Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701
Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## LEGITIMASI PENJARA ADAT NAGARI TERHADAP
TINDAK PIDANA ASUSILA
(Studi Kasus Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab Tanah Datar)

## Faisal Tanjung
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email: faisaltanjung885@yahoo.com

## ABSTRACT
Based on the results of the study concluded that First, the application of  traditional nagari prisons  in  the  enforcement  of  customary  criminal  law  in  Nagari  Tigo  Jangko  there  are several  stages  which  consist  of  being  caught  being  immoral,  they  are  escorted  to  the nagari  guardian's  office.  The  male  perpetrator  was  put  into  Nagari  Prison  which  was located  next  to  the  Nagari  guardian's  office,  while  the  female  was  put  into  the  Nagari guardian's  office.  In  Nagari  Prison  the  perpetrators  are  shown  to  the  public (approximately  3-5  hours).  In  the  span  of  a  few  hours,  Ninik  Mamak  the  perpetrator, religious  leader,  adat  and  nagari  apparatus  held  a  meeting  in  adat  density  to  determine the customary punishment that could be imposed on the perpetrator. Then the perpetrators were taken by the police to the Lintau Buo Sub-district Police Station located in Pangian, if there was a criminal element in it (National Criminal Law). Second, the legitimacy of the Nagari  Tigo  Jangko  customary  prison  against  immoral  crime  is  a  strategic  role  in regulating the implementation of the nagari government. The customary prison in Nagari Tigo Jang¬ko has been regulated in the local nagari regulations and has the agreement of the customary and youth stakeholders, in the event that the relevant violations will first be convened  at  the  Nagari  Indigenous  Peoples  Office  by  nagari  and  pucuk  leaders  local customs  and  if  found  a  committed  violation  fined  customarily  and  put  in  a  customary officer  for  one  day  or  before  the  hearing  in  KAN  is  finished,  if  the  perpetrator's  action there is an element of criminal offense, the perpetrator will be handed over to the Polsek, but the offender is not fined by custom.
Keywords: Legitimacy,  Indigenous  Peoples,  Indigenous,  Customary  Prisons,  Immoral Crimes

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah  hukum adat,  yang  merupakan  penjelmaan jiwa  bangsa  tersebut  dari  abad  ke  abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaan nya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka  Tunggal  Ika,  yang  artinya  berbeda  beda,  tetapi  tetap  satu.  Adat  tersebut  selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan  tradisi  rakyat.  Dengan  demikian  adat  merupakan  endapan  (renapan)  kesusilaan dalam  masyarakat  yang  kebenarannya  telah  mendapat  pengakuan  umum  dalam masyarakat tersebut (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:32).
Secara historis masyarakat adat berdasarkan hukum adat menurut Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  Pasal  1 butir 31 merumuskan : masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum dibuat langsung. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat  merupakan  dua  hal  yang  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Ibi  ius  ibi  societas , dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.Aturan hukum tersebut  ada  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Berlaku  secara  nasional  maupun kedaerahan,  di  dalam  lapangan  hukum  publik  maupun  hukum  privat  (Adami  Chazawi 2008:73).  Di  dalam  konteks  Adat  di  Minangkabau  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dengan adat suku-suku lain di Indonesia, Tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya.  Kekhasan  itu  terutama  disebabkan  karena  masyarakat  Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting  ialah  adat  Minangkabau  merata  dipakai  oleh  setiap  orang  di  pelosok  nagari  dan tidak  menjadi  adat  para  bangsawan  dan  raja-raja.  Setiap  individu  terikat  dan  terlibat
dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan  diatur  secara  adat.  Adat  mengatur  interaksi  dan  hubungan  antara  sesame anggota msyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal. (Tasjrif  Aliumar,1998:62)  Di  dalam  Pemerintah  Nagari  yang  dipimpin  oleh  Wali  Nagari dan  penegak  hukum  adat  berwenang  dalam  perumusan  peraturan-peraturan  yang  dibuat untuk  kesejahteraan  masyarakat-nya,  dimana  peraturan  tersebut  setelah  dibuat  oleh pemimpin  daerah  atau  adat  tersebut  mesti  jelas  juga  legalitasnya  sehingga  masyarakat daerah atau adat bisa menerima peraturan tersebut.
Kata legal berarti sesuai dengan hukum. Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang  berlaku.  Legalitas  adalah  salah  satu  kemungkinan  bagi  keabsahan  wewenang  dan menuntut  agar  wewenang  dijalankan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Adalah  cukup jelas  bahwa  legalitas  tidak  mungkin  merupakan  tolak  ukur  paling  fundamental  bagi keabsahan  wewenang  politis,  karena  legalitas  hanya  dapat  memperbandingkan  suatu tindakan dengan hukum yang berlaku, maka selalu sudah diandaikan keabsahan hukum. Menurut  Max  Weber  seperti  dikutip  Abu  Daud  Busroh  mengenai  paham  umumnya  pada legitimasi  yaitu  “kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk,  dalam  suatu  hubungan  sosial, melaksanakan  kemauan  sendiri  sekali-pun  mengalami  perlawaanan,  dan  apa  pun  dasar kemampuan  ini”.  Setiap  kekuasaan  Negara  memiliki  otoritas  dan  wewenang.  Otoritas adalah  ke-kuasaan  yang  dilembagakan,  yaitu  kekuasaan  yang  tidak  hanya de  facto menguasai,  melainkan  juga  berhak  untuk  menuntut  ketaatan,  jadi  berhak  untuk memberikan perintah.Wewenang memiliki keabsahan apabila sesuai dengan norma-norma yang ada (Abu Daud Busroh, 1985:83)
Legitimasi  kekuasaan  merupakan  suatu  keyakinan  anggota  masyarakat  untuk menaati  dan  menerima  kebijakan  yang  dibuat  oleh  penguasa  serta  memenuhi  segala tuntutan  yang  ada  pada  rezim  penguasa  tersebut  ( David  Easton ).  Legitimasi  merupakan sebuah  konsep  yang  mampu  melahirkan  sebuah  hubungan  diantara  pemimpin  dan masyarakat  yang  dipimpinnya.  Di  dalam  sebuah  pemerintah  negara,  legitimasi  dianggap penting  bagi  pemimpin  pemerintah  karena  para  pemimpin  ini akan  selalu  berupaya  keras untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi tersebut. Tindak Pidana Asusila disini pada  umumnya  diartikan  sebagai  rasa  kesusilaan  yang  berkaitan  dengan  nafsu  seksual, karena  yurisprudensi  memberikan  pengertian  melanggar    kesusilaan  sebagai  perbuatan
yang  melanggar  rasa  malu  seksual  Delik  kesusilaan  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia diatur dalam bab ke-X1V daribuku ke –II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang  di  dalam wetboekvan  strafecth  voor  nederlandsch  indie juga  disebut  sebagai misdrijven tegen dezeden ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk  oleh  pembentuk  undang-undang  dengan  maksud  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  bagi  orang-orang  yang  di  pandang  perlu  untuk  mendapatkan  perlindungan terhadap  tindakan-tindakan  asusila  atau ontuchte  handelingen terhadap  perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi  pandangan  masyarakat  setempat  dimana  perbuatan  itu  telah  dilakukan  maupun ditinjau  dari  segi  kebiasaan  masyarakat  setempat  dalam  menjalan-kan  kehidupan  seksual mereka.
Terkait  Tindak  Pidana  Kesusila-an  (Zina)  atau  Delik  zina  diatur  dalam  Pasal  284 yang  mana  KUHP  merumuskan  bahwa  hubungan  seksual  di  luar  pernikahan  hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang  belum  terikat  perkawinan  maka  menurut  KUHP  mereka  tidak  dapat  dikatakan melakukan  tindak  pidana  perzinahan.  KUHP  juga  menetapkan  bahwa  delik  perzinaan termasuk  ke  dalam  salah  satu  delik  aduan  absolut.  Artinya  meskipun  telah terjadi  asusila (zina)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP,  maka  pelakunya  tidak  dapat  dituntut pidana  apabila  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  suami  atau  istri  yang  dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinaan KUHP ini tidak semata- mata terletak  pada  aspek  delik  aduan  absolut.  Rumusan  tentang  deliknya  pun  tidak  sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang regilius dan mayoritas memeluk agama Islam. Dalam Agama Islam Delik perzinaan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan)  antara  pria  dengan  wanita  yang  tidak  terikat  oleh  perkawinan  yang  sah yang dilakukan secara sengaja.
Dalam  kasus  asusila  yang  terdapat  di  daerah  dan  dilakukannya  peraturan  serta sanksi  adat  yang  dibuat  buat  oleh  aparat  penegak  hukum  adat  atau  pemimpin  di  daerah tersebut, di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh  masyarakat  yaitu  hukum  pidana  yang  bersumber  pada  peraturan  tidak  tertulis  lainya
dan  hukum  yang  bersumber  pada  KUHP  serta  peraturan  yang  tertulis  ataupun  kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan  dan  kepatutan  yang  hidup  di  tengah  masyarakat,  sehingga  menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat.
Dalam  Penegakan  Hukum  Adat  Nagari,  banyak  sanksi  atau  denda  yang  telah dirumuskan oleh aparat Nagari serta pemangku adat, seperti halnya di salah satu Nagari di Sumatera Barat, tepatnya Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo,  Kabupaten Tanah datar  memiliki  cara  unik  untuk  memberantas  terjadinya  tindakan  asusila  atau  perbuatan zina. Selain diarak dan disaksikan masyarakat, pasangan mesum yang tertangkap tangan dimasukan dalam sebuah penjara mini berukuran 1x1,5 meter yang mana  didalam penjara yang disebut  sebagai “Penjara Adat Nagari” itu, masyarakat dapat menyaksikan langsung pelaku atau pasangan yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah bagaimanakah penerapan pidana penjara adat Nagari Tigo jangko terhadap tindak pidana Asusila?  Kedua,  Bagaimanakah  Legitimasi  Penjara  Adat  Nagari  Tigo  jangko  terhadap Tindak Pidana Asusila?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis .  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  yang  didukung  oleh pendekatan yuridis  empiris .  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  data  sekunder  diperoleh dengan  mempelajari  berbagai  literatur  dan  untuk  data  primer  diperoleh  langsung  dari narasumber meliputi wawancara ( interview ) dan kuisioner. Data dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Penerapan Pidana Penjara Adat Nagari Tigo Jangko Terhadap Tindak Pidana Asusila
Dibangunnya  Penjara  Nagari  ini  karena  telah  banyak  terjadi  kasus  asusila  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Nagari  Tigo  Jangko.  Penjara  Nagari  ini  didirikan  pada  awal tahun  2012.  Pada  tahun-tahun  sebelumnya  tidak  ada  hukuman  yang  tegas  bagi  pelaku asusila di nagari ini selain cemooh dan kucilan masyarakat. Asusila tidak hanya dilakukan oleh mereka yang telah menikah dan memiliki anak tetapi dilakukan juga oleh para remaja. Penjara  Nagari  ini  dibangun  untuk  menjerakan  si  pelaku  dan  memberi  contoh  kepada masyarakat  agar  menghindari  perbuatan  maksiat  ini  yang  merusak  keluarga  dan masyarakat.
Prakteknya,  penerapan  pidana  penjara  adat  Nagari  Tigo  Jangko  terhadap  tindak pidana zina berawal dari sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan maraknya penyakit masyarakat di Nagari Tigo Jangko, terutama terungkapnya kasus-kasus perzinaan. Misalnya,  ada  warga  yang  didapati  berselingkuh  dan  ada  anak  gadis  yang  putus  sekolah karena hamil di luar nikah.
Data  menunjukkan  bahwa  dua  tahun  sebelum  didirikan  Penjara  Nagari  telah  ada lima  pasangan  yang  tertangkap  berbuat  asusila  di  nagari  ini.  Setelah  Penjara  Nagari didirikan pada tahun 2012, telah ada empat pasangan warga masyarakat yang tertangkap melakukan asusila dan dihukum dengan dimasukkan ke tempat ini. Di antara mereka ada yang berstatus menikah dan ada yang sudah menjadi janda/duda.
Dari data nagari diketahui bahwa pelaku asusila yang dimasukkan ke dalam Penjara Nagari sebanyak empat pasang (delapan orang) dalam rentang waktu antara 2012 sampai tahun 2013. Di antara keempat pasang pelaku ada yang telah menikah dan ada juga yang masih lajang. Pasangan pertama masih terikat dalam status perkawinan dengan orang lain. Pelaku  laki-laki  dari  pasangan  kedua  masih  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain sedangkan  yang  perempuan  sudah  berstatus  janda.  Pelaku  laki-laki  dari  pasangan  ketiga masih berstatus bujangan sedangkan yang perempuan sudah berstatus janda. Sementara itu pada  tahun  2014  sampai  2015  selama  proses  pengumpulan  data  tidak  terungkap  kasus asusila  yang  berujung  pada  pemenjaraan  pelaku  di  Penjara  Nagari.  Oleh  karena  itu,  ada anggota  masyarakat  yang  mengemukakan  bahwa  keberadaan  Penjara  Nagari  ini  bisa mengatasi dan mencegah terjadi-nya asusila di tengah masyarakat.
Proses pemenjaraan pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko tidak berlangsung lama. Apabila  ada  warga  tertangkap  tangan  melakukan  asusila,  mereka  digiring  ke  kantor  wali
nagari.  Pelaku  laki-laki  dimasukkan  ke  dalam  Penjara  Nagari  yang  terletak  di  samping kantor  wali  nagari,  sementara  yang  perempuan  dimasukkan  ke  dalam  kantor  wali  nagari. Dalam  Penjara  Nagari  itulah  para  pelaku  diperlihatkan  dan  dipertontonkan  kepada masyarakat  yang  ingin  melihat  mereka.  Kondisi  ini  berlangsung  selama  beberapa  jam (lebih  kurang  3-5  jam).  Dalam  kurun  waktu  beberapa  jam  itu,  ninik  mamak  pelaku, pemuka agama, perangkat adat dan nagari melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk  menentu-kan  hukuman  adat  yang  dapat  di-jatuhkan  kepada  si  pelaku.    Setelah beberapa  jam  diadakannya  musyawarah  maka  si  pelaku  dibawa  oleh  polisi  ke  kantor Polsek Kecamatan Lintau Buo yang terletak di Pangian. Pemuka masyarakat menyebutkan bahwa  tujuan  dipertontonkan  dan  diperlihatkan  kepada  orang  banyak  adalah  untuk mengingatkan  masyarakat  agar  mereka  tidak  terjebak  dalam  kasus  yang  sama. Pemenjaraan ini juga dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut dalam diri masyarakat agar mereka tidak melakukan perzinaan yang dilarang oleh agama dan adat Minangkabau. Sementara itu bagi pelaku sendiri, hukuman penjara dan dipertontonkan ini bisa menjadi pelajaran dan memunculkan rasa sesal dalam dirinya.
Pengakuan  dari  pelaku  dan  keterangan  saksi  menjadi  bukti  bahwa  pelaku  telah benar-benar melakukan zina. Menurut Wali Nagari Tigo Jangko bernama Indra Gunawan mengatakan  penerapan  penjara  adat  nagari  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Adat  di Nagari Tigo jangko terdapat beberapa tahap yang terdiri dari : Pertama, apabila ada warga tertangkap  tangan  melakukan  zina,  dan  atas  pengakuan  dari  pelaku,  mereka  digiring  ke kantor  wali  nagari.  Kedua,  pelaku  laki-laki  dimasukkan  ke  dalam  Penjara  Nagari  yang terletak di samping kantor wali nagari, sementara yang perempuan dimasukkan ke dalam kantor  wali  nagari.  Ketiga,  dalam  Penjara  Nagari  itulah  para  pelaku  diperlihatkan  dan dipertontonkan  kepada  masyarakat  yang  ingin  melihat  mereka.  Kondisi  ini  berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam). Keempat, dalam kurun waktu beberapa jam itu,  ninik  mamak  pelaku,  pemuka  agama,  perangkat  adat  dan  nagari  melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentukan hukuman adat yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Kelima, setelah beberapa jam diadakannya musyawarah maka si pelaku diikut sertakan ke dalam musyawarah niniak mamak untuk diberitahu sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Keenam, kemudian pelaku dibawa oleh polisi ke kantor Polsek
Kecamatan  Lintau  Buo  yang  terletak  di  Pangian,  apabila  dalam  perbuatan  itu  ada  unsur pidananya (Hukum Pidana Nasional).
Kegunaan Penjara Adat Nagari adalah ;
1. Mengamankan  sipelaku  pelanggaran  Peraturan  Nagari  dan  Peraturan  Adat  salingka Nagari dari amukan masa.
2. Fungsi  penjara  Nagari  terhadap  pelaku  hanya  bersifat  tahanan  sementara  menjelang aparat penegak hukum, orang tua pelaku, dan ninik mamak kedua belah pihak datang untuk diselesaikan masalah pelaku di tingkat Nagari secara musyawarah.
3. Jika  ada  unsur  pidananya  maka  si  pelaku  akan  di  peroses  oleh  penegak  hukum  sesuai aturan yang berlaku.
4. Memberi efek jera kepada si pelaku yang tertangkap.
Ketua  Pemuda  Nagari  Tigo  Jangko  mengutarakan  bahwa  pelaksana  an  hukuman penjara bagi pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko itu sudah sejalan dengan apa yang telah diinstruksikan ataupun yang telah diatur oleh kerapatan adat nagari itu sendiri. Apabila ada warga yang tertangkap tangan melakukan zina, baik di dalam ruangan tertutup ataupun di luar  ruangan  maka  si  pelaku  ditangkap  secara  langsung  oleh  masyarakat  yang  melihat kejadian  tersebut.  Sebelum  si  pelaku  digiring  ke  Penjara  Nagari,  terlebih  dahulu  dimintai keterangan dari mereka di tempat kejadian. Si pelaku ditanya tentang asusila yang mereka lakukan. Setelah masyarakat mendapatkan pengakuan melakukan asusila dari keduanya, maka mereka digiring atau diarak ke kantor wali nagari dan pelaku lelaki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari, sementara yang perempuan dibiarkan berada di dalam kantor wali nagari.  Mereka  ditempat  kan  di  sana  sampai  beberapa  jam  atau  sampai  musyawarah kerapatan  adat  yang  diikuti  oleh  ninik  mamak,  tokoh  masyarakat,  ulama  dan  aparat kepolisian selesai dilakukan.
Proses  pemenjaraan  pelaku  asusila  juga  diperoleh  dari  pengakuan  si  pelaku. Misalnya seorang pelaku yang pernah dihukum di Penjara Nagari mengatakan:
Tata  cara  pelaksanaan  hukuman  masyarakat  yang  diberikan  kepada  saya  setelah tertangkap  tangan  itu  adalah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  atau  yang  telah diinstruksikan  oleh  nagari.  Ketika  saya  ditangkap  oleh  beberapa  orang  warga,  saya menerima  beberapa  pukulan.  Setelah  itu  saya  ditarik  keluar  rumah  dan  dibawa  ke  jalan desa  dengan  paksa.  Saya  dan  pasangan  digiring  sepanjang  jalan  dari  tempat  kejadian
menuju  Penjara  Nagari.  Selama  dalam  perjalanan  menuju  Penjara  Nagari  warga  terus meneriaki kami dengan kata-kata yang keras seperti tukang mesum dan keadaan seperti itu terus  berlangsung  sampai  ke  Penjara  Nagari.  Sesampai  di  kantor  wali  nagari,  saya dimasukkan ke dalam Penjara Nagari bersama pasangan saya. Saya ditempatkan di sana sampai    subuh.  Hasil  rapat  perangkat  adat  dan  nagari  memutuskan  hukuman  adat  untuk kami.  Saya  harus  membayar  denda  pelanggaran  adat  berupa  uang  sebesar  Rp.  500.000,- dan  denda  yang  lainnya.  Setelah  itu  saya  dikeluarkan  dan  dibawa  ke  kantor  polisi  untuk penyelesaian masalah ini.
Pelaku lainnya mengungkapkan:
Dalam perjalanan menuju Penjara Nagari, saya dan pasangan dibentak dan diteriaki warga dengan kata-kata kotor dan bahkan ada juga yang memukul saya. Setelah saya dan pasangan  sampai  di  Penjara  Nagari,  kami  dipertontonkan  kepada  warga  yang  dating melihat ke sana. Pada saat  itu ninik mamak dan perangkat adat lain dari suku kami yang ada  di  Nagari  Tigo  Jangko  langsung  mengadakan  rapat  untuk  menetapkan  hukuman  adat yang harus kami terima. Setelah selesai musyawarah, saya dan pasangan dikeluarkan dan diikutsertakan dalam rapat untuk memberitahukan hukuman adat yang kami terima. Ketika itu  saya  dan  pasangan  harus  membayar  uang  adat  sebanyak  Rp.  500.000,-  dan  hukuman adat lainnya adalah kami harus menikah. Pelaku lainnya seperti Mamak melakukan asusila
Ninik mamak yang kedapatan melakukan asusila tersebut. Sanksi yang di lakukan oleh  ninik  mamak  di  nagari  ini  jika  memang  benar  melakukan  tindakan  asusila  tersebut maka ia  digiring  ke  kantor  wali  nagari  untuk  di  lakukan  penahanan  dan  di  serahkan  pula kepada kerapatan adat nagari, nah jika ia mempunyai gelar datuak maka gelar datuak nya di lepaskan dan tidak di bawa dalam urusan adat lagi.

## B. Legitimasi Penjara Adat Nagari Tigo Jangko Terhadap Tindak Pidana Asusila
Kerapatan  adat  dalam  nagari  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  mengatur pelaksanaan  pemerintahan  nagari.  Institusi  ini  memiliki  kewenangan  yang  kuat  dan dilegitimasi  oleh  masyarakat.  Setiap  penghulu  sangat  diperlukan  agar  hasil  mufakat mereka  di  kerapatan  adat  nagari  menjadi  komunikatif,  mempunyai  otoritas,  ditaati  dan dapat  menjadi  milik  masyarakat  sukunya,  terutama  untuk  dapat  menghadapi    bermacam- macam  tantangan  hidup  dalam  komunitas  nagari.  Pada  tingkat  nagari,  biasanya
kepentingan  masyarakat  suku  dan  kepentingan  teritorial  saling  bertemu,  saling  menjaga, yang akhirnya melahirkan dan menumbuhkan kebutuhan mufakat. Kepentingan inilah yang mendorong diadakannya musyawarah dalam kerapatan adat nagari, sehingga kerapatan adat  nagari  menjadi  lembaga  tertinggi  nagari  yang  diakui  dan  ditaati  oleh  masyarakat. Dalam  rapat  pelanggaran  adat,  kerapatan  adat  dan  komponen  masyarakat  lainnya bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan mengenai persoalan tersebut. Mereka mengeluarkan  pendapat  dan  buah  pikiran  masing-masing  dalam  mengkaji  persoalan tersebut,  sehingga  berakhir  pada  suatu  keputusan.  Keputusan  itu  baru  bisa  dijalankan apabila telah diperoleh kata saiyo sapakaik (mufakat).
Wujud  dari  mufakat  adat  itu  adalah  dituliskannya  hasil  musyawarah  dalam rancangan peraturan nagari. Pendirian Penjara Nagari ini telah disepakati dalam kerapatan adat  (musyawarah  nagari)  pada  tahun  2012.  Menurut  Wali  Nagari,  sebagian  besar masyarakat merasa terganggu dengan maraknya penyakit masyarakat di nagari tersebut, terutama  terungkapnya  kasus-kasus  asusila.  Dalam  adat  Minangkabau,  penghulu/ninik mamak bertanggung jawab dalam menjaga anak kemenakannya dan memberi kata putus yang  adil  terhadap  segala  perselisihan  di  antara  mereka.  Dia  juga  berhak  memberikan hukuman adat yang adil terhadap kemenakannya yang ingkar atau melanggar adat. Ketika pelanggaran adat itu merusak adat senagari, seperti asusila, maka untuk memberi peradilan, penghulu bermusya warah dengan penghulu-penghulu lain dan kelengkapan nagari dalam memutuskan hukumannya.
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  pemuka  dan  warga  masyarakat  sangat memberi  perhatian  sekaligus  mengemukakan  keresahan  mereka  atas  terjadinya  kasus asusila  di  tengah  kehidupan  mereka.  Padahal  adat  dan  agama  tidak  menerima  asusila sebagai  hubungan  seksual  yang  dibolehkan.  Sejak  Penjara  Nagari  ini  didirikan  sudah  ada warga masyarakat yang dihukum dan dipertontonkan karena tertangkap melakukan asusila. Walau-pun  demikian  masih  ada  anggota  masyarakat  di  nagari  ini  yang  kurang  setuju dengan  pendirian  dan  proses  pelaksanaan  hukuman  adat  di  Penjara  Nagari  tersebut sekalipun  sudah  disepakati  dalam  rapat  adat.  Salah  seorang  warga  Nagari  Tigo  Jangko mengungkapkan bahwa: “Dari sisi kehormatan dan hak asasi manusia tidak begitu sesuai karena  prosesnya  terlihat  melanggar  hukum.  Pelaku  yang  tertangkap  itu  mendapat perlakuan yang kurang beradab seperti dipukul, dihina, dan dipermalukan di depan orang
banyak”.  Pendapat  tersebut  terakhir  mengindikasikan  bahwa  ada  masyarakat  yang beranggapan bahwa pemenjaraan pelaku di luar ketentuan udang-undang tidak dibenarkan oleh hukum negara. Selain itu perlakukan masyarakat yang memukuli dan mencaci mereka juga dipandang melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi masyarakat yang melaksanakan proses  penangkapan  dan  pemenjaraan  pelaku  mengatakan  bahwa  dalam  ajaran  Islam, pelaksanaan hukuman bagi pelaku asusila dipertontonkan di hadapan sekelompok orang sebagai-mana  diatur  dalam  al-Qur’ân  dan  hukumannya  sangat  berat  disbanding dipenjarakan. Demikian juga mencela dan mencaci pelaku zina juga disebutkan dalam ayat al-Qur’ân.  Oleh  karena  itu,  warga  yang  menyetujui  pemenjaraan  pelaku  ini  beralasan kepada  al-Qur’ân  sebagai  sendi  adat  Minangkabau.  Penjara  didirikan  berdasarkan  aturan Undang-undang  dan  digunakan  sebagai  tempat  untuk  menghukum  orang  yang  telah diproses hukum secara formal melalui pengadilan dan memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan  hukum  tetap.  Oleh  karena  itu,  Penjara  Nagari  belum  bisa  disebut  sebagai penjara seperti yang tertulis di depan ruangan.  Hanya saja tempat ini bisa disebut sebagai tahanan  sementara  sebagai  inisiatif  dalam  masyarakat  adat  sebelum  pemuka  nagari menuntaskan  kasusnya.  Selain  itu  pengurungan  ini  bisa  menjaga  si  pelaku  agar  tidak dihakimi  oleh  masyarakat.  Ketua  Pemuda  Nagari  Tigo  Jangko  mengutarakan  bahwa pelaksana an hukuman  penjara bagi pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko itu sudah sejalan dengan apa yang telah diinstruksikan ataupun yang telah diatur oleh kerapatan adat nagari itu  sendiri.  Apabila  ada  warga  yang  tertangkap  tangan  melakukan  asusila,  baik  di  dalam ruangan  tertutup  ataupun  di  luar  ruangan  maka  si  pelaku  ditangkap  secara  langsung  oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Sebelum si pelaku digiring ke Penjara Nagari, terlebih  dahulu  dimintai  keterangan  dari  mereka  di  tempat  kejadian.  Si  pelaku  ditanya tentang  perzinaan  yang  mereka  lakukan.  Setelah  masyarakat  mendapat  kan  pengakuan melakukan asusila dari keduanya, maka mereka digiring atau diarak ke kantor wali nagari dan  pelaku  lelaki  dimasukkan  ke  dalam  Penjara  Nagari,  sementara  yang  perempuan dibiarkan berada di dalam kantor wali nagari. Mereka ditempatkan disana sampai beberapa jam  atau  sampai  musyawarah  kerapatan  adat  yang  diikuti  oleh  ninik  mamak,  tokoh masyarakat, ulama dan aparat kepolisian selesai dilakukan. Menurut Zippelius dalam Franz Magnis  Suseno,  bentuk  legitimasi  dilihat  dari  segi  obyek  dapat  dibagi  atas  dua  bentuk yakni :

## 1. Legitimasi materi wewenang
Legitimasi  materi  wewenang  mempertanyakan  wewenang  dari  segi  fungsinya:  untuk tujuan  apa  wewenang  dapat  dipergunakan  dengan  sah?  Wewenang  tertinggi  dalam dimensi  politis  kehidupan  manusia  menjelma  dalam  dua  lembaga  yang  sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: yakni dalam hukum sebagai lembaga penataan  masyarakat  yang  normatif  dan  dalam  kekuasaan  (eksekutif)  negara  sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan.
2. Legitimasi subyek kekuasaan
Legitimasi  ini  mempertanyakan  apa  yang  menjadi  dasar  wewenang  seseorang  atau sekompok  orang  untuk  membuat  undang-undang  dan  peraturan  bagi  masyarakat  dan untuk  memegang  kekuasaan  negara.  Pada  prinsipnya  terdapat  2  macam  legitimasi subyek kekuasaan:
a. Legitimasi  religius  Legitimasi  yang  mendasarkan  hak  untuk  memerintah  faktor- faktor yang adiduniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khususnya penguasa
b. Legitimasi  Eliter  Legitimasi  yang  mendasarkan  hak  untuk  memerintah  pada kecakapan  khusus  suatu  golongan  untuk  memerintah.  Paham  legitimasi  ini berdasarkan  anggapan  bahwa  untuk  memerintah  masyarakat  diperlukan  kualifikasi khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  seluruh  rakyat.  Legitimasi  eliter  dibagi  menjadi empat macam yakni:
1) Legitimasi  Aristoktratis  :  secara  tradisional  satu  golongan,  kasta  atau  kelas dalammasyarakat  dianggap  lebih  unggul  dari  masyarakat  lain  dalam  kemampuan untuk  memimpin,  biasanya  juga  dalam  kepandaian  untuk  berperang.  Maka golongan  itu  dengan  sendirinya  dianggap  berhak  untuk  memimpin  rakyat  secara politis.
2) Legtimasi  Ideologis  Modern  :  legitimasi ini  mengandaikan  adanya  suatu  idiologis negara  yang  mengikat  seluruh  masyarakat.  Dengan  demikian  para  pengembangan idiologi  itu  memiliki  privilese  kebenaran  dan  kekuasaan.  Mereka  tahu  bagaimana seharusnya  kehidupan  masyarakat  diatur  dan  berdasarkan  monopoli  pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukkannya.
3) Legitimasi  Teknoratis  atau  pemerintahan  oleh  para  ahli:  berdasarkan  argumentasi bahwa  materi  pemerintahan  masyarakat  dizaman  modern  ini  sedemikian  canggih  dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggungjawab oleh mereka yang betul-betul ahli.
4) Legitimasi  Pragmatis:  orang,  golongan  atau  kelas  yang  de  facto  menganggap  dirinya paling  cocok  untuk  memegang  kekuasaan  dan  sanggup  untuk  merebut  serta  untuk menanganinya  inilah  yang  dianggap  berhak  untuk  berkuasa.  Calah  satu  contoh  adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menjaga kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintah-an segara secara teratur.
Sementara  menurut  Eman  Hermawan  ada  tiga  cara  untuk  mendapatkan  legitimasi yaitu sebagai berikut ( Eman Hermawan, 2001:6) :
1) Simbolis, dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai kebudayaan pada umumnya dalam bentuk simbol.
2) Prosedural,  dengan  menyelenggara  kan  pemilihan  umum  untuk  menentukan  wakil rakyat,  presiden,  dan  anggota  lembaga  tinggi  negara  atau  referendum  untuk mengesahkan kebijakan umum.
3) Material, dengan menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material pada masyarakat, seperti menjamin ketersediaanya kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, dll

## PENUTUP
Penerapan  pidana  penjara adat  Nagari  Tigo  Jangko  terhadap tindak  pidana  asusila awal  dari  sebagian  besar  masyarakat  merasa  terganggu  dengan  maraknya  penyakit masyarakat di Nagari Tigo Jangko, terutama terungkapnya kasus-kasus asusila. Misalnya, ada warga yang didapati berselingkuh dan ada anak gadis yang putus sekolah karena hamil di  luar  nikah.  Penerapan  penjara  adat  nagari  dalam  penegakan  hukum  pidana  adat  di Nagari Tigo Jangko terdapat beberapa tahap yang terdiri dari : Pertama, apabila ada warga tertangkap tangan melakukan asusila, dan atas pengakuan dari pelaku, mereka digiring ke kantor  wali  nagari.  Kedua,  pelaku  laki-laki  dimasukkan  ke  dalam  Penjara  Nagari  yang terletak  di  samping  kantor  wali  nagari,  sementara  yang  perempuan  dimasukkan  ke  dalam kantor  wali  nagari.  Ketiga,  dalam  Penjara  Nagari  itulah  para  pelaku  diperlihatkan  dan
dipertontonkan  kepada  masyarakat  yang  ingin  melihat  mereka.  Kondisi  ini  berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam). Keempat, dalam kurun waktu beberapa jam itu,  ninik  mamak  pelaku,  pemuka  agama,  perangkat  adat  dan  nagari  melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentukan hukuman adat yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Kelima, setelah beberapa jam diadakannya musyawarah maka si pelaku diikutsertakan ke dalam musyawarah niniak mamak untuk diberitahu sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Keenam, kemudian pelaku dibawa oleh polisi ke kantor Polsek Kecamatan  Lintau  Buo  yang  terletak  di  Pangian,  apabila  dalam  perbuatan  itu  ada  unsur pidananya (Hukum Pidana Nasional).
Legitimasi  penjara  adat  Nagari  Tigo  Jangko  terhadap  tindak  pidana  asusila merupakan peran yang strategis dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan nagari. Penjara adat di Nagari Tigo Jangko telah diatur pada peraturan nagari setempat dan mendapatkan persetujuan para pemangku adat dan pemuda, jika terjadi pelanggaran  yang bersangkutan terlebih  dahulu  akan  disidang  di  Kantor  Kerapatan  Adat  Nagari  oleh  pemuka-pemuka nagari  dan  pucuk  adat  setempat  dan  jika  ditemukan  pelanggaran  yang  bersangkutan didenda  secara  adat  dan  dimasukkan  ke  pencara  adat  selama  satu  hari  atau  menjelang sidang di KAN selesai, jika perbuatan pelaku terdapat unsur pidana pelaku akan diserahkan ke Polsek, namun kepada pelaku tidak dikenakan denda secara adat tersebut.

## REFERENSI
Abu  Daud  Busroh  dan  Bakar  Busroh, Azaz-azaz  Hukum  Tata  Negara ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1985
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia  Maninjau  Hukum  Adat  Minan  kabau, PT  Rineka Cipta, Jakarta, 1997
Mochtar Kusumaatmadja dalam C.F.G Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas  Hukum  bagi  Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2006
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009