How to cite: Pratiwi Ananta A, Helen Andriani  (2022) Analisis Seleksi dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi Rsud Kota  Makassar  Tahun  2021  di  Era  Pandemi  Covid-19, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10668
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ANALISIS SELEKSI DAN PENGADAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 DI ERA PANDEMI COVID-19
Pratiwi Ananta A 1 , Helen Andriani 2
Mahasiswa Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia 1
Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia 2
Email: pratiwi.ananta1986@gmail.com, helenandriani@ui.ac.id

## Abstrak
Wabah  COVID-19  mengakibatkan  kelangkaan  obat  di  rumah  sakit,  sehingga pengelolaan  persediaan  obat  harus  dilakukan  sesuai  prosedur  untuk  mencegah terjadinya  kekosongan  obat  di  gudang  farmasi.  Masalah  kekosongan  obat  tentu  akan mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien.  Pada  RSUD  Kota Makassar  ditemukan  masih  adanya  obat  kosong  di  instalasi  farmasi,  sehingga  tidak jarang  mendapat  keluhan  dari  pasien.  Menganalisis  seleksi  dan  pengadaan  obat  di Instalasi Farmasi RSUD Kota Makassar. Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus,  melalui  wawancara  mendalam  dengan  4  informan  yaitu  Kepala  Instalasi Farmasi  RSUD  Kota  Makassar,  Apoteker  penanggung  jawab  perencanaan  pengadaan obat, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan  Kepala Bidang  Keuangan RSUD  Kota Makassar,  telaah  dokumen  data  sekunder  IFRS  dan  studi  literatur.  Penelitian  ini dilakukan  pada  bulan  Mei  2021.  Kesesuaian  item  obat  yang  tersedia  di  RSUD  Kota Makassar dengan Formularium Nasional mencapai nilai 92%. Total persentase alokasi dana  pengadaan  obat  38,46%.  Frekuensi  pengadaan  item  obat  per  tahun  2-3  kali. Jumlah item obat yang diadakan dengan direncanakan memiliki persentase 63,89%.
Kata Kunci : Gudang Farmasi, Perencanaan Obat, Pengadaan Obat, Kualitatif.

## Abstract
The  COVID-19  outbreak  has  resulted  in  a  shortage  of  drugs  in  hospitals,  so  the management of drug supplies must be carried out according to procedures to prevent drug shortages in pharmacy warehouses. The problem of drug vacancies will certainly affect  the  quality  of  services  provided  to  patients.  In  RSUD  Kota  Makassar,  it  was found  that  there  were  still  empty  drugs  in  the  pharmacy  installation,  so  it  was  No.t uncommon to get complaints from patients. To analyze the selection and procurement of  drugs  at  the  Pharmacy  Installation  of  the  RSUD  Kota  Makassar.  Qualitative descriptive with a case study approach, through in-depth interviews with 4 informants namely  the  Head  of  the  Pharmacy  Installation  of  the  RSUD  Kota  Makassar,  the
Pharmacist  in  charge  of  planning  drug  procurement,  the  Procurement  Officer  of Goods  and  Services,  and  the  Head  of  Finance  of  the  Makassar  City  Hospital, reviewing  IFRS  secondary  data  documents  and  literature  studies.  This  research  was conducted  in  May  2021.  The  suitability  of  available  drug  items  with  the  national formulary  in  RSUD  Kota  Makassar  reached  a  value  of  92%.  The  total  percentage  of funds  allocated  for  drug  procurement  is  38,46%.  The  frequency  of  procurement  of drug items per year is 2-3 times. The percentage of the number of drug items that were held in a planned manner was 63.89%.
Keywords: Pharmacy Warehouse, Drug Planning, Drug Procurement, Qualitative.

## Pendahuluan
Rumah sakit merupakan institusi yang bergerak di bidang jasa. Salah satu pelayanan terpenting  di  rumah  sakit  adalah  pelayanan  farmasi.  Untuk  menjamin  mutu  pelayanan kefarmasian  di  rumah  sakit,  harus  dilakukan  pengendalian  mutu  pelayanan  kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)  No.  72  tahun  2016  (Kemenkes,  2016c).  Pengelolaan  logistik  memegang  peranan penting  dalam  proses  kelangsungan  rumah  sakit  sehingga  harus  diolah  secara  profesional, salah satunya pada logistik obat.
Quick  dkk  (2012)  menyebutkan  pengelolaan  obat  merupakan  suatu  siklus manajemen  obat  yang  meliputi  empat  tahap  yaitu  seleksi  ( selection ),  perencanaan  dan pengadaan  ( procurement ),  distribusi  ( distribution ),  dan  penggunaan  ( use ).  Siklus  ini memerlukan  dukungan  dari  perencanaan  dan  administrasi  ( planning  and  administration ), manajemen  organisasi  ( organization ),  pengelolaan  informasi  ( information  management ) dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  ( human  resources )  yang  baik  (Quick  et  al., 2012). Mutu pelayanan akan sangat berpengaruh apabila terjadi kekosongan obat di gudang farmasi,  selain  itu  juga  dapat  berimplikasi  pada  pembiayaan  yang  mahal.  Oleh  karena  itu perencanaan  dan  pengadaan  obat  sebagai  tahap  awal  dalam  pengelolaan  logistik  harus dilakukan secara baik (Nesi & Kristin, 2018).
Kekurangan  obat  telah  menjadi  masalah  global  sejak  pertengahan  tahun  2000-an, tetapi  masalah  ini  diperburuk  oleh  pandemi  COVID-19.  Sebelum  terjadi  pandemi, penyebab  utama  kelangkaan  obat  adalah  alasan  ekoNo.mi  dan  peraturan,  perdagangan, manufaktur,  dan  masalah  rantai  pasokan.  Sedangkan  pada  masa  pandemi,  penyebab kelangkaan  obat-obatan  adalah  banyaknya  pabrik  yang  tutup  karena  karantina,  masalah logistik  karena  penutupan  perbatasan,  larangan  ekspor,  karantina  produk  farmasi, peningkatan permintaan obat dan banyaknya penimbunan (Meliawati & Holik, 2020).
Selama  pandemi  COVID-19,  kekosongan  obat  di  gudang  farmasi  banyak  dialami rumah  sakit  di  Indonesia  dengan  berbagai  penyebab,  misalnya  akibat  keterlambatan pengiriman  obat  dari  distributor,  maka  RS.  Bhayangkara  Tk.  III  Banjarmasin  mengalami kekosongan obat (Khairiyah, 2021). Sedangkan pada penelitian Husna Hairani dkk (2022),
penyebab  terjadinya  kekosongan  obat  pada  RSUD  dr.  Zubir  Mahmud  Aceh  Timur  adalah obat yang dipesan tidak dapat dikirim karena tertundanya pembayaran obat yang telah jatuh tempo dan kosongnya stok obat pada distributor (Hariani et al., 2022).
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Kota  Makassar  adalah  rumah  sakit  tipe  B yang  saat  ini  melayani  pasien  peserta  JKN  (Jaminan  Kesehatan  Nasional),  dan  pasien umum  (No.n  peserta  JKN).  Berdasarkan  wawancara  awal  didapatkan  informasi  bahwa permasalahan  kekosongan  obat  juga  terjadi  di  RSUD  Kota  Makassar  selama  pandemi, sehingga mengakibatkan adanya keluhan dari pasien terutama pasien BPJS atau pelayanan kesehatan  terganggu  dikarenakan  operasi  yang  sempat  tertunda  akibat  kosongnya  obat anestesi di gudang farmasi. Usaha RSUD Kota Makassar dalam mengatasi kekosongan obat ini dengan melakukan peminjaman obat di rumah sakit lain yang memiliki kerjasama, yaitu RS. Wahidin dan RS. Tajuddin. Selain itu juga dilakukan pembelian obat di apotik jejaring RSUD  dengan  memakai  anggaran  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD).  Data  awal didapatkan  pada  tahun  2020  terdapat  obat  kosong  sebanyak  27  jenis  dari  354  obat  yang biasa  digunakan,  dan  pada  tahun  2021  terdapat  obat  kosong  sebanyak  20  jenis  dari  375 obat. Berdasarkan latar belakang tersebut diharapkan dengan penelitian ini, dapat menjadi bahan  manajemen  dalam  melakukan  seleksi  dan  pengadaan  persediaan  logistik  obat, sehingga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kota Makassar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Mei  2022  di  RSUD  Kota  Makassar.  Metode yang  akan  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus,  melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka dengan informan dan menerapkan protokol  kesehatan  yaitu  menjaga  jarak  dan  memakai  masker,  telaah  dokumen  data sekunder  dari  instalasi  farmasi  RSUD  Kota  Makassar  dan  studi literatur.  Informan  dipilih dengan  cara purposive  sampling yaitu  peneliti  menentukan  sendiri  siapa  informan  yang dapat  memberi  informasi  sesuai  dengan  yang  ingin  diketahui  oleh  peneliti.  Wawancara dilakukan  kepada  4  informan,  yaitu  Kepala  IFRS,  Apoteker  penanggung  jawab perencanaan  pengadaan  obat,  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  dan  Kepala  Bidang Keuangan  RSUD  Kota  Makassar.  Informan  merupakan key  informant di  RSUD  Kota Makassar  dan  memenuhi  syarat  kriteria  yaitu  memiliki  pengetahuan  dengan  topik  yang akan  diteliti,  dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti,  informan merupakan seseorang yang bekerja langsung dalam kegiatan yang diteliti dan memberikan cukup  waktu  untuk  wawancara  serta  tidak  cenderung  menyampaikan  informasi  atas  hasil “pendapatnya”  sendiri.  Pada  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  metode  triangulasi sebagai alat untuk meyakinkan kesahihan (validitas) data yang terkumpul.
Hasil dan Pembahasan
A. Seleksi Obat
Tabel 1. Hasil Pencapaian Indikator Pengelolaan Obat RSUD Kota Makassar Tahapan Indikator Tujuan Nilai Pembanding 2021 Selection Kesesuaian item obat yang tersedia dengan formularium (Kemenkes, 2016) Untuk Mengetahui tingkat penggunaan obat terhadap formularium ≥ 80% (Kemenkes, 2016) 92 %
Dari  hasil  wawancara  mendalam  dan  telaah  dokumen  didapatkan  kesesuaian item obat yang tersedia dengan formularium, di RSUD Kota Makassar mencapai nilai 92%  dengan  nilai  standar  adalah  ≥  80%,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  obat-obatan yang  terdapat  dalam  Formularium  Nasional  sebagian  besar  telah  diresepkan  kepada pasien  di  RSUD  Kota  Makassar.  Dalam  pemillihan  obat  telah  berdasarkan formularium nasional dan No.nformularium nasional yang telah disetujui. Pemilihan obat  merupakan  proses  seleksi  sejumlah obat  secara  rasional  di  rumah  sakit  dengan tujuan  untuk  menghasilkan  persediaan  atau  pengadaan  yang  lebih  baik,  penggunaan obat yang lebih rasional, dan biaya yang lebih rendah (Satibi, 2014).
Formularium  rumah  sakit  disusun  oleh  Komite  Farmasi  dan  Terapi  (KFT) bersama staf medis, dan kemudian disetujui oleh direktur RSUD Kota Makassar. Hal ini telah selaras dengan  PMK No.72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi, “formularium  rumah  sakit  berisi  daftar  obat  yang  disusun  mengacu  pada Formularium Nasional dan telah disepakati oleh staf medis rumah sakit, disusun oleh Komite  Farmasi  dan  Terapi  (KFT)  dan  ditetapkan  oleh  pimpinan  rumah  sakit” (Kemenkes, 2016).
Formularium  rumah  sakit  dievaluasi  tiap  2  tahun,  terakhir  dilakukan  pada tahun  2019  dan  semestinya  dievaluasi  kembali  pada  tahun  2021  tetapi  karena pandemi  COVID-19  baru  dilaksanakan  pada  awal  tahun  2022.  Obat-obatan  yang termasuk No.nformularium diajukan atas usulan Staf Medis  Fungsional (SMF)  yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan diperlukan untuk pelayanan di rumah sakit, obat- obat  tersebut  akan  ditinjau  oleh  KFT,  kemudian  setelah  disetujui  oleh  direktur  akan dilanjutkan ke bagian pengadaan.
Dalam perencanaan terdapat proses yang terdiri dari memprediksi kebutuhan, menetapkan  target  dan  menentukan  strategi,  tanggung  jawab  dan  sumber  daya  yang
dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan.  Untuk  menggunakan  perbekalan  farmasi  secara efektif dan efisien, perencanaan harus dilakukan secara optimal (Rahmiyati & Irianto, 2021).  Langkah  selanjutnya  setelah  pemilihan  obat  berdasarkan  formularium  adalah perencanaan  dan  penetapan  kebutuhan.  Perencanaan  obat  di  RSUD  Kota  Makassar menggunakan  metode  konsumsi  berdasarkan  pada  data  riwayat  tahun  sebelumnya, mempertimbangkan  sisa  persediaan,  dan  anggaran  yang  tersedia,  kemudian menambahkan 20-25% buffer stock . Hal ini sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2016 bahwa  “perencanaan  dilakukan  untuk  menghindari  kekosongan  obat  dengan menggunakan  metode  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dasar-dasar perencanaan  yang  telah  ditentukan  antara  lain  konsumsi,  epidemiologi,  kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia” (Kemenkes, 2016).
B. Pengadaan Obat
Tabel 2. Hasil Pencapaian Indikator Pengelolaan Obat RSUD Kota Makassar
Tahapan Indikator Tujuan Nilai Pembanding 2021 Procurement 1. Persentase alokasi dana pengadaan obat (Depkes RI, 2002) 2. Frekuensi pengadaan tiap item obat per tahun (Pudjaningsih, 1996) 3. Frekuensi kurang lengkapnya  surat pesanan / kontrak (Pudjaningsih, Untuk mengetahui seberapa jauh persedian dana RS memberikan dana kepada farmasi Untuk mengetahui berapa kali obat  – obat tersebut dipesan dalam setahun Untuk mengetahui berapa kali terjadi kesalahan faktur
Untuk mengetahui 30  –  40  %
(HudyoNo. & Andajaningsih, 1990)
Rendah < 12x/setahun Sedang  12  – 24x /tahun Tinggi 24x /tahun (Pudjaningsih, 1996)
1 – 9 Kali (Pudjaningsih, 1996) 38,46 % 2  –  3 Kali 3 Kali
1996) 4. Persentase jumlah  item  obat yang diadakan dengan yang direncanakan (Pudjaningsih,
1996)
ketepatan perencanaan obat 100 – 120 % (Pudjaningsih, 1996) 63,89 %
Dari  olah  data  didapatkan  data  total  anggaran  RSUD  Kota  Makassar  pada tahun  2021  sebesar  Rp.  76.946.158.696,-  sedangkan  persentase  alokasi  dana pengadaan obat : BLUD 26,21%, APBD 12,25%, dan total keduanya adalah 38,46%. Jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  HudyoNo.  dan  Andayaningsih  (1990) dengan persentase 30% - 40%, maka pengelolaan obat pada indikator tersebut sudah efisien.  Salah  satu  unsur  penunjang  yang  penting  dalam  pengelolaan  obat  adalah tersedianya anggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk pemasokan perbekalan  farmasi  dirumah  sakit.  Tujuan  anggaran  dalam  pengelolaan  perbekalan farmasi adalah terpenuhinya kebutuhan obat di rumah sakit (Depkes, 2008).
Sumber anggaran untuk pengadaan obat di RSUD Kota Makassar berasal dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD).  Walaupun  alokasi  dana  pengadaan  obat  yang  ada  sudah  sesuai  Depkes, tetapi  masih  terdapat  kendala  pada  pembayaran  obat-obatan  yang  memakai  dana BLUD.  Pembayaran  BLUD  ke  distributor  sering  melewati  jatuh  tempo,  hal  ini dikarenakan  keterlambatan  pembayaran  BPJS  kepada  rumah  sakit.  Belum terbayarnya  utang  sebelumnya  di  PBF  menyebabkan  distributor lock untuk pemesanan selanjutnya, sehingga terjadi kekosongan obat di gudang farmasi. Hal ini sesuai pernyataan informan ,”…secara umum itu yah krn utang ke distributor..karena punya utang jadi distributor lock, tidak bisa lakukan pengadaan...” (inf-2). Diperkuat dengan  penyataan  informan  lainnya ,  “…khusus  di  BLUD  kendalanya  itu kita  bayar ke  penyedia  atau  rekanan  yaah  tergantung  dana  masuk,  kalau  BPJS  nya  lancar membayar  kita  juga  lancar  bayar  tagihan  obat  ke  rekanan,  tetapi  kalau  BPJS terlambat  bayar  kita  juga  terlambat  bayar.,,tapi  kalau  APBD  tidak,  kapan  ada tagihannya kita buat SPM nya kita menagih pemerintah kota, saat itu dibayarkan…” (inf-5)
Klaim  BPJS  Kesehatan  membayar  tarif  pelayanan  INA-CBGs  dalam  satu paket  yang  terdiri  dari  obat,  biaya  konsultasi  dan  tindakan  dokter,  BMHP,  biaya pemeriksaan  penunjang,  akomodasi  atau kamar  perawatan,  serta  biaya  lainnya  yang
berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien, sehingga rumah sakit dituntut harus lebih  efisien  agar  menghindari  kerugian  (Winda,  2018).  Dengan  penjelasan  di  atas perlu  dievaluasi  kembali  penyebab  terlambatnya  pembayaran  oleh  BPJS  ke  rumah sakit.
Berdasarkan  tabel  2  frekuensi  pengadaan  item  obat  per  tahun  2-3  kali, tergolong  dalam  kategori  rendah  (≤12  kali  dalam  setahun)  salah  satu  penyebabnya karena jalur proses pengadaan yang panjang biasanya memerlukan waktu yang lama. Selain  itu,  pengadaan  obat  biasa  dilakukan  per  triwulan,  diadakan  dengan  volume pemesanan yang tidak terlalu besar dari rencana yang sudah dibuat satu tahun untuk mencegah  obat  berlebihan  atau expired di  gudang  farmasi.  Menurut  Pudjaningsih frekuensi  yang  baik  adalah  sering  melakukan  pembelian  asal  tidak  mengganggu pelayanan (Mahdiyan et al., 2018). Oleh karena itu semakin sedikit barang yang ada di  gudang,  frekuensi  pembelian  akan  semakin  tinggi.  Frekuensi  pengadaan  obat  di tiap  rumah  sakit  berdasarkan  penelitian-penelitian  sebelumnya  bervariasi.  Frekuensi pengadaan  obat  yang  relatif  kecil  di  rumah  sakit  dapat  disebabkan  karena  aturan penggunaan yang tidak bisa dipecah-pecah dan harus melakukan pembelian sekaligus (Istinganah et al., 2006).
Sedangkan  persentase  jumlah  item  obat  yang  diadakan  dengan  direncanakan adalah 63,89% (≤100%), hal ini karena masih ada sisa obat di gudang farmasi akibat adanya  pandemi  COVID-19  di  tahun  2020  maka  perencanaan  melebihi  pemakaian. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  informan, “…kayak pandemi di 2020, saya sudah purchasing di Januari Februari buat 6 bulan, pandemi di bulan Maret, obat ku bisa untuk 1 tahun padahal saya baru adakan untuk 6 bulan, malah nyebrang sampai ke 2021 karena tidak ada pasien…” (inf-2)
Dengan wawancara didapatkan pada instalasi farmasi RSUD Kota Makassar pengadaan  dilakukan  melalui e-purchasing yang  berbasis e-catalogue .  Selain  itu, pengadaan  secara  manual  dilaksanakan  secara  langsung  kepada  penyedia  farmasi yang  tercantum  dalam e-catalogue .  Pengadaan  biasanya  dilakukan  tiap  tiga  bulan untuk  BLUD  dan  enam  bulan  sekali  untuk  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  dengan  proses  bertahap.  Obat  yang  tergolong fast  moving atau live  saving pemesanan  dilakukan  per  triwulan,  per  semester, atau  sesuai  dengan  kebutuhan  jika terjadi kekosongan obat.
Pengadaan  merupakan  suatu  usaha  kegiatan  untuk  merealisasikan  kebutuhan yang  telah  ditetapkan  dan  disetujui  (anggarannya)  dalam  fungsi  perencanaan (Febriawati,  2013).  Metode  pengadaan  obat  pada  RSUD  Kota  Makassar  dilakukan secara e-purchasing dan manual, hal ini mengikuti PMK No. 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan  Obat  Berdasarkan  Katalog  Elektronik  ( E-Catalogue )  yang  menjelaskan bahwa  “pengadaan  obat  dilakukan  melalui e-purchasing secara e-catalogue tetapi apabila  mengalami  kendala  operasional  dalam  aplikasi  ( offline )  pembelian  dapat
dilakukan  secara  manual langsung  kepada  industri  farmasi  yang  tercantum  dalam e- catalogue ”  (PMK,  2014).  Kendala  yang  terjadi  dapat  disebabkan  terlambatnya perbaruan SK Kepala Dinas Kesehatan sehingga pejabat pengadaan tidak dapat akses ke  akun  sistem  untuk  melakukan  pengadaan.  Selain  itu  kendala  lain  yang  biasanya terjadi  pada  pengadaan  yaitu  adanya  kekosongan  stok  obat  di  distributor  Pedagang Besar Farmasi (PBF).
Pejabat yang melakukan pengadaan adalah ASN yang bekerja di rumah sakit dan  telah  memiliki  sertifikasi,  seperti  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2021(Indonesia,  2021).  Sistem  yang  diterapkan dalam  proses  pengadaan  obat  di  RSUD  Kota  Makassar  yaitu  menyusun  Rencana Kebutuhan Obat (RKO) kemudian akan ditandatangani oleh kepala instalasi farmasi, diserahkan  ke  bidang  penunjang  lalu  dibuatkan  surat  disposisi  pengadaan  dan disetujui  oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  yaitu  Direktur  Rumah  Sakit  yang kemudian diteruskan ke Pejabat Pengadaan untuk proses pembelian secara melalui e- catalague, dimana proses ini disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
Beberapa  penyebab  terjadinya  kendala  dalam  proses  perencanaan  dan pengadaan juga dapat dilihat dari manajemen pendukung. Salah satu unsur penunjang yaitu  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  merupakan  faktor  sentral  dalam  suatu organisasi termasuk di instalasi farmasi. Menurut PMK No.72 tahun 2016, “instalasi farmasi  harus  memiliki  apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian  yang  sesuai  dengan beban  kerja  dan  petugas  penunjang  lain  agar  tercapai  sasaran  dan  tujuan  instalasi farmasi  rumah  sakit”  (Kemenkes,  2016).  Saat  ini  Instalasi  Farmasi  RSUD  Kota Makassar terdiri dari 29 orang (16 apoteker dan 13 tenaga teknis kefarmasian), hal ini tidak  sesuai  berdasarkan  PMK  RI  No.  56  Tahun  2014  bahwa  “jumlah  apoteker minimal  13  orang  tenaga  TTK  minimal  20  orang”  (Indonesia,  2014;  Kemenkes, 2014) . Keterbatasan tenaga dapat membuat tenaga farmasi memiliki beban besar dari seharusnya, sehingga perlunya analisis beban kerja untuk para tenaga farmasi.
Manajemen pendukung lainnya adalah sistem informasi. Informasi merupakan motor  penggerak  siklus  logistik  di  rumah  sakit.  Perancangan  sistem  informasi manajemen  logistik  bertujuan  memfasilitasi  untuk  melakukan  pencatatan,  pelaporan logistik,  BMHP,  dan  pengelolaan  data  obat.  Hal  tersebut  sangat  penting  dalam pengambilan keputusan(Kemenkes, 2016). Saat ini sistem informasi yang berjalan di manajemen  logistik  belum  optimal.  Kendala  ditemukan  karena  sistem  belum  semua terintegrasi, terdapat beberapa data yang masih harus dimasukkan secara manual, dan beberapa apoteker yang masih memilih pencatatan secara manual. Diharapkan semua dapat  terintegrasi  antara  gudang  obat  –  keuangan  -  farmasi,  untuk  mengetahui  stok
secara real-time ,  sharing  informasi  status  pembayaran  obat,  serta  meminimalisir kekeliruan dan selisih perhitungan

## Kesimpulan
Pada tahap seleksi, RSUD Kota Makassar dalam pemilihan obat untuk pemakaian di rumah  sakit  sebagian  besar  telah  mengikuti  Formularium  Nasional  dengan  memakai metode  konsumsi.  Pada  tahap  pengadaan  obat  didapatkan  bahwa  kesalahan  faktur  jarang terjadi  di  Instalasi  Farmasi  RSUD  Kota  Makassar  dan  persediaan  anggaran  rumah  sakit dalam  memberikan  dana  kepada  farmasi  sudah  efisien,  tetapi  obat-obatan  yang  dipesan dalam  setahun masih tergolong  rendah,  dan  persentase  ketepatan  perencanaan  obat  belum sesuai  dengan  indikator  yang  ada,  hal  ini  tentu  tidak  lepas  dari  dampak  COVID-19 sehingga  setiap  perencanaan  dan  kegiatan  kefarmasian  RSUD  Kota  Makassar  disesuaikan dengan situasi yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Depkes.  (2008). Pedoman  Pengelolaan  Perbekalan  Farmasi  di  Rumah  Sakit (D.  J.  B.  K. dan  A.  K.  Departemen,  K.  R.  bekerja  sama  dengan  J.  I.  Cooperation,  &  A.  (JICA) (eds.)). Departemen Kesehatan RI.
Febriawati, H. (2013). Penganggaran dan Pengadaan Farmasi Rumah Sakit. In Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit (pertama, p. 102). Gosyen Publising.
Hariani, H.,  Fitriani, A. D., & Sari, M. (2022). Manajemen Pengelolaan Obat di Instalassi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021. Miracle Journal , Vol 2 , No.
Hudyono,  Y.  E.,  &  Andajaningsih.  (1990). Studi  Pengelolaan  Obat  dan  Sumber  Daya Manusia . Jakarta Departemen Kesehatan RI.
Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Indonesia,  R.  (2014).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta: Sekretariat Negara .
Istinganah,  Danu,  S.  S.,  &  Santoso,  A.  P.  (2006).  Evaluasi  Sistem  Pengelolaan  Obat  dari Dana  APBD  Tahun  2001-2003  Terhadap  Ketersediaan  dan  Efisiensi  Obat. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , Vol 9 No.1 .
Kemenkes.  (2014). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit .
Kemenkes.  (2016a). Panduan  Penggunaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Logistik  di Instalasi  Farmasi  Pemerintah (N.  Hanifah  &  H.  Kurniawan  P  (eds.)).  Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Kemenkes.  (2016b). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes, R. I. (2016c). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta .
Khairiyah,  N.  (2021). Makalah  Analisis  Kekosongan  Obat  -  Nada  Khairiyah .  17  Agustus 1945.
Mahdiyan, U., Wiedyaningsih, C., & Endarti, D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Obat Tahap
Perencanaab  dan  Pengadaan  di  RSUD  Muntilan  Kabupaten  Magelang  Tahun  Tahun 2015-2016. JMPV , vol 8(1) .
Meliawati,  R.,  &  Holik,  H.  A.  (2020).  Kebijakan  Industri  Farmasi  pada  Masa  Pandemi COVID-19. Jurnal Farmasi Udayana , Vol 9 , No.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JFU.2020.v09.i02.p02.
Nesi,  G.,  &  Kristin,  E.  (2018).  Evaluasi  Perencanaan  Dan  Pengadaan  Obat  di  Instalasi Farmasi  RSUD  Kefamenanu  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI , 7 (4), 147–153.
Permenkes. (2014). Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) .
Pudjaningsih, D. (1996). Pengembangan Indikator Efisiensi Pengelolaan Obat di Farmasi Rumah Sakit . Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Quick,  J.  D.,  Rankin,  J.  R.,  Laing,  R.,  Hogerzeil,  H.  V,  &  Dukes,  M.  N.  G.  (2012). Managing Drug Supply (2nd ed). Revised and Expanded, Kumarian Press.
Rahmiyati,  A.  L.,  &  Irianto,  G.  (2021). Teori  Dan  Praktek  Manajemen  Logistic  Rumah Sakit (Rachmi (ed.); 1st ed.). PT Refika Aditama.
Satibi. (2014). Manajemen Obat di Rumah Sakit . Universitas Gadjah Mada.
Winda,  S.  (2018). Formularium  Nasional  (FORNAS)  dan  e-Catalogue  Obat  Sebagai Upaya  Pencegahan  Korupsi  dalam  Tata  Kelola  Obat  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) . 4 .

## Copyright holder:
Mufida Dian Pertiwi, Fajar Syaiful Akbar (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: