## COMPARATIVE STUDY OF VILLAGE FUND BUDGET MANAGEMENT STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA
Rizka Yunika Ramly
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo Jalan Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo email: ikhayunika@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  to  compare  about  the  village  fund  budget management  to reviewed  from  the  Minister  of  Internal  Affairs  Regulation Number.113 of 2014. To comparing village fund budget management practice in Permata Village and Berlian village and than analyze the problems to occur in the practice of village fund  management. Researchers  want  to provide  a solution in the  form  of  socialization  of  regulatory  changed  about village  fund  budget management  to reviewed  from  the  Minister  of  Internal  Affairs  Regulation Number.113 of 2014.
The  result  of  this  research  show  the  planing  step,  implementation, administration, and responsibiliy the village fund budget management in Permata village  and  Berlian  village has  been  implemented  according  to  regulations.  But report  pf  Berlian  village  step  still  have  a  problem,  The  report  was  delayed,  the report must be updateon the 10th of  the month.
Keyword : Village Fund Budget Management.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  pengelolaan  anggaran dana  desa  ditinjau  dari  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.113  Tahun  2014. Melakukan perbandingan praktik pengelolaan anggaran dana desa antara Desa Permata dan Desa Berlian serta untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktik pengelolaan anggaran dana desa. Kemudian memberikan solusi berupa sosialisasi dan melakukan perubahan pengelolaan anggaran dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Permata  dan  Desa  Berlian  telah  dilaksanakan dengan  baik  sesuai  dengan  Permendagri  No.113  Tahun  2014.  Namun  pada tahap  pelaporan  untuk  desa  Berlian  masih  terdapat  keterlambatan  dalam proses  pelaporan  yang  seharusnya  dilakukan  setiap  tanggal  10  bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan.
Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran Dana Desa

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tujuan pembentukan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  dan  kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka  terdapat  beberapa  syarat  yang harus dipenuhi  untuk pembentukan desa yakni: pertama , faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua , faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga , faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat ,  factor  sarana  prasarana,  tersedianya  sarana  perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima , faktor sosial budaya,  adanya  kerukunan  hidup  beragama  dan  kehidupan  bermasyarakat dalam  hubungan  adat  istiadat, keenam ,  faktor  kehidupan  masyarakat,  yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat  setempat.  Pemerintah  menganggarkan  Dana  Desa  secara  nasional dalam  APBN  setiap  tahun.  Dana  Desa  sebagaimana  bersumber  dari  belanja Pemerintah  dengan  mengefektifkan  program  yang  berbasis  Desa  secara  merata dan  berkeadilan.  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  ditransfer  melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Keuangan Desa  menurut  Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa.  Sementara  itu  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  seluruh rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa  harus  lebih  dulu  membuat  dan  merancang  tahapan-tahapan  tata  kelola keuangan  desa  yang  baik  dan  benar.Tahapan  pengelolaan  keuangan  Desa menurut  Pemeaturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014  meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  masih  menjadi fokus  banyak  peneliti.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan keuangan  desa  masih  banyak  terdapat  kesalahan-kesalahan  baik  dalam  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:
a)  Sekretaris  Desa  menyusun  Rencana  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa. b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  pembahasan  lebih  lanjut.  c) Rancangan  tersebut  kemudian  disepakati  bersama  dan  kesepakatan  tersebut
paling  lambat  bulan  Oktober  tahun  berjalan.  d)  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  yang  telah  disepakati  bersama,  kemudian  disampaikan  oleh Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Camat  atau  sebutan  lain.  e) Bupati/Walikota menerapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam  waktu  20  hari  kerja  Bupati/Walikota  tidak  memberikan  hasil  evaluasi maka  Peraturan  Desa  tersebut  berlaku  dengan  sendirinya.  f)  Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  umum  dan  peratuaran  perundang- undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama  7  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  hasil  evaluasi.  g)  Apabila  hasil evaluasi  tidak  ditindaklanjuti  oleh  Kepala  Desa  dan  Kepala  Desa  tetap menetapkan  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dengan  Keputusan Bupati/Walikota.  h)  Pembatalan  Peratuan  Desa,  sekaligus  menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala  Desa  hanya  dapat  melakukan  pengeluaran  terhadap  operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. i) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan  Desa  Paling  lama  7  hari  kerja  setelah  pembatalan  dan  selanjutnya Kepala  Desa  bersama  BPD  mencabut  peraturan  desa  dimaksud.  Menurut Permendagri  No.113  Tahun  2014  ada  beberapa  aturan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa,  yaitu  a)  Pemerintah  desa  dilarang  melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. b)  Bendahara  dapat  menyimpan  uang  dalam  Kas  Desa  pada  jumlah  tententu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. c) Pengaturan jumlah  uang  dalam  kas  desa  ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati/Walikota.  d) Pengeluaran  desa  yang  mengakibatkan  beban  pada  APBDesa  tidak  dapat dilakukan  sebelum  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  ditetapkan menjadi  Peraturan  Desa.  e)  Pengeluaran  desa  tidak  termasuk  untuk  belanja pegawai  yang  bersifat  mengikat  dan  operasional  perkantoran  yang  ditetapkan dalam peraturan kepala desa. f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat  Rincian  Anggaran  Biaya  yang  telah  disahkan  oleh  Kepala  Desa.  g) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran biaya. h) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. i)  Pelaksana  kegiatan  bertanggungjawab  terhadap  tindakan  pengeluaran  yang menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja  kegiatan  dengan  mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. j) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran  (SPP),  Pernyataan  tanggungjawab  belanja  dan  Lampiran  bukti transaksi. k) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala  Desa  menyetujui  permintaan  pembayaran  dan  bendahara  melakukan pembayaran.  l)  Pembayaran  yang  telah  dilakukan  akan  dicatat  bendahara.  m) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudia  laporan  pertanggung  jawaban  yang  wajib  dibuat  oleh  bendahara  desa adalah a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, c) Buku Bank. Dalam
melaksanakan  pelaporan  tugas,  kewenangan,  hak  dan  kewajiban  kepala  desa wajib:  a)  Menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada Bupati/Walikota,  b)  Menyampaikan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  (LPPD)  setiap  akhir  tahun  anggaran  kepada  Bupati/Walikota,  c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa  jabatan  kepada  Bupati/Walikota,  d)  Menyampaikan  laporan  keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari: a)  Kepala  desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  terdiri dari  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan,  b)  Laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), disampaikan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berkenaan.
Desa Permata dan Desa Berlian adalah desa yang beralamat di Kecamatan Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango.  Sesuai  dengan  observasi  awal  yang dilakukan oleh peneliti pada ke dua desa tersebut bahwa pengelolaan keuangan dana  desa  sudah  berpedoman  pada  Permendagri  No.113  Tahun  2014.  Dengan pernyataan tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam sudah  sejauh mana  penerapan  Permendagri  No.113  Tahun  2014  pada  desa  tersebut.  Secara lebih  spesifik,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  pengelolaan keuangan  desa  antara  Desa  Permata  dan  Desa  Berlian  pada  Kabupaten  Bone Bolango,  ditinjau  dari  pengelolaan  anggaran  dana  desa  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Permata  dan  Desa  Berlian  Kecamatan Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dengan  menganalisis  tentang  pengelolaan  anggaran  dana desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Metode pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi yang dilakukan dengan aparat desa Permata dan Desa Berlian yang terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa.  Adapun  metode analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  analisis  Deskriptif Kualitatif,  Analisis  Deskriptif  Kualitatif  merupakan    suatu  prosedur  penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati.  Alat  analisis  yang  digunakan  didalam penelitian  kualitatif  ini  adalah  analisis  fenomenologi.  Penelitian  fenomenologi mencoba  menjelaskan  atau  mengungkap  makna  konsep  atau  fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa  individu. Penelitian  ini  dilakukan  dalam  situasi  yang  alami,  sehingga  tidak  ada  batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji (Sudarmanti, 2012). Menurut  Sugiyono  (2013:246)  aktivitas  dalam  analisis  dan  kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan data.  Kemudian  penyajian  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan bentuk  uraian  singkat  hubungan  antar  kategori  dan  adapun  penyajian  data tersebut  dengan  melakukan  wawancara  didasarkan  pada  indikator  dari pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  yang  terakhir  adalah  verifikasi  atau kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  merupakan  temuan  baru  yang sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  yang  dapat  berupa  deskripsi  atau gambaran suatu obyek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  keuangan  desa  pada  dasarnya  mengikuti  pola  pengelolaan keuangan  daerah  dimana  Kepala  Desa  merupakan  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  desa.  Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa  harus ditetapkan  dalam  APBDes  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa  oleh  Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa  ini merupakan tanggungjawab Kepala  Desa  untuk disampaikan kepada  Bupati/Walikota  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  yang  disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.
a. Perencanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Berlian Pelaksanaan musyawarah desa  pada Desa  Permata  membuka kesempatan untuk  masyarakat  dalam  memberikan  aspirasinya  sekaligus  sebagai  media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa  di  Desa  Permata.  Apabila  ditinjau  dari  partisipasi  dalam  hal  pengambilan keputusan  perencanaan  penggunaan  dana  alokasi  dana  desa  dapat  dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sudah cukup baik. Dari hasil  wawancara  dengan  beberapa  pihak  pada  Desa  Permata  yang mengatakan bahwa  pemerintah  desa  permata  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  telah mengikuti  aturan  berdasarkan  Permendagri.  Pengelolaan  anggaran  dana  desa menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor    37  Tahun  2007  tentang Pedoman    Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  pasal  20,    yakni  pengelolaan anggaran  dana  desa  merupakan  satu  kesatuan  dengan  pengelolaan  keuangan desa  yakni    keseluruhan  kegiatan  yang    diawali  dari  perencanaan.  Dari  hasil wawancara  dengan  pihak  desa  berlian  mengatakan  bahwa  masyarakat di  Desa Berlian  dalam  menentukan  pengelolaan  program  anggaran  dana  desa  telah berpartisipasi melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan  adanya  pengelolaan  program  alokas  dana  desa  ini  masyarakat  sangat senang  sekali,  dan  antusias  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  pelaksanaan program kegiatan.
Hasil  penelitian  tersebut  diketahui  bahwa  pengelolaan  dana  desa (perencanaan),  pemerintah  desa  berpedoman  pada  Permendagri  No.  113  tahun 2014  pasal  20  sampai  pasal  23,  setelah  merampungkan  rencanakan  kegiatan Desa melalui rapat penyusunan APBDes, kewajiban aparat desa untuk menyusun peraturan desa. Sedangkan hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah  disahkan  dengan  Peraturan  Desa  Berlian  ini  akan  menjadi  pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga  harus transparan, dapat  diketahui
oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  nantinya  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  para  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah  di  desa  dan  unsur penunjang, pemberintah di kecamatan dan kabupaten, serta masyarakat.
b. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Berlian Pengelolaan  alokasi  dana  desa  tergambarkan  dari  mekanisme  pelaporan yang  dilakukan  oleh  pelaksana  alokasi  dana  desa.  Pelaporan  tersebut  meliputi pelaporan  bulanan  dan  pelaporan  masing-masing  tahapan  kegiatan.  Dalam pelaporan  tersebut  mencakup  aspek-aspek  penerimaan  dan  pengeluaran  yang didukung  oleh  bukti-bukti  yang  sah  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  proses  pencairan  dana  dan  penggunaan  dana  desa.  Bukti dokumen lainnya meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP barang dan jasa, dokumen SPP, Verifikasi Kelengkapan SPP, Persetujuan SPP, dan lampiran formulir  Pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapati  bahwa  dalam pelaksanaanya baik penerimaan maupun pengeluaran dana desa terkait dengan pelaksaan  kegiatan  telah  berpedoman  pada  permendagri  no.  113  tahun  2014. Sama halnya dengan desa Permata, pada Desa Berlian juga telah melaksanakan pengelolaan  keuangan  bersadarkan  Permendargi  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.
c. Penatausahaan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Belian Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa Permata yang mengatakan bahwa penatausahaan anggaran dana desa pada desa permata telah berdasarkan  permendagri  no.113  tahun  2014.  Sedangkan  hasil  wawancara dengan  salah  satu  aparat  desa  berlian  yang  mengatakan  bahwa  proses penatausahaan  mencakup  proses  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  dari bendahara  desa  berlian  kepada  kepala  desa  berlian  yang  pelaporannya  paling lambat bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak; dan, Buku Bank. Bendahara  Desa  melakukan  pencatatan  atas  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  dalam  Buku  Kas  Umum  untuk  yang  bersifat  tunai.  Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat  penerimaan  uang  yang  berasal  dari  pungutan  pajak  dan  mencatat pengeluaran  berupa  penyetoran  pajak  ke  kas  Negara.  Khusus  untuk pendapatandan  pembiayaan,  terdapat  buku  pembantu  berupa  Buku  Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  pelaksanaan  penatausahaan  di  Desa Permata dan Desa Berliah telah dilaksanakan dengan pelaksaan kegiatan harus berpedoman  pada  permendagri  no.  113  tahun  2014  meski  pada  desa  berlian sering terjadi keterlambatan dalam pelaporannya.
d. Pelaporan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Berlian Adapun mekanisme pelaporan yang dilakukan di Desa Permata yaitu; Kepala Desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  mencakup laporan  pelaksanaan  alokasi  dana  desa  kepada  Bupati/Walikota  berupa:  1) laporan  semester  pertama;  dan  2)  laporan  semester  akhir  tahun.  Laporan semester  pertama  berupa  laporan  realisasi  APBDesa.  Laporan  realisasi pelaksanaan APBDesa  disampaikan paling lambat  pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat  pada  akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan mekanisme pelaporan pelaksanaan
ADD  dilaksanakan  secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat  desa,  kecamatan,  dan sampai  ketingkat  kabupaten.  Adapun  mekanisme  pelaporan  yang  dilakukan  di Desa  Berlian yaitu ; Kepala  Desa  menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  yang  mencakup  laporan  pelaksanaan  ADD  kepada  Bupati/Walikota. dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pada  desa  permata  dalam  pelaporan anggaran  dana  desa  telah  berdasarkan  permendagri  nomor  113  tahun  2014, sedangkan  pada  desa  Berlian  terdapat  keterlambatan  dalam  proses  pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan.
e. Pertanggungjawaban permata
Pengelolaan  keuangan  Desa  Permata  dan  Desa  Berlian  dilakukan  dengan mekanisme  penganggaran  ditingkat  desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa,  yang  terdiri  atas  bagian  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil Informasi menunjukkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  secara  vertikal  pelaporan anggaran dana desa di Desa Permata dan Desa Berlian Kabupaten Bone Bolango kepada  Bupati  Bone  Bolango  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip akuntabilitas  yang  diatur  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango.  Hal  ini tercermin dari penyampaian Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi anggaran  berupa  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan telah  dilaporkan  secara rutin  baik  laporan  berkala  maupun  laporan  akhir  tahun.  Laporan pertanggungjawaban  tersebut  telah  sesuai  dengan  peraturan  desa  yang ditetapkan sebelumnya. Hanya saja hal yang harus perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa Berlian adalah penyampaian informasi horisontal secara tertulis melalui  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  ini  yang  belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

## 4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  akhir  dari  penelitian  pengelolaan anggaran dana desa di Desa Permata dan Desa Berlian Kecamatan Tilongkabila Kabupaten  Bone  Bolango  yaitu;  (1)  Dilihat  dari  tahap  perencanaan  dalam Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Permata  dan  Desa  Berlian  telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana tanggapan informan bahwa masyarakat di  Desa  Permata  dalam  menentukan  program  alokasi  dana  desa  telah berpartisipasi melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. (2)  Dalam  tahap  pelaksanaan  dalam  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  di  desa Permata dan desa Berlian telah menerapkan program pengelolaan anggaran dana desa,  yaitu  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  alokasi  dana  desa  telah menggunakan  rekening  kas  desa.  Penerimaan  dan  pengeluaran  didukung  oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa  dengan  melampirkan  bukti-bukti  transaksi  yang  diperlukan.  (3)  Tahap penatausahaan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa Permata dan desa Berlian  telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dikatakan oleh para informan bahwa yang bertindak sebagai penatausahaan adalah pemerintah desa
dan  itu  tupoksinya  kaur  tata  usaha  umum  dan  perencanaan.  Penerimaan  dan pengeluaran  harus  berdasarkan  penerimaan  yang  tercantum  dalam  pagu anggaran 1 tahun masa anggaran dan mengunakan aplikasi siskeudes. (4) Tahap Pelaporan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa Permata  sudah baik meskipun  terdapat  sedikit  kendala  atau  kelemahan  seperti  kurangnya pemahaman  pengimputan  oleh  pengimput  dan  bukti  bukti  pembayaran  yang mungkin  saja  tercecer  atau  tidak  tersimpan.  Sedangkan  pada  desa  Berlian terdapat  keterlambatan  dalam  proses  pelaporan  yang  seharusnya  dilakukan setiap  tanggal  10  bulan  berikutnya  sering  mengalami  keterlambatan.  (5)  Tahap Pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Permata dan Desa Berlian kepada Bupati sudah baik, namun bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan ini belum disampaikan secara tertulis kepada masyarakat. Dan terdapat  pula  kendala  seperti  pengoprasian  dan  penyesuaian  sistem  yang  baru dan juga penggunaan anggaran pada program yang tidak sesuai.
4.2. Saran
Diharapkan kepala desa Permata agar lebih meningkatkan komunikasi serta kerja sama dengan seluruh aparat desa terutama kaur keuangan dan mengontrol pemasukan dan pengeluaran Anggaran dana  Desa.  Di sarankan kepada Aparat Desa Permata dalam hal penyusunan anggaran harus dibarengi dengan program mengutamakan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  Desa Permata  perlu  memberikan  petunjuk  tentang  penyusunan  rencana  anggaran biaya, dan proses penatausahaan laporan pertanggungjawaban setiap bulan, dan membuat  laporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  sebagai  wujud tanggungjawab anggaran yang sudah digunakan. Selanjutnya diharapkan untuk Pemerintah  Desa  Berlian  perlu  memberikan  petunjuk  tentang  penyusunan rencana anggaran biaya, dan proses penatausahaan laporan pertanggungjawaban setiap  bulan,  dan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat sebagai wujud tanggungjawab anggaran yang sudah digunakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Rini  Sudarmanti,  Surya,  Tri  Wahyuti,  Wahyutama,  Ratno  Suprapto,  2012.
Integrated  Marketing  Communication ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta
Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.