## Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga
Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan
Itmaamul Wafaa Samudra Afiliasi: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta E-mail: wafasamudra07@mail.ugm.ac.id

## Abstract
Collaborate with third parties between the Nusakambangan Open Prison and PT Noerman in the form  of  implementing  the  Community  Based  Correction  concept  in  order  to  prepare  social reintegration  as  mandated  by  PERMENKUMHAM  No.  3  of  2018  concerning  Conditions  and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Prior to Release, and Conditional Leave with reference to the 5 (five) principles put forward by P. Corney,  namely  the  availability  of  employment  opportunities,  the  existence  of  selection,  not  being exploited,  minimum  security,  and  responsibility  for  the  transfer  of  Prisoner.  This  research  was conducted  to  see  the  extent  of  the  cooperation  of  third  parties  in  implementing  the  concept  of Community Based Correction in order to prepare towards social reintegration. The results of this study a comprehensive coaching and mentoring process because of the Terms of Reference (KAK) agreed upon by the Open Prison with PT Noerman which is stated in Number: PAS-19. HH 05.05 of 2019, Number:  01/PTNJA/PKS/IV/2019  of  2019  the  Independence  Development  Program  for correctional Prisoner in the field of Aquaculture Industry. This research was conducted using juridical- empirical  research  methods.  This  method  is  a  research  method  that  examines  the  applicable  legal provisions and what happens in actual reality to find facts that are used as research data, which are then analyzed to identify problems and ultimately to solve problems. The approach used is a mixed approach between the rule of law and case studies.
Keywords : Third party cooperation; Community based correction; Social reintegration;

## Abstrak
Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yang  terjalin  antara  Lapas  Terbuka  Nusakambangan dengan  PT  Noerman  dalam  wujud  Pelaksanaan  konsep  Community  Based  Correction dalam rangka mempersiapkan warga binaan menuju reintegrasi sosial sebagai mandatori dari PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan mengacu kepada 5 (lima) prinsip yang dikemukakan oleh P. Corney yaitu tersedianya lapangan kerja bagi warga binaan, adanya seleksi warga binaan, tidak dieksploitasi, minimum security, dan tanggung jawab pemindahan warga binaan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kerjasama pihak ketiga dalam melaksanakan konsep Community Based Correction dalam rangka mempersiapkan warga binaan menuju reintegrasi sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kerjasama pihak  ketiga  mampu  mempersiapkan  warga  binaan  dengan  proses  pembinaan  dan pembimbingan warga binaan secara komperhensif karena adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh Lapas Terbuka dengan PT Noerman yang tertuang dalam Nomor: PAS-19.HH.05.05 Tahun 2019, Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 Tahun 2019 Progam Pembinaan Kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang pengelolaan Aquaculture  dan  Industri  Manufactur.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  penelitian  yurdis-empiris.  Metode  tersebut  merupakan  metode  penelitian  yang mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  yang sebenar-benarnya  untuk  menemukn  fakta-fakta  yang  dijadikan  data  penelitian  yang
kemudia  data  tersebut  dianaslisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan  pada  akhirnya untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran antara aturan hukum dan studi kasus untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini guna melihat secara konkrit peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
Kata Kunci : Kerjasama pihak ketiga; Community based correction; Reintegrasi sosial;

## PENDAHULUAN
Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, serta berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 1
Melihat fakta lapangan yang menjadi problematika yakni masih terjadi pengulangan tindak  pidana  bahkan  pada  saat  warga  binaan  sedang  menjalani  program  asimilasi, berdasarkan informasi kabareskrim polri komjen pol listyo sigit menyebutkan setidaknya ada 27 orang melakukan pengulangan tindak pidana yang dibebaskan melalui program asimilasi  dimasa  pandemi, 2 menurut  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Dirjen  Pemasyarakatan Nugroho mengatakan sampai saat ini, dari 36 ribuan narapidana yang telah dikeluarkan terdapat 12 orang napi yang berulah kembali, 3 selain itu pada awal januari tahun 2020 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Sri Puguh Budi Utami  menuturkan  angka  residivis  mencapai  24  ribu  orang. 4 Berdasarkan  pada  fakta tersebut  masih  menunjukkan  bahwa  masih  terjadi  pengulangan  tindak  pidana  bahkan pada  tahapan  asimilasi,  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  warga  binaan  mengulangi tindak  pidana,  pendapat  Nur  Fitriatus  Sholihah  yang  mengutip  dari  sosiolog  dari Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  Drajat  Tri  Kartono  salah  satunya  adalah  minim
1 Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Pemasyarakatan.  UU  No.  12  Tahun  1995,  LN  No.  77 Tahun 1995, TLN No. 3614.
2 CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri- sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi,  Polri  Sebut  27  Eks  Napi  Asimilasi  Corona  Bikin Kriminal Lagi, diakses 17 Mei 2021
3 Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97fe863cf91/napi-asimilasi- kembali-berulah--bukti-pidana-pemenjaraan-tidak-efektif?page=3,  Napi  Asimilasi  Kembali  Berulah,  Bukti Pida Pemenjaraan Tidak Efektif, diakases 17 Mei 2021
4 Republika, https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24- ribu-orang, Dirjen: Angka Residivis Capai 24 ribu Orang, diakses, 17 Mei 2021
persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi, mental dan spiritual yang mana ini menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. 5
Hal  ini  tentu  menjadi  diskrusus  bagi  para  peneliti  hukum  apakah  pembinaan  di lembaga  pemasyarakatan  masih  tidak  berjalan  efektif  sesuai  dengan  tujuan pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang  berbunyi  lembaga  pemasyarakatan  bertujuan  agar  warga  binaan  Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 6 Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly juga menegaskan bahwa jangan sampai terjadi ekploitasi kepada warga binaan yang memicu pada perilaku yang menyimpang atau pengulangan tindak pidana oleh warga binaan karena hak warga binaan tidak diberikan dengan semestinya. 7
Indonesia sejatinya sudah memiliki Lapas Terbuka untuk program asimilasi  yang dibentuk pertama kali di inisiatori oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003. 8 LAPAS Terbuka memiliki orientasi yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang efektif dalam sistem  pemasyarakatan  guna  mencapai  tujuan  pemidanaan.  Community – Based corrections  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  mengintegrasikan  warga binaan  kembali  ke  kehidupan  masyarakat.  Semua  aktifitas  yang  mengarah  ke  usaha penyatuan  komunitas  untuk  mengintegrasikan  warga  binaan  dengan  masyarakat. 9 Merujuk pada peraturan asimilasi bahwa warga binaan yang berkelakuan baik, aktif dalam progam  pembinaan,  dan  telah  menjalani  ½  masa  pidana  maka  berdasarkan  Pasal  44 PERMENKUMHAM  No.  03  Tahun  2018  Jo  Pasal  37  PERMENKUMHAM  No.  32 Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti
5 Nur
Fitriatus Shalihah,
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat- kriminal-ini-analisisnya-?page=all  ,  Mengapa  Napi  Asimilasi  kembali  berbuat  kriminal  ini  analisisnya, diakses 17 Mei 2021
6 Lihat Konsideran huruf (c) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7 Liputan6, https://www.liputan6.com/tv/read/2947442/yasonna-minta-petugas-lapas-tak- eksploitasi-tahanan, Yassona Minta Petugas Lapas Tak Eksploitasi Tahanan , diakases 17 Mei 2021
8 Kemenkumham,  https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/lpTerbuka-jakarta#dasar- hukum, Dasar Hukum Lapas Terbuka Jakarta , diakses 17 Mei 2021 9 Haryono. “ Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Warga binaan ”, Jurnal: JIKH, (Volume 12, Nomor. 3, November 2018), hal. 296
Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat, mendapatkan haknya mengikuti program asimilasi. 10
Pembentukan  organisasi  UPT  Pemasyarakatan  saat  ini  masih  menggunakan pendekataan keamanan, hal ini didasarkan pada sejarah, dimana pembentukan Lapas Klas I merupakan manifestasi dari Lapas dengan kriteria Maximum Security, sedangkan Lapas Klas IIA/B dan III adalah Lapas dengan kriteria Medium Security, berbeda dengan Lapas Terbuka merupakan perwujudan dari Lapas dengan kriteria Minimum Security . 11 Namun, Sahardjo  menjelaskan  sebagaimana  dikutip  oleh  Widayati,  bahwa  lembaga pemasyarakatan  bukan  tempat  yang  sematamata  memidana  orang,  melainkan  juga sebagai  tempat  membina  atau  mendidik  orang-orang  terpidana,  agar  setelah  menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga  pemasyarakatan  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  taat  pada  hukum  yang berlaku. 12 Dalam hal ini, Konsep Community Based Correction menurut Richard W. Snarr 13 ialah mengacu kepada pola social reintegration, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  upaya  untuk  menyatukan  kembali ( reintegration ) narapidana dengan masyarakat.
Sistem  pembinaan  warga  binaan  dengan  orientasi  yang  berbasis  di  masyarakat perwujudan  dari  sistem Community – Based  Corrections merupakan  suatu  metode  yang digunakan  untuk  reintegrasi  sosial  warga  binaan  tahap  lanjut  untuk  mempersiapkan kembali  di  kehidupan  masyarakat  dengan minimum  security . 14 Semua  aktifitas  yang
10 Pasal  1  ayat (4)  Permenkumham  No  3  Tahun  2018  berbunyi  “Asimilasi  adalah  proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”.
11 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Desain Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, 2017 No.969, hal. 66
12 Lidya  Suryani  Widayati, “ Rehabilitasi  Narapidana  dalam  Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan ” . Jurnal: Negara Hukum, (Volume. 3, Nomor.2, Desember 2012), hal. 202 13 Snarr,  Richard  W.,  1996,  Introduction  to Corrections,  Brown  &  Benchmark  Publisher, New York, hal. 220
14 Tahap-tahap pembinaan berdasarkan SK MenKeh RI No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, adalah sebagai berikut:
1. Tahap  I,  dalam  tahap  ini  berlangsung  sejak  narapidana  tersebut  masuk  ke  dalam  Lapas  sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan masih dalam pengawasan maksimum ( maximum security ) atau disebut Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan).
2. Tahap  II,  dalam  tahap  ini  merupakan  tahap  pembinaan  lanjutan.  Diberlakukan  pada  masa  1/3 sampai  sekurang-kurangnya  1/2  dari  masa pidana  yang  sebenarnya.  dengan  pengawasan  medium ( medium security ).
3. Tahap  III,  dalam  tahap  ini  juga  merupakan  tahap  pembinaan  lanjutan  dimana  proses  pembinaan narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini merupakan tahap asimilasi dengan masyarakat luas. Pengawasan sudah relatif berkurang ( minimum security ).
mengarah  ke  usaha  penyatuan  komunitas  untuk  mengintegrasikan  narapidana  ke masyarakat. 15
Mandatori Lapas terbuka untuk melakukan program pembinaan warga binaan pada tahap  asimilasi  sampai  pada  kerjamasa  dengan  pihak  ketiga  tertuang  dalam PERMENKUMHAM  No.  3  Tahun  2018  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 62 ayat (1) berbunyi Asimilasi bagi Warga binaan dan Anak  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk,  kegiatan  pendidikan,  latihan  keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pasal 62  ayat  (2)  berbunyi  Asimilasi  dapat  juga  dilaksanakan  secara  mandiri  dan/atau bekerjsama dengan pihak ketiga. Pasal 62 ayat (3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.
Implementasi program reintegrasi sosial melalui progam asimilasi yang melibatkan pihak ketiga telah dilakukan dengan adanya Kesepakatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Nusakambangan dengan Pihak Ketiga perusahaan swasta dari sektor industri antara lain CV Manunggal Jaya Mandiri dan PT. Noerman Jaya Abadi untuk sektor budidaya tambak udang serta dengan PT Dewara Nusa Jaya untuk sektor produksi minyak serei khas Nusakambangan. 16
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Louis P. Corney, 17 untuk melaksanakan operasional  lapas  terbuka  terkait  dengan  tujuan  pemasyarakatan,  diperlukan  5  (lima) prinsip  dasar  yang  harus  diperhatikan  terlebih  dahulu,  antara  lain:  Prinsip  pertama narapidana  harus  memiliki  kesempatan  untuk  memperoleh  pekerjaan,  prinsip  kedua narapidana  harus  diseleksi  terlebih  dahulu,  perinsip  ketiga  narapidana  tidak  boleh dieksploitasi,  prinsip  keempat  sistem  pengamanan  harus  minimum,  dan  prinsip  kelima tanggungjawab pemindahan narapidana.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Nusakambangan, harus dilakukan penelitian untuk melihat
4. Tahap IV, merupakan tahap pembinaan lanjutan, yaitu proses pembinaan telah berlangsung 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Jika narapidana tersebut berkelakuan baik, maka kepada narapidana yang bersangkutan  dapat  diusulkan/diberikan  pelepasan  bersyarat  ataupun  cuti  menjelang  bebas.  Pada tahap  IV  ini  keseluruhan  pembinaan  sepenuhnya  dilakukan  di  luar  Lapas,  disebut  juga  tahap Integrasi.
15 Loc.cit .  2018. “Optimalisasi Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Lapas  Terbuka  dalam  Proses Asimilasi Narapidana ”, Jurnal: JIKH, (Voumel 12 Nomor 3, November 2018), hal. 296.
16 Ditjenpas.go.id,http://www.ditjenpas.go.id/Lapas-Terbuka-nusakambangan-sepakati-kerja- sama-dengan-3-stakeholder-industri, Lapas Nusakambangan Sepakati Kerjasama dengan tiga Stakeholder Industri . Diakses 3 Juli 2019
17 P.  Corney,  Louis  1980, Corrections  Treatment  and  Philosophy ,  Englewood  Cliffs  New  York Prentice- Hall.Inc, New York, hal. 217.
efektifvitas  kerjasama  pihak  ketiga  dalam  menerapkan Community  Based  Correction bagi warga  binaan,  sehingga  tujuan  dilakukan  penelitian  ini  untuk  menjadi  bahan pertimbangan dimasa mendatang apakah kerjasama yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Nusakambangan  dengan  pihak  ketiga  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  seperti  yang dikemukakan  oleh  Louis  P.  Corney  atau  justru  menjadikan  warga  binaan  terasingkan, diperlakukan  tidak  adil  dan  paling  parah  justru  dieksploitasi,  sehingga  jauh  dari  upaya pembinaan korektif maupun rehabilitatif sesuai tujuan pemidanaan.
Adapun  masalah  yang  akan  dijawab  dalam  penelitian  ini,  Pertama,  sejauhmana kerjasama pihak ketiga yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terbuka Nusakambangan sebagai  wujud  pelaksanaan  “Community  Based  Corrections”  dalam  rangka  persiapan reintegrasi sosial warga binaan? Kedua, apa kendala yang dialami warga warga binaan Lapas terbuka Nusakambangan dalam  melaksanakan “Community Based Corrections” dengan kerjasama pihak ketiga?

## METODE PENELITIAN
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yurdis- empiris. Metode tersebut merupakan metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  yang  sebenar-benarnya  untuk menemukn  fakta-fakta  yang  dijadikan  data  penelitian  yang  kemudia  data  tersebut dianaslisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan  pada  akhirnya  untuk  menyelesaikan masalah. 18 Menurut Kees Waaldijk dalam penelitian lapangan bersifat empiris, yaitu untuk mengetahui  bagaimana  hukum  bekerja,  kemudian  karakternya  explanatori  yaitu  untuk mengetahui  bagaimana  respon  masyarakat  atas  kebijakan  negara,  dan  yang  terakhir fungsinya untuk evalusi bagaimana hukum yang sudah berjalan dievaluasi sejauhmana berkontribusi bagi masyarakat. 19
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan campuran antara aturan hukum  dan studi kasus untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini guna melihat secara konkrit peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip  keadilan.  Melihat  kerangka-kerangka  hukum  yang  berkaitan  dengan kerjasama  dengan  pihak  ketiga  giuna  melakukan  program  pembinaan  untuk mempersiapkan  warga  binaan  untuk  kembali  kepada  masyarakat  (reintegrasi  sosial)
18 Waluyo  Bambang,  2002,  Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek,  (Jakarta:  Sinar  Grafika), hal. 15-16
19 Waalijk  kees,  2009, The  Character  of  Scholary  Legal  Research, sixth  draft, (Universiteit  Leiden: Leiden), hal.2
dengan  menggunakan  konsep Community  Based  Correction terimplementasikan  di  Lapas Terbuka.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer meliputi data yang didapatkan langsung dilapangan berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Lapas dan Kepala Seksi Bimbingan Warga Binaan dan Anak, Petugas Bimbingan Warga Binaan dan Ana,  dan  Warga  Binaan.  Forum  Grup  Discussion  (FGD)  dilakukan  dengan  Warga Binaan, Pihak Ketiga dengan didampingi Petugas Lapas, Dokumentasi mencakup data- data  dalam  Perjanjian  dan  KAK  antara  pihak  ketiga  dengan  Lapas  Terbuka Nusakambangan,  Obeservasi  dilakukan  dengan  meninjau  lokasi  kerja  untuk  warga binaan. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan. 20 Peneliti  memperoleh  data  dari  studi dokumen  berupa  data  sekunder  berdasarkan  norma  hukum  yang  terkandung  dalam peraturan  perundang-undangan21,  yakni  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan yang  dibahas  dalam  peneltian  ini.  Data  tersier  mencakup,  Surat  Kabar  Online  dan ensklopedia lainnya.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data fakta empiris. 22 Penelitian  hukum empiris didasarkan  pada  bukti  yang  diperoleh dari  pengamatan  atau pengalaman  dan  analisis  baik  secara  kualitatif. 23 Analisis  terhadap  hasil  penelitian dilakukan  secara  deskriptif,  yaitu  memberikan  gambaran  atau  pemaparan  atas  hasil penelitian yang dilakukan. 24
Peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  di  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  karena masyarakat  masih  berasumsi  tentang  lapas  nusakambangan  yang  diisi  dengan  warga binaan  yang  terlibat  kasus  pidana  yang  dianggap  membahayakan  masyarakat,  padahal dengan adanya lapas terbuka dengan konsep Community Based Corecction yang bekerjasama dengan  pihak  ketiga  diharapkan  para  warga  binaan  sudah  siap  kembali  ke  sosial masyarakat  dengan  menjalani  kehidupan  secara  mandiri.  Sehingga  dengan  adanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi apakah Lapas Terbuka Nusakambangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga memberikan dampak positif atau tidak.
20 Marzuki Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana), hal. 141
21 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 105
22 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dulisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , (Pustaka Pelajar), hal. 280
23 Claire Angelique R.I, Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando. Del Carmen, “Toward a New Methodology For Legal Research in Criminal Justice”, Journal of Criminal Justice Education, (Volume 21, Nomor 1, 2010), hal. 124
24 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2006, Dualisme Penelitian Hukum, FH UMY, Yogyakarta, hal. 183

## PEMBAHASAN
Konsep Community Based Correction.
Sistem  Peradilan  Pidana  memiliki  perangkat  struktur  atau  sub-sistem  berupa kepolisian,  kejaksaan,  peradilan  dan  lembaga  koreksi,  mengingat  peranannya  yang semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub sistem inilah dinamakan  struktur  hukum  ( Legal  Structer ). 25 Lapas  terbuka  sebagai  bagian  dari  sub- sistem peradilan pidana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Posisinya yang strategis dalam menjalakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan sesuai amanat dari undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan warga binaan dengan masyarakat sebagaimana  yang  dikenal  dalam  lembaga  pemasyarakatan  yaitu  reintegrasi  sosial merupakan  langkah  untuk  mengubah  warga  binaan  maupun  masyarakat  karena reintegrasi  melihat  bahwa  munculnya  perilaku  kriminal  merupakan  tanggung  jawab individu  dan  masyarakat.  Konsep  reintegrasi  sosial  ini  tidak  terlepas  dengan  konsep Community  Based  Coorection.  Logika  pembenaran  dari  konsep  Community  Based Correction  adalah  masyarakat  merupakan  tempat  paling  ideal  untuk  melakukan pembinaan  pelanggar  hukum.  Pelanggar  hukum  harus  tetap  diberi  kesempatan  luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat. 26
Pola  pembinaan  dan  Pembimbingan  dengan  membaurkan  warga  binaan  dengan masyarakat  merupakan  prinsip  dari  resosialisasi  dan  reintegrasi  dalam  sistem pemasyarakatan. Mengutip dari Ferdy Saputra mengambil pendapat Romli Atmasasmita menyatakan  bahwa  pemasyarakatan  adalah  memasyarakatkan  kembali  warga  binaan sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau healty re-entry into the community yang intinya ada resosialisasi. 27
Menurut Wiwid Feryanto Rahadian selaku kepala lapas terbuka Nusakambangan dalam  wawancara  menyampaikan  bahwa  Lapas  Terbuka  dengan  konsep Community Based  Correction merupakan  tempat  bagi  warga  binaan  untuk  menjalani  masa  akhir
25 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 119
26 Nugraha,  A., “ Konsep  Community  Based  Corrections  Pada  Sistem  Pemasyarakatan  Dalam Menghadapi  Dampak  Pemenjaraan ” , Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora, (Volume  4,  Nomor  1,  2020), hal. 141-151.
27 Saputra,  F.  “Peranan  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”, REUSAM -Jurnal Ilmu Hukum, (Volume 8, Nomor 1, 2020), hal. 1-15.
hukuman pidana dengan mendekatkan warga binaan dengan masyarakat terlihat dengan tidak adanya tembok tinggi yang mengelilingi Lapas dan pengawasan yang minimum ( Minimum  Security ),  hubungan  antara  Warga  Binaan  dengan  Petugas  Lapas mengedepankan prinsip kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan pembinaan lebih  kepada  gotong  royong.  Selain  itu  menurut  wiwid,  memberikan  pembinaan kemandirian dengan memberikan bekal keterampilan kerja  agar warga binaan setelah selesai  menjalani  masa  pidana  bisa  menyadari  kesalahannya  dan  mampu  memenuhi kebutuhan ekonomi seperti masyarakat pada umumnya. Lanjutnya, program kerjasama pihak ketiga memberikan dampak positif bagi warga binaan karena selain warga binaan mendapat  kemampuan  kemandirian  yang  bersertifikat  sekaligus  mendapatkan upah/premi  yang  diberikan  setiap  bulan  kepada  warga  binaan,  sehingga  dengan upah/premi  tersebut  bisa  dikirimkan  kepada  keluarga  dikampung  halaman.  Interaksi sosial  didalam  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  pun  terjadi  meskipun  fakta  lapangan menunjukan  bahwa  untuk  menuju  ke  Lapas  Nusakambangan  harus  menggunakan Kapal,  namun  dengan  adanya  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  warga  binaan  bisa berinteraksi selain dengan petugas saja melainkan dengan pegawai dari pihak ketiga. Senada dengan pemaparan Mulyo Utomo selaku Seksi Bimbingan warga Binaan dan Anak didik Lapas Terbuka Nusakambangan dalam wawancara menyampaikan, Konsep Community  Based  Correction  sebagai  upaya  menyatukan  warga  binaan  dengan masyarakat, menyediakan program pembinaan kemandirian, memberikan keterampilan khusus  kepada  warga  binaan,  hal  tersebut  bisa  mendorong  warga  binaan  untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga bisa  menjadi  jalan  konkrit  untuk  mempersiapkan  warga  binaan  kembali  kepada kehidupan sosial yang normal dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Sebagai contoh, adanya  Program  Pembinaan  dengan  kerjasama  pihak  ketiga  yaitu  Budidaya  Udang Vaname  yang  diselenggarakan  oleh  PT.  Noerman  Jaya  Abadi  memberikan  dampak positif bagi warga binaan karena selain dilatih mempunyai keterampilan, mendapatkan upah/premi,  keuntungan  dari  budidaya  tambak  udang  Vanname  masuk  kepada pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sehingga, model pembinaan yang melibatkan pihak ketiga memberikan pengertian kepada warga binaan bahwa mereka berkontribusi untuk Negeri.
Adapun alasan lain yang melatarbelakangi berkembangnya konsep Community Based Correction yang dipaparkan oleh Aditya Nugraha yang mengambil dari pendapat Snarr yaitu: 28
1. Ketidak Puasan dengan institusi (Penahanan dan Pemenjaraan). Penahanan dan Pemenjaraan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dianggap  sebagai  pemicu masalah  yang  mengganggu  tujuan  pemidanaan  itu  sendiri  bahkan  merugikan terhadap  negara.  Seperti  masalah overcrowding ,  anggaran  yang  tidak  cukup, kerusuhan,  ketidak  amanan  yang  dialami  oleh  warga  binaan,  tahanan  dan petugas, extreme idleness , serta menjadikan penjara sebagai sekolah kejahatan.
2. Pemikiran  Humanitariansme  akan  lebih  besar  kemungkinan  tercipta  bila dilakukan dengan latar masyarakat dibandingkan jika dilakukan dalam penjara. Banyak  orang  menyetujui  pendapat  tersebut  dengan  beranggapan  bahwa masalah  kemanusiaan  dapat  diperoleh  ditengah  masyarakat  daripada  dalam penjara.
3. Cost Effectiveness (penghematan biaya) dalam banyak kasus program pembinaan yang dilakukan dengan basis masyarakat telah terlaksana dengan menggunakan biaya  yang  sedikit  dibandingkan  dengan  penahanan  dan  pemenjaraan  karena berhubungan dengan fasilitas dan ketersediaan makanan.
4. More  eduquete  justice  administration (Administrasi  Peradilan  yang  lebih  tepat). Sistem peradilan pidana yang terfragmentasi menjadi fungsi-fungsi kepolisian, pengadilan, dan koreksi. Fragmentasi ini menyebabkan administrasi peradilan yang tidak lagi bersifat sistem berakibat pada kurangnya sharing informasi serta keberlanjutan  respon  kepada  pelanggar  hukum  di  bawah  pengawasan  sistem peradilan.
5. Intermediate sanction (Sanksi / pidana pengganti) pilihan ini dikemukakan pada tahun  1980  dan  1990-an  ketika  pemikiran  untuk  memperbanyak  pidana bersyarat dari pada pemenjaraan.
Dari Penjelasan diatas bisa terlihat bahwa pentingnya posisi Lapas Terbuka  yang mengedapkan  konsep Community  Based  Correcion menjadi  langkah  yang  baik  dalam mencapai  tujuan  pemasyarakatan.  Paradigma  Pembalasan  ( Retributive )  tidak  selalu menjadi jalan utama dalam mencapai tujuan pemidanaan, melainkan dengan perubahan paradigma  Pemasyarakat  ( Community  Based  Correction )  bisa  menjadi  jalan  terang  dan
menyadarkan  warga  binaan  dari  jalan  yang  tersesat  serta  mampu  menyembuhkan goncangan sosial akibat tindak pidana yang dilakukan.

## Kerangka  Hukum Kerjasama Pihak Ketiga dengan Lapas Terbuka dalam merealisasikan konsep Community Based Correction
Mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.03. PR.07.03. Tahun 2003 melahirkan Lapas Terbuka yang didalamnya termasuk dibukanya Lapas Terbuka di Pulau Nusakambangan. Lapas Terbuka menganut sistem Community Based Correction dengan tujuan agar Warga Binaan bisa dimelaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan dengan Minimum Security. Keberadaan Lapas Terbuka menjadi sangat strategis untuk melakukan proses asimilasi karena Lapas Terbuka tidak dibatasi dengan tembok  yang  tinggi  sehingga  warga  binaan  bisa  berinterkasi  dan  berintegrasi  dengan masyarakat  luar  dengan  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  3  UU  No.  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  bahwa  Sistem  Pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Sistem  pembinaan  warga  binaan  dilaksanakan  berdasarkan  asas  pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan  martabat  manusia,  kehilangan  hak  kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang  tertentu.  Selain  itu,  warga  binaan  harus  mendapatkan  hak  Asimilsi  seperti  yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf J. Perihal Asimilasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  bahwa  Pasal  36  Menyebutkan  Setiap  Narapidana  dan Anak  Didik  Pemasyarakatan  berhak  mendapatkan  Asimilasi,  selanjutnya  pasal  37 menerangkan  syarat  Asimilasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  setelah  menjalani  ½  masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik.
Dalam  melakasanakan  progam  pembinaan  dan  pembimbingan  meliputi  kegiatan pembinaan  dan  pembimbing  kepribadian  dan  kemandirian.  Pasal  3  huruf  (h)  dan  (i) undang-undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan berupa keterampilan kerja dan latihan produksi, sehingga dalam hal  menjalakan  program  asimilasi  serta  melaksanakan  program  pembinaan  dan pembimbingan  bagi  warga  binaan  Lapas  terbuka  mendapatkan  mandat  sesuai  dengan PERMENKUMHAM  No.  3  Tahun  2018  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  bahwa  dalam  pasal  62  ayat  3  bahwa  pembinaan  dan pembimbingan keterampilan kerja bisa dilaksanakan melalui kerjasama pihak ketiga dan dapat  dilaksanakan  dilapas  terbuka,  sehingga  dalam  hal  ini  Lapas  Terbuka  sebagai pelaksana  sub  sistem  peradilan  pidana  bisa  menjalakan  progam  pembinaan  dan pendampingan untuk membekali keterampilan kerja agar tercipta kemandirian bagi warga binaan dengan menggandeng pihak ketiga.
Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  tidak  hanya  sarana  bagi  warga  binaan  untuk mendapatkan keterampilan kerja, akan tetapi juga harus memperhatikan hak upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 huruf (g). Perihal kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki nilai ekonomi dilingkungan kementerian Hukum dan HAM masuk dalam kategori jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 1 huruf  (g)  menyebutkan  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian Hukum dan HAM salah satunya adalah Kegiatan Kerjamasa dengan pihak lain  dalam  rangka  pembinaan  kemandirian  warga  binaan  pemasyarakatan,  sehingga dengan adanya peraturan pemerintah tersebut menunjukan bahwa Program pembinaan dan  pembimbingan  dengan  melibatkan  Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  memberikan peluang  bagi  warga  binaan  selain  mendapatkan  haknya  untuk  mendapatkan  pelatihan kerja  maupun  pekerjaan  di  Lapas  Terbuka  juga  membuktikan  bahwa  warga  binaan berkontribusi  terhadap  pembangunan  nasional  melalui  hasil  dari  Penerimaan  Negara Bukan Pajak.
Kegiatan Industri di Lapas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar pola pembinaan terhadap warga binaan dilakukan secara berkesinambungan,  sistematis,  dan  terarah  guna  memperoleh  pengetahuan  dan keterampilan  sebagai  bekal  hidup  mandiri  dan  berpartisipasi  secara  aktif  dalam pembangunan nasional. Kegiatan industri di Lapas juga sudah mendapat payung hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Pasal  5  menyebutkan bahwa menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembimbingan dengan badan-badan kemasyarakatan,  yang  dimaksud  dengan  Badan-badan  kemasyarakatan  termaktub didalam pasal 10 diantaranya yayasan, korporasi, lembaga swadaya masyarakat.
Pelaksaan  konsep Community  Based  Correction melalui  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  di  Lapas Terbuka Nusakambangan.
Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  pelaksanaan  konsep  Community  Based Correction melalui kerjasama dengan pihak ketiga mengacu pada lima prinsip Louis P. Corney. Dengan didampingi oleh Sukardi selaku petugas Lapas Terbuka Nusakambangan dibidang  seksi  bimbingan  warga  binaan  dan  anak  dalam  wawancara,  Observasi  dan Forum Grup Discussion (FGD), ditemukan sebagai berikut:
Data  yang  diperoleh  dari  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  sebagai  pelaksana kerjasama dalam membina dan membimbing kemandirian dengan pihak ketiga tercatat ada empat industri yang sudah melakukan kerjasama yaitu CV Manunggal Jaya Mandiri, PT.  Noerman  Jaya  Abadi  disektor  budidaya  udang  vannamei,  PT  Dewara  Nusa  Jaya sektor  penyulingan  sereh,  dan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Kingkungan Hidup (LPPSLH) disektor peternakan sapi, dan P3R disektor budidaya Gula Semut  akan  tetapi  kerjasama  pihak  ketiga  yang  masih  aktif  adalah  PT  Noerman  Jaya Abadi bidang budidaya udang vaname.
Perjanian  kerja  sama  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  PT.  Noerman  Jaya  Abadi  yang mengikat  antara  kedua  belah  pihak  tertuang  dalam  Nomor:  PAS-19.HH.05.05  Tahun 2019, Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 Tahun 2019 Progam Pembinaan Kemandirian warga  binaan  pemasyarakatan  di  bidang  pengelolaan  Aquaculture  dan  Industri Manufactur.
Dalam perjanjian tersebut tertuang Maksud dan Tujuan dalam perjanjian tersebut tertuang  dalam  pasal  1  menyebutkan  bahwa  Perjanjian  Kerjasama  tersebut  sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  bidang  Aquaculture  dan  Industri Manufaktur. Tujuan perjanjian tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana, menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat  dan  mandiri,  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  dan  mengutamakan potensi  local  serta  mampu  bersaing  dengan  produk  lainnya,  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pengembangan  kegiatan  kerja  narapidana,  dan  menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Berkiatan dengan Hak dan Kewajiban tertuang dalam perjanjian kerja sama pasal 3. Hak Pihak Pertama dalam Hal ini Lapas Terbuka Nusakambangan:
a) Menerima Pelatihan Proses Aquaculture dan Industri Manufacture.
b) Menerima Premi kehadiran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau  sesuai  dengan kesepakatan.
c) Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bekerja.
Hak Pihak kedua dalam hal ini PT. Noerman dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan:
a) Menggunakan  dan/atau  mengelola  tanah  untuk  aquaculture  dan  Industri Manufacture di Pulau Nusakambangan.
b) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja narapidana.
c) Mengelola tenaga kerja narapidana dan Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan.
d) Mendapatkan akses keluar masuk Nusakambangan sesaui aturan yang berlaku.
e) Mendapatkan jaminan keamanan.
f) Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
g) Memasarkan hasil aquaculture dan insutri manufaktur.
h) Mengadakan  kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam  hal  pengembangan  atas persetujuan pihak pertama.
Sehubungan  dengan  kewajiban  pihak  pertama  dalam  hal  ini  Lapas  Terbuka Nusakambangan, menyediakan:
a) Menyediakan dan melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan/atau bekerja
b) Menyediakan lahan.
c) Melakukan pengawasan.
d) Menyetorkan penerimaan PNBP kepada kas negara.
e) Membantu memberikan solusi sehubungan dengan CSR dilokasi
Berdasarkan  pada  keterangan  diatas  menunjukan  bahwa  adanya  ketersediaan lapangan  kerja  bagi  warga  binaan  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  dalam  rangka memberikan  pembinaan  kemandirian  agar  setelah  selesai  menjalani  hukuman  bisa kembali kemasyarakat dengan bekal kemandirian dan keterampilan.
Kepala  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  memberikan  keterangan  bahwa memberikan  apresiasi  dengan  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  karena  dengan adanya  kerja  sama  pihak  ketiga  warga  binaan  selain  mendapatkan  bekal  keterampilan mereka  juga  mendapatkan  premi  sehingga  bisa  memberikan  hasil  ekonomi  yang  bisa
ditransfer untuk keluarga,  sehingga dalam hal menjalakan masa  tahanan warga binaan benar-benar bisa merasakan adanya perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik akibat adanya  aktifitas  pembinaan  yang  menunjang  penghidupan  bagi  dirinya  maupun  bagi keluarganya  yang  berada  dikampung  halaman,  meskipun  ada  terjadi  beberapa  kendala dalam pelaksanaannya.
RK  sebagai  warga  binaan  Lapas  Terbuka  yang  mendapatkan  kesempatan  kerja melalui program pembinaan dan bimbingan kemandirian melalui kerjasama pihak ketiga dalam rangka menerepakan konsep Community Based Correction menyatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya dalam menjalakan sisa masa pidana dikarenakan bisa  mendapatkan  pelatihan  kerja  yang  bersertifikat,  mendapatkan  pengalaman  secara langsung bagaimana mengelola budidaya udang vaname, mendapatkan upah yang bisa dipergunakan untuk keperluan pribadi maupun keluarga di kampung halaman, dan bisa berinteraksi sosial selain dengan petugas lapas.
Mekanisme  seleksi  untuk  menyesuaikan  kapasitas  warga  binaan  dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ketika bekerja dengan pihak ketiga, Assessment yang dilakukan oleh pihak Lapas melalui sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Kememterian Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang terpilih dan memenuhi kualifikasi adalah Saudara dengan inisial RK asal kawungaten yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun 2 bulan dituntut dengan pasal 362 KUHP. RK mulai bekerja dengan PT. Noerman Jaya Abadi terhitung pada tanggal 15 Juli 2021.
Mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja yang disepakati oleh PT. Noerman Abadi Jaya dengan Lapas Terbuka Nusakambangan bahwa warga binaan mendapatkan intensif sebesar Rp. 50.000 perhari/perorang. Pembayaran intensif dilakukan setiap bulan kepada rekening tabungan masing-masing warga binaan. Jam kerja yang tertuang didalam KAK mencerminakan tidak adanya unsur ekploitasi karena kegiatan kerja setiap hari dilakukan selama  6  jam  yaitu  mulai  pukul  08.00  sampai  pukul  15.00  WIB  (ISOMA  pukul  12.00 sampai 13.00).
Berdasarkan  hasil  FGD  dengan  Warga  binaan  dengan  inisial  RK,  bahwa  dalam menjalankan  kerja  dengan  PT  Noerman  Jaya  Abadi  tidak  dieksploitasi  karena  semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja. RK juga mendapatkan pengetahuan bagaimana cara melakukan budidaya udang vanamme dari proses persiapan lahan  dan  air,  pemilihan  dan  penebaran  bibit,  pemeliharaan  kualitas  air,  pengelolaan pakan dan pengendalian penyakit sampai pada panen dan penanganan hasil panen.
RK menjelaskan proses pra produksi yakni setelah pemilihan lahan dan pematangan lahan melakukan pemasangan Plastik Kolam, perbaikan PH tambak, instalasi peralatan penunjang tambak dan pemupukan. Dalam merawat tambak udang dilakukan per empat bulan  dengan  melakukan  setting  ulang  kolam,  pembersihan  kolam,  pemberian  pakan, pemberian  vitamin  dan  pemeliharaan  kualitas  air,  selanjutnya  RK  juga  diberikan pengetahuan tentang tata cara Panen udang vanamme yaitu dengan pengurangan volume air kolam, kemudian udang diangkat dari kolam dengan menggunakan jarring panen, dan dilakukan Quality Check pada udang. Selanjutnya dalam hal pemasaran atau penjualan udang  vanamme  dijual  kepada  Keluarga  Vaname  Jaya  (supplier  udang  dan  ikan) penjualan  udang  vaname  terakhir  dilakukan  pada  tanggal  3  Juli  2021  dengan  total penjualan mencapai Rp. 399.018.974 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
Perihal  premi  berdasarkan  keterangan  RK  bahwa  premi  diberikan  per  bulan, pandangan RK dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga memberikan dampak yang baik karena selain mendapatkan pelatihan dan sertifikat bisa menjadi bekal setelah bebas dan  kembali  dikehidupan  masyarkat  sebagai  masyarakat  yang  berguna  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana,  selain  itu  premi  yang  dihasilkan  dari  bekerja  dengan  PT Noerman Jaya Abadi bisa digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga.
Minimum Security sebagai pelaksanaan konsep Community Based Correction dari Lapas Terbuka Nusakambangan terlihat bahwa tidak adanya tembok tingga yang tertutup. Selain itu, memberikan kebijakan kepada warga binaan yang bekerja kepada PT. Noerman Jaya Abadi  diperbolehkan  untuk  tinggal  dilokasi  tambak  udang  bersama  karyawan  lain sebanyak dua pegawai lainnya yang berasal dari unsur masyarakat, meskipun boleh tinggal ditempat tambak udang warga binaan tetap melakukan apel pagi di Lapas Terbuka. Lokasi Tambak udang dengan Lapas Terbuka Nusakambangan berjarak 3 kilometer, di tempat tambak  udang  diatas  lahan  seluas  3,2  hektar  dengan  sistem  minimum  security  terlihat dengan  tidak  adanya  pos  petugas  yang  berjaga,  dilokasi  tersebut  terdapat  satu  tempat tinggal yang terbuat dari papan kayu menjadi tempat tinggal pegawai dan warga binaan dalam satu atap.
Sehubungan dengan tanggung jawab pemindahan Warga Binaan ke Lapas Terbuka Nusakambangan  mengikuti  prosedur  yang  sudah  ditetapkan,  Pelaksanaan  pemindahan narapidana  diatur  dalam Pasal  51  PP  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi:
1) Pemindahan  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  dari  satu  Lapas  ke Lapas lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut atau udara.
2) Dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di Lapas atau Rutan terdekat.
3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khsusu atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.
Pasal 52 menyebutkan Pengawalan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh dua  orang  petugas  pemasyarakatan.  Dalam  hal  pelaksanaan  pemindahan  memerlukan penanganan  khusus  dapat  meminta  bantuan  pihak  kepolisian.  Pengawalan  dilakukan dengan  tetap  memperhatikan  faktor  kemanusiaan.  Petugas  pemasyarakatan  harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  sebagai  wujud pelaksanaan  “ Community  Based  Corrections” melaksanakan  program  pembinaan  dan pembimbingan  kemandirian  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  secara subtantif dapat merehabilitasi dan mempersiapkan warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dan menjalani reintegrasi sosial secara normal ketika menjadi manusia yang bebas ditengah masyarakat, menjadi warga negara yang taat hukum, berkontribusi bagi bangsa  dan  negara,  dan  menginsafi  segala  kesalahan  yang  telah  dilakukan  dan  tidak mengulangi tindak pidana.
Tantangan dalam Pelaksanaan Community Based Correction di Lapas Terbuka Nusakambangan
Sukardi menjelaskan bahwa pelaksaan Community Based Correction melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki beberapa tantangan, yatitu:
1. Letak Geografis
Lapas Terbuka Nusakambangan terletak di Pulau Nusakambangan yang dipisahkan oleh  perairan,  sehingga  untuk  menuju  ke  Pulau  Nusakambangan  harus  menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama menuju ke pulau Nusakambangan. Tentunya hal ini  memberikan  beban  kepada  pihak  ketiga  saat  menjalankan  kegiatan  karena  adanya tambahan biaya untuk menyewa kapal penyebrangan.
Selain  itu,  Kapasitas  Lapas  Nusakambangan  sebanyak  80  warga  binaan  namun hanya  terisi  25  warga  binaan.  Alasan  warga  binaan  tidak  mau  dipindahkan  ke  Lapas Terbuka  Nusakmbangan  adalah  masih  ada  stigmatisasi  bila  ditempatkan  di  Lapas
Nusakambangan dikategorikan warga binaan dengan pelanggaran berat, ditakutkan saat kembali ke masyarakat stigma itu melekat pada warga binaan, selain itu, Lapas Terbuka Nusambangan dianggap lebih jauh dari keluarga dan saudara.

## 2. Komitmen Pihak Ketiga
Kerjamasa dengan Pihak Ketiga tidak dilakukan secara mandiri antara Pihak ketiga dan Lapas Terbuka, melainkan tersentral di Ditjenpas, hal ini bertujuan untuk pemerataan kerjasama pihak ketiga di seluruh Lapas Terbuka yang berada di Indonesia, namun fakta lapangan bahwa ketika pihak ketiga tidak mejalankan komitmennya untuk bekerjasama dalam membimbing warga binaan, Lapas Terbuka tidak memiliki kewenangan langsung untuk menegur kepada pihak ketiga. Saat ini ada 3 Kerjasama yang tidak berjalan secara berkelanjutan  di  Lapas  Terbuka  Nusakambangan,  Sukardi  menuturkan  bahwa  sudah melayangkan  surat  penegeruan  melalui  ditjenpas  namun  saat  ini  belum  mendapatkan respon dari pihak terkait.
Tempat dan alat-alat penyulingan sereh dan Budidaya Gula semut misalnya yang dibangun di Lapas Terbuka Nusakambangan oleh PT Dewara Nusa Jaya dan P3R (Pusat Pengembangan Produk Rakyat) terlihat terbengkelai dan belum ada tindak lanjut baik oleh Lapas Terbuka maupun oleh Pihak ketiga, tentunya hal ini harus menjadi bahan evaluasi oleh  ditjenpas  selaku  pemegang  kewenangan  dalam  memberikan  izin  dan  kerjasama dengan Lapas Terbuka karena Lapas Terbuka Nusakambangan hanya sebagai pelaksana dari program kerjasama dengan pihak ketiga.

## 3. Warga Binaan
Dalam  beberapa  kasus  terjadi  bahwa  warga  binaan  ketika  sudah  menjalani bimbingan kemandirian dengan bekerja kepada pihak ketiga yang belum mencapai masa satu kali panen sudah mendapatkan surat pembebasan sehingga memberi dampak tidak optimalnya  bimbingan  kemandirian.  Kendati  demikian  program  kemandirian  ini merupakan program yang relevan bagi warga binaan untuk mendapatkan keterampilan bersertifikat  yang  bisa  digunakan  untuk  menjadi  dasar  untuk  ketahanan  hidup  ketika kembali ke masyarakat.

## KESIMPULAN
Kerjasama  pihak  ketiga  yang  dilakukan  lembaga  pemasyarakatan  terbuka Nusakambangan  sebagai  wujud  pelaksanaan Community  Based  Corrections memberikan dampak  yang  positif  dalam  melaksanakan  program  tahap  akhir  pemidanaan  yaitu pembimbingan dan pembinaan warga binaan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial.
Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya  Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  disepakati  antara Lapas  Terbuka  Nusakambangan  dengan  Pihak  Ketiga  PT  Noerman  Jaya  Abadi  yang bergerak dibidang Industri Aquaculture dan Industri Manufacture sehingga muncul hak dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  dengan  mengedepankan  konsep Community  Based Correction. Selain  itu,  dalam  penerapan  konsep  Community  Based  Correction  dalam rangka mempersiapkan warga binaan untuk melakukan reintegrasi  sosial secara normal sesuai dengan 5 (lima) prinsip P. Corney secara komperhensif dipenuhi di Lapas Terhuka Nusakambangan  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yakni  tersedia  lapangan  kerja tambak udang vaname PT Noerman Jaya Abdi, adanya proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga  pemasyarakatan,  tidak  dieksploitasi  karena  sesuai  KAK  warga  binaan  berhak mendapat premi dan jam kerja yang sesuai dengan kesepakatan dalam KAK, minimum security juga  terlihat  bahwa  warga  binaan  diberikan  ruang  untuk  bersosialisasi  secara terbuka  dengan  karyawan  PT  Noerman  Jaya  Abadi  dan  diberikan  izin  untuk  tinggal dengan  karyawan  lain  di  luar  Lapas  Terbuka  Nusakambangan,  yang  terakhir  proses pemindahan  yang  dilakukan  oleh  Lapas  Terbuka  Nusakambangan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
1. Kendala  dan  tantangan  yang  dialami  warga  warga  binaan  Lapas  terbuka Nusakambangan  dalam  melaksanakan Community  Based  Corrections dengan kerjasama pihak ketiga secara umum tidak terjadi kendala, akan tetapi kendala dan tantangan justru terjadi antara Lapas Terbuka Nusakambangan dengan Pihak ketiga karena adanya beberapa kerjasama yang sudah terjalin namun tidak berjalan dengan baik dengan alasan karena tingginya biaya yang dikeluarkan ketika aktivitas tersebut terus  berjalan,  karena  secara  geografis  ketika  menuju  Lapas  Terbuka Nusakambangan  harus  menggunakan  Kapal  penyebrangan  berbayar,  hal  tersebut menjadi  kendala  utama  dalam  merealisasikan  program  pembinaan  dan pembimbingan bagi warga binaan, Selain itu, Kerjasama yang dibangun tidak secara langsung  dilakukan  antara  pihak  ketiga  dengan  Lapas  Terbuka  Nusakambangan akan tetapi proses kerjasama menjadi kewenangan ditjenpas, sehingga dalam hal ini posisi  Lapas  Terbuka  Nusakmbangan  hanya  sebagai  pelaksana  sehingga  ketika melakukan proses peneguran kepada pihak ketiga Lapas Terbuka Nusakambangan tidak  bisa  melakukan  secara  langsung.  Sehingga  tantangan  kedepan  adalah Kedudukan strategis Lapas Terbuka Nusakambangan dalam rangka mempersiapkan warga  binaan  untuk  reintegrasi  sosial  sebagai  tahap  akhir  pemidanaan  dengan menerapkan  konsep  Community  Based  Correction  dengan  menggunakan pendekatan anggaran dan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan kewenangan
Lapas Terbuka Nusakambangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Richard W. Snarr, 1996, Introduction to Corrections, Brown & Benchmark Publisher , New York Louis P. Corney, 1980, Corrections Treatment and Philosophy , Englewood Cliffs New York Prentice- Hlml.Inc, New York.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.
Kees Waalijk, 2009, The Character of Scholary Legal Research, sixth draft, Universiteit Leiden: Leiden.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta.
Ali Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta
Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dulisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , Pustaka Pelajar, Jakarta.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2006, Dualisme  Penelitian  Hukum ,  FH  UMY, Yogyakarta.
Muladi,  1995,  Kapita Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  BP  Universitas  Diponegoro, Semarang.

## Undang – Undang dan Peraturan
Undang  -  Undang  Nomor.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakat,  (Lembaran  Negara Nomor. 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3614 Tahun 1995).
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor.  03  Tahun  2018  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia No. 282 Tahun 2018).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Desain Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia No. 969 Tahun 2017).
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor.  M.  02-PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola Pembinaan Narapidana.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  53  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Hasil  Kegiatan  Industri  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  (Berita Negara Republik Indonesia, No. 2057 Tahun 2016).
Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun  1999  tentang  Kerjasama  Penyelenggaraan Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  1999,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1999)

## Jurnal
A.  Nugraha,  “Konsep  Community  Based  Corrections  Pada  Sistem  Pemasyarakatan
Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan”. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 No. 1, 2020
Claire Angelique R.I, Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando. Del Carmen, “Toward a New  Methodology  For  Legal  Research  in  Criminal  Justice”,  Journal  of Criminal Justice Education, Vol 21, No 1, Desember 2012.
F. Saputra, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan  dengan  Tujuan  Pemidanaan”, REUSAM-Jurnal  Ilmu Hukum, Vol 8 No. 1, 2020.
Haryono,  “Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Lapas  Terb uka  dalam  Proses Asimilasi Warga binaan”, Jurnal: JIKH, Vol 12 No. 3, 2020
Lidya  Suryani  Widayati.  “Rehabilitasi  Narapidana  dalam  Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan”. Jurnal: Negara Hukum, Vol. 3, No.2, 2012.

## Internet
CNN  Indonesia,  “Polri  Sebut  27  Eks  Napi  Asimilasi  Corona  Bikin  Kriminal  Lagi” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri- sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi, diakses 17 Mei 2021.
Ditjenpas.go.id, ” Lapas Nusakambangan Sepakati  Kerjasama dengan tiga Stakeholder Industri ” http://www.ditjenpas.go.id/Lapas-Terbuka-nusakambangan- sepakati-kerja-sama-dengan-3-stakeholder-industri. Diakses 3 Juli 2019.
Hukumonline, “Napi Asimilasi Kembali Berulah, Bukti Pida Pemenjaraan Tidak Efektif”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97fe863cf91/napi-asimilasi- kembali-berulah--bukti-pidana-pemenjaraan-tidak-efektif?page=3,  diakases  17
Mei 2021 Kemenkumham, “Dasar Hukum Lapas Terbuka Jakarta ”, https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/lpTerbuka-jakarta#dasar- hukum, , diakses 17 Mei 2021 Liputan6, “Yassona Minta Petugas Lapas Tak Eksploitasi Tahanan”, https://www.liputan6.com/tv/read/2947442/yasonna-minta-petugas-lapas- tak-eksploitasi-tahanan, diakases 17 Mei 2021
Nur  Fitriatus  Shalihah,  “Mengapa  Napi  Asimilasi  kembali  berbuat  kriminal  ini analisisnya”,
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa- napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya-?page=all  ,  diakses  17
Mei 2021 Republika, “Dirjen: Angka Residivis Capai 24 ribu Orang”
https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis- capai-24-ribu-orang, diakses, 17 Mei 2021