## KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

## Meliyani
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email: meliyani123@gmail.com

## Abstrak
Efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian non-litigasi adalah kajian yang berkaitan  dengan  efektifnya  sebuah  hukum  dalam  mengatur  perlindungan terhadap  masyarakat.  Efektivitas hukum  adalah  suatu  kosa  kata  dalam  bahasa Indonesia yang berasal  dari bahasa inggris  yaitu “efective” yang berarti berhasil ditaati,  mengesahkan,  mujarab  dan  mujur.  Dari  deretan  kata  di  atas  adalah pengaruh hukum terhadap  masyarakat,  inti  dari  pengaruh hukum terhadap masyarakat  adalah  prilaku  warga  masyarakat  yang  sesuai  dengan hukum yang berlaku.  Kalau  masyarakat  berprilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan  atau  yang dikendaki  oleh  hukum,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  yang  bersangkutan adalah  efektif.  Pelecehan  adalah  perilaku  pendekatan-pendekatan  yang  terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara  verbal  atau  fisik  merujuk  pada  seks.  Kasus  pelecehan  seksual  kerap menjadi  pembahasan  di  sekitar  lingkungan  sosial,  sehingga  tidak  tabu  untuk  di dengar,  dan  pelecehan  tersebut  korbannya  kebanyakan  adalah  perempuan  dan anak-anak,  Adanya  kasus  mengenai  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  desa masakambing menjadi latar belakang dari penelitian tesis ini. Desa masakambing adalah  desa  kecil  yang  berada  di  utara  kabupaten  sumenep,  desa  masakambing, kecematan masalembu merupakan bagian dari wilayah kabupaten sumenep.
Konstribusi  dari  penelitian  ini  di  harapkan  mampu  memberikan pemecahan dari rumusan masalah yang penulis susun, yakni pertama faktor-faktor penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual  di  masakambing, kedua, bagaimana penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan penegakan hukum di Desa Masakambing, ketiga, Bagaimana  upaya  pencegahan  terhadap  pelecehan  seksual terhadap  anak  di  bawah  umur  di  Desa  Masakambing.  hal  ini  di  perlukan  untuk mengetahui sejauh mana undang-undang menjangkau masyarakat dan bagaimana masyarakat menerapkan hukum di dalamnya.
Masyarakat  memilih  jalur non-litigasi  daripada pada jalur litigasi  yang di pandang  masyarakat  terlalu  sulit  di  jangkau  karena  akses  yang  jauh.  Untuk  itu, peran  orang  tua  di  perlukan  untuk  pengawasan,  adanya  sosialisasi/seminar mengenai  pelecehan  seksual  dan  berbagai  macam  edukasi  mengenai  pelecehan
seksual,  serta  masyarakat  dan  korban  kooperatif  dalam  menegakkan  keadilan mengenai  tindakan  pelecehan  seksual  terhadap  pelaku,  sebab,  jika  di  biarkan sebagian masyarakat akan menganggap pelecehan seksual  adalah hal yang biasa. Undang-  undang  nomor  23  tahun  2002  di  rubah  ke  Undang-undang  nomor  35 tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dan  perpu  nomor  1  tahun  2016  tentang perlindungan  anak,  membahas  tentang  sanksi  bagi  pelaku  tindak  kejahatan seksual,  untuk  itu  perlu    adanya  sosilisasi  mengenai  pentingnya  masyarakat memahami  isi  undang-undang  dan  kooperatif  dalam  menegakkan  keadilan  dan membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Kata-Kunci: teori  efektivitas  dan  perlindungan  hukum,  pelecehan  seksual,  non- litigasi

## Abstract
The  effectiveness  of  law  enforcement  in  non-litigation  settlements  is  a  study related to the effectiveness of a law in regulating the protection of the community. The effectiveness of the law is an Indonesian vocabulary derived from the English word "efective" which means successfully obeyed, legitimized, elixir and efficacy. From  the  above  line  of  words  is  the  influence  of  the  law  on  the  community,  the essence of the influence of the law on the community is the behavior of the citizens in accordance with the prevailing law. If the community is concerned as expected or  that  is  followed  by  the  law,  then  it  can  be  said  that  the  law  in  question  is effective.  Harassment  is  the  behavior  of  approaches  related  to  unwanted  sex, including  requests  and  other  behaviors  that  verbally  or  physically  refer  to  sex. Cases of sexual harassment are often discussed around the social environment, so it  is  not  taboo  to  hear,  and  the  abuse  is  mostly  women  and  children,  There  are cases of child sexual abuse in the village of masakambing being the background of this thesis research. Masakambing village is a small village located in the north of  sumenep  regency,  masakambing  village,  masalembu  kecematan  is  part  of sumenep district area.
The  contribution  of  this  study  is  expected  to  provide  a  solution  to  the formulation  of  problems  that  the  authors  compiled,  namely  the  first  factors  that cause  sexual  abuse  in  the  scapegoated  period,  secondly,  how  to  enforce  the  law against perpetrators of sexual abuse of minors according to child protection laws and  law  enforcement  in  Masakambing  Village,  third,  How  to  prevent  the prevention of sexual abuse of minors in Masakambing Village. this is necessary to know the extent to which the law reaches the community and how the community applies the law in it.
People choose non-litigation paths rather than litigation paths that people find too difficult to reach because of remote access. Therefore, the role of parents is  needed  for  supervision,  socialization  /seminars  on  sexual  harassment  and various kinds of education about sexual harassment, as well as communities and victims  cooperative  in  enforcing  justice  regarding  acts  of  sexual  harassment
against perpetrators, because, if left some people will consider sexual harassment is commonplace. Law no. 23 of 2002 was changed to Law number 35 of 2014 on child protection and perpu number 1 of 2016 on child protection, discussed about sanctions for perpetrators of sexual crimes, therefore there needs to be a sosying about the importance of the community understanding the content of the law and cooperative in enforcing justice and assisting law enforcement in carrying out its duties.
Keywords:  theory  of  effectiveness  and  legal  protection,  sexual  harassment,  non- litigation

## PENDAHULUAN PENDAHULUAN
Pelecehan  seksual  terhadap  anak  merupakan  bentuk  pelanggaran  sosial yang  bukan  saja  merupakan  masalah  hukum  nasional  suatu  negara  melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global 1 Seyogyanya  anak  adalah  merupakan  aset  bangsa  yang  harus  dijaga keberadaannya.  Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  dan  merupakan  sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan  bangsa. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tanpa ancaman.
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menjamin  kejahteraan rakyatnya  yakni  dengan  adanya  peraturan  undang-undang  yang  dibuat  oleh pemerintah untuk melindungi setiap jiwa warga negaranya dari rasa takut, hal ini agar Negara tetap berdaulat dalam menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi:
” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta  mendorong  ketertiban dunia  yang berkepentingan, demi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial”
Pengkoordinasian  kepentingan-kepentingan  tersebut  dilakukan  dengan cara  membatasi  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  tersebut.  Transformasi hukum  di  lingkungan  masyarakat  yang  awalnya  berdasarkan  hukum  agama  dan adat dikompilasikan ”. Dan kemudian diatur dalam pasal 28D (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“ setiap  orang  berhak  mendapatkan  hak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.
Hal ini di muat juga dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi:
“ setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang,  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. 2
1 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm.   103.
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## Jurnal Negara dan Keadilan
Kemudian  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  kemudian  dilakukan  perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  kemudian  di  susul  dengan  adanya  perpu undang-undang  nomor  1  tahun  2016  tentang  perlindungan  anak,  yakni penambahan  pemberatan  sanksi  kepada  pelaku  pelecehan  seksual. Berdasarkan  bukti  empiris  anak  dan  perempuan  merupakan  posisi  rentan menjadi  korban  pelecehan  seksual.  Dalam  hal  ini  efektivitas UndangUndang  Perlindungan  Anak  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  pelecehan  seksual  dikaitkan  dengan  faktor- faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual.
Undang-undang  tidak  semerta-merta  hadir  tanpa  adanya  sebab  musabab, undang-undang tentang perlindungan anak pada mulanya terangkum pada KUHP yang berbunyi: Pasal 287 KUHP tentang pencabulan:
” Barang  siapa  yang  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang  bukan istrinya,  padahal  diketahuinya  atau  diduganya  bahwa  umur  wanita  itu belum  lima  belas  tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas  bahwa  belum waktunya untuk dikawinkan diancam dengan pidana lima belas tahun ”.
Kemudian  lambat  laun  muncul  Pasal  82  tahun  2002  undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:
” setiap orang  yang dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul.  Di  pidana  dengan  pidana  paling  lama  15  tahun  dan paling  sedikit  3  tahun  dengan  denda  paling  banyak  300  juta  dan  paling sedikit 60 juta”. 3
Undang-undang tersebut dirasa kurang efektif sehingga pemerintah melakukan  perubahan  terhadap  beberapa  ketentuan  dan  menjadi  undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan  Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Untuk  meminimalisir kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, adapun bunyi undang-undang nomor  35  tahun  2014  yaitu:  Pasal  76D  undang-undang  nomor  35  tahun 2014 tentang perlindungan anak:
3 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
” setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain ” 4
Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak diubah  dengan  undang-undang  nomor  35  tahun  2014  agar  menjadi  lebih efektif dan efisien dalam mengatur hubungan sosial antar masyarakat dan teraplikasikan  dengan  baik.  Akan  tetapi  dalam  suatu  ruang  lingkup masyarakat  bahkan  belum  faham  tatanan  hukum  dalam  menegakkan keadilan  yang  sebenarnya.  Sehingga  yang  terjadi  hukum  yang  sudah dibuat oleh pemerintah menjadi mubadzir sebab tidak di aplikasikan dalam kehidupan nyata sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.
Dalam  tulisan  ini  membahas  tentang  Efektivitas  penyelesaian  non-litigasi terhadap Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus di Desa Masakambing). penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian hukum di  luar  pengadilan.  akan  tetapi,  Seperti  yang  kita  tahu  suatu  undang- undang  ada  sebagai  pedoman  dalam  mengatur  stabilitas  masyarakat  dan lingkungannya.
Undang-undang  dalam  ruang  lingkup  masyarakat  terpencil  adalah suatu  hal  yang  tabu,  sehingga  masyarakat  lebih  memilih  menyelesaikan masalah  hukum  secara  kekeluargaan  yang  di  tengahi  oleh  ketua  adat (kepala  desa  setempat).  berikut  kendala-kendala  masyarakat  mengapa memilih jalur non-litigasi (kasus berhenti di kepala desa):
1. Kendala biaya
2. Takut masuk bui 3. Menganggap penjara sebagai tempat paling horror
4. Malu 5. Masyarakat  awam  tentang  undang-undang  salah  satunya adalah  undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak.
Empat  hal  tersebut  yang  paling  mendominasi  sehingga  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak efektif diaplikasikan dalam ranah masyarakat khususnya  Desa  Masakambing  yang  notabene  adalah  pulau  kecil  yang jauh terletak diantara pulau masalembu dan pulau keramaian.
Desa  Masakambing  termasuk  pulau  terkecil  di  kecamatan masalembu,  penghasilannya  rata-rata  dari  masyarakatnya  adalah perkebunan kelapa, cengkeh, pertanian jagung, kacang dan singkong serta nelayan,  namun  lebih  banyak  penduduknya  merantau.  Banyaknya
4 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
penduduk yang terdata yaitu sekitar 1.280 (2015) kepadatan 164 jiwa/km 2 jiwa.  Akan  tetapi  jika  dikalkulasi  menjadi  persen,  sekitar  50%  warga kepulauan  masakambing  merantau,  30%  petani  dan  20%  nelayan. 5 Dan pendidikan  rata-rata  penduduk  pulau  masakambing  tamat  SD  dan  tidak tamat SD, SMP dan SMA.
Untuk  memenuhi kebutuhan  hidup sehari-hari  mayoritas
masyarakat  masakambing,  baik  mereka  adalah  kepala  keluarga  atau  ibu rumah  tangga  memilih  bekerja  di  luar  pulau  Madura.  Hal  tersebut dikarenakan  merantau  merupakan  alternatif  yang  memungkinkan  untuk memenuhi  kebutuhan  perekonomian  yang  mahal.  Selain  itu,  masyarakat juga  merasa  belum  mampu  untuk  membiayai  pendidikan  anak-anak mereka  sehingga  memilih  kerja  di  luar  desa  agar  bisa  menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Kurangnya figure orang tua sebagai penjaga  dan  pemantau  terhadap  anak  dalam  keseharianya  menyebabkan anak-anak di Desa masakambing mengalami pelecehan seksual oleh orang dewasa.
Karena  akhir tahun 2017  ada beberapa laporan mengenai  perilaku asusila yang terjadi, salah satunya adalah yang menimpa dua bocah berusia 12 tahun yang menjadi korban pencabulan oleh tetangga dan guru ngajinya sendiri. 6 Laporan  ini  sempat  dibawa  ke  ranah  hukum  namun  selesai dengan cara damai antar keluarga. Kasus tersebut seringkali dianggap abai dan  sengaja  dihilangkan  tanpa  di  proses  di  ranah  hukum.  Untuk  kasus dianggap  selesai  karena  dilakukan  musyawarah  antara  kedua  belah  pihak dengan  di  tengahi  oleh  kepala  desa,  akhirnya  pelaku  pelecehan  seksual bebas dengan tanpa syarat karna dianggap tidak ada bukti yang cukup dan tidak  ada  penyelidikan  secara  intensif  dari  pihak  berwenang.  Tidak  ada tindak pidana hanya sanksi sosial dari masyarakat setempat, akan tetapi hal tersebut  tidak  serta  merta  memberi  efek  jera  kepada  pelaku.  Pelaku pelecehan  hanya  ditindak  lanjuti  oleh  kepala  desa  dan  hanya  membayar denda 5 juta rupiah  ( lima juta rupiah ) dan kasus  pencabulan lepas begitu saja.  Pelaku  bebas  dari  hukuman  hanya  saja  untuk  menghindari  sanksi sosial  dari  masyarakat  setempat,  pelaku  memilih  merantau  dari  desa sampai kasus tersebut reda dan tidak dibicarakan lagi.
Pokok permasalahan ini adalah kasus pelecehan seksual yang tidak diselesaikan dengan baik, penegak hukum tertinggi desa yakni kepala desa tidak mau berkomentar banyak akan hal tersebut, meski masyarakat sering mempertanyakan  bagaimana  kelanjutan  kasus  yang  terjadi,  bahkan  pihak
5 Badan Statistik Daerah Kabupaten Sumenep , Data Terkait Wilayah Kecamatan
Masalembu Desa Masakambing
6 http:// police line 2017/12/05 oknum guru ngaji pelecehan seksual.
keluarga  korban  yang  awalnya  meracau  kesana-kemari  tiba-tiba  diam tanpa  mau  bersuara  lagi.  Tidak  lagi  memperjuangkan  hak  sebagai  yang teraniaya.
Terjadinya  kasus  hukum  berupa  asusila,  kekerasan,  serta pelanggaran hukum lainnya kerap terjadi namun tidak diselesaikan dengan baik.  Penegakan  hukum  di  Desa  Masakambing  hanya  sekedar  selendang saja  tidak  untuk  dipakai  atau  diaplikasikan.  Masih  berpacu  pada  hukum adat  yang melibatkan ketua adat  atau sekarang kepala desa. Semua kasus yang  terjadi  di  desa  masakambing  baik  perkara  Pidana  maupun  perkara Perdata  yang  menyelesaikan  adalah  kepala  desa.  Jadi,  ketika  ada permasalahan  apapun  semuanya  bergantung  kepala  desa.  Hukum  adat masih kental digunakan sebagai andalan dalam penyelesaian masalah baik. Sehingga  hal  ini  tidak  bisa  dibiarkan,  sebab  lemahnya  penegakan  hukum ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam menyelaraskan keadilan dan perdamaian  serta  tertib  sosial  tidak  dilaksanakan.  Sila  kelima  yakni “ keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia” tidak  terwujud sebagaimana semestinya. 7
Dengan  demikian,  penulis  menganggap  perlu  untuk  menganalisis atau  meneliti  permasalahan  bagaimana    sistem  penyelesaian  jalur  non- litigasi tersebut efektif atau tidak, serta menyelaraskan cara mengefektivitaskan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak  agar  terlaksana  dengan  baik  dan  diterima  masyarakat sesuai  harapan pemerintah yakni  mencapai  sebuah keadilan, penulis akan mengupas tuntas dalam balutan karya tulis ilmiyah berupa penulisan tesis yang  berjudul  “efektivitas  penyelesaian  non-litigasi  terhadap  pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (studi kasus di desa masakambing)”.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yakni  melakukan  penelitian  berdasarkan  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat,  dikarenakan  dalam  penelitian  ini meneliti  orang  dalam  hubungan  hidup  di  masyarakat.  Penelitian  hukum yuridis  sosiologis  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dalam  suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.
Metode  penelitian  yuridis  sosiologis  adalah  pendekatan  dengan menelaah  system  hukum  dalam  kenyataan  atau  berdasarkan  fakta  yang
7 Undang-Undang Dasar republic Indonesia Tahun 1945 sila ke-IV
didapat  secara  obyektif  di  lapangan  baik  berupa  data,  informasi,  dan pendapat  yang  didasarkan  pada  identifikasi  hukum,  yang  didapat  melalui wawancara  dengan  akademisi  yang  berkompeten  terkait  dengan  masalah yang penulis angkat dalam penelitian terkait efektifitas penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang- undang nomor 35 tahun  2014 tentang perlindungan anak  (studi  kasusu  di desa masakambing)
Penelitian  ini  termasuk  dalam  type  penelitian  hukum deskriptif analytis yaitu  menggambarkan,  menganalisis  suatu  kasus  berdasarkan teori–teori  hukum  dan  perundang-undangan  menyangkut  masalah  praktik pelaksaan  sebuah  hukum  dalam  lokasi  dan  objek  penelitian.  Deskriptif karena  diharapkan  dalam  penelitian  ini  akan  diperoleh  gambaran  secara menyeluruh dalam fokus penelitian dan data-data tersebut akan dianalisis. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas hukum adalah suatu  kosa kata dalam bahasa  Indonesia yang  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  “efective”  yang  berarti  berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari deretan kata di atas adalah pengaruh hukum terhadap  masyarakat,  inti  dari  pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah prilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang  berlaku. Kalau  masyarakat  berprilaku  sesuai  dengan yang  diharapkan  atau  yang  dikendaki  oleh  hukum,  maka  dapat  dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menjamin  kejahteraan rakyatnya yakni dengan adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi setiap jiwa warga negaranya dari rasa takut, hal  ini  agar  Negara  tetap  berdaulat  dalam  menjamin  hak  asasi  manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan  kata  lain  perlindungan  hukum adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 9
Pelecehan  seksual adalah  perilaku  pendekatan-pendekatan  yang  terkait dengan  seks  yang  tak  diinginkan,  termasuk  permintaan  dan  perilaku lainnya  yang  secara  verbal  atau  fisik  merujuk  pada  seks.  secara  umum
8 Ronny hanitijo soemitro, metode penelitian hukum dan jurimetri, (Jakarta, ghalia Indonesia
: 1988), hal 35
9 ibid
wanita  yang  sering  mendapat  sorotan  sebagai  korban pelecehan  seksual ,
namun  pelecehan  seksual  dapat  menimpa  siapa  saja.  Korban  pelecehan seksual  bisa  jadi  adalah  laki-laki  ataupun  perempuan.  Korban  bisa  jadi adalah  lawan  jenis  dari  pelaku  pelecehan  ataupun  berjenis  kelamin  yang sama.
Penegakan  hukum  di  Desa  Masakambing  dalam  menyelesaikan tindak  pidana  pelecehan  seksual,menggunakan  jalur  non-litigasi  yaitu dimana suatu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non- litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara  diluar  pengadilan  ini   diakui  di  dalam  peraturan  perundangan  di Indonesia. Pertama, dalam  penjelasan Pasal  3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  ” Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan,  atas  dasar  perdamaian  atau melalui  wasit  (arbitase)  tetap  diperbolehkan”  .  Kedua,  dalam  UU  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute  Resolution )  adalah   lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negoisasi,  mediasi,  atau penilaian para ahli.”
Penyelesaian  perkara  jalur  non-litigasi  dianggap  lebih  efektif  oleh masyarakat di desa masakambing karna keterbatasan masyarakat yang jauh dari  akses  dunia  luar.  Undang-undang  dalam  ruang  lingkup  masyarakat terpencil  adalah  suatu  hal  yang  tabu,  sehingga  masyarakat  lebih  memilih menyelesaikan  masalah  hukum  secara  kekeluargaan  yang  di  tengahi  oleh ketua  adat  (kepala  desa  setempat).  berikut  kendala-kendala  masyarakat mengapa memilih jalur non-litigasi (kasus berhenti di kepala desa):
1. Kendala biaya
2. Takut masuk bui
3. Menganggap penjara sebagai tempat paling horror
4. Malu 5. Masyarakat  awam  tentang undang-undang nomor 35 tahun
2014 tentang perlindungan anak. Tahapan-tahapan masyarakat masakambing dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut:
1).  Tahap  pertama,  Wali  dari  korban  melaporkan  kepada  kepala  desa setempat
2).  Tahap  kedua,  kepala  desa  memanggil  kedua  belah  pihak  keluarga korban dan pelaku.
3).  Mediasi  dengan  kepala  desa  dan  tokoh  agama/masyarakat  sebagai penengah (mediator)
4).  Setelah  mencapai  kesepakatan  diadakan  negoisasi  antara  keluarga pihak korban dengan keluarga pihak pelaku.
5).  Putusan,  hasil  putusan  tergantung  dari  kesepakatan  kedua  belah pihak, apakah membayar denda atau tidak. Denda biasanya berupa uang tunai  yang  diberikan  keluarga  pelaku    kepada  keluarga  korban  sebagai bentuk  pertanggung  jawaban.  Dan  juga  bentuk  pertanggung  jawabn lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Penyelesaian  hukum  dalam  bentuk  ini,  masih  belum  bisa  memberikan efek  jera  kepada  pelaku,  untuk  itu  jalur  litigasi  harus  sama-sama  di  terapkan Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur hukum pengadilan.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual pertama ,  faktor  orang  tua kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  karena  Perekonomian  yang  tidak  stabil menyebabkan  orang  tua  pergi  merantau  keluar  desa  untuk  mencari  nafkah  demi perekonomian menjadi  lebih  baik.  Sehingga anak-anak mereka dititipkan kepada kerabat  atau  kepada  neneknya.  Kurangnya  perhatian  dan  penjagaan  orang  tua menyebabkan  anak  dibawah  umur  kurang  pengawasan  dari  orang  tuanya  setiap hari.  Kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  merupakan  faktor  utama  pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi leluasa melakukan aksi kejahatannya.
Untuk  mengetahui  jumlah  orang  tua  yang  merantau  keluar  desa  untuk mencari nafkah dari keterangan kepala desa sebagai berikut:
Table 1 Jawaban terhadap banyaknya orang tua yang merantau No Dusun Jumlah 1 ketapang 125 kepala keluarga dan istri 2 Tanjung 180 kepala keluarga dan istri 3 Jumlah 315 kepala keluarga Sumber: Data desa masakambing
Kedua,  faktor  pendidikan  Pendidikan  rata-rata  penduduk  desa  masakambing Pendidikan di desa masakambing hanya tersedia lembaga TK,MI/SD dan MTS. Untuk melanjutkan jenajang pendidikan SMA/MA anak-anak desa masakambing  harus  ke  kecamatan  masalembu  atau  kabupaten  sumenep,  jadi karena  terkendala  biaya  dan  jarak  rata-rata  anak  masakambing  menyelesaikan jejang  pendidikannya  sampai  MTS/SMP  saja.  Oleh  karena  itu  terkadang pernikahan dini di desa masakambing masih sering terjadi.
Ketiga,  faktor  pengetahuan  Pengetahuan  tentang  hukum  dan  undang- undang  masyarakat  di  desa  masakambing,  berdasarkan  survey  rata-rata masyarakat masakambing umur 20-keatas akses pengetahuannya minim, apalagi tentang  hukum  dan  undang-undang.  Masyarakat  sebatas  tahu    tentang  larangan dan  sanksi  yang  akan  di  terima  apabila  melanggar  aturan.  Jauhnya  akses  dari
dunia luar, minimnya akses jaringan internet membuat masyarakat masakambing lebih  mengedepankan  kata “  katanya” ketimbang  mencari  tahu  dengan  ilmu pengetahuan.  Mitos  di  desa  masakambing  masih  kental,  tapi  ruang  lingkup penegakan pidana adalah hal asing untuk di dengar. 10
Dalam penelitian ini, penulis berhasil mengumpulkan data dari masyarakat setempat  yang  pernah  menjadi  korban  pelecehan  seksual,  rata-rata  perempuan dari  50  orang  siswa  tingkat  MI/SD  30%  dan  tingkat  MTS  20%  Bentuk-bentuk pelecehan seksual  yang  dialami korban teridintifikasi  sebagai  bentuk  pelecehan seksual namun sebagian dari korban tidak menyadarinya. Yaitu pelaku menyorot area  sensitive  dari  korban  80%,  meremas  dada  korban/istilah  begal  payu  dara 70%, mengiming-imingi uang korban untuk bisa berbuat hal senonoh 20 %, dan bergurau dengan istilah  kata-kata seks di depan korban 30%, dan masturbasi di depan korban dengan sengaja 20%.
Table  di  bawah  ini  merupakan  rating  wawancara  yang  dilakukan  kepada siswa mengenai pengetahuannya mengenai bentuk pelecehan seksual.

## Table IV
Wawasan pengetahuan siswa terhadap bentuk pelecehan seksual
10 Survey langsung kelapangan, 24 mei 2020 Desa Masakambing
BENTUK BENTUK PELECEHAN SEKSUAL APAKAH tahu
merupakan pelecehan seksual? IYA/TIDAK Tatapan  sensual  yang  mengarah  ke  tempat  yang sensitive bagi wanita, contoh payudara, bokong. Iya2.6%/ tidak 97,4% Mengarah  kepada  pembicaraan  cabul  yang membuat tidak nyaman Iya 5,6%tidak 94,4% Tatapan  sensual  di  area  kelamin  wanita  yakni selangkangan Iya 30%/tidak 70% Mengelus  payudara,  perut  dan  bokong  dan mengajak untuk berhubungan intim Iya 95%/ 5% Menulis  pesan  atau  gambar  yang  bersifat pornografi Iya 50%/tidak 50% Memaksa seseorang menyaksikan tayangan pornografi Iya 55%/tidak 45% Menunjukkan symbol ajakan berhubungan intim Iya 5%/tidak 95% Usaha  untuk  mengajak  membina  hubungan romantic/seksual hingga orang-orang merasa resah Iya 80%/ tidak 20%

## Jurnal Negara dan Keadilan
Sumber : Data Wawancara dan observasi desa masakambing
Terkait  dengan  pengalaman  pelecehan  seksual  para  siswa  pernah  mengalami bentuk-bentuk  pelecehan  seksual  namun  tidak  mengetahui  keseluruhan  bentuk pelecehan seksual, hampir 70% siswa pernah mengalami bentuk pelecehan sosial non  fisik  namun  tidak  menyadari  kalau  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  yang bisa  berakibat  hukum  pidana.  Dalam  bentuk  pelecehan  seksual  yang  berbentuk fisik    sekitar  30%  pernah  mengalaminya,  namun  tidak  pernah  melaporkannya karena  beberapa  faktor  yakni,  menghindari  sorotan  karena  malu  apabila  jadi konsumsi public karena gosip dan omongan yang merebak.
Sepanjang penelitian di lapangan di desa masakambing tidak ada satupun korban  pelecehan  seksual  adalah  seorang  laki-laki,  rata-rata  adalah  perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang di dapatkan oleh narasumber siswi adalah orang  terdekat  bukan  orang  asing,  karena  memang  ruang  lingkup  di  desa masakambing terbatas dan sempit, karena semua penduduk di desa masakambing saling kenal antar satu sama lain.
Dengan  penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  anak  perempuan cenderung  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pelecehan  seksual dibandingkan  anak  laki-laki.  Kemungkinan  besar  hal  ini  karena  anak  perempuan lebih  banyak  menyerap  dan  peduli  atas  informasi  yang  berhubungan  dengan kepentingannya  sebagai  perempuan  mengingat  fakta  perempuan  umumnya  lebih sering  menjadi  korban  pelecehan  seksual  dibandingkan  anak  laki-laki.  Dengan demikian meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dialami baik oleh responden anak laki-laki maupun anak perempuan, perempuan memiliki kecenderungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  laki-laki  untuk mendefinisikan perilaku-perilaku seksual yang tidak diinginkan sebagai pelecehan Hal  ini  berimplikasi  pada  pentingnya  upaya  memfokuskan  peningkatan pengetahuan  mengenai  pelecehan  seksual  di  kalangan  anak  laki-laki  mengingat pemahaman  mereka  yang  relatif  lebih  rendah  dibandingkan  anak  perempuan perempuan.
Keempat ,  Faktor  Penegakan  Hukum,  Hukum  adalah  aturan  yang  dibuat untuk mengatur masyarakat satu dengan yang lain untuk mewujudnya ketertiban, kesejahteraan  dan  keamanan  antar  masyarakat.  Penegakan  hukum  di masakambing  dalam  unsure  tindak  pidana  sering  melalui  jalur  non-litigasi  yaitu
dengan cara menyuap atau memaksa
Melakukan  masturbasi  didepan  seseorang  atau umum Iya 85%/tidak 25% Memberi  komentar  dengan  kata-kata  seksual terhadap  seseorang  yang  bersifat  menghina  dan merendahkan Iya 70%/tidak30%
jalur  di  luar  pengadilan.  Berikut  penyebab  masyarakat  alasan  masyarakat masakambing memilih jalur non litigasi.
Faktor-faktor  penyebab  masyarakat  memilih  jalur  no-litigasi  menurut kepala  desa  masakambing  uyung  warsito  aparat  serta  masyarakat  umum  dapat asumsikan dalam bentuk persen di rangkum dalam table sebagai berikut:
Table V Mengenai Persentase Alasan Masyarakat Memilih Jalur Non-Litigasi No Alasan/faktor Rata-rata 1 Masalah biaya 99 % masyarakat masakambing 2 Malu 85% masyarakat masakambing 3 Awam  tentang  hukum  dan  undang- undang 90% Sumber : data wawancara dan observasi
Maraknya  kasus  pelecehan  seksual  di  desa  masakambing,  menandakan bahwa  efektivitas  penyelesain  non-litigasi  terhadap  pelecehan  seksual kurang  efektif,  untuk  itu,  menyeleraskan  efektifitas  perundang-undangan perlindungan anak diperlukan , agar kasus tindak pidana pelecehan seksual di desa masakambing semakin bisa di minimalisir.
Berdasarkan  data-data  yang  terkumpul  dilapangan  dan  hasil wawancara dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian tentang efektivitas  penegakan hukum  perundang-undangan perlindungan terhadap anak  pelecehan  seksual  (studi  kasus  di  desa  masakambing).  dapat  di simpulkan  bahwa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual adalah  kurangnya  perhatian  dan  pengawasan  orang  tua,  perekonomian yang  sulit  serta  belum  efektifnya  undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tentang perlindungan anak.
Efektivitas hukum mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan  anak  di  masakambing    efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5(lima) perkara yaitu yang pertama :
a). Faktor Hukumnya
Dari  segi  faktor  hukumnya  sendiri  sendiri,  akan  tetapi  dalam perkara di desa masakambing hukumnya tidak bermasalah, hal ini selaras dengan  pernyataan  kepala  desa  masakambing  yaitu  :  “  kalau  dari  segi faktor hukum nya tidak bermasalah” tutur beliau.
b). Faktor Penegak Hukum,
Dari  segi  penegak  hukum  juga  juga  tidak  bermasalah,  undang- undang  bukan  karena  tidak  di  tegakkan  oleh  penegak  hukum  akan  tetapi karena  tidak  adanya  laporan  dari  masyarakat  akan  kasus  pidana  yang
terjadi di desa masakambing, hal tersebut diungkapkan oleh uyung warsito selaku kepala desa masakambing saat ini.
c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum  memang tidak memadai di desa masakambing, selain tidak ada media yang meliput juga tidak adanya akses internet, dan akses jaringan yang belum merata ke desa-desa terpencil.
d). Faktor masyarakat
Tidak  efektifnya  suatu  hukum  di  lingkungan  masyarakat  di  desa masakambing disebabkan oleh masyarakatnya, selaras dengan pernyataan dari salah satu aparat masyarakat desa masakambing yaitu masrur :” Desa masakambing masyarakatnya malas ribet untuk urusan pidana, jika masih bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan  kenapa  harus  jalur  pengadilan yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, selain itu masayrakat masakambing  ruang  lingkupnya  kecil,  jadi  takut  terjadi  ketidak nyamananan antar tetangga yang seharusnya saling membantu ” tuturnya saat di wawancara mengenai alasan desa masakambing memilih jalur non- litigasi daripada litigasi.
e). Faktor Kebudayaan
Budaya  orang  di  masakambing  menurut  kepala  desa  tidak  ada budaya yang signifikan yang menghambat pola kerja suatu undang-undang dan  hukum  di  desa  masakambing”  karena  rata-rata  orang  masakambing dulunya adalah pendatang dari suku bugis dan Madura sudah biasa dengan perbedaan dan saling berdampingan. Hanya saja masyarakat masakambing memang  kurang  update  mengenai  undang-undang  yang  berkembang  saat ini karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang menghubungkan ke dunia luar. Hal inilah yang menjadi penghambat berjalanya penegakan hukum  di  ranah  masyarakat  di  karenakan  lebih  mengedepankkan penyelesaian lewat jalur non-litigasi ketimbang litigasi.
Faktor penyebab terhambatnya perlindungan hukum erat kaitannya dengan  hak-hak  korban,  dan  langkah  perlindungan  yang  diberikan  lebih bersifat  reaktif  daripada  proaktif.  Dikatakan  reaktif  karena  langkah perlindungan  hukum  ini  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  telah mengalami  atau  menjadi  korban  kejahatan  dan  melaporkannya  kepada pihak  yang  berwajib  untuk  diproses  lebih  lanjut.  Namun,  yang  menjadi pada  kenyataannya  dari  permasalahan  ini  adalah  bahwasanya  dari  pihak korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang  menimpa  mereka.  Banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  sehingga korban  enggan  untuk  melaporkan  kejahatan  yang  terjadi,  salah  satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang  bersumber  pada  sikap  individual  dan  interaksi  korban  sebagai pelapor  dengan  polisi  sebagai  fungsi  hubungan  stimulus  secara  timbal
balik.  Polisi  sebagai  sistem  stimulus  diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku positif  dalam  “model  bertingkah  laku”  bagi  korban  dalam  pengambilan keputusan.  Demikian  pula  sebaliknya,  tingkah  laku  masyarakat  adalah stimulus  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  penghargaan  dari  masyarakat terhadap  polisi  yang  akan  menjadi  faktor  pendorong  bagi  polisi  dalam menjalankan tugasnya.
Selain  faktor  tersebut  di  atas,  faktor  kepribadian  korban  masih merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. Faktor kepribadian korban tersebut antara lain :
a. Karakter/sifat Korban
Korban  kejahatan  pada  umumnya  tertuju  pada  manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama  dengan  orang  lain,  termasuk  perlakuan  terhadap  pelaku kejahatan.  Jaminan  perlakuan  terhadap  korban  seringkali  dituntut, karena  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan.  Upaya penegakkan  hukum  tidak  akan  membawa  hasil  manakala  tidak diimbagi  dengan  perasaan  keadilan,  termasuk  di  dalamnya  rasa keadilan para korban kejahatan.
Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif  ( uncooperative  victims  of  crime )  dengan  aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hakhak dan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan  yang  “ offender  centered ”  yang  mengakibatkan kurangnya  dukungan  korban  terhadap  sistem  peradilan  pidana. Sikap kurang loyal di atas akan lebih mengemuka manakala korban harus  pula  berfungsi  sebagai  saksi  yang  memberikan  kesaksian secara benar dibawah sumpah. Jika ternyata kesaksian korban tidak benar  atau  palsu  dan  memberatkan  tersangka  atau  terdakwa,  ia diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  sembilan  bulan  (Pasal 242 ayat (2) KUHP) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu. c. Rasa tidak percaya korban kepada penegak hukum
Kurangnya  kepercayaan  korban  terhadap  peradilan  pidana yang  tercermin  dari  banyaknya  korban  yang  tidak  melapor, merupakan  kegagalan  sistem  peradilan  pidana,  baik  dalam  menata sistem  maupun  dalam  mencapai  tujuan  akhir.  Dalam  hal  yang terakhir,  selain  harus  berpedoman  kepada  ketentuan  tertulis  harus pula  diperhatikan  moral  yang  didasarkan  pada  kebenaran  dalam melihat  suatu  perkara.  Oleh  karenanya  setiap  sub-sistem  dalam sistem  peradian  pidana  senantiasa  memiliki  tanggung  jawab  berupa tanggung  jawab  hukum  untuk  menegakkan  hukum  negara  dan
tanggung  jawab  moral  untuk  mlindungi,  memulihkan  dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
Apabila  terjadi  penyimpangan  terhadap  kedua  tanggung jawab  di  atas  maka  akan  menimbulkan  efek  negatif  terhadap tersangka  maupun  korban.  Dengan  kata  lain,  penyimpangan  di  atas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan  sekaligus  faktor viktimogen .  Terhadap  tersangka,  ia  akan menjadi  korban  struktural (structural  victims ),  misalnya  karena penangkapan  dan  penahanan  yang  tidak  sah,  sedangkan  terhadap korban selain ia telah menjadi korban kejahatan  harus pula menjadi korban  sistem  peradilan  pidana  yang  dalam  mekanismenya  kurang memperhatikan  hak-hak  dan  perlindungan  korban  yang  merupakan bagian i ntegral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan  pada  dasarnya  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  kepribadian  yang  dimiliki  oleh  korban  itu sendiri.  Faktor  kepribadian  ini  lebih  cenderung  pada  tingkat kepercayaan  korban  (masyarakat)  kepada  sistem  peradilan  pidana yang  telah  diimplementasikan  di  Indonesia.  Selanjutnya,  selain faktor  kepribadian  dari  korban  tersebut,  tidak  kalah  penting  apabila dilihat dari segi faktor dari kaidah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum,  fasilitas  dan  kebudayaan.  Pada  dasarnya  faktor-faktor tersebut  saling  berkaitan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya, sehingga  faktor-faktor  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dalam mempengaruhi dalam perlindungan maupun penegakan hukum yang ideal diharapkan oleh masyarakat.
Upaya  pencegahan  terhadap  pelecehan  seksual  di  desa masakambing, Untuk itu faktor penyebab merupakan alternatif untuk menemukan  jawaban  terhadap  upaya  pencegahan  tindak  pidana pelecehan seksual:
1. Tanggung Jawab Sebagai Orang Tua
Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada  pada  orang  tua,  bukan  pada  anak-anak.  Karena  itu,  orang  tua harus  terdidik  sebelum  bisa  mendidik  anak  Orang  tua  harus memberikan perhatian lebih kepada anak, memberi edukasi terhadap anak  tentang  berbagai  ciri-ciri  modus  pelaku  tindak  pidana pelecehan seksual. Pantauan dan penjagaan orang tua sangat penting, untuk itu orang tua harus bisa mengatur waktu antara mencari nafkah dan menjaga anak-anak mereka.
Pada  dasarnya  perlindungan  terhadap  anak  merupakan tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah. Dengan perkataan lain masalah perlindungan terhadap hak-hak anak
bukan  hanya  tanggung  jawab  orang  tua  dan  pemerintah  saja, melainkan  merupakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  bersama antara  orang  tua  (keluarga),  masyarakat  dan  pemerintah.  Dengan demikian,  perlu  perlibatan  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  upaya memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak.
Hal ini selaras dalam undang-undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan  anak  yang  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  Negara  merupakan rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi terlindunginya  hak-hak  anak  .  rangkaian  kegiatan  tersebut  harus terus  berkelanjutan  dan  terarah  demi  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  anak  baik  fisik,  mental  spiritual  maupun  sosial. Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kehidupan  terbaik bagi  anak  yang  diharapkan  sebagai  penerus  bangsa  yang  potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta kemauan keras menjaga bangsa dan Negara.
Orang  tua  memantau  tumbuh  kembang  anak  sesuai perannya,  orang  tua  selalu  menanyakan  kegiatan  sehari-hari anaknya,  jangan  sampai  anak-anak  lebih  dekat  dengan  orang  lain ketimbang  orang  tuanya  sendiri.  Orang  tua  bertanggung  jawab sepenuhnya  dalam  menjaga  anak-anaknya  dari  pelaku  pelecehan seksual  yang mungkin bisa datang dari orang-orang terdekat  seperti halnya tetangga.
2. Edukasi  mengenai  undang-undang  nomor  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak dan bentuk-bentuk pelecehan seksual.
Pentingnya  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.  Untuk  itu,  Kepala  Desa  dan  lembaga  pendidikan  perlu melaksanakan  berbagai  strategi  termasuk  melaksanakan  kegiatan pembelajaran  dalam  kelas  maupun  diskusi,  kampanye  atau  seminar mengenai  pelecehan  seksual  di  wilayah  Desa.  Pemahaman  dan kesadaran  yang  baik  terhadap  pelecehan  seksual  merupakan  langkah yang penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di  desa masakambing. Sebaliknya, ketidakmampuan mengidentifikasi pelecehan  seksual  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dan kesadaran dapat menghambat seseorang untuk melakukan respon yang tepat  dalam  mencegah  pelecahan  seksual,  termasuk  melaporkan masalah  tersebut  agar  mendapat  perhatian  dan  penanggulangan  yang tepat.  Rendahnya  tindak  pelaporan  atas  pelecahan  seksual  salah satunya  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  korban  bahwa  mereka  pada dasarnya telah mengalami pelecehan seksual.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Edukasi mengenai kekerasan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan sksual akan memberi peluang kepada masyarakat dan siswi yang kerap jadi  korban  untuk  mempelajari  informasi  yang  akurat  mengenai  fakta pelecehan  seksual  sehingga  mereka  akan  cenderung  untuk  menentang mitos-mitos  yang  tidak  berdasar  mengenai  pelecehan  seksual. Pembiaran  terhadap  perilaku-perilaku  yang  merendahkan  dan  tidak diinginkan  tersebut  akan  menyebabkan  pelecehan  seksual  dipandang sebagai  sesuatu  yang  normal  di  kalangan  masyarakat,  sehingga pencegahan  dengan  memberlakukan  undang-undang  sebagaimana mestinya mampu meminimalisir tindak pidana pelecehan tersebut.
Kurangnya  pengetahuan  dan  minimnya  masyarakat  di  desa masakambing mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan  anak  maka  perlu  adanya  sosialisasi  tentang  hukum  dan edukasi mengenai tentang bagaimana hukum dan undang-undang bisa efektif  sehingga  mampu  meminimalisir  kejahatan  terhadap  anak dibawah umur.

## KESIMPULAN
Pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  merupakan permasalahan  yang  perlu  mendapat  penanganan  agar  dapat  menjamin terciptanya  rasa  aman  bagi  masyarakat.  Sebab  hal  tersebut  merupakan perbuatan  yang  sukar  dijadikan  hal  biasa.  Untuk  itu  Berdasarkan pemaparan dari penelitian tesis tersebut dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual  di  desa masakambing
Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua membuat  anak kerap kali  menjadi  korban  pelaku  pelecehan  seksual  oleh  orang-orang terdekatnya sendiri, baik itu tetangga, guru, teman dll
Awamnya masyarakat desa masakambing mengenai bentuk-bentuk pelecehan  seksual  serta  maksud  perlindungan  hukum  kepada masyarakat  dengan  adanya  undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tenang  perlindungan  anak  menyebabkan  efektifitas  hukum  menjadi tidak efektif  sebagai  penegak hukum  demi kesejahteraan, untuk  itu di perlukan  edukasi  mengenai  bentuk-bentuk  tentang  pelecehan  seksual dan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  masyarakat  masakambing mengetahui  hukum  dan  undang-undang  salah  satunya  adalah  tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal tersebut  diharapkan  mampu  meminimalisir  kejahatan  perkara  tindak pidana pelecehan seksual di desa masakambing.
2. Penegakan hukum undang-undang tentang perlindungan anak
Efektifitas  undang-undang  diperlukan  demi  keberhasilan  program pemerintah dalam terjaminnya kesejahteraan rakyat dengan membangun  masyarakat  sadar  hukum  dan  mejadi  tertib  hukum. Peraturan  perundang-undangan  KUHP,  dan  undang-undang  yang mengatur tentantang perlindungan anak harus menjadi kesadaran bagi masyarakat  sendiri  bahwa  undang-undang  harus  berjalan  efektif  demi meminimalisir kejahatan  pelecehan seksual terhadap anak.
Penyelesaian jalur non-litigasi yang di anut oleh masyarakat belum efektif untuk menyelesaiakn tindak pidana pelecehan seksual, untuk itu efektivitas  undang-undang  perlindungan  anak  harus  sejalan  dengan kehidupan  masyarakat  dan  lingkungannya  untuk  keamanan  dan kenyamanan  bersama,  dan  tindak  pidana  pelecehan  seksual  bisa  di minimalisir dan pelaku jera.
3. Penegakan hukum di desa masakambing sebagai dalam menyelesaikan hukum  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  hanya diselesaikan  dengan  cara  non-litigasi,  yang  menurut  mayoritas masyarakat  di  desa  masakambing  tidak  memakan  waktu,tidak memakan  biaya,  dan  tidak  harus  jadi  konflik  antar  tetangga  didalam lingkungan sempit seperti di desa masakambing.
Perlindungan  hukum  di  masakambing  tidak  sepenuhnya  efektif sebab  masyarakatnya  tidak  kooperatif  jika  terjadi  peristiwa  tindak pidana  pelecehan  seksual,  tidak  adanya  laporan  terhadap  penegak hukum  dan  hanya  mengedepankan  rasa  malu  untuk  mengungkapkan peristiwa asusila yang di alami korban.

## A. Saran
Dengan  adanya  edukasi  pengetahuan  mengenai  bentuk-bentuk pelecehan seksual dan  masyarakat mengefektifkan undang-undang nomor 35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  maka  hal  tersebut  diharapkan menjadi  awal  Desa  masakambing  menjadi  desa  yang  aman  dan  tentram serta  tertib  hukum  demi  kenyamanan  bersama.  Masyarakat  yang kooperatif  mampu  mengendalikan  lingkungannya  terbebas  dari  kejahatan dan  Masyarakat  mampu  menjadi  masyarakat  yang  mampu  menjalankan efektivitas sebuah hukum sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selain sebagai  objek  juga  menjadi  subjek  dalam  ruang  lingkup  di  ciptakannya undang-undang dan telah di sahkan oleh badan legislatif.
Kampung/Desa harus dapat menjamin perlindungan keamanan dan kenyamanan  bagi  masyarakatnya  terutama  bagi  anak-anak  yang merupakan  generasi  bangsa.  sehingga  perlu  mengambil  peran  yang  lebih signifikan  dalam  pencegahan  dan  penanganan  pelecehan  seksual.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  membangun  kesadaran  kritis  para  masyarakat untuk  mengidentifikasi  dan  melaporkan  pelecehan  seksual  yang  terjadi
serta  menerapkan  aturan-aturan  yang  jelas  dan  tegas  terhadap  pelaku pelecehan  seksual  di  wilayah  masyarakat  di  desa  masakambing.  Sampai saat  ini  masyarakat  belum  mampu  mengefektifkan  undang-undang sebagaimana  mestinya,  banyak  hal  yang  masih  di  pertimbangkan  oleh masyarakat, selain jauhnya akses pengadilan serta biaya, juga terbatas dari jamahan  media.  Untuk  itu  dengan  adanya  tulisan  ini  diharap  mampu menjadi  kritik  dan  saran  bagi  pembaca  untuk  memberikan  wawasan  luas tentang  literatur  terkait  objek  penelitian  ini  dan  desa  masakambing menjadi desa yang lebih baik lagi

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zanal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta:
Raja Granfido Perasada.
Abdussalam HR, dkk, 2014, Hukum Perlindungan Anak , PTIK: jakarta
Burhan Ashshofa, 2011. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rieneka Cipta.
C.S.T. Kansil. 2004 , Pokok-pokok Hukum Pidana . Jakarta. Pradnya Paramita.
Data  statistik  Kabupaten  sumenep,2010.  Kecamatan  Masalembu  Desa Masakambing  kabupaten sumenep.
Maidin  gultom,  2013, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan, refika aditama : Bandung
Muhammad  Taufik  Makarao,  2013.  (et.al) Hukum  Perlindungan  Anak  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Rineka Cipta, Jakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  Rakyat  Bagi  Rakyat  di  Indonesia
(sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. metode penelitian hukum dan jurimetri,
(Jakarta, ghalia Indonesia)
Soekanto soerjono,1983, penegakan hukum , Bina cipta, bandung
Satjipto Rahardjo,2000. ilmu hukum (bandung: citra aditya bakti)
Soekanto Soerjono,1948 Pengantar penelitian Hukum,UI Press, Jakarta.
Soekanto Soerjono. 2013 . Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada
Soekanto Soerjono,1983, penegakan hukum, bina cipta, Bandung
Wahid  Abdul,  dkk,  2011, Perlindungan  Terhadap  Korban  Seksual ,  refika aditama: Bandung
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Republic Indonesia, Undang-undang system pendidikan nasional pasal 1 (satu)
Republik  Indonesia, Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia
Romli  atmasasmita,  2001. reformasi  hukum,  hak  asasi  manusia  &  penegakan hukum ,mandar
maju, bandung.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia
Republik  Indonesia,  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)Tentang Pencabulan
Republik  Indonesia,  Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  perubahan  pada undang-
undang  nomor  35  tahun  2014  kemudian  diubah  kembali  pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang
perlindungan anak