## PERSEPSI WISATAWAN NUSANTARA TERHADAP

## KONDISI KEPARIWISATAAN BALI
I Made Kusuma Negara, Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana
kusumatourism@gmail.com

## Abstract
Bali  is  the  common  destination  for  foreign  traveller  as  well  as  domestic traveller.  The  number  of  domestic  traveller  gives  the  economic  impact  for  each country  and  multiplier  effect.  Therefore,  the  domestic  traveller  has  the  essence  to analyse  for  this  research.  The  purposes  of  this  research  are:  (1)  to  analyse  the perception of domestic traveller related to the tourism circumstances in Bali; (2) and to  analyse  the  correlation  between  the  social  economic  and  demography  of  the domestic  traveller’s  variable  with  the  own  perception  related  to  the  tourism circumstances in Bali.
In  order  to  achieve  the  purpose  of  this  research,  sampling  is  done  located  at departure  gate  in  Ngurah  Rai Airport  by  using  domestic  traveller’s  departure  from Bali  as  respondent.  Respondent  is  done  by  non-probability  sampling  method  and direct questionnaire to be fulfilled by domestic traveller. There are 150 respondents that used to interview by accidental sampling method. There are two variables that are  used  to  analyse  the  tourism  circumstance  in  Bali  that  are  physics  and  service. Some  approaches  are  used  in  analysing  data,  which  are  to  analyse  the  traveller’s perception  domestic  related  to  the  tourism  circumstances  in  Bali  by  descriptive aspect and to analyse the correlation between the social economic and demography of  domestic  traveller’s  variable  with  the  own  perception  related  to  the  tourism circumstances in Bali by chi-square method.
Based  on  the  result  analyses,  there  are  six  variables  of  adequate  perception from seventeen variables of the tourism circumstance in Bali, i.e. the cleanliness of public  area,  the  cleanliness  of  tourist  object,  the  quality  of  transportation, reasonable  price,  reasonable  quality  of  services  and  the  quality  of  servicing trader, while the  other  variables  gets  better  perception. The  correlation  between  the  social economy  and  demography  of  the  domestic  traveller’s  variable  with  the  own perception related to the tourism circumstances in Bali gets insignificant correlation, except  the  residence  of  the  domestic  traveller’s  variable.  Refer  to  the  analysing result;  it  is  important  to  optimize  the  cleanliness  of  public  facilities,  cleanliness  at tourist attraction, quality of transportation facilities, and quality of services.
Keywords: Quality of Services and Customer Satisfaction.

## Pendahuluan
Bali  merupakan  daerah  tujuan wisata yang terkenal, baik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Struktur perekonomian Bali mempunyai
karakteristik  unik  jika  dibandingkan dengan  provinsi-provinsi  lainnya  di Indonesia,  dimana  pilar-pilar  ekonomi dibangun  melalui  keunggulan  industri pariwisata  sebagai  sektor  pemimpin ( leading sector ). Dengan tidak tersedianya  sumber  daya  alam  seperti migas,  hasil  hutan,  ataupun  industri manufacturing yang  berskala  besar, pariwisata  telah  menjadi  sektor  andalan dalam pembangunan Bali.
Menurut Pitana (2003), Bali  secara internal  memiliki  kelemahan  dalam pembangunan kepariwisataannya, bahwa rencana  tata  ruang  Bali  yang  belum diterapkan, sehingga menyebabkan ketidakteraturan ( unplan ) kawasan- kawasan  pariwisata  di  Bali.  Terbatasnya dana promosi serta kualitas sumber daya manusia  yang  kurang  memadai  juga menjadi kendala internal. Secara eksternal, penurunan ini juga terkait erat dengan  Tragedi World  Trade  Center (WTC)  di  Amerika  Serikat  tanggal  11 September  2001,  dan  tragedi  ini setidaknya  berdampak  besar  terhadap
berbagai  kegiatan  kepariwisataan  Bali. Begitu  pula  pada  tahun  berikutnya mengalami  penurunan  sebesar  5,23 persen,  bahkan  pada  tahun  2003 mengalami  penurunan  drastis  sebesar 22,77  persen  jika  dibandingkan  dalam kurun  lima  tahun  terakhir  (BPS,  2011). Hal ini sangat erat kaitannya dengan aksi terorisme  yang  terjadi  di  Kuta-Bali  pada tanggal  12  Oktober  2002  dan  hal  ini menyebabkan negara penghasil wisatawan asing, seperti Jepang,
Amerika,
Australia serta Eropa
mengeluarkan Travel Warning bagi warga negaranya yang ingin berwisata ke Bali.
Kemerosotan  tidak  hanya  dialami pasar  wisatawan  mancanegara,  akan tetapi  pasar  wisatawan  nusantara  juga mengalami  hal  yang  sama.  Walaupun demikian,  diperkirakan  pasar  wisatawan nusantara  akan  lebih  cepat  kembali. Program pemulihan dari dampak kejadian tersebut  dilakukan  dalam  beragam bentuk  di  berbagai  bidang  terkait.  Salah satu  langkah  penting  strategis  dalam mewujudkannya  dengan  memanfaatkan potensi  wisatawan  nusantara  yang berkunjung ke Bali.
Perkembangan  teknologi  informasi komunikasi  dan  informasi  serta  moda transportasi  yang  sangat  pesat  saat  ini, telah  menjadikan  salah  satu  faktor
pendorong  bagi  kemudahan  wisatawan nusantara  untuk  melakukan  perjalanan wisata.  Kunjungan  wisatawan  nusantara dari daerah yang satu ke daerah yang lain memberikan  dampak  ekonomi  yang relatif  tinggi  dan  mendorong  berbagai sektor  untuk  membangun  potensinya. Pada  dasarnya,  potensi  pasar  wisatawan nusantara  adalah  penduduk  Indonesia sendiri  (Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata  Republik  Indonesia,  Deputi Pemasaran,  2003).  Pemerintah  menaruh harapan  yang  besar  pada  parwisata nusantara  dengan  komoditi  wisatawan nusantara.  Selain  itu,  tidak  hanya  pasar wisatawan  asing  yang  menjanjikan peluang  bagi  penambahan  devisa  yang berasal dari sektor pariwisata, wisatawan nusantara  pun  juga  berpotensi  menjadi target  pasar.  Hal  ini  ditunjukkan  dari penerimaan  devisa  dari  wisatawan nusantara  yang  dari  tahun  ke  tahun meningkat (Tourismnews, 2012).
Berdasarkan latar belakang tersebut  maka  potensi  pasar  wisatawan nusantara di Bali perlu lebih
dioptimalkan. Wisatawan nusantara
memiliki  karakter  yang  khas,  termasuk pola  perjalanannya,  hendaknya  dijadikan pertimbangan  dalam  penyusunan  arah kebijakan  dan  program  pengembangan kepariwisataan  nusantara.  Karenanya, untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat, perlu dipahami persepsi wisatawan
nusantara terhadap kondisi kepariwisataan Bali.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  persepsi  wisatawan nusantara terhadap kondisi kepariwisataan Bali?
2. Apakah  ada  hubungan  latar belakang  sosial  ekonomi  dan demografi  wisatawan  nusantara dengan  persepsinya  terhadap kondisi kepariwisataan Bali?
Landasan Teori

## Persepsi
Rangkuti  (2002)  mengemukakan bahwa persepsi diidentifikasikan sebagai  suatu  proses  dimana  individu memilih,  mengorganisasikan,  serta mengartikan  stimulus  yang  diterima melalui  alat  inderanya  menjadi  suatu makna.  Meskipun  demikian,  makna dari  proses  persepsi  tersebut  juga dipengaruhi  oleh  pengalaman  masa lalu  individu  yang  bersangkutan. Persepsi  terhadap  produk  atau  jasa berpengaruh  terhadap  tiga  faktor, yaitu:
1. Tingkat kepentingan.
Tingkat  kepentingan  didefinisikan sebagai  keyakinan  pelanggan sebelum  mencoba  atau  membeli produk  atau  jasa,  yang  akan dijadikan  standar  acuan  dalam menilai  kinerja  produk  atau  jasa
tersebut.
2. Kepuasan. Kepuasan didefinisikan sebagai respons terhadap ketidaksesuaian  antara  tingkat kepentingan  sebelumnya  dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kepuasan, salah satunya adalah persepsi mengenai  kualitas  jasa  yang berfokus  pada  lima  dimensi jasa. Selain itu juga dipengaruhi oleh persepsi kualitas  jasa,  kualitas  produk, harga,  dan  faktor-faktor  yang bersifat  pribadi  serta  yang bersifat  situasi  sesaat.  Persepsi mengenai  kualitas  jasa  tidak mengharuskan pelanggan menggunakan  jasa  tersebut terlebih dahulu untuk memberikan penilaian.
3. Nilai.
Nilai didefinisikan sebagai pengkajian  secara  menyeluruh manfaat  dari  suatu  produk, yang  didasarkan  pada  persepsi atas  apa  yang  telah  diterima dan  yang  telah  diberikan  oleh produk tersebut. Pengguna akan  semakin  loyal  apabila
produk  atau  jasa  tersebut semakin bernilai baginya.

## Kepuasan Konsumen
Kepuasan konsumen adalah suatu  keadaan  dimana  keinginan, harapan  dan  kebutuhan  konsumen dapat dipenuhi. Apabila kita memperhatikan  beberapa  pengertian tentang jasa dan kualitas jasa kaitannya  dengan  faktor  kepuasan konsumen  maka  jelas  dapat  dilihat dimensi  kualitas  pelayanan  sangat menentukan terhadap kepuasan konsumen.  Kepuasan  adalah  respon konsumen atas pemenuhan,
merupakan  penilaian  atas  tampilan barang atau jasa, memberikan pemenuhan  pada  suatu  tingkat  yang menyenangkan atas konsumsi, meliputi  pemenuhan  yang  berada  di atas maupun di bawah tingkatannya.
Kepuasan  konsumen  merupakan konsep  penting  dalam  pemasaran modern yang menekankan pada kepuasan pelayanan terhadap konsumen  untuk  mendapatkan  hasil akhir berupa keuntungan. Suatu perusahaan yang tidak mampu memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan konsumennya, maka perusahaan tersebut  berpeluang  besar  akan  gagal. Untuk mengatasinya, perusahaan harus  memiliki  kemampuan  untuk
memberikan  mutu  pelayanan  yang memiliki hubungan erat dengan kepuasan  konsumen,  sehingga  mutu citra  yang  baik  bukan  berdasarkan pada  persepsi  perusahaan,  melainkan pada  persepsi  konsumen.  Sehingga sesuai terhadap mutu pelayanan berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen.  Berdasarkan  pada  uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa  mutu  pelayanan  yang  sesuai dengan  keinginan  dan  kebutuhan konsumen  akan  mampu  membentuk kepuasan konsumen. Dengan demikian perusahaan harus memperhatikan, memelihara, dan meningkatkan  kepuasan  konsumen terhadap mutu pelayanan yang ditawarkan, akan memperoleh
beberapa  manfaat,  yaitu  :  (1)  reputasi perusahaan  semakin  positif  di  mata masyarakat dan konsumen khususnya ;
(2)  dapat  mendorong  terciptanya loyalitas konsumen ; (3) memungkinkan terciptanya
rekomendasi  dari  mulut  ke  mulut
( word of mouth ) yang menguntungkan bagi perusahaan, yang berakibat semakin  banyak  konsumsi  produk perusahaan ; (4) meningkatkan keuntungan  ;  (5)  hubungan  antara perusahaan  dan  para  konsumennya menjadi harmonis ; (6) dan mendorong  setiap  anggota  organisasi
untuk  bekerja  dengan  tujuan  serta kebanggaan yang lebih baik (Tjiptono, 1996).  Tingkat  kepuasan  merupakan fungsi  dari  perbedaan  antara  kinerja yang  dirasakan  dengan  harapan  atau tingkat  perasaan  seseorang  setelah membandingkan  kinerja  atau  hasil yang dirasakan dengan harapan.
Dari  pemaparan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  terdapat  dua  hal utama  yang  menentukan  kepuasan konsumen, yaitu harapan ( expectation ) dan  kinerja  yang  dirasakan  ( perceived performance ). Apabila perceived performace melebihi expectations, maka  konsumen  akan  puas,  tetapi sebaliknya  bila expectation melebihi perceived performance konsumen akan merasa tidak puas.
Upaya mewujudkan kepuasan konsumen  total  bukanlah  hal  yang mudah.  Kepuasan  konsumen  total  tidak mungkin  dicapai  sekalipun  hanya  untuk sementara waktu, tetapi upaya perbaikan atau  penyempurnaan  kepuasan  dapat dilakukan  dengan  berbagai  strategi, misalnya  dengan  berusaha  memberi pelayanan  yang  lebih  unggul  dari  pada pesaingnya, bisa dengan memberi garansi tertentu,  atau  pelayanan  purna  jual, dapat  juga  dengan  mengembangkan sistem  informasi  manajemen  dimana perusahaan  bisa  mendata  setiap  keluhan yang  bisa  disampaikan  dan  belajar  dari
kesalahan  yang  terus  dilakukan.  Keluhan dapat  dilaksanakan  dengan  cara  empati terhadap  konsumen  yang  marah,  cepat dalam  penanganan  pengeluhan,  wajar dan adil dalam memecahkan masalah dan
kemudahan konsumen dalam menghubungi perusahaan (Tjiptono,
1996).

## Segmentasi Pasar Wisatawan
Menurut Smith dalam Penelitian oleh  Tim  Peneliti  Fakultas  Ekonomi Universitas Udayana (1999), beberapa cara  untuk  melakukan  segmentasi pasar wisatawan, yaitu :
1. Segmentasi  berdasarkan trip descriptors , yaitu
menggolongkan  seluruh  pasar potensial  wisatawan  dalam tujuan  melakukan  kunjungan pada  suatu  daerah  tujuan wisata  yang  pada  dasarnya
bertujuan untuk rekreasi, mengunjungi teman atau kerabat serta bisnis.
2. Segmentasi berdasarkan tourist descriptors , yaitu dasar penggolongan  wisatawan  yang berkunjung  tidak  berdasarkan tujuan perjalanan, tetapi berdasarkan siapa yang melakukan  perjalanan  tersebut dan bagaimana karakteristiknya secara rinci yang dapat
dilakukan  berdasarkan  dimensi sebagai berikut :
a. Dimensi  sosio-demografis, dimana dimensi ini dijelaskan karakter wisatawan yang berkunjung berdasarkan
tingkat penghasilan, bidang pekerjaan, jumlah keluarga, usia,  lokasi  tempat  tinggal, jenis kelamin, status perkawinan dan lain-lain.
b. Dimensi  strata  atau  kelas sosial,  dimana  wisatawan dikelempokkan dalam beberapa  kelas  sosial  yang dapat membantu mengungkapkan  hubungan antara  kelas  sosial  dan aktivitas yang menarik perhatian wisatawan selama  berkunjung,  seperti kelas  sosial  atas  (manajer, pejabat,  profesional),  kelas sosial  menengah  (manajer madya dan profesional muda),  kelas  sosial  bawah ( supervisor dan  karyawan pelaksana),  kelas  sosial pekerja (para pekerja teknis)  serta  kelas  sosial pensiunan  (tidak  memiliki kewajiban  dan  hubungan kerja secara formal).
c. Tahapan daur hidup
keluarga,  dimana  profil  ini
merupakan  data  penting dan berharga dalam perencanaan promosi pariwisata yang akan mempengaruhi pengeluaran wisatawan selama melakukan kunjungan. d. Usia, dimana usia wisatawan sangat mempengaruhi pilihan jenis aktivitas  yang  dilaksanakan selama kunjungan. Kecenderungan yang terjadi  bahwa  makin  tinggi tingkat pendidikan wisatawan  yang  terlihat dari struktur usianya, maka makin tinggi tuntutan terhadap kualitas pelayanan. e. Jenis kelamin, dimana kelompok  pasar  wisatawan wanita  menarik  perhatian para pelaku pariwisata saat ini.  Lingkup  aktivitas  yang makin  luas  dan  bidang pekerjaan memberikan kemampuan keuangan yang  cukup  bagi  para wanita  untuk  membiayai perjalanannya secara mandiri. 3. Segmentasi
berdasarkan
dimensi  psikologis  dan  gaya hidup,  dimana  segmentasi  ini dapat  didekati  dengan  sikap, motivasi  melakukan  kunjungan, pendapat wisatawan serta aktivitas  yang  menarik  bagi wisatawan.
4. Segmentasi berdasarkan manfaat dan penggunaan,
dimana segmentasi ini dilakukan berdasarkan manfaat yang dinikmati atau diharapkan dapat dinikmati  oleh  wisatawan  dari penggunaan maupun pola
penggunaannya.
5. Segmentasi multi dimensi, dimana segmentasi ini dilakukan untuk  memperoleh  gambaran yang lebih akurat atas kombinasi berbagai dasar segmentasi. Dengan  demikian,  perumusan kebijakan  maupun  penyusunan rencana  pengembangan  daerah wisata akan lebih realistis sesuai harapan.
Tujuan dan Manfaat Penelitian

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui persepsi wisatawan  nusantara  terhadap kondisi kepariwisataan Bali.
2. Untuk  mengetahui  hubungan latar  belakang  sosial  ekonomi dan demografi wisatawan
nusantara  dengan  persepsinya terhadap  kondisi  kepariwisataan Bali.
Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  dua manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat bagi pengembangan.
Penelitian ini merupakan kesempatan untuk dapat mengungkapkan pemahaman tentang pentingnya potensi wisatawan  nusantara  dalam
menunjang kegiatan kepariwisataan Bali.
2. Manfaat  operasional  berkaitan dengan  kebijakan  dan  pebisnis pariwisata.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  kepada pemerintah maupun swasta tentang  kegiatan  dan  persepsi wisatawan  nusantara  sebagai salah  satu  komponen  penting dalam pengambilan keputusan.

## Metode Penelitian
Lokasi dan Objek Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di Bandara  Ngurah  Rai,  dimana  tempat  ini relatif  ramai  dipergunakan  sebagai  pintu masuk maupun keluar wisatawan
nusantara.  Sedangkan  yang  menjadi objek  penelitian  adalah  wisatawan nusantara  yang  akan  kembali  ke  daerah asalnya.

## Jenis Data

## Jenis Data Menurut Sifatnya
Data  yang  dianalisis  adalah  data kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Data kuantitatif  berupa  data  berupa  angka berkaitan dengan wisatawan nusantara ke  Bali.  Sedangkan  data  kualitatif berupa  penjelasan  yang  menyangkut wisatawan nusantara ke Bali.
Jenis Data Menurut Sumbernya
Data dalam penelitian diantaranya  data  primer,  yaitu  data berdasarkan observasi serta
wawancara dengan pedoman pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan. Kekurangan  dari  data  primer  akan dilengkapi  dengan  data  sekunder berupa    publikasi  berbagai  instansi berkaitan  wisatawan  nusantara.  Data sekunder  ini  diperoleh  dari  Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Kantor  Imigrasi  serta  Badan  Pusat Statistik.

## Metode Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah wisatawan nusantara yang meninggalkan  Bali  melalui  Bandara Ngurah  Rai.  Metode  penentuan  sampel
dilakukan  dengan  teknik  bukan  peluang
( non-probability sampling ), yaitu
pengambilan sampel dengan jatah ( quota sampling ),  dimana  pemilihan  sampel sebanyak 150 orang.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan metode :
1. Pengumpulan Data Primer
Pengumpulannya  dibantu  dengan kuesioner  melalui interview atau wawancara kepada wisatawan
nusantara  serta  observasi  pada sampel lokasi penelitian.
2. Pengumpulan Data Sekunder
Data  sekunder  berkaitan  dengan
pokok permasalahan diperoleh melalui  publikasi  oleh  instansi-
instansi  pemerintah  seperti  Dinas
Pariwisata  Provinsi  Bali  maupun
instansi-instansi lainnya yang berkaitan serta melalui web-site yang berhubungan dengan pokok
permasalahan.
Identifikasi Variabel
Variabel  sosial  ekonomi  serta demografi wisatawan nusantara terdiri dari :
1. Jenis kelamin.
2. Usia.
3. Asal daerah.
4. Status pekerjaan.
5. Status perkawinan.
6. Tingkat pendidikan.
7. Tingkat pengeluaran.
8. Tempat menginap.
Variabel persepsi terhadap kondisi  kepariwisataan  Bali  terdiri dari:
a. Obyek fisik :
1. Kebersihan fasilitas umum.
2. Kebersihan daya tarik wisata.
3. Kualitas lingkungan alam.
b. Pelayanan :
1. Kualitas fasilitas akomodasi.
2. Fasilitas entertainment.
3. Kualitas fasilitas transportasi.
4. Kondisi keamanan.
5. Kemudahan mencapai lokasi.
6. Kemudahan mendapat informasi.
7. Keramahtamahan masyarakat.
8. Kesesuaian harga barang.
9. Kesesuaian harga pelayanan jasa.
10. Kualitas tempat makan dan minum.
11. Kualitas obyek wisata dan budaya.
12. Kualitas pelayanan kesehatan.
13. Kualitas pelayanan keuangan. 14. Kualitas pelayanan pedagang.
Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui persepsi wisatawan  nusantara  terhadap  kondisi kepariwisataan  di  Bali  dipergunakan analisis deskriptif yang diukur melalui pengukuran  dispersi  atau  ukuran penyebaran. Variabel dalam penelitian ini  bersifat  kualitatif,  maka  ukuran persepsi  wisatawan  nusantara  diukur melalui  skala Likert, yang  mengukur persepsi  dari  keadaan  yang  sangat negatif  ke  jenjang  yang  sangat  positif (Kusmayadi  dan  Sugiarto,  2000). Setelah  responden  memilih  salah  satu dari  lima  alternatif  persepsi,  maka dianalisis  dengan  menghitung  rata- rata (  ) serta standar deviasi (S).
Untuk  mengetahui  hubungan latar  belakang  sosial  ekonomi  dan demografi wisatawan nusantara dengan  persepsinya  terhadap  kondisi kepariwisataan  di  Bali  dipergunakan analisis kuantitatif dengan menghitung
koefisien kontingensi (Sugiyono,
2004).
Pembahasan Persepsi Wisatawan Nusantara terhadap Kepariwisataan Bali
Persepsi  wisatawan  nusantara terhadap  kondisi  kepariwisataan  Bali dapat  dilihat  pada  Tabel.  Dari  tujuh belas  kriteria,  variabel  kebersihan fasilitas  umum,  kebersihan  daya  tarik wisata,  kualitas  fasilitas  transportasi, kesesuaian  harga  barang,  kesesuaian harga  pelayanan  jasa  serta  kualitas pelayanan  pedagang  dinilai  cukup. Sedangkan selebihnya memiliki persepsi yang baik.
Sedangkan total persepsi wisatawan  nusantara  terhadap  kondisi kepariwisataan  Bali  yang  diukur melalui  pengukuran  dispersi  atau ukuran  penyebaran,  atau  disebut  juga ukuran  variasi  (Dajan,  1993).  Dari hasil  perhitungan  diperoleh  rata-rata skor total persepsi wisatawan
nusantara
terhadap kondisi kepariwisataan  Bali  sebesar  61,37 dengan  simpangan  baku  sebesar  5,87. Berdasarkan  hasil  analisis  ini,  dapat disusun kriteria persepsi pada Tabel
Persepsi Wisatawan Nusantara terhadap kondisi Kepariwisataan Bali

## per Variabel
Variabel Persepsi terhadap Kondisi Kepariwisataan Bali Persepsi Tingkat I Tingkat II Obyek Fisik Kebersihan fasilitas umum Cukup Kebersihan daya tarik wisata Cukup Kualitas lingkungan alam Baik Pelayanan Kualitas fasilitas akomodasi Baik Fasilitas entertainment Baik Kualitas fasilitas transportasi Cukup Kondisi keamanan Baik Kemudahan mencapai lokasi Baik Kemudahan mendapat informasi Baik Keramahtamahan masyarakat Baik Kesesuaian harga barang Cukup Kesesuaian harga pelayanan jasa Cukup Kualitas tempat makan dan minum Baik Kualitas daya tarik wisata serta budaya Baik Kualitas pelayanan kesehatan Baik Kualitas pelayanan keuangan Baik Kualitas pelayanan pedagang Cukup Sumber : Hasil analisis, 2012
Total Persepsi Wisatawan Nusantara terhadap kondisi Kepariwisataan Bali
Persepsi Distribusi (%)
Sangat Kurang 2,67 Kurang 15,33 Cukup 68,00 Baik 12,00 Sangat Baik 2,00 Total 100,00 Sumber : Hasil analisis, 2012
Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dan Demografi dengan Persepsi Wisatawan Nusantara terhadap
Kepariwisataan Bali Analisis hubungan latar belakang sosial ekonomi dan demografi wisatawan nusantara dengan  persepsinya  terhadap  kondisi
kepariwisataan Bali menggunakan analisis koefisien kontingensi. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen atau  tingkat  kesalahan  sebesar  5 persen dan χ 2 tabel  dapat  disimpulkan bahwa  persepsi  wisatawan  nusantara berhubungan  erat  dengan  variabel sosial ekonomi dan demografi, seperti:
1. Jenis Kelamin Wisatawan
Nusantara Hasil  analisis  menunjukkan  tidak terdapat hubungan  yang  signifikan antara  jenis  kelamin  wisatawan nusantara dengan persepsinya terhadap  kondisi  kepariwisataan Bali. Hal ini terbukti dari χ 2 hitung sebesar  4,325  lebih  kecil  dari  χ 2
tabel dengan derajat bebas sebesar 4  dan  α  sebesar  0,05,  yaitu  9,49. Uji  ini  menyatakan  keyakinan bahwa  tidak  ada  sangkut  pautnya jenis  kelamin  dengan  persepsi wisatawan nusantara terhadap kondisi kepariwisataan Bali.
2. Usia Wisatawan Nusantara
Analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan  yang  signifikan antara  usia  wisatawan  nusantara dengan persepsinya terhadap kondisi  kepariwisataan  Bali.  Hal ini  terbukti  dari  χ 2 hitung  sebesar 8,120  lebih  kecil  dari  χ 2 tabel dengan  derajat  bebas  sebesar  16 dan α sebesar 0,05, yaitu 26,3.
3. Tempat Tinggal Menetap
Wisatawan Nusantara
Hasil pengujian memberi petunjuk bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  tempat  tinggal menetap wisatawan nusantara dengan persepsinya terhadap kondisi  kepariwisataan  Bali.  Hal
ini  terbukti  dari  χ 2 hitung  sebesar 71,657  lebih  besar  dari  χ 2 tabel dengan  derajat  bebas  sebesar  40 dan α sebesar 0,05, yaitu 55,8.
4. Pekerjaan Wisatawan Nusantara
Walaupun  menurut  teori  yang diungkapkan  oleh  Cooper  (1993),
bahwa pekerjaan wisatawan
berpengaruh  terhadap  permintaan pariwisata,  namun  penelitian  kali ini menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan  yang  signifikan antara pekerjaan wisatawan
nusantara dengan persepsinya terhadap  kondisi  kepariwisataan
Bali. Hal ini terbukti dari χ 2 hitung sebesar  7,382  lebih  kecil  dari  χ 2 tabel dengan derajat bebas sebesar 8 dan α sebesar 0,05, yaitu 15,51.
5. Status Perkawinan Wisatawan Nusantara
Anggota  keluarga  diungkapkan dapat  mempengaruhi  permintaan pariwisata  (Cooper,  1993),  namun penelitian  ini  menyatakan  bahwa tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan antara status perkawinan  wisatawan  nusantara dengan persepsinya terhadap kondisi  kepariwisataan  Bali.  Hal ini  terbukti  dari  χ 2 hitung  sebesar
7,452  lebih  kecil  dari  χ 2 tabel dengan  derajat  bebas  sebesar  12 dan α sebesar 0,05, yaitu 21,0.
6. Tingkat  Pendidikan  Wisatawan
Nusantara Tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan antara tingkat pendidikan  wisatawan  nusantara dengan persepsinya terhadap kondisi  kepariwisataan  Bali.  Hal ini  terbukti  dari  χ 2 hitung  sebesar 16,388  lebih  kecil  dari  χ 2 tabel dengan  derajat  bebas  sebesar  16 dan α sebesar 0,05, yaitu 26,3.
7. Pengeluaran  per  Bulan  Wisatawan Nusantara
Ditemukan  bahwa  tidak  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara pengeluaran  per  bulan  wisatawan nusantara dengan persepsinya terhadap  kondisi  kepariwisataan Bali. Hal ini terbukti dari χ 2 hitung sebesar  5,677  lebih  kecil  dari  χ 2 tabel dengan derajat bebas sebesar 8 dan α sebesar 0,05, yaitu 15,51.
8. Tempat Menginap Wisatawan
Nusantara
Terlihat  bahwa  tidak  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara tempat menginap wisatawan nusantara dengan persepsinya terhadap  kondisi  kepariwisataan Bali. Hal ini terbukti dari χ 2 hitung sebesar  20,745  lebih  kecil  dari  χ 2 tabel dengan derajat bebas sebesar 20 dan α sebesar 0,05, yaitu 31,4.
Dari  delapan  variabel  sosial
ekonomi  dan  demografi  yang dijadikan  variabel  bebas  dalam penelitian  ini,  ternyata  variabel tempat tinggal menetap wisatawan nusantara  Bali  yang  berhubungan
erat atau signifikan dengan
persepsinya terhadap kondisi
kepariwisataan  Bali.  Selebihnya, yaitu jenis kelamin, usia,
pekerjaan, status perkawinan,
tingkat  pendidikan,  pengeluaran per  bulan  serta  tempat  menginap wisatawan nusantara,
tidak signifikan dengan persepsinya
terhadap  kondisi  kepariwisataan
Bali.
Simpulan dan Saran

## Simpulan
1. Dari  tujuh  belas  kriteria,  variabel
yang  menyatakan  cukup  adalah kebersihan fasilitas umum, kebersihan daya tarik wisata, kualitas fasilitas transportasi, kesesuaian harga  barang,  kesesuaian  harga pelayanan jasa serta kualitas pelayanan pedagang. Sedangkan variabel  kualitas  lingkungan  alam, kualitas  fasilitas  akomodasi,  fasilitas entertainment, kondisi  keamanan,
kemudahan mencapai lokasi,
kemudahan  mendapat  informasi, keramahtamahan masyarakat,
kualitas  tempat  makan  dan  minum,
kualitas  daya  tarik  wisata  serta budaya, kualitas pelayanan
kesehatan, kualitas pelayanan keuangan  memiliki  persepsi  yang baik.
2. Dari  delapan  variabel  sosial  ekonomi dan  demografi  tersebut,  hanya variabel  tempat  tinggal  menetap wisatawan nusantara
yang  memiliki  hubungan  signifikan dengan persepsinya terhadap kondisi kepariwisataan  di  Bali.  Selebihnya, jenis  kelamin,  usia,  pekerjaan,  status perkawinan, tingkat pendidikan, pengeluaran  per  bulan  serta  tempat menginap
wisatawan  nusantara,  hubungannya tidak signifikan.

## Saran
1. Kebersihan fasilitas umum,
kebersihan  di  daya  tarik  wisata, kualitas  fasilitas  transportasi,  serta kualitas  pelayanan  pedagang  perlu dioptimalkan, baik melalui pembinaan  maupun mengintensifkan komunikasi dengan instansi terkait.
2. Wisatawan  nusantara  perlu  lebih
digali  kembali  potensinya,  selain menumbuhkembangkan rasa kecintaan terhadap budaya
nusantara,  juga  dapat  meningkatkan taraf  hidup  pada  destinasi  yang dikunjunginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2011. Bali  Dalam
Angka . Denpasar.
Cooper,  Chris.  1993. Tourism  : Principles & Practice . England : Longman Group Limited.
Dajan, Anto. 1993. Pengantar Metode
Statistik . Jakarta : LP3ES.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  Republik  Indonesia, Deputi  Pemasaran.  2003. Riset Pasar  Wisatawan  (Wisatawan Nusantara Provinsi Bali) . Jakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Metode  Riset Untuk  Bisnis  &  Ekonomi .  Jakarta  :
Erlangga.
Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. 2000.
Metodologi  Penelitian  dalam Bidang  Kepariwisataan .  Jakarta
: PT. Gramedia Pustaka Utama.
"Menparekraf  Ingatkan  PHRI  Tentang Potensi  Wisatawan  Nusantara",
(2012), ( tourismnews.co.id ),
Available:
http://tourismnews.co.id/categor y/tourism-news/menparekraf-
ingatkan-phri-tentang-potensi- wisatawan-nusantara  (Accessed: 2012, September 27).
Pitana,  I  Gde.  2003.  “Kebijakan  dan
Strategi  Pemerintah  Daerah  Bali Dalam Pembangunan
Pariwisata”.  Denpasar  :  Dinas
Pariwisata Provinsi Bali.
Sugiyono.  2004. Metode  Penelitian
Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta. Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 1999. ”Karakteristik Wisatawan Mancanegara  dan  Wisatawan Nusantara  yang  Berkunjung  ke Bali Berdasarkan Aspek Motivasi  Perjalanan  Wisata”. Laporan  Penelitian  Kerjasama
Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I  Bali  dengan  Laboratorium Manajemen  dan  Bisnis  Fakultas Ekonomi  Universitas  Udayana Denpasar.
Tjiptono,  Fandy.  1996. Manajemen Jasa. Yogyakarta : Andi
Yogyakarta.

## INTEGRASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA

## Sebagai Manifestasi Praktek Dekonstruktif
I Made Adikampana, Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana

## Abstract
Local community cannot  be  separated  from  tourism  destination.  It  has  a  strategic position  in  the  development  of  tourism  destination.  Thus,  sustainable  tourism  needs participation of the local community, either in the process of decision making or dividing the benefit  from  the  tourism.  The  issues  in  tourism  are  often  caused  by  the  inferior  binary opposition. Through Derrida deconstruction  approach, the local community could have the same  position  as  government  in  terms  of  decision  making  of  the  tourism  destination planning and development.  This  integration  is  assumed  to  be  able  to  give  contribution on sustainable tourism destination.
Keyword: Local Community, Tourism Destination, Decontruction, Integration
Pendahuluan
Destinasi  pariwisata  merupakan lokasi  produksi,  konsumsi  dan  pola-pola
pergerakan wisata (Davidson dan Maitland,  1997).  Selain  itu  destinasi pariwisata  juga  sebagai  tempat  hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan  kegiatan  sosial  dan  budaya. Hal  tersebut  juga  secara  tegas  diatur dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun 2009,  yang  menyatakan  bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada  dalam  satu  atau  lebih  wilayah administratif  yang  di  dalamnya  terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,  aksesibilitas,  serta  masyarakat yang  saling  terkait  dan  melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan
demikian  masyarakat  merupakan  bagian tidak  terpisahkan  dalam  suatu  destinasi pariwisata, sehingga pengembangan destinasi pariwisata harus
mempertimbangkan  berbagai  elemen dalam  masyarakat.  Dogra  dan  Gupta (2012)  menyebutkan  bahwa  masyarakat memiliki  posisi  strategis  dalam  suatu destinasi  pariwisata.  Maka  dari  itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung  dari  pelibatan  dan  partisipasi masyarakatnya.
Masyarakat dalam destinasi
pariwisata yang kemudian disebut dengan  komunitas atau  masyarakat  lokal mempunyai  potensi  berupa  beragam aktivitas  yang  dapat  dikreasikan  menjadi produk  pariwisata.  Adanya  budaya  lokal, berbagai  tinggalan  masyarakat,  serta
festival  menyediakan  keunikan  dan sesuatu  yang  baru  dari  perspektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan  dan  kebijakan  lokal  akan lebih  memahami  produk  pariwisata  yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan masyarakat dari luar destinasi pariwisata. Masyarakat  lokal  juga  mempunyai  peran dalam  upaya  mempromosikan  produk destinasi  pariwisata,  karena  masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk  citra  atau image destinasi pariwisata (Pike, 2004).
Begitu  pentingnya  partisipasi masyarakat  lokal  dalam  pengembangan destinasi  pariwisata  berkelanjutan,  telah mendorong  berkembangnya  pilihan  lain kepariwisataan. Alternatif kepariwisataan tersebut populer dengan sebutan community  based  tourism (CBT)  atau pariwisata  berbasis  masyarakat.  Oleh Tosun  dan  Timothy  (2003)  ditegaskan bahwa  aspek  penting  dalam  pariwisata berkelanjutan  adalah  penekanan  kepada pariwisata berbasis masyarakat.
Pendekatan  ini  lebih  fokus  terhadap pelibatan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pariwisata. Melalui partisipasi  aktif  masyarakat,  pariwisata secara  langsung  dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  lokal.  Dengan adanya  manfaat  inilah  penerimaan,
dukungan,  dan  toleransi  masyarakat terhadap pariwisata akan tumbuh dengan optimal.
Walaupun  secara  konsepsual partisipasi  masyarakat  dalam  pariwisata diyakini  mampu  mewujudkan  destinasi pariwisata  berkelanjutan,  namun  dalam prakteknya penuh dengan tantangan dan hambatan  (Campbell,  1999;  Shah  dan Gupta, 2000; Scheyvens, 2002; Dogra dan Gupta,  2012).  Tantangan  yang  sering dihadapi  terutama  berkaitan  dengan hetrogenitas  masyarakat  dan  dalam proses  identifikasi  pariwisata  sebagai strategi pembangunan masyarakat. Sedangkan
hambatannya berupa keterbatasan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan akses terhadap manfaat pariwisata.
Landasan Teori

## Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pariwisata  berbasis  masyarakat ( community
based tourism /CBT)
merupakan  salah  satu  jenis  pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai  unsur  utama  dalam  pariwisata guna  mencapai  tujuan  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  (Telfer  dan Sharpley,  2008).  Pemahaman  ini  sejalan dengan  pemikiran  Garrod  et  al.,  (2001); Timothy dan Boyd (2003) yang menyebutkan pariwisata berbasis masyarakat
sebagai partisipasi
masyarakat dalam pembangunan pariwisata.  Dalam  hal  ini,  partisipasi masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  2 (dua)  cara    yaitu:  ikut  terlibat  dalam proses  pengambilan  keputusan  dan pembagian manfaat pariwisata.
Partisipasi  dalam  pengambilan
keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk
menyuarakan  harapan,  keinginan  dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata,  yang  selanjutnya  dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan.  Kemudian  Murphy  (1985)
mengusulkan adanya pelibatan masyarakat  dalam  proses  perencanaan dan pengembangan pariwisata. Pelibatan ini merupakan faktor penentu keberlanjutan  pembangunan  destinasi pariwisata.  Sedangkan  mengambil  peran dalam  pembagian  manfaat  pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan  finansial  dari  pariwisata  dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Untuk itu pengembangan pariwisata seharusnya mampu  menciptakan  peluang  pekerjaan, kesempatan  berusaha  dan  mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat  agar  mengetahui  manfaat pariwisata (Timothy, 1999). Juga Menurut Murphy  (1985)  pariwisata  merupakan sebuah  “ community  industry ”,  sehingga
keberlanjutan  pembangunan  pariwisata sangat  tergantung  dan  ditentukan  oleh penerimaan  dan  dukungan  masyarakat terhadap  pariwisata.  Implikasi  pariwisata sebagai  sebuah  industri  masyarakat adalah pariwisata semestinya tidak hanya melibatkan  masyarakat  yang  secara langsung mendapatkan manfaat pariwisata,  melainkan  juga  masyarakat yang  secara  tidak  langsung  berkontribusi untuk kemenerusan pariwisata.
Berhubungan  dengan  hal  tersebut, Mowforth  dan  Munt  (1998)  serta Ramukumba,  et  al.  (2011)  kemudian membagi  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan  pariwisata  dalam    7 (tujuh) tingkatan, yaitu:
1. Partisipasi manipulatif
2. Partisipasi pasif
3. Konsultasi; masyarakat mengkonsultasikan permasalahannya
4. Partisipasi  untuk  memberikan material  seperti  makanan  dan minuman,  bahan  lokal  dan tenaga
5. Partisipasi fungsional; membentuk kelompok dan menyempurnakan tujuan pembangunan 6. Partisipasi interaktif;
mengadakan  analisis  bersama untuk memecahkan masalah
7. Mobilisasi  sendiri;  tanpa  ada intervensi dari pihak luar.
Selain  itu,  pariwisata  berbasis masyarakat  sering  dipahami  sebagai sesuatu  yang  berseberangan  dengan pariwisata skala besar ( enclave ),
berbentuk paket ( all inclusive ), pariwisata masal, dan minim keterkaitannya dengan masyarakat  lokal.  Sehingga  pariwisata berbasis masyarakat disebut juga sebagai pariwisata yang dibangun oleh masyarakat  lokal,  berskala  kecil,  serta melibatkan berbagai elemen lokal seperti pengusaha,  organisasi,  dan  pemerintah lokal  (Hatton,  1999  dalam  Telfer  dan Sharpley,  2008;  Leslie,  2012).  Terkait dengan pembangunan pariwisata berskala  kecil,  Jenkins  (1982)  telah melakukan perbandingan antara pariwisata  skala  kecil  dengan  skala  besar untuk mengetahui
dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan komparasi tersebut  diketahui  bahwa  pembangunan pariwisata  berskala  kecil  mempunyai karakteristik  yang  sangat  berbeda  dari pembangunan  pariwisata  berskala  besar. Adanya  perbedaan  krakteristik  tentunya akan  menghasilkan  perbedaan  dampak pula terhadap masyarakat lokal.
Tabel Karakteristik Pembangunan Pariwisata Skala Kecil dan Skala Besar
Skala kecil Skala besar secara fisik menyatu dengan struktur ruang/kehidupan masyarakat lokal secara fisik terpisah dari komunitas lokal, namun efektif membangun
citra kuat udalam rangka promosi
perkembangan kawasan wisata bersifat spontan/tumbuh atas inisiatif masyarakat lokal ( spontaneous )
pengembangan kawasan melalui perencanaan yang cermat dan profesional (well planned) partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata investor dengan jaringan internasional sebagai pelaku utama usaha kepariwisataan interaksi terbuka dan intensif antara wisatawan dengan masyarakat lokal
interaksi sangat terbatas antara wisatawan dengan masyarakat lokal
Sumber : Diolah dari Jenkins, 1982
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  peluang  terbesar pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam  pariwisata  akan  muncul  jika pariwisata  dibangun  dengan  skala  kecil dan terbuka. Untuk mewujudkan
pelibatan  dan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan pariwisata dibutuhkan berbagai pertimbangan komprehensif berupa perencanaan pariwisata  berbasis  masyarakat  atau perencanaan partisifatif.
Perencanaan Pariwisata Partisipatif; sebuah pendekatan dekonstruktif
Sebagian  besar karakteristik  atau pendekatan perencanan destinasi
pariwisata  berbasis  masyarakat  berasal dari  tradisi  perencanaan  transaksi  dan advokasi.  Tradisi  ini  mengutamakan pembelaan
terhadap kelompok
masyarakat  minoritas  dan  pemberian kontrol yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pembangunan  sosial  guna  mencapai kesejahteraan  (Timothy,  1999).  Hal tersebut  semakin  terlihat  nyata  akibat adanya perubahan paradigma pembangunan  pariwisata  dari  yang
bersifat masal menuju pariwisata alternatif.  Seperti  ulasan  sebelumnya,
pariwisata alternatif merupakan
pariwisata  berskala  kecil  dan  melibatkan berbagai elemen lokal termasuk masyarakat.  Pembangunan  pariwisata berskala  kecil  dapat  memberikan  ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat  lokal.  Adanya  ruang-ruang bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi aktif,  menunjukkan  adanya  persamaan posisi  dengan  pengambil  keputusan
lainnya (pemerintah, investor, dan wisatawan) dalam pembangunan pariwisata. Berdasarkan pemikiran Derrida  dalam  Barker  (2004),  persamaan posisi atau saling berimplikasi menandakan pelucutan atas oposisi biner atau  dikenal  dengan  istilah  dekonstruksi.
Dekonstruksi berfungsi menjamin kebenaran dengan cara
mengesampingkan  dan  mendevaluasi bagian  inferior  oposisi  biner  (masyarakat lokal)  dalam  pembangunan  pariwisata. Dengan kata lainnya pendekatan dekonstruktif  memastikan  dipanggilnya kelompok  minoritas  ( the  others /yang lain/ liyan )  untuk  masuk  ke  arena pembangunan pariwisata. Para liyan tidak lain  adalah  masyarakat  lokal  yang  pada dasarnya  pemilik  ranah  (yang  punya) sumberdaya atau modal pariwisata. Pada saat  pariwisata  masal  digulirkan  oleh pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan investor, masyarakat lokal hanya berperan  sebagai  objek  pariwisata  dan akhirnya  dengan  segala  keterbatasan malah terlempar dari pembagian manfaat pariwisata. Kondisi ini melahirkan sebuah konsepsi  dekonstruktif  tentang  integrasi
masyarakat  lokal  dalam  perencanaan pariwisata.
Lebih  lanjut  Murphy  (1985) menekankan dekonstruksi berupa strategi  yang  titik  tekannya  berada  pada pencapaian tujuan
pembangunan pariwisata  dalam  perspektif  wisatawan dan  masyarakat  lokal.  Masyarakat  lokal seharusnya mampu mengidentifikasi berbagai  manfaat  pariwisata  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pendekatan  perencanaan  ini  mengakui adanya  perhatian  dan  pemikiran  yang memasukkan  kepentingan  masyarakat dalam  perencanaan  pariwisata  atau dengan  kata  lain  semestinya  pariwisata tidak  hanya  memberikan  kepuasan  bagi wisatawan,  namun  juga  memperhatikan kebutuhan  masyarakat  lokal.  Sejalan dengan  Murphy,  Gunn  (1994)  juga berpendapat bahwa jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi rencana, dan kontrol  terhadap  implementasi  tersebut, maka  akan  terjadi  malfungsi  dan inefisiensi dalam proses perencanaan dan
pembangunan pariwisata. Kembali menurut Murphy, pariwisata tidak seperti industri lainnya, karena sangat
bergantung pada kemauan baik ( goodwill )  dan  kerjasama  pengambil keputusan pariwisata dengan masyarakat lokal,  karena  masyarakat  merupakan bagian  tidak  terpisahkan  atau  integral
dari destinasi pariwisata. Ketika perencanaan dan pembangunan destinasi pariwisata  tidak  sesuai  dengan  aspirasi dan  kapasitas  masyarakat,  maka  yang akan  terjadi  adalah  permusuhan  dan resistensi  masyarakat  lokal  terhadap pengembangan pariwisata.
Korten  (1981)  dalam  Timothy (1999)  dalam  anjurannya  menyebutkan semakin kompleks permasalahan pembangunan  yang  dihadapi,  semakin besar pula kebutuhan terhadap pengetahuan  dan  nilai-nilai/kebijakan lokal ( local wisdom ) dalam penyelesainnya atau perencanaan. Penggunaan  pengetahuan  dan  kebijakan lokal  untuk  merumuskan  pemecahan permasalahan pembangunan dikenal dengan  sebutan  pengambilan  keputusan berbasis  partisipasi  masyarakat  lokal. Dengan  kata  lain,  perencanaan  berbasis masyarakat  membutuhkan  partisipasi dari  berbagai  pengambil  keputusan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pariwisata.

## Simpulan
Masyarakat  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata.  Pengintegrasian  masyarakat dalam  pariwisata  dimaksudkan  untuk memastikan  masyarakat  lokal  mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, baik dalam
pengambilan  keputusan  dan  pembagian manfaat  pariwisata.  Kerangka  pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata. Di dalam  destinasi  pariwisata,  tidak  hanya terdapat  industri  pariwisata  (produk, pasar,  dan  akses  wisata),  melainkan  juga ada keterkaitan atau koeksistensi dengan industri lain  dan  masyarakat lokal.  Selain itu  masyarakat  lokal  merupakan  bagian dari  produk  pariwisata,  sehingga  peran masyarakat lokal pada dasarnya strategis da  setara  dengan  pengambil  keputusan lainnya  dalam  pembangunan  destinasi pariwisata berkelanjutan.
Namun  berbagai  permasalahan berupa  tantangan  dan  hambatan  akan ditemukan  dalam  mewujudkan  destinasi pariwisata  berkualitas.  Untuk  itu  aspirasi masyarakat  lokal  tidak  dapat  diabaikan dan  merupakan  input  penting  dalam proses perencanaan pembangunan destinasi  pariwisata.  Destinasi  pariwisata merupakan  area  yang  sangat  kompleks, sehingga untuk
memecahkan
permasalahan  pariwisata  membutuhkan keterlibatan berbagai pihak-pihak pengambil keputusan ( stakeholders ), termasuk  di  dalamnya  adalah  partisipasi masyarakat lokal terutama dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan,  implementasi  rencana  dan juga  pengawasan  pelaksanaan  rencana tersebut.  Dengan  adanya  partisipasi masyarakat  lokal  dalam  pengambilan keputusan, diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak  pariwisata  dan  kemudian  dapat merumuskan strategi guna mengoptimalkan  dampak  positif  dan meminimalkan  dampak  negatif  yang ditimbulkan oleh pembangunan destinasi pariwisata. Alur pikir integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata  dapat  digambarkan  sebagai berikut:

## OUTCOME
Partisipasi dalam manfaat pariwisata PERENCANAAN Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Tahap 1 Orientasi Destinasi Industri pariwisata Masyarakat lokal Pemerintah Industri lainnya Tahap 2 Perencanaan Tahap 3 Dampak

## DESTINASI PARIWISATA

## DAFTAR PUSTAKA
Barker, Chris, 2004, Cultural Studies; Teori
& Praktek , Kreasi Wacana,
Yogyakarta
Campbell,  1999, Ecotourism  in  Rural
Developing  Communities ,  Annals
of Tourism  Research,  26:
534-553
Davidson,  Rob  and  Maitland,  Robert, 1997, Tourism Destinations ,
Hodder & Stoughton, London Dogra,  Ravinder  and  Gupta,  Anil,  2012, Barriers to Community Participation in  Tourism Development:  Empirical  Evidence from a Rural Destination , South  Asian  Journal  of
Tourism and Heritage, 5: 131-142
Garrod,  B.,  Wilson,  J.C.,  and  Bruce,  D.B.,
2001, Planning for Marine
Ecotourism in the EU Atlantic Area:  Good  Practice  Guidelines ,
Project Report,  University  of  the West of England, Bristol
Gunn,  Clare  A.,  1994, Tourism  Planning;
Basics,  Concepts,  Cases ,  Taylor  &
Francis, USA
Jenkins, C. L., 1982, The Effects Of Scale In Tourism  Projects  In  Developing
Countries ,
Annals  of  Tourism  Research,  9:
229-249
Leslie,  David,  2012, Responsible  Tourism;
Concepts,  Theory  and  Practice ,

## CABI,   UK
Mowforth,  Martin  and  Munt,  Ian,  1998,
Tourism  and  Sustainability;  New Tourism  in  the  Third  World ,
Routledge, New York
Murphy,  Peter  E.,  1985, Tourism  A Community  Approach ,  Methuen,
New York Pike, Steven, 2004, Destination Marketing Organisations ,
Elsevier, UK
Ramukumba,  Talani,  Pietersen,  Jacques  , Mmbengwa,  Victor  M.,  and Coetzee, Willie, 2011, Participatory  development  of peri-urban and rural poor communities in tourism in
the  Garden  Route  area  of Southern  Cape,  South  Africa , African  Journal  of  Hospitality,
Tourism and Leisure, 1(4): 1-9 Scheyvens,  Regina,  2002, Tourism  for Development; empowering communities ,   Prentice Hall,

## England
Shah,  Kishore  and  Gupta,  Vasanti,  2000,
Tourism,  the  Poor  and  Other Stakeholders:  Experience in  Asia ,  The  Russell  Press,
Nottingham
Telfer,  Richard  and  Sharpley,  David  J.,
2008, Tourism  and  Development  in  the Developing  World ,  Routledge,
New York
Timothy,  Dallen  J.,  1999, Participatory Planning;  A  View  of  Tourism  in Indonesia ,  Annals  of  Tourism Research, 26: 371-391
Timothy, Dallen J. and Boyd, Stephen W.,
2003, Heritage  Tourism ,  Pearson
Education, England
Tosun,  Cevat  and  Timothy,  Dallen  J.,
2003, Arguments  for  Community Participation in the
Tourism  Development  Process , The  Journal  Of  Tourism  Studies, 14: 1-15 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  10  Tahun  2009  tentang
Kepariwisataan

## PENGEMBANGAN DESA WISATA DALAM KONSTRUKSI PARIWISATA YANG BERKEADILAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN DI BALI
(Kajian Teoritis)
I Wayan Pantiyasa, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional
pantiyasawayan@yahoo.com

## Abstract
The  development  of  tourism  in  Bali  has  strategic  position  in  Bali  development  as  the tourism  sector  has  given  an  impact  on  the  significant  economic  growth.  Bali’s  current economic growth reached 6.60% in 2008 into 3,9%, but the development of tourism in Bali was not perceived as fair becouse the stake holder from vilagers was still as an object and didn’t get direct result from tourism. One alternative in the construction of Bali tourism with justice  is  through  the  development  of  rural  tourism.  Through  the  development  of  rural tourism, community can be empowered so that the villager will be able to improve their living standard. Factor needed to be considered  in the development of rural tourism are potential tourist  attraction,  accessibility,  institutional  and  human  resources,  preparation  of accomodation  facilities,  transportation  facilities,  supply  facilities  and  infra  structures, government  and  regulatory  team,consultant,partner,  community  support.  It  is  expected  that the government can continue to encourage the development of rural tourism. The travel agent can become a partner and academia can help through research and community service.
Keyword : Rural development

## Pendahuluan
Sektor  Pariwisata  merupakan  salah  satu  instrument  yang  sangat  effectif  dalam  upaya mendorong  Pembangunan  Daerah,  pemberdayaan  masyarakat,  serta  dalam  upaya  penanggulangan /pengentasan  kemiskinan.  Dapat  disebutkan  demikian  karena  sektor  Pariwisata  adalah  sektor  yang dapat  dikembangkan  oleh  daerah-daerah  dengan  potensi  daerahnya  masing-masing  seperti  potensi alam yang dimiliki, keragaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya. Disamping itu apabila
Pariwisata  dapat  berkembang  maka    selain  dapat  menghasilkan  devisa  untuk  Negara,membuka kesempatan  kerja,  Diversifikasi  ekonomi,  Pariwisata  dapat  memainkan  peran Multi  player  effect yaitu Pariwisata  dapat  menggerakkan  sektor  lainnya  seperti  ;  sektor  perkebunan,  peternakan,  industri pakaian,  industri  kerajinan,  serta  berbagai  sektor  jasa.  Dampak  positif  lainnya  dari  pengembangan sektor  Pariwisata    dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  adalah    adanya    kesadaran  masyarakat  akan potensi  alam  dan  warisan  budaya  yang  dimililiki,  kesadaran  akan  hidup  bersih,  meningkatnya  dan wawasan serta informasi  masyarakat tentang dunia internasional,serta dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.
Pengembangan  Pariwisata  di  Bali  memiliki  poasisi  strategis  dalam  pembangunan  Bali  ,dimana  sektor pariwisata  telah  memberi  dampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  signifikan.  Pertumbuhan ekonomi  Bali  saat  ini    mencapai  6,60  %  dan  angka  kemiskinan  dapat  diturunkan  dari  6,17  %  ditahun 2008 kini berhasil ditekan hingga 3,9 % .saat ini Bali menduduki peringkat II secara nasional penduduk termiskin  terkecil  dan  juga  Bali  menjadi  yang  terbaik  se  Indonesia  dalam  penurunan  angka pengangguran masih sebesar 2 % (pusat informasi Kantor Gubernur Bali 2012)
Menurut  Undang-Undang    nomer  25  Tahun  2000  tentang  Pembangunan  Nasional,  bahwa tujuan  Pembangunan  Pariwisata    adalah    :  (1)  mengembangkan  deversifikasi  produk  dan  kualitas Pariwisata  Nasional,  (2)berbasis  pada  pemberdayaan  masyarakat,  kesenian  dan  sumberdaya  (pesona) alam  local,  (3)  mengembangkan  serta  memperluas  pasar  wisata.  (Dep.Budpar,  2000).  Tujuan Pembangunan  Pariwisata  didasari  atas  Visi  Kepariwisataan  Indonesia  adalah  “Pariwisata menumbuhkembangkan kesejahteran dan perdamaian” (Depbudpar ,2000). Hal yang terkandung dalam visi  ini  adalah  (1)  Pariwisata  menjadi  andalan  Pembangunan  Nasional  secara  seimbang
mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya untuk kelangsungan hidup bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (2). Terciptanya suasana nyaman, aman dan damai di masyarakat Indonesia dan terjalinnya perdamaian dengan bangsa di dunia.
Pola  pengembangan  Pariwisata    dalam  5  dasa  warsa    ini  masih  pada  pola    pengembangan pariwisata isolation  (Tourist  Enclaves) yaitu  pengembangan  pariwisata  wilayah  tertentu.Pola pengembangan  ini  secara  nyata  telah  dapat  memberikan  konstribusi  yang    sangat  besar  terhadap kemajuan  Pembangunan  Nasional  umumnya  dan  khususnya  terhadap  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan  Masyarakat  Bali    jika  dicermati  lebih  mendalam  lagi  pola  pengembangan  Pariwisata  ini memiliki kecendrung memberi manfaat yang lebih besar kepada pemodal besar sedangkan  masyarakat dipedesaan  lebih  banyak  menjadi  obyek,  padahal  masyarakat  pedesaanlah  sebenarnya  sebagai stake holder yang  berperan  besar  dalam  pengembangan  dan  keberlanjutan  pariwisata,dimana  masyarakat pedesaan yang berperan besar dalam pelestarian budaya, pelestarian alam, pelestarian warisan leluhur, penciptaan keamanan.
Pengembangan  Pariwisata  di  Bali  adalah  Pariwisata  yang  berbasis  budaya.  Sejalan  dengan  visi Pariwisata Indonesia dan Tujuan pembangunan Pariwisata sesuai Undang-Undang Nomer 25 tahun 2000 timbul paradigma baru yaitu pengembangan pariwisata dengan pola “Integration” yaitu pengembangan pariwisata  dimana  wisatawan  hidup  tigal  secara  bersama-sama  dengan  masyarakat/penduduk  lokal. Pengembangan pola pariwisata ini dikenal dengan nama “communit y Base Tourism” (Pariwisata berbasis Masyarakat)  yaitu  pengembangan  pariwisata  dikembangkan  dimana  seluruh  aktivitas  wisatawan berlangsung  dan  berbaur  dengan  masyarakat  pedesaan.  Nilai  tambah  yang  diperoleh    dari pengembangan  Pariwisata  yang  berbasis  Masyarakat/pedesaan  adalah  (1)  penduduk  pedesaan  dapat berperan  sebagai  pelaku  ,  mereka  dapat  menyediakan  tempat  tinggal  bagi  wisatawan,  penyediaan makanan  dan  minuman,  jasa  laundry,jasa  usaha  angkutan,  dan  jasa-jasa  lainnya.(2)  meningkatnya konsumsi  produk  lokal  (sayuran,  buah-buahan,  seni  kerajinan,  makanan  khas,dan  lain-lain,    kerja sethingga  akan  mendorong  kelangsungan  usaha  yang  berbasis  tradisi  dan  kelokalan.  (3)  mendorong pemberdayaan  tenaga  kerja  setempat,  misalnya  sebagai  penyedia  atraksi  seni  budaya,  kerajinan  dan lain-lain).  (4)  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  nilai-nilai  tradisi  dan  budaya  lokal  serta keunikan lingkungan alam yang dimiliki.

## Landasan Teoritis
Konsep  Pariwisata berbasis Masyarakat
Menurut  Garrod  (2001:4),  terdapat  dua  pendekatan  berkaitan  dengan  penerapan  prinsip  – prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata.
Pendekatan pertama yang cenderung dikaitkan dengan perencanaan formal sangat menekankan pada keuntungan potensial dari ekowisata.
Pendekatan  ke  dua ,  cenderung  dikaitkan  dengan  istilah  perencanaan  yang  partisipatif  yang  lebih concern dengan  ketentuan  dan  pengaturan  yang  lebih  seimbang  antara  pembangunanan  dan perencanaan  terken-dali.  Pendekatan  ini  lebih  menekankan  pada  kepekaan  terhadap  lingkungan  alam dalam  dampak  pembangunan  ekowisata.  Salah  satu  bentuk  perencanaan  yang  partisipatif  dalam pembangunan  pariwisata  adalah  dengan  menerapkan Community  Based  Tourism (CBT)  sebagai pendekatan pembangunan.

## Community Based Tourism / CBT
a. bentuk  pariwisata  yang  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  lokal  untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata
b. masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha  –usaha pariwisata juga mendapat keuntungan,
c. menuntut  pemberdayaan  secara  politis  dan  demokratisasi  dan  distribusi  keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan
Dengan  demikian  dalam  pandangan  Hausler  dimana  CBT  merupakan  suatu  pendekatan pembangunan  pariwisata yang menekankan  pada  masyarakat  lokal  (baik  yang  terlibat  langsung  dalam industri  pariwisata  maupun  tidak)  dalam  bentuk  memberikan  kesempatan  (akses)  dalam  manajemen dan pembangunan pariwista yang berujung pa da pemberdayaan politis melalaui kehidupan yang lebih demikratis,  termasuk  dalam  pembagian  keuntungan  dari  kegitan  pariwisata  yang  lebih  adil  bagi masyarakat.  Hausler  menyampaikan  gagasan  tersebut  sebagai  wujud  perhatian  yang  kritis  pada pembangunan  pariwisata  yang  seringkali  mengabaikan  hak  masyarakat  lokal  di  daerah  tujuan  wisata. Suansri  (2003:14)  mendefinisikan  CBT  sebagai  pariwisata  yang  memperhitungkan  aspek  keberlanjutan lingkungan, dan budaya. CBT merupakan alat pembangun-an komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Dalam  definisi  yang  disampaikan  Suansri,  gagasan  untuk  memunculkan tools berpadigma  baru dalam  pembangunan  pariwisata  adalah  semata-mata  untuk  menjaga  keberlangsungan  pariwisata  itu
sendiri.  Untuk  itu  ada  beberapa  prinsip  dasar  CBT  yang  disampaikan  Suansri  (2003:12)  dalam gagasannya yaitu:
a. mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam pariwisata,
b. mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek,
c. mengembangkan kebanggaan komunitas,
d. mengembangkan kualitas hidupkomunitas,
e. menjamin keberlanjutan lingkungan,
f. mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area,
g. membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budayapada komunitas,
h. menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia,
i. mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas,
j. berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.
Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Meski dalam prinsip dasar yang disampaikan secara eksplisit Suansri  lebih  memfokus  kan  pada  kepen-tingan  masyarakat  lokal  tetapi  ide  utama  yang  disampaikan Suansri  dalam  prinsip  dasar  tersebut  adalah  hubungan  yang  lebih  seimbang  atara  wisatawan  dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.  Keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan 31actor budaya yang didasari sikap saling menghargai, dan upya bersama untuk menjaga lingkungan. Sebagai tindak lanjut Suansri (2003:21 -22)  menyampaikan  point-point  yang  merupakan  aspek  utama  pengembangan  CBT  berupa  5  dimensi, yaitu:
a. Dimensi  ekonomi,  dengan  indikator  berupa  adanya  dana  untuk  pengembangan komunitas,  terciptanya  lapangan  pekerjaan  di  factor  pariwisata,  timbulnya  pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata;
b. Dimensi  sosial  dengan  indikator  meningkatnya  kualitas  hidup,  peningkatan  kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki  –laki   perempuan, generasi mudadan tua, mem-bangun penguatan organisasi komunitas;
c. Dimensi  budaya  dengan  indikator  berupa  mendorong  masyarakat  untuk  meng  hormati budaya  yang  berbeda,  membantu  berkembangnya  pertukaran  budaya,  budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
d. Dimensi  lingkungan,  dengan  indikator  mempelajari carryng  capacity  area, mengatur pembuangan sampah, me-ningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi;
e. Dimesi  politik,  dengan  indikator  :  meningkatkan  partisipasi  dari  penduduk  lokal, peningkatan  kekuasaan  komunitas  yang  lebih  luas,  menjamin  hak-hak  dalam pengelolaan sumber daya alam
CBT berkaitan  erat dengan  adanya partisipasi  dari masyarakat lokal. Menurut Timothy (1999:372) partisipasi  masyarakat  dalam  pariwisata  terdiri  dari  dua  perspektif  yaitu  dalam  partisipasi  masyarakat lokal  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  partisipasi  masyarakat  lokal  berkaitan  dengan keuntungan  yang diterima masyarakat dari  pembangunan  pariwisata.  Berkaitan  dengan  CBT,  Timmoty menggagas  Model  normatif  partisipasi  dalam  pembangunan  pariwisata.  Ada  3  hal  pokok  dalam perencanaan pariwisata yang partisipatif yaitu
a. Berkaitan  dengan  upaya  mengikutsertakan  anggota  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan,
b. Adanya partisipasi masyarakat lokal untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata
c. Pendidikan  kepariwisataan  bagi  masyarakat  lokal,  yang  dikenal  dengan  nama Albeit Western Perspektif.
Ciri-ciri  khusus  dari Community  Based  Tourism menurut  Hudson  (Timothy,  1999:373)  adalah berkaitan  dengan  manfaat  yang  diperoleh  dan  adanya  upaya  perencanaan  pendampingan  yang membela masyarakat lokal serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memiliki kontrol besar dalam  proses  sosial  untuk  mewujudkan  kesejahteraan.  Sedangkan  Murphy  (1985:153)  menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata.
Menurut  Murphy  setiap  masyarakat  harus  didorong  untuk  mengidentifikasi  tujuannya  sendiri dan  mengarahkan  pariwisata  untuk  meningkatkan  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Untuk  itu  dibutuhkan perencanaan  sedemikian  rupa  sehingga  aspek  sosial  dan  lingkungan  masuk  dalam  perencanaan  dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan jutga masyarakat setempat
Keuntungan  dari  pendekatan  perencanaan  yang  partisipatif  menurut  Drake  dan  Paula  (dalam Garrod, 2001:6) adalah:
a. Mengkonsultasikan  proyek  dengan  masya  rakat  atau  melibatkan  masyarakat  dalam manajemen  penerapan  proyek  dan/atau  pengopeasian  proyek  dapat  meningkatkan effisiensi proyek,
b. Efektifitas  proyek  jauh  lebih  meningkat  dengan  mengikutsertakan  masyarakat  yang dapat membantu memastikan jika tujuan proyek  bisa ditemu-kan dan keuntungan akan diterima kelompok / masyarakat lokal,
c. Sebagai capacity building bagi  kelompok  masyarakat  agar  mereka  memahami apa  itu ekowisata  dan  peranannya  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  (terjamin  bahwa  yang terlibat  sangat  nampak  keikutsertaannya  secara  aktif  dalam  proyek  dengan  pelatihan formal/informal serta kegiatan untuk meningkatkan keperdulian),
d. Pemberdayaan  lokal  meningkat  dengan  memberi  masyarakat  lokal  yang  lebih  besar terhadap  sumber  daya  dan  memutuskan  penggunakan  sumber  daya  yang  berpeng- aruh/penting sesuai dengan tempat tinggal mereka. (artinya menjamin jika masyarakat lokal menerima keuntungan yang sesuai dengan penggunaan sumberdaya),
e. Pembagian  keuntungan  dengan  warisan  lokal  ( local  beneficiaries ),  misal  biaya  tenaga kerja,  biaya  keuangan,  operasional  dan  perawatan  proyek  dan/atau  monitoring  dan evaluasi proyek.
Lebih  lanjut  Garrod  (2001)  menyampaikan  elemen-elemen  dari  perencanaan  pariwisata partisipatif yang sukses yaitu:
a. Membutuhkan  kepemimpinan  yang  efektif  (memiliki  kredibilitas  sebagai  orang  yang memahami,  empati  dan  perduli  den  gan  pendapat stakeholder ,  memiliki  kredibilitas sebagai  seseorang  yang  memiliki  keahlian  yang  dibutuhkan  di  daerah tersebut,  mandiri, memiliki kemam-puan mengidentifikasi masalah yang nyata dan tidak nyata, mememiliki kemampuan  mengatur  partisipan,  ber  sedia  mengem-bangkan  kelompok),  mampu mengarah-kan keterlibatan yang sifatnya top down ke bottom up ),
b. Pemberdayaan masyarakat lokal,
c. Mengkaitkan keuntungan ekonomi dengan konservasi,
d. Melibatkan stakeholder lokalmdalam setiap tahapan proyek,
e. Adanya partisipasi lokal mengadakan monitoring dan evaluasi proyek.
Sementara  itu  Yaman  &  Mohd  (2004:  584  -587)  menggaris  bawahi  beberapa  kunci  pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu:
a. Adanya  dukungan  pemerintah:  CBT  membutuhkan  dukungan  struktur  yang  multi institusional  agar  sukses  dan  berkelanjutan.  Pendekatan  CBT  berorientasi  pada manusia yang  mendukung  pem-bagian  keuntungan  dan  manfaat  yang  adil  serta  mendukung pengentasan  kemiskinan  dengan  mendorong  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  tetap menjaga SDA dan budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator,  kordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.
b. Partisipasi  dari stakeholder, CBT  di  deskripsikan  sebagai  variasi  aktivitas  yang meningkatkan  dukungan  yang  lebih  luas  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal  memperbaiki  mata  pen-caharian  /penghidupan  masyarakat.  CBT  secara  umum bertujuan  untuk  penganekaragaman  industri,  Peningkatan  skope  partisipasi  yang  lebih luas ini termasuk parti  –sipasi dalamsektor informal, hak dan hubungan  langsung/tidak langsung dari lainnya. Pariwisata berperan dalam pem-bangunan internal dan mendorong pembangunanan  aktivitas  ekonomi  yang  lain  seperti  industri,  jasa  dan  sebagainya. Anggota  masyarakat  dengan  kemampuan  kewirausahaan  dapat  menentukan/mem-buat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulai bisnis baru.
c. Pembagian  keuntungan  yang  adil.  Ti  dak  hanya  berkaitan  dengan  keuntungan  langsung yang  diterima  masyarakat  yang  memiliki  usaha  di  sector  pariwisata  tetapi  juga keuntungan  tidak  langsung  yang  dapat  dinikmati  masyarakat  yang  tidak  memilki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas  antara  lain  berupa  proyek  pembangunan  yang  bisa  dibiayai  dari  hasil  penerimaan pariwisata.
d. Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat, Dimana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun  kelompok,  termasuk  yang  tidak  memiliki  sumber  daya  keuangan.  Hal  itu  bisa menumbuhkan  kepedulian,  penghargaan  diri  sendiri  dan  kebanggaan  pada  seluruh
anggota  masyarakat.  Dengan  demikian  sumber  daya  yang  ada  menjadi  lebih  meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa.
e. Penguatan institusi lokal. Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung. Hal ini jelas mem-butuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di  sana.  Yang  paling  baik  adalah  terbentuk  lembaga  dengan  pimpinan  yang  dapat diterima  semua  anggota  masyarakat.  Penguatan  kelembagaan  lokal  dilakukan  melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan ketra mpilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial,  komuni  kasi,  pengalaman  kewirausahaan,  dan  pengalaman  organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite.
f. keterkaitan  antara  level  regional  dan  nasional.  Komunitas  lokal  seringkali  kurang mendapat  link  langsung  dengan  pasar  nasional  atau  internasional,  hal  ini  menjadi penyebab utama mengapa menfaat ekowisata tidak sampai dinikmati di level masyarakat. Perantara yaitu  yang menghubungkan antara aktifitas ekowisata dengan masyarakat dan turis justru memetik keutungan lebih banyak.

## Partisipasi Masyarakat
Woodly  (dalam  Pitana,  2006)  dengan  menyatakan  bahwa “Local  people  participation  is  a prerequisite for sustainable tourism”.
Dalam konsep pemberdayaan terdapat tiga komponen yang harus ada, yaitu:
1). Enabling  setting, yaitu  memperkuat  situasi  kondisi  ditingkat  lokal  menjadi  baik,  sehingga masyarakat lokal bisa berkreativitas.
2). Empowering  local  community, artinya  setelah local  setting tersebut  disiapkan,  masyarakat lokal  harus  ditingkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilannya,  sehingga  mampu  memanfatkan setting dengan  baik.  Hal ini antara  lain  dilakukan  dengan  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan berbagai bentuk pengembangan SDM lainnya.
3). Socio-political  support, yaitu  diperlukan  adanya  dukungan  sosial,  dukungan  politik, networking, dan sebagainya.
Meskipun  mengakui  bahwa  ada  banyak  hal  positif  pada  pembangunan  skala  besar,  dan  ada beberapa  kelemahan  pembangunan  skala  kecil,  banyak  ahli  yang  menyarankan  agar  pariwisata  yang
dikembangkan adalah pariwisata skala kecil. Karena hanya pada skala kecil partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

## Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan
Konsep  pembangunan  kerakyatan  berbeda  dengan  pembangunan  konvensional.  Model Top- Down dianggap  telah  melupakan  konsep  dasar  pembangunan  itu  sendiri,  sehingga  rakyat  bukannya semakin meningkat kualitas hidupnya, tetapi malah dirugikan dan bahkan termarginalisasi di lingkungan miliknya sendiri. Dalam model Bottom-Up , pembangunan sebagai social-learning yang menuntut adanya partisipasi  masyarakat  lokal,  sehingga  pengelolaan  pembangunan  benar-benar  dilakukan  oleh  mereka yang hidup dan kehidupannya paling dipengaruhi oleh pembangunan tersebut (Pitana, 1999).
Teori Community  Based  Resources  Management (Pitana,  1999)  berbeda  dengan  pendekatan yang  selama  ini  dilakukan  yaitu  birokrat  sentralistis.  Korten  mengemukakan  tiga  alasan  mengapa Community  Based  Management sangat  penting  dilaksanakan  sebagai  rancangan  dasar  dalam pembangunan. Pertama, adanya sumber daya lokal (local resources) yang secara tradisional dikuasai dan dikelola  oleh  masyarakat  lokal.  Masyarakat  lokal  sudah  dipandang  mampu  mengelola  lingkungannya, karena mereka telah  mewarisi kearifan  itu  secara  turun-temurun.  Kedua,  adanya  tanggungjawab  lokal (local  accountability), artinya  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  biasanya  lebih bertanggungjawab,  karena  kegiatan  yang  mereka  lakukan  secara  langsung  akan  mempengaruhi  hidup mereka.  Orang  luar  dipandang  tidak  mempunyai  kedekatan  moral  dengan  masyarakat  lokal,  sehingga tidak  merasa  memiliki  tanggungjawab  yang  tinggi.  Ketiga,  adanya  variasi  antar  daerah (local  variety), sehingga daerah  yang satu  dengan  yang  lainnya  tidak  boleh  diperlakukan  sama  dan  menuntut  adanya sistem pengelolaan yang berbeda.
Community Management (Pitana, 1999) disamakan dengan istilah Community Based Approach (Pendekatan Berbasis Kerakyatan). Hal ini didasari pada kenyataan bahwa masyarakat setempat sudah mempunyai  kearifan  lokal  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang  ada  di  daerahnya  dan  hal  itu diwarisi  secara  turun-temurun.  Kearifan  lokal  tersebut  dikenal  dengan  istilah Traditional  Knowledge, Local  Knowledge, dan Etno-science harus  diperhatikan  dalam  rangka  pembangunan  pariwisata  yang berwawasan  budaya  dan  lingkungan.  Titik  dasar  aktivitas  pengelolaan  dalam  konsep “Community Management” dimulai  dari  masyarakat  itu  sendiri,  yaitu  identifikasi  kebutuhan,  analisis  kemampuan, dan kontrol terhadap sumber-sumber yang ada. Teori ini dipakai untuk membahas permasalahan ketiga, terutama program pengembangan manajemen pariwisata kerakyatan. Kemudian agar sumber daya yang
ada  dapat  dinikmati  oleh  generasi  yang  akan  datang,  maka  digunakan  teori  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.
Konsep pariwisata kerakyatan (Pitana, 2002) memiliki karakteristik ideal, antara lain:
1) . Skala  usaha  yang  dikembangkan  adalah  skala  kecil,  sehingga  lebih  mudah  dijangkau  oleh masyarakat menengah ke bawah di dalam pengusahaannya.
2) . Pelakunya adalah masyarakat menengah ke bawah atau biasanya didominasi oleh masyarakat lokal (locally owned and managed).
3) . Input  yang  digunakan,  baik  sewaktu  konstruksi  maupun  operasional  berasal  dari  daerah setempat atau komponen impornya kecil.
4) . Aktivitas  berantai (spin  off  activity) yang  ditimbulkan  sangat  banyak,  baik  secara  individu maupun melembaga akan semakin besar yang konskuensinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal akan besar.
5) . Berbasiskan kebudayaan lokal karena pelakunya adalah masyarakat lokal.
6) . Ramah lingkungan, karena terkait dengan tidak adanya konversi lahan secara besar-besaran, serta tidak adanya pengubahan bentang alam yang berarti.
7) . Tidak seragam, karena bercirikan keunikan daerah setempat.
8) . Menyebar di berbagai daerah.

## Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
World  Comission  on  Environment  and  Development (Sukarsa,  1999)  dalam  laporannya menyebutkan  bahwa: “Sustainable  Development  is  development  that  meets  the  needs  of  the  present without  compromising  the  ability  of  the  future  generations  to  meet  their  own  needs”. Batasan  yang interpretatif  tersebut  merupakan  elaborasi  dari  konferensi  lingkungan  dan  pembangunan  di Rio  de Janerio tahun  1992  yang  menjelaskan,  bahwa  pembangunan  hendaknya  tidak  hanya  memikirkan kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Walaupun cukup sulit mengukur kebutuhan manusia, apalagi generasi manusia yang akan datang. WTO mengemukakan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  harus  menganut  tiga  prinsip  pokok,  yaitu  harus berkelanjutan dari segi ekologi, sosial budaya dan ekonomi.
Konsep  daya  dukung,  seperti  keberlanjutan,  berakar  pada  pengelolaan  sumber  daya,  dan sekarang  menjadi  semakin  penting  karena  dihadapkan  pada  situasi  tempat  sumber  daya  tersebut berada  dalam  tekanan  dari  pemakainya.  Daya  dukung  sebagai  jumlah  maksimum  orang  yang  dapat
memanfaatkan  suatu  tempat/wilayah  tanpa  menimbulkan  perubahan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh lingkungan  fisik  dan  tanpa  terjadinya  penurunan  kualitas  pengalaman  yang  tidak  dapat  diterima  oleh pengunjung/ wisatawan.
Tipe daya dukung dikelompokkan ke dalam empat kelompok (Cooper et al, 1993), yaitu:
1) . Daya Dukung Fisik
Daya  dukung  fisik berhubungan  dengan  jumlah  lahan  yang  tersedia  untuk  fasilitas,  termasuk kemampuan penyediaan fasilitas, seperti ruang tempat parkir, restoran dan ruang tidur dalam akomodasi.  Kemampuan  ini  semua  harus  terukur  dan  biasa  digunakan  untuk  kontrol  dalam pengelolaan dan perencanaan.
2) . Daya Dukung Psikologi
Kemampuan  secara  psikologi  suatu  tempat  akan  terlampaui  pada  saat  pengalaman  yang dimiliki  wisatawan  rusak.  Tentu  saja,  dengan  banyak  orang  akan  berpeluang  untuk  menjadi ramai  atau  sesak,  sementara  orang  lain  banyak  yang  akan  menghindarinya.  Kemampuan secara  psikologis,  bagaimanapun  juga  sebuah  konsep  yang  sangat  individu  dan  sulit  untuk diterapkan  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan,  walaupun  dengan  pertamanan  dapat mengurangi tekanan keramaian tersebut.

## 3) . Daya Dukung Biologi
Kemampuan biologi suatu tempat akan terlampaui jika lingkungan rusak. Ini berkaitan dengan flora  dan  fauna,  walaupun  banyak  kegiatan  telah  mengakui  kemampuan  vegetasi  untuk digunakan  dalam  pariwisata  daripada  melihat  toleransi  binatang/burung  dalam  pariwisata. Juga perlu mempertimbangkan ekosistem secara keseluruhan daripada elemen-elemen secara individu.

## 4) . Daya Dukung Sosial
Konsep  daya  dukung  sosial  adalah  bagian  dari  ide-ide  perencanaan  pariwisata  yang berkelanjutan  dan  berlandaskan  masyarakat.  Ini  usaha  untuk  mendefinisikan  tingkat-tingkat pembangunan yang diterima oleh masyarakat lokal dan usahawan.

## Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat ( community  empowerment )  kadang-kadang  sangat  sulit  dibedakan dengan  penguatan  masyarakat  serta  pembangunan  masyarakat  ( community  development ).  Karena
prakteknya  saling  tumpang  tindih,  saling  menggantikan  dan  mengacu  pada  suatu  pengertian  yang serupa.
Pendapat  dari  Cook  (1994)  menyatakan  pembangunan  masyarakat  merupakan  konsep  yang berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  atau  pengembangan  masyarakat  menuju  kearah  yang  positif. Sedangkan  Giarci (2001) memandang community  development  sebagai   suatu  hal  yang  memiliki  pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk  tumbuh dan berkembang melalui  berbagai  fasilitasi  dan  dukungan  agar  mereka  mampu  memutuskan,  merencanakan  dan mengambil  tindakan  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  lingkungan  fisiknya  serta  kesejahteraan sosialnya.  Proses  ini  berlangsung  dengan  dukungan  collective  action  dan  networking  yang dikembangkan  masyarakat.  Sedangkan  Bartle  (2003)  mendefinisikan community  development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin komplek dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan  dimana masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.
Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian community  development dan community empowerment , secara sederhana,  Subejo dan  Supriyanto  (2004)  memaknai pemberdayaan masyarakat  sebagai  upaya  yang  disengaja  untuk  memfasilitasi  masyarakat  lokal  dalam  merencanakan, memutuskan  dan  mengelola  sumberdaya  lokal  yang  dimiliki  melalui  collective  action  dan  networking sehingga  pada  akhirnya  mereka  memiliki  kemampuan  dan  kemandirian  secara  ekonomi,  ekologi,  dan sosial”.
Pengembangan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  yang  berbasis  pada  pemberdayaan masyarakat  merupakan  hal  yang  penting  diperhatikan  dalam  pencapaian  tingkat  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  hubungan  dengan  pengembangan  masyarakat,  Compton  dan  Mc.clusky  (dalam muslim 2009 : 2) menyatakan :” a process whereby community members come together to identify their problem and  need , seek  solution among  them  selves,  mobilelize  thenecessary  resources  ang  excute aplane  of  action  or  learning  or  both” (suatu  proses  dimana  secara  bersama-sama  mengidentifikasikan masalah  dan  kebutuhannya  mencari  pemecahan  diantara  mereka  sendiri).  H.M  Yakub  (1985) menyatakan  bahwa  “pengembangan  masyarakat  adalah  proses  pemberdayaan (empowering    society) yang  meliputi  tiga  hal  yaitu  (1)  membebaskan  dan  menyadarkan,(b)mengidentifikasi  masalah  dan memcahkannya,  (2)  partisipasi  dan  etos  swadaya  masyarakat  ”.  Dari  pendapat  tersebut  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pengembangan  masyarakat  yang  berbasis  masyarakat  adalah  upaya  membantu
masyarakat  agar  masyarakat  dengan  prakarsa  sendiri  dapat  mengidentifikasi  kebutuhannya,  menggali dan memanfaat segala sumber daya yang dimilikinya (sumber daya alam, budaya, sumberdaya manusia dan lain-lain) dalam mencapai kesejahteraan sendiri.
Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses  untuk memfasilitasi  dan  mendorong  masyarakat  agar  mampu  menempatkan  diri  secara  proporsional  dan menjadi  pelaku  utama  dalam  memanfaatkan  lingkungan  strategisnya  untuk  mencapai  suatu keberlanjutan  dalam  jangka  panjang.  Pemberdayaan  masyarakat  memiliki  keterkaitan  erat  dengan sustainable  development  dimana  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  suatu  prasyarat  utama  serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi,  sosial  dan  ekologi  yang  dinamis.  Lingkungan  strategis  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga  masyarakat  didorong  agar  memiliki  kemampuan  untuk  memanfaatkan  sumberdaya  yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi,  sosial dan ekologi-nya.  Secara  ringkas  keterkaitan  antara  pemberdayaan  masyarakat  dengan  sustainable development. Pemberdayaan  masyarakat  terkait  erat  dengan  faktor  internal  dan  eksternal.  Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu  factor, sebenarnya kedua factor  tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya  factor  internal  sangat  penting  sebagai  salah  satu  wujud self-organizing dari  masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada factor eksternalnya.
Seperti  yang  dilaporkan  Deliveri  (2004),  proses  pemberdayaan  masyarakat  mestinya  juga didampingi  oleh  suatu  tim  fasilitator  yang  bersifat  multidisplin.  Tim  pendamping  ini  merupakan  salah satu  external factor dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Peran  tim  pada  awal  proses  sangat  aktif  tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri.  Dalam  operasionalnya  inisiatif  tim  pemberdayaan  masyarakat  (PM)  akan pelan-pelan  dikurangi  dan  akhirnya  berhenti.  Peran  tim  PM   sebagai  fasilitator  akan  dipenuhi  oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.Waktu pemunduran tim PM tergantung  kesepakatan  bersama yang telah  ditetapkan  sejak  awal  program  antara  tim  PM  dan  warga masyarakat.  Berdasar  beberapa  pengalaman  dilaporkan  bahwa  pemunduran  Tim  PM  dapat  dilakukan minimal 3  tahun  setelah  proses  dimulai  dengan  tahap  sosialisasi.  Walaupun  tim  sudah  mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai pensehat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  salah  satu  tema  sentral  dalam  pembangunan  masyarakat seharusnya  diletakkan  dan  diorientasikan  searah  dan  selangkah  dengan  paradigma  baru  pendekatan pembangunan.  Paradigma  pembangunan  lama  yang  bersifat  top-down  perlu  direorientasikan  menuju pendekatan  bottom-up  yang  menempatkan  masyarakat  atau  petani  di  pedesaan  sebagai  pusat pembangunan  atau  oleh  Chambers  dalam  Anholt  (2001)  sering  dikenal  dengan  semboyan  “ put  the farmers first”.
Menurut Nasikun (2000:27) menyatakan, “pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa  pembangunan  harus  pertama-tama  dan  terutama  dilakukan  atas  inisitaif  dan  dorongan kepentingan-kepentingan  masyarakat,  masyarakat  harus  diberi  kesempatan  untuk  terlibat  di  dalam keseluruhan  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunannya;  termasuk  pemilikan  serta penguasaan  infrastrukturnya  sehingga  distribusi  keuntungan  dan  manfaat  akanlebih  adil  bagi masyarakat.
Aspek  penting  dalam  suatu  program  pemberdayaan  masyarakat  adalah  program  yang  disusun sendiri  oleh  masyarakat,  mampu  menjawab  kebutuhan  dasar  masyarakat,  mendukung  keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya Masyarakat terhadap nilai-nilai budaya masyarakat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelajutan

## Pembahasan
Berdasarkan  data  di  atas  dan  kajian  teori  bahwa  pengembangan  Pariwisata  di  Bali memiliki  fungsi  strategis  dalam  mendorong  pertumbuhan  perekonomian,  menekan  angka pengangguran  dan  menurunkan  angka  kemiskinan.Dampak  langsung  dari  pengembangan Pariwisata  di  Bali  masih  dominan  manfaatnya  dinikmati  oleh  para  pengusaha  besar  sedangkan masyarakat  sebagai stake  holder menikmati  benefit  dari  pariwisata  secara  langsung  belum optimal  ,sehingga  pengembangan  Desa  wisata  adalah  merupakan  salah  satu  alternatif  dalam Konstruksi  pengembangan  pariwisata  yang  berkeadilan  dan  sebagai  wahana  pemberdayaan masyarakat.
Pengembangan Desa wisata akan memberdayakan masyarakat desa dan dapat berdampak positif antara lain :
1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan masyarakat
Sumber pendapatan masyarakat tetap seperti semula misalnya dari pertanian, perkebunan ,nelayan,  pengrajin  dan  dengan  pengembangan  desa  wisata  masyarakat  akan  mendapat tambahan  pendapatan.  Para  Petani,  Pengrajin,Nelayan  dalam  melakukan  pekerjaannya akan  mendapat  pendapatan  tambahan  pada  saat  melakukan  proses  kegiatannya  karena dapat  dilibatkan  dalam  paket  wisata  yang  disajikan  kepada  para  tamu.jadwal  usaha pariwisata disesuaikan berdasarkan keinginan masyarakat.
2. Terciptanya harmonisasi dan kerjasama. dengan terbentuknya desa wisata maka semakin inten  komunikasi  antar  warga  desa  dan  mereka  akan  tercipta  kerjasama  untuk menyiapkan kebutuhan wisatawan yang berkunjung
3. Pelestarian  Lingkungan  Hidup.  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  komponen penting  yaitu  sebagai  daya  tarik  dari  pengembangan  desa  wisata.  masyarakat  secara otomatis  masyarakat  akan  melestarikan  lingkungan  hidup  karena  merasakan  manfaat langsungnya.
4. Peningkatan kesadaran dan penghargaan untuk Budaya lokal
Budaya  merupakan  aset  daya  tarik  sehingga  masyarakat  semakin  47menghargai budayanya
5. Peningkatan kesadaran akan kebersihan dan kualitas hidup
Dalam  pengembangan  desa  wisata  masyarakat  akan  sadar  akan  pentingnya  kebersihan dan dapat belajar dari para wisatawan tentang kualitas hidup.
6. Tumbuhnya keatifitas masyarakat untuk melakukan usaha-usaha
Pengembangan  desa  wisata  dapat  meningkatkan  kreatifitas  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya  seperti  membuat  souvenir,  membuat  pertunjukan seni, penyediaan jasa loundry dan lain-lain
7. Kecintaan masyarakat terhadap desa semakin tinggi
Kecintaan  masyarakat  terhadap  desa  semakin  tinggi  karena  mereka  akan  sadar  tentang keberadaan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya
8. Peluang kerja dan menekan urbanisasi
Apabila  desa  wisata  dapat  berkembangan  dengan  baik  dan  berkelanjutan  maka  peluang kerja  akan  semakin  banyak  secara  otomatis  minat  masyarakat  berurbanisasi  untuk mencari pekerjaan  semakin berkurang.
Mengembangkan  Desa  Wisata  tidaklah  semudah  membalikkan  telapak  tangan  ,  disamping dibutuhkan  pengetahuan,  sikap  dan  skill  tentang  hospitality  dan  manajemen  yang  baik  keuletan, kesabaran, kerja keras sangat dibutuhkan. Memulai pengembangan desa wisata akan dirasakan sangat berat karena akan melibatkan masyarakat yang tentunya memiliki perbedaan cara pandang, pendidikan, status  sosial  dan  lain-lain  sehingga  dibutuhkan  kehati-hatian  dan  penyamaan  persepsi  masyarakat sehingga pengembangan desa wisata mendapat dukungan masyarakat
Faktor-faktor yang menentukan pengembangan desa wisata adalah :

## 1. Potensi atraksi wisata
Desa  memiliki  atraksi  wisata  yang  akan  dijadikan  daya  tarik  kepada  wisatawan.  Daya tarik  dapat  berbentuk  alam  seperti  sungai,  gunung,  laut,  sawah,  dan  berbentuk  budaya seperti Pura, upacara –upacara yang dilaksanakan masyarakat, kesenian (lukis, tari, ukir, rupa), cara bercocok tanam, kulinary,
2. Accsesbility
Kemudahan  akses  bagi  wisatawan  menuju  desa  wisata  sangat  dibutuhkan  seperti prasarana jalan
3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia .
Adanya keinginan atau ide dari tokoh masyarakat dan atau Kepala desa (sebagai inisiator) untuk mengembangkan pariwisata
Para  inisiator  membentuk  kelompok  yang  disebut  kelompok  sadar  wisata  (POK DARWIS)
Kelompok sadar wisata memiliki tugas :
a. Melakukan inventory terhadap potensi desa sebagai daya tarik wisata
b. Melakukan analisis internal (kekuatan dan kelemahan)
c. Melakukan analisis ekternal (peluang dan tantangan)
d. Menyusun perencanaan strategis
e. Menyusun perencanaan oprasional
f. Sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengembangan desa wisata
g. Penyusunan produk yang akan ditawarkan
h. Menyusun perencanaan marketing
i. Penyiapan dan atau pelatihan sumber daya manusia untuk oprasional
j. Menggalang  kerjasama  dengan  pemerintah,  swasta  (travel  agent),  instansi  /  lembaga terkait (Perguruan Tinggi, sekolah kejuruan perhotelan)
k. Menata manajemen oprasional
4. Penyiapan sarana akomodasi
Sarana  akomudasi  berupa  kamar  dapat  disiapkan  menggunakan  rumah  penduduk  dengan standar  kebiasaan  para  wisatawan  asing  seperti  Toilet  duduk, shower (pancuran  air)akan lebih  baik  tersedia bath  tube (bak  mandi), Fan (kipas  angin),kamar  tidur  dengan memperhatikan  kebersihan,  kenyamanan,  keamanan  .sarana  untuk  makan  dan  minum dengan memperhatikan kebersihan, hygine dan sanitasi.
5. Sarana transportasi
Sarana  transportasi  dibutuhkan  saat  kedatangan  ,keberangkatan  maupun  saat  berada  di Desa
6. Sarana dan prasarana pendukung
Sarana dan prasarana pendukung dimaksud adalah adanya sarana komunikasi, jasa loundry dan penyediaan fasilitas lain yang dibutuhkan wisatawan.
7. Regulasi Pemerintah danTim Konsultan
Kelompok dapat melakukan pendekatan dengan para akademisi (Perguruan Tinggi,Pemerintah,  Swasta)  untuk  dimintakan  saran-saran  dalam  perencanaan  maupun oprasional
8. Mitra kerja.
Mitra  kerja  sangat  dibutuhkan  khususnya  untuk  mendatangkan  wisatawan  ke  desa  yaitu para pengusaha travel agent.
9. Dukungan masyrakat
Dukungan  Masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  pengembangan  desa  wisata  terutama dalam mewujudkan “Sapta Pesona” yaitu :
a. KEAMANAN : masyarakat secara bersama-sama dapat mewujudkan keamanan desa dan menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung ke desa
b. KETERTIBAN:  masyarakat  dapat  mewujudkan  ketertiban  umum  dan  menunjukkan prilaku tertib dalam pergumulan hidupnya
c. KEBERSIHAN  :  masyarakat  dapat  menciptakan  dan  menjaga  kebersihan  di  rumah dan  lingkungannya  terutama  dalam  pengelolaan  sampah.secara  bergotong  royong menjaga kebersihan ditempat umum seperti pura, Balai Banjar ,pembersihan selokan dan lain-lain
d. KESEJUKAN  :  masyarakat  dapat  mewujudkan  kesejukan  dengan  melestarikan lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan penghijauan
e. KEINDAHAN:  masyarakat  dapat  mewujudkan  keindahan  desa  mulai  dari pengelolaan  pekarangan  rumah  dengan  penanaman  karang  kitri,  karang  sari,  apotek hidup (Tanaman Obat Keluarga)
f. KERAMAHAN:  keramahan  tamahan  adalah  hal  yang  mutlak  diwujudkan  dalam dunia pariwisata. Masyarakat harus ramah kepada setiap tamu yang akan berkunjung ke  desa  seperti  memberi  salam,  senyum  dan  dapat  menerima  jika  wisatawan  ingin berkunjung  kerumah  penduduk,  bersedia  memberi  informasi  kepada  wisatawan  jika diinginkan wisatawan
g. KENANGAN:  masyarakat  bersedia  terlibat  dalam  menciptakan  kenangan  bagi wisatawan  yang  dapat  dingat  ,  dirasakan,  maupun  dibawa  pulang.  Misalnya mengajarkan  memasak  masakan  Bali,    menari,  menabuh,  bertani  tradisional, menyediakan souvenir dan lain-lain
Pengembangan Desa wisata agar dapat berkelanjutan  dibutuhkan kerja keras, kesabaran , kecermatan dalam pengelolaannya, bebera hal yang perlu diperhatikan :
1. Tata kelola yang transparan, jujur, accountable
2. Aturan  main  yang  adil  dan  dipahami  oleh  masyarakat  serta    tidak  bertentangan  dengan kaedah –kaedah yang berlaku dimasyarakat
3. Pelayanan yang berkualitas (Quality services) kepada wisatawan
4. Kerja sama yang baik dengan para pengusaha travel agent
5. Sistem Pemasaran yang profesional
6. Adanya evaluasi dan pembenahan secara  porporsional
7. Adanya regulasi dari pemerintah yang mendorong pengembangan desa wisata
Simpulan dan Saran

## Simpulan
Pengembangan desa wisata merupakan salah satu alternatif memberdayakan masyarakat desa  dan  akan  terwujud  pengembangan  pariwisata  yang  berkeadilan  dimana  masyarakat  yang merupakan  salah  satu stake  holder dapat  merasakan  manfaat  langsung  untuk  meningkatkan kesejahteraan hidup.
Banyak dampak positif dari pengembangan desa wisata seperti peningkatan penghasilan masyarakat,  pelestarian  budaya,  pelestarian  lingkungan,penumbuhan  kreatifitas,  kesempatan kerja, menekan urbanisasi.
Pengembangan  desa  wisata  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan  berbagai  faktor seperti  :  potensi  atraksi  wisata,  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia,  sarana akomudasi,transportasi,  sarana  pendukung,  tim  konsultan,  mitra  kerja  pemasaran,  dukungan masyarakat.

## Saran
1. Kepada  Pemerintah  Bali  melalui  Dinas  Pariwisata  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  agar lebih pro aktif melakukan pemetaan desa  –desa  yang mungkin dikembangkan menjadi desa wisata dan memberi motivasi serta bantuan modal maupun tehnis
2. Kepada para akademisi khususnya bidang ilmu pariwisata lebih banyak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bekaitan dengan pengembangan desa wisata
3. Kepada  para  pengusaha  khususnya  travel  agent  membantu  pemasaran  desa  wisata  dengan membuat paket – paket wisata desa

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,2000, Agenda  21  Sektoral  Agenda  Pariwisata  untuk  Pe  ngembangan  Kualitas  Hidup SecaraBerkelanjutan (Jakarta:  Proyek  Agenda  21  Sektoral  Kerjasama  Kantor  Menteri  Negara Lingkungan Hidup dan UNDP,
Adams, W.M.,1990,  Green Development and Sustainability in the Word,London : Routledge
Aronsson, Lars, 2000, The Development of Sustainable Tourism: London, Continum
Baiquni, M, 2002 “Integrasi Ekonomi dan Ekologi dari Mimpi Menjadi Aksi,” dalam Wacana , III, 12,
Becker, Egon, & T. Jahn (eds.),1999. Sustain-ability and The Social Sciences (New York: UNESCO  and SOI
Cooper,  C.  John  Fletcher,  David  Gilbert  and  Stephen  Wanhill.  1993. Tourism:  Principles  and  Practice. London: Pitman Publishing.
CIFOR  (Center  For    International  Forestry  Research),2004  ,  Pembangunan  Pariwisata  berbasis Masyarakat,
Depbudpar, 2009, pengembangan  pariwisata, jakarta
Derektorat Pemberdayaan Masyarakat depbudpar,2009  pengembangan inti rakyat, Jakarta
Fakih, Mansour, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press
Garrod,  Brian,2001 Local  Partisipation  in  the  Planning  and  Management  of  Eco  Tourism  :  A  Rivised Model Approach ,Bristol : University of  The West Of England
Mowfort,Martin  &  I,  Munt,1998 ,  Tourism  and  Sustainability  New  Tourism  in  the  Word, London  : Routedge
Richard Sharpley, 2000, “ Tourism and Sustainable Development : Exploring the Theorical Divice” Journal of Sustainable Tourism, VIII (1-19)
Suansri, Potjana, 2003, Community Based Tourism Hand Book , Thailand : Rest Project
Timothy,  DJ,  1999,  “ Participatory  Planning  a  View  of  Tourism  in  Indonesia ”  dalam Annuals  Review  of Tourism Research ,XXVI (2), Jakarta
Pitana,    2002. “Pariwisata,  Wahana  Pelestarian  Kebudayaan  dan  Dinamika  Masyarakat  Bali”. Orasi Ilmiah Dalam Pengukuhan Guru Besar Unud. Universitas Udayana Denpasar.
___________. 2006. “Kepariwisataan Bali Dalam Wacana Otonomi Daerah”. Puslitbang Kepariwisataan
Yaman, Amat Ramsa & A. Mohd, 2004, “ Community Based Ecotourism: New Proportion for Sustainable Development and environment Conservation in Malaysia” Journal of Applied Sciences IV (4)