## PROBLEMATIKA MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

## Abstract
The development dynamics of Pekanbaru City is so rapid and accompanied by rapid population growth  has  brought  consequences  on  increasing  the  volume  of  waste  from  the  community.  The rapid growth of population, industry, investment and trade in Pekanbaru City produces domestic waste of approximately 1,100 tons per day. With the amount of waste generated in such a way, the environmental  conditions  of  Pekanbaru  City,  especially  the  community  settlements,  fall  into  the category of complex hygiene issues. The Waste Management consisting of Planning, Organizing, Staffing, Motivating, and Supervision/Controlling.
Keywords: Waste Management, Problematic, Waste Management System
*Isril, Rury Febrina
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR

## PENDAHULUAN
Ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib  memberikan  pelayanan  publik  dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa
konsekuensi hukum bahwa pemerintah
merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun  secara  operasional  pengelolaannya dapat  bermitra  dengan  badan  usaha,  organisasi yang  bergerak  dibidang  lingkungan  hidup  atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah  pasal  5  menjelaskan  bahwa  pemerintah dan  pemerintahan  daerah  bertugas  menjamin terselenggaranya  pengelolaan  sampah  yang  baik dan  berwawasan  lingkungan.  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  pada  dasarnya  mempertegas  fungsi utama  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Pemerintah daerah  adalah  merupakan  bagian  dari  pelayanan publik dan pengelolaan sampah termasuk pada
pembagian  urusan  pemerintahan  bidang pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang  dengan sub  urusan  yaitu  persampahan  dimana dinyatakan bahwa pengembangan  sistem  dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam  Peraturan  Menteri  pekerjaan umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan  strategi  nasional  pengembangan  sistem pengelolaan  persampahan  disebutkan  tentang beberapa syarat untuk mencapai kondisi masyarakat  yang  hidup  sehat  dan  sejahtera  di masa  yang  akan  datang,  baik  yang  tinggal  di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan sangat diperlukan  adanya  lingkungan  permukiman  yang sehat.  Dari  aspek  persampahan  maka  kata  sehat akan  berarti  sebagai  kondisi  yang  akan  dapat dicapai  bila  sampah  dapat  dikelola  secara  baik sehingga  bersih  dari  lingkungan  permukiman dimana  manusia  beraktifitas  di  dalamnya.  Secara umum, daerah perkotaan atau perdesaan.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan  sampah  secara  terpadu  dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan  pelayanan  publik,  diperlukan payung  hukum  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah. Pasal  47  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah, Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  dan Pasal  44  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah  Daerah  perlu  segera  menetapkan Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang Pengelolaan  Sampah  termasuk  Pemerintah  Kota Pekanbaru  yang  telah  mengeluaran  Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  08  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Sampah.  Berdasarkan  Perda Kota  Pekanbaru  No.  08  Tahun  2014  (Pasal  5), Tugas  Pemerintah  Daerah  dalam  pengelolaan sampah meliputi :
a. menumbuhkembangkan
dan
meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
b. melakukan  penelitian,  pengembangan teknologi,  pengurangan  dan  penanganan sampah.
c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
d. melaksanakan  pengelolaan  sampah  dan memfasilitasi  penyediaan  prasarana  dan sarana pengelolaan sampah.
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
f. memfasilitasi  penerapan  teknologi  spesifik  lokal yang  berkembang  pada  masyarakat  setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Dinamika  pembangunan  Kota  Pekanbaru yang  cukup  pesat  serta  diiringi  oleh  pertumbuhan penduduk  yang  demikian  cepat  telah  membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industri,
investasi  dan  perdagangan  yang  pesat  di  Kota Pekanbaru  menghasilkan  sampah  domestik  lebih kurang 1.100 ton per hari. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Pekanbaru,  khususnya  pemukiman  masyarakat, masuk  dalam  kategori  permasalahan  kebersihan yang  kompleks.  Artinya  perlu  penanganan  yang cepat,  tepat,  cermat,  maju  dan  terarah  dari Pemerintah  Daerah  melalui  kebijakan  terkait, sehingga  hak-hak  masyarakat  untuk  mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan 1 .
Persoalan  sampah  di  Kota  Pekanbaru  mendapat momentum  dipertengahan  tahun  2016  lalu dimana  terjadi  demonstrasi  yang  mengakibatkan Kota Pekanbaru menjadi “Kota sampah”. Dimana hampir  di  setiap  ruas  jalan  termasuk  jalan protokol dipenuhi sampah organik dan anorganik. Sejumlah  warga  melakukan  aksi  demo  kantor Wali  Kota  Pekanbaru  dan  sejumlah  kantor  lurah. Bahkan,  ada  juga  yang  melakukan  aksi  blokir jalan. Selain itu ditemukan juga fakta bahwa akar masalah  sampah  di  Kota  Pekanbaru  yang  sering mendapat  piala  Adipura  atau  kota  terbersih  dan rapi se-Indonesia  ini dikarenakan para buruh dan pekerja  sampah  melakukan  aksi  mogok.  Ratusan buruh  sampah  mengeluh  karena  upah  mereka selama tiga bulan tidak dibayarkan 2 .
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Persampahan. Diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  (DKP)  Kota  Pekanbaru serta  SKPD  lainnya.  DKP  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan  urusan  rumah  tangga  daerah  dan  tugas pembantuan  dalam  bidang  peningkatan  kebersihan, pengangkutan  sampah,  pengelolaan  sampah  dan penataan  pertamanan.  Dengan  fungsi  yaitu  Pertama, perumusan  kebijakan  teknis  dalam  bidang  kebersihan dan  pertamanan  sesuai  dengan  kebijakan  umum  yang ditetapkan  oleh  walikota  dan  Kedua, penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  dibidang kebersihan  dan  pertamanan.  Di  Tahun  2016  juga terjadi perubahan nomenklatur Dinas dengan dikeluarkannya  Perda  Kota  Pekanbaru  No.  9  tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah  Kota  Pekanbaru  pada  tanggal  9  September 2016  dimana  urusan  pengelolaan  sampah  dan kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.  Diperkuat  dengan  keluarnya  Perwako Pekanbaru  No.  13  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pekanbaru dimana Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan bidang  lingkungan  Hidup  dan  kebersihan.  Perubahan nomenklatur  dan  penggabungan  dua  urusan  yaitu lingkungan  hidup  dan  kebersihan  tentunya  berdapak besar terhadap beban kerja dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
Peningkatan  jumlah  penduduk  di  Kota Pekanbaru  berkorelasi  terhadap  peningkatan  aktifitas penduduk  yang  juga  mempengaruhi  daya  konsumsi dari  masyarakat.  Semakin  tinggi  daya  konsumsi masyarakat tentunya berakibat pada semakin bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang  diproduksi  setiap  harinya.  Sayangnya,  persoalan sampah  tidak  didukung  oleh  sistem  pengelolaan sampah  dan  kesadaran masyarakat  sehingga persoalan sampah  menjadi  persoalan  yang  rutin  dihadapi  tanpa ada penyelesaian yang optimal. Berdasarkan fenomena diatas  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan tema  Problematika  Manageman  Pengelolaan  Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2016.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan  penelitian  adalah  Bagaimana managemen  pengelolaan  sampah  di  Kota Pekanbaru Tahun 2016?

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Managemen
Menurut  Terry,  manajemen  adalah  suatu proses  atau  kerangka  kerja  yang  melibatkan bimbingan  atau  pengarahan  suatu  kelompok  orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-
maksud  yang  nyata 3 .  Manajemen  merupakan  suatu bentuk kegiatan, atau disebut “ managing ”, sedangkan pelaksananya disebut dengan “ manager ” atau  pengelola.  Manajemen  juga  adalah  suatu  ilmu pengetahuan  maupun  seni.  Seni  adalah  suatu pengetahuan  bagaimana  mencapai  hasil  yang diinginkan  atau  dalam  kata  lain  seni  adalah kecakapan  yang  diperoleh  dari  pengalaman, pengamatan,  dan  pelajaran  serta  kemampuan  untuk menggunakan  pengetahuan  manajemen.  Dalam melakukan pekerjaannya, manajer harus melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu,  yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen  adalah  elemen-elemen  dasar  yang  akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang  akan  dijadikan  acuan  oleh  manajer  dalam melaksanakan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 4 :

## a. Planning
Planning  merupakan  proses  untuk menentukan  tujuan-tujuan  yang  hendak dicapai sselama suatu masa yang akan datang dan  apa  yang  harus  diperbuat  agar  dapaat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

## b. Organinzing
Organizing merupakan kegiatan
mengelompokkan  dan  menentukan  berbagai kegiatan  penting  dan  memberikan  kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

## c. Staffing
Staffing  merupakan  kegiatan  untuk menentukan  keperluan-keperluan  sumberdaya manusia,  pengerahan,  penyaringan,  latihan  dan pengembangan tenaga kerja.

## d. Motivating
Motivating
merupakan
kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## e. Controlling
Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan- penyimpangan  dan  mengambil  tindakan- tindakan korektif apabila perlu.
Menurut
Winardi,
manajemen diartikan  sebagai  upaya  untuk  mencapai tujuan dengan  menggunakan berbagai  sarana dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia. Manajemen  dipraktekkan  dalam  bisnis, rumah  sakit,  universitas,  badan  pemerintah dan tipe aktivitas lain yang terorganisasi 5 .
Menurut  Tead  dalam  Sarwoto,  manajemen adalah  proses  dan  perangkat  yang  mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisai  dalam  mencapaitujuan  yang  telah ditetapkan 6 .  Dalam  ungkapan  ini  terlihat,  bahwa Tead  menekankan  kepada  proses  dan  perangkat yang  sifatnya  umum  dalam  hal  memberikan bimbingan. Namun Stoner dalam Handoko manajemen  diungkapkan  lebih  kepada  penekanan prosesnya  manajemen  adalah  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan  sumber  daya  organisasi  lainnya  agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 7 .

## 2. Pengelolaan Sampah
Dalam  Undang-Undang  No.18  tentang Pengelolaan  Sampah  dinyatakan  definisi  sampah sebagai  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau dari  proses  alam  yang  berbentuk  padat.  Menurut Kementerian  Lingkungan  Hidup  tahun  2005, Sampah  adalah  bahan  yang  tidak  mempunyai  nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam  pembikinan  atau  pemakaian  barang  rusak atau  bercacat  dalam  pembikinan  manufktur  atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan 8 .
Pengelolaan  Sampah  adalah  kegiatan  yang sistematis  dan  berkesinambungan  yang  meliputi pengurangan  dan  penanganan  sampah  (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Sampah adalah suatu
bahan  yang  terbuang  atau  dibuang  dari  sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum  memiliki  nilai  ekonomis.  Sementara  itu Radyastuti,  menyatakan  bahwa  Sampah  adalah sumberdaya yang tidak siap pakai 9 .
Sampah  adalah  sesuatu  yang  tidak berguna  lagi,  dibuang  oleh  pemiliknya  atau pemakai semula 10 . Pemerintah bertanggung jawab dalam  pengumpulan  ulang  dan  penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam  pembangunan  di  daerah  serta  kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan  persampahan,  menjadikan  pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.
Dalam  Undang-Undang  No.  18  tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  jenis sampah yang diatur adalah:
1. Sampah  rumah  tangga,  yaitu  sampah  yang berbentuk  padat  yang  berasal  dari  sisa kegiatan  sehari-hari  di  rumah  tangga,  tidak termasuk  tinja  dan  sampah  spesifik  dan  dari proses  alam  yang  berasal  dari  lingkungan rumah  tangga.  Sampah  ini  bersumber  dari rumah atau dari komplek perumahan.
2. Sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga,  yaitu sampah  rumah  tangga  yang  bersala bukan dari rumah  tangga  dan  lingkungan  rumah  tangga melainkan  berasal  dari  sumber  lain  seperti pasar,  pusat  perdagangan,  kantor,  sekolah, rumah  sakit,  rumah  makan,  hotel,  terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spesifik, yaitu sampah rumah tangga atau  sampah  sejenis  rumah  tangga  yang karena  sifat,konsentrasi  dan/atau  jumlahnya memerlukan  penanganan  khusus,  meliputi, sampah  yang  mengandung  B3  (bahan berbahaya  dan  beracun  seperti  batere  bekas, bekas  toner,  dan  sebagainya),  sampah  yang mengandung  limbah  B3  (sampah  medis), sampah  akibat  bencana,  puing  bongkaran, sampah  yang  secara  teknologi  belum  dapat diolah,  sampah  yang  timbul  secara  periode (sampah hasil kerja bakti).

## Mekanisme pengelolaan sampah dalam
UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan–kegiatan berikut:
1) Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi  timbulnya  sampah  sejak  dari produsen  sampah  (rumah  tangga,  pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di  tempat pengolahan, dan  daur  ulang  sampah  di  sumbernya  dan atau  di  tempat  pengolahan.  Pengurangan sampah  akan  diatur  dalam  Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:
a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
2) Penanganan  sampah,  yaitu  rangkaian  kegiatan penaganan  sampah  yang  mencakup  pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut  jenis  dan  sifatnya),  pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS  atau  tempat pengolahan  sampah  terpadu), pengangkutan  (kegiatan  memindahkan  sampah dari  sumber,  TPS  atua  tempat  pengolahan sampah  terpadu,  pengolahan  hasil  akhir (mengubah bentuk, komposisi, karateristik  dan jumlah  sampah  agar  diproses  lebih  lanjut, dimanfaatkan  atau  dikembalikan  alam  dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau  residu  hasil  pengolahan  sebelumnya  agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yang  menurut  Denzin  dan  Lincoln  dalam Lexy  J.  Moleong  (2008:  5)  yakni  penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan  jalan  melibatkan  metode  yang  ada.  Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  deskriptif yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menemukan  pengetahuan  yang  seluas-luasnya terhadap objek penelitian pasa suatu saat tertentu..
Teknik  menentukan  informan  yakni dengan teknik purposif. Artinya dalam konteks penelitian ini informan dipilih berdasarkan atas kewenangan  yang  dimilikinya  dan  keterlibatan dalam  permasalahan  penelitian  yang  dikaji. Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan metode sebagai berikut:
1. Wawancara  mendalam,  teknik  ini  bertujuan untuk  mendapatkan  informasi  yang  detail mengenai permasalahan penelitian.
2. Penelusuran dokumen, metode ini digunakan  untuk  melengkapi  data  dari pihak  pertama  yakni  dari  informan penelitian  sehingga  diperoleh  data  dan fakta otentik dalam penelitian ini.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  menurut Miles  dan  Huberman  diklasifikasikan  menjadi  3 (tiga)  teknik  yakni 11 ;  pertama  reduksi  data  yakni bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data  sedemikan rupa  sehingga  kesimpulan  akhir  dapat  diambil. Kedua, penyajian data yakni kegiatan mengumpulkan,  menyusun  informasi  untuk memberi kemungkinan dalam menarik kesimpulan.  Ketiga,  penarikan  kesimpulan  yang merupakan hasil analisis dari data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 33  Tahun  2010  tentang  Pedoman  pengelolaan sampah dijelaskan mengenai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan  sampah di tingkat  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota.  Dengan adanya Permendagri nomor 33 tahun 2010, maka masing-masing daerah membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Walaupun tiap-tiap daerah
membuat kebijakan untuk pengelolaan sampah, namun  pengelolaan  terhadap  sampah  masih saja menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.  hal  ini  ditambah  lagi  semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak volume sampah yang dihasilkan.
Sampah  dalam  kehidupan  sehari-hari memiliki manfaat dan kerugian, sampah bermanfaat jika digunakan dengan baik dan sampah merugikan jika dibiarkan tanpa adanya pengelolaan yang baik, sampah  juga  dapat  merusak  lingkungan,  udara,  air dan  timbulnya  berbagai  penyakit.  Ada  berbagai faktor  besarnya  timbunan  sampah  yaitu,  volume sampah  yang  sangat  besar  sehingga  melebihi kapasitas  daya  tampung  tempat  pembuangan sampah  akhir  atau  TPA,  lahan  TPA  semakin sempit,  teknologi  pengelolaan  sampah  tidak optimal,  manajemen  pengelolaan  sampah  tidak efektif,  kurangnya  dukungan  dari  pemerintah, kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  arti pentingnya pengelolaan sampah 12 .
Dinamika  pembangunan  Kota  Pekanbaru  yang cukup  pesat  serta  diiringi  oleh  pertumbuhan penduduk  yang  demikian  cepat  telah  membawa konsekuensi  pada  peningkatan  volume  sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industri, investasi dan perdagangan yang pesat di Kota  Pekanbaru  menghasilkan  sampah  domestik lebih  kurang  1.100  ton  per  hari.  Dengan  jumlah timbulan  sampah  sedemikian,  maka  kondisi lingkungan Kota Pekanbaru, khususnya pemukiman  masyarakat,  masuk  dalam  kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan  terarah  dari  Pemerintah  Daerah  melalui kebijakan  terkait,  sehingga  hak-hak  masyarakat untuk  mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan sehat  dapat  diwujudkan.  Berikut  data  jumlah produksi sampah di Kota Pekanbaru;
Tabel 1. Jumlah Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
Jumlah Produksi Sampah Jumlah Jumlah No.  Tahun Produksi Penduduk Sampah 1. 2012 897,767 53.485.550 Kg 2. 2013 930,215 78.773.280 Kg 3. 2014 964,558 79.579.470 Kg 4. 2015 999,031 133.500.260 Kg
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota pekanbaru, tahun 2015.
Dari tabel diatas dapat diketahuai jumlah produksi  sampah  di  Kota  Pekanbaru  meningkat setiap  tahunnya  seiring  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk.  Dari  beberapa  hasil  penelitian terdahulu  disebutkan  bahwa  permasalahan  diatas disebabkan  juga  oleh  terbatasnya  jumlah  tempat pembuangan akhir sampah, kurangnya sarana dan rasarana  untuk  pengangkutan  sampah,  dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang  sampah,  terbatasnya  kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  sampah tersebut. Tingkat kompleksitas masalah pengelolaan sampah ini tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut 13 :
1. Pesatnya pertumbuhan kota.
2. Cepatnya  pertambahan  penduduk  di  kota, memiliki dampak tingginya timbunan sampah.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah
4. Keterbatasan kemampuan pemerintah, kurangnya koordinasi dengan pihak suasta
5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membuang sampah.
Fenomena  pengelolaan  sampah  tersebut dapat  dikaji  dalam  pendekatan  managemen. Menurut  Tead  dalam  Sarwoto,  manajemen  adalah proses  dan  perangkat  yang  mengarahkan  serta membimbing  kegiatan-kegiatan  suatu  organisai dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan 14 . Dalam  ungkapan  ini  terlihat,  bahwa  Tead menekankan  kepada  proses  dan  perangkat  yang sifatnya  umum  dalam  hal  memberikan  bimbingan. Namun Stoner dalam Handoko manajemen
diungkapkan  lebih  kepada  penekanan  prosesnya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan  sumber daya  organisasi  lainnya  agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 15 .  Fungsi  manajemen  adalah  elemen- elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam  proses  manajemen  yang  akan  dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri  dari 16 : Planing,  Organizing,  Staffing, Motivating, Controling.
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  pada dasarnya  telah  melakukan  berbagai  upaya untuk  penanganan  permasalahan  sampah. Dengan  mengacu  pada  Permendagri  No.  33 tahun  2010  tentang  Pendoman  Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan yaitu; 1) Perda No. 08 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah 2) Perwako  No.  60  Tahun  2015  tentang Kebijakan dan Startegi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan  Sampah  dan  Perizinan  Usaha Pengelolaan Sampah Kebijakan  ini  menjadi  dasar  dalam melakukan managemen pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Pekanbaru.  Adapun  pembagian managemen pengelolaan sampah Kota Pekanbaru berdasarkan fungsi managemennya yaitu;

## A. Perencanaan (Planing)
Perencanaan  merupakan  proses  untuk menentukan  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai sselama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapaat mencapai tujuan-tujuan tersebut.  Berbagai  batasan  tentang planning dari yang  sangat  sederhana  sampai  dengan  yang  sangat rumit.  Contoh  proses  perencanaan  yang  sederhana adalah  penentuan  serangkaian  tindakan  untuk mencapai  suatu  hasil  yang  diinginkan.  Menurut Stoner, Planning adalah proses
menetapkan  sasaran  dan  tindakan  yang  perlu untuk mencapai sasaran tadi.
Mengacu pada Renstra Dinas Kebersihan dan  Pertamanan  Kota  Pekanbaru  Tahun  2012  – 2017 adalah ingin mewujudkan dan menciptakan kesatuan pandangan, pemahaman dan pemantapan  berbagai  program  yang  dituangkan pada  kerangka  kerja  kebersihan,  pertamanan, penghijauan,  lampu  penerangan  jalan  dan  lampu hias, maka ditetapkan Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yaitu : Terwujudnya Kota  Pekanbaru sebagai  Kota  Terbersih,  Hijau, Indah  dan  Tenang. Sejalan  dengan  ditetapkan dalam Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  Kota  Pekanbaru  Tahun  2012  – 2017, Visi Antara Kota Pekanbaru sesuai dengan telah  terpilihnya  Walikota  dan  Wakil  Walikota Pekanbaru  Periode  Tahun  2012  –  2017  adalah “Terwujudnya  Kota  Pekanbaru  sebagai  Kota Metropolitan yang Madani”.
Dalam  rangka  mencapai  visi  tersebut, Dinas  Kebersihan  dan  Petamanan  Kota  Pekanbaru menetapkan  penjabaran  visi  dengan  merumuskan misi dan tujuan yang ingin dicapai yaitu;

## Tabel 5.2. Misi dan Tujuan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 2012-2017
Misi Tujuan Menjadikan Kondisi dan Pertama; Lingkungan Kota Pekanbaru yang Bersih Menjadikan Kota 1 Pekanbaru sebagai 1. dan Bebas dari Sampah Kota Terbersih termasuk Saluran Pembuangan Air (Drainase). Kedua; Menjadikan Kondisi dan Menjadikan Kota 2. Lingkungan Perkotaan Pekanbaru sebagai yang Teduh, Asri, Kota yang Hijau Nyaman dan Sehat. Ketiga; Mewujudkan Nilai Estetika Lingkungan Menjadikan Kota 3. Perkotaan sebagai Wadah Pekanbaru sebagai Aktivitas dan Kesehatan Kota yang Indah Masyarakat. Keempat; Mewujudkan Kondisi dan Menjadikan Kota Lingkungan Kota Pekanbaru sebagai 4. Pekanbaru yang Terang Kota yang Terang Menderang sampai ke Benderang Daerah Pinggiran
Sumber; Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 2012-2017
Selain itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga menetapkan sasaran guna mencapai  visi,  misi  dan  tujuan  yang  telah dirumuskan.  Sasaran  adalah  penjabaran  dari  tujuan secara  terukur,  yaitu  sesuatu  yang  akan  dicapai  / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai  5  (lima)  tahun  kedepan.  Fokus  utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber  daya  organisasi  dalam  kegiatan  atau operasional organisasi.
Adapun  program  kerja  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  di  Tahun  2016  yang  berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Program  Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggarannya sebelum dan sesudah dirasionalisasikan yaitu;
Tabel 5.4. Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan Pagu Anggaran Sebelum dan Sesudah Rasionalisasi Tahun 2016 (Khusus
Program/Kegiatan terkait Pengelolaan Sampah)
No. Program / Pagu Sebelum (Rp) Pagu Sesudah (Rp) Kegiatan Program 87.821.821.070 52.086.155.146 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyusunan 8.416.572.443 5.282.000.531 kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2 Penyediaan 987.614.814 911.040.564 prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3 Peningkatan 886.964.848 1.089.674.512 operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 4 Pengembangan 26.563.387.415 34.659.100.433 teknologi pengolahan persampahan 5 Bimbingan 124.662.500 116.412.500 teknis persampahan 6 Sosialisasi 696.620.560 502.803.510 kebijakan pengelolaan persampahan 7 Peningkatan 49.345.836.440 8.968.957.296 peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 8 Monitoring, 129.896.250 - evaluasi dan pelaporan 9 Pengembangan 429.589.250 305.789.250 dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah 10 Kerjasama 240.676.550 250.376.550 Pengangkutan Sampah
Sumber; Data Olahan dari LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun 2016
Pada  fungsi  manajemen  ini,  terdapat pengaruh  yang  besar  dari  aktifitas  rasionalisasi anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru  Tahun  2016  khususnya  diprogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang  mencapai  Rp.35.735.666.924,-.  Hal  ini berdampak  pada  pengurangan  output  atau indikator kinerja
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun 2016.
Sasaran  dan  tindakan  yang  direncanakan oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  terealisasi sebesar  92,  56%  dan  penyerapan  anggaran  sebesar
84,87%. Temuan menarik yaitu tidak terselenggaranya kegiatan
Bimbingan Teknis
Persampahan  Reduce,  Reuse,  dan  Recycle  (3R) dengan  target  120  Orang  dari  seluruh  kelurahan  se Kota  Pekanbaru.  Hal  ini  mengiindikasikan  bahwa upaya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan yang telah dilakukan tidak berbarengan untuk penguatan  kapasitas  teknis yang berkelanjutan. Sehingga aspek pemberdayaan masyarakat terkait Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) tidak  optimal  terlaksana.  Begitu  juga  dengan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan  sampah  khususnya  program  K3  di  58 Kelurahan  yang  terlaksana  100%  namun  rendah penyerapan  anggaran  yang  hanya  41%.  Beberapa output  dokumen  telah  disusun  oleh  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  seperti  kajian  potensi retribusi  dan  Perwako  tentang  pengelolaan  sampah serta laporan Monitoring dan Evaluasi Persampahan di 12 kecamatan.
Selain itu dari aspek kebijakan, dengan dikeluarkannya  Perwako  Pekanbaru  No.  60 Tahun  2015  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman
Penyelenggaraan  Pengelolaan  Sampah  dan Perizinan  Usaha  Pengelolaan  Sampah,  terdapat beberapa  pasal  yang  menjelaskan  starategi pengembangan pengelolaan sampah yaitu ;

## Pasal  5.  Kebijakan  dan  Strategi Pengembangan Pengelolaan Sampah
a. Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Persampahan dirumuskan sebagai berikut:
a) Kebijakan (1) : Pengurangan sampah
dimulai dari sumbernya melalui pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
b) Kebijakan  (2)  :  Peningkatan  peran  aktif masyarakat  dan  dunia  usaha/swasta sebagai mitra dalam pengurangan
sampah dan penanganan sampah.
c) Kebijakan (3) : Peningkatan akses pelayanan dan pemanfaatan sampah.
d) Kebijakan (4) : Pengembangan kapasitas penyelenggara pengelola sampah.
b. Strategi Pengembangan Pengelolaan Sampah dirumuskan sebagai berikut:
1. Strategi untuk kebijakan (1) :
a. Pembatasan timbulan sampah melalui pengembangan produk dan/atau kemasan  yang  dapat  didaur-ulang (recyclable) dan dapat terurai di alam (bio-degradable) Penerapan EPR.
b. Pembatasan dan penghindaran penggunaan kantong plastik.
c. Pengembangan pengolahan sampah di sumber .
d. Penurunan angka timbulan sampah per kapita.
e. Pengembangan  sistem  insentif  dan disinsentif untuk kegiatan pengurangan sampah.
f. Penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan  sampah  melalui  3R (reduce, reuse, recycle).
2. Strategi untuk kebijakan (2) :
a. Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah.
b. Penyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan  persampahan  kepada masyarakat umum.
c. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
d. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah.
e. Pengembangan dan optimalisasi industri
daur ulang dan industri kompos.
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
f.  Pengembangan TPA yang berwawasan  dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah ini lingkungan. menjadi dasar penyusunan draf Master Plan g.  Pengembangan ilmu dan teknologi Persampahan Kota Pekanbaru yang berisikan
pengolahan sampah tepat guna yang studi/kondisi eksisting persampahan, analisa sistem
berwawasan lingkungan.
pengelolaan sampah, kebijakan dan strategi h.  Pengembangan kemitraan dengan sektor  pengembangan sistem pengelolaan sampah dan
bisnis dalam penanganan sampah.
rencana program dan tahapan kegiatan
3.  Strategi untuk kebijakan (3) :
pengelolaan sampah. Rencana program dan
a)  Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan  tahapan pengelolaan sampah yang terdiri dari;
sarana persampahan. 1.  Rencana Pengembangan Program
b)  Penyiapan prencanaan pengembangan  2.  Rencana Tahap Pelaksanaan
pengelolaan sampah. a.  Rencana Jangka Pendek (2015-2016) c)  Meningkatkan kapasitas sarana b.  Rencana Jangka Menengah (2017-2018) persampahan sesuai sasaranpelayanan. c.  Rencana Jangka Panjang (Tahun 2020- d)  Optimalisasi pemanfaatan kompos. 2034)
e)  Optimalisasi pemanfaatan produk daur  3)  Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi ulang. Program (Sumber pendanaan APBN, APBD f)  Pengembangan pemanfaatan sampah Prov, APBD Kab/Kota, Swasta dan untuk energi alternatife (waste to energy). Masyarakat) g)  Pengembangan kemitraan dengan sektor  4)  Rencana Pengaturan dan Kelembagaan bisnis dalam pemanfaatan sampah. Organisasi Kelembagaan Pengelolaan h)  Pengembangan data dan informasi Sampah pengelolaan sampah. 5)  Rencana Edukasi dan Peran Masyarakat 6)  Rencana Sosialisasi Dokumen Master Plan 4.  Strategi untuk kebijakan (4) : Penyusunan Master Plan pada dasarnya berfungsi sebagai pemandu langkah mewujudkan a.  Peningkatkan kelengkapan produk
pembangunan suatu wilayah. Melekat dalam fungsi
hukum/NSPK sebagai landasan dan
itu ialah kegunaan Master Plan sebagai acuan untuk acuan pelaksanaan pengelolaan sampah.  memonitor dan mengevaluasi tahapan-tahapan b.  Optimalisasi fungsi / unit regulator dan  pembangunan yang telah ditempuh. Namun operator.
kembali lagi bahwa pelaksanaan master plan masih
c.  Pengembangan data dan informasi
mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran pengelolaan sampah.
dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas dan d.  Pengembangan regulasi dan NSPK.
ditambah lagi dengan perubahan nomenklatur
e.  Pengembangan
dan optimalisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kelembagaan.
Kota Pekanbaru Tahun 2016 lalu. Hal ini tentunya
f.  Peningkatan kualitas sumber daya
berdampak pada semakin rendahnya kinerja manusia.
pengelolaan sampah akibat beban kerja instansi
g.  Pengukuran kinerja pengelolaan sampah.  yang awalnya menjadi tugas dari dua instansi/OPD.
h.  Penegakan
hukum
dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Ketentuan didalam Perda No. 08 Tahun B. Pengorganisasian (Organizing) 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Perwako
Organizing  merupakan  kegiatan
Pekanbaru No. 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan mengelompokkan dan menentukan berbagai dan Startegi Daerah Pengelolaan Sampah,
kegiatan  penting  dan  memberikan  kekuasaan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.  Organizing  (organisasi)  adalah  dua orang  atau  lebih  yang  bekerja  sama  dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.
Berdasarkan  Perda  Kota  Pekanbaru Nomor  08  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Sampah,  terdapat  beberapa  ketentuan  terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah diantaranya yaitu ; 1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan  unsur  komponen  SKPD  dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
2. Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan  sampah  dilakukan  melalui program dan kegiatan serta anggaran. 3. Keterpaduan program, kegiatan dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program  pendidikan  pengelolaan  sampah, pemberdayaan  masyarakat  dan  bantuan sosial,
penyebarluasan
informasi, pengendalian  dan  pencegahan  pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum  dan  penerapan  teknologi  dalam penanganan sampah.
4. Pemerintah  Daerah  dapat  mengusulkan pengembangan  kelembagaan  Dinas  dan  pola keuangannya kepada DRPD Kota Pekanbaru dalam  upaya  meningkatkan  pengelolaan sampah  melalui  pola  pengelolaan  keuangan BLUD  setingkat  SKPD  sesuai  peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penyelenggara pengelolaan sampah harus menerapkan SPM Pengelolaan Sampah.
6. SPM  Pengelolaan  Sampah  sebagaimana ditetapkan  dengan  Peraturan  Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan sampah  terdapat  beberapa  ruang  lingkup pengelolaan sampah yaitu ;
a. Sampah  Rumah  Tangga  (Sampah  yang berasal  dari  kegiatan  sehari-hari  dalam rumah tangga)
b. Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga (Sampah  berasal  dari  kawanan  komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas sosial, umum, dan atau fasilitas lainnya)
c. Sampah  Spesifik  (Meliputi;  sampah  yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan  berbahaya  dan  beracun,  sampah yang  timbul  akibat  bencana,  puing bongkaran  bangunan,  sampah  yang  secara teknologi  belum  dapat  diolah;  dan  atau sampah yang timbul secara tidak periodik).
Pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  dilakukan melalui  pengurangan  dan  penanganan  sampah dengan  deskripsi  tahapan  kegiatan  yaitu  sebagai berikut;  Tahapan  pertama  pada  pengelolaan sampah  adalah  pemilahan  sampah  berdasarkan jenis  sampah.  Sampah  yang  telah  terpilah  harus ditampung  dalam  sarana  pewadahan  berdasarkan jenis  sampah.  Wadah  sampah  adalah  tempat untuk  menyimpan  sampah  sementara  di  sumber sampah.Sedangkan  pewadahan  sampah  adalah kegiatan menampung  sampah sementara sebelum sampah  dikumpulkan,  dipindahkan,  diangkut, diolah,  dan  dilakukan  pemrosesan  akhir  sampah di  Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA).  Pola pewadahan  terbagi  atas  dua  yaitu  pewadahan individual  (daerah  pemukiman  tinggi  dan  daerah komersial)  dan  pewadahan  komunal  (daerah pemukiman  sedang/kumuh,  taman  kota,  jalan pasar dan penggunaannya bersifat umum).
Setelah  tahapan  pengumpulan  dilakukan tahapan  pemindahan  dan  pengangkutan  sampah. Pemindahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari  titik  pengumpulan  terakhir  dari  suatu  siklus pengumpulan  sampai  ke  TPA  atau  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari  tempat  pemindahan/penampungan  sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau tempat penampungan
komunal  sampai  ke  tempat  pengolahan/ pembuangan akhir (TPA/TPST).
Kendala  Pemerintah  Kota  Pekanbaru adalah tidak seimbangnya jumlah fasilitas pembuangan  dan  pemrosesan  dibanding  dengan jumlah  kepadatan  penduduk  dan  luas  wilayah. Untuk  kelancaran  pengangkutan  sampah  dari perumahan,  perkantoran  dan  ruko  serta  rumah penduduk  maka  diperlukan  ketepatan  waktu  dalam pengambilan  sampah  yang  ada  dijalan  dan  TPS sehingga  sampai  ke  TPA.  Armada  pengangkutan dan  pemindahan  sampah  beroperasi  sesuai  dengan shift/waktu  per  Kecamatan  dimulai  dari  Pagi  Jam 06.00  sampai  Sore  Jam  18.00.  Data  road  map  atau rute  wilayah  pengangkutan  sampah  setiap  harinya di setiap Kecamatan yang dikelola oleh DKP dapat dilihat pada lembar lampiran.
Pada tahapan akhir yaitu pemrosesan akhir sampah yang berlokasi tempat di Kelurahan Muara Fajar,  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  yang  berjarak lebih  kurang  18,5  km  dari  pusat  Kota  Pekanbaru dan  kurang  lebih  1,2  km  dari  Kelurahan  Muara Fajar  serta  sekitar  300  m  dari  rumah  penduduk (RT.I/RW.III).  Sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  yang  diangkut  dari sumber  sampah  ke  TPA  Muara  Fajar  rata-rata perharinya  adalah  408ton/hari.  TPA  Muara  Fajar yang  ada  saat  ini  mempunyai  luas  8,6  Ha  dan sebagian  besar  telah  dijadikan  tempat  buangan sampah..  Sistem  pengolahan  TPA  Muara  Fajar semula  open  dumping  sekarang  sudah  menjadi sanitary  landfill  yang  mana  penimbunan  sampah dengan  tanah  timbun  dilakukan  1  (satu)  kali  per  2 (dua) hari. Kondisi awal TPA yang masih dilakukan dengan  sistem  pembuangan  secara  terbuka  (open dumping)  sangat  potensial  menimbulkan  gangguan pencemaran  lingkungan,  karena  belum  dilengkapi dengan sarana pengendalian pencemaran lingkungan  sebagaimana  dipersyaratkan  sebagai sebuah  TPA.  Pengolahan  sampah  menjadi  kompos dilakukan di TPA Muara Fajar dengan menghasilkan  kompos  sebesar  817  kg/bulan  (data Agustus 2014). TPA Muara fajar sudah mempunyai 2 (dua) unit timbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui  jumlah  sampah  yang  masuk  ke  TPA Muara Fajar .
Daya tampung TPA juga  menjadi bagian penting  dalam  pengelolaan  sampah.  Untuk mengantisipasi  keterbatasan  TPA  Muara  Fajar maka  pada  tahun  2015  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  telah  melakukan  pembebasan  lahan untuk TPA baru di Jl. Karet pada kelurahan yang sama  dengan  luas  5  Ha.  Perencanaan  dan Pembangunan sarana TPA yang baru didanai dan dikerjakan  melalui  kegiatan  Dinas  Cipta  Karya Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
Dalam upaya pengurangan jumlah penumpukan  sampah  yang  sampai  ke  TPA  maka dilakukan  tahapan  pengelolaan  sampah  berupa pemilahan  sampah  antara  sampah  organik  dan sampah  an  organik  serta  pemanfaatan  sampah menjadi  bahan  yang  berguna  dan  mempunyai  nilai ekonomis  sesuai  dengan  prinsip  3  R  (Reduce, Reuse,  dan  Recycle).  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  yang  saat  ini  sudah  berubah  menjadi Dinas  Lingkungan Hidup dan  Kebersihan  memiliki Rumah Kompos sebagai upaya pengelolaan sampah skala  kota.  Rumah  Kompos  merupakan  tempat untuk  pengelolaan  sampah  organik  menjadi  pupuk organik  (kompos).  Selain  rumah  kompos,  Dinas juga  memiliki  Bank  Sampah  yang  merupakan tempat  pemilahan  dan  engumpulan  sampah  yang dapat  didaur  ulang  dan/atau  digunakan  kembali sehingga  memiliki  nilai  ekonomis.  Kota  Pekanbaru memiliki  5  buah  Bank  Sampah  yang  merupakan binaan  dari  Dinas  diluar  dari  Bank  Sampah masyarakat dan sekolah. Dalam kegiatan pengumpulan,  pemilahan,  penggunaan  ulang  dan pendauran  ulang  sampah  skala  kawasan,  Kota Pekanbaru  memiliki  6  unit  Tempat  Pengolahan Sampah  Terpadu  3R  (TPST-3R)  yang  dibangun oleh  satuan  kerja  pengembangan  penyehatan lingkungan pemukiman  (PPLP) Provinsi Riau yang dihibah gunakan ke masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor  08  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Sampah,  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang kebersihan kota memiliki tanggungjawab mengelola kebersihan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, baik penyapuan  maupun  pengangkutan  sampah  di wilayah pemukiman dan wilayah non pemukiman.
Mulai  tahun  2016  seluruh  penyapuan  jalan/median jalan yang selama ini dikelola oleh kecamatan sudah diambil pengelolaannya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Pada akhir tahun 2015 sekitar bulan November 2015 Dinas Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Pekanbaru  menjalin  kerjasama dengan pihak mitra/perusahaan yaitu PT. Multi Inti Guna  (PT. MIG) dalam  pengangkutan  sampah  di  8 (delapan) Kecamatan dan proses pemilihan penyedia / perusahaan melalui mekanisme pelelangan  umum.  Wilayah  Kerja  Pihak  Mitra terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yang mencakup; Kec.  Tampan,  Kec.  Marpoyan  Damai,  Kec.  Sail, Kec.  Sukajadi,  Kec.  Senapelan,  Kec.  Pekanbaru Kota,  Kec.  Payung  Sekaki,  Kec.  Lima  Puluh, seluruh  pasar,  jalan  protokol,  terminal  dan pelabuhan .
Dari  8  wilayah  kerja  yang  ditangani  oleh pihak  mitra  menghasilkan  tonase  sampah  rata-rata 323  ton/hari  dan  4  kecamatan  yang  ditangani  oleh Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  kota  Pekanbaru rata-rata 85 ton/hari. Dengan demikian dari rata-rata harian tersebut maka sampah yang diangkut ke TPA sebanyak  408  ton/hari.  Namun  kontrak  kerjasama dengan  PT.  MIG  akhirnya  diputuskan  pada  Bulan Juni  2016  karena  pihak  Mitra  dianggap  telah melanggar tanggung jawabnya yaitu kurang optimal dalam  pengelolaan  penumpukan  sampah  di  Kota Pekanbaru  dimana  mencuatnya  permasalahan  baik terkait  tidak  terpenuhinya  target  pengangkutan sampah  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya, permasalahan pengawasan
pengelolaan penumpukan  sampah  hingga  gaji  THL  yang  tidak dibayarkan oleh pihak mitra.

## C. Staffing
Staffing  merupakan kegiatan untuk menentukan  keperluan-keperluan  sumberdaya manusia,  pengerahan,  penyaringan,  latihan  dan pengembangan  tenaga  kerja.  Staffing  merupakan salah  satu  fungsi  manajemen  berupa  penyusunan personalia  pada  suatu  organisasi  sejak  dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan  usaha  agar  setiap  tenaga  memberi  daya guna maksimal kepada organisasi. Berdasarkan
Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Struktur  Organisasi  dan Tata  Kerja  di  dinas-dinas  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  maka  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Pekanbaru mempunyai  tugas  :  Melaksanakan  sebagian Urusan  Pemerintah  Daerah  Kota  di  Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
Untuk  melaksanakan  tugas  pokok diatas  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Pekanbaru  berdasarkan  Peraturan  Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2008 adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
b. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
c. Membina dan melaksanakan urusan di bidang kebersihan dan pertamanan;
d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan.
Struktur  Organisasi  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  dan  jumlah  pegawai  berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada halaman 24-27 pada  Bab  IV  sebelumnya.  Apabila  dilihat  dari jumlah  pegawai  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota  Pekanbaru  pada  tahun  2016  sebanyak  62 orang,  yang  terdiri  dari  1  orang  Kepala  Dinas,  1 orang Sekretaris, 4 orang Kabid, 3 orang Kasubbag, 11  orang  Kasi  dan  42  orang  Staf  serta  1231  orang Tenaga  Harian  Lepas  (THL)  yang  terdiri  dari petugas  kebersihan  Kota  Pekanbaru  dan  petugas pertamanan.  Latar  belakang  pendidikan  mayoritas S1  dan  SMA.  Kebutuhan  tinggi  terhadap  pegawai yang  memiliki  keterampilan  dan  profesional  dalam bidang  pengelolaan  kebersihan  menjadi  hal  yang paling  mendasar  untuk  meningkatan  kinerja  Dinas mengingat  volume  dan  beban  kerja  yang  semakin meningkat. Optimalisasi SDM dan sarana prasarana diperlukan untuk penyelesaian masalah persampahan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Perda Kota  Pekanbaru  No.  8  Tahun  2008  tentang pembentukan  struktur  organisasi,  kedudukan,  dan tugas  pokok  dinas-dinas  dilingkungan  pemerintah Kota Pekanbaru dijelaskan struktur organisasi DKP dan tupoksi
Dinas sedangkan rincian tugas perbidang
Selain dari struktur organisasi di Dinas dan
ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru THL, sebagai bagian dari upaya penanganan Nomor 17 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas- persoalan sampah Kota Pekanbaru dibentuknya Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. satgas kebersihan yang tugasnya melakukan
Dalam mendukung pencapaian target pengawasan terhadap masyarakat dalam membuang sampah dan menerapkan sanksi sesuai
penanganan dan pengelolaan sampah, DKP
aturan berlaku bagi masyarakat yang masih merekrut THL sebanyak 1231 Orang di Tahun  membuang sampah diluar jadwal pengangkutan. 2016. Terjadi penambahan petugas pengangkutan
D. Motivasi (Motivating) sampah dibidang pengelolaan sampah yang berasal dari 12 Kecamatan jumlahnya sebanyak 354
Motivating atau pemotivasian kegiatan
Orang pada tgl 1 Oktober 2015 lalu. Kemudian merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pada tgl 16 November 2015 dilakukan kerjasama pemberian inspirasi, semangat dan dorongan pengangkutan sampah dengan mitra. Lalu
kepada bawahan, agar bawahan melakukan pengankutan sampah yang jumlahnya 354 dialihkan
kegiatan secara suka rela sesuai apa yang kepihak mitra, penggajian dalam kegiatan
diinginkan oleh atasan. Motivating merupakan kerjasama pengangkutan sampah. Lalu pada tgl 1  kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku Januari 2016 petugas penyapuan yang ada di 12  manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan dialihkan ke Dinas sebanyak 354
Orang. Akibat dari pemutusan kontrak dengan
Reward atau insentif dalam pnegakan
pihak mitra pada Bulan Juni 2016 petugas
hukum dibutuhkan. Insentif merupakan motivasi pengangkutan samah sebanyak 354 Orang
dan pendukung profesionalitas dalam bekerja. Hal dialihkan kembali ke Dinas sehingga penambahan
tersebut perlu mendapat perhatian apabila 12 Kecamatan pengangkutan dan penyapuan 678  menghendaki kerja yang optimal dari orang yang Orang. Adapun rincian THL bidang pengelolaan
bekerja untuk perusahaan/instansi maupun sampah dapat dilihat pada tabel berikut;
masyarakat. Insentif dapat berupa penghargaan
maupun kompensasi sebagai balasan dalam melakukan sesuatu. Motivasi dalam bidang Tabel 3. Tenaga Harian Lepas Bidang pengelolaan sampah juga dapat berbentuk Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan dan pemberian insentif kepada pihak-pihak yang Pertamanan Kota Pekanbaru terlibat dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah, seperti yang diatur didalam Pasal 47 (Ayat No.  Jenis Pekerjaan Jumlah 1) - 48 Perda Kota Pekanbaru No. 08 tahun 2014 Jumlah THL Seksi Penanganan dan 1159 yaitu; Pemrosesan Akhir sampah 1)  Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 1. Penyapuan (Protokol dan 12 638 kepada orang yang melakukan kegiatan Kecamatan) pengurangan sampah atau melakukan 2. Angkutan Sampah 496 penanganan sampah sesuai dengan ketentuan 3. Mandor 13 peraturan  yang  berlaku,  dengan 4. Petugas Pemungut Retribusi 12 mempertimbangkan kemampuan keuangan Jumlah THL Seksi Pengurangan 28 dan Pemanfaatan Sampah daerah. Jumlah THL Seksi Trans dan 31 -   Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penampungan Sampah kepada setiap orang yang melakukan : Jumlah THL Seksi Sarana dan 13 a.  Inovasi dalam pengelolaan sampah.
Prasarana
b.  Pelaporan atas pelanggaran terhadap TOTAL 1231 pelanggaran.
Sumber; Dinas Kebersihan dan Pertamanan
c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. Tertib penanganan sampah.
Selain itu juga diatur ketentuan terkait disinsentif  atau  tidak  memberikan  insentif bagi  pihak-pihak  yang  tidak  melakukan upaya  pengurangan  dan  penanganan  sampah seperti  ketentuan  pada  Pasal  47  ayat  2  dan Pasal 49 sebagai berikut;
2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada  orang  yang  tidak  melakukan kegiatan  pengurangan  sampah  atau  tidak melakukan  penanganan  sampah  sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif  kepada  pengelola  kawasan  yang tidak  melakukan  pemilahan,  pengumpulan, dan/tidak pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh walikota, sehingga berdampak atau berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.
- Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan disinsentif  kepada  setiap  orang  yang melakukan :
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran terhadap tertib penanganan sampah.
Motivasi  juga  dapat  berbentuk  adanya perlindungan terhadap pekerja atau tenaga harian lepas dimana diatur didalam Pasal 42 Perda Kota Pekanbaru No. 08 tahun 2014 sebagai berikut;
1) Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah.
2) Perlindungan  petugas  kebersihan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  perlindungan keselamatan  kerja  sesuai  dengan  standar keselamatan dan kesehatan kerja.
3) Perlindungan
keselamatan
petugas
kebersihan  berupa  alat  pelindung  diri  untuk melindungi  seluruh  atau  sebagian  tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi
bahaya, kecelakaan dan penyakit pada saat melakukan tugas.
4) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain:
a. alat pelindung kepala.
b. alat pelindung mata.
c. alat pelindung pernafasan atau masker.
d. alat pelindung tangan.
e. baju pelindung; dan
f. alat pelindung kaki.

## E. Pengawasan (Controling)
Controlling merupakan kegiatan mengukur  pelaksanaan  dengan  tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab
penyimpangan- penyimpangan  dan  mengambil tindakan-tindakan korektif apabila perlu. Controlling atau pengawasan,  sering  juga  disebut  pengendalian adalah  salah  satu  fungsi  manajemen  berupa penilaian,  bila  perlu  mengadakan  koreksi sehingga  apa  yang  dilakukan  bawahan  dapat diarahkan  ke  jalan  yang  benar  dengan  maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.
Pada pembahasan ini, peneliti menggabungkan  muatan  pembinaan  dengan pengawasan  sesuai  dengan  ketentuan  yang dituangkan  didalam  Perda  Kota  Pekanbaru No. 8 Tahun 2014. dimana Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sampah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan badan. dilaksanakan dalam bentuk :
- PEMBINAAN
a. Koordinasi.
b. Sosialisasi.
c. Penyuluhan dan bimbingan teknis.
d. Supervisi dan konsultasi.
e. Pendidikan dan pelatihan.
f. Penelitian dan pengembangan;
g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- PENGAWASAN
a. Pemantauan.
b. Penindakan.
c. Pengendalian.
d. Evaluasi; dan
e. Pelaporan.
Dalam melaksanakan pengawasan Walikota  dapat  membentuk  Tim  Operasi Justisi.  Tata  cara  penindakan  dan  prosedur tetap  pelaksanaan  tugas  Tim  Operasi  Justisi dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan yang  berlaku.  Segala  biaya  berkenaan  dengan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Tim  Operasi Justisi dibiayai oleh APBD. Selain itu terdapat juga  mekanisme  pengawasan  oleh  masyarakat melalui  layanan  pengaduan  masyarakat  yang diatur didalam Pasal 38 Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 yaitu;
a. Setiap warga mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat kegiatan pengelolaan  sampah  dapat  menyampaikan pengaduan  kepada  Walikota  melalui  lurah, camat atau kepala dinas.
b. Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana harus disertai data
pendukung, paling sedikit memuat identitas  pelapor,  perkiraan  sampah,  alat bukti, lokasi, dan waktunya.
c. Data pelapor wajib dirahasiakan oleh penerimaan pengaduan.
Mekanisme  sanksi  juga  diatur  didalam Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014.
Selain  itu  pelaksanaan  pengawasan internal,  terdapat  juga  fungsi  pengawasan ekseternal  yang  dimiliki  oleh  Forum  Masyarakat Peduli Sampah sesuai yang dimandatkan didalam Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2017 namun forum  ini  belum  terbentuk  baru  diwacanakan. Padahal  apabila  dikaji  peran  Forum  masyarakat peduli sampah sangatlah penting dimana merupakan  lembaga  yang  bersifat  tetap  yang dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada Walikota yang mempunyai tugas :
- Memberikan  pertimbangan  dan  saran  kepada walikota melalui kepala dinas guna perumusan
kebijakan dan strategi pengelolaaan sampah.
- Menampung  dan  menyampaikan  aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha mengenai  penyelenggaraan  pengelolaan sampah untuk disampaikan kepada
walikota melalui kepala dinas ;dan
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.
Keanggotaan forum masyarakat peduli sampah bersifat ganjil, terdiri atas:
a. Unsur pemerintah daerah.
b. Eks officio ketua lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan.
c. Unsur akademis/perguruan tinggi.
d. Ahli lingkungan/persampahan.
e. Unsur kamar dagang indonesia (Kadin) ; dan
f. Unsur real esate indonesia (REI).
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  yang mengalami  perubahan  menjadi  Dinas  Lingkungan Hidup  Dan  Kebersihan  (DLHK)  Kota  Pekanbaru sebagai  Organisasi  dan  Tata  Pemerintahan  (OTP) yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan kewenangan  dalam  aspek  sampah  telah  melakukan upaya manajemen Pemerintahan dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  agar program/kegiatan yang berhubungan dengan sampah  guna  terwujud  kebersihan  dan  keindahan dalam  Kota  Pekanbaru,  namun  upaya  itu  belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang  berhubungan  dengan  unit  pengangkutan sampah,  sehingga  menimbulkan  persoalan  sampah yang  menumpuk.  Seharusnya  armada  pengangkut sampah  yang  mesti  tersedia  130  mobil,  namun mobil  untuk  pengangkut  sampah  hanya  tersedia sekitar  55  unit  mobil,  dan  petugas  kebersihan seharusnya  tersedia  sebanyak  1300  orang,  namun yang ada hanya sekitar 800 orang.
Kondisi  diatas  diperparah  lagi  dengan tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  masih  minim, dimana  sudah  diumumkan  bahwa  pembuangan sampah  ketempat  sampah  yang  legal  waktu  telah diatur antara pukul 18.00 wib sampai jam 5.00 pagi, namun yang terjadi masyarakat masih banyak
yang  membuah  sampah  diluar  jadwal  tersebut,  dan masyarakat  membuang  sampah  seenaknya  saja tanpa memperhatikan jadwal yang telah diatur. Hal itu  diperkuat  oleh  salah  seorang  responden masyarakat  yang  menyatakan:  tingkat  kesadaran masyarakat  masih  minim,  hal  itu  bisa  dilihat  dari cara  masyarakat  membuang  sampah  sembarangan dan  tanpa  memperhatikan  waktu.  Pemandangan terjadinya penumpukan sampah dapat dilihat diruas jalan  yang  cukup  strategis,  sehingga  upaya  yang dilakukan  selama  ini  untuk  menangani  persolan sampah menurut Dinas Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan belum optimal hasilnya.
Salah  satu  yang  mesti  ditempuh  untuk
mengotimalkan
pelaksanaan
manajemen
pemerintahan  dalam  meminimal  sampah  yang  bisa menjadi  persoalan  kebersihan  dan  kesehatan  yaitu dengan  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Sampah,  dan menurut  Dinas  LHK  telah  keluar  Surat  Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan dengan  tugas  dan  fungsi  yang  mendukung terciptanya  upaya  kebersihan  di  Pekanbaru, termasuk  nantinya  akan  menerapkan  sangsi  bagi pelanggar  Peraturan  Daerah  terutama  untuk melakukan denda bagi yang melanggar. Secara rinci dapat  digambarkan  tugas  dan  fungsi  dari  Satgas tersebut  adalah  mengawasi  setiap  gerak-gerik masyarakat  ketika  membuang  sampah  dan  bagi yang  melanggar  dalam  membuang  sampah  tidak pada tempatnya atau melanggar membuang sampah maka  pihak  Satgas  dapat  mengambil  tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Agar manajemen pemerintahan Pemerintah Kota  Pekanbaru  dapat  berjalan  lebih  optimal, sehingga  terwujud  pengelolaan  sampah  dengan baik, maka keterlibatan masyarakat sangat diharapkan,  makanya  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Sampah  tepatnya pada  pasal  40  diamanatkan  untuk  dibentuk  Forum Masyarakat Peduli Sampah, namun forum itu belum terbentuk,  maksud  dari  kehadiran  forum  tersebut adalah sebagai wujud untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menurut Osborn dan Ted Gabler dalam
bukunya  Re  Inventing  Government  disebut sebagai bentuk prinsip “catalic government”.
Keterlibatan  masyarakat  untuk  mendukung manajemen  pemerintah  dalam  pelaksanaan  urusan sampah  di  Kota  Pekanbaru  sangat  diperlukan  agar kesemerawutan tumpukan sampah dapat diminimalisir,  dan  hal  itu  sangat  dihapkan  oleh Kadis  LHK  Kota  Pekanbaru,  dan  menurut  tim peneliti  itu  sangat  mendasar  dan  beralasan,  karena apapun program/kegiatan pemerintah harus didukung  oleh  masyarakat,  walaupun  pelaksanaan fungsi  pelayanan  publik  dianggap  oleh  masyarakat merupakan kewajiaban dari pemerintah daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;
1. Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru  meliputi;  Pertama  Perencanaan, (Planing)  dimana  terdapat  Kebijakan  dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Sampah  dan  Perizinan  Usaha  Pengelolaan Sampah  yang  tertuang  didalam  Perwako Pekanbaru  No.  60  Tahun  2015,  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  telah  menyusun draft  Masterplan  Persampahan,  dan  terdapat Program  Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan Persampahan  dengan  beberapa  kegiatan  yang dilaksanakan oleh Dinas di Tahun 2016. Kedua Pengelolaan  (Organizing)  dimana  tahapan dalam sistem pengelolaan sampah yang dibagi atas  penguranan  sampah  dan  penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan,  Pengelolaan  dan  Pemrosesan) dimana  kendala  armada,  sarana  TPS,TPA, TPST,  SDM,  dan  permasalahan  kemitraan mempengaruhi  tahapan  pengelolaan  sampah tersebut.  Ketiga  Staffing  dimana  kebutuhan terhadap  pegawai  dengan  latar  belakang pendidikan pengelolaan sampah dan diperlukannya  verifikasi  dari  THL  yang  tidak produktif,  Keempat  Motivating  yaitu  terdapat insentif (Penghargaan dan kompensasi) dan
disisentif bagi pihak-pihak yang  terlibat dalam proses  penanganan  dan  pengelolaan  sampah berdasarkan  Perda  Kota  Pekanbaru  No.  08 Tahun  2014  dalam  ,  dan  Kelima  Pengawasan (Controling)  dimana  terdapat  poin  pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bertingkat dari Dinas, Kecamatan, Tim Operasi Justisi, Satgas, RT/RW  hingga  masyarakat  baik  secara langsung maupun melalui
Call Center.
Problematika  dalam  managemen  pengelolaan sampah diantaranya yaitu kekurangan infrastuktur  pendukung  pengangkutan  sampah, keterbatasan  fasilitas  TPS,  TPA  dan  TPST, rasionalisasi  anggaran,  overlap  pekerjaan pengelola sampah, kekurangan tenaga lapangan yang  membersihkan  sampah  yang  produktif dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terkait pengelolaan sampah.
2. Komitmen  dari  Pemerintahan  Kota  Pekanbaru perlu  ditingkatan  untuk  mewujudkan  moto Kota  Pekanbaru  sebagai  Kota  “BERTUAH”( Bersih,  Tertib,  Usaha  Bersama  dan  Harmonis) dalam melaksanakan Manajemen Pemerintahan mengenai  sampah,  hal  itu  dapat  dilakukan dengan memperbesar
anggaran
dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kota  Pekanbaru  untuk  mendukung pengelolaan urusan sampah.
Hal itu dimaksudkan  agar  kekurangan  infrastuktur pendukung pengangkutan sampah dapat dipenuhi,  fasilitas  TPS,  TPA  dan  TPST  dan termasuk  kekurangan  tenaga  lapangan  yang membersihkan sampah.
3. Tindakan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  telah membentuk Satuan Tugas Kebersihan (SATGAS) dalam bentuk Keputusan
Walikota merupakan tindakan Strategis yang dapat  mendukung  pelaksanaan  Manajemen Pemerintahan  mengenai  sampah,  sehingga dapat  meminimalisir  problem  sampah  di Kota  Pekanbaru.  Secara  umum  tujuan pembentukan  Satgas  Kebersihan  adalah untuk penegakkan hukum baik pemerintahan maupun pidana dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aboejoewono, A. 1985. Pengelolaan Sampah Menuju  ke  Sanitasi  Lingkungan  dan Permasalahannya;
Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. Jakarta.
Handoko.  T.  Hani.  2008.  Managemen Personalia Sumber Daya Manusia, edisi kedua. Yokyakarta;BPFE
Miles,  Mattew  B  dan  Amichael  Huberman.
2007.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber  tentang  Metode-Metode  Baru. Terjemahan  Tjetjep  Rohendi  Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
Murtadho,  D.  dan  Sa’id,  E.  G.  1988.
Penanganan Pemanfaatan Limbah Padat. Sarana Perkasan. Jakarta. R.Terry, George, 1993, Prinsip-prinsip
Manajemen,  terj.  J.  Smith,  Jakarta: Bumi Aksara
Sarwoto  .  1998.  Dasar-dasar  Organisasi
Management, Jakarta; Ghalia Indonesia
Suprihatin, A., Prihanto, D., Gelbert, M. 1999. Sampah dan Pengelolaannya, Malang; PPPGT / VEDC.

## (Footnotes)
1 Penjelasan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  Nomor  08  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Sampah.
2 http://news.okezone.com/read/2016/06/23/340/ 1423566/wali-kota-pekanbaru-dapat-rekor- pengelola-sampah-terburuk diakses tgl 25 Maret 2017 Jam 22.58
3 R.Terry, George, 1993 , Prinsip-prinsip
Manajemen,  terj .  J.  Smith,  Jakarta:  Bumi Aksara
4 Ibid.,
5 Winardi J. 1997. Managemen Perilaku Organisasi. Jakarta; Kencana
6 Sarwoto . 1998. Dasar-dasar Organisasi Management, Jakarta; Ghalia Indonesia
7 Handoko. T.  Hani. 2008.  Managemen Personalia  Sumber  Daya  Manusia,  edisi kedua. Yokyakarta;BPFE
8 http://repository.usu.ac.id/Chapter-II.pdf Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 Jam 16.47 WIB
9 Suprihatin, A., Prihanto, D., Gelbert, M. 1999. Sampah dan Pengelolaannya, PPPGT / VEDC Malang. Hal 65-67
1 0 Ibid., Hlm 73
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman. 1992.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber Tentang  Metode-metode  Baru.  Jakarta:  UIP. Hlm 15-16
Ernawati,  2016,  Pola  Managemen  Sampah Kota  Pekanbaru,  Prosiding  Seminar  Nasional “Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana,  Pekanbaru  28  Mei  2016.  http:// repository.unri.ac.id
Ibid., Hlm 2
Sarwoto . Log Cit., Hlm 79
Handoko. T. Hani. Log Cit., 64
Ibid., Hlm 67-69