Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 69-83 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.109
Reading MUI Fatwa No. 83 of 2023 on The Ruling of Supporting The Palestina: Maslahat Perspective
Membaca Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina: Perspektif Maslahat
Nabilah Tsuroya Basya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding Author: basyanabilah@gmail.com Article Info Abstract
Received: 07-02-2024 Revised: 03-6-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords: Fatwa;
Maslahat; Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwas as a central instrument in the Islamic legal system, are often regarded as the ultimate guide for Muslims in facing the challenges of the times. However, in a complex modern era, it is important to see  fatwas  not  only  as  a  set  of  legal  regulations,  but  also  as  a reflection of the values of maslahat or public interest. This research aims to read the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) no. 83  of  2023  on  the  Law  of  Supporting  the  Palestinian  Struggle through the lens of maslahat. Through this approach, this research aims to understand how these fatwas can contribute to the welfare of the people (maslahat). By utilizing literature analysis, this research also aims to investigate the conception of maslahat in the context of fatwas.  This  research  is  a  literatureresearch  by  using  various literature sources as sources of existing research data. This research is  conducted  based  on  literature  data  related  to  the  subject  matter discussed with the concept of maslahat regarding reading fatwa No. 83  of  2023  concerning  the  Law  of  Support  for  the  Palestinian Struggle  with  a  maslahat  perspective.  Data  sources  are  obtained from  literature  that  discusses  fatwas  and  maslahat  such  as  articles, news, social media, and other written materials. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Fatwa; Maslahat; Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa  sebagai  instrumen  sentral  dalam  sistem  hukum  Islam,  sering dianggap  sebagai  panduan  utama  bagi  umat  Islam  dalam  menghadapi tantangan  zaman.  Namun,  dalam  era  modern  yang  kompleks,  penting untuk  melihat  fatwa  bukan  hanya  sebagai  serangkaian  peraturan  legal, melainkan  juga  sebagai  refleksi  dari  nilai-nilai  maslahat  atau  kepentingan umum.  Penelitian  ini  bertujuan  membaca  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata maslahat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  fatwa-fawa  tersebut  dapat memberikan  kontribusi  pada  kesejahteraan  umat  (maslahat).  Dengan memanfaatkan  analisis  literatur  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menyelidiki  konsepsi  maslahat  dalam  konteks  fatwa.  Penelitian  ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber literatur  sebagai  sumber  data  penelitian  yang  telah  ada.  Penelitian  ini merupakan dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan
pokok bahasan yang dibahas dengan konsep maslahat mengenai membaca fatwa  Nomor  83  Tahun  2023  tentang  Hukum  Dukungan  terhadap Perjuangan  Palestina  dengan  kacamata  maslahat.  Sumber  data  diperoleh dari  literatur-literatur  yang  membahas  tentang  fatwa  dan  maslahat  seperti artikel, berita, sosial media, dan bahan tertulis lainnya.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Konflik  antara  Israel  dan  Palestina  telah  menjadi  perbincangan  utama  di  dunia internasional selama beberapa dekade. Konflik negara ini sudah berlangsung lama dan terus berlanjut  hingga  saat  ini.  Konflik  ditandai  dengan  berbagai  aspek  kepentingan  mulai  dari persoalan  permukiman,  perbatasan,  hingga  kepercayaan  (Budiman,  2021).  Menurut  berita yang  disampaikan  oleh  (Lordslibrary.parliament.uk,  2023)  kenaikan  konflik  terbaru  terjadi pada  bulan  Oktober  2023  yang  memuncakkan  kembali  ketegangan,  bahkan (CNBCIndonesia,  2024)  menyampaikan  kabar  terkini  bahwa  sampai  bulan  Mei  2024  pun Israel  masih  terus  menerus  menyerang  penduduk  Palestina  di  Rafah.  Konflik  antara Palestina  dan  Israel  telah  memicu  gelombang  solidaritas  di  seluruh  dunia,  termasuk  di Indonesia.  Selain  mnegirimkan  bantuan  kemanusiaan  (Kemlu,  2023).  juga  dilakukan  aksi Monas dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di London, Inggris, dilakukan aksi sholat dan do’a berjamaah, sementara di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Brasil, dan Malaysia juga  terjadi  demonstrasi.  Peserta  aksi  ini  menjangkau  ratusan  ribu  warga  sipil  dan mengecam kebrutalan perang antara Israel dan Hamas (Septiazi & Yuliana, 2023).
Meningkatnya  konflik  tersebut  kembali  menimbulkan  beragam  opini  masyarakat, khususnya  masyarakat  Indonesia. Beberapa  di  antaranya  menyatakan  desakan  untuk memboikot  produk-produk  yang  diduga  mendukung  Israel  sebagai  bentuk  penolakan terhadap  keterlibatan  ekonomi  dalam  mendukung  rezim  yang  terlibat  dalam  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  konflik  bersenjata.  Dalam  konteks  ini,  produk-produk  yang diidentifikasi sebagai mendukung Israel dapat meliputi barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan  Israel,  yang  kemudian  diimpor  atau  didistribusikan  oleh perusahaan-perusahaan  di  luar  Israel .(Septiazi  &  Yuliana,  2023)  Boikot  tersebut  bukan hanya  merupakan  ekspresi  solidaritas,  tetapi  juga  merupakan  tindakan  ekonomi  yang bermaksud  untuk  memberikan  tekanan  pada  produk-produk  yang  terkait  dengan  konflik (Primasari,  2023).  Adapun  boikot  terhadap  perekonomian  dilakukan  sebagai  perlawanan
terhadap negara yang menindas, sekaligus memperjuangkan masyarakat yang tertindas agar mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Hal itu juga sebagai jihad yang sah bagi kaum muslimin (Chomsah, 2023).
Gerakan boikot produk sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 2016 terjadi  Gerakan  boikot  pada  roti  produksi  PT.  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk  yang diusung  oleh  pendukung  gerakan  212  (Kumparan,  2019).    Pada  tahun  2020  dilakukan Gerakan boikot terhadap merk Prancis seperti Danone, Garnier, dn L’Oreal (Shofiya Yusri Salma; Aji, 2023). Boikot produk Israel adalah sebuah aksi yang meliputi penolakan produk yang  berasal  dari  Israel  atau  yang  mendukung  Israel,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Aksi  boikot  tersebut  merupakan  bentuk  protes  atas  tindakan  genosida pemerintah Israel terhadap Palestina yang telah menelan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya,  mengakibatkan  penderitaan  yang  tak  terperi  terhadap  rakyat  Palestina,  dan melanggar  hak  asasi manusia  serta  hukum  internasional. Dengan  menyuarakan  penolakan terhadap  produk-produk  yang  terkait  dengan  entitas  atau  kebijakan  Israel,  para  pelaku boikot berusaha untuk menekan dan mengisolasi ekonomi Israel sebagai respons terhadap pelanggaran hak-hak manusia yang berkelanjutan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina.  Aksi  boikot  ini  menjadi  satu  bentuk  ekspresi  solidaritas  internasional  yang penting  dalam  mendukung  perjuangan  kemerdekaan  dan  keadilan  bagi  rakyat  Palestina (Humas, 2023).
Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ulama dan pelayan umat yang membantu pemerintah dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan umat islam, seperti memberikan fatwa dan tausiyah (Nur Ichwan, 2005) dan menerbitkan fatwa  yang  mendorong  masyarakat  Indonesia  agar  melakukan  boikot  terhadap  produk- produk Israel dan terhadap produk yang memberikan dukungan kepada Israel, yaitu Fatwa no.  83  Tahun  2023  tentang  Hukum  Dukungan  Terhadap  Perjuangan  Palestina  (MUI, 2023).  Fatwa  tersebut  berisikan  dukungan  terhadap  perjuangan  kemerdekaan  Palestina. Dalam  hal ini  masyarakat  mengekspresikan  ketidakpuasan  mereka  terhadap  tindakan  atau kebijakan  Israel  dengan  cara  menahan  diri  untuk  yidak  berurusan  dengan  produk-produk yang  berafiliasi  langsung  dengan  Israel.  Boikot  yang  dilakukan  ini  melibatkan  berbagai sektor,  diantaranya:  perdagangan,  investasi,  dan  hubungan  bisnis.  Boikot  merupakan strategi non kekerasan yang digunakan untuk menyuarakan pendapat atau mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap suatu isu (Septiazi & Yuliana, 2023).
Perlawanan terhadap agresi Israel adalah sebuah kewajiban dan dukungan terhadap agresi Israel hukumnya adalah haram. Dengan terbitnya fatwa MUI, umat Islam Indonesia diarahkan  untuk  tidak  mengonsumsi  produk-produk  Yahudi,  Israel,  atau  Amerika,  baik secara  pribadi  maupun  melalui  negara  atau  pemerintah.  Dengan  melakukan  hal  ini  akan melemahkan  pendapatan  dari  perusahaan-perusahaan  yang  berafiliasi  langsung  dengan Israel (Khotimatul Husna et al., 2023).
MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  dalam  mengeluarkan  fatwa,  dalam pedoman  MUI  dinyatakan  bahwa  fatwa  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kemaslahatan umat (Nur Ichwan, 2005). Sejalan dengan pedoman MUI lebih dulu Allah menyinggungnya dalam sebuah ayat:
اَّمِعِن ََّللَّٱ َّنِإ ۚ ِلأدَعألٱِب ۟اوُمُكأَتَ نَأ ِساَّنلٱ َأيَْ ب مُتأمَكَح اَذِإَو اَهِلأهَأ ََٰٰٓلِإ ِتََٰنََٰمَألْٱ  ۟اوُّدَؤُ ت نَأ أمُكُرُمأَيَ ََّللَّٱ َّن إ :ءاسنلا( ًيرِصَب ا ًۢ ًعيَِسَ َناَك ََّللَّٱ َّنِإ ۗ  ٰٓۦِهِب مُكُظِعَي 58 )
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia  supaya  kalian  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepada  kalian.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mendengar lagi Ma ha Melihat”. (QS An -Nisa: 58)
Perintah Allah dalam ayat di atas ditujukan kepada para penguasa atau pemerintah. Sebagaimana yang telah disinggung dalam sebuah atsar di bawah ini.
ةيلْا هذه تلزن :لاق ملسأ نب ديز نع لإ تنااملْا يدؤت نأ مكرميَ الله نإ" : .رملْا ةيلاو في ,"اهلهأ
Artinya: “dari Zaid bin Aslam berkata: turun ayat 58 dalam surat an -Nisa yaitu dalam konteks wilayah pemerintah”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  berbagai sumber  literatur  sebagai  sumber  data  penelitian  yang  telah  ada.  Penelitian  ini  merupakan dilakukan  berdasarkan  data  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  yang dibahas dengan konsep maslahat mengenai membaca fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata maslahat. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang fatwa dan maslahat seperti artikel, berita,  sosial  media,  dan  bahan  tertulis  lainnya.  Kemudian  setelah  pengambilan  data  dari berbagai sumber yang disebutkan, penulis dapat menyimpulkan dan mengembangkan dari penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Fatwa
Fatwa menjadi landasan penting bagi umat islam karena memberikan panduan dalam menjalankan  ibadah,  kehidupan  sehari-hari,  dan  memecahkan  masalah-masalah  yang kompleks  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agama  Islam  (Sidqi  &  Witro,  2020). Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak permasalahan baru yang kerap melahirkan banyak fenomena baru yang menjadi pertanyaan dan tantangan bagi umat (Hamzah, 2018). Fatwa hadir sebagai salah satu produk hukum islam yang diberikan oleh mufti yang memberikan jawaban pasti akan pertanyaan hukum (Sirry, 2013). Istilah fatwa telah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Fatwa merupakan hukum fiqh yang bersifat aktual ( al-ahkam al- ‘amaliyah ). Oleh  karena itu,  fatwa  harus  sangat melekat  dengan  konteks  waktu,  tempat  atau  wilayah, dan  konteks  sosial.  MUI  melalui  fatwanya  telah  berupaya  melakukan  reformasi  hukum islam. Adanya pembaharuan hukum islam merupakan upaya agar hukum islam tampil segar dan  terlihat  modern  (menyesuaikan  zaman)  serta  menjawab  permasalahan  yang  muncul dalam masyarakat yang dinamis (Siregar, 2021).
Bagaimanapun produknya, fatwa bersifat sanksi moral yang tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa, atau untuk menerima dan taat pada fatwa (Andi Sani Silwana  et  al.,  2023).  Secara  umum, urgensi  fatwa  terletak  pada  perannya  dalam  menjaga umat Islam agar perilakunya tetap sesuai dengan koridor hukum Islam ketika dihadapkan pada  perubahan  sosial  dan  budaya.  Dalam  dinamika  sosial  yang  terus  berkembang,  fatwa memberikan panduan praktis yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, membantu menjaga  integritas  dan  identitas  umat  Islam.  Fatwa  juga  mencegah  kemungkinan pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  agama  dengan  memberikan  arahan  yang  jelas  dan berbasis  pada  ajaran  Islam  dalam  menghadapi  situasi  yang  tidak  terduga  atau  kompleks. Dengan  demikian,  fatwa  bukan  hanya  sebagai  panduan  praktis,  tetapi  juga  sebagai  sarana untuk  mempertahankan  integritas  agama  umat  Islam  dalam  menghadapi  dinamika perubahan zaman (Andi Sani Silwana et al., 2023) .

## MUI dan Maslahat
Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam  rangka  mewujudkan  silaturahmi  demi  kebersamaan  umat  Islam. MUI  berfungsi sebagai  jembatan  antara  ulama  dan  umara,  memfasilitasi  kerjasama  antara  otoritas keagamaan  dan  kekuasaan  politik  untuk  mencapai  pembangunan  nasional  yang
berkelanjutan.  Selain  memberikan  pandangan  dan  saran  kepada  pemerintah,  MUI  juga mengeluarkan  fatwa  yang  dihormati  dan  diakui,  memberikan  pedoman  bagi  umat  Islam dalam  menjalani  kehidupan  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Selain itu,  MUI  turut  aktif dalam pemberdayaan  umat  melalui  berbagai  program  pendidikan,  kesehatan,  dan  sosial, menjalankan peran penting dalam meningkatkan kesadaran agama dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat (Andi Sani Silwana et al., 2023).
Menurut  (Hosen,  2004)  fatwa  MUI  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  kategori. Pertama,  Ijtihad  MUI  tentang  topik-topik  seperti:  asuransi,  transplantasi  kornea, perencanaan keluarga, dan masalah-masalah yang belum ditanggung dalam buku-buku yang ditulis  berabad-abad  yang  lalu.  Al- qur’an  dan  hadis  belum  membahas  tentang  hal -hal  ini, oleh  karena  itu  MUI  menggunakan  metode  dan  argumen  yang  berasal  dari  pakar  yang sesuai dengan bidangnya. Kedua, MUI juga mengeluarkan fatwa yang mengadaptasi dikta hukum  ulama  masa  lalu  dengan  situasi  saat  ini,  hal  ini  dilakukan  untuk  memenuhi problematika  yang  baru  yang  semakin  kompleks  seiring  berkembangnya  zaman.  Ketiga, fatwa yang mengulang pendapat dari di kitab-kitab fiqh. Di sini MUI hanya menyampaikan pendapat yang relevan dan dapat diterapkan pada kasus yang dihadapi. Jika ada pendapat ulama  yang  bertentangan,  maka  MUI  akan  memilih  pendapat  ulama  yang  lebih  banyak manfaatnya untuk kepentingan umat secara keseluruhan (maslahat).
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  Ibrahim  Hosen,  MUI  idealnya  mencari pendapat  dengan  otoritas  dan  argumentasi  yang  paling  kuat,  sekaligus  paling  bermanfaat bagi  seluruh  umat  Islam sekaligus  paling  bermanfaat  bagi  seluruh  umat  Islam, menggarisbawahi  pentingnya  keakuratan  dan  kebermanfaatan  dalam  proses  pengambilan keputusan . Jika MUI menghadapi situasi di mana dua pendapat berlawanan, di mana satu memiliki  dalil  yang  kuat  namun  kurang  bermanfaat  secara  umum  ( al-maslaha  al-'amma ), sementara yang lainnya memiliki dalil yang lemah namun lebih bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan, MUI lebih cenderung memilih yang kedua.
Dalam Islam, prinsip kemaslahatan umum sering kali diutamakan dalam pengambilan keputusan,  terutama  ketika  ada  konflik  antara  dalil  yang  kuat  namun  mungkin  tidak memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  masyarakat  secara  luas  dengan  pendapat  yang mungkin memiliki dalil yang lebih lemah namun lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan  fleksibilitas  hukum  Islam  dalam  menanggapi  kebutuhan  dan  perubahan konteks  sosial.  Meskipun  penting  untuk  mempertimbangkan  kekuatan  dalil  dalam pengambilan  keputusan,  kepentingan  umum  dan  kemaslahatan  bagi  seluruh  umat  Islam
juga  menjadi  pertimbangan  utama.  Dengan  demikian,  pemilihan  pendapat  yang  mungkin memiliki  dalil  yang  lemah  namun  lebih  bermanfaat  secara  luas  bagi  umat  Islam menunjukkan  adaptabilitas  dan  perhatian  terhadap  kemaslahatan  umum  dalam  konteks tertentu (Fikri, 2019).

## Pandangan Ulama Mengenai Maslahat
Selaras dengan penjelasan maslahat di atas, terdapat kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa  al-Nadzoir karya  Imam  Jalaluddin  As-Suyuthi  yang  menguatkan  pentingnya mempertimbangkan maslahat bagi pemimpin dalam mengeluarkan fatwa.
ةحلصلمبا طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت
Artinya : “kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahat”.
Idrus (dalam mudjib, 2005: 61-62) menjelaskan bahwa kaidah tersebut lahir dari fatwa Imam  asy- Syafi’i  yaitu ميتيلا نم ليولا ةلزنم ةيعرلا نم ماملإا ةلزنم .  Artinya:  “ kedudukan  imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”. Menurut Imam Syafi’i, fatwa  tersebut  berasal  dari  fatwa  Umar  bin  Khattab  yang  d iriwayatkan  oleh  Sa’id  bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra’ bin Azib, yang berbunyi;
اذإو هتددر ترسيا اذإو هنم تذخأ تجتحا نإ ميتيلا ليو ةلزنم الله لام نم يسفن تلزنأ نيإ تينغتسا
تففعتيا
Artinya: “sungguh aku menempatkan diriku terhadap har ta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila  ada  sisa  aku  kembalikan.  Dan  apabila  aku  tidak  membutuhkan,  aku menjauhinya (menahan diri padanya) (Idrus, 2021).
Idrus (dalam Usman, 2022: 144) menjelaskan bahwa perkataan Umar bin Khattab (w. 23 H) di atas dapat dipahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut, Atas dasar itu, maka seorang pemimpin memiliki hak penuh terhadap  rakyatnya,  maka  seorang  pemimpin  memiliki  kewajiban  membawa  rakyatnya kepada  kedamaian  dan  dalam  memerintah  dengan  mengedepankan  kemaslahatan  rakyat. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Saw dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori  (w.  256  H) لوؤسم مكلكو عار مكلك ةتيعر نع “bahwa  tiap -tiap  manusia  itu  memimpin dirinya  sendiri  dan  orang  lain  dan  akan  dimintai  pertanggung  jawaba  atas
kepemimpinannya” (Idrus,  2021).  Begitupun  dengan  MUI  akan  dimintai  pertanggung jawaban atas fatwa yang dikeluarkannya.
Selanjutnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H) menjelaskan konsep maslahat (dalam al- Mustashfa min I’lm al -Ushul : 1997) bahwa maslahat merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang manfaat atau menyingkirkan sesuatu yang mudharat (Asiah, 2017). Selain itu menurut al-Ghazali maslahat adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari  lima  hal  yaitu  pemeliharaan  agama  ( hifzh  al-din ),  pemeliharaan  jiwa  ( hifzh  al-nafs ), pemeliharaan  akal (hifzh  al-aql ),  pemeliharaan  keturunan  ( hifzh  al-nasl ),  dan  pemeliharaan harta ( hifzh al-mal ). Setiap yang mengandung pemeliharaan kelima prinsip ( ushul ) ini disebut maslahat dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat (Tarmizi,
2020).
Al-Buthi  (w.  2013  M)  (dalam dhawabit  al-maslahat  fi  al- syari’ah  al -islamiyah :  1992) menjelaskan bahwa maslahat adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Allah dan  Rasul-Nya  untuk  kepentingan  hamba-Nya,  baik  dalam  menjaga  agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan  tersebut  (Arfan,  2013). Imam  al-Syatibi  (dalam al-muwafaqot  fi  usul  al-ahkam ) menjelaskan  bahwa  maslahat  berarti  perolehan  manfaat  dan  penolakan  terhadap  segala bentuk kecurangan atau kesukaran. abd al-Wahhab Khallaf (dalam al - 'ilm usul al-fiqh , 1978: 198)  menjelaskan  maslahat  adalah  sesuatu  yang  diterapkan  berkaitan  dengan  aktifitas  dan kepentingan  manusia  bertujuan  untuk  menarik  kemanfaatan  dan  menghilangkan kemafsadatan (Rosyid, 2013).
Dari  definisi  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulkan,  yaitu:  pertama,  bahwa  yang dimaksud  dengan al-Mashlahah secara  terminologi  harus  berada  dalam  ruang  syara’;  tidak boleh  didasarkan  atas  keinginan  akal  semata  terlebih  atas  keinginan  hawa  nafsu.  Kedua, bahwa al-mashlahah haruslah  mengandung  dua  unsur  penting,  yaitu  mengandung  manfaat dan menghindarkan madharat.
Selanjutnya, fatwa halal yang sudah banyak dikeluarkan MUI sebagai jawaban atas permasalahan  yang  muncul  ditengah  masyarakat  disampaikan  definisinya  oleh  Imam  al- Syatibi  (w.  790  H)  (dalam Fi  Fatawa  al-Imam  al-Syatibi ,  67)  bahwasanya  fatwa  sebagai keterangan- keterangan  tentang  hukum  syara’  yang  tidak  mengikat  untuk  diikuti (Muhammad,  2016).  Menurut  Yusuf  Qar ḍ awi  (dalam  Yusuf  Qardawi,  1990:  203),  fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang
diajukan  oleh  peminta  fatwa  ( mustafti )  baik  secara  perorangan  maupun  kolektif  (Wahid, 2019).
Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa yang memiliki sifat tidak  mengikat  adalah  keterangan  yang  berisikan  hukum  syara’  sebagai  jawaban  atas pertanyaan oleh mustafti baik secara perorangan maupun kolektif.
Ibnu  Abbas  RA  menjadi  contoh  salah  seorang  sahabat  yang  memiliki  pengalaman sangat  populer  dalam  hal  mengindahkan  kode  etik  berfatwa.  Suatu  Ketika  Ibnu  Abbas sedang  memberikan  ceramah  di  hadapan  para  sahabat-sahabatnya,  tiba-tiba  ada  seorang yang  datang  menemuinya  dan  meminta  fatwa.  Orang  itu  berkata,  wahai  Ibnu  Abbas bagaimanakah hukumnya orang yang membunuh apakah ia diterima taubatnya atau tidak? Ibnu  Abbas  sejenak  melihat  orang  itu  lalu  menjawabnya  bahwa  tidak,  orang  yang membunuh  tidak  diterima  taubatnya.  Sahabat-sahabat  Ibnu  Abbas  yang  mendengarkan fatwa  Ibnu  Abbas  terheran-heran.  Persoalannya  adalah  karena  Ibnu  Abbas  sebelumnya berfatwa dengan sangat masyhur bahwa yang membunuh akan diterima taubatnya kalau ia menyesali perbuatannya. Setelah menerima jawaban fatwa dari Ibnu Abbas, orang itu pun pergi.  Setelah  orang  itu  pergi,  sahabat-sahabat  Ibnu  Abbas  mulai  mempertanyakan inkonsistensi Ibnu Abbas dalam fatwa-fatwanya. Ibnu Abbas pun menjelaskan bahwa betul saya  punya  fatwa  populer  mengenai  orang  yang  membunuh  bahwa  ia  akan  diterima taubatnya  kalau  ia  benar-benar  bertaubat.  Namun  khusus  kasus  orang  tadi  Ibnu  Abbas memilih  fatwa  yang berbeda,  sebab,  Ibnu  Abbas  saya  sedang mencium  dari  roman  muka orang itu bahwa dia sedang dalam perjalanannya untuk membunuh seseorang. Menurutnya, Kalau saya memberinya fatwa yang normatif, maka saya telah terlibat dalam proses sebuah dosa  besar.  Saya  berharap  dengan  fatwa  saya  tadi  itu  ia  tidak  jadi  membunuh.'  Walhasil, karena  riwayat  ini  cukup  panjang,  apa  yang  disampaikan  Ibnu  Abbas  itu  benar.  Setelah sahabat-sahabatnya  melakukan  penelitian  ternyata  orang  itu  memang  sedang  dalam perjalanannya menuju ke orang yang ia mau bunuh, dan tidak sempat terjadi (Abd. Amin, 2009).
Selain  itu  bisa  dilhat  cara  Nabi  dalam  hal fatwa.  Dalam  sebuah  riwayat  yang  sahih, Nabi  pernah  duduk  bersama  sahabat-sahabatnya  di  masjid.  Tiba-tiba  ada  orang  a'raabi (kampungan)  datang  mengencingi  masjid.  Perilaku  orang  kampungan  itu  telah menimbulkan kemarahan sahabat-sahabat Nabi yang sedang duduk di samping Nabi, dan dari mereka ada yang mau memukuli orang itu. Namun yang terjadi adalah Nabi melarang
sahabat-sahabatnya  untuk  memukulinya.  Karena  Nabi  melihat  dampak  negatif  dari mencegat kencing orang yang sudah terlanjur kencing saat itu (Abd. Amin, 2009).
Dari  kasus  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  proses  penerbitan  fatwa  harus berangkat dari pemahaman mendalam terhadap pertanyaan dan kasus yang dihadapi. Tidak boleh secara otomatis memberikan hukum yang sama untuk dua kasus yang serupa, karena setiap kasus memiliki konteks dan karakteristik yang berbeda. Pendekatan ini menegaskan pentingnya  mempertimbangkan  variabel-variabel  khusus  dalam  suatu  permasalahan sebelum menetapkan suatu hukum. Selain memperhatikan aspek-aspek teknis dalam sebuah fatwa,  penting  juga  untuk  merujuk  pada  prinsip-prinsip  yang  bisa  memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sebagai penerima fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan solusi yang paling sesuai dan relevan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat.

## Membaca  Fatwa  no.  83  Tahun  2023  tentang  Hukum  Dukungan  Terhadap Perjuangan Palestina
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya. Boikot dalam konteks  ekonomi  adalah  tindakan  menahan  diri  dari  konsumsi  atau  dukungan  terhadap produk tertentu karena alasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, seperti Islam. Ini  terjadi  ketika  sebuah  perusahaan  terlibat  dalam  aktivitas  yang  bertentangan  dengan ajaran  Islam  atau  syariah.  Tindakan  ini  mencerminkan  kesadaran  umat  Islam  akan pentingnya  mempertahankan  nilai-nilai  agama  dalam  kehidupan  ekonomi  mereka,  serta merupakan  bentuk  penghormatan  terhadap  syariah  Islam.  Dengan  demikian,  boikot ekonomi  adalah  cara  bagi  umat  Islam  untuk  mengekspresikan  kesetiaan  mereka  terhadap prinsip-prinsip  agama  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Mokobombang  et  al.,  2023). Boikot adalah  upaya  suatu  kelompok  untuk  mendesak  konsumen  agar  menahan  atau  tidak membeli produk tertentu. Kelompok penekan mendesak konsumen untuk tidak membeli produk tertentu atau dari negara tertentu untuk menekan negara tersebut agar menerapkan praktik etis dalam kebijakan dan perilakunya (Maya Fouad farah, 2010).
Dalam  fatwa  tersebut  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  mendukung  kemerdekaan Palestina  dari  kejinya  penjajahan  Israel  adalah  wajib  dan  mendukung  agresi  Israel  baik langsung  mau  pun  tidak  langsung  hukumnya  haram  (Mahbub,  2023). Selain  itu,  fatwa
tersebut  mengimbau  umat  Islam  semaksimal  mungkin  menghindari  transaksi  dan penggunaan  produk  Israel  dan  yang  terafiliasi  dengan  Israel  serta  yang  mendukung penjajahan  dan  zionisme  (MUI,  2023). Selain  itu,  adanya  Gerakan  memberi  dukungan terhadap  perjuangan  palestina  dengan  cara  memboikot  produk  pro-Israel  adalah  bentuk protes  atas  Tindakan  genosida  oleh  Israel  kepada  masyarakat  Palestina  (www.umm.ac.id, 2023).

## Dampak Adanya Pemboikotan Produk Terafiliasi
Meningkatnya ketegangan dalam konflik Israel-Palestina telah memicu beragam reaksi di  kalangan  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  upaya  pemboikotan  produk  yang  dilakukan oleh  para  pendukung  Palestina  terhadap  produk  atau  perusahaan  yang  dianggap mendukung  Israel.  Tujuan  dari  aksi  boikot  ini  adalah  untuk  memberikan  tekanan  pada Israel  melalui  aspek  ekonomi  dan  politik,  dengan  harapan  bahwa  penjajahan  di  Palestina dapat  berakhir.  Aksi  boikot  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  kampanye  teroganisir  yang dilakukan  secara  global,  yang  bertujuan  untuk  menyuarakan  ketidaksetujuan  terhadap kebijakan dan tindakan yang dianggap merugikan rakyat Palestina serta menuntut keadilan dan  perdamaian  di  wilayah  tersebut.  Melalui  pemboikotan  produk,  para  pelaku  boikot berupaya  untuk  mempengaruhi  perilaku  konsumen,  mengurangi  pendapatan  perusahaan- perusahaan  yang  terlibat,  dan  memperkuat  tekanan  internasional  terhadap  Israel  untuk mengakhiri penindasan terhadap rakyat Palestina (Trisnawati, 2024).
Menurut  Pieter  Abdullah  Redjalam,  Direktur  Segara  Institut,  aksi  boikot  tersebut berpotensi  berdampak  besar  terhadap  kelangsungan  usaha  dan  bisnis  perusahaan  di Indonesia.  Pendapat  tersebut  juga  didukung  oleh  Prof.  Dr.  Tika  Widiastuti  SE  M  Sc, seorang guru besar ekonomi di Universitas Airlangga, yang menyatakan bahwa aksi boikot bisa  memiliki  dampak  yang  signifikan,  terutama  bagi  perusahaan-perusahaan  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  Indonesia  dan  menggunakan  bahan  baku  dari  dalam  negeri. Prof. Tika menyampaikan sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah terus mendorong penggunaan produk lokal dan melakukan substitusi impor. Pemerintah juga fokus pada peningkatan  brand  value  jenama  lokal  melalui  kampanye “Bangga  Buatan Indonesia,” dengan  harapan  agar  UMKM  dapat  bersaing  dengan  produk  asing  di  masa depan (Unair News, 2023).
Gerakan  The  Boycott,  Divestment,  Sanctions  ( BDS ) menagajak  para  pengikutnya untuk meinggalkan perusahaan-perusahaan besar yang dinyatakan berafiliasi dengan Israel.
Diantaranya:  Unilever,  McDonald's  (McD),  Pizza  Hut,  KFC,  Starbucks,  dan  Disney. Seperti  yang  dilansir  oleh (Kurnia,  2024) Perusahaan  yang  dianggap  berafiliasi  dengan Israel  masih  mengalami  efek  kejatuhan  akibat  boikot  masyarakat.  Selain  itu (CNBCIndonesia.com,  2024) melansir  bahwa perusahaan  Amerika  Serikat  (AS)  yang menaungi waralaba ternama seperti Pizza Hut dan KFC, melaporkan laba dan pendapatan kuartalan  yang  meleset  dari  ekspektasi  .  Ini  terjadi  di  kala  Pizza  Hut  dan  KFC  tengah bersusah payah menarik pelanggan.

## KESIMPULAN
Semakin berkembangnya zaman semakin kompleks dan beragam pula masalah yang dialami  masyarakat.  MUI  sebagai  Lembaga  yang  mewadahi Ulama,  Zu’ama,  dan Cendekiawan Muslim di Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI juga sebagai lembaga pelayan umat yang membantu pemerintah dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan umat  islam,  seperti  memberikan  fatwa.  Fatwa  yang  bersifat  ikhtiyari  namun pemberitahuannya  mencakup  seluruh  lapisan  masyarakat  memilih  pendapat  ulama  yang lebih  banyak  manfaatnya  untuk  kepentingan  umat  secara  keseluruhan  (maslahat). Sebagaimana  tercantum  dalam  pedoman  MUI  bahwa  fatwa  tidak  boleh  bertentangan dengan  kemaslahatan  umat.  Memuncaknya  konflik  Israel-Palestina  menggerakkan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, tujuannya untuk merespon dan  mengambil  sikap.  Dengan merekomendasikan  umat  Islam  semaksimal  mungkin menghindari  penggunaan  produk  yang  terafiliasi  dengan  Israel .  Hal  ini  bukan  merupakan kepentingan agama saja namun sudah menyangkut kepada kemanusiaan. Fatwa no. 83 Tahun 2023  tentang  Hukum  Dukungan  terhadap  Perjuangan  Palestina hadir  tentunya  dengan tujuan maslahat sebagaimana yang tercantum dalam pedoman MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Amin,  R.  (2009). Epistimologi  Fatwa .  20  Maret  2029.  https://uin- alauddin.ac.id/tulisan/detail/epistimologi-fatwa
Andi Sani Silwana, Kurniati, & Abd. Rahman R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan  di  Indonesia. Al-Ubudiyah:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam ,
4 (1), 104 – 110. https://doi.org/10.55623/au.v4i1.177
Arfan,  A.  (2013).  Maslahah  Dan  Batasan-Batasannya  Menurut  Al-Bûthî. De  Jure,  Jurnal Syariah  Dan  Hukum , 5 (1),  87 – 96.  https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j- fsh.v5i1.2999
Asiah, N. (2017). Maslahat Menurut Konsep Imam Al Ghazali. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum , 6 (1), 51 – 66. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663 Budiman,  A.  (2021).  The  Polarization  of  the  Hamas  Movement  in  Palestine  and  Its
Influence on Indonesian Defense Issues: A Geopolitical and Military Overview. Jurnal of Middle East and Islamic Studies , 8 (2), 3. https://doi.org/https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.138
Chomsah,  A.  (2023). Boikot  sebagai  Jihad  yang  Sah .  12  November  2023. https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM
CNBCIndonesia.com.  (2024). No  TitleAkibat  Boikot,  Penjualan  Induk  Pizza  Hut  &  KFC Merosot  3% .  02  Mei.  https://www.cnbcindonesia.com/market/20240502085801-17- 535083/akibat-boikot-penjualan-induk-pizza-hut-kfc-merosot-3
CNBCIndonesia.  (2024). Israel  Bombardir  Pengungsi  di  Rafah,  Dewan  Keamanan  PBB  Rapat Darurat! 28  Mei  2024.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20240528161100-4- 541869/israel-bombardir-pengungsi-di-rafah-dewan-keamanan-pbb-rapat-darurat Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 11 (2), 147 – 157. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603
Hamzah, M. M. (2018). Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya  Di  Indonesia. Millah:  Journal  of  Religious  Studies , 17 (1),  127 – 154. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7
Hosen,  N.  (2004).  Behind  the  Scenes:  Fatwas  of  Majelis  Ulama  Indonesia  (1975-1998). Journal of Islamic Studies , 15 (2), 147 – 179. https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147 Humas.  (2023). Aksi  Boikot  Produk  Israel  Bisa  Bantu  Warga  Palestina,  Ini  Penjelasan  Dosen UMM .  06  November  2023.  https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/kontan/aksi- boikot-produk-israel-bisa-bantu-warga-palestina-ini-penjelasan-dosen-umm.html
Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan ,
1 (1), 123. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278
Kemlu.  (2023). Pemerintah  Indonesia  Fasilitasi  Bantuan  Kemanusiaan  Tahap  Kedua  Untuk
Palestina . 20 November. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5527/berita/pemerintah-indonesia-fasilitasi- bantuan-kemanusiaan-tahap-kedua-untuk-palestina
Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, & Hanafiah. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel  Fatwa  Dsn  Mui  Nomor  83  Tahun  2023  Bagi  Warung  Rumahan  Di  Kota Banjarmasin. Indonesian  Journal  of  Islamic  Jurisprudence,  Economic  and  Legal  Theory , 1 (4),
868 – 876. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.229
Kumparan.  (2019). Sari  Roti  Pernah  Diboikot  Seperti  Bukalapak,  Gimana  Dampaknya? 15 Februari  2019.  https://kumparan.com/kumparanbisnis/sari-roti-pernah-diboikot- seperti-bukalapak-gimana-dampaknya-1550200844655529581
Kurnia,  E.  (2024). Saham  Jatuh  Efek  Boikot  Israel,  Perusahaan  Perlu  Fokus  Perbaiki  Citra .  13 Februari. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/13/saham-jatuh-efek- boikot-israel-perusahaan-perlu-fokus-perbaiki-citra
Lordslibrary.parliament.uk. (2023). Israel-Hamas conflict: Latest developments . 20 Oktober 2023. https://lordslibrary.parliament.uk/israel-hamas-conflict-latest-developments/
Mahbub, J. (2023). Sudah Terlanjur Beli Produk Pro Israel Bagaimana Hukumnya? Ini Penjelasan
MUI .  26  November  2023.  https://www.mui.or.id/baca/berita/sudah-terlanjur-beli- produk-pro-israel-bagaimana-hukumnya-ini-penjelasan-mui
Maya Fouad farah, A. J. N. (2010). Exploring consumer boycott intelligence using a socio- cognitive approach. Journal of Business Research , 63 (4). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.03.019 Mokobombang,  M.  A.  R.,  Niu,  F.  A.  L.,  &  Hasan,  J.  (2023).  Perilaku  Boikot  dalam
Perspektif  Islam  Serta  Implementasinya  di  Era  Kontemporer. Maqrizi:
JournaliofiEconomicsiandiIslamiciEconomics , 3 (1), 88 – 95. http://ejournal.iain-
manado.ac.id/index.php/maqrizii
Muhammad,  N.  E.  (2016).  FATWA  DALAM  PEMIKIRAN  HUKUM  ISLAM. IAIN Gorontalo , 12 (1), 152.
MUI. (2023). Fatwa no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina . 10  November  2023.  https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap- perjuangan-palestina
Nur Ichwan, M. (2005). “Ulamā”, state and politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto. Islamic Law and Society , 12 (1), 45 – 72. https://doi.org/10.1163/1568519053123867 Primasari, N. S. (2023). Dampak Konflik Israel-Palestina pada Boikot Produk: Perspektif Perilaku Investor dan Black Swan Strategy . 05 November 2023. https://unusa.ac.id/2023/11/05/dampak-konflik-israel-palestina-pada-boikot- produk-perspektif-perilaku-investor-dan-black-swan-strategy/
Rosyid,  M.  (2013). Implementasi  Konsep  Maslahat  Al-Tufi  Dalam  Fatwa  MUI  (2005-2010) . Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Septiazi, M. R. F., & Yuliana, N. (2023). Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia. Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial , 2 (4), 2.
https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063
Shofiya  Yusri  Salma;  Aji,  H.  M.  (2023). What  drives  Muslims  to  boycott  French  brands?  The moderating role of brand judgement and counterargument . 14 (5), 1357.
https://doi.org/DOI:10.1108/JIMA-04-2021-0128 Sidqi,  I.,  &  Witro,  D.  (2020).  Kedudukan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (Mui)  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. Nizham Journal of Islamic Studies , 8 (01), 62.
https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103
Siregar, P. M. (2021). Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions). JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan , 8 (1), 85. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865 Sirry,  M.  (2013).  Fatwas  and  their  controversy:  The  case  of  the  Council  of  Indonesian Ulama (MUI). Journal of Southeast Asian Studies , 44 (1), 100 – 117. https://doi.org/10.1017/S0022463412000641
Tarmizi.  (2020). The  Concept  of  Maslahat  According  to  Imam  Al-Ghazali . 3 (1),  24. https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642
Trisnawati,  R.  (2024).  Boikot  Dan  Aktivisme:  Perilaku  Konsumen  Dalam  Isu  Konflik Israel-Palestina. Journal of Economics Business Ethic and Science of History , 2 (3), 21.
UnairNews.  (2023). Boikot  Produk  Israel  Meningkat,  Usaha  dan  Bisnis  Indonesia  Potensi  Kena Dampak .  29  Desember  2023.  https://unair.ac.id/boikot-produk-israel-meningkat- usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak/
Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 10 (2), 193.
https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831
ww.umm.ac.id.  (2023). Pakar  UMM  Ungkap  Dampak  Aksi  Boikot  Produk  Pro-Israel  dan Alternatifnya . 2023, 07 November. https://www.umm.ac.id/id/arsip- koran/detikedu/pakar-umm-ungkap-dampak-aksi-boikot-produk-proisrael-dan- alternatifnya.html