## PENDIDIKAN EKONOMI BERKARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI EKONOMI KEINDONESIAAN
Iswadi M. Ahmad Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Kie Raha Ternate iswadiekinom@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  ekonomi  di  lembaga  pendidikan  perlu  diamandemen  agar  sesuai dengan  Pancasila  dan  Pasal  33  UUD  1945.  Artikel  ini  menkaji  secara  kritis  dan kostruktif  pendidikan  berkarakter  dalam  prespektif    Ekonomi  Pancasila.  Hasil kajian  menyatkan  bahwa  penyelengaraan  pendidikan  ekonomi  berkarakter  harus menginternalisasi  nilai-nilai  ekonomi  Pancasila  dan  ekonomi  ekologi  dalam pembelajaran  ekonomi.  Tenaga  pendidik  (Guru  dan  Dosen)  disarankan  dapat mendesain ulang pembelajaran ekonomi agar sesuai dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Kata Kunci: Pendidikan Ekonomi, Nilai-nilai Ekonomi Keindonesiaan.

## Pendahuluan
Persaingan  sistem  ekonomi  bersar  di  dunia  telah  melemahkan  sistem ekonomi  yang  lain  termaksud  sistem  ekonoomi  Indonesia.  Sistem  ekonomi Indonesia  cenderung  pada  paham  lieberalisme  telah  berdampak  pada  pengusaan potensi-potensi  ekonomi  oleh  pemilik  modal  dari  para  kapitalis  negara  yang paham  ekonomi  libaral.  Kondisi  ini  merupakan  bentuk  penjajahan  baru  atau imprealisme baru terhadap perekonomian Indonesia, bukti imprealisme baru oleh nagara  industri  kapitalis  terhadap  Indonesia  telah  terwujud  adanya  penguasaan potensi  sumber  daya  alam  yang  penting  bagi  negara  telah  dikuasai  melalui inverstasi  oleh  para  pemodal  besar  dari  negara-negara  industri  kapitalis.  Para pemilik  modal  telah  mengekplotasi  potensi  sumber  daya  alam  tanpa memperharikan  kerberlanjutan  sumber  daya  alam  menyebabkan  terjadinya kelangkaan  air,  polusi  udara  dan  air,  dan  kehilangan  keanekaragaman  hayati (Wahjodi, 2015).
Selain  keterjajahan  ekonomi,  kondisi  pendidikan  ekonomi  di  Indonesia saat  ini  juga  mengalami  keterjajahan  akademik.  Hasil  kajian  literatur  Sujono (2012),  Witjaksono,  (2013),  Swasono  (2013),  Wahjoedi  (2015),  Aini,  (2016), (Haq, 2017), pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan di Indonesia cenderung pada  paham  liberalisme  (bedasar  individualisme)  yang  merupakan  paham ekonomi  klasik/neoklasik.  Ilmu  ekonomi  yang  berdasarkan  paham  liberalisme diajarakan di sekolah dan kampus-kampus kita tanpa koreksi. Pokok bahasan dan substansi materi ekonomi yang dipelajari siswa/mahasiswa cenderung pada paham ekonomi  liberal.  Sebaliknya  ilmu  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan  Pasal  33 UUD  1945  yang  mengembangkan  paham  kebersamaan  dan  asas  kekeluargaan serta mengutamakan kepentingan bersama  ( mutual-interest ) diabaikan di  sekolah dan kampus di Indonesia.
Para  pendidik  ekonomi  (Guru  dan  Dosen)  di  lembaga  pendidikan  telah terkungkung  oleh  ajaran  ekonomi  klasik/neoklasik  yang  bersifat  liberalistik,  dan individualistik.  Sehingga  ilmu  ekonomi  yang  diajarakan  menganut  faham kompetitivesme  belaka  dan  mengabaikan  faham  kooperativisme.  Ilmu  ekonomi
JUPEK: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi E-ISSN 2746-1092 Vol.1, No.1,  Juli 2020
yang  diajarakan  bersifat  neoklasik  ( Free  competition  based  economy ).  Hal  ini tetuntu  sangat  berbahaya  bagi  keberlangsungan  cita-cita  proklamasi,  ideologi negara, dan masa depan perekonomian Indonesia  (Baswir, 2009: Swasono, 2002). Para  pendidik  ekonomi  yang  terkungkung  dengan  paham  klasik/neoklasik, membuat  meraka  kehilangan  nalar  kritis  untuk  melakukan  koreksi,  merka  justru cenderung menjadi tenaga pendidik ekonomi yang melestarikan berpaham liberal di negara yang berideologi Pancasila.
Mubyarto  (2009),  pendidikan  ekonomi  yang  berbasis  paham  pemikiran ekonomi  klasik/neoklasik  tidak  mampu  mendobrak  ketimpangan  (ketidakadilan) struktur  kemiskinan,  kerusakan  lingkungan,  meluasnya  degradasi  moral,  dan merenggangkan kohesi sosial. Pendidikan seperti ini tidak mampu melihat faktor- faktor  luar  ekonomi  (politik,  sosial,  budaya)  dan  fakta-fakta  politik  ideologi  dan mengabaikan  nalar  teoritik-keilmuan,  yang  sangat  berpengaruh  dalam  kebijakan ekonomi.  Akibat  lebih  pahit  berbentuk  pemikiran  kita  yang  terekploitasi (rekolonialisasi) oleh kekuatan  korporatokresi imperium global.  Oleh karena itu, pendidikan  ekonomi  di  Indonesia  perluh  ditata  kembali  mengacu  pada  Pancasila dan  Pasal  33  UUD  1945.  Pemembelajaran  ekonomi  di  sekolah  dan  pendidikan tinggi paling tidak di desain kembali pokok bahasan dan substansi masteri  harus lebih  banyak  Ekonomi  Pancasila  dari  pada  paham  ekonomi  liberal  (Witjaksono, 2013).  Aratikel  ( paper )  ini  secara  kritis  dan  kostruktif  mencermati  lebih  dahulu Pasal  33  UUD  1945  dan  pemikiran  sistem  ekonom  Pancasila.  Berdasarkan pencermatan  itu,  kemudian  dianalisi  kritis  dan  konstruktif  dilajutkan  bagaimana implementasi  pendidikan  ekonomi  berkarakter  dalam  prespektif  ekonomi Pancasila.
Ekonomi  Pancasila  yang  merupakan  karakter  ekonomi  Indonesia  harus dapat dikenalkan pada anak-anak didik dan mewarnai proses pendidikan ekonomi di  lembaga  pendidikan  (Wahjoedi,  2009).  Pembelajaran  ekonomi  berbasis ekonomi  Pancasila  dapat  meningkatkan  pengetahuan  tentan  sistem  ekonomi Pancasial,  sikap  kerjasama,  dan  demokrasi.  (Ahmad,  2015;  Fitriana,  2016). Pendidikan  berkarakter  Ekonomi  Pancasila  berupaya  membangun mindset pendidik  yang  peka  terhadap  isu-isu  (masalah)  ketuhanan  (agama,  moral,  dan etika),  kemanusiaan,  kebangsaan,  kerakyatan,  dan  keadilan.  Kepekaan  ini membuat  kita  memiliki  gagasan-gagasan  sendiri  tentang  masa  depan  ekonomi bangsa (Santosa, 2009).

## Perekonomian Indonesia Munurut Pasal 33 UUD 1945
Dalam  kehidupan  ekonomi  nasional  Doktrin  Kebangsaan  dan  Doktrin Kerakyatan tercermin dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.  Artinya Pasal 33  UUD  1945  menjadi  benteng  nasionalisme  dan  benteng  yang  mengutamakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Pasal 33 UUD 1945  amandemen ke 4 sebagai berikut:
BAB XIV PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi-berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian  serta  menjaga  keseimbangan  dan  kesatuan  ekonomi nasional;
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang- undang.
(Kutipan Amandemen ke 4, UUD 1945, 2002)
Pasal  33  UUD  ayat  (1)  yang  berbunyi  “ Perekonomian  disusun” sebagai usaha  bersama berdasar  atas asas  kekeluargaan ”.  Penafsiran  makna  kata  yang dicetak miring oleh Swasono (2010) ditafsikan sebagai berikut yaitu:
“ Perekonomian” tentu  meliputi  seluruh  wadah  ekonomi,  tidak  saja  Bandang Usaha  Milik  Negar  (BUMN),  tetapi  juga  meliputi  dan  juga  usaha  swasta,  dan koperasi.  Ketiga  pelaku  ekonomi  tersebut  berinteraksi  membentuk  satu  kesatuan perekoomian nasional.
“ Disusun” (dalam  konteks  sistem  ekonomi)  artinya  bahwa  perekonomian nasional tidak bisa disusun sendiri melalui mekanisme pasar secara impretif tidak boleh  dibiarkan  mengikuti  selera  pasar.  Dengan  demikian  peran  Negara  tidak hanya  sekedar  mengintervensi,  tetapi  menata,  mendesain,  merekonstruksi,  untuk mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“ Usaha  bersama” adalah  wujud  paham  mutualisme,  suatu  kehendak  untuk senantiasa  mengutamakan  semanggat kerjasama  dalam kegotongroyongan,  dalam ke- jamaah -an,  dengan  mengutamakan  keserikatan  tidak  sendiri-sendiri.  “ Asas kekeluargaan ” brotherhood atau  ke- ukhuwah- an  (yang  bukan kinship nepotistik) sebagai  pernyataan  adanya  tanggungjawab  bersama  untuk menjamin  kepentingan bersama,  kemajuan  bersama  dan  kemakmuran  bersama,  layaknya brotherhood adalah suatu ke- ukhuwah- an yang wathoniyah.
Mengapa  perekonomian  nasional  harus  disusun  sebagai  usaha  bersama atas dasar kekeluargaan?.  Swasono (2012) menyatakan bahwa:
…Usaha  bersama  adalah  usaha  yang  hidup  dalam  suasana  kebersamaan, kerjasama tolong-menolong gotong-royong ( cooperation ), isi mengisi membentuk sinergi  bersama  sebagaimana  layaknya  suatu  badan  usaha  yang  terorganisasi. Kebersamaan  dalam  pengertian  ini  adalah  kaitannya  dengan  semangat  para founding  fathers yang  menyatakan  berdirinya  Negeri  ini  karena  adanya  “rasa bersama.”  Rasa  bersama  sebagaimana  dikemukakan  oleh  pada founding  fathers yang  mendorong  saya  berkesimpulan  bahwa  Negara  kita  berdiri  berdasar  asas Gesamt-Akt (konsensus  sosial),  bukan  dasar  atas Vetrag (kontrak  sosial  antara individu  belaka  ala  Roussenau).  Paham  kerakyatan  dalam  kebangsaan  Indonesia berdasar  kebersamaan  ini  sebenarnya  tidak  mengenal  istilah  “kontrak  sosial.” makna  yang  terkaundung  dalam  Pasal  33  UUD  1945  ini  mencerminkan  bahwa perekonomian  nasional  Indonesia  disusun  dan  dikelolah  dengan  apapun,  pada akhinya  harus  berpangkal  pada  usaha  bersama    dan  berujung  pada  kesejahteraan sosial bagi seluru rakyat Indonesia.
Usaha  bersama adalah  suatu mutualism dan asas  kekeluargaan adalah brotherhood. Ini berarti bahwa paham dasar kita adalah paham koliktivisme bukan individualisme. Dalam konteks agama disebut ukhuwah wathaniyah ( berdasar rasa persatuan/kebangsaan)  dan ukhuwah  basyariyah  ( Berdasarkan  kemanusiaan dimana agama merupakan ramatan lil alamin).
Dengan  demikan  maka  Pasal  33  UUD  1945  menegaskan  bahwa  sistem ekonomi  Indonesia  berdasarkan  paham  paham  kooperatif  (sebagai  konsensus sosial) bukan paham liberalisme (bedasar individualisme) yang merupakan paham ekonomi klasik/neoklasik. Usaha bersama adalah usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan,  kekeluargaan,  solidaritas,  egalitarisme,  moralitas,  keadilan  sosia
kerjasama  tolong-menolong  gotong-royong  ( cooperation ),  merupakan  ciri  sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 1997; Swasono, 2010).

## Pemikiran Ekonomi Pancasila
Sistem  ekonomi  Pancasila  pada  dasarnya  adalah  suatu  tawaran  solusi moral  politik  untuk  dekonstruksi  ekonomi  menuju  rekonstruksi  sistem  ekonomi nasional  Indonesia.  Pandangan  atau  rumusan  ekonomi  Pancasila  oleh  beberapa pakar kita dapat dikutip sebagai berikut:

## Pemikiran Emil Salim
Emil  Salim  merupakan  orang  pertama  yang  memperkenalkan  istilah ekonomi Pancasila.  Istilah ini kemudian diperkenalkan secara luas oleh Mubyarto dalam  mengembangkan  sistem  ekonomi  Indonesia  melalui  karya-karyanya.  Ciri- ciri ekonomi Pancasila menurut Emil Salim sebagai berikut:
1. Peran negara  dan  aparaturnya  adalah  penting.  Tetapi  terlebih  penting  negara harus  mencegah  tumbuhnya  sistem  etatisme.  Peranan  swasta  juga  penting tidak dominan sehingga tidak muncul free fight liberalism. Usaha negara dan swasta  hidup  berdampingan  tanpa  dominan  yang  berlebihan  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Sistem  ekonomi  Pancasila  memuat  dasar-dasar demokrasi  ekonomi,  dimana  kekuatan  ekonomi  tersebut  dimasyarakat  dan hubungan antara ekonomi dan politik tidak vertikal tetapi horisontal.
2. Hubungan  kerja  antara  lembaga-lembaga  ekonomi  tidak  didasarkan  pada dominasi modal (seperti dalam kapitalisme) dan dominasi buru (seperti dalam komonisme),  tetapi  pada  asas  kekeluargaan,  yaitu  menurut  keakraban hubungan  antarmanusia.  Peranan  manusia  ditentukan  oleh  harkat  dirinya selaku  manusia,  sehingga  pengembangan  diri  manusia  memegang  posisi sentral  dalam  sistem  ekonomi  Pancasila  menuju  pada  derajat  manusia seutuhnya.
3. Masyarakat  sebagai  satu  kesatuan  memegang  peran  sentral  dalam  sistem ekonomi  Pancasila.  Tekanan  pada  masyarakat  tidak  harus  mengorbankan peran  individu,  namun  langkah  individu  harus  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat.  Dalam  sistem  ekonomi  pancasila  perlu  dibuka  kesempatan  yang luas  bagi  kelompok  masyarakat  untuk  mengakses  sumber  daya  alam  bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.
4. Negara  menguasai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalam bumi  yang  merupakan  pokok  bagi  kemakmuran  masyarakat.  Dalam melaksanakan  “hak  meguasai”  harus  dilihat  peran  dang  kewajiban  negara sebagai  pemilik,  pengatur,  perencana,  pelaksana,  dan  pengawasan.  Dalam Sistem  Ekonomi  Pancasila,  negara  tidak  perlu  memiliki  sumber  daya  alam, tetapi  yang  terpenting  bisa  menguasainya  melalui  jalur  pengaturan, perencanaan, dan pengawasan.

## Penafsiaran Mubiyarto
Mubyarto memiliki semangat memperjuangkan sistem ekonomi Pancasial, merkipun  mendapat  kritikan  tajam  dari  para  praktisi,  beliau  selalu  bersemangat mengembangkan gagasan melalui tulisan-tulisan hinga akhir hayatnya. Mubyarto (1993)  mengemukakan  bahwa  sistem  ekonomi  Pancasila  adalah  sistem  ekonomi yang  dijiwai  oleh  ideologi  Pancasila,  yaitu  sistem  ekonomi  yang  menerapkan
usaha  bersama  yang  berasaskan  kekeluargaan  dan  kegotong-royongan  nasional. Kegotong-royongan  nasional,  bukan  hanya  kegotong-royongan  ditingkat pedesaan,  dirukun  kampung,  tetapi  kegotongroyongan  pada  tingkat  nasional. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Roda  perekonomian  diselenggarakan  oleh  rangsangan  ekonomi,  sosial,  dan moral. Argumen ini didasarkan pada Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha  Esa. Mubyarto  meyakini    masyarakat  Indonesia  yang  percaya  kepada Tuhan sehingga penyelengaraan perekonomian nasional haru mempertimbangkan aspek moral ekonomi .
2. Kehendak  kuat  dari  seluh  masyarakat  ke  arah  pemerataan  sosial ( egalitarianisme ) sesuai dengan asas kemanusiaan. Penyelengaraan perekonomian nasional harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi semua sektor  ekonomi,  diseluruh  wilyah,  dan  lapisan  masyarkat.  Pemerataan pembagunan  ekonomi  dilakukan  dengan  tujuan  dapat  meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah menciptakan perekonomian nasional yang tangguh  yang  berarti  nasionalime  menjiawai  tiap  kebijakan  ekonomi. Semangat  nasionalisme  bangsa  Indonesia  dalam  bidang  ekonomi  sangat tinggi. Dalam bidang ekonomi semangat nasionalisme ditujukan oleh kuatnya penolakan terhadap dominasi asing dalam perekonomian nasional.
4. Koperasi  merupakan  soko  guru  perekonomian  dan  merupakan  bentuk  paling kongkit  dari  usaha  bersama.  Mubiyarto  sangat  mendukung  rumusan  Bung Hatta dalam menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 mengenai keududukan koperasi dalam  perekonomian  Indonesia.  Hanya  saja  menurut  beliau  untuk mewujudkan koperasi sebagai soko-guru perekonomian memang barat.
5. Adanya imbangan yang jelas dan tugas antara perencanaan ditingkat nasional dengan  desentralisasi  dalam  kegiatan  ekonomi  untuk  menjamin  keadilan ekonomi  dan  sosial.  Desentralisasi  menjadi  instrumen  yang  penting  untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi diseluru wilayah di Indonesia.

## Penafsiran Sri-Edi Swasono
Sri-Edi Swasono mempunya publikasi yang sangat banyak yang berkaitan dengan  sistem  ekonomi  Pancasila,  karya-karya  beliau  dapat  dijadikan  rujukan untuk  pembelajaran  ekonomi.  Menurut  Swasono  (2009)  menyatakan  bahwa sistem  ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem  ekonomi  yang  berorentasi  atau berwawasan sila-sila Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu:
1. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa (berlakunya  etik  dan  moral  agama,  bukan materialisme;  manusia  beragama  melaksanakan  syariah  berkat  iman  sebagai hidaya  Allah).  Pendapat  ini  berdasarkan  ajaran  agama  Islam  bahwa  tujuan berekonomi tidak bisa lepas etik dari ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an  dan  hadis.  Sebagai  manusia  yang  beriman  aktivitas  ekonomi  yang kita  lakukan  tidak  hanya  bertujuan  mencari  kesejahteraan  untuk  kehidupan duniawi akan tetapi juga menacari kebahagiaan kehidupan di akhirat.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan peluang penyelengaraan kegitan ekonomi yang didasakan kepada ajaran agama untuk tumbuh dan berkembang dalam  sistem  ekonomi  Indonesia.  Praktek  ekonomi  syaria  yang  telah diselengarakan  oleh  pelaku  ekonomi  harus  ditata  oleh  pemerintah  agar  dapat tumbuh  dan  berkembang    dalam  perekonomian    nasional.  Dengan  demikian
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa yang  merupakan  ciri  sistem  ekonomi  Pancasila merupakan ciri khas sistem ekonomi Indonesia, sekaligus membedakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis.
2. Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab (kehidupan  perekonomian  yang humanistik,  adil  dan  beradab),    tidak  mengenal  pemerasan,  penghisapan  atau ribah).  Ekonomi  Pancasila  menempatkan  posisi  manusia  pada  derajat  yang tertinggi, sehingga praktik kegitan ekonomi tidak diperbolehkan menimbulkan eksploitasi dan diskriminasi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan.
3. Persatuan (berdasarkan  sosio-nasionalisme  Indonesia,  kebersamaan  dan berasas  kekeluargaan,  gotong-royong  berkerjasama  tidak  saling  mematikan). Semangat  persatuan  persatuan  dapat  diwujudkan  melalui  penyelengaraan kegitan ekonomi yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, kekeluaragaan,  gotong-royong  yang  tinggi  semua  lapisan  masyarakat  dalam kegitan  ekonomi  nasional.  Pembangunan  ekonomi  haru  melibatkan  semua masyarakat  Indonesia  untuk  berpartisipasi  dalam  kegitan  ekonomi  sehingga perekonomian Indonesia menjadi rumah bagi semua masyarakat Indonesia.
4. Kerakyatan (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi mengutamakan  hajat  hidup  orang  banyak,  ekonomi  rakyat  sebagai  dasar perekonomian  nasional).  Perwujudan  dari  sendi  kerakyatan  dalam perekonomian  nasioanl  adalah  tekadnya  demokrasi  ekonomi.  Yaitu,  sistem ekonomi yang  berdasakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu kegitan ekonomi  yang  bersumber  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Dari rakyat,  berarti  penyelengaraan  kegitan  ekonomi  nasional  harus  seuai  dengan aspirasi  (suara  rakyat)  dan  kebutuhan  utama  rakyat.  Oleh  rakyat,  berarti penyelengaraan  kegiatan  ekonomi  harus  melibatkan  partisipasi  dalam merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  penyelengaraan  kegitan ekonomi.  Untuk  rakyat,  artinya,  penyelengaraan  perekonomian  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
5. Keadilan  sosial  secara  menyaluruh (kemakmuran  masyarakat  yang  utama, bukan  kemakmuran  orang-seorang,  berkeadilan  dan  berkemakmuran). Keadilan  sosial  seluruh  rakyat  Indonesia  dapat  terwujud  melalui  demokrasi ekonomi. Domokrasi ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus diselengarakan  dalam  penyelengaraan  perekonomian  nasional.  Dari  rakyat memiliki arti, penyelengaraan perekonomian nasional harus melibatkan seluru rakyat  dalam  perencanaan  pembagunan  ekonomi.  Oleh  rakyat  artinya, penyelengaraan  perekonomian  nasional  oleh  pemerinta  harus  mendapat mandat  dari  rakyat.  Untuk  rakyat  artinya,  penyelengaraan  perekonomian nasional harus mengutamakan kemakmuran seluru rakyat bukan kemakmuran orang seseorang.

## Sendi-sendi Ekonomi Pancasila
Pancasila  adalah  dasar  negara  dan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia sehingga  Pancasila  merupakan  nilai-nilai  kehidupan  yang  sudah  disepakati  oleh bagsa Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai  Pancasila.  Perekonomia  nasional  harus  memiliki  sendi-sendi  yang bersumber  dari  Pancasila,  sendi-sendi  perekonomian  nasional  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Sendi Ketuhanan . Dalam prespektif agama. Individu yang beragama memiliki pilihan  yang  spesifik  dan  berbeda  dengan  preferensi  orang  yang  tidak beragama.  Individu  yang  beragama  dalam  berekonomi  tidak  hanya  bertujuan mencari  kesejahteraan  di  dunia,  tetapi  juga  mencari  kemuliaan  kehidupan  di akhirat.  Tidak  terbatas  untuk  kemanfaatan  diri  sendiri,  tetapi  kemanfatan keluarganya,  tetangganya,  dan  masyarkat  pada  umumnya.  Sila  ketuhan  juga memiliki kaitan   penting tantang penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dimana penyelenggaraan  kegitan  ekonomi  haru  diselengarakan  dengan  sifat-sifat Tuhan  seperti  kejujuran  dan  keadilan.  Kegitan  ekonomi  yang  melibatkan rubuan pelaku ekonomi yang berinteraksi baik secara laingsung maupun tidak langsung,  sehingga  kejujueran  menjadi  syarat  terpenting  harus  dipenuhi. Sepeti kita ketahu, kegitan ekonomi terselengara di pasar. Agar menjadi arena yang  baik,  pasar  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  semua  perlaku mendapat  keadilan.  Negara  tidak  hanya  sekedar  mengintervensi,  tetapi menata, mendesain, merekonstruksi, untuk mewujudkan terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sendi  Kemanusiaan .  Sila  kedua  mencerminkan  bahwa  sistem  ekonomi Indonesia mengedepankan kemanusiaan, menempatkan manusia sesuai derajat kemanusiaanya.  Dalam  penyelenggaraan  kegitan  ekonomi,  pelaku  ekonomi (manusia Indonesia) tidak hanya sebagai sarana tetapi tujuan. Sebagai sarana, manusia  bersama  faktor  produksi  yang  lain  menghasilkan  barang  dan  jasa yang  dibutukan  dalam  perekonomian.  Akan  tetapi,  kerana  derajat kemanusiaannya, manusia harus ditempatkan pada posisi derajat kemanusiaannya,    pada  posisi  yang  lebih  tinggi  daripada  faktor  produksi lainnya, seperti modal, tana, dan mesin.
3. Sendi Persatuan/Kebangsaan .  Tana  air  Indonesia  sangat  luas  dan  bangsa Indonesia  terhipun  dari  manusia  yang  memiliki  suku,  ras,  budaya,  dan keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karan itu, sistem ekonomi Indonesia haru dibangun  diatas  pondasi  persatuan  persatuan  yang  tujuan  untuk  memperkuat persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia.    Persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia  bida  diwujudkan  bila  dilandasi  oleh  semangat  kebersamaan  dan keadilan  yang  kuat.  Rasam  keberharus  tercermin  pada  semangat  senasip seperjuangan.  Yaitu,  yang  kaya  membantu  yang  miskin,  yang  kuat mengayomi  yang  lemah,  yang  besar  melindungi  yang  kecil,  dan  yang  maju mendorong  yang  tertinggal.  Pengalaman  dimasa  lalu  membuktikan  bahwa konflik sosial dan kedaeraan selalu bermula dari ketidak adilan ekonomi.
4. Sendi Kerakyatan ,  Perwujudan  dari  sendi  kerakyatan  adalah  tegaknya demokrasi  ekonomi  yang  berkedaulatan  rakyat.  Intinya  ekonomi  yang berkedaulatan  adalah  kegitan  ekonomi  yang  bersumber  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat.  Dari  rakyat  berarti,  penyelengaraan  kegiatan perekonomian nasional terlaksana setela mendapat mandat dari rakyat. Rakyat memegang kedaulatan ekonomi (Ismail ddk, 2015).
Selain  Sri-Edi  Swasono  yang  konsisten  dan  intensif  mengkaji    ekonomi Pancasila.  Mubiyarto  yang  juga  dikenal  sebagai  pelopor  ekonomi  Pancasila (misalnya  dalam  Mubiyarto,  1980,  1982,  1988,  2000,  2003  dan  Mubiyarto  & Santosa  2004).  Beliau  bersama  teman-teman  di  PUSTEK  Universitas  Gajamada (UGM)  bersemangat  memperjuangkan  Pancasila  sebagai      ideologi  ekonomi Indonesia.  Pemekiran  ekonomi  Pancasila  tersebut  telah  memberikan  insprirasi
Ismail  ddk  (2015)  dari  Universitas  Brawijaya  (UB)  sehingga  beliau  bersama teman-temanya  di  UB  menawarkan  pemikiran  melalui  buku  yang  berjudul “Sistem  Ekonomi  Indonesia  Tafsiran  Pancasila  dan  UUD  1945”.  Dari  karya mereka  yang  diterbitkan,  kita  dapat  belajara  banyak  tentang  bagaimana  ekonomi Pancasila,  dan  dapat  diejawantakan  ke  dalam  mengembangkan  pendidikan ekonomi agar relevan dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

## Pendidikan Ekonomi Berkarakter
Pasal  33  UUD  1945  merupakan  konstitusi  Ekonomi  yang  wajib  dirujuk oleh  semua  pihak  dalam  penyelengaraan  perekonomian  nasional.    Konstitusi ekonomi  tersebut  merupakan  pengerak  sekaligu  acuan  penyelengaraan perekonomian nasional untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluru rakyat Indonesia (Asshiddiqih, 2016). Untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut dalam penyelengaraan  perekonomian  nasional  maupun  global,  peran  pendidikan ekonomi  berkarakter  berbasis  nilai-nilai  ekonomi  keindonesiaan  sangat dibutuhkan.  Pendidikan  ekonomi  di  lembaga  pendidikan  di  Indonesia,  suda saatnya direvitalisasi mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Hasil  kajian  tim  laboratorium  Pancasila  Universitas  Negeri  Malang tentang  pendidikan  ekonomi  mengacu  pada  nilai-nilai  ekonomi  keindonesiaan merekomendasikan  Pendidikan  ekonomi  berkarakter  harus  berbasis  pada  nilai- nilai  Pancasial  dan  berwawasan  ekonomi  ekologi,  yang  ditujukan  untuk membangun  SDM  Indonesia  masa  depan  untuk  menjadi  pelaku  ekonomi  yang berkeadilan  dan  berkelajutan.  Konsep  tentang  pendidikan  ekonomi  berkarakter nilai-nilai Pancasila dan berwawasan ekologi ekonomi disajikan sebagai berikut:

## Berkarakter Ekonomi Pancasila.
Pancasila  yang  menjadi  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia  harus  dapat dikenalkan  pada  anak-anak  didik  dan  mewarnai  proses  pendidikan  ekonomi  di lembaga  pendidikan.  Nilai-nilai  Pancasila  yang  terkandung  dalam  sila-sila Pancasila  yang  merupakan  landasan  ideologi  ekonomi  bagi  pengaturan  ekonomi bangsa Indonesia harus di internalisasi dalam pembelajaran ekonomi. Selain nilai sila-sila  Pancasial  prinsip  ekonomi  yang  tercantum  dalam  Pasal  33  UUD  1945 seperti; kekeluargaan, kebersamaan,  bekerja  sama,  kegotong-royongan, mengutamakan  kepentingan  bersama  diantara  kepentingan  individu,  berati  juga berpihak  pada  rakyat  banyak.  Nilai-nilai  tersebut  yang  harunya  dipelajari  secara teoritik dan implementasi di dalam pendidikan pembelajaran ekonomi di lembaga pendidikan.    Implikasinya  kurikulum  pendidikan  ekonomi  di  sekolah  dan pendidikan tinggi harus mendahulukan Ekonomi Pancasila sebagai rujukan dalam pembelajaran.  Tenaga  pendidik  harus  mengimplemetasikan  kedalam  pokok bahasan dan strategi pembelajaran ekonomi. Strategi pembelajaran ekonomi  yang diterapkan  di  dalam  maupun  diluar  kelas  harus  mengunakan  strategi  kooparatif ( cooperative  learning )  yang  berkarakter  Pancasila,  dengan  fokus  kegitan  yang mencerminakan ayat  (1), Pasal  33 UUD 1945 menjadi pilihan yang paling tepat. Strategi  pembelajaran  yang  diterapkan  dapat  mengembangkan  semangat kebersamaa,  kekeluaragaan,    kerjasama,  dan  gotong-royong  pada  diri  peserta didik (Witjaksono, 2013).

## Karakter Ekonomi Ekologi
Pendidikan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelajutan adalah pendidikan  ekonomi  berkarakter  ekonomi  ekologi.  Pendidikan  berkarakter ekonomi  ekologi  dalam  imlementasinya  telah  dikenal  dengan  berbagai terminologi, seperti ekonomi berwawasan lingkungan (environmental economics) dan    ekonomi  hijau  ( green  conomics). Pada  dasarnya  ekonomi  ekologi memberikan  pesan  tentang  nilai-nilai  lingkungan  hidup  yang  harus  mewarnai segala  tindakan  ekonomi,  baik  produksi,  konsumsi,  maupun  produksi  terhadap barang  dan  jasa  ekonomi.  Perilaku  ekonomi  kita  diarahkan  untuk  harus menghormati  dan  menjaga  keseimbangan  alam  dan  lingkungan,  kembali  alam serta  jangan  merusak  alam.  Nilai-nilai  lingkungan  ini  telah  menjadi  trend kebutuhan  internasional,  karena  itu  secara  nasional  maupun  lokal  kita  semua wajib  untuk  mengimplementasikan  dalam  kehidupan  atau  tindakan  ekonomi nyata.  Implikasinnya  dalam  pendidikan  ekonomi  adalah  wawasan  lingkungan harus  masuk  ke  dalam  kajian  teoritik  maupun  imlementatif  melalui  proses pembelajaran  ekonomi  di  lembaga  pendidikan,  baik  sekolah  maupun  luar persekolahan.
Wahjoedi  (2013),  pendidikan  ekonomi  berkarakter  bertujuan  yaitu:  (1) mendidik  bagaimana  manusia  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  cenderung tidak  terbatas  menghadapi  kondisi  sumberdaya  yang  terbatas  untuk  mencapai kesejahteraan.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga  pendidik  perlu  mebelajarkan peserta  didik  bagaimana  memenuhi  kebutuhan  hidup  harus  memiki  preferensi yang spesifik,  prefesernsi tersebut haru berdasar pada ajaran agama. Selanjutnya, Peserta  didik  perluh  dikenalkan  dalam  berekonomi  tidak  hanya  bertujuan mencapai  kesejahteraan  di  dunia,  tetapi  mencari  ridoh  Allah  SWT  untuk kemuliaan  kehidupan  di  akhirat.  Sehingga  kegitan  ekonomi  yang  dilakukan peserta  didik  harus  dilandasi  dengan  cara  yang  jujur  dan  adil  (tidak  mengenal pemerasan, penghisapan atau ribah);   (2) Mendidik cara bagaimana manusia akan menjadi  pelaku  ekonomi  pasar  yang  bersaing  dengan  prinsip  kebersamaan, kekeluargaan,  gotong-royong  untuk  menghadapi  persaingan.  Untuk  mencapai tujuan tersebut peserta didik perluh diberikan pemahaman bahwa manusia sebagai mahkluk sosial dalam melakuan aktivitas ekonomi senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dalam berekonomi senantiasa berkejasama, tolong menolong untuk  mencapai  kesejahteraan  individu,  keluarga,  tentangga  dan  masyarakat umum; (3) Peserta didik perlu diajarkan bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang harus  memperhatikan  kesejahteraan  rakyat  secara  lebih  merata  dan  berkeadilan (sebagai  wujud  ekonomi  kerakyatan).  Demokrasi  ekonomi  kerakyatan  yang dilandasi  usaha  bersama  adalah  usaha  yang  hidup  dalam  suasana  kebersamaan, kekeluargaan,  keadilan  sosial,  dan  kerjasama  tolong-menolong  gotong-royong ( cooperation )  penting  untuk  internalisasi  kedalam  pembelajaran  ekonomi;  (4) mendidik  bagaimana  pesertadidik  menjadi  pelaku  ekonomi  yang  peduli  dengan kualitas  lingkungan  dan  keseimbangan  alam.  Penyelengaraan  Pembelajaran ekonomi  di  lembaga  pendidikan  haru  menginternalisasi  nilai-nilai  lingkungan hidup  agar dapat membentuk  kesadaran peserta didik terhadap masalah ekonomi dan lingkungan.
Gambar. Pendidikan ekonomi berkarakter untuk SDM pelaku ekonomi global yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai suatu proses (Sumber: Lab. Pancasila UM, 2012 ).
Pendidikan ekonomi berkarakter dapat  diwujudkan melalui proses belajar mengajar  dalam rangka meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku ekonomi yang  adil  dan  berkelanjutan.  Tujuan  akhirnya  pendidikan  ekonomi  berkarakter yaitu  mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Indonesia  sebagai  pelaku ekonomi,  baik  sebagai  produsen,  konsumen,  dan  sebagai  distributor,  yang memiliki  wawasan,  sikap  dan  perilkau  ekonomi  secara  berkeadilan,  dan berkelanjutan.  Kegiatan  pembelajaran  ekonomi  dapat  berlangsung  pada pendidikan formal, non-formal, dan informal muatan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter pendidikan ekonomi.

## Peran Pendidikan Ekonomi Berkarakter
Kesadaran  SDM  Indonesia  masa  depan  harus  mengarah  untuk  mampu mengelola  kemampuan  ekonomi  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari  potensi sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia sendiri. Melalui pendidikan ekonomi berkarakter,  dapat  dibangun  SDM  ekonomi  Indonesia  yang  bermoral  yang bersumber dari jati diri  bangsa Indonesia; terbangunnya   bangsa Indonesia yang memahami  posisi  dirinya  sebagai  pelaku  ekonomi  nasional  yang  mampu mengemban  misi  Pancasila  dan  konstitusi  NKRI.  Sedangkan  dalam  konteks global  SDM  Indonesia  harus  mampu  menjadi  pelaku  ekonomi  global  yang  siap bekerja  sama,  bersaing  secara  adil  dan  mampu  mewujudkan  tuntutan  ekonomi ekologis,  berwawasan  lingkungan  serta    berkelanjutan.    Pendidikan  ekonomi berkarakter  Pancasila  dan  yang  berkelanjutan  secara  akademis  harus  menjadi gerakan  nasional  untuk  melawan  dominasi  pembelajaran  ekonomi  yang  berbasis kapitalis/liberalis.
Implementasi  pendidikan  ekonomi  berkarakter  yang  bersumber  dari  niai- nilai  ideologi  Pancasila dan berwawasan lingkungan  untuk   mayarakat  Indonesia menuntut  perhatian  secara  sungguh-sungguh  oleh  seluruh  komponen  bangsa Indonesia, baik di tingkat kebijakan pemerintah maupun partisipasi seluruh warga negara. Berbagai aspek pendidikan di segala jenjang, seperti:  tujuan pendidikan, kurikulum,  proses  belajar-mengajar,  media  pembelajaran  dan  sarana  prasarana pembelajaran yang memiliki misi karakter nilai-nilai Pancasila dan berkelanjutan harus  dapat  diwujudkan  secara  serius  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan (TEAM Kependidikan Lab. Pancasila UM, 2012).

## Kesimpulan
1. Pasal  33  UUD  1945  merupakan  konstitusi  ekonomi  Indonesia  memberikan pesan  bahwa  paham  paham  kolektivisme,  bukan  paham  liberalisme  yang merupakan  paham  ekonomi  klasik/neoklasik.  Usaha  bersama  adalah  usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, dan tolong- menolong gotong-royong ( cooperation ).
2. Pemikiran  Ekonomi  Pancasila  oleh  para  pemikir  terdahulu    yang  berupaya mengakaji  Pancasila  sebagai  ideologi  ekonomi  Indonesia  penting  untuk  kita kembangkan.  Dari  karya  mereka  yang  diterbitkan  dapat  dijadikan  rujukan untuk  mengembangkan  pendidikan  ekonomi  relevan  dengan  Pancasila  dan Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk  mewujudkan  pendidikan  berkarakter  ekonomi  Pancasila    maka pendidikan  ekonomi  harus  menginternalisasi  nila-nilai  Pancasila  dan  prinsip- prinsip  ekonomi  Pancasila  yang  tercantum  dalam  Pasal  33  UUD  1945. Pendidikan  dan  Pembelajaran  ekonomi  dilembaga  pendidikan  berbasis ekonomi  Pancasila.  Mulai  dari  subtansi  materi,  media,  dan  Model Pembelajaran harus relevan dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, F. H. 2016. Urgensi Pembelajaran Ekonomi Cukup Berwawasan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 pada Sekolah Menengah Atas. National Conference On Economic Education .
Ahmad, I. M. 2015. Pengembangan Pembelajaran Ekonomi Pancasila Melalui Model Democratic Cooparative Learning (DCL) di SMA Negeri 3 Kota Ternate. Tesis Program Pascasarjana UM . Fitriana, R. D. 2016. Pembelajaran Konsep Ekonomi Pancasila Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pada Anak Sekolah Dasar. National Conference on Economic Education .
Haq, I. I. 2017. Revitalisasi Materi Pembelajaran Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan. National Conference on Economic Education . Isma’il, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. 2015. Sistem ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945 . Penerbit Erlangga. Mubiyarto & Budiyono (Ed.) 1987. Ekonomi Pancasila. Yokyakarta: BPFE- Yokyakarta. _______. 1980. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial Dan Keadilan. Jakarta: UGM PRES.
_______.1987. Ekonomi Pancasila. PT. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
_______. 2002. Ekonomi Pancasila. BPFE Yogyakarta.
_______. 1988. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. LP3ES. Jakarta. Santosa, A. 2009. Ekonomi kerakyatan . Yogyakarta: Marcu Buana.
Sujono, G. 2012. Analisis Kelayakan Buku Ajar Ekonomi Mikro Dari Perspektif Ekonomi Pancasila.(Disertasi). DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM .
Swasono, Sri-Edi. 2002. Mengubah Pakem: Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi. Makalah disajikan pada seminar yang diselengarakan oleh Bappenas bekerjasama dengan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta, 24-25 Oktober 2002 _______. 2009. Keparipurnaan Ekonomi Pancasila: Menegakkan Ekonomi Pancasila. Makalah disajikan pada Kongres Pancasila KerjasamaUniversitas Gadjada dan Mahkama Kostitusi UGM, Yokyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009 _______. 2010. Indonesi dan Doktrin Kesejahteraan Sosial-Dari Klasik dan Neoklasik Sampai Ke The End Of Laaisez-Faire . Jakarta: Perkumpulan Prakarsa _______. 2012. Meluruskan Penyelewengan Mandat Kostitusi: Pancasila Nasionalisme Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme . Kuliah Umum Universitas Negeri Malang, 4 Julu 2012 TEAM Kependidikan Lab. Pancasila UM, 2012 Sistem Pendidikan Nasional Pancasila  Menegakkan dan Membudayakan Visi – Misi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila . Malang: Lab. Pancasila UM Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2002. Jakart: Palito Media. Wahjoedi. 2013. Pendidikan Ekonomi Berkarakter Indonesia Kebutuhan Masa Depan. Makalah disajikan Pada Kuliah Umum di Universitas Tanjung Perak, Pontianak. 27 April 2013. _______. 2015. Pendidikan Ekonomi Berkarakter Nilai-Nilai Pancasila . Malang: Universitas Negeri Malang.
Witjaksono, M. 2013. Redefinisi, Reorientasi, dan Redesain Pembelajaran Ekonomi Mengacu pada Amandemen Pasal 33 UUD 1945. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 6 (1), 1–12.