PERANAN KEJAKSAAN NEGERI GOWA DALAM TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENUNTUTAN ALIRAN SESAT TAREKAT TAJUL KHALWATIYAH SYEKH YUSUF
Kusnaedi 1 , Rahma Amir 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Kusnaedidjamaluddin@gmail.com

## Abstrak
Meningkatnya  masalah  aliran  keagamaan  dan  aliran  kepercayaan  pada  zaman  sekarang menimbulkan  keresahan  dan  kekhawatiran  masyarakat  dan  tokoh  agama  terkhusus  di Kabupaten  Gowa  dengan  adanya  tarekat  Tajul  Khalwatiyah  Syekh  Yusuf  yang  di  anggap mengganggu dan meresahkan masyarakat. Lembaga Kejaksaan sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam  tindakan pengawasa dan penegakan hukum  terhadap aliran menyimpang memiliki peran penting  dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum.  Bertolak dari hal itu  muncullah  permasalahan  terkait  peran  Kejaksaan  Negeri  Gowa  dalam  tindakan pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  tarekat  Tajul  Khalwatiyah  Syekh  Yusuf. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-sosiologis-komporatif.  Hasil  penelitian  ini  di ketahui bahwa peran Kejaksaan dalam  pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yaitu dengan     di bentuknya  tim Pakem untuk melaksanakan pengawasan dan penyelidikan terhadap  aliran  menyimpang  di  Kab  Gowa,  melakukan  pembinaan  dan  sosialisasi  hukum dengan  masyarakata  dan  juga  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  lain.  Adapun, Pelaksanaan  penegakah  hukum  oleh  Kejaksaan  Negeri  Gowa  merujuk  pada  Penetapan Presiden RI No.1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama,  namun  mengalami  hambatan  dengan  adanya  pandemik  Covid  19  dan  penangguhan dari Kepolisian terkait dengan penegakan hukum terhadap Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.  Dengan  penetian  ini  di  harapkan  agar  dalam  pelasaksanaan  pengawasan  dan penegakan  hukum  oleh  Kejaksaan  terhadap  aliran  menyimpang  senang  tiasa  melakukan koordinasi, baik dengan lembaga penegak hukum,  pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Dan  juga  di  harapkan  lembaga  kejaksaan  dalam melaksanakan  penegakan  hukum  senang  tiasa  menerapkan  primsip  keterbukaan  guna mengantisipasi spekulasi masyarakat.
Kata Kunci : Kejaksaan, Pengawasan, Aliran Sesat.

## Abstract
The  increasing  problem  of  religious  sects  and  beliefs  recent  times  has  caused  anxity  and concern for the community and religious leaders, especially in the district of Gowa. With the existence  of  the  tarekat  tajul  khalwatiyah  syekh  yusuf  whic  is  cinsidered  disturbing  the community. The prosecutors office as a body that has the autorithy to oversee and enforce the law againts deviant sect has an infortant role in maintaining public order and order. Starting from  this,  there  arose  problems  related  to  the  role  of  the  gowa  state  prosecutors  office  in monitoring  and  enforcing  the  law  againts  the  tajul  khalwatiyah  order  of  sheikh  yusuf.  This

## Kusnaedi, Rahma Amir
study uses a judicial-siciological-comperative method. The result of this study show that the role  of  the  prosecutors  office  in  monitoring  religious  beliefs  and  sects  in  Gowa  regency. Provide  guidance  and  sociaization  of  law  with  the  community  .  and  also  coordinate  with other  instutions.  As  for  the  implemation  pf  law  enforcement  by  the  gowa  state  prosectors office refers to the stipulation of the president of the republic indonesia NO. 1/PNPS in1965 concerning the prevention of abuse and/or blasphempy of relegion. But experienced obstacles with  the  covid  19  pandemic  and  suspension  from  the  police  related  the  lawenforcement againts  tarekat  tajul  khalwatiyah  syekh  yusuf.  With  the  research,  it  is  hoped  that  the implemation of supermision an the law enforcement by the prosectors office againts deviant sects, the will always be happy to coordinate with the law enforcement againcies, goverment, community organizatins, religious leaders and society in general. And it is also hoped that the prosectors  agency  in  carrying  out  law  enforcement  is  happy  not  to  apply  the  principle  of openness to avoid punlick speculations.
Keywords : Judiciary, Surveillance, Deviant Sect.

## A. Pendahuluan
Aliran sesat merupakan sebuah fenomena  sosial yang mewarnai kehidupan beragama di indonesia yang tersebar di kalangan masyarakat. Eksistensinya menjadi perbincangan di kalangan  masyarakat  dan  terkadang  menemui  pertentangan.  Aliran  sesat  adalah  ajaran yang menyalahi dan menyimpang dari norma-norma keagamaan secara universal.
Dalam  bahasa  Indonesia,  Sesat  berarti  tidak  melalui  jalan  yang  benar,  salah  jalan, berbuat  yang    tidak  senonoh,  menyimpang  dari  kebenaran,  melakukan  perbuatan  yang tidak patut, kesasar adalah sinonim dari kata “sesat”. 1
Secara  etimologis,  kesesatan  dalam  bahasa  arab  disebut dhalalah yang  artinya kesesatan/tersesat. Dhalalah /kesesatan  secara  terminologis  adalah  penyimpangan  dari petunjuk  atau  jalan  yang  benar  (Allah).  Pengertian  seperti  ini  dapat  dipahami  melalui firman Allah SWT Dalam Q.S. Al-An’am/6:116 :
ا  ِلْيِب َس  ْن َغ  َكْوُّل ِضُي  ِض ْرَاْلا ىِف  ْنَم َرَث ْ ك َ ا  ْع ِط ُت  ْنِاَو َ ن ْو ُصُرْخ َ ي ا َّ ل ِا ْم ُه  ْنِاَو  َّن َّظلا اَّلِا  َنْو ُػِبَّتَّي  ْنِاۗ ِ هللّٰ Terjemahnya:
“Dan  jika  kamu  mengikuti  kebanyakan  orang  di  bumi  ini,  niscaya  mereka  akan menyesatkanmu  dari  jalan  Allah.  Yang  mereka  ikuti  hanya  persangkaan  belaka  dan mereka hanyalah membuat kebohongan.”
1 https:kbbi.web.id/sesat.html
Kasus  penyimpangan  agama  di  indonesia  sangat  biasa  terjadi,  beberapa  contohnya adalah  Komunitas  Eden,  sang  pemimpin  Lia  Eden  mengakui  dirinya  sebagai  Jibril sekaligus Iman Mahdi. Aliran tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia di katakan sebagai Aliran yang menyesatkan dan di protes oleh kalangan masyarakat sehingga Lia Eden di vonis  2  tahun  penjara  dengan  tuduhan  penodaan  agama.  Kasus  lainya  yang  beredar  di indonesia  adalah  Ahmadiyah,  dimana  dalam  ajaranya  mengakui  bahwa  nabi  terakhir umat  Islam    bukanlah  Nabi  Muhammad  SAW  melaingkan  Mirza  Ghulan  Ahmad.    Hal ini  pada  akhirnya  memicu  keresahan    masyarakat  yang  puncaknya  salah  satu  Masjid milik  Jemaah  Ahmadiyah  di  rusak  yaitu  Masjid  Nur  Rabwa  di  desa  Ronowila, Kabupaten  Konawe  Selatan,  Sulawesi  Tenggara.  Kemudian    ada  juga  kasus  yang terdapat  di  kabupaten  probolinggo  jawa  timur,  dalam  kasus  ini  pimpinan  Yayasan Kanker  dan  Narkoba  Cahaya  Alam  (YKNCA)  di  Jatuhi  hukuman  5    tahun  penjara karena  dianggap  melakukan  penodaan  agama  dan  di  anggap  menyesatkan  masyarakat dengan konroversi isi buku Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang akhirnya di anggap sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo. 2
Perkembangan berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran  keagamaan  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  cukup  pesat.  Sebagai  contoh Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa, yang di pimpin oleh Andi Malakuti yang di kenal dengan sebutan Puang La’lang dengan gelar “Mahaguru”. Ajaran Puang  La’lang  tersebut  telah  menyebar  di  daerah  Gowa,  Sinjai  dan  Selayar.  Uniknya Tarekat  ini  mengajarkan  tata  cara  salat  (salat  cepat)  yang  di  anggap  menyalahi  syariat islam, menyuruh jemaahnya membayar sejumlah uang sebesar Rp 500 ribu/orang dan di jajikan  masuk  surga,  meyakini  al-Quran  saat  ini  belum  sempurna,  sehingga  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa resmi membubarkan kelompok paham tersebut. Sebelum di  keluarkanya  Fatwa  MUI  terkait  kesesatan  Tajul  Khalwatiyah  yang  di  pimpin  oleh Puang  La’lang,  Tiga  tarekat  Khalwaiyah  lainya  lebih  dahulu  di  mintai  pendapat,  dan menyapakati  pandangan  yang  sama  terkait  kesesatan  Tajul  Khalwaitah  yang  tertulis dalam    keputusan  Fatwa  MUI  Gowa  Tahun  2016.  Sekretaris  Jami’iyyah  Khalwatiyah
2 Fahrizal Affandi, Pakem:Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Negara , h. 6.
Kusnaedi, Rahma Amir
Syekh Yusuf Al-Makassary, Dr KM Mahmud Suyuti M.Ag. mengatakan, ada perbedaan mendasar  dan  tak  bisa  di  tolerir  dari  Tajul  Khalwatiyah  pimpinan  Puang  La’lang. Mahmud  Suyuti  mengatkan  berdasarkan  data  yang  ada  di  Jami’iyyah  Ahlith  Thariqah Al-Mu’tabarah  An-Nahdiyyah  (JATMAN)  SULSEL,  setidaknya  ada  4  tarekat  di sulawesi selatan  yang menggunkan nama khalwatiyah  yaitu Khalwatiyah Syekh Yusuf, tarekat  Khalwatiyah  Samman,  tarekat  Khalwatiyah  Yusufiyyah  dan  terakhir  adalah tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Puang La’lang dan berpusat di  Bollangi  Kabupaten  Gowa.  Diantara  4  tarekat  Khalwatiyah  tersebut,  tarekat  Tajul Khalwatiyah  Syekh  Yusuf  di  anggap  tarekat  yang  ghairuh  mut’tabarah  atau  belum  di akui  kebenaranya.  Menurut  Ketua  Thariqah  Al-Mu’tabarah  An-Nahdliyyin  (MATAN) SULSEL ini, ada dua alasan utama Tarekat  Tajul  Khalwatiyah Syekh Yusuf di  anggap ghairuh mu’tabarah yaitu tidak memiliki sanad yang muttshil atau silsilah keilmuan yang bersambung  hingga  kepada  Rasulullah  SAW  dan  beberapa  ajaranya  di  anggap bertentangan dengan akidah dan syari’at. 3
Kejaksaan adalah  lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Di samping lembaga penegak hukum lainya. Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI  yaitu:  (1)  Bidang Ketertiban  dan  Ketenteraman  Umum.  Khusus  mengenai  pengawasan  aliran  terhadap Aliran  kepercayaan  diatur  dalam  pasal  30  ayat  (3)  Huruf  d  dan  sejalan  dengan  tugas tersebut  juga  di  berikan  kewenangan    terhadap  pencegahan  penyalah  gunaan  dan/atau penodaan  agama  yang  di  atur  dalam  Pasal  30  ayat  (3)  huruf  e.  lebih  jelasnya  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI  pasal  30  ayat  (3)  huruf  d menyebutkan  :Dalam    bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  Kejaksaan  turut menyelenggarakan kegiatan: Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat  dan  Negara. 4 Pencegahan  penyalah  gunaan  dan  penodaan  agama.  Untuk
3 https://fajar.co.id/2019/06/16/tiga -tarekat-khalwatiyah--dukung-fatwa-mui-soal-sesatnya-tajul- khalwatiyah-
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia Pasal 30.
memperoleh  pemahaman  lebih  lanjut  mengenai  pasal  ini,  maka  dalam  penjelasan  demi pasal  dinyatakan  bahwa  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  dalam  ayat  ini  lebih  bersifat preventif  atau  edukatif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  yang di maksud “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu,  turut  serta  dan  bekerja  sama  dengan  senantiasa  memperhatikan  koordinasi dengan istansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu- satunya  aparat  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  pengawasan  aliran  kepercayaan yang dapat membahayakan  masyarakat dan Negara serta penyalah gunaan atau penodaa agama.
Intelijen  Kejaksaan  adalah  pelaksana  tugas  dan  fungsi  pengawasan  aliran  kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat mengganngu kerukunan hidup masyarakat dan Negara. Dalam  struktur    organisasiya  masuk  ke  dalam  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Pada pasal 15  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tatat  Kerja Kejaksaan  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  lingkup  bidang  Intelijen  meliputi kegiatan  Intelijen    penyidikan,  pengamanan  dan  penggaalangan  untuk  melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum  baik  preventik maupun represik  di  bidang  ideologi,  ekonomi,  keuangan,  sosial  budaya,  pertahanan  dan keamanan. 5 Selain  itu  Kejaksaan  turut  menyelenggarakan  ketertiban  dan  ketentraman umum,  serta  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  dalam  pengawasan  aliran  kepercayaan yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan  Negara  serta  pencegahan  penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6
Dengan  terbentuknya  tim  Pakem  berdasarkan  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  No.  Kep- 004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordniasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat,  maka  masyarakat  menaruh  harapan  besar  pada  isntansi  Kejaksaan  dan instansi lain yang terlibat. Namun dengan banyaknya muncul aliran keagamaan dan atau
5 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, h 4-5.
6 Abd.  Halim  Talli, Peradilan  Indonesia  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa (Cet,  2  ;Makassar:Alauddin University Press, 2016) h. 111.

## Kusnaedi, Rahma Amir
aliran  kepercayaan  yang  di  anggap  menyimpan  maka  timbullah  banyak  kritikan  dari masyarakat  karena  lembaga  Kejaksaan  di  anggap  tidak  mampu  mengamodir  peran pengawasan tersebut  dan mengidentifikasi  berkembangnya berbagai  aliran kepercayaan yang di anggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama di  indonesia  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  umum  sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan  Republik  Indonesia  Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  maka  perlu  dilakukan penilitian mengenai peran dan fungsi dari Intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan terkhusus di Kabupaten Gowa dengan judul “Peranan Kejaksaan  Negeri  Gowa  Dalam  Tindakan  Pengawasan  dan  Penuntutan  Aliran  Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.”

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Penelitian Kualitatif adalah penelitian  yang  mencari  makna,  pemahaman,  pengertian  tentang  suatu  fenomena, kejadian,  maupun  kehidupan  manusia  dengan  terlibat  langsung  atau  tidak  langsung dalam setting yang  diteliti,  konsenstual,  dan  menyeluruh.  Penelitian  bukan mengumpulkan  data  sekali  jadi  atau  sekaligus  dan  kemudian  mengolahnya,  melainkan tahap  demi  tahap  dan  makna  disimpulkan  selama  proses  berlangsung  dari  awal  sampai akhir  kegiatan,  bersifat  naratif  dan  holistik.  Penelitian  Kualitatif  mencoba  mengerti makna  suatu  kejadian  atau  peristiwa  dengan  mencoba  berinteraksi  dengan  orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. 7
Dalam  peneltian  ini  menggunakan  Pendekatan  Yuridis  yaitu  pendekatan  yang  di maksudkan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikanya  dalam  masalah  yang  di  bahas  oleh  penulis.  Pendekatan  Teologi Normatif (syar‟i) yaitu pendekatan yang di tempuh penulis dengan mempelajari aturan- aturan dalam syari’at islam baik yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, atau  pendapat  para  ulama.  Pendekatan  sosiologis  yaitu  pendekatan  yang  di  maksudkan
7 Muri Yusuf, Metode Penelitian, (Cet. V; Jakarta: Prena Damedia Group, 2019), h. 328.
untuk  mengetehui  sebab  dan  akibat  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  menjadi  masalah yang tuliskan peneliti.
Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang  dilakukan  dengan  menerapkan  metode  ilmiah. 8 Metode  ilmiah  merupakan  suatu proses  yang  sangat  beraturan  yang  memerlukan  sejumlah  langkah  yang  berurutan, pengumpulan  data,  analisis  data,  dan  pernyataan  kesimpulan  mengenai  diterima  atau ditolaknya hipotesis. 9

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Landasan  Yuridis  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Pengawasan  dan Penuntutan Aliran Keagamaan dan Aliran Kepercayaan (Sesat)
Landasan hukum pembentukan Tim pengawas aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat oleh Kejaksaan Republik Indonesia, 10 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
Pasal  30  ayat  (3)  huruf  d  dan  e  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  menjelaskan  tugas  Kejaksaan  di  bidang  ketertiban  dan  kentraman  umum,  di antaranya  adalah  pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  membahayakan  masyarakat  dan Negara, serta mencegah penyahgunaan dan atau penodaan agama.  Sebenarnya pasal  30 ayat  (3)  huruf  d  dan  e  merupakan  pengulangan  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1991 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 27 ayat (3) dan juga Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991  tentang  Kejaksaan  RI,  Kejaksaan sebagai  lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  Negara  mempunyai  tugas
8 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.
9 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 5.
10 Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Penyajian Hasil Penelitian Penguatan Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketentraman Umum, (Jakarta:2017), h.36-43.

## Kusnaedi, Rahma Amir
dan  wewenang  antara  lain  dalam  bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  turut menyelenggarakan  kegiatan  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama (pasal  27  ayat(3)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991).  Terhadap  tindakan penodaaan agama dapat di lakukan sebagai berikut :
1) Pembekuan aliran kepercayaaan /kerohaniaan.
Pembekuan  aliran  suatu  aliran  kepercayaan  masyarakat/kerohaniaan/kebatinan  dan pendukunan hendaklah bersandarkan kepada :
a) Ketentraman hidup beragama
b) Adanya  tindakan-tindakan  /kegiatan-kegiatanya  bertentangan  dengan  melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku
c) Terbukti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum
d) Terbukti bertentangan dengan polisi/kebijaksanaan pemerintah
e) Terbukit menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha /melakukan kegiatan-kegiatan untuk come  back PKI, menjadi tempat bernaung orang-orang PKI  mantan/Ex  PKI,  orang-orang  yang  berusaha  menggagalkan  PELITA  (surat Jaksa Agung No.B-523/C/69).
2) Intansi yang membekukan
Dalam hal pembekuan aliaran kebatinan, dapat di laksanakan Oleh:
a) Kepala  Kejaksaan  Negeri,  kalau  aliran  tersebut  hanya  berkembang  dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.
b) Kepala Kejaksaan Tinggi , kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau lebih.
c) Kejaksaan Agung, kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum kejaksaan Tinggi atau lebih (Surat Jaksa Agung No. B-170/B-2/i/73)
c. Undang-Undang  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  atau Penodaan Agama.
Pada pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/1965 memberikan wewenang kepaa Menteri/Jaksa Agung,  Menteri  dalam  Negeri  dan  Menteri  Agama  dalam  suatu  keputusan  bersama (SKB)  untuk  memberikan  perikngatan  kepada  siapa  saja  yang  melanggar  Pasal  1  UU No. 1/PNPS/1965.
d. Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  P  ER-019/A/JA/09/2015  tanggal  16  september 2015  tentang  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran Keagaman  Dalam  Masyarakat,  dan  keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  KEP- 146/A/JA/09/2015 tanggal 25 september 2015 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran  Keagamaan  Dalam  Masyarakat  Tingkat Pusat.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenanngnya  dalam  aliran  kegamaan  dan  aliran kepercayaan,  Kejaksaan  di  bantu  dengan  lembaga  lain  dalam  menentukan  suatu  aliran atau  organisasi  masyarakat  dapat  dikatakan  sesat  atau      ilegal,  salah  satunya  adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Kementrian dalam Negeri.

## 2. Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  atau  Aliran  Keagamaan  uang Menyimpang oleh Kejaksaan
Berdasarkan  Undang-Undang  NO.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia,  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  konstitusional  dalam  menyelenggarakan kegiatan  pengawasan  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama  sebagaimana  di  jelaskan  dalam pasal  30  ayat  (3)  d  dan  e  Undang-Undang  NO  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan. Sebagai  tindak  lanjut  dari  kewenangan  tersebut,  Jaksa  Agung  sebagai  pemimpin tertinggi  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  Tim  Koordinasi Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  berdasarkan  keputusan  Jaksa  Agung  RI NO.  Kep-004/J.A/01/1994  tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran Kepercayaan  Masyarakat  tanggal  15  Januari  1994.  Maksud  dari  pembentukan  Tim Pakem tersebut oleh Kejaksaan adalah: 11
a. Bahwa  dengan  semakin  meningkat  dan  berkembangnya  kehidupan  beragama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  perlu  di  lakukan  pengawasan secara intensif;
11 Lihat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bagian Menimbang.
Kusnaedi, Rahma Amir
b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait;
c. Bahwa  untuk  pelaksanaan  koordinasi  dan  kerjasama  tersebut  perlu  di  bentuk  Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
Tim  Pakem  tersebut  memiliki  beberapa  tingkatan  seperti,  Tim  Pakem  Pusat  yang  di bentuk  oleh  Kejaksaan  Agung,  Tim  Pakem  Provinsi  (Daerah  Tingkat  I)  di  bentuk  oleh Kejaksaan  Tinggi,  Tim  Pakem  Daerah  Tingkat  II  di  bentuk  dengan  Keputusan  Kepala Kejaksaan Negeri. 12
Kejaksaan  Negeri  Gowa  sebagai  lembaga  Kejaksaan  yang  berada  di  daerah  tingkat  II yang  meliputi  wilayah  hukum  Kabupaten  Gowa,  memiliki  peran  strategis  dalam tindakan  pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  timbul  di  dalam  masyarakat  seperti Tarekat  Tajul  Khalwatiyah  yang  di  anggap  sesat  sesuai  Fatwa  MUI  Kabupaten  Gowa. Maka  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (4)  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor: KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan  Masyarakat  maka  di  bentuklah  susunan  dan  keanggotaan  Tim  Pakem daerah Tingkat II yaitu: 13
a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Negeri.
b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri.
c. Sekertaris merangkap anggota : Kepala Sosial dan Budaya Kejaksaan Negeri.
d. Anggota-anggota wakil-wakil dari:
1. Pemerintah Daerah Tingkat II
2. Kodim
3. Polres
4. Kantor Depertemen Agama Kabupaten/Kotamadya
5. Kantor Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12 Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia  Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
13 Pasal 2 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
Tugas  dan  fungsi  Tim  Pakem  Yang  di  bentuk  oleh  Kejaksaan  Negeri  Gowa  mengacu pada  pasal  3  Keputusan  Jaksa  Agung  No.  Kep-004/J.A/01/1994  tentang  Pembentukan Tim  Koordiansi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat.  Tugas  Tim  Pakem tersebut antara lain:
a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.
b. Meneliti  dan  menilai  secara  cermat  perkembangan  suatu  aliran  kepercayaan  untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
c. Mengajukan  laporan  dan  saran  sesuai  dengan  jenjang  wewenang  dan  tanggung jawab.
d. Dapat  mengambil  langkah-langkah  preventif  dan  refresif  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Pakem berfungsi :
a. Menyelenggarakan  rapat  baik  secara  berkala  maupun  sewaktu-waktu  sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan  pertemuan,  konsultasi  dengan  instansi  dan  badan-badan  lainya yang  di  pandang  perlu,  baik  lembaga  pemerintah  maupun  non-pemerintah  sesui kepentinganya;
c. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang di pandang perlu.
Dari  uraian  tugas  dan  fungsi  Tim  Pakem  tersebut,  terlihat  bahwa  tugas  Tim  Pakem merupakan  implementasi  dari  tugas  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan,  sedangkan  berkaitan dengan  fungsi  Tim  Pakem  adalah  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  beberapa  instansi terkait,  dimana  kegiatanya  meliputi  penyelenggaraan  rapat  baik  secara  berkala  maupun sewaktu-waktu  sesuai  dari  kebutuhan,  konsultasi  dengan  instansi  terkait  dan  badan- badan  lainya,  menyelenggarakan  pertemuan  dengan  pemerintah  maupun  lembaga  non pemerintah termasuk di dalamnya adalah penganut kepercayaan yang di pandang perlu.
Kejaksaan  Negeri  Gowa  sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  Kabupaten  Gowa  selalu melaksanakan koordinasi dengan anggota Tim Pakem, tidak hanya dari aparat Kejaksaan saja  namun  dari  instansi-instansi/Pejabat  pemerintah  lain  yang  tergabung  dalam organisasi  Pakem  itu  sendiri,  seperti  FKUB  kabupaten  Gowa,  Pemerintah  Daerah,
Kusnaedi, Rahma Amir
Kodim,  Polres,  Depertemen  Agama,  Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  MUI Gowa  dan  instansi-instansi  lainya  yang  berkaitan  dalam  kegiatan  pengawasan, pencegahan  dan  penegakan  hukum  terhadap  aliran  keagamaan  dan  atau  aliran kepercayaan  yang sifatnya menyimpan seperi halnya Tarekat  Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. 14
Dengan di keluarkanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (3) d dan e tentang  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  diantaranya  dalam  bidang  ketertiban  dan ketentraman  umum,  dimana  Kejaksaan  turut  menyelenggarakan  pengawasan  aliran kepercayaan  dan  aliran  keagamaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan pencegahan  penyalahgunaan  dan  atau  penodaan  agama.  Maka  Jaksa  agung  sebagai pemimpin  tertinggi  di  lembaga  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  atribusi  dengan membentuk  atau  memimformalkan  peran  pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dengan  di  bentuknya  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat dengan keputusan Jaksa Agung RI No, Kep-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordniasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  tanggal  15  januari  1994. Alasan di bentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan konsideran keputusan sebagai berikut: 15
a. Bahwa  dengan  semakin  meningkat  dan  berkembangnya  kehidupan  beragama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  perlu  di  lakukan  pengawasan secara Intensif.
b. Bahwa  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  perlu  adanya  koordinasi  dan  kerjasama tersebut  perlu  di  bentuk  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan Masyarakat.
Dalam  rangka  mengantisipasi    dan  mencegah  berkembangnya  aliran  sesat  ,  Kejaksaan telah  melakukan  inventarisasi  terhadapa  keberadaan  aliran  Tarekat  Tajul  Khalwatiyah
14 Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, Wawancara, Kejaksaan Negeri Gowa 24 September 2020.
15 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, bagian menimbang.
Syekh  Yusuf,  hal  ini  di  lakukan  untuk  mengetahui  aktifitas  dan  kepengurusan  aliran tersebut  di  kalangan  masyarakat.  Upaya  lain  yang  di  tempuh  juga  adalah  dengan  di adakanya  penyuluhan  hukum  guna  mengingatkan  masyarakat  setempat,  agar  dalam menjalankan  ibadah  tidak  mendirikan  lembaga  keagamaan  yang  menyimpang  dari norma-norma  keagamaan. 16 Selain  unsur  kejaksaan,  pihak  lain  yang  gencar melaksanakan  penyuluhan  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  Kabupaten  Gowa  serta penyuluh KUA Pattallassang yang memiliki daerah hukum terhadap sentral penyebaran Tarekat Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf.
Kejaksaaan  pada  dasarnya  banyak  menjumpai  kendala  dalam  pencegahan  aliran  sesat yang  sangan  bervariasi  .  kendala  tersebut  antara  lain  di  sebabkan  karena  aliran  sesat tumbuh  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat.  Hal  tersebut  membuat  instansi Kejaksaan  sangat  bergantung  pada  laporan  dari  masyarakat,  yang  biasanya  masyarakat sekitar takut memberikan imformasi, di tambah dengan sifat tertutup dari pengikut aliran sesat tersebut kecuali pada kelompoknya sendiri atau orang-orang yang mengakuinya. 17 Kejaksaan  Negeri  Gowa  sebagai  instansi  yang  memiliki  peran  penting  dalam pengawasan  aliran  Tarekat  Tajul  Khalwatiyah  Syekh  Yusuf    telah  melakukan  usaha- usaha penting, diantaranya adalah pembentukan Tim Pakem  yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan, Kepolisian, MUI, beserta beberapa pihak yang terkait.
3. Penegakan Hukum Aliran Kepercayaan Dan Atau Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Oleh Kejaksaan
a. Upaya Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Gowa .
Penegakan  hukum  terhadap  keberadaan  aliran  sesat  pada  dasarnya  tidak  dapat  di lepaskan  dari  eksistensi  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  pencegahan penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  terhadap  Agama  serta  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau  sering  di  sebut  (KUHAP).  Hal  ini  di
16 Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, Wawancara, Kejaksaan Negeri Gowa, 29 Juli 2020.
17 Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, Wawancara, Kejaksaan Negeri Gowa 29 Juli 2020.

## Kusnaedi, Rahma Amir
sebabkan karena Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengatur tentang sanksi pidana dan mekanisme penerapanya terhadap keberadaan aliran sesat yang telah mengarah pada tindak  pidana  penyalahgunaan  dan/atau  penodaaan  terhadap  agama.  Sedangkan, KUHAP mengatur mekanisme  penegakan hukum terhadap keberadaan sesat  yang telah mengarah pada tindak pidana dan/atau penodaan agama.
Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan upaya dalam melaksanakan upaya penegakan hukum  diantaranya  penyelidikan  dan  pengumpulan  data  terkait  tarekat  Tajul Khalwatiyah  Syekh  Yusuf.  Kejaksaan  Negeri  Gowa  juga  telah  mendapatkan rekomendasi  pembubaran  dari  Bupati  Gowa  dan  juga  Fatwa  MUI  Kabupaten  gowa. Salah  satu  kendala  pembubaran  menurut  Intelijen  Kejaksaan  adalah  dengan  adanya pernyataan  dari  pihak  pimpinan  tarekat  Tajul  Khalwatiyah  Syekh  Yusuf  yang  siap  di bina  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar,  alasan  kedua  adalah  dengan  adanya  wabah penyakit  Covid  19  yang  membatasi  pergerakan  untuk  melakukan  penyelidikan  lebih lanjut. 18 Alasan  demikianlah  yang  menjadi  alasan  pihak  Kepolisian  dalam  melakukan pelimpahan  berkas  perkara  ke  Kejaksaan,  padahal  kasus  yang  sama  yang  terjadi  di Kabupaten Sinjai telah di bubarkan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai.
Berdasarkan  Fatwa  MUI  dan  juga  rekomendasi  Bupati  Gowa,  seharusnya  Kejaksaan Gowa  telah  menempuh  jalur  penegakan  hukum  dengan  pedoman  UU  No.  1/Pnps/1965 tentang  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama.  Meskipun  pihak kejaksaan  menyatakan  bahwa  terlambatnya  proses  penuntutan  di  karenakan  belum  ada pelimpahan  berkas  dari  kepolisian,  sedangkan  pihak  MUI  dan  FKUB  berulang  kali menyatakan  agar  tarekat  Tajul  Khalwatiyah  di  bubarkan  oleh  kejaksaan  karena  di anggap sesat dan mengingkari perjanjian yang terjadi di Masjid Syekh Yusuf 7 Februari 2020,  yang  mana  tarekat  Tajul  Syekh  Yusuf  menyatakan  siap  di  bina  dan  kembali  ke ajaran Islam yang sesuai perintah MUI 19 .
18 Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, Wawancara, Kejaksaan Negeri Gowa 29 Juli 2020.
19 Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa Wawancara 29 Juli 2020.
Sedangkan  dalam  penjelasan  UU  No.  1/PNPS/1965  pada  butir  3  dan  4,  di  jelasakan bahwa salah tujuan penerbitan UU tersebut adalah agar ketentraman beragama dapat di nikmati  oleh  segenap  rakyat  di  seluruh  wilayah  indonesia,  dan  untuk  melindungi ketentraman  beragama  tersebut  dari  penodaan  agama  atau  penghinaan.  Bahkan Kejaksaan Negeri Sinjai telah mengeluarkan putusan Nomor : KEP- 743/R.4.31/Dek.3/07/2015 tentang larangan aliran keagamaan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf  Gowa di Kabupaten Sinjai. Dengan alotnya penyelesaian perkara tersebut di  Kejari  Gowa,  menimbulkan  spekulasi  bahwa  Intelijen  Kejaksaan  belum  mampu memaksimalkan kinerja Tim Pakem di lapangan khusunya di Kabupaten Gowa.

## b. Alasan Harus Diadakan Pembubaran (Penegakan Hukum)
Salah  satu  pertimbangan  hukum  yang  yang  menjadi  alasan  agar  Kejaksaan  melakukan penegakan hukum terhadap tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah rekomendasi pembubaran  oleh  Bupati  Kabupaten  Gowa  Nomor  :  450/078/Kesbangpol  yang  di tujukan ke Kejaksaan Negeri Gowa. 20 Berikut isi rekomendasi pembubaran Oleh Bupati Gowa :
1) Untuk membubarkan “tarekat taj Al-Khawatiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sultan Ahmad Ali  Muhammad  Miyraamil  Khalwaty Qaddasa Allahu Sirabu  Al-Makassari  Al-Bugisy  Al-Budhuny  Syekh  Andi  Malakuti  Petta  Puang La’lang” (disingkat Puang La’lang)
2) Untuk  mengambil  tindakan  dan  pembinaan  apabila  masih  melakukan  aktifitas  atau kegiatan  yang  bertentangan  dengan  keputusan  MUI  Kabupaten  Gowa,  yaitu penyebaran aliran dan paham-paham yang bertentangan syariat Islam.
3) Melakukan  pembinaan  bagi  para  pengikut  aliran”Tareqat  Taj  Al-Khalwaty”  agar kembali pada ajaran  yang sebenarnya melalui kantor kementrian Agama Kabupaten Gowa.
Berdasarkan  Fatwa  Majelis  Agama  Indonesia  (MUI)  Gowa  Nomor  :  Kep-01/MUI- Gowa/XI/2016 tentang Thariqat Taj al-Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa yang di pimpin
20 Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa Wawancara 29 Juli 2020.

## Kusnaedi, Rahma Amir
oleh  Syekh  Sayyid  Sulthan  Ahmad  Ali  Muhammad  Miyraamil  Khalwatiy  Qaddasa Allahu Sirrahu al-Makassariy al-Bugisiy al-Buthuniy Syekh Andi Malakuti Petta Puang Laklang  (  di  singkat  Puang  La’lang)  di  nyatakan  bahwa  MUI  dalam  mengeluarkan Fatwa  sesat  atau  menyimpang  berdasarkan  hasil  pertimbangan  dari  berbagai  laporan masyarakat diantaranya : 21
1) Bahwa  berbagai  laporan  dari  masyarakat,    baik  secara  perorangan  maupun  pada pertemuan  resmi  tentang  keberadaan  thariqat  mu’tabarah  dan  pendapat  umat  islam pada umunya.
2) Bahwa  ulama  sebagai  Warasat  al-Anbiya  bertanggung  jawab  untuk  memelihara kemurnian  akidah,  kekokohan  ukhuwa  serta  menjaga  kerukunan  dan  keutuhan NKRI.
3) Bahwa  masyarakat  di  lingkungan  Barua  Kelurahan  Parangbanoa  Kecamatan Pallangga  mengajukan  penolakan  terhadap  pendirian  masjid  yang  di  lakukan  oleh pengikut  puang  la’lang,  yang  selanjutnya  di  sikapu  oleh  Pemda  Kabupaten  Gowa dengan  penangguhan  pembangunan  masjid  tersebut  sampai  di  keluarkan  fatwa  dari Majelis Ulama Kabupaten Gowa.
4) Majelis  Ulama  Indonesia  Kabupaten  Gowa  memandang  perlu  mengeluarkan  Fatwa tentang Thariqat Taj al-Khawatiy Syekh Yusuf Gowa.
Pimpinan Tarekat  Tajul  Khalwatiyah Syekh Yusuf Puang  La’lang, pernah menjelaskan dan juga menulis beberapa pemahaman terkait paham yang dia ikuti dengan pengikutnya seperti :
1) Bahwa di samping al-Quran ada kitabullah yang terdiri atas 10 juz yang penjelasanya juga terdiri dari 10 juz berupa hadis qudsiy.
2) Kitabullah yang di maksud adalah kitab yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada  Syekh  Yusuf  di  surga  yang  kemudian  di  temukan  di  peti  jenasah  Syekh Yusuf.
3) Al-Quran adalah hasil modifikasi modern 6400 ayat yang seharusnya 6666 ayat.
4) Bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam al-Quran.
21 Abu Bakar Paka, Ketua MUI Kabupeten Gowa, Wawancara 30 Juli 2020.
5) Mengangkat  dirinya  sebagai  mursyid  (mahaguru)  dan  rasul,  yang  selanjutnya menjadi tuhan bagi seluruh manusia mulai jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun1999.
6) Bahwa setiap yang maujud (ada) adalah Allah(wihdatul wujud).
7) Manusia bila sudah tidak ada (wafat), maka akan di angkat oleh Allah menjadi tuhan yang sebanarnya.
8) Orang yang sudah baiat/taubat nasuhah sudah sampai pada pangkat ketuhanan Allah SWT, yang di sebut Karaeng, Puang, Raden, La ode, Dzatullah ...., dll.
9) Ketika  melakukan  hubungan  suami  istri  ada  tujuh  unsur  yang  ikut  mencetak  anak yaitu  :  Allah  pencipta,  Allah  mama,  Allah  Bapak,  Allah  Iblis,  Allah  Jin,  Allah Syaitan,  Allah  Nafsu,  dan  yang  di  akikahkan  hanya  untuk  empat  unsur  terakhir (Allah  Iblis,  Allah  Syaitan,  Allah  Nafsu)  jika  tidak,  maka  keempat  unsur  tersebut akan menuntut amal baiknya di akhirat kelak.
10) Dalam  hal  mencetak  anak,  Nabi  Muhammad  Saw  telah  berbagi  hari  dengan    Iblis. Senin, Kamis, dan Jum’at bagian Nabi Saw, sedangkan hari selasa, Rabu, sabtu dan Ahad bagian Iblis. Anak yang di hasilkan pada tiga hari bagian nabi pasti di baiat.
11) Orang yang di anggap sah untuk menihkan adalah orang yang sudah di berbaiat dan pasangan yang di nikahkan oleh orang yang tidak berbaiat, maka nikahnya tidak sah dan di hukum berzina.
12) Allah memperlihatkan wajahnya pada orang-orang yang berzikir.
13) Menuhankan Jibril as, Nabi Muhammad Saw, dan mursyid (Pembimbing) mereka.
14) Mahaguru  mereka  dapat  memberikan  perpanjangan  umur  kepada  anggotanya  yang sekarat paling lama 15 tahun.
15) Membatasi makna ayat sesuai dengan kehendaknya tanpa menggunakan kaida tafsir, seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) : 156.
ٓاَّنِا َو ِ ه ِ
للّٰ اَّنِا آ ْو ُ لا َ ق ۗ ٌة َبْي ِص ُّم ْم ُهْتَبا َص َ ا ٓا َذ ِا  َنْي ِذ َّ ل َ ا ۗ َ ن ْو ُػ ِج ٰر ِهْي َ ل ِا ١٥٦
Terjemahnya:
“(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata  “Inna lillahi wa  inna  ilaihi  raji„un”  (sesungguhnya  kami  milik  Allah  dan  kepada-Nyalah  kami kembali).
Maha  gurunya  membatasi  mebatasi  makna  dan  peruntukan  ayat  tersebut  hanya  di ucapkan  ketika  bulan  berpayung  atau  ketika  teman  seperguruanya  dari  kelompok
Kusnaedi, Rahma Amir
zikir besar meninggal, atau ketika keluar maninya saat meninggal atau ibu/bapak dari kelompok zikir besar meninggal.
16) Menafisrkan surah al-Fatiha dengan penafsiran yang menimpan.
17) Menyatakan  bahwa  perbuatan  dan  perkataan  manusia  adalah  perbuatan  dan perkataan  Tuhan  dengan  menyalah  artikan  ayat  al-Quran,  diantaranya  QS.  Al- Shaffah (37):98:
18) Ibadah  yang  di  terima  Allah  SWT.hanya  ibadah  para  ulama.  Dan  yang  mereka anggap  ulama  itu  hanya  keturunan  Nabi  Muhammad  Saw,  selain  keturunan  Nabi hanya sebatas Ustaz dan tidak boleh di sebut ulama.
19) Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  puang  la’lang  mengusulkan  agar  nama Majelis Ulama Indonesia di ubah menjadi Majelis Uztas Indonesia.
20) Menganggap puasa ramadhan yang sah hanya puasa 30 hari, sedangkan puasa 29 hai dianggap  menantang  Nabi  Muhammad  Saw.  Tidak  ada  perintah  Allah  dalam  al- Quran yang mengatakan ikut teropong, ikut air laut.ini semua termasuk hal-hal baru dalam agama (kesesatan).
21) Baiat merupakan kesempurnaan iman sehingga:
a) Tidak mengangkat iman kecuali orang  yang beriman, dan tidak dianggap orang eriman bila belum di berbaiat.
b) Walau hafal al-Quran dan hadis, tetapi belum berbaiat, maka ia dianggap belum beriman dan tidak beragama sekaligus.
c) Tidak menunjuk orang yang belum berbaiat menjadi kepala desa, Anggota DPR, Camat dan pemimpin lainya.
d) Tidak membiarkan orang meninggal di selenggarakan sebelum oleh orang  yang belum berbaiat ada api neraka.
Maka  dengan  adanya  kejanggalan-kejanggalan  tersebut  maka  Majelis  Ulama  Indonesia Kabupaten Gowa mengeluarkan Fatwa, 22 yang menetapkan:
Pertama :  Thariqat  Taj  al-Khawatiyah  Syekh  Yusuf  Gowa  yang  di  pimpin  oleh  Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalawatiy Qaddasa Allahu Sirrahu
22 Keputusan Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016
al-Makassaryy  al-Bugisiy  al-Bhutuniy/Syekh  Andi  Malakuti  Puang  La’lang  dinyatakan SESAT dan Menyesatkan dengan alasan :
1) Memiliki pemahaman yang menyimpang dari al-Quran dan Hadis.
2) Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar’i;
3) Mengingkari otentitas al-Quran dan kebenaran isi al-Quran;
4) Menafsirkan al-Quran tidak berdasar pada kaidah-kaidah penafsiran;
5) Berpotensi megundang keresahan dan komplik horizontal dan internal umat Islam di Kabupaten Gowa dan daerah-daerah penyerbaranya;
Kedua ,  mengajak  Andi  Malakuti  Puang  La’lanfg  beserta  seluruh  pengikutnya  untuk kembali kepada aqidah Islam yang murni, yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Ketiga ,  menyerukan  kepada  umat  Islam  untuk  tidak  terpengaruh  dan  mengikuti thariqat  tersebut. Keempat ,  meminta  kepada  Umat  Islam  untuk  tidak  terpancing  dan mengambil  tindakan  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan. Kelima , merekomendasikan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas melarang thariqat tersebut  menagajarkan  dan  menyebarkan  ajaranya  demi  menjaga  kemurnian  Islam, keutuhan Umat Islam serta stabilitas keamanan.

## D. Penutup
Landasan  Yuridis  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Pengawasan  Dan  Penuntutan  Aliran Keagamaan Dan Aliran Kepercayaan (Sesat). Di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  RI.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991.  Undang- Undang  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  atau  Penodaan Agama.  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  P  ER-019/A/JA/09/2015  tanggal  16 september  2015  tentang  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan.  Peran Kejaksaan  dalam  melakukan  tindakan  pengawasan  aliran  kepercayaan  dan  aliran keagamaan  khususnya  di  Kejaksaan  Negeri  Gowa  yaitu  dengan  membentuk  tim pengawas  aliran  kepercayaan  (PAKEM)  yang  memuat  beberapa  unsur  lembaga pemerintah,  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum,  melakukan  pembinaan dengan bekerja sama dengan Kementrian Agama Gowa, serta kegiatan penyelidikan dan pengawasan  guna  menambah  data  perkembangan  tarekat  Tajul  Khalwatiyah  Syekh

## Kusnaedi, Rahma Amir
Yusuf. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Gowa merujuk pada Undang-Undang No. 1/Pnps/1965, dalam proses penegakan hukum tersebut, Kejaksaan menjumpai  beberapa  kendala  berupa  adanya  penangguhan  dari  kepolisian  serta  wabah Covid  19,  padahal  pada  dasarnya  Pemerintah  Kabupaten  Gowa  telah  mengeluarkan rekomendasi  pembubaran  dan  juga  telah  ada  Fatwa  dari  Majelis  ulama  Indonesia Kabupaten Gowa.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abd.  Halim  Talli, Peradilan  Indonesia  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa Cet,  2 ;Makassar:Alauddin University Press, 2016.
Departemen Agama RI, AL-Qur‟an mashaf Tajwid di ponegoro
Departemen Agama RI Konpilasi Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Hidup Beragama , Edisi ketujuh Jakarta, 2003
Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika Mengenal  Lembaga  Kejaksaan  Di  Indonesia Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Hamzah Hazan, Hukum Pidana Islam Watampone:Syahadah,2016
Leden  Marpaung, proses  penanganan  perkara  pidana  bagian  pertama  :  penyelidikan  dan penyidikan. Jakarta : Sinar Grafika
Paulus  Effendi  Lotulung,  Hukum  Tata  Usaha  Negara  Dan  Kekuasaan  Jakarta:  Salemba Humanika, 2013.
Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Indonesia Depok:Rajagrafindo, 2017.
St. Harahap, Kamus Besar Bahasa Indoneia, Jakarta:balai Pustaka, 2007
Tim Ahlulbait Indonesia, Syiah Menurut Syiah Cet, 3;Jakarta, 2014.
Wirman  Burhan, Pendidikan  Kewarganegaraan  ,  Pancasila,  dan  Undang-Undang  Dasar 1945 Cet, 2; Jakarta :Raja Grafindo, 2016
WJS Purwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1952 Viswandro,dkk, Mengenal Profesi Penegak Hukum Yogyakarta: Pustaka Yustisial.

## Jurnal
Fahrizal Affandi Pakem : Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Negara
Laporan  Pusat  Litbang  Kejaksaan  Agung  RI, Penyajian  Hasil  Penelitian  Penguatan  Peran Kejaksaan  Dalam  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Dan  aliran  Keagamaan  Dalam Masyarakat/PAKEM Demi Ketertiban Dan Ketentraman Umum Jakarta:2017. kementrian  Agama  RI  Badan  Litbang  Dan  Diklat  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan,
Dimensi-Dimensi  Kehidupan  Beragama  Studi  Tentang  Paham/Aliran  Keagamaan,
Dakwah,  Dan  kerukunan Jakata:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama  RI, 2011.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia Pasal 30.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  1961  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  1/PNPS  Tahun  1965  tentang  pencegahan  dan  penyalah  gunaan dan/atau penodaan agama.

## Peraturan Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Keputusan Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016
Rekomendasi Bupati Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol.
Peraturan  Nomor  :  R  44/p.4.13/dsb.2/9/2019 tentang  perihal  laporan  pengawasan  aliran kepercayaan  dan  aliran  keagamaan  dalam  masyarakat  di  wilayah  hukum  kabupaten tahun 2019 tanggal 30 september 2019.

## Link
https:kbbi.web.id/sesat.html
Liha https://www.Kejaksaan.go.id /uplimg/userfiles/files/pusat_litbang
Lihat https://www.boombastis.com/fakta-tarekat-al-khawati
https://fajar.co.id/2019/06/16/tiga -tarekat-khalwatiyah--dukung-fatwa-mui-soal-sesatnya- tajul-khalwatiyah-
http://kejari-gowa.go.id./profil/tri-krama-adhyaksa
Kejaksaan  Negeri  Gowa  “Tugas  Kepala  kejaksaan” situs  resmi  Kejaksaan  Negeri  Gowa http://kejari-gowa.go.id/organisasi/kepala-kejaksaan-negeri/
Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Intelijen” situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa http://kejari-gowa.go.id/organisasi/intelijen
Kejaksaan  Negeri  Gowa  “Tugas  dan  Fungsi  bidang  Pembinaan” http://kejari- gowa.go.id/organisasi/pembinaan
Sejarah kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3
Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gowa http://kejari-gowa.go.id/profil/visi