REFLEKSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## Imam Sukadi
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: imam_sukadi@ymail.com

## Abstract
Women  as  nation  asset  who  play  a  role  in  resumption  process  and creation  of  generation  with  high  quality  are  require  to  get  guarantee  to accomplishment  of  their  rights.  Involvement  of  men  and  woman  in political  area  is  a  part  that  can  not  be  separated  in  democratization process. Democracy give the largest opportunity to all citizen who have fulfilled the requiremets to be able to select and selected as representative of citizen  without discrimination againt  tribe, race, religion, and gender.
From some general elections which have been executed, representative of women  in  parliament  is  still  in  minimum  number.  The  low  of    women delegation in parliament can become indicator of the low role of woman in political party.
Perempuan  sebagai  asset  bangsa  yang  berperan  dalam  proses  penerusan dan  penciptaan  generasi  yang  berkualitas  perlu  mendapatkan  jaminan terhadap  pemenuhan  hak-haknya.  Keterlibatan  perempuan  dan  laki-laki di  bidang  politik  adalah  bagian  tidak  terpisahkan  dalam  proses demokratisasi.  Demokrasi  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan  dipilih  sebagai  wakil  rakyat  tanpa  adanya  diskriminasi  terhadap suku,  ras,  agama,  dan  gender.  Dari  beberapa  pemilu  yang  sudah dilaksanakan,  wakil  perempuan  diparlemen  masih  sangat  minim. Rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  bisa  menjadi  indikator rendahnya peran perempuan di partai politik.
Keywords: perempuan, parlemen, pemilu

## Pendahuluan
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan  Pusat  Statistik,  jumlah  perempuan  Indonesia  adalah  sebesar  118.010.413 jiwa  atau  sekitar  49%  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  berjumlah 237.641.326  jiwa  (www.bps.go.id).  Artinya,  kondisi  ideal  keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya mencapai rasio yang sama  dengan  jumlah  penduduk  Indonesia  berjenis  kelamin  perempuan.  Kondisi ini  tentu  saja  sangat  ideal,  walaupun  belum  tentu  mustahil  diwujudkan.  Berkaca dari  hasil  Pemilu  selama  ini,  untuk  mencapai  angka  kritis  30%  sebagaimana ditetapkan  sebagai  kebijakan  khusus  sementara  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah dan  sangat  membutuhkan  dukungan  dari  banyak  pihak,  tak  terkecuali  gerakan perempuan.
Berdasarkan  sensus  penduduk  di  atas,  kaum  perempuan  meliputi  hampir separuh  dari  jumlah  umat  manusia  di  Indonesia,  dan  oleh  karena  itu  setiap pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi, di dalam keluarga, hingga ke tingkat  masyarakat  atau  kehidupan  publik  seharusnya  senantiasa  memperhatikan serta  melibatkan  peran  serta  kaum  perempuan  dalam  proses  pengambilan keputusan tersebut. Hak-hak politik, sosial dan ekonomi perempuan adalah bagian integral  dan  tak  terpisahkan  dari  seluruh  kerangka  hak  asasi  mereka.  Demokrasi adalah sebuah proses inklusif, dan oleh karenanya di dalam kehidupan demokrasi yang sehat semua pandangan atau perspektif dari berbagai kelompok kepentingan harus  dipertimbangkan  secara  seksama  dalam  tahap  perumusan  tiap-tiap keputusan.  Kepentingan  dan  pandangan  kaum  laki-laki,  perempuan  serta kelompok  minoritas  merupakan  bagian  mutlak  dari  proses  pengambilan keputusan.
Sebagai  bentuk  rasa  tanggungjawab  terhadap  perlindungan  hak-hak  asasi perempuan,  pemerintah  Indonesia  turut  serta  dengan  masyarakat  internasional memperjuangkan  hak-hak  asasi  perempuan,  dengan  meratifikasi  beberapa konvensi internasional. Konvensi internasional yang sudah diratifikasi antara lain adalah :
1. Konvensi  tentang  Hak-hak  Politik  Wanita  Tahun  1952  menjadi  Undang- undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita Tahun  1979  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Woman) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain Yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia ( Convention  Against  Torture  And  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment or Punishment) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
Konstitusi  Indonesia  yaitu  UUD  NRI  1945  juga  telah  mengakomodir tentang persaman hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dalam bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan :
Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya .
Kemudian di dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, bahwa: Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan haknya  secara  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan negaranya .
Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 mengatakan : Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan .
Berdasarkan bunyi  UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di  atas, terlihat bahwa  UUD  1945  tidak  membedakan    laki-laki  dengan  perempuan.  Hal  itu tercermin  dari  bunyi  awal  kalimat,  yang  selalu  menyebutkan “Segala  warga negara, “Setiap orang”, Setiap warga negara”. Permasalahannya adalah bahwa apa  yang  sudah  dirumuskan  di  dalam  UUD  1945  tersebut    di  dalam  praktek
penyelenggaraan  negara  tidaklah  demikian.  Kaum  perempuan  masih  saja termarjinalkan baik dalam kehidupan rumah tangga, bidang politik, pemerintahan, maupun dalam mendapatkan pekerjaan.
Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengkaitkan issu gender dengan proses demokratisasi  adalah    sesuatu  yang  sudah  lazim  diterima  oleh  masyarakat,  oleh karena  di  dalamnya  terintegrasi  hak-hak  politik  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan  yang  merupakan  hak  asasi  manusia  paling  mendasar.  (Suharizal  dan Delfina Gusman: 2010)

## Keterwakilan Perempuan di Parlemen Dalam Lintasan Sejarah
Meski  negara  kini  relatif  akomodatif  terhadap  wacana  dan  tuntutan keterwakilan  politik  perempuan,  namun  harus  disadari  bahwa  ruang  ekspresi politik  perempuan  yang  diberikan  negara  (dan  para  elite  partai)  masih  jauh  dari spirit  keadilan  dan  keseteraan.  Kendati  penetapan  kuota  30  persen  melalui akomodasi  negara  sudah  di  uji-coba  sejak  pemilu  2004  lalu,  namun  ditilik  dari aspek  sejarah  pertumbuhan  representasi  politik  perempuan  di  parlemen,  faktual masih  berlangsung  secara  fluktuatif.  Catatan  representasi  politik  perempuan menunjukkan  angka  naik  turun  dari  waktu  ke  waktu  terkait  keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Anggota DPR  Sementara  1950–1955  misalnya,  berhasil  mengakomodasi  9  kursi  (3,8%) dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Jumlah keterwakilan perempuan hasil Pemilu 1955–1960 naik menjadi 17 kursi (6,3%) dari 272 anggota parlemen terpilih
Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif kembali naik turun.
Di  era  Konstituante  (1956-1959)  peroleh  kursi  legislative  perempuan  turun menjadi  25  kursi  (5,1%)  dari  488  kursi  anggota  Konstituante.  Bagitu  pun  di  era Orde Baru, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang- surut. Pemilu pertama Orde Baru (1971–1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (7,8%), Pemilu 1977 29 kursi (6,3%), dan Pemilu 1982 39 krusi  (8,5%)  dari  460  anggota  DPR  terpilih  pada  tiga  periode  Pemilu  tersebut. Selanjutnya, Pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan pada 65 kursi (13%) dari  500  kursi  DPR,  dan  terus  mengalami  penurunan  pada  Pemilu  1992-1997, 1997–1999, dan 1999–2004 menjadi  62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%) dari masing-masing 500 kursi yang berhasil di raih anggota DPR dari masing-masing  periode  pemilu  tersebut.  Berikutnya,  Pemilu  2004  kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550  anggota  DPR  terpilih,  dan  Pemilu  2009  berhasil  menempatkan  99  anggota legislatif perempuan (17,68%) dari 560  calon  anggota DPR terpilih  hasil  Pemilu 2009.
Pada Pemilu 2014 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan  jumlah  kursi  serta  calon  anggota  legislatif  (caleg)  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 pada tanggal 14  Mei  2014.  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P)  memimpin perolehan kursi di DPR, sebesar 109 kursi (19,5%), diikuti oleh Partai Golongan Karya  (Golkar)  dengan  91  kursi  (16,3%),  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra)  73  kursi  (13,0%),  Partai  Demokrat  61  kursi  (10,9%),  Partai  Amanat Nasional  (PAN)  49  kursi  (8,8%),  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  47  kursi
(8,4%),  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  40  kursi  (7,1%),  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  39  kursi  (7,0%),  Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem)  35 kursi (6,3%), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 kursi (2,9%).
Untuk  lebih  memudahkan,  berikut  persentase  dalam  bentuk  diagram bagan, anggota DPR RI periode 2014-2019 yakni:
Dari  560  orang  caleg  terpilih,  79,1%  di  antaranya  adalah  mereka  yang menduduki nomor urut satu dan dua dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Bila dilihat dari jumlah perolehan suara setiap caleg, posisi 10 caleg dengan suara terbanyak diduduki oleh caleg petahana. Empat orang caleg dengan suara terbanyak berasal dari  PDI-P,  yaitu:  Karolin  Margret  Natasa,  dari  daerah  Pemilihan  (Dapil) Kalimantan Barat dengan 397.481 suara; Puan Maharani dari Dapil Jawa Tengah V dengan 369.927 suara;  I Wayan Koster dari Dapil Bali dengan 260.342 suara; dan  Rieke  Diah  Pitaloka  dari  Dapil  Jawa  Barat  VII  dengan  255.064  suara. Meskipun 3 dari 4 orang caleg dengan suara terbanyak  adalah caleg perempuan, namun  secara  keseluruhan  jumlah  caleg  perempuan  yang  terpilih  mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya. Jumlah perempuan yang  menjadi  Anggota  DPR  RI  periode  2014-2019  hanya  sekitar  79  orang  atau 14%  dari  total  Anggota  DPR  RI  yang  berjumlah  560  orang.  ( Kompas ,  13  Mei 2014). Perhatikan bagan berikut:
Dari  data  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem),  jumlah calon anggota DPR RI perempuan meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 33,6% menjadi  37%  pada  tahun  2014.  Namun  dari  data  yang  dikeluarkan  Komisi Pemilihan  Umum  tentang  anggota  legislatif  terpilih,  jumlah  anggota  DPR  RI perempuan yang terpilih pada periode 2014-2019 justru mengalami penurunan. Di tahun 2009, jumlah anggota DPR RI perempuan mencapai 103 orang, atau sebesar
18%.  Jumlah  ini  menurun  pada  tahun  2014  menjadi  97  orang,  atau  sebesar 17,32%. Rendahnya keterwakilan perempuan di  parlemen bisa menjadi  indikator rendahnya peran perempuan di partai politik.

## Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Pemberdayaan
Perempuan  sebagai  asset  bangsa  yang  berperan  dalam  proses  penerusan dan  penciptaan  generasi  yang  berkualitas  perlu  mendapatkan  jaminan  terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain  perempuan  harus  dilindungi,  agar  pada  perkembangannya  semakin  bisa menjaga  dirinya  sendiri  maka  perempuan  harus  diberdayakan.  Pemberdayaan  ini penting  ditujukan  pada  kesetaraan  gender  yaitu  suatu  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Pemberdayaan  merupakan  transformasi  hubungan  kekuasaan  antara  laki- laki dan perempuan pada empat level  yang berbeda,  yakni keluarga, masyarakat, pasar  dan  negara.  Konsep  pemberdayaan  dapat  dipahami  dalam  dua  konteks. Pertama ,  kekuasaan  dalam  proses  pembuatan  keputusan  dengan  titik  tekan  pada pentingnya  peran  perempuan. Kedua ,  pemberdayaan  dalam  term  yang  berkaitan dengan  fokus  pada  hubungan  antara  pemberdayaan  perempuan  dan  akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.(Zakiyah, 2010:44)
Terdapat  dua  ciri  dari  pemberdayaan  perempuan. Pertama ,  sebagai refleksi  kepentingan  emansipatoris  yang  mendorong  masyarakat  berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua , sebagai proses pelibatan diri individu atau  masyarakat  dalam  proses  pencerahan,  penyadaran  dan  pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisi. (Zakiyah, 2010:44)
Adapun  pemberdayaan  terhadap  perempuan  adalah  salah  satu  cara strategis  untuk  meningkatkan  potensi  perempuan  dan  meningkatkan  peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara: (Ismah Salman, 2005:181)
1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada  zaman  dahulu,  muncul  anggapan  yang  kuat  dalam  masyarakat  bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan  “ swarga  nunut  neraka  katut ”  (ke  surga  ikut,  ke  neraka  terbawa).
Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
2. Memberi  beragam  ketrampilan  bagi  kaum  perempuan.  Sehigga  kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum  laki-laki.  Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya:  ketrampilan menjahit,  menyulam  serta  berwirausaha  dengan  membuat  kain  batik  dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti  atau  menempuh  pendidikan  seluas  mungkin.  Hal  ini  diperlukan mengingat  masih  menguatnya  paradigma  masyarakat  bahwa  setinggi-tinggi pendidikan  perempuan  toh  nantinya  akan  kembali  ke  dapur.  Inilah  yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.
Berpijak  dari  pengalaman  pemilu  2004  itu  kemudian  muncul  gagasan untuk  menerapkan zipper  system dalam  pemilu  2009.  Sistem  ini  mengharuskan parpol  untuk  menyertakan  sekurang-kurangnya  satu  caleg  perempuan  di  antara tiga  calon  dalam  posisi  yang  berurutan  nomor  urut.  (Artikel:  2014)  Gagasan  itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Pasal  55  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum  mengatakan,  “Di  dalam  daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu) orang  perempuan  bakal  calon.”  Pada  ayat  (1)  mengatur  bahwa  namanama  calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.
Ketentuan  zipper  system  diberlakukan  untuk  memaksa  parpol  agar  lebih serius  dalam  menempatkan  caleg  perempuan  pada  nomor  urut  kecil  sehingga memperbesar  kemungkinan  caleg  bersangkutan  memperoleh  kursi  di  DPR. Meskipun  demikian,  parpol  masih  saja  bersikap  sinis  dengan  cara  mengakali ketentuan tersebut melalui penempatan caleg perempuan di posisi nomor tiga dan kelipatan.  Banyaknya  jumlah  caleg  perempuan  pada  posisi  nomor  urut  tiga  dan enam  memperlihatkan  parpol  sering  kali  menempatkan  perempuan  di  opsi terakhir. (Artikel: 2014)
Penerapan  ketentuan  zipper  system  pun  mengalami  beberapa  tantangan. Pertama,  belum  dijalankannya  ketentuan  itu  secara  maksimal  akibat  ketiadaan sanksi tegas terhadap parpol pelanggarnya. Parpol pelanggar hanya diminta untuk melakukan  perbaikan  daftar  calon  oleh  KPU.  Dalam  kata  lain,  pelanggaran  ini tidak  memengaruhi  nasib  keikutsertaan  parpol  bersangkutan  dalam  pemilu. Kedua, pembatalan aturan nomor urut oleh Mahkamah Konstitusi pada Desember 2008.  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  itu  telah  membuat  kuota  30  persen keterwakilan  perempuan  dan  zipper  system  sebagai  usaha  tindakan  afirmasi menjadi  seakan  tidak  berarti  lagi.  Beruntung  keputusan  Mahkamah  Kontitusi tersebut tidak berpengaruh besar terhadap tingkat keterpilihan caleg perempuan di pemilu  2009.  Ketika  itu  tingkat  keterpilihan  caleg  perempuan  di  DPR  mencapai 18 persen.  (Artikel: 2014)
Meskipun demikian, harus diakui secara umum parpol di Indonesia belum bersikap  lapang  dada  dan  maksimal  dalam  menerima  tindakan  afirmasi peningkatan  keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif.  Diperlukan perbaikanperbaikan  mendasar  dengan  memberikan  “tekanan  politik”  melalui perangkat  regulasi  kepada  parpol  sehingga  dapat  memaksa  mereka  untuk  lebih menghargai tindakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Menurut  konteks  ini,  keberadaan  PKPU  Nomor  7  Tahun  2013  menjadi terasa  sangat  berarti.  Peraturan  ini  menegaskan  mengenai  sistem  pencalonan anggota  legislatif.  Untuk  persoalan  mengenai  pencalonan  anggota  legislatif perempuan,  peraturan  ini  menegaskan  beberapa  hal,  seperti  kuota  30  persen perempuan di  setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal  calon perempuan  (dengan  sistem  dalam  setiap  tiga  bakal  calon  harus  ada  satu  bakal calon  perempuan).  Apabila  ketentuan  ini  tidak  dijalankan  parpol,  maka  sanksi tegas  menanti.  Seluruh  caleg  dari  parpol  bersangkutan  yang  berada  di  daerah pemilihan  yang  tidak  memenuhi  syarat  keterwakilan  perempuan  tersebut,  akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti pemilu.
Usaha  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  hasil pemilu  2014  sejauh  ini  dapat  dikatakan  berhasil.  Keberadaan  UU  No  8  Tahun
2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 berhasil memaksa parpol untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Hal itu tercermin melalui jumlah caleg perempuan di daftar calon tetap untuk DPR periode 2014-2019. Dalam daftar itu, setiap parpol rata-rata memiliki caleg perempuan sebesar 34,25 persen

## Peran  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Parlemen  Perspektif  Hak  Asasi Manusia
Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil  daerah  serta  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  demokratis,  kuat  dan memperoleh  dukungan  rakyat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  sesuai dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Kaitannya  dengan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia,  setiap  warga  Negara  diberi  jaminan  untuk  dapat  mengikuti  pemilihan umum  yang  diselenggarakan  oleh  Negaranya.  Baik  itu  memilih  ataupun  dipilih dalam  pemilu.  Pasal  28D  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa,  “Setiap warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan.“
Artinya  semua  orang  berhak  ikut  dalam  pemerintahan  termasuk  dalam  hal  hak dipilih  untuk  menjadi  wakil  rakyat  atau  pun  hak  untuk  memilih  wakil  rakyatnya (diluar  konteks  apakah  nanti  calon  tersebut  terpilih  atau  tidak)  dan  hal  tersebut merupakan jaminan bagi hak asasi manusia di Indonesia.
Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  memilih  dan  dipilih  sebagai  wakil rakyat  tanpa  adanya  diskriminasi  terhadap  suku,  ras,  agama,  dan  gender.  Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, ada himbauan CEDAW (Convention on The Elimination  O  f  All  Forms  of  Discrimination  Againts  Women) PBB  tahun  1974 kepada  Negara-negara  yang  menandatangani  Konvensi  yang  telah  dibuat (termasuk  negara  Indonesia  yang  diratiikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan).  Salah  satu  himbauan  CEDAW  PBB tersebut  adalah  untuk  mengeliminasi  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan  dengan  melakukan  tindakan  affirmatif.  Tindakan  affirmatif (affirmative actions) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas  ketidak  adilan  gender  terhadap  perempuan  selama  ini.  (Imas  Rosidawati, 2010).
Pasal  4  CEDAW  PBB,  menyatakan  bahwa  “tindakan  affirmatif  adalah langkah-langkah  khusus  sementara  yang  dilakukan  untuk  mencapai  persamaan kesempatan  dan  perlakuan  antara  laki-laki  dan  perempuan”.  Pengertian  awalnya adalah “hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu  pemberian  konpensasi  dalam  keistimewaan  dalam  kasus-kasus  tertentu guna  mencapai  representasi  yang  proporsional  dalam  beragam  institusi  dan pekerjaan.  Di  Indonesia,  Salah  satu  tindakan  affirmatif  adalah  dengan  penetapan sisitem  kuota  sedikitnya  30%  dalam  institusi-institusi  pembuatan  kebijakan Negara.
Kebijakan  afirmasi  ( affirmative  action )  atau  kebijakan  yang  bersifat mendorong   perempuan  dalam   bidang  politik  diterapkan,  karena  dunia  politik masih  diyakini  kalangan  feminis   sebagai  dunia  yang   arogan  dan  patriarkis. Akibatnya,  komposisi  perempuan  di  lembaga  perwakilan  tidak  seimbang  dengan jumlah  penduduk  perempuan.  Keputusan  yang  dikeluarkan  parlemen  masih dianggap diskriminatif bagi perempuan.
Kebijakan  affirmasi  30%  adalah  minimum  atau  sekurang-kurangnya  atau paling  sedikit,  bukan  “jatah”  yang  dimaknai  tidak  boleh  melebihi  dari  jumlah yang  ditentukan.  Ketentuan  keterwakilan  perempuan  minimal  30%  di  parlemen sama sekali tidak ditujukan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Ketentuan  ini  justru  merupakan  tindakan  khusus  sementara (temporary special measure) agar hak-hak perempuan yang selama ini didiskriminasi oleh nilai-nilai budaya  yang  dikonstruksi  dalam  masyarakat  dapat  ditegakkan.  (Titik  Sumbung: 2003)
Pentingnya  keterwakilan  perempuan  secara  proporsional  tidak  semata- mata  untuk  merepresentasikan  proporsionalitas  jumlah  penduduk  perempuan Indonesia.  Hal  ini  justru  sekaligus  sebagai  bentuk  pengakuan  dan  kesempatan yang  sama  atas  harkat  dan  martabat  perempuan  sebagai  warga  negara  yang diperlakukan sama dengan warga negara laki-laki oleh Bangsa Indonesia.
Menurut  Hanna  Pitkin  sebagaimana  dikutip  Nuri  Soeseno  ada  empat pandangan  yang  berbeda  mengenai  keterwakilan,  yaitu:  (1)  keterwakilan  formal; (2)  keterwakilan  simbolis;  (3)  keterwakilan  deskriptif;  dan  (4)  keterwakilan substantif.  Keterwakilan  formal  merupakan  keterwakilan  yang  terbentuk  sebagai hasil  pengaturan  institusional  yang  dilakukan  sebelum  keterwakilan  ada. Keterwakilan deskriptif merupakan sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada  persamaan  atau  kemiripan  antara  wakil  dan  yang  diwakili  (konstituen  atau pemilih).  Adapun  keterwakilan  substantif  merupakan  konsep  keterwakilan  yang menunjukkan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  wakil  adalah  untuk kepentingan yang diwakilinya. (Nuri Soeseno, 2014).
Terkait  dengan  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dilihat  dari  30% keberadaan  perempuan  dalam  parpol  dan  dalam  daftar  caleg  Pemilu  2014,  Nuri Soeseno menyatakan bahwa sebagai konsekuensi kuota, cara-cara parpol merekrut caleg  pada  Pemilu  2014  dan  posisi  perempuan  dalam  struktur  kepengurusan partai, maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih bersifat  deskriptif.  Apabila  berbagai  ketentuan  mengenai  kuota  30%  untuk perempuan  membawa  hasil  dan  angka  30%  tersebut  dapat  tercapai  maka  ada harapan bahwa keterwakilan deskriptif tersebut dapat memunculkan keterwakilan substantif.  Akan  tetapi  hasil  Pemilu  2014  menunjukkan  bahwa  keterwakilan perempuan  tidak  mencapai  30%,  bahkan  menurun  jika  dibandingkan  dengan pemilu sebelumnya (2009). Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap banyak akan munculnya keterwakilan substantif perempuan dalam politik.
Permasalahan dari representasi perempuan dalam parlemen, bukan sekedar tantangan untuk meningkatkan kuantitas tetapi juga peningkatan kualitas. Tujuan yang lebih besar yaitu bagaimana partisipasi politik perempuan bermakna/transformatif  dan  dapat  merubah  agenda  politik  menjadi  lebih membumi, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan perempuan diharapkan  dapat  membawa  perspektif  baru  dalam  proses  politik  dan  penentuan prioritas  mengenai  isu  yang  akan  dibahas.  Dinamika  perjuangan  perempuan  di parlemen  harus  mampu  merespon  isu  kritis  yang  berkembang  di  tengah masyarakat.  Hal  ini  adalah  konsekuensi  dari  komitmen  perempuan  dalam menjalankan  politik.  Makna  strategi  representasi  perempuan  di  parlemen,  yaitu untuk melakukan pembaharuan substansi, struktur dan kultur legislasi.
Hak  asasi  manusia  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan, dengan asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Penting untuk disadari
bahwa  berbagai  pengetahuan,  konsep  dan  kebijakan  yang  dipahami  oleh masyarakat  hingga  saat  ini,  termasuk  konsep  hak-hak  asasi  manusiai,  lebih merefleksikan  perspektif  dan  kepentingan  laki-laki.  Perspektif  ini  kemudian digeneralisasikan  ke  seluruh  umat  manusia,  perempuan  dan  laki-laki.  Perspektif kaum  perempuan,  yang  jumlahnya  50%  dari  populasi  manusia  kurang memperoleh  perhatian.  Padahal  perempuan  memiliki  pengalaman  sosial  dan pengalaman  ketubuhan  (dengan  potensi  reproduksinya  yang  khusus)  berbeda, yang berdampak pada sudut pandang, dan kebutuhan yang perlu dipahami secara khusus.  Terlebih  lagi,  konstruksi  sosial  dan  pemaknaan  terhadap  potensi reproduksi  perempuan  sering  bersifat  mendiskriminasi  perempuan,  yang berdampak  pada  kesulitan  dan  situasi-situasi  khusus  perempuan,  yang memerlukan penanganan khusus.
Kenyataan  dalam  masyarakat  Indonesia,  kesetaraan  dalam  memperoleh manfaat  yang  sama  dan  adil  dari  hasil-hasil  pembangunan  antara  laki  laki  dan perempuan  (termasuk  di  dalamnya  anak  perempuan)  belum  tercapai,  terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarkhi dan perspektif laki-laki dalam mempengaruhi  pola  pikir,  pola  perilaku,  dan  pengambilan  keputusan  termasuk pengambilan kebijakan.
Kepedulian  atas  kesejahteraan  perempuan  bermakna  pada  kesungguhan upaya  untuk  mendukung  pemenuhan  hal-hal  yang  dibutuhkan  agar  perempuan bisa  diberdayakan  untuk  pembangunan  nasional,  kesempatan  yang  sama  dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian  dari  proses  di  dalam  masyarakatnya.  Kepedulian  atas  pemberdayaan perempuan  bermakna  pada  kesungguhan  upaya  untuk  memastikan  bahwa  setiap perempuan dapat juga untuk berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya

## Penutup
Persoalan  mengenai  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  tidak  dapat dimungkiri  masih  menghadapi  sejumlah  tantangan,  baik  internal  maupun eksternal.  Padahal  sebagai  warga  negara  seluruh  hak  kaum  perempuan  dijamin konstitusi,  termasuk  hak  untuk  berpartisipasi  di  bidang  politik.  Bahkan,  jaminan terhadap hak politik kaum perempuan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat  global  seperti  Konvensi  Hak-hak  Politik  Wanita  dalam  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms Discrimination Against Women.
Kendala-kendala  internal  antara  lain  berupa  masih  lemahnya  kualitas sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di bidang politik, dan rasa  kurang  percaya  diri  untuk  bersaing  dengan  kaum  laki-laki. Sementara  itu, kendala-kendala  eksternal  antara  lain  adalah  kultur  masyarakat  Indonesia  yang cenderung  patriarki,  ketiadaan  kemauan  politik  elite-elite  partai  untuk  membuka ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian kaum laki-laki yang meremehkan kemampuan kaum perempuan di bidang politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel, Parlemen  Perempuan\Keterwakilan  Politik  Perempuan  -  Panduan  Gaya Hidup Pria Intelektual _ Esquire.co.id.htm. 2014
http://www.bps.go.id/booklet/Boklet%20November_2011.pdf.
Imas Rosidawati, Makalah, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakat Kesiapan Partai Politik& Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis . Ismah Salman, Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah , Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005, cet. Ke-1
Kompas , 13 Mei 2014 “Jumlah Perempuan di DPR 2014-2019 Berkurang,”
Nuri  Soeseno,  “Perempuan  Politisi  dalam  Partai  Politik  Pemilu  2014:
Keterwakilan Deskriptif vs Substantif”, dalam Jurnal Perempuan No. 81:
Perempuan Politisi, Mei 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
Suharizal dan  Delfina Gusman, Suatu Kajian Atas Keterwakilan Perempuan  Di DPRD Propinsi Sumatera Barat, Makalah, 2010.
Titi  Sumbung,“Caleg  Partai  Peserta  Pemilu  Minimum  30%  Perempuan,  Siapa Takut?!”, Rilis Jaringan Perempuan dan Politik, 2003
Zakiyah, Pemberdayaan  Perempuan  oleh  Lajnah  Wanita ,  Jurnal  Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010), h.44