Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

## PERDAMAIAN MENJADI PILIHAN UTAMA DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
Barhamudin 1 dan Ali Dahwir 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:dahwirali@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this research is to see the reasons for peace being the main choice in solving traffic accident cases. This research is a normative legal research, which uses secondary data as  the  main  data  obtained  from  literature  studies,  namely  by  studying  knowledge  of  the  law and various regulations related to the settlement of traffic regulations. The results of the study show  that peace  is  the  solution  to  solving  traffic  accident  cases  because  of  the  awareness  of both  parties  to  establish  a  good  relationship  between  the  families  of  the  perpetrators  or victims of accidents and the influence of customary law that still exists in society and the legal culture  that  exists  in  society.  Settlement  of  traffic  accident  cases  carried  out  amicably  is  a peaceful agreement made only according to customary law and causes the case to be invisible or no longer exists or so that the perpetrator of the traffic accident gets legal relief from the court;  Discretion  on  the  part  of  law  enforcement.  A  peace  agreement  made  based  on customary law, but from a statutory point of view it is not binding . Keywords : Peace; Accident; Traffic

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab perdamaian menjadi pilihan utama dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  utama  yang  peroleh  dari  studi pustaka  yaitu dengan  mempelajari  ilmu  pengetahuan  tentang hukum  serta  berbagai  peraturan yang berkaitan dengan upaya  penyelesaian peraturan lalu lintas.Hasil penelitian menunjukan, bahwa perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran  dari  kedua  pihak  untuk  menjalin  hubungan  baik  antara  keluarga  pelaku  maupun korban  kecelakaandan  adanya  pengaruh  hukum  adat  yang  masih  berlaku  di  masyarakat  dan budaya  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang dilakukan  secara  damai  adalah  persetujuan  damai  yang  dibuat  hanya  terikat  menurut  hukum adat  dan  menyebabkan  kasus  tersebut  tidak  dilanjutkan  atau  tidak  diproses  lagi  atau  agar pelaku  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  mendapatkan  keringanan  hukum  dari pengadilan;  Diskresi  yang  ada  pada  pihak  penegak  hukum.  Persetujuan  damai  yang  dibuat hanya  terikat  menurut  hukum  adat,  namun  jika  dilihat  dari  sudut  perundang-undangan  tidak mengikat.
Kata Kunci: Perdamaian; Kecelakaan; Lalu lintas

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam masyarakat modern,
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta
bertambah heterogennya hubungan antar  individu,  menyebabkan  lalulintas transportasi semakin ramai dan seringkali  menyebabkan  kemacetan lalu  lintas.  Disamping  hal  tersebut
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
kecelakaanpun  bertambah  dari  tahun ketahun,  baik  yang  mengakibatkan adanya  korban  maupun  tidak  ada korban.Kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara relatif agak tinggi dan menelan  korban  hampir  puluhan  ribu tiap  tahun.Sudah  tentu  akibatnya  juga ada terhadap materi, sehingga masyarakat dirugikan berjuta-juta rupiah  setiap  tahun.  Menurut  hasil penelitian, hal tersebut disebabkan oleh banyak  faktor  antara  lain  faktor  : keadaan jalan raya, pengemudi, pejalan kaki, lingkungan dan seterusnya. 1
Berdasarkan data Polri, peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  pada 2019  berjumlah  107.500,    meningkat dari  pada  2018  yang  berjumlah 103.672  peristiwa.  Jumlah  korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas  pada  2019  berjumlah  23.530 orang,  turun  dari  27.910  korban  jiwa pad  a  2018. 2 Angka  kecelakaan  tahun 2018 tercatat ada 1.192 kasus, mengalami kenaikan sebesar 34 persen menurut  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda Sumsel  dibandingkan  di  tahun  2017
1 Soerjono  Soekanto. Beberapa  Segi  Aspek Sosio  Yuridis  Masyarakat (Bandung:  Alumni, 1983).
2 https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/ 10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu- lintas-meningkat-pada-2019#:~:text
yang  tercatat  ada  1.152      angka kecelakaan. 3
Disinilah diperlukan perencanaaan  dan  pembangunan  fisik jalan  yang  optimal,    untuk  mengatasi banyaknya  kecelakaan  lalu  lintas. Sebagai  upaya  manusia  sarana  apapun yang  dibangun  nya  tersebut  memang tidak  akan  mungkin  memperhitungkan segala  sesuatu  yang  begitu  beraneka ragam  tingkah  lakunya,  yang  kadang- kadang tidak dapat diduga dan diperhitungkan secara pasti jauh sebelumnya. 4 Sehubungan  dengan  itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat  diantaranya  adalah  kaidah hukum.Kaidah-kaidah  hukum  tersebut ada  yang  berwujud  sebagai  peraturan- peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan- keputusan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Di dalam kenyataannya hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan  kehidupan  manusia. Aturan  aturan    hukum  yang  dibuat harus  sejiwa  norma-norma  yang  hidup
3 https://sumsel.tribunnews.com/2019/01/03/77 9-orang-di-sumsel-meninggal-kecelakaan- tahun-2018-ini-7-pelanggaran-lalulintas- berakibat-fatal
4 Soerjono  Soekanto. Beberapa  Segi  Aspek Sosio Yuridis Masyarakat
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
agar  dipatuhi  secara  suka  rela.  Oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat  rakyat. 5 Purnadi  Purbacaraka dan  Soerjono  Soekanto  menyatakan, bahwa hukum tertuju kepada kedamaian  hidup  antar  pribadi  atau kedamaian  bersama. 6 Kedamaian  atau damai  adalah  suatu  keadaan  yang mencakup  dua  hal,  yaitu  ketertiban atau  keamanan  (orde)  dan  ketentraman atau  ketenangan  (rust).  Ketertiban menunjuk pada hubungan atau komunikasi zahiriah; jadi melihat pada proses atau interaksi para pribadi dalam kelompok. 7
Salah satu hukum yang mempunyai  peranan  strategi  dalam mengatur  tata  tertib  masyarakat  adalah aturan-aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  masalah  lalu  lintas.  Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban serta ketentraman  masyarakat.  Kedua  tugas tersebut  dapat  dilihat  dari  sudut pandang    aparat  penegak  hukum  dan warga  masyarakat.  Warga  masyarakat menginginkan kebebasan dalam menggunakan  jalan  raya,  sedangkan
5 Imam  Sudiyat. Azas-Azas  Hukum  Adat (Yogyakarta: Liberty, 1989).
6 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto. Kaedah-Kaedah Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010).
7 Purnadi Purbacaraka
penegak  hukum  bertugas  menciptakan ketertiban.
Seringkali kecelakaan yang terjadi dijalan raya sebenarnya merupakan akibat dari kelalaian pemakai  jalan  itu  sendiri  dan  kelalaian tersebut  kerap  kali merugikan  pemakai jalan  lain.  Apabila  terjadi  kecelakaan lalu  lintas,  maka  kepolisian  berusaha untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut secara  adil  melalui  aturan  hukum pidana  yang  berlaku.Sesuai  dengan hukum acara pidana yang berlaku maka penyelesaian  perkara  lalu  lintas  harus dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri. Pelaku  pelanggaran  dalam  kecelakaan lalu  lintas  akan  dikenakan  hukuman menurut KUHP. Peraturan yang dipergunakan dalam penanganan pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas antara  lain  yaitu  UU  No.  22  Tahun 2009 dan beberapa pasal dalam KUHP.
Kecelakaan lalu lintas merupakan  perbuatan  pidana  yang harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Pidana), namun masih ditemukan dalam masyarakat mengenai kecelakaan  lalu  lintas,  penyelesaian perkara  tersebut  yang  semestinya diselesaikan  di  jalur  pengadilan  tetapi diselesaikan di luar pengadilan.
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
Penyelesaian ini  biasanya diselesaikan dengan  jalan  damai  atau  perdamaian. Hal ini masih terjadi karena masyarakat menganggap  bahwa  kecelakaan  lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dapat  dimaafkan,  karena  pelakunya tidak mempunyai niat terhadap perbuatan tersebut.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  permasalahan  dalam dalam  tulisan  ini  adalah:  Apakah penyebab  perdamaian  menjadi  pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas?
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui sebab-sebab perdamaian  menjadi  pilihan  utama dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan lalu  lintas.  Manfaat  dalam  penelitian ini adalah: Secara akademis diharapkan hasil  penulisan  ini  dapat  memberikan sumbangsih  bagi  perkembangan  ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi  ilmu  hukum  pidana  dan  manfaat praktis  diharapkan  hasil  penelitian  ini, berguna  bagi  pihak  yang  berminat  dan bertugas  dalam  bidang  lalu  lintas  serta aparat penegak hukum pada umumnya.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  dimana hukum dikonsepkan
sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan  ( law  in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan patokan berperilaku manusia  yang  dianggap  pantas. 8
Penelitian  ini  didasarkan  pada  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  yang mengacu  kepada  norma-norma  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan. 9 Sumber data yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah: Data  Sekunder.  Data  ini  sebagai  data utama  yang  peroleh  dari  studi  pustaka yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan  tentang  hukum  serta berbagai  peraturan  yang  berkaitan dengan  upaya  penyelesaian  peraturan lalu  lintas  di  luar  sistem  peradilan pidana.
Dalam  upaya  mengumpulkan data  dalam  penulisan  ini,  penulis melakukan studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca,  mencatat,  dan  mengutip buku  serta  menganalisa  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Data  yang  telah diperoleh kemudian dikelompokan
8 Amiruddin  &  Zainal  Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2012).
9 Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
menurut  pokok  bahasan,  lalu  diperiksa kembali  guna  menghindari  kesalahan, setelah  itu  baru  di  analisis  secara sistematis  dengan  metode  induktif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Lalu Lintas
Lalu  lintas  merupakan  suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ketempat lain. Lalu  lintas  merupakan  kata  majemuk yang  terdiri  dari  dua  suku  kata,  yaitu lalu  dan  lintas.  Pengertian  lalu  lintas adalah  bolak  balik.  Hilir  mudik,  yang menyangkut  perihal  perjalanan  di jalanan dan sebagainya yang berhubungan  antara  sebuah  tempat dengan  tempat  yang  lain. 10 Jadi  lalu lintas  mempunyai  kesibukan,  sebab  di dalam  lalu  lintas  orang  mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan  serta  memenuhi  suatu janji.  Kebutuhan  manusia  yang  tidak terbatas  dan  lama  kelamaan  semakin bertambah,  menyebabkan  arus  lalu lintas semakin banyak dan padat.
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  UU Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan pengertian  lalu  lintas  dan  Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang
10 W.J.S.  Poerwadarminta. Kamus    Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  Prasarana  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,  Pengguna  Jalan,  serta pengelolaannya. Gerak kendaraan orang  dan  hewan  di  jalan.  Dalam pengertian  lalu  lintas  terdapat  tiga faktor  yang  saling  terkait  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya  yang  tidak dapat  dipisahkan.Dalam  hal  ini  baik manusia,  alat  penggerak  dan  jalan selalu  berhubungan  antara  satu  dengan lainnya.Peraturan hukum yang berkaitan  dengan  lalu  lintas  selalu memberikan  perhatian  yang  seimbang diantara  ketigas  faktor  tersebut  agar masyarakat  dapat  menggunakan  jalan secara aman.
Peraturan  hukum  lalu  lintas merupakan tata hukum yang menyangkut masalah non spiritual atau netral. 11 Dalam  peraturan  lalu  lintas terdapat  dua  tugas  hukum  yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan.  Dalam  hal  ini  petugas hukum berusaha sekuat tenaga menjaga ketertiban maupun keamanan, disamping  itu  juga  harus  diberikan kebebasan  kepada  masyarakat  sebagai
11 Soerjono  Soekanto. Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
pemakai  jalan.Tugas  hukum  ini  harus dilaksanakan  sedemikian  rupa  agar peraturan  lalu  lintas  berjalan  dengan baik, dan semua fasilitas jalan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga masyarakat.
Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh
pemerintah merupakan  landasan  operasional  bagi pihak keamanan dalam menjaga kelancaran  lalu  lintas  agar  kecelakaan lalu  lintas  dapat  dihindari.  Adapun peraturan-peraturan  yang  berhubungan dengan  lalu  lintas,  yaitu:  Undang– Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  lintas  dan  Angkutan Jalan,    PP  Nomor  32  Tahun  2011, tentang  Manajemen  dan  Rekayasa, Analisis  Dampak    serta  Manajemen Kebutuhan  lalu  lintas,    PP  Nomor  37 Tahun  2011,  tentang  Forum  Lalu Lintas  dan  Angutan  Jalan,    PP  Nomor 80  Tahun  2012,  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di Jalan,  PP  Nomor  55.  Tahun  2012 tentang  Kendaraan.  Perkap  Nomor  5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor; Perkap  Nomor  9    Tahun  2012  tentang SIM;  Perkap  Nomor  10  Tahun  2012 tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam Keadaan  Tertentu  Dan  Penggunaan
Jalan  Selain  Untuk  Kegiatan  Lalu Lintas.
Peraturan lalu lintas yang sudah ada  pada  dasarnya  sudah  memadai mengatur  tata  cara  berlalu  lintas  di jalan  raya.  Namun  undang-undang tersebut  lebih  menekankan  pada  tata cara  mengemudi,  serta  keharusan menggunakan  kelengkapan  kendaraan lainnya. Sedangkan penyelesaian kasus-kasus  kecelakaan  lalu  lintas kurang  diperhatikan  oleh  undang- undang tersebut. Pengertian Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu peristiwa  di  Jalan  yang  tidak  diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Berdasarkan Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu lintas  dan  Angkutan  Jalan  pada  pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi  menjadi  3  (tiga)  golongan, diantaranya :
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan  yang  mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
b.  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sedang,
yaitu kecelakaan
yang mengakibatkan  luka  ringan  dan kerusakan kendaraan dan/atau
barang.
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
c.  Kecelakaan  Lalu  Lintas  berat,  yaitu kecelakaan  yang  mengakibatkan korban  meninggal  dunia  atau  luka berat.
Didasarkan pada Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  tahun  1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas,  kecelakaan  lalu  lintas  dapat diklasifikasi  menurut  kondisi  korban menjadi tiga, yaitu:
a.  Meninggal  dunia  sebagai  akibat kecelakaan  lalu  lintas  dalam  jangka waktu  paling  lama  30  hari  setelah kecelakaan tersebut.
b.  Luka  berat  yang  karena  luka- lukanya  menderita  cacat  tetap  atau harus  dirawat  inap  di  rumah  sakit dalam  jangka  waktu  lebih  dari  30 hari sejak terjadi kecelakaan.
c.  Luka ringan dimana korban mengalami  luka-luka  yang  tidak memerlukan  rawat  inap  atau  harus dirawat  inap  di  rumah  sakit  dari  30 hari.
Dalam kenyataannya, penyelesaian  kasus-kasus  kecelakaan lalu lintas melalui hukum pidana formil yaitu  dengan  pelimpahan  pekara  lalu lintas  ke  pengadilan  untuk  diadili  dan melahirkan suatu keputusan.
Keputusan  hukum  akan  dilaksanakan setelah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
Setiap peraturan lalu lintas yang diciptakan  harus  dapat  menampung kebutuhan  rakyat  banyak.  Oleh  karena peraturan lalu lintas mempunyai maksud:
1. Untuk memperlancar mutu kelancaran  dan  keamanan  yang sempurna dan semua lalu lintas di jalan-jalan.
2. Untuk mengatur dan menyalurkan  secara  tertib  dan segala  pengangkutan  barang- barang, terutama dengan otobis, dan dengan mobil gerobak.
3. Memperlindungi  semua  jalan- jalan  dan  agar  jembatan  jangan dihancurkan atau dirusakan dan jangan  sampai  surut  melewati batas karena kendaraan- kendaraan yang sangat berat. Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  tata  tertib  lalu  lintas sangat diperlukan, agar segala kebutuhan masyarakat dapat disalurkan secara  aman.  Pelanggaran  lalu  lintas yang  dapat  menimbulkan  kematian akan  dihukum  penjara  selama-lamanya lima  tahun  berdasarkan  Pasal  359 KUHP.  Pada  dasarnya  setiap  orang berkeinginan  untuk  mematuhi  hukum. Hukum akan diikuti apalagi hukum itu dapat  memberikan  dan  menjamin keamanan  dalam  hidup  masyarakat. Oleh  karena  keamanan  dan  ketertiban merupakan  tujuan  akhir  yang  ingin dicapai  oleh  hukum.  Mematuhi  hukum berarti  tetap  taat  mematuhi  hukum
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
dalam segala aspek kehidupan, termasuk mematuhi aturan lalu lintas.
Aturan-aturan hukum lalu lintas merupakan aturan hukum yang menyentuh  segala  segi  kehidupan. Setiap warga negara akan berhubungan dengan  aturan-aturan  hukum  baik hukum  publik  maupun  hukum  privat. Namun  di  dalam  bidang  hukum  privat (hukum  perdata)  kadangkala  diberikan kebebasan  untuk  membuat  aturan sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Sedangkan pada  hukum  publik,  tidak  diberikan kesempatan untuk menciptakan aturan- aturan  lain,  oleh  karena  hukum  publik bersifat  memaksa.  Penerimaan  hukum oleh  anggota  masyarakat    pada dasarnya  sangat  diperlukan,  demi tegaknya  hukum  itu  sendiri.  Melalui pergaulan hukum yang adil, menyebabkan  segala  interaksi  akan berjalan dengan baik.
Kalau dikaji secara lebih mendalam,  maka  terdapat  sejumlah faktor  yang  dapat  mempengaruhi berlakunya  hukum  dalam  masyarakat itu, yaitu:
1. Adanya kesesuaian antara isi
peraturan hukum dengan kepentingan masyarakat. Setiap masyarakat pada
dasarnya  mempunyai  kepentingan.
Kepentingan masyarakat merupakan penjelmaan kepentingan individu atau perorangan  agar  kepentingannya terlindungi, maka masyarakat membutuhkan hukum.Melalui aturan hukum, masyarakat menginginkan  segala  ketertiban yang telah ada dapat dipertahankan. Segala  persaingan  yang  tidak  baik maupun bertentangan dapat diselesaikan, sehingga akan melahirkan  suatu  keadaan  yang serasi  dan  seimbang.  Kesesuaian antara  hukum  dengan  kebutuhan masyarakat merupakan faktor utama  tegaknya  aturan  hukum.
Sebagai  akibat  diikutinya  aturan hukum secara suka rela.
2. Isi  yang  terkandung  dalam  aturan hukum  diketahui  dan  dimengerti oleh masyarakat.
Setiap  aturan  hukum  harus dimasyarakatkan,  agar  masyarakat mengerti sehingga melahirkan masyarakat yang sadar hukum. Hal ini  sangat  diperlukan  dan  perlu dibina agar masyarakat tidak berpaling  pada  hukum  lain.  Dalam aturan-aturan lalu lintas oleh penegak  hukum  sangat  diharapkan berlakunya  hukum  formil  maupun hukum materill yang telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Namun
masyarakat sering berpaling kepada Hukum  Adat  khususnya  dalam penerapan  hukum  bagi  pelanggar lalu lintas.
Kalaupun penegak hukum tetap menginginkan  berlakunya  hukum pidana  tertulis  dalam  penyelesaian
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
perkara  lalu  lintas,  akan  tetapi masyarakat  akan  tetap  berpegang pada kebiasaan-kebiasaan yang terdapat  dalam  Hukum  Adat.  Oleh karena  berlakunya  Hukum  Adat tidak  tergantung  pada  kekuasaan negara. 12 Dalam kenyataanya kesadaran  hukum  masyarakat  lebih menjurus  pada  kesadaran  hukum menurut Hukum Adat. Oleh karena isi  yang  terkandung  dalam  Hukum Adat  sudah  dimengerti,  karena telah diturunkan secara turun temurun.  Konsep  Hukum  Adat merupakan  konsep  kemasyarakatan. Sifat-sifat untuk memenangkan kepentingan perorangan masih dianggap  asing.Hal  ini  merupakan suatu  alasan  yang  kuat,  bagi masyarakat untuk menempuh
penyelesaian  perkara  lalu  lintas melalui  perdamaian.  Oleh  karena dengan perdamaian diharapkan segala kerukunan yang telah dirusak dapat dibina kembali melalui permusyawaratan.
3. Sikap  Penegak  Hukum  Yang  Jujur dan Bertanggungjawab Dalam  berlalu  lintas  terdapat kepentingan-kepentingan yang
berlawanan.Namun  peraturan  lalu lintas  harus  diperlakukan  maupun ditegakan  oleh  penegak  hukum sesuai dengan yang telah digariskan. Penegak hukum harus dapat memadukan antara keinginan masyarakat
dalam bentuk
kebebasan dengan kehendak undang-undang dalam bentuk tertib
12 Abdurrahman. Tebaran  Pikiran  Tentang Studi  Hukum  dan  Masyarakat (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).
aman  kecelakaan  lalu  lintas  dapat dihindarkan.Keinginan untuk
menegakan aturan lalu lintas merupakan  tugas  aparat  penegak hukum.
Ketiga  faktor  tersebut  di  atas pada dasarnya tidak berdiri sendiri.Namun saling berhubungan antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Oleh  karena  seseorang  mematuhi aturan  lalu  lintas  yang  berlaku  tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi  tidak  terlepas  dengan  faktor  dan kondisi  lainnya.Kondisi  sosial  dan lingkungan mempunyai pengaruh nyata terhadap perilaku berlalu lintas.
Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu  bangsa,  merupakan  salah  satu penjelmaan  daripada  jiwa  bangsa  yang bersangkutan  dari  abad  ke  abad. 13 Adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan  identitas  kepada  bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban,  maupun  cara  penghidupan yang  modern,  ternyata  tidak  mampu menghilangkan  adat  kebiasaan  yang hidup  dalam  masyarakat,  paling-paling yang  terlihat  dalam  proses  kemajuan zaman  itu  adalah  bahwa  adat  tersebut
13 Soerojo  Wignjodipoero. Pengantar  dan Azas-Azas  Hukum  Adat (Jakarta:  Gunung Agung, 1985).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak  zaman,  sehingga  adat  itu menjadi kekal serta tetap segar.
Hukum Adat bagi rakyat Indonesia  merupakan  dan  dirasakan sebagai  hukum  yang  sudah  demikian seharusnya.  Hukum  Adat  bagi  rakyat kita adalah kaidah-kaidah yang menjadi  motif  untuk  berbuat  sebagai orang  Indonesia  dalam  hubungan hukum. 14
Dalam  bidang  hukum  pidana penggunaan Hukum Adat masih terbatas.Hal ini telah membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum  pidana  adat  itu  sendiri.  Oleh karena  setiap  perkara  pidana  yang diajukan  kepengadilan  negeri  akan diputuskan  oleh  Hakim  pidana  dengan menggunakan  KUHP  sebagai  landasan berpijaknya.  Apabila  terjadi  suatu pelanggaran  hukum,  maka  petugas Hukum Adat akan mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna
membetulkan  hukum  yang  dilanggar. 15
Oleh  karena  pelanggaran  adat  telah mengganggu keseimbangan alam kosmis yang perlu di jaga tetap adanya keseimbangan, keselarasan antara
14 M.  Koesnoe.  “Pemahaman  Hukum  Adat Dalam Kalangan Hukum Kita.” Varia
Peradilan , Tahun V  No. 54 Maret (1990):125.
15 Iman  Sudiyat.  Pengantar Hukum  Adat Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1981).
dunia  lahir  dan  dunia  gaib,  antara manusia  sebagai  perseorangan  dengan warga masyarakat. Jadi segala tindakan/perbuatan  yang  mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran  hukum.Dalam  hal  ini petugas  hukum  wajib  mengambil tindakan  yang  dianggap  perlu  dalam rangka pengembalian keseimbangan.
Berlakunya Hukum Adat dalam bidang  lalu  lintas  masih  dianggap  hal yang  wajar,  karena  Hukum  Adat merupakan  konkritisasi  sistem  nilai nilai  yang  berlaku  dan  hidup  dalam masyarakat.  Adanya  kesesuaian  antara hukum  dengan  sistem  nilai  tersebut. 16
Konsekuensinya  adalah  apabila  sistem nilai  berubah,  harus  diikuti  dengan perubahan  hukum.  Akan  tetapi  apabila sistem  nilai  masih  kukuh,  maka perobahan  di  dalam  hukum  akan mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menyebabkan  Hukum  Adat  masih berlaku  dan  dipertahankan  dalam kehidupam  sehari-hari  yang  tidak terbatas  dalam  bidang  hukum  perdata saja,  tetapi  juga  dalam  bidang  hukum pidana.
16 Soerjono  Soekanto. Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan Hukum.
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
Pelanggaran  hukum  di  dalam Hukum Adat adalah perbuatan ilegal.Perbuatan yang illegal dibagi dua yaitu  menyangkut  dengan  kepentingan umum  secara  langsung  dan  tidak langsung. Perbuatan secara tidak langsung  mempengaruhi  kepentingan umum,  hanya  akandiselesaikan  oleh petugas hukum apabila hal ini dimintakan  oleh  yang  bersangkutan seperti  kecelakaan  lalu  lintas  yang ringan.  Hal  ini  disebabkan  karena organisasi di dalam Hukum Adat lebih ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan.  Merintangi  jalannya organisasi masyarakat merupakan pelanggaran  hukum  yang  berat,  karena dapat membawa perubahan dan menimbulkan  gejolak  kemasyarakatan. Dalam  hal  ini  kecelakaan  lalu  lintas merupakan  perbuatan  pidana  yang mengandung  unsur  ketidaksengajaan. Oleh  karena  itu  umumnya  terhadap perbuatan  tersebut  diberikan  hukuman yang lebih ringan dalam bentuk denda.
Penyelesaian  perkara  pidana
menurut
Hukum Adat tidak membutuhkan waktu yang lama, prosesnya cepat dan sederhana.
Penyelesaian perkara melalui
perdamaian  hanya  dapat  diselesaikan dalam jangka waktu satu hari.
Terhadap terdakwa dikenakan hukuman  denda  oleh  kepala  desa setelah  bermufakat  dengan  tokoh masyarakat setempat. Setelah semuanya  selesai,  upacaranya  diakhiri dengan  tanda  memaafkan  antara  satu dengan  lainnya.  Dengan  cara  yang demikian  maka  segala  perimbangan akan  dikembalikan.  Sebagai  isyarat utama  dalam  menyelesaikan  perkara pidana  dalam  masyarakat  adat. 17 Suatu kebijakan  atau  usaha  yang  rasional untuk  menanggulangi  kejahatan,  biasa disebut  denga  politik  kriminal. 18
Penanggulangan  kejahatan  tersebut dapat  dilakukan  secara  penal  maupun non  penal,  kedua  sarana  ini  (penal  dan non  penal)  merupakan  pasangan  yang satu  sama  lain  tidak  dapat  dipisahkan, bahkan  dapat  dikatakan  keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.
Penanggulangan kejahatan melalui  sarana  penal  lazimnya  secara operasional dilakukan melalui langkah- langkah. Perumusan norma-norma hukum  pidana,  yang  di  dalamnya terkandung  adanya  unsur  subtantif,
17 Soepomo. Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat . (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).
18 Muladi.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana (Semarang: Undip, 1995).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
struktural  dan  kultural  masyarakat dimana  sistem  hukum  pidana  itu diberlakukan. Usaha-usaha yang rasional  untuk  mengendalikan  atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana  penal  (hukum  pidana),  tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban sampai luka berat apalagi sampai meninggal dunia secara penal adalah melalui prosedur pengadilan. Apalagi kalau yang dilanggar  tersebut  adalah  pasal-pasal yang  terdapat  dalam  KUHP,  akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat banyak sekali kasus kecelakaan  lalu  lintas  tidak  hanya menyebabkan  kerugian  harta  benda, luka ringan, luka berat bahkan kematian  dapat  diselesaikan  dengan cara perdamaian antar pihak.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia .perdamaian didefinisikan  sebagai  penghentian permusuhan (perselisihan). 19 Perdamaian merupakan suatu sarana untuk menyelesaikan konflik  secara  kekeluargaan  dan
19 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta,1994).
dapat dilakukan baik sebelum perkara diajukan ke pengadilan maupun saat perkara di pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan  diantara  para  pihak yang  bersengketa,  sebab  dalam perdamaian  tidak  ditonjolkan  pihak yang  bersalah  atau  yang  benar, namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil  keputusan  berdasarkan kesepakatan.
Let.  Kol.  Drs.  Maliki  Badrus mantan  Kapolres  Muba  menyatakan bahwa: 20 selama  menjabat  sering mengalami  kasus-kasus  pidana  dan penyelesaiannya secara kompromi, perdamaian, melalui hukum adat setempat.  Tindakan  ini  diambil  setelah selaku  penyidik  melakukan  tindakan- tindakan  penyidikan  dan  diproses sebagaimana seharusnya. Tetapi biasanya setelah melalui proses pemeriksaan  setelah  dipertimbangkan dengan  seksama  ternyata  cara-cara tersebut  di  atas  lebih  efektif,  lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, semua pihak, waktu, biaya proses  dan  dari  segi  kepentingan
20 M.  Faal. Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh Polisi  (Diskresi  Kepolisian) (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1991).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
masyarakat, maka perkara yang ditangani  itu  cukup  diselesaikan  oleh mereka  dengan  diketahui  oleh  Polisi sendiri.
Pelaksanaan  perdamaian  tindak pidana  lalu  lintas  yang  diselesaikan  di tingkat  kepolisian  dilakukan  dengan alasan  penyelesaian  dilakukan  secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya  terkena  luka  ringan,  sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai.Oleh sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak. 21 Pihak kepolisian yang memfasilitasi  pihak  yang  berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi. Selain  itu,  pihak  kepolisian  melihat sebelum  tertulis  surat  perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan  oleh  pihak  pelaku  kepada korban  senilai  dengan  harga  kerugian yang  diderita  oleh  korban.  Alasan pihak kepolisian melakukan perdamaian  tindak  pidana  lalu  lintas berdasarkan  Surat  Kapolri  No  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tentang
21 Al Mahdi, Mohd. Din, Saifuddin  Bantasyam. “Perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.”
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala . Volume 2, No. 1, Agustus (2013): 48.
Penanganan  Kasus  Melalui  Alternatif Dispute Resolusion (ADR).
Dalam  proses  mediasi,  Polisi berperan  sebagai  mediator  antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban.
Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada  korban/wakilnya  untuk  tidak melakukan  upaya  penuntutan  perkara karena  segala  sesuatu  yang  disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan  antara  lain  mengenai, uang  ganti  rugi/santunan  korban,  uang untuk  proses  pemakaman,  selamatan dan sebagainya.Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir  pernyataan  tersebut  menjadi dasar  mediator  untuk  menerbitkan SPPP. 22
Lembaga  perdamaian    dalam hukum  pidana  ini  secara  diam-diam sebenarnya  sering  diterapkan  oleh anggota  masyarakat,  terutama  dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran  sejumlah  uang  oleh  pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya penagobatan, dengan  kesepakatan  ini,  pihak  korban telah  merasa  adil  sementara  pihak pelaku  sendiri  dengan  tulus  ikhlas
22 Al Mahdi
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
membayarkan  sejumlah  uang.  Tinggal lagi  sikap  pihak  kepolisian,  jika kepolisian  sangat  kaku  dan  hanya berfikir  yuridis  formal,  maka  pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan.  Secara  formal  tidak  ada ketentuan  pengecualian,  semua  kasus pidana  harus  diselesaikan  lewat  proses peradilan,  tidak  peduli  apakah  si penabrak  itu  telah  membayar  sejumlah uang kepada korban atau tidak. 23
Munculnya ide restorative justice melalui mediasi penal diakibatkan atas dasar sistem peradilan pidana  dengan  pemenjaraan  yang dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan konflik  sosial.  Faktanya,  pihak  yang terlibat  dalam  konflik  tersebut  tidak dilibatkan  dalam  penyelesaian  konflik. Tanpa  melibatkan  korban,  jelas  itu suatu monopoli negara yang hakikatnya merupakan perampasan hak asasi korban tindak pidana.
Korban  tetap  saja  menjadi korban,  pelaku  yang  dipenjara  juga memunculkan  persoalan  baru  bagi keluarganya  dan  lain-lain.  Bukan berarti pidana penjara ditiadakan
sebagai akibat adannya konsep restorative  justice ,  dalam  perkara- perkara tertentu yang berkaitan dengan
23 Al Mahdi
berharga  nyawa  seseorang,  maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Meskipun akan dinyatakan  secara  berbeda  dalam budaya  yang  berbeda,  pendekatan restorative  justice ini  sangat  umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. 13 Keunggulan  utama  suatu penyelesaian  perkara  dengan  prinsip restorative  justice melalui mediasi non penal  (di  luar  pengadilan)  adalah keputusan  yang  dibangun  oleh  para pihak sendiri dengan  solusi sama-sama menang  ( wi-win  solution )  yang  lebih mencerminkan  rasa  keadilan  termasuk pula dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. 24
Untuk menjalankan proses Mediasi Penal pada perkara kecelakaan Lalu  Lintas  baik  ringan,  sedang maupun berat ditetapkan syarat sebagaimana  disebutkan  dalam  Surat Edaran  Kapolri  No.  SE  /  8/VII/2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice ) yakni: 25 a. Terpenuhi syarat materiil yaitu:
1) Tidak  menimbulkan  keresahan masyarakat  dan  tidak  ada penolakan masyarakat;
2) Tidak berdampak konflik sosial;
24 Eko  Iskandar. Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan Lalu  Lintas  di  Polres  Pasuruan (Airlangga Development Jounal).
25 Eko Iskandar
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan,  dan  melepaskan hak  menuntutnya  di  hadapan
hukum;
4) Prinsip pembatas:
a) Pada pelaku:
(1) Tingkat kesalahan pelaku  relatif  tidak  berat, yakni  kesalahan  ( mens  rea dalam  bentuk  kesengajaan ( dolus ) terutama kesengajaan sebagai maksud  atau  tujuan  ( opzet alsoogmerk );
(2) Pelaku bukan residivis;
b) Pada  tindak  pidana  dalam proses:
(1) Penyelidikan;
(2) Penyidikan sebelum
SPDP  (Surat  Perintah Dimulainya  Penyidikan) dikirim ke Penuntut Umum ;
b. Terpenuhi syarat formil yaitu:
1)  Surat  permohonan  perdamaian kedua  belah  pihak  (pelapor  dan terlapor);
2)  Surat  pernyataan  perdamaian (akte  dading)  dan  penyelesaian perselisihan  para  pihak  yang berperkara  (pelapor,  dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau  keluarga  terlapor  dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3)  Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara  setelah  dilakukan penyelesaian  perkara.
4)  melalui keadilan restorative
(Restorative Justice);
5)   Pelaku  tidak    keberatan    atas tanggung    jawab,    ganti    rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6)  Semua  tindak  pidana  dapat dilakukan  restorative  justice
terhadap  kejahatan  umum  yang tidak menimbulkan korban manusia;
Dari  data  yang  diperoleh  dapat ditelusuri faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya  penyelesaian kecelakaan  lalu  lintas  secara  damai antara lain:
a. Direncanakan kesadaran dari kedua pihak  untuk  menjalin  hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan tersebut;
b. Penyelesaian  perkara  di  muka pengadilan  akan  memakan  waktu yang lama;
c. Direncanakan tidak ada biaya untuk berperkara di pengadilan.
Masyarakat Indonesia yang bersifat  gotong  royong  antara  lain ternyata  dalam  pepatah  ringan  sama dijinjing  berat  sama  dipikul.  Pepatah ini menganjurkan agar sesuatu pekerjaan  baik  untuk  kepentingan perseorangan maupun masyarakat, supaya  dilaksanakan  bersama-sama agar  lebih  mudah  mencapai  tujuannya. Pelaksanaan pekerjaan berarti melaksanakan  kewajiban.  Pelaksanaan kewajiban menurut hukum akan melahirkan hak bagi yang melaksanakan.
Seandainya  terjadi  orang  yang melaksanakan kewajiban tidak diberikan  haknya  dan  sebaiknya  orang yang  tidak  melaksanakan  kewaibannya
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
diberikan hak, akan timbul kegoncangan  masyarakat  yang  apabila di  biarkan  akan  terjadi  kekacauan dalam masyarakat. Kekacauan masyarakat  disebabkan  tidak  diikuti oleh anggpta maupun pemimpin masyarakat terhadap tatanan masyarakat yang berlaku. Guna mengatasi kekacauan masyarakat antara  lain  diperlukan  suatu  perubahan atau  penggantian  atau  penyelesaian tatanan  yang  sudah  tidak  dipatuhi  oleh anggota  masyarakat,  kepada  korban atau keluarga korban.
Hukum  adat  Indonesia  yang tidak  mengenal perbedaan antara hukum  publik  dan  hukum  perdata, segala penyimpangan adat yang menimbulkan guncangan atau kesalahan masyarakat merupakan pelanggaran  hukum  adat,  oleh  karena itu  orang  yang  melanggar  harus diberikan  reaksi  adat  dengan  maksud guna memulihkan keseimbangan masyarakat  yang  telah  digoncangkan oleh  pelanggar  adat.  Reaksi  adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik materiel maupun immateriel.
Ganti kerugian materiel berwujud  pembayaran  uang  kepada orang  atau  keluarga  yang  dirugikan,
pembayaran  uang  penutup  malu  dan selamatan.  Sedangkan  ganti  kerugian imateriel  berwujud  permintaan  maaf kepada  perseorangan  yang  dirugikan, dan    yang  berwujud  sosial  berupa mengadakan  selamatan.Reaksi  adat tersebut  merupakan  kewajiban  yang dibebankan oleh adat kepada pelanggar adat.
Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  juga  bahwa,  ada  beberapa faktor  lain  yang  ikut  mempengaruhi terjadinya  perdamaian  dalam  kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu :
1. Pengaruh  hukum  adat  yang  masih hidup di dalam masyarakat
Hukum  adat  Indonesia  yang tidak  mengenal perbedaan antara hukum  privat  dan  hukum  publik,  ia tidak  mengenal  pembagian  antara hukum perdata dan hukum pidana, oleh karenanya  penyelesaian  perselisihan secara damai tidak tertutup kemungkinannya disegala bidang perselisihan. Jadi bukan saja perselisihan hutang piutang atau perselisihan kekerabatan dapat diselesaikan  secara  damai,  tetapi  juga suatu kejadian yang berakibat hilangnya  nyawa  dapat  diselesaikan secara  damai.  Penyelesaian  secara damai  ini  dipandang  perlu  untuk
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
menghilangkan  rasa  dendam  antara satu  sama  lain,  disamping  untuk menumbuhkan  kerukunan  hidup  satu sama lain.
Pasal 5 Undang Undang Nomor 48  Tahun  2009  menyatakan  bahwa, Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Jadi salah satu tugas yang utama para hakim dalam pengabdiannya kepada masyarakat adalah menganjurkan sedapat  mungkin  agar  para  pihak  yang bersengketa itu menyelesaikan perselisihannya  atas  tanggungjawab mereka sendiri (secara damai) sehingga tidak  perlu  dibuat  suatu  keputusan hakim.Hakim berusaha sedapat mungkin  agar  kebiasaan  kerukunan  di kalangan  orang-orang  Indonesia  tetap terpelihara.
Penyelesaian secara damai tidak tergantung  pada  ada  tidaknya  seorang wasit, penengah atau mediator dan lain sebagainya.  Penyelesaian  secara  damai tidak tergantung ada tidaknya peradilan desa,  dan  tetua  adat.  Faktor  yang penting  dalam  acara  penyelesaian perkara  secara  damai  ini  ialah  ada tidaknya  I’tikad  baik,  ada  tidaknya hasrat  keinginan  saling  memaafkan,
ada  tidaknya  keinginan  memelihara kerukunan dan hubungan kekeluargaan antara  satu  sama  lain.  Jika  hal  itu  ada maka  tidak  ada  halangan  untuk penyelesaian  perkara  secara  damai antara para pihak dan jika hal demikian tidak  ada  atau  salah  seorang  ingin menang  sendiri,  tidak  mau  mengalah, tidak  ada  timbang  rasa,  tidak  ada  pula faktor yang mendorong atau mempengaruhi maka penyelesaian secara damai akan sukar untuk dicapai.
Menurut hukum adat penyelesaian  perkara  secara  damai  ini tidak  tertentu  batas  ruang  lingkupnya, segala  sesuatu  dilihat  pada  masalah yang  menjadi  sengketa,  misalnya sengketa soal kedudukan dalam pemerintahan kekerabatan adat, penyelesaiannya  akan  terbatas  dalam lingkup  kerabat  yang  bersangkutan. Tetapi  mengenai  hal-hal  yang  diluar hukum  adat  tradisional  tidak  ada  batas ruang lingkupnya penyelesaian perkara secara  damai.Cara  penyelesaian  ini tidak  mengenai  suku  bangsa  atau golongan  masyarakat,  tingkat  sosial, pendidikan  dan  agama  seseorang.Ia lebih  mengutamakan  kerukunan  dan kekeluargaan.
Demikian juga dengan berbagai kejadian sehari-hari dalam hal
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
berkembang pesatnya lalu lintas kendaraan, sering kali terjadi berbagaimacam  kecelakaan  lalu  lintas, sehingga  terdapat  kerugian  pada  salah satu pihak sehingga memerlukan penyelesaian perkara dengan rukun dan damai.
2. Budaya  hukum  yang  ada  di masyarakat;
Setiap  masyarakat  mempunyai kebudayaan.Kebudayaan merupakan hasil  cipta,  rasa,  karsa  dan  karya masyarakat  yang  mencerminkan  sifat dan  watak  masyarakat  itu  sendiri. Kebudayaan  mencakup  pengetahuan, kepercayaan,  kesenian,  hukum,  adat istiadat  dan  lain  kemampuan  serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Hukum sebagai salah satu unsur atau  bagian  dari  kebudayaan  tidaklah lepas  dari  pla  perikelakuan  manusia dan masyarakat pembentuk kebudayaan  itu.Artinya  hukum  itu berasal  dan  berlaku  dalam  masyarakat pembentuknya.Dalam masyarakat tradisional,  hukum  yang  berlakupun bersifat  tradisional  atau  turun  temurun dan mempunyai ciri-ciri untuk mempertahankan keserasian, keselarasan  serta  keseimbangan  yang lebih  menekankan  musyawarah  untuk
mencapai  kebulatan  dalam  setiap penyelesaian konflik. 26
Dimanapun  dan  pada  zaman apapun  kita  berada,  semuanya  tidak terlepas  dari  teknologi  yang  tumbuh dan berkembang dari adanya peradaban manusia  yang  tercipta  melalui  cipta, rasa  dan  karsa  manusia.Pada  awalnya hal  ini  hal  ini  bermula  dari  adanya kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam sistem masyarakat yang semakin lama kebudayaan tersebut semakin kompleks, berkembang  sesuai  dengan  tuntutan zaman.
Dengan  adanya  kebudayaan inilah  berkembang  menjadi  suatu pranata-pranata dalam masyarakat. Pengaturan  yang  pada  awalnya  sangat sederhana,  akan  tetapi  seiring  dengan berkembangnya  zaman,  menjadikan peraturan  tersebut  menjadi    suatu bentuk  hukum  yang  kompleks  yang berisikan  semua  pengaturan  kehidupan manusia.
Budaya  yang  pada  awalnya melatar  belakangi  pembentukan  dari hukum itu sendiri tentu akan selalu ada di  dalam  hukum  itu  sendiri,  karena hukum itu tidak dapat sendirinya berisi,
26 Ismail  Saleh.  “Budaya  Hukum  dan Pembangunan Hukum Nasional.” Varia Peradilan .(1988): 127.
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
yang  mengisinya  adalah  nilai-nilai yang  hidup,  tumbuh  dan  berkembang di masyarakat.Budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat dapat dipengaruhi  oleh  agama,  posisi  yang bersangkutan dalam masyarakat, kepentingan  orang  tertentu,  bahkan juga  oleh  faktor  karier,  budaya  hukum seorang  pejabat  yang  masih  aktif  akan berbeda dengan budaya hukum dengan pejabat  yang  sudah  pensiun.  Demikian juga  dengan  budaya  hukum  dari seseorang  yang  hidup  berkecukupan akan  berbeda  dengan  budaya  hukum seorang yang hidupnya kekurangan.
Budaya  hukum  meliputi  nilai, sistem  budaya,  kesadaran  hukum  dan kepatuhan  hukum.Perdamaian  yang kerap dilakukan oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimpanya  adalah  salah  satu  bentuk dari  budaya  hukum  yang  ada  dalam masyarakat.Disatu sisi perdamaian adalah salah satu bentuk budaya hukum yang  baik  yang  dapat  menyelesaikan sebagian  besar  jenis  konflik  yang  ada di  dalam  masyarakat,  dengan  adanya perdamaian  maka  hilanglah  semua dendam,  amarah  dan  kebencian  yang ada diantara kedua belah pihak.
3. Diskresi  yang  ada  pada  pihak penegak hukum
Diskresi  adalah  kata  serapan dari  bahasa  Inggris  discretion,  yang mempunyai arti kebijakan, keleluasaan. Pendapat  lain  yang  menyatakan  bahwa diskresi  itu  adalah  suatu  pelaksanaan wewenang  yang  lebih  mengutamakan pertimbangan  moral  daripada  hukum. Diskresi  dapat  terjadi  disemua  instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang penegak hukum,  baik  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan maupun instansi lain setelah  hukum  dijatuhkan.  Diskresi pada prinsipnya tidak dapat dihilangkan  sama  sekali  berkaitan dengan  pelaksanaan  undang-undang. Penerapan  diskresi  dalam  penegakan hukum  dapat  dibenarkan  sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
Dalam kasus-kasus terjadi benturan kepentingan antara rasa kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan, maka  yang  diutamakan  adalah  rasa keadilan.  Apabila  kepastian  hukum yang  diutamakan,  maka  akan  terjadi rasa  ketidakadilan  dalam  masyarakat. Walaupun  disadari  kepastian  hukum harus  berjalan  sesuai  secara  pararel dengan  rasa  keadilan,  rasa  keadilan itu sendiri  di  dapat  dari  kepastian  hukum. Dalam  hal-hal  yang  demikian  perlu
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
adanya  diskresi  di  dalam  penegakan hukum.
Diskresi
seyogyanya diterapkan  pada  kasus-kasus  ringan antara  lain  pelanggaran  kejahatan ringan  yang  pelakunya  anak  dibawah umur atau dapat saja terjadi masyarakat adat  memaafkan  kesalahan  pelaku dengan  denda  adat  atau  tata  cara  adat dengan maksud memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.
Alasan  dipilihnya  perdamaian dalam  penyelesaian  kasus-kasus  yang menimpa  masyarakat  di  Indonesia  di dasarkan pada pertimbangan berikut : 27
1. Faktor  Ekonomis .  Perdamaian memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis,  baik  dari  sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor  ruang  lingkup  yang dibahas .  Perdamaian  memiliki
kemampuan membahwa permasalahan secara luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini  dapat  terjadi  karena  aturan main dikembangan dan ditentukan  leh  para  pihak  yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
3. Faktor  pembinaan  hubungan baik . Perdamaian yang mengandalkan cara-cara penyelesaian  kooperatif  sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya
pembinaan hubungan baik antar
27 Suyud  Margono. ADR  Alternatif  Dispute Resolution  &  Abitrase  Proses  Pelembagaan dan  Aspek  Hukum (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2000).
manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.
Prajudi Atmosudirdjo
menyatakan  bahwa  diskresi  diperlukan sebagai asas legalitas yang menghendaki  perbuatan  administrasi negara  harus  berdasarkan  undang- undang. Selanjutnya beliau mengemukakan  dua  macam  diskresi sebagai berikut: 28
1. Diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas administrasi negara bebas mengambil  keputusan  apa  saja, asalkan  tidak  melampaui  atau melanggar batas-batas yang ditentukan;
2. Diskresi terikat, undang-undng menetapkan beberapa alternatif dan administrasi  negara  bebas  memilih satu alternatif.
Disamping itu Soerjono
Soekanto berpendapat bahwa pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya  lebih  banyak  tertuju  pada diskresi, yakni menyangkut pengambilan  keputusan  yang  tidak sangat terikat oleh hukum, yang dalam hal  ini  penilaian  pribadi  memegang peranan.
Diskresi  sebagai  pranata  dalam kebijakan  penanggulangan  kejahatan
28 Prajudi  Atmosudirdjo. Hukum  Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
dilakukan  atas  dasar  alasan  bahwa aparatur penegak hukum tidak mungkin menerapkan ketentuan hukum pidana  secara  kaku.  Sebab  dalam pelaksanaan  peradilan  pidana  dalam penegakan  hukum  pidana  sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan,  dibutuhkan  diskresi  yaitu kebebasan mengambil keputusan dalam tiap-tiap situasi yang dihadapai berdasarkan  pendapat  sendiri  atau dalam dalam bahasa sehari-hari kiranya diskresi dapat dijelaskan secara kemungkinan menentukan sendiri keputusan  yang  diambil  dari  beberapa kemungkinan alternatif. 29
Dari  pengertian  diskresi  di  atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor pendorong  terjadinya  diskresi  adalah karena  terkadang  antara  seharusnya dengan  senyatanya  saling  bertolak belakang.  Suatu  undang-undang  tentu saja  memuat  aturan-aturan  baku  yang harus  dilaksanakan,  akan  tetapi  dalam kenyataannya  pelaksanaan  peraturan tersebut  secara  kaku  bisa  berakibat tidak  baik  sehingga  perlu  inisiatif  dari penegak  hukum  untuk  melaksanakan perannya sesuai dengan kondisi yang ia
29 Roeslan Saleh. Dari  Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
hadapi  saat  itu  yang  disebut  juga penegakan hukum secara nyata.
Pasal  2  KUHP  menentukan  : Ketentuan  pidana  dalam  undang- undang  Indonesia  berlaku  bagi  tiap orang  dalam  wilayah  Indonesia  yang melakukan  suatu  tindak  pidana”  dan Pasal  5  ayat  (10  jo  Pasal  7  ayat  (1) KUHAP yang pada intinya menentukan, penyelidik, penyidik wajib  melakukan  tindakan  awal  untuk menerapkan  hukum  pidana  terhadap pelaku tindak pidana.
Menurut  Muladi,  penerapan hukum  pidana  dan  penjatuhan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana harus  melalui  mekanisme  administrasi sistem  peradilan  pidana. 30 Melihat ketentuan sistem hukum pidana Indonesia dan pendapat Muladi tersebut  di  atas,  maka  secara  yuridis formal  setiap  terjadi  tindak  pidana diseluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  harus  diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.
CJM. Schuyt menyatakan bahwa  suatu  sistem  hukum  bertujuan untuk :
(1) Mencapai dan melaksanakan kedamaian  berdasarkan  ketertiban dan ketentraman;
30 Muladi, Kapita Selekta  Sistem  Peradilan Pidana .
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
(2) Penyelesaian konflik tanpa menggunakan paksaan dan
kekerasan;
(3) Memberikan jaminan terhadap keleluasaan mengembangkan potensi; (4) Menjamin pembagian yang adil dan hal-hal yang terbatas penyediaannya dalam masyarakat;
(5) Menyalurkan proses perubahan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya disorganisasi, oleh karena suatu masyarakat senantiasa merupakan sistem. 31
Pada  kesempatan  lain  Soerjono Soekanto  juga  mengemukakan  bahwa penggunaan  hukum  pidana  secara sembarangan  dan  terlalu  kaku  dapat merupakan  gangguan  terhadap  tri tunggal  nilai-nilai  yang  berpasangan, kaedah  dan  pola  perilaku,  sehingga menimbulkan  ketidak  serasian  yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup  masyarakat. 32 Tujuan  hukum adalah untuk kedamaian hidup bersama (peaceful  living  together). Sehubungan dengan  itu,  maka  seringkali  dikatakan, bahwa  tujuan  dan  kewajiban  penegak hukum untuk menegakkan dan memelihara kedamaian. 33
31 Soerjono  Soekanto. Identifikasi  Hukum Positif  Tidak  Tertulis  Melalui  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris (Jakarta:  IND- HILL-CO, 1988).
32 Soerjono  Soekanto. Penegakan  Hukum (Bandung: Bina Cipta 1981).
33 Purnadi  Purbacaraka  &  Soerjono  Soekanto. Perihal Kaedah Hukum .
Sedangkan kedamaian itu sendiri secara filosofis menurut Soerjono  Soekanto,  adalah  keserasian antara ketentraman dan ketertiban.Dalam  kesempatan  ini  pula Soerjono  Soekanto  mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ketentraman  atau  ketenangan  adalah keadaan  pribadi  seseorang  yang  tidak ada  rasa  kekhawatiran,  tidak  ada  rasa ancaman  atau  bahaya  dari  luar  dan tidak  ada  konflik  dalam  diri  pribadi seseorang. 34
Penegakan hukum pidana secara  sembarangan  dan  terlalu  kaku yang  membawa  akibat  terganggunya kedamaian pergaulan hidup masyarakat, berarti  tujuan  hukum  pidana  untuk menciptakan dan memelihara kedamaian  tidak  tercapai,  bahkan terjadi  sebaliknya  yaitu  mengganggu kedamaian  masyarakat,  atau  dengan kata  lain  penegakan  hukum  pidana  itu merupakan pelanggaran terhadap perasaan  keadilan  masyarakat.  Hal  ini sesuai dengan pendapat Muladi penerapan hukum pidana yang sifatnya terlalu  formal,  apabila  dilandasi  hanya untuk  kepentingan  kepastian  hukum dan  hanya  untuk  kepentingan  prestice
34 Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
justice akan membawa bencana berupa ketidakadilan. 35
Penyelesaian  suatu  sengketa atau suatu perkara, baik melalui sistem peradilan  pidana  maupun  melalui sarana  non  penal  yang  dilakukan  oleh masyarakat secara damai kekeluargaan, keduanya memerlukan  status  kepastian hukum  supaya  mencapai  keadilan, karena menurut Purnadi Purbacarakaka dan  A.  Ridwan  Halim  secara  awam keadilan  adalah  suatu  nilai  yang tampak sebagai keamanan dan ketertiban.  Dari  sudut  hukum  keadilan adalah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan  hukum. 36 Penyelesaian tindak  pidana  secara  penal  yang dilaksanakan  oleh  sistem  peradilan pidana  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia kepastian hukumnya dijamin dalam  Bab  VIII  KUHP,  yang  pada intinya menentukan bahwa suatu perkara pidana tidak dapat dituntut lagi apabila  terdakwa  meninggal  dunia  dan lewat waktu.
Menurut  Soerjono  Soekanto timbulnya  masalah  kepastian  hukum dalam perkara yang diselesaikan
35 Muladi, Kapita Selekta  Sistem  Peradilan Pidana . 36 Purnadi  Purbacaraka  &  A.  Ridwan  Halim,. Filsafat  Hukum  Pidana  Dalam  Tanya  Jawab (Jakarta: Rajawali, 1994).
peradilan  desa  (peradilan  diluar  sistem peradilan pidana) adalah akibat masing-masing  pihak  yang  terkait dalam  proses  penegakan  hukum  yang mempunyai pengertian terhadap hukum yang  berbeda.  Aparat  penegak  hukum yang  melembaga  cenderung  untuk mengartikan hukum sebagai tata hukum. Akibatnya ia akan mengidentikkan penegakan hukum dengan  penegakan  undang-undang. Masyarakat pedesaan cenderung mengartikan  hukum  sebagai  perilaku yang  ajeg,  sehingga  ia  menganggap suatu  sengketa  dapat  diselesaikan menurut  pola  perilaku  ajeg  yang  ada, (seperti melalui musyawarah, kekeluargaan) yang menghasilkan kedamaian. 37
Penerapan hukum pidana tertulis melalui sistem peradilan pidana secara  paksa  pada  masyarakat  yang mengartikan  hukum  sebagai  perilaku ajeg,  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai ketidakadilan dan bertentangan dengan kesadaran hukumnya. Kalau ini terjadi  berarti  tujuan  hukum  pidana untuk menjamin kedamaian masyarakat tidak tercapai, bahkan terjadi
37 Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum .
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
sebaliknya yaitu menganggu
kedamaian masyarakat. 38 Kepastian hukum untuk mencapai  ketertiban  sebagai  unsur kedamaian  dalam  konsep  penegakan hukum  dalam  arti  luas,  tidak  hanya terbatas  pada  pengertian  kepastian hukum  yang  dianut  oleh  konsep penegakan  hukum  dalam  arti  sempit, sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi  Purbacarakaka  dan  A.Ridwan Halim  bahwa  kepastian  hukum  adalah ketegasan  penerapan  hukum  pidana itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap  semua  orang  tanpa  pandang bulu, 39 akan  tetapi  juga  mencakup pengertian kepastian hukum dalam arti luas  yang  dikemukakan  oleh  Van Apeldoorn  bahwa  kepastian  hukum berarti  “ada  hukum  yang  pasti  bagi peristiwa  yang  konkret  dan  adanya perlindungan dari kesewenang- wenangan. 40 Sejalan  dengan  ini  pula dikemukakan oleh Daniel S.Lev bahwa hakekat  hukum  adalah  suatu  kepastian tentang bagaimana para warga
38 Soerjono  Soekanto. Kedudukan  Kepala
Desa  Sebagai  Hakim  Perdamaian (Jakarta: Rajawali, 1986).
39 Purnadi  Purbacaraka  &  A.  Ridwan  Halim,. Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab.
40 Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum.
masyarakat  menyelesaikan  masalah hukum. 41
Menurut  Logemann,  kepastian hukum  bukanlah  berarti  terwujud semata-mata  dalam  pengaturan  tertulis belaka,  tetapi  kepastian  hukum  juga dapat  terwujud  dalam  keputusan  para pejabat  yang  berwenang  menyangkut suatu  peristiwa  tertentu. 42 Menurut ajaran  dari  teori  keputusan  dari  Ter Haar,  hukum  adat  timbul  antara  lain dari keputusan pejabat hukum, keputusan  dari  para  warga  masyarakat yang  diambil  berdasarkan  kedasaran hukum  masyarakat  yang  berlaku  dan mungkin  dari  keputusan  bersama  dari para warga masyarakat. 43
Menurut  Pasal  1  angka  24  UU Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (“UU LLAJ”),  kecelakaan  lalu  lintas  adalah suatu  peristiwa  di  Jalan  yang  tidak diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia
dan/atau kerugian harta benda.
Kecelakaan  lalu  lintas  yang
mengakibatkan korban meninggal
41 Soerjono Soekanto
42 Soerjono Soekanto
43 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah. Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat (Jakarta: Rajawali, 1983).
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
dunia  termasuk  kecelakaan  lalu  lintas berat  (Pasal  229  ayat  4  UU  LLAJ). Bagi  pengemudi  yang  terlibat  dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat 1 UU LLAJ):
a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
b. memberikan pertolongan kepada korban;
c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian  Negara  Republik Indonesia terdekat; dan
d. memberikan  keterangan  yang
terkait dengan kejadian
kecelakaan. Setiap  pengemudi  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  korban,  akan  tetapi  tanggung jawab  ini  tidak  berlaku  apabila  (Pasal 234 ayat 3 UULLAJ):
a. Adanya keadaan memaksa yang tidak  dapat  dielakkan  atau  di luar kemampuan Pengemudi;
b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
c. Disebabkan  gerakan  orang  dan/
atau  hewan  walaupun  telah diambil tindakan pencegahan.
Bagaimana jika pengemudi telah  bertanggung  jawab  dan  telah terjadi  perdamaian  dengan  keluarga korban,  apakah  polisi  tetap  berhak melakukan  penyidikan?  Mengenai  hal ini  kita  perlu  melihat  ketentuan  Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Jika  korban  meninggal  dunia  akibat Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (1) huruf  c,  Pengemudi,  pemilik,  dan/atau Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau  biaya  pemakaman  dengan tidak  menggugurkan  tuntutan  perkara pidana.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi  telah  bertanggung  jawab atas  kematian  korban,  tuntutan  pidana terhadap  dirinya  tidak  menjadi  hilang. Oleh  karena  itu,  kepolisian  tetap melakukan  penyidikan  sesuai  hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan  (Pasal  230  UU LLAJ).  Jadi,  dalam  kasus  yang  Anda ceritakan,  pihak  kepolisian  tetap  akan melakukan  penyidikan  meskipun  ada kesepakatan  bahwa  keluarga  korban tidak akan menuntut secara pidana.
Ancaman  sanksi  pidana  untuk pengemudi kendaraan bermotor
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan korban meninggal dunia  adalah  pidana  penjara  paling lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat 4 UU  LLAJ).  Walaupun  pelaku  telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian  dengan  keluarga  korban tidak  menghapuskan  tuntutan  pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No.  1187  K/Pid/2011.Bahkan  dalam Putusan  MA  No.  2174  K/Pid/2009, terdakwa  tetap  dikenakan  hukuman walaupun  telah  ada  perdamaian  dan terdakwa  sendiri  juga  mengalami  luka (retak  tulang  tangan  kiri  dan  tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut.Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan  keluarga  korban  karena  hal  itu dapat  dipertimbangkan  hakim  untuk meringankan  hukumannya.Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan  keluarga  korban  bisa  menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh,  dalam  Putusan  MA  No.  403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam  Putusan  MA  No.  553  K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik  untuk  melakukan  perdamaian kepada  keluarga  korban,  sehingga
menurut  majelis  hakim  tidak  adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa. 44
Jadi,  apabila  kecelakaan  lalu lintas  yang  mengakibatkan  korban meninggal  dunia  dan  pelaku  telah bertanggung  jawab  kepada  keluarga korban  serta  terjadi  perdamaian,  hal tersebut  tidak  menghapus  tuntutan pidana  kepada  pelaku,  sehingga  polisi tetap  berhak  melakukan  penyidikan. Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas maka  dapat  diketahui  bahwa  faktor penyebab  perdamaian  sering  menjadi pilihan  utama  dalam  penyelesaian kasus  kecelakaan  lalu  lintas  adalah pengaruh  hukum  adat  yang  masih berlaku  di  masyarakat  dan  budaya hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. Sedangkan  akibat  hukum  penyelesaian kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang dilakukan secara damai adalah persetujuan  damai  yang  dibuat  hanya terikat  menurut  hukum  adat  dan menyebabkan  kasus  tersebut  tidak dilanjutkan atau tidak diproses lagi.
44 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/u lasan/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian- dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas- menggugurkan- tuntutan/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20 angka%2024,dan%2Fatau%20kerugian%20har ta%20benda.
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik  kesimpulan,  bahwa  Alasan perdamaian menjadi alternatif penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu lintas  karena  adanya  kesadaran  dari kedua  pihak  untuk  menjalin  hubungan baik  antara  keluarga  pelaku  maupun korban kecelakaandan adanya pengaruh  hukum  adat  yang  masih berlaku  di  masyarakat  dan  budaya hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. Penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu lintas  yang  dilakukan  secara  damai adalah  persetujuan  damai  yang  dibuat hanya  terikat menurut  hukum  adat  dan menyebabkan  kasus  tersebut  tidak dilanjutkan atau tidak diproses lagi atau agar  pelaku  dalam  kasus  kecelakaan lalu lintas tersebut mendapatkan keringanan  hukum  dari  pengadilan; Diskresi  yang  ada  pada  pihak  penegak hukum. Persetujuan damai yang dibuat hanya  terikat  menurut  hukum  adat, namun jika dilihat dari sudut perundang-undangan tidak mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Tebaran
Pikiran
Tentang Studi Hukum dan
Masyarakat . Jakarta: Media
Sarana Press, 1986.
Al  Mahdi,  Mohd.  Din,  Saifuddin Bantasyam.  “Perdamaian  dalam Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu Lintas.” Jurnal  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala . Volume 2, No. 1, Agustus (2013): 48.
Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus
Besar
Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka, Jakarta, 1994.
Eko  Iskandar. Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan
(Airlangga Development Jounal).
https://nasional.kompas.com/read/2019
/12/28/10355741/polri-sebut- jumlah-kecelakaan-lalu-lintas- meningkat-pada-2019#:~:text https://sumsel.tribunnews.com/2019/01 /03/779-orang-di-sumsel- meninggal-kecelakaan-tahun- 2018-ini-7-pelanggaran- lalulintas-berakibat-fatal https://www.hukumonline.com/klinik/d etail/ulasan/lt5129ad1637c27/apa kah-perdamaian-dalam-kasus- kecelakaan-lalu-lintas- menggugurkan- tuntutan/#:~:text=Menurut%20Pa sal%201%20angka%2024,dan%2 Fatau%20kerugian%20harta%20 benda.
Iman  Sudiyat.  Pengantar Hukum  Adat Indonesia .  Yogyakarta:  Liberty, 1981.
Barhamudin  dan  Ali  Dahwir,  Perdamaian  Menjadi  Pilihan  Utama  dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104
Imam  Sudiyat. Azas-Azas  Hukum  Adat Yogyakarta: Liberty, 1989.
Ismail  Saleh.  “Budaya  Hukum  dan
Pembangunan Hukum Nasional.”
Varia Peradilan .(1988): 127. Muladi. Kapita Selekta Sistem
Peradilan  Pidana .  Semarang: Undip, 1995.
M.  Faal. Penyaringan  Perkara  Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) .
Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
M.  Koesnoe.  “Pemahaman  Hukum Adat  Dalam  Kalangan  Hukum Kita.” Varia Peradilan , Tahun V No. 54 Maret (1990):125. Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi  Negara .  Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1984. Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono
Soekanto. Kaedah-Kaedah
Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti, 2010.
Purnadi  Purbacaraka  &  A.  Ridwan Halim,. Filsafat  Hukum  Pidana Dalam  Tanya  Jawab .  Jakarta: Rajawali, 1994.
Roeslan Saleh. Dari Lembaran
Kepustakaan  Hukum  Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
Soerjono  Soekanto. Kesadaran  Hukum dan  Kepatuhan  Hukum .  Jakarta:
Rajawali, 1982.
Soerjono  Soekanto. Beberapa  Segi Aspek  Sosio  Yuridis  Masyarakat .
Bandung: Alumni, 1983.
Soerjono Soekanto. Pengantar
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI
Press, 1984.
Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan
Azas-Azas  Hukum  Adat (Jakarta:
Gunung Agung, 1985).
Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum . Bandung: Bina Cipta 1981.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1983.
Soerjono Soekanto. Identifikasi Hukum Positif  Tidak  Tertulis  Melalui Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Jakarta:  IND-HILL-CO,
1988. Soerjono Soekanto. Kedudukan
Kepala  Desa  Sebagai  Hakim
Perdamaian .  Jakarta:  Rajawali,
1986.
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta: Rajawali, 1983.
Soepomo. Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat .  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1977.
Suyud Margono. ADR Alternatif Dispute  Resolution  &  Abitrase Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka, 1986.