Purnama,  F.,  &  Kurnia,  I.  (2024).  Implikasi  Hukum  Internasional  Terhadap  Kejahatan Perang  yang  dilakukan  Oleh  Tentara  Bayaran  (Studi  Kasus  Legiun  Georgia). Syntax
Literate . (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG YANG  DILAKUKAN  OLEH  TENTARA  BAYARAN  (STUDI  KASUS  LEGIUN GEORGIA)
Ferdinand Purnama, Ida Kurnia Universitas Tarumangara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia Email: ferdinandpurnama@gmail.com, idah@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Tentara bayaran adalah individu yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata dengan tujuan mengejar  keuntungan  pribadi.  Tentara  bayaran  sering  dipandang  sebagai  pejuang  yang melanggar  hukum  yang  tidak  harus  mengikuti  aturan  perang  yang  sama  dengan  pasukan negara. Tentara bayaran tetap tunduk pada hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa yang melarang pihak-pihak melakukan kejahatan perang dan pelanggaran Hukum Humaniter  Internasional  berat  lainnya.  Artikel  ini  berfokus  pada  implikasi  hukum  dari kejahatan perang yang dilakukan oleh Legiun Georgia, sebuah kelompok Tentara Bayaran yang secara aktif berpartisipasi dalam perang Rusia-Ukraina bersama pasukan Ukraina di wilayah Donbad di Ukraina timur pada tahun 2022, tuduhan dibuat terhadap Legiun karena terlibat dalam eksekusi tawanan perang Rusia (POW) di Dmytrovka, Oblast Kiev pada Maret 2022. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang pendekatannya berbasis bahan pustaka dan data sekunder. Artikel ini dimulai dengan menyajikan ringkasan kedudukan hukum tentara bayaran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), termasuk larangan melakukan kejahatan perang kemudian artikel tersebut mengkaji kasus Legiun  Georgia  dan  bagaimana  penuntutan  kejahatan  perang  dilakukan.  Artikel  ini menyimpulkan bahwa tindakan mengeksekusi tawanan perang oleh tentara bayaran adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Kasus ini juga menjadi bukti pendukung  perlunya  kolaborasi  global  dalam  penuntutan  terhadap  tentara  bayaran  yang melakukan kejahatan perang.
Kata kunci: Mercenaries, Perang di Ukraina, Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa

## Abstract
Mercenaries  are  individuals  who  participate  in  a  armed  conflict  with  the  objective  of pursuing personal gain. Mercenaries are often viewed as a unlawful combatant who does not have to follow the same rules of war as state forces. Mercenaries are nevertheless subject to  International  Humanitarian  law  such  as  Geneva  Convention  which  prohibites  parties from  commiting  war  crimes  and  other  grave  International  Humanitarian  Law infractions.This articles focuses on legal implications of war crimes commited by Georgian Legion, a Mercenaries group that actively participate in Russo-Ukrainian war  alongside Ukrainian forces within the Donbad region of eastern Ukraine in 2022, allegations were made against the Legion for engaging in the execution of Russian prisoners of war (POWs) in Dmytrovka, Kiev Oblast in March 2022. This studies based on normative legal research method which approach based on library materials and secondary data. This articles begins
by presenting summary of the legal standing of mercenaries in accordance with International Humanitarian Law (IHL), including the prohibiton on commiting war crimes then the article examines  the  case  of  Georgian  Legion  and  how  the  prosecution  of  the  war  crimes  were conducted. This articles concludes that the act of executing prisoners of war by mercenaries is  a  grave  infringement  of  international  humanitarian  law.  This  case  is  also  serves  as evidence supporting the needs of global collaboration in the prosecution of mercenaries who commit war crimes.
Keywords : Mercenaries, War in Ukraine, International Humanitarian Law, Geneva Convention

## Pendahuluan
Hukum Humanter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan  hukum  perang  yang  mengatur  perang  itu  sendiri  dan  segala  sesuatu  yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri (Kusumaatmadja, 1980). Tujuan utama dari  Hukum  Humaniter  Internasional  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  dan pertolongan kepada mereka yang menderita/ menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/ aktif turut dalam permusuhan, maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan  (penduduk  sipil)  (Haryomataram,  2005).  Hukum  Humaniter  Internasional sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni (Kusumaatmadja, 1979):
1. Jus  ad  Belum atau  hukum  tentang  perang  yang  mengatur  dalam  hal  –  hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata.
2. Jus  in  Bello yaitu  hukum  yang  berlaku  dalam  perang,  dibedakan  lagi  menjadi  dua yaitu,
a. Ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur dalm hal – hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata.
b. Ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan orang – orang yang  menjadi  korban  peran  baik  sipil  maupun  milter.  Bagian  ini  disebut  pula peraturan – peraturan atau ketentuan – ketentuan hukum Jenewa.
Menurut  Hans-Peter  Gasser,  “Hampir  tidak  mungkin  menemukan  bukti dokumenter kapan dan di mana aturan-aturan hukum humaniter itu timbul, dan lebih sulit lagi untuk menyebutkan pencipta dari hukum humaniter tersebut” (Gasser, 1994). Hukum Humaniter Internasional Modern berasal dari praktek-praktek negara yang timbul pada abad ke-18. Praktek- praktek tersebut menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang. Sebelum  dikenal  sebagai  Hukum  Humaniter  Internasional,  hukum  yang  mengatur mengenai peeprangan dikenal denan hukum perang. Hukum perang sendiri mulai dikenal dengan pendirian organsiasi Palang Merah (Red Cross) dan penandatanganan Konvensi Jenewa tahun 1864 (Haryomataram, 2005). Pada masa perang saudara Amerika, Presiden Abraham  Lincoln  meminta  Lieber,  seorang  pakar  hukum  imigran  Jerman,  untuk menyusun aturan berperang yang hasilnya adalah Instructions for Government of Armies of the Unites States atau disebut sebagai Lieber Code yang dipublikasikan pada tahun 1863 (Effendi et al., 1995). Aturan yang dibuat oleh Lieber ini memuat mengenai aturan secara  rinci  pada  tata  cara  peperangan  di  darat,  perlakuan  terhadap  penduduk  sipil, perlakuan  terhadap  tawanan  perang.  Hukum  perang  baru  dikenal  sebagai  Hukum Humaniter Internasional semenjak adanya Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang terdiri atas 4 konvensi dan 3 protokol tambahan.  Konvensi Jenewa 1949 sendiri mengatur mengenai perlindungan  bagi  anggota  militer  yang  terluka  baik  di  darat  maupun  laut,  perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlindungan bagi warga sipil yang terdampak oleh perang.
Secara eksplisit, pengertian tentara bayaran baru ada dalam Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa (Tabah, 2022). Salah satu pihak yang terlibat dalam perang adalah tentara bayaran (mercenaries) yang diatur dalam Pasal 47 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa. Peraturan Internasional yang mengatur secara detail mengenai tentara bayaran adalah  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  Tentang  Pelarangan  Perekrutan, Penggunaan,  Pendanaa,  dan  Pelatihan  Tentara  Bayaran  Tahun  1989  yang  merupakan perluasan terhadap Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977. Konvensi PBB ini telah diratifikasi oleh 39 negara termasuk Ukraina yang merupakan subjek dalam penelitian ini. Dalam Perang Rusia-Ukraina ysng dimulai sejak Februari 2022, kedua belah pihak menggunakan tentara bayaran dalam peperangan. Meskipun Ukraina merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Tentara Bayaran, dengan dalih untuk bela diri Ukraina merekrut tentara bayaran dari seluruh dunia dan untuk menghindari Konvensi tersebut maka  para  tentara  bayaran  mendapatkan  status  sebagai  sukarelawan  ( volunteer )  atau direkrut sebagai anggota dari angkatan bersenjata Ukraina sehingga berdasarkan Pasal 1 Konvensi Tentara Bayaran, orang tersebut bukan merupakan seorang tentara bayaran.
Kasus yang diteliti dalam penelitian ini terjadi pada Maret 2022 dimana saat awal konflik terjadi dimana pasukan Rusia yang berusaha bergerak ke arah ibukota Ukraina, Kiev terlibat pertempuran dengan anggota Legiun Georgia yang membela pihak Ukraina (Komala et al., 2023).  Dalam video berdurasi 1 menit 53 detik yang beredar di kanal Telegram  Pro  Rusia  menunjukkan  anggta  Legiun  Georgia  yang  sedang  melakukan eksekusi  terhadap  empat  orang  tentara  Rusia  yang  tergeletak  di  tanah  dengan  kondisi tangan terikat ke belakang dan luka bekas tembakan. Eksekusi terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat terhadap kejahatan perang (war crimes), Legiun Georgia merupakan tentara bayaran sehingga berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahn 1 Konvensi Jenewa merupakan kombatan tidak sah ( unlawful combatant ) sehingga dapat dipersekusi berdasarkan hukum Internasional karena telah mengeksekusi anggota tentara Rusia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui;  (1)  b agaimana  legalitas  dari  tentara bayaran menurut Hukum Humaniter  Internasional, (2) upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Ukraina dalam mengatasinya ?

## Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah “penelitian merupakan suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  analisis  dan  konstruksi  yang  dilakukan  secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai  salah  satu  manifestasi  keinginan  manusia  untuk  mengetahui  apa  yang  sedang dihadapinya” (Soekanto & Mamudji, 2014). Melalui tahapan – tahapan yang dilakukan dalam  penelitian,  penulis  berharap  untuk  dapat  mengungkapkan  kebenaran  dari  suatu kasus  yang  sedang  diteliti  agar  dapat  menjadi  rujukan  atas  kasus  yang  sama  di  masa depan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi . Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang – undangan, doktrin hukum, asas – asas hukum, dan sumber buku-buku hukum. Penelitian berbasis metode normatif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai norma hukum dan mengananlisis apakah norma hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk memperbaharui norma hukum tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990).
Jenis data atau sumber hukum diperlukan untuk membantu memahami fakta-fakta hukum  dalam  permasalahan  yang  timbul  akibat  kasus  ini.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki, sumber hukum dibagi menjadi 2 jenis, antara lain :
a. Jenis data / bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan (Nurbani, 2018),  catatan-  catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan  peraturan  perundang  - undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yaitu :
1) Konvensi Jenewa;
2) Konvensi  Internasional  Menentang  Perekrutan,  Penggunaan,  Pembiayaan,  dan Pelatihan Tentara Bayaran;
3) Konvensi Den Haag Tahun 1907;
4) Dokumen Montreux Tentang Praktik Tata Kelola Mengenai Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta di Zona Perang;
5) Konvensi Uni Afrika tentang Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika Tahun 1977.
b. Jenis data / bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memperkuat bahan hukum  primer  dengan  memberi  penjelasan  /analisa  mengenai  bahan  hukum  primer secara  mendalam.  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  semua  publikasi  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi  yang  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar  komentar  atas  putusan  pengadilan (Mahmud, 2017).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam membuat penelitian ini adalah teknik  studi  Pustaka  terhadap  sumber–sumber  hukum  terkait.  Sumber  pustaka  hukum sendiri berasal dari literatur– literatur dan dokumen–dokumen hukum. Dalam melakukan studi  Pustaka  terhadap  sumber–sumber  /  bahan  hukum  terkait  dilakukan  studi  melalui membaca buku – buku terkait dan melalui riset di internet.
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduktif. Teknik deduktif adalah cara analisis data dari kesimpulan umum yang diuraikan dalam contoh  –  contoh  konkrit  untuk  menjelaskan  kesimpulan.  Dalam  teknik  analisis  data deduktif terdapat 3 macam susunan, yaitu :
a) Proporsi Umum (Premis mayor) yang bersifat self evident,given dan sumber – sumber formal.
b) Proporsi Khusus (Premis Minor)
c) Konklusi

## Hasil dan Pembahasan
Bagaimana  legalitas  dari  tentara  bayaran  menurut  Hukum  Humaniter Internasional?
Sumber  hukum  internasional  yang  mengatur  mengenai  definisi  serta  hak  dan kewajiban dari tentara bayran sendiri pertama kali diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949  tepatnya  pada  Pasal  47  Protokol  Tambahan  I  yang  menyatakan  bahwa  seorang tentara bayaran tidak akan mendapat hak sebagai seorang kombatan atau tawanan perang.
Hak yang dimiliki oleh tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III yakni dalam Pasal 12 hingga Pasal 20 yang memuat:
1. Tidak  kehilangan  statusnya  sebagai  anggota  angkatan  bersenjata  meskipun  telah menyerah (Pasal 12);
2. Tawanan mendapatkan perlakuan manusiawi sehingga tidak boleh dibunuh, disiksa, atau diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 13);
3. Tawanan harus segara diberi tahu mengenai status sebagai tawanan perang dan hak- haknya sesuai Konvensi Jenewa III (Pasal 14);
4. Tawanan Perang harus diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga (Pasal 15);
5. Tawanan yang sakit atau terluka harus mendapatkan perawatan medis atau menerima bantuan medis dari pihak ketiga (Pasal 16);
6. Tawanan perang harus mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan temapt tinggal (Pasal 17);
7. Tawanan perang harus tetap bersifat netral dan tidak boleh dipaksa unutk mengambil bagian dalam perang atau memberikan informasi kepada pihak lawan (Pasal 18);
8. Tawanan perang yang terlibat dalam kejahatan perang harus diadili secara adil dan diberi kesempatan untuk membela diri (Pasal 19);
9. Tawanan perang harus dibebaskan atau dipulangkan setelah konflik berakhir (Pasal 20).
Kriteria  yang  menentukan  seseorang  menjadi  tentara  bayran  sendiri  terdapat  dalam ayat 2 Pasal 47 Protokol tambahan I Konvensi Jenewa, yakni:
a. Direkrut secara lokal atau diluar negara itu untuk bertempur di dalam suatu sengketa bersemjata
b. Yang secara nyata ikut dalam permusuhan
c. Mempunyai motivasi untuk ikut serta dalam permusuhan terutama karena keinginan mendapat  keuntungan  pribadi  yang  dijanjikan  oleh  atau  atas  nama  Pihak  dalam sengketa,  konpensasi  material  yang  jauh  melebihi  yang  dijanjikan  kepada  atau dibayarkan  kepada  kombatan  yang  nama,  pangkat  atau  fungsi  dalam  kekuatan bersenjata dari pihak tersebut.
d. Bukan  warga  negara  dari  suatu  pihak  dalam  sengketa  ataupun  bukan  penduduk wilayah yang dikuasau oleh suatu pihak dalam sengketa;
e. Bukan anggota angkatan perang suatu pihak dalam sengekta; dan
f. Tidak  dikirim  oleh  suatu  negara  yang  bukan  pihak  dalam  sengketa  untuk  bertugas resmi sebagai anggota dan angkatan perangnya.
Sementara  itu,  Hukum  internasional  bersifat  regional  pertama  yang  mengatur mengenai  pelarangan  penggunaan  tentara  bayaran  digagas  oleh  organisasi  Uni  Afrika yakni Konvensi Uni Afrika tentang Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika Tahun 1977. Konvensi ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh 49 dari 53 negara yang tergabung dalam Uni Afrika. Ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi yang mengatur mengenai kriteria orang yang dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran dalam Konvensi ini sama dengan kriteria tentara bayaran yang ada dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa namun  tidak  terbatas  pada  seorang  yang  menjadi  tentara  bayaran  saja  melainkan  juga melarang  pihak  individu  maupun  organiasi  atau  negara  yang  membiayai,  melindungi, melatih atau mendukung tentara bayaran. Dalam Pasal 7 Konvensi menyatakan bahwa pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal  1  dikenakan  hukuman  terberat berdasarkan hukum nasional negara tersebut termasuk hukuman mati.
Hukum Internasional yang bersifat universal yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan tentara bayaran sendiri digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989  dengan  adanya  Konvensi  Internasional  Terhadap  Perekrutan,  Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran yang telah diratifikasi oleh 37 negara anggota PBB. Dalam Pasal 9 Konvensi Tentara Bayaran menyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi  Konvensi  ini  berhak  untuk  melakukan  penuntutuan  sesuai  dengan  hukum nasional dan dalam Pasal 10 ayat (2) negara yang telah meratifikasi wajib untuk mengirim notifikasi  kepada  Sekretaris  Jendral  PBB  apabila  telah  menangkap  seseorang  yang melanggar Pasal 1 Konvensi.
Dalam  Poin  2  huruf  C  Pasal  47  Protokol  Tambahan  I  Konvensi  Jenewa  yang menyatakan salah satu definisi tentara bayaran yakni keuntungan pribadi, dianggap telah usang  karena  definisi  tersebut  ditulis  padal  1949  dan  perkembangan  jasa  persewaan senjata  sangat  pesat  di  era  modern  (Daniati  et  al.,  2020).  Salah  satu  alasan  isi  Pasal tersebut dianggap usang adalah akibat dari pendirian perusahaan militer dan keamanan swasta yakni Private Military Company (PMC) dan Private Security Company (PSC). PMC sendiri merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pelatihan anggota militer, pengiriman logistik militer, perancanaan operasi militer hingga terlibat sebagai kombatan  dalam  konflik  bersenjata  itu  sendiri.  Salah  satu  contoh  dari  PMC  adalah perusahaan Blackwater di Amerika dan Grup Wagner di Rusia. PSC adalah perusahaan yang  bergerak  di  bidang  jasa  keamanan  obyek  vital,  aset  kemnusiaan,  perlindungan personil dan harta benda (Daniati et al., 2020). Contoh dari PSC adalah perusahaan G4S di  Amerika  dan  ISS  di  Denmark.  Kemunculan  PMC  sendiri  diprakasai  oleh  seorang veteran pasukan khusus SAS Inggris yakni David Striling yang membentuk perusahaan WatchGuard International pada tahun 1965 (Baghai, 2023). WatchGuard International menawarkan  berbagai  jasa  yakni  pelatihan  anggota  militer  dan  penasihat  keamanan. Keberadaan PMC ini tidak membuat isi Pasal 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tidak lagi relevan karena anggota PMC bukan merupakan individu melainkan anggota dari sebuah perusahaan swasta yang terlibat dalam konflik.
Untuk  mengatasi  permasalahan  mengenai  kewajiban  hukum  internasional  dari PMC  dan  PSC,  Pemerintah  Swiss  dan  Palang  Merah  Internasional  membuat  suatu perjanjian internasional yakni Dokumen Montreux yang mengatur mengenai praktik tata kelola perusahaan militer dan keamanan swasta di zona perang pada September 2008 dan telah  diratifikasi  oleh  59  negara.  Dokumen  Montreux  mengatur  bahwa  negara  yang menggunakan jasa PMC dan PSC bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum  internasional  dan  PMC  serta  PSC  merupakan  subyek  dari  Hukum  Humaniter Internasional serta Hak Asasi Manusia.

## Bagaimana Tindak Lanjut Pihak Ukraina Atas Kejadian Ini?
Setelah video eksekusi tawanan perang Rusia yang dilakukan oleh anggota legiun Georgia tersebut beredar, dalam sebuah video, pendiri sekaligus komandan dari Legiun Georgia,  Mamuka  Mamulashvili  membuat  pernyataan  yaitu  bahwa  sebagai  komandan Legiun Georgia dia memerintahkan anggota Legiun untuk tidak menerima pihak musuh yang  menyerah  (Nicastro,  2023).  Pernyataan  ini  mengejutkan  banyak  pihak  karena apabila pihak musuh telah menyerah secara sukarela maka statusnya berubah menjadi tawanan  dan  berdasarkan  Pasal  13  Konvensi  Jenewa  III  menyataka  bahwa  tawanan perang harus mendapat perlakuan manusiawi dan tidak boleh dibunuh. Menurut Pasal 85 Konvensi Jenewa III, Eksekusi tawanan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dari kejahatan perang.
Ukraina merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Tentara Bayaran PBB namun Ukraina merekrut warga negara asing untuk berpartisipasi dalam perang melawan Rusia  (Komala  et  al.,  2023).  Cara  yang  digunakan  Ukraina  untuk  menghindar  dari Konvensi tentara bayaran adalah dengan memberikan kewarganegaraan Ukraina kepada individu tersebut atau merekrut individu tersebut menjadi anggota angkatan bersenjata Ukraina.  Pemberian  kewarganegaraan  ini  telah  diatur  dalam  hukum  Nasional  Ukraina yakni melalui Dekrit Presiden No. 248/2016 Tentang Regulasi mengenai dinas militer yang memperbolehkan warga negara asing yang tidak memiliki kewarganegaraan namun memiliki  izin  tinggal  yang  sah  dapat  mengajukan  diri  secara  sukarela  untuk  bertugas dalam tentara Ukraina dengan kontrak pertama selama 3 tahun.
Legiun  Georgia  sendiri  dibentuk  pada  tahun  2014  yang  merupakan  unit  militer bagian  dari  Angkatan  Darat  Ukraina  yang  awalnya  beranggotakan  individu  dari  etnik Georgia yang memiliki kewarganegaraan Ukraina maupun warga negara asing. Semenjak perang antara Ukraina dan Rusia pecah pada Februari 2022, Komandan Legiun Georgia Mamuka  Mamulashvili  menyatakan  bahwa  anggota  Legiun  Georgia  berasal  dari  33 negara  (Ozawa,  2023).  Berdasarkan  investigasi  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  media Georgia,  POSTV  mengungkap  bahwa  anggota  Legiun  menerima  sekitar  1500  hingga 2000 dollar Amerika setiap bulan, sekitar 3-4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan gaji Tentara Ukraina sendiri (Kontributor, 2023). Kedua hal ini telah masuk ke dalam individu  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tantara  bayaran  menurut  Pasal  1  Konvensi Pelarangan Tentara Bayaran PBB.
Dalam  wawancara  CNN  dengan  Menteri  Luar  Negeri  Ukraina,  Dmytro  Kuleba menyatakan bahwa pihaknya belum melihat kejadian ini namun sudah mendengar dan berjanjia akan melakukan investigasi terhadap kasus ini karena meskipun dalam keadaan perang, hal ini bukan menjadi adalasan untuk melanggar hukum perang (Hodge, 2023). Namun semenjak wawancara ini, tidak ada kelanjutan kasus ini dari pihak Ukraina dan pihak yang terlibat tidak pernah mendapat konsekuensi hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) tentara bayaran adalah seorang yang direkrut didalam atau diluar negeri untuk mengikuti sebuah konflik bersenjata dengan tujuan untuk keuntungan pribadi dan bukan merupakan warga negara  atau  anggota  Angkatan  bersenjata  suatu  negara.  Individu  yang  dikategorikan sebagai tentara bayaran tidak memiliki hak yang sama dengan hak tawanan perang dalam Konvensi  Jenewa  namun  tetap  mendapat  Hak  Asasi  Manusia,  (2)  Ukraina  telah melanggar Konvensi Internasional Terhadap Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan  Tentara  Bayaran    yang  telah  diratifikasi  pada  1991  karena  melakukan perekrutan  tentara  bayaran  dari  luar  negeri  dengan  dalih  sebagai  sukarelawan  yang bergabung  ke  dalam  Angkatan  bersejata  Ukraina,  dan  (3)  eksekusi  terhadap  tawanan perang Rusia oleh anggota Legiun Georgia merupakan kejahatan perang yang seharusnya di investigasi dan diadili oleh pihak Ukraina namun tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak Ukraina.

## BIBLIOGRAFI
Baghai, C. (2023). David Stirling and the Genesis of Private Military Companies: The WatchGuard  International  Story .  https://christianbaghai.medium.com/david- stirling-and-the-genesis-of-private-military-companies-the-watchguard- international-story-2af7d8d62c19
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283–294.
Effendi, M., Ridwan, M., & Subandi, M. (1995). Pengantar dan Dasar- dasar Hukum Internasional . IKIP.
Gasser,  H.-P.  (1994).  International  humanitarian  law  an  introduction. International Review of the Red Cross (1961-1997) , 34 (298), 88. Haryomataram,  G.  P.  H.  (2005). Pengantar  Hukum  Humaniter  Internasional .  Raja Grafindo Persada.
Hodge, N. (2023). Video Appears to Show Execustion of Russian Prisoner by Ukrainian Forces . https://edition.cnn.com/2022/04/07/europe/ukraine-execution-russian-
prisoner-intl/index.html
Komala,  M.,  Setiawan,  A.,  Zaman,  A.  N.,  &  Tohari,  A.  (2023).  Diplomasi  Indonesia Menghadapi  Konflik  Rusia  dan  Ukraina  Tahun  2022. INDEPENDEN:  Jurnal Politik Indonesia Dan Global , 4 (2), 97–112. Kontributor.  (2023). Shocking  Difference  in  Salary  Generates  Conflicts  Between Ukrainian Soldiers and Foreign Volunteers . https://greekcitytimes.com/2023/02/26/shocking-difference-in-salary/
Kusumaatmadja,  M.  (1979).  Konvensi-Konvensi  Palang  Merah  tahun  1949  Mengenai Perlindungan Korban Perang. Penerbit Binacipta, Bandung . Kusumaatmadja, M. (1980). Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaanya dan Penerapannya di Indonesia . Bina Cipta.
Mahmud, M. P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group . Nicastro,  A.  (2023). So  Ukrainian  soldiers  killed  Russian  prisoners . https://www.corriere.it/esteri/22_aprile_08/cosi-militari-ucraini-hanno-ucciso- prigionieri-russi-1d12e8bc-b72b-11ec-857a-5568ac9f145b.shtml
Nurbani,  E.  S.  (2018).  Kewajiban  Indonesia  Berdasarkan  Ketentuan  Yang  Bersamaan Konvensi Jenewa 1949. Jatiswara , 33 (3), 331–345. Ozawa, H. (2023). Japanese Men Among Over 30 Nationalities Joining Ukraine’s Fight . https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2023/06/924282/japanese-men- among-over-30-nationalities-joining-ukraines-fight
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta .
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 .
Tabah,  A.  W.  A.  (2022).  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Adanya  Tentara  Bayaran  Atas Keterlibatan  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 3 (2), 1–10.
Copyright holder:
Ferdinand Purnama, Ida Kurnia (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: