## Article

## Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke
Dapot Pardamean Saragih 1, *
1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus: saragih@unmus.ac.id * Correspondence: saragih@unmus.ac.id
Abstract: Kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan menjadi penting  di  era  pemerintahan  daerah  saat  ini.  Rendahnya  kapasitas  dan  kapabilitas  DPRD  akan  menjadi masalah yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. Oleh Karena itu, penelitian ini memandang pentingnya menakar kinerja DPRD Kabupaten Merauke, oleh untuk itu diperlukan penelitian awal untuk memahami sejauhmana DPRD Kabupaten Merauke menjalankan amanah dan tugas yang dipegang sebagai lembaga aspirasi rakyat dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang  bersinergi  dengan  pihak  eksekutif  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  daerah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melakukan  penelurusan  dalam  memahami  praktik  DPRD  Kabupaten  Merauke  dalam menjalankan  peran,  tugas  dan  fungsinya  sebagai  lembaga  legislasi.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di Kabuapaten Merauke. Sementara data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang berhubungan tentang peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Merauke dalam proses penyusunan legislasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  anggota  DPRD  merauke  belum  memenuhi  6 dimensi  kinerja yang  mana  masih banyak hambatan  – hambatan  eksternal dalam proses  penyusunan  dan penyelesaian proses legislasi.
Keywords: DPRD Merauke; Kinerja; Fungsi Legislasi
Abstract: The capacity of DPRD in carrying out its duties and functions as a representative institution is important in the current era of regional government. The low capacity and capability of the DPRD will be a problem which in turn will have an impact on the low public confidence in the performance of the DPRD.
Therefore,  this  study  considers  the  importance  of  measuring  the  performance  of  the  Merauke  Regency DPRD, therefore preliminary research is needed to understand the extent to which the Merauke Regency DPRD carries out the mandate and duties held as an institution for people's aspirations and as government administrators who synergize with the executive in running the wheels of regional government. . This study aims to conduct investigations in understanding the practice of the Merauke Regency DPRD in carrying out their  roles,  duties  and  functions  as  a  legislative  institution.  The  location  of  this  research  is  in  Merauke Regency.  Meanwhile,  data  were  obtained  through  in-depth  interviews,  observations  and  related documentation regarding the role, duties and functions of the Merauke Regency DPRD in the process of drafting legislation. The results of this study indicate that the performance of the Merauke DPRD members has not met the 6 dimensions of performance in which there are still many external obstacles in the process of drafting and completing the legislation process.
Keywords: Merauke DPRD; Performance; Legislative Function

## 1. Pendahuluan
Bukan rahasia umum lagi, lembaga legislatif di era reformasi sangat kontras dengan lembaga legislatif di masa Orde Baru. Di masa lalu, legislatif atau DPRD dipandang sebagai lembaga yang memposisikan diri sebagai lembaga tukang stempel bagi semua kebijakan pemerintah atau lembaga eksekutif  (Gaffar,  2006).  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  kedudukan  dan  fungsi  DPRD  dari  Undang  – Undang  Nomor  5  Tahun  1974  yang  secara  jelas  mendudukkan  lembaga  legislatif  sepenuhnya adalah hak presiden. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi bargaining dari lembaga legislatif pada masa lalu sebab melulu dipandang sebagai lembaga sub-ordinasi dari lembaga eksekutif. Namun, sejak  pemberlakuan  Undang  –  Undang  tahun  23  Tahun  2014,  posisi    DPRD  saat  ini  menjadi lembaga  yang  memiliki  posisi  politik  yang  lebih  kuat  bahkan  seimbang  kedudukannya  dengan lembaga eksektif di daerah (Somad, 2011 :Lule, 2017).  Peralihan kekuasaan yang berujung pada derajat  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  setara  tentu  mengarah  pada legislative  heavy. Artinya pergeseran  kekuasaan  ini  dipandang  sebagai  perubahan  arketipe  dalam  bernegara  yang  mana lembaga  legislative  mereposisi  diri  menjadi  mitra  dan  relasi  yang  setara  dengan  pihak  eksekutif agar terbentuknya mekanisme check and balance agar terwujudnya pemerintahan yang kuat  dan efektif.
Pada praktiknya, selaku lembaga politik modern, lembaga legislative di tingkat lokal (baca: DPRD) merupakan lembaga perwakilan yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang anggotanya  dipilih  melalui  proses  pemilu.  Dalam  Undang  –  Undang  23  Tahun  2014  juga menjelaskan  lembaga  legislative  atau  DPRD  merupakan  perangkat  daerah  yang  beroperasi menjalankan urusan dan roda pemerintahan daerah. (Pemerintah Peraturan RI, 2014).
Hal  ini  menandakan  keberadaan  lembaga  DPRD di  tingkat  lokal  menjadi  unit  politik  yang memiliki kedudukan setara dengan eksekutif yang bekerja untuk menjawab agitasi dan kepentingan publik.  Secara  terminologi,  lembaga  legislative  merupakan  lembaga  perwakilan  politik  yang berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan perundang – undangan, lembaga yang menampung segala  persoalan  –  persoalan  publik  serta  tempat  merundingkan  seluruh  masalah  –  masalah kenegaraan (Cipto, 1995) (Budiarjo, 2008). Apabila dilihat dari tugas dan fungsinya yang terdigtum dalam pasal 314 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau popular di sebut UU MD3 menjelaskan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  memiliki  fungsi  legislasi (legislation) , anggaran (budjeting) dan  pengawasan (controlling) sebagai  mekanisme  lembaga  representasi seluruh warga masyarakat. Tentunya keberadaan DPRD pasti diharapkan dapat menjalankan tiga fungsinya  secara  optimal.  Secara  empirikal  fungsi  legislasi,  penganggaran  dan  pengawasan menjadi kunci utama DPRD untuk mendorong tegaknya demokrasi di tingkat lokal.
Perlu  difahami  pandangan  normatif  mengemukakan  bahwa  fungsi  legislasi  merujuk  pada penyusunan  dan  pembahasan  rancangan  kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  mendukung terselenggaranya  pelayanan  publik.  Fungsi  penganggaran  mengacu  kemampuan  lembaga legislative dalam menyusun dan menetapkan anggaran APBD sesuai dengan agregasi kepentingan bersama  pemerintah  daerah.  Sementara  fungsi  pengawasan  mengacu  pada  supervisi  terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan anggaran APBD.  Dengan demikian, kapasitas DPRD menjadi terukur apabila dapat menjalankan tanggungjawabnya untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi dari lembaga DPRD sebagai lembaga representasi (baca: lembaga perwakilan) yang memiliki hak dan kewajiban berbicara dan bertindak atas nama warga masyarakat  yang  diwakilinya.  Problem  utama  yang  acapkali  dihadapi  lembaga  DPRD  adalah persoalan kemampuan dan kapabilitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai  lembaga  yang  mewakili  aspirasi  rakyat.  Rendahnya  kapabilitas  dan  kinerja  DPRD  juga berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD (Faizal, 2011). Pemicu rendahnya trush di tingkat grassroot disebabkan efek negatif dari terpaan media, kapasitas gender dan praktik pengambilan keputusan yang kontras terhadap kepentingan dan aspirasi  masyarakat. Begitu juga faktor sosio – politik menjadi pengambat terlaksananya proses legislasi. Konfigurasi politik  yang  berujung  tarik  –  menarik  kepentingan  serta  tidak  terbukanya  aksesibilitas  untuk berpartisipasi  bagi  masyarakat  dan civil  society menjadi  pemicu  terhambatnya  proses  legislasi (Margaretha et al., 2014).
Hasil riset Lembaga Survey Indonesia telah menempatkan DPR dan DPRD menjadi lembaga yang tidak dipercaya oleh publik yang mana hasil penilaian berada di angka 39% (detiknews, 2019). Senada  dengan  temuan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  dimana  skor  IDI  berada  di  72,11  poin  dan meskipun begitu aspek lembaga - lembaga demokrasi seperti DPR/DPRD mengalami penurunan 62,71 poin (Kompas.id, 2019).   Dengan demikian salah satu aspek terpenting dalam konsolidasi demokrasi lokal adalah penguatan peran dari lembaga legislatif di tingkat lokal yang mengemban misi politik sebagai lembaga perwakilan seluruh warga masyarakat yang dipilih untuk bekerja demi kepentingan serta membawa aspirasi masyarakat di tingkat lokal (IDEA, 2002).
Konfigurasi  politik  pasca  runtuhnya  rezim  Soeharto  telah  membawa  perubahan  penting terhadap lanskap politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Trajektori politik legislative mengalami pergeseran kekuasaan mana kala di  rezim Orde Baru hanya sebagai  pelengkap atas kepentingan dan kekuasaan eksekutif dan di era reformasi justru legislative memiliki peran sentral dalam sistem politik  dan  pemerintahan  di  tingkat  lokal.  Transposisi  semacam  ini  menempatkan  studi  –  studi legislative  atau  parlemen  di  tingkat  lokal  menjadi  menarik  untuk  dilakukan  penjajakan  lebih mendalam  untuk  menakar  sejaumana  lembaga  legislative  berperan  dalam  sistem  pemerintahan serta konsekuensinya terhadap demokrasi di tingkat lokal.
Studi Yuwanto, (2016) yang berupaya menelusuri peran legislative di era transisi demokrasi. Argumen  utama  dari  studinya  bahwa  lembaga  legislative  mengalami  proses  transformasi  yang mana  menempatkan  institusi  tersebut  sebagai  lembaga superbody memiliki  kewenangan  dan kekuasaan  setara  dengan  eksekutif.  Yunanto  dalam  studinya  menggunakan  pendekatan  kajian pustaka atau telaah literature. Beberapa studi mutakhir tentang lembaga legislative terkonsentrasi pada  pada  fungsi  pengawasan  (Faizal,  2011).  Kariem  &  Purwaningsih,  (2018)  menganalisis dinamika  relasi  legislative  –  eksekutif  di  Provinsi  DI  Yogyakarta.  Hasil  analisis  dari  studi  ini diungkapkan  bahwa  tidak  seimbangnya  kekuatan  politik  antara  legislative  dan  eksekutif  yang menyebabkan mudahnya lembaga legislative terdikte oleh kekuasaan dari eksekutif dalam artian Keraton  Yogyakarta.    Dengan  demikian,  praktik  pengawasan  hanya  sekedar  formalitas  yang bersifat  prosedural  yang  pada  gilirannya  menjadikan  lembaga  legislative  sekedar  lembaga  cap stempel basah.  Boleh jadi ini disebabkan Provinsi DI Yogyakarta adalah daerah otonomi khusus dimana  budaya  politik  masih  menggunakan  politik  aristokrasi  yang  didominasi  oleh  kekuatan kerajaan Keraton Djogjakarta di bawah kepemimpinan Raja.
Beberapa  penstudi  memusatkan  perhatiannya  pada  fungsi  legislasi  dan  penganggaran  di DPRD. Studi Sulton, (2015) mengungkapkan bahwa dimensi rente ekonomi, manipulasi kebijakan dan kepentingan pribadi menjadi modus operandi dalam praktik pengelolaan anggaran antara pihak eksekutif dan legislative. Akibatnya akuntabilitas dan dan transparansi terelakkan oleh kepentingan pribadi  anggota  DPRD  maupun  pihak  eksekutif.  Studi  Grahanandia  et  al.,  (2017)  memandang bahwa  faktor  Sumber  Daya  Manusia,  politik  dan  sosial  budaya  menjadi  penyebab  yang menghambat proses legislasi DPRD di tingkat lokal. Studi ini lebih menggunakan pendekatan legal formal sebagai  metode dalam proses analisisnya sehingga bersifat normative. Penelitian  Iqbal & Pujiastuti,  (2011)  Ilham  &  Pratama,  (2016)  memandang  terjadinya  korelasi  antara  tingkat kepercayaan  DPRD  dan  tingkat  kepuasan  masyarakat  disebabkan  oleh  kinerja  lembaga  DPRD bekerja atas agitasi dan kepentingan publik.  Pendekatan yang digunakan adalah model kuantitatif sebagai  strategi  dalam  penelitian  yang  menempatkan  kusioner  dan  responden  sebagai  subjek penelitian.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui bagaimana  kinerja  yang  dilakukan  DPRD  Kabupaten  Merauke.Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara,  dan  telaah  dokumen.  Wawancara  digunakan  untuk  menggali informasi ddan telaah dokumentasi digunakan untuk memperkuat data-data yang kongkret dan kuat dan  didukung  dokumentasi;  berbagai  artikel  yang  didapat  peneliti  dari  internet  terkait  dengan kinerja DPRD Kabupaten Merauke. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti diawali dengan kondensasi data dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan  telaah  dokumen.  Data  primer  dan  data  sekunder  kemudian  diseleksi  (reduksi  data)  untuk disusun secara sistematis agar sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan  dalam  penjelasan  deskriptif  mengenai  kinerja  DPRD  Kabupaten  Merauke  yang  pada akhirnya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan sebelunya
3. Hasil & Pembahasan .
3.1. Deskripsi DPRD Merauke
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sebuah institusi politik yang diwakili oleh aktor – aktor politik yang berasal dari partai politik merupakan lembaga representasi yang bekerja untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  di  daerah.  Dalam  Undang  –  Undang  Pemerintah  Daerah Nomor  32  Tahun  2014  mengamanatkan  DPRD  dalam  tugasnya  sebagai  lembaga  pemerintahan yang bekerja sebagai mitra strategis pemerintah daerah dimana fungsinya bersama – sama dengan pihak pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah, penganggaran keuangan daerah dan pengawasan  yang  mengontrol  kebijakan  –  kebijakan  pemerintah  daerah.    DPRD  Kabupaten Merauke,  sesuai  fungsinya  merupakan  representasi  dari  seluruh  masyarakat  Merauke  yang
Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke
berjumlah 230.500 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 139.000 jiwa merupakan wajib pilih  terdaftar  yang  telah  berpartisipasi  dalam  pemilu  Tahun  2019.  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga politik terkemuka yang diwakili oleh partai politik di partai politik, yang mengadvokasi terwujudnya kedaulatan rakyat di daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2014 mengamanatkan DPRD dalam mengemban misinya sebagai lembaga negara sebagai mitra strategis pemerintah daerah, yang bersama pemerintah daerah terdiri dari peraturan daerah,  anggaran  keuangan  daerah,  dan  pengawasan.  Mengelola  kebijakan  pemerintah daerah.DPRD Kabupaten Merauke mewakili seluruh masyarakat Merauke yang berjumlah 230.500 jiwa. Hingga 139.000 dari populasi ini adalah pemilih terdaftar yang memilih pada pemilu 2019.
Pileg  2019  akan  menggunakan  sistem  perwakilan  proporsional  dengan  daftar  calon  murni terbuka berdasarkan model Saint Langue. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem persaingan yang sehat dan partisipatif serta menjamin terpilihnya anggota parlemen. Ekspresi yang lebih maju, caranya adalah dengan mengkonversi suara partai menjadi kursi parlemen berdasarkan mayoritas suara partai dari hasil distribusi, diurutkan berdasarkan jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan. Ini adalah jumlah suara sah masing-masing pihak yang telah mencapai  ambang batas suara yang ditetapkan dalam Pasal  414 Ayat 1 saat  menghitung perolehan kursi DPR, Pasal  415 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017. Ditetapkan dalam “Pembagian." Ini adalah pembagi dari 1, diikuti oleh  angka  ganjil  3.  5;  7;.    Pada  proses  kontestasi  yang  diikuti  oleh  8  partai  politik  ini  pada gilirannya melahirkan 30 legislator atau wakil rakyat yang duduk di parlemen atau DPRD sebagai penyambung  aspirasi  dan kepentingan masyarakat Kabupaten Merauke. Adapun anggota DPRD kabupaten Merauke periode 2019  – 2024 berjumlah 30 orang yang mana secara rinci komposisi DPRD Kabupaten Merauke disajikan sebagai berikut:
Tabel 1: Komposisi Partai Politik DPRD Kabupaten Merauke 2021
No Partai Politik Jumlah Kursi 1. Partai Kebangkitan Bangsa 5 2. Gerindra 3 3. PDI Perjuangan 4 4. Golkar 4 5. Nasdem 5 6. PKS 4 7. PPP 2 8. Hanura 2 9 Demokrat 1 Total 30 Sumber: Sekertariat Daerah Kabupaten Merauke 2021
Pada  Pileg  2019,  KPU  Kabupaten  merauke  berdasarkan  rapat  pleno  terbuka  penetapan anggota  terpilih  DPRD  Kabupaten  Merauke  periode  2019  –  2024  telah  menetapkan  30  anggota DPRD terpilih di 5 daerah pemilihan.  Partai Nasdem dan PKB menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar masing – masing 5 kursi, diikuti oleh partai PKS,  PDI Perjuangan dan Golkar masing –  masing  mendapatkan  4  kursi,  Gerindra  mendapatkan  3  kursi,  diikuti  PPP  dan  Hanura memperoleh masing – masing 2  kursi, dan Demokrat 1 kursi. Penetapan calon legislative terpilih secara  sah  DPRD  merauke  periode  2019  –  2024  yang  masih  diisi  oleh  mayoritas  wajah  lama anggota DPRD periode 2014 – 2019 (kabarpapua.co, 2019)
Dari hasil perolehan kursi yang sudah ditetapkan KPU merauke, berdasarkan UU partai politik yang menyebutkan partai politik dengan jumlah kursi terbanyak berhak menduduki kursi pimpinan DPRD yang pada gilirannya membawa partai Nasdem yang diwakili oleh Ir. Drs. Benjamin, I.R Latumahina  sebagai  Ketua  DPRD,  kemudian  PKB  yang  diwakili  Hj  Al-  Marotu  Solikah,  SH sebagai Wakil Ketua 1, dan Partai Golkar yang diwakili Dominikus Ulukyanan, Spd sebagai Ketua 2. Tata tertib Anggota DPRD Kabupaten Merauke pasal 38 yang menyatakan Pimpinan anggota DPRD merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif.
Adapun tugas pimpinan DPRD Kabupaten Merauke yaitu sebagai berikut: Memimpin rapat DPRD dan bersama-sama menentukan hasil rapat.
• Koordinasi agar agenda kegiatan dan perlengkapan DPRD serta pelaksanaan materi agar sinergis.
• Pelaksanaan dan promosi keputusan DPRD.
• Mewakili DPRD dalam transaksi dengan lembaga/lembaga lain.
• Melakukan  konsultasi  dengan  lembaga/pimpinan  lembaga  lain  sesuai  dengan keputusan DPRD.
• Penegakan  keputusan  DPRD  tentang  penetapan  sanksi  atau  reintegrasi  anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penyusunan  dan  pembahasan  anggaran  DPRD  dengan  pimpinan  kelompok parlemen, pimpinan perangkat DPRD dan sekretariat DPRD, pengesahannya.
• Membuat rencana kerja manajemen dan mengatur pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
• Menjadi juru bicara DPRD.
• Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dalam yang khusus diadakan untuk itu.
Dapat  dikatakan  Bamus  (baca:  Badan  Musyawarah)  sebagai  alat  kelengkapan  DPRD memiliki posisi  strategis dalam tubuh  lembaga DPRD Kabupaten Merauke. Badan  Musyawarah justru  telah  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  sementara  badan  musyawarah  tidak  diatur  dan amanatkan dalam UU tentang MD3 Tahun 2014 yang mana pada pasal 375 ayat 3 menyatakan “ ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD  kabupaten/kota  diatur  dalam  peraturan  DPRD  kabupaten/kota.  Pasal  46  PP.16/2010 menyebutkan  bahwa  badan  musyawarah  adalah  alat  kepengkapan  DPRD  yang  bersifat  tetap, dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang berjumlah paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD, terdiri dari unsur – unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi. Sementara struktur anggota Badan Musyarawah terdiri atas Ketua, sekertaris dan anggota. Sekertaris  badan  musyawarah  dijabat  oleh  Sekwan  DPRD  namun  tidak  menjadi  anggota  Badan Musyawarah dimana komposisi anggota Badan Musyawarah merupakan perwakilan fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Merauke.
Menjadi miniatur Dewan tentunya badan musyawarah memiliki posisi strategis yakni sebagai master plan atas deadlock dan kuorumnya rapat paripurna. Karena Tugas dari badan musyawarah telah terdiktum dalam pasal 47 PP.16 tahun 2010 yang mencakup (a) menetapkan agenda DPRD dalam kegiatan persidangan, penyelesaian rancangan peraturan daerah; (b) memberikan pendapat kepada  pimpinan  DPRD  dalam  menentukan  arah  kebijakan  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang DPRD; (c) meminta dan memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain utnuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing anggota DPRD; (d) menetapkan jadwal rapat DPRD; (e) merekomendasikan pembentukan panitia khusus;  (f)  melaksakan  tugas  lain  yang  diserahkan  dalam  rapat  paripurna  kepaad  badan musyawarah.  Selain  itu,  badan  musyawarah  memiliki  kewenangan  memberikan  pertimbangan perlu atau tidaknya dibentuk pansus DPRD dan penetapan jadwal serta kegiatan masa reses. Pasal 66  ayat  (3)  juga  menjelaskan  rapat  paripurna  DPRD  diselenggarakan  atas  undangan  ketua  atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang ditetapkan oleh badan musyawarah kampung. Lebih  lanjut  lagi,  ketika  terjadi  deadlock  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  membawa pada  penundaan  hasil  rapat,  pada  kondisi  tersebut  Badan  Musyawarah  menjadi  penentu  dalam mengambil  keputusan  penggunaan  hak  angket,  hak  menyatakan  pendapat  dan  memberhentikan pimpinan serta menetapkan peraturan daerah.
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal  masa  jabatan  keanggotaan  DPRD.  Setiap  anggota  DPRD  kecuali  pimpinan  DPRD,  wajib menjadi anggota salah satu komisi. Dan untuk DPRD Kabupaten Merauke, jumlah komisi sebanyak empat komisi. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi dipilih dalarn rapat komisi dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah dan  mufakat  yang  dipirnpin  oleh  pimpinan  DPRD  dan  dilaporkan  dalam  panpurna  DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komis lain didasarkan atas usul fraksi  dan  dapat  dilakukan  setiap  awal  tahun  anggaran.  Keanggotan  dalarn  komisi  diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Masa tugas Ketua, Wakil Ketua,  Sekretaris  Komisi  dan  anggota  Kornisi  ditetapkan  paling  lama  dua  setengah  tahun Sedangkan  anggota  DPRD  pengganti  antar  waktu  menduduki  tempat  anggota  komisi  yang digantikan.  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  atau  yang  sering  disingkat  Bapemperda merupakan  alat  kelengkapan  DPRD  yang  bersifat  tetap,  dibentuk  dalam  rapat  Paripurna  DPRD.
Adapun susunan dan keanggotan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa  keanggotan  DPRD  dan  pemulaan  tahun  sidang.  Jumlah  anggota  Badan  Pembentukan Peraturan  Daerah  ditetapkan  secara  proporsional  menurut  perimbangan  dan  pemerataan  jumlah komisi sesuai dengan jumlah anggota fraksi dalam rapat paripuma. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing - masing fraksi

## 3.2. Kinerja DPRD dalam menjalankan Fungsi Legislasi
Dalam menjelaskan kinerja DPRD penulis meminjam pandangan Hersey & Kenneth, (1982) yang terdiri dari tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, Kompetensi dan Motivasi.. Aspek yang diukur dalam kegiatan  adalah bagaimana pelaksanaan fungsi  legislasi  di  DPRD Kabupaten Merauke.

## 3.2.1. Tujuan
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dimensi  tujuan  adalah  keadaan  di  mana  individu  atau organisasi  secara  aktif  memisahkan  apa  yang  ingin  dicapai.  Pengertian  ini  berarti  bahwa  tujuan bukanlah  kebutuhan  atau  keinginan.  Tujuan  adalah  kondisi  yang  lebih  baik  untuk  masa  depan. Dengan cara ini, arah di mana kinerja harus dilakukan ditunjukkan berdasarkan arah itu, dan kinerja dilakukan  untuk  mencapai  tujuan.  Pencapaian  tujuan  membutuhkan  kinerja  individu,  kelompok, dan  organisasi.  Kinerja  individu  dan  organisasi  berhasil  jika  dapat  mencapai  tujuan.  Dalam menandang lembaga DPRD merupakan perwakilan daerah dan menyatu dengan salah satu instansi pemerintah daerah  yang menjadi  kewenangan daerah menurut UU 23 Tahun 2014. Berdasarkan undang-undang  ini,  DPRD  daerah  dibentuk  dengan  tugas  pokok  (1)  fungsi  legislasi.  Artinya, penetapan peraturan daerah (2) fungsi anggaran, yaitu pengaturan anggaran (3) fungsi pengawasan, adalah untuk memantau jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  kinerja  DPRD  Kabupaten  Merauke,  maka  kinerja  DPRD hanya  didalarn  fungsi  legislasi  saja.  Untuk  melihat  sejauh  mana  DPRD  Kabupaten  Merauke menjalankan  fungsi  legislasinya  dalam  melahirkan  produk  hukum  berupa  Perda  yang  bertujuan dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat, yang berguna untuk kebutuhan masyarakat dan juga  bertujuan  untuk  menggali  sumber  daya  daerah.    Selain  itu,  tujuan  fungsi  legislasi  dan pembentukan peraturan daerah ditentukan oleh dua mekanisme, baik dari usulan Pemerintah daerah (eksekutif) maupun inisiatif DPRD (legislative). Tujuan dibentuknya Perda sebagaimana dijelaskan Sekretariat Dewan, DPRD Kabupaten Merauke yang mengungkapkan bahwa tujuan fungsi legislasi adalah pembentukan Perda dimana Perda itu bertujuan untuk mengatur dan menjamin keteraturan di rnasyarakat. Dengan kata lain, aturan-aturan itu mengatur bagaimana kehidupan bernegara.
DPRD  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  peraturan  daerah.  Tujuan  dari  fungsi legislasi  yaitu  pembentukan  peraturan  daerah  untuk  menjamin  ketenteraman  masyarakat  sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011.  Pembentukan peraturan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip  desain  hukum  dan  peraturan,  seperti:  (1)  Kejelasan  tujuan,  yaitu  semua rumusan undang-undang  harus  mengejar  tujuan  yang  jelas.  (2)  Badan  atau  organisasi  yang  bertanggung jawab  yaitu  Semua  jenis  undang-undang  harus  ditetapkan  oleh  badan  yang  berwenang  atau legislatif dan pemerintah yang dapat dicabut oleh undang-undang oleh badan yang tidak memiliki izin. (3) Saat menyusun undang-undang, kecukupan antara jenis materi yang memperhatikan yang benar untuk jenis undang-undang. (4) Dapat dijalankan yaitu Setiap peraturan perundang-undangan memperhatikan  efektifitas  peraturan  perundang  –  undangan  secara  filosofis,  legal,  sosial  dalam masyarakat. (5) Daya guna yaitu semua peraturan hukum, dirancang agar berguna dan benar-benar diperlukan untuk mengatur masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. (6) Kejelasan subtansi yaitu semua  peraturan  perundang-undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan, sistematisasi,  pemilihan  kata,  dan  bahasa  hukum  yang  jelas  agar  tidak  menimbulkan  penafsiran yang  berbeda  dalam  pelaksanaannya.  (7)  Transparansi,  yaitu  ketika  menyusun  peraturan perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan  hingga  persiapan.  Persiapan  dan  diskusi  dilakukan secara  transparan  dan  terbuka.  Artinya,  semua  lapisan  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Disamping  materi  muatan,  sebuah  Perda  harus  mengandung  asas-asas  yaitu  (1)  Asas perlindungan  bahwa  semua  materi  yang  terkandung  dalam  peraturan  daerah  perlu  membantu memberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan ketentraman masyarakat. (2) Asas hak asasi manusia  bahwa  semua  materi  yang  dimuat  dalam  peraturan  daerah  harus  mencerminkan perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia.  (3)  asas  nation  yaitu  isi  peraturan daerah  yang  harus  mencerminkan  sifat  dan  watak  multidimensi  negara  Indonesia  dengan  tetap
mempertahankan  prinsip  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Isi  peraturan  daerah  adalah  asas kekeluargaan yang harus diberikan nasihat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan.  (4)  Asas  Nusantara  bahwa  semua  materi  yang  terkandung  dalam  peraturan  daerah selalu memperhatikan kepentingan seluruh Indonesia Materi peraturan daerah merupakan bagian dari  sistem  hukum  nasional  berdasarkan  Pancasila.  Materi  yang  terkandung  dalam  Peraturan Daerah didasarkan pada keragaman golongan penduduk, agama, suku, daerah, dan budaya, dengan memperhatikan  keragaman  penduduk,  agama,  suku,  dan  wilayah,  terutama  mengenai  persoalan- persoalan  yang  pelik  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (5)  Asas  keseimbangan  dan  keserasian bahwa  setiap  materi  yang  terkandung  dalam  suatu  peraturan  daerah  harus  mencerminkan keseimbangan  keserasian  dan  keserasian  antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat  dengan kepentingan  negara  dan  negara.  Dari  berbagai  uraian  diatas  yang  dilakukan  untuk  memperjelas tujuan dari fungsi legislasi, pembentukan peraturan daerah sebagai tolak ukur pelaksanaan fungsi legislasi  DPRD  di  Merauke  sesuai  dengan  amanat  Masyarakat  Hukum  Pertama.  Hal  ini  untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan tertib serta bahwa hak dan rasa keadilan mereka sebagai warga negara diakui.

## 3.2.2. Standar
Kriteria penting karena menunjukkan kapan organisasi publik dapat mencapai tujuan. Standar adalah ukuran apakah DPRD Merauke dapat mencapai tujuan. Tanpa standar, tidak mungkin untuk mengetahui  kapan  suatu  tujuan  tercapai.  Standar  menjawab  pertanyaan  tentang  kapan  harus mengetahui  keberhasilan  atau  kegagalan.  Dikatakan  berhasil  jika  dapat  individu  atau  organisasi publik  mencapai  kriteria  yang  telah  ditentukan  atau  disepakati  bersama  antara  atasan  dan bawahannya.  Saat  membentuk  peraturan  daerah,  norma  yang  disepakati  dituangkan  dalam keputusan keputusan DPRD, berapa banyak peraturan daerah yang harus dibahas dalam satu tahun anggaran  paling  sedikit  17  Ranperda.  Namun,  pada  kenyataannya  sejak  2018  –  2020  terdapat banyak  raperda  yang  harus  kembali  di  bahas  antara  pihak  eksekutif  dan  legislative.  Dari  selang waktu 2018 – 2021 terdapat dua puluh peraturan daerah yang telah dihasilkan DPRD dan Eksekutif sementara  Peraturan  Daerah  Inisiatif  DPRD  hanya  menghasilkan  satu  di  tahun  2020.  Dapat dikatakan  bahwa  pengajuan  peraturan  daerah  oleh  Badan  Peraturan  Daerah  (Bapenperda)  telah berhasil meratifikasi perda. Sisanya adalah gagal Itu diselesaikan karena berbagai alasan. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria adalah ukuran apakah suatu tujuan dapat dicapai. Prestasi seseorang dikatakan  berhasil  jika  dapat  mencapai  standar  yang  telah  ditetapkan  atau  disepakati  bersama sebelumnya, atau kesepakatan yang ditetapkan oleh organisasi, antara atasan dan bawahannya.
Tabel 2 : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No Judul Inisiatif 1. Raperda Peralihan Hukum Adat DPRD 2. Raperda Tanah Ulayat DPRD 3. Raperda Kepariwisataan DPRD 4. Raperda Perlindungan Pentani DPRD 5. Raperda penyelenggaraan kepemudaaan dan olahraga DPRD 6. Raperda Penyelenggaraan Perikanan DPRD 7. Raperda APBD Pemda 8. Raperda Non APBD Pemda 9. Raperda Rencana Tata Ruang Distrik Kurik Pemda 10. Raperda Tata Ruang Wilayah Merauke Pemda 11. Raperda Perubahan Tera-tera Pelayanan Pemda 12. Raperda Pengelolaan Rumah Potong Hewan Pemda 13. Raperda Transportasi Lokal Pemda 14. Raperda Kawasan Wajib Lalulintas Pemda 15. Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan Pemda 16. Raperda Jaringan Internet lingkungan Pemerintah daerah Pemda Sumber: data Sekunder DPRD Merauke
Dapat dikatakan bahwa dimensi standar adalah bagian dari konsensus yang dikonstruk antara pihak eksekutif dan legislative yang harus dicapai oleh pihak DPRD Merauke. Dalam mencapai standar tersebut  DPRD Merauke  perlu  mencapai  standar  yang diukur  dari  jumlah  Raperda  yang telah diusulkan, dibahas dan di sahkan dengan pihak eksektif. Raperda yang dibuat pada gilirannya
bermuara untuk kepentingan masyarakat yang pada implementasinya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat umum.

## 3.2.3. Umpan Balik
Antara  tujuan,  standar,  umpan  balik  bersifat  bersama  terikat.  Umpan  balik  mengatakan kemajuan,  baik  mutu  ataupun  kuantitas,  dalam  meraih  tujuan  yang  di  definisikan  oleh  standar (Hersey & Kenneth, 1982). Umpan batik paling utama bernilai pada saat kita memperhitungkan" real  goals" maupun tujuan sesungguhnya. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan guna  mengukur  kemajuan  kinerja,  standar  kinerja  serta  pencapaian  tujuan.  Dengan  umpan  balik dicoba  penilaian  terhadap  kinerja  serta  selaku  hasilnya  bisa  dicoba  revisi  kinerja.  Pelaksanaan tugas, DPRD memiliki rujukan tentang asal  raperda dan oleh untuk  itu, merujuk  pada peraturan pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16  Th  2010  tentang  pedoman  penyusunan  Tata  Tertib DPRD yang menguraikan bahwa A. Rancangan peraturan daerah tersedia dari DPRD atau kepala daerah.  B.  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  diterbitkan  oleh  DPRD  atau  Pengurus  Daerah Disertai  dengan  penjelasan  atau  penjelasan  dan/atau  teks  ilmiah.  Rancangan  peraturan  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  berdasarkan  program  legislasi  daerah.  Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.
Dalam menjalankan tugas DPRD memiliki acuan tentang Raperda sumber dana yang dimana berasal  dari  DPRD  atau  hak  inisiatif  dan  berasal  dari  Pemda.  Dalam  penyusunannya  bahwa rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah daerah dan DPRD yang disertai dengan naskah akademik,  rancangan  harus  melalui  proses  legislasi  di  DPRD,  dan  dalam  keadaan  tertentu rancangan peraturan daerah dapat dijukan diluar proses legislasi (Pemerintah Peraturan RI, 2010). Untuk mengukur kinerja pada akhirnya dimensi umpan balik menjadi jalan dalam menapis kinerja dan capaiannya. Bersandar pada hal tersebut bisa dikatakan dalam menggunakan hak inisiatif dari DPRD  yang  dipertahankan  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  bahwa  tujuan  dari  standar  umpan balik sangat penting sebagai proses evaluasi dari progresitas kinerja DPRD Kabupaten Merauke. Dengan  mengevaluasi  hak  inisiatif  yang  belum  terakomodir  menjadi  perda  tentunya  DPRD Merauke perlu melakukan evualasi terhadap seluruh fraksi – fraksi maupun komisi – komisi untuk menindaklanjuti dan memonitoring seluruh kerja – kerja dari proses pembahasan raperda yang telah diusulkan  sebelumnya.  Dengan  demikian  bisa  dikatakan  umpan  balik  menjadi  titik  tolak  dalam praktik evaluasi kinerja dari DPRD merauke.

## 3.2.4. Sarana
Alat atau sarana adalah sumber daya yang dapat Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda. Alat atau sarana merupakan faktor pendukung dalam mencapai tujuan Anda. Tanpa alat dan sumber daya, Anda tidak akan dapat melakukan tugas tertentu dan mencapai tujuan Anda. Tanpa alat, tidak mungkin  menyelesaikan  pekerjaan.  Tentu  saja,  agar  suatu  organisasi  DPRD  dapat  mencapai tujuannya,  dengan  ditetapkannya  peraturan  daerah,  diperlukan  sarana  atau  lembaga  agar  lebih mudah dan tepat sasaran (Oja, 2016). Alat atau sarana tersebut dapat berupa rapat parlemen, rapat anggaran, dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Alat  ataupun  sarana  merupakan  sumberdaya  yang  dipergunakan  untuk  mengakses  dan menyelesaikan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Lembaga  DPRD  melalui  Kesekertariatan  DPRD merupakan arena ruang – ruang negoisasi yang mendiskusikan kepentingan – kepentingan dalam mendorong  Raperda.  Disini  bisa  dilihat  kesekertariatan  DPRD  memiliki  kapasitas  untuk membentuk  dan  mengakomodir  seluruh  aspirasi  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  menjadi sebuah  rancangan  Peraturan  Perundang  –  undangan.  Dimulai  dari  hadirnya  fasilitas  dan  sarana prasarana yang menjadi penunjang dalam mencapai tujuan pembentukan Raperda. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas fisik maupun non fisik yang menunjang anggota DPRD Merauke proses pembentukan Raperda.

## 3.2.5. Kompetensi
Kinerja akan maksimal apabila terjadi kompetensi didalamnya. Dapat dikatakan kompetensi menjadi  ukuran  dari  keberhasilan  sebuah  kinerja  DPRD  Kabupaten  merauke  untuk  menyusun peraturan  daerah.  Tidak  terelakkan  bahwa  DPRD  Kabupaten  Merauke  dalam  menyusun  Perda begitu lemah disbanding pihak eksekutif.  Hal ini disebabkan pengetahuan dan pemahaman yang rendah  yang  menyebabkan  kurangnya  Perda  yang  lahir  dari  rahim  institusi  DPRD  Kabupaten Merauke.  Kompentensi  menjadi  parameter  keberhasilan  dari  capaian  kinerja  DPRD  Kabupaten
Merauke  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah.  Tak  terelakkan  rendahnya  kompetensi  dalam penyusunan Peraturan Daerah menyebabkan rendahnya hak inisiatif DPRD dalam membentukan peraturan daerah. Hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dilihat dari  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  kerja  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten Merauke. Background , atau latarbelakang pendidikan menjadi indikator dari kemampuan anggota DPRD  dalam  menyusun  Peraturan  Daerah.  Meskipun  begitu,  untuk  meningkatkan  kapasitas anggota  DPRD  dengan  melakukan  kegiatan  workshop  maupun  studi  banding  untuk mengembangkan  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  menambah  keahlian  anggota  DPRD kabupaten Merauke. Selain itu, Sumber daya Manusia mumpuni juga menjadi penting yang akan mendorong  kemajuan  kapasitas  dan  tujuan  dari  lembaga  DPRD  kabupaten  Merauke  (Serano, 2016).

## 5. Kesimpulan
Dalam menakar kinerja DPRD Kabupaten Merauke dalam menjalankan fungsi legislasinya bisa  dikatakan  kurang  baik  yang  maan  tergambarkan  dengan  tidak  tercapainya  target  hadirnya Peraturan Daerah yang ditargetkan akan hadir di tahun anggaran tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan analisis terdapat beberapa penyebab tidak tercapainya fungsi legislasi. Pertama adalah minimnya waktu  yang  ditetapkan  untuk  membahas  setiap  peraturan  daerah.  Selanjutnya  adalah  kurangnya dukungan  anggaran  keuangan  yang  memadai  yang  berdampak  besar  kepada  kegiatan  anggota Dewan  dalam  menjalankan  fungsi  legislasinya.  Adapun  faktor-faktor  pendukung  kinerja  DPRD antara  lain  aspek  individu,  motivasi  dan  pendidikan  yang  juga  memiliki  dampak  positif  dalam peningkatan kinerja DPRD, Selain itu juga faktor-faktor penghambat kinerja DPRD juga tampak terlihat  namun  relative  kecil  yang  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  pelayanan  masyarakat maupun  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  DPRD  Kabupaten  Merauke.  Selain  itu,  yang berimplikasi  pada  kinerja  legislasi  pada  kenyataannya  bukan  faktor  tingkat  pendidikan  namun faktor kemampuan dan pengalaman yang mumpuni dari staf yang dapat memberikan masukan agar hadirnya dan lahirnya legislasi yang baik.
Adapun  saran  yang  diberikan  penulis  adalah  diperlukan  penataan  ulang  personalia  yang bercimpung dalam pembuatan peraturan daerah sehingga memiliki target yang dicapai. Selanjutnya adalah pegawai yang bertugas membantu kerja – kerja anggota DPRD memiliki skill dan soft skill untuk mengembangkan produk peraturan daerah.
Ucapan  terima  kasih: Para  penulis  menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  beberapa kolega memberikan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikira
Funding: Penulis menerima dana Hibah penelitian Dosen Pemula yang dibiayai oleh Universitas Musamus melalui LPPM Universitas Musamus Tahun 2021.

## Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke

## Referensi
1. Budiarjo, M. (2008). Dasar - Dasar Ilmu Politik . PT. Gramedia Pustaka Utama.
2. Cipto, B. (1995). Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern -Industrial . RajaGrafindo Persada.
3. detiknews. (2019). Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap DPR Paling Rendah, KPK Tertinggi . detiknews.
https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-paling-rendah-kpk-tertinggi
4. Faizal, L. (2011). Pengawasan , DPRD. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 7 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533
5. Gaffar, A. (2006). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi . Pustaka Pelajar.
6. Grahanandia, M. A., Indarja, & Diamantina, A. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang - Undang No 17 2014. Diponegoro Law Journal , 6 (12), 1–13.
7. Hersey, P., & Kenneth, H. B. (1982). Management Of Organizational Behavior : Utilizing Human Resources (fourth). Prentice-Hall.
8. IDEA. (2002). Demokrasi Di Tingkat Lokal. In T. D. Sisk (Ed.), Buku Panduan International IDEA Mengenai Keterlibatan,
Keterwakilan,Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan (4 ed.). International IDEA.
9. Ilham, L., & Pratama, M. A. (2016). Hubungan antara tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD kota Makassar (Studi pada Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar). Journal Supermasi , 11 (2), 193–200.
10. Iqbal, M. A., & Pujiastuti, W. (2011). Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Faktor yang Mempengaruhinya. Forum Ilmiah , 8 (2), 83–93.
11. kabarpapua.co. (2019). Pelantikan 30 Anggota DPRD Merauke , Masih Dihiasi Muka Lama .
12. Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA (DIY) DALAM PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN. Jurnal Ilmu Politik , 9 , 61–81.
13. Kompas.id. (2019). Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi Meningkat . kompas.id.
14. Lule, A. (2017). Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Motorai ( Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif ) .
1–20.
15. Margaretha, Idris, A., & Djumlani, A. (2014). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten
Kutai Barat. Jurnal Administrative Reform , 2 (2), 275–286. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v2i2.517
16. Oja, H. (2016). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. Societas: Ilmu Administrasi dan
Sosial , 5 (1), 1–11.
17. Pemerintah Peraturan RI. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf
18. Pemerintah Peraturan RI. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH .
19. Serano, V. R. (2016). FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MERAUKE . 5 (01), 1–11.
20. Somad, K. A. (2011). Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Kedudukan DPRD
Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 , 40 (4), 479–483. https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.479-
483
21. Sulton. (2015). Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Aristo , 3 (2), 1–13.
22. Yuwanto. (2016). Parlemen Dan Demokratisasi: Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 43–50.