## Equalita, Vol. 1 Issue 1, Agustus 2019
Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5158
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia
KAJIAN GENDER DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (Perempuan Berkarakter Perempuan Pendidik Di Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
Ratna Puspitasari
ratna puspitasari@syekhnurjati .ac.id IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Received: 03 Maret 2019  Accepted: 01 Agustus 2019  Published online : 30 Agustus 2019 Abstract: The large gap between the goalsand the reality of equal rights is yhe condition of some  Indonesian  women.  The  disadvantaged  position  of  Indonesian  women  and  the continuing nasional education system indicate that Indonesia faces a long road to meet the goals of the United Nation millennium on gender equality and education sustainability. The number  of  Social  Studies  Tadris  of  Tarbiyah  Faculty  and  Teacher  Training  IAIN  Syekh Nurjati Cirebon who are still active in lectures are 520 people divided into female students for the 2019/2020 academic year 427 people while the number of male students as whole is  a  number  of  193  people  are  both  quantitative  and  qualitative  potential  for  the  Social Studies  Tadris  development  to  develop  a  gender  equality-based  curriculum  with  the representation  of  gender  equality  study  subjects  in  social  studies  learning.  The  study  of gender  equality  in  social  studies  learning  is  not  just  a  learning  of  transfer  of  values including values related to gender issues
Keyword : equality, gender, education
Abstrak :  Kesenjangan  yang  besar  antara  tujuan  dan  kenyataan  mengenai  persamaan hak  atas  pendidikan  merupakan  kondisi  sebagian  perempuan  Indonesia.  Posisi perempuan  Indonesia  yang  tidak  menguntungkan  dan  terus  berlangsungnya  sistem pendidikan  nasional  menandakan  bahwa  Indonesia  menghadapi  jalan  yang  panjang untuk  memenuhi  tujuan  milenium  PBB  tentang  kesetaraan  gender  dan  keberlanjutan pendidikan. Jumlah mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang masih aktif dalam perkuliahan sejumlah 520  orang  terbagi  dalam  mahasiswa  berjenis  kelamin  perempuan  untuk  tahun  ajaran 2019/2020 sejumlah 427 orang  sementara jumlah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki secara  keseluruhan  adalah  sejumlah  193  orang  merupakan  potensi  secara  kuantitatif maupun  kualitatif  bagi  jurusan  Tadris  IPS  untuk  mengembangkan  kurikulum  berbasis kesetaraan  gender  dengan  keterwakilan  mata  kuliah  Kajian  Kesetaraan  Gender  dalam PIPS. Kajian kesetaraan gender dalam PIPS bukan hanya merupakan seperangkat urutan pembelajaran,  namun  menjadi  salah  satu  bahan  kajian  untuk  setiap  bentuk pengetahuan,  dengan  segenap  instrumen  transfer  nilai  yang  paling  efektif  termasuk didalamnya adalah nilai kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan.
Keyword : kesetaraan, gender, pendidikan.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  Organisation  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)sebagaimana  dikutip Okezone akhir  tahun  2018  menyebutkan,  angka  putus sekolah  di  Indonesia  menduduki  peringkat  nomor  dua  di  dunia,  Indonesia  dengan tingkat distribusi pendidikan rerata bawah.
Tingkat  pendidikan  kaum  wanita  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  dalam kurun lima tahun terakhir ini. Berdasarkan komparasi data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat  Statistik  dari  tahun  2010  sampai  2015,  terdapat  deskripsi  angka  yang menjelaskan  adanya  perkembangan  pesat  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  di  wilayah perdesaan  sampai  wilayah  perkotaan.  Hal  yang  menakjubkan  bahwa  wanita berpendidikan  setaraf  sarjana  di  perdesaan  ternyata  mengalahkan  jumlah  lelaki perdesaan yang berpendidikan setaraf sarjana.
Dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, kaum wanita di daerah perdesaan yang  berpendidikan  setingkat  sarjana  saat  tahun  2015  berada  di  kisaran  3,37  %. Sementara itu kaum pria berada di kisaran angka 3,14 %. Di wilayah perkotaan sendiri jumlah  itu  mengalami  peningkatan  tajam.  Apabila  saat  tahun  2010  kaum  wanita  yang memiliki tingkat pendidikan setara sarjana berada di kisaran angka 7, 96 %, maka pada tahun 2015 meraih prosentase di kisaran 10,72 %. Meski jika dibandingkan kaum pria masih tertinggal karena kaum pria berijasah sarjana ada di kisaran 11,32 %.
Survei  yang  dilakukan  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  (PDSP)  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  tahun  2013  menjelaskan  prosentase  jumlah perempuan pendidik pada perguruan tinggi berada di kisaran 40,58 persen, sementara itu laki-laki pendidik di perguruan tinggi sejumlah 59,42 persen. Kementrian Pendidikan dan  Kebudayaan  menganalisa  pendapat    yang  menyebutkan  wanita  sesungguhnya hanya memiliki tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga atau domestik sehingga kurang  memotivasi  kaum  perempuan  dalam  melanjutkan  pendidikannya  ke  tingkat magister  bahkan  doktoral  yang  ternyata  ditemukan  di  banyak  Negara  berkembang lainnya seperti di Indonesia (Mansour, 1997).
Di  negara-negara  maju  sekelas  Amerika  Serikat  sekalipun , prosentase  jumlah wanita  yang  menempuh  pendidikan  setingkat  doktoral  ternyata  lebih  sedikit dibandingkan  jumlah  pria  yang  menempuh  pendidikan  doktoral.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh Survei  National  Science  Fondation dalam  kurun  waktu  2010  sampai
dengan  2014  menunjukkan  adanya  sejumlah  72.446  wanita  peraih  gelar  doktor  dan sejumlah 104.425 orang pria yang telah meraih gelar doktor.  Di sebagian besar wilayah di dunia, pendidikan kaum wanita telah diperjuangkan sejak dulu termasuk perjuangan bagi kaum perempuan di Indonesia.
R.A.  Kartini  merupakan  salah  seorang  pejuang  yang  terkenal  ulet  dalam memperjuangkan  hak  pendidikan  bagi  kaumnya.  Meskipun  demikian,  dalam kenyataannya pendidikan bagi kaum perempuan belum merata di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena kuatnya tradisi patriarkhi banyak wanita yang dalam  kesempatan  meraih  pendidikan  tidak  dapat mengenyam  pendidikan  yang  lebih tinggi  tingkatannya.  Kondisi  ekonomi  serta  budaya  patriarkhi  membelenggu  kaum perempuan pada masa awal abad ke 20.
Padahal,  menurut  psikolog  Pendidikan,  Martha  (2019),  pendidikan  mampu menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup perempuan dan keluarganya. Melalui pendidikan yang tinggi, wanita mampu membekali ilmu bagi diri dan lingkungan sosialnya. Kaum wanita dianggap mampu meningkatkan derajat  hidupnya  meskipun  seringkali  terbagi  beban  di  ranah  publik  dengan  ranah domestik  atau  rumah  tangga  saat  ia  menikah  dan  berkeluarga.  Hal  tersebut  bukan menjadi  kendala  untuk  perempuan menggapai  pendidikan  setinggi-tingginya.  Hal  ini disebabkan alasan utama bahwa pendidikan menjadi dasar kehidupan seluruh manusia.
Manusia  menerima  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  informasi  guna mengembangkan diri dan lingkungannya melalui jalur pendidikan. Hal ini didasari alas an bahwa misi utama bidang pendidikan adalah upaya menyiapkan peserta didik agar mampu membuka diri untuk bertahan hidup (to make a living), upaya mengembangkan hidup  yang  lebih  memiliki  makna (to  lead  ameaningfull  life) serta  memuliakan kehidupan (to ennoble life) (Idris, 2004). Kemudian, salah satu tujuan pendidikan yaitu bagaimana  untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil,  dengan  tidak mendiskriminasikan jenis kelamin.
Namun  dalam  kenyataannya  sering  kali  terdapat  diskriminasi  dalam  aspek pendidikan  yang  mewajibkan  beberapa  daya  upaya  guna  mengatasi  persoalan,  salah satu  diantaranya   adalahmelalui  perumusan  kurikulum  yang  berperspektif  gender. Kurikulum merupakan pengembangan visi misi institusi pendidikan yang berkeinginan melahirkan  golongan  pendidikan.  Kurikulum  Kajian  Kesetaraan  Gender  dalam  PIPS  di Perguruan  Tinggi  lebih  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  wanita  dan  pria  setara  dalam pendidikan, dan memiliki kesempatan setara untuk memperoleh pendidikan.
Dalam rutinitas kegiatan harian, semua pihak selalu berkaitan erat dengan gender karena  kemunculan  gender  merupakan  akibat  dari  munculnya  konstruk  social  yang berlangsung  di  masyarakat  itu sendiri.  Sebenarnya,  gender muncul  sebagai  perbedaan pada ranah yang bukan tergolong aspek biologis dan tidak digolongkan sebagai kodrat Tuhan.    Konsep  tentang  gender  dapat  dibedkan  dalam  dua  pengertian  yaitu  gender dengan  jenis  kelamin  (seks).   Perbedaan  jenis  kelamin  di  antara  kaum  wanita  dengan kaum  pria  tidak  mengalami  perubahan  dan  hal  tersebut  menjadi  ketentuan biologis.Sedangkan  gender  merupakan  bentuk  perbedaan  perilaku  yang  melibatkan kaum  wanita  berbeda  dengan  kaum  pria  yang  dibentuk  oleh  proses  sosial.  Dengan demikian,  perbedaan  secara  non  kodrati  ini  dibangun  melewati  proses  social  dan budaya yang panjang dan melelahkan.
Bias  gender  dalam  aspek  pendidikan  sudah  berlangsung  lama  serta diisosialisasikan dalam proses maupun sistem pendidikan di lembaga persekolahan dan dalam  lingkungan  keluarga. Bangunan  dominasi  budaya  patriarkhi  di  negeri  ini mengajarkan  kepada  siswa  tentang  apa  yang  layak  dan  tidak  layak  dilaksanakan  oleh kaum  laki-laki  dan  apa  yang  tidak  layak  dilakukan  oleh  perempuan  (Mansour,  1997). Tidak  sedikit  perempuan  yang  masih  berusia  sekolah  terpaksa  harus  bekerja,  baik  itu sebagai pelayan toko atau buruh pabrik.  Dengan latar belakang keadaan ekonomi yang serba  kekurangan,  hal  ini  mendorong  orang  tua  untuk  memaksa  anak  perempuannya agar  berhenti  sekolah  dan  bekerja  dengan  harapan  meningkatkan  taraf  ekonomi keluarga.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  orang  tua  cenderung  untuk  merelakan  anak perempuannya  agar  bekerja  untuk  untuk  membantu  orang  tua  memenuhi  nafkah keluarga  sementara itu anak laki-laki tetap bersekolah (Idris, 2004).
Kaum  laki-laki  dianggap  superior  terutama  dalam  menuntut  ilmu  dengan  alasan kaum  laki-lakilah  nantinya  yang  akan  menghidupi  seluruh  keluarganya,  Sedangkan kaum  wanita  tetap  berkutat  di  ranah  domestik  atau  rumah  tangga.  Dan  pandangan seperti  inilah  maka  meraih  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dianggap  kurang  diperlukan oleh kaum wanita. Stereotipe model seperti itulah yang terlihat diskriminatif dan sangat tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, khususnya untuk  pihak perempuan. Kaum perempuan  mengalami  perlakuan  yang  tidak  berpihak  terutama  dalam  meraih kesempatan  pendidikan.  Di  sisi  lain,  kaum  wanita  dieksploitasi  agar  mau  bekerja  atau dipekerjakan  untuk  membantu  ekonomi  keluarga,  meskipun  seumuran  mereka  masih menikmati  masa  kanak-kanak  bahkan  sigolongkan  dalm  usia  di  bawah  umur (Muawanah, 2009).
Jumlah mahasiswa Jurusan TIPS FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang masih aktif dalam  perkuliahan  sejumlah  520  orang  terbagi  dalam  mahasiswa  berjenis  kelamin perempuan  untuk  tahun  ajaran  2019/2020  sejumlah  427  orang    sementara  jumlah mahasiswa  berjenis  kelamin  laki-laki  secara  keseluruhan  adalah  sejumlah  193  orang merupakan  potensi  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif bagi  jurusan  Tadris  IPS  untuk mengembangkan  kurikulum  berbasis  kesetaraan  gender  dengan  keterwakilan  mata kuliah Kajian Kesetaraan Gender dalam PIPS.
Artikel ini mencoba menganalisa sejauh mana Kajian Kesetaraan Gender dalam PIPS Mampu  Menciptakan Perempuan Berkarakter Perempuan Pendidik.”

## B.  PEMBAHASAN KESETARAAN GENDER DALAM PERGURUAN TINGGI
Jenis Secara tersirat muncul fenomena bahwa rendahnya  kualitas  pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi   diakibatkan  oleh  adanya  diskriminasi  gender dalam  pembelajaran. Setidaknya terdapat tiga hal terkait permasalahan gender secara umum yaitu:
1.  Akses
Akses  dalam  hal  ini  adalah  fasilitas  pendidikan  yang  susah  diraih.  Misalnya, terdapat sejumlah besar sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah  di tiap-tiap kecamatan namun  bagi  pendidikan  setingkat  SMP/MTs,  SMA/  MA  yang  sangat  sedikit  dan  tak mampu menampung sejumlah besar siswa dan dalam lokasi yang sangat sulit dan jauh untuk ditempuh. Dengan alasan inilah maka banyak orang tua melarang anak gadisnya untuk  bersekolah  di  tempat  yang  jauh.  Secara  tidak  langsung  hal  ini  memaksa  anak perempuan  tinggal  di  rumah  (Mansour,  1997).  Belum  lagi  banyaknya  tugas  domestik yang  ditanggung  anak  gadis  untuk  meneyelesaikan  segenap  pekerjaan  rumah  tangga sehingga  mereka  kesulitan  keluar  dari  rumah.  Penumpukan  beban  domestik  ini  juga menjadi indikator banyak anak gadis yang putus sekolah.
2.   Partisipasi
Partisipasi didalamnya mencakup bidang studi maupun statistik pendidikan.Dalam sistem sosial dan budaya di Indonesia, masih bertahan sejumlah budaya warisan nenek moyang yang menempatkan peran utama perempuan ada di ranah domestik, sehingga yang sering terjadi adalah hambatan yang dihadapi anak gadis dalam mendapat peluang yang  lebih  terbuka  dalam  menjalani  sekolah  formal  (Mansour,  1997).  Hal  yang seringkali menjadi keluhan adalah keterbatasan keuangan keluarga sehingga anak laki- laki mendapat prioritas dalam menempuh pendidikan. Pada umumnya, hal ini berkaitan
dengan  tugas  kaum  laki-laki  di  kemudian  hari  saat  menjadi  dewasa  dan  berkeluarga akan berperan sebagai pemimpin rumah tangga dan menanggung nafkah keluarga. 3.  Manfaat beserta penguasaan
Kondisi riil di lapangan menunjukkan masih banyaknya angka buta huruf di wilayah Indonesia  ternyata  dipenuhi  oleh  kaum  wanita.  Data  yang  dimunculkan  Biro  Pusat Statistik tahun 2003, menjelaskan dari sebanyak penduduk yang buta aksara umur 10 tahun  lebih  terdapat  sejumlah  15.686.161  orang,  di  mana  sejumlah  10.643.823 penduduk  diantaranya  atau  67,85  %  merupakan  wanita.  Pendidikan  bukan  hanya proses pembelajaran, namun menjadi salah satu bahan kajian bagi seluruh pengetahuan oleh sebab itu instrument  efektif transfer  nilai  yang  dianut  termasuk  didalamnya  nilai yang  berhubungan  dengan  isu  gender.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan  menjadi  saeana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal diantaranya di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Tingkah  laku  yang  muncul  pada  kehidupan  sekolah  atau  perguruan  tinggi diantaranya    hubungandosen  dengan  dosen,  dosen  dengan  mahasiswa,  guru  dengan guru,  guru  dengan  murid,  murid  dengan  murid,  di  dalam  maupun  di  luar  kelas  saat proses pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran sehingga memunculkan konstruksi  gender  yang  terbangun  sejak  dini  (Muawanah,  2009).  Selain  hal  tersenut, penataan posisi duduk siswa, penataan barisan, kegiatan upacara selalu terkait dengan konstruk  yang  dibangun  sejak  dulu.  Peserta  didik  laki-laki  ditempatkan  di  posisi  yang paling strategis seperti menjadi pimpinan OSIS, menjadi ketua kelas, pimpinan diskusi kelas,  maupun  dalam  menentukan  kesempatan  menyampaikan  gagasan  (Muawanah, 2009).  Kondisi  ini  memunculkan  banyaknya  ketimpangan  gender  dalam  proses pendidikan di sekolah.
Menurut  Idris  (2004)  dengan  semakin  merendahnya  tingkat  pendidikan  maka makin  memperbesar  tingkay  kesenjangan  gender  dalam  sistem  pengupahan.Ada kecenderungan dari perbandingan pengupahan pria dengan wanita adalah 60,46 persen dengan  39,54  persen,  di  mana  ketimpangan  gender  dalam  pengupahan  untuk  pekerja laki-laki  dan  perempuan  berpendidikan  rendah  adakah  65,68  persen  dengan  35,32 persen.

## Pendidikan Berkeadilan Gender
Dalam  pasal  26  Deklarasi  HAM  dijelaskan  bahwa  semua  warga  negara  berhak mendapatkan  pendidikan  yang  layak  sehinggapada  dasarnya  pendidikan  tidak  saja dianggap  dan  disebut  sebagai  sebuah  unsur  pokok  dalam  upaya  mencerdaskan kehidupan  bangsa  namun  juga  sebagai  hasil  konstruksi  sosial  sehingga  pendidikan mempunyai andil terbentuknya relasi gender pada masyarakat (Mansour, 1997).
Pendidikan  sewajarnya  menyasar  kebutuhan  dan  sesuai  dengan  perkembangan jaman,  yaitu  kualitas  yang  berkaitan  dengan  keimanan  serta  hidup  dalam  iman  dan taqwa  yang  sangat  kokoh,  memahami,  menghayati  dan  menerapkan  akar  budaya bangsa,  memiliki  wawasan  luas  dan  komprehensif,  menguasai  bidang  pengetahuan, serta ketrampilan kompetitif sehingga mampu mengantisipasi perkembangan,  mampu berpikir  analitik,  terbuka  pada  hal-hal  baru,  bersikap  mandiri,  selektif,  memiliki kepedulian  sosial  yang  besar  sehingga  mampu  berprestasi  (Muawanah,  2009).    Kaum wanita  dalam  bidang  pendidikan  diarahkan  untuk  memperoleh  kualifikasi  tersebut sesauai dengan bidang kemampuan serta keinginannya.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  berupaya  menjawab  rumor  itu  melalui inovasi  kurikulum  yang  terakomodasi  dalam  kurikulum  2004  dengan  kegiatan pengaplikasian  bahan  ajar  terkait  isu  kesetaraan  genderdalam  masyarakat  yang berdampak pada kurang optimalnya sumber daya manusia dengan memiliki keunggulan di seluruh bidang tanpa mempertimbangkan jenis kelamin (Muawanah, 2009).
Dengan  kondisi  seperti  ini,  selayaknya  pendidikan  mampu  memberi  mata pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan  minat  dan  bakat  kaum  wanita,  bukan  sekedar diarahkan  pada  pendidikan  agama  dan  ekonomi  keluarga,  namun  juga  permasalahan pertanian  maupun  ketrampilan  lain  (Mansour,  1997).    Pendidikan  tersebut  sangat membantu  kaum  wanita  dalam  segala  hal  sehingga  dapat  dijadikan  nilai  yang  sangat besardan  menjadi  langkah  pertama  dalam memperjuangkan  persamaan  sesungguhnya (Ahmad, 2013).

## C. Membangun Pendidikan dengan Perspektif Gender di Jurusan TIPS
Lembaga pendidikan tinggi menjadi salah satu media penting dalam membangun budaya responsif gender. Hal ini muncul disebabkan eksistensi pendidikan tinggi dalam berperan  secara  signifikan  untuk  membangun  budaya  dan  kebudayaan.  Terdapat beberapa  landasan  pemikiran  yang  mendasari  bahwa  lembaga  pendidikan  tinggi
seharusnya  dijadikan  wahana  pokok  dalam  membangun  budaya  responsif  gender (Ahmad, 2013).
Pertama ,  lembaga  pendidikan  tinggi  merupakan  sumber  pengetahuan  yang bertugas  mengkaji  dan  mentransformasikan  pengetahuan  dengan  mendesiminasi gagasan nilai baru pada warga (Muawanah, 2009). Reproduksi ilmu pengetahuan, faham dan  doktrin  dilaksanakan  lewat  kebijakan  maupun  atmosfer  akademik  serta  atmosfir atmosfer di lingkungan kerja.
Kedua, lembaga perguruan  tinggi  menjadi  wadah  institusional  bagi  semua  sivitas akademik  baik  pria  maupun  wanita  untuk  mengejawantahkan  setiap  potensi, mengaktualisasikan, serta mendefinisikan identitas diri. Ketiga , strategi pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  adalah  bentuk  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  melalui  institusi  negara  termasuk  lembaga  pendidikan  tinggi  di bawah    Kementerian  Ristek  dan  Kemenag  (Ahmad,  2013).  Pengarusutamaan  gender dalam  pendidikan  dengan  implementasi  pengampuan  mata  kuliah  Kesetaraan  Gender bukanlah sebuah program pembelajaran yang semata-mata ditambahkan secara khusus (add-on). Salah satu strategi utama dan tahap awal dlam membangun kesetaraan gender di  lembaga  pendidikan  tinggi  dengan  menjadikan  sudut  pandang  kesetaraan  gender sebagai arus utama. Proses ini wajib dilakukan di semua lini dan tahap penyelenggaraan pendidikan,  diawali  perencanaan,  penganggaran,  implementasi,  evaluasi,  dan monitoring  program.  Menjadikan  perspektif  gender  sebagai  arus  pokok  dengan mempertimbangkan  perbedaan,  kebutuhan,  pengalaman  serta  aspirasi  kaum  pria  dan wanita (KPPPA: 2010).
Jurusan  Tadris  IPS  merupakan  salah  satu  jurusan  yang  ada  di  bawah  naungan perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  di  Cirebon  sudah  sejak  2010  menetapkan  mata kuliah  Kajian  Kesetaraan  Gender  dalam  PIPS  sebagai  salah  satu  mata  kuliah  yang menjadi  penguatan  dengan  sistem  perencanaan,  proses  dan  hasil  perkuliahan  yang sensitivitas gender di Kementrian Agama. Peluang untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan  di  masyarakat  yang  tidak  adil  gender  sekaligus  menjadi    tantangan  yang harus dijawab dengan berbagai langkah nyata.
Kurikulum  pembelajaran  IPS  berbasis  kesetaraan  gender  merupakan  salah  satu bentuk  kepercayaan  yang  menjadi  tanggung  jawab  pengampu  mata  kuliah  Kajian Kesetaraan  gender  dalam  PIPS  sehingga  dapat  mengemban  tugas  sebagai  motor penggerak promosi, sosialisasi serta pendampingan proses perencanaan, pembelajaran
dan hasil pembelajaran yang memiliki kepedulian pada kesetaraan gender di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Ciri utama dari mata kuliah Kajian Kesetaran Gender dalam PIPS adalah memiliki perencanaan, proses dan hasil belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan pria dan wanita memberi manfaat bagi keduanya. Perlu dipahami bahwa gender tak selamanya identik  dengan  wanita.  Pada  kondisi  ini  itikad  baik  political  will  pimpinan  sebagai pengambil  kebijakan  menjadi  terwujud  dalam  mengantarkan  kesuksesan  program penerapan  kurikulum  berbasis  kesetaraan  gender  di  jurusan  TIPS.  Hal  yang  muncul dalam kajian ini adalah tidak adanya dominasi perempuan pada level pemegang kontrol menjadikan responsivitas dan sensitivitas gender otomatis melekat pada kebijakan dan program  yang  dilaksanakan.  Keinginan  kuat  dari  pengampu  kebijakan  kurikulum  di tingkat  jurusan  menjadi  terimplementasi    bermakna  dengan  dukungan  infrastruktur, focal  point ,  dan  partisipasi  semua  pihak,  serta  budaya  akademik  dan  budaya  kerja  di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Diharapkan dengan adanya Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender  di  Jurusan  Tadris  IPS  ini  disertai  political  will  yang  kuat  mampu  mewujudkan kebijakan konstruktif yang membangun budaya responsif gender. Jika terlaksana, pilot project berjalan secara konseptual, sistematis, dan kontinu.
Jika sekolah maupun perguruan tinggi menempuh jalan sebaga pelestari nilai-nilai, sementara hasil pemikiran produktif berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat maka salah satu tugas Jurusan TIPS tidak membiarkan ketidakadilan tertutup oleh kesadaran palsu  yang  berlangsung  di  masyarakat.  Sebaliknya  sikap  kritis  dan  memotivasi masyarakat  kampus  dan  sekitarnya   untuk  mengubah stereotipe  gender yang  sering terbungkus  kesadaran  palsu  sekaligus  mentransformasikannya  sebagai  implementasi yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender utamanya perempuan.

## 1.   Analisis Gender di Lembaga Perkuliahan dan Sekolah
Guna  melaksanakan  perubahan  dalam lembaga  pendidikan, pendidik  tidak hanya mendasarkan  diri  pada  asumsi-asumsi  saja,  namun  selayaknya  didasarkan  data-data yang  lebih  konkrit  daripada  survay,  pencarian,  penelitian  yang  dianalisis  secara  kritis melalui  lembaga  pendidikan.  Data-data  di  atas  selanjutnya  dijadikan  pedoman  dalam dalam  melangkah  dan  menetapkan  kebijakan-kebijakan  strategis  dalam  melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan. Pengamatan tersebut sebaiknya ditujukan pada bagian-bagian  yang  tergenderkan  pada  sebuah  institusi  organisasi  maupun  lembaga seperti halnya: ideologi dan tujuan, sistem nilai yang telah dikembangkan, dibangunnya struktur, sistem manajerial, jos descriptions, pengaturan tata letak bangunan, istilah dan
ungkapan,  keterkaitan  dengan  kekuasaan,  penggunaan  lambang  atau  simbol, kesemuanya menunjukkan sinyal seberapa jauh lembaga pendidikan itu tergenderkan.

## 2.  Dosen,Guru/Pendidik sebagai Pilar
Dosen  dan  guru  mempunyai sense  of  gender sehingga  yang  diupayakan  untuk memperoleh  akses  pada  dasar-dasar  pengetahuan  dan  pendidikan  keadilan  dan kesetaraan gender lebih awal, guna mengubah mind set untuk mengubah pola pikir dan nurani terhadap persoalan yang ada. Jika pendidik telah memperoleh akses yang cukup terkait pengetahuan tentang gender, selanjutnya komitmen menjadi landasan terpenting dalam membangun pendidikan kesetraan gender semakin mudah diraih.
Apabila  dosen  maupun  pendidik  di  seklah  mempunyai  sensitivitas  gender  maka sekaligus  ada  itikad  baik  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  melalui proses  pembelajaran  di  kelas,  penyusunan  naskah  soal  ujian  serta  dalam  perilaku sehari-hari di lingkungan pendidikan.

## 3 .   Metode dan Materi Perkuliahan dan Pembelajaran
Sebagaimana  diketahui,  metode  pembelajaran  secara  umum  dilaksanakan  oleh perguruan  tinggi  dan  persekolahan  merupakan  metode  pengajaran  yang  lebih mengutamakan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan terjadinya penerimaan ilmu  secara  utuh (taken  forgranted) yang  mampu  membebaskan  dialog  dan  diskusi kritis.  Sementara itu, permasalahan gender penuh dengan permasalahan kultural yang sulit  dituntaskan  tanpa  melalui  proses  dialog  dan  diskusi  ilmiah  sehingga  konsep- konsep  penting  pendidikan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  secara  mudah  dapat terserap oleh para siswa.

## 4. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam Pembelajaran IPS
Bahasa    sebagai  unsur  terpenting  dalam  pendidikan  yang sensitive  gender disebabkan  bahwa di dalam bahasa, melalui proses pemilihan kata, intonasi, konstruksi kalimat  maupun  ujaran  yang  dipakai  dalam  berkomunikasi  baik  secara  tulis  maupun lisan.  Bahasa  meliputi  bahasa  verbal  dan  bahasa non verbal  termasuk  bahasa  tubuh, diantaranya  cara  bersalaman,  menghormati,  memandang  yang  mengandung  makna yang  kesemuanya  terkadung  dalam  muatan  gender.  Menyepelekan  peran  kebahasaan dalam bidang pendidikan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  sama  halnya  dengan  proses pengabaian unsur penting dalam pendidikan .

## Menuju Kesetaraan Gender dalam Pendidikan IPS
Upaya penghentian ketimpangan atau bias gender pada seluruh aspek kehidupan diantaranya dengan cara memenuhi kebutuhan praktis gender (practical gender needs). Kebutuhan  tersebut  memiliki  kurun  waktu    jangka  pendek  serta  mudah  diketahui hasilnya.  Namun  upaya  dalam  melakukan  analisa  atas  keseluruhan  ketimpangan  dan bias  gender  seharusnya  dilaksanakan  dimulai  dari  jati  diri  pribadi  maupun  rumah tangga  masing-masing  sehingga  sampai  pada  level  tinggi  yaitu  kebijakan  pemerintah dan negara, penafsiran keyakinan keagamaan termasuk epistimologi ilmu pengetahuan sosial.
Strategi pokok menuju kesetaraan gender dalam pendidikan IPS diantaranya adlah sebagai berikut:
1. Penyediaan hak atas akses pendidikan IPS yang berkualitas terutama pendidikan di  tingkat  dasar  bagi  peserta  didik  melalui  pendidikan  persekolahan  maupun pendidikan di luar persekolahan;
2. Penyediaan hak atas akses pendidikan yang berkeadilan dan setara bagi segenap warga  negara  usia  dewasa  yang  belum  dapat  mengikuti  pendidikan  di  tingkat sekolh maupun lembaga pendidikan tinggi;
3. Peningkatan  penyediaan  kegiatan  pelayanan  pendidikan  keaksaraan  yang diselengggarakan bagi penduduk usia dewasa terutama kaum wanita
4. Peningkatan  dengan  koordinasi,  informasi  serta  edukasi  dalam  kegiatan mengarusutamakan pendidikan yang memiliki wawasan gender; dan
5. Pengembangan  institusi  kelembagaan  di  bidang  pendidikan  di  tingkat  pusat sampai  tingkat  daerah  terkait  pendidikan  yang  memiliki  wawasan  kesetaraan gender.
6. Pendidikan  Islam  lebih  diprioritaskan  pada  tujuan  memperbaiki  sikap  dan mentalitas  yang  diwujudkan  pada  perbuatan,    untuk  kepentingan  pribadi maupun  kepentingan  umum  yang  cenderung  bersifat  teoritis  dan  praktis (Daradjat, 1996:28 )
7. Pendidikan  dianalisa  dari  aspek  psiko  sosial  (aspek  kejiwaan  masyarakat) merupakan  usaha  menumbuhkembangkan  sumber  daya  manusia  melalui kegiatan  interaksi  interpersonal  (hubungan  individu  dengan  individu)  yang berlangsung  dalam  lingkup  masyarakat  terorganisir  termasuk  didalamnya keluarga dan masyarakat pendidikan pada umumnya. (Syah, 2008:36 )
Perincian atas pernyataan di atas, beberapa prinsip konseptual pendidikan IPS di PTKIN dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1.    Islam  mengutamakan  pendidikan  sebagai  perintah  bahkan  bentuk  kewajiban agama  di  mana  kegiatan  belajar  mengajar,  proses  pembelajaran  di  kelas maupun  di  masyarakat,  serta  proses  pencarian  ilmu  merupakan  target  yang sangat mengandung makna dan memiliki nilai dalam kehidupan umat manusia. Dalam  hubungan  tersebut,  Rasulullah  SAW  menyebutkan  bahwa  kegiatan mencari ilmu (hal ini tentu saja berkaitan erat kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran,  serta  proses  pendidikan)  merupakan  kewajiban  utama  seluruh muslim  baik  muslim  laki-laki  maupun  muslim  perempuan  tanpa  perkecualian (Mandy, 1999).
2.   Seluruh rangkaian pola aktivitas pembelajaran termasuk di dalam konsep Islam adalah ibadah kepada Allah SWT (QS. Al-Dzariyaat 56).  Iman yang selayaknya diejawantahkan  dengan  amal  dan  supaya  mampu  melakukan  amalan  secara benar  dan  tepat  setiap  orang  harus  memiliki  ilmu.  Pendidikan  menjadi kewajiban  individual  (baik  kaum  pria  maupun  wanita)  dan  secara  kolektif  di mana  pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, informal, non  formal  sesuai  dengan  tingkat  kompetensi  masing-masing  anggota masyarakat  (Mandy,  1999).  Karena  memiliki  nilai  ibadah,  pendidikan kesetaraan  gender  dalam  Islam  selayaknya  bermuara  pada  tercapainya penanaman  nilai-nilai  keagamaan  Iiahiyah  pada  segenap  bangunan  sikap, perilaku sertakepribadian peserta didik.
3.    Islam  menempatkan  posisi  dan  derajat  yang  lebih  tinggi  kepada  orang-orang yang  berpendidikan,  kaum  terpelajar,  sarjana  dan  ilmuwan.  Pendidikan mempunyai  peranan  penting  dan  menjadi  kunci  strategis  dalam  menciptakan kaum  berpendidikan  yang  terdidik,  kaum  terpelajar,  kaum  intelektual,  para ilmuwan, para ahli atau pakar serta para sarjana.
4.    Seluruh kegiatan pembelajaran dan aktivitas pendidikan dalam konsep maupun struktur  ajaran  agama  Islam  berlangsung  seumur  hidup  dan  sepanjang  hayat, tanpa mengenal batas usia (long life education).
5.    Seluruh  pola  kegiatan  pembelajaran  dalam  konstruk  Islam  cenderung  inovatif, dialogis  dan  terbuka.  Islam  mampu  menerima  kekayaan  ilmu  pengetahuan produk berbagai lembaga pendidikan dari Barat maupun Timur selama hal itu
bermanfaat  bagi  peningkatan  mutu  intelektualitas  dan  kreativitas  manusia (Mandy, 1999).
Konsepsi  Islam  mengenai  manusia  teraplikasi  pada  konsep  pendidikan  Islam  di Jurusan  Tadris  IPS  IAIN  Syekh  Nurjati  sehingga  menghasilkan  pendidikan  yang berkeseimbangan.  Prinsip  keseimbangan  ini  menjadi  ciri  khas  pendidikan  Islam  di PTKIN,  mengacu  pada  keseimbangan  rohani  dengan  jasmani,  individu  dengan masyarakat, dunia dengan akherat, termasuk laki-laki dengan perempuan.
Pendidikan  Kesetaraan  gender  menjadi  alat  strategis  dalam  transformasi  social budaya  masyarakat  modern.  Budaya  patriarkhi  masih  berkembang  dan  terkait  erat dengan  proses  pembelajaran  antar  generasi,  di  mana  ketimpangan  gender  melalui proses pendidikan yang kurang adil dan setara (Mandy, 1999).

## C. SIMPULAN
Mata  kuliah  Kajian  kesetaraan  gender  dalam  PIPS  mengajarkan  Islam  laki-laki dan perempuan itu berpasangan sebagai mitra sejajar dan bukan berhadapan. Rumusan perkuliahan tersebut adalah kunci untuk memahami konsep gender dalam agama Islam yang  mewujudkan  konsekuensi  penting.  Perumusan  pembelajaran  kesetaraan  gender selanjutnya memunculkan rumusan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, kesetaraan  dan  keadilan  di  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  upaya    saling menguatkan dan melengkapi.
Kajian Kesetaraan Gender dalam Islam termasuk didalamnya perkara muamalah. Dalam  muamalah  segala  yang  tidak  adil  adalah  larangan.Perubahan  jaman mrmunculkan perubahan konsep. Perempuan sebagaimana lelaki di masa kini didukung dalam  melakukan  banyak  hal  bahkan  gender  Islam  pun  demikian  selama  tidak menghilankan atribut keIslamannya.
Keadilan  sebagai  sebuah  prinsip  diterapkan  dalam  pembelajaran  kesetaraan gender. Diskriminasi pada perempuan berbanding terbalik dengan prinsip itu, sehingga perbedaan  sifat  psikologis  dan  biologis  tidak  menjadikan  keduanya  dibedakan  dan didiskriminasi.    Implementasinya  adalah  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  dalam pembelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dalam  artian  bukan  menyamaratakan  laki=laki dengan perempuan di segala bidang karena secara kodrati keduanya berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Acee Suryadi, Ecep Idris. 2004. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT Genesindo
Achmad Muthia’in. 2001. Bias Gender dalam Pendidikan , Surakarta: UMS
Al-Attas,  Syed  Muhammad  al-Naquib,  1984, Konsep  Pendidikan  dalam  Islam . Diterjemahkan oleh Haidar Bagir, Bandung: Mizan.
Al-Bari,  Haya  Binti  Mubarak,  1997 ,  Mausu’at al-Mar’ah al-Muslimah . Alih  bahasa:  Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Darul Falah. Cet. I.
Al-Kurdi,  Ahmad  al-Hajji,  1995, Ahkam  al-Mar’ah  fi  al-Fiqh  al-Islamiy .Alih  bahasa: Moh.Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama. Cet. I.
Daryo Sumanto, 2004. Isu Gender dalam Bahan Ajar . Jakarta: Akses Internet
Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Yuryanto.  2004. Sosiologi  Teks  Pengantar  dan  Terapan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Elfi Muawanah. 2009. Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: TERAS
Fakih,  Mansour,  1997, Analisis  Gender  dan  Transportasi  Sosial ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
King  Abdul  Aziz  University,  1997, First  World  Conferse  on  Muslim  Education Reccomendations, Jeddah & Mecca Al-Munawarah: King Abdul Aziz University.
Mac  donald,  Mandy,  dkk,  1999 ,  Gender  dan  Perubahan  Organisasi:  Menjembatani Kesenjangan  antara  Kebijakan  dan  Praktik .  Alih  bahsa:  Omi  Intan  Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Moh, Roqib, Pendidikan Perempuan, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)
Moh, Roqib. 2003. Pendidikan Perempuan. Yogyakarta: Gama Media
Rajab,  Ibn  Al-Hambali ,  The  Excellence  of  Knowledge ,  ,  Birmingham:  Darussunnah Publisher,Kalamullah. com, ebook.
Shaikh, N.M., 1991, Woman in Muslim Society . New Delhi: Kitab Bhavan. Cet. I.
Tafsir, Ahmad, 2013, Ilmu Pendidikan Islami, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. II.
Umar,  Nasaruddin,  1999,Kodrat  Perempuan  dalam  Islam,  Jakarta:  Lembaga  Kajian Agama dan Gender.