## POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Adde Pramana Putra 1 , Elfrida Ratnawati 2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Email: adde.permanaputra2000@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Korupsi, Masyarakat, Pidana Masyarakat  global  menjadi  lebih  sadar  akan  korupsi,  yang  telah  memicu perluasan gerakan antikorupsi. Mengingat setiap negara memiliki pola perilaku penyebab  korupsi  yang  unik,  maka  gerakan  antikorupsi  ini  berupaya menghapuskan korupsi di masing-masing negara tersebut. Di sini, kami akhirnya mengerti apa sebenarnya Badan Anti Korupsi, atau hanya Badan Anti Korupsi. Tujuan penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui dan menganalisis  Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui dan menganalisis politik hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penyelidikan hukum normatif, yang mengkaji hukum dan  aturan  yang  ada  atau  digunakan  untuk  menangani  situasi  hukum  tertentu. Studi  normatif,  juga  dikenal  sebagai  penelitian  doktrinal,  dilakukan  pada dokumen hukum dan peraturan serta barang-barang perpustakaan. Penelitian di perpustakaan, khususnya pemeriksaan data sekunder. Jelas dari penjelasan di atas bahwa tindak pidana jabatan dalam KUHP merupakan asal tindak pidana korupsi di  Indonesia.  Perkembangan  selanjutnya  yang  melibatkan  standar  untuk membuktikan  pencemaran  nama  baik  pidana  terjadi  di  dalam  hukum  pidana sebagai  hukum  pidana  yang  berbeda.  Peraturan  yang  mengatur  tindak  pidana korupsi di luar KUHP berkembang pesat. Pengaturan ini diperbolehkan menurut Pasal  103  KUHP.  Ketentuan  Bab  I-VIII  naskah  tersebut  juga  berlaku  bagi perbuatan yang diancam dengan ketentuan undang-undang lain, kecuali undang- undang secara khusus menentukan lain, menurut Pasal 103 KUHP.
ABSTRACT Keywords: Corruption, Society, Criminal The global community is becoming more aware of corruption, which has fueled the expansion of the anti-corruption movement. Given that each country has a unique  pattern  of  corruption-causing  behavior,  this  anti-corruption  movement seeks  to  eliminate  corruption  in  each  of  these  countries.  Here,  we  finally understand  what  the  Anti-Corruption  Agency  really  is,  or  simply  the  Anti- Corruption  Agency.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  analyze  the Criminal Law Reform in Corruption Crimes and to know and analyze the legal politics  in  the  Criminal  Law  Reform  in  Corruption  Crimes.  This  research  is  a normative legal investigation, which examines the laws and rules that exist or are used  to  deal  with  certain  legal  situations.  Normative  studies,  also  known  as doctrinal research, are conducted on legal and regulatory documents and library items. Research in the library, especially secondary data examination. It is clear from the explanation above that the criminal act of office in the Criminal Code is the  origin  of  corruption  in  Indonesia.  Subsequent  developments  involving standards  for  proving  criminal  defamation  occurred  within  criminal  law  as  a distinct penal law. Regulations governing criminal acts of corruption outside the
Criminal Code are developing rapidly. This arrangement is permitted according to Article 103 of the Criminal Code. The provisions of Chapters I-VIII of the text also apply to acts that are punishable by provisions of other laws, unless the law specifically stipulates otherwise, according to Article 103 of the Criminal Code..

## PENDAHULUAN
Kehidupan  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  korupsi,  dan  pengaruh  tersebut  juga meluas ke kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang membantu menumbuhkan lingkungan yang mendukung  kejahatan  terorganisir  (Prastiwi,  n.d.).  Masyarakat  global  menjadi  lebih  sadar  akan korupsi, yang telah memicu perluasan gerakan antikorupsi. Mengingat setiap negara memiliki pola perilaku  penyebab  korupsi  yang  unik,  maka  gerakan  antikorupsi  ini  berupaya  menghapuskan korupsi di masing-masing negara tersebut. Di sini, kami akhirnya mengerti apa sebenarnya Badan Anti Korupsi, atau hanya Badan Anti Korupsi.
Dimulai  dengan  Peraturan  Otoritas  Militer,  pengaturan  dibuat  untuk  mencoba  dan menghentikan  kejahatan  korupsi  di  luar  ruang  lingkup  KUHP.  Undang-undang  yang  berlaku sekarang  adalah  Terkait  pemberantasan  korupsi,  telah  disahkan  UU  No.  31  tahun  1999  dan  20 tahun  2001.  Proses  ini  berjalan  dan  akhirnya  diselesaikan.  Instrumen  hukum  di  luar  KUHP  ini menunjukkan betapa komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. Komisi Pencegahan Korupsi (KPK)  yang  masih  menjadi  tumpuan  bangsa  Indonesia  dibentuk  di  samping  proses  pembuatan peraturan  perundang-undangan  supaya  membantu  dalam  pemberantasan  korupsi  (Sari  et  al., 2020).  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga dibentuk untuk melengkapi perangkat antikorupsi tersebut (Rawi et al., 2020).
Peristiwa di masa depan menunjukkan bahwa perusahaan selain orang sebagai pelaku atau subjek korupsi. Apalagi dalam keadaan korupsi,  korporasi telah dianggap sebagai objek hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, pihak hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bisa berupa orang maupun badan, terutama badan usaha. Perseroan sendiri dimaksud di Pasal 1 Ayat (1) yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang dapat berbadan hukum maupun tidak. Kemudian, UU No. 20 Tahun 2001 sesuai Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai koruptor.
Karena dominasi kepentingan politik dan kekuasaan, kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia  tidak  merata  (Rannie,  2021).    Sejak  lengsernya  Soeharto  sebagai  presiden,  tuntutan masyarakat  untuk  memberantas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  semakin  gencar.  Inilah salah  satu  tujuan  perjuangan  masyarakat  untuk  reformasi.  Mahasiswa  bersama  organisasi  pro reformasi  lainnya  meminta  mantan  pemimpin Soeharto  dan  kroni-kroninya  itu  segera  diperiksa serta  diproses  hukum  karena  terbukti  melakukan  pelanggaran  KKN  saat  menjabat.  Korupsi merupakan  tindak  pidana  yang  mengancam  keamanan  dan  stabilitas  Indonesia  serta  prinsip demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Annur, 2022).
Setelah  Reformasi  1998,  kita  mengira  demokrasi  sudah  berakhir,  tetapi  korupsi  di Indonesia  masih  merasuki  hampir  setiap  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  membuat demokrasi  tidak  berarti.  Persoalan  korupsi  di  Indonesia  yang  meliputi  nepotisme  dan  kolusi merupakan  persoalan  yang  sangat  kompleks.  Korupsi  telah  mempengaruhi  hampir  setiap  aspek kehidupan.  Watak  biadab  polisi  tidak  cukup  mampu  menghentikan  laju  kemerosotan.  Selain keraguan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, korupsi tampaknya sudah menjadi budaya, menambah tantangan bagi aparat penegak hukum (Krisnandi et al., 2019).
Kekotoran di Indonesia sendiri sudah sedemikian ekstrem karena buruknya kualitas etika para  penguasa  di  Indonesia.  Immanuel  Kant,  yang  hidup  dari  tahun  1724  hingga  1802, menyatakan: Betapa tingginya bintang-bintang di atas kepala, tampaknya masih ada kualitas yang sangat tinggi di dada manusia". Di batu nisan makam Immanuel Kant terdapat ucapan bijak seperti ini. hanya segelintir pemikir (peneliti) luar biasa yang secara kuat menelaah persoalan moral di tengah gegap gempita pemuliaan nalar di masa kini. Menurut Kant, kualitas dan manfaat manusia yang  dikontraskan  dengan  hewan  berbeda  ada  dalam  etikanya.  dalam  kualitas  yang  mendalam bahwa orang melacak naluri manusia mereka (Manullang & Nainggolan, 2018).

## METODE
Penelitian ini merupakan penyelidikan hukum normatif, yang mengkaji hukum dan aturan yang ada atau digunakan untuk  menangani  situasi  hukum  tertentu. Studi normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, dilakukan pada dokumen hukum dan peraturan serta barang-barang perpustakaan.  Penelitian  di  perpustakaan,  khususnya  pemeriksaan  data  sekunder.  Tujuan  dari penelitian  ini  yakni  mengumpulkan  data  mengenai  topik-topik  utama  yang  akan  diteliti,  yang meliputi:  Buku-buku,  temuan-temuan  kajian  kepustakaan,  karya-karya  ilmu  pengetahuan,  serta bahan-bahan hukum pokok yang merupakan dokumen-dokumen hukum yang mengikat layaknya peraturan perundang-undangan yang relevan adalah contoh-contoh sumber hukum sekunder yang menjelaskan  dokumen-dokumen  hukum  primer.  Dalam  penelitian  ini,  generalisasi  digunakan untuk  menggambarkan  sesuatu,  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  lebih  spesifik  darinya menggunakan  penalaran  deduktif,  juga  dikenal  sebagai  analisis  deduktif  informasi  hukum  atau prosedur analisis data (Zainuddin, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi
Tanggung  jawab  korporasi  saat  ini  tidak  dimasukkan  ke  dalam  hukum  pidana  Indonesia. Dalam  bidang  hukum  pidana,  "melakukan  sesuatu"  selalu  berarti  bertanggung  jawab  untuk melakukannya (atau tidak melakukannya). Oleh karena itu, “pelaku” pertama-tama adalah orang yang melakukan sebagian dari delik dan memenuhi semua syarat yang digariskan dalam rumusan delik. Terkadang sulit untuk mengidentifikasi pelaku tindakan tertentu. Perorangan biasa sebagai subjek pengaturan pidana juga dapat dilihat dari rencana pasal yang pada umumnya menggunakan kata “barang siapa”, “orang”, atau “orang yang melakukan kesalahan”. Walaupun dalam KUHP perusahaan jelas bukan merupakan subjek pengaturan pidana, namun dalam beberapa peraturan persekutuan  telah  dijadikan  subjek  pengaturan  pidana.  Ada  tiga  tahap  perkembangan  hukum positif Indonesia: hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan, Hal-hal yang dapat  dihukum  oleh  organisasi,  dan  hal-hal  yang  dapat  dihukum  oleh  bisnis  (Sekarwangi  & Bernardus, 2019). Tahap I menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh korporasi; tahap II menunjukkan bahwasanya korporasi bisa berbuat kejahatan, tetapi hanya manusia biasa yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban;  dan  tahap  III  menunjukkan  bahwa  korporasi  dan manusia  alami  dapat  melakukan  kejahatan  dan  dimintai  pertanggungjawaban  serta  dihukum (Krisnandi et al., 2019).
UUPTPK  mengartikan  seseorang  baik  sebagai  orang  perseorangan  maupun  korporasi, sehingga korporasi menjadi subyek korupsi dalam konteks ini. Menurut penafsiran ini, jika kita kaitkan secara kuat antara ketentuan-ketentuan dalam UUPTPK, maka kekhususan penghinaan, yang  memasukkan  unsur  setiap  orang  sebagai  unsur  kejahatan,  ditetapkan  dalam  beberapa perbuatan melanggar hukum.  hukum,  antara lain:  aksi  unjuk  rasa yang meninggikan orang lain maupun  diri  sendiri  secara  melawan  hukum  yang  mampu  merugikan  keuangan  maupun perekonomian negara (lihat pasal 2 UUPTPK); Memberi hadiah dan menerima suap karena jabatan (lihat pasal 5, 6, 13, dan 14 UUPTPK); melakukan protes palsu untuk mengenakan denda (lihat pasal  7  UUPTPK);  dan  menyalahgunakan  wewenang  dalam  posisi  atau  peran  yang  merugikan ekonomi  atau  keuangan  publik.  Sedangkan  sebagaimana  diatur  dalam  Membantu  atau berkonspirasi  dalam  berbuat  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Pasal  15  dan  16  UUPTPK. Termasuk  pula  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  pencemaran  nama  baik,  seperti menghalang-halangi atau menghalangi penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan yang memenuhi ketentuan Pasal 21 UUPTPK dan tidak memberikan keterangan maupun memberikan data yang tidak  valid  menurut  Pasal  22  UUPTPK.  Setiap  orang-orang  yang  berkaitan  dengan  rencana demonstrasi  penjahat  pencemaran  nama  baik  seperti  yang  digambarkan  di  dalamnya  termasuk mengarahkan  subjek  peraturan  perusahaan.  Dengan  tujuan  agar  kemitraan  dapat  dianggap bertanggung jawab sebagai subjek yang sah dalam berbagai aspek dari berbagai jenis pencemaran (Visnu et al, 2018).
UU  No.  20  Tahun  2001,  yang  merevisi  UU  No.  31  Tahun  1999  bertujuan  untuk menghapuskan tindak pidana korupsi, memuat Pasal 20 ayat (2) mengatur secara tegas mengenai pengertian tindak pidana korupsi korporasi, yaitu: Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh orang perseorangan yang bertindak sendiri maupun bersama-sama  dalam  lingkungan  perusahaan  dan  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  hubungan lainnya. Rincian praktis rumusan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Aturan Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.  Sesuai  dengan Pasal  4 Perma, hukum harus menjadi unsur kesalahan untuk kegiatan pidana korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban.  Contoh  unsur  kesalahan  tersebut  antara  lain:  Tindak  pidana  tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau keuntungan korporasi memperoleh keuntungan atau keuntungan darinya; korporasi mengizinkan kegiatan kriminal; atau perusahaan gagal mengambil tindakan pencegahan penting untuk mencegah kejahatan, menghindari dampak yang lebih parah, serta menjamin kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan (Sibarani & Santiago, 2021).
Jaksa  Penuntut  Umum  bertugas  membuat  penetapan  ini  dalam  hukum  acara  pidana Indonesia. Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyiratkan hal itu Ini menyatakan bahwa penuduh atau tersangka tidak perlu menetapkan kasusnya.  Ketentuan ini merupakan gambaran konsep “praduga tak bersalah”, menurut penjelasan Pasal 66 KUHAP.
Sebaliknya, penuntut umum berfungsi sebagai aparatur yang berwenang mengajukan segala upaya untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa  dari  sudut  pandang  hukum  acara  pidana  (Dahoklory, 2020).  Intinya,  membalikkan  beban  pembuktian  berarti  memberikan  beban  pembuktian  kepada terdakwa daripada penuntut umum.
UU  No.  1  adalah  salah  satu  contoh  sistem  pembuktian  terbalik  di  Indonesia.  UU  No.  31 tahun 1999, sebagaimana sudah digantikan oleh UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tikor”) secara tuntas, membalikkan beban pembuktian secara adil atau  berimbang.  Pendekatan  terbatas  atau  berimbang  dalam  membalikkan  beban  pembuktian tersebut dipaparkan dalam penjelasan UU Tipikor. Menurut undang-undang, terdakwa diharuskan untuk mengungkapkan semua kekayaannya, termasuk istri atau pasangannya, anak-anak mereka, dan  harta  mereka,  dan  memiliki  kesempatan  untuk  menunjukkan  bahwa  ia  tidak  melakukan tindakan korupsi yang melawan hukum. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini ada kaitannya, namun ketua pemeriksa tetap wajib menyampaikan dakwaannya (Tyasari & Ruliana, 2021). Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan  Destitusi  dan  Pasal  37A  ayat  (3)  Peraturan  Degradasi  harus  dilihat dalam  kaitannya  dengan  cara-cara  yang  dibatasi  atau  diubah  untuk  membalikkan  persyaratan pembuktian gugatan:
Pasal  37  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  menyatakan  bahwa  “terpidana  dibebani  kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.”
Bagian 3 Pasal 37A UU Tipikor Menurut Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, serta 16 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai  Tindak Pidana Pemusnahan serta Pasal 5 s/d  Pasal  12 Kepatuhan tersebut,  ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana maupun perkara pokok, sehingga Pemeriksa Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.” (Kif, 2017).
Inti korupsi terdapat dalam sejumlah pasal KUHP. KUHP mencakup tiga bab dan tiga bagian unik yang membahas korupsi:
a)  Menurut Pasal 209 dan 210 KUHP, Bab VIII mengatur kejahatan yang dilakukan terhadap otoritas publik.
b)  Bagian XXV sehubungan dengan demonstrasi  palsu,  khususnya Pasal  387 dan 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar.
c)  Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP dibahas dalam Bab XXVIII. (Kif, 2017).
Kumpulan  pasal  KUHP  tersebut  belum  efektif  dalam  memberantas  korupsi  di  Indonesia. Upaya  pemerintah  meredam  berkembangnya  potensi  yang  meningkat  ditunjukkan  dengan penggantian peraturan-peraturan tentang korupsi yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam menangani  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  karena  kemerosotan  yang  telah  menyembunyikan contoh-contoh perilaku dan berfokus pada bidang politik atau negara, keuangan, hukum, keuangan dan sosial-sosial, merupakan ujian bagi kepolisian.
Tindak pidana korupsi yang disebut juga Tipikor dianggap sebagai delik luar biasa karena semakin marak, sistematis, dan luas cakupannya. Korupsi merupakan kejahatan transnasional karena telah melampaui  batas  negara.  Korupsi  harus  diatur  secara  khusus  dengan  perangkat  hukum  khusus karena  merupakan  kejahatan  luar  biasa.  Pengaturan  KUHP  sebelumnya  dianggap  tidak  cukup untuk memerangi korupsi. Akibatnya, pengaturan khusus ini diperlukan.
Genosida  adalah  kejahatan  yang  termasuk  kejahatan  luar  biasa,  menurut  Konvensi Pengadilan  Kriminal  Internasional,  atau  Statuta  Roma;  pelanggaran  terhadap  umat  manusia; kejahatan  agregasi  dan  perang.  Namun,  belum  ada  peristiwa  korupsi  besar  di  Indonesia  yang

## Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
berdampak  pada  stabilitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  termasuk  pelanggaran  HAM  yang masuk kategori kejahatan yang tidak dapat dibenarkan (Maulinda et al., 2016).

## Politik hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Korupsi
Sejak ditetapkannya UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemusnahan Pelanggaran Kekotoran, pembuat  undang-undang  menganut  Ajaran  Pembuktian  yang  Dapat  Diakui  dalam  mengungguli kewajiban  pidana  korporasi  dengan  perpaduan  Sila  Total,  Asas  Ultra  Vires,  dan  Ajaran Keuntungan.  UU  Pemberantasan  Fraud  tahun  2001,  yang  merevisi  UU  No.  UU  No.  31  Tahun 1999, mengidentifikasi  korporasi  dan orang sebagai  sumber kejahatan. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bagian dari UU No. UU No. 31 Tahun 1999 yang direvisi oleh KUHP Alex Specialis.
Topik UU No. 20 Tahun 2001 adalah salah satu pasal dari UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah mengenai penyuapan pejabat publik yang merupakan tindak pidana korupsi. Pelaku suap pejabat  publik  adalah  pegawai  negeri  (birokrat),  yang  dapat  menerima  dan  memberi  suap, sedangkan pegawai swasta atau non-publik (majikan) hanya dapat memberikan suap. Selain itu, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa PNS merupakan subjek tindak pidana korupsi, sedangkan non PNS hanya dapat menjadi subjek penyuapan, yang dituangkan di UU No 3 Tahun 1971 (UU No 3 Tahun 1971) (Sindar, 2016).
Berkaitan dengan hal tersebut, Andi Hamzah menilai dalam delik debasement terdapat delik seperti ilegal, memajukan diri sendiri sulit untuk diterapkan pada perusahaan, namun menurutnya yang paling bertanggung jawab terhadap kemitraan adalah demonstrasi lunas kewenangan terbuka, Sutan Remy Sjahdeini, sebaliknya, berpendapat bahwa korporasi hanya bisa menjadi korup jika aktif  melakukan  omkoping  atau  memberi  suap.  Meskipun  terkait  dengan  Kewenangan  Pidana, Kewenangan KUHP diatur di Pasal 10. Dalam Pasal 69 KUHP, Pidana terdiri dari: A. kesalahan mendasar:
1)  hukuman mati; (KUHP 6, 11, 67.)
2)  penahanan; 12-17, 24 dst., KUHP 27 dst., 32 dst., 38, 42, 67; Inv. Sw. 2 dst.)
3)  penahanan; 18-33, 38, 41, dan seterusnya; Inv. Sw. 2 dst.)
4)  denda; (KUHP 30-33, 38, 42.)
5)  hukuman penjara;
B. penalti tambahan:
1)  pembatalan sebagian hak; KUHP 35 dan lainnya 38, 47 3.)
2)  penyitaan barang tertentu; ISR. 145; 39-42 KUHP.)
3)  pengumuman putusan oleh hakim. KUHP 43, 473.)
Kemudian Pasal 5, 6, serta 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ancaman pidana sebagai berikut:
a. hukuman mati; b. hidup di penjara; dan c. denda.
Kemudian, pada poin tersebut, Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa meskipun ada disiplin ekstra yang disinggung dalam KUHP, disiplin ekstra adalah:
a.  penyitaan  barang-barang  penting  yang  berwujud  maupun  tidak  bergerak  yang  digunakan untuk maupun dikumpulkan melalui tindak pidana tindak pidana, termasuk organisasi yang dinyatakan oleh terpidana sebagai tempat terjadinya kejahatan dan barang pengganti;
b.  pembayaran  penggantian  dalam  jumlah  maksimum  yang  mungkin,  sama  dengan  sumber daya yang diterima dari bukti devaluasi;
c.  penutupan organisasi secara keseluruhan maupun sebagian selama paling lama 1 tahun;
d.  pembatasan  semua  atau  sebagian  dari  hak-hak  tertentu  maupun  pembatalan  semua  atau sebagian  dari  keuntungan  tertentu  yang  telah  diberikan  atau  dapat  diberikan  oleh  otoritas publik kepada narapidana.
Pengadilan  atau  poging,  dianggap  sebagai  kejahatan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  jika tidak lengkap atau tidak sempurna. “Suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan diancam dengan  pidana,  jika  pada  permulaan  perbuatan  itu  jelas  maksud  pembuatnya  dengan  demikian belum  sempurna  perbuatan  itu  sampai  dilakukan  semata-mata  karena  keadaan  di  luar kekuasaannya,” bunyi pasal tersebut. 53 KUHP. Undang-Undang Pemusnahan Kekotoran secara tegas  dan  jelas  menyatakan  delik  percobaan  dengan  kata-kata  janji  yang  apabila  Pelanggaran tersebut  tidak  lengkap  atau  salah  menurut  Pasal  53  KUHP,  tetapi  pelanggaran  penghinaan  itu mengandung unsur paksaan. Alasan harus diberikan untuk menunjukkan bahwa janji yang dibuat atau bahkan dibuat dipahami. Efektif atau tidaknya, itu sudah merupakan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi dan dapat berakibat pada hukuman (Prodjodikoro, 2014).
Konsep “pogging” yang dilarang dalam Pasal 53 dan 54 KUHP, merek dagang alternatif dari upaya  untuk  melakukan  demonstrasi  pencemaran  nama  baik,  karena  menurut  Pasal  54  KUHP dinyatakan bahwa upaya untuk melakukan kesalahan tidak dikutuk. Situasi tersebut memerlukan pendekatan  khusus  dalam  strategi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  bahkan  korupsi  telah diangkat menjadi kejahatan yang tidak biasa di sana, konsepnya upaya melakukan tindak pidana korupsi  sebenarnya  dapat  dihukum.  Ada  keterkaitan  atau  keterkaitan  antara  peraturan  masa percobaan dengan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tidak dalam hukum UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur percobaan dalam beberapa ketentuan pidananya. 5 UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan kepada preseden  bahwasanya  perbuatan  curang  yang  menampilkan  keteduhan  dengan  “menjanjikan sesuatu” adalah pelanggaran yang berat. Dalam pembuktian sangat penting untuk menunjukkan apakah para pihak (subjek hukum) membuat janji secara lisan atau tertulis. Jika terbukti mereka membuat  janji  dengan  lisan  atau  tulisan,  maka  dengan  sendirinya  terlihat  bahwa  mereka melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut KUHP,  upaya  untuk  melakukan kejahatan tidak dapat  mengakibatkan hukuman; Namun demikian, percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi justru dapat mengakibatkan suatu  pemidanaan  karena  tindak  pidana  percobaan  merupakan  delik  yang  dirumuskan  secara formal  di  mana  unsur-unsur  Tindak  pidana  itu  ditetapkan  sejak  awal  suatu  tindak  pidana  baik dengan lisan atau tulisan berjanji untuk memberikan, tanpa memperhatikan pemenuhan maksud

## Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dari  jaminan  atau  pemberian  itu.  Ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan  pidana  dari peraturan  dan  undang-undang  di  luar  KUHP  saling  berhubungan  atau  memiliki  kaitan  dengan peraturan  percobaan.  Berdasarkan  UU  No.  1  yang  digantikan  oleh  PP  No.  31  Tahun  1999 mengenai  Pembongkaran  Tindak  Pidana  Penghinaan,  pengertian  pengaturan  digunakan  untuk mengatur  tindak  pidana  korupsi  dalam  berbagai  bagian  KUHAP.  Kumpulan  pasal  UU  No.  20 Tahun  2001  mengenai  UU  No.  31  Tahun  1999  yang  mengatur  tindak  pidana  korupsi  akan memasukkan konsep-konsep dari KUHP.
Sejumlah tindakan pidana UU No. 20 Tahun 2001 dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur percobaan. UU No. 31 Tahun 1999. Sementara KUHP menyatakan bahwa upaya  melakukan  kejahatan  tidak  dipidana,  upaya  melakukan  tindak  pidana  korupsi  justru dipidana karena delik yang diadili dirumuskan secara resmi, artinya unsur delik adalah jaminan (pemberian),  baik  tertulis  maupun  lisan,  dan  tidak  merupakan  pemenuhan  tujuan  yang dimaksudkan janji atau hibah (Kristianto, 2016).
Tindakan kepuasan hanya dicakup oleh UU No. 11 Tahun 1980, yang juga mencakup tindak pidana penyuapan (UU 11/1980), tidak seperti demonstrasi penuh, yang telah diatur oleh Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73) dan PP no. 30 Tahun 2002 yang lazim disebut UU Pemberantasan Korupsi, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merevisi UU No. 31 Tahun 1999, yang juga mengatur tentang pemidanaan Tindak Pidana Korupsi”) (Hidayat, 2021). Gratifikasi  Klarifikasi  Pasal  12B  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  umumnya adalah pemberian. Ini mencakup hadiah uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, tamasya, maupun fasilitas lainnya. Ini termasuk memberikan perawatan medis gratis. Rekomendasi ini dikumpulkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dilaksanakan dengan maupun tanpa menggunakan teknologi).
Penyusunan Pedoman Kepuasan ini merupakan bentuk kekhawatiran yang dapat berdampak negatif dan bisa disalahgunakan, khususnya pengelolaan sektor publik, sehingga unsur ini menjadi sasaran dalam larangan pembuktian pencemaran nama baik dalam undang-undang. Jika kebiasaan memberi  dan  menerima  gratifikasi  dari  pejabat  pemerintah  dan  pegawai  negeri  dapat  diakhiri, maka  tindakan  pungutan  liar  dan  suap  diyakini  akan  berkurang  atau  bahkan  dihapuskan  sama sekali.
Mengenai contoh gratifikasi yang sering berupa hadiah, sebagai berikut:
•  Pada hari raya keagamaan, rekan kerja  atau bawahan memberikan hadiah atau  bingkisan kepada pihak berwenang.
•  Hadiah  atau  paket  pejabat  yang  dikirim  oleh  kaki  tangan  pejabat  yang  berwenang  pada pernikahan muda
•  Distribusi tiket perjalanan profesional atau keluarga gratis untuk penggunaan pribadi
•  Pejabat membeli barang dari mitra dengan harga khusus 5. Pejabat mendapatkan biaya atau pungutan haji dari mitra
•  Hadiah dari mitra untuk ulang tahun maupun acara pribadi lainnya
•  Memberikan hadiah atau kenang-kenangan kepada otoritas saat dalam perjalanan bisnis
•  Memberikan hadiah maupun uang sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya
Advokat profesional untuk pelanggaran kesenangan harus mengingat bahwa hukuman yang tercantum dalam  Pasal  12B kalimat (2) Peraturan Penghancuran Penghinaan mencakup penjara seumur hidup maupun hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan sampai 20 tahun, serta denda besar. minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp1.000.000.000 (1 Miliar Rupiah).
Pidana Tambahan Sebagai  Tambahan Pidana Utama Sesuai  dengan sifatnya, Pidana Tambahan bersifat  fakultatif.  Hubungan  ini  merupakan  sifat  fakultatif  pidana  tambahan,  menurut Hazewinkel-Suringa, yang berpendapat bahwa kedua straffen memiliki sifat fakultatif yang lebih benar.  Menurut  keterangan  singkat  Jonkers,  Hanya  setelah  pidana  pokok  dilaksanakan  barulah dapat dijatuhkan pidana lebih lanjut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 250bis, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP, dalam hal ini tidak dapat diterapkan disiplin ekstra, meskipun ada juga pidana tambahan yang bersifat primer (Mawikere, 2016).
Oleh karena itu, secara umum kalimat sekunder adalah kalimat yang tidak dapat dijalankan tanpa kalimat utama. Selain itu, hukuman tambahan tidak perlu dijatuhkan sama sekali dan hanya dapat ditambahkan ke kalimat pertama saja. Ada tiga (tiga) jenis disiplin tambahan, sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  10  KUHP.  Kemudian  akan  dikaitkan  dengan  KUHP  tambahan  yang digunakan di TPK, berdasarkan pengetahuan tentang KUHP yang disajikan di atas. Sebagaimana diketahui  bahwa  pembayaran  ganti  kerugian  sebesar  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak pidana  penipuan  sebagaimana  dimaksud  di  Pasal  18  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UUTPK,  merupakan tindak pidana lanjutan terhadap TPK. Jika pelaku tidak membayar uang itu dalam waktu satu bulan sebelum  putusan  pengadilan  disahkan,  kejaksaan  dapat  menyita  barang-barang  tersebut  dan menjualnya secara lelang untuk membayar uang pengganti. Pidana penjara yang tidak lebih dari kemungkinan pidana pokok yang paling berat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan ini, jika terpidana kekurangan dana untuk membayar uang pengganti tersebut pada ayat (1) huruf b. dan pengadilan yang dipilih tidak serta merta menentukan lamanya hukuman.
Pengembalian kekayaan negara dengan membayar kembali hasil kejahatan sekarang menjadi standar yang berdiri  sendiri  karena premis hukum  yang mengatakan bahwa pejabat  yang korup tidak dapat mengambil keuntungan dari tindakan mereka. Keadaan kerugian dan penurunan baik jumlah dan kualitas kegiatan ekonomi serta kesejahteraan mereka yang terkena dampaknya yang disebabkan  oleh  mereka  yang  melakukan  korupsi  sehubungan  dengan  kegiatan  kriminal  dapat diperbaiki  melalui  penyitaan  aset  hasil  korupsi  perilaku  yang  dilaksanakan  oleh  pelaku  tindak pidana. Apa yang bisa dipegang untuk situasi ini adalah:
•  Kekayaan yang diperoleh melalui usaha atau kegiatan yang rusak.
•  Kekayaan yang diperoleh melalui operasi atau kegiatan yang terjadi akibat keburukan.
•  Penyebaran  informasi  palsu,  menipu,  tidak  jelas,  menyakitkan,  atau  tidak  akurat menghasilkan keuntungan, khususnya uang yang diperoleh melalui praktik komersial yang terlarang atau tidak etis.
Cara  mengembalikan  penghasilan  mereka  dari  korupsi  dengan  imbalan  hukuman  pidana (diberikan kepada pelaku) dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembenaran dan  Penghapusan  Tindak  Pidana  Demonstrasi  yang  Berat  (UU  31/1999).  Pasal  4  UU  31/1999

## Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
mengatur  bahwasanya  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  korupsi  sesuai  dengan  Pasal  2  dan  3 tidak berakhir dengan mengganti rugi keuangan maupun perekonomian negara.
Klarifikasi Pasal 4 UU 31/1999 lebih lanjut menyatakan: “Pengembalian uang negara yang hilang atau  perekonomian  negara  tidak  menghilangkan  hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan.”  Apabila para koruptor yang dimaksud di Pasal 2 dan Pasal 3 sudah memenuhi syarat pasal tersebut di atas, maka berlaku hal tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara merupakan  suatu  prosedur  penyitaan  dan  penyitaan  yang  dapat  digunakan  untuk  memberantas kejahatan.
Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi tambahan di luar sanksi utama dalam sidang ganti rugi keuangan negara, seperti: (Sibuea et al., 2016).
1.  Perampasan  harta  benda  maupun  barang  fisik  yang  digunakan  maupun  diperoleh sehubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  berikut  biaya  penggantian  barang  dan  usaha terpidana. UU 20/2001 dan Huruf A UU 31/99, ayat (1)
2.  Diperlukan  ganti  rugi  sebesar-besarnya  atas  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana korupsi yang melawan hukum seperti yang dimaksud di Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU 31/99 juncto UU 20/2001.
3.  Denda,  Peraturan  TPK  bertujuan  untuk  merinci  pengesahan  pidana  gabungan  (hukuman penjara  atau  kemungkinan  denda),  total  opsi  lain  (hukuman  penahanan  dan  denda),  dan pengertian kewenangan pidana untuk jangka waktu pengesahan pidana adalah pidana yang telah ditentukan.
4.  Barang sitaan harus diputuskan apabila terdakwa meninggal dunia (in absentia court) pada saat  putusan  dijatuhkan  dan  terdapat  cukup  bukti  bahwasanya  pelaku  melakukan  tindak pidana korupsi. (5), (6), dan (7) Pasal 38 UU 31/99 dan 20/2001.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  UU  Nomor  30  Tahun  2002  yang  membentuk  Komisi Penghapusan Kotoran sebagai alat administrasi resmi untuk menangani tindak pidana pencemaran adalah sah. Tujuan dari  Hukum Kehancuran dan Kehancuran Praktek  KKN dapat  ditahan  atau, setidaknya, lebih mudah diidentifikasi di bawah kekuasaan mayoritas dan masyarakat terbuka di mana yayasan delegasi rakyat dan lembaga penilai seperti Badan Pengkaji Unggul (BPK) dapat bekerja dengan sukses. Kekotoran di Indonesia saat ini sulit ditentukan karena sudah merajalela, menjalar  seperti  tumor  ganas,  karena  menetap  dan  tersistem.  Dengan  demikian,  upaya pemberantasan  KKN  membutuhkan  kekuatan  dari  seluruh  komponen  di  Wilayah  Indonesia, terutama dari Kepala Negara dan kepolisian (Simbolon, 2020).
Di  Indonesia,  desain  politik  tercipta  melalui  bolak-balik  antara  yang  berbasis  suara  dan diktator, sementara kepribadian item yang sah berlanjut secara bolak-balik antara responsif dan moderat.  Sementara  itu,  untuk  membangun  ketertiban  hukum  dan  membatasi  dampak  politik, "survei  hukum"  sebenarnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  kontrol  yang  layak.  Di  Indonesia, otonomi  hukum  biasanya  terbatas,  khususnya  ketika  berhadapan  dengan  subsistem  politik. Sementara  keberhasilan  kodifikasi  dan  penyatuan  berbagai  bidang  hukum  dapat  menyebabkan berkembangnya struktur hukum di semua konfigurasi politik, Fungsi penegakan hukum seringkali

## Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
tidak  dilaksanakan  secara  efektif.  Oposisi  politik  terhadap  langkah-langkah  untuk  menegakkan supremasi hukum mengganggu pertumbuhan fungsi dan struktur hukum yang sinkron.
Sungguh  regulasi  dihadirkan  ke  dunia  sebagai  impresi  dari  desain  politik  yang melatarbelakanginya.  Hukuman-hukuman  negara  hukum  tidak  lebih  dari  perwujudan  kehendak politik yang saling bersaing. Pada kenyataannya, terbukti bahwa politik menentukan bagaimana hukum  berlaku.  Itulah  yang  dikemukakan  satjipto  Rahardjo  Ketika  kita  memeriksa  bagaimana subsistem hukum yang berbeda berinteraksi, menjadi jelas bahwa regulasi tetap bergantung pada undang-undang karena ada konsentrasi otoritas yang lebih tinggi di bidang ini. Hukum dipandang sebagai produk ideologis yang meresmikan atau mengkristalkan niat politik melalui interaksi dan persaingan. Selain itu, undang-undang adalah manifestasi dari kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan keadaan politik yang berubah memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana  kebijakan  publik  diimplementasikan.  Dihubungkan  dengan  kaitan  antara  rancangan politik dan pemusnahan kemerosotan, sangat mungkin dicari kepribadian penguasa publik yang terjadi  pada  masa  itu.  Banyak  pejabat  pemerintah  yang  ditahan  atas  dugaan  korupsi,  padahal beberapa  aparat  penegak  hukum  ikut  serta  dalam  kegiatan  yang  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  terkorup  di  dunia.  Hasil  dari  penghancuran  kemerosotan  adalah  tetap  di  udara  dengan kehadiran atau ketidakhadiran bantuan politik dari para spesialis (Kamal, 2021).
Dukungan politik dapat diakui dalam berbagai jenis strategi, yang semuanya mengarah pada ruang,  kondisi,  dan  keadaan  yang  membantu  program  pemusnahan  kemerosotan  untuk  bekerja lebih  sukses.  Di  sisi  lain,  partisipasi  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi  secara  kolektif dapat didorong dengan adanya dukungan politik dari penguasa. Mengambil sikap politik dalam kampanye  pemberantasan  korupsi  adalah  memandang  perilaku  korupsi  sebagai  musuh  bersama karena  dampak  negatif  dan  kerugian  akibat  korupsi  telah  membahayakan  kelangsungan  hidup negara.  Sistem  politik  yang  dijalankan  sangat  berpengaruh  terhadap  penanganan  kemerosotan, karena  kemerosotan  bukan  hanya  efek  samping  yang  halal  tetapi  sangat  penting  bagi  tatanan politik,  karena  sulit  memisahkan  upaya  pemusnahan  kemerosotan  dari  penataan  tatanan  politik yang terkait dengan pemerintahan yang sah (Triningsih, 2016).

## KESIMPULAN
Jelas  dari  penjelasan  di  atas  bahwa  tindak  pidana  jabatan  dalam  KUHP  merupakan  asal tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Perkembangan  selanjutnya  yang  melibatkan  standar  untuk membuktikan pencemaran nama baik pidana terjadi di dalam hukum pidana sebagai hukum pidana yang berbeda. Peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi di luar KUHP berkembang pesat. Pengaturan ini diperbolehkan menurut  Pasal  103 KUHP.  Ketentuan Bab  I-VIII naskah tersebut juga berlaku bagi perbuatan yang diancam dengan ketentuan undang-undang lain, kecuali undang- undang secara khusus menentukan lain, menurut Pasal 103 KUHP. Realitas bahwa korupsi diatur di luar KUHP menunjukkan bahwa secara formil dan materiil (peristiwa) keduanya cukup khusus. Menurut Loebby Loqman, aturan tegas tentang pidana pencemaran nama baik dalam aksi unjuk rasa  merupakan  sekutu  KUHP.  Secara  khusus,  sejak  awal  terlihat  bahwa  Undang-Undang Penghapusan  Tuntas  Tindak  Pidana  Suap  merupakan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Khusus
sejak lahir. tertulis. Secara khusus, di luar KUHP serta KUHAP, Hukum Pidana menguasai baik undang-undang  substantif  maupun  hukum  acara.  Dengan  mempertimbangkan  tidak  hanya tindakan  tetapi  juga  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  korupsi,  Indonesia  merumuskan kebijakan konstitusi terkait dengan substansi penuntutan kasus korupsi dari perspektif hukum dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur, C. M.  (2022). Ini  Situs  E-Commerce dengan Pengunjung  Terbanyak per Agustus 2022 . Databoks.
Hidayat,  R.  A.  (2021).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Internal  Dalam  Meningkatkan  Efektivitas Pembiayaan Gadai Syariah. Sumber , 5–298.
Kamal, A. (2021). Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan , 1 (3), 42–53. Krisnandi,  H.,  Efendi,  S.,  &  Sugiono,  E.  (2019). Pengantar  manajemen .  Lembaga  Penerbitan Universitas UNAS.
Kristianto, D. (2016). Delik Percobaan sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , 5 (2).
Manullang,  H.,  &  Nainggolan,  O.  (2018).  Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Dilakukan Oleh Direktur Bumd (Studi Putusan No. 24/Pid. Sus_TPK/2018/PN. Mdn). Jurnal Hukum PATIK , 7 (1), 10–20.
Maulinda, R., Dahlan, D., & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu  Tertentu  dalam  Perjanjian  Kerja  pada  PT.  Indotruck  Utama. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 18 (3), 337–351.
Mawikere, A. L. (2016). Tanggungjawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , 5 (1).
Prastiwi,  D.  E.  (n.d.).  Eksistensi  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberantasan Korupsi. Pamulang Law Review , 2 (1), 63–72.
Rannie,  M.  (2021).  Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 163–174.
Rawi, M. A. T., Wibowo, G., & Dwisaputra, M. R. A. (2020). The Influence Of Social Media, Brand  Image  And  Celebrity  Endorser  To  Purchase  Intention  On  Tokopedia. American Journal of Humanities and Social Sciences Research , 4 (7), 1–9.
Sari, N. P. N. E., Budiartha, I. N. P., &  Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 124–128.
Sekarwangi,  D.  L.,  &  Bernardus,  D.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Dan  Motivasi Teradap  Kinerja  Karyawan  Dengan  Kepuasaan  Kerja  Sebagai  Variabel  Mediasi  Di Departemen PT SI. Jurnal Performa , 4 (3).
Sibarani, S., & Santiago, F. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan
Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 125–138.
Sibuea,  D.  T.,  Sularto,  R.  B.,  &  Wisaksono,  B.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–7.
Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. Jurnal Mercatoria , 13 (2), 157–177. Sindar, R. T. (2016). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , 5 (5).
Triningsih,  A.  (2016).  Politik  Hukum  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam Penyelenggaraan Negara. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 124–144.
Tyasari,  A.  A.,  &  Ruliana,  P.  (2021).  Model  Komunikasi  Coorporate  dalam  Membangun  Citra Perusahaan. CARAKA :  Indonesian  Journal  of  Communications , 2 (1),  27–42. https://doi.org/10.25008/caraka.v2i1.54
Zainuddin, A. (2016). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Ariani Ayu Putri, Ilmu Gizi, Yogyakarta: Nuha Medika .

## under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License