KPU dan Konsolidasi... | 132

## KPU dan Konsolidasi Demokrasi: Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar

## Alfyana, Fajar
Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Artikel  ini akan  membahas  tentang konsolidasi demokrasi di  Makassar.  Dengan Kajian utama  pada  kasus  Pilwali  2018  di  Kota  Makassar.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  demokrasi,  strukturasi  serta  konsep independensi.  Temuan  penelitian,  pertama,  dalam  verifikasi  berkas  paslon  bahwa  KPU berdasar  pada  peraturan  No.3  Tahun  2018  tentang  acuan  memverifikasi  berkas  yang dimana  meliputi  verifikasi  administrasi  dan  verifikasi  faktual.  Kedua,  dalam  penetapan paslon  bahwa  KPU  melakukan  verifikasi    berkas  calon  dengan  meninjau  langsung kesesuaian  ijazah  mulai  dari  sekolah  pertamanya  sampai  pendidikan  terakhirnya  dan KPU juga memastikan apakah paslon telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan  berdasar  pada  UU  No.10  Tahun  2016  maka  paslon  telah  resmi  ditetapkan. Ketiga,  dalam  diskualifikasi  paslon  KPU  tidak  memiliki  otoritas  dan  menghiraukan putusan  bawaslu  sehingga  terjadi  diskualifikasi  yang  seharusnya  KPU  tidak  perlu mendengar putusan PTTUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan.  Keempat,  dalam  proses  pemungutan  suara KPU  membentuk  KPPS  yang  bertugas  di  TPS  untuk  melaksanakan  pemugutan  suara. Dalam  hal  ini  KPU  hanya  memfasilitasi  kandidat  dan  pemilih  bukan  melakukan mobilisasi  apalagi  intervensi  kepada  pemilih.  Kelima,  dalam  penetapan  hasil pemungutan  suara  KPU  melakukan  rekap  atau  hasil  perhitungan  secara  transparan  ke masyarakat, KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU.
Kata Kunci : Pemilu, Independensi KPU, Demokrasi

## PENDAHULUAN
Dalam  kontestasi  Pilwali  Kota  Makassar yang  berlangsung  tahun  ini,  begitu  sangat menarik  perhatian  publik.  Karena  pada tahun  2018  ini  peserta  yang  resmi mendaftar  dan  ikut  dalam  kontestasi politik  hanya  diikuti  pasangan  calon tunggal  melawan  kotak  kosong.  Sebelum kotak  kosong  menjadi  pesaing  Appi-Cicu,
Pilwali  Makassar  juga  diikuti  oleh pasangan  petahana  Mohammad  Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Pramusti (Diami).  Pasangan  ini  maju  melalui  jalur independen.  Namun,  pasangan  ini  didis- kualifikasi  KPU  sehingga  kontestasi  Pil- wali  di  Makassar  hanya  diikuti  oleh pasangan calon tunggal.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Sebagai  lembaga  yang  lahir  dari  Rahim undang-undang,  KPU  menjadi  sebuah lembaga  yang  memiliki  otoritas  dalam menjalankan  amanat  UU  sebagai  penye- lenggara  pemilihan  umum  baik  di  tingkat nasional  atau  daerah.  Mekanisme  proses penyelenggara pun diatur secara terperinci oleh  UU  Pemilu.  Sebagai  penyelenggara pemilu  atau  Pilkada,  KPU  sering  menjadi sorotan  publik,  bukan  karena  kewena- ngannya  yang  dilegitimasi  UU  melainkan integritasnya  dalam  memproses  perhitu- ngan  suara.  Keputusan  KPU  sering  sekali menjadi  polemik  bagi  para  peserta  calon apalagi  mereka  yang  “gugur”  dalam pertarungan,  dan  yang  menjadi  sasaran utama  yakni  KPU  untuk  memberikan klarifikasi  atas  keputusan  yang  dihasil- kannya.
Kasus  sengketa  Pilkada  sangat  masif terjadi  di  setiap  daerah,  segala  bentuk protes hingga penyerangan terhadap kantor KPU tidak dapat dibendung. Kasus pertama, yang masih hangat  yakni Pilkada Kabupaten  Gowa  2016  lalu  yang  sampai menjadi  isu  nasional  dengan  tudingan bahwa  KPU  tidak  netral  dan  diduga berpihak  kepada  salah  satu  pasangan calon. Anarkisme pun tidak dapat dibendung, kantor KPU dan DPR menjadi sasaran  amuk  oleh  salah  satu  tim  sukses yang  tidak  menerima  hasil  perhitungan KPU.  Walaupun  pada  akhirnya  dapat diselesaikan.
Kasus  kedua,  yang  terjadi  di  Papua, dimana  seorang  caleg  membeli  50  lembar kertas  suara  seharga  Rp  15  juta.  Bila dianalogikan  dengan  praktik  jual  beli
secara  umum,  bisa  dikatakan  bahwa komoditas  kertas  suara  ini  dijual  dalam bentuk  grosir:  caleg  terima  beres  karena secara  langsung,  petugas  KPPS  dan timnya  yang  melakukan  pencoblosan tersebut.  Ada  juga  caleg  yang  bisa memperolehnya  dengan  harga  Rp  10  juta, dengan  jumlah  kertas  suara  yang  sama  di kelurahan  lain.  Selain  itu,  ada  caleg  yang membeli  kertas  suara  secara  eceran seharga  Rp  50  ribu  per  lembar  dan  mesti membayar  Rp  50  ribu  untuk  tiap  orang yang mencobloskan satu kertas suara. 1
Kasus  ketiga,  yang  sudah  menjadi  rahasia umum,  dan  hampir  merata  di  seluruh daerah yakni, membeli suara ke PPS, PPK dan  KPU  Kabupaten/kota.  Modus  ini melibatkan  secara  sepihak  penyelenggara pemilu  ini  bisa  lebih  efektif  dan  simple dalam  pergeseran  suara  sehingga  lebih diminati  oleh  caleg  dalam  praktik  vote trading.  Dalam  praktik vote  trading tersebut,  sangat  mungkin  terjadi  transaksi antara  oknum  calon  DPR/DPRD  dengan oknum  penyelenggara  pemilu  di  semua tingkatkan,  tanpa  melibatkan  para  caleg yang  kalah,  yang  suaranya  dipindahkan. Karena  para  caleg  yang  potensial  tidak terpilih cenderung mengabaikan perolehan suaranya. 2
Ketiga  kasuistik  diatas,  sangat  kontra produktif  dengan  spirit  demokrasi  bangsa ini.  dan  mencederai  prinsip  atau  nilai keislaman sendiri yang menyeruh
1 Edward  Aspinall  &  Mada  Sukmajati, Politik Uang di Indonesia, (Yogyakarta: Polgov, 2015), h. 502.
2 Edward Aspinall & Mada Sukmajati, h. 514.
KPU dan Konsolidasi... | 134
ummatnya  untuk  berlaku  adil.  Sebagai- mana  firman  Allah  Swt  dalam  Q.S  Al Maidah/5:  8. 3 Ayat  tersebut  memerintah- kan  manusia  untuk  selalu  berbuat  adil. Karena  perbuatan  adil  dekat  dengan ketaqwaan  seseorang  kepada  pencipta- Nya.  Begitu  pula  yang  seharusnya dilakukan pihak penyelenggara yakni KPU untuk  tetap  independen  dan  menjaga netralitas  sebagai  penyelenggra.  Agar terciptanya  demokrasi  yang  substansial yang  tidak  hanya  sebatas  seremoni. Sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan  pemimpin  yang  bermoral, berintegritas  dan  memiliki  kapabilitas dapat terwujud.
Bagi  peneliti, jika Pilkada selalu diwarnai konflik  karena  ketidakpercayaan  publik atas  penyelenggara  yakni  KPU  terus berlanjut,  maka  hal  ini  sangat  mencederai model  pemerintahan  Negara  ini  yang menganut  sistem  demokrasi.  Sehingga demokrasi hanya dipandang sebatas seremoni saja yang berkutat pada kuantitas dan  minus  kualitas.  Namun  fokus  peneliti bukanlah  melihat  dinamika  partai  politik dan  Pilkada  pada  tahun  politik  kali  ini melainkan  mencoba  “mendeteksi”  Inde- pendensi  KPU  sebagai  penyelenggara Pilkada  di  Makassar.  Sebagaimana  yang dilegitimasi  UU.  No.  22  Pasal  110  Tahun 2007  tentang  Penyelenggaran  pemilu terkait  kode  etik  KPU  yang  mencakup sikap  independen,  kemandirian,  integritas, dan kredibilitas anggota KPU tingkat kota, provinsi,  PPK,  PPS,  KPPS  PPLN,  dan
3 Kementerian Agama, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahanya, (Bandung:  Syaamil  AlQur‟an, 2010), h. 108.
KPPSLN serta anggota Panwaslu, Bawaslu,  pengawas  pemilu. 4 Oleh  sebab itu  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  dan mengelaborasi  lebih  mendalam  terkait masalah  tersebut.  Dan  membuktikan secara  detail  dengan  mengumpulkan  data- data  serta  mendapat  informasi  yang “shahih”  dengan  bertabayyun  langsung kepada KPU Kota Makassar. Hal ini yang mendorong  peneliti  untuk  melihat  lebih jauh  tentang  bagaimana  independensi KPU  Kota  Makassar  dalam  proses pemilihan Walikota Makassar tahun 2018?

## TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan  Pustaka  digunakan  sebagai pembeda riset  yang akan peneliti  lakukan dengan  kajian  sebelumnya,  yang  tentunya relevan  dengan  penelitian    peneliti. Bentuknya  bisa  berupa  Tesis,  Disertasi, Jurnal,  dan  Buku.  Namun  dalam    skripsi ini  peneliti  menemukan  lima  kajian  yang bagi  peneliti  relevan  dengan  riset    yang akan  diteliti. Pertama, sebuah  tulisan  dari
Mohammad Najib yang berjudul
Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam
Vote  Trading .  Pemilu  sebagai  arena kompetisi  untuk  memperebutkan  kursi kekuasaan tidak luput dari berbagai bentuk kecurangan  dan  pelanggaran.  Kasus  yang cukup  merusak  integritas  pemilu  adalah “perdagangan suara” oleh oknum penyelenggara  pemilu.  Dalam  praktik seperti  ini    sangat  terpercaya  keber- hasilannya  karena  dokumen  rekapitulasi perhitungan  suara  dalam  Pilkada  hanya
4 Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu  Yang Lebih  Berkualitas, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2009), h. 134.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
melibatkan  penyelenggara  KPU. 5 Namun yang  membedakan  tulisan  diatas  dengan riset  yang  akan  dilakukan  peneliti  terletak pada  tujuan  peneliti  yang  fokus  melihat Independensi  lembaga  KPU  khususnya  di Kota Makassar pada Pilwali 2018. Karena bagi  peneliti  hadirnya  beberapa  kasus seperti  yang  dikemukakan  sebelumnya terjadi  karena  tidak  adanya  integritas  dan Independensi  dari  penyelenggara  dalam kontestasi pemilu atau Pilkada.
Kajian kedua, yang  dilakukan  oleh Ridwan seorang peneliti yang di dalamnya risetnya  berjudul Jayapura  Utara,  Papua: membeli  pemilih  dan  Penyelenggara Pemilu. Para  caleg  dengan  sumber  daya yang  memadai  dapat  memilih  apakah mereka  akan  membagi-bagikan  uang  atau barang kepada para pemilih, atau menggunakan  sumber  daya  tersebut  untuk membayar  penyelenggara  pemilu.  Ber- cermin pada pileg 2014  di  Jayapura Utara adalah para caleg dan tim  sukses membeli kertas  suara  sisa  dari  komite  Penye- lenggara pemungutan suara  (KPPS). Yang dimaksud dengan kertas suara di sini ialah undangan kartu untuk  memilih caleg yang diberikan kepada pemilih untuk mencoblos  pada  hari  H.  Sebagian  TPS melalui  KPPS-nya  sengaja  tidak  mem- bagikan  undangan  (kertas  suara)  tersebut. sebaliknya, kertas tersebut malah dijual ke
5 Mohammad Najib, Keterlibatan Penyelenggara  Pemilu  dalam  Vote  Trading, (Yogyakarta: Polgov, 2015), h.511.
caleg  yang  ingin  mendapatkan  suara lebih. 6
Kajian ketiga ,  yang  dilakukan  oleh Tengku  Rika  Valentina  dengan  judul
Peluang  Demokrasi  dan  Peta  Perilaku Pemilih  Terhadap  Partai  Politik  untuk Pemilu  2009  di  Yogyakarta. Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta  pergantian pemerintahan secara  berkala.  Menurut  teori  demokrasi minimalis  yang    dikemukakan  oleh Schumpetrian,  pemilu  merupakan  sebuah arena  yang  mewadahi  kompetisi  (kont- estasi)  antara  aktor  politik  untuk  meraih kekuasaan, partisipasi politik yang membuat rakyat dapat menentukan pilihannya.  Tuntutan  agar  partai  politik memegang fungsi kebijakan terasa mengada-ada  kalau  kita  tidak  menduduk- kan  partai  politik  sebagai  esponen  dalam sistem pemerintahan yang demokratis. 7
Kajian keempat ,  di  dalam  disertasi Syahabuddin  yang  berjudul Demokrasi dalam  Pandangan  Kahar  Muzakkar . Bahwa  di  dalam  sebuah  kontestasi  politik hal yang paling fundamental yang mesti di utamakan  yakni  sistem  demokrasi.  Yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan  penentu keputus- an  dan  kebijakan  tertinggi  dalam  penye- lenggaraan  negara  dan  pemerintahan  serta
6 Ridwan, Jayapura  Utara,  Papua:  Membeli Pemilih  dan  Penyelenggara  Pemilu, (Yogyakarta: Polgov, 2015). h. 486.
7 Tengku Rika Valentina, “Peluang Demokrasi dan  Peta  Perilaku  Pemilih  Terhadap  Partai Politikuntuk  Pemilu  2009  di  Yogyakarta” , Jurnal: Demokrasi, Vol. VIII No. 2 (2009), h. 167-186.
KPU dan Konsolidasi... | 136
sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan- nya,  baik  yang  dilakukan  secara  langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga  perwakilan.  Karena  itu,  Negara yang  menganut  sistem  demokrasi  disele- nggarakan  berdasarkan  kehendak  dan kemauan  rakyat  mayoritas  dan  juga  tidak mengesampingkan kaum minoritas. 8
Kajian kelima, dilakukan  oleh  Syahrul Hidayat  di  dalam  sebuah  riset  terkait rasionalitas  politik  pemilih  miskin  di Surabaya  dan  Jakarta.  Di  dalam  riset tersebut menemukan beberapa kemungkin- an  terjadinya  praktik-praktik  mobilisasi  di dalam  masyarakat  miskin  perkotaan.  Dari perdebatan  mengenai money  politic, akan diungkap  berapa  banyakkah  sebenarnya segmen  masyarakat  miskin  yang  terkena praktik itu dan bagaimana sikap masyarakat miskin menghadapinya. 9
Namun  berbeda  dengan  yang  akan  diteliti oleh  penulis,  yakni  lebih  melihat  KPU sebagai  penyelenggara  dalam  mengatur mekanisme pemilu dengan independen.
Dari  pertama  hingga  kelima  kajian  diatas lebih  fokus  kepada  setiap  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  yakni KPU  yang  terjadi  di  lima  daerah  yang berbeda. Namun yang membedakan dengan  karya  yang  akan  diteliti  oleh peneliti  terletak  pada  objeknya  peneliti lebih  memfokuskan  pada  lembaganya
8 Syahabuddin,  “Demokrasi  dalam  Pandangan Abdul  Kahar  Muzakkar”,  Program  Pasca  Sarjana UIN  Sunan  Kalijaga, Disertasi (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006).
9 Syahrul Hidayat, Rasionalitas Politik Pemilih  Miskin:  Dari  Survey  di  Jakarta  dan Surabaya , (Jakarta: FISIP UI, 2000), h. 82.
dengan  menelisik  Independensi  KPU dalam  kontestasi  Pilwali  Kota  Makassar. Sehingga  tidak  ada  upaya  pelanggaran pemilu  yang  masif  terjadi  dengan  segala modus  dapat  dihindari.  Tentunya  dengan menghadirkan  independensi  serta  integ- ritas  KPU  dalam  “panitia”  Pilwali  Kota Makassar.

## TINJAUAN TEORI
Sistem politik Indonesia, demokrasi menjadi  salah  satu  “alat”  terbaik  yang digunakan  di  Indonesia  dalam  sebuah pemilihan  umum.  Demokrasi  pula  sering disebut sistem pemilihan langsung. Dimana masyarakat langsung memberikan hak  suaranya  dengan  mencontreng  atau mencoblos  calon  peserta  pemilu  di  dalam kotak suara yang telah disediakan penyelenggara  pemilu  yakni  KPU.  Di dalam  sebuah  “hajatan”  setiap  lima  tahun sekali  menjadi  hak  fundamental  KPU dalam  mempersiapkan  “arena”  kontestasi politik  sebuah  negara  atau  kota  dan kabupaten.
Dalam  menjalankan  amanat  UU.  No.  22 Pasal  110  Tahun  2007  KPU  dituntut  agar bersikap  independen  dalam  menyeleng- garakan  sebuah  pemilu.  Independensi KPU  menjadi  “ruh”  sebagai  penyelen- ggara pemilu. Karena tidak sedikit Pilkada yang  ditemukan  di  beberapa  daerah  di Indonesia  berakhir  di  meja  Mahkamah Konstitusi.  Hal  tersebut  terjadi  karena ketidakpuasan  salah  satu  pasangan  calon terhadap  keputusan  KPU  yang  diduga tidak bersikap independen, dengan memihak  salah  satu  pasangan  calon
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
peserta  Pilkada.  Jika  hal  itu  benar  terjadi maka secara tidak langsung telah mencederai proses berdemokrasi sekaligus kontra produktif dengan spirit demokrasi.
Dalam  mengelaborasi  persoalan  Pilwali tahun  2018  ini,  peneliti  melihat  sebuah “pengingkaran”  terhadap  nilai  luhur demokrasi.  Oleh  karena  itu,  peneliti  akan menggambarkan  skema  pemetaan  yang berkorelasi  terhadap  tujuan  penelitian  ini yang  berangkat  dari  sebuah  paradigma integrasi-interkoneksi, yakni adanya kesel- arasan antara teks dan konteks, yakni UU. No.  22  Pasal  110  Tahun  2007  terkait Independensi KPU yang bersifat normatif.
Secara  konseptual  dalam  penelitian  ini terdapat  dua  variabel  yakni  KPUD  dan konsolidasi  demokrasi  dalam  kontestasi politik  pemilihan  Walikota  2018.    Dalam menjelaskan  hubungan  kedua  variable tersebut  peneliti  menggunakan  teori  yang sesuai  dengan  objek  tersebut.  Pertama, peneliti menggunakan teori David Baetham  dan  Kevin  Boyle  tentang demokrasi. 10 Bagi  peneliti,  teori  tersebut sesuai  dan  relevan  dengan  objek  yang akan diteliti. Dengan teori yang dikemukakan  David  Baetham  dan  Boyle ini  peneliti  akan  mengelaborasinya  sesuai dengan  kontestasi  pemilihan  Walikota Makassar  yang  secara  spesifik  menakar sejauhmana  ukurun  demokratisasi  pada kontestasi  Pilwali  Makassar  2018.  Kedua, peneliti menggunakan teori Antonio
10 Lihat  Muslim  Mufti, Teori-Teori  Politik, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
Giddens  tentang  strukturasi. 11 Di  mana peneliti  ingin  melihat  korelasi  antara struktur atau sistem yang peneliti mengandaikannya  menjadi  KPU  dan  agen yakni masyarakat Makassar dalam kontestasi  Pilwali  Makassar.  Sehingga partisipatif  dan  respon  masyarakat  Kota Makassar  dalam    mengkomunikasikan informasi,  pandangan-pandangan,  mampu mengekspresikan  sikap-sikap  positif  dan negatifnya  kepada  KPU  sebagai  struktur (penyelenggara). Dalam hal ini masyarakat harus aktif menyuarakan masalah-masalah yang ada, dengan mendeteksi dan mengidentifikasi persoalan-persoalan serta mampu  menawarkan  solusi-solusi  dan mendramatisir segala masalah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif karena bertujuan untuk memahami dinamika  KPU  sebagai  lembaga  yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemilu.  Menggunakan  metode  pengu- mpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian, wawancara serta studi literatur. Adapun  objek  penelitian  ini  melihat independensi  KPU  Makassar  sebagai penyelenggara  Pilwali  Makassar  dan menakar  konsolidasi  demokrasi  Makassar pasca putusan PT-TUN terkait pembatalan pencalonan  Danny  Pomanto  dan  Indira sebagai  peserta  calon  Pilwali  Kota Makassar  2018.  Dalam  menganalisis
11 Baca  Irvan  Januta,  “Teori  Strukturasi Anthony Giddens”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,  2003).  Baca  juga  Pip  Jones, Pengantar Teori-Teori  Sosial  dari  Teori    Fungsionalisme hingga Post Modernism, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 240.
persoalan  Pilwali  Kota  Makassar  di  atas, selain menggunakan sejumlah teori, penulis  pun  menggunakan  pendekatan dalam  riset  ini.  Dalam  hal  ini  penulis menggunakan pendekatan feno-menologis. Dengan  melihat  kondisi  politik,  sosial  di dalam kontestasi Pilwali Makassar. Dengan melakukan interview (wawancara) kepada pihak-pihak yang memiliki kapabilitas  atau  basis  keilmuan  terkait KPU dan demokrasi secara mendalam. 12
Dalam  hal  observasi  peneliti  berusaha menghadiri  seminar  atau  diskusi  yang berkaitan  dengan  KPU  dan  Pilkada. Sementara  dokumentasi  dilakukan  dengan memotret  kegiatan-kegiatan  yang  bersing- gungan  dengan  riset  yang  dilakukan peneliti serta berfoto dengan para informan sebagai bukti empirik.

## PEMBAHASAN
Analisis Independensi KPU dalam Kontestasi Pilwali Kota Makassar
Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  lembaga negara  yang  lahir  dari  rahim  konstitusi UUD  yang  bertugas  sebagai  penyeleng- gara  pemilihan  umum.  Amanat  konstitusi melegitimasi KPU sebagai lembaga independen.  Dalam  konteks  pemilihan walikota  Makassar.KPU  Makassar  di  uji netralitasnya.  Oleh  karenanya  dalam penelitian  ini,  penulis  ingin  mengetahui netralitas  KPU  Makassar  dalam  Pilwali 2018.  Dengan  melihat  beberapa  aspek
12 Sukmadinata, Metode Penelitian , (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 53.
yang  merupakan  substansi  dari  pekerjaan KPU. Diantaranya:

## 1.  Independensi    KPU  dalam  Verifikasi Berkas Pasangan Calon
Untuk  menakar  sejauh  mana  netralitas KPU Makassar dalam pemilihan Walikota Makassar  2018.  Dapat  dilihat  dari  proses verifikasi berkas pasangan kandidat. Sebagaimana  yang dikatakan oleh komisi- oner KPU Makassar bahwa:
“Dalam  memverifikasi,  regulasi  yang mengatur  yaitu  Peraturan  KPU  No.  3 Tahun  2018  ( pen ,  acuan  memverifikasi berkas).  Paslon  yang  ada  di  Pilwali  ada dua paslon, ada paslon yang maju melalui jalur perseorangan dan paslon yang maju melalui  dukungan  partai  politik  (usungan partai  politik).  Berkas  calon  yang  maju melalui jalur perseorangan yang diverifikasi  berkas  dukungannya  yaitu, KTP (foto kopi KTP) dari para pendukung.  Jadi  paslon  harus  didukung oleh  sekian  jumlah  pendukung  yang mendukungnya.  Misalnya,  dalam  regulasi diatur  bahwa  jika  jumlah  pendukungnya diatas  1  juta,  maka  harus  minimal didukung  6,5%  dari  jumlah  DPT.  Jadi apabila  1  juta  berkas  DPT  itu  harus didukung  6,5%  DPT  terakhir  Kota Makassar  sebelum  Pilkada  1  juta  5  ribu, berarti  jika  6,5%  dari  1  juta  itu  65.000. Jadi  65.000  itulah  minimal  yang  harus disetor  dukungannya  berupa  foto  kopi KTP  masyarakat  yang  dikumpulkan  oleh pasangan  calon  yang  maju  melalui  jalur perseorangan.  Setelah  mereka  memasuk- kan  dukungan  KTPnya,  pihak  KPU menghitung  pada  verifikasinya  yaitu,
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
verifikasi  administrasi  dan  verifikasi faktual.  Jadi  pihak  KPU  melakukan verifikasisebanyak  dua  kali.  Pertama, memeriksa administrasinya apakah jumlah dukungannya  mencapai  65ribu  yang mereka  kumpulkan.  Tapi  ternyata  mereka mengumpulkan sekitar 130 ribu lebih. Jadi paslon  Danny-Indira  itu  memasukkan 130 ribu  lembar  dukungan,  jadi  jumlah tersebut  yang  di  verifikasi  oleh  KPU. Diverifikasi  administrasi  terlebih  dahulu mana  yang  memenuhi  syarat  dan  mana yang tidak memenuhi syarat. Setelah pihak KPU  melakukan  verifikasi  administrasi, maka tersisa 125 ribu. Jadi 125 ribu itulah yang  dinyatakan  lolos  verifikasi  berkas. Lalu kemudian dilakukan verifikasi faktual,  verifikasi  faktual  artinya  pihak KPU  turun  ke  lapangan  menanyakan  ke semua  yang  punya  KTP  apakah  betul warga  ini  mendukung  atau  tidak.  Setelah KPU melakukan verifikasi faktual, kemudian  dari  125  ribu  itu  menjadi  119 ribu.  Nah  119  ribu  inilah  yang  KPU terima  sebagai  berkas  dukungan  dari pasangan  calon  yang  maju  melalui  jalur perseorangan  (Danny-Indira).  Persyarat- an  yang  harus  dipenuhi  yaitu  6,5%  atau 65.354  itu  minimalnya  sedangkan  DIAmi memasukkan  119  ribu  maka  itu  sudah melebihi  dari  batas  minimal  yang  telah ditentukan.  Berarti  pasangan  DIAmi sudah  memenuhi  syarat  ( pen ,itulah  yang dipersyaratkan oleh UU).” 13
Sebagaimana  yang  dituturkan  komisioner KPU  di  atas  menuturkan  bahwa  dalam
13 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
proses  verifikasi  yang  dilakukan  KPU melalui  dua  tahap  yakni  verifikasi  secara administrasi  dan  faktual.  Dalam  hal  ini dilakukan  pada  calon  Walikota  yang melalui  jalur  independen  yang  harus mengumpulkan  kartu  tanda  penduduk (KTP)  masyarakat  Makassar.  Sebagai- mana aturan PKPU yang mengatur jumlah foto  copy  yang  harus  dikumpulkan.  Dua tahap menyeleksi KTP dalam hal administrasi dilakukan KPU untuk melihat keaslian KTP yang dikumpulkan.
Sedangkan  tahap  faktual  KPU  turun  ke lapangan untuk meninjau masyarakat yang telah mengumpulkan KTP. Untuk menanyakan kebenaran dukungannya terhadap  pasangan  calon.  Namun  tidak hanya melalui kedua tahap tersebut. Untuk lebih  meyakinkan  bahwa  independensi KPU  dalam  verifikasi  berkas.  KPU  juga melibatkan panwaslu.
“Indepensinya yaitu pada saat melakukan verifikasi  ada  panwas  yang  menyaksikan, apakah  betul  atau  tidak  cara  verifikasi yang  dilakukan  oleh  KPU  dan  juga  ada tim masing-masing paslon yang mengawasi  pihak  KPU.  Jadi,  betul-betul tidak  ada  yang  salah  dalam  proses verifikasi.  Itulah  ukuran  independensinya KPU  dengan  melibatkan  semua  pihak untuk menyaksikan proses verifikasi secara  transparan  ( pen ,itu  untuk  calon perseorangan).” 14
Terlibatnya  panitia  pengawas  pemilu (panwaslu)  dalam  proses  verifikasi  berkas
14 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
semakin  menguatkan  kredibilitas  KPU sebagai  lembaga  penyelenggara.  Bahwa KPU  bekerja  sesuai  aturan  yang  telah diatur  oleh  Undang  Undang.  Sedangkan dalam  memverifikasi  berkas  pasangan calon  yang  melalui  partai  pengusung  juga telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang. Sebagaimana yang dikatakan  bahwa:
“Untuk calon yang maju melalui usungan parpol,  dalam  regulasi  disebutkan  dalam UU  No.10  Tahun  2016  Peraturan  KPU No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa calon yang  maju  melalui  usungan  parpol  itu harus  diusung  minimal  20%  dari  jumlah kursi  di  DPRD  Kota  Makassar  sehingga Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai Politik dalam mengajukan pasangan calon Walikota  dan  Wakil  Walikota  Makassar sedikitnya  memenuhi  10  (Sepuluh)  Kursi di  DPRD  Kota  Makassar.  Sedangkan  di Kota  Makassar  itu  ada  50  (Lima  puluh) jumlah  kursi  di  dewan.  20%  dari  50%  itu 10%  berarti  minimal  10  (sepuluh)  kursi yang  harus  dikumpulkan.  Lalu  pasangan yang  maju  melalui  usungan  partai  politik yaitu  pasangan  Appi-Cicu  yang  diusung oleh  10  partai  politik  yang  ada  di  Kota Makassar. Tetapi mines di partai Demokrat  karena  12  parpol  yang  ada  di Makassar pada waktu itu, namun 1 partai yang  tidak  dapat  kursi  di  dewan  yaitu PKB.  Jadi  tinggal  11  parpol,  dari  11 parpol  ini  10  parpol  yang  mengusung Appi-Cicu  kecuali  partai  Demokrat  yang tidak  mendukung.  Partai  Demokrat  di dewan  kursinya  7  berarti  50-7  sama dengan 43 kursi jadi, Appi-Cicu didukung sekitar  43  kursi.  Jika  43  kursi  sedangkan persyaratan  minimalnya  10  kursi  artinya
sudah  memenuhi  syarat  itu  verifikasinya. Nah  verifikasi  tersebut  juga  dilakukan secara  transparan  dan  disaksikan  oleh panwas  ( pen ,verifikasi  secara  transpar- an).” 15
Setelah melihat pendapat komisioner KPU diatas, dengan secara seksama maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses memverifikasi berkas pasangan calon yang melalui  jalur  independen  maupun  partai pengusung  telah  diatur  di  dalam  Undang- Undang. KPU hanya mengim- plementasikan  apa  yang  diletigimasikan oleh  Undang-Undang.  Oleh  karenanya, proses  verifikasi  yang  dilakukan  KPU Makassar  dalam  pemilihan  Walikota Makassar  dapat  dikatakan  telah  melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur sebelumnya  di  dalam  Undang-Undang. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  KPU Makassar  independen  dalam  memverifi- kasi berkas pasangan calon
Dari  sisi  normatifnya  mekanisme  verify- kasi  berkas  yang  dilakukan  KPU  diatas, telah sesuai aturan Undang-Undang pemilu.  Namun  ada  catatan  kecil  penulis jika  melihat  proses  verifikasi  berkas tersebut  dari  sisi  praktis.  Pertama,  proses pengumpulan  kandidat  yang  mengunakan KTP, besar kemungkinan adanya “pembeliaan”  foto  copy  KTP  yang dilakukan  Timses  yang  menggerakkan ketua  RT  dalam  menjalankan  aksinya. Kedua, indikasi “transaksi” foto copy KTP dapat terjadi di Disdukcapil. Apalagi yang
15 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
bertarung kembali adalah petahana. Ketiga,  calon  yang  diusung  oleh  partai politik  pula  mengalami  kondisi  serupa, pragmatisme menjadi tidak dapat dihindarkan  sehingga  penantang  yakni (Appi-Cicu)  memborong  partai  politik yang  ada  dengan  melakukan  lobi  di  DPP. Hanya  untuk  meraup  dukungan  suara partai  politik.  Akan  tetapi,  suara  partai politik    hanya  mengantarkan  paslon  pada syarat pencalonan.  Dan tidak memberikan jaminan  pada  kemenangan  kandidat. Karena  kemenangan  hanya  ditentukan seberapa kuatnya mesin partai bergerak.

## 2.  Independensi    KPU  dalam  Penetapan Pasangan Calon
Selain  proses  verifikasi  berkas  yang dilakukan  KPU,  maka  tahap  selanjutnya adalah  penetapan  pasangan  calon.  Dalam menentukan pasangan calon KPU kembali melakukan  verifikasi  calon.  Berbeda  pada tahap    sebelumnya  yang  masuk  dalam verifikasi pencalonan. Dalam tahap verifikasi  penetapan  calon  ini.  KPU melakukan  sejumlah  seleksi  yang  ketat. Dengan mencocokkan ijazah yang dimiliki kandidat.  Sebagaimana  penuturan  anggota KPU, bahwa:
“Setelah  berkas  administrasi  yang  telah diverifikasi  dan  telah  memenuhi  syarat nah  itulah  kemudian  yang  119  ribu  itu dilakukan  verifikasi  kembali  apakah  betul semua ini. Maka mereka semua sudah bisa melakukan pendaftaran, yah kita verifikasi kembali  berkas  calonnya  karena  yang diverifikasi  pertama  itu  berkas  pencalon- an.  Karena  ada  dua  verifikasi  berkas pertama  verifikasi  berkas  pencalonan  dan
yang  kedua  verifikasi  berkas  calon.Jadi ketika  mendaftar  mereka  melakukan  dua kali  verifikasi  yaitu  verifikasi  berkas pencalonan  itu  yang  berupa  syarat dukungan  dan  verifikasi  berkas  calon  itu satu per satu calonnya dilakukan verifikasi seperti ijazah semua calon diperiksa mulai dari  ijazah  bahwa    sekolah  pertamanya sampai  pendidikan  terakhirnya  seperti mendatangi  sekolah-nya  apakah  betul calon  ini pernah sekolah di sekolah yang tertera pada ijazahnya. jadi semua paslon itu diteliti berkasnya jadi betul-betul detail proses  verifikasi  berkas  calonnya.  Dan juga diperiksa apakah sudah melapor-kan harta  kekayaannya  ke  KPK  apakah  betul laporan  calon  tersebut.  Ada  pernyataan dari  KPK  bahwa  sudah  melaporkan kekayaannya  setelah  diangg-  ap  semua sudah  memenuhi  syarat,  syarat  pencalon- an  dan  syarat  calonmaka  menurut Peraturan  KPU  No.  3  Tahun  2018  dan UU  No.  10  Tahun  2016  itu  sudah  bisa ditetapkan  sebagai  pasangan  calon  maka itulah yang kami tetapkan.” 16
Sebagaimana  penuturan  komisioner  KPU diatas,  bahwa  dalam  penetapan  kandidat pasangan  calon  melalui  seleksi  yang begitu  ketat.  Bahkan  KPU  meninjau langsung sekolah dan universitas kandidat. Hal  tersebut  dilakukan  agar  menyakinkan bahwa  ijazah  para  pasangan  calon  adalah ijazah  asli  yang  benar  adanya  dikeluarkan pihak  sekolah  dan  universitas.  Namun bukan  hanya  sekedar  peninjauan  langsung yang  dilakukan  KPU.  Melainkan  para
16 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
kandidat  harus  pula  memberikan  laporan kekayaan hartanya kepada komisi pemberantasan  korupsi  (KPK).  Maka dapat  dikatakan  ukuran  dari  indepen- dennya KPU dalam penetapan calon dapat dilihat  dari  KPU  menjalankan  segala regulasi  yang  telah  diatur.  Dan  tentunya KPU  tidak  dapat  di  intervensi  oleh  pihak manapun  Pasca  verifikasi  KPU  akan melakukan  penetapan  pasangan  calon yang  telah  lulus  seleksi  berkas.  Dalam penetapan  pasangan  calon  sebelumnya. Komisioner KPU telah menjelaskan diatas, akan  tetapi  proses  penetapan  bisa  saja terindikasi  tidak  netral  jika  salah  satu prosedur  dalam  penetapan  dilanggar  oleh KPU.

## 3. Independensi KPU pada Saat Diskualifikasi Pasangan Calon
Dalam  pemilihan  Walikota  Makassar tahun  2018,  berhasil  menarik  perhatian publik. Bukan hanya masyarakat Makassar bahkan  tingkat  nasional.  Dikarenakan terjadinya  diskualifikasi  terhadap  salah satu calon Walikota yang diduga ketika itu melakukan pelanggaran. Karena memanfaatkan  jabatannya  sebagai  Wali- kota  untuk  mengambil start kampanye terlebih  dahulu.  Penantang  pun  dengan segera  melaporkan  pelanggaran  tersebut dengan  agar  petahana  dapat  di  diskual- ifikasi  dari  pemilihan  Walikota  Makassar. Laporan  yang  dilakukan  pihak  penantang ke  panwaslu,  ternyata  tidak  berhasil menyakinkan  panwaslu.  Sehingga  peta- hana  masih  dapat  mencalonkan  dirinya sebagai  calon  walikota.  Namun  langkah tersebut  tidak  membuat  penantang  (Appi- Cicu) putus asa.
Gagalnya di panwaslu membuat penantang kembali  membawanya  ke  PTTUN  hingga putusan akhirnya ditetapkan oleh Mahkamah  Agung  (MA)  yang  menetap- kan  terdiskualifikasinya  petahana  dalam pesta  demokrasi  2018  di  Makaasar, sebagaimana yang dikatakan salah seorang komisioner bidang tekhnisi KPU Makassar bahwa:
“Kenapa kita mendiskualifikasi, karena itu putusan  Mahkamah  Agung  jadi  asal mulanya seperti ini, kami telah menetapkan  dua  pasangan  calon  yaitu Danny-Indira  dan  Appi-Cicu.  Sudah dilakukan penetapan pasangan calon serta pengundian  nomor  urut,  maka  pasangan nomor  urut  1  itu  mengajukan  gugatannya ke  PANWAS  Kota  Makassar  karena menganggap  bahwa  penetapan  KPU  ini salah.  Seharusnya  KPU  tidak  menerima berkas  calon  dan  berkas  pencalonan pasangan  Danny-Indira  karena  pasangan tersebut  melanggar  sehingga  pasangan Appi-Cicu memasukkan gugatan ke Panwas  lalu  disidanglah  di  Panwas. Alasan  pasangan  Danny-Indira  digugat oleh  pasangan  Appi-Cicu  karena  telah melanggar  UU  No.  10  Tahun  2016  pasal 71  ayat  2  dan  3  tentang  penggunaan kewenangan  petahana.Setelah  sidang  di panwas, melalui yang namanya
Musyawarah Penyelesaian Sengketa (MPS)  di  Panwas  dan  dihadirkan  saksi, ahli, Panwas memutuskan bahwah menolak  gugatan  Appi-Cicu.  Artinya, pasangan  calon  Danny-Indira  tetap  bisa ikut  bertarung  di  Pilwali  2018  tidak  di diskualifikasi.Nah,  pasangan  Appi-Cicu tidak puas dengan keputusan Panwas, dan
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
karena  memang  dibolehkan  oleh  regulasi maka  pasangan  Appi-Cicu  mengajukan lagi  gugatan  ke  PTTUN,  kenapa  ke PTTUN padahal jenjang peradilan sebelum  PTTUN  itu  ada  yang  namanya PTUN. Akan tetapi dalam regulasi , untuk persoalan Pilkada itu tidak melalui PTUN lagi tapi langsung ke PTTUN. Jadi mereka memasukkan  gugatan  ke  PTTUN  karena pasangan  Appi-Cicu  tidak  puas  dengan putusan panwas.” 17
Diterimanya,  gugatan  pihak  penantang oleh  PTTUN,  bahwa  petahana  (Danny- Indira)  harus  di  diskualifikasi  dari  Pilwali 2018  Makassar.  Namun  hal  ini  pula  yang membuat  KPU  harus  bertindak  dalam penyelesaian  perkara  Pilwali.  KPU  yang juga  memiliki  otoritas  dalam  penyeleng- garaan  pemilu  akhirnya  bertindak  dengan membawa  perkara  ini  ke  Mahkamah Agung  (MA).  Sebagaimana  penuturan lanjutan diatas, bahwa:
“Gugatannya  sama,  meminta  diskualifi- kasi  pasangan  Danny-Indira  dan  juga alasan  yang  sama  bahwa  melanggar  UU No.  10  Tahun  2016  pasca  71  ayat  2dan3. Di  PTTUN  gugatan  pasangan  Appi-Cicu diterima  dan  PTTUN  memerintahkan  ke KPU  Makassar  untuk  mendiskualifikasi pasangan  Danny-Indira.  Karena  KPU Makassar merasa apa yang telah diputuskan  oleh  PTTUN  itu  sudah  benar dan  sudah  sesuai  dengan  regulasi,  maka dalam  regulasi  itu  juga  dibuka  ruang untuk  KPU  Makassar  untuk  melakukan
17 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
perlawanan. Kami melakukan perlawanan kami juga melakukan kasasi di Mahkamah Agung.  Mahkamah  Agung  menguatkan putusan  PTTUN  dan  akhirnya  ketika  MA menguatkan  putusan  PTTUN    maka  KPU Makassar  harus  mendiskualifikasi  pasa- ngan  Danny-Indira.  Jadi  pasangan  calon tersebut  di  diskualifikasi  karena  perintah MA.” 18
Setelah  melalui  mekanisme  yang  telah diatur,  maka  dalam  proses  diskualifikasi yang  tertuju  pada  pihak  petahana  telah resmi  dinyatakan  gugur  sebelum  bertan- ding.  Dan  tidak  dapat  ikut  serta  dalam pesta  demokrasi  sebagai  kandidat,  akan tetapi  masih  dapat  menjadi  pemilih. Keputusan Mahkamah Agung yang mengikat  secara  hukum.  Menjadi  mimpi buruk  bagi  petahana  dan  sejumlah  team sukses  serta  para  pendukungnya  karena gagal  ikut  mewarnai  kontestasi  Pilwali Kota  Makassar.  Karena  telah  terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 pasal 71  ayat  2  dan  3.    Terkait  penyalahgunaan wewenang. Dengan melakukan, pembagian  HP  ke  RT/RW,  pengangkatan tenaga  honorer  ,  dan  penggunaan  tag  line “Dua  kalitambah  Baik”.  Hingga  atas legitimasi  MA.  KPU  akhirnya  mendis- kualifikasi pasangan Danny-Indira sebagai calon Walikota Makassar.
Ukuran independennya KPU dalam proses diskualifikasi  calon  dapat  dilihat  dari
18 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
penuturan komisioner KPU Kota
Makassar yang menyatakan bahwa:
“Karena independen
kami tidak diintervensi oleh siapapun karena seandainya  kami  diintervensi  maka  dari awal  kami  sudah  menerima  putusan PTTUN. Kami punya dua putusan pasangan  calon  tetapi  di  gugat  oleh pasangan Appi-Cicu kemudian di PTTUN, di  Panwas  kami  menang  artinya  masih tetap  dua  pasangan  calon.  Kemudian gugatan  masuk  di  PTTUN  kami  kalah harusnya  paslon  Danny-Indira  tidak didiskualifikasi  lalu  kami  melakukan perlawanan  karena  kami  anggap  bahwa sudah betul tapi ternyata MA menguatkan putusan  PTTUN  dan  kami  tidak  bisa berbuat apa-apa karena di negara kita ini lembaga  peradilan  tertinggi  itu  adalah MA  tidak  ada  lagi  diatasnya.  Maka  mau tidak  mau  putusan  MA  harus  dijalankan yaitu  mendiskualifikasi  pasangan  Danny- Indira.” 19
Sebagaimana  penyampaian  komisioner KPU  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa dalam proses diskualifikasi pasangan  calon  walikota  Makassar  begitu ambigu.  Seolah  nampak  adanya  “Main mata”  atau  keberpihakan  KPU  kepada salah  seorang  pasangan  calon  yang dibungkus rapi seolah-olah proses diskualifikasi  yang  terjadi  benar  telah melalui  prosedur  hukum  yang  jujur  dan transparan.  Bagi  penulis,  KPU  tidak  perlu melakukan  kasasi  hingga  Mahkamah
19 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
Agung  karena  putusan  dari  bawaslu  telah sangat  mengikat  yang  dilegitimasi  oleh UU.  Yang  menyatakan  bahwa  tidak terdapatnya indikasi penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  petahana. Bukan  Cuma  hal  itu,  nampak  juga  bahwa komisioner  KPU  tidak  sama  sekali memiliki otoritas dalam mengambil keputusan  dan  pertimbangan  yang  serius. Sehingga  menyebabkan  anggaran  60 Miliar terbuang percuma. Oleh karena itu, netralitas  KPU  Kota  Makassar  dalam proses diskualifikasi dapat dikatakan KPU Kota    Makassar  telah  “bermain  mata” dengan salah satu pasangan calon.

## 4.  Independensi  KPU  dalam  Proses Pemungutan Suara
Hari H selalu identik dan dikaitkan dengan peristiwa  yang  sedang  berlangsung  pada hari  tersebut.  Dalam  konteks  pemilu  hari H menjadi hari “sakral” yang dinanti para peserta dan penyelenggara pemilu. Seluruh perangkat  penyelenggara  dimulai  dari KPPS,  PPS,  PPK  dan  KPU  mengambil masingmasing  tugasnya.  Sejak  dimulai pemugutan suara hingga pada perhitungan suara.  Melalui  beberapa  proses  tahapan perhitungan.  Pada  wilayah  pemugutan inilah  merupakan  situasi  yang  “sensitif”. Karena  kecurangan  seringkali  terjadi  di proses  pemugutan  suara.  Misalnya,  jika pihak KPPS telah melakukan “main mata” terhadap  salah  satu  tim  sukses  kandidat dengan  membeli  surat  suara  sisa.  Selain itu,  seringpula  terjadi  surat  suara  yang digunakan  pihak  lain.  Begitu  pula  yang terjadi  di  PPS,  PPK  bahkan  KPU  sendiri yang  dapat  mengganti  jumlah  suara. Menepis  tuduhan  yang  sering  ditujukan
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
oleh  pihak  KPU  dan  bawahannya  atas indenpendensinya.  Maka  secara  tegas Komisioner  KPU  Makassar  membantah segala  gosip  tersebut  dengan  mengatakan bahwa:
“Karena  pada  saat  pemungutan  suara KPU  tidak  mengintervensi  masyarakat untuk  memilih  salah  satu  calon.  KPU hanya  memfasilitasi  proses  jalannya pemilu.” 20
Penjelasan yang sangat singkat oleh bapak Mansur  selaku  komisioner  setidaknya memberikan  informasi  terkait  indepen- densi  KPU  Kota  Makassar  sebagai  wasit dalam  kontestasi  pemilihan  Walikota tahun lalu.

## 5.  Independensi  KPU  dalam  Penetapan Hasil Pemungutan Suara
Setelah  sejumlah  rangkaian  dan  dinamika selama  perhelatan  pemilihan  walikota yang  dilalui  KPU.  Dan  bertindak  sebagai “wasit”  yang  adil  sebagaimana  legitimasi Undang-Undang.  Kini  memasuki  tahapan akhir  kontestasi  Pilwali  2018  ini.  Yakni penetapan hasil pemungutan suara.  Dalam tahap  akhir  ini  merupakan  “ujian  berat” bagi  KPU  atas  netralitas  KPU  sebagai penyelenggara  pemilu.  Mulai  pembentu- kan  panitia  KPPS  hingga  rekapitulasi suara  di  KPU  kota.  Hal  itu  pula  yang diungkapkan oleh Komisioner KPU bahwa
“Pemenangnya berdasarkan suara terbanyak.  Kemarin  cuma  satu  paslon
20 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar,  wawancara  pada  tanggal  29  Oktober 2018.
karena  satu  paslon  telah  didiskualifikasi. Kemudian  dalam  PKPU  No.  13  Tahun 2018  yang  mengatur  tentang  satu  paslon itu    kalau  ada  satu  paslon  maka  untuk menentukan  apakah  dia  bisa  duduk  atau tidak  diatur  dalam  PKPU  No.  13 disebutkan  bahwa  jika  dia  sudah  bisa memperoleh  lebih  dari  50%  suara melawan  kolom  kosong.  Nah  kemarin hasil  rekap  atau  hasil  perhitungan  yang secara transparan KPU buka ke masyarakat,  rekap  di  KPPS  sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU. Itu secara  berjenjang  kami  lakukan,  proses secara transparan orang lihat, orang tahu, orang  saksikan  dan  ternyata  pasangan Appi-Cicu  tidak  sampai  50%  perolehan suaranya.cuman  43%  sementara  kolom kosong  sampai  57%.  Artinya  apa?  Tidak ada  walikota.  Jadi  proses  penetapan berdasarkan proses rekap berjenjang dari bawah  mulai  dari  tingkat  PPS,  PPK  dan KPU” . 21
Di  dalam  proses  terakhir  dari  sebuah pemilihan  ini,  KPU  menjadi  benteng terakhir  dalam  mewujudkan  pemilu  yang berintegritas  dan  bermartabat.  Netralitas KPU menentukan kualitas pemimpin yang akan memimpin kota Makassar. Mekanisme  penetapan  pemenang  dari Pilwali ditentukan dengan suara terbanyak 50%+1. Olehnya, pesta demokrasi pemilihan  walikota  Makassar  dimenang- kan  oleh  kotak  kosong.  Yang  berarti pemilihan akan digelar kembali pada tahun 2020  mendatang.  Untuk  mengisi  kursi
21 Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018
KPU dan Konsolidasi... | 146
kosong  di  pemerintah  kota  Makassar, hingga  menunggu  2020  menurut  Undang- Undang bahwasanya otoritas dimiliki oleh kementerian  dalam  negeri  (kemendagri) untuk menunjuk siapa yang layak menempati posisi kursi nomor satu di Kota Makassar.

## Indikator Gugatan Pihak Oposisi
Penggugat Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi sang penggugat keberatan  terhadap  keputusan  tergugat yang  menetapkan  Mohammad  Ramdhan Pomanto  dan  Indira  Mulyasari  sebagai salah  satu  Pasangan  Calon  Walikota  dan Wakil  Walikota  pada  Pemilihan  Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, karena  Mohammad  Ramdhan  Pomanto yang  merupakan  Walikota  Makassar  atau petahana telah menggunakan kewenangan, program  dan  kegiatan  pemerintah  Kota Makassar 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan  pasangan  calon  oleh  tergugat yang menguntungkan dirinya atau merugikan penggugat sebagaimana dilarang  oleh  ketentuan  Pasal  71  ayat  3 UU  No.  10  Tahun  2016  Pasal  89  ayat  2 PKPU  No.  15  Tahun  2017,  Terkait penjelasan  beberapa  pasal  diatas  terkait PKPU,  maka  secara  yuridis  ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh petahana secara struktural dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai Walikota. Diantaranya: 1.  Pembagian  HP  kepada  Ketua  RT  dan
Ketua RW se-Kota Makassar
Tindakan yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto jelas merupakan bentuk  tindakan  menggunakan  kewenang-
an, program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar  untuk  kepentingan  pemilihan yang  dilakukan  dalam  rentang  waktu  6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon  oleh  KPU  yang  menguntungkan atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon yang  secara  tegas  dilarang  oleh  Undang- Undang.
Berdasarkan  uraian  diatas,  jelas  bahwa penggunaan  kewenangan,  program  dan kegiatan  pembagian  HP  untuk  Ketua  RT dan  Ketua  RW  untuk  kegiatan  pemilihan yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto sangat menguntungkan dirinya.  Bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh Mohammad  Ramdhan  Pomanto  sebagai Walikota  Makassar  atau  Petahana  telah merugikan  Appi-Cicu,  sebab  pasangan Appi-Cicu  harus  bersaing    pada  ajang Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota yang  tidak  mencerminkan  asas  keadilan sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang, karena salah satu peserta Pemilihan yang berstatus sebagai petahana telah menyalagunakan atau memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah  Makassar  untuk  kepentingan politiknya sebagai calon Walikota Makassar  tahun  2018.  Terkait  pembagian HP  kepada  RT/RW  yang  diduga  oleh pihak  penantang  sebagai  penyalahgunaan wewenang  yang  dapat  merugikan  pihak penantang. Merespon perihal kasus tersebut  ketua  Bawaslu  Kota  Makassar memberikan penuturannya bahwa:
“Pembagian  HP  ke  RT/RW,  pembagian HP  ini  ada  juga  dalam  RPJMD  dalam bentuk  Perda  (satu  perda  antara  tagline
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dan  pembagian  HP)  RPJMD  2014-2019. Kalau  momenklatur  dalam  RPJMD  itu disebutkan  alat  komunikasi,  jadi  memang ada momenklaturnya yang penganggaran- nya itu 2016 sedangkan di unsur pasal 71 ayat 3 itu adalah pelanggaran yang enam bulan  sebelum  ditetapkan  sebagai  calon, ditetapkan itu februari berarti yah 6 bulan sekitar oktober 2017. Sedangkan pembagi- an  HP  tersebut  itu  penganggaran  mulai dari  atau  perencanaannya  2014-2019, penganggarannya 2016 dan direalisasikan 2017.  Jadi  tidak  masuk  dalam  kategori enam bulan. Kemudian unsur lain didalam pasal 71 ayat 3 itu disebutkan yang dapat menentukan pasangan calon tertentu. Dari pemeriksaan  persidangan  itu  tidak  ada satupun  unsur  atau  saksi  ataupun  bukti yang  mengarah  pada  Danny  Pomanto  ini diuntungkan karena itu di bagi ke RT/RW, pada saat dibagikan pun tidak ada bahasa bahwa harus memilih Danny, jadi kacamata  kami  pada  saat  itu  melihat bahwa ini adalah program yang ditungkan kedalam  perda  berarti  itu  sudah  menjadi kewajibannya  pemerintah  kota  untuk melaksanakan,  justru  dia  melanggar kalau  dia  tidak  melaksanakan  karena  itu program 2014-2019.” 22
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  pembagian  HP  ke RT/RW  yang  dilakukan  oleh  Danny Pomanto  tidak  termasuk  dalam  proses kampanye  seperti  yang  di  tuduhkan  oleh pihak  penggugat.  Hanya  saja  pelaksanan-
22 Nursari,  Ketua  Bawaslu  Kota  Makassar, wawancara pada tanggal 8 Januari 2019.
nya yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## 2.  Pengangkatan  Tenaga  Kontrak  Kerja Waktu Terbatas
Bahwa  dalam  rentang  waktu  bulan Oktober  dan  Desember  2017,  Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar/petahana telah mengangkat 2.37680 23 (dua  ribu  tiga  ratus  tujuh  puluh enam) orang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan atas dasar Surat Keputusan Walikota Makassar.
Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  tindakan yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto dalam masa jabatannya selaku  Walikota  Makassar/petahana  baik yang  dilakukannya  sendiri  ataupun  oleh Tim Pemenangannya atas perintahnya baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung  adalah  merupakan  tindakan menggunakan  kewenagan,  kegiatan,  dan program  pemerintah  Kota  Makassar  dan secara nyata dilakukan untuk menguntungkan  dirinya.  Berangkat  dari fakta  diangkatnya  tenaga  kontrak  menjadi honorer membuat pengguat semakin yakin bahwa  petahana  selaku  peserta  pemilu kembali melakukan “curi start” kampanye yang berkedok kebijakan. Olehnya, Bawaslu  sebagai  badan  pengawas  pemilu memberikan tanggapan pula bahwa:
“Pengangkatan  tenaga  honorer,  hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa pengangkatan  tenaga  honorer  itu  bukan
23 Dikutip  dari  Dokumen  Pengadilan  Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, h.10.
berasal  dari  pemerintah  kota  melainkan itu  adalah  hasil  reses  dari  DPRD  kota yang  dimasukkan  dalam  RPJMD  seperti dilakukan  pengangkatan  karena  ternyata hasil  reses  DPRD  itu  melihat  bahwa banyak  tenaga-tenaga  sukarelawan  yang tenaganya  sangat  dibutuhkan  di  sekolah- sekolah  tetapi  ijazahnya  tidak  seimbang dengan  tenaganya  sehingga  DPRD  kota menjadikan  ini  sebagai  hasil  reses kemudian  diangkatlah  tenaga  honorer itu.” 24
Pernyataan ketua Bawaslu diatas, menjelaskan  bahwa  pengangkatan  tenaga kontrak  menjadi  honorer  telah  melalui proses  di  DPRD.  Danny  Pomanto  selaku Walikota  hanya  menyetujui  hasil  yang telah  disepakati  fraksi  di  DPRD  kota Makassar.  Olehnya,  pengangkatan  itu tidak  dilakukan  serta-merta  oleh  Walikota yang  juga  sekaligus  menjadi  peserta pemilu.  Akan  tetapi,  aroma  politis  sangat terasa karena menjelang  pemilu.  Sehingga persepsi dan dugaan terjadinya
pelanggaran dan penyalahgunaan
wewenang tertuju pada Walikota.

## 3.  Penggunaan  Tagline  “Makassar  Dua Kali Tambah Baik”
Tagline “Makassar Dua Kali Tambah Baik adalah  merupakan  tagline  Pemerintah Kota  Makassar  sebagaimana  tertulis  jelas dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar  Tahun  2014-2019.  Penggunaan Tagline  “Makassar  Dua  Kali  Tambah
24 Nursari,  Ketua  Bawaslu  Kota  Makassar, wawancara pada tanggal 8 Januari 2019.
Baik”  yang  dilakukan  oleh  Mohammad Ramdhan Pomanto dan/atau Indira Mulyasari  Paramastuti  Ilham  baik  yang dilakukan  sendiri  maupun  yang  dilakukan oleh  orang  lain  atas  nama  tim  sukses,  tim relawan  ataupun  simpatisan  Mohammad Ramdhan  Pomanto  dan  Indira  Mulyasari Paramastuti Ilham adalah jelas-jelas merupakan  tindakan  melanggar  hukum, karena  telah  memanfaatkan  dan/atau menggunakan  tagline  milik  Pemerintah Kota  Makassar  secara  illegal  dan  secara melawan  hukum  untuk  kepentinganpolitik dan/atau  untuk  kepentingan  pencalonan- nya  sebagai  Bakal  Calon  atau  Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.
Tagline yang digunakan walikota Makassar yang juga calon walikota dinilai sebagai  “alat  politik”  untuk  kembali meraup  suara  di  dalam  kontestasi  Pilwali. Laporan  penggugat  atas  pelanggaran petahana  terkait  pemanfaatan  wewenang. Namun  dalam  proses  pembenaran  atas kasus  “Tagline”  KPU  tidak  memiliki otoritas  untuk  menyelidiki  kasus  tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang komisioner KPU Makassar bahwa:
“KPU  tidak  dalam  kapasitas  untuk menyelidiki  temuan  pelapor  itu.  karena kami  juga  hanya  mendapat  laporan. Terkait kasus tersebut bawaslu yang patut dan memiliki wewenang untuk menyelidikinya.” 25
Sebagaimana  yang  diungkapkan  komisi- oner  diatas,  bahwa  KPU  tidak  memiliki
25 Andi Syaifuddin, Komisioner KPU
Makassar,  wawancara  pada  tanggal  3Desember 2018.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
otoritas  untuk  melakukan  penyelidikan terkait  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak petahana  terkait  penyalahgunaan  wewe- nang.  Menurut  keterangan  yang  diberikan komisioner  diatas,  hanya  bawaslu  yang memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan.  Melanjutkan  apa  yang  dikata- kan  komisioner  sebelumnya,  dengan memaparkan  aduan  pihak  pelapor.  Secara spesifik  ketua  Bawaslu  Kota  Makassar menjelaskan bahwa:

## “Terkait dengan penggunaan Tagline Dua
Kali  Tambah  Baik,  jadi  penggunaan tagline  ini  memang  ada  dalam  RPJMD Kota  Makassar  20142019  yang  sudah disahkan  dalam  bentuk  perda.  Didalam RPJMD  ini  disebutkan  tagline  itu  adalah slogan milik kota Makassar yang siapapun bisa  menggunakan  itu  sehingga  kami berpandangan  bahwa  penggunaan  tagline itu  bukan  program  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  71  ayat  3.  Karena kalau  kita  lihat  yang  namanya  program yang  dimaksud  berdasarkan  keterangan beberapa  ahli  dia  menyebutkan  yang namanya  program  itu  adalah  implikasi anggarannya  itu  yang  dimaksud  dengan program  sebagaimana  yang  dimaksud pasal  71  ayat  3  itu.  Sehingga  tagline  ini kami  anggap  bahwa  penggunaan  tagline itu tidak melanggar karena tidak melanggar  pasal  71  karena  tidak  ada implikasi anggarannya, maksudnya diprogramkan,  dianggarkan  itu  baru dianggap  bahwa  pelanggaran  pasal  71 itu.” 26
26 Nursari,  Ketua  Bawaslu  Kota  Makassar, wawancara pada tanggal 8 Januari 2019.
Pernyataan  Ketua  Bawaslu  diatas,  secara hukum  tagline  tersebut  tidak  dianggap melanggar aturan pemilu. Apalagi memanfaatkan  momentum  politik  tahun 2018  lalu.  Karena  unsur  politisasi  dan pencitraan  yang  ditujukan  kepada  pihak petahana yang ingin berkontestasi kembali pada  2018  lalu.  membuat  lawannya menjadi  “panik”.  Sehingga  mencoba menghalalkan  segala  cara  agar  sang petahana  tidak  kembali  ke  panggung kontestasi.

## KESIMPULAN
Di  era  pasca  reformasi,  pemilu  menawar- kan  pesona  tersendiri.  Selain  karena dianggap  membuka  ruang  bagi  rakyat untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan berpolitik yang formal dan memilih kepala daerah  yang  diinginkan  dan  juga  akan menuntut tumbuhnya kepekaan elite politik  terhadap  isu  yang  kontekstual  dan akuntabilitas  atas  kinerja  kandidat  yang terpilih  oleh  rakyat.  Untuk  mendapatkan pemimpin  yang  baik  tentunya  Komisi Pemilihan
Umum
(KPU) harus professional  dalam  melaksanakan  tugas- nya,  seperti:  Pertama,  independen  yang merupakan keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak manapun, tidak tidak mengusung  kepentingan  pihak  tertentu atau  organisasi  tertentu.  Kedua,  berin- tegritas. Badan penyelenggara yang memiliki  integritas  terhadap  kedudukan- nya  sebagai  tenaga  professional,  ia  akan berupaya  melaksana-kan  tugasnya  dengan baik.
Kualifikasi  hasil  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  kelembagaan  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) akan sangat ditentukan oleh eksistensi  institusinya.  Sejumlah  regulasi silih  berganti  sudah  dikeluarkan  dan ditetapkan  untuk  mengukuhkan  eksistensi penyelenggara pemilu agar dapat menjamin terwujudnya seluruh asas dalam pelaksanaan  tugasnya,  mulai  dari  asas netralitas  hingga  profesionalitas.  Pemilu tersebut  diselenggarakan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  bersifat nasional,  tetap  dan  mandiri.  Dalam  artian hal  tersebut  mengisyaratkan  untuk  para komisioner  haruslah  orang-orang  yang tidak  berkaitan  dengan  partai  politik. Alasannya  pun  jelas,  demi  netralitas pelaksanaan pemilihan umum.
Pelaksanaan  pemilu  di  Kota  Makassar tidak  terlepas  keterkaitannya  dengan pelaksana  pemilu  itu  sendiri  yang  bersifat independen  yang  dalam  hal  ini  adalah Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  kota Makassar, yang berkedudukan dan mempunyai  peranan  sebagai  penyeleng- gara  pemilukada  yang  kedudukannya diatur dalam peraturan perundang- undangan.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa terdapat  2  poin  penting  yang  menjadi pokok  bahasan  dalam  skripsi  ini  yakni: Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan  Walikota  Makassar.  Mulai  dari proses  verifikasi  berkas,  proses  penetapan pasangan  calon,  diskualifikasi  pasangan calon,  proses  pemilihan  dan  sampai  pada
proses  penetapan  hasil  pemilihan.  Dari semua  tahapan  yang  dilaksanakan,  proses tersebut disaksikan langsung oleh panwaslu  dan  tim  dari  masing-masing pasangan calon sehingga Komisi
Pemilihan Umum (KPU) tidak diintervensi oleh pihak manapun karena telah melaksanakan tugas dengan baik dan tidak berpihak  pada  salah  satu  pasangan  calon. Sehingga  proses  pemilu  tersebut  telah berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan tahapan  yang  telah  disebutkan  sebelum- nya.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala  selama  proses  tersebut  berlang- sung.  Maka  berkaitan  dengan  hal  tersebut dalam konteks pemilihan walikota Makassar  disinilah  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) diuji netralitasnya, berbagai riak-riak  pun  tidak  dapat  dihindarkan karena  adanya  indikasi-indikasi  pelang- garan  yang  dituduhkan  kepada  pasangan Danny Indira sehingga mereka didiskualifikasi  sebagai  pasangan  calon walikota  dan  wakil  walikota  Makassar tahun 2018.
Terkait  dengan  diskualifikasi  pasangan calon  walikota  dan  wakil  walikota Makassar Danny-Indira, KPU Kota Makassar  terlihat  ambigu  mengambil keputusan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari proses  diskualifikasi  yang  terkesan  tidak objektif.  Seharusnya  KPU  Kota  Makassar yang  diwakili  kelima  komisioner  harus menunjukkan  otoritasnya  sebagai  pimpi- nan  KPU  dalam  mempertimbangkan putusan  bawaslu  yang  mengganggap petahana  tidak  menyalahgunakan  wewen- ang.  Dan  tidak  perlu  menanggapi  putusan
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (132-152) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
PTTUN  yang  tidak  memiliki  otoritas mengatur jalannya kepemiluaan. Sehingga KPU  tidak  perlu  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah  Agung.  Proses    okum  itulah yang  menyebabkan  kegaduhan  di  akar rumput (masyarakat) tidak terelahkan. Dan dari sisi ekonomisnya KPU telah menghabiskan  dana  APBD  sebesar  60 miliar  secara  percuma.  Dan  pertimbangan yang fundamental pasca terjadinya diskualifikasi  tersebut  ternyata  tidak  juga menghasilkan  pemimpin  baru  di  Kota Makassar  karena  dimenangkan  oleh  kotak kosong.  Sebagai  bukti  nyata  bahwa masyarakat kecewa terhadap putusan KPU yang mendiskualifikasi  petahana.Sehingga Makassar  harus  menunggu  tahun  2020 untuk  kembali  menyelenggarakan  kontes- tasi kembali
***

## DAFTAR PUSTAKA
Edward  Aspinall  &  Mada  Sukmajati,
Politik Uang di Indonesia, (Yogyakarta: Polgov, 2015).
Irvan  Januta,  “Teori  Strukturasi  Anthony Giddens”, Tesis (Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga, 2003).
Kementerian  Agama, Al-Qur‟an  Tajwid
dan Terjemahanya, (Bandung: Syaamil AlQur‟an, 2010).
Mohammad Najib, Keterlibatan Penyelenggara  Pemilu  dalam  Vote Trading, (Yogyakarta: Polgov,
2015).
Muslim Mufti, Teori-Teori Politik, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
Pip  Jones, Pengantar  Teori-Teori  Sosial dari Teori  Fungsionalisme hingga Post Modernism, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).
Ridwan, Jayapura Utara, Papua: Membeli Pemilih dan Penyelenggara Pemilu, (Yogyakarta: Polgov, 2015).
Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu Yang  Lebih  Berkualitas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).
Sukmadinata, Metode Penelitian , (Bandung: Rosdakarya, 2006). Syahabuddin, “Demokrasi dalam Pandangan Abdul Kahar Muzakkar”, Program Pasca Sarjana UIN  Sunan  Kalijaga, Disertasi (Yogyakarta: Program Pasca- sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006).
Syahrul  Hidayat, Rasionalitas  Politik Pemilih  Miskin:  Dari  Survey  di Jakarta  dan  Surabaya ,  (Jakarta: FISIP UI, 2000).
Tengku Rika Valentina, “Peluang Demokrasi  dan  Peta  Perilaku Pemilih Terhadap Partai Politikuntuk Pemilu 2009 di Yogyakarta” , Jurnal:  Demokrasi,
Vol. VIII No. 2 (2009), h. 167-186.

## Wawancara
Abdullah Mansur, Komisioner KPU Makassar, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018.

## Andi
Syaifuddin, Komisioner KPU Makassar, wawancara pada tanggal
3 Desember 2018.
Nursari,  Ketua  Bawaslu  Kota  Makassar, wawancara  pada  tanggal  8  Januari 2019.