## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018

## RESPONS TOKOH ORMAS ISLAM TERHADAP PERAN PUBLIK PEREMPUAN
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371 e-mail: sitihalimah@uinsu.ac.id, humaidah@uinsu.ac.id
Abstrak: Studi ini mengkaji respons organisasi keagamaan di Sumatera Utara: Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terhadap peran publik perempuan. Bagaimana agama dan budaya dimaknai serta dipraktikkan pada tataran empiris dalam bentuk norma, fatwa dan sikap. Penelitian ini menemukan perkembangan signifikan fatwa kebebasan peran publik perempuan. Pada level fatwa respons ormas Islam di Sumatera Utara memperlihatkan aspek keterbukaan dan pembaharuan. Fatwa telah merespons persoalan-persoalan praktis di samping persoalan hukum. Meskipun terdapat varian pemikiran tentang peran publik perempuan, tetapi  secara  kelembagaan  respons  tersebut  menjadi  bagian  upaya  pemecahan permasalahan relasi gender. Temuan ini menjadi pemikiran kritis bagi kalangan yang berpandangan bahwa isu ketimpangan gender dalam Islam bersumber dari pandangan ulama yang tidak sensitif gender.

## Abstract: The Responses of Islamic Societal Organization Figures Towards
Women’s  Public  Role .  This  study  focuses  on the  response  of  such  religious organizations in North Sumatra as Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, towards women’s public role. This study also analyses the extent to which religion and culture could be interpreted and practiced at an empirical level in the form of norms, fatwas and attitudes. This study found the significant fatwa developments in the freedom of women’s public roles. At the fatwa level the response of Islamic organizations in North Sumatra shows the openness aspects and renewal. Fatwa has responded to practical issues in addition to legal issues. Although there are thought variants about the public role of women, the institutional response is part of efforts to solve gender relations problems. This finding is being a critical thinking for those who believe that the issue of gender inequality in Islam comes from the views of scholars who are not snsitive to gender.
Kata Kunci: feminisme, gender, fatwa, perempuan, ormas Islam

## Pendahuluan
Gerakan feminisme memandang permasalahan utama masih menguatnya isu peran perempuan pada sektor publik berakar dalam ajaran dan pemahaman keagamaan, yang bias memposisikan relasi laki-laki dan perempuan. Sebagian besar tradisi keagamaan dunia menurut Mosse memosisikan perempuan pada peran sekunder dan subordinat. 1 Kebanyakan budaya memosisikan kaum perempuan pada lingkup domestik dan laki- laki pada wilayah publik. Ada hubungan langsung antara tingkat subordinasi perempuan dalam masyarakat tertentu dan tingkatan di mana wilayah publik dan domestik dipisahkan. 2 Pada kasus Islam misalnya, berkembang anggapan terutama di kalangan gerakan feminisme bahwa teks-teks keagamaan yang berkembang dijadikan sebagai alat legitimasi atas persoalan relasi perempuan dan laki-laki.
Feminisme berdasarkan awal perkembangannya bukan merupakan teori perubahan sosial secara khusus. Namun pada proses berikutnya feminisme memproyeksikan sebuah visi tatanan masyarakat tertentu. Pada konteks tersebut feminisme menjadi sebuah teori perubahan sosial alternatif. Feminisme sebagai gerakan sosial ( social movement ) berangkat dari asumsi bahwa struktur sosiokultural tempat hidup laki-laki dan perempuan tidak kondusif. Karena visi yang demikian, nilai-nilai yang dikembangkankan gerakan ini sering berbenturan dengan nilai-nilai yang telah ada. 3 Hal ini sebagaimana dikemukakan Haryatmoko, pemuka agama sebagai contoh didominasi oleh laki-laki karena dikondisikan konteks sosiokultural tertentu dan bukan sudah semestinya begitu. Mempersoalkan permasalahan dalam relasi gender sering dipahami sebagai pemberontakan terhadap tatanan yang ada. 4
Kalangan feminis menurut Fakih memiliki pandangan bahwa sebagian besar pemikiran keagamaan berkembang dengan pengaruh tradisi dan budaya patriarkhi. Kritik kaum feminis ini memaksa kaum agamawan untuk melihat, mengevaluasi kembali pemahaman dan penafsiran yang ada. Islam menurutnya menawarkan praktik keadilan gender dalam pengambilan keputusan, hak ekonomi, memiliki harta dan sebagainya. Menurut Fakih, tradisi dan praktik keagamaan yang memposisikan perempuan lebih rendah dari laki- laki bersumber dari pengaruh yang kuat atas budaya Timur Tengah Abad Pertengahan dan tafsir keagamaan memiliki peranan penting dalam mensahkan dominasi laki-laki atas perempuan. Konsekuensinya, penafsiran agama yang ada harus direinterpretasi. 5 Ketika perempuan masuk dalam dinamika wacana kaum lelaki dan dia tunduk dalam
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
1 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84-85. 2 Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 374. 3 Mansour  Fakih, Sesat  Pikir  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2001), h. 145.
4 Haryatmoko, “Dominasi Laki-Laki melalui Wacana,” dalam Feminisme Laki-Laki: Solusi atau Persoalan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), h. 13.
5 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 127-129.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
kategori-kategori yang telah ditetapkan oleh laki-laki. Sumber persoalan dalam hal ini pada dasarnya berasal dari pendefinisian sosio-kultural pranata sosial budaya atas sudut pandang kaum laki-laki. Sebab itu pendefinisian pranata sosial budaya harus dilakukan berdasarkan kriteria dan nilai-nilai serta kepentingan bersama atau menafsirkan kembali wacana tersebut. Hal ini berarti menafsirkan ulang pemikiran-pemikiran, teologi, produk hukum, norma-norma moral serta agama. Haryatmoko menyatakan setidaknya ada dua model penafsiran ulang yang dapat dilakukan. Pertama, memperhitungkan unsur temporalitas dari wacana atau sifat kesejarahan dari sebuah pemahaman. Kedua, melakukan kritik ideologi dan dekonstruksi wacana dominasi patriarkhi. 6
Mengacu kepada Mosse, bahwa sebagian besar tradisi agama dalam tiga dasawarsa terakhir menarik sarjana feminis meninjau kembali pemahaman mereka. Agama menawarkan kemungkinan pembebasan dan perbaikan bagi posisi perempuan namun tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi tersebut serta menggunakan agama menekan kaum perempuan. Namun peninjauan kembali terhadap dimensi ajaran, interpretasi tekstual dan tradisi tersebut tidak sederhana. Reaksinya menurut Mosse bisa menjadi sangat berbeda. Sebagian besar dalam pemahaman keagamaan berkembang gerakan liberal pada saat yang sama ada tarikan ke arah fundamentalisme. 7 Oleh karena itu, salah satu bagian penting dalam mendapatkan pemahaman dan jawaban atas tradisi pemikiran keagamaan hubungannya dengan relasi gender yang diharapkan memecahkan persoalan yang telah dikemukakan melalui penelusuran kembali  dimensi tradisi keagamaan tersebut melalui analisis kritis respons kalangan ulama dan pemikir ormas keagamaan. Hal ini dilakukan dengan per- timbangan bahwa pada konteks masyarakat Indonesia eksistensi kalangan tersebut memiliki peran sentral. Peran sentral tersebut dikaitkan dengan pengikut yang besar, gerakan sosio- kultural dan keagamaannya yang memiliki pengaruh di masyarakat. 8 Respons keagamaan dalam studi ini ialah sikap dan perilaku berupa pemikiran dan pendapat yang disampaikan secara kelembagaan. Peran publik adalah peran kaum perempuan di luar rumah tangga atau domestik, baik peran formal maupun non formal. Studi ini dilakukan untuk menemukan respons keagamaan empat organisasi keagamaan di Sumatera Utara dalam memposisi- kan relasi gender dan peran publik perempuan.
Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai sosiokultural merupakan landasan hubungan antarsesama manusia atau fenomena sosial yang berlangsung. Informan penelitian berasal dari kalangan ulama atau pemikir keagamaan empat ormas Islam di Sumatera Utara, yaitu Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam serta teknik dokumentasi. Analisis data mengikuti teknik
6 Haryatmoko, Dominasi Laki-Laki , h. 15-19, 20-21.
7 Mosse, Gender dan Pembangunan , h. 85- 86.
8 M.  Ridwan  Lubis, Agama  dalam  Perbincangan  Sosiologi (Medan:  Citapustaka  Media Perintis, 2010), h. 144.
analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 9 Adapun penjaminan keabsahahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

## Hasil dan Pembahasan

## Mendudukkan Relasi Sosial Perempuan dan Laki-laki
Bagian ini disajikan data wawancara dan dokumen yang peneliti kumpulkan mengenai konsep empat ormas Islam tineliti, yaitu Al Washliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al Ittihadiyah, tentang relasi sosial perempuan dan laki-laki. Al Washliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al Ittihadiyah secara konseptual memposisikan perempuan berada dalam situasi setara dengan kaum laki-laki, didasarkan pada sejumlah ayat dalam al- Qur’an dan hadis. Al Washliyah mengidealkan perempuan dan laki-laki bersinergi melalui pembagian peran yang saling melengkapi di antara keduanya. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya karena nilai kemanusiaan dan nilai amal perbuatannya di hadapan Allah SWT. 10
Al Ittihadiyah tidak hanya menekankan pentingnya peran-peran domestik bagi kaum perempuan, tetapi juga membolehkan kaum perempuan berperan di sektor publik, setara dengan laki. 11 Sebagai salah satu organisasi bagian dari Al Ittihadiyah, Persatuan Putri Al Ittihadiyah (Perpai) didirikan tahun 1940 memberikan kebebasan bagi anggotanya melakukan kegiatan keperluan rumah tangga, tabligh, dan saling mengunjungi sesama anggota. Persatuan Putri Al Ittihadiyah, yang kemudian berganti nama menjadi Muslimat Al Ittihadiyah, memiliki pandangan dan tujuan untuk menyelenggarakan tuntunan Islam, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan dan menimbulkan keinsyafan dalam kalangan keputrian Islam, memperteguh persaudaraan sesama umat Islam, serta memperluas penge- tahuan, terutama bagi kaum perempuan. 12
Begitu juga dengan Muhammadiyah berpandangan bahwa al-Qur’an dan sunnah tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Keduanya berada dalam posisi setara dalam urusan ibadah dan sesama manusia, meskipun diciptakan dengan fungsi yang berbeda. 13 Muhammadiyah secara kelembagaan berpandangan bahwa Islam meng- ajarkan kepada pemeluknya perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Berdasarkan
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
9 M.B. Miles &, A.M Huberman, Qualitative Data Analysis (Beverly Hills: Calif, Sage, 1984). 10 Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah. Rabu, 25 Juli 2018.
11 Hal ini dikemukakan Prof. Dr. Dja’far Siddik, MA, Anggota Majelis Pertimbangan Al Ittihadiyah Sumatera Utara Periode 2015-2020. Wawancara, Rabu, 15 Agustus 2018.
12 Dja’far Siddik & Ja’far, Al Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 26-28.
13 Wawancara dengan Dr. Sulidar, MA, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Kamis, 19 Juli 2018.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke 28 tahun 2014 dikemukakan secara rinci pandangan Muhammadiyah secara kelembagaan konsep kesetaraan perempuan dan laki-laki, yaitu Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki- laki setara di hadapan Allah. Relasi laki- laki dan perempuan dalam posisi setara, tidak ada superioritas dan subordinasi, masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran dan kemungkinan pengembangan diri. Perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan menampakkan adanya kekhususan yang dimiliki laki-laki dan perempuan agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan perannya baik di ranah domestik maupun publik. 14 Prinsip- prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki menurut Muhammadiyah diisyaratkan dalam al-Qur’an. Pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beriman dan beramal salih. Yang membedakan kedudukan keduanya di hadapan Allah hanyalah kualitas iman, takwa, pengabdian kepada Allah dan amal salihnya. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Mereka berdua memiliki kesempatan dan wewenang sama menjalankan fungsi dalam mengelola, memakmurkan dunia dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan peran yang dimainkannya. Ketiga, Adam dan Hawa bersama- sama sebagai aktor dalam kisah al-Qur’an tentang penciptaan manusia. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti mereka berdua yang melibatkan secara bersama-sama dan secara aktif Adam dan Hawa. Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. Perempuan yang berbuat salah akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukannya sebagaimana laki-laki. Keduanya bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. al-Qur’an telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina mendapat hukuman had. Demikian juga para pencuri, perampok, koruptor, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat sanksi atas kesalahan yang diperbuatnya. Nilai-nilai kesetaraan di atas menjadi dasar utama untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan. 15
Perempuan, menurut Nahdlatul Ulama mengacu kepada keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama dipandang dan diposisikan mulia dalam Islam. Perempuan tidak diposisikan dalam situasi subordinat. Islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Sebab itu relasi gender yang tidak adil dalam masyarakat merupakan kenyataan yang menyimpang dari semangat Islam. Dengan posisi demikian, Nahdlatul Ulama memandang bahwa peran-peran publik dan domestik perempuan bisa berjalan seimbang. Peran-peran publik perempuan diperbolehkan sepanjang memiliki kemampuan
14 Berita Resmi Muhammadiyah, Nomor 08/2010-2015/Syawal 1436 H/Agustus 2015 M., h. 86.
15 Ibid., h. 86-91.
serta tidak mengabaikan peran domestik. Konsep dan posisi perempuan yang demikian sebagaimana diputuskan dalam Munas Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat tahun 1997. 16
Jika  Muhammadiyah  mempergunakan  terminologi  setara  atau  kesetaraan, Nahdlatul Ulama memilih pemakaian istilah “proporsional”, yaitu laki-laki dan perempuan berbeda, tidak sama. Kata gender seperti dikemukakan Wahid, merupakan konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan bilogis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis. Dalam pengertian ini, ajaran Islam memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender melalui prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal yang disebut muttaqîn . Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah di muka bumi sama-sama memiliki tugas memakmurkan bumi. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis. Kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Pandangan al-Qur’an tentang kesetaraan gender di atas menurut Wahid harus diletakkan dalam bingkai proses peningkatan kualitas dan peradaban manusia yang dicirikan dengan hubungan antar manusia yang adil, demokratis, egalitarian, dan manusiawi. 17
Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, menegakkan keseimbangan domestik dan publik dalam konteks Nahdlatul Ulama, peran domestik perempuan, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga tugas utama yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun. Peran publik tidak boleh dilakukan dengan memarginalkan peran domestik. Keluarga bahagia yang dipenuhi dengan keharmonisan kehidupan keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak dengan hak dan kewajiban masing-masing. Nahdlatul Ulama sangat menentang pemikiran yang mengecilkan arti keluarga sebagai tempat tumbuh berkembangnya generasi masa depan bangsa. Jika keluarga mengalami masalah, maka masa depan generasi masa depan bangsa terancam secara serius, sehingga keluarga sebagai pondasi utama kehidupan manusia harus diperkuat dan dikembangkan sehingga tidak mengalami perpecahan. Keseimbangan peran domestik dan publik akan meneguhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sinergis. Perempuan menjadi tenang berkarir di sektor
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
16 Jamal Ma’mur Asmani, “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU) ,” dalam Addin , Vol. 9 Nomor 1, h. 42-43. 17 Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah,” dalam Musawa, Vol. 11, Nomor 2, 2012, h. 241.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
publik karena kondisi keluarganya harmonis. Suami dan anak-anak bias menerima keputusan perempuan karir karena hak mereka tetap terpenuhi dengan baik. Komunikasi dan pengaturan waktu secara efektif sangat penting bagi perempuan karir supaya keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan dengan baik. Intensitas dan ekstensitas berkumpul dengan keluarga sangat penting supaya tidak terjadi perasaan curiga dan pikiran negatif terhadap aktivitas yang dilakukan. Keterbukaan dan kebersamaan menjadi kata kunci untuk membangun keseimbangan peran domestik dan publik. 18
Konsep proporsional untuk menghindari konsep “setara” yang dianggap cenderung bermakna menyamakan dua entitas, perempuan dan laki-laki, yang sebenarnya memang berbeda.  Proporsional jika dikaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki bermakna memposisikan perempuan dan laki-laki berdasarkan kelayakan masing-masing. Proporsional juga berkaitan dengan kebutuhan, kelayakan dan nilai kepatutan. Meskipun demikian Nahdlatul Ulama juga memakai istilah setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengertian bahwa perempuan juga memiliki wewenang menangani masalah-masalah tertentu, terutama berhubungan dengan isu-isu perempuan. Pandangan demikian menyiratkan bahwa peran-peran laki-laki dibedakan berdasarkan pertimbangan kelayakan, kebutuhan serta kepatutan atau kepantasan. 19 Sedangkan kalangan Al Ittihadiyah memposisikan perempuan dan laki-laki, keduanya bermitra. Mitra secara konseptual bahwa istri adalah pendukung usaha-usaha suami mereka melalui usaha-usaha amal. 20 Mitra secara konseptual bahwa istri adalah pendukung usaha-usaha suami mereka. Karena itu setiap istri dari pengurus harus Al Ittihadiyah harus menjadi anggota Muslimat Al Ittihadiyah. Usaha-usaha amal yang dijalankan ditujukan untuk memberikan pengetahuan anggota tentang kehidupan rumah tangga, perwiritan, dan kunjungan sesama anggota.

## Fatwa Peran Publik Perempuan
Keempat ormas Islam tineliti memiliki perubahan signifikan dalam merespons dan menempatkan peran-peran publik perempuan. Sebelum munas Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Lampung misalnya, Nahdlatul Ulama tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Perubahan sikap Nahdlatul Ulama secara kelembagaan terhadap kebolehan peran perempuan di ranah publik tampak setelah terjadi munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 1997 dan Muktamar ke 30 di Lirboyo tahun 1999. Perspektif Nahdlatul Ulama tersebut dianggap sebagai lompatan besar yang berbeda dari ideologi mayoritas Ahlussunnah Waljamaah, yang menempatkan kepemimpinan pada kaum lelaki. Argumentasi Nahdlatul
18 Asmani, “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU),” h. 46.
19 Wawancara dengan Drs. Musaddad Lubis, M.Ag, Anggota Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Senin 6 Agustus 2018.
20 Wawancara dengan Prof. Dr. Dja’far Siddik, MA, Anggota Majelis Pertimbangan Al Ittihadiyah Sumatera Utara, Rabu 15 Agustus 2018.
Ulama dalam membolehkan kepemimpinan perempuan sebagai berikut. Pertama, prinsip utama ajaran Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kedua, upaya menegakkan kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan masa. Ketiga, tuntutan kalangan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan pada ruang publik. 21
Kalangan ulama Al Washliyah juga tidak lagi mempermasalahkan peran kaum perempuan di ranah publik,  terkecuali kepemimpinan politik perempuan sebagai kepala negara. 22 Tidak ditemukan kesepakatan para ulama Al Washliyah terhadap kepemimpinan perempuan dalam sebuah negara. 23 Fatwa tentang tidak bolehnya perempuan menjadi kepala negara ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Fatwa Al-Wasliyah Nomor 010/Kep/df-aw/1998. 24 Larangan perempuan menjadi kepala negara dikaitkan dengan pandangan bahwa kepala negara merupakan khalifah atau imam. 25 Berdasarkan rapat kerja nasional Al Washliyah di Bogor tahun 2016 Dewan Fatwa menguatkan fatwa di atas dengan memutuskan bahwa syarat menjadi pimpinan dalam organisasi Al Washliyah adalah laki-laki, terkecuali pada organisasi perempuan di Al Washliyah seperti Muslimat Al Washliyah dan Angkatan Putri Al Washliyah, di mana ada kebolehan perempuan menjadi pimpinan.
Al Ittihadiyah selain menekankan pentingnya peran-peran domestik bagi kaum perempuan juga membolehkan kaum perempuan berperan di sektor publik. Pada praktiknya, ketika Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai calon presiden, Al Ittihadiyah tidak melarang dan mempermasalahkan perempuan menjadi presiden. 26 Begitu juga dengan Muhammadiyah, perempuan tidak hanya diberi ruang bebas, tetapi didorong aktif melakukan peran-peran publik. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hidup manusia harus memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu jika kehidupan seorang perempuan tidak banyak memberi manfaat bagi kehidupan. 27 Majelis Tarjih mendorong setiap muslim dan muslimah untuk berkiprah secara intensif dalam kegiatan amar makruf dan nahi munkar, termasuk bidang politik dan ketatanegaraan dalam membawa ke arah perbaikan masyarakat. Surat al-Taubah ayat 71 dipahami oleh Majelis Tarjih sebagai ayat yang men- dorong setiap muslim dan muslimah untuk berkiprah secara intensif dalam kegiatan amar makruf dan nahi mungkar, yang mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
21 Asmani, Kepemimpinan Perempuan , h. 33-48.
22 Ja’far, “Al Jam’iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan,” dalam Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah , Vol. 17, No. 2, h. 427-430.
23 Wawancara dengan Dr. Ja’far, MA, Anggota Dewan Fatwa Al Washliyah, Kamis, 26 Juli 2018. 24 Ja’far, “Respons Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global,” dalam Al-Manahij, Vol. X Nomor 1, 2016.
25 Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah, Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA, dikemukakan argumentasi atas putusan Dewan Fatwa tersebut, yaitu laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Rabu, 25 Juli 2018 di Medan.
26 Hal ini dikemukakan Prof. Dr. Dja’far Siddik, MA, Anggota Majelis Pertimbangan Al Ittihadiyah Sumatera Utara. Wawancara Rabu 15 Agustus 2018.
27 Wawancara dengan Dr. Sulidar, MA, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kamis 19 Juli 2018.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
politik dan ketatanegaraan. Politik dengan demikian penting peranannya dalam membawa ke arah perbaikan masyarakat. 28 Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa ada tiga nash yang biasa digunakan menjadi argumentasi larangan perempuan menjadi pemimpin. Pertama, Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah meng- anugerahkan kelebihan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, laki-laki, memberikan nafkah dari hartanya” (Q.S. al-Nisâ’/3: 34); Kedua, tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Ketiga, tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki jika ia tunduk kepada perempuan.” Namun ketiga nash tersebut menurut Majelis Tarjih tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan perempuan. Alasan yang dikemukan oleh Majelis Tarjih adalah nash pertama berisikan informasi yang membicarakan hubungan privat laki-laki dan perempuan di lingkungan rumah tangga. Dengan demikian, nash ini tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk persoalan kepemimpinan perempuan secara umum. Sedangkan nash kedua, menurut Majelis Tarjih harus dibaca dalam konteks semangat zamannya bukan dalam arti harfiahnya. Sedangkan nash ketiga sama sekali tidak dapat digunakan sebagai dalil karena hadis tersebut  adalah hadis daif, dikarenakan dalam sanadnya ada rawi bernama Bakr ibn ‘Abd al-‘Azîz yang didaifkan oleh para ahli hadis. Saat ini di mana perempuan sudah mengenyam dunia pendidikan dan memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang karenanya bisa menggenggam wilayah yang selama ini dimasuki dunia laki-laki, maka tidak ada alasan untuk menolak perempuan tampil sebagai pemimpin di tengah masyarakat, karena hakikatnya itu merupakan bagian dari amal saleh yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan. 29
Berdasarkan deskripsi pandangan keempat organisasi keagamaan di atas, tidak ditemukan adanya larangan perempuan melakukan peran-peran publik di samping peran domestik. Pada tataran fatwa dengan begitu tidak ada hambatan, meskipun ada batasan- batasan peran tertentu bagi kaum perempuan. Di antaranya batasan menjadi kepala negara menurut Al Washliyah dan posisi menteri agama sebagai waliy al-amr menurut Al Ittihadiyah .

## Metode Fatwa: Analisis Perbandingan Pemikiran Keagamaan
Guna merespons permasalahan keagamaan dan menghasilkan keputusan agama, terutama hukum Islam dan lainnya yang dianggap sulit, maka Al Washliyah membentuk Dewan Fatwa Al Washliyah sejak tahun 1933. 30 Kalangan ustaz atau ulama di Al Washliyah
28 Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah,” dalam Musawa , Vol. 11, Nomor 2, 2012, h. 236.
29 Ibid. h. 238. 30 Ja’far, “Al Jam’iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan,” h. 418.
bermazhab Syâfi‘i dan menjadikan mazhab ini sebagai asas organisasi dalam bidang hukum. 31 Karena itu tradisi fikih dan tauhid yang dikembangkan ulama-ulama Syâfi‘iyah merupakan pedoman dalam melahirkan fatwa Al Washliyah ketika mereka menurunkan nash-nash al-Qur’an dan hadis. 32 Ulama adalah orang yang dijadikan sebagai tempat bertanya masalah agama Islam dan jawaban atau pendapatnya dipercaya dan dipegang karena ilmu dan sikapnya. Ulama harus mengetahui al-Qur’an dan hadis, menguasai bahasa Arab, mengetahui syair Arab, dan mengetahui perbedaan pendapat ulama di berbagai mazhab. 33 Dewan Fatwa Al Washliyah menetapkan dasar dan metode fatwa sebagai berikut. Pertama, fatwa harus berdasarkan pada salah satu dalil hukum Islam. Kedua, metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa adalah metode instinbath yang digunakan ulama mazhab dari kalangan mazhab Ahlussunnah Waljamaah. 34 Terkait dengan fatwa tentang peran publik bagi kaum perempuan, Dewan Fatwa Al Washliyah membolehkan berbagai aktivitas kaum perempuan di ranah publik, kecuali menjadi kepala negara, dengan ketentuan tetap memelihara aturan Islam. Fatwa terhadap ketidakbolehan perempuan menjadi kepala negara didasarkan pada ijmak fukaha terhadap surat al-Nisâ’ ayat 34 dan hadis Nabi SAW., bahwa kepala negara mesti laki-laki. Selanjutnya berdasarkan kias bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga begitupun dalam sebuah negara yang jumlah keanggotaannya banyak. 35
Adapun kalangan ulama Al Ittihadiyah, sebaliknya tidak mempermasalahkan perempuan menjadi kepala negara sebagaimana Al Washliyah memfatwakan ketidakbolehan ini, kecuali jabatan MenteriAgama harus dipegang oleh laki-laki. Al Ittihadiyah tidak melarang perempuan menjadi presiden selama menteri agama berasal dari kaum lelaki. Menteri agama menurut ulama dan cendikiawan Al Ittihadiyah tidak boleh dijabat oleh perempuan. Karena yang Menteri Agama. Menteri agama sebagai waliyyul amr yaitu negara boleh menjadi wali hakim. 36 Berdasarkan aspek ajaran keimanan, Al Ittihadiyah menganut paham Ahlussunnah Waljamaah sesuai dengan mazhab Imam Abû Hasan al-Asy‘ari dan Abu al-Manshûr al-Mâturîdi. Al Ittihadiyah meskipun awalnya dianggap memiliki pandangan paham keagamaan “kaum muda,” tetapi organisasi keagamaan ini menegaskan bahwa mereka  tidak mengem-
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
31 Ja’far,  “Peran  Al-Jam’iyatul  Washliyah  dalam  Merevitalisasi  Madhhab  Shafi’i  di  Era Kontemporer,” dalam Justicia Islamica, Vol. 13 Nomor 1, 2016, h. 2.
32 Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah. Rabu tanggal 25 Juli 2018 di Medan.
33 Mengenai hakikat ulama secara rinci dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA pada bagian pengantar buku yang ditulis Ja’far & Irwansyah, Biografi Pengurus dan Anggota Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah Periode 2015-2020 (Medan: Dewan Fatwa Al- Jam’iyatul Washliyah, 2016), h. ix-xvi.
34 Ja’far, “Peran Al Jam’iyatul Washliyah,” h. 103.
35 Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Lc., MA, Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah. Rabu 25 Juli 2018. Pandangan Dewan Fatwa yang demikian juga dikemukakan dalam tulisan Ja’far, “Al Jam’iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan,” h. 429.
36 Seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Dja’far Siddik, MA, Anggota Majelis Pertimbangan Al Ittihadiyah Sumatera Utara. Wawancara Rabu 15 Agustus 2018.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
bangkan paham dan aliran baru dalam agama serta tidak menjadi pendukung salah satu mazhab fikih dalam Islam. Berdasarkan aspek ajaran keimanan, Al Ittihadiyah menganut paham Ahlussunnah Waljamaah sesuai dengan mazhab Imam Abû Hasan al-Asy‘ari dan Abû al-Manshûr al-Mâturîdi. Al Ittihadiyah meskipun awalnya dianggap memiliki pandangan paham keagamaan “kaum muda,” tetapi organisasi keagamaan ini menegaskan bahwa mereka tidak mengembangkan paham dan aliran baru dalam agama serta tidak menjadi pendukung salah satu mazhab fikih dalam Islam. Meskipun menyatakan netral dalam fikih, namun beberapa peneliti melihat bahwa dalam fikih Al Ittihadiyah cenderung mengikuti mazhab Syâfi‘iyah. 37
Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama didasarkan  pada  metode  istinbat  hukum. 38 Nahdlatul  Ulama  dalam  menetapkan permasalahan hukum melalui cara mengumpulkan semua fatwa dan menyepakatinya. Selemah apapun pendapat yang dikemukakan tetap akan dikemukakan. Jika Muhammadiyah hanya memakai sumber dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis saja, Nahdlatul Ulama juga memakai ijmak dan menggunakan metode kias. 39
Metode istinbat atau ijtihad Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tinjauan dan kajian terhadap produk hukum yang dihasilkan ulama dan para pengikutnya yang dikenal dengan metode istinbat qauli sebab menggunakan pendapat-pendapat ulama dalam kitab kuning. Atau istinbat dengan metodologi istinbat manhaji yaitu menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushûliyyah untuk menghasilkan hukum. Metode pengeluaran hukum dengan merujuk pendapat para ulama atau istinbat manhaji merupakan pengembangan dari bermazhab secara qauli yang diputuskan dan diaplikasikan setelah musyawarah nasional Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Lampung. Berdasarkan Muktamar di Lirboyo tahun 1999 Nahdlatul Ulama mengemukakan dukungan kepemimpinan perempuan dengan syarat memiliki kapabilitas, integritas, serta tetap menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestiknya. 40 Nahdlatul Ulama dalam merespons isu gender dengan mengaplikasikan metode qauli dan manhaji . Tetapi mengacu kepada temuan penelitian Asmani, terkait dengan isu kepemimpinan dan kepemimpinan perempuan, Nahdlatul Ulama lebih dominan menggunakan metode manhaji . Dengan demikian, perubahan respons Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan perempuan setelah tahun 1999 ternyata terkait dengan metode ijtihad baru dan pergeseran paradigma Nahdlatul Ulama menyikapi isu tersebut. Perubahan respons Nahdlatul Ulama dalam metode istinbat hukum tersebut dilakukan dengan per- timbangan bahwa persoalan-persoalan kontemporer dari setiap aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya dan politik menuntut adanya perangkat metodologi yang dinamis.  Pendapat
37 Dja’far Siddik & Ja’far, Al Ittihadiyah, h. 20-21.
38 Asmani, “Kepemimpinan  Perempuan ,” h. 40.
39 Hal ini seperti dikemukakan Munandar, M.Thi, Anggota Bahtsul Masail NU Sumatera Utara. Senin 6 Agustus 2018.
40 Asmani, “Kepemimpinan  Perempuan ,” h. 33-40.
para ulama yang termaktub dalam kitab kuning konteksnya sudah jauh berbeda dengan permasalahan kontemporer, sebab belum mereka hadapi sebelumnya meskipun di antara pendapat tersebut ada yang relevan dan tidak. 41
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa al-Qur’an dan hadis menempatkan perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah, sama-sama berpotensi meraih prestasi, keduanya diperintah untuk berbuat kebajikan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan karena keduanya bertanggungjawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. 42 Menurut Wahid, sebagai sebuah lembaga yang berkecimpung dalam kajian hukum dan melahirkan tuntuna hukum, produk Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat dikelompokkan sebagai hasil pemikiran dalam bidang hukum. Meskipun berbasiskan teks-teks keagamaan berupa al-Qur’an dan hadis, pada hakekatnya fikih adalah ekspresi pemikiran atau buah intelektual manusia sebagai hasil interpretasi dialogis antara persoalan-persoalan yang mengedepan dengan teks-teks dimaksud. Ini berarti sebagai buah pemikiran fikih hadir tidak dalam ruang dan waktu yang vakum. Dengan kata lain sebagai karya intelektual fikih bergumul dengan fakta-fakta yang hidup di tengah masyarakat yang mengitari kemunculannya. Ketika fakta-fakta yang muncul di tengah kehidupan di setiap tempat dan waktu muncul silih berganti dan beragam maka menghadirkan fikih produk zaman klasik yang mengusung semangat zamannya yang khas, yang tidak jarang sarat dengan aroma  yang misoginis, pada era kekinian adalah sebuah sikap pemaksaan intelektual. Dengan demikian menurut Wawan bawa memunculkan fikih yang merespons semangat kekinian, meskipun tidak mudah adalah salah satu upaya yang niscaya karena merupakan satu dari sekian alternatif panduan lahirnya relasi antar manusia yang lebih sehat yang pada gilirannya berujung dengan munculnya generasi yang lebih berkualitas. Sebagaimana dinyatakan Wahid bahwa respons tentang persoalan kepemimpinan perempuan yang mengedepan muncul dari pribadi maupun organisasi. Di antara organisasi Muhammadiyah yang secara khusus membahas masalah ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Respons yang ditampilkan Majelis Tarjih diwujudkan dalam tiga klaster kajiannya yang secara khirarkhis menurun, yaitu keputusan yang telah ditanfidz; fatwa yang dapat dijadikan pedoman; serta wacana yang diketengahkan dalam bentuk seminar atau simposium. 43 Ada tiga dokumen yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai kebolehan peran publik bagi kaum perempuan. Pertama, Adabul Mar’ah fi Islam yang merupakan hasil muktamar khususi Tarjih Muhammadiyah tahun 1976. Kedua, fatwa Tarjih tahun 1997
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
41 Sebagaimana dikemukakan oleh Munandar, M.Thi, Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama  Sumatera  Utara  bahwa  perubahan  fatwa  Nahdlatul  Ulama  terhadap  kepemimpinan perempuan terkait dengan konteks perubahan politik di Indonesia khususnya setelah Reformasi tahun 1998  berlangsung.
42 Majelis Tarjih dan Tajdid, “Kebolehan Wanita Menjadi Pemimpin ,” dalam http://tarjih.or.id. Jum’at, 12 Safar 1433 H/6Januari 2012. Diakses  Jum’at 20 Juli 2018.
43 Wahid, “Membaca Kepemimpinan Perempuan ,” h. 232, 241-243.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
yang termuat dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid4.Ketiga,Wacana Fiqih Perempuan Perspektif Muhammadiyah merupakan kumpulan tulisan ilmiah hasil seminar Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 2003. Ketiga dokumen tersebut memiliki gagasan yang saling berhubungan bahwa Muham- madiyah melalui Majelis Tarjih membolehkan perempuan melakukan peran-peran publik. Menurut Muhammadiyah tidak ada alasan, seperti dinyatakan dalam dokumen Adabul Mar’ah, untuk melarang bagi kaum perempuan menjadi hakim, camat, lurah, wali kota dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Wacana Fiqih Perempuan ditegaskan bahwa perempuan juga berhak menduduki jabatan sebagai presiden. Melalui fatwa Tarjih tahun 1997 disebutkan bahwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak menemukan adanya dalil- dalil nash yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Ada tiga dokumen yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai kebolehan peran publik bagi kaum perempuan. Pertama,Adabul Mar’ah fi Islam yang merupakan hasil muktamar khususi Tarjih Muhammadiyah tahun 1976. Kedua, Fatwa Tarjih tahun 1997 yang termuat dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 4. Ketiga, Wacana Fiqih Perempuan Perspektif Muhammadiyah merupakan kumpulan tulisan ilmiah hasil seminar Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 2003. Ketiga dokumen tersebut memiliki gagasan yang saling berhubungan bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih membolehkan perempuan melakukan peran-peran publik. Menurut Muhammadiyah tidak ada alasan, seperti dinyatakan dalam dokumen Adabul Mar’ah, untuk melarang bagi kaum perempuan menjadi hakim, camat, lurah, wali kota dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Wacana Fiqih Perempuan ditegaskan bahwa perempuan juga berhak menduduki jabatan sebagai presiden. Melalui fatwa Tarjih tahun 1997 disebutkan bahwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muham- madiyah tidak menemukan adanya dalil-dalil nash yang melarang perempuan menjadi pemimpin. 44
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa al-Qur’an dan hadis menempatkan perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah (Q.S. al-Hujurat/ 49: 13, al-Nahl/16: 97) sama-sama berpotensi meraih prestasi (Q.S. al-Nisâ’/4: 124; al- Nahl/16:97), keduanya diperintah untuk berbuat kebajikan (Q.S. al-Taubah/9:71). Selanjutnya, pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Muhammadiyah melihat bahwa hadis ini harus dipahami secara kontekstual, tidak terpaku pada pada pemahaman teks secara harfiah. Dengan begitu hadis Rasulullah SAW. tersebut merupakan pernyataan beliau pada saat kondisi masa itu belum memungkinkan perempuan untuk menangani urusan publik. Sedangkan saat ini telah banyak kaum perempuan yang mempunyai ilmu dan pengalaman menangani urusan kemasyarakatan. Berdasarkan hal ini, maka laki-
44 Sikap Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai kebolehan perempuan melakukan peran publik sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Rofiq Muzakkir, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui tulisannya yang berjudul: “Pandangan Muhammadiyah tentang Kepemimpinan Perempuan,” dalam Aisyiyah: Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan. Diakses Jum’at 20 Juli 2018.
laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan karena keduanya bertanggungjawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. 45
Secara metodologi hukum, tarjih yang dilakukan Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah yang diterima yaitu hadis-hadis memiliki kualitas sahih dan hasan dalam istilah ilmu hadis. 46 Meskipun demikian, Majelis Tarjih memandang bahwa peran publik kaum perempuan dalam bidang politik dapat diimplementasikan dalam dua peran, yaitu peran yang bersifat langsung dan peran tidak langsung. Peran langsung diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam badan legislatif, mulai dari pusat hingga daerah. Untuk itu, menurut Majelis Tarjih kaum perempuan harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Sedangkan peran tidak langsung dapat direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan penyadaran politik mulai dari rumah tangga, masyarakat, dengan cara mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesmpatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga- lembaga kemasyarakatan. Dalam bidang tersebut kaum perempuan harus dapat mengambil peran yang menentukan. 47 Secara metodologi hukum, tarjih yang dilakukan oleh majelis tarjih Muhammadiyah hanya mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah yang diterima, yaitu hadis-hadis memiliki kualitas shahih dan hasan dalam istilah ilmu hadis. 48 Meskipun demikian Muhammadiyah tidak lagi memaknai tarjih sekadar membandingkan nash atau hukum sebuah permasalahan. Tarjih harus dikembangkan dengan empat komponen yaitu pembaharuan, keterbukaan dan tidak anti kritik, toleran serta sumber dalil. 49
Secara kelembagaan meskipun empat organisasi keagamaan membolehkan peran- peran publik kaum perempuan, tetapi pada tataran praktik juga berkembang pemikiran yang berbeda dengan keputusan lembaga tersebut di kalangan ulama atau pemikir keagamaan secara individual. Pemikiran tersebut ada yang menguatkan fatwa dan ada juga yang mengkritisinya. Pada kasus Al Washliyah meskipun berdasarkan putusan Dewan Fatwa dan kebanyakan ulama Al Wasliyah penganut mazhab Syâfi‘i tidak membolehkan peran publik perempuan sebagai kepala negara, tetapi sebagian kalangan intelektual muda organisasi keagamaan ini tidak mempersoalkan perempuan menjadi kepala negara. 50 Di dalam lembaga
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
45 Majelis Tarjih dan Tajdid, “Kebolehan Wanita Menjadi Pemimpin,” dalam http://tarjih. or.id. Jum’at, 12 Safar 1433 H/6 Januari 2012. Diakses  Jum’at 20 Juli 2018.
46 Wawancara dengan Dr. Sulidar, MA, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Kamis 19 Juli 2018.
47 Wahid, “Membaca Kepemimpinan Perempuan,” h. 237.
48 Wawancara dengan Dr. Sulidar, MA, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kamis 19 Juli 2018.
49 Wawasan tentang konsep dan makna tarjih Muhammadiyah yang demikian sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Musyawarah Wilayah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan 8 Desember 2017. “Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah: Perempuan Boleh Jadi Pemimpin,” dalam http://online.co.id. Diakses Jum’at 20 Juli 2018.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pun juga menghadapi dinamika pemikiran terutama dengan para kiai yang memiliki pemikiran memahami teks-teks fikih secara ketat. Kalangan kiai yang demikian ini berusaha mempertahankan argumentasi tekstualnya sesuai dengan paradigma berpikir yang menempatkan teks pada posisi yang tidak dapat diganggu gugat. Teks-teks kitab kuning harus dipahami apa adanya. 51 Beberapa ulama Bahtsul Masail dan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama menolak kepemimpinan perempuan ketika isu tersebut dibahas, tetapi kelompok pendukung fatwa yang membolehkan lebih banyak. Berdasarkan pertimbangan suara terbanyak, disepakati fatwa kebolehan kepemimpinan perempuan oleh Nahdlatul Ulama. 52 Begitu pun, di kalangan organisasi keagamaan Muhammadiyah juga ditemukan varian pemikiran berkaitan praktik konsep kesetaraan gender tersebut di kalangan anggota. 53 Sebagian di antara mereka dipandang memiliki pemikiran progresif tetapi berkembang juga pemikiran konvensional. 54
Peneliti sedikitnya menyederhanakan tiga varian pemikiran kritis terhadap fatwa yang berkembang. Kelompok pertama , fatwa secara kelembagaan telah memberikan hak dan kebebasan perempuan dalam melakukan peran-peran publik. Kelompok kedua , secara kelembagaan fatwa masih membatasi peran-peran publik bagi kaum perempuan. Meskipun fatwa membolehkan kaum perempuan berperan dalam peran publik, tetapi masih sangat kuat pembatasan peran-peran tersebut. Kelompok kedua ini berpandangan bahwa perempuan harus dibebaskan melakukan semua jenis peran publik. Pandangan kritis ini misalnya ditujukan terhadap Dewan Fatwa Al Washliyah. Menurut kalangan ini, fatwa yang disusun belum melibatkan peranserta ulama dan cendikiawan dari kaum perempuan. Kelompok ketiga, bahwa fatwa tentang kebolehan bagi kaum perempuan melakukan peran-peran publik telah menunjukkan keberpihakan ulama terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi, konsep dan praktik kesetaraan jangan sampai melampaui batas dan terlalu bebas seperti yang disuarakan oleh kelompok pertama di atas.
Varian pemikiran dan respons terhadap peran-peran publik serta batasan hingga sampai mana kebolehan peran tersebut dilakukan menunjukkan apa yang dikemukakan Mosse bahwa peninjauan kembali terhadap dimensi ajaran, interpretasi tekstual dan tradisi
50 Ja’far, “Al Jam’iyatul Washliyah dan Problem,” h. 427. Pandangan ini juga dikuatkan melalui wawancara dengan beliau. Kamis 26 Juli 2018.
51 Pergulatan antara faksi di kalangan Nahdlatul Ulama ini sebagaimana ditemukan Asmani , “ Kepemimpinan  Perempuan,”  h. 43-44.
52 Varian pemikiran tersebut juga dikemukakan oleh Munandar, M.Thi dan Drs. Musaddad Lubis, M.Ag, Anggota Tanfiziyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Wawancara Senin 6 Agustus 2018.
53 Kondisi demikian sebagaimana dikemukakan dalam wawancara dengan Dr. Sulidar, MA, ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Kamis 19 Juli 2018. Begitu juga dengan pendapat Alimatul Qibtiyah, “Hak Perempuan dalam Muhammadiyah,” Diunduh tanggal 20 Juli 2018.
54 Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Alimatul Qibtiyah, dalam tulisannya, “Hak Perempuan dalam Muhammadiyah,” Diunduh Jum’at 20 Juli 2018.
tersebut tidak sederhana. Reaksi yang berkembang seperti dikemukakan Mosse bisa menjadi sangat berbeda. Sebagian besar dalam pemahaman keagamaan berkembang gerakan liberal pada saat yang sama ada tarikan ke arah fundamentalisme. 55 Perbedaan fatwa dan respons terhadap fatwa sedikit banyak membenarkan pandangan Mosse tersebut. Sebagian besar fatwa dari kalangan ulama atau pemuka agama dari keempat tampak sangat terbuka dan progresif tetapi sebagian masih mempertahankan pemikiran azasi meski tetap menun- jukkan aspek pembaharuan, seperti pada kasus fatwa Al Washliyah. Meskipun di kalangan internal keanggotaan dari empat ormas Islam tersebut juga berkembang kecenderungan dua kubu tersebut yaitu: pendukung dan pengkritik fatwa. Akan tetapi secara kelembagaan adanya fatwa kebolehan peran publik perempuan menjadi bagian upaya pemecahan terhadap permasalahan relasi gender. Upaya mensosialisasikan fatwa juga terus dilakukan oleh kalangan ulama dan pemuka dari empat ormas Islam di Sumatera Utara.

## Penutup
Fatwa tentang kesetaraan gender dan peran-peran publik bagi kaum perempuan menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan begitu secara konseptual penafsiran ajaran Islam yang dilakukan oleh ulama dan pemikir keagamaan dari empat organisasi keagamaan yang diteliti terlihat sangat dinamis, terbuka dan terus menunjukkan aspek pembaharuan. Berdasarkan metodologi fatwa terlihat bahwa keempat organisasi keagamaan tineliti selain mendasarkan pada sumber dasar hukum Islam, al-Qur’an, hadis, ijmak dan kias juga telah memasukkan isu dan persoalan kontemporer yang terus berkembang, dalam konteks penelitian ini isu kesetaraan gender. Fatwa keagamaan telah merespons persoalan-persoalan praktis di samping persoalan hukum tentunya. Meskipun terdapat varian pemikiran terhadap fatwa tentang peran-peran publik perempuan yang dikemukakan organisasi keagamaan yang diteliti, tetapi secara kelembagaan respons tersebut menjadi bagian upaya pemecahan terhadap permasalahan relasi gender. Temuan penelitian ini temuan ini setidaknya menjadi salah satu komponen kritis bagi kalangan yang memandang bahwa penafsiran Islam terhadap isu kesetaraan gender bersumber dari pandangan kalangan ulama yang tidak sensitif dengan isu gender yang berkembang. Artinya bahwa pada level fatwa dan penafsiran agama kalangan ulama dan pemikir keagamaan ormas Islam di Sumatera Utara yang diteliti terlihat sangat dinamis serta memperlihatkan aspek pembaharuan.
Menurut peneliti, karena itu terbuka peluang bagi penelitian berikutnya untuk men- dalami bagaimana aktualisasi fatwa di dalam internal ormas keagamaan dan masyarakat secara luas. Setidaknya studi ini akan bisa memberikan penjelasan lebih rinci menjawab apakah persoalan kesetaraan gender dan peran-peran publik bagi kaum perempuan telah selesai pada level internal organisasi keagamaan tineliti, sehingga fatwa keagamaan tidak
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
sekadar konseptual, norma, aturan dan hukum yang tidak dijalankan kecuali hanya dalam lembaran-lembaran dokumen semata.

## Pustaka Acuan
Asmani, Jamal Ma’mur. “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU),” dalam Addin , Vol. 9 Nomor 1, 2015.
Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Fakih, Mansour. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001.
Haryatmoko. “Dominasi Laki-Laki Melalui Wacana,”  dalam Feminisme Laki-Laki: Solusi atau Persoalan. Jakarta: Yayasan Jurnal  Perempuan, 2001.
Humm, Maggie. Ensiklopedia Feminisme. Yogyakarta: Fajar  Pustaka Baru, 2002.
Ja’far. “Peran Al Jam’iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi’i di Era Kontemporer,” dalam Justisia Islamica , Vol. 13 Nomor 1, 2016.
Ja’far. “Respons Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global ,” dalam Al-Manahij , Vol. X Nomor 1, 2016.
Ja’far. “Al Jam’iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan,” dalam Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah , Vol. 17 Nomor 2, 2017.
Ja’far & Irwansyah. Biografi Pengurus dan Anggota Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah Periode 2015-2020 . Medan: Dewan Fatwa Al Washliyah, 2016.
Lubis, M. Ridwan. Agama dalam Perbincangan Sosiologi. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010.
Miles, M.B & Huberman, A.M. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: Calif, Sage, 1984.
Mosse, Julia Cleves. Gender dan Pembangunan . Yogyakarya: Pustaka Pelajar, 1996.
Muzakkir,  Muhammad  Rofiq.  “Pandangan  Muhammadiyah  tentang  Kepemimpinan Perempuan,” dalam Aisyiyah: Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan.
Qibtiyah,  Alimatul.  “Hak  Perempuan  dalam  Muhammadiyah.”  https://dakwahuin- suka.wordpress.com/2015/04/06/hak-perempuan-dalam-muhammadiyah.
Siddik, Dja’far & Ja’far. Al Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara. Medan: Perdana Publishing, 2017.
Syahnan, Mhd. Contemporary Islamic Legal Discourse: A Study of Sayyid Quthb’s Fi Zhilal al-Qur’an . Medan: IAIN Press, 2010.
Syahnan, Mhd., et al. “Reconsidering Gender Roles in Modern Islam: A Comparison of the Images of Muslim Women Found in the Works of Sayyid Qutb and ‘Â’ishah ‘Abd Rahmân,” dalam International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 6 (10) 2017.
Siti Halimah & Humaidah Hasibuan: Respons Tokoh Ormas Islam
Syahnan, Mhd. Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner . Medan: Perdana Publishing, 2018.
“Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII ,” dalam Berita Resmi Muhammadiyah,
2015. Nomor 08/2010-2015/Syawal 1436 H/Agustus 2015 M.
Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah,” dalam Musawa , Vol. 11, Nomor 2, 2012.
Majelis Tarjih dan Tajdid. “Kebolehan Wanita Menjadi Pemimpin,” dalam http://tarjih.or.id. Jum’at, 12 Safar 1433 H/6Januari 2012.
Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Pimpinan Muhammadiyah. “Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah: Perempuan Boleh Jadi Pemimpin,” dalam http://online.co.id.
Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA (Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah) Rabu tanggal 25 Juli 2018.
Wawancara dengan Dr. Ja’far, MA (Anggota Dewan Fatwa Al Washliyah) Kamis 26 Juli 2018.
Wawancara dengan Dr. Sulidar, MA (Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara) Kamis 19 Juli 2018.
Wawancara dengan Drs. Sfayfri Chaniago, M.Ag (Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara) Jum’at, 20 Juli 2018.
Wawancara dengan Drs. Musaddad Lubis, M.Ag (Anggota Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara) Senin 6 Agustus 2018.
Wawancara  dengan  Munandar,  M.Thi,  (Anggota  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama Sumatera Utara) Senin 6 Agustus 2018.
Wawancara dengan Prof. Dr. Dja’far Sidik, MA (Anggota Majelis Pertimbangan Al Ittihadiyah Sumatera Utara) Rabu 15 Agustus 2018.