## APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama

## PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA, SPP-IRT, DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM DESA PAGELARAN, KECAMATAN MALINGPING, LEBAK, BANTEN
Maryam Jameelah * ,  Ema Komalasari, Sarah Giovani, Azzahra Putri Diandra, Yunus Effendi Universitas Al-Azhar Indonesia *maryam.jameelah@uai.ac.id
Abstract - Business legality is one of the important things that becomes one of the foundations of legal certainty for Small and micro-scale enterprises. Many businesses are reluctant to register their business due to the complexity of the process. This phenomenon is the main problem in areas far away from the city. Pagelaran Village has various kinds of dry and wet-based food products that are widely traded and become local specialties, unfortunately, most of them are traded without a clear food label, and do not yet have business legality, SPP-IRT, and halal certificates. Mentoring activity is carried out using the interview method, filling the documents, and socializing various important matters related to business legal aspects. Based on the results of the mentoring activity, it can be seen that the mentoring process succeeded in achieving a 100% success rate for managing business legality, having food labels, and having SPP-IRT numbers. In addition, 50% of business actors are known to have obtained halal certificates for their products. This mentoring activity is expected to contribute to increasing the competitiveness of MSMEs in Indonesia.
Keyword: business legality, halal certification, small and micro-scale food business. SPP-IRT.
Abstrak  - Legalitas usaha merupakan salah satu hal penting yang menjadi salah satu landasan kepastian hukum bagi usaha kecil dan mikro. Banyak pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan usahanya karena rumitnya proses yang akan dilakukan. Hal ini terutama menjadi salah satu permasalahan utama di daerah yang jauh dari pusat kota.  Desa Pagelaran memiliki berbagai produk pangan kering dan basah yang menjadi makanan khas daerah. Sayangnya sebagian besar diperdagangkan tanpa label pangan yang jelas, dan belum memiliki legalitas usaha, SPP-IRT, dan sertifikat halal. Pendampingan dilakukan dengan metode wawancara, pengisian dokumen dan sosialisasi berbagai hal penting terkait aspek legalitas usaha. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses pendampingan berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% untuk pengurusan legalitas usaha, label pangan, dan nomor SPP-IRT. Selain itu, 50% pelaku usaha diketahui telah memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat ikut berkontribusi bagi peningkatan daya saing bagi UMKM di Indonesia.
Kata kunci: legalitas usaha, sertifikasi halal, SPP-IRT, UMKM pangan.

## A. PENDAHULUAN
Isu keamanan pangan dan kehalalan pangan merupakan dua hal erat yang berkaitan dengan para pelaku usaha di bidang pangan. Keamanan pangan suatu produk  menjadi suatu jaminan mutu yang membuat konsumen merasa yakin akan kualitas proses produksi yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu publikasi terbaru menyebutkan bahwa 65.9% konsumen menilai suatu produk berdasarkan  sertifikasinya (Liu et al. 2020), atau dalam hal ini adalah izin edar. Kepercayaan konsumen akan semakin meningkat dengan adanya label dan ketelusuran informasi yang jelas (Liu et al. 2020). Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan studi lainnya yang menyebutkan bahwa faktor utama yang ikut mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih suatu produk pangan adalah kualitas pangan, kesegaran, dan support terhadap produk lokal dan kemudahan untuk diakses (Arsil et al. 2018a). Hal lainnya yang juga penting bagi para pelaku usaha pangan adalah aspek halal. Dalam salah satu publikasi Arsil et al. (2018b) dinyatakan bahwa muslim yang mengaku beridentitas seorang muslim atau muslim yang kaffah akan memilih produk yang jelas halal, bahkan di negara       minoritas  sekalipun. Standar halal juga memberikan syarat lain, tak hanya bahan yang digunakan, tetapi juga rantai pasok yang menyertainya, sehingga standar halal menjamin keseluruhan proses baik kualitas maupun keamanan pangan (Arsil et al. 2018b; Bonne et al. 2006).
Suatu produk yang telah memiliki izin edar dan sertifikat halal merupakan salah satu ciri bahwa produk tersebut sudah terdaftar, memiliki bahan yang sudah diizinkan untuk digunakan, terlaksananya cara pengolahan pangan yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah halal dan thoyyib pada semua aspek yang menyertainya. Selain itu, nilai jual suatu produk yang sudah memiliki sertifikat halal dan juga izin edar, secara umum juga layak untuk mengalami kenaikan harga, karena kedua hal tersebut dapat meningkatkan nilai jual produk    dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai beberapa standar yang diberlakukan kepada pelaku usaha untuk bisa memperoleh izin edar dan sertifikat halal. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Desa Pagelaran, Malingping, Lebak, Banten merupakan salah satu Desa Binaan Universitas Al-Azhar Indonesia yang terletak di kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini terletak dekat dengan tepi laut selatan dan memiliki banyak keanekaragaman kekhasan lokal. Berbagai produk pangan juga dapat dicirikan sebagai makanan produk warga lokal yang seringkali dijadikan sebagai buah tangan bagi pengunjung yang datang dari luar kota. Akan tetapi, salah satu masalah utama yang ditemukan pada produk dari Desa Pagelaran, adalah tidak adanya label pangan yang jelas. Salah satu aspek terebut menjadi indikasi penting bahwa produk yang beredar belum memiliki legalitas atau belum mengantongi izin produk, produk juga masih dikemas secara sederhana. Ditinjau dari kualitas sumber daya manusia, pengelola UMKM belum memahami standar produksi pangan yang baik dan syarat sertifikasi halal produk. Kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan utama di Desa Pagelaran yang membutuhkan solusi konkrit, salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha produk pangan
di Desa Pagelaran. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha dilakukan dengan mendampingi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran izin edar atau SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal. Kedua perizinan tersebut, salah satunya membutuhkan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga rangkaian pendaftarana legalitas usaha harus dilakukan secara runut dan sistematis sesuai dengan kebutuhan dokumen dan syarat yang diberlakukan. Proses pendampingan atau mentoring merupakan solusi yang tepat dalam upaya peningkatan dan pengembangan produk UMKM di Desa Pagelaran, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen serta tata kelola kewirausahaan di Desa Pagelaran.

## B. METODE
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: tahapan diskusi dan pendataan UMKM Desa Pagelaran, tahapan sosialisasi, tahap penyusunan dokumen dan tahapan pendaftaran melalui sistem. Setiap tahapan tersebut terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang terinci secara lebih jelas pada Tabel 1.
Kegiatan dilaksanakan selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022. Adapun pelaksanaan kegiatan follow - up masih terus dilakukan hingga bulan November 2022. Peserta kegiatan pendampingan adalah pelaku usaha Desa Pagelaran yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang memproduksi makanan ringan atau makanan yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama di suhu ruang. Peserta pendampingan terdiri dari 7 orang pelaku usaha. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan PkM berupa laptop, printer , proyektor, portable screen , kertas A4, dan alat tulis.
Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Izin Edar Tahapan Utama Input Output Kendala Solusi Tahap Pendataan Data NIK, email, Hp, No. KK, dll. Terpenuhi kebutuhan data awal pelaku usaha Terdapat pelaku usaha yang belum memiliki email ataupun Hp Tim pelaksana menyiapkan email baru dan kebutuhan nomor Hp Tahap Sosialisasi Kehadiran pelaku usaha dan menyimak materi sosialisasi yang diberikan Peserta memahami deskripsi dan rangkaian pendaftaran yang akan dilakukan
Terdapat peserta yang mengundurkan diri dan berhalangan hadir Tim pelaksana rutin memberikan notifikasi agar peserta ikutserta hingga tahap akhir Tahap Penyusunan Dokumen Ingridients yang digunakan beserta merk Adanya manual SJPH, adanya label pangan Pelaku usaha belum  memiliki kepastian penggunaan ingridients dan daftar produk belum jelas Tim pelaksana memastikan kembali berbagai hal yang belum jelas pada tahap penyusunan dokumen melalui pertemuan tatap muka
Tahap
Pendaftaran melalui Sistem Data NPWP, Data NIK dan Nomor KK Akun di oss,
Nomor Induk Berusaha, Nomor SPP-IRT, akun spp-irt dan akun sihalal, manual SJPH, dokumen pendukung pendaftaran sertifikasi halal, sertifikat halal
Data yang dimaksudkan belum dianggap lengkap oleh sistem, adanya kesalahan pendaftaran
Tim pelaksanan melakukan pendaftaran ulang,
rutin melakukan follow-up pada status pendaftaran dari pelaku usaha.

## Tahap Pendataan
Tahap pertama berupa kegiatan diskusi dan pendataan UMKM yang dilakukan di bulan Agustus 2022, diketahui bahwa setiap pelaku usaha memiliki satu macam produk unggulan, dan tidak ada dua pelaku usaha yang memiliki produk serupa, sehingga pendataan dapat dengan mudah dilakukan berdasarkan jenis produk UMKM yang dihasilkan. Melalui kegiatan tahap pertama ini, diperoleh gambaran mengenai data pelaku usaha dan kendala yang dialami oleh pelaku usaha di Desa Pagelaran sebagaimana di Tabel 2:

## Tabel 2. Gambaran pelaku usaha
No Produk UMKM Kendala 1 Gula Aren Belum memiliki kemasan khusus, belum pernah mengurus perizinan
2 Gula Semut
3 Rengginang
4 Keripik Singkong
Sudah memiliki label dan kemasan, belum pernah mengurus perizinan
5
Keripik tempe 6 Seblak Bandung* Pangan siap saji, belum pernah mengurus perizinan halal 7 Bakso Ikan*
*hanya memerlukan perizinan sertifikasi halal saja
Berasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha termasuk kedalam pelaku usaha yang belum memiliki label kemasan, dan belum pernah mengrusu perizinan. Adanya tahapan pendataan ini, menjadi salah satu toal ukur yang penting dari pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya. Berdasarkan data yang masuk, lima dari tujuh pelaku usaha yang telah didata dapat mengajukan produknya untuk memiliki izin edar (adapaun berdasarkan gambaran tersebut, tim pelaksana menargetkan 80% dari seluruh pelaku usaha yang berhasil didata bisa memperoleh izin edar, dan bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. melalui pendaftaran SPP-IRT) dan disertai juga degan pendaftaran halal melalui skema self declare.

## Tahap Sosialisasi
Tahap kedua berupa tahapan sosialisasi mengenai label pangan, diskusi dan pembuatan label kemasan pangan hingga pendaftaran NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal. Pertemuan ini dilakukan melalui dua jenis rangkaian pertemuan berbeda, yang berlangsung selama dua hari berturut-turut. Kegiatan pembuatan label kemasan pangan dan pendaftaran NIB dan SPP-IRT juga dibantu oleh tim Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan (HIMTEPA) Universitas Al-Azhar Indonesia
Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah agenda sosialisasi pentingnya label pangan, SPP-IRT, sertifikasi halal dan penerapan sistem jaminan halal melalui penyusunan manual SJPH. Kegiatan ini dilakukan melalui satu rangkaian khusus pertemuan yang berlangsung selama dua hari berturut-turut. Adapun pelaku usaha yang mengikuti rangkaian kegiatan ini mengalami sedikit perbedaan karena adanya pelaku usaha yang berhalangan hadir, gambaran mengenai pelaku usaha tersebut terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3. Gambaran perbedaan pelaku usaha yang terlibat pada tahapan kegiatan berbeda Jenis Produk UMKM (Tahapan Sosialisasi label pangan dan SPP-IRT)
Jenis Produk UMKM (Pendaftaran
sertifikasi halal) Rengginang, Keripik Tempe, Keripik Singkong, Keripik pisang, Seblak Bandung,
Bakso Ikan*, Opak Ketan
Rengginang, Keripik Tempe, Keripik Singkong, Keripik pisang, Seblak Bandung, Opak Ketan
*berhalangan hadir karena berbagai kendala

## Tahap Penyusunan Dokumen
Tahap penyusunan dokumen merupakan salah satu bagian dari tahapan pendaftaran melalui sistem. Pada tahap ini seluruh dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen SPP-IRT, adanya label pangan yang memenuhi persyaratan, hingga berbagai dokumen dan dokumen pendukung manual SJPH.
Tahap pendaftaran melalui sistem
Tahap pendaftaran melalui sistem yang dibuat melalui dua sistem berbeda, pendaftaran SPP-IRT melalui https://oss.go.id/ dan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem BPJPH ( https://ptsp.halal.go.id/ ). Dengan memberikan sosialisasi ini diharapkan pelaku usaha di  Desa Pagelaran mendapatkan pengetahuan terkait penting dan manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan usahanya. Selain itu, pelaku usaha dianjurkan untuk membawa data dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikasi halal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pada tahapan diskusi dan pendataan, diketahui bahwa permasalahan utama dari pelaku usaha yang ada di Desa Pagelaran, diantaranya adalah (1) minimnya modal dalam melaksanakan proses produksi secara kontinu (2) terdapat keterbatasan untuk memperoleh bahan utama (juga berkaitan dengan minim modal) (3) belum adanya legalitas usaha (4) minimnya informasi (5) adanya informasi yang simpang siur mengenai mahal dan sulitnya proses yang akan dijalani jika melakukan pendaftaran legalitas usaha (6) beberapa pelaku usaha juga diketahui tidak memiliki alat komunikasi, berusia lanjut, dan kurang mendapatkan akses pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Berdasarkan Kusmanto et al. (2019) menyatakan kurangnya pengetahuan dan keterbatasan data merupakan salah satu alasan utama keengganan pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, salah satu permasalahan yang krusial dan bisa mendapatkan solusi melalui proses pendampingan kegiatan PkM adalah permasalahan legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan keberlangsungan jangka panjang dari suatu usaha. Sementara itu, berdasarkan Aggraeni (2021), legalitas usaha bertujuan memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha usaha mikro. Saat ini, salah satu bentuk legalitas usaha dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB melekat pada jenis usaha yang spesifik berdasarkan pada kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), dan diterbitkan oleh lembaga OSS ( Online Single Submission ) atas nama berbagai menteri, walikota, pimpinan lembaga, dan terintegrasi melalui sistem elektronik.

## Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)
Kondisi pelaku usaha Desa Pagelaran diketahui belum pernah mendaftar ataupun memiliki NIB. Oleh karena itu, tahapan awal yang dilakukan selama proses pendampingan adalah pendaftaran NIB hingga berhasil diterbitkannya NIB untuk setiap pelaku usaha. Meskipun
demikian, terdapat pelaku usaha yang mengundurkan diri dan tidak melanjutkan proses pendampingan pendaftaran NIB. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pelaku usaha selama proses PkM berlangsung, diketahui bahwa beberapa pelaku usaha belum merasakan pentingnya mengurus legalitas usaha. Selain itu diketahui juga bahwa prioritas dari pelaku usaha belum serius pada improvisasi ataupun pengembangan produk yang dihasilkan. Hal itu juga dikarenakan minimnya modal yang dimiliki, proses pendampingan yang dianggap menyita waktu dengan berbagai pertanyaan dan data yang memang harus dilengkapi. Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan pendampingan terdapat pada Gambar 1.
Gambar 1. Ilustrasi perbedaan jumlah pelaku usaha yang mengikuti setiap tahapan kegiatan pendampingan PkM
Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pendampingan. Akan tetapi, seluruh pelaku usaha (berjumlah 7 orang pelaku usaha) yang mengikuti kegiatan sosialisasi pertama telah berhasil membuat pendaftaran melalui NIB. Ketujuh pelaku usaha tersebut sudah resmi terdaftar / dapat dicirikan dengan memiliki nomor induk berusaha (NIB). Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha dapat melanjutkan pendaftaran lainnya, baik itu izin edar maupun sertifikasi halal. Gambaran mengenai persentase legalitas usaha UMKM Desa Pagelaran pada masa sebelum dan setelah mengikuti pendampingan terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Persentase kondisi pelaku usaha sebelum dan setelah mengikuti pendampingan
Salah satu kondisi lainnya yang ditemukan pada UMKM Desa Pagelaran, yaitu masih minimnya akses dan informasi terbaru mengenai proses pengurusan legalitas usaha hingga besaran biaya yang dibutuhkan. Minimnya informasi yang diperoleh merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan UMKM di Indonesia. Adapun, faktor lainnya yang juga dianggap mempengaruhi menurut Naufalin (2020) adalah (1) pengelolaan organisasi kurang efektif terutama dari sisi pengelolaan sumber daya manusia (2) kurangnya komitmen untuk memajukan kelompok usahanya (3) administrasi kelompok yang tidak rapi dan lengkap (4) kurangnya kemauan untuk berinovasi (5) rasa cepat puas terhadap hasil kerja.

## Pembuatan Label Kemasan Pangan dan Pendaftaran SPP-IRT
Pada tahapan kegiatan berikutnya, pelaku usaha didampingi untuk melakukan pendaftaran SPP-IRT. Pendaftaran ini mewajibkan pelaku usaha memiliki desain label pangan yang sesuai dan harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan terdapat pada label pangan. Persyaratan tersebut, diantaranya: nama produk, komposisi, berat bersih, halal, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, asal usul bahan pangan tertentu, informasi nilai gizi, nama dan alamat produsen. Kegiatan pendampingan pembuatan label produk dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha. Perbandingan antara label kemasan lama dengan label kemasan baru terdapat pada gambar 3 dan gambar 4.
Gambar 3. Kemasan awal produk keripik pisang
Gambar 4. Kemasan terbaru produk keripik pisang

## Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
Permasalahan yang berhubungan dengan implementasi UU no. 3 Tahun 2014 adalah bahwa produk pangan yang dijual oleh pelaku usaha Desa Pagelaran belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan ISO 99001:2016 tentang Sistem Manajemen Halal atau HAS 23001, maka setiap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal harus menyusun manual SJPH. Hal yang dituliskan dalam Manual SJPH untuk sertifikasi halal adalah sebagai berikut: (1) Pendahuluan yang berisi tentang informasi umum perusahaan, tujuan dan ruang lingkup (2) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang berisi tentang komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produk halal, serta pemantauan dan evaluasi (3) Lampiran terdiri dari materi untuk pembuatan poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal, surat keputusan penetapan penanggungjawab / penyelia halal, materi pelatihan internal, daftar bahan halal, bukti / catatan pembelian bahan, form pemeriksaan bahan, dan form daftar periksa audit internal.

## Pengajuan Sertifikasi Halal
Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online pada website SIHALAL yang dibuat oleh BPJPH (https://ptsp.halal.go.id/). Tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan akun login dan pendaftaran. Untuk setiap pendaftaran skema self declare dikenakan biaya nol rupiah, sedangkan skema reguler (berbayar) dikenakan total biaya Rp 650.000,00. Pengajuan sertifikasi halal Seblak Bandung merupakan satu-satunya produk UMKM dengan skema reguler yang berasal dari usaha kedai / warung makan.  Kegiatan pendampingan  dilakukan untuk penyelesaian input data dan kelengkapan pada website SIHALAL. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara offline. Pada kegiatan offline juga dijelaskan lebih lanjut mengenai hasil evaluasi proses pengajuan sertifikasi halal dari lembaga pendamping PPH.
Tahapan yang masih berlangsung hingga bulan November 2022 adalah tahapan follow - up setiap UMKM. Pada tahap ini terus dilakukan pemantauan terhadap akun pendaftaran yang telah didaftarkan untuk setiap pelaku usaha. Tahapan follow - up dilakukan secara online dibentuk grup pada platform Whatsapp dengan nama UMKM Pagelaran. Anggota pada kelompok tersebut merupakan UMKM Desa Pagelaran. Beberapa pelaku usaha diketahui telah mendapatkan panggilan dari dinkes setempat dan telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, sementara lainnya menunggu kuota pada tahun berikutnya. Sementara itu, kemajuan pada pendaftaran sertifikasi halal berupa kemajuan tahapan pendaftaran sertifikasi halal. Gambaran mengenai kemajuan tahap follow - up terdapat pada tabel 4:

## Tabel 4. Gambaran kemajuan setiap pelaku usaha
No Produk UMKM (jenis pendaftaran) Kemajuan Tahap Pendaftaran Pelaku Usaha 1 Rengginang (SPP-IRT, Halal self declare)
Dokumen sertifikasi halal telah disetujui oleh LP3H. Belum mendapat panggilan untuk penyuluhan keamanan pangan dinkes setempat
2. Keripik Pisang C. (SPP-IRT, Halal self declare)
Dokumen sertifikat halal sudah terbit. Sudah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dinkes setempat
3. Keripik Singkong (SPP-IRT,
Halal self declare) 4. Keripik Tempe (SPP-IRT, Halal self declare)
Dokumen sertifikasi halal telah diverifikasi oleh pendamping PPH. Sudah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dinkes setempat 5. Opak Ketan (SPP-IRT, Halal self declare) Dokumen sertifikat halal sudah terbit Belum mendapat panggilan untuk penyuluhan keamanan pangan dinkes setempat 6. Seblak Bandung (SPP-IRT, Halal self declare) Dokumen sertifikasi halal diteruskan ke LPH. Tidak perlu mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan
(pangan siap saji)

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai, yaitu pelaku usaha memperoleh informasi yang sesuai untuk melakukan pendaftaran legalitas usaha hinga proses sertifikasi halal. Hal tersebut dicirikan dengan seluruh peserta yang melakukan pendaftaran SPP-IRT sudah mendapatkan nomor P-IRT yang dapat langsung dicantumkan pada label pangan produk. Sementara itu, 60% dari pelaku usaha yang mendaftarkan SPP-IRT juga diketahui sudah mengikuti kegiatan lanjutan berupa penyuluhan keamanan pangan dari pihak dinas kesehatan setempat. Capaian lainnya terkait dengan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM juga telah berhasil dilakukan yang ditandai dengan sebagian pelaku usaha telah sampai pada tahapan pemrosesan di komisi fatwa. Sementara pelaku usaha lainnya masih menunggu proses lanjutan.
Kegiatan PkM yang dilakukan di Desa Pagelaran dapat ditindaklanjuti pada tahun kedua, dengan berfokus pada UMKM yang belum selesai memperoleh sertifikat halal bagi produknya dan pendampingan terhadap pelaku usaha lainnya yang belum terpapar informasi serupa (legalitas usaha dan sertifikasi halal). Selain itu, pelaksanaan pendampingan harus difokuskan pada pemberdayaan karang  taruna sebagai penggerak utama aktivitas perekonomian warga Desa Pagelaran. Pendampingan kebutuhan informasi yang lengkap dan utuh terhadap pihak karang taruna Desa pagelaran juga dapat menjadi salah satu saran jangka panjang untuk membantu menuntaskan kebutuhan informasi hingga kendala jaringan, serta hal teknis lain yang memerlukan penyelesaian langsung melalui tatap muka.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1(1), 77-83.
Arsil, P., M. Brindal, K. E. Sularso, and A. Mulyani. (2018). Determinants of consumers’ preferences for local food: A comparison study from urban and rural areas in Indonesia. J. Bus. Retail Manag. Res. , vol. 13, no. 02, pp. 184-195, doi:10.24052/jbrmr/v13is02/art-16.
Arsil, P., Y. S. Tey, M. Brindal, C. U. Phua, and D. Liana. (2018, October). Personal values underlying halal food consumption: evidence from Indonesia and Malaysia, Br. Food J. , vol.
120, no. 11, pp. 2524–2538, doi: 10.1108/BFJ-09-2017-0519/FULL/XML.
Bonne, K., W. Verbeke. (2006, May). Muslim consumer’s motivations towards meat consumption in Belgium: qualitative exploratory insights from means-end chain analysis http://journals.openedition.org/aof , no. 5, doi: 10.4000/AOF.90.
Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In Unri Conference Series: Community Engagement , Vol. 1, pp. 577-583.
Liu, R., Z. Gao, H. A. Snell, and H. Ma. (2020, June). Food safety concerns and consumer preferences for food safety attributes: Evidence from China, Food Control , vol. 112, p. 107157, doi: 10.1016/J.FOODCONT.2020.107157.
Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 22 (1), 95-102

## Halaman ini sengaja dikosongkan