Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 83-88| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4643.83-88

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN E-BANKING
Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia febbysavitri23@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com notarisppatsriastiti@yahoo.com

## Abstrak
Kehadiran e-banking kini telah memberikan kesederhanaan bertransaksi bagi nasabah, hal ini merupakan salah satu bentuk motivasi bank terhadap perkembangan teknologi. Nasabah modern dewasa ini sangat berdampingan dengan beragam kemudahan teknologi, secara bersamaan turut berdampingan pula dengan risiko yang dapat terjadi sewaktu- waktu. Risiko harus sejalan dengan kepastian hukum berkaitan dengan hak seluruh masyarakat Indonesia yang wajib ditegakkan dan diperjuangkan demi mengamalkan Pasal 28D UUD 1945. Olehkarenya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam melakukan transaksi layanan e-banking dan untuk membahas tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang dirugikan dalam melakukan transaksi layanan e-banking . Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber hukum  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  menggunakan  teknik  mencatat  dan mendokumentasi  sebagai  teknik  pengumpulan  datanya.  Hasil  penelitian  ini  menguraikan  bahwa  nasabah  bank melaksanakan transaksi e-banking belum di dukung oleh satu peraturan khusus, nasabah tetap diberikan perlindungan preventif maupun represif. Tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang rugi dalam bertransaksi e-banking akan diberikan  ganti  kerugian  apabila  nasabah  bisa  membuktikan  bahwa  memang  benar  kerugian  terjadi  akibat  dari kesalahan bank. Pengaduan kepada bank baik secara lisan maupun tertulis dapat dilaksanakan nasabah. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui litigasi, non litigasi atau LAPS di sektor jasa keuangan.
Kata Kunci: Dirugikan, Perlindungan Nasabah Bank dan Transaksi E-Banking

## Abstract
The presence of e-banking has now made transactions simpler for customers, this is one form of bank motivation for technological developments. Today's modern customers are very close to various technological conveniences, at the same time also coexist with risks that can occur at any time. The risk must be in line with legal certainty relating to the rights of all Indonesian people which must be enforced and fought for in order to implement Article 28D of the 1945 Constitution. Therefore, this research aims to analyze the legal protection arrangements for bank customers in conducting e-banking service transactions and to discuss legal responsibilities bank to customers who are harmed in conducting  e-banking  service  transactions.  This  research  uses  a  normative  method  with  a  legal  and  conceptual approach. The legal sources of this research consist of primary, secondary and tertiary sources using recording and documenting techniques as data collection techniques. The results of this study describe that bank customers carrying out e-banking transactions have not been supported by a special regulation, customers are still given preventive and repressive protection. The bank's legal responsibility for customers who lose in e-banking transactions will be given compensation if the customer can prove that it is true that the loss occurred as a result of the bank's error. Complaints to the bank either verbally or in writing can be carried out by the customer. Dispute resolution can be done through litigation, non-litigation or LAPS in the financial services sector.
Keywords: Bank Customer Protection, Harmed, E-Banking Transaction

## I. PENDAHULUAN
Keperluan  konsumen  terhadap  barang  dan/jasa  semakin  mudah  di  dapati  sebab  kesinambungan perekonomian  nasional.  Perbankan  telah  menciptakan  suatu  inovasi  yang  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  serta  memiliki  kegunaan  yang  menakjubkan  ( Raditio,  2014) .  Mengacu  pada Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  perkembangan  teknologi  pada  sektor  perbankan  hendaknya  meletakan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  pada  garda  terdepan. E-banking hadir  mempengaruhi  dan
merubah tata cara bertransaksi masyarakat menjadi transaksi tidak tunai atau non cash. Kini transaksi dapat dilakukan secara real time oleh nasabah kecuali ia ingin melaksanakan setoran maupun tarikan tunai alhasil harus datang ke ATM (Maryanto, 2011). Nasabah betul-betul diberikan berbagai macam kemudahan akibat tersedianya transaksi layanan e-banking namun sekaligus turut pula berdampingan dengan berbagai risiko yang sifatnya baru, hal ini menjadi ancaman bagi para penyelenggar (Riswandi, 2005 ) Ragam risiko bisa terjadi sewaktu-waktu pada nasabah pengguna transaksi layanan e-banking seperti terjadinya kegagalan sistem karena jaringan lemah atau terputus, pembobolan rekening oleh pelaku tidak bertanggung jawab serta risiko finansial nasabah. Menanggapi risiko tersebut sudah sepantasnya perbankan merancang suatu security features yang merupakan upaya untuk memelihara kepercayaan nasabah perihal keamanan transaksi elektronik ( Raditio, 2014 ). Sebagai contoh kerugian terjadi oleh nasabah bank bernama Tjho  Winarto  yang  diberitakan  oleh  CNN  Indonesia,  dalam  kasus  ini  pihak  bank  menyatakan  bahwa transaksi tersebut sudah melalui prosedur valid dan kerugian nasabah mencapai Rp. 245.000.000,00.
Bersumber  pada  uraian  kasus  diatas,  maka  diketahui  posisi  nasabah  cenderung  lemah  andaikata terjadi konflik dengan bank. Keadaan ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah yang haknya  telah  dilanggar  masih  kabur  sampai-sampai  berakibat  pada  tidak  jelasnya  pihak  mana  yang sepatunya diminta pertanggung jawaban untuk memulihkan hak nasabah tersebut, terlebih sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai transaksi layanan e-banking di Indonesia, situasi ini mengakibatkan masyarakat kebingungan untuk memperjuangkan kembali hak yang telah dilanggar sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian, Koesyamin (2011) membahas mengenai  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  yang  dirugikan  dalam  penggunaan  fasilitas  internet banking. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi e-banking di Indonesia, Untuk penyelesaian masalah antara bank dengan nasabah dapat dilakukan dengan cara  alternatif  penyelesaian  sengketa  dan  pengadilan  ( Musrifah  &  Sukananda,  2018) .  Dan  penelitian mengenai  tinjauan  yuridis  tanggungjawab  bank  terhadap  hilangnya  sejumlah  dana  tabungan  nasabah melalui layanan electronic banking ( E-Banking ) ( Silalahi, 2018 ). Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam melakukan transaksi layanan e- banking dan  untuk  membahas  tanggung  jawab  hukum  bank  terhadap  nasabah  yang  dirugikan  dalam melakukan transaksi layanan e-banking.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statue approach )  ialah  dengan  menganalisis  undang-undang,  dan  mempergunakan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  ialah  pendekatan  dengan  melihat  pemahaman-pemahaman  dan  doktrin  yang berkembang pada ilmu hukum ( Susanti & Efendi, 2014 ). Sumber hukum penelitian ini terdiri dari sumber primer,  sekunder  dan  tersier.  Sumber  primer  berasal  dari  perundang-undangan  yang  relevan  dengan penelitian.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  jurnal  hukum,  buku  hukum,  serta  internet  yang  terkait dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  pendukung  seperti  kamus  hukum, ensiklopedia  dan  lain-lain.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  mencatat  dan  mendokumentasi  sebagai teknik  pengumpulan  datanya.  Serta  penelitian  ini  menganalisis  bahan  hukum  secara  interpretasi  hukum artinya penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Melakukan Transaksi Layanan E- Banking
Masyarakat  modern  acap  kali  menggunakan  layanan e-banking sebagai  opsi  untuk  melakukan transaksi  perbankan  secara real  time . E-banking adalah  kegiatan  usaha  perbankan  yang  mengadopsi kecanggihan teknologi dengan melihat berbagai kemudahan di dalamnya, tentu sangat beriringan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pengaturan hukum mengenai kegiatan transaksi layanan
e-banking belum  diatur  secara  khusus  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Akan  tetapi  pengaturan  dapat diperoleh  dengan  cara  menginterpretasikan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan kegiatan usaha perbankan berbasis teknologi maupun kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
Tersedianya transaksi layanan e-banking merupakan wujud modernisasi kegiatan usaha perbankan yang pengaturannya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jelas diamanatkan Pasal 6 huruf n yang menyatakan bahwa selama tidak  bertolak  belakang  dengan  Undang-Undang  maupun  peraturan  yang  berlaku,  bank  boleh  membuat dan menjalankan kegiatan usaha apapun, tentunya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  khususnya  dalam  Pasal  1  angka  2  tegas  mendefinisikan  transaksi elektronik  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  subjek  hukum  dengan  memanfaatkan  komputer,  jaringan komputer,  maupun  media  elektronik  lainnya.  R.  Soeroso  memberikan  pemahaman  mengenai  perbuatan hukum, ialah “setiap subjek yang melaksanakan suatu perbuatan secara terencana untuk melahirkan suatu hak  dan  kewajiban”  ( Raditio,  2014 ).  Hak  dan  kewajiban  yang  lahir  dari  suatu  perbuatan  dipikul  oleh masing-masing subjek sesuai kewenangannya.
Sudikno  Mertokusumo  menerangkan  arti  daripada  perlindungan  hukum  adalah  penyatuan  suatu kaidah  yang  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara,  bersifat  normatif  artinya  menentukan  hal  apa  yang sepatutnya  boleh  dilakukan  begitupun  sebaliknya  menetapkan  cara  bagaimana  patuh  terhadap  kaidah- kaidah  tersebut  ( Mertokusumo,  2009) .  Berdasarkan  paparan  tersebut  bahwasannya  perlindungan  serta kepastian hukum adalah hak warga negara Indonesia, hal ini tegas dijelaskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlindungan hukum sudah selayaknya wajib diberikan bank kepada nasabah pengguna layanan e- banking , mengingat transaksi e-banking memiliki risiko yang sangat tinggi dan risiko bisa terjadi sewaktu- waktu  kepada  nasabah.  Oleh  karena  bekerjanya  bank  sebagai  lembaga  intermediasi  tidak  terlepas  dari kepercayaan nasabah itu sendiri, sehingga bank wajib menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah nasabah berikan.
Regulasi perlindungan hukum untuk nasabah pengguna layanan e-banking dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu self-regulation adalah aturan yang dibuat oleh bank untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum,  regulasi  ini  lebih  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian  bank  dalam  melangsungkan  kegiatan usahanya ( prudential banking  principle) , selanjutnya government regulation merupakan peraturan  yang dibentuk  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  menjamin  bahwa  perlindungan  hukum  jelas  diberikan  untuk masyarakat yang memanfaatkan kemudahan transaksi dengan e-banking. Philipus M Hadjon menyuarakan pemahamannya  bahwa  perlindungan  hukum  dikhususkan  menjadi  2  (dua)  yaitu,  perlindungan  hukum secara  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  sementara  itu  perlindungan  hukum  secara  represif dimaksudkan untuk menangani sengketa ( Atmadja & Budiartha, 2018 ).
Perlindungan  preventif  ada  bagi  nasabah  yang  melakukan  transaksi e-banking, dapat  dilihat  dari kebijakan  internal  oleh  bank  dengan  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  upaya  mencegah terjadinya  kerugian  nasabah,  memberikan  edukasi  dengan  menyediakan  informasi  jelas  terkait  karakter layanan yang digunakan, serta satu hal yang tidak kalah penting ialah informasi mengenai risiko kerugian yang  dapat  terjadi  pada  nasabah  bersangkutan  dengan  transaksi  melalui  layanan  oleh  bank,  ketentuan tersebut  mendasar  pada  cita-cita  maupun  tujuan  dari  Undang-Undang  Perbankan,  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa  Keuangan  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.
Perlindungan represif adalah menangani sengketa dengan mengaplikasikan sanksi terhadap pelaku sehingga dapat memulihkan hak subyek hukum yang telah dilanggar. Perlindungan represif bagi nasabah yang melakukan transaksi e-banking secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan tetapi perlindungan  hukum  secara  umum  dapat  ditemukan  dengan  mengaitkan e-banking sebagai  transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya dikaitkan dengan tanggung jawab pelaku usaha ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.  Nasabah  yang  dirugikan  dapat  melakukan  pengaduan  ke  hadapan  Otoritas  Jasa  Keuangan andaikata bank tidak dapat menyelesaikan pengaduan tersebut. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun non pengadilan.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Melakukan Transaksi Layanan E-Banking
Bank mengadopsi kecanggihan teknologi dengan memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah dengan e-banking merupakan  salah  satu  motivasinya  terhadap  perkembangan  teknologi  informasi  dengan memanfaatkan media elektronik dalam pelayanannya. Kecanggihan teknologi pasti sangat berdampingan dengan risiko tinggi, terutama dalam transaksi menggunakan layanan e-banking . Risiko yang sangat tinggi andaikata tidak diperhatikan dengan tepat tentu akan menimbulkan kerugian materiil pada pengguna yakni nasabah, kerugian juga dapat menyebabkan perselisihan antar nasabah dengan bank itu sendiri. Sebagai halnya kerugian materiil terjadi dikarenakan aplikasi mobile banking yang digunakan nasabah ter log out dengan  sendirinya,  selain  itu  nasabah  sewaktu  menggunakan  mesin electronic  data  capture  (EDC) kehilangan  koneksi  jaringan  sehingga  terjadi  error  sistem  ( Maulina  et  al.,  2016 ).  Bersumber  pada penjelasan sebelumnya bahwasannya nasabah mengalami kerugian materiil, akibat dari ter log out dengan sendirinya  aplikasi mobile  banking dan  kehilangan  koneksi  pada  jaringan  mesin EDC menyebabkan nasabah harus mengulangi transaksi sehingga transaksi nasabah berlangsung 2 (dua) kali.
Bank memberikan tanggung jawab terhadap kerugian nasabah begitu juga Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Konsumen memandatkan bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban bank yang harus dijalankan. Nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi layanan e-banking akan diberikan  ganti  kerugian  manakala  nasabah  dapat  membuktikan  bahwa  memang  benar  kerugian  yang terjadi atas dasar kesalahan sistem pada bank itu sendiri. Kepastian terkait perlindungan hukum maupun tanggung  jawab  hukum  bank  sebagai  pelaku  usaha  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  menjaga kepercayaan ( trust ) nasabah terhadap bank, mengingat bahwa nasabah merupakan salah satu faktor utama dalam bekerjanya kegiatan usaha perbankan.
Secara  yuridis  permasalahan  kepastian  mengenai  tanggung  jawab  hukum  bank  atas  kerugian nasabah  masih  bergantung  pada  unsur  kesalahan  yang  menentukan  apakah  benar  perbuatan  tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan unsur kesalahan tersebut. Tanggung jawab hukum diberikan bergantung pada kesalahan pihak yang melakukannya, Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menguraikan bahwa pertanggungjawaban atas akibat hukum transaksi elektronik bergantung pada pihak yang  melakukan transaksi tersebut. Oleh karena  itu,  Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Perbankan  mengamanatkan  bahwa  bank  wajib  halnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya, penerapan prinsip kehati-hatian dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bank maupun nasabah terhadap risiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Persoalan yang sampai kini masih menjadikan kedudukan nasabah lemah dibandingkan pihak bank ialah dapat diamati oleh karena belum jelasnya aturan khusus terkait pihak mana yang bertanggung jawab terhadap  kerugian  nasabah  dalam  transaksi  lyanan e-banking .  Salah  satu  upaya  untuk  mengusahakan adanya  kepastian  hukum  dan  memulihkan  kedudukan  nasabah  ialah  dengan  mengaplikasikan  prinsip tanggung jawab multak (strict liability) yang didasari dengan tuntutan ganti kerugian yang dilayangkan nasabah ke pengadilan akibat dari perbuatan melawan hukum oleh bank.
Transaksi layanan e-banking sangat bersebelahan dengan risiko tinggi, hal ini dapat menjadi salah satu dasar dari perlu diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) kepada bank, sehingga bank  akan  lebih  meningkatkan  serta  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dalam  setiap  kegiatan  usaha yang dijalankan ( Putra, 2020 ). Kerugian sebenarnya tidak terjadi secara langsung karena bank, akan tetapi kerugian  terjadi  akibat  penggunaan  layanan  yang  disediakan  bank,  alhasil  bank  pantas  dimintakan pertanggung  jawaban  atas  segala  kerugian  yang  terjadi  pada  nasabah.  Bank  bertanggung  jawab  secara penuh  manakala  nasabah  berhasil  memberikan  pembuktian  bahwasannya  bank  lalai  dalam  menjamin keamanan e-banking sehingga transaksi yang dilakukannya gagal dan menimbulkan kerugian materiil. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pengaduan Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan  bahwa  nasabah  yang  mengalami  kerugian  bisa  mengadu  secara  lisan  maupun  tertulis,
peraturan  tersebut  juga  menyatakan  jika  pengaduan  nasabah  memang  benar  adanya,  bank  harus menyampaikan  permohonan  maaf  dan  mengusulkan  ganti  kerugian.  Pasal  39  ayat  (1)  POJK  No. 1/POJK/07.  2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  bahwa  nasabah  dapat  menyelesaikan sengketa  melalui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan.  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Sektor Jasa Keuangan dapat dipilih nasabah jikalau ingin menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yakni melalui  jalur  mediasi,  ajudikasi  dan  arbitrase.  Pembelaan  hukum  yang  diamanatkan  Pasal  30  UU  OJK dimaksudkan sebagai usaha demi mendapatkan kembali harta kekayaan milik nasabah sebagai pihak yang dirugikan.  Dijalankannya  pembelaan  hukum  bagi  nasabah  diharapkan  dapat  mewujudkan  perlindungan hukum konsumen dan masyarakat sebagai nasabah bank, hal ini juga merupakan misi dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Regulasi yang berkaitan dengan transaksi layanan e-banking belum diatur secara khusus dalam hukum di Indonesia.  Namun  amanat  tersedianya  transaksi e-banking oleh  bank  diatur  dalam  UU  Perbankan  yang secara tegas dijelaskan pada Pasal 6 huruf n. Walau pengaturan hukum transaksi e-banking belum diatur secara khusus, perlindungan hukum nasabah bank tetap diberikan baik secara preventif dimaksudkan untuk mencegah  terjadinya  perselisihan  yang  dapat  diteruskan  ke  pengadilan  maupun  secara  represif dimaksudkan untuk  menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Perlindungan hukum  sudah  selayaknya  diberikan  bank  kepada  nasabah  sebagai  upaya  memelihara  serta  menjaga kepercayaan  ( trust )  nasabah  kepada  bank  karena  kepercayaan  masyarakat  sebagai  nasabah  merupakan faktor penting dalam berjalannya kegiatan usaha perbankan. Tanggung jawab hukum bank atas kerugian nasabah adalah bagian dari kewajiban bank untuk memberikan ganti kerugian dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Nasabah  harus  membuktikan  bahwasannya  kerugian  terjadi atas dasar kesalahan sistem pihak bank. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat dibebankan bank atas dasar tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilayangkan nasabah ke pengadilan.  UU  Perbankan  memandatkan  bank  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  kegiatan usahanya  serta  memberikan  informasi  yang  jelas,  jujur  mengenai  karakter  layanan  serta  mengedukasi nasabah untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

## 2. Saran
Pemerintah  Indonesia  dalam  merespon  perkembangan  inovasi  perbankan  sudah  seharusnya  membentuk suatu  aturan  yang  secara  khusus  mengenai  transaksi  layanan e-banking oleh  nasabah  bank.  Sehingga nasabah yang menggunakan layanan e-banking terjamin perlindungan, keamanan, kenyamanan maupun keselamatannya dalam melakukan transaksi dengan e-banking . Diharapkan pada masa yang akan datang, dalam aturan hukum mengenai transaksi layanan e-banking sebaiknya sudah tersedia aturan terkait pihak yang  bertanggung  jawab  maupun  bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  atas  kerugian  nasabah  dalam menggunakan  layanan  perbankan,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  layanan e-banking .  Serta  teruntuk Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  meningkatkan  sistem  pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha  sektor  jasa keuangan  khususnya  perbankan  yaitu  layanan e-banking sehingga  kepentingan  konsumen  mampu terlindungi dengan baik.

## DAFTAR BACAAN
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Koesyamin, H. (2011). Perlindungan hukum bagi nasabah bank yang dirugikan dalam penggunaan fasilitas Internet Banking . Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan. Maryanto,  S.  (2011). Buku  pintar  perbankan  dilengkapi  dengan  studi  kasus  dan  kamus  istilah  perbankan . Yogyakarta : Andi Offset.
Maulina, S., Dahlan, & Mujibussalim. (2016). Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Elektronik Banking. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.18 (3). Mertokusumo, R. M. S. (2009). Penemuan hukum: sebuah pengantar . Yogyakarta : Liberty.
Musrifah, R., & Sukananda, S. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum , Vol.4 (1).
Putra,  I.  M.  A.  M.  (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  dalam  Hal  Terjadinya  Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking. Kertha Wicaksana , Vol.14 (2). Raditio,  R.  (2014). Aspek  Hukum  Transaksi  Elektronik :  Perikatan,  Pembuktian  dan  Penyelesaian  Sengketa . Yogyakarta : Graha Ilmu. Riswandi, B. A. (2005). Aspek hukum internet banking . Jakarta : RajaGrafindo Persada. Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum (Cet 12). Sinar Grafika, Jakarta. Silalahi,  W.  L.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Tanggungjawab  Bank  Terhadap  Hilangnya  Sejumlah  Dana  Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking (E-Banking) . Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Sinar Grafika.