Lisensi Kreatifitas Bersama ...
Lisensi Kreativitas Bersama ( Creative Commons License ) Dalam Perspektif Hukum Indonesia

## Dani Amran Hakim
Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia E-mail : daniamranhakim@radenintan.ac.id , rinaang123@gmail.com

## Abstract
The  Creative  Commons  License  is  the  breakthrough  that  non-profit organizations  are  making  for  the  internet.  Creative  Commons  has  4  (four) main  conditions  offered  to  creators  for  their  copyrighted  works,  namely Attribution,  Non-Comercial,  No  Derivatives,  Share  Alike.  CCL  is  a response  to  the  rapid  development  of  internet  technology.  Various information that is accessed by the public through the internet, not a few of them are intellectual works that are protected by copyright. In the context of today's  digital  technology,  it  is  very  difficult  to  control  activities  such  as copy-cut-paste  (copying-cut-pasting),  editing  (editing),  or  sharing  of documents  (file  sharing),  which  are  contradictory  to  copyright  law.  So  to overcome this, innovation and breakthroughs are needed that allow sharing and  using  creativity  and  knowledge  without  conflicting  with  legal provisions.  The  innovation  is  the  Joint  Creativity  License.  Through  this license, a person is given the convenience to allow others to reproduce their copyrighted  works,  provided  that  their  names  are  still  listed.  Creative commons is not an alternative to copyright law, but a partner to applicable copyright law .
Keywords : Joint Creativity License, Copyright, Indonesian Law .

## Abstrak
Creative Commons License (Lisensi Kreativitas Bersama) adalah terobosan yang dibuat organisasi nirlaba untuk internet. Creative Commons memiliki 4 (empat)  kondisi  utama  yang  ditawarkan  kepada  pencipta  atas  karya  cipta mereka,  yaitu    Attribution,  Non-Comercial,    No  Derivatives,  Share  Alike. CCL ini merupakan respon dari pesatnya perkembangan teknologi internet. Beragam  informasi  yang  diakses  masyarakat  melalui  internet,  tidak  sedikit diantaranya  merupakan  karya  intelektual  yang  dilindungi  hak  cipta.  Dalam konteks teknologi digital saat ini, sangat sulit untuk mengedalikan kegiatan
Volume 18  Nomor 2, Halaman 216-235 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
seperti, copy-cut-paste (menyalin-memotong-menempel),  menyunting ( editing ),  ataupun  berbagi  dokumen  ( file  sharing ),  yang  justru  kontradiktif dengan hukum hak cipta. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan inovasi  dan  terobosan  yang  memungkinkan  berbagi  dan  menggunakan kreativitas  dan  pengetahuan  tanpa  bertentangan  dnegan  ketentuan  hukum. Inovasi  tersebut  adalah  Lisensi  Kreatifitas  Bersama.  Melalui  lisensi  ini, seseorang  diberi  kemudahan  untuk  mengizinkan  orang  lain  memperbanyak karya  ciptanya,  dengan  syarat  namanya  tetap  dicantumkan.  Creative commons  bukanlah alternatif dari hukum  hak cipta, melainkan  partner dari hukum hak cipta yang berlaku .
Kata kunci : Lisensi Kreativitas Bersama, Hak Cipta, Hukum Indonesia .

## Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  di  Indonesia  tentu  memberikan  perubahan  yang  sangat signifikan  untuk  masyarakat  di  Indonesia  terutama  penggunaannya,  baik  perubahan tersebut  positif ataupun  negatif. Pada dasarnya teknologi  adalah hal  yang penting bagi kehidupan  karena  hal  tersebut  mempermudah  pengguna  dalam  mengerjakan  sesuatu yang terbilang rumit. Maka dari itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah  menjadi  salah  satu  variabel  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  mengingat teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  satu  sisi  memiliki  peran  strategis  dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang  lingkup  objek  dilindungi  paling  luas,  karena  mencakup  ilmu  pengetahuan,  seni dan  sastra  ( art  and  literary )  yang  di  dalamnya  mencakup  pula  program  komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-08-17| Published : 2021-12-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
negara  dan  berkembang  pesatnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  mengharuskan adanya  pembaruan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  mengingat  hak  cipta  menjadi  basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. 1
Perkembangan  teknologi  sejalan  dengan  perkembangan  pengetahuan  manusia zaman sekarang dengan pemikiran yang canggih dan kompleks dalam usaha memenuhi kebutuhan  hidup  sekarang  dan  akan  datang.  Teknologi  adalah  sebuah  manifestasi langsung  dari  bukti  kecerdasan  manusia. 2 Salah  satu  perkembangan  dan  konvergensi teknologi  informasi  dan  komunikasi  adalah  internet 3 sebagai  multimedia  elektronik 4 yang  kian  mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  dan  mendistribusikan informasi.  Namun  dari  beragam  informasi  yang  diakses  masyarakat  melalui  internet, tidak sedikit diantaranya merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta. Tidak heran  apabila  internet  kemudian  dipandang  sebagai  “lautan  informasi”  yang  dipenuhi informasi bermuatan hak cipta.
Suatu karya cipta (ciptaan) ketika diunggah ke internet, ia akan menjadi bagian dari  pengetahuan  umum  dan  terbuka  bagi  siapa  saja  untuk  mereproduksi  dan memodifikasinya. 5 Ciptaan  sebagai  barang  informasi  ( information  goods ) 6 tentunya sangat  potensial  untuk  digandakan  dan  disebarluaskan  secara  terus-menerus  ke  jutaan orang dalam waktu singkat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kemampuan teknologi digital 7 untuk  menduplikasi  atau  membuat  salinan  ( copy )  informasi  dengan  kualitas yang  sama  dengan  aslinya  tanpa  merusak  atau  mengurangi  sumber  aslinya.  Seiring dengan meningkatnya akses informasi dan interaksi di internet, maka hukum hak cipta semakin  menjadi  relevan  terhadap  lebih  banyak  orang  dibandingkan  dengan  60  tahun yang lalu sebelum kemunculan internet.
Hukum  hak  cipta  pada  mulanya  dalam  konteks  teknologi pra-digital memang selaras  jika  dikondisikan  untuk  penggunaan  secara  manual  terhadap  ciptaan  yang berbentuk fisik. Namun dalam konteks teknologi digital saat ini, akan menjadi semakin
1 “Penjelasan Umum Paragraf  Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” t.t.
2 Aji Dedi Mulawarman, “Pengertian Teknologi online,” 2008, http://ajidedim.wordpress.com/teknologi- islami/technology/.
3 Gerard R. Ferrera, Cyber Law: Text and Cases (Ohio: South-Western College Publishing, 2001), 3.
4 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), 4–7.
5 Volker Grassmuck, Towards a New Social Contract: Free-Licensing into the Knowledge Commons (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011), 21.
6 Carl Shapiro dan Han Ronald Varian, A Strategic Guide to the Network Economy (Boston: Harvard Business School Press, 1999), 3.
7 Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , 37.
pelik  ketika  kegiatan  seperti copy-cut-paste (menyalin-memotong-menempel), menyunting  ( editing )  ataupun  berbagi  dokumen  ( file  sharing )  justru  menimbulkan  hal yang  kontradiktif  terhadap  eksistensi  hukum  hak  cipta. 8 Pada  gilirannya,  keberadaan internet secara perlahan mendorong terjadinya pergeseran paradigma terhadap apa yang dapat  dilindungi  oleh  hak  cipta.  Di  sisi  lain,  kemunculan  internet  ternyata memungkinkan bertumbuhnya budaya berbagi ( culture of sharing ) 9 yang memudahkan pencipta menyebarluaskan ciptaannya.
Kreatifitas  manusia  atas  karya  ciptanya  yang  memiliki  nilai  ekonomis  telah menciptakan  sebuah  industri  baru,  yaitu  industri  kreatif. 10 Industri  kreatif  sangat tergantung dengan hak cipta sebagai jaminan hukum atas hasil cipta yang memiliki nilai ekonomis.  Nilai  ekonomis  atas  karya  inilah  yang  menjadi  pemicu  terjadinya pelanggaran  hak  cipta.  Implikasi  dari  perkembangan  internet  adalah  dampaknya  yang amat  besar  bagi  kegiatan  ekonomi  yang  menjadi  semakin  efisien,  namun  dari  segi hukum  kemajuan  teknologi  internet  kerap  memunculkan  permasalahan-permasalahan baru.  Kemunculan  sistem peer  to  peer (P2P),  mesin  pencarian  ( search  engine ),  buku elektronik ( e-books ), kompresi audio-video dalam berbagai format (mp3, audio atau flv video)  yang  memungkinkan  ditampilkan  dalam  laman  web  adalah  contoh  dari  inovasi yang  memiliki  nilai  ekonomis  dalam  kehidupan  manusia,  namun  memiliki  dampak besar dalam segi hukum pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. 11
Atas  dasar  pemikiran  tersebut  maka  kepastian  hukum  terhadap  hak  cipta merupakan  masalah  yang  wajib  mendapatkan  perhatian  dari  negara  termasuk  negara Indonesia. Perhatian tersebut tercermin dari langkah-langkah pemerintah dalam bidang hukum antara lain dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang mana telah mengalami 2 kali perubahan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  yang  meratifikasi  persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual ( Agreement On Trade-Related Aspects  Of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs Agreement ).  Selain  itu,  Indonesia  juga
8 Neil Weinstock Netanel, Copyright’s Paradox (New York: Oxford University Press, 2008), 8.
9 Alexandra Crosby dan Ferdiansyah Thajib, “‘A Culture of Sharing,’” September 2011, http://www.insideindonesia.org/weeklyarticles/a-culture-of-sharing.
10 Ir. Hesti Indah Kresnarini, “Industri Kreatif” (Presentasi, Intensive Course On The Management Of Creative Enterprise And The Role Of Intellectual Property, Bandung, 18 Mei 2009).
11 Andry Simanjuntak, “Lisensi Creative Commons Dalam Perspektif Hukum Indonesia” (Tesis, Universitas Indonesia, 2011), 4.
telah  meratifikasi Berne  Convention  for  the  Protection  of  Artistic  and  Literary  Works (Konvensi  Berne  tentang  Perlindungan  Karya  Seni  dan  Sastra)  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  18  Tahun  1997  dan World  Intellectual  Property  Organization Copyrights  Treaty (Perjanjian  Hak  Cipta  WIPO),  selanjutnya  melalui  Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
Hak  cipta  atau copy  right berfungsi  untuk  menyatakan  bahwa  suatu  karya merupakan  ciptaan  dan/atau  milik  suatu  pihak.  Dengan  menggunakan  hak  cipta, pencipta juga dapat melindungi karyanya. Karya yang dilindungi hak cipta tidak boleh disebarluaskan untuk  berbagai  kepentingan, baik  yang bertujuan komersil ataupun non komersil  jika  tanpa  sepengetahuan  penciptanya,  bahkan  yang  melanggarnya  akan dikenakan  hukuman.  Ada  juga  yang  menganggap  bahwa  hak  cipta  menghambat kreativitas  dan  memperlambat  penyebaran  karya  cipta.  Ditambah  lagi  adanya  aturan mengenai  pendaftaran  lisensi  hak  cipta.  Tidak  sedikit  muncul  pendapat  yang mengatakan bahwa proses pendaftaran hak cipta untuk suatu karya terlalu berbelit-belit dan  memerlukan  biaya  yang  mahal.  Hak  Cipta  hanya  cocok  untuk  karya-karya  yang ditujukan  untuk  objek  yang  dikomersilkan.  Budaya  kerjasama  dan  kebersamaan  pun hilang, digantikan oleh budaya korporat kapitalis. 12
Berdasarkan hal tersebut, untuk mengakomodasi solusi di atas, Tahun 2002 yang lalu  sebuah  organisasi  nirlaba  membuat  inovasi  dan  terobosan  terbaru  yang memungkinkan  berbagi  dan  menggunakan  kreativitas  dan  pengetahuan  melalui  alat hukum gratis. Gratis memiliki arti mudah menggunakan lisensi hak cipta menyediakan cara sederhana, standar untuk memberikan izin publik untuk berbagi dan menggunakan karya  kreatif  pencipta  karya. Creative  Commons  License (atau  Lisensi  Kereativitas Bersama  selanjutnya  disingkat  Lisensi  CC) adalah  terobosan  yang  dibuat  organisasi nirlaba untuk dunia maya. 13
C reative  Commons memberi  kebebasan  kepada  para  kreator  untuk  saling berbagi ide dan karya, dengan terbuktinya bahwa c reative commons berkontribusi pada pertumbuhan  produk  budaya  yang  bermanfaat  bagi  tiap  orang. Creative  Commons
12 Kusuma Prasetyo Putro, “Creative Commons Lisence sebagai Alternatif Perlindungan Karya Cipta Musik di Era Digital,” t.t., 2.
13 “Creative Commons License,” diakses 2 Desember 2020, http://creativecommons.org/about.
memperkenalkan  Lisensi  Kreativitas  Bersama  ( Creative  Commons  License )  sebagai perjanjian lisensi hak cipta di internet. 14

## Pembahasan
Lisensi Creative Commons dalam Perspektif Hukum Hak Cipta
Peraturan  perundang-undang  mengenai  hak  cipta  memberikan  jalan  kepada pemilik karya cipta yang merasa hak ciptanya dilanggar untuk menempuh upaya hukum secara  perdata  atau  pidana.  Namun,  apabila  pemegang  karya  cipta  memilih  upaya hukum tersebut tentu saja harus mau menanggung konsekuensinya. Dalam hal ini harus siap  menyediakan  waktu,  tenaga  dan  biaya  untuk  menjalani  proses  hukum  tersebut. Untuk  itu  perlu  dipertimbangkan  matang-matang  untung  ruginya  menempuh  upaya hukum tersebut.
Peraturan  perundang-undangan  hak  cipta  juga  membuka  peluang  adanya penyelesaian  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Namun,  hal  itu harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Biasanya, telah ada perjanjian terlebih  dahulu  mengenai  pengumuman  dan/atau  perbanyakan  suatu  karya  cipta, termasuk mengenai pilihan penyelesaian apabila terjadi sengketa.
Berdasarkan  fakta  yang  ada,  cara  paling  efektif  adalah  dengan  memberikan sanksi  sosial  kepada  pelanggar  hak  cipta  tersebut.  Disadari  atau  tidak,  komunitas pengguna internet kian hari kian bertambah besar. Jaringan internet juga semakin luas. Ini memudahkan penyebarluasan informasi apabila ada pihak yang bertindak tidak fair terhadap  suatu  karya  cipta,  termasuk  melanggar  hak  cipta  tersebut.  Dengan  kekuatan jaringan  internet  tersebut  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut  dapat  diberikan sanksi sosial berupa pengucilan atau dimasukkan dalam daftar hitam pihak-pihak yang tidak akan diajak kerjasama dalam kegiatan apapun ( black list ).
Disamping  itu,  beberapa  penyedia  layanan  blog  gratis  ataupun  situs-situs pertemanan/sosial telah membuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang perbuatan yang melanggar hak cipta tersebut. Ketentuan itu biasanya memberikan hak kepada penyedia layanan  untuk  melakukan  tindakan  tegas  terhadap  pengguna  layanan  yang  melanggar hak cipta, dengan atau tanpa adanya laporan dari pihak lain.
Dengan melihat kekosongan suatu peraturan yang mengatur mengenai hak cipta
14 “Creative Commons,” t.t., http://creativecommons.org/choose.
maka  konsep  lisensi Creative  Commons yang  sejak  tanggal  16  Desember  2002  sudah mulai  dipromosikan  oleh  sebuah  organisasi  non-profit  di  Amerika  Serikat.  Pada dasarnya,  lisensi Creative  Commons ini  membantu  pemilik  karya  cipta  untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya. 15
Apabila seseorang mem- posting karya ciptanya di internet, maka secara hukum setiap orang harus tahu bahwa karya cipta itu dilindungi hak cipta. Dengan begitu, tidak boleh  ada  orang  yang  memperbanyak  atau  mencantumkan  karya  cipta  itu  tanpa  seizin pemiliknya. Namun, mungkin saja pemilik hak cipta tersebut sebenarnya membolehkan orang  lain  memperbanyak  karya  ciptanya  dengan  syarat  namanya  tetap  dicantumkan pada  karya  cipta  itu.  Tanpa  ada  pernyataan  sikap  yang  jelas,  orang  lain  tidak  akan mengetahui hal itu. 16
Lisensi Creative  Commons memberikan  kemudahan  bagi  seseorang  untuk menyatakan  sikapnya  tersebut.  Seseorang  yang  mempunyai  karya  cipta  dapat mendaftarkan karya ciptanya tersebut ke lisensi Creative Commons dan diberikan suatu simbol oleh lisensi Creative Commons , 17 simbol-simbol itu berlaku dan dipahami secara universal di negara-negara yang menerapkannya. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas yang pada umumnya sama di berbagai negara dan dipahami secara universal.
Lisensi creative commons meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi para  pengguna  ciptaan  dan  pemegang  hak  cipta.  Hak  cipta  adalah  masalah  yang kompleks, Seseorang  yang awam  mengenai  hukum  hampir tidak dapat  mengetahui hal apa  yang  harus  dimiliki  agar  sebuah  ciptaan  dapat  digandakan  secara  sah  untuk penggunaan  pribadi,  digunakan  untuk  tujuan  pendidikan,  atau  dikutip.  Sebaliknya, lisensi kreativitas bersama, misalnya lisensi creative commons , menawarkan penjelasan dalam bahasa  yang sederhana untuk menginformasikan penerima lisensi mengenai  apa yang  bisa  mereka  lakukan  terhadap  sebuah  ciptaan,  kewajiban  yang  harus  mereka patuhi,  dan  hal  apa  saja  yang  tidak  dapat  mereka  lakukan  terhadap  ciptaan  tersebut. Penjelasan  ini  juga  menguntungkan  bagi  pemberi  lisensi,  yang  umumnya  bukan  ahli hukum  (terutama  jika  pemberi  lisensi  adalah  pencipta  dari  ciptaan  itu  sendiri)  dan dengan  cara  ini  dapat  memperoleh  semua  informasi  yang  diperlukan  mengenai  aturan
15 “Creative Commons,” diakses 24 Desember 2020, https://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/4.0/legalcode.id.
16 “Creative Commons,” t.t.
17 “Creative Commons.”
untuk menggunakan sebuah ciptaan.
Keuntungan  penting  lainnya  yang  diperoleh  dari  lisensi creative  commons adalah  penyederhanaan  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  cipta  dan  pengguna ciptaan. Lisensi creative  commons adalah  alat  yang  terstandarisasi  yang  membuat hubungan hukum tersebut menjadi sederhana bagi kedua belah pihak. Penyusunan dan negosiasi  kontrak  lisensi  individu  adalah  masalah yang  rumit  yang  biasanya membutuhkan keterlibatan pengacara. Menyumbangkan  ciptaan berhak cipta ke dalam wadah  kepemilikan  bersama  dalam  lingkungan  internasional  (melalui  internet)  bahkan lebih rumit lagi. Lisensi kreativitas bersama membebaskan para pencipta dan pemegang hak cipta dari kerumitan ini. Khususnya, teks lisensi  yang disebarluaskan oleh inisiatif seperti creative  commons secara  menyeluruh  disusun  oleh  para  ahli  hukum  dan kemudian dapat diakses secara gratis untuk penggunaan pihak yang berkepentingan.
Permasalahan  hak  cipta  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta).  Dalam  undang-undang  tersebut, berdasarkan  Pasal  1  angka  1  pengertian  hak  cipta  adalah  "hak  eksklusif  bagi  pencipta atau  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau memberikan  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  berdasarkan  UU  Hak  Cipta  maka  bisa dilihat  bahwa  konsep  yang  diusung  oleh creative  commons belum  mendapat  tempat yang signifikan di dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. 18 Hal ini ditandai dengan minimnya  penjabaran  dan  juga  pengimplementasian  konsep-konsep  dan  ide-ide  dasar dari creative commons.
Sebelum  masuknya  konsepsi creative  commons di  dalam  sistem  hukum  hak cipta  di  Indonesia  bisa  diakibatkan  oleh  masa  kemunculan  dan  perkembangan  dari creative  commons sendiri.  Inisiatif  untuk  membentuk creative  commons sendiri  baru muncul di  awal  tahun 2000-an tepatnya tahun 2002 dan tumbuhnya pun di  luar negeri bukan  di  Indonesia. 19 Konsep creative  commons tidak  serta  merta  menjadi  besar  dan terkenal  seperti  sekarang  melainkan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  bisa tumbuh  dan  berkembang  seperti  sekarang  ini.  Hal  ini  dikarenakan  menurut  peneliti akibat  berbedanya  konsep  perlindungan  pencipta  karya  cipta  yang  ditawarkan  oleh
18 Gunawan Wijaya, Lisensi (Seri Hukum Bisnis) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 35.
19 Wijaya, 37.
creative commons jika dibandingkan dengan perlindungan hukum yang konvensional. 20
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  memerlukan  inovasi-inovasi  untuk  terus melangkah  menuju  cita-cita  menjadi  negara  maju.  Salah  satunya  adalah  melalui pengembangan  industri  kreatif  yang  mana  hak  cipta  menjadi  salah  satu  tiang penyangganya,  yang bisa mendorong atau malah bisa menghambat perkembangan dari industri  itu  sendiri.  Dengan  adanya  konsep  yang  ditawarkan creative  commons diharapkan  bisa  memberikan  perubahan  atau  bahkan  mendorong  kemajuan  industri kreatif  Indonesia.  Setiap  orang  bisa  menggunakan  karya  cipta  orang  lain  selama memang  diperbolehkan  tanpa  ada  rasa  takut  disebut  menjiplak  dan  dikenai  gugatan perdata, hal ini lah yang bisa mendorong perkembangan dan kemajuan yang diharapkan sehingga sangat penting konsep creative commons ini untuk bisa dimasukkan kedalam undang-undang.
Patut  digarisbawahi  bahwa creative  commons bukanlah  jalan  alternatif  dari hukum  hak  cipta,  melainkan  bekerja  berdampingan  dengan  hukum  hak  cipta  dan mampu membuat pencipta/pemegang hak cipta memodifikasi haknya ke dalam keadaan yang  paling  sesuai  dengan  kebutuhan.  Oleh  karena  hak  eksklusif  hanya  dilisensikan sebagian dan di bawah syarat-syarat tertentu, pengguna yang melanggar lisensi, berarti juga melanggar UU Hak Cipta. 21
Karya cipta termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi. Pasal 40 UU Hak  Cipta  tentang  „ciptaan  yang  dilindungi‟  tidak  menyebut  secara  eksplisit,  tetapi penjelasan  atas  pasal  ini  menyebutkan:  “Ciptaan  yang  belum  diumumkan,  sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print), dan yang sejenisnya dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap, mengacu pada UU Hak Cipta, tiga kemungkinan  situasi  atas  akses  terhadap  konten  digital  karya  cipta  dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Hak cipta dipegang oleh negara.
Kondisi  ini  adalah  kondisi  yang  paling  mungkin  terjadi  jika  didasarkan  pada  UU Hak  Cipta  di  Indonesia.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut  karya  cipta  dapat dikelompokkan sebagai suatu karya yang harus dilindungi, sehingga hak cipta atas suatu  karya  cipta  dipegang  oleh  negara,  termasuk  isi  (kandungan)  seperti  cerita,
20 M.Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 78.
21 Aditia Gunawan, Creative Commons: penerapannya di Indonesia (Jakarta: Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia, 2013), 4.
babad,  hikayat,  dan  lain-lain.  Kondisi  ini  juga  berlaku  bagi  ciptaan  (yaitu  teks dalam naskah)  yang tidak diketahui penciptanya atau anonim. Pasal 39 ayat 1 UU Hak Cipta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait masalah tersebut: “Jika suatu Ciptaan  tidak  diketahui  Penciptanya  dan  Ciptaan  itu  belum  diterbitkan,  Negara memegang  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  tersebut  untuk  kepentingan  Penciptanya.” Menggunakan  lisensi creative  commons dalam  pemberian  ijin-ijin  tertentu  akan membantu  institusi  bekerja  secara  efektif  sebab  proses  tersebut  dilakukan  bukan berdasarkan  permintaan,  melainkan  berdasarkan  bahan  yang  telah  melalui  proses verifikasi  dan  penentuan  hak  akses.  Tingkat  keteraksesan  masyarakat  terhadap suatu karya cipta yang sudah populer, dapat dijadikan landasan dalam menentukan prioritas.  Karya  cipta  yang  disajikan  secara on-line membuat  masyarakat  benar- benar  dapat  melihat  keindahan  bentuk,  warna,  tulisan  dari  karya-karya  asli itu. Dengan  dikenal  luasnya  karya  cipta  oleh  masyarakat,  maka  ancaman-ancaman pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  (persoalan  saling  klaim)  dapat  dicermati, bukan  hanya  oleh  institusi  yang  bersangkutan,  tetapi  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.
2. Hak cipta dipegang oleh pemilik hak cipta.
Kondisi  ini  dinyatakan  dalam  Undang-undang  Hak  Cipta  Pasal  19  ayat  1,  yang menyatakan  bahwa  “Hak  Cipta  yang  dimiliki  oleh  Pencipta,  yang  setelah Penciptanya  meninggal  dunia,  menjadi  milik  ahli  warisnya  atau  milik  penerima wasiat,  dan  Hak  Cipta  tersebut  tidak  dapat  disita,  kecuali  jika  hak  itu  diperoleh secara  melawan  hukum.”  Menurut  UU  hak  cipta,  yang  dimaksud  pengarang  asli adalah  orang  yang  namanya  disebut  dalam  Ciptaan  atau  diumumkan  sebagai Pencipta  pada  suatu  Ciptaan.  Meski  tampak  jelas,  kondisi  ini  pun  harus  dicermati secara  hati-hati,  karena  dalam  dunia  hak  cipta  seringkali  sulit  untuk  membedakan apakah nama seseorang yang tercantum pada naskah adalah penulis (pencipta) atau penyalin. Meski negara memegang hak cipta atas karya seperti ini, Hak Moral pada Pencipta  atau  ahli  waris  (jika  ada)  tetap  melekat  dan  tidak  dapat  disita.  Dalam situasi  ini  lembaga  pengelola  yang  memiliki  tanggung  jawab  memperluas  akses untuk  masyarakat  umum  berperan  penting  sebagai  mediator  antara  pemilik  hak cipta dan pengguna. Sangat mungkin lisensi creative commons menjadi alat dalam negosiasi itu. Dalam kasus seperti ini, pilihan lisensi creative commons yang akan
digunakan  dapat  disesuaikan  sesuai  dengan  keperluan  dan  kesepakatan  antara lembaga pengelola naskah dan pencipta/ahli waris.
3. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang tidak jelas.
Kondisi  ini  bisa  saja  terjadi  dalam  suatu  karya  hak  cipta.  Kita  tidak  bisa menentukan  siapa  pemilik  hak  cipta  ini  meski  sudah  berusaha  keras  mencari. Ciptaan  ini  biasa  disebut  sebagai  „karya  yatim‟  ( orphan  works ).  Bahan-bahan sejenis ini sesungguhnya berada di luar jangkauan keteraksesan baik oleh lembaga pemerintah maupun privat, sebab masih menyimpan kemungkinan ahli waris yang sah dari pemegang hak cipta tidak ingin haknya dieksploitasi. Berdasarkan regulasi di  Indonesia,  Negara  memegang  hak  cipta  atas  situasi  ini  untuk  kepentingan penciptanya.  Lisensi creative  commons bisa  digunakan  oleh  lembaga  pengelola naskah untuk memancing perhatian dan interaksi publik atas karya yatim ini dengan harapan  pemilik  sah  dari  karya  bisa  ditemukan.  Selain  mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan  situasi  di  atas,  pemilihan  jenis  lisensi creative commons yang  akan  digunakan  sebaiknya  juga  disesuaikan  dengan  karakteristik lembaga  pengelola.  Baik  perpustakaan  maupun  museum  merupakan  lembaga pendidikan dan budaya, dan jauh dari kesan komersial. Karena itu, upaya perluasan akses dilaksanakan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya melalui berbagai macam kegiatan penelitian, bukan untuk tujuan komersial. Lisensi creative  commons dapat  menjadi  pilihan  bagi  lembaga  seperti  perpustakaan  dan museum.  Meski  demikian,  sifat  komersial  tidak  selamanya  negatif.  Pemberian lisensi  yang  membebaskan  pengguna  memanfaatkan  konten  digital  untuk kepentingan  komersial  mungkin  akan  meningkatkan  gairah  di  bidang  industri kreatif di Indonesia, dengan catatan, pengguna yang memanfaatkannya berasal dari Indonesia.  Jika  hal  tersebut  belum  dapat  diterapkan,  paling  tidak  pelaku  industri kreatif, seniman, penulis, arsitek, dokter, dan berbagai profesi lain bisa mengambil inspirasi dari konten-konten digital untuk dijadikan karya kreatifnya sendiri.
Dalam  sistem  hukum  hak  cipta  yang  ada  saat  ini,  perlindungan  terhadap  suatu ciptaan diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut lahir dalam bentuknya yang nyata dengan didaftarkan dalam lisensi creative commons . Perlindungan tersebut berupa hak  eksklusif  di  mana  seseorang  yang  membutuhkan  karya  cipta  memiliki  hak  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya,  yang  mana  hak  eksklusif  itu  sendiri
memiliki arti bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan kepada pengguna hak cipta. 22
Menurut  Lawrence  Lessig,  sistem  hukum  hak  cipta  yang  demikian  telah membentuk  “budaya  izin”,  yang  berarti  budaya  lisensi creative  commons ,  di  mana untuk  beberapa  hal  kita  tidak  perlu  menghubungi  pemilik  hak  cipta  terlebih  dahulu sebelum  mengunakan  karyanya  tersebut.  Hukum  pun  menjadi  efisien  dan  biaya transaksi  yang  dibutuhkan  dalam  “budaya  izin”  tidaklah  mahal  bahkan  geratis  serta creative commons juga dapat meningkatkan visibilitas pilihan hak cipta di internet yang akan  membuat  orang  dapat  dengan  mudah  menemukan  hak  cipta  karya  yang  mereka gunakan. 23
Dalam  pola  lisensi Creative  Commons ,  terdapat  beberapa  upaya  hukum  dasar yang dapat dikombinasikan sehingga pencipta dapat memodifikasi istilah hak cipta dari “seluruh  hak  dilindungi”  menjadi  “beberapa  hak  dilindungi”.  Kombinasi  dari  upaya hukum tersebut kemudian terwujud dalam ragam lisensi,  yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk:
1. Membantu  orang-orang  yang  ingin  mendorong  penggunaan  ulang  ciptaan  mereka dengan  menawarkan  penggunaan  ciptaan  tersebut  dibawah  persyaratan  yang dikeluarkan oleh lisensi creative commons dan terstandarisasi.
2. Membantu orang-orang yang ingin menggunakan ciptaan secara kreatif.
3. Membantu orang-orang yang ingin memperoleh hak atas karya ciptanya tersebut.
Di Indonesia lisensi Creative Commons penggunaannya dimungkinkan menurut Pasal  9  UU  Hak  Cipta.  Dalam  pasal  tersebut,  disebutkan  bahwa  Pemegang  Hak berdasarkan  Pasal  81  UU  Hak  Cipta,  yaitu  izin  untuk  mengumumkan  dan/atau  Cipta berhak  memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  lisensi  untuk melaksanakan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  memperbanyak ciptaannya/produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 24
Lisensi Creative Commons Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Keberadaan creative  commons Indonesia  untuk  dapat  menjadi  anggota  afiliasi creative commons international (CCi) melalui beberapa tahap. Pertama, lembaga afiliasi
22 Lawrence Lessig, The Future of Ideas (New York: Random House, 2001), 3.
23 Lawrence Lessig, Budaya Bebas , t.t., 227.
24 “Creative Commons,” diakses 24 Desember 2020, http://creativecommons.or.id/2011/10/apakah- creative-commons-itu-dan-apa-kegiatannya/.
creative  commons di  Indonesia  yaitu  Wikimedia  Indonesia 25 dengan  pimpinan  proyek (Pimpro) Publik Ivan Lanin dan Pimpro Legal Ari Juliano Gema menandatangani nota kesepahamaan  dengan  CCi  pada  bulan  Desember  2008.  Karena  Indonesia  termasuk negara  yang  telah  meratifikasi  TRIPs,  maka  pada  dasarnya  konsep  hak  cipta  yang diharapkan CCi sama dengan yang ada di Indonesia.
Creative  commons di  Indonesia  dibawah  naungan  Wikimedia  Indonesia  sama halnya  seperti creative  commons  international di  Massachussets,  yaitu  sebuah organisasi  nirlaba  dan  bukanlah  sebuah  kantor  advokat  yang  memberikan  konsultasi hukum. Creative  commons Indonesia  tunduk  pada  aturan  umum  yang  dibuat  oleh creative commons pusat dan tidak terikat dengan perusahaan atau organisasi apapun di Indonesia.  Dalam  perkembangan creative  commons bahwa  kedepan  tidak  ada  lagi lisensi ported atau lokal, jadi semua lisensi creative commons adalah versi internasional karena  ketentuan  tentang  hak  cipta  di  hampir  semua  negara  hampir  seragam  dengan adanya kewajiban untuk harmonisasi dengan TRIPs. Jadi yang dibutuhkan adalah versi terjemahan  bahasa  Indonesa  dari  lisensi  CCi.  Itulah  yang  sedang  dirintis  oleh  CC Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik 26 (selanjutnya disebut UU  ITE), kegiatan  yang dilaksanakan oleh creative  commons adalah  kegiatan  penyelenggaran  sistem  elektronik,  sehingga  selain tunduk  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  kegiatan creative  commons juga  wajib mengikuti UU ITE. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU ITE dikatakan bahwa sistem elektronik adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan, mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan, mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  informasi  elektronik.  Oleh  karena  itu,  kegiatan creative  commons tersebut  harus  tunduk  pada  UU  ITE.  selanjutnya  dalam  Pasal  15 diatur bahwa:
1. Setiap  penyelenggara sistem elektronik  harus mengelenggarakan sistem elektronik secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  sistem elektronik sebagai mestinya.
2. Penyelenggara  sistem  elektronik  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan
25 “wikipedia,” t.t., http://www.wikimedia.web.id.
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834. , t.t.
sistem elektroniknya.
3. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau  pihak  pengguna sistem elektronik.
Sehubungan  dengan  ketentuan  diatas,  penting  untuk  diingat  bahwa  sebagai penyelenggara  sistem  elektronik, creative  commons hanya  menyediakan  perjanjian lisensi  secara  gratis,  bukan  sebagai  sebuah  kantor  advokat  yang  memberikan  layanan konsultasi  hukum  ataupun  sebuah  lembaga  yang  melakukan  registrasi  karya  cipta (seperti  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Hak  pada  Dirjen  HKI),  sehingga  tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Atas perjanjian lisensi tersebut, creative commons telah  melakukan  integrasi  atas  metadata  perjanjian  lisensi  yang  digunakan untuk karya yang dipublikasikan secara online maupun data atas perjanjian lisensi yang digunakan  untuk  karya  yang  dipublikasikan  secara offline ,  sehingga  karya-karya  yang menggunakan  perjanjian  lisensi creative  commons dapat  diidentifikasi  melalu  mesin pencari  ( search  engine )  atau  media  online  yang  terafiliasi  dengan creative  commons . Sehingga dengan demikian penyelenggaraan sistem elektronik  yang dilakukan creative commons dalam hal ini telah melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU ITE, yaitu:
Sepanjang  tidak  ditentukan  lain  oleh  Undang-Undang  tersendiri,  setiap penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  mengoperasikan  sistem  elektronik  yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
1. Dapat  menampilkan  kembali  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan  peraturan  perundang- undangan.
2. Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan  dan keteraksesan  informasi  elektronik  dalam  penyelenggaraan  sistem  elektronik tersebut.
3. Dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam  penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan  bahasa, informasi atau symbol  yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan
5. Memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan  dan
kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.
Sehubungan dengan kegiatan creative commons , maka sebagai sebuah provider creative  commons harus  dapat  melaksanakan  kegiatan  penyelenggaraan  sistem elektronik  tersebut  secara  bertanggung  jawab,  sehingga  tidak  hanya  sekedar menyediakan  perjanjian  lisensi  secara  gratis  melalui  internet  saja.  Dalam Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on Certain Legas Aspect of Information society Service, in Particular Electronic Commerce, In the internal market, Section 4 Article 12 mengenai “Mere Conduit” dikatakan:
1) Where an information society service is provide that consist of the transmission in a communication network of information provide by a recipient of the service, or the provision  of  access  to  a  communication  network,  member  states  shall  ensure  that the service provider is not liable for the information transmitted, on condition that the provider:
i. Does not initiate the transmission;
ii. Does not select the receiver of the transmission; and
iii. Does not select or modify the information contained in the transmission.
2) The  acts  of  transmission  and  of  provision  of  access  referred  to  in  paragraph  1 include  the  automatic,  intermediate  and  transient  storage  of  the  information transmitted  in  so  far  as  this  takes  place  for  the  sole  purpose  of  carrying  out  the transmission in the communication network, and provide that the information is not stored for ant period longer than is reasonably necessary for the transmission.
3) This article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance  with  member  state  legal  system,  of  requiring  the  service  provider  to terminate or prevent an infringement.
Sehubungan  dengan mere  conduit diatas,  kegiatan creative  commons sebagai provider tidak  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas  konten  yang  menggunakan lisensi creative  commons karena  kegiatan  utama creative  commons hanyalah meyediakan perjanjian lisensi dan melakukan integrasi data atas perjanjian lisensi yang digunakan  sehingga  tidak  berhubungan  dengan  konten  yang  menjadikan  objek perjanjian lisensi.
Akibat Hukum Bagi Pemegang Lisensi Creative Commons
Lisensi  adalah  izin  untuk  menggunakan  ciptaan  berhak  cipta  dengan  cara  yang
menghindari adanya pelanggaran hak cipta. Lisensi dapat dianggap sebagai kontrak atau sebuah  janji  satu  arah  yang  sederhana,  bergantung  pada  bagaimana  hukum  di  sebuah negara memandangnya. Walau demikian, efeknya tetap sama: lisensi  adalah perjanjian hukum  yang  sah  mengatur  penggunaan  ciptaan  tertentu.  Penggunaan  yang  tidak tercakup di dalam lisensi atau tidak memenuhi kewajiban lisensi adalah tindakan tidak sah secara hukum yang dapat memiliki akibat hukum.
Proses  untuk  membuat  lisensi  publik  sangatlah  sederhana.  Dalam  langkah pertama,  pemberi  lisensi  memberitahukan  pengguna  ciptaan  potensial  bahwa  ciptaan mereka dapat digunakan di bawah ketentuan lisensi tertentu. 27 Hal ini dilakukan dengan melampirkan  pernyataan  lisensi  pada  sebuah  ciptaan,  termasuk  tautan  kepada  teks lisensi.  Dari perspektif hukum,  tindakan ini dianggap sebagai  suatu penawaran kepada masyarakat (yaitu untuk setiap pihak yang berkepentingan) untuk menggunakan ciptaan tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  lisensi.  Setelah  pengguna  menggunakan  ciptaan dengan  cara  yang  dimaksud  di  dalam  lisensi,  maka  perjanjian  lisensi  telah  dibuat  dan penerima  lisensi  memiliki  izin  yang  diperlukan  untuk  menggunakan  sebuah  ciptaan secara sah (tetapi juga harus menjalankan kewajiban yang tercantum di dalam lisensi).
Lisensi  sebuah  ciptaan  untuk  dapat  dikatakan  sebagai creative  commons , pemberi lisensi harus memiliki semua hak yang diperlukan untuk melisensikan ciptaan tersebut.  Sebuah  lisensi  publik  memberikan  hak  non-eksklusif  untuk  menggunakan ciptaan  kepada  setiap  pihak  yang  berkepentingan.  Untuk  itu,  pemberi  lisensi  harus memegang  kepemilikan  eksklusif  atas  semua  hak  yang  dilindungi  oleh  lisensi  publik. Pemegang hak non-eksklusif biasanya, tergantung pada hukum  yang berlaku di sebuah negara, tidak dapat memberikan hak tersebut kepada pihak ketiga. Jika pemberi lisensi tidak,  atau  tidak  cukup,  berhak  untuk  memberikan  hak-hak  tersebut,  ketentuan  lisensi secara  keseluruhan  atau  sebagian  batal  demi  hukum. 28 Akibatnya,  pemberi  lisensi melakukan pelanggaran hak cipta atas asumsi memiliki hak cipta yang sebenarnya tidak ia  memiliki.  Selain  itu,  semua  pengguna  juga  dianggap  melakukan  pelanggaran  hak cipta karena pemberian lisensi tidaklah sah secara hukum.
Alasan  hukum  lainnya  adalah  bahwa  hanya  pemegang  hak  cipta  dapat memberikan  sub  lisensi  kepada  orang  lain.  Pemberian  lisensi  tanpa  hak  oleh  pemberi lisensi  mengakibatkan  lisensi  batal  demi  hukum.  Misalnya,  penerbit  memegang  hak
27 Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 201.
28 Syarifuddin, 210.
eksklusif  untuk  mencetak  dan  menyebarluaskan  novel,  tetapi  tidak  memegang  hak untuk  membuat  novel  tersebut  dapat  diakses  dalam  jaringan.  Dalam  hal  ini,  penerbit tidak  bisa  menjadi  pemberi  lisensi  kreativitas  bersama  untuk  novel  tersebut,  karena lisensi  kreativitas  bersama  juga  akan  mencakup  hak  untuk  membuat  sebuah  konten dapat diakses dalam jaringan. Dengan menerapkan lisensi kreativitas bersama, penerbit tersebut akan melanggar hak yang dipegang oleh (dalam hal adanya keraguan: penulis) untuk membuat ciptaan dapat diakses dengan cara nirkabel.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  lisensi creative  commons yang digabungkan  dengan  keputusan  untuk  menyebarluaskan  secara  dalam  jaringan kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya kendali tertentu. Setiap orang  yang ingin  menyalin,  menyebarluaskan,  menerbitkan  kembali  atau  menggunakan  ciptaan berhak  untuk  melakukannya  (kecuali  pengguna untuk  kepentingan  komersial).  Hal ini memungkinkan  “aliran  lancar”  dari  sebuah  ciptaan.  Di  samping  itu,  karena  hak penggunaan  diberikan  tanpa  royalti,  pilihan  untuk  mendapatkan  keuntungan  langsung menjadi  terbatas  setelah  konten telah  disebarluaskan.  Selain  itu,  penggunaan  lisensi tidak dapat dibatalkan setidaknya untuk versi tertentu dari sebuah ciptaan.
Lisensi untuk menggunakan ciptaan diberikan secara permanen dan tidak dapat dihentikan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Apabila  pemegang  hak  cipta memutuskan  untuk  mengubah  model  lisensi  setelah  penyebarluasan  ciptaan,  setiap perjanjian  lisensi  yang  dibuat  sebelum  modifikasi  tersebut  terjadi  akan  tetap  berlaku. Dengan  kata lain,  setiap  orang  yang  menggunaan  ciptaan  sebelum  modifikasi  tersebut terjadi masih dapat menggunakan ciptaan sesuai dengan persyaratan lisensi awal, yaitu menggunakan  dan  menyebarluaskannya,  karena  lisensi  untuk  ciptaan  yang  telah disebarluaskan tidak dapat diubah.
Semua  faktor  ini  menunjukkan  bahwa  keputusan  awal  tentang  cara penyebarluasan ciptaan atau skema lisensi sangatlah penting. Meskipun pemegang hak cipta  memiliki,  secara  teori,  kebebasan  untuk  merevisi  pilihan  lisensi  setiap  saat, perubahan strategi  lisensi  hanya dapat  dilakukan  sehubungan dengan pembaruan besar atas  ciptaan  yang  dilisensikan.  Oleh  karena  itu,  keputusan  untuk  menyebarluaskan ”kreativitas  bersama”  pada  umumnya  dan  pemilihan  lisensi  pada  khususnya,  harus diambil dengan cermat.
Salah satu manfaat utama dari lisensi creative commons adalah konten tersebut
dapat disatukan dengan, atau digabungkan ke dalam, ciptaan lain untuk disebarluaskan ulang  dalam  bentuk  baru.  Namun,  ketentuan  lisensi  yang  tidak  sesuai  dapat mengganggu tujuan lisensi publik.
Selain  itu,  lisensi creative  commons mengandung  konstruksi  hukum  yang menjamin keberlakuannya secara efektif. Berlakunya klausul berakhirnya lisensi secara otomatis. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terdapat pelanggaran terhadap lisensi maka  lisensi  akan  berakhir  secara  otomatis.  Tanpa  lisensi  yang  sah  secara  hukum, penggunaan  lebih  lanjut  atas  sebuah  ciptaan  adalah  pelanggaran  hak  cipta  yang  dapat menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi dan akibat hukum lainnya.
Sebagai contoh, seorang blogger , yang memublikasikan foto yang telah dilisensikan di bawah  lisensi creative  commons tanpa  memberikan  pemberitahuan  hak  cipta  dan  lisensi. Penggunaan  ini  melanggar  ketentuan  lisensi  dan  dengan  demikian  dapat  menyebabkan berakhirnya  kontrak  lisensi  serta  tuntutan  hak  cipta  (sebagaimana  lisensi  berakhir  secara otomatis).

## Kesimpulan
Lisensi Creative  Commons memberikan  kemudahan  bagi  seseorang  untuk menyatakan  sikap  atas  hasil  karyanya.  Seseorang  yang  mempunyai  karya  cipta  dapat mendaftarkan karya ciptanya tersebut ke lisensi Creative Commons dan diberikan suatu simbol oleh lisensi Creative Commons simbol-simbol itu berlaku dan dipahami secara universal di negara-negara yang menerapkannya. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas yang  pada  umumnya  sama  di  berbagai  negara  dan  dipahami  secara  universal. Lisensi creative commons meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi para pengguna ciptaan  dan  pemegang  hak  cipta. Creative  commons bukanlah  jalan  alternatif  dari hukum  hak  cipta,  melainkan  bekerja  berdampingan  dengan  hukum  hak  cipta  dan mampu membuat pencipta/pemegang hak cipta memodifikasi haknya ke dalam keadaan yang  paling  sesuai  dengan  kebutuhan.  Oleh  karena  hak  eksklusif  hanya  dilisensikan sebagian dan di bawah syarat-syarat tertentu, pengguna yang melanggar lisensi, berarti juga  melanggar  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Sistem  hukum  hak  cipta  yang  demikian telah membentuk “budaya izin”, yang berarti budaya lisensi creative commons , di mana untuk  beberapa  hal  kita  tidak  perlu  menghubungi  pemilik  hak  cipta  terlebih  dahulu sebelum  mengunakan  karyanya  tersebut.  Hukum  pun  menjadi  efisien  dan  biaya transaksi  yang  dibutuhkan  dalam  “budaya  izin”  tidaklah  mahal  bahkan  geratis  serta creative commons juga dapat meningkatkan visibilitas pilihan hak cipta di internet yang
akan  membuat  orang  dapat  dengan  mudah  menemukan  hak  cipta  karya  yang  mereka gunakan.  Di  Indonesia  lisensi Creative  Commons penggunaannya  dimungkinkan menurut Pasal 9 UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Pemegang Hak berdasarkan  Pasal  81  UU  Hak  Cipta,  yaitu  izin  untuk  mengumumkan  dan/atau  Cipta berhak  memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  lisensi  untuk melaksanakan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  memperbanyak ciptaannya/produk  hak  terkaitnya  dengan  persyaratan  tertentu.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh creative  commons adalah  kegiatan  penyelenggaran  sistem elektronik,  sehingga  selain  tunduk  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  kegiatan creative commons juga wajib mengikuti UU ITE .

## Daftar Pustaka
“Creative Commons License.” Diakses 2 Desember 2020.
http://creativecommons.org/about.
Crosby, Alexandra, dan Ferdiansyah Thajib. “‘A Culture of Sharing,’”  September 2011. http://www.insideindonesia.org/weeklyarticles/a-culture-of-sharing.
Ferrera, Gerard R. Cyber Law: Text and Cases . Ohio: South-Western College Publishing, 2001.
Grassmuck, Volker. Towards a New Social Contract: Free-Licensing into the Knowledge Commons . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
Gunawan,  Aditia. Creative  Commons:  penerapannya  di  Indonesia .  Jakarta:  Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia, 2013.
Kresnarini, Ir. Hesti Indah. “Industri Kreatif.” Presentasi dipresentasikan pada Intensive Course  On  The  Management  Of  Creative  Enterprise  And  The  Role  Of Intellectual Property, Bandung, 18 Mei 2009.
Lessig, Lawrence. Budaya Bebas , t.t.
———. The Future of Ideas . New York: Random House, 2001.
Makarim,  Edmon. Kompilasi  Hukum  Telematika .  Jakarta:  P.T.  Raja  Grafindo  Persada, 2004.
Mulawarman, Aji Dedi. “Pengertian Teknologi online,” 2008.
http://ajidedim.wordpress.com/teknologi-islami/technology/.
Netanel,  Neil  Weinstock. Copyright’s  Paradox .  New  York:  Oxford  University  Press, 2008.
“Penjelasan  Umum  Paragraf    Pertama  dan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” t.t.
Prasetyo  Putro,  Kusuma.  “Creative  Commons  Lisence  sebagai  Alternatif  Perlindungan Karya Cipta Musik di Era Digital,” t.t.
Ramli,  M.Ahmad. Cyber  Law  dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Bandung:  PT Refika Aditama, 2006.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi  elektronik,  Lembaran  Negara  tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834. , t.t.
Shapiro,  Carl,  dan  Han  Ronald  Varian. A  Strategic  Guide  to  the  Network  Economy . Boston: Harvard Business School Press, 1999.
Simanjuntak,  Andry.  “Lisensi  Creative  Commons Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia.” Tesis, Universitas Indonesia, 2011.
Syarifuddin. Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta . Bandung: P.T. Alumni, 2013.
Wijaya, Gunawan. Lisensi (Seri Hukum Bisnis) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
“wikipedia,” t.t. http://www.wikimedia.web.id.