## TINJAUAN YURIDIS SITA UMUM DAN PENJUALAN SAHAM DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR
Oleh:

## Irfan Yudistiara 1)
Jonas Nainggolan 2)
Muhammad Yasid 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
irfanyudistiara@gmail.com 1)
jonasnainggolan@gmail.com 2)
yasidfakultashukum@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  analyzing    the  juridical  review  of  general  confiscation  and  the  sale  of shares of bankrupt debtors by the curator. The company's desire to continue to grow has led to  an  increasing  need  for  additional  venture  capital.  To  achieve  this,  companies  must properly optimize all available resources. One of the paths taken by traditional actors is to borrow  capital  from  creditors  with  the  consequence  of  returning  business  capital  in accordance with the agreed period of time by both parties. The type of research that is tried in this research categorization is normative juridical research. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms. The procedure for collecting information used in this research is Library Research. The results of the research show that there are still many cosmetic manufacturers who have not registered their  brands  as  obstacles  to  BPOM  in  carrying  out  supervision.  BPOM  cannot  alone supervise  the  distribution  of  cosmetics  through  online  media,  BPOM  must  continue  to collaborate with other agencies, such as Kominfo, Health Service, Police, etc. . In addition to going  through  the  courts,  consumer  dispute  resolution  can  be  reached  through  the  BPSK channel
Keywords: Bankruptcy, General Confiscation, Debtor's Shares, Curato

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tinjauan  yuridis  sita  umum  dan  penjualan  saham debitor  pailit  oleh  curator.  Keinginanan  perusahaan  untuk  terus  berkembang  menyebabkan meningkatnya  kebutuhan  akan  tambahan  modal  usaha.  Untuk  mencapai  hal  tersebut, perusahaan  harus  mengoptimalkan  dengan  baik  semua  sumber  yang  ada.  Salah  satu  jalan yang  ditempuh  oleh  pelaku  usalia  adalah  melakukakn  peminjaman  modal  kepada  kreditor dengan  konsekuensi  pengembalian  modal  usaha  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah diperjanjikan  olah  kedua  belah  pihak.  Tipe  riset  yang  dicoba  dalam  kategorisasi  riset  ini merupakan  riset  yuridis  normatif.  Riset  yuridis  normatif  ialah  riset  yang  difokuskan  buat menelaah  aplikasi  kaedah-  kaedah  ataupun  norma-  norma  hukum  positif.  Tata  cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Kepustakaan (Library Reseaarch). Hasil  riset  menunjukkan  masih  banyak  nya  produsen  kosmetik  yang  belum mendaftarkan  merknya  menjadi  penghambat  BPOM  dalam  melakukan  pengawasan  BPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui media online, BPOM harus terus melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kominfo, Dinas
Kesehatan,  Kepolisian,  dll.  Selain  melalui  pengadilan,  penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui jalur BPSK
Kata Kunci: Kepailitan, Sita Umum, Saham Debitor, Kurator

## 1. PENDAHULUAN
Krisis  ekonomi  yang  menyerang sebagian  negeri  di  Asia,  paling  utama  di Indonesia  semenjak  pertengahan  tahun 1997  sudah  memunculkan  kesusahan  yang maha dasyat kepada keahlian perekonomian negeri ini paling utama zona riil.  Kesinambungan  aktivitas  ekonomi dengan  cara  de  facto  amat  mempengaruhi kepada kebangkrutan upaya, alhasil keahlian  tiap  industri  buat  penuhi  peranan kepada kreditur jadi berhamburan, tertunda apalagi  terdapat  yang  serupa  sekali  tidak bisa melunasi lagi.
Penanganan permasalahan hutang ialah skedul penting nasional dalam bagan  penyembuhan  ekonomi  dengan  cara kilat  serta  efesien.  Buat  itu  pula  peraturan hal  kepailitan  amat  berarti  dilaksanakan supaya  janji  peranan  pembayaran  hutang jadi permasalahan yang berarti buat lekas di selesaikan.
Kemajuan  perekonomian  garis besar  menginginkan  ketentuan  hukum kepailitan  yang  sanggup  penuhi  keinginan hukum  para  pelakon  bidang  usaha  dalam penanganan hutang piutang mereka. Kesejagatan  hukum  mencakup  kesejagatan ekonomi,  dalam  maksud  akar  bermacam hukum serta perjanjian- perjanjian menabur melampaui batas- batas negeri.
Pemerintah mengetahui seluruhnya,  kalau  dibutuhkan  sesuatu instrumen hukum buat menyediakan permasalahan  pinjaman  piutang  yang  amat dibutuhkan oleh bumi upaya selaku agunan kejelasan  hukum.  Alhasil  pada  bertepatan pada 22 April 1998, penguasa menghasilkan peraturan penguasa pengganti  Hukum(  berikutnya  disingkat Perpu),  ialah  Perpu  Nomor.  1  Tahun  1998 yang legal pada bertepatan pada 20 Agustus 1998,  serta  berikutnya  Perpu  Nomor.  4 Tahun  1998  yang  direncanakan  hendak
direvisi  balik  satu  tahun  setelah  itu semenjak disahkan oleh DPR.
Latar belakang penguasa menghasilkan Perpu Nomor. 1 Tahun 1998, tidak  lain  berhubungan  dengan  situasi perekonomian  pada  era  itu.  Pada  satu bagian,  indonesia  menginginkan  keyakinan bumi  global  kepada  hawa  bidang  usaha indonesia, serta di lain pihak, para penagih asing  menginginkan  sesuatu  ketentuan hukum  yang  kilat  serta  tentu  untuk penanganan  piutang-  piutangnya  pada bermacam industri indonesia yang sesungguhnya terletak dalam situasi ambruk. Apabilah memercayakan penanganan utang- piutang bersumber pada peraturan  yang  lama  hingga  hendak menyantap  durasi  yang  lama,  rumit  serta tidak menjamin kejelasan hukum.
Dengan  cara  akar  PERPU  No  1 Tahun  1998  sesungguhnya  tidak  jauh berlainan dengan UU Kepailitan peninggalan
Belanda, Failistment
Verordenning.  Tetapi,  sebagian  norma terkini  dalam  PERPU  No  1  Tahun  1998 yang  dengan  cara  penting  mengganti rancangan  pengaturan  sekeliling  kepailitan antara  lain  batasan  durasi  penanganan masalah  kepailitan,  kurator  swasta,  serta pastinya pembuatan majelis hukum niaga.
Pembuatan  majelis  hukum  niaga ialah  pilar  dimulainya  masa  terkini  sistem penanganan masalah kepailitan di Indonesia.  Begitu  juga  ditegaskan  dalam PERPU  No  1  Tahun  2004,  pembuatan majelis  hukum  niaga  dimaksudkan  buat membenarkan kelemahan- kelemahan sistem penanganan masalah kepailitan yang legal lebih dahulu spesialnya yang berhubungan  dengan  durasi  serta  sistem pembuktian.
Berjarak  6  tahun,  regulasi  di aspek kepailitan balik hadapi gairah dengan terbitnya UU No 37 Tahun 2004 mengenai
Kepailitan  serta  Janji  Peranan  Pembayaran Pinjaman( PKPU). Dibanding PERPU No 1 Tahun  1998,  UU  Kepailitan  serta  PKPU mempunyai  jangkauan  yang  lebih  besar selaku  reaksi  atas  kemajuan  hukum kepailitan  di  Tanah  Air.  Tidak  hanya  itu, UU Kepailitan serta PKPU pula
membagikan  batas  yang  jelas  terpaut penafsiran“ pinjaman” serta“ jatuh durasi”.
Ruang lingkup
sengketa kepailitan  didalamnya  mencakup  objek beserta  prosedur  sita  umum  dan  penjualan saham debitor pailit yang sangat kompleks,sehingga hal ini membuat peneliti  merasa  tertarik  mengangkat  topik yaitu: “Tinjauan Yuridis Sita Umum Dan Penjualan  Saham  Debitor  Pailit  Oleh Kurator”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Kepailitan
Dalam  UUK-  PKPU  Artikel  1 bagian(  1)  kepailitan  merupakan  sita  biasa atas seluruh kekayaan debitur ambruk yang pengurusnya  serta  pemberesannya  dicoba oleh  kurator  dibawah  pengawasan  juri pengawas.  Didalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, yang diartikan dengan kepailitan merupakan  Mengenai  ambruk(  bangkrupt) kondisi  ataupun  situasi  seorang  ataupun tubuh  hukum  yang  tidak  sanggup  lagi melunasi  kewajibannya(  dalam  perihal utang-  utangnya)  pada  sang  piutang. Kepailitan  merupakan  sesuatu  sitaan  serta eksekusi atas semua kekayaan sang debitur( banyak orang yang berutang) buat kebutuhan  seluruh  kreditor-  kreditornya( banyak orang berdebit).
Sita Umum Dalam Kepailitan
Pengertian Kepailitan bagi
determinasi  Pasal  1  Ayat  I  nilai  I  UU Nomor. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan  serta  Janji  Peranan  Pembayaran Pinjaman merupakan sita biasa atas seluruh kekayaan
Debitur
Ambruk yang pengurusan  serta  pemberesannya  dicoba oleh  Kurator  di  dasar  pengawasan  Hukum Pengawas begitu juga diatur dalam Hukum ini.
Sita  Biasa  yang  diartikan  dalam kepailitan  merupakan  susunan  perampasan yang  mencakup  semua  hartakekayaan Debitur Ambruk semenjak tetapan statment ambruk  diucapkan  dan  seluruh  suatu  yang didapat  sepanjang  Kepailitan,  serta  sita biasa itu tidak sah kepada:
a. Barang,  tercantum  binatang  yang betul- betul diperlukan oleh Debitur sehubunagn dengan profesinya, peralatannya,  alat-  alat  kedokteran yang  dipergunakan  buat  kesehatan, tempat tidur serta peralatannya yang dipergunakan  oleh  Debitur  serta keluarganya,  serta  materi  santapan buat 30( 3 puluh) hari untuk Debitur serta keluarganya, yang ada ditempat itu;
b. Seluruh  suatu  yang  didapat  Debitur dari profesinya sendiri selaku penggajian  dari  sesuatu  kedudukan ataupun  pelayanan,  selaku  imbalan, pension,  duit  menunggu  ataupun duit bantuan, sepanjang yang didetetapkan  oleh  Juri  Pengawas; atau
c. Duit  yang  diserahkan  pada  Debitur ntuk penuhi sesuatu peranan berikan nafkah bagi Hukum.
Sita  biasa  memberhentikan  sita  serta eksekusi  individual  yang  dicoba  oleh  para Penagih  alhasil  para  Penagih  wajib  angkat tangan  dengan  cara  bersama-  sama( concursus  creditorum).  Sita  biasa  yang diartikan dalam rancangan kepailitan berlainan dengan sita spesial seperti;
a) Sita Conservatoir( conservatoir beslag), kalau buat menjamin penerapan sesuatu tetapan dikemudian  hari  Penuntut  bisa melaksanakan  permohonan  hendak sita  agunan  yang  umumnya  dicoba dalam  pesan  memerkarakan,  serta dalam petitum dimohonkan statment  legal  serta  bernilai  atas beberapa barang kepunyaan tergugat bagus yang beranjak ataupun yang tidak beranjak sepanjang  cara  masalah  berjalan terlebih  dulu  disita  serta  kepada
beberapa  barang  yang  telah  disita tidak bisa dialihkan, determinasi hal sita conservatoir diatur dalam
artikel 227 HIR.;
b) Sita  Revindicatoir(  revindicatoir beslag) memiliki penafsiran perampasan  buat  memperoleh  balik yang  diatur  dalam  determinasi artikel  226  HIR  kalau  bukan  cuma beberapa barang Tergugat saja yang bisa  disita,  begitu  pula  perihalnya kepada  benda  beranjak  kepunyaan penuntut sendiri yang terletak dalam kewenangan Tergugat.
Dibilang  sita  biasa,  sebab  sita mulanya  bukan  buat  kebutuhan  seorang ataupun sebagian orang penagih, melainkan buat  seluruh  penagih  ataupun  dengan  tutur lain  buat  menghindari  perampasan  dari eksekusi  yang  dimintakan  oleh  penagih dengan cara perorangan.

## Pengertian Saham Debitor
Saham  adalah  sertifikat  yang menunjukkan  bukti  kepemilikan  suatu perusahaan/  tanda  penyertaan  kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan.
Debitur adalah pihak yang memiliki  hutang  (pinjaman)  kepada  pihak lain  karena  telah  meminjam  barang/  jasa kepada pihak tersebut yang disertai dengan surat perjanjian serta jaminan (bila diperlukan).
Berdasarkan  pengertian  diatas disimpulkan  bahwa  pengertian  saham debitor  adalah  sertifikat  bukti  kepemilikan suatu  perusahaan  yang  merupakan  milik seseorang  atau  perusahaan  (debitor)  yang berhutang kepada pihak lain (kreditor).

## 3. METODE PELAKSANAAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Tipe  riset  yang  dicoba  dalam kategorisasi  riset  ini  merupakan  riset yuridis  normatif.  Riset  yuridis  normatif ialah  riset  yang  difokuskan  buat  menelaah aplikasi  kaedah-  kaedah  ataupun  norma- norma hukum positif.
2. Sumber Data
Sumber  informasi  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi
inferior  yang  berbentuk  materi  hukum pokok,  materi  hukum  inferior  serta  materi hukum tersier, ialah:
a) Materi  hukum  pokok  merupakan materi hukum yang bertabiat autoritatif maksudnya memiliki daulat.  Materi  hukum  pokok  terdiri dari peraturan perundang- undangan yang diurut bersumber pada jenjang semacam  Hukum  No  37  Tahun 2004  mengenai  Kepailitan  serta
Janji Peranan Pembayaran
Pinjaman,  Hukum  No  30  Tahun 1999  Mengenai  Arbitrase  serta Pengganti Penyelesaian Bentrokan;
b) Materi  Hukum  Sekunder  Materi hukum  inferior  merupakan  materi hukum yang terdiri atas buku- buku bacaan  yang  ditulis  oleh  pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal- jurnal  hukum,  opini  para  ahli, kasus- kasus hukum, yurisprudensi.
c) Materi  Hukum  Tersier  Materi hukum  tersier  merupakan  materi hukum  yang  membagikan  petunjuk ataupun uraian kepada materi hukum  pokok  serta  materi  hukum inferior  berbentuk  kamus  biasa, kamus bahasa, pesan berita,
postingan, internet.
3.Teknik Pengumpulan Data Tata cara pengumpulan informasi yang  dipakai  dalam  riset  ini  merupakan Riset Kepustakaan (Library Reseaarch).

## 4. Analisis Data
Totalitas  informasi  dalam  riset ini dianalisis dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif  ini  hendak  dikemukakan  dalam wujud  penjelasan  yang  analitis  dengan menarangkan  ikatan  antara  bermacam  tipe informasi.  Berikutnya  seluruh  informasi dipilih  serta  diolah,  setelah  itu  dianalisa dengan  cara  deskriptif  alhasil  tidak  hanya melukiskan  serta  mengatakan,  diharapkan hendak membagikan pemecahan atas kasus dalam riset ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Sita Umum Dibandingkan Sita Lainnya dalam

## Kepailitan
UU Kepailitan menata peran dari sita  biasa  bila  berdekatan  dengan  sita  yang lain  bersumber  pada  Pasal  31  ayat(  1)  UU Kepailitan. Pasal 31 ayat( 2) UU Kepailitan menata  lebih  jelas  lagi  kalau,  Seluruh perampasan  yang  sudah  dicoba  jadi  lenyap serta  bila  dibutuhkan  Juri  Pengawas  wajib menginstruksikan  pencoretannya  Pasal  31 ayat(  1)  serta  ayat(  2)  UU  Kepailitan menerangkan  kalau  peran  sita  biasa  lebih besar dibanding dengan sita yang lain sebab dengan  terdapatnya  sita  biasa  seluruh  sita jadi  lenyap  apalagi  bila  terdesak  hakım Pengawas  bisa  melaksanakan  pencoretan kepada sita di luar sita biasa.
Permasalahannva merupakan dalam  prakteknya  tidak  seluruh  sita  awas lenyap  dengan  terdapatnya  sita  biasa. Semacam  pada  permasalahan  tetapan  PHI kepada  permasalahan  PT  Bhineka  Buatan Manunggal.  Pada  permasalahan  ini  tetapan PHL  memanglah  diputuskan  saat  sebelum ambruk alhasil tidak terdapat kasus hendak senantiasa  yang  jadi  kasus  merupakan  kala kasası.  MA  menguatkan  tetapan  dari  PHI Sementara itu pada dikala itu industri sudah ambruk  Dari  pertimbangannya  nampak kalau tetapan MA tidak memikirkan situasi industri yang sudah ambruk serta menguatkan tetapan.
PHI pada Majelis hukum Negara Bandung yang menjatuhkan sita pertemuan kepada  benda  senantiasa  serta  sita  agunan atau sita pertemuan kepada benda beranjak kepunyaan industri. MA pula tidak memikirkan terdapatnya tetapan MK Nomor.  67/  PUU-  XI/  2013  yang  sudah membagikan  agunan  kalau  pembayaran imbalan  dari  pekerja  tercantum  pada pinjaman  yang  letaknya  didahulukan  atas seluruh tipe penagih tercantum atas gugatan penagih  separatis,  gugatan  hak  negeri, kantor  lelang  serta  tubuh  biasa  yang dibangun penguasa, Kondisiini membuktikan  terdapat  kasus  pada  dalam pada  penegak  hukum  MenurutSoerjono
Soekanto perihal ini memanglah membagikan  akibat  pada  cara  penguatan hukum. Tidak hanya aspek penegak hukum ada  empat  aspek  lain  yang  pengaruhi penguatan  hukum  ialah  kelemahan  yang terdapat  pada  undang-  undang  itu  sendiri, adat  hukum,  pemikiran  warga  serta  aspek alat serta infrastruktur.
Hendak namun tidak pada seluruh  permasalahan  perihal  ini  terjalin misalnya  pada  permasalahan  PT.  Metro Batavia.  Dalam  permasalahan  ini,  para pihak yang ikut serta menguasai kalau kala kepailitan  terjalin  hingga  berlakulah  sita biasa.  Walaupun  dalam  permasalahan  ini usaha  hukum  awas  yang  dicoba  oleh sebagian  penagih  telah  amat  maksimum apalagi  hingga  tingkatan  kasasi  yang menyantap durasi lima tahun tetapi tertahan pada  cara  teknis  penerapan  sita  eksekusi hingga  kesimpulannya  industri  diputus ambruk.  Dalam  permasalahan  ini  para pihak mengetahui kalau yang legal merupakan  sita  biasa  kepailitan."  Kasus berikutnya  terpaut  sebagian  ketentuan  lain di  luar  awas  yang  menata  mengenai  sita serta  keberlakuannya  bila  ambruk  terjalin. Ketentuan itu merupakan:
1. Ketentuan sita kejahatan yang diatur dalam  Artikel  39  bagian(  2) KUHAP  yang  melaporkan  kalau," Barang  yang  terletak  dalam  sitaan sebab masalah awas ataupun ambruk  bisa  pula  disita  buat kebutuhan  investigasi,  penuntutan serta  memeriksa  masalah  kejahatan Ketentuan  ini  menerangkan  kalau kepada  sita  awas  serta  sita  biasa dalam kepailitan bisa dikenakan sita kejahatan.
2. Ketentuan  sita  pajak  yang  diatur dalam  UU  Nomor.  19  Tahun  2000 Mengenai  Perubahanatas  Hukum
No 19 Tahun1997 mengenai Penagihan Pajak denganSurat Menuntut(  UU  Nomor.  19  Tahun 2000).  Ada  pula  Artikel  terpaut kepailitan  dalam  UU  Nomor.  19 Tahun  2000  merupakan  Artikel  6 bagian(  1)  yang  melaporkan  kalau
ahli  sita  pajak  bisa  melakukan penagihan  mendadak  serta  sekalian tanpa  menunggu  bertepatan  pada jatuh tempo pembayaran bersumber pada  pesan  perintah  penagihan mendadak  serta  sekalian  yang diterbitkan  dengan  sebagian  alibi salah satunya sebab terjalin perampasan  atas  benda  penjamin pajak oleh pihak ketiga ataupun ada isyarat  kepailitan.  Pihak  ketiga disini  bisa  berarti  kurator  dalam bagan  aplikasi  sita  biasa  kepailitan. Aturan-  aturan  Inilah  yang  setelah itu memunculkan antagonisme dengan  ketentuan  sita  biasa  dalam UU  Kepailitan  Estimasi  juri  dalam memutuskan bila terdapatpergesekan  ini  pula  terbagi mejadi 2, ialah:
a) Pemikiran kalau biasa bisa menghapuskan  sita  sita  yang  lain Ilustrasi  permasalahan  pencoretan sita pajak aan dilakukanmembatalkan  sita-  sita yang  lain  contohkasus  pencoretan sita  pajak  yang  dicoba  oleh  juri pengawas pada permasalahan
Cipaganti serta Tetapan PK Nomor.
202PK  atau  Pdt.  Sus  2012  yang mencabut penghentian serta perampasan  yang  dicoba  Bareskrim serta  Tubuh  Pertanahan  Nasional terpaut  akta  Hak  Untuk  Bangun kepunyaan  industri  ambruk,  PT SCR.
b) Pemikiran  kalau  sita  biasa  tidak bisamembatalkan  sita-  sita  yang lain,  ilustrasi  permasalahan  tetapan MA terpaut masalah ikatan industrial PT Bhineka Buatan
Manunggal  serta  Tetapan  Kasasi Nomor.  156  K  atau  Pdt.  Sus-  Pailit 2015  terpaut  kepailitan  PT  Aliga International Pratama. Pada permasalahan PT Aliga International  Pratama  yang  jadi estimasi
badan juri buat menyangkal  petisi  kurator  buat mencabut  sita  yang  dicoba  oleh
beskal atas harta ambruk merupakan sebab  sita  yang  dicoba  beskal bersumber pada pengecekan kejahatan,  hingga  pembatalan  sita wajib  dicoba  lewat  determinasi yang diatur dalam KUHAP
Dalam memutuskan, hakim memikirkan  lingkup  majelis  hukum  yang berhak  memeriksa  masalah  sita.  Bila perampasan menyangkut masalah kejahatan hingga  hendak  diputus  dengan  cara kejahatan  hendak  namun  bila  perampasan menyangkut perihal awas semacam penghentian  akta  hingga  bisa  diputus dengan  cara  kepailitan  semacam  pada permasalahan PT SCR.
Pandangan  kedua  yang  jadi perbincangan para pakar merupakan pandangan  kesamarataan.  Pakar  hukum awas memandang sita biasa butuh didahulukan sebab dari bagian kesamarataan  hak  penagih  hendak  terkabul serta  tidak  terdapat  lagi  pelanggaran  hak. Pandangan  kesamarataan  dalam  hukum kejahatan  berarti  kalau  yang  bersalah haruslah  dihukum.  Buat  menciptakannya pasti  wajib  dibantu  dengan  perlengkapan fakta salah satunya berbentuk benda sitaan.
Pandangan  berikutnya  yang  jadi materi perbincangan merupakan berhubungan  dengan  kemamfaatan.  Bagi para pakar awas bila sita biasa didahulukan hingga  permasalahan  pinjaman  piutang hendak  bisa  diselesikan  dengan  cara  kilat serta  seimbang  alhasil  tidak  mengusik perekonomian  bagus  sekala  kecil  ataupun rasio  besar.  Sebaliknya  bila  sita  yang  lain didahulukan semacam sita kejahatan hingga keamanan  harta  hendak  aman  serta  hasil perampasan  itu  hendak  dijadikan  selaku perlengkapan  fakta.  Pandangan  keempat yang jadi perbincangan merupakan menyangkut kejelasan hukum. Pakar hukum  awas  beranggapan  sita  biasa didahulukan  sebab  bersumber  pada  dasar lex  patterior  derogate  legi  priori  dimana peraturan  yang  lebih  terkini  menaklukkan peraturan yang lebih lama hingga determinasi  Pasal  31  UU  Kepailitan  lebih
terkini  dibanding  dengan  pengaturan  sita kejahatan  dalam  KUHAP  serta  sita  pajak dalam  UU  Nomor.  19  Tahun  2000.  Bagi pakar kejahatan kejelasan hukum bersumber  pada  pada  seluruh  pelakon perbuatan kejahatan bisa dijatuhi kejahatan cocok dengan perbuatannya alhasil kehadiran sita kejahatan amat berarti.
Perbincangan opini terakhir menyangkut  pandangan  penentuan  serta tetapan.  Pakar  hukum  awas  melaporkan wajib  didahulukan  sebab  ialah  tetapan  juri sebaliknya sita cuma ialah sesuatu Penentuan.  Dalam  hukum  kegiatan  awas tetapan  serta  penentuan  ialah  dua  perihal yang  berlainan.  Tetapan  penyataan  juri yang  diucapkan  dalam  konferensi  majelis hukum  sebaliknya  penentuan  ketetapan majelis  hukum  atas  masalah  Permohonan( sukarelawan).  Bagi  Hadi  Shubhan,  tetapan majelis  hukum  cuma  bisa  dibatalkan dengan  tetapan  majelis  hukum.  Sebaliknya para  pakar  hukum  kejahatan  serta  pajak tidak  mempertimbangan  beda  tetapan dengan  penentuan  mereka  berdasar  pada Pasal  39  ayat(  1)  KUHAP  serta  Pasal  6 ayat( 1) UU Nomor. 19 Tahun 2000.
Sebagian opini di atas membuktikan  kalau  perbincangan  terpaut peran  sita  biasa  antara  ranah  ilmu  awas selaku bagian hukum eksklusif dengan ilmu hukum  kejahatan  serta  pajak  selaku  bagian dari ilmu hukum public bersama mempunyai  alibi  yang  kokoh.  Oleh  karena itu  salah  satu  metode  meredam  bentrokan ini  merupakan  dengan  memakai  dasar hukum.
Sita  biasa  lebih  besar  perannya dari  sita  kejahatan.  Perihal  ini  didasarkan pada  sebagian  perihal,  ialah(  i)  sita  biasa didasarkan  atas  sesuatu  tetapan  majelis hukum  yang  memiliki  dampak  kepada seluruh penentuan majelis hukum( ii) kalau produk  tetapan  majelis  hukum  cuma  dapat dibatalkan  dengan  tetapan  majelis  hukum pula,  tidak  dapat  dengan  penentuan. Sedangkan itu, alas wewenang perampasan kejahatan  merupakan  penentuan  majelis hukum. Pada dasarnya, sita biasa merupakan  perampasan  yang  diketahui
dalam  hukum  awas,  spesialnya  hukum kepailitan  yang  menata  ikatan  antara  para penagih  serta  debitur.  Tetapi  dalam kemajuannya,  kepailitan  di  Indonesia  tidak cuma terbatas pada kebutuhan eksklusif.
Arti  dari  dilaksanakannya  sita biasa merupakan buat mencegah kebutuhan para  penagih.  Awal,  buat  menjauhi terdapatnya aksi debitur  yang bisa mudarat harta  ambruk.  Kedua,  buat  mengakhiri eksekusi sepihak yang dicoba oleh penagih kepada  harta  debitur  ambruk.  Oleh  sebab itu,  sita  biasa  kepada  harta  debitur  lahir semenjak  tetapan  ambruk  diucapkan,  serta semenjak  dikala  itu  pula  debitur  untuk hukum  kehabisan  haknya  buat  memahami serta mengurus hartanya.
Sedangkan  itu,  sita  kejahatan merupakan  serangkaian  aksi  interogator buat mengutip ganti serta ataupun menaruh, di  dasar  penguasaannya,  kepada  barang beranjak ataupun tidak beranjak, berbentuk ataupun  tidak  berbentuk,  buat  kebutuhan pembuktian  dalam  investigasi,  penuntutan, serta  peradilan.  satu  Barang  yang  disita  itu didapat  oleh  interogator  dari  kewenangan owner  yang  hendak  dipakai  selaku  benda fakta buat kebutuhan pengecekan, penuntutan,  serta  peradilan.  Perampasan dimaksudkan  supaya  barang  itu  nyaman, tidak bisa dihilangkan ataupun dimusnahkan oleh terdakwa ataupun tersangka.
Pasal  31  ayat(  2)  UU  Kepailitan pada  intinya  mengatakan,  semua  sita dihentikan  kala  tetapan  ambruk  sudah diucapkan,  bila  butuh  juri  pengawas  wajib menginstruksikan pencoretannya.
Semenjak  tetapan  ambruk  diucapkan, semua sita yang terdapat pada suatu barang selesai  serta  digantikan  dengan  sita  biasa kepailitan.  Perihal  ini  dimaksudkan  buat mencegah  harta  debitur  ambruk  dari mungkin ketakjujuran yang dicoba penagih atau  debitur.  Sedangkan  itu,  Pasal  39  ayat( 2)  KUHAP  melaporkan  kalau  barang  yang terletak  dalam  masalah  kepailitan  bisa disita  oleh  interogator  untuk  keinginan
investigasi,  penuntutan,  serta  memeriksa masalah kejahatan.
Untuk keinginan investigasi, penuntutan,  serta  peradilan,  harta  debitur ambruk  yang  telah  disita  biasa  bisa  disita lagi  oleh  interogator  buat  menjamin keamanannya.  Harta  itu  hendak  dijadikan benda  fakta  dalam  investigasi,  penuntutan, serta  peradilan  alhasil  keamanannya  wajib aman. Dalam pelaksanaannya, kedua artikel itu  riskan  buat  dibenturkan  buat  adu wewenang  antara  kurator  serta  interogator dalam  melakukan  sita  biasa  serta  sita kejahatan.  Tiap  opini  mengenai  siapa  yang wajib  didahulukan  diiringi  dengan  bawah hukum  yang  nyata.  Pada  tataran  aplikasi, dibutuhkan sesuatu kebajikan dalam mengutip  ketetapan  serta  aksi  dari  setiap pihak, bagus kurator ataupun interogator.
Mereka bisa memilah buat mempertentangkan  wewenang  itu  lewat rute  hukum  ataupun  bertugas  serupa  buat kelancaran  penerapan  kewajiban  tiap-  tiap. 1.  Pasal  1  nomor  16  KUHAP.  Bila kebutuhan kurator merupakan buat melelang peninggalan debitur serta memberikan  hasilnya  pada  para  penagih, tidak terdapat salahnya
buat“ meminjamkan” benda itu pada interogator.
Begitu  juga  dikenal,  kebutuhan interogator  mengambil  benda  ataupun peninggalan merupakan buat menjadikannya  fakta  serta  menuntaskan cara  pelacakan  ataupun  investigasi,  bukan buat  memilikinya.  Dengan  begitu,  masalah kejahatan  bisa  lekas  berakhir  serta  diputus dengan  impian  benda  fakta  dikembalikan pada kurator.
Pada tingkatan normatif, dibutuhkan  sesuatu  kejelasan  pengaturan- atau  bisa  jadi  lebih  pada  perkara  teknis- ketika  harta  debitur  ambruk  pada  dikala berbarengan  jadi  benda  fakta  dalam  cara pelacakan,  investigasi,  ataupun  bisa  jadi dalam cara penuntutan serta sidang masalah kejahatan.
2. Proses Penjualan Saham Debitor Pailit
Dari  determinasi  pasal  21  serta pasal  25  Undang-  Undang  Nomor.  37
Tahun  2004  mengenai  Kepailitan  serta Janji  Peranan  Pembayaran  Pinjaman  bisa disimpulkan  kalau  kepailitan  mencakup semua  kekayaan  debitur  pada  dikala statment  ambruk  itu  dicoba.  Semenjak statment  ambruk  diumumkan,  debitur kehabisan  hak  buat  memahami  serta mengurus kekayaannya. Berikutnya pengurusan serta pemberenan didapat ganti kurator.
Lebih  jauh  lagi  kewajiban  kurator pengasuh bisa diamati pada job description darikurator  pengasuh,  sebab  paling  tidak terdapat  3  tipe  pengutusan  yang  bisa diberikankepada  kurator  pengasuh  dalam perihal  cara  kepailitan,  ialah  selaku selanjutnya.
1. Sebagai kurator sementara Kurator  sementara  ditunjuk  dengan tujuan untuk mencegah
kemungkinandebitur  melakukan  tindakan yang  mungkin  dapat  merugikan  hartanya, selamajalannya proses beracara pada pengadilan  sebelum  debitur  dinyatakan pailit.
Tugas  utama  kurator  sementara  adalah untuk:
a. Mengawasi  pengelolaan usaha debitur; dan
b. Mengawasi pembayaran kepada kreditor,  pengalihan  atau  pengagunan kekayaan  debitur  yang  dalam  rangka kepailitan  memerlukan  kurator  (Pasal 10  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Kepailitan).
Secara  umum  tugas  kurator sementara  tidak  banyak  berbeda  dengan pengurus,  namun  karena  pertimbangan keterbatasan  kewenangan  dan  efektivitas yang  ada  pada  kurator  sementara,  maka sampai  saat  ini  sedikit  sekali  terjadi penunjukan kurator sementara.
2. Sebagai pengurus
Pengurus  ditunjuk  dalam  perihal terdapatnya penundaan kewajiban pembayaran  utang(  PKPU).  Kewajiban pengasuh  cuma  hingga  menyelenggarakan pengadministrasian  cara  PKPU,  misalnya melaksanakan pemberitahuan, mengundang rapat-  rapat  penagih,  ditambah  dengan
pengawasan  kepada  aktivitas  pengurusan upaya  yang  dicoba  oleh  debitur  dengan tujuan  supaya  debitur  tidak  melaksanakan hal-  perihal  yang  bisa  jadi  bisa  mudarat hartanya.  Butuh  dikenal  kalau  dalam  janji peranan  pembayaran  pinjaman  debitur sedang mempunyai wewenang buat mengurus  hartanya  alhasil  wewenang pengasuh hingga cuma memantau belaka.
3. Sebagai kurator Kurator ditunjuk pada saat debitur  dinyatakan  pailit,  sebagai  akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan  hak  untuk  mengurus  harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan  pengelolaan  harta  pailit  jatuh ke tangan kurator.
Dalam  melaksanakan  tugasnya curator  harus  bertanggung  jawab  secara perdata  maupun  pidana.Pasal  72  UUK- PKPU berbunyi kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian terhadap harta pailit.
Tugas Dan Wewenang HakimPengawas Hakim Pengawas buat memantau tiap  aksi  kurator.  Dalam  Pasal  65  UU Kepailitan, diklaim:" Juri Pengawas memantau  pengurusan  serta  pemberesan harta  ambruk”.  Ada  pula  dalam  Pasal  69 ayat( 1) UU pengurusan serta atau ataupun Kepailitan  diklaim:"  Kewajiban  kurator merupakan melaksanakan pemberesan harta ambruk”. Dengan begitu, nyata kalau kewajiban penting hakim pengawas merupakan memantau kurator dalam melaksanakan pengurusan serta atau ataupun pemberesan harta bangkrut. Hakim pengawas  ditunjuk  oleh  majelis  hukum lewat  tetapan  statment  bangkrut(  Pasal  15 ayat( 1) UU Kepailitan).

## Pelelangan Saham Pailit
Dalam  pasal  185  ayat(  2)  UU Nomor.  37  tahun  2004  didetetapkan  kalau harta  ambruk  dijual  dengan  cara  lelang ataupun di dasar tangan dengan ijin Hakim Pengawas. Dari determinasi itu bisa diamati kalau  walaupun  dibolehkan  terdapatnya pemasaran  harta  ambruk  di  dasar  tangan
dengan  seijin  juri  pengawas,  namun  dalam masa  kesejagatan  serta  pembaruan  dimana kejernihan,  kemampuan  serta  efektifitas ialah  antusias  warga  di  seluruh  aspek kehidupan, rasanya pemasaran lewat lelang ialah  pengganti  yang  pas  yang  pas  serta kilat dipakai dalam penyelesian kepailitan.
Selaku  alat  pemasaran  benda dengan cara terbuka, adat lelang mempunyai  dua  guna  sekalian,  ialah  awal, guna  eksklusif  serta  kedua,  guna  khalayak. Guna  eksklusif  adat  lelang  ialah  media untuk  pasar  jual  beli  benda  oleh  warga. Sedangkan  itu,  guna  khalayak  adat  lelang ialah alat penguatan hukum serta pengurusan  peninggalan  negeri.  Di  sisi itu, dalam  guna  khalayak  ini,  adat  lelang  pula mempunyai guna budgeter, yang berhubungan  dengan  pendapatan  negeri bukan  pajak(  PNBP)  yang  berawal  dari banderol lelang serta duit miskin dan pajak lain  yang  terpaut  dengan  jual  beli  benda lewat lelang.
Lelang mempunyai guna eksklusif,  terdapat  pada  dasar  lelang diamati  daritujuan  perdagangan.  Di  bumi perdagangan, lelang ialah alat buat melangsungkan  akad  jual  beli.  Bersumber pada  guna  eksklusif  ini  memunculkan  jasa lelang yang diketahui dengan lelang ikhlas. Sebaliknya  guna  khalayak  dari  lelang  bisa diamati dari 3 perihal, ialah:
1. Mengamankan  peninggalan  yang dipunyai  ataupun  dipahami  negeri buat  tingkatkan  kemampuan  serta teratur administrasi pengurusan peninggalan negeri,
2. Mengakulasi pendapatan negeri dalam wujud banderol lelang, dan
3. Jasa pemasaran benda yang memantulkan  bentuk  kesamarataan selaku  bagian  dari  sistem  hukum kegiatan  di  sisi  eksekusi  PUPN,
Pajak, dan Perum Pegadaian."
Penjualan Saham Pailit Dibawah
Tangan
Pemberesan  harta  pailit  wajib dijual  di  wajah  biasa  ataupun  dilelang cocok dengan aturan metode yang
didetetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Bila  penjunlan  di  wajah  biasa ataupun  dilelang  tidak  sukses,  hingga pemasaran  harta  ambruk  bisa  dicoba dengan cara di dasar tangan dengan permisi dari  juri  pengawas.  Terdapat  sebagian pemicu  lelang  kandas,  antara  lain:  bila dalam lelang yang dicoba oleh kurator tidak terdapat  satupun  Partisipan  Lelang  yang menjajaki  lelang,  bila  ijab  yang  diajukan oleh  para  Partisipan  Lelang  sangat  kecil ataupun  di  dasar  Angka  Batas  yang  telah didetetapkan  lebih  dahulu;  terdapatnya kondisi  memforsir( force  majeur ).  Sehabis pemasaran  dengan  cara  lelang  kandas dilaksanakan  hingga  kurator  menjual  harta ambruk  dengan  cara  dibawah  tangan Kurator  dalam  menjual  harta  ambruk dengan  cara  di  dasar  tangan  wajib bertanggung jawab bila terdapat pihak yang dibebani.  Tanggung  jawabnya  berbentuk tanggung  jawab  dengan  cara  perdata, tanggung  jawab  dengan  cara  kejahatan serta tanggungjawab dengan cara administratif.

## Daftar Pembagian Penutup
Daftar  pembagian  yang  dibuat kurator  adalah  mengikat,  yang  antara  lain berisi  bagian  yang  wajib  diberikan  kepada kreditor apabila :
1. Telah  lampau  tenggang  waktu  yang ditentukan oleh hakim pengawas
2. Tidak ada yang mengajukan perlawanan atas daftar tersebut
3. Atau  perlawanan  telah  diputus  oleh hakim  pengawas  dan  putusan  telah berkekuatan hukum tetap. Hal-hal  yang  terjadi  setelah  daftar pembagian mengikat adalah sebagai berikut:
1. Kurator wajib segera membayar penuh pembagian  yang  sudah  ditetapkan kepada kreditor yang telah dicocokkan dan  kepada  kreditor  yang  piutangnnya diakui oleh debitor.
2. Kreditor  memperoleh  kembali  hak eksekusi terhadap harta debitor
mengenai  piutang  mereka  yang  belum dibayar  sebagaimana  diatur  dalam pasal  204  undang-undang  nomor  37 tahun 2004.
3. Berakhirnya kepailitan Berdasarkan pasal  202  ayat  (1)  UUK-PKPU,  segera setelah  kepada  kreditor  yang  telah dicocokkan  dibayarkan  jumlah  penuh piutang  mereka,  atau  segera  setelah pembagian  penutup  (terakhir)  menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Masih banyak nya produsen kosmetik  yang  belum  mendaftarkan merknya menjadi penghambat
BPOM dalam melakukan pengawasanBPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik  melalui  media  online, BPOM  harus  terus  melakukan kerjasama  dengan  instansi  lain, seperti  Kominfo,  Dinas  Kesehatan, Kepolisian, Dll.
2. Selain melalui pengadilan,
penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui jalur BPSK

## 6. DAFTAR PUSTAKA
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Gultom,  Elfrida, Hukum  Acara  Perdata, ( Jakarta:Mitra  Wacana  Media, 2007)
Hartini,  Rahayu, Edisi  Revisi  Hukum Kepailitan ,(Malang:UPT Penerbitan  UMM,2008).
Jono, Hukum Kepailitan , (Tangerang:Sinar Grafika, 2007)
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
S. Sastrawidjaja, H. Man, Hukum
Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang , ( Bandung:PT. Alumni, 2006)
Sembiring, Sentosa, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundangan Undangan Terkailt Dengan Kepailitan, ( Bandung:Nuansa Aulia, 2006) Shubhan,  Hadi,Hukum Kepailitan:  prinsip, norma, dan
praktek di
peradilan , (Jakarta:Kencana,2008) Sulaiman,  Robintan,  dkk, Lebih  jauh tentang  kepailitan ,(Jakarta:  PT
Deltacitra Grafindo, 2000). Sunarmi, Hukum  Kepailitan ,  (Medan:USU
Press, 2009) Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2, (Jakarta: P.T.Sofmedia,2010). Sutedi, Andrian, Hukum Kepailitan,(Bogor:Ghalia Indonesia,2009) Usman, Rachmadi, Hukum Lelang ,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2016) Yani,  Ahmad,  dan  Gunawan,  Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan , (Jakarta:PT.Raja  Grafindo Persada,1999)