## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, (Halaman 35-41) DOI 10.33087/jiubj.v19i1.541 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)

## Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi
Harjianto, Roudhotul Jannah
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Banyuwangi Jalan Ikan Tongkol 22 Banyuwangi, 68416 E-mail: hr.bwin@gmail.com , roudhotuljannah1910@yahoo.com

## ABSTRACT
Divorcement rate in Banyuwangi district is the second rank in East Java province below Surabaya and third rank in national scale below Indramayu and Surabaya. In 2014, there are 7.106 cases that involve 6.798 couples. This research is aimed to identify the factors that cause divorce high rate in Banyuwangi district. This research uses a qualitative  approach  with  a  case  study  design  that  using  a  phenomenological  perspective.  Purposive  sampling method  was  used  and  the  samples  in  this  research  were  40  widows  and  widowers  from  4  sub-districts  in Banyuwangi with the highest divorce cases. Data was analyzed with qualitative descriptive analysis.The results shows  that  divorce  was  be  caused  by  internal  and  external  factors. Internal  factors,  namely  economy  (37,5 percent),  responsibility  (15  percent),  and  harmony  (17,5  percent).  Whereas  external  factors  are  infidelity  (30 percent). The result of this study will be a recommendation in formulating a prenuptial education learning model based on family and school approaches in Banyuwangi district .
Keywords: divorce; caused factor; education prenuptial

## PENDAHULUAN
Angka perceraian di kabupaten Banyuwangi  menempati  peringkat  kedua  tingkat Jawa  Timur  setelah  Surabaya  dan  ketiga nasional  setelah  kabupaten  Indramayu  dan Surabaya.  Selama  tahun  2014  terdapat  7.106 pasangan yang mendaftarkan perceraian. Angka tersebut  lebih  tinggi  dibandingkan  pada  tahun sebelumnya  yaitu  6.930  pasangan,  sedangkan yang  sudah  menerima  putus  cerai  sebanyak 6.798 pasangan. Sementara itu, yang mengajukan  cerai  terbanyak  adalah  perempuan dengan  jumlah  cerai  gugat  sebanyak  4.576 orang  dan  cerai  talak  yang  diajukan  laki-laki hanya  2.530  orang.  Selain  angka  perceraian yang cukup tinggi, jumlah dispensasi pernikahan di bawah umur juga meningkat (Kompas 2015).
Perceraian  merupakan  salah  satu  bentuk masalah  sosial  yang  ada  di  masyarakat  yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan,  karena  perceraian  itu  dapat terjadi  pada  siapapun.  Banyak  faktor  penyebab perceraian,  di  antaranya  karena  faktor  ekonomi, tanggung  jawab,  gangguan  dari  pihak  ketiga, dan keharmonisan.
Perceraian  adalah  putusnya  hubungan antara suami istri, yang disebabkan ketidakcocokan  satu  sama  lain.  Putusnya perkawinan  oleh  suami  atau  istri  atau  atas kesepakatan  kedua-duanya  apabila  hubungan mereka  tidak  lagi  memungkinkan  tercapainya tujuan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perceraian dapat  dilakukan  dengan  alasan  yang  kuat dengan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di Indonesia  dituangkan  di  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Kementerian Agama mendapatkan temuan  meningkatnya  angka  perceraian  dalam kurun  waktu  lima  tahun  terakhir.  Temuan  itu didapatkan  dari  hasil  penelitian  mengenai  tren gugatcerai masyarakat muslim di Indonesia yang dijalankan  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Kehidupan  Keagamaan  Kemenag.  Dari  dua  juta pasangan  menikah,  sebanyak  15  hingga  20% bercerai.  Sementara,  jumlah  kasus  perceraian yang  diputus  Pengadilan  Tinggi  Agama  seluruh Indonesia  pada  2014  mencapai  382.231,  naik sekitar  kasus  131.023 dibandingkan  tahun 2010 sebanyak  251.208  kasus.  Sementara  dalam persentase  berdasarkan  data  Badan  Peradilan Agama  Mahkamah  Agung,  dalam  lima  tahun terakhir  terjadi  kasus  cerai  gugat  mencapai  59- 80%.  Angka  itu  didominasi  kasus  cerai  gugat  di beberapa daerah seperti Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi, dan Ambon (Balitbang Diklat Kemenag 2015).
Save  M.  Dagun  (Sari  M.N,  Yusri,  & Sukmawati  I,  2015)  menyatakan  bahwa  banyak faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian.  Faktor-faktor  ini  antara  lain:  1) persoalan  ekonomi;  2)  perbedaan    usia;  3) keinginan  memperoleh  anak;  4)  persoalan prinsip  hidup  yang  berbeda,  serta  faktor lainnya yaitu  berupa  perbedaan  penekanan  dan  cara mendidik  anak  dan  pengaruh  dukungan  sosial dari pihak luar.
Penelitian  yang  mengkaji  perceraian  di Indonesia  telah  banyak  dilakukan  yaitu  dengan mengkaji  faktor  penyebab  perceraian.  Hasil penelitian  di  desa  Karangbendo,  kecamatan Rogojampi,  kabupaten  Banyuwangi  bahwa aspek  yang  mempengaruhi  tingginya  angka cerai gugat adalah adanya campur tangan orang
tua, suami selingkuh, tidak terpenuhinya kebutuhan  ekonomi,  dan  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Faktor  cerai  gugat  tersebut  di latar  belakangi  terjadinya  perubahan  sosial dalam  masyarakat,  sehingga  dapat  dilihat adanya  pergeseran  pola  pikir  masyarakat khususnya  istri  dalam  memahami  perceraian, yaitu  kaum  isteri  saat  ini  sudah  berfikir  kritis dalam  menuntut  hak  yang  terabaikan  karena tidak  ada  tanggung  jawab  dari  suami ( Dias  & Budhy 2013).
Hasil  penelitian  di  Kelurahan  Long  Ikis, Kabupaten  Paser  bahwa  faktor-faktor  penyebab perceraian  adalah  pertama  karena  faktor pendidikan, di mana perbedaan pendidikan yang terlampau  jauh  dapat  menimbulkan  masalah dalam  rumah  tangga  misalnya  saja  masalah komunikasi, ada  rasa tidak percaya diri dan ada juga yang merasa direndahkan oleh pasangannya,  kedua  karena  faktor  usia  yang perbedaannya terlalu  jauh  antar  suami  istri  atau lebih  mudanya  usia  suami  dibandingkan  usia istri,  yang  ketiga  karena  faktor  ekonomi  yang kurang layak sehingga menyebabkan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan  keluarga, dan  keempat  karena  faktor KDRT  (kekerasan  dalam    rumah  tangga)  juga adalah  penyebab  perceraian  dalam  rumah tangga  terutama  yang  paling  banyak  menjadi korban adalah dari pihak wanita (Bainah 2013).
Hasil  penelitian  lain  yaitu  tentang  faktor penyebab  tingginya  tingkat  gugat  cerai  di kecamatan  Payung  Sekaki  kota  Pekanbaru. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  di  simpulkan bahwa  faktor  penyebab  tingginya  tingkat  gugat cerai  di  kecamatan  payung  sekaki  kota  kota pekanbaru  adalah  (1)  kekerasan  rumah  tangga sebanyak 16 kasus (44,44%), (2) perselingkuhan  sebanyak  9  kasus  (25%),  (3) ekonomi  sebanyak  7  kasus  (14,44%),  dan  (4) adanya  campur  tangan  pihak  ketiga(orang  tua) sebanyak 4 kasus (11,12%) (Halimah 2015).
Fenomena  yang  terjadi  dalam  kehidupan di  masyarakat  banyak  yang  belum  memiliki kematangan  pikiran  dalam  menuju  ke  jenjang pernikahan, baik dari segi faktor usia, komunikasi maupun kemampuan finansial, sehingga  tidak  jarang  permasalahan  kerap timbul  dalam  rumah  tangga  dan  berujung  pada perceraian. Upaya menurunkan kasus perceraian  dapat  dilakukan  dengan  melakukan penyuluhan  ketahanan  keluarga  kepada  kaum laki-laki secara berkesinambungan.
Pengetahuan  sejak  dini  tentang  kehidupan berumah  tangga  menjadi  penting  agar  nantinya dapat meminimalisasi angka perceraian (Puspita D.R, Dharma P, & Idanati R 2016)
Agar  harapan  pernikahan  dapat  terwujud dengan  baik,  maka  diperlukan  pendidikan pranikah  baik  dilingkungan  keluarga  maupun ditingkat sekolah. Program pendidikan pra nikah
diharapkan  mampu  memberi  dampak  signifikan terhadap  kehidupan  rumah  tangga  yang  akan dijalani nanti.
Secara  umum  pendidikan  pra  nikah berperan sebagai sarana penyampaian informasi  dasar  yang  perlu  dipahami  sebelum keputusan  untuk  menikah  diambil  oleh  calon pasangan  suami  istri,  seperti  kesiapan lahir dan batin,  tujuan  yang  hendak  dicapai,  rancangan rumah tangga dan sebagainya; sarana penyampaian informasi tentang kehidupan rumah  tangga,  seperti  cara  menghadapi  konflik, cara  mendidik  anak,  pemahaman  tentang  tugas dan  tanggung  jawab  dalam  keluarga,  dan sebagainya;  sarana  menyampaikan  aturan- aturan  hukum,  khususnya  berkaitan  dengan kehidupan  keluarga.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab perceraian  sebagai  dasar  konsep  pendidikan pranikah di Kabupaten Banyuwangi

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  rancangan  studi  kasus  yaitu memakai  perspektif  fenomenologis.  Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling , subjek  dalam  penelitian  ini  berjumlah  40  orang yang  terdiri  dari  20  orang  janda  dan  20  orang duda  yang  mengalami  perceraian  yang  berada di  empat  kecamatan  di  kabupaten  Banyuwangi dengan  angka  kasus  perceraian  tertinggi,  yaitu di  kecamatan  Tegaldlimo,  Tegalsari,  Cluring, dan Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam analisis  data  yaitu  analisis  deskriptif,dengan menggali  informasi  dari  janda  dan  duda, sehingga ditemukan faktor penyebab perceraian.
Teknik  pengumpulan  data  meliputi:  (1) wawancara  mendalam;  (2)  observasi  partisipan; dan (3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul dari  ketiga  teknik  tersebut  dianalisis  secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.  Selanjutnya  data  yang  telah berhasil  dikumpulkan  diolah  dan  dianalisis dengan menggunakan tahapan-tahapan, sebagai  berikut:  (1) Intuiting. Peneliti  menggali fenomena  yang  ingin  diketahui  dari  partisipan mengenai faktor penyebab perceraian di kabupaten  banyuwangi;  (2) Analyzing, pada tahap  ini  peneliti  mengidentifikasi  arti  dari fenomena  yang  telah  digali  dan  mengeksplorasi hubungan  serta  keterkaitan  antara  data  dengan fenomena  yang  ada,  data  yang  penting dianalisis  secara  saksama.  Dengan  demikian peneliti  mendapatkan  data  yang  diperlukan untuk memastikan suatu kemurnian dan gambaran
yang akurat ; dan (3) Phenomenological describing . Peneliti
mengkomunikasikan dan memberikan gambaran tertulis dari elemen kritikal yang didasarkan pada pengklasifikasian dan pengelompokan fenomena.
Penentuan  lokasi  penelitian  ini  ditentukan secara  sengaja  ( purposive  method ),  yaitu  di Kecamatan  Tegaldlimo,  Kecamatan  Tegalsari, Kecamatan Cluring, dan
Kecamatan
Banyuwangi  di  Kabupaten  Banyuwangi  dengan pertimbangan  di  kecamatan  ini  tertinggi  tingkat kasus  perceraiannya,  seperti  tergambar  (Tabel 1).
Tabel 1. Angka perceraian 4 lokasi penelitian No Kecamatan Angka kasus perceraian 1 Tegaldlimo 391 2 Tegalsari 152 3 Cluring 149 4 Banyuwangi 149
Sumber: Banyuwangi dalam angka Tahun 2013
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang  terdiri  dari  20  orang  janda  dan  20  orang  duda yang  tersebar  di  empat  kecamatan  yang  memiliki angka  perceraian  tertinggi  di  kabupaten  Banyuwangi, yaitu  kecamatan  Tegaldlimo,  Tegalsari,  Cluring,  dan Banyuwangi  dengan  latarbelakang  umur,  pendidikan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Seperti tergambar pada (Tabel 2), (Tabel 3) dan (Tabel 4).
Tabel 2. Pendidikan Jenjang pendidikan L P Jumlah % SD/ MI 5 5 10 25 SLTP/ MTs 2 5 7 17,5 SLTA 11 9 20 50 S1 2 1 3 7.5 Jumlah 20 20 40 100

## Sumber: olah data primer
Tabel  2  menunjukan  jenjang  pendidikan dari  subjek  bervariasi  dan  dapat  diketahui mereka yang berpendidikan SLTA sebanyak (50 persen),  SD/MI  (25  persen),  SLTP/MTs  (17,5 persen)  dan  yang  terakhir  berpendidikan  SI sebanyak (7,5 persen).
Tabel 3. Umur Umur L P Jumlah % 21 - 30 3 6 9 22,5 31 - 40 6 8 14 35 41 - 50 6 5 11 27,5 51 - 60 4 1 5 12,5 <60 1 - 1 2,5 Jumlah 20 20 40 100 Sumber: olah data primer
Tabel    3  menunjukan    subjek  yang berumur  31  sampai  dengan  40  sebanyak  (35 persen), 41 sampai dengan 50 (27,5 persen), 21 sampai  dengan  30  (22,5  persen),  51  sampai dengan  60  (12,5  persen)  dan  subjek  yang berumur diatas 60 tahun sebanyak (2,5 persen).
Tabel 4. Penghasilan Penghasilan (dalam ribuan) L P Jumlah % >600 2 11 13 32,5 600 –1.200 10 7 17 42,5 < 1.200 8 2 10 25 Jumlah 20 20 40 100
Sumber: olah data primer
Tabel  4  menunjukan  bahwa  penghasilan subjek  yang  kurang  dari  600  ribu  setiap  bulan sebanyak  (32,5  persen),  penghasilan  subjek kisaran  600  ribu  sampai  dengan  1.2  juta  setiap bulan  sebanyak  (42,5  persen),  dan  penghasilan subjek  lebih  dari  1.2  juta  setiap  bulan  sebanyak (25 persen).
Hasil  wawancara  terhadap  40  subjek perceraian  yang  terdiri  atas  20  janda  dan  20 duda  menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab perceraian  karena  faktor  internal  maupun eksternal.  Jawaban  subjek  mengenai  sebab perceraian  tidaklah  tunggal,  sebagian  subjek memberikan  beberapa  jawaban  atas  beberapa faktor  penyebab  perceraian  yang  mereka  alami. Hal ini logis  sebab  masalah  sosial  sering terkait antara satu dengan yang lainnya.
George Levinger (Widayanti 2014) berpendapat  bahwa  pada  umumnya  perceraian itu  terjadi  karena  faktor-faktor  tertentu  yang mendorong  suami-istri  untuk  bercerai.  Faktor- faktor  dimaksud  antara  pasangan  suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda.
Dalam  penelitian  ini  subjek  memberikan jawaban  yang  bervariasi  dengan  alasan  yang berbeda-beda  yaitu  faktor  ekonomi,  tanggung jawab,  pihak  ketiga,  dan  keharmonisan.  Hal  ini wajar  karena  setiap  problem  yang  terjadi  dalam keluarga  berbeda-beda.  Jawaban  subjek  dapat dilihat pada (Tabel 5).
Tabel 5. Rekapitulasi jawaban subjek No Kecamatan Faktor penyebab perceraian Ekonomi Tanggung jawab Pihak ketiga Ketidak harmonisan 1 Tegaldlimo 4 1 2 3 2 Tegalsari 3 1 4 2 3 Cluring 5 0 5 0 4 Banyuwangi 3 4 1 2 Jumlah 15 6 12 7 Dalam persen 37.5 15 30 17.5 Sumber: olah data primer
Permasalahan yang timbul dalam keluarga  dapat  disebabkan  dari  dalam  maupun luar  keluarga  itu  sendiri,  misalnya  sikap  dan perilaku  suami  atau  istri  yang  tidak  lagi  sejalan dengan  tuntutan  agama  dan  norma-norma masyarakat,  atau  karena  keadaan  biologis  dan
fisik  pasangan  yang  memungkinkan  tidak  dapat lagi  menjalankan  fungsinya  sebagai  suami maupun istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan  pasangannya  yang  semua  itu  akan mengakibatkan hilangnya rasa saling menghargai sebagai suami istri.
Emery  (1999)  mengemukakan  bahwa perpisahan  suami  istri  seringkali  terjadi  karena tidak  bisa  menyelesaikan  konflik  intern  yang fundamental. Konflik yang timbul sejalan dengan umur  kebersamaan  suami  istri,  baik  masalah yang  datang  dari  dalam  atau  masalah  dari  luar keluarga.
Untuk melihat gambaran deskriptif terhadap faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diuraikan sebagai berikut:

## Faktor ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa alasan  perceraian  karena  faktor  ekonomi sebesar  (37.5  persen).  Masalah  ekonomi  yang muncul  yaitu  pihak  suami  yang  dianggap  tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya,  karena    penghasilannya  pas-pasan sehingga  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan keluarga.  Pendapatan  rata-rata  Rp.  1.078.125 perbulan.  Dengan  kondisi  ini  sebagian  dari mereka  baik  dari  pihak  suami  maupun  istri memutuskan  untuk  berkerja  keluar  negeri menjadi  TKI  maupunTKW  dengan  harapan  bisa memperbaiki  ekonomi  keluarga,  namun  yang terjadi  sebaliknya  bukan  ekonomi  yang  mapan yang didapat malah   sebagian di antara mereka tidak  terjalin  hubungan  yang  baik  dalam keluarga dan berujung pada perceraian.
Lestari (2012) menyatakan bahwa persoalan  ekonomi  sering  menjadi  salah  satu pemicu utama perceraian. Faktor keberlangsungan  dan  kebahagiaan  sebuah perkawinan  sangat  dipengaruhi  oleh  kehidupan finansialnya.  Kebutuhan  hidup  akan  dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri memiliki  sumber  finansial  yang  memadai. Pendapatan  atau  penghasilan  merupakan  suatu hal  yang  sangat  penting  dalam  keluarga. Dengan pendapatan yang cukup dapat memberikan  kepuasan  lahir  dan  batin  sebagai pemenuhan segala kebutuhan keluarga.
Dalam  kehidupan  keluarga  peran  suami istri  sangat  penting  apalagi  dalam  mengelola keuangan.  masyarakat  mempunyai  paradigma bahwa  nafkah  suatu  kewajiban  suami  terhadap istrinya  dalam  bentuk  materi.  Hukum  membayar nafkah  untuk  istri,  dalam  bentuk  perbelanjaan, pakaian  adalah  wajib.  Kewajiban  ini  bukan disebabkan  karena  istri  membutuhkannya  bagi kehidupan  rumah  tangga,  tetapi  kewajiban  ini yang  timbul  dengan  sendirinya  tanpa  melihat kepada keadaan istri.
Pengaturan nafkah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (UU  Perkawinan)  dapat  dilihat dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan.  Dalam  pasal  tersebut  dikatakan bahwa  suami  wajib  melindungi  isterinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  Dalam  pengaturan  Undang- Undang  Perkawinan,  tidak  ditetapkan  besarnya nafkah  yang  harus  diberikan,  hanya  dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.
Hal  tersebut  diperjelas  dalam    kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  juga ada  pengaturan  mengenai  nafkah  secara eksplisit,  yaitu  dalam  Pasal  107  ayat  (2) KUHPer,  yang  mengatakan  bahwa  suami  wajib untuk  melindungi  isterinya  dan  memberikan kepada  isterinya  segala  apa  yang  perlu  dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

## Faktor pihak ketiga
Faktor  pihak  ketiga  dimaksud  adalah perselingkuhan.  Selingkuh,  secara  etimologi diartikan  sebagai  perbuatan  dan  perilaku  suka menyembunyikan  sesuatu  untuk  kepentingan sendiri,  tidak  berterus  terang,  tidak  jujur,  dan curang  (KBI  2008).  Perselingkuhan  akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia.
Gifari  (Muahajarah  K,  2016)  Menyatakan bahwa  faktor-faktor  terjadinya  perselingkuhan antara  lain:  1)  peluang  dan  kesempatan;  2) konflik dengan istri; 3) seks tidak terpuaskan; 4) abnormalitas atau animalistis seks; 5) iman yang hampa; 6) karena hilangnya rasa malu.
Masalah  perselingkuhan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  tidak  disebutkan  secara jelas,  namun  dampak  dari  perselingkuhan  ini dapat  menyebabkan  suami  isteri  terus  menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terdapat dalam pasal penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan berujung pada perceraian.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa faktor penyebab perceraian karena pihak ketiga, yaitu  (30  persen)  dari  total  keseluruhan  subjek. Secara  umum  faktor  yang  menyebabkan pasangan  suami  istri  memiliki  wanita  idaman dan  pria  idaman  lain  dalam  rumah  tangganya, antara  lain  disebabkan  karena  kondisi  ekonomi yang  kurang,  dan  rendahnya  pemahaman tentang  hak  dan  kewajiban  seorang  suami  istri. Hal ini membuat mereka tidak memahami tujuan dari suatu perkawinan. Mereka hanya memandang  bahwa  tujuan  perkawinan  semata- mata untuk  memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan yang bersifat ibadah.
Menurut  Surya  (2009)  perselingkuhan pada  umumnya  banyak  sekali  terjadi  pada anggota  keluarga  yang  kurang  memiliki  kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, sikap  egois  dari  masing-masing,  komunikasi kurang  lancar  dan  harmonis,  emosi  kurang
stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.
Dengan  terjadinya  perselingkuhan  yang dilakukan baik oleh pihak suami atau istri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan  merasa  marah,  kecewa,  sakit hati,  mengalami  gangguan  fisik,  gangguan sosial, ataupun gangguan psikologis, serta sikap tidak  saling  percaya  antara  satu  dengan  yang lain  sehingga  dapat  menimbulkan  percekcokan, perselisihan,  dan  pertengkaran  dalam  rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan.  Jamil  A  &  Fakhrudin  (2015) mengatakan  dampak  terberat  dari  cerai  gugat adalah  penderitaan  psikologis  yang  dialami  istri yaitu  perasaan  kecewa  terhadap  pernikahan. Dalam  keadaan  demikian  pihak  yang  merasa tersakiti  mengajukan  permohonan  cerai  talak atau gugatan cerai kepada pengadilan.

## Ketidakharmonisan
Secara  terminologi  keharmonisan  berasal dari  kata  harmonis  yang  berarti  serasi,  selaras. Titik  berat  dari  keharmonisan  adalah  keadaan selaras  atau  serasi,  keharmonisan  bertujuan untuk  mencapai  keselarasan  dan  keserasian, dalam  kehidupan  rumah  tangga  perlu  menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (KBI, 2008).
Menurut  Fauzi  (2006)   ketidakharmonisan merupakan  alasan  yang  kerap  dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakhrmonisan bisa  disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan,  krisis  akhlak,  perbedaan  pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa penyebab perceraian yang dikarenakan ketidakharmonisan  sebesar  (17.5  persen)  dari empat  faktor  penyebab  perceraian  dan  hal tersebut  dipicu  karena  komunikasi  yang  tidak terjalin  dengan  baik  dan  adanya  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Faktor yang memunculkan ketidak harmonisan  hubungan  interpersonal  dalam keluarga  adalah  adanya  sikap  tidak  percaya antara  suami  dan  istri  yang  disebabkan  oleh kurangnya kejujuran dan sikap saling terbukadari  masing-masing    pasangan  dalam keluarga sehingga menimbulkan konflik interpersonal  dan  berujung  pada  perceraian (Luthfi M. 2017)
Hasil  penelitian  menunjukan  komunikasi yang  tidak  terjalin  dengan  baik  menjadi  faktor ketidakharmonian.  Kurangnya  komunikasi  atau biasa disebut miskomunikasi dapat menyebabkan  segala  hal  yang  diinginkan  sulit untuk  tercapai.  Padahal  dalam  keluarga  ada pastinya  keinginan  untuk  hidup  tentram  dan sejahtera, namun jika tidak ada komunikasi yang baik  maka  semua  itu  akan  sulit  untuk  dicapai.
Hal ini dialami oleh subjekyang ditinggal bekerja oleh  suami  dalam  waktu  yang  lama  dan  belum dikaruniai anak.
Selanjutnya    hasil  penelitian  menunjukan ketidakharmonisan  juga  disebabkan  oleh  KDRT (kekerasan  dalam  rumah  tangga)  kepada subjek,  berdasarkan  penuturannya  mereka selalu  mendapatkan  perlakuan  kasar  dari suaminya,  dan  bahkan  sering  dipukuli  hanya karena  masalah  sepele.  Hal  inilah  yang membuat  subjek  tidak  kuat  menanggung  derita atas  kekerasan  oleh  suaminya  dan  akhirnya memutuskan  bercerai.Korban  KDRT  (kekerasan dalam  rumah  tangga)  merasa  kekerasan  fisik yang  dia  terima  mengakibatkan  trauma  dan tekanan  batin  sehingga  memilih  untuk  bercerai agar  terlepas  dari  semua  penderitaan  yang dapat membahayakan hidupnya.
KDRT  (kekerasan  dalam  rumah  tangga), sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU  PKDRT)  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Implikasi dari kekerasan dalam perkawinan  ternyata  telah  berdampak  negative kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis  membuat  perempuan  stress  dan nervous  serta  apatis  ,  dalam  aspek  ekonomi membuat  perempuan  tergantung  kepada  suami secara  mutlak  bahkan  kadangkala  berhenti  dari pekerjaannya  semula,  dalam  aspek  sosial kemsyarakatan  perempuan  menjadi  terisolasi karena terlalu memikirkan beban intern keluarga (Huda M. 2018).

## Faktor tanggung jawab
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa alasan perceraian karena faktor tanggung jawab sebesar  (15  persen)  Secara  umum  masalah yang dialami subjek untuk memutuskan bercerai yaitu  merasa  hak-haknya  sudah  tidak  terpenuhi lagi.Hal  ini  terjadi  karena  tidak  ada  tanggung jawab  dari  suami  baik  secara  moral  maupun material.  Secara  moral  mereka  ditinggalkan dalam  waktu  yang  lama  dan  suami  tidak memberi kabar berita, sedangkan secara materiil subjek  tidak  diberikan  biaya  hidup  sehari-hari sebagaimana mestinya.
Tanggung  jawab  secara  harfiah  dapat diartikan  sebagai  keadaan  wajib  menanggung segala  sesuatunya  jika  terjadi  apa-apa  boleh dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan  atau  juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak
lain (KBI 2008).
Tanggung  jawab  bersifat  kodrati,  yang artinya  tanggung  jawab  itu  sudah  menjadi bagian  kehidupan  manusia  bahwa  setiap manusia  dan  yang  pasti  masing-masing  orang akan  memikul  suatu  tanggungjawabnya  sendiri- sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung  jawab,  maka  tentu  ada  pihak  lain yang  memaksa  untuk  tindakan  tanggung  jawab tersebut  karena  tanggung  jawab  merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan (Purwaningsih 2015).
Tujuan perkawinan dapat tercapai apabila suami istri mengerti tentang hak dan kewajibannya serta dapat memahami kedudukannya dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974  Pasal  30  dijelaskan  suami  istri  memikul kewajiban  yang luhur  untuk  menegakkan  rumah tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.
Kehidupan  rumah  tangga,  mengharuskan masing-masing  pihak,  baik  suami  maupun  istri, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus  dilaksanakan.Kewajiban  suami  dalam perkawinan adalah memelihara istri dan menyediakan  kebutuhan  hidup  yang  layak  bagi istri  dan  anaknya.  Sebaliknya  seorang  istri  juga mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  atau mengatur rumah tangga, sehingga apapun yang menimpa keluarganya merupakan masalah yang harus  ditanggung  dan  diselesaikan  bersama dalam  sebuah  keluarga.Semua  masalah  yang timbul menjadi tanggung jawab suami dan istri.

## Konsep pendidikan pranikah
Konsep  pernikahan  dibutuhkan  untuk membangun  pemahaman  awal  masyarakat terhadap pernikahan. Dalam rangka mewujudkan  rumah  tangga  sejahtera  bahagia memerlukan pendidikan, bimbingan dan nasihat, baik sebelum melangsungkan pernikahan maupun  setelah  berumah  tangga.  Apabila  hal tersebut  diajarkan  kepada  remaja  yang  sedang menjalani proses pendekatan dengan pasangannya, diharapkan memperoleh pelajaran  berharga  ketika  menjalani  kehidupan rumah tangga yang sebenarnya.
Pencegahan
dan penanggulangan masalah perceraian tidak dapat hanya diserahkan  kepada  aparat  pemerintah  saja karena  masalah  tersebut  bersifat  multidimen- sional;  sosial,  kultural  dan  moral.  Untuk mengatasinya haruslah melibatkan semua unsur,  potensi  dan  pranata  sosial  dalam komuniti lokal (Fachrina & Putra R.E 2013)
Pendekatan  keluarga  adalah  salah  satu cara untuk memberikan informasi sedini mungkin  kepada  anak  tentang  pernikahan. Karena fungsi utama keluarga menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1994
tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga  sejahtera  yaitu  fungsi keagamaan, sosialbudaya,cintakasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi  dan  pendidikan,   ekonomi,  dan fungsi pembinaan lingkungan
Sekolah merupakan tempat kedua setelah keluarga  dalam  meberikan  pengajaran  siswa  di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sekolah memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap perkembangan  peserta  didik  dan  peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan mendayagunakan komponen-komponen sekolah secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya.
Dari  hasil  penelitian  disusun  konsep materi pendidikan pranikah berbasis pendekatan keluarga  dan  sekolah..  Adapun  konsep  materi pendidikan  pranikah,  yaitu  1)  Perencanaan finansial sebelum dan sesudah menikah; 2) Hak dan  kewajiban  dalam  berumah  tangga;  3) Hubungan  antara  suami  dengan  istri,  dengan anak  dan  keluarga;  4)  Kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT); 4) Gangguan pihak ketiga (WIL/ PIL); dan 5) Keharmonisan dalam rumah tangga

## SIMPULAN
Faktor penyebab perceraian di kabupaten Banyuwangi  disebabkan  oleh  faktor  internal maupun  eksternal.  faktor  internal  yaitu  ekonomi (37.5 persen), tanggung jawab (15 persen), dan keharmonisan  (17.5  persen).  Sedangkan  faktor eksternal yaitu perselingkuhan (30 persen).
Rekomendasi  hasil  penelitian,  disusun konsep pendidikan pranikah berbasis pendekatan keluarga dan sekolah. Hasil penelitian  dapat  ditindaklanjuti  sebagai  modal informasi  dasar  dalam  penyusunan  model pembelajaran pendidikan pranikah di  Kabupaten Banyuwangi

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang dan Diklat (2017) https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posti ng/read/495-Tren-Cerai-Gugat- Masyarakat-Muslim-di-Indonesia [Accessed 4 April 2017].
Bainah,  N.  (2013).  Faktor-faktor  penyebab perceraian  di  Kelurahan  Long  Ikis, Kabupaten Paser. eJournal Sosiatri- Sosiologi 1 (1):74-83.
Dias,  YEP  &  Budhy,  S.  (2013).  Aspek-aspek Penyebab  Perceraian  Gugat  di  Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi
Kabupaten  Banyuwangi.  Skripsi,  Jurusan Ilmu  Kesejahteraan  Sosial,  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Jember.
Emery,  ER.  (1999).  Marriage,  Divorce,  and Children  Adjustment.  2nd  Edition .  New York: Prentice Hall International.
Fachrina & Putra RE. (2013). Upaya pencegahan perceraian berbasis keluarga luas dan institusi lokal dalam  masyarakat Minangkabau  di  Sumatra  Utara.  Jurnal Antropologi Indonesia 34 (2):101-111.
Fauzi,  DA.  (2006).  Perceraian  Siapa  Takut.
Jakarta: Restu Agung.
Halimah, (2015). Faktor-faktor penyebab
tingginya tingkat gugat cerai di Kecamatan Payung  Sekakikota  Pekanbaru. Jom FISIP 2 (2):1-15. Huda,  M.  (2018).  Dampak  kekerasan  dalam rumah  tangga  terhadap  perempuan  di kabupaten  Ponorogo.  Journal  Lentera
Unesa 1 (2): 93-106
Jamil,  A  &  Fakhruddin,  (2015).  Isu  dan  realitas dibalik tingginya cerai gugat di Indramayu. Jurnal  Multikultural  &  Multi  Religius Harmoni 14 (2): 138-159. KBI  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Pusat Bahasa: Jakarta. Kompas, (2015) https://regional.kompas.com/read/2015/01 /22/15461501/Banyuwangi.Masuk.Peringk at.Ketiga.Nasional.Angka.Perceraian [Accessed 4 April 2017]. Luthfi,  M.  (2017).  Komunikasi  interpersonal suami dan istri dalam mencegah perceraian  di  Ponorogo.  Ejournal  Ettisal Unida Gontor 2 (1): 51-63 Lestari,  S.  (2012).  Psikologi  Keluarga.Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Muahajarah,  K.  (2016)  Perselingkuhan  suami terhadap  istri  dan  penanganannya.  Jurnal SAWWA UIN Walisongo12 (1):1-18.
Puspita,  DR.  Dharma  P,  &  Idanati  R  (2016).
Model  optimalisasi  peran  Ketua  Rukun tetangga  dalam  mencegah  perceraian. Masyarakat,  Kebudayaan  &  Politik  29 (4):181-190. Purwaningsih, (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi  gugat  cerai  dipengadilan agama  Kota  Bogor.  Jurnal  Yustisi  1  (1):
11-16. Pengadilan Agama Banyuwangi, (2017) [Accessed 4 April 2017].
http://pa.banyuwangi.go.id . Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Perkawinan.
Sari  MN,  Yusri,  &  Sukmawati  I.  (2015).  Faktor penyebab  perceraian  dan  implikasinya dalam  pelayanan  bimbingan  konseling. Jurnal IKP UNP 3 (1):16-21.
Surur,  AT.  (2016).  Perceraian  dini  (Sudi terhadap  putusan  Pengadilan  Agama Pekalongan).  Jurnal  Hukum  Islam  14 (1):111-133. Surya,  M.  (2009). Bina  Keluarga.  Bandung: Graha Ilmu. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Widayanti,  A.  (2014).  Faktor-faktor  penyebab perceraian Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)  di  Desa  Citembong,  Kecamatan Bantarsari,  Kabupaten  Cilacap.  Skripsi, Jurusan  Pendidikan  Sosiologi  Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta