RESIPROKAL Vol.2 No.1 (13-38) Juni 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614

## Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan
Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
Khairur Rizki 1

## Universitas Mataram

## Abstract
The International Convention on  the Protection of the Rights of All Migrant  Workers and Members of Their Families is an International Convention on the protection of the rights of foreign workers and their family members, an international convention enacted on June 1, 2003. This convention gives equal rights to migrant workers and local workers in a country. These rights can include the right to travel, the right to transfer of work, the right to gather with family, the right to organize, and the right of recognition of those who have documents or  are  undocumented.  By  ratifying  the  convention,  a  country  must  give  its  commitment  in fulfilling the rights of foreign workers and their families. Indonesia as a country that sends many workers has an obligation to ratify this convention. The concept used by the author for this article is the concept of the rights of foreign workers which can also be called migrant workers' rights. This concept itself is a derivative of the great concept of Human Rights. This research uses descriptive qualitative analysis methods in which authors combine the content of  international  conventions  and  regulations  in  Indonesia  as  primary  data  with  library studies such as journals, and scientific articles. This article aims to find out whether or not Indonesia  succeeds  as  a  country  that  has  ratified  the  convention.  In  addition,  the  authors will also analyze one case related to migrant workers from Indonesia and how the role of Indonesia protects the migrant workers. At the end of the study, the authors found the results of an analysis that until now Indonesia has not been able to solve problems related to the fulfillment of the rights of foreign workers from Indonesia.
Keywords : Convention, Rights of Foreign Workers, Migrant Workers, Indonesia

## Abstrak
International  Convention  On  The  Protection  Of  The  Rights  Of  All  Migrant  Workers  And Members Of Their Families adalah sebuah Konvensi Internasional tentang perlindungan hak pekerja  asing  dan  anggota  keluarganya,  merupakan  sebuah  konvensi  internasional  yang diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2003. Konvensi ini memberikan keadilan hak yang sama untuk pekerja migran dan pekerja lokal disuatu negara. Hak tersebut dapat berupa hak untuk berpergian,  hak  untuk  pindah  kerja,  hak  untuk  berkumpul  dengan  keluarga,  hak  untuk berorganisasi,  serta  hak  pengakuan  terhadap  yang  mempunyai  dokumen  maupun  tidak berdokumen. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka sebuah negara harus memberikan komitmennya  dalam  memenuhi  hak  pekerja  asing  dan  keluarganya.  Indonesia  sebagai sebuah  negara  yang  banyak  mengirim  pekerja  memiliki  kewajiban  untuk  meratifikasi konvensi ini. Konsep yang digunakan penulisa untuk artikel ini adalah konsep hak pekerja asing  yang  juga  dapat  disebut  dengan  hak  buruh  migran.  Konsep  ini  sendiri  merupakan
1 krizki@unram.ac.id
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
turunan dari konsep besar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif  bersifat  deskriptif  dimana  penulis  mengkombinasikan  isi  dari  konvensi internasional  dan  regulasi  di  Indonesia  sebagai  data  primer    dengan  studi  pustaka  seperti buku  jurnal,  dan  artikel  ilmiah.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berhasil  atau tidaknya  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi.  Selain  itu penulis  juga  akan  menganalisis  satu  kasus  terkait  pekerja  migran  asal  Indonesia  dan bagaiaman peran Indoneisa melindungi pekerja migran tersebut. Di akhir penelitian, penulis menemukan  hasil  analisis  dimana  sampai  saat  ini  Indonesia  masih  belum  dapat menyelesaikan masalah - masalah terkait pemenuhan hak pekerja asing asal Indonesia.
Kata Kunci : Konvensi, Hak Pekerja Asing, Pekerja Migran, Indonesia

## Pendahuluan
Perpanjangan tangan pemerintah Indonesia diluar wilayah Negara Indonesia adalah  perwakilan-perwakilan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  yang  mana perwakilan-perwakilan tersebut memiliki kewajiban untuk memupuk persatuan dan kerukunan  antara  sesama  warga  negara  Indonesia  di  luar  negeri  serta  wajib memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan  hukum  Indonesia  diluar  negeri.  Dalam  hal  warga  negara  Indonesia  yang terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan,  membantu  dan  menghimpun  mereka  diwilayah  yang  aman,  serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya Negara.
Dalam konsep human security, negara tetap memiliki tanggung jawab yang besar  terhadap  keamanan  individu.  Sebagai  subjek  Hukum  Internasional,  negara memiliki  hak  dan  kewajiban  internasional.  Adapun  hak  dan  kewajiban  negara terhadap  individu  pada  hakekatnya  ditentukan  oleh  wilayah  negara  tersebut  dan kewarganegaraan  dari  individu  yang  bersangkutan.  Menurut  pendapat  Sugeng Istanto, semua orang yang berada di wilayah suatu negara baik itu warganegaranya sendiri  maupun  orang  asing  harus  tunduk  kepada  kekuasaan  dan  hukum  negara tersebut.    Meskipun  untuk  imigran  akan  berlaku  beberapa  pengecualian,  seperti tidak mempunyai hak dalam pemilihan umum dan tidak berhak menduduki jabatan tertentu,  hal  ini  dapat  dimengerti  karena  imigran  juga tunduk  pada  hukum  negara asalnya, namun dilain pihak, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi
warga negaranya yang tinggal atau berada diluar negeri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip  kewarganegaraan  pasif  yang  menetapkan  bahwa  suatu  negara  mempunyai yuridiksi  atas  orang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  di  wilayah  negara  lain, yang  akibat  hukumnya  menimpa  warga  negaranya.  Oleh  karena  itu,  jika  negara tempat  tejadinya  pelanggaran  tidak  mampu  dan  tidak  mau  menghukum  pelaku pelanggaran,  maka  negara  yang  warga  negaranya  dirugikan  berwenang  untuk menghukum.
Berbicara  mengenai  pekerja  asing,  tentu  tak  lepas  dari  bahaya-bahaya tindakan eksploitasi. Hal ini membuat negara berkewajiban memberi perlindungan terhadap  warga  negara  asing  dan  warga  negaranya  sendiri  yang  berada  di  luar negeri. Perlindungan-perlindungan tersebut dapat berupa sebuah perjanjian bersama yang  berlaku  secara  global,  sehingga  negara-negara  yang  meratifikasinya mempunyai dasar hukum yang sah untuk dapat melindungi dan member pembelaan terhadap para pekerja asing.
Konvensi Internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran atau sering  disebut  International  Convention  on  the  Protection  of  the  Rights  of  All Migrant  Workers  And  The  Members  of  Their  Families  (ICRMW)  merupakan konvensi yang sudah ada sejak lama. Hukum Internasional konvensional diturunkan melalui perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian disepakati oleh beberapa negara yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian bisa berupa hal terkecil selama  hal  tersebut  tidak  berlawanan  dengan  hukum  internasional.  Kemudian, perjanjian  tersebut  menciptakan  hukum  yang  terlibat  dalam  kesepakatan  tersebut. Konvensi  ini  menentukan  hak  asasi  manusia  yang  tercantum  dalam  Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan secara eksplisit menyatakan bagaimana berbagai hak berbeda berlaku untuk berbagai kategori migran yang bekerja. Di luar batasan yang  sudah  ada  yang dinyatakan  oleh  hukum,  Konvensi  tidak  memiliki  ketentuan yang membatasi hak negara untuk memutuskan prosedur imigrasi.
Konvensi  mengenai  perlindungan  hak  buruh  migran  sudah  ada  sejak  18 Desember 1990 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2003. Dilatar belakangi oleh  banyaknya  pekerja  asal  Afrika  yang  diangkut  secara  ilegal  ke  Eropa  dan
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
menghadapi situasi  perbudakan  dan  kerja  paksa  yang  kian  hari  makin  memburuk. Sejak  saat  itu  perhatian terhadap jaminan  hak-  hak  pekerja  migran  mulai  menjadi perhatian.  Penyusunan  naskah  konvensi  mengenai  perlindungan  hak-  hak  seluruh pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  dimulai  dan  selesai  pada  tahun  1990. Konvensi  ini  ditandatangani  oleh  33  negara  dan  45  negara  dengan  status  aksesi. Artinya  33  negara  telah  sepakat  menandatangani  konvensi  sedangkan  45  negara tidak  ikut  dalam  penandatanganan  namun  mereka  terlibat  dan  terikat  dalam konvensi tersebut. Berdasarkan Konvensi Internasional Pasal 2 (1) yang dimaksud pekerja  migran  yaitu  mengacu  pada  seseorang  yang  akan,  tengah  ataupun  telah melakukan  pekerjaan  yang  dibayar  dalam  suatu  negara  dimana  ia  bukan  menjadi warga  negara.  Kemudian  Pasal  4  dalam  Konvensi  tersebut  menjelaskan  yang dimaksud  “keluarga”  yaitu  mengacu  pada  orang  yang  terikat  pernikahan  dengan pekerja  migran.    Hingga  pada  tanggal  16  Mei  2019,  sebanyak  54  negara  telah meratifikasi  konvensi  ini.  Namun  konvensi  ini  belum  ditandatangani  oleh  negara industri mana pun dengan imigran di dunia barat, termasuk Swiss.
Konvensi ini mensyaratkan minimal ada 20 negara ya meratifikasi sebelum dapat  diberlakukan.  Ketika  El  Salvador  dan  Guatemala  meratifikasinya  pada  14 Maret 2003, ambang batas ini tercapai. Kemudian, pada Oktober 2018, telah tercatat 54  negara  berikut  telah  meratifikasi Konvensi,  yaitu  Albania,  Argentina,  Aljazair, Azerbaijan, Bangladesh, Belize, Bolivia, Benin, Bosnia dan Herzegovina, Burkina Faso, Tanjung Verde, Chili, Kolombia, Kongo-Brazzaville, Timor Timur , Ekuador, Mesir,  El  Salvador,  Gambia,  Ghana,  Guatemala,  Guyana,  Guinea,  Guinea-Bissau, Honduras,  Indonesia,  Jamaika,  Kirgistan,  Lesotho,  Libya,  Madagaskar,  Mali, Mauritania,  Meksiko,  Maroko,  Mozambik,  Nikaragua,  Niger,  Nigeria,  Paraguay, Peru,  Filipina,  Rwanda,  Sao  Tome  dan  Principe,  Senegal,  Seychelles,  Sri  Lanka, Saint  Vincent  dan  Grenadines,  Suriah,  Tajikistan,  Turki,  Uganda,  Uruguay,  dan Venezuela.
Selain  itu,  beberapa  negara  telah  menandatangani  Konvensi  tetapi  belum meratifikasinya. Ini berarti bahwa pemerintah mereka telah menyatakan niat untuk mematuhi  Konvensi  tetapi  belum  terikat  untuk  melakukannya  oleh  hukum
internasional.  Negara-negara  ini  adalah:  Armenia,  Benin,  Kamboja,  Kamerun, Chad,  Komoro,  Gabon,  Haiti,  Liberia,  Palau,  Serbia  dan  Montenegro  (sekarang berlaku  secara  terpisah  untuk  Serbia  dan  Montenegro  ),  Sierra  Leone,  dan  Togo. Sejauh  ini,  negara-negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  tersebut  terutama merupakan  negara  asal  migran  (seperti  Meksiko,  Maroko,  dan  Filipina).  Untuk negara-negara ini, Konvensi adalah kendaraan penting untuk melindungi warganya yang tinggal di luar negeri. Di Filipina, misalnya, ratifikasi Konvensi terjadi dalam konteks  yang  ditandai  dengan  beberapa  kasus  pekerja  Filipina  dianiaya  di  luar negeri:  kasus-kasus  seperti  itu  merugikan  penduduk  Filipina  dan  mendorong ratifikasi  Konvensi.  Namun,  negara-negara  ini  juga  merupakan  negara  transit  dan tujuan,  dan  Konvensi  ini  melukiskan  tanggung  jawab  mereka  untuk  melindungi hak-hak  migran  di  wilayah  mereka.  Perlu  diketahui  bahwa  tidak  ada  negara penerima  migran  di  Eropa  Barat  atau  Amerika  Utara  yang  telah  meratifikasi Konvensi  ini.  Negara  penerima  penting  lainnya,  seperti  Australia,  negara-negara Arab di Teluk Persia, India dan Afrika Selatan belum meratifikasi Konvensi ini.
Prinsip  utama  konvensi  ini  adalah  prinsip  non  diskriminasi.  Hal  tersebut diatur dalam pasal 7 Konvensi Internasional yang menyatakan bahwa negara-negara yang  terlibat  dalam  perjanjian  dan  sesuai  dengan  instrumen  internasional  tentang hak asasi manusia bahwa mereka harus menghormati, menghargai, dan mematikan bahwa  pekerja  migran  dan  keluarganya  berada  dalam  wilayahnya  dan  dipastikan untuk tunduk pada yurisdiksinya agar memperoleh hak sebagaimana mestinya yang diatur  dalam  konvensi  tersebut.  Setiap  orang  pasti  mempunya  hak  mulai  dari menyampaikan  aspirasi  mereka  sampai  hak  untuk  kebebasan  untuk  memilih pekerjaan mereka seperti yang diatur dalam pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  (DUHAM).  Pasal  tersebut  menjelaskan  tentang  setiap  orang  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  upah  yang  adil  dan  menguntungkan  serta  memberikan jaminan  yang  baik  untuk  dirinya  dan  keluarganya.   Pekerjaan dapat dipilih secara bebas,  pendapatan yang ia dapatkan harus diberikan dengan baik dan sesuai. Sejak lama,  DUHAM  juga  telah  mengatur  dan  memberi  penegasan  mengenai  hak-hak untuk  mendapatkan  sebuah  pekerjaan  serta  perlindungan  dalam  dunia  kerja  juga
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
tidak  kalah  pentingnya.  Maka  diskriminasi  dalam  bentuk  apapun  dianggap bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip HAM.
Selain itu, konvensi ini memberikan keadilan hak yang sama untuk pekerja migran  dan  pekerja  lokal  disuatu  negara.  Hak  tersebut  dapat  berupa  hak  untuk berpergian,  hak  untuk  pindah  kerja,  hak  untuk  berkumpul  dengan  keluarga,  hak untuk  berorganisasi,  serta  hak  pengakuan  terhadap  yang  mempunyai  dokumen maupun tidak berdokumen.  Namun konvensi ini tidak mencantumkan serangkaian hak-hak  baru  yang  secara  eksklusif  bagi  pekerja  migran  beserta  anggota keluarganya.  Seperti  di  dalam  pasal  di  Bagian  III,  menyatakan  ulang  dan menekankan pemberlakuan untuk pekerja migran dan anggota keluarganya terhadap hak-hak relevan yang dicantumkan di dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil  dan  Hak  Politik  dan  Kovenan  Internasional  mengenai  Hak  Ekonomi,  Hak Sosial, dan Hak Budaya dan perjanjian-perjanjian hak asasi utama lainnya. Namun Konvensi ini mencantumkan sejumlah hak yang membutuhkan perlindungan khusus dan  memberikan  jaminan  tambahan  mengingat  kerentanan  khusus  pekerja  migran dan anggota keluarganya banyak terjadi. Adapun konvensi ini tidak berlaku bagi  : a. Orang-orang  yang  dikirim  atau  dipekerjakan  oleh  organisasi  dan  badan-badan internasional, atau oleh suatu Negara di luar 7 wilayahnya untuk menjalankan tugas  resmi,  yang  kedatangan  dan  statusnya  diatur  oleh  hukum  internasional umum atau oleh perjanjian internasional atau konvensi khusus;
b. Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atau atas nama Negara  di  luar  wilayahnya,  yang  berpartisipasi  dalam  program  pembangunan dan  program  kerja  sama  lain,  yang  kedatangan  dan  statusnya  diatur  oleh perjanjian  dengan  Negara  tujuan  kerja,  dan  yang  sesuai  dengan  perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran;
c. Orang-orang  yang  bertempat  tinggal  di  Negara  yang  berbeda  dengan  Negara asalnya sebagai penanam modal;
d. Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini ditetapkan dalam ketentuan hukum nasional, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara Pihak tersebut;
e. Pelajar dan peserta pelatihan;
f. Pelaut  dan  pekerja  pada  suatu  instalasi  lepas  pantai  yang  belum  memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja.
Di  Indonesia  sendiri Konvensi  Migran 1990  diratifikasi  oleh  DPR  RI  dan mendapatkan pengesahan tanda tangan oleh Presiden pada 12 Mei 2012. Ratifikasi tersebut diundangkan menjadi UU No.6/2012 dan Indonesia menjadi Negara ke 46 yang meratifikasi Konvensi Migran 1990. Disisi lain, dengan meratifikasi konvensi berarti  pemerintah  punya  kewajiban  untuk  memberikan  peluang  dan  kesempatan yang sama bagi pekerja migrant dan anggota keluarganya termasuk apabila mereka terkena  PHK  dan  berkewajiban  untuk  memberikan  tunjangan  pengangguran. Konvensi ini juga mengatur permasalahan minimnya standar perlindungan hak hak sipil,  ekonomi,  social  dan  budaya  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  ,  oleh karena itu Konvensi ini sebagai langkah awal untuk perbaikan menyeluruh tentang penyelenggaraan  perlindungan  pekerja  migran.    Konvensi  ini  mengatur  beberapa hal penting, seperti:
1. Mengatur  mengenai  standar  minimum  perlindungan  hak-hak  sipil,  politik, ekonomi,  social  dan  budaya  seluruh  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya. Konvensi  ini  mendorong  Negara  agar  menyelaraskan  perundang-undangan dengan standar universal yang termasuk dalam konvensi.
2. Mengakui adanya kontribusi yang disumbangkan oleh pekerja migran terhadap ekonomi  dan  masyarakat  Negara  tempat  mereka  bekerja  serta  pembangunan Negara asal mereka.
3. Mencantumkan  serangkaian  Standar  untuk  perlindungan  pekerja  migran  dan kewajiban Negara yang terkait, meliputi Negara asal, transit dan Negara tempat bekerja.
4. Mencegah  dan  menghapuskan  eksploitasi  seluruh  pekerja  migran  dan  anggota keluarganya  di  seluruh  proses  migrasi,  termasuk  mencegah  terjadinya perdagangan manusia.
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
5. Konvensi  ini  tidak  hanya  melindungi  para  pekerja  migran,  tetapi  juga meindungi  kepentingan  Negara  penerima  pekerja  migran  terkait  dengan pembatasan akses kategori pekerjaan guna melindungi warga negaranya.
Hak  hak  dari  Konvensi  Inernasional  ICRMW  1990  untuk  pekerja  migran dan anggota keluarganya adalah melindungi kepentingan para pekerja migran yang mereka  dipekerjakan  di  Negara-nagara  yang  bukan  Negaranya  sendiri,  Mengakui pentingnya  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  sehubungan  dengan  buruh  migran  dan anggota keluarganya. Dalam konvensi ini Hak hak pekerja migran dan keluarganya utamanya  seperti  konvensi  konvensi  yang  lainnya  untuk  melindungi  hak  dari  diri manusia mereka, agar tidak terjadi hal yang bisa dikatakan melanggar HAM karena konteks dalam konvensi ini adalah manusia yang bekerja di Negara lain, dan tentu saja  hal  tersebut  akan  mengakibatkan  hal  yang  tak  diinginkan  misalnya pembunuhan,  penjualan  manusia,  dihiraukan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat hanya karena mereka dari Negara dan bahasa yang berbeda. Jadi konvensi ICRMW ini memfokuskan agar hak hak dari pekerja migran dan anggota keluarganya untuk setidaknya menerima kehidupan yang layak dinegara lain. Hak hak yang membahas tentang  Hak  Asasi  Manusia  dari  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  dalam Konvensi  ICRMW  1990  ini  terdapat  dibeberapa  pasal  tentang  bagaimana  Negara harus  mengerti  hak  para  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. (Pasal 1 s/d 6): RUANG LINGKUP DAN DEFINISI
Bagian ini  menjelaskan siapa saja yang  masuk dalam kategori pekerja migran dan  cakupan  perlindungannya.  Konvensi  ini  berlaku  bagi  seluruh  pekerja migran  dan  anggota  keluarganya  tanpa  membedakan  apa  pun  seperti  jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayan, pendapat politik atau lainlain,  kebangsaan,  asal-usul  etnis  atau  sosial,  kewarganegaraan,  usia, kedudukan  ekonomi,  kekayaan,  status  perkawinan,  status  kelahiran  atau  lain- lain.  Konvensi  ini  juga  melingkupi  seluruh  pekerja  migran  selama  proses  dan
area  serta  semua  status  migrasi,  yang  berdokumen  maupun  yang  tidak berdokumen atau tak regular.
2. (Pasal 7): NON DISKRIMINASI TERKAIT HAK
Bagian ini menegaskan prinsip bahwa perlindungan dan pemenuhan hak yang dilakukan negara pihak dalam mengimplimentasikan Mengenal Konvensi PBB 1990  tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya  (Konvensi  Migran  1990),  Konvensi  ini sejalan  dengan  Konvensi HAM lain, tanpa pembedaan dan diskriminasi.
3. (Pasal  8-35):  MENCAKUP  HAK  ASASI  MANUSIA  BAGI  SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA
Bagian  ini  berisi  tentang  hak-hak  seluruh  pekerja  migran  dan  anggota keluarnya,  tanpa  pembedaan,  diskriminasi  dan  memandang  status  migrasinya. Namun  penting  diingat  bahwa  dengan  dilindungi  dan  dijaminnya  hak-hak pekerja migran tidak berdokumen bukan berarti mengarahkan untuk bekerja ke luar  negeri  dengan  tidak  berdokumen.  Arah  Konvensi  ini  adalah mengkondisikan  perlindungan  dan  tata  migrasi  yang  aman,  bermartabat  dan berdokumen,  bagi  pekerja  migran  berdokumen  atau  bermigrasi  dalam  situasi regular patut mendapatkan hak-hak lebih ketimbang yang tidak berdokumen.
Konvensi  tentang  hak  pekerja  migran  dan  segala  hal  yang  berhubungan dengan  mereka  tidak  lahir begitu  saja. Kompleksitas sebuah  negara  menyebabkan kondisi  dimana  masyarakat  terus  mencari  cara  baru  untuk  bertahan  hidup.  Salah satunya  dengan  menjadi  pekerja  migran.  Tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Namun dalam  beberapa  kejadian  menjadi  pekerja  migran  sering  kali  mengalami diskriminasi  karena  faktor  rasa  kuasa  yang  dimiliki  oleh  pekerja  mereka  di  luar negeri.  Selain  itu  secara  umum  biasanya  pekerja  migran  bekerja  pada  bidang  – bidang  informal  seperti  buruh  kasar,  asisten  rumah  tangga,  buruh  pabrik,  dan pekerjaan  serupa.  Steriotip  yang  berkembang  adalah  mereka  yang  menjadi  buruh migran yang bekerja di sektor informal akan terdegradasi nilainya sebagai manusia. Perlu  dilihat  lebih  luas  lagi  bahwa  ketika  seorangmemilih  untuk  menjadi  pekerja migran  maka  banyak  hal  yang  kemudian  bergantung  pada  mereka  termasuk
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
keluarga  dan  suadara  –  saudaranya  dikampung.    Buruh  migran  sendiri  adalah seseorang  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  yang  kemudian dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan merupakan warga negara tersebut.
Karena  itu  kemudian  muncul  konsep  hak  asasi  buruh  yang  merupakan turunan dari DUHAM yang membahas tentang hak asasi manusia dari semua aspek guna  untuk  melindungi  para  buruh  migran  yang  menajdi  korban  kekerasan  baik fisik  maupun  psikologi,  diskriminasi,  ketidakadilan  upah,  dan  lain  –  lain.  ILO (International  Labor  Organization)  dapat  dikatakan  yang  paling  getol  untuk memperkenalkan  hak  pekerja  migran  sekaligus  menjelaskan  tentang  konsep  hak buruh  migran.  Menurut  ILO  hak  buruh  migran  adalah  hak  –  hak  yang  diberikan kepada  pekerja  migran  berdasarkan  kenyataan  bahwa  mereka  adalah  manusia. Dalam konsep ini juga dijelaskan bahawa hak –hak tersebut harus disediakan oleh negara  –  negara  asal  dan negara  –  negara tujuan  buruh  migran.  Hal  ini  kemudian mengharuskan  pemerintah  dari  negara  –  negara  tersebut  untuk  menghormati, memberikan  dan  melindungi  hak  asai  buruh  migran..  Artinya  sebuah  negara memiliki tanggung jawab terhadap buruh migran.
Konsep  inilah  yang  kemudian  mendorong  munculnya  konvensi  tentang perlindungan hak buruh/pekerja migran. Dalam ketentuannya negara – negara yang meratifikasi  konvensi  tersebut  maka  wajib  untuk  menghormati,  memberikan,  dan melindungi  hak  buruh  migran  termasuk  Indonesia.  Beberapa  hal  yang  kemudian harus dipenuhi oleh negara dalam konsep hak asasi buruh migran adalah mengatur mekanisme rekrutmen, sosialisasi dan edukasi kepada calon ataupun buruh migran termasuk tentang fasilitas dan kontrak kerja, pendataan terkait segala urusan yang berhubungan  dengan  buruh  migran,  penyesuaian  tujuan  atau  tempat  kerja,  dan menjamin keamanan dan keselamatan buruh migran maupun keluarganya.
Konsep  tersebut  kemudian  menjadi  acuan  penulis  untuk  menganalisis kejadian kasus HAM yang dialami buruh migran Indonesia di Singapura. Kemudian untuk memperdalam analisis penulis mengangkat satu studi kasus riil untuk melihat bagaimana  usaha  pemerintah  Indonesia  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya terhadap buruh migran dari Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif  dimana  penulis  menggunakan penjabaran  melalui  kata  –  kata  untuk  menjelaskan  analisis  yang  dilakukan. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kombinasi  antara  studi  pustaka  dan  studi kasus dimana penulis kemudian menganalisis kasus yang terjadi dengan konsep – konsep dan penjelasan yang didapatkan melalui studi pustaka. Karena itu data yang dikumpulkan  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  data  primer,  data  sekunder,  dan  sebuah fenomena nyata dari studi kasus. Data Primer berasal dari pernyataan resmi atau isi dari konvensi internasional dan juga regulasi yang ada di Indonesia sedangkan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku - buku, jurnal, hasil penelitian, serta melalui media internet yang penulis anggap berkenaan dengan hal yang berhubungandengan permasalahan penelitian.
Objek utama dari penelitian ini adalah Indonesia, dimana Indonesia adalah sebuah entitas sosial yang memiliki kewajiban dalam pemnuhak hak asasi manusia. Justifikasi ini diperkuat dengan ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia penulis  jadikan  objek  utama  karena  Indonesia  memiliki  angka  yang  sangat  tinggi terkait pekerja migran yang bekerja di negara asing.
Penulis  juga  menggunakan  sudut  pandang  dari  konvensi  internasioanl tentang  hak  buruh  yang  kemudian  menjadi  tolak  ukur  untuk  melihat  sejauh  mana Indonesia  berhasil  dalam  memberikan  hak  untuk  pekerja  migrannya.  Dalam konvensi  ini  juga  terdapat  konsep  yang  penulis  jelaskan  di  kerangka  pemikiran mengenai hak buruh yang merupakan turunan dari konsep hak asasi manusia.

## Hasil dan Pembahasan

## Dinamika Indonesia dalam Menjamin Hak Para Pekerja Migran Di Singapura
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara berkembang yang terus mengupayakan sistem pembangunan, salah satunya adalah pembangunan  nasional  di  bidang  ekonomi.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur  dan merata, baik secara material maupun spiritual. Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini di atur dalam Pasal
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh pencari kerja masih kurang di dalam  negeri,  untuk  itu  banyak  dari  mereka  yang  mencoba  untuk  mendapatkan pekerjaan  di  luar  negeri.  Salah  satu  negara  tujuan  warga  negara  Indonesia  dalam mencari pekerjaan adalah Singapura.
Dalam penelitian ini, penulis mengutip laporan resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi non-pemerintah dan badan amal yang berbasis di Singapura, yaitu HOME  dan  TWC2.  The  Humanitarian  Organization  for  Migration  Economics (Organisasi  Kemanusiaan  untuk  Ekonomi  Migrasi/HOME)  adalah  sebuah organisasi  non-pemerintah  yang  berbasis  di  Singapura  yang  melayani  kebutuhan masyarakat  migran,  terutama  pekerja  migran  dengan  upah  rendah.  Didirikan  pada tahun  2004,  HOME  telah  diberikan  status  ECOSOC  oleh  PBB  dan  memberikan layanan  kepada  ribuan  pekerja  migran  yang  membutuhkan  melalui  penyediaan penampungan,  bantuan  hukum,  pelatihan  dan  program-program  rehabilitasi. Sedangkan,  Transient  Workers  Count  Too  atau  TWC2  adalah  badan  amal  yang terdaftar di Singapura yang memperjuangkan perlakuan yang adil terhadap pekerja migran  kerah-biru  dan  pekerja  rumah  tangga  migran.  Badan  amal  ini  melakukan pekerjaan  advokasi,  melakukan  penelitian,  dan  menyediakan  berbagai  bantuan kepada  para  pekerja  migran  yang  mengalami  kecelakaan  di  tempat  kerja  atau dieksploitasi oleh majikan dan agen tenaga kerja.
HOME  dan  TWC2  telah  memanfaatkan  berbagai  sumber  informasi  di dalam  organisasi  mereka  untuk  menyusun  sejumlah  pernyataan  dan  rekomendasi yang  dituangkan  di  dalam  laporan  ini.  Ini  termasuk  data  survei,  data  kasus, wawancara pribadi dengan para pekerja rumah tangga Indonesia, dan pengumpulan pengalaman  para  pekerja  sosial  dan  pekerja  sukarela  penulis.  Dalam  penyusunan laporan  ini,  HOME  dan  TWC2  juga  mengadakan  konsultasi  dengan  para  pekerja rumah  tangga  migran  Indonesia  di  bulan  Juli  2017,  30  pekerja  rumah  tangga berpartisipasi,  termasuk  beberapa  perwakilan  dari  Indonesian  Family  Network. Kedua organisasi tersebut juga mengacu pada literatur akademis yang relevan dan laporan media tentang pekerja rumah tangga migran. Ada sebanyak 239.700 pekerja
rumah  tangga  migran  di  Singapura  pada  bulan  Desember  2016.    Sebuah    Straits Times di bulan Mei 2016 menyatakan bahwa ada sebanyak 125.000 pekerja rumah tangga  migran  Indonesia  di  Singapura,  dengan  Indonesia  sebagai  negara  dengan sumber terbesar.
Kedua organisasi tersebut mengeluarkan sebuah laporan di tahun 2017 yang diserahkan  untuk  sesi  ke-27  Komite  PBB  untuk  pekerja  migrant.  Hasil  laporan tersebut  memuat  beberapa  pelanggaran  terhadap  ICRMW  yang  dilakukan  oleh Indonesia.  Adapun  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  dibagi  menjadi  6  kelompok besar, yakni:
a. Kegagalan Dalam Mengatur Agen-Agen Rekrutmen Di Negara Asal
Pekerja  rumah  tangga  Indonesia  seringkali  direkrut  di  negara  asal  mereka melalui berbagai saluran resmi dan tidak resmi (agen-agen tanpa izin). Hal ini melanggar  Pasal  66  Ayat  2  dari  Konvensi  yang  menyatakan  bahwa  pihak berwajib  di  Indonesia  harus  memberikan  wewenang,  menyetujui  dan mengawasi perantara (baik badan pemerintah maupun swasta) yang terlibat di dalam perekrutan warganya untuk bekerja di luar negeri.
Pemerintah Indonesia juga bermitra dengan sejumlah bank dan agen perekrutan untuk  memberikan  pinjaman  uang  kepada  para  pekerja  rumah  tangga  untuk membantu  mereka  melunasi  biaya  agen.  Dengan  skema  ini,  seorang  pekerja rumah  tangga  Indonesia  akan  mengambil  pinjaman  pribadi  dengan  jumlah sekitar  S$1.700  dari  Maybank  Indonesia  untuk  biaya  pelatihan,  pembuatan paspor,  cek  medis  dan  biaya  penempatan  untuk  agen-agen  Indonesia.  Pekerja rumah tangga migran yang mengambil pilihan ini tetap harus membayar biaya layanan  terpisah  kepada  agen-agen  Singapura  dengan  biaya  sebesar  S$1.000, namun tidak dikenakan biaya transfer bila mereka berganti majikan . Meskipun skema  ini  diterapkan  untuk  membatasi  biaya  dan  meningkatkan  transparansi, keluarga  para pekerja rumah  tangga  masih  menghadapi resiko  apabila pekerja tersebut  melanggar  kontrak  kerja  dan/atau  gagal  membayar  pinjamannya. HOME  dan  TWC2  telah  menemukan  banyak  laporan  tentang  pekerja  rumah tangga  dan  keluarga  mereka  yang  mendapatkan  ancaman  dan  pelecehan  oleh agen-agen Indonesia karena gagal memenuhi kewajiban atas pinjaman mereka.
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
Pekerja  rumah  tangga  migran  yang  ingin  menghindari  sistem  perekrutan eksploitatif ini tidak diperbolehkan karena praktik “perekrutan langsung” tidak diizinkan di bawah hukum Indonesia.
b. Orientasi dan Pelatihan Pra Keberangkatan
Meskipun  Pasal  33  dan  Pasal  37  Konvensi  menetapkan  bahwa  Negara  Asal harus menjamin seluruh pekerja migrannya mendapatkan informasi sepenuhnya tentang  hak  dan  kewajiban  hukum  mereka  sebelum  mereka  berangkat  keluar negeri, sebagaimana kondisi penerimaan dan tempat tinggal di Negara Tempat Kerja,  para  pekerja  rumah  tangga  migran  Indonesia  seringkali  tidak  tahu- menahu  mengenai  hak-hak  mereka.  Selain  itu,  tidak  ada  tindak  lanjut  dari perekrut Indonesia mengenai kesejahteraan mereka begitu pekerja rumah tangga migran  tiba  di  Singapura.  Ketika  masalah  timbul,  agen-agen  ini  tidak menunjukkan  minat  yang  besar  untuk  melindungi  pekerja  mereka,  dan  hanya tertarik  untuk  memperoleh  kembali  hutang  yang  dikeluarkan  oleh  pekerja. Sejumlah besar pekerja rumah tangga migran melaporkan kekerasan verbal dan ancaman dari perekrut mereka di Indonesia ketika mereka mengeluhkan tindak kekerasan  dan  eksploitasi  oleh  majikan  mereka  di  Singapura.  Pekerja  rumah tangga migran sering diberi informasi yang tidak memadai dan/atau tidak akurat mengenai  syarat  kerja  mereka  dan  sifat  pekerjaan  yang  harus  mereka laksanakan.  Banyak  pekerja  rumah  tangga  migran  melaporkan  bahwa  beban kerja mereka lebih besar dari apa yang telah mereka sepakati (sebagai contoh, ukuran rumah atau rumah tangga lebih besar dari apa yang telah diberitahukan kepada  mereka),  sementara  sejumlah  pekerja  lain  melaporkan  periode pemotongan gaji yang diperpanjang.
Pusat-pusat  pelatihan  ini  seringkali  dalam  kondisi  yang  buruk,  di  mana  para pekerja juga sering melaporkan bahwa mereka hanya diberikan makanan berupa mi instan dan nasi putih. Tidak ada kebebasan bergerak karena mereka dilarang meninggalkan  pusat  pelatihan;  Selain  itu,  beberapa  pusat  pelatihan  tidak mengizinkan  kunjungan  dari  anggota  keluarga.  Banyak  pekerja  rumah  tangga yang  dipaksa  untuk  memotong  pendek  rambut  mereka.  Banyak  pula  laporan
mengenai area untuk tidur yang penuh sesak tanpa adanya kasur. Banyak yang tidak  memahami  isi  kontrak  yang  mereka  tandatangani  di  Indonesia,  karena kontrak tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris dan isinya tidak dijelaskan kepada mereka;  sebagian  dari  mereka  bahkan  melaporkan  bahwa  mereka  disuruh menandatangani  kontrak  kosong.  Banyak  pekerja  yang  melaporkan  bahwa mereka  tidak  diperbolehkan  oleh  rekruter  mereka  untuk  mengajukan  terlalu banyak pertanyaan. Para pekerja rumah tangga juga tidak diberikan ruang untuk negosiasi  mengenai  kondisi  kerja  yang  lebih  baik,  misalnya  mengenai  hari istirahat.
c. Sistem  Komputerisasi  Pekerja  Migran  Indonesia  (Computerized  System  of Indonesia Migrant Workers / CSIMW)
Banyak  pekerja  migran  yang  tidak  tahu  mengenai  adanya  CSIMW,  yang menurut  laporan  kenegaraan  pemerintah  Indonesia  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  “data  akurat  dan  terpadu  mengenai  penempatan  pekerja migran” untuk meningkatkan perlindungan mereka. Hal ini menyatakan bahwa CSIMW  akan  memuat  data  para  pekerja  migran  yang  terkait  dengan  proses rekrutmen,  termasuk  agen-agen  perekrutan  mereka,  pusat-pusat  pelatihan, fasilitas-fasilitas  medis  di  mana  mereka  menjalani  pemeriksaan  kesehatan, asurasi,  sertifikasi,  lembaga  keuangan  serta  6  utusan-utusan  Indonesia  di  luar negeri.  Namun,  para  pekerja  rumah  tangga  migran  yang  penulis  hubungi mengatakan  bahwa  mereka  tidak  tahu  atau  bingung  mengenai  sistem  ini  dan manfaatnya.
d. Gagal dalam Menyesuaikan Lokasi Tujuan Pekerja Migran
Walaupun  pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani  beberapa  perjanjian bilateral dengan Singapura untuk memajukan kepentingan ekonominya, saat ini pemerintah  Indonesia  tidak  memiliki  nota  kesepahaman  dengan  Singapura terkait dengan perlindungan dan penempatan pekerja migran.  Di dalam laporan kenegaraannya,  Indonesia  menyebutkan  peluncuran  Kartu  Pekerja  Indonesia- Singapura (KPIS). Namun, terdapat kekurangan informasi yang tersedia untuk para  pekerja  rumah  tangga  di  Singapura  mengenai  maksud  adanya  kartu  ini serta  manfaat  dan  keuntungan  potensial  yang  diberikannya  kepada  pekerja
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
rumah  tangga  Indonesia.  Para  pekerja  tersebut  menanggapi  kartu  ini  dengan skeptis  dan  mempertanyakan  mengapa  migran  profesional  Indonesia  tidak diberikan  kartu ini. Mereka  pada  umumnya  memandang  kartu ini  sebagai alat yang akan membuat mereka rentan terhadap pemerasan dan diskriminasi karena mereka akan dengan  mudah diidentifikasi sebagai pekerja rumah tangga. Para pekerja  yang  mengalami  kekerasan  dan  eksploitasi  dan  kembali  ke  negara asalnya  telah  menghadapi  rintangan  birokrasi  yang  sulit  mereka  atasi  dalam usaha  mereka  untuk  mengklaim  manfaat  yang  seharusnya  diberikan  kartu tersebut.
e. Potensi untuk Terjadinya Perdagangan Manusia Dan Kerja Paksa
Organisasi  Buruh  Internasional  (International  Labour  Organization/ILO)  telah mengidentifikasi  11  indikator  kerja  paksa,  termasuk  penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan pergerakan, isolasi, penyimpanan dokumen- dokumen identitas, kekerasan fisik dan seksual, penahanan gaji, intimidasi dan ancaman,  penjeratan  hutang,  kondisi  hidup  dan  kerja  yang  tidak  pantas,  serta lembur  yang  berlebihan.    Pekerja  rumah  tangga  migran  Indonesia  rentan terhadap  sebagian  besar  dari  indikator-indikator  ini.  Masalah  masalah  yang sering  terjadi  seperti;  rendahnya  gaji  yang  diberikan,kurangnya  libur,waktu bekerja  yang  terlalu  lama,adanya  kekerasan,pebatasan  komunikasi,penahanan dokumen  pribadi,banyaknya  ancaman  dan  intimidasi,makanan  yang  tidak pantas serta banyak lagi yang mencerminkan bahwa mereka tidak dalam kondisi yang  baik.  Hal-hal  tersebut  telah    melanggar  Pasal  10  Konvensi,  dimana kondisi-kondisi yang disebutkan di atas adalah serupa dengan kerja paksa, maka hal-hal  di  atas  juga  berisiko  melanggar  persyaratan  yang  ditetapkan  di  dalam Pasal 11. Walaupun tindak-tindak kekerasan tersebut terjadi di Negara Tempat Bekerja,  kegagalan  Indonesia  dalam  mengikutsertakan  Singapura  untuk memperbaiki  kondisi  pekerjaan  para  pekerja  rumah  tangga  dan  untuk menghilangkan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 64 Konvensi tentang kewajiban untuk berkonsultasi dan bekerja sama.
f. Kegagalan Indonesia Dalam Melindungi Dan Menyediakan Fasilitas
Selama  berada  di  luar  negeri,  bahkan  ketika  masih  berada  di  dalam penampungan  menunggu  keberangkatan  ke  luar  negeri,  ada  kalanya  sebagian dari  pekerja  migran  Indonesia  menghadapi  masalah  yang  merugikan  pekerja migran  Indonesia  tersebut.  Persoalannya  adalah  apa  penyebab  munculnya masalah, dan bagaimana kadar masalah yang dihadapi tersebut, serta seberapa banyak  pekerja  migran  Indonesia  yang  mengalaminya  serta  instansi Pemerintahan  mana  yang  harus  menangani  hingga  melakukan  penyelesaian masalah  baik  sebelum  maupun  sesudah  penempatan  di  luar  negeri.  Hal  ini penting  untuk  dipertimbangkan  dengan  menggunakan  pemikiran  positif  agar tidak muncul kesan bahwa seakan-akan semua pekerja migrant mengalaminya, sehingga tidak jarang  muncul pendapat yang  menggugat program penempatan pekerja migran di luar negeri dan meminta agar pemerintah menghentikannya. Masalah yang muncul pada awalnya ialah dokumentasi hingga kurang cakapnya pengetahuan  dimiliki  calon  pekerja  migrant  mengenai  hal  yang  dipersiapkan sebelum penempatan (yang mana ini merupakan masalah teknis), di samping itu diindikasikan adanya permainan oknum dari instansi terkait dalam proses pra- penempatan  calon  pekerja  migrant  tersebut.  Selain  itu,  masalah-masalah  lain juga masuk dalam laporan, yakni:
1. Bantuan Di Negara Tempat Bekerja
Indonesia  telah  menyatakan  di  dalam  laporannya  bahwa  mereka mengadakan  program-program  pelatihan  tahunan  untuk  para  petugas konsuler  dalam  mengatasi  isu-isu  yang  terkait  dengan  8  perdagangan manusia,  akses  terhadap  keadilan,  dan  hak-hak  asasi  manusia.  IFN  dan sejumlah  kelompok  lain  bertemu  dengan  staf  konsuler  setiap  triwulan. Namun,  para  pekerja  rumah  tangga  migran  berbagi  pengalaman  mereka kepada  HOME  dan  TWC2  mengenai  perlakuan-perlakuan  bias  oleh beberapa  staf  kedutaan  garis  depan,  sementara  para  profesional mendapatkan  perlakuan  lebih  sopan  dan  lebih  hormat  oleh  para  staf dibandingkan  dengan  pekerja  rumah  tangga.  Para  pekerja  rumah  tangga migran  telah  melaporkan  bahwa  mereka  diberitahu  oleh  staf  dan  petugas
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
Kedutaan  bahwa  mereka  seharusnya  tidak  boleh  mengeluhkan  kondisi mereka  karena  mereka  “beruntung”  mendapatkan  pekerjaan  di  Singapura. Selain  itu,  hotline  kedutaan  seringkali  sibuk  atau  tidak  dijawab.  Selama mediasi,  petugas  kedutaan  biasanya  menyerahkan  tanggung  jawab penyelesaian perselisihan mengenai pekerjaan pekerja rumah tangga migran ke  pihak  agen-agen  Singapura,  sementara  petugas  kedutaan  tersebut  tidak memainkan peran yang lebih aktif. Para petugas dan pejabat juga seringkali memaksa  para  pekerja  untuk  pulang  ke  negara  asal mereka  sebagai solusi atas masalah mereka, dan tidak berjuang untuk menjamin hak-hak pekerja tersebut di Singapura.
Peran  Indonesia  dalam  melindungi  WNI  tercermin  dalam  tujuan negara  yang  ada  pada  pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat  yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk itu peran negara dalam melindungi pekerja migran yang merupakan warga  negara  Indonesia  yang  bekerja  diluar  negeri  sangat  perlu  untuk memberikan  jaminan  keselamatan  warga  negara  meskipun  berada  diluar negeri.  Berdasarkan  data  dari  Crisis  Center  BNP2TKI  permasalahan  yang diterima  ada  121  jenis  pengaduan  di  Singapura.    Pengaduan  terbanyak adalah  putus  hubungan  komunikasi.  Dengan  begitu  banyaknya  pengaduan yang diterima perlu adanya peran pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerjamigran  Indonesia  di  Singapura  lewat  Kemnaker  dan  BNP2TKI sebagai  kementerian  dan  badan  yang  kompeten  dalam  bidang ketenagakerjaan  dan  juga  peran  kedutaan  besar  di  Singapura  atau  KBRI Singapura sebagai perwakilan Indonesia di Singapura.
Petugas konsulat di Kedutaan Besar Indonesia menangani sebagian besar  layanan  perlindungan  pekerja  migran  di  Singapura.  Fungsi  mereka adalah  melindungi  kepentingan  WNI  (termasuk  pekerja  migran)  dan perusahaan  swasta  Indonesia  yang  beroperasi  di  Singapura.  Petugas konsulat  di  Kedutaan  Besar  di  Singapura  menyediakan  layanan  umum harian bagi WNI (termasuk PRT) lewat telepon, SMS dan jalur komunikasi
cepat  dan  langsung  (hotline)  24  jam  untuk  konseling  dan  penanganan keluhan bagi WNI. Lebih dari 70 persen PRT Indonesia yang melaporkan kasus mereka ke kedutaan menemui masalah pada minggu pertama mereka bekerja, termasuk upah yang tidak dibayarkan dan kasus kekerasan.
2. Standar Kontrak
Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  telah  membuat  kontrak  kerja standar  dengan  tujuan  melindungi  hak-hak  pekerja,  namun  ketentuan- ketentuannya  tidak  sesuai  dengan  standar  ketenagakerjaan  internasional. Tidak  ada  ketentuan-ketentuan  mengenai  hari  libur  nasional,  batasan  jam kerja, serta standar-standar akomodasi. Selain itu, walaupun ada ketetapan bahwa  pekerja  berhak  atas  empat  hari  libur  atau  istirahat  dalam  sebulan, namun ketiadaan ketentuan (mengenai hari libur umum) tersebut membuat majikan  memilih  untuk  memberikan  kompensasi  finansial  kepada  pekerja sebagai pengganti hari-hari libur tersebut.
3. Fasilitas di Kedutaan
Baik mantan staf kedutaan maupun para pekerja rumah tangga yang telah  tinggal  di  tempat  penampungan  kedutaan  telah  mengkritik  tempat penampungan ini karena tidak menyediakan makanan yang cukup; menyita telepon genggam, mengakibatkan pekerja rumah tangga migran tidak dapat menghubungi  keluarga  mereka;  dan  membatasi  pergerakan  para  pekerja rumah tangga migran tersebut dengan tidak mengizinkan mereka keluar dari tempat  penampungan.  Tempat  penampungan  ini,  sebagaimana  dilaporkan, seringkali penuh sesak, dan staf kedutaan bersikap kasar terhadap penghuni tempat  penampungan.  Pekerja  rumah  tangga  migran  juga  melaporkan bahwa  tempat  penampungan  tersebut  kekurangan  staf,  di  mana  seorang pekerja rumah tangga migran yang tinggal di tempat penampungan tersebut selama  lebih  dari  dua  bulan  dalam  tahun  ini  mengatakan  bahwa kelihatannya  hanya  terdapat  dua  orang  yang  mengurus  lebih  dari  150 perempuanpekerja  rumah  tangga  migran.  Hal  tersebut  merupakan pelanggaran Pasal 64 Konvensi (konsultasi dan kerja sama dengan maksud
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
memajukan kondisi manusiawi bagi pekerja), dan Pasal 65 Bagian 2 tentang penyediaan layanan konsuler dan layanan-layanan lainnya yang memadai.
Terbatasnya  jumlah  SDM  di  Kedutaan  Besar  Indonesia  membuat mereka tidak mampu menghadapi masalah dan melayani banyaknya jumlah PRT  Indonesia  yang  mencari  bantuan.  Akibatnya,  Kedutaan  Besar  gagal memberikan perlindungan optimal kepada PRT. Hingga saat ini, Kedutaan Besar  tidak  memiliki  standar  pengelolaan  kasus  maupun  indikator transparan  kesuksesan.  Dalam  kasus-kasus  yang  berdampak  sosio-politis yang  signifikan  bagi  hubungan  Indonesia  dan  Singapura  seperti pembunuhan, perlakuan kejam, perkosaan yang diikuti oleh penyiksaan dan kematian,  memang  Kedutaan  Besar  bekerjasama  dengan  pihak  penguasa Singapura.  Kedutaan  cenderung  menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan dengan  tenaga  kerja  atau  kekerasan  yang  tidak  terlalu  serius  lewat  jalur negosiasi  atau  mediasi  karena  rumitnya  jalur  hukum  di  Singapura.  Dalam kasus-kasus  seperti  ini,  kedutaan  berupaya  memberikan  tekanan  kepada majikan  atau  agen  untuk  menghormati  hak-hak  PRT.  Majikan  atau  agen yang  melanggar  hukum  jarang  sekali  dikenakan  sanksi  oleh  Kementerian Tenaga Kerja. Bila agen dan majikan memenuhi permintaan kedutaan maka mereka  dibebaskan  dari  segala  sanksi,  namun  bila  kasus  ditangani  oleh Kementerian Tenaga Kerja  maka  majikan  yang  melanggar  ijin  kerja tidak akan  diberikan  ijin  umtuk  mempekerjakan  PRT  asing.  Dengan  demikian, nasib  PRT  sangatlah  tergantung  pada  kedutaan.  PRT  memiliki kekhawatiran  besar  mengenai  penyelesaian  kasus  mereka  mengingat sedikitnya jumlah personil kedutaan dan besarnya volume kerja yang ada. PRT  yang  tinggal  di  tempat  penampungan  pemerintah  akibat  menunggu penyelesaian kasus diminta untuk tetap tinggal di Singapura hingga masalah tuntas.
4. Fasilitas Untuk Migran Yang Pulang
Banyak  pekerja  rumah  tangga  migran  yang  menyatakan keprihatinan  mengenai  kesempatan  kerja  bagi  mereka  saat  kembali  ke
Indonesia.  Ada  persepsi  yang  meluas  bahwa  pemerintah  Indonesia  tidak berbuat banyak untuk membantu pekerja rumah tangga migran, khususnya dalam  menyediakan  peluang  bisnis  dan  pekerjaan  yang  memadai  yang dapat  menjamin  kehidupan  yang  layak  bagi  para  migran  yang  pulang  dan keluarga  mereka.  Tanpa  alternatif-alternatif  ini,  pekerja  rumah  tangga migran  seringkali  merasa  bahwa  mereka  tidak  memiliki  banyak  pilihan kecuali  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri  lagi  untuk  menafkahi  keluarga mereka  dan  mencapai  mobilitas  sosial-ekonomi.  Hanya  sedikit  peserta kelompok  fokus  yang  tahu  mengenai  adanya  program-program  reintegrasi pemerintah, yang mencerminkan kurangnya publisitas atas programprogram tersebut.  Upaya  untuk  melindungi  keluarga  pekerja  juga  terbatas.  Pekerja rumah  tangga  migran  yang  dipecat  secara  tidak  adil  dan/atau  mengalami kekerasan oleh majikan dan/atau agen perekrut mereka, serta mereka yang pulang  ke  negara  asal  dengan  masalah  medis,  tetap  tidak  mendapatkan kejelasan  mengenai  cara  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  mengklaim kompensasi  di  saat  kepulangan  mereka.  Hal ini  melanggar  Pasal  67,  yang mencantumkan bahwa Negara Pihak harus bekerja sama untuk memajukan “kondisi-kondisi  ekonomi  yang  memadai”  bagi  pekerja  migran  untuk pemukiman kembali, termasuk memfasilitasi “reintegrasi sosial dan budaya yang tahan lama” di negara asal mereka.

## 2. Kasus Penganiyayaan dan Penelantaran PMI Asal Ponorogo
Laporan  dari  organisasi  HOME  dan  TWC2  mengenai  kegagalan Indonesia  dalam  menjamin  hak  pekerja  migran  mulai  dari  perekrutan hingga  penanganan  masalah  di  KBRI  Singapura  seakan  diperjelas  oleh banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi pada pekerja-pekerja migrant asal Indonesia.  Salah  satu  kasus  adalah  penyiksaan  dan  penelantaran  PMI  asal Ponorogo,  Fadila  Rahmawati.  Kasus  ini  terjadi  pada  bulan  Januari  tahun 2017.  Fadila  Rahmawati  mengaku  selama  bekerja  10  bulan  di  Singapura, dia sering mendapat perlakuan kasar dari majikannya, seperti dipukuli dan bahkan disterika. Fadila juga mengaku bahwa dirinya juga sering kali harus
tetap  bekerja  selama  24  jam.  Perlakuan  kasar  lainnya  dari  majikan  Fadila adalah  tidak  memberi  makanan  selama  beberapa  hari.  Setelah  mengalami penyiksaan  selama  10  bulan,  Fadila  kemudian  dibuang  ke  Batam  oleh majikannya.  Untungnya,  Fadila  ditemukan  oleh  seorang  anggota  TNI  dan kemudian  dibantu  untuk  pulang  ke  Ponorogo.  Menurut  keterangan  dari Kepala  Urusan  Pemerintahan  Desa  Sukorejo,  kasus  penyiksaan  Fadila Rahmawati  sudah  dicoba untuk  dibantu  diperjuangkan  hak-haknya  melaui jalur hukum, namun ternyata Fadila merupakan pekerja yang direkrut oleh agen  illegal  di  Surabaya  sehingga  namanya  tidak  terdaftar  secara  resmi. Saat  direkrut  pun  Fadila  sebenarnya  belum  cukup  umur,  sehingga  belum paham  secara  detail  mengenai  pekerjaannya  dan  datanya  mudah  unutk dimanipulasi olh agen perekrut.
Saat tiba di Ponorogo, Fadila dalam kondisi yang memprihatinkan dengan tubuh kurus dan penuh luka Kondisi psikologisnya pun tergannggu. Hal ini menyebabkan perawatan Fadila yang semula berada di rumah sakit umum harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa karena kondisi mental yang kurang stabil. Kasus Fadila menambah daftar panjang korban perdagangan manusia,  kemiskinan  dan  sempitnya  lapangan  kerja,  sehingga  sebagian warga  Indonesia  bekerja  di  luar  negeri.  Bukan  hanya  dipalsukan dokumennya,  namun  Fadila  juga  menjadi  korban  perekrutan  tidak prosedural  karena  tidak  terdaftar  di  Disnakertrans,  BNP2TKI.  Setelah kondisi  Fadila  pulih,  pihak  keluarga  dibantu  oleh  tim  pengacara Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi) melaporkan kasus ini sebagai TPPO ke Polda  Surabaya.  Untuk  pelaporan  awal,  keluarga  dari  Fadila  melaporkan Agen Perekrutan yang merekrut Fadila dan mengirimkannya ke Singapura dengan  tuduhan  Undang-undang  TPPO,  Pasal  1  ayat  2.  Kepolisian  pun telah  berkomitmen  untuk  mencari  dan  menangkap  semua  pelaku  yang terlibat  dalam  kasus  ini.  Menurut  pernyataan  Erwiana,  juru  bicara  Kabar Bumi,  pihaknya  sudah  berkoordinasi  dengan  KBRI  Singapura  dan  telah mengajukan  perlindungan  ke  LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
Korban) untuk penanganan dan pendampingan kasus secara hukum. Fadila dan sebagian besar masyarakat pedesaan tidak mengetahui prosedur untuk menjadi  BMI  (buruh  migran  Indonesia),  banyak  dari  para  BMI  hanya mengetahui  direkrut  oleh  calo  dan  akan  dibawa  PPTKIS.  Semua kepengurusan  dilakukan  oleh  PPTKIS/agen/calo,  BMI  hanya  mengetahui harus  membayar  dengan  potongan  gaji  yang  tinggi  selama  berbulan-bulan (overcharging),  ketika  bekerja.  Faktanya  Sedangkan  PPTKIS/agen/calo tidak  akan  membantu BMI  jika  mengalami  masalah. Seperti  halnya  kasus yang menimpa Fadila. Permasalahan yang dihadapi oleh korban akan terus terjadi selama perlindungan masih diserahkan kepada pihak swasta.
Agen  yang  merekrut  Fadila  dikabarkan  hanya  memberi  uang santunan  sebesar  Rp  5  juta  untuk  biaya  perawatan.  Agen  tersebut  juga menawarkan  surat  perjanjian  agar  tidak  menempuh  jalur  hukum  atas kondisi Fadila. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak keluarga karena menginginkan  kasus  Fadila  tetap  diproses  karena  berdasarkan  hasil penelusuran  Kementrian  Tenaga  Kerja,  kasus  ini  merupakan  tindakan human trafficking atau perdagangan orang.

## Kesimpulan
Mendapatkan  pekerjaan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  kehidupan manusia.  Hak  untuk  mendapatkannya  pun  telah  diatur  dalam  Undang-undang. Berbagai  lapangan  pekerjaan  yang  berbeda  pun  juga  tersedia  untuk  para  pencari kerja.  Bahkan  jika  tidak  dapat  menemukan  pekerjaan  di  dalam  negeri  pun,  para pencari kerja bisa mencari dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Hal ini secara langsung menuntut pemerintah untuk memfasilitasi dan memberi perlindungan hak bagi  para  pekerja  tersebut.  Atas  kesadaran  adanya  perlindungan  hak  bagi  para pekerja  asing  ini,  maka  diadakanlah  sebuah  konvensi  internasional  yang  khusus untuk  membahas  perlindungan  hak  pekerja  asing,  yakni  ICRMW.  Dengan  adaya konvensi tersebut, seorang pekerja asing tentunya tidak perlu lagi merasa takut bila haknya  saat  bekerja  di  luar  negeri  terancam  atau  dilanggar,  terlebih  jika  negara
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
asalnya  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut,  sehingga  adanya  aturan  yang  jelas secara hukum untuk melindungi haknya dan hak keluarganya.
Namun  sayangnya,  masih  saja  terdapat  kelalaian  pada  pemerintah  dalam menjamin  keamanan  para  pekerja  asing.  Seperti  halnya  yang  terjadi  pada  pekerja asing asal Indonesia yang berada di Singapura. Masalah bahkan belum sampai pada isu perbudakan, melainkan perekrutan yang dirasa belum transparan. Kesaksian dari para  pekerja  Indonesia  yang  berada  di  Singapura  menjadi  bukti  nyata  bahwa pemerintah  belum  bisa  sepenuhnya  menjamin  keamanan  pekerja  tersebut,  bahkan pada  proses  perekrutan.  Tidak  jarang  juga  pekerja  asal  Indonesia  mengalami penganiayaan  karena  dinilai  tidak  memiliki  skill  dalam  bekerja.  Hal  ini  karena kurangnya  persiapan  dan  pengalaman  sebelum  berangkat  bekerja  ke  luar  negeri. Salain  itu,  masalah  juga  terletak  pada  maraknya  penyalur  tenaga  kerja  illegal sehingga  perlindungan  hukum  tidak  bisa  diberikan  karena  mereka  tidak  terdaftar sebagai  pekerja  resmi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  perlu  memberikan perhatian  terhadap  masalah-masalah  seperti  ini.  Pemerintah  Indonesia  harus mempertegas  aturan  bagi  mereka  yang  ingin  bekerja  keluar  negeri.  Selain  itu, pemberian  pemahaman  terlebih  dahulu  tentang  apa  yang  akan  mereka  kerjakan, lembaga  mana  yang  bertanggung  jawab  atas  keberangkatan  mereka,  serta perlindungan  hak-hak  apa  saja  yang  mereka  miliki  saat  bekerja  di  luar  negeri merupakan hal-hal penting untuk dipahami oleh setiap pekerja asing. Sehingga bila terjadi  pelanggaran  hak,  pekerja  tersebut  paham  apa  yang  harus  dilakukan  dan pemerintah  pun  siap  untuk  memberikan  pembelaan  bagi  warga  negaranya.  Kasus dari  Fadila  Rahmawati  merupakan  salah  satu  contoh  bagaimana  pemahaman masyarakat mengenai bekerja di luar negeri masih belum baik dan penanganan dari negara  juga  masih  terkesan  kurang  serius.  Deretan  kasus-kasus  penyiksaan  PMI seharusnya  menjadi  pelajaran  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  akan  pentingnya pemahaman dan kesiapan diri sebelum bekerja ke luar negeri.

## Daftar Pustaka
Abby, Tabrani. 2007. “ Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia ”. Jakarta: YLBHI Arshad,  Arlina  dan  Seow,  Joanna.  ‘ Indonesia  Plans  to  Stop  Sending  New  Live-In
Maids Abroad ’, Straits Times, diakses dari https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-plans-to-stop-sending-
new-live-in-maids-abroad
Departemen  Ketenagakerjaan  (Ministry  of  Manpower),  ‘ Foreign  Workforce Numbers ’, http://www.mom.gov.sg/documents-andpublications/foreign- workforce-numbers
Fambrblum,  Basina;  Nicolson,  Eleanor  Taylor  dan  Paoletti,  Sarah.  “Akses  Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia” Migran
Workers Acces to  Justice Series, Open Society Foundation , 2013 International Labour Organization, ‘ Indicators of Forced Labour ’, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf Istanto, Sugeng. 1998. Hukum Internasional . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jaya  ,  Mega  Putra.  “ Beragam  Aduan  TKI,  Kekerasan  Majikan  hingga  Tak  Punya
Ongkos Pulang ”, Detik News,
https://news.detik.com/berita/d- 3664486/beragam-aduan-tki-kekerasan-majikan-hingga-tak-punya-ongkos- pulang
KOMPAS,  “ TKI  Asal  Ponorogo  Disiksa  Majikan  di  Singapura  lalu  Dibuang  di
Batam ”. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2017/01/04/09294211/tki.asal.ponorogo.d isiksa.majikan.di.singapura.lalu.dibuang.di.batam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Diakses melalui https://www.komnasham.go.id/files/1475231394-konvensi-internasional-
tentang-$NEKUF.pdf . Pada tanggal 13 Desember 2019 Koran Perjuangan. “ Fadila Rahmatika, TKI yang Disiksa Majikannya ”, diakses dari https://www.koranperdjoeangan.com/fadila-rahmatika-tki-yang-disiksa- majikannya/
Laporan  Awal  Republik  Indonesia  tentang    Pelaksanaan  Konvensi  Internasional tentang  Perlindungan  Hak-hak  Semua  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya  Sesuai  dengan  Prosedur  Pelaporan  yang  Disederhanakan,
2017, hal.7, paragraf 17. Diakses dari https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/IDN/CM W_C_IDN_1_6902_E.pdf
Muhtaj, Majda  El. Dimensi-dimensi  HAM  (Mengurangi  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura
Seow, Joanna. ‘ Compulsory Finance Scheme for Indonesian Maids ’, Straits Times, 24 June 2016, diakses dari https://www.straitstimes.com/singapore/compulsory-finance-scheme-for- indonesian-maids
Smith, Rhona K.M. 2008. “ Hukum Hak Asasi Manusia ”, Knut D. Asplund (editor), Yogyakarta: PUSHAM UII. TEMPO.  “ Cerita  TKI  Asal  Ponorogo  Dianiaya  Majikannya ”,  diakses  dari https://nasional.tempo.co/read/833677/cerita-tki-asal-ponorogo-dianiaya- majikannya
United  Nations  Treaty  Collections,  International  Convention  on  the  Protection  of the  Rights  of  All  Migrant  Workers  And  The  Members  of  Their  Families,
diakses
dari https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I V-13&chapter=4&clang=_en