## ALTERNATIVE DESPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM SENGKETA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Ahmad Hasan Basri hasanbas0926@gmail.com
Rozatul Muna rozatulmuna7@gmail.com
Mahrus Alwi Hasan Siregar alwisiregar8@gamail.com Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstract
Sharia business dispute is a form of civil dispute. In the settlement of civil disputes, the settlement can be done through litigation and non-litigation. One form of non- litigation dispute resolution is the Alternative Despute Resolution. This research is a qualitative research and uses a normative juridical approach. In this study, the formulation of the problem is about how the Alternative Despute Resolution according to positive law and Islamic law. In positive law Alternative Despute Resolution is accommodated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute  Resolution.  In  Alternative  Despute  Resolution,  Islam  is  also  familiar with islah. Etymologically, Islah means to decide disputes. The terminology can be interpreted as a contract agreement made to resolve a dispute. In resolving disputes in Indonesia in the field of sharia economics or sharia business, it can be done with Alternative Despute Resolution. Because almost all contracts contained in the MUI DSN Fatwa require that if one party does not fulfill its obligations or if there is a dispute between the two parties, then the settlement is carried out through the Sharia Arbitration Board after no agreement is reached through deliberation.
Keyword : Alternative Despute Resolution, Positive Law, Islamic Law

## Abstrak
Sengketa bisnis syariah merupakan salah satu bentuk persengketaan perdata. Dalam penyelesaian  sengketa  perdata  penyelesaianya  bisa  dilakukan  melalui  litigasi  dan non litigasi. Salah satu bentuk penyelesain sengketaa non litigasi adalah Alternative Despute Resolution. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini mengemukakan rumusan masalah tentang  bagaimana  Alternative  Despute  Resolution  menurut  hukum  positif  dan hukum islam. Dalam hukum positif Alternative Despute Resolution diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Alternative Despute Resolution Islam juga mengenal dengan  islah.  Secara  etimologi  Islah  adalah  memutusakan  sebuah  perselisihan. Adapun  secara  terminologi  dapat  diartikan  sebagai  perikatan  atau  kontrak kesepakatan yang untuk menyelesaikan persengketaan. Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dalam bidang ekonomi syariah atau bisnis syariah dapat dilakukan dengan Alternative Despute Resolution. Karena hampir semua akad yang ada pada Fatwa DSN MUI memaparkan apabila terjadi sengketa anatara dua belah pihak yang bersangkutan maka hendaknya penyelesaian dilakukan dengan musyawarah atau menempuh jalur alternatif seperti badan Arbiterase.
Kata kunci : Alternative Despute Resolution,Hukum Positif,Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi  yang dipengaruhi oleh arus global membuat laju ekonomi tumbuh pesat dan kompleks  sehingga  melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis.  Konsep  dasar  bisnis  adalah  ketika  seseorang  kekurangan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang lain bisa memenuhi kebuthanya dengan perdagangan (bisnis). 203
Salah satu bisnis yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan adalalah dengan menjalankan  bisnis  yang  berprinsipkan    syariah.  Mengingat  kegiatan  bisnis  semakin meningkat dari hari kehari, maka tidak mungkin  dihindari  terjadi  sengketa(dispute/ diference)diantara  para  pihak  yang  terlibat.Sengketa  muncul  dikarenakan  berbagai alasan  masalah  yang  melatarbelakanginya,  terutamakarena adanya conflict of interest di  antara  para  pihak.  Sengketa  yang  terjadi  antara  pihaka  yanga  ada  pada  kegiatan perdagangan atau bisnis adalah sengketa bisnis.
Sebuah perikatan bisnis  Tak jarang  mengalami sengketa dan hal tersebut berlaku juga pada bisnis syariah. Pada dasarnya sengketa adalah ketimpangan atau ketidaksesuaian antara dua belah pihak yang terikat. Menurut kamus bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat. 204 Terdapat  beberapa  pilihan  dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah baik melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Dan disini  penulis  ingin  memaparkan  tentang  penyelesaian  sengketa  bisnis  syariah  melalui jalur alternative atau disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, ADR dijamin dalam hukum positif di indonesia. ranah yang di jangkau oleh ADR adalah ranah perdata, dimana hukum di indoesia juga memberikan rang terhadap ranah  perdata. sedangkan islam sebagai agama dan sebagai norma hukum juga memberikan ruang terhadap ADR. Mengingat bahwa islam tidak hanya bersifat horizontal (ibadah) namun juga bersifat vertikal (muamalah). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekataan yuridis normatif dan berangkat dari hal tersebut peneliti ingin memaparkan tentang ADR dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.
203 Dr.Hamdi Agustin,S.E.,M.M.,” Studi Kelayakan Bisnis Syariah ”.Jakarta,PT.Raja
Grafindo,2017,Hlm.7
204 Kbbi.web
Vol. 15, No. 2, September 2021 244

## B. ALTERNATIVE DESPUTE RESOLUTION

## 1. Pengertian
Black’s  Law  Dictionary  memberikan  definisi  tentang  ADR  :  “Prosedur penyelesaian  sengketa  dengan  cara  selain  litigasi,  seperti  arbitrase  atau  mediasi.” 205 Sedangkan  menurut  Stanford  M.  Altschul  medmiliki  definisi  bahwa  ADR/APS itu  adalah:  “Persidangan  suatu  kasus  di  hadapan  pengadilan  swasta/alternatif  yang disepakati oleh para pihak untuk menghemat biaya hukum, menghindari penundaan persidangan yang lama” 206
Philip D. Bostwick juga memiliki definisi bahwa APS/ ADR yaitu: “Serangkaian praktik atau metode hukum yang bertujuan:
a.  mengizinkan sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang bersengketa;
b.  untuk mengurangi biaya litigasi konvensional (pengadilan) dan penundaan yang biasa dikenakan;
c.  untuk  mencegah  perselisihan  hukum  yang  mungkin  akan  dibawa  ke pengadilan.” 207
Dalam Kamus Hukum dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan ADR, seperti diterangkan di bawah ini:
“ Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui proses atau prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu dengan sebuah penyelesaian di luar  pengadilan  dengan  memggunakan  metode  negosiasi,konsultasi,mediasi  atau dengan penilaian ahli.

## Sedangkan untuk pengertian dari ADR adalah :
“suatu konsep yang meliputi beberapa bentuk dalam penyelesaian sengketa selaian dengan proses pengadilan yaitu melalui beberapa metode yang sah menurut hukum, baik pendekatan secara konsensus ataupun tidak ” . 208

## 2. Latar belakang terbentuknya
Sejarah awal akan adanya ADR dimulai di amerika serikat yaitu  pada tahun 1976 yang dipelopori oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota yang bernama Warren Burger. Hal ini di awali karena adanya desakan dari berbagai pakar hukum untuk menuntut akan reformasi di bidang hukum yang dikira pada saat itu terdapat keprihatinan serius mengenai dampak negative ang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Kemudian hal tersebut disetujui oleh American bar Assosiation dan terealisasikan dengan adanya penambahan komite ADR pada organisasi itu. Kurikulum ADR juga dimasukan pada sekolah hukum dan sekolah ekonomi di amerika serikat.
Secara umum  yang mempengaruhi atau melatarbelakangi akan adanya ADR
205 Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co., 2004. Hlm 86.
206 Stanford M. Altschul, The Most Important Legal Terms Yo’ll Ever Need to Know dalam, Priyatna Abdurrasyid, Arbritase & Alternatif Penyelesaian Sengketa- Suatu Pengantar, FikahatiAneska, Jakarta, 2002, Hlm. 18.
207 Phillip D. Bostwick, Going Private with the judicial System dalam, Priyatna Abdurrasyid, Ibid, Hlm.
86. 208 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 8.
Alternative Despute Resolution dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif ...
Vol. 15, No. 2, September 2021 245
adalah adanya kebutuhan sebagai berikut :
a.  Meminimalisir kemacetan dalam pengadilan. Banyaknya kasus yang di limpahkan di pengadilan tidak jarang mengalami proses yang lama dan berkepanjangan. Hal tersebut menyebabkan pembengkakan biaya.
b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
d.  Memperlebar  peluang    dalam  memberikan  keputusan  yang  dapat  diterima  oleh semua pihak. 209
Potensi  penerapan  ADR  di  Indonesia  bisa  berkembang  sangat  pesat  dengan berbagain alasan-alasan yaitu : a. Faktor Ekonomis Dengan menggunakan metode ADR biaya yang dikeluarkan lebih murah dan dilihat dari sudut pandang waktu juga lebih singkat.
b. Faktor Ruang Lingkup yang Dibahas Menggunakan metode ADR juga memberikan ruanglingkup yang jelas dalam pembahasanya. Yang dimaksud disini adalah agenda permasalahan di bahas lebih komperhensif,luas  dan  fleksible.  Hal  ini  dikarenakan  aturan  yang  berlaku  sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak..
c.  Faktor Pembinaan Hubungan Baik
Penyelesaian dengan menggunakan ADR lebih kooperatif dan cocok untuk menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak dalam kepentingan bisnis. 210
Menurut  Suyud  margono  pemilihan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) oleh  masyarakat  memiliki  kecenderungan  dikarenakan  beberapa  alasan  dan pertimbangan : Pertama , kepercaayaan terhadap sistem pengadilan cukup kurang dan mempertimbangkan  bahwa  menggunakan  sistem  diluar  pengadilan  lebih  benyaak keuntunganya, sehingga banyak masyarakat terutama pelaku bisnis lebih memilih seperti Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)    atau  Arbiterase.  Kedua,  selain  kepercayaan terhadap pengadilan yang menurun, kepercayaan terhadap lembaga arbiterase seperti BANI  juga  berkurang.  Hal  tersebut  dikarenakan  beberapa  klausul  dalam  arbiterase memungkinkan  pengajuan  penyelesaian  sengketa  ke  pengadilan.  Dengan  kata  lain tidak sedikit beberapa kasus yang masuk kepengadilam merupakan kasus yang sudah di putus di lembaga arbiterase. 211

## 3. Bentuk bentuk ADR
Ketentuan secara umum tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasa1  1  ayat  10  pada  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999 Tentang  Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Perkara terdapat empat jalur yaitu : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli a. Konsultasi Yang dimaksud dengan konsultasi adalah permintan pendapat atau nasihat untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif dan kekeluargaan  kepada pihak ketiga. 212 Pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tidak  dijelaskan  atau
209 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 10 210 Ibid.12
211 Sayud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Ghalia Indonesia, Yakarta, 2000, hal. 82.
212 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi (Bandung: CV.
Ahmad Hasan Basri, dkk.
Vol. 15, No. 2, September 2021 246
dirumuskan  secara  jelas  mengenai  konsultasi.  Dalam  Black’s  Law  Dictionary, disebutkan tentang konsultasi (consultation) adalah, “Act of consulting or conferring: e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.” 213 Dari  pengartian  dalam  Black’s  Law  Dictionary  tersebut  dapat  dipahami bahwa  konsultasi  merupakan  kegiatan  atau  tindakan  antara  satu  orang  dengan orang lain yang sifatnya personal dengan melibatkan salah satu orang tersebut yang merupakan seorang ahli di bidangnya (profesional) seperti dokter atau pengacara dalam memecahkan sebuah masalah. jika ditarik dalam hal sengketa bisnis syariah maka masalah yang di bahas disini mengenai cideranya akad atau wanprestasi.
Kemungkina  yang  terjadi  setelah  adanya  konsultasi  tentang  persengketaan yang dihadapi oleh suatu pihak adalah : pertama, pihak yang berkonsultasi akan mengikuti  arahan  dari  konsultan  atau kedua ,  pihak  yang  berkonsultasi  akan merumuskan solusi tersendiri dengan pertimbangan dari konsultan. 214
Bisa  disimpulkan  bahwa  dari  adanya  konsultasi  akan  menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, pihak yang berkonsultasi yang akan memutuskan sendiri solusinya. Dan konsultan disini sifatnya katalisator yang menyerap keluhan masalah dan memberikan opsi atau gambaran.
b. Mediasi Mediasi merupakan keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah atar dua belah pihak yang bersengketa dan pihak ketiga  disini disebut dengan mediator. Dalam proses  mediasi ini mediator diharuska bersifat netral dan tidak memihak. 215
Dalam  Kamus    Hukum:  (Dictionary    of  Law  Complete  Edition),  didefinsikan tentantang Mediasi yang kurang lebih dapat diartikan sebuah proses penyelesaian sengketa dengan jalur damai serta melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga dalam memberikan solusi untuk diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Lebih ringkasnya adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. 216 Dalam  kasus  sengketa  bisnis  syariah  keterlibatan  mediator  disini  menjadi salah satu hal yang terpenting. Diharuskan bahwa mediator disini selain bersifat netral,  harus  memahami  kontrak  dalam  bisnis  syariah.  Latar  belakang  mediator atau keahlian mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah adalah keckapan terhadap kontrak bisnis syariah sepeerti pemahaman terhadap fiqih muamalah,etika bisnis syariah dan akad-akad dalam kontrak.
c. Negosiasi
Dalam  bahasa  sehari-hari  istilah  “negosiasi”  sepadan  dengan  arti “berunding,”“bermusyawarah”  atau  “bermufakat.”Dalam  Bahasa  Inggris “negotitation”  yang  berarti  perundingan.  Orang  yang  melakukan  perundingan dinamakan  negosiator. 217 Dalam  Kamus  Hukum:  Dictionary  of  Law  Complete Mandar Maju, 2013), hlm. 177.
213 Nevey Varida Ariani, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan ,” Jurnal Rechtsvinding (Vol. 1, No. 2, Agustus 2012): hlm.281.
214 Ibid. 215 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 235.
216 .Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publishhar, Surabaya, hlm. 426. Lihat juga: Annissa Rezki, RR. Dewi Anggraeni, Nur Rohim Yunus, “ Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia, ” Journal of Legal Research, Vol 1, No. 6 (2019).
217 Joni  Emirzon,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan:  Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi
Alternative Despute Resolution dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif ...
Edition  dinyatakan,    negosiasi  adalah      proses  perundingan  dengan  metode tawar menawar antara dua pihak yang bersengketa utik menemukan kesepakatan bersama. 218
Perundingan  atau  negosiasi  dalam  sengketa  bisnis  syariah  memang melibatkan kedua belah pihak langsung. Dalam negosiasi ini kedua belah pihak dapat mewakilkan kepada orang lain atau disebut dengan negosiator. Dan tentunya dalam konteks sengketa bisnis syariah setidaknya negosiator juga memiliki wawasan terkait ekonomi syariah atau etika bisnis syariah.
d. Konsiliasi Dalam penyelesaiaan Sengketa  Alternatif  (ADR) terdapat salah satu bentuk metode  yaitu  konsiliasi,    dimana    para    pihak  yang    berselisih    menggunakan konsiliator  yang  bertemu  dengan  para  pihak  secara terpisah  dan  bersama- sama    dalam    upaya    menyelesaikan    perbedaan    mereka.    Mereka  melakukan hal    ini    untuk    meredakan    ketegangan,    meningkatkan    komunikasi, menafsirkan  masalah,  mendorong  para  pihak  untuk  menemukan  hasil  yang dapat diterima.
Menurut Oppenheim,  konsiliasi  adalah  proses penyelesaian sengketa dengan mendelegasikan  kepada  suatu  komisi  atau  beberapa  orang  untuk  menjelaskan duduk perakara dan menyampaikan fakta dalam perselisihan lalu mengupayakan untuk adanya kesepakatan bersama dan menyarankan agar menyelesaikan sengketa tersebut, akan tetapi putusan disini sifatnya tidak mengikat. 219
e. Pendapat atau Penilaian Ahli Bentuk lainnya yang diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dikutip dari Hukum online bahwa penfertian dari Penilaian ahli yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam rumusan pasa1 52 Undang-undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. 220
Dalam  konteks  sengketa  bisnis  syariah  pendapat  ahli  atau  penilaian  ahli memang sangat spesifik. Pedapat ahli yang dimaksud disini pastinya seorang yang ahli dalam bidang ekonomi syariah atau bisnis syariah.

## C. ADR dalam hukum positif di indonesia 1. Dasar hukum ADR di indonesia
Dalam  hukum  positif  di  indonesia  teradapat  beberapa  peraturan  yang mengakomodasi akan adaanya ADR antara lain :
a.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. mengatur  mengenai  pilihan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  cara dan Arbitrase, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 144.
218 M.Marwan  dan  Jimmy  P, Kamus  Hukum  Dictionary  of  Law  Complete  Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 450.
219 Huala  Hadolf  dan  Chandrawulan, Masalah-Masalah  Hukum  dalam  Perdagangan  Internsional, PT Rjagrafindo Persada, Jakarta, hlm 186.
220 Nuril Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam,Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah , ( Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 180-181
Ahmad Hasan Basri, dkk.
Vol. 15, No. 2, September 2021 248
musyawarah  para  pihak  yang  bersengketa,  dibawah title “ A1ternatif  Penyelesaian Sengketa ”, yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution . 221
b.  Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:
“ Penye1esaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian  atau  melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutoria1  setelah  memperoleh  izin  atau  perintah  untuk  dieksekusi  dari pengadilan.” 222 Di samping itu, ketentuan dalam Pasa1 14 ayat (2) UU No. 14
Tahun 1970 menyatakan bahwa:
“ Ketentuan  dalam  ayat  (1)  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian .” 223
c.  Dalam  konteks  sengketa  bisnis  syariah  terdapat  peraturan  atau  undang-undang yang  mengakomodasi  akan  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  menyebutkan bahwa  “penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Selain di pengadilan Agama,  juga  dibuka  peluang  utuk  menyelesaikan  sengketa  secara  musyawarah, lembaga  arbiterase,  mediasi  perbankan  atau  dalam  pengadilan  yang  disepakati kedua belah pihak yanga ada dalam Akad.” 224

## 2. Mekanisme ADR
Dalam kasus perbankan terdapat peraturan yang memberikan kepastian hukum akan adanya proses mediasi. Peraturan Bank Indonesia menyebutkan mengenai syarat- syarat yang diajukan dalam penyelesaian sengketa perbankan antara lain : 225 a. Menyerahkan dokumen tertulis disertai pendukung lainya yang memadai. b. Nasabah pernah mengupayakan penyelesaian dengan pihak bank.
c.  Belum  pernah  adanya  putusan  dari  lembaga  arbiterase  atau  pengadilan  dalam sengketa yang diajukan atau belum ada kesepakan dari kedua belah pihak.
d. yang diajukan merupakan sengketa keperdataan.
e.  Belum  adanya  mediasi  perbankan  yang  difasilitasi  oleh  Bank  Indonesia  dalam sengketa tersebut.
f.  Dalam pengajuan sengketa maksimal sengketa diajukan tidak melebihi 60 hari kerja sejak dikeluarkanya surat pengaduan oleh bank kepada nasabah. jika  beberapa  persyaratan  tersebut  telah  dipenuhi  maka  para  piak  dapat mengajukanya  ke    Direktorat  Investigasi  dan  Mediasi  Perbankan,  Bank  Indonesia, Menara  Pradius  Prawito  lantai  19.  Jalan  M.H.  Thamrin  No.  2,  Jakarta  10110. Pemberlakuan Proses mediasia akan dilakukan apabila kedua belah pihak disini Bank dan  nasabaha  telah  menandatangi  perjanjian  mediasi.  Dalam  kesepakatan  tersebut
221 Ketentuan dalam Pasa1 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
222 Penjelasan  atas  Pasa1  3  ayat  (1)  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman
223 Pasa1  14  ayat  (2)  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
224 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2008 Tentang  Perbankan Syariah 225 Lihat Pasa1 15 PBI No, 8/5/PBI/2006
Alternative Despute Resolution dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif ...
memuat  tentang  pemilihan  proses  mediasi  sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian sengketa serta para piak diharuskan patuh akan peraturan mediasi yang ditetepakan Bank Indonesia. 226
Penyelesaiaan  sengketa  alternative  di  atur  dan  sah  menurut  undang-undang. Namun  dalam    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  arbiterase  dan penyelesaiaan sengketa alternatif hanya mengatur secara umum atau normative tentang ADR dan tidak memberikan ketentuan secara spesifik tentang proses atau prosedur penyelesaian sengketa mealaui jalur ADR.
Khusus mediasi dijelasakan secara 1ebih lengkap dan terperinci pada Peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 227 Hal tersebut diatur pada bab delapan tentang perdamaian di luar pengadilan dalam pasal 36.

## D. ADR MENURUT HUKUM ISLAM 1. ADR dalam islam
ADR atau Alternative Despute Resolution dalam islam dikenal dengan sebutan Al- Islah atau As-Sulh . Kata  islah dapat diartikan sebgai sebuah perbuatan terpuji atau baik yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 228 Sedangkan secara etimologi islah dapat diartikan  sebagai  pemutusan  perselisihan.  Dan  secara  terminologi  diartikan  sebagai kesepakatan bersama yang dibuat dalam penyelesaian sengketa 229 dalam madzab hambali islah diartikan sebagai sebuah kesepakatan atau kontrak yang fungsinya sebagai wadah atau media untuk mencapai akan perdamaian anatara kelompok yang berselisih, hal ini akan terwujud apabila kedua beleh pihak bersikapa sopan sampai tujuan tersebut tercapai. 230
Sedangakan beberapa ahli fiqih memberikan definisi dengan narasi yang hampir sama meskipun dengan beberapa narasi yang beda. Islah disini diartikan secara mudah mudah dipahami sebagai perbuatan dalam memutus suatu konflik atau persengketaan. Atau dapat diartikan juga sebagai suatu akad untuk mengakhiri sebuah perselisihan atau sengketa antara dua pihak yang berselisih yang diakhiri dengan damai dan tidak ada yang dirugikana (win win solution). 231
Islah  dalam  hukum  Islam  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  disunnahkan. Sebagaimana seorang hakim yang memberikan nasehat kepada dua pihak yang berselisih agar berdamai, namun nasihat atau anjuran tersebut bukan merupakan paksaan. Dan posisi  seorang  hakim  juga  tidak  boleh  mendesak  sehingga  seperti  mengaharuskan. Karena  yang  dimaksudkan  islah  disunnahkan  disini  apabila  belum  ditemukanya kebenaran dalam satu pihak. Apabila telah ditemukan kebenaran dalam dalam kedua pihak yang berseteru maka hukum memihak yang benar.
Islam  yang  berpedomoman  kepada  Al-Qur’an  dan  dijadikan  sebagai  sumber hukum islam memberikan petunjuk mengenai upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa bisnis,keluarga dan peperangan. Dalam Surat al-Hujurat (49): 9 dan Surat al-Nisa’ (4): 35 secara eksplisit atau tersirat memberikan gambaran mengenaia bupaya damai bagi pihak yang bersengketa dengan cara yang adil dan benar.
226 Lihat Pasa1 9 PBI No, 8/5/PBI/2006
227 Perma no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan
228 E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam , (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, hlm. 141
229 Ibnu Hajar, ( 2008) Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar , Daar Ibnu Katsir. Vol.7, hlm.23.
230 Al-Mughni jilid 4 hlm. 118
231 Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah, (Beirut: Dar al- Fikr, t,th), Jil. 9, hlm. 3
Vol. 15, No. 2, September 2021 250
Ulama sepakat bahwa terkait islah dalam islam terahadap legalitasnya.karena di dalam islah terdapat Uqud (kontrak-Kontrak Perjanjian) yang membawa lebih banyak kemaslahatan dalam menyelesaikan konflik atau perselisiha. Akan tetapi disini islah juga bergantung pada kesadaran dari kedua belah pihak dan sikap kooperatif dalam melakukan kesepakatan damai hingga tujuan itu tercapai.
Jika dilihat dari manfaat dan tujuanya, DR. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa keberhasilan islah yang terjadi pada masa Rasulullah terdapat beberapa faktor antara lain ; (1) adanya komitmen dari kedua belah pihak dalam mentaati peraturan yang ditetapkan selama perundingan damai (2) adanya niat baik dari kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa. (3) negosiasi di dilakukan dengan menyampaikan pendapat,bukti serta alasan sebagai pendukung argumentasi.(4) bagi pihak islam,kepentingan islam harus diutamakan.(5)fleksibilitas dalam menyampaikan pendapat dan mempersempit ruang perbedaan serta menerima keputusan serta kesepakatan terhadap konflik dan perselisihan yang berlangsung . 232
Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan akan penyelesaian sengketa alternatif  tergantung  pada  kesadaran  kedua  belah  pihak  yanng  berselisih  untuk menyelesaikan  masalah  dengan  mematuhi  aturan  selama  proses  berlangsung.  Disisi lain  pemilihan  SDM  dalam  hal  ini  seperti  mediator  juga  mempengaruhi  proses penyelesaian.

## 2. Implementasi ADR dalam penyelesaian bisnis islam
ADR ini sifatnya lebih privat dan tertutup dan ADR disini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat koopetatif (negosiasi, mediasi, konsiliasi, seta teknik-teknik penyelesaian lainnya). Diantara bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa (ADR), negosiasi dan mediasi lebih banyak digunakan oleh para usahawan (dunia bisnis) Indonesia untuk menyelesaiken petselisihan terutama dalam perjanjian kerjasama, karena yang dituntut oleh dunia bisnis adalah penyelesaian yang bersifat sedethana, cepat dan biaya ringan. 233
Selaian sebagai metode alternatif akan penyelesaian sengketa yang murah, ADR memang lebih mengedepankan perdamaian sebagai Orientasi target dari sebuah sengketa yang terjadi. Pembentukan badan hukum yang mewadahi akan sengketa alternatif juga menunjang  akan  adanya  eksistensi  metode  penyelesaian  sengketa  ini.  Di  indonesia sendiri  pemeberlakuan  tentang  ADR  di  akomodasi  oleh  udang-undang  nomor  30 Tahun 1999 tentang arbiterase dan penyelesaiaan sengketa alternatif. Sebagai sumber yuridis, undang-undang tersebut tidakk menjelaskan secara teknis dan spesifik. Lebih lanjut lagi menegenai Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi atau alternatif dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LAPS ini terdiri dari enam lembaga yakni Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI),  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase Asuransi  Indonesia  (BMAI),  serta  Badan  Mediasi  Dana  Pensiun  (BMDP).  Selain baberapa  badan  hukum  yang  ditnjuk  OJK Tersebut,  juga  terdapat  Basyarnas  yang berafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang  menjadi  Representasi  hukum  islam  di  indonesia  adalah  Majelis  Ulama
232 Al-Zuhaili,  W.  (2003).  Negotiation  in  Islam.  The  Process  of  International  Negotiation  Project Network Newsletter (PIN Points), 21: 1-4, dikutip dari Norhayati Rafida A.R.,Nurul Husna N. H.,Safiyyah A.S. (2012),Negotiation as a Foundation in Islamic Da’wah: Framework Analysis on the Memorandums held in the Era of Rasullullah (pbuh ), Global Journal Al Thaqafah , VOL 2 ISSUE 1 hlm. 59
233 Garry Goodpastor, The Guide to negotiation and mediation (New York Transnational Publisher, Inc- 1997). Hlm. 15.
Alternative Despute Resolution dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif ...
Vol. 15, No. 2, September 2021 251
Indonesia yang merupakan otoritas islam yang dapat mengeluarkan produk hukum yaitu fatwa. Lebih spesifik lagi yang membahas tentang ekonomi syariah adalah Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  Pada  Fatwa  tersebut  terlihat  hampir  Semua  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  perihal  hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perse1isihan  diantara  kedua  belah  pihak, maka penye1esaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melaiui musyawarah” . (dapat dilihat dari beberapa fatwa seperti Nomor 07 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan Musyarakah dan lain sebagainya). 234
Selaian dengan adanya Basyarnas yang di bentuk oleh Majelisa Ulama Indonesia, Masyarakat  ekonomi  Syariah  (MES)  juaga  membenetuk  sebuah  badan  mediasi Ekonomi Syariah (BAMES) lembaga ini berfungsi sebagai layanan dalam penyelesaian berbagai  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  memberikan  berbagai  konsultasi  dan pendapat  serta  memediasi  untuk  membantu  dalam  memperoleh  kesimpulan  dalam penyelesaian sengketa dan kemudian dituangkan dalam dokumen kesepakatan damai . Selaian beberapa hal tersebut BAMES juga memberikan edukasi,pelatihan,sosialisasi dan seminar nasional ataupun internasional tentang penyelesaian sengketa alternatif.

## E. KESIMPULAN
Alternative Despute Resolution merupakan salah satu metode dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut dengan non litigasi. Dalam kamus hukum menyebutkan  bahwa  yang  disebut  dengan Alternative  Despute  Resolution adalah suatu  konsep  yang  terdiri  dari  beberapa  bentuk  dalam  penyelesaian  sengketa  selaian dengan proses pengadilan yaitu melalui beberapa metode yang sah menurut hukum, baik pendekatan secara konsensus ataupun tidak.
Dalam  hukum  positif  ADR  di  akomodasi  dengan Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Dalam  undang- undang  tersebut mengatur  mengenai  pilihan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Selain itu beberapa peraturan lain yang mengakomodasi seperti pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Dalam Alternative Despute Resolution Islam juga mengenal dengan islah. Secara etimologi Islah adalah memutusakan sebuah perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai perikatan atau kontrak kesepakatan yang untuk menyelesaikan persengketaan.  Dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia  dalam  bidang  ekonomi syariah atau bisnis syariah dapat dilakukan dengan Alternative Despute Resolution . Karena  hampir  semua  akad  yang  ada  pada  Fatwa  DSN  MUI  memaparkan  apabila terjadi  sengketa  anatara  dua  belah  pihak  yang  bersangkutan  maka  hendaknya penyelesaian dilakukan dengan musyawarah atau menempuh jalur alternatif seperti badan Arbiterase.
.
234 Darwinsyah Minin, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum,(No.53, 2011). Hlm.19
Vol. 15, No. 2, September 2021 252

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jilid 9 Al-Mughni jilid 4 Al-Zuhaili, W. Negotiation in Islam. The Process of International Negotiation Project Network Newsletter . (2003) (PIN Points), 21: 1-4, Norhayati Rafida A.R.,Nurul Husna N. H.,Safiyyah A.S. (2012), Negotiation as a Foundation in Islamic Da’wah: Framework Analysis on the Memorandums held in the Era of Rasullullah (pbuh), Global Journal Al Thaqafah, VOL 2 ISSUE 1 Black’s Law Dictionary, Eight Edition, 2004. West Publishing Co., Darwinsyah Minin, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,No.53, 2011.
E.van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam ,Leiden: E.J. Brill, 1990,Jilid. IV. Garry Goodpastor, The Guide to negotiation and mediation New York Transnational Publisher, Inc- 1997.
Hamdi Agustin,S.E.,M.M.,” Studi Kelayakan Bisnis Syariah ”.Jakarta,PT.Raja Grafindo,2017.
Chandrawulan  dan  Huala    Hadolf    , Masalah-Masalah    Hukum    dalam    Perdagangan Internsional, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 186.
Ibnu Hajar, ( 2008) Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar , Daar Ibnu Katsir. Vol.7, Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan:  Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi  dan Arbitrase , 2001 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Kamus Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan  Kebudayaan, Jakarta, 1988. Kbbi.web Ketentuan dalam Pasa1 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
Pasa1 15 PBI No, 8/5/PBI/2006
Pasa1 9 PBI No, 8/5/PBI/2006
M.Marwan  dan  Jimmy  P, Kamus  Hukum  Dictionary  of  Law  Complete  Edition , Reality Publisher, Surabaya, 2009. Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ,Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition , Reality Publishhar, Surabaya, hlm. 426. Lihat juga: Annissa Rezki, RR. Dewi Anggraeni, Nur Rohim Yunus, “ Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia ,” Journal of Legal Research, Vol 1, No. 6,2019.
Neni  Sri  Imaniyati, Perbankan  Syariah  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi ,Bandung:  CV. Mandar Maju, 2013.
Nevey  Varida  Ariani,  “ Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Luar  Pengadilan ,”  Jurnal Rechtsvinding,Vol. 1, No. 2, Agustus 2012 Nuril Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam,Bunga Uang  dan  Bagi  Hasil, Wakaf  Uang  dan  Sengketa  Ekonomi  Syariah , Yogyakarta  : Teras, 2011
Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang
Alternative Despute Resolution dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif ...

## Perbankan Syariah
Perma no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2013.
M. Altschul, The Most Important Legal Terms Yo’ll Ever Need to Know dalam, Priyatna Abdurrasyid, Arbritase & Alternatif Penyelesaian Sengketa- Suatu Pengantar, FikahatiAneska, Jakarta, 2002.
Ahmad Hasan Basri, dkk.