## LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN
Nurul Aisyah Rachmawati*, Rizka Ramayanti
Universitas Trilogi *Email: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id (Diterima 25-01-2022; Disetujui 21-02-2022)

## ABSTRAK
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijalankan  oleh  Program  Studi  S1  Akuntansi  Universitas  Trilogi  Jakarta.  Pada  bulan  Desember  2021, Program  Studi  S1  Akuntansi  Universitas  Trilogi  Jakarta  telah  menyelenggarakan  kelas  pendampingan perpajakan secara virtual untuk Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (WP UMKM) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali. Pengetahuan pajak para pelaku UMKM di desa wisata yang berada di  dalam naungan Forum Komunikasi  Desa Wisata Bali masih relatif  terbatas. Oleh sebab  itu, Tim Pengabdian membuat kelas pendampingan perpajakan untuk para pelaku UMKM yang dibagi menjadi tiga topik  literasi  perpajakan:  1)  Kewajiban  dan  hak  WP  UMKM;  2)  Mekanisme  pemajakan  UMKM;  serta  3) Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) WP UMKM. Dengan demikian, para peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan terkini mengenai literasi perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM.
Kata kunci: UMKM, literasi perpajakan, UU HPP

## ABSTRACT
Community  service  is  a  form  of  the  realization  of  the  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  which  is  held Department  of  Accounting,  Universitas  Trilogi  Jakarta.  In  December  2021,  Department  of  Accounting, Universitas Trilogi Jakarta has held a virtual tax assistance class for Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME)  Taxpayers  in  collaboration  with  the Forum  Komunikasi  Desa  Wisata  Bali.  The  tax  knowledge  of MSME  Taxpayers  in  tourist  villages  under  the  auspices  of  Forum  Komunikasi  Desa  Wisata  Bali  is  still limited. Therefore, the  Community Service Team created the tax assistance classes  for  MSMEs  which was divided into three tax literacy topics: 1) The obligations and rights of MSME taxpayers; 2) MSME taxation mechanism; and 3) Income tax planning for MSME taxpayers. Thus, participants will get a comprehensive and up-to-date understanding of tax literacy for MSME taxpayers.
Keywords: SME, Tax Literacy, UU HPP

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  melakukan  reformasi  perpajakan  dengan disahkannya  undang-undang  perpajakan  yang  terbaru  pada  tanggal  29  Oktober  2021. Adapun  undang-undang  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang yang baru tersebut telah  mengintegrasikan  beberapa  undang-undang  perpajakan  sebelumnya,  yaitu  Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan  (UU  KUP);  Undang-Undang  Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (UU  PPN).  Selain  itu,  terdapat  sejumlah  perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022.
Mengingat  sistem  pemajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah self-assessment systems, maka  setiap  WP  harus  meng- update pengetahuannya  agar  dapat

## Literasi Perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan
menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk  WP  UMKM.  Dengan  demikian,  WP  UMKM  dapat mendaftar,  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan  pajaknya  dengan tepat.
Apabila  WP  UMKM  menyelenggarakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  tepat, penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak  dapat  dioptimalkan.  Mengingat  jumlah  pelaku UMKM  di  Indonesia  berdasarkan  data  terakhir  yang  dipublikasikan  oleh  Kementerian Koperasi  dan  UKM  (2019)  cukup  berkembang.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  seharusnya keberadaan UMKM ini dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, faktanya  tidak  demikian.  Tidak  optimalnya  penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran pajak para pelaku UMKM. Hingga akhirnya,  hal  tersebut  akan  berimbas  pada  rendahnya  kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binekas, 2018; Maghriby & Ramdani, 2020; Putra, 2020; Maulinda & Lasmana, 2015; Rachmawati & Ramayanti, 2016).
Salah  satu  bentuk  kontribusi  Tim  Pengabdian  Program  Studi  S1  Akuntansi Universitas  Trilogi  Jakarta  menyelenggarakan  kelas  pendampingan  untuk  memberikan edukasi  terkait  literasi  perpajakan  secara  virtual  untuk  WP  UMKM  dan  desa  wisata bekerjasama  dengan  Forum  Komunikasi  Desa  Wisata  Bali.  Tujuan  diselenggarakan kegiatan  ini  adalah  untuk  mengatasi  permasalahan  perpajakan  yang  seringkali  dihadapi oleh  pelaku  UMKM.  Selain  itu,  kegiatan  ini  juga  bertujuan  untuk  melakukan  sosialisasi perpajakan  mengenai  UU  HPP.  Kelas  pendampingan  perpajakan  dinilai  cukup  efektif untuk  meningkatkan  pengetahuan  pajak  pelaku  UMKM  (Firmansyah,  Arham,  Nor,  & Simanjuntak, 2019).
Bali  merupakan  daerah  yang  memiliki  keindahan  alam  yang  luar  biasa  sehingga menjadi  salah  satu  destinasi  wisata  baik  bagi  wisatawan  asing  maupun  domestik. Berkembangnya  sektor  wisata  di  Bali,  baik  di  pusat  kota  maupun  pedesaan,  mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal itu, pelaku UMKM dan desa wisata di Bali pun turut  bertumbuh.  Secara  tidak  langsung  hal  ini  juga  akan  berdampak  pada  pertumbuhan Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Namun  sayangnya,  pertumbuhan  PDB  yang  berasal  dari UMKM tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Selain itu, masih  banyak  pelaku  UMKM  yang  belum  mengetahui  adanya  insentif  perpajakan  yang diberikan  oleh  pemerintah  untuk  UMKM.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan kelas pendampingan literasi perpajakan.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berbentuk  kelas  pendampingan  literasi perpajakan  yang  diselenggarakan  oleh  Tim  Pengabdian  bekerjasama  dengan  Forum Komunikasi  Desa  Wisata  Bali.  Kegiatan  diselenggarakan  pada  bulan  Desember  2021. Target  peserta  yang  disasar  adalah  para  pelaku  UMKM  dan  desa  wisata  yang  berada  di dalam  naungan  Forum  Komunikasi  Desa  Wisata  Bali.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  diselenggarakan  secara  virtual.  Alasannya,  pada  saat  kegiatan  ini diselenggarakan, pandemi COVID-19 masih belum berakhir.
Kelas  pendampingan  perpajakan  dibagi  menjadi  tiga  topik  literasi  perpajakan. Pertama,  kewajiban  dan  hak  WP  UMKM.  Kedua,  mekanisme  pemajakan  UMKM. Terakhir,  perencanaan  PPh  WP  UMKM.  Di  setiap  topik,  peserta  diberikan  kesempatan untuk melakukan konsultasi atas kendala atau persoalan perpajakan yang dihadapi terkait dengan usahanya.
Pada  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tersebut  melibatkan  mahasiswa Program  Studi S1  Akuntansi  Universitas  Trilogi,  yang  salah  satunya  pernah  mengemban tugas sebagai Relawan Pajak. Ketiga mahasiswa turut mendampingi para peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  masa  pandemi  Covid-19,  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tetap  dapat berjalan  dengan  lancar  meskipun  dilakukan  secara  virtual.  Sisi  positifnya,  melalui  kelas pendampingan  virtual,  pelaku  UMKM  dan  desa  wisata  yang  mampu  dijangkau  tidak terbatas  pada  kawasan  Pulau  Bali  saja,  tetapi  juga  pulau-pulau  besar  lainnya  (seperti Sumatera  dan  Jawa).  Jumlah  peserta  dari  ketiga  topik  literasi  perpajakan  yang  berikan adalah 44 pelaku UMKM.
Dari  44  pelaku  UMKM  mayoritas  sudah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).  Namun  pengetahuan  tentang  kewajiban  dan  hak  perpajakannya  relatif  terbatas. Terlebih  lagi  pada  tahun  2022  akan  diberlakukan  undang-undang  perpajakan  yang  baru, yaitu UU HPP. Dengan demikian, kelas pendampingan literasi perpajakan ini tidak hanya memberikan  pemahaman  tentang  kewajiban  dan  hak  WP  UMKM  saja,  melainkan  juga memberikan update tentang  ketentuan  perpajakan  terbaru  yang  terkait  dengan  UMKM. Dengan pemahaman pajak yang baik dan update , para peserta diharapkan dapat memahami konsekuensi perpajakan apa saja yang akan dihadapi ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun konsekuensi yang dimaksud
dapat berupa sanksi administrasi perpajakan. Gambar 1 merupakan  gambar penyampaian materi tentang kewajiban dan hak WP UMKM berbasis UU HPP.

## Gambar 1. Pemberian Materi tentang Kewajiban dan Hak WP UMKM berbasis UU HPP
Selanjutnya  pada  topik  kedua,  Tim  Pengabdian  membahas  tentang  bagaimana mekanisme penghitungan pajak untuk UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 31E. Pada topik ini juga dibahas tentang insentif perpajakan yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  UMKM  khususnya  di  masa  pandemi  COVID-19 berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  82/PMK.03/2021.  Begitu  banyak kemudahan dan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk para pelaku UMKM (Rachmawati  &  Ramayanti,  2016; Rachmawati,  Ramayanti,  Muyassaroh,  &  Opti,  2021). Pemberian  materi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  WP UMKM,  hingga  akhirnya  bermuara  pada  peningkatan  kepatuhan  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Gambar  2  menunjukkan  proses  penyampaian  materi  tentang mekanisme pemajakan WP UMKM.

## Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Mekanisme Pemajakan WP UMKM
Pada  topik  terakhir,  Tim  Pengabdian  menjelaskan  tentang  perencanaan  pajak  bagi WP  UMKM.  Adapun  yang  dimaksud  perencanaan  pajak  di  sini  adalah  upaya  WP  untuk meminimalkan  beban  pajaknya  dengan  memanfaatkan  celah  perpajakan  yang  berlaku. Tujuan  perencanaan  pajak  ini  adalah  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara lengkap,  benar,  dan  tepat  waktu  sehingga  dapat  menghindari  pemborosan  sumber  daya. Ketika  memiliki  pemahaman  pajak  yang  baik,  para  peserta  diharapkan  dapat  melakukan perencanaan  perpajakan  yang  baik.  Dengan  perencanaan  yang  baik,  WP  UMKM setidaknya  dapat  terhindar  dari  “pemborosan”  yang  seharusnya  tidak  perlu  dilakukan akibat  melanggar  atau  lalai  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Pemborosan yang dimaksud dapat berupa pengenaan sanksi administrasi perpajakan, baik berupa denda ataupun  sanksi.  Perencanaan  perpajakan  ini  penting  untuk  diimplementasikan  oleh  WP UMKM  mengingat  keterbatasan  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  pelaku  UMKM,  seperti keterbatasan  sumber  daya  manusia,  pendanaan,  waktu,  dan  lain-lain  (Rachmawati, Ramayanti,  &  Setiawan,  2021;  Farina  &  Opti,  2019).  Gambar  3  menyajikan  proses penyampaian materi tentang perencanaan PPh WP UMKM.

## Gambar 3. Penyampaian Materi tentang Perencanaan PPh WP UMKM
Ketiga topik kelas pendampingan literasi perpajakan mendapatkan umpan balik yang positif dan membangun dari para peserta. Mayoritas peserta (sekitar 52%) menilai bahwa pelaksanaan kegiatan kelas pendampingan literasi perpajakan sudah sangat baik dan dapat menambah  wawasan  peserta  di  bidang  perpajakan.  Selanjutnya,  30%  peserta  meminta diselenggarakan kelas tambahan baik dengan tema perpajakan yang lain atau pendalaman materi  sebelumnya.  Selebihnya  peserta  memberikan  masukan  dan  saran  demi  perbaikan penyelenggaraan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  masa  mendatang,  seperti waktu penyelenggaraan sebaiknya di luar jam kerja agar tidak mengganggu kegiatan usaha para peserta.
Berdasarkan  umpan  balik  di  atas,  Tim  Pengabdian  akan  terus  berupaya menyelenggarakan  kelas  pendampingan  literasi  perpajakan  untuk  pelaku  UMKM  secara kontinyu. Dalam hal ini, Tim Pengabdian akan mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan untuk  UMKM  bekerjasama  dengan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jakarta Selatan  1  sebagai  perwakilan  dari  regulator  pajak.  Dengan  adanya  kelas  pendampingan literasi  perpajakan,  para  peserta  diharapkan  mendapatkan  pemahaman  dan  pengetahuan yang  lebih  baik  dalam  menjalankan  kewajiban  dan  hak  perpajakannya.  Hingga  akhirnya
bermuara  pada  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  perpajakan  WP  UMKM,  serta terhindar dari potensi pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kelas  pendampingan  literasi  perpajakan  merupakan  bentuk  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  para  pelaku  UMKM mengenai  kewajiban  dan  hak  WP  UMKM,  mekanisme  pemajakan  UMKM,  serta perencanaan  PPh  WP  UMKM  berbasis  UU  HPP.  Mengingat  perpajakan  Indonesia menerapkan self-assessment  system, setiap  WP  harus  memenuhi  kewajiban  perpajakan seperti  mendaftar,  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan  pajak sendiri.  Dengan  demikian,  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dikemas  dalam kelas  pendampingan  literasi  perpajakan  semacam  ini  akan  sangat  membantu  para  pelaku UMKM  untuk  melaksanakan  kewajiban  dan  hak  perpajakannya.  Harapannya,  kelas pendampingan  literasi  perpajakan  ini  dapat  menjadi  solusi  atas  permasalahan  perpajakan yang dihadapi oleh peserta selama ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  tak  terhingga penulis  ucapkan  kepada  Forum  Komunikasi  Desa Wisata  Bali,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia, Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi, Tax Center Universitas Trilogi, dan Klinik AKU Universitas Trilogi.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmayanti,  E.,  &  Rahayu,  S.  (2017).  Sosialisasi  Pajak  kepada  Para  Pedagang  untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. Sinar Sang Surya, 1 (1), 91-100.
Farina,  K.,  &  Opti,  S.  (2019).  Kualitas  Laporan  Keuangan  UMKM  di  Wilayah  Jakarta Timur. Kesejahteraan Sosial, 6 (01), 14-23.
Firmansyah,  A.,  Arham,  A.,  Nor,  A.,  &  Simanjuntak,  N.  (2019).  Edukasi  dan Pendampingan  Pelaksanaan  Kewajiban  Perpajakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  pada  UMKM  XYZ. INTERVENSI  KOMUNITAS  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 1 (1), 57-64.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan,
6 (3), 419-428. KemenkopUKM.  (2019). Data  UMKM. Retrieved  from  www.kemenkopukm.go.id: https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DA TA_UMKM_2018-2019.pdf
Maghriby,  B.,  &  Ramdani,  D.  (2020).  Pengaruh  dari  Kesadaran  Diri  Wajib  Pajak  dan Pengetahuan  Perpajakannya  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Entitas  Usaha Kecil (UMKM). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan, 14 (1), 288-300.
Maulinda,  A.,  &  Lasmana,  M.  (2015).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, XXV (1), 44-53. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Putra,  A.  F.  (2020).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM:  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 7 (1), 1-12. Rachmawati,  N.  A.,  &  Ramayanti,  R.  (2016).  Manfaat  Pemberian  Insentif  Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 4 (2), 176-185.
Rachmawati,  N.  A.,  Ramayanti,  R.,  &  Setiawan,  R.  (2021).  Tingkat  Kesadaran  dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. Working Paper .
Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., Muyassaroh, & Opti, S. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan  untuk  Wajib  Pajak  UMKM  Berbasis  SAK  EMKM  Sebagai  Dasar Pelaporan  SPT  Tahunan. Jurnal  Abdimas  BSI:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 4 (2), 199-208.
Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan di Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal Paradigma Ekonomika, 16 (2), 225-234.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4 (2), 288-294.