Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh
(Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak)
Sari Zawitri *
Politeknik Negeri Pontianak

## Elsa Sari Yuliana
Politeknik Negeri Pontianak

## ABSTRACT
Year  2015  is  the  year  for  developing  Tax  Payer  and  the  year  of  issuance  of  Government Regulation No. 46 Year 2013, which imposed  1% tax to SMEs with a  turnover (gross income) from Rp 1 to a maximum of Rp 4.8 billion per year. The  research problems are formulated: (1) How  does  the  level  of  tax  compliance  in  KPP  Pratama  Pontianak  before  and  after  the  1%  tax policies for SME corporate tax payer? (2) What efforts made by the tax authorities in improving tax  payer  compliance  company  in  terms  of  delivering  the  tax  obligations  on  KPP  Pratama Pontianak.  The  research method was  an exploratory, descriptive, narrative  case study  approach to  the  object  KPP  Pratama  Pontianak.  Outcomes  of  this  study  are  expected  KPP  Pratama Pontianak be an example or reference for other  KPP in performing their duties and functions as public service on tax. The results showed that there was a slight increase tax payer compliance in KPP  Pontianak  after  their  policy  of  1%  per  month  tax  on  turnover  (gross  income),  when compared  with  the  prior  policy.  Suggestions  for  the  government,  in  this  case  the  Directorate General of Taxation, in formulating tax policy in order to maximize tax revenue.
Keywords :  Government regulation no 46 2013, Compliance taxpayers, The letter of the tax, The letter of annual  tax.

## 1. PENDAHULUAN
Sumber  penerimaan  negara  terbesar  berasal  dari  pajak,  maka  pemerintah  harus melakukan  peningkatan  realisasi  penerimaan  pajak.  Potensi  pajak  di  Indonesia  yang dapat  dipungut  dari  masyarakat  masih  memiliki  peluang  yang  sangat  besar.  Direktorat Jendral  Pajak  memperkirakan  dari  target  penerimaan  pajak  yang  ditetapkan  sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai
* Korespondensi:  Sari  Zawitri,  Jurusan  Akuntansi, Politeknik  Negeri  Pontianak, Jalan  A.  Yani,  Pontianak 78124 , Indonesia. Alamat Email : zawiakpolnep@gmail.com .
15,32%  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2015 ) .  Maka  masih  perlu  dilakukan  maksimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Tahun  2015  merupakan  Tahun  Pembinaan  Wajib  Pajak,  yaitu  merupakan  salah satu  kebijakan  perpajakan  yang  sangat  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak. Melalui kebijakan ini, wajib pajak dihimbau agar membetulkan SPT Tahunannya hingga  5  tahun  terakhir  atas  kemauan  sendiri,  dengan  insentif  pembebasan  sanksi administrasi.  Berkaitan  dengan  keberhasilan  kebijakan  perpajakan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak,  tidak  terlepas  dengan  sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di Indonesia  yaitu self  assessment  system .  Sistem self  assessment membuka  peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena sistem self assessment tersebut membutuhkan kepatuhan sukarela dari  Wajib  Pajak  yang  diwujudkan  jika  terpenuhinya  unsur  kesadaran  perpajakan  dan unsur tindakan penegakan hukum.
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  memberlakukan  pajak 1%  untuk  pengusaha  UKM  dengan  omset  (peredaran  bruto)  mulai  1  hingga  maksimal hingga  Rp  4,8  miliar  per  tahun.  Nantinya  pajak  akan  dipungut  1%  (satu  persen)  tiap bulan  berdasarkan  omset  penjualan  di  bulan  itu. Aturan  pajak  penghasilan  sebesar  1 persen  omset  untuk  mendorong  UKM  agar  mulai  membuat  pembukuan  usaha  secara tertib dengan membuat faktur penjualan dan bukti kuitansi pengeluaran, agar pajak yang dibayar  sesuai  laba  usaha  yang  sebenarnya.  Dimana  kontribusi  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  sebesar  57,48%  terhadap  PDB  dan  juga  proporsi  UMKM  sebesar 99,99%  (Kemenkop,  2013)  dari  jumlah  pelaku  usaha  menunjukkan  eksistensi  UMKM dalam menunjang perekonomian negara Indonesia. Dan Pontianak merupakan salah satu kota dengan potensi UMKM kedua terbesar di kawasan Kalimantan setelah Balikpapan. Kota  Pontianak  memiliki  beberapa  UMKM  yang  bergerak  di  bidang    kerajinan  dan makanan. UMKM di kota Pontianak memiliki omset rata-rata di bawah 4,8 miliar/tahun dengan tarif  kewajiban pajak 1% perbulan dari omset.
Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagaimana tujuannya adalah sebagai berikut.  Pertama,  bagaimana  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  KPP  Pratama Pontianak  sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  untuk  pengusaha  UMKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1 hingga maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun bagi Wajib Pajak badan UMKM? Kedua, apa upaya-upaya yang dilakukan fiskus dalam meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  dalam  hal  menyampaikan  kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Pontianak?
Masalah  dibatasi  dengan:  (1)  Menghitung  dan  menyetor  kewajiban  pajak  1  % dari omset perbulan wajib pajak, dan (2) Melapor (Surat Pemberitahuan) SPT Tahunan Badan  yang  bersifat  final  sebesar  1  %  dari  omset  setiap  bulan  tepat  pada  waktunya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1)  Bagi UMKM, diharapkan dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  dan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban
pelaku  bisnis  di  negara  Indonesia.  (2)  Penelitian  memberikan  masukan  bagi  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  merumuskan  kebijakan  perpajakan  bagi  sektor  UMKM  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan bagi pihak KPP Pontianak agar dapat lebih memaksimalkan  penerimaan  pajak.  (3)  Penelitian  ini  diharapkan  menjadikan  KKP Pratama Pontianak menjadi contoh atau referensi bagi KKP lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan kewajiban pajak masyarakat Pontianak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Pajak
Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH  yang  dikutip  dalam  buku  Mardiasmo  (2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontra  Prestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum”.  Sedangkan menurut  P.  J.  A.  Andriani  yang  dikutip  oleh  Waluyo  (2013),  “Pajak  adalah  iuran masyarakat  kepada  Negara  (yang  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang-undang)  dengan  tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Dari kedua definisi tersebut  di atas memiliki persamaan prinsip mengenai pajak. Perbedaannya  hanya  pada  penggunaan  gaya  bahasa  atau  kalimatnya  saja.  Kedua pendapat tersebut mempunyai kesamaan unsur-unsur, seperti pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang,  tidak  ada  timbal  jasa  (Kontraprestasi)  secara  langsung,  dapat dipaksakan  dan  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan.  Maka,  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  dan  tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

## 2.2 Definisi Wajib Pajak dan Definisi Pajak Penghasilan
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  ayat  2  mendefinisikan  Wajib Pajak  adalah  Orang  Pribadi  atau  Badan,meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang  Pribadi merupakan Subjek Pajak  yang  bertempat  tinggal  atau  berada  di  Indonesia  ataupun  di  luar  Indonesia. Menurut  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  (2007:3),  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:
Badan  adalah  sekumpulan  orang  atau  modal  yang  merupakan  kesatuan,  baik  yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik  Daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi  koperasi,  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## Untuk pajak penghasilan, Soebakir, dkk (1996) mengemukakan definisi:
Pajak  penghasilan  sebagai  suatu  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,  persekutuan,  perkumpulan,  firma,  kongsi,  koperasi,  yayasan  atau  organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

## 2.3. Pajak Penghasilan Badan  PP 46/2013 – PPh final untuk WP  dengan Omset  di bawah Rp. 4,8 Miliar Per Tahun
PP  46/2013  join  Peraturan  Menteri  Keuangan  107/011/2013  mulai  berlaku  pada tanggal  1  Juli  2013.  Tarifnya  1%  dari  DPP  jumlah  peredaran  bruto  setiap  bulan  untuk setiap  tempat  kegiatan  usaha  (KPP  tiap-tiap  cabang).  Peraturan  ini  berlaku  untuk perusahaan  yang  omset  tahun  2012  kurang  dari  Rp.  4,8  Miliar.  Sehingga  bila  omset setahun lebih dari Rp. 4,8 Miliar tidak perlu menyetor PPh final ini. Subjek Pajak tidak termasuk  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  dan    yang  berpenghasilan  dari  pekerjaan  bebas seperti  wajib  pajak  orang  pribadi    notaris,  konsultan  hukum,  dan  lain-lain.  Objek pajak tidak  termasuk  penghasilan  yang  sudah  dikenakan  PPh  final  dari  pajak  penghasilan lainnya seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, dan lain-lain.
Menurut  PMK  107/2013,  Wajib  Pajak  yang  hanya  menerima  atau  memperoleh penghasilan  yang  dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final  (PP  46/2013),  tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  dan  Pembebasan  dari  pemotongan  dan/atau pemungutan  Pajak  Penghasilan  oleh  pihak  lain  melalui  Surat  Keterangan  Bebas  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  atas nama Direktur  Jenderal  Pajak  berdasarkan  permohonan  Wajib  Pajak. Ketentuan  terkait perhitungan  pajak  tahunan  sehubungan  dengan  penerapan  PP  46  bisa  dilihat  pada  SE- 42/PJ/2013  bagian  F.   Hal-Hal  Khusus  Terkait  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  yang bersifat final pada poin 11 sebagai berikut:
a. Peredaran   usaha   dihitung   berdasarkan   seluruh   peredaran   usaha   selama   Tahun Pajak   2013,  tidak  termasuk peredaran  usaha  pada  Masa  Pajak  Juli  2013  sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
b. Bagi   Wajib   Pajak   orang   pribadi,   untuk   menentukan   Penghasilan   Kena Pajak  dikurangi  terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun;
c. Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Masa Pajak  Januari  2013  sampai   dengan   Juni   2013  dikreditkan   terhadap   Pajak Penghasilan  yang  terutang  untuk  Tahun Pajak yang bersangkutan.

## 2.4  Kepatuhan Wajib Pajak
Kondisi  perpajakan  yang  menuntut  keikutsertaan  aktif  wajib  pajak  dalam menyelenggarakan  perpajakannya  membutuhkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi, yaitu  kepatuhan  dalam  pemenuhankewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela ( voluntary of complience ) merupakan tulang punggung dari self assesment system , dimana wajib pajak bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  kemudian  secara  akurat dan tepat waktu dalammembayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak  menurut  Safri  Nurmantu  yang  dikutip  oleh  Rahayu  (2010),  menyatakan  bahwa “Kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya”. Sedangkan,  pengertian  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Chaizi  Nasucha  yang  dikutip oleh Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari sebagai “kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali  Surat  pemberitahuan,  kepatuhan  dalam  perhitungan  dan  pembayaran  pajak terutang,  kepatuhan  dalam  pembayaran  tunggakan”.  Selain  itu,  menurut  Keputusan Menteri  Keuangan  No.544/KMK.04/2000,  kepatuhan  perpajakan  diartikan  sebagai “tindakan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang berlaku dalam suatu negara”
Adapun  jenis-jenis  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Devano  dan  Rahayu (2006:110) adalah:
a. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
b. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan  jiwa  Undang-undang  pajak  kepatuhan  material  juga  dapat  meliputi  kepatuhan formal.  Misalnya  ketentuan  batas  waktu  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.
Apabila  wajib  pajak  telah  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan Tahunan  sebelum  atau  pada  tanggal  31  Maret  maka  wajib  pajak  telah  memenuhi ketentuan  formal,  akan  tetapi  isinya  belum  tentu  memenuhi  ketentuan  material,  yaitu suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara  subtantive  memenuhi  semua  ketentuan material  perpajakan,  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan material  dapat  meliputi  kepatuhan  formal.  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kepatuhan material  adalah  Wajib  Pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar  Surat Pemberitahuan  (SPT)  sesuai  ketentuan  dan  menyampaikannya  ke  KPP  sebelum  batas waktu berakhir.
Evaluasi  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  adalah  menilai  tingkat  ketaatan sekumpulan  orang  dan  atau  modal  yang  menurut  ketentuan  perundang-undangan perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut pajakatau  pemotong  pajak  tertentu,  yang  merupakan  kesatuan  baik  melakukan  usaha maupun  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  Perseroan  Terbatas,  Perseroan Komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Daerah  dengan  nama dan  dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  social  politik  atau  organisasi  yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  jenis  riset  eksploratoria  yang  bersifat deskriptif naratif. Penelitian eksploratoria adalah suatu  penelitian yang dilakukan untuk memperoleh  keterangan,  penjelasan,  dan  data  mengenai  hal-hal  yang  belum  diketahui. Penelitian  ini  berbentuk  studi  kasus,  dalam  bentuk  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Pontianak.  Pemilihan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pontianak  sebagai  tempat penelitian, karena lokasinya berada di wilayah kerja peneliti.
Sedangkan  data  dikumpulkan  dengan  survei  kuesioner,  wawancara,  dan  studi literatur.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Dengan populasi  seluruh  wajib  pajak  badan  yang  masih  aktif  di  KPP  Pratama  Pontianak.  Dan sampel  penelitian  adalah  bagian  dari  populasi  yang  diteliti,  dengan  teknik  pengambilan sampel nonprobability  sampling dengan purposive  sampling .  Sampel  dalam  penelitian sejumlah  100  responden,  dengan  menggunakan  teori  Slovin  (Prasetyo,  2005)  diambil secara  acak  (ditemui  peneliti).  Dari  tabulasi  jawaban  responden  dilakukan  uji  validitas dan  realibilitas  data.  Teknik  analisa  dengan  proses  analisa  data  univariat,  yaitu  dengan menggunakan  distribusi  frekuensi  dan  persentase  untuk  mendeskripsikan  satu  variabel saja yaitu tingkat kepatuhan.

## 4.   TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Gambaran Umum Permasalahan
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  memberlakukan  pajak 1% untuk pengusaha UMKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1 hingga maksimal hingga  Rp  4,8  miliar  per  tahun.  Pajak  akan  dipungut  1%  (satu  persen)  tiap  bulan berdasarkan  omset  penjualan  di  bulan  itu. Aturan  pajak  penghasilan  sebesar  1  persen omset  untuk  mendorong  UMKM  agar  mulai  membuat  pembukuan  usaha  secara  tertib dengan  membuat  faktur  penjualan  dan  bukti  kuitansi  pengeluaran,  agar  pajak  yang dibayar sesuai laba usaha yang sebenarnya. Agar pengeluaran ini tercatat di SPT (Surat Pemberitahuan)  pajak,  pelaku  UMKM  harus  melakukan  pembukuan,  sehingga  pajak yang dibayar sesuai dengan laba bersih. Terdapat tiga jenis kepatuhan wajib pajak badan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan, yaitu kewajiban SPT Masa, kewajiban SPT Tahunan dan kewajiban lainnya.
Sehubungan dengan kewajiban SPT Masa, wajib pajak wajib menyetorkan pajak bulanan  (masa)  paling  lambat  tanggal  10  atau  15  bulan  berikutnya  setelah  akhir  masa pajak  setiap  bulannya  (PPh  21/26,  23,  4  (2),  25).  Dan  untuk  tahun  pajak  2014-2015 (sesudah  1%)  setiap  bulannya  ditambah  menyetor  sebesar  1  %  dari  peredaran  bruto. Selain  itu,  wajib  pajak  wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  dengan  benar sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Dan  untuk  tahun  pajak  2014-2015 (sesudah  1%)  saat  penyetoran  pajak  1% setiap  bulan  sudah langsung  dianggap  mengisi SPT.  Akhirnya,  wajib  pajak  juga  wajib  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa (PPh 21/26, 23, 4(2), 25) paling lambat  tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya. Dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) saat penyetoran pajak 1% setiap bulan sudah langsung dianggap melaporkan SPT.
Dalam  hal  SPT  Tahunan,  wajib  pajak  harus  menyetorkan  pajak  penghasilan (PPh) badan tahunan paling lambat tanggal 30 April setelah tahun pajak setiap tahunnya. Dan  untuk  tahun  pajak  2014-2015  (sesudah  1%)  tidak  perlu  lagi  menyetorkan  pajak tahunannya,  namun  terakhir  penyetoran  paling  lambat  tanggal  15  bulan  Januari  tahun berikutnya (1% dari peredaran bruto bulan Desember). Wajib pajak juga harus mengisi Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  PPh  Badan  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku.  (Dan  untuk  tahun  pajak  2014-2015  (sesudah  1%)  melaporkan  NIHIL, karena  telah  dibayar  pada  setiap  bulannya  1%  dari  peredaran  bruto).  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  PPh  Badan  harus  disampaikan  paling  lambat  30  April setelah tahun pajak setiap tahunnya.
Selain  kewajiban  SPT  Masa  dan  kewajiban  SPT  Tahunan,  wajib  pajak  juga memiliki  kewajiban  lainnya,  yaitu  membuat  pembukuan  atas  semua  penghasilan  dan biaya serta transaksi keuangan lainnya, dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) minimal pencatatan atas penghasilan setiap bulannya serta melakukan pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha (misalnya PPh 21/26, 23, 4(2), 25).

## 4.2. Analisis Uji Instrumen Penelitian
Hasil Uji validitas menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel ( 0,2061 ), dan antara  skor  masing-masing  butir  dengan skor  total  ( Pearson  Correlation ) menunjukkan korelasi yang positif dan tingkat signifikan pada level 0,01, maka dapat dikatakan Valid. Dan  pada  uji  reliabilitas,  konsistensi  internal  koefisien cronbach’s  alpha menunjukkan tidak ada koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Dimana nilai cronbach’s alpha paling  kecil 0,899  (>0,60) ,  sedangkan  yang  lainnya  0,9  keatas  (>0,90).  Maka berarti bagian kuesioner yang berisi jawaban/indikator mengenai tingkat kepatuhan pajak penghasilan adalah reliabel. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

## 4.3. Karakteristik Responden
Penelitian  ini  menggunakan  100  (seratus)  responden,  terdapat  9  kuesioner  yang outlier ,  karena  Peredaran  bruto  (omset)  dalam  3  tahun terakhir  (2003,  2014,  dan  2015) masing-masing lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (4,8 miliar rupiah) . Maka tidak available menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini.  Karakteristik  dari  91  responden  dalam  penelitian ini  dibagi  menjadi  4  (empat)  kategori,  yang  meliputi  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan terakhir, dan jenis usaha.
Berdasarkan  jenis  kelamin  dapat  diketahui  bahwa  dari  total  91  responden, responden  yang  berjenis  kelamin  Laki-laki  sebanyak  47%  responden  dan  yang  berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 %. Sedangkan berdasarkan usia didapatkan bahwa dari total 91 responden berada pada kelompok usia terbanyak yaitu dengan kategori 31  – 40 tahun  sebesar  33%.  Dan  kelompok  usia  terkecil  dengan  kategori  41  –  50  tahun  sebesar 19%, sedangkan untuk yang lain berada pada persentase 21% dan 27%.
Tingkat pendidikan terakhir responden terbanyak sebesar 39% yaitu Strata 1 (S1). Hal ini dikarenakan bahwa lulusan S1 berpeluang untuk bekerja sebagai staf perpajakan maupun bagian akuntansi. Dan kemudian diikuti kategori SMA (sederajat) sebesar 37%, Diploma  3  (D3)  sebesar  18%,  Diploma  1  (D1)  dan  Pascasarjana  memiliki  jumlah frekuensi yang sama yaitu 3 orang atau 3% dari 91 responden.
Berdasarkan  jenis  usaha  91  responden  yang  paling  banyak  menjadi  sampel memiliki jenis usaha Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 32% (29 responden).  Diikuti  dengan  jenis  usaha  Jasa  Lainnya  24%,  yang  tergabung  dalam: Pengadaan, Advertising , Percetakan/Fotocopy, Konsultan, Jasa Pendidikan dan Cleaning Service . Kemudian urutan ketiga merupakan jenis usaha Perdagangan besar dan eceran: Reparasi mobil, Sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebesar 20%.
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
Jawaban/Indikator r hitung ( corrected item- total correlation) Kesimpulan Nilai Cronbach Alpha Keterangan Menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak setiap bulannya (PPh 21/26, 23, 4 (2), 25). Dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) setiap
bulannya ditambah menyetor sebesar 1 % dari peredaran bruto. 0,863 – 0,889 Valid 0,972 Reliabel
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) saat penyetoran pajak 1% setiap bulan sudah langsung dianggap mengisi SPT. 0,872 – 0,912 Valid 0,960 Reliabel Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh 21/26, 23, 4(2), 25) paling
lambat  tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya. Dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) saat penyetoran pajak 1% setiap bulan sudah langsung dianggap melaporkan SPT. 0,885 – 0,915 Valid 0,959 Reliabel Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan tahunan paling lambat tanggal 30
April setelah tahun pajak setiap tahunnya. Dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) tidak perlu lagi menyetorkan pajak tahunannya, namun terakhir penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya (1% dari peredaran bruto bulan Desember). 0,793 – 0,817 Valid 0,920 Reliabel Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. (Dan untuk tahun pajak 2014-2015 (sesudah 1%) melaporkan NIHIL, karena telah dibayar pada setiap bulannya 1% dari peredaran bruto). 0,826 – 0,845 Valid 0,899 Reliabel Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan paling lambat 30 April setelah tahun pajak setiap tahunnya. 0,802 – 0,820 Valid 0,950 Reliabel
Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya, Dan untuk tahun pajak
2014-2015 (sesudah 1%) minimal pencatatan atas penghasilan setiap bulannya. 0,809 – 0,828 Valid 0,927 Reliabel Melakukan pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha (misalnya PPh 21/26, 23, 4(2), 25). 0,865 – 0,868 Valid 0,976 Reliabel
Berikutnya  untuk  Penyediaan  Akomodasi  dan  Penyediaan  Makan  Minum  dan jenis usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi memiliki jumlah frekuensi yang sama  yaitu  6  responden  atau  7%.  Begitu  pula  untuk  responden  dengan  jenis  usaha Industri  Pengolahan  dan  Perantara  Keuangan  memiliki  jumlah  persentase  yang  sama yaitu 5 %.
4.4. Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Di  KPP  Pratama  Pontianak  Sebelum dan  Sesudah  Adanya  Kebijakan  Pajak  1%  untuk  Pengusaha  UMKM  dengan Omset (Peredaran Bruto) Mulai 1 Hingga Maksimal Hingga Rp 4,8 Miliar Per Tahun Bagi Wajib Pajak Badan UMKM
Dalam  pembahasan  ini  akan  dijelaskan  mengenai  kepatuhan  Wajib  Pajak sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  untuk  pengusaha  UMKM  dengan omset (peredaran bruto) mulai 1 hingga  maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun bagi Wajib Pajak badan UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak akan dilihat dari Kewajiban Masa, Kewajiban  Tahunan  dan  Kewajiban  Lainnya  (yang  dibatasi  hanya  pada  kewajiban pembukuan  dan  pemotongan  pajak  pihak  lain).  Terdapat  8  (delapan)  pernyataan/ indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kepatuhan  kewajiban  pajak penghasilan  UMKM.  Kuesioner  yang  telah  diisi  responden  kemudian  diberi  skor  pada setiap jawaban pernyataan. Dari hasil penskoran itu kemudian ditentukan apakah tingkat kepatuhan  kewajiban  pajak  penghasilan  Wajib  Pajak  sebelum  dan  sesudah  adanya kebijakan  fasilitas  pengurangan  tarif  tergolong  dalam  kategori “rendah” atau “tinggi” berdasarkan nilai statistik dari Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Untuk Kepatuhan Pajak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pajak 1% dari omset/bulan
N Mean Std. Deviation Statistic Statistic Std. Error Statistic TotalSebelum 91 25.46 .915 8.731 TotalSesudah 91 25.84 .896 8.547 Valid N (listwise) 91
Tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  nilai  mean  (nilai  rata-rata)  tingkat  kepatuhan badan  sebelum  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari  omset/bulan  adalah  25,46,  sedangkan sesudah adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan nilai meannya adalah 25,84. Maka tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya kebijakan dikatakan “rendah” apabila nilainya lebih kecil dari nilai mean yaitu 25,46 (dibulatkan 25, karena dibawah 0,50). Sedangkan, skor yang nilainya lebih besar dari nilai mean yaitu 25, tergolong kepatuhan “tinggi” .
Sementara, sesudah adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan nilai meannya adalah  25,84.  Maka  tingkat  kepatuhan  pajak  sesudah  adanya  kebijakan  dikatakan
“rendah” apabila  nilainya  lebih  kecil  dari  nilai  mean  yaitu  25,84  (dibulatkan  26). Pembulatan  ke  atas  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  peneliti  melakukan  analisis (Siagian,  2000).  Sedangkan,  skor  yang  nilainya  lebih  besar  dari  nilai  mean  yaitu  26, tergolong  kepatuhan “tinggi” .  Setelah  dilakukan  pengkategorian,  maka  akan  didapat jumlah  responden  yang  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  sesuai  dengan  kategori “rendah” atau “tinggi” sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari omset/bulan.
Tabel 4.3. Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pajak 1% dari
Omset/bulan Kategori Frekuensi Persentase (%) Tingkat  kepatuhan  badan  sebelum  adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan Rendah (<25) 46 51 % Tinggi (>25) 45 49 % Total 91 100% Tingkat  kepatuhan  badan  sesudah  adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan Rendah (<26) 44 48 % Tinggi (>26) 47 52 % Total 91 100%
Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  di  KPP Pratama  Pontianak  sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari  omset/bulan mengalami  peningkatan  walaupun  sedikit.  Dari  total  91  responden  tingkat  kepatuhan pajak  sebelum  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari  omset/bulan  sebesar  51%  memiliki tingkat  kepatuhan  pajak  yang “rendah” .  Sedangkan    yang  memiliki  tingkat  kepatuhan pajak yang “tinggi” lebih kecil yaitu 49%. Sementara, sesudah adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan, 52% Wajib Pajak badan UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang “tinggi” , sedangkan 48% lagi tingkat kepatuhannya masih “rendah” .
Peningkatan  kepatuhan  pajak  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari omset/bulan menunjukkan bahwa perubahan pembayaran perbulan dengan tarif final 1% dari omset kepada Wajib Pajak badan sektor UMKM dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak  walaupun  tidak  besar.  Hal  ini  seperti  penelitian  yang  dilakukan  Salamun  dalam Vebrina  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  ada  empat  hal  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  antara  lain  yaitu tarif  pajak.  Berikut  ini  akan  disajikan  secara  terperinci  frekuensi/persentase  jawaban responden  setiap  item  pernyataan  yang  ada  dalam  kuesioner  dalam  bentuk grafik/diagram.

## 4.5. Kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Kewajiban  masa  atau  bulanan  Wajib  Pajak  meliputi,  penyetoran  pajak  bulanan, pengisian SPT Masa, dan Pelaporan SPT Masa. Hasil jawaban responden untuk masing- masing  indikator  ditampilkan  dalam  Gambar  1.  Sebelum  diberlakukan  1%  dari Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2012-2013)  dari  total  91  responden  terdapat  23%
responden  yang  “Tidak  Pernah”  menyetorkan  pajak  bulanan  (masa) tepat  waktu  setiap bulannya, 24% yang “Kadang-kadang” menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya, 9% responden yang “Cukup Sering” menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat  waktu  setiap  bulannya,  24%  yang  “Sering”  menyetorkan  pajak  bulanan  (masa) tepat waktu setiap bulannya, dan 20% yang “Selalu” menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 berikutnya setelah akhir masa pajak setiap bulannya.
Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  Sesudah  penetapan  kebijakan  terbaru Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yaitu  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap Bulan  (2014-2015)  untuk  pengusaha  UKM  dengan  omset  (peredaran  bruto)  mulai  1 hingga maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun terdapat sedikit peningkatan kepatuhan. Yaitu  penurunan  responden  yang  “Tidak  Pernah”  menyetorkan  pajak  bulanan  (masa) tepat  waktu  setiap  bulannya  menjadi  21%,  dan  22%  yang  “Kadang-kadang” menyetorkan  pajak  bulanan  (masa)  tepat  waktu  setiap  bulannya.  Dan  peningkatan persentase untuk responden yang “Cukup Sering”, “Sering” dan “Selalu” menyetorkan pajak  bulanan  (masa)  tepat  waktu  setiap  bulannya  masing-masing  menjadi  10%,  25% dan 22%.
Gambar 1. Diagram Kepatuhan Kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Sebelum  diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2012-2013) persentase  kepatuhan  responden  yang  “Tidak  Pernah”,  “Kadang-kadang”,  “Cukup Sering”, “Sering” dan “Selalu” mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang  berlaku  secara  berurutan masing-masing  adalah  20%,  17%,  12%,  25%,  dan 26%. Nilai  ini  hampir  sama  dengan  hasil  jawaban  responden  untuk  kondisi  sesudah diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2014-2015),  kecuali  untuk persentase pada kategori “Sering” dan “Selalu”.
Untuk  kategori  “Sering”  dan  “Selalu”  terdapat  perbedaan  yang  menunjukkan pertukaran  frekuensi  dan  persentase  yaitu  untuk  Sebelum  diberlakukan  1%  dari
Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2012-2013)  jawaban  “Sering”  sebanyak  23  (25%)  dan “Selalu” sebanyak 24 (26%). Sedangkan untuk sesudah diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan (2014-2015) jawaban “Sering” menjadi bertambah sebesar 24 (26%) dan  “Selalu”  berkurang  menjadi  23  (25%).Sebelum  diberlakukan  1%  dari  Peredaran Bruto  Setiap  Bulan  (2012-2013)  dari total  91  responden terdapat  18%  untuk  responden yang “Tidak Pernah” dan “Kadang-kadang”, 15% responden yang “Cukup Sering”, 24% yang  “Sering”,  dan  25%  yang  “Selalu”  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa (PPh 21, 23, 4(2), dan 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap  bulannya.  Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  Sesudah  penetapan  kebijakan terbaru  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yaitu  1%  dari  Peredaran  Bruto Setiap Bulan (2014-2015) untuk pengusaha UKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1  hingga  maksimal  hingga  Rp  4,8  miliar  per  tahun  terdapat  sedikit  peningkatan kepatuhan.  Yaitu  penurunan  responden  yang  “Tidak  Pernah”  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  (PPh  21,  23,  4(2),  dan  25)  paling  lambat  tanggal  20  bulan berikutnya  setelah  masa  pajak  setiap  bulannya  menjadi  16%,  dan  14%  yang  “Kadang- kadang”.  Dan  peningkatan  persentase  untuk  responden  yang  “Cukup  Sering”,  “Sering” dan  “Selalu”  menyetorkan  pajak  bulanan  (masa)  tepat  waktu  setiap  bulannya  masing- masing menjadi 19%, 25% dan 26%.

## 4.6. Kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Kewajiban  tahunan  Wajib  Pajak  meliputi;  penyetoran  pajak  tahunan,  pengisian SPT  Tahunan,  dan  pelaporan  SPT  Tahunan.  Hasil  jawaban  responden  untuk  masing- masing indikator ditampilkan dalam grafik/diagram sebagai berikut:
Gambar 2. Diagram Kepatuhan Kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Dari Gambar 2 dapat dipaparkan setiap jawaban indikator pernyataan berkenaan dengan kepatuhan kewajiban surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Sebelum diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan (2012-2013) dari total 91 responden terdapat 16% responden  yang  “Tidak  Pernah”  taat  di  dalam  menyetorkan  pajak  penghasilan  (PPh) badan  sebelum  tanggal  30  April  setiap  tahunnya.  18%  responden  yang  “Kadang- kadang”,  8%  responden  yang  “Cukup  Sering”  dan  35%  yang  “Sering”  menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan tepat waktu setiap tahunnya. Sisanya 23% yang “Selalu” tepat  waktu  menyetorkan  pajak  penghasilan  (PPh)  badan  sebelum  tanggal  30  April setiap tahunnya.
Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  Sesudah  penetapan  kebijakan  terbaru Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yaitu  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap Bulan  (2014-2015)  untuk  pengusaha  UKM  dengan  omset  (peredaran  bruto)  mulai  1 hingga maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun terdapat sedikit peningkatan kepatuhan. Yaitu  peningkatan  jumlah  responden  dan  persentase  untuk  responden  yang  “Selalu” menyetorkan  pajak  penghasilan  (PPh)  badan  sebelum  tanggal  30  April  setiap  tahunnya dari 21 menjadi 22 responden dengan persentase 23% menjadi 24%.
Sebelum  diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2012-2013) persentase kepatuhan responden “Selalu” mengisi SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan  yang  berlaku  22%,  24%  yang  “Sering”,  dan  22%  yang  “Cukup  Sering” sedangkan  yang  “Kadang-kadang”  dan  “Tidak  Pernah”  berjumlah  13  dan  16  dengan masing-masing persentase 14% dan 18%.
Sesudah  diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2014-2015) jawaban  “Cukup  Sering”  dan  “Selalu”  menjadi  bertambah  sebesar  24  (26%)  dari sebelumnya berjumlah 20 (22%). Selain itu juga terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah  responden  yang  menjawab  dengan  kategori  “Kadang-kadang”  yaitu  dari berjumlah  13  (14%)  responden  menjadi  berjumlah  6  (7%)  responden  saja.  Hal  ini menunjukkan bahwa Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu 1% dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  menyebabkan  peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak Badan (UMKM) yang  mengisi SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dari Gambar 2 diketahui bahwa Sebelum diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap  Bulan  (2012-2013)  dari  total  91  responden  terdapat  5%  untuk  responden  yang “Tidak Pernah” dan 12% untuk responden yang “Kadang-kadang”, 19% responden yang “Cukup  Sering”,  30%  yang  “Sering”,  dan  34%  yang  “Selalu”  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  sebelum  tanggal  jatuh  tempo.  Sedangkan  Sesudah penetapan kebijakan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu 1% dari Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2014-2015)  untuk  pengusaha  UKM  dengan  omset (peredaran  bruto)  mulai  1  hingga  maksimal  hingga  Rp  4,8  miliar  per  tahun  terdapat perbedaan  3  poin  untuk  penurunan  jawaban  responden  “Kadang-kadang”  dan peningkatan  jawaban  responden  “Selalu”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yaitu  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap Bulan menyebabkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan (UMKM) yang mengisi SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## 4.7. Kewajiban Lainnya
Hasil  jawaban  responden  untuk  indikator  membuat  pembukuan  dan  melakukan pemotongan  pajak  dari  pihak  lain  sebagai  pemenuhan  kewajiban  lainnya  wajib  pajak ditampilkan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Kepatuhan Kewajiban Lainnya
Berdasarkan  Gambar  3,  rincian  jawaban  Sebelum  diberlakukan  1%  dari Peredaran Bruto Setiap Bulan dan Sesudah diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan.  Sebelum  diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  (2012-2013)  dari total 91 responden terdapat 17% responden yang “Tidak Pernah”, 23%  responden yang “Kadang-kadang”, 12% responden yang “Cukup Sering” dan 24 % untuk yang “Sering” dan  “Selalu”  melakukan  pembukuan  atas  semua  penghasilan  dan  biaya  serta  transaksi keuangan  lainnya.  Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  Sesudah  penetapan  kebijakan terbaru  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yaitu  1%  dari  Peredaran  Bruto Setiap Bulan (2014-2015) untuk pengusaha UKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1 hingga maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun terdapat beberapa perubahan, terjadi inkonsistensi,  misalnya  pada  kategori  jawaban  “Tidak  Pernah”  dan  “Kadang-kadang” yaitu  pada    kategori  jawaban  “Tidak  Pernah”  mengalami  peningkatan  3  poin  dari  15 menjadi 18  (20%) yang berarti penurunan kepatuhan pajak Wajib Pajak, kontras dengan kategori    jawaban  “Kadang-kadang”  mengalami  penurunan  hingga  4  poin  dari  21 menjadi 17 (19%), dan berarti peningkatan kepatuhan pajak Wajib Pajak.
Hal  ini  juga  terjadi  pada  kategori  jawaban  “Sering”  dan  “Selalu”  yaitu  pada kategori  jawaban  “Sering”  mengalami  peningkatan  2  poin  dari  22  menjadi  24  (26%) yang  berarti  peningkatan  kepatuhan  pajak  Wajib  Pajak,  sebaliknya  dengan  kategori jawaban  “Selalu”  mengalami  penurunan hingga  1  poin  dari  22  menjadi  21  (23%),  dan berarti  penurunan  kepatuhan  pajak  Wajib  Pajak.  Hasil  tela’ah  peneliti,  kemungkinan karena  tuntutan  dilakukannya  pembukuan  sederhana  setiap  bulannya  untuk  memenuhi kewajiban pajak, ada Wajib Pajak Badan yang menyanggupi, namun terdapat juga Wajib Pajak    Badan  yang  tidak  menyanggupi  atau  belum  melakukan  pembukuan.  Sedangkan pada kategori jawaban “Cukup Sering” antara sebelum dan sesudah penetapan kebijakan terbaru  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yaitu  1%  dari  Peredaran  Bruto Setiap Bulan (2014-2015) untuk pengusaha UKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1  hingga  maksimal  hingga  Rp  4,8  miliar  per  tahun  mempunyai  jumlah  Frekuensi  dan Persentase yang sama 11 dan 12%.
Dari Gambar 3 diketahui bahwa baik Sebelum maupun Sesudah diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan persentase kepatuhan responden yang “Tidak Pernah” melakukan  pemotongan  atau  pemungutan  pajak  dari  pihak  lain  merupakan  kategori jawaban yang paling banyak diisi responden yaitu sebesar 36% untuk sebelum dan 34% sesudah.  Namun  paling  tidak  terjadi  pengurangan/penurunan  jumlah  sesudah diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto  Setiap  Bulan  yang  berarti  terjadi  peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  disadari  peneliti,  karena  di  saat  berkomunikasi  singkat dengan  responden,  ditarik  kesimpulan  banyaknya  ketidak-tahuan  Wajib  Pajak  atas kewajiban tersebut.
Namun untuk kategori jawaban “Kadang-kadang” memiliki poin frekuensi  yang sama  yaitu  16  dengan  persentase  17%.  Sedangkan  untuk  kategori  jawaban  “Cukup Sering” terjadi peningkatan jumlah sesudah diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto dari sebelum  diberlakukannya  sejumlah  7  menjadi  9  atau  dari  8%  menjdi  10%.  Untuk kategori  “Sering”  dan  “Selalu”  terdapat  perbedaan  yang  menunjukkan  pertukaran frekuensi  dan  persentase  yaitu  untuk  Sebelum  diberlakukan  1%  dari  Peredaran  Bruto Setiap Bulan (2012-2013) jawaban “Sering” sebanyak 17 (19%) dan “Selalu” sebanyak 18 (20%). Sedangkan untuk sesudah diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan (2014-2015)  jawaban  “Sering”  menjadi  bertambah  sebesar  18  (20%)  dan  “Selalu” berkurang  menjadi  17  (19%).  Hal  ini  dapat  didukung  dengan  penjelasan  pada  paragraf sebelumnya  bahwa  hal  ini  disebabkan  ketidak-tahuan  Wajib  Pajak  atas  kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain.

## 4.8.  Upaya-Upaya yang Dilakukan Fiskus dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Hal Menyampaikan Kewajiban Perpajakannya
Hasil  wawancara  dengan  fiskus  yang  terlibat  langsung  dengan  kegiatan Pembayaran  dan  Pelaporan  Kewajiban  Perpajakan  maka  didapat  beberapa  upaya  yang
dilakukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  antara  lain  sebagai  berikut. Pertama,  melakukan  sosialisasi  hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak.  Kedua,  khusus  Wajib Pajak  yang  baru  terdaftar,  saat  pengambilan  kartu  NPWP  akan  dilakukan briefing/asistensi  oleh  petugas  dengan  menyampaikan  segala  hak  dan  kwajiban  Wajib Pajak  serta  sanksi  yang  akan  diberikan  jika  tidak  melaksanakan  kewajiban  sesuai peraturan  perpajakan.  Ketiga,  adanya  tarif  pajak  yang  sederhana,  untuk  Wajib  Pajak yang memiliki omset dibawah 4,8 Miliar, diberikan satu tarif final yaitu 1% dari omset. Keempat, dibuat cara pembayaran yang mudah, untuk Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah 4,8 Miliar pembayaran 1% dari omset tersebut bisa via mesin ATM di seluruh bank persepsi, pembayaran pajak ada di menu mesin ATM. Kelima, pelaporan SPT Masa yang  mudah,  Seperti  diketahui  untuk  Wajib  Pajak  yang  sudah  melakukan  pembayaran pajak  bulanan  maka  sudah  tidak  diwajibkan  untuk  malakukan  pelaporan  lagi  di  KPP Pratama.  Keenam,  menaikkan  batasan  peredaran  usaha  Pengusaha  Kecil  dari  600  juta menjadi 4,8 Miliar, sehingga Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah 4,8 Miliar tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak perlu melaporkan SPT  Masa  PPN.  Ketujuh,  pelaporan  SPT  Tahunan  yang  mudah,  Wajib  Pajak  yang memiliki omset dibawah 4,8 Miliar tidak menghitung kembali pajak yang terutang yang sudah  dibayarkan  tiap  bulan,  sehingga  cukup  melaporkan  pada  kolom  final.  Yang terakhir adalah penegakan hukum.

## 5.  KESIMPULAN
Dari hasil analisa data, terdapat sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di  KPP  Pratama  Pontianak  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  perbulan  dari  omset (peredaran  bruto),  jika  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  kebijakan.  Hal  ini ditunjukkan, dari total 91 responden tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya kebijakan pajak  1%  dari  omset/bulan  sebesar  51%  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  yang “rendah” .  Sedangkan,  sesudah  adanya  kebijakan  pajak  1%  dari  omset/bulan,  52% Wajib Pajak badan UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang “tinggi” , sedangkan 48%  lagi  tingkat  kepatuhannya  masih “rendah” .  Dalam  hal  ketiga  kewajiban  wajib pajak  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  terlihat    adanya  penurunan  responden  yang “Tidak  Pernah”  dan  peningkatan  persentase  untuk  responden  yang  “Cukup  Sering”, “Sering” dan “Selalu” menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya. Sedangkan, untuk kewajiban SPT Tahunan, terdapat perbedaan 3 poin untuk penurunan jawaban  responden  “Kadang-kadang”  dan  peningkatan  jawaban  responden  “Selalu”. Akhirnya,  terjadi  pengurangan/penurunan  jawaban  “Tidak  Pernah”  melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain yang merupakan kewajiban lainnya bagi wajib pajak.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  antara  lain sebagai  berikut;  Melakukan  sosialisasi  hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak,  Khusus  Wajib Pajak  yang  baru  terdaftar,  dilakukan  briefing/asistensi,  Adanya  tarif  pajak  yang
sederhana,  Dibuat  cara  pembayaran  yang  mudah,  Pelaporan  SPT  Masa  yang  mudah, Menaikkan batasan peredaran usaha Pengusaha Kecil dari 600 juta menjadi 4,8 Miliar, Pelaporan SPT Tahunan yang mudah, dan terakhir Penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Devano,  S.  &  Rahayu,  S.  K.  (2006). Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  isu .  Jakarta: Kencana.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2015). Realisasi  Penerimaan  Pajak  per  30  April  2015 . Diakses  dari  http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april- 2015.
Kementerian  Koperasi  &  UKM.  (2013). Statistik  Usaha  Kecil,  Mikro  dan  Menengah , Diakses  dari  http://www.depkop.go.id/phocadownload/data_statistik/statistik_ UKM/narasi_statistik_umkm%202010-2011.pdf.
Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat  Diberikan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak Menteri Keungan Republik Indonesia.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  tentang  Pajak  Penghasilan  atas usaha dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan  107/011/2013  tentang  Tentang  Tata  Cara  Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Prasetyo,  B.  &  Jannah,  L.  M.  (2015). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  :  Teori  dan Aplikasi . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Rahayu,  S.  K.  (2010). Perpajakan  Indonesia  (Konsep  dan  Aspek  Sosial) .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siagian, D. & Sugiarto. (2000). Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Soebakir, M., Hon, D. B. H. & Saragih, P. (1996). Petunjuk Praktis Perpajakan , Jakarta: Berita Pajak.
Vebrina,  S.  (2012). Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Pasca  Kebijakan  Fasilitas  Pengurang  Tarif  PPh  di  KPP  Pratama Jakarta Kebayoran Lama (Skripsi yang dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan (KUP).
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia (Ed. 11). Jakarta: Salemba Empat.