Nunung, Ai (2021) Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Syntax Literate. 6 (6). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax- literate.v6i6.3139
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM  PELAKSANAAN  STANDAR PELAYANAN  MINIMAL  (SPM)  PADA  DINAS  SOSIAL  KABUPATEN BANDUNG

## Ai Nunung
Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Jawa Barat, Indonesia Email: hjan0967@yahoo.co.id

## Abstract
Business  governance  blames  the  research  object  that  is  the  problem  to  achieve Minimum  Service  Standards  (SPM)  in  the  Social  Service  of  Bandung  Regency, which is a matter of what else is the target of SPM. The achievement target has not been  implemented  to  the  maximum,  causing  mainly  the  most  important  model  of service  fragmentation  that  variations  which  the  government  is  very  limited, especially resources. The purpose of this research is to then human resources that are important network members become mandate holders of initiator institutions at the District / City and Provincial levels to animate, understand, and understand the social  field,  especially  the  concept  of  colaborative  governance  elements  of  its elements.  Which  research  force  is  qualitative.  Which  techniques  are  purposive sampling  and  literature  studies  which  share  data  collection  of  work  and  national journals.  The  results  of  this  study  are  a  minor  science  of  social  welfare  science base  with  open  information  management  and  data,  tiered  services  and  rough systems which adhere to the central level of community service begins at all levels and the management of management who participate in the development of Human Resources.

## Keywords: collaborative governance; minimum service standards; leadership

## Abstrak
Tata  kelola  kolaboratif  merupakan  objek  penelitian  yang  menjadi  permasalahan untuk  mencapai  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Bandung,  yang  menjadi  masalah  adalah  target  SPM.  Pencapaian  target  tersebut belum  terlaksana  secara  maksimal,  penyebab  utama  adalah  karena  model  paling utama  dari  fragmentasi  pelayanan  adalah  variasi  yang  dimiliki  pemerintah  sangat terbatas,  terutama  sumber  daya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menyiapan  SDM yang  diperlukan  anggota  jaringan  sebagai  pemegang  mandat  beserta  lembaga inisiator  di  tingkat  Kabupaten/Kota  maupun  Provinsi  untuk  menjiwai,  mengerti, dan  memahami  bidang  sosial  terutama  konsep colaborative  governance beserta praktek  elemen-elemennya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif.  Teknik  yang  digunakan  adalah  teknik purposive sampling dan  studi kepustakaan  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data  sekunder  dan  jurnal nasional.  Hasil  penelitian  ini  merupakan minor  science ilmu  kesejahtraan  sosial sebagai  basis  pengetahuan  dengan  pengelolaan  informasi  dan  data  yang  terbuka,
pelayanan  berjenjang  dan  sistem  kolaboratif  yang  dilaksanakan  dari  tingkat  pusat sampai  pelayanan  masyarakat  dimulai  disemua  tingkatan  dan  mendukung  tata kelola kolaboratif yang mahir dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kata Kunci : tata kelola kolaboratif; standar pelayanan minimal; kepemimpinan

## Pendahuluan
Indonesia  yang  menganut  dasar  negara  yaitu  Pancasila  mempunyai  maksud  dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan itu merupakan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara (Wijaya,  2020) .  Jumlah  terbesar  penduduk  di  Indonesia  yaitu  Jawa  Barat sekitar 20%, data ini didapat dari BPS, jumlah total sebesa 49.316.712 jiwa pada tahun 2019  menjadi  meningkat  49.935.858  pada  tahun  2020,  tentunya  besar  sekali permasalahan sosial yang berpotensi dibandingkan negara di Indonesia dengan wilayah lainnya.  Lokasi  pilihan  yaitu  Kabupaten  Bandung,  dipilihnya  menjadi  dasar  alasan karena  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung  menjadi  lokasi  khusus  penelitian  dimana dinas  tersebut  yang  menjadi  penyelenggara  urusan  sosial  dan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.
SPM  nasional  2015-2020  targetnya  sangat  tinggi  yaitu  yaitu  70%  sampai  90% kepada  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  dibebankan  pemenuhannya,  sedangkan kemampuan  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  tidak  sesuai.  Di  dalam  Keputusan  Menteri Sosial nomor 50 tahun 2020 menurut informasi yang didapat tentang panduan pedoman pelayanan  Sosial,  pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  bahwa  kemampuan pemerintah untuk menyebutkan dalam lima tahun terakhir rata-rata sekitar 8-10% yang terjangkau  dari  total  kesejahteraan  sosial  didalam  penyandang  masalah  atau    sekitar 15,5  juta  rumah  tangga,  pemerintah  daerah  sendiri  tidak  bisa  menanggung  beban pencapaian  SPM.  Regulasi  terbaru  apabila  ingin  mengacu  harus  100%  pencapaian tersebut berdasarkan target SPM UU no 23 tahun 2014 dimana PMKS pada lima jenis yaitu  korban  bencana,  gelandangan  pengemis,  penyandang  disabilitas  terlantar,  lansia terlatar, dan anak terlantar.
Identifikasi  permasalahan  kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  menurut  Keputusan Menteri  Sosial  menyajikan  bahwa  Jawa  Barat  yang  termasuk  wilayah  di  Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya  layanan  sosial  dasar  yang  mengakibatkan  berkembangnya  masalah sosial, konflik sosial, bencana alam, dan krisis ekonomi tidak terpenuhinya hak dasar dapat  dikelompokkan  kedalam  jenis  masalah  sosial  tersebut,  antara  lain  kekerasan sosial  ekonomi,  kedaruratan,  kebencanaan,  keterpencilan  atau  keterisolasian, kecacatan,  keterlantaran,  ketentuan  sosial,  kemiskinan,  dan  kerawanan  sosial ekonomi.
2. Sektoral  atau  fragmentaris  merupakan  sifat  dari  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial,  terbatasnya  jangkauan  sosial  didalam  memberikan  pelayanan,  reaktif  secara aktual  didalam  merespon  masalah  dan  terpokus  kepada  institusi  atau  panti  sosial untuk berbasis pelayanannya.
3. Kabupaten/Kota  khususnya  secara  kelembagaan  merupakan  pemerintah  daerah,
didalam kesejahteraan sosial masih belum dijadikan sebagai penyelenggara kegiatan dan program menurut tugas pembantuan dan asas otonomi daerah, karena:
a. Kesejahteraan  sosial  merupakan  pelayanan  yang  harus  dipahami  sebagai  sektor pemerintah,  pelayanan  sosial  bukan  sebagai  sistem  pelayanan  untuk  hak-hak dasarnya agar rentan terpenuhi terutama bagi masyarakat miskin.
b. Dukungan  harus  mampu  memperkuat  pendampingan  yang  dilakukan  harus membantu  memecahkan  masalah,  menjembatani,  memfasilitasi,  dan  memotivasi berbagai kebutuhan PMKS.
c. Secara  holistik  membutuhkan  penanganan  bagi  rencana  strategis  nasional  untuk menangani permasalahan.
Permasalahan  sosial  dan  kondisi  tersebut  merupakan  tugas  penyelenggaraan urusan  sosial  membuktikan  hal  tersebut  tidak  bisa  ditangani  sendiri  dan  merupakan urusan  organisasi  tunggal  yaitu  Dinas  Sosial  sendiri  dimana  pekerjaannya  harus dilaksanakan dengan lembaga terkait dibutuhkan jaringan kerjasama untuk peningkatan integrasi  tidak  hanya  semata  pada  tingkat  koordinasi  saja,  tetapi  konsensus  lebih mengikat  dan  dibutuhkan  kolaborasi  dengan  sesama  dinas  sosial  yang  berada  di Kabupaten  Bandung  baik  organisasi  non  pemerintah  maupun  organisasi  pemerintah harus menjaga hubungan yang baik dilingkungan lembaga-lembaga mitra.
Titik  berat  didalam  menjalankan  fungsinya  Dinas  Sosial  masih  menganut paradigma tradisional administrasi publik dan jaringan kerjanya sudah dibangun sedikit dari  paradigma  NPM  dan  sudah  menerapkannya  tetapi  koordinasinya  masih  bertahap yaitu  Potensi  Sumber  Kesejahteraan  Sosial  (PSKS)  dilibatkan  untuk  mengambil keputusan  bidang  sosial  keterlibatan  pemberi  masukan  masih  pada  tataran  serta Perencanaan pembangunan musyawarah tidak mengikat pada acara forum-forum resmi maupun hukum daerah di dalam penyusunan produk-produk.
Posisi  Dinas  Sosial  didalam  menjalankan  urusan  sosial,  pemegang  mandat sebagai  organisasi  teresebut  di  atas  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan diharapkan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung  menjadi Collaborative  Governance dan didalam  pengembangan  jaringan  sebagai  lembaga  pelayanan  sosial  khususnya melakukan  dalam  mengoptimalkan  terobosan  menjadi  yang  paling  tinggi  dan  paling terbaik  untuk  mencapai  sasaran  dan  tercapai  percepatan  tujuan  serta  target  SPM  di Kabupaten  Bandung.  Judul  didalam  penelitian  ini  yaitu  “ Collaborative  Governance dalam  pelaksanaan  standar  pelayanan  minimal  (SPM)  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten Bandung”.
Collaborative  Governance muncul  di  era  paradigma governance ,  dimana  pada saat  itu  masyarakat  semakin  berkembang  sehingga  pemerintah  menghadapi  masalah yang  lebih  kompleks.  Disisi  lain,  pemerintah  juga  memiliki  keterbatasan  waktu  untuk mengatasi  masalah  tersebut  sehingga  membutuhkan  kolaborasi  dengan  aktor-aktor eksternal (Charalabidis,  Koussouris,  Lampathaki,  &  Misuraca,  2012) . Collaborative Goovernance bagi  akademisi  dan  para  praktisi  menjadi  acuan  dalam  proses penyelenggaraan  penelitian  maupun  implementasi  kebijakan,  hal  tersebut  untuk  lebih dipahami.  3  (Tiga)  definisi  diambil  penulis  yang  berhubungan  dengan Collaborative
Governance sangat  berpengaruh  dari  para  ahli  dalam  kemajuan  praktek Collaborative Governance ,  kemajuan  ilmu  dan  perkembangan  yang  masing-masing  membuat model kerangka yang menjadi dasar teoritisnya, definisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dari (Christopher  Ansell,  2014) menyebutkan  bahwa Collaborative  Governance sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku  kebijakan  berkumpul  di  forum  yang  sama  untuk  membuat  sebuah konsensus  bersama.  Selanjutnya  Ansell  dan  Gash  mendefinisikan Collaborative Governance sebagai  sebuah  aransemen  tata  kelola  pemerintahan  yang  mana  satu atau  lebih  institusi  publik  secara  langsung  melibatkan  aktor  non  pemerintah  dalam sebuah  proses  pembuatan  kebijakan  kolektif  yang  bersifat  formal,  berorentasi konsesus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik dan mengelola program atau asset public (C Ansell & Gash, 2007) :
Definisi ini menekankan lima kriteria penting, yakni:
a. Forum yang diprakarsai oleh instansi atau lembaga-lembaga publik.
b. Peserta dalam forum termasuk aktor non pemerintah.
c. Peserta  terlibat  langsung  dalam  pengambilan  keputusan  dan  tidak  hanya  untuk konsultasi lembaga-lembaga publik.
d. forum secara resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif.
e. Forum  ini  bertujuan  untuk  membuat  keputusan  dengan  konsensus  (bahkan  jika konsensus  tidak  tercapai  dalam  praktek),  dan  fokus  kolaborasi  adalah  kebijakan publik atau manajemen publik.
2. Collaborative  Governance merupakan  instrumen  yang  digunakan  untuk  mengatasi suatu  masalah. Collaborative  Governance merupakan  instrumen  yang  tepat  untuk berkonfrontasi  dengan  masalah,  sebab Collaborative  Governance menciptakan kepemilikan  bersama  terhadap  masalah  tersebut.  Berbagi  aktor  memiliki  perspektif yang  berbeda  dalam  melihat  suatu  permasalahan.  Bukan  hal  yang  mudah  untuk menciptakan  suatu  kepahaman  di  antara  peran  aktor  tersebut. Collaborative Governance berperan  sebagai  penengah  agar  para  aktor  dapat  merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Christopher Ansell, 2014) .
3. Collaborative  Governance merupakan  suatu  forum  yag  digunakan  untuk  mencapai suatu  tujuan.  Menurut (Donahue  &  Zeckhauser,  2011) , Collaborative  Governance merupakan  kondisi  yang  mana  pemerintah  untuk  memenuhi  tujuan  publik  melalui kolaborasi  antar  organisasi  maupun  individu.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh (Holzer  et  al.,  2020) yang  menyatakan  bahwa Collaborative  Governance adalah kondisi  ketika  pemerintah  dan  swasta  berupaya  mencapai  suatu  tujuan  bersama untuk masyarakat.
Masalah  publik  merupakan  materi  yang  sama  yang  terkandung  pada  ketiga definisi  tersebut  diatas,  dimana  setiap  permasalahan  harus  diselesaikan  tidak  terpokus pada satu organisasi atau terpisah. Diarahkan organisasi antar pemerintah dan atau non pemerintah,  dua  atau  lebih  pihak  (organisasi)  serta  adanya  konsensus  ada  tindakan bersama, pengambilan keputusan bersama, dan yang terpenting mengenai urusan publik. Pengendali  dan  Pemrakarsa  atau  inisiator  tetap  berada  pada  organisasi  pemerintah
walaupun  derajat  para  pihak  sama  kedudukannya.  Suatu  bidang  tugas  yang  menjadi tantangan  atau  suatu  masalah  yang  mendapat  mandat  tetap  berada  pada  organisasi pemerintah  yang  tercantum  dalam  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Pemerintah  harus membuat  jaringan  kerja  dan  menjadi  inisiator  dalam  membangun Collaborative Governance ini.
Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
penyelenggaraannya adalah pemenuhan akses masyarakat dan pemenuhan hak individu dalam  rangka  mewujudkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  berhubungan  dengan sumber-sumber  yang  ada.  Pemerintah  tersebut  dalam  rangka  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dapat  melakukan  antara  lain  berbagai  cara  yaitu  jenis  layanan  dasar dibebaskan  biayanya.  Warga  negara  berhak  memperoleh  secara  gratis  sarana  dan prasarana  sesuai  kriteria  yang  diberikan dan  masyarakat  berhak  mendapatkan  bantuan tunai.
Penerapan  SPM  mempunyai  prinsip  yaitu  kewenangan  harus  sesuai, kesinambungan, keterjangkauan, dan ketersediaan dijamin pemerintah.  Selain itu SPM tepat sasaran dan harus terukur artinya yang berhak saja dan hanya yang layak layanan ini  dapat  menerima.  Dalam  Norma  Prosedur  dan  kriteria  (NSPK),  ditetapkannya  hal tersebut oleh Kementrian atau Lembaga yang mengeluarkan SPM tersebut. (Ratminto, 2005) menurutnya  bahwa  ketentuan  standar  pelayanan  minimal  harus  memenuhi sebagai berikut:
1. Mudah diukur, tidak terlalu banyak, sesederhana mungkin, konkrit, dan jelas standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh Pemerintah pusat.
2. Minimal  informasi  diberikan  yang  merupakan  indikator  standar  pelayanan  kinerja yang  merupakan  kewajiban  daerah  didalam  penyelenggaraan  kewenangan  secara kuantitas  dan  kemajuan  yang  tidak  dilakukan  seberapa  berartinya  secara  kualitas untuk bisa bernilai bobotnya.
3. Karakteristik  meliputi:  (1)  Pelayanan  yang  berdampak  pada  hubungan  hubungan secara  makro  terhadap  kondisi  berdasarkan  hasil  dan  manfaatnya  (2)  Sebagai  nilai tambah  yang  dirasakan  untuk  tingkat  kemanfaatan  termasuk  kepuasan  konsumen atau  masyarakat  dan  kualitas  hidup  maupun  pemerintah  daerah  (3)  Diberikan pelayanan  termasuk  pencapaian  kinerja  sebagai  wujud  hasil  terhadap  pelayanan persepsi  publik    tersebut  dan  perilaku  perubahan  publik  (4)  Pengukuran  salah  satu upaya  yang  termasuk  proses  yang  digunakan  seperti:  pengelolahan,  penerapan, kegiatan  isi  program,  lokasi,  cangkupan  waktu  atau  kegiatan  yang  dilakukan,  dan program  personil,  uang,  perlengkapan,  juga  peralatan  merupakan  contoh  masukan yang digunakan untuk mengukur besaran sumber daya atau tingkatannya.
4. Indikasi  variabel  sebagai  gambaran  pelayanan  dasar  untuk  mengevaluasi  keadaan dan digunakan sebagai Indikator Standar Pelayanan Minimal.
5. Minimal  keadaan  secara  nasional  diharapkan  sebagai  suatu  jenis  tertentu  secara nasional yang merupakan indikator pelayanan minimal.
6. Perencanaan  daerah  seharusnya  mencantumkan  penilaian  kapasitas  daerah  serta Kepala  Daerah,  Laporan  Pertanggung  jawaban  (LPJ)  sebagai  salah  satu  dokumen,
pelaporan,  pengawasan,  gabungan  lembaga  perangkat  daerah,  pemekaran,  dan pengangguran  daerah  didalam  perencanaan  daerah  seharusnya  tercantum  indikator standar pelayanan minimal.
7. Target  yang  akan  dicapai  didalam  pelayanan Minimum  Service  Target ,  pelayanan minimal  merupakan  batas  awal Minimum  Service  Baselines ,  waktu  tertentu berjangka yang digunakan di dalam pencapaian standar pelayanan minimal.
8. Tingkat  awal  untuk  spesifikasi  kinerja  merupakan Minimum  Service  Baseliner merupakan  standar  indikator  data  berdasarkan  terbaru  atau  terakhir  dari Minimum Service Baseliner .
9. Pelayanan  kinerja  untuk  peningkatan  spesifikasi  adalah  dalam  waktu  tertentu  yang harus  dicapai  di  dalam  periode  berdasarkan  perencanaan  siklus  daerah  multi  tahun untuk  melebihi  atau  mencapai  standar  pelayanan  minimum  dari Minimum  Service Target.
10. Standar  Teknis  berbeda  sekali  dengan  standar  pelayanan  minimal,  dimana standar  pelayanan  minimal  dijadikan  sebagai  pencapaian  untuk  faktor  pendukung dari standar teknis.
Kriteria  Kesepuluh  yang  telah  dikemukakan  dapat  diaktualisasikan  dengan  teori rujukan  yang  dikembangkan  oleh  Albert  Hirschman  bahwa  pelayanan  kinerja  publik dikatakan  dapat  ditingkatkan  bila voice dan exit ada  mekanismenya (Ratminto,  2005) . Mekanisme exit mengandung  arti  apabila  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pelayanan publik  maka  bagi  konsumen  atau  klien  diberikan  kesempatan  untuk  memilih  lembaga yang lain sebagai  pelayanan publik yang disukainya. Kualitas  pelayanan  yang  baik, akan  merasa puas  sehingga  membuat loyal  untuk  tetap  memilih lembaga  tersebut (Baharudin, Maulana, & Aprilian, 2020) .  Sedangkan mekanisme voice mempunyai arti konsumen atau klien diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan apabila  menemui  ketidakpuasan  kepada  lembaga  yang  sudah  ditunjuk  yaitu penyelenggara pelayanan publik.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menyiapan  SDM  yang  diperlukan  anggota jaringan sebagai pemegang mandat beserta lembaga inisiator di tingkat Kabupaten/Kota maupun  Provinsi  untuk  menjiwai,  mengerti,  dan  memahami  bidang  sosial  terutama konsep Colaborative Governance beserta praktek elemen-elemennya.

## Metode Penelitian
Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari (Bryson, Patton, &  Bowman,  2011) tentang  kolaborasi  pada  lintas  sektor  yang  didukung  oleh  elemen- elemen  penelitian.  Untuk  menguji  dari  elemen-elemen  dalam  penelitian  tersebut dilakukan  wawancara  terhadap  para  informan  yang  sebelumnya  sudah  dipilih  dari pegawai  di  Dina  Sosial  Kabupaten  Bandung,  tiga  LKS,  Dinas  atau  Instansi  empat Kabupaten/Kota  serta  perangkat  daerah  mitra.  Dari  hasil  itu  diharapkan  dapat mengembangkan mengenai kerangka teori utama yang sangat tepat untuk diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung beserta semua mitra yang termasuk jejaring kerjanya. Untuk desain penelitian menggunakan analisis yang sudah dirancang sebagai berikut:
Pertama, akan dibahas yaitu yang sangat dianggap paling penting untuk beberapa elemen  yang  paling  utama  di  kerangka  teoritis, multi  actor dan multi  level tersebut. Antara  lain  hasil  evaluasi  para  pakar,  partisipasi,  jejaring  kerja,  dan  kepemimpinan tentang  empirik  program  didalam  praktek  berdasarkan  keberhasilan  pengalaman  juga faktor-faktor  kegagalan  dari  pengalaman sebelumnya  yang  akan  di  bahas  oleh ahlinya di bidang Collaborative Goovernance.

## Gambar 1 Desain Penelitian
Sumber: Diolah dari Beberapa Sumber
Hasil  observasi  di  lapangan  dan  hasil  wawancara  didapat  langsung  sumber  data primer  dengan  informan,  buku  refensi  dari  berbagai  sumber  juga  informasi  dari  data- data yang bisa menambah untuk mengambil data sekunder. Selain itu, dokumen jurnal- jurnal  nasional,  data  PSKS,  data  PMKS,  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP) dinas Sosial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa  Barat 2013-2018,  Peraturan  Gubernur),  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Menteri,  PP,  Undang- undang, dan Peraturan Perundang- undangan (UUD 1945).
Mencari teori dan analisis yang digunakan sebagai dasar dalam mencari data dan informasi  dan  untuk  memahami  ciri  dan  mengenali,  karakteristik  serta  pola  yang dijadikan  konsep  penelitian  untuk  menyusun  serta  berguna  didalam  obyek  penelitian. Terkait  dengan  data  primer  khusus  untuk  mencari  objek  penelitian,  informan  yang dijadikan  obyek  penelitian  bersumber  dari  objek  penelitian  yang  dijadikan  objek
didalam  penelitian  ini  bisa  menganalisis  fenomena  dan  mengungkapkan  serta  berguna untuk  jenis  data  primer  yaitu:  kinerja  Dinas  yang  menjadi review ,  mitra  kerja  yang banyak  tekait  didalam  pelayanan  penyelenggaraan  PMKS  dengan  menitik  beratkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial.
Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara. Adapun Teknik  analisis  data  dilaksanakan  dengan  melakukan  teknis  olahan  data,  tahapan,  dan prosedur yang dilakukan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Keabsahan dari Data
Keabsahan  suatu  data  perlu  dilakukan  pemeriksanaan  secara  cermat  supaya dianggap layak valid dan atau dapat dipercaya data yang dikumpulkan. Uji validitas triangulasi  ( Triangulation  of  Observers ),  dilaksanakan  dengan  mengklasifikasi perwakilan dari sumber data, yaitu sudut pandang menurut (1) Kalangan masyarakat sebagai  pemangku  kepentingan  (2)  Instansi  terkait  di  tingkat  kabupaten/kota  yang merupakan  unsur  pimpinan  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota,  (3)  Pimpinan  dari  unsur Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
2. Pengolahan Data
a. Dilakukannya  pengolahan  data  apabila  data  yang  diperlukan  sudah  terkumpul dengan  teknis  dan  prosedur  sebagai  berikut    berbagai  dokumen  yang  diperoleh dari  data  sekunder  ditentukan  dulu  klasifikasinya  yang  dimaksudkan  pengolahan jenis  data  ini  beberapa  jenis  data  faktual  yang  merupakan  klarisifikasi  dari  data sekunder  yang  berfungsi  untuk  menentukan  lokus  penelitian  dan  juga mengungkapkan obyek penelitiannya .
b. Lokus  penelitian  bisa  digambarkan  untuk  mendeskripsikan  mengenai  penelitian terutama  obyeknya  juga  kondisi  eksitingnya,  sebagai  penyelenggara  tugas  dan fungsinya  yaitu  kondisi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung  sebagai  pelayanan sosial,  jejaring  pembangunan.  Untuk  mengambil  data  yang  kurang  lengkap  atau yang  dianggap  lemah  maka  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dilakukan konfirmasi.
c. Data  yang  sudah  diperoleh  dari  para  informan  penelitian  terutama  data  primer selanjutnya  ditentukan  klasifikasinya  dengan  memakai  kerangka  teori  sebagai teori  pendukung  yaitu  kerangka  teori  dari  Bryson  dkk,  maka  disusun  sifat  data primer  dan  jenisnya  yang  berbeda  beda  terutama  latar  belakangnya  dari  unsur informan.
3. Tahap-Tahap Analisis Data dan Informasi
Analisis  data  sebagai  tahapan-tahapan  dari  kegiatan  analisis  data  sebagai berikut:
a. Menganalisis  tahapan  Data  Sekunder:  Berbagai  dokumen  yang  sudah  diperoleh dan  dari  sumber lainnya  kemudian  ditelaah  dan  disajikan  sebagai tahap  analisis data sekunder;
b. Menganalisis  tahapan  Data  Primer:  penyajiannya  meliputi  penelaahan, penafsiran, dan penyimpulan. Tahap ini digunakan untuk menganalisis tahap dari data  primer.  Makssud  dari  analisis  data  primer  ini  untuk  menganalisis  dan
mendeskripsikan tujuh elemen sebagai penerapannya Collaborative Governance lintas  sektor  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung.  Supaya  efektif  di  dalam membangun  jejaring  kerja  maka  bagi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung  harus berperan sebagai lembaga inisiator didalam penyelenggara SPM.

## Hasil dan Pembahasan
Kerangka      kerja      teoritis    yang  digunakan  untuk  meningkatkan  dalam  rangka mencapai target SPM adalah yang paling tepat sebagai tindakannya yaitu meningkatkan pencapaian target SPM, Collaborative Governance merupakan perangkat strategis atau alat  yag  dipakai  oleh    manajer  dan  pembuat  kebijakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  publik.  Alat  kolaboratif  adalah  metode  untuk  memulai  dan  mendukung kolaborasi  antar  organisasi.  Manajer  menggunakan  insentif  partisipasi,  perjanjian formal, pembagian sumber daya, forum deliberatif, dan cara lain untuk membentuk dan mendorong tindakan kolaboratif (Scott & Thomas, 2017) .
Tata kelola kolaboratif menuntut perubahan persepsi tata kerja dari government ke governance dari  biasa  bekerja  terpisah  menjadi  bersama-sama  dengan  mitra sehingga ada tujuan bersama, ada kontribusi bersama berbagi kewenangan dan lain- lain. Perubahan kondisi tersebut dalam administrasi publik pada abad terakhir adalah terdapatnya  peningkatan  kesaling  tergantungan  antara  organisasi  publik  secara  radikal yang  mengubah  pekerjaan  administrator  publik (Kettl,  2015) yang  sekarang  tidak hanya  mengelola  fungsi  dari  organisasi  mereka  sendiri  tetapi  juga  harus  membangun hubungan penting dengan pihak lain (Agranoff, 2012) .
Temuan  tersebut  maka  merujuk  kepada  hasil  penelitian  dari  Turrini  bahwa konfigurasi  keseluruhan  untuk  efektivitas  jaringan  termasuk  faktor-faktor  penentu adalah  motif  politik  dan  eksposur  mitra  jaringan,  tata  kelola  jaringan,  komitmen mitra  jaringan,  kualitas  staf,  dan  kontak  pribadi  dengan  perwakilan  lain (Lucidarme, Marlier,  Cardon,  De  Bourdeaudhuij,  &  Willem,  2014) .  Salah  satu  pendekatan  untuk melihat  efektifitas  jaringan  adalah  dengan  melih  Jaringan  adalah  sistem  tertanam dalam lingkungan  dan memiliki  input  mereka  sendiri  (peserta  dan  organisasi  mereka), proses throughput,  output, dan  hasil (Adamczyk  et  al.,  2017) .  Proses throughput sebagai "kotak hitam" karena  paling kurang dipahami. Namun merupakan komponen yang  memungkinkan  beroperasinya  input  dalam  mengambil  tindakan  kolektif (Sullivan et al., 2019) tingkat integritas dari suatu hubungan didalam jaringan.
Model Collaborative  Goovernance Lintas  Sektor  Sebuah  Alternatif  Solusi Dibahas  setelah  dianalisis  dari  hasil  penelitian,  hipotesis  semakin  dikuatkan  bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bandung  sebagai organisasi untuk mencapai target SPM tidak bisa  diselesaikan  oleh  Dinas  Sosial  atau  mitranya  secara  terpisah  tetapi  perlu penanganan  yang  sistemik,  terintegrasi  dan  holistik  serta  penanganan  sebuah  sistem sangat dibutuhkan. Setelah dilakukan wawancara  pelayanan manajemen dan keputusan yang  diambil  dilakukan  secara  terpisah  seluruhnya  antara  Kabupaten/Kota,  Perangkat Daerah  Provinsi,  level  Pemerintah  (Pusat,  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota),  dan  sasaran yang ditangani padahal sama yaitu PMKS.
Tumpang  tindih  penanganan  jenis  PKM  karena  perangkat  daerah  lain  sebagai unsur  bersama  mempunyai  kewenangan  dan  bertindak  sebagai leading  sector yaitu balita  terlantar,  anak  terlantar,  anak  jalanan,  anak  korban trafficking ,  PMKS  (Anak berhadapan  dengan  Hukum,  pemberdayaan  Perempuan,  Keluarga  Berencana (DP3AKB)  PMKS  nya,  Perlindungan  Anak,  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan. Dinas Sosial bersifat penunjang sementara dengan BPBD kebencanaan sebagai leading sector yaitu  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Jawa  Barat dalam  hal  terapi  psiko  sosial  korban  bencana,  peralatan  tenda,  sandang,  dapur  umum, permakanan, dan pemenuhan kebutuhan korban bencana yang bersifat penunjang.
Diperlukan  pada  tahap  awal  tersebut  dari  hasil  penelitian  yaitu  penyiapan  SDM yang  diperlukan  anggota  jaringan  sebagai  pemegang  mandat  beserta  lembaga  inisiator ditingkat  Kabupaten/Kota  maupun  Provinsi  untuk  menjiwai,  mengerti,  dan  memahami bidang  sosial  terutama  konsep Colaborative  Governance beserta  praktek  elemen elemennya sebagai berikut:
1. Tata  Kelola  Pemerintahan  harus  diketahui  terutama  praktek-praktek  dan  teori teorinya (kontingensi, dinamis dan emergency ).
2. Pimpinan terutama  untuk  jajarannya  harus,  menguasai  dan  memiliki  serta kemampuan  tidak  hanya  sebagai  pemimpin,  tetapi  pemimpin  harus  bisa  menjadi fasilitatif, kolaboratif, dan memiliki kompetensi juga harus  ada k tif.
3. Pemimpin  harus  bisa  relasional  dalam  membangun  hubungan  dan  berkomunikasi dengan  jajaran  non p emerintah  maupun  dengan  mitra  antar  pemerintah  serta  bisa membangung jejaring kerja yang terampil.
4. Sumber  daya  yang  baik  yang  berada  di  luar  organisasi  maupun  yang  ada  di  dalam organisasi seorang pemimpin harus bisa dan mahir melakukan negoisasi.
5. Yang terkait dengan mitra kerja seorang pemimpin harus bisa bersama dan membuat text otoritatif  secara  mahir  yang  bisa  memberikan  nilai  publik  bisa  merencanakan lintas  sektor    (formal    maupun  emergensi)  serta  mempunyai  dan  menguasai keterampilan.
6. Perundang-undangan serta seluruh aturan-aturan harus dikuasai terutama yang sangat erat  hubunganya  dengan  pelaksanaan  mandat  mitra  kerja,  fungsi  organisasi,  serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Bisa  memecahkan  mas a lah  beserta alternative dari  masing-masing  karakteristik PMKS serta bisa menghadapi masalah dan mampu untuk mengidentifikasi nya.
8. Memiliki serta mampu memanfaatkan dan menggali sumber daya  yang berada diluar organisasinya.  Ketegangan  yang  mungkin  timbul    bisa  mengelola  dan  mampu memprediksi dalam melaksanakan hubungan kolaborasi karena multi pihak  didalam interaksi akan timbul karena ada perbedaan perbedaan pendapat.
9. Mengelola  jaringan  seorang  pemimpin  harus  mampu    kolaborasi  dan  mengarahkan secara akuntabel sehingga perencanaan  sesuatu bisa meghasilkan. PMKS ada 5 jenis menurut  PP  nomor  2  tahun  2018  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yaitu korban bencana, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan anak terlantar.
PMKS  terlantar  akan  saya  bahas  nomor  1  s/d  nomor  4,  karena  sistem  yang berjalan  sudah  dimiliki  pada  kasus  penanganan  bencana  dengan  baik.  Komunikasi pemangku kepentingan, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, juga RT/RW sangat penting sekali  untuk  komuniasi  kerja  dan  membangun  jejaring,  supaya  efektif  perlu  dibangun suatu  aplikasi  jejaring  kerja  dengan  memakai  Komunikasi  (TIK)  serta  teknologi informasi tetap harus digunakan.
Kerangka kerja model penerapan memungkinka tersebut diatas bisa menghasilkan analisis  terutama  teoritis Collaborative  Governance lintas  sektor  dengan  kondisi tersebut  dan  situasi  anggota  jejaringnya  serta  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung.  " By design "  harus  dilakukan  karena  merupakan  inti Collaborative  Goovernance lintas sektor,  karena  harus  melalui  perencanaan  serta  menempuh  seluruh  proses  dan  tentu situasi-situasi harus dikondisikan supaya seluruh kolaboratif melalui proses dan sukses perjalanannya.  Untuk  melakukan  dengan  mudah  dalam  mengatur  situasi  dan mengkondisikan harus mengguakan kerangka model kerja teoritis sesuai dengan situasi kedalam  dunia  praktis  dan  jejaring  kerja  berpotensi  di  bidang  sosial  di  Jawa  Barat. Anteseden  (Prasyarat  awal)  merupakan  kondisi  yang  mencerminkan  setiap  kontak kajian yang akan difokuskan dimana perjanjian sebelumnya harus dibangun kolaborasi sampai akuntabilitas sebagai berikut:
Untuk  melaksanakan Collaborative  Goovernance lintas  sektor  berdasarkan  dasar hukum  tersebut  dapat  dianalisis  dan  disimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial  Kabupaten Bandung yang fungsinya sebagai lembaga yang  menangani urusan sosial di dalam panti (tugas  sebagai  daerah  otonom)  dan  sebagai  penyelenggara  kesejahtraan  sosial  (tugas dekonsentrasi)  sebagai mid-level dimana    posisinya  untuk  membangun  pemerintah disini dimungkinkan harus Collaborative Goovernance berbagai sumber daya yang bisa memobilisasi utuk 100% pencapaian target SPM.
Kerangka kerja utama yang dibahas untuk setiap aspek dari uraian ditemukan hal hal sebagai berikut:
1. beberapa  kendala  ditemukan  pada  pra  kondisi  atau  proses  antesenden  antara  lain pemangku kebijakan kurang memahami bahkan Dinas Sosial sendiri tidak mengenal Multi aktor, multi level dan Collaborative Goovernance lintas sektor.
2. Karena  tidak  dipahaminya  proses  antesenden  maka  selanjutnya  sebuah  upaya dibangun  yang  perlu  pemahaman  yang  bisa  memberikan  sebuah  upaya  untuk meningkatkan  keterampilan  maka  eksekutif  dan  pemerintah  maupun  legislatif  di daerah  dan legislatif  di  pusat  harus  dibatu  oleh  lembaga-lembaga    pendidikan  yang dilakukan oleh para akademisi.
3. Akuisi  sumber  daya  Merujuk  penelitian  yang  dihasilkan  oleh (Chen  &  Roberts, 2010) ,  menurutnya  bahwa  legitimasi  organisasi,  prakondisi  sisi  penawaran,  dan karakteristik  mitra  untuk  kolaborasi  sangat  dipengaruhi.  Hasil  yang  dirasakan  pada efek antersenden sangat besar.
Membangun  jaringan Collaborative  Governance pada  kasus  ini  penulis berkesimpulan berdasarkan temuan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, sasaran untuk tujuan pemenuhan serta target SPM, antesenden pada proses lintas sektor Collaborative
Goovernance maka  di  kerangka  teoritis  tambahan  satu  elemen  yaitu  pra  kondisi lembaga  inisiator.  Organisasi  inti  atau  dikenal  sebagai  lembaga  inisiator  sangat berkompetensi  untuk  membangun  kapasitas  dalam  rangka  konteks  penelitian  yaitu: Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung  dengan  sub  elemen  pelayanan  berjenjang  untuk membangun sistem kolaborasi dan modal manusia harus disiapkan ( Human Capital ).
SDM  sebagai  motor  penggerak,  maka  SDM  sebagai  sub-sub  penambahan  dapat memonitor,  mengimplementasikan  dan  mendesain  jaringan  kelembagaan.  Kapasitas disiapkan  sehingga  diperlukan  pada  proses  proses  relevan  dan  kompetensi  SDM,  dari manajemen tim datataran pimpinan adalah sangat menentukan sebagai paktor kolaborasi supaya  efektifitas.  Bergulirnya  proses  merupakan  jenjang  Sistem  layanan  dan bekelanjutan bukan hanya sangat efektif tetapi komunikasi akan terbangun didalamnya, sarana  komunikasi  dapat  dijadikan  bukan  hanya  lapayan  pendukung    tetapi  dapat dijadikan  informasi  PMKS  terlantar  dan  pembaharuan  data,  hal  ini  untuk  semua tingkatan pemerintah akan menjadi informasi dan aplikasi data untuk menginputya.
Terbukanya data pemerintah untuk informasi dan mengelola sangat penting untuk mempromosikan dan membatu serta mendukung terbukanya Collaborative Governance . Pertama jika  disediakan  dengan cara  yang  sesuai  asimetri  pengetahuan  bisa  mengatasi dan  membantu  terbukanya  data  dengan  pengetahuan  dan  informasi  yang  bisa memberikan  akses  yang  sangat  luas.  Kedua  fakta  bersama  penemuan  dapat  difasilitasi dengan  pengetahuan  berbasis  menawarkan  dan  menerima  informasi  dari  sumbernya. Ketiga  kepercayaan  dibangun,  dasar  yang  menjadi  alasan  tersebut  untuk  informasi terbuka dan pengelolaan data yang dimasukan pada kondisi antesenden sebagai sub-sub elemen.
Kerangka  teoritis  sebagai  model  dapat  disimpulkan,  dengan  demikian  yang dianggap  diadopsi  dan  cocok  oleh  Dinas  Sosial  untuk  pencapaian  target  yang  lebih efektif  dalam  rangka  pencapaian  SPM  bagi  kelompok  PMKS  tertentu.  komprehensif sebagai model yang ditetapkan  yang dibuat oleh Bryson dkk, proses antesenden sangat penting dan sub sub elemen dari beberapa elemen sebagai penambahan yaitu elemen pra kondisi  lembaga  inisiator  sebagai  kapsitas  untuk  membangun  dan  sub  sub  elemen pengembangan dengan inisiator lembaga kompetensi sebagai kolaboratif pengembangan SDM informasi terbuka, pengelolaan data, dan jenjang layanan sistem.

## Kesimpulan
Kerangka kerja teoritis yang digunakan sebagai model kerangka dalam penelitian yang  dijadikan  sebagai  landasan  teori.  Model  tersebut  hasilnya  sebagai  penguatan terhadap  kerangka  kerja  bagi  organisasi  yang  paling  tepat  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Bandung dengan jaringan mitra kerjanya dan diharapkan sasaran target dan tujuan SPM diharapkan dapat dioptimalkan pencapaiannya.
Sebagai mayor  science penelitian  bidang  administrasi  publik,  penelitian  ini merupakan minor  science ilmu  kesejahtraan  sosial. Collaborative  Governance merupakan  manajemen  bagian  dari  ilmu  administrasi  publik  keduanya  terdapat  irisan, pendekatannya  merupakan  alat  untuk  menjadi  peningkatan  nilai  publik  dalam
memecahkan  masalah-masalah    yang  dinamis  dan  kompleks  dalam  berbagai  bidang pemerintahan termasuk di bidang kesejahtraan sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial  baik  masyarakat,  keluarga  maupun  individu  yang  bisa  membantu  kesejahteraan sosial pada bidangnya kondisi masyarakat yang sejahtera akan dipercepat pencapainya dengan mengelola berbagai sumberdaya yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Adamczyk,  L.,  Adkins,  J.  K.,  Agakishiev,  G.,  Aggarwal,  M.  M.,  Ahammed,  Z., Ajitanand,  N.  N.,  Alekseev,  I.,  Anderson,  D.  M.,  Aoyama,  R.,  &  Aparin,  A. (2017).  Global  Λ  Hyperon  Polarization  In  Nuclear  Collisions. Nature  (London) , 548 (Bnl-114181-2017-Ja). Google Scholar
Agranoff,  R.  (2012).  Local  Governments  In  Federal  Systems:  Intergovernmental Relations  In  The  Governance  Era. Panel  On  Territorial  Choice,  Multilevel  And Governance  And  Local  Democratic  Accountability.  22nd  Ipsa  World  Congress . Google Scholar
Ansell,  C,  &  Gash,  A.  (2007). Collaborative  Governance  In  Theory  And  Practice Journal Of Public Administration Research And Theory Advance Access Published November 13 . Collaborative environmental governance: achieving collective action in social-ecological systems. Science. Google Scholar
Ansell, Christopher.  (2014). Pragmatist Democracy : Evolutionary Learning As Publik Philosophy . New York: Oxford University Press, Inc. Google Scholar
Baharudin, Baharudin, Maulana, Agus, & Aprilian, Yaswar. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Cv Rajawali Graha Motor Tembilahan. Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial , 2 (1), 8–15. Google Scholar
Bryson,  John  M.,  Patton,  Michael  Quinn,  &  Bowman,  Ruth  A.  (2011).  Working With Evaluation  Stakeholders:  A  Rationale,  Step-Wise  Approach  And  Toolkit. Evaluation And Program Planning , 34 (1), 1–12. Google Scholar
Charalabidis, Yannis, Koussouris, Sotiris, Lampathaki, Fenareti, & Misuraca, Gianluca.
(2012).  Ict  For  Governance  And  Policy  Modelling:  Visionary  Directions  And Research  Paths.  In Empowering  Open  And  Collaborative  Governance (Pp.  263– 282). Springer. Googe Scholar
Chen,  Jennifer  C.,  &  Roberts,  Robin  W.  (2010).  Toward  A  More  Coherent Understanding  Of  The  Organization–Society  Relationship:  A  Theoretical Consideration  For  Social  And  Environmental  Accounting  Research. Journal  Of Business Ethics , 97 (4), 651–665. Google Scholar
Donahue,  John  D.,  &  Zeckhauser,  Richard  J.  (2011). Collaborative  Governance . Princeton University Press. Google Scholar
Holzer, Adrian, Kocher, Bruno, Bendahan, Samuel, Vonèche Cardia, Isabelle, Mazuze, Jorge,  &  Gillet,  Denis.  (2020).  Gamifying  Knowledge  Sharing  In  Humanitarian Organisations:  A  Design  Science  Journey. European  Journal  Of  Information Systems , 29 (2), 153–171. Google Scholar
Kettl,  Donald  F.  (2015). The  Transformation  Of  Governance:  Public  Administration For The Twenty-First Century . Jhu Press. Google Scholar
Lucidarme,  Steffie,  Marlier,  Mathieu,  Cardon,  Greet,  De  Bourdeaudhuij,  Ilse,  & Willem, Annick. (2014). Critical Success Factors For Physical Activity Promotion Through Community Partnerships. International Journal Of Public Health , 59 (1),
51–60. Google Scholar
Ratminto,  Atik  Septi  Winarsih.  (2005). Manajemen  Pelayanan . Y ogyakarta:  Pustaka Pelajar. Google Scholar
Scott,  Tyler  A.,  &  Thomas,  Craig  W.  (2017).  Unpacking  The  Collaborative  Toolbox: Why  And  When  Do  Public  Managers  Choose  Collaborative  Governance Strategies? Policy Studies Journal , 45 (1), 191–214. Google Scholar
Sullivan,  John  T.,  Mcgee,  Thomas  J.,  Stauffer,  Ryan  M.,  Thompson,  Anne  M., Weinheimer,  Andrew,  Knote,  Christoph,  Janz,  Scott,  Wisthaler,  Armin,  Long, Russell, & Szykman, James. (2019). Taehwa Research Forest: A Receptor Site For Severe Domestic Pollution Events In Korea During 2016. Atmospheric Chemistry And Physics , 19 (7), 5051–5067. Google Scholar
Wijaya,  Vincentius  Andhika.  (2020).  Analisis  Kesalahan  Tata  Kelola  Rupbasan.
Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial , 2 (2), 88–100. Google Scholar
Copyright holder: Ai Nunung (2021)
First publication right: Journal Syntax Literate
This article is licensed under: