Mustafa Bola 1 , Muhammad Ashri 2 , Zulkifli Aspan 3 , Muh. Ilham Arisaputra 4 , Romi Librayanto 5 , Eka Merdekawati Djafar 6 , dan Dian Utami Mas Bakar 7 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar
1 Email: mustafa.bola.54@gmail.com, 2 Email: m_ashri@hotmail.com, 3 Email: zulkifliaspan@gmail.com, 4 Email: ilhamarisaputra@gmail.com, 5 Email: romi_indonesia01@yahoo.co.id, 7 Email: dianutamimasbakar91@yahoo.com
Abstract: The Act  No.  23  of  2003  on  Children  Protection  obligates  the  state  and government to ensure children protection, maintenance, and welfare. A child who obtains criminal sentence has been protected by the government based on the Act No. 12 of 1995 on Children Immurement. The Act pays attention to their interests in order to not eliminate the child's future. The children criminal sanction is given as a process of building children awareness to understand the better future. A form of the government protection to children is legislation on children welfare, juvenile justice, human rights, children immurement, and children  protection.  The  children  and  adolescents  committing  the  criminal  acts  are  very serious  issues  to  immediately  overcome  by  the  concerned  parties  i.e.  the  parents,  police, and teachers that have many direct contact with children and adolescents. The police are expected to  take action  against  any perpetrators  of  crimes, including  those committed by children  and  adolescents.  Meanwhile,  the  parents  and  the  teachers  are  expected  to  give serious guidance in order that they are able to be the pride of, not the ‘dregs of society’.
Keywords : children and juvenile delinquency, children immurement, children protection.
Abstrak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban  dan  tanggungjawab  negara  dan  pemerintah  menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Seorang anak yang menjalani hukuman pidana telah dilindungi  oleh  pemerintah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  Anak  dimana  kepentingan  anak  sangat  diperhatikan  agar  tidak menghilangkan  masa  depan  anak  yang  bersangkutan.  Bentuk  sanksi  pidana  anak  sebagai proses  pembinaan  kesadaran  anak  untuk  memahami  masa  depan  yang  lebih  baik.  Bentuk perlindungan  anak  yang  diperankan  oleh  pemerintah  berupa  pembuatan  perundang- undangan  antara  lain  kesejahteraan  anak,  peradilan  anak,  hak  asasi  manusia, pemasyarakatan anak, dan perlindungan anak. Persoalan anak dan remaja yang melakukan tindak pidana adalah sesuatu hal yang sangat serius dan perlu penanganan yang cepat dari pihak-pihak  yang  terkait.  Pihak-pihak  terkait  yang  dimaksudkan  adalah  orang  tua,  polisi, dan  guru  yang  banyak  bersentuhan  secara  langsung  dengan  anak  dan  remaja.  Pihak kepolisian  diharapkan  dapat  menindak  setiap  pelaku  kejahatan,  termasuk  yang  dilakukan oleh  anak  dan  remaja.  Sedangkan  orang  tua  dan  guru  diharapkan  dapat  memberikan bimbingan yang serius untuk dapat mengarahkan anak agar dapat menjadi seseorang yang dapat dibanggakan, bukan menjadi “sampah masyarakat”.
Kata kunci: kenakalan anak dan remaja, pemasyarakatan anak, perlindungan anak.

## Pembinaan Kesadaran Hukum bagi  Anak  dan  Remaja

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  kita  semakin sering  disuguhi  dengan  berita-berita  di media  baik  itu  audio  visual  maupun media  massa  lainnya  tentang  tindak kekerasan,  baik  yang  terjadi  di  kalangan publik  maupun  di  dalam  rumah  tangga khususnya terhadap anak-anak dan bahkan  dilakukan  oleh  anak-anak  dan remaja.  Perlakuan  orang  tua  terhadap anak  yang  bisa  dikatakan  merupakan  hal yang melanggar hak asasi manusia sudah menjadi hal yang lumrah yang sering kita lihat. Dalam konteks ini, orang tua adalah yang  seharusnya  membimbing  anaknya agar  dikemudian  hari  kelak  sang  anak akan menjadi pemuda harapan bangsa.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003  tentang  Perlindungan  Anak  mem- berikan  kewajiban  dan  tanggungjawab negara  dan  pemerintah  menjamin  perlin- dungan,  pemeliharaan,  dan  kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan  tanggungjawab  terhadap  perlin- dungan anak dilaksanakan melalui kegiatan  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban pemerintah dalam melindungi anak  berawal  dari  mensejahterakan  anak dengan bertolak pada Pasal 34 UUD NRI 1945. Kesejahteraan  anak sudah selayak- nya  didahulukan  dari  pada  kesejahteraan masyarakat  lainnya.  Demikian  halnya dengan  peradilan  anak  yang  mengutama- kan kesejahteraan anak disamping kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan anak  tidak  seharusnya  dikorbankan  demi kepentingan masyarakat.
Filosofi  hukum  pidana  yang mengatur  masalah  peradilan  anak  meng- arah  kepada  pemenuhan  kesejahteraan anak.  Seorang  anak  yang  menjalani hukuman  pidana  telah  dilindungi  oleh
pemerintah dengan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pe- masyarakatan  Anak,  dimana  kepentingan anak  sangat  diperhatikan  agar  tidak menghilangkan  masa  depan  anak  yang bersangkutan. Bentuk sanksi pidana anak sebagai  proses  pembinaan  kesadaran anak  untuk  memahami  masa  depan  yang lebih  baik.  Bentuk  perlindungan  anak yang  diperankan  oleh  pemerintah  berupa pembuatan  perundang-undangan  antara lain  kesejahteraan  anak,  peradilan  anak, hak asasi manusia, pemasyarakatan anak, dan perlindungan anak.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  diatur  bahwa  anak adalah  seorang  yang  belum  berusia  18 tahun,  termasuk  anak  masih  dalam kandungan.  Kehadiran  anak  memerlukan suatu  perlindungan  dalam  pertumbuhan- nya  untuk  mencapai  kedewasaan.  Per- lindungan  anak  dimaksud  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal  sesuai  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindung- an dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal  52  sampai  dan  Pasal  66 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak  Asasi Manusia  telah mencantumkan  tentang  hak  anak  dalam pelaksanaan  pemeliharaan  dan  menjaga hak  asasi  menjadi  kewajiban  dan  tang- gungjawab  orang  tua,  keluarga,  dan masyarakat  sesuai  dengan  kewajiban yang  dibebankan  oleh  hukum.  Per- lindungan  anak  dalam  segala  aspek merupakan  bagian  dari  kegiatan  pem- bangunan  nasional,  khusus  dalam  me- majukan  kehidupan  berbangsa  dan  ber- negara.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, tampak  bahwa  perlindungan  terhadap anak  telah  diatur  secara  mendetail  dalam peraturan  perundang-undang.  Kenyatan yang  terjadi  dewasa  ini  adalah  bahwa ketika  anak  dijamin  perlindungannya secara  hukum  dalam  peraturan  per- undang-undangan,  ternyata  merekalah yang  justru  menjadi  pelanggar  hukum. Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh anak  dan  remaja  misalnya  pada  wilayah hukum  berlalulintas  dimana  anak  dan remaja  tidak  mengindahkan  peraturan lalulintas.  Selain  itu,  dewasa  ini  Kota Makassar  digemparkan  oleh  peristiwa geng  motor  yang  melibatkan  anak-anak dan  remaja  sebagai  pelaku  kejahatan, baik itu perampokan ataupun penganiaya- an  yang  menimbulkan  jatuhnya  korban. Bahkan  tindakan  yang  dilakukan  oleh geng  motor  tersebut  telah  merenggut beberapa nyawa.
Istilah  kenakalan  anak  diambil dari istilah asing, yakni Juvenile Delinquency ,  tetapi  kenakalan  anak  ini bukan  kenakalan  yang  dimaksudkan dalam  Pasal  489  KUHPidana. Juvenile artinya young , anak-anak, anak muda, ciri karateristik  pada  masa  muda,  dan  sifat- sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya doing wrong ,  terabaikan  atau  mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,  a-sosial,  kriminal,  pelanggaran aturan,  pembuat  keributan,  pengacau, peneror,  tidak  dapat  diperbaiki  lagi, dursila, dan lain-lain.
Menurut  Kartini  Kartono  yang dikatakan Juvenile Delinquency adalah:
Perilaku
jahat/dursila, atau
kejahatan/kenakalan anak-anak
muda,  merupakan  gejala  sakit (patologi)  secra  sosial  pada  anak- anak dan remaja  yang disebabkan
oleh  suatau  bentuk  pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan  bentuk  peng- abaian  tingkah  laku  yang  me- nyimpang. 1
Kemudian Maud A. Merril merumuskan Juvenile Delinquency
sebagai  “ A  child  is  classified  as  a delinquent when his anti social tendencies appear to  be  so grave that he become  or  ought  to  become  the  subject official  action” (Seorang  anak  digolong- kan  anak  delinkuent  apabila  tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncakanya sehingga  yang  berwajib  terpaksa  atau hendaknya mengambil tindakan terhadap- nya, dalam arti menahannyan atau meng- asingkanya). 2
Sedangkan  menurut  Pasal  1  butir 2  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  pengadilan  anak  bahwa  yang  di maksud dengan anak nakal adalah:
a) Anak  yang  melakukan  tindakan pidana, atau
b) Anak  yang  melakukan  perbuatan yang  dinyatakan  dilarang  bagi  anak, baik  menurut  hukum  lain  yang  hidup dan  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  dapat  di- simpulkan  bahwa Juvenile  Delinquency adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan pelanggaran  norma,  baik  norma  hukum maupun  norma  sosial  yang  dilakukan oleh  anak-anak  usia  muda.  Hal  tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kajahatan anak, terlalu eksrim rasanya seorang anak yang
1 Kartini  Kartono,  2008, Patologi  Sosial  2, Cetakan Ketiga, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 7.
2 W.A.  Gerungan,  2004, Psikologi  Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 199.
melakukan  tindak  pidana  dikatakan sebagai  penjahat,  sementara  kejadiannya adalah  proses  alami  yang  tidak  boleh tidak  setiap  manusia  harus  mengalami kegoncangan  semasa  menjelang  ke- dewasaannya.
Dalam  KUHP  jelas  terkandung makna  bahwa  suatu  perbuatan  pidana (kejahatan)  harus  mengandung  unsur- unsur:
a) Adanya perbuatan manusia,
b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum,
c) Adanya kesalahan,
d) Orang  yang  berbuat  harus  dapat  di- pertnaggungjawabkan.
Dari  kondisi  yang  telah  di- deskripsikan  di  atas,  tampak  jelas  bahwa persoalan anak dan remaja yang melakukan  pelanggaran  hukum  adalah sesuatu  hal  yang  sangat  serius  dan  perlu penanganan  yang  cepat  dari  pihak-pihak yang  terkait.  Pihak-pihak  terkait  yang dimaksudkan  adalah  orang  tua,  polisi, dan guru yang banyak bersentuhan secara langsung  dengan  anak  dan  remaja.  Pihak kepolisian  diharapkan  dapat  menindaki setiap  pelaku  kejahatan,  termasuk  yang dilakukan oleh anak dan remaja.
Sedangkan  orang  tua  dan  guru  diharap- kan  dapat  memberikan  bimbingan  yang serius  untuk  dapat  mengarahkan  anak agar dapat menjadi seseorang  yang dapat dibanggakan,  bukan  menjadi  “sampah masyarakat”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris  yang  mengkaji  dan menganalisis  masalah anak  dan  remaja.
Data  diperoleh  dari  sumber  hukum primer,  sumber  hukum  sekunder  dan sumber  hukum  tersier.  Data  dianalisis
secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak
Pada  dasarnya  yang  dimaksud dengan  tindak  pidana  anak  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal  45  KUHP.  Kemudian  apabila dengan  memperhatikan  Surat  Edaran Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia Nomor  P.  1/20  tanggal  30  Maret  1951 menjelaskan  bahwa  penjahat  anak-anak adalah  mereka  yang  menurut  hukum pidana  melakukan  perbuatan  yang  dapat dihukum,  belum  berusia  16  tahun  (Pasal 45 KUHP).
Menurut  Pasal  1  butir  2  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:
a. Anak  yang  melakukan  tindak  pidana, atau
b. Anak  yang  melakukan  perbuatan yang  dinyatakan  dilarang  bagi  anak, baik  menurut  perundang-undangan maupun  menurut  peraturan  hukum lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  di  Indonesia,  jelas  ter- kandung  makna  bahwa  suatu  perbuatan pidana  (kejahatan)  harus  mengandung unsur-unsur, yaitu:
a. adanya perbuatan manusia;
b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
c. adanya kesalahan;
d. orang  yang  berbuat  harus  dapat dipertanggung jawabkan.
Romli  Atmasasmita  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan juvenile
delinquency adalah  "Setiap  perbuatan atau  tingkah  laku  seseorang  anak  di bawah  umur  18  tahun  dan  belum  kawin yang  merupakan  pelanggaran  terhadap norma-norma  yang  berlaku  serta  dapat membahayakan  perkembangan  pribadi  si anak  yang  bersangkutan".  Kemudian Simanjuntak mendefinisikan bahwa juvenile  delinquency adalah  suatu  per- buatan  itu  disebut  delinkuen  apabila perbuatan-perbuatan tersebut berten- tangan  dengan  norma-norma  yang  ada dalam  masyarakat  dimana  ia  hidup,  atau suatu  perbuatan  yang  anti  sosial  dimana didalamnya  terkandung  unsur-unsur  anti normatif.
Menurut  Roeslan  Saleh  bahwa dipidana  atau  tidaknya  seseorang  yang melakukan  perbuatan  pidana  tergantung apakah  pada  saat  melakukan  perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang  yang  melakukan  perbuatan pidana  itu  memang  punya  kesalahan maka  tentu  ia  dapat  dikenakan  sanksi pidana,  akan  tetapi  apabila  ia  telah melakukan  perbuatan  yang  terlarang  dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal  ini mengenai asas  kesalahan  yang  memisahkan  antara perbuatan  pidana  dengan  pertanggung- jawaban  pidana  yang  disebut  dengan ajaran dualisme.
Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Hakim  harus  menanyakan,  apakah terdakwa  telah  melakukan  perbuatan yang  dilarang  oleh  aturan  undang- undang  dengan  disertai  ancaman pidana  bagi  barang  siapa  yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan di atas menghasil- kan suatu kesimpulan bahwa memang
terdakwa  telah  melakukan  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan undang-undang,  maka  ditanyakan lebih  lanjut,  apakah  terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan  atau  tidak mengenai perbuatan itu.
Pertanggungjawaban  pidana  men- syaratkan  pelaku  mampu  bertanggung jawab.  Moeljatno  menyimpulkan  bahwa untuk  adanya  kemampuan  bertanggung jawab  harus  ada  kemampuan  untuk membedakan  antara  perbuatan  yang  baik dan  yang  buruk,  sesuai  hukum  dan  yang melawan  hukum,  dan  kemampuan  untuk menentukan  kehendaknya  menurut  ke- insyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.  Syarat  pertama  adalah  faktor akal,  yaitu  dapat  membedakan  antara perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  tidak; syarat  yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas mana yang diperbolehkan atau tidak.
Marlina menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban  pidana  kepada  se- orang  anak  yang  telah  melakukan  tindak pidana,  hal  ini  berarti  bahwa  terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidana- an, akan tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya haras memperhatikan perkem- bangan seorang anak. Hal  ini disebabkan bahwa  anak  tidak  dapat/kurang  berfikir dan  kurangnya  pertimbangan  atas  per- buatan  yang  dilakukannya.  Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak  harus  mempertimbangkan  perkem- bangan  dan  kepentingan  terbaik  bagi anak  di  masa  akan  datang.  Penanganan yang  salah  menyebabkan  rusak  bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa.
Menurut  Setya  Wahyudi  pen- jatuhan sanksi kepada anak, dalam hal ini yang  perlu  dipertimbangkan  adalah sebagai berikut:
1. Apakah  sanksi  itu  sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan;
2. Apakah  sanksi  itu  tidak  berakibat timbulnya  keadaan  lebih  meragikan atas  diri  anak  (stigmatisasi),  dari apabila sanksi yang tidak dikenakan;
3. Apakah  tidak  ada  sanksi  lain  yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.
Kebijakan  penjatuhan  pidana  ter- hadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  menunjukan  adanya  kecende- rungan bersifat merugikan perkembangan jiwa  anak  di  masa  mendatang.  Kecen- derungan  bersifat  merugikan  ini  akibat keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari  efek  penjatuhan  pidana  yang  berupa stigma.  Efek  negatif  bagi  anak  akibat keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan  tidur,  gangguan  nafsu  makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka  anak  menjadi  gelisah,  tegang, kehilangan  kontrol  emosional,  menangis, gemetaran,  malu  dan  sebagainya.  Ter- jadinya  efek  negatif  ini  disebabkan  oleh adanya  proses  peradilan  pidana,  baik sebelum  pelaksanaan  sidang,  saat  peme- riksaan  perkara,  dan  efek  negatif  keter- libatan  anak  dalam  pemeriksaan  perkara pidana.

## Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Istilah  wawasan  kebangsaan  ter- diri  dari  dua  suku  kata  yaitu  “wawasan” dan  “kebangsaan”  dan  secara  etimologi istilah  wawasan  berarti  hasil  mewawas,
tinjauan,  pandangan  dan  dapat  juga berarti  konsepsi  cara  pandang.  Wawasan kebangsaan  dapat  juga  diartikan  sebagai sudut  pandang  atau  cara  memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau  kelompok  orang  untuk  memahami keberadaan jati  diri sebagai suatu  bangsa dalam  memandang  diri  dan  bertingkah laku  sesuai  falsafah  hidup  bangsa  dalam lingkungan  internal  dan  lingkungan eksternal.  Wawasan  kebangsaan  menen- tukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi  geografis  negara,  sejarah,  sosio- budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  per- tahanan  keamanan  dalam  mencapai  cita- cita  dan  menjamin  kepentingan  nasional. Wawasan  kebangsaan  menentukan  cara bangsa  menempatkan  diri  dalam  tata hubungan  dengan  sesama  bangsa  dan dalam  pergaulan  dengan  bangsa  bangsa lain  di  dunia  internasional.  Nilai-nilai wawasan  Kebangsaan  yaitu  penghargaan terhadap  harkat  dan  martabat  sebagai makhluk  tuhan  yang  maha  kuasa,  tekat bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan  sosial,  masyarakat  adil dan makmur.
Wawasan  Kebangsaan  Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia  berkembang  dan mengkristal  dalam  perjalanan  sejarah bangsa  Indonesia  dalam  membentuk negara  Indonesia  yang  tercetus  pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda tanggal  28  Oktober  1928  sebagai  tekad perjuangan  yang  merupakan  konvensi nasional  tentang  pernyataan  eksistensi bangsa  Indonesia  yaitu  satu  nusa,  satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa  Indonesia.  Nilai  dasar  wawasan kebangsaan  memiliki  enam  dimensi
manusia  yang  bersifat  mendasar  dan fundamental yaitu:
1. penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  sebagai  mahluk ciptaan Tuhan;
2. tekad  bersama  untuk  berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
3. cinta tanah air dan bangsa;
4. demokrasi / kedaulatan rakyat;
5. kesetiakawanan sosial;
6. masyarakat adil makmur.
Ada empar pilar dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia, keempat  pilar  tersebut  yakni  Pancasila, UUD  Negara  RI  1945,  Negara  Kesatuan RI  (NKRI)  dan  Bhineka  Tunggal  Ika. Saat  ini  pola  kehidupan  remaja  atau generasi  muda  kurang  mencerminkan nilai-nilai  Pancasila.  Dalam  ideoiogi negara,  sikap  toleransi  dan  tanggung jawab  menjadi  bagian  dalam  kehidupan berkebangsaan.
Generasi  muda  dijadikan  target dalam  menjalankan  pembangunan  ber- kelanjutan.  Pembangunan di bidang pen- didikan,  didasarkan  atas  falsafah  negara Pancasila  dan  diarahkan  untuk  mem- bentuk  manusia-manusia  pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia  Indonesia  yang  sehat  jasmani dan  rokhaninya,  memiliki  pengetahuan dan  ketrampilan,  dapat  mengembangkan kreatifitas  dan  tanggung  jawab,  dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang  rasa,  dapat  mengembangkan kecerdasan  yang  tinggi  dan  disertai  budi pekerti  yang  luhur,  mencintai  bangsanya dan  mencintai  sesama  manusia  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termak- tub  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. Untuk  mewujudkan  pengembangan  pen- didikan  dan  ilmu  pengetahuan,  diusaha-
kan penambahan fasilitas-fasilitas dengan prioritas  yang  tepat  dan  disesuaikan dengan  kemampuan  pembiayaan,  baik yang bersumber dari negara maupun dari masyarakat  sendiri  dan  mempunyai kesempatan  untuk  memanfaatkan  waktu secara  produktif  dan  mempersiapkan diri  untuk  tanggung  jawab  yang  lebih besar  di  masa  mendatang,  sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Untuk ini diusahakan peningkatan fasilitas latihan keterampilan,  latihan  kepemimpinan, rekreasi,  olah  raga  dan  kesempatan pengabdian kepada masyarakat.
Namun, saat ini masih ada komu- nitas  yang  kurang  mencerminkan  nilai bangsa kita. Bukan itu saja, siaran televisi kini sudah masuk ke rumah. Menurutnya, hal  tersebut  harus  diawasi,  karena walaupun  menghafal  teks  Pancasila sudah banyak, namun implementasiannya masih  memprihatinkan.  Selain  itu,  pe- mahaman  nilai  empat  pilar  di  kalangan pelajar  menjadi  rencana  strategis  dalam memperbaiki  tatanan  masyarakat  di  era akan  datang.  Sebab  remaja  akan  menjadi pemimpin  negara  di  masa  akan  datang. Di  antara  ribuan  pelajar  sekarang  ini, siapa tahu ada yang menjadi pemimpin di masa  depan.  Karena  itulah,  pemahaman empat pilar ini menjadi  poin penting kita sosialiasikan kepada generasi muda, LSM dan Organisasi kemasyarakatan lainnya.

## Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak dalam Negara Hukum Indonesia
Anak  adalah  amanah  dan  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam dirinya  melekat  harkat  dan  martabat sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  meru- pakan  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,
memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan negara  di  masa  depan.  Ketentuan  Pasal 28B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelang- sungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam Bab  III  Hak  Asasi  Manusia  dan Kebebasan  Dasar  Manusia  pada  Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini  memberikan  ketentuan  pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal,  dimana  dalam  Pasal  52  ayat  (2) disebutkan  bahwa  hak  anak  adalah  hak asasi  manusia  dan  untuk  kepentingannya hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Negara Kesatuan
Republik Indonesia  dalam  menjamin  kesejahteraan pada  setiap  warga  negaranya  salah satunya  adalah  dengan  memberikan perlindungan  terhadap  hak  anak  yang merupakan  salah  satu  dari  hak  asasi manusia.  Pemerintah  Indonesia  dalam usahanya untuk menjamin dan mewujud- kan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah  melalui  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Perlindungan  Anak tersebut  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan melindungi  anak dan hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  dis- kriminasi.
Perlindungan  anak  merupakan usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan dan  peranan,  yang  menyadari  betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan  pisik  maupun  mental  dan sosialnya,  maka  tiba  saatnya  mengganti- kan generasi terdahulu.
Perlindungan  anak  adalah  segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi  agar  setiap  anak  dapat  me- laksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak secara  wajar  baik  fisik,  mental,  dan sosial.  Perlindungan  anak  merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian per- lindungan  anak  diusahakan  dalam  ber- bagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan anak membawa akibat hukum,baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.
Upaya  perlindungan  anak  perlu dilaksanakan sedini mungkin,  yaitu sejak dari janin dalam  kandungan sampai  anak berusia  delapan  belas  tahun.  Bertitik tolak  pada  konsep  perlindungan  anak yang  utuh,  menyeluruh,  dan  kom- prehensip, maka Undang-undang tersebut meletakkan  kewajiban  memberikan  per- lindungan kepada anak berdasarkan asas- asas  nondikriminasi,  asas  kepentingan yang  terbaik  untuk  anak,  asas  hak  untuk hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  per- kembangan,  serta  asas  penghargaan  ter- hadap pandangan / pendapat anak.
Perlindungan  anak  dapat  dibeda- kan dalam 2 (dua) bagian yaitu:
a. Perlindungan  anak  yang  bersifat yuridis,  yang  meliputi:  perlindungan
dalam  bidang  hukum  publik  dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan  anak  yang  bersifat  non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang  sosial,  bidang  kesehatan, bidang pendidikan.
Undang-Undang Perlindungan Anak  menyebutkan  bahwa  perlindungan anak  bertujuan  untuk  menjamin  ter- penuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  ber- partisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia dan sejahtera.
Hak  anak  dalam  Undang-Undang tentang  Hak  Asasi  Manusia  diatur  dalam ketentuan  Pasal  52  sampai  dengan  Pasal 66 yang antara lain meliputi hak:
- Atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- Sejak  dalam  kandungan  untuk  hidup, mempertahankan  hidup,  dan  mening- katkan taraf kehidupannya.
- Sejak  kelahirannya  atas  suatu  nama dan status kewarganegaraannya
- Untuk  anak  yang  cacat  fisik  dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan khusus atas biaya negara.
- Untuk  anak  yang  cacat  fisik  dan/atau mental  untuk  terjamin  kehidupannya sesuai  dengan martabat  kemanusiaan, meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara;
- Untuk  beribadah  menurut  agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan  tingkat  intelektualitas  dan
biaya  di  bawah  bimbingan  orang  tua dan/atau wali;
- Untuk mengetahui siapa orang tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  oleh orang tuanya sendiri;
- Untuk  dibesarkan,  dipelihara,  di- rawat,  dididik,  diarahkan,  dan  di- bimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa;
- Untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan  buruk,  dan  pelecehan seksual  selama  dalam  pengasuhan orang  tua  atau  walinya,  atau  pihak lain  manapun  yang  bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut
- Untuk  tidak  dipisahkan  dari  orang tuanya  secara  bertentangan  dengan kehendak  anak  sendiri  kecuali  jika ada  alasan  dan  aturan  hukum  yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan  itu  adalah  demi  ke- pentingan terbagik bagi anak;
- Untuk  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran  dalam  rangka  pengem- bangan  pribadinya  sesuai  dengan minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasan- nya;
- Untuk  beristirahat,  bergaul  dengan anak yang sebaya, bermain, berekrea- si  dan berkreasi  sesuai  dengan minta, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- Untuk  memperoleh  pelayanan  ke- sehatan  dan  jaminan  sosial  secara layak  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik dan mental spiritualnya;
- Untuk  tidak  dilibatkan  di  dalam peristiea  peperangan,  sengketa  ber- senjata,  kerusuhan  social  dan  pe- ristiwa lain yang mengandung unsure kekerasan;
- Untuk  mendapat  perlindungan  dari kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya  sehingga  dapat  mengganggu pendidikan,  kesehatan  fisik,  moral, kehidupan sosial dan mental spiritual- nya;
- Untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan  ekslpoitasi  dan  pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak  serta  dari  berbagai  bentuk  pe- nyalahgunaan  narkotika,  psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- Untuk  tidak  dijadikan  sasaran  peng- aniayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan
- Untuk  tidak  dirampas  kebebasannya secara melawan hukum.
Undang-Undang tentang Hak
Asasi  Manusia  tidak  mencantumkan ketentuan  mengenai  kewajiban  anak secara  terperinci.  Ketentuan  mengenai kewajiban  yang  terdapat  dalam  Undang- undang  tersebut  adalah  kewajiban  dasar manusia secara menyeluruh.
Bab  III  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Anak  mengatur  mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam  ketentuan  Pasal  4  sampai  dengan Pasal  18  sedangkan  kewajiban  anak dicantumkan  pada  Pasal  19.  Hak  anak yang  tercantum  dalam  Undang-Undang tentang  Perlindungan  Anak  tersebut antara lain meliputi hak:
- untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  ber- kembang  dan  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi;
- atas suatu nama sebagai  identitas dan status kewarganegaraan;
- untuk  beribadah  menurut  agamanya, berpikir  dan  berkreasi  sesuai  dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- untuk  mengetahui  orang  tuanya, dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri;
- memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan  sosial  sesuai  dengan  ke- butuhan  fisik,  mental,  spiritual  dan sosial;
- memperoleh  pendidikan  dan  peng- ajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- memperoleh  pendidikan  luar  biasa, rehabilitasi,  bantuan  sosial  dan  pe- meliharaan  taraf  kesejahteraan  sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- memperoleh  pendidikan  khusus  bagi anak yang memiliki keunggulan;
- menyatakan  dan  didengar  pendapat- nya,  menerima,  mencari  dan  mem- berikan  informasi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi pengembangan  dirinya  sesuai  dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan waktu  luang,  bergaul  dengan  anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat dan  tingkat  kecerdasannya  demi pengembangan diri;
- mendapat  perlindungan  dari  per- lakuan  diskriminasi,  eksploitasi  (baik ekonomi  maupun  seksual),  penelan- taran,  kekejaman,  kekerasan,  peng- aniayaan,  ketidakadilan  serta  per- lakuan salah lainnya;
- untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri  kecuali  jika  ada  alasan dan/atau  aturan  hukum  yang  sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir;
- memperoleh  perlindungan  dari  sa- saran  penganiayaan,  penyiksaan  atau penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi;
- memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- mendapatkan  perlakuan  secara  ma- nusiawi  dan  penempatan  yang  di- pisahkan  dari  orang  dewasa,  mem- peroleh  bantuan  hukum  atau  bantuan lainnya  secara  efektif  dalam  setiap tahapan  upaya  hukum  yang  berlaku, serta  membela  diri  dan  memperoleh keadilan  di  depan  Pengadilan  Anak yang  objektif  dan  tidak  memihak dalam  sidang  tertutup  untuk  umum, bagi  setiap  anak  yang  dirampas kebebasannya;
- untuk  dirahasiakan,  bagi  setiap  anak yang  menjadi  korban  atau  pelaku kekerasan  seksual  atau  yang  ber- hadapan dengan hukum; dan
- mendapatkan  bantuan  hukum  dan bantuan  lainnya,  bagi  setiap  anak yang  menjadi  korban  atau  pelaku tindak pidana.
Pasal-pasal  yang  memuat  keten- tuan  mengenai  hak  anak  dalam  Undang- Undang  tentang  Perlindungan  Anak mempunyai  banyak  kesamaan  dengan ketentuan  hak  anak  dalam  Undang- Undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Undang-Undang  tentang  Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  anak. Ketentuan  Pasal  19  menyebutkan  bahwa setiap anak berkewajiban untuk:
- menghormati orang tua;
- mencintai  keluarga,  masyarakat,  dan menyayangi teman;
- mencintai  tanah  air,  bangsa,  dan negara;
- menunaikan  ibadah  sesuai  dengan ajaran agamanya;
- melaksanakan  etika  dan  akhlak  yang mulia.
Perlindungan  anak  sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal  1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila  mendapatkan  dukungan  dan tanggung  jawab  dari  berbagai  pihak. Dukungan  yang  dibutuhkan  guna  me- wujudkan  perlindungan  atas  hak  anak  di Indonesia diatur dalam ketentuan Bab IV Undang-Undang  tentang  Perlindungan Anak.  Pasal  20  Undang-Undang  tersebut menyebutkan  bahwa  negara,  pemerintah, masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak.
Negara  dan  Pemerintah  Republik Indonesia  mempunyai  kewajiban  dan tanggung  jawab  untuk  menghormati  dan menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa, status  hukum  anak,  urutan  kelahiran anak,  dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental. Negara  dan  pemerintah  juga  berkewa- jiban  serta  bertanggungjawab  untuk memberikan  dukungan  sarana  dan  pra- sarana  dalam penyelenggaraan  per- lindungan  anak.  Pengaturan  mengenai kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang- Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal  23  dan  Pasal  24  Undang-
Undang  tentang  Perlindungan  Anak mengatur  mengenai  jaminan  negara  dan pemerintah  atas  penyelenggaraan  perlin-
dungan  anak.  Negara  dan  pemerintah menjamin  perlindungan,  pemeliharaan dan  kesejahteraan  anak  dengan  mem- perhatikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua, wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan  pemerintah  juga  menjamin  anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan  pendapat  sesuai  dengan usia  dan  tingkat  kecerdasan  anak. Jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  dan pemerintah  tersebut  diikuti  pula  dengan pengawasan  dalam  penyelenggaraan  per- lindungan anak.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25.
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat  terhadap  perlindungan  anak dilaksanakan  melalui  kegiatan  peran masyarakat  dalam  penyelenggaraan  per- lindungan anak. Ketentuan Pasal 72 Ayat (2)  Undang-Undang  tentang  Perlin- dungan  Anak  menyebutkan  bahwa  peran masyarakat  dilakukan  oleh  orang  per- seorangan,  lembaga  perlindungan  anak, lembaga  sosial  kemasyarakatan,  lembaga swadaya  masyarakat,  lembaga  pen- didikan,  lembaga  keagamaan,  badan usaha, dan media massa.
Pasal  26  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Anak  mengatur  mengenai kewajiban  dan  tanggung  jawab  keluarga dan  orang  tua.  Orang  tua  berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a) Mengasuh,  memelihara,  mendidik, dan melindungi anak;
b) Menumbuhkembangkan  anak  sesuai dengan  kemampuan  anak,  bakan  dan minatnya; dan
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada  usia  anak-anak.  Apabila  orang tua  tidak  ada,  tidak  dapat  melak-
sanakan  kewajiban  dan  tanggung jawabnya,  atau  tidak  diketahui  ke- beradaannya,  maka  kewajiban  dan tanggung  jawab  orang  tua  atas  anak dapat  beralih  kepada  keluarga  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Penyelenggaraan perlindungan terhadap  anak  diatur  dalam  Bab  IX Undang-Undang  tentang  Perlindungan Anak.  Perlindungan  terhadap  anak  di- selenggarakan  dalam  bidang  agama, kesehatan,  pendidikan,  social,  serta  per- lindungan  khusus  kepada  anak  dalam situasi darurat.

## Mengenali Diri
Banyak  orang  berpikir  dan  selalu beranggapan  bahwa  mengenal  lebih banyak  orang  akan  memberikan  peluang untuk membuka jaringan yang lebih luas. Namun  terkadang  lupa  mengenali  diri sendiri sehingga potensi maupun kelemahan  tidak  teridentifikasi  dengan baik.  Akhirnya  apa  yang  menjadi  ke- kuatan sulit di maksimalkan dan terkesan tertutupi.  Terkadang  kita  terlalu  sibuk untuk bergaul dan mencari serta mengenal  sebanyak-banyaknya  orang disekitar  kita.  Kita  pun  disibukkan dengan  mencari-cari  kelemahan  orang lain  akan  tetapi  lupa  pada  diri  sendiri akhirnya yang  terjadi  justru  tidak mengenali  diri  sendiri  bahkah  tidak menjadi  diri  sendiri.  Belajar  mengakui kelemahan  tidak  membuat  kita  menjadi lemah  dihadapan  orang  lain,  dan  dari sinilah  kemampuan  kita  akan  semakin terasah.
Setiap orang memiliki jenis karakter  kepribadian  yang  berbeda-beda. Setiap  jenis  karakter  memiliki  kelebihan
dan  kekurangan  masing-masing.  Ibarat buah.  Kita  tidak  bisa  menilai  bahwa semangka  itu  lebih  baik  daripada  melon, atau  sebaliknya.  Karena  setiap  buah memiliki  kelebihan  dan  kekurangan masing-masing.  Oleh  sebab  itu,  yang dapat  anda  lakukan  adalah  jadilah  diri anda  yang  terbaik.  Perbaiki  kekurangan anda.  Dan  tingkatkan  terus  kelebihan- kelebihan  karakter  yang  anda  miliki. Adapun,  manfaat  mengenal  kepribadian diri  sendiri  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
- Mengetahui  kelebihan  yang  anda miliki, dan meningkatkannya
- Mendeteksi  kelemahan  yang  anda miliki dan memperbaikinya
- Mengetahui  potensi-potensi  diri  yang ada pada diri  anda dan  mengoptimal- kannya untuk kesuksesan anda dalam karir dan kehidupan.
- Menyadarkan diri sendiri bahwa anda masih  memiliki  banyak  kekurangan sehingga  pantang  untuk  bersikap sombong  dan  merendahkan  orang lain.
- Dapat mengetahui jenis pekerjaan apa yang  paling  cocok  dengan  kepribadi- an  karakter  anda,  sehingga  anda melakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia.  Bahagia  karena  pekerjaan tersebut  cocok  untuk  anda.  Dan bahagia karena mendapatkan imbalan sepadan  terhadap  apa  yang  anda kerjakan dengan sepenuh hati.
- Dapat menempatkan diri dalam menjalin  relasi  dengan  orang  lain sehingga dapat membantu kesuksesan anda.
- Mengenal  diri  sendiri  dapat  mem- bantu anda untuk berkompromi dengan  diri  sendiri  dan  orang  lain dalam berbagai situasi.
- Mengenal  kepribadian  ( personality ) diri  dapat  membantu  anda  menerima dengan  ihlas  segala  kelebihan  dan kekurangan  diri  sendiri,  sekaligus menerima  dan  bertoleransi  terhadap kelebihan  dan  kelemahan  orang  lain (suami/isteri, anak, rekan kerja, atasan,  kakak,  adik,  atau  siapapun juga).
“Menjadi Tua itu pasti akan tetapi menjadi  Dewasa  itu  adalah  sebuah Pilihan”.  Dimana  orang  yang  sudah dewasa  mendapatkan  rasa  penghargaan atas  dirinya  secara  sehat.  Dengan  segala pencapaian,  prestasi,  bakat,  dia  memiliki kehendak  &  tujuan.  Hanya  sayangnya, banyak  orang  mengukur  diri  mereka menurut potret yang mereka kembangkan dari  pesan  yang  diterima  sejak  kecil dalam  lingkungan,  seperti  lewat  orang tua,  guru,  teman,  dan  lain-lain.  Hal  itu tidak  selalu  benar  &  baik,  namun  itulah hal  yang  mendasari  bagaimana  orang berpikir tentang diri sendiri.

## Kesimpulan
Pada  dasarnya  yang  dimaksud dengan  tindak  pidana  anak  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal  45  KUHP.  Kebijakan  penjatuhan pidana  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  menunjukan  adanya kecenderungan bersifat meragikan perkembangan  jiwa  anak  di  masa mendatang. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan  tidur,  gangguan  nafsu  makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka  anak  menjadi  gelisah,  tegang, kehilangan  kontrol  emosional,  menangis,
gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadi- nya  efek  negatif  ini  disebabkan  oleh adanya  proses  peradilan  pidana,  baik
sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan  perkara,  dan  efek  negatif keterlibatan  anak  dalam  pemeriksaan perkara pidana.
Generasi  muda  dijadikan  target dalam  menjalankan  pembangunan  ber- kelanjutan.  Pembangunan di bidang pen- didikan,  didasarkan  atas  falsafah  negara Pancasila  dan  diarahkan  untuk  mem- bentuk  manusia-manusia  pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia  Indonesia  yang  sehat  jasmani dan  rokhaninya,  memiliki  pengetahuan dan  ketrampilan,  dapat  mengembangkan kreatifitas  dan  tanggung  jawab,  dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang  rasa,  dapat  mengembangkan kecerdasan  yang  tinggi  dan  disertai  budi pekerti  yang  luhur,  mencintai  bangsanya dan  mencintai  sesama  manusia  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ter- maktub  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945.
Untuk  mewujudkan  pengembang- an  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan, diusahakan  penambahan  fasilitas-fasilitas dengan  prioritas  yang  tepat  dan  di- sesuaikan dengan kemampuan pembiaya- an,  baik  yang  bersumber  dari  negara maupun  dari  masyarakat  sendiri  dan mempunyai  kesempatan  untuk  meman- faatkan  waktu  secara  produktif  dan mempersiapkan  diri  untuk  tanggung jawab  yang  lebih  besar  di  masa  men- datang,  sekaligus  meningkatkan  partisi- pasi  mereka  dalam  proses  pembangun- an.  Untuk  ini  diusahakan  peningkatan fasilitas  latihan  keterampilan,  latihan kepemimpinan,  rekreasi,  olah  raga  dan
kesempatan  pengabdian  kepada  masya- rakat.

## Daftar Bacaan
Kartono, Kartini, 2008, Patologi Sosial 2, Cetakan  Ketiga,  Jakarta:  Radja Grafindo Persada.
Gerungan,  W.A.,  2004, Psikologi  Sosial, Bandung: Refika Aditama.