Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 8, Agustus 2020

## PERLINDUNGAN  HUKUM  DALAM  MALPRAKTIK  UNTUK  PELAYANAN KESEHATAN GIGI

## Endang Sutrisno, Inge Hartini dan Erika
Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati (UGJ) Cirebon, Indonesia Email: endangsutrisno94@gmail.com, raisarei091293@gmail.com dan maryuliyanna@gmail.com

## Abstract
Malpractice can be defined as the negligence or failure of a doctor to use the skill level  and  knowledge  commonly  used  in  treating  patients.  Orthodontic  medical procedures  must  be  carried  out  with  great  care  so  that  medical  personnel  is following their  competence  and  authority.  Various  possibilities  may  occur  if  fixed orthodontic  treatment  is  performed  by  someone  with  unsuitable  competence including dentists. The findings of the study, in general, dentists already know the rules for limiting authority in performing dental care, especially in the field of fixed orthodontics,  but  there  are  still  some  who  violate  these  rules.  Without  the competence  and  authority  of  a  dentist  and  no  referral  to  a  more  competent orthodontist  specialist,  the  dentist  may  be  subject  to  disciplinary  and  criminal liability  under  article  69  paragraph  (3)  of  Law  Number  24  of  2004  concerning Medical Practice. It takes supervision and guidance by stakeholders, but this is not running optimally.

## Keywords: Malpractice; Dentist; Orthodontics

## Abstrak
Malpraktik k dapat diartikan sebagai sebuah kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan n tingkat keterampilan dan ilmu  pengetahuannya yang lazim dipergunakan n dalam mengobati pasien. Tindakan medis ortodonti harus dikerjakan dengan sangat hati-hati sehingga oleh tenaga medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.  Berbagai  kemungkinan n dapat t terjadi  jika  perawatan n ortodontik cekat  dilakukan  oleh h seseorang  dengan n kompetensi  yang  tidak  sesuai  termasuk dokter  gigi. Temuan  penelitian  secara  umum  dokter  gigi  sudah  mengetahui  aturan batasan kewenangan dalam melakukan perawatan gigi terutama dibidang ortodonti cekat,  namun  tetap  ada  yang  melanggar  aturan  tersebut.  Dengan n tanpa  adanya kompetensi dan kewenangan yang dimiliki dokter gigi serta tidak dilakukan rujukan kepada a dokter gigi spesialis ortodonti yang lebih berkompetensi maka a dokter gigi tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  disiplin  dan  pertanggungjawaban n secara a pidana berdasarkan n pasal  69  ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  24  Tahun n 2004  tentang Praktik  Kedokteran.  Dibutuhkan  pengawasan  dan  pembinaan  oleh  para  pemangku kepentingan, tetpai hal tersebut tidak berjalan optimal.
Kata kunci: Malpraktik; Dokter Gigi; Ortodonti.

## Pendahuluan
Malpraktik adalah sebagai sebuah kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan n tingkat  keterampilan  dan ilmu  pengetahuannya  yang  lazim dipergunakan  dalam  mengobati  pasien  (Hanafiah  &  Amir,  2019).  Keberhasilan n upaya kesehatan n tergantung  pada a ketersediaan  sumber  daya  kesehatan  itu  sendiri  seperti tenaga a kesehatan,  sarana a prasarana,  serta  adminitrasi  dengan  jumlah  dan  mutu yang g memadai  (Sri,  2006). Apabila  terjadi  malpraktik  maka  penyelesaian  dapat dilakukan  secara  litigasi  dan  non  litigasi  (Arthani  &  Citra,  2013).  Berdasarkan  norma hukum  kesehatan  bahwa  tingkat  kesehatan  yang  optimal  harus  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  terintegrasi,  komprehensif  serta  holistik  sehingga pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.
Kesehatan n rongga  mulut t merupakan  standar  kesehatan  gigi  serta  jaringan  lunak sekitar rongga mulut. Kesehatan gigi i dan mulut sangat  penting untuk keberlangsungan hidup  manusia  baik  dilihat  dari  segi  fungsi  maupun n estetika  (Isfandyarie,  2005). Salah h satu  dari  masalah  kesehatan  gigi  dan  mulut  adalah  maloklusi.  Maloklusi i yaitu oklusi  yang g menyimpang  dari  normal  dan n merupakan n salah  satu  masalah  gigi ketiga a paling g umum terjadi di antara masalah h kesehatan gigi i umum m lainnya di dunia (Karki,  Parajuli,  Kunwar,  Namgyal,  &  Wangdu,  2014).  Untuk  mengatasi i maloklusi dapat  terjadi  dikarenakan n beberapa a faktor  dan  membutuhkan n perawatan  khusus menggunakan  alat-alat  ortodonti  seperti  kawat  gigi  (Ardyan,  2010).  Ortodonti  cekat ( fixed  appliances )  adalah h salah  satu  alat  ortodonti i yang  digunakan n di  kedokteran  gigi yang g mempunyai  fungsi  untuk  merapikan  gigi  yang g tidak  beraturan  biasanya melibatkan  penggunaan bracket yang  dipasang  secara  permanen n pada  gigi  (Hansu, Anindita, & Mariati, 2013).
Para dokter gigi umum ( general practicioner ), spesialis ortodonti ( ortodontis ) dan spesialis  kedokteran  gigi  anak  yang  menerapkan  ilmu ortodonsia dalam  menjalankan prakteknya hendaknya menyadari apa yang menjadi kewenangan masing-masing dalam melakukan  perawatan  pada  pasien  agar  terhindar  dari  tuntutan  pasien  jika  dikemudian hari  terlibat  dalam  masalah  hukum  berkaitan  dengan  perawatan  yang  dilakukan (Ardhana, 2013).
Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU RI, 2004), pasal  27  ayat  (1)  dan  pasal  29  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (UU  RI,  2009).  Perlindungan  hukum  tersebut  tidak  seperti  konsep perlindungan ilmu exact yang selalu dapat terukur (Rompis, 2017).
Berdasarkan  latar  belakang g di  atas,  pertanyaannya  adalah  bagaimanakah tanggungjawab b dokter  gigi  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  gigi  tidak  sesuai dengan kompetensinya.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini i paradigma  yang  dipakai  adalah  paradigma Critical  Legal Studies . Critical Legal Studies ( CLS ). Jenis penelitian yang g digunakan dalam penelitian ini  adalah  kualitatif.  Pendekatan  penelitian n ini  menggunakan social-legal, dengan melihat t aspek  hukum  dalam  perspektif  gejala  sosial  atau  human  action  sehingga mencoba  menggali  hal-hal  yang  berada  dibelakang  teks,  dalam  bentuk  produk  hukum tertulis  sehingga  dapat  diperoleh  pemahaman  dan  pemaknaan  terhadap  ketentuan hukum  tersebut,  dalam  ranah  keberlakuannya.  Penelitian  ini  menggunakan i instrumen yang digunakan yaitu peneliti sebagai instrumen utama.

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  adalah  kristalisasi  nilai-nilai  yang  terdapat  di  masyarakat  (Sutrisno  & Rahayu,  2017).  Dalam  pemaknaan  secara  mendalam  berkenaan  dengan  adanya tanggung  jawab  dalam  dimensi  norma  hukum  dipahami  dalam  koridor  ada  tindakan berupa  tindakan  implementatif  terhadap  sesuatu  hal  atau  perilaku  berdasarkan  kriteria yag telah ditentukan serta tidak bertentangan dengan norma, tatanan nilai, kaidah yang telah  diberlakukan  secara  umum.  Temuan  riset  membuktikan  bahwa  dokter  gigi  pada dasarnya  sudah  mengetahui  aturan  batasan  kewenangan  dalam  melakukan  perawatan gigi  terutama  dibidang  ortodonti,  namun  tetap  melanggar  batasan n tersebut.  Dalam kajian  hukum  hal  ini  tentu  akan  melanggar  norma  hukum  yang  telah  dirumuskan bersama khususnya dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Regulasi tersebut, telah mengatur  secara  tegas  bahwa  profesi  yang  diemban  dibidang  kesehatan  pada  saat melakukan  tindakan  pelayanan  kesehatan  harus  mengacu  kepada  kewenangan  yang diberikan  dengan  mendasarkan  diri  kepada  standar  kompetensi  yang  dimilikinya.  Hal ini  sesuai  pula  dengan  tataran  regulasi  teknis  dalam  bentuk  produk  hukum  tertulis Peraturan Menteri Kesehatan.
Dokter  gigi  dapat  melakukan  perawatan n ortodonti  hanya  dalam  kasus  yang sederhana,  dengan  berdasarkan  Peraturan  Konsil  Kedokteran n Indonesia  dimaksudkan untuk  menjamin  rasa  kepastian  hukum  para  pihak,  yang  terlibat  dalam  pelayanan kesehatan.  Jaminan  kepastian  hukum ini penting mengingat  proses  bekerjanya  hukum, termasuk  di  bidang  kesehatan  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor lingkungan sekitar tempat norma hukum tersebut berproses dan bekerja.
Perawatan  ortodonti  cekat full  braces t sebaiknya  dirujuk  kepada  dokter  gigi spesialis ortodonti dimana dokter gigi tersebut lebih berkompeten dalam m hal perawatan ortodonti  terutama  pada  kasus  yang  tergolong  kompleks.  Dengan  tanpa adanya a kompetensi  dan  kewenangan  yang  dimiliki  dokter r gigi  maka  akan  sangat mudah h untuk  menimbulkan n kesalahan  ketika  melakukan  perawatan  sehingga dapat t merugikan  secara a tidak  langsung  baik  materil  maupun  inmateril.  Hal  tersebut menandakan  bahwa  telah  terjadi  salah  satu  pelanggaran  disiplin  yang  yang  dilakukan oleh  dokter  dan  dokter  gigi  sebab  melakukan  tindakan  medis  tidak  sesuai  dengan
kompetensinya dan tidak melakukan tindakan dengan memberikan solusi terbaik untuk pasien.
Dalam  hal  ini  terdapat  sanksi  jika  melakukan  pelanggaran  tersebut,  hal  ini diterangkan  pada  pasal  4  Perkonsil  Kedokteran n Indonesia  Nomor  4  Tahun  2011 tentang g Disiplin  profesional  dokter  dan  dokter  gigi  yang g melanggar  ketentuan dibebankan  dengan  kewajiban  penerapan  sanksi  dalam  bentuk  disiplin.  Bentuk  sanksi disiplin  ini  diatur  dalam  kaidah  hukum  tertulis  mengatur  masalah  praktik  kedokteran bentuk-bentuk  sanksi  disiplin  meliputi  hal-hal  yaitu  diberikannya  peringatan  secara tertulis,  atau  rekomendasi  pencabutan n surat  tanda  registrasi  /  surat t izin  praktik,  serta kewajiban n mengikuti  pendidikan  atau u pelatihan  di  institusi  pendidikan  kedokteran atau u kedokteran  gigi.  Selain  merupakan n salah  satu  pelanggaran  disiplin n dokter,  dan dokter  gigi  tersebut  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban a secara  pidana  dengan mengacu  kepada  kaidah  norma  praktik  kedokteran.  Hukum  telah  mengaturnya  secara jelas dan tegas menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan tindakan dokter atau dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan, hal ini harus dapat dipahami dalam rangka upaya-upaya pencapaian tujuan hukum yaitu keadilan para pihak, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.
Untuk  mencegah  terjadinya malpraktek  atau  tidak  melaksanakan  standar  profesi, maka  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian,  Jaksa  dalam  menangani setiap  pengaduan  yang  datangnya  dari  pasien,  keluarga  pasien,  ataupun  kuasa  dari pasien,  maka  sebelum  diajukan  ke  muka  sidang  pengadilan  ia  sudah  dapat  menilai bahwa  perkara  yang  diajukan  adalah  merupakan  kesalahan  yang  didasari  atas pelanggaran etik kedokteran dan aparat penegak hukum tersebut wajib memberitahukan kepada  si  pengadu  bahwa  perkara  ini  akan  diselesaikan  oleh  Ikatan  Dokter  Indonesia atau  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  sebagai  organisasi yang  berwenang  menanganinya  apabila  bukan  pelanggaran  pidana.  Sedangkan  atas pelanggaran  hukum  pidana  diselesaikan  di  pengadilan  dengan  bukti  fisik  (Nurdin, 2015).
Pemangku  Kebijakan ( Stakeholder )  dalam  penanganan  malpraktik  untuk pelayanan  kesehatan  gigi,  diantaranya  Pemerintah  Daerah  setempat  melalui  Dinas Kesehatan  dan  Organisasi  Profesi.  Berdasarkan  proses  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat,  dipengaruhi  oleh environmental  law lembaga  pembuat  aturan adalah h pemerintah,  dinas  kesehatan,  dan  organisasi  profesi.  Pemangku  kepentingan yaitu  Dinas  Kesehatan  harus  melakukan  upaya-upaya  menerapkan  fungsi  pengawasan dan  pembinaan  dokter  dan  dokter  gigi  dilakukan n oleh  Pemerintah  Daerah  yaitu  Dinas Kesehatan.  Terdapat  dua  bentuk  pengawasaan  yang  dilakukan  yaitu  pengawasan langsung dan n tidak langsung.
Dinas  Kesehatan  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawasan  tersebut,  sebuah proses kebijakan tahap awal perumusan kebijakan, selanjutnya implementasi kebijakan, tahapan  berikut  monitoring  serta  tahapan  evaluasi  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  dalam  konteks  membangun  proses  pemberian  pelayanan  kesehatan dengan tetap menjunjung tinggi mengutamakan n keselamatan dokter dan pasien.

## Kesimpulan
Secara  umum  dokter  gigi  sudah  mengetahui  aturan  batasan  kewenangan  dalam melakukan perawatan n gigi terutama dibidang ortodonti, namun tetap melanggar aturan tersebut. Dengan tanpa a adanya kompetensi dan kewenangan yang g dimiliki dokter gigi serta  tidak  dilakukan  rujukan  kepada  dokter  gigi  spesialis  ortodonti  yang  lebih berkompetensi,  dokter  gigi  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  disiplin  dan  dapat  dikenai pertanggungjawaban  secara a pidana.  Pemangku  kepentingan  harus  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  secara  berkesinambungan,  hal  ini  dimaksudkan  untuk meminimalisir  kemungkinan-kemungkinan  oleh  sebab  pelayanan  kesehatan  yang diberikannya, misalnya terjadinya malpraktek.

## BIBLIOGRAFI
Ardhana,  Wayan.  (2013).  Identifikasi  Perawatan  Ortodontik  Spesialistik  dan  Umum. Majalah Kedokteran Gigi Indonesia , 20 (1), 1–8.
Ardyan,  Gilang  Ramadhan.  (2010).  Serba  Sebi  Kesehatam  Gigi  dan  Mulut. Jakarta: Bukuneâ .
Arthani,  Ni  Luh  Gede  Yogi,  &  Citra,  Made  Emy  Andayani.  (2013).  Perlindungan hukum  bagi  pasien  selaku  konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  mengalami malpraktek. Jurnal Advokasi , 3 (2), 206–214.
Hanafiah,  Muhammad  Jusuf,  &  Amir,  Amri.  (2019). Etika  Kedokteran  &  Hukum Kesehatan . EGC.
Hansu,  Christy,  Anindita,  P.  S.,  &  Mariati,  Ni  Wayan.  (2013).  Kebutuhan  perawatan ortodonsi  berdasarkan  index  of  orthodontic  treatment  need  di  SMP  Katolik Theodorus Kotamobagu. E-GiGi , 1 (2).
Indonesia,  Republik.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran. Jakarta: Republik Indonesia .
Indonesia, Republik. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones .
Isfandyarie,  Anny.  (2005). Malpraktek  dan  resiko  medik  dalam  kajian  hukum  pidana . Prestasi Pustaka Publisher.
Karki,  Saujanya,  Parajuli,  Umesh,  Kunwar,  Nischal,  Namgyal,  Kunsang,  &  Wangdu, Khamsum. (2014). Distribution of malocclusion and occlusal traits among Tibetan adolescents residing in Nepal. Orthodontic Journal of Nepal , 4 (2), 28–31.
Nurdin,  M.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Korban  Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 10 (1), 92–109.
Rompis, Michelle Gabriele Monica. (2017). perlindungan hukum terhadap dokter Yang diduga melakukan medical malpraktik. Lex Crimen , 6 (4).
Sri,  Praptianingsih.  (2006).  Kedudukan  Hukum  Perawat  dalam  Upaya  Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Sutrisno, Endang, & Rahayu, Riris Eka Sri. (2017). Budaya Hukum Dokter Gigi dalam Pelimpahan Wewenang dan Konsekuensi Hukumnya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19 (3), 399–417.