P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661

## UPAYA HUKUM YANG DIBERIKAN UNTUK RAHIN JIKA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAAN LELANG SYARIAH
(Studi di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Kediri)
David Novan Setyawan, S.H., M.H. 1 ; Rini Astuti, SE,.MM. 2
Universitas Islam Kadiri novan_setyawan@yahoo.com

## ABSTRAK
Gadai  syariah  ( rahn )  merupakan  salah  satu  alternatif  pembiayaan  dengan  bentuk  pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat islam dan terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok  utang  pada  waktu  membayar  utang.  Adapun  yang  patut  menjadi  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini,  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  pelelangan  syariah  terhadap  benda  yang dijaminkan  oleh  rahin,  dan  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pelelangan syariah terhadap benda yang dijaminkan oleh rahin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelelangan syariah terhadap benda yang dijaminkan  oleh  rahin,    dan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor  penghambat. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Kota Kediri.Sedangkan  Jenis  penelitian  ini adalah jenis  penelitian empiris, sedangkan  pendekatan yang  digunakan  untuk  penelitian  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Dalam  hal  metode pengumpulan  data  skunder,  penulis  menjadikan  teknik  inventarisasi  norma  hukum  serta identifikasi sebagai upaya menghimpun data dalam penelitian ini sedangkan untuk data primer dikumpulkan  dengan  cara  wawancara  yang  mendalam  dengan  beberapa  beberapa  pelaku industri nasional.

## Abstract :
Sharia pawning (rahn) is one of the alternative financing with the form of lending money to people who need it based on Islamic sharia principles and avoid the practice of usury or the addition of a certain amount of money or percentage of the principal at the time of repaying debt.  As  for  what  should  be  the  formulation  of  the  problem  in  this  study,  namely  how  to implement sharia auctions on objects guaranteed by rahin, and what are the inhibiting factors in the implementation of sharia auctions for objects guaranteed by rahin. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Islamic auctions on objects guaranteed by  rahin,  and  to  describe  and  analyze  the  inhibiting  factors.  The  location  in  this  study  is located  in  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Syariah  branch  of  Kediri  City.  While  this  type  of research  is  a  type  of  empirical  research,  while  the  approach  used  for  research  is  a sociological  juridical  approach.  In  terms  of  secondary  data  collection  methods,  the  author makes an inventory of legal norms as well as identification techniques as an effort to collect data in this study while for primary data collected by in-depth interviews with several national industry players.
Keywords: Sharia, rahin, collateral auction
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri.
2 Dosen Fakultas Managemen Universitas Islam Kadiri.

## PENDAHULUAN
Kelahiran  dari  lembaga  keuangan syariah,  yang  dalam  hal  ini  bank  syariah, dapat  memberikan  inovasi  baru  bagi masyarakat  didalam  dunia  perbankan 3 .
Adapun  pengertian  dari  bank  syariah menurut  siamat  dahlam  dapat  diartikan sebagai  bank,  yang  dapat  melakukan  dan menjalankan  usaha  perbankannya  dengan didasarkan  atau  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang ada didalam Al Qur’an dan Hadist 4 .
Sedangkan  menurut  sudarsono,  bank syariah  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit  dan  jasa-jasa  perbankan  lainnya  di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang  yang  beroperasi  dengan  berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah 5 .
Bank  syariah  sebagai  bagian  dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan  syariah 6 .  Oleh  karena  itu,  bank syariah  tidak  akan  mungkin  membiayai usaha-usaha  yang  di  dalamnya  terkandung hal-hal  yang  bertentangan  prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan  dengan  perbuatan  mesum/asusila, perjudian,  peredaran  narkoba,  senjata  ilegal
3 Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya, hal 334 4 Ibid , hal 128 5 Ibid , hal 233 6 Sutan Remy Sjahdeini, 2005, Perbankan Islam , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 74.
serta  proyek-proyek  yang  dapat  merugikan syiar  Islam 7 .  Untuk  itu  dalam  struktur organisasi  lembaga  keuangan  syariah  harus terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) yang  bertugas  mengawasi  produk  dan operasional lembaga tersebut.
Di  Indonesia  bentuk  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu  bentuk  jasa  perbankan  yang  baru mendapatkan  pengakuan  secara  hukum setelah  keluarnya  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  pada  masa pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  itu tidak  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Pokok-pokok Perbankan, bentuk jasa pembiayaan berdasarkan  prinsip  syari’ah  merupakan pelaksanaan dari sistem ekonomi Islam yaitu prinsip-prinsip syariah.
Gadai  merupakan  salah  satu  kategori dari  perjanjian  utang-piutang,  yang  mana untuk  suatu  kepercayaan  dari  orang  yang berpiutang,  maka  orang  yang  berutang menggadaikan  barangnya  sebagai  jaminan terhadap  utangnya  itu 8 .  Barang  jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang  berutang)  tetapi  dikuasai  oleh penerima  gadai  (yang  berpiutang) 9 .  Gadai yang  ada  saat  ini,  dalam  praktiknya menunjukkan  adanya  beberapa  hal  yang dipandang  memberatkan  dan  mengarahkan
7 Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 200.
8 Ibid , hal 233
9 Ibid , hal 144
kepada  suatu  persoalan riba ’  yang  dilarang oleh hukum syara 10 ’ . Menurut A.A. Basyir, 11
riba’ terjadi  apabila  dalam  akad  gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan  sejumlah  uang  atau  persentase tertentu  dari  pokok  utang,  pada  waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai 12 .
Hal  ini  lebih  sering  disebut  juga dengan “bunga gadai‟, yang pembayarannya dilakukan  setiap  15  hari  sekali.  Sebab apabila  pembayarannya  terlambat  sehari saja,  maka  nasabah  harus  membayar  2  kali lipat dari kewajibannya,
karena perhitungannya  sehari  sama  dengan  15 hari 13 .  Hal  ini  jelas  merugikan  pihak nasabah,  karena  ia  harus  menambahkan sejumlah  uang  tertentu  untuk  melunasi hutangnya 14 .  Padahal  biasanya  orang  yang menggadaikan  barang  itu  untuk  kebutuhan konsumtif.  Namun,  apabila  dilihat  dari  segi komersiil  pihak  Pegadaian  dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan yang tidak tepat waktu, sementara barang jaminan tidak laku dijual. 15 Karena itu aktivitas akad gadai dalam Islam, tidak dibenarkan adanya praktik  pemungutan  bunga  karena  dilarang syara’ ,  dan  pihak  yang  terbebani  merasa dianiaya  dan  tertekan,  karena  selain  harus susah  payah  mengembalikan  hutangnya,
10 Ibid , hal 122
11 A.A. Basyir,1983, Hukum Islam tentang Riba;
Utang-Piutang Gadai , Bandung: Al-Maarif, hal. 55.
12 Ibid , hal 227
13 Op.cit , hal 62 14 Op.cit , hal 226 15 Ibid , hal. 42.
penggadai  juga  masih  berkewajiban  untuk membayar bunganya 16 .
Menurut pendapat
Muhammad Akram  Khan,  bahwa  keberadaan  gadai syariah tidak hanya digunakan untuk fungsi komersiil  (untuk  mendapatkan  keuntungan) saja,  tetapi  juga  digunakan  untuk  fungsi sosial  juga 17 .  Imbalan  jasa  yang  masih digunakan  oleh  gadai  yang  dikenal  dengan “bunga  gadai‟,  sangat  memberatkan  dan merugikan pihak penggadai 18 .
Rahn adalah Menahan salah satu harta milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas pinjaman  yang  diterimanya 19 .  Tujuan  akad rahn adalah  untuk  memberikan  jaminan pembayaran  kembali  kepada  Bank  dalam memberikan pembiayaan 20 . Secara
sederhana rahn adalah  jaminan  hutang  atau gadai 21 .  Biasanya  akad  yang  digunakan adalah  akad qardh  wal  ijarah ,  yaitu  akad pemberian  jaminan  dari  bank  untuk  rahin yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank  menjaga  barang  jaminan  yang diserahkan.
Islam  membenarkan  adanya  praktik pegadaian  yang  dilakukan  dengan  cara-cara dan  tujuan  yang  tidak  merugikan  orang lain 22 .  Pegadaian  dibolehkan  dengan  syarat rukun  yang  bebas  dari  unsur-unsur  yang
16 Op.cit , hal 78
17 Op.cit , hal 228.
18 Ibid , hal 229
19 Ibid , hal 77
20 Ibid , hal 88
21 Ibid , hal 76
22 Ibid , hal 214
dilarang  dan  merusak  perjanjian  gadai 23 .
Pegadaian  yang  berlaku  saat  ini  di masyarakat,  masih  terdapat  satu  di  antara banyak  unsur  yang  dilarang  oleh syara’ , yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian  tersebut  memungut  sewa  modal atau  lebih  lazim  disebut  dengan  bunga 24 .
Lahirnya  pegadaian  syari’ah  diharapkan dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat beragama  Islam  terlebih  lagi  pada  tahun 2002  dengan  diterbitkannya  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional-MUI  Nomor  25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn , yang diterbitkan dengan alasan bahwa 25 :
a) Salah  satu  bentuk  jasa  pelayanan keuangan  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  adalah  pinjaman  dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
b) Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya;
c) Agar  cara  tersebut  dilakukan  sesuai denga prinsip-prinsip syari’ah, Dewan Syari’ah  Nasional  memandang  perlu menetapkan  fatwa  untuk  dijadikan pedoman tentang Rahn , yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain  rukun rahn yang  menjelaskan mengenai  kewajiban  adanya  benda  jaminan untuk memperoleh pinjaman, terdapat dalam
23 Ibid , hal 224 24 Ibid , hal 87 25 Menimbang, Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
pengertian rahn itu sendiri 26 . Dalam Fatwah Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  25/DSN- MUI/III/2002,  dinyatakan  bahwa  pinjaman dengan menggunakan barang jaminan dalam bentuk Gadai Syariah ( Rahn ) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman yang diterimanya.
Adanya  unsur  keadilan  dan  tidak menzhalimi sangat diperlukan dalam  proses penggadaian sampai pelelangan 27 . Pelelangan  merupakan  pola  penyelesaian eksekusi marhun (barang  jaminan  gadai) yang  telah  jatuh  tempo  dan  akhirnya  tidak ditebus  oleh rahin 28 .  Pelelangan  benda jaminan  gadai  ( marhun )  dalam  ketentuan syariah  dilakukan  dengan  cara marhun dijual  kepada  rahin,  dan  nantinya marhun diberikan  kepada  rahin  yang  melakukan kesepakatan  harga  pertama  kali 29 .  Hal  ini tentunya  sangat  berbeda  dengan  sistem pelelangan  yang  dilakukan  pada  pegadaian konvensional,  di  mana  marhun  diberikan kepada  rahin  yang  berani  menawar  dengan harga yang paling tinggi 30 .

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian  Umum  Mengenai  Bank  dan Hukum Perbankan
1. Definisi Bank
Perbankan  berdasarkan Undang- undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
26 Ibid
27 Ibid , hal 244 28 Ibid , hal 132
29 Ibid , hal 143
30 Op.cit , hal 67
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
didefinisikan  dalam  Pasal  1  ayat  (1), sebagai berikut:
“Perbankan  adalah  segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  bank, mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha  serta  cara  dan  proses  dalam menatalaksanakan kegiatan usahanya”.
Selanjutnya,  pasal  1  ayat  (2) Undang-undang  Perbankan  No.  10 Tahun 1998 mendefinisikan mengenai bank sebagai berikut :
“Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak”. Menurut OP Simorangkir pengertian  bank  adalah  sebagai berikut: 31 “Salah  satu  badan  usaha lembaga  keuangan  yang  bertujuan memberikan  kredit  dan  jasa.  Adapun pemberian  kredit  itu  dilakukan  baik dengan  modal  sendiri  atau  dana-dana yang  dipercayakan  oleh  pihak  ketiga, maupun  dengan  jalan  memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.
2. Definisi Hukum Perbankan Hukum perbankan menurut
Munir Fuady adalah sebagai berikut : 32
31 OP Simorangkir,2000, Hukum Perbankan , Bandung: Mandar Madju,hal 1.
32 Munir Fuady,1999, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 , Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 13.
“Seperangkat  kaidah  hukum  dalam bentuk peraturan perundang-
undangan,  yurisprudensi,  doktrin,  dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur  masalah-masalah  perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya  sehari-hari,  rambu-rambu yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  bank, perilaku  petugas-petugasnya,  hak  dan kewajiban,  tugas  dan  tanggung  jawab para  pihak  yang  tersangkut  dengan bisnis  perbankan,  apa  yang  boleh  dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  bank, eksistensi  perbankan  dan  lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.” 3. Jenis-jenis Bank Widjanarto dalam bukunya
“Hukum  dan  Ketentuan  Perbankan  di Indonesia”  menjabarkan  jenis  bank berdasarkan fungsi dan kepemilikannya, sebagai berikut : 33 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya : a) Bank  Sentral,  yaitu  Bank Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  UU  No.  13 tahun 1968.
b) Bank  Umum,  yaitu  bank  yang dapat  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran.
33 Widjanarto,1993, Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia , Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,hal 46-47.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
c) Bank  Perkreditan  Rakyat,  yaitu bank  yang  dapat  menerima simpanan  hanya  dalam  bentuk
deposito  berjangka,  tabungan dan  atau  bentuk  lainnya  yang disamakan dengan itu. d) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan  kegiatan  tertentu atau memberikan perhatian yang lebih  besar  kepada  kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan  oleh  ketentuan Pasal  5  ayat  2  UU  Perbankan 1992.  Yang  dimaksud  dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan  kegiatan  tertentu adalah antara lain, melaksanakan kegiatan  pembiayaan  jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembang  ekspor  non-migas dan pengembangan pembangunan perumahan. B. Kajian  Umum  tentang  Perbankan Syariah
1) Pengertian  Umum  Perbankan Syariah Perbankan syariah berdasarkan  undang-undang  nomor 21  tahun  2008  pada  pasal  1  angka
1,  di  dalamnya  telah  dijelaskan
sebagai  berikut:  “ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang ada  kaitan  eratnya  tentang  bank syariah  dan  unit  usaha  syariah, serta  yang  mencangkup  tentang kelembagaan,  kegiatan  usaha,  dan cara  atau  proses  untuk  dapat melaksanakan kegiatan usahanya ”. 34
Sedangkan pengertian bank syariah yang  di  dasarkan  pada  undang- undang nomor 21 tahun 2008 pada pasal 1 angka 7, di dalamnya telah dijelaskan  sebagai  berikut:  “ Bank syariah adalah bank yang menjalankan  kegiatan  usahanya dengan  didasarkan  pada  syariat islam  dan  menurut  jenisnya  terdiri dari  bank  umum  syariah,  dan sebagainya ”
2) Dasar  Hukum  dari  Perbankan
Syariah
Di  awal  kemunculannya,  beberapa istilah  yang  ada  kaitannya  dengan bank syariah,  pertama kali muncul pada    Undang-undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  No.  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan.  Namun dari  beberapa  undang-undang  yang telah  disebutkan  tadi,  didalamnya belum memberikan bentuk landasan  hukum  yang  kuat  dan 34 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Bank Syariah
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 tegas, terkait dengan pengembangan,  pengaturan,  dan keberadaan  dari  bank  syariah  itu sendiri C. Kajian Umum Mengenai Wanprestasi 1.  Pengertian Wanprestasi
Suatu  perjanjian  dapat  terlaksana dengan  baik  apabila  para  pihak  telah memenuhi  prestasinya  masing-masing seperti  yang  telah  diperjanjikan  tanpa ada  pihak  yang  dirugikan.  Tetapi adakalanya  perjanjian  tersebut  tidak terlaksana  dengan  baik karena  adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:
a) Tidak  memenuhi  prestasi  sama
sekali; Sehubungan  dengan  dengan debitur  yang  tidak  memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur  tidak  memenuhi  prestasi sama sekali.
b) Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak tepat waktunya;
Apabila  prestasi  debitur  masih dapat diharapkan pemenuhannya,  maka  debitur dianggap  memenuhi  prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
c) Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang memenuhi prestasi
tapi keliru, apabila prestasi yang
keliru  tersebut  tidak  dapat diperbaiki  lagi  maka  debitur dikatakan tidak memenuhi
prestasi sama sekali.
D. Kajian  Umum  Mengenai  Gadai Syariah ( rahn )
Pengertian  gadai  yang  ada  dalam syari’at  Islam  agak  berbeda  dengan pengertian  gadai  dalam  hukum  positif Indonesia,  sebab  pengertian  gadai dalam  hukum  positif  cenderung  kepada pengertian  yang  ada  dalam  KUH. Perdata pasal 1150 yaitu 35 :
“Gadai  adalah  suatu  hak  yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang  bergerak,  yang  diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang  atau  oleh  orang  lain  atas namanya dan yang memberikan kekuasaan  kepada  si  berpiutang  itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut  secara  didahulukan  daripada orang-orang  yang  berpiutang  lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang  barang  tersebut  dan  biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya- biaya mana harus didahulukan
E. Kajian Umum Mengenai Lelang Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  150/PMK.06/2007 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan 36 :
Lelang  adalah  penjualan  barang  yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang
Menurut Tim Penyusun Rancangan
Undang-Undang Lelang  Direktorat Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan 37 :
Pengertian  lelang  adalah  cara penjualan  barang  yang  terbuka  untuk umum  dengan  penawaran  secara kompetisi  yang  didahului  dengan pengumuman  lelang  dan  atau  upaya mengumpulkan peminat 38 .
E. Kajian  Umum  Mengenai  Lelang

## Menurut Islam
1. Pengertian Lelang
Pengertian  lelang  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.
93 /PMK.06/2010 Pasal 1 angka 1,
Lelang  adalah  penjualan  barang  yang dilakukan  di  muka  umum  termasuk
36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 37 Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang), Medan 9 Desember 2004, hal.15.
38 Ibid . hal. 224
melalui  media  elektronik  dengan  cara penawaran  lisan  dengan  harga  yang semakin  meningkat  atau  harga  yang semakin  menurun  dan  atau  dengan penawaran  harga  secara  tertulis  yang didahului dengan usaha
mengumpulkan para peminat
2. Dasar Hukum Lelang Menurut Islam
Di  dalam  Al-Qur’an  tidak  ada aturan  pasti  yang  mengatur  tentang lelang,  begitu  juga  dengan  hadits. Berdasarkan  definisi  lelang,  dapat disamakan  ( diqiyaskan )  dengan  jual beli  di  mana  ada  pihak  penjual  dan pembeli. Di mana pegadaian dalam hal ini  sebagai  pihak  penjual  dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan  tersebut  sebagai  pihak pembeli.  Jual  beli  termaktub  dalam Q.S Al Baqarah 275 dan 282.

## PEMBAHASAN
A. Upaya  hukum  yang  diberikan  untuk rahin  jika  terjadi  penyimpangan dalam pelaksanaan lelang syariah
Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan  bank  syariah  itu  sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha  dengan  didasarkan  pada  prinsip syariah.  Adapun  beberapa  kegiatan usaha  yang  dimiliki  oleh  bank  syariah,
diantaranya adalah dalam hal penghimpunan dana (seperti mudharabah)  dan  penyaluran  dana
(seperti gadai syariah atau rahn).
Didalam  penelitian  ini,  salah satu  kegiatan  yang  kami  lakukan pengamatan  dan  pemberian  solusi permasalahan adalah dalam hal penyaluran  dana  pada  produk  gadai syariah  atau  rahn).  Gadai  dapat diartikan  sebagai  suatu  hak  yang diperoleh  kreditur  (yang  dalam  hal  ini pihak  bank  atau  murtahin),  atas  suatu benda  yang  diserahkan  kepadanya  oleh debitur  (yang  dalam  hal  ini  pihak nasabah  atau  rahin)  sebagai  bentuk pelunasan  utangnya.  Sedangkan  gadai syariah adalah salah satu jenis pinjaman dengan didasarkan pada prinsip syariah.
Didalam pelaksanaannya, apabila rahin ingin mengajukan
pinjaman  dana  kepada  murtahin, haruslah dibuat terlebih dahulu perjanjiannya.  Perjanjian  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  satu  pihak atau  lebih  saling  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  pihak  atau  lebih  lainnya dengan  tujuan  untuk  melaksanakan suatu  hal  yang  ada  kaitannya  dengan
harta kekayaan. Adapun tujuan
dibuatnya  perjanjian  ini,  salah  satunya adalah  agar  tercipta  kepastian  hukum bagi para pihaknya.
Kemudian,  dengan  didasarkan pada  proses  penelitian  yang  kami
lakukan,  pada  tempat  penelitian, terdapat  beberapa  permasalahan  yang berkaitan  dengan  gadai  syariah  atau rahn,  yang Pertama ,  disini  masih terdapat  beberapa  rahin  yang  belum dapat  melunasi  utang  yang  dimiliknya, berkaitan  dengan  pinjaman  dana  salah satunya  gadai  syariah  atau  rahn,  yang tidak  sesuai  dengan  jatuh  tempo  yang telah  diperjanjikan.  Dengan  demikian, rahin tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan  dimana  rahin  tidak  dapat melunasi utang yang dimilikinya kepada murtahin dalam jatuh tempo yang telah disepakati  bersama.  Alhasil  dari  pihak murtahin  harus  melakukan  upaya penyelesaian  dari  pemasalahan  itu. Adapun  upaya  penyelesaian  dari permasalahan  yang  muncul  itu  bisa dilakukan  salah  satunya  adalah  dengan upaya  lelang.  Lelang  adalah  suatu proses  untuk  menjual  atau  membeli suatu  barang  kapada  pihak  penawar dengan harga yang lebih tinggi.
Sebelum  lelang  di  laksanakan pihak  bank  terlebih  dahulu  telah memberitahukan  kepada  nasabah  yang bersangkutan  melalui  telepon  maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi pemberitahuan  itu  maka  pihak  bank akan  melakukan  lelang.  Dalam  proses pelaksanaan  lelang  terlebih  dahulu barang  yang  akan  di  lelang  dipisahkan
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
dan  di  taksir  ulang  serta  di  tentukan limit  lelang.  Pada informan  pertama , barang jaminan yang dilelang oleh bank mengalami  kerugian  yang  disebabkan oleh hasil uji kualitas emas rendah yang mana emas tersebut mengalami perubahan warna seperti kemerahmerahan. Sehingga juga
berpengaruh  terhadap  harga  jual  emas tersebut.  Pihak  bank  tetap  menjual karena  beranggapan  bahwa  hasil penjualan  lelang  itu  masih  mampu menutupi  kerugian  dari  pinjaman nasabah  yang  tidak  dibayar.  Pada informan  dua ,  penjualan  dari  hasil lelang  Pihak  bank  mengalami  untung, meskipun  keuntungan  yang  didapat tidak terlalu besar. Barang jaminan yang dilelang  tersebut  tidak  mengalami perubahan  warna,  hal  ini  menandakan bahwa kualitas emas yang dijual bagus, sehingga  pembeli  berani  menawar dengan harga yang lebih tinggi.
Sedangkan  permasalahan  yang
Kedua ,  dimana  disini  murtahin  belum dapat menyelesaikan suatu permasalahan  yang  berkaitan  dengan gadai  syariah  dengan  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  yang sudah ada. Murtahin dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan masih berpedoman pada bank konvensional,  dan  kebijakan  dari  bank syariah  pusat.  Proses  lelang  yang
harusnya  dilakukan  lewat  proses
pengadilan  atau  dengan  dihadirkan pihak-pihak pejabat lelang yang berwenang,  namun  pada  prakteknya hanya  menghadirkan  murtahin,  rahin, dan  pembeli  saja,  atau  istilahnya pelaksanaan  lelang  non  eksekusi  wajib, dan  pelaksanaan  lelang  non  eksekusi sukarela.
Dengan demikian dengan adanya  beberapa  permasalahan  yang sudah  ada  tersebut,  harapannya  agar segera dapat dilakukan upaya perbaikan dan  penyelesaian,  sehingga  tidak  akan terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihaknya
B. Faktor  penghambat  upaya  hukum yang  diberikan  untuk  rahin  jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan lelang syariah Bank syariah sebagai bagian dari
sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan  bisnis  dan  usahanya  juga tidak  terlepas  dari  saringan  syariah 39 . Oleh karena itu, bank syariah tidak akan mungkin  membiayai  usaha-usaha  yang di  dalamnya  terkandung  hal-hal  yang bertentangan  prinsip-prinsip  syariah,
proyek yang menimbulkan
kemudharatan  bagi  masyarakat  luas, berkaitan dengan perbuatan
mesum/asusila,  perjudian,  peredaran narkoba,  senjata  ilegal  serta  proyek-
39 Sutan Remy Sjahdeini, 2005, Perbankan Islam , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 74.
proyek  yang  dapat  merugikan  syiar Islam 40 .  Untuk  itu  dalam  struktur organisasi  lembaga  keuangan  syariah harus  terdapat  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas
mengawasi  produk  dan  operasional lembaga tersebut.
Gadai syariah ( rahn ) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk  pemberian  uang  pinjaman kepada  masyarakat  yang  membutuhkan berdasarkan  pada  prinsip  syariat  islam dan  terhindar  dari  praktek  riba  atau penambahan  sejumlah  uang  atau persentase  tertentu  dari  pokok  utang pada  waktu  membayar  utang 41 .  Gadai syariah  tidak  menganut  sistem  bunga, namun menggunakan biaya jasa ( ijarah ) sebagai  penerimaan  dan  labanya,  yang dengan  pengenaan  biaya  jasa  itu,  dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya 42 . Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba’ (bunga) dalam  gadai  syari’ah  dalam  usahanya pembentukan  laba,  maka  gadai  syariah menggunakan  mekanisme  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah,  seperti melalui akad  qardhul  hasan dan akad ijarah. Adapun  bentuk-bentuk  dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu:
40 Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 200.
41 Ibid , hal 41 42 Op.cit , hal 76
a) Tidak  memenuhi  prestasi  sama sekali;  Sehubungan  dengan  debitur yang  tidak  memenuhi  prestasinya maka  dikatakan  debitur  tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;  Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap  memenuhi  prestasi  tetapi tidak tepat waktunya.
c) Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak sesuai  atau  keliru.  Debitur  yang memenuhi  prestasi  tapi  keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak  dapat  diperbaiki  lagi  maka debitur  dikatakan  tidak  memenuhi prestasi sama sekali.
Wanprestasi  dimulai  pada  saat pihak debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan
kesepakatan dan lalai melaksanakannya. Maka  suatu  wanprestasidari  pihak debitur  menyebabkan  salah  satu  pihak dirugikan  yang  dalam  hal  ini  adalah bank.  Pada  Pasal  1243  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian  yang  tidak  dilaksanakan karena  adanya  suatu  unsur  kesalahan atau  kelalaian  yang  pada  prinsipnya suatu
wanprestasi membutuhkan pernyataan  lalai  (somasi)  dan  tentang jangka  waktu  perhitungan  ganti  rugi yang  dapat  dituntut,  serta  jenis  dan jumlah  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
dengan  dalil  wanprestasi.  Sehingga setiap  konsekuensi  dari  perbuatan wanprestasi selalu diawali dengan suatu peringatan  atau  pernyataan  lalai  yang membuktikan  kesalahan  atau  kelalaian dari pihak yang wanprestasi.
Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah,Tbk  Cabang  Kediri, eksekusi terhadap barang jaminan adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam
menangani  pembiayaan  bermasalah atau  macet dimana sebelumnya  bank telah  melakukan  upaya-upaya  yaitu dengan  melakukan  penataan  kembali ( restructuring ),  Persyaratan  kembali ( reconditioning ),  penjadwalan  kembali
( rescheduling ),  melakukan  tindakan persuasive  kepada  nasabah,  serta pemberian  surat  peringatan  kepada nasabah. Apabila bank sudah memenuhi syarat  dan  prosedur  secara  administrasi dan  nasabah  tetap  bersikap  tidak kooperatif, maka  bank akan  melakukan
eksekusi terhadap jaminan atau melakukan  lelang.  Langkah-langkah tersebut dilakukan bank agar tercapainya perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur preferent dan bank memperoleh kepastian hukum dengan adanya jaminan tersebut.
Pelaksanaan  lelang  dilakukan melalui  3  cara  yaitu  :  lelang  melalui proses  eksekusi  pengadilan,  lelang melalui proses  non eksekusi  wajib, dan lelang  melalui  proses  non  eksekusi
wajib. Adapun didalam pelaksanaannya, pelaksanaan lelang ini terdapat berbagai hambatan,  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
a) sering kali muncul dalam pelaksanaan lelang misalnya,
terkait  dengan  soal  siapa  yang harus  dilindungi  dalam  lelang eksekusi,  eksekusi  pengosongan (eksekusi  riil)  akibat  pelelangan dari  pihak  ketiga,  adanya  gugatan terhadap  berita  acara  lelang, penentuan  harga  limit  lelang, pelelangan  terhadap  saham  atau bagaimana  status  barang  curian yang dibeli dari lelang.
b) Sedikitnya  peminat  sebagai  peserta lelang, sehingga tidak memungkinkan  lelang  berjalan hanya  sekali.  Untuk  mengatasi  hal ini, maka Bank akan mengumumkan  tertulis  di  setiap jaringan  kantornya,  menggandeng developer  atau  juga  nasabah  Bank yang  memang  berminat  menambah aset.
c) Nasabah yang tidak setuju
dilakukan  lelang  atas  jaminannya, dan biasanya jika nasabah menempati  atas  jaminan  tersebut. Untuk mengatasi hal ini, sudah jauh hari  Bank  mengingatkan  nasabah secara tertulis dan juga menawarkan solusi kepada
nasabah.  Yang  semuanya  itu
E-ISSN: 2622-8661 tergantung kemauan nasabah untuk menyelesaikan dan sesuai
ketentuan  Bank  dan  Undang- Undang  yang  berlaku.  Sekali  lagi bahwa  Proses  Lelangitu  adalah proses  terakhir  jika  nasabah  tidak kooperatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
1) Pertama ,  disini  masih  terdapat beberapa  rahin  yang  belum  dapat melunasi  utang  yang  dimiliknya, berkaitan  dengan  pinjaman  dana salah  satunya  gadai  syariah  atau rahn, yang tidak sesuai dengan jatuh tempo  yang  telah  diperjanjikan. Dengan  demikian,  rahin  tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Adapun
upaya penyelesaian dari permasalahan  yang  muncul  itu  bisa dilakukan  salah  satunya  adalah dengan  upaya  lelang  atau  penjualan
barang yang dijaminkan
2) Kedua ,  dimana  disini  murtahin belum  dapat  menyelesaikan  suatu permasalahan yang berkaitan dengan gadai  syariah  dengan  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan yang  sudah  ada.  Murtahin  dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan masih  berpedoman  pada  bank konvensional,  dan  kebijakan  dari bank syariah pusat.
3) Didalam pelaksanaan lelang, terdapat berbagai hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a) sering  kali  muncul  dalam pelaksanaan  lelang  misalnya, terkait  dengan  soal  siapa  yang harus  dilindungi  dalam  lelang eksekusi.  eksekusi  pengosongan (eksekusi  riil)  akibat  pelelangan dari  pihak  ketiga,  adanya gugatan  terhadap  berita  acara lelang,  penentuan  harga  limit lelang yang tidak sesuai.
b) Sedikitnya peminat sebagai peserta  lelang,  sehingga  tidak memungkinkan  lelang  berjalan hanya sekali.
c) Adanya  sebagian  Nasabah  yang tidak  setuju  dilakukan  lelang atas jaminannya

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
A.A.  Basyir,1983, Hukum  Islam tentang Riba; Utang-Piutang
Gadai , Bandung: Al-Maarif.
Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Chairuman  Pasaribu,  Suhrawardi  K Lubis,  1996, Hukum  Perjanjian dalam Islam , Jakarta: Sinar
Grafika.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
Himpunan  Peraturan  Perundang- undangan  Republik  Indonesia ,
Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen,
Sunarwin  Kartika  Setiati,  2007,
Tuntunan  Praktis  Menggunakan Jasa  Perbankan  Syariah ,  Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. Kasmir,  2008, Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya ,  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Muhamad  Djumhana,  2003, Hukum
Perbankan di Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Muhmmad Akram Khan, 1996, Economic  Teaching  of  Prophet Muhammad:  A  Select  Anthology of Hadith Literature on Economics ,  Jakarta:  Alih  Bahasa Team Bank Muamalat
Muhammad,  Solikhul  Hadi,  2003,
Pegadaian Syariah , Jakarta: Salemba Diniyah
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,
2010, Dualisme  Penelitian
Hukum  Normatif  &  Empiris ,
Jakarta: Pustaka Pelajar Rachmat Syafe’i , 2000 , Fiqh Muamalah , Bandung:  Pustaka
Setia
Rochmat  Soemitro,1987, Peraturan
dan  Instruksi  Lelang ,  Edisi
Kedua,Bandung: PT Eresco.
Sutan Remy Sjahdeini, 2005,
Perbankan  Islam , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Tim  Penyusun  Rancangan  Undang- Undang  Lelang Direktorat  Jenderal Piutang  dan  Lelang  Negara  Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Departemen  Keuangan, Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia (Makalah  disampaikan dalam  Sosialisasi  RUU  Lelang), Medan 9 Desember 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Ketentuan  Umum,  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No.  25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn .
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.7  Tahun  1992 tentang Perbankan
Undang-Undang  No.10  Tahun  1998 tentang Perbankan