Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## PERILAKU POLITIK ELIT STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD RI PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN PANGKEP
M Amin 1*, Saifullah Bonto 2 , Nur Khaerah 3
Universitas Muhammadiyah Makassar 123
*E-mail: m.amin@unismuh.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  form  of  political  behavior  of Muhammadiyah  structural  elites  in  the  selection  of  DPD  RI  members.  This research method is a qualitative method that provides an objective picture of the actual  state  of  the  object  being  studied  and  the  type  of  research  used  is  the phenomenological type. The data used is the primary data source and secondary data  source  with  the  number  of  informants  as  many  as  7  people.  And documentation.  Data  analysis  techniques  used  in  this  study  are  data  reduction, data  presentation,  and  conclusion  withdrawal.  The  data  usage  used  is  source triangulation, triangulation technique and time triangulation. This research aims to  find  out  position  analysis,  reputation  analysis  and  analysis  of  decisions  of Muhammadiyah  structural  elite  Pangkep’s  regency.  The  results  showed  that  the pattern  of  political  behavior  of  Muhammadiyah  structural  elites  in  Pangkep Regency  tends  to  be  moderate-accommodating  by  being  characterized  by  the participation of Muhammadiyah structural elites of Pangkep Regency in elections by  choosing  certain  DPD  RI  Member  Candidates  without  excessive  fanaticism, then  there  is  a  willingness  to  cooperate  and  establish  adaptive  and  rational relationships  with  prospective  DPD  RI  Members  without  having  to  fuse themselves.
Keywords: Political Behavior, Elite, Muhammadiyah, DPD RI Members

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk  perilaku  politik  elit struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Anggota DPD RI, metode penelitian ini  adalah  metode  kualitatif  yakni  memberikan  gambaran  secara  objektif  terkait bagaimana  keadaan  sebenarnya  objek  yang  diteliti  dan  tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe  fenomenologi.  Data  yang  digunakan  adalah  sumber  data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Dan dokumentasi.  Teknik  Analisis  data  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan  adalah  Triangulasi  sumber,  Triangulasi  teknik  dan  Triangulasi  waktu. Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  analisis  posisi,  analisis  reputasi  dan  analisis keputusan  elit  struktural  Muhammadiyah  Kabupaten  Pangkep.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pola  perilaku  politik  elit  struktural  Muhammadiyah  di Kabupaten  Pangkep  cenderung  moderat-akomodatif  dengan  ditandai  oleh partisipasi para elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep dalam pemilu
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
dengan  memilih  Calon  Anggota  DPD  RI  tertentu  tanpa  adanya  fanatisme  yang berlebihan,  Kemudian  adanya  kesediaan  untuk  bekerjasama  dan  menjalin hubungan secara adaptif dan rasional dengan Calon Anggota DPD RI tanpa harus meleburkan diri.
Kata Kunci : Perilaku Politik, Elit, Muhammadiyah, Anggota DPD RI

## PENDAHULUAN
Kebangkitan  identitas  tidak  hanya  merupakan  praktik  perjuangan berbasiskan  identitas  kelompok  atas  dasar  etnik,  agama,  atau  denominasi  sosial- kultural  lainnya.  Dalam  hal  ini,  kebangkitan  identitas  dimaknai  dalam  bentuk kesadaran  dan  mobilisasi  atas  dasar  identitas  kolektif  yang  sebelumnya disembunyikan  ( hidden ),  ditekan  ( suppressed ),  atau  diabaikan  ( neglected )  oleh kelompok  dominan  yang  terdapat  dalam  sistem  demokrasi  liberal  atau  oleh agenda  politik  kewarganegaraan  yang  diusung  untuk  dan  atas  nama  demokrasi yang lebih progresif (Sparringa, 2005).
Kebangkitan identitas juga merupakan dampak perubahan identitas dalam proses  interaksi  antaretnik.  Perubahan  identitas  merupakan  wujud  kedinamisan budaya,  karena  pada  prinsipnya  kebudayaan  bukanlah  suatu  yang  statis, melainkan  mengalami  perubahan  secara  evolusioner.  Identitas  bukanlah  sesuatu yang permanen, tetap dan tidak bisa berubah. Identitas menjadi hal  yang terbuka untuk  ditafsirkan  kembali,  diubah  dan  dimanfaatkan  dalam  proses  social (Sotarauta et al., 2011).
Peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi telah mengubah pandangan masyarakat  Indonesia  tentang  identitas  etnik  dan  agama  (HR  &  Harakan,  2017). Kebangkitan  identitas  di  era  Reformasi  dimaknai  dengan  munculnya  identitas kedaerahan dan kesadaran politik baru untuk merestrukturisasi nilai-nilai kearifan lokal  atas  dasar  primordial  etnis  dan  agama.  Dalam  ranah  sosial  budaya, kebangkitan  identitas  tercermin  dari  upaya  memasukan  nilai-nilai  keetnisan  ke dalam peraturan daerah,  pemekaran wilayah berbasis etnis dan perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus. Sementara dalam konteks keagamaan, kebangkitan identitas  terefleksi  dalam  aktualisasi  nilai-nilai  keagamaan  dalam  proses pembuatan  kebijakan,  termasuk  munculannya  “perda  syariah”,  maupun  upaya
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
menjadikan  sebuah  kota  identik  dengan  agama  tertentu  (van  Klinken  &  Schulte Nordholt, 2007).
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar  warga  negara  dengan  pemerintah,  dan  institusi-institusi  di  luar  pemerintah (non-formal),  telah  menghasilkan  dan  membentuk  variasi  pendapat,  pandangan dan  pengetahuan  tentang  praktik-praktik  perilaku  politik  dalam  semua  sistem politik (Khaerah, Prianto, & Harakan, 2021).
Setiap  warga  negara  harus  memiliki  kesadaran  politik  dan  mampu  memahami dunia  politik  dengan  baik.  Perilaku  politik  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan- kegiatan  politik  yang  dilakukan  sangat  penting  untuk  mendukung  proses  kerja pemerintah  dan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  birokrasi  didalam  menjalankan pemerintahan. Hal ini karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah  menyangkut  dan  memengaruhi  kehidupan  warga  masyarakat.  Maka warga  masyarakat  berhak  ikut  serta  menentukan  isi  keputusan  politik (Mulyadi  & Surbakti,  2010) .  Semenjak  demokrasi  menjadi  kebutuhan  wajib  negara,  maka keterwakilan  menjadi  suatu  proses  wajib  untuk  menyampaikan  aspirasi  rakyat sehingga  pemerintahan  diharapkan  mampu  dijalankan  sesuai  dengan  kehendak rakyat.  Hal  ini  membuat  lembaga  legislatif  mendapt  peranan  penting  dan  posisi strategis  karena  hanya  wakil  rakyat  yang  memiliki  kemampuan  mengungkapkan kehendak rakyat.
UU  RI  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  menimbang  :  (a) bahwa  untuk  menjamin  tercapainya  cita-cita  dan  tujuan  nasional  sebagaimana termaktub  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  perlu  diselenggarakan  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, sebagai  sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyat  untuk  menghasilkan  wakil  rakyat dan  pemerintahan  negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilihan  umum  disebut  juga  dengan political  market .  Artinya  bahwa pemilihan  umum  adalah  pasar  politik  tempat  individu/masyarakat  berinteraksi
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum  (partai  politik)  dengan  pemilih  (rakyat)  yang  memiliki  hak  pilih  setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi  antar  pribadi  yang  berbentuk  tatap  muka  atau  lobby  yang  berisi penyampaian  pesan  mengenai  program,  platform,  asas,  ideology  serta  janji-janji politik  lainya  guna  meyakinkan  pemilih  sehingga  pada  pencoblosan  dapat menentukan  pilihanya  terhadap  salah  satu  partai  politik  yang  menjadi  peserta pemilihan umum untuk mewakilkanya dalam badan legislative maupun eksekutif (Samego, 2012).
Salah  satu  perwakilan  rakyat  di  parlemen  adalah  Dewan  Perwakilan Daerah.  Keberadaan  DPD  RI  dalam  desain  bangunan  ketatanegaraan  Indonesia dimaksudkan  untuk  menjembatani  aspirasi  lokal  kedaerahan  dengan  kebijakan pembangunan  nasional.  Dengan  demikian  kepentingan  dan  aspirasi  lokal  dapat terintegrasi  dan  selaras  dengan  kebijakan  pusat.  Bagaimanapun  aspirasi kedaerahan  harus  tetap  menjadi  perhatian  apalagi  mengingat  luasnya  wilayah Indonesia  dan  semakin  kompleksnya  masalah  yang  dihadapi  dan  berbagai ancaman disintegrasi atau pemisahan diri beberapa daerah yang menganggap tidak pernah diperhatikan aspirasi dan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat. Intinya DPD  diharapkan  menjadi  perekat  yang  akan  memperkuat  ikatan  daerah-daerah dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Itulah  yang  menjadi pertimbangan politis untuk melahirkan DPD.
Muhammadiyah  yang  merupakan  salah  satu  organisasi  sosial  keagamaan terbesar  di  Indonesia  berkomitmen  untuk  lebih  mengutamakan  bidang  dakwah, pendidikan  dan  kesejahteraan  diwujudkan  secara  nyata  dalam  masyarakat,  dan belum  pernah  berubah  menjadi  organisasi  politik  atau  partai  politik.  Namun Muhammadiyah bukan berarti anti politik, tetapi Muhammadiyah senantiasa turut serta  mewarnai  dinamika  perpolitikan  Indonesia  melalui  peran  politik  yang dimainkan oleh para elit Pimpinan Muhammadiyah (Bosra, 2015).
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Proses Pemilihan DPD sebagai manifestasi partisipasi politik menggunakan  hak  politik  setiap  warga  dan  elit  Muhammadiyah,  menimbulkan perilaku  politik  yang  beragam.  Keberagaman  pilihan  politik  memunculkan  efek antara  kepentingan  politik  peribadi,  warga  dan  elitnya.  Kecenderungan  menarik lembaga  Muhammadiyah  terjun  langsung  dalam  politik  atau  tetap  pada  posisi sebagai  gerakan  Islam  menjadi  tarik  ulur  antara  dua  kepentingan  tersebut. Sebagaimana dikutip  (Suwarno, 2019)  bahwa, “Perilaku politik Muhammadiyah, baik  secara  personal  maupun  kelembagaan  sering  terjadi  tarik-ulur.  Di  satu  segi menunjukkan  kecenderungan  terjun  langsung  dalam  politik  praktis  dan  di  lain pihak,  ingin  tetap  menjalankan  fungsinya  sebagai  gerakan  dakwah  Islam  amar ma’ruf nahi mungkar yang lebih kultural, bukan sebagai partai politik.”
Muhammadiyah  sebagai  gerakan  Islam  merupakan  suatu  organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, dengan orientasi gerakan pada  pencerahan  umat  Islam  terhadap  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Dalam  gerakan dakwahnya Muhammadiyah dikenal pula sebagai gerakan Islam yang mempunyai banyak  wajah  dalam  arti  netral,  yang  menunjukkan  bahwa  gerakan  Islam modernis  ini  tidak  dapat  ditilik  hanya  dari  satu  sisi  dengan  satu  wajah  tetapi memerlukan pendekatan yang holistik (Shobron, 2010).
Persinggungan Muhammadiyah dengan politik dapat ditelusuri antara lain melalui  Studi  mengenai  Muhammadiyah  dan  politik  dengan  mengambil  fokus tentang  perilaku  politik  elit  Muhammadiyah,  dengan  pertimbangan  bahwa: Pertama, Muhammadiyah melalui elit pimpinannya selama ini dikenal cukup luas serta banyak menempati posisi dan peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  Posisi  dan  peranan  yang  besar  dari Muhammadiyah  dapat  dicermati  dari  keberadaan  organisasi  Islam  ini  yang menurut  Peacock  telah  menjadi  sebuah  pergerakan  Islam  yang  terkuat  di  Asia Tenggara.  Kedua,  melalui  penelitian  sosiologis  dapat  dijelaskan  bagaimana kenyataan  sosial  Muhammadiyah  yang  tercermin  dalam  perilaku  para  elitnya menunjukkan  koherensi  atau  inkonsistensi  antara  citra  ideal  dan  ide  kebajikan dengan  dunia  nyata  yang  boleh  jadi  berjalan  ke  arah  lain  sebagaimana  suatu kelaziman dalam kehidupan sosial.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Sebagai ormas Islam yang terbesar di Indonesia Struktural Muhammadiyah berada pada level nasional hingga kelurahan/desa. Khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dinaungi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah  (PDM)  Kabupaten  Pangkep.  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah Kabupaten  Pangkep  sangat  berperan  dalam  mengawal  dan  bekerja  sama  dengan pemerintah  daerah.  Terutama  dalam  kontestasi  pemilihan  umum.  Pimpinan Daerah  Muhammadiyah  Muhammadiyah  Kabupaten  Pangkep  mempunyai pengaruh  yang  cukup  kuat  dalam  mengarahkan  warganya  untuk  menentukan sebuah keputusan pilihan politik.
Terkait  dengan  perilaku  politik  elit  struktural  Muhammadiyah  di Kabupaten  Pangkep  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  sikap  politik  yang  akan diambil oleh warga Muhammmadiyah di Kabupaten Pangkep. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep menunggu instruksi elit  struktural  Muhammadiyah.    Hal  inilah  penulis  tertartik  untuk  menelitei bagaimana perilaku elit  struktural  politik Muhammadiyah dalam  Pemilihan DPD RI khususnya di Kabupaten Pangkep.
Merujuk  pada  penelitian  yang  oleh  berjudul  Perilaku  Politik  dan  Elit dengan  hasil  lingkungan  sosial  politik  tidak  langsung  yaitu  dipengaruhi  oleh partisipan  politik  yang  memengaruhi  cara  pandang  partisipan  politik  individu dalam menentukan pilihan politik. Adapun pada penelitian lainnya oleh (Sholikin, 2018),  Perbedaan  Sikap  Politik  Elektoral  Muhammadiyah  antara  Pusat  dan Daerah dengan hasil Kebijakan politik Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan tersebut harus diambil,  selain  itu  juga  bagaimana  konstelasi  kekuatan  elit  kolektif  kolegial Muhammadiyah  didominasi  oleh  para  elit  yang  memiliki  pandangan  politik seperti apa.
Dari  uraian  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  perilaku  politik elit  struktural  Muhammadiyah  dengan  beberapa  pendekatan.  Mengacu  pada kerangka  teori  model  analisis  elit  (Putnam,  2001),  yakni  analisis  posisi,  analisis reputasi dan analisis keputusan. Ketiga pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang  fenomenal  dan  menjadi  perilaku  elit  dan  menjadi  dasar  dalam  menentukan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
tindakan  politiknya.  Sehingga  pendekatan  ini  dapat  menjelaskan  perilaku  politik elit  struktural  Muhammadiyah  Kabupaten  Pangkep  dalam  penelitian  ini. Kemudian  dalam  penelitian  ini  juga  ada  beberapa  faktor  yang  menentukan  yaitu partisipasi politik dan budaya politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan data  primer  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  kepada  7  orang  informan yang  mempunyai  kapabilitas  sebgai  elit  struktural  Muhammadiyah  Kabupaten Pangkep  Metode  ini  digunakan  karena  informan  dianggap  mampu  memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Crowe et al., 2011), penelitian ini dilaksanakan  selama  dua  bulan  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data  yangdigunakan  dalam  Penelitian  ini  yaitu,  Reduksi,  Penyajian  Data, Penarikan Kesimpulan (Sugiono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep
Dewan  Perwakilan  Daerah  menjadi  representatif  setiap  daerah  Bersama DPD  RI  dalam  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  di  setiap  daerah  yang diwakilinya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2017. Oleh karenanya dalam Pemilu 2019  menjadi  pucuk  perjuangan  untuk  meloloskan  orang  yang  dinilai  mampu untuk  mewakili  masing-masing  daerahnya.  Organisasi  Muhammadiyah  yang  ada di Kabupaten Pangkep yang turut menjadi bagian dari terlaksananya Pemilu 2019 ini,  tidak  terlepas  dari  berbagai  dinamika  khususnya  dalam  Pemilihan  Calon Anggota  DPD  RI  Periode  2019-2024.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel untuk mendukung Muhammad Syaiful Saleh menjadi senator DPD RI Periode 2019-2024.
Hasil  rekapitulasi  Pemilu  2019  untuk  DPD  RI  Dapil  Sulsel  menyatakan Muhammad  Syaiful  Saleh  belum  memenuhi  persyaratan  untuk  menjadi  anggota
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
DPD  RI  Periode  2019-2024  dikarenakan  hasil  perolehan  suara  yang  didapatkan tidak  cukup  banyak.  Khusus  untuk  Kabupaten  Pangkep,  Muhammad  Syaiful Saleh  hanya  memperoleh  sebanyak  9.062  suara.  Tidak  jauh  berbeda  dengan pesaingnya  yang  juga  memperebutkan  simpati  warga  Muhammadiyah  yakni Muhammad  Iqbal  Parewangi  dengan  perolehan  7.013  suara.  Perolehan  suara terbanyak diduduki oleh Tamsil Linrung yang juga berhasil meraih kursi DPD RI Periode 2019-2024 dengan perolehan suara 56.982 suara di Kabupaten Pangkep. Berikut  tabel  hasil  rekapitulasi  Pemilu  2019  sesuai  dengan  yang  termuat  di website KPUD Kabupaten Pangkep :
Nama Calon Anggota DPD A M Iqbal Parewangi Muhammad Syaiful Saleh Tamsil Linrung Liukang Tangaya 247 184 352 Liukang Kalmas 164 269 1.439 Liukang Tangaya 334 638 828 Pangkajene 1.294 1.757 10.558 Balocci 231 904 2.998 Bungoro 1.239 918 7.875 Labakkang 1.197 929 8.184 Marang 398 454 6.317 Segeri 247 280 4.987 Minasatene 1.109 1.158 6.299 Mandalle 187 223 4.443 Tondong Tallasa 186 1.178 1.474 Liukang Tupabbiring Utara 180 170 1.228
Jumlah Akhir 7.013 9.062 56.982
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi pemilu 2019
Untuk  menganalisis  perilaku  politik  elit  struktural  Muhammadiyah  di Kabupaten Pangkep, peneliti merujuk pada teori Nashir (2011) yang menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama, perilaku  politik moderat-akomodatif,  kedua  perilaku  politik  idealis  dan  yang  terakhir  perilaku politik pragmatis.

## Perilaku Politik Moderat-Akomodatif
Rekomendasi  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Sulsel  ini  berefek kepada perilaku politik bagi para pucuk pimpinan Muhammadiyah yang berada di level  daerah  masing-masing,  baik  di  level  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah maupun  di  level  ortom-ortom  setingkat  daerah.  Dikarenakan  rekomendasi Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Sulsel  ini,  maka  para  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah  Pangkep  harus  ikut  menyuskseskan  pemilihan  Calon  Anggota DPD RI dengan mendukung usungan yang sudah di sepakati oleh PWM Sulsel.
(Nashir,  2011)  menjelaskan  bahwa  perilaku  politik  moderat-akomodatif merupakan sikap politik kompromistik atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan (pemerintah,  negara)  tetapi  tidak  dengan  mengintegrasikan  diri  dalam  kekuasaan selain terbatas pada kerjasama yang saling membutuhkan dengan tetap berpegang pada  prinsip  gerakan  Muhammadiyah.  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep selaku pimpinan tertinggi yang mengkoordinir segala aktivitas organisasi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep  memberikann  penjelasan  mengenai  pemilihan  Calon  Anggota  DPD  RI 2019.  Penjelasan  dari  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Pangkep mengutarakan  bahwa  apa  yang  menjadi  instruksi  dari  Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah  Sulsel  secara  organisasi  harus  dilaksanakan  dan  sudah  menjadi kewajiban  anggota  organisasi  untuk  menaati  instruksi  tersebut.  Hal  tersebut mengartikan  bahwa  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Pangkep mengintruksikan  tanpa  meminta  pendapat  atau  mengakomodir  terlebih  dahulu pendapat para anggota organisasi yang lainnya. Sehingga keputusan yang muncul
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
adalah keputusan berdasarkan perintah organisasi yang setingkat di atasnya tanpa melibatkan organisasi setingkat di bawahnya.
Berbeda  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Umum  Pimpinan Daerah  Aisyiyah  Muhammadiyah  Pangkep  saat  peneliti  mewawancarainya. Beliau  menjelaskan  bahwa  dalam  menentukan  pilihan  perlu  ada  pertimbangan terlebih  dahulu.  Calon  Anggota  DPD  RI  harus  memiliki  kualitas  yang  baik  agar bisa  dipilih  sehingga  pemilih  yakin  untuk  memilihnya.  Namun  Ketua  Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep tetap mengikuti hasil rekomendasi Pimpinan Wilayah  Muhammadiyah  Sulsel,  menurutnya  orang  yang  diusung  oleh Muhammadiyah adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipilih.
Hampir  senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Umum  Pimpinan Daerah  Aisyiyah  Pangkep,  Pimpinan  Daerah  Pemuda  Muhammadiyah  Pangkep menaympaikan  bahwa  dalam  menentukan  pilihannya  pada  saat  pemilihan  Calon Anggota  DPD  RI  yang  lalu,  beliau  juga  memiliki  pertimbangan.  Ketua  Umum Pemuda  Muhammadiyah  Pangkep  menjelaskan  bahwa  dirinya  tetap  mengikuti instruksi  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Pangkep  sesuai  yang direkomendasikan  oleh  Pimpinan  Wilayah  Muhammadyah  Sulsel.  Tapi  menurut penjelasan  beliau,  dia  juga  tetap  harus  memperhatikan  beberapa  faktor  sebelum menjatuhkan pilihannya secara final karena merasa memerlukan juga pandangan - pandangan dari internal organisasinya.
Namun  kecenderungannya  secara  pribadi  tetap  mengikuti  arahan  dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep dengan alasan memiliki ikatan  emosional  dengan  Calon  Anggota  DPD  RI  yang  direkomendasikan.  Elit struktural Muhammadiyah memang menginnstruksikan semua elemen Muhammadiyah  Pangkep  baik  warga  maupun  Pimpinan  harus  melaksanakan rekomedasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.
Organisasi Masyarakat seperti Muhammadiyah tentu memiliki kader yang potensial  untuk  ikut  bertarung  dalam  ajang  Pemilu  2019.  Menanggapi  hasil wawancara  dari  Badan  Pengawas  Pemilu  Pangkep  dan  KPUD  Pangkep  peneliti mengambil  kesimpulan  bahwa  dengan  terlibatnya  kader-kader  Muhammadiyah
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
baik  sebagai  penyelenggara  maupun  sebagai  pengawas,  menunjukkann  bahwa adanya moderasi dalam proses Pemilu 2019.
Oleh  karena  itu  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perilaku  politik  yang ditunjukkan  oleh  masing-masing  elit  struktural  Muhammadiyah  Pangkep cenderung  kepada  perilaku  politik  yang  moderat  dan  mengakomodir  pendapat- pendapat  dari  pihak  lain  tanpa  memperlihatkan  fanatisme  yang  berlebihan, terkecuali  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  dan  Ketua  Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah  Pangkep  yang  cenderung  mengambil  keputusan  satu  komando dari pimpinan yang lebih tinggi dari struktural diatasnya sehingga tidak perlu lagi mengambil  keputusan  untuk  bermusyawarah  dengan  pihak  yang  lainnya,    baik organisasi  otonom  maupun  anggota-anggota  Muhammadiyah  Pangkep  yang lainnya.  Kemudian  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Pemuda  Muhammadiyah Pangkep  yang  memilih  karena  adanya  kedekatan  emosional  dengan  Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

## Perilaku Politik Idealis
Perilaku politk idealis yaitu perilaku politik yang cenderung menarik garis batas dengan kekuasaan dan sampai batas tertentu menunjukkan sikap oposisi atau radikal  terhadap  kekuasaan.  Informan  pertama  memberikan  komentarnya mengenai keterlibatannya dalam pemilihan DPD RI yang lalu.
Ketua  Umum  PD  Muhammadiyah  Pangkep  mendukung  total  Calon Anggota  DPD  RI  yang  sudah  direkomendasikan  oleh  Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah  Sulsel.  Secara  pribadi  juga  beliau  tidak  memilki  alasan  untuk tidak  mendukung  Calon  DPD  RI  yang  diusung  oleh  Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah  Sulsel  dikarenakan  hubungan  keakraban  dengan  calon  Anggota DPD  RI  sebelumnya.  Sehingga  organisasi  otonom  Muhammadiyah  yang  ada  di Kabupaten  Pangkep  tentunya  juga  harus  mendukung  Calon  Anggota  DPD  RI tidak  ada  independensi  organisasi.  Semua  harus  sesuai  dengan  intruksi  Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  Pangkep  menilai  bahwa meskipun mengikuti dan melaksanakan hasil rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  Sulsel,  terdapat  batas-batasan  tertentu  dari  Calon  yang  diusung dikarenakan  tidak  ingin  diketahui  oleh  publik.  Ketepatan  putusan  dari  seorang Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah yang dinilai sesuai dengan visi dan misi untuk  kemaslahatan  orang  banyak.    Namun  idealisme  Ketua  Umum  Pemuda Muhammadiyah  Pangkep  cenderung  kurang  dikarenakan  tidak  ada  sikap penolakan  meskipun  putusan  yang  sebaiknya  dimusyawarahkan  terlebih  dahulu dengan organisasi yang dipimpinnya. Visi dan misi Calon Anggota DPD RI harus sesuai  dengan    cita-cita  organisasi  menjadikan  dijadikan  bahan  pertimbangan kepada  internal  organisasi  sebagai  keputusan  bersama.  Dalam  pelaksanaan kampanye dengan memilki hak tersendiri untuk menentukan Calon DPD RI yang diinginkan.  Pelarangan  organisasi  dalam  mendukung  Anggota  DPD  RI  tidak dibenarkan.
Menjadi  kewajiban  setiap  individu  untuk  mempertimbangkan  calon anggota  DPD  RI  RI  yang  akan  dipilih.  Instruksi  pimpinan  Muhammadiyah sebagai  keputusan  yang  diyakini  terutama  calon  Anggota  DPD  RI  tersebut merupakan  warga  Muhammadiyah.  Pergerakan  pimpinan  Muhammadiyah cenderung  di  balik  layar  dengan  mengarahkan  untuk  memilih  calon  yang  telah direkomendasikan.  Hal  itu  berbeda  dengan  Ketua  Pemuda  Muhammadiyah Pangkep  yang  menjadi  bagian  dari  tim  pemenangan.  Kecenderungan  elit Muhammadiyah pangkep untuk tidak terlibat secara praktis namun dalam keadaan dan waktu tertentu namun tetap mengkampanyekan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan  oleh  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Sulsel.  Dalam undang-undang tidak terdapat larangan apabila kader-kader Muhammadiyah baik ketua-ketua organisasi maupun anggotanya mengambil peran dalam Pemilu 2019 selama memenuhi persyaratan dan sesuai kaidah organisasi namun hal itu berbeda jika elit tersebut merupakan ASN.
Organisasi  yang  besar  seperti  Muhammadiyah  Idealnya  harus  melibatkan kader-kadernya selagi memenuhi persyaratan untuk dicalonkan. Hal tersebut dapat
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
memudahkan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu sendiri apabila kadernya mendapatkan kedudukan yang legal.
Kecenderungan  untuk  bersikap  idealis  oleh  masing-masing  elit  struktural Muhammadiyah  Pangkep  sangat  minim  dikarenakan  masing-masing  masih mengikuti  instruksi  Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Pangkep. Tidak adanya sikap penolakan oleh masing-masing ketua organisasi menunjukkan bahwa mereka masih meyakini bahwa apa yang diinstruksikan oleh Ketua Umum Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Pangkep  sudah  tepat.  Namun  keputusan  yang diambil  tetap  harus  dikembalikan  terlebih  dahulu  ke  internal  masing-masing organisasi agar keputusan yang lahir bukann keputusan sepihak.

## Perilaku Politik Pragmatis
Perilaku  Politik  yang  ketiga  menurut  Nashir  (2011)  yaitu  perilaku  politik pragmatis  dimana  perilaku  yang  ditunjukkan  cenderung  mengintegrasikan  diri dalam  kekuasaan  dan  meninggalkan  label  ideologi  Muhammadiyah.  Perilaku politik ini lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Jika tidak ada manfaat untuk diri sendiri maka tidak ada keterlibatan dan biasanya orang  yang  pragmatis  cenderung  tidak  memperhatikan  independensi  lembaga sehingga terjun langsung dalam proses politik.
Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  menyampaikan  bahwa dirinya kadang ikut serta ketika Calon Anggota DPD RI melaksanakan kampanye karena  memiliki  kedekatan  emosional  dengan  Calon  Anggota  DPD  RI  tersebut. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah menjelaskan bahwa keterlibatannya  secara  langsung  dalam  Pemilu  2019  lalu  tetap  meleburkan  diri tapi bukan sebagai aktor utama. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep  juga  tetap  memperhatikan  batasan-batasan  yang  dapat  berefek  kepada pekerjaannya melihat dirinya sebagai pegawai kontrak di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Pangkep.
Ketua  Umum  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  Pangkep  menjelaskan  akan posisinya  sebagai  Ketua  Yayasan  sehingga  tidak  terlibat  secara  praktis  dalam proses  politik.  Namun  sebagai  bentuk  keta’atan  terhadap  rekomendasi  Pimpinan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Wilayah  Muhammadiyah  Sulsel,  beliau  tetap  menjalankannya  mesikpun  harus bergerak  di  belakang  layar.  Perilaku  yang  ditunjukan  cenderung  pragmatis dikarenakan  terlibat  langsung  dalam  proses  pemilihan  dengan  alasan  bukan sebagai Aparatur Sipil Negara dan alasan yang paling kuat dikarenakan memiliki kedekatan  emosional  dengan  Calon  Anggota  DPD  RI.  Hal  tersebut  ditunjukkan oleh  elit  struktural  Muhammadiyah  Pangkep  cenderung  berkampanye  di  balik layar dan tidak terlibat secara langsung namun dalam keadaan dan waktu tertentu tetap  mengkampanyekan  Calon  Anggota  DPD  RI  yang  direkomendasikan  oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.
Sebagai  ketua  ortom  dan  Warga  Negara  Indonesia  dengan  penuh kesadaran sudah sepatutnya untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2019.  Tapi  informan  tersebut  tidak  berpartisipasi  sebaga  tim  pemenangan  untuk Calon  Anggota  DPD  RI  yang  diusung  oleh  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah Sulsel  melainkan  hanya  berpartisipasi  sebagai  pemilih.  Secara  kelembagaan organisasi Muhammadiyah Pangkep beserta ortom-ortomnya tidak terlibat secara praktis.  Namun  keterlibatan  Muhammadiyah  terbatas  pada  kadernya  saja  yang mengatasnamakan pribadi itu pun bukan dari pimpinan tertinggi Muhammadiyah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Perilaku politik elit-elit struktural Muhammadiyah pada saat Pemilu 2019 tidak  ada  sama  sekali  keterlibatan  secara  praktis  namun  kader-kader Muhammadiyah  itu  sendiri  terlibat  secara  praktis.  Bisa  kita  lihat  dari  hasil wawancara informan dari KPUD Pangkep yang menyatakan bahwa ada atas nama perseorangan  yang  berlatar  belakang  dari  Muhammadiyah  yang  memasukkan berkas  ke  KPUD  Pangkep.  Kemudian  yang  kedua,  adanya  kader-kader Muhammadiyah  yang  berkonsultasi  dengan  Bawaslu  Pangkep  tentang  batasan- batasan selama proses kampanye.
Pola perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep cenderung  moderat-akomodatif  dengan  ditandai  oleh  partisipasi  para  elit struktural  Muhammadiyah  Kabupaten  Pangkep  dalam  pemilu  dengan  memilih
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Calon  Anggota  DPD  RI  tertentu  tanpa  adanya  fanatisme  yang  berlebihan, Kemudian  adanya  kesediaan  untuk  bekerjasama  dan  menjalin  hubungan  secara adaptif dan rasional dengan Calon Anggota DPD RI tanpa harus meleburkan diri.

## REFERENSI
Bosra, M. (2015). Menapak jejak, menata langkah: sejarah gerakan dan biografi ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan . Makassar: Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi.
Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Medical Research Methodology , 11 (1), 1–9.
HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5 (1).
Khaerah, N., Prianto, A. L., & Harakan, A. (2021). Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulsel , 1 (1), 45-50.
Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2010). Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi . Sofmedia.
Nashir, H. (2011). Muhammadiyah abad kedua . Suara Muhammadiyah.
Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. Canadian Journal of Policy Research , 2 (1), 41–51.
Samego, I. (2012). POLITIK INDONESIA KONTEMPORER:
DEMOKRATISASI, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN. THC , 54.
Shobron, S. (2010). Muhammadiyah dan strategi transformasi kader. Jurnal-
Tajdida Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah , 8 (2).
Sholikin, A. (2018). Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah. Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional , 3 (2).
Sotarauta, M., Ramstedt-Sen, T., Kaisa Seppänen, S., & Kosonen, K.-J. (2011). Local or digital buzz, global or national pipelines: patterns of knowledge
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
sourcing in intelligent machinery and digital content services in Finland.
European Planning Studies , 19 (7), 1305–1330.
Sparringa, D. (2005). Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik. Paper That Was Conveyed in a Course and Short Training about Human Rights and Democracy That Was Held by CESASS-UGM in Coordination with NCHR-Oslo University (Norway,
Jogjakarta, 2005) .
Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. Bandung: Alfabeta .
Suwarno, S. (2019). Kelahiran Muhammadiyah Dari Perspektif Hermeneutik. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities , 3 (1), 45–60.
van Klinken, G., & Schulte Nordholt, H. (2007). Renegotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia . Brill.