Research Article
PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SAMIN

## Abstract
Imamul Mujahidin 1
1, Progam Pascasarjana, Hukum Keluarga Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, email: imamelqudsy @gmail.com
Background. The  marriage  of  the  indigenous  Samin  tribe  in  Kudus Regency shows that there are marriages that cannot be registered in the population  administration.  The  researcher  found  that  not  being  able  to register  the  marriages  of  the  Samin  Tribe  in  Kudus  Regency  prevented them from getting civil rights. The main cause is the religious identity on the  Identity  Cards  written  by  Islam  even  though  they  are  not  basically Muslims.
Aim. This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  the  Samin tribe community in the practice of marriage being reluctant to register it and  the  village  government  efforts  to  legalize  the  implementation  of traditional  marriages  of  the  Samin  tribe  community  without  the involvement of state officials in the form of marriage registration.
Method. This research is a qualitative field research, the data are taken systematically  directly  from  the  field.  This  research  descriptively examines observation data, interview results, and documentation.
Result. Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  the marriage of the indigenous people of the Samin Tribe is not legal under the law because it does not involve the role of the marriage registrar. The Constitutional  Court  through  its  decision  Number  97/PUU-XIV/2016 gave  fresh  air  to  the  people  of  belief  in  Indonesia  by  including  the religion  Belief  in  God  Almighty  in  the  religion  column  of  the  ID  card. Based  on  this  decision,  the  indigenous  people  of  the  Samin  Tribe  have been able to register their marriage to be recorded with the registration officer in accordance with the beliefs of the Samin Tribe.
Keywords. Marriage registration, traditional marriage, Samin Tribe

## PENGANTAR
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang memiliki karakter, ajaran, norma, dan  aliran kepercay aan yang  berbeda-beda.  Indonesia menganut  sistem  perkawinan  hukum  agama  dan  adat. Sistem nilai, budaya dan norma yang ada dalam adat-istiadat merupakan elemen dinamis kebudayaan. Terapan adat istiadat berimplikasi pada tatanan hukum adat yang sangat penting bagi masyarakat.
Masyarakat  modern  berkembang  pesat  dan  dinamis,  serta  mempengaruhi  perilaku hukum warga  masyarakat. Sistem  perkawinan  hukum  adat  menunjukkan  problem  dalam  kontek  masyarakat modern. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah regulasi yang mengatur perkawinan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan penyatuan sistem hukum perkawinan.
Masyarakat  adat  Suku  Samin  menyebut  perkawinan  dengan  istilah bebrayan ,  dan pasangan perkawinan dengan  istilah rerukunan ,  melaksanakan  perkawinan  berdasar  hukum  adat  dan  sebagai bagian dari warga negara, enggan mematuhi ketetapan UU No. 1 Tahun 1974. 1 Perkawinan sepasang calon suami – isteri dianggap sah bila sudah melalui proses nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen , tanpa melibatkan petugas Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini mengkaji faktor keengganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, serta usaha pemerintah desa dalam legalisasi perkawinan adat.
1 Muhammad Taufiq dan Anis Tyas Kuncoro. “Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam  terhadap  Perkawinan  Suku  Samin  di  Kabupaten  Pati,” Jurnal  Ulul  Albab  (Jurnal  Studi  dan  Penelitian Hukum Islam) , Vol. 01 No. 02. April 2018, h. 56.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929

## REVIEW LITERATUR

## Peraturan Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan  adalah  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat  yang  harus  dipenuhi,  sesuai  eksistensi manusia  untuk  melanjutkan  garis  keturunan.  Menusia  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  calon pasangan  hidupnya.  Negara  tidak  berwenang  campur  tangan  dalam  urusan  perkawinan.  Orang  tua adalah  pemegang  kewenangan  untuk  untuk  menikahkan  anak  perempuannya.  Negara  berwenangn melaksanakan  pencatatan  perkawinan.  Negara  harus  tegas,  bahwa  pencatatan  perkawinan  bukan merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam ruang privasi warga negara.
Penerapan  aturan  pencatatan  perkawinan  adalah  upaya  negara  untuk  mengatur  tata administrasi  agar  waga  negara  mendapatkan  kepastian  hukum,  perlindungan  bagi  para  pihak  yang melangsungkan  perkawinan,  bukti  otentik  telah  terlaksananya  perkawinan,  dan  para  pihak  dapat mempertahankan  perkawinan  dengan  kekuatan  hukum.  Sebaliknya,  perkawinan  yang  tidak  tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. 2
Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974  menyatakan,  “Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu.”  “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.” 3 Pasal  2  tersebut memunculkan  perdebatan  terkait  apakah  pencatatan  perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud, termasuk  bagian  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan?  Mukhlisin  Munzarie mengemukakan dua penafsiran: 4
Penafsiran  yang  pertama , Munzarie  memahami  ketentuan  UU  Perkawinan  secara  terpisah dengan  menyatakan  bahwa  perkawinan  dinyatakan  sah  jika  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  hukum dari  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  yang  melangsungkan  akadnya,  adapun  pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif. Tidak adanya pendaftaran, tidak mengakibatkan cacat atau tidak sah secara hukum. Kedua,  Munzarie menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dilakukan dari aspek yuridis saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh sebab  itu,  tidak  bisa  dipahami  secara  terpisah,  karena  keduanya  saling  berkaitan.  Perkawinan  yang dalam  pelaksanaannya  tidak  di  depan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN),  serta  tidak  dicatatkan  kepada yang  berwenang,  dianggap  tidak  sah.  Hal  ini  karena  suatu  perkawinan  pada  dasarnya  memunculkan efek hukum yang melekat pada suami dan istri.
Adapun  akibat  hukum  yang  muncul  dari  dilaksanaknnya  perkawinan  adalah:  1)  menjadikan halalnya status hubungan seksual; 2) berpindahnya kepemilikan mahar ke istri; 3) melekatnya hak dan kewajiban  antara  suami  dan  istri;  4)  stsatus  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  merupakan keturunan yang sah; 5) munculnya kewajiban bagi suami dan istri untuk mendidik anak-anak dari hasil perkawinannya;  6)  menjadikan  bapak  sebagai  wali  nikah  yang  berhak  atas  anak  perempuannya;  7) menjadikan suami dan istri bisa saling mewarisi, sama halnya dengan anak-anak dari keduanya; 8) bila suami atau istri meninggal dunia, maka salah satu dari suami atau istri berhak sebagai wali pengawas, baik  terhadap  anak-anak  maupun  terhadap  hartanya,  kecuali  hak-haknya  secara  sah  dicabut  oleh pengadilan.  Oleh  karena  itu,  pencatatan  perkawinan  merupakah  hal  penting  yang  harus  dilakukan, demi kemaslahatan dan kepastian hukum. 5

## Perkawinan Adat
Perkawinan  dalam  hukum  adat,  tidak  hanya  sebagai  momen  yang  penting  bagi  yang  masih hidup saja, akan tetapi juga sebagai momen yang sangat berarti, serta mendapat perhatian sepenuhnya karena  diikuti  oleh  arwah  para  leluhur  dari  kedua  belah  pihak.  Oleh  karenanya,  perkawinan  dalam hukum  adat  merupakan  suatu  ikatan  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  yang  memiliki  ikatan  lebih
2 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan , (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 142.
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4 Mukhlisin Muzarie, Kasus-kasus Perkawinan Era Modern , (Cirebon: STAIC Press, 2010) h. 134-135.
5 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 122.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
luas berupa ikatan persaudaraan antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan, antara kelompok masyarakat  satu  dengan  kelompok  masyarakat  lainnya.  Perkawinan  bagi  masyarakat  adat, sesungguhnya  merupakan  perkawinan  antara  keluarga  satu  dengan  keluarga  lainnya,  dalam  artian tidak hanya antar kedua mempelai yang menikah. Perkawinan adat harus dilaksanakan dengan ritual- ritual sebagai syarat dari perkawinan adat, seperti berziarah, memasang sesajen , dan lain sabagainya. Keberadaan  ritual-ritual  menandakan  bahwa  dalam  sebuah  perkawinan  tidak  hanya  melibatkan keluarga yang masih hidup, tetapi juga melibatkan arwah para leluhur. 6
Hubungan yang terjadi di masyarakat, diawasi dan ditentukan oleh sistem aturan-aturan yang berlaku  di  masyarakat,  sebagaimana  terjadi  pada  perkawinan  adat  Samin. 7 Hubungan  sepasang pengantin  setelah  dinyatakan  sah  menjadi  suami  dan  isteri,  bukan  hubungan  berdasarkan  perjanjian atau  kontrak,  tetapi  merupakan  suatu  paguyuban  atau  organisasi.  Paguyuban  yang  menjadi  ajang pokok  kehidupan  suami  istri  beserta  anak-anaknya.  Paguyuban  biasanya  diistilahkan  dengan somah , istilah Bahasa Jawa yang berarti keluarga, dan di dalam somah , ikatan antara suami dan isteri menjadi sedemikian  rupa  rapatnya,  sehingga  tidak  jarang,  menurut  pandangan  Orang  Jawa,  pasangan  suami isteri merupakan satu ketunggalan. 8
Perkawinan  adat  bisa  menjadi  urusan  kerabat,  urusan  keluarga,  persekutuan,  martabat,  dan bisa juga  menjadi  urusan  pribadi.  Hal tersebut ditentukan  berdasarkan  pada  tata susunan  masyarakat yang  melangsungkan  perkawinan.  Perkawinan  dalam  hukum  adat  bukan  hanya  sekedar  menjadi sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan berupa jalinan hubungan suami isteri guna mendapatkan keturunan, serta membangun dan membina kehidupan keluarga, melainkan juga sebagai suatu  ikatan  hukum  yang  mengikat  para  anggota  kerabat  dari  pihak  suami  dan  istri.  Perkawinan membentuk hubungan antara suami dan istri untuk saling membantu, sekaligus menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di antara kerabat. 9
Dari segi kebudayaan masyarakat, perkawinan merupakan perilaku yang berhubungan dengan kehidupan  seksual  manusia.  Fungsi  dari  perkawinan  adat  adalah:  Sebagai  lembaga  sosial  yang mengatur manusia dalam bidang seksual; Sebagai sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup  sebagai  kawan  (pendamping)  hidup,  dan;  Sebagai  lembaga  yang  berisikan  hak-hak  dan kewajiban mengenai hubungan suami isteri dan anak-anak. 10 Selain fungsi tersebut, perkawinan adat juga berfungsi memungkinkan pertumbuhan tertib teratur dari paguyuban hidup kelompok kebangsaan ke  dalam  generasi-generasi  baru,  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  dan  di  dalam  perkawinan melanjutkan  kehidupan  kelompok  kebangsaan.  Perkawinan  mempertahankan  persekutuan  setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  ini  mengambil  data langsung  dari  lapangan.  Obeservasi,  wawancara  dan dokumentasi  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan  adat  masyarakat  Suku  Samin dilaksanakan di Dukuh Kalioso, RT 4 RW 6, Desa Karangrowo, Kampung Bangun Sari dan di Desa Larikrejo,  RT  2  RW  1  Kecamatan  Undaan  Kabupaten  Kudus.  Data-data  yang  diperoleh  dianalissi secara deskriptif. Data diurai dan dinarasikan secara teratur agar mudah difahami dengan baik.

## HASIL PENELITIAN

## Prinsip Perkawinan Adat Masyarakat Suku Samin
Perkawinan  masyarakat  Suku  Samin  didasarkan  pada  dua  prinsip,  yaitu:  Pertama,  anak  atau calon  mempelai  laki-laki  maupun  perempuan  harus  mempunyai  orang  tua.  Ibu  berkewajiban
6 Trianto  dan  Titik  Triwulan  Tutik, Perkawinan  Adat  Wulugiri  Suku  Tengger (Jakarta  :  Prestasi  Pustaka Publisher, 2007), h. 10.
7 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.
8 Soerojo  Wignjodipoero, Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat ,  (Jakarta:  Gunung  Agung,  cet.  VII, 1984), h. 124
9 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Perkawinan Adat Wulugiri . Op.Cit . h. 12.
10 Ibid ., h. 13
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
merukunkan  anak,  bapak  berkewajiban  menyetujui  anak  melaksanakan  perkawinan,  sehingga  yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tua kedua mempelai itu sendiri, tanpa melalui proses administrasi negara, baik dari Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil. Masyarakat Suku Samin,  pemerintah  adalah  lembaga  yang  dijalankan  oleh  manusia,  maka  perkawinan  telah  terwakili oleh  bapak  ibu  kedua  mempelai  yang  juga  manusia.  Jika  bapak  atau  ibu  kandung  calon  mempelai meninggal dunia, maka yang berperan menggantikan adalah kakak dari pihak ibu orang tua mempelai. Jika tidak ada kakak, maka digantikan oleh adik dari pihak ibu orang tua calon mempelai. 11
Kedua,  masyarakat  Samin  Kudus  meyakini  bahwa  keberadaan  anak  Adam  atau  manusia adalah  melalui  proses  yang  disebut  dengan sikep  rabi (persetubuhan)  antara  Adam  dan  Hawa,  tanpa melibatkan  pihak  lain  sebagai  saksi  atau  pencatat  nikah.  Pada  masa  lalu,  proses paseksen (akad  dan resepsi) perkawinan adat masyarakat Suku Samin dengan mendatangi kediaman Kepala Desa, karena desa pada waktu itu belum memiliki balai desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kepada  Kepala Desa, bahwa perkawinan telah dilaksanakan. Pada era selanjutnya, komunitas masyarakat Suku Samin memandang bahwa kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Pandangan tersebut kemudian diikuti sampai saat ini, jika masyarakat Suku Samin melaksanakan perkawinan, tidak lagi mendatangi rumah Kepala Desa. 12
Masyarakat  Suku  Samin  mendasarkan  pada  tiga  faktor  sebagai  pertimbangan  utama  dalam menikahkan  anaknya  yaitu:  kesamaan  agama,  kecocokan  psikis,  dan  kedekatan  interaksi.  Kesamaan agama  dalam  pernikahan  masyarakat  Suku  Samin  Kudus  dilakukan  sebagai  langkah  stategis  agar kedua  generasi  yang  dinikahkan  dapat  siap  dan  mampu  melanjutkan  ajaran  nenek  moyangnya. Antisipasi ini dilakukan agar gernerasi yang akan dilahirkan berada dalam satu lingkungan yang sama, sehingga  mampu  menepis  pengaruh  baru  dengan  cara  menjauhkan  proses  akulturasi  terhadap  ajaran dan budaya non Samin. Jika didapati pernikahan dengan masyarakat non Samin, maka calon mempelai dari non Samin akan diminta kesepakatan untuk taat pada ajaran Samin yang harus melalui restu dari orang tua calon mempelai non Samin. 13
Kecocokan  psikis  dalam  perkawinan  masyarakat  Suku  Samin  dapat  ditemukan  pada  saat proses nyuwito (pencocokan)  atau ngawulo (pengabdian  diri). Nyuwito atau  pencocokan  adalah  hari dilangsungkannya  perkawinan.  Proses nyuwito dilaksanakan  setelah  prosesi nyumuk (melamar)  dan ngendek (menandai  dengan  cincin).  Pencocokan  dilakukan  melalui  proses  mempelai  pria  hidup bersama  keluarga  mempelai  wanita  dalam  satu  rumah  atau  sebaliknya  untuk  mengabdikan  diri ( ngawulo ), sekaligus untuk mencari kecocokan. Penempatan mempelai pria di rumah mempelai wanita atau  mempelai  wanita  tinggal  bersama  di  rumah  mempelai  pria,  didasarkan  atas  kesepakatan  kedua besan (orang tua dari masing-masing mempelai). Kesepakatan tersebut dilihat dari realitas kehidupan. Jika salah satu besan (orang tua mempelai) hanya memiliki satu putra tunggal, maka proses nyuwito dilaksanakan  di  rumah  mempelai  pria,  sebaliknya  jika  orang  tua  mempelai  wanita  hanya  memiliki anak tunggal, maka proses nyuwito dilaksanakan dirumah mempelai wanita. 14
Selama  proses nyuwito calon  menantu  membantu  pekerjaan  mertuanya.  Adapun  rentang waktu pelaksanaan nyuwito ditentukan oleh kedua mempelai yang ditandai dengan telah dilakukannya hubungan intim sebagai bukti bahwa kedua mempelai telah menemukan kecocokan, yang selanjutnya dilakukan paseksen atau  resepsi  pernikahannya.  Jika  dalam  proses nyuwito kedua  mempelai  tidak menemukan  kecocokan,  maka  tidak  akan  dilanjutkan  pada  proses paseksen . Paseksen merupakan forum  ungkapan  mempelai  pria  dihadapan  orang  tua  mempelai  wanita,  yang  ikut  serta  dihadiri  oleh mempelai wanita, keluarga, dan tamu undangan dari warga Samin dan non Samin.
Kedekatan  interaksi  adalah  penerapan  prinsip  ke-Saminan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Seperti sabar lan nerimo, susah ojo kesusahen, bungah ojo kebungahen, yen bungah iling susah, yen susah iling bungah, karo-karone ora bakal tumeko, tumekone ora bareng (sabar dan menerima, susah jangan  berlebihan,  senang  juga  jangan  berlebihan.  Jika  senang  ingat  susah,  jika  susah  ingat  senang,
11 Wawancara dengan Bapak Ramat, orang tua bapak karsono, pada tanggal 22 April 2020.
12 Wawancara dengan Bapak Wardoyo, Tokoh Samin Kudus, pada tanggal 20 April 2020.
13 Wawancara dengan bapak Budi Santoso, Tokoh Samin Kudus, pada tanggal 22 April 2020
14 Wawancara dengan Bapak Tedi, kakak dari Bapak Budi, pada tanggal 22 April 2020
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
keduanya  akan  tiba,  tetapi  datangnya  tidak  bersamaan).  Begitu  pula  dengan  pantangan  hidupnya, seperti bedhok,  colong,  pethil,  jumput,  nemu  wae  ora  keno (menuduh,  mencuri,  mengambil  barang yang melekat pada alam, mengambil barang temuan). 15
Tradisi  perkawinan  masyarakat  Suku  Samin  tidak  memiliki  batasan  usia  minimal  calon mempelai.  Tradisi  inin  didasarkan  pada  tiga  argumen,  yaitu:  Pertama,  manusia  lahir  dalam  kondisi tidak  memiliki  usia;  Kedua,  standar  dilangsungkannya  prosesi  perkawinan  adalah  ketika  manusia senang  dan  siap  untuk  menikah  atau  diistilahkan  dengan adam  brahi ;  Ketiga,  dalam  pembicaraan tentang angka, tanggal dan tahun, masyarakat Suku Samin tidak bisa memberikan jawaban secara utuh dan  komplit,  karena  tidak  memahami  budaya  tulis.  Akan  tetapi,  generasi  muda  masyarakat  Suku Samin sekarang sudah mulai memahami budaya tulis. Negara, melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak  menyikapi  hal  ini  dengan  program  khusus  untuk  mensosialisasikan  peraturan perkawinan  yang benar,  sesuai  dengan  prinsip  negara,  hanya  mengandalkan  peran modin desa,  serta  memberikan informasi  kepada  masyarakat  umum  dan  warga  Suku  Samin  ketika  proses  perkawinan  terjadi  di wilayahnya. 16

## Perkawinan Masyarakat Suku Samin
Masyarakat  adat  Suku  Samin  memiliki  tradisi  perkawinan  yang  disebut  dengan  istilah pasuwitan atau nyuwito. Perkawinan masyarakat adat Suku Samin pada dasarnya hampir sama dengan adat  perkawinan  masyarakat  non  Samin  disekitarnya,  yang  membedakan  dengan  perkawinan masyarakat non Samin adalah proses legalisasi perkawinannya. Jika masyarakat Indonesia umumnya mengadakan  perkawinan melalui proses  perkawinan  di depan  pegawai  pencatatan dan  disahkan  oleh petugasnya,  maka  perkawinan  masyarakat  adat  Suku  Samin  tidak  dilakukan  di  depan  pegawai pencatatan,  tetapi  dilakukan  oleh  keluarga  masing-masing  calon  mempelai,  dan  perkawinannya dianggap legal jika sudah menemukan kecocokan yang ditandai dengan hubungan intim.
Proses  perkawinan  masyarakat  adat  Suku  Samin  tidak  dilakukan  melalui  proses  pencatatan, sebagaimana  yang  telah  dicontohkan  oleh  leluhurnya.  “ Jaman  dulu  sing  jenenge  tulisan  wes  ono durung?  Durung  tho?  Lha  mangkane  sing  dilakoni  wong  sikep  iki  kawine  kawin  janji,  janji  sepisan kanggo sak lawase. ” 17 Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan, “Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.”  Akibat  hukum  dari  tidak  adanya  pencatatan  perkawinan  adalah  tidak tercantumnya  status  suami  dalam  Kartu  Keluarga,  tetapi  posisi  suami  dalam  Kartu  Keluarga dikategorikan sebagai keluarga lain, dan istri atau ibu mengemban status sebagai kepala rumah tangga. Selain  itu,  akibat  dari  tidak  tercantumnya  nama  suami  sebagai  suami  dalam  keluarga,  status  dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP berstatus “belum kawin.”
Selain  karena  lebih  memilih  untuk  memberlakukan  hukum  adat  sebagai  legalitas perkawinannya, masyarakat adat Suku Samin terkendala oleh status agama yang tercantum di kolom agama Kartu Tanda Penduduk. Pasalnya, kolom agama masyarakat adat Suku Samin tercantum bahwa agama mereka Islam, sehingga perkawinan harus dicatatkan di KUA dan dilakukan dengan cara Islam. Masyarakat adat Suku Samin tidak bersedia menikah secara Islam yang mengharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena beragama asli agama Adam. Hal ini menjadi alasan bagi masyarakat adat Suku Samin untuk tidak mencatatkan perkawinannya ke pegawai pencatatan. 18
Masyarakat  Suku  Samin  tidak  membatasi  calon  mempelai  dengan  usia  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Hal  ini  karena  tahapan  usia  dalam  perkawinan  adat masyarakat  Suku  Samin  tidak  didasarkan  pada  angka,  tetapi  usia  perkawinan  didasarkan  pada  fase kehidupan yang terbagi menjadi tiga fase, yaitu adam timur, adam brahi dan wong sikep kukuh Wali Adam. Adam  timur diperuntukkan  bagi  Suku  Samin  yang  masih  muda.  Terhitung  mulai  dari  bayi sampai masa anak-anak. Adam brahi diperuntukkan bagi Suku Samin yang sudah dewasa dan ada rasa
15 Wawancara dengan Bapak Tedi, kakak dari Bapak Budi, pada tanggal 22 April 2020
16 Wawancara dengan Bapak Musafak, kepala KUA kecamatan Undaan, pada tanggal 20 April 2020.
17 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020
18 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
senang dengan lawan jenis, yaitu sudah menginjak usia remaja. Terakhir adalah wong sikep kukuh wali Adam atau putu Adam diperuntukkan bagi Suku Samin yang telah berkeluarga. 19
Masyarakat  adat  Suku  Samin  melaksanakan  perceraian  dengan  cara  mempertemukan  kedua orang tua mempelai untuk menyatakan ketidakcocokan suami dengan istrinya dan dilanjutkan dengan penyerahan kembali istri oleh suami kepada orang tuanya. Hal ini dilakukan karena pada saat proses perkawinan, mempelai perempuan diserahkan oleh orang tuanya kepada mempelai laki-laki, maka saat perceraian pun mempelai laki-laki menyerahkan kembali istrinya kepada orang tuanya. 20

## PEMBAHASAN

## Upaya pemerintah untuk melegalkan perkawinan adat masyarakat Suku Samin
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan point ke 4 huruf b penjelasan umum menyatakan  bahwa,  “yang  dimaksud  pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan,” maka perkawinan  masyarkat  adat  Suku  Samin  tidak  sah  menurut  Undang-Undang  Perkawinan.  Hal  ini karena  perkawinan  masyarakat  Suku  Samin  tidak  dilaksanakan  berdasarkan  agama  yang  tercantum dalam  surat  keterangan    resmi  dari  pemerintah  yang  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Agama yang tercantum dalam kolom agama KTP masyarakat adat Suku Samin adalah “Islam.” 21
Penjelasan  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa,  “yang  dimaksud dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-undang ini, yang berarti bahwa pelaksanaan perkawinan yang sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, haruslah mematuhi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi agama yang diyakini tersebut. Seperti contoh masyarakat yang secara resmi oleh negara tercatat beragama  Islam,  maka perkawinan harus dicatatkan dan disaksikan oleh pegawai KUA yang telah ditunjuk oleh negara. 22
Satu-satunya  alasan  mengapa  kolom  agama  dalam  KTP  masyarakat  Suku  Samin  tercantum “Islam” adalah karena negara belum mengakui adanya agama Adam atau aliran kepercayaan sebagai agama  resmi  di  Indonesia  pada  waktu  itu,  yaitu  pada  tahun  1990  sampai  2016.  Agama  resmi  di Indonesia pada awalnya hanya ada lima, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Pada tahun 2006  menjadi  enam  dengan  ditambahkannya  Konghuchudi  sebagai  agama  resmi  di  Indonesia.  Pada bulan  November  2017,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan  tentang  adanya  agama  ketujuh untuk penghayat kepercayaan, sehingga para penghayat kepercayaan di Indonesia bisa mencantumkan agama kepercayaan dikolom KTP dengan istilah “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. 23
“Sebelum reformasi tahun 90 saya sudah berjuang. Yang pertama kali adalah di dalam KTP. Kolom  agama.  Mbok  aku  nganti  ngecepres,  walaupun  bukan  Islam,  mesti  metune  islam.  Didalam Islam  punya  aturan.  Karena  saya  itu  tidak  melakukan,  melanggar  gak?  Kalau  berdasarkan  KTP melanggar. Nek aku ngomong, salah. Nek aku dipekso mlebu Islam, itu bukan kehendak kami.” 24
Pernyataan  yang  diutarakan  oleh  bapak  Budi  Santoso  selaku  tokoh  adat  masyarakat  Suku Samin menyatakan bahwa pada saat pendaftaran KTP masyarakat adat Suku Samin tidak bisa memilih agamanya  sendiri  dikarenakan  pilihan  agama  yang  tertera  hanya  ada  lima  agama,  sedangkan  kolom agama dalam KTP tidak boleh dikosongkan dan harus tetap diisi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  pasal  8  ayat  4  bagian  kedua  tentang  instansi  pelaksana, menyatakan bahwa “untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang
19 Wawancara dengan Bapak Redi, pada tanggal 22 Februari 2020
20 Wawancara dengan Bapak Redi, pada tanggal 22 Februari 2020
21 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
22 Ibid .
23 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020
24 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
agamanya belum diakui sebagi agama menurut perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan, 25 maka  pengisian  kolom  agama  dalam  KTP haruslah  agama  yang  diakui  secara  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  oleh  petugas pelayanan  dicantumkanlah  Agama  Islam  dalam  KTP  masyarakat  Suku  Samin.  Hal  tersebut  yang kemudian mendasari masyarakat Suku Samin untuk tidak mencatatkan perkawinannya di KUA.

## Faktor dan Akibat Tidak Mencatatkan Perkawinan bagi Masyarakat Suku Samin
Kesadaran  yang  rendah  masyarakat  adat  Suku  Samin  tentang  arti  penting  melakukan pencatatan perkawinan, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perkawinan masyarakat adat Suku Samin  tidak  melibatkan  pegawai  pencatatan  dalam  perkawinannya.  Hal  ini  karena  masyarakat  adat Suku  Samin  secara  administrasi  kependudukan  beragama  Islam  dan  pencatatan  perkawinan  harus dilaksanakan oleh KUA, sehingga  masyarakat adat Suku Samin enggan  mencatatkan perkawinannya lantaran tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Adam. Kedua, masyarakat adat Suku Samin  beranggapan  bahwa  ada  atau  tidaknya  pencatatan  perkawinan  bagi  masyarakat  adat  Suku Samin  tidak  memiliki  pengaruh  secara  langsung  dalam  perkawinannya  secara  adat  istiadat.  Hal  ini disebabkan karena mayoritas masyarakat adat Suku Samin menikah dengan  sesama masyarakat Suku Samin  yang  memiliki  prinsip  hidup  dan  pantangan  yang  sama.  Ketiga,  masyarakat  adat  Suku  Samin meyakini  bahwa  perkawinan  cukup  disaksikan  oleh  keluarga  yang  merupakan  sama-sama  manusia, serta dalam perkawinan yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tua dari kedua mempelai, sehingga pemanggilan saksi dari petugas pencatatan, baik itu KUA maupun Catatan Sipil, tidak diperlukan. 26
Akibat  dari  tidak  adanya  pencatatan  perkawinan  sebagai  syarat  terpenuhinya  administrasi negara  adalah  adalah:  Pertama,  status  pekawinan  pada  kolom  kartu  tanda  penduduk  atau  KTP  tetap dengan status “belum kawin.” “ Akta kelahiran anak saya itu ditulis, anak lahir diluar nikah. Kenapa bisa  seperti  itu?  Karena  kami  tidak  punya  buku  nikah,  karena  kalau  saya  punya  buku  nikah,  saya harus meninggalkan keyakinan .” 27 Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat adat Suku Samin tidak dapat mengakui anak kandungnya sebagai anak kandung secara administrasi kenegaraan, akan tetapi sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya akta ataupun buku nikah resmi yang menyatakan bahwa orang tua dari anak tersebut merupakan suami istri yang  sah.  Tidak  adanya  bukti  tersebut  dikarenakan  untuk  membuat  buku  nikah  ataupun  akta diharuskan untuk berpindah keyakinan.
Kedua, status anak dalam akta kelahiran dinisbatkan pada orang tua ibu, karena tidak adanya status ayah yang sah secara administratif, sehingga dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan Suku Samin  ditulis  “telah  lahir  anak  luar  kawin  dari.”  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tidak  adanya  akta nikah ataupun buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan. Status seperti ini yang membuat anak-anak masyarakat  Suku  Samin  kerap  dianggap  sebagai  anak  haram.  Hal  ini  menimbulkan  stigma  negatif, karena dalam akta kelahiran terdapat kata-kata anak luar kawin.
Ketiga,  kepala  keluarga  dalam  KK  masyarakat  Suku  Samin  adalah  ibu.  “Kami  memohon kepada  pemerintah  agar  ada  solusinya.  Dalam  kartu  keluarga  kami  yang  ditulis  sebagai  kepala keluarga adalah ibunya, bukan bapaknya. Padahal bapaknya ada. Semua orang mengetahui kalau kami bapak  dari  anak-anak.  Wong  kami  bapak  dari  anak-anak.  Wong  kami  menikah  mengundang  semua orang,  sekeliling  kami.  Jadi  mereka  tahu  kalau  anak-anak  kami  kepala  keluarganya  ayahnya,  dan ada.” 28
Keempat, hak-hak masyarakat sipil tidak terpenuhi, seperti tidak adanya perlindungan hukum terhadap  perkawinan  masyarakat  Suku  Samin,  sehingga  dapat  mengakibatkan  kerugian  jika  terjadi problematika keluarga. Problematika keluarga merupakan kondisi dimana kehidupan berkeluarga tidak berjalan  sesuai  dengan  keinginan  pasangan,  seperti  perceraian,  kematian,  ekonomi,  dan  lain
25 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
26 Wawancara dengan Bapak Ramat, pada tanggal 22 Februari 2020.
27 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 22 Februari 2020.
28 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, pada tanggal 23 Februari 2020.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
sebagainya. Selain itu, masyarakat Suku Samin juga akan  mengalami  kesulitan jika ingin meminjam uang  kepada  bank,  membuat  Surat  Ijin  Mengemudi  atau  SIM,  mengurus  sekolah  anak,  dan  hal-hal penting lainnya yang dalam prosesnya membutuhkan KTP dan juga KK.

## Tindak Lanjut Pemerintah
Putusan  MK  No.97/PUU-XIV/2016  menyetarakan  kedudukan  antara  penghayat  kepercayaan dan agama di Indonesia dan sudah dapat diimplementasikan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Para penghayat aliran kepercayaan dapat mengajukan permohonan pencatatan kepercayaannya kepada pemerintah daerah masing-masing. Para pemuka agama akan mendapatkan Surat Keputuan (SK) resmi dari  pemerintah  dan  selanjutnya  bisa  digunakan  untuk  mendapatkan  wewenang  menikahkan  anggota masyarakatnya secara resmi.
Kesadaran  warga  masyarakat  Suku  Samin  yang  masih  rendah  akan  arti  penting  kepatuhan terhadap  ketentuan-ketentuan  negara  di  bidang  perkawinan,  mempersulit  implementasi  putusan  MK No.97/PUU-XIV/2016.  Pada  dasarnya  masyarakat  Suku  Samin  patuh  pada  pemerintah,  hanya  saja kurang  berkenan  apabila  agama  Adam  yang  diyakini  dikategorikan  sebagai  aliran  kepercayaan, melainkan menuntut untuk dirumuskan sebagai agama yang sah di Indonesia. “ Kami bukannya tidak patuh  pada  pemerintah,  hanya  saja  kami  meminta  keadilan  berupa  pengakuan  dari  negara  terkait agama kami. Wong agama kami ini sudah ada sebelum kemerdekaan .”

## KESIMPULAN
UU  No.  1  Tahun  1974  tidak  mengatur  prosesi  sebelum  perkawinan  dan  pasca  perkawinan, yang  diatur  secara baku  hanyalah  syarat  administratif  pencatatan  perkawinan.  Pencatatan  merupakan syarat diakuinya perkawinan yang sah oleh negara. Perkawinan yang sah menurut  sistem perundang- undangan  yang  berlaku  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan, serta dicatatkan kepada petugas pencatatan. “Agama dan keyakinannya” adalah agama yang tercantum dalam  surat  resmi  dari  pemerintah.  Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan berdasarkan agama yang tercantum dalam kolom agama dalam KTP.
Masyarakat  adat  Suku  Samin  melaksanakan  perkawinan  tanpa  pencatatan,  karena  proses perkawinan tidak  sesuai  dengan  agama  yang  tercantum  dalam  KTP.  Kolom  agama  tercantum  Islam, perkawinan  seharusnya  dicatatkan  di  KUA  untuk  masyarakat  yang  beragama  Islam,  sedangkan masyarakat  Suku  Samin  beragama  Adam.  Putusan  MK  nomor  97/PU-XIV/2016  memberikan  solusi dalam hal pengakuan agama, sehingga dengan adanya kejelasan status agama, masyarakat adat Suku Samin  sudah  bisa  melakukan  pencatatan  perkawinan,  tanpa  harus  meninggalkan  keyakinan  terhadap agama  Adam.  Tokoh  agama  masyarakat  adat  Suku  Samin  sudah  bisa  mengajukan  permohonan pencatatan  perkawinannya  kepada  Pemerintah  Daerah.  Berlakunya  putusan  MK  No.97/PUU- XIV/2016  seharusnya  menutup  alasan  masyarakat  adat  Suku  Samin  untuk  tidak  melaksanakan ketentuan negara terkait hukum perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Muzarie, Mukhlisin. (2010). Kasus-kasus perkawinan era modern . Cirebon: STAIC Press. Purwadi. (2005). Upacara tradisional Jawa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ramulyo, Moh. Idris. (1996). Hukum perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Taufiq, Muhammad., & Kuncoro, Anis Tyas. (2018). Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah hukum Islam terhadap perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati. Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam), 01, 02, 56.
Trianto., & Tutik, Titik Triwulan. (2007). Perkawinan adat Wulugiri Suku Tengger . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Wignjodipoero, Soerojo. (1984). Pengantar dan asas-asas hukum adat . Jakarta: Gunung Agung. Witanto,  D.Y.  (2012). Hukum  keluarga:  Hak  dan  kedudukan  anak  luar  kawin  pasca  keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.