## Jurnal MAKILA
Vol. 18 (1) 2024: 52-67
Jurnal Penelitian Kehutanan https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila

## ANALISIS  PEMANGKU  KEPENTINGAN  (STAKEHOLDER) TERHADAP  PENGELOLAAN  SUMBERDAYA  AIR  DAS  WAE BATU MERAH KOTA AMBON
(Stakeholder Analysis of Water Resources Management of Wae Batu Merah Watershed in Ambon City)
Rizky Haulussy 1 , Bokiraiya Latuamury 2 , & Iskar 2*
1 Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233, Indonesia
Informasi Artikel:

## ABSTRACT
Submission : 21 September 2023 Accepted : 16 April 2024 Publish : 19 April 2024

## *Penulis Korespondensi:
Iskar
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233 Indonesia e-mail: iskar72@yahoo.co.id Telp: +62 813-4300-0841
Makila 18 (1) 2024: 52-67
DOI:
https://doi.org/10.30598/makila.v18i1.10561
This  study  aims  to  identify  the  main  roles  and  tasks  of  relevant stakeholders  in    managing    water  resources  and  analyze  the stakeholders influence and interests  in  managing  water resources of the Wae Batu Merah Watershed of Ambon City.  The research method uses a descriptive with a qualitative approach. The sampling method was  purposive  sampling,  which  in  this  research  was  13 agencies/institutions/Apparatus  Organizations  (OA).  The  research identified  relevant  stakeholders    main  roles  and  tasks  in  the management of water resources of the Wae Batu Merah Watershed in Ambon
City
including 13 Regional OA/ agencies/ government/institutions.  The results of mapping the influence and interests of stakeholders related to water resources management in the Batu  Merah  watershed  show  that  there  are  four  stakeholders  in quadrant  I  (subjects),  namely  the  Soya  State  Government,  Batu Merah  State  Government,  PT  Dream  Sukses  Arindo    and  PDAM Kota  Ambon.    Quadrant  II  (Player)  are  the  River  Basin  Center    of Maluku  Province,  the  Maluku  Provincial  Forestry  Service.  The Maluku Provincial Watershed Management Center, and the Disaster Management Agency  of Ambon City.  Quadrant III (Crowd) are the Maluku  Provincial  Watershed  Forum,  and  the  Regional  Technical Implementation  Unit  Forest  Management  Unit  of  Ambon  City. Finally,  quadrant  IV  (context  setters),  are  the  Research  and Development  Agency    of  Ambon  City,  the  Regional  Development Planning Agency  of Maluku Province, and the Environment Office of Maluku Province.
KEYWORDS:  Stakeholders,  Watershed  Wae  Batu  Merah,  Water resources

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tugas pokok para pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan dalam pengelolaan sumberdaya air dan menganalisis pengaruh dan  kepentingan  para  pemangku  kepentingan  (stakeholder) dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah Kota
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
Ambon. Pengambilan  sampel secara purposive sampling  yang dalam  penelitian  ini  adalah  13  instansi/Lembaga/rganisasi Perangkat  Daerah  (OPD).  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  identifikasi  peran  dan  tugas  pokok  para pemangku  kepentingan  yang  relevan  dalam  pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon meliputi 13 OPD/instansi/ lembaga pemerintah. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak terkait pengelolaan sumberdaya air menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  stakeholder  yang  berada pada  kuadran  I  (subjek)  yaitu  pemerintah  Negeri  Soya, pemerintah Negeri Batu Merah, PT Dream Sukses Arindo dan PDAM  Kota  Ambon.  Kuadran  II  (player)  yaitu  Balai  Wilayah Sungai  Provinsi  Maluku,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Maluku, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Maluku, dan Badan  Penanggulangan  Bencana  Kota  Ambon.  Kuadran  III (Crowd) yaitu Forum DAS Provinsi Maluku, dan Unit Pelaksana Teknis  Daerah  (UPTD)  KPH  Kota  Ambon  dan  kuadran  IV (context  setters)  yaitu  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kota  Ambon,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi  Maluku,  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Maluku.
KATA KUNCI: DAS Wae Batu Merah, pemangku kepentingan, sumberdaya air.

## PENDAHULUAN
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu  megasistem yang kompleks, meliputi sistem fisik ( physical  systems ),  sistem  biologis  ( biological  systems ),  dan  sistem  manusia  ( human  system ).  Setiap sistem  dan  sub-sub  sistem  didalamnya  saling  berinteraksi,  peranan  tiap-tiap  komponen  dan hubungan  antar  komponen  sangat  menentukan  kualitas  ekosistem  DAS  (Latuamury,  2020). Gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem akan dirasakan oleh komponen lainnya dengan sifat dampak berantai.  Keseimbangan ekosistem akan terjamin apabila kondisi timbal balik antar komponen berjalan dengan baik dan optimal (Ekawati et al., 2012; Nurtjahjawilasa et al., 2015).
Stakeholder adalah  individu  atau  kelompok  dengan  kepentingan  substantif  dalam  suatu persoalan,  termasuk  mereka  yang  mempunyai  peran  dalam  mengambil  keputusan  atau melakukannya  (Barney  &  Harrison,  2020).  Definisi  lainnya stakeholder adalah  semua  pihak  yang berkepentingan  dan  terlibat  dalam  setiap  tahap  siklus  pengembangan  kebijakan,  baik  yang menyusun,  mengadvokasi,  melaksanakan,  hingga  terkena  dampak  dari  sebuah  kebijakan  baik secara  langsung  maupun  tak  langsung,  dan  negatif  maupun  positif.  Selain  itu, stakeholder juga berasal  dari  kelompok  yang  relevan  memiliki  atau  memegang  kendali  beserta  semua  instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi  kebijakan (Setiawan & Nurcahyanto, 2018).
Menurut (Hidayat et al., 2020) stakeholder yaitu sebagai masyarakat, baik individual maupun kelompok,  yang  memiliki  legitimasi,  kekuasaan,  dan  kepentingan  terhadap  keberhasilan
pengelolaan  sumberdaya  air.  Para  stakeholder  memiliki  peran  dan  pengaruh  yang  besar  pada keberlangsungan pengelolaan sumberdaya air (Latuamury, et al., 2021). (Di Baldassarre et al., 2019), menyatakan bahwa stakeholders dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholder utama ( primary stakeholders ) dan stakeholder lainnya atau pendukung (secondary stakeholders ). Stakeholder utama yang terkait  dan  mempengaruhi  keberlangsungan  pengelolaan  sumberdaya  air  diantaranya  yaitu Lembaga  pemerintah  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  secara langsung seperti Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah  daerah,  sektor  swasta  yang  relevan  dengan  sumberdaya  air  seperti  perusahaan  air minum dan mitra lainnya. Sedangkan stakeholder lainnya atau pendukung terdiri dari komunitas, kelompok aktivis lingkungan atau sosial, dan juga pemerintah maupun pembuat kebijakan lainnya (Luthfi, 2019).
Klasifikasi  pemangku  kepentingan  mengintegrasikan  pemangku  kepentingan  ke  dalam manajemen  strategis,  dengan  sebuah  peta  pemangku  kepentingan  dalam  organisasi  pengelolaan sumberdaya air yang sangat penting dalam penjaminan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya air  dari  generasi  ke  generasi.  Pengelolaan  sumberdaya  air  memerlukan  pemangku  kepentingan yang  paling  penting  untuk  mengumpulkan  umpan  balik  dari  hubungan  pemangku  kepentingan dan  meningkatkan  proses  mereka  (Freeman  et  al.,  2021).  Berdasarkan  beberapa  penelitian sebelumnya,  walaupun  digolongkan  sebagai stakeholder lainnya  atau  pendukung,  banyak  aspek yang menjadi penentu pentingnya peran stakeholder tersebut terhadap pengelolaan sumberdaya air (Kujala et al., 2022). Sebagai contoh, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dianggap sebagai stakeholder yang penting. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan sangat menentukan strategi pengelolaan sumberdaya air. Adanya  komunitas  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  juga  perlu  dipertimbangkan sebagai stakeholder yang  penting  dikarenakan  komunitas  masyarakat  dapat  mempengaruhi fleksibilitas dari keberlanjutan pengelolaan sumberdaya air, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pemangku kepentingan berperan penting terjadinya perubahan kondisi lingkungan salah satunya  dapat  dianalisa  melalui  peranan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan,  dimana  turut berpengaruh  terhadap  perubahan  karakteristik  fisik  DAS.  Keberadaan  dan  peran  berbagai pemangku  kepentingan  di  suatu  DAS  menjadi  penting  dalam  mengembalikan  fungsi  ekosistem DAS dan mempertahankan kondisi DAS supaya tidak lebih terdegradasi (Ramoglou et al., 2023). Pentingnya  peran  stakeholder  terhadap  pengelolaan  sumberdaya  air,  maka  diperlukan  analisis stakeholder. Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya (Ast &  Rosa,  n.d.).  Adapun  klasifikasi  stakeholder  adalah  sebagai  berikut  (Ozdemir  et  al.,  2023):  a) Stakeholder primer merupakan  stakeholder  yang  memiliki  kaitan  kepentingan  secara  langsung dengan sesuatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam  proses  pengambilan  keputusan  yaitu  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat.  b) Stakeholder
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi  memiliki  kepedulian ( concern ) dan keprihatinan  sehingga turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah yaitu lembaga  (aparat),  lembaga  pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  akademisi,  dan pengusaha.  c) Stakeholder  kunc i  merupakan  elemen  eksekutif  berdasarkan  level  yang  memiliki otoritas hukum untuk mengambil keputusan, legislatif dan instansi yaitu pemerintah daerah, DPR kabupaten,  dan  Dinas  yang  membawahi  langsung  program/proyek  yang  bersangkutan. Selanjutnya, analisis stakeholder menjadi  menjadi  cara  untuk  mencari  informasi  terkait  dengan stakeholder yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap keputusan atau kebijakan (Bridoux & Stoelhorst,  2022).  Seorang decision  making harus  mampu  memetakan  siapa  saja Stakeholder yang terlibat  dalam  kebijakan,  baik  dalam  formulasi  kebijakan  sampai  impelementasi  kebijakan  dan termasuk dalam memetakan target grup dari kebijakan itu sendiri (Kujala et al., 2022).
DAS  Wae  Batu  Merah  Negeri  Batu  Merah  memiliki  luas  359,73  Ha,  dengan  variasi penggunaan  lahan  meliputi  Hutan  lahan  kering  primer  seluas  36,61  Ha,  hutan  lahan  kering sekunder  seluas 270,32  Ha,  Pertanian  lahan  Kering  campuran  seluas 43,43  Ha, dan  permukiman seluas  9,37  Ha.  DAS  Wae  Batu  Merah  secara  administratif  mengalir  di Negeri  Batu  Merah  Kota Ambon. DAS Wae Batu Merah di Negeri Batu Merah secara geografis terletak berbatasan di sebelah utara dengan Bukit/ Gunung dan sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, dan  di  sebelah  barat  berbatasan  dengan  sungai.    Selain  itu  batas  Negeri  Batu  Merah  secara administratif  berbatasan  dengan  Negeri  Ema  di  sebelah  Utara,  berbatasan  dengan  laut  Banda  di sebelah  Timur  dan  berbatasan  Laut  di  sebelah  Selatan  dan  Negeri  Kilang  di  Sebelah  Barat. Aksesibilitas DAS Wae Batu Merah memiliki jarak tempuh menuju lokasi Negeri Batu Merah yaitu + 5,9 km dari Kecamatan Sirimau dengan kondisi jalan aspal yang dapat dilalui transportasi roda dua dan empat (Latuamury et al., 2021a).
DAS  Wae  Batu  Merah  dengan  posisi  demikian,  memiliki    peran  sangat  penting  sehingga banyak para pihak ( Multistakeholder ) yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang kuat dalam pengelolaan  DAS  tersebut.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  penelitian  ini  sangat  penting  untuk memotret para pemangku kepentingan dimaksud. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka tujuan penelitian  adalah  mengidentifikasi  peran  dan  tugas  Pemangku  Kepentingan  (Stakeholder)  serta menganalisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Negeri Batu Merah Kota Ambon .

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  DAS  Wae  Batu  Merah  Negeri  Batu  Merah  Kota  Ambon. Waktunya  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  –  November  2022.  Peta  lokasi  penelitian  disajikan Gambar 1 .
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari key informan dan responden ( Wawancara Para Pihak) melalui  wawancara  mendalam  dengan  menggunakan  kuesioner, dokumentasi    serta observasi langsung di lapangan. Data  sekunder dikumpulkan dari buku referensi, internet, instansi pemerintah dan lembaga berupa laporan, arsip dan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
Gambar  1 . Peta Lokasi penelitian Citra satelit SPOT 7 perekaman 2019 Sumber: (Latuamury et al., 2021b)
Tabel 1. Jenis data penelitian yang dikumpulkan dari survei lapangan dan instansi
Jenis Data Sumber Data Spasial DAS Wae Batu Merah Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  (BPKH) Wilayah IX Maluku Data penggunaan lahan Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  (BPKH) Wilayah IX Maluku Data demografi penduduk Balai Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon Data  Sosial  Ekonomi  dan  Budaya  Negeri  Batu Merah Kantor Negeri Batu Merah Data Kebutuhan Air Penduduk Survei lapangan
Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan  adalah  teknik purposive  sampling, yaitu Masyarakat yang banyak memanfaatkan dan tergantung pada DAS Wae Batu Merah, tokoh-tokoh masyarakat (Raja, Kewang, Soa dan Marga dll) sebagai informan kunci yang mengetahui sejarah dan  karakteristik  DAS  Wae  Batu  Merah,    serta  kondisi sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat Negeri  Batu  Merah. Analisis  stakeholder  untuk  narasumber  kunci  (opini  para  ahli)  ditentukan dengan snowball sampling (bola salju), di mana sampel diperoleh  melalui proses bergulir dari satu responden  ke  responden  yang  lainnya.  Teridentifikasi  para  pihak  (stakeholder)  13 OPD/Lembaga/Instansi,    yang  terkait dengan  pengembangan  sumberdaya  air  DAS  antara  lain ;
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
Bappeda Provinsi, Bappeda Litbang Kota Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, KPH Kota Ambon, BPDAS-HL Waehapu Batu Merah Wilayah Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kota  Ambon,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Maluku,  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Ambon, Forum DAS, dan perangkat Pemerintahan Negeri Batu Merah.

## Analisis Data
Analisis stakeholer  adalah  suatu  pendekatan  dan  prosedur  untuk  mencapai  pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem dan menilai  masing-masing  kepentingan  dalam  sistem  tersebut.  Stakeholder  ialah  semua  pihak  yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan sistem tersebut (Bridoux &  Stoelhorst,  2022). Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  stakeholder  dengan menggunakan  diagram  aktor  yang  dibangun  oleh  (Ramoglou  et  al.,  2023). Analisis stakeholders dilakukan  untuk  mengetahui  minat/kepentingan  dan  peranan  masing-masing stakeholders dan wewenang  mereka  dalam  pengelolaan  DAS.    Analisis stakeholder menjadi  alat  seseorang  untuk memperoleh  infomasi  tentang  “actor  yang  relevan”  untuk  memahami  perilaku,  aktivitas  dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan. Untuk melakukan analisis,  analisator perlu melakukan  tiga  langkah,  yaitu  melakukan  identifikasi stakeholder terlebih  dahulu,  kemudian pengelompokan atau pengkategorian, dan melakukan analisa hubungan antar stakeholder (Freeman et al., 2021) .
Dalam  menyusun  matriks  pengaruh  dan  kepentingan  dari  masing-masing stakeholder diakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantatif (dalam  bentuk  skor)  dan  selanjutknya  dikelompokkan  berdasarkan  kriteria  pengaruh  dan kepentingan (Hollebeek et al., 2023).
Berdasarkan matrik analisis stakeholder lalu dilakukan analisis kepentingan dan pengaruh terhadap stakeholders secara  deskriptif.  Kepentingan  yang  dimaksud  adalah  merujuk  pada  peran stakeholder  dalam  pencapaian  output  dan  tujuan  serta  menjadi  fokus  pertimbangan  terhadap keputusan. Sedangkan pengaruh ialah merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh stakeholders untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu kebijakan. Alat analisis yang digunakan adalah stakeholder grid . Gambar 2 menunjukkan matriks hasil analisis stakeholder sebagai berikut:

## Gambar 2. Matriks Hasil Analisis Stakeholders
Subyek adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  besar  namun  pengaruh  kecil. Beberapa pihak dari stakeholders ini bahkan mempunyai kesungguhan dalam mengelola DAS Kota Ambon  lebih  baik  walaupun  tidak  mempunyai  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  atau  membuat kebijakan atau aturan.
Players adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  dan  kewenangan  besar.  Player dapat  diartikan  sebagai  pelaksana  kunci  yang  berkepentingan  dan  memiliki  pengaruh  besar terhadap pengelolaan DAS Kota Ambon yang lebih baik.
Contest  setter adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  kecil  dan  pengaruh  yang besar. Contest setter dalam pengelolaan DAS Kota Ambon bisa diartikan sebagai stakeholders yang memiliki  fungsi  perencana  makro  dari  pembangunan,  koordinasi,  yang  karena  lingkup  kerjanya yang  teramat  luas  maka  dianggap  minatnya  kecil  terhadap  pengelolaan  DAS  Kota  Ambon. Pengaruhnya  besar  karena contest  setter mempunyai  pengaruh  untuk  mengesahkan  program- program dari instansi terkait, termasuk wewenang dalam prioritas pemberian anggaran. Atau yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan DAS, meskipun kepentingannya kecil.
Crowd adalah  mereka  yang  mempunyai  minat  kecil  dan  wewenang  yang  kecil.  Pada  kotak  ini dimasukan stakeholder masyarakat. Masyarakat pada kotak crowd adalah mereka yang mempunyai minat kecil terhadap pengelolaan DAS.
K E P E N T I N G A N Subjects (Kuadran I) Players
(Kuadran II)
Crowd (Kuadran III) Context Setters (Kuadran IV) RENDAH
TINGGI PENGARUH Skoring (mengkon struksi reference point untuk good dan bad serta anchor )
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Peran dan Tugas Pokok Stakeholder  dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah
Hasil analisis stakeholder menggunakan prosedur dari pendekatn snow ball yang diterapkan pada  masing-masing  instansi  teknis  yang  diwawancara  dalam  penelitian  ini  dengan  proporsi mengikuti peranan dari organisasi perangkat tersebut. Penelusuran diawali dengan instansi teknis di bidang kehutanan, yakni Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS Waehapu Batu Merah, Balai Wilayah sungai yang melibatkan seluruh OPD Teknis yang berhubungan dengan program kerja di DAS Wae Batu Merah, dan instansi teknis berakhir di Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Bappeda  Litbang  Kota  Ambon  dan  Bappeda  Provinsi  Maluku,  BPBD  Kota  Ambon,  Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta dan pemerintah negeri Batu Merah dan Negeri Soya.
Pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah berdasarkan identifikasi peran dan tugas pokok  masing-masing  organisasi  perangkat  daerah/instansi,  sektor  swasta  dan  kelompok masyarakat menunjukkan pembagian peran dan tupoksi ( role sharing ). Organisasi perangkat daerah (OPD)  dan  lembaga  pemerintah  memiliki  fungsi  perencanaan  yang  dikoordinir  oleh  BAPPEDA untuk  peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia  dan  penguatan  kelembagaan  perencanaan, Balitbang  Kota  Ambon  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Maluku  dalam  perencanaan program-program  terkait  dengan  pengelolaan  sumberdaya  air  dan  permasalahan  sampah  dan pencemaran  lingkungan  di  sekitar  bantaran  sungai  DAS  Wae  Batu  Merah.  Dalam  pelaksanaan pengelolaan DAS Wae Batu Merah dari 17 Stakeholders yang terlibat hanya KPHL Unit XIV Kota Ambon  dan  BPDASHL  yang  tidak  melaksanakan  pengelolaan  DAS  secara  langsung.  Hal  ini disebabkan karena sampai dengan tahun 2018 kelembagaan KPHL Ambon belum defenitif, akan tetapi Penyuluh Lapangan masih memantau KTH Imanuel.
PDAM dan PT. DSA melaksanakan penanaman pohon pada kawasan hutan yang menjadi Catchment  Area bekerjasama  dengan  Dinas  Kehutanan  untuk  penyediaan  bibit  tanaman  hutan (tahun 2016). Untuk mengantisipasi berkurangnya debit air di musim kemarau akibat mengeringnya beberapa  sumber  mata  air  di  lokasi  Air  Besar  Batu  Merah,  dan  untuk    menjaga  kontinuitas penyediaan air bersih yang berkualitas dan layak bagi konsumsi masyarakat, PT. DSA membangun sumur  resapan  dan  biopori  dan  direncanakan  sudah  dapat  digunakan  tahun  depan.  Masyarakat hulu dan KTH terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan oleh instansi terkait,  disamping  mendukung  pertanian  yang  ramah  lingkungan  (tidak  menggunakan  pupuk anorganik). BPDASHL merencanakan penanaman sejuta pohon yang melaksanakan adalah Dinas Kehutanan  Provinsi  dan  Dinas  Kehutanan  Kota  Ambon  (tahun  2016)  dengan  melibatkan  KTH Imanuel  dan  KBR  Stain  (saat  itu  masih  aktif)  pada  kawasan  hutan  di  hulu  DAS  Batu  Merah. Sehingga  untuk  pelaksanaan   pengelolaan   DAS  Batu Merah memerlukan sinergi dan koordinasi antar instansi.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan. Bappeda sebagai  koordinator  perencanaan  pembangunan  daerah  melaksanakan  monev  untuk program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan  oleh instansi/Organisasi Perangkat Daerah. Hasil  identifikasi  menunjukkan  bahwa  lembaga  yang  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi adalah  Bappeda,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  BPBD,  BPDASHL,  Balai Wilayah Sungai dan Forum DAS, Pemerintah Negeri Soya.

## Analisis Pengaruh dan Kepentingan Para Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Air DAS
Wae Batu Merah
Analisis stakeholders dilakukan untuk mengetahui minat/kepentingan dan peranan masing- masing stakeholders dan wewenang mereka dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah  Kota  Ambon.  Purnama  &  Sulastri  (2014)  mengemukakan  bahwa  setiap  stakeholder berhubungan  positif  yang  ditunjukan  dengan  nilai  kumulatif  dari  atribut  stakeholder  sehingga setiap stakeholder yang memiliki nilai lebih tinggi lebih dianggap dibanding dengan stakeholder yang memiliki nilai lebih kecil. Temuan ini ditekankan bahwa stakeholder dapat bervariasi dari satu isu ke isu lainnya. Dengan demikian setiap stakeholder memiliki legitimasi dan kekuasaan  yang berbeda-beda dalam sebuah kasus.
Hasil  pemetaan  matrik  analisis  pengaruh  dan  kepentingan  terhadap stakeholders secara deskriptif. Pengaruh ialah merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh stakeholders untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu kebijakan, dan kepentingan yang dimaksud adalah merujuk pada peran stakeholder  dalam  pencapaian  output  dan  tujuan  serta  menjadi  fokus  pertimbangan  terhadap keputusan.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah stakeholder  grid dengan  bantuan  Microsoft  Exel. Hasil  analisis  diilustrasikan  pada Gambar  3 .  dimana stakeholders dikategorikan  menurut  tingkat kepentingan  dan  pengaruhnya  dilakukan  secara  kualitatif  deskriptif.  Hasil  analisis  stakeholder ketigabelas (13) OPD teknis dan kelompok masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan minat masing-masing stakeholder relatif hampir sama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Hasil penilaian pengaruh dan kepentingan dari ketigabelas stakeholder meliputi indikator penilaian  terkait  pengelolaan  sumberdaya  air  DAS  Wae  Batu  Merah  antara  lain:  (1)  kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan DAS, serta penyusunan program dan rencana pengelolaan DAS; (2) inventarisasi dan identifikasi sistem kelembagaan masyarakat, pengembangan model  kelembagaan  dan  kemitraan  pengelolaan  DAS;  (3)  pemantauan  dan  evaluasi  tata  air, penggunaan  lahan,  kelembagaan  dan  pengelolaan  sistem  informasi  pengelolaan  DAS;    (4) mengembangkan  model  pengelolaan  DAS,  pengembangan  kelembagaan  dan  kemitraan pengelolaan DAS, (5) menyusun rencana penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS, sebagai lembaga eksekutif yang berperan dalam pengelolaan sumber daya air, (6) penyusunan  pola  dan  rencana  pengelolaan  SDA  pada  wilayah  sungai,  penyusunan  rencana  dan pelaksanaan  pengelolaan  kawasan  lindung  sumber  air  pada  wilayah  sungai,  pengelolaan  sistem hidrologi, (7) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air,  (8) berperan dalam
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
pengelolaan  sumber  daya  air,  pengukuran  debit  dan  kualitas  air,  (9)  berperan  dalam memberdayakan  masyarakat  dalam  bidang  kehutanan,  pertanian  dan  perkebunan,  (10)  berperan sebagai  koordinator/fasilitator/regulator/  supervisor  penyelenggaraan  pengelolaan  DAS  skala kabupaten/kota  dan  memberi  pertimbangan  teknis  penyusunan  rencana  pengelolaan  DAS  di wilayah kabupaten/kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu, berperan dalam pengelolaan lingkungan dan kualitas air; (11) berperan dalam menjaga lingkungan sekitar agar dapat berfungsi dengan baik, berperan dalam menjaga kualitas sungai tetap bersih, (12) berperan  dalam  menghubungkan  antara  penjual  dan  pembeli  tanah,  berperan  sebagai  pengawas kegiatan pengelolaan SDA, (13) berperan sebagai pelaksana kegiatan berperan sebagai pengawas kegiatan pengelolaan SDA, berperan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan DAS.
Hasil  skoring  indikator-indikator  pengaruh  dan  kepentingan  dari  masing-masing stakeholder  menunjukkan  bahwa  ketigabelas  stakeholder  memiliki  besaran  skor  yang  dipetakan dalam empat kuadran pemetaan stakeholder sebagaimana disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Pemetaan Pengaruh dan Kepentingan  Stakeholder dalam Pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah
Stakeholder Interest Kepentingan Kuadran I: Subyek Pemerintah Negeri Soya 34 48 Pemerintah Negeri Batu Merah Kota Ambon 30 45 PT Dream Sukses Arindo (DSA) Ambon 33 51 PDAM Kota Ambon 20 45 Kuadran II: Player Balai Wilayah Sungai 60 50 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 55 60 Balai Pengelolaan DAS 52 50 Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon 45 45 Kuadran III: Crown Forum DAS Provinsi Maluku 30 28 UPTD KPH Kota Ambon 26 30 Kuadran IV: Setter Balitbang Kota Ambon 49 34 Bappeda Provinsi Maluku 45 36 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Maluku 40 25
Sumber : Data primer diolah, 2023
Gambar 3. Analisis pengaruh dan kepentingan para pihak dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah

## Subyek
Subyek adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  besar  namun  pengaruh  kecil. Beberapa  pihak  dari stakeholders ini  bahkan  mempunyai  kesungguhan  dalam  pengelolaan sumberdaya  air  di  DAS  Kota  Ambon  lebih  baik  walaupun  tidak  mempunyai  kekuasaan  untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan atau aturan. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat empat stakeholder yang berada pada kuadran I (subjek) yaitu Pemerintah Negeri Soya, Pemerintah Negeri Batu merah, PT Dream Sukses Arindo (DSA) dan PDAM Kota Ambon.
Pemerintah Negeri Batu Merah dan Negeri Soya, merupakan unit penyelenggara urusan pemerintahan tingkat bawah, Pemerintah Negeri Batu Merah dan Negeri Soya memiliki tugas pokok dan fungsi menjabarkan kebijakan perencanaan kota dalam bentuk perencanaan mikro desa, yang difasilitasi  oleh  pemerintah  kota.  Pendampingan  kepada  masyarakat  hulu  merupakan tanggungjawab  bersama  antara  stakeholders  pengelolaan  DAS  yang  ada  karena  proses pendampingan yang dilakukan secara intensif dapat menyadarkan dan membuat masyarakat hulu umumnya dan KTH menjadi sadar dan mandiri, serta dapat menjadi masyarakat yang konservatif. Untuk itu perlu adanya pendampingan bersama antara BPDAS dan instansi terkait, Forum DAS, akademisi, penyedia jasa air, kewang lingkungan hidung, LSM dan Sinode GPM kepada masyarakat hulu.  Dalam  melakukan  pendampingan  kiranya  dilakukan  dengan  tujuan  yang  sama  walaupun lintas sektor sehingga hulu DAS tetap berfungsi sebagai kawasan konservasi.  Program konservasi terhadap hulu DAS yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai stakeholders pengelolaan DAS, maka diyakini akan membuat kawasan hulu DAS Kota Ambon menjadi baik.
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
Masyarakat  yang  tinggal  di  bagian  hulu  DAS  memegang  peranan  yang  penting  pada keberhasilan pengelolaan DAS dan memiliki kepentingan terhadap kelestarian DAS. Penebangan pohon untuk membuka lahan pertanian tanpa didukung teknologi konservasi tanah dan air akan berdampak  pada  daerah  dibawahnya.  Masyarakat  Hulu  DAS  memiliki  ketergantungan  ekonomi dan sosial terhadap DAS. KTH Imanuel dan KBR STAIN merupakan KTH (kelompok bibit rakyat) STAIN merupakan kelompok yang di bentuk oleh Dinas Kehutanan dan Pertanian Kota (kini KPHL Unit XIV  Kota Ambon) dalam rangka mengelola DAS dengan cara penyediaan bibit anakan dan kemudian  dilakukan  penananan  serta  pemeliharaan  anakan  tersebut.  Sebelum  pengalihan kewenangan Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi Urusan Provinsi, kelompok ini dianggap sangat  berhasil  dengan  program-program  mereka  yang  dapat  diimplikasikan  dengan  tingkat keberhasilan di lapangan..

## Players
Players adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  dan  kewenangan  besar.  Player dapat  diartikan  sebagai  pelaksana  kunci  yang  berkepentingan  dan  memiliki  pengaruh  besar terhadap pengelolaan DAS Kota Ambon yang lebih baik. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat empat stakeholder yang berada pada kuadran II ( player ) yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS)  Provinsi  Maluku,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Maluku.  Balai  pengelolaan  DAS  Provinsi Maluku, dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Ambon. Keempat OPD Tekniks dalam kuadran II ( player ) ini memainkan peran dan tupoksinya sesuai dengan arahan dan kebijakan teknis dari OPD yang bersangkutan.
Balai  Wilayah  Sungai  (BWS)  Provinsi  Maluku memiliki  pengaruh  terkait  perencanaan  dan pembuatan bangunan-bangunan air seperti SPAS dalam rangka pemantauan tinggi muka air, pada sungai-sungai yang mengalir dalam DAS Kota Ambon. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaannya, Balai Sungai berkoordinasi dengan instansi teknis misalnya PU Kota Ambon dan BAPPEDA Kota.
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memiliki peranan dalam pengelolaan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai melalui program kerja rehabilitasi hutan dan lahan. Pengelolaan sumberdaya air dilibatkan dalam kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. DAS Wae Batu Merah termasuk dalam wilayah kerja BWS Maluku, terkait dengan pengelolaan DAS Wae Batu Merah. Balai Wilayah Sungai melalui bantuan pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB) melaksanakan  Program FMSRB ( Flood Management in Selected River Basin ) yang berlokasi di DAS Wae Batu Merah dan DAS Wae Ruhu Desa Galala. FMSRB adalah pengendalian banjir secara struktural yang melibatkan beberapa lembaga yang terbentuk sebagai Tim Koordinasi antara lain BWS  bertanggung  jawab  terhadap  masalah  Teknis  dan  Proses  Pelaksanaan  Pembebasan  Tanah dibawah 5 Ha (Dasar Pengajuan; Perpres 40 Tahun 2014  dan Perda Kota Ambon) Bappeda Kota Ambon Bertanggung jawab terkait masalah sosial di Wae Ruhu dan Wae Batu Merah ( Social Action Plan ).
Balai Pengelolaan DAS Provinsi Maluku , dan instansi terkait dapat merencanakan program pengelolaan DAS yang sifatnya terpadu (bukan bersifat sektoral) sehingga mempunyai satu tujuan dan  masyarakat  hulu  dapat  menerima  program  tersebut  dan  mau  terlibat  secara  bersama-sama dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Perlu menegakan aturan secara maksimal karena lewat penegakan aturan maka konservasi hulu DAS akan terjaga, selain itu melengkapi peraturan daerah  yang  sifatnya  mengarah  pada  konservasi  hulu  DAS  dengan  selalu  berkoordinasi  dengan pihak  legislatif  supaya  mendapat  dukungan  dari  pihak  legislatif  lewat  pengesahan  terhadap rancangan peraturan daerah tersebut maupun dukungan anggaran oleh pihak legislatif. Dukungan anggaran ini juga harus mempersiapkan sebagian anggaran untuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh instansi terkait maupun akademisi yang berhubungan dengan DAS di Kota Ambon karena hasil penelitian dapat dijadikan landasan untuk kegiatan apa yang layak dilakukan. daerah sumber air dari hutan menjadi penggunaan lain.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon adalah lembaga pemerintah non- departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/  Kota  dengan  berpedoman  pada  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk mitigasi struktural mendapat dukungan dari BNPBbekerjasama dengan UGM untuk pengadaan Early Warning System Banjir di Hulu DAS Batu Merah. Selain itu memberikan  penguatan  kelembagaan  masyarakat  untuk  mitigasi  bencana  dengan  membentuk komunitas  peduli  sungai  (pelatihan  relawan  penanggulangan  bencana),  pembentukan  desa  dan kelurahan  tangguh  bencana,  serta  membuat  peta  tematik  sebaran  banjir.  Bersama  dengan  Balai Wilayah  Sungai  dalam  Program  FMSRB  ( Flood  Management  In  Selected  River  Basin )  yaitu Pengendalian Banjir Struktural di DAS Terpilih, Wae Batu Merah dan Wae Ruhu.

## Crowd
Crowd adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang kecil. Pada kotak ini  dimasukan stakeholder masyarakat.  Masyarakat  pada  kotak crowd adalah  mereka  yang mempunyai  minat  kecil  terhadap  pengelolaan  DAS.  Hasil  pemetaan  pengaruh  dan  kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat dua stakeholder yang berada pada kuadran III (crown) yaitu Forum DAS Provinsi Maluku, dan Unit Pelaksana Tekni daerah (UPTD) KPH Kota Ambon.
Unit  Pelaksana  Tekni  daerah  (UPTD)  KPH  Kota  Ambon berperan  penting  dalam mengembangkan  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  sekaligus  melestarikan  hutan  sampai tingkat tapak. Memiliki tenaga penyuluh di lapangan dengan kelompok – kelompok tani binaan. Terkait dengan pemeliharaan kawasan hutan di DAS Wae Batu Merah dilakukan pada tahun 2016 ketika masih pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan melibatkan kelompok Bibit Rakyat di STAIN. Kegiatan ini berhasil dengan baik melalui pemeliharaan dii tahun I dan II. Sejak pengalihan Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.
Jurnal Makila, Vol. 18 (1) 2024: 52-67 Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
Forum DAS dibentuk dengan satu tujuan yaitu pengelolaan DAS yang lebih baik. Artinya forum  ini  memiliki  kepentingan  untuk  pengelolaan  DAS  termasuk  di  dalamnya  ialah  DAS  Batu Merah.  Forum  DAS  adalah  lembaga  non  Pemerintah,  multi  stakeholder  tidak  memiliki  srtuktur. Dalam  penyusunan  perencanaan  Pengelolaan  DAS  Terpadu  bekerjasama  dengan  OPD  terkait  di Kota  Ambon  karena  Wilayah  DAS  berada  di  Kota  Ambon.  Namun  forum  ini  tidak  memiliki kewenangan  dalam  membuat  kebijakan  hukum  terkait  pengelolaan  DAS  Wae  Batu  Merah  yang lebih  baik.  Memiliki  potensi  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Forum  DAS  perlu  melakuakan pertemuan secara intensif antara sesama anggota sehingga peran sebagai koordinator dapat berjalan dengan  baik.  Selain  itu  Forum  DAS  dapat  merencanakan  dan  berkoordinasi  dengan  KTH  dan BPDAS tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan serta besar anggaran yang tersedia.

## Contest Setter
Contest  setter adalah stakeholders yang  mempunyai  kepentingan  kecil  dan  pengaruh  yang besar. Contest setter dalam pengelolaan DAS Kota Ambon bisa diartikan sebagai stakeholders yang memiliki  fungsi  perencana  makro  dari  pembangunan,  koordinasi,  yang  karena  lingkup  kerjanya yang  teramat  luas  maka  dianggap  minatnya  kecil  terhadap  pengelolaan  DAS  Kota  Ambon. Pengaruhnya  besar  karena contest  setter mempunyai  pengaruh  untuk  mengesahkan  program- program dari instansi terkait, termasuk wewenang dalam prioritas pemberian anggaran. Atau yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan DAS, meskipun kepentingannya kecil. Hasil pemetaan pengaruh  dan  kepentingan  para  pihak  (stakeholder)  terkait pengelolaan  sumberdaya  air  di  DAS Wae  Batu  Merah  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  stakeholder  yang  berada  pada kuadran  IV (Contest  Setter) yaitu  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  (BALITBANG)  Kota  Ambon,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku, dan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku.
Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Ambon merupakan instansi dengan tupoksi merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikannya di tingkat Kota Ambon. Instansi ini memiliki pengaruh dalam perencanaan pembangunan termasuk yang berada di kawasan DAS Kota Ambon.
Bappeda  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah) Provinsi  Maluku merupakan  lembaga perencana  makro  pembangunan  daerah.  Instansi  ini  menjaring  program-program  dari  instansi teknis  lainnya  maupun  aspirasi  dari  masyarakat  untuk  dikoordinasikan  dan  disahkan. Wewenangnya juga besar dalam hal pendanaan karena instansi ini berwenang menyusun rencana anggaran  pendapatandan  belanja  daerah  berdasarkan  program-program  pembangunan  daerah yang telah ditetapkan. Lebih khusus untuk pengelolaan DAS Wae Batu Merah bersama dengan Balai Wilayah Sungai, Bappeda Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon dan Dinas Pekerjaan Umum Kota terlibat dalam Program FMSRB ( Flood Management Selected River Basin). Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Maluku ,  memiliki  kepentingan  bahwa  DAS  sebagai  aset ekologis  dan  sosial  daerah.  Lembaga  ini  berperan  dalam  perumusan  perumusan,  perencanaan,
pembinaan,  koordinasi,  pengendalian  dan  pemantauan  teknis  bidang  pencemaran  dan  dampak lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan  daerah  sesuai  dengan  rencana  strategis  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Instansi ini memiliki kewenangan mengadakan pemantauan kualitas  lingkungan  termasuk  kualitas  air  sungai  yang  ada  di  Kabupaten/Kota.  merumuskan kebijakan mengenai riset-riset yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah,  termasuk  menyusun  masterplan  tentang  DAS  Kota  Ambon  dan  Buku  Basis  Data Lingkungan Hidup.

## KESIMPULAN
Hasil  identifikasi  peran  dan  tugas  pokok  para  pemangku  kepentingan  (stakeholder)  yang relevan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  DAS  Wae  Batu  Merah  Kota  Ambon  meliputi  13 organisasi perangkat daerah (OPD)/instansi/ lembaga pemerintah. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  stakeholder  yang  berada  pada Kuadran  I  (Subjek )  yaitu Pemerintah  Negeri  Soya,  Pemerintah  Negeri  Batu  merah,  PT  Dream  Sukses  Arindo  (DSA)  dan PDAM Kota Ambon. Kuadran II (player) yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Balai pengelolaan DAS Provinsi Maluku, dan Badan Penanggulangan Bencana  (BPBD)  Kota  Ambon. Kuadran  III  (crown) yaitu  Forum  DAS  Provinsi  Maluku,  dan  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  KPH  Kota  Ambon.  Terakhir Kuadran  IV  (Contest  Setter) yaitu Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  (BALITBANG)  Kota  Ambon,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi  Maluku,  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  provinsi Maluku

## DAFTAR PUSTAKA
Ast, J. A. V. A. N., & Rosa, M. P. (n.d.). Developments in Participation Within . 343–354.
Barney, J. B., & Harrison, J. S. (2020). Stakeholder Theory at the Crossroads. In Business and Society (Vol. 59, Issue 2). https://doi.org/10.1177/0007650318796792
Bridoux, F., & Stoelhorst, J. W. (2022). Stakeholder theory, strategy, and organization: Past, present, and future. Strategic Organization , 20 (4). https://doi.org/10.1177/14761270221127628
Di  Baldassarre,  G.,  Sivapalan,  M.,  Rusca,  M.,  Cudennec,  C.,  Garcia,  M.,  Kreibich,  H.,  Konar,  M., Mondino, E., Mård, J., Pande, S., Sanderson, M. R., Tian, F., Viglione, A., Wei, J., Wei, Y., Yu, D. J., Srinivasan, V., & Blöschl, G. (2019). Sociohydrology: Scientific Challenges in Addressing the Sustainable
Development Goals. Water Resources
Research , 55 (8). https://doi.org/10.1029/2018WR023901
Ekawati, S., Kartodihardjo, H., Ridho Nurrochmat, D., Hardjanto, & Dwiprabowo, H. (2012). Analisis Diskursus  Dan  Implikasinya  Bagi  Perbaikan  Kebijakan .  http://puspijak.org/publikasi/Buku ilmiah 2010/Analisis Diskursus dan implikasinya.pdf
Freeman,  R.  E.,  Dmytriyev,  S.  D.,  &  Phillips,  R.  A.  (2021).  Stakeholder  Theory  and  the  Resource-
DAS Wae Batu Merah Kota Ambon
Based View of the Firm. Journal of Management , 47 (7). https://doi.org/10.1177/0149206321993576
Hidayat,  N.  C.,  Setijaningrum,  E.,  &  Asmorowati,  S.  (2020).  Analisis  Pemangku  Kepentingan Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  di  Kabupaten  Jember. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 19 (2), 188–201. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118
Hollebeek, L. D., Kumar, V., Srivastava, R. K., & Clark, M. K. (2023). Moving the stakeholder journey forward. Journal of the Academy of Marketing Science , 51 (1). https://doi.org/10.1007/s11747-022- 00878-3
Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder Engagement: Past, Present, and Future. Business and Society , 61 (5). https://doi.org/10.1177/00076503211066595
Latuamury,  B.,  Marasabessy,  H.,  Talaohu,  M.,  &  Imlabla,  W.  (2021a).  Small  island  watershed morphometric  and  hydrological  characteristics  in  Ambon  Region,  Maluku  Province. IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 800 (1).  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/800/1/012047
Latuamury,  B.,  Marasabessy,  H.,  Talaohu,  M.,  &  Imlabla,  W.  (2021b).  Small  island  watershed morphometric  and  hydrological  characteristics  in  Ambon  Region,  Maluku  Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 800 (1), 0–15. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/800/1/012047
Latuamury, B., Talaohu, M., Sahusilawane, F., & Imlabla, W. N. (2021). Correlation of normalized difference  water  index  and  baseflow  index  in  small  island  watershed  landscapes. IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 883 (1).  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/883/1/012072
Latuamury, Bokiraiya. (2020). Manajemen DAS Pulau-Pulau Kecil . Deepublish.
Luthfi, A. (2019). MODEL KELEMBAGAAN TATA KELOLA SUMBERDAYA AIR TANAH YANG BERKELANJUTAN (Studi di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember). Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal , 1 (1), 47–56.
https://doi.org/10.36441/seoi.v1i1.608
Nurtjahjawilasa,  Kartodihardjo,  H.,  Nurrochmat,  D.  R.,  &  Justianto,  A.  (2015).  MANUSIA KEHUTANAN  (  Stakeholder  Analysis  on  Forestry  Human  Resources  Management  and Development  )  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  secara aktif. Http://Ejournal.Forda-Mof.Org/Ejournal-Litbang/Index.Php/JAKK/Article/View/1300 , 12 (No. 3), 1–26.
Ozdemir, S., Carlos Fernandez de Arroyabe, J., Sena, V., & Gupta, S. (2023). Stakeholder diversity and  collaborative  innovation:  Integrating  the  resource-based  view  with  stakeholder  theory. Journal of Business Research , 164 . https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113955
Purnama,  R.,  &  Sulastri.  (2014).  Analisis  Model  Kekuatan  Stakeholder  Dalam  Desain  Dan Implementas!  Kebijakan  Upi. Jurnal  Llmu  Manajemen  &  Bisnis , 5 (2),  85–96. https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/13419
Ramoglou,  S.,  Zyglidopoulos,  S.,  &  Papadopoulou,  F.  (2023).  Is  There  Opportunity  Without Stakeholders? A Stakeholder Theory Critique and Development of Opportunity-Actualization. Entrepreneurship: Theory and Practice , 47 (1). https://doi.org/10.1177/10422587211043354 Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro , 9 (2), 127–144. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351