## MENGGAGAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  KE DALAM  HUKUM NASIONAL

## Nita Triana
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jl. Ahmad Yani No. 40-A Purwokerto Jawa Tengah Email: triananita@ymail.com

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  dengan  aturan Trade-Related  Aspects  of  Intelectual  Property Rights (TRIPs)  yang dalam  beberapa segi  berbeda dengan hukum  yang hidup  di Indonesia.  Oleh  sebab  itu  perlu  digagas  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, yang mayoritasnya adalah ma- syarakat  muslim.  Hasil  kajian  ini  menggambarkan  bahwa  perlindungan  hukum para  pemilik  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  masuk  dalam  sistem  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual.  Peraturan-peraturan  tersebut  harus  merujuk  secara  ketat kepada  TRIPs  Agreement.  Rezim  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan  aturan  dari TRIPs memiliki dua sisi dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, di satu sisi melindungi kepentingan individual dari pembajakan dan pencurian karya cipta  intelektual,  tetapi  di  sisi  yang  lain  secara  empiris  perlindungan  hukum  ini sangat  menguntungkan  negara-negara  maju.  Berdasarkan  hal  tersebut , Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dibangun kembali dengan sumber hukum materiil yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum Islam.
Kata kunci : TRIPs, HKI, hukum Islam, perlindungan hukum, hukum nasional

## Abstract
This study aims to describe and analyze Intellectual Property Rights  (IPR) under the rules of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) which are in several respects different from the laws that live in Indonesia. Therefore, it is necessary to initiate Intellectual Property Rights Law that is in accordance with the values that live in Indonesia, the majority of which are Muslim communities. The  results  of  this  study  illustrate  that  the  legal  protection  of  the  owners  of  In- tellectual  Property  Rights  (IPR)  in  Indonesia  has  been  regulated  in  various  laws and regulations that are included in the Intellectual Property Rights Law system. These  regulations  must  refer  strictly  to  the  TRIPs  Agreement.  The  Intellectual Property Rights regime with the rules of TRIPs has two sides in the protection of intellectual  property  rights,  on  the  one  hand  it  protects  individual  interests  from piracy and theft of intellectual property, but on the other hand empirically this le- gal protection greatly benefits developed countries. Based on this, the Intellectual Property Rights Law must  be rebuilt with the source of material law originating from values that live in Indonesian society, namely Islamic law.
Keywords : TRIPs,  intellectual  property  rights,  Islamic  law,  legal  protection, national law

## A. Pendahuluan
Di  masa  lampau  Negara-negara saling bertikai bahkan sampai berperang untuk  memperebutkan  dan  mengontrol jalur  perdagangan  dan  bahan  mentah ( raw  material )  seperti  rempah-rempah (lada,  kopi,  cengkih)  dan  hasil  bumi (bijih  besi,  emas,  tembaga  dan  perak). Sedangkan  pada  masa  kini  dan  masa mendatang  negara-negara  bertikai  dan memperebutkan untuk hak-hak eksklusif terhadap  ide,  inovasi,  kereasi  dan penemuan-penemuan  baru  di  bidang ilmu  pengetahuan  modern,  kreasi  seni, sampai kreasi  kuliner.  Bahkan  pada saat ini  perang  global  terdahsyat  dalam bidang  teknologi  dalam  upaya  pendo- minasian ekonomi adalah mengenai Hak
Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat dengan HKI. Hak    Kekayaan  Intelektual  yang
biasa  disebut  HKI  atau Intellectual Property   Rights (IPR)  pada  dasarnya merupakan  hak  yang  lahir  berdasarkan hasil  pada  karya  intelektual  seseorang. Karya-karya Intelektualitas tersebut dapat  berupa  hasil  penelitian,  seni  dan karya  sastra,  yang  mencakup  semua karya tulis ( literary works ), seperti buku, program  komputer,  database,  laporan teknis,  manuskripsi,  karya  arsitektur, peta,  hasil  terjemahan,  apresiasi  budaya yang memiliki kualitas seni  yang tinggi, termasuk di dalamnya adalah EBT (Eks- presi Budaya Tradisional) yang memiliki potensi  ekonomi  yang  sangat  menjanji- kan  untuk  daerah  dan  negara  terkait dengan  industri  pariwisata  dan  industri ekonomi kreatif.
Perlindungan  hukum  terhadap HKI mengalami perkembangan yang sa- ngat  pesat  dalam  tatanan  internasional, bahkan  menjadi  salah  satu  isu  pada  era globalisasi  dan  liberalisasi  terutama sejak  disepakatinya    persetujuan TRIPs ( Trade-Related  Aspects  of  Intelectual
Property Rights ) Tahun 1994. 1 Banyak- nya  negara  yang  menjadi  peserta  perse- tujuan TRIPs (sekitar  150  Negara meratifikasinya) menunjukan kepedulian masyarakat Internasional terhadap perlindungan  HKI.  Persetujuan  TRIPs
( TRIPs Agreement ) mengukuhkan sema- kin  meningkatnya  standar-standar  dan ruang  lingkup  perlindungan  HKI  yang diikuti  mekanisme  penegakan  hukum yang sangat ketat baik ditingkat internasional  maupun  nasional.  Hal  ini membawa  dampak  terhadap  upaya peningkatan perlindungan HKI ditingkat lokal/nasional termasuk Indonesia.
Peningkatan  perlindungan  terha- dap  HKI  yang  termuat  dalam TRIPs Agreement dilatar belakangi oleh pentingnya  perlindungan  hak  milik  HKI dari  kasus  penjiplakan,  pencurian  terha- dap  karya-karya  dari  para  pencipta  dan pemilik  HKI.  Dalam  era  globalisasi, eksploitasi  karya  cipta  semakin  sensitif, kompleks,  dan  multifaceted. 2 Sehingga cenderung  mengabaikan  penghormatan tehadap  Hak  Moral  pencipta  terutama karena  kemajuan  media  tekhnologi informasi, telekomunikasi, dan transpor- tasi.  Ketiganya  berimplikasi  terhadap munculnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan dan sejenisnya yang  terjadi  secara  massif  dan  dapat dilakukan dengan sangat mudah.
Hasil penelitian tentang pembaja- kan  hak  cipta  video  game,  menunjukan bahwa    Indonesia    menjadi  salah  satu negara  dengan  kasus  pelanggaran  Hak
Kekayaan Intelektual yang cukup tinggi. 3 Permainan  video  games  yang sedang  di  minati  oleh  banyak  kalangan anak  muda  saat  ini  menjadi  sebuah bisnis.  Internet  yang  merupakan  salah satu media yang sangat untuk memperoleh  sebuah  games  menjadi sangat  mudah  dan  cenderung  gratis.
Banyak situs yang menyediakan layanan
download dan upload  secara mudah dan gratis.    File-file  yang  seharusnya  memi- liki  hak  cipta,  dapat  di  download  secara gratis  dalam  situs  situs  tertentu.  Disatu sisi hal ini melanggar hukum, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi.
Dalam  bidang  Ekspresi  Budaya Tradisional  (EBT),  Indonesia  menjadi negara  yang  sering  menjadi  korban pembajakan.  Kasus  mebel  ukir  Jepara misalnya, pengusaha asing P.T. Harrison & Grill-Java, mendaftarkan katalog yang berisi gambar-gambar design mebel ukir tradisional    Jepara,  kemudian  dengan berpegang  pada  hak  cipta  atas  katalog tersebut  Harrison  melakukan  somasi untuk  melarang  para  pengrajin  lokal memproduksi  model  ukiran  yang  tertera di  dalam  katalognya. 4 Kasus-kasus klaim  kepemilikan  kekayaan  budaya tradisional  milik  Bangsa  Indonesia  oleh negara  lain  seperti  penggunaan  lagu Rasa  sayange sebagai jingle iklan  Visit Malaysia tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya, kasus Batik parang,  Reog  Ponorogo,  Angklung, Masakan  Rendang  dan  terakhir  tari pendhet, adalah rentetan kasus pelangga- ran  EBT,  yang  tentu  saja  ini  berkaitan dengan masalah pariwisata dan ekonomi.
Dari  latar  belakang  diatas,  maka sangat  penting  dan  menarik  untuk mengkaji  bagaimana  sebenarnya  perlin- dungan hukum kepada para pemilik Hak Kekayaan Intelektual HKI termasuk juga EBT  dalam  sistem  hukum  nasional  kita dan  bagaimana  hal  ini  dilihat  dari perspektif  Islam.  Gagasan  HKI  dalam perspektif  Hukum  Islam  akan  sangat penting  untuk  Hukum  Nasional  meng- ingat  sumber  hukum  materiil  Hukum Nasional,  berasal  dari  budaya  ( culture) dan agama ( religion ) masyarakat Indonesia.    Mengharmonikan  hukum berbasis  budaya,  agama  dan  modernitas akan  sangat  membantu  terciptanya hukum  yang  lebih  dapat  menjawab tantangan globalisasi.
Penulisan  ini  menggunakan  me- tode  penelitian  yuridis  normatif    yang didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan dengan  mempergunakan  data  sekunder dalam bidang hukum. Sifat penulisan ini adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif karena  melalui  penulisan  ini  diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis  dan  faktual 5 tentang  HKI (Hak  Kekayaan  Intelektual)  dalam  arus kapitalisme  global,  dan  selanjutnya mendeskripsikan  hasil  analisis  berupa gagasan  HKI  perspektif  Hukum  Islam dalam  sistem  hukum  nasional  untuk menjawab tantangan arus  globalisasi.

## B. Landasan  Filosofis  HKI
Sistem hukum meletakkan kekayaan  dalam  tiga  kategori. Pertama , sebagian  besar  masyarakat  mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi,  yang  dikenal  dengan intangible things . Kedua ,  kekayaan  dalam  penger- tian  riil,  seperti  tanah  dan  bangunan. Ketiga , kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan  intelektual.    Konsep  inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran  dalam  perlindungan  hak kekayaan intelektual.
Kekayaan intelektual membutuh- kan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu  atau  sang  kreator.  Oleh  karena itu  pengambilan  dengan  tidak  mem- berikan  kompensasi  bagi  pemiliknya adalah  suatu  tindakan  yang  tidak  dapat dibenarkan  karena  melanggar  ajaran moral  yang  baik.  Landasan  moral  ini pula  yang  dikenal  dalam  teori  filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral  dikenal  doktrin  jangan  mencuri atau  jangan  mengambil  apa  yang  bukan hakmu.  Pendekatan  landasan  moral  atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan intelektual ini menekankan pada kejujuran  dan  keadilan.  Dilihat  sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika  mencuri  usaha  seseorang  tanpa mendapatkan  terlebih  dahulu  persetu- juannya.
Oleh  karena  kepemilikan  atas hak  kekayaan  intelektual  termasuk dalam  hak  asasi  manusia  sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberi- kan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27
Ayat  2 Universal  Declaration of Human Rights  menyatakan  bahwa  ” Everyone has  the  right  to  the  protection  of  the moral  and  material  intersts  resulting from  any  scientific,  literary  or  artistic production  of  which  he  (sic)  is  the author .”  Doktrin  moral  diadopsi  oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan  terhadap  individu  pemilik
HKI  agar  hak-haknya  tidak  dilanggar oleh orang lain.
Namun  sesungguhnya  doktrin hukum  alam 6 di  atas  bersifat  lebih  luas daripada  sekedar  melindungi  individu pemilik  HKI,  karena  doktrin  itu  dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak- pihak  lain,  termasuk  masyarakat  lokal atau  tradisional  atas  pengetahuan  tradi- sionalnya seperti  EBT (Ekspresi Budaya Tradisional).  Lebih  jauh  dari  itu,  dasar filosofis  rezim  HKI  adalah  alasan ekonomi.  Hal  tersebut  dapat  difahami bahwa  setiap  individu  telah  mengorban- kan  tenaga,  waktu,  pikirannya  bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas  untuk  melindungi  modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan  pemberian  hak  eksklusif  terha- dap  individu  yang  bersangkutan  agar dapat  secara  eksklusif  menikmati  hasil olah pikirnya itu.
Berdasarkan  alasan  perlindungan individual  maupun  alasan  ekonomi seperti itu. Kekayaan intelektual diklaim merupakan sesuatu yang egaliter, karena jangka  waktu  kepemilikannya  terbatas dan  dapat  diperoleh  oleh  siapa  saja. Kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai  suatu  hadiah  ( reward )  dan instrumen pemberdayaan. Kekayaan
intelektual  merupakan  propertisasi  dari ”bakat”.  Namun,  meskipun  hak  keka- yaan intelektual merupakan sesuatu yang egaliter,    pada  kenyataannya  sebagian besar  kekayaan  intelektual  hanyadapat dihasilkan  setelah  investasi  keuangan yang  cukup  besar,  melalui  laboratorium penelitian  atau  oleh  ilmuwan  lulusan pendidikan  yang  menggunakan  fasilitas ini.  Maka  tidak  mengherankan  apabila sebagian  besar  pemegang  hak  cipta  dan paten  berasal  dari  kalangan  ekonomi menengah ke atas.
Doktrin  moral  yang  terkandung didalam HKI dengan kepemilikan eksklusif  untuk  memberikan  perlindu- ngan  terhadap  individu  pemilik  HKI agar  hak  hak  nya  tidak  diganggu  oleh orang  lain,  mengadopsi  gagasan  yang mengedepankan  hak  hak  individu  atau dengan  kata  lain  perlindungan  HKI mengadopsi  paham  individualis.  Paham ini  menerima  seseorang  itu  memiliki harga  perseorangan  yang  kuat  atau dikatakan  mutlak.  Berdasarkan  keya- kinan  tersebut,  maka  paham  perse- orangan  mendorong  otonomi  seseorang dalam  berpikir  dan  bertindak,  sebagai konsekuensinya,  maka  eksklusifitas  diri sebagai  individu  ( individual  privacy ) mendapat  tempat  dan  diakui  sebagai penting.  Seseorang  benar-benar  otonom karena  dilepaskan  dengan  hubungan spesifik dengan orang lain.  Tujuan yang ingin dicapai berpusat pada pengembangan diri sendiri. 7
Filosofi  yang  mengedepankan eksklusifitas  individu  sangat  berbeda dengan  filosofi  di  Indonesia.  Sebagai negara yang berlatar komunal,  di dalam masyarakat  Indonesia  masih    banyak ditemukan  karya  cipta  yang  ditemukan secara  gotong  royong  dan  jadi  milik masyarakat  secara  komunal.    Demikian juga  banyak  ditemukan  hasil  karya individual  yang dibagikan dan diajarkan secara  sukarela  dan  gratis  kepada komunitas masyarakatnya, karena budaya  dan  agama  yang  mengajarkan-
nya.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan maksud Trade-Related Aspects of Intelectual  Property  Rights (TRIPs)
yang  dihadirkan  dengan  harapan  dapat memberi  keuntungan  kepada  individu atau perusahaan pemegang hak eksklusif tersebut.
Saat ini, prinsip-prinsip perlindu- ngan  HKI  yang  mendasarkan  pada persetujuan TRIPs lebih dominan landa- san  ekonomi  daripada  landasan  moral nya. Hal ini terlihat di dalam ketentuan- ketentuan  hukum  kekayaan  intelektual yang  ada  lebih  menekankan  hak  tanpa diimbangi  kewajiban  yang  berarti  oleh pemilik  HKI.  Prinsip  perlindungan hukum  HKI  memberikan  perlindungan yang  semakin  luas  dan  semakin  lama jangka  waktunya.    Perlindungan  tidak lagi  di  fokuskan  pada author atau inventor,  tapi  pada  hasil  karya  atau temuan,  dan  perkembangan  selanjutnya pemegang HKI-nya pun lebih banyak di pegang  oleh  para  Korporasi  Interna- sional. 8
Indonesia yang telah meratifikasi TRIPs,  memiliki  konsekuensi  bahwa ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  di dalam TRIPs agreement menjadi  bagian dari  hukum  nasional  Indonesia,  Hal  itu berarti, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut  harus  pula  dilaksanakan  dan ditaati  oleh  semua  pihak  di  Indonesia. TRIPs agreement mulai  diberlakukan  di Indonesia  pada  tanggal  1  Januari  2000. Dengan  diberlakukannya  TRIPs  ini pemerintah bertujuan  untuk    memberi- kan  perlindungan  bagi  berbagai  produk intelektual  dari  upaya pelanggaran  hak atas  produk  yang  dihasilkan  baik  oleh individu  maupun  suatu  korporasi  dalam bidang  industri  dan  perdagangan  dalam upaya menjaga pelanggaran hak ataskeaslian karya cipta 9 yang menyang- kut:
1) Hak  Cipta  (UU  No.28  Thn  2014 tentang Hak Cipta):
Hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip
deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan  peraturan  perundang-unda- ngan.
2) Hak  Kekayaan  Industri,  yang  terdiri dari:
Paten  ( patent )  (UU.  No.  14  Tahun 2001 tentang Paten)
Paten  merupakan  hak  khusus  yang diberikan  negara  kepada  penemu atas  hasil  penemuannya  di  bidang teknologi, untuk selama  waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan  pesetujuannya  kepada orang  lain  untuk  melaksanakannya. Paten diperuntukan untuk:
1. Merk  ( Trademark )  (UU  No.  15 Tahun 2001 tentang Merk)
Merk  adalah  tanda  yang  berupa gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf, angka-angka,  susunan  warna  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut yang  memiliki  daya  pembeda  dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
2. Rancangan  ( Industrial  Design ) (UU  No.  31  Tahun  2000  tentang Desain Industri)
Rancangan  dapat  berupa  rancangan produk  industri,  rancangan  industri. Rancanangan  industri  adalah  suatu kreasi  tentang  bentuk,  konfigurasi, atau  komposisi,  garis  atau  warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya  yang  berbentuk  tiga dimensi  yang  mengandung  nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi serta dapat dipakai untuk menghasil- kan  suatu  produk,  barang  atau komoditi  industri  dan  kerajinan tangan.
3. Rahasia  Dagang  ( Trade  Secret ) (UU  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia Dagang)
Informasi rahasia adalah informasi di bidang  teknologi  atau  bisnis  yang
tidak  diketahui  oleh  umum,  mem- punyai nilai ekonomi karena berguna dalam  kegiatan  usaha  dan  dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.
4. Indikasi  Geografi  ( Geographical Indications )  (PP  No.  51  Tahun
2007 tentang Indikasi Geografis) Indikasi  geografi  adalah  tanda  yang menunjukkn  asal  suatu  barang  yang karena  faktor  geografis  (faktor  alm atau  faktor  manusia  dan  kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dri kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan). 5. Denah Rangkaian ( Circuit Layout ) (UU No. 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu ) Denah  rangkaian  yaitu  peta  (plan) yang  memperlihatkan  letak  dan interkoneksi  dari  rangkaian  kompo- nen  terpadu  (integrated  circuit), unsur  yang  berkemampun  mengolah masukan  arus  listrik  menjadi  khas dalam  arti  arus,  tegangan,  frekuensi, serta prmeter fisik linnya.
6. Perlindungan  Varietas  Tanaman (PVT)  (UU  No.  29  Tahun.2000 tentang PVT)
Perlindungan varietas tanamn adalah hak  khusus  yang  diberikan  negara kepada  pemulia  tanaman  dan  atau pemegang PVT atas varietas tanaman  yang  dihasilkannya  untuk selama  kurun  waktu  tertentu  meng- gunakan  sendiri  varietas  tersebut atau  memberikan  persetujun  kepada orang  atau  badan  hukum  lain  untuk menggunakannya.
Pemegang  Paten  yang  saat  ini ada  di  dunia  sekitar  97%  berasal  dari negara  maju.  Terdapat  indikasi  bahwa TRIPs  justru  akan  meningkatkan  arus dana  dari  negara berkembang  ke  negara maju  melalui  pembayaran  royalti.  Juga tidak  ada  indikasi  bahwa  negara  maju akan  melakukan  alih  teknologi  dengan cuma-cuma  kepada  negara berkembang, apabila  diadakan  perlindungan  HKI,
mengingat  perusahaan  multi  nasional dari  negara  majulah  sebenarnya  yang menjadi  subyek  perlindungan  HKI seperti pada paten.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka aturan tentang HKI dalam konsep TRIPs tidak  selalu  memberikan  keuntungan bagi  semua  orang  (termasuk  bangsa). Dengan  demikian  konsep  globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas memer- lukan  perlindungan  di  masing-masing negara. 10 Globalisasi  bukanlah  suatu gerakan yang  harus  ditahan atau dibendung. Namun kahadiran era globalisasi  memerlukan  nalar  logis untuk  menjauhkannya  dari  efek  buruk bagi  keadilan.  Harus  ada  cara-cara humanis  untuk  menyiasatinya,  bukan dengan nasionalisme yang sempit, radikal dan berujung teror.
Sebagai  suatu  entitas  yang  dina- mis,  maka  hukum  tidak  pernah  berhenti di  satu  titik  tertentu,  melainkan  terus berakomodasi dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu. 11 Dewasa ini, kita telah memasuki era perdagangan bebas
dimana  “hampir”  tidak  ada  sekat  lagi dalam  perdagangan.  HKI  sebagai  suatu sistem nilai yang berasal dari dunia barat tidak  selalu  seiring  sejalan  dengan sistem  nilai  yang  berlaku  di  masyarakat tradisional  kita  yang  berpegang  kuat terhadap  agama  dan  budaya,  meski dalam  tataran   praktis  hal  tersebut  tidak begitu  saja  dapat  ditolak  kehadirannya karena  memang  diperlukan.  Yang  perlu dipikirkan adalah bagaimana agar sistem HKI  tersebut  dapat  diadopsi  dan  diinte- pretasikan  sedemikian  rupa  sehingga dapat  mengakomodir  dan  melindungi dari  ketidakadilan.  Diperlukan  pemba- ngunan  hukum  HKI  yang  lebih  sesuai dengan  agama  dan  kultur  masyarakat Indonesia.

## C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam
Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam hukum  positif  dilindungi  sebagai  harta
kekayaan,  bagaimanakah  hukum  Islam memandang  HKI?.  Apabila  menelusuri dalil-dalil  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an  maupun  Hadis,  masalah  HKI belum belum tersinggung oleh naṣṣ-nasṣ secara  eksplisit.  Hal  ini  karena  gagasan pengakuan atas HKI itu sendiri merupakan  masalah  baru  yang  belum dikenal  sebelumnya.  Mengingat  tidak ada naṣṣ yang secara eksplisit membahas HKI,  maka  menurut  Wahbah  al- Zuhaylī 12 pembahasan  tentang  hak  cipta menggunakan  dalil mas ̣ lah ̣ ah  mursalah yaitu bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan  mempunyai  nilai  mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun  tidak  mempunyai  dalil  eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegak- kan.
Kemaslahatan tersebut bisa dilihat  dari  beberapa  aspek,  diantaranya pencipta  atau  penemu  temuan  baru tersebut telah mengeluarkan begitu besar waktu,  biaya  dan  fikirannya  untuk menemukan  suatu  temuan  baru,  maka sudah  selayaknya  dilindungi.  Terdapat perbedaan  ulama  tentang  harta.  Secara umum  ada  dua  pendapat  ulama  dalam masalah ini, yaitu :
1. Beberapa  ulama  Hanafiyah,  me- ngatakan bahwa manfaat atas sesuatu tidak  bisa  disebut  harta,  maka  hak cipta  bukan  harta  yang  harus dilindungi,  akan  tetapi  hendaknya dibiarkan bebas, atau tanpa kompen- sasi uang. Landasan pendapat mereka adalah bahwa segala sesuatu tidak  bisa  disebut  harta,  kecuali mempunyai  dua  kriteria,  yaitu: Pertama , bisa didapatkan atau dikuasai. Kedua ,  bisa  dimanfaatkan secara  tradisi.  Maka  hal-hal  yang bersifat  non-materi  seperti  ilmu, kesehatan, kebahagiaan, tidak disebut  harta  karena  tidak  bisa dikuasai  atau  dipegang.  Kecuali  jika ada  perjanjian  dalam  akad,  bahwa ada  kompensasi  atas  manfaat  yang
akan  digunakan,  maka  hal  ini  boleh, contohnya sewa-menyewa.
2. Jumhur  ulama  madzhab  Maliki  dan Syafi`i  mengatakan  bahwa  hak  cipta sama  seperti  hak-hak  yang  lain,  bisa menjadi  obyek  pertukaran  uang. Maka,  hak  cipta  adalah  harta  yang wajib  dilindungi.  Argumen-argumen dikemukakan dalam hal ini, diantaranya:  a.  Hak  cipta  mempu- nyai sifat uang ( al-ṣifah al- māliyyah ),  karena  manfaat  dari benda  adalah  harta.  Menurut  jumhur fukaha  harta  adalah  segala  sesuatu yang  mempunyai  nilai,  dan  yang merusaknya  wajib  mengganti  keru- gian.  Maka  harta  mencakup  benda dan  manfaat,  dan  termasuk  di dalamnya semua hak-hak non- materi. Hak milik atas sebuah benda menjadikan  pemiliknya  mempunyai hak-hak al-isti`māl , al-istighlāl , serta al-taṣarruf .  b.  Tradisi  yang  umum berlaku,  menjadikan  hak  cipta  dan hak-hak  yang  lain  adalah  obyek pertukaran.  Sementara  tradisi  adalah sumber  dari al-ṣifah  al-māliyah dari berbagai benda, dan dasar dari tradisi ini adalah al-maṣāliḥ al-mursalah .
3. Prisip  kebenaran  dan  keadilan  ( al- haq  wa  al-`adl )  menegaskan  bahwa perlunya  penguasaan  pemilik  hak terhadap haknya, pelarangan manipulasi  suatu  statemen  kepada orang lain, atau menanggung kesala- han orang lain.
4. Prinsip al-Ghunum  bi  al-Ghurum , atau al-Kharrāj bi  al-Ḍamān , menyatakan sebuah keharusan bahwa seseorang harus bertanggung- jawab atas perkataan atau perbuatan- nya.  Sebaliknya  ia  juga  mempunyai hak atas hasil karya atau ciptanya.
5. Kreativitas  akal  atau  otak  manusia adalah  sumber  dari  segala  kemuda- han  yang  ditimbulkan  dari  pene- muan-penemuan  tehnologi  dan  lain sebagainya.  Maka  jika  penemuan- penemuan tehnologi tersebut bersifat
harta,  tentu  kreativitas  akal  manusia lebih  layak  atau  lebih  utama  untuk dikategorikan sebagai harta.
Para  ulama  kontemporer  seperti
Wahbah  al-Zuḥaylī  berpendapat  bahwa hak milik termasuk harta, oleh karenanya  hak  cipta  dilindungi  oleh syariat.  Pendapat  ini  merujuk  pada definisi  harta  menurut  jumhur  ulama. Konsekwensi  hukum  atas  pengakuan hak milik sebagai harta adalah:
1. Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi,  dengan  demikian  maka syariat  melindungi  hak  cipta  dari segala tindakan yang melanggarnya.
2. Pemilik  hak  cipta  diperbolehkan untuk  mentasarufkan haknya, seperti menjualnya  atau  memberikan  hak cetak kepada penerbit tertentu.
3. Hak  cipta  dimiliki  oleh  penciptanya atau penemunya, dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat. 4. Perbuatan mencetak, memperba- nyak,  menterjemah  karya  tulis  tanpa seizin  pemiliknya  adalah  perbuatan yang dilarang oleh syariat.
Pendapat  ini  juga  diamini  oleh fatwa MUI Nomor 1/Munas/MUI/
15/2005  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelek- tual dalam Islam termasuk hak kekayaan yang  mendapat  perlindungan  hukum sebagaimana harta.
Hukum  Islam  dalam  kaitannya dengan hak, menetapkan langkah- langkah hukum sebagai berikut :
1. Memberikan hak kepada yang berhak.  Bila  itu  hak  Allah,  maka harus  dipenuhi  dengan  mengikuti aturan  yang  telah  diberikan  oleh Allah.  Semisal  salat  harus  dipenuhi oleh  mereka  yang  kewajiban  sesuai dengan  aturan  yang  ditentukan.
Terkadang diperlukan suatu perangkat  hukum  tertentu  untuk menegakkan hak ini, seperti dibentuknya  lembaga  hukum  yang mengelola  zakat,  agar  tidak  terjadi kecurangan dan penyelewengan.
Memberikan hak kepada yang berhak  merupakan  kewajiban  agama dan  merampas  hak  dari  pemiliknya merupakan  tindakan  yang  dilarang agama.
2. Memegang amanat adalah kewajiban setiap  individu  dan  menghianati  dan menelantarkannya  merupakan  dosa.
Bila terjadi perselisihan masalah hak pun  langkah  awal  yang  dianjurkan syari’ah  adalah  melalui  jalur  ini, yaitu  dengan  damai  atau  arbritasi. Bila jalur kesadaran dan tarāḍī tidak mampu  mengembalikan  hak  kepada pemiliknya,  maka  penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum, yaitu pengadilan.  Ini  untuk  menjaga  agar dalam memberikan hak kepada  yang berhak tetap bemuara pada nilai-nilai keadilan. Pihak yang menolak memberikan hak kepada yang berhak, di samping diancam hukuman  akhirat,  yaitu  siksa  neraka juga  diancam  hukuman  dunaiwi, sesuai  dengan  besar  dan  kecilnya penyelewengan yang dilakukan. 3. Melindungi Hak Syariat Islam memberikan  perlindungan  kepada hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan,  penyalahgunaan  dan perampasan.  Di  sini  perlindungan yang  diberikan pertama :  berupa perlindungan  moral,  seperti  kehara- man  meninggalkan  ibadah  wajib,
keharaman mencuri, berzina, keharaman  menipu  dan  memalsu, keharaman  transaksi  mengandung riba  dan  kewajiban  menjunjung tinggai  nilai-nilai  masayrakat  yang sesuai agama. Kedua
adalah perlindungan  hukum,  setiap  orang yang  dizalimi  boleh  mengangkat masalahnya  ke  pengadilan  untuk mendapatkan kembali haknya.
4. Menggunakan hak dengan cara  yang sah dan benar. Setiap manusia diberi wewenang mengunakan haknya sesuai  dengan  yang  diperintahkan dan  diizinkan  oleh  syariat.  Oleh
sebab  itu  dalam  menngunakan  hak tidak boleh melapaui batas dan tidak boleh menimbulkan
kerugian padapihak  lain,  baik  yang  sifatnya personal maupun publik.
5. Menjamin  perpindahan  hak  dengan cara  benar  dan  sah.  Hukum  Islam melindungi  perpindahan  hak melalui prosedur  dan  cara  yang  benar,  baik itu melalui transaksi seperti jual beli, atau pelimpahan seperti dalam kasus jaminan  huang  atau  hak  yang berkaitan dengan wewenang, berpindahnya  hak  perwalian  dari orang tua ke anak sepeninggal orang tua.
6. Menjamin  hangus/terhentinya  hak dengan  cara  benar  dan  sah  Hukum Islam  melindungi  hangusnya  hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah,
misalnya hangusnya hak suami isteri melalui perceraian atau pengguguran hak  secara  sukarela,  seperti  tidak menggunakan  hak  menuntut  ganti rugi.
Menurut  Islam,  segala  sesuatu yang  diperoleh  dengan  cara  yang  sah (benar  dan  halal)  seperti  harta  yang diperoleh  dari  hasil  kerja  keras,  harta yang  diambil  dari  benda  yang  tidak bertuan,  harta  yang  diambil  atas  dasar saling meridai, harta yang diperoleh dari waris,  wasiat,  hibah,  dan  lain  sebagain- nya,  adalah  wajib  dilindungi  baik  oleh individu  maupun  masyarakat.  Dalam penjelasan  terdahulu  telah  dijelaskan bahwa  hak  cipta  atau  hak  intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang  sah  yaitu  hasil  kerja  kreatif  baik individu  maupun  kelompok,  dalam  hal ini  Bahesti 13 berpendapat  bahwa  kerja kreatif  adalah  sumber  utama  kepemili- kan manusia . Oleh karena itu, hak cipta termasuk  salah  satu  milik  (kekayaan) yang  harus  dijaga  baik  oleh  si  pemilik maupun masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah: 188:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan  harta  sebagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada  harta  benda  orang  lain  itu dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal kamu mengetahui”.
Imam  al-Dāruquṭnī  meriwayat- kan  hadis  dari  Anas  RA  bahwa Rasulullah SAW bersabda:  “ Tidak halal harta  milik  orang  muslim  kecuali dengan  kerelaan  hatinya” .  Pencurian atau  pembajakan  dalam  syari’at  Islam berlaku  hanya  terhadap  benda  bergerak yang bermateri, sebab pencurian menuntut  adanya  syarat  yang  harus dipenuhi, yaitu benda yang dicuri berupa benda  bergerak,  dianggap  sebagai  harta (berharga),  dihormati,  memiliki  tempat penyimpanan yang layak, dan penjagaan.
Dalam  fikih  jinayat  disepakati bahwa  selain  benda  bergerak  yang bermateri  seperti  benda-benda  yang maknawi semacam  hak ( ḥuqūq ), ciptaan ( ibtikār ) dalam berbagai bentuknya tidak cocok  untuk  dijadikan  sebagai  objek pencurian.  Harta  ini  apabila  telah menjadi  bentuk  materi  seperti  buku, kaset,  cd,  dan  lain  sebagainya,  maka menjadi  benda  bergerak  dan  bermateri yang  pantas  untuk  dijadikan  sebagai objek  pencurian.  Oleh  karena  itu, kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap  hak  cipta  apabila  sudah menjadi benda bergerak dan bermateri. Berdasarkan  hal  diatas  bahwa segala  usaha  yang  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain  adalah  haram untuk dilakukan. 14 Pembajakan hak cipta dilarang  oleh  syara’  karena  dikiyaskan dengan  mengambilalih  barang  milik orang  lain  secara  haram.  Usaha  seperti ini  sama  artinya  dengan  perbuatan mencuri,  yaitu  mencuri  harta  kekayaan yang  berbentuk  produk  pemikiran. Menggandakan  atau  menjual  hak  cipta
orang  lain  tanpa  izin  pencipta  dianggap sebagai  jenis  usaha  memperoleh  harta kekayaan  secara  haram.  Keharamannya terjadi  karena  karya  cipta  merupakan harta  kekayaan  yang  dihasilkan  dari kemampuan  intelektual.  Dengan  kata lain, karya cipta adalah produk
pemikiran yang menghasilkan uang. M. Hutauruk 15 berpendapat bahwa jual beli produk bajakan mengandung  bahaya  ( ḍarar ),  karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi  undang-undang.  Bahaya  itu bisa  berwujud  materi  atau  moral walaupun  dari  satu  sisi  kelihatannya seolah-olah menolong
masyarakat banyak  dengan  harganya  yang  lebih murah. Bentuk kerugian itu di antaranya; Pertama , pembajak tidak menyadari dan menghargai  jerih  payah  pencipta  untuk menghasilkan  karyanya  yang  telah menghabiskan  waktu,  tenaga,  dan  dana. Kedua ,  pembajak  tidak  mengakui  jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Ketiga , pembajak tidak mengakui  adanya  jasa  orang  atau perusahaan/ penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak  karya  cipta  tersebut. Lebih dari itu, perusahaan atau percetakan  harus  membayar  berbagai pajak  dan  royalty  pencipta.  Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka  juga  tidak  membayar  pajak royalty dari bajakannya tersebut sehingga  selain  merugikan  pencipta  dan perusahaan, pembajak juga telah merugikan negara. Aspek moral pembajakan
terhadap  hak  cipta  akan  menghambat tumbuhnya  kreativitas  dalam  berkarya karena  keengganan  para  pencipta  untuk bekerja  menciptakan  sebuah  karya  cipta baru.  Hal  ini  tentunya  akan  sangat merugikan  bagi  perkembangan  dan kemajuan ilmu penegtahuan dan masyarakat secara umum. Dalam
deskripsi  ini  hukum  Islam  mengakui HKI  sebagai  kepemilikan  individual yang  harus  dilindungi  dan  melarang segala upaya mengalihkan dan menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya atau yang merugikan pemiliknya. Tetapi  di  samping  hal  tersebut Hukum  Islam  juga  mengatur  bagaimana cara  manusia  menghadapi  harta. 16 Harta dalam  acuan  akidah  Islam,  yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia,  alam,  masyarakat  dan  hak milik.  Pandangan  demikian,  bermula dari  landasan  iman  kepada  Allah,  dan bahwa  Dia-lah  pengatur  segala  hal  dan kuasa  atas  segalanya.  Manusia  sebagai makhluk  ciptaan-Nya  karena  hikmah Ilahiah.  Hubungan  manusia  dengan lingkungannya  diikat  oleh  berbagai kewajiban,  sekaligus  manusia  juga mendapatkan  berbagai  hak  secara  adil dan  seimbang.    Kalau  harta  seluruhnya adalah  milik  Allah,  maka  tangan manusia  hanyalah  tangan  suruhan  untuk jadi  khalifah.  Maksudnya  manusia adalah  khalifah-khalifah  Allah  dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:
1. Allah  Maha  Pencipta  yang  mempu- nyai  arti  bahwa  kita  yakin  semua yang  ada  di  bumi  dan  di  langit adalah ciptaan Allah.
2. Allah  adalah  pemilik  semua  harta yang sesungguhnya dan mutlak ( real and  absolute  ownership )  seperti yang  tercantum  dalam  firman  Allah Q.S. 5:120 yang artinya: “langit  dan  bumi  beserta  apa  yang ada didalamnya adalah milik Allah”. Kita sebagai manusia hanya memperoleh  titipan  dan  hak  pakai saja  sedangkan  manusia  sebagai khalifah  di  bumi  hanya  sebagai wakil dari Allah dalam menggunakan  harta ( delegated  and restricted ownership ).
Oleh  karena  itu  dalam  penggunaan harta,  manusia  harus  mengikuti aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan oleh  Allah.  sebagaimana  seorang wakil dalam hukum muamalah harus mengikuti aturan-aturan yang
ditetapkan  oleh muwakkil (yang mewakilkan).
3. Iman  kepada  hari  Akhir.  Hari  Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala  yang  kita  perbuat  selama mengurus  harta  di  dunia  ini.  Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan,  semua  harus  dipertang- gungjawabkan.
Sumber  nilai  harta  ( taqawwum ) menurut madzhab Hanafi adalah sesuatu yang  memiliki  nilai  apabila  memenuhi dua  syarat: Pertama ,  ada  pengakuan terhadap  kehartaan  suatu  benda,  yaitu adanya  nilai  materi  yang  dipersaingkan padanya  dan  dikeluarkan  harta  untuk mendapatkannya. Kedua , ketetapan syariah  terhadap  pemanfaatan  benda tersebut.  Dengan  demikian,  menurut madzhab  Hanafi  harta  terbagi  menjadi dua  jenis:  (a).  Harta  sempurna,  apabila mencakup  dua  syarat.  Yaitu  pengakuan manusia  dan  legalitas  syariah  terhadap manfaatnya.  (b).  Harta  tidak  sempurna, apabila  mendapat  pengakuan  manusia terhadap  manfaatnya,  namun  tidak diperbolehkan menurut syariah.
Sumber  nilai  harta  menurut fukaha  adalah  nilai  harta  yang  terkan- dung  pada  apa  sesuatu  baik  menurut manusia dan boleh dimanfaatkan menurut  syariat. 17 Apa  yang  tidak dimanfaatkan  karena  sedikit, tidak disebut  harta  karena  tidak  ada  nilainya dalam  tradisi  manusia.  Selain  itu,  hal yang  tidak  boleh  dimanfaatkan  menurut syariah  sekalipun  dianggap  harta  oleh sebagian  orang  (seperti  minuman  keras) tidak  termasuk  harta  dalam  syariat. Dengan  demikian,  nilai  harta  menurut jumhur fukaha terdapat dalam dua unsur:
Pertama ,  pengakuan  tradisi  manusia bahwa  sesuatu  mempunyai  nilai,  baik berupa  benda  maupun  manfaat. Kedua , ketetapan  syariah  yang  membolehkan pemanfaatan  apa  yang  sudah  menjadi tradisi manusia, pada kondisi lapang dan tidak terpaksa.
Harta  sebagai  perantara  manusia dalam  kehidupan  dunia,  manusia  harus bekerja  untuk  mendapatkannya,  dan tanpa  menimbulkan  penderitaan  pada pihak  lain.  Selanjutnya  ada  beberapa kaidah  dasar  yang  merupakan  aturan penggunakan harta, diantaranya larangan pemborosan  ( isrāf )  dan  kikir,  larangan pengembangan harta dengan cara menyengsarakan  masyarakat,  dan  juga larangan  memakan  harta  orang  lain dengan tidak sah.
Dari  sejumlah  anjuran  ini,  dapat digarisbawahi bahwa, Islam memandang harta  terkait  erat  dengan  pemiliknya, namun bersamaan dengan itu pula terkait unsur masyarakat sebagai pihak ketiga. 18
Baik  dalam  kegiatan  berkarya  atau bekerja,  berinfak,  atau  konsumsi,  dan dalam  kegiatan  investasi.  Kaidah  ini tidak hanya bersifat normatif saja, tetapi bersifat aktif-positif. Selain fungsi syariah  yang telah memberikan batasan- batasan di atas, diperlukan aturan-aturan formal  untuk  mendukung  pelaksanaan hukum tersebut.
Al-Quran  ketika  menegaskan konsep  kekhalifahan  manusia  di  atas bumi,  juga  mengembangkannya  ke dalam wilayah penanganan harta, dengan  memberikan  banyak  aturan  dan ketentuan  dalam  bekerja,  distribusi maupun  investasi.  Larangan  tentang penimbunan  harta,  tindakan  monopoli yang  merugikan  pihak  lain,  kewajiban mengeluarkan  zakat,  sedekah  kepada pihak  yang  membutuhkan,  dan  lain sebagainya  adalah  aturan-aturan  yang harus dijalankan oleh masyarakat. 19
Dari aturan Hukum Islam tentang harta  kekayaan  maka  terdapat  beberapa prinsip-prinsip  penting  tentang  harta
seperti:  (1)  Menghindari  sentralisasi modal  pada  segelintir  orang  atau kelompok.  (2)  Mengembangkan  yaya- san-yayasan  kemanusiaan  dengan  orien- tasi  kemasyarakatan.  (3)  Pemanfaatan harta sesuai dengan aturan-aturan syariah.  (4)  Harta  adalah  perhiasan dunia  dan  sarana  untuk  memperoleh kebaikan,  maka  segala  sarana  untuk memperoleh  kebaikan  adalah  baik. (5) Islam memerangi kemiskinan.
(6)  Harta  sebagai  ujian  dan  cobaan. (7) Norma  spiritual  lebih  baik  dan  lebih kekal dari harta.  (8) Ekonomi yang baik menjadi  sarana  untuk  mencapai  tujuan yang  lebih  baik.  Islam  selalu  menekan- kan  bahwa  kehidupan  ekonomi  yang baik  hanyalah  sarana  dalam  kehidupan, dan  bukan  tujuan  akhir.  Doktrin  ini merupakan garis merah antara Islam dan paham  materialisme,  sosialisme  dan kapitalisme. 20
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat  dianalisis  bahwa  Hukum  Islam disatu  sisi  mengakui  Hak  Kekayaan Intelektual  sebagai  hak  milik  individual yang harus dilindungi  dan dan melarang segala  upaya  mengalihkan  dan  menggu- nakan hak tanpa seizin pemiliknya,  atau yang  merugikan  pemiliknya.  Akan  tapi disisi  lain,  Hukum  Islam  juga  mengatur bagaimana  manusia  harus  bersikap terhadap harta, yaitu dalam hak individual  tadi,  terdapat  hak-hak  sosial, seperti  kewajiban  si  pemilik  hak  atas harta  untuk  memerangi  kemiskinan  dan kebodohan  di  bumi  ini,  terutama  untuk masyarakat  atau  komunitas  terdekatnya. Dalam hal ini  HKI dalam hukum  Islam bertujuan  untuk    kemaslahatan  bagi orang  banyak/umum  dan  hal  ini  sangat dekat dengan kultur masyarakat Indonesia yang bersifat komunal.
Pembangunan  di  bidang  hukum,
sama  seperti  aspek  pembangunan    di bidang  lainnya,  yang  sudah  seharusnya memertimbangkan berbagai aspek seperti  aspek  agama  dam  budaya  yang ada  dalam  suatu  komunitas  negara.
Kholis  Roisah 21 membangun  HKI  di Indonesia  dengan  konsep  Prismatika.
Hukum  dalam  pembangunan  hukum Indonesia adalah hubungan antara hukum  dan  masyarakat.  Yakni  antara pemaduan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai  cermin  masyarakat.  Hal  ini sejalan dengan pendapat Mohtar Kusumaadmadja 22 bahwa  perlu  keseim- bangan  diantara  keduanya  yaitu  hukum sebagai  alat  dan  hukum  sebagai  cermin budaya  masyarakat;  juga  antara  hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban  yang  sifatnya  konservatif (memelihara  ketertiban)  dan  hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan)  masyarakat  agar  lebih maju.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep “ living  law ”  atau  hukum  yang  hidup ditengah  tengah  masyarakat  oleh  Eugen Erlich  yang  mengatakan  hukum  positif yang  baik  dan  efektif  adalah  hukum yang  sesuai  dengan  “ living  law ”  yakni yang  mencerminkan  nilai  yang  hidup dalam  masyarakat.  Konsepsi  ini  selain mencerminkan  nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  juga  menghendaki  agar politik  hukum  nasional  harus  juga mempositifkan  “ living  law ”  tersebut, sekaligus alat pendorong dan mengarahkan kemajuan masyarakat Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta keadaan  masyarakat ( political  of  legal  society  ignorance ) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai  dan  norma  dalam  masyarakat artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami  secara  fungsional  dari  sistem kebudayaan dan agama yang dianut oleh komunitas  negara.  Hukum  merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat,  dengan  kata  lain  hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai- nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat. Pembangunan hukum baru yang berbasis nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat  ini  pernah  dilakukan  dalam pembangunan  Hukum  Agraria  yang
sebelumnya  menggunakan  Hukum  Per- data  barat  dalam  masalah  hak  kepe- milikan tanah yaitu hak Eigendom (suatu hak  yang  terkuat  dan  terpenuh  bagi pemiliknya),  kemudian  dilakukan  “ Law breaking  law  making ”  Hak  kepemilikan tanah  kemudian  dibangun  kembali dengan  suatu  hak  kepemilikan  yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi sosial.
Sebagaimana  di  kemukakan  oleh Lawrence  Friedman,  dalam The  Legal System  Theory ,  bahwa  pembangunan sistem  hukum  nasional  dalam  bidang Hak  Kekayaan  Intelektual/HKI  haruslah secara  substansi,  budaya  hukum,  mau- pun  struktur  hukum  berjiwa  dan  meng- akar  pada  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  Indonesia. 23 Hak  Kekayaan Intelektual  sebagaimana  yang  diatur dalam Hukum Islam maupun yang hidup di  dalam  kultur  masyarakat  Indonesia adalah  bukan  hak  yang  bersifat  mutlak dan otonom, tetapi suatu hak yang diakui dan  dihormati  sebagai  hak-hak  indivi- dual  yang  tidak  melupakan  kewajiban- nya  untuk  kepentingan  dan  kesejahte- raan sosial masyarakat. Keseluruhan hak hak  yang  ada  dalam  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  ada  dalam  Hukum Islam  maupun    kultur  masyarakat  Indo- nesia tersebut mencerminkan azas keseimbangan  perlindungan,  yaitu  kese- imbangan  perlindungan  hak  moral  dan ekonomi, perlindungan hak komunal dan individual. Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis nilai-nilai yang hidup  di  dalam  masyarakat  ini  akan lebih  menguatkan  Bangsa  Indonesia
dalam menghadapi arus globalissai.

## D. Penutup
Perlindungan
hukum para pemilik  HKI  di  Indonesia  sudah  diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  merujuk  secara  ketat kepada TRIPs  Agreement .    Rezim  HKI dengan  aturan  dari  TRIPs  memiliki  dua sisi  dalam  perlindungan  hukum  HKI,  di satu sisi melindungi kepentingan individual dari pembajakan dan pencurian karya cipta intelektual, tapi di sisi  yang  lain  secara  empiris  perlin- dungan  hukum  ini  sangat  menguntung- kan negara-negara maju,mengingat perusahaan  multinasional  dari  negara maju  yang  diuntungkan  menjadi  subjek hukum HKI.
Hukum  Islam  yang  telah  hidup sebagai living  law dalam  masyarakat Indonesia.    mengatur  bahwa  Hak Kekayaan  Intelektual  adalah  sebagai harta,  oleh  sebab  itu  kepemilikan terhadap  harta  harus  dilindungi  (bersifat individual).    Disisi  yang  lain  dalam  hak kepemilikan,  terdapat  kewajiban  pada pemilik  harta  untuk  menggunakan  harta demi kemaslahatan orang banyak (bersifat  komunal).    Keseluruhan  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  ada  dalam Hukum Islam mencerminkan azas keseimbangan perlindungan, yaitu keseimbangan  perlindungan  hak  moral dan ekonomi, perlindungan hak komunal dan  individual.    Hukum  HKI  yang berbasis  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat  ini  akan  lebih  menguatkan Bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi arus globalissai.

## Catatan akhir
1 Kholis    Roisah, Membangun  Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan  Intelektual  Berbasis  Kearifan  Lokal (Studi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ekspresi Budaya  Tradisional  Indonesia) (Semarang: Ringkasan  Disertasi.  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), hlm 1.
2 Nur  Sania  Dasopang,  “Hak  CIipta  Di Era  Modern    (Perspektif    Hukum    Islam  Dalam Menyelesaikan Persoalan  Bisnis Kontemporer)” dalam https://www.academia.edu, diunduh tanggal  27 mei  2015 )  diakses  10 mei  2015 3 Yessica  Ardina,  Budi  Santoso, Rinitami  Njatriani,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang  Hak  Cipta  Permainan  Video  (Video Game) Terhadap Tindakan Pembajakan
Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta”, Diponegoro  Law  Review Journal , Vol 5. No 2. Tahun 2016, hlm. 1-13.
4 http://home.indo.net.id/hirasps/copy- right/HAKI/nas07,htm, diakses 21 mei 2017
5 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2001),  hlm. 13-14.
6 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 15.
7 Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon,1988), hlm 79. 8 Kholis    Roisah, Membangun…, hlm.
24,    lihat  juga  Andrian  Sutedi, Hak  Atas Kekayaan  Intelektual ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009),  lihat  juga  Karin  Timmermans: TRIPS,
CBD  and  Traditional  Medicines;  Consepts  and Question-  Report  of  ASEAN  Workshop  on  The TRIPs  Agreement  and  Traditional  Medicines , (Jakarta:  National  Agency  for  Drug  and  Food Control-World  Health  Organization,  2001),  hlm 5.
9 Racmadi  Usman, Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual, Dimensi Perlindungannya Di Indonesia , (Bandung: Alumni,2003), hlm  23- 41.
10 Peter  Drabos  and  Braithwaite  John, “Intelectual Property, Corporate Strategy
Globalization:  TRIPs  In  Contex”, Winconsin:
Winconsin  International  Law  Journal ,  451, 2002).  Lihat  juga  Aulia  Zulfa, “Langkah- Langkah  Hukum  dalam  Rangka  Mencegah Terjadinya Paten Atas Invensi Hasil Bio Piracy”, Jurnal  Hukum  Republica ,  Volume  2  Nomor  6 Tahun 2007.
11 Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum yang  Membahagiakan  Rakyatnya ,  (Yogyakarta: Genta  Publishing,  2009),  hlm.  89.  Lihat  juga Satjipto  Rahardjo, Membangun  dan  Merombak Hukum  Indonesia  Sebuah  Pendekatan  Lintas Disiplin (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2009), hlm 72.
12 Wahbah  al-Zuh ̣ aylī, Us ̣ ūl al-Fiqh al- Islāmī ,  (Beirūt:  Dār  al-Fikr,  1986).  Lihat  juga Ghofar  Shidiq,  “Teori  Maqashid  al-Syari’ah dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung Vol.X No.118  Juni-Agustus  2009).    Periksa  juga Setiawan  bin  Lahuri, Harta  dalam  Perspektif Islam dan Kaitannya dengan Hak Cipta 13 Bahesti, Kepemilikan dalam Islam (Teheran: Foundation of Islamic Thought,1992), hlm 97.
14 Abul A’la al-Maudūdī, Asas Ekonomi Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005). hlm 84.
15 M.  Hutauruk, Peraturan  Hak  Cipta
Nasional (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982), hlm 108.
16 Taqiy  al-Dīn  al-Nabhānī, Memba- ngun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). hlm 141.
17 Yahya  A  Muhammad,  Muhammad Shettima  and  A.S.Hassan,  “Basis  of  Intellectual Property  Protection  in  Islam  and  Its  Legal Effects”, International  Journal  of  Humanities and  Social  Science, Vol.  6,  No.  9,  September 2016, hlm 91-93
18 Mohd  Izzat  Amsyar  and  Mohd  Arif, “The  Concept  of  Intellectual  Property  As  Al
Mal: An Islamic Perpective Approach”,
International  Journal  of  Educational  Best Practices , Vol. 1, Number 1, April 2017. 19 Yusuf  al-Qard ̣ āwī ,  Norma  dan  Etika Ekonomi  Islam (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1997), hlm 85.
20 Abu  A’la  al-Maudūdī, Dasar-dasar Ekonomi  Dalam  Islam  dan  Berbagai  Sistem Masa Kini , terj.: Abdullah Suhaili (Bandung: al- Ma’arif,  1984),  hlm.  132.  Lihat  juga  M.  Faruq al-Nabahan, Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis (Yogyakarta: UIPress, 2000), hlm. 79.
21 Kholis  Roisah,  “Prismatika  Hukum
Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual)”, Jurnal
Masalah  Masalah  Hukum ,  Jilid  41.  No  4. Oktober 2012.
22 Mohtar  Kusumaatmadja, Konsep- Konsep  Hukum  dan  Pembangunan (Bandung: Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan Pembangunan  dan  PT  Alumni,  2002),  hlm  13- 14.
23 Lawrence  Friedman, The  Legal System:  A  Social  Science  Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

## DAFTAR PUSTAKA
Amsyar,  Mohd  Izzat  and    Mohd  Arif. “The  Concept  of  Intellectual Property  As  Al  Mal:  An  Islamic Perpective  Approach”. Interna- tional  Journal  of  Educational Best Practices , Vol 1, Number 1. April (2017). Ardina, Yessica., Budi Santoso, Rinitami  Njatriani.    “Perlindu- ngan  Hukum  Bagi  Pemegang
Hak  Cipta  Permainan  Video (Video Game) Terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang No.28  Tahun  2014  Tentang  Hak
Cipta”, Diponegoro  Law  Review
Journal ,  Vol  5.  No  2.  Tahun 2016
Bahesti. Kepemilikan  dalam  Islam .
Teheran:  Foundation  of  Islamic Thought. 1992.
Dasopang  Nur  Sania.  “Hak  Cipta  Di Era Modern    (Perspektif    Hukum    Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Bisnis Kontemporer)” dalam www.academia.edu Drabos  Peter    and  Braithwaite  John,
“Intelectual  Property,  Corporate Strategy  Globalization:  TRIPs  In Contex” , Winconsin:  Winconsin
International  Law  Journal ,  451, 2002.
Friedman  Lawrence. The  Legal  System: A  Social  Science  Perspective . New York, Russel Sage
Foundation, 1975.
Huijbers,  Theo. Filsafat  Hukum  Dalam Lintasan  Sejarah .  Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Hutauruk,  M. Peraturan  Hak  Cipta
Nasional , Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982. Kusumaatmadja, Mohtar. Konsep- Konsep  Hukum  dan  Pemba- ngunan .  Bandung:  Pusat  Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan
Pembangunan  dan  PT  Alumni,
2002.
al-Maudūdī,  Abul  A’la, Asas  Ekonomi Islam ,  Surabaya:  PT  Bina  Ilmu, 2005.
________,  Abul  A’la, Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini , terj.: Abdullah  Suhaili.  Bandung:  al- Ma’arif,1984.
Muhammad,    A  Yahya,  Muhammad Shettima and A.S.Hassan. “Basis
of  Intellectual  Property  Protec- tion  in  Islam  and  Its  Legal Effects”. International Journal of Humanities  and  Social  Science, Vol. 6, No. 9, September 2016. al-Nabahan,  M.  Faruq. Sistem  Ekonomi Islam:Pilihan  setelah  Kegagalan Sistem  Kapitalis  Dan  Sosialis. Yogyakarta: UII Press, 2000. al-Nahbānī  Taqy  al-Dīn. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Pers- pektif  Islam .  Surabaya:  Risalah Gusti, 2000.
al-Qard ̣ āwī  Yūsuf. Norma  dan  Etika Ekonomi    Islam .  Jakarta:  Gema Insani Press, 1997.
Racmadi,  Usman. Hukum  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual,  Dimensi Perlindungannya  Di  Indonesia .
(Bandung: Alumni, 2003. Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya .
Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009.
Rahardjo,  Satjipto. Membangun  dan
Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin . Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Roisah,  Kholis. Membangun  Prinsip- Prinsip  Perlindungan  Hukum Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual Berbasis  Kearifan  Lokal  (Studi Perlindungan  Hukum  Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia) .  Semarang:    Ring- kasan  Disertasi  tidak  diterbitkan, Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2013. Roisah,  Kholis.  “Prismatika  Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila  (Kajian  Terhadap  Hak Kekayaan  Intelektual”, Jurnal Masalah  Masalah  Hukum ,  Jilid 41. No 4. Oktober (2012).
Soekanto,  Soerjono    &  Sri  Mamudji.
Penelitian Hukum Normatif
(Suatu  Tinjauan  Singkat) ,  Jakar- ta: Rajawali Pers, 2001.
Shidiq,  Ghofar,  “Teori  Maqashid  Al- Syari’ah  dalam  Hukum  Islam”.
Jurnal  Sultan  Agung Vol.  X No.18 Juni-Agustus (2009). Sutedi,  Andrian. Hak  Atas  Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Timmermans  Karin. TRIPS,  CBD  and Traditional  Medicines;  Consepts and  Question-  Report  of  ASEAN Workshop on The TRIPs Agreement and Traditional Medicines .    Jakarta:  National Agency  for  Drug  and  Food Control-World  Health  Organi-
zation, 2001
Waldron,  Jeremy. The  Right  to  Private
Property .  Oxford;  Clarendon, 1988.
Zulfa, Aulia. “Langkah-Langkah Hukum dalam  Rangka  Mencegah  Terja- dinya  Paten  Atas  Invensi  Hasil
Bio  Piracy”, Jurnal  Hukum
Republica ,  Vol.  2  No.  6  Tahun
2007. al-Zuh ̣ aylī,  Wahbah, Us ̣ ūl  al-Fiqh  al- Islami . Beirūt: Dar al-Fikr, 1986.