## PEMAKNAAN HUMANISME PANCASILA DALAM RANGKA PENGUATAN KARAKTER BANGSA MENGHADAPI GLOBALISASI
Oleh: Slamet Subekti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
Today  Indonesia  is  facing  the  challenges  of  globalization,  especially  in  its  cultural dimension  has  brought  the  threat  to  the  continuity  of  national  culture.  Historically Pancasila  ideology  has  been  an  integrating  force  is  quite  steady  as  a  common platform  for  the  nation-state  of  Indonesia.  The  existence  of  Pancasila  should  be shown again as a public discourse that is open to interpretation in accordance with the  demands  of  the  contemporary  with  the  times.  Therefore,  the  meaning  of Pancasila humanism necessary in order to strengthen the nation's character in order to face the challenges of globalization.
Keywords: Pancasila, humanism, Nation’s character, Globalization

## I. PENDAHULUAN
Setengah abad yang lalu Presiden  Sukarno  mengemukakan  visi tentang  masa  depan  seluruh  bangsa  di dunia senantiasa menghadapi
gelombang  besar  peradaban  yang  tidak terhindarkan.  Sehubungan  dengan  itu diperlukan
interpretasi kembali ( reinterpretation )  terhadap  nilai  inti atau pandangan hidup ( way of life ) kita untuk  mengantisipasi  tuntutan  zaman. Berikut ini petikan pidato beliau pada 1 September 1961 di hadapan Konferensi Negara-negara Nonblok I di Beograd:
“Kita  hidup  dalam masa yang gegap- gempita,  suatu  masa yang  penuh  dengan bahaya. Keadaan ditimbuni dengan kesulitan-kesulitan, namun  kita  tidak  boleh melarikan diri dari kesulitan-kesulitan  ini, kita  harus  mengatasi keadaan itu. Akan tetapi dogma-dogma dari masa lampau yang tenang tidak setara dengan  masa  sekarang yang membadai. Karena  peristiwa  kita baru,  maka  kita  harus berpikir  kembali,  kita
harus bertindak kembali, kita harus membentuk kembali, kita  harus  membentuk lagi kembali. …” (Sukarno, 1985: 104).
Betapa  perlunya  setiap  negara-
bangsa mengantisipasi gelombang perubahan zaman menuju tata hubungan  dunia  baru  tetap  relevan hingga  hari  ini.  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono pada 26
September  2009  menyatakan  misinya dalam  pidato  bertemakan  ― Harmony among  Civilization ‖  di  Universitas Harvard  bahwa  di  abad  21  tidak  perlu ada perbenturan peradaban atau agama, melainkan  masyarakat  global  bisa mencapai harmoni atau toleransi antarsemua  peradaban  dan  agama (Suara  Karya,  24  September  2009). Akhir-akhir  ini,  Presiden  SBY  dalam kesempatan  menerima  pimpinan  US ASEAN  Business  Council  di  Kantor Presiden pada 7 Juni  2012 menyatakan bahwa pengembangan ekonomi
ASEAN
pertama-tama harus
mempertimbangkan
terwujudnya
ASEAN  yang  damai,  stabil,  dan
demokratis. Kedua, harus berkelanjutan
dan mempertimbangkan harmoni antarperadaban ( http://www.presidensby.info ).
Dewasa ini bangsa kita menghadapi  arus  globalisasi  dengan dimensi  ekonomi,  budaya  maupun politik.  Pertanyaan  mendasar  pertama, apakah ideologi Pancasila masih relevan  dalam  masa  globalisasi  dan demokratisasi  yang  nyaris  tanpa  batas? Kedua, bagaimana cara yang dimungkinkan  agar  pandangan  hidup Pancasila  dikonstruksikan  sedemikian rupa sehingga mampu merespon tantangan global tersebut?
Makalah ini melalui interpretasi filosofis,  yakni  langkah  penafsiran  atas kandungan  nilai  dasar  Pancasila  secara kontekstual  kontemporer,  dimaksudkan sebagai  usaha  untuk  mencari  jawaban atas  pertanyaan  tersebut.  Pembahasan difokuskan  pada  pengungkapan  nilai humanisme  yang  implisit  terkandung dalam Pancasila sebagai  kearifan lokal. Namun demikian dicoba untuk merumuskan  kemungkinan  humanisme Pancasila  dalam  rangka  penguatan karakter  bangsa  menghadapi  tantangan globalisasi.

## II. TANTANGAN GLOBALISASI
Dewasa  ini  semua  negara  di dunia  terlibat  dalam  proses  globalisasi, yang  pada  dasarnya  dipahami  sebagai
suatu proses deteritorialisasi atau lintas- batas.  Kita  melihat  perluasan  bentang ekonomi  pasar  ke  dalam  pasar  global, politik  global      melampaui  batasan negara-bangsa  dan  konsep  modern tentang  kedaulatan  serta  budaya  global berlawanan  dengan  dialektika  di  antara kebangkitan budaya-budaya lokal. Oleh karena itu, globalisasi dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses sejarah  bercorak  deteritorialisasi  atau lintas-batas, dimana keinginan manusia secara  universal  dan  ontologis  saling terhubung  menjadi  kesatuan  di  planet ini,  dan  sekarang  terwujud  sebagai pasar  bebas  global,  tatanan  politik trans-nasional  dan  globalisme  budaya (Shen, 2010: 72).
Fenomena  globalisasi  secara historis  telah  terjadi  seribuan  tahun yang  lalu.  Sejak  abad  19  dicatat sejumlah peristiwa ketika bangsa Eropa menemukan  benua  Amerika  yang mengakibatkan  Imperialisme  Eropa, terjadi  Revolusi  Industri  yang  ditandai dengan berbagai penemuan transportasi kereta  api  dan  kapal  laut,  telepon  dan telegraf  yang  menghubungkan  dunia. Selanjutnya  pada  abad  20,  pasar  bebas Kapitalisme  berkembang  luas  sejak berakhirnya Perang Dingin, dan
penemuan  internet  sebagai  jejaring sosial  yang  memungkinkan  terjadinya pertukaran antarbudaya.
Inilah  momen  dari  sejarah manusia  bahwa  orang  di  dunia  merasa berdekatan  satu  sama  lain  sehingga rawan  dan  rentan  terhadap  berbagai macam konflik. Sekarang ini merupakan momen sejarah  yang  secara kritis  mengandaikan  sikap  terbuka kepada  sesama,  di  samping  bertahan dengan  menutup-diri.  Dalam  rangka merespon  situasi  genting  dewasa  ini yang  penuh  dengan  konflik  yang diciptakan oleh ketertutupan-diri karena keadaan yang berbeda seperti perbedaan  ajaran,  kebudayaan,  politik dan kelompok agama, komunitas bahasa, dan perbedaan wilayah geografis  dan  peradaban  dunia,  dan sebagainya;  kita  selayaknya  menjadi lebih  peduli  kepada  sesama  dan kemungkinan untuk saling memperkaya.
Pembahasan  tentang  dimensi globalisasi akan diawali dengan dimensi  ekonomi,  kemudian  dimensi sosial,  dan  akhirnya  dimensi  politik. Perekonomian global merupakan sistem dimana  transaksi  –pertukaran  barang dan  jasa  dengan  uang—berlangsung, dalam  bentuk  perdagangan  asing  dan
keuangan internasional.
Beberapa
faktor  menjadikan  transaksi  tersebut lebih  rumit  ketimbang  perekonomian nasional. Faktor-faktor tersebut berkisar pada banyak perbedaan –dalam mata  uang,  hukum,  bahasa,  kebiasaan, dan  budaya—di  antara  negara-negara (Gorman, 2009: 277).
Sebuah negara memiliki
keuntungan komparatif dalam memproduksi  sebuah  barang  ketika biaya
kesempatannya untuk memproduksi  barang  tersebut  lebih rendah daripada negara lainnya. Sebuah negara  memiliki  keuntungan  absolut ketika  negara  itu  dapat  menghasilkan barang yang lebih murah daripada yang dapat dilakukan negara lainnya.
Keuntungan komparatif, bukan keuntungan absolut, menentukan barang  yang  mana  yang  suatu  negara seharusnya ekspor dan impor.
Sebuah negara seharusnya
mengekspor barang-barang dimana negara itu memiliki keuntungan komparatif  dan  mengimpor  barang- barang  yang  memiliki  ketidakuntungan komparatif,  secara  langsung  ( vis-a-vis ) dengan  negara  lainnya.  Sementara beberapa  argumen  yang  menentang perdagangan  bebas  terdengar  masuk
akal,  argumen  yang  lainnya  sekedar dalih  bagi  adanya  proteksionisme  oleh mereka  yang  paling  diuntungkan  oleh adanya  pembatasan  impor.  Selama lebih  dari  25  tahun  terakhir,  kebijakan perdagangan telah menjadi lebih liberal di  seluruh  dunia,  dan  para  ekonom berharap tren ini terus berjalan.
Kesepakatan perdagangan mengatur  perdagangan  internasional antara  dua  atau  lebih  negara.  Sebuah kesepakatan mungkin mencakup seluruh  impor  dan  ekspor,  kategori barang-barang  tertentu,  atau  sebuah kategori  tunggal.  Amerika  Serikat  saat ini terlibat dalam sekitar 320 kesepakatan perdagangan dengan berbagai  negara.  Akan  tetapi  beberapa kesepakatan  perdagangan  umum  telah berpengaruh pada kebijakan perdagangan  dalam  tingkatan  luas (Gorman, 2009: 290).
Kesepakatan perdagangan
umum paling penting disebut Kesepakatan  Umum  mengenai  Tarif dan Perdagangan (GATT) yang ditandatangani  pada  Oktober  1947 untuk meliberalkan perdagangan, untuk menciptakan  sebuah  organisasi  untuk mengelola  kesepakatan  perdagangan yang lebih liberal, dan untuk
menetapkan  sebuah  mekanisme  untuk menyelesaikan  perselisihan  dagang. Organisasi  GATT  kecil  dan  terletak  di Jenewa.  Lebih  dari  110  negara  telah menandatangani  kesepakatan  umum, yang  awalnya  ditandatangani  oleh  24 negara,  termasuk  Amerika  Serikat. Hingga tingkatan yang lebih luas, peran GATT  sebagai  sebuah  organisasi  telah dilampaui  oleh  Organisasi  Dagang Dunia (WTO).
Sejak  GATT  ditandatangani, beberapa  ―putaran‖  berisi  pembicaraan untuk  meliberalkan  perdagangan  telah dilangsungkan. Dianggap paling signifikan  adalah  putaran  Kennedy, yang  pada  akhirnya  mendorong  pada pengurangan  sebesar  sepertiga  dalam tarif, dan lebih belakangan lagi, putaran Uruguay.  Putaran  Uruguay  membahas halangan  umum  bagi  perdagangan  dan masalah  yang  relatif  baru  seperti  hak properti, praktik penangkapan ikan, dan kepedulian lingkungan.
Tren  utama  dalam  25  tahun terakhir  merupakan  masa  pembentukan dan  pertumbuhan  zona  perdagangan bebas  di  antara  negara-negara  yang sepakat untuk membentuk blok perdagangan  regional.  Kesepakatan- kesepakatan  yang  menciptakan  zona
perdagangan  bebas  semuanya  memiliki tujuan yang sama, yaitu: untuk meliberalkan  perdagangan,  mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan  akses  yang  sebanding terhadap  pasar  di  antara  negara-negara anggota. Zona perdagangan bebas yang paling  signifikan  adalah  Uni  Eropa (EU),  Kesepakatan  Perdagangan  Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan ASEAN (Gorman, 2009: 291).
Selain  itu,  Organisasi  Dagang Dunia  (WTO)  merupakan  organisasi perdagangan global, yang bermarkas di Jenewa,  untuk  menangani  perdagangan antara  negara-negara.  Didirikan  pada Januari  1995  melalui  perundingan putaran  Uruguay  dalam  GATT,  WTO terdiri  dari  144  negara  hingga  Januari 2002.  WTO  mengatur  kesepakatan perdagangan, menyediakan forum untuk perundingan dagang dan penyelesaian perselisihan dagang, mengawasi  kebijakan  dagang,  dan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara berkembang.
Globalisasi  lebih  dari  sekedar perpindahan barang-barang seperti Nike,  Coca  Cola  dan  MacDonald’s, melainkan  juga  perpindahan  budaya. Pakaian,  musik,  film  dan  televisi
merupakan  bagian  dari  dimensi  sosial kehidupan kita. Nyaris globalisasi telah mempengaruhi  pilihan  kita  dalam empat  hal  tersebut  (Perry-Globa  et.al., 2007: 15).
Tren  pakaian  di  kalangan  gadis Generation Y tahun 2005 meliputi low- cut jeans  dan  T-shirts  dengan  slogan provokatif. Perempuan ABG di Edmonton,  London,  dan  Hongkong semua  meniru  pakaian  yang  dikenakan bintang  pop  dalam  musik  video  yang mereka  lihat  hari  majalah  internasional ABG.  Pada  2005,  laki-laki  ABG  di Tokyo,  Rio  de  Janeiro,  dan  Calgary merespon pengaruh media global.
Hampir  sebagian  anak  muda mendengarkan  musik  ciptaan  artis internasional  seperti  Green  Day  (AS), Him  (Finlandia),  Bjork  (Islandia)  atau Kati  Melua  (Georgia)  dan  mengunduh musik dari Internet. Globalisasi jaringan  komputer  berarti  kita  bisa mendapatkan  musik  dengan  mudah baik  dari  Afrika  Selatan  maupun Kanada.  Beberapa  di  antara  kita membeli CD di toko musik, di samping membeli  CD  dengan  pembayaran virtual  di  belahan  dunia  mana  pun. Banyak  orang  di  dunia  menunjukkan
persamaan  terpengaruh    musik  global seperti Lady Gaga.
Kita  telah  terbiasa  melihat  film buatan  Hollywood  (AS),  ―Bollywood‖ (India)  atau  Anime  (Jepang)  semua sangat  popular  di  AS,  Kanada  dan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan  betapa  globalisasi  juga mempengaruhi pembuatan film. Misalnya,  kesuksesan  film The  Raider yang  dibuat  di  Indonesia  dengan keterlibatan  bintang  film  dan  sutradara dari  luar  negeri  berhasil  mendulang keuntungan finansial yang besar sekali.
Namun  demikian  globalisasi budaya dapat dipandang sebagai Imperialisme  Budaya,  karena  yang terjadi  dominasi satu kebudayaan terhadap  kebudayaan  lain.  Hal  ini tampak jelas dengan kehadiran MacDonald’s, Disneyland, dan Starbucks  di  berbagai  penjuru  negara. Bersamaan dengan itu dominasi bahasa Inggris sehingga terjadi invasi terhadap bahasa-bahasa  lain.  Kiranya  perlu dipertanyakan  secara  kritis,  benarkah semua  orang  di  seluruh  dunia  ini mempunyai selera yang sama?
Teknologi informasi seperti televisi,  radio,  dan  Internet  telah memutus  selera  ikatan-ikatan  budaya
kita. Menurut Daniel Yergin pemenang Pulitzer  Price  bahwa  akses  yang  lebih besar  pada  televisi  dan  Internet  telah menciptakan  suatu  ―tenunan  dunia‖. Televisi  khususnya  telah  masuk  ke dalam  rumah  kita,  dan  sulit  untuk menghindarinya. Para antropolog menunjukkan  dampak  televisi  terhadap kebudayaan, yaitu ketika orang melihat televisi,  mereka  gagal  berpartisipasi (dan  menopang)  kebudayaan  yang hidup  di  sekitarnya  dengan  risiko generasi  yang  dibesarkan  layar  televisi akan  kehilangan  aspek  kritis  atas kebudayaannya.
Gelombang  demokrasi  yang berlangsung  sejak  akhir  1980an  telah mengakibatkan  keruntuhan  rejim-rejim sosialis-komunis  di  Uni  Soviet  dan Eropa  Timur  itu  berbarengan  dengan meningkatnya  globalisasi  seakan-akan membuat ideologi semakin tidak relevan  dalam  dunia  yang  kian  tanpa batas. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bahwa globalisasi mengandung banyak ironi dan kontradiksi. Pada satu pihak,
globalisasi
mengakibatkan
kebangkrutan  banyak  ideologi  –baik universal  maupun  lokal—tetapi  pada lain  pihak,  nasionalisme  lokal  bahkan
dalam  bentuknya  yang  paling  kasar, semacam ethno-nationalism dan bahkan tribalism justru  menunjukkan gejala  peningkatan.  Gejala  terakhir  ini sering disebut sebagai penyebab ―Balkanisasi‖,  yang  terus  mengancam integrasi  negara-bangsa  yang  majemuk dari  sudut  etnis,  sosio-kultural,  dan agama  seperti  Indonesia  (Azra,  25 Maret 2008).
Globalisasi politik dapat mempengaruhi lebih dari sekedar usaha humanitarian,  bahkan  mempengaruhi bentuk  pemerintahan  suatu  negara. Demokrasi  merupakan  contoh  ide politik  yang  telah  menyebar-luas  dari satu  negara  ke  negara  lain  selama berabad-abad. Bagi pendukungnya percaya bahwa demokrasi akan meningkatkan standar kehidupan rakyat dan  memperbaiki  etika  pemerintahan. Mereka  percaya  bahwa  demokrasi dapat  membawa  kebebasan  warga, seperti    kebebasan  untuk  memilih pemerintahan, kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan personal, kebebasan  dari  kontrol  pemerintah. Pada 2005, 118 negara (dari 193 negara di  dunia)  telah  menganut  demokrasi elektoral.
Adopsi demokrasi secara
gradual oleh banyak negara ini merupakan bentuk globalisasi.
Sebagaimana  banyak  masyarakat  yang mengekspos  ide-ide  politiknya  kepada masyarakat  lain  sehingga  mengadopsi beberapa  ide  tersebut.  Sebagian  besar masyarakat  melakukan  modifikasi  ide- ide politiknya untuk disesuaikan dengan sejarah, tradisi, agama, geografi, dan perkembangan ekonominya.
Misalnya,  gerakan  politik  di  Timor Timur  pada  2002  berhasil  melakukan perubahan  politik  berkat  globalisasi media  dan  teknologi  informasi  (Perry- Globa, 2007: 22).
Demikian  gambaran  globalisasi sebagai  proses  yang  mempertemukan berbagai  negara  di  dunia  dalam interaksi  ekonomi,  politik,  dan  budaya. Namun  demikian  proses  globalisasi bukan  hanya  membawa  keuntungan berkat  kerjasama  ekonomi  dan  peluang kerja  yang  lebih  besar.  Akan  tetapi, globalisasi  juga  membawa  kerugian serius  seperti  semakin  lebarnya  jurang antara  negara  kaya  dan  negara  miskin, dominasi  perdagangan  global  oleh negara-negara kaya, kurangnya peluang negara  miskin  terhadap  akses  pasar, kerusakan lingkungan hidup dan
sumber daya tak-terbarukan, eksploitasi tenaga  kerja  semakin  besar  terutama perempuan dan anak-anak, serta ancaman terhadap kelangsungan budaya lokal maupun nasional.
Berdasarkan  kesadaran  bahwa globalisasi terutama dalam aspek budaya  membawa  ancaman  serius terhadap  kelangsungan  budaya  lokal maupun  nasional,  maka  diperlukan langkah  antisipasi  terhadap  ancaman tersebut. Usaha strategis perlu dilakukan  dengan  pengkajian  kembali terhadap  inti  budaya  atau way  of  life bangsa kita, yaitu Pancasila. Pengkajian kembali  terhadap  nilai-nilai  keutamaan ( virtue  values )  Pancasila  ini  perlu dilakukan  dalam  tataran  filosofis  yang berjangkar pada pemaknaan humanisme Pancasila.

## III. PEMAKNAAN  HUMANISME PANCASILA
Dalam  konteks  globalisasi  dan interaksi  dialogis  di  antara  peradaban ini  akan  didiskusikan  tantangan  dan kemungkinan  bagi  ideologi  Pancasila. Di samping itu, akan dikemukakan ide- ide berfokus pada filsafat Pancasila.
Proses globalisasi dikembangkan oleh teknologi
komunikasi dan diterapkan dalam level ekonomi,  politik  dan  budaya,  yang membawa  manusia  ke  dalam  jejaring yang lebih sistematis. Situasi kehidupan dalam jejaring demikian secara eksistensial  dijadikan  contoh  ontologis tentang  hubungan  dinamis  yang  sejak lama  telah  diteguhkan  oleh  Pancasila. Konsep  ―kemanusiaan  yang  adil  dan beradab‖  dalam  Pancasila  mengacu pada  hubungan  internal  antara  manusia dan  segenap  ciptaan  di  alam  semesta. Dalam  rasio  ―kemanusiaan  yang  adil dan beradab‖, manusia dapat dipengaruhi oleh serta merespon sesamanya dan dengan tindakan
―manusia susila‖ mereka dapat meluaskan bentang eksistensinya menuju  realitas  eksistensi  yang  lebih luas  dari  diri  sendiri  kepada  sesama, keluarga,  komunitas  sosial,  negara, semua  yang  berada  di  alam  semesta, yang sekarang ini diterjemahkan dengan term globalisasi.
Gelombang  demokratisasi  juga melanda  Indonesia  berikutan  dengan krisis  moneter,  ekonomi  dan  politik sejak  akhir  1997  telah  berimbas  pada Pancasila sebagai basis ideologi
( common platform ) dan identitas nasional  bagi  negara-bangsa  Indonesia
yang plural seolah kehilangan relevansinya. Menurut Azyumardi Azhra  (2008)  terdapat  setidaknya  tiga faktor yang membuat Pancasila semakin  sulit  dan  marjinal  dalam semua  perkembangan  yang  terjadi. Pertama,  Pancasila  terlanjur  tercemar karena  kebijakan  rejim  Soeharto  yang menjadikan  Pancasila  sebagai  alat politik  untuk  mempertahankan  status- quo  kekuasaannya.  Rejim  Soeharto juga mendominasi pemaknaan
Pancasila yang selanjutnya
diindoktrinasikan  secara  paksa  melalui Penataran P4.
Kedua, liberalisasi politik dengan  penghapusan  ketentuan  oleh Presiden  BJ  Habibie  tentang  Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan  peluang  bagi  adopsi  asas- asas  ideologi  lain,  khususnya  yang berbasiskan  agama.  Pancasila  jadinya cenderung  tidak  lagi  menjadi common platform dalam  kehidupan  politik.
Ketiga,  desentralisasi  dan  otonomisasi daerah  yang sedikit banyak mendorong penguatan  sentimen  kedaerahan,  yang jika  tidak  diantisipasi  bukan  tidak  bisa menumbuhkan sentimen local- nationalism yang  dapat  tumpang  tindih
dengan ethno-nationalism . Dalam
proses  ini,  Pancasila  kian  kehilangan posisi sentralnya.
Kecenderungan  bahwa  posisi Pancasila semakin sulit, cukup memberikan  peringatan  akan  masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Pancasila  meskipun  menghadapi  ketiga masalah  tersebut,  tetap  merupakan kekuatan  pemersatu  ( integrating  force )
yang  relatif  masih utuh  sebagai common  platform bagi  negara-bangsa Indonesia.  Sementara  itu,  kekuatan- kekuatan  pemersatu  lainnya,  terutama birokrasi  kepemerintahan  Indonesia telah mengalami kemerosotan signifikan.  Liberalisasi  politik  yang menghasilkan  fragmentasi  elit  politik telah menghalangi kemunculan kepemimpinan nasional pemersatu, corak  kepemimpinan solidarity  maker yang dapat mencegah disintegrasi tetap belum tampil.
Kiranya  tidak  ada  yang  salah dengan Pancasila itu sendiri.
Kekeliruan  terjadi  karena  membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian  dipaksakan  sebagai  alat politik  untuk  mempertahankan  status- quo  kekuasaan.  Oleh  karena  tidak  ada masalah  dengan  Pancasila,  maka  tidak
pada tempatnya mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintah  Orde  Baru.  Karena  posisi Pancasila  yang  krusial  seperti  itu, dipandang  urgensi  untuk  dilakukan pemaknaan Pancasila berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan atau humanisme.
Pembahasan tentang humanisme  Pancasila  ini  didasarkan pada kajian Prof. Soerjanto Poespowardojo,  pakar  filsafat  dari  UI; dan  Prof.  Franz  Magnis-Suseno,  pakar filsafat dari STF Driyarkara.
Sebagaimana  ditegaskan  oleh Soerjanto Poespowardojo, bahwa Pancasila  sebagai  ideologi  negara menyatakan  bahwa  kelima  sila,  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,  merupakan  prinsip  dasar serta  pedoman  bagi  bangsa  Indonesia dan hidup kenegaraannya. Usaha menangkap  kepadatan  serta  bobot ketetapan tersebut, sewajarnya diadakan  penelitian  tentang  kekayaan yang  terkandung  di  dalamnya  dan
dicoba memahaminya dengan mengungkapkan
nilai-nilai serta hubungan antarnilai dan antarsila dalam bentuk-bentuk  yang lebih eksplisit. Hal ini  berarti  bahwa  terlebih  dahulu  harus dipelajari filsafat yang melatarbelakanginya, yang disebut Filsafat  Pancasila (Poespowardojo,
1991: 54).
Suatu  rumusan  hanya  dapat dipahami dan dengan demikian memperlihatkan fungsinya apabila dikaitkan  dengan  jalan  serta  alam pikiran  pelaku  (pengemban)  yang merumuskannya  dan  lebih-lebih  kalau dikaitkan dengan penghayatan eksistensial,  dimana  rumusan  tersebut merupakan motif dasar berbagai bentuk tindakannya.  Secara fenomenologis dapat  dikatakan  bahwa  kelima  sila  itu berlaku  bagi  setiap  manusia.  Pada dasarnya  tidak  seorang  pun  dapat dilepaskan  dari  kelima  sila  tersebut tanpa risiko menyalahi kemanusiaannya, meskipun  berdasarkan  kemerdekaan yang  dimilikinya  sebagai  hak  asasi  ia mampu  berbuat  berlawanan  dengan sila-sila  itu,  namun  secara  etis  tetap terikat  untuk  menaatinya.  Kesadaran akan  kenyataan  ini  dengan  sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai
keseluruhan nilai dengan kodrat manusia,  maka  disebut Humanisme Pancasila .
Kelima  sila  merupakan  unsur konstitutif  kodrat  manusia  dan  inheren padanya. Kodrat manusia di sini adalah keseluruhan  struktur,  dinamika  serta perwujudan yang kesemuanya mengungkapkan  realitas  manusia qua talis .  Oleh  karena  itu,  Pancasila mencerminkan  nilai-nilai  kodrati  yang fundamental sifatnya, dan bukan sekedar  perwujudan  kongkret  yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari. Dengan perkataan  lain,  Pancasila  merupakan eksplisitasi  pribadi  manusia  sebagai totalitas yang  mengandung  berbagai antinomi dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas,
materialitas dan spiritualitas, transendensi dan immanensi, eksteriorisasi  dan  interiorisasi,  yang tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu  aspek  kehidupannya,  tetapi  secara integral  dengan  mengikutsertakan  dan memperhatikan segala segi yang membentuk  keutuhan  pribadi  manusia dan  segala  yang  mempengaruhinya, termasuk problematika yang ditimbulkan oleh antinomi tersebut.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengungkapkan dimensi vertikal sebagai pendasaran metafisis keberadaan manusia. Dalam kesadarannya  manusia  insyaf  akan dirinya  yang  serba  terbatas.  Sila  ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia  akan Nilai  Absolut yang menjadi  sumber  segala  realitas,  jadi bukan  hanya  sebagai  pengertian  yang abstrak  belaka,  melainkan  sungguh- sungguh  sebagai  realitas  kongkret. Tuhan  adalah  kekuasaan  tertinggi  yang transenden  yang  merupakan  tujuan akhir  segala  sesuatu  yang  ada,  dan merupakan pendasaran metafisis segala relasi yang dimiliki manusia (Poespowardojo, 1999: 76-77).
Pemahaman Franz Magnis-
Suseno  terhadap  rumusan  sila  pertama ini  buah  kesepakatan the  founding fathers tentang arti penting agama bagi bangsa  Indonesia,  bahwa  kita  tidak membeda-bedakan antara agama-agama. Oleh  karena  itu,  sila  pertama  Pancasila mewajibkan  pluralisme  dalam  arti pengakuan terhadap adanya keyakinan- keyakinan  religius  yang  berbeda,  yang semuanya dilindungi. Keagamaan ( religiosity ) yang didukung oleh
Pancasila  adalah  keagamaan  yang terbuka (Magnis-Suseno, 2012: 10).
Sila  Kemanusiaan  mempunyai pengertian  bahwa  komunikasi  antar manusia di semua tingkat yang ―manusiawi‖  serta  hubungan  antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan  apa  pun  apabila  tidak  adil  itu tidak  baik,  dan  perbuatan  yang  tidak adil tidak pernah benar.  Demikian pula makna  beradab  mengandaikan  tuntutan paling  dasar  Pancasila  agar  manusia membawa  diri  selalu  secara  beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.
Sila persatuan Indonesia mengandaikan  agar  kita  semua  bukan hanya  hidup  bagi  kebahagiaan  privat kita  dan  keluarga,  melainkan  kita merasa solider senasib sepenanggungan dengan seluruh bangsa. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mengharapkan  kita  mampu  untuk mencintai  bangsa  dan  negara  kita,  dan bersedia berkurban baginya.
Sila  kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan ini dilatar-belakangi kehendak agar bangsa Indonesia merdeka menjadi demokratis, dan  tidak  jatuh  ke  tangan  feudal  lagi.
Akan tetapi nilai keutamaan kerakyatan ini  bukan  sekedar  perasaan  bersatu dengan  rakyat,  melainkan  tekad  bahwa nasib  bangsa  dan  kebijakan  politik negara  benar-benar  ditentukan  oleh rakyat, bukan oleh elit. Oleh karena itu, sila keempat ini menolak segala sistem diktatoral,  paternalistik  dan bentuk  lain kekuasaan elit di atas rakyat.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pernyataan resmi bahwa bangsa ini harus dibangun dalam  solidaritas.  Bangsa  ini  pun  tidak boleh  terpecah  secara  vertikal,  antara mereka  yang  terus  maju  dan  mereka yang  tidak  mempunyai  harapan.  Nilai keutamaan sila ini adalah pengharaman atas korupsi, karena korupsi merupakan penyakit paling berbahaya yang membusukkan tubuh bangsa dan merusak kemampuannya. Pada hakikatnya korupsi bertentangan
dengan keadilan sosial.
Ideal manusia menurut Pancasila  adalah  manusia  yang  secara otentik  berhasil  memanusiakan  dirinya dalam  hubungannya  dengan  ketiga faktor  esensial,  yaitu  dunia,  sesama (masyarakat)  dan  prinsip  ketuhanan. Berdasarkan perspektif Pancasila, perkembangan tidak
cukup
dilaksanakan  dalam  salah  satu  dari ketiga dimensi tersebut, karena penekanan satu dimensi dengan mengabaikan  dimensi  lain  berarti ekstremitas yang berbahaya bagi masyarakat. Dunia, sesama
(masyarakat)  dan  prinsip  ketuhanan adalah  lingkungan  yang  sama  esensial dan fundamentalnya bagi perkembangan manusia, maka hubungan  terhadap  ketiganya  serta peningkatannya  harus  berjalan  secara seimbang.
Pemaknaan humanisme Pancasila  ini  dapat  dipandang  sebagai usaha untuk membawa kembali Pancasila sebagai wacana publik ( public discourse ). Pengembalian Pancasila sebagai wacana publik merupakan  tahap  awal  krusial  untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai  ideologi  terbuka,  yang  dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa  dan  negara  Indonesia.  Pada gilirannya,  pembudayaan  humanisme Pancasila  akan  berkontribusi  bagi penguatan  karakter  bangsa  dalam rangka tata hubungan peradaban global.

## IV. ARTI  PENTING  PENGUATAN KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI
Pada dasarnya, humanisme Pancasila  dapat  berkontribusi  pada proses  globalisasi  dengan  pandangan hidupnya sebagai suatu proses perluasan  bentang  etika,  terutama dengan  nilai-nilai  keutamaan  Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,  kerakyatan,  dan  keadilan sosial.  Dalam  rangka  jejaring  yang dikembangkan globalisasi, jika manusia ingin menjunjung tinggi harkat kehidupannya sebagai manusia, mengandaikan  hubungan  orang  dengan sesamanya  berdasarkan  ketulusan  dan khususnya berkaitan dengan keutamaan nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab.
Kesediaan  untuk  melampaui kepentingan  diri  sendiri  dan  bermurah- hati  kepada  sesama  dipandang  sebagai keutamaan  yang  sangat  diperlukan dalam proses globalisasi. Dalam konteks  Pancasila,  nilai  keutamaan kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab dapat  dipandang  sebagai  keutamaan
yang mendasar. Kajian tentang
Pancasila yang berkaitan dengan
dinamisme dan batasan nilai keutamaan
―kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab‖ serta  implikasinya  sebagai  suatu  etika keugaharian.
Menurut  Franz  Magnis-Suseno bahwa  kita  mempunyai  etika  nasional yang  dirumuskan  dalam  Pancasila. Etika  Pancasila  bukan  hanya  rumusan yang  indah,    melainkan  merupakan prasyarat  agar  bangsa  Indonesia  bisa maju bersama, dalam damai, kesejahteraan  dan  solidaritas.  Beliau mencoba  untuk  merumuskan  etika Pancasila  dalam  lima  pedoman  yang mudah  dimengerti  oleh  masyarakat (Magnis-Suseno,  2012:  11).  Kelima pedoman tersebut adalah:
1. Tak  boleh  ada  tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama.
2. Dalam  situasi  apa  pun  kita bertindak secara beradab.
3. Kita  maju  dan  kita  maju bersama.
4. Mari kita sukseskan demokrasi kita, dan
5. Mari kita dahulukan mereka yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi.
Nilai  keutamaan  kemanusiaan yang adil dan beradab ini menjadi pusat bagi  pembangunan  karakter  manusia Indonesia,  yang  mampu  meluaskan bentang komitmen etisnya pada bangsa dan  negara,  nilai  demokrasi,  dan perilaku  hidup  keadilan  sosial,  serta meningkatkan  bentang  spiritualitasnya sebagai  insan  religius.  Pembangunan karakter ini mengacu pada watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai  kebajikan  ( virtues )  yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara panadang, berpikir, bersikap,  dan  bertindak.  Kebajikan terdiri  atas  sejumlah  nilai,  moral,  dan norma,  seperti  jujur,  berani  bertindak, dapat  dipercaya,  dan  hormat  kepada orang  lain.  Interaksi  seseorang  dengan orang  lain  menumbuhkan  karakter masyarakat  dan  karakter  bangsa.  Oleh karena  itu,  pengembangan  karakter bangsa  hanya  dapat  dilakukan  melalui pengembangan karakter individu (Hasan et.al., t.t.: 3).
Akan  tetapi,  karena  masyarakat hidup  dalam  lingkungan  sosial  dan budaya  tertentu,  maka  pengembangan karakter individu hanya dapat dilakukan  dalam  lingkungan  sosial  dan
budaya  yang  bersangkutan.  Hal  ini berarti  bahwa  pengembangan  budaya dan  karakter  bangsa  hanya  dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan  yang  tidak  melepaskan peserta  didik  dari  lingkungan  sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan  sosial  dan  budaya  bangsa kita  adalah  Pancasila,  jadi  pendidikan budaya  dan  karakter  bangsa  harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Sekiranya  diperlukan  referensi banding dapat diacu program pendidikan  karakter  yang  diterapkan  di lingkungan  sekolah  North  Carolina dengan  mendasarkan  pada  delapan aspek:  (1)  Berani,  (2)  Pertimbangan yang  baik,  (3)  Integritas,  (4)  Keramah- tamahan, (5) Ketangguhan, (6) Respek, (7)  Tanggung-jawab,  dan  (8)  Disiplin diri  (Mike  et.al.,  2002:15).  Sementara itu,  Kementerian  Pendidikan  Nasional merumuskan  delapan  belas  aspek karakter:  (1)  Religius,  (2)  Jujur,  (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9)  Rasa  ingin  tahu,  (10)  Semangat kebangsaan,  (11)  Cinta  tanah  air,  (12)
Menghargai prestasi, (13)
Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta
damai,  (15)  Gemar  membaca,  (16)
Peduli  lingkungan,  (17)  Peduli  sosial, dan  (18)  Tanggung-jawab.  Sejumlah delapan  belas  aspek  karakter  tersebut dimungkinkan  untuk  mengurangi  atau menambahi,  tetapi  diharapkan  lima nilai  berikut  ini  dikembangkan  pada setiap  sekolah:  (1)  Nyaman,  (2)  Jujur, (3)  Peduli,  (4)  Cerdas,  dan  (5) Tangguh/kerjakeras  (Hasan  et.al.,  t.t.: 9-10).
Pada  intinya,  mendidik  budaya
dan karakter bangsa adalah mengembangkan  nilai-nilai  Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan  paripurna  yang  mencakup aspek  hati,  otak,  dan  fisik.  Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaksudkan  untuk  mengembangkan nilai-nilai  budaya  dan  karakter  bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki  nilai  dan  karakter  sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam  kehidupan  dirinya sebagai anggota masyarakat dan warganegara  yang  religius,  nasionalis, produktif  dan  kreatif.  Oleh  karena  itu, pembangunan  karakter  bangsa  sangat strategis  bagi  keberlangsungan  dan keunggulan  bangsa  di  masa  depan. Ringkasnya,  di  era  globalisasi  ini mensyaratkan penguatan karakter
bangsa  dalam  rangka  interaksi  antar- budaya,  antar-peradaban  dan  antar- regional.

## V. SIMPULAN
Ideologi Pancasila secara historis merupakan kekuatan pemersatu yang  cukup  mantap  sebagai common platform bagi negara-bangsa Indonesia. Keberadaan
Pancasila perlu ditampilkan  kembali  sebagai  wacana publik  yang  terbuka  bagi  pemaknaan kontemporer  sesuai  dengan  tuntutan perkembangan  zaman.  Oleh  karena  itu, pemaknaan humanisme Pancasila diperlukan  dalam  rangka  penguatan karakter bangsa dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi,  25  Maret  2008, ―Pancasila di Tengah Peradaban Dunia:
Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural‖ semula makalah  Round  Table  Discussion  pada
Lemhanas. Dapat diakses pada WWW.SETNEG.GO.ID
Frye, Mike et.al. (Ed.), 2002, Character Education  Informational  Handbook and  Guide ,  Raleigh:  North  Carolina Character  Education  Department  of Public  Instruction.  Dapat  diakses  pada www.ncpublicschools.org
Gorman,  Tom,  2009. The  Complete Ideal’s Guide: Economics , Dialihbahasakan  oleh    Arif  Rakhman,
Jakarta: Prenada.
Hasan, Said Hamid et.al., t.t., Pengembangan  Pendidikan  Budaya dan  Karakter  Bangsa ,  Jakarta:  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Pusat Kurikulum  Kementerian  Pendidikan Nasional.
Magnis-Suseno,  Franz.  ―Etika  Bangsa Berbudaya  di  Abad  ke-21:  Keharusan Kalau  Indonesia  Mau  Maju‖  makalah pada Seminar  Nasional  Membangun Karakter  Bangsa  melalui  Pemantapan Kebudayaan  Nasional  dan  Kesadaran Historis diselenggarakan  oleh  Fakultas Ilmu  Budaya  Universitas  Diponegoro,
Semarang, 30 Mei 2012.
Perry-Globa,  Pamela,  Peter  Weeks, Victor  Zeleski,  David  Yoshida  and  Jill Colyer,
2007. Perspectives on Globalization , Toronto: Oxford
University Press.
Poespowardojo, Soerjanto, 1991, Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya ,  Jakarta:  Penerbit  PT Gramedia kerjasama Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan.
Shen,  Vincent,  2010.  ―Globalization and  Dialogue  of  Civilizations  – Rethinking  Confucian  Philosophy‖ dalam Culture  and  Philosophy ,  A Journal  for  Phenomenological  Inquiry,
Washington  D.C.:  The  Council  for Research in Values and Philosophy.
Sukarno, 1985.
Pancasila dan
Perdamaian  Dunia,  Sebuah  Kumpulan Pidato ,  Jakarta:  Inti  Idayu  Press  –
Yayasan Pendidikan Sukarno. Suara  Karya,  24  September  2009, ―Presiden Serukan Harmoni Antarperadaban Global‖. ―Pengembangan  Ekonomi  ASEAN
Harus  Pertimbangkan  Stabilitas‖  dapat diakses pada
http://www.presidensby.info