## PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BAWASLU PEKANBARU MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PELANGGARAN PEMILU MELALUI APLIKASI ONLINE
Adlin adlin@lecturer.unri.ac.id, Universitas Riau

## Abstrak
Pengabdian ini dimaksudkan untuk membantu dan mengembangkan kemampuan Badan Pengawas Pemilihan  Umum  Kota  Pekanbaru  dalam  mengawasi  pelaksanaan  pemilihan  umum  agar  berjalan secara  jujur  dan  adil.  Salah  satu  kendala  dalam  pengawasan  yang  teridentifikasi  adalah  masih kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melaporkan  pelanggaran  Pemilu.  Hal  ini  diduga disebabkan belum tersedianya media pelaporan yang mudah diakses. Terkait permasalahan tersebut, tim  pengabdian  ini  menciptakan  sekaligus  menyerahkan  prototype  aplikasi  pelaporan  pelanggaran pemilu  kepada  Bawaslu  Pekanbaru.  Aplikasi  sudah  jadi  ini  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat  dan  melalui  aplikasi  ini  laporan  tersebiut  begitu  dikirim,  segera  dapat  diketahui  oleh admin  Bawaslu  Pekanbaru.  Pengabdian  ini  dilakukan  dengan  cara:  1)  Membuat  prototype  aplikasi laporan  pelanggaran  kepada  Bawaslu  Pekanbaru;  2)  Melakukan  sosialisasi  penggunaan  Aplikasi tersebut kepada Bawaslu Pekanbaru dan pihak lainnya; 3) Melakukan Simulasi penggunaan aplikasi pelaporan  Pelangggaran  Pemilu;  4)  Selanjutnya  dilakukan  evaluasi  terhadap  aplikasi  yang  telah disimulasikan  dengan  cara  meminta  peserta  mengisi  kuesioner  yang  berisi  5  penyataan  dengan alternatif  jawaban  menggunakan  skala  likert  :  a.  aplikasi  tersebut  perlu  dikembangkan?;b.  bersedia melaporkan  pelanggaran  pemilu  melalui  aplikasi;  c.      aplikasi  ini  bermanfaat  bagi  Bawaslu?;  d. Aplikasi  ini  mudah  digunakan;  e.  Pelayanan  online  Pelanggaran  Pemilu  perlu  disediakan  Bawaslu. Hasil pengabdian adalah mayoritas audiens setuju bahwa aplikasi tersebut perlu digunakan bawaslu dan Bawaslu Pekanbaru bersedia menerima aplikasi tersebut

## Keywords: Aplikasi, Laporan Pelanggaran, Pemilu, Bawaslu

## Abstract
This service is intended to assist and develop the capacity of the Pekanbaru City Election Supervisory Board in supervising the implementation of the general election so that it runs honestly and fairly. One of the obstacles was identified in monitoring is the lack of public participation in reporting election violations. This is thought to be due to the unavailability of easily accessible reporting media. Regarding these problems, this service team was created and submitted a prototype of an application for reporting election violations to Pekanbaru Bawaslu. This application can be accessed easily by the public and through this application the report as soon as it is sent can be immediately known by the Pekanbaru Bawaslu admin. This service is carried out by: 1) Making a prototype of a violation report application to Pekanbaru Bawaslu; 2) Disseminate the use of the Application to Pekanbaru Bawaslu  and  others;  3)  Simulating  the  use  of  the  Election  Violation  reporting  application;  4)  Next,  an evaluation  of  the  simulated  application  was  carried  out  by  asking  participants  to  fill  out  a  questionnaire containing  5  statements  with  alternative  answers  using  a  Likert  scale:  a.  does  the  application  need  to  be developed?; b. willing to report election violations via the application; c. Is this application useful for Bawaslu?; d. This app is easy to use; e. Election Violation online services need to be provided by Bawaslu. The result of the service  was  that  the  majority  of  the  audience  agreed  that  the  application  needed  to  be  used  by  Bawaslu  and Bawaslu Pekanbaru was willing to accept the application.
Keywords: Applications, Violation Reports, Elections, Bawaslu

## PENDAHULUAN
Pengabdian  ini  merupakan  salah  satu bentuk  konkrit  dari  upaya  mencegah  dan
menanggulangi  pelanggaran  pada  pemilihan umum  terutama  pelanggaran  terkait  politik uang.  Penulis  dalam  pengabdian  ini  pernah meneliti  menghasilkan  artikel  terkait  solusi mencegah  politik  yang  terbit  dalam  jurnal terindeks scopus Q2 yaitu jurnal International
Journal  of  Asia-Pacific  Studies    Vol.18  No.1 tahun  2022  dengan  judul  “ Indonesian Elections  in  the  Shadow  of  Money  Politics: Strengthening Stakeholders’ Commitment and Creating  Anti-Money  Politics  Villages  (Adlin et  al.,  2022). Penelitian  Faridhi  et.al menemukan  bahwa  model  pelanggaran Pemilu  di  Riau  berdasarkan  temuan  dan laporan  yang  diperiksa  oleh  Bawaslu  dan Gakumdu  umumnya    adalah  berupa pelanggaran  pidana  pemilu,  pelanggaran administrasi  pemilu,  pelanggaran  etika  dan pelanggaran  hukum  lainnya(Faridhi  et  al., 2022).
Jumlah  pelanggaran  Pemilu  tahun 2019  di  kota  Pekanbaru  yang  dilaporkan berbagai  pihak  mencapai  Ribuan  laporan. Sejak dimulainya tahapan pelaksanaan pemilu tahun  2019,  sampai  dengan  akhir  Februari 2019, Bawaslu Pekanbaru telah menerima 3900 laporan  pelanggaran  pemilu,  mulai  dari pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye  dan  pelanggaran  pidana  pemilu. Untuk  pelanggaran  pemasangan  alat  peraga kampanye  dan  pelanggaran  yang  bersifat administratif  Bawaslu  Pekanbaru  telah memberikan  surat  teguran  dan  peringatan tertulis  kepada  pihak  terkait  (Riau,  2019). Namun  beberapa  kasus  dugaan  pelanggaran Pemilu, berupa politik uang di kota Pekanbaru tahun 2019, tidak bisa diberikan sanksi pidana disebabkan  minimnya  alat  bukti  yang dihadirkan  pelapor.  Misalnya  foto  kejadian, rekaman dan dua orang saksi(Siregar, 2019).
Perkembangan  komunikasi  melalui Mobile  Phone  dan  Teknologi  Komputerisasi mobile phone membuka cakrawala pemikiran tentang  interaksi  dan  bekerja  memngunakan mobile  phone.  Penggunaan  teknologi  mobile phone dalam sektor pemerintahan tidak hanya menyediakan  alternatif  saluran  komunikasi dan  pemberian  layanan  publik  tetapi  lebih penting  lagi  bisa  menjadikan  pemerintah  di gerakan  secara  mobile,  dan  merubah  model pemberian  layanan  e-government  yang tradisional(Gang  &  Tony,  2006).  Mobile government  merupakan  alternatif  saluran pemerintah  memberikan  informasi  dan pelayanan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan  usaha  menyediakan  akses informasi  dan  pelayanan  bagi  masyarakat, kalangan  bisnis  dan  pelayanan  dilakukan secara  online.  Berbagai  bentuk  penerapan mobile  government  seperti  untuk  pariwisata, kesehatan,  pertanian  dan  lain-lain(Ntaliani  et al.,  2008).  Penggunaan  mobile  government
dengan  memanfaatkan  mobile  phone  network, penggunaan  mobile  phone,  dan  pelayanan melalui  mobile  phone    telah  meningkatkan pelayanan e-service dibandingkan e- government  menggunakan  portal  tertentu (Ogla & Bader, 2017).
Kemajuan  teknologi  Informasi  telah banyak  membantu  pengawasan  pemilu  di Indonesia.  Penggunaaan  Sistem  informasi sangat diperlukan guna mengawasi pelaksanaan pengawasan Pemilu di Indonesia. Penggunaan sistem informasi dalam mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  legislatif tahun  2009  oleh  Bawaslu  RI  terbukti  cukup membantu  mewujudkan  pelaksanaan  pemilu yang  jujur  dan  adil  (Pratama  &  Khoiruddin, 2009).  Sistem  Informasi  Pengaduan  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu yang telah terkomputerisasi  dan  berbasis  web  telah menjadi  solusi  untuk  mempercepat  dan membantu serta mempermudah dalam proses pembuatan  berbagai  macam  laporan  terkait dengan  data-data  pengaduan  kode  etik penyelenggara  pemilu.  sistem  ini  membantu para  pemangku  kepentingan  di  DKPP memperoleh  laporan  yang  akurat  dan  cepat (Zulhalim  &  Nurkhotimah,  2019).  Bawaslu Sulawesi  Selatan  juga  memanfaatkan  Sistem Informasi  Penyelesaian  Sengketa  (SIPS) ternyata  juga  efektif  membantu  penyelesaian sengketa pemilu di provinsi tersebut(Hasanah et  al.,  2022).  Demikian  pula  Pelayanan  Publik berbasis  E-government  Melalui  Aplikasi Gowaslu  Dalam  Penggulangan  Pelanggaran Pemilu  di    kantor  Badan  Pengawasan  Pemilu Kabupaten  Pamekasan  telah  menjadikan pelayanan  Bawaslu  kabupaten  tersebut kepada  masyarakat  lebih  efektif  dan efisien(Rahadian  Ardiansyah  HP,  Hasbullah, 2021).
Guna  membantu  mengembangkan kemampuan Bawaslu mengawasi pelanggaran Pemilu,  tentunya  perlu  melibatkan  partisipasi masyarakat  membantu  kerja  kerja  Bawaslu dalam  melakukan  pengawasan  tersebut. Partisipasi  masyarakat  akan  tinggi  jika bawaslu  menyediakan  aplikasi  pelaporan online  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat. Pada  saat  ini  Bawaslu  Pekanbaru  belum memiliki  aplikasi  online  tersebut,  oleh  karena itu  kami  tim  pengabdian  jurusan  ilmu Pemerintahan  melakukan  terobosan  dengan membuat terobosan berupa membuat aplikasi laporan  pelanggaran  pemilu  yang  mudah digunakan  oleh  masyarakat  dan  juga  mudah digunakan  oleh  Bawaslu  Pekanbaru  untuk
http://dx.doi.org/10.30656/ka.v6i1.5606
mengetahui  pelanggaran  Pemilu  di  kota Pekanbaru.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  Sosialisasi  penggunaan Aplikasi  dan  pnyerahannya  dilakukan  di Kantor Bawaslu Pekanbaru dilakukan dengan cara:
Tahapan  pengabdian  dilakukan  dengan dengan Rangkaian :
1. Membuat  aplikasi  yang  sudah  jadi dan siap untuk di install di Hp.
2. Aplikasi  yang  sudah  jadi  tersebut
disosialiasikan dengan mentode ceramah untuk menjelaskan pentingnya  aplikasi  dan  menjelaskan cara menggunakan aplikasi.
3. Melakukan simulasi penggunaan aplikasi pada semua Hp audien.
4. Meminta  umpan  balik  audien  untuk menilai aplikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dengan pembuatan aplikasi yang kemudian diserahkan pada Bawaslu Pekanbaru. Aplikasi
ini  dapat  didownload  dan  selanjutnya  di install atau di Hand Phone.
Gambar 1. Tampilan Halaman Depan Aplikasi setelah dilakukan Install Setelah  aplikasi  di  Install  di  Hand  Phone masing-masing
peserta
pengabdian, selanjutnya  dilakukan  Sosialisasi  tata  cara penggunaan  aplikasi  laporan  pelanggaran pemilu tersebut.
Gambar 2. Penjelasan Tata Cara Penggunaan Aplikasi
Pengiriman laporan pelanggaran Pemilu  oleh  masyarakat  melalui  Aplikasi Lapor  Pelanggaran  Pemilu  dilakukan  dengan tahapan sebagai berikut :
1. Lakukan Install Aplikasi Lapor Pelanggaran Pemilu;
2. Lakukan  Login  ke  Aplikasi  untuk membuat  akun  Pribadi  dengan memasukkan data Lengkap;
3. Klik  Lapor  untuk  memulai  sebuah laporan pelanggaran;
Metode Kegiatan Pengabdian
Pembuatan  Aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu Bawaslu yang sudah jadi untuk di Install di HP
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi
Simulasi penggunaan
Aplikasi
Umpan Balik-pendapat Audien terhadap aplikasi
4. Masukkan  foto  atau  video  bukti pelanggaran  serta  tuliskan  deskripsi bentuk pelanggaran yang terjadi
5. Klik kirim laporan, maka akan muncul tulisan laporan anda terkirim
6. Laporan  yang  telah  terkirim  akan langsung  diketahui  oleh  admin Aplikasi yaitu Bawaslu Pekanbaru.
Pada  bagian  sosialiasi  ini  sekaligus dilakukan  simulasi  penggunaan  aplikasi  oleh peserta.  Setelah  simulasi  dilakukan  dapat diketahui bahwa semua peserta sudah mampu membuat laporan pelanggaran pemilu melalui secara  online  melalui  aplikasi.  Aplikasi  ini dirancang  dengan  tata  cara  kerja  yang  sangat mudah,  sehingga  mudah  digunakan  oleh masyarakat.
Gambar  3.  Tampilan  Login  membuat  Akun pada Aplikasi
Setelah  masyarakat  membuat  laporan melalui  aplikasi,  maka  admin  Bawaslu Pekanbaru  dapat  mengetahui  berpa  jumlah laporan  yang  masuk,  identitas  pelapor  dan deskripsi laporan pelanggaran terjadi, sebagaimana  terlihat  pada  gambar  4  dibawah ini :
Gambar  4.  Tampilan  di  akun  Admin  pada Aplikasi
Dalam  gambar  4  terlihat  jelas  jumlah  laporan yang masuk pihak pelapornya. Setiap laporan yang  masuk  berikut  data  yang  dilampirkan dalam  laporan  tersebut  dapat  dibaca  dan dianalisa oleh admin aplikasi.  Data awal yang ada  di  aplikasi  dapat  dimanfaatkan  oleh tpihak  Bawaslu  Pekanbaru  guna  melakukan investigasi lebih lanjut terhadap laporan yang masuk.  Data  investigasi  lanjutan  ini  akan melengkapi  informasi  yang  ada  di  aplikasi untuk  ditindaklanjuti  oleh  Bawaslu  ke  tahap selanjutnya.
Dalam  proses  penjelasan  materi  dan penjelasan  simulasi  penggunaan  aplikasi sekaligus  dilakukan  tanya  jawab  antara pemateri  dengan  peserta.  Ada  beberapa masukan  dari  peserta  untuk  kesempurnaan aplikasi tersebut antara lain :
1. Perlu  dibuat  panduan  penggunaan pelaporan  penggunaan  aplikasi  lapor pelanggaran Pemilu. Diharapkan pengguna  mampu  menuliskan  deskripsi pelanggaran  secara  jelas  dimana  lokasi, siapa pelaku, kapan kejadian pelanggaran dan data lainnya;
2. Perlu  menambahkan  ruang  chatting antara  pengguna  dengan  admin  lapor pelanggaran pemilu;
3. Menambah ruang
sehingga
memungkinkan  pelapor  mengirimkan foto  sekaligus  video  terkait  pelanggaran tersebut;
4. Menambah  proteksi  keamanan  pelapor sehingga data pelapor aman dan aplikasi terlindungi  dari  upaya  pembajakan (hacker)
Setelah  simulasi  penggunaan  aplikasi dilakukan, maka tim pengabdian mengajukan kuesioner kepada peserta untuk mendapatkan umpan balik. Penyebaran kuesioner digunakan  untuk  mengetahui  tanggapan audien  tentang  layak  atau  tidak  layaknya aplikasi  ini  digunakan  di  lapangan  . Kuesioner  berisi  5  buah  pernyataan  yang masing  masing  pertanyaan  disediakan  5 alternatif jawaban,  yaitu  sangat setuju, setuju, ragu-ragu,  tidak  setuju  dan  sangat  tidak setuju.  Hasil  jawaban  peserta  pengabdian dapat dilihat dibawah ini :
Gambar 4. Umpan Balik dari Peserta Berdasarkan  gambar  4  tersebut  dapat  dilihat bahwa  umpan  balik  penilaian  peserta  terlihat positif  karena  mayoritas  nilai  yang  diberikan peserta  bergerak  diantara  setuju  dan  sangat setuju.  Mayoritas  peserta  menyatakan  sangat setuju  jika  ruang  pelaporan  pelanggaran pemilu  secara  online  disediakan  Bawaslu  dan
aplikasi seperti ini perlu terus dikembangkan. Mayoritas  peserta  menyatakan  setuju  bahwa aplikasi  ini  mudah  digunakan.  Mengenai Apakah aplikasi ini bermanfaat bagi Bawaslu, jumlah  peserta  yang  menyatakan  setuju  dan tidak  setuju  adalah  sama.  Mayoritas  peserta juga  menyatakan  setuju  ketika  ditanyakan kesediaan  melaporkan  lewat  aplikasi  jika melihat  pelanggaran  pemilu.  Kemudian mayoritas  peserta  juga  menyatakan  sangat setuju  jika  aplikasi  pelaporan  pelanggaran pemilu  ini  terus  dikembangkan.  Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang cukup bermanfaat  ini,  pihak  Bawaslu  menerima  dan bersedia  menggunakan  aplikasi  tersebut. Pihak tim pengabdian langsung menyerahkan akun  admin  aplikasi  ini  kepada  pihak Bawaslu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pelaksanaan  sosialisasi  penggunaan aplikasi  lapor  pelanggaran  Pemilu  ini berlangsung  dengan  sukses  dan  mendapat respon yang sangat positif dari peserta, mulai dari  komisioner  Bawaslu,  staf  Bawaslu  dan peserta  lainnya  yang  dibuktikan  juga  dengan hasil  kuesioner  yang  mayoritas  menjawab setuju  dan  sangat  setuju.  Aplikasi  lapor pelanggaran  pemilu  juga  telah  diserahkan kepada  Bawaslu  Pekanbaru  untuk  mulai digunakan  dan  disosialiasikan  secara  lebih luas kepada jajaran pengawas pemilu lainnya.

## Saran
Kegiatan  Pengabdian  pengembangan kemmapuan  Bawaslu  Pekanbaru  melakukan pengawawasn  pemilu  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan.  Apabila  mayoritas  masyarakat turut mengawasi pelaksanaan Pemilu, tentunya  pelanggaran  Pemilu  bias  berkurang dan  akan  terwujudlah  Pemilu  yang  jujur  dan adil.

## DAFTAR REFERENSI
Adlin,  A.,  Harahap,  H.  I.,  &  Yusri,  A.  (2022). Indonesian  Elections  in  the  Shadow  of
0 50 100 Pelayan Online perlu diberikan Aplikasi mudah Digunakan Aplikasi Bermanfaat Bagi… Bersedia melapor lewat… Aplikasi perlu dikemban… Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju Ragu Ragu Setuju Sangat Setuju
Money Politics: Strengthening Stakeholders’ Commitment and Creating Anti-Money Politics Villages. International Journal of Asia-Pacific Studies, 18(1), 169–196.
https://doi.org/10.21315/ijaps2022.18.1. 8 Faridhi,  A.,  Yandra,  A.,  &  Fahmi,  S.  (2022). Model  Pelanggaran  dalam  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020. JOELS:  Journal  of  Election  and  Leadership, 3(1),
7–17.
https://doi.org/10.31849/joels.v3i1.8396 Gang,  S.,  &  Tony,  C.  (2006).  Mobile government: Towards a service paradigm.  ICEG  2006  -  2nd  International Conference on e-Government, 80, 207–217.
Hasanah,  U.,  Ilyas,  A.,  &  Aspan,  Z.  (2022).
Effectiveness  of  the  Implementation  of  the Dispute  Resolution  Information  System  ( SIPS  )  of  the  General  Elections  Supervisory Agency. 11(2), 389–398. Ntaliani,  M.,  Costopoulou,  C.,  &  Karetsos,  S.
(2008).  Mobile  government:  A  challenge for  agriculture.  Government  Information Quarterly, 25(4),
699–716.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.01 0 Ogla,  R.  A.  S.,  &  Bader,  H.  (2017).  Mobile
Government Next Generation
as Development  Gateway  to  M-services. 3(April). Pratama,  A.  R.,  &  Khoiruddin,  A.  A.  (2009). Sistem  Informasi  Mitra  Pengawasan Pemilu  Legislatif  2009.  Seminar  Nasional
Aplikasi Teknologi Informasi 2009,
2009(Snati), 53–58.
Rahadian  Ardiansyah  HP,  Hasbullah,  S.  T.  F. (2021).  Pelayanan  Publik  berbasis  E- government  Melalui  Aplikasi  Gowaslu Dalam Penggulangan Pelanggaran
Pemilu  di  kantor  Badan  Pengawasan Pemilu  Kabupaten  Pamekasan.  Kabilah : Journal of Social Community, 6(2), 231–240. Riau,  N.  (2019).  Bawaslu  Pekanbaru  Sudah Terima  3900  Laporan  Pelanggaran  Pemilu
2019.
Siregar, T. (2019, January). Kasus Dugaan Politik Uang Dihentikan Bawaslu Kota Pekanbaru. Zulhalim,  &  Nurkhotimah.  (2019).  Sistem Informasi
Pengaduan Kode Etik Lembaga  Penyelenggara  Pemilu  pada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu. JISAMAR, 3(1), 42–50.