## KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

## Heniyatun
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Email: heni.suprapto@yahoo.co.id ;

## Puji Sulistyaningsih
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Email: pujisulistyaningsih@yahoo.com ;

## Heni Hendrawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Email: henihendrawati22@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang objek wakaf berupa Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini ini  sebagaimana  diatur  dalam  UU Nomor 41  Tahun  2004,  Pasal  16  ayat  (3),  bahwa Hak  Cipta  merupakan  salah  satu  lingkup  KI,  yang  dapat  menjadi  objek  wakaf. Demikian  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2014,  bahwa  salah  satu  peralihan  Hak  Cipta adalah  dengan  diwakafkan.  Perlu  dipahami  ketika  akan  mewakafkan  hak  cipta apakah  yang  akan  diwakafkan  hak  ekonominya  atau  hak  moralnya  saja,  atau keduanya,  karena  hak  moral  melekat  pada  diri  pencipta,  apakah  dapat  dialihkan. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  prosedur  peralihan  hak  cipta sebagai  objek  wakaf.  Jika  hak  cipta  dialihkan  melalui  wakaf  bagaimana  akibat hukumnya, karena terkait dengan hak moral yang melekat pada pencipta. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana keabsahan wakaf hak cipta tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Pendekatan  yang  digunakan  melalui  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama  dengan  objek  wakaf  yang  lain,  yang  membedakan  hanya  ikrar  wakafnya  saja, selain itu juga disyaratkan adanya surat pendaftaran(maksudnya adalah pencatatan) ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukumnya adalah ketika wakif sudah mewakafkan maka haknya sudah beralih pada penerima wakaf. Namun hak  yang  dapat  beralih  hanya  hak  ekonominya  saja,  sedangkan  hak  moral  tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak cipta sesuai yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta (sesuai dengan hasil ciptaannya), sehingga wakaf  hak  cipta  ini  sifatnya  sementara.  Mengenai  keabsahan  batasan  waktu  wakaf dengan objek hak cipta, para ulama (responden) membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut.
Kata Kunci : Hak Cipta; Peralihan Hak Cipta; Objek Wakaf

## Abstract
This research reviewing waqf object as an Intelectual Property which is in accordance with  the  Indonesian  constitution  Number  41  year  of  2004,  article  16  paragraph  (3). Copyright  is  one  of  intellectual  property  that  may  become  object  of  waqf.  It  is
mentioned in the Constitution number 28 year of 2014 that one form of copyright is by doing  waqf.  However,  when  someone  does  the  waqf  of  his  copyright,  it  should  be noticed  whether  the  donation  of  copyright  is  only  the  economic  right  or  the  moral right or even both. Since the moral right is involved on creator, could it be transferred? The goal of this research is to know the procedure of copyright transfer as waqf object. If  the  copyright  is  transferred  by  waqf,  how  is  the  legal  consequence  related  to  the moral right that involved in. Another goal is to know the validity of the copyright waqf as there is time limitation of ownership in copyright. To realize the goal, the research used  juridical  normative  method.  The  result  shown  that  the  procedure  of  copyright transfer as waqf object is similar with other waqf objects, except for the waqf pledge and  the  requirement  of  registration  letter  of  creation  from  the  Director  General  of Intellectual Property of Ministry of Law and Human Right. The legal consequence of it is that when waqif (person doing the waqf) does waqf, his right is transferred to the recipient of waqf. However, it is only economic right that can be transferred, whereas the  moral  right  is  still  attached  to  the  creator  (waqif).  The  legal  protection  for copyright is based on the Constitution of copyright (in accordance with his creation), so  the  copyright  waqf  has  temporary  time  only.  Dealing  with  the  validity  of  limited time waqf of copyright, most Islamic Priests (resp ondents) allow it. It’ s appropriate to the benefit of the waqf.
Keywords : Copyright; Copyright Transfer; The Object of Waqf

## A. LATAR BELAKANG
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  berpengaruh  terhadap  Fikih Muamalah,  khusususnya  yang  menyangkut  objek  wakaf.  Ketentuan  di  dalam  fikih menjelaskan  bahwa  benda  yang  diwakafkan  haruslah  benda  yang  tidak  bergerak. Namun  dengan  kemajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terdapat  perluasan objek wakaf, yaitu tidak hanya berupa benda tetap, tetapi dapat juga berupa benda bergerak,  bahkan  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud,  misalnya  Kekayaan Intelektual  (KI).  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3). Ketentuan tersebut diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang merupakan peraturan pelaksana Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  bahwa  objek  wakaf dapat  berupa  benda  bergerak yang  berupa  uang  dan  benda  bergerak  yang  tidak  berupa  uang.  Hak  Cipta merupakan  salah  satu  lingkup  KI  yang  dapat  menjadi  objek  wakaf  berupa  benda bergerak. Hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa salah satu peralihan Hak Cipta adalah dengan diwakafkan.
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  perlu  disambut dengan  baik  bagi  umat  Islam  yang  akan  melaksakan  ibadah Ijtimā’i yyah (ibadah sosial) untuk mencari rida Allah SWT, yaitu bagi yang akan melakukan perwakafan tetapi  tidak mempunyai  tanah.  Hal  ini  telah  terpecahkan dengan  lahirnya  undang- undang  tentang  wakaf  tersebut  sebagai  penyempurnaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977  Tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  sebab  selain  untuk menjamin  kepastian  hukum,  undang-undang  tersebut  juga  merupakan  unifikasi hukum  perwakafan  di  Indonesia,  yaitu  bahwa  kekayaan  yang  dapat  diwakafkan
tidak  hanya  yang  terbatas  kekayaan  materiil  saja,  akan  tetapi  kekayaan immateriilpun dapat diwakafkan.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa  kekayaan  intelektual  (KI)  yang  dapat  diwakafkan  termasuk  dalam  kategori benda  bergerak  yang  tidak  berwujud.  Kekayaan  Intelektual  tersebut  meliputi  Hak Cipta (copyright) dan  Kekayaan  Industri (industrial  property  right). Kekayaan Industri (industrial  property  right) terdiri  dari  Paten,  Merek,  Varietas  Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta merupakan  salah  satu  kekayaan  intelektual  berupa  suatu  karya  di  bidang  ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan salah satu objek wakaf.
Permasalahan mulai timbul ketika mewakafkan hak cipta, karena di dalam hak cipta batasan waktu kepemilikan hak berbeda-beda sesuai dengan jenis hasil karya yang  diciptakan.  Masa  berlaku  hak  ekonomi  ada  yang  selama  hidup  pencipta  dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun ada juga yang masa perlindungannya hanya  berlaku 50 (lima puluh) tahun atau bahkan ada yang hanya selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Perlu dipahami pula bahwa di dalam Hak Cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi, ketika akan mewakafkan hak cipta apakah yang akan diwakafkan hak ekonominya atau hak moralnya saja, atau keduanya, karena hak moral melekat pada diri  pencipta,  apakah  juga  dapat  dialihkan?  Kemudian  hak  apa  saja  yang  melekat pada penerima wakaf setelah wakif mewakafkan hak ciptanya tersebut? Pertanyaan selanjutnya  adalah,  dapatkah  hak  cipta  yang  termasuk  benda  tak  berwujud  yang belum  dikenal  di  era  para mujtahid ī n dan  bahkan  dalam  fikih iftir ā d ī (prediktif), termasuk harta yang dapat diwakafkan?
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan diselesaikan dalam penelitaian ini meliputi:
1. Bagaimana prosedur peralihan hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap si pencipta jika hak cipta diwakafkan?
3. Bagaimana  keabsahan  wakaf  hak  cipta  yang  dibatasai  waktu  kepemilikan haknya?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah,  metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menekankan  pada  ilmu hukum  atau  berpedoman  pada  segi  yuridis,  yaitu  berusaha  menelaah  peraturan- peraturan  hukum  yang  berlaku  (Soerjono,  2005:  264).  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mendeskripsikan  secara  sitematis,  faktual,  dan  akurat  terhadap  suatu  obyek  yang ditetapkan  untuk  menemukan  sifat-sifat,  karakteristik,  serta  faktor-faktor  tertentu yang  dimulai  dari  peraturan  dan  teori  umum  yang  dipublikasikan  terhadap  data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan (Soerjono, 2005: 36).
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, yaitu dilakukan
ISSN: 1412-6834
wawancara  dengan  responden,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi kepustakaan.
Penelitian ini juga menggunakan metode survey sampel, yaitu informasi yang dikumpulkan  dari  sebagian  populasi  untuk  mewakili  seluruh  populasi.  Penentuan responden didasarkan pada metode non-random sampling atau purposive sampling , yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu serta dicari anggota sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya  artinya  tidak  semua  unsur  dalam  populasi  mempunyai  kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.  Adapun pemilihan sampel didasarkan pada ciri- ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.
Penelitian dilakukan dengan studi pustaka, dan wawancara/ interview dengan responden.  Metode  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  analitis,  dan diolah dengan metode kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum
a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intelectual Property Rights (IPR), yang dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena  kemampuan  inteletual  manusia.  Konsepsi  mengenai  HKI  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  karya  intelektual  yang  telah  dihasilkan  manusia  memerlukan pengorbanan  tenaga,  waktu,  dan  biaya.  Pengorbanan  tersebut  menjadikan  karya yang  telah  dihasilkan  memiliki  nilai  ekonomi  karena  manfaatnya  dapat  dinikmati. Hal tersebut mendorong adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum  bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk  mendorong  dan  menumbuh  kembangkan  semangat  berkarya  dan  mencipta. Adapun objek yang diatur di dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Menurut Dicky R Munaf, HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta  manusia,  karena  lahir  dari  kemampuan  intelektualitas  manusia  dan merupakan  hasil  kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam  berbagai  bentuknya,  yang  memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu.  Bentuk  nyata  dari  ciptaan  tersebut  bisa  di  bidang  teknologi,  ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dalam Riswandi, 2016: 29).
Menurut Djumhana (1995: 107) HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam  ruang  lingkup  kehidupan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  maupun  seni  dan sastra.  Pemiliknya  bukan  terhadap  barangnya  melainkan  terhadap  hasil kemampuan  intelektual  manusianya,  yaitu  diantaranya  berupa  ide.  Hak  kekayaan intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Kata “intelektual”  tercermin  bahwa  obye k  kekayaan  intelektuan  tersebut  adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creation of the Human Mind). Hak  eklusif  yang  diberikan  negara  kepada  individu  pelaku  HKI  (inventor, pencipta, pendesain  dan sebagainya)  tiada  lain  dimaksudkan sebagai  penghargaan atas  hasil  karya  (kreativitas),  agar  orang  lain  terangsang  untuk  dapat  lebih  lanjut mengembangkannya  lagi,  sehingga  dengan  sistem  HKI  tersebut  kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan  atas  segala  hasil  produksi  kecerdasan  daya  pikir  seperti  teknologi,  ilmu pengetahuan,  seni,  sastra,  gubahan  lagu,  karya  tulis,  karikatur,  dan  lain-lain  yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HKI adalah hak yang  berasal  dari  hasil  kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  berpikir  manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.
Perlindungan  HKI  diberikan  oleh  negara  atas  ide  atau  hasil  karya  warga negaranya.  Perlindungan  HKI  selain  untuk  melindungi  kepentingan  dari  pihak pemilik  yang  mempunyai  hak  eksklusif  terhadap  hak  ciptanya,  juga  untuk menghindarkan  dari  penggunaan  pihak-pihak  yang  tidak  berwenang  (Lita,  2016: 160)
Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan TRIPs Agreement, meliputi: a. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ( Copy Right and Related Right );  b.  Merek  Dagang  ( Trademarks );  c.  Indikasi  Geografis  ( Geographical Indication );  d.  Desain  Industri  ( Industrial  Desaign );  e. Patents ;  f. Layout-Design ( Topographies ) of  Integrated  Circuits ;  g. Protection  of  Undisclosed  Information ;  h. Control  of  anti  competitive  practices  in  contractual  licences (Sutedi,  2009:  56). Adapaun klasifikasi HKI di Indonesia meliputi: a. Hak Cipta dan hak terkait; b. Paten; c. Merek; d. Desain Industri; e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; f. Rahasia Dagang; dan g. Perlindungan Vaietas Tanaman.
b. Hak Cipta
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014),  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Selain  penafsiran  otentik,  pengertian  hak  cipta  juga  diberikan  oleh  doktrin, antara lain menurut Anwar Ibrahim (dalam Margono, 2003: 28),  bahwa Hak Cipta merupakan  semua  hasil  ciptaan  manusia  dalam  bidang  seni,  sastra,  dan  ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.
Menurut  Patricia  Loughlan  (dalam  Purba,  2009:  25),  Hak  Cipta  merupakan bentuk  kepemilikan  yang  memberikan  pemegangnya  hak  eksklusif  untuk mengawasi  penggunaan  dan  memanfaatkan  suatu  kreasi  intelektual,  sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).
Pencipta  adalah  seseorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Adapun pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak  lain  yang  sah  (Pasal  1  angka  4  UUHC  2014).  Sementara  pengertian  ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC 2014 adalah setiap karya cipta  di bidang ilmu pengetahuan,  seni,  dan  satra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Hak  cipta  sebagai  hak  eksklusif  terdapat  dua  hak,  yaitu  hak  moral  dan  hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta  atau  hak  terkait  telah  dialihkan.  Pelaksanaan  hak  moral  ini  misalnya pencantuman  nama  pencipta pada  ciptaannya,  walaupun  hak  cipta tersebut  sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain nama pencipta tetap harus dicantumkan. Jadi hak  moral  itu  sifatnya  abadi  yang  melekat  pada  diri  pencipta,  artinya  tidak  dapat dilihkan  kepada  pihak  lain.  Oleh  karena  itu  kemanapun  dan  sampai  derajat keberapapun  Hak  Cipta  telah  beralih  atau  dialihkan,  Pemegang  Hak  Cipta  tetap terkait  untuk  mengakui  dan  menghormati  Hak  Moral  pencipta.  Hak  seperti  itu  di antaranya  berupa  kewajiban  untuk  selalu  mencantumkan  nama  pencipta  dalam ciptaan (Soelistyo, 2011: 97)
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  (2001:  21),  hak  moral  adalah  hak  yang melindungi kepentingan reputasi pribadi atau penemu dan tidak dapat dipindahkan dari pencipta karena bersifat pribadi atau kekal. Selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya  hak  moral  mempunyai  makna  yang  merujuk  pada  hak-hak  yang  bersifat pribadi dan memiliki dimensi non ekonomi.
Hak  Ekonomi  menurut  Suyud  Margono  (2010:  25)  adalah  hak  eksklusif pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaan. Hak ekonomi ini berupa hak untuk mengumumkan ( publishing right ) suatu ciptaannya dan hak untuk memperbanyak ( reproduction right ) hasil ciptaannya. Hak  moral  yang  diatur  dalam  UUHC  2014  Pasal  4  merupakan  hak  yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:  1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya untuk  umum;  2)  Menggunakan  nama  aliasnya  atau  samarannya;  3)  Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam msyarakat; 4) Mengubah judul dan anak judul  ciptaan;  dan  5)  Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,
mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan diri atau reputasinya.
Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  mengambil  manfaat  dari  hak  cipta  yang dilindungi. Hak ekonomi terdiri dari: (Riswandi, dan Sujitno, 2016: 93-94)
a. The  reproduction  right atau  hak  reproduksi  merupakan  hak  yang  paling fundamental  dari  seluruh  hak  ekonomi.  Hak  ini  diakui  baik  dalam Konvensi Bern, Universal Copyright Convention , maupun hukum hak cipta di  setiap  negara.  Hak  ini  pada  hakekatnya  adalah  memberi  izin  untuk mereproduksi,  mengkopi  atau  menggandakan  jumlah  ciptaan  dengan berbagai  cara,  misalnya  dengan  cara  mencetak  ( print ),  atau  secara mekanik.  Itu  sebabnya  hak  mereproduksi  ini  sering  dibagi  lagi  menjadi printing right dan mechanical right.
b. The  adaptation  right adalah  hak  memberi  izin  melakukan  adaptasi, aransemen,  atau  perbuatan  lain  untuk  mengubah  bentuk  sebuah  karya, misalnya  menterjemahkan  satu  karya  dari  satu  bahasa  ke  bahasa  lain, membuat  aransemen  musik  dan  lain  lain. The  adaptation  right dengan jelas diakui oleh The Bern Convention dan Universal Copyright Convention. Soal  terminologi  ada  juga  penulis  yang  memaknai  hak  ini  sebagai alteration right yang mencakup adaptation right dan translation right .
a. The  distribution  right adalah  hak  memberi  izin  untuk  mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk kelompok hak ini antara lain: menjual, menyewakan dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya. Kecuali berhubungan dengan  karya cinematografi di  dalam The  Bern  Convention,    the distribution right ini tidak jelas diakui di dalam The Bern Convention dan Universal Copyright Convention.
b. The  public  performance  right adalah  hak  memberi  izin  untuk menampilkan  suatu  karya  kepada  publik.  Hak  ini  juga  diakui,  baik  di dalam The  Bern  Convention dan Universal  Copyright  Convention. Oleh penulis dan juga kalangan collecting society seperti Yayasan Karya Cipta
Indonesia  (YKCI),  istilah  yang  dipergunakan  adalah performance  right yang  di  dalamnya  termasuk  menampilkan  karya  kepada  publik  secara langsung ( live ) maupun melalui penyiaran ( broadcast ).
c. The broadcasting right , hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan  menggunakan  kabel.  Ada  dua  bentuk  penyiaran  dengan  kabel, yaitu cable  transmission dan cable  origination .  Bentuk  yang  pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan  sebuah  kegiatan  meneruskan  yang  sudah  ada  ( pre-existing ). Bentuk  yang  kedua  adalah  pentransmisian  asli  dengan  kabel  karya.  Di dalam the  Bern  Convention bentuk  yang  pertama  ditempatkan  sebagai bagian  dari broadcasting  right dan  bentuk  yang  kedua  diberlakukan sebagai salah satu bagian dari the public performance right.
Hak cipta secara konsepsional merupakan hak hukum yang sifatnya eksklusif yang timbul secara deklaratif ketika ciptaan dapat diwujudkan secara nyata untuk jangka  waktu  tertentu.  Namun  demikian  hak  cipta  secara  konseptual  juga  tidak hanya dimaknai hak hukum, tetapi hak hukum tersebut dapat dimaknai sebagai hak kebendaan. Adapun hak kebendaan yang dimaksudkan berupa hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud. Oleh karena hak cipta sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak  berwujud,  hak  kebendaan  ini  secara  hukum  dimungkinkan  untuk  dialihkan atau  diperalihkan.  Dialihkan  dan  diperalihkannya  hak  cipta  ini,  memiliki  nilai manfaat  yang  tinggi  bagi  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Riswandi,  dan Sujitno, 2016: 81).
Ada  beberapa  cara  peralihan  hak  cipta,  salah  satunya  yaitu  dengan diwakafkan.  Hal  tersebut  secara  tegas  telah  disebutkan  dalam  Pasal  16  ayat  (3) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor  28  Tahun  2014,  yang  menyatakan ,“ hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian tertulis; f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ” Berdasarkan  UUHC  2014  bahwa  hak  cipta  yang  dialihkan melalui  wakaf  pada  dasarnya  hanyalah  hak  ekonominya  atau  pemanfaatan ekonominya saja, sementara hak moralnya tidak dapat dialihkan karena merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
c. Wakaf
Wakaf menurut bahasa berasal dari kata waqf (Bahasa Arab) yang didasarkan dari  kata  kerja waqafa-yaqifu-waqfan yang  berarti  ragu-ragu,  berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah,  menahan,  dan tetap  berdiri.  Sementara  secara  istilah,  menurut  Mazhab Hanafi  wakaf  adalah  tidak  melakukan  suatu  tindakan  atas  suatu  benda  yang berstatus  tetap  sebagai  hak  milik,  dengan  menyedekahkan  manfaatnya  kepada pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang, misalnya wakaf buah kelapa. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu, artinya boleh tidak melepaskan harta yang  diwakafkan  dari  kepemilikan wakif namun  wakaf  tersebut  mencegah wakif melakukan  tindakan  yang  dapat  melepaskan  kepemilikannya  atas  harta  tersebut kepada  yang  lain  dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya  serta  tidak boleh  menarik  kembali  wakafnya.  Perbuatan  menjadikan  manfaat  hartanya  untuk digunakan  oleh mauq ū f  bih (penerima  wakaf),  walaupun  yang  demikian  itu berbentuk  upah,  atau  menjadikan  hasilnya  untuk  dapat  digunakan  seperti mewakafkan uang. Adapun menurut Mazhab Syafii dan Hambali wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt dengan menyedekahkan manfaatnya kepada kebajikan (sosial) (Syaikh Al- ‘Allamah Muhammad, 2012: 289).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memberikan  definisi  wakaf  sebagaimana tercantum  pada  Fatwa  MUI  tentang  Wakaf  Uang,  bahwa  wakaf  adalah  menahan harta  yang  dapat  dimanfaatkan  tanpa  lenyap  bendanya,  dengan  cara  tidak
melakukan tindakan hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) atau perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  guna  kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara wakaf berdasarkan PP. Nomor 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari  harta  kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan  kelembagaannya  untuk selama-lamanya  untuk  kepentingan  atau  keperluan  umat  lainnya  sesuai  ajaran Islam. Selain  itu,  wakaf berdasarkan  Pasal  215  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya  untuk selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai dengan ajaran Islam.
Pengertian  wakaf  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  memiliki implikasi  dan  ketentuan  hukum  yang  berbeda.  Disebutkan  dalam  PP.  Nomor  28 Tahun  1977  bahwa  harta  wakaf  hanya  terbatas  pada tanah  milik  dan  harta wakaf bersifat  abadi.  Adapun  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam wakif atau  orang  yang mewakafkan boleh dari sekelompok orang, tidak terbatas pada badan hukum  atau perorangan. Selain itu dalam KHI juga disebutkan bahwa harta wakaf bukan hanya berupa  tanah  milik,  melainkan  dari  benda  apapun  yang  dimiliki  sah  oleh wakif . Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga PP. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang merupakan peraturan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  wakaf  produktif  dijelaskan  bahwa wakaf juga dapat diberikan jangka waktu tertentu dan bahwa aset wakaf juga dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf meliputi:
a. Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. Bangunan  atau  bagian  bangunan  yang  terdiri  atas  tanah  sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun  benda  bergerak  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  Wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia,  Surat  Berharga,  kendaraan,  Hak  Kekayaan  Intelektual/  HKI,  hak  sewa,  dan
ISSN: 1412-6834
benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Objek  wakaf  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  disebut sebagai  harta  benda  wakaf  adalah  harta  benda  yang  memiliki  daya  tahan  lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  harta  benda  yang  dapat  diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wākif secara sah.
Tujuan  wakaf  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Wakaf,  yaitu  untuk memanafaatkan  harta  benda  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuannya  mewujudkan potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan kesejateraan umum. Adapun fungsi wakaf yaitu:
a. Fungsi  ekonomi;  salah  satu  aspek  yang  terpenting  dari  wakaf  adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
b. Fungsi sosial; jika wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
c. Fungsi ibadah; wakaf merupakan bagian dari ibadah dalam melaksanakan perintah Allah SWT, dan untuk memperkokoh hubungan dengan-Nya.
d. Fungsi akhlaq; yaitu wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya.
2. Prosedur Peralihan Hak Cipta Yang Dijadikan Sebagai Objek Wakaf
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para responden,  yaitu  Kepala  P3SI  Universitas  Muhammadiyah  Magelang,  Kepala  BMT Lesyariah  Universitas  Muhammadiyah  Magelang,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Kabupaten  Magelang,  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI),  Kementerian  Agama  Bidang Wakaf  Kabupaten  Magelang, n ādzir , PPAIW  Kecamatan  Magelang  Selatan,  dan Wākif ;  pada  dasarnya  wakaf  dilaksanakan  oleh wākif kepada nādzir di  hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis yang merupakan kehendak dari wākif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Akta ikrar wakaf harus memuat nama  dan  identitas wākif , nādzir ,  data  dan  keterangan  harta  benda  wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.
Secara rinci prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah sebagai berikut:  pada  dasarnya  bahwa  prosedur  pendaftaran  harta  benda  wakaf berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977,  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006.  Para responden berpendapat bahwa prosedur pendaftaran wakaf dengan objek hak cipta sebenarnya  hampir  sama  dengan  objek  wakaf  yang  lain,  akan  tetapi  jika  yang diwakafkan  hak  cipta  maka  ada  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh wākif ,  yaitu harus  disertai  bukti  pendaftaran  (penulis:  pencatatan)  hak  cipta  dari  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  KI)  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  sebagai bukti  kepemilikan  hak  atas  ciptaan  yang  akan  diwakafkan.  Syarat  ini  merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW),
karena dalam AIW harus dicantumkan surat pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta sebagai objek wakaf.
Hal  tersebut  menurut  penulis  berbanding  terbalik  dengan  yang  diatur  di dalam UUHC, yaitu bahwa tidak ada kewajiban untuk mencatatkan hak cipta, karena hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan. Jadi tanpa dicatatkanpun  hak  cipta  tersebut  tetap  mendapatkan  perlindungan  (Pasal  64  ayat (2) UUHC 2014).
Mengenai  ikrar  wakaf  dengan  objek  hak  cipta,  juga  tidak  ada  perbedaannya dengan  objek  wakaf  benda  tetap,  bedanya  jika  yang  diwakafkan  hak  cipta,  maka dalam ikranya  harus menyebutkan bahwa objek wakafnya adalah hak cipta. Selain itu juga menyebutkan tujuan wakaf dan jangka waktu wakaf (berapa lama hak cipta tersebut  diwakafkan).  Prosedur  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek  wakaf,  yaitu sebagai berikut:
a. Seseorang/ calon wākif yang akan mewakafkan hak ciptanya menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf,  dengan  membawa  surat-surat:  a)  Surat  pendaftaran  (penulis:
pencatatan)  ciptaan  dari  Dirjen  KI  Kementerian  Hukum  dan  HAM;  b) Surat keterangan dari Kepada Desa yang disahkan oleh Kepala Kecamatan setempat  yang  menerangkan  kebenaran  pemilikan  hak  cipta  dan  tidak sedang  dalam  sengketa;  c)  Izin  dari  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  (Dirjen  KI)  bahwa  hak  cipta  tersebut  akan  dialihkan. Selanjutnya    PPAIW  memeriksa  persyaratan  tersebut,  apakah  sudah memenuhi  untuk  pelepasan  hak  cipta  (untuk  diwakafkan),  juga  saksi- saksi, setelah itu kemudian  mengesahkan susunan nādz ir . Apabila calon wākif tidak  dapat  datang  ke  hadapan  PPAIW  karena  suatu  sebab,  dapat membuat  ikrar  wakaf  secara  tertulis  dengan  persetujuan  Kepala Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten/  Kota  mengenai  hak  cipta  yang  akan diwakafkan di  hadapan dua  orang saksi,  kemudian  ikrar  wakaf tersebut dibacakan Nādzir di hadapan PPAIW.
b. Wākif mengucapkan  ikrar  kepada Nādzir di  hadapan  PPAIW  dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas  dan  tegas,  dan  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  (akta ikrar  wakaf). Bagi wākif yang  tidak  dapat mengucapkan  ikrarnya  secara lisan,  maka wākif dapat  menyatakan  kehendaknya  itu  dengan  bahasa isyarat  (jika  tidak  dapat  bicara)  atau  menunjuk  seorang  kuasa  dengan surat  kuasa  khusus  (sesuai  prosedur  pemberian  kuasa  khusus,  yaitu bunyi ikrarnya secara jelas dan tegas dicantumkan dalam surat kuasa).
c. Setelah wākif selesai  melakukan  ikrar  wakaf,  kemudian  semua  yang terlibat  dalam  ikrar  wakaf  menandatangani  formulir  ikrar  wakaf  yang bentuk dan isinya telah dibakukan di dalam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 Nomor Kep/D/75/78. Setelah  itu  kemudian  PPAIW  membuat  akta  ikrar  wakaf  dalam  rangkap tiga dan diberi materai. Akta ikrar wakaf tersebut minimal memuat: nama
Vol. 8 No. 1 Februari 2017, hal. 91-107
dan  identitas wākif ,  nama  dan  identitas Nādzir , harta  benda  yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Akta ikrar wakaf tersebut paling lambat satu bulan harus sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya PPAIW
membukukan ke dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf.
Prosedur  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek  wakaf  tersebut  jika  dicermati sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, yaitu Pasal 1 angka 3, Pasal 17 dan Pasal 18, hanya bedanya ada syarat khusus yang berupa surat pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta ke Dirjen KI, Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti  bahwa  hak  cipta  yang  akan  diwakafkan  tersebut  adalah  miliknya,  selain  itu bahwa  surat  pencatatan  tersebut  merupakan  keabsahan  dari  suatu  perbuatan hukum perwakafan dengan objek hak cipta. Setelah hak cipta tersebut diwakafkan, maka  seyogyanya  juga  dicatatkan  lagi  ke  Dirjen  KI  bahwa  hak  ciptanya  telah dialihkan dengan proses wakaf.
3. Akibat Hukumnya Terhadap Si Pencipta Jika Hak Cipta Diwakafkan
Akibat  hukum  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek  wakaf  juga  hampir  sama dengan  wakaf  dengan  objek  yang  lain.  Hak  Cipta  berdasarkan  ketentuan  Pasal  16 ayat (2) UUHC 2014 dapat beralih atau dialihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah  hak  ekonominya  saja,  yaitu  hanya  pemanfaatan  secara  ekonomi  saja, sedangkan  untuk  hak  moralnya  tetap  melekat  pada  diri  si  penciptanya.  Jika  yang diwakafkan  hak  ekonominya  maka  beralihnya  hak  tersebut  hanya  sebatas  jangka waktu  yang  disebutkan  dalam  akta  ikrar  wakaf.  Ketika  jangka  waktu  wakafnya sudah habis maka hak tersebut kembali kepada wākif . Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Wakaf maupun PP Nomor 42 Tahun 2006 wakaf dapat hanya untuk jangka waktu  tententu  dan  juga  dapat  berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda bergerak,  benda  bergerak  ini  termasuk  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud, misalnya  HKI  (dalam  pembahasan  ini  adalah  hak  cipta).  Adanya  perluasan  objek wakaf, maka wakaf dengan objek hak cipta ini tergolong dalam wakaf dengan jangka waktu tertentu, karena perlindungan hak cipta memiliki batas waktu sesuai dengan ciptaan yang dihasilkan, yaitu ada yang seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah  pencipta  meninggal  dunia;  ada  yang  50  tahun;  25  tahun  terhitung  sejak pertama  kali  diumumkan,  bahkan  ada  yang  masa  perlindungan  hak  ekonominya hanya 20 tahun saja sejak pertamakali disiarkan [Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (3), Pasal 63 UUHC 2014].
Menurut  responden  Agus  Miswanto  (ketua  P3SI  UMMagelang)  dan  Khamim Setiawan (Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kabupaten Magelang), akibat hukum  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek  wakaf  adalah  sah  setelah wākif mengucapkan  ikrar  wakaf,  maka  benda  wakaf  sudah  beralih  dari wākif kepada penerima  wakaf termasuk  mauquf  ‘alaihnya,  untuk  dimanfaatkan,  dan  tidak  boleh dijual  dialihkan/  kepada  pihak  lain.  Di  sisi  lain wākif juga  sudah  tidak  berhak  lagi untuk  memanfaatkan  hak  cipta  tersebut,  meskipun  hak  moralnya  masih  melekat pada wākif .

## 4. Keabsahan Wakaf Hak Cipta Yang Dibatasai Waktu Kepemilikan Haknya
Selanjutnya  berkaitan  dengan  keabsahan  batasan  waktu  hak  cipta  sebagai objek  wakaf  ini  juga  berkaitan  dengan  akibat  hukum  peralihannya.  Berdasarkan Pasal  215  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan  bahwa wakaf  adalah perbuatan  hukum  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  dari  harta  miliknya  dan  melembagakannya  untuk  selama- lamanya  guna  kepentingan  ibadat  atau  kepentingan  umum  lainnya  sesuai  dengan ajaran Islam. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa KHI tidak mengenal wakaf yang  sifatnya  sementara/  untuk  jangka  waktu  tertentu  saja.    Sementara  itu  dalam Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  41  Tahun  2004,  menyatakan  bahwa  wakaf  adalah perbuatan hukum wākif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/  atau  kesejahteraan umum menurut syariah, misalnya wakaf kekayaan intelektual (KI).
Wakaf  dengan  objek  hak  cipta  dalam  penelitian  ini  termasuk  wakaf  yang sifatnya  sementara,  karena  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  ada  batasan waktunya  sesuai  dengan  hasil  karya  ciptaannya.  Seperti  telah  disebutkan  di  atas bahwa  batas  waktu  perlindungan  hukum  hak  ekonomi  untuk  hasil  karya  cipta berbeda-beda.  Misalnya  batas  waktu  perlindungan  hukum  untuk  ciptaan  turunan (derivatif)  yaitu  25  (dua  puluh  lima)  tahun  sejak  pertama  kali  dilakukan Pengumuman.
Menurut Mazhab Imam Malik, bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya  atau  boleh  dalam  waktu  tertentu  artinya  boleh  tidak  melepaskan  harta yang  diwakafkan  dari  kepemilikan wākif namun  wakaf  tersebut  mencegah wākif melakukan  tindakan  yang  dapat  melepaskan  kepemilikannya  atas  harta  tersebut kepada  yang  lain  dan wākif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya  serta  tidak boleh  menarik  kembali  wakafnya.  Pemanfaatan    hartanya  untuk  digunakan  oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan  hasilnya  untuk  dapat  digunakan  seperti  mewakafkan  uang.  Pendapat Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa, wakaf sementara atau berjangka waktu tertentu tersebut diperbolehkan, dalam hal ini adalah wakaf dengan objek hak cipta, atau  dengan  kata  lain  batas  waktu  wakaf  boleh  dibatasi.  Namun,  harus  sesuai dengan  kemanfaatan  atau  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/  atau kesejahteraan umat Islam menurut syariat Islam. Hal ini senada yang dikatakan para responden  antara  lain  yang  disampaikan  oleh  Nasyitotul  Janah  (direktur  BMT Lesyariah  UMMagekang),  Agus  Miswanto,  dan  Khamim  Setiawan,  bahwa  wakaf dengan  dibatasi  jangka  waktu  itu  diperbolehkan,  yang  terpenting  adalah  azas kemanfaatannya  dan  kegunaannya.  Sementara  ada  renponden  yang  menyatakan mewakafkan  hak  cipta  adalah  tidak  sah,  alasannya  bahwa  wakaf  itu  untuk selamanya dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi ada perdebatan tentang wakaf yang ada batasan waktunya. Namun jika dipahami pendapat dari para alim ulama bahwa wakaf hak cipta itu diperbolehkan.
ISSN: 1412-6834
Di  samping  itu,  hak  cipta  sebagai  harta  benda  wakaf  juga  diatur  di  dalam Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  yang  menyatakan  kekayaan  intelektual  telah ditetapkan sebagai harta benda wakaf, yaitu termasuk benda bergerak. Oleh karena hak  cipta  diakui  sebagai  harta  benda  wakaf,  maka  proses  perwakafannya  dapat diterapkan  terhadap  hak  cipta.  Hal  ini  dipertegas  lagi  dengan  ketentuan  Pasal  16 ayat  (2)  UUHC  2014,  yaitu  bahwa  hak  cipta  dapat  dialihkan  dan  beralih  melalui mekanisme wakaf. Perlihan tersebut harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.
Uraian  tersebut  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  peralihan  hak  cipta  sebagai objek wakaf secara filosofis telah didukung oleh agama, baik dari mazhab, dan para responden ulama, hal ini bahwa wakaf hak cipta merupakan wakaf yang mempunyai nilai kemanfaatan. Hal tersebut juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta, yaitu bahwa hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan yang perlu  mendapat  perlindungan  hukum,  sepanjang  hak  cipta  tersebut  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Secara  sosiologis,  wakaf  hak  cipta  telah berkembang  dan  dibutuhkan  di  masyarakat,  hal  ini  terlihat  dari  pendapat  para responden  yang  membolehkan  wakaf  yang  dibatasi  oleh  jangka  waktu  tertentu, sedangkan  secara  yuridis  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Secara yuridis karena telah dipertegas dalam  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang telah mengatur tentang peralihan hak cipta sebagai objek wakaf, dimana ada  batasan jangka waktu wakaf yang diikrarkan dalam akta wakaf oleh wākif kepada penerima wakaf.
Selain  itu  salah  satu  keabsahan suatu  tindakan  perwakafan  yang dinilai  dari unsur  wakaf  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004,  yaitu peruntukan  harta  benda  wakaf  adalah  kegunaan  dari  harta  benda  wakaf  yang diwakafkan  oleh wākif .  Untuk  memenuhi  tujuan  dan  fungsi  wakaf,  maka  wakaf hanya bisa diperuntukan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea  siswa,  serta  kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi  umat  atau  hal-hal  yang berhubungan dengan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  contoh  yang  perlu  dipahami  agar  tidak  menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai wakaf dengan objek hak cipta. Ada seorang wākif ( http://digilib.uinsby.ac.id )  yang  mewakafkan  100  eksemplar  buku,  tetapi  tanpa pernyataan wakaf secara tertulis dan juga tidak mengikrarkan/ mengucapkan ikrar wakaf.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa wākif tersebut  hanya  mengejar  pahala dari  Allah  SWT  semata,  tidak  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat bahwa  ia  telah  mewakafkan  suatu  karya  cipta  yang  dapat  bermanfaat  bagi  para pembacanya  dan  berharap  bahwa  bukunya  tersebut  berguna dan  bermanfaat  bagi para  pembaca  baik  dalam  bidang  akademis  maupun  bidang  lainnya.  Wakaf  yang demikian ini bukan merupakan wakaf hak cipta, melainkan merupakan wakaf benda bererak yang berwujud buku, yaitu suatu ciptaan yang diekspresikan dalam bentuk nyata (buku), sehingga buku tersebut dapat diwakafkan untuk selamanya.
Adapun yang dimaksud dengan wakaf hak cipta atas buku, adalah jika seorang penulis/  pengarang  buku  (pencipta)  yang  mempunyai  hak  cipta  atas  bukunya tersebut kemudian mewakafkan hak ciptanya (hak ekonomi) sebagai penulis buku. Buku  hasil  karyanya  tersebut  telah  diwakafkan  oleh  penulis  (pencipta)  untuk dimanfaatkan  hak  ekonominya,  yaitu  baik  untuk  penerbitan  pendistribusian maupun  penjualannya. Royalty yang  diterima  oleh mauquf  bih (penerima  wakaf), merupakan  sedekah/ royalty dari  hak penulis  sebagai wākif .  Jadi  hak mauq ū f  bih berdasarkan  hasil  dari royalty penerbitan/  penjualan  buku  yang  telah  diwakafkan tersebut.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Prosedur  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek  wakaf,  secara  teknis  tidak  jauh berbeda  dengan  prosedur  wakaf  dengan  objek  wakaf  yang  lain.  Bedanya  terletak pada  adanya  keharusan  melampirkan  surat  pendaftaran  ciptaan  dari  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  KI).  Fungsi  dari  surat  pendaftaran  ciptaan tersebut  di  samping  sebagai  keabsahan  kepemilikan  hak  atas  ciptaan  yang  akan diwakafkan,  juga  merupakan  syarat  administrasi  dalam  pembuatan  akta  ikrar wakaf.
Akibat  hukum  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek  wakaf  yaitu  berdasarkan ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  UUHC  2014  bahwa  hak  cipta  dianggap  sebagai  benda yang  bergerak,  sehingga  dapat  beralih  atau  dialihkan  baik  secara  keseluruhan maupun sebagian, sehingga akibat hukumnya hampir sama dengan wakaf yang lain, yang membedakan hanyalah batasan perlindungan hukumnya. Wakaf dengan objek tanah biasanya untuk selamanya, tetapi untuk wakaf dengan objek hak cipta dapat seumur  hidup  ditambah  70  (tujuh  puluh)  tahun,  atau  sesuai  dengan  ikrar  wakaf. Adapun  hak  yang  dapat  beralih  atau  dialihkan  baik  seluruhnya  maupun  sebagian hanyalah  hak  ekonominya  saja,  sedangkan  hak  moralnya  tetap  melekat  pada  diri penciptanya.  Bagi wākif ,  setelah  mewakafkan  hak  ciptanya  maka  hak  ekonominya sudah beralih kepada penerima wakaf, tetapi hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta ( wākif ).
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  mengenal  batasan  waktu  wakaf/  wakaf yang sifatnya sementara, akan tetapi berdasarkan Undang-UndangNomor 41 Tahun 2004  memperbolehkan  wakaf  sementara  asalkan  sesuai  dengan  kepentingannya dan manfaat yang diperolehnya. Misalnya wakaf dengan objek hak cipta, termasuk ke dalam wakaf sementara karena ada batasan waktu perlindungan hukumnya.
Menurut Mazhab Imam Malik, bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu. Di samping itu, hak cipta sebagai harta benda  wakaf  juga  diakui  di  dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  yang menyatakan  bahwa  HKI  telah  ditetapkan  sebagai  harta  benda  wakaf.  Hal  ini  juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, bahwa hak cipta dapat dialihkan dan beralih melalui mekanisme wakaf.

## 2. Saran
Badan Wakaf Indonesia (BWI), selain sebagai Nādzir (pengelola wakaf), agar lebih  memaksimalkan  peranya,  yaitu  tidak  hanya  sebagai  pengelola  harta  benda wakaf saja, namun juga agar dapat mengembangkan harta wakaf secara produktif, sesuai  dengan  pemanfaatannya,  selain  juga  mensosialisasikan  wakaf  yang  terkait dengan  HKI. Nādzir juga  harus  melakukan  pengadministrasian,  pengawasan  dan melindungi  harta  benda  wakaf.  Hal  ini  sesuai  dengan  PP  Nomor  42  Tahun  2006, yang  mengatur  bahwa  harta  benda  wakaf  harus  didaftarkan  atas  nama Nādzir untuk  dikelola  sesuai  peruntukan  dan  pemanfaatannya.  Oleh  karena  itu  berkaitan dengan hak cipta sebagai objek wakaf, maka Nādzir wajib melakukan pendaftaran ulang  terkait  hak  cipta  yang  diwakafkan  selaku  pengelola/  pengurus  objek  wakaf, yang namanya tercantum dalam pendaftaran baik dalam akta ikrar wakaf maupun instansi terkait (Dirjen KI).
Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW),  hendaknya  memilah/ mengklasifikasikan Akta Ikrar Wakaf, yaitu antara wakaf umum dengan wakaf HKI (misalnya  wakaf  hak  cipta).  Hal  ini  karena  wakaf  dengan  objek  hak  cipta  ada kekhususannya, yaitu mengenai isi ikrar wakafnya, karena dilihat dari sisi objeknya merupakan wakaf benda bergerak yang tidak berwujud maka harus dibedakan.
Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini  objek  wakaf  tidak  hanya  berupa  benda  tidak  bergerak  saja,  tetapi  dapat  pula berupa  benda  bergerak,  bahkan  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud,  yaitu  HKI misalnya hak cipta, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hak cipta  dapat  dijadikan  sebagai  objek  wakaf.  Sementara  yang  diketahui  oleh masyarakat  umum  yang  diwakafkan  bukan  hak  ciptanya,  tetapi  wujud  dari  hak ciptanya, misalnya mewakafkan buku yang jumlahnya sekian eksemplar.
Banyaknya  kendala  yang  belum  terwadahi  dalam  peraturan  perundang- undangan  terkait wakaf dengan  objek  HKI,  khususnya  peralihan  hak  cipta  sebagai objek  wakaf,  yaitu  misalnya  jika  terjadi  sengketa  atau  pelanggaran  terhadap  hak cipta  yang  diwakafkan  tersebut.  Siapakah  yang  berhak/  berkewajiban  untuk mempertahankannya? Apakah pencipta ( wākif ) atau penerima wakaf sebagai pihak yang  menerima  hak  ekonominya,  sementara  hak  moralnya  masih  melekat  pada  si pencipta.  Belum  lagi  jika  salah  satu  pihak  ( wākif /  penerima  wakaf)  meninggal. Apakah dalam hal ini juga berlaku hak kualitatif ataupun kewajiban kualitafif? Oleh karena itu hendaknya dibentuk suatu pranata dalam bentuk peraturan perundang- undangan  untuk  memaksimalkan  dan  mengimplementasikan  wakaf  dengan  objek HKI sebagai sarana peralihan hak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Muhammad,  Addulkadir  (2001). Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti Purba, Afrillyana (2009). Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional . Bandung: PT. Alumni.
Riswandi, Budi Agus dan Sujitno (2016). Wakaf Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta sebagai objek Wakaf .  Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press. Riswandi,  Budi  Agus,  Febriyanti,  dan  Ratna,  Wiwin  Dwi  (2016). Wakaf  Hak
Kekayaan  Intelektual : Kelembagaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Creative City . Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
Lita, Helza Nova (2016). Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf .  Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
Sutedi,  Adrian (2009). Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika. Soelistyo,Henry  (2011). Hak  Cipta  Tanpa  Hak  Moral .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Djumhana, Muhammad (1995). Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi . Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto,Soerjono  (2005). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Margono, Suyud (2010). Hukum Hak Cipta Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
__________________  (2003). Hukum  dan  Perlindungan  Hak  Cipta .  Jakarta:  CV.  Novindo Pustaka Mandiri.
bin Abdurahman Ad-Dimasyqi, Syaikh Al- ‘Allamah Muhammad ( 2012). Fikih Empat Mazhab . Bandung: Masyim.

## B. Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI)