## Research Article
Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum
Lu Sudirman*, Hari Sutra Disemadi Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia *lu@uib.ac.id

## ABSTRACT
Technological advances encourage the digital financial industry to continue to experience increasingly rapid development and one of the is financial technology (fintech). Indonesia does not yet have specific regulations, making Indonesia still weak on a legal basis in realizing progress in the financial industry. This study aims to find and to anaysis the conditions of fintech regulation, especially in Indonesia and Singapore. The research method used is normative law by using data obtained through literature study. The  results  of  this  study  show  that  the  development  of  the  Indonesian  fintech  industry  classified  as advanced,  can  continue  to  be  developed  by  examining  the  development  of  the  fintech  industry  in Singapore. Indonesian and Singaporean fintech laws still rely on several rules issued by the  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in Indonesia and Monetary Authority of Singapore (MAS) in Singapore. This is still the weak point of these two nations. The role of the law that still seems weak is a big gap to repair immediately in the current development of the fintech industry. The Fintech industry that involves the wider  community  and  contains  a  very  large  nominal  amount  of  money,  the  need  for  a  law  that  can guarantee the protection of the interests of stakeholders.
Keywords: Fintech; Financial Industry; Comparative Law.

## ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  mendorong  industri  keuangan  digital  terus  mengalami  perkembangan  yang semakin  pesat  dan  salah  satunya  adalah financial  fechnology ( fintech). Indonesia  belum  memiliki regulasi yang spesifik, menjadikan Indonesia masih lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan dalam industri keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa kondisi pengaturan fintech khususnya di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian ini menunjukan perkembangan industri fintech Indonesia yang tergolong maju,  dapat terus dikembangkan  dengan  menelaah  perkembangan  industri fintech yang  ada  di  Singapura.  Hukum fintech Indonesia  dan  Singapura  masih  bertumpu  pada  beberapa  aturan  yang  dikeluarkan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS) di Singapura. Inilah yang  masih  menjadi  titik  lemah  kedua  bangsa  ini.  Peran  hukum  yang  masih  terkesan  lemah menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki dalam arus perkembangan industri fintech . Industri Fintech yang melibatkan masyarakat secara luas dan mengandung nominal uang yang sangat banyak,  perlunya  suatu  hadirnyahukum  yang  dapat  menjamin  perlindungan  kepentingan  para stakeholders.
Kata Kunci: Fintech ; Industri Keuangan; Perbandingan Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  umum  sudah  tidak  asing dengan  segala  kecanggihan  teknologi  dan informasi, bahkan tak jarang dari sebagian orang tua  telah  memperkenalkan  kecanggihan  tersebut kepada  anaknya  sejak  belia.  Arus  teknologi informasi  yang  berkembang  dengan  pesatnya, menciptakan segala inovasi-inovasi yang berhasil mepengaruhi pola perilaku manusia untuk beralih kekehidupan dengan „serba-serbi elektronik‟. Saat ini  dunia  telah  masuk  di  era  industri  digital, persaingan  usaha  yang  semula  dalam  hal menawarkan produk dan jasa kini kian beragam. Salah satunya adalah jenis usaha jasa keuangan berbasis  teknologi  digital  atau financial technology (Atikah,  2020). Fintech didefinisikan sebagai  inovasi  teknologi  dalam  layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis,  aplikasi,  proses  atau  produk-produk dengan  efek  material  yang  terkait  dengan penyediaan layanan keuangan (Nizar, 2017). Hal yang  cukup  populer  dari fintech akhir-akhir  ini salah  satunya  adalah e-money .  Sistem pembayaran atau e-money ini merupakan bentuk sistem  pembayaran  terbaru  dan  perkembangan dari  „ electronic  payment  system’ . Electronic payment  system yaitu  sistem  pembayaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bertransaksi  baik  melalui  kartu  debet  maupun kartu kredit (Tresnaatmaja, 2019). Metode seperti ini  transaksi  akan  lebih  cepat,  efisien  dan tentunya  aman  karena  tidak  perlu  membawa uang cash di  dompet. E-money kita  dapat
menyimpan  sejumlah  uang  dan  transaksi  yang dilakukan  tidak  melibatakan  wujud  fisik  uang, karena  uang  akan  berpindah  secara  digital (Siswanto,  2021).  Segala  kemudahan  yang ditawarkan fintech seperti e-money ,  dibutuhkan suatu „payung hukum‟ yang kuat agar terjaminnya hak-hak  konsumen  maupun  pelaku-pelaku  lain yang terlibat didalamnya (Disemadi, 2021).
Perkembangan fintech di  Indonesia sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari jumlah perusahaan fintech di Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2016,  yang  meningkat  drastis,  dari  angka  4  ke angka 165 (Nizar, 2017). Angka yang meningkat drastis  ini  berpengaruh  terhadap  perkembangan e-commerce , memiliki dampak yang dapat dalam perkembangan  sistem  perbankan  di  Indonesia. Perkembangan fintech memiliki  pengaruh  yang sangat  besar  dalam  berbagai  aspek  profitabilitas bank  yang  ada  di  Indonesia.  Sebagai  contoh, perkembangan fintech, berdasarkan  sebuah peneliitian,  dapat  mempengaruhi  perbankan  di Indonesia  dengan  beberapa  dampak  positif  dan negatif  karena  banyaknya  sistem  teknis fintech yang  baru  berkembang  yang  melampaui perkembangan bank-bank yang ada di Indonesia pada  awal  perkembangan fintech (Fadhilah, 2021).  Dampak  negatif  yang  terjadi  tentunya berpotensi  menimbulkan  masalah  hukum, mengingat  banyaknya  permasalahan  yang  harus dihadapi  bank-bank  di  Indonesia  karena permasalahan  ekonomi  yang  timbul  sebagai akibat dari pandei COVID-19.
Fintech sebagai  salah  satu  hasil  dari perkembangan  ilmu  pengetahuan,  merupakan proses pemanfaatan teknologi yang memungkinkan  dilakukannya  berbagai  bentuk aktivitas  finansial  melalui  proses  digitalisasi. Teknologi  yang  dimaksud  ialah  baik  berupa gadget ,  internet  maupun  layanan  aplikasi (Stevani,  &  Sudirman,  2021).  Tantangan  untuk menciptakan  sistem  keuangan  digital  yang  baik pada  dasarnya  berasal  dari  dua  arah.  Dalam prakteknya mungkin akan terjadi suatu kesalahan yang  bisa  menyebabkan  suatu  kerugian,  baik berasal  dari  kesalahan  sistem  ataupun  suatu „ human  error’ (Hapsari  dkk,  2019).  Hal  ini mencerminkan  bahwa  pentingnya  suatu  aturan yang  bisa  mengatur  secara  lebih  spesifik mengenai  hal  tersebut,  salah  satunya  adalah direalisasikannya  suatu  pengaturan  khusus  atau undang-undang  tentang fintech (Disemadi,  &
Regent,  2021).  Di  Indonesia  terdapat  peran  dari OJK  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam penyelenggaraan  lembaga  jasa  keuangan termasuk fintech .  OJK  sendiri  selama  ini  hanya memberikan pengawasan terhadap pengembangan fintech ,  dalam  artian  hanya mengawasi  perkembangannya  saja  tanpa membuat aturan yang mengikat (Walter, 2021).
Permasalahan  yang  timbul  dari  sistem fintech dan  pengguna  fasilitas fintech, perlu ditelusuri  bagaimana  permasalahan  tersebut dapat diselesaikan dengan pengaturan- pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia. Dari  hal  ini  muncul  permasalahan  lain,  yaitu
permasalahan  penegakan  hukum  yang  ada  di Indonesia,  yang  sampai  saat  ini  belum  mampu memfasilitasi perkembangan industri fintech lebih lanjut.  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang spesifik,  menjadikan  Indonesia  masih  lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan  dalam  industri  keuangan.  Penelitian terdahulu  yang  telah  mengkaji  urgensi pengaturan fintech di  Indonesia  dilakukan  oleh Elvira  Fitriyani  Pakpahan,  Kristina  Chandra,  dan Anderson  Tanjaya  yang  berfokus  pada  urgensi pengaturan fintech di  Indonesia  (Pakpahan, Chandra  &  Tanjaya,  2020);  oleh  Meline  Gerarita Sitompul  yang  berfokus  pada  urgensi  legalitas pengaturan peer  to  peer  lending sebagai  bagian dari fintech di  Indonesia  (Sitompul,  2018);  oleh Kornelius  Benuf  yang  mengkaji  urgensi perlindungan  hukum  terhadap  konsumen fintech peer  to  peer  lending selama  Pandemi  Covid-19 (Benuf,  2020);  oleh  Paramita  Prananingtyas  dan Irawati  telah  mengkaji  penerapan fintech pada crowdfunding sebagai  pembiayaan  usaha  di indonesia  (Prananingtyas,  &  Irawati,  2021);  dan oleh  Dian  Purnama  Anugerah  dan  Masitoh Indriani yang telah mengkaji perlindungan hukum terhadap  data  konsumen  fintech  (Anugerah,  & Indriani,  2018).  Berdasarkan  penelitian  terdahulu dan  uraian  di  atas,  penelitian  kali  ini  juga  akan mengkaji  pengaturan  tentang fintech dengan kajian  pendekatan  perbandingan  hukum  antara Indonesia dengan Singapura. Dipilihnya Singapura  dikarenakan  pada  tahun  2019  hampir setengah  dari  bisnis  keuangan  seperti fintech di
Asia  Tenggara  telah  memilih  Singapura  sebagai basisnya.  Ada  hampir  500  anggota  terdaftar sebagai  Asosiasi fintech Singapura,  lebih  dari setengahnya dibidang pembayaran, peminjaman, pengelola  kekayaan blockhain ,  pengelolaan  data dan crowdfunding (Li-Ling,  &  Lee,  2020). Kesamaan  penelitian  ini  adalah  masih  sama mengkaji  urgensi  regulasi  khusus  terkait fintech , namun kebaharuan penelitian ini adalah mengkaji perbandingan hukum pengaturan serta pengawasan fintech di  Indonesia  dengan Singapura. Maka, fokus masalah pada penelitian kali  ini  adalah  mempertanyakan  bagaimana regulasi  serta  pengawasan fintech di  Indonesia dan  Singapura  saat  ini,  serta  upaya  apa  yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menghadapi  kemajuan  industri  keuangan berbasis  technologi.  Kontribusi  penelitian  ini adalah,  memberikan  gambaran  mengenai regulasi  serta  pengawasan fintech di  Indonesia dengan Singapura, serta penelitian ini diharapkan dapat  menambah  literatur  hukum  terkait penyelenggaraan fintech di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  kali  ini  menggunakan  jenis penelitian hukum normatif (Soekanto, & Mamudji, 2003).  Metode  penelitian  hukum  normatif digunakan  dalam  tulisan  ini  untuk  menelusuri permasalahan  hukum  yang  ada  di  Indonesia, khususnya di bidang fintech, dengan pengaturan- pengaturan hukum terkait yang ada di Indonesia. Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  digunakan
pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  perbandingan hukum.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder berbentuk penelitian-penelitian terdahulu  dan  halaman website yang  berkaitan dengan  tema  penelitian.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan, yang  mengklasifikasikan  data  kedalam  beberapa jenis  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan hukum  tersier.  Data  sekunder  yang  diperoleh diklasifikasikan  dan  kemudian  di  analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi Fintech sebagai Dampak Global dalam  Inovasi  Teknologi  Keuangan  dan Industri 4.0
Fintech atau Financial  Technology merupakan  sebuah  inovasi  pada  industri  jasa keuangan  yang  memanfaatkan  penggunaan technology  (Musjtari,  Roro  &  Setyowati,  2022). Mulai  dari  sistem  pembayaran  bank,  kedai makanan, jasa transportasi dan ekspedisi. Fintech merupakan  pemanfaatan teknlogi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan.  Latar  belakang  munculnya fintech yaitu  adanya  berbagai  kendala  yang  dialami mayarakat  pada  industri  keuangan.  Diantaranya adalah  peraturan  yang  terlalu  ketat  seperti  bank serta  terbatasnya  layanan  industri  perbankan dalam  melayani  masyarakat  di  daerah  tertentu. Masyarakat  yang  jarak  tempat  tinggalnya  jauh
dari  akses  perbankan  cenderung  belum  bisa mendapatkan  layanan,  akibatnya  perkembangan tidak  merata.  Oleh  karena  itu fintech dianggap sebagai  solusi  karena  lebih  fleksibel  dan kelengkapan berkas lebih sedikit serta pengiriman berkas  bisa  dilakukan  dengan  mengunggah dokumen melalui internet. Keberadaan fintech kini menciptakan  suatu  nuansa  baru  disektor keuangan,  hal  ini  secara  tidak  langsung mengurangi  frekuensi  hubungan  seseorang terhadap  bank. Jasa layanan keuangan berbasis aplikasi  semakin  marak,  kehadirannya  kini „mengusik‟  industri  perbankan  (Pusat  Data  dan Analisa  Tempo,  2020).  Bank  Indonesia menjelaskan fintech mampu menggantikan peran lembaga  keuangan  formal  seperti  bank.  Dalam hal  sistem  pembayaran, fintech berperan  dalam menyediakan  pasar  bagi  pelaku  usaha,  menjadi alat  bantu  untuk  pembayaran,  penyelesaian / settlement dan kliring ,  membantu  pelaksanaan investasi  yang  lebih  efisien,  mitigasi  risiko  dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu  pihak  yang  membutuhkan  untuk menabung,  meminjam  dana  dan  penyertaan modal  (Rahardjo,  Ikhwan,  &  Siharis,  2019).  Dari peran-peran fintech yang  telah  disebutkan, terdapat  pengklasifikasian  lebih  lanjut  terhadap jenis-jenis fintech di  tanah  air.  Bank  Indonesia mengkategorikan  atau  mengklasifikasikan  jenis- jenis fintech sebagai  berikut:  1) Peer  to  peer lending  &  Crowdfunding .  Klasifikasi fintech ini akan  berperan  sebagai  pembanding  produk keuangan,  dimana fintech tersebut  akan
mengumpulkan  dan  mengoleksi  data  finansial untuk  dijadikan  referensi  oleh  pengguna;  2) Market  aggregator ,  bagian  ini fintech berperan membandingkan dari berbagai produk keuangan. Fintech bertugas  untuk  kolek  data  dan  seleksi data  sebagai  referensi  pengguna;  3) Risk  and Investment Management . Fintech pada klasifikasi ini  memberikan  layanan  atau  fungsi  yaitu „ financial planner ‟ atau renacana keuangan dalam bentuk  aplikasi  digital;  dan  4) Payment, settlement dan clearing . Fintech ini  merupakan kolaborasi  dalam  klasifikasi  antara  lain  adalah pembayaran  ( payments )  seperti payment gateway dan e-wallet (Ardiansyah, 2019) . Berkat keberadaan  layanan-layanan Fintech ,  bisa  kita rasakan  bahwa  lewat  aplikasi  kita  dapat  dengan mudah mengakses, mengontrol  dan bertransaksi dimanapun dan saat kapanpun.
Perkembangan  industri fintech dapat dikatakan  sebagai  dampak  global  proses  proses integrasi  teknologi  dengan  berbagai  kegiatan ekonomi, melalui proses digitalisasi. Perkembangan  teknologi  yang  terjadi  ini mengikuti arus transformasi digital secara  besar- besaran  yang  telah  berlangsung  selama  satu dekade  terakhir.  Perkembangan  ini  searah dengan  adanya  perkembangan  revolusi  industri 4.0 yang sebenarnya sudah cukup lama  dimulai, namun  mulai  mempunyai  pengaruh  besar terhadap  kehidupan  masyarakat  setelah  tahun 2016, dengan adanya berbagai macam teknologi seperti  penggunaan  AI, Big  Data,  Internet  of
Things  (IoT), dan  perdagangan  berbasis online (e-commerce) .
Singapura  lebih  dulu  terjun  ke  dalam  arus perkembangan ini. Dengan didukung oleh sistem pendidikan  yang  merupakan  salah  satu  sistem pendidikan  terbaik  dunia,  Singapura  merupakan salah  satu  kekuatan  pendorong (driving  force) perkembangan ekonomi digital dunia. Masyarakat Singapura telah berpartisipasi dengan perkembangan teknologi ini, karena secara sosial masyarakat  Singapura  pada  umunya  memiliki literasi  teknologi  yang  tinggi.  Keunggulan  di bidang pendidikan, transportasi, dan keuangan ini memberikan Singapura lompatan awal (headstart) yang  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  Singapura dalam  perkembangan  awal  ekonomi  digital (Anggara, & Cao, 2017).
Berbeda  dengan  Singapura,  Indonesia mengalami  hambatan  pada  tahap  awal perkembangan  karena  tingkat  literasi  teknologi dan  kualitas  pendidikan  yang  tidak  setinggi Singapura.  Meskipun  begitu,  perindustrian Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di ASEAN, sehingga dalam konteks revolusi industri 4.0,  Indonesia  tidak  jauh  tertinggal  dengan Singapura, khususnya di tahap awal. Perkembangan  industri  4.0  di  Indonesia  pada tahap  awal  hingga  sekarang  tergolong  cukup baik,  mengingat  kendala  yang  harus  dihadapi seperti kurangnya kapital, infrastuktur, dan akses teknologi,  khususnya  pada  bisnis  di  skala menengah  ke  bawah  atau  yang  tergolong  ke dalam UMKM (Putri, Astuti & Situmeang, 2020).
Dilihat  pada  awal-awal  perkembangan fintech di  Indonesia,  dari  sisi  jumlah  perusahaan dalam  periode  sebelum  tahun  2006  jumlah perusahaan fintech yang  berpartisipasi  baru  4 perusahaan dan kemudian bertambah menjadi 16 perusahaan pada tahun 2006-2007 (Nizar, 2017). Pelaku usaha yang lambat-laun terus bertambah membuat  sektor fintech di  Indonesia  ikut  terus berkembang  dengan  sendirinya.  Berdasarkan Startup  Ranking, Indonesia  merupakan  negara dengan  jumlah startup terbesar  ke-6  di  dunia (Startup  Ranking,  n.d).    Posisi  Indoesia  sebagai salah satu negara dengan jumlah startup terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata perkembangan  proses  digitalisasi  di  Indonesia, yang  didukung  oleh  perkembangan fintech.
Berdasarkan data yang  dikumpulkan oleh United Overseas  Bank  (UOB) ,  Indonesia  merupakan negara  dengan  industri fintech terbesar  ke-2  di ASEAN  setelah  Singapura  (United  Overseas Bank,  2021).  Data-data  yang  menunjukkan perkembangan ini dapat merefleksikan perkembangan  dan  dinamika  atmostif  bisnis  di bidang fintech di Indonesia.
Persaingan  usaha menjadi semakin sengit antar  sesama  perusahaan fintech ,  semua perusahaan berupaya untuk memberikan layanan terbaiknya di setiap kesempatan. Hal ini membuat masyarakat  memiliki  beragam  pilihan  aplikasi keuangan  yang  bisa  digunakan  dalam kesehariannya.  Eksistensi  layanan  keuangan yang  berbasis  teknologi  semakin  populer  di  era digital saat ini. Isu tersebut memberikan dampak
yang  cukup  signifikan  dalam  beberapa  sektor  di kehidupan manusia. Dari dampak yang dirasakan tentu  memiliki  poin  plus  minusnya,  hal  tersebut dinilai  bagus  karena  selain  menjadi  suatu manfaat,  masih  terdapat  kekurangan  yang  bisa menjadi  bahan  evaluasi  untuk  segera  diperbaiki. Munculnya  solusi fintech dan  evolusi  pada penyedia  layanan  jasa  keuangan  memberikan manfaat  yang  sangat  besar  bagi  konsumen  dan investor.  Produk  dan  layanan  keuangan  yang lebih  beragam  ditawarkan  dengan  model pengiriman  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Akan tetapi,  situasi  tersebut  juga  diikuti  oleh  tekanan persaingan  pada  perusahaan  untuk  mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada konsumen.
Adapun  dampak-dampak  yang  dapat dirasakan  manfaatnya  saat  ini  seperti, penggunaan fintech dapat  memaksimalkan pelayanan  perbankan  kepada  konsumen. Permasalahan  dalam  transaksi  jual-beli  dan pembayaran,  seperti  tidak  sempat  mencari barang  ke  tempat  perbelanjaan,  ke  bank  untuk mentransfer  dana,  serta  keengganan  pelanggan mengunjungi  tempat  dimana  pelayanan  kurang menyenangkan. Fintech membantu transaksi jual beli  sehingga  sistem  pembayaran  menjadi  lebih efisien  dan  ekonomis  namun  tetap  efektif (Burhanuddim,  &  Abdi,  2019).  Selain  itu  dibalik semua dampak positif dari adanya fintech saat ini, masih terdapat hal-hal yang menjadi kekurangan negara  Indonesia  dalam  menghadapi  arus perkembangan fintech .  Lemahnya  peran  hukum dalam  sektor  ini  menjadikan  suatu  celah  besar
yang  harus  segera  diperbaiki,  demi  mengurangi risiko-risiko  yang  nantinya  tidak  diharapkan. Risiko  yang  dapat  muncul  di  Indonesia  dapat digolongkan  menjadi  2  yaitu  risiko  terhadap konsumen.  Risiko  ini  berkaitan  dengan  risiko hilangnya  dana  konsumen  akibat  penipuan  dan penyalahgunaan fintech dan  juga  risiko  data pengguna  yang  bocor  yang  menjadikan  data tersebut  rawan  untuk  disalahgunakan  (Wijaya,  & Herwastoeti,  2022).  Risiko  kedua  adalah kepentingan nasional. Kemudahan dan kecepatan  yang  ditawarkan  oleh fintech menimbulkan  potensi  penyalah  gunaan  untuk kegiatan  pencucian  uang  maupun  pendanaan terorisme sehingga perlu manajemen  risiko yang memadai  agar  tidak  berdampak  negatif  pada stabilitas  keuangan  negara  dan  juga  pertahanan dan keamanan negara (Wijaya, 2019).
2. Perbandingan  Regulasi  serta  Pengawasan Fintech di Indonesia dengan Singapura a. Regulasi  dan  Pengawasan Fintech di Indonesia
Fintech di  Indonesia  sendiri  baru-baru populer  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  dilihat dari  banyaknya startup yang  terus  bermunculan menawarkan  layanan  keuangan  yang  lebih praktis namun tetap efisien (Novinna, 2020). Dari beberapa jenis fintech , layanan e-payment dan e- money menjadi  salah  satu  yang  sedang  eksis dikalangan masyarakat Indonesia saat ini. Semua orang  dapat  dengan  mudah  bertransaksi  lewat gadget  masing-masing,  baik  melalui  medsos maupun  lewat  layanan e-commerce (Ayunda,  &
Octaria,  2022) . Saat  ini  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  masyarakat  akan  lebih  memilih  layanan yang  mampu  untuk  diakses  kapan  dan  dimana saja. Hal itulah yang dimiliki oleh fintech saat ini, dengan  segala  kemudahan  yang  ditawarkan. Namun  sayangnya  keberadaan fintech di  tanah air  selain  berdampak  baik  juga  membawa  suatu ancaman  risiko.  Masing-masing  jenis  Fintech memiliki  manfaat  dan  potensi  risiko  sesuai dengan  proses  bisnisnya.  Secara  umum,  risiko yang mungkin muncul dari perusahaan fintech di Indonesia  adalah  Risiko  penipuan  ( fraud ). Risiko keamanan  data  ( Cybersecurity ), dan  Risiko ketidak  pastian  pasar  ( Market  Risk )  (Njatrijani, 2019).
Di  Indonesia, fintech hadir  tanpa  adanya persiapan  matang  oleh  para  pembuat  kebijakan. Sehingga  mengakibatkan  munculnya  berbagai macam risiko terhadap penggunaannya. Diantara risiko  yang  banyak  mendapat  perhatian  adalah dari  segi  keamanan  data  nasabah  / customer (Burhanuddim, & Abdi, 2019). Dengan ini secara tidak langsung menambah fokus dari pemerintah untuk  segera  membuat  regulasi  yang  lebih spesifik  mengenai  hal  tersebut,  yakni  regulasi yang  bisa  menjadi  suatu  payung  hukum,  bukan hanya  bagi  nasabah  melainkan  juga  bagi  para investor  dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam ruang lingkup ini.
Industri fintech yang  terus  berkembang membutuhkan  suatu  payung  hukum  yang  lebih kuat  (Ningsih,  &  Fitri,  2022).  Perlunya  regulasi berbentuk undang-undang yang khusus
membahas  terkait  keuangan  berbasis  teknologi. Meskipun hingga saat ini belum juga kesampaian, namun  sudah  ada  langkah-langkah  awal  dalam menangani  hal  tersebut  (Suharini,  &  Hastasari, 2020).  OJK  sebagai  lembaga  yang  menangani masalah  keuangan  di  negri  ini  telah  melakukan langkah  awal  dengan  mengeluarkan  kebijakan yakni  “Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK  No.  77/POJK.01/2016)”.  Peraturan  yang berisi  52  pasal  tersebut,  secara  keseluruhan memuat terkait aturan layanan pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  atau  istilah lainnya  adalah  „ peer  to  peer  lending ‟  atau  P2P lending .  P2P lending merupakan  salah  satu  dari jenis  layanan fintech yang  eksis  di  Indonesia pada  saat  ini.  Setelah  berlakunya  POJK  No. 77/POJK.01/2016,  OJK  telah  mengeluarkan ketentuan  tentang  pelaksanaan  tata  kelola  dan manajemen  risiko  teknologi  informasi  pada layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  dalam  “Surat  Edaran  OJK  No.  18/ SEOJK.02/2017  tentang  Tata  Kelola  Dan Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  Pada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  (selanjutnya  disebut  SEOJK No.  18/  SEOJK.02/2017)”  yang  mulai  berlaku pada  tanggal  ditetapkan  yaitu  18  April  2017 (Njatrijani,  2019).  Tidak  hanya  berhenti  sampai disitu,  pada  tahun  berikutnya  OJK  kemudian mengeluarkan “Peraturan OJK No.
13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan
Digital  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut POJK No. 13/POJK.02/2018)”. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan  dan  pengaturan  industri financial technology ( fintech ) (Purnomo, 2018).
Kemudian  terdapat  Bank  Indonesia  (BI) yang  melihat  kemajuan  industri fintech di Indonesia.  Selaku  bank  sentral  maka  Bank Indonesia  ikut  mengeluarkan  aturan  terkait fintech . Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait fintech di  Indonesia  melalui  “Peraturan  Bank Indonesia  No.  11/12/PBI/2009  tentang  Uang Elektronik ( Electronic Money )”. PBI tersebut telah diubah  sebanyak  dua  kali  yaitu  dengan “Peraturan  Bank  Indonesia  No.  16/8/PBI/2014 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang Elektronik  ( Electronic  Money )”  dan  “Peraturan Bank  Indonesia  No.  18/17/PBI/2016  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik ( Electronic  Money )”.  Jadi  OJK  dan  Bank Indonesia  pada  dasarnya  menjadi  penanggung jawab masalah yang berkaitan dengan fintech di Indonesia saat ini.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  jenis layanan  dari  perusahaan fintech seperti P2P Lending, Digital Payment dan Crowdfunding yang akan  dijabarkan  sebagai  berikut: Pertama ,
Fintech  peer  to  peer  lending ( P2P  lending) merupakan  suatu  cara  yang  dimiliki  oleh perusahaan fintech ,  dalam  mempertemukan  2
pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah pemilik dana  (investor)  dengan  peminjam dana.  Cara  yang  dilakukan  ialah  menyediakan suatu platform  online yang  bisa  dipergunakan baik oleh investor maupun peminjam. Selama ini untuk P2P  lending khususnya  layanan  pinjam meminjam  secara  online  yang  terdaftar  di  OJK, payung  hukumnya  mengacu  pada  POJK  No. 77/POJK.01/2016.  Berdasarkan  POJK  ini,  OJK sebagai  lembaga  untuk  mengatur,  memberi  izin dan  mengawasi fintech  P2P  Lending yang terdaftar  (Sitompul,  2018).  Namun  mirisnya  jenis fintech ini  menjadi  salah  satu  yang  kerap  kali timbul  permasalahan,  memang  permasalahan yang  ada  ini  bermacam-macam  mulai  dari penyedia  pinjaman  ilegal,  penagihan  yang bersifat  intimidasi  hingga  penipuan.  OJK menyebutkan  memang  bahwa  sudah  ada penurunan  sebesar  45,  8%  terkait  kasus P2P lending sejak  periode  2018  hingga  2020  (CNBC Indonesia,  2021).  Namun  sejatinya  hingga  kini masalah-masalah  seperti  itu  masih  sering ditemukan,  dan  Indonesia  belum  memiliki  aturan hukum yang kuat serta spesifik dalam menangani perihal tersebut (Rusadi, & Benuf, 2020). Kedua,
Digital  payment. Seiring  dengan  perkembangan teknologi  saat  ini,  secara  tidak  langsung membawa  perubahan  pada  pola  hidup seseorang.  Kesibukan  di  dunia  usaha  membuat para  pelaku  usaha  ingin  memaksimalkan  setiap waktu  dan  kesempatan  yang  ada.  Untuk  itu diperlukan  nya  suatu  metode  yang  serba  efisien dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang
ada,  termasuk  dalam  metode  cara  bayar  dalam setiap  transaksi.  Dewasa  ini digital  payment menjadi  metode  yang  mulai  marak  dikalangan masyarakat, dengan layanan yang cukup populer yakni electronic  money. Layanan  yang  lebih dikenal  dengan  e- money ini  mulai  marak  di Indonesia sebut saja seperti OVO, Linkaja, Brizzi, Gopay  dan  masih  banyak  lagi,  yang  saat  ini cukup  digandrungi  oleh  masyarakat  Indonesia dalam  hal  bertransaksi.  Demikian,  dengan fasilitas  seperti  itu  setiap  orang  dapat  lebih mudah  dan  merasa  aman  karena  tidak  perlu membawa uang cash di saku dalam jumlah yang banyak. Saat ini sudah ada beberapa aturan yang mengatur  terkait  ini,  antara  lain  “Peraturan  Bank Indonesia  No.  20/6/PBI/2018  tentang  Uang Elektronik”,  kemudian  ada  “Undang-Undang  No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)”.  Dalam  Pasal  1  UU  ITE  menyebutkan bahwa  “transaksi  elektronik  adalah  perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media elektronik  lainnya”. Ketiga, Crowdfunding . Menurut  Valanciene  L.,  dan  Jegeleiciute, Crowdfunding adalah  sebuah  metode  untuk menghubungkan  antara  entrepeneu  yang menginginkan  peningkatan  modal  dan  investor yang  memiliki  sumber  dana  melalui  entitas intermediary berbasis internet (Ong, 2020). Istilah ini memang sedikit terdengar tidak lazim ditelinga orang  awam  dibandingkan  dengan P2P lending
maupun digital  payment.  Equity  crowdfunding berada dalam lingkup kegiatan perdagangan Efek yaitu  saham  menggunakan  sistem  elektronik untuk mempertemukan kepentingan pemodal dan penerbit  (Ong,  2020).  Perihal crowdfunding di Indonesia  diatur  dalam  “Peraturan  OJK 37/POJK.04/2018  tentang  Layanan  Urun  Dana Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding )”. OJK sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4  (empat) jenis  yaitu equity  -  based  crowdfunding ( crowdfunding berbasis permodalan / kepemilikan saham), lending based crowdfunding ( crowdfunding berbasis  kredit  /  utang  piutang), reward-based crowdfunding ( crowdfunding berbasis hadiah), dan donation-based crowdfunding (berbasis  donasi)  (Hariyani,  & Serfiyani, 2018).
b. Regulasi  dan  Pengawasan Fintech di Singapura
Negara  Singapura  merupakan  suatu negara  yang  terletak  di  himpitan  dua  negara besar  yaitu  Indonesia  dan  Malaysia.  Negara  ini memiliki  luas  geografis  yang  tidak  begitu  besar atau  bahkan  bisa  dibilang  sangat  kecil.  Namun menariknya  keterbatasan  luas  geografis  tidak membuat  negara  ini  menjadi  tertinggal. Berdasarkan  bukti,  dimana  Singapura  berhasil membangun  perekonomian  negara  nya  menjadi urutan  teratas  sebagai  negara  dengan pendapatan  perkapita  tertinggi  di  ASEAN  atau “ Association of Southeast Asian
Nations /Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara”, dengan nominal sekitar (USD 59.590) seperti yang dilansir World Bank pada 2019 silam (Mustinda,  2020).  Letak  wilayah  yang  strategis kemudian  didorong  oleh  pendalaman  karakter serta  kualitas  akademisi  yang  baik  menjadikan Singapura  menjadi  negara  yang  sangat  maju, termasuk dibidang teknologi. Kemajuan teknologi dapat dirasakan dampak nya bagi berbagai sektor dalam kehidupan. Saat ini setiap negara tentunya kian  gencar  mengembangkan  inovasi-inovasi teknologi yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang  program  kenegaraan,  salah  satunya ialah  disektor  keuangan.  Industri  keuangan perlahan-lahan  mulai  berevolusi  dari  yang dulunya masih serba tradisional, kini mulai terikut arus modernisasi. Di era sekarang kita mengenal adanya fintech yang  berasal  baik  dari  lembaga keuangan  maupun  yang  berbasis  pada startup.
Kemunculan fintech secara  tidak  langsung  ikut membuat  pola pikir seseorang  berubah akan hal yang lebih maju lagi kedepannya.
Komunitas fintech di  Singapura  telah berkembang  pesat  dalam  lima  tahun  terakhir, dengan eksponensial pertumbuhan jumlah fintech dan orang yang dipekerjakan. Adopsi fintech oleh lembaga  keuangan  tradisional  juga  tumbuh, karena  mereka  mencari  cara  untuk  berinovasi dan  mengubah.  Pendanaan fintech terus meningkat  untuk  mendorong  pertumbuhan  ini. Apalagi  konsentrasinya  dari fintech di  Singapura dan  keragaman  mereka  dalam  hal  model  bisnis menunjukkan  hal  itu  Singapura  adalah  pusat Fintech  yang  menarik  (Wyman,  2020).  Industri
Fintech  saat  ini  bukan  hanya  soal  inovasi teknologi  melainkan  juga  menjadi  inovasi  model bisnis.  Seperti  yang  sudah  disebutkan  diatas bahwa  Singapura  menjadi  pusat fintech yang menarik  karena  negara  ini  bisa  dibilang  hampir punya  segalanya.  Memiliki  sumber  modal  yang berlimpah, ahli-ahli dibidang manajemen keuangan  pada financial  industry dan  dukungan dari  pemerintah  bagi  perkembangan  Fintech, membuat  Singapura  menjadi  tempat  yang  tepat untuk memulai bisnis startup, hal ini yang kiranya disebutkan  oleh  Keir  Veskivali  seorang ceo founder dari  smartly  (2geeks1city,  2017). Kemajuan  teknologi  di  Singapura  membuat masyarakat  maupun  para  pelancong  asing merasa  dimanjakan  dengan  berbagai  fasilitas- fasilitas  canggih  yang  dapat  dijumpai  dengan mudah nya disana. Konsep Smart City Singapura adalah  yang  terdepan  di  seluruh  dunia,  urusan membayar  tiket  parkir  mobil  di  jam  makan  siang pun  diatur  oleh  aplikasi  (Safaraz,  2018).  Hal  ini sudah  diupayakan  oleh  negara  satu  ini  untuk menerapkan  sistem cashless pada  setiap pembayaran  bahkan  untuk  hal-hal  yang sederhana,  dan  ini  juga  sebagai  bentuk keseriusan  untuk  terus  berkembang  dalam menghadapi kehidupan di era digital seperti saat sekarang ini.
Perlu diketahui bahwa pemilihan Singapura menjadi  subjek  perbandingan  hukum  pada penelitian  kali  ini,  dikarenakan  Singapura merupakan  salah  satu  negara  tetangga  yang memiliki  kemajuan  di  industri  keuangan
khususnya fintech . Keberhasilan ini tak lepas dari beberapa  faktor  pendorong  seperti  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  antara  lain  kualitas akademisi  para  sumber  daya  manusia  nya, dukungan  penuh  dari  pemerintah,  serta berlimpahnya  sumber  daya  modal  yang  dimiliki. Kemudian  mengenai  regulasi fintech itu  sendiri, pada  dasarnya  Singapura  belum  memiliki  suatu aturan atau undang-undang yang secara spesifik mengatur  tentang fintech ,  samahalnya  apa  yang dialami  Indonesia  pada  saat  ini.  Akan  tetapi Singapura  memiliki  suatu  lembaga  yang  dikenal sebagai Monetary  Authority  of  Singapore (MAS), yang  merupakan  Bank  Sentral  dan  Otoritas Keuangan  di  Singapura.  MAS  adalah  pengatur utama  industri  jasa  keuangan  di  Singapura  dan mengelola  berbagai  Undang-Undang  yang mengatur  lembaga  keuangan  seperti  asuransi bank  dan  perantara  asuransi,  perantara  pasar modal,  penasihat  keuangan  dan  bursa  saham. Namun  pengecualian  penting  dari  lembaga keuangan yang  diatur oleh MAS adalah pemberi pinjaman  uang  yang  diatur  dibawah Act ( Chap .188) (Kin, & Gaw, 2020).
Samahalnya  dengan  Indonesia  terdapat beberapa  jenis  layanan  dari  perusahaan fintech yang  ada  di  Singapura  seperti P2P  Lending, Digital  Payment dan Crowdfunding yang  akan dijabarkan  sebagai  berikut: Pertama, P2P lending .  Sebagai  bank  sentral  Singapura,  MAS bertanggung  jawab  memastikan  keunggulan kompetitif  dan  semangat  industri  keuangan Singapura. MAS bekerja sama terhadap lembaga
keuangan  untuk  memastikan  Singapura  terus berkembang  sebagai  regional  dan  pusat keuangan  internasional.  Di  Singapura  sistem kredit  alternatif  juga  diberikan  oleh  perusahaan fintech berupa platform P2P  lending .  MAS  telah memberikan  seperangkat  persyaratan  terkait penerbitan  izin,  yakni  pemberi  pinjaman  pada platform P2P  lending harus  meminjamkan setidaknya SGD 100.000 agar peminjam jatuh di bawah  Pengecualian  Surat  Sanggup.  Seperti yang dinyatakan oleh MAS, seharusnya operator platform P2P  lending harus  lebih  teliti  tentang peraturan ini, sehingga semua pengguna platform sepenuhnya mengetahui aturan ini (Yunus, 2019). Meskipun secara teknis tidak ada regulasi khusus yang  berlaku  untuk P2P  lending di  Singapura, penggalangan  dana  melalui  platform  ini  diatur oleh  MAS  di  bawah Securities  and  Futures  Act (SFA)  dan Financial  Advisers  Act (FAA).  Kedua aturan  tersebut  memiliki  persyaratan  perizinan. Secara  khusus,  Bab  289  SFA  mewajibkan platform  P2P  lending untuk  mengajukan  lisensi Capital  Markets  Services (CMS)  dari  MAS.  Bab 110 FAA dapat berlaku jika platform P2P lending memberikan  nasihat  keuangan  kepada  investor. Sementara  itu, platform  P2P  lending yang mengoperasikan  “sistem  pembayaran”  atau “fasilitas  nilai  tersimpan”  diatur  oleh  Bab  222A Regulasi Sistem Pembayaran ( Oversight ) PSOA.
Namun,  ini  dan  ketentuan  lain  dari  PSOA  baru- baru  ini  dikonsolidasikan  di  bawah  Regulasi Layanan  Pembayaran  2019  yang  baru,  yang berlaku efektif pada Januari 2020 (Naitoh, 2020).
Kedua , Dewasa  ini  layanan digital  payments sedang  marak  dikalangan  masyarakat  umum. Produk  yang  ditawarkan  sangat  beragam  mulai dari  keluaran  lembaga  perbankan  maupun  yang berbasis startup. Ini  bukan  merupakan  isu  yang baru  lagi  di  negara  Singapura,  bahkan  sekarang pemerintah  Singapura  sudah  mengeluarkan semacam Smart  City  Singapore sebagai  alat pembayaran  non  tunai  dan  terus  sedang dikembangkan.  Dalam  hal  regulasi,  saat  ini terdapat Payment  Services  Act  2019 (No.  2  of 2019). Dilansir dalam laman web resmi milik MAS menyebutkan bahwa, Regulasi Layanan Pembayaran adalah kerangka kerja yang melihat ke  depan  dan  fleksibel  untuk  regulasi  sistem pembayaran  dan  penyedia  layanan  pembayaran di  Singapura.  Aturan  ini  memberikan  kepastian peraturan  dan  perlindungan  konsumen,  sambil mendorong  inovasi  dan  pertumbuhan  layanan pembayaran dan Fintech. Parlemen mengesahkan  Regulasi  Layanan  Pembayaran pada  14  Januari  2019  (MAS,  2019). Ketiga,
Crowdfunding. Posisi  saat  ini crowdfunding biasanya  menggunakan platform  online dalam upaya  mengumpulkan  setiap  dana  ataupun donasi. Biasanya, pemilik bisnis yang membutuhkan pendanaan untuk bisnisnya, tetapi tidak dapat memperoleh  pendanaan dari sumber tradisional  seperti  pinjaman  bank,  dapat  mencari berbagai  alternatif  solusi,  salah  satunya  adalah penggunaan  platform crowdfunding ,  yang  sesuai dengan  pemilik  bisnis  kepada  penyandang  dana potensial.  Beberapa  cara crowdfunding dapat
dilakukan di Singapura antara lain 1) Pengaturan berbasis  equitas.  Pemilik  bisnis  akan  terlibat dalam  penggalan  dana  dengan  menerbitkan saham  kepada  penyandang  dana  sebagai imbalan  atas  investasi  yang  terakhir,  dan  2) Pengaturan berbasis hutang. Pemilik bisnis akan terlibat  dalam  penggalangan  dana  dengan menerbitkan instrument hutang kepada penyandang dana sebagai imbalan atas investasi yang  terakhir,  yang  berpotensi  mencakup P2P lending (Ang, & Kwek, 2020). Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tepercaya bagi semua pihak  yang  terlibat  dalam  industri crowdfunding , Singapura telah memperkenalkan kerangka kerja regulasi  dasar  yang  harus  dipenuhi  sebelum platform  diizinkan  untuk  terlibat  dalam  layanan crowdfunding . Monetary  Authority  of  Singapore (MAS)  adalah  badan  legislatif  yang  mengatur aktivitas  crowdfunding  di  bawah Securities and Futures Act (Cap.289), dan Financial Advisers Act (Cap. 110).
c. Perbandingan  Regulasi  dan  Pengawasan Fintech di Indonesia dan di Singapura
Dalam  perbandingan  regulasi  dan pengawasan  hukum  antara  Indonesia  dan Singapura  terkait  bidang  industrI  apapun,  perlu digarisbawahi  perbedaan  mendasar  yang terdapat  antara  kedua  negara,  yaitu  sistem hukum.  Sistem  hukum civil  law yang  dianut Indonesia,  menjadikan  penegakan  hukum  yang ada di Indonesia menggunakan kodifikasi sebagai sumber  utama.  Berbeda  halnya  dengan Singapura,  yang  menggunakan  sistem  hukum
common  law, yang  tidak  menjadikan  kodifikasi sebagai sumber  utama dalam sistem penegakan hukum.
Di  Indonesia  sebagai  negara civil  law menggunakan  proses  penegakan  hukum  yang berdasar  kepada  kodifikasi,  sebagaimana  terkait masalah fintech, yang  saat  ini  masih menggunakan  UU  ITE.    Singapura  sebagai negara common  law tidak  mempunyai  kodifikasi pengaturan mengenai fintech, namun menggunakan  beberapa  pengaturan  terdahulu yang  berkaitan  dengan  dunia  keuangan,  seperti misalnya Payment Services Act 2019.
Dalam  pengawasan  Indonesia  diawasi oleh  OJK,  yang  dalam  menjalankan  tugasnya, membentuk  beberapa  regulasi  tersendiri,  yang menargetkan  industry fintech .  Singapura  melalui MAS menggunakan sistem regulatory sandbox di mana industry fintech diberikan ruang untuk terus berkembang dibawah pengawasan langsung oleh MAS (Everhart, 2020).
Singapura  dijadikan  negara  komparasi dalam  penelitian  ini  karena  kemajuannya  di bidang transformasi sistem keuangan yang begitu pesat,  sesuai  dengan  perkembangan  proses digitalisasi yang ada di dunia. Bahkan tidak jarang Singapura  menjadi  salah  satu  negara  terdepan dalam perkembangan ini. Kesuksesan Singapura ini  tentunya  tidak  lepas  dari  kemampuan pemerintahan  Singapura  dalam  memfasilitasi perkembangan fintech yang  ada,  dengan kebijakan  ekonomi  dan  hukum  yang  memadai. Adanya  pengaturan  mengenai fintech yang
memadai  dapat  menjaga  laju  perkembangan fintech sebagai  suatu  bagian  dari  industri keuangan,  karena  dapat  mengharmoniskan hubungan  antara  berbagai  macam  perusahaan fintech sebagai  penyedia  layanan  dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Berbeda dengan Indonesia yang meskipun  memiliki  jumlah  pengguna (user  base) yang  tergolong  besar,  bukan  merupakan  salah satu pioneer dalam  kemajuan fintech di  dunia. Meskipun  begitu,  inovasi  yang  terus  ada  dan pengaturan  hukum  yang  terus  dikembangkan  di Indonesia  akan  menempatkan  Indonesia  pada posisi  yang  sangat  baik  dalam  dinamika perkembangan fintech, dan  dapat  menjadikan Indonesia  sebagai  salah  satu  yang  terdepan dalam  perkembangan fintech di  masa mendatang.
3. Urgensi Regulasi Fintech yang Transformatif  dalam  Menghadapi  Industri 4.0
Industri  keuangan  digital  terus  mengalami perkembangan  yang  kian  pesat  di  setiap tahunnya,  layanan  keuangan  berbasis  teknologi ( fintech )  kian  ramai  pengguna  nya  di  kalangan masyarakat.  Keberadaan fintech setidaknya dapat mempermudah jalannya aktivitas manusia, antara  lain  penyimpanan  uang  secara  elektronk, pinjam  meminjam,  hingga  bertransaksi.  Konsep dari fintech tersebut menurut The National Digital Research  Centre (NDRC), fintech merupakan suatu  inovasi  pada  sektor  finansial.  Inovasi tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan
teknologi  start  up  berbasis  aplikasi  yang digunakan  dalam  proses  transaksi  keuangan seperti  proses  pembayaran,  proses  peminjaman uang,  proses  perencanaan  keuangan,  transfer maupun  jual  beli  saham.  Selain  lebih  praktis dalam  penggunaanya,  eksistensi  dari  konsep industri Fintech diharapkan dapat mendatangkan proses  transaksi  keuangan  yang  lebih  efektif, efisien dan aman (Rahmanto, & Nasrullah, 2019). Namun dibalik itu semua jika diperhatikan dengan seksama,  kemajuan  industri Fintech hendaknya dibarengi dengan persiapan aspek-aspek lainnya. Gunanya  adalah  sebagai  penopang  atau pendorong  segala  aktivitas transaksi,  agar  dapat berjalan dengan baik. Nyatanya baik di Indonesia maupun Singapura memang sudah ada beberapa aturan yang mengatur mengenai beberapa sektor fintech. Namun  sayangnya  kemajemukan  aturan yang ada dianggap dapat menjadi tumpang tindih, untuk  itu  diperlukannya  suatu  aturan  yang  bisa mencakup  segalanya.  Hingga  sekarang  hal seperti  ini  belum  bisa  terealisasikan  oleh  kedua negara,  dengan  pertimbangan  alasan  masing- masing.
Industri fintech yang  terus  meluas keseluruh  dunia,  tumbuh  dan  berkembang  ke berbagai  belahan  benua  termasuk  benua  Asia. Asia  Tenggara  adalah  salah  satu  pasar  Fintech dengan  pertumbuhan  tercepat  di  dunia.  Dengan adanya  revolusi  industri  4.0,  semua  negara  di dunia  dituntut  untuk  mempercepat  proses digitalisasi dan peningkatan kefektifan pemanfaatan  teknologi  yang  ada.  Manfaat  dari
perkembangan  kedua  hal  ini  dalam  kehidupan masyarakat  sangat  besar,  sebagaimana  dapat dilihat  di  angka  pertumbuhan  pasar  negara- negara  yang  beridiri  di  garis  terdepan perkembangan  industri fintech. Pertumbuhan pasar  yang  diperkirakan  antara  $70  miliar  dan $100 miliar pada tahun 2020, melampaui negara- negara seperti Amerika, Inggris, dan China.
Perbedaan  cukup  terlihat  di  daerah  Asia Tenggara.  Salah  satu  faktor  yang  berkontribusi terhadap  terhambatnya  pertumbuhan  di  wilayah ini adalah inklusi keuangan yang tidak memadai. Data Bank Dunia menunjukkan kurangnya akses ke alat keuangan di Asia Tenggara. Sesuai data, di  Indonesia,  hanya  49%  orang  dewasa  yang memiliki  rekening  bank  resmi;  di  Kamboja, angkanya  22%,  dan  di  Filipina  dan  Vietnam, masing-masing  34%  dan  31%.  Kemudian ditambah  dengan  penetrasi  asuransi  dan manajemen  kekayaan  yang  juga  masih  rendah. Sebuah  perusahaan  keuangan  internasional, Robocash Group, dalam laporannya baru-baru ini merilis  nama-nama  lima  besar  negara  yang mengalami booming  fintech di  Asia  Tenggara, yang  2  terastas  diantaranya  Singapura  dan Indonesia (Muhn, 2020).
Singapura  berada  di  garis  depan  ledakan fintech , mendominasi pasar fintech di kawasan ini selama  beberapa  tahun  sekarang.  Pada  2017, 400 fintech lokal mengumpulkan total $ 229 juta. Pasar  fintech  yang  terdiversifikasi  mencakup transfer  dana,  perdagangan cryptocurrency , pembayaran P2P  lending ,  aplikasi  investasi,
layanan asuransi, layanan peminjaman uang, dan platform crowdfunding .  Sedangkan  Indonesia sebagian  besar  berpenduduk,  tetapi  hanya  lebih dari  50%  populasinya  adalah  pengguna  internet aktif.  Ini  berarti  sekitar  150  juta  orang  memiliki sarana  untuk  menggunakan  fintech.  61% pengguna  internet  Indonesia  telah  mendaftar untuk  aplikasi  perbankan  seluler,  dan  11%  dari populasinya  bertransaksi  online  untuk  membeli barang  atau  membayar  tagihan.  Namun, pembayaran  online  meningkat  menjadi  $313,6 juta pada tahun 2018. Hingga akhir 2019, hanya 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank.  Sekarang,  platform  pembayaran  alternatif semakin  populer.  Platform  pembayaran  peer-to- peer  mencakup  lebih  dari  30%  dari  semua fintech.  Bersama  dengan  platform  pembayaran, e-commerce diharapkan  dapat mendorong pasar lebih jauh ke depan (Muhn, 2020).
Pusat  data  analisis  tempo  dalam  bukunya yang  berjudul  Perkembangan Fintech di Indonesia  (Seri  I)  terbitan  2019  menyebutkan bahwa, pemerintah Indonesia khususnya sedang mempersiapkan  segala  upaya.  Adapun  hal-hal yang  sedang  diupayakan  oleh  pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan  Fintech  antara  lain  terkait  aturan Fintech yang bersifat spesifik. Deputi Komisioner Pengawas  Industri  Keuangan  Nonbank  OJK, Dumoly  F.  Pardede,  mengatakan  regulasi tersebut  akan  mengatur  permodalan  dan sistemnya, perizinan, manajemen risiko, pengawasan  serta  pelaporan  (Pusat  Data  dan
Analisa  Tempo,  2019).  OJK  akan  menetapkan batas  minimum  modal  perusahaan fintech Rp.2 miliar.  Pembatasan  modal  ini  berlaku  bagi perusahaan fintech baru. Dumoly mengungkapkan, aturan ini  akan memberi waktu kepada  perusahaan fintech yang  sudah  berdiri untuk menyesuaikan batas modalnya selama tiga tahun  (Pusat  Data  dan  Analisa  Tempo,  2019). Selain  itu  dalam  pernyataan  Menteri  Koordinator Perekonomian  Darmin  Nasution  menginginkan adanya  lembaga  yang  mengurusi  perlindungan konsumen  pengguna  layanan  jasa  keuangan digital (financial  technology/  fintech). Lembaga tersebut  bertugas  mengawasi  kegiatan  bisnis fintech agar  tidak  melanggar  aturan  (Pusat  Data dan Analisa Tempo, 2019). Saat ini di Indonesia sudah  ada  OJK  dan  Bank  Indonesia  sebagai lembaga  yang  berwenang  mengatur  persoalan terkait fintech. Namun  permasalahannya  OJK tidak hanya berfokus pada urusan fintech semata, melainkan  juga  mengurusi  perihal  lembaga keuangan lainnya.  Begitupun di Singapura, yang wewenangnya  dipegang  oleh  MAS.  MAS merupakan  Bank  Sentral  dan  otoritas  keuangan di  Singapura,  dan  pada  intinya  sama  seperti Indonesia belum memiliki suatu lembaga khusus. Maka  dari  itu  diperlukannya  suatu  upaya  dari pemerintah  untuk  segera  membentuk  lembaga yang  mampu  mengayomi,  agar  para  pelaku dalam industri ini dapat selalu diawasi dan terikat pada aturan yang berlaku.
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan  negara  yang  besar,  dari  Sabang
sampai  Marauke  dipisahkan  oleh  beribu  pulau- pulau.  Tantangan  selanjutnya  adalah  terkait penyebaran fintech yang  masih  belum  merata.
Dalam  upaya  meningkatkan  peran fintech, diperlukannya  penetrasi  lebih  untuk  bisa terkoneksi ke pulau terpencil dan diperlukan  nya teknologi  khusus  dalam  hal  itu.  Seperti penyediaan satelit yang bisa menjangkau hingga ke  ujung  pelosok  nusantara,  dan  adanya persaingan antara perusahaan penyedia layanan fintech keseluruh daerah secara merata. Jadi ada dua  poin  penting  yakni  terkait  akses  dan  hal  ini akan terjadi jika adanya iklim kompetisi. Meskipun hal  ini  tidak  bisa  dilakukan  sekedip  mata  karena saat ini memang diakui masih dalam kondisi sulit akibat  pandemi  Covid-19,  yang  secara  tidak langsung ikut mengguncang kestabilan perekonomian  negara.  Namun  jika  hal  ini  bisa segera  terealisasikan  bahwa  diyakini  dapat mendorong kemajuan industri keuangan berbasis teknologi (fintech) di Indonesia. Kemudia menurut laporan  dilansir  dari  CNBC  Indonesia,  pandemi membuat  pasar fintech „ketiban‟  untung.
Diprediksi  secara  global  tahun  2021  ini pertumbuhan fintech akan  semakin  melesat (CNBC Indonesia, 2021). Dalam menyikapi hal ini peran signifikan dari pihak-pihak yang berwenang untuk  selalu  melakukan  langkah  yang  progresif, karena  industri  jenis fintech ini  akan  terus tumbuh.  Harapannya  adalah  pertumbuhan industri fintech di  tanah  air  akan  semakin kencang,  menyusul  industri fintech global  yang diprediksi  ditahun  2021  akan  semakin  melesat
bahkan  ditahun-tahun  berikutnya.  Dibalik  itu semua  alangkah  baiknya  kembali  lagi  ke  awal, yang  pada  dasarnya  semua  aktivitas  ini memerlukan suatu payung hukum yang jelas.
Sebagai industri yang melibatkan masyarakat  secara  luas  dan  mengandung nominal  uang  yang  sangat  banyak,  perlunya suatu hukum yang dapat menjamin hak-hak serta kewajiban  agar  selalu  terlaksana  dengan semestinya.  Dalam  hal  ini,  perlu  dicatat  bahwa regulasi  keuangan  menjadi  semakin  kompleks dengan  lembaga  keuangan  besar  yang  juga diharuskan  untuk  mematuhi  peraturan  yang berbeda di banyak yurisdiksi. Seperti yang terjadi juga  untuk  sektor  lain,  tantangan  bagi  regulator tetap  menemukan  keseimbangan  yang  tepat antara dorongan dari teknologi yang muncul  dan kebutuhan  untuk  mengaturnya  dengan  benar (Olivi,  2019).  Hal  inilah  yang  kiranya  sebagai siituasi urgensi hukum fintech.

## D. SIMPULAN
Industri  keuangan,  teknologi  memainkan peranan  penting.  Saat  ini  hadirnya  teknologi keuangan  atau  yang  sering  disingkat  menjadi fintech sebagai  layanan  keuangan  yang digunakan  dalam  penciptaan  dan  pemanfaatan teknologi  digital  modern. Fintech adalah perangkat lunak komputer dan teknologi lain yang digunakan  untuk  mengaktifkan  atau  mendukung layanan  perbankan  dan  keuangan.  Jadi  pada dasarnya  terdapat  dua  poin  penting  yang memegang  peran fintech yakni  teknologi  dan
keuangan.  Keuangan  yang  didorong  dengan kemajuan  teknologi  membuat  suatu  iklim kompetisi sehingga menciptakan industri berjenis fintech , yang mana didalamnya ialah para pelaku penyedia  layanan  jasa  keuangan  yang  berasal dari  bank  maupun  nonbank.  Kemudian  adanya persaingan  dalam  inovasi  serta  promosi  atas produk fintech masing-masing,  yang  membuat jenis  industri  ini  terus  berkembang  dan  cukup populer  dimasa  sekarang  ini.  Indonesia  dan Singapura  belum  memiliki  produk  hukum  yang bersifat spesifik mengatur tentang industri fintech .
Singapura  dijadikan  negara  komparasi  dalam penelitian  ini  karena  kemajuannya  di  bidang transformasi sistem keuangan yang begitu pesat, sesuai  dengan  perkembangan  proses  digitalisasi yang  ada  di  dunia.  Berbeda  dengan  Indonesia yang  meskipun  memiliki  jumlah  pengguna (user base) yang  tergolong  besar,  bukan  merupakan salah  satu pioneer dalam  kemajuan fintech di dunia.  Meskipun  begitu,  inovasi  yang  terus  ada dan pengaturan hukum yang terus dikembangkan di Indonesia akan menempatkan Indonesia  pada posisi  yang  sangat  baik  dalam  dinamika perkembangan fintech, dan  dapat  menjadikan Indonesia  sebagai  salah  satu  yang  terdepan dalam  perkembangan fintech di  masa mendatang.  Hukum fintech Indonesia  dan Singapura  masih  bertitik  pangku  pada  beberapa aturan yang berkaitan, dengan OJK di Indonesia dan  MAS  di  Singapura  memainkan  suatu  peran penting.  Inilah  yang  masih  menjadi  titik  lemah kedua  bangsa  ini.  Peran  hukum  yang  masih
terkesan  lemah  dalam  sektor  ini  menjadikan suatu  celah  besar  yang  harus  segera  diperbaiki, demi mengurangi risiko yang sewaktu-waktu akan dihadapi  karena  pertumbuhan  pasar fintech menyiratkan  sejumlah  masalah  dan  risiko  yang relevan dari perspektif hukum.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anggara,  Sahya.,  &  Cao,  Zang.  (2019).  E- Commerce  in  Singapore  and  Indonesia:
Comparison  of  Policies. International Journal  of  Science  and  Society ,  Vol.1,
(No.1),  pp.12-23.  https://doi.org/10.54783/
ijsoc.v1i1.6
Ang, Adrian., & Kwek, Samuel. (2020). Regulation of  Crowfunding  in  Singapore .  Business
Law  International ,Vol.21,(No.1),pp.59-68. https://www.proquest.com/openview/8ab58 99e4658d106a3ce4299d570144d/1?pq- origsite=gscholar&cbl=386607
Anugerah,  Dian  Purnama.,  &  Indriani,  Masitoh.
(2018).  Data  Protection  in  Financial Technology  Services  (A  Study  in Indonesian  Legal  Perspective). Sriwijaya Law  Review ,  Vol.2 , (No.1),  pp.82-92. http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.1 12.pp82-92
Ardiansyah,  T.  (2019).  Model  Financial  Dan
Teknologi (Fintech) Membantu
Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia. Majalah  Ilmiah  Bijak ,  Vol.16,
(No.2),pp.158-166.  https://doi.org/10.31334 /bijak.v16i2.518.g329
Atikah,  I.  (2020).  Consumer  Protection  and
Fintech Companies In Indonesia: Innovations  And  Challenges  Of  The Financial Services Authority. Jurnal Hukum dan  Peradilan , Vol.9,  (No.1),  pp.132- 153.http://dx.doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020 .132-153
Ayunda,  Rahmi.,  &  Octaria,  Melvina.  (2022). Kedudukan  Anak  Dibawah  Umur  Sebagai Subjek  Hukum  Dalam  Transaksi  E-
Commerce  Di  Indonesia. Justitia:  Jurnal
Ilmu Hukum dan Humaniora , Vol.9 , (No.1),
pp.231-244.http://dx.doi.org/10.31604/ justitia.v9i1.231-244
Benuf, K. (2020). Urgensi kebijakan perlindungan
hukum terhadap konsumen  fintech peer to peer  lending  akibat  penyebaran  COVID- 19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol.9, (No.2),
pp.203-217.http://dx.doi.org/10.33331/ rechtsvinding. v9i2.427
Burhanuddim, Chairul Iksan., & Abdi, Muhammda Nur.  (2019).  Tingkat  Pemahaman  dan Minat  Masyarakat  dalam  Penggunaan FinTech . Owner;  Riset  dan  Jurnal Akuntansi ,Vol.3,(No.1),pp.21-27. https://doi. org/10.33395/ owner.v3i1.79
Disemadi,  Hari  S.  (2021).  Fenomena  Predatory Lending:  Suatu  Kajian  Penyelenggaraan Bisnis  Fintech  P2P  Lending  selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandecta
ResearchLawJournal , Vol.16,(No.1),pp.55- 67.  https://doi.org/10.15294/  pandecta.v16i 1.26860
Disemadi, Hari Sutra., & Regent. (2021). Urgensi Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum
(JKH) , Vol.7, (No.2), pp.605-618. https://doi. org/10.23887/jkh.v7i2.37991
Everhart,  Jonatan  R.  (2020).  The  Fintech Sandbox:  An  Overview  of  Regulatory Sandbox  Regimes. Southern  Journal  of Business  and  Ethics ,  Vol.12,  pp.64-73. https://www.proquest.com/docview/248557 8619/81C51D890E154A74PQ/7?accountid =49069
Hapsari,  Recca  Aayu.,  Maroni.,  Satria,  Indah.,  &
Ariyani,  Nenni  Dwi.  (2019).  The  existence of  regulatory  sandbox  to  encourage  the growth  of  financial  technology  in Indonesia. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol.13,(No.3),pp.271-288.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.
1739
Fadhilah,  J.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Faktor Internal,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan Jumlah  Perusahaan  Fintech  Terhadap Profitabilitas  Perbankan  (Studi  pada  Bank Umum Konvesional Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2020). Jurnal Ilmiah
Mahasiswa FEB , Vol.10, (No.1).  https://jim
feb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7 969
Hariyani, Iswi., & Serfiyani, Cita Yustisia. (2018).
Perlindungan  Hukum  Sistem  Donation Based  Crowdfunding  Pada  Pendanaan Industri  Kreatif  Di  Indonesia  (The  Legal Protection  Of  The  Donation-Based Crowdfunding  System  On  The  Creative Indusry  In  Indonesia). Jurnal  Legislasi Indonesia ,  Vol.12,  (No.4),  pp.1-22. https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.417
Musjtari,  Dewi Nurul.,  Roro,  Fiska  Silvia  Raden., &  Setyowati,  Ro‟fah.  (2022).  Islamic  P2p
Lending As An Alternative Solution For The Unfair Conventional Platform In Indonesia. UUM Journal of Legal
Studies , Vol.13 , (No.1),pp.21-43.
https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13. 1.2
Ningsih, Sri Wahyu., & Fitri, Winda. (2022). Aspek
Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan
Fintech  Syariah  Pada  Masa  Pandemi  di Indonesia:
Perspektif
Hukum
Jinayah. JUSTISI , Vol.8 , (No.1),  pp.15-29. https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552
Nizar,  Muhammad  A.  (2017).  Teknologi
Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya  di  Indonesia. Warta Fiskal , Edisi5, pp.5-13. https://fiskal.kemen keu.go.id/publikasi/warta-fiskal?x=5
Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan
Pengawasan  Financial  Technology  di Indonesia. Diponegoro  Private  Law Review ,Vol.4,(No.1),pp.462-474.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/ article/view/5109
Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan  Data  Pribadi  oleh  Pihak Ketiga:  Kasus  Fintech  “Peer  to  Peer Lending. Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol.9 , (No.1),  pp.92-110.  https://
doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07
Ong,  Cynthia  K.  (2020).  Inovasi  Keuangan  Di Bidang  Crowdfunding  Ekuitas  Dalam Pengembangan  Pasar  Modal. Airlangga Journal  of  Innovation  Management, Vol.1,(No.2),pp.237-249.
https://doi.org/10.20473/ajim.v1i2.19438 Pakpahan,  Elvira  Fitriyani.,  Chandra,  Kristina.,  &
Tanjaya,  Anderson.  (2020).  Urgensi Pengaturan  Financial  Technology  Di Indonesia. Jurnal  Darma  Agung , Vol.28,
(No.3),pp.444-456.  http://dx.doi.org/10.469 30/ojsuda.v28i3.807
Prananingtyas,  Paramita.,  &  Irawati.  (2021).
Adoption  Of  Financial  Technology  In Crowdfunding  As  Business  Financing  In Indonesia. Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory  Issues ,  Vol.24,  (No.6),pp.1-11. https://www.abacademies.org/abstract/ado ption-of-financial-technology-in- crowdfunding-as-business-financing-in- indonesia-11495.html
Putri,  Sindy  Yulia.,  Astuti,  Wiwik  Rukmi  Dwi.,  &
Situmeang,  Nurmasari.  (2020).  Pelatihan Penggunaan Sosial Media untuk
Mengembangkan Akses Pasar bagi UMKM
Kabupaten  Serang. JURNAL  ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang  Teknologi,  Kewirausahaan  dan
Sosial  Kemasyarakatan ,  Vol.2,  (No.2), pp.437-446.  https://doi.org/10.33541/cs.v2 i2.1996
Rahmanto,  Dhidhin  Noer  Ady.,  &  Nasrullah,
Nasrullah.  (2019).  Risiko  dan  peraturan: fintech untuk sistem stabilitas keuangan. INOVASI , Vol.15,(No.1),pp.44- 52.https://journal.feb.unmul.ac.id/
index.php/INOVASI/article/view/4339
Rusadi,  Fry  Anditya  Rahayu  Putri.,  &  Benuf,
Kornelius.  (2020).  Fintech  peer  to  peer lending  as  a  financing  alternative  for  the development MSMEs in Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah
Hukum , Vol.28, (No.2), pp.232-244. https:// ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/articl e/view/12865
Siswanto,  Abhirama  A.  (2021).  Pemungutan
Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Jual Beli Saldo Uang Elektronik. Jurist - Diction , Vol.4,(No.1),pp.17-32.https://doi.org/10. 20473/jd.v4i1. 24290
Sitompul,  Meline  G.  (2018).  Urgensi  Legalitas
Financial  Technology  (Fintech):  Peer  To Peer  (P2P)  Lending  Di  Indonesia. Jurnal YuridisUnaja , Vol.1,(No.2),pp.68-79. https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/a rticle/view/155
Stevani, Winnie., & Sudirman, Lu. (2021). Urgensi Perlindungan  Data  Pengguna  Financial Technology  terhadap  Aksi  Kejahatan Online  di  Indonesia. Journal  of  Judicial Review , Vol.23,(No.2),pp.197-216. http://dx.doi.org/10.37253/ jjr.v23i2.5028 Suharini.,  &  Hastasari,  Ratih.  (2020).  Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  Fintech Ilegal  di  Indonesia  sebagai  Upaya Perlindungan  pada  Konsumen. Jurnal AkrabJuara , Vol.5,(No.3),pp.25-38.http://
akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/articl e/view/1162
Wijaya, Hendrik., & Herwastoeti. (2022). Criminal
& Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid- 19  Pandemic. Audito  Comparative  Law
Journal(ACLJ) , Vol.3,(No.1),pp.1-9.
https://doi.org/10. 22219/aclj.v3i1.19873
Yunus,  U.  (2019).  A  Comparison  Peer  to  Peer Lending  Platforms  in  Singapore  and Indonesia.  IOP  Publishing:  In Journal  of Physics:  Conference  Series ,  Vol.1235, (No.1).https://iopscience.iop.org/article/ 10.1088/1742-6596/1235/1/012008/meta

## PROSIDING
Rahardjo,  Budi.,  Ikhwan,  Khairul.,  &  Siharis,
Alkadri  Kusalendra.  (2019). Pengaruh financial  technology  (fintech)  terhadap perkembangan  UMKM  di  Kota  Magelang . In  Prosiding  Seminar  Nasional  Fakultas
Ekonomi  Untidar  2019  (pp.347-356). Magelang: Untidar

## BUKU
Pusat  Data  dan  Analisa  Tempo.  (2019). SERI  I Perkembangan  FINTECH  di  Indonesia .
Jakarta: Tempo Publishing.
Pusat  Data  dan  Analisa  Tempo.  (2020).
Perkembangan  FINTECH  di  Indonesia.
Jakarta: Tempo Publishing.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2003).
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.

## SKRIPSI
Tresnaatmaja,  L.  (2019). Pengaruh  Persepsi Manfaat  Kartu  Debit  dan  e-Money Terhadap  Perilaku  Konsumtif  Mahasiswa. UNIKA Soegijapranata Semarang.

## SUMBER ONLINE
2geeks1city.  (2017).  FinTech  Ecosystem  in
Singapore-Documentary.  Retrieved  from https://youtu.be/eLgr_TepmQs
CNBC Indonesia. (2021). Raksasa Dunia Berebut
Bisnis Fintech. Retrieved
from https://youtu.be/CVR7Vq4-4wQQ
Kin,  Lim  Chong.,  &  Gaw,  Benjamin.  (2020).
FinTech  Law  and  Regulation-Singapore.
Retrieved  from  https://www.globallegal insights.com/practice-areas/fintech-laws- and-regulations/singapore
Li-Ling, Ch‟ng., & Lee, Aaron. (2020). Singapore: Fintech  Law  and  Regulations 2020.
Retrieved  from  https://iclg.com/practice- areas/fintech-laws-and-regulations/ singapore
MAS.  (2019).  Payment  Services  Act.  Retrieved from https://www.mas.gov.sg/regulation/ acts/payment-services-act.
Muhn, J. (2020). Southeast Asia‟s Fintech Boom: All  You  Need  to  Know.  Retrieved  from https://finovate.com/southeast-asias- fintech-boom-all-you-need-to-know/
Mustinda,  L.  (2020).  Negara  Anggota  ASEAN
yang  Memiliki  Pendapatan  Perkapita Tertinggi. Retrieved from https://travel.detik.com/travel-news/d-
5291836/negara-anggota-asean-yang- memiliki-pendapatan-perkapita-tertinggi. Naitoh,  M.  (2020). How  New  P2P  Regulations Make  the  Industry  Safer  for  Investors  in Southeast Asia.
Retrieved from https://www.crowdfundinsider.com/2020/12 /169854-how-new-p2p-regulations-make- the-industry-safer-for-investors-in- southeast-asia/
Wyman, O. (2020). Singapore Fintech Landscape 2020  And  Beyond.  Retrieved  from https://www.oliverwyman.com/our- expertise/insights/2020/dec/singapore- fintech-landscape -2020-and-beyond.html.
Olivi,  G.  (2019).  FinTech:  The  Top  Five  Legal Issue  to  Consider.  Retrieved  from https://www.dentons.com/en/insights/article
s/2019/february/26/fintech-the-top-five- legal-issues-to-consider
Purnomo,  H.  (2018).  Indonesia  Kini  Punya Payung  Hukum  aturan Fintech. Retrieved
from https://www.cnbcindonesia.com/tech/
20180901144740-37-31329/indonesia-kini- punya-payung-hukum-aturan-fintech .
Safaraz.  (2018).  Transaksi  „Cashless‟  di  Cina Buat  Kecanggihan  Singapura  dan  Hong Kong  Nampak  Usang.  Retrieved  from https://akurat.co/transaksi-cashless-di-cina- buat-kecanggihan-singapura-dan-hong- kong-nampak-usang.
Startup  Ranking.  (n.d.).  Countries  with  highest number of startups. Countries with the top startups  worldwide.  Retrieved  September 27, 2022.
Retrieved
from
https://www.startupranking.com/countries
United Overseas Bank. (2021). Fintech in ASEAN
2021:  Digital  Takes  Flight  Report:  UOB. Fintech  in  ASEAN  2021:  Digital  Takes Flight Report | UOB. Retrieved September
27, 2022. Retrieved from
https://www.uobgroup.com/techecosystem/
news-insights-fintech-in-asean-2021.html
Walter,  P.  (2021). OJK  Mulai  Mempersiapkan Aturan  untuk  Fintech  Indonesia. Retrieved
from  https://koinworks.com/media/ojk-buat- aturan-untuk-fintech-di-indonesia/.
Wijaya, Alvian S. (2019). Perkembangan FinTech dan  Pengaruhnya  di  Indonesia  Retrieved from https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/
perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya- di-indonesia/.