## ANALISIS KESESUAIAN IMPLEMENTASI PERMENKES NO.21/2021 PADA PELAYANAN TUBEKTOMI DI KOTA JAKARTA SELATAN DAN JAKARTA TIMUR
Yessi Febriana
yessi.febriana2@gmail.com
Jl. Permata No.1 4, RT.4/RW.5, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13650
Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

## Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

## ABSTRAK
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2021  merupakan  acuan  dalam  pelayanan tubektomi.  Untuk  itu  perlu  dianalisis  pelaksanaan  pelayanan  tubektomi  dari  sisi  supply  side agar  mempermudah  PUS  dalam  mendapatkan  layanan  tubektomi.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis  kesesuaian  implementasi  Permenkes  Nomor  21  Tahun  2021  pada  pelayanan tubektomi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan  model  implementasi  kebijakan  Van  Meter  Van  Horn.  Pengambilan  data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Desember  2022  sampai  dengan  Februari  2023.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  telah  dilakukan  namun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Permenkes No.21/2021 terutama untuk KIE dan konseling. Standar dan tujuan kebijakan sudah dipahami dan dilakukan pelaksana. Komunikasi dilakukan secara berjenjang namun masih belum optimal. Sumber daya masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan belum tersedianya insentif rutin  bagi  kader. Lingkungan  ekonomi  dan  sosial  peserta  KB  kurang mendukung,  serta masih membutuhkan dukungan politik dari pimpinan daerah.

## Kata kunci : implementasi kebijakan tubektomi, pelaksanaan pelayanan tubektomi

## ABSTRACT
The  Minister  of  Health  Regulation  Number  21  of  2021  is  a  reference  for  tubectomy services.  Hence,  it’s  necessary  to  analyze  tubectomy’s  implementation  services  from supply side where woman easier get it. The study analyze the suitability of implementing Minister of Health Regulation on tubectomy services in South Jakarta and East Jakarta. This  is  a  qualitative  research  using  policy  implementation model  of  Van Meter  Van  Horn.  In- depth  interviews  and  document  review  were  conducted.  The  study  was  conducted  from December 2022 to February 2023. The results showed policy implementation has been carried
out  but  isn’t  fully  in  accordance  with  Minister  of  Health  Regulation,  especially  for  IEC  and counseling.  Policy  measures  and  objectives  have  been  understood  and  carried  out  by implementers.  Communication  carried  out  in  stages  but  still  not  optimal.  Resources  are  still constrained by limited funding and incentives for cadres. The economic and social environment less supportive, and still requires political support .
Keywords : Implementation of tubectomy policy, implementation of tubectomy services

## PENDAHULUAN
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia merupakan  salah  satu  permasalahan  bidang kesehatan yang belum tuntas ditangani serta masih  jauh  dari  target global  Sustainable
Development  Goals (SDGs).  Tren  capaian penurunan AKI berdasarkan Survei Demografi  Kesehatan  Indonesia  (SDKI), Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS) dan Survei Penduduk Long Form menunjukkan  adanya  penurunan  AKI namun  belum  mencapai  target  yang  telah ditetapkan.  Program  KB  merupakan  salah satu  pendekatan  dalam  menurunkan  AKI. Kebijakan  KB  tercantum  di  dalam  UU  No 52  Tahun  2009,  kemudian  mendapat dukungan  pelaksanaan  melalui  UU  No  23 Tahun  2014  dan  dilaksanakan  melalui NSPK  Per  BKKBN  No  3  Tahun  2020.
Sesuai  dengan  Renstra  BKKBN  Tahun 2020-2024 arah kebijakan untuk
penggunaan  Metode  Kontrasepsi  Jangka Panjang (MKJP) sebagai salah satu strategi menjaga  keberlangsungan  kesertaan  KB  di Indonesia (BKKBN, 2020).
MKJP  terdiri  dari  4  (empat)  metode kontrasepsi  yaitu  vasektomi,  tubektomi, IUD dan implan. MKJP merupakan metode kontrasepsi  yang  sangat  efektif  apabila dilakukan  dengan  penggunaan  konsisten dan  benar.  Di  antara  keempat  jenis  MKJP, terdapat 2 metode kontrasepsi yang bersifat permanen  yaitu  vasektomi  dan  tubektomi. Tubektomi    yang  biasa  dikenal  masyarakat dengan  sterilisasi  wanita  atau  Metode Operasi Wanita (MOW) merupakan prosedur bedah sukarela untuk
menghentikan  kesuburan  secara  permanen pada wanita yang tidak menginginkan anak lagi (B. Kementerian Kesehatan, 2021).
Capaian penggunaan tubektomi selama 4 tahun terakhir mengalami stagnansi, dimana sejak  tahun  2019  stagnan  di  angka  3,7% sampai dengan tahun 2022 (BKKBN, 2019). Capaian  Peserta  KB  aktif  tubektomi  DKI Jakarta  mencapai  target  71,94%  dan memberikan  kontribusi  4,5%  dari  capaian nasional (Statistik rutin, 2021). Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur termasuk 4 besar dalam  capaian  peserta  KB  aktif  tubektomi tahun 2021dan jumlah pelayanan tubektomi di kedua kota tersebut termasuk yang paling banyak tahun 2021.
Tata cara penggunaan metode kontrasepsi  termasuk  tubektomi  diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa  Hamil,  Persalinan  dan  Masa  Sesudah Melahirkan,  Pelayanan  Kontrasepsi  dan Pelayanan  Kesehatan  Seksual.  Permenkes ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  97  Tahun  2014  karena menyesuaikan dengan perkembangan ilmiah  dan  kebutuhan  program.  Dalam peraturan  tersebut  diatur  jenis  fasilitas pelayanan kesehatan, Sumber Daya
Manusia  (SDM),  alat  dan  obat  kontrasepsi (Alokon),  pembiayaan  dan  standarisasi pelayanan kontrasepsi meliputi:
1. Pra  pelayanan  (Komunikasi  Informasi Edukasi/KIE, konseling, penapisan, persetujuan tindakan tenaga kesehatan);
2. Pelayanan  kontrasepsi,  (Batas  usia, efektivitas,  kembalinya  kesuburan,  cara kerja, kriteria kelayakan medis, penatalaksanaan, efek samping, komplikasi dan penanganan serta kriteria rujukan);
3. Pascapelayanan  kontrasepsi  (konseling pascapelayanan) (R. Kementerian Kesehatan, 2021).
Tubektomi merupakan metode kontrasepsi  yang  spesifik,  termasuk  MKJP dan permanen dimana prosedur
tindakannya  hanya  dilakukan  sekali  saja. Layanan  tubektomi  hanya  dapat  dilakukan di  rumah  sakit  atau  klinik  utama  oleh Dokter  Spesialis  Obstetri  Ginekologi. Setelah  peserta  KB  diberikan  prosedur tubektomi, maka kesuburan wanita tersebut akan  berhenti  secara  permanen.  Kesuburan masih  dapat  dikembalikan  melalui  proses operasi  rekanalisasi  dan  membutuhkan biaya  yang  tidak  sedikit.  Sehingga  dalam pengambilan keputusan menggunakan tubektomi harus dilakukan dengan baik dan disepakati oleh PUS yang akan menggunakan  metode  kontrasepsi  tersebut. Hal-hal tersebut
perlu diberikan informasinya  oleh  tenaga  medis  pada  saat dilakukan  konseling  dengan  calon  peserta KB. Karena mereka berhak mengetahui apa yang  akan  terjadi  dengan  tubuh  mereka dengan  pemberian  tindakan  tubektomi tersebut.
Dari  data  statistik  rutin  BKKBN  tahun 2021  diketahui  bahwa  angka unmet  need KB dengan tujuan pembatasan kehamilan di Provinsi DKI Jakarta mencapai 5,35 persen dan  untuk  penjarangan  kehamilan  sebesar 4,49  persen.  Data  ini  menunjukkan  bahwa dari  jumlah  total  PUS  di  DKI  Jakarta  yang berjumlah 2.604.902, terdapat 139.435 PUS yang  ingin  membatasi  kelahiran  dan  sudah tidak  menginginkan  anak  lagi  serta  belum menggunakan  kontrasepsi.  Jumlah  PUS yang  sudah  tidak  menginginkan  anak  lagi pada  tahun  2021 di  Jakarta  Selatan  sebesar 20.277  atau  10,8%  dan  di  Jakarta  Timur sebanyak 37.788 atau 13,1% dari total PUS yang  sudah  tidak  menginginkan  anak  di DKI  Jakarta  (BKKBN,  2021).  Bagi  PUS yang  sudah  tidak  menginginkan  anak  lagi, maka  PUS  dapat  menggunakan  metode kontrasepsi  permanen  seperti  tubektomi bagi wanita atau vasektomi bagi pria.
Berdasarkan  Pendataan  Keluarga  tahun 2021 terlihat bahwa 97,93 persen pengguna kontrasepsi adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi masih dibebankan kepada kaum perempuan. Untuk metode kontrasepsi yang digunakan  dengan  tujuan  reproduksi  tidak ingin memiliki anak lagi bagi wanita adalah
tubektomi.  Untuk  itu  perlu  dianalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan tubektomi  dari  sisi supply  side agar mempermudah  PUS  dalam  mendapatkan layanan  tubektomi.  Hal  ini  dilakukan dengan  melihat  pelaksanaan  pelayanan tubektomi  dan  melihat  kesesuaian  dengan Permenkes  No.21/2021  sebagai  acuan dalam  pelayanan  kontrasepsi  termasuk tubektomi.
Melalui studi ini, peneliti akan melakukan analisis kesesuaian implementasi  Permenkes  Nomor  21  Tahun 2021  pada  pelayanan  tubektomi  di  Kota Administratif  Jakarta  Selatan  dan  Jakarta Timur sehingga dapat meningkatkan jumlah cakupan  peserta  KB  tubektomi.  Penelitian analisis  ini  dianggap  perlu dilakukan  untuk memberi  masukan  mengenai  hambatan maupun  pendukung  kebijakan  ini  dari berbagai  faktor  berdasarkan  teori  Van Meter  Van  Horn  seperti  tujuan  kebijakan, sumber  daya,  komunikasi,  karakteristik lembaga, disposisi, dan lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik  sehingga pelaksanaan implementasi
kebijakan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  kualitatif  dengan  rancangan penelitian berupa studi kasus. Pada penelitian  ini  digali  isu  dan  informasi  yang lebih  mendalam  mengenai  implementasi Permenkes  No.21/2021  pada  pelayanan tubektomi  yang  mencakup  variabel  standar dan  tujuan  kebijakan,  komunikasi  antar organisasi,  sumber  daya,  badan  pelaksana, disposisi pelaksana serta lingkungan ekonomi,  politik  dan  sosial.  Penelitian dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dan telaah dokumen.
Penelitian dilakukan pada bulan Desember  tahun  2022  sampai  Februari 2023  di  daerah  Jakarta  Selatan  dan  Jakarta Timur.  Alasan  pemilihan  daerah  Jakarta Selatan dan Timur sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2021 cakupan tubektomi pada  kedua  daerah  tersebut  paling  banyak di  Jakarta  dan  jumlah  PUS  yang  banyak. Jumlah  PUS  di  Jakarta  Selatan  sebanyak
457.071  dan  jumlah  PUS  di  Jakarta  Timur sebanyak  696.548.  Rumah  sakit  yang menjadi  tempat  penelitian  adalah  RS  Aulia dan RSIA Resti Mulya yang merupakan RS rujukan  untuk  layanan  tubektomi  terutama pada  kegiatan  momentum  pelayanan  KB dan bakti sosial.
Pada penelitian ini dilakukan triangulasi sumber yaitu dengan wawancara mendalam terhadap  sumber  yang  berbeda  yaitu  dari Sudinkes,  Sudin  PPAPP,  rumah  sakit, dokter  SPOG,  Penyuluh  KB,  kader  dan peserta  KB.  Juga  dilakukan  triangulasi metode yaitu melalui wawancara mendalam dan  telaah  dokumen.  Untuk  analisis  data dilakukan  melalui  analisis  deskriptif  dan analisis konten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Implementasi
Di kota administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta  Timur,  pelayanan  tubektomi  yang mencakup  KIE,  konseling,  penapisan, informed  consent ,  tindakan  tubektomi  dan konseling  pasca  pelayanan  diketahui  dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelayanan  yang  ada  di  dalam  Permenkes No.21/2021.  Namun  memang  masih  ada peserta  KB  tubektomi  yang  dinyatakan tidak  menerima  KIE  atau  konseling  baik sebelum  atau  setelah  pelayanan.  Mengacu pada hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021, provinsi lain di daerah Jawa seperti Banten, Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan DI  Yogyakarta  juga  masih  ada  peserta  KB yang  belum  menerima  KIE  atau  konseling sebelum atau setelah pelayanan.
Tabel 1. Kesesuaian tahapan pelayanan tubektomi dengan Permenkes No.21/2021 Permenkes No.21/2021 Hasil Wawancara Data Sekunder KIE Dilakukan 99% Info jenis alat/obat/cara KB Konseling Dilakukan 88% Info efek samping alat/obat/cara KB Penapisan Dilakukan - Informed Consent Dilakukan 100% cakupan informed consent Tindakan Tubektomi Dilakukan 5,25% Jaksel, 2,8% Jaktim (tahun 2021) 8,17% Jaksel, 9,98% Jaktim (tahun 2022) Konseling Pascapelayan an Dilakukan 89% Apa yg dilakukan apabila tjd efek samping Sumber: PK 2021, SIGA
Sumber : Statistik rutin & SIGA BKKBN
Gambar 1 Cakupan layanan tubektomi 2019-2022
Tahapan pelayanan yang harus diberikan kepada  PUS  dalam  pelayanan  tubektomi berdasarkan  pasal  23-32  pada  Permenkes No.21/2021  harus  dijalankan.  Sementara banyak  stakeholder  atau  mitra  kerja  yang terlibat  dalam  implementasi  Permenkes tersebut.  Belum  lagi  ditambah  bahwa penerima manfaat layanan tubektomi dalam hal  ini  PUS  mempunyai  otoritas  penuh dalam  memutuskan  penggunaan  tubektomi (B. Kementerian Kesehatan, 2021). Sehingga tidak mudah untuk melaksanakan kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  keinginan pemerintah maupun keinginan masyarakat. Permenkes No.21/2021 dapat diimplementasikan di di Jakarta Selatan dan Jakarta  Timur  namun  memang  belum seluruh tahapan pelayanan terlaksana dengan  baik.  Dari  sisi supply ,  pelaksana telah  menyediakan  kebijakan,  fasilitas, SDM, SPO dan pendanaan untuk pelaksanaan  layanan  tubektomi.  Walaupun dari sisi pendanaan belum mencukupi untuk memenuhi  kebutuhan  ber-KB  tubektomi bagi  PUS  di  daerahnya.    Selain  itu,  perlu didukung  oleh  fasilitas  berupa  penyediaan ABPK,  pedoman  dan  Materi  KIE  bagi tenaga  pelaksana  serta  peningkatan  jumlah SDM  penyuluh  KB  atau  setara  yang mengkoordinasikan  penggerakan  peserta KB.
Terdapat  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaan  kebijakan  layanan  tubektomi
sesuai  Permenkes  No.21/2021 yang  berasal dari  diri  paserta  KB  sendiri  dan  dukungan keluarga.  Sehingga  sangat  penting  untuk memberikan edukasi, promosi atau sosialisasi oleh pelaksana kebijakan kepada
PUS tentang penggunaan kontrasepsi tubektomi  secara  lengkap.  Hal  tersebut dapat  dilakukan  dengan  melalui  pertemuan daring  dan  luring,  secara  personal  maupun kelompok,  menggunakan  bahasa  yang mudah dipahami oleh PUS, atau menggunakan  media  baik  cetak,  digital maupun online . Dengan peningkatan pengetahuan yang cukup tentang tubektomi,
akan menambah minat PUS untuk menggunakan  tubektomi  sebagai  metode kontrasepsinya

## Standar dan tujuan kebijakan
Permenkes  No.21/2021  standar  layanan tubektomi  (KIE,  konseling,  penapisan, informed  consent ,  tindakan  tubektomi, konseling pascapelayanan). Permenkes No.21/2021  bertujuan  mengurangi  angka kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir,  dimana salah  satu  caranya  melalui  menjamin kualitas  pelayanan  kontrasepsi.  Permenkes
No.21/2021 merupakan revisi dari Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  97 Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Kesehatan Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil, Persalinan,  dan  Masa  Sesudah  Melahirkan, Penyelenggaraan  Pelayanan  Kontrasepsi, serta  Pelayanan  Kesehatan  Seksual  yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan  masyarakat,  sehingga  perlu diganti. (R. Kementerian Kesehatan, 2021). Standar  dan  tujuan  kebijakan  telah diketahui oleh pelaksana kebijakan. Mustofadidjaja (2003) mengemukakan bahwa  tujuan  adalah  akibat  yang  secara sadar  ingin  dicapai  atau  dihindari.  Setiap kebijakan biasanya bertujuan untuk mencapai  kebaikan  lebih  banyak  dan mencegah timbulnya keburukan atau kerugian semaksimal mungkin. Agar pelaksana
dapat memahami dan
menyepakati  tujuan  kebijakan  tersebut, maka tujuan harus dirumuskan dengan jelas, spesifik dan lebih  baik lagi  dapat dikuantifikasikan, dipahami serta disepakati oleh  seluruh  pihak  dalam  pelaksanaan
kebijakan (Wahab, 2016). Sasaran
kebijakan  juga  harus  dirumuskan  dengan jelas dan tegas. Tujuan dan sasaran menjadi dasar  pijakan  dalam  merumuskan  alternatif intervensi  apa  yang  diperlukan,  juga  dapat dijadikan  standar  penilaian  keberhasilan langkah intervensi yang dilakukan (Widodo, 2018) .

## Komunikasi antar organisasi
Penyebarluasan informasi
terkait Permenkes  No.21/2021  dilakukan  melalui what’s  up grup  dari  masing-masing  Dinas, baik  Dinas  Kesehatan  maupun  DPPAPP
DKI Jakarta. Karena alur distribusi informasi  terkait  kebijakan  di  DKI  Jakarta adalah  1  (satu)  pintu,  yaitu  dari  masing- masing  perangkat  daerah.  Namun,  karena tidak  disosialisasikan  secara  khusus  maka kebijakan  tersebut  belum  tentu  langsung dibaca  dan  dipahami  oleh  masing-masing pelaksana.  Informasi  terkait  kebijakan tersebut juga belum sampai ke rumah sakit, sehingga  perlu  dilakukan  sosialiasi  melalui forum-forum  formal  baik  luring  maupun daring serta melalui media online .
Penyebarluasan informasi
dapat dilakukan berulang kali sehingga pelaksana dapat  membaca  dan  memahami  kebijakan tersebut.  Sosialisasi  yang  dilakukan  dalam bentuk  pertemuan  baik  luring  maupun daring, dapat membantu pelaksana memahami isi dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Sosialisasi dapat juga dilakukan  menggunakan  media online baik dalam  bentuk flyer maupun  video  singkat. Sosialisasi tersebut mempermudah kebijakan  ini  sampai  pada  pelaksana terutama di rumah sakit. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh mekanisme  penyampaian  yaitu  bagaimana policy output dapat sampai kepada kelompok sasaran (Purwanto & Sulistyastuti,  2015).  Faktor  komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan  kebijakan  oleh  kelompok sasaran,  sehingga  proses  komunikasi  yang tidak  baik  akan  menjadi  titik  lemah  dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara.  Peran  media  komunikasi  sangat penting untuk menyebarluaskan isi
kebijakan sehingga terjadi proses komunikasi yang baik dan akan mempengaruhi  efektivitas  implementasi kebijakan (Tachjan, 2006).
Permenkes  No.21/21  merupakan  revisi dari  Permenkes  No.97/2014.  Perbedaan  isi atau  konten  terkait  beberapa  proses  dalam pelayanan  tubektomi  tidak  terlalu  jauh. Sehingga  pelaksana  kebijakan  memang sudah terbiasa dengan proses yang telah ada dan  mudah  menerima  atau  menangkap penguatan  substansi  yang  tercantum  dalam
Permenkes No.21/2021 tersebut.
Konsistensi  informasi  tentang  tubektomi yang  diterima  oleh  peserta  KB  telah  sama dari  berbagai  sumber  baik  dari  dokter maupun kader.
Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  isi kebijakan  sudah  jelas  dan  dapat  dimengerti pelaksana  kebijakan.  Walaupun  beberapa pelaksana baru mengetahui terkait kebijakan tersebut, namun mudah
dimengerti  karena  memang  isinya  tidak terlalu jauh dari kebijakan sebelumnya yang sudah diimplementasikan. Namun, memang sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi kebijakan  melalui  forum  pertemuan  baik melalui  luring,  daring  atau  melalui  media sosial yang menjangkau tenaga pelaksana di lapangan. Selain itu dapat pula menyampaikan informasi kebijakan dengan intensitas  yang  sering,  sehingga  pelaksana kebijakan  seperti  diingatkan  kembali  untuk membaca  dan  memahaminya.  Sehingga informasi terkait kebijakan tersebut tersampaikan secara menyeluruh dan mempunyai persepsi yang sama.

## Sumber daya
1. Pendanaan
Di  dalam  Permenkes  No.21/2021  pada pasal  39  telah  disebutkan  bahwa  ada tanggung jawab pemerintah untuk
memberikan  pendanaan  baik  dari  APBN, APBD  maupun  sumber  lain  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun  yang  sudah  berjalan  saat  ini  untuk pembiayaan  layanan  tubektomi  hanya melalui  APBN  dan  sumber  lain  yaitu  JKN walaupun  belum  cukup  optimal.  Dari  sisi pendanaan,  sumber-sumber  pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan layanan tubektomi  di  Jakarta  Selatan  dan  Jakarta
Timur telah sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes  No.21/2021.  Akan  tetapi  untuk pelaksanaan  Permenkes  tersebut,  hanya sebagian  kecil  dukungan  anggaran  yang dapat dialokasikan untuk pelayanan tubektomi  untuk  masing-masing  daerah yaitu melalui BOKB.
Tabel 2. Kesesuaian pendanaan dengan Permenkes No.21/2021 Permenkes No.21/2021 Hasil wawancara & telaah APBN DAK-BOKB → Per BKKBN No.13/2021 APBD Tidak ada, dulu ada Pergub DKI No.23/2017 Sumber lainnya sesuai PerUU BPJS/JKN (Permenkes No.52/2016, Permenkes No.3/2023) → indikasi medis

## Gambar 2 Jumlah sasaran peserta KB tubektomi
Wildavsky  (1979)  menyatakan  bahwa besarnya anggaran yang  dialokasikan terhadap  suatu  kebijakan  atau  program menunjukkan  seberapa  besar political  will suatu  pemerintah  terhadap  persoalan  yang akan  dipecahkan  oleh  kebijakan  tersebut. Besarnya  anggaran  dapat  menggambarkan seberapa besar komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan  kebijakan  tersebut (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).
Kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh pendanaan yang memadai. Biaya yang harus dikeluarkan  untuk  mendapatkan  layanan metode kontrasepsi tubektomi paling tinggi diantara  metode  kontrasepsi  lainnya.  Calon Peserta KB tubektomi harus harus memikirkan terlebih dahulu terkait pembiayaan sebelum mengambil keputusan menggunakan tubektomi. Dukungan anggaran pembiayaan tubektomi  yang  telah  disediakan  melalui DAK  BOKB  belum  mencukupi  untuk
membantu  seluruh  peserta  KB  dalam mengakses layanan tubektomi secara gratis. Selain  dukungan  anggaran  dari  APBN, layanan  tubektomi  juga  dapat  dibiayai melalui JKN untuk peserta JKN berdasarkan Permenkes No.3/2023. Pembiayaan  pelayanan  tubektomi  melalui JKN  sesuai  tarif  INA  CBGs,  dan  besaran biaya layanan tubektomi bervariasi menyesuaikan  dengan  tipe  rumah  sakit. Namun untuk pelaksanaan tubektomi
interval  belum  berjalan  karena  belum ditetapkan indikasi medis.
Dilihat  dari  ketersediaan  dukungan anggaran  dari  DAK  BOKB  untuk  layanan tubektomi, maka masih dibutuhkan dukungan  anggaran  dengan  jumlah  yang cukup  banyak  mengingat  kebutuhan  untuk layanan  tubektomi  masih  cukup  tinggi.
Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan  kualitas  pelayanan  publik yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat juga  terbatas  (Widodo,  2018).  Melalui dukungan anggaran yang  mencukupi, peserta KB dapat menggunakan kontrasepsi tubektomi  dengan  nyaman  karena  biaya untuk layanan tubektomi telah disediakan.
Untuk  itu,  agar  kebijakan  ini  berjalan dengan baik maka perlu dilakukan koordinasi  antara  Sudin  PPAPP  Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan DPPAPP DKI  Jakarta  untuk  melakukan  advokasi kepada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta dan  BKKBN  sehingga  dapat  memberikan tambahan dukungan anggaran untuk pembiayaan  layanan  tubektomi  melalui APBD  dan  APBN.  Penambahan  dukungan anggaran  ini  akan  mempermudah  akses para  calon  peserta  KB  untuk  mendapatkan layanan tubektomi.

## 2. Fasilitas
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa seluruh informan menyatakan bahwa layanan tubektomi diberikan di rumah sakit. Hal  ini  menunjukkan  kesesuaian  bahwa pelayanan  tubektomi  harus  dilakukan  di fasyankes tingkat lanjut seperti rumah sakit sesuai dengan Permenkes No.21/2021. Ada beberapa
sarana penunjang yang dipergunakan  untuk  memberikan  layanan tubektomi,  antara  lain  yaitu:  Alat  Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK),
Minilaparotomi dan
laparoskopi.
Ketersediaan  fasiltas  tersebut  terlihat  pada gambar dibawah ini.

## Gambar 3
Jumlah RS, cakupan RS yang memiliki ABPK, minilaparotomi dan laparoskopi
Pada  pelaksanaan  layanan  tubektomi, pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  dokter dapat  dibantu  dengan  penggunaan  ABPK saat melakukan konseling. Saat ini RS yang memiliki  ABPK  masih  cukup  rendah, namun  terdapat  alat  bantu  lain  yang  dapat digunakan  dalam  pelaksanaan  konseling seperti  aplikasi  SKATA  dan  konseling berimbang  KB.  Konseling  tidak  hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi klien mendapatkan dorongan, simpati dan bantuan dengan mempertimbangkan perasaan, situasi dan kondisi klien. Sehingga pelaksanaan konseling membutuhkan keterampilan dalam penyampaiannya, untuk itu perlu
diselenggarakan  kembali  pelatihan  atau orientasi  dengan  menggunakan  ABPK (Kristiana et al., 2020).
Sudin PPAPP tidak diperbolehkan untuk melakukan  pencetakan  berbagai  media termasuk  ABPK.  Seluruh  materi  cetak didapat  dari  DPPAPP  dan  Sudin  PPAPP hanya mendistribusikan hasil materi cetakan  baik  dari  DPPAPP  maupun  dari pemerintah  pusat.  Pemetaan  ketersediaan dan  kebutuhan  ABPK  di  fasyankes  dapat menjadi  dasar  bagi  Sudin  PPAPP  untuk mengajukan  penyediaan  ABPK  di  wilayah Jakarta  Selatan  dan  Jakarta  Utara.  Melalui koordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  dan DPPAPP  diharapkan  dapat  mengadvokasi Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  untuk  penyediaan  ABPK  bagi fasyankes  yang  memberikan  layanan  KB termasuk  RS  dan  klinik  utama.  ABPK sangat  membantu  pelaksana  kebijakan dalam  hal  ini  tenaga  kesehatan  dalam melaksanakan  konseling  sesuai  dengan standar.

## 3. Insentif
Insentif  dari  pemerintah  agar  kebijakan pelayanan  tubektomi  dapat  berjalan  telah tersedia  berupa  paket  pembiayaan  jasa medis  untuk  semua  rangkaian  layanan, yaitu  mulai  dari  pemberian  konseling, penapisan  medis,  pemberian  tindakan tubektomi sampai konseling pasca pelayanan. Tarif pembiayaan layanan tubektomi  melalui  dana  DAK  BOKB  ini mengikuti  standar  INA  CBGs.  Memang jumlah  paket  pembiayaan  ini  tidak  cukup besar,  namun  dirasa  cukup  mengingat layanan  tubektomi  ini  diberikan  secara gratis  oleh  pemerintah  dan  pemerintah provinsi bagi masyarakat.
Selain itu insentif untuk para kader juga telah  tersedia  berupa  biaya  transportasi apabila berhasil mendapatkan calon peserta KB  tubektomi.  Tentunya  sebelum  peserta KB  tersebut  memutuskan  menggunakan kontrasepsi tubektomi, mereka akan diberikan  KIE  oleh  kader.  KIE  dilakukan tidak  cukup  sekali  saja,  bahkan  ada  yang berulang-ulang  untuk  meyakinkan  calon peserta  KB  dan  atau  pasangannya.  Para kader  juga  memberikan  KIE  dengan melakukan kunjungan  rumah,  ke kelompok masyarakat  atau  melalui what’s  up grup.
Untuk  itu,  mereka  membutuhkan  biaya transportasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan tubektomi kepada PUS.
Insentif  bagi  pelaksana  kebijakan  dan besaran  biaya  layanan  tubektomi  perlu diperhatikan agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan optimal. Peninjauan kembali besaran paket pembiayaan layanan tubektomi  perlu  dilakukan,  mengingat tahun  2022  terjadi  kenaikan  harga  di beberapa  sektor  yang  berdampak  juga  ke sektor kesehatan. Peninjauan tersebut dapat dilakukan melalui advokasi kepada Pemerintah  Pusat  oleh  Dinkes  Kesehatan dan  DPPAPP.  Penyesuaian  besaran  paket pembiayaan  layanan  tubektomi  diharapkan dapat  membuat  pelaksana  kebijakan  lebih termotivasi. Selain itu, perlu
mempertimbangkan penyediaan honor
bulanan  untuk  kader  KB  agar  lebih semangat  dalam  mencari  calon  peserta  KB terutama  tubektomi.  Hal  tersebut  dapat dicapai melalui advokasi kepada
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  oleh
DPPAPP  untuk  menyediakan  dukungan anggaran  untuk  honor  bagi  kader  KB tersebut.

## Badan pelaksana

## 1. SDM
Pada  penelitian  ini,  tenaga  pelaksana kebijakan  telah  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Permenkes  No.21/2021.  Pemberian KIE  kepada PUS  dilakukan  oleh  kader  dan penyuluh  KB.  Konseling  dan  tindakan tubektomi  dilakukan  oleh  dokter  SPOG  di rumah sakit. Dari sisi jumlah staf pelaksana yang  memberikan  layanan  konseling  dan tubektomi  di  rumah  sakit  yaitu  Dokter Spesialis  Obstetri  dan  Ginekologi  (SpOG) telah  terpenuhi  bahkan  melebihi  dari standar  yang  telah  ada.  Standar  jumlah dokter  SpOG  yang  harus  ada  disesuaikan dengan kelas rumah sakit tersebut (Kemenkes,  2019).  Jumlah  kader  yang memberikan  KIE  kepada  PUS  juga  sudah hampir  terpenuhi  untuk  semua  RW  di wilayah  Jakarta  Selatan  dan  Jakarta  Timur. Sementara  untuk  tenaga  penyuluh  KB, jumlahnya kurang untuk mencukupi seluruh kelurahan  di  wilayah  Jakarta  Selatan  dan Jakarta  Timur  mengingat  jumlah  penduduk yang  banyak  dan  tingkat  kepadatan  yang tinggi.
Tabel 3 . Kesesuaian SDM dengan Permenkes No.21/2021 Uraian Permenkes No.21/2021 Hasil wawancara KIE Tenaga penyuluh KB/PLKB dan kader serta tenaga kesehatan Penyuluh KB, kader Konseling  Dokter, Bidan, Perawat Dokter SPOG Tindakan tubektomi Dokter SPOG Dokter SPOG

## Gambar 4
Jumlah SPOG di RS Aulia dan RSIA Resti Mulya
Tabel 4 . Jumlah kader dan penyuluh KB Kota Administrasi RW Kader Kel PKB Jakarta Selatan 595 568 65 46 Jakarta Timur 724 713 65 47 Sumber : SIGA tahun 2022 Goggin  (1990)  mengemukakan  bahwa jumlah  SDM  yang  dimiliki  oleh  organisasi yang diberi mandat untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam  menjalankan  misi  untuk  pencapaian tujuan. Jumlah SDM yang harus disediakan oleh  suatu  organisasi  sangat  tergantung pada  tugas  yang  harus  dilaksanakannya. Semakin  kompleks  suatu  kebijakan  maka semakin  banyak  pula  jumlah  SDM  yang harus disediakan untuk mengimplementasikan kebijakan. (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Edward  III  (1980)  menegaskan  bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan tergantung  pada  SDM  yang  bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan.
Walaupun  aturan  main  kebijakan  jelas  dan telah  ditransmisikan  dengan  tepat,  namun apabila  SDM  terbatas  baik  dari  sisi  jumlah dan  keahlian  maka  kebijakan  tidak  akan berjalan  dengan  efektif.    Sehingga  SDM harus memiliki keterampilan yang diperlukan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi  yang  menjadi  tanggung  jawabnya (Widodo, 2018). Untuk menambah jumlah tenaga pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  yaitu penyuluh  KB  atau  pegawai  yang  setara, perlu  dilakukan  pengajuan  kebutuhan tenaga  penyuluh  KB  oleh  Sudin  PPAPP kepada DPPAPP melalui surat yang disertai dengan telaah dan hasil analisis beban kerja (ABK). Dengan pertimbangan bahwa jumlah  penduduk  yang  banyak,  kepadatan penduduk  yang  tinggi,  jumlah  kelurahan yang  cukup  banyak  dan  merupakan  daerah perkotaan  maka  idealnya  setiap  kelurahan memiliki  1  tenaga  penyuluh  KB  untuk membina  wilayah  tersebut.  Dengan  beban wilayah  kerja  yang  proporsional,  kinerja penyuluh KB akan meningkat. Penyediaaan dukungan pelatihan atau refreshing pengembangan
kapasitas pelaksana
(penyuluh  KB  dan  kader)  secara  berkala dan  berkesinambungan  perlu  dilakukan.
Dengan  demikian  pelaksana  kebijakan memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  yang sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan kondisi keilmuan
terbaru dalam pelaksanaan kebijakaan ini.

## 2. SPO
Seluruh  informan  di  rumah  sakit menyebutkan  bahwa  telah  tersedia  alur pelayanan  tubektomi  dalam  SPO  yang memuat  tindakan  tubektomi  bagi  tenaga medis.  Dalam  alur  tersebut  dinyatakan bahwa  untuk  konseling  dan  tindakan tubektomi  dilakukan  oleh  dokter  SPOG. Dalam alur tersebut telah terlihat kesesuaian  dengan  tahapan pelayanan  yang ditentukan  dalam  Permenkes  No.21/2021,
yaitu pemberian konseling, informed consent , tindakan tubektomi dan pemantauan pascapelayanan. Tabel 4 . Kesesuaian komponen SPO dengan Permenkes No.21/2021 Permenkes No.21/2021 Hasil Wawancara SOP RS Tenaga konseling : Dokter, Bidan, Perawat Tenaga tindakan tubektomi: Dokter SPOG Tenaga konseling : Dokter SPOG Tenaga tindakan tubektomi: Dokter SPOG Tenaga konseling : Dokter SPOG Tenaga tindakan tubektomi: Dokter SPOG Konseling & penapisan √ √ Informed consent √ √ Tindakan tubektomi √ √ Konseling pascapelayanan √ √ SPO  yang  jelas  akan  mempermudah menentukan  kebutuhan  sumber  daya  baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelaksana  kebijakan.  Penentuan  sumber daya  yang  tepat  akan  memberikan  peluang keberhasilan pelaksanaan
kebijakan.
Sebaliknya  apabila  keterbatasan  sumber daya  yang  tersedia  dan  dibutuhkan  oleh pelaku  kebijakan,  maka  akan  memberikan peluang terjadinya kegagalan dalam implementasi  kebijakan  (Widodo,  2018).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sipayung
et.al  menunjukkan  bahwa  penerapan  SPO berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  Semakin  baik  penerapan  SPO maka  kinerja  karyawan  akan  meningkat
(Sipayung et al., 2022).
Pelaksanaan kebijakan pelayanan tubektomi telah berjalan dengan baik sesuai dengan  SPO  masing-masing  rumah  sakit. Pemberian  KIE  oleh  kader  juga  telah berjalan  namun  sebagian  kader  belum memiliki  pedoman  atau  materi  dalam menyampaikan  KIE.  Pedoman  maupun materi  dalam  melakukan  KIE  dapat diunduh  di website BKKBN,  dan  perlu disosialisasikan atau diinformasikan kepada para  kader  sebagai  salah  satu  pelaksana kebijakan.

## Disposisi pelaksana
Pelaksana kebijakan mengetahui dengan baik  tugas  dan  peran  mereka  masing- masing  dalam  implementasi  kebijakan. Setiap  ada  kebijakan  terkait  KB,  akan mereka  informasikan  ke  pelaksana  lain sesuai  tugas  dan  fungsi  masing-masing sehingga  koordinasi  terjalin  dengan  baik. Dan  PUS  sebagai  sasaran  dari  kebijakan merasa  terbantu  dengan dukungan  fasilitasi yang diberikan oleh masing-masing pelaksana. Mereka mengetahui manfaat dari Permenkes  No.21/2021  dan  bertanggung jawab  sebagai  tenaga  kesehatan  dalam mewujudkan  keluarga  yang  berkualitas. Pemahaman  pelaksana  yang  sudah  baik  ini diharapkan  akan  memberikan  pengaruh positif/memperlancar pelaksanaaan program sehingga diharapkan dapat
mencapai  indikator  kinerja  sesuai  dengan target dan tujuan yang diinginkan.
Pada  penelitian  ini  para  pelaksana memiliki  arah  penerimaan  yang  positif (mendukung)  karena  pelaksana  menilai kebijakan  ini  memiliki  dampak  yang  baik bagi  masyarakat.  Pelaksana  menganggap dengan  adanya  kebijakan  ini,  membantu masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan KB termasuk tubektomi untuk menurunkan angka  kematian  ibu  dan  neonatal  serta menciptakan keluarga yang berkualitas.
Menurut  Edward  III  (1980),  jika implementasi  kebijakan  ingin  berhasil dengan  efektif  dan  efisien  maka  para
pelaksana  tidak  hanya  mengetahui  saja  apa yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Akan  tetapi  pelaksana  harus memiliki  kemauan  untk  melaksanakan kebijakan tersebut. Van Mater & Van Horn (1974)  menyebutkan  bahwa  ada  3  elemen yang  bisa  mempengaruhi  keinginan  dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan  yaitu  pengetahuan,  pemahaman dan  pendalaman  terhadap  kebijakan;  arah respon  mereka  apakah  menerima,  netral atau menolak; intensitas terhadap kebijakan (Widodo, 2018).
Disposisi  pelaksana  sangat  berpengaruh pada implementasi kebijakan ini. Permenkes  No.21/2021  merupakan  suatu standar yang digunakan dalam menyelenggarakan  pelayanan  KB  termasuk tubektomi. Untuk itu perlu dikomunikasikan  dengan  baik  kepada pelaksana agar memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut.
Pelaksana kebijakan memiliki keinginan untuk  melaksanakan  kebijakan  ini  dengan baik.  Intensitas  pelaksana  kebijakan  yang sudah  baik  dipengaruhi  oleh  pengetahuan, penerimaan  dan  persepsi  yang  baik  akan kebijakan  ini  berupa  kepercayaan  pada pemerintah sudah merencanakannya dengan baik dan sebagai bentuk perhatian pemerintah  pada  daerah.  Intensitas  yang baik ini diharapkan memudahkan pelaksanaan kebijakan ini. Lingkungan ekonomi, politik dan sosial 1. Lingkungan Ekonomi Pada penelitian ini, kondisi perekonomian masyarakat di Kota
Administrasi  Jakarta  Selatan  dan  Jakarta Timur  sudah  sangat  baik  (Rambe  & Miranti,  2022).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari jumlah  penduduk  miskin  yang  kurang  dari 5%  dari total penduduknya, jumlah pengeluaran  yang  cukup  tinggi  dan  pola konsumsi  yang  cukup  besar  untuk  non makanan  (Munawaroh  &  Wijaya,  2022). Berdasarkan  hasil  wawancara,  banyak peserta  KB  tubektomi  yang  memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Sehingga  untuk  pembiayaan  layanan  KB saja,  ada  yang  tidak  mempunyai  biaya. Kemudian  memang  banyak  masyarakat
yang  mengharapkan  layanan  KB  yang gratis.  Penggunaan  kontrasepsi  tubektomi tergantung juga pada niat dari calon peserta KB  itu  sendiri.  Jadi  walaupun  mereka mempunyai biaya, tetapi tetap saja mengharapkan pelayanan KB gratis, terlebih  lagi  KB  merupakan  program pemerintah  yang  seharusnya  dibiayai  oleh pemerintah  baik  melalui  APBN,  APBD maupun JKN.
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data SDKI 2017 menunjukkan  bahwa  dilihat  dari  status ekonomi,  wanita  peserta  KB  dengan  status ekonomi menengah bawah memiliki peluang  paling  besar  untuk  menggunakan tubektomi  (Febriana  &  Wibowo,  2022). Penelitian  yang  dilakukan  di  Uganda, memperlihatkan  serapan  sterilisasi  wanita sangat  terkait  dengan  status  kekayaan menengah dan miskin (Anita et al., 2020).
Dilihat dari mayoritas tingkat perekonomian  peserta  KB  tubektomi  yang termasuk menengah ke bawah dan pandangan  masyarakat  bahwa  kebijakan program  KB  itu  gratis,  maka  perlu diberikan  dukungan  pembiayaan  layanan tubektomi.  Hal  tersebut  dapat  diupayakan melalui  advokasi  kepada  Pemerintah  dan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk memberikan dukungan pembiayaan layanan tubektomi  bagi  PUS  di  wilayahnya. Dukungan  tersebut  akan  meningkatkan minat PUS untuk menggunakan kontrasepsi tubektomi

## 2. Lingkungan Politik
Pemerintah  melalui  Peraturan  BKKBN
No.13/2021  telah  memberikan  dukungan
DAK BOKB untuk penyelenggaraan pelayanan  KB.  DAK  Nonfisik  Subbidang Keluarga  Berencana  adalah  dana  yang dialokasikan  kedaerah  untuk  membiayai operasional  kegiatan  program  prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian  penduduk  dan  KB  yang menjadi  urusan  daerah  guna  meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga,  kependudukan,  dan  keluarga berencana (BKKBN, 2021). Namun dukungan  ini  seharusnya  bersifat  sebagai suplemen saja. Karena semestinya
pemerintah  daerah  yang  menganggarkan untuk penyelenggaraan pelayanan KB. Dari hasil penelitian, pelaksana mengatakan bahwa kebijakan dari Pemerintah  Povinsi  DKI  Jakarta  untuk pembiayaan pelayanan KB termasuk tubektomi,  menyebabkan  banyak  rumah sakit  yang  tertarik  untuk  bekerja  sama  dan memberikan  pelayanan  KB.  Namun  sejak adanya  kebijakan  dukungan  DAK  BOKB, pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  sudah tidak membiayai untuk pelayanan KB.
Lingkungan  kebijakan  dapat  bersifat positif  atau  negatif.  Jika  lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan,  akan  menghasilkan  dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi  kebijakan.  Sebaliknya,  jika lingkungan  berpandangan  negatif,  akan terjadi  benturan  sikap  sehingga  proses implementasi terancam akan gagal. (Anggara, 2016). Pada kenyataannya
implementasi kebijakan  tidak  sekedar  sebagai  kegiatan manajerial  namun  merupakan  kegiatan yang  bersifat  politis  menurut  Lindblom  & Woodhouse  (1993).  Tingginya  muatan politik  dalam  proses  implementasi  terjadi karena  implementasi  melibatkan  banyak stakeholder  (Purwanto  &  Sulistyastuti, 2015).
Komitmen dan dukungan politik pimpinan  daerah  sangat  dibutuhkan  untuk penyelenggaraan  pelayanan  KB  termasuk tubektomi. Komitmen dan dukungan tersebut  akan  mempermudah  implementasi Permenkes  No.21/2021  pada  pelayanan tubektomi karena dukungan tersebut menggerakkan  birokrasi  untuk  bekerja  dan membuat lingkungan kebijakan yang kondusif.

## 3. Lingkungan Sosial
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa karakteristik  peserta  KB  yang  meliputi umur,  jumlah  anak,  umur  anak  terakhir, status  kesehatan,  risiko  kehamilan  dan tujuan  reproduksi  telah  sesuai  dengan Permenkes No.21/2021.
Tabel 5. Kesesuaian karakteristik individu dengan Permenkes No.21/2021
Permenkes No.21/2021 Hasil wawancara Data Carik DKI wanita usia reproduksi Wanita usia > 35 tahun 92 % wanita usia ≥ 35 tahun wanita yang telah
memiliki > 2 anak atau wanita yang memiliki anak ≤ 2 dimana usia anak terkecil minimal di atas 2 tahun Jumlah anak ≥ 3 73-74 %
jumlah anak ≤ 2 Umur anak terakhir ≥ 2 tahun 95-96 % umur anak ≥ 2 tahun Prosedur bedah untuk perempuan yang tidak ingin hamil lagi Tidak ingin anak lagi 99 % tidak ingin anak lagi Penapisan untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta KB Peserta KB tubektomi dalam keadaan sehat - wanita pada kehamilan selanjutnya dapat mengakibatkan risiko kesehatan peserta KB tubektomi tidak memiliki risiko kehamilan - Seberapa jauh masyarakat dapat mematuhi  atau  menyesuaikan  diri  terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka.
Karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat atau  kelompok  sasaran  seperti  besaran kelompok  sasaran,  jenis  kelamin,  tingkat pendidikan,  pengalaman,  usia  dan  keadaan sosial-ekonomi  mempengaruhi  terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik  tersebut  sebagian  dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan  geografis  maupun  lingkungan sosial-budaya (Tachjan, 2006).
Beberapa penelitian mendukung karakteristik  dan  situasi  yang  dominan tersebut. Studi kualitatif
tentang penerimaan  tubektomi  yang  dilakukan  di Kabupaten Pangkep memperlihatkan bahwa dapat  diterima  dengan  baik  karena  itu faktor  jumlah  anak  dan  penyulit  atau masalah  kesehatan,  juga  dukungan  suami serta dokter spesialis kandungan dan bidan. (Nawang  Fea  Aurora  et  al.,  2019). Beberapa  faktor  lain  yang  berhubungan dengan  pemilihan  tubektomi  yaitu  umur,
pendidikan (Ramadhani, 2019) . Pratiwi dan Rahmah (2020) dalam penelitiannya menyebutkan  bahwa  usia  dan  paritas memiliki  hubungan  yang  bermakna dengan pemilihan  kontrasepsi  tubektomi  pada pasangan usia subur.
Dukungan  sosial  dari  keluarga  berperan penting  dalam  kesuksesan  implementasi kebijakan ini. Peran serta tokoh masyarakat dan  testimoni  dari  peserta  KB  yang  telah menggunakan  kontrasepsi  tubektomi  dapat membantu  mengedukasi  peserta  KB  dan keluarganya.  Juga  untuk  menciptakan kebutuhan  ber-KB  tubektomi  bagi  PUS sehingga memiliki pereferensi untuk menggunakan  kontrasepsi  tersebut.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan mereka  pada  saat  pemberian  KIE  oleh kader  atau  Penyuluh  KB.  Selain  itu, identifikasi  dan  pemetaan  sasaran  calon peserta  KB  tubektomi  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  hasil  pendataan keluarga  sesuai  karakteristik  dan  situasi yang dominan.

## SIMPULAN
Secara keseluruhan pelayanan tubektomi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur belum sesuai  sepenuhnya  dengan  Permenkes No.21/2021.  Sehingga  dalam  implementasi kebijakan  ini  untuk  meningkatkan  cakupan pelayanan  tubektomi,  agar  didukung  oleh sumber  daya  berupa  pendanaan  yang mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan ber-KB  tubektomi  bagi  PUS  di  daerahnya. Selain  itu,  perlu  didukung  oleh  fasilitas berupa  penyediaan  ABPK,  pedoman  dan Materi  KIE  bagi  tenaga  pelaksana  serta peningkatan  jumlah  SDM  penyuluh  KB atau setara yang mengkoordinasikan penggerakan  peserta  KB  ke  rumah  sakit. Selain  itu  perlu  dukungan  lingkungan politik  dalam  implementasi  kebijakan  ini, mengingat  kondisi  ekonomi  peserta  KB tubektomi sebagian besar merupakan kelompok  menengah  ke  bawah  dan  tinggal di daerah padat penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  S.  (2016). Pengantar  Kebijakan Publik . Pustaka Setia. Anita,  P.,  Nzabona,  A.,  &  Tuyiragize,  R. (2020). Determinants of female
sterilization  method  uptake  among women  of  reproductive  age  group  in Uganda. Contraception and Reproductive  Medicine , 5 (1),  1–11.
https://doi.org/10.1186/s40834-020- 00131-8 BKKBN.  (2019).  Survei  Kinerja  dan Akuntabilitas Survei Program KKBPK (SKAP) Keluarga. In National  Population  and  Family Planning Agency (Vol. 53, Issue 9). BKKBN. (2020). Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 . 1–71. BKKBN. (2021). Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 . Febriana,  Y.,  &  Wibowo,  A.  (2022). Hubungan Karakteristik Sosio- Demografi dengan Penggunaan Tubektomi pada Peserta KB Wanita di Indonesia. Jurnal Kesehatan Komunitas , 8 (1), 66–72. https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.
iss1.1063
Kemenkes.  (2019). Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  30  Tahun  2019 tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan
Rumah Sakit . 1107 , 1–106. Kementerian Kesehatan, B. (2021). Pedoman  Pelayanan  Kontrasepsi  dan Keluarga Berencana (First). Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, R. (2021). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil, Masa  Hamil,  Persalinan  dan  Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual . 1–184. Kristiana,  S.,  P.N,  M.  M.,  Ekoriano,  M.,
F.N, D. N., Puspitasari, D., Prihyugiarto,  T.  Y.,  &  Oesman,  H. (2020). Studi Komunikasi Inter Personal  /  Konseling  (KIP  /K)  KB
Dalam Pemakaian Kontrasepsi . Munawaroh, & Wijaya, A. (2022). Statistik Daerah  Kota  Jakarta  Selatan  2022 .
BPS Kota Jakarta Selatan.
Nawang Fea Aurora, Muh. Andi Multazam, &  Suharni  A.  Fachrin.  (2019). Penerimaan Tubektomi sebagai Metode  Kontrasepsi  di  Kabupaten Pangkep. Bina  Generasi :  Jurnal Kesehatan , 11 (1), 21–30. https://doi.org/10.35907/jksbg.v11i1.1 29 Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti,  D.  R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik;  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Gava Media. Ramadhani,  S.  (2019).  Faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap rendahnya penggunaan kontrasepsi Metode Operasi  Wanita  (MOW)  di  RSUD Majalengka  Kabupaten  Majalengka tahun  2018. Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 1–25. Rambe,  B.,  &  Miranti,  F.  (2022). Statistik
Daerah  Kota  Jakarta  Timur .  BPS
Kota Jakarta Timur.
Sipayung,  S.  M.  N.,  Tannady,  H.,
Muhamad,  L.  F.,  Fitri,  S.,  &
Adinugroho,  I.  (2022).  Analisis  Peran Gaya  Kepemimpinan  dan  Penerapan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Distributor Material Konstruksi. Management  Studies  and Entrepreneurship Journal , 3 (November), 4033–4043.
Tachjan.  (2006). Implementasi  Kebijakan Publik . AIPI Bandung.
Wahab,  S.  A.  (2016). Analisis  Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan
Publik . Bumi Aksara. Widodo,  J.  (2018). Analisis  Kebijakan Publik;  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis Proses  Kebijakan  Publik (Revisi). Media Nusa Creative.