## Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan
Pradana Arie Wijayanto, Bambang Eko Turisno, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang Email: pradanasragen@gmail.com

## Abstract
The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of  credit  guarantee  auction  execution  which  s  burdened  with  mortgage  rights.  Review  and  analyze obstacles  and  solutions  n  the  implementation  of  mediation  for  the  cancellation  of  credit  guarantee auction  execution.  The  writing  of  this  thesis  uses  an  empirical  juridical  approach  which  s  used  to examine  legal  materials  and  library  data  to  match  the  facts  n  the  field,  the  research  specifications  are descriptive  analytical,  data  analysis  techniques  use  data  analysis  techniques  using  qualitative  methods, namely  from  data  obtained  from  the  field  then  analyzed.  to  draw  conclusions.  The  mediation  n  the mortgage  auction  process  at  the  Sragen  District  Court  was  carried  out  n  two  stages,  namely  the  pre- mediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator,  making  a  meeting  schedule  by  the  mediator,  meetings,  formulating  an  agreement  n  written form, and determining the deed of agreement by the judge.
Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent Rights

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ni  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pelaksanaan  mediasi  pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi  dalam  pelaksanaan  mediasi  pembatalan  eksekusi  lelang  jaminan  kredit.  Penulisan  tesis  ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  data  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  dari  data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses  lelang  hak  tanggungan  di  Pengadilan  Negeri  Sragen  dilaksanakan  dengan  dua  tahap,  yaitu  tahap pra  mediasi  dan  tahap  proses  mediasi.  Tahap  pra  mediasi  yaitu  :  hakim  memerintahkan  kepada  pihak yang  bersengketa  untuk  menempuh  mediasi,  penjelasan  tentang  prosedur  mediasi  oleh  hakim,  dan memilih  mediator.  Untuk  tahap  proses  mediasi  yaitu:  penyerahan  resume  perkara  para  pihak  kepada mediator,  pembuatan  jadwal  pertemuan  oleh  mediator,  pertemuan-pertemuan,  perumusan  kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.
Kata Kunci:  Hambatan; Solusi, Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Ketentuan  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan (UUHT)  berisi  ketentuan  bahwa  Sertifikat  Hak  Tanggungan  mempunyai  kekuatan eksekutorial atas Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutang atau kredit, bank dapat melakukan pelelangan atas jaminan tersebut secara lebih cepat tanpa harus menunggu adanya suatu keputusan hukum tetap ( in kracht ), karena eksekutorial beslag memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah in kraht . Ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUHT bahwa sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat irah–irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang berlaku sebagai pengganti Grosse Acte Hypoteek sepanjang mengenai hak atas tanah (Sutedi, 2012).
Kewenangan i untuk i melaksanakan i perbuatan i hukum i atas i objek i hak i tanggungan i harus i ada pada  pemberi  hak  tanggungan  pada  saat  pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Lahirnya i hak i tanggungan i terjadi i pada i saat i didaftarkannya i hak i tanggungan, i maka i kewenangan i un tuk i melakukan i perbuatan i hukum i terhadap i objek i hak i tanggungan i diharuskan i ada i pada i pemberi i ha k i tanggungan i pada i saat i pembuatan i buku i tanah i hak i tanggungan i (Patrick, 1989).
Pasal 20 UUHT berisi ketentuan adanya hak yang diutamakan bagi bank untuk menjalankan haknya mendapatkan pembayaran hutang dengan cara melakukan penjualan hak tanggungan baik dengan pelelangan maupun secara langsung. Hak tanggungan merupakan bagian terpenting dari perbankan yang menyalurkan kreditnya pada masyarakat, karena dengan hak tanggungan bank mempunyai jaminan pembayaran kreditnya apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata nasabah debitur ngkar janji ( wanprestasi ). Hak tanggungan yang berupa hak atas tanah sudah selayaknya memiliki asas publisitas yaitu hak atas tanah yang dibebani oleh hak tanggungan ditunjuk secara khusus, sehingga kelak dikemudian hari bisa dieksekusi.
Kreditur  dalam  upaya  mengatasi  debitur  yang  wanprestasi  dapat  melakukan  lelang  hak tanggungan  secara  langsung  tanpa  harus  mengajukan  gugatan  lelang  ke  Pengadilan  Negeri ataupun melakukan mediasi dengan debitur, tetapi fakta yang terjadi di lapangan banyak kreditur yang  melakukan  mediasi  dengan  debitur  dalam  penyelsaian  wanprestasi  (kredit  macet),  hal tersebut dikarenakan objek hak tanggungan yang dilelang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga
tidak ada peminat untuk membeli. Alasan dari pihak debitur melakukan mediasi karena objek hak tanggungan merupakan peninggalan atau warisan, sehingga tidak ngin dikuasai oleh pihak lain.
Mekanisme  pelaksanaan  lelang  hak  tanggungan  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu mengajukan  lelang  kepada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  atau melalui  penetapan  Pengadilan  Negeri  setempat.  Pelaksanaan  lelang  hak  tanggungan  yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  seringkali  mendapat  perlawanan  dari  pihak  debitur  berupa penangguhan lelang, sehingga Pengadilan Negeri perlu berusaha mendamaikan para pihak dengan merujuk  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Pelaksanaan mediasi menganut sistem win-win solution dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama, tulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.
Pengadilan  Negeri  Sragen  sebagai  salah  satu  pengadilan  tingkat  pertama  di  ndonesia sekaligus  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  telah  menerapkan  mediasi  dalam penyelesaian  sengketa  perdata.  Data  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Sragen  tahun  2015-2020 menunjukkan  bahwa  tingkat  keberhasilan  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  mediasi  di Pengadilan Negeri Sragen dari 41 perkara yang masuk sebanyak 9 perkara yang dapat dimediasi (21,95%)  (Maryono,  2021).  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sragen dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata,  sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Sragen. Hasil dari pelaksanaan mediasi  tersebut  yaitu  dikeluarkan  akta  perdamaian  yang  berisi  kesepakatan  materi  mengenai penundaan  lelang  dengan  syarat  tertentu  yang  dinilai  akan menguntungkan sekaligus mengesampingkan sebagian hak-hak beberapa pihak (Umam, 2016).
Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi sebenarnya memberikan peluang yang adil kepada para pihak untuk terlibat dan dihargai didalam proses penyelesaian perkaranya. Para pihak dilibatkan di dalam menentukan hasil-hasil proses mediasi sehingga para pihak dapat mengontrol hasil-hasil dari sesi mediasi lebih lanjut serta dapat memperbaiki hubungan yang renggang diantara mereka. Pengintegrasian mediasi dalam proses hukum acara perdata agar mempunyai
proses beracara yang cepat, murah dan adil, maka kehadiran para pihak yang bersengketa sangat diharapkan, hal tersebut agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung sederhana, efisien baik dari segi  waktu  maupun  biaya  (Wardah  &  Sutiyoso,  2006).  Penyelesaian i sengketa i yang sederhana, i cepat i dan i murah i adalah i dambaan i dari i setiap i pencari i keadilan dimanapun. i Dambaan i itu i dinyatakan i dalam i Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2. Kerangka Teori
Teori  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ni  adalah  teori  sistem  hukum  dari Lawrence Friedman, yang mencakup substansi (substance) , struktur (structure) , dan kultur/budaya hukum (legal culture) . Tiga komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut ni (Friedman, 2005): 1. Substansi
Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan  pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum tu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hokum materil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup , dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang .
2. Stuktur Hukum
Sistem i hukum i bila i ditinjau i dari i strukturnya, i lebih i mengarah i pada i lembaga-lembaga i (pranata-pranata) i seperti i legislatif, i eksekutif, i dan i yudikatif, i bagaimana lembaga i tersebut i menjalankan i fungsinya. i Struktur i berarti i juga i berapa i anggota yang i duduk i sebagai i anggota i legislatif, i apa i yang i boleh i atau i tidak i boleh dilakukan i presiden, i bagaimana i aparat i penegak i hukum i menjalankan i tugasnya dan i lainnya. i Dengan i kata i lain i sistem i struktural i yang i menentukan i bisa i atau tidaknya i dilaksanakan i dengan i baik.
3. Budaya Hukum (Legal Cuture)
Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran
dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ni. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu ndikator berfungsinya hukum.

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  pada  permasalahan  yang  dibahas  di  atas  maka  artikel  ini  ingin  membahas permasalahan mengenai:
1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan?
2. Apa  hambatan  dan  solusi  dalam  pelaksanaan  mediasi  pembatalan  eksekusi  lelang  jaminan kredit?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Penelitian  terkait  hambatan  dan  solusi  dalam  pelaksanaan  mediasi  pembatalan  eksekusi lelang  jaminan  kredit  pernah  dilakukan  sebelumnya,  antara  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yustiana  dengan  judul  “Eksekusi  Hak  Tanggungan  Terhadap  Kredit  Macet  Bank”.  Artikel tersebut lebih membahas permasalahan seputar pelaksanaan eksekusi terhadap hk tanggungan bila terjadi  sebuah  keadaan  kredit  macet  di  Bank  BRI  Cabang  Singkawang  dan  factor  yang berpengaruh  terhadap  tidak  dilaksanakannya  sebuah  tindakan  eksekusi  hak  tanggungan  terhadap kredit  macet  (Yustiana,  2020).  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  mma  ndra  Dewi Windajani  dengan  judul  “Hambatan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta”. Artikel tersebut lebih menyoroti permasalahan terkait hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasar putusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta  (Windajani,  2011).  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Susan  Pricilia  Suwikromo  yang  berjudul  “Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Atas  Jaminan Kebendaan  Yang  Dikat  Dengan  Hak  Tanggungan”.  Artikel  ni  lebih  fokus  membahas  mengenai prosedur  pelaksanaan  lelang  atas  jaminan  kebendaan  dan  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  lelang  atas  jaminan  kebendaan  yang  telah  dikat  dengan  hak  tanggungan (Suwikromo, 2016).
Artikel  yang  ditulis  ni  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  artikel  yang  tersebut  di  atas. Artikel  ni  lebih  khusus  membahas  mengenai  pelaksanaan  mediasi  pembatalan  eksekusi  lelang jaminan  kredit  yang  dibebani  hak  tanggungan  serta  hambatan  dan  solusi  dalam  pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  empiris.  Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Istilah empiris (Inggris: empirical ) artinya bersifat  “nyata”  (Amiruddin,  2010).  Pendekatan  yuridis  empiris  dimaksudkan  untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata, sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan (Hadikusuma, 1995).
Spesifikasi  penelitian  dalam  artikel  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  mengumpulkan nformasi  aktual  secara  rinci  yang  melukiskan  gejala  yang  ada  dan  mengidentifikasi  permasalahan (Suteki,  2018).  Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen
Pelaksanaan  mediasi  dalam  proses  lelang  Hak  Tanggungan  di  Pengadilan  Negeri  Sragen dilakukan melalui dua tahap, yaitu:
a.   Tahap Pra Mediasi.
Tahap pra mediasi ni penggugat terlebih dahulu memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, kemudian gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Sragen. Ketua Majelis Hakim segera menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetuk palunya di atas meja satu kali. Pada hari sidang pertama menghadirkan para pihak yang bersengketa, sedangkan apabila pihak yang bersengketa tidak hadir. Majelis i Hakim i menunda i jalannya i persidangan kemudian i memberikan i kesempatan i untuk i pihak i yang i bersengketa i agar i hadir dalam i sidang i berikutnya.
Majelis  Hakim  dalam memeriksa perkara menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi
yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata.
b.   Tahap Mediasi
Berdasarkan i hari i sidang i yang i telah i ditentukan i oleh i majelis i hakim, majelis i hakim i memberikan i penjelasan i bahwa i batas i waktu i yang i diberikan untuk i menyelesaikan i proses i penyelesaian i sengketa i perdata i dengan i cara mediasi i adalah, i sebagaimana i Pasal i 24 i sebagai i berikut:
1) Ayat i (1) i dalam i waktu i paling i lama i 5 i (lima) i hari i terhitung i sejak penetapan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 20 i ayat i (5), i Para i Pihak dapat i menyerahkan i Resume i Perkara i kepada i pihak i lain i dan i Mediator. i
2) i Ayat i (2) i Proses i Mediasi i berlangsung i paling i lama i 30 i (tiga i puluh) i hari terhitung i sejak i penetapan i perintah i melakukan i Mediasi. i
3) Ayat i (3) i Atas i dasar i kesepakatan i Para i Pihak, i jangka i waktu i Mediasi dapat i diperpanjang i paling i lama i 30 i (tiga i puluh) i hari i terhitung i sejak berakhir i jangka i waktu i sebagaimana i dimaksud i pada i ayat i (2). i
4)  Ayat i (4) i Mediator i atas i permintaan i Para i Pihak i mengajukan i permohonan perpanjangan i jangka i waktu i Mediasi i sebagaimana i dimaksud i pada i ayat (3) kepada i Hakim i Pemeriksa i Perkara i disertai i dengan i alasannya.
Pasal 30 ayat (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator. Ayat (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak. Ayat (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Ayat (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela i tahap i pemeriksaan i perkara i dan i tingkat i upaya hukum i banding, i kasasi, i atau i peninjauan i kembali.
Pasal i 33 i ayat i (1) i Pada i tiap i tahapan i pemeriksaan i perkara, i Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Ayat (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap
pemeriksaan perkara. Ayat (3) Setelah menerima gugatan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat. Ayat (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat  belas)  hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## c.   Tahap mplementasi Hasil Mediasi
Tahap mplementasi i hasil mediasi adalah pelaksanaan dari hasil-hasil kesepakatan dari pihak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah  disetujui  dan  dituangkan  dalam  akta  perdamaian. Hasil  pelaksanaan  mediasi  yaitu  pemohon  eksekusi  tidak  akan  mempermasalahkan  dan mengajukan  eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut dikemudian hari, sehingga permasalahan sengketa hukum antara pemohon dan termohon eksekusi telah selesai Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan mediasi dalam proses lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen sudah menerapkan prinsip mediasi yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, i Mediasi i wajib i ditempuh, i sebelum i sengketa i diputus i oleh hakim para i pihak i wajib i terlebih i dahulu i menempuh i mediasi, i hal i ini i diatur dalam Pasal i 4 i ayat i (1) i Peraturan i Mahkamah i Agung i Nomor i 1 i Tahun i 2016. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekwensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.
Kedua, i otonomi i para i pihak. i Prinsip i otonomi i para i pihak i merupakan  prinsip yang melekat pada proses mediasi, karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan self determination, yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk i menentukan i dalam i arti i menerima i atau i menolak segala i sesuatu i dalam i proses i mediasi.
Ketiga, i mediasi i dengan i tikad i baik. i Mediasi i merupakan i proses penyelesaian i sengketa i melalui i musyawarah i mufakat i atau i konsensus i para pihak i yang i akan i dapat i berjalan i dengan i baik i jika i dilandasi i oleh i ktikad untuk i menyelesaikan i sengketa.
Keempat, i Efisiensi i Waktu. i Masalah i waktu i merupakan i salah i satu i factor penting menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ni tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator di  antara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).
Kelima,  sertifikasi  mediator.  Peraturan i Mahkamah i Agung i Nomor i 1 i Tahun 2016 i mendorong i lahirnya i mediator-mediator i profesional. i Kecenderungan i ini tampak i dari i adanya i ketentuan i bahwa i pada i asasnya i “setiap i orang i yang menjalankan i fungsi i mediator i wajib i memiliki i sertifikat i mediator i yang diperoleh i setelah i mengikuti i pelatihan i yang i diselenggarakan i oleh i lembaga yang i telah i memperoleh i akreditasi i dari i Mahkamah i Agung i Republik Indonesia.
Keenam,  Tanggung  Jawab  Mediator.  Mediator i memiliki tugas  dan  tanggung jawab yang  bersifat  prosedural  dan  fasilitatif. Tugas-tugas  ini tercermin dalam ketentuan i Pasal 14 Peraturan i Mahkamah i Agung Nomor i 1 i Tahun i 2016 yaitu: a].memperkenalkan i diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; b]. menjelaskan i maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; c]. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator i yang netral dan tidak mengambil i keputusan; d]. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; e]. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak i tanpa i kehadiran pihak lainnya (kaukus); f]. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; g]. mengisi formulir jadwal mediasi. h]. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; i]. menginventarisasi i permasalahan i dan i mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas; j]. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 1]. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2].  mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan 3].  bekerja sama mencapai i penyelesaian; k].  membantu i Para i Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; l]. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau  tidak  dapat  dilaksanakannya  Mediasi  kepada  Hakim Pemeriksa
Perkara; m]. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik i dan i menyampaikan kepada i Hakim Pemeriksa Perkara; n]. tugas lain dalam menjalankan fungsinya Ketujuh, ii kerahasiaan. ii Berbeda ii dengan ii proses ii litigasi i yang ii bersifat i terbuka untuk umum, ii proses ii mediasi ii pada ii asasnya i tertutup i bagi ii umum ii kecuali ii para pihak menghendaki i lain. i Hal i ini i berarti i hanya i para i pihak i atau i kuasa hukumnya ii dan ii mediator ii saja ii yang ii boleh ii menghadiri i dan i berperan i dalam i sesi- sesi ii mediasi, ii sedangkan ii pihak lain tidak ii boleh i menghadiri i sesi i mediasi i kecuali atas i izin i para i pihak.
Kedelapan, i pembiayaan. i Pembiayaan i yang i berkaitan i dengan i proses mediasi i paling i tidak i mencakup i hal-hal i sebagai i berikut: i ketersediaan i ruang-ruang i mediasi, i honor i para i mediator, i biaya i para i ahli i jika i diperlukan, i dan biaya i transport i para i pihak i yang i datang i ke i pertemuan-pertemuan i atau i sesi-sesi i mediasi.
Kesembilan, i pengulangan i mediasi. i Pasal i 17 i ayat i (1) i Peraturan Mahkamah i Agung i Nomor i 1 i Tahun i 2016, i memberikan i kewenangan i kepada hakim i pemeriksa i perkara i untuk i tetap i mendorong i para i pihak i supaya menempuh i perdamaian i setelah i kegagalan i proses i mediasi i pada i tahap i awal atau i pada i tahap i sebelum i pemeriksaan i perkara i dimulai. i Proses i perdamaian setelah i memasuki i tahap i pemeriksaan i dimediasi i langsung i oleh i hakim pemeriksa.
Kesepuluh,  kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun i 2016 pada i dasarnya i lebih i dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan ( court-connected mediation). Namun, sebagai upaya untuk lebih i memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum ndonesia dan memperkecil timbulnya persoalan- persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa tu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian. Mediasi di Pengadilan ini merupakan i hasil i pengembangan i dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur i dalam i ketentuan i Pasal 130 HIR/154 Rbg, i yang i mengharuskan i hakim yang
menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan i perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

## 2. Hambatan  dan  Solusi  Dalam  Pelaksanaan  Mediasi  Proses  Lelang  Hak  Tanggungan  di Pengadilan Negeri Sragen
a.   Hambatan Pelaksanaan Mediasi Proses Lelang Hak Tanggungan
Bekerjanya  hukum  adalah  masyarakat  yang  akan mempengaruhi faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai pemberlakuan. Pengaruh sosial atau perilaku sosial akan masuk dalam proses legislasi seperti peraturan. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan secara efektif dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan  sosial  seperti  budaya  hukum  yang  baik,  maka  hukum  akan  bekerja  dengan  baik. Menurut  Lawrence  Friedman  dalam Esmi  Warrasih,  untuk  melihat  efektivitas  hukum  dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu substansi (substance) , struktur (structure) , dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 2005) .
1)   Substansi Hukum
Lembaga  Pembuat  Peraturan  dalam  mengatur  proses  beracara  di  Pengadilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adalah  dengan  mengesahkan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  berupa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 01 tahun 2016 menyatakan bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak  dengan  dibantu  oleh  Mediator.  Mediasi  yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua  belah  pihak  yang  saling  menguntungkan  ( win-win  solution )  dan  memuaskan  bagi pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  bersifat problem  solving ,  bukan  untuk  mencari  kalah menang  ( win  or  loss ).  Peran  mediator  dalam  mediasi  hanya  menjadi  fasilitator  yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan  panduan  membantu  para  pihak  dalam  meluruskan  perbedaan-perbedaan pandangan  dan  bekerja  untuk  suatu  yang  dapat  diterima  para  pihak  dalam  penyelesaian yang mengikat.
Tujuan  mediasi  yaitu  dapat  mengurangi  permusuhan  dan  mengizinkan  para  pihak mengontrol  hasil  penyelesaian  sengketanya  dengan  satu  penekanan  kenetralan,  tanggung
jawab ndividu, dan kewajaran timbal balik yang ada dalam mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi juga mengizinkan para pihak menemukan suatu penyelesaian yang sesuai dengan  keinginan  mereka,  bahkan  terhadap  persetujuan  yang  mereka  sepakati  bersama. Selain tu, mediasi juga memiliki kapasitas untuk mengakui adanya secara psikologis akan adanya kebutuhan-kebutuhan rohani dari para pihak, termasuk kebutuhan untuk berdamai, memaafkan, dan untuk dimaafkan.
Tujuan mediasi tersebut didukung pendapat More sebagaimana yang dijelaskan Abu Rohmad, suatu proses mediasi dikatakan deal karena memenuhi 3 (tiga) syarat kepuasan. Pertama , kepuasan substantif, yakni kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari  pihak-pihak  yang  bersengketa,  misalnya  ganti  kerugian  berupa  uang  ataupun memberikan  kepuasan  karena  perundingan  diselesaikan  dengan  cepat. Kedua ,  kepuasan prosedural  yakni  kedua  belah  pihak  diberikan  kesempatan  yang  sama  dan  bebas mengemukakan  pendapatnya.  Kesempatan  tu  dapat  pula  diwujudkan  ke  dalam  sebuah perjanjian  tertulis  serta  disepakati  untuk  dilaksanakan. Ketiga ,  kepuasan  psikologis  yaitu apabila masing-masing pihak mamiliki tingkat emosi terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif bahwa hubungan masih dapat dipelihara pada masa datang (Rohmad, 2005).

## 2)   Stuktur Hukum
Struktur  hukum  dalam  pelaksanaan  mediasi  proses  lelang  Hak  Tanggungan  adalah Pengadilan Negeri Sragen. Pengadilan Negeri Sragen dalam mewujudkan proses beracara di pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya yang murah adalah mendorong para pihak yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  kasusnya  dengan  cara  mediasi.  Kewajiban  para pihak  yang  bersengketa  untuk  melakukan  mediasi  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Perma Nomor  1  Tahun  2016  yaitu:  “Semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan termasuk  perkara  perlawanan  ( verzet )  atas  putusan  verstek  dan  perlawanan  pihak berperkara  ( partij  verzet )  maupun  pihak  ketiga  ( derden  verzet )  terhadap  pelaksanaan putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan penyelesaian  melalui  Mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung ni”.
3)   Budaya Hukum
Budaya  hukum  dalam pelaksanaan mediasi lelang hak tanggungan di Pengadilan
Negeri  Sragen  adalah  Penggugat,  Tergugat  dan  Mediator.  Pelaksanaan  mediasi  dapat berjalan  dengan  lancar  apabila  Para  Pihak  yang  bersengketa  memiliki  tikad  baik  untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat  tidak  beritikad  baik,  sehingga  proses  mediasi  penangguhan  lelang  hak tanggungan tidak berhasil, oleh karena tu Mediator sebagai pihak pemegang peran dalam pelaksanaan mediasi wajib mendorong para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
Mediator  dalam  melaksanakan  tugasnya  memediasi  para  pihak  yang  bersengketa diatur  dalam  Pasal  Pasal  14  Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  1  Tahun  2016, diantaranya adalah: 1) Mediator wajib membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;  2)  Mediator  wajib  menjelaskan  bahwa  Mediator  dapat  mengadakan  pertemuan dengan  satu  pihak  tanpa  kehadiran  pihak  lainnya  (kaukus);  3)  Mediator  wajib  menyusun jadwal  Mediasi  bersama  Para  Pihak;  4)  Mediator  wajib  memberikan  kesempatan  kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 5) Mediator dalam melakukan  mediasi  wajib  menginventarisasi  permasalahan  dan  mengagendakan pembahasan  berdasarkan  skala  proritas;  6)  Mediator  wajib  memfasilitasi  dan  mendorong Para  Pihak  untuk:  menelusuri  dan  menggali  kepentingan  Para  Pihak,  mencari  berbagai pilihan  penyelesaian  yang  terbaik  bagi  Para  Pihak,  dan  bekerja  sama  mencapai penyelesaian; 7) Mediator wajib membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan  Perdamaian.  Selanjutnya,  dalam  proses  mediasi,  mediator  medorong  dan memberikan  nasihat  kepada  para  pihak  untuk  melakukan  mediasi  dengan  menjelaskan tentang  keuntungan  dan  kerugian  apabila  para  pihak  bersedia  menempuh  atau  tidak menempuh mediasi.
b.  Solusi  Menangani  Hambatan i Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen
Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi dalam mplementasi mediasi proses lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen, berikut peneliti sampaikan solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi.
1)   Mendorong para pihak beritikad baik
Guna  terlaksananya  mediasi  dalam  dalam  mplementasi  mediasi  proses  lelang  Hak Tanggungan  di  Pengadilan  Negeri  Sragen,  mediator  berupaya  untuk  memberikan  nasihat
kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh  para  pihak  jika  bersedia  menempuh  penyelesaian  perkara  melalui  mediasi. Pelaksanaan i mediasi i di i Pengadilan Negeri  Sragen  sesuai  dengan  pendapat  David Spencer  dan  Michael  Brogan  merujuk  pada  pandangan  Ruth  Carlton  bahwa  pelaksanaan mediasi  mengacu i lima i prinsip dasar i mediasi. i Lima i prinsip i ni i dikenal i dengan i lima i dasar i filsafat mediasi. i Kelima i prinsip i tersebut i adalah; i prinsip i kerahasiaan ( confidentiality ), i prinsip i sukarela i ( volunteer ) i prinsip i pemberdayaan ( empowerment ), i prinsip i netralitas i ( neutrality ), i dan i prinsip i solusi i yang unik ( a i unique i solution ) (Abbas, 2009).
Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan ( confidentiality). i Kerahasiaan dan i ketertutupan i ni i juga i sering i kali i menjadi i daya i tarik i bagi i kalangan tertentu, i terutama i para i pengusaha i yang i tidak i menginginkan i masalah i yang mereka i hadapi i dipublikasikan i di i media i massa. i Sebaliknya i jika i sengketa dibawa i ke i proses i litigasi i atau i pengadilan, i maka i secara i hukum i sidang-sidang i pengadilan i terbuka i untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.
Prinsip kedua, i volunteer i (sukarela). i Prinsip i kesukarelaan i ni i dibangun atas i dasar i bahwa i orang i akan i mau i bekerja i sama i untuk i menemukan jalan keluar i dari i persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
Prinsip ketiga, pemberdayaan ( empowerment). Kemampuan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.
Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Mediator dalam pelaksanaan mediasi hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Seorang mediator dalam mediasi tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak
Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses
kreativitas. Hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.
2)   Mendorong para pihak yang bersengketa untuk menghadiri mediasi
Upaya  yang  ditempuh  mediator  agar  para  pihak  bersedia  menyelesaikan  sengketa melalui  mediasi  adalah  memanggil  dengan  patut  dan  sah  untuk  hadir  dalam  pelaksanaan mediasi,  apabila  pemanggilan  ni  gagal,  maka  mediator  berupaya  melakukan  kaukus dengan  cara  mediator  melakukan  pertemuan  terpisah  untuk  menggali  permasalahan  yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan dalam mediasi yang biasa  disebut  dengan  stilah  kaukus.  Kaukus  ni  bertujuan  untuk  mengetahui  kemauan, keinginan/kepentingan tersembunyi masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian  masalah  yang  terbaik.  Kaukus  yang  dilaksanakan  oleh  mediator  di Pengadilan  Negeri  Sragen  dilakukan  pada  hari/waktu  yang  lain  di  mana  hanya  dihadiri oleh salah satu pihak saja.
Pelaksanaan kaukus yang dilakukan oleh mediator tersebut sejalan dengan pendapat Runtung  Sitepu  yang  menyatakan  bahwa  mediasi  merupakan  permainan  nformasi  atau disebut  dengan  teknik caucusing .  Semakin  banyak  nformasi  mengenai  sengketa  tersebut yang  diperoleh  maka  semakin  besar  kemungkinan  untuk  dapat  menyelesaikannya,  oleh karena  tu  Mediator  harus  memasang  kuping  lebar-lebar,  dan  jadilah  sebagai  pendengar yang  baik.  Jangan  sekali-kali  memotong  pembicaraan  dari  pihak-pihak,  biarkan  saja mengeluarkan segala keluhan dan uneg-unegnya. Keuntungan lain dari penggunaan taktik caucusing ni Mediator dapat memanipulasi nformasi dari pihak-pihak demi untuk tujuan- tujuan yang positif (Sitepu, 2006).
3)   Mendorong kuasa hukum untuk mendukung proses mediasi
Mediator  dalam  melaksanakan  mediasi  selalu  mendorong  kuasa  hukum  untuk memberikan  pemahaman  kepada  kliennya  untuk  menempuh  jalur  mediasi  dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 yaitu: 1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam  proses  Mediasi.  2)  Kewajiban  kuasa  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diantaranya  meliputi:  a)  menyampaikan  penjelasan  Hakim  Pemeriksa  Perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (7)  kepada  Para  Pihak;  b)  mendorong  Para Pihak  berperan  langsung  secara  aktif  dalam  proses  Mediasi;  c)  membantu  Para  Pihak
mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;  d)  membantu  Para  Pihak  merumuskan  rencana  dan  usulan  Kesepakatan Perdamaian  dalam  hal  Para  Pihak  mencapai  kesepakatan;  e)  menjelaskan  kepada  Para Pihak  terkait  kewajiban  kuasa  hukum.  3)  Dalam  hal  Para  Pihak  berhalangan  hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili  Para  Pihak  untuk  melakukan  Mediasi  dengan  menunjukkan  surat  kuasa  khusus yang  memuat  kewenangan  kuasa  hukum  untuk  mengambil  keputusan.  4)  Kuasa  hukum yang  bertindak  mewakili  Para  Pihak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib berpartisipasi  dalam  proses  Mediasi  dengan  ktikad  baik  dan  dengan  cara  yang  tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan  mediasi  dalam  proses  lelang  hak  tanggungan  di  Pengadilan  Negeri  Sragen dilaksanakan  dengan  dua  tahap,  yaitu  tahap  pra  mediasi  dan  tahap  proses  mediasi.  1)  Tahap  pra mediasi yaitu : a) Hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, b)  Penjelasan  tentang  prosedur  mediasi  oleh  hakim,  c)  Memilih  mediator.  (2)  Tahap-tahap  proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut: a) Penyerahan resume perkara para pihak kepada  mediator,  b)  Pembuatan  jadwal  pertemuan  oleh  mediator,  c)  Pertemuan-pertemuan,  d) Perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan e) Penetapan akta kesepakatan oleh hakim. Faktor kendala yang terjadi dalam mplementasi mediasi proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen yaitu: 1) Kurangnya ktikad baik para pihak dalam proses mediasi, yaitu ditunjukkan dengan tidak hadirnya para pihak dalam proses mediasi sampai batas jangka waktu yang ditentukan. 2) Tidak adanya  sanksi  yang  tegas  untuk  para  pihak  yang  tidak  dapat  menghadiri  pertemuan  mediasi  pada waktu  yang  telah  ditentukan.  3)  Peran  kuasa  hukum  atau  advokat  yang  tidak  selalu  mendukung pelaksanaan  proses  mediasi  dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa  secara  damai.    Solusi  yang dilakukan  yaitu:  1)  Mediator  menunjukkan  kesungguhan,  kemampuan,  dan  dedikasi  dalam mendamaikan  para  pihak.  2)  Mediator  dapat  melakukan  kaukus,  yaitu  mediator  dapat  melakukan pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya  kesepakatan  dalam  mediasi.  3)  Menghimbau  kuasa  hukum  untuk  memberikan pemahaman kepada kliennya untuk menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abbas, S. (2009). Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Friedman,  L.  dalam  Warrasih,  E.  (2005). Pranata  Hukum:  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang: Suryandaru Utama.
Hadikusuma,  H.  (1995). Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  lmu  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju.
Patrik,  P.  (1989). Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  UUHT .  Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro.""Rohmad, A. (2008). Paradigma Resolusi Konflik Agraria . Semarang: Walisongo, Press."
Sutedi, A. (2012). Good Corporet Governance . Jakarta: Sinar Grafika.
Suteki.,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) .  Depok:  PT RajaGrafindo Persada.
Umam, K. (2016). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Wardah,  Sri.,  &  Sutiyoso,  B.  (2006) .  Hukum  Acara  Perdata  dan  Perkembangannya  Di  ndonesia. Yogyakarta: Departemen Hukum GH UI.

## Artikel Jurnal/Karya lmiah:
Sitepu,  R.  (2006). Pemberdayaan  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ndonesia, Disampaikan dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang lmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
Suwikromo,  P.S.  (2016)  "Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Atas  Jaminan  Kebendaan  Yang  Dikat Dengan Hak Tanggungan". Lex Privatum , Vol.4, (No.1).
Windajani,  .I.D.  (2011).  "Hambatan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara dan Lelang Yogyakarta". Mimbar Hukum, Edisi Khusus , (Novenber).
Yustiana.  (2020).  "Eksekusi  Hak  Tanggungan  Terhadap  Kredit  Macet  Bank". Al-Ishlah:  Jurnal  lmiah Hukum, Vol. 22,(No.1).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Wawancara:
Maryono.  (2021. Hasil  Wawancara  Pribadi, Jurusita  Pengadilan  Negeri  Sragen,  Tanggal  15  Januari 2021.