## URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Sulistyani Eka Lestari 1 , Hardianto Djanggih 2
Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Tuban, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.798, Sidorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Jl. Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah hardianto.djanggih@gmail.com

## Abstract
Environmental  problem  can  have  an  impact  on  the  condition  of  the  world's  ecosystems.  The formulation of the problem of this study is how the licensing arrangements in the environmental field  and  how  law  enforcement  in  the  licensing  field  can  prevent  and  overcome  environmental pollution.  The  research  method  is  normative  legal  research.  The  results  showed  that environmental  licensing  in  Indonesia  related  to  environmental  issues  was  regulated  in  various types of legislation covering the fields of irrigation, mining, forestry, industry, spatial planning, land  affairs,  B3  waste  processing,  pollution  control.  and  /  or  damage  to  the  sea,  fisheries,  the field  of  conservation of  living  natural  resources and their ecosystems as  well as permits at  the regional level,  namely permit  for  disturbance (HO). In its enforcement,  it can be done through means of administrative law and criminal law.

## Keywords : Licensing; pollution; environment

## Abstrak
Permasalahan  lingkungan  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap  kondisi  ekosistem  dunia. Rumusan  masalah  kajian  ini  adalah  bagaimanakah  pengaturan  perizinan  di  bidang  lingkungan dan  bagaimanakah  penegakan  hukum  di  bidang  perizinan  dapat  mencegah  dan  menanggulangi pencemaran  lingkungan  hidup.  Metode  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perizinan  lingkungan  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan permasalahan  lingkungan  telah  diatur  di  berbagai  macam  perundang-undangan  yang  meliputi bidang  pengairan,  bidang  pertambangan,  bidang  kehutanan,  bidang  perindustrian,  bidang penataan  ruang,  bidang  pertanahan,  bidang  pengolahan  limbah  B3,  bidang  pengendalian pencemaran  dan  atau  kerusakan  laut,  bidang  perikanan,  bidang  konservasi  sumber  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya  serta  izin  ditingkat  daerah  yakni  izin  gangguan  (HO).  Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui sarana hukum admintrasi dan hukum pidana.
Kata kunci : Perizinan; Pencemaran; Lingkungan Hidup
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Tuban
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

## A.  Pendahuluan
Permasaahan  lingkungan  di  negara berkembang  seperti  Indonesia  berbeda dengan permasalahan lingkungan di negara  maju.  Masalah  lingkungan  di Indonesia disebabkan keterbelakangan pembangunan  (Adharani,  2017).  Berbagai masalah  lingungan  di  Indonesia  berakibat pada  penurunan  kualitas  lingkungan  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. (Rochmani, 2015). Salah satu permasalahan  adalah  pemilihan  lokasi yang  tepat  untuk  pembuangan  Lumpur panas  dari  kasus  Lapindo  Brantas  supaya tidak  mencemari  lingkungan  hingga  kasus rutin setiap tahunnya yakni ekspor asap ke negara  tetanggan  yaitu  Malaysia  dan Singapura  yang  disebabkan  pembakaran areal  hutan  oleh  para  pemegang  Hak Pengelolaan Hutan (HPH)
Dalam
sejarah pencemaran lingkungan  di  Jepang  terdapat  4  (empat) kasus,  yakni:  kasus Itai-itai (pencemaran cadmium),  kasus  Minamata  (Nigata), kasus  Kumamoto,  Kyusu  (keracunan mercuri)  serta  kasus  pencemaran  udara  di Yokkaichi (Rangkuti, 2000). Kasus Itai-itai telag  terungkap  pada  tahun  1910  di kawasan Toyama  City yang  baru  tahun 1968 para ahli dan Ministry of Health and Welfare Jepang  berkesimpulan  bahwa penyakit itai-itai  (it  hurts,  it  hurts ) disebabkan oleh pencemaran Kadmium . Di tahun  1965  telah  terjadi Minamata di Nigata  yang  disebabkan  oleh  keracunan Mercury dan  sembilan  tahun  sebelumnya kasus Minamata terjadi di Teluk Kumamoto (Rangkuti, 2000).
Kasus  pencemaran  oleh  limbah  B-3
yang  cukup  terkenal  adalah  publikasi  dari Rachel  Carson  pada  tahun  1962  yang berjudul
Silent Spring
(Yulianah Trihardiningrum,  2000:4) . Buku  tersebut menjelaskan  dijumpainya  residu  DDT yang  masuk  melalui  rantai  makanan  pada cumi-cumi yang hidup di laut yang dalam, pada  burung  penguin  yang  hidup  di  laut Antartika,  dan  pada  jaringan  lemak
manusia (Trihardiningrum,
2000) .
Publikasi Rachel Carson merupakan gambaran bagaimana keserakahan manusia di  masa  lampau  di  dalam  upayanya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  di sector  pangan.  Dimana  penggunaan  DDT secara  berlebihan  yang  menyebabkan terakumulasinya  DDT  di  dalam  tubuh manusia maupun hewan.
Permasalahan  lingkungan  di  atas merupakan gambaran sekilas dari perusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  luar Indonesia,  Indonesia  tentunya  juga  terjadi kasus-kasus pencemaran terhadap lingkungan  dimana  kasus-kasus  tersebut sebagian  besar  belum  dapat  ditangani secara  optimal.  Upaya  untuk  menangani segala macam permasalahan lingkungan di Indonesia  masih  sangat  minim  baik  dari segi  ilmu  maupun  kesadaran  dari  para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak  dengan  lingkungan.  Dari  segi  ilmu tentunya  kita  dapat  memahami  cara-cara yang lazim digunakan masyarakat didalam memanfaatkan  alam  Indonesia,  antara  lain cara  yang  digunakan  dalam  membuka lahan  untuk  lahan  pertanian  maupun perkebunan,  cara  menangkap  ikan,  cara membuang  sampah,  maupun  kegiatan- kegiatan yang memiliki dampak pencemaran  dan  atau  perusakan  terhadap lingkungan  hidup.  Kemudian  dari  segi kesadaran para pihak, pola piker masyarakat Indonesia pada umumnya yang hanya  memikirkan  kepentingan  pribadi maupun sesaat  masih  sangat  mendominasi di benak masing-masing. Hal ini didukung dengan pemahaman bahwa alam ini adalah milik kita bukannya titipan anak cucu kita, dimana  kita  bisa  lihat  dan  cermati  bahwa ekspor  asap  yang  rutin  terjadi  tiap tahunnya merupakan sebagai bukti kurangnya  kepedulian  dari  sektor  swasta terhadap  lingkungan,  sebagai  contoh  para pemegang HPH dimana mereka membakar puluhan  bahkan  ratusan  ribu  hektar  hutan tiap  tahunnya  dalam  rangka  membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 147-163
Segala  macam  permasalahan  di  atas tentunya  merugikan  kepentingan  rakyat banyak, hal ini dapat kita lihat dan cermati bahwa  untuk  pengaturan  pengelolaan lingkugan hidup yang baik dan sehat diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan,  antara  lain  Pasal  28  H  ayat (1)  Undang-undang  Dasar  1945  yang memuat ketentuan sebagai berikut:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Kemudian  ketentuan  dalam  Pasal  5 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan
Dan pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang memuat sebagai berikut:
“Setiap  orang  mempunyai  hak  yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Dan  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  yang  memuat  ketentuan  sebagai berikut:
“Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Dengan  adanya  berbagai  macam peraturan perundang-undangan diatas tentunya  tiap-tiap  manusia  Indonesia berhak  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat  sebagaimana  dijamin  oleh  Pancasila dan  UUD  NRI  1945  (Triana,  2014).  Hal ini  merupakan  kebutuhan  primer  atau  hak dasar  bagi  setiap  orang.  Namun  dengan melihat perkembangan kondisi lingkungan terakhir  ini,  dimana  banyak  terjadi  kasus- kasus  lingkungan  yang  terkesan  diabaikan begitu  saja  dan  tidak  adanya  peran  serta aktif  baik  pemerintah  maupun  masyarakat dalam  memperjuangkan  hak-hak  dasar mereka  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat,  tentunya  hak  tiap  warga  negara untuk  memperoleh  lingkungan  yang  baik dans  ehat  tidak  dapat  terpenuhi  secara optimal.  Di  Indonesia  selama  ini  belum
terlihat  wujud  nyata  /  konkret  yang menyangkut  masalah  penegakan  hukum lingkungan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  kasus  pencemaran,  antara  lain kasus  Buyat  oleh  PT.  Newmont, illegal logging ,  pembakaran  hutan,  PT.  Freeport, PT.  Lapindo  Brantas,  dan  lain-lain  yang tidak  mampu  diselesaikan  dan  ditangani secara  optimal  oleh  pemerintah  selaku pihak yang berwenang.
Belum lagi permasalahan- permasalahan  lain  yang  terjadi  di  kota Surabaya,  misalnya  masalah  sampah  yang dibuang  oleh  masyarakat  di  Kalimas  dan Kali  Surabaya,  drainase  yang  kurang  baik karena  timbunan  sampah  di  saluran- saluran air dan lain-lain.
Salah  satu  instrument  yang  dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum  lingkungan  adalah  dari  segi perizinan.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa sebenarnya fungsi dari izin untuk mencegah  maupun  untuk  menanggulangi permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan  segala  jenis  bentuk  usaha maupun  industri  meemrlukan  izin  untuk dapat  didirikan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari ketentuan Pasal  18 ayat  1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:
Setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang menimbulkan  dampak  besar  dan penting  terhadap  lingkungan  hidup wajib  memiliki  analisis  mengenai dampak  lingkungan  hidup  untuk memperoleh  izin  melakukan  usaha dan/atau kegiatan.
Berbagai permasalahan dihadapi dalam  sistem  perizinan  di  Indonesia dewasa  ini  salah  satunya  adalah  dimana satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/badan  hukum  memerlukan  izin secara terpisah-pisah dengan instansi  yang mengeluarkan  izin  berbeda-beda  pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha  dan/atau  kegiatan  yang  dilakukan. Sebagai contoh pengusaha yang bermaksud  mendirikan  kegiatan  usaha
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 147-163
tertentu  lazimnya  memerlukan  izin  HO, izin  usaha  industri,  izin  mendirikan bangunan,  izin  lokasi,  izin  pembuangan limbah  cair  yang  kesemuanya  merupakan wewenang dari instansi yang ebrbeda. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan  di  Indonesia  umumnya  bersifat sektoral sentries (Rangkuti, 2000).
Sejarah  pengaturan  izin  di  Indonesia diawali dengan pengaturan masalah perizinan  lingkungan  yang  diatur  didalam Hinder  Ordonantie  (HO) atau  disebut dengan  Ordonansi  Gangguan  Stb.  1926 No.226  dengan  judul Niuwe  Bepalingen motrent  het  Oprichten  van  Inrichtingen, welke  Gevaar,  Schade  of  Hinder  Kunnen Veroorzaken ,  yang  mulai  berlaku  tanggap 1  Agustus  1926,  diubah  dan  ditambah dengan Stb. 1927 No.449, Stb. 1940 No.14 dan 450 (Siti Sundari Rangkuti, 2000:143). Didalam  pengaturan  Pasal  5  HO  terdapat pengaturan  sederhana  mengenai  peran serta masyarakat didalam bentuk pernyataan pendapat / keberantan ( inspraak )  sebelum  permohonan  izin diputuskan,  namun  dalam  kenyataannya tidak pernah diterapkan. Hal ini sebenarnya  merupakan  ide  yang  brilian namun  didalam  kenyataannya  proses pemberian  izin  tidak  pernah  melibatkan masyarakat  karena  proses  pengambilan Keputusan Tata
Usaha
Negara ( besichikking )  ditempuh  dengan  cara kesepakatan  antara  individu  yakni  antara instansi  yang  berwenang  dengan  peminta izin.
Didalam  perkembangan  pengaturan perizinan lingkungan ternyata menemukan berbagai  macam  perizinan  yang  berdiri sendiri-sendiri,  misalnya  Undang-undang Nomor 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian  yang  mengatur  perizinan industri,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  85 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Limbah Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah  Nomor  82  tahun  2001  tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian  Pencemaran  Air,  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.
Kesemuanya menunjukkan bahwa perlunya  sebuah  instrument  hukum  yang mampu  mengatur  dan  mengakomodasikan segala  keseluruhan  peraturan  perundang- undangan diatas dalam suatu  system  “izin lingkungan” kedalam satu bentuk Undang- undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang  bersifat  komprehensif  (Rangkuti, 2000),  dimana  elemen-elemen  undang- undang  tersebut  hendaklah  mengatur tentang: (Rangkuti, 2000).
1. Sistem  perizinan  lingkungan  untuk instalasi  yang  mencakup  semua  jenis pencemaran lingkungan.
2. Wewenang  untuk  menetapkan  baku mutu  ambient,  effluent,  dan  proses produksi  terhadap  jenis  pencemaran lingkungan.
3. Prosedur  perizinan,  termasuk  peran serta  masyarakat  dan  akses  terhadap informasi.
4. Ketentuan tentang perlindungan hukum administrasi (banding).
5. Ketentuan  tentang  pengawasan  dan penegakan hukum lingkungan administrative dan kepidanaan.
Dari  perumusan  kelima  hal  diatas berdampak  kepada  kewenangan  sebuah instansi.  Hal  ini  dikarenakan  didalam melakukan  pengelolaan  lingkungan  yang mutlak adalah tentang kewenangan pengelolaan lingkungan, wacana
implikatifnya  adalah  harus  jelas  instansi mana yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan lingkungan di daerah  (Wijoyo,  2005).  Hal  ini  juga  tak lepas  dari  kedudukan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  (MENLH)  sebagai “Menteri  Negara”  yang  tidak  memimpin departemen  pemerintahan,  yang  berarti tidak  mempunyai  “ portefeuile ”,  yaitu wewenang administrative structural (Rangkuti,  2000).  Wewenang  memberi izin  lingkungan  hanya  dimiliki  seorang Menteri  Lingkungan  yang  memimpin departemen pemerintahan.

## Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut, dirumuskan  masalah  yang  akan  dikaji dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  pengaturan  perizinan di  bidang  lingkungan  sebagai  upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup?
b. Bagaimanakah  penegakan  hukum  di bidang  perizinan  dapat  mencegah  dan menanggulangi  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup?

## B.  Metode Penelitian
Untuk  mengkaji  tulisan  ini,  metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif.  Oleh  karena itu, maka mtode pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan  ini  untuk  mengkaji  asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan konsep- konsep  hukum.  Adapun  sumber  dan  jenis bahan  hukum  adalah  bahan  hokum kepustakaan,  yakni  baham  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hokum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikaji secara  deskriptif-kualitatif  serta  ditarik kesimpulan secara dedukti-induktif.

## C.   Hasil dan Pembahasan
1.    Pengaturan  Perizinan  Di  Bidang Lingkungan Di Indonesia
Izin  Sebagai  Instrumen  Administrasi Dalam  Pencegahan  Pencemaran  di Bidang Lingkungan
Pemahamanan tentang Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah,  untuk  dalam  keadaan  tertentu menyimpang  dari  ketentuan  larangan perundangan (B.J.M. Ten Berge dan N.M. Spelt,).  Perizinan  merupakan  salah  satu bentuk  dari  campur  tangan  pemerintah (Wibisana, 2017).
Izin  mempunyai  2  (Dua)  pengertian yakni izin dalam arti sempit dan izin dalam arti pelepasan atau pembebasan /
dispensasi  (Wibisana,  2017).  Izin  dalam arti  sempit  mempunyai  tujuan  untuk mengatur  tindakan-tindakan  yang  oleh pembuat  undang-undang  tidak  seluruhnya dianggap  tercela,  namun  dimana  ia mengingkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya (Wibisana, 2017). Pada intinya pengertian  izin  dalam  arti  sempit  adalah suatu  tindakan  yang  dilarang,  terkecuali diperkenankan.  Sedangkan  pengertian  izin sebagai pelepasan atau pembebasan (dispensasi) adalah izin memang dimaksudkan  sebagai  pengecualian  yang sungguh-sungguh, pelepasan adalah pengecualian  atas  larangan  sebagai  aturan umum (Wibisana, 2017).
Kaitannya dengan permasalahan lingkungan,  izin  merupakan  salah  satu upaya  pencegahan  terhadap  kerusakan lingkungan hidup adalah melalui kebijakan sistem  perizinan  lingkungan  (Rhitti  dan Pudyatmoko,  2016).  Izin  lingkungan  dan persyaratannya  harus  dibuat  berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan  industri  yang  memiliki  dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup (Wijoyo, 2012:98).
Di  dalam  penggunaan  izin  sebagai sarana  administrasi  dalam  pencegahan pencemaran di bidang lingkungan tentunya harus  memenuhi  beberapa  aspek  terlebih dahulu, yakni (Wijoyo, 2012):
a. Tujuan dari penerbitan izin.
b. Dasar  hukum  /  legitimasi  yang meliputi  wewenang,  substansi,  dan prosedur.
c. Konformitas hukum. Ketiga  hal  diatas  merupakan  syarat- syarat  dalam  menerbitkan  izin,  karena keputusan  pemberian  izin  akan  berkaitan langsung  maupun  tidak  langsung  kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari izin.
a. Tujuan Izin. Tujuan izin adalah sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan  cara  mempengaruhi  para  warga agar  mau  mengikuti  cara-cara  yang dianjurkan  guna  mencapai  suatu  tujuan konkrit (Wijoyo, 2012). Selain itu tentunya
penguasa memiliki motif-motif atau fungsi dengan  dikeluarkannya  izin,  dimana  motif tersebut antara lain (Wijoyo, 2012):
1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan  –  sturen)  aktivitas- aktivitas  tertentu  (misalnya  izin bangunan).
2) Mencegah  bahaya  bagi  lingkungan (izin-izin lingkungan).
3) Keinginan  melindungi  obyek-obyek tertentu (izin penebangan, izin membongkar monument).
4) Hendak membagi benda yang sedikit (izin penghunian).
5) Pengarahan dengan menyeleksi
orang-orang  dan  aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “ Drank-en
Horecawet ”, dimana pengurus harus
memenuhi syarat-syarat tertentu, SIM).
b. Dasar Hukum. Izin  adalah  salah  satu  instrument  yang paling banyak digunakan didalam ruang
lingkup hukum administrasi. Pemerintah  menggunakan  izin  sebagai sarana yuridis untuk mengatur/mengendalikan
perilaku/tingkah  laku  masyarakatnya, oleh  karena  itu  sebagai  tindakan pemerintah  izin  yang  merupakan  suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus  mempunyai  dasar  hukum  atau unsure  legitimasi  didalam  menerbitkan izin  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah asas  keabsahan,  dimana  meliputi  3  hal yakni wewenang, substansi dan prosedur (Hadjon, 1992).
Dengan  demikian  maka  izin  harus memenuhi  ketiga  syarat  keabsahan  seperti yang  telah  disebutkan  diatas,  oleh  karena itu  berikut  ini  akan  dijelaskan  ketiga  asas diatas.
a.  Wewenang.
Ruang  lingkup  penggunaan  wewenang itu  memiliki  tiga  elemen,  yaitu  (Djamiati, 2004):
1) Mengatur. Kewenangan  mengatur  berkaitan dengan  tugas  pemerintah  dalam menjalankan fungsi mengatur.
Sesuai  dengan  fungsi  tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan izin digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lain.
2) Mengontrol. Kewenangan  melakukan  control terhadap  kehidupan  masyarakat sangat  berkaitan  dengan  tugas pemerintah yang berhubungan dengan  tugas  mengatur.  Dimana pengontrolan  kepada  masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan  mengadakan  pembatasan- pembatasan tertentu kepada aktivitas  masyarakat  di  bidang social,  ekonomi,  maupun  bidang politik.  Kewenangan  mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktivitas, sehingga tidak  menyimpang  dari  ketentuan- ketentuan  larangan  atau  perintah yang  diberikan  oleh  pemerintah berdasarkan peraturan hukum  yang ada.  Dengan  demikian  dalam menetapkan  izin  sebagai  sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas
masyarakat  tidak  hanya  berhenti dalam  menetapkan  izin  saja,  tetapi pemerintah  memiliki  kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar izin dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.
3) Pemberian  sanksi  /  penegakan hukum.
Kewenangan  untuk  memberikan sanksi  sangat  dominant  dalam bidang  hukum  administrasi,  oleh karena  itu  tidak  ada  manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan  mengontrol  tanpa  ada kewenangan  untuk  menerapkan sanksi. Didalam menjalankan fungsi  mengatur  diperlukan  saran “pemaksa”,  agar  aturan-aturan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 147-163
hukum  yang  dimiliki  pemerintah dipatuhi oleh warga masyarakat. Wewenang  sebagai  salah  satu  asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintah
merupakan konsep inti dalam Hukum Tata
Negara  dan  Hukum  Administrasi  sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuatan hukum/ rechtsmacht ,  sehingga  wewenang senantiasa  berkaitan  dengan  kekuasaan negara.  Wewenang  sekurang-kurangnya terdiri  atas  3  komponen,  yaitu:  pengaruh, dasar  hukum  dan  konformitas  hokum (Hadjon, 1990).
Komponen pengaruh
berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk  mengendalikan  perilaku  subyek hukum.  Dalam  pelaksanaan  wewenang untuk  menetapkan  digunakan  sebagai sarana  mempengaruhi  masyarakat  untuk menjalankan  cara-cara  yang  ditetapkan pemerintah  agar  mencapai  tujuan  tertentu berupa  pengendalian  terhadap  aktivitas seseorang (Tim Pengajar, 2006).
Komponen  dasar  hukum  bermakna setiap  wewenang  harus  selalu  dapat ditunjuk  dasar hukumnya sebagai  realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian setiap kewenangan  untuk  menetapkan  izin  harus diatur dalam peraturan perundang- undangan  tertentu,  yaitu  dalam  figure hukum  yang  mendapat  persetujuan  wakil rakyat  (UU  dan  Perda)  karena  izin merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia  yang  digunakan  sebagai  sarana pengendalian (Tim Pengajar, 2006:21).
Komponen konformitas hukum beresensi  adanya standart  wewenang, baik standart umum untuk semua jenis wewenang  maupun  standart  khusus  bagi jenis  wewenang  tertentu.  Standart  ini dimaksudkan  agar  dalam  penetapan  izin, pemerintah memiliki pedoman dan ukuran, sehingga pemerintah tidak akan melakukan  tindakan  yang  sewenang- wenang (Tim Pengajar, 2006).
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh badan  administrasi  atau  pejabat  dalam melakukan  tindakan  nyata,  mengadakan
peraturan ataupun mengeluarkan keputusan  dilandasi  oleh  kewenangan yang diperoleh secara “atribusi”, “delegasi”,  maupun  “mandat”  (Djamiati, 2004).  Suatu atribusi menunjuk  kepada kewenanganyanga asli atas dasar ketentuan  hukum  tata  negara  (Djamiati, 2004). Delegasi menegaskan  suatu perlimpahan  wewenang  kepada  badan pemerintahan yang lain(Tatiek Sri Djamiati,  2004: ibid )  Sedangkan  pada mandat tidak  terjadi  pelimpahan  ataupun dalam  arti  pemberian  kewenangan,  akan tetapi  pejabat  yang  diberi  mandat  oleh pejabat  lain  bertindak  atas  nama  pemberi mandat (mandator) (Djamiati, 2004).
Izin  merupakan  bentuk  kewenangan yang  berupa  pemberian  keputusan  oleh badan  administrasi  atau  pejabat.  Menurut P.M. Hadjon, menyatakan bahwa kewenangan  membuat  keputusan  (izin) hanya dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan delegasi
(Hadjon, 1990).
Apabila berbicara
tentang kewenangan tentunya kita juga tidak dapat melupakan  kewenangan  pemerintah  di daerah  dalam  menetapkan  izin.  Hal  ini tidak  lepas  dari  adanya  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  dimana  ada  izin  yang  ditangani oleh  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota. Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  / Kota  diatur  dalam  Pasal  10  (2)  Undang- undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang- undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
Urusan pemerintah di daerah dijalankan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang  Pemerintah  oleh  pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan  wewenang  Pemerintahan  oleh pemerintah  kepada  Gubernur  sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical  di  wilayah  tertentu,  sedangkan Tugas  pembantuan  adalah  penugasan Pemerintah  kepada  daerah  dan/atau  desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Atas dasar ketiga asas tersebut kewenangan  pemberian  izin  dibedakan atas (Hadjon, 1990):
1. Izin  atas  dasar  kewenangan  otonomi (desentralisasi).
2. Izin atas dasar pelimpahan kewenangan dari  pemerintah  kepada  Gubernur dan/atau
instansi vertical (dekonsentrasi). 3. Izin sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.
b.  Prosedur.
Prosedur  penetapan  izin  diatur  di  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing  izin. Seperti kita ketahui  bahwa  perizinan  di  bidang lingkungan bersifat sektoral sehingga tidak terdapat acuan yang jelas ataupun kodifikasi  bagaimana  tata  cara  penetapan izin.  Namun  secara  teoritis  terdapat  asas- asas  umum  prosedur  penetapan  izin  yang meliputi (Hadjon, 1990):
1. Permohonan.
2. Acara persiapan dan peran serta.
3. Pemberian keputusan.
4. Susunan keputusan. Berikut  ini  penjelasan  terhadap masing-masing  asas-asas  umum  dalam prosedur penetapan izin, yakni:
1. Permohonan. Permohonan  merupakan  langkah  awal dalam  perizinan,  dan  permohonan adalah permintaan yang berkepentingan akan  suatu  keputusan  (Hadjon,  1990), sehingga  setiap  penetapan  izin  harus didasarkan pada permohonan dari pihak
yang berkepentingan atas
dikeluarkannya keputusan (izin).
2. cara persiapan dan peran serta masyarakat ( inspraak ).
Kedudukan izin sebagai suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah bersifat keputusan bebas. Hal ini mengandung  pengertian  bahwa  dalam penetapannya, izin tidak hanya didasarkan pada norma hukum administrasi yang tertulis, yaitu peraturan  perundang-undangan  tetapi juga  didasarkan  pada  norma  hukum yang  tidak  tertulis  yaitu  Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Salah satu asasnya adalah asas kecermatan  (ketelitian).  Sebagai  salah satu asas dalam AUPB asas kecermatan mempunyai  kedudukan  yang  penting dalam  penetapan  izin  (Tim  Pengajar, 2006).
Acara persiapan ditujukan kepada tiap-tiap  permohonan  izin.  Hal  ini dimaksudkan bahwa pemerintah sebagai  instansi  pemberi  keputusan memberikan kesempatan bagi masyarakat  dan  instansi  lain  yang terkait untuk memberikan masukan atau pertimbangan  terhadap  permohonan izin.  Atas  adanya  masukan-masukan tersebut pemerintah
dapat
menggunakannya sebagai bahan pertimbangan  untuk  menetapkan  izin agar  izin  tersbeut  tidak  menimbulkan hal-hal  yang  buruk  dan  merugikan siapapun (Tim Pengajar, 2006).
Peran serta masyarakat ( inspraak ) dapat dilakukan dengan berbagai macam  cara  antara  lain  musyawarah, dengar  pendapat,  maupun  memberikan masukan  secara  tertulis  kepada  instansi yang  menetapkan  izin  atau  cara-cara lain yang telah ditentukan.
3. Pemberian keputusan. Keputusan pemerintah atas permohonan izin  yang  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan  terdiri  dari  3  (Tiga) jenis, yaitu (Tim Pengajar, 2006: ibid ).:
1. Permohonan tidak dapat diterima.
2. Penolakan izin.
3. Pemberian izin. Keputusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dikarenakan  bukan  karena  substansi izin melainkan karena tidak lengkapnya persyaratan administasi. Keputusan permohonan tidak dapat diterima disebabkan  oleh  beberapa  hal  sebagai berikut:
a. Permohonan  bukan  diajukan  oleh yang berkepentingan.
b. Permohonan  diajukan  setelah  lewat jangka waktu yang ditetapkan.
c. Permohonan  diajukan  bukan  kepada instansi yang berwenang.
Penolakan izin terjadi apabila ada keberatan-keberatan
mengenai isi terhadap  pemberian  izin.  Dalam  hal  ini asas-asas yang menjadi dasar penolakan terhadap  suatu  izin  harus  dicantumkan dalam keputusan penolakan.
Pemberian izin merupakan keputusan yang mengabulkan permohonan  izin.  Pemberian  izin  harus didasarkan  pertimbangan  yang  baik oleh pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
UAPB.  Hal  terpenting  dalam  prosedur penerbitan  izin  adalah  pengumuman yang  dapat  diketahui  baik  oleh  pihak yang
berkepentingan maupun masyarakat  baik  keputusan  itu  berupa penolakan  maupun  pemberian  izin, pengumuman ini
memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan  maupun  masyarakat untuk  melakukan  upaya  perlindungan hukum.
4. Susunan keputusan perizinan. Bagian terpenting dari keputusan perizinan  adalah  diktum,  uraian  isi mufakat yang diberikan dengan izin dan ketentuan-ketentuan,
pembatasan-
pembatasan  atau  syarat-syarat  yang dikaitkan  pada  izin.  Disamping  itu,
keputusan seringpula memuat
pemberian  alasan,  dimana  ketentuan- ketentuan undang-undang
yang diterapkan,  penetapan  fakta  oleh  organ
pemerintah dan pertimbangan-
pertimbangan  hukum  yang  dilakukan oleh organ pemerintahan dan pertimbangan-pertimbangan hukum
yang dilakukan organ dicantumkan. c.  Substansi
Pengertian  substansi  sebagai  salah  satu bagian dari asas keabsahan dalam pemberian  izin  adalah  isi  atau  materi  dari suatu  izin  yang  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan. Substansi sangat berkaitan erat  dengan  pemberian  keputusan  dalam penerbitan  izin,  hal  ini  dapat  apabila substansi dari permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  terkait  dan  AUPB  maka izin  akan  dikabulkan  sedangkan  apabila substansi  bertentangan  maka  izin  akan ditolak.

## 2.    Pengaturan  Perizinan  di  Bidang Lingkungan
Pengaturan  perizinan  yang  berkaitan dengan  masalah  lingkungan  sangatlah beragam  dan  bersifat  sektoral  sehingga penjelasan dalam sub bab ini akan dipilah- pilah  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing.
a. Bidang Pengairan
Undang-undang  Nomor  11  Tahun 1974  tentang  Pengairan  tertanggal  26 Desember 1974 jo. Undang-undang Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber Daya  Air.  Disamping  peraturan  tersebut juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran  Air.  Kewenangan  mengenai pengendalian  terhadap  pencemaran  air diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah  Nomor  82  tahun  2001  tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air, yang menyebutkan bahwa:
Pemerintah  dan  Pemerintah  Propinsi, Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  sesuai dengan kewenangan amsing-masing dalam rangka  pengendalian  pencemaran  air  pada sumber air berwenang:
1) Menetapkan  daya  tampung  beban pencemaran.
2) Melakukan inventarisasi
dan identifikasi sumber pencemaran.
3) Menetapkan  persyaratan  air  limbah untuk aplikasi pada tanah.
4) Menetapkan  persyaratan  pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
5) Memantau  kualitas  air  pada  sumber air.
6) Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
b. Bidang Pertambangan Peraturan  perundangan-undangan  di bidang  pertambangan  sangatlah  beragam, antara lain:
1) Undang-undang  Nomor  11  Tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Pertambangan  tertanggal  2
Desember 1967. Kewenangan mengenai pemberian izin pertambangan  diatur  dalam  Pasal  15
ayat  3  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pertambangan  yang menyebutkan bahwa:
Kuasa Pertambangan diberikan dengan  Keputusan  Menteri  Dalam Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya
disamping  apa  yang  telah  dalam Peraturan  Pemerintah  yang  termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
2) Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi tertanggal 23 November 2001. Kewenangan  mengenai  pengelolaan minyak  dan  gas  bumi  diatur  dalam Pasal  4  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas
Bumi, yang menyebutkan bahwa :
a) Minyak  dan  Gas  Bumi  sebagai sumber  daya  alam  yang  tak terbarukan  yang  terkandung  di Wilayah  Hukum  Pertambangan Indonesia  merupakan  kekayaan nasional yang  dikuasai  oleh negara.
b) Penguasaan oleh Negara sebagaimana  dimaksud  dalam
ayat  (1)  diselenggarakan  oleh Pemerintah  sebagai  pemegang kuasa pertambangan.
c) Peemrintah selaku pemegang kuasa pertambangan  membentuk  Badan pelaksana sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 23.
3) Undang-undang  Nomor  27  Tahun
2003  tentang  Panas  bumi  tertanggal
22 Oktober 2003. Kewenangan pengelolaan  panas  bumi  diatur  dalam Pasal  5,6,  dan  7.  Pada  Pasal  5  diatur kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah,  sedangkan  pada  Pasal  6 merupakan  kewenangan  pemerintah Propinsi  sedangkan  Pasal  7  mengatur kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  / Kota sebagai contoh mengenai kewenangan  dapat  kita  lihat  pada Pasal  7  Undang-undang  Nomor  27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang menyebutkan bahwa:
1. Kewenangan  Kabupaten  /  Kota dalam  pengelolaan  pertambangan
Panas Bumi meliputi:
a. Pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang
pertambangan Panas Bumi di kabupaten / kota.
b. Pembinaan  dan  pengawasan pertambangan Panas Bumi di kabupaten / kota.
c. Pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas  Bumi  di  kabupaten  / kota.
d. Pengelolaan informasi geologi  dan  potensi  Panas Bumi di kabupaten / kota.
e. Inventarisasi dan penyusunan neraca  sumber  daya  dan cadangan  Panas  Bumi  di kabupaten / kota.
f. Pemberdayaan  masyarakat  di dalam  ataupun  di  sekitar wilayah  kerja  di  kabupaten  / kota.
2. Kewenangan  kabupaten  /  kota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 147-163
(1)  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
c.  Bidang Kehutanan Pengaturan izin di bidang kehutanan diatur dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  menjadi  undang- undang.  Kewenangan  pengelolaan  hutan diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU Kehutanan yang menyebutkan bahwa:
Penguasaan  hutan  oleh  Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi wewenang kepada
pemerintah untuk:
1) Mengatur  dan  mengurus  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil hutan.
2) Menetapkan status wilayah tertentu  sebagai  kawasan  hutan atau  kawasan  hutan  sebagai bukan kawasan hutan.
3) Mengatur dan menetapkan
hubungan-hubungan hukum antara  orang  dengan  hutan,  serta mengatur
perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
d.  Bidang Perindustrian Pengaturan  izin  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1984  tentang Perindustrian  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Mengenai kewenangan pemerintah  dalam  mengatur  masalah industri  diatur  dalam  pasal  8  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin  Usaha  Industri  yang  menyebutkan bahwa:
Pemerintah  melakukan  pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkooh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri.
Dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri yang menyebutkan bahwa:
Untuk  mendorong  pengembangan cabang-cabang  industri  dan  jenis- jenis  industri  tertentu  di  dalam negeri,
Pemerintah dapat memberikan  kemudahan  dan/atau perlindungan yang diperlukan.

## e.  Bidang Penataan Ruang
Peraturan  perundangan  yang  mengatur masalah  penataan  ruang  adalah  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang Penataan  Ruang.  Undang-undang  ini memiliki peran yang cukup vital mengingat  peranan  undang-undang  ini dalam  membentuk  perencanaan  suatu wilayah  baik  di  tingkat  nasional,  Propinsi maupun  Kabupaten/Kotamadya.  Undang- undang  ini  juga  mempunyai  peran  cukup penting  karena  penataan  ruang  suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kondisi  ekologis  maupun  lingkungan  di suatu daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat  4  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 1992  tentang  Penataan  Ruang  yang menyebutkan bahwa:
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat  II  menjadi  dasar  untuk peenrbitan perizinan lokasi pembangunan.
f.  Bidang Pertanahan
Undang-undang  yang  berkaitan  dengan masalah  tanah  adalah  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan- Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria.  Masalah pertanahan  apabila  dikaitkan  dengan perizinan  di  bidang  lingkungan  maka sangatlah  erat  hal  ini  dapat  dilihat  dengan adanya  peraturan  pemerintah  yang  secara khusus  mengatur  masalah  izin  lokasi, yakni : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  badan  Usaha  Pertanahan Nasional  Nomor  2  Tahun  1999  tentang Izin  Lokasi  dimana  izin  lokasi  selalu terkait  dengan  izin  di  bidang  penataan ruang,  dan  merupakan  satu  rangkaian dengan bidang perindustrian dalam perolehan tanah untuk kepentingan
pembangunan  industri.  Hubungan  antara izin  lokasi  dengan  bidang  penataan  ruang maupun dengan perindustrian diatur dalam Pasal  3  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin  Lokasi, yang menyebutkan:
Tanah  yang  ditunjuk  dalam  Izin lokasi  adalah  tanah  yang  menurut
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan
bagi penggunaan  yang  sesuai  dengan rencana  penanaman  modal  yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut  persetujuan  penanaman modal yang dipunyainya.
Sedangkan  mengenai  kewenangan dalam  menerbitkan  izin  lokasi  diatur dalam  Pasal  7  ayat  1  Peraturan  Menter Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  2  Tahun  1999  tentang Izin Lokasi yang menyebutkan bahwa:
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  pemberian  izin  lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya  atau,  untuk
Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, oleh  Gubernur  kepala  Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
g.  Bidang Pengelolaan (Limbah) Bahan

## Berbahaya dan Beracun
Pengaturan  pengelolaan  limbah  B3  diatur dalam (Rahmadi, 2003):
1) Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1992  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun 1999 jo. Peraturan
pemerintah  Nomor  85  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2001  tentang  Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  64 Tahun  2000  tentang  Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun  1993  tentang  Angkutan Jalan.
Kemudian  diatur  dalam  Pasal  18 Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran dara yang menyebutkan bahwa:
1) Pelaksanaan
operasional pengendalian  pencemaran  udara  di daerah  dilakukan  oleh  Bupati  / Walikotamadya  Kepala  Daerah Tingkat II.
2) Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian  pencemaran  udara  di daerah dilakukan oleh Gubernur.
3) Kebijaksaan operasional
pengendalian  pencemaran  udara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) dapat ditinjau kembali setelah 5
(lima) tahun.
Hal  ini  juga  diaturdalam  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran Udara yang menyebutkan bahwa:
1) Dalam  rangka  penyusunan  dan pelaksanaan operasional pengendalian  pencemaran  udara  di daerah segaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), daerah menyusun dan  menetapkan  program  kerja daerah  di  bidang  pengendalian pencemaran udara.
2) Ketentuan mengenai pedoman
penyusunan dan pelaksanaan operasional
pengendalian pencemaran udara di daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  ditetapkanoleh  Kepala  instansi yang bertanggungjawab.
3. Penegakan  Hukum  Administrasi Terhadap Perizinan Dibidang
Lingkungan Penegakan  hukum  lingkungan  di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement)
(Kim,  2013).  Apabila  kita  berbicara mengenai penegakan hukum
administrative  tentunya  kita  membahas sarana  yang  dapat  digunakan  dalam
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 147-163
penegakan  hukum  administrasi.  Menurut P.M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  sarana penegakan  hukum  administrasi  berisi (Hadjon, 1996:337):
1. Pengawasan.
2. Penerapan sanksi pemerintahan. Menurut J.B.J.M. Teu Berge menyatakan  bahwa  instrument  penegakan hukum administrasi meliputi:
1. Pengawasan.
2. Penerapan  sanksi  merupakan  langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Ruang  lingkup  penegakan  hukum
administrative meliputi:
1. Preventif.
Meliputi  pengawasan,  untuk  mencegah agar jangan sampai terjadi pelanggaran, yang mempunyai tujuan ketaatan peraturan.
2. Represif. Penerapan  sanksi,  untuk  menghentikan pelanggaran  dan  mengembalikan  pada situasi  sebelum  terjadinya  pelanggaran norma-norma hukum.
Konsep-konsep dasar penegakan hukum administrasi, yaitu meliputi (Hadjon, 1990):
1. Legitimasi. Meliputi
dengan
wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi.
2.  Instrumen Yuridis. Berkaitan  dengan  jenis-jenis  sanksi administrasi  dan  prosedur  menerapkan sanksi.
3.  Norma Hukum Administrasi. Norma hukum tertulis dan AUPB
4.  Kumulasi Sanksi. Penerapan  sanksi  secara  bersama-sama antara sanksi hukum administrasi dengan  hukum  lainnya  dapat  terjadi, yakni  kumulasi  internal  dan  kumulasi eksternal.
Apabila  kita  berbicara  mengenai konsep-konsep  dasar  penegakan  hukum administrasi  tentunya  tidak  lupa  kita membahas  mengenai  instrument  yuridis dalam  hukum  administrasi  yang  dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum  administrasi.  Sanksi-sanksi  dalam
hukum administrasi  yang khas, antara lain (Hadjon, 1990):
a. Bestruursdwang (paksaan pemerintah).
b. Penarikan kembali keputusan
(ketetapan)  yang  menguntungkan  (izin, pembayaran, subsidi).
c. Pengenaan denda administrative.
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).
Sedangkan  sifat-sifat  dari  sanksi administrasi antara lain (Hadjon, 1990):
1. Tujuan  pelaksanaan  sanksi  adalah perbuatan pelanggarannya.
2. Memiliki  sifat “reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan semula.
3. Prosedur  pelaksanaan  sanksi  dilakukan secara langsung oleh pejabat  tata usaha negara tanpa melalui prosedur peradilan.
Mengenai  penjelasan  terhadap  jenis- jenis  sanksi  adminitrasi  adalah  sebagai berikut:
a. Paksaan Pemerintah.
Rumusan mengenai  pengertian paksaan pemerintah
dirumuskan sebagai tindakan nyata atas biaya para pelanggar guna
menyingkirkan,
mencegah, melakukan, atau mengembalikan  pada  keadaan  semula apa  yang  telah  dilakukan  atau  sedang dilakukan  yang  bertentangan  peraturan perundang-undangan tertentu (P.M.
Hadjon, 1990: ibid ).
Paksaan  pemerintah  tidak  selalu diartikan dengan paksaan dalam bentuk kekuatan  fisik.  Namun  jika  diperlukan dapat  digunakan  paksaan  kekuatan fisik.  Pelaksanaan  paksaan  pemerintah adalah  suatu  wewenang,  bukan  suatu kewajiban. Kewenangan untuk melakukan  paksaan  pemerintah  adalah kewenangan  bebas  ( vrijebevoeigheid ).
Prosedur pelaksanaan paksaan
pemerintah wajib didahului oleh dengan peringatan secara lisan maupun tertulis, jika tetap tidak memperhatikan peringatan  tersebut  maka  pengenaan paksaan pemerintah baru dilaksanakan.
b. Penarikan kembali
keputusan
(ketetapan)  yang  menguntungkan  (izin, pembayaran, subsidi) selaku sanksi. Terdapat  dua  hal  terhadapnya  suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan  dapat  ditarik  kembali sebagai sanksi (Hadjon, 1990):
a. Yang berkepentingan tidak mematuhi  pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang dikaitkan  pada  izin,  subsidi  atau pembayaran.
b. Yang  berkepentingan  pada  waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran  telah  memberikan  data yang  sedemikian  tidak  benar  atau tidak  lengkap,  sehingga  apabila  data itu  diberikan  secara  benar  atau lengkap maka keputusan akan berlainan  (misalnya:  penolakan  izin, dsb).  Pencabutan  sebagai  sanksi administrasi  merupakan  wewenang yang melekat pada wewenang menetapkan KTUN (misalnya:
pemberian izin). Sifatnya pencabutan sebagai sanksi bisa bersifat reparatoir juga bisa condemnatoir.
c. Pengenaan denda administrasi. Denda administrasi berbeda dengan uang  paksa,  denda  administrasi tidak  lebih  dari  sekedar  reaksi terhadap  pelanggaran  norma,  yang ditujukan untuk menambah hukuman  yang  pasti,  terutama denda  administrasi  yang  terdapat dalam hukum pajak.
d. Uang paksa. Uang  paksa  dikenakan  sebagai alternative untuk paksaan
pemerintah  yang  berarti  sebagai sanksi  subsidair  dan  dianggap sebagai  sanksi  reparatoir.  Dalam praktek hukum perizinan sanksi ini tidak  pernah  diterapkan,  karena tidak dibuat dalam peraturan perundang-undangan.
Kajian sanksi pidana di  dalam hukum pidana  merupakan  bagian  khusus  dari
hukum  pidana.  Sanksi  pidana  merupakan tindakan  yang  dapat  ditujukan  terhadap pelaku  tindak  pidana  (kejahatan  dan pelanggaran).  Tindakan  yang  terdapat  di dalam sanksi pidana berupa hukuman. Jika seseorang melakukan tidnak pidana pencurian, maka pelaku mendapat hukuman  pidana  yakni  sanksi  pidana  atas perbuatan pencurian tersebut.
Sanksi  pidana  memiliki  sifat  penjera dan  derita  terhadap  pelaku  tindak  pidana (kejahatan  dan  pelanggaran).  Sifat  penjera dan derita adalah tujuan utama dari hukum pidana,  sehingga  dalam  sanksi  pidanapun juga  meliputi  sifat  tersebut.  Oleh  karena itu, sanksi pidana memiliki cirri khas yang berlainan  dari  sanksi-sanksi  bidang  ilmu hukum  lainnya  (sanksi  administrasi  dan sanksi  perdata).  Didalam  sanksi  pidana terdapat  kaidah  hukum  yang  bersifat melarang.  Jika  kaidah  hukum  tersebut dilanggar  dengan  sengaja  ( dolus )  maupun oleh  karena  kealpaan  ( culpa ),  maka penegakan  sanksi  pidana  tidaklah  dapat dikesampingkan dan tidak ada pengecualian.  Segala  perbuatan  dapatlah dipertanggungjawabkan dengan pengenaan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran).
Berbagai peraturan perundang- undangan  telah  diterbitkan  oleh  badan legislative dan eksekutif di Indonesia. Dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, masing-masing mencantumkan ketentuan  pidana  sebagai  alat  untuk menegakkan  norma-norma  hukum  yang mempunyai  sifat  mengatur  dan  melarang kemudian dilanggar dan disimpangi secara sengaja maupun karena kealpaan.
Pandangan  atas  penerapan  sanksi pidana menjadi acuan kerangka interpretasi hukum pidana dalam menanggulangi  tindak  pidana.  Setiap perbuatan  pidana  baik  kejahatan  maupun pelanggaran dapatlah dikenai sanksi pidana  atas  perbuatannya.  Sanksi  pidana menjadi  hal  terpenting  di  dalam  aturan hukum  yang  memiliki  sifat  represif  di dalam penegakannya.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 147-163
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  memuat  berbagai  jenis  sanksi pidana.  Dalam  Pasal  10  Kitab  Undang- undang hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pidana terdiri atas:
a. Pidana pokok:
1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim. Dari pengaturan 2 (dua) macam sanksi pidana di atas, dalam peraturan perundang- undangan  tidaklah  dicantumkan  semua. Peraturan perundang-undangan sering menggunakan  jenis  sanksi  pidana  penjara, pidana  kurungan,  dan  pidana  denda.  Hal ini  disesuaikan  dengan  perbuatan  pidana yang dilakukan. Semakin banyak peraturan perundang-undangan  diterbitkan,  maka semakin  banyak  pula  pengaturan  sanksi pidananya di dalam ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan tersebut.
Mengenai  penegakan  hukum  izin  dari segi hukum pidana dapat dikatakan bahwa sasaran  upaya  penegakan  hukum  sudah tepat karena telah mencapai tahap penyidikan,  semoga  pada  pemeriksaan  ke depannya  instansi  peradilan  dalam  hal  ini PN  maupun  PT  mampu  membuat  sebuah keputusan  yang  bijak  dan  membuat  jera meskipun penerapan sanksi pidana merupakan ultimum  remedium .  Meskipun demikian  penerapan  sanksi  pidana  tetap tidak dapat memulihkan kondisi lingkungan  yang  telah  dicemari  ke keadaan semula sebelum tercemar. Hal ini menandakan betapa lemahnya pemahaman para  konseptor  peraturan  perundang- undangan tentang pentingnya fungsi lingkungan  dalam  menunjang  kehidupan manusia.  Karena  berapapun  besarnya denda  yang  harus  dibayar  ataupun  pidana penjara  sekalipun  tidak  dapat  mengganti besarnya biaya kerusakan serta
memulihkan  kondisi  lingkungan  yang telah rusak akibat pelanggaran tersebut.
Hal ini juga menunjukkan bahwa para pembuat  peraturan  tidak  dapat  berpikir secara multidispliner mengenai pentingnya keberadaan  sebuah  izin  terhadap  dampak yang  nantinya  timbul  akibat  izin  tersebut diberikan.  Meskipun  kita  telah  mengenal piranti  AMDAL  maupun  UPL  dan  UKL namun tetap saja keberadaan mereka dapat dengan  mudah  disimpangi  demi  mencapai tujuan yang diinginkan yakni sebuah izin.
Hal  ini  semakin  kentara  apabila  kita melihat  pada  saat  ini  di  tiap  Kabupaten  / Kota fungsi izin sebagai sarana pencegahan dan pengendalian telah berubah  menjadi  sarana  untuk  mencari uang.  Hal  ini  ditegaskan  dengan  adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah, dimana  pada  asal  157  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  daerah  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berasal dari:
1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.
Fungsi  dan  peran  dari  pajak  dan  retribusi daerah  sebagai  salah  satu  sumber  PAD, ditegaskan  kembali  melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  Tahun  2001  tentang  Retribusi Daerah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 66  Tahun  2001  tentang  Retribusi  Daerah telah  ditetapkan  bahwa  Retribusi  Daerah dibedakan dalam 3 jenis, yaitu:
a. Retribusi jasa usaha.
b. Retribusi jasa umum.
c. Retribusi perizinan tertentu. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  66  Tahun  2001  tentang  Retribusi Daerah,  maka  izin-izin  yang  dapat dipungut retribusi adalah:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol.
3. Izin Gangguan (HO).
4. Izin Trayek. Dengan  demikian  salah  satu  bentuk retribusi  yang  dipungut  di  daerah  adalah retribusi  perizinan  tertentu  yang  jenis perizinannya  telah  ditetapkan  dalam  Pasal 3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2001  tentang  Retribusi  Daerah.  Hal  ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali uang dari diterbitkannya  izin.  Gejala  yang  terjadi adalah  pemerintah  daerah  sibuk  mengatur tentang  berbagai macam izin yang dikenakan  retribusi  dan  bahkan  tidak terkesan  rasional  karena  mengenakan biaya  retribusi  yang  tinggi.  Dengan demikian  telah  terjadi  perubahan  fungsi dari  izin  sebagai  instrument  yuridis pencegahan menjadi sarana untuk pemenuhan PAD bagi daerah-daerah.

## C.  Simpulan
Perizinan  lingkungan  di  Indonesia yang  berkaitan  dengan  permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan yang ebrsifat sektoral dimana bidang-bidang yang terkait dengan pengaturan izin meliputi bidang pengairan, bidang  pertambangan,  bidang  kehutanan, bidang  perindustrian,  bidang  penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengolahan limbah
B3, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan  laut,  bidang  perikanan,  bidang konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  serta  izin  ditingkat  daerah yakni izin gangguan (HO). Upaya penegakan  hukum  dalam  pengaturan  izin dibedakan  dalam  2  (dua)  upaya  yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana.
Dalam
penegakan hukum administrasi mempunyai  tujuan  untuk  memulihkan keadaan.  Mengenai  wewenang  penegakan hukum  dimiliki  oleh  pemberi  izin  dalam hal  ini  tergantung  instansi  pada  masing- masing  bidang,  serta  instrument  yang digunakan  berupa  pengawasan  dan  sanksi
pengawasan  dan  sanksi  administrasi.  Pada instrument  pengawasan  masing-masing peraturan perundangan yang terkait mengatur masalah pengawasan didalamnya,  sedangkan  mengenai  bentuk pengaturan dari instrument sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin sementara, paksaan pemerintah  dan  uang  paksa  belum  banyak tercantum pada tiap-tiap peraturan perizinan  di  bidang  lingkungan.  Pada penegakan  hukum  pidana  mempunyai tujuan  untuk  memberikan  derita/nestapa, mengenai  kewenangan  tetap  berada  pada pemberi  izin  dan  selalu  bekerja  sama dengan  kepolisian.  Sedangkan  instrument yang digunakan adalah sanksi pidana yang umumnya berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pengenaan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Adharani,  Y.  (2017).  Penataan  dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (Studi Kasus Pembangunan PLTU II Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon),
Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 4 (4), 61-83.
Djamiati, T. S. (2004). Prinsip Izin Usaha Industri di  Indonesia , Disertasi,  2004, Surabaya:  Pascasarjana  Universitas Arilangga.
Hadjon,  P.  M.  1992). Pengatar  Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-8 , Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Hadjon, P. M. (1996). Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan
Lingkungan  Hidup,  dalam  Butir-Butir Gagasan  Penyelenggaraan  Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Cetakan  I ,  Bandung:  Citra  Aditiya Bakti.
Kim,  S.  W.  (2013).  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Upaya  Penegakan Hukum  Lingkungan  Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, 13 (3),  415-427.
Rahmadi,  T.  (2003). Hukum  Pengelolaan Bahan  Berbahaya  dan  Beracun,
Cetakan I , Surabaya: Airlangga University.
Rangkuti, S. S. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan  Nasional,  edisi  kedua , Surabaya: Airlangga University Press.
Rhitti  H.  dan  Y.  Sri  Pudyatmoko.  (2016)
Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jurnal  Mimbar  Hukum,
28 (2), 263-276.
Rochmani. (2015). Perlindungan Hak Atas Lingkungan  Hidup  Yang  Baik  dan Sehat  Di  Era  Globalisasi, Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, 44 (1), 18- 25.
Tim  Pengajar  (2006). Hukum  Perijinan, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Triana,  N  (2014).  Pendekatan  Ekoregion
Dalam  Sistem  Hukum  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Sungai  di  Era
Otonomi  Daerah, Pandecta,  Research Law Journal , 9 (2),  154-168. Trihardiningrum,  Y.  (2000). Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  (B3), Surabaya:  Buku  Ajar
Jurusan  Tehnik  Lingkungan  Fakultas Tehnik  Sipil  dan  Perencanaan  Institut
Teknologi Sepuluh Nopember.
Wibisana,  A.  G.  (2017).  Campur  Tangan
Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi  Atas  Hukum  (Economic Analysis Of Law), Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 47 (2), 151-182.
Wijoyo, S. (2005). Kelembagaan Pengelolaan  Lingkungan  di  Daerah , Surabaya: Airlangga University Press.
Wijoyo,  S.  (2012).  Persyaratan  Perizinan
Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Di Indonesa, Jurnal Yuridika , 27 (2), 97- 110.