## KAJIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN  DI TAMAN HUTAN RAYA  BUKIT SOHARTO
Oleh :

## H. Saripudin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Kawasan Bukit Soeharto termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri  Pertanian  Nomor 818/KPTS/UM/1982,  sedangkan  untuk  menambang  di hutan lindung pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55/KPTS II/1994, ini berlaku sejak 7 Februari yang seterusnya direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 43/Menhut-II/2008.
Berlakunya  ijin  kuasa  penambangan  dieluarkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara, dan juga memberikan ijin pinjam pakai kawasan konservasi Bukit Soeharto yang  tentu  bermasalah  ketika  terjadi  perubahan  luas  taman  hutan  raya  tersebut  dan berdampak kepada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian Kuasa Pertambangan.
Kata Kunci :Penegakan Hukum, Penambangan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  di  Indonesia  harus  dilaksanakan    dengan  prinsip kemandirian.  Mengenai prinsip  kemandirian    dalam  pembangunan  nasional  tersebut dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdas arkan    atas  asas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Dengan prinsip kemandirian  dalam pembangunan nasional  dimaksudkan bahwa pembangunan  yang dilaksanakan  dari waktu kewaktu  sedapat mungkin  akan dibiayai dengan dana  yang dimiliki  oleh bangsa Indonesia sendiri.
Dana  untuk  membiayai    pembangunan    nasional    dapat  bersumber    baik  dari sector    pemerintah  maupun  dari  sector  swasta.  Pemerintah    membiayai  pembangunan nasional    dari  sumber-sumber  yang  dimilikinya,  yang  sebagian  besar  berasal  dari tabungan    pemerintah.  Tabungan  pemerintah    terbentuk  dari  penerimaan-penerimaan Negara    yang diperoleh   dari hasil pemungutan  pajak, penerimaan non pajak maupun penerimaan jenis lainnya. Di pihak lain, dana  yang dipergunakan  oleh sektor swasta. Bersumber dari Tabunganyang dihimpun oleh  sektor swasta. Tabungan  sektro swasta diperoleh dari selisih pendapatan rumah  tangga/ perorangan setelah dikurangi  dengan konsumsi.  Sektro  swasta    juga  dapat  berbentuk    badan  usaha/  perusahaan  yang memiliki  tabungan  untuk  membiayai  kegiatan    usahanya,  tabungan    yang  bersumber
dari  selisih  penerimaan    perusahaan  setelah  dikurangi    dengan  pengeluaran- pengeluaran operasionalnya.
Karena  dana  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kebutuhan  pembangunan nasional  cukup besar, sedangkan dilain pihak dana yang dimiliki pemerintah  relative terbatas, kegiatan pembangunan  tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan dan dibiayai oleh  pemerintah.  Untuk  hal  tersebut  pemerintah  menggandeng  sektor  swasta  untuk membiayaan pembangunan tersebut. 1
Swasta  didalam  turut  serta  didalam  pembangunan  mempunyai  perhitungan untung  dan  rugia  dalam  artian  swasta  ddidalam  mengnvestasikan  tabungannya pertimbangan  segi  ekonomi  lebih  diutamakan  apakah  itu  menguntungkan  atau  tidak. Pemerintah  ,menyadari  akan  hal  ini  salah  satu  cara  adalah  dengan  memanfaatkan sumber  daya  alam  yang  di  kuasai  oleh  Pemerintah  berdasarkan  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945.
Salah satu sumber daya alam yang   menarik perhatian investor adalah batu bara yang  terdapat  di  hutan  lindung  bukit      bukit  soharto  dimana  menurut  hasil  survey terdapat lebih dari 122-150 juta metric ton batu bara dibukit Suharto yang siap untuk di tambang dan hal ini tentunya sangat menggiurkan pihak swasta untuk menambang batu bara tersebut.
Oleh  karena  kawasan  bukti  soharto  termasuk  didalam  kawasan  hutan  lindung berdasarkan  keputusan  Menteri  pertanian  nomor  818/Kpts/Um/1/1982  tentang penetapan  hutan  lindung  bukit  Suharto  27.000  Ha.  ditindak  lanjuti  dengan  surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  nomor  245/Kpts-II/1987  tanggal  18  agustus  1987; perubahan  status    kawasan  hutan  lindung  Bukit  Suharto  sekitar  23.800  Ha  menjadi hutan wisata dan menunjukan  perluasannya dengan kawasan  hutan sekitarnya seluas kurang lebih 41.050 Ha sehingga luas hutan  wisata Bukit Suharto kurang lebih 64.850 Ha. 2
Untuk menambang di hutan lindung pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri kehutanan  No.  55/kpts-II/1994  ini  berlaku  sejak 7  pebruari 1994. Yang  kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Kehutanan 14/Menhut-II/2006 dan direvisi kembali dengan peraturan menteri kehutanan  No. P.43/Menhut-II/2008.
Tapi berdasarkan data  yang dihimpun oleh Gubernur Kaltim ada 52 perusahaan yang  mendapat ijin  KP  (kuasa  penambangan)  dari  Pemkab  Kutai  Kartenegara.  Ke-52 perusahaan  itu  kini    dalam  proses  melengkapi  berbagai  administrasi,  eksplorasi  dan bahkan ternyata sudah ada yang melakukan eksploitasi dan produksi. Berdasarkan data yang  ada  di tangan  Awang Faroek  Ishak  teamnya  pihak  yang  mengeluarkan  ijin  KP adalah  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  ironisnya,  ada  sebuah  perusahaan yang telah mendapat ijin pinjam pakai kawasan konservasi itu. 3 Hal ini juga membuat Menteri  kehutanan berang  yang  mengakibatkan  ada  3  perusahaan  yang  diperiksa. Berdasarkan hal tersebut penelitian hukum ini mengangkat judul “ KAJIAN HUKUM TENTANG  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP PENAMBANGAN DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOHARTO”.
1 DR.Jonker Sihombing ,SE.,M.A.,M.H. Hukum Penanaman Modal, Alumni , Bdng, hlm. 27.
2 BataViase.co.id. bukit soeharto “Etalase “ hutan lestari yang sekarat.
3 Tempointraktif.Com, pertambangan di hutan lindung dipermudah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  dari  latar  belakang    diatas dapat  rumuskan    adanya  pemasalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  kasus penambangan di Taman  Hutan Raya Bukit Soeharto ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi aparat penegak hukum di dalam penegakan hukum tersebut ?

## MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dari pada penelitian hukum ini adalah :
a. Untuk  mengetahui  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  kasus  illegal mining di hutan taman hutan raya bukit Soeharto
b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi aparat penegak hukum di dalam penegakan hukum tersebut.
2. Tujuan  dari penelitian ini adalah :
a. Sebagai  bahan  masukkan  bagi  instansi  dan  para  pihak    yang  tertkait  yang berhubungan dengan penegakan hukum khususnya di taman hutan raya bukit Soeharto
b. Sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  Pusat,  Provinsi dan  kabupaten  di dalam membuat kebijakan pertambangan di hutan lindung.

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan  metode  normatif dengan  data sebagai berikut
1. Bahan Hukum atau sumber Data
a. Bahan Hukum primer  penelitian hukum ini adalah :
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/ 2004
3) Undang-Undang  Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.
4) Peraturan  Menteri  Kehutanan    Nomor    P.14/Menhut-II/2006  tentang Pedoman Pinjam Pakai kawasan  Hutan.
5) Surat  keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  419/Menhut-II/2004  tentang penetapan tahura Bukit Soeharto.
6) Keputusan Menteri kehutanan   No. 577/Menhut-II/2009 tentang penetapan Kawasan Hutan bukit Soeharto.
7) Surat  Dirjen  PHKA nomor  S.467/IV-KK/2007 tanggal  11    Juli  2007 tentang memberikan  ijin  kepada  perusahaan  tambang  untuk  menggunakan jalan di dalam kawasan  tahura Bukit Soeharto.
8) Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/7494/EK, tgl 14 Agustus 2009 dan 521/1875/Ek tanggal 2 Maret 2009.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  penelitian  ini  adalah  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti Makalah-makalah  hasil seminar  tentang  kegiatan  pertambangan  batu  bara  di  wilayah  samarinda  dan literatur-literatur di bidang hukum.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti    Kamus (hukum) dan ensiklopedia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Hutan
Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam  hayati  yang  didominasi pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan  hutan  adalah  wilayah  tertentu  yang  ditunjuk  dan  atau  ditetapkan  oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak  tertulis  yang  memberikan  sanksi  kepada  pelanggarnya,  dan  mengatur  hubungan antara  pengelola  hutan,  pengguna  hutan  dan  hasil  hutan  beserta  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dengan memperhatikan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya. 4
Pengertian  Kehutanan  menurut  UUPK  No.  41  Tahun  1999  ialah  sistem  pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

## 2. Hubungan Antara Negara Dengan Hutan
Di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  :  ”Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”
Pengertian  dikuasai  bukan  berarti  dimiliki,  melainkan  suatu  pengertian  yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik.
Hak  negara  dalam  bidang  kehutanan  adalah  berwenang  untuk  :  (1)  menetapkan  dan mengatur  perencanaan,  peruntukan,  penyediaan,  dan  penggunaan  hutan  sesuai  dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara, (2) mengatur pengurusan hutan  dalam  arti  luas,  (3)  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara
4 Bahan Materi Kuliah Hukum Kehutanan, semester VI, Dosen Pengajar Nainuri Suhadi, SH
orang  atau  badan  hukum  dengan  hutan  dan  mengatur  perbuatan-perbuatan  hukum mengenai hutan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).
Dalam Pasal 4 UU  Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan tentang hak negara atas hutan. Di dalam pasal itu ditentukan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk :
1. Mengatur  dan  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan,  kawasan hutan, dan hasil;
2. Menetapkan  status  wilayah  tertentu  sebagai  kawasan  hutan  atau  bukan  kawasan hutan;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Penguasaan  itu  tetap  memperhatikan  hak masyarakat  hukum  adat,  sepanjang kenyataannya  masih  ada  dan  diakui  kebenarannya,  serta  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional.
Selain  itu,  Pemerintah  juga  mempunyai  wewenang  untuk  memberikan  izin  dan  hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala, dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah  harus  memperhatikan  aspirasi  rakyat  melalui  persetujuan  Dewan  Perwakilan rakyat. 5

## 3. Asas Hukum Kehutanan
Hukum kehutanan  berasaskan  manfaat  dan  lestari,  kerakyatan  dan  keadilan, kebersamaan,  keterbukaan,  dan  keterpaduan  (Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan).  Maksudnya  manfaat  dan  lestari – agar  pengurusan  kehutanan memperhatikan  adanya  keseimbangan  dan  kelestarian  unsur  lingkungan,  sosial,  dan budaya,  serta  ekonomi;  kerakyatan  dan  keadilan – agar  pengurus  kehutanan  harus memberikan  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  warga  negara  sesuai dengan  kemampuannya,  sehingga  dapat  meningkatkan  kemakmuran  seluruh  rakyat; kebersamaan – agar pengurus kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling  keterkaitan  dan  kebergantungan  secara  sinergis  antara  masyarakat  setempat  dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha  Milik  Swasta  (BUMS)  Indonesia,  dalam  rangka  pemberdayaan  usaha  kecil, menengah,  dan  koperasi;  keterbukaan – agar  pengurusan  kehutanan  dilakukan  secara terpadu  dengan  memperhatikan  kepentingan  nasional,  sektor  lain,  dan masyarakat setempat.
5 H. Salim, H.S., S.H., M.S. “ DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN ”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal. 12-13.

## 4. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan
Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa  Inggris,  yaitu mining law .  Hukum  pertambangan  adalah  :  ”hukum  yang  mengatur  tentang  penggalian  atau pertambangan bijih-bijih dan mineral- mineral dalam tanah” 6
Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang  terkandung  dalam  perut  bumi.  Didalam  definisi  ini  juga  tidak  terlihat  bagaimana hubungan  antara  pemerintah  dengan  subyek  hukum.  Padahal  untuk  menggali  bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.
Pengertian  Pertambangan  menurut  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan, serta  kegiatan  pascatambang,  Ayat  (6)  Usaha  Pertambangan  adalah  kegiatan  dalam rangka  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  tahapan  kegiatan penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  pascatambang,  dan Ayat  (19)  Penambangan  adalah  bagian  kegiatan  usaha  pertambangan  untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 7

## 5. Sejarah Bukit Soeharto
Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto secara geografis terletak antara 1 Lintang Selatan dan 117 Bujur Timur. Secara administratif pemerintahan termasuk Kelurahan Sie Merdeka, Kecamatan Semboja, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
Taman Wisata  Alam  Bukit  Soeharto  memiliki  beberapa  tipe  ekosistem  antara  lain, hutan  campuran  Dipterocarpaceae  dataran  rendah,  hutan  kerangas,  hutan  pantai,  semak belukar  dan  alang-alang.  Luas  wilayah  bukit  soeharto  sekitar  61.000  Ha.  Di  antara kawasan  itu  terdapat  bumi  perkemahan  yang  indah  karena  terdapat  kolam  dan  pondok- pondok,  serta  terdapat  zona  kawasan  hutan  lindung  serta  hutan  penelitian  Universitas Mulawarman.
Secara  umum  keadaan  topografi  lapangan  Taman  Wisata  Alam  Bukit  Soeharto bervariasi  dari  bergelombang  ringan  sampai  berbukit  terjal  dengan  tingkat  kemiringan  3 sampai dengan 30%.
Berdasarkan  klasifikasi  Schmidt  dan  Ferguson  Taman  Wisata  Alam  Bukit  Soeharto termasuk ke dalam klasifikasi type A dengan curah hujan berkisar antara 2.000 mm sampai
6 H.  Salim  HS.,  S.H.,  M.S.  “ HUKUM  PERTAMBANGAN  DI  INDONESIA ”,  Penerbit  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005 Hal. 7.
7 “ Undang-Undang Di Bidang Pertambangan ”  Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, Cet. Pertama 2009, Hal 4
2.500 mm/tahun. Kondisi suhu berkisar antara 20°C - 30°C, dengan kelembaban rata-rata 67-95%.
Selama  dua  tahun  berjalan  telah  tercatat  ada  30  jenis  mamalia  yang  ditemukan  di kawasan  ini,  termasuk  yang  terakhir  didapat  gambar  dari  kamera  otomatis  (camera  trap) jenis  kucing  kuwuk  (Felis  bengalensis).  Informasi  lain  menyebutkan  ditemukannya orangutan (Pongo pygmaeus) di kawasan ini, yang sebelumnya tidak pernah tercatat ada.
Taman  Hutan  Raya  Bukit  Soeharto  merupakan  tempat  sebaran  beberapa jenis  fauna antara lain : Orang utan (Pongo pygmaeus), terdapat di fasilitas rehabilitasi orang utan di Pusat reintroduksi Orang Utan Wanariset Samboja, Beruang madu (Helarctos malayanus), Macan  Dahan  (Neofelis  nebulosa),  Landak (Hystrix  brachyura),  kucing  kuwuk  (Felis bengalensis), Babi hutan (Sus sp.), Kancil (Tragullus sp.), Kera (Macaca fascicularis) dan lain-lain.
Dalam  daftar  jenis  mamalia  kalimantan  hanya  ditemukan  5  jenis  kucing- kucingan yang masuk dalam ordo carnivora. Yang paling besar dari kelompok jenis ini adalah macan dahan  (Neofelis  nebulosa),  sisanya  adalah  jenis  kucing- kucingan  yang  memiliki  ukuran tubuh  lebih  kecil.  Kucing  kuwuk  berwarna bungalan  kemerahan  atau  kekuningan  dengan bintik-bintik  hitam  di  seluruh  tubuh bagian  atas  termasuk  ekor.  Biasanya  nokturnal  dan terestrial, tetapi kadang aktif di pepohonan kecil. Makanannya meliputi mamalia kecil dan serangga besar. Biasa terdapat di hutan dan perkebunan sekitar hutan.

## PEMBAHASAN
Masalah  pertambangan  di  kawasan  sekitar  hutan  lindung  bukit  soharto  adalah masalah  yang  sangat  penting  banyak  kepentingan  yang  ikut  bermain  didalam  hal mengincar deposit batu bara yang ada di kawasan hutan lindung bukit soharto tersebut.
Keberadaan  bukit soharto  sendiri  sebagai  paru-paru  dunia  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dalam  hal  perlindungan  ekelogi  lingkungan  didalam  hutan  raya    tersebut banyak  ditemui  tumbuh-tumbuhan  dan  prinata  yang  sangat  langka  yang  hanya  hidup  di hutan tropis, oleh karena itu keberadaannya harus terus dijaga dan dilindungi.
Terbutnya sk menteri no 577/ MENHUT-II/2009 sangat kita sambut dengan baik, tujuannyaa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penetapan kawasan taman hutan  raya    Bukit  soeharto  baik  secara  obyek atau  tanahnya  maupun  usaha  Negara legalitas  kawasan  tersebut.  Namun  yang  kita  sayangkan    adalah  cara  penetapan  kawasan tersebut yang menurut hemat tim penulis adalah bermasalah seharusnya didalam penetapan kawasan  apalagi  jika  kawasan  dikelilingi  oleh  kawasan  pertambangan  akan  banyak kepentingan yang harus diperhatikan akibat dampak dari lahirnya surat keputusan tersebut. Seharusnya  menurut  hemat  tim  penulis  Menteri  kehutanan  didalam  penetapan kawasan  tersebut  seharusnya  berkoordinasi    dengan  daerah  yang  kawasannya  termasuk didaerah  Taman  hutan  raya  bukit  Soeharto.sehingga  tidak  terjadi  benturan  kepentingan didalam  penetapan  kawasan  tersebut  dengan  kebijakan  daerah  didalam  mengeskloitasi sumber daya alam yang tidak termasuk kawasan tersebut menurut Surat keputusan Nomor 270/  Kpts-II/1991    tanggal  20  mei  1991    tetapi  dengan  terbitnya  Sk  577  menjadi  daerah kawasan  taman  hutan  raya  hal  ini  tentunya  ada  menimbulkan  masalah  atau  benturan
dengan  undang-undang  kehutanan,  karena  menurut  ketentuan  undang_Undang  kehutanan kawasan  yang  bisa  dieksloitasi  sumber  daya  alam  diluar  hutan  adalah  hutan  produksi dengan cara pinjam pakai, berkaitan dengan taman hutan raya itu sama sekali tidak boleh dieksloitasi sehingga jika di SK 577 maka dictum ke empatnya mengakomodir kebijakan yang  dibuat  oleh  daerah  maka  surat  keputusan  tersebut  bertentangan  dengan Undang_undang  No.  10  tahun  2004    tentang  pembentukan    peraturan  perundang- Undangan.  Apalagi  Surat  keputusan  tidak  termasuk  dalam  daftar  peraturan perundangundangan sehingga surat keputusan tersebut harusnya dibatalkan.
Surat  keputusan  juga  bukan  produk  hukum  yang  sifatnya  mengikat  secara  umum jika  kita  lihat  difinisi  surat  keputusan  menurut  Undang-Undang  No.  5  tahun  1986  Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 pada bab I ketentuan umum bagian pertama  pengertian Pasal I angka 3 menyatakan keputusan tata usaha Negara  adalah suatu penetapan  tertulis yang  dikeluarkan    oleh  badan  atau  Pejabat  tatausaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum tata  usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-Undangan    yang  berlaku,  yang bersifat  konkrit,  individual    dan  final    yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang atau badan hukum.
Jika kita membaca difinisi yang diberikan oleh undang-Undang ini  yang termasuk surat keputusan memerlukan 3 ciri  yaitu konkrit, individual dan final. Dari ketiga  ciri ini jika kita sandingkan dengan surat keputusan menteri kehutanan maka ketiga ciri tersebut maka tidak ada satupun memeiliki kualifikasi Sebagai surat keputusan, maka berdasarkan hal  tersebut  menurut  hemat  tim  penulis  Surat  keputusan  tersebut  tidak  sah  dan  harus dibatalkan.
Akibat  penerbitan  tanpa  ada  kordinasi  dengan  pihak-pihak  yang  terkait,  hal  ini bagaikan  buah  simalakama,  bagi  pihak  Kemeterian  kehutanan,  jika  pihak  kementerian kehutanan  membatalkan  atau  menyatakan  surat  keputusan  Bupati  tidak  sah    tidak  logis didalam  logika  hukum  surat  keputusan  mencabut    surat  keputusan  walaupun  sama-sama surat keputusan tapi instutusi yang mengeluarkan berbeda yang satu pemerintah daerah dan yang satunya adalah kementerian kehutanan kalaupun bisa seharusnya yang membatalkan surat  keputusan  tersebutb  adalah  institusi  yang  mengeluarkan  surat  keputusan  tersebut pada  selain  itu  jika  pihak  Kementrian  kehutanan  juga    akan  di  PTUN  oleh  pihak-pihak yang  merasa  dirugikan  dengan  terbitnya  surat  keputusan  yang  menyatakan  Kuasa pertambangan  yang  diterbitkan  Bupati  dicabut  tersebut,  jika  Menteri  mengakomodir sebagaimana saat sekarang ini, itu diluar kopetensi dirinya.
Menurut  hemat  penulis  penetapan  kawasan  taman  hutan  raya  Bukit  Soeharto seharusnya dengan penetapan pemerintah, selain aturan itu memang ada didalam tataurutan peraturan  perundang-undangan  sebagai  pelaksanaan  dari  undang-undang  kehutanan  dan juga  jika  ada  perubahan  terhadap  kawasan  itu  tidak  mudah,  karena  tidak  ditentukan  oleh satu organ atau Kementerian.  Selain itu dengan  ditetapkannya tersebut dengan peraturan pemerintah  maka  dengan sendirinya  Surat  keputusan  bupati  yang  memberikan    kuasa pertambangan  kepada  para  pengusaha  disekitar  kawasan  taman  hutan  raya    dengan sendirinya  akan  gugur  karena  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  yaitu Peraturan pemerintah.
Selain  itu  yang  harus  diperhatikan  oleh  adalah  tenaga  pengawas  kegiatan pertambangan  tersebut,    menurut  data  yang  didapat  di  Dinas  Pertambangan  kutai  mereka hanya  mempunyai  tenaga  Inspektur  Tambang    hanya  18    personil  saja  dengan  rincian
sarjana tambang  6 orang, jumlah tenaga  ahli bidang geologi  1 orang, sarjana  ahli bidang geodesi  1  orang,  sarjana  di  bidang  Non  Teknis   1  orang  dan  9  orang  bidang    non  teknis. Dari  jumlah  tenaga  yang  sebanyak  ini    suatu  hal  yang  tidak  mungkin  bisa  mengawasi lokasi tambang  yang sangat luas, apa lagi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang tidak  memadai  sehingga  sangat  tidak  mungkin  bisa  mengamankan  atau  mengawasi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi dikawasan sekitar taman hutan raya bukit soharto tidak melakukan pelanggaran terhadap kawasan hutan raya tersebut.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya  penambangan  batu  bara  di  hutan  raya  Bukit Soeharto  adalah  adanya  SK  577/menhut-II/2009  tictum  keempat  huruf  b  yang mengakomodir  penambangan  batu  bara yang  dizin  Kuasa  pertambangan  dikeluarkan oleh bupati.
2. Bahwa  didalam  penegakan  hukum  pengawasan  penambangan  dihutan  raya  bukit soeharto  sangat  lemah  karena  tidak  didukunG  oleh  perangkat  peraturan,  personalia, sarana dan prasarana yang memadai.

## B. Saran-saran
1. Perlunya mencabut  dictum keempat huruf b Sk 577/menhut-II//2009.
2. Pemerintah  daerah  tidak  hanya  bisa  memberikan  izin  eksploitasi  kepada  pengusaha tetapi  juga  harus  menyiapkan  SDM  ,  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  didalam pengawasan SDA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU :
Agus  Haryanta, Informasi  Kawasan  Konservasi  Kalimantan  Timur,  BKSD  Kalimantan Timur, Samarinda, 2004.
Abdul Khakim, S.H., “ PENGANTAR HUKUM KEHUTANAN INDONESIA ”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
Bambang  Sunggono, S.H.,  M.S.  “ Metodologi  Penelitian  Hukum ”,  Penerbit  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
H.  Salim,  H.S.,  S.H.,  M.S.  “ DASAR-DASAR  HUKUM  KEHUTANAN ”,  Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta 2008.
…………..,.  “ Hukum  Pertambangan  Di  Indonesia ”,  Penerbit  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2005.
Nasution. MA. Prof.,  Dr,. S dan Thomas., Prof  Dr., M. ,  Buku Penuntut Membuat Tesis, Skripsi, Dsertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta 1999
Soerjono  Soekanto.,  SH.,  MA.,  Dr.,  Tata  Cara  Penyusunan  Karya  Tulis  ilmiah  Bidang Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Sutrisno  Hadi.,  MA.  Prof.,  Dr.,  Bimbingan  Menulis  Skripsi  Thesis  1.,  Andi  Offset, Yogyakarta, 1998.
Salim HS., S.H., M.S. “ Hukum Pertambangan Di Indonesia ”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
.WFriedman,  Teori  dan  Filsafat  hokum,  filosofis  dan  Problema  Keadila,  Rajawali  pers, 1990
PERUNDANG-UNDANGAN :
-------, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Himpunan  Peraturan Perundang- undangan  Republik  Indonesia  tentang  “ KEHUTANAN DAN ILLEGAL LOGGING ”, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung 2008
“ Undang-Undang  Di  Bidang  Pertambangan ”    Penerbit  CV.  Eko  Jaya,  Jakarta,  Cet. Pertama 2009
-------, PP RI No. 75 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
-------, PP  RI No.  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.270/Kpts-II/1991
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.79/Menhut-II/2001 -------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.577/Menhut-II/2009
-------, Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK.419/Menhut-II/2004