Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi
Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Mohd Kalam Daud Ridha Saputra Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: daud@gmail.co.id

## ABSTRAK
Kumulasi  gugatan  ( samenvoeging  van  vordering )  bertujuan  untuk menyerderhanakan  proses  persidangan  dan  menghindari  putusan  yang bertentangan.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  penggabungan  kedua perkara  ini  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  justru  membuat penyelesaiannya  menjadi  berlarut-larut  dan  memakan  waktu  lama. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian  dan  harta  bersama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh, problematika  yang  dihadapi  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi tersebut. Penelitian dalam artikel  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dan  menggunakan metode  pengumpulan  data  lapangan  yang  dipadukan  dengan  metode pengumpulan  data  kepustakaan  melalui  teknik  wawancara  dan dokumentasi.Setelah  dilakukan  penelitian  ditemukan  hasil  bahwa penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dilakukan  dengan  tahapan perdamaian,  mediasi,  pemeriksaan  terhadap  gugatan  cerai  dalam  sidang yang  tertutup  untuk  umum,  pemeriksaan  terhadap  gugatan  pembagian harta  bersama  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum,  musyawarah majelis  hakim,  dan  pembacaan  putusan.  Adapun  problematika  yang dihadapi  hakim  dalam  proses  penyelesaian  perkara  kumulasi  ini  adalah adanya perbedaan praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi ini,  waktu  penyelesaian  perkara  yang  relatif  lama,  proses  pembuktian terhadap  objek  perkara  harta  bersama  yang  sulit,  dan  seringkali  objek yang  dipersengketakan  dijual  oleh  tergugat.  Ada  3  (tiga)  metode penemuan  hukum  (istinbaṭ)  yang  bisa  menjadi  landasan  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sebagai  cara  alternatif  untuk menyelesaikan  perkara  kumulasi  perceraian  dan  harta  bersama,  yaitu:
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
metode  analogi  (qiyās),  metode  barā’ah  al-  aṣliyyah,  dan  metode maṣlaḥah al-mursalah.
Kata kunci: Kumulasi, gugatan perceraian dan harta bersama.

## Pendahuluan
Dalam  asas  hukum  acara  perdata  menyatakan  bahwa  inisiatif untuk  mengajukan  tuntutan  hak  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak yang  berkepentingan.  Para  pihak  yang  merasa  haknya  dilanggar  dapat mengajukan  surat  gugatannya  ke  pengadilan  dan  dapat  menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan  dalam  satu  gugatan  ini  disebut  dengan  kumulasi  gugatan  atau samenvoeging  van  vordering, yaitu  Penggabungan  lebih  dari  satu tuntutan  hukum  kedalam  satu  gugatan. 1 Tujuan  diterapkannya  kumulasi gugatan  ini  adalah  untuk  menyederhanakan  proses  persidangan  dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. 2
Pada  prinsipnya  setiap  gugatan  harus  berdiri  sendiri.  Masing- masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah dan diperiksa serta  diputuskan  dalam  proses  pemeriksaan  dan  putusan  yang  terpisah. Akan  tetapi,  dalam  hal  dan  batas-batas  tertentu  dibolehkan  melakukan penggabungan  gugatan  dalam  satu  surat  gugatan,  apabila  satu  gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. 3
Dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  di  Indonesia  juga  dikenal istilah  kumulasi  gugatan  ( samenvoeging  van  vordering), yang  biasanya dipraktekan dalam perkara perceraian yang merupakan salah satu bentuk pengakhiran ikatan perkawinan. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk  dari  suatu  perikatan,    maka  ketika  perikatan  itu  berakhir  timbul berbagai  akibat  hukum  sebagaimana  lazimnya  suatu  perikatan,    salah satunya  adanya  pembagian  terhadap  harta  bersama,  yaitu  harta  yang diperoleh  selama  suami  dan  istri  dalam  perkawinan  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  tata  cara  penyelesaiannya  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4
1 M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009), hlm.102.
2 Ibid., hlm. 104.
3 Mahkamah  Agung  dan  Direktoral  Jendral  Badan  Peradilan  Agama, Buku Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama (Edisi  Revisi  2010), hlm. 90.
4 Ahrum  Haerudin, Peradilan  Agama, (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,  2000) ,hlm. 89
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dalam  Undang-UndangNomor  7  Tahun  1989  terdapat  beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan  menggabungkan  perkara  perceraian  dengan  beberapa  gugatan lain  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  yang  berbunyi:: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri,  dan harta bersama  suami  isteri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan perceraian  atau  pun  sesudah  putusan  perceraian  memperoleh  kekuatan hokum  tetap”. 5 Pasal  ini  membolehkan  seorang  isteri  yang  akan mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  sekaligus mengajukan  gugatan  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  isteri,  dan harta bersama.
Sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa  tujuan  kumulasi  gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Peradilan Agama yang menyatakan: “ Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 6
Secara  hukum,  kumulasi  gugatan  perceraian  dengan  gugatan harta bersama memang mempunyai dasar yuridis pada Pasal 86 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  serta Pemeriksaan  gugatan  perceraian  dengan  gugatan  harta  bersama  secara kumulasi  memang  dapat  dibenarkan  dan  hakim  sebagai  pejabat pengadilan  berkewajiban  memutuskan  perkara  kumulasi  yang  diajukan para  pihak  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4 tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan: “Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya”. 7
Akan  tetapi,  ketentuan  teoritik  yuridis  tentang  kebolehan mengabungkan  kedua  gugatan  tersebut  ternyata  tidak  jarang  justru menjadi  faktor  yang  memaksa  keadilan  dalam  perkara  perceraian  harus ditunda  karena  sengketa  harta  bersama  menyebabkan  perceraian  yang sebenarnya  final  menjadi  tergantung  karena  berkemungkinan  besar
5 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 227.
6 Ibid ., hlm. 310.
7 Ibid., hlm. 372.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adanya  upaya  hukum  yang  membuat  prosesnya  menjadi  terbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
Suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan kemudharatan yang  sangat  besar  dan  keduanya  pun  sudah  menginginkan  perceraian terpaksa  belum  bisa  segera  mengakhiri  ikatan  perkawinannya,  hal  ini terjadi  karena  sengketa  harta  bersama  yang  dikumulasikan  dengan gugatan perceraian masih dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan  bisa  berlanjut  ke  tingkat  banding,  kasasi  bahkan  tidak  menutup kemungkinan  sampai  tingkat  peninjauan  kembali.  Karena  banyaknya perkara  yang  harus  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Agung  seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu cukup lama.
Penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta bersama  yang  berlarut-larut  juga  seringkali  menimbulkan  dampak  yang sangat serius, salah satunya terjadinya nikah di bawah tangan.Dampak ini terjadi  karena  para  pihak  tidak  dapat  segera  melangsungkan  perkawinan secara  sah  guna  menyalurkan  kebutuhan  biologisnya  karena  harus menunggu  putusan  gugatan  harta  bersama  yang  digabungkan  dengan gugatan perceraiannya. Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya  putusan  cerai  ini  mengakibatkan  terjadinya  poligami  liar  yang memunculkan  permasalahan  baru,  dan  yang  lebih  memprihatinkan  lagi apabila perkawinan di bawah tangan ini dilakukan oleh isteri dengan laki- laki  lain  yang  berarti  telah  terjadi  poliandri  sebab  secara  hukum  masih terikat  oleh  perkawinan  dengan  suaminya  yang  lama.Pernikahan demikian  merupakan  pelanggaran  hukum  yang  serius  terutama  hukum Islam.
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sebagai  salah  satu  lembaga Peradilan Agama tingkat pertama di Aceh juga mengalami permasalahan dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta  bersama.  Salah  satu  permasalahan  terletak  pada  pembuktian terhadap harta bersama yang seringkali menjadi masalah yang rumit dan dipermasalahkan  oleh  parah  pihak,  sehingga  para  pihak  yang  merasa haknya tidak terpenuhi mengajukan banding bahkan kasasi yang tentunya memakan  waktu  yang  lama  sehingga  putusan  perkara  perceraian  harus menunggu  putusan  banding  ataupun  kasasi  tentang  harta  bersama  yang berkekuatan hukum tetap. 8
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  diadakannya  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  serta  memperhatikan  permasalahan yang  timbul  dalam  proses  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan
8 Wawancara dengan bapakA. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pada tanggal 20Oktober 2016 di Banda Aceh.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perceraian dan harta bersama, maka lembaga Peradilan Agama khususnya lembaga  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  melalui  hakimnya  sebagai pejabat  penegak  keadilan  harus  berupaya  dengan  sungguh-sungguh memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan, atau  dengan  kata  lain  berusaha  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  para pencari keadilan dengan menyelesaikan segala kendala dan permasalahan yang  timbul  dalam  proses  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan perceraian dan harta bersama.
Tulisan  artikel  ini  mencoba  membahas  tata  cara  penyelesaian perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh,  apa  saja  problematika  yang  dihadapi  hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam  terhadap  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan harta bersama.
Pengertian dan Dasar Hukum Kumulasi Secara bahasa, kumulasi berarti penyatuan, timbunan, penggabungan  beberapa  gugatan  (dalam  satu  surat  gugatan  di  muka hakim). 9 Sedangkan  secara  istilah  kumulasi  gugatan  atau samenvoeging van  vordering merupakan  penggabungan  beberapa  tuntutan  hukum  ke dalam  satu  gugatan.  Adapun  pengertian  kumulasi  menurut  para  ahli hukum, yaitu:
a. Menurut  Yahya  Harahap,  kumulasi  gugatan  atau samenvoeging van  vordering adalah  penggabungan  dari  lebih  satu  tuntutan hukum  ke  dalam  satu  gugatan  atau  beberapa  gugatan digabungkan menjadi satu. 10
b. Menurut  Mukti  Arto,  kumulasi  adalah  gabungan  beberapa gugatan  hak  atau  gabungan  beberapa  pihak  yang  mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. 11
c. Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  kumulasi  diartikan  sebagai pengumpulan,  yakni  pengumpulan  beberapa  orang  penggugat atau  tergugat  ataupun  gabungan  beberapa  gugatan  menjadi  satu gugatan  saja  atau  dijadikan  satu  perkara  dalam  satu  surat gugatan. 12
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 284.
10 M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009) hlm.102.
11 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 44.
12 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 70.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kumulasi  adalah  penggabungan  beberapa  pihak  dalam  satu  tuntutan hukum  atau  beberapa  tuntutan  hukum  digabungkan  dalam  satu  surat gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
Pada  prinsipnya,  setiap  gugatan  harus  berdiri  sendiri.  Masing- masing  gugatan  diajukan  dalam  surat  gugatan  yang  terpisah  secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan  yang  terpisah  dan  berdiri  sendiri.  Akan  tetapi  dalam  hal-hal tertentu,  dibolehkan  melakukan  penggabungan  gugatan  dalam  satu suratgugatan,  apabila  antara  satu  gugatan  dengan  gugatan  lain  terdapat hubungan erat atau koneksitas. 13
Hukum  acara  perdata  yang  berlaku,  baik  yang  ada  di  dalam Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR), Rechtreglement  voor  de Buitengewesten (R.Bg.), maupun Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  kumulasi  dan tidak  pula  melarangnya.  Yang  dilarang  dalam  pasal  103  Rv  hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai ( bezit )  dengan  tuntutan  hak  milik.  Dengan  demikian  secara a  contrario ( in  the  opposite  sense ),  Rv  membolehkan  penggabungan  gugatan. 14
Adapun  beberapa  landasan  hukum  yang  memperbolehkan  praktek kumulasi adalah:
a. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pada Pasal 66 ayat (5) menyatakan bahwa: “Permohonan soal  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta bersama  suami  istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.” 15 Dan Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa: “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.” 16
b. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  575  K/Pdt/1983  yang menjelaskan: 17
13 Mahkamah  Agung  dan  Direktoral  Jendral  Badan  Peradilan  Agama, Buku Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama (Edisi  Revisi  2010),
hlm. 90.
14 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, . . . ., hlm. 103.
15 Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
16 Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
17 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, . . . ., hlm. 103.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1) Meskipun  pasal  393  ayat  (1)  HIR  mengatakan  hukum  acara yang  diperhatikan  hanya  HIR,  namun  untuk  mengwujudkan tercapainya proses
doelmatigheid , dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam  HIR,  asal  dalam  penerapan  itu  berpedoman  kepada ukuran:
a) Benar-benar  untuk  memudahkan  atau  menyederhanakan proses pemeriksaan;
b) Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
2) Berdasarkan  alasan  itu,  boleh  dilakukan  penggabungan ( samenvoeging )  atau  kumulasi  objektif  maupun  subjektif, asal  terdapat innerlijke  samenhangen atau  koneksitas  erat diantaranya.
c. Buku  pedoman  pelaksanaan  tugas  dan  administrasi  Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut: 18
1) Penggabungan  dapat  berupa  kumulasi  subjektif  atau kumulasi  objektif,  kumulasi  subjektif  adalah  penggabungan beberapa  penggugat  atau  tergugat  dalam  satu  gugatan. Kumulasi  objektif  adalah  penggabungan  beberapa  tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
2) Penggabungan  beberapa  tuntutan  dalam  satu  gugatan diperkenankan  apabila  penggabungan  itu  menguntungkan proses,  yaitu,  apabila  antara  tuntutan  yang  digabungkan  itu ada  koneksitas  dan  penggabungan  akan  memudahkankan pemeriksaan  serta  akan  dapat  mencegah  kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.
3) Beberapa  tuntutan  dapat  dikumulasikan  dalam  satu  gugatan apabila  antara  tuntutan-tuntutan  yang  digabungkan  itu terdapat  hubungan  erat  atau  ada  koneksitas  dan  hubungan erat itu harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
4) Dalam  hal  suatu  tuntutan  tertentu  diperlukan  suatu  acara khusus  (misalnya  gugatan  cerai)  sedangkan  tuntutan  yang lain  harus  diperiksa  menurut  hukum  acara  biasa  (gugatan untuk  memenuhi  perjanjian),  maka  kedua  tuntutan  itu  tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
5) Apabila ada salah satu putusan hakim berwenang memeriksa sedangkan  tuntutan  lainnya  hakim  tidak  berwenang,  maka
18 Mahkamah  Agung  dan  Direktoral  Jendral  Badan  Peradilan  Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas . . . , hlm. 90.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
Praktek  Penyelesaian  Perkara  Kumulasi  Gugatan  Perceraian  dan

## Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sebagai  badan  peradilan tingkat  pertama  di  Aceh  merupakan  badan  peradilan  yang  berwenang menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara  yang berkaitan  dengan  sengketa  perdata  di  kalangan  orang  Islam  sesuai  Pasal 26 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah  satunya  kewenangan  absolutnya  adalah  menerima,  memeriksa, mengadili,  dan  memutuskan  perkara  perceraian  dan  pembagian  harta bersama,  yang  terkadang  kedua  perkara  tersebut  digabungkan  dan diajukan  bersama-sama  dalam  satu  surat  gugatan  berdasarkan  Pasal  86 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur  tentang  penyelesaian  perkara  kumulasi  ini,  hakim  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  tetap  berkewajiban  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan perkara ini sesuai dengan dengan amanat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang  menyatakan: “Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Adapun proses persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang di terapkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut: 19
Pertama , hakim terlebih dahulu menawarkan perdamaian kepada kedua  belah  pihak,  jika  perdamaian  berhasil  maka  akan  dibuat  surat pernyataan perdamaian, akan tetapi jika perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan  kepada  proses  mediasi  sesuai  dengan  PERMA  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika proses mediasi ini mencapai kesepakatan maka akan dibuat akta perdamaian, namun jika proses  mediasi  ini  gagal  maka  proses  persidangan  perkara  akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Kedua, proses  persidangan  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat gugatan perceraian dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai Pasal 80 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian hakim memberi kesempatan pihak penggugat untuk mengunakan haknya
19 Wawancara  dengan  bapakYacoeb  Abdullah,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yaitu  mengubah  ataupun  mencabut  gugatannya.Apabila  penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ketiga ,  persidangan  dilanjutkan  dengan  jawaban  dari  pihak tergugat  terhadap  gugatan  yang  ditujukan  kepadanya.Jawaban  tergugat bisa diajukan secara lisan maupun tertulis berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) R.bg.  Pada  tahap  ini  tergugat  juga  bisa  mengajukan  esepsi  (tangkisan) maupun rekonvensi (gugatan balik). 20
Keempat ,  setelah  tergugat  menyampaikan  jawabannya,  tahapan persidangan  berlanjut  kepada  penyampaian  replik  (tanggapan  penggugat terhadap  jawaban  tergugat)  dan  duplik  (tanggapan  tergugat  terhadap replik  penggugat).Tahapan  ini  dilakukan  secara  berulang-ulang  sampai ada titik temu antara tanggapan pengugat dan tergugat dan hakim menilai tahapan ini cukup.
Kelima ,  setelah  proses  penyampaian  replik  dan  duplik  selesai, persidangan  dilanjutkan  dengan  agenda  pembuktian,  dalam  tahapan  ini hakim  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  penggugat  dan  tergugat untuk  mengajukan  bukti-bukti  secara  bergantian  sesuai  dengan  arahan hakim.
Keenam , setelah tahapan pembuktian selesai dilaksanakan, maka hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pendapat  akhir  yang  merupakan  kesimpulan  hasil  pemeriksaan  selama persidangan berlangsung menurut pandangan masing-masing pihak.Kesimpulan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Ketujuh , setelah proses pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai selesai, maka persidangan berlanjut kepada proses pemeriksaan terhadap perkara  pembagian  harta  bersama  yang  dilaksanakan  dalam  persidangan yang  terbuka  untuk  umum,  tahapannya  meliputi  pembacaan  gugatan mengenai pembagian harta bersama, jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian,  dan  sampai  ke  tahapan  pengajuan  pendapat  akhir (kesimpulan para pihak). 21
Kedelapan , setelah pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai dan pembagian  harta  bersama  selesai,  kemudian  hakim  ketua  mengadakan sebuah rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rapat ini bertujuan untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap perkara kumulasi (penggabungan) ini.
20 Ibid.
21 Ibid.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kesembilan , setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan,  maka  sesuai  dengan  agenda  persidangan  yang  sudah dijadwalkan,  majelis  hakim  membacakan  putusan  mengenai  perkara gugatan  perceraian  dan  pembagian  harta  bersama  ini  dalam  persidangan yang terbuka untuk umum.
Dari  beberapa  tahapan  persidangan  yang  sudah  diuraikan  dapat disimpulkan  bahwa  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian dan  harta  bersama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  secara  garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: 22
1. Upaya perdamaian dan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan segala aspeknya sampai kepada  tahap  kesimpulan,  keseluruhannya  dilakukan  dalam sidang tertutup untuk umum.
3. Pemeriksaan  gugatan  pembagian  harta  bersama  sampai  kepada tahap  kesimpulan,  keseluruhannya  dilakukan  dalam  sidang terbuka untuk umum.
4. Rapat  permusyawaratan  majelis  hakim  yang  dilakukan  secara rahasia.
5. Pembacaan  putusan  mengenai  kedua  perkara  yang  digabung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.
Pemeriksaan  terhadap  gugatan  perceraian  harus  diselesaikan terlebih  dahulu  karena  perkara  gugatan  perceraian  merupakan  gugatan pokok, sedangkan perkara permbagian harta bersama merupakan gugatan accesoir atau  gugatan  tambahan  terhadap  gugatan  perceraian.  Sehingga apabila  perkara  gugatan  perceraian  ditolak  maka  secara  sendirinya menurut hukum perkara pembagian harta bersama juga ditolak dan tidak dapat  diproses  di  depan  hukum,  begitu  juga  sebaliknya,  apabila  perkara gugatan perceraian diterima maka perkara pembagian harta bersama bisa diperiksa dan diputuskan bersamaan dalam satu putusan. 23
Analisis  Mengenai  Problematika  Penyelesaian  Perkara  Kumulasi Gugatan  Perceraian  dan  Harta  Bersama  di  Mahkamah  Syari’ah Banda Aceh
Kumulasi  (penggabungan)  gugatan  memang  diakui  membawa manfaat untuk menyerdehanakan proses persidangan, dengan penyederhanaan ini maka proses pemeriksaan terhadap beberapa perkara menjadi sederhana, waktunya cepat dan biayanya ringan. Tetapi manfaat itu  hanya  di  dapat  dirasakan  jika  perkara  yang  digabungkan  merupakan
22 Wawancara  dengan  bapakIdris  Budiman,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.
23 Ibid.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perkara-perkara tertentu yang mempunyai koneksitas (hubungan erat) dan proses pemeriksaan dan pembuktiannya mudah.
Akan  tetapi  jika  yang  digabungkan  adalah  perkara  gugatan perceraian  dan  gugatan  pembagian  harta  bersama,  maka  dalam  proses penyelesaiannya  seringkali  menimbulkan  permasalahan  (problematika) yang  membuat  proses  penyelesaian  perkara  ini  menjadi  berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.Hal serupa juga dialami  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  penyelesaian  perkara kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama.  Adapun  permasalahan- permasalahan  yang  seringkali  timbul  dalam  penyelesaian  perkara  ini adalah: 24
Pertama, dalam  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan perceraian  dan  harta  bersama  seringkali  hakim  berbeda  praktek  dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi ini. Perbedaan prakteknya terjadi dalam  tahapan  pembuktian,  ada  yang  menyelesaikannya  dengan  cara menggabungkan  proses  pembuktian  terhadap  kedua  perkara  ini  dalam satu  tahapan  pembuktian  karena  berpendapat  bahwa  penggabungan  ini dapat membuat proses persidangan lebih sederhana dan waktunya cepat 25 dan  ada  juga  yang  tetap  memisahkan  proses  pembuktian  kedua  perkara ini  dalam  tahapan  pemeriksaannya  masing-masing  karena  pertimbangan hukum acara yang berbeda dalam proses pemeriksaan kedua perkara ini. 26
Kedua ,  waktu  penyelesaian  perkara  yang  digabungkan  relatif lama. 27 Ini  disebabkan  karena  pemeriksaan  terhadap  kedua  perkara  ini harus  dilakukan  dalam  dua  tahapan  yang  berbeda  dalam  satu  proses persidangan,  sehingga  waktu  penyelesaiannya  lebih  lama  dari  proses penyelesaian  perkara  tunggal.  Lamanya  proses  penyelesaian  perkara kumulasi  ini  juga  disebabkan  karena  dalam  proses  penyelesaian  perkara kumulasi  ini  tergugat  seringkali  tidak  hadir  di  persidangan,  sehingga proses  pesidangan  harus  ditunda  dan  kembali  dilakukan  pemanggilan kembali  terhadap  tergugat  yang  membuat  proses  penyelesaian  perkara yang dikumulasikan ini menjadi lebih lama. 28
24 Wawancara  dengan  bapakYacoeb  Abdullah,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.
25 Putusan  Nomor:  0051/pdt.G/2014/Ms-Bna,  majelis  hakim  yang  bersangkutan dalam  penyelesaiannya  menggabungkan  prosespemeriksaan  antara  perkara  gugatan  dan harta bersama.
26 Wawancara  dengan  bapak  Yacoeb  Abdullah,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.
27 Putusan  Nomor:  09/pdt.G/2013/Ms-Bna,  penyelesaiannya  memakan  waktu  1,1 tahun di tingkat pertama.
28 Wawancara  dengan  bapakIdris  Budiman,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ketiga ,  proses  pembuktian  terhadap  perkara  gugatan  pembagian harta  bersama  yang  seringkali  menjadi  hal  yang  sulit  untuk  dibuktikan dan  diselesaikan.Hal  ini  karena  minimnya  alat  bukti  yang  dihadirkan pihak  penggugat  ke  muka  persidangan  untuk  membuktikan  harta  yang digugat adalah harta bersama. 29
Keempat , seringkali harta bersama yang dipersengketakan di jual oleh tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut. Hal ini terjadi karena permohonan sita terhadap harta dalam perkawinan yang  dipersengketakan  (sita  marital)  hanya  dapat  dilakukan  jika  ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan penggugat.
Dari  beberapa  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat dianalisa bahwa:
Pertama, perbedaan  tata  cara  penyelesaian  perkara  dalam  hal pembuktian  yang  merupakan  salah  satu  proses  pemeriksaan  perkara  ini terjadi  tidak  lain  karena  tidak  adanya  peraturan  khusus  yang  mengatur tata  cara  penyelesaian  perkara  ini,  sehingga  dalam  penyelesaian  perkara kumulasi  ini  hakim  menyelesaikannya  dengan  mempertimbangkan  asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam proses persidangan di peradilan.
Memang benar  bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan  harus  diwujudkan  dalam  suatu  proses  persidangan,  akan  tetapi suatu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa pemeriksaan kedua perkara ini harus  dipisahkan  karena  pemeriksaan  terhadap  kedua  perkara  ini  diatur dalam  hukum  acara  yang  berbeda.  Pemeriksaan  terhadap  gugatan perceraian harus dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (2)  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  sedangkan  pemeriksaan  perkara  pembagian harta  bersama  diatur  dalam  Pasal  17  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Sehingga  apabila kedua perkara ini diselesaikan sekaligus dalam persidangan yang terbuka ataupun  tertutup  untuk  umum,  maka  mengakibatkan  pemeriksaan  salah satu dari kedua perkara ini beserta putusannya batal demi hukum.
Kedua, mengenai  permasalahan  penyelesaian  perkara  kumulasi gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  yang  memakan  waktu  lama, sebenarnya  pihak  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sendiri  telah berusaha  agar  proses  penyelesaian  perkara  kumulasi  ini  dapat diselesaikan  dalam  waktu  sekurang-kurangnya  5  bulan  sejak  perkara tersebut  dilimpahkan  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama  dan  tingkat  banding  pada  4  (empat)  lingkungan  peradilan. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu 5 bulan sehingga majelis hakim yang menangani perkara kumulasi ini harus membuat laporan kepada ketua pengadilan jika proses penyelesaian perkara ini lebih dari 5 bulan. 30
Meskipun  diakui  bahwa  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan perceraian dan harta bersama sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang sudah  ditentukan,  akan  tetapi  ada  satu  hal  yang  harus  dipahami  bahwa pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan adalah langkah terakhir yang ditempuh  pihak  penggugat  (istri)  karena  mengganggap  bahwa  rumah tangga  yang  selama  ini  dibina  tidak  dapat  lagi  dipertahankan  dan menginginkan  status  pernikahan  antara  keduanya  segera  dipisahkan secara  hukum.  maka  lamanya  penyelesaian  perkara  tentunya  berdampak negatif bagi psikologis penggugat karena lamanya kepastian hukum yang seharusnya  segera  didapatkan,  apalagi  jika  sampai  perkara  pembagian harta bersama yang digabungkan dengan perkara perceraian ini berlanjut ke  tahap  banding,  maka  gugatan  perceraian  yang  seharusnya  sudah memperoleh putusan harus menunggu putusan banding mengenai perkara pembagian  harta  bersama  dan  barulah  kedua  perkara  tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta bersama  yang  seringkali  memakan  waktu  lama  bukan  saja  berdampak negatif  secara  psikologis  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  masalah  sosial seperti  pernikahan  di  bawah  tangan  karena  lamanya  kepastian  hukum yang  didapatkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.Maka  hakim  dituntut untuk  dapat  menyelesaikan  perkara  kumulasi  ini  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak tanpa  mengabaikan  ketentuan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  atau memisahkan  kedua  perkara  tersebut  agar  kepastian  hukum  tentang perkara gugatan perceraian bisa segera diperoleh oleh para pihak.
Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya pembuktian terhadap  perkara  harta  bersama,  ini  disebabkan  karena  sangat  sulitnya memisahkan  antara  harta  bersama  yang  di  peroleh  setelah  perkawinan dengan  harta  bawaan  yang  diperoleh  masing-masing  pihak  sebelum persidangan jika minimnya bukti yang dihadirkan ke persidangan, apalagi yang  menjadi  objek  sengketa  harta  bersama  berupa  benda  tak  bergerak seperti  tanah.  Maka  untuk  menunjang  pembuktian  terhadap  harta bersama, hakim harusnya melalui hak ex officio (hak karena jabatannya)
30 Wawancara  dengan  bapak  Misran,  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh, Pada tanggal 10 Desember 2016 di Banda Aceh.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dapat  melakukan  pemeriksaan  setempat  ( descente )  ke  lokasi  objek sengketa  sebagimana  diatur  dalam  SEMA  Nomor  7  Tahun  2001, pemeriksaan  ini  dilakukan  agar  hakim  bisa  memperoleh  gambaran  yang jelas  tentang  objek  harta  bersama  yang  dipersengketakan  dan mendapatkan  keterangan  yang  lebih  pasti  mengenai  objek  yang dipersengketakan dari pihak-pihak terkait di lapangan.
Keempat, permasalahan  terakhir  yaitu  seringkali  objek  yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh tergugat, maka langkah  yang  paling  tepat  adalah  meletakkan  sita  terhadap  objek  yang dipersengketakan  tersebut  agar  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Walaupun permohonan  sita  terhadap  objek  harta  bersama  yang  dipersengketakan tidak  diajukan  oleh  penggugat  dalam  surat  gugatannya,  tetapi  jika dikhawatirkan objek perkara akan dihilangkan atau diperjualbelikan oleh tergugat maka pihak Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat meletakkan sita terhadap seluruh harta yang digugat dalam gugatan permbagian harta bersama berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 di Makasar. 31
Menanggapi  permasalahan-permasalahan  yang  seringkali  terjadi dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama,  pihak  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sendiri telah  mengupayakan  agar  perkara  gugatan  perceraian  tidak  selalu dikumulasikan  (digabungkan)  dengan  perkara  gugatan  pembagian  harta bersama  untuk  menghindari  permasalahan-permasalahan  yang  mungkin timbul  sehingga  membuat  proses  penyelesaian  perkara  ini  berlarut-larut. Bentuk  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  menyampaikan  masukan  dan saran  kepada  pihak  yang  ingin  mengajukan  perkara kumulasi  perceraian dan  harta  bersama  agar  mengajukan  kedua  perkara  secara  terpisah 32 sebagiamana  anjuran  Mahkamah  Agung  RI  dalam  surat  Nomor  17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan: 33
1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagiamana telah  diubah  oleh  UU  No.  3  Tahun  2006,  menyatakan  bahwa gugatan  soal  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  isteri,  dan harta  bersama  suami  isteri “dapat” diajukan  bersama-sama (dikumulasikan)  dengan  gugatan  perceraian.  Dengan  demikian, Undang-Undang  tidak  mengwajibkan  perkara  cerai  gugat  selalu
31 Hasil diskusi komisi II bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar.
32 Wawancara  dengan  bapakA.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, Pada tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.
33 Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
diajukan  bersama-sama  (dikumulasikan)  dengan  hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.
2. Untuk  mempermudah  dan  mempercepat  proses  penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan  dengan  sengketa  hadhanah,  nafkah  anak,  nafkah isteri dan harta bersama.
Maka  melalui  surat  ini  Mahkamah  Syari’iyah  Banda  Aceh melalui  pihak  kepaniteraan  di  meja  satu  yang  bertugas  menerima permohonan/gugatan dan petugas POSBAKUM yang bertugas membantu para pencari keadilan membuat surat permohonan/gugatan, agar memberi arahan  dan  saran  seperlunya  tentang  penggabungan  gugatan  supaya penggabungan  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  dapat  dihindarkan. Akan  tetapi  keputusan  akhir  untuk  mengajukan  kedua  perkara  tersebut secara bersama atau terpisah kembali kepada kehendak penggugat. 34
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penyelesaian  Perkara  Kumulasi

## Gugatan Perceraian dan Harta Bersama
Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh qāḍῑ (hakim) di  dalamnya  dituntut  untuk  selalu  mengedepankan  keadilan  dalam penyelesaian  perkara  yang  diamanatkan  kepadanya  dan  senantiasa berusaha  mengwujudkan  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak  yang berperkara.  Penegakan  keadilan  ini  telah  diisyarahkan  dalam  Q.S.  Al- Maidah ayat 8 yang berbunyi:
                                                                                                                                                                                                          
Artinya:“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  jadilahlah  kamu sebagai  penegak  keadilan  karena  Allah,  (ketika)  menjadi  saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong  kamu  untuk  Berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah, karena  (adil)  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.dan  bertakwalah kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang kamu kerjakan.” 35
Dan Hadist Nabi SAW:
34 Wawancara  dengan  saudara  Arif  Affandi,  Staff  POSBAKUM  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pada tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.
35 Departemen  Agama  R.I., Al-Quran  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 108.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
وَا وَ  نع    ًرز يًٍّلِ وَ   نْهوَ وَ : م س  نٍ     ى ص لِ ه وَ ُاوُسوَز وَا وَ
:
وَلَوَف لِن وَلَُجوَز وَكنٍْوَللِإ ىوَر وَقوَت اوَذلِإ
ُدنْعوَب  ًٍلِر وَ   ُتنْللِش  وَموَف ًٌّلِ وَ  وَا وَ  ًلِضنْقوَت  وَفنٍْوَك يلِزنْدوَت  وَفنْووَسوَفلِسوَخ نَْوَا وَم وَلَوَك وَعوَمنْسوَت ىهتوَح لِاه وَ نْلْلِل لِضنْقوَت ) وَن ه لِح  ُهنْبلِا ُنوَ ه وَصوَ  يًُّلِعٌلِدوَمنْلوَا  ُهنْبلِا ُااهووَ وَ  ُنوَعهسوَحوَ  يُّيلِرلِ نْستِّتلوَاوَ  وَ ُ اوَ  وُبوَ وَ  ُدوَمنْحوَ  ُااوَ وَز (
Dari Ali Raḍiyallāhu ʻanhu bahwa Rasulullah Ṣallallāhu ʻalaihi wa  Sallam  bersabda:  "Apabila  ada  dua  orang  meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan  untuk  orang  yang  pertama  sebelum  engkau mendengar  keterangan  orang  kedua  agar  engkau  mengetahui bagaimana  harus  memutuskan  hukum."  Ali  berkata:  Setelah  itu aku  selalu  menjadi  hakim  yang  baik.  (Riwayat  Ahmad,  Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia menilai hadist ini Hasan,  dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 36
Maka  berdasarkan  kedua  landasan  di  atas,  hakim  hendaknya selalu  mengedepankan  keadilan  dalam  menyelesaikan  perkara  yang diamanatkan  kepadanya  dengan  tidak  melupakan  tujuannya,  yaitu mengwujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
Namun dalam penyelesaian suatu perkara terkadang hakim tidak menemukan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  penyelesaian perkara  tersebut,  sehingga  disaat  seperti  ini  hakim  dibenarkan mengunakan  penalarannya  untuk  menemukan  cara  altenatif  demi menyelesaikan perkara tersebut.
Dalam  kasus  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  dan  harta bersama  yang  tidak  ada  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang penyelesaiannya. Ada tiga metode penemuan hukum yang dapat menjadi landasan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi ini, yaitu:
1. Metode Analogi ( Qiyās )
Secara  etimologi, qiyās berarti  ukuran  atau  perbandingan, 37 atau  diartikan  mengetahui  ukuran  sesuatu , membandingkan  atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminolgi ada beberapa pengertian qiyās menurut para fuqahā‟ dintaranya: 38
a. Muhammad  Abdul  Gani  menyebutkan, qiyās ialah,  menghubungkan sesuatu  persoalan  yang  tidak  ada  ketentuan  hukumnya  di  dalam naṣ
36 Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Musnad  Imam  Ahmad  bin  Hanbal ,  (Beirut:  Darul Kutub, 1993), no. 1.285, hlm. 187; Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , (Beirut: Dar al Fikr,  2003),  no.  3.582,  hlm.  166;  Ibnu  Hajar  Atsqalani, Terjemahan  Hadis  Bulughul Maram , (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 459.
37 Syafi’i Karim, Fiqih Ushul Fikih , (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 70.
38 Romli, Muqaranah  Mazhab  fil  Ushul ,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  1999), hlm. 101.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  suatu  persoalan  yang  telah  disebutkan  oleh naṣ ,  karena diantara keduanya terdapat pertautan (persoalan) ʻ illah hukum. b. Muhammad  Hudlari  Beik  mengemukakan, qiyās ialah  memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (aṣl) kepada cabang (persoalan yang tidak disebutkan) karena adanya pertautanʻ illah keduanya. c. Mayoritas  ulama’  Syafi’iyyah  mendefinisikan qiyās ialah  membawa (hukum) yang belum diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka  menetapkan  hukum  bagi  keduanya,  atau  meniadakan  hukum bagi  keduanya,  disebabkan  sesuatu  yang  menyatukan  keduanya,  baik hukum maupun sifat.
d. Abdul  Wahab  Khalaf  menyebutkankan  bahwa qiyās menurut  ulama’ ushul  ialah  menyamakan  hukum  atas  kejadian-kejadian  baru  yang belum ada naṣ hukumnya dengan kejadian-kejadian yang telah ada naṣ hukumnya,  dalam  hal  berlakunya  hukum naṣ karena  adanya „illah hukum yang sama di antara kedua kejadian itu. 39
Maka  berdasarkan  definisi  tersebut, qiyās harus  mempunyai empat unsur, yaitu: 40
a. Adanya  pokok  ( aṣl ) yaitu  persoalan  yang  telah  ditetapkan  hukumnya dalam naṣ . aṣl ini  disebut  juga al - maqῑs  ʻalaihi, yaitu  ukuran  yang menjadi sandaran qiyās . b. Adanya  cabang  ( farʻu )  yaitu  persoalan  atau  permasalahan  baru  yang belum  ada naṣ yang  menjelaskan  hukumnya  dan  ia  akan  disamakan hukumnya dengan pokok (aṣl)- nya. c. Adanya  hukum  yakni  ketetapan  hukum  pada  pokok  yang  nantinya akan  diberlakukan  pada farʻu, baik  yang  ditentukan  oleh naṣ atau ijmāʻ . d. Adanya „illah yaitu  sifat  atau  keadaan  yang  terdapat  dalam aṣl (pokok)  yang  menjadi  dasar  penetapan  atau  penyariatan  hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang ini karena adanya kesamaan „illah antara keduanya.
Maka terhadap persoalan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian  dan  harta  bersama  yang  tidak  ada  ketentuan  hukum  khusus dalam penyelesaiannya, maka hakim dapat menganalogikan penyelesaian perkara  kumulasi  ini  kepada  penyelesaian  gugatan  konvensi  dan rekonvensi  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  132  b  ayat  (3)  HIR  yang menyatakan bahwa:
“Kedua  perkara  itu  diselesaikan  sekaligus  dan  diputuskan  dalam  satu keputusan,  kecuali  kalau  sekiranya  pengadilan  negeri  berpendapat,
39 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.
65.
40 Syafi’i Karim, Fiqih Ushul Fikih , . . . ., hlm. 71.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bahwa  perkara  yang  pertama  dapat  lebih  dahulu  diselesaikan  daripada yang  kedua,  dalam  hal  mana  demikian  dapat  dilakukan,  tetapi  gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir.” 41
Dan Pasal 185 ayat 3 R.Bg yang mengatur bahwa:
“Kedua  perkara  diperiksa  bersama-sama  dan  diputus  dengan  satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang  satu  lebih  dahulu  daripada  yang  lain  dengan  ketentuan  bahwa gugatan-asal  atau  gugatan  balik  yang  belum diputus harus  diselesaikan oleh hakim yang sama.” 42
kedua pasal ini membolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan secara  terpisah  antara  gugatan  konvensi  dan  gugatan  rekovensi  apabila hakim  tersebut berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaiakan lebih dahulu, namun tetap diadili oleh hakim yang sama.
Pada  hakekatnya  gugatan  konvensi  dan  rekonvensi  merupakan kumulasi  dua  tuntutan  yaitu  tuntutan  penggugat  dan  tuntutan  tergugat. Pendapat  senada  juga  dikemukakan  oleh  Yahya  Harahap  yang menyatakan: “gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk  “ dikumulasikan “  dengan  gugatan  konvensi,  apabila  terpenuhi syarat...”. 43 Oleh  karena  itu  tidak  salah  jika  dikatakan  bahwa  konvensi rekonvensi  pada  dasarnya  merupakan  kumulasi  gugatan  dalam  bentuk lain.
Dengan  adanya  kesamaan ʻillah yakni  sama-sama  merupakan bentuk  penggabungan  gugatan,  maka  penyelesaian  kumulasi  gugatan perceraian  dan  harta  bersama  dapat  dianalogikan  kepada  penyelesaian perkara  konvensi  dan  rekonvensi  yang  telah  diatur  tata  cara penyelesaiannya  dalam  HIR  dan  R.bg.  Jika  dalam  konvensi  dan rekonvensi,  undang-undang  membolehkan  hakim  memutus  lebih  dahulu gugatan  asal  (konvensi)  dan  mengesampingkan  gugatan  balik (rekonvensi),  maka  dalam  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta bersama  hakim  pun  boleh  memutus  lebih  dahulu  gugatan  asal  (gugatan perceraian)  dan  mengesampingkan  gugatan  ikutan  atau  gugatan  yang digabungkan (gugatan pembagian harta bersama).
41 Pasal 132 b ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) 42 Pasal    185  ayat  (3)  Reglemen  Acara  Hukum  Untuk  Daerah  Luar  Jawa  Dan Madura / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.)
43 M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009)  hlm. 475.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dalam  praktek  analogi  ( qiyās )  yang  dilakukan  hakim  untuk menyelesaikan  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama ini,  yang  menjadi  pokok  ( aṣl ) permasalahan  yang  sudah  ada  ketentuan hukumnya adalah penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi.Cabang ( farʻu )  permasalahan  adalah  penyelesaian  gugatan  kumulasi  perceraian dan  harta  bersama.Hukum  pokok  ( aṣl )  adalah  kebolehan  untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara penggabungan secara terpisah.Sedangkan ʻillah- nya  adalah  sama-sama  merupakan  bentuk penggabungan  (kumulasi).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama, hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dapat  menyelesaikan  dan memutuskan  perkara  kumulasi  ini  secara  terpisah  dengan  cara menyelesaiakan perkara asal (gugatan perceraian) terlebih dahulu sampai memperoleh  keputusan  yang  tetap,  kemudian  baru  perkara  ikutan (gugatan  pembagian  harta  bersama)  dapat  diselesaikan  dan  diputuskan dengan  ketentuan  kedua  perkara  ini  diselesaikan  dan  diputuskan  oleh majelis hakim yang sama.

## 2. Metode Barā’ah al- Aṣliyyah
Barā‟ah secara  etimologi  berasal  dari  kata barā‟ ,  yang  berarti bebas  dari  sesuatu  yang  tidak  disukai.  Dalam  fiqh  berarti  bebasnya seseorang  dari  suatu  tanggungan  atau  ikatan  hukum  karena  belum  ada dalil yang menunjukkan adanya tanggungan atau ikatan itu. Jadi barā‟ah al-  aṣliyyah berarti  seseorang  itu  pada  asalnya  adalah  terbebas  dari larangan selama tidak ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. 44 Barā‟ah  al-aṣliyyah merupakan  salah  satu  bentuk  dari istiṣḥāb yang merupakan metode penemuan hukum ( istinbaṭ ) yang apabila dalam suatu  permasalahan  tidak  ditemukan  ketentuan  hukum  yang  mengatur, maka  dikembalikan  kepada  prinsip  dasar  bahwa  segala  sesuatu  itu  pada asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain. 45 Pernyataan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:
ﺔح بﻹا ﺀ ٌﺷﻷا ىف ﻞصﻻا
“Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan” 46
Berdasarkan  prinsip  ini,  maka  hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  boleh  dan  bebas  memilih  untuk  menyelesaikan  perkara kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  secara  bersamaan ataupun secara terpisah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan
44 Satria Effendi, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 160.
45 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, . . . ., hlm. 121.
46 Ibid ., hlm. 123.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
biaya ringan demi mengwujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
Kebolehan ini terbuka karena satu-satunya peraturan yang secara tegas mengatur tentang kumulasi gugatan hanya terdapat dalam Pasal 86 (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. Peraturan perundang-undangan ini hanyalah mengatur tentang kebolehan seorang  istri  untuk  mengabungkan  perceraian  dengan  perkara-perkara tertentu  dalam  pengajuan  surat  gugatan  ke  Pengadilan  Agama/ Mahkamah Syar’iyah. Akan tetapi mengenai tata cara beracaranya tidak ada  satupun  aturan  yang  secara  tegas  mengatur  hal  tersebut,  maka  oleh karena  itu  hakim  bebas  untuk  memilih  menyelesaikan  dan  memutuskan perkara kumulasi ini secara bersamaan ataupun terpisah.
3. Metode Maṣlaḥah al-Mursalah Maṣlaḥah secara bahasa berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan,  atau  kemaslahatan. 47 Sedangkan  menurut  istilah maṣlaḥah diartikan  oleh  para  ulama  Islam  dengan  rumusan  yang  hampir bersamaan, di antaranya:
d. Muhammad  Abu  Zahrah,  berpendapat  bahwa maṣlaḥah  al-mursalah adalah  kemaslahatan  yang  selaras  dengan  tujuan  hukum  yang ditetapkan oleh syarʻi (Allah SWT dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada  suatu  dalil  yang  spesifik  yang  menerangkan  tentang  diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu. 48
e. Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  mengemukakan  bahwa maṣlaḥah al-mursalah adalah  memelihara  tujuan syaraʻ dengan  cara  menolak sesuatu yang merusak makhluk. 49
f. Al-Ghazali merumuskan maṣlaḥah sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syaraʻ atau  tujuan  hukum  Islam,  sedangkan  tujuan  hukum Islam menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, akal, harta, jiwa, keturunan  atau  kehormatan.  Setiap  hukum  yang  mengandung  tujuan memelihara  salah  satu  dari  lima  hal  di  atas  disebut maṣlaḥah, dan setiap  hal  yang  meniadakannya  disebut mafsadah, dan  menolak mafsadah disebut maṣlaḥah. 50
Sedangkan  alasan  ditambahkan al-mursalah ,  karena  syaraʻ memutlakannya  bahwa  di  dalamnya  tidak  terdapat  kaidah  syaraʻ  yang
47 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab  Indonesia ,  (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2002), hlm. 789.
48 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqih ,  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  2013),  hlm.
279.
49 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Pustaka  Rizki
Putra, 2001), hlm. 236.
50 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menjadi  penguatnya  ataupun  pembatalnya.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa maṣlaḥah  al-mursalah adalah  suatu  metode ijtihād dalam  menggali  sumber  hukum  yang  tidak  ada  dalilnya  dengan berdasarkan  pada  pendekatan  memelihara  hukum  syara’ (maqāṣid  al- syarῑʻah) .
Dalam  kasus  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian dan  harta  bersama,  penyelesaian  perkara  ini  yang  cenderung menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga seringkali menimbulkan dampak  yang  sangat  serius,  salah  satunya  terjadinya  nikah  di  bawah tangan,  Dampak  ini  terjadi  karena  para  pihak  tidak  dapat  segera melangsungkan  perkawinan  secara  sah  guna  menyalurkan  kebutuhan biologisnya karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang digabungkan  dengan  gugatan  perceraiannya.  Terjadinya  perkawinan  di bawah  tangan  sebelum  adanya  putusan  cerai  ini  mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan permasalahan baru, dan yang lebih  memprihatinkan  lagi  apabila  perkawinan  di  bawah  tangan  ini dilakukan  oleh  isteri  dengan  laki-laki  lain  yang  berarti  telah  terjadi poliandri  sebab  secara  hukum  masih  terikat  oleh  perkawinan  dengan suaminya  yang  lama.  Pernikahan  demikian  merupakan  pelanggaran hukum  yang  serius  terutama  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini  telah  terjadi kemafsadatan  dalam hal agama, keturunan dan kehormatan.
Maka  untuk  menolak  kemafsadatanyang  ditimbulakan  akibat lamanya  proses  penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan harta  bersama,  maka  hakim  dapat  menyelesaikan  perkara  kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah, karena secara nyata penyelesaian perkara secara terpisah memberikan kemaslahatan bagi para pihak karena mereka dapat segera melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu  putusan  harta  bersama,  bahkan  mereka  dapat  terhindar  dari perilaku  sosial  yang  menyimpang  yang  melanggar  ketentuan  agama  dan norma  susila  yang  merupakan  suatu mafsadah .  Adanya  kemaslahatan yang nyata dalam penyelesaian gugatan kumulasi gugatan perceraian dan harta  bersama  secara  terpisah  ini  dapat  dijadikan  dasar  untuk menggunakan  metode penemuan hukum maṣlaḥah al-mursalah sekaligus dapat  mewujudkan  tujuan  hukum  Islam  yakni  mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
Meskipun tidak dapat dipungkiri penyelesaian kumulasi gugatan secara  bersamaan  terkadang  ada  manfaatnya,  namun  jika  manfaat  yang diperoleh tidak sebanding dengan kemudharatan atau kemafsadatan yang ditimbulkan,  maka  yang  diutamakan  adalah  menolak  kemafsadatan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:
ﻏ ﺓ سف  ا عف  م    ﺔحلص و ﺓ سﻔ  ضز عت ارإ
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“ Apabila  berkumpul  antara  kemafsadatan  dan  kemaslahatan,  maka yangdiutamakan adalah menolak kemafsadatan ”. 51
Dengan memperhatikan adanya dampak sosial negatif yang telah melanggar  norma  agama  dan  norma  susila  serta timbulnya  problematika agama  dan  sosial  yang  cukup  serius  akibat  dari  berlarut-larutnya penyelesaian perkara kumulasi ini, maka penyelesaian kumulasi gugatan perceraian  dan  harta  bersama  dengan  cara  dipisah  merupakan  alternatif yang  dapat  ditempuh  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  penyelesaian perkara ini.
Dari  tiga  metode  penemuan  hukum  itu  dapat  dipilih  mana  yang dipandang  lebih  tepat,  apakah  mengembalikan  kepada barā‟ah  al- aṣliyyah atau  mengikuti  pendapat  jumhur  ahli  ushul  dengan menggunakan  metode  analogi  ( qiyās) atau  menyelesaikannya  melalui metode maṣlaḥah  al-mursalah .  Terlepas  dari  metode  penemuan  hukum mana  yang  akan  dipilih,  yang  pasti  penyelesaian  kumulasi  gugatan perkara  perceraian  dengan  cara  dipisah  semata-mata  bertujuan  kepada terwujudnya tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

## Penutup
Proses  penyelesian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan harta  bersama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  secara  garis  besar diselesaikan  dalam  5  tahapan,  yaitu :  pertama ,  diupayakan  perdamaian antara  kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  jika  tidak  berhasil  maka berlanjut ke proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kedua ,  proses  pemeriksaan  gugatan  perceraian  dalam  sidang  yang tertutup untuk umum yang terdiri dari pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat,  replik,  duplik,  pembuktian,  hingga  penyampaian  kesimpulan akhir  oleh  para  pihak, ketiga ,  proses  pemeriksaan  gugatan  pembagian harta  bersama  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum  dan  tahapannya sebagaimana  tahapan  pemeriksaan  gugatan  perceraian, keempat ,  rapat permusyawaratan  majelis  hakim  yang  bersifat  rahasia,  dan  yang kelima , pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Problematika yang seringkali terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  yaitu:  terjadinya perbedaan  praktek  dalam  tata  cara  penyelesaian  perkara  kumulasi gugatan  perceraian  dan  harta  bersama,  waktu  penyelesaian  perkara kumulasi  yang  relatif  lama,  sulitnya  pembuktian  dalam  perkara  gugatan
51 Muchlis  Usman, Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pembagian harta bersama, dan seringkali objek harta yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Permasalahan ini membuat proses penyelesaian  perkara  kumulasi  ini  menjadi  berlarut-larut  dan  kepatian hukum  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  kedua  belah  pihak  menjadi tertunda.
Ada  tiga  metode  penemuan  hukum  ( istinbaṭ )  yang  bisa  menjadi landasan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk  menyelesaikan  perkara  kumulasi  perceraian  dan  harta  bersama, yaitu: pertama ,  metode analogi ( qiyās) , dengan cara menganalogikan tata cara  penyelesaikan  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta bersama  dengan  penyelesaian  gugatan  konvensi  dan  rekonvensi, kedua ,metode barā‟ah al- aṣliyyah , dengan cara mengembalikan tata cara penyelesaian  perkara  kumulasi  yang  tidak  ada  peraturan  hukum  khusus tentang tata cara penyelesaiannya kepada kaidah asal segala sesuatu yaitu boleh, ketiga , metode maṣlaḥah  al-mursalah, dengan cara mempertimbangkan  kemaslahatan  dan  kemafsadatan  (kerusakan)  yang terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,    Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , Jakarta: Pustaka Amani, 2003. Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab  Indonesia ,
Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
Ahrum  Haerudin, Peradilan  Agama ,  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,
2000.
Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. Ibnu  Hajar  Atsqalani, Terjemahan  Hadis  Bulughul  Maram ,  Bandung:
Gema Risalah Press, 2012.
Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , Beirut: Dar al Fikr, 2003.
Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Musnad  Imam  Ahmad  bin  Hanbal ,  Beirut:
Darul Kutub, 1993.
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Mahkamah Agung dan Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan Agama , Edisi Revisi 2010. Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam , Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Romli, Muqaranah  Mazhab  fil  Ushul ,  Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 1999.
Syafi’i Karim, Fiqih Ushul Fikih , Bandung: Pustaka Setia, 2006. T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Pustaka
Rizki Putra, 2001. Zen Amiruddin, Ushul Fiqih , Yogyakarta: Teras, 2009.