## E T N O S I A
Jurnal Etnografi Indonesia
Terbit 2 kali dalam Setahun: Juni dan Desember
DEWAN PENASEHAT:
Dekan FISIP UNHAS Ketua Departemen Antropologi FISIP UNHAS
Pimpinan Redaksi Nurul Ilmi Idrus
Sekretaris Muhammad Neil
Redaksi Pelaksana Yahya Kadir, Tasrifin Tahara, Pawennari Hijjang
Administrasi dan Keuangan Nurhadelia FL

## Manager Tata Laksana
Ahmad Ismail

## Distribusi dan Sirkulasi
Safriadi, Icha Musywirah Hamka, Batara Al Isra

## Pembantu Teknis
Muhammad Kamil, Usman Idris, Muhammad Yunus

## Dewan Redaksi
Kathryn M. Robinson (The Australian National University) Tony Rudyansjah (Universitas Indonesia) Heddy Shri Ahimsa-Putra (Universitas Gadjah Mada) Lono Simatupang (Universitas Gadjah Mada) Semiarto Aji Purwanto (Universitas Indonesia) Atta Irene Allorante (Univeristas Hasanuddin) Irwan M. Hidayana (Universitas Indonesia) Rosita Yultimatuh (Oriflame, Makasssar) Pande Made Kutanegara (Universitas Gadjah Mada) Munsi Lampe (Universitas Hasanuddin) Mahmud Tang (Universitas Hasanuddin)

## ALAMAT REDAKSI
Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Gedung Perkantoran FISIP UNHAS. Lt. 2 Jln. Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Tamalanrea Makassar Email redaksi: jurnal.etnosia@gmail.com

## DAFTAR ISI

## ETNOSIA
Jurnal Etnografi Indonesia Vol. 1. No.2 Desember 2016
‘Ini kan Bukan Bali’: Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Anwar 1 - 11
Mana’ dan Eanan:
Tongkonan, Harta Tongkonan , Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual di Masyarkaat Toraja Nurul Ilmi Idrus 12-26 Menulis Kajian Literatur Amri Marzali 27-36 ‘Bisnis Oriflame, Bisnis Konsultan Itu Sendiri’:

## Budaya Organisasi Multilevel Marketing untuk Mewujudkan Mimpi
Deby Susan Kamawo 37-53 Fast Food : Gaya Hidup dan Promosi Makanan Siap Saji Citra Rosalyn Anwar 54-65
Hablumminannas :
Nilai-Nilai Keislaman dan Praktiknya Dalam Pergaulan Antar
Ikhwan dan Akhwat pada Organisasi Forum Lingkar Pena Makassar
Andi Batar Al Isra 66-78 Review Buku:
‘Membaca’ dan ‘Dibaca’ Secara Polyglot:
Gender, Seksualitas dan Perkawinan di Masyarakat Bugis Alwy Rahman
79-80
‘Ini Kan Bukan Bali’: Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Anwar
Mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi, Universitas Gadja Mada. achmad.anwar1012@gmail.com

## Abstract
To  become  Balinese  is  to  become  Hindu  with  all  set  of  Hinduism  and  its  social  norms.  This article  is  focused  on  the  most  visible  and  significant  changes  in  the  everyday  interaction  of Balinese  in  the  transmigration  area  of  Kertoraharjo.  As  transmigrants,  they  generally understand  that  there  are  4  categories  of  Balinese  caste  (Brahmana,  Ksatria,  Waisya,  and Sudra) and these still exist in Kertoraharjo. However, residential area makes a difference, the practical realities of caste in Kertoraharjo has shown significant changes. Bali coarse language (Bahasa Bali Kasar) has become their daily language, and Bahasa Indonesia is an alternative and  casteless  language  used  in  every  day  interaction.  For  ‘Sudra  Kaya’,  Balinese  names  are avoided  to  eliminate  caste  identity.    The  embodiment  of  caste  is  reproduced  depending  the arena and whether the interaction is horizontal or vertical. However, when it comes to rituals, the norms of caste is maintained as this is related to the transedental relations between human being and God, and any violation will result in karma. Any change in the embodiment of caste is legitimated in a phrase: ‘Ini kan bukan Bali’ (‘this is not Bali’).
Keywords : Bali, caste, transmigrant, changes.

## Pendahuluan
Masyarakat  Bali  tersebar  di  Nusantara  ini bukan tanpa alasan. Bukan seperti Minangkabau yang tersebar karena budaya merantaunya, bukan seperti  Bajo  yang  tersebar  karena  budaya melautnya,  bukan  juga  seperti  Bugis  yang  ter- kenal  diasporanya  karena  budaya  perdagangan. Masyarakat  Bali  tersebar  di  Nusantara  karena kondisi  kepadatan  penduduk  di  wilayah  asli, yaitu Bali, sehingga pemerintah menjadikan Bali sebagai target kebijakan transmigrasi.
Masyarakat  Bali  adalah  manusia  etnis  Bali, yang  mendiami  suatu  wilayah  tertentu  (khusus- nya  Bali)  diantara  etnik-etnik  yang  ada  di Nusantara, yang memiliki kesadaran ( conscious- ness )  yang  kuat  tentang  eksistensi  kesatuan budaya  Bali,  bahasa  Bali,  dan  Agama  Hindu. Disamping  itu  manusia  etnis  Bali  dianggap memiliki  kesadaran  yang  kuat akan  perjalanan sejarahnya  serta  memiliki  ikatan-ikatan  sosial dan  solidaritas  yang  kuat  yang  berpusat  pada pura ,  organisasi  sosial,  serta  sistem  komunal (Pitana  1994:48).  Sebagian  besar  orang  Bali menganut agama Hindu, karena menjadi Kristen
atau Muslim dalam pandangan orang Bali ibarat berhenti menjadi orang Bali (Geertz 1992:137).
Di  Bali  sendiri  Bahasa  Bali  memiliki tingkatan  penggunaannya  berdasarkan  status sosial.  Bahasa  Bali  terdiri  atas  Bali  Alus,  Bali Madya  dan  Bali  Kasar  (Tinggen  1986.).  Bali Alus  (bahasa  Bali  halus)  dipergunakan  untuk bertutur  formal,  seperti  dalam  pertemuan  di tingkat  desa  adat,  peminangan,  atau  bagi  orang berkasta  rendah  terhadap  orang  berkasta  lebih tinggi.  Bali  madya  dipergunakan  di  tingkat masyarakat  menengah,  seperti  pejabat  dengan bawahannya. Sedangkan Bali
Kasar
dipergunakan  bertutur  oleh  orang  berkelas rendah,  seperti  kaum  Sudra  atau  antara bangsawan  terhadap  abdi  dalemnya  (Bawa 2002:36-37).
Memindahkan  penduduk  terutama  suku  Bali bukanlah  perkara  mudah  mengingat  mereka adalah  masyarakat  yang  sangat  berkeyakinan kuat  terhadap  nilai  dan  norma  Hinduisme, menjadi Bali identik dengan menjadi Hindu dan tinggal  di  Bali.  Keluar  dari  Bali  menurut masyarakat  Bali  dahulu  adalah  identik  dengan meninggalkan  Hindu.  Dulu  mereka  yang  keluar
dari  Bali  hanya  mereka  yang  terusir  karena sanksi  adat  atau  karena  masalah-masalah tertentu.  Namun,  kepadatan  penduduk  membuat transmigrasi men-jadi alternatif domisili dan ke- Bali-an mengalami perubahan (Atmadja 2010).
Bagi  orang  Bali  kasta  adalah  sebuah  sistem yang  erat  kaitannya  dengan  Hinduisme  dengan seluruh  perangkatnya  dan  dianggap  sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemberian Tuhan oleh  penganutnya,  dipandang  sebagai  sesuatu yang  terwariskan,  kaku/mengikat,  serta  sulit berubah.  Sistem  kasta  membagi  semua  masya- rakat Hindu kedalam kelompok-kelompok endo- gam  dengan  keanggotaan  herediter,  yang  seren- tak  memisahkan  dan  menghubungkan  seorang dengan  yang  lain  melalui  tiga  karakteristik: pemisahan  menyangkut  perkawinan  dan  kontak; pembagian  kerja  dalam  setiap  kelompok  yang mewakili satu profesi tertentu, dan mengurutkan kelompok-kelompok itu pada sebuah skala yang memilah mereka ke dalam kasta tinggi dan kasta rendah  (Eriksen  1998:242).  Sebagai  kedudukan atau penggolongan masyarakat berdasarkan pada keturunan,  kasta  masyarakat  Bali  terbagi  atas empat  kasta  yakni Brahmana,  Ksatria,  Waisya, dan Sudra .  Jika  kasta  Brahmana  berkaitan dengan  kependetaaan  dan  memiliki  kedudukan tertinggi  dalam  struktur  kasta;    kasta  Ksatria merujuk  pada    mereka  yang  berprofesi  sebagai abdi  Negara  atau  kerajaan  dan  para  keturunan raja;  kasta  Waisya  identik  dengan  mereka  yang bergelut di bidang perdagangan, usahawan/wiraswasta,  dan  peng-rajin;  maka kasta  Sudra  adalah  para  buruh  atau  petani,  tak bergelar dan merupakan kasta terendah (Karepun 2007:6), sebagaimana distrukturkan pada Bagan 1 berikut ini:
Bagan 1. Struktur Kasta Piramida ini menunjukkan kedudukan masing-masing kasta dimana Brahmana memiliki  ke-dudukan  teratas,  diikuti  oleh Ksatria,  Waisya  dan  Sudra.  Namun  jika  ditilik dari  kuantitas,  maka  terjadi  perbandingan  yang terbalik,  dimana  kasta  Sudra  menempati  tempat teratas  dan  kasta  Brah-mana  berada  pada peringkat terakhir.
Kasta  Brahmana,  Ksatria,  dan  Waisya  di- istilahkan  sebagai  Triwangsa , sementara  kasta Sudra  sebagai  Sudrawangsa.  Untuk  mengiden- tifikasi  masing-masing  kasta,  ini  dapat  dilihat dari  nama  atau  gelar  yang  bersangkutan. Misalnya,  Brahmana  menggunakan  gelar  Ida Bagus  (untuk  laki-laki)  dan  Ida  Ayu  (untuk perempuan).  Ksatria  menggunakan  gelar  Anak Agung,  Dewa  Agung,  Tjokorda,  dan  Dewa. Wesya  menggunakan  gelar  I  Gusti  Agung,  I Gusti Bagus (untuk laki-laki), I Gusti Ayu (untuk perempuan).  Sementara  Sudra  tidak  memiliki gelar, namun cara penamaan mereka menggunakan  urutan  kelahiran  yaitu  Wayan (pertama),  Made  (kedua),  Nyoman  (ketiga),  dan Ketut  (keempat),  dan  ini  berulang  pada  anak- anak selanjutnya (Kerepun 2007:50).
Dalam kitab suci Veda , istilah kasta tidak di- kenal,  melainkan Warna. Pada  kitab Bhagavad- gita istilah yang digunakan adalah Catur Warna , yakni  pembagian  masyarakat  menurut Swadhar- ma (profesi)  atau  wilayah  kerja  masing-masing. Dalam  kehidupan  orang  Bali  terdapat  sistem Wangsa,  yaitu  sistem  kekeluargaan  yang  diatur menurut  garis  keturunan.  Penggunaan  istilah  ini menjadi  persoalan  bagi  masyarakat  Bali  ketika konsep  Kasta  digunakan  dalam  memahami konsep Warna pada masyarakat Hindu. Ini diper-
Brahmana Ksatria Waisya Sudra
kenalkan  oleh  bangsa-bangsa  Eropa  di  zaman penjajahan.  Nama-nama  yang  digunakan  dalam Catur  Warna  (Brahmana,  Ksatria,  Wesya,  dan Sudra),  dialihfungsikan  oleh  kasta,  termasuk gelar. Ironisnya, gelar tersebut diwariskan secara turuntemurun,  tak  peduli  mereka  menjalankan fungsi  atau  ajaran  Catur  Warna  atau  tidak (Kerepun  2007:12-16).  Di  Kertoraharjo,  pem- berian nama berdasarkan kasta masih dipraktek- kan.  Namun,  mereka  yang  terlahir  berkasta Sudra,  tapi  kaya  (‘Sudra  Kaya’)  cenderung  me- ngabaikannya agar identitas kastanya tidak nam- pak melalui nama (Bagus 1980).
Jika  penelitian-penelitian  sebelumnya  ter- fokus pada masyarakat Bali di Bali, penelitian ini justru  menitikberatkan  pada  masyarakat  Bali  di luar Pulau Bali. Diargumentasikan bahwa lokasi pemukiman  membuat  perbedaan  dalam  berin- teraksi diantara orang Bali yang bertransmigrasi. Berbagai  perubahan  tersebut  dilegitimasi  karena mereka  tidak  sedang  berdomisili  di  Bali  dan diekspresikan dengan frasa ‘Ini kan bukan Bali’.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Kertoraharjo, Kecamatan  Tomoni  Timur,  Kabupaten  Luwu Timur,  Sulawesi  Selatan  (selanjutnya  disebut Kertoraharjo), yaitu perkampungan yang terben- tuk  sekitar  40  tahun  yang  lalu  melalui  program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lokasi  ini  kini  telah  berkembang  dan  menjadi desa yang makmur dan sejahtera, dan mayoritas penduduknya  adalah  orang  Bali  dan  beragama Hindu.
Mereka  yang  berpartisipasi  dalam  penelitian ini berjumlah 15 orang yang bervariasi berdasar- kan umur, gender, kasta, dan pekerjaan, sebagai- mana dijabarkan dalam Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Informan Penelitian
No. Nama Um- ur Gend er (P/L) Kasta Pekerjaan 1. Desak 16 P Brahmana Pelajar 2. Bagus 68 L Brahmana Pendeta 3. Ngurah 34 L Weisya Petani 4. Tirta 62 P Weisya Ibu Rumah Tangga 5. Iluh 52 P Ksatria Pedagang 6. Agung 60 L Ksatria Pengukir 7. Gusti 67 L Ksatria Pensiunan PNS
8. Wayan 73 L Sudra Petani 9. Kadek 31 P Sudra Guru/PNS 10. Merta 43 L Sudra Wiraswasta 11. Widana 45 L Sudra Pengurus Gapoktan 12 Made 45 L Sudra Pejabat Pemerintaha n 13. Surya 55 L Sudra Tukang Bangunan 14. Kapal 57 L Sudra Wiraswasta 15. Arta 65 L Sudra Pensiunan PNS
Wawancara  dan  observasi  adalah  kombinasi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini.  Wawancara  dilakukan  dengan menggunakan  pedoman  wawancara  dengan topik-topik  wawancara  meliputi  pengetahuan tentang  kasta,  interaksi  antar-kasta  dan  aspek- aspek  yang  berubah  dan  bertahan.  Observasi mencakup  ke-giatan  gotong-royong,  rapat  (rapat dinas dan rapat adat), jual beli di pasar, aktifitas upacara  ke-agamaan,  dan  aktivitas  sehari-hari lainnya.
Analisis  diawali  dengan  membaca  catatan lapangan  ( field note ) dan  hasil  wawancara  yang telah  ditranskripsikan.  Ini  diikuti  dengan  men- deteksi  tema-tema  yang  muncul  dalam  wawan- cara, yakni kasta dan perubahannya, sejarah dan adaptasi, upacara-upacara adat, pulau Bali versus Desa  Kertoraharjo,  interaksi  sehari-hari.  Setelah itu  memberikan  kode  berdasarkan  tema-tema tersebut.
Penelitian dimulai ketika memeroleh izin dari kepala  desa  dan  kepala  adat  setempat.  Nama- nama  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah nama  samaran  ( pseudonym )  untuk  menjaga  ke- rahasiaan identitas informan dan informasi yang diberikan ( confidential ).

## Kasta: Pandangan Orang Bali Transmigran
Pemahaman  kasta  yang  ada  di  Desa  Kerto- raharjo berasal dari Pulau Bali dan pada dasarnya serupa  dengan  konsep  normatif  kasta  di  Pulau Bali. Bagus (68 tahun), seorang pendeta di Desa Kertoraharjo  memberikan  gambaran  tentang kasta yaitu:
Kasta  dalam  Hindu  itu  berarti  tangga  atau tingkatan.  Tingkatan  itu  di  bagi  empat, Brahmana, Ksatria, Weisya dan Sudra. Tiap tingkat  punya  tanggung  jawab  berbeda-
beda.  Brahmana  sebagai  pendeta,  Ksatria sebagai  pemimpin  pemerintahan,  Weisya sebagai usahawan dan Sudra sebagai petani dan  pembantu.  Menurut  saya  tujuannya sebenar-nya  untuk  membuat  keseimbangan kehidu-pan,  masing-masing  kasta  saling melengkapi  dan  membutuhkan  (Bagus,  68 tahun, Brah-mana).
Agung,  seorang  pengukir,  menjelaskan mengenai  pembagian  kasta  dan  fungsi  masing- masing:
Kalau  menurut  umat  Hindu,  kasta  itu diyakini  terbagi  satu  Brahmana  tugasnya menyucikan  segala  sesuatu  yang  ada  di umat  Hindu,  kedua  Ksatria  tugasnya berperan  di  bidang  politik,  ketiga  Weisya atau  gusti  namanya  tugasnya  itu  berbisnis, terakhir  Sudra  tugasnya  adalah  membantu keempat-nya ini (Agung, 60 tahun, Ksatria).
Tirta,  seorang  ibu  rumah  tangga,  juga  men- jelaskan gambaran kasta sebagai berikut:
Dari apa yang pernah saya dapat, kasta atau kaste oleh  orang  Bali  diartikan  kedudukan seseorang.  Kalau  dari  yang  tertinggi  itu Brahmana,  kedua  itu  Ksatria,  ketiga  itu Weisya  dan  kemudian  terakhir  Sudra.  Jadi setiap  orang  Bali  punya  kedudukannya masing-masing.  Makanya  setiap  orang  Bali itu  punya  cara-cara  tersendiri  dalam  hidup, misalnya  begini  kalau  Brahmana,  begini kalau Sudra. Itu semua sudah ada dan jelas aturanya (Tirta, 62 tahun, Weisya).
Puspa,  salah  seorang  pengajar  Pendidikan Agama  Hindu  di  Sekolah  Menengah  Atas, mengungkapkan, bahwa:
Secara  pribadi  yang  saya  tau,  ini  kan  kasta ada  empat  dalam  agama  Hindu,  ada  kasta Brahmana,  Ksatria,  Weisya,  dan  Sudra. Kalau  kasta  itu  yang  saya  tau  kasta  Brah- mana  ini  semacam  keturunan  bangsawan, Ksatria  itu  pemimpin,  Weisya  itu  bisa pedagang, kalau Sudra ya petani atau buruh (Puspa, 31 tahun, Sudra).
Uraian  dari  keempat  kasta  di  atas memberikan  gambaran  mengenai  pengertian kasta,  pem-bagian  kasta  dan  tugas  masing- masing  secara  normatif.  Surya  (55  tahun) seorang  pekerja  bangunan,  yang  ahli  dalam pembuatan  pura  dan  rumah  adat  Bali,
menambahkan  bahwa  orang  Bali  di  Desa Kertoraharjo  memahami  kasta  sebagai-mana orang  Bali  di  Pulau  Bali.  Penggambaran  Surya merupakan  bentuk  generalisasi  pandangan mengenai  pemahaman  orang  Bali  tentang  kasta di Desa Kertoraharjo, meskipun dalam realitasnya telah banyak perubahan yang terjadi.

## Kasta: yang Berubah dan yang Bertahan
Meskipun  pemahaman  tentang  kasta  relatif serupa antara di Bali dan di Kertoraharjo, dalam prakteknya  banyak  mengalami  perubahan.  Apa yang berubah dan apa yang bertahan?

## Kasta: Apa yang Berubah?
Perubahan  dalam  kaitan  dengan  interaksi antar  kasta  di  Desa  Kertoraharjo  dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terkait dengan adaptasi orang Bali  dengan  lingkungan  di  daerah  transmigran dan faktor eksternal terkait pengaruh kebudayaan suku-suku lain yang intensif berinteraksi dengan mereka.
Rasa senasib sebagai masyarakat transmigran menjadi penanda awal mulai meleburnya batasan kasta diantara sesama orang Bali di Kertoraharjo. Mereka beranggapan bahwa di Pulau Bali mere- ka  berbeda  satu  sama  lain  berdasarkan  kasta, tetapi  di  Kertoraharjo  mereka  ‘serupa  tapi  tak sama’.  Orang  Bali  di  Kertoraharjo  beranggapan bahwa  jika  perbedaan  kasta  seperti  yang  ada  di Pulau  Bali  dijadikan  acuan  dasar  dalam  kehidu- pan  awal  di  Desa  Kertoraharjo,  maka  mereka percaya  ini  justru  akan  memecah-belah  mereka, sehingga sulit untuk bekerjasama.
Kondisi  lingkungan  fisik  di  awal  kedatangan mereka sebagai transmigran adalah hutan belan- tara  yang  harus  diolah  dan  dijadikan  sebagai lahan  untuk  tempat  tinggal  dan  lahan  pertanian yang merupakan satu-satunya sumber mata pen- caharian  mereka  kala  itu.  Dalam  kondisi  demi- kian, hal pertama yang dilakukan di lokasi trans- migrasi  adalah  membuka  lahan  dengan  mene- bang  hutan  dan  membersihkan  lahan  untuk  per- siapan  lahan  pertanian,  yang  tidak  dapat  di- lakukan  secara  individual,  sehingga  gotong- royong antar sesama transmigran sangat diperlu- kan, tidak peduli mereka berasal dari kasta apa.
Dalam konteks ini, kasta menjadi tak relevan untuk  diteguhkan.  Mereka  yang  berkasta  Brah- mana yang berdasarkan norma berfungsi sebagai pendeta (memimpin setiap upacara-upacara adat) tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  berdasarkan kasta  karena  keterbatasan  sarana  dan  prasarana peribadatan.  Kasta  Ksatria  dan  Weisya  pun demikian  karena  kondisi  saat  itu  belum  ada pemerintahan  dinas  (seperti  desa  dinas)  dan perdagangan  (seperti  warung  dan  pasar).  Sudra yang pada umumnya memang sebagai buruh dan petani  dari  tempat  asalnya  dapat  dengan  lebih mudah  beradaptasi  dengan  lingkungan  di  Ker- toraharjo  karena  ketrampilan  mereka  di  bidang pertanian,  ketekunan  dan  kemampuan  bertahan hidup  di  tengah  keterbatasan  ( survival  of  the fittest )  sebagai  mekanisme  seleksi  alam,  di- bandingkan  dengan  transmigran  yang  berkasta Triwangsa.
Kondisi ini menyebabkan kasta Sudra mampu berkembang  dan  membangun  usaha-usaha  lain dari  kesuksesan  bidang  pertanian,  seperti  pabrik penggilingan padi, penyediaan alat-alat pertanian modern,  dll.  Kemampuan  beradaptasi  di  ling- kungan  baru  dan  keberhasilan  yang  dicapai membuat  mereka  yang  berasal  dari  kasta  Tri- wangsa  justru  banyak  yang  kemudian  bekerja pada  mereka  yang  berkasta  Sudra  yang  berhasil secara  ekonomi.  Selain  itu,  pada  banyak  kasus, justru  kasta  Triwangsa  menjual  lahan  mereka sedikit  demi  sedikit  bahkan  seluruhnya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  atau  me- mutuskan  kembali  ke  Pulau  Bali  karena  tidak mampu  beradaptasi  di  daerah  transmigrasi. Dalam  konteks  ini,  ‘siapa  mengerjakan  apa’ menjadi  tidak  relevan  dengan  ‘dari  kasta  mana seseorang berasal’, demi untuk bertahan hidup di daerah transmigran.
Jumlah  kasta  Triwangsa  yang  minim,  juga berpengaruh  signifikan  terhadap  perubahan  in- teraksi antar kasta di daerah transmigran. Made, seorang  aparatur  desa,  menggambarkan  domi- nannya jumlah kasta Sudra dan perubahan dalam interaksi  antar  kasta  di  Pulau  Bali,  sebagai berikut:
Di  Desa  Kertoraharjo,  jumlah  mereka  yang berkasta Triwangsa lebih sedikit dibanding- kan  dengan  mereka  yang  berkasta  Sudra.
Jumlah  yang  sedikit  tidak  mampu  mem- berikan  kekuatan  dalam  masyarakat.  Ber- beda  dengan  di  Pulau  Bali  dimana  jumlah mereka  yang  hanya  4  sampai  6  persen mampu  mengusai  bidang-bidang  penting seperti  politik,  ekonomi,  dan  sosial  (Made, 45 tahun, Sudra).
Secara  historis,  golongan  Triwangsa  telah mengusai  bidang  politik  (pemerintahan  adat, pemerintahan  dinas  dari  daerah  sampai  pusat), ekonomi  (kepemilikan  tanah  dan  usaha  yang luas)  dan  sosial  (kedudukan  sosial  yang  tinggi) karena  ke-kasta-an  mereka.  Berbeda  dengan  di Desa  Kertoraharjo,  jumlah  Triwangsa  yang sedikit tidak mampu mengambil alih kekuasaan, sebagai-mana  kasta  Triwangsa  di  Pulau  Bali (Dwipayana  2004:42-48,  Wisnumuti  2012). Adaptasi kasta Sudra di daerah transmigrasi yang lebih  mudah  karena  memiliki  latar  belakang sebagai  petani  membuat  kasta  Sudra  mampu membuktikan  kekuasaannya,  paling  tidak  dalam bidang  ekonomi.  Di  Kertoraharjo,  bukan pemandangan  tidak  biasa  bila  seorang  yang berkasta  Sudra  me-miliki  rumah  berornamen yang menunjukkan identitas ke-Bali-annya, yang hanya  dapat  di-bangun  oleh  mereka  yang berkemampuan  secara  ekonomi  (lihat Gambar 1 ).

## Gambar 1. Rumah Berornamen Bali
Sementara, rumah papan yang dibangun sejak awal  kedatangan  di  Kertoraharjo  juga  bukan pemandangan  asing  yang  dijumpai  dan  dimiliki oleh  orang  Bali  yang  berkasta  Triwangsa  (lihat Gambar 2 ).
Gambar 2. Rumah Papan
‘ Pencairan’  kasta  yang  cukup  signifikan  di daerah transmigran digambarkan oleh Arta, beri- kut ini:
Sekarang di Kertoraharjo sudah tidak ada itu kasta,  semuanya  sudah  sama  saja.  Yang paling  penting  di  Kertoraharjo  siapa  yang punya  duit  itu  yang  dihormati.  Misalnya, saja  lihat  itu  Ida  Bagus  justru  bekerja  jadi buruh  di  Pak  Kembar  yang  berkasta Sudra…. Sekarang sudah terbalik siapa yang kaya  itu  yang  jadi  raja.  Itulah  yang dihormati bukan kasta. Cuma formalitas saja itu  nama  sekarang.  Tetapi  kalau  di  Bali  ya masih  kental….  Kalau  di  zaman  dahulukan kalau Triwangsa seperti Anak Agung punya tanah  banyak  di  Bali.  Nah,  penggarapnya itulah  para  Sudra  atau  budaknya.  Berbeda disini  justru  terbalik  (Arta,  65  tahun, pesiunan PNS, kasta Sudra).
Pandangan di atas menunjukkan bahwa status sosial  berdasarkan  kasta (ascribed  status )  ter- gantikan  oleh  status  sosial  berdasarkan  ‘siapa yang  memiliki  uang’  ( achieved  status ).  Jika status  sosial  di  Bali  didasarkan  pada ascribed status (diperoleh dari lahir), maka di Desa Kerto- raharjo,  status  sosial  didasarkan  pada achieved status (diperoleh  dengan  usaha).  Perubahan  ini semakin nampak pada generasi kedua dan ketiga orang  Bali  di  daerah  transmigran.  Dalam  kaitan ini,  Gusti—yang  berkasta  Ksatria—menjelaskan bagaimana area geografis berpengaruh signifikan terhadap  ‘pencairan’  kasta  pada  orang  Bali  di daerah transmigran, sebagai berikut:
Kasta  di  Bali  memang  masih  sangat  kuat, berbeda disini. Sebabnya kalau di Bali masih ada  banyak  orang  yang  fanatik  terhadap kasta. Mereka masih memegang teguh kasta, kalau  Brahmana  ya  tetap  Brahmana
dihormati,  menjalankan  fungsinya  masing- masing. Kalau di sini sudah beda tempatnya. Soalnya  semuanya  sudah  pakai  istilah umum,  semuanya  sama  (Gusti,  67  tahun, Ksatria).
Istilah  umum  yang  dimaksud  Gusti  di  atas adalah  istilah  yang  merujuk  pada  penggunaan hal-hal  yang  tidak  berciri  budaya  Bali  (seperti penggunaan  bahasa  Indonesia,  pemberian  nama yang  tidak  merujuk  pada  kasta),  yang  tidak menunjukkan  ‘siapa  berkasta  apa’.  Istilah  ini populer  digunakan  di  kalangan  transmigran  di Kertoraharjo.
Dari  segi  bahasa,  Bahasa  Bali  terdiri  dari tingkatan  Bali  Alus  (halus),  Bali  Madya,  Bali Kasar.  Siapa  menggunakan  bahasa  jenis  yang mana  didasarkan  pada  tingkatan  kasta  (Bawa 2002).  Keseharian  masyarakat  di  Kertoraharjo lebih  banyak  menggunakan  bahasa  Bali  kasar. Hal  ini  karena  kasta  Sudra  yang  jumlahnya  do- minan dan menyebabkan bahasa Bali kasar men- jadi  bahasa  yang  mendominasi  dalam  interaksi baik  antar  sesama  kasta  maupun  antar-kasta. Gusti membuat perbandingan dengan mencerita- kan  kasus  penggunaan  bahasa  antar-kasta  yang dialaminya  di  Pulau  Bali  dengan  konsekuensi- nya. Berikut ungkapannya:
Saya  punya  orang  tua  kan  kastanya  tinggi sama  sebenarnya  saya  juga.  Kalau  di  Bali saya  harus  pakai  bahasa  halus  untuk  bicara dan  ketemu  orang.  Nah,  saya  punya keponakan itu kan masih sekolah dan teman sekolahnya  sering  jalan-jalan  ke  rumah. Temannya  orang  Sudra,  terus  saat  bicara dengan  keluarga  saya  tidak  pakai  bahasa halus,  jadi  langsung  ditegur  keras.  Katanya, ‘he  kamu  tidak  boleh  pake  bahasa  begitu sama kami’ (Gusti, 67 tahun, Ksatria).
Sangsi  teguran  seperti  yang  diceriterakan meski masih berlaku di Bali, ini tidak terjadi lagi di  Kertoraharjo.  Sepanjang  penelitian  ini  ber- langsung,  saya  menyaksikan  hal  serupa  tapi  tak sama  dan  tidak  ada  konsekuensi  yang  terjadi ketika mereka tidak menggunakan bahasa sesuai dengan  norma  kasta.  Kebiasaan  menggunakan bahasa  Bali  kasar  di  Desa  Kertoraharjo  menjadi hambatan  tersendiri  bagi  Gusti  saat  kembali  ke Pulau  Bali  karena  harus  menggunakan  bahasa Bali Halus sesuai dengan status kastanya.
Sapaan  terhadap  seseorang  juga  berbeda berdasarkan  kasta.  Mereka  yang  berkasta  Tri- wangsa disapa sesuai dengan gelar kasta mereka. Namun  di  Kertoraharjo,  ini  menjadi  tidak  rele- van. Puspa, misalnya, mengungkapkan bahwa:
Di  Kerto  ini  sudah  memudar,  sapaan  yang digunakan saja sudah sangat berbeda. Misal- nya  saja,  kepada  yang  berkasta  lebih  tinggi memanggilnya  dengan  sapaan ci..ci..ci ..
(kamu…  kamu…kamu..)  padahal  dahulu harus  lengkap  seperti  Dewa,  Desak,  Ida Bagus,  Ayu  dan  lain-lain  (Puspa,  31  tahun, Sudra).
Penggunaan  sapaan ci (kamu)  merupakan sapaan  paling  kasar  bagi  orang  Bali,  dan  hanya lazim  digunakan  dalam  menyapa  sesama  kasta Sudra  saja.  Namun  Puspa  menambahkan  bahwa jika  menyapa  dengan  menggunakan  gelar,  sa- paan menjadi kaku dan menimbulkan batasan di- antara mereka. Ini karena sapaan dengan penggu- naan  gelar  secara  otomatis  mengindikasikan kasta.
Iluh,  pedagang  yang  berkasta  Ksatria, menjelaskan  kondisi  penggunaan  bahasa  dalam kegiatan jual-beli di pasar:
Kalau  di  pasar  ya  biasa  pakai  bahasa Indonesia.  Tetapi  kalau  sesama  Bali  pakai bahasa Bali biasa yang kasar, bukan Bahasa Halus. Kalau ketemu sama Gusti atau Agung ya  saya  sapa  dan  tanya  pakai  bahasa  halus. Tapi  biasa  malah  dibalas  pakai  Bahasa Indonesia. Jadi umumnya banyak yang pilih pakai Bahasa Indonesia saja (Iluh, 52 tahun, kasta Ksatria).
Iluh mencoba menggambarkan bahwa masya- rakat Bali di Kertoraharjo menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif. Bagi mereka yang  berkasta  Triwangsa,  ketimbang  berkomu- nikasi  dengan  Bahasa  Bali  Kasar  yang  tidak sesuai dengan kastanya, lebih baik menggunakan Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  yang  tak menunjukkan kasta. Ini berbeda dengan apa yang terjadi  di  Pulau  Bali  dimana  sesama  orang  Bali akan  berbicara  menggunakan  bahasa  sesuai dengan  kasta.  Ketika  berbicara  dengan  orang non-Bali, mereka menggunakan ‘bahasa pasaran’—bahasa  yang  sehari-hari  digunakan— yakni Bahasa Indonesia.
Ketika  mengunjungi  Kantor  Desa  Kertora- harjo,  saya  menyaksikan  bagaimana  kasta  men- jadi  tidak  relevan,  ketika  salah  seorang  kepala bidang  yang  berkasta  Sudra  memerintahkan salah seorang bawahannya yang berkasta Ksatria untuk  mengumpulkan  data  dengan  Bahasa  Bali kasar.  Ini  tak  menimbulkan  persoalan  karena  di kantor  tersebut  yang  berkasta  Sudra  adalah atasan  dari  pegawai  yang  berkasta  Ksatria. Ketika saya mengonfirmasikan hal tersebut pada Pak Made (45 tahun) yang juga seorang pegawai pemerin-tahan,  ia  menanggapi  bahwa  ‘hal semacam  itu  sah-sah  saja,  masyarakat  yang berkasta  tinggipun  kalau  datang  ke  kantor  desa sudah  tidak  meng-gunakan  Bahasa  Bali  Halus sesuai  norma  kasta,  melainkan  memadukannya dengan Bahasa Indonesia’.
Ini karena kemampuan Bahasa Halus mereka yang  kurang  dan  takut  terjadi  kesalahan  atau ketersinggungan,  sehingga  penggunaan  Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tak berkasta. Hal ini  tidak  saja  memudahkan  mereka  berinteraksi antar-kasta  (dan  dengan  etnik-etnik  lain),  tapi juga  menghilangkan  sekat-sekat  kasta  diantara mereka.
Desa Kertoraharjo memiliki fasilititas sekolah mulai  dari  tingkat  Taman  Kanak-kanak  (TK)/ Play Group, SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri.  Interaksi  kasta  di  sekolah  diungkapkan Puspa  (31  tahun,  pengajar  SMA),  bahwa  di lingkup  sekolah  akan  sulit  untuk  berinteraksi berdasarkan  kasta  karena  eksistensi  berbagai etnis  (seperti  Jawa,  Toraja,  Bugis),  sehingga meskipun diantara mereka ada orang Bali, norma kasta  menjadi  tidak  relevan.  Misalnya,  ketika seorang  siswa  berkasta  Sudra  menyapa  siswa yang  ber-kasta  Brahmana  dengan  sapaan:  ‘ Hai telaso, ngae apo kamu ditu? ’ (Hai penis, sedang bikin apa kamu disitu?).
Ungkapan  ini  tidak  hanya  bermakna  kasar, tetapi  juga  seronok  (khususnya  di  Sulawesi Selatan).  Reaksi  yang  ditimbulkan  siswa  Brah- mana  bukanlah  marah  karena  merasa  dihina, justru ia membalas dengan gurauan: ‘Nongkrong ne  bro’ (lagi  nongkrong  ya).  Saat  ditanyakan kepada siswa berkasta Brahmana tentang hal ter- sebut,  ia  menjelaskan  bahwa  itu  ‘sapaan  per- temanan’  yang  umum  dilakukan  diantara
mereka.  Namun,  Desak  (16  tahun),  seorang siswa SMA berkasta Brahmana mengungkapkan, bahwa:
Memang  orang  tua  selalu  bilang  kalau  saya itu  berasal  dari  golongan  atas.  Saya  disuruh jaga  sikap  jangan  seperti  orang  bawahan yang  tidak  punya  sopan  santun.  Orang  tua juga  biasa  bilang  jangan  berbicara  dengan orang  bawah  saat  berkelahi  nanti  kamu  jadi orang  bawah  (Desak,  16  tahun,  kasta Brahmana).
Ungkapan  Desak  menunjukkan  bagaimana orang  tuanya  menanamkan  pentingnya  etika dalam  berinteraksi  yang  sekaligus  menunjukkan strata  sosial  yang  bersangkutan,  sehingga  di manapun  mereka  berdomisili  (di  Bali  atau  di Kertoraharjo),  etika  harus  disesuaikan  dengan status  sosial  mereka.  Jika  menilik  kastanya, maka  kita  dapat  berasumsi  bahwa  orang  tua Desak  mengajarkan  anaknya  demikian  karena mereka  berasal  dari  kasta  Brahmana.  Namun bagi  Puspa  yang  berkasta  Sudra,  etika berinteraksi antar-kasta tetap merupakan sesuatu yang  penting,  sehingga  sebagai  guru  ia  tetap menerapkannya.  Meskipun  ia  menggunakan bahasa  Indonesia  dalam  pemanggilan  terhadap siswa/siswi yang berkasta lebih tinggi darinya ia tetap  meng-gunakan  panggilan  yang  sesuai dengan kasta mereka (seperti Dewa, Ida Bagus). Dalam  konteks  ini,  sebagai  guru  ia  ingin  tetap menunjukkan  respek  terhadap  siswa  yang berkasta lebih tinggi.
Perubahan  interaksi  antar-kasta  di  sekolah ter-bentuk  karena  interaksi  dengan  non-Bali (seperti Jawa, Bugis, Lombok, Toraja, Pammona). Desak mengungkapkan bahwa ia dan teman  seangkatan-nya  umumnya  tidak  dibekali pengetahuan  tentang  kasta  oleh  orang  tua mereka.  Lingkungan  sosial  di  luar  sekolah (tetangga) juga kurang memahami sistem kasta.
Di  Desa  Kertoraharjo,  para  petani  tergabung dalam  Gapoktan  (Gabungan  Kelompok  Tani), yang diketuai oleh seorang yang berkasta Sudra. Salah  satu  anggota  Kelompok  Tani  Gapoktan adalah Kelompok Tani Ukir Sari. Dalam struktur organisasinya,  misal-nya,  pengurus  Kelompok Tani Ukir Sari didominasi oleh kasta Sudra (lihat
Gambar  3 ),  dan  pemilihan  pengurus  dilakukan melalui musyawarah.
Gambar 3. Susunan Organisasi Sanggar Tani Ukir Sari
Dalam kaitan dengan ini, Widana—salah satu pengurus pusat Gapoktan—menjelaskan bahwa:
Pengurus  pada  kelompok  tani  dipilih  dari hasil musyawarah bukan berdasarkan kasta mereka,  melainkan  dipilih  secara  profe- sional.  Walaupun  kasta  tinggi,  tapi  kalau tidak  paham  mengenai  pertanian  juga  rugi dipilih. Zaman sekarang harus menentukan pemimpin  berdasarkan  kemampuannya, bukan  kasta  (Widana,  45  tahun,  kasta Sudra).
Berberapa  kelompok  tani  lainnya  menunjuk- kan  kesamaan  dalam  kepengurusan  inti  mereka. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan kelompok tani  tidak  didasarkan  pada  kasta,  tapi berdasarkan  profesionalitas  dan  kemampuan mereka  dalam  bidang  pertanian.  Mereka menjunjung  tinggi  ke-bersamaan  dan  persatuan kelompok  di  atas  kepentingan  yang  lain (termasuk  kasta)  sebagai  ‘kunci  utama’  dalam mencapai tujuan.
Merta  (43  tahun),  salah  seorang  pemilik peng-gilingan  padi,  traktor  dan  perontok  padi ( dros ) menegaskan bahwa dalam kegiatan sehari- hari  mereka  saling  berinteraksi  selayaknya masyarakat umum lainnya, tidak ada kasta yang menjadi  batasan-batasan  mereka.  Hubungan antara  bos  dan  anggotanya  sebagaimana layaknya  hubungan  antar  atasan  dan  bawahan, tak  peduli  ‘siapa  berkasta  apa’.  Sudra  yang menduduki  posisi  sebagai  bos  (pemilik)  disebut ‘Sudra  Kaya’.  Sudra  Kaya  selalu  beranggapan bahwa  kasta  hanya  berlaku  di  Pulau  Bali  saja. Kapal  (57  tahun),  pemilik  penggilingan  padi, mengatakan  bahwa  kalau  dalam  keseharian  ia dan anggota-anggotanya yang berkasta
Triwangsa  tidak  meng-gunakan  bahasa  Bali halus  sesuai  aturan  kasta,  melainkan  Bahasa Indonesia.  Selanjutnya,  ia  mengatakan  bahwa: ‘Bos tidak mungkin bicara halus sama bawahan, pakai  nunduk  sambil  bilang inggih ,  justru bawahan  yang  harus  tunduk  sama  Bos’.  Pekerja yang  berkasta  Triwangsapun  tidak  merasa keberatan  dengan  sikap  bos  terhadap  mereka tanpa  aturan  kasta.  Mereka  bahkan  ber-syukur karena  telah  dipekerjakan.  Ini  meng-indikasikan bagaimana  norma  berdasarkan  kasta  ‘ditolerir’ karena  kepentingan  ekonomi  mereka,  dan Bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  yang  di- anggap  sebagai  ‘pencair’  kekakuan  komunikasi antar bos dan bawahan.
Di  Kertoraharjo  terdapat  pasar  tradisional, masyarakat  menyebutnya  Pasar  Kerto,  yang dibuka  setiap  dua  kali  seminggu  (Senin  dan Jumat),  antara  jam  06.00  dan  jam  11.00.  Pasar ini menjadi satu-satunya pusat aktivitas ekonomi desa dalam pemenuhan kebutuhan hidup ataupun kebutuhan  ritual  orang  Bali  di  Kertoraharjo. Kios-kios penjual barang keperluan ritual, seperti bahan  sesaji  dan  pernak-pernik  ritual  sangat mudah  dijumpai  dan  menjadi  pusat  kerumunan orang Bali (lihat Gambar 4 ).
Gambar 4. Aktivitas Kios Penjual Bahan Sesaji Di  pasar,  orang  Bali  lebih  banyak  meng- gunakan  Bahasa  Bali  Kasar  (terutama  di  kios- kios  yang  pemiliknya  orang  Bali)  atau  Bahasa Indonesia  dalam  berinteraksi.  Meskipun  peng- gunaan  Bahasa  Indonesia  sangat  dominan, Bahasa  Bali  Kasar  juga  digunakan.  Misalnya, ketika  seorang  penjual  berkasta  Weisya bertransaksi  dengan  pembeli  berkasta  Sudra.  Si pembeli  berkata:  ‘ Kudo  ne  buk  jaje  uli  ne? (Berapa  ini  bu  harga  kue  ulinya?)’.  Penyapaan seperti ini menunjukkan bahwa bahasa Bali kasar yang  secara  normatif  tidak  pantas  digunakan
oleh  orang  yang  berkasta  Sudra  terhadap  orang yang  berkasta  di  atasnya  dan  mengindikasikan ketidak-signifikanan  kasta  dalam  bertransaksi  di pasar.
Aktivitas  di  Pasar  Kertoraharjo,  salah  satu tempat  berinteraksi  yang  digunakan  tidak  hanya antar  orang  Bali,  tapi  juga  dengan  suku  lain, seperti  Jawa,  Lombok,  Bugis,  Toraja  dan lainnya, yang membuat interaksi yang terbangun semakin kompleks. Interaksi antar-sesama orang Bali  hanya  banyak  terjadi  di  kios-kios  milik orang  Bali  saja  dimana  Bahasa  Bali  Kasar digunakan. Namun,
Bahasa Indonesia
merupakan  bahasa  yang  dominan  digunakan antar-sesama  orang  Bali  dan  dengan  suku  lain diberbagai tempat.
Berbagai  perubahan  yang  terjadi  merupakan hasil  reproduksi  dalam  proses  interaksi  mereka seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  di lokasi transmigrasi. Namun, ‘ini kan bukan Bali’ menjadi  frasa  yang  melegitimasi  pengabaian norma  berdasarkan  kasta.  Apakah  semua  norma berdasarkan  kasta  berubah?  Atau  ada  norma yang masih bertahan?

## Kasta: Apa yang Bertahan?
Selain  perubahan-perubahan  terkait  kasta yang  terjadi  di  Desa  Kertoraharjo,  ada  norma berkasta  yang  masih  bertahan,  yakni  interaksi dalam ritual-ritual adat, dimana orang ditempatkan  pada  posisi  atau  kedudukan berdasarkan kasta.
Bagus, salah seorang pendeta di Kertoraharjo, menggambarkan kondisi interaksi yang terjadi di lingkungan  pura  dan  banjar,  bahwa  ‘[prilaku] keseharian  masyarakat  Bali  [di  Kertoraharjo] berbeda  dengan  saat  kalau  di  pura,  banjar,  atau rumah  pendeta.  Bahasa  halus  dan  sikap  sopan harus  dijaga.  Secara  adat  mereka  lebih  rendah dari pada kami’ (Bagus, 67 tahun, Brahmana).
Ngurah, seorang petani, juga mengungkapkan hal  serupa:  ‘Kita  bertamu  misalnya  ke  rumah Brahmana,  maka  kita  harus  tunduk  dan  hormat sama  mereka.  Kalau  bisa,  Bahasa  Bali  Halus harus  dipakai.  Biar  di  pura  juga  begitu  kalau berbicara kita masih pakai bahasa halus (Ngurah, 34 tahun, Weisya).
Bagus dan Ngurah menekankan bahwa norma berkasta  tetap  berlaku  pada  konteks  ritual. Kenapa demikian? Ini karena mereka takut akan karma  dan  hilangnya  kepercayaan  yang  dianut sebagai  ummat  Hindu.  Melanggar  norma berkasta  ibarat  menentang  Tuhan,  dan  akan mendapatkan karma.
Pada  kegiatan  upacara  adat  seperti purname (sembahyang pada malam bulan purnama) masih jelas  menunjukkan  bagaimana  kasta  berperan sangat  signifikan.  Brahmana  sebagai  pemimpin upacara  atau  pengatur  sesaji,  sementara  kasta lain  menjadi  anggota  selama  berlangsungnya upacara  tersebut.  Bahasa  pengantar  ibadah  juga meng-gunakan  Bahasa  Bali  Halus.  Bagi remaja/pemuda  yang  tidak  mumpuni  berbahasa Bali  Halus,  mereka  memilih  diam  ketika  berada dalam  pura  untuk  menghindari  komunikasi dengan  Brahmana  (pendeta).  Jika  dalam  kondisi yang  sangat  mendesak,  untuk  merespon percakapan  yang  berlangsung  mereka  ‘bermain cantik’  ( play  safe ),  yakni  sekedar  mengiyakan apa  yang  dikatakan  dengan  menggunakan  kata enggih (yang berarti iya secara halus).
Pada  ritual  lain,  seperti  upacara  kematian ( ngaben ), kekentalan pemberlakukan norma ber- kasta sangat signifikan. Dalam kaitan dengan ini, Ngurah mengungkapkan bahwa:
Di Bali jika seorang Brahmana, Ksatria, atau Weisya meninggal dunia, maka ritual ngaben dapat  langsung  segera  dilakukan  karena mampu  secara  ekonomi.  Sementara  bagi mereka  yang  berkasta  Sudra,  biasanya dikubur  terlebih.  Setelah  itu  keluarga- keluarga  Sudra  bersatu  secara  kelompok untuk  melakukan  acara ngaben bersama (kolektif).  Ini  karena  kondisi  ekonomi  Sudra yang  rendah  menjadi-kan  mereka  saling berkumpul  dan  membantu  agar  lebih  ringan biayanya (Ngurah, 34 tahun, Weisya) Di  Desa  Kertoraharjo  sendiri  ritual ngaben seperti yang dijelaskan Ngurah masih serupa dan dilakukan sampai sekarang. Setiap yang mening- gal  dapat  mengadakan ngaben jika  dianggap mampu  secara  ekonomi,  tidak  harus  menunggu ngaben massal.  ‘Sudra  Kaya’  dapat  melakukan ngaben secara langsung tanpa menunggu ngaben massal  karena  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan ngaben secara langsung,
meskipun  peralatan-peralatan  yang  tercakup dalam  ritual  tersebut  berbeda  dengan  mereka yang  berasal  dari  kasta  Triwangsa.  Ini  dapat dilihat dari detail upacara, seperti penutup mayat ( kajang ), dan wadah mayat ( petulangan ). Meski bentuk dan ukurannya serupa, tulisan atau ukiran yang berisi pesan-pesan keluarga yang ditinggalkan  kepada  yang  meninggal,  fungsinya dimaksudkan  mem-percepat  perjalanan  ke  alam selanjutnya. Benda-benda yang dianggap sebagai ‘simbol  pelepasan’  tersebut  menunjukkan perbedaan antar kasta.
Namun, ritual ngaben di Bali kemudian diatur melalui  Perda  ( awig-awig 1 )  No.  3/2003,  dimana mayat  terlebih  dahulu  dikuburkan  dan  setelah  3 sampai  5  tahun,  kuburan  digali  kembali  dan bagian  tubuh  yang  tersisa  diambil  untuk diaben secara  massal  (baca  Winda  2008).  Dengan  cara demikian, menurut Kutanegara ( personal interview ,  21  Mei  2016),  ritual  tetap  dilaksana- kan, tapi biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis dibandingkan  jika  diupacarakan  sendiri-sendiri. Dalam  konteks  ini  kasta,  dari  yang  meninggal menjadi  tidak  relevan  karena  dari  kasta manapun, mereka dikumpulkan untuk diabenkan bersama.
Idealnya  perkawinan  menurut  kasta  adalah perkawinan  antar  sesama  kasta  (endogami).  Ini dimaksudkan  untuk  tetap  menjaga  ke-kasta-an mereka.  Saat  ini,  perkawinan  beda  kasta  telah banyak  terjadi  di  pulau  Bali  (eksogami).  Per- kawinan  ini  dapat  meliputi  laki-laki  Triwangsa dengan  perempuan  Sudra  atau  laki-laki  Sudra dengan  perempuan  Triwangsa  (Budiana,  2009). Keeksogamian  ini  bukan  berdasarkan  perbedaan etnik, tapi berdasarkan perbedaan kasta.
Di  Desa  Kertoraharjo  perkawinan  berbeda kasta juga banyak terjadi, tapi hal ini tidak men- jadi  persoalan,  sehingga ngrorod —kawin  lari karena  perbedaan  kasta—juga  menjadi  tidak relevan. Pemberian nama kepada anak berdasar- kan  kasta  hasil  perkawinan  antara  sesama  kasta Triwangsa masih signifikan di Desa Kertoraharjo sesuai  dengan  kastanya.  Namun,  dalam  pem- berian  nama  kepada  anak  dari  hasil  perkawinan
1 Awig-awig adalah  aturan  yang  dibuat  oleh  desa  (adat) sebagai  pedoman  pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai  desa (adat) atau banjar masing-masing.
beda  kasta,  nama  anak  akan  mengikuti  kasta bapaknya,  karena  etnik  Bali  menggunakan sistem  perkawinan  patrilineal,  dengan  garis keturunan  diperhitungkan  melalui  pihak  laki- laki.  Namun  demikian,  di  Kertoraharjo,  pada banyak kasus, gelar yang menunjukkan identitas berkasta  tidak  digunakan  karena  kesulitan memilih  antara  meng-gunakan  gelar  kasta Triwangsa atau Sudra.
Bagi  ‘sudra  kaya’,  nama  berdasarkan  kasta dihindari  dan  menggunakan  nama-nama  non- Bali,  seperti  Agus  Apnawirawan,  Yogi  Santoso, Hadi  Darsana,  Ayu  Ratna  Ningsih.  Mereka mencoba menghilangkan identitas kasta (sebagai Sudra)  karena  status  capaian  mereka  ( achieve- ment  status )  yang  tinggi.  Selain  itu,  mereka meng-anggap bahwa gelar berkasta tidak relevan lagi  di  daerah  transmigrasi.  Selain  itu, keengganan  di  kalangan  ‘sudra  kaya’  untuk menggunakan  nama-nama  dan  gelar  tradisional dan  menggantikannya  dengan  nama-nama modern, untuk menunjukkan kekinian mereka.

## Kesimpulan
Berbeda dengan status sosial di Bali yang di- dasarkan  pada  sistem  kasta  ( ascribed  status ), maka  status  sosial  di  Kertoraharjo  berkaitan dengan  capaian  ( achieved  status ),  dan  ini  di- aplikasikan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan orang  Bali  di  Kertoraharjo.  Kemampuan beradap-tasi mereka yang berkasta Sudra dengan kondisi lokal yang serba terbatas ( survival of the fittest )  karena  keandalan  mereka  dalam  bidang pertanian  sebagai  mata  pencaharian  utama  di Kertoraharjo.  Dengan  demikian,  mereka  relatif lebih berhasil dan sejahtera dibandingkan dengan mereka  yang  berkasta  Triwangsa.  Ini  membuat orang  Bali  yang  berkasta  Triwangsa  di Kertoraharjo  menolerir  berbagai  perubahan dalam kaitan dengan norma berkasta.
Penggunaan  kasta  dalam  kehidupan  orang Bali  di  Kertoraharjo  menunjukkan  bahwa  beda arena,  beda  prilaku  tergantung  dimana  interaksi ber-langsung.  Dalam  arena  yang  berkaitan dengan  hubungan  antar  manusia  (hubungan horizontal),  seperti  dalam  kelompok  tani,
sekolah,  dan  pasar,  kasta  menjadi  kurang relevan;  sementara  di  arena  yang  berkaitan dengan  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan (hubungan vertikal), seperti di pura, banjar , dan rumah  pendeta,  pengejawantahan  kasta  menjadi sangat  signifikan  karena  dipercaya  bahwa melanggar  norma  berkasta  dalam  kaitan  dengan hubungan  dengan  Sang  Hyang  Widhi  dapat menimbulkan karma.
Perubahan bahasa (dari Bahasa Bali Halus ke Bahasa Bali Kasar, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa tak berkasta), perubahan cara berkomuni- kasi  serta  prilaku  (penghormatan  didasarkan pada  capaian  dalam  kehidupan  ketimbang), perubahan pemberian nama berkasta pada ‘Sudra Kaya’  adalah  aspek-aspek  yang  menunjukkan perubahan  dalam  interaksi  antar  kasta  di Kertoraharjo.  Perubahan  ini  menunjukkan melemahnya iden-titas ke-Bali-an dan menguatnya identitas baru, yakni Bali transmigrasi,  dan  bahkan  lebih  jauh  dapat dimaknai sebagai menguatnya rasa ke-Indonesia- an dibandingkan ke-Bali-an.
Ungkapan ‘Ini kan Bukan Bali’ menjadi salah satu  bentuk  ekspresi  proses  transformasi  ideo- logis, berfikir dan cara pandang transmigran Bali terhadap  konteks  dimana  mereka  berada  (bukan di  Bali),  terutama  terkait  dengan  interaksi  antar kasta  dan  perkastaan.  Kertoraharjo  merupakan salah  satu  contoh  proses  transformasi  budaya masyarakat  yang  berpindah  dan  bahkan tercerabut  dari  akarnya  sebagai  implikasi  dari proses diaspora.

## Daftar Pustaka
Atmadja,  Nengah  Bawa.  2010. Ajek  Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan
Globalisasi. Yogyakarta: LkiS. Bagus,  IGN.  1980. Ideas  of  Identity  the Interpretation of Kinship in Bali. Denpasar: Jurusan  Antropologi  Budaya,  Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
Bawa,  I  W.  2002. Sejarah  Perkembangan
Bahasa Bali . Denpasar: Universitas Udayana.
Budiana,  I  Nyoman.  2008. Perkawinan  Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Creswell,  Jhon  W.  2012. Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dwipayana,  AA  GN  Ari.  2004. Bangsawan dan Kuasa:  Kembalinya  Para  Ningrat  di  Dua Kota . Yogyakarta: IRE Press. Eriksen,  Thomas  Hylland.  1993. Ethnicity  and Nationalism:  Antrhopological  Perspectives. London and Boulder, Colorado: Pluto Press.
.  2009. Antropologi Sosial  dan  Budaya  Sebuah  Pengantar . Yogyakarta: CV. Titian Galang Printika. Geertz, C. 1984. ‘Tihingan: Sebuah Desa di Bali’ dalam Koentjaraningrat (peny.) Masyarakat Desa  di  Indonesia .  Jakarta:  Lembaga Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia. Hlm. 246-275. Karepun,  Made  Kembar.  2007. Mengurai Benang Kusut Kasta. Denpasar:  PT.  Empat
Warna Komunikasi.
Nehen,  Ketut  dan  Ketut  Sudhana  Astika, Nyoman Naya Sujana, I.B. Yudha Triguna, I  Gde  Pitana,  Ketut  Ardhana.  1994. Dinamika  Masyarakat  dan  Kebudayaan . Denpasar: BP. Tinggen,  I  Nengah.  1986. Sor  Singgih  Basa Bali. Singaraja: Percetakan Eka Cipta. Winda,  Wayan  P.  2008.
Bali  Mawacara: Kesatuan Awig-awig, Hukum dan Pemerintahan  di  Bali. Denpasar:  Udayana University Press. Wisnumurti,  Anak  Agung  Gede  Oka.  2012.
Relasi Kuasa –Penguatan Demokrasi Lokal di  Bali .  Denpasar:  Udayana  University Press.