## KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Nofika Chilmiati 1 , RB. Sularto 2
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan  anak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan. Tujuan  lainnya  adalah  kebijakan  perlindungan  korban  kekerasan  terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Hasil  penelitian  menujukan bahwa Pertama, Kebijakan  advokasi  terhadap  perempuan  dan  anak  berbasis perlindungan  korban  kekerasan  di  wujudkan  pemerintah  melalui  perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua , Kebijakan advokasi  perlindungan  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu The Prosedural Rights Model dan Sevice Model .
Kata Kunci: Advokasi, Perempuan, anak, korban kekerasan.
Abstract
This study aims to discuss policy advocacy for women and children in accordance with  the  principles  of  the  protection  of  victims  of  violence.  Another  aim  is  the policy  of  protection  of  victims  of  violence  against  women  and  children  in  the future. The approach used in this study is sociological juridical approach. Results of research addressing that First, policy advocacy on the protection of women and children  victims  of  violence  based  on  the  government  achieve  through  policy formulation  on  the  elimination  of  domestic  violence.  Second,  policy  advocacy protection of victims of violence against women and children in the future can be done  through  two  service  models  ,  namely  the  Procedural  Rights  and  sevice Model Model.
Keywords: Advocacy, women, children, victims of violence
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan makin  beratnya  kasus  kekerasan  yang  dialami  perempuan,  namun  intensitasnya pun  makin  mengkhawatirkan  mencakup  segala  bentuk  tindak  kekerasan  baik tindakan  fisik,  seksual,  maupun  emosional  yang  membuat  perempuan  dan  anak menderita  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  ancaman,  intimidasi,  dan pelanggaran hak atau kemerdekaan. 3
Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga  Berencana  yang  beralamat  di  Jl.  Prof.  Sudarto,  SH.  No.116  Semarang menyebutkan  bahwa  tindak  kekerasan  yang  dialami  perempuan  dan  anak  yang sedang  dalam  penanganan  SERUNI  untuk  tahun  2013  saja  sudah  mencapai jumlah 96 Kasus antara lain terdapat 76 kasus KDRT, 6 kasus kekerasan terhadap anak, 4 kasus kekerasan dalam pacaran, 3 kasus perkosaan, 3 kasus penindasan, 2 kasus pelecehan, 1 kasus traficking , dan 1 kasus anak berhadapan dengan hukum. 4 Selain  jumlah  yang  tinggi,  hal  yang  paling  menyedihkan  dari  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  menunjukkan  pelaku  tindakan  kekerasan terbanyak  adalah  orang-orang  terdekat  korban  seperti  ayah,  suami,  paman  atau pacar  korban,  artinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan. 5
Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  terus-menerus  terjadi  di masyarakat  khususnya  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga  tidak  membuat hukum  menjadi  sia-sia  dan  kehilangan  fungsinya  karena  hukum  berupaya melakukan  penanganan  dan  menghukum  para  pelaku  atau  pelanggar  hukum, mencegah  segala  bentuk  kekerasan,  serta  melindungi  korban  kekerasan 6 yang diakomodir  melalui  Undang-Undang  No.23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik  oleh  kelembagaan  formal  (pemerintah)  maupun  kelembagaan  informal seperti  LSM  maupun  Organisasi  Masyarakat  lainnya.  Namun,  hal  yang  menjadi permasalahan  adalah  terjadinya  kesenjangan  antara  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dalam  undang-undang  dengan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Faktor kendala dalam proses penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak
3 M.  Munandar  Sulaeman  dan  Siti  Homzah,  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tinjauan dalam  Berbagai  Displin  Ilmu  dan  Kasus  Kekerasan  (Bandung:  Refika  Aditama,  2010), hlm.1
4 Tabel  Data  Kantor  Sekretariat  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Penanganan  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Berbasis  Gender  “SERUNI”  Jl.Sutomo  No.19A Semarang, 17 September 2013.
5 Okky Maria, Wawancara Pribadi, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  Keluarga  Berencana  Jl.  Prof.  Sudarto,  S.H.  No.116  Kota  Semarang.  November, 2013.
6 M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, Op.Cit .,hlm.1
diakibatkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  tidak  adanya  laporan  masyarakat  ( unreported ) yang akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat  tidak  mendapatkan  penyelesaian  secara  tuntas  ( unsolved )  dari  aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut. 7
Salah  satu  contohnya  adalah  meskipun  dalam  Pasal  26  Undang-Undang No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga mengatur  bahwa  korban  berhak  melaporkan  secara  langsung  atau  dapat memberikan kuasa kepada keluarga  atau orang lain  untuk  melaporkan kekerasan dalam  rumah  tangga  kepada  pihak  kepolisian  maupun  lembaga  sosial,  namun masih  banyak  korban  yang  tidak  melaporkan  kekerasan  yang  dialaminya  karena ketakutan baik terhadap pelaku maupun ketakutan menjalani proses peradilan itu sendiri  yang  masih  jauh  dari  ketentuan  pasal  2  Undang-Undang  No.48  Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menentukan  peradilan  dilakukan dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Selain  itu  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang terjadi di lingkup privat seringkali kasus yang dilaporkan atau diadukan  tidak  semuanya  diteruskan  ketingkat  penyidikan  di  karenakan  tidak cukup bukti sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

## 2. Rumusan Permasalahan
Dari keseluruhan latarbelakang tersebut maka penelitian ini mengemukakan masalah  sebagai  berikut  pertama,  Apakah  kebijakan  advokasi  terhadap perempuan  dan  anak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  terhadap korban  kekerasan?  Kedua,  Bagaimana  kebijakan  perlindungan  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang?

## 3. Tinjauan Pustaka
Berbicara  mengenai  kebijakan  advokasi  terhadap  perempuan  dan  anak korban kekerasan berarti kita berbicara politik kriminal dalam arti luas, dimana menurut  Soedarto  merupakan  fungsi  dari  aparatur  penegak  hukum,  termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan, dan polisi serta keseluruhan kebijakan, yang  dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi  yang bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral  dalam  masyarakat  dalam menanggulangi kejahatan. 8
Pertimbangan  perlunya  perhatian  terhadap  korban  kejahatan  menurut Muladi  didasarkan  pada,  pertama  masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  wujud sistem kepercayaan yang melembaga ( system of institutionalized trust ) dimana kepercayaan  ini  terpadu  melalui  norma-norma  yang  diekspresikan  didalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terjadinya kejahatan  atas  diri  korban  akan  bermakna  penghancuran  sistem  kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut
7 Sunarso  Siswanto,  Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), hlm.90
8 Sebagaimana  di  kutip  oleh  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Bahan  Kuliah  Politik  Kriminal (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , 2013), hlm.1
korban  akan  berfungsi  sebagai  sarana  pengembalian  sistem  kepercayaan tersebut. 9
Kedua,  adanya  landasan  teori  kontrak  sosial  ( social  contract  theory ) bahwa  negara  dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan dan  melarang  tindakan-tindakan  yang  bersifat  pribadi  karena  itu  bilamana terjadi  kejahatan  dan  membawa  korban,  negara  juga  harus  bertanggungjawab untuk  memperhatikan  kebutuhan  korban,  serta  teori  solidaritas  sosial  ( social solidarity )  bahwa  negara  harus  menjaga  warganegaranya  dalam  memenuhi kebutuhannya  atau  apabila  warganegaranya  mengalami  kesukaran,  melalui kerjasama  dalam  masyarakat  berdasar  atau  menggunakan  sarana-sarana  yang disediakan oleh negara. Hal ini dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. 10
Ketiga,  perlindungan  korban  yang  biasanya  dikaitkan  dengan  salah  satu tujuan  pemidanaan,  yaitu  penyelesaian  konflik.  Dengan  penyelesaian  konflik yang  ditimbulkan  oleh  adanya  tindak  pidana  akan  memulihkan  keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 11
Perlindungan  korban  dapat  dilihat  dari  dua  makna  yaitu  perlindungan hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana  yang  berarti  perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan  hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang  yang  telah  menjadi korban  tindak  pidana  berupa  pemulihan  nama  baik  (rehabilitasi),  pemulihan keseimbangan  batin  (permaafan),  pemberian  ganti  rugi  (restitusi,  kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya. 12
Perlindungan  untuk  tidak  menjadi  korban  kejahatan  menurut  Mardjono Reksodipoetro  merupakan  tujuan  sistem  peradilan  pidana  selain  untuk menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas  bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak  mengulangi  lagi kejahatannya. 13 Selain  itu,  perlindungan  korban  juga  merupakan  upaya mencapai  keadilan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). 14

## 4. Metode Penelitian
9 Muladi,  Perlindungan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Sebagaimana  dimuat dalam  Kumpulan  Karangan  Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem  Peradilan  Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1997), hlm.172
10 Muladi  dikutip  dalam  buku  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm.83
11 Muladi,  Perlindungan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Sebagaimana  dimuat dalam  Kumpulan  Karangan  Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Op. Cit ., hlm.172
12 Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakaerta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.62
13 Dikutip oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya“Bahan Kuliah Sistem Peradilan  Pidana (Criminal  justice  System), (Semarang:  Program  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2013), hlm.15
14 Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.4
Metode  pendekatan  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  sosiologis.  Di  mana  penelitian  tidak  saja  dengan  berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pendapat para ahli, mengumpulkan data kepustakaan dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah tetapi juga mengulas dan menganalisis data-data dari lapangan. 15 Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk  dapat memahami  sifat-sifat  fakta  atau  gejala  yang  benar-benar  berlaku,  bukan  yang hanya  dikehendaki  berlaku  (positif)  secara  eksplisit  tetapi  yang  implisit,  yang memasyarakat (sosiologis). 16

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Proses  Advokasi  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kekerasan Berbasis Perlindungan Korban.
Begitu  juga  perlindungan  terhadap  anak  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  berasaskan Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  konvensi  hak-hak  anak yaitu  prinsip  nondiskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  serta  penghargaaan terhadap  pendapat  anak. 17 Undang-Undang  Perlindungan  anak  mengatur perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak korban  tindak  pidana  yang  merupakan  tanggungjawab  pemerintah  dan masyarakat. 18
Terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dilaksanakan berdasarakan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan  hak-hak  anak,  menyediakan  pendamping  khusus  anak  sejak  dini, menyediakan  sarana  dan  prasarana  khusus,  menjatuhkan  sanksi  yang  tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus  terhadap  perkembangan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga  dan  perlindungan  dari  pemberian  identitas  melalui  media  massa dan  untuk  menghindari  labelisasi. 19 Sedangkan  perlindungan  untuk  anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dilakukan  upaya  rehabilitasi,  upaya perlindungan  pemberian  identitas  melalui  media  massa  dan  menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  serta  pemberian  aksebilitas  untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 20
15 Ibid ., hlm.63
16 Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum(Bandung:  Mandar Maju, 1995)., hlm.100
17 Pasal 66 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
18 Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
19 Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
20 Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
a. Pusat  Pelayanan  Terpadu  Penanganan  Kekerasan  Terhadap Perempuan  dan  Anak  Berbasis  Gender  “SERUNI”  Kota Semarang.
SERUNI  merupakan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Penghapusan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Berbasis  Gender  di  Kota Semarang. Berdiri sejak tanggal 1 Maret 2005 berdasarkan ketetapan Surat Keputusan  Walikota  Semarang  Nomor  463.05/112  tanggal  4  Mei  2005 tentang  Pembentukkan  Tim  Pelayanan  Terpadu  bagi  Perempuan  dan  Anak yang  Berbasis  Gender  “SERUNI”  Kota  Semarang  yang  kini  telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No.463/05/2011. Seruni merupakan jaringan yang anggotanya berasal dari  unsur  Pemerintah  Kota,  LSM,  Akademisi,  Aparat  Penegak  Hukum, Rumah  Sakit,  Organisasi  Wanita,  Organisasi  Sosial,  dan  pribadi-pribadi yang perduli perempuan di Kota Semarang. 21
Visi  PPT  SERUNI  yaitu  tercapainya  keterpaduan  pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, guna  terwujudnya  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak berbasis  gender  di  Kota  Semarang.  Sedangkan  Misi  PPT  SERUNI  antara lain yaitu 22 :
a. Membangun  dan  mengembangkan  sistem  pelayanan  terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender di Kota Semarang.
b. Mendorong  mewujudkan  kebijakan  dan  program  pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak.
c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  dibentuknya  PPT  SERUNI  antara lain sebagai berikut: a. Memberikan  pendampingan  kepada  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  agar  terpenuhi  hak-haknya  atas  layanan  pemulihan  dan penguatan  serta  mendapat  solusi  yang  tepat  yang  memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. b. Membantu  mencegah  timbulnya  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  di  masyarakat  dengan  mengadakan  sosialisasi  dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anakserta keadilan gender dan penanganannya.
c. Mengembangkan  kemitraan  dan  jaringan  kerjasama  dengan  LSM,
Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan dunia usaha yang perduli terhadap masalah perempuan.
d. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat  kronologis  kasus  dan  melaksanakan  rapat  kasus  untuk
21 Brosur Sekretariat  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Seruni,  2013,  “ Pelayanan  Tetpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender ”, Semarang. 22 Loc. Cit.
menyelesaikan  kasus,  memberikan  layanan  untuk  Rumah Aman/ Shelter bagi korban yang terancam jiwanya.
e. Melakukan  kerjasama  dengan  anggota  Tim  PPT  SERUNI  untuk penanganan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  agar  lebih efektif.
SERUNI  memiliki  5  Divisi  antara  lain  Divisi  Pelayanan,  Divisi Advokasi,  Divisi  Monitoring,  Evaluasi,  dan  Pelaporan,  Divisi  Hubungan Masyarakat  (HUMAS)  dan  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE), dan  Divisi  Penelitian  dan  Pengembangan. 23 Divisi  Advokasi  sendiri mempunyai  tugas  antara  lain  memberikan  bantuan  perlindungan  hukum bagi  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan, melakukan  dan  melaksanakan  pendampingan  ke  lembaga  terkait  seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan Psikososial serta  melakukan  perlindungan  dan  pengamanan  terhadap  orang  yang mengalami  tindak  kekerasan  maupun  orang  yang  melaporkan  terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak. 24
Pendampingan  hukum  yang  dilakukan  oleh  advokat  atau  pengacara meliputi  pendampingan  dan  konseling  awal,  memberikan  konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan, menghormati dan menjunjung tinggi hak korban dalam menjaga kerahasiaan  identitas,  menghargai  keputusan  korban  untuk  meneruskan kasusnya  ke  jalur  hukum  atau  tidak,  memberikan  bantuan  hukum  secara efektif  dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum  yang  berlaku,  mendampingi korban  ditingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam  sidang pengadilan  dan  membantu  korban  untuk  secara  lengkap  memaparkan kekerasan  yang  dialaminya,  serta  melakukan  koordinasi  dengan  sesama penegak  hukum,  relawan  pendamping  dan  pekerja  sosial  agar  proses perlindungan berjalan dengan semestinya. 25
b. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus
Jaringan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (JPPA)  merupakan lembaga  non  struktural  yang  bertugas  membantu  Bupati  dalam memberikan  pelayanan  guna  perlindungan  perempuan  dan  anak. Terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus No.460/1301/2003 tanggal  15  November  2003  tentang  Pembentukan  Jaringan  Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus dan telah diperbaharui menjadi Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  29  Tahun  2010  tentang  Pembentukan Jaringan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Kudus. Pengurusnya  terdiri  dari  berbagai  elemen  baik  pemerintah,  penegak hukum,  tokoh  agama,  perguruan  tinggi,  organisasi  wanita,  LSM,  maupun individu  untuk  bersama-sama  mengkaji  permasalahan  perempuan  dan anak.
23 Loc. Cit.
24 Laporan  Kasus  PPT  Kota  Semarang  dan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Kota Semarang Tahun 2013.
25 Loc. Cit.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010 menguraikan 4 tugas JPPA yang termaktub dalam pasal 5 yakni:
a. Melakukan pelayanan, pemulihan, pemulangan, dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
b. Melakukan  pemberdayaan  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
c. Melakukan penelitian, pendidikan dan pengembangan berbasis gender dan anak.
d. Memberikan  pelayanan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  berbasis gender dan anak.
Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 4 Bidang yaitu 26 :
a. Bidang  I  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang dibutuhkan  korban  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku,  melakukan  pendampingan/konseling,  melakukan fasilitasi  proses  pemulangan,  melakukan  fasilitasi  proses  reintegrasi sosial,  dan  memberikan  perlindungan  sementara  di  rumah aman/ shelter .
b. Bidang  II  bertugas  melaksanakan  sosialisasi  dan  pelatihan  tentang perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  untuk  mencegah terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  serta  melakukan pemberdayaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  berbasis gender dan anak.
c. Bidang  III  bertugas  melakukan  pendataan,  penelitian,  dan pengembangan  potensi  perempuan  dan  anak  serta  melakukan pengembangan kelembagaan dan jaringan perempuan dan anak.
d. Bidang IV bertugas melakukan fasilitasi proses mediasi antara korban kekerasan  berbasis  gender  dan  anak  dengan  pelaku  serta  melakukan pendampingan/advokasi selama proses peradilan.
Upaya  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan yang dilakukan PPT SERUNI Kota Semarang dan JPPA Kabupaten Kudus semaksimal mungkin dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  namun  dalam  implementasinya  kedua  lembaga  tersebut memiliki  kendala  yang  hampir  sama  antara  lain  masih  kentalnya  budaya patriarki  dalam  masyarakat,  kurangnya  tenaga  ahli,  keterbatasan  anggaran dan  kurangnya  sosialisasi  kelembagaan  kepada  masyarakat.  Selain  itu, ketentuan  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  kekerasan  dalam  Rumah Tangga sendiri pun masih ada yang sulit di implemetasikan seperti Pasal 55 mengenai  alat  bukti  mengingat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan ranah privat.
2. Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Masa Datang.
26 Pasal 6 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus.
Peningkatan  upaya  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  korban kekerasan dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang selama ini  di  rasa  kurang  memadai  dan  menambah  pengaturan  mengenai  hal-hal  yang sekiranya  diperlukan  dalam  upaya  perlindungan  korban  dengan  melakukan perbandingan perlindungan korban di negara lain seperti sistem peradilan di New South Wales yang telah menggunakan sistem peradilan restorative justice dengan mempertemukan  orang  yang  mengalami  kekerasan  tertentu  untuk  berbicara melalui    tentang  apa  yang  terjadi,  bagaimana  pengaruhnya  dan  apa  yang  bisa dilakukan dalam upaya untuk membuat segalanya lebih baik. 27
Selain  itu,  Negara  Bagian  Amerika  Serikat  seperti  Michigan  telah  terdapat lembaga  yang  didirikan  khusus  untuk  membantu  korban  kejahatan  dan  orang- orang  yang membantu korban,  yang bukan karena kesalahannya, telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan. Lembaga ini dinamakan The Crime Victim’s  Compensation  Board. Bantuan  yang  disediakan  adalah  bantuan  untuk pelayanan kesehatan atau pelayanan-pelayanan lain yang diperlukan, seperti biaya pemakaman,  bantuan  karena  kehilangan  penghasilan,  dan  sebagainya.  Untuk memperoleh bantuan ini maka claim  harus di  ajukan kepada The Crime Victim’s Compensation  Board P.O.  Box  30026,  Lansing,  Michigan  48909,  biasanya bantuan diberikan dalam jangka waktu  30 hari sesudah terjadinya kejahatan atau 90 hari setelah kematian korban. 28
Atas  dasar  pemikiran,  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  korban  kejahatan  adalah  berdasarkan  argumen  kontrak  sosial  ( social contract  argument )  dan  argumen  solidaritas  sosial  ( social  solidarity  argument ) 29 serta  dalam  rangka  pengaturan  hukum  pidana  terhadap  korban  kejahatan,  secara mendasar terdapat dua model pengaturan yaitu 30 :
a. Model  hak-hak  prosedural  ( The  Prosedural  Rights  Model )  yang menekankan  kemingkinan  korban  untuk  memainkan  peranan  aktif  di dalam  jalannya  proses  peradilan.  Dalam  hal  ini  korban  kejahatan  diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan atau didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait didalamnya. Pendekatan ini melihat korban sebagai  seorang  subyek  yang  harus  diberi  hak-hak  yuridis  yang  luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.
b. Model  pelayanan  ( Sevice  Model )  yang  menekankan  perlunya  diciptakan standar-standar  baku  bagi  pembinaan  korban  kejahatan  misalnya  dalam bentuk  pedoman  yang  dapat  digunakan  oleh  polisi  dan  atau  kejaksaan dalam  rangka  penanganan  perkara  serta  pemberian  kompensasi  maupun restitusi. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus
27 vs@agd.nsw.gov.au
28 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Rajawali Pers:Jakarta, 2007), hlm.51
29 Muladi dan Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Alumni:Bandung,2010), hlm.83
30 Ibid., hlm.85
untuk  dilayani  dalam kerangka kegiatan polisi  dan para penegak hukum yang lain.
Masing-masing  model  diatas  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan masing-masing.  Model  hak-hak  prosedural  dianggap  dapat  memenuhi  perasaan korban untuk  membalas  pelaku,memperoleh kembali harga diri dan rasa  percaya diri, menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa, dan korban. Keuntungan lain dari model ini adalah hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk secara aktif turut  serta  dalam  proses  peradilan  bisa  membantu  tugas  kejaksaan  dalam  hal menyusun  rekuisitur  yang  dianggap  terlalu  ringan  dan  memberikan  informasi yang berkualitas kepada hakim yang selama ini didominasi oleh terdakwa melalui pengacaranya  yang  justru  dapat  menekan  korban  (saksi  korban)  dalam persidangan. 31
Model  hak-hak  prosedural  juga  mengandung  kelemahan  karena  dianggap dapat  menciptakan  konflik  antara  kepentingan  umum  dan  kepentingan  pribadi. Sistem  peradilan  pidana  harus  berlandaskan  kepentingan  umum.  Partisipasi korban  dalam  administrasi  peradilan  dapat  menempatkan  kepentingan  umum  di bawah  kepentingan  individual  korban.  Di  samping  itu,  dapat  terjadi  timbulnya beban  berlebihan  bagi  administrasi  peradilan  pidana  yang  bertentangan  dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungan yang sering terjadi saat ini. Kelemahan lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban  justru  dapat  menimbulkan  beban  mental  bagi  yang  bersangkutan  dan membuka  peluang  untuk  menjadikannya  sebagai  sasaran  tindakan-tindakan  yang bersifat  menekan  dari  pelaku  tindak  pidana.  Bahkan  dapat  menjadi  korban  yang kedua  kali  ( Risk  of  Secondary  victimization ).  Secara  psikologis,  praktis  dan finansial  hal  ini  kadang-kadang  dianggap  juga  tidak  menguntungkan. Kegelisahan, depresi, dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya untuk  berbuat  secara  wajar,  lebih-lebih  bilamana  pendidikannya  rendah.  Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali mau tidak mau akan mengganggunya baik secara praktis maupun finansial. Pada akhirnya suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  dan  dalam  hal  ini  pasti  didasarkan  atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan. 32
Pada  model  pelayanan,  keuntungan  pertama  yang  dapat  dikemukakan adalah  model  ini  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pengembalian  apa  yang dinamakan integrity  of  the  system  of  institusionalized  trust .  Korban  akan  merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap  pula  dapat  menghemat  biaya,  sebab  dengan  bantuan  pedoman  yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban  dalam  rangka  menentukan  kompensasi  bagi  korban.  Adapun  kelemahan model  pelayanan  ini  antara  lain  kewajiban-kewajiban  yang  dibebankan  kepada polisi,  jaksa,  dan  pengadilan  untuk  selalu  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu
31 Ibid ., hlm.86
32 Ibid . hlm.87
kepada  korban  dianggap  akan  membebani  aparat  penegak  hukum,  karena semuanya  didasarkan  atas  sarana  dan  prasarana  yang  sama.  Efisiensi  dianggap juga  akan  terganggu,  sebab  pekerjaan  yang  bersifat  profesional  tidak  mungkin digabungkan  dengan  urusan-urusan  yang  dianggap  dapat  menggangu  efisiensi. 33 Adapun kelemahan dan kelebihan diatas pada dasarnya berusaha untuk mengatasi dampak  yang  dirasakan  korban  sebagai  akibat  dilakukannya  tindak  pidana terhadap yang bersangkutan. 34

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban  kekerasan  di  wujudkan  pemerintah  melalui  perumusan  kebijakan  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menyelenggarakan  komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. menyelenggarakan sosialisasi  dan  advokasi  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  gender  dan  isu  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Menetapkan  standar  dan  akreditasi  pelayanan  yang  sensitif gender  melalui  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  seperti  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
Kebijakan  advokasi  perlindungan  korban  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  di  masa  datang  dapat  dilakukan  melalui  dua  modelpelayanan. Pertama,Model  Hak-Hak  Prosedural  ( The  Prosedural  Rights  Model )yang menekankan  kemingkinan  korban  untuk  memainkan  peranan  aktif  dalam  proses kriminal  atau  di  dalam  jalannya  proses  peradilan. Kedua, Model  Pelayanan ( Sevice  Model )  yang  menekankan  perlunya  diciptakan  standar-standar  baku  bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi.

## 2. Saran
Melalui  pengaturan  mekanisme  perlindungan  korban  yang  tercantum dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  diharapkan  para  korban memahami  hak-haknya  dan  prosedur  pemenuhannya.  Demikian  pula  bagi pemerintah,  penegak  hukum,  organisasi  masyarakat,  dan  pihak  terkait  lainnya agar  proporsional  dan  profesional  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  sehingga  terpenuhinya  perlindungan  secara  baik,  cepat,  objektif, transparan dan akuntabel.
Selain  itu  perundang-undangan  yang  akan  atau  baru  dibentuk,  tetap mengakomodir perlindungan korban, pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa,  idealnya  seimbang  dengan  ketentuan  terkait  hak-hak  korban  serta keterkaitan  dengan  undang-undang  lain  jangan  sampai  tumpang  tindih  atau bahkan sulit diaplikasikan. Beberapa hal yang sekiranya perlu direformasi adalah
33 Ibid. hlm.88
34 Loc. Cit.
organisasi atau kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia serta hal terakhir adalah sosialisasi perlu dilakukan dan masyarakat diajak bicara.

## DaftarPustaka
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakaerta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
Brosur  Sekretariat  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Seruni,  2013,  “Pelayanan  Tetpadu Penanganan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Berbasis  Gender”, Semarang.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Rajawali Pers:Jakarta, 2007),
Dikutip oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya “Bahan Kuliah Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  justice  System),  (Semarang:  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013),
Hilman  Hadikusumo,  Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  Ilmu  Hukum  (Bandung: Mandar Maju, 1995).,
Laporan  Kasus  PPT  Kota  Semarang  dan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Kota Semarang Tahun 2013.
M.  Munandar  Sulaeman  dan  Siti  Homzah,  Kekerasan  Terhadap  Perempuan Tinjauan  dalam  Berbagai  Displin  Ilmu  dan  Kasus  Kekerasan  (Bandung: Refika Aditama, 2010)
Muladi  dan  Barda  Nawawie  Arief,  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana, (Alumni:Bandung,2010),
Muladi  dikutip  dalam  buku  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010),
Muladi,  Perlindungan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Sebagaimana dimuat  dalam  Kumpulan  Karangan  Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1997),
Sunarso  Siswanto,  Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012),