http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6687
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6687 Vol. 2 | No. 2 | 2020 | Hal. 129 - 136 Submit: 17 Apr 2020 | Accepted: 20 Mei 2020 | Publis: 6 Jun 2020

## DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM REKRUTMEN CALEG PADA PEMILU 2019
Muhammad Ruslan 1 , Eusabius Separera Niron 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Surabaya Korespondensi email: mruslan831@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Surabaya email: esthonniron@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  take  photos  and  browse  in  critical  problems  of  democracy  and transparency of the Kebangkitan Bangsa Party in the recruitment of candidates in the 2019 elections.  The  recruitment  process  in  political  parties  includes  three  stages,  namely certification, nomination, and election. Through qualitative research with analytical-critical description  method,  this  paper  argues  that  the  mechanism  of  political  recruitment  in  the Kebangkitan  Bangsa  Party  through  an  undemocratic  and  untransparent  process,  where prospective legislative candidates who register to become prospective legislative candidates only submit registration forms and various completeness of the other files and henceforth the prospective candidates are only waiting for the process of determining the serial number of candidate  by  the  leadership  of  political  parties.  In  addition,  the  position  number  is determined  without  going  through  the  readiness  and  competency  test  mechanism  of  the candidates .
Keyword: political parties; democracy; transparency; 2019 elections.

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memotret  dan  menelisik  secara  kritis  problem  demokrasi  dan transparansi Partai Kebangkitan Bangsa dalam rekrutmen caleg pada pemilu 2019. Proses rekrutmen  dalam  partai  politik  meliputi  tiga  tahap  yaitu  sertifikasi,  nominasi,  dan pemilihan.  Melalui  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskripsi  analitis-kritis,  tulisan  ini berargumen  bahwa  mekanisme  rekrutmen  politik  di  Partai  Kebangkitan  Bangsa  melalui proses yang tidak demokratis dan tidak transparan, dimana bakal calon anggota legislatif yang mendaftar untuk menjadi bakal calon anggota legislatif hanya menyerahkan formulir pendaftaran  dan  berbagai  kelengkapan  berkas  lainnya  dan  untuk  selanjutnya  para  bakal calon  hanya  menunggu  proses  penetapan  nomor  urut  calon  oleh  pimpinan  partai  politik. Selain  itu  juga  posisi  nomor  urut  ditentukan  tanpa  melalui  mekanisme  uji  kesiapan  dan kompetensi calon legislatif.
Kata Kunci: partai politik; demokrasi; transparansi; pemilu 2019.

## PENDAHULUAN
Diskursus  soal  eksistensi  partai  politik  di  Indonesia  sesungguhnya  menarik perhatian  publik.  Partai  politik  berperan  strategis  dalam  menyalurkan  dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam sebuah sistem politik demokratis. Selain itu  juga  kedudukan  parpol  sangat  strategis  karena  merupakan  satu-satunya  institusi
demokrasi  yang  menjalankan  fungsi  rekrutmen  politik.  Seperti  diamanatkan  oleh  UUD 1945 hasil amandemen, parpol adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres (pilpres). Dalam perkembangannya kemudian, melalui undang-undang yang disepakati bersama oleh DPR  dan  Presiden,  parpol  juga  merupakan  pengusung  pasangan  calon  dalam  pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  untuk  memilih  gubernur,  bupati,  dan  walikota  berikut  para wakilnya. Disamping itu, parpol melalui DPR, adalah penentu akhir seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-komisi Negara (Haris et al., 2018).
Namun,  realitas  politik  kontemporer  menunjukan  dengan  jelas  bahwa  kehadiran parpol  di  Indonesia  tidak  otomatis  berkontribusi  positif  terhadap  sistem  politik  yang demokratis pula. Robert Michels, menyatakan bahwa organisasi politik yang berskala besar seperti partai politik, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi (Haris, 2006) (Bariroh, 2015).
Keberadaan  dan  perkembangan  partai  politik  di  Indonesia  pasca  reformasi  belum menunjukan  eksistensi  sebagai  sebuah  institusi  publik  yang  memiliki  tanggung  jawab terhadap  masyarakat  pemilihnya.  Partai  politik  seakan-akan  kaget  dengan  tuntutan masyarakat yang besar namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik. Partai politik dewasa ini belum memperlihatkan akuntabilitas, transparansi dan demokrasi  baik kepada konstituen maupun anggota atau kadernya (Manar, 2016) (Romli, 2011).
Menurut  pandangan  Sulaeman  (2015),  partai  politik  pada  era  reformasi  juga terjebak  dalam  bentuk  oligarkis  dalam  proses  pengambilan  keputusan  strategis. Kecenderungan  selama  ini  menunjukkan  pengambilan  keputusan  partai  politik  bersifat tertutup  dan  hanya  ditentukan  oleh  sekelompok  kecil  elit  partai.  Keputusan  tertinggi biasanya  berada  pada  seseorang  atau  sekelompok  kecil  elit  partai  saja.  Persoalan mekanisme  internal  dalam  pembuatan  keputusan  dicirikan  dengan  sentralisasi  dalam pengambilan  keputusan.  Peran  pengurus  pusat  masih  dominan,  dan  terkadang  berbeda dengan  aspirasi  daerah.  Selain  itu,  jika  digunakan  parameter  “personalisasi”  ini  untuk menilai  kondisi  partai-partai  politik  di  tanah  air  dewasa  ini,  tentu  banyak  sekali  partai politik  belum  melembaga  secara depersonalized .  Alhasil,  partai  politik  tidak  benar-benar menjaring  aspirasi  dari  bawah  tentang  calon  yang  diharapkan  masyarakat,  melainkan berdasarkan  kepentingan  pragmatis  sekelompok  elit  saja.  Padahal  personalisasi  partai politik merupakan salah satu masalah yang dapat mencederai konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun.
Dalam  konteks  pelaksanaan  fungsi  partai  politik  memperlihatkan  bahwa  ada problem  serius  dimana  partai  politik  belum  melaksanakan  fungsinya  secara  maksimal. Sumber  masalah  dari  belum  terlaksananya  fungsi  partai  politik  tersebut  adalah  terkait dengan persoalan pelembagaan partai politik di Indonesia,  salah satunya yakni rekrutmen politik (Romli et al., 2008). Salah satu  faktor yang menyebabkan produk  dan mekanisme rekrutmen  politik  yang  buruk  ini  adalah  belum  terbangunnya  sistem  rekrutmen  politik yang  baku,  terbuka,  demokratis,  dan  akuntabel  parpol  di  Indonesia.  Sebagian  parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite  parpol  itu  sendiri,  sehingga  cenderung  berlangsung  tertutup,  eksklusif,  dan  nepotis. Meskipun  ada  prosedur  formal  yang  dimiliki  parpol  dalam  proses  rekrutmen,  namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan parpol (Haris et al., 2018).
Hasil  riset  yang  pernah  dilakukan  LIPI  menjelang  Pemilu  2004,  misalnya, memperlihatkan  bahwa  meski  sebagian  parpol  memiliki  prosedur  seleksi  calon  anggota legislatif  yang  baku,  namun  justru  pimpinan  parpol  sendiri  yang  sering  melanggar prosedur  seleksi  kandidat  yang  telah  disepakati  bersama  tersebut.  Jadi,  meskipun  ada
prosedur  baku  yang  dimiliki  parpol  dalam  seleksi  kandidat  legislatif,  namun  seringkali prosedur tersebut berhenti sebagai dokumen tertulis belaka. Sementara itu, problem lain terkait  rekrutmen  calon  pejabat  publik  adalah  relatif  belum  terlibatnya  anggota  partai dalam seleksi kandidat, baik untuk pileg maupun untuk pasangan calon dalam pilpres dan pilkada (Haris et al., 2018).
Pola  rekrutmen  dan  seleksi  anggota  legislatif  (DPR  dan  DPRD)  memang  menjadi otoritas partai politik. Meski demikian, jika merujuk pada ketentuan yang ada baik Undang- Undang  No.  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  dan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu,  menyebutkan  bahwa  seleksi  calon  legislatif  dilakukan  secara  demokrtasi dan  terbuka  sesuai  dengan  anggaran  dasar,  anggaran  rumah  tangga,  dan/atau  peraturan internal  partai.  Dalam  hal  ini  sebetulnya  terdapat  dua  indikator  yang  perlu  diperhatikan dalam seleksi calon yang patut diperhatikan oleh partai yakni “demokratis” dan “terbuka”. Namun  sayangnya  ketentuan  ini  tidak  menjabarkan  secara  lebih  spesifik  indikator  dari seleksi calon yang demokratis dan terbuka seperti apa. Sehingga sejauh ini proses seleksi calon masih menjadi urusan dapur partai (Waskita et al., 2016).
Problematika  dalam  tahapan  pencalonan  calon  legislatif  oleh  partai  politik  selama ini berlangsung secara tertutup, tidak transparan dan hanya melibatkan elit parpol. Partai politik tidak menyuguhkan informasi yang cukup mengenai metode rekrutmen dan seleksi calon  anggota  legislatif  kepada  masyarakat  (Syamsuadi  &  Yahya,  2018).  Tiba-tiba  saja nama-nama calon legislatif itu terpampang di daftar calon yang ditetapkan KPU. Tidak ada transparansi  dalam  mekanisme  rekrutmen  calon  anggota  legislatif  yang  dilakukan  oleh partai  politik.  Namun  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  berbeda,  Pasal  241 mensyaratkan  pelaksanaan  seleksi  bakal  calon  legislatif  yang  demokratis  dan  terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik (Solihah, 2018).
Lebih  lanjut  Solihah  (2018),  menjelaskan  bahwa  tertutupnya  informasi  mengenai rekrutmen  dan  seleksi  bakal  calon  legislatif  oleh  partai  politik  membuat  publik  tidak banyak  mengetahui  mengenai  bagaimana  partai  politik  itu  bekerja  dalam  merekrut  dan menyeleksi  kandidatnya.  Bagaimana  partai  politik  mengkaderkan  anggotanya  untuk diikutkan dalam pencalonan anggota legislatif yang akan menduduki jabatan politik dalam pemerintahan,  baik  eksekutif  maupun  legislatif.  Padahal  pemilihan  caleg  yang  akan diikutsertakan  dalam  Pemilu  2019,  diwajibkan  menggunakan  proses  rekrutmen  terbuka sesuai AD/ART masing-masing parpol.
Artikel  ini  membahas  tentang  persoalan  demokrasi  dan  transparansi  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rekrutmen Caleg pada Pemilu 2019. Ada dua permasalah utama dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana proses rekrutmen politik Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB)  dalam  Pemilu  2019?  Kedua,  apakah  proses  rekruitmen  politik  caleg  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di  Dapil  Jatim  11  dalam  Pemilu  2019  itu  berlangsung  secara demokratis dan transparan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Rekrutmen  politik  merupakan  salah  satu  fungsi  penting  dan  strategis  parpol  yang tidak  hanya  menentukan  kualitas  wakil  rakyat  dan  para  pejabat  publik  yang  diproduksi oleh  parpol  melalui  pemilihan  umum,  tetapi  juga  turut  mempengaruhi  kualitas  sistem demokrasi itu sendiri. Begitu pentingnya fungsi rekrutmen politik ini bagi parpol sehingga fungsi-fungsi  parpol  lainnya  menjadi  kurang  bermakna  jika  parpol  gagal  dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik.
Heywood (2014), memberikan defenisi rekrutmen politik sebagai pemilihan primer merupakan sebuah pemilihan intra partai, dimana para kandidat diseleksi untuk mewakili partai maju kesebuah pemilihan resmi yang akan berlangsung. Menurut  Surbakti (2010),
rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok  orang  untuk  melaksanakan  sejumlah  peranan  dalam  sistem  politik  pada umumnya  dan  pemerintahan  pada  khususnya.  Selain  itu,  secara  khusus  dalam  konteks politik  rekrutmen  politik  sering  merujuk  pada  seleksi  kandidat  (kandidasi),  rekrutmen legislatif dan eksekutif (Pamungkas, 2011).
Rekrutmen  politik  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu,  rekrutmen  yang  bersifat umum  yaitu  proses  dimana  individu  atau  kelompok-kelompok  individu  dilibatkan  dalam peran politik aktif. Rekrutmen secara khusus yaitu seleksi kandidat (kandidasi), dalam hal ini  terkait  rekrutmen  untuk  jabatan  legislatif  dan  eksekutif.  Seleksi  kandidat  merupakan tahap kunci yang menentukan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan yang akan memerintah (Haris et al., 2018).
Seleksi  kandidat  merupakan  salah  satu  fungsi  utama  dan  khas  dari  partai  politik dalam sistem politik demokrasi. Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi  lain  yang  mungkin  berupaya  mempengaruhi  hasil  pemilihan  umum  dan keputusan yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan  memainkan  peran  penting  dalam  menentukan  karakteristik  partai  politik yang  bersangkutan  di  mata  publik. Oleh  karena  itu,  partisipasi  anggota  partai  dalam penentuan kandidat merupakan suatu keharusan (Haboddin, 2019).
Selanjutnya,  Hazan  dan  Rahat  memandang  bahwa  metode  seleksi  kandidat merupakan komponen penting dalam demokrasi partai secara internal. Pertama , kandidat merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik sehingga perlu  diidentifikasi  posisi  kekuasaan  dalam  partai  dan  bagaimana  kekuasaan  itu digunakan. Kedua ,  seleksi  kandidat  juga  merupakan  komponen  utama  untuk  memahami evolusi  berbagai  model  organisasi  partai  yang  berbeda.  K etiga ,  seleksi  kandidat  juga mempengaruhi  faktor  luar  partai,  yaitu  pilihan  yang  dihadapi  pemilih,  komposisi  badan legislatif,  kekompakan  fraksi-fraksi  di  parlemen,  kepentingan  yang  menonjol  dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislatif yang dihasilkan (Surbakti & Supriyanto, 2013).
Skema dan proses rekruitmen politik meliputi tahap penting, yaitu: Pertama tahap sertifikasi  merupakan  tahap  awal  atau  pendefenisian,  yang  antara  lain  mencakup penentuan kriteria yang dikehendaki, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma- norma  sosial.  Sertifikasi  diantaranya  berisi  mengenai  persyaratan  yang  didasarkan  pada hukum  yang  berlaku  atau  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Aturan  tersebut  berkaitan dengan persyaratan individu seperti usia minimum, kewarganegaraan, deposito uang, dan lain-lain.  Selain  persyaratan  yang  diatur  oleh  hukum,  partai  biasanya  juga  memiliki persyaratan  sertifikasi  yang  telah  disepakati  oleh  internal  partai.  Persyaratan  tersebut biasanya berkaitan dengan hubungan individu dengan partai seperti batas minimal waktu individu bergabung dengan partai. Hal tersebut dilakukan partai supaya dapat mengukur loyalitas hubungan antara “yang akan dicalonkan” dengan partai. Akan tetapi, persyaratan partai  tidak  selalu  tentang  jangka  waktu  bergabung,  hal  tersebut  tergantung  dengan  apa yang disepakati dalam internal partai (Sianturi, 2015) . Kedua, tahap nominasi terkait dengan ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses  dimana  penyeleksi  calon  menentukan  siapa  yang  akan  dicalonkan  dalam  Pemilu. Peran  partai  politik  dalam  proses  nominasi,  yaitu  (1)  mencalonkan  kandidat  di  dalam proses  pemilu;  (2)  memberikan  jaringan  sosial  (konstituen  dan  elemen  pendukung lainnya) ; (3)  Training  dan  pelatihan  peningkatan  kapasitas;  (4)  pengalaman  organisasi berpartai yang meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan lainnya. Beberapa hal penting dalam proses nominasi, yaitu (1) Derajat sentralisasi partai, berbicara tentang pencalonan  kandidat  ditentukan  secara  bertahap  mulai  dari  elit  partai  di  tingkat  pusat
( top-down) ke tingkat dibawahnya atau dari elit daerah ke level diatasnya ( bottom-up); (2) kedalaman  partisipasi,  apakah  proses  penetapan  calon  dilakukan  oleh  sedikit  elit  atau banyak  elit;  (3)  Jumlah  orang  yang  akan  dicalonkan,  yakni  apakah  hanya  ada  satu  calon tunggal,  beberapa  atau  banyak  calon  untuk  dipilih  sebagai  kandidat  pemilu. Ketiga, pemilihan berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang akan menang.
Ketiga ,  tahap  pemilu  adalah  langkah  terakhir  dimana  kandidat  memenangkan jabatan  publik.  Sistem  pemilu  sebagai  aturan  permainan  dalam  tahap  akhir  rekrutmen pejabat  publik  dan  anggota  parlemen    yakni:  majoritarian,  proporsional  dan  campuran. Sedangkan  kebijakan  lain  dalam  pemilu  yang  terkait  dengan  rekrutmen  yakni:  reserved seat dan kuota (Haris et al., 2018).
Pola rekrutmen politik terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik. Terdapat dua pola  rekrutmen  partai  politik  yaitu,  pola  vertikal  dan  pola  lateral. Pertama, pola  vertikal merupakan  proses  rekrutmen  partai  dilakukan  secara  hirarki  dengan  jalur  struktural dalam  organisasi  partai.  Dalam  pola  ini,  organisasi  partai  memiliki  kekuasaan  dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik (Haris et al., 2016). Partai dalam memilih kandidat berdasarkan pertimbangan: (1) kader partai yang bekerja sudah lama; (2)  kemampuan politik seseorang; (3) rekrutmen  terhubung  dengan jenjang karir organisasi ( merit sistem) yang ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader. Merit sistem adalah  sebuah  proses  rekrutmen  yang  didasarkan  pada  jenjang  kaderisasi  yang telah  baku  diterapkan  pada  suatu  organisasi  partai. Kedua, pola  lateral  yaitu  rekrutmen dibuka  kepada  semua  individu  baik  di  dalam  partai  maupun  di  luar  partai.  Kader  baru dapat masuk menjadi  kandidat untuk  menantang para petahana atau  kader-kader senior yang  telah  lama  berkecimpung  di  partai.  Pola  ini  menekankan  pada  bekerjanya  sistem organisasi  partai  secara  demokratis,  yang  salah  satunya  dicirikan  oleh  kekuasaan  yang terdesentralisasi (Haris et al., 2018).

## METODE
Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskripsi  analitis-kritis.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah  penelitian  (Mulyana  &  Solatun,  2007).  Sebagai  penelitian  berjenis  kualitatif, penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menginterpretasikan  masalah  demokrasi  dan transparansi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rekrutmen Caleg pada Pemilu 2019, berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dari  wawancara  mendalam  dan  studi dokumen.Analisis data menggunakan perspektif teori rekrutmen politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekrutmen  politik  merupakan  salah  satu  fungsi  partai  politik  dalam  mengisi jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan. Untuk mengisi jabatan tersebut, partai politik berkompetisi  dalam  pemilihan  umum  dalam  rangka  memperebutkan  jabatan  publik  baik eksekutif maupun legislatif.
Partai  politik  dalam  melakukan  rekrutmen  berpedoman  kepada  sejumlah  prinsip, yaitu: (1) loyalitas, merupakan landasan penting bagi seorang politisi untuk bersikap dan bertindak sesuai ideologi partai; (2) bersih, bersih dari tindakan tercela, baik dari norma sosial,  agama,  maupun  kepentingan  sosial;  (3)  transparan/terbuka,  prinsip  transparan diterapkan dalam proses rekrutmen, transparan terhadap profil politisi dan partai politik, serta  kapasitas  politisi  baik  dari  segi  kualitas  pendidikan  maupun  kemampuan  ekonomi;
(4)  akuntabilitas,  rekrutmen  politik  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  kepada  anggota maupun  kepada  masyarakat;  (5)  meritokrasi,  rekrutmen  politik  mengesampingkan kedekatan  keluarga,  personal,  dan  kultural.  Yang  idealnya  adalah  rekrutmen  dilakukan berdasarkan  keahlian,  kecakapan  teknis  dan  pengalaman  organisasi;  (6)  demokratis ( fairness dan  inklusif),  proses  rekrutmen  dengan  melibatkan  partisipasi  semua  anggota, rekrutmen  bukan  hanya  dilakukan  oleh  segelintir  elit  akan  tetapi  melibatkan  semua anggota  dalam  proses  nominasi;  (7) decentralized/autonomus, pola  penentuan  caleg  oleh pengurus  partai  tingkat  pusat  maupun  daerah  dilakukan  secara  proporsional;  (8) kecukupan  pembiayaan  ( financial-sufficiency ),  dalam  melakukan  rekrutmen  partai  politik memperhatikan  kemampuan  finansial  calon  anggota  partai  atau  caleg  untuk  pembiayaan dana  kampanye;  (9)  Humanis,  rekrutmen  ditujukan  kepada  siapa  saja  tanpa  dengan mengabaikan status sosial-ekonomi; (10) non-partisan, berlaku kepada tim seleksi bahwa dalam melakukan rekrutmen harus memposisikan calon dengan hak yang sama, penyeleksi tidak  diskriminatif  kepada  calon  tertentu  dan  sebaliknya  tidak  istimewa  kepada  calon tertentu (Haris et al., 2018).
Berdasarkan wawancara  dengan salah satu  calon  anggota  legislatif (caleg) DPR RI Partai  Kebangkitan  Bangsa  daerah  pemilihan  Jawa  Timur  11  (sebelas)  yang  meliputi Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Sampang,  Kabupaten  Pamekasan,  dan  Kabupaten Sumenep.  Dapil  Jatim  11  ini  memiliki  alokasi  kursi  sebanyak  8  (delapan),  caleg  tersebut menjelaskan bahwa proses rekrutmen sebagai berikut: Pertama, proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif dibuka secara umum baik untuk kader partai maupun yang bukan kader dengan ketentuan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya  pendaftar  menyerahkan  formulir  pendaftaran  caleg  di  Dewan  Pimpinan Cabang PKB. Ada masalah  dalam proses penyerahan formulir  terkait tempat penerimaan formulir yang diserahkan oleh Caleg. Dimana, ada salah satu Caleg yang tidak menyerahkan lewat DPC PKB melainkan menyerahkan formulir lewat DPW PKB. Dimana informasi yang diterima  adalah  penyerahan  dilakukan  di  kantor  DPC  PKB  Dapil  Jatim  11. Ketidakseragaman  tempat  penyerahan  formulir  pendaftaran  calon  di  internal  partai  ini menuai kecurigaan adanya praktek oligarki.
Kedua, pengurus partai menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai pada saat setelah  penyetoran  formulir  pendaftaran  bagi  pendaftar  umum  yang  bukan  kader  partai. Selanjutnya  adalah  otoritas  partai  yang  menentukan  nomor  urut  bakal  calon  anggota legislatif  (bacaleg).  Penentuan  nomor  urut  dalam  susunan  bakal  calon  anggota  legislatif dilakukan secara tertutup, dimana para bacaleg tidak mengetahui proses yang yang terjadi didalam  sampai  dengan  penetapan  susunan  nomor  urut.  Menurut  keterangan  informan bahwa dia ditempatkan nomor urut tiga karena latar belakang pendidikan sebagai sarjana Ilmu  Politik  dan  sedang  menempuh  studi  magister  ilmu  politik.  Menurut  pendapat informan  bahwa  penetapan  susunan  nomor  urut  berdasarkan  keterangan  dari  pengurus DPC PKB adalah berdasarkan kader senior menempati nomor urut tertinggi. Akan tetapi, caleg nomor urut 1 diketahui bukan kader senior PKB, melainkan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah menjadi caleg pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dicalonkan  oleh  PPP.  Selain  itu,  caleg  nomor  urut  1  (satu)  tersebut,  tidak  berdomisili  di Dapil 11 melainkan berdomisili di Depok Jawa Barat.
Selain itu jika ditelusuri secara detail terkait data dan informasi seleksi bakal calon anggota  legislatif  (bacaleg)  Pemilu  2019  dari  Partai  Kebangkatan  Bangsa  (PKB),  maka Informasi  mengenai  seleksi  bacaleg  PKB  sulit  ditemukan  dalam  website  resmi  PKB http://pkb.or.id/.  Halaman awal  website PKB hanya menampilkan berita  kegiatan harian PKB.  Tidak  ada  menu  khusus  mengenai  informasi  pendaftaran  bacaleg  Pemilu  2019. Fasilitas pencarian dalam website inipun tidak memberikan jawaban ketersedian informasi
seleksi  bacaleg.  Dalam  website  ini  juga  tidak  ada  dokumen  AD/ART  yang  dapat  diakses masyarakat. Informasi bahkan formulir pendaftaran seleksi caleg justru dapat diperoleh di laman google melalui alamat website PKB Kalteng.
Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  sebagai  salah  peserta  Pemilu  2019  memang memiliki  website  dalam  rangka  memperluas  akses  informasi  bagi  kader  partai  dan masyarakat  umum,  namun  website  tersebut  belum  memuat  data  dan  informasi  yang lengkap  tentang,  AD/ART  Partai,  pedoman  pendaftaran  dan  mengikuti  seleksi  bacaleg dalam  pemilu  2019.  Hal  ini    juga  terjadi  karena  aturan  UU  maupun  PKPU  tentang kewajiban  partai  politik  melaksanakan  seleksi  bacaleg  secara  demokratis  dan  terbuka tidak  didukung  dengan  rincian  aturan  yang  lebih  jelas.  Regulasi  yang  ada  justru menyerahkan mekanisme seleksi demokratis dan terbuka tersebut sesuai dengan AD/ART masing-masing  partai  politik.  Bahkan  tidak  ada  kewajiban  bagi  partai  politik  untuk melaporkan atau melampirkan mekanisme rekrutmen dan seleksi bacaleg tersebut kepada KPU sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UU dan PKPU.
Berdasarkan  data-data  tersebut  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  proses rekrutmen  politik  bakal  calon  anggota  legislatif  di  PKB,  belum  memenuhi  prinsip rekrutmen  yang  demokratis  dan  transparan,  karena  ada  kecenderungan  dalam menetapkan  susunan  nomor  urut  calon  berdasarkan  kedekatan  personal,  kemampuan finansial ketimbang orang-orang yang kompeten dan memiliki kapasitas, terbukti dengan penetapan nomor urut satu dalam susunan bakal calon anggota legislatif PKB yang bukan kader  partai  senior,  dimana  kader  senior  ditempatkan  pada  nomor  urut  dua.  Selain  itu tidak terdapatnya pola persaingan yang sehat dalam proses rekrutmen. Seharusnya proses rekrutmen transparan dalam tahapan nominasi sampai dengan tahapan penetapan, dalam hal  ini  pasca  pendaftaran  harus  diketahui  oleh  peserta  berapa  jumlah  pendaftar,  apakah sudah memenuhi kuota sebanyak 8 (delapan) orang. Idealnya pada tahap nominasi partai politik  menetapkan  2  (dua)  kali  jumlah  bakal  calon  anggota  legislatif,  yaitu  sebanyak  16 orang yang selanjutnya akan dipilih dan ditetapkan oleh tim seleksi internal partai politik sebanyak  8  (delapan)  orang.  Namun,  yang  terjadi  adalah  para  pendaftar  hanya menyerahkan  formulir  dan  tidak  mengetahui  tahapan  rekrutmen.  Para  pendaftar  hanya menunggu namanya ditetapkan dalam susunan nomor urut bakal calon anggota legislatif.

## KESIMPULAN
Partai  politik  merupakan  mesin  politik  yang  diorganisasikan  untuk  memenangkan kontestasi politik elektoral dalam rangka meraih kekuasaan dalam lembaga eksekutif dan legislatif.  Untuk  dapat  mewujudkan  cita-cita  politik  tersebut,  partai  politik  memerlukan calon  yang  berkualitas.  Calon  yang  yang  berkualitas  bersumber  dari  proses  rekrutmen yang demokratis dan transparan yaitu adanya kerangka aturan internal partai yang jelas, mengikat,  dan  dapat  dilaksanakan  dalam  proses  sertifikasi,  nominasi,  dan  pemilihan. Aturan  yang  jelas  mengenai  rekrutmen  tersebut  misalnya,  dimuatnya  syarat  pendidikan, rekam  jejak  terkait  dengan  integritas,  uji  kompetensi  ( fit  and  propertest )  terkait pengalaman organisasi dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi anggota DPR.

## DAFTAR RUJUKAN
Bariroh, L. (2015). Positioning Ideologi Partai Politik Pada Preferensi Politik Santri. Jurnal Review Politik , 4 (1),
133–164. http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/48 Haboddin,  M.  (2019).  Populisme,  Politik  Pertahanan,  dan  Pemimpin  Lokal. Jurnal  Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 1 (2), 173–180.
https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4802
Haris,  S.  (2006).  Demokratisasi  partai  dan  dilema  sistem  kepartaian  di  indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 3 (1), 2006. https://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.537 Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M. W., Gayatri, I. H., Kartini, I., Siregar, S. N., & Budiatri, A. P. (2016). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai  Politik  Ideal  di  Indonesia .  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat Kedeputian  Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Bekerja  sama  dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI).
Haris,  S.,  Nurhasim,  M.,  Nuryanti,  S.,  Yanuarti,  S.,  &  Seftiani,  S.  (2018).  Sistem  Integritas Partai  Politik.  In  P.  Nainggolan,  G.  Suprapdiono,  Sujanarko,  G.  Kusmeiyano,  D. Rustandi,  D.  Sepriwasa,  A.  Nurlitasari,  Kristiyanti,  &  Y.  T.  Lestari  (Eds.), Naskah Kertas  Posisi  (Position  Paper) (2nd  ed.,  pp.  1–42).  Direktorat  Pendidikan  dan Pelayanan  Masyarakat,  Kedeputian  Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Bekerja  sama  dengan  Pusat  Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia. https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem- integritas-partai-politik-sipp
Heywood, A. (2014). Politik (4th ed.). Pustaka Pelajar.
Manar,  D.  G.  (2016).  Akuntabilitas  Partai  Politik  di  Kota  Semarang:  Kajian  Pelaksanaan Akuntabilitas  Pada  Partai  Demokrat  Di  Kota  Semarang  Tahun  2009-2014. JIIP: Jurnal Ilmiah
Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 8–18. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1705 Mulyana, D., & Solatun. (2007). Metode Penelitian Komunikasi (1st ed.). Remaja Rosdakarya. Pamungkas,  S.  (2011). Partai  Politik :  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia .  Institute  for Democracy and Welfarism.
Romli,  L.  (2011).  Reformasi  Partai  Politik  dan  Pistem  Kepartaian  di  Indonesia. Jurnal Politica , 2 (2), 199–220. https://doi.org/10.22212/jp.v2i2.292 Romli, L., Perdana, A., Ichwanuddin, W., & Sabri, M. N. (2008). Kerangka Penguatan Partai Politik . Puskapol FISIP UI.
Sianturi,  K.  A.  (2015).  Memperkuat  Fungsi  Rekrutmen  Partai  Politik  (Strengthening  The Recruitment  Function  Of  Political  Party). Jurnal  Legislasi  Indonesia , 12 (1),  1–22. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/369
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73–88. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234
Sulaeman,  A.  (2015).  Demokrasi,  Partai  Politik  Dan  Pemilihan  Kepala  Daerah. CosmoGov ,
1 (1), 12–24. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857 Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Grasindo. Surbakti,  R.,  &  Supriyanto,  D.  (2013). Mendorong  Demokratisasi  Internal  Partai  Politik (S. Pramono (ed.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Syamsuadi,  A.,  &  Yahya,  M.  R.  (2018).  Model  Kandidasi  Birokrat  Oleh  Partai  Politik  Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Journal of Governance , 3 (2), 133–153. https://doi.org/10.31506/jog.v3i2.3868 Waskita, O. S. L., Asy’ari, A. H., & A.L.W, L. T. (2016). Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam  Rekrutmen  Calon  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Untuk  Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012. Dipenogoro Low Journal , 5 (4), 1–13.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13298