## PERGESERAN TIPOLOGI HUKUM DI INDONESIA

## SHIFTING LEGAL TYPOLOGY IN INDONESIA

## Senja Nasril, Nur Intan Akuntari
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Palembang, Indonesia
Email: senjjanaszril@gmail.com , akuntarinurintan@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan tipologi hukum di Indonesia akan selalu berubah-ubah setiap waktunya, ditambah  lagi  dalam  perumusan  suatu  undang-undang  sangat  dipengaruhi  kepentingan partai politik tertentu karena yang merumuskannya adalah anggota legislatif. Penelitian ini  akan  mengkaji  bagaimana  perkembangan  hukum  di  Indonesia  serta  mengetahui bagaimana  tipologi  hukum  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini,  penggunaan  hukum peninggalan  Belanda  hanya  untuk  agar  tidak  adanya  kekosongan  hukum.  Hukum  di Indonesia  sangat  dekat  dengan  tipologi  hukum  represif,  dimana  pembentukan  dan penerapan  hukum  banyak  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik.  Bukan  saja menciptakan  rasa  tidak  adil  terhadap  masyarakat  dan  adanya  hukum  seperti  itu  juga tentu akan menjadi momok bagi kalangan masyarakat itu sendiri
Kata Kunci: Pancasila, Hukum, Indonesia, Tipologi Hukum.

## ABSTRACT
The development  of legal typology in  Indonesia  will  always change from time to  time, plus the formulation of  a law is strongly influenced by the interests of  certain political parties  because  those  who  formulate  it  are  members  of  the  legislature.  This  research will  examine  how  the  development  of  law  in  Indonesia.  As  well  as  knowing  how  the typology of law in Indonesia. The results of this study, the use of Dutch heritage law is only  to  avoid  a  legal  vacuum.  Law  in  Indonesia  is  very  close  to  the  typology  of repressive  law,  where  the  formation  and  application  of  law  is  heavily  influenced  by political interests. Not only does it create a sense of injustice to the community and the existence of such a law will certainly be a scourge for the community itself.
Keyword: Pancasila, Law, Indonesia, Legal Typology.
.

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  yang  termuat  pada  Pasal  1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) yang diamandemen  terakhir  kali  dan  disahkan pada 10  November  2001,  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Hukum  menjadi  sebuah penegasan  bahwa  segala  aspek  kehidupan  di Indonesia dalam sosial kemasyarakatan, kenegaraan  serta  pemerintahan  berlandaskan hukum.  Hukum  menjadi  landasan  berjalannya sendi-sendi  pemerintahan  dalam  mengatur masyarakat  agar  terciptanya  ketertiban  sosial. UUD 1945 telah  mengamanatkan supaya dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  menggunakan prinsip  keseimbang,  baik  dalam  menegakkan keadilan  substansial  maupun  konsepsi  hukum itu  sendiri.  Lebih  dalam  lagi,  UUD  1945  juga menegaskan  mengenai  asas  manfaat  hukum,
yaitu  dimana  asas  tersebut  yang  menghendaki supaya  dalam  penegakan  hukum  tentunya berguna,  bermanfaat,  serta tidak  menumbuhkan dan  atau  memunculkan  kemudharatan  bagi setiap  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  (Moh Mahfud MD, 2009: 284).
Jimly  Asshiddiqie  juga    mengungkapkan, bila  aturan  dimengerti  secara  kaku  serta  sempit yang artinya hanya sebatas peraturan perundang-undangan  saja,  maka  artian  dari negara  hukum  yang  dikembangkan  menjadi bersifat  sempit  dan  tentunya  terbatas  serta sangat sulit untuk menjamin keadilan substantive.  Sebab  itu,  istilah ‘the  rule  of  law’ yang disampaikan Friedman juga dikembangkan dengan istilah „ the rule of just law’ guna adanya kepastian  bahwa  dalam  pengertian  bersama tentang  „ the  rule  of  law’ termuat  maksud  yang
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 142-152.
tidak  hanya  sekedar  memfungsikan  peraturan perundang-undangan  dalam  arti  sempit  tetapi memberikan  keadilan  yang  lebih  esensial. Dengan  begitu,  walaupun  istilah  yang  dipakai tetap „ the rule of  law’ ,  pengertian  yang  bersifat luas  itulah  yang  diharapkan  dicakup  dalam istilah  „ the  rule  of  law’ yang  dipergunakan dalam menyebut konsepsi perihal negara hukum di  zaman  modern  ini  (Jimly  Asshiddiqie,  2005: 29).
Reformasi sangat berdampak bagi perkembangan masyarakat dalam konteks kebangsaan  serta  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Dengan  telah  terjadinya  amandemen UUD  1945,  pengertian  negara  hukum secara gamblang  serta  dengan  tegas  dituliskan  dan termaktub  pada  batang  tubuh  UUD  1945  yang sebelum  hanya  ada  pada  penjelasan  UUD  1945 saja.  Hal  ini  menjelaskan  dan  mempertegas komitmen  bersama  bahwa  Indonesia  ialah, bukan negara yang otoriter dan Indonesia adalah hukum yang demokratis.
Pada  amandemen  ketiga  yang  disahkan pada  2001  yang  lalu,  dibuat  juga  sebuah lembaga  peradilan  yang  berfungsi  untuk mengawal konstitusi Indonesia, yaitu Mahkamah  Konstitusi.  Dengan  dibentuknya lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman merupakan  juga  pertanda  penegasan  negara, bahwa  negara  kita  menganut  paham  negara hukum yang menganut paham konstitusionalisme.  Pada  kondisi  ini,  maka  bisa kita dipahami  bersama  bahwa  bukan  hanya
rakyat yang terlibat dalam persoalan hukum saja yang  dapat  diadili  sesuai  dengan  hukum  yang ada, tetapi pula pemerintah dan lembaga negara, serta  undang-undang  yang  bertentangan  dengan UUD  1945  juga  bisa  dibawa  kedalam  lembaga peradilan.  Artinya,  salah  satu  tugas  utama Mahkama Konstitusi ialah menjaga supaya tidak ada  undang-undang  yang  telah  disahkan bertentangan  dengan  UUD  1945.  Dengan demikian setiap aturan dan undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang mempunyai  wewenang  harus  dan  wajib  tidak boleh bertentangan terhadap UUD 1945 sebagai landasan tertinggi negara (Utrecht, 1962: 9).
Dalam  setiap  perkembangan  hukum  yang terjadi,  maka  bisa  saja  tipologi  hukum  yang berjalan di masyarakat tersebut ikut berubah, hal ini  biasanya  seringkali  dipengaruhi  berbagai faktor.  Contohnya  saja  misalnya  faktor  yang ditentukan  oleh  pemegang  kekuasaan  pada  saat itu, penguasa bisa saja menggunakan kekuasaannya  dalam  melakukan  pembentukan perundang-undangan,  kemudian  faktor  penegak hukum  itu  sendiri,  sebagai  penegak  hukum bukan  tidak  mungkin  dalam  menegakan  hukum lebih  berpihak  pada  orang  yang  mempunyai kekuasaan  dan  justru  lebih  tajam  kebawah dalam artian hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil saja.
Perkembangan hukum dan tipologi hukum di  Indonesia  sendiri  merupakan  suatu  yang menarik  untuk  dipelajari  karena  akan  selalu berubah-ubah  setiap  waktunya,  ditambah  lagi
dalam perumusan undang-undang adalah anggota legislatif yang notabenenya adalah para pengurus  partai  politik  bukan  tidak  mungkin dalam  perumusan  suatu  undang-undang  sangat dipengaruhi  kepentingan  partai  politik  tertentu. Berangkat  dari  hal  inilah  yang  melandasi kenapa  penulis  tertarik  dengan  perkembangan hukum  dan  tipologi  hukum  di  Indonesia  dan mendapatkan dua rumusan masalah dibawah ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan  dan  disampaikan  di  atas,  sangat menarik  untuk  dibahas  dalam  bentuk  jurnal, maka  dapat  dirumuskan  permasalah  yang  ada sehubungan  dengan  latar  belakang  yang  telah disampaikan  yaitu  sebagai  berikut;  Pertama, Bagaimana  perkembangan  hukum  di  Indonesia ?  Kedua,  Bagaimana  tipologi  hukum  di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  ini  memakai  pendekatan perundang-undangan  serta  pendekatan  kasus. Jenis  data  dan  bahan-bahan  hukum  yang  pakai adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta tersier.  Bahan  hukum  primer  ialah  bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas  dalam  hal  bahan-bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  terdiri  dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan atau  risalah  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan
hukum  yang  memberikan  petunjuk  serta penjelasan  perihal  bahan  hukum  primer.  Bahan hukum  sekunder  ialah  bahan  hukum  yang berasal dari buku-buku, literatur yang berkaitan dalam penelitian  yang  sedang diteliti, dan  hasil penelitian  hukum  serta  hasil  karya  ilmiah  dari kalangan  ilmuwan  hukum.  Bahan  Hukum Tersier  adalah  bahan-bahan  hukum  yang memuat  petunjuk  serta  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  contohnya  kamus  hukum,  kamus bahasa  Indonesia,  serta  lainnya.  Dengan  begitu penulis  dalam  memakai  bahan-bahan  hukum tersier  ini  akan  berpedoman  pada  tulisan- tulisan, artikel, buku, dan jurnal serta dokumen- dokumen  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian  ini.  Analisis  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  ialah  kualitatif  serta  penarikan kesimpulan secara deduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perkembangan Hukum di Indonesia
Sistem  hukum  Eropa,  aturan  tentang agama,  dan  hukum  adat  sangat  mempengaruhi hukum  di  Indonesia.  Contohnya  saja,  baik hukum  pidana  maupun  perdata  masih  berbasis hukum  peninggalan  Belanda  sedangkan  untuk hukum  keluarga  sendiri  masih  menggunakan hukum  dan  aturan  yang  berlandaskan  agama. Semua  ini  tidak  terlepas  dari  masa  lalu Indonesia  yang  pada  dahulu  dikenal  dengan istilah  nusantara  yang  sebagian  besar  adalah wilayah jajahan Hindia-Belanda.
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 142-152.
Ada  beberapa  periode  perkembangan sejarah  hukum  di  Indonesia  antara  lain: Pertama ,  Periode  Kerajaan,  periode  ini  adalah dimana  Indonesia  masih  terbagi  menjadi kerajaan-kerajaan  dan  lebih  dikenal  dengan nusantara  dan  sebelum  penjajah  datang  ke nusantara.  Pada  saat  periode  ini  kerajaan  yang berjaya di nusantara, seperti kerajaan Majapahit, Mataram,  Kutai,  Sriwijaya,  dan  lainnya.  Di bawah  kepemimpinan  kerajaan  pada  masa  itu aturan  yang  berlaku  ialah  yang  sesuai  dengan kebudayaan  serta  kepercayaan  kerajaan  yang berkuasa.  Jadi  pada  saat  itu  aturan  yang diberlakukan  sesuai  dengan  keputusan  raja  di setiap kerajaan.
Kedua, Periode  kolonial,  yang  dimana negara-negara  dari  eropa  mulai  mencoba memasuki  dan  menduduki  nusantara  dan mendiami  kepulauan-kepulauan  di  nusantara sejak  dari  abad  17  sampai  dengan Vereenigde Oost  Indische  Compagnie (VOC)  menduduki nusantara.  periode  ini  berjalan  sekitar  3,5  abad lamanya, pada masa ini aturan yang diberlakukan  adalah  hukum Represif  in  Optima Forma dimana semua hukum tersebut menguntungkan  bangsa  Belanda  dalam  hal  ini VOC  dan  sangat  merugikan  masyarakat  di nusantara dalam bidang pertanian dan perekonomian.
Ketiga, Masa Kedudukan Hindia-Belanda. Pada masa ini, daerah jajahan VOC diambil alih oleh  pemerintahan Bataafsche  Republik pada tahun  1800  dan  kemudian  namanya  diubah
menjadi Koninklijk  Holland. Pada  periode  ini pertama kalinya di terbitkan Regeringsreglement atau  atau  yang  lebih dikenal  dengan  Hindia-Belanda  dengan  tujuan agar  dapat  melindungi  usaha-usaha  yang dilakukan oleh orang Belanda di negara  jajahan mereka.
Keempat, Periode  Kedudukan  Jepang. Jepang  mulai  menduduki daerah  jajahan Hindia Belanda. Pada masa kedudukan Jepang,  mereka menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan Gunseirei dan  pada  masa  ini  tidak  banyak perubahan  aturan  yang  terjadi,  karena  seluruh peraturan  yang  ada  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang yang mengatur militer Jepang.
Kelima, Periode  Kemerdekaan. Hukum di Indonesia menggunakan hukum yang ditetapkan sendiri oleh para pemimpin Indonesia pada saat itu. Pada masa orde lama sejak 18 Agustus 1945 hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat, aturan  dalam  Islam  dan  sisa  hukum  Belanda. Kemudian  pada  masa  reformasi  sudah  empat kali terjadi amandemen UUD 1945 pada sidang tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR),  dengan  begitu  susunan  UUD  1945 memiliki  susunan  sebagai  berikut:  UUD  1945 naskah asli, perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan  pada  19  Oktober  1999,  perubahan kedua  UUD  1945  yang  ditetapkan  pada  18 Agustus  2000,  perubahan  ketiga  UUD  1945 yang  ditetapkan  pada  9  November  2001  , Perubahan  keempat  UUD  1945  10  Agustus 2002.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Para founding  father  Indonesia  berkeinginan  besar untuk  menciptakan  dan  membentuk  hukum nasional  sendiri,  yang  tentunya  berlandaskan kepribadian bangsa melalui pembentukan hukum  nasional.  Pada  awal  kemerdekaan Indonesia  dalam  keadaan  hukum  dan  politik yang  masih  goyah,  Indonesia  masih  terseok- seok  dalam  membentuk  aturan  yang  akan mengatur  secara  keseluruhan  segala  bidang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Demi mencegah  terjadinya  masa  kekosongan  hukum, hukum  yang  ada  masih  tetap  diberlakukan dengan berpedoman pada aturan yang ada.
Pada  kurung  waktu  dari  tahun  1945-1959 bangsa  Indonesia  menjalankan  hukum  yang cenderung  lebih  bercorak  responsif  dengan  ciri aspiratif,  partisipatif,  dan  limitatif  dikarenakan saat  itu  demokrasi  di  Indonesia  yang  sangat bebas  atau  lebih  dikenal  demokrasi  liberal sehingga tipologi hukum yang berjalan cenderung  ke  responsif.  Demokrasi  yang  bebas dalam  sistem  politik  saat  itu  menciptakan sebuah pengambilan keputusan-keputusan dalam  aspek-aspek  kebijakan  pemerintah  lebih dominan dari sebuah proses perwakilan dan atau langsung  diberlakukan  dengan  pembatasan- pembatasan  supaya  keputusan  tersebut  yang diambil  oleh  pemerintah  melindungi  hak-hak individu  masyarakat  seperti  yang  termaktub pada konstitusi.
Di  masa Orde Baru  Pemerintah  seringkali melakukan  defleksi  terhadap  UUD  1945.  Pada
saat  itu  demokrasi  yang  berjalan  ialah demokrasi  terpimpin  yang  pada  akhirnya mengakibatkan terciptanya kepemimpinan otoriter.  Dampaknya  hukum  yang  tercipta adalah hukum yang bersifat konservatif, dimana hukum  tersebut  adalah  kebalikan  dari  hukum responsif,  sebab  pendapat  pemimpin  itu  sendiri yang dijadikan sebagai landasan dalam terbentuknya  produk  hukum  (Renny  NS Koloay, 2016: 18).
Memakai  beberapa  aturan  dan  hukum bentukan  Belanda  sampai  saat  ini  masih  tetap dilakukan Indonesia. Namun setelah kemerdekaan  Indonesia,  berlaku  UUD  1945 sebagai  dasar  konstitusi  Indonesia  dengan tujuan  menunjukan  pada  dunia  bahwa  bangsa Indonesia  telah  merdeka  seutuhnya.  Kemudian daripada  itu,  pemberlakuan  hukum  Belanda hanya  semata-mata  untuk  tidak  kosongnya hukum  di  Indonesia  saja  karena  pada  awal kemerdekaan Indonesia belum langsung memiliki  aturan  dan  hukum  sendiri.  Sebab  itu pemerintah sampai saat ini terus melakukan dan membentuk  hukum  sendiri  yang  berdasarkan identitas  bangsa  dengan  harapan  secara  dikit demi  sedikit  hukum  peninggalan  Belanda  akan tergantikan  semua  dengan  hukum  yang  dibuat Indonesia sendiri. Dengan begitu mau tidak mau Indonesia  akan  mengalami  perubahan  dan perkembangan hukum dalam peraturan hukumnya.
Keberuntungan  Indonesia  yaitu,  para pendahulu telah berhasil meletakan norma dasar
fundamental negara
dengan identitas
kebangsaan, dampak dari itu mengikat Indonesia  untuk  menjadikan  Pancasila  sebagai dasar dari kehidupan bermasyarakat dan sebagai hukum untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.  Indonesia  mempunyai  kedudukan yang  tetap  dan  kuat  karena  Pancasila  dijadikan pokok  kaidah  fundamental  bagi  Indonesia  yang mempunyai dasar-dasar sebuah  negara  yang tak akan  pernah  berubah  lagi.  Berkat  Pancasila Indonesia  mempunyai  hakikat  sebuah  negara yang  berpondasi  dan  mempunyai  implikasi dalam hukum yang baik.
Maka  dengan  begitu  secara  keseluruhan aturan  dan  produk  hukum  yang  dibuat pemerintah  tentunya  harus  mengedepankan  dan nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar  fundamental. Sudah  sepantasnya  dan  wajib  hukumnya Pancasila  dijadikan  dasar  norma  pada  semua hirarki perundang-undangan di Indonesia. Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky sendiri sangat memberikan  kontribusi  besar  pada  Indonesia untuk mengawal  norma perundang-undangan di Indonesia, teori ini memang seringkali dianggap tidak memberikan ruang untuk kemajuan hukum di Indonesia (Imam Mahdi, 2016: 113). Namun, penulis  berpendapat  bahwa  perkembangan hukum  disini  hanya  berarti  sebagai  pelengkap pembaruan  undang-undang  sebagai  proses politik  saja,  yang  artinya,  hukum  merupakan produk dari aktivitas perpolitikan yang digerakkan  dengan  dalih  adanya sebuah kepentingan rakyat yang berdaulat.
Pergeseran Tipologi Hukum Di Indonesia Nonet and Selznick, menjelaskan klasifikasi  dasar  dari  hukum  yang  dijalankan  di masyarakat,  ada  tiga  yaitu,  sebagai  berikut: Pertama ,  hukum  sebagai  pelayan  kekuasaan yaitu  hukum  represif; Kedua ,  hukum  sebagai institusi  tersendiri  yang  bisa  menjinakkan represi  serta  melindungi  integritas  dirinya  yang disebut  sebagai  hukum  otonom; Ketiga ,  hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan  dan  aspirasi  sosial  disebut  hukum responsif (Henry Arianto, 2001: 118-119).
Nonet  dan  Selznick  juga  berpendapat  dan menjabarkan,  bahwa  pada  tipe  hukum  otonom, yaitu  semua  dijalankan  berdasarkan  hukum ( rule  of  law )  mulai  dari  sistem  pemerintahan yang  dijalankan  berdasarkan  hukum  dan kemudian  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh  aparat  harus  sesuai  dengan  apa  yang tertulis  di  dalam  aturan  hukum  yang  ada. Pendapat  Nonet  dan  Selznick  mengenai  tipe hukum  otonom  ini  sejalan  dengan  apa  yang tertulis di Indonesia. Tetapi seringkali hukum di Indonesia  justru  lebih  dekat  pada  tipe  hukum represif,  tipe  hukum  ini  memungkinkan  orang- orang  yang  mempunyai  kuasa  secara  politik seringkali  mempengaruhi  dalam  pembentukan hukum,  mempengaruhi  disini  demi  tercapainya tujuan dan kepentingan mereka. Campur tangan dari para politikus mengakibatkan pembentukan hukum  menjadi  lebih  sempit  karena  adanya kepentingan  mereka  saja.  Dampaknya  bukan
saja  menciptakan  rasa  tidak  adil  terhadap masyarakat, adanya hukum seperti itu juga tentu akan menjadi momok bagi kalangan masyarakat itu sendiri.
Pendapat  diatas  juga  diperkuat,  bahwa hukum  yang  ada  di  Indonesia  lebih  mendekati represif,  karena  hukum  di  Indonesia  tidak terlepas  dan  masih  dipengaruhi  oleh  hukum peninggalan  Belanda  yang  saat  ini  masih berlaku dengan berbagai tambahan dan pengurangan  serta  dilengkapi  dengan  undang- undang  baru.  Jika  kita  lihat  pada  masa penjajahan  Belanda,  hukum  tidak  dipakai sebagaimana  fungsinya  yang  positif,  artiannya yang  menjadi  tujuan  hukum  itu  sendiri  tidak digunakan  sebagaimana  mestinya.  Seperti  yang kita  ketahui  tujuan  hukum  yaitu  memberi keadilan,  akan  tetapi  pada  saat  itu  hukum digunakan sebagai alat untuk penjajah memperkuat  posisi  mereka  dengan  tujuan  agar adanya  legitimasi  mereka  untuk  menghukum para kaum pribumi  yang melakukan perjuangan untuk kemerdekaan. Akibatnya, hukum disalahgunakan  dan  hanya  dijadikan  alat  dari sistem  penjajahan  yang  mengakibatkan  hukum tidak  memiliki  otonominya  sendiri.  Nonet  dan Selznick berpandangan bahwa hukum seperti ini masih  berada  didalam  tahapan  tipologi  hukum represif (Agus Rahardjo, 2001: 12).
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  satu ungkapannya  “hukum  tanpa  kekuasaan  adalah angan-angan,  dan  kekuasaan  tanpa  hukum adalah kelaliman” dari ungkapan ini hukum dan
kekuasaan  itu  saling  mempengaruhi  satu  sama lain,  khususnya  dalam  legalisasi  kekuasaan  dan penegakan  hukum,  di  sisi  lain  memiliki  arti bahwa hukum itu hanya dapat ditegakan dengan kekuasaan  dan  hukum  tidak  akan  berguna  jika tidak ditegakkan, serta kekuasaan tanpa landasan  hukum  adalah  kesewenang-wenangan (Salman Luthan, 2007: 167). Ungkapan tersebut sangat  jelas  memiliki  arti  bahwa  hukum  dan kekuasaan  mempunyai  hubungan  simbiosis yang sangat mempengaruhi satu sama lainnya.
Politik  sangat  berpengaruh  dalam  hukum dan prosesnya, yang artinya berlaku juga dalam penegakan  hukumnya,  karakteristik  hukumnya, dan  proses  terbentuknya  hukum.  Jika  kita  lihat dari  fungsi  hukum  sendiri  sangat  jelas  bahwa telah  terjadi  kemerosotan,  hal  ini  dapat  kita dilihat  dengan  fakta  perjalanan  hukum  di Indonesia.  Dimana  yang  sering  kali  terjadi penegakkan  hukum  dan  pelaksanaan  fungsi hukum  tidak  selalu  berjalan  seiringan  terhadap perkembangan  strukturnya.  Jika  dilihat  dari sudut  pandang  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum memang  produktivitas  pembentukan  hukum  di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu apabila kita lihat dari ukuran pembangunan  struktur  hukum  yang  telah berjalan.
Ada  tiga  perwujudan  hubungan  antara hukum  dengan  kekuasaan  dalam  konteks pembahasan  ini  (Salman  Luthan,  2007:  175- 176); Pertama, kekuasaan  menundukan  hukum, dimana  hukum  sering  dijadikan  sebagai  alat
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 142-152.
untuk  berkuasaan,  yang  artinya  kekuasaan memiliki  kendali  terhadap  hukum  yang  ada. Sebab  itu, beberapa  ahli  mendefinisikan  hukum berada  di  bawah  kontrol  kekuasaan.  Seperti yang disampaikan Thrasymachus, hukum semata-mata  hanya  bermanfaat  untuk  orang yang  memiliki  kekuatan  dalam  bidang  politik dengan  kata  lain  orang  yang  memiliki kekuasaan.  Gumplowicz  juga  mengungkapkan pendapat  yang  sama,  hukum  hanya  bersandar pada  orang-orang  yang  kuat  untuk  menaklukan orang-orang  yang  lebih  lemah.  Para  penganut ideologi  Marxisme  juga  berpikiran,  hukum hanya  sebagai  alat  kaum  kapitalis  untuk mempermudah kegiatan bisnisnya serta melindungi  kepentingannya,  dengan  kata  lain hukum hanya alat penguasa untuk mempertahankan  kekuasaannya. Kedua ,  hukum berada  diatas  kekuasaan.  Hukum  merupakan segalanya,  kekuasaan  taat  kepada  hukum  serta hukum  mengendalikan  eksistensi  kekuasaan. Tunduknya  kekuasaan  terhadap  hukum  adalah konsepsi  dasar  mengenai  pemikiran  hukum terhadap  pelaksana  ketatanegaraan. Memiliki arti  bahwa  hukum  ialah  kaidah  tertinggi  dalam mengatur kehidupan bermasyarakat serta bernegara,  jika  tidak  adanya  landasan  hukum, kekuasaan tidak pernah akan memiliki legalitas. Ketiga, kekuasaan dan hukum saling berhubungan.  Pada  perwujudan  ini,  kekuasaan dan  hukum  memiliki  hubungan  yang  tidak bersifat  mendominasi  satu  sama  lain,  hubungan pengaruh keduanya bersifat fungsional,
hubungan  dapat  kita  lihat  dari  sudut-sudut fungsi  yang  ada  serta  keduanya  dapat  berjalan beriringan.  Dengan  begitu,  keduanya  antara kekuasaan  dan  hukum  mempunyai  fungsi  yang berjalan  dan  saling  melengkapi  dan  saling mempengaruhi.
Berkaitan  dengan  konteks  penegakan hukum  di  Indonesia  sudah  sangat  jelas  dan sangat  beralasan  bahwa  tipologi  penegakan hukum  di  Indonesia  sudah  terjadi  pergeseran tipologi  yang  awalnya  masuk  dalam  tipologi hukum  otonom  sekarang  secara  tidak  langsung mulai  masuk  kategori  tipe  hukum  represif. Dimana  pembentukan  dan  penerapan  hukum banyak  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik dan  kekuasaan,  kekuasaan  dan  perpolitik  yang otoriter dapat menciptakan hukum yang bersifat represif.  Keputusan-keputusan  pemerintah  di bidang  hukum  akan  lebih  banyak  berpihak  dan bermuatan  kepentingan  dan  visi  dari  politik penguasa.

## SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  diatas,  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama, memakai  beberapa aturan dan  hukum  bentukan Belanda  sampai  saat  ini  masih  tetap  dilakukan Indonesia. Namun setelah kemerdekaan Indonesia,  berlaku  UUD  1945  sebagai  dasar konstitusi Indonesia dengan tujuan menunjukan pada  dunia  bahwa  bangsa  Indonesia  telah merdeka seutuhnya. Penggunaan hukum peninggalan  Belanda  hanya  untuk  agar  tidak
adanya  kekosongan  hukum  di  Indonesia  dan tentunya  Indonesia  secara  pelan-pelan  sudah mewujudkan  hukum  nasional  sendiri.  Kedua, Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Para  founding father  Indonesia  berkeinginan  besar  untuk menciptakan  dan  membentuk  hukum  nasional sendiri, yang tentunya berlandaskan kepribadian bangsa melalui pembentukan hukum  nasional.  Ketiga,  Membahas  tipologi hukum  di  Indonesia  menurut  Nonet  dan Selznick,  hukum  di  Indonesia  sangat  dekat dengan tipe hukum represif dimana pembentukan  dan  penerapan  hukum  banyak dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik  dan kekuasaan,  kekuasaan  dan  berpolitik  yang otoriter dapat menciptakan hukum yang bersifat represif.  Dampaknya  bukan  saja  menciptakan
rasa  tidak  adil  terhadap  masyarakat,  adanya hukum  seperti  itu  juga  tentu  akan  menjadi momok  bagi  kalangan  masyarakat  itu  sendiri. Disarankan  juga  agar  pemerintah  dalam membuat suatu perundang-undangan agar  lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak  dan  tentunya  harus  berpihak  pada rakyat-rakyat  kecil.  Kemudian  daripada  itu, dalam  penegakan  hukum  harus  ditegakan seadil-adilnya  tanpa  memandang    siapa  orang yang diadili tersebut, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa hukum di Indonesia hanya tajam kebawah saja namun tumpul apabila dihadapkan ke atas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Jimly  Asshiddiqie.  2005. Hukum  Tata  Negara  &  Pilar-Pilar  Demokrasi  Serpihan  Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.
Moh. Mahfud MD. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers. Satjipto Rahardjo. 2005. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Ichtisar.

## Jurnal
Agus  Rahardjo,  2001. Fleksibilitas  Hukum  (Sikap  Hukum  Menghadapi  Perkembangan  Jaman), Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 1, No. 1.
Henry Arianto, 2010. Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Vol. 7 No.2.
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 142-152.
Imam Mahdi, 2016. Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif), Jurnal Nuansa Vol. IX, No. 2.
Renny NS Koloay, 2016. Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22, No. 5.
Salman Luthan, 2007. Hubungan Hukum dan Kekuasaan , Jurnal Hukum. Vol. 14. No. 2.