## PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM
Oleh Teguh Samuel Praise Purba Universitas Darma Agung, Medan E-mail: teguhsamuel@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  application  of  the  death  penalty  in  the  legal  system  in Indonesia.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  through  primary  data.  The  data sources are obtained from literatures, scientific papers and applicable laws and regulations. Data analysis using descriptive alias. The death penalty is no longer a basic punishment, but as  a  special  and  alternative  punishment.  The  problem  of  capital  punishment  is  one  of  the problems  on  a  national  and  international  scale  that  raises  pros  and  cons  in  people's  lives. The death penalty is the harshest punishment in the criminal system. With the death penalty, it is necessary because it can have a tremendous deterrent effect for criminals. The results of the study can be concluded that in deciding the death penalty there are many considerations made by the judge, including seen from legal considerations, rules, elements of the rules, and seen from the religious aspect. The death penalty can be imposed on the most serious crimes. According to the law of the place of the crime. Indonesian law does not discriminate between foreign nationals and Indonesian citizens. The judge also in making the decision looks at the juridical  aspects,  namely  witness  statements,  expert  statements,  defendants'  statements, evidence,  and  non-juridical  aspects  that  are  used  to  consider  aggravating  or  mitigating matters imposed on the defendant.
Keywords: Death Penalty, Human Rights, Sanctions

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  utnuk  mengetahui  penerapan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative  melalui  data  primer. Sumber data diperloeh dari letratur-literatur, karya tulis ilmiah dan perndang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan alias deskriptif. Pidana mati bukan lagi merupakan pidan apokok,  melainkan  sebagai  pidana  yang  bersifat  khsus  dan  alternatif.  Masalah  pidana  mati merupakan  salah  satu  masalah  yang  berskala  nasional  mauoun  internasional  yang menimbulkan pro dan kontra dalam kehdidupan masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang  palin  gkeras  dalam  sistem  pemidanaan.  Dengan  pidana  mati,  diperlukan  karena  dapat menimbulkan  efek  jera  yang  luar  baiasa  bagi  penjahat.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa dalam memutuskan pidana mati ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, diantaranya  dilihat  dari  pertimbangan  secara  hukum,  aturan-aturan,  unsur-unsur  dari  aturan, dan  diliaht  dari  aspek  keagamaan.Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  terhadap  kejahatan  yang paling  serius.  Sesuai  hukum  tempat  kejahatan  tersebut.  Hukum  Indonesia  tidak  membeda- bedakan  hukuman  terhadap  warga  Negara  Asing,  mapun  warga  Negara  Indonesia.  Hakim juga  dalam  menjatuhkan  putusan  melihat  aspek  yuridis  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan ahli,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti  ,  dan  aspek  non  yuridis  yang  dipergunakan  untuk pertimbangan  hal-hal  yang  memberatkan  ataupun  meringankan  pidana  yang  dijatuhkan terhadap terdakwa.
Kata Kunci: Pidana Mati, HAM, Sanksi

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  hukum  positif  Indonesia kita  mengenal  adanya  hukuman  mati  atau pidana  mati.  Dalam  KUHP  atau  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang selanjutnya  disebut  KUHP,  pada  Bab  II mengenai  Pidana,  pasal  10  menyatakan mengenai  macam  macam  bentuk  pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.
Indonesia  merupakan  salah  satu Negara  yang  masih  mempertahankan  dan mengakui  legalitas  pidana  mati  sebagai salah  satu  cara  untuk  menghukum  pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai  pidana  mati  sudah  lama  terjadi di  negeri  ini.  Bahkan  keberadaan  pidana mati    di  Indoensia  akan  terus  berlangsung pada  waktu  yang  akan  datang  karena dalam  Rancangan  KUHP  yang  baru, pidana  mati  masih  merupakan  salah  satu sanksi  pidana  yang  dipertahankan  untuk menghukum pelaku kejahatan. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali  ke  masyarakat  karena  kejahatan yang  mereka  lakukan  termasuk  dalam kualifikasi kejahatan berat serious crimes.
Pidana  mati  di  samping  sebagai  hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan  terutama  bagi  terpidana  yang sedang  menanti  eksekusi.  Pidana  mati dalam  sejarah  hukum  pidana  sudah  lama diperdebatkan.
Sudikno dalam
bukunya menyatakan bahwa :
“Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan kaidah dalam kehidupan  bersama,  keseluruhan  tentang tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  suatu kehidupan  bersama,  yang  tidak  dapat dipaksakan  pelaksanaanya  dengan  suatu sanksi”
Berbicara mengenai keadilan, keadilan  menurut  hukum  Indonesia  yang dituangkan dalam undang-undangnya, diantaranya seperti Undang-Undang
Terorisme  dan  Undang-Undang  Narkotika adalah dengan memberikan sanksi hukuman berupa pidana mati.
Ada  dua  pandangan  yang  muncul yang  berkaitan  dengan  adanya  pidana mati,  yaitu  :  pandangan  pertama,  setuju atas  keberadaan  pidana  mati    karena menilai  sanksi  pidana  itu  setimpal  dengan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan dapat  menimbulkan  efek  jerah  bagi masyarakat.  Pandangan  kedua,  menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangaan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mahkamah Konstitusi telah  secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang  pidana  mati  sebagaimana  terlihat dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi terhadap  Permohonan  Pengujian  UU  No. 22  Tahun  1999  tentang  Narkotika  yang pada dasarnya tetap  memberlakukan pidana  mati    dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia. Makamah Konstitusi berpendapat  bahwa  pidana  mati  itu  tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi  Indonesia    tidak  menganut kemutlakan Hak Asasi Manusia.
Pasal  11  KUHP  memang  telah mengatur  tentang  tata  cara  hukuman  mati di  Indonesia.  Tetapi  Indonesia  tidak aturan  tersebut  sebagai  dasar  tata  cara hukuman  mati,  Indonesia  menggunakan Penetapan  Presiden  No.  2  tahun  1964 sebagai  aturan  dasar  tata  cara  hukuman mati  di  Indonesia.  Pelaksanaan  pidana mati  ditiang  gantungan  dirubah  dengan cara  lain  yaitu  dengan  cara  ditembak sampai  mati  sehingga  ketentuan  pasal  11 KUHP tidak digunakan lagi. Perubahan itu dilakukan  atas  dasar  Penetapan  Presiden No.  3  Tahun  1964  tanggal  27  April  1965. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 2 PNPS Tahun 1964.
Pidana mati dilihat tujuan pemidanaan  belum  mampu  berfungsi sebagai sarana utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat.
Untuk  itu  diperlukan  adanya  kebijakan hukum  pidana  ( penal  policy )  melalui kebijakan  formulasi,  yaitu  bagaimana merumuskan peraturan perundang- undangan hukum pidana khususnya pidana mati  dan  apakah  pidana  masih  diperlukan dalam  undang-undang  narkotika  di  masa yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas,  tulisan  ini  hendak mengkaji landasan hukum pedoman penjatuhan  pidana  mati  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dan relevansi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia  di  masa  yang  akan  datang penelitian  ini  menggunakan  3  Pendekatan secara sekaligus ( statuta approach ), Pendekatan konseptual ( conseptual approach ),  untuk  mengetahui  dari  pada keberadaan  penerapan  dari  permasalahan yang  diangkat,  Pendekatan  perbandingan ( comparativr approach ).
Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari pola penerapan  pidan  mati,  baik  berdasarkan undang-undang maupun pendekatan historis  dari  penerapan  pidana  mati  yang ada.
Berdasarkan
pada
uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik  untuk  mencari  tahu  tentang ” Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum  Di  Indonesia  Dan  Di  Tinjau Dari Sudut Pandang Ham”
2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Hukuman Mati
Hukuman  mati  merupakan  topik yang  selalu  menjadi  kontroversi  untuk dibahas.  Kontroversi  ini  disebabkan  oleh permasalahan yang sangat konpleks dalam pendasaran  pelaksanaan  hukuman  mati tersebut.  Permasalahan  yang  satu  saling berkaitan  dengan  permaslahan  yang  lain. Bahkan bisa jadi, masalah yang  sama bisa ditinjau  dari  sudut  pandang  yang  berbeda. Demikian sebaliknya, masalah yang sebenarnya    berbeda  bisa  menjadi  maslah yang tampaknya sama karena ditinjau dari sudut pandang yang sama.
Pengertian hukuman mati
berdasarkan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan  Pidana  Mati  (selanjutnya disebut  Perkapolri12  Tahun  2010).  Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan  bahwa  hukuman  mati/pidana mati  adalah  satu    hukuman  pokok  yang dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  terpidana yang  telah  memperoleh  kekuataan  hukum tetap.
Bapak  kriminologi,  Lamroso  dan
Garofalo  berpendapat  bahwa  pidana  mati itu  adalah  alasan  mutlak  yang  harus  ada pada  masyarakat  untuk  melenyapkan indivdu individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki  lagi.  Dan  karenaqnya  kedua sarjana  ini  pun  menjadi  pembela  daripada pidana  mati.  Pidana  mati  adalah  suatu upaya  radikal  untuk  meniadakan  orang- orang  yang  tak  terbaiki  lagi,  dengan adanya  pidana  mati  ini  maka  hilanglah pula  kewajiban  untuk  memelihara  mereka dalam  penjara-penjara  yang  demikian besar  biayanya.  Begitu  pula  hilanglah ketakutan-ketakutan  kita  kalau  orang demikian  melarikan  diri  dari  penjara  dan membuat kejahatan lagi dalam masyarkat.
Pendapat  Lamroso  ini  dapat dimengerti,  kalau  dihubungkan  dengan teori-teorinya yang antara lain berpendapat bahwa memang ada orang yang sejak lahir sudah  berbeda  dengan  orang  lain  yaitu mempunyai proedispositie untuk kejahatan. Dialah yang mengumandangkan pendapat born  criminals ini,akhirnya disimpulkan  bahwa  tidak  ada  satu  faktor, satu  pengaruh  dari  luar  yang  dapat memperbaiki  orang  itu  lagi.  Jadi  bagi orang  orang  demikian  ini  pidana  mati adalah  suatu  cara  yang  patut  untuk menyelamatkan masyarakat.
2. Sejarah Pemberlakuan

## Hukuman Mati
Pidana  mati  merupakan  salah  satu  bentuk pidana  yang  paling  tua,  sehingga  dapat juga  dikatakan  bahwa  pidana  mati  itu
sudah  tidak  sesuai  dengan  kehendak zaman,  namun  sampai  saat  ini  belum ditemukan alternative lain sebagai penggantinya. Ditinjau dari sejarah pemidanaan,  bahwa  pidana  mati  itu  lahir Bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka  bumi  ini,  dengan  udaya  hukum “retailisme”  bagaikan  serigalan  emmakan serigala.  Pada  masa  itu  berlaku  pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak.
Sejarah  hukuman  mati  telah  ada  sejak zaman  purba,  tetapi  sampai  saat  ini  tidak seorang  pun  yang  tahu  siapa  orang pertama  yang  dihukum  mati.  Kesaksian pertama  terhadap  pelaksanaan  hukuman mati  ditemukan  dalam  “ De  Idolatria ” . Pemberlakuan  mengenai  hukuman  mati pertama  kali  ditetapkan  pada  abad  ke delapan  belas  sebelum  masehi  (SM)  yaitu dalam  Kitab  UU  pada  zaman  Raja Babilonia,  yang  mana  hukuman  mati dikodifikasikan  untuk  25  kejahatan  yang berbeda. Hukuman mati ini juga merupakan bagian dari abad 14 SM, dalam kode  etik  Draconian  abad  ketujuh  dari Athena  membuat  kematian  satu-satunya hukuman bagi semua kejahatan. Hukuman amti  dilakukan  dengan  berbagai  cara seperti  penyaliban,  tenggelam  memukuli hingga mati dan membakar hidup-hidup.
Pada abad 19, banyak negara mengurangi jumlah kejahatan yang dikenakan  sanksi  hukuman  mati.  Pada tahun  1834,  Pennsylvania  menjadi  negara pertama yang memindahkan para terdakwa yang  akan  dieksekusi  ke Lembaga pemasyarakatan.  Kemudian  pada  tahun 1846,  Michigan  menjadi  negara  pertama yang  menghapuskan  hukuman  mati  untuk semua  kejahatan  kecuali  pengkhianatan dan beberapa negara mengikutinya.
3. Pandangan Tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan Alasan Hukumnya Masing-masing  negara  memiliki  dasar yang  berbeda  untuk  penerapan  pidana mati. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, kegigihan mempertahankan  pidana  mati  merupakan akibat  firman  yang  jelas  daalam  Islam,
sebaliknya  di  negara-negara  demokrasi liberal  parlementer  Barat  di  mana  hukum didasarkan  atas  mandat  yang  diberikan pada  wakil-wakil  yang  dipilih  rakyat. Opini publik kerap menjadi faktor penentu keputusan  apakah  suatu  negara  akan mempertahankan  (retain),  menghapuskan (abolish),  atau  memberlakukan  kembali (reinstate)  pidana  mati.  Langkah-langkah kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) tanpa  disertai  dukungan  publik  akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum,  memicu  tindakan  pembalasan pribadi,  serta  dianggap  antidemokrasi. Kebijakan  penal  semacam  ini  tak  terlepas dari  ideologi  politik  dan  dari  mana kepercayaan  terhadap  kewenangan  hukum berasal.
Berdasarkan  catatan  sejarah,  pidana mati  telah  berlaku  sejak  berabad-abad silam.  Bahkan,  pidana  mati  diterapkan dalam  sanksi  pidana  adat.  Pidana  mati  di Indonesia  secara  hukum,  berlaku  sejak  di berlakukannya  UU  No.  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana.  Sanksi ini  ditegaskan  lagi  dalam  Peraturan Hukum  Pidana  UU  No.  73  Tahun  1958 tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk  seluruh  wilayah  NKRI,  yang mengubah  Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch menjadi Wetboek van Strafrecth  yang  saat  ini  dikenal  dengan sebutan KUHP.
Sampai saat ini KUHP masih mencantumkan hukumn mati sebagai salah satu  jenis  pidana  pokok  disamping  pidana penjara,  pidana  kurungan,  dan  pidana denda.  Pro  dan  kontra  pelaksanaan  pidana mati  di  Indonesia  sudah  berlansung  lama. Pasang surutnya seirama dengan perkembangan  hukum  ditanah  air.  Kaum abolisioner  menentang  hukuman  dengan alasan bertentangan dengan HAM, terutama hak untuk hidup.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan adalah  jenis penelitian normatif/doktrinal, yaitu  dengan  jalan  melakukan  penelitian terhadap  sumber-sumber  tertulis.  Jenis
data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  (penelitian yuridis  normatif)  yang  bersumber  dari Bahan  hukum  primer  :  Undang  Undang
Dara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang  –  Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Undang  –  Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik IndonesiaUndang  –  Undang  Nomor  35 Tahun 2009Peraturan perundang –
undangan  lainya  yang  relevan  dengan penelitian
ini. Bahan hukum sekunder:Buku-buku  penelitian terdahulu, karya  ilmiah  tertentu  buku  –  buku  koran dan makalah yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer.Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer  dam  bahan  hukum  sekunder misalnya  Kamus,  Ensiklopedi.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan, yaitu  proses  pengumpulan  data  yang berupa  data  –  data  tertulis  baik  berupa dokumen,  buku  –  buku  literatur,  serta peraturan  perundang  –  undangan  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian.
Teknik  analisis  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif normatif kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perspektif  Pidana  Mati  Dalam HAM
Pada  dasarnya  semua  negara  pasti mempunyai tujuan yaitu ingin menciptakan  kehidupan  yang  sejahtera, adil  dan  makmur  bagi  warganya.  Salah satu  hal  yang  menghalangi  tercapainya tujuan  tersebut  adalah  perbuatan  atau tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh sebagian  warganya  sendiri.  Oleh  karena itu,  agar  mereka  yang  melakukan  tindak kejahatan  ini  tidak  terus  bertambah  maka tiap-tiap  negara  harus  mengadakan  usaha- usaha  untuk  mencegah  dan  memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.
Salah satu usaha pemberantasan kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan  dan  mengancamkan  pidana pada  tiap  perbuatan  kejahatan,  yang  pada mulanya  bertujuan  untuk  membuat  para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya  agar  tidak  ikut-ikutan  melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya  maksud  memidana  ini bertambah  yakni  untuk  membuat  dan mendidik si penjahat menjadi baik.
Memang  merupakan  suatu  kenyataan bahwa  tiap  manusia  selalu  takut  akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan  calon-calon  pembunuh  selain dengan  ancaman  pidana  mati.  Lantas kemudian  upaya  inilah  yang  mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita menyimak  berbagai  ragam  berkaitan dengan  pidana  mati  ini  maka  pro  dan kontra  pun  tidak  dapat  dihindari  seiring dengan berbagai macam landasan argumen yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.
Berkaitan  dengan  problema  dalam penerapan  pidana  mati  ini  khususnya  jika dikaitkan dengan HAM maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:
1. Kekhawatiran adanya kemungkinan  kekhilafan  hakim (gerechtelijke dweling) dalam
menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi kepada putusan  hakim  yang  tidak  sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan  mungkin  terjadi  error  in persona (pemberian hukuman kepada  orang  yang  tidak  bersalah) sehingga  ini  kemudian  melanggar Hak  Asasi  Manusia  di  mana  hak yang paling pokok dimiliki seseorang dilanggar. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa contoh kasus  klasik  yang  mendukung dimana  pada  abad  ke-17  hidupla seorang petani bernama Joan Galles  yang  pada  suatu  ketika dituduh membunuh anaknya.
Hakim  pada  saat  itu  kemudian menjatuhkan hukuman mati.
Voltaire seorang pujangga dan ahli hukum setelah Joan Galles menjalankan  eksekusi  hukuman mati, ternyata Voltaire dapat membuktikan  bahwa  Joan  Galles tidak  bersalah,  sehingga  Joan Galles  direhabiliteer.  Tapi  apa gunanya lagi karena yang bersangkutan telah meninggal karena  dihukum  tanpa  kesalahan. Hal  inilah  kemudian  mengundang respon  negatif  terhadap  eksistensi pidana  mati  sehingga  menjadi masalah dalam penerapannya.
Contoh  lain  yang  juga  cukup menggemparkan  terkait  dengan kekhilafan hakim ini juga terjadi di
Italia.  Dimana  seorang  yang  tidak bersalah  hampir  saja  akan  lenyap nyawanya dibawah Guillotine, ketika  eksekusi  ingin  dilakukan dan kapak ingin dijatuhkan, namun karena  kerusakan  teknis  kapak  itu berhenti  dan  macet  tergantung beberapa  jari  saja  diatas  lehernya, satu  menit  kemudian  datanglah Expresso  membawa  berita  bahwa orang  itu  tidak  bersalah  sedangkan orang  yang  sebenarnya  bersalah sudah  berhasil  ditangkap.  Hal  ini kemudian  hampir  menyebabkan pelanggaran  HAM  yang  pokok akibat kekhilafan hakim.
2. Adanya perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakkan kemerdekaan,
kebebasan,  keadilan,  persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Hampir menjadi
kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM melalui pemidanaan  yang  menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, serta persamaan,
kemudian
melahirkan problem dalam penerapan pidana mati tersebut.
3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai dengan salah satu sila dari pancasila yakni sila ke-2 “kemanusiaan  yang  adil  dan beradab”,  dimana  dalam  hal  ini pidana mati dianggap sebagai salah satu  bentuk  pidana  yang  tidak manusiawi  sehingga  jauh  dari aspek  kemanusiaan.  Oleh  karena itu,  dalam  penerapannya  timbul suatu  problema  dimana  terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Adanya  pertentangan  dengan  salah satu maksud atau tujuan pemidanaan yang ditujukkan bukan sebagai  sarana  untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan  martabat  manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana  tersebut  sementara  pidana mati  dalam  penerapannya  dapat dipastikan  melanggar  dari  maksud atau  tujuan  pemidanaan  Sehingga kemudian  penerapan  pidana  mati ini dikatakan menghilangkan esensi dari  salah  satu  tujuan  pemidanaan karena sifatnya yang tidak memberikan  ruang  kepada  pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri.
Penerapan  hukuman  mati,  dilihat  dari aspek  sosial  budaya,  mengacu  pada  teori kaum  abolisionis.  Dalam  budaya  yang memberikan  penghargaan  tinggi  terhadap hidup  dan  martabat  manusia,  hukuman mati  selalu  dianggap  sebagai  kontroversi. Betapa  tidak,  dalam  hukum  yang  sama, dipatok  larangan  membunuh  sekaligus perintah  hukuman  mati.  Lepas  dari  sistem hukum dewasa ini, ada semacam pandangan  umum  bahwa  hukuman  mati tidak sesuai dengan prikemanusiaan.
2. Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Mati Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana
Korupsi Tidak Bertentangan dengan Hak Azasi Manusia Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
merumuskan  bahwa:  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Menurut  Kansi,
sebagai  “negara  hukum  yang  berintikan rule  of  law harus  memenuhi  dua  syarat yaitu supremacy  before  the  law dan equality  before  the  law” . Supremacy before  the  law diartikan  hukum  diberi suatu  kedudukan  yang  tertinggi  dan equality  before  the  law diartikan  semua orang  adalah  sama  statusnya  di  depan hukum.
Selanjutnya  pemikiran  negara  hukum menurut  Julius  StahL  ditandai  oleh  empat unsur pokok, yaitu:
1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara  didasarkan  pada  teori  trias politica;
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
4. Ada peradilan tata usaha negara. Pengertian  HAM  telah  mendapatkan
pengaturannya  melalui  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi Manusia,  yang  selanjutnya  disebut  UU HAM,  dalam  Pasal  1  angka  1  nya  telah dirumuskan  bahwa  “Hak  Asasi  Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormat,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum  dan  Pemerintah,  dan setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Jaminan  HAM,  khususnya  hak  hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  memang  telah  cukup  lama diperdebatkan,  namun  sepertinya  tidak akan  pernah  usang  untuk  dikaji.  Di  UUD 1945  ketentuan  hak  untuk  hidup  setiap orang  sudah  diatur  di  dalam  2  pasal  yaitu Pasal  28  A  UUD  1945  dan  di  Pasal  28  I ayat (1) UUD 1945.
Hal  ini  berartu  bahwa  setiap  orang mempunyai hak, dan  hak tersebut melekat pada  diri  yang  merupakan  anugerah  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun. Manusia  tidak  berhak  menentukan  hidup
atau  matinya  seseorang  karena  yang berhak  untuk  menentukan  hidup  atau matinya seseorang adalah Tuhan.
Mengenai pandangan tersebut tidaklah salah dan memang benar demikian.  Namun  yang  perlu  direnungkan adalah  cara  untuk  hidup  atau  matinya seseorang, bukanlah Tuhan yang menentukan,  melainkan  kembali  kepada manusia itu sendiri  yang menentukan cara hidupnya dan cara matinya dalam kehidupan  di  dunia  ini.  Setiap  yang bernyawa  pasti  akan  mati,  tetapi  cara memilih  kematian  apakah  mati  dalam keadaan  baik  atau  mati  dalam  keadaan buruk,  manusialah  yang  memilih.  Jika manusia  menginginkan  untuk  menentukan cara untuk tidak mati dalam keadaan buruk maka sudah seyogyanya ia tidak melakukan suatu kejahatan.
Apabila  manusia  dalam  hidupnya melakuan kejahatan maka sesungguhnya ia telah  memilih  untuk  tidak  mati  dalam keadaan baik, terlebih jika ia adalah orang yang  berpendidikan  dan  memiliki  status terhormat  di  mata  masyarakat  karena  ia pasti  telah  mengetahui  bahwa  apa  yang  ia lakukan  adalah  suatu  tindakan  yang melanggar  ajaran  agama  dan  hukum negara.
Merestorasi  pelaku  kejahatan  yang telah  menimbulkan  disharmoni  tersebut adalah  bentuk  atau  upaya  pengembalian kehormatan  sosial  dalam  masyarakat tersebut.  Penjatuhan  sanksi  pidana  mati yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  haruslah  dilihat  sebagai suatu  restorasi  sebagai  upaya  untuk mengembalikan  harmoni  sosial  yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut.
Selain  itu,  di  dalam  hukum  pidana sangatlah sulit utnuk menghilangkan sama sekali adanya kesan pembalasan pemidanaan karena aspek restributif melekat  pada  sifat  sanksi  pidana  itu sendiri,  jika  semata-mata  dilihat  dari perspektid  orang  yang  dijatuhi  sanksi pidana  dan  korban  tindak  pidana.  Namun, kesan  ini  akan  berkurang  atau  bahkan hilang  sama  sekali  apabila  pengenaan
suatu  sanksi  pidana,  termasuk  sanksi pidana  mati,  dilihat  dari  perspektif  uaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati.
Belum  diterimanya  penghapusan sanksi  pidana  mati  di  Indonesia  haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima  penghapusan  sanksi  pidana mati.  Demikian  bilamana  ditelusuri  dari sejarah  perkembangan  konstitusi  negara Indonesia,  sebagaimana  tercermin  dalam konstitusi-konstitusi  yang  pernah  berlaku yaitu  UUD  1945  sebelum  amandemen, konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat 1949,  UUDS  1950,  UUD  1945  Pasca Amandemen.  Dalam  UUD  1945  sebelum Amandemen  bahkan  tidak  memuat  secar eksplisit  dan  lengkap  pengaturan  tentang HAM, termasuk untuk hidup.
Kemudian UUD 1945 Pasca
Amandemen  yang berlaku hingga saat ini, melalui  Pasal  28  J  nya  juga  melanjutkan paham  konstitusi  yang  dianut  oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan  akan  pembatasan  HAM, termasuk  hak  untuk  hidup,  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas.  Hal  ini  semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme  Indonesia  sejak  zaman kemerdekaan  hingga  dewasa  ini  tidak menganut azas kemutlakan HAM. Dengan demikian  dalam  konteks  perkembang sejaRah  bangsa  Indonesia,  penjatuhan sanksi  pidana  mati,  khususnya  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi,  tidaklang melanggar  HAM  dan  hingga  sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai  sesuatu  nilai-nilai  keadilan  yang secara hukum dan moral.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Pidana  mati  merupakan  jenis pidana yang dijatuhkan oleh pemerintahan  suatu  Negara  yang dianggap merupakan
pidana terberat  dan  tertua  dilihat  dari
sejarahnya. Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkoitika mengatur
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana  Narkotika  melalui  ancaman pidana  denda,  pidana  penjara, pidana  seumur  hidup,  dan  pidana mati.
2. Sanksi  pidana  merupakan  suatu hukum  sebab  akibat,  sebabnya adalah  kasusnya  dan  akibat  adalah hukumnya.  Orang  yang  terkena akibat  akan  memeperoleh  sanksi, biasanya  akan  terkena  hukuman dari  pihak  berwajib.  Sanksi  dalam hukum  pidana  diatur  di  dalam KUH  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Penerapan sanksi  sebagai  upaya  penegakan hukum  tentu  harus  dilaksanakan. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi  pidana  tercantum  dalam pasal  10  Kitab  Undang-Undang Hukum  pidana  (KUHP).  Bentuk- bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.
3. Sebagaimana  suatu  hak,  maka setiap  orang  berkewajiban  untuk menghormati dan menjunjung tinggi  atas  hak  tersebut,  dengan kata  lain  harus  ada  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban..  Untuk itulah  secara  sistematis,  setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan  penghormatan  akan hak  orang  lain  ternyata  dilanggar, berlanjut  ke  Pasal  28  J  ayat  (2) UUD 1945 yang mengatur bagaimana  HAM  dapat  dibatasi  . Sehingga  pembatasan  akan  suatu HAM  seseorang,  termasuk  hak untuk  hidup,  telah  dibenarkna  oleh konstitusi  melalui  Pasal  28  J  ayat (2)  UUD  1945  yang  merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Merestorasi  pelaku  kejahatan  yang telah menimbulkan disharmoni tersebut  adalah  bentuk  atau  upaya pengembalian  kehormatan  sosial
dalam masyarakat
tersebut.
Penjatuhan  sanksi  pidana  mati yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  haruslah dilihat  sebagai  suatu  restorasi sebagai upaya untuk mengembalikan  harmoni  sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. Belum diterimanya  penghapusan  sanksi pidana  mati  di  Indonesia  haruslah dipahami  bahwa  kesadaran  sejarah masyarakat  Indonesia  belum  dapat menerima penghapusan sanksi pidana  mati.  Hal  ini  semakin mempertegas  bahwa  pandangan konstitusionalisme  Indonesia  sejak zaman kemerdekaan hingga dewasa  ini  tidak  menganut  azas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembang sejatah bangsa
Indonesia, penjatuhan sanksi pidana  mati,  khususnya  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi, tidaklang  melanggar  HAM  dan hingga  sekarang  masih  dipahami oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai sesuatu  nilai-nilai  keadilan  yang secara hukum dan moral.
Saran
1. Disarankan dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika agar lebih dipertegas  dalam  hal  ketentuan- ketentuan yang memenuhinya.
Sehingga  ada  frasa  yang  dapat memastikan  tindak  pidana  mana yang  dapat  dijatuhi  pidana  mati atau tidak dengan secara jelas.
2. Disarankan  dalam  sanksi  pidana mati agar eksistensinya masih tetap dipertahankan  dalam  RUU  KUHP Tahun  2012  dan  diancamkan terhadap perbuatan-perbautan tertentu  yang  dilarang  termasuk terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika.
3. Disarankan  adanya  penyuluhan hukum tentang Pidana Mati,
sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami bahwa  pidana  mati  bukanlah  suatu tindakan  yang  melanggar  HAM, justru  sebaliknya  adalah  hal  yang melindungi HAM

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku – Buku
Achmad  Ali,  2010 Menguak  Realitas Hukum  Rampai  Kolom  &  Artikel Pilihan  Dalam  Bidang  Hukum (Buku 1), Cetakan Kedua,
Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta,
Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Andi  Hamzah  &  Sumangelipu,  1983,
Pidana Mati di Indonesia, Dimasa  Lalu,  Kini  dan  Masa Depan, Cetakan  Pertama  ,  G hlmia Indonesia, Jakarta
Aruan  Sakidjo  dan  Bambang  Poernomo, 1990, Hukum  Pidana  Dasar Aturan  Umum  Hukum  Pidana Kodifikasi, Cetakan  Pertama,  G hlmia Indonesia
Banda  Nawawi  Arief,  2012, Pidana  Mati, Prespektif  Global,  Pembaharuan Hukum  Pidana  dan  Alternatif Pidana  Untuk  Koruptor, Pustaka Magister Semarang
Esmi  Warasih,  Pranata,  2005, Hukum  : Sebuah Telaah Sosiologis , Suryandaru Utama, Semarang,
E.Y.  kanter,  S.H.,  et.al,  1982,  Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
H.  Siswanto  S,  2012, Politik  Hukum Dalam Undang Undang

## Narkotika  (UU  Nomor  35  Tahun
2009),  Cetakan  Pertama ,  PT Rineka Cipta, Jakarta
Juliana  Lisa  FR  &  Nengah  Sutrisna  W,
2013, Narkotika,  Psikotropika dan  Gangguan  Jiwa  Tinjauan Kesehatan  dan  Hukum ,  Nha Medika, Yogyakarta
Kurnia,  ,  2004  “ Ide  Dasar  dan  Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam  Perspektif  Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia” ( Tesis  Magister  Ilmu  Hukum, Program  Pasca  Sarjana  Ilmu Huum , Program Pasca Sarja Ilmu Hukum,  Universitas  Diponegoro, Semarang
Moeljatno,  2008,  Asas  Asas  Hukum Pidana,  Cetakan  Kedelapan,  PT. Rineka Cipta, Jakarta
Satochid  Kartanegara,  1998,  Hukum Pidana  Kumpulan  Kuliah,  Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
Sudikno  Mertokusum, Mengenal  Hukum :
Suatu Pengantar , Liberty,
Yogyakarta, 1986
Roeslan  Saleh,  1978,  Masalah  Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta
Romli  Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, Cetakan  Pertama,  CV  Mandar Maju, Bandung
P.A.F.  Lamintang,  1997,  Dasar  –  Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra  Aditya bakti, Bandung W.J.S.  Poerwodarminta,  1983,  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia,  Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa  Indonesia  Departemen Pendidikan
Zainal Abidin  Farid, 2007, Hukum Pidana 1,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika,

## Jakarta

## Perundang Undangan
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang  Undang  Dara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba