## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2

## PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
` Oleh: Evsa Wulan Suri 
Email : evsawulansuri@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian   ini   hendak   menganalisis   profesionalisme   anggota   DPRD   provinsi   Bengkulu   dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisis kualitatif.Subjek penelitian adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian (1) Secara keseluruhan aspek kompetensi, integritas, kredibilitas dan akuntabilitas yang merupakan indikator profesionalisme perlu dicapai guna memperbaiki kualitas legislator yang dibutuhkan publik, (2) Kualifikasi pendidikan dan pengalaman organisasi berpengaruh pada kompetensi legislator, (3) Fungsi kaderisasi partai politik yang belum terlaksana sempurna, (4) Sikap rasional rakyat dalam pilkada   dipengaruhi   sistem   pemilu   legislatif   yang   kompleks,   (5)   Alhasil   sikap   kurang profesionalisme  memicu pelanggaran kode etik, kasus moralitas.
Kata Kunci : Profesionalisme, Tupoksi dan Pemerintahan Daerah.

## A. Pendahuluan
Di   era   desentralisasi   dan   demokrasi memberi   ruang   dan   peran   DPRD   yang semakin   besar   untuk   menjadi   mitra pemerintah   dalam   proses   penyelenggaraan pemerintahan   yang   demokratis,   bersih   dan berwibawa.   Pasal   40   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD   merupakan   lembaga   perwakilan rakyat   daerah   dan   berkedudukan   sebagai unsur penyelenggara merintahan daerah dan merupakan  salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah.
Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif   mengalami   peningkatan,   akan tetapi   hal   ini   tidak   berimplikasi   secara signifikan   terhadap   peningkatan   kinerja anggota legislatif.     Banyak calon anggota legislatif   yang   tidak   memiliki   akar   dalam masyarakat.Kondisi
semacam ini
menimbulkan   banyaknya   anggota   legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.
DPRD   sebagai   lembaga   politik
perwakilan   rakyat   sering   kali   mendapat tanggapan
beragam dari
masyarakat.Pandangan   masyarakat   ini memacu   pada   pola   kinerja   DPRD   dalam dinamika politik yang sedang berlangsung di negara ini.Isu-isu terhadap kinerjanya yang semakin berkaitan dengan kinerja invidualis seorang DPRD dalam menangani problema rakyat dirasa belum optimal dan profesional. Eksistensi   anggota   DPRD   yang   belum pro   public   kerap   mengecewakan konstituen..Seperti   di   DPRD   provinsi   saat ini, satu per satu kontroversi para pemegang janji   rakyat   ini   terkuak   melalui   fakta   oleh media   dengan   data-data   akurat   bersifat investigatif.   Munculnya   kasus   korupsi seperti terjadinya OTT oleh tim saber pungli poda   kepada   anggota   DPRD     Bengkulu Tengah pada awal 2019 lalu, OTT oleh KPK terhadap   ketua   DPRD   Bengkulu   Selatan, Korupsi pengadaan jalan oleh ketua DPRD Seluma,   perihal   moralitas   kasus perselingkuhan   anggota   dewan,   kebijakan yang   belum   pro   rakyat,   kinerja   yang mengecewakan, lebih dari lima raperda yang diindikasikan   terbengkalai   seperti   raperda
 Dosen  Administrasi Negara Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 Tata ruang wilayah, transhipment tambang, zonasi atau RTRW , sehingga aspirasi rakyat terhambat untuk terealisasi.
Banyak   aspek   yang   menjadi   ekspektasi masyarakat terhadap anggota DPRD dilihat dari pendidikan, pengalaman organisasi, dan track record. Sosok pemimpin dalam ‘frame’ masyarakat   adalah   yang   memiliki pendidikan ideal karena tuntunan kerja yang mengharuskan   anggota   DPRD   memiliki kecerdasan   dalam   menjalankan   tupoksi. Namun peraturan undang-undang yang tidak memberi   batas   minimal   jenjang   karir minimal   strata   satu,   mengesankan perekrutan anggota dewan bersifat pragmatis dan   tidak   selektif.   Mengenai   kualifikasi pendidikan     ini   menimbulkan   penilaian masyarakat   bahwa   anggota   DPRD   tidak dipandang   sebagai     yang   berintelektualitas tinggi   berdampak   pada   posisi   wibawa anggota DPRD itu sendiri. Sedangkan jiwa kepemimpinan   akan   lahir   dari   sosok   yang memiliki  pengalaman  di  organisasi. Dalam organisasi   banyak   pengalaman   yang mendukung   kinerja   anggota   DPRD   seperti pengalaman   curah   pendapat,   teknik   etika persidangan, dan lain lain.
Kondisi   sistem   pemilu   legislatif   di Indonesia   begitu   kompleks   dengan banyaknya   peserta   calon   legislative   dari berbagai partai politik dimana jumlah parpol juga   tidak   sedikit.   Kondisi   demikian berdampak   pada   sikap   tidak   rasional masyarakat  karena     banyaknya   calon  yang harus dikenali apek aspek kompetensi serta bobot kualitas individu. Hal itu pula memicu katalisator   politik   uang   oleh   sejumlah oknum.
Fungsi   kaderisasi   belum   berjalan optimal, dikarenakan hanya faktor kedekatan dengan   parpol,   populeritas   atau   memiliki modal yang berlimpah.Kombinasi kesemuanya itu melahirkan calon legislative yang   tidak   lagi   diukur   dari   kompetensi sehingga berimplikasi pada prefesionalisme.
Profesionalisme ialah   sifat-sifat (kemampuan,   kemahiran,   cara   pelaksanaan sesuatu   dan   lain-lain)   sebagaimana   yang sewajarnya   terdapat   pada   atau   dilakukan oleh   seorang   rofessional.   (Kamus   Dewan Edisi   Ketiga,   ms   1057).Profesionalisme diadopsi   dari   akar   kata   profesion   yang berarti   berhubungan   dengan   profesion   dan dibutuhkan keahlian dalam
melaksanakannya   (KBBI,   1994).   Jadi,
profesionalisme   merupakan     tingkah   laku, kepakaran   atau   kualiti   dari   seseorang profesional (Longman, 1987).
Dari   pengertian   para   ahli   diatas   dapat diambil   beberapa   indikator   dari   sebuah profesionalisme,   adalah   kompetensi, integritas,   kredibilitas   dan   akuntabilitas anggota   DPRD   Provinsi   Bengkulu   dalam menjalankan tupoksinya. Maka berdasarkan uraian   diatas,   penelitian   di   fokuskan   pada Profesionalisme   yang   dijalankan   oleh anggota   DPRD   Provinsi   Bengkulu   dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian   ini   menggunakan   metode kualitatif dengan pendekatan secara analisis kualitatif,  yang  bertujuan  memahami   suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.     Metode   pendekatan   kualitatif merupakan   sebuah   proses   investigasi. Peneliti   juga   lebih   menekankan   pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan   menjelaskan   tujuan   penelitian kepada   informan   (Creswell   ,   1994:150-1). Selain itu merahasiakan identitas informan, Data  dan informasi  yang digunakan dalam penelitian   ini   didapat   dari   observasi   dan wawancara.       penelitian   ini   bertujuan menggambarkan kondisi, informasi dan sifat sesuatu   yang   tengah   terjadi   dengan menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi   serta   menyelidiki   melalui teknik   pengumpulan   data   mengenai profesionalisme   anggota   DPRD   Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tupoksi.
C. Hasil Penelitian Secara   konseptual   Profesionalitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu , indikatornya adalah  :
1. Kompetensi adalah derajat pengetahuan, pendidikan dan keahlian profesi   yang   mereka   miliki   dalam melakukan
tugas-tugasnya menjungjung   tinggi   nilai   intelektual, leadership   dan   menejemen   yang berkualitas/   berkredibel.   Secara harfiah, kompetensi adalah kapasitas, ketrampilan,   atau   kemampuan   untuk melakukan sesuatu dengan benar dan secara   efisien,   atau   suatu   lingkup kemampuan   seseorang   atau   suatu kelompok (Oxford Advance Learner’s Dictionary   of   Current   English, 1995:232).   Menurut   Collins   Cobuild

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 Dictionary   (1993)   “competence   is ability   to   do   something   well   or effectively”   .   Kompetensi   memiliki pengertian   yang   sama   dengan capability.
Konsep ini akan dilihat dan dikaji dengan indikator sebagai berikut :
1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan/nilai   intelektual dengan   kompetensi/kapabiliti anggota DPRD.
2. Kemampuan,   keahlian,   dan pengetahuan
untuk
menjalankan   tupoksi   secara efektif dan efesien.
3. Sikap   dan   prilaku   dalam konsep   pribadi   meliputi   etika dan moral.
2. Integritas   adalah   memiliki   integritas moral   politik   dan   norma-norma kejujuran,   kesetiaan   dan   kepeduliaan terhadap   Negara   dan   masyarakat, konsekuen   dan   bertanggung   jawab dalam   menjunjung   tinggi   nilai keadilan,   keterbukaan   dan   kesadaran terhadap hukum yang hakiki. Konsep ini   akan   dilihat   dengan   indikator berikut :
1. Konsistensi   antara   tindakan dan   nilai   dalam   menjalankan profesionalitas   yang   selaras dengan tupoksi.
2. Komitmen  para anggota dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas professional 3. Kredibilitas adalah kemampuan untuk menegakkan   etika   memikul   amanah, setia   pada   janji   dan   kesepakatan, bersikap  jujur, adil, dan rendah  hati. Mampu   menjadi   penengah   yang handal ketika terjadi suatu konflik di dalam   perusahaan.   Konsep   ini   akan dilihat   dengan   indikator   sebagai berikut :
1. Kemampuan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat.
2. Kemampuan anggota DPRD Provinsi Bengkulu   dalam   mencari   pemecahan masalah public.
4. Akuntabilitas   adalah   “kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau   untuk   menjawab,   menerangkan kinerja   dan   tindakan   seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada   pihak   yang   memiliki   hak   atau kewewenangan untuk meminta keterangan atau   pertanggungjawaban.     Indikator sebagai berikut :
1. Kemampuan melakukan pertanggungjawaban kinerja manejerial   dan   program     anggota DPRD   Provinsi   Bengkulu   dalam menjalankan tupoksi.
2. Kewajiban   memenuhi   kepentingan masyarakat   sebagai   pemegang kedaulatan tertinggi.
Informan   dalam   penelitian   ini adalah   ketua   fraksi/anggota   Fraksi     yang berjumlah   6   Fraksi.   Beliau   dipilih   sebagai penetu   informan   berdasarkan   perwakilan tiap fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu.  Adapun   informan   pada   tabel   6 yang   berjumlah   6   orang   adalah   sebagai berikut :
TABEL 2 Daftar Anggota setiap fraksi yang menjadi responden/narasumber NO. NAMA FRAKSI KOMIS I 1. Informan 1 GOLKAR KOMI SI III 2. Informan 2 DEMOKRA
T KOMIS I I 3. Informan 3 PAN KOMIS I IV 4. Informan 4 PKS KOMIS I II 5. Infroman 5 RAFLESIA BERSATU (KETUA)
KOMIS
I IV 6. Informan 6 PERJUANG
AN
RAKYAT (SEKRETA RIS) KOMIS I IV D. Pembahasan
Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah Provinsi   Bengkulu   dalam   Menjalankan Tugas Pokok dan fungsi.
1. Indikator Kompetensi
Menurut   Collins   Cobuild Dictionary (1993), “ competence is ability to do   something   well   or   effectively ”. Kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan capability (kemampuan). Permasalahan   kompetensi   anggota   DPRD

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 adalah kualifikasi pendidikan, keterampilan dan   background   pendidikan   dari   anggota DPRD   Provinsi   Bengkulu   dalam   setiap Komisi.  Thoha   (2002)   mengemukakan faktor-faktor   yang   berpengaruh   terhadap kompetensi anggota DPRD sebagai berikut: 1. Etika   dan   moral   belum   dijadikan penentu;
2. Sistem rekruitmen para anggota;
3. Kualitas   pendidikan   dan   pengalaman para anggota;
4. Rendahnya motivasi para anggota untuk kepentingan rakyat; dan
5. Sistem pemerintah yang dipergunakan.
Persoalan  pertama  adalah  berbasis kualitas   individu   anggota   DPRD   terutama etika   dan   moral.   Masih   maraknya   kasus moralitas   atau sikap tidak terpuji di ruang publik.   Kompetensi   harus   dikaji   perihal track record yang baik, jelas asal usul, nama baik,   dan   kiprah   sosial.   Sistem   rekruimen yang tidak menetapkan   standar pendidikan ideal   sehingga   kualitas   SDM   di   DPRD tergolong   rendah,   umumnya   kurang berpengalaman   tentang   pemerintahan. Proses   rekruitmen   tidak   berdasarkan kompetensi individu, melainkan berdasarkan kedekatan   pada   pengurus   partai. Dampaknya anggota legislatif masih lemah dalam membuat produk kebijakan.
Berdasarkan   hasil   wawancara   dari masing-masing   perwakilan   dari   fraksi penulis mendapatkan data Menurut informan 1 adalah :
“kualifikasi pendidikan sebaiknya minimal D3   atau   memiliki   standar   pendidikan   di perguruan. namun sistem perekrutan para dewan   yang   sudah       Berdasarkan   pada Undang-Undang   No.   10   Tahun   2008 syarat   menjadi   DPRD   untuk   dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif / caleg”.
Sedangkan   menurut   informan   2 memiliki pandangan :
“ Bahwa   Undang-Undang   sudah   benar, namun      “sebaiknya”  standar   pendidikan calon legislatif minimal S1 dengan alasan para   pengemban   rakyat   juga   harus memiliki   kualitas   yang   baik.Selain   itu seiring   perkembang   zaman   atau   factor ke’kini’an   undang-undang   tentang   syarat minimal   calon   legslislatif   sebaiknya diubah. “
Ungkapan   berbeda   disampaikan informan   di   komisi   IV,   menginginkan kualifikasi   pendidikan   di   legislatif   adalah standar S2, hanya saja beliau berharap ada dana yang dianggarkan untuk para anggota legislatif agar kesemuanya  bergelar  Master untuk   menambah   kualitas   edukasi   yang memang   juga   sebagai   faktor   pendukung profesionalitas di parlemen.
Sudut   pandang   yang   berbeda disampaikan salah satu anggota dari  fraksi PKS,
“Tidak masalah dengan standar pendidikan minimal   SMU/Sederajat,   karena   di dalam legislasi adalah tentang sosial dan politik,   artinya,   seroang   anggota legislatif   yang   diutamakan   adalah kompetensinya   dalam   bidang   sosial sebagai perwakilan rakyat, penyambung aspirasi   rakyat   dan   kemampuan   politik yang  sudah  dikuasai   sebelumnya  (track record),   baik   yang   didapati   dalam organisasi   ataupun   pengalaman sebelumnya.   Eduksi   hanya   factor pendukung   agar   lebih   memantabkan perannya dalam menjalankan tupoksi. “
Dalam   memahami   peraturan perundang-undangan,   sekurang-kurangnya para   anggota   DPRD   tersebut   harus menguasai azas-azas penyusunan rancangan suatu   peraturan   daerah,   khususnya   yang terkait   dengan   aspek   filosofis,   yuridis, ekonomis, dan sosiologis.
Menurut informan dari partai besar, menyimak   dari   lemahnya   kompetensi anggota DPRD   di bidang legislasi.Mereka belum   menguasai   pengetahuan   dan kekerampilan   di   bidang   legal-drafting, substansi   Ranperda   yang   sedang   dibahas, maupun   persoalan   sikap   perilaku.     Seperti yang disampaikan informan 7 :
“ Adalah   tanggung  jawab   parpol   dalam mempersiapkan kader yang lulus uji dan berkualitas sehingga ketika kader duduk di legislatif mereka tidak mempermalukan   parpol,   namun membanggakan parpol. Partainya sendiri sejauh ini sudah melakukan seleksi yang ketat   berkenaan   dengan   kompetensi individu kader mereka dengan mengirim para anggota dewan ke seminar dan loka karya   baik   di   tingkat   lokal   maupun nasional,   serta   melaksanakan   studi

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
banding.Selain   itu   fraksi   kami   menilai calon   legislasi   yang   akan   diusung   di parlemen dari parpol kami narus dilihat dari   dedikasi   dan   kapabilitas   dalam penyampaian   ide   dan   garasan, trackrecord   positif   dan   penilaian- penilaian lainnya.”
Sistem  multipartai  di  DPRD  tidak ada suara yang dominan menjadi penyebab sulitnya   menciptakan   produk   legislasi   dari segi  kuantitas apalagi  kualitas. Yang  perlu dilakukan     para   anggota   DPRD   provinsi Bengkulu   adalah   pemahaman   tentang hukum   dan   peraturannya,   teknik   tentang pembuatan   peraturan,   teknik   penggunaan istilah   nomenklatur   hukum   dan pemerintahan,   dan   teknik   penyusunan peraturan   perundang-undangan   sehingga peningkatan   kompetensi   pada   bidang penyusunan   anggaran   ini   menjadi   sangat penting   melalui   program   up-grading penguasaan akuntansi.
Dari   data   personal   yang diwawancara, beberapa anggota fraksi yang duduk   di   keanggotaan   komisi   yang membidangi tidak semuanya sesuai dengan background pendidikan dalam menjalankan fungsi legislasi.Penemapatan anggota komisi tidak selalu memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang-bidang dalam komisi. Namun dalam   menyamakan   persepsi   dengan kualifikasi   berbeda   kerap   mengurai   debat, seperti   para   anggota   dewan   yang   enggan menerima masukan dari pihak luar.
Mengenai   fungsi   Pengendalian/ Kontrol   sejauh   ini,   para   anggota   DPRD Provinsi Bengkulu   masih belum  memiliki kompetensi   seperti   yang   terkait   dengan persoalan pengendalian tersebut. Kunjungan kerja   dalam   rangka   agenda   peningkatan SDM   alih   alih   dipandang   dewan     untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi   pengawasan   dan   memberikan penguatan dalam melaksanakan tupoksinya.
Dalam   wawancara   peneliti/penulis bersama   informan  4,  kunjungan  kerja  atau kunker   dewan   sudah   efektif,   hanya   saja kelemahannya tidak melibatkan SKPD agar dapat   mempertanggungjawabkan   hasil kunker   secara   nyata.Sementara   untuk   hasil kunker   sendiri   diserahkan   kepada   parpol. Sementara pendapat dari informan 5, kunker dapat memaksimalkan kinerja program dan membantu   dalam   mengatasi   persoalan- persoalan   yang   ada   di   tengah-tengah
masyarakat.

## 2. Indikator Integritas.
Integritas   adalah   bagian   dari karakter   lahirnya   profesionalme.   Integritas melahirkan  efek   kepercayaan  publik yang tidak   mengutamakan   keuntungan   pribadi perihal sebuah keputusan. Dalam memenuhi kewajiban   dan   tanggung   jawab   demi integritas   tinggi   adalah   dengan   mematuhi nilai-nilai   etika   dan   moral   terutama kejujuran.Terkait   dengan   hal   ini,   anggota legislatif   dapat   diberhentikan   bila tersandung  alasan administratif, dan alasan yang berkaitan dengan kinerja dan integritas anggota DPR/DPRD merupakan kewenangan Badan Kehormatan DPR/DPRD   untuk   melakukan   kontrol   atas semua  tindakan  dan  keadaan  yang  dijalani oleh anggota DPR/DPRD.
Adanya   kasus   korupsi   seperti tindakan OOT KPK adalah bukti miskinnya integritas.Loyalitas   anggota   legislatif memudar   seiring   idiologi   yang   serba pragmatis   dan   transaksional.Oknum legislator yang terseret kasus korupsi masih diberi   ruang   lebar   untuk   kembali mencalonkan   diri   karena   peraturan perundang-undangan masih belum tegas dan konsisten.Pertama,   partai   politik   menjadi satu-satunya institusi yang mempunyai hak merekrut caleg. Pada saat yang sama partai politik   tidak   terlalu   peduli   dengan   mutu integritas   para   calon   anggota   legislatif. Masih   banyak   parpol   yang   tidak   tegas mensyaratkan   integritas   namun   pada pragmatism   yang   sesat.   Caleg   petahana dianggap   lebih   memiliki   kans   lebih   besar untuk   dapat   terpilih   kembali   dikarenakan modal   besar   baik   modal   materi   maupun modal kekuasaan.
Peran   integritas   legislator   dalam menyusun   raperda   juga   masih   lemah. Produk kebijakan undang-undang yang akan dikeluarkan   hanya   didiskusikan   dalam waktu yang singkat saja. Tidak ada debat- debat   yang   ilmiah   juga   tidak   dilengkapi dengan   survei   atau   ujicoba   sebelumnya sehingga   mendapat   banyak   tantangan   dari para   ahli,   akademisi,   maupun   masyarakat kebanyakan.
3. Indikator Kredibilitas
Kredibilitas   merupakan   salah   satu

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 landasan   untuk   kepemimpinan   yang produktif   dalam   arti   membangun   suatu reputasi   yang   melekat   pada   efektivitas pribadi   positip.Kredibilitas   dalam   dimensi efektivitas   pribadi,   merupakan   pondasi utama untuk membangun reputasi.   Namun dalam   memperoleh   kredibilitas,   bukanlah sesuatu   yang   gampang   diraih   oleh   setiap anggota   DPRD   Provinsi   Bengkulu,   karena harus   melalui   suatu   proses   yang berkelanjutan dalam membangun
kredibilitas sebagai wujud reputasi.
Kredibilitas   menyangkut   citra anggota dewan di mata rakyat. Kredibilitas juga  menyangkut nama baik anggota dewan yang   dikaji   dari   prilaku,   etika   dan komitmennya   serta   kemampuan   dalam membuat   perda.   Kasus   penipuan,   korupsi, gratifikasi,   perda-perda   yang   hanya menguntungkan   pihak   eksekutif-legislatif membentuk   stigma   buruk   menyangkut kredibilitas   dewan   yang   notabene menyandang   predikat   wakil   rakyat, cenderung   mementingkan   kepentingan pribadi dan golongan.
Besarnya anggaran perjalanan dinas ini akhirnya membuat para wakil rakyat ini menjadi   sibuk   untuk   menghabiskannya, bahkan saat ini hampir setiap minggu para anggota   dewan   provinsi   ini   melakukan perjalanan   dinas.   Konsekuensi     sibuk melakukan perjalanan dinas  harus dilakukan anggota   dewan   agar   pada   akhir   tahun dimana   seluruh   anggaran   perjalanan   dinas telah   dikeluarkan   sehingga   tidak   ada   lagi yang bisa dikembalikan ke kas daerah.
Dalam wawancara kepada informan dari fraksi Demokrat :
“ Biaya   kunker   terbilang   masih   masuk akal   karena   untuk   permasalahan   biaya menginap di hotel sudah sesuai standar profesional   dewan   yang   menjaga keeleganan seorang anggota dewan yang tidak   mesti   berlebihan   tidak   juga kurang.Begitu   juga   dengan   biaya akomodasi dan transportasi yang terdang bisa   saja   membengkak   pada   waktu- waktu tertentu.”
Selain   itu   anggota   dewan   belum sanggup   membuktikan   sepenuhnya   tentang kredibilitas   dalam   merancang   raperda, indikasi raperda  yang banyak  terbengkalai, kurangnya   fungsi   pengawasan   di   lapangan dan   hal   yg   bersifat   individual   yakni   yang
menyangkut   citra,   kehormatan,   martabat, citra       sebagai     lembaga   penyelenggaraan pemerintah.
4. Indikator Akuntabilitas Akuntabilitas   kinerja   anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap masyarakat   sebagai   konstituen   masih rendah.Ini bisa dilihat dari lemahnya fungsi penganggaran,
legislasi,
dan pengawasan.Akuntabilitas   kinerja   anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap masyarakat   sebagai   konstituen   juga rendah.Ini bisa dilihat dari lemahnya fungsi penganggaran,   legislasi,   dan   pengawasan anggota   DPRD   yang   terhormat.   Dalam penganggaran, anggota DPRD kurang peka terhadap   apa   yang   menjadi   kebutuhan masyarakat  sehingga Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tidak pro rakyat.
Dalam   fungsi   legislasi   kurang melibatkan masyarakat dalam prosesnya.Akibatnya,   peraturan   daerah (perda)  yang  dihasilkan  kurang menyentuh persoalan yang
dialami masyarakat.Hasilnya,   perda   hanya   menjadi dokumen   belaka.Implementasi   perda   di lapangan tidak maksimal.Dalam kondisi ini fungsi   pengawasan   dari   DPRD   terhadap eksekutif yang menegakkan perda juga tidak dijalankan   maksimal.Tidak   pernah   ada konsultasi   publik   dengan   melibatkan   lebih banyak   warga   dalam   membahas perda.Dewan cenderung studi banding yang menghabiskan   banyak   anggaran   daripada meminta   pendapat   kelompok-kelompok masyarakat.
Menurut   UU   NO.   28   tahun   1999 tentang   Penyelenggara   Negara   yang   bebas KKN, dinyatakan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapat   dipertanggungjawabkan   kepada masyarakat   sebagai   pemegang   kedaulatan tertinggi Negara.  .
“…Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable atau   tidaknya   sebuah   birokrasi.   (Finner dalam   Nico   Andrianto   2007:23)   Dengan demikian   akuntabilitas   merupakan kewajiban   anggota   DPRD   Provinsi Bengkulu   dalam   hal   memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dengan memberi  keterangan  mengenai  kinerja  atas tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki   hak   dan   kewenangan   untuk

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 meminta keterangan dan pertanggungjawaban.Ketidakpedulian terhadap   hak-hak   dan   masalah   dan cenderung   menimbulkan   peluang   yang tinggi   terhadap   kurangnya   akuntabilitas, terjadinya   mal   praktik,   nepotisme,   sogok menyogok (suap) dan korupsi.  Hal tersebut dipicu   penurunan   nilai   dan   moral.   Sikap hidup yang materialisme dan konsumerisme mendorong   menurunnya   moral   dan tanggungjawab dalam melayani masyarakat.
Taufik   (2010)   mengatakan,   derajat akuntabilitas   bagi   legislatif   dilihat   dari empat   kategori,   salah   satunya   kehadiran dewan dalam rapat, argumentasi, kuantitas- kualitas,   serta   sanksi.Lemahnya   komitmen DPRD   Provinsi   Bengkulu   dalam   tanggung jawab   akuntabilitas   politik   yang   mereka miliki,
terutama di bidang legislasi.Penempatan  anggota dewan  dalam komisi atau panitia harus mempertimbangkan   aspek   politis.   Di   sisi lain,   juga   mempertimbangkan   kemampuan substansi   seperti   pengalaman   organisasi maupun latar belakang pendidikan.  Jika hal itu   dapat   dilaksanakan,   maka   secara perlahan dan otomatis, kualitas perda-perda yang dihasilkan akan lebih baik.

## 1. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan
Profesionalitas   anggota   DPRD Provinsi   Bengkulu   belum   sepenuhnya dilaksanakan   untuk   menjalankan   tugas pokok   dan   fungsi,   hal   tersebut   penulis jabarkan dan dapat dilihat sebagai berikut :
1.   Profesionalitas   anggota   DPRD Provinsi   Bengkulu   belum memenuhi   standar   profesi   yang baik   meliputi   kompetensi,
integritas, krebilitas dan akuntabilitas.   Karena   dari   hasil pengamatan,   wawancara   dan observasi   dilapangan   ditemukan masih banyak anggota dewan yang tidak   memenuhi   ekspektasi   publik atau   rakyat.     Sistem   perekrutan kader   dari   parpol   masing-masing masih   dipertanyakaan   kriteria   dan sistem fit and proper testnya seperti apa.   Dalam   rapat   paripurna   dari keseluruhan fraksi masih kesulitan dalam   menyamakan   pendapat karena   begitu   banyak   parpol   dan fraksi   serta   background   eduksi
yang beragam, dampak dari sistem pemilu   legislatif   yang   sedemikian kopleks.   Banyak   anggota   dewan yang   tidak   begitu   memahami mekanisme   dalam   menjalankan fungsi-fungsi tersebut dampak dari kompetensi  kualifikasi  pendidikan, pengalaman   organisasi,  serta  track record   kiprah   sosial.     Kompetensi anggota DPRD Provinsi Bengkulu secara keseluruhan masih di bawah standar   karena   karena   memiliki SDM  yang  kurang  berpengalaman di bidang pemerintahan dan politik sosial   akibat   proses   rekruitmen yang tidak berdasarkan kompetensi individu,   melainkan   berdasarkan kedekatan   pada   pengurus   partai, populeritas atau bermodal besar.
2. Integritas   anggota   DPRD   Provinsi Bengkulu   juga   masih   belum terjaga,   solid   dan   utuh.  Tuntutan agar   para   wakil   rakyat   (anggota DPR/DPRD)   menunjukkan   kinerja serta   integritas     adalah   memiliki hati nurani yang bersih, mempunyai prinsip   moral   yang   tangguh,   adil serta   jujur,   dan   tidak   takut   pada siapapun hanya kepada tuhan. Hal ini   terbukti   dengan   masih banyaknya   kasus-kasus   hukum yang   menjerat   keanggotaan legislatif.
3. Kredibilitas   anggota   DPRD Provinsi   Bengkulu   menyangkut citra anggota dewan di mata rakyat yang disebut pula sebagai reputasi. Stigma   yang   melekat   pada kredibilitas dewan di mata masyarat masih   buruk.   Kredibilitas menyangkut   nama   baik   anggota dewan  dikaji dari prilaku, etika dan komitmennya   serta   kemampuan dalam   melaksanakan   tupoksi. Kasus   penipuan,   korupsi, gratifikasi, perda-perda yang hanya menguntungkan   pihak   eksekutif- legislatif     menyangkut   kredibilitas dewan yang notabene menyandang predikat   wakil   rakyat,   cendrung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.
4. Akuntabilitas   kinerja   anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah terhadap   masyarakat   sebagai

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
konstituen   masih   rendah.   Ini   bisa dilihat   dari   lemahnya   fungsi penganggaran,   legislasi,   dan pengawasan   anggota   DPRD   yang dapat   dipertanggungjawabkan. Dalam   penganggaran,   anggota DPRD   kurang   peka   terhadap   apa yang menjadi kebutuhan masyarakat   sehingga   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Daerah (APBD)   menjadi   tidak   prorakyat. Selain   itu     kurang   melibatkan masyarakat   dalam   prosesnya. Akibatnya,   peraturan   daerah (perda)   yang   dihasilkan   kurang menyentuh persoalan yang dialami masyarakat.

## SARAN
1) Sebaiknya   peraturan   undang-undang mengenai standar kualifikasi pendidikan disesuaikan   dengan   perkembangan zaman yang kompleks,   menuntut wakil rakyat   untuk   cerdas   dan   berwibawa. Perlunya   pertimbangan   pengalaman organisasi     calon   legislatif   agar   efektif mengikuti mekanisme sidang dimana di dalamnya   ada   penyampaian   gagasan, debat,   curah   gagasan,   menyingkapi perbedaan,   proses   mufakat   dan pengambilan   keputusan   sehingga menghasilkan   produk   kebijakan   yang efesien   dan   pro   rakyat.   Partai   politik dapat   lebih   selektif   dalam   Fungsi kaderisasi   perekrutan   calon   legislatif dengan   meninjau   serius   aspek   aspek ukuran profesionalisme. Pemerintah yang berkompeten   tegas   dalam   menegakkan hukum   terutama   praktik   politik   uang, sehingga   calon   legislator   dipilih   benar- benar   berdasarkan   pilihan   hati   nurani rakyat. Pemerintah dapat mengkaji ulang sistem pemilu legislatif yang kompleks, demi   menghindari   sikap   tidak   rasional masyarakat   yang   kesulitan   mengenali calon   legislatif   sebagai   pemicu katalisator politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari Buku : Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 Anwar   Jasin,     Peningkatan   Mutu   Sumber Daya   Manusia,   dalam   M.   Dawam
Raharjo. Arikunto,   Suharsimi,   1993.   Manajemen Pengajaran   Secara   Manusiawi.   Rineka Cipta, Jakarta.
H.A.R   Tilaar.   2000.   Paradigma   Baru Pendidikan   Nasional.   Rineka   Cipta, Jakarta.
Harefa   Andrias,   Membangkitkan   Etos Profesionalisme,   Gramedia   Pustaka Utama, Jakarta
Horn   dkk,   1973.   The   advanced   Learner’s Dictionary   of   Current   English,Great Britain: oxford University
Isnanto,   Rizal.   2009.   Buku   Ajar   Etika Profesi, Semarang.
Keluar   dari   Kemelut   Pendidikan   Nasional, Menjawab Tantangan Kualitas Sumber Daya   Manusia   Abad   21,   (Jakarta: Intermasa, 1997
Moleong,   Lexy   J.,   2007,   Metodologi Penelitian   Kualitatif,   Remaja   Rosda Karya, Bandung Pusat   Bahasa   Departemen   Pendidikan Nasional,   2001.Kamus   Besar   Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta
Roestiyah,   1989.Masalah-Masalah   Ilmu Keguruan. Bina Aksara, Jakarta. Sarman,   Hukum   Pemerintahan   Daerah   di Indonesia, Rineka Citra, Jakarta Surakhmad,   winarno.   1994.   Metode   dan Teknik Akuntabilitas. Bandung
Tangkilisan,   Hessel   Nogi.,   Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta
Toha,   Miftah.   2000.   Peran   Ilmu Adminsitrasi Publik dalam
Mewujudkan   Tata   Pemerintahan   yang Baik.Yogyakarta.
.