Juridical Review Article 27 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against the Crime of Online Prostitution in Indonesia
Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia
Widya Timur 1) ; M. Arafat Hermana 2) ; Annisa 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [01 September 2020] Revised [25 September 2020] Accepted [01 Oktober 2020]

## ABSTRAK
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informsi dan Transaksi Elektronik, sejauh ini Pasal 27 Ayat (1) tidak bisa menjerat semua pelaku yang terlibat dalam tindak  pidana  prostitusi  online,  seperti,  penguna  jasa,  penyedia  jasa,  mucikari,  terhadap tindakan  tersebut  tindakan  perbuatan  yang  berbeda-beda,  permasalannya  adalah  terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, diterapkan dengan pasal yang berbeda dan ada yang sama yaitu pasal 27 ayat (1) UUITE dan Pasal 296 KUHP. Seharusnya ada peraturan yang lebih  jelas  untuk  mengatur  tindak  pidana  prostitusi  online.  Rumusan  masalah  adalah Bagaimana tinjauan hukum Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terhadap  tindak  pidana  prostitusi online.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan  terhadap  prostitusi online  berkaitan  dengan    penerapan    Pasal.  27  Ayat  (1)  UU  ITE  terhadap  tindak  pidana prostitusi  online  di  Indonesia.  Teori  yang  digunkan  adalalah  terori  penegakan  hukum  dan teori  pemidanaan,  jenis  penelitian  ini  adalah    penelitian    hukum    normatif    data    yang diperoleh  yaitu dari data putusan pengadilan negeri terhadap kasus tindak pidana prostitusi online,  ada  dua  putusan  kasus  tindak  pidana  prostitusi  online  dan  penerapan  pasal  yang berbeda.

## ABSTRACT
Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions,  so  far  Article  27  Paragraph  (1)  cannot  ensnare  all  perpetrators  involved  in online  prostitution  crimes,  such  as  service  users,  service  providers,  pimps,  against  these actions.  different  actions,  the  problem  is  against  the  perpetrators  of  online  prostitution, applied with different articles and there are the same, namely Article 27 paragraph (1) UUITE and Article 296 of the Criminal Code. There should be clearer regulations to regulate online prostitution. The formulation of the problem is how to review the law of Article 27 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against online prostitution crimes. How is the judge's consideration in giving a decision on online prostitution related to the application of Article. 27 Paragraph (1) of  the  ITE  Law  on  online  prostitution  in  Indonesia.  The  theory  used  is  the  theory  of  law enforcement and the theory of punishment, this type of research is normative legal research. The data obtained is from the data of district court decisions on cases of online prostitution, there are two decisions of online prostitution cases and the application of different articles.

## KEYWORDS
Law Enforcement and Online Prostitution.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi menyebabkan hubungan dunia menjadi  tanpa batas dan menyebabkan perubahan  sosial  ekonomi  berlangsung  dengan  sedemikian  cepat,  Pemikiran  masyarakat  telah dipengaruhi  oleh  teknologi  dan  berbagai  media  elektronik  yang  memberikan  pengaruh  besar  bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh berupa negatif. Salah satu pengaruh  positif  dari  media  elektronik  dapat  digunakan  sebagai  pusat  informasi  dalam  pendidikan  dan kemudahan  memperoleh  informasi  mengenai  masalah  kependidikan,  dampak  pengaruh  negatif  dari media elektronik dalam bentuk nyata adanya pergeseran nilai-nilai didalam masyarakat, berkembangnya pergaulan  bebas  yang  dilakukan  oleh  perempuan  dan  laki-laki  yang  bukan muhrimnya  sehingga  prilaku kesusilaan  tidak  dapat  dihindari.  Pemanfaatan  teknologi  disalah  gunakan,  teknologi  digunakan  sebagai sarana dalam berbagai bisnis kasus prostitusi online. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika  terkait  dengan  penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau  transaksi  secara  elektronik, khususnya dalam hal pebuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online menjadikan seseorang sebagai  objek  untuk  di  perdagangkan  melalui  media  elektronik  atau  online.  Media-media  online
digunakan dalam praktik prostitusi yaitu website, twiter, facebook, whatsap, karena prostitusi online lebih mudah,  praktis  dan  lebih  aman.  Beberapa  pelaku  yang  terjerat  dalam  kasus  prostitusi  online  yaitu, mucikari, pekerja seks komersial, penguna jasa seks komersial.
Di  Indonesia  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  prostitusi  online  jika  dilihat  pada  unsur Pasal  27  Ayat  (1)  tidak  ada  penjelasan  yang  kongkrit  mengenai  terhadap  unsur  muatan  melanggar kesusilaan  seperti  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  27  Ayat  (1),  menurut  ketua  umum  Indonesia  cyber  law comunity  (ICLC)  Teguh  Arifiyadi  menuturkan  bahwa  prostitusi  online  tidak  bisa  dikenakan  oleh  undang- undang  informasi dan transaksi elektronik (UUITE) melainkan cukup mengunakan kitab  undang-undang hukum pidana (KUHP), Teguh menambahkan bahwa belum ada peraturan  yang khusus  yang mengatur mengenai prostitusi online di Indonesia. Namun menurutnya prostitusi online dapat dikenakan pasal 296 KUHP (delik umum).
Bahwa  yang  diatur  Pasal  27  Ayat  (1)  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  menerapkan terhadap  prostitusi  online,  sehingga  ada  aturan  pasal  yang  khusus  untuk  mengatur  prostitusi  online, sehingga ada aturan  yang lebih jelas agar bisa menjerat semua terhadap tindak pidana prostitusi online baik  pelaku  pekerja  seks,  mucikari,  pengguna  jasa  seks.  Rumusan  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  usur perbuatan  melanggar  kesusilaan  tidak  dijelaskan  secara  rinci  sebagaimana  yang  dimaksud  dengan muatan melanggar kesusilan yang seperti apa yang di ataur dalam Pasal 27 Ayat (1), didalam Pasal 27 Ayat  (1) memiliki kerkurangan  terhdap  penjelasam muatan  kesusilaan, sehingga  arti  muatan kesusilaan didalam Pasal 27 Ayat (1) bersifat luas, abtrak. Sehingga jika diterapkan pasal 27 ayat (1) bisa menjerat siapa saja, dan tidak ada batasan arti kesusialaan.
Permasalahan  prostitusi  online  semakin  bekembang  juga  karena  tidak  ada  pengawasan langsung  dari  pemerintah,  sebagai  contoh  pihak  pengawasan  dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia tidak melakukan pengawasan terhadap aplikasi, website dan server yang melakukan prostitusi melalui media online, yang secara nyata merupakan  pula kewenangan pemerintah untuk menangani /meminimalisir prostitusi online dengan melakukan tindakan preventif.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak Pidana atau Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda  yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya  yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa  pidana  maupun  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Kata  Strafbaar  feit  terdiri  dari  3  kata,  yakni straf,  baar  dan  feit.  Definisi  menurut  teori  memberikan  pengertian  “strafbaar  feit”  adalah  suatu pelanggaran  terhadap  norma,  yang  dilakukan  karena  kesalahan  si  pelanggar  dan  diancam  dengan pidana  untuk  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan  umum,  definisi  menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  memenuhi  keseluruhan  unsur-unsur pidana  yang  didakwakan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  pidana.  Sedangkan  jika  pelaku  tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1.  Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2.  Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3.  Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4.  Tidak adanya alasan pemaaf.

## Pengertian Prostitusi
Pelacuran  atau  prostitusi  berasal  dari  bahasa  latin  pro-stituere  atau  prostauree,  yang  berarti membiarkan  diri  berbuat  zina,  melakukan  persundalan,  percabulan,  dan  pergendakan.  Dalam  kamus bahasa  Inggris  prostitut-e  (prosticu:t)  yang  berarti  pelacur,  sedangkan  prostitution  adalah  pelacuran. Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  prostitusi  adalah  pertukaran  hubungan  seksual  dengan  uang  atau hadiah  sebagai  suatu  transaksi  perdagangan.  Prostitute  adalah  pelacur  wanita  tunasusila,  orang  yang menyalahgunakan  sesuatu  untuk  kepentingan  uang.  Prostitusi  adalah  melacurkan  diri,  menjual  diri. Prostitution  adalah  pelacuran,  penyalahgunaan  kemampuan.  Prostitusi  adalah  pelacur,  orang  yang menjual  diri.  Pelacuran  secara  umum  adalah  praktik  hubungan  seksual  sesaat,  yang  kurang  lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.
Menurut Purnomo dan Siregar prostitusi atau pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita  kepada  banyak  lelaki  dengan  imbalan  pembayaran  guna  disetubuhi  dan  sebagai  pemuas  nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang diakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Berdasarkan  permasalahan  yang diteliti  oleh  penulis,  maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Metode  penelitian hukum  normatif  atau  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  metode  atau  cara  yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
Tahapan  pertama  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum),  yaitu dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum  subjektif  (hak  dan  kewajiban).35Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang  dilakukan  yaitu  pendekatan  kualitatif  yang  merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Yuridis  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Prostitusi Online di Indonesia.
Kondisi  prostitusi    online  di  Indonesia,  melalui  perkembangan  teknologi  memberi  dampak  yang besar  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  mudahnya  mengakses  segala  informasi  melalui  internet memungkinkan  semuang  orang  mendapatkan  hal-hal  positif  maupun  hal  negatif  hannya  dengan hanphone  atau  perangkat  lain  yang  yang  bisa  mengakses  internet.  Sehingga  kebebasan  seseorang untuk  mengunggah  ataupun  mengunduh  sesuatu  diinternet  nampaknya  juga  telah  banyak  disalah gunakan misalnya menjaja bisnis prostitusi online.
Dengan  kondisi  sedemikian,  sekian  banyaknya  orang  di  Indonesia  mengakses  jaringan  internet sehingga  bebas  penggunaan  internet,  senghingga  dengan  memudahkan  seperti  tindakan  kesusilaan yang  terjadi,  seperti  tindakan  prostitusi  online  yang  sangat  marak  dilakukannya  dalam  dunia  maya, dengan  kondisi  hal  seperti  saat  ini  prostitusi  online  sangat  cepat  berkembang,  dimana  saat  ini  kondisi tindak pidana prostitusi online sangat memburuk.
Terlibat dalam kasus prostitusi online, melibatkan seorang artis  Amel Alvi ditangkap 08/05/2015, Anggita  Sari  tertangkap  03/09/2015,  Nikita  Mirzani  tertangkap  10/14/2015,  Puty  Revita  Sari tertangkap10/12/2015 sampai dengan tahun2 019 terjadi lagi prostitusi online yang melibatkan beberapa artis Vanessa angel, maulia lestari, baby shu.
Menurut Bekti  Istiyanto mengatakan,  literasi  media  dan  digital  media  di  Indonesia  masih  sangat rendah. Ia mengungkapkan beberapa kondisi yang muncul di era digital saat ini sangat beragam, seperti prostitusi online, dimana saat ini seseorang sudah tidak lagi dapat mengaksesnya secara terbuka karena lokalisasi yang telah resmi ditutup, namun sekarang justru dapat diakses di media online.
Melihat dari kondisi tindak pidana prostitusi online di Indonesia sagat cepat sekali perkembangan prostitusi online melalui media oline, tidak ada henti-hentinya hal yang menyakut prostitusi online sampai saat ini belum dapat teratasi, sehingga peyebar luasan prostitusi online tetap terjadi di seluruh Indonesia, berapa  banyaknya  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  prostitusi  online  dari  tahun  2015-2019  masih terus  menerus.  permasalahan  terkait  prostitusi  online  belum  dapat  teratasi  semuanya,  belum  juga  di hitung dari prostitusi lokal yang ditangkap.

## Dampak Prostitusi Online Bagi Masyarakat.
Membahas  tentang  prostitusi  online  dimana  perbuatan  tersebut  terus  dilakukan  sehingga menimbulkan suatu permasalahan terhadap masyarakat yang memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat,  prostitusi  online  sebagai  bentuk  prilaku  yang  menyimpang  tentunya  memiliki  dampak  bagi pelaku  prostitusi  online  maupun  masyarakat,  sengingga  memberikan  dampak  yang  sangat  merugikan masyarakat.
Terjadinya kasus prostitusi online di bebarapa wilayah seperti wilayah Kalimantan barat direskrim polda kalbar meringkus tersangka berinisial SA (25) dan berinisial SCA tahun salah seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai mucikari prostitusi online bersama kedua korbannya disebuah hotel di kawasan jalan  gajahmada,  Pontianak,  operasi  penangkapan  digelar  pada  jumat  11  januari  2019,  berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas tersangka melalui media sosial.
Dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  masyarakat  menimbulkan  dan  menyebarluaskan  penyakit kelamin  dan  kulit.  Beberapa  kasus  prostitusi  online  yang  sangat  merugikan  dan  dapat  menyebabkan dampak  yang  sangat  merugikan  bagi  masyarakat  dimana  prostitusi  online  telah  hadir  didunia  maya, media  online  sehingga  merusak  kehidupan  masyarakat  luas.  Sehingga  bisa  menyebabkan  semua
kalangan  anak-anak  yang  terjerumus  dalam  dunia  hitan  prostitusi  online  berkaitan  dengan  dampak tersebut  bagaimna  pemerintah  untuk  menangulangi  prostitusi  online  agar  tidak  dapat  memberikan dampak  negative  terhadap  masyarakat,  aratinya  pemerintah  harus  memberhentikan  prostitusi  online  di Indonesia.
Kekurangan  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Online  di  Indonesia. Berdasar  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tantang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  kehadiran  undang-undang  ini  menjadi  sebuah  harapan  bagi  masyarakat  indonesia agar  mereka  dapat  terlindung  dari  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dari  media  internet  salah  satunya prostitusi melalui media ini. Dan Undang- Undang ini mengatur tentang sanksi terhadap tindakan kriminal didunia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pasal  27  Ayat  (1)  adalah  pasal  yang  terdapat  unsurnya  multitafsir,  seharusnya  pasal  tersebut tidak dapat diterapkan terhadap kasus prostitusi online, sebagaimana terhadap tindakan prostitusi online berbeda dengan tindak pidana lain

## Saran
Kepada  Pemerintah  legislatif  dan  Eksekutif  agar  dapat  meregulasi  terhadap  Pasal  27  Ayat  (1) agar dapat mengatur lebih jelas terhadap tindak pidana prostitusi online.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardijan  Rusli,  2006,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Law  Review,  Fakultas  Hukum  Universitas Pelita Harapan, Jurnal Volume V Nomor 3.
Irma  Pebrianti,  2015  Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Praktik  Prostitusi  Kota  Makassar  (2010-2014),
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Rusli Muhammad. hukum pembuktian dalam acara pidana,bandung:alumni 2011