INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9644-9658 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli On Line Dan Dampak Yang Ditimbulkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Dwi Atmoko 1 ✉ , Noviriska 2
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pada masa pandemi Covid - 19 perkembangan transaksi bisnis di Indonesia mengalami perubahan, terutama  cara  bertransaksi  .  Perubahan    teknologi  memberikan  terobosan  yaitu  jaringan  internet dalam  skala  globalPermasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bentuk perlindungan hükum bagi konsumen dalam berbelanja online melalui fitur Marketplace pada aplikasi social E-commerce yaitu Facebook. Dalam transaksi melalui  marketplace memberikan efek  negatif yang dapat merugikan bagi pihak konsumen, yang dimana cenderung tidak adanya perlindunngan hukum.  Pada  dasarnya  kewajiban  dari  seorang  pelaku  usaha  menurut  pasal  7  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999    menjunjung  tinggi  beritikad  baik  dan  memberikan informasi  yang  benar  dan  jelas  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya.  Maka  adanya  perlimdungan hukum terhadap konsumen memberikan jaminan dan menfasilitas untuk menuntut kerugian dalam melakukan transaksi jual beli secara langsung. Metode Penelitian ini adalah bahwa dalam sengketa penelitian  yuridis  normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case approach).Hasil Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah undang- undang Nomor. 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen, namun  undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam social e-commerce.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Jual Beli

## Abstract
During the Covid-19 pandemic, the development of business transactions in Indonesia experienced changes, especially the method of transactions. Technological changes provide breakthroughs, namely internet networks on a global scale. The problem studied in this research aims to examine forms of legal protection for consumers when shopping online through the Marketplace feature on the social E-commerce application, namely Facebook. Transactions via the marketplace have negative effects that can be detrimental to consumers, who tend to lack legal protection. Basically, the obligations of a business actor according to article 7 of the Consumer Protection Law no. 8 of 1999 upholds good faith and provides correct and clear information in carrying out its business activities. So the existence of legal protection for consumers provides guarantees and facilities to claim losses when carrying out direct buying and selling transactions. This research method is that in normative juridical research disputes using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this research also explain that in disputes between consumers and business actors during This regulation used to protect consumer rights is Law Number. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, but this law does not specifically regulate consumer rights in social e-commerce.
Keyword: Legal Protection, Consumers, Buying and Selling Transactions

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  pada  era  globalisasi  ini  penggunaan  media telekomunikasi dan teknologi informasi pada masa pandemi covid-19 menepati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi dalam dunia perdagangan (Roliansyah, 2022).  Menurut  Jack  Febrian  mengatakan  bahwa  setiap  perkembangan  teknologi  baik teknologi informasi dan telekomunikasi tentu mempuyai penerus generasi selanjutnya, dan perlu  dengan  adanya  teknologi  akan  melahirkan  peradaban  zaman  inovasi  yang dinamakan kolabrasi. Setiap generasi yang akan datang tentu sangat diperlukan proses revolusi dengan menggunakan alat komunikasi yang dinamakan teknologi komputer atau melalui  teknologi  digital  melalui mobile  (Smartphone)  (Fantini  &  Tamba,  2020).  Setiap inovasi memberikan trobosan dikenal dengan Internetconnection Network Of Computer Nertworks atau disebut jaringan internet dan komputer dalam skala global.
Salah  satunya  yaitu  jual  beli  melalui  online  sekarang  ini (Sosial  E-commerce). Menurut Debjano Nag dan Kamlesh K. Bajaj, e-commerce adalah suatu upaya pertukaran informasi  dalam  bidang  usaha  tanpa  perlu  memakai  kertas,  tetapi  sebagai  gantinya kegiatan  ini  menggunakan  media  seperti Electronic  Mail,  Electronic,  Electronic  Data Interchange, dan melalui jaringan internet lainnya.
Pengertian  selanjutnya  mengenai E-Commerce  dipihak  pelaku  usaha  dapat diartikan sebuah penuh semangat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperbaiki
segi ekonomi terbenam akibat penurunan hasil pendapatan, pelaku usaha dengan penuh dinamis mengevaluasi secara cepat dengan mengikuti jaman era digital (Novitasari, 2022). Selanjutnya  pengertian  Pelaku  usaha  yang  bekerjasama  yang  dinamakan seller  melalui perantara untuk di dagangkan kembali, dan melakukan kerjasama dengan manufaktur atau perusahaan  dengan  terhubung  secara  mudah  melalui  jaringan  internet computer  atau melalui mobile smartphone yang ada dengan mudah untuk terkoneksi oleh pelaku usaha. Pengguna aplikasi khusus untuk perdagangan elektronik atau disebut e- commerce tentu sudah disiapkan untuk pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas dalam jual beli, Seperti contohnya dari aplikasi Facebook dan kini berganti nama menjadi Meta Platform dalam pengertiannya adalah  sebuah situs  platform yang  dimana memberikan layanan jejaring sosial  dimana  para  penggunanya  bisa  membagikan  seperti  video,  foto,  pengalaman pribadi, bisnis serta memberikan berkreasi didalam media sosial (Rerung, 2018).
Didalam permasalahan hukum terutama transaksi jual beli online tentunya Negara Indonesia merupakan negara hukum “Rechtsstaat” yang dimana sebelumnya tercantum dalam penjelesan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” tersebut tentunya berlandasan pada Undang-undang serta mempuyai landasan pokok pada negara hukum yaitu “ The Rule Of Law, Not Of Man ” yang di mana pemerintahan mempuyai landasan yaitu hukum harus ditegakan, bukan aturan dari manusia yang harus bertidak sebagai “ Squid game ” dari skenario sistem yang mengaturnya. Masalah konsumen merupakan hal yang selalu hangat diperbicangan dikalangan masyarakat selalu aktual tentunya sangat menarik perhatian  dikalangan  masyarakat.  Permasalahan  konsumen  selalu  dipersoalkan  dan tentunya tertuju untuk diperdebatkan. Didalam permasalahan tersebut tentunya mempuyai alasan  dalam  sebuah  permasalahan.  Salah  satunya  fakta  sosial  dikalangan  konsumen bahwa adanya pelaku usaha dapat dikatakan buatan manusia yang tentu berkaitan dengan kesehatan  seseorang,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung jawab pada nyatanya tidak terlapas dari unsur diluar kesehatan yang ada dan menjadi  penyakit  dikalangan  Masyarakat  (Apriani,  Zubaedah,  &  Atsar,  2020).  Dalam permasalahan  tersebut  konsumen  selalu  berkaitan  dengan  isu  konsumen  yang  dimana dilihat dari nilai-nilai keagamaan setiap manusia. Dalam Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlidungan  Konsumen  bahwa  hak  setiap  konsumen mempertimbangkan sesuai dengan pedoman Undang-undang yang berlaku yaitu hak atas informasi yang valid, jujur dengan membuktikan dalilnya mengenai kondisi yang terjadi mengenai produk jaminan barang dan atau jasa (Nomor, 8AD). Transaksi jual beli online permasalahan  hukum  sangat  muncul  dengan  kondisi  jarak  antara  penjual  dan  pembeli
yang sangat relatif jauh bahkan ada didalam yurisdiksi hukum yang berbeda, bahwa dapat disimpulkan kalangan masyarakat dalam transaksi jual beli online tidak mengetahui lokasi penjual,  tidak  bisa  memperjuangkan  hak  sebagai  konsumen  yang  ingin  mendapatkan kompensasi serta ganti rugi karena antara berbeda negara (Barkatullah, 2019).
Kemudian berikutnya permasalahan hukum kembali terjadi pada transaksi jual beli online  setelah  barang  yang  diterima  oleh  pihak  pembeli,  adanya  unsur  melanggar perbuatan hukum seperti merugikan pihak konsumen yang penjual beralih bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diunggah melalui media elektronik dan adanya unsur penipuan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak dari  konsumen,  sehingga  konsumen  dalam  menjalankan  transaksi online  akan mendapatkan hak-haknya dan tidak dapat kerugian yang dikarenakan pelaku usaha yang berbuat tidak baik.
Nuansa kejujuran dan itikad baik memiliki nilai yang sangat tinggi dan wajib dalam kontrak elektronik dan tidak dapat dipisahkan dari asas itikad dari asas itikad baik tertuang dalam ketentuan pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUHPerdata, menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itika d baik. Secara tegas asas ini mewajibkan para pihak dalam membuat perjanjian yang berlandasan pada itikad baik dan kepatutan yang memiliki pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada nilai kejujuran untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pada    penelitian yang meliputi jenis    penelitian,  yang bersifat kualitatif   dengan pendekatan  kepustakaan  dan  di  tunjang  dengan  pendekatan  terhadap  fenomena- fenomena yang berkembang di dalam masyarakat serta  sumber bahan hukum lainnya sehingga  penelitian  ini  menghasilkan  seperti  apa  yang  diharapkan  dan  berguna  dan bermanfaat  bagi masyarakat luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya dalam bentuk perlidungan hukum terhadap masyarakat mempuyai banyak dimensi  salah  satunya  yaitu  perlidungan  hukum.  Adanya  gesekan  antara  kepentingan individu  (Masyarakat)  dengan  melakukan  peminimalan  sesuai  dengan  kehadiran  hukum dalam  masyarakat.  Dalam  Perlindungan  hukum  dikalangan  masyarakat  sangat  terekpos, tentunya negara Indonesia merupakan negara hukum “Rechtsstaat” yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3)
yang menyatakan, bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” dan mempuyai prinsip dan mempuyai landasan hukum harus ditegakan, bukan sebagai orang perorang yang harus bertindak sebagai “ Squid Game ” dari sistem mengaturnya. Philipus M. Hadjon Berpendapat bahwa,  perlidungan  hukum  yaitu  sebagai  presisi  memberikan  bentuk  tindakan  ketelitian dalam melindungi kepada subjek hukum melalui perangkat-perangkat hukum yang ada. Bila dlihat dari pengertian perlidungungan hukum diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan  hukum,  yaitu  :  Subjek  yang  melindungi,  obyek  yang  akan  dilindungi  alat, instrument  maupun  upaya  yang  digunakan  untuk  tercapainya  perlindungan  tersebut Menurut  pasal  1  angka  1  UU  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  bahwa “Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin hak -hak setiap orang dan adanya  jaminan  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  ter hadap  konsumen” Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum. Faktanya, tidak semua orang memiliki pengalaman transaksi jual beli. Hal inilah yang menyebabkan banyak  kasus  kecurangan  dalam  tran-  saksi  jual  beli  karena  salah  satu  pihak  (konsumen) sering  dirugikan  sebab  minimnya  pengetahuan  terkait  produk  maupun  transaksi  yang dilakukan (Dwi Atmoko, MH, & SH, 2022).
Bahwa  setiap  pelaku  usaha  tentu  mencari  keutungan  harus  memperhatikan  aspek ekonomi  dan  kebijakan  pada  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  sebagai  norma/aturan dalam menjalankan usaha, sehingga seorang pelaku usaha yang berpegang teguh kepada hukum transaksi jual beli secara online, maka pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan tetapi  juga  akan  mendukung  dan  menguntungkan  pihak  konsumen  karena  pelaku  ini menyadari bahwa  dirinya mempuyai  posisi dominan dibadingkan konsumen.Pelaku usaha tidak melakukan penimbunan barang yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar yaitu ketika globalisasi menjadi berubah dan langka dipasar, permintaan menaik maka seorang  otomatis  harga  menjadi  tinggi,  sehingga  pelaku  usaha  dapat  mengambil keuntungan yang lebih banyak didapatkan (Farid, Lubis, & Wajdi, 2014).
Adapun hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal UUPK Dalam menawarkan Produknya, Pelaku usaha diwajibkan untuk secara terbuka sebagai berikut;
1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan kepada konsumen  harus disertai informasi yang valid, tidak disesatkan yang sifatnya mendasar dalam segi kualitasi produk (Asli, imitasi, baru, bekas jenis produk  dan  ukuran)  disamping  informasi-informasi  lain  yang  relevan  seperti keunggulan  produk.  Adnya  informasi  lengkap  sangat  membantu  pihak  konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian untuk pelaku usaha di Indonesia dalam mengiklankan produk dan mendeskripsikan
produk sangat minim informasi dan melakukan manipulasi data, hanya menyebutkan harga  dan  penjelasan  singkat  mengenai  produk,  yang  akan  menimbulkan  konflik perdebatan antara masyarakat/Pembeli.
2. Hak memberikan jaminan bahwa produk yang ditwarkan aman atau nyaman untuk dikonsumsi atau dipergunakan.
3. Memberi jaminan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diiklankan oleh pelaku usaha.
4. Informasi  produk  mengenai  produk  harus  diberikan  melalui  Bahasa  yang  mudah dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran lain dalam hal ini menuntut konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku usaha bahasanya dapat dimengerti.
Untuk  suatu definisi pengertian konsumen menggunakan sistem COD tentu mengikuti aturan  yang  berlaku  dalam  belanja online.  Seperti  berdasarkan  terjemahan  bebas  yang dikutip  dari Cambridge  Dictionary  dapat  menitikberatkan  pada  kenyamanan  dan  juga keamanan  dari  ancaman  bahaya  sebagai  berikut; pertama,  Sebuah  metode  bisnis.  Kedua, Pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. Ketiga, untuk pembayaran akan dilakukan  saat barang diserahkan kepada pembeli.Sedangkan, definisi  lain dari COD adalah  penjual  dan  pembeli  bersepakat  untuk  melakukan  transaksi  di  suatu  tempat  dan pembayaran dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati.
Fenomena  yang  terjadi  sekarang  ini,  transaksi  jual  beli online  dengan  metode pembayaran COD menimbulkan banyak permasalahan yang bermuara kepada kurir. Apalagi kurir hanya berstatus yang diisitilahkan sebagai mitra tanpa adanya kontrak kerja/hubungan kerja  formal.  Perusahaan  ekspedisi  mewajibkan  kurir  untuk  mengganti  ongkos  kirim  dan harga barang yang tidak mau dibayar oleh pembeli, konsekuensi apabila tidak dibayar maka untuk selanjutnya kurir tidak  dapat melakukan  pekerjannya.  Revolusi dalam pertumbuhan bisnis dan ekonomi mendapatkan dampak pembangunan dengan penapaian pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin, sehinggaorientasi kegiatan terarah kepada mekanisme pasar dan optimalisasi pemanfaatan capital. Seperti diketahui Iklan merupakan salah satu sarana fasilitas  diberikan  dalam  aspek  pemasaran.  Dalam  pemasaran  menggunakan  iklan  tentu sangat banyak dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan aneka produk yang dihasilkannya kepihak Konsumen. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dari  tahun ketahun budget yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk beriklan semakin bertambah besar jumlahnya  menggunakan  jasanya  (Simanjuntak,  2020).  Dalam  sector  bisni  yang  dilakukan oleh pelaku usaha menggunakan jasa iklan dapat tergambar pada David Oughnton dan John Lowry mengakui bahwa dengan adanya media. iklan, pelaku usaha melakukan pendekatan lebih kepihak konsumen, dengan menghasilkan beraneka ragam produk dengan keinginan

## oleh pihak konsumen
Pada dasarnya peranan perkembangan hukum dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi  menghasilkan  suatu  ekonomi  dan  bisnis  dipergunakan  untuk  masyarakat  baik penjual/pembeli.  Terkait  dengan  hal  ini,  pelaku  usaha  dan  konsumen  tentu  tidak mendominasi  pasar,  selama  konsumen  masih  memiliki  hak  untuk  produk  mana  yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk  dengan kualitas rendah, selama  masih  ada  produsen  lain  dan  konsumen  akan  pindah  kepada  konsumen  tersebut (Rosmawati,  2017).  Dalam  perlindungan  Konsumen  yang  berlaku  di  Indonesia  memiliki payung  hukum  yang  telah  ditetapkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  pasti, Perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimis. Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:
Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan dari produk hukum segala upaya yang  menjamin  hak-hak  konsumen  dalam  bentuk  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen . Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada kinsmen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya.
UUPK membuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup di mengerti dan di pahami oleh masyarakat karena susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup besar hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian cukup krusial yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara  konsumen,  pelaku usaha,  dan  peran  penting  pemerintah,  tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang menyebabkan konsumen  berada diposisi yang lemah. Penyalahgunaan  posisi monopolitis menyebabkan pelaku usaha membuat jenis produk yang terbatas dengan melakukan iklan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan kejujuran terhadap produk yang dipromosikan (Hamid & SH, 2017).
Hukum  Konsumen  dan  Hukum  Perlindungan  konsumen  hakikatnya  ada  keterkaitan yaitu sama dan tidak perlu dibedakan satu dengan yang lainnya (Kristiyanti, 2022). Karena keduanya memiliki arti dan kesamaan satu sama lain, hal ini bertujuan untuk memberikan pengaturan hubungan yang seimbang pelaku usaha dan konsumen itu sendiri supaya hak- haknya  konsumen  terlindungi  tanpa  harus  melupakan  kewajibannya.  Berbicara  mengenai undang-undang,  harus  diketahui  bahwa  undang-undang  mempuyai  asas  yang  tujuannya adalah  untuk  memberikan  pemahaman  dasar  terhadap  suatu  peraturan  tersebut  (Sinaga, 2018). Yang melahirkan sebuah aturan hukum dari satu asas hukum dapat menghasilkan lebih
dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma dan aturan hukum.
Menurut Bellefroid mengatakan, kedudukan hukum pelaku usaha dengan konsumen tidak  terlepas  dari  adanya  aturan  mengenai  keselarasan  hukum  yang  terjadi  antara  para pihak.  Secara  umum  hubungan-hubungan  memiliki  sifat  publik  dan  privat  dilandaskan dengan  prinsip  asas  kebebasan,  persamaan  dan  solidaritas.  Dengan  adanya  prinsip  asas kebebasan subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial (Muthiah, 2018).
Asas hukum mempuyai makna ibarat Hati peraturan hukum atas dasar dua alasan yaitu, asas hukum memiliki landasan yang cukup luas bagi lahirnya suatu produk hukum. Ini berarti bahwa  mekanisme  peraturan-peraturan  hukum  itu  dapat  dikembalikan  kepada  asas-asas hukum. Pengertian kedua, dapat disimpulkan asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas  hukum  diibaratkan  sebagai  pondasi  jembatan  antara  peraturan-peraturan  hukum dengan menerapkan cita-cita social dan pandangan etis dalam masyarakat. 35
Asas yang menjadi pedoman bagi UUPK No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 2 yang berisi “Perlindungan konsumen berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum”. Yang meripakan asas dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut;
1. Mendapatkan Keadilan yang dimana adil dalam pelaku usaha, belum tentu adil untuk konsumen
2. Mendapatkan asas keseimbangan setiap produk hukum perjanjian yang merasa dirugikan  oleh  pihak  konsumen  atau  pelaku  usaha  haknya  harus  terlindungi dengan cara menangung akibat/konsekuensi jika melakukan wanprestasi
3. Mencapai  asas  manfaat  segala  sesuatu  upaya  penyelenggaraan  harus memberikan  manfaat  sebesar-besar  untuk  kepentingan  konsumen  dan  pelaku usaha secara bersamaan
4. Mendapatkan  keamaanan  dan  keselematan  konsumen  untuk  memberikan jaminan atas keamaan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan suatu barang/jasa yang dipergunakan.
5. Mendapatkan  Kepastian  Hukum  pelaku  usaha  atau  konsumen  menaati  hukum yang  berlaku  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindugan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Tujuan UUPK No.8 Tahun 1999 dibuat merupakan sasaran akhir yang tentu harus dicapai dalam  pelaksanaanya  dibidang  hukum  Perlindungan  terhadap  konsumen  (Azwir,  2018). Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan Perlidnungan konsumen pada UUPK Pada pasal 3 sebagai berikut;
1. Memberikan sistem perlindungan terhadap konsumen  dalam kepastian hukum
dan  adanya  sarana  tranparasi  dan  kejujuran  pada  informasi  produk  dan  akses untuk mendapatkan sebuah informasi
2. Memberikan harkat dan martabat konsumen dan menghindari informasi kurang actual pada pemakaian barang dan/atau jasa
3. Mmberikan  kepercayaan,  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  kepada konsumen untuk melindungi diri
4. Memberikan atas memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
5. Memberikan  kesadaran  terhadap  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya Perlindungan konsumen sehingga tumbuh bersama sama dalam sikap jujur pada kualitas  barang/jasa  (kenyamanan,  keamaan,  keselamatan  kosumen)  dan bertanggung jawab dalam melakukan berusaha.
Berdasarkan  UU  NO.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  bukanlah  kata baru  dalam  literature  kepustakaan.  Pada  hakikatnya  setiap  masyarakat  (Individu)  dalam menjalankan  aktifitas  kesehariannya  adalah  konsumen.  Hanya  dalam  kedudukan  sebagai konsumen seseorang tidaklah menyadari akan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai konsumen. UUPK ini terasa membawa angina perubahan yang sangat diharapkan akan  menajadi  argumentasi  hukum  ketka  perdebatan-perdebatan  konsumen  tampak dipermukaan. UU ini sebenarnya juga memberikan suatu posisi tawar-menawar bagi kinsmen sekaligus menciptakan aturan main yang fair bagi semua Pihak. Konsumen dapat dikatakan bahwa  setiap pengguna baik barang/jasa yang  telah disediakan  oleh pelaku usaha untuk kepentingan masyarakat dalam melakukan transaksi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan mulai dari bayi hingga pada manula rakyat atau masayarakat (Asmadi, 2018).
Kemudian seiringnya terjadi pelanggaran terhadap masalah perlindungan konsumen dan  UUPK  dikarenakan  salah  satunya  adalah  ketidaktahuan  konsumen  atau  pelau  usaha mengenai hak dan kewajiban mereka. Walaupun dalam UUPK hal itu diatur dalam UUPK, tetapi kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang belum pernah membaca dan mengetahui tentang keberadaan dari UUPK itu sendiri. Maka dari itu penulisan ini buat untuk mengetahui bagi  konsumen  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  aktifitas  ekonomi  yang dilakukannya.Menurut  kajian  hukum  umumnya  yang  dimaksud  hak  adalah  kepentingan hukum yang dilindungi oleh produk hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya kepentingan ini mengandung unsur kekuasaan yang dijamin dan lindungi oleh produk hukum dalam melaksanakannya. Berikut ini adalah hak yang terkait dengan hubungan hukum perlindungan konsumen yaitu;
1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Maha Pencipta disebut Hak Asasi yang dimana, manusia mempuyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan  kemanusiaannya,  misalnya  hak  hidup,  dan  kebebasan  yang berhubungan dengan sifat manusia.
2. Hak dari lahir dari hukum, yaitu hak hukum atau hak dalam artian yuridis, yaitu hak- hak  yang  diberikan  oleh  produk  hukum  yang  telah  dibuat  oleh  negara  kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara seperti untuk memberikan hak suara, hak untuk memberi keterangan/pengakuan dalam status hukum dan lainnya yang berhubungan dengan hukum.
3. Hak  dari  lahir  dari  hubungan  antara  satu  dengan  orang  lainnya  melalui  sebuah perjanjian dalam transaksi jual beli, seperti seseorang membeli produk melalui
Dengan  adanya  kewajiban  konsumen  mengikuti  petunjuk/aturan  informasi  dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barng atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Keselamatan  merupakan  hal  yang  penting  yang  perlu  diatur,  karena  sering  pelaku  usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan secara yang telah disampaikan kepadanya. Tetapi dalam prakteknya pelaku usaha tetap ada saja yang merugikan konsumen demi menguntungkannya. Maka adanya UUPK ini membawa  perubahan  lebih  baik  lagi  dalam  segi  keamanan  dan  keselamatannya  dengan mempertimbangkan membaca secara jelas dan teliti yang telah disampaikan nya melalui iklan atau  produk  yang  dipromosikannya.  Dengan  adanya  pengaturan  ini  maka  memberikan konsekuensi  jika  pelaku  usaha  tidak  bertanggung  jawab  apabila  konsumen  yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.
Dalam  UUPK  pelaku  usaha  diwajibkan  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa UUPK Pelaku usaha tampak mengedepankan bahwa itkad baik lebih ditekankan pada pelau usaha, karena melipu semua tahapan dalam melakukan  kegiatan  usahanya,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha untuk berikad baik dimulai sejak barang dikemas atau diproduksi sampai pada akhirnya pada tahap  sempurna  penjualan,  sebaliknya  konsumen  hanya  diwajibkan  beritikad  baik  dalam melakukan  transaski  pembelian  barang  atau  jasa.  Hal  ini  disebabkan  karena  kemungkina terjadi  kerugian  bagi  kinsmen  sejak  barang  dikemas  atau  diproduksi  oleh  pelaku  usaha, sedangkan  bagi  konsumen,  kemungkinan  untuk  dapat  merugikan  produsen  mulai  saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.
Sebagaiana telah diuraikan dalam penjelasan jual beli, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan satu bentuk dari perjanjian. Maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum
pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada pasal 1320, yang dimana sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat-syarat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (Bahasa Latin causa) ini dimaksud tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang apa yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum  atau  Undang-undang  hanyalah  tidakan  orang-orang  dalam  masyarakat.  Dapat disimpulkan,  yang  dimaksud  dengan  sebab  atau Causa  dari  suatu  perjanjian  adalah  isi perjanjian  itu  sendiri  seperti  halnya  dalam  perjanjian  jual  beli  isinya  adalah  satu  pihak menghendaki uang.
Selanjutnya  mengenai  proteksi  secara  hukum  yang  dialokasikan  terhadap  hak konsumen dalam menyapaikan berpendapat saat dirugikan pihak konsumen dalam bentuk iklan dalam suatu produk barang/jasa di media sosial diatur dalam UUPK yakni hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai fakta, jelas dan benar terkait lainnya adalah hal yang utamass.  Hal  ini  tentu  bertujuan  agar  didapatkanya  sebuah  gambaran  yang  faktual  oleh konsumen terhadap suatu produk, guna mengurangi terjadinya kerugian yang disebabkan baik dari keadaan, kualitas, maupun pemakaian barang/jasa tersebut dan tidak terjebak pada kondisi yang berdampak tidak baik yang memberikan informasi yang mungkin dapat terjadi. UUPK  tidak  membatasi  apabila  selain  pelaku  usaha,  konsumen  bisa  juga  memberikan informasi  secara  utuh  dengan  masyarakat  lain.  Tentu  saja  dengan  berdasarkan  pada kebenaran  informasi  produk,  aturan  hukum  yang  berlaku  yang  dilaksanakan  untuk kepentingan umum, tidak menjatuhkan suatu pihak
Dalam  pembukaan  di  alinea  keempat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan konstitusi yang menjadi landasan dan payung hukum dalam setiap perubahan terutama dalam peraturan perundang- undangan  yang  ada  di  Indonesia  dan  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara hukum artinya dalam segala hal harus berdasarkan hukum bukan kekuasaan, maka dari itu setiap sikap, perilaku dan kebijakan harus berdasarkan undang-undang dan juga ketentuan hukum yang ada, terutama di Indonesia yang harus lebih memperhatikan Pancasila sebagai dasar negara dan filsafah hidup bangsa Indonesia.
Begitu juga dalam suatu negara terdapat beberapa aspek perlindungan hukum, salah
satunya  adanya  peraturan  undang-undang  yang  memadai,  infrastruktur  hukum  yang memadai, dan juga kualitas dalam putusan hakim pada pengadilan yang menjadi hal terakhir dalam  menilai  tentang  kelayakan  atau  tidak  suatu  negara  tersebut.  Konsumen  harus memperoleh  peluang untuk mencapai keadilan. Hak-hak perkembangan konsumen  harus ada penataan ulang atas hak dan kewajiban, sehinga tercapai keseimbangan daya tawar yang relatif sejajar antara konsumen dan pelaku usaha.Proporsi hak konsumen untuk memperoleh keadilan sering tergerus oleh kekuatan monopolis pelaku usaha. Untuk melawan semua ini, timbul  pemikiran  yang  tujuannya  memperkuat  hak-hak  konsumen.  Betapa  penting  hak konsumen itu, sehingga melahirkan pendapat bahwa hak konsumen merupakan generasi Hak Asasi Manusia, yang harus menjadi kata kunci bagi perkembangan umat manusia di masa yang  akan  datang.Dalam  sektor  ekonomi,  sudah  jelas  bahwa  adanya  pelaku  usaha  dan konsumen, Pelaku usaha sebagai Pelaku dalam melakukan kegiatan berbisnis dan Konsumen sebagai Pelaku yang memakai barang atau jasa. Maka telah dijelaskan di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mendefinisikan mengenai Pelaku Usaha Dan Konsumen.
Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan kegiatan berusaha atau berbisnis, salah satunya dari segi sosial, dalam berusaha yang dilakukan oleh pelaku  usaha  tentunya  mengedepankan  segala  kompleksitas  di  era  masyarakat  di  dalam situasi pandemi covid-19 Sehingga pada kegiatan berusaha atau berbisnis ini tentu mempuyai target mengejar keuntungan merupakan suatu hal wajar saja sering terjadi, asalkan dalam mengejar  keuntungan  tersebut  tidak  sampai  merugikan  pihak  lain  atau  disebut  pihak konsumen.  Karenanya  menurut  penulis  dalam  mengejar  keuntungan  tersebut  harus  ada batasnya,  dan  juga  harus  memperhatikan  kepentingan  dan  hak-hak  orang  lain.  Sehingga tidak ada satu pihakpun yang saling dirugikan.Tidak hanya dalam kegiatan berbisnis, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi, seperti diketahui perkembangan ekonomi  dalam  perkembangan  ini  semakin  membaik  dan  perlunya  efisiensi  dalam  setiap kegiatan bisnis yang mempengaruhi perkembangan penggunaan perjanjian. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat berhubngan dengan oran banyak, pelaku usaha selalu menggunakan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh pelaku usaha, perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian baku.
Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  Pasal  2  yang  didalamnya  ada  salah  satunya  asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen dan dalam penerapan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksud untuk menjamin atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam pengunaan, pemakaian dan pemanfaatkan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dala hal ini keamanan
dan  keselamatan  adalah  hal  yang  utama  yang  harus  diperhatikan  karena  keamanan  dan keselamatan konsumen itu sendiri menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat juga.
Belakangan ini dalam masa pandemic covid-19 transaksi online sangat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk barang atau jasa, mengingat kegiatan ini sangat mudah dan praktis dalam melakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung, tetapi sekarang dalam era pandemi melakukan serba virtual dan online. Kegiatan transaksi online  ini  dapat  memudahkan  konsumen  untuk  melakukan  transaksi  dan  memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Masalah kegagalan terjadi dalam pasar tidak hanya berlangsung dalam sistem pasar ekonomi konvesional, tetapi juga merembes ke sektor ekonomi  yang  digerakan  oleh  sistem  teknologi  informasi Kenyataan  bahwa  perdagangan secara  elektronik  ternyata  kerap  memberikan  dampak  negatif  bagi  konsumen,  karena  e- commerce  membuka peluang  kepada  konsumen  untuk melakukan transaksi lintas negara dan  tanpa  pertemuan  fisik.  Bentuk  transaksi  semacam  itu  juga  memberi  peluang  bagi terciptanya perbedaan jarak hubungan, pengetahuan dan sumber daya antara konsumen dan pelaku usaha.

## SIMPULAN
Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual online dalam hal terjadinya ada ketidaksesuain dalam prosedur tranasaksi belanja Online yang terdapat di dalam facebook, yang dimana terdapat pasal 8 UUPK, namun pelaksanaanya penjual melakukan ada ketidak sesuain pada saat  iklan  atau  pemasaran  yang  menyebabkan  kerugian  kerugian  bagi  pihak  pembeli. Sehingga pada hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen yang melihat suatu iklan, akan tetapi  tidak  sesuai  dengan  faktanya.  Oleh  sebab  seharusnya    pemerintah  untuk  lebih memperketa t pengawasan dalam hal iklan melalui online dan mengikuti aturan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada khususnya pada transaksi aplikasi facebook. Agar hal ini tentu akan menjadi perhatian dalam kalangan masyarakat dan selalu berhati-hati . Kemudian untuk pelaku usaha mampu untuk  melakukan tindakan yang bertanggung tanggung jawab yang merugikan konsumen. Seperti kita ketahui bahwa  UUPK  menetapkan  tujuan  perlindungan  konsumen  antara  lain  untuk  mengangkat harkat  kehidupan  konsumen,  maka  untuk  maksud  tersebut  berbagai  hal  yang  membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.Salah satu bentuk konkret jika konsumen dirugikan dalam melakukan transaksi Online, UUPK telah memberikan alternatif ruang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam  transaksi Online  yaitu  melalui  pengadilan  dan  diluar  pengadilan.  Dalam
penyelesaiannya melalui pengadilan, hal ini tersebut telah diatur dalam pasal    45 ayat (1) UUPK  yang  mengatur  bahwa  “Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengugat  pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum” Pasal 45 ayat (2) dan selanjutnya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diatur dalam pasal 47 UUPK.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, Rani, Zubaedah, Rahmi, & Atsar, Abdul. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Lambung Mangkurat University.
Asmadi, Erwin. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). Doktrina: Journal Of Law, 1(2), 90 – 103. Azwir, Muhammad. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Barkatullah, Abdul Halim. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.
Dwi Atmoko, S. H., MH, Dr Adhalia Septia Saputri, & SH, M. H. (2022). HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Literasi Nusantara.
Fantini, Endah, & Tamba, Rousdy Safari. (2020). Mediamorfosis edukasi informal online melalui platform digital sebagai peluang bisnis baru. Majalah Ilmiah Bijak, 17(1), 114 – 127.
Farid, Wajdi, Lubis, Suhrawardi K., & Wajdi, Farid. (2014). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamid, Abd Haris, & SH, M. H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
Muthiah, Aulia. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Nomor, Undang Undang. (8AD). tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Novitasari, Anindita Trinura. (2022). Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi. Deepublish. Rerung,  Rintho  Rante.  (2018). E-Commerce,  Menciptakan  Daya  Saing  Melalui  Teknologi Informasi. Deepublish.
Roliansyah,  Arhadian.  (2022). ANALISIS  PERBANDINGAN  TRANSAKSI  JUAL  BELI  ONLINE  DI MARKETPLACE  SHOPEE  PADA  MASA  PANDEMI  COVID  19.  UIN  Fatmawati  Sukarno
Bengkulu.
Rosmawati, S. H. (2017). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana.
Simanjuntak, Herry Anto. (2020). Jenis Jenis Perbuatan Curang Yang Merugikan Hak Konsumen Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Justiqa, 2(2), 9 – 16.
Sinaga,  Niru  Anita.  (2018).  Peranan  asas-asas  hukum  perjanjian  dalam  mewujudkan  tujuan perjanjian. Binamulia Hukum, 7(2), 107 – 120.