## Penerapan PSAK 73 atas Profitabilitas, Struktur Modal dan Tangibility pada Perusahaan
Andreas Paskalis Ginting, Made Dwi Cahaya Permana, Amrie Firmansyah Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, Indonesia
Keywords: Infrastructure, IFRS adoption, Lease, PSAK 30, PSAK 73,
Kata kunci: Adopsi IFRS, Infrastruktur, PSAK 30, PSAK 73, Sewa

## ABSTRACT
This study examines the impact of applying lease accounting before and after implementing PSAK 73 in Indonesia. PSAK 73 is the adoption of IFRS 16, which took effect on January 1, 2020. This study uses a quantitative method approach using secondary data in the form of data and information sourced from the annual financial reports of 52 companies in the infrastructure sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 and 2020. Data research was obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX). The comparison focus before and after the implementation of PSAK 73 is profitability, capital structure, and tangibility. Testing the hypothesis in this study used a paired sample t-test for paired data. This study concludes that applying PSAK 73 does not result in differences in the profitability, capital structure, and tangibility of infrastructure companies in Indonesia.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penerapan akuntansi sewa sebelum dan setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia. PSAK 73 merupakan adopsi IFRS 16 yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data dan informasi yang bersumber dari laporan keuangan tahunan 52 perusahaan pada sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020. Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun fokus perbandingan sebelum dan setelah penerapan PSAK  73  adalah  profitabilitas,  struktur  modal  dan tangibility . Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda paired sample t test data berpasangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 tidak mengakibatkan perbedaan atas profitabilitas, struktur modal dan tangibility perusahaan infrastruktur di Indonesia.
Corresponding author: amrie@pknstan.ac.id
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221

## PENDAHULUAN
Perkembangan bisnis perusahaan menimbulkan adanya persaingan ketat dalam memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada konsumen. Akibatnya, perusahaan dalam menjalankan operasionalnya harus efektif dan efisien agar dapat memperoleh kinerja operasional yang optimal. Salah satu cara perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengeluarkan biaya yang besar adalah melalui mekanisme sewa. Perusahaan dapat memperoleh aset untuk digunakan sebagai alat produksi atau alat pendukung produksi dengan cara menyewa aset tersebut kepada pihak ketiga (Kieso et al., 2018). Hal ini mampu menekan biaya karena harga sewa jauh lebih murah daripada perusahaan membeli aset tersebut. Penyewaan aset ini menyebabkan konsekuensi bagi perusahaan untuk membayar biaya sewa (Kristianto, 2011). Selain itu, perusahaan juga harus mampu menjaga aset sewa tersebut agar tidak rusak dan dikembalikan ke perusahaan penyewa dalam keadaan utuh (Kristianto, 2011).
Perjanjian dan penggunaan aset sewa membutuhkan pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa. Pedoman akuntansi yang mengatur terkait sewa adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK 73) yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 Tentang Sewa yang disahkan dan berlaku di Indonesia efektif 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 73 dapat dilakukan secara bertahap sehingga dapat memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikannya. Hal ini didukung dengan kebijakan asosiasi IAI yang memperbolehkan adanya penerapan dini dengan opsi untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 72 atas Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Safitri et al., 2019). Penerapan dini akan membantu perusahaan dapat mempersiapkan untuk menjalani masa transisi dan mengetahui dampak penerapan PSAK 73 atas Sewa. PSAK 73 atas sewa bertujuan untuk melaporkan model akuntansi tunggal untuk penyewa ( lessee ) dengan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan ( capital lease ) dan bagi pesewa ( lessor ) tidak ada  perubahan  aturan,  sehingga  tetap  mengklasifikasikan  sewanya  sebagai  sewa  pembiayaan ( capital lease ) atau sewa operasi ( operating lease ) (Aditya, 2021).
Konsekuensi penerapan PSAK 73 menyebabkan pihak penyewa harus membukukan hampir seluruh transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan karena lebih merefleksikan laporan keuangan pada keadaan sebenarnya. PSAK 73 ini mengharuskan perusahaan perlu melakukan penyesuaian secara retrospective atas akun aset hak guna dan liabilitas sewa (Fauzi & Yustiani, 2021). Akibat adanya implementasi PSAK 73 di Indonesia mendorong penambahan nilai aset dan liabilitas yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Fauzi & Yustiani, 2021). Dalam konteks teori keagenan, manajer diberikan kewenangan untuk menjalankan perusahaan oleh pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang baru, manajer dapat memanfaatkan informasi asimetri untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan dengan optimal. Walaupun penerapan standar akuntansi keuangan yang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, namun manajer berusaha untuk mencari celah atas
penerapan standar tersebut yang dapat menguntungkan manajer tersebut (De George et al., 2016). Dengan demikian, ulasan atas penerapan PSAK 73 di Indonesia perlu diinvestigasi lebih lanjut.
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbedaan atas profitabilitas, struktur modal dan tangibility baik sebelum dan setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang mengulas PSAK 73 di antarnya dilakukan oleh Sandi et al. (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 mengakibatkan adanya peningkatkan total liabilitas dan total aset, namun komposisi peningkatan total liabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan total aset. Rosyid & Firmansyah (2021) menyimpulkan bahwa pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengantisipasi penerapan PSAK 73 dengan menyewa konsultan dan advisor, pelatihan pegawai, peningkatan sistem informasi. Mashuri & Ermaya (2021) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 mengakibatkan kapitalisasi sewa bukan hanya berdampak pada perubahan nilai aset dan liabilitas saja, namun berdampak pada penyajian laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Safitri  et  al.  (2019)  menyimpulkan  bahwa  kapitalisasi  sewa  berdampak  pada  peningkatkan Debt to Equity (DER) yang sangat signifikan. Kondisi ini berbeda dengan Debt to Asset (DAR) yang  hanya  mengalami  kenaikan  namun  tidak  terlalu  signifikan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, nilai Return on Equity (ROE)  mengalami  penurunan  secara  signifikan  apabila  dibandingkan dengan Return on Asset (ROA). Hasil pengujian Safitri et al. (2019) atas DER dan DAR akibat implementasi PSAK 73 sejalan dengan temuan Firaz et al. (2022), Prajanto (2020), Rahmawati (2021), dan Saing & Firmansyah (2021). Selain itu, hasil pengujian Safitri et al. (2019) atas ROE dan ROA sejalan dengan temuan dari Rahmawati (2021), namun tidak sejalan dengan temuan dari Permata & Andriani (2021) dan Saing & Firmansyah (2021).
Penelitian lainnya yang telah mengulas implementasi PSAK 73 di Indonesia dilakukan oleh Fauzi & Yustiani (2021). Penelitian tersebut mendeskripsikan implementasi PSAK 73 pada 115 perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia. Saptono & Khozen (2021) mengulas dampak penerapan PSAK 73 atas pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi sewa perusahaan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ulhaq (2021) mengulas dampak penerapan PSAK 73 pada pajak penghasilan badan dan koreksi fiskal yang timbul pada perusahaan yang melakukan sewa.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan sebelum PSAK 73 secara efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020 (Mashuri & Ermaya, 2021; Permata & Andriani, 2021; Prajanto, 2020; Safitri et al., 2019). Sementara itu, penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2019 yaitu periode sebelum PSAK 73 sebelum efektif diterapkan di Indonesia, dan data perusahaan tahun 2020 yaitu periode setelah PSAK 73 efektif diterapkan di Indonesia. Beberapa penelitian lainnya menggunakan data dan sampel dengan jumlah yang relatif kecil (Firaz et al., 2022; Prajanto, 2020; Rahmawati, 2021; Safitri et al., 2019; Saing & Firmansyah, 2021). Sementara itu, penelitian ini menggunakan sampel 104 observasi yang terdiri dari 52 observasi sebelum penerapan PSAK 73
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
efektif diterapkan di Indonesia, dan 52 observasi setelah penerapan PSAK 73 efektif diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan pengujian tangibility yang masih jarang diulas dalam penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan PSAK 73 di Indonesia. Data penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor infrastruktur yang sering menerapkan praktik sewa menyewa. Perusahaan infrastruktur banyak menyewa alat berat untuk menjalankan pekerjaannya di mana perusahaan sektor ini memiliki keterbatasan dana dalam pengadaan alat berat. Sektor infrastruktur memiliki kemiripan dengan jasa penerbangan aset utama yang digunakan dalam proses bisnisnya diperoleh melalui mekanisme sewa.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perluasan literatur yang dapat memberikan gambaran terkait dengan kondisi beberapa informasi keuangan yang terdampak dari penerapan PSAK 73 di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atas penerapan standar baru yang memiliki dampak keuangan perusahaan.

## Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Teori keagenan adalah hubungan antara 2 (dua) pihak antara pemilik dengan manajemen yang menjalankan tugas berbeda dalam suatu perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini memunculkan permasalahan keagenan karena adanya upaya untuk memaksimalkan fungsi utilitas dari kedua pihak yang terlibat (Jensen & Meckling, 1976). Manajer menginginkan laba yang tinggi agar memperoleh bonus yang besar, sementara pemegang saham menginginkan dividen dan nilai saham yang tinggi. Masalah keagenan terjadi karena adanya asimetris infromasi dimana agen  lebih  banyak  memiliki  informasi  dari  prinsipal  sehingga  mengakibatkan  adanya  konflik kepentingan (Scott, 2015). Kondisi ini timbul akibat adanya ketidaksamaan tujuan manajer yang tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Tjandra, 2015).
Terkait dengan hal tersebut, dalam mengoptimalkan keuntungan perusahaan, manajer tidak selalu membeli aset tetap dalam menjalankan operasi perusahaan (Kieso et al., 2018). Alternatifnya, manajer melakukan sewa aset tetap dari pihak lain. Sewa merupakan kesepakatan kontrak yang diberikan oleh lessor (pemberi sewa) untuk menggunakan aset kepada lessee (penyewa) pada periode tertentu (Kieso et al., 2018). Sewa diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu sewa pembiayaan ( capital lease ) dan sewa operasi ( operating lease ) (Kieso et al., 2018). Pada sewa pembiayaan,  seluruh risiko dan manfaat berhubungan dengan kepemilikan aset dialihkan secara substansial kepada penyewa (Kieso et al., 2018). Sementara itu, pada sewa operasi, seluruh risiko dan manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan aset pesewa tidak dialihkan secara substansial kepada penyewa  (Safitri, 2019).
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 mulai diterapkan 26 April 2017 dan berlaku efektif di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Tujuan standar akuntansi adalah untuk memperkenalkan model
akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa guna menetapkan prinsip pengakuan, penyajian dan pengungkapan atas sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 73 menerapkan standar bahwa seluruh sewa diakui sebagai sewa pembiayaan ( on balance sheet ) pada sistem akuntansi bagi penyewa ( lessee ) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 73 mengatur bahwa penyewa diharuskan mengakui aset hak-guna ( right-of-use assets ) dan liabilitas sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Pada awal masa sewa, pihak penyewa mengakui sewa pembiayaan sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Namun, terdapat dua pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yaitu untuk sewa jangka-pendek (kurang dari 12 bulan) dan sewa yang aset pendasarnya ( underlying assets ) bernilai rendah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).
Pada awal masa sewa, pihak penyewa mengakui sewa pembiayaan sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Pengakuan ini dilakukan atas dasar nilai wajar aset yang disewa atau jika lebih rendah, atas dasar nilai sekarang ( present value ) dari pembayaran sewa guna minimum ( minimum lease payments ) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Terdapat tiga poin penting untuk dapat mengukur nilai kini pembayaran sewa. Pertama, masa sewa yaitu periode sewa yang tidak dapat dibatalkan ( noncancelable period ) termasuk dalam opsi perpanjangan sewa atau pembatalan (jika cukup pasti) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Kedua, pembayaran sewa adalah jumlah yang diperoleh dari pembayaran tetap, pembayaran variabel berdasarkan indeks atau suku bunga, perkiraan jaminan atas nilai residu, harga eksekusi opsi beli dan penalti karena mengakhiri sewa (jika cukup pasti) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Ketiga. tingkat diskonto yaitu menggunakan suku bunga implisit apabila dapat ditentukan atau suku bunga pinjaman inkremental apabila tidak dapat ditentukan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Pada tahap pengakuan awal transaksi, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sesuai dengan aturan PSAK 73. Penyewa wajib melakukan pengukuran awal aset hak guna pada tanggal perolehan dengan nilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak guna berupa pembayaran sewa dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa dan estimasi biaya yang dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset.
Penerapan PSAK 73 mengakibatkan adanya perubahan dalam akun-akun laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba terkait dengan sewa. Penerapan PSAK 73 dapat mengubah struktur modal perusahaan, di mana nilai utang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Kondisi ini sejalan dengan temuan dari Firaz et al. (2022), Prajanto (2020), Rahmawati (2021), Safitri et al. (2019), dan Saing & Firmansyah (2021). Selain itu, penerapan PSAK 73 memungkinkan dapat menurunkan kinerja operasi perusahaan sebagaimana temuan dari Safitri et al. (2019) dan Rahmawati (2021). Selanjutnya, penerapan PSAK 73 dapat meningkatkan total aset perusahaan karena adanya penambahan nilai aset hak guna yang tidak termasuk dalam aset tetap perusahaan. Adanya perubahan standar akuntansi keuangan tersebut harus direspon dengan baik
oleh manajer sebagai pengelola perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, manajer dimungkinkan masih memiliki motif yang berbeda dengan pemegang saham karena manajer masih memiliki tujuan untuk memperoleh insentif bonus yang lebih besar.
H 1 : terdapat kenaikan proporsi utang dibandingkan ekuitas dalam struktur modal perusahaan setelah penerapan PSAK 73
H 2 : terdapat penurunan profitabilitas perusahaan setelah penerapan PSAK 73
H 3 : terdapat penurunan tangibility perusahaan setelah penerapan PSAK 73

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pengujian uji beda terhadap rasio keuangan ( financial ratio ). Data sekunder yang digunakan berupa data dan informasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor infrastruktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut laman https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/ terdapat 58 perusahaan sektor Infrastruktur. Berdasarkan purposive sampling , jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 52 perusahaan yang telah melantai di BEI sebelum tahun 2020 dengan klasifikasi listing board 32 perusahaan utama, 20 perusahaan pengembang. Penelitian ini telah memenuhi 87,93% dari total populasi sebanyak 52 dari 58 perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perolehan Sampel Penelitian Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah Perusahaan bidang infrastruktur yang terdaftar dalam BEI 58 Perusahaan infrastruktur yang tidak terdaftar dalam BEI periode 2019 - 2020 (6) Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 52 Tahun penelitian 2 Total sampel penelitian 104
Sumber: data diolah
Grafik 1. Sampel Penelitian
Perusahaan Utama Perusahaan Pengembang Kriteria Pemilihan Sampel 20 32
Penelitian  ini  menggunakan  3  variabel  dependen  yaitu  struktur  modal,  profitabilitas,  dan tangibility . Struktur modal dalam penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio sebagaimana Firaz  et  al.  (2022),  Prajanto  (2020),  Rahmawati  (2021),  Safitri  et  al.  (2019),  dan  Saing  & Firmansyah (2021).

## DER = Total Utang
Total Ekuitas
Profitabilitas  dapat  diukur  dengan  menggunakan Return on Equity (ROE) yang dihitung sebagaimana proksi yang digunakan oleh Permata & Andriani (2021), Rahmawati (2021), Safitri et al. (2019) dan Saing & Firmansyah (2021).

## ROE = Laba Bersih Ekuitas
Tangibility (TANG) dalam penelitian ini menggunakan perbandingan aset tetap terhadap total aset sebagaimana (Ariyanti, 2019)

## TANG = Aset Tetap Bersih Total Aset
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda untuk paired sample t-Test atas variabel- variabel dependen dengan menggunakan data sampel yang saling berpasangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah pertama dalam melakukan uji beda untuk paired sample t-Test adalah dengan melakukan uji normalitas atas data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas merupakan teknik pengujian dengan menganalisis dan mendeteksi terhadap analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas untuk data struktur modal adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Normalitas Data Struktur Modal
Shapiro-Wilk Stat . df Sig. 2019 0,395 52 0,000 2020 0,536 52 0,000 Sumber: data diolah
Hasil uji normalitas terhadap 52 sampel perusahaan di sektor infrastruktur menyatakan bahwa nilai p<0,05, yang berarti bahwa data DER dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Hal ini diduga karena persebaran nilai DER tidak merata. Oleh karena itu, uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test . Uji normalitas untuk data profitabilitas adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Uji Normalitas Data Profitabilitas
Shapiro-Wilk Stat . df Sig. 2019 0,347 52 0,000 2020 0,306 52 0,000
Sumber: data diolah
Hasil uji normalitas terhadap 52 sampel perusahaan di sektor infrastruktur menyatakan bahwa nilai p<0,05, yang berarti bahwa data ROE dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Hal ini diduga karena persebaran nilai ROE tidak merata. Oleh karena itu, uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test . Uji normalitas untuk data tangibility adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Uji Normalitas Data Tangibility
Shapiro-Wilk Stat . df Sig. 2019 0,137 52 0,000 2020 0,885 52 0,000
Sumber: data diolah
Hasil uji normalitas terhadap 52 sampel perusahaan di sektor infrastruktur menyatakan bahwa nilai p<0,05, yang berarti bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Hal ini terjadi mungkin karena persebaran nilai ToA tidak merata. Oleh karena itu, uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test .
Hasil penelitian selanjutnya yang disajikan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan  untuk  menggambarkan  variabel  dependen  yaitu  struktur  modal,  profitabilitas,  dan tangibility . Statistik deskriptif dilakukan secara terpisah untuk masa sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) dan masa sesudah penerapan PSAK 73 (tahun 2020). Statistik deskriptif untuk struktur modal yang diproksikan dengan DER adalah sebagai berikut:

## Tabel 5. Statistik Deskriptif DER
Tahun N Mean Std. Dev . Min . Max . 2019 52 2,0535 5,0333 -2,8569 35,4656 2020 52 1,8998 3,9537 -3,4335 26,1741
Sumber: data diolah
Hasil statistik deskriptif atas DER sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) menunjukkan nilai minimum sebesar -2,8569 dan nilai maksimum sebesar 35,4656. Nilai minimum sebesar -2,8569 menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur memiliki tingkat utang yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai total aset. Di sisi lain, nilai maksimum 35,4656 menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan sangat tinggi, tetapi perusahaan memiliki dengan kepemilikan aset dan ekuitas yang masih lebih besar dibandingkan total utang. Sementara itu, statistik deskriptif atas DER setelah penerapan PSAK 73 (tahun 2020) menunjukkan nilai minimum sebesar -3,4335 dan nilai maksimumnya sebesar 26,1741. Nilai minimum sebesar -3,43355 juga menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur memiliki tingkat utang yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai total aset. Sementara itu, nilai maksimum 26,1741 menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan sangat tinggi, tetapi perusahaan memiliki dengan kepemilikan aset dan ekuitas yang masih lebih besar dibandingkan total utang.
Statistik deskriptif untuk profitabilitas yang diproksikan dengan ROE adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Statistik Deskriptif ROE Tahun N Mean Std. Dev. Min. Max. 2019 52 -0,0703 0,7603 -3,9509 1,0092 2020 52 -0,2219 1,4167 -9,2272 1,0000
Sumber: data diolah
Hasil statistik deskriptif atas ROE sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) menunjukkan nilai minimum sebesar -3,9509 dan nilai maksimum sebesar 1,0092. Nilai minimum sebesar -3,9509 menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur memiliki tingkat pengembalian modal yang kurang baik yang mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian. Di sisi lain, nilai maksimum 1,0092 menggambarkan bahwa profitabilitas memiliki nilai pendapatan yang sama dengan ekuitas sehingga perusahaan memiliki kinerja operasi yang baik. Sementara itu, statistik deskriptif atas ROE setelah penerapan PSAK 73 (tahun 2020) menunjukkan nilai minimum sebesar -9,2272 dan nilai maksimumnya sebesar 1,0000. Nilai minimum sebesar -9,2272 juga menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur memiliki tingkat pengembalian modal yang kurang baik yang mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian. Sementara itu, nilai maksimum
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
1,0000 menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai pendapatan yang sama dengan ekuitas sehingga perusahaan memiliki kinerja operasi yang baik.
Statistik deskriptif untuk tangibility adalah sebagai berikut:

## Tabel 7. Statistik Deskriptif Tangibility
Tahun N Mean Std. Dev. Min. Max. 2019 52 0,3444 0,3114 0,0007 0,9431 2020 52 0,3542 0,3075 0,0007 0,9356
Sumber: data diolah
Hasil statistik deskriptif atas tangibility sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0007 dan nilai maksimum sebesar 0,9431. Nilai minimum sebesar 0,0007 menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur memiliki tingkat sumber jaminan dari keseluruhan modal aktiva yang paling utama dan dapat diterima oleh bank ketika perusahaan mengajukan pinjaman kepada bank. Kenaikan tangibility mengindikasikan bahwa struktur modal akan mengalami penurunan. Sebaliknya, penurunan tangibility mengindikasikan struktur modal akan mengalami kenaikan. Tingginya tangibility menandakan bahwa perusahaan tidak akan kekuarangan dana dalam memenuhi modal karena perusahaan dapat menghasilkan laba yang stabil. Sementara itu, statistik deskriptif atas rasio keuangan tangibility setelah penerapan PSAK 73 (tahun 2020) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0007 dan nilai maksimumnya sebesar 0,9356. Nilai minimum sebesar 0,0007 juga menunjukkan bahwa perusahaan sektor infrastruktur memiliki kualitas tingkat aset tetap pada keseluruhan modal yang cukup baik. Sementara itu, nilai maksimum 0,9356 menunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan lebih didominasi oleh aset tetap.
Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis pertama adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 1 N Mean Rank Sum of Ranks 2020 - 2019 Negative Ranks 24 22,42 538,00 Positive Ranks 27 29,19 788,00 Ties 1 0 0 Total 52 0 0 Z -1,172 Asymp. Sig. 0, 122
Sumber: data diolah
Negative ranks pada hasil uji beda antara Debt to Equity (DER) 2019 dan 2020 adalah sejumlah 24, yang menyatakan bahwa terdapat 24 perusahaan yang mengalami penurunan nilai
DER dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara itu, positive ranks antara DER 2019 dan 2020 adalah sejumlah 27, hal ini berarti terdapat 27 perusahaan yang mengalami kenaikan nilai DER dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hasil ties 1 menunjukkan hanya ada satu perusahaan perbankan dengan nilai DER yang sama antara tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z -1,172 dan nilai asymp. sig. sebesar 0,122, disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat kenaikan DER setelah penerapan PSAK 73.
Hasil pengujian hipotesis kedua adalah sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis 2 N Mean Rank Sum of Ranks 2020 - 2019 Negative Ranks 33 29,88 986,00 Positive Ranks 19 20,63 392,00 Ties 0 0 0 Total 52 0 0 Z -2,705 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 4

## Sumber: data diolah
Negative ranks pada hasil uji beda antara ROE 2019 dan 2020 adalah sejumlah 33, yang menyatakan bahwa terdapat 33 perusahaan yang mengalami penurunan nilai ROE dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara itu, positive ranks antara ROE 2019 dan 2020 adalah sejumlah 19, hal ini berarti terdapat 19 perusahaan yang mengalami kenaikan nilai ROE dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hasil ties 0 menunjukkan tidak ada perusahaan perbankan dengan nilai ROE yang sama antara tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z -2,705 dan nilai asymp. sig. sebesar 0,004, maka hipotesis kedua diterima. Oleh karena itu, terdapat penurunan ROE setelah penerapan PSAK 73.
Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis 3 N Mean Rank Sum of Ranks 2020 - 2019 Negative Ranks 28 26,93 754,00 Positive Ranks 24 26,00 624,00 Ties 0 0 0 Total 52 0 0 Z -0,592 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,277

## Sumber: data diolah
Negative ranks pada hasil uji beda antara Tangibility tahun 2019 dan 2020 adalah sejumlah 28, yang menyatakan bahwa terdapat 28 perusahaan yang mengalami penurunan nilai dari tahun
Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2022 | E-ISSN: 2654-6221
2019 ke tahun 2020. Semantara itu, positive ranks antara tahun 2019 dan 2020 adalah sejumlah 24, hal ini berarti terdapat 24 perusahaan yang mengalami kenaikan nilai tangibility dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hasil ties 0 menunjukkan tidak ada perusahaan perbankan dengan nilai (ToA) yang sama antara tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z -0,592 dan nilai asymp. sig. sebesar 0,277, maka hipotesis ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat penurunan tangibility setelah penerapan PSAK 73.

## Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan DER setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia pada perusahaan sektor infrastruktur. Hasil pengujian ini berbeda dengan temuan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firaz et al. (2022), Prajanto (2020),  Rahmawati  (2021),  Safitri  et  al.  (2019),  dan  Saing  &  Firmansyah  (2021).  Penerapan PSAK 73 mengubah model pencatatan sewa yang semula perusahaan menanggung beban sewa menjadi utang sewa yang mengakibatkan nilai utang perusahaan meningkat. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur secara umum lebih siap dalam menerapkan PSAK 73 terkait dengan adanya potensi kenaikan nilai utang perusahaan yang memiliki dampak pada potensi kesulitan keuangan apabila perusahaan tidak berhasil memenuhi kewajiban pengembalian pokok dan bunga pinjaman atas utang sewa.
Hasil  pengujian  hipotesis  2  menunjukkan  bahwa  profitabilitas  perusahaan  mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 73. Hasil pengujian ini sejalan dengan temuan Safitri et al. (2019) dan Rahmawati (2021), namun tidak sejalan dengan temuan Permata & Andriani (2021) dan Saing & Firmansyah (2021). Walaupun penerapan PSAK 73 mengubah model pencatatan sewa yang semula perusahaan menanggung beban sewa menjadi utang sewa, namun penurunan profitabilitas perusahaan dapat diakibatkan adanya beban yang timbul akibat pengakuan aset hak guna yaitu beban penyusutan dari aset tersebut yang jumlahnya cukup besar. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung beban bunga atas utang sewa. Akibatnya beban yang timbul akibat sewa pembiayaan dapat meningkatkan yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan apabila perusahaan hanya menanggung beban sewa pada sewa operasi.
Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat penurunan tangibility setelah penerapan PSAK 73. Penerapan PSAK 73 mengakibatkan perusahaan mencatat aset hak guna yang tidak termasuk dalam komponen aset tetap. Idealnya, pencatatan aset hak guna dapat meningkatkan total aset perusahaan. Namun, perusahaan infrastruktur tidak mengalami perubahan rasio komponen aset tetap terhadap total asetnya setelah penerapan PSAK 73. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor infrastruktur telah memiliki manajemen risiko atas aset yang baik ketika terdapat adanya penerapan standar akuntansi keuangan baru.
Penelitian ini menunjukkan bahwa manajer dianggap berhasil dalam memelihara struktur modalnya  di  mana  rasio  komposisi  utang  dan  ekuitas  tidak  berubah  secara  signifikan  akibat
adanya penerapan PSAK 73. Manajer tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dengan berupaya untuk tidak meningkatkan jumlah utang selain dari utang sewa walaupun terdapat adanya potensi penggunaan sewa dalam bisnis operasi perusahaan. Selain itu, terdapat penurunan tingkat profitabilitas setelah penerapan PSAK 73. Penerapan standar ini juga tidak mengecilkan peran dari aset tetap yang dimiliki perusahaan. Manajer masih menganggap bahwa pengadaan aset tetap dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset sewa. Oleh karena itu, manajer tetap memperhatikan komposisi aset tetap perusahaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, penerapan PSAK 73 menurunkan profitabilitas perusahaan yang diduga akibat adanya peningkatan beban penyusutan aset hak guna dan beban bung akibat sewa yang dilakukan oleh perusahaan. Beban-beban tersebut tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan apabila perusahaan melakukan sewa. Walaupun terdapat masih terdapat adanya informasi asimeteri antara manajer dan pemegang saham, namun adanya penerapan PSAK 73 tidak mengakibatkan manajer untuk memanfaatkan kondisi ini untuk tujuan tertentu. Manajer lebih memperhatikan kondisi fundamental keuangan perusahaan karena penerapan standar akuntansi keuangan baru yang berdampak kepada kondisi keuangan dapat berakibat pada reputasi manajer tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi PSAK 73 masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham tidak terbukti.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan struktur modal dan tangibility setelah penerapan PSAK 73. Penerapan PSAK 73 mengakibatkan adanya kenaikan utang dan total aset perusahaan karena perusahaan akan mencatat utang sewa dan aset hak guna. Namun, komposisi perbandingan utang dan ekuitas tidak mengalami perubahan yang signifikan. Begitu pun, komposisi perbandingan aset tetap dan total tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sementara itu, profitabilitas perusahaan mengalami penurunan setelah PSAK 73. Adanya beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas utang sewa mengakibatkan beban perusahaan mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak pada jumlah laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode mengalami penurunan setelah adanya penerapan PSAK 73.
Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor infrastruktur dengan asumsi bahwa perusahaan berkaitan erat dengan sewa menyewa karena perusahaan sektor ini menggunakan sewa sebagai alternatif untuk mendapatkan aset dengan biaya yang relatif terjangkau. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan data 52 perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi secara keseluruhan maupun perusahaan jasa yang diduga memiliki dampak signifikan atas penerapan PSAK 73 di Indonesia.
Penelitian ini menyarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan monitoring kondisi fundamental keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan baru di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan atas dampak penerapan standar akuntansi keuangan baru di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, R. (2021). Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada perusahaan manufaktur [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/ upload/19261-Full_Text.pdf
Ariyanti, R. (2019). Pengaruh tangible asset, roe, firm size, liquidity terhadap price book value dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan. Balance , 16 (1), 1–11. https:// doi.org/10.30651/blc.v16i1.2450
De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. Review of Accounting Studies , 21 (3), 898–1004. https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1
Fauzi, A., & Yustiani, S. (2021). Dampak implementasi psak 73 pada perusahaan terbuka di indonesia.
Wnceb 2021 , Wnceb , 668–680. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/ article/view/3199%0Ahttp://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/ viewFile/3199/1701
Firaz, R., Benedictus, S., & Firmansyah, A. (2022). Dampak implementasi PSAK 73: rasio keuangan, thin capitalization, dan book tax difference. Educoretax , 2 (1), 60–74. https://doi.org/10.54957/educoretax. v2i1.159
Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 73: Sewa. In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X
Kieso,  D.  E.,  Weygandt,  J.  J.,  &  Warfield,  T.  D.  (2018). Intermediate accounting: IFRS Edition, 3rd Edition . John Wiley & Sons, Inc. https://www.google.co.id/books/edition/Intermediate_Accounting/ VXH5twEACAAJ?hl=en
Kristianto, H. (2011). Analisis penghematan pajak yang dapat dilakukan toko surya, jika membeli aktiva tetap dengan alternatif pendanaan tunai, kredit bank, dan sewa guna usaha (leasing) pada Toko Surya [Universitas Atmajaya Yogyakarta]. https://e-journal.uajy.ac.id/1285/1/0EA15798.pdf
Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). Penerapan standar akuntansi PSAK 73 leases terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Jurnal MONEX , 10 (1), 26–43. https://doi. org/10.30591/monex.v10i1.2177
Permata, I. D., & Andriani, A. F. (2021). Bagaimana dampak PT Citilink Indonesia dalam menerapkan PSAK 73 tentang sewa? Jurnalku , 1 (3), 210–221. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46
Prajanto, A. (2020). Implementasi PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing , 1 (2), 1–8. http://publikasi.dinus. ac.id/index.php/jaka/article/view/4277
Rahmawati, S. (2021). Penerapan PSAK 73 pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019. Jurnalku , 1 (1), 15–29. http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/19
Rosyid, M. I. F., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi PSAK 73 terkait sewa Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Bilancia , 5 (1), 26–37. http://www.ejournal. pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/941
Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur, pertambangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Industrial Research Workshop and National Seminar , 10 (1), 955–964. https:// doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1447
Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The impact of PSAK 73 implementation on Leases in Indonesia telecommunication companies. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 5 (3), 1033–1049. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804/0
Sandi, Y. B., Sanjaya, A. W., & Firmansyah, A. (2020). Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 Tentang Sewa (Leases) Pada PT Unilever Indonesia TBK (pp. 311–338). Adab.
Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Income tax and VAT issues concerning lease after IFRS 16 convergence in Indonesia. The Indonesian Journal of Accounting Research , 24 (2), 259–288. https:// doi.org/10.33312/ijar.538
Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory, seventh edition. (7th ed.). Pearson Canada.
Tjandra,  E.  (2015).  Pengaruh  good  corporate  governance  terhadap  leverage  dan  profitabilitas  pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. Jurnal Gema Aktualita , 4 (2), 74–85. https://www. academia.edu/70896989/Pengaruh_Good_Corporate_Governance_Terhadap_Leverage_Dan_ Profitabilitas_Pada_Perusahaan_Property_Dan_Real_Estate_Di_Indonesia
Ulhaq, A.  R.  D.  (2021).  Studi  literatur  mengenai  dampak  penerapan  PSAK  73  terhadap  koreksi  fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 84–108. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/1331