## Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah
M. Awaluddin dan Rahmad Hidayat Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat-Indonesia awaldompu@gmail.com

## Abstrak
Pada era globalisasi  saat ini, peningkatan produktivitas sebuah negara bergantung pada pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 bahwa pemerintah harus  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Indonesia  sebagai  negara  yang mengimplementasikan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Otonomi  Daerah,  sehingga  daerah  tersebut  dapat  mengelola  sumberdaya  yang  ada  di  dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Peningkatan produktivitas manusia di daerah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  memberikan  bantuan  moril  dan  materil  baik  di  sektor infrastruktur  maupun  memberikan  penyuluhan  di  bidang  pertanian.  Permasalahan  yang  timbul  dalam peningkatan produktivitas manusia adalah munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi  oleh  pemerintah  daerah,  salahsatunya  adalah  kerusakan  lingkungan  akibat  dari  program pembangunan  untuk  meningkatkan  produktivitas  masyarakat  lokal  tidak  bisa  berkelanjutan  atau  tidak sustainable.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  yaitu,  observasi,  kajian  pustaka,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  kurang  terintegrasinya  kinerja  antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  terkait pelaksanaan program peningkatan produktivitas manusia sehingga kurang  memperhatikan keberlanjutan dari  pelaksanaan  tersebut,  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  sehingga  menimbulkan  kerugian  dan masalah baru bagi masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci : Kerusakan Lingkungan, Produktivitas, Manusia, Daerah

## PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi    saat  ini,  peningkatan  produktivitas  sebuah  negara  bergantung  pada pengembangan  dan  perbaikan  sumberdaya  manusia  yang  ada  di  dalamnya.  Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang  dasar  1945  bahwa  pemerintah  harus  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Otonomi  Daerah,  sehingga  daerah tersebut  dapat  mengelola  sumberdaya  yang  ada  di  dalamnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan  daerah  tersebut.  Peningkatan  produktivitas  manusia  di  daerah  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dengan  memberikan  bantuan  moril  dan  materil  baik  di  sektor  infrastruktur maupun memberikan penyuluhan di bidang pertanian.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  peningkatan  produktivitas  manusia  adalah  munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah daerah, salahsatunya adalah  kerusakan  lingkungan  akibat  dari  program  pembangunan  untuk  meningkatkan produktivitas  masyarakat  lokal  tidak  bisa  berkelanjutan  atau  tidak  sustainable  (Budiman, Arif. 2000:7).
Pada dasarnya pembangunan masyarakat agar mendapatkan produktivitas yang tinggi harus mengandung 3 unsur yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumberdaya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Tiga hal tersebut harus di laksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah dengan  memperhatikan  faktor  lingkungan  tempat  tinggal  masyarakat  tersebut  sehingga  tidak menimbulkan masalah baru. Perhatian pemerintah daerah pada lingkungan perlu dilakukan agar program atau kebijakan yang meningkatkan produktivitas manusia di daerah dapat terwujud dan tidak menimbulkan masalah baru (Soetomo 2006:40).
Kerusakan lingkungan yang  terjadi di daerah dalam memperbaiki produktivitas masyarakat terjadi  pada  sektor  pertanian  dan  perkebunan  serta  pertambangan.  Ketiga  sektor  tersebut
memberikan  kontribusi  besar  dalam  peningkatan  produktivitas  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan.  Dalam  pelaksanaanya  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  lokal  untuk meningkatkan  produktivitasnya  memanfaatkan  tiga  sektor  tersebut,  pemanfaatan  secara  besar- besaran  membuat  pemerintah  daerah  cenderung  kurang  memperhatikan  kearifan  dan  keadaan lingkungan.
Ada beberapa permasalahan yang terjadi di daerah terkait pembangunan dan pengembangan daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal di antaranya terjadinya abrasi pantai, kerusakan  lingkungan  hutan,  dan  terjadinya  kebakaran  lahan  dan  hutan  di  pulau  sumatra  dan kalimantan. Sebagai contoh Luca Tacconi dari Center for International Forestry Research (Cifor) tahun 2003, melaporkan kebakaran hutan Indonesia pada 1997-1998 yang menghanguskan 11,7 juta hektar lahan menimbulkan kerugian 2,3 miliar dollar AS-3,2 miliar dollar AS. Kerugian itu mencakup kerusakan pada lahan, hutan, bangunan, biaya pengendalian kebakaran, serta kerugian akibat dampak pada pariwisata, transportasi, dan terutama kesehatan. Kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di Indonesia yang bukan hanya berdampak buruk pada lingkungan tetapi juga pada aspek kehidupan masyarakat. (Sari, Mela 2017).
Figure 1. Peningkatan luas hutan dan lahan terbakar di Indonesia Sumber: Sipongi.menlhk.go.id
Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan masyarakatnya bisa saja berada  dalam  sebuah  proses  menjadi  miskin.  Begitu  juga  dengan  Indonesia  yang  sudah menerapkan otonomi daerah, maka daerahlah yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya di daerah  tersebut  baik  itu  manusia  ataupun  sumberdaya  alam  yang  ada  di  dalamnya.  Bisa  saja, produktivitas  dan  pembangunan  yang  tinggi  tidak  mempedulikan  dampak  lingkungannya. Lingkungan  semakin  rusak,  sumber-sumber  alamnya  terkuras    sementara  kecepatan  bagi  alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan alam terbut.
Kabupaten  Dompu  adalah  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km² Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Hampir 90% masyarakat  Kabupaten  Dompu  berprofesi  sebagai  petani,  sehingga  Pemerintah  Kabupaten Dompu memberikan dukungan dan bantuan kepada seluruh petani di Kabupaten Dompu dengan membuat program penanaman jagung kepada seluruh petani dengan memberikan bantuan berupa pupuk, bibit serta membebaskan petani untuk menanam jagung seluas-luasnya agar mendapatkan hasil memuaskan.
Selain  memanfaatkan  daerah  sebagai  penghasil  di  sektor  pertanian  untuk  meningkatkan produktivitas    masyarakat  lokal  pemerintah  daerah  juga  memberikan  ijin  pada  sektor pertambangan  untuk  melaksanakan  eksplorasi  oleh  PT.  Sumbawa  Timur  Mining  (STM)  di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dengan total luas eksplorasi sejak tahun 2012 seluas 19. 200 Ha  dengan  total  80  titik  bor dan  perusahaan  pasir  besi  di  Kecamatan  Pekat.  Dengan  beberapa program  pemerintah  daerah  dan  Pemerintah  Kabupaten  Dompu  tentu  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal sehingga memperoleh kesejahteraan. Tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Dompu masih kurang memperhatikan pembangunan yang
berkelanjutan (Sustainable Development). Dari pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu memang meningkatkan produktivitas dan penghasilan masyarakat lokal tetapi menimbulkan  permasalahan  seperti  kerusakan  hutan,  tercemarnya  lingkungan  dan  terjadinya banjir.
Selain di daerah yang mengandalkan sektor pertanian, pertambangan dan perkebunan kurang memperhatikan  lingkungan  kota-kota  besar  yang  ada    di  pulau  jawa  yang  membangun  pusat perbelanjaan serta pabrik masih kurang memperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan, mungkin saja pabrik-pabrik yang di dirikan menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan dan mahluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, seringkali terjadi pembangunan yang dianggap berhasil  ternyata  tidak  memiliki  daya  kelestarian  lingkungan  yang  memadai.  Akibanya pembangunan  yang  dilaksanakan  daerah  tersebut  tidak  berkelanjutan  atau  sustainable. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan pemerintah tidak hanya  memikirkan  saat  sekarang  tetapi  juga  harus  memikirkan  di  masa  yang  akan  datang, bagaimana dengan 10 atau 20 tahun kedepan, jangan sampai merugikan lebih besar di banding yang diperoleh saat ini. (Budiman, Arief, 2000:6).
Salah satu contoh limbah pabrik yang mencemari lingkungan ada di Kabupaten Pekalongan, limbah milik home industri (industri rumahan) bekas cucian batik langsung di buang ke sungai, karena masyarakat tidak mampu membeli pipa dan membangun tempat pembungan limbah batik karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Limbah batik yang di buang langsung ke sungai oleh pengusaha UMKM batik pekalongan membuat air sungai menjadi berwarna dan berbau. Air tidak  bisa  digunakan  serta  flora  dan  faunanya  tidak  bisa  di  manfaatkan  lagi  oleh  masyarakat pekalongan. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa mengatur dan  mencarikan  solusi  sehingga  proses  peningkatan  produktivitas  masyarakat  tidak  merusak lingkungan dan mendatangkan permasalahan yang baru.
Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat makalah terkait tantangan lingkungan  yang  perlu  di  perhatikan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  di  samping  membuat program atau kebijakan yang akan meningkatkat produktivitas manusia (masyarakat Indonesia) sehingga  tidak  terjadi  masalah  kerusakan  lingkungan  yang  merugikan  serta  meresahkan masyarakat di waktu yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam Kebijakan Publik.
Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar yang mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public Adminitration” diganti menjadi Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik, maka itu dapat  dikatakan  kesalahan  berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu. (Pasolong, 2012:55).
George J. Gordo dalam Inu Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  legislatif, eksekutif  serta  peradilan. Administrasi  Publik  dimaksudkan  untuk  lebih  memahami  hubungan pemerintah  dengan  publik  serta  meningkatkan  responbilitas  kebijakan  terhadap  berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efesien dan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  pemerintah  Daerah  dalam  peningkatan  produktivitas  manusia  sangat  penting  karena telah di amanatkan dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena dengan adanya penyelenggaran pemerintahan daerah di harapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berbagai program peningkatan produktivitas masyarakat di daerah di lakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan peluang bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Salahsatunya adalah pemberian dana desa dan program keluarga harapan, serta pengembangangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbagai  wilayah  di  Indonesia  telah  mengembangkan  wilayah  atau  daerahnya  sesuai  dengan potensi sumberdaya masing-masing daerah. Di Kota-kota besar di Indonesia berkembang dengan sektor  perdagangan  dan  pariwisatanya,  sedangkan  di  daerah  terpencil  dan  kota-kata  kecil mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata.
Pemerintah daerah memanfaatkan potensi daerahnya secara besar-basaran seperti menerima penanam modal asing dan mmberdayakan UMKM. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Dalam pemanfaat sumberdaya yang ada di daerah saat ini, pemerintah dan masyarakat di daerah cenderung tidak memperhatikan kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  akibat  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  peningkatan produktivitas  masyarakat  daerah.  Kerusakan  lingkungan  biasanya  kurang  di  sadari  oleh masyarakat sebelum kerusakan itu membawa masalah baru dan merugikan masyarakat. seperti kerusakan lingkungan dan kawasan hutan di Kabupaten Bungo dan merabas hutan dengan cara membakar  sehingga  menimbulkan  asap  dan  udara  yang  tercemar  dan  membawa  dampak timbulnya  penyakit  gangguan  pernapasan.  Kabupaten  Pekalongan  yang  menghasilkan  limbah batik  dari  UMKM  yang  tidak  memiliki  pembuangan  akhir  melalui  pipa  agar  tidak  mencemari lingkungan.
Pengusaha UMKM yang memproduksi batik di pekalongan membuang sisa limbah batiknya di aliran sungai karena tidak memiliki pipa dan zat kimia yang bisa mengubah limbah batik agar tidak berbahaya. UMKM beralasan bahwa harga pipa pembuangan dan  zat kimia yang mahal membuat pengusaha UMKM tidak mampu untuk membeli pipa dan tempat penampungan limbah batik  tersebut.  Berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  tersebut  telah  mendapatkan perhatian  pemerintah.  Pemerintah  daerah  memberikan  sosialisasi  agar  kegiatan  yang  merusak lingkungan  dan  membahayakan  masyarakat  di  masa  depan  harus  di  tinggalkan  karena pembangunan harus berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan.
Pada kenyataannya pemerintah daerah hanya memberikan sosialisasi tampa ada tindakan nyata dan bantuan  yang berkelanjutan  untuk memecahkan masalah tersebut. Masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah  sebuah  kesalahan tetapi  karena tidak ada pilihan  yang  tepat serta komunikasi yang efektif tidak berjalan antara pemerintah dan masyarakat serta solusi yang diberiksn hanya dalam bentuk pengarahan dan himbauan menyebabkan masyarakat tetap memilih merusak lingkungan sehingga membawa masalah di masa yang akan datang.
Kurang terintegrasinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk mencari solusi dan di implementasikan serta di berikan pengawasan sehingga peningkatan produktivitas manusia  tidak  menimbulkan  dampak  lain  yang  membawa  masalah  baru  dalam  kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memiliki strategi yang memcahkan masalah kerusakan lingkungan, misalnya dengan bekerjasasama dengan sektor swasta atau dengan mengelola pendapatan daerah untuk  diarahkan  ke  perbaikan  lingkungan  yang  rusak  serta  meminta  sumbangsih  dari  sektor swasta  untuk  membantu  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  kerusakan lingkungan.
Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi tiga hal penting untuk kemajuan negara. Komunikasi yang efektif terintegrasi dan tindakan nyata tentu diperlukan oleh tiga sektor tersebut.
Permasalahan  kerusakan  lingkungan  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  daerah  saat  ini  untuk mewujudkan produktivitas  atau pembangunan manusia daerah  yang berkelanjutan. Pemerintah daerah  harus  mengembangkan  strategi  kebijakan  lingkungan  dan  memberikan  kontribusi  yang nyata dalam melibatkan sektor swasta. Pemerintah daerah harus memanfaatkan pajak pengusaha dan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang efektif tetapi tidak merusak agar peningkatan produktivitas manusia di daerah tidak menimbulkan masalah lingkungan.

## SIMPULAN
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi  seluasluasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adanya  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  di  harapkan  dapat  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Berbagai program peningkatan produktivitas masyarakat di daerah di lakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan peluang bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Salahsatunya adalah pemberian dana desa dan program keluarga harapan, serta pengembangangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Kurang terintegrasinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk mencari solusi dan di implementasikan serta di berikan pengawasan sehingga peningkatan produktivitas manusia  tidak  menimbulkan  dampak  lain  yang  membawa  masalah  baru  dalam  kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memiliki strategi yang memcahkan masalah kerusakan lingkungan, misalnya dengan bekerjasasama dengan sektor swasta atau dengan mengelola pendapatan daerah untuk  diarahkan  ke  perbaikan  lingkungan  yang  rusak  serta  meminta  sumbangsih  dari  sektor swasta  untuk  membantu  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  kerusakan lingkungan. Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi tiga hal penting untuk kemajuan negara. Komunikasi yang efektif terintegrasi dan tindakan nyata tentu diperlukan oleh tiga sektor tersebut.

## Daftar Pustaka
Kencana Syafiie, Inu. (2015). Ilmu Administrasi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Santosa, Pandji. (2008). Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, cetakan ke-1, Bandung Refika Aditama, PT.
Febri (2016) Dampak pembuangan limbah di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Undip Sari, Mela (2017)Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bungo Provinsi  Jambi(kajian  Peraturan  Bupati  Bungo  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Pos  Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Bungo), Semarang Undip:2017
Awaluddin, M. (2017) Evaluasi  Kebijakan Peraturan Daerah  Kabupaten Dompu Nomor. 06 tahun  2012 tentang Pengelolaan Pertambangan, Semarang Undip:2017
Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang-No-23-Th-2014 tentang penyelenggaraan Pemerintahan-Daerah