Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## Analisis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah
Tuhfatul Abrar Al-Amanah 1 , Juajir Sumardi 2 , Andi Tenri Famauri 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Email Koresponden: atuhfatul@gmail.com

## Abstract
This study aims to implement the Authority and Role of the IDIC in Efforts to Guarantee Customer Funds to provide  a  sense  of  security  for  public  savings  funds  in  banks.  The  method  of  research  is  qualitative,  using interviews  and  documentation  as  data  collection  methods.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  The authority and role of LPS in guaranteeing public savings in the banking world is to provide a sense of security for  customer  deposit  funds;  (2)  the  occurrence  of  cases  of  bank  failures,  break-ins,  and  slips  of  funds  that occurred  in  the  banking  world.  This  is  a  form  of  violation  that  is  detrimental  to  the  customer,  and  LPS,  in accordance with the applicable laws and regulations, has the authority to guarantee customer deposits at the bank.
Keywords: Customer fund guarantee, Legal protection, LPS authority.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kewenangan dan Peran LPS dalam Upaya Penjaminan Dana Nasabah guna memberikan rasa aman bagi dana simpanan masyarakat di perbankan. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Wewenang dan peran LPS dalam penjaminan simpanan masyarakat di dunia perbankan adalah untuk memberikan rasa aman terhadap dana simpanan nasabah; (2) terjadinya kasus kegagalan bank, pembobolan, dan slip dana yang terjadi di dunia perbankan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran  yang  merugikan  nasabah,  dan  LPS  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku berwenang menjamin simpanan nasabah di bank.
Kata Kunci: Perlindungan dana nasabah, Perlindungan hukum, Kewenangan LPS.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Dilihat dari pelaksanaan jaminan atas dana simpanan memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yakni dalam upaya  penyelamatan dana nasabah dengan  memberikan  jaminan  terhadap  nasabah  yang  menyimpan  dananya  disuatu  bank.  Pasal  10 Undang-undang  No  24  Tahun  2004  Tentang Lembaga  Penjamin  Simpanan  menegaskan  bahwa  LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pada  Tahun  2008  hingga  2019  terdapat  98  bank  gagal,  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK)  menyatakan  Bank  Century  menjadi  bank  gagal  dengan  dampak  sistemik  terhadap  sistem perbankan  secara  kesuluruhan.  LPS  menyelamatkan  Bank  Century  dengan  skema  penyertaan  modal sementara  sehingga  menjadi  pemegang  saham  terbesar  dan  mengubah  nama  Bank  Century  menjadi Bank  Mutiara.  Kemudian,  kepemilikan  LPS  terhadap  Bank  Mutiara  diborong  oleh  JTrust  Co.  Ltd dengan nilai sebesar Rp4.400.000.000, sehingga pemulihan Bank Century oleh LPS hanya mencapai 50% (lima puluh persen).
Sampai  saat  ini  jika  dilihat  kasus  diatas  ialah  salah  satu  kejadian  yang  dapat  menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarkat terhadap sistem perbankan yang bertolak belakang dengan peran LPS yang  berperan  aktif  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan.  Berkaitan  juga  terhadap  dana  yang disimpan  melebih  batas  maksimum  atau  bahkan  dibawah  minimal,  LPS  hanya  akan  menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp.2.000.000.000 (dua miliyar rupiah). 1
Berkaitan dengan hal ini bahwa jika dilihat peraturan tentang penjaminan simpanan yang ada di negara lain seperti Amerika mereka menjamin dana nasabah sekitar $250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar (Amerika) jika di rupiahkan menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).  Hal tersebut menunjukkan  adanya  perbedaan  aturan  mengenai  penjaminan  simpanan  dana  antara  Amerika  dan Indonesia.  Demikian  juga  dengan negara  inggris  yang  memiliki  sistem  Single  costumer  view  (SCV) dimana  memudahkan  atau  bahkan  mempercepat  pembayaran  klaim  dana  nasabah  yang  dijamin  oleh lembaga penjamin simpanan di negara tersebut. Berbeda dengan negara indonesia yang dari segi sistem dan  pengerjaan  pembayaran  klaimnya  terbilang  cukup  rumit  sehingga  memakan  waktu  yang  lama, maka  dari  itu  perlu  adanya  peran  lebih  bagi  Lembaga  penjamin  simpanan  di  Indonesia  untuk memperhatikan  hal  tersebut  guna  untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  dalam  sistem perbankan terkhususnya dalam upaya penyalamatan dana nasabah. 2
Sebagai Lembaga independent kewenangan LPS tercantum pada Pasal 6 UU No 24 tahun 2004 Tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dicantumkan  mengenai  tugas  dan  wewenang  LPS  dalam melaksanakan tugasnya yaitu: (1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut  kontribusi  pada  saat  bank;  (3)  melakukan  pengelolaan  kekayaan  dan  kewajiban  LPS;  (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data Kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi,
1 Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin. (di akses tanggal 01/06/2022) Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin. (di akses tanggal 01/06/2022)
2 Advis Budiman, et al., Implementasi Single Costumer View (SCV), Group Riset, 2020, hal. 6
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
dan/ atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya; (6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 3
Berbagai  resiko  telah  dialami  oleh  bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Salah  satu resiko yang dihadapi oleh bank terjadi pada tahun 2020, di mana terdapat nasabah yang kehilangan dana deposito sebanyak Rp. 65.000.000.000., yang disebabkan karena adanya pemalsuan bilyet deposito oleh salah stau karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Cabang Makassar. Terjadinya hal  tersebut  sangat  disayangkan  terlebih  lagi  karena  BNI  merupakan  salah  satu  bank  yang mendeklarasikan  lembaganya  sebagai  bank  yang  menjunjung  tinggi  komitmen untuk  selalu  menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada BNI.
Dengan perkataan  lain,  dalam  rangka  untuk menghindari  kemungkinan  terjadinya  kekurang- percayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari  dan  menjaring  nasabah,  maka  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  penyimpan  terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan. 4 Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di  atas  maka  peneliti  mengangkat  isu  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  keberadaan  LPS  belum dapat memberikan perlindungan secara penuh dan menyeluruh atas simpanan nasabah pada bank dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap dunia perbankan.

## METODE
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian  hukum  diterjemahkan  sebagai  hukum  aktual  atau  bagaimana  hukum  bekerja  dalam masyarakat. Dalam penelitian dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan menguji apakah undang-undang yang terkait dengan kewenangan LPS dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum,  khususnya  mengenai  penghematan  dana  nasabah  dan  membandingkan  aturan  yang  ada  di negara lain dalam hal upaya penyelamatan dana nasabah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Yang  Dimiliki  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Dalam  Memberikan  Rasa  Aman  Bagi Nasabah Bank Sehingga Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Di Dunia Perbankan
Berawal dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, yang terjadidi Kawasan Asia pada  saat  itu,  yang  kemudian  berimbas  pada  krisis  di  dunia  perbankan.  Hal  ini  ditandai  dengan dilikuidasinya  16  Bank  yang  berdampak  sistemik  dan  mengakibatkan  menurunnya  tingkat kepercayaan masyarkat pada system perbankan Indonesia. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah  membuat  kebijakan  terkait  pembentukan  suatu  Lembaga  guna  untuk  memberikan jaminan  atas  seluruh  pembayaran  bank,  termasuk  simpanan  masyarkat  (blanket  guarantee). Berdasarkan hal ini maka ditetapkanlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
Dalam  pelaksanaannya,  blanket  guarantee  ini  seharusnya  dapat  menumbuhkan  Kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang sangat luas lingkupnya menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.  Untuk  mengatasi  hal  diatas  dan  agar  tetap  memberikan  rasa  aman  bagi  nasabah penyimpan  serta  menjaga  stabilitas  sistem  perbankan,  program  penjaminan  yang  sangat  luas
3 Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
4 Putra, m. a. a., Marilang, m., & Sinilele, a. (2019). upaya hukum pt. bank negara indonesia. tbk dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah kartu kredit.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
cangkupannya  tersebut  perlu  digantikan  dengan  system  penjaminan  yang  terbatas.  Maka pemerintah  memandang  perlunya  kehadiran  sebuah  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan  Resolusi bank di Indonesia.
LPS telah menjaga kepercayaan nasabah selama 17 tahun yang dimana pada masa krisis moneter  tersebut  kepercayaan  masyarakat  menurun  drastis  terhadap  dunia  industri  perbankan terkhususnya  simpanan  nasabah  disuatu  bank.  Selama  17  tahun  berdiri  LPS  juga  beberapa  kali melakukan tranformasi dari awalnya hanya mendapatkan mandat sebagai sebagai Lembaga yang membayar  penjaminan  ketika  ada  suatu  bank  dinyatakan  gagal  oleh  OJK  dan  kini  berkembang menjadi risk minimaizer yang dalam perkembangannya juga terkait dengan penguatan mandate LPS ditengah  situasi  ekonomi  pada  tahun  2020  kurang  stabil  dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional LPS diharapkan semakin aktif berperan dalam menjaga stabilitas system keuangan dan menjamin dana nasabah.
Tentunya  LPS  tidak bisa  sendiri,  LPS  Bersama  dengan  KSSK  (Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan) yang didalamnya terdiri dari Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bahu membahu bersinergi untuk menjaga stabilitas system keuangan. Berdasarkan UU KSSK yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mandat LPS sudah diperkuat bahwa LPS dapat melakukan  early  involvement  dalam  penanganan  bank  yang  bermasalah,  LPS  dapat  melakukan resolusi melalui purchase & assumption atau dengan bank perantara.
Untuk mengatasi hal itu LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem perbankan guna mengembalikan Kembali kepercayaan masyarakat dengan menjalankan fungsi dan kewenangannya diawali  dengan  pendirian  LPS  pada  tahun  2004  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  bahwa pembentukan  LPS  dibuat  dalam  rangka  memeberikan  jaminan  terhadap  dana  nasabah  di  bank. Beranjak dari tahun 2005 hingga 2014, terjadi kasus likuidasi yang berdampak sistemik dalam dunia perbankan yaitu Bank Century. Sehingga LPS dalam menjalakan kewenangannya melakukan upaya penyalamatan  terhadapa  bank  century  dengan  melakukan  penjualan  kepada  PT.  Bank  Mutiara. Hingga tahun 2020 sampai saat ini LPS dalam menjalankan kewenangannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam simpanan nasabah di bank berdasarkan hasil  seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPS yakni peneliti sebagai peserta aktif, bahwa LPS sudah memberikan rasa aman menurut pendapat ibu Lana Soeliastiningsih selaku Kepala Eksekutif LPS. 5
Berdasarkan  dari  materi  seminar  nasional  diatas  yang  dibawakan  oleh  Kepala  Eksekutif LPS bahwa, LPS memiliki kewenangan Atribusi yang dimana pengertian dari Kewenangan atribusi adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat  undang-undang  kepada  organ pemerintah terhadap pemeberian mandat kepada suatu Lembaga yakni LPS berdasarkan undang- undang. Dari keterangan hasil penelitian yang didapatkan peneliti dari hasil seminar nasioanal yang diadakan  oleh LPS  dan Kementrian  Keuangan,  bahwa  LPS  dengan kebijakan  yang diamanatkan oleh  peraturan  Undang-Undang  No.24  Tahun  2004  yang  menjadi  landasan  Fungsi,Tugas,  dan Kewenangan LPS dalam melakukan penjaminan terhadap simpanan dana nasabah di bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system keuangan di dunia perbankan. 6
5 Hasil Seminar Nasional oleh Direktur Riset LPS, Herman saheruddin. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid.
6 Hasil Seminar Nasional oleh Kepala Eksekutif LPS, Lana Soeliastiningsih. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Berkaitan  dengan  hal  itu  LPS  sebagai  lemabaga  yang  dibentuk  untuk  memberikan penjamian  terhadap  simpanan  nasabah  di  bank  berdasarkan  kewenangannya,  LPS  hanya  akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp2.000.000.000,00 (2 miliyar). Sedangkan  jumlah  simpanan di  atas  Rp2.000.000.000,00  (2  miliyar)  akan  diselesaikan  oleh  Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank yang mengalami bank gagal. 7
Jika  dilihat  batas  nilai  simpanan  yang  dijamin  oleh  LPS  diatas  menimbulkan  banyak pertanyaan bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman dan takut apabila terjadinya bank gagal. Direktur Riset LPS yakni Herman Saheruddin. menjelaskan  terkait  kekhawatiran  masyarakat  terahadap  simpanannya  dibank,  bahwa  parktik penjaminan terbatas ini dilakukan tidak hanya di negara Indonesia melainkan dinegara lain seperti Inggris, amerika, dan belanda juga melakukan praktik tersebut. Sebagaimana tujuanannya adalah untuk  meminimalkan  resiko  moral  hazard,  moral  hazard  yang  terjadi  seperti  untuk  melindungi mayoritas nasabah-nasabah kecil yang dalam hal ini didefenisikan sebagai nasabah dengan jumlah nominal simpanan per rekeningnya itu dibawah Rp 2.000.000.000,00 (2 miliyar rupiah) pernasabah perbank termasuk juga untuk nilai simpanan dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Kemudian LPS berharap untuk nasabah yang memiliki rekening simpanan diatas 2 milyar itu kehadirannya didalam bank sebagai nasabah premium membuat market disiplin terhadap bank, sehingga  nasabah  tersebut  memberikan  kekhawatiran  bagi  bank  untuk  menjamin  dananya  yang diatas 2 milyar maka dalam hal ini bank akan menghindari terjadinya kegagalan bank dikarenakan modal  yang  besar  untuk  membayar  dana  tersebut,  sebagai  bentuk  disiplin  power  yang  dimiliki nasabah premium. 8 Pada penelitian ini, kewenangan LPS dalam menjamin simpanan dana nasabah lebih  terfokus  kepada  dana  yang  mengalami  kerugian  atas  system  manejemen  dan  perlindungan dana simpanan nasabah oleh bank. seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Bank BNI Cabang Makassar.
Bank  sebagain  salah  satu  komponen  penting dalam  perindutrian dunia  perbankan  Ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menjaga stabilitas system keuangan dan memajukan ekonomi  nasional  memerlukan kepercayaan  masyarakat  terhadap  industry perbankan.  Perbankan dalam  memelihara  stabilitas  system  keuangan  yakni  dalam  hal  ini  perlu  mendapat  kepercayaan masyarakat yang dimana kepercayaan tersebut akan muncul Ketika industri perbankan memberikan rasa  aman  bagi  masyarakat  Ketika  menyimpan  dana  mereka  dibank,  salah  satu  kunci  bagi  bank untuk mendapatakan kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengwasan bank serta penjaminan nasabah.
Penjaminan  dana  nasabah  juga  diartikan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi nasabah jika terjadi kasus Bank gagal dan/atau pelanggaran oleh menajemen internal perbankan, namun dipihak lain pemberlakuan Undang-Undang ini dapat pula memicu kejahatan bisnis di sector perbankan  karena  tidak  menutup kemungkinan  kejahatan  tersebut  diulangi  oleh  para  banker  dan
7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2004,  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan Pasal 11
8 Hasil Seminar Nasional oleh Direktur Riset LPS, Herman saheruddin. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pemilik bank yang lain karena merasa pemerintah akan menyelesaikan pembayaran nasabah bank. 9 Pembentukan  LPS  yang  diamanatkan  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  tentang  memberikan penjamina  bagi  dana  nasabah  dibank  sesuai  Pasal  37  (b)  Undang-  Undang  No.10  Tahun  1998 tentang  perbankan.  Sebagaimana  secara  tegas  dituangkan  bahwa  setiap  bank  wajib  menjamin simpanan dana nasabah yang disimpan pada bank bersangkutan dan untuk memberikan penjaminan tersebut dibentuklah LPS yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagai Lembaga independent. Lazimnya  suatu  Lembaga  yang  diberikan  kewenangan,  maka  LPS  diharapkan  menjalankan kewenangannya dengan baik dalam menjamin simpanan dana nasabah sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas system keuangan. 10
Kaitannya  dengan kasus  yang  diteliti  oleh  penulis  yakni  salah  satu  Karyawan Bank  BNI melakukan Tindakan pemalsuan deposito, sebagaiman perkara tersebut telah diputus pada tanggal 09  Mei  2022  yang  antara  lain  isi  putusan  tersebut  menghukum  Saudara  Melati  B  Sombe  selaku terdakwa  dengan  hukuman  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  penjara  dan  denda  sebesar Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh  miliyar).  Selain  itu,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar menyatakan pihak Bank BNI bertanggung jawab mengenai pengembalian dana deposito nasabah Idris Manggabarani sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliyar) dan saudara Hendrik serta heng Pao Tek sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliyar). 11 Berdasarkan Pasal 49 ayat (1)  huruf  A  Undang-Undang  Perbankan  menyatakan  bahwa  anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau  Pegawai  Bank  sebagai  Subjek  hukum.  Sehingga  subjek  hukum  dalam  perusahaan  tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan. Menajemen BNI bertanggung jawab dalam kasus raibnya dana  deposito  nasabah,  sebagaimana  Fakta  persidangan  yang  membuktikan  Bank  BNI  tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muhammad  Ibrahim,  S.H  selaku Operasional Bank BNI Kantor Wilayah 07 atas perwakilan Legal Office Bank BNI berkoordinasi dengan  Human  Capital  Bank  BNI  Kota  Makassar,  menuturkan  Prosedur  pengembalian  dana jaminan  atas  simpanan  nasabah  bank  sebagaimana  dijelaskan  di  UU  No.24  Tahun  2004  tentang proses  pengembalian  dalam  hasil  penelitian  ini  yakni  sesuai  dengan  kewenangan  LPS  dalam menjamin simpanan nasabah yaitu ; Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, Pengajuan klaim, dan Pembayaran klaim penjaminan.
Bapak Ibrahim menambahkan terkait proses hukum tentang kasus diatas akan menimbulkan rasa tidak aman dan salah satu faktor timbulnya kekurang percayaan masyarakat dalam perbankan khususnya bank BNI, menurut penjelasan hasil wawancara dengan bapak Ibrahim, Pertama, pihak BNI akan melakukan penguatan system digital dan keamanan security system, sehingga nasabah lebih  diarahkan  kedigital  agar  dapat  dipantau  dengan  penguatan  dua  sistem  tadi.  Dalam  hal  ini nasabah sendirilah yang menjaga password dan user ID dalam digital mobile banking mereka, maka akan menghilangkan kejahatan internal yang dilakukan pegawai perbankan dalam penyalahgunaan data  pribadi nasabah  (password dan  user  ID).  Mengapa  demikian  jika  adanya  system digital  dan
9 Johanes Ibrahim, “Dilematis Penereapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24- No 1 Tahun 2005, hal.42
10 Amerta Marjdono, “Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan”, Kompas, hal.2
11 Hasil  Wawancara  dengan  Human  Capital  dan  Legal  Office  Bank  BNI  Wilayah  07,  Muhammad Ibrahim. Pada Tanggal 13 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
security  system  itu  akan  terpantau  apabila  melakukan  transaksi  terlebih  lagi  transaksi  yang mencurigakan.  Sehingga  akan  langsung  ditangani  oleh  piahk  security  system  bank  BNI  dengan pemblokiran rekeneng tersebut.
Lanjutnya,  berdasarkan  kasus  diatas  hal  tersebut  tidak  serta  merta  kesalahan  oleh  pihak bank  BNI  semata  melainkan  adanya  juga  faktor  dari  pihak  nasabah  itu  sendiri.  Misalnya  karna kelalain nasabah Ketika memberikan kuasa kepada orang lain sehingga data pribadi disalahgunakan baik  itu  pihak  internal  BNI  ataupun  pihak  lain  yang  tidak  bertanggungjawab  dalam  tanda  kutip yakni oknum.
Dengan  demikian  LPS  dalam  kasus  di  bank  BNI  bukan  wewenang  LPS  melainkan tanggung  jawab  bank.  Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  POJK  No.6  Tahun  2022  Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat diatur prinsip-prinsip dan tanggung jawab bank terhadap nasabah sebagai konsumen. Dalam pasal 8 (delapan) diatur bahwa bank bertanggung jawab apabila terjadi  kerugian  yang  timbul  akibat  kesalahan,  kelalaian,  dan\atau  perbuatan  yang  bertentangan dengan aturan perundang-undangan di sector jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,  Pegawai,  dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja  dan  untuk  kepentingan  dalam  jasa keuangan.
2. Kendala  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perjudian  di  Wilayah  Hukum  Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020
Sejak  terjadinya  penyebaran  Covid  19  di  Indonesia  hingga  saat  ini  disertai  dengan implementasi  ketentuan  perundang-undangan  dalam  penanganan  wabah  Covid  19,  menimbulkan berbagi  macam  dampak  pada  aspek  kehidupan  terutama  pada  aspek  politik,  sosial  budaya,  sosial ekonomi,  hukum,  keamanan  dan  kesehatan.  Adapun  berbagai  macam  dampak  yang  ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:
Sebagai  Lembaga  yang  memiliki  kewanangan  dalam  menjamin  dana  simpanan  nasabah, bahwa  LPS  berdasarkan  tanggung  jawabnya  dalam  hal  ini  melakukan  Langkah  inovatif  dan Menerbitkan  Kebijakan  Pelaporan  Data  Single  Customer  View  (SCV)  dalam  bentuk  Aplikasi. mengenai SCV dapat meningkatkan layanan klaim Penjaminan LPS jika bank dilikuidasi, sehingga kepercayaan  masyarakat  terhadap  sector  perbankan  semakin  meningkat.  penelitian  harus  ditulis dengan jelas dan ringkas.
Terkait  kebijakan  rekalsasi  waktu  pembayaran  laporan  simpanana nasabah  di  bank yang mengalami  likuidasi  atau  bank  yang  tidak  sehat  dalam  hal  ini  LPS  memberikan  relaksasi penyampain laporan bulanan data nasabah dan simpanan untuk keperluan SCV dari bank umum, sehingga memberikan kelonggaran kepada setiap bank sebagai peserta penjamin di LPS.
Untuk  menjawab  tantangan  digitalisasi  terhadap  fungsi  penjaminan  simpanan  LPS memiliki Aplikas SCV ini merupakan informasi menyeluruh terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada satu bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuia dengan ketentuan program penjmaninan  simpanan,  SCV  ini  berguna  untuk  mempercepat  validasi  data  yang  muaranya  LPS dapat mempercepat waktu pembayaran klaim dengan target 7 hari sesuai standar internasional yang ada di negara lain seperti inggris,amerika, dan belanda yakni sebagai Lembaga Penjamin Simpanan di  negara  sehingga  LPS  memiliki  daya  saing  serta  kemampuan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan lemabaga  penjamin  simpanan  di  luar  negeri.  Kebajakan  ini  sangat  inovatif  sebagaimana  yang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
diamanatkan Undang-Undang itu selama 90 hari sedangkan LPS sendiri dalam inovasinya menjadi 7 hari, LPS jauh lebih inivotif berdasarkan kebijakan internal dari LPS dibanding dengan Kebijakan atau amanat dari pemerintah itu sendiri. 12
LPS Bertanggung jawab dalam Proses pengembalian dan penanganan simpanan nasabah oleh  LPS  dalam  menjamin  dana  nasabah  melalui  Rekonsiliasi  dan  Verifikasi  Simpanan  yang Dijamin  yakni,  Apabila  izin  usaha  bank  dicabut,  LPS  akan  segera  melakukan  rekonsiliasi  dan verifikasi  terhadap  data  nasabah  penyimpan  berdasarkan  data  bank  per  tanggal  pencabutan  izin usaha untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tidak layak bayar.
Dalam  tanggung  jawabnya  LPS  menentukan  suatu  simpanan  itu  layak  bayar  dan  bisa dijamin  oleh  LPS,  apabila  telah  memenuhi  syarat  3T.  Tercatat  pada  pembukuan  bank,  Tingkat bunga  simpanan  tidak  melebihi  tingkat bunga  penjaminan,  dan  Tidak  melakukan  Tindakan yang merugikan bank (misalnya memiliki kredit macet).
Gambar. Grafik Hasil Kuesioner Tentang Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Lembaga Penjamin Dana

## Sumber Data Primer: Hasil Data Kusioner Nasabah Penyimpan Tahun 2022
Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  merupakan  Lembaga  yang  telah  dikenal  oleh  masyarakat  di  mana  hasil  kuesioner  peneliti menunjukkan 76.20% dari 63 orang telah mengetahui keberadaan LPS dan 82.54% dari 63 orang menyatakan merasa  aman menabung di bank karena dijamin LPS. Dengan demikian LPS dinilai telah berfungsi dalam menjamin simpanan nasabah, begitupun dengan fungsi LPS sebagai Lembaga
12 Hasil Seminar Nasional Oleh Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih. Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Secara Hybrid.

## Persentase Kuesioner Tentang Kehadiran Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) Sebagai Lembaga Penjamin Dana
90.00% 82.54% 76.20% 79.40% 82.53% 80.00% 71.43% 70.00% 65.50%
60.00%
50.00%
30.15% 30.00% 23.80% 19.00% 20.00%
11.11% 6.35% 12.70% 9.57% 6.35% 7.90% 9.57% 7.90% 0.00% Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Ya Tidak Tidak Tahu
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
yang  memiliki  wewenang  untuk  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan  telah  terlaksana  secara optimal yang ditunjukkan dalam grafik diatas sebanyak 82.53% dari 63 orang yang telah diteliti.

## KESIMPULAN
Kewenangan  yang  dimiliki  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  untuk  memberikan perlindungan hukum, sehingga menimbulkan rasa aman kepada masyarakat sebagai nasabah di dunia perbankan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  jaminan  pengembalian  dana  nasabah.  Bentuk perlindungan  hukum  LPS  kepada  nasabah  merupakan  penjabaran  dari  kewenangan  atribusi  yang diberikan Undang-undang kepada LPS.
Bentuk  tanggung  jawab  LPS  ialah  memeberikan  jaminan  simpanan  nasabah  maksimal Rp.2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah),  melakukan  rekonsiliasi,  verifikasi,  dan  pengajuan  klaim, melakukan pembayaran klaim bagi nasabah yang layak bayar, dan LPS juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait peran, fungsi, dan kewenangannya kepada masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI
Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung   Agung. 2002
Adrian  Sutedi.  Hukum  Aspek  Hukum  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2010
Advis Budiman, et al., Implementasi Single Costumer View (SCV), Group Riset, 2020, hal. 6 Amerta Marjdono, “Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan”, Kompas, hal.2
Andi Tenri, Famauri. "The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement."  Hasanuddin Law Review 5, no. 3.2019
Artikel ini telah tayang di web resmi LPS tentang simpanan yang dijamin, https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin.  (di  akses  tanggal  01/06/2022) Artikel  ini  telah  tayang  di  web  resmi  LPS  tentang  simpanan  yang  dijamin, https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin. (di akses tanggal 01/06/2022)
Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, Hukum Tata Negara Faculty of Law Pattimura  University, https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-  kewenangan-pemerintah/  (diakses  pada  21  Juni  2022 Pukul 20.00).
Busyra Azheri. Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory. Raja Grafindo. Jakarta. 2011
CST Kansil. Chirstine, dkk, Kamus Istilah Hukum. Jakarta. 2009
E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas. 1996 Fernando Manulang M. Hukum dalam Kepastian. Bandung: Prakarsa. 2007
Fitriana Mia Kusuma, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal), 2015.
Forum Keadilan No.29, 1991.
Gatot Supramono. Hukum Uang di Indonesia. Bekasi: Gramata Publishing.2014.
Hans  Kelsen,  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.2010.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
https://finansial.bisnis.com/read/20190728/90/1129576/sejak-2005-lps- tangani-98-bank-gagal (diakses pada 30 Mei 2022 Pukul 04.00)
https://makassar.kompas.com/read/2022/06/29/210839878/kalah-di-
pengadilan-bni-makassar- dituntut-ganti-deposito-nasabah-hilang-rp?page=all
https://prospeku.com/artikel/hukum-jaminan---2932
(diakses pada 30  Oktober  2021
Pukul 14.23)
https://www.lps.go.id/web/guest/daftar-istilah (diakses pada 30 Oktober 2021 Pukul 19.06) https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin. (di akses tanggal 01/06/2022)
Imam Syaukani, a. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999. Irwansyah, Ahsan Yunus. Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mitra Buana Media. 2020.
Johanes Ibrahim, “Dilematis Penereapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24-No 1 Tahun 2005, hal.42
Julius R. latumaerissa. Bank Lembaga Keuangan Lainnya. Salemba Empat Kasmir. Bank dan Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
Kasmir, “Dasar-dasar perbankan”, Jakarta : Rajawali Pers 2003
Lembaga  Penjamin  Simpanan,  Bentuk  dan  status  Lemabaga  Penjmin  Simpanan  (LPS), https://lps.go.id/web/guest/bentuk-organisasi.
Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan.
Muchtar, Bustari dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Kencana. 2016.
Nandang Alamsah, Soni Akhmad, dkk. Teori & Praktik Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Unpad Press.
Nur Basuki Winnamo. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Permadi Gandanradia. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2004.
Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Putra M Praditama, Affandi Hernadi. Politik Hukum dalam Peningkatan Investasi Di Indonesia. 2019. Putra, m. a. a., Marilang, m., & Sinilele, a. (2019). upaya hukum pt. bank negara indonesia. tbk dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah kartu kredit
Rachmadi Usman .Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
Salim  HS.  Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. 2017.
Sentosa Sembiring. Hukum Perbakan. Bandung: Mandar Maju. 2012.
Sobana, Dadang husen. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.  2016.
Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005.
Vannesia  Jeanet  Wodi.  Tinjauan  Hukum  Pendaftaran  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Adat Ammatoa Kajang, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2018.
Zainal Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2012.