## EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM

## Yustinus Farid Setyobudi
Program Studi Ilmu Pememrintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Indonesia ayikbulbul@gmail.com

## Abstrak
Dengan  dibukanya  kran  pemekaran  wilayah  sejak  era  reformasi,  banyak  daerah  otonom  baru  yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34  provinsi.  Sejak  berlakunya  Undang-Undang  No  22  Tahun  1999  sebagai  cikal  bakal  bagi  daerah untuk  memekarkan  diri  dari  daerah  induknya.  Undang-Undang  tersebut  juga  dianggap  sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang  daerah  diberi  keleluasaan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Provinsi  Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya.  Beberapa  tahun  yang  lalu  Kota  Batam  juga  ada  wacana  untuk  memekarkan  wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik,  Kota  Batam  belum  memerlukan  daerah  administrasi  baru,  yang  dibutuhkan  saat  ini  adalah corak  Kota  Batam  itu  sendiri.  Selain  itu  masih  banyak  lagi  permasalahan  yang  belum  teratasi  oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Otonomi Daerah, Pemekaran.

## Abstract
The  journey  of the government  system,  Indonesia  experienced  several  phases.  One  of them is  about regional autonomy. With the opening of the regional expansion valve since the reform era, many new autonomous regions have been separated from their parent regions. Recorded in the new order only 27  provinces,  to  date  there  are  34  provinces.  Since  the  enactment  of  Law  No.  22  of  1999  as  a forerunner  for  the  region  to  separate  itself  from  its  parent  region.  The  law  is  also  considered  as strengthening  regional  autonomy  in  the  government  system  in  Indonesia,  which  was  once  very centralized  but  now  the  regions  are  given  the  freedom  to  take  care  of  their  own  households.  Riau Islands  Province,  is  one  of  the  areas  that  utilize  regional  extortion,  especially  Batam  City.  Riau Islands  Province,  since  2002  has  been  separated  administratively  by  Riau  Province  as  its  parent region. Several years ago Batam City also had a discourse to expand its territory, which currently has 12 sub-districts, which will be divided into 16 sub-districts. Whereas in the public service, Batam City does not need a new administrative area, what is needed now is the style of Batam City itself. Besides that  there  are  still  many  more  problems  that  have  not  been  resolved  by  the  city  government  in providing services to the community.
Keywords: Efectivity, Regional Autonomy, Regional Segregation.

## PENDAHULUAN
Sejak  orde  reformasi,  pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan  mampu  menjadikan daerah  lebih  maju  dan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  lebih  efektif  dan  efisien. Pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga dapat mengurangi sentralistik yang ada di pemerintah pusat. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang saat ini diganti menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  semakin  menunjukkan  bahwa  pemerintah  pusat  ingin menjadikan daerah sebagai ujung tombak sistem pemerintahan.
Selain pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah yang diatur dalam  UU  23  Tahun  20014,  sebelumnya  UU  22  Tahun  1999  yang  merupakan  cikal  bakal terbukanya  kran  bagi  daerah  untuk  melakukan  pemekaran  daerah.  Pemekaran  daerah  dapat dilakukan  pada  semua  tingkatan,  baik  tingkat  propinsi,  tingkat  kabupaten/kota,  maupun tingkat kecamatan. Pemekaran wilayah ini merupakan semangan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif, karena  administrasi  pemerintah  lebih  terjangkau  jaraknya  oleh  pemerintah  dan  tidak memakan waktu yang lama.
Berdasarkan  data  Kementerian  Dalam  Negeri,  pemekaran  daerah  yang  terjadi  di Indonesia sejak orde reformasi ada 514 daerah otonom saat ini terdiri atas 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di 34 Provinsi. Persyaratan pembentukan daerah telah diatur dalam PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan  Penggabungan  Daerah  selanjutnya  diganti  dengan  PP  78  Tahun  2007  tentang  hal  yang sama. Persyaratan yang diatur dalam kedua PP ini sebetulnya cukup ketat, tetapi dalam satu dasawarsa terakhir usulan pemekaran cenderung tidak terkendali.
Indonesia yang merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Sesuai  amanat  UU  No.  23 tahun 2014 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan,  pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,  serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
Sejak  tahun  1970-an,  masyarakat  Indonesia  telah  terintegrasi  pada  sistem  ekonomi kapitalis  dunia.  Mulai  dekade  tersebut  daerah-daerah  di  Indonesia  berkembang  pesat. Perkembangan tersebut lebih dapat diamati dalam konteks kota. Dalam hal ini pembangunan kota lebih diutamakan dan cenderung mengenyampingkan pedesaan. Tidaklah mengherankan apabila kesenjangan kota dan desa muncul, yang lebih  dramatis  lagi kota-kota   berkembang secara   tidak seimbang. Terdapat kota utama yang berkembang pesat, namun kota-kota lain bersifat periferal berkembang lambat.
Salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, kota, bahkan kawasan adalah  otonomi  daerah.  Banyaknya  perdebatan  seputar  otonomi  daerah  sebagai  manifestasi dari  desentralisasi  kekuasaan  pemerintah  untuk  bersungguh-sungguh  dalam  merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, kerelaan dan konsekuen, guna terciptanya kesejahteraan bagi  masyarakat.  Semangat  otonomi  daerah  sudah  kelihatan  dan  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan  pemerintahan.  Hanya  saja  semangat  para  penyelenggara  pemerintahan  masih jauh dari idealisme konsep otonomi daerah itu sendiri.
Menurut  Bagir  Manan  dalam  Marbun  beliau  menegaskan  bahwa,  sejarah ketatanegaraan  Republik  Indonesia  sudah  sejak  semula  meletakkan  otonomi  daerah  sebagai salah  satu  sendi  penting  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara.  Otonomi  daerah  diadakan bukan  sekedar  menjamin  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan,  bukan  pula  sekedar menampung kenyataan Negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu,  otonomi  daerah  merupakan  dasar  memperluas  pelaksanaan  demokrasi  dan  instrument mewujudkan kesejahteraan umum (Marbun, 2005).
Sebagai  daerah  otonom  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat,  setiap  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya,  sesuai  isi  pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 yang disebutkan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Otonomi  yang  melibatkan  daerah-daerah  diseluruh  Indonesia  diharapkan  akan
berdampak  baik  dalam  menjalin  hubungan  kerjasama  daerah  di  Indonesia,  selain  untuk memotivasi prestasi-prestasi pada daerahnya masing-masing.
Di era globalisasi saat ini diperlukan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi Negara  dan  abdi  masyarakat  harus  mampu  memberikan  pelayanan  prima  yang  dilakukan secara adil dan merata kepada masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin maupun  tingkat  sosialnya.  Pelayanan  prima  merupakan  suatu  sikap  atau  cara  aparatur pemerintah  dalam  melayani  publik  secara  memuaskan,  pelayan  prima  merupakan  suatu pelayanan  terbaik,  melebihi,  melampaui,  mengungguli  pelayanan  yang  diberikan  pihak  lain atau dari pada pelayanan waktu lampau.
Sebagai  wujud  dari  tercapainya  pelayanan  prima  diperlukan  kinerja  aparatur  yang sesuai  dengan  tujuan  instansi  pemerintah.  Bastian  mendefinisikan  kinerja  sebagai  prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Sumarjo, 2000: 10).

## METODELOGI
Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007: 4) mendefinisikan  metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  katakata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Tempat  penelitian  di  Kota  Batam.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  studi dokumentasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model  Interaktif  menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011: 224). Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas Kinerja Pegawai Pemerintah
Hal  pertama  yang  perlu  menjadi  kajian  pertama  adalah,  bagaimana  membebaskan birokrasi  dari  kekuasaan  politik.  Walaupun  birokrasi  resminya  merupakan  lembaga implementasi, tetapi sesungguhnya para aparatur sendiri memiliki diskresi yang tinggi dalam pembuatan-pembuatan kebijakan publik.
Hal  demikian  memungkinkan  karena  birokrasi  dilengkapi  sumber  daya  yang  tidak dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  politik  yang  lain.  Ia  menguasai  informasi  yang  diperlukan untuk  pengambilan  politik,  ia  bisa  berkolaborasi  dengan  intelektual  untuk  merumuskan kebijakan secara teokratis, dan lain-lain (Darwin, 1996).
Karenanya  netralitas  birokrasi  merupakan  konsep  yang  sangat  penting.  Netralitas yang  dimaksud  adalah  birokrasi  harus  terlepas  dari  pengaruh  politik  birokrasi  harus dikembalikan  pada  misi  utamanya  sebagai  instrumen  negara  untuk  melayani  kepentingan publik ataupun memenuhi kebutuhan publik. Birokrasi model orde baru, dengan fungsi yang sangat  banyak,  seperti  :  sebagai  instrumen  pelayan  publik,  sebagai  agen  perubahan  dan pembangunan, dan sebagai kekuatan pendukung utama Golkar, harus ditinggalkan.
Pada  sisi  lain,  Muhajir  Darwin  mengemukakan,  dua  hal  yang  perlu  dalam  usaha netralisasi  birokrasi  : Pertama ,  institusi  birokrasi  dan  risorsis  yang  ada  di  dalamnya  tidak boleh  dipakai  sebagai  alat  untuk  tujuan-tujuan  politik  penguasa.  Partai  politik  tidak  boleh menggunakan birokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Pegawai negeri sebagai individu merupakan warga negara yang bebas menggunakan hak-hak politiknya. Hak politik mereka  bahkan  tidak  boleh  di  batasi,  misalnya  dengan  prinsip  monoloyalitas,  tetapi  para pegawai  atau  birokrat  tidak  boleh  menggunakan  kedudukan,  jabatan  dan  dana  publik  yang dikuasai birokrasi untuk tujuan-tujuan politik birokrat tersebut. Kedua , politik pembinaan dari birokrasi  harus  dihapus.  Birokrasi  tidak  bisa  dan  tidak  boleh  menjadi  pembina  politik.  Hak politik warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta menentukan pilihan-pilihan politik tidak perlu diarahkan atau dibatasi oleh birokrasi dengan dalih pembinaan.
Kehadiran  partai  politik  dalam  sistem  birokrasi  pemerintah  tidak  bisa  dihindari  di pusat  maupun  di  daerah.  Pemilihan  langsung  Presiden/Wapres  yang  merupakan  wakil  dari partai  politik,  dan  kemudian  diikuti  dengan  pemilihan  Kepala  Daerah  mau  tidak  mau birokrasi pemerintah dipimpin oleh orang-orang politik.
Hadirnya  orang  politik  dalam  birokrasi  pemerintah  membawa  konsekuensi  ada jabatan politik dan ada pula jabatan karier. Sementara itu dalam birokrasi pemerintah belum ada batasan yang jelas  antara kedua jabatan tersebut.  Pejabat  politik yang mengisi birokrasi pemerintah  sangat  dominan.  Kondisi  ini  cukup  lama  terbangun  sehingga  membentuk  sikap, perilaku,  dan  opini  bahwa  pejabat  politik  dan  pejabat  karir  tidak  dapat  dibedakan. Kewenangan  besar  dimiliki  birokrat  sehingga  hampir  semua  aspek  kehidupan  masyarakat ditangani  birokrasi.  Kewenangan yang terlalu  besar itu bahkan akhirnya  menonjolkan peran birokrasi  sebagai  pembuat  kebijakan  ketimbang  pelaksana  kebijakan,  lebih  bersifat menguasai  daripada  melayani  masyarakat.  Akhirnya,  birokrasi  lebih  dianggap  sebagai
sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat.
Susunan birokrasi pemerintah bukan hanya diisi oleh para birokrat karier tertapi juga pejabat politik. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  mempunyai  akses  langsung  dengan  rakyat  melalui  mandat  yang  diperoleh dalam  pemilihan  umum.  Dengan  demikian  birokrasi  pemerintah  itu  bukan  hanya  diisi  oleh para  birokrat,  melainkan  ada  bagian-bagian  tertentu  yang  diduduki  oleh  pejabat  politik. Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pemimpin  politik  dari  partai  politik  tertentu  saja  melainkan  ada  juga  pemimpin  birokrasi karier  professional.  Permasalahan  sekarang  yaitu  banyak  terjadi  anomali-anomali  seperti yang  disebut  diatas,  bahwa  yang  seharusnya  menyeleksi  panglima  TNI  adalah  orang-orang dikalangan  TNI  itu  sendiri  karena  jabatan  panglima  TNI  merupakan  jabatan  karir.  Tetapi kenapa jabatan karir yang menyeleksi orang-orang politik yang dalam hal ini anggota dewan sebagai pemegang jabatan politik selain presiden, menteri, kepala daerah. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan bahwa harus ada kejelasan batas antara kedua jabatan tersebut.
Ketika keinginan memasukkan pejabat politik dalam birokrasi pemerintah itu timbul, maka  timbul  pula  suatu  pertanyaan  tentang  hubungan  keduanya.  Pertanyaan  ini  harus dijernihkan  dengan  jawaban  yang  tepat.  Hubungan  antara  pejabat  politik (political leadership) dan  birokrasi  merupakan  suatu  hubungan  yang  konstan  (tetap)  antara  fungsi kontrol  dan  dominasi.  Dalam  hubungan  seperti  ini,  maka  akan  senantiasa  timbul  persoalan, siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa.
Persoalan  ini  sebenarnya  merupakan  persoalan  klasik  sebagai  perwujudan  dikotomi politik  dan  administrasi.  Sehingga  kemudian  timbul  dua  bentuk  alternatif  solusi  yang ditawarkan Carino ,  yakni  apakah  birokrasi  sebagai  subordinasi  dari  politik (executive ascendancy) atau  birokrasi  sejajar  dengan  politik (bureaucratic  sublation). Bentuk  solusi executive  ascendancy diturunkan  dari  suatu  anggapan  bahwa  kepemimpinan  pejabat  politik itu  didasarkan  atas  kepercayaannya  bahwa  supremasi  mandat  yang  diperoleh  oleh kepemimpinan  politik  itu  didasarkan  atas  kepercayaan  bahwa  supremasi  mandat  yang diperoleh  oleh  kepemimpinan  politik  itu  berasal  dari  Tuhan  atau  berasal  dari  rakyat  atau berasal  dari public  interst .  Supremasi  mandat  ini  dilegitimasikan  melalui  pemilihan,  atau kekerasan,  atau  penerimaan  secara de  facto oleh  rakyat.  Sedangkan  bentuk bureaucratic
sublation didasarkan  atas  anggapan  bahwa  birokrasi  pemerintah  suatu  negara  itu  bukanlah hanya berfungsi sebagai mesin pelaksana. Max Weber sendiri mengenalkan bahwa birokrasi yang riil mempunyai kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang dilimpahkan oleh pejabat politik. Pejabat karir yang terlatih secara profesional mempunyai kekuatan tersendiri sebagai pejabat yang permanen, maka pejabat karir itu mempunyai kekuatan yang  seimbang dengan pejabat politik. Oleh karena itu, kedudukannya tidak sekedar sebagai subordinasi dan mesin pelaksana  melainkan  sebanding,  birokrasi  bukan  merupakan  partisipan  politik  akan  tetapi karena keahliannya mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang profesional (Thoha, 2003).
Dalam  melihat  efektivitas  pegawai,  menurut  pendapat  Richard  Steers  dalam  Bonita (2018), menambahkan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas :
1. Karakteristik  Organisasi  adalah  hubungan  yang  sifatnya  relatif  tetap  seperti  susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan  manusia  dalam  rangka  menciptakan  sebuah  organisasi.  Dalam  struktur, manusia  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  suatu  hubungan  yang  relatif  tetap  yang  akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik  Lingkungan,  mencakup  dua  aspek.  Aspek  pertama  adalah  lingkungan ekstern  yaitu  lingkungan  yang  berada  di  luar  batas  organisasi  dan  sangat  berpengaruh terhadap  organisasi,  terutama  dalam  pembuatan  keputusan  dan  pengambilan  tindakan. Aspek  kedua  adalah  lingkungan  intern  yang  dikenal  sebagai  iklim  organisasi  yaitu lingkungan  yang  secara  keseluruhan  dalam  lingkungan  organisasi  dalam  menjalankan fungsinya.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam  diri  setiap  individu  akan  ditemukan  banyak  perbedaan,  akan  tetapi  kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila  suatu  organisasi  menginginkan  keberhasilan,  organisasi  tersebut  harus  dapat mengintegrasikan  tujuan  individu  dengan  tujuan  organisasi.  Untuk  itu  diperlukan adanya etos kerja untuk setiap pegawai (individu).
4. Karakteristik  Manajemen  adalah  strategi  dan  mekanisme  kerja  yang  dirancang  untuk mengkondisikan  semua  hal  yang  di  dalam  organisasi  sehingga  efektivitas  tercapai. Kebijakan  dan  praktek  manajemen  merupakan  alat  bagi  pimpinan  untuk  mengarahkan
setiap  kegiatan  guna  mencapai  tujuan  organisasi.  Dalam  melaksanakan  kebijakan  dan praktek  manajemen  harus  memperhatikan  manusia,  tidak  hanya  mementingkan  strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan  pemanfaatan  atas  sumber  daya,  penciptaan  lingkungan  prestasi,  proses  komunikasi, kepemimpinan  dan  pengambilan  keputusan,  serta  adaptasi  terhadap  perubahan lingkungan inovasi organisasi.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas,  untuk  mengukur  efektivitas  kinerja  pegawai  dapat dilihat dari empat faktor yang telah dijelaskan diatas. Dengan penjelasan  itu bahwa seorang pegawai  pemerintah  perlu  memahami  dalam  mejalankan  tugasnya  harus  tahu  bagaimana karakteristik  organisasinya,  karakteristik  lingkungannya,  karakteristik  pekerja,  dan karakteristik manajemennya.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  pegawai  pemerintah  lebih  takut  kepada  atasannya. Padahal  pegawai  pemerintah  seharusnya  harus  takut  kepada  rakyat  yang  mempercayainya, karena mereka digaji  oleh masyarakat  sebagai  pelayan masyarakat.  Kegiatan birokrasi  tidak lagi  cocok  dengan  kegiatan  rakyat,  maka  birokrasi  harus  mau  mempertanggung-jawabkan kepada rakyat dengan cara akuntabilitas kinerja kepada khalayak umum. Jika akuntabilitas ini benar-benar  dikerjakan  oleh  birokrasi,  maka  transparansi,  keterbukaan,  dan  kejujuran  akan diperlihatkan oleh kinerja birokrasi.
Dengan pandangan masyarakat seperti itu, maka pegawai pemerintah dianggap hanya menghabiskan  dana  dari  kas  negara  dan  kegiatan  mereka  hanyalah  memainkan  kertas  saja. Masih  banyak  didapati  kasus  terkait  dengan  kinerja  pegawai  di  kantor,  antara  lain  yang datang ke kantor hanya untuk baca koran, main catur dengan rekan kerja seruangan, bahkan tidak jarang yang main game komputer di kantor. Fenomena ini sering dijumpai dilapangan dan sudah menjadi hal yang biasa, padahal tugas masih banyak yang terbengkalai.

## BATAM DITENGAH PEMEKARAN WILAYAH
Dengan  adanya  rencana  pemekaran  wilayah  di  Batam,  yaitu  dengan  pemekaran Kecamatan yang dulu hanya 12 akan menjadi 16 atau 21 Kecamatan menimbulkan berbagai reaksi  di  masyarakat,  khususnya  di  kalangan  akademisi.  Secara  menyeluruh  ini  merupakan kemajuan  bagi  Batam  sebagai  daerah  yang  baru  berkembang,  namun  disisi  lain  akan menjadikan tanda tanya besar bagi Pemerintah Kota Batam. Tanda tanya itu adalah sanggup
tidak  dalam  pemekaran  ini  baik  secara  finansial  maupun  administrasi  ditanggung  oleh Pemerintah Kota Batam  dengan APBDnya. Jangan sampai dengan pemekaran yang rencana awalnya  adalah  untuk  lebih  mengefektifkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  bisa  berubah menjadi beban bagi Pemerintah Kota Batam dibelakang besok.
Melihat kondisi Batam saat ini memang membutuhkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat,  belum  lagi  predikat  yang  disandang  bahwa  Batam  salah  satu  daerah  dengan pembangun peradaban manusia. Artinya Batam memiliki daya tarik bagi masyarakat dari luar Batam  untuk  mengadu  nasib  di  “Pulau  Kalajengking”  ini.  Jika  penduduk  Batam  semakin bertambah  maka  secara  tidak  langsung  pelayanan  yang  akan  dituntut  masyarakat  akan bertambah  dalam  kuantitasnya.  Misalnya  di  kecamatan  yang  biasanya  hanya  melayani  100 orang  dalam  pengurusan  dokumen/perizinan  dalam  berbagai  bentuk,  maka  bisa  jadi  akan bertambah  2  kali  lipat  jumlah  orang  dalam  per  harinya  jika  penduduk  di  Batam  semakin bertambah.
Namun semua itu seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Batam, bahwa yang  dibutuhkan  Batam  saat  ini  bukan  pemekaran  wilayah.  Sampai  detik  ini,  dengan  12 Kecamatan  saja  secara  keseluruhan  ternyata  birokrasi  pemerintah  masih  bisa  memberikan pelayanan  masyarakat  dengan  baik.  Seharusnya  yang  menjadi  perhatian  Pemerintah  Kota adalah  pelayanan  yang  diberikan  dalam  dunia  pendidikan.  Sebagai  contoh  masih  banyak siswa yang tinggal di pulau-pulau yang berada diluar daratan Batam yang harus berangkat ke sekolah  harus  dengan  melepas  sepatunya,  kemudian  setelah  menyebrang  dari  pulau  tempat dia tinggal  dan sampai di  daratan, baru mereka  memakai  sepatunya karena takut basah atau kotor,  serta  tak  jarang  dari  mereka  menggunakan  sepatunya  di  depan  sekolah.  Hal  ini menunjukkan bahwa pemerintah kota masih belum fokus terhadap apa yang menjadi prioritas dalam  pemngembangan  Batam  kedepannya.  Untuk  akses  menuju  sekolah  saja,  para  pelajar harus  berjuang  ekstra  agar  bisa  sampai  disekolah.  Yang  lebih  memprihatinkan  lagi  adalah sarana angkutan umum untuk para pelajar, di wilayah Barelang dan Punggur misalnya, masih banyak siswa yang harus berjalan kaki untuk menuju ke sekolah, tidak jarang mereka mencari tumpangan mobil pribadi untuk bisa sampai disekolah karena minimnya angkutan umum. Hal itu tidak akan terjadi apabila di daerah Barelang dan Punggur diberi fasilitas angkutan yang khusus untuk pelajar dan tanpa memungut biaya (gratis).
Saat  ini  seharusnya  Pemerintah  Kota  Batam  sudah  mulai  memetakan  mana  yang menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  untuk  Batam  kedepannya.  Batam  mau  menjadi  Kota Pariwisata,  atau  Batam  mau  menjadi  Kota  Pendidikan,  maupun  Batam  mau  menjadi  Kota Industri, dan atau Batam mau menjadi Kota Budaya Melayu, sehingga Batam akan memiliki kekhasan  atau  nilai  lebih  seperti  daerah-daerah  lain  di  Indonesia,  misalnya  Malang  Kota Apel, Jogja Kota Gudeg, Pekalongan Kota Batik, dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dalam  efektivitas  pemekaran  wilayah  terhadap  kinerja pegawai  pemerintah  di  Kota  Batam  dalam  era  otonomi  daerah,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  sejak  reformasi  daerah  diberi  peluang  untuk  memekarkan  wilayahnya.  Di  beberapa daerah pemekarah, memang menimbulkan masalah, karena ada daerah yang belum siap baik secara sumber daya dan pengelolaannya, sehingga masih bergantung pada daerah induknya. Pemekaran wilayah pada awalnya memiliki semangat untuk perbaikan pelayanan publik yang pada  orde  baru  terkenal  dengan  berbelit-belit,  kaku,  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama dalam  prosesnya.  Dengan  semangat  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  kesiapan  sumber  daya manusia di daerah pemekaran. Hal ini menyebabkan kinerja pegawai kurang efektif, sehingga banyak  daerah  pemekaran  masih  bingung  untuk  menentukan  keunggulan  atau  kekhasan daerahnya,  seperti  halnya  Kota  Batam  yang  belum  terlihat  kekhasannya.  Padahal  untuk mengukur efektivitas kinerja pegawai dapat diukur dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, karakteristik manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin,  Muhadjir.  (1996). Demokratisasi  Birokrasi  di  Indonesia,  Dalam  Demokrasi Kontemporer , Editor Riza Noer Irfani. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dwiyanto, Agus  Dkk, Reformasi Birokrasi  Publik di  Indonesia , 2002, Yogyakarta :  Gadjah Mada University Press.
Marbun, B.N. (2005). Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat ini. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moningka, Shinta Bonita. (2018). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Diunduh  dari  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5175  pada 28 September 2018.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D . Bandung: Alfabeta.
Sumarjo,  Hendro.  (2000). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Surakarta : USM.
Thoha, Miftah. (2003) Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007