## Peran Kepolisian Resort Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian

## The role of Kediri Regional Police in countering gambling crime
Muhammad Aldy Sulaiman 
Polda Jawa Timur Surabaya, 60231, Jawa Timur, Indonesia E-mail of corresponding author: m.aldy.sulaiman@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Pada  dasarnya  para  pelaku  perjudian  sudah  banyak  yang  diseret  ke  depan  pengadilan  untuk  mempertanggung jawabkan  perbuatannya. Namun dalam praktiknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran  kepolisian  resort  Kediri  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian.  Metode  yang  digunakan penelitian ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan data diskriptif-analitis Hasil penelitian membuktikan peran Polres Kediri dalam mengatasi tindak pidana dengan upaya  non-pidana  dan  pidana.  Faktor-faktor  yang menjadi penghambat  dan  pendorong  dalam  penanggulangan yang ikut serta dalam perjudian, demi masyarakat, adalah faktor penghambat yang terdiri dari kontrol sosial yang kurang  maksimal,  faktor  ekonomi,  tingkat  masyarakat  yang  rendah,  respons  yang  rendah  dari  masyarakat terhadap  sosialisasi  atau  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  polisi,  penegak  hukum  kurang  bertanya  dalam bertindak.  Sementara  itu,  faktor  penggeraknya  adalah  anggota  Bhabinkamtibmas    yang  terus  meningkatkan kemampuan  mereka,  jaminan  keamanan  oleh  petugas  perlindungan  masyarakat  sehingga  suasana  tertib  dan nyaman  tetap  terjaga,  pengembangan  potensi  yang  ada  di  masyarakat  lingkungan  setempat  agar  menjadi kekuatan untuk memelihara situasi aman dan mencegah gangguan yang meresahkan masyarakat.
Kata kunci: perjudian; kesadaran; pengadilan; pidana; polisi

## Abstract
Many gambling crime perpetrators have been brought before the court to take responsibility for their actions. However, those gambling crime perpetrators never seem to realize that it is wrong and keep doing it. They even get  more  daring  and  gamble  openly.  This  study  aims  to  investigate  the  role  of  Kediri  Regional  Police  in countering  such  gambling  crime.  The  study  was  done  with  qualitative  methods  to  work  with  and  produce descriptive-analytical data and results. The results prove that the role of Kediri Regional Police in countering criminal acts is executed in penal and non-penal efforts. Furthermore, the study also identifies several inhibiting and  driving  factors  in  counter  measuring  crime  of  gambling  for  the  betterment  of  the  society.  The  inhibiting factors are weak social control, economic factors, low education, community’s low response towards promotion and counseling conducted by the police, and police officers taking measures without confirming. On the other hand, the driving factors are members of the Bhabinkamtibmas (members of the Indonesian National Police who are tasked with fostering public order and security) continuing improving their skills, security insurance given by these officers maintaining ordered and contented situation, and improvement in the community’s potential to generate strength to maintain secured situation and prevent disturbance to the society.
Keywords : gambling; awareness; court; criminal; police

## Pendahuluan
Di  Kota  Kediri,  perjudian  seakan-akan  merupakan  suatu  hal  yang  biasa  dilakukan,  hampir  di  setiap sudut  kota  baik  siang  maupun  malam  orang  bisa  menjumpai  masyarakat  yang  melakukan  perjudian (Wahyudi  2015).  Seharusnya  masyarakat  malu  dengan  penyakit  sosial  yang  penyebabnya  sangat kompleks  dan  bersifat  multidimensional  ini,  apalagi  bila  harus  menelaah  akibatnya  yang  demikian destruktif dan merusak. Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan  di  wilayah  Kediri  pada  khususnya  sangat  membahayakan  bagi  kelangsungan  aktivitas perekonomian  dan  dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain  di  masyarakat. Berbagai  model  perjudian  yang  ada  seperti:  Cap  Jie  Kia,  Togel  (Toto  Gelap),  Dadu  Kopyok,  Lotre,
Remi,  Poker,  Sam  Gong,  Kiu-kiu,  dan  lain-lain  kelihatannya  semakin  marak  di  masyarakat  (Adam 2007; Sallaz 2008; Septanto 2019). Pengaruh permainan ini  dapat menimbulkan penilaian  yang tidak baik  dari  orang  terhadap  perbuatan-perbuatan  tidak  baik  lainnya  karena  orang  sering  melihat  adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras, dan pelacuran (Collins 2003). Jenis-jenis perjudian itu sering kali dilakukan di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, pinggir jalan raya, dan  tempat-tempat  keramaian  lainnya.  Ada  sebagian  warga  masyarakat  Kediri  apabila  mempunyai hajatan  atau  syukuran  diselenggarakan  dengan  menanggap  kesenian  pada  malam  harinya,  dalam keramaian  inilah  sering  kali  datang  bandar-bandar  judi,  diantaranya  bandar  togel,  bandar  lotre,  dan lain sebagainya. Namun  jika tidak ada keseniannya biasanya perjudian itu  dilakukan di  dalam rumah orang yang mempunyai hajatan tersebut. Alat permainan judinya pun hanya sekedar kartu remi, kartu keplek, domino, atau kartu cap jie kia.
Pada  dasarnnya  para  pelaku  perjudian  sudah  banyak  yang  diseret  ke  depan  Pengadilan  untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan  tetap  mengulangi  lagi  perbuatannya  bahkan  dilakukan  secara  terbuka  dan  lebih  berani  (Light 1977;  Fine  1992).  Dengan  melihat  perjudian  yang  ada  di  masyarakat  dan  dengan  maraknya  tindak pidana  perjudian,  penulis  mencoba  mengkaji  mengenai  kebijakan  yang  dilakukan  polisi  dan  kendala yang  dihadapi  dalam  penertiban  tindak  pidana  perjudian.  Aparat  kepolisian  bertugas  untuk menegakkan  ketertiban  dan  menjaga  ketenteraman  dalam  masyarakat,  salah  satunya  dengan  cara menertibkan  judi  yang  merupakan  perbuatan  yang  nyatanyata  telah  melanggar  peraturan  hukum (Crouch 2009). Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum  agar  penegakan  hukum  dapat  terlaksana. Fenomena  perjudian  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Kabupaten  Kediri  menjadi  perhatian  serius  pihak  Kepolisian  Resort  Kediri.  Berbagai  upaya pencegahan  telah  dilakukan  agar  perjudian  tidak  meresahkan  warga  masyarakat.  Dalam  penanganan masalah perjudian tersebut tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kediri.
Perjudian  adalah  pertaruhan  dengan  sengaja  yaitu  mempertaruhkan  satu  nilai  atau  sesuatu  yang dianggap  bernilai,  dengan  menyadari  adanya  resiko  dan  harapan-harapan  tertentu  pada  peristiwa- peristiwa  permainan,  pertandingan,  perlombaan  dan  kejadian-kejadian  yang  belum  pasti  hasilnya ( Schissel  2001; Fulton  2015).  Dalam  arti  kata  luas  yang  termasuk  permainan  judi  juga  segala permainan  yang umumnya  kemungkinan untuk  menang tergantung pada secara kebetulan atau nasib, biarpun  kemungkinan  untuk  menang  itu  bisa  bertambah  besar  pula  karena  latihan  atau  kepandaian pemain.  Selain  dari  pada  itu  termasuk  permainan  judi  juga  segala  pertaruhan  dalam  pacuan  kuda, perlombaan sepak bola, pertaruhan antara orang-orang yang tidak  ikut sendiri  dalam perlombaan  itu, dan  sebagainya  (Lopez-Gonzalez  et  al.  2019;  Killick  &  Griffiths  2019).  Fakta  sosial  menurut Durkheim  dalam  Stepnisky  (2018)  terdiri  atas  dua  macam:  (1)  Dalam  bentuk  material  yaitu  barang sesuatu  yang  dapat  disimak  ditangkap  dan  diobservasi.  Fakta  yang  membentuk  material  ini  adalah bagian dari dunia nyata. Contohnya arsitektur dan norma hukum. (2) Dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap nyata ( external ). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjective  yang  hanya  dapat  muncul  dari  dalam  kesadaran  manusia.  Contohnya  adalah  egoisme, altruisme, dan opini.
Sebab timbulnya kejahatan  menurut beberapa teori, antara lain: (1) Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan  Psikatris)  teori  ini  menekankan  sebab  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  sesorang  dilihat  dari aspek  psikologis  atau  kejiwaan  antara  lain  faktor  kepribadian,  intelegencia,  fantasi,  konflik  batin, emosi  dan  motifasi  seseorang  (Corner  2017;  Saputra  et  al.  2018).  (2)  Teori  biologis,  teori mengemukakan  tentang  batasan  tentang  penyebab  terjadinya  kejahatan.  Tingkah  laku  menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmania seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam  hal  ini  orang  tua  (kejahatan  warisan  biologis)  (Rimland  1969).  Inti  ajaran  ini  adalah  bahwa sususnan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari polapola kebudayaan sipelaku bagaimanapun  keadaan  lingkungan  sosialnya  itu.  (3)  Teori  sosiogenesis,  teori  ini  menekankan  pada tingkah  laku  menyimpang  dari  seseorang  menurut  aspek  sosiologis,  misalnya  yang  dipengaruhi  oleh struktur  sosial  (Wheaton  1978).  Faktor  sosial  dan  kultur  sangat  mendominasi  struktur  lembaga  dan
peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri (Elias 1984).
Konsep  perjudian  sebagai  perilaku  menyimpang  adalah  perilaku  dari  para  warga  masyarakat  yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku (Eadington 1976; Nicoll 2019; Septanto 2019). Tindakan  yang  menyimpang  dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindak kejahatan besar seperti merampok, korupsi, menganiaya, atau membunuh. Melainkan bisa pula cuma  berupa  tindakantindakan  pelanggaran  kecil-kecilan,  semacam  berkelahi  dengan  teman,  suka meludah disembarang tempat berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri dan lain-lain.
Penggolongan  perilaku  menyimpang  menurut  Cohen  (2018)  secara  umum  antara  lain:  (1)  Tindakan yang mengkonfrim, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. (2) Tindakan  yang  anti  sosial  atau  asosiasi  yaitu  tindakan  yang  melawan  kebiasaan  masyarakat  atau kepentingan umum. (3) Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan jiwa orang lain.
Sudut  pandang  perilaku  menyimpang  perilaku  menyimpang  dapat  didefinisikan  secara  berbeda berdasarkan sudut pandang. 1) Secara statistikal, segala sesuatu yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan. Pendekatan ini berasumsi bahwa, sebagaian besar  masyarakat dianggap  melakukan  cara-cara dan tindakan  yang benar (Tittle & Dollar 2019).  2)  Secara  absolute  atau  mutlak,  berangkat  dari  aturan-aturan  sosial  yang  dianggap  sebagai sesuatu yang mutlak atau jelas dan nyata. Semua anggota masyarakat harus menyetujui tentang aturan- aturan  dasar  yang  dimana  disebut  sebagai  penyimpangan  atau  bukan  penyimpang,  dengan  demikian diharapkan  setiap  orang  dapat  bertindak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianggap  benar  dan menghindari perilaku yang  diangap  menyimpang (Marshall & Meier 2018). Contohnya aturan-aturan yang ketat dan nilainilai kepantasan yang ditunjukan pada masyakat pedesaan yang masih memegang teguh  adat  istiadat  serta  nilai-nilai  tradisional.  3)  Secara  reaktif,  di  mana  penyimpangan  berkenaan dengan  reaksi  masyarakat  atau  agen  kontrol  sosial  dan  kemudian  member  cap  atau  tanda  ( labeling ) terhadap si pelaku, maka perilaku itu telah dicap menyimpang, demikian pula si pelaku juga dikatakan menyimpang (Bernburg 2019). 4) Secara normatif yaitu penyimpangan pelanggaran dari suatau norma sosial,  norma  dalam  hal  ini  suatau  standar  tentang  apa  yang  seharusnya  dilakukan  atau  seharusnya tiadak  dipikirkan,  dikatakan,  atau  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  pada  suatu  keadaan  tertentu. Pelanggaran-pelanggaran  terhadap  norma,  seringkali  diberi  sanksi  oleh  penonton  sosialnya (Inderbitzin et  al.  2016).  Sanksi-  sanksi  tersebut  merupakan  tekanan  dari  sebagaian  besar  anggota masyarakat yang merasa konform terhadap norma-norma tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian i ni  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan data diskriptif-analitis (Silverman 2016). Data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh.  Sementara  itu,  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif.
Jenis  data yang  dikumpulkan terutama  merupakan  data pokok  yaitu  data yang paling relevan  dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka  akan  disempurnakan  dengan  penggunaan  data  pelengkap  yang  berguna  untuk  melengkapi  data pokok  dan  data  pelengkap  tersebut  adalah  data  primer,  yakni  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang terkait  dalam  pengambilan  kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian  di  wilayah  hukum Kediri  antara  lain  Kasubbag  Reskrim,  Polisi  serta  pihak  yang  terkait,  serta  data  sekunder  yang merupakan data yang berasal dari data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku.
Sumber  data primer adalah sumber data yang  diperoleh secara langsung  dari  lapangan yang  meliputi keterangan  atau  data  hasil  wawancara  (King  et  al.  2018)  kepada  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal
kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Kediri. Sumber data sekunder  merupakan  sumber  data  yang  didapatkan  secara  langsung  berupa  keterangan  yang mendukung  data  primer.  Sumber  data  sekunder  merupakan  pendapat  para  ahli,  dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur.
Teknik pengumpulan  data dalam studi  lapangan  ini penulis  melaksanakan kegiatan  wawancara, yaitu suatu  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  mendapatkan  keterangan  secara  lisan  dari  seorang responden  dengan  bercakap-cakap  secara  langsung.  Wawancara  ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan keterangan  tentang  kehidupan  manusia  serta  pendapat-pendapat  mereka.  Secara  umum  ada  dua  jenis teknik  wawancara,  yaitu  wawancara  terpimpin  (terstruktur)  dan  wawancara  dengan  teknik  bebasa (tidak  terstruktur ) yang  disebut  wawancara  mendalam (in-depth  interviewing). Dalam  wawancara  ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.
Teknik  analisis  data  dalam  operasionalisasinya,  peneliti  membatasi  permasalahan  yang  diteliti  dan juga  membatasi  pada  pertanyaan-pertanyaan  pokok  yang  perlu  dijawab  dalam  penelitian.  Dari  hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data.

## Hasil dan Pembahasan

## Upaya Polres Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian
Sejumlah  kasus  tindak  pidana  perjudian  yang  ditemukan  di  wilayah  hukum  Polres  Kediri,  dimana jumlah  kasus dalam  dua tahun terakhir adalah 60  kasus tindak  pidana perjudian,  yaitu 32 kasus pada tahun 2018, dan 28 kasus pada tahun 2017. Mengenai bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam upaya non-penal dan upaya penal, dimana adalah sebagai berikut:
Upaya  non  penal  (preventif):  Pertama,  melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada  masyarakat, penyuluhan  hukum  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat. Dalam  hal  ini  Polres  Kediri,  bekerjasama  dengan  instansi  pemerintah  setempat  seperti  lurah  atau kepala  desa  agar  mengumpulkan  dan  mengundang  warganya  untuk  menghadiri  penyuluhan  hukum yang  akan  diberikan  oleh  Polres  Kediri.  Penyuluhan  hukum  dalam  rangka  untuk  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan bersama dengan lurah atau kepala desa agar mengumpulkan dan  mengundang  warganya  untuk  menghadiri  penyuluhan  hukum  yang  akan  diberikan  oleh  Polres Kediri.  Dalam  penyuluhan  tersebut  anggota  polisi  memberikan  pengetahuan  dasar  mengenai  hukum kepada  masyarakat,  khususnya  mengenai  perjudian  yang  diatur  dalam  kuhp,  apa  saja  yang  diatur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan  diterimahnya  apabila  tetap  melakukan  perjudian  tersebut,  sehinggah  dengan  resiko  tersebut,  ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.
Kedua, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian. Untuk mencegah munculnya perjudian  maka  kegiatan  penjagaan  terhadap  tempat-tempat  keramaian  yang  menjadi  tempat  rawan terjadinya  tindak  pidana  perjudian  seperti  warung-warung,  pasar,  pesta  pernikahan,  sunatan  maupun acara-acara  yang  di  adakan  di  daerah-daerah  yang  jauh  dari  kota.  Ketiga,  mengadakan  patroli  dan pengawasan  secara  rutin  dan  kontinyu.  Patroli  dan  pengawasan  secara  rutin  dan  kontinyu  yang dilakukan  oleh  Polres  Kediri  yaitu  khususnya  di  tempat  tempat  yang  rawan  dilakukannya  perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian.  Jadi apabila telah dilakukan patroli  dan pengawasan secara rutin  dan terus  menerus, dimana  Polres Kediri mengajak kepada warga setempat untuk melapor apabila ditemukan perjudian di wilayahnya.
Keempat, melakukan pengintaian. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota kepolisian melakukan pengintaian di daerah, di mana daerah tersebut di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian
ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian  dengan  mudah  dapat  di  tangkap  ditempat  tanpa  ada  pelaporan  terlebih  dahulu  dari masyarakat  karena  polisi  sudah  mengetahui  para  pelaku  tindak  pidana  perjudian.  Berdasarkan pernyataan  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  Polres  Kediri  merangkul  tokoh  masyarakat  untuk melakukan  pengintaian  terhadap  beberapa  terduga,  sehingga  dapat  ditemukan  bukti  yang  valid mengenai  pelaku  perjudian.  Hal  ini  dikarenakan  tokoh  masyarakat  telah  mengenal  wilayah  dan pemerintah daerah setempat, dimana dinilai dapat mempermudah pengintaian tersebut.
Upaya  penal  (represif):  Pertama,  melakukan  penyelidikan  dan  mencari  informasi.  Dalam  upaya Kepolisian  menanggulangi tindak pidana perjudian,  maka  Polres Kediri  membentuk  krimserse  dalam setiap  anggota  menguasai  satu  wilayah  dengan  bantuan  Polsek  setempat,  sehingga  dapat  dengan mudah  menentukan  daerah yang rawan perjudian, maka krimserse ini dibantu juga bimmas, dibentuk juga  satu  bimmas  dalam  satu  kelurahan,  dengan  adanya  bimmas  ini  membentuk  informal,  menemui tokoh-tokoh  masyarakat  untuk  jangan  sampai  melakukan  perjudian  yang  hakikatnya  itu  melanggar aturan  perundang-undangan.bekerja  sama  dengan  tokoh  tokoh  masyarakat  dan  tokoh-  tokoh  pemuda untuk mendapatkan informasi. Kedua, ikut bermain judi. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian  melakukan  penyamaran  dengan  ikut  bermain  judi.  Dengan  cara  ini  para  pelaku  tindak pidana  perjudian  dengan  mudah  dapat  di  tangkap  ditempat  tanpa  ada  pelaporan  terlebih  dahulu  dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.
Ketiga,  melakukan  penyamaran.  Untuk  mengungkap  kasus  perjudian  anggota  kepolisian  melakukan penyamaranmenjadi  masyarakat  biasa  dan  bekerja  sama  dengan  tokoh  masyarakat,  dengan  cara  ini para  pelaku  tindak  pidana  perjudian  dengan  mudah  dapat  di  tangkap  ditempat  tanpa  ada  pelaporan terlebih  dahulu  dari  masyarakat karena Polisi sudah  mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian. Kelima,  menangkap  tersangka  dan  menyita  barang  bukti.  Polres  Kediri  dalam  melakukan  operasi untuk  mencegah  dan  memberantas  perjudian,  dengan  bantuan  polsek-polsek  setempat  yaitu menangkap  pelaku  dan  menyita  barang  bukti  yang  di  temukan  di  TKP  maupun  barang  yang  diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.

## Faktor  yang  menjadi  penghambat  dan  pendorong  dalam  penanggulangan  tindak  pidana perjudian guna menciptakan ketertiban masyarakat
Faktor  penghambat  anatara  lain:  pertama,  kontrol  sosial  masyarakat  kurang  maksimal.  Hal  yang menjadi  kendala  saat  ini  adalah  masyarakat  masih  menganggap  judi  kecil  adalah  biasa,  sehingga kurang  terdapat  kontrol  sosial  yang  sebagaimana  mestinya  terhadap  tindak  pidana  perjudian.  Kedua, faktor  ekonomi.  Bagi  masyarakat dengan status sosial  dan  ekonomi  yang rendah perjudian seringkali dianggap  sebagai  suatu  sarana  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Karena  mereka  berfikir, dengan  modal  yang  sangat  kecil  mereka  akan  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  atau menjadi  kaya  dalam  sekejab  tanpa  usaha  yang  besar.  Selain  itu  kondisi  sosial  masyarakat  yang menerima  perilaku  berjudi  juga  berperan  besar  terhadap  tumbuhnya  perilaku  tersebut  dalam komunitas.  Ketiga,  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat.  Sangat  masuk  akal  jika  faktor rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  memiliki  efek  yang  besar  terhadap  perilaku  berjudi, terutama  menyangkut  keinginan  untuk  terus  berjudi.  Apa  yang  pernah  dipelajari  dan  menghasilkan sesuatu  yang  menyenangkan  akan  terus  tersimpan  dalam  pikiran  seseorang  dan  sewaktu-waktu  ingin diulangi  lagi.    Sehinga  tingkat  pendidikan  sangat  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  suatu perilaku menyimpang, tidak terkecuali perjudian.
Kempat,  kurangnya  respon  masyarakat  terhadap  sosialisasi  atau  penyuluhan  yang  dilakukan  pihak kepolisian.  Kendala  yang  dihadapi  pihak  kepolisian  dalam  melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak kepolisian  ini  membuktikan bahwa  masyarakat masih  minim pengetahuan tentang peraturan undang- undang  yang  melarang bermain judi  karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu  merupakan hiburan  semata  dan  menganggap  tidak  ada  peraturan  yang  mengikat  yang  akan  diberi  sanksi  ketika dilanggar. Kelima, penegak  hukum  kurang tegas dalam bertindak.  Sikap pelaksana  merupakan faktor yang  diharapkan  berlangsung  efektif  guna  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki
kapabilitas  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Akan  tetapi,  didapati  sifat  kurang  serius (kecenderungan  disposisi)  yang  ditunjukkan  pihak  pemda,  dan  pihak  anggota  babinsa,  yang  terkesan masih  belum  tegas.  Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  wilayah  hukum  Polres  Kediri  perlu ketegasan anggota.
Faktor  pendorong  antara  lain:  petama,  anggota  Bhabinkamtibmas  yang  terus  meningkatkan kemampuan. Bhabinkamtibmas harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar  pembentukan  Bhabinkamtibmas  itu  sendiri,  yaitu  untuk  membangun  kemitraan  dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung  pada  polisi,  tapi  juga  dilakukan  oleh  mereka  sendiri.  Bhabinkamtibmas  dibentuk  guna melakukan  pemantauan  potensi  gangguan  keamanan  di  desa  atau  kelurahan,  bekerja  sama  dengan masyarakat  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban.  Kedua,  jaminan  keamanan  oleh  petugas perlindungan  masyarakat  sehingga  suasana  tertib  dan  nyaman  tetap  terjaga.  Pertugas  perlindungan masyarakat dianggap sebagai aparatur yang diperlukan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal, sehingga keinginan untuk mewujudkan keamanan, dan ketentraman dapat tercapai. Selain itu bantuan dari  aparat  linmas  (perlindungan  masyarakat)  dapat  pula  mendukung  dan  memberi  semangat  untuk memberantas tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kediri.
Ketiga,  pengembangan  potensi  yang  ada  di  masyarakat  lingkungan  setempat  agar  menjadi  kekuatan untuk  memelihara  situasi  aman  dan  mencegah  gangguan  yang  meresahkan  masyarakat.  Pada  setiap usaha  pencegahan  kejahatan  sangat  dibutuhkan  keterlibatan  dan  peran  serta  masyarakat,  terkait demikian hal-hal atau kondisi-kondisi  yang  mendukung  dimungkinkannya  kegiatan kolektif  di  dalam masyarakat  yang  bersangkutan  sangat  menentukan  terselenggaranya  usaha  pencegahan  kejahatan tersebut.  Konsep  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  bukan merupakan  suatu  konsep  baru,  sebelum  didirikannya  organisasi  polisi  yang  modern,  tugas-tugas pembinaan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.

## Simpulan
Peran Polres Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu melalui upaya non penal dan penal. Upaya non penal dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara  rutin  dan  kontinyu  dan  melakukan  pengintaian.  Sementara  itu  upaya  penal  dilakukan  dengan Melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain judi melakukan penyamaran menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
Faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam penanggulangan tindak pidana perjudian guna menciptakan  ketertiban  masyarakat  yaitu  faktor  penghambat  terdiri  dari  kontrol  sosial  masyarakat kurang  maksimal,  faktor  ekonomi,  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat,  kurangnya  respon masyarakat  terhadap  sosialisasi  atau  penyuluhan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian,  penegak  hukum kurang  tegas  dalam  bertindak.  Sementara,  faktor  pendorong  yaitu  anggota  Bhabinkamtibmas  yang terus  meningkatkan  kemampuan,  jaminan  keamanan  oleh  petugas  perlindungan  masyarakat  sehingga suasana  tertib  dan  nyaman  tetap  terjaga  dan  pengembangan  potensi  yang  ada  di  masyarakat lingkungan setempat agar menjadi kekuatan untuk  memelihara situasi aman  dan  mencegah gangguan yang meresahkan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bernburg  JG  (2019)  Labeling  Theory.  In Handbook  on  crime  and  deviance (pp.  179-196).  UK: Springer.
Cohen AK (2018) The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory. In Deviance and Liberty. UK:
Routledge.
Collins P (2003) Gambling and the Public Interest. Greenwood Publishing Group.
Corner  EJ  (2017) The  Psychogenesis  of  Terrorism (Doctoral  dissertation,  UCL  (University  College London).
Crouch M (2009) Religious regulations in Indonesia: Failing vulnerable groups? Review of Indonesian and Malaysian Affairs 43 (2).
Eadington  WR  (1976) Gambling  and  Society:  Interdisciplinary  Studies  on  the  Subject  of  gambling. Charles C. Thomas.
Elias N (1984) On the sociogenesis of sociology. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 11 (1):14-52. Fine  GA  (1992)  The  depths  of  deep  play-the  rhetoric  and  resources  of  morally  controversial leisure. Play & Culture 5 (3):246-251.
Fulton  C  (2015) Playing  Social  Roulette:  The  Impact  of  Gambling  on  Individuals  and  Society  in Ireland. Theses: University College Dublin.
Inderbitzin  M,  Bates  KA  &  Gainey  RR  (2016) Deviance  and  Social  Control:  A  Sociological Perspective. UK: Sage Publications.
Killick  EA  &  Griffiths  MD  (2019)  In-play  sports  betting:  A  scoping  study. International  Journal  of Mental Health and Addiction 17 (6):1456-1495.
King N, Horrocks C & Brooks J (2018) Interviews  in  Qualitative Research. UK: SAGE Publications Limited.
Light  I  (1977)  Numbers  gambling  among  blacks:  A  financial  institution. American  Sociological Review: 892-904.
Lopez-Gonzalez  H,  Estévez  A  &  Griffiths  MD  (2019)  Internet-based  structural  characteristics  of sports  betting  and  problem  gambling  severity:  Is  there  a  relationship?  International  Journal  of Mental Health and Addiction 17 (6):1360-1373.
Marshall BC & Meier RF (2018) Sociology of Deviant Behavior. Cengage Learning.
Nicoll  FJ  (2019) Gambling  in  Everyday  Life:  Spaces,  Moments  and  Products  of  Enjoyment.  UK: Routledge.
Rimland  B  (1969)  Psychogenesis  Versus  Biogenesis:  The  Issues  and  The  Evidence. Changing Perspectives in Mental Illness. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Sallaz  JJ  (2008)  Deep  plays:  A  comparative  ethnography  of  gambling  contests  in  two  post- colonies. Ethnography 9 (1):5-33.
Saputra  TAA  &  Soponyono  E  (2018)  Criminology  study  on  pedophilia  prevention  in Inonesia. Criminology 9 (2): 117-127.
Schissel  B  (2001)  Betting  against  youth:  The  effects  of  socioeconomic  marginality  on  gambling among young people. Youth & Society 32 (4):473-491.
Septanto  A  (2019)  Perilaku  menyimpang  masyarakat  penjudi  merpati  di  Surabaya.  Jurnal  Sosiologi Dialektika 14 (2): 126-131.
Silverman D (Ed.) (2016) Qualitative Research. UK: Sage Publication. Stepnisky J (2018) Types of Sociological Theory. Core Concepts in Sociology, 295.
Tittle  CR  &  Dollar  CB  (2019)  Control  Balance  Theory  of  Deviance.  In Handbook  on  Crime  and Deviance (pp. 243-257). Springer, Cham.
Wahyudi T (2015) Hambatan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
Wheaton  B  (1978)  The  sociogenesis  of  psychological  disorder:  Reexamining  the  causal  issues  with longitudinal data. American Sociological Review, 383-403.