari para donatur di  Timur  Tengah.  Disini  terjadi  perkawinan  kepentingan,  antara  kelompok  kepentingan ( interest  group )  seperti  partai  politik  dengan  kepentingan  Kiai  dan  pesantren  sebagai kelompok  sasaran  ( target  group ).  Adanya  perkawinan  kepentingan  tersebut  menurut Koirudin  (2005:105)  memunculkan  konsekuensi  logis  terjadinya  pertukaran,  lazimnya  di pasar menggunakan uang sebagai alat transasksinya dan sebagai target group maka Kiai tidak mau  lagi  dibodohi interest group yang  biasanya  memerlukan  pesantren  pada  momentum politik pemilu atau pilkada semata, dan setelah pemilu berakhir langsung dilupakan.
Politik kompensasi ekonomi ini menarik untuk diamati karena di satu sisi bermanfaat untuk melanjutkan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pesantren, yang juga berarti menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi kepentingan keuangan pesantren. Tetapi pada sisi  yang  lain  menyeret  pesantren  pada  pusaran  politik  pragmatis-transasional  yang  tidak sehat dan membahayakan, karena selalu mengkondisikan politik dengan uang. Terjadilah apa yang  disebut  “kapitalisasi  pesantren”  dalam  transaki-transaksi  politik  dewasa  ini.  Suatu  hal yang sangat menghawatirkan, sebab akan merusak integritas moral, legitimasi dan eksisitensi pesantren  itu  sendiri.  Serta  secara  luas  akan  melemahkan  posisi  pesantren  sebagai  kekuatan civil society yang diharapkan mampu berhadapan vis a vis dengan kekuasaan.

## c. Resistensi Masyarakat Terhadap Kiai
Secara tradisional masyarakat memandang Kiai sebagai sumber legitimasi moral. Kiai adalah  panutan  dan  pembimbing  umat  dan  sebagai  sumber  moral  dan  panutan  umat  maka Kiai  diharapkan  mampu  menjadi  teladan  dalam  mempraktekkan  Islam  ke  dalam  perilaku sehari-hari.  Oleh  karena  itu  Kiai  harus  menjaga  diri  dari  hal-hal  yang  bisa  merusak kewibawaan  dan  integritas,  semisal  keterlibatan  Kiai  dalam  politik  praktis.  Memang  tidak
selamanya politik praktis sebagai “barang kotor”, akan tetapi pemahaman masyarakat umum telah  menempatkan  politik  sebagai  media  persaingan  perebutan  kekuasaan.  Para  Kiai misalnya  akan  menerima  imbas  dari  persepsi  umum  ini.  Konsekuensinya,  predikat uswah hasanah Kiai tentu akan tercerabut legitimasi sosialnya. Petuah, nasihat maupun fatwa-fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Kiai  akan  dibaca  dalam  konteks  politik.  Sejauh  ini  ada  beberapa bentuk resistensi masyarakat terhadap keterlibatan politik Kiai. Pertama , masyarakat menilai Kiai  yang terlalu politis akan tercerabut dari fungsi-fungsinya sebagai panutan ajaran  Islam. Dapat dilihat dari keengganan orang tua yang kritis menolak memasukkan anaknya ke dalam pesantren yang terlalu terlibat politik (Patoni, 2007).
Kedua ,  resistensi  yang  paling  nyata  tentu  adalah  pembangkangan  politik  yang dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  tidak  memilih  partai  yang  didukung  secara  khusus  oleh Kiai. Hal ini tentu menarik karena kontradiktif dengan dengan temuan Bolland (1982) bahwa masyarakat muslim tradisioal selalu mendukung sikap politik yang dianut oleh tokoh agama. Mungkin  fenomena  pesantren  dan  politik  yang  terjadi  di  Pesantren  Al-Munawwir  Krapyak dapat  membantu  menjelaskan  bahwa  saat  ini  sudah  terjadi  pergeseran  sikap  politik  pemilih muslim, dari tipologi  ideologis  dan kharismatis ke  sikap politik  yang lebih rasional. Seiring demokratisasi  dan  perkembangan  pendidikan,  masyarakat  semakin  mampu  membedakan sikap  Kiai  sebagai  sikap  keagamaan  yang  patut  dicontoh,  ditaati  dan  disuritauladani.  Serta sikap  Kiai  yang  sebetulnya  adalah  murni  politik  kepentingan  yang  tidak  berkaitan  dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

## Kesimpulan
Kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Kiai di ranah politik yang semakin marak akhir-akhir  ini,  secara  nyata  telah  menimbulkan  berbagai  implikasi  yang  cukup  signifikan. Pertama , bahwa keterlibatan Kiai dalam politik secara nyata telah mendeligitmasi peran Kiai sebagai  otoritas  moral  dan  reverensi  keagamaan.  Banyak  Kiai  yang  pengaruhnya  berkurang karena  Kiai  atau  pimpinan  pesantrennya  lebih  sibuk  berpolitik.  Kondisi  ini  membuat masyarakat  memandang  Kiai  tidak  lagi  objektif  dalam  sikap-sikap  politiknya,  karena cenderung  menguntungkan  kelompok  politik  tertentu  sehingga  terjadi  delegetimasi  peran pesantren. Kedua, Kiai  telah  turut  mengukuhkan  politik  pragmatis-transasional,  karena pesantren  telah  menjadikan  politik  sebagai  ajang  untuk  mempertukarkan  dukungan  politik dengan konpensasi-konpensasi materi yang diterima. Bias politik Kiai ini tentu akan semakin menjauhkan  Kiai  dari  masyarakat.  Setidaknya  hal  ini  mulai  terasa  belakangan  ini,  ketika
masyarakat  mulai  menyoroti  sikap  politik  pesantren  yang  dianggap  hanya  merusak independensi  Kiai  dan  memecah  umat  kedalam  politik  partisan. Ketiga, terjadi  resistensi masyarakat atas sikap politik Kiai. Hal ini secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik yang diambil oleh Kiai. Seiring  demokratisasi  dan  perkembangan  pendidikan,  masyarakat  semakin  mampu membedakan sikap Kiai sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati dan diteladani. Serta  sikap  Kiai  yang  sebetulnya  adalah  murni  politik  kepentingan  yang  tidak  berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.
Disini  terlihat  bahwa  Kiai  perlu hati-hati dalam  menentukan sikap politiknya.  Sebab keterlibatan  politik  Kiai  memiliki  dampak  yang  tidak  sebanding  dengan  manfaat  yang diperoleh. Apalagi bila kesibukan politik telah melalaikan  Kiai maupun pengelola pesantren dari urusan pendidikan di pesantren. Mungkin di masa depan Kiai perlu mempertimbangkan untuk  melakukan  revitalisasi  peran  politik  yang  lebih  sesuai  dengan  semangat  zaman  dan keinginan masyarakat yang sudah semakin rasional. Sebab politik Kiai pada dasarnya bukan politik kekuasaan tetapi politik kerakyatan yang begerak pada ranah kultural.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan,  ddk.  2008. Agama,  Pendidikan  Islam  dan  Tanggung  Jawab  Sosial Pesantren, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM bekerjasama Pustaka Pelajar.
Bolland, BJ. 1982. The Struggle of Islam in Modern Indonesia, The Hague: Martinus Nijhoff.
Efendi, Bachtiar. 1996. Islam dan Negara , Jakarta; Paramadina.
Darban,  Ahmad  Adaby.  1987. Rifa’iyah : Gerakan  Sosial  Keagamaan  di  Pedesaan  Jawa Tengah Tahun 1850 – 1982. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM
Deliarnov. 2003. Ekonomi Politik , Jakarta: Airlangga.
Dhovier,  Zamakhsyari.  1990. Tradisi  Pesantren,  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kiai . Jakarta : LP3S
Geertz, Clifford. 1989. Abangan, Santri,  Priyayi  dalam Masyarakat  Jawa, Jakarta . Pustaka Jaya.
Horikoshi, Hiroko. 1987. Kiai dan Perubahan Sosial, Jakarta : LP3S.
Iqbal,  Muhammad.  2001. Fiqh  Siyasah-Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, Jakarta; Graya Media Pratama.
Khoirudin. 2005. Politik Kiai , Yogyakarta : Averroes Press.
Marsh,  David  dan  Gerry  Stocker  (ed).  2002. Theory  and  Metods  in  Political  Science, New York : Palgraf, MacMillan.
Mansurnoor,  Iik  Arifin.  1990. Islam  in  Indonesian  World.  Ulama  of  Madura .  Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press
Patoni, Ahmad. 2007. Peran Kiai Pesantren dalam Politik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Staniland, Martin. 2003. What is Political Economy? A Study of Social Theory and
Underdevelopment , dalam Deliarnov. 2005. Ekonomi Politik, Jakarta; Airlangga.
Steenbrink, Karel A. 1994. Pesantren, Madrasah, Sekolah , Jakarta : LP3S.
Surbakti, Ramlan. 1984. Perbandingan Sistem Politik, Surabaya : Mecphiso Grafika.
Syamsuddin,  Din.  1993, Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Pemikiran  Politik  Islam ,
Jurnal
Turmudi, Endang. 2004, Kiai dan Perselingkuhan Kekuasaan, Yogyakarta : LKiS.
Yasmadi.  2002. Modernisasi  Pesantren : Kritik  Nurcholish  Madjid  terhadap  Pendidikan Islam Tradisional. Jakarta: Ciputat Press.