## Perumusan kebijakan pertanian perlu pemahaman tentang motivasi dan kebutuhan petani 1

## Taslim Sjah
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram Jalan Majapahit 62 Mataram 83125 E-mail: t.sjah@yahoo.com

## Abstrak
Banyak  kebijakan  pertanian  yang  telah  diambil  untuk  meningkatkan  produksi pertanian  dan  pendapatan  produsen  atau  masyarakat  umum,  tapi  masih  seringkali tidak  efektif.    Tulisan  ini  menggaris  bawahi  bahwa  salah  satu  saran  penting  dalam pembuatan  kebijakan  adalah  perlunya  dialog,  terutama  dengan  pengguna  dari kebijakan tersebut, sehingga motivasi dan kebutuhan mereka dapat difahami secara lebih tepat.  Banyaknya kegagalan yang terjadi dalam program perkreditan pertanian Indonesia  hingga  saat  ini,  misalnya  ditentukan  oleh  kekurang  fahaman  pembuat kebijakan  terhadap  motivasi  dan  kebutuhan  pengguna  dalam  pemanfaatan  dan pelunasan  kredit.    Mari  kita  tanya  petani  bila  kita  akan  membuat  kebijakan  yang terkait dengan kehidupan mereka!
Kata  Kunci:Kebijakan  pertanian,  Pendekatan  dari  bawah  ke  atas,  Kredit  pertanian, Kebutuhan petani

## Abstract
Many  agricultural  policies  have  been  made  to  increase  agricultural  production, income of farmers or other groups, yet the policies sometimes were ineffective.  This paper highlights the importance of dialog in policy making, especially dialog with the users  of  that  policy,  such  that  their  motivations  and  needs  can  be  more  fully understood.    The  lack  of  such  understanding  was  one  of  the  reasons  in  failures  in many Indonesian agricultural credit programs so far. Therefore, let’s ask agricultural producers if we are going to make policy related to their life. Key  Words:  Agricultural  policy,  Bottom- up  aprroach,  Agricultural  credit,  Producers’ needs

## Pendahuluan
Banyak  kebijakan  pertanian  yang  telah  diluncurkan  oleh  pemerintah Indonesia,  dengan  berbagai  tujuan  yang  saling  terkait  seperti peningkatan
1 Tulisan  ini  merupakan  versi  yang  mirip  dengan  tulisan  yang  telah  disampaikan pada  ‘Seminar  Nasional  Pulang  Kampus  Alumni  Fakultas  Pertanian  Universitas Mataram, 23-24 Februari 2008, di Mataram
produksi pertanian  dan  pendapatan  petani  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  secara  umum.    Untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ini  telah  dicanangkan empat  kebijakan  pokok,  yaitu  intensifikasi,  ekstensifikasi,  diversifikasi,  dan rehabilitasi pertanian (Badan Litbang Pertanian RI, 2005; MPR RI, 1993).  Kebijakan pokok ini seringkali diikuti dengan kebijakan penunjang seperti penyuluhan pertanian dan  penyediaan  kredit  pertanian.    Penyediaan  kredit  oleh  pemerintah  untuk masyarakat tani dimaksudkan untuk membantu mereka dalam pembiayaan pertanian (MacIntyre,  1993;  Rahardjo,  2000)  sehingga  kegiatan  intensifikasi  dapat  dilakukan dengan  lebih  baik  yang  berakibat  lanjut  pada  peningkatan  produksi  pertanian  dan pendapatan  petani  dan  seterusnya.    Namun,  seringkali  kebijakan  yang  ditempuh pemerintah kurang efektif atau berdampak rendah  (Bahari, 2004; Napitupulu, 2005), ditandai  antara  lain  oleh  keadaan  masih  banyaknya  petani  yang  tetap  miskin (Kompas,  2000a),  produksi  pertanian  rendah  (Kompas,  2000b)  sehingga  impor masih  sering  dilakukan,  dan  banyak  kredit  pertanian  yang  tidak  dikembalikan (Kompas, 2000c; d) sehingga penyedia kredit, termasuk pemerintah, merugi.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberi  sumbangan  pemikiran  tentang landasan  penyusunan  kebijakan  pertanian  agar  kebijakan  tersebut  dapat  memberi manfaat  seperti  yang  diharapkan.    Tulisan  ini  mengambil  kasus  kebijakan  kredit pertanian Indonesia.  Namun, prinsip-prinsip yang disodorkan dapat diterapkan juga untuk kebijakan di luar pertanian.  Bahan penulisan ini sebagian besar berasal tesis penulis (Sjah, 2005).

## Penyusunan kebijakan pertanian
Dalam  garis  besarnya,  proses  pembuatan  kebijakan  dimulai  dengan identifikasi  permasalahan.    Lantas  dilanjutkan  dengan  perumusan  tujuan, pengumpulan  informasi  yang  relevan,  perincian  alternatif,  pengujian  alternatif,  dan pemilihan  alternatif.    Alternatif  terbaik  yang  terpilih  kemudian  diterapkan  dan  dalam pelaksanaannya  dievaluasi  guna  perbaikan  kebijakan  selanjutnya  (Robbins,  1994; Truett and Truett, 1995).  Proses pembuatan keputusan seperti ini tampaknya telah banyak diketahui dan dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam menelurkan  kebijakan  pertanian.    Namun  demikian,  informasi  yang  dikumpulkan seringkali tidak relevan atau tidak lengkap, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak tepat atau dampaknya tidak memuaskan.
Seringkali kebijakan dibuat tanpa pengumpulan informasi yang menyeluruh dan dibuat berdasarkan asumsi atau pemikiran-pemikiran pembuat kebijakan (saja). Pembuatan  keputusan  semacam  ini  dikenal  sebagai  pembuatan  keputusan  dengan pendekatan  ‘dari  atas  ke  bawah’  ( top-down ).    Seringkali  kalangan  bawah  seperti petani  dianggap  tidak  mengetahui  permasalahan  dan  oleh  karena  itu  mereka  tidak dilibatkan  dalam  proses  pembuatan  keputusan  yang  justeru  melibatkan  kehidupan mereka.  Sebagian dari kesalahan ini telah mulai disadari di banyak tempat termasuk Indonesia.  Akibatnya saat ini semakin banyak keputusan atau kebijakan yang dibuat berdasarkan usulan dari bawah.  Pendekatan terakhir ini dikenal sebagai bottom-up approach .    Karena  semakin  pentingnya  pendekatan  ini  maka  pemerintah  sekarang pun  menganjurkan  penerapan  perencanaan  dari  bawah  ini  (lihat  misalnya,  Badan Litbang Pertanian RI, 2005).
Dalam konteks pembangunan perdesaan ( rural development ) di negara berkembang yang  sebagian  besar  berintikan  pembangunan  pertanian,  terdapat  banyak  petunjuk untuk menghasilkan kebijakan yang akan memberikan hasil yang lebih baik.  Dalam konteks petani kecil di negara agraris, literatur pembangunan perdesaan mempunyai fokus  pada analisis  positif ,  yaitu  analisis  yang  berusaha  untuk  menggambarkan keputusan-keputusan yang sebenarnya orang buat.  Analisis positif ini agak berbeda dengan  analisis  normatif,  yang  memberi  saran  tentang  apa  yang  seharusnya  orang lakukan.    Termasuk  dalam  analisis  normatif  ini  adalah  analisis-analisis  yang dilakukan  dalam  ilmu  ekonomi  pertanian  dan  manajemen  usahatani.    Ekonomi pertanian  menekankan  pada  pilihan  rasional  dan  maksimisasi  utilitas  (seperti keuntungan)  (Anderson et  al. ,  1999;  Anderson  and  Dillon,  1992;  Hardaker et  al. , 1997).  Manajemen usahatani mempunyai fokus pada pertimbangan keuntungan dan resiko,  dan  pada  pembuatan  strategi  untuk  mengurangi  resiko  (Kay  and  Edwards, 1994; Makeham and Malcolm, 1993; Olson, 2004).
Terdapat dua teori yang dinilai relevan untuk analisis positif terkait dengan pembangunan  perdesaan,  yaitu  teori  pilihan  di  dunia  nyata  atau real-life  choice theory (Gladwin,  1977;  1979a;  b;  1980;  1989)  atau  seringkali  disebut hierarchical decision theory (Darnhofer et al. , 1997; Giesen et al. , 1996) dan teori bangun pribadi atau personal  construct  theory (Kelly,  1955;  1991) atau  dikenal  juga  dengan personal contsruct psychology (Botella, 2002; Weihs, 2004).  Teori pertama memberi kerangka  kerja  untuk  membuat  struktur,  menyederhanakan,  dan  menganalisis persoalan-persoalan  keputusan  yang  kompleks,  dan  teori  ini  telah  terbukti  sangat cocok  diterapkan  dalam  berbagai  situasi  dan  lokasi.    Tetapi,  teori  ini  tidak  dapat menyediakan penjelasan mengapa suatu keputusan dibuat, walaupun deskripsi dan prediksi mampu disediakannya.  Untuk mengatasi kelemahan teori pertama ini, maka teori  kedua  datang  dengan  menekankan  pentingnya  nilai  dan  pengalaman  individu untuk  keputusan-keputusan  yang  dibuat.    Dalam  teori  ini,  setiap  orang  adalah  ahli atau  ilmuan  ( everyone  is  likened  as  a  scientist )  di  bidangnya  masing-masing. Dengan demikian, ‘petani merupakan ilmuan di bidang pertanian’.   Nasehat praktis dari  teori  bangu n  pribadi  ini  adalah  ‘jika  anda  tidak  tahu  tentang  apa  yang  salah tentang seorang klin (atau siapa saja) maka tanyalah dia; mungkin dia akan memberi tahu  anda’  (Kelly,  1955,  h.201).    Jelasnya,  Kelly  menyarankan  kita  agar berkomunikasi atau berdialog dengan mereka yang akan menjadi subyek kebijakan. Dengan demikian kebijakan pertanian perlu dibuat berdasarkan pertimbangan petani, bukan (hanya) didasarkan pada pemikiran-pemikiran pembuat kebijakan.

## Implikasi hasil penelitian kredit pertanian bagi kebijakan perkreditan pertanian
Sebuah penelitian terkait dengan keputusan petani dalam pemanfaatan dan pembayaran  kredit  pertanian  telah  dilakukan  di  Lombok  Tengah,  melalui  dua  kali survei  terhadap  petani  pengguna  kredit  pemerintah  (Kredit  Ketahanan  Pangan  = KKP  dan  Kredit  Usaha  Tani  =  KUT)  dan  swasta  serta  bukan  pengguna  kredit. Prosedur  penelitian  dan  hasil-hasilnya  secara  mendetail  dapat  dilihat  dalam  Sjah (2005).  Beberapa hasil penting yang diperoleh antara lain:
(1)  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan,  pemilihan  dan  pembayaran kredit  dan  faktor-faktor  tersebut  tidak  selalu  terkait  dengan  pertimbangan ekonomi  (Sjah et  al. ,  2003a; 2006a).    Faktor  utama  yang menyebabkan  petani berusaha mencari sumber pembiayaan dari luar adalah kurangnya modal kerja yang  dimilikinya.    Selain  itu,  kredit  diakses  dan  diterima  petani  karena  faktor- faktor  jadwal  pembayaran  kredit,  resiko  peminjaman,  kepercayaan  kepada petugas  kredit,  kemungkinan  pemutihan  kredit  (pada  kasus  kredit  pemerintah), anjuran  dari  pemimpin  di  desa  (pada  kasus  kredit  pemerintah),  ketersediaan kredit  secara  langsung  atau  instan  (pada  kasus  kredit  swasta),  dan keterpaksaan  karena  tak  ada  pilihan  (pada  kasus  kredit  swasta).    Pemilihan sumber  kredit  didasarkan  pada  faktor-faktor  seperti  tingkat  bunga,  petugas kredit,  and  aspek  budaya.    Pembayaran  kredit  dipengaruhi  oleh  kemampuan finansial, kepribadian yang baik, motivasi untuk memperoleh kredit baru, usaha penagihan  oleh  petugas,  resiko  terkait  dengan  tidak  melakukan  pengembalian hutang, rasa malu, dan lain-lain.
(2)  Kredit tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani  serta  pelunasan  hutang  (Sjah et  al. ,  2003b;  2006b).    Petani  menilai bahwa  kredit  yang  mereka  gunakan  meningkatkan  produksi  pertanian  hanya 11% dan pendapatan petani hanya 5%.
(3)  Penyediaan  kredit  seharusnya  dipadukan  dengan  kegiatan  non  pertanian  dan dengan jumlah yang lebih besar dari sekarang (Sjah et al. , 2003c; 2005; 2006b).
Ini  diperlukan  karena  kredit  tidak  begitu  dirasakan  dampaknya  bila  hanya dimanfaatkan  untuk  kegiatan  pertanian  saja.    Oleh  karena  itu  kredit  tersebut perlu  diperbesar  jumlahnya  dan  dibolehkan  untuk  digunakan  untuk  kegiatan atau  usaha  lain  terutama  usaha  perdagangan,  sehingga  dampaknya  menjadi lebih besar dan terasa.
(4)  Petani  mengurangi  penggunaan  input  ketika  menghadapi  kendala  pembiayaan (Sjah et al. , 2003d; 2006c).  Karena keterbatasan modal sendiri dan kredit tidak tersedia  bagi  mereka  maka  petani  melakukan  kegiatan  usahatani  dengan  cara menggunakan  input-input  pertanian  terutama  pupuk  dalam  dosis  yang  lebih rendah dari dosis yang direkomendasikan oleh penyuluh lapangan.  Akibatnya, produksi pertanian dan pendapatan mereka menurun sehingga menjadi kurang mampu secara finansial.
(5)  Tantangan  untuk meningkatkan  taraf  hidup petani sangat besar karena kondisi sosial ekonomi petani rendah (Sjah et al. , 2004; Sjah et al. , 2006b).  Beberapa kondisi  sosial  ekonomi  yang  menjadi  kendala  besar  dalam  peningkatan  taraf hidup  petani  adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan,  kurangnya  pemilikan  aset, dan  kurangnya  modal  kerja.    Rendahnya  pendidikan  menyebabkan  petani kurang  dapat  berinovasi  atau  berimprovisasi  untuk  mencari  peluang memperoleh  pendapatan.    Demikian  juga  dengan  kurangnya  aset  dan  modal kerja  menyebabkan  petani  tak  dapat  memanfaatkan  peluang  ada  atau mengembangkan usahanya untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar.
Apa  implikasi  dari  hasil-hasil  penelitian  ini?  Terkait  dengan  pembuatan kebijakan kredit pertanian terdapat paling tidak empat implikasi dari penelitian ini.
Pertama ,  karena  kredit  masih  sangat  dibutuhkan  maka  pemerintah  atau  penyedia kredit lainnya perlu melanjutkan penyediaan kredit bagi petani.
Kedua ,  bagi kebanyakan  orang  yang  sangat  memerlukan  bantuan  pembiayaan  luar maka  bunga  kredit  bukan  merupakan  pertimbangan  utama.    Ini  berimplikasi  bahwa institusi  penyedia  kredit  dapat  saja  beroperasi  secara  komersial  dengan  cara mengenakan bunga (sesuai dengan bunga pasar) dan mencari keuntungan.  Dengan kata  lain,  subsidi  bunga  tampaknya  tidak  diperlukan.    Pertimbangan  yang  lebih utama  adalah  akses  terhadap  dana,  bukan  tingkat  bunga  yang  rendah.    Ini  terbukti dari beberapa kasus petani yang lebih mencari kredit dari swasta yang mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi dari pada pemerintah.
Ketiga ,  peningkatan  pembayaran  kredit  melibatkan  beberapa  aktivitas  secara terpadu.    Ini  dimulai  dengan  penyampaian  pesan  secara  jelas  (tidak  simpang  siur) bahwa  kredit  harus  dibayar  kembali,  bukan  bantuan  cuma-cuma.    Langkah  ini dilanjutkan dengan mencari cara-cara untuk meningkatkan tanggung jawab pemakai kredit  secara  individu.    Peningkatan  tanggung  jawab  ini  mungkin  dapat  dilakukan melalui  pemberian  sanksi  (seperti  yang  dilakukan  perbankan  komersial  atau penyedia  swasta)  dan  melalui  pemberian  teladan  tingkah  laku  (yang  terkait  dengan kredit)  yang  baik.    Selanjutnya  juga  diketahui  bahwa  banyak  faktor  yang mempengaruhi pelunasan kredit bekerja secara lebih baik pada sistem kredit swasta dari  pada  pemerintah.    Implikasinya  adalah  sistem  yang  diterapkan  oleh  pihak swasta, seperti waktu dan frekuensi penagihan, pemberian harapan untuk perolehan kredit  di  masa  mendatang,  dan  peningkatan  resiko  bila  terjadi  tunggakan,  dapat diterapkan juga oleh pemerintah.
Terakhir ,  dalam  hubungannya  dengan  implikasi  pertama,  kredit  harus  disediakan dalam  jumlah  yang  lebih  besar  dari  pada  sekarang  dan  tidak  hanya  dikhususkan untuk  kegiatan  pertanian  tetapi  juga  untuk  kegiatan  usaha  lainnya.    Alasannya adalah  bahwa  sangat  sulit  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  bila  hanya mengandalkan  kegiatan  pertanian  saja,  sehingga  kegiatan  pemberi  sumber pendapatan  lainnya  perlu  diupayakan.    Selain  itu,  petani  perlu  memperluas  lahan usahataninya  untuk  memungkinkan  peningkatan  pendapatan  secara  mencukupi, atau sebaliknya petani perlu keluar dari kegiatan pertanian dan mencari kegiatan lain yang lebih menjanjikan.

## Kesimpulan
Tulisan  ini  telah  menekankan  pentingnya  pemahaman  terhadap permasalahan  sebelum  suatu  kebijakan  diambil.    Salah  satu  saran  penting  dalam pembuatan  kebijakan  adalah  perlunya  dialog,  terutama  dengan  pengguna  dari kebijakan.  Banyaknya kegagalan yang terjadi dalam program perkreditan pertanian Indonesia  hingga  saat  ini,  ditentukan  oleh  kekurang  fahaman  pembuat  kebijakan terhadap  motivasi  dan  kebutuhan  petani  dalam  pemanfaatan  dan  pelunasan  kredit. Mari  kita  tanya  petani  bila  kita  akan  membuat  kebijakan  yang  terkait  dengan kehidupan mereka!

## Daftar Pustaka
Anderson, D.P., P.N. Wilson and G.D. Thompson, 1999, 'The adoption and diffusion of level fields and basins.' Journal of Agricultural and Resource Economics 24 , 186-203.
Anderson, J.R. and J.L. Dillon, 1992, Risk analysis in dryland farming systems . FAO, Roma.
Badan Litbang Pertanian RI, 2005, Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 - 2025 . Badan Litbang Pertanian RI, Jakarta.
Bahari,  S.,  2004.  'Kegagalan  pembangunan  pertanian  di  Indonesia',  in, Kompas , Jakarta.
Botella,  L.,  2002.  'Personal  Construct  Psychology,  Constructivism,  and  Postmodern Thought', in, Vol. 2002, Department of Psychology, Ramon Llull University.
Darnhofer,  I.,  R.  Gretzmacher  and  W.  Schneeberger,  1997,  'Modeling  farmers' decisions: a comparison between HDM and CART for oats-vetch adoption in the Ethiopian Highlands.' Bodenkultur 48 , 271-280.
Giesen, R.J.B., A.L. Huynen, R.G. Aarnink, J. delaRosette, F.M.J. Debruyne and H. Wijkstra,  1996,  'Construction  and  application  of  hierarchical  decision  tree for classification of ultrasonographic prostate images.' Medical & Biological Engineering & Computing 34 , 105-109.
Gladwin, C.H., 1977, A model of farmers' decision to adopt the recommendations of Plan Puebla . PhD Thesis. Stanford University.
Gladwin,  C.H.,  1979a,  'Cognitive  strategies  and  adoption  decisions  -  Case  study  of non-adoption  of  an  agronomic  recommendation.' Economic  Development and Cultural Change 28 , 155-173.
Gladwin,  C.H.,  1979b,  'Production  function  and  decision  models:  complementary models.' American Ethnologist 6 , 653-674.
Gladwin, C.H., 1980. 'A theory of real-life choice: applications to agricultural decision', in  P.F.  Bartlett,  (ed.), Agricultural  Decision  Making:  Anthropological Contributions  to  Rural  Development ,  Academic  Press,  New  York,  pp.  45- 85.
Gladwin,  C.H.,  1989, Ethnographic  decision  tree  modelling .  Sage  Publications, Newbury Park, California.
Hardaker,  J.B.,  R.B.M.  Huirne  and  J.R.  Anderson,  1997, Coping  with  risk  in agriculture . CAB International, Wallingford, UK.
Kay, R.D. and W.M. Edwards, 1994, Farm management . Mc Graw Hill, New York.
Kelly, G.A., 1955, The psychology of personal constructs . Norton, New York.
Kelly, G.A., 1991, The psychology of personal constructs . Routledge, London.
Kompas,  2000a.  'Deptan  siapkan  kredit  pengembangan  agribisnis  (Department  of Agriculture  prepares  credit  for  agribusiness  development)',  in, Kompas , Jakarta.
Kompas, 2000b. 'Hentikan penyaluran KUT lewat LSM (Stop distributing farm credit through NGOs)', in, Kompas .
Kompas,  2000c.  'Pengembalian  KUT  hanya  30  persen  (Repayment  of  farm  credit was only 30%)', in, Kompas , Jakarta.
Kompas,  2000d.  'Setelah  Bimas,  KUT,  KKP,  lalu…  (After  mass  supervision  credit, farm credit, food sufficiency credit then …)', in, Kompas , Jakarta.
MacIntyre,  A.J.,  1993.  'The  politics  of  finance  in  Indonesia:  Command,  Confusion, and  Competition',  in  S.  Haggard,  C.H.  Lee  and  S.  Maxfield,  (eds.), The politics of finance in developing countries , Cornell University Press, Ithaca, pp. 123-164.
Makeham,  J.P.  and  L.R.  Malcolm,  1993, The  farming  game  now .  Cambridge
University Press, Cambridge.
MPR RI, 1993, Garis-garis besar haluan negara (The brief guidance for the country (Indonesia) direction . Apollo, Surabaya.
Napitupulu,  E.,  2005,  'Pertanian  Indonesia  dalam  dominasi  politik  ekonomi  global.'
Agro-Ekonomika 35 , 59-76.
Olson, K.D., 2004, Farm management : principles and strategies . Ames, Iowa.
Rahardjo,  M.D.,  2000.  'KKP  versus  KUT:  dari  populis  lama  ke  populis  baru?  (Food sufficiency credit versus farm credit: from old popular to new popular?)', in,
Republika , Jakarta, pp. 1 and 11.
Robbins,  S.P.,  1994, Management .  4  ed.  A  Simon  &  Schuster  Company,  New Jersey.
Sjah, T., 2005, Decision making and strategies for agricultural credit implementation in Lombok, Indonesia . PhD Thesis. University of Queensland.
Sjah,  T.,  D.  Cameron  and  I.  Russell,  2003a,  'Acceptance  and  repayment  of agricultural  credit  in  Lombok  Indonesia:  Farmers'  perspectives.'
Komunitas, Journal of Rural Studies 5 , 74-91.
Sjah, T., D. Cameron and I. Russell, 2003b. 'Factors contributing to the performance of  agricultural  credit  in  Lombok  Indonesia',  in, 14 th International  Farm Management  Congress:  Farming  at  the  edge ,  International  Farm Management Congress 2003, Perth, pp. 638-643.
Sjah,  T.,  D.  Cameron  and  I.  Russell,  2003c.  'Searching  for  better  credit  system  to help improve farmers' income: A reflection from study on agricultural credit
users in Lombok Indonesia', in, The Fourth IIDS International Conference on Development , IIDS, Denpasar, Bali.
Sjah,  T.,  D.  Cameron  and  I.  Russell,  2004,  'Profile  of  farmers  as  agricultural  credit users in Central Lombok, Indonesia.' Agroteksos 14 , 59-67.
Sjah,  T.,  D.  Cameron  and  I.  Russell,  2005.  'Improving  living  standards  of  small producers in Lombok Indonesia: Enterpreneurship can be the key', in, 15 th
International Farm Management Congress , International Farm
Management Congress 2005, Campinas, Sao Paulo, Brazil.
Sjah, T., D. Cameron and I. Russell, 2006a, 'Analysis of factors influencing decisions in  credit  use  by  agricultural  producers  in  Lombok,  Indonesia.' Agroteksos
16 , 211-222.
Sjah, T., D. Cameron and I. Russell, 2006b. 'Searching for a better credit system to help improve farmers' income: A reflection from study on agricultural credit users  in  Lombok,  Indonesia',  in  K.C.  Roy  and  S.  Chatterjee,  (eds.), Readings  in  World  Development:  Growth  and  Development  in  the  Asia Pacific , Nova Science, New York, pp. 115-128.
Sjah,  T.,  I.  Russell  and  D.  Cameron,  2003d.  'Farming  under  constrained  budget: Practices of agricultural credit users in Central Lombok Indonesia', in, The 1 st Australian  Farming  Systems  Conference ,  Australian  Farming  Systems
Association (AFSA), Toowoomba, Queensland.
Sjah,  T.,  I.  Russell  and  D.  Cameron,  2006c,  'Farming  under  constrained  budget  : Practices  of  agricultural  credit  users  in  Central  Lombok  Indonesia.'
Agrimansion 7 , 75-84.
Truett,  L.J.  and  D.B.  Truett,  1995, Managerial  Economics .  5  ed.  South-Western College, Cincinnati.
Weihs,  K.D.,  2004,  'Philosophical  dimensions  of  personal  construct  psychology.'
Journal of Constructivist Psychology 17 , 69-75.