Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Manajemen Produk Ikan Teri di Desa Saramaake, Halmahera Timur, Maluku Utara

## (Institutional Development for Management Increase of Anchovy Product in Saramaake Village, East Halmahera, North Moluccas)
Ujang Sehabudin 1 , Bahroin Tampubolon 1 , Sulistiono 2* , Sudarmanto 3 , Arisyono 3 , Resna Handayani 3 1 Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.
3 Divisi Community Social Responsibility, PT ANTAM (Persero) Tbk, Jl. TB Simatupang, Jakarta 125303. * Penulis Korespondensi: onosulistiono@gmail.com Diterima Maret 2018/Disetujui Februari 2019

## ABSTRAK
Salah satu desa di wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang dikenal dangan sentra hasil tangkapan ikan teri adalah Desa Saramaake. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan ini dilakukan selama 6 bulan sejak Juni– Desember  2017,  bertujuan  untuk  mengembangkan  kelembagaan  dalam  rangka  peningkatan  pengelolaan produksi dan nilai tambah ikan teri. Metode kegiatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, baik oleh tim/tenaga ahli maupun tenaga pendamping lapangan. Lingkup kegiatan meliputi pengembangan kelembagaan, pelatihan, dan pendampingan. Pengembangan  kelembangan diawali dengan pembentukan kelompok nelayan bagan  dan  kelompok  pengolahan  ikan,  kemudian  pembentukan  Kelompuk  Usaha  Bersama  (KUB),  serta pembentukan  koperasi.  Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  (hasil  wawancara,  pengamatan,  dan pendampingan)  dan  data  sekunder  (profil  wilayah  dan  produksi  perikanan).  Berdasarkan  kegiatan  yang dilakukan, kelembagaan yang sudah dibangun  sejak 2016 ditingkatkan statusnya dari kelompok nelayan dan pengolah  ikan,  menjadi  KUB,  kemudian  dikembangkan  menjadi  koperasi  pada  tahun  2017  dengan  nama koperasi produsen Akesalaka Monge Bahari yang telah mendapatkan badan hukum No.006389/BH/M.KUKM.2/ XI/2017. Keberadaan koperasi ini mampu menerapkan proses kebersamaan dalam pengelolaan produksi ikan yang lebih baik dan pengembangan pasar yang lebih luas. Melalui pengembangan kelembagaan ini, para nelayan dan  pengolah hasil laut  dapat  lebih mampu mengelola usahanya secara mandiri  serta mampu meningkatkan bargaining position dalam pemasaran ikan teri dan produk olahan hasil laut lainnya.
Kata kunci: bargaining postition , koperasi, pemasaran, produksi

## ABSTRACT
One  of  the  villages  in  East  Halmahera  Regency  known  as  center  of  anchovy  catch  production  area  is Saramaake Village.  The fishery community empowerment activities were carried out for 6 months from June to December 2017, aimed at developing institutions in order to improve production management and added value of anchovy.  Methods used were training and mentoring conducted by experts and field mentors.  The scope of activities includes institutional development, training, and mentoring. Institutional development was begun by lift-net fishermen and fish processing group establishment, developing business group (KUB-Indonesian) and cooperative. The data used was consisted of primary data (based on interview, observation, and mentoring) and secondary data (village profile and fish production). Based on activities carried out, the institution that has been built since 2016 has been upgraded from fishermen and fish processors groups, to business group (KUB), then developed into cooperatives in 2017. The Akesalaka Monge Bahari producer cooperative has obtained a legal entity No.006389/BH/M.KUKM.2/XI/2017. The cooperative was able to implement a better togetherness work to produce fish processing, and wider market development. Through this institutional development, fishermen and  marine  processors  can  be  better  to  manage  their  business  independently  and  be  able  to  increase  the bargaining position in the marketing of anchovy and other processed marine products.
Keywords: bargaining postition, coperative, marketing, production

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara maritim yang terbesar di dunia. Negara ini memiliki pulau sebanyak  17.504  yang  terbentang  dari  wilayah barat  (Provinsi  Aceh)  sampai  wilayah  timur (Provinsi Papua). Di wilayah perairan ini, banyak tersimpan  potensi  sumber  daya  hayati  yang dapat  dimanfaatkan  dan  dikembangkan  dalam rangka  peningkatan  pendapatan  dan  kesejah- teraan  masyarakat  Indonesia.  Namun  demikian, potensi  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat dimanfaatkan  dengan  baik,  karena  beberapa faktor  baik  keterampilan,  teknologi  maupun pemasaran. Salah  satu  sumber  daya  laut  yang cukup  besar  dan  memberikan  sumber  ekonomi bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah ikan teri  ( Stolephorus spp).  Ikan  teri  tersebar  dan dipasarkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ikan  tersebut  merupakan  salah  satu  komoditas penting  bagi  masyarakat  Indonesia  dan  bahkan merupakan salah satu komoditas ekspor penting yang dikirim ke berbagai negara.
Salah  satu  wilayah  sentra  produksi  ikan  teri adalah  Kecamatan  Wasile  Selatan,  Kabupaten Halmahera Timur, dengan sentra terbesar berada di  Desa  Saramaake.  Berdasarkan  data  produksi ikan  teri  yang  dicatat  selama  periode  pe- laksanaan  kegiatan,  produksi  rata-rata  ikan  teri di  Desa  Saramaake  tersebut  mencapai  30  ton/ bulan. Produksi tersebut diperkirakan mencapai 70  dari  produksi  total  ikan  teri  wilayah Kabupaten  Halmahera  Timur  (Sulistiono et  al . 2017).  Dari  total  jumlah  penduduk  desa  yang mencapai  200  KK,  60  merupakan  nelayan (penangkap  ikan  teri)  dan  sisanya  terdiri  atas petani/pekebun  kelapa,  PNS,  dan  pedagang (Desa  Saramaake  2017).  Berdasarkan  hasil survei  pasar,  ikan  teri  dijual  di  Pasar  Buli (Halmahera  Timur)  dan  Ternate,  bahkan  telah tersebar  di  beberapa  wilayah  lain  seperti Manado, Surabaya, dan Makasar (Sehabudin et al . 2017).
Beberapa  kegiatan  dan  publikasi  yang  ber- kaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  di Indonesia (nelayan dan pembudidaya ikan) telah dilakukan  di  beberapa  tempat  (Sipahelut  2010; Sulistiono et al . 2012; Nugroho 2015; Sulistiono et al . 2015; Yanti & Permata 2016; Darmansah et al . 2016a; Darmansah et al. 2016b; Ma’arif et al . 2016; Insani et al . 2017; Utomo et al. 2018). Dari beberapa  kegiatan  tersebut,  terdapat  kemiripan pada  model  atau  metode  pemberdayaan  yang dilakukan,  yaitu  pendekatan  melalui  pelatihan
dan  pendampingan,  namun  terdapat  perbedaan dalam  pengembangan  kelembagaan  di  Desa Saramaake,  yaitu  sampai  dengan  terbentuknya koperasi.
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di daerah Saramaake juga telah dilakukan dan telah dipublikasikan  antara  lain  berkaitan  dengan inisiasi  pengembangan  pasar  (Sehabudin et  al . 2017),  peningkatan  kualitas  hasil  dan  diver- sifikasi  produk  (Budi et  al .  2017),  pengelolaan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  (Sulistiono et al . 2018), pengembangan produk ikan teri dan sertifikasinya  (Budi et  al. 2018),  edukasi  pe- lestarian sumber daya dan lingkungan perikanan bagan  (Sulistiono et  al. 2018).  Sedangkan  pub- likasi  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan, kelompok,  dan  koperasi  dalam  rangka  pe- ningkatan pengelolaan produksi hasil laut secara khusus  belum  disampaikan.  Paper  ini  bertujuan untuk  mengetahui  perkembangan  dan  peran kelembagaan/koperasi  dalam  rangka  pening- katan manajemen produksi ikan teri dan produk laut  lainnya  di  Desa  Saramaake,  Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

## Waktu dan Tempat
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui pengembangan  kelembagaan  dalam  rangka  pe- ningkatan  manajemen  produksi  ikan  teri  dan produk  olahan  likan  aut  dilakukan  selama  6 bulan,  sejak  Juni–Desember  2017  di  Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten  Halmahera  Timur,  Maluku  Utara (Gambar 1).

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  diperlukan  dalam  kegiatan  ini berupa  modul  pelatihan  perkoperasian  (UU Koperasi,  akta  pendirian  koperasi,  dan  angaran dasar  koperasi)  dan software aplikasi  laporan keuangan koperasi. Sementara itu peralatan yang digunakan  antara  lain  papan  tulis,  LCD,  layar, laptop, dan peralatan tulis.

## Metode Pelaksanaan dan Analisis Data
Metode  palaksanaan  kegiatan  secara  umum terdiri  atas  pelatihan  dan  pendampingan,  mulai dari tahap persiapan pembentukan koperasi dari KUB, proses pembentukan akta pendirian kope- rasi melalui notaris, penyiapan dan penyusunan anggaran  dasar  koperasi,  sampai  dengan  di- terbitkannya  badan  hukum  koperasi.  Rapat
persiapan  pembentukan  koperasi  diikuti  oleh anggota  KUB,  yang  beranggotakan  kelompok nelayan dan kelompok pengolahan hasil, dihadiri oleh  pejabat  Dinas  Perindagkop  Kabupaten Halmahera  Timur  sekaligus  menyampaikan materi dan sosialisasi perkoperasian. Pada rapat persiapan  disepakati  nama  koperasi,  yaitu koperasi  Akesalaka  Monge  Bahari,  dengan  jenis koperasi  produsen.  Rapat  juga  menyusun kepengurusan  koperasi,  terdiri  dari  ketua, sekretaris,  dan  bendahara,  serta  pembentukan badan  pengawas  yang  terdiri  dari  ketua  dan anggota.  Selanjutnya  dokumen  rapat  persiapan (daftar  hadir,  pengurus,  dan  badan  pengawas) dan neraca awal koperasi disampaikan ke notaris sebagai  persyaratan  akta  pendirian  koperasi kepada  notaris.  Notaris  yang  memproses  akta pendirian dan badan hukum koperasi merupakan notaris  yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu, berdomisili di Kota Ternate. Proses pendaftaran akte  pendirian  koperasi  kepada  notaris  di- lakukan oleh ketua koperasi. Setelah didaftarkan, selanjutnya  notaris  memproses  badan  hukum koperasi  ke  Kementerian  Koperasi  dan  UKM secara online ,  sampai  terbitnya  badan  hukum koperasi.
Dalam  rangka  pengelolaan  koperasi,  maka dilakukan pelatihan perkoperasian meliputi pela- tihan manajemen/tata kelola koperasi, pelatihan
administrasi,  dan  pencatatan  laporan  keuangan koperasi,  pendampingan  penyusunan  Anggaran Dasar  dan  Angagran  Rumah  Tangga  (AD-ART) koperasi,  serta  pendampingan  pemasaran  hasil produksi  (teri,  olahan  teri,  dan  produk  laut lainnya).
Monitoring  dan  evaluasi  (monev)  dilakukan oleh tim secara periodik dalam rangka efektivitas pelaksanaan  program,  sesuai  dengan  tahapan dan  proses  kegiatan.  Monev  dilakukan  untuk memastikan  agar  seluruh  rangkaian  proses  dan lingkup  kegiatan  pengembangan  kelembagaan koperasi  dapat  berjalan  sesuai  harapan.  Monev dilakukan  terhadap  sasaran  penerima  program khususnya  anggota  dan  pengurus  koperasi. Analisis  data  menggunkan  analisis  deskriptif dengan  data  kuantitatif  maupun  kualitatif  yang bersumber  dari  hasil  pengamatan  lapangan, pelatihan,  dan  pendampingan  yang  bersumber dari pengurus dan anggota koperasi, pemerintah daerah, maupun hasil pengamatan lapangan dan survei  pemasaran  produk  olahan  ikan  teri  dan ikan  laut  lainnya  di  beberapa  lokasi  (Buli, Ternate, dan Manado).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Pembentukan Koperasi
Sebagai tindak lanjut dari pengembangan KUB Monge  mulai  Agustus  2017  disiapkan  proses pembentukan  koperasi,  yang  kemudian  diberi nama Koperasi Akesalaka Monge Bahari. Saat ini koperasi  tersebut  telah  mendapatkan  badan hukum No.006389/BH/M.KUKM.2/XI/2017. Koperasi  ini  merupakan  koperasi  produsen pertama yang berdiri di Desa Saramaake bahkan di  Kabupaten  Halmahera  Timur  yang  bergerak pada  kegiatan  produksi  (penangkapan  ikan  laut dan  produksi  olahan  ikan  laut  khususnya  teri). Proses  pembentukan  koperasi,  dimulai  dengan kegiatan rapat persiapan pembentukan koperasi yang  dihadiri  oleh  anggota  KUB  Monge,  ke- mudian  sosialisasi  pembentukan  koperasi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perda- gangan, dan Perindustrian Kabuapten Halmahera Timur  bertempat  di  kantor  Kepala  Desa Saramaake,  pembentukan  pengurus  koperasi, pendaftaran  akte  pendirian  koperasi  kepada notaris di Ternate, kemudian proses pendaftaran koperasi  ke  Kementerian  Koperasi  dan  UKM (secara online oleh notaris), pemantauan proses pendaftaran  sampai  dengan  terbitnya  badan hukum koperasi.
Gambar 1 Lokasi  kegiatan  pengembangan  kelem- bagaan  di  Desa  Saramaake,  Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan  koperasi  masih  terbatas  pada  pro- duksi  dan  pemasaran  ikan  teri  mentah,  olahan ikan teri, dan olahan hasil laut lainnya (cumi dan makecina).  Bahan  baku  olahan  tersebut  berasal dari hasil tangkapan para nelayan setempat yang diolah  dan  diproduksi  menjadikan  berbagai produk  olahan  yang  memberikan  nilai  tambah ekonomi,  seperti  teri crispy ,  sambal  teri, makecina,  dan  produk  olahan  lainnya.  Produk olahan  tersebut  telah  dipasarkan  ke  Buli,  Maba, hingga Ternate. Produk tersebut dijadikan oleh- oleh  khas  Halmahera  Timur.  Kegiatan  produksi olahan  tersebut  dilakukan  oleh  kelompok pengolah  ikan  anggota  koperasi  yang  umumnya ibu-ibu.
Proses  pembentukan  koperasi,  mulai  rapat persiapan  sampai  dengan  terbitnya  badan hukum koperasi memerlukan waktu yang cukup lama  sekitar  5  bulan,  dengan  kegiatan  sebagai berikut:
 Melengkapi  dokumen  persyaratan  adminis- trasi pendirian koperasi, yang harus dilengkapi  seperti  daftar  hadir  peserta  rapat persiapan  pembentukan  koperasi,  draf  AD- ART,  susunan  pengurus  dan  pengawas koperasi  dilengkapi  dengan  fotokopi  KTP, neraca  koperasi  awal,  nama,  dan  alamat sekretariat koperasi
 Melakukan  komunikasi  yang  lebih  intensif antara pengurus koperasi dengan notaris ter- kait dengan proses pengurusan dan pendirian koperasi,  hal  ini  karena  domisili  notaris  di Kota  Ternate  yang  jaraknya  cukup  jauh  dari domisili koperasi (Desa Saramaake) sehingga memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  cukup besar.
 Memastikan  agar  proses  entri  data  per- syaratan  kelengkapan  pendirian  koperasi secara online yang  dilakukan  notaris  ke  web Kementerian  Koperasi  dan  UKM  berjalan dengan  baik,  melalui  pengecekan  secara  re- guler  oleh  pendamping  secara  langsung  ke notaris, selain komunikasi melalui telepon.

## Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi
 Pelatihan manajemen koperasi
Pengetahuan,  pemahaman,  dan  keterampilan pengurus, pengawas, dan anggota mengenai per- koperasian masih terbatas. Peningkatan kualitas SDM  pengelola  koperasi  dilakukan  dengan pelatihan  dan  pendampingan  berupa  1)  Mana- jemen/tata  kelola  koperasi;  2)  Penyusunan  dan penyempurnaan  AD-ART  koperasi;  dan  3)
Administrasi  dan  laporan  keuangan  koperasi. Pelatihan  dan  pendampingan  ini  bertempat  di sekretariat  Koperasi  Akesalaka  Monge  Bahari, yang  dihadiri  oleh  pengurus,  pengawas,  dan anggota koperasi (Gambar 2).
Pelatihan  manajemen  koperasi  bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  dan  keteram- pilan  kepada  pengurus  dan  anggota  koperasi mengenai  tata  kelola  menjalankan  koperasi (manajemen  koperasi)  berdasarkan  dengan  UU Koperasi,  AD-ART  koperasi.  Pelatihan  ma- najemen  koperasi  dihadiri  14  orang  terdiri  dari pengurus, pengawas, dan anggota yang dilakukan di sekretariat koperasi. Pelatihan dimulai dengan pembahasan  ART  koperasi  yang  drafnya  sudah disiapkan sebelumnya. Beberapa hal dibahas dan disepakati  dalam  ART  antara  lain  persyaratan anggota,  rapat  anggota,  rapat  anggota  tahunan (RAT),  pemilihan  pengurus  atau  pengawas,  dan jangka  waktu  pembagian  sisa  hasil  usaha  serta sanksi  yang  diterapkan  apabila  terjadi  pe- langgaran.  Hal-hal  yang  disepakati  dalam penyusunan  ART  adalah  pertama,  persyaratan untuk  menjadi  anggota  adalah  Warga  Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun atau sudah/pernah  menikah  dan  membayar  sim- panan  pokok  sebesar  Rp  1.000.000  yang  dapat dicicil  selama  satu  tahun,  dan  simpanan  wajib sebesar  Rp  20.000/bulan.  Simpanan  pokok  dan wajib dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau ikan teri.
Kedua,  rapat  anggota  diumumkan  selambat- lambatnya  tujuh  hari  sebelum  rapat  kepada anggota  dan  rapat dipimpin  oleh  pengurus  atau pengawas. Khusus untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT),  diselenggarakan  setiap  tahun  dan  paling lambat  tiga  bulan  setelah  tutup  buku  berakhir. Ketiga,  kepengurusan,  jangka  waktu  masa  ja- batan pengurus dan pengawas adalah selama tiga tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  untuk  masa
Gambar 2 Pelatihan  manajemen  Koperasi  Akesalaka Monge Bahari di Desa Saramaake.
jabatan berikutnya. Pemilihan pengurus koperasi dilakukan  oleh  anggota  melalui  RAT.  Keempat, peruntukan  sisa  hasil  usaha  (SHU):  40  digunakan  untuk  modal  atau  cadangan  usaha, 30  dibagikan  kepada  anggota  berdasarkan perimbangan  simpanan,  15  untuk  pengurus, 10  untuk pengawas, dan 5  untuk dana sosial serta  pendidikan.  Kelima,  sanksi  yang  dapat diberikan  apabila  terjadi  pelanggaran  adalah berupa  peringatan  hingga  diberhentikan  atau dikeluarkan  dari  keanggotaan  koperasi.  ART yang  disepakati  ini  menjadi  pedoman  bagi pengurus,  pengawas  dan  anggota  dalam  men- jalankan koperasi.
Setelah  pembahasan  ART,  selanjutnya  dila- kukan  penjelasan  struktur  organisasi  Koperasi Akesalaka  Monge  Bahari,  tugas  dan  peran pengurus  serta  pengawas,  hak  dan  kewajiban anggota,  permodalan  koperasi,  rapat  anggota, rencana  kerja  dan  usaha,  serta  partisipasi anggota.  Khusus  untuk  masalah  partisipasi  ang- gota, masih terdapat persepsi yang menganggap: 1)  Tujuan  koperasi  tidak  selaras  dengan  ke- inginan  beberapa  anggota  dan  2)  Koperasi berpotensi  menjadi  pesaing  kegiatan  usaha anggota. Struktur organisasi Koperasi Akesalaka Monge  Bahari  disusun  dalam  rangka  fektivitas peran dan fungsi koperasi  (Gambar 3). Struktur tersebut menampilkan hirarki koperasi, di mana kedudukan tertinggi berada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Kegiatan  pelatihan  selanjutnya  adalah  pe- latihan  administrasi  dan  pelaporan  keuangan koperasi  sesuai  dengan  format  yang  berlaku
dengan menggunakan software keuangan khusus yang  mengacu  kepada  kaidah-kaidah  sistem akuntansi  koperasi.  Pelatihan  ini  khusus diperuntukan bagi bendahara koperasi dan calon karyawan  koperasi  yang  ditugaskan  sebagai pelaksana  pengelolaan  administrasi  khususnya pencataan transaksi dan pelaporan koperasi.
 Pelatihan administrasi dan laporan keuangan koperasi
Pelatihan administrasi dan laporan keuangan koperasi  pada  awalnya  diperuntukan  pengurus terutama  bendahara  koperasi,  namun  ternyata minat  dari  anggota  untuk  ikut  dalam  pelatihan cukup  tinggi  sehingga  dalam  pelatihan  ini terdapat  enam  orang  peserta.  Keenam  peserta tersebut  adalah  pengurus  sebanyak  tiga  orang, pengawas  satu  orang,  dan  anggota  dua  orang. Pelatihan  dilakukan  di  sekretariat  Koperasi Akesalaka  Monge  Bahari.  Pelatihan  diawali dengan  penjelasan  mengenai  pentingnya  pen- catatan  aktivitas/transaksi  keuangan  yang dilakukan koperasi. Pada pelatihan ini diberikan contoh  penggunaan  form  bukti  transaksi  yang umumnya  dilakukan  koperasi,  seperti  bukti penerimaan  kas  dan  pembayaran  bahan  baku atau jasa.
Setelah diberikan materi pencatatan/ administrasi  transaksi  yang  dilengkapi  dengan contoh bukti transaksi seperti form dan kuitansi, kemudian dilanjutkan dengan menginput catatan transaksi  keuangan  ke  dalam  format  yang disiapkan mulai dari jurnal, buku besar, laporan laba  rugi,  dan  neraca  koperasi  dengan  meng- gunakan software  excel .  Format  tersebut  dibuat dan disiapkan agar dapat memudahkan pengurus khususnya bendahara dalam melaporkan catatan keuangan  koperasi.  Pendampingan  dilakukan oleh pendamping lapangan yang sebelumnya te- lah diberikan pelatihan, dalam upaya  efektivitas pelatihan.

## Pemasaran Produk
Upaya  peningkatan  pemasaran  produk  hasil olahan  ikan  teri  dan  olahan  ikan  laut  lainnya dilakukan dengan berbagai kerja sama penjualan dengan  toko  atau  warung  yang  berada  di sepanjang jalan lintas Halmahera Timur. Saat ini, tercatat dua warung makan yang telah menjalin kerja  sama  titip  jual  untuk  produk  olahan  ikan teri, yaitu warung makan Wisma Kita dan Lina di Subaim,  Kecamatan Wasile  Selatan.  Sebelumnya kerja  sama  pemasaran  telah  dijalin  dengan  Buli Mart di Buli dan Koperasi PT Antam di Ternate. Gambar 3 Struktur  organisasi  Koperasi  Akesalaka Monge Bahari.
Pengamatan yang dilakukan dihasilkan bebe- rapa informasi menarik sebagai bahan masukan dalam  pengembangan  produk  olahan  ikan. Target  pasar  awalnya  memang  diperuntukan bagi  para  wisatawan  atau  pekerja  proyek termasuk  pegawai  PT  Antam  sebagai  oleh-oleh khas  Saramaake.  Kendala  yang  ada  antara  lain harga yang dipandang terlalu mahal seperti yang dikeluhkan oleh para calon pembeli lokal. Hal ini dapat  dipahami  mengingat  ikan  teri  merupakan konsumsi  sehari-hari  yang  biasanya  harganya lebih  murah  dan  tidak  dikemas  khusus, sementara  teri  olahan  dikemas  secara  khusus sehingga harganya lebih mahal. Produk ikan teri olahan  yang  dijual  oleh  kedua  warung  tersebut telah  dipajang  pada  tempat  yang  cukup  terlihat oleh calon konsumen. Display produk olahan ikan teri berupa sambal di salah satu warung disajikan Gambar 4.

## Upaya Pengembangan Koperasi
Pengembangan  dan  pembinaan  koperasi selanjutnya  dilakukan  koordinasi  dengan  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, serta Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Maluku Utara.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk penyebarluasan  informasi  kegiatan  Koperasi Akesalaka  Monge  Bahari  sekaligus  inisiasi peluang  kerja  sama  atau  integrasi  program pemerintah  daerah  yang  dapat  dikembangkan dalam  rangka  pengembangan  koperasi  di  masa mendatang.
Tim  IPB  menyampaikan  perkembangan  ke- giatan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Saramaake,  Halmahera  Timur  termasuk  ke- mungkinan  peluang  kerja  sama  lebih  lanjut dengan  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  (DKP) Provinsi  Maluku  Utara  dalam  pengembangan
program  perikanan  di  Halmahera  Timur  khu- susnya  di  Desa  Saramaake,  melalui  integrasi program  dinas.  Pihak  Dinas  Perikanan  dan Keluatan  Provinsi  Maluku  memberiakan  apre- siasi kepada IPB yang telah membina masyarakat nelayan di Saramaake selama 2 tahun ini.  Pihak Dinas  berupaya  dapat  mengintegrasikan  prog- ram  dinas  dengan  program  pembinaan  yang telah  dilakukan  IPB,  bahkan  ke  depan  program pembinaan  IPB  dapat  menjadi  contoh  bagi program  yang  sejenis  yang  akan  dikembangkan oleh  Dinas  Perikanan  dan  Keluatan  Provinsi Maluku.
Penyampaian  dan  diskusi  program  pem- berdayaan  masyarakat  di  Desa  Saramaake  juga dilakukan  kepada  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  Provinsi  Maluku  Utara melalui  kepala  dinas  dan  dihadiri  staf  dinas. Diskusi tersebut juga dihadiri Pengurus Koperasi Pemuda  Tani  Indonesia  Sofifi,  dengan  hasil diskusi sebagai berikut:
 Kegiatan pendampingan pengembangan nela- yan  yang  dilakukan  IPB  di  Desa  Saramaake dapat  menjadi  percontohan  untuk  meng- giatkan  aktivitas-aktivtas  serupa  di  Provinsi Maluku Utara.
 Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  meng- harapkan  agar  IPB  dapat  mendampingi Koperasi  Produsen  Pemuda  Tani  Indonesia, dalam  pengembangan  tanaman  pangan  dan holtikultura,  khususnya  dalam  peningkatan kapasitas  SDP  pengelola  dalam  aspek  mana- jemen koperasi dan teknis budidaya tanaman pangan  khususnya  jagung.  Diharapkan  kerja sama  dapat  segera  ditindaklanjuti  dimulai dengan penandatangan MoU antara Gubernur Maluku Utara dengan IPB.
a b
c
Gambar 4 Produk dan kemasan olahan ikan teri di warung Wisma Kita, Kecamatan Subaim (a), Kemasan produk olahan  ikan  teri  tampak  depan  dengan  logo  MUI  dan  tampak  belakang  dengan  komposisi  yang terkandung dalam kemasan (b dan c).
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  Provinsi  Maluku  Utara  juga menyampaikan  keinginannya  untuk  dapat berkunjung  melihat  kegiatan  pengembangan Koperasi  Produsen  Akesalaka  Monge  Bahari di Desa Saramaake.
 Tim  IPB  menyampaikan  bahwa  semangat berkoperasi  yang  mulai  tumbuh  di  Provinsi Maluku  Utara  perlu  dikawal  dan  dikem- bangkan melalui fasilitasi pemerintah daerah bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi  dan dunia  usaha  sesuai  dengan  kompetensi  dan kewenangan masing-masing pihak.
 Tim IPB menyarankan agar dibuat MoU antara Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  dengan IPB  sebagai  payung  hukum  untuk  pengem- bangan kerja sama selanjutnya. Implementasi kerja  sama  dilakukan  oleh  Dinas  terkait seperti DKP, Dinas Koperasi, dan UKM dengan LPPM  IPB  sebagai  pihak  yang  meng- koordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pembahasan
Proses pengembangan kelembagaan Koperasi Aesalaka  Monge  Bahari  di  Desa  Saramaake,  di- awali dengan pembentukan kelompok produksi/ penangkapan  ikan  dan  kelompok  pengolahan produk ikan, kemudian pembentukan Kelompok Usaha  Bersama  (KUB),  sama  dengan  proses pembentukan koperasi. Pembentukan kelompok produksi/penangkapan  ikan  yang  berang- gotakan  nelayan  bagan  dan  karyawan  bagan bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan produktivitas  hasil  tangkapan,  meliputi  pe- nanganan  hasil  tangkapan  di  bagan,  proses penjemuran, dan pengemasan. Inovasi teknologi penanganan hasil tangkapan ikan di bagan antara lain  penggunaan  keranjang  untuk  menampung ikan  agar  darah  ikan,  kotoran,  dan  air  laut terpisah  dengan  ikan  tangkapan  sehingga  ikan lebih  higienis;  untuk  proses  penjemuran  di- lakukan  penambahahan  jemuran  dengan  tam- bahan plastik penutup untuk menutupi ikan yang dijemur  ketika  terjadi  hujan;  serta  inovasi  alat pengepres untuk pengememasan ikan teri kering ke dalam karung.
Pembentukan  kelompok  pengolahan  produk ikan yang beranggotaka istri-istri nelayan bagan pada  dasarnya  bertujuan  meningkatkan  di- versifikasi produk dan nilai tambah ikan; selama ini  produk  yang  dihasilkan  hanya  ikan  kering khususnya  teri.  Pembentukan  kelompok  pengo- lahan produk ikan juga bertujuan memanfaatkan waktu luang istri-istri nelayan untuk menambah
penghasilan  keluarga.  Pendampingan  yang  di- lakukan mulai dari proses produksi, pengemasan, PIRT, dan proses sertifikasi halal.
Sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok, selanjutnya  dibentuk  Kelompok  Usaha  Bersama (KUB) yang beranggotakan kelompok produksi/ penangkapan  ikan  dan  kelompok  pengolahan produk  ikan  dengan  tujuan  menciptakan  siner- gitas  antar  kelompok.  Melalui  KUB,  komunikasi dan  koordinasi  program  dan  kegiatan  pem- berdayaan menjadi lebih mudah dan lebih efektif, baik  internal  maupun  dengan  pihak  eksternal KUB  terutama dalam pemasaran produk  olahan ikan.  Proses  pemasaran  produk  olahan  ikan didampingi oleh tenaga pendamping lapangan.
Peningkatan  peran  dan  fungsi  kelembagaan dilakukan  dengan  dibentuknya  koperasi  untuk mengatasi  keterbatasan  KUB  terutama  dalam proses transaksi yang bersifat legal, yang selama ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh  KUB.  Proses pembentukan  koperasi  diawali  dengan  rapat persiapan  yang  dihadiri  oleh  seluruh  anggota KUB  dan  difasilitasi  oleh  Tenaga  Ahli  IPB  serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM  Kab  Halmahera  Timur.  Pada  rapat  pem- bentukan  dilakukan  sosialisasi  perkoperasian (latar  belakang,  tujuan,  prinsip,  manfaat,  dan persyaratan  pembentukan  koperasi).  Berita acara  dan  daftar  hadir  peserta  rapat  persiapan menjadi  salah  satu  persyaratan  pembentukan. Pembentukan  pengurus  dan  badan  pengawas koperasi; kesepakatan besarnya simpanan pokok dan  wajib;  serta  penyusunan  neraca  awal koperasi  sebagai  persayaratan  pendirian  ko- perasi  juga  dilakukan  dalam  rapat  persiapan. Seluruh dokumen tersebut, kemudian dilengkapi dengan surat rekomendasi pembentukan koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan  Koperasi  UMKM  Kabupaten  Halmahera Timur.
Setelah  seluruh  dokumen  persyaratan  pem- bentukan koperasi lengkap, kemudian dokumen tersebut  dibawa  ke  notaris  di  Ternate  untuk dibuat  akta  pendirian  koperasi,  kemudian  di- daftarkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk  mendapatkan  badan  hukum  koperasi. Proses  pendaftaran  sampai  dengan  keluarnya badan hukum koperasi memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 5 bulan dari target 3  bulan. Hal ini selain karena proses pendaftaran sampai dengan  penetapan  badan  hukum  dilakukan secara  terpusat,  berbeda  dengan  aturan  sebe- lumnya yang penetapan badan hukum dilakukan oleh  kepala  dinas  yang  menangani  koperasi  di kabupaten/kota.  Saat  ini  penetapan  badan
hukum  dilakukan  oleh  Kementerian  Koperasi dan  UKM  RI.  Kendala  lainnya  adalah  proses pendaftaran  koperasi  yang  dilakukan  secara online seringkali  terhambat  oleh  keterbatasan jaringan/teknologi informasi yang cukup lambat dari  daerah  ke  pusat  Jakarta).  Berbeda  dengan pengalaman  proses  pembentukan  Koperasi Kampung  Sutera  Garut  (Sehabudin et  al .  2016), waktu  yang  diperlukan  relatif  cepat  sekitar  3 bulan  dari  mulai  rapat  persiapan,  akta  notaris, sampai dengan penatapan badan hukum. Hal ini karena penatapan badan hukum koperasi cukup dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut,  walaupun  prosesnya  didaftarkan  ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kendala lainnya dalam  pembentukan  koperasi  adalah  cukup mahalnya  biaya  akta  pembentukan  koperasi  di notaris, seperti pembentukan Koperasi Aesalaka Monge  Bahari  yang  mencapai  Rp  6  juta  di Ternate,  walaupun  biaya  notaris  pembentukan KKSG di Garut lebih rendah, mencapai Rp 3 juta. Hal  ini  cukup  berat  jika  biaya  tersebut  ditang- gung  oleh  kelompok  masyarakat  yang  akan mendirikan koperasi.
Peningkatan pengetahuan perkoperasian dan keterampilan  manajemen  koperasi,  dilakukan dengan  pelatihan  dan  pendampingan  koperasi, antara  lain  dalam  hal  pengetahuan  perko- perasian,  manajemen/tata  kelola/administrasi koperasi  termasuk  administrasi,  dan  laporan keuangan  koperasi.  Secara  umum  adanya  pela- tihan dan pendampingan mampu meningkatkan
pengetahuan  dan  pemahaman  SDM  koperasi mengenai  manajemen  koperasi  khususnya  pe- ngetahuan  mengenai  hak  anggota,  perangkat organisasi, kekuasaan tertinggi, dan adminstrasi/ pencataan  transaksi  (Gambar  5).  Manfaat  pe- latihan  terhadap  peningkatan  pengetahuan pengurus  koperasi  dalam  administrasi  koperasi hampir  sama  dengan  yang  terjadi  pada  proses kasus  pelatihan  perkoperasian  pada  KKSG, walaupun kategorinya tergolong cukup (Sehabudin et al . 2017).
Program  pengembangan  kelembagaan/ko- perasi  dalam  rangka  peningkatan  manajemen produksi  hasil  laut  di  Desa  Saramaake  dapat berjalan dengan baik karena dukungan berbagai pihak,  baik  PT  Antam  sebagai  perusahaan  yang mempunyai  tanggung  jawab  sosial  terhadap masyarakat, IPB sebagai pendamping dan pelak- sana  program,  pemerintah  daerah  (kabupaten, kecamatan,  dan  desa),  serta  masyarakat/ke- lompok  sasaran  (nelayan).  Partisipasi  meru- pakan  kunci  keberhasilan  program  seperti diungkapkan oleh Nasdian (2014) yang menyatakan  bahwa  partisipasi  merupakan proses aktif, inisiatif warga komunitas, dibimbing oleh  cara  berpikir  mereka  sendiri  dengan menggunakan  sarana  dan  proses  (lembaga  dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.
Lembaga  koperasi  oleh  banyak  kalangan, diyakini  sangat  sesuai  dengan  budaya  dan  tata kehidupan  bangsa  Indonesia,  di  dalamnya
Keterangan: 1 = pengertian awal koperasi; 2= persyaratan pendirian koperasi; 3= struktur organisasi koperasi; 4= tujuan koperasi;  5=  prinsip  koperasi;  6=  hak  dan  kewajiban  anggota;  7=  kesediaan  berkoperasi;  8=  kendala  koperasi;  9= persyaratan anggota koperasi; dan 10= manfaat pelatihan manajemen koperasi.
Gambar 5 Hasil evaluasi pelatihan perkoperasian.
100% 33% 50% 67% 50% 67% 50% 83% 67% 50% 100% 67% 67% 67% 50% 83% 50% 83% 67% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 P er se n ta se (  ) Pertanyaan Pre test Post Test
terkandung muatan menolong diri sendiri, kerja sama  untuk  kepentingan  bersama  (gotong royong),  dan  beberapa  esensi  moral  lainnya. Koperasi  Akesalaka  Monge  Bahari  merupakan kelompok usaha dari masyarakat Desa Saramaake,  yang  mengembangkan  beberapa produk  ikan  laut,  antara  lain  ikan  teri  kering terkemas,  teri  krispi,  dan  sambal  teri.  Hal  ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ikan melalui  diversifikasi  produk.  Sebelumnya hanya ikan  teri  curah  yang  dihasilkan  masyarakat dengan  nilai  berkisar  Rp  20.000  (ukuran  gross atau besar) sampai Rp 50.000 (ukuran kecil atau halus).  Ketika  dikembangkan  menjadi  produk olahan  dalam  bentuk  teri  krispi  maka  nilainya menjadi  Rp  100.000/kg,  bahkan  jika  dalam bentuk sambal teri menjadi Rp 300.000/kg. Pada Koperasi  KKSG,  melalui  koperasi  dapat  me- ningkatkan  penghematan  biaya  transportasi dalam  pengadaan/pembelian  bahan  baku  kain sutera  (benang  dan  pewarna)  karena  peng- adaannya  dilakukan  melalui  koperasi,  padahal sebelumnya dilakukan secara perorangan (Sehabudinet al . 2017).

## SIMPULAN
Berdasarkan  kegiatan  yang  dilakukan,  ke- lembagaan  yang  sudah  dibangun  sejak  2016 ditingkatkan  statusnya  dari  kelompok  nelayan dan  pengolah  ikan,  menjadi  KUB,  kemudian dikembangkan  menjadi  koperasi  pada  tahun 2017.  Proses  pengembangan  kelembagaan koperasi  dari  KUB  menjadi  koperasi  dimulai dengan  rapat  persiapan  pembentukan  koperasi, proses  pendaftaran  melalui  akta  notaris, verifikasi  kelengkapan  persyaratan,  sampai dengan  terbitnya  SK  badan  Hukum  Koperasi, memerlukan  tahapan  yang  cukup  panjang. Koperasi  yang  dibentuk  bernama  koperasi produsen  Akesalaka  Monge  Bahari  dan  telah mendapatkan  badan  hukum  No.006389/BH/ M.KUKM.2/XI/2017.  Keberadaan  koperasi  ini mampu menerapkan proses kebersamaan dalam pengelolaan produksi ikan yang lebih baik, serta pengembangan  pasar  yang  lebih  luas.  Pelatihan dan  pendampingan  perkoperasian  mampu  me- ningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman pengelola  SDM  koperasi  tentang  perkoperasian dan  manajemen/tata  kelola  koperasi.  Melalui pengembangan  kelembagaan  ini,  para  nelayan dan  pengolah  hasil  laut  dapat  lebih  mampu mengelola  usahanya  secara  mandiri  serta mampu meningkatkan bargaining position dalam
pemasaran ikan teri dan produk olahan hasil laut lainnya.
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  perlu menyususun  regulasi  dalam  rangka  pendirian dan pengembangan koperasi, agar prosedur dan persyaratan pendirian koperasi lebih sederhana, lebih  cepat,  dan  lebih  murah,  bahkan  jika  di- mungkinkan biaya pendirian koperasi khususnya biaya  akte  notaris  disubsidi/ditanggung  peme- rintah.  Proses  pendirian  koperasi  memerlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat oleh Dinas  Koperasi  Kabupaten  terutama  untuk memberikan  pemahaman  pentingnya  berkope- rasi.  Pelatihan  dan  pendampingan  yang  kontinu perlu  dilakukan  untuk  menjamin  keberlanjutan program  pengembangan  koperasi,  khususnya dalam  rangka  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan SDM pengelola koperasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  atas  segala bantuan  Taufik  M  Yusuf,  SPi  dan  Irma,  SPi,  MSi selaku pendamping lapang yang telah membantu dalam  kegiatan  ini.  Ucapan  terima  kasih disampaikan kepada PT Antam, Tbk atas fasilitasi pembiayaan  dan  bantuan  lainnya  dalam  rangka pelaksanaan  program  pemberdayaan  masya- rakat  nelayan  Desa  Saramaake  Kabupaten Halmahera  Timur.  Juga  kepada  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kab Halmahera  Timur,  Notaris,  dan  Kementerian Koperasi dan UKM atas bantuannya dalam proses pembentukan Koperasi Akesalaka Monge Bahari sampai  dengan  diperolehnya  badan  hukum koperasi.  Terima  kasih  juga  kami  sampaikan kepada para anggota Koperasi Akesalaka Monge Bahari atas segala bantuan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  FS,  Herawati  D,  Purnomo  J,  Sehabudin  U, Sulistiono,  Nugroho  T.  2017.  Peningkatan kualitas  dan  diversifikasi  produk  ikan  teri untuk  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Saramaake,  Halmahera  Timur. Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat . 3(2):
89–99. https://doi.org/10.29244/
agrokreatif.3.2.89-99
Budi  FS,  Purnomo  J,  Sulistiono,  Darmanto, Arisyono.  2018.  Pengembangan  produk  ikan
teri dan sertifikasinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Saramaake,  Halmahera  Timur. Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat . 4(2):  143–155.  https://doi.org/10.29244/ agrokreatif.4.2.143-155
Darmansah  A,  Sulistiono,  Nugroho  T,  Supriyono E.  2016a.  Pemberdayaan  masyarakat  melalui pengembangan polikultur bandeng dan udang di  Desa  Karangsong,  Indramayu,  Jawa  Barat. Agrokreatif  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  kepada Masyarakat . 2(2): 92–99
Darmansah  A,  Sulistiono,  Nugroho  T,  Supriyono E. 2016b. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan  budi  daya  ikan  lele  di  Desa Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat .
2(1): 8–16. https://doi.org/10.29244/ agrokreatif.2.1.8-16 Desa Saramaake. 2017. Monografi Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur.
Insani  MTS,  Kadir  I,  Utomo  NBP,  Afandi  R, Sulistiono,  Nugroho  T,  Murhum  M,  Manan  H. 2017. Pengembangan  budi  daya  ikan  kerapu bebek  ( Chromileptes  altivelis )  di  Pulau  Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat . 3(1): 24–33. https://doi.org/10.29244/ agrokreatif.3.1.24-33
Ma’arif  R,  Zulkarnain,  Nugroho  T,  Sulistiono. 2016.  Pemberdayaan  masyarakat  nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap di Desa  Majakerta,  Indramayu,  Jawa  Barat. Agrokreatif  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  kepada Masyarakat .  2(1):  17–24.  https://doi.org/10. 29244/agrokreatif.2.1.17-24
Nasdian  FT.  2014. Pengembangan  masayarakat. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
Nugroho  M.  2015.  Pemberdayaan  masyarakat nelayan  miskin  melalui  usaha  pengolahan ikan  tradisional:  kajian  pengembangan diversifikasi pengolahan ikan secara tradisional  di  Kecamatan  Lekok,  Kabupaten Pasuruan. Neptunus . 19(1):14–22
Sehabudin  U,  Budi  FS,  Herawati  D,  Purnomo  J, Sulistiono.  2017.  Inisiasi  pengembangan pemasaran  ikan  teri  ( stolephorus spp)  dan pembentukan  kelembagaan  dalam  rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Saramaake  Halmahera  Timur. Agrokreatif
Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat .
3(1): 60–70. https://doi.org/10.29244/ agrokreatif.3.1.60-70
Sehabudin U, Solihin DD, Yani A, Bakhtiar R. 2017. Evaluasi  program  pengembangan  agribisnis sutera  di  Desa  Panawuan  Kecamatan Tarogong  Kidul  dan  Desa  Wangunjaya Kecamatan  Banjarwangi  Kabupaten  Garut– Jawa Barat. LPPM IPB–PT PGN, Tbk.
Sehabudin U, Solihin DD, Yani A, Bakhtiar R. 2016. Program  pengembangan  agribisnis  sutera  di Desa  Panawuan,  Kecamatan  Tarogong  Kidul dan
Desa Wangunjaya
Kecamatan Banjarwangi  Kabupaten  Garut–Jawa  Barat.
LPPM IPB–PT PGN, Tbk.
Sipahelut  K.  2010.  Analisis  pemberdayaan masyarakat  nelayan  di  Kecamatan  Tobelo, Kabupaten  Halmahera  Timur.  [Tesis].  Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 112 hal.
Sulistiono,  Priyanto  R,  Saharudin,  Adiwirman, Syah  D,  Setiono  DJ,  Zulkarnaen.  2012. Pengembangan perikanan, pertanian, peternakan,
pengolahan
pangan, kelembagaan  dan  pemasaran  di  Pulau  Gebe. Laporan Akhir. Kerjasama Pemerintah Daerah Halmahera  Tengah,  PT  Aneka  Tambang,  dan Institut Pertanian Bogor. 192 hal.
Sulistiono, Priyanto R, Sunarminato T, Sumarti T, Syah  D,  Priyambodo  S,  Zulkarnaen,  Herawati D.  2015.  Program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  Kecamatan  Pulau  Gebe.  Laporan Akhir  2011-2015.  Kerjasama  Pemerintah Daerah  Halmahera  Tengah,  PT  Aneka Tambang  Tbk,  Institut  Pertanian  Bogor,  dan Universitas Khairun. 301 hal.
Sulistiono,  Budi  FS,  Herawati  D,  Purnomo  J, Sehabudin  U,  Nugroho  T.  2017.  Pengelolaan pemberdayaan  masyarakat  pantai  (melalui upaya peningkatan kualitas hasil tangkap dan inisiasi  pengembangan  pemasaran  ikan  teri ( Stolephorus spp)  di  Saramaake,  Halmahera Timur,  Maluku  Utara):  pemetaan  kebutuhan, program dan evaluasi. Paper. 24 hal.
Sulistiono,  Setiabudi  F,  Herawati  D,  Purnomo  J, Sehabudin  U,  Nugroho  T,  Handayani  R, Sudaramanto, Arisyono. 2018. Coastal community  empowerment  management  of anchovy ( Stolephorus spp) fishery in Saramaake, North Moluccas Province, Indonesia:  need  assessment,  program  and evaluation. Journal of Community Development
Research  (Humanities  and  Social  Sciences) . 11(3): 39–55.
Sulistiono, Zulkarnaen, Nugroho T. 2018. Edukasi pelestarian  sumberdaya  dan  lingkungan pantai  pada  nelayan  perikanan  bagan  Desa Saramaake,  Halmahera  Timur,  Indonesia.
Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat . 5(2): 183–194.
Utomo NBP, Sulistiono, R Affandi, T Nugroho, M Murhum,  H  Manan.  2018.  Penampungan Lobster  ( Panulirus spp.)  dalam  Rangka
Pemberdayaan  Masyarakat  di  Pulau  Gebe,
Halmahera Tengah, Maluku Utara. Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat . 2(1): 81–91. https://doi.org/10.29244/ agrokreatif.4.2.81-91
Yanti  D,  Permata  DA.  2016.  Pemberdayaan masyarakat  melalui  produk  olahan  di  Nagari Tarung  Tarung,  Kecamatan  Rao,  Kabupaten Pesaman,  Sumatera  Barat. Agrokreatif  Jurnal Ilmiah  Pengabdian  kepada  Masyarakat .  2(2):
73–80. https://doi.org/10.29244/agrokreatif.
2.2.73-80