## EDITORIAL
Program  pasangan  Joko  Widodo  -  Jusuf  Kalla  yang tersohor  dengan  sebutan  ‚Nawa  Cita‛  perlu  ditagih  oleh segenap  rakyat  Indonesia.  Pasalnya,  sembilan  program  yang disebut  ‚Nawa  Cita‛  itu  merupakan  gagasan  penting  tentang prioritas  jalan  perubahan  menuju  Indonesia  yang  berdaulat secara  politik,  mandiri  dalam  bidang  ekonomi,  serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Sembilan program tersebut bisa disarikan demikian 1 :
1.  Menghadirkan  kembali  negara  untuk  melindungi  segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya  dan  pembangunan  pertahanan  negara  Tri  Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2.  Membuat  pemerintah  tidak  absen  dengan  membangun  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  demokratis,  dan terpercaya,  dengan  memberikan  prioritas  pada  upaya memulihkan  kepercayaan  publik  pada  institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi  demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
1 Inggried Dwi Wedhaswary, ‚Nawa Cita: 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.‛ Kompas online ,  21 Mei 2014.
3.  Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.  Menolak  negara  lemah  dengan  melakukan  reformasi  sistem dan  penegakan  hukum  yang  bebas  dari  korupsi,  bermartabat, dan terpercaya.
5.  Meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  melalui peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  dengan program  "Indonesia  Pintar",  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dengan  program  "Indonesia  Kerja"  dan  "Indonesia Sejahtera"  dengan  mendorong land  reform dan  program kepemilikan  tanah  seluas  9  hektar,  program  rumah  kampung deret  atau  rumah  susun  murah  yang  disubsidi  serta  jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.  Mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.  Melakukan  revolusi  karakter  bangsa  melalui  kebijakan penataan  kembali  kurikulum  pendidikan  nasional  dengan mengedepankan  aspek  pendidikan  kewarganegaraan,  yang menempatkan  secara  proporsional  aspek  pendidikan,  seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9.  Memperteguh  kebhinnekaan  dan  memperkuat  restorasi sosial  Indonesia  melalui  kebijakan  memperkuat  pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog
antarwarga.
Program  Nawa  Cita  sesungguhnya  menjadi  angin  segar untuk  terjadinya  perubahan  di  negeri  ini  khususnya  terkait dengan  lemahnya  negara  dalam  menghadapi  kelompok- kelompok  yang  kerap  melakukan  kekerasan,  khususnya kekerasan  yang  terkait  dengan  agama.  Program  tersebut diharapkan  juga  dapat  mengembalikan  Indonesia  sebagai negara yang menghargai keragaman agama, suku dan budaya. Apabila segenap rakyat di negeri ini memiliki komitmen teguh untuk  berpegang  pada  Pancasila  dan  semangat  Bhineka Tunggal Ika, maka tentulah solidaritas yang kuat antar-sesama warga  bangsa  akan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena kebebasan beragama berkorelasi positif terhadap kesejahteraan bangsa.
Kebebasan beragama itu sendiri sesungguhnya merupakan  pemberian  Allah,  dan  sepatutnya  dituangkan dalam aturan hukum yang berkeadilan. Karena itu pemerintah harus  mencabut  aturan-aturan  yang  melanggar  kebebasan beragama.  Kebebasan  beragama  dalam  hal  ini  adalah kebebasan  untuk  memilih  agama,  atau    kebebasan  untuk memilih  siapa  yang  ingin  dia  sembah  dan  yang  tidak  ingin disembah oleh seseorang sebagaimana juga dinyatakan  dalam Pasal 18  Deklarasi Universal HAM: ‚Hak kebebasan beragama adalah  kemerdekaan  untuk  memeluk  agamanya  yang didasarkan  atas  kehendak  bebas  manusia  (sesuai  dengan keinginan  hati  nuraninya),  tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa untuk menyembah apa yang dia ingin sembah atau apa yang ia tidak  ingin  menyembahnya,‛  sebagaimana  yang  juga
dinyatakan  dalam  Vatikan  II  Tahun  1965,  di  mana  kebebasan beragama    merupakan  hak  yang  didasarkan  pada  martabat manusia yang dinyatakan oleh firman Allah. 2 Dengan demikian maka  negara  tidak  dapat  merampas  hak  ini  dari  individu, karena hak ini diberikan oleh Tuhan, dan negara wajib menjaga implementasi dari hak-hak tersebut.
Selanjutnya  kebebasan  beragama  tersebut  juga  berarti kemerdekaan  berkumpul  karena  aktivitas  agama  bersifat komunal. Larangan beribadah di rumah jelas tidak masuk akal. Pendirian rumah ibadah memang memerlukan izin mendirikan bangunan  (IMB),  namun  tidak  boleh  lebih  sulit  dibandingkan mendapatkan IMB untuk pendirian rumah tinggal.  Karena hak kebebasan beragama merupakan hak dari Allah, maka aktivitas agama  merupakan  sesuatu  yang  tidak  boleh  dibelenggu.  Hak menyembah  Allah  sesuai  dengan  keyakinan  dan  agama seseorang,  baik  pribadi  maupun  secara  berkelompok  bukan sesuatu  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  tetapi  pemerintah wajib  menjaga  agar  hak-hak  kebebasan  beragama  tersebut dapat  terimplementasi  dengan  baik.  Dengan  demikian  jelaslah bahwa penyembahan kepada Allah baik secara pribadi maupun kelompok  tidak  memerlukan  ijin  dari  pemerintah.  Dan  karena kebebasan  beragama  tidak  tanpa  batas,  maka  kebebasan
2 Lihat Stahnke, Tad dan J.Paul Martin, Religion and Human Rights: Basic Document , (New York: Center for Study of Human Rights, Columbia University, 1998), 205-219. Brian Tierney, "Religious Right: A Historical Perspective," dalam Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspectives , John Witte and Johan D. van der Vyver, eds. (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996), 18.
beragama  secara  bersamaan  juga  merupakan  kewajiban  untuk umat beragama lain dapat melaksanakan kebebasan beragamanya.
Pemahaman  bahwa  HAM  secara  bersamaan  juga merupakan kewajiban untuk menjaga hak-hak orang lain dapat terpenuhi,  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Matius  7:12,  yang berbunyi  demikian:  ‚Segala  sesuatu  yang  kamu  kehendaki supaya  orang  perbuat  kepadamu,  perbuatlah  demikian  juga kepada  mereka‛.  Pernyataan  tersebut  juga  dinyatakan  dalam Lukas  6:31.  Ayat  tersebut  biasa  disebut  sebagai  ‚ The  Golden Rule ‛. Pesan ayat tersebut dalam bentuk yang negatif juga ada dalam  kitab  orang  Yahudi,  demikian  juga  agama  Buddha, Hindu dan Kong Hu Chu. 3
‚ Golden  Rule ‛  di  atas  merupakan  kewajiban  setiap manusia  yang  berharap  diperlakukan  sama  dengan  apa  yang dikehendakinya. Pernyataan tersebut merupakan suatu standar hukum yang tinggi, karena umumnya manusia lebih menuntut kebutuhannya  dipenuhi  dibandingkan  berusaha  untuk memenuhi  hak-hak  orang  lain.  Dalam  hubungan  dengan kebebasan beragama, hukum tersebut mewajibkan setiap orang untuk  menjaga  hak  kebebasan  beragama  orang  lain.  Dan apabila  semua  orang  berusaha  untuk  mengusahakan  hak-hak kebebasan  beragama  orang  lain  terpenuhi,  maka  pastilah semua manusia akan terlindungi hak-haknya.
3 Kenneth Barker, ed., The NIV Study Bible (Grand Rapids, Michigan:
Zondervan Publishing House, 1985), 1452.
Terkait  dengan  implementasi  program  ‚Nawa  Cita‛ khususnya  yang  terkait  dengan  agama  dan  kebebasan beragama di Indonesia, dan bagaimana seharusnya pemerintah menempatkan agama dalam negeri ini, Jurnal Societas Dei pada Volume II edisi 1 ini akan menyajikan 7 artikel yang diharapkan dapat  memberikam  kontribusi  bagi  terjadinya  transformasi  ke arah yang lebih baik.
Artikel pertama karya Prof. Peter A. Lillback, Ph.D. rektor Westminster  Theological  Seminary,  Philadelphia,  USA  yang berjudul ‚From America to the World:  Protestant Christianity’s Creation  of  Religious  Liberty‛. Artikel  ini  menjelaskan  sejarah perjuangan  kebebasan  beragama  sampai  menjadi  perjuangan seluruh  dunia.  Kemudian  artikel  ‚Agama  di  Ruang  Publik Politik‛  karya  Prof.  Drs.  M.  Dawam  Rahardjo    mengulas bagaimana pergulatan agama-agama pada ruang publik politik. Selanjutnya,  artikel  Dr  (Cand.)  Binsar  A.  Hutabarat  M.Th. tentang ‚Perda Manokwari Kota Injil: Makna dan Konsekuensi bagi  Gereja-gereja  di  Indonesia‛  memaparkan  realitas hegemoni  agama  di  Indonesia,  khususnya  di  Manokwari, Papua Barat.
Artikel  ‚Kristen  dan  Kenaifan  Politik:  Kritik  atas  Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014‛ karya Dr. Victor Silaen, dosen Universitas  Pelita  Harapan  (UPH)  Tangerang,  memberikan pemikiran  kritis  mengenai  hubungan  negara  dengan  agama. Selanjutnya  artikel  ‚Prinsip  Etika  Global  untuk  Kota  Modern Multikultural‛ karya Dr. Togardo Siburian, dosen STT Bandung membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip etika global pada  saat  ini.  Artikel  ‚Penanaman  Toleransi  Beragama  pada
Anak  Melalui  Pendidikan‛  karya  Nurhattati  Fuad,  dosen Pascasarjana  Universitas  Negeri  (UNJ)  Jakarta,  memberikan masukan  bagaimana  seharusnya  menumbuhkan  rasa  toleransi beragama  yang  amat  penting  bagi  proteksi  kebebasan beragama  di  Indonesia.    Dan  artikel  ‚Hospitalitas  Sebagai Upaya  Mencegah  Kekerasan  dan  Memelihara  Kerukunan dalam  Relasi  Islam-Kristen  di  Indonesia‛  karya  Yohanes Krismantyo  Susanta,  mahasiswa  Pascasarjana  STT  Jakarta memberikan  pemikiran  bagaimana  sumbangsih  Kristen  dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia.