## PEMBUKTIAN KEJAHATAN ASAL ( PREDICATE CRIME )

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PELAKU PASIF
(Predicate Crime Evidence of Money Laundering on Passive Actor)
Ronny Oktahandika
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
E-mail : ronnyoktahandika@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pembuktian  terhadap pelaku  pasif  dan  untuk  mengetahui  gambaran  mengenai  dasar  pertimbangan  hukum hakim  dalam  membuat  putusan  pemidanaan  terhadap  pelaku  pasif.  Selain  itu,  juga untuk mengetahui problem  yuridis  yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya sistem pembuktian  terbalik  terbatas  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang. Pencucian uang merupakan proses  yang mana seseorang menyembunyikan  keberadaan, sumber  ilegal,  atau  pemakaian  ilegal  dari  pendapatan,  dan  kemudian  menyamarkan pendapatan   tersebut   untuk   membuatnya   tampak   sah.   Beban   pembuktian   yang dibebankan  kepada  terdakwa  ialah  sebatas  pada  tahap  persidangan  dan  terbatas  pada pembuktian  asal-usul  harta  kekayaan  saja,  sehingga  sistem  pembuktian  ini  dianggap tidak melanggar hak asasi manusia.
Kata kunci: Pelaku Pasif; Pembuktian Terbalik; Pencucian Uang

## Abstract
This study aims to determine how the process of proving to the passive actor and to find a description of the legal considerations in making the verdict by judges against passive actor.  This  study  also  aims  to  know  the  problems  of  juridical  possibility  of  the implementation  of  the  system  of  proof  in  combating  money  laundering.  Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. The burden  of  proof  imposed  on  the  accused  is  limited  to  the  trial  phase  and  is  limited  to prove the origin of the assets only, so that the verification system is not violating human rights.
Keywords: Burden of Proof; Money Laundering; Passive Actor

## A. Pendahuluan
Secara  sederhana,  pencucian  uang  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk menjadikan  hasil  kejahatan  ( proceeds  of  crimes ),  atau  uang  kotor  ( dirty  money )  yang dikonversikan ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman. 1
1 Sarah N.  Welling, "Smurfs,  Money Laundering and the  Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction," Flo. L Rev. (Vol. 41, 1989): 290.

## Jurnal Legal Reasoning
Tindak  pidana  pencucian  uang  selalu  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  yang berasal  dari  tindak  pidana,  sehingga  tidak  ada  pencucian  uang  kalau  tidak  ada  tindak pidana yang dilakukan ( no crime, no money laundering ). 2 Sejumlah uang yang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti dengan membentuk usaha, atau  menransfer  sebagai  langkah  untuk  menghilangkan  latar  belakang  dari  uang  kotor tersebut. 3
Pembuktian  tindak  pidana  asal  pencucian  uang  berkaitan  dengan  kedudukan pidana  asal  pada  pembuktian  sebagai  delik  yang  mengawali  tindak  pidana  pencucian uang.  Pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  pedoman  tentang  cara  yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan kepada terdakwa. 4
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia,  istilah penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik kesengajaan (mengetahui)  barang  itu  berasal  dari  kejahatan  dan  delik  kelalaian  ( culpa )  ditandai dengan adanya kata "patut  menduga"  atau "patut  mengetahui" bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik pro parte doleus pro parte culpa (separuh kesengajaan dan separuh kelalaian). 5 Unsur pasal tersebut mempunyai kesamaan dengan unsur pasal tindak pidana pencucian uang.
Namun,   bagaimana   jika   dalam   suatu   putusan   pengadilan   tindak   pidana penadahan  sebagai  kejahatan  asalnya  digabung  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang? Bukankah  tindak  pidana  penadahan  mempunyai  kesamaan  dalam  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010)?
Menurut  teori  Hukum  Pidana,  setiap  rumusan  unsur  dalam  inti  delik  harus dibuktikan  sesuai  dengan  perbuatan  nyata  yang  dilakukan.  Apabila  satu  atau  lebih bagian  inti  delik  tidak  dapat  dibuktikan  di  sidang  pengadilan,  maka  terdakwa  harus diputus bebas. 6
Berdasarkan    uraian    di    atas    dapat    dikatakan    bahwa    antara    tindak    pidana pencucian  uang  dengan  tindak  pidana  asal  memiliki  hubungan  yang  erat.  Bagaimana mungkin  akan  terjadi  tindak  pidana  pencucian  uang  jika  tidak  didahului  oleh  tindak pidana asal terlebih dahulu, sementara objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  asal.  Artinya,  tindak  pidana  pencucian uang tidak akan terjadi jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal. 7
2 Yunus Husein, Bunga  Rampai Anti  Pencucian Uang , (Bandung: Books Terrace  and  Library, 2007), hlm. 43.
3 N.H.T. Siahaan, Money Laundering dan  Ke}ahatan Perbankan (Jakarta: Jala Permata,  2008), hlm. 3.
4 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Penin}auan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 271.
5 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 131.
6 Ibid. , hlm. 93.
7 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2004), hlm. 33.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
Hubungan  tersebut  ternyata  menimbulkan  permasalahan  dalam  penegakan hukum,  baik  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  atau  pada  saat  pembuktian  di  sidang pengadilan.  Pada  tingkat  penyidikan,  penyidik  berada  pada  2  (dua)  pilihan,  melakukan penyidikan  secara  bersamaan  antara  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana asal  atau  hanya  menyidik  tindak  pidana  pencucian  uang.  Demikian  juga  dalam penyusunan  surat  dakwaan,  Penuntut  Umum  berada  pada  2  (dua)  pilihan,  mendakwa secara  bersamaan  antara  tindak  pidana  asal  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka   yang  menjadi  rumusan  masalah dalam kajian ini ialah: bagaimana pembuktian tindak pidana asal ( predicate crime ) pada tindak  pidana  pencucian  uang  pada  pelaku  pasif?  Kemudian,  apa  saja  yang  menjadi kendala yang timbul dalam proses pembuktiannya?

## B. Metodologi Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder  atau  data  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  kepustakaan.  Metode pengumpulan  datanya  melalui  studi  kepustakaan.  Setelah  data  terkumpul,  kemudian dianalisis  menggunakan  metode analisis  kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  kemudian disusun  secara  sistematis  untuk  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mencapai kejelasan  masalah  dibahas.  Adapun  teknis  pengambilan  simpulannya  ialah  dengan metode induktif.
Sumber data  yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder  yang terdiri atas  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan  hukum sekunder  berupa  literatur  dan  hasil  penelitan.  Peraturan  Perundang-undangan  yang digunakan yakni UU No. 8/2010.

## C. Pembahasan
Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika  Serikat,  yaitu  ketika  Al  Capone,  penjahat  terbesar  di  Amerika  masa  lalu, mencuci  uang  hitam  dari  usaha  kejahatannya  dengan  memakai  Meyer  Lansky,  orang Polansia,  yaitu  seorang  akuntan,  mencuci  uang  kejahatan  Al  Capone  melalui  usaha binatu ( laundry ). 8 Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya,  yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju,  dan  berbagai  perolehan  uang  hasil  kejahatan  seperti  dari  cabang  usaha  lainnya ditanamkan  ke  perusahaan  pencucian  pakaian  ini,  seperti  uang  hasil  minuman  keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. 9
8 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu  Tin}auan Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.
9 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  mendefinisikan  pencucian  uang  atau money laundering sebagai:  rangkaian  kegiatan  yang  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  organisasi  terhadap  uang  haram  yaitu  uang  yang  berasal  dari  kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan  cara  terutama  memasukkan  uang  tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan  ( finacial system )  sehingga  uang  tersebut  kemudian  dapat  dikeluarkan  dari  sistem  keuangan  itu sebagai uang yang halal. 10
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  8/2010  yang  menyatakan 11 "Pencucian  Uang adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."
1.   Pembuktian   Tindak   Pidana   Asal   ( Predicate   Crime )   pada   Tindak   Pidana Pencucian Uang pada Pelaku Pasif
Dalam  UU  No.  8/2010,  harta  kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  tindak  pidana tidak perlu  dibuktikan  dulu  tindak pidana  asalnya  untuk dapat  dimulainya pemeriksaan tindak  pidana  pencucian  uang,  sehingga  dapat  disimpulkan  apabila  terdapat  indikasi adanya  dugaan  pencucian  uang,  maka  dapat  langsung  dilakukan  pemeriksaan  terhadap pelaku  naik  dalam  paham  penyelidikan  maupun  penyidikan.  Hal  tersebut  hampir  sama dengan pembuktian tindak pidana penadahan. Penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP  di  dalamnya  mengandung  unsur  "yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga diperoleh  dari  kejahatan",  yang  dalam  beberapa  yurisprudensi  memang  disebutkan pemeriksaan  tindak  pidana penadahan  tidak  perlu menunggu  adanya putusan  mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan atau hasil kejahatan tersebut.
Perihal dakwaan berkaitan dengan pidana asal ( predicate crime ) pada pencucian uang,  Yenti  Garnasih  berpendapat  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  itu  harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri ( separate offense ), walaupun memang tergantung   pada   tindak   pidana   asalnya.   Maka   dari   itu,   pencucian   uang   harus dimasukkan ke dalam dakwaan kumulatif dengan pertimbangan jika dijadikan satu-satu, maka upaya pelacakan uang hasil tindak kejahatan dikhawatirkan semakin sulit, padahal menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada perkara kejahatan asal adalah agar penerapan perampasan atau uang penggantinya bisa lebih optimal. 12
10 Sutan   Remy   Sjahdeini,   "Pencucian   Uang:   Pengertian,   Faktor-Faktor   Penyebab,   dan Dampaknya bagi Masyarakat," Hukum Bisnis (Vol. 22, 2003): 6.
11 R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.
12 Yenti  Garnasih, Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang (Jakarta:  Universitas  Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2017), hlm. 95.

## Jurnal Legal Reasoning
Dalam  praktik  sering  terjadi  dakwaan  alternatif,  untuk  itu  perlu  diperhatikan juga  mengapa  tidak  tepat  jika  dakwaan  pencucian  uang  disusun  secara  alternatif.
Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif adalah: 13
1.  Jika  penuntut  umum  tidak  mengetahui  perbuatan  mana,  apakah  yang  satu atau  yang  lain  yang  akan  terbukti  nanti  di  pesidangan  suatu  perbuatan apakah pencurian atau penadahan
2.  Jika   penuntut   umum   ragu,   peraturan   hukum   pidana   mana   yang   akan diterapkan  oleh  hakim  atas  perbuatan  yang  menurut  pertimbangan  telah nyata tersebut
Selain  teori  dalam  hal  keharusan  untuk  mendakwa  secara  sekaligus,  terdapat pula  dalam  ketentuan  Pasal  75  UU  No.  8/2010  sebagai  berikut,  "Dalam  hal  penyidik menemukan bukti permulaan  yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak  pidana  asal,  penyidik  menggabungkan  penyidikan  tindak  pidana  asal  dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK."
Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa antara kedua kejahatan terjadi concursus realis ( meerdade  samenlop )  dan  hal  ini  yang  menjadi  tujuan  untuk  apa  diterapkannya UU  No.  8/2010  yaitu  agar  pelaku  kejahatan  tidak  hanya  dikenakan  ketentuan  tentang kejahatan  asal,  tetapi  juga  diterapkan  UU  No.  8/2010  karena  pelaku  telah  mengalirkan atau  menikmati  hasil  kejahatannya.  Selain  itu  tujuannya  juga  untuk  merampas  hasil kejahatan dengan melacak ke mana saja hasil kejahatan itu mengalir dan siapa saja yang menikmatinya,  dengan  tidak  memisahkan  dakwaan,  maka  tujuan  untuk  melacak  dan merampas lebih cepat dan diharapkan tidak semakin sulit. 14
Dalam  hal  proses pemerikasan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang,  terdakwa bisa  dinyatakan  tidak  bersalah  apabila  dalam  pemeriksaan  memang  betul  terdakwa melakukan  perbuatan  menyamarkan  harta  kekayaan  dalam  jumlah  yang  sangat  besar tetapi  harta  tersebut  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Maka  hasil  kejahatan  atau pidana asal ( predicate crime ) sebagai sumber tindak pidana pencucian uang memegang peranan yang dominan dalam pembuktian.
Secara teoretis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu: 15
1.    Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ( conviction intime );
2.  Teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  dalam  batas-batas  tertentu atas alasan yang logis ( conviction raisonee );
3.    Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif; dan
4.  Teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  yang  timbul  dari  alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif ( negatief wetteli}k stelsel ).
Konsekuensi   dari   beban   pembuktian  ini  adalah  terdakwa   yang  wajib   aktif membuktikan,   menyatakan   bahwa   dirinya   bukan   sebagai   pelaku   tindak   pidana.
13 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 167-170.
14 Yenti Garnasih, op.cit. , hlm. 97.
15 M. Yahya Harahap, op.cit ., hlm. 277.

## Jurnal Legal Reasoning
Terdakwalah  di  hadapan  sidang  pengadilan  yang  mempersiapkan  segala  beban pembuktian   dan   jika   tidak   dapat   membuktikan,   terdakwa   dinyatakan   bersalah melakukan  tindak  pidana.  Pada  asasnya  teori  beban  pembuktian  jenis  ini  dinamakan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian ( omkering van bewi}slast )  yang bersifat absolut atau murni.
Beban  pembuktiannya  diwajibkan  pada  terdakwa  atau  kuasanya,  maka pembuktian  terbalik  jenis  ini  bersifat  absolut  (murni)  di  mana  terdakwa  dan  atau penasihat  hukumnya  yang  wajib  membuktikan  ketidakbersalahan  terdakwa.  Jika  beban pembuktian  diwajibkan  kepada  terdakwa,  maka  hal  ini  jelas-jelas  menggeser  asas parduga  tidak  bersalah  menjadi  praduga  bersalah.  Sebab  terdakwa  berhak  untuk  diam ( the   right   to   remain   silent ),   tidak   boleh   dipaksa   untuk   bicara   dalam   proses persidangan. 16
Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8/2010. Dalam Pasal 77 UU No. 8/2010  menjelaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan hasil  tindak  pidana.  Sedangkan  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  UU  No.  8/2010  menjelaskan bahwa hakim  memerintahkan  terdakwa  agar  membuktikan bahwa  harta  kekayaan  yang terkait  dengan  perkara  bukan  berasal  atau  terkait  dengan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 2  ayat  (1)  UU  No. 8/2010. Di dalam  Pasal  78 ayat  (2) UU  No. 8/2010  dinyatakan  terdakwa  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
Pembuktian  terbalik  beban  pembuktiannya  berada  pada  terdakwa.  Pada  tindak pidana  pencucian  uang  yang  harus  dibuktikan  adalah  asal-usul  harta  kekayaan  yang bukan  berasal  dari  tindak  pidana,  misalnya  bukan  berasal  dari  korupsi,  kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8/2010 tersebut berisi  ketentuan  bahwa  terdakwa  diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  harta kekayaannya  bukan  berasal  dari  tindak  pidana.  Ketentuan  ini  dikenal  sebagai  asas pembuktian terbalik. Di mana sifatnya sangat terbatas,  yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan,  tidak  pada tahap  penyidikan. Selain  itu tidak  pada semua  tindak  pidana, hanya  pada serious  crime atau  tindak  pidana  berat  seperti  korupsi,  penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan. 17
Pada  hakikatnya  pembuktian  terbalik  model  inilah  yang  disebut  pembuktian terbalik   bersifat   absolut   dan   model   ini   merupakan   penyimpangan   dari   hukum pembuktian  pada  umumnya  (konvensional)  dan  juga  merupakan  suatu  tindakan  luar
16 Lilik  Mulyadi, Asas  Pembalikan Beban  Pembuktian  terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Pasca  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi (Jakarta: Alumni, 2007), hlm. 107.
17 Sutan  Remy  Sjahdeini,  "Memburu  Aset  Koruptor  dengan  Menebar  Jerat  Pencucian  Uang," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat- pencucian-uang>, diakses 25 April 2018.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
biasa  dalam  kerangka  pembuktian.  Pembuktian  secara  konvensional  atau  pembuktian secara  negatif  menempatkan  kedudukan  hak  asasi  tersangka  yang  paling  tertinggi, sedangkan  pembuktian  terbalik  khususnya  yang  bersifat  absolut  (murni)  memaksa terdakwa untuk berbicara dengan membuktikan kesalahannya.
Pembuktian  terbalik,  menerapkan  asas  praduga  bersalah  terhadap  terdakwa, ketentuan   ini   tidak   diatur   dalam   Kitab   Undang-Undang   Hukum   Acara   Pidana (KUHAP).  Menurut  Lilik  Mulyadi,  asas  praduga  bersalah  relatif  cenderung  dianggap sebagai  pengingkaran  asas   yang  bersifat   universal  khususnya  asas   praduga  tidak bersalah.  Pada  dasarnya,  asas  praduga  tidak  bersalah  merupakan  asas  fundamental dalam  negara  hukum.  Konsekuensinya,  setiap  orang  yang  didakwa  melakukan  tindak pidana  mendapatkan  hak  untuk  tidak  dianggap  bersalah  hingga  terbukti  kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil. 18
Dalam  konteks  kajian  asas  pembuktian  terbalik  dalam  TPPU  ditekankan  dan ditegaskan bahwa walaupun UU No. 8/2010 menganut asas pembuktian terbalik, namun tidak  diberlakukan  untuk  kesalahan  tersangka  atau  terdakwa.  Hal  ini  jelas  disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 UU No. 8/2010 tersebut bahwa terdakwa wajib membuktikan harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Berarti  dalam  konteks  ini bukan  terhadap  kesalahan  pelaku  melainkan  pembuktian  terbalik  ditujukan  kepada kepemilikan  harta  si  pelaku.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  pemberlakuan  asas pembuktian  terbalik  dalam  UU  No.  8/2010  tidak  mengarah  kepada  pelanggaran  hak asasi manusia sebab tidak ditujukan terhadap pembuktian kesalahan pelakunya. 19
Beban  pembuktian  terbalik  ada  pada  terdakwa  bukan  pada   Jaksa  Penuntut Umum (JPU). Pembuktian terbalik dibagi 2 (dua): 20
1.    Pembuktian terbalik berimbang yang diturunkan;
2.    Pembuktian     terbalik     berimbang     yang     dipertajam     atau     dinaikkan (absolut/murni).
Pembuktian  terbalik  terbatas/berimbang  atau  disebut  juga  pembuktian  terbalik keseimbangan   kemungkinan.   Dikatakan   pembuktian   terbalik   berimbang   karena walaupun  terdakwa  dibebankan  membuktikan  tetapi  JPU  juga  tetap  berkewajiban membuktikan  alat-alat  bukti  yang  dimilikinya.  Dikatakan  pembuktian  biasa (konvensional)  sesuai  ketentuan  Pasal  66  KUHAP,  apabila  penuntut  umum  yang  harus membuktikan  kesalahan  terdakwa  dengan  mempersiapkan  alat-alat  bukti  sebagaimana ditentukan  dalam  undang-undang dan  terdakwa  dapat  menyangkal  keabsahan  dari  alat- alat  bukti  dan  beban  pembuktian  dari  penuntut  umum  sesuai  ketentuan  Pasal  66 KUHAP.  Dikatakan  pembuktian  terbalik  apabila  beban  pembuktiannya  berada  pada
18 Lilik Mulyadi, op.cit. , hlm. 105.
19 Ibid. 20 Ibid .
terdakwa,  yang  dapat  dilihat  dalam  berbagai  perundang-undangan,  misalnya  dalam Pasal 77 UU No. 8/2010.
Beban  pembuktian  dalam  pembuktian  terbalik  keseimbangan  kemungkinan dibebankan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum wajib sama- sama  membuktikan  keabsahan  alat-alat  bukti.  Terdakwa  berkewajiban  membuktikan alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan demikian pula bagi penuntut umum juga berkewajiban  membuktikan  keabsahan  alat-alat  bukti  yang  diajukannya  di  sidang pengadilan. 21
Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari  terdakwa.  Ketentuan  pembuktian  terbalik  dalam  beberapa  perundang-undangan berbeda-beda pengaturannya, ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat  terbatas  dan  berimbang  bahkan  ada  yang  dikhususkan  untuk  pembuktian  harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  beberapa  perundang-undangan  di  Indonesia yang menganut asas pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010, Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak   Pidana   Korupsi,   dan   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   1999   tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dianutnya  asas  pembuktian  terbalik  dengan  beban pembuktian  bagi  terdakwa  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  dalam Pasal  77  UU  No.  8/2010  akan  semakin  mempermudah  aparat  hukum  untuk  mengejar aset  melalui  pembuktian  asal-usul  harta  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  terdakwa. Sedangkan,  dengan  dianutnya  asas  pembuktian  terbalik  keseimbangan  kemungkinan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  akan  terasa  sulit pembuktiannya terutama yang menyangkut asal-usul harta kekayaan si terdakwa.
Tindak   pidana  asal  harus  dibuktikan, akan tetapi  dibuktikan oleh Jaksa sebagai penyidik,  bukan  melalui  putusan  pengadilan  karena  perbuatan  pidana  pencucian  uang dipandang  sebagai   kejahatan   yang   tidak   berdiri   sendiri atau dependent   crime dan merupakan follow up crime . Sehingga, pembuktian pada masing-masing kejahatan baik predicate crime maupun follow up crime -nya  harus  dibuktikan  dengan  mengacu  pada dakwaan kumulatif yaitu harus digabung dalam pendekatan concursus realis , keharusan penggabungan dakwaan nampak substansinya pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8/2010. 22
21 Ibid .
22 Yenti Garnasih, op.cit. , hlm. 103.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
Secara  normatif,  yang  dimaksud  pembuktian  tindak  pidana  asal  memang dilakukan  oleh  jaksa  selaku  penyidik  dan  mungkin  pembuktian  tersebut  ada  di  proses dalam  pengadilan, akan  tetapi dapat saja secara teori  jaksalah  yang membuktikan  harta yang didapat oleh si terdakwa atau pelaku. Dalam proses pengadilannya memang tindak pidana  korupsi,  suap,  dan  tindak  pidana  asal  lainnya  berlanjut  kemudian  menjadi pencucian  uang,  seperti  dalam  contoh  kasus  Djoko  Susilo  yang  melakukan  korupsi simulator  SIM  yang  kemudian  melakukan  pencucian  uang  yang  berasal  dari  korupsi tersebut.
Dalam  perkembangan  TPPU  yang  sampai  saat  ini  terus  berkembang,  apabila dilihat  dari  munculnya  pencucian  uang  ini,  di  mana  TPPU  ini  muncul  karena  ada kelanjutan  dari  tindak  pidana  asal  yang  mendahuluinya  atau  dilakukan  lebih  dahulu. Selain  menjerat  pada  pelaku  utama  atau  biasa  disebut  pelaku  aktif  yang  melakukan pencucian uang, juga bisa menjerat pelaku pasif dalam proses pencucian uang ini.
Mengenai  pengaturan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pasif  (penerima  pasif)  ini tidak serta merta semua pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk menentukan pelaku  pasif  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  atau  tidak,  maka  harus  ada  kriteria-kriteria yang  menentukan  bahwa  seorang  pelaku  pasif  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 5 UU No. 8/2010 bahwa:
(1)    Setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  basil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)    Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  Pihak Pelapor  yang melaksanakan kewajiban pelaporan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut,  maka  pelaku  pasif  yang  menerima  atau menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan   hasil   tindak   pidana   dan   apabila   tidak   melaporkan    kewajibannya sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.  8/2010,  maka  pelaku  pasif  tersebut  dapat dikenakan sanksi pidana.
Terdapat  beberapa kasus  tindak pidana pencucian uang pasif  yang ditindak  para penegak hukum. Pertama, yaitu kasus  yang dialami oleh Andika Gumilang yang diduga sebagai pelaku pasif pada kasus  yang dialami oleh Melinda Dee. 23 Ke dua, kasus yang dialami oleh artis  Eddies  Adelia  yang diduga sebagai  pelaku  pasif  TPPU  terkait  kasus
23 Coenelia   Desya,   "Andika   Gumilang   Terseret   Kasus   Melinda,"   <http://www.tempo.co/ read/news/2011/03/31/063324119/Andika-Gumilang-Terseret-Kasus-Melinda>, diakses 25 April 2018.
yang  dialami  oleh  suaminya. 24 Ke  tiga,  yaitu  kasus  yang  dialami  oleh  mantan  dosen sebuah  Universitas  di  Bengkulu,  yaitu  Kermin  Siin,  yang diduga  sebagai  pelaku  TPPU pasif terkait kasus narkotika. Ke empat, kasus  yang dialami oleh Agung Adiyaksa  yang diduga  sebagai  pelaku  TPPU  pasif  dalam  kasus  narkotika. 25 Ke  lima,  kasus  Visca Lovitasari,  adik  dari  Melindaa  Dee  yang  diputus  oleh  pengadilan  sebagai  pelaku  pasif dalam  TPPU.  Ke  enam,  kasus  Ismail  bin  Janim,  adek  ipar  Malinda  Dee  yang  diputus sebagai   pelaku   TPPU   pasif   yang   terbukti   menerima   uang   dari   Malinda   Dee. 26 Setidaknya   saat   ini   lebih   banyak   penggunaan   pasal   pidana   pencucian   aktif, dibandingkan tindak pidana pencucian pasif.
Berkenaan  dengan  permasalahan  di  atas,  terdapat  satu  putusan  yang  menarik untuk dikaji dan  dianalisis,  putusan tersebut adalah putusan  Mahkamah Agung Nomor 2311K/PID.SIS/2015.  Terdakwa  dalam  putusan  ini  adalah  Y.O.S.  (48  tahun),  yang merupakan  suami  dari  guru  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  melakukan  penipuan  investasi fiktif  pengadaan  alat  olahraga  dan  pendidikan  di  UPTD  Pendidikan  Kota  Semarang dengan total kerugian Rp. 100 milyar di mana jumlah total korban mencapai lebih dari 100 (seratus) orang.
Dalam  putusan  pengadilan,  berdasarkan  apa  yang  dilakukan  Y.O.S.,  penuntut umum mendakwanya dengan bentuk surat dakwaan kumulatif, pertama Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 3 subsidair Pasal 3 UU No. 8/2010 dengan tuntutan 13 Tahun penjara dan denda Rp. 5 milyar.
Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  Y.O.S.  yakni  melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1)  KUHP dan Pasal 3 UU No. 8/2010.
Hakim  mempertimbangkan  bahwa  dakwaan  primer  Pasal  3  UU  No.  8/2010, telah    terbukti    padahal    dalam    fakta    persidangan    dari    keterangan-keterangan    ahli perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  tidak  tergolong  sebagai  perbuatan  aktif,  sementara Pasal 3 UU No. 8/2010 diperuntukkan bagi pelaku aktif.
Hakim  telah  salah  menerapkan  ketentuan  tindak  pidana  pencucian  uang  kepada terdakwa,  karena  yang  menjadi  pelaku  aktif  hanyalah  istrinya,  sedangkan  terdakwa Y.O.S.  hanya  menerima  uang  hasil  penipuan  investasi  yang  dilakukan  istrinya,  di samping itu  yang menjadi kesalahan lainnya berkaitan dengan kejahatan asal ( predicate crime )  dalam  perkara  ini  adalah  tindak  pidana  penadahan.  Namun,  menurut  pendapat penulis,  Pasal  480  KUHP  tentang  penadahan  tidak  tepat  digunakan  sebagai  kejahatan asal pencucian uang yang dilakukan oleh Y.O.S., dengan alasan antara lain:
1.    Sejalan   dengan   pendapat   Andi   Hamzah   yang   mengungkapkan   untuk
24 Admin,  "Artis  Eddies  Adelia  Jadi  Tersangka,"  <http://www.  hukumonline.  com/berita/baca /lt5310c045413de /artis-eddies-adelia-jadi-tersangka>, diakses 25 April 2018.
25 Ari,  "Vonis  Adik  Ipar  AKBP  Idha  yang  Terlibat  Narkorika  dan  Pencucian  Uang,"  <http ://www.jejaknews.com/hukum-2/vonis-adik-ipar-akbp-idha-yang-terlibat-narkotika-danpencucian-uang>, diakses 25 April 2018.
26 Admin,   "Adik   dan   Ipar   Malinda   Lebih   Ringan   Hukumannya   Dibandingkan   Andika Gumilang,"   <http://www   .hukumonline.com/berita/baca/lt4f18467b3a86d/adik-ipar-dan-suami-malinda- divonis bersalah>, diakses 25 April 2018.
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
membedakan  antara  penadahan  dan  pencucian  uang  harus  ditentukan  nilai tindak  pidana  yang  dihasilkan.  Misalnya,  nilai  pencurian  Rp.  10  juta  ke bawah  itu  masuk  penadahan.  Sedangkan,  tindak  pidana  yang  nilainya miliaran masuk ke dalam money laundering . Hal tersebut sudah diakomodir oleh  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (UU  No.  15/2002).  Pasal  2  UU  No.  15/2002  yang menyatakan "hasil  tindak pidana adalah harta kekayaan  yang berjumlah Rp 500.000.000   (lima ratus   juta)   atau   lebih   atau   nilai   yang   setara,   yang diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari  kejahatan."  Namun sayangnya,  angka  500.000.000  (lima  ratus  juta)  sebagai  pembeda  antara penadahan dan money laundering dihilangkan oleh Undang-Undang No. 25
Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. 27
Sementara  itu,  menurut  Yenti  Ganarsih  Pasal  480  KUHP  yang  mengatur penadahan hanya berupa  barang saja.  Pasal itu  masih sangat  sempit,  karena hasil   tindak   pidana   yang   berupa   uang   tidak   masuk   di   dalamnya. 28
Sedangkan,  dalam  fakta  persidangan  terdakwa  menerima  uang,  bukan barang.
2.  Terdakwa  Y.O.S.  bukan  merupakan  penadah,  melainkan  pelaku  penipuan pula sama dengan istri terdakwa, Arista Kurniasari.  Dalam hal ini terdakwa termasuk ke dalam turut serta melakukan penipuan.
3.  Dengan   dikeluarkannya   UU   No.   8/2010,   seharusnya   Pasal   480   KUHP tentang  penadahan  dapat  dikesampingkan,  jika  kejahatannya  berhubungan dengan  uang  yang  berasal  dari  hasil  kejahatan.  Sehingga  lebih  tepat  jika dikenakan  Pasal  5  UU  No.  8/2010  karena  Pasal  480  KUHP  tentang penadahan  lebih  cocok  digunakan  untuk  kejahatan  seperti  pencurian  benda, sebagai contoh penadahan sepeda motor hasil pencurian.
4.  Dalam    tindak   pidana   penadahan,    seharusnya   pelaku   menadah    hasil kejahatan melalui pelaku utama kejahatan asal bukan dari korban itu sendiri, di dalam kasus posisi, justru para korbanlah  yang menransfer dana investasi pengadaan  batik,  Alat  Tulis  Kantor  (ATK),  alat  peraga,  dan  alat  olahraga pada  UPTD  Pendidikan  Kota  Semarang  atau  Dinas  Pendidikan  Kota Semarang  sebagian  langsung  ke  rekening  terdakwa  itu  sendiri  sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penadahan.

## 2. Permasalahan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang ( money  laundering )  ditujukan untuk  melindungi atau menutupi aktivitas   kriminal   yang   menjadi   sumber   dari   dana   atau   uang   haram   yang   akan
27 Admin,   "Delik Money   Laundering Perlu  Dibedakan  dengan  Penadahan,"   <http://www. hukumonline.com/berita/baca/hol17166/delik-Imoney- launderingi-perlu-dibedakan-dengan-penadahan>, diakses pada 20 April 2018.
28 Ibid .
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
"dibersihkan."  Aktivitas  kriminal  tersebut  misalnya  adalah  perdagangan  gelap  obat- obatan/narkotika ( drug sale/trafficking ) atau penggelapan pajak ( illegal tax avoidance ). Maka pemicu dari money laundering sesungguhnya  adalah tindak  pidana  atau  aktivitas kriminal yang memungkinkan para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan uang hasil kejahatannya  secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kejahatan  yang sah.
TPPU selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain (tindak pidana asal). TPPU merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana,  tanpa  adanya  pidana  asal  yang  mendahuluinya  tidak  dapat  terjadi  perbuatan pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  dikarenakan  pencucian  uang  bertujuan  untuk membersihkan uang haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.
Mengenai  kejahatan  asal  ( predicate  crime )  menurut  Stephen  R.  Koll mengklasifikasikan pidana asal ( predicate offence ) sebagai berikut: 29
a.  Kejahatan    (tindak    pidana)   itu    adalah    kejahatan    yang    menyebabkan uang/dana itu;
b.    Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan perdagangan narkotika;
c.  Kejahatan  (tindak  pidana)  itu  melibatkan  pelanggaran-pelanggaran  serius terhadap tatanan  internasional  yang memerlukan  transfer uang  yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
d.  Kejahatan   (tindak   pidana)   itu   berhubungan   dengan organized   criminal enterprise/activities ;
e.  Kejahatan (tindak pidana) itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.
Di   Indonesia   sendiri   telah   merumuskan   dalam   ketentuan   hukum   positif mengenai cakupan tindak pidana asal ( predicate crime )  yang terdapat pada Pasal 2 UU No.  8/2010,  yaitu  antara  lain:  korupsi,  narkotika,  perdagangan  orang,  terorisme,  dan penculikan.
Sebagaimana dijabarkan di atas, jenis tindak pidana asal yang dirumuskan secara yuridis  dalam  pasal  tersebut  merupakan  sumber  asal  kejahatan  sedangkan  perbuatan lanjutan  untuk  menyamarkan  atau  menyembunyikan  hasil  kejahatan  adalah  selanjutnya dikualifikasikan sebagai kejahatan perbuatan pencucian uang ( money laundering ).
Berkaitan  dengan  rumusan  definisi  mengenai  pelaku pasif  tersebut,  yang  paling penting  adalah  pembuktiannya.  Hal  ini  dikarenakan  proses  pembuktian  di  persidangan merupakan  suatu  tahap  yang  sangat  menentukan  suatu  tindak  pidana  yang  didakwakan dapat  terbukti  atau  tidak.  Proses  pembuktian  atau  membuktikan  mengandung  maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap  kebenaran  peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti  bahwa benar
29 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2003), hlm. 170.
suatu  peristiwa  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. 30
Aparat  penegak  hukum  pasti  akan  mengalami  kesulitan  dalam  membuktikan seorang pelaku pasif pencucian uang benar-benar melakukan perbuatan pencucian uang. Kendala  yang  timbul  dalam  pembuktian  sebetulnya  sudah  dimulai  pada  tahap penyelidikan. Dalam hal ini terkait laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tanpa adanya laporan dari PPATK akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang karena laporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan hanya diberikan kepada PPATK.
Meskipun  TPPU  telah  berdiri  sebagai  delik  sendiri  yang  terlepas  dari  pidana asal,  TPPU  merupakan  bentuk  penyertaan  partisipasi,  khususnya  kelanjutan  dari  suatu tindak  pidana  sehingga  tidak  mustahil  ada  inkonsistensi  dan  timbul  kejanggalan- kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pendanaan untuk delik pokoknya.
Apabila  dalam  pemeriksaan  perkara  TPPU  berdasarkan predicate  crime yang sudah  terbukti  dan  diputus  oleh  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  atau setidaknya  sudah  diputus  oleh  pengadilan  tingkat  pertama,  maka  dasar  pemeriksaanya menjadi  semakin  jelas  karena  terbukti  telah  terjadi  TPPU  tersebut.  Di  samping  itu materi  pemeriksaan  di  pengadilan  atas  tindak  pidana  asal  tersebut  dapat  dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara TPPU.
Kendala selanjutnya, apabila laporan dari PPATK telah diberikan kepada  aparat penegak  hukum  seperti  kepolisian  atau  kejaksaan,  tetapi  laporan  tersebut  tidak ditindaklanjuti sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang.
Di sisi lain, kurangnya kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan baik lembaga keuangan berupa bank maupun non bank yang tidak melapor kepada PPATK.
Untuk  itu  kejahatan  asal  ( predicate  crime )  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu. Bagaimana  pun  kejahatan  asal  adalah  suatu  bentuk  kejahatan  yang  harus  diberantas sehingga  cepat  atau  lambat  jika  perbuatan  tersebut  terbukti  sebagai  tindak  pidana  asal, maka  harus  diadili.  Dengan  terbuktinya  tindak  pidana  asal,  maka  akan  mempermudah pemeriksaan  TPPU.  Untuk  itu  diperlukan  optimalisasi  penegakan  hukum,  kemudian diberlakukan  sanksi  yang  tegas  bagi  penyedia  jasa  keuangan  yang  tidak  kooperatif dengan PPATK terkait pelaporan.

## D. Simpulan
Pembuktian  trbalik  pada  UU  No.  8/2010  merupakan  salah  satu  upaya  anti kejahatan  pencucian  uang  yang  dikhususkan  pada  tahap  pembuktian  di  persidangan, dengan  upaya  untuk  mengakomodir  kesulitan  pada  tahap  pembuktian  TPPU.  Urgensi pengaturan  sistem  pembuktian  terbalik  pada  UU  No.  8/2010  selain  perihal  tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak TPPU yang sangat merugikan  masyarakat  secara  luas  sistem  pembuktian  terbalik  memang  menyimpang
30 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

## Jurnal Legal Reasoning
dengan  asas  praduga  tak  bersalah  dan  hak  asasi  manusia  atas  persamaan  kedudukan dalam  hukum.  Akan  tetapi,  penyimpangan  tersebut  bukan  menjadi  pelanggaran  hak asasi  manusia  karena  hal  tersebut  didasari  atas  pembatasan  hak  asasi  manusia  yang berdasarkan  Pasal  28  J  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yang  mana  merupakan  manifestasi  bentuk  paradigma  hak  asasi manusia  yang  masuk  dalam  kategori  relativisme  budaya  yakni  yang  didasari  Pancasila sebagai    falsafah    negara    Indonesia.    Beban    pembuktian    yang    dibebankan    kepada terdakwa  ialah  sebatas  pada  tahap  persidangan  dan  terbatas  pada  pembuktian  asal-usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar hak asasi manusia.
Kendala  yang  timbul  dalam  pembuktian  sebetulnya  sudah  dimulai  pada  tahap penyelidikan,  dalam  hal  ini  terkait  laporan  dari  PPATK.  Tanpa  adanya  laporan  dari PPATK  akan  sulit  bagi  penyidik  untuk  menemukan  TPPU  karena  laporan  yang dilakukan  oleh  penyedia  jasa  keuangan  hanya  diberikan  kepada  PPATK.  Kendala selanjutnya, apabila laporan dari PPATK telah diberikan kepada aparat penegak hukum seperti  kepolisian  atau  kejaksaan,  tetapi  laporan  tersebut  tidak  ditindaklanjuti  sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang.
Untuk  masa  yang  akan  datang,  bagi  pemerintah,  dengan  hasil  pembahasan tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  sistem  pembuktian  terbalik  pada  UU No.  8/2010  masih  kurang  jelas.  Sehingga,  segera  diperlukan  revisi  atas  pengaturan sistem  pembuktian  terbalik  pada  UU  No.  8/2010  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yang masih belum tercapai, yakni kepastian hukum.
Bagi aparat penegak hukum, dengan diketahuinya pengaturan sistem pembuktian terbalik  sebagai  upaya  untuk  mempermudah  proses  pembuktian,  maka  aparat  penegak hukum  dalam  menerapkan  sistem  pembuktian  terbalik  TPPU  harus  disandarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  kekhawatiran  terhadap  penyalahgunaan wewenang  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  terjadi  serta  perlu  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang pemberlakuan  sistem  pembuktian terbalik  terhadap  TPPU sehingga masyarakat tidak terlibat dalam TPPU.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Welling,  Sarah  N.  "Smurf,  Money  Laundering  and  the  Federal  Criminal  Law:  The Crime of Structuring Transaction." Flo. L Rev. (Vol. 41, 1989).
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  "Pencucian  Uang:  Pengertian,  Faktor-Faktor  Penyebab,  dan Dampaknya bagi Masyarakat." Hukum Bisnis (Vol. 22, 2003).

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2003.

## Jurnal Legal Reasoning
Garnasih,  Yenti. Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  Laundering ).  Jakarta:
Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2009.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
-------. Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Harahap,  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Penin}auan Kembali .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2002.
Husein,  Yunus. Laporan  Akhir  Pengka}ian  Hukum  tentang  Masalah  Hukum  Tindak Pidana  Pencucian    Uang .    Jakarta:    Badan    Pembinaan    Hukum    Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003.
-------. Bunga  Rampai  Anti  Pencucian  Uang .  Bandung:  Books  Terrace  and  Library, 2007.
Mulyadi,  Lilik. Asas  Pembalikan Beban  Pembuktian  Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Pasca  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa Anti Korupsi . Jakarta: Alumni, 2007.
Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana dalam Praktik . Jakarta: Djambatan, 1998.
Siahaan,  N.H.T. Money  Laundering  dan  Ke}ahatan Perbankan. Jakarta:  Jala  Permata, 2008.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Seluk-Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pendanaan Terorisme . Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2004.
Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan Suatu Tin}auan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Wiyono,  R. Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## Internet
Admin.  "Adik  dan  Ipar  Malinda  Lebih  Ringan  Hukumannya  Dibandingkan  Andika
Gumilang." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f18467b3a86d/adik- ipar-dan-suami-malinda-divonis bersalah>. Diakses pada 25 April 2018.
Admin.  "Artis     Eddies     Adelia     Jadi     Tersangka."     <http://www.hukumonline. com/berita/baca  /lt5310c045413de  /artis-eddies-adelia-jadi-tersangka>.  Diakses pada 25 April 2018.
Admin. "Delik  Money Laundering Perlu Dibedakan dengan Penadahan."  <http://www. hukumonline.com/berita/baca/hol17166/delik-Imoney-launderingi-perlu- dibedakan-dengan-penadahan>. Diakses pada 20 April 2018.
Ari. "Vonis Adik Ipar AKBP Idha yang Terlibat Narkorika dan Pencucian Uang." <http
://www.jejaknews.com/hukum-2/vonis-adik-ipar-akbp-idha-yang-terlibat- narkotika-danpencucian-uang>. Diakses pada 25 April 2018.
Desya, Coenelia.  "Andika  Gumilang Terseret Kasus Melinda."  <http://www.tempo.co/ read/news/2011/03/31/063324119/Andika-Gumilang-Terseret-Kasus-Melinda>. Diakses pada 25 April 2018.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  "Memburu  Aset  Koruptor  dengan  Menebar  Jerat  Pencucian Uang."        <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu- aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang>. Diakses 25 April 2018.
***