## PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DALAM
TRANSAKSI LAYANAN MEDIS (TRANSAKSI TERAPEUTIK) TERMASUK INFORMED CONSENT ATAS TINDAKAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT
-Mahadian Tri Ekasari-

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menghasilkan, Pertama ,  dengan  adanya informed  consent tidak  semerta-merta  tenaga medis/dokter tidak dapat di gugat ataupun dituntut secara hukum, justru dengan adanya informed consent ini pihak  tenaga  medis/dokter  harus  bekerja  secara  profesional  dan  sesuai  dengan  standar  operasional sebagaimana sudah dituangkan dalam informed consent . Kedua , Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan malpraktik tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  bahwa  rumah  sakit  harus bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Dokter yang berpraktik di rumah sakit merupakan beban yang ditanggung oleh pemilik dan manajemen rumah sakit. Ketiga , Aada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian ataupun malapraktik oleh tenaga kesehatan/dokter/rumah sakit, yakni dengan cara melaporkan  kepada  MKEK/MKDKI,  melakukan  mediasi,  menggugat  secara  perdata  dan  pelaporan  secara pidana.
Kata Kunci: Informed Consent , Pasien , Rumah Sakit

## ABSTRACT
This research resulted, First, with the informed consent not necessarily the medical staff / doctor cannot be sued or prosecuted, precisely with the existence of this informed consent the medical staff / doctor must work  professionally  and  in  accordance  with  operational  standards  as  stated  in  informed  consent.  Second, hospitals as legal entities (corporations) can be prosecuted and accounted for by malpractice actions of health workers in hospitals. Article 46 of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals that hospitals must be responsible for negligence committed by doctors practicing in hospitals is a burden borne by the owner and management of the hospital. Third, there are several efforts that can be taken in the event of negligence or malpractice by health workers / doctors / hospitals, namely by reporting to the MKEK / MKDKI, conducting mediation, civil litigation and criminal reporting.
Keywords: Informed Consent , Patient , Hospital

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  semua  manusia  karena  tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit  dalam  melaksanakan  aktivitasnya  sehari- hari. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  kesehatan  adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis. Dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945)  pada  Pasal  28H  menetapkan  bahwa kesehatan  adalah  hak  bagi  setiap  individu  dan semua  warga  Negara  berhak  mendapatkan pelayanan kesehatan.
Untuk  mencapai  cita-cita  dan  tujuan tersebut,  Negara  harus  meciptakan  kehidupan bangsa  yang  sejahtera  dimana  kesehatan merupakan  salah  satu  aspek  sejahtera  yang cukup  penting.  Oleh  sebab  itu  dibentuklah berbagai badan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat  klinik,  puskesmas,  sampai  rumah  sakit. Dalam  pelayanan  kesehatan  baik  di  fasilitas kesehatan  tingkat  1  (satu)  maupun  lanjutan, sangat erat dengan pelaksanaan tindakan medis baik yang bersifat invasive maupun non infasive . Pemberi layanan kesehatan tersebut biasanya  diberikan  oleh  tenaga  medis  baik Perawat  maupun  Dokter.  Profesi  dokter merupakan  profesi  yang  mempunyai  tujuan mulia bagi masyarakat, karena tujuan dasar ilmu
kedokteran adalah meringankan sakit, penderitaan fisik, psikis, dan sosial pada pasien dan masyarakat. Serta mempertahankan kehidupan  insani  tanpa  memperpanjang  proses mati.  Sedangkan  prinsip  dasar  etik  kedokteran yaitu primum  non  necere (yang  terpenting adalah tidak merugikan sosial maupun ekonomi).  Di  dalam  pelayanan  kedokteran, terdapat  dua  pihak  yang  saling  berhubungan, yaitu  dokter  dan  pasien.  Jika  tidak  tercipta hubungan  antara  dokter  dengan  pasien,  maka tidak  akan  terjadi  suatu  pelayanan  kedokteran. Dokter  akan  berupaya  untuk  mencapai  tujuan dasar dari ilmu kedokteran yang akan diterapkan pada pasien dengan prinsip primum non nocere .
Dokter  dan  pasien  merupakan  subyek  hukum yang  mempunyai  kewajiban  dan  hak  yang sederajat.  Hubungan  ini  tidak  menjanjikan kesembuhan,  karena  obyek  dari  hubungan hukum  ini  adalah  upaya  dokter  berdasar  atas kompetensi  dan  kewenangan  dokter  untuk menyembuhkan pasien.
Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien  terhadap  dokter  disebut  dengan  istilah transaksi terapeutik. 1 Transaksi terapeutik tidak hanya berlaku bagi dokter sebagai tenaga medis dan  pasien  namun  berlaku  juga  bagi  tenaga kesehatan  dan  pasien.  Sebagaimana  perikatan pada  umumnya,  pada  transaksi  terapeutik berlaku ketentuan-ketentuan perikatan sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Perikatan  dalam transaksi  terapeutik  terdapat  dua  pihak,  yaitu tenaga  kesehatan  sebagai  pemberi  pelayanan medis  dan  pasien  sebagai  penerima  pelayanan medis.
Semakin berkembangnya masyarakat menyebabkan  kesadaran  seseorang  meningkat akan  haknya  sebagai  konsumen.  Sebagai konsumen  kesehatan,  pasien  semakin  kritis mencari  informasi  mengenai  kondisi  penyakit dan/atau  kesehatannya.  Tidak  jarang  dalam suatu  tindakan  medis  pasien  merasa  bahwa tindakan tersebut semakin memperparah kondisi
1 Al  Purwohadiwardoyo, Etika  Medis (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 14
penyakit  dan  kesehatannya,  sehingga  pasien merasa telah terjadi malpraktik atau kesalahan- kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau  tenaga  medis.  Dugaan-dugaan  tersebut menyebabkan banyaknya tuntutan yang dilayangkan  pasien  kepada  pihak  rumah  sakit terhadap  kinerja  tenaga  kesehatan  atau  tenaga medis yang menanganinya. Padahal tidak selalu kondisi tersebut merupakan malpraktik. Kurangnya pengetahuan pasien sebagai konsumen  kesehatan  menyebabkan  pasien  sulit membedakan  malpraktik  dan  risiko  medis. Untuk itu diperlukan suatu persetujuan tindakan medis ( informed consent ) bagi pasien dan tenaga kesehatan.
Berbicara  mengenai  tindakan  medik  yang dilakukan  oleh  dokter,  pada  dasarnya  selalu mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan  tidak  berhasil.  Ketidak  berhasilan  seorang dokter  dalam  melakukan  tindakan  medik disebabkan  oleh  dua  hal,  pertama  yang disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa), kedua yang disebabkan karena dokter melakukan  tindakan  medik  yang  tidak  sesuai dengan standar profesi medik.
Selain  itu,  yang  dapat  menimbulkan sengketa  antara  dokter  dengan  pasien  adalah masalah  ketidakpahaman  pasien  mengenai obyek perjanjian yang dibuatnya dengan dokter. Mereka hanya memahami bahwa, apabila dokter gagal dalam upaya mediknya dalam arti pasien tidak  menjadi  sembuh  atau  bahkan  meninggal, maka  pasien  menganggap  bahwa  dokter  tidak memenuhi prestasinya, padahal menurut hukum, hubungan  dokter  dengan  pasien  merupakan suatu perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan  medik  atau  upaya  penyembuhan. Oleh  sebab  itu  keberadaan informed  consent dianggap dapat melindungi dokter dari gugatan maupun tuntutan pihak pasien maupun keluarga pasien.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 290/MenKes/Per/III/2008  menyatakan  bahwa persetujuan  tindakan  medis  ( informed  consent ) adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien
atau  keluarga  terdekat  setelah  mendapat penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan kedokteran  yang  akan  dilakukan  terhadap pasien.  Untuk  menyetujui  tindakan  yang dilakukan tenaga kesehatan, pasien harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan yang
direncanakan, karena diperlukan suatu keputusan persetujuan. 2 Dipandang dari kedudukan  para  pihak,  maka informed  consent merupakan  syarat  subjektif  untuk  terjadinya transaksi  terapeutik  yang  bertumpu  pada  dua jenis hak asasi yang bersifat hak dasar dari setiap diri manusia, yaitu hak asasi atas informasi dan hak asasi untuk menentukan nasib sendiri. 3
Mengingat pentingnya pelaksanaan informed  consent di  Rumah  Sakit,  maka  perlu ditelaah  apakah  peran  pelaksanaan informed consent tersebut sudah berhasil dan memberikan kepuasan  kepada  pihak  medis  maupun  pasien. Saat  ini  cukup  banyak  diberitakan  oleh  media maupun  non  media  tentang  adanya  dugaan malpraktik  yang  dilakukan  oleh  pekerja  medis baik  dokter  mapun  perawat.  Akhir-akhir  ini sengketa  antara  dokter  dengan  pasien  sering terjadi,  bahkan  dari  beberapa  konflik  tersebut meiibatkan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, tempat dokter tersebut mengabdikan diri  turut  digugat.  Beberapa  kasus  kemudian muncul  di  media  masa,  bahkan  hal  ini  seperti halnya puncak gunung es yang kelihatan muncul di  permukaan  hanya  sedikit,  padahal  kasus- kasus yang tidak sampai mencuat ke media masa banyak sekali terjadi.
Sebenarnya  sorotan  masyarakat  terhadap profesi  dokter  merupakan  satu  pertanda  bahwa saat  ini  sebagian  masyarakat  belum  puas terhadap  pelayanan  medis  dan  pengabdian profesi  dokter  di  masyarakat.  Pada  umumnya ketidakpuasan  para  pasien  dan  keluarga  pasien terhadap  pelayanan  dokter  karena  harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter, atau
2 Ida  Ayu  Sri  Kusuma  Wardhani, Implementasi Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  (Informed  Consent) dalam  Perjanjian  Terapeutik  oleh  Tenaga  Kesehatan terhadap  Pasien  Rumah  Sakit  di  Provinsi  Bali (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3 No.1, 2014), hlm. 7
dengan  kata  lain  terdapat  kesenjangan  antara harapan  dan  kenyataan  yang  didapatkan  oleh pasien. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui seberapa  besar  pengaruh informed  consent terhadap  tingkat  ketidakpuasan  pasien  maupun keluarga  pasien  yang  diimplikasikan  dalam bentuk  gugatan  maupun  keluhan  ( complain ) kepada pihak Rumah Sakit.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pertanggungjawaban Yuridis  dalam  Transaksi  Layanan  Medis (Transaksi  Terapeutik)  Termasuk Informed Consent Atas  Tindakan  Medis  Pada  Rumah Sakit ”.  Adapun  pokok  permasalahan  yang penulis  teliti  adalah: Pertama ,  bagaimanakah pelaksanaan informed  consent dalam  transaksi terapeutik  antara  Pasien  dan  Rumah  Sakit. Kedua , bagaimanakah pertanggungjawaban hukum  para  pihak  dalam  transaksi  terapeutik yang  timbul  dari informed  consent pada pelaksanaan tindakan medis.
Ketiga,
bagaimanakah seyogyanya pelaksanaan pemberian  layanan  medik  pada  suatu  transaksi terapeutik  yang  didalamnya  terdapat informed consent .

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis  penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif. 4 Penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute  aproach )  dan  pendekatan  kasus  ( case aproach ).  Adapun  teknik  analisis  datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
3 H.  Muntaha, Hukum  Pidana  Malpraktik: Pertanggungjawaban  dan  Penghapus  Pidana ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24
4 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2006), hlm. 295
HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Informed Consent dalam Transaksi  Terapeutik  Antara  Pasien  dan Rumah Sakit

## 1. Perjanjian  Terapeutik  Sebagai  Salah Satu Bentuk Perjanjian
Perjanjian  terapeutik  adalah  perjanjian antara  dokter  dengan  pasien  yang  memberikan kewenangan  kepada  dokter  untuk  melakukan kegiatan  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  pasien  berdasarkan  keahlian  dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam  Mukadimah  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  yang  dilampirkan  dalam  Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor: 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode
Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia,  mencantumkan  tentang  transaksi terapeutik sebagai berikut:
“ Transaksi  terapeutik  adalah  hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang  dilakukan  dalam  suasana  saling percaya  (konfidensial),  serta  senantiasa diliputi  oleh  segala  emosi,  harapan  dan kekhawatiran makhluk insani ”.
Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik timbullah hak dan kewajiban masing- masing  pihak,  baik  bagi  pihak  pasien  maupun pihak dokter. Suatu perjanjian dikatakan sah bila memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menjelaskan: “ Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat itu  diberikan  karena  kekhilafan  atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ”.
Sesuai  pasal  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  secara  yuridis  keabsahan suatu  perjanjian  ditentukan  oleh  kesepakatan para  pihak  yang  mengikatkan  dirinya,  dengan tanpa  adanya  kekhilafan,  paksaan  ataupun penipuan.  Sepakat  ini  merupakan  persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di mana kedua  belah  pihak  mempunyai  persesuaian kehendak  yang  dalam  transaksi  terapeutik sebagai  pihak  pasien  setuju  untuk  diobati  oleh dokter,  dan  dokterpun  setuju  untuk  mengobati
pasiennya.  Agar  kesepakatan  ini  sah  menurut hukum,  maka  di  dalam  kesepakatan  ini  para pihak  harus  sadar  (tidak  ada  kekhilafan) terhadap  kesepakatan  yang  dibuat,  tidak  boleh ada  paksaan  dari  salah  satu  pihak,  dan  tidak boleh  ada  penipuan  didalamnya.  Untuk  itulah diperlukan adanya Informed Consent atau yang juga  dikenal  dengan  istilah  “Persetujuan Tindakan Medik”.
Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik
termasuk dalam inspanningverbintenis atau  perjanjian  upaya, karena  dokter  tidak  mungkin  menjanjikan kesembuhan  kepada  pasien,  yang  dilakukan dokter  adalah  melakukan  pelayanan  kesehatan sebagai  upaya  untuk  menyembuhkan  pasien. Dalam  melakukan  upaya  ini,  dokter  harus melakukan  dengan  penuh kesungguhan  dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi.
Sementara itu, pasien sebagai pihak lainnya yang  menerima  pelayanan  medis  harus  juga berdaya  upaya  maksimal  untuk  mewujudkan kesembuhan dirinya sebagai hal yang diperjanjikan.  Tanpa  bantuan  pasien,  maka upaya  dokter  tidak  akan  mencapai  hasil  yang diharapkan.  Pasien  yang  tidak  kooperatif merupakan bentuk contributory negligence yang tidak  bisa  dipertanggungjawabkan  oleh  dokter. Jika transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul  mengikat  bagi  para  pihak,  baik  pihak dokter ataupun pihak pasien.
2. Informed Consent Sebagai Syarat Terjadinya  Kontrak  Terapeutik  Antara Dokter/Tenaga Kesehatan dengan

## Pasien
Hubungan  hukum  antara  dokter/tenaga medis  dengan  pasien  apabila  dilihat  dari  aspek hukum  perdata  maka  hubungan  tersebut
merupakan  sebuah  hubungan  kontraktual. 5 Hubungan  kontraktual  antara  dokter/tenaga medis  ini  disebut  sebagai  kontrak  terapeutik. Kontrak  terapeutik  berbeda  dengan  hubungan kontraktual  pada  umumnya  yang  berlaku  di masyarakat karena memiliki sifat dan ciri yang khusus,  kekhususan  tersebut  terletak  pada  apa yang  menjadi  objek  perjanjiannya  atau  disebut juga dengan prestasi.
Berdasarakan ketentuan-ketentuan tersebut dapat  dipahami  bahwa  syarat  pertama  yang harus dipenuhi dalam kontrak terapeutik adalah adanya kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini syarat pertama yang  harus  dipenuhi  ini  adalah  harus  adanya kesepakatan  antara  dokter/tenaga  medis  dan pasien sebagai subjek-subjek hukum yang saling mengikatkan  diri  di  dalam  kontrak  terapeutik. Oleh karena itu, setiap pemenuhan prestasi oleh dokter/tenaga  medis  dalam  bentuk  upaya pengobatan  terhadap  pasien  harus  terlebih didahului  dengan  adanya  kesepakatan.  Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa informed consent merupakan suatu kesepakatan/persetujuan  pasien  atas  upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya,  setelah  pasien  mendapatkan  informasi dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat dilakukan  untuk  menolong  dirinya,  disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.  Dengan  demikian,  secara  logis  dapat dipahami  bahwa informed  consent merupakan syarat  pertama  yang  harus  dipenuhi  dalam kontrak terapeutik.
Informed  consent dalam  konteks  sebagai kesepakatan  dalam  kotrak  terapeutik  ini memiliki  sedikit  perbedaan  dengan  bentuk kesepakatan  lainnya  di  dalam  hubungan kontraktual  pada  umumnya.  Pada  hubungan kontraktual  umumnya  kesepakatan  terjadi apabila  para  pihak  menyetujui  hal-hal  yang pokok  yang  diadakan  di  dalam  perjanjian tersebut  sehingga  apa  yang  dikehendaki  oleh pihak  yang  satu  dikehendaki  pula  oleh  pihak
5 Desriza  Ratman, Aspek  Hukum  Informed  Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik (Bandung: Keni Media, 2013), hlm. 41
yang lain. Dengan kata lain kesepakatan dalam hubungan kontraktual pada umumnya ditekankan  kepada  kedua  belah  pihak.  Namun, dalam  kontrak  terapeutik  kesepakatan  yang terwujud  dalam informed  consent ini  hanya dititikberatkan  kepada  kehendak  pasien  dan bukan berdasarkan kepada kehendak dua pihak, yaitu dokter/tenaga medis dan pasien. Dasarnya adalah  karena  dalam  kontrak  terapeutik  tidak terjadi  negosiasi  klausul-klausul  perjanjian sebelum  kesepakatan  terjadi  karena  peran dokter/tenaga medis hanya memberikan informasi  mengenai  penyakit  yang  diderita pasien lalu kemudian memberikan rekomendasi mengenai upaya pengobatan terbaik yang dapat dilakukan  untuk  menyembuhkan  penyakit pasien.  Selanjutnya,  setelah  pasien  memahami informasi dan rekomendasi tersebut maka pasien mempunyai hak baik itu untuk menyetujui atau menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh dokter/tenaga medis. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan secara sosiologis bahwa dokter/tenaga medis memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada pasien yang awam terhadap ilmu kedokteran sehingga secara hukum pasien dipandang sebagai pihak yang rentan diabaikan hak-haknya.  Maka  dari  itu  pemenuhan  syarat pertama dalam kontrak terapeutik ini sebenarnya berada sepenuhnya di tangan pasien.
Dalam  hukum  perjanjian  berlaku  asas konsensual  yang  berasal  dari  kata consensus yang berarti sepakat. Asas konsensual ialah pada dasarnya  perjanjian  dan  perikatan  yang  timbul sejak tercapainya kesepakatan. 6 Sepakat mereka yang  mengikatkan  dirinya dimaksudkan  bahwa para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  itu harus bersepakat. Artinya di dalam kesepakatan tersebut  para  pihak  menyepakati  hal-hal  yang pokok  yang  diadakan  di  dalam  perjanjian tersebut. Dengan demikian, apa yang dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu  dikehendaki pula  oleh  pihak  yang  lain.  Dalam  mencapai kesepakatan  tersebut  kedua  pihak  harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan
6 Daeng Naja, Contract Drafting (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 17
kehendak, yaitu tidak adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan. 7 Informed  consent sebagai  pernyataan kesepakatan oleh pasien dalam kontrak terapeutik ini akan dianggap sah apabila pasien menyatakan kehendaknya secara bebas. Apabila dikaitkan  dengan  ketetapan  dalam  Pasal  1321 BW  maka  kehendak  bebas  ini  diartikan  bahwa pasien menyatakan persetujuannya dalam wujud informed consent tersebut tanpa disertai adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kekhilafan terjadi  apabila  salah  satu  pihak  khilaf  tentang hal-hal  pokok  dari  apa  yang  diperjanjikan  atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi  objek  perjanjian,  ataupun  mengenai orang  dengan  siap  diadakan  perjanjian  itu. 8 Dinyatakan  dalam  Pasal  1322  BW  bahwa kekhilafan  tidak  mengakibatkan  batalnya  suatu perjanjian  selain  apabila  kekhilafan  itu  terjadi mengenai  hakikat  barang  yang  menjadi  pokok perjanjian.  Kekhilafan  itu  menjadi  sebab kebatalan,  jika  kekhilafan  itu  hanya  terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud  membuat  suatu  perjanjian,  kecuali jika  perjanjian  itu  telah  dibuat  terutama  karena mengingat dirinya orang tersebut.
Telah  dinyatakan  sebelumnya  bahwa hubungan  antara  dokter/tenaga  medis  dengan pasien ini didasarkan pada dua hak asasi, yaitu: Hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  ( the right  to  self  determination )  dan  Hak  atas informasi  ( the  right  to  information ).  Dengan demikian, dalam prosedur pelaksanaan informed consent ini  pemberian  informasi  merupakan unsur penting yang harus didapatkan oleh pasien sebelum  ia  menentukan  apa  yang  terbaik  bagi dirinya.  Unsur  informasi  ini  pun  tidak  hanya sebatas  pemberian  informasi  yang  cukup  dari dokter/tenaga  medis  tetapi  juga  harus  disertai pemahaman informasi oleh pasien. Oleh karena itu,  penting  kiranya  agar  dokter/tenaga  medis memberikan  informasi  yang  cukup  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-
7 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2014),  hlm. 299
Undang Praktek Kedokteran dan Permenkes No. 290  Tahun  2008  serta  perlu  dipastikan  pula bahwa  pasien  memahami  informasi  yang  telah diberikan sebelumnya. Tanpa adanya informasi dan/atau pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan maka sama halnya dengan pasien memberikan persetujuan dengan kekhilafan.
Bentuk  cacat  kehendak  berikutnya  adalah paksaan  dan  penipuan.  Paksaan  menurut bentuknya  ada  dua,  yaitu  paksaan  fisik  dan paksaan  psikis.  Paksaan  fisik  adalah  suatu bentuk  paksaan  yang  nyata  ditujukan  pada jasmani.  Sementara  itu  paksaan  psikis  yaitu suatu paksaan yang mengarah pada ketentraman batin  atau  kejiwaan/rohani.  Dengan  demikian yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman mempengaruhi kejiwaan yang  menimbulkan  ketakutan  pada  orang  lain sehingga  dengan  sangat  terpaksa  menyetujui suatu perjanjian. 9 Sementara itu, cacat kehendak berupa penipuan menurut Pasal 1328 BW terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan  yang  palsu  atau  tidak benar  disertai  dengan  akal-akal  cerdik  (tipu muslihat)  untuk  membujuk  pihak  lawannya memberikan  perijinan.  Pihak  yang  menipu  itu bertindak  secara  aktif  untuk  menjerumuskan pihak lawannya. 10
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan prosedur informed  consent, cacat  kehendak paksaan  dan  penipuan  ini  dapat  saja  terjadi dalam kondisi yang bersamaan. Adapun bentuk paksaan  yang  mungkin  untuk  terjadi  adalah paksaan  yang  mengarah  kepada  psikologis pasien  yang  kemudian  kekhawatiran  dan ketakutan pada diri pasien. Paksaan semacam ini mungkin  saja  dilakukan  dengan  memberikan informasi-informasi  menyesatkan  (salah)  yang kemudian  akan  membuat  pasien  menjadi khawatir  dan  takut  akan  kondisi  kesehatannya. Oleh  karena  kekahwatiran  dan  ketakutan  yang ditimbulkan  oleh  informasi  yang  menyesatkan tersebut  maka  pasien  merasa  tidak  mempunyai
8 Djaja  S.Meliala, Perkembangan  Hukum  Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 70
9 Achmad Busro, Op.Cit. , hlm. 86
10 Abdul KadirMuhammad, Op.Cit. , hlm. 301
pilihan  lain  kecuali  menyetujui  rekomendasi dokter/tenaga medis tersebut.
3. Pelaksanaan Informed  Consent dalam Transaksi Terapeutik Dalam  pelaksanaannya,  adanya informed consent ini  bisa  memberikan  rasa  aman  bagi dokter pada saat melakukan tindakan medis pada pasien  dan  bisa  digunakan  sebagai  pembelaan diri apabila hasil tindakan medis yang dilakukan dokter  hasilnya  tidak  seperti  yang  diinginkan oleh pasien dan keluarga pasien. Apabila pasien telah  memberikan informed  consent kepada tenaga  kesehatan  atau  dokter  atau  rumah  sakit, maka  kedudukan  tenaga  kesehatan  atau  dokter menjadi kuat karena di dalam informed consent tersebut telah  disebutkan bahwa  apabila tenaga kesehatan  atau  dokter  gagal  melaksanakan kewajiban,  pasien  tidak  akan  menuntut  tenaga kesehatan  atau  dokter  atau  rumah  sakit  yang bersangkutan.
Namun  secara  yuridis  pasien  mempunyai hak  untuk  menggugat  tenaga  kesehatan  atau dokter  atau  rumah  sakit  apabila  tidak melaksanakan standar profesi dengan baik. 11 Pada  dasarnya  hakekat  dari informed consent itu  sendiri  mengandung  2  (dua)  unsur esensial, yaitu: 12 a. Informasi yang diberikan oleh dokter, dan
b. Persetujuan  yang  diberikan  oleh pasien.
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mendefinisikan informed consent atau persetujuan  tindakan  kedokteran  merupakan persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau keluarga  terdekat  setelah  mendapat  penjelasan secara  lengkap  mengenai  tindakan  kedokteran
11 Salim  H.S.  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Di  Indonesia (Buku Kedua) (jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 32
12 Hermin  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran (Studi  Tentang  Hubungan  Hukum  Dalam  Mana  Dokter Sebagai Salah Satu Pihak) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 24
atau rumah sakit yang akan dilakukan terhadap pasien.  Yang  perlu  digaris  bawahi  dari pengertian informed consent ini adalah persetujuan  dari  pasien  baru  diberikan  apabila pasien  sudah  mendapat  penjelasan  dari  dokter. Persetujuan  tersebut  berupa  persetujuan  secara tegas,  yaitu  dengan  dibuat  secara  tertulis  atau secara  diam-diam  dari  pasien. 13 Pasien  atau keluarga  pasien  harus  mendapatkan  informasi yang jelas mengenai tindakan medik yang akan dilakukan  oleh  dokter.  Keharusan  mendapat informasi tersebut menjadikan informed consent sebagai  hak  mutlak  bagi  pasien  dan  atau keluarga  pasien.  Dapat  dikatakan  dalam  hal kesehatan ini ada tiga hak-hak pasien yang harus diperhatikan  yaitu  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  ( the  right  to  health  care ), hak  untuk  mendapatkan  informasi  ( the  right  to information ),  dan  hak  untuk  ikut  menentukan ( the right to determination ). 14
Adanya informed  consent yang  disepakati oleh  pasien  atau  keluarga  pasien,  maka menimbulkan  kewajiban  bagi  dokter  untuk melakukan  tindakan  medis  sesuai  dengan prosedur. Seorang dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya yang dalam hal ini melakukan  upaya  penyembuhan  yang  tidak sesuai  dengan  prosedur  berakibat  adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh dokter.  Pertanggungjawaban  dokter  ini  terbagi menjadi  dua,  yaitu  pertanggungjawaban  secara perdata dan pidana.
Seorang  dokter  yang  tidak  melakukan upaya  penyembuhan  sesuai  dengan  prosedur maka  dianggap  tidak  melaksanakan  prestasi sebagaimana  yang  diperjanjikan  kepada  pasien atau  keluarga  pasien,  sehingga  pasien  dapat menggugat  dokter  untuk  membayar  ganti  rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena
13 Hendrojono, Batas  Pertanggungan  Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik (Surabaya: Srikandi, 2007), hlm. 119
14 Jendri Maliangga, Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia , Lex et  Societatis,  Volume  I,  Nomor  4,  Bulan  Agustus,  Tahun 2013, hlm. 8
salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut.  Unsur-unsur  yang  harus terpenuhi dalam ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata adalah adanya perbuatan melanggar  hukum,  ada  kesalahan  dari  pelaku, ada  kerugian  pada  korban,  dan  ada  hubungan sebab  akibat  yaitu  hubungan  antara  kesalahan dari  pelaku  dan  kerugian  pada  korban. Kesalahannya  berupa  tenaga  kesehatan  atau dokter  melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  yang  diperjanjikan,  misalnya  antara tenaga  kesehatan  atau  dokter  dengan  pasien telah sepakat untuk melakukan operasi terhadap tumor  pada  usus  buntu,  tetapi  yang  dioperasi adalah  usus  buntunya,  sehingga  ini  merupakan perbuatan melawan hukum. 15
Pertanggungjawaban  Hukum  Para  Pihak dalam  Transaksi  Terapeutik  yang  Timbul dari Informed  Consent Pada  Pelaksanaan Tindakan Medis
1. Perlindungan Hukum atas Hak Pasien
Mengenai  perlindungan  hukum  terhadap pasien,  Undang-undang  mengatur  parameter perlindungan  terhadap  pasien  melalui  dua  hal. Pertama ,  pengaturan  kewajiban  rumah  sakit pada Pasal 29. Pasien dilindungi keselamatannya  oleh  Undang-undang  melalui penetapan  kewajiban  rumah  sakit.  Pasal  29 menyebutkan  ada  20  (dua  puluh)  kewajiban rumah  sakit  terhadap  keselamatan  pasien  yang menjadi standar pelayanan kesehatan. Kewajiban utama rumah sakit adalah melakukan pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  dengan tersebut, Pasal 43 menyebutkan sebagai berikut:
a. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
b. Standar keselamatan pasien sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan  masalah  dalam  rangka menurunkan  angka  kejadian  yang tidak diharapkan.
15 Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit ., hlm. 53
16 Zahir  Rusyad, Hukum  Perlindungan  Pasien (Konsep  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  dalam
c. Rumah  sakit  melaporkan  kegiatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) kepada  komite  yang  membidangi keselamatan  pasien  yang  ditetapkan oleh Menteri.
Kedua ,  melaui  pengaturan  hak  pasien  di rumah  sakit.  Hak  pasien  di  rumah  sakit tercantum  dalam  Pasal  32.  Terdapat  19 (sembilan  belas)  hak  pasien  yang  telah ditetapkan oleh Undang-undang, dan salah satu diantaranya adalah hak pasien untuk menggugat perdata,  yaitu  Pasal  32  huruf  q  yang  berbunyi “Pasien  berhak  menggugat  dan/atau  menuntut rumah  sakit  apabila  rumah  sakit  diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana”.

## 2. Malapraktik dalam Hukum
Malpraktik  berasal  dari  kata malpractice yang menurut The  Advanced  Learner’s
Dictionary of Current English sebagai wrondoing (kesalahan)  atau neglect  of  duty (kelalaian).  Dalam  Kamu  Besar  Bahasa Indonesia  kelalaian  berasal  dari  kata lalai  yang berarti  “tindakan  yang  kurang  hati,  tidak mengindahkan  (kewajiban,  pekerjaan,  dsb), lengah”.  Dalam  kamus  hukum  edisi  lengkap, terjamahan  dari culpa (kelalaian)  adalah “kekhilafan  atau  kelalaian  yang  menimbulkan akibat  hukum,  dianggap  melakukan  tindak pidana  yang  dapat  ditindak  atau  dituntut”. Sejalan dengan pengertian itu, Pasal 77 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014  tentang Tenaga Kesehatan  menyatakan  bahwa  setiap  penerima layanan  kesehatan  dapat  meminta  ganti  rugi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Istilah  ini  memperlihatkan  bahwa Undang-undang  telah  mengakomodasi  masalah malapraktik  yaitu  adanya  kesalahan  dan kelalaian. 16
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di atas,
Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit) (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 82-83
medical  practice atau  malapraktik  medis menurut teori umum dapat dikategorikan dalam dua  konsep,  pertama  malapraktik  dari  aspek etika yaitu ada Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit, kedua malapraktik dari aspek hukum yaitu Pasal 77  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan. 17
Lebih lanjut malapraktik dari aspek hukum ini terdiri atas tiga kategori yang lebih spesifik, yaitu: 18
a. Malapraktik Pidana ( Criminal Malpractice ); b. Malapraktik Perdata ( Civil Malpractice ); c. Malapraktik
Administratif
( Administrative Malpractice ).
Malapraktik perdata dapat dikatakan terjadi ketika  suatu  tindakan  malapraktik  telah menyebabkan  luka  ataupun  kematian  bagi seseorang  yang  diduga  disebabkan  oleh kesalahan,  kelalaian,  maupun  pelanggaran aturan hukum oleh dokter/tenaga kesehatan/rumah sakit, dimana tindakan malapraktik  tersebut  tidak  tunduk  pada  aturan- aturan hukum pidana maupun hukum administratif. 19
Perlu  untuk  diketahui  agar  gugatan malpraktik  tidak  salah  arah,  dan  juga  untuk memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat bahwa  kematian  ataupun  cacat  yang  diderita pasien tidak selalu merupakan kelalaian dokter, tetapi  juga  merupakan  resiko  yang  mungkin
dapat  terjadi  pada  tindakan  medik  yang dilakukan dokter tersebut.
Untuk  membedakan  antara  malpraktik medik dengan resiko medik yaitu adanya unsur kelalaian.  Adanya  kelalaian  ini  harus  dapat dibuktikan sehingga kelalaian ada hubungannya dengan  akibat  meninggalnya  atau  cacatnya pasien. Bila unsur kelalaian ini tidak ada, berarti kematian  atau  cacatnya  pasien  bukan  sebagai akibat dari adanya malpraktik, tetapi merupakan resiko  medik  yang  mungkin  dapat  terjadi  atau karena perjalanan penyakitnya memang demikian.
3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Apabila Melakukan Kesalahan
Rumah Sakit wajib bertanggungjawab atas kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis (tenaga kesehatan ataupun dokter) selama hal tersebut berkaitan dengan pekerjaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak rumah  sakit  kepada  pasien  atas  kesalahan  atau kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis kesehatan maupun dokter yan bekerja di rumah sakit tersebut.
Lebih jelasnya berikut adalah alur pertanggungjawaban  rumah  sakit  dan  tenaga kesehatan  akibat  kesalahan  ataupun  kelalaian yang  penulis  uraikan  dalam  bentuk  bagan dibawah ini:
17 Ibid
19 Ibid

## Bagan 2
Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan akibat kelalaian
4.
5. 6.
Penjelasan  dari  bagan  tersebut  adalah sebagai  berikut.  Pertama,  jika  terdapat  dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, maka  disini  terdapat  indikasi  telah  terjadi malpraktik  medik  dan  atau  terjadi  malpraktik profesional dibidang kedokteran. Kedua, terajadi  malpraktik  kedokteran  karena  tenaga kesehatan  tersebut  melanggar  etika  disiplin profesi  kedokteran,  dan  akan  diperiksa  oleh Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran. Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  akan  menjatuhkan  sanksi  pembinaan kinerja terhadap tenaga kesehetan tersebut.
Ketiga,  malpraktik  medik  yang  dilakukan tenaga  kesehatan  dapat  merupakan  kealpaan maupun kesengajaan. Jika malpraktik medik ini menimbulkan kerugian, maka pihak rumah sakit akan  bertanggungjawab  atas  kelalaian  tenaga kesehatan  yang  menyababkan  kerugian  pada seseorang/pasien. Ketentuan bahwa pihak rumah sakit  akan  bertanggungjawab  atas  kerugian tersebut diatur dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit. Rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  terhadap tindakan  kelalaian  tenaga  kesehatan,  dengan dasar asas  vicarious  liability ,  rumah  sakit
bertanggungjawab  terhadap  kualitas  perawatan ( duty to care ). Sesuai dengan doktrin respondeat superior ,  yang  mengandung  makna  bahwa atasan  (rumah  sakit)  bertanggungjawab  atas tindakan-tindakan  pelayanan  yang  menjadi tanggungjawabnya, termasuk tindakan-tindakan yang  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain. Keempat,  jika  malpraktik  medik  ini  sebagai kesengajaan  atau  kealpaan,  yang  merupakan pelanggaran  hukum  pidana,  maka  tenaga kesehatan  tersebut  tetap  dapat  diajukan  ke Pengadilan  untuk  mempertanggungjawabkan atas  kelalaian  atau  kesengajaan  tersebut,  dan dikenakan sanksi hukum pidana yang berlaku.
Dalam  aspek  hukum  perdata,  dasar  untuk pertanggungjawaban  medik  adalah  perbuatan melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ),  tenaga kesehatan  (tenaga  medis  ataupun  dokter)  telah berbuat  melawan  hukum  karena  tindakannya bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian serta  sikap  hati-hati  yang  diharapkan  dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat  (bertanggungjawab  berdasarkan undang-undang).  Dalam  hal  ini  yang  berlaku adalah  Pasal  58  Undang-undang  Nomor  36

## Malpraktik Tenaga
Kesehatan RS Profesional miscounduct Malpraktik Medik Kealpaan atau Kesengajaan
Pelanggaran disiplin profesi kedokteran Criminal Malpraktik Tanggungjawab indv. (Ket. KUHP; asas legalitas; lex generan) Sanksi Hukum Pidana bagi pelaku Timbul kerugian bagi seseorang/pasien Tanggungjawab RS 1. Ps 46 UU RS
2. Vicarius liability
3. Duty of care
4. Respondeat superior RS mengganti kerugian MKDI Pembinaan kinerja
Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Pasal  1401 KUHPerdata  mengenai  ketentuan  perbuatan melanggar hukum.
Pada pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar  hukum,  unsur  kesalahan  itu  berdiri sendiri.  Dilain  pihak  nampaknya  masalah tentang  kesalahan  dalam  perbuatan  melanggar hukum, pada kejadian-kejadian tertentu nilainya menjadi kurang penting karena ada kecenderungan unsur kesalahan “dikhayalkan”, “diandaikan”, dan “diobyektifsir”.
Berdasarkan  uraian  pertanggungjawaban Rumah  Sakit  di  atas,  sebenarnya  ada  beberapa upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam  hal  terjadi kelalaian  oleh  tenaga  kesehatan  yakni  dengan cara  melaporkan  kepada  MKEK/MKDKI, melakukan  mediasi,  menggugat  secara  perdata dan pelaporan secara pidana.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pasien/keluarga  pasien dapat  melakukan  upaya  hukum  baik  pidana maupun  perdata  terhadap  kesalahan  tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  Dokter/Tenaga Medis ataupun Rumah Sakit. Dan Rumah Sakit bertanggungjawab atas kelalaian ataupun kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Dokter  yang bertugas dalam Rumah Sakit tersebut.
Seyogyanya
Pelaksanaan Pemberian
Layanan  Medik  Pada  Suatu  Transaksi Terapeutik  yang  di  Dalamnya  Terdapat

## Informed Consent
Dalam  praktisnya  seorang  dokter  ketika melakukan  suatu  tindakan  ke  pasien  perlu memberikan  informasi  mengenai  prosedur, tujuan dan dampak tindakan tersebut. Dalam hal ini,  dokter  dengan  keilmuan  yang  dimilikinya dianggap  sebagai  narasumber  yang  memiliki tanggungjawab  untuk  memberikan  semua informasi mengenai tindakan atau prosedur yang diberikan  tersebut  ( informed ).  Sedangkan, pasien sebagai pemilik sah dari tubuhnya berhak memberikan  keputusan  apakah  menyetujui ( consent )  atau  menolak  tindakan  tersebut. Siapapun  tanpa  izin  pasien,  tidak  berhak melakukan  tindakan  medis  pada  tubuhnya. Artinya  informasi  harus  diberikan  oleh  dokter,
dan consent -nya diserahkan sepenuhnya kepada pasien.
Selanjutna,  bagaimana  jika  dihadapkan dengan  kasus  pasien  tidak  sadar  tetapi membutuhkan  tindakan  darurat  ( emergency ) untuk menyelamatkan nyawa, dalam etika medis ( medikolegal ) informed  consent dapat  ditunda karena  tindakan  penyelamatan  jiwa  harus didahulukan.  Namun informed  consent tetap harus  dilakukan  setelah  pasien  kembali  sadar atau  sebaiknya  pada  saat  bersamaan  dengan tindakan penyelamatan jiwa tersebut.
1. Seyogyanya Pelaksanaan informed consent Pada  Rumah  Sakit  Apabila dalam Keadaan Gawat Darurat
Dalam praktiknya, informed consent sendiri haruskah dalam bentuk tertulis, atau ada bentuk lain  jika  hal  tersebut  dalam  keadaan  darurat. Secara  sederhana  penulis  berpendapat  bahwa terdapat empat langkah praktis untuk melakukan informed  consent ,  dimulai  pada  saat  dokter memberikan  informasi  kepada  pasien,  dan diakhiri  sewaktu  pasien  telah  memberikan consent kepada  dokter.  Empat  langkah  yang seyogyanya tersebut adalah sebagai berikut:
a. Communication
Komunikasi  dengan  pasien  yang dilakukan  adalah  yang  bisa  memberi pencerahan  kepada  pasien,  yang  etis dimana tidak melanggar etika-etika medis. Penggunaan bahasa komunikasi pun bertujuan agar pasien dapat memahaminya, sehingga dokter harus menjelaskan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien.
b. Condition
Dalam  hal  ini  dokter  secara  langsung harus memahami bagaimana kondisi klinis dan kompetensi dari pasien pada saat dokter memberikan  informasi  tersebut.  Jika  yang dihadapi  pasien  dewasa  yang  sadar  dan kompeten,  tentu informed  consent harus terjadi pada dokter dan pasien. Tetapi untuk pasien  anak-anak  dan  pasien  yang  tidak kompeten  maka consent diberikan  pada pihak  ketiga,  boleh  orang  tua,  wali  atau orang yang dikuasakan. Consent diputuskan  setelah  mereka  mendapatkan informasi  yang  jelas.  Sedangkan  yang
dimaksud  dengan  pasien  tidak  kompeten menurut  hukum  secara  sederhana  yaitu orang  yang  tidak  sadar,  keterbelakangan mental, pikun.
c. Clarification
Dokter juga harus memberikan penjelasan,  minimal  pasien  harus  tahu mengapa  perlu  dilakukan  tindakan  medis, apa saja komplikasinya, bagaimana prosedur  tindakan  medis  yang  akan dilakukan, dan seberapa besar
keberhasilannya. Pasien/keluarganya harus mendapatkan  masalah-masalah  ini  dengan jelas. Bila diperlukan, seorang dokter boleh memberikan second  opinion pada  dokter lain  sesuai  dengan  kompetensi  dokter tersebut. Dari hasil klarifikasi ini diharapkan  pemahaman  pasien/keluarga akan semakin tercerahkan.
d. Mendapatkan Consent dari Pasien/Keluarga Yang terakhir, yang merupakan tujuan
dari informed consent adalah mendapatkan consent dari pasien/keluarga pasien. Dengan pemahaman yang diperoleh setelah mendapatkan  klarifikasi,  pasien  dapat mengambil  keputusan  untuk  mengabulkan tindakan  medis. Consent ini  harus  murni benar-benar  terjadi  karena  kesadaran  dari pasien.
Selanjutnya agar dalam pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, dan agar lebih memberikan perlindungan terhadap pasien maka seyogyanya informed  consent harus  memiliki  standar  atau prosedur operasional.
2. Seyogyanya Aturan Hukum Mengandung Prinsip Kadilan dan

## Keseimbangan
Sebagaimana  penulis  sampaikan  di  atas, bahwa dalam Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  adalah  norma  satu- satunya  yang  secara  tegas  memberikan  hak
20 Ibid ., hlm. 113
gugat  kepada  pasien  atas  layanan  medis  yang tidak sesuai dengan standar.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dibutuhkan reformulasi atas peraturan perundang-undangan pada  bidang  kesehatan.  Sebagaimana  pendapat yang  dikemukakan  oleh  Zahir  Rusyad  yang menyatakan  bahwa  secara  khusus  reformulasi Pasal  32  huruf  q  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 tersebut berbunyi: 20 “ Pasien  berhak  menggugat  dan  atau menuntut  Rumah  Sakit  apabila  Rumah Sakit  diduga  memberikan  pelayanan  yang tidak  sesuai  dengan  standar,  baik  secara perdata maupun pidana ”.
Adapun  formula  peraturan  perundang- undangan ini adalah mengenai: 21
a. Norma  hak  pasien  untuk  menggugat, yaitu  pasien  berhak  untuk  menggugat rumah sakit;
b. Norma  hak  pasien  untuk  menuntut, yaitu  pasien  berhak  untuk  menuntut rumah sakit;
c. Norma mengenai syarat untuk menggugat,  yaitu  apabila  pasien mendapatkan  pelayanan  yang  tidak sesuai standar;
d. Norma mengenai jenis
gugatan/tuntutan,  yaitu  perdata  atau pidana.
Selanjutnya,  agar  pasien  mendapatkan keadilan  atas  tindakan  dokter/tenaga  kesehatan dalam tindakan medis yang terbukti melakukan kelalaian/kesalahan  ataupun  malapraktik,  maka penulis  mengusulkan  obyek  gugatan  tidak terbatas  kepada  rumah  sakit  saja,  melainkan dokter/tenaga  keshatan  yang  menangani  pasien juga dapat di gugat perdata dan di tuntut pidana.

## PENUTUP
Dalam  hal  tindakan  medis  yang  diberikan oleh  tenaga  medis  pada  rumah  sakit  harus mendapatkan  persetujuan  dari  pasie  atau keluarga  pasie,  oleh  karena  itu  penerapan Informed  Consent yang  diterapkan  oleh  rumah sakit  harus  sesuai  dengan  standar  operasional.
21 Ibid
Penerapan Informed  Consent harus  dilakukan sebelum  melakukan  upaya  tindakan  medis,  tak terkecuali  dalam  hal-hal  tertentu  seperti  pasien gawat  darurat  yang  tidak  memerlukan  adanya Informed Consent diawal, akan tetapi Informed Consent harus  tetap  diterapkan  sejalan  dengan tindakan  medis  yang  diberikan  oleh  tenaga medis pada rumah sakit.
Secara  yuridis  pasien  mempunyai  hak untuk  menggugat/menuntut  tenaga  kesehatan atau  dokter  atau  rumah  sakit  apabila  tidak melaksanakan  standar  profesi  dengan  baik. Rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  (korporasi) dapat  dituntut dan  dipertanggungjawabkan  atas tindakan-tindakan  malpraktik  tenaga  kesehatan di  rumah  sakit.  Ketentuan  dalam  Pasal  46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit  bahwa  rumah  sakit  harus bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh  dokter  yang  berpraktik  di  rumah  sakit merupakan beban yang ditanggung oleh pemilik dan  manajemen  rumah  sakit.  Rumah  Sakit, dengan statusnya sebagai badan hukum, karena diberi  kedudukan  menurut  hukum  sebagai “ persoon ” dan karenanya merupakan “ rechtspersoon ”,  maka  Rumah  Sakit  juga terbebani hak dan kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.
Perlu diketahui oleh masyarakat atau pasien adalah  tindakan  medis  (terepeutik)  bukanlah ilmu pasti yang dapat dengan mudah ditentukan hasilnya,  maka  fungsi  dari informed  consent sendiri  sebenarnya  untuk  memberi  pengertian kepada  pasien  dan  keluarga  pasien  bahwa  jasa kesehatan  adalah  usaha  dan  ikhtiar,  maka sewaktu-waktu  bisa  mengalami  kegagalan, bukan karena adanya malpraktik dan pelanggaran  SOP.  Agar  dalam  pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, dan agar lebih memberikan perlindungan terhadap pasien maka seyogyanya informed  consent harus  memiliki  standar  atau prosedur  yang  didalamnya  memuat  asas keseimbangan  dan  keadilan  bagi  pasien  dokter maupun rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Purwohadiwardoyo.  1989. Etika  Medis , Yogyakarta: Kanisius
H. Muntaha. 2017. Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban  dan  Penghapus Pidana , Jakarta: Sinar Grafika
Hendrojono.  2007. Batas  Pertanggungan Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik , Surabaya: Srikandi
Ibrahim,  Johnny.  2006. Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:
Bayumedia Publishing
Koeswadji,  Hermin  Hadiati.  1998. Hukum Kedokteran  (Studi  Tentang  Hubungan Hukum  Dalam  Mana  Dokter  Sebagai Salah Satu Pihak) , Bandung: Citra Aditya Bakti
Maliangga,  Jendri.  2013. Hak  Informed Consent  Sebagai  Hak  Pasien  Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia , Lex et Societatis,  Volume  I,  Nomor  4,  Bulan Agustus
Meliala, Djaja S. 2015. Perkembangan Hukum Perdata  Tentang  Benda  Dan  Hukum Perikatan , Bandung: Nuansa Aulia
Muhammad,  Abdul  Kadir.  2014. Hukum Perdata  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
Naja, Daeng. 2006. Contract Drafting ,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Ratman, Desriza. 2013. Aspek Hukum Informed  Consent  dan  Rekam  Medis dalam  Transaksi  Terapeutik ,  Bandung:
Keni Media
Rusyad,  Zahir.  2018. Hukum  Perlindungan Pasien  (Konsep  Perlindungan  Hukum Terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan  Oleh  Dokter  dan  Rumah Sakit) , Malang: Setara Press
Salim H.S. dan Erlies Nurbani, Septiana. 2014.
Perkembangan Hukum Kontrak
Innominaat  Di  Indonesia  (Buku  Kedua) ,
Jakarta: Sinar Grafika
Wardhani,  Ida  Ayu  Sri  Kusuma.  2014.
Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran  (Informed  Consent)  dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga
Kesehatan  terhadap  Pasien  Rumah  Sakit di  Provinsi  Bali ,  Jurnal  Magister  Hukum Udayana, Vol 3 No.1