## KORUPSI DAN DIALEKTIKA NILAI-NILAI SUFISTIK: Analisis Dampak Karakter Nasut Manusia Bagi Kehidupan

## Umar Sulaiman
Politeknik Negeri Kupang-NTT Jl. Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur E-mail: umarsulaimanmaleng@gmail.com

## Abstract
This article wants to prove that a crime of corruption is very dominant and stretched in the institution of social life, economics, politics and the law is caused by excessive desire and the impulse nature of greedy owned human beings. In addition to the emergence of corrupt acts committed potential human beings due to chance and opportunity of power that is being performed by him. Corruption became a latent danger always haunts the human life, in which his action is a form of crime that ought to be wary. Therefore, he is seen as a social problem that can damage the joints structure of Government, and became the main obstacle in development. This paper also seeks to explore that that corruption is a crime that can act on tolerir and humane as the manifestation of the presence of potential lahut and nasut in man. When the potential human nasut more dominant, then the potential lahut experiencing fluctuations causing the onset of destructive anomalies that can undermine social institution, law and religion.
Keywords: corruption, Piety, Tazkiyatunnafs, Fikr, and patient

## Abstrak
Artikel ini ingin membuktikan bahwa kejahatan korupsi sangat dominan dan menggeliat dalam pranata kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum disebabkan oleh dorongan keinginan yang
berlebihan dan sifat serakah yang dimiliki manusia. Selain itu munculnya potensi tindakan korup yang dilakukan manusia karena adanya kesempatan dan peluang kekuasaan yang sedang diembannya. Korupsi menjadi bahaya laten yang senantiasa menghantui kehidupan manusia, dimana tindakannya merupakan sebuah bentuk kejahatan yang patut diwaspadai. Oleh karena itu, ia dipandang sebagai masalah sosial yang dapat merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan. Tulisan ini juga berupaya mengeksplorasi bahwa bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan yang dapat ditolerir dan bersifat manusiawi sebagai manifestasi adanya potensi lahut dan nasut dalam diri manusia. Ketika potensi nasut manusia lebih dominan, maka potensi lahut mengalami fluktuasi sehingga menyebabkan timbulnya anomali-anomali destruktif yang dapat merusak pranata sosial, hukum dan agama.
Kata Kunci : Korupsi, Zuhud, Tazkiyatunnafs, Fikr, dan Sabar.

## A. Pendahuluan
Masalah korupsi merupakan sebuah diskursus yang tidak pernah habis diperbincangkan dalam dialektika kehidupan manusia. Keberadaannya cenderung didambakan banyak orang, namun di sisi lain ia seakan menjadi sebuah anomali yang dapat mengantarkan para pelaku dan penikmatnya ke arah penyimpangan perilaku yang sulit dibenarkan dengan logika agama maupun norma sosial kemasyarakatan. 1 Ia terkadang menjadi gurita yang dapat menggerogoti pranata kehidupan sosial keagamaan, kemasyarakatan, maupun kenegaraan. Korupsi telah menjadi tradisi atau meminjam pendapat John ST. Qua, sudah menjadi way of life 2 yang mengerangkai dan berurat akar pada kehidupan masyarakat. Korupsi adalah bahaya laten yang senantiasa menghantui kehidupan manusia. Menurut Axel Dreher dan Friedrich Schneider tindakan korupsi merupakan sebuah
1 Jokie M. S. Siahaan, Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi, (Cet. I; Jakarta: PT. Indeks, 2009)., h. 2-3.
2 Jhon S.T. Qua, Curbing Corruption in Asia, A Comparative Study of Six Countries,
(Singapore: Eastern University Press, 2003)., h. 64.
bentuk kejahatan yang patut diwaspadai. 3 Sementara itu, Kartini Kartono mengatakan korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan. 4 Saat ini korupsi dianggap sebagai gejala ketidaksabilan sosial ( social pathology) dan kurang berfungsinya ( social discipline ) disiplin sosial yang secara masiif telah merambah kehidupan manusia. 5 Girling mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah penyimpang dari perilaku sosial sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. 6
Dalam perspektif filsafat klasik, korupsi dianggap sebagai segala hal yang bertentangan dengan kemurnian jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang murni, sedangkan tubuh serta  semua materi fisik, adalah hal-hal yang korup. Di sisi lain sebagaimana dinyatakan Aristoteles, korupsi juga bisa identik dengan dua hal yakni kematian dan dekadensi moral yang disamakan olehnya dengan hedonism yakni hidup yang tujuan utamanya adalah mencari kenikmatan badaniah semata. 7
Melihat kenyataan terhadap bahaya korupsi, Masdar Farid Mas’udi dengan nada gusar mengungkapkan korupsi adalah penyakit lepra sosial yang bisa merontokkan seluruh sendiri kehidupan bermasyarakat  dan bernegara. Tidak ada masyarakat dapat bersemi, atau Negara dapat berjaya, ketika korupsi dibiarkan merajalela. Korupsi adalah bentuk tindakan para pejabat yang menyimpang dari norma-norma untuk memenuhi
3 Axel Dreher dan  Friedrich Schneider, “Corruption and The Shadow Economy: An Empirical Analysis” Jurnal Springer Vol. 144 No. 1 Juli 2010., h. 215.
4 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 2001)., h. 79.
5 Dieter Haller dan Cris Shore (Ed), Corupption: Anthropological Perspectives, (London: Pluto Press, 2005)., h. 4.
6 John Girling, Corruption, Capitalism, and Democracy, (USA: Routledge Studies In Social and Political Thougtht, tp, th)., h. x-xi.
7 Reza A. A. Watimena, Filsafat Anti Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2012)., h. 9.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 98
kepentingan kekuasaan pribadi. 8 Korupsi seperti kanker ganas 9 yang dekat dengan otoritas atau kekuasaan. 10 Di mana ada kekuasaan 11 , di situ virus korupsi yang harus dicurigai dan diwaspadai.
Korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. Dalam perspektif lebih universal, korupsi diyakini sebagai salah satu kejahatan dalam klasifikasi white collar crime 12 dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional.

## B.  Korupsi dalam Realitas dan Idealitas
Ditinjau dari sudut semantik, kata korupsi 13 sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption (penyuapan) dan corruptus (merusak). Kata ini lalu disalin ke dalam kosa kata bahasa Inggris yang disebut corruption atau corrupt . Selain itu dalam bahasa Perancis juga dikenal dengan kata corruption , sementara dalam kaidah bahasa Belanda dikenal dengan sebutan corruptie ( korruptie ). 14 Menurut Andi Hamzah dalam M. Nurul
8 Gjalt De Graaf, “Spaecauses of Corruption: Toward A Contextual Theory of Corruption, Jurnal SPAEF, Vol. 31. No. ½., Tahun 2007., h. 43.
9 Peter Rodriguez, et. al,  “The Academy of Management Review” Jurnal Spiringer ,
Vol. 30, No. 2 April, 2005, h. 383.  Lihat juga Margit Tavits, “Why Do People Engage in Corruption? The Case of Estonia”, Jurnal Social Forces, Vol. 88, No. 3 Maret 2010., h. 1258.
10 Masdar Farid Mas’udi, “Korupsi Kejahatan Luar Biasa”, dalam Soen’an Hadi Poernomo, Berani Korupsi itu Memalukan: Bunga Rampai Filosofi, Masalah, Solusi Negeri Kelautan dan Upaya Pemberantasan Korupsi, (Cet. I; Bandung: Imania, 2013)., h. v.
11 Lihat, Al-Chaidar, Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total , (Cet. V; Jakarta: Darul Falah, 1419), h. 31.
12 “White-collar crime” diartikan sebagai “a type of crime committed by the up- per or middle classes” . Lihat, Donald R. Taf, Criminology , (New York: Macimillan Publishing Co, Inc, 1956)., h.  251. Lihat juga, A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, (Cet. III; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011)., h. 1.
13 M. Rakhmat, Dimensi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Memberantas Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal, h. 275.
14 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional , (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4. Lihat juga Andi Hamzah, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan untuk Pimpinan Proyek Penegak Hukum dan Umum, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressidendo, 1985)., h. 3.
Irfan mengatakan, bahwa kata korupsi yang sampai dan sering dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan plagiasi dari kata korruptie dalam bahasa Belanda. 15 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata korupsi dapat diartikan “perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sementara itu Baharuddin Lopa, mengartikan korupsi secara leksikal bermakna the offering and the accepting of bribes (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. 16
Secara spesifik dan konvensional, banyak definisi yang menganggap dan meletakkan persoalan korupsi sebagai ranah pemerintahan semata. Padahal seiring dengan proses privatisasi, perusahan Negara dan pengalihan kegiatan selama ini masuk dalam ranah Negara ke sektor swasta, maka makna korupsi mengalami perluasan cakupannya. Ia tidak hanya monopoli oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta dan pejabat-pejabat ranah publik lainnya, misalnya pegawai negeri sipil, politisi, koorporasi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara melabrak rambu-rambu hukum dan sosial.
Korupsi berpotensi dapat merongrong legitimasi pejabat terpilih dan merusak nilai-nilai demokrasi, mengikis aturan hukum, merusak kinerja lembaga-lembaga publik, sehingga dapat memicu kejahatan dan kerusuhan. 17 Selain itu, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 18 Mengafirmasi analisis tersebut, Bohorquez dalam Abraham D. Binavides mengatakan korupsi adalah suatu aktivitas penerimaan yang tersembunyi untuk melakukan penyuapan dalam bentuk
15 Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan untuk Pimpinan Proyek Penegak Hukum dan Umum, h. 3.  Lihat juga Syed Husain Alatas, Sosiologi Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, (Cet. I; Jakarta: LP3S, 1987)., h. 9.
16 Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, (Cet. I; Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997)., h. 1. Lihat juga Idy Subandy dan Yesal Irlantara, Melawan Korupsi di Sektor Publik , (Cet. I; Bandung: Sawarung, 2003)., h. 13-14.
17 Philip Dininio dan Robert Orttung “Explaining Patterns of Corruption in the Russian Regions” Jurnal World Politics, Vol. 57, No. 4 Juli., 2005, h.  500.
18 Manuel Balan, “Competition by Denunciation: The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile” Jurnal Comparative Politics, Vol. 43, No. 4 July 2011, h. 460.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 100
persetujuan kontrak sehingga tindakan disebut sebagai sebuah kejahatan bisnis. 19
Senada dengan ini Kaligis, mengatakan korupsi adalah suatu perbuatan yang dipolitisir menjadi suatu kejahatan terhadap Negara dan masyarakat dalam pengertian seluas-luasnya. Kekuatan politik telah berhasil menciptakan suatu konklusi dalam masyarakat bahwa “korupsi merupakan budaya” setiap orang yang berkuasa, atau pejabat pasti korupsi demi mempertahankan status  dan kedudukannya. Oleh karena itu karakteristik tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki muatan berbeda dari kejahatan umum lainnya. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak pernah lepas dari pengaruh politik suatu Negara. 20
Keberadaan korupsi dalam realitas empiriknya bukan fenomena baru dalam sejarah kehidupan manusia. Korupsi menjadi fenomena kejahatan yang tergolong extra ordinary crimes, dan berpotensi mendatangkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat kecil. Kenyataan ini seakan-akan membenarkan sebuah ungkapan Lord Acton; “ Power tends to corrup, absolute power corrupts absolutely. 21 Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa korupsi seringkali terjadi pada setiap pemegang kekuasaan dan kekuasaan yang dimiliki memberikan celah untuk senantiasa melakukan korupsi.

## C.  Motif-Motif Terjadinya Korupsi
Ada banyak teori yang menjelaskan munculnya tindakan kejahatan korupsi, satu di antaranya adalah digagas oleh Abraham Harold Maslow. Maslow menyusun teori motivasi, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Secara ringkas empat jenjang basic need atau deviciency need,
19 Abraham D. Binavides, et. al, “ Public Service and Good Governance vs Corruption and Self Promotion” Journal of Public Affairs Education , Vol. 19, No. 4 (Faal  2013)., h. 619.
20 Otto Cornelis Kaligis, “Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia”, dalam Journal Equality , Volume II, No. 2 Agustus 2006, h. 153.
21 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Cet. I;  Jakarta: Gramedia, 1982).,  h. 55.
dan satu jenjang metaneeds atau growth needs. 22 Yang termasuk basic needs adalah esteem needs 23 , love needs 24 , safety needs 25 , dan physiological needs 26 .
Adapun yang termasuk metaneeds adalah self actualization needs. 27
Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (physical needs) . Selanjutnya kebutuhan
22 Abraham Harold Maslow, A Theory of Human Motivation, (India: Regional Engineering College, Calicutta, tp. th)., h. 7-36. Lihat juga George F. Koob , “AllostaticView of Motivation: Implications for Psychopathology”, dalam Richard A. Dienstbier Series Editor Rick A. Bevins and Michael T. Bardo, (Eds), Motivational Factors in the Etiologyn of Drug Abuse , Volume 50 of the Nebraska Symposium on Motivation, (London: University of Nebraska Press Lincoln and London, 2004)., h. 5-6. 23 Esteem needs dibagi menjadi dua yaitu 1) kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, dan kemandirian, 2) kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi penting, kehormatan dan apresiasi. Lihat Phillip A. Brady, “Golding’s Prepubescent Main Characters—Ralph, Piggy, Jack, Roger, and Simon as Allegories Juxtaposed with Abraham H. Maslow’s Hierarchy of Needs”, A Tesis , (USA: California State University Dominguez Hills, 2007)., h. 10.
24 Love needs , adalah kebutuhan kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, anak, kebutuhan menjadi bagian dari kelompok, masyararakat. Termasuk di dalamnya kegagalan kebutuhan cinta dan memiliki cinta. Lihat, Kelly Dye, “Maslow, Man Interruppted: Reading Management Theory in Context”, Journal Management Decision, Vol. 43, No. 10 Tahun 2005)., h. 1377.
25 Safety needs adalah kebutuhan akan keamanan, stabilitas, proteksi, struktut, hukum, keteraturan, batas, bebas dari rasa takut dan cemas.  Lihat, Eric Steven Seeley, The Implications of Maslovr’s Theory of Motivation for Consumer Behavior: An Hierarchical Consumption Theory., h. 7.
26 Physiological needs, adalah kebutuhan homeostatic : makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Lihat, Phillip A. Brady, “Golding’s Prepubescent Main Characters—Ralph, Piggy, Jack, Roger, and Simon as Allegories Juxtaposed with Abraham H. Maslow’s Hierarchy of Needs”, A Tesis , (USA: California State University Dominguez Hills, 2007)., h. 10.
27 Self actualization needs, adalah kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya. Kebutuhan kreatif, realisasi diri dan pengembangan self. Kebutuhan harkat kemanusian untuk mencapai tujuan, terus  maju, menjadi menjadi lebih baik. Being values, kebutuhan yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman, pemakaian kemampuan kognitif secara positif, mencari kebahagian dan pemenuhan kepuasaan dengan harapan menghindari rasa sakit.masing-masing kebutuhan memiliki potensi yang sama, yang satu bisa mengganti dan mempengaruhi yang lain. Lihat,  Lihat, Eric Steven Seeley, The Implications of Maslovr’s Theory of Motivation for Consumer Behavior: An Hierarchical  Consumption Theory., h. 7. Lihat juga Abraham Harod Maslow, Motivation and Personality, h. 38-39.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 102
keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (prime needs) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi. 28
Maslow meyakini bahwa kebutuhan ini mirip dengan insting manusia sehingga memainkan peran utama dalam perilaku.
Dengan demikian, dapatlah dipahami yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Kondisi ini terjadi, menurut Maslow karena dilatarbelakangi oleh perasaan tidak puas yang telah mengejala dalam pikiran dan tindakan sehingga melakukan tindakan untuk mengambil hak-hak orang lain secara serakah tidak pernah berakhir. Untuk karakter manusia yang serakah ini, Maslow mengatakan bahaya rasa lapar dan haus akan mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain untuk memenuhi kepentingan perutnya. Karakter orang semacam ini yang diingat adalah makanan dan keinginan selalu menghantui pikirannya. Sekalipun apa yang dihajatkan telah terpenuhi, namun ia belum merasa puas. Dan inilah tabiat dan karakter manusia yang patut diwaspadai. 29
28 Abraham Harold Maslow, Motivation and Personality , h. 38.  Lihat juga Abraham Harold Maslow, A Theory of Human Motivation ., h. 15-16. Lihat juga George F. Koob , “AllostaticView of Motivation: Implications for Psychopathology”, dalam Richard A. Dienstbier Series Editor Rick A. Bevins and Michael T. Bardo, (Eds), Motivational Factors in the Etiologyn of Drug Abuse , Volume 50 of the Nebraska Symposium on Motivation, (London: University of Nebraska Press Lincoln and London, 2004)., h. 5-6. 29 Lihat, Eric Steven Seeley, The Implications of Maslovr’s Theory of Motivation for Consumer Behavior: An Hierarchical  Consumption Theory., h. 7. Lihat juga Abraham Harod Maslow, Motivation and Personality, h. 38-39. Pandangan Maslow ini juga sejalan dengan pandangan Islam yang mengatakan bahwa jika manusia diberikan satu ladang emas
Uraian di atas dapatlah dipahami bahwa keinginan manusia yang begitu dominan terhadap kebutuhan-kebutuhan material seakan-akan membenarkan sebuah asumsi bahwa keinginan dasar manusia tersebut berasal dari pikiran bawah sadarnya dan dilakukan secara sadar pula. Keinginan-keinginan tersebut dapat dilakukan siapa saja yang melampaui batas-batas geografis, ras, jenis kelamin, sosial, etnis, maupun agama.
Maslow berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki sifat dan keinginan yang  lebih tinggi untuk  dapat memiliki apa yang diinginkan serta berupaya secara maksimal untuk mendapatkannya. 30
Dengan demikian, teori motivasi Maslow dalam konteks kejahatan korupsi apabila kebutuhan manusia yang bersifat hirarkis tersebut tak terpenuhi kebutuhan, maka keinginan senantiasa mengobsesi dan menghantui pikiran, tindakan seseorang untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya sekalipun dengan cara-cara melanggar norma sosial, maupun agama. Lebih lanjut dikatakan bahwa setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi, maka muncul keinginan berikutnya yang lebih besar sebagai bukti  aktualisasi diri.
Adapun teori lain yang menjelaskan motif terjadinya korupsi diantaranya teori anomie, 31 yang menggambarkan keadaan deregulation dalam masyarakat. Keadaan ini diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan- aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Robert Merton, mengartikan anomie sebagai kesenjangan antara sarana ( means) dengan tujuan atau cita-cita sebagai hasil kondisi masyarakat. Oleh karena itu menurut Merton penyimpangan
belum tentu di merasa puas, diberikan ladang emas yang kedua juga belum membuat dia dan diberikan ladang emas yang ketiga juga belum dia merasa cukup.
30 Robert J. Zalenski dan  Richard Raspa, “Maslow’s Hierarchy of Needs: A Framework for Achieving Human Potential in Hospice”, Journal Of Palliative Medicine Volume 9, Number 5, 2006., h. 1120.
31 Anomie adalah istilah  yang berasal dari  bahasa Perancis yang berarti “tanpa norma”. Lihat, Yenli Yeh, “Chinese Student Stress: A Further Clarification  Of Merton’s Anomie Theory”, Disertasi , (USA: Indiana University of Pennsylvania, 2000)., h. 7-8. Lihat juga Michaeline Skiba and Donald R. Smith, “Applying Merton’s Theory of Anomia To Career Disruption”, The Current Issue and Full Text Archive of This Journal, 2012)., h. 394. Lihat juga Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2013)., h. 81.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 104
tingkah laku merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat. 32 Secara singkat dapat digeneralisir bahwa kejahatan dapat terjadi dari kebutuhan umum masyarakat, karena masyarakat itu dalam keadaan anomie. Sehubungan dengan tindak korupsi, teori ini menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma- norma.
Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasai rasial, etnik, kapital, ketrampilan dan sebagainya. 33
Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif,  maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka. 34 Oleh karena itu, agama merupakan sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat anggota masyarakat ke dalam suatu proyek sosial bersama, sekumpulan nilai, dan tujuan sosial bersama. 35 Pada posisi ini, masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk prilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang
32 Ibid ., h. 395-396.
33 William F. Vlaco, “Society, Divinty, and Totality: The Metaphysics of Emile Durkeim, h. 13. Lihat juga Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi , (Semarang: Widyakarya Press,
2009)., h. 55.
34 William F. Vlaco, “Society, Divinty, and Totality: The Metaphysics of Emile Durkeim, h. 39-40.
35 Peter Connolly, (Ed), Approach to The Study of Religion, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dengan judul: Aneka Pendekatan Studi Agama, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2002)., h. 271. Lihat juga Umar Sulaiman, Islam Kosmopolit: Ikhtiar Pembumian Nilai-Nilai Transenden-Humanis di Ruang Publik, (Cet. I; Yogyakarta: Fressh Book, 2012)., h. 11-12.
sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besarpun kesalehan individu. 36
Salah satu cara untuk membenarkan keberadaan korupsi adalah dengan menggunakan argumentasi “ relativisme budaya ” 37 . Di Negara-negara maju, sering dikatakan bahwa dibanyak Negara berkembang, korupsi merupakan bagian dari kebudayaan, 38 karena ia berhubungan erat dengan mentalitas manusia. Mentalitas merupakan ruh kebudayaan yang dianut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa mentalitas yang sangat merugikan bangsa kita, yaitu salah satunya adalah mentalitas yang suka menerabas. Mentalitas ini selalu melihat tujuan sebagai jalan pintas tanpa memperhatikan proses menuju tercapainya tujuan tersebut. Ketika ini menjadi sebuah mentalitas, itu artinya yang perlu dibenahi adalah sistem yang bekerja sebagai kontrol “ berjalannya kebudayaan ”. Untuk membenahi sistem ini, harus dilakukan melalui pembenahan sistem pemerintahan yang memayungi sistem-sistem yang lain. 39
Mencermati korupsi, Ibnu Khaldun pernah berujar bahwa sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah melalui jalan pintas. Korupsi yang dilakukan pada level atas akan menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini pada gilirannya akan membangkitkan korupsi lebih lanjut. Justru karena itu pemberantasan korupsi harus dimulai dari akarnya, yakni pada level atas dan penanggulangannya harus pula melibatkan seluruh
36 Nader Angha, Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spiritual, (Jakarta : Serambi, 2002)., h.25. harus diganti dengan buku asli Durkheim 37 Kebenaran, kebaikan dan kenyataan yang kita yakini itu adalah sesuatu yang bersifat mutlak, akan tetapi bagi orang lain kebenaran, kebaikan, dan kenyataan belum menjadi sesuatu yang absolut. Di sinilah dibutuhkan kearifan untuk memahami  adanya perbedaan perspektif atas nilai-nilai budaya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut dilihat, Alyssa Lynne Luboff, “On The Ground: Opening A Coherent Space For The Insights Of Cultural Relativism”, Disertasi, (USA: Chicago: Department Of  Philosophy, 2014)., h. 4. Bandingkan juga Ifedapo Adeleye, “ Theorising Human Resource Management In Africa: Beyond Cultural Relativism”, African Journal of Business Management , Vol. 5(6), 18 March, 2011., h. 2031.
38 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional,
(Jakarta: Yayasan Obor, 2003)., h. 18.
39 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan , (Jakarta: Gramedia,
1998)., h. 15.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 106
komponen bangsa. 40 Sementara itu, Frans Magnis-Suseno, mengatakan korupsi dapat dicari penyebabnya dalam nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang di masyarakat atau Negara. Selanjutnya, ia mengemukakan dua nilai budaya yang menunjang terjadinya korupsi yaitu personalistik dan rasa kekeluargaan, dan pengaruh feodalisme. 41
Nilai-nilai personalistik dan feodalisme tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat tertentu, maka konsekuensinya korupsi yang ada dalam masyarakat itu akan tertanam kuat juga dan sulit dihilangkan. Nilai kekeluargaan dan kekerabatan yang menjadi nilai yang sangat kental dalam masyarakat Indonesia. Rasa kekeluargaan yang tinggi akan menghasilkan perilaku korupsi, seperti yang pernah terjadi pada rezim Soeharto. 42

## D.  Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Nilai-Nilai Sufistik
Mencermati budaya korupsi yang telah berkembang secara massif menggerogoti kehidupan manusia, maka menurut penulis ada beberapa strategi yang dapat memberikan pengaruh untuk menegeliminir kecenderungan destruktif dan nasut 43 tindakan korupsi, antara lain;

## 1.  Hakekat Zuhud dan Visualisasinya
Zuhud secara bahasa berarti pantang, penolakan (material), dan sikap asketik. 44 Harun Nasution, mendefinisikan zuhud adalah keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi sufi,
40 H.M. Rakhmat, Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Memberantas Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal, ., h. 230. 41 Frans Magnis-Suseno, Filsafat Kebudayaan Politik, (cet. I; Jakarta: Gramedia Utama, 1992)., h. 126.
42 Rajeswary Ampalavanar Brown, “Indonesian Corporation, Cronyism and Corruption, Jurnal Modern Asian Studies, Vol. 40, No. 4 tahun 2006, h. 953-992. 43 Lihat, Abd al-Qadir Mahmud, Al-Falsafah al-Sufiyyah fi al-Islam Masadiruha wa Nadhariyyatuha wa Makanuha min al-Din wa al-Hayat . (Beirut: Dar al-Fikri al-‘Arabiy, 1966)., h. 496. Lihat juga, Muhammad  Basil Uyun al-Sud, (Ed), Diwan al-Hallaj, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)., h. 166. Bandingkan juga dengan A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyidin Ibn Arabi, (Cambridge: University Press, 1939)., h. 188-190. Lihat juga  Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi , (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997, h. 111.
44 Lihat, Annemarie Schimmel, Mystical Dimension of Islam, h. 139.
seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid . Sesudah menjadi zahid barulah ia meningkat menjadi sufi. Dengan demikian, setiap sufi adalah zahid , tetapi sebaliknya bukanlah tiap zahid merupakan sufi. 45
Sedangkan M. Amin Syukur menjelaskan zuhud adalah sebuah stasion di  mana seorang sufi menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia ramai. Ia mengasingkan diri ke tempat terpencil untuk hanya beribadah, puasa, sholat, membaca Al-Qur’an dan zikir. 46 Seseorang yang militant dalam kezuhudannya, maka bagian-bagian (rejeki duniawi) nya akan mendatanginya dan ia tinggal mengambilnya. Kemudian ia kenakan bagian (duniawi) itu sebagai baju yang menutupi lahirnya, sambil hatinya terus dipenuhi kezuhudan atasnya dan atas yang lainnya. 47
Jalaluddin Rahmat, mengatakan zuhud merupakan gerakan mistisisme yang sepenuhnya menolak monoteistik. Sifat gerakan ini berusaha mencari pengetahuan dan kebahagian di balik yang material. Dengan demkian secara epistimologis zuhud adalah upaya untuk mencapai makrifat lewat metode irrasional. 48
Munculnya analisis maknawi tentang zuhud, telah mengalami perubahan dan tidak selalu dalam pengertian yang ketat yakni meninggalkan sama sekali hal-hal yang bersifat duniawi dan kemudian tak memiliki karya apa-apa bagi kebaikan dunia. Menurut Ibn Qudamah, zuhud adalah suatu sikap yang mengarahkan keinginan yang lebih baik dan berusaha meninggalkan hal-hal yang hanya sebuah kesenangan belaka. Karena itu, yang dituju zuhud haruslah lebih bernilai dan jika tidak lebih tinggi nilainya, maka tak dapat disebut dengan zuhud. 49
Pemaknaan makna zuhud yang lebih proporsional dari Ibn Qudamah di atas melincinkan jalan bagi analisis konsep zuhud ini bagi upaya konservasi lingkungan dari sisi pandangan positif, hemat dan bersahaja.
45 Lihat, Harun Nasution, Falsafah  dan Mistisisme dalam Islam, ., h. 64.
46 M. Amin Syukur, Menggiugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)., h.  50.
47 Abd. Qadir al-Jailani, al-Fath al-Rabbânî wa al-Faidh al-Rahmânî (Bairut: Dâr al- Kutub al-Ilmiyyah, t. th.)., h. 89.
48 Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1991)., h. 95.
49 Ahmad Ibn Qudamah, Mukhtahar Minhaj al-Qashidin, (tk, tp, th)., h. 338.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 108
Zuhud di sini bukanlah zuhud yang mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dasar pokok yang dalam tradisi disebut sebagai al-dharuriyyat al-khams . 50
Relevansi konsep zuhud bagi pengendalian watak keserakahan manusia terletak pada upaya dunia melihat kembali kearifan konsumsi dan produksi yang lebih adil, seimbang, memperhatikan keberlanjutan, dan peduli terlihat sosial kehdiupan manusia. Seperti diketahui bahwa tingkat konsumsi dunia, teruatama di Barat dan negara-negara maju lainnya telah melalui revolusi sangat pesat mengikuti gerak revolusi industri yang terus meningkat padahal daya dukung bumi sangat terbatas.
Menyikapi pola konsumerisme penduduk dunia terhadap kebutuhan-kebutuhan material-biologis tersebut di atas, maka relevansi zuhud sebagai upaya mengatasi krisis lingkungan memiliki signifikansi yang luar biasa, karena ajaran kearifan zuhud sesungguhnya berpretensi mengendalikan kecenderungan-kecenderungan konsumtif ke arah kehidupan manusia yang wajar, hemat, sehingga memberikan implikasi semakin menurunnya sikap kerakusan dan keserakahan manusia, yang pada gilirannya dapat mengeliminir potensi-potensi destruktif terhadap alam lingkungan.
2. Konsepsi Tazqiyatunnafs Sebagai Sarana Penyucian Batin Manusia
Syahwat dan ghadab merupakan tabiat yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari manusia. Maka membahas persoalan syahwat dan ghadab sama artinya dengan membahas sesuatu yang tiada putusnya. Hal ini adalah perbuatan sia-sia dan membuang waktu. Bagi al-Ghazali, jika benar perubahan itu tidak mungkin, lantas kenapa mengapa Rasulullah bersabda: “ hassinû akhlâqakum” (perbaikilah akhlak kalian). Nafsu syahwat dan ghadab bisa dilembutkan dan diarahkan sesuai syariat
50 Menurut Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip M. Hasbi Umar, bahwa yang disebut dengan al-dharuriyyat al-khams adalah  lima kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, yaitu 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunanan, dan 5) memelihara harta. Lihat,  M. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Cet. I;  Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)., h. 123.
dengan latihan yang sungguh-sungguh, bahkan perubahan ini dapat mencapai keadaan yang seolah-olah tidak mungkin sebelumnya.
Manusia sepanjang hayatnya tidak mungkin dapat dilepaskan dari nafsu syahwat, marah, mencintai dunia dan lain-lain, dibantah juga oleh al-Ghazali. 51 Menurutnya tujuan perbaikan dan penyucian ruhani bukan meniadakan nafsu secara total, karena hal itu melawan fitrah. Perbaikan ruhani ini lebih ditujukan untuk mengarahkan gejolak nafsu itu pada koridor yang benar dan nalar yang sehat.
Perubahan akhlak pada tiap manusia memang beragam. Menurut al- Ghazali hal ini disebabkan dua hal: pertama , dari sisi fungsionalisasinya nafsu syahwat dan ghadab mendahului daya ruhani yang lain. Daya syahwat merupakan daya pertama yang fungsional sejak bayi, baru kemudian disusul daya ghadab saat usia tujuh tahun. Setelah daya ghadab mulai matang, baru disusul oleh daya tamyîz . Karena nafsu syahwat dan ghadab dalam fungsionalitasnya mendahului daya yang lain, maka ia lebih membekas di hati dari yang lain. Sebab kedua, adalah akhlak yang ada sedari awal kehidupan di mana daya-daya ruhani belum stabil- terus dikuatkan oleh prilaku yang menunutut kesenangan nafsu itu. 52 Dua sebab itu yang membuat proses perbaikan ruhani ini menjadi tidak mudah.
Setiap manusia diuji kekuatan dan kemampuannya untuk mengembalikan kesucian ruhaninya setelah tidak bisa kita kendalikan. Satu-satunya kekuatan yang bisa dikelola adalah lingkungan dan lingkungan terdekat masa bayi dan kanak-kanak adalah keluarga khususnya ibu. Oleh karena itu keluarga, terutama ibu- harus mampu memberikan pengalaman dan situasi awal yang positif sehingga mampu menempatkan bayi dan anak dalam suasana yang baik. Hal ini harus dilakukan karena daya positif internal bayi dan anak belum berkembang.
51 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz III (Beirut: Daarul  Ibn Hazm, 1426)., h. 171.
52 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz III, h. 173. lihat juga Ibn Miskawaih, Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A’raq, h. 62. Sementara itu Al-Kindi menggunakan istilah al-quwwat al-syahwaniyyat untuk daya bernafsu, al-quwwat al-ghadabiyyat untuk daya berani, dan al- quwwat al-nathiqat/al-aqilat untuk daya berpikir. Lihat Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, (Cet. II; Jakarta: UI Press, 1983)., h. 9.
Pengalaman-pengalaman positif dalam lingkungan keluarga ini diharapkan mampu menjadi referensi batin saat ia mulai menakar dan menimbang kebenaran dan kebaikan secara mandiri nantinya. Rasulullah saw mengatakan bahwa orang tuanyalah yang menjadikan fitrah 53 suci si bayi berubah menjadi nasrani, yahudi atau majusi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah.
Menurut al-Ghazali, sebenarnya jiwa manusia pada dasarnya berpotensi untuk menerima pancaran ( isyraq ) pengetahuan dari Jiwa Universal ( al-lauh al-mahfûz ) dan siap menerima ilustrasi rasional darinya dalam bentuk ilham dengan fitrahnya yang asli. Akan tetapi sebagian dari manusia itu menjadi sakit dalam kehidupan dunia, sehingga ia tercegah dari penyerapan segala esensi (ilham) ini. Namun ada di antara mereka yang tetap selamat seperti kondisi aslinya, tanpa tersentuh oleh sakit dan cacat, sehingga ia dapat menerima ilham itu sepanjang hayatnya. Jiwa-jiwa yang selamat tersebut adalah jiwa-jiwa para nabi. 54
Dengan demikian apa-apa yang tersimpan tersebut menjadi hiasan baginya dan menyempurnakan keadaannya. Pada saat tersebut ia akan mampu mempelajari sesuatu dalam waktu yang sangat singkat dan dapat menerima pengajaran jiwa universal (baca: ilham) sehingga jiwanya menjadi kuat dengan adanya ilmu ladunni itu. 55
3. Fikr dan Zikr: Sebuah Konsep Reflektif dan Kontemplatif
53 Fitrah secara bahasa berarti ciptaan atau sifat pembawaan yang ada sejak lahir), fitrah, agama dan sunnah. Lihat Ahmad Warson  Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Cet.
I; Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1984)., h. 1142. Lihat juga Louis Ma’luf,, Al-Munjid fi al- Lughah wa al-A’lam,  ( Daar al-Masyriq, 1986) 588. Lihat juga Budhi Munawar-Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, Jilid I (Cet. I; Bandung: Mizan, 2006)., h. 710. Bandingkan Jalaluddin Rakhmat, Reformasi Sufistik, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)., h. 130. Bandingkan juga  Muhaimin dkk, Para&gma Pendidikan lslam Upaya Mewujudkan Pendidikan Agama Istam di Sekofoh (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)., h. 16.
54 Imam al-Ghazali, Al-Risâlah al-Ladunniyah dikumpulkan dalam Majmû’at al-Rasâ`il al-Imâm al-Ghazâly ,  Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994),  h. 72. 55 Ibid .
Konsep fikr dan zikir merefleksikan sikap reflektif, kontemplatif, dan hormat kepada alam dan Penciptanya. Relasi Allah SWT, alam dan manusia dalam konteks ini bukan diletakkan dalam pigura binary opposition , tetapi dalam kerangka harmoni yang menurut Sachiko Murata disebut sebagai “keakraban yang berani” 56 Selanjutnya menurut Al-Quran, alam semesta ini tidak diciptakan secara sia-sia (QS. 3: 191). Konsekuensi dari ayat ini bahwa dalam diri seorang muslim tidak ada yang netral atau sia-sia di langit dan di bumi. Penciptaan mengandung suatu tujuan, dan tujuan ini berkaitan erat dengan peranan manusia (QS. 2: 30). Sehubungan dengan ini, Murata menjelaskan bahwa seorang muslim tidak dapat menjadi muslim dan sekaligus melihat kosmos “secara obyektif” dan “secara ilmiah”, sebab itu akan mengisyaratkan adanya jarak dan ketidakpedulian, seakan-akan alam raya itu bisu, tanpa membawa pesan moral atau spiritual sama sekali. 57
Penjelasan Murata di atas, mengandung sebuah penegasan bahwa fikr merupakan suatu usaha perenungan mendalam yang dapat membawa pada zikir (mengingat) kepada entitas di baliknya, yakni Allah SWT. Merenung yang reflektif dan mendalam dapat memproduksi kekaguman dan akan menghasilkan kearifan batin, pikiran dan akhirnya tindakan. Itulah sebabnya merenung atau berfikir sesaat menurut Ali bin Thalib lebih baik daripada beribadah selama seribu tahun. Dengan demikian, dalam ungkapan yang lain dikatakan bahwa pemikiran yang reflektif dan penuh zikir ini dapat menghasilkan percikan-percikan besar yang melahirkan kearifan, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan. Sikap reflektif semacam ini dapat menghasilkan sikap iman, Islam dan ihsan. Sikap tiga dimensi ini mendukung pada upaya untuk mengurangi kecenderungan keserakahan manusia terhadap hal-hal yang bukan  menjadi miliknya.
56 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan M. S, Nasrullah, dengan judul “The Tao of Islam: Kitab Rujukan  Tentang  Relasi Gender dalam Kosmo.logi dan Teologi Islam”, (Cet.  I; Bandung: Mizan, 1996)., h. 169.
57 Ibid . , h. 170.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 112
4. Konsep Sabr: Upaya Menjadikan Manusia untuk Hidup Hemat
Sabr secara etimologis bermakna “menahan” seperti mengurung binatang, menahan diri, dan mengendalikan jiwa. 58 Berdasarkan makna “menahan” ini lahirlah makna konsisten atau bertahan, karena bersabar berarti bertahan menahan diri dari satu sikap. Kata ini dipergunakan untuk obyek yang sifat material maupun non material. Sementara Ahmad Ibn Faris mengartikan kata sabar dengan dua makna yakni a’la syai (ketinggian sesuatu) dan jins min al-hajarah (sejenis batu). 59
Makna pertama kata sabar berarti “puncak sesuatu”, sedangkan makna kedua berarti batu yang kokoh lagi kasar, atau potongan besi. Pengertian yang terakhir ini bermakna kemampuan mengendalikan diri dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Menurut Abd. Muin Salim, sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang baik atau yang terbaik. Karena itu ia mengandung makna “ketahanan mental” dalam menanggung  tantangan dan penderitaan, atau pun keteguhan hati dalam menekuni usaha atau perjuangan. 60
Kosenp sabar dalam tradisi tasawuf dianggap sebagai sesuatu yang teramat vital, karena ia mempengaruhi keberhasilan seorang pencari jalan tasawuf tetap tahan atas segala keadaan, gangguan dan hawa nafsu. Jalaluddin Rumi, kata sabar selaras dengan syukur. Rumi, misalnya mengutip hadis yang artinya “ketika Tuhan mencintai hamba-Nya, dia membuatnya menderita, apabila dia sabar, Dia akan memilihnya, apabila dia penuh rasa terima kasih, Dia membuat dirinya terpilih. 61
Selanjutnya konsep sabar terkait erat dengan konsep taubat. Hakekat taubat menurut Sahal at-Tasturi mengatakan taubat ialah mengganti gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan yang
58 Mardan, Wawasan Al-Quran Tentang Malapetaka, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Arif, 2009) h. 305.
59 Ibid, h. 305.
60 Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)., h.  213-214.
61 Jalaluddin Rumi, Aforisme-Aforisme Sufistik Jalaluddin Rumi, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2003)., h. 263.
terpuji, hal yang demikian tidak akan sempurna kalau tidak dengan bersunyi diri, berdiam dalam kesenyapan sembari merenungkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan berikrar untuk tidak mengulangi lagi. 62 Dengan demikian, ada peranan sabar dalam taubat yang dapat menguatkan manusia untuk bertahan pada godaan hawa nafsu. Ini ditandai oleh perjuangan terus menerus melawan hawa nafsu yaitu diri yang rendah, naluri yang hina, yang menurut maknanya dalam Al-Qur’an disebut “daging”. 63 Al-Qur’an menyebutkan bahwa orang beriman telah diperingatkan agar ia takut akan tempat Tuhannya, dan menghalangi nafsu (QS. 79: 40). Sebab nafsu menurut Sachiko Murata adalah keinginan ( hawa)- angin yang menyimpang, yang tifdak sesuai dengan yang al-haqq . Mengikuti hawa nafsu dan bukannya mengikuti petunjuk Tuhan merupakan kelemahan mendasar manusia. 64 sebab, menurut makna intrinsiknya kata hawa bermakna kecenderungan manusia kepada syahwat dalam konteks yang negatif. Dengan yang nafsu negatif tersebut dapat mengantarkan manusia kepada tindakan tercela, dosa dan sifat yang rendah dan oleh kaum sufi perjuangan melawan nafsu disebut “perang sabil yang lebih besar”, karena “musuh terbesarmu (nafsu) ada di antara kedua sisimu”. 65
Pada sisi lain sabar bukanlah “kelemahan” atau “menerima apa adanya” tetapi ia adalah perjuangan yang menggambarkan kekuatan jiwa pelakunya sehingga mampu mengalahkan keinginan hawa nafsunya”. Dengan demikian, kesabaran yang dituntut oleh Al-Qur’an adalah: (a) dalam usaha mencapai apa yang diperlukan. Kesabaran ini menuntut usaha yang tidak mengenal lelah, serta tidak memperdulikan rintangan apa pun, sampai tercapainya apa yang diperlukan itu, (b) sabar dalam menghadapi malapetaka, sehingga menerimanya dengan jiwa yang tabah
62 Imam Al-Ghazali, Kitab Taubat, Sabar wa Syukur, diterjemahkan oleh Nurhichkmah dan R. H. Aqib Suminto, dengan judul “Taubat, Sabar dan Syukur” (Cet. IV; Jakarta: Tintamas, 1978)., h. 5.
63 Annimarie Schimmel, Dimensi-Dimensi  Mistik Dalam Islam, (Cet. II; Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2003)., h. 141.
64 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought, h. 172.
65 Annimarie Schimmel, Dimensi-Dimensi  Mistik Dalam Islam, h. 141.
dan lapang, guna memperoleh imbalan dan hikmahnya, (c) yang secara khusus ditekankan adalah sabar dalam peperangan dan perjuangan, walaupun hal yang terakhir sudah dapat tercakup oleh kedua hal sebelumnya. 66 Dengan demikian, konsep sabar atas godaan-godaan nafsu bukan berarti menafikan sama sekali nafsu, karena ia diperlukan untuk mendorong munculnya tindakan-tindakan yang bermanfaat. Nafsu semacam inilah yang disebut sebagai al-nafs al-muthmainnah yakni nafsu yang tenang, yang menurut Al-Qur’an  keadaan semacam ini disebut telah kembali kepada Tuhannya (QS. 75: 2 dan QS. 89: 27).
Konsep-konsep sabar dengan segala implikasinya sesungguhnya menggambarkan sebuah konsep etika yang dapat menghadirkan perilaku-perilaku etis dan spiritual manusia di dalam interaksinya dengan alam lingkungan. Pengendalian diri dari dimensi sabar ini, perspektifnya dapat diperluas pemakaiannya pada segala tindakan manusia baik terkait dengan etika kepada Allah SWT, alam lingkungan maupun kepada sesama manusia. Sementara itu konsep sabar dalam konteks kegiatan ekonomi, misalnya dapat disetarakan dengan efisiensi, efektifitas, hemat, tidak boros dan tidak konsumtif.

## E. Kesimpulan
Setelah menguraikan secara global makalah ini, maka pada bagian akhir dapat digeneralisir, yaitu korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan. korupsi dapat juga diartikan “perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Korupsi juga dimakna sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan pribadi ( the misuse of public power  for private profit) .
Selanjutnya, motif-motif terjadinya korupsi karena adanya tuntutan kebutuhan hidup yang tidak dapat terhindarkan lagi apabila seseorang tersebut pada puncak kekuasaan. Merujuk pada teori Hierarchy of Needs dapat digambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah)
66 Lihat, Mardan, Wawasan Al-Quran Tentang Malapetaka ., h.
yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (physical needs) . Kemudian, kebutuhan keamanan merupakan perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Adapun ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (prime needs) setiap orang.
Beberapa strategi yang dapat memberikan pengaruh untuk menegeliminir kecenderungan destruktif dan nasut tindakan korupsi, antara lain; melalui sarana zuhud dan visualisasinya, konsepsi tazqiyatunnafs sebagai sarana penyucian batin anusia dan fikr dan zikir, serta sabar sebagai media pengendalian keserakahan sehingga dapat membangun  moralitas manusia ke arah yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
A. Watimena, Reza A. Filsafat Anti Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2012.
Adeleye, Ifedapo. “ Theorising Human Resource Management In Africa: Beyond Cultural Relativism”, African Journal of Business Management , Vol. 5(6), 18 March, 2011.
Affifi, A.E. The Mystical Philosophy of Muhyidin Ibn Arabi, Cambridge: University Press, 1939.
Alatas, Syed Husain. Sosiologi Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, Cet. I; Jakarta: LP3S, 1987.
Al-Chaidar, Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total , Cet. V; Jakarta: Darul Falah, 1419.
al-Ghazali, Imam. Al-Risâlah al-Ladunniyah, Majmû’at al-Rasâ`il al-Imâm al-Ghazâly ,  Jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
Al-Ghazali, Imam. Ihya Ulumuddin, Juz III, Beirut: Daarul  Ibn Hazm, 1426.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 116
Al-Ghazali, Imam. Kitab Taubat, Sabar wa Syukur, (terj) Nurhichkmah & R.H. Aqib Suminto, “Taubat, Sabar dan Syukur”, Cet. IV; Jakarta: Tintamas, 1978.
Ali, Yunasril. Manusia Citra Ilahi , Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
al-Jailani, Abd. Qadir. al-Fath al-Rabbânî wa al-Faidh al-Rahmânî Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th.
al-Sud, Muhammad Basil Uyun. (Ed), Diwan al-Hallaj, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002
Angha, Nader. Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spiritual, Jakarta: Serambi, 2002
Anwar, Yesmil. dan Adang, Kriminologi, Cet. II; Bandung: Refika Aditama,
2013.
Balan, Manuel. “Competition by Denunciation: The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile” Jurnal Comparative Politics, Vol. 43, No. 4 July 2011.
Binavides, Abraham D. et. al, “Public Service and Good Governance vs Corruption and Self Promotion” Journal of Public Affairs Education , Vol. 19, No. 4 (Faal  2013).
Brady, Phillip A. “Golding’s Prepubescent Main Characters—Ralph, Piggy, Jack, Roger, and Simon as Allegories Juxtaposed with Abraham H. Maslow’s Hierarchy of Needs”, A Tesis , USA: California State University Dominguez Hills, 2007.
Brown, Rajeswary Ampalavanar. “Indonesian Corporation, Cronyism and Corruption”, Jurnal Modern Asian Studies, Vol. 40, No. 4 tahun 2006.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Cet. I; Jakarta: Gramedia,
1982.
Connolly, Peter. (Ed), Approach to The Study of Religion, (terj) Imam Khoiri, Aneka Pendekatan Studi Agama , Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2002.
Dininio, Philip. dan Orttung, Robert. “Explaining Patterns of Corruption in the Russian Regions” Jurnal World Politics , Vol. 57, No. 4 Juli., 2005.
Dreher, Axel. dan Schneider, Friedrich. “Corruption and The Shadow Economy: An Empirical Analysis” Jurnal Springer Vol. 144 No. 1 Juli 2010.
Dye, Kelly. “Maslow, Man Interruppted: Reading Management Theory in Context”, Journal Management Decision, Vol. 43, No. 10 Tahun 2005.
Girling, John., Corruption, Capitalism, and Democracy, USA: Routledge Studies In Social and Political Thougtht, tp, th.
Graaf, Gjalt De. “Spaecauses of Corruption: Toward A Contextual Theory of Corruption, Jurnal SPAEF, Vol. 31. No. ½., Tahun 2007.
Haller, Dieter. dan Shore, Cris. (Ed), Corupption: Anthropological Perspectives, London: Pluto Press, 2005
Hamzah, Andi. Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan untuk Pimpinan Proyek Penegak Hukum dan Umum, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressidendo, 1985.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional , Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
Handoyo, Eko. Pendidikan Anti Korupsi , Semarang: Widyakarya Press, 2009.
Kaligis, Otto Cornelis. “Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia”, dalam Journal Equality , Volume II, No. 2 Agustus 2006.
Kartono, Kartini Patologi Sosial, Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 2001
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan , Jakarta: Gramedia, 1998.
Koob , George F. “AllostaticView of Motivation: Implications for Psychopathology”, dalam Richard A. Dienstbier Series Editor Rick A. Bevins and Michael T. Bardo, (Eds), Motivational Factors in the Etiologyn of Drug Abuse , Volume 50 of the Nebraska Symposium on Motivation,
London: University of Nebraska Press Lincoln and London, 2004.
Lopa, Baharuddin. Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Cet. I; Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 118
Luboff, Alyssa Lynne. “On The Ground: Opening A Coherent Space For The Insights Of Cultural Relativism”, Disertasi, USA: Chicago: Department Of  Philosophy, 2014.
Ma’luf, Louis. Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Daar al-Masyriq, 1986
Mahmud, Abd al-Qadir. Al-Falsafah al-Sufiyyah fi al-Islam Masadiruha wa Nadhariyyatuha wa Makanuha min al-Din wa al-Hayat, Beirut: Dar al- Fikri al-‘Arabiy, 1966.
Mardan, Wawasan Al-Quran Tentang Malapetaka, Cet. I; Jakarta: Pustaka Arif, 2009.
Mas’udi, Masdar Farid. “Korupsi Kejahatan Luar Biasa”, dalam Soen’an Hadi Poernomo, Berani Korupsi itu Memalukan: Bunga Rampai Filosofi, Masalah, Solusi Negeri Kelautan dan Upaya Pemberantasan Korupsi, Cet. I; Bandung: Imania, 2013.
Maslow, Abraham Harold. A Theory of Human Motivation, India: Regional Engineering College, Calicutta, tp. Th
Muhaimin dkk., Paradigma Pendidikan lslam Upaya Mewujudkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1984
Murata, Sachiko. The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought, (terj) Rahmani Astuti dan M. S, Nasrullah, dengan judul “The Tao of Islam: Kitab Rujukan  Tentang  Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam”, Cet.  I; Bandung: Mizan, 1996.
Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam, Cet. II; Jakarta: UI Press,
1983.
Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor, 2003.
Qua, Jhon S.T. Curbing Corruption in Asia, A Comparative Study of Six Countries, Singapore: Eastern University Press, 2003
Qudamah, Ahmad Ibn. Mukhtahar Minhaj al-Qashidin, tk, tp, th
Rachman, Budhi Munawar. Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, Jilid I, Cet. I; Bandung: Mizan, 2006.
Rahmat, Jalaluddin. Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus, Cet. IV; Bandung: Mizan, 1991.
Rakhmat, Jalaluddin. Reformasi Sufistik, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Rakhmat, M. Dimensi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Memberantas Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal .
Rodriguez, Peter et. al,. “The Academy of Management Review” Jurnal Spiringer , Vol. 30, No. 2 April, 2005.
Rumi, Jalaluddin. Aforisme-Aforisme Sufistik Jalaluddin Rumi, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
Salim, Abd. Muin. Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Schimmel, Annimarie. Dimensi-Dimensi Mistik dalam Islam, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
Siahaan, Jokie M. S. Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi, Cet. I; Jakarta: PT. Indeks, 2009.
Skiba, Michaeline. & Smith, Donald R. “Applying Merton’s Theory of Anomia To Career Disruption”, The Current Issue and Full Text Archive of This Journal, 2012).
Subandy, Idy. dan Irlantara, Yesal. Melawan Korupsi di Sektor Publik , Cet. I; Bandung: Sawarung, 2003.
Sulaiman, Umar. Islam Kosmopolit: Ikhtiar Pembumian Nilai-Nilai Transenden-Humanis di Ruang Publik, Cet. I; Yogyakarta: Fressh Book, 2012.
Sumaryanto, A. Djoko. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Cet. III; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011
Suseno, Frans Magnis. Filsafat Kebudayaan Politik, cet. I; Jakarta: Gramedia Utama, 1992.
Syukur, M. Amin. Menggiugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Tarbawiyah , Vol. 13, No.1, Edisi Januari - Juni 2016 120
Taf, Donald R. Criminology , New York: Macimillan Publishing Co, Inc, 1956
Tavits, Margit. “Why Do People Engage in Corruption? The Case of Estonia”, Jurnal Social Forces, Vol. 88, No. 3 Maret 2010.
Umar, M. Hasbi. Nalar Fiqih Kontemporer, Cet. I;  Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
Yeh, Yenli. “Chinese Student Stress: A Further Clarification  Of Merton’s Anomie Theory”, Disertasi , USA: Indiana University of Pennsylvania, 2000.