Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## IMPLEMENTATION OF HEALTH SERVICES IN CLASS II B TAKENGON PRISON
Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena Institut Agama Islam Negeri Takengon
ufar13@yahoo.co.id.   nurlailazs89@gmail.com.  anelalena48@gmail.com .

## Abstract
Law No. 12 of 1995 article 14 (1) concerning correction which in Letter (d) states that prisioners receive healt services and proper food. Inadequate health services are one of the impacts that can be  felt  by  the  inmates  of  the  class  II  B  Takengon  Prison,  which  affect  prisoners’  health.  In  this study, the author discussed the way on how prosiners’ health has been implemented in class II B Takengon prison. This study used an empirical legal research method which tried to explain fact in the  field  through  interviews  or  direct  observation.  This  study  aimed  to  find  out  how  the implementations of health services for inmates in Class II B Takengon Prison. The result showed that the implementation of health services for the inmates in the Class II B Takengon Prison is not optimal  due  to  the  lack  of  healthcare  workers  such  as  dentists  and  slow  process  of  fund disbursement  which  affects  the  limitation  of  medicine  availability  as  well  as  inadequate  health facilities. It can be concluded that the implementation of health services for inmates in the Class II B Takengon is not optimal and the facilities is inadequate. The researcher suggests that Takengon prison should improve health services and add more health facilities .
Keywords: Implementations of Health Services, Class II B Takengon Prison

## ABSTRAK
Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana  pada  huruf  (d)  menyebutkan  bahwa  narapidana  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan yang tidak memadai, menjadi salah satu dampak yang dapat  dirasakan  oleh  warga  binaan  Rutan  Kelas  II  B  Takengon,  dimana  memburuknya  kondisi kesehatan  warga  binaan  yang  terjadi  di  dalam  Rutan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  membahas tentang  bagaimana  implementasi  pelayanan  kesehatan  warga  binaan  di  Rutan  Kelas  II  B Takengon.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  suatu  metode penelitian hukum yang menjelaskan fakta-fakta dilapangan yang didapat dengan cara wawancara ataupun  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung,  yang  mana  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas II B. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di Rutan  kelas  II  B  Takengon  tersebut  belum  begitu  maksimal  karena  kurangnya  tenaga  kesehatan seperti dokter gigi, dan ketersediaan obat-obatan yang terbatas akibat proses pencairan anggaran yang  lambat,  serta  fasilitas  kesehatan  yang  kurang  memadai.  Dapat  peneliti  menyimpulkan, implementasi  pelayanan  kesehatan  terhadap  warga  binaan  di  Rutan  Kelas  II  B  Takengon  belum maksimal,  serta  fasilitas  masih  sangat  kurang,  Saran  peneliti  Rutan  Takengon  untuk  lebih meningkatkan  lagi  implementasi  kesehatan  serta  lebih  memperhatikan  ketersedian  fasilitias kesehatan.
Kata kunci: Implementasi Pelayanan Kesehatan, Rutan Kelas II B Takengon
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## A. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  Tuhan  yang  sangat  mulia  dan  mempunyai  derajat  yang  luhur dimata  Tuhan  yang  maha  kuasa.  Setiap  manusia  mempunyai  martabat  dan  tingkatan  yang  sama, dan memiliki hak-hak  yang sama pula. Setiap manusia bebas mengembangkan  diri sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha kuasa. Hak yang sama sebagai insan manusia inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang  melekat berdasarkan kodratnya sebagai manusia sejak ia dilahirkan dan tidak boleh seorang pun  yang  dapat  mengambil  hak  tersebut  dengan  sewenang-wenang  telah  tertuang  dengan  jelas  di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan tentang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat  ditandai  dengan  cara  pengorganisasian  yang  umumnya  secara  bersama-sama  dalam satu  organisasi,  tujuan  utamanya  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.
Dalam  penerapan  pembinaan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  pasti terdapat  kendala,  seperti  adanya  hak-hak  narapidana  yang  belum  diberikan  sesuai  dengan  hak mereka  sebagai  warga  negara.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  kurang dipahaminya  peraturan  mengenai  hak-hak  narapidana  yang  tertuang  dalam  undang-undang  oleh petugas Lapas atau oleh narapidana itu sendiri. 1
Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada  huruf  d  menjelaskan  bahwa  setiap  narapidana  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan  yang  layak. 2 Narapidana  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  pada  dasarnya menyangkut  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  berlangsung  pada  setiap  individu,  tidak terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani hukumanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hal mengenai pelayaan kesehatan di Lapas dan Rutan juga di atur di PP Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan. Pengaturan  lebih  lanjut  dan  rinci  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor. M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor.  M.HH-
1 Penny Naluria Utami, ‘Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat’, Jurnal HAM , 11.Nomor 3 (2020), 419–30.
2 Pasal 14 ayat (1) huruf d, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan’.
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
01.PK.07.02  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Makanan  bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Rutan Kelas II B Takengon merupakan salah satu rutan dengan jumlah warga binaan 327 orang dengan kapasitas seharusnya 105 orang. Dampak yang dapat dirasakan oleh penghuni rutan adalah  memburuknya  kondisi  kesehatan  yang  terjadi  di  dalam  rutan,  hal  ini  menjadi  perhatian khusus.  Pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  atau  tahanan  dilaksanakan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  Sebagai  bagian  dari  pelayanan kesehatan  yang  bersifat  di  masing-masing  UPT  (Unit  Plaksanan  Tugas)  Lapas  dan  Rutan,  setiap narapidana  berhak  untuk  mendapatkan  kesehatan  yang  layak. 3 Layanan  ini  diberikan  kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatanya selama di rutan. Tingkat  hunian  rutan  yang  padat,  menghambat  rutan  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  atau pembinaan, bahkan tingkat hunian yang berlebih dapat mengakibatkan tingginya tingkat kematian narapidana, salah satunya terinfeksi penyakit menular seperti TBC, Covid-19 dan penyakit menular lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Berdasarkan  yang  telah  dipaparkan  penulis  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti secara  lebih  detail  mengenai  pelayanan  kesehatan  dan  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  di  Rutan Kelas  II  B  Takengon,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan bagi warga binaan.

## B. Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  merupakan  kegiatan ilmiah,  yang  didasarkan pada  metode,  sistematika,  dan  pemekiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  suatu  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa secara mendalam terhadap faktor-faktor hukum  tersebut,  sehingga  didapat  solusi  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam gejala yang bersangkutan. 4
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana penelitian ini untuk menggambarkan tentang  implementasi  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di  Rutan  Kelas  II  B  Takengon. Dalam  kegiatan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  empiris,  dimana  penulis  ingin melihat  langsung  di  lapangan  bagaimana  implementasi  pelayanan  kesehatan  di  Rutan  Kelas  II  B Takengon.
3 Petrus Irwan Pandjaitan and Wiwik Sri Widiarty., Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana (Jakarta: IHC (Indhill Co), 2008).
4 Sulistyowati Irianto, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Pustaka Obor, 2013).
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## C. Pembahasan

## 1. Hak Asasi Manusia
HAM  adalah  hak  yang  dimiliki,  diperoleh,  dan  dibawa  bersama  dengan  kelahiran  atau kehadirannya didalam kehidupan masayarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa dan karena itu bersifat asasi serta universal 5 serta Pasal 1 angka 1 UU Nomor.  39  Tahun  1999  dijelaskan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum 6 ,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia;  Jack  Donnely  dalam  buku  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  HAM  adalah  hak-hak  yang dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia  merupakan  manusia,  bukan  karena  diberikan  oleh masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif.  Sementara,  menurut  Todung  Mulya  Lubis,  HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada natural right, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat 7 .
Perkembangan sejarah HAM dimulai dari penandatanganan Magna Charta oleh Raja John Lackland  pada  tahun  1215.  Piagam  tersebut  mengatur  perlindungan  terhadap  bangsawan  dan gereja,  antara  lain  berisi  tentang  penarikan  pajak  harus  seijin Great  Council yang  anggota- anggotanya  adalah  kepala-kepala  daerah, serta  orang-orang  bebas ( free  man )  tidak  boleh  ditahan, dipenjarakan,  dibuang,  atau  dipidana  mati  tanpa  pertimbangan  hukum,  dan  perlindungan  hukum dilakukan  secara  tertulis  Pemikiran  HAM  timbul  karena  penolakan  terhadap  kekuasaan  absolut yang dianut oleh para raja Inggris dan Prancis pada awal abad ke 17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berada pada satu orang, yaitu raja. Kondisi  tersebut  membuat  rakyat  tidak  memiliki  kekuasaan  apa  pun  dan  tidak  bisa mengekspresikan  kehendaknya. 8 Kekuasaan  yang  dipegang  hanya  oleh  seorang  tersebut mengakibatkan  sulitnya  pengawasan,  tidak  adanya  demokrasi,  dan  menimbulkan  hal-hal  yang bersifat  negatif.  Konsep  absolutisme  dalam  praktek  di  Negara  Inggris  dan  Perancis  tersebut memunculkan  pemikiran  tentang  Trias  Politica,  yaitu  pemisahan  kekuasaan  menjadi  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  oleh  John  Locke  dan  Montesquieu.  Teori Trias  Politica ini  memberikan
5 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
6 Pasal 1 angka 1, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia’, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , 39, 1999, 1–45.
7 Radjab.
8 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2009).
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
pengaruh  terhadap  asas  perkembangan  demokrasi  dalam  sistem  politik,  dan  adanya  keharusan untuk mengakui HAM.
Pada  tahun  1789  di  Perancis  juga  terjadi  revolusi,  dimana  salah  satunya  menghasilkan Declaration  de  Droits  de  I’homme  et  du  Citoyen (Pernyataan  Hak-hak  (Asasi)  Manusia  dan Warganegara).  Dalam  revolusi  tersebut  muncul  pula  semboyan  “ Liberte,  Egalite,  Fraternite ” (kemerdekaan,  persamaan,  persaudaraan).  Pada  tahun  1791-1793,  dan  1795  semua  ketentuan tentang  HAM  dicantumkan  seluruhnya  dalam  konstitusi  Perancis.  Selanjutnya,  pada  saat  perang dunia II, Atlantic Charter ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan “Empat Kebebasan” yang dikemukakan di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941. Empat kebebasan tersebut adalah:
1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran ( freedom of speech and expression );
2. Kebebasan  memilih  agama  sesuai  dengan  keyakina  ndan  kepercayaannya  ( freedom  of religion );
3. Kebebasan dari rasa takut ( freedom from fear );
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan ( freedom from want )
Empat  kebebasan  yang  diprakarsai  oleh  Roosevelt  ini  pada  dasarnya  merupakan  tiang penyangga  HAM  yang  paling  pokok  dan  mendasar.  Sesudah  Perang  Dunia  II  timbul  keinginan untuk  merumuskan  hak-hak  asasi  yang  diakui  di  seluruh  dunia  sebagai  standar  bagi  perilaku manusia secara universal. Usaha pertama ke arah menetapkan standar ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi ( Commission on Human Rights ) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946. Pada tanggal 10
Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan The Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal.
Deklarasi  ini  disetujui  oleh  semua  bangsa  anggota  PBB  sebagai  rasa  keprihatinan  akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam perlindungan terhadap HAM. Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia menjadi ikon bagi gerakan HAM kontemporer. Dalam kurun 18 tahun, Declaration of Human Rights 1948 juga menjadi cikal bakal bagi lahirnya dua kovenan, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , yang keduanya kelak akan  menjadi acuan  hampir  semua  negara  di  dunia  dalam  menggelorakan  semangat  perlindungan HAM.  Sesudah  itu  di  Eropa,  proses  penetapan  standar  diteruskan  pada  dasawarsa  70-an  dengan diterimanya Helsinki  Accord ,  dalam  dasawarsa  80-an  disusul  dengan African  Charter  on  Human and People Rights . Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (Deklarasi  Cairo  mengenai  Hak  Asasi  dalam  Islam,  1990)  sebagai  hasil  karya  Organisasi
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Konferensi Islam (OKI), Bangkok Declaration ( Regional meeting for Asia of the World Conference on  Human  Rights ,  1993),  Vienna  Declaration  ( World  Conference  on  Human  Rights ,1993)  dan Human Rights Declaration of AIPO ( Asean Interparliamentary Organization , 1993).
Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang dialami, tidak menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya,  sekalipun  dapat  diwarnai  secara  khusus  berdasarkan  kebudayaan  dan  agama  masing- masing negara 9 .

## 2. Implementasi Pelayanan Ksesehatan
Pengertian  pelayanan  kesehatan  banyak  macamnya.  Menjabarkan  pendapat  Levey  dan Loomba,  yang  dimaksud  dengan  pelayanan  kesehatan  adalah  setiap  upaya  yang  diselenggarakan sendiri  atau  secara  bersama-sama  dalam  suatu  organisasi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan kesehatan,  mencegah,  dan  menyembuhkan  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 10
Pelayanan  kesehatan  adalah  suatu  upaya  yang  diberikan  oleh  Puskesmas  kepada masyarakat  yang  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  pencatatan,  pelaporan  dan dituangkan  dalah  suatu  sistem.  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  merupakan  suatu  tempat  yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik dari segi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 11 .
Dalam  Bukunya  Titon  Slamet,  mengatakan  harus  disadari  bahwa:  hidup  dan  kebebasan manusia  akan  menjadi  tanpa  makna  jika  kesehatannya  tidak  terurus.  Tanpa  kesehatan,  seseorang menjadi  tidak  sederajat  secara  kondisional.  Tanpa  kesehatan,  seseorang  tidak  akan  mampu memperoleh  hak-hak  lainnya.  Sehingga  kesehatan  menjadi  salah  satu  ukuran  selain  tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia, karena itu kesehatan merupakan isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi bahwa  setiap  manusia  berhak  atas  derajat  kesehatan  yang  optimal  dan  Negara  berkewajiban memenuhi hak itu.
Menurut Farid Anfasa Moelok dalam Majda El Muhtaj, menegaskan bahwa: sesungguhnya tiap gangguan, intervensi, ketidakadilan, ketidakacuan, dan apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidak  sehatan  tubuh  manusia,  kejiwaannya,  lingkungan  alam,  dan  lingkungan  sosialnya,
9 Mansour Fakih, Menegakkan Keadilan Dan Kemanusiaan : Pegangan Untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Insist Press, 2003). 10 Rifanji Maulana, Syahrani, and Enos Paselle, ‘Implementasi Program Pemenuhan Hak Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tenggarong’, 7 (2019), 8865–78.
11 Reni Asmara Ariga, Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012).
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang diterima masyarakat, adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  telah  diakui  dan  diatur  dalam  berbagai instrument Nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut  secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar 45, Pasal 28 H ayat (1);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan  Pemeritnah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan;
6. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor.  M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011  Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Sehingga penulis berkesimpulan implementtasi pelayanan kesehatan adalah suatu program yang telah dituangkan kedalam berbagai instrumen hukum yang mengatur secara khusus mengenai bagaimana  proses  atau  tata  cara  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  tersebut  agar  berjalan  sesuai dengan instrument hukum tersebut.
Sebagai  seorang  yang  sedang  menjalani  pidana,  bukan  berarti  kehilangan  semua  hak- haknya  sebagai  manusia  atau  bahkan  tidak  memperoleh  hak  apapun  selama  menjadi  Narapidana. Hak  dan  kewajiban  Narapidana  telah  di  atur  dalam  Sistem  Pemasyarakatan.  Satu  di  antara  hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 12
Secara khusus hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam berbagai instrument  hukum  Nasional.  Jaminan  pengakuan  hak  atas  kesehatan  tersebut  dapat  dilihat  dari beberapa instrumen hukum sebagai berikut :
1. Pasal  14  ayat  (1)  Huruf  d  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan, Menyebutkan bahwa warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
12 Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Dari uraian instrumen-instrumen hukum di atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di lembaga  pemasyarakatan  dapatlah  disimpulkan  bahwa,  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan mencakup sebagai berikut 13 :
1. Hak atas ketersediaan ( Availability )
Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan,  ketersediaan  makanan  dan  air  bersih,  serta  program-program  kesehatan  di Lembaga Pemasyarakatan;
2. Hak atas keterjangkauan ( Accessibility )
Warga  binaan  berhak  untuk  tidak  diperlakukan  diskriminasi  terhadap  pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Hak atas menerima atau mendapatkan ( Acceptability)
Warga binaan berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas  semua  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  HAM  dan  etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;
4. Hak atas kualitas ( Quality )
Warga  binaan  berhak  atas  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas,  sesuai  dengan standar  operasional  prosedur  pelayanan  kesehatan,  kualitas  obat-obatan  dan  perbekalan kesehatan,  kualitas  makanan  dan  air  bersih,  serta  kualitas  program-program  kesehatan  di Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan dr Oktaria Denantika. selaku dokter  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pelayanan  kesehatan  tahanan  dan  narapidana,  beliau mengatakan  bahwa  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Takengon  telah  diusahakan  secara  optimal.  Untuk  menangani  masalah  atau  persoalan  kesehatan yang  dialami  oleh  para  tahanan  dan  narapidana  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Takengon disediakan poliklinik  kesehatan,  sehingga  tahanan  yang  membutuhkan  pelayanan  kesehatan dapat segera diberikan pertolongan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan.
Namun klinik kesehatan ini hanya mampu menampung 1 orang pasien rawat inap dan tidak ada pemeliharaan kesehatan bagi para tahanan dengan cara pemeriksaan kondisi kesehatan secara berkala setiap sekali sebulan yang tujuannya agar penyakit atau gangguan kesehatan para tahanan
13 Aplan Sarkawi, ‘Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
dapat dideteksi lebih awal sehinga tidak menyebabkan tahanan menderita sakit keras atau bahkan sampai  meninggal  dunia.  Belum  adanya  petugas  yang  ditempatkan  sesuai  dengan  bidang  dan keahliannya  masing-masing.  Petugas  yang  ada  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Takengon terdiri  dari  petugas  dokter  umum  dan  perawat.  dalam  hal  ini  keberadaan  dokter  gigi  sangat diharapkan  untuk  dipekerjakan  di  Rutan  kelas  II  B  Takengon  karena,  berdasarkan  apa  yang dikatakan  oleh  dr.  Okratia  Denantika  beliau  mengatakan  bahwa:  “untuk  tenaga  kesehatan  yang sangat  diperlukan  itu  adalah  dokter  gigi  karena  disini  banyak  yang  sakit  gigi  dan  ada  yang  perlu dicabut  giginya,  sedangkan  kalau  dokter  umum  tidak  bisa  melakukannya,  untuk  mereka  yang menggunakan narkoba memang rata-rata giginya rusak bahkan dapat di katakana 80% dari mereka (warga binaan) mengalami sakit gigi”. 14
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Bagian  Pelayanan  Kesehatan  dan  Makanan pada  Pasal  14  menyatakan  (1)  Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya  dan  disediakan  sekurangkurangnya  seorang  dokter  dan  seorang  tenaga  kesehatan lainnya.  Sedangkan  Pasal  15  berbunyi  (1)  Pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh  dokter  Lapas.  (2) Dalam  hal  dokter  sebagaimana  ayat  (1)  berhalangan,  maka  pelayanan  kesehatan  tertentu  dapat dilakukan  oleh  tenag  kesehatan  lainnya.  Sementara  Pasal  16  menyatakan  (1)  Pemeriksaan kesehatan  dilakukan  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  bulan  dan  dicatat  dalam  kartu kesehatan.  (2)  Dalam  hal  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  ada  keluhan  mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan. (3)  Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) ditemukan  adanya  penyakit  menular  atau  membahayakan,  maka  penderita  tersebut  dirawat  secara khusus.  (4)  Ketentuan  mengenai  perawatan  secara  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Adapun Pasal 17 berbunyi (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas. (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lapas. (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa  dan  dirawat  di  rumah  sakit  wajib  dikawal  oleh  Petugas  Lapas  dan  bila  diperlukan  dapat meminta bantuan petugas kepolisian. (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita
14 dr Oktaria Denantika, Wawancara . (6 Juli 2021)
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
dibebankan  kepada  negara.  (5)  Dalam  hal  ada  narapidana  atau  anak  didik  pemasyarakatan  yang sakit, maka kepala Lapas harus segera memberitahukan kepada keluarganya. 15
Dengan  adanya  penambahan  tenaga  medis  yang  telah  disebutkan  penulis  di  atas implementasi pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas II B Takengon dapat berjalan secara  baik  sebagaimana  mestinya  da  ketersediaan  obat-obatan  sebagai  implementasi  pelayanan kesehatan  adalah  tatanan  yang  menghimpun  berbagai  upaya  yang  menjamin  kesehatan  warga binaan di Rutan Kelas II B Takengon. Obat merupakan komponen esensial dari suatu implementasi pelayanan kesehatan, selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan bagi pasien, maka persepsi pasien tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan.
Oleh  karena  itu  pentingnya  ketersediaan  perbekalan  obat-obatan  dan  fasilitas  kesehatan dalam  pelayanan  kesehatan.  Warga  binaan  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang diantaranya adalah ketersediaan obat-obatan dan fasilitas  kesehatan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,  Pasal  34  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  Tentang  Kesehatan  Pasal  5 mengatakan bahwa; setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya  di  bidang  kesehatan,  dalam  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  Tentang  Pemayarakatan, Pasal  14  ayat  (1)  huruf  d  menyatakan  warga  binaan  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  dr  Oktaria  Denantika    mengatakan  bahwa “ketersediaan  obat-obatan  di  Rutan  masih  sangat  terbatas  dikarenakan  masalah  anggaran  dari pemerintah  pusat,  pencairan  anggaran  yang  kadang-kadang  terhambat  membuat  beberapa  obat habis dan terlambat untuk dibeli sehingga harus menunggu beberapa hari untuk melengkapinya. 16
Dari  uraian  permasalahan  di  atas  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  dalam  standar prosedur  pelayanan  kesehatan  Rutan  Kelas  II  B  Takengon,  pada  kenyataan  dilapangan  belum berjalan  secara  maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  hal  yang  belum  sesuai dengan  isi  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor.  M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Namun terlepas  dari  beberapa  ketidaksesuaian  tersebut,  sejauh  ini  Poliklinik  Rutan  Kelas  II  B  Takengon telah memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada warga binaannya.
15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan . 16 Denantika.
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## 3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Penyediaan  fasilitas  kesehatan  meliputi  lingkungan  yang  bersih  merupakan  upaya  untuk melindungi kesehatan manusia melalui pengelolaan, pengawasan dan pencegahan dari faktor-faktor lingkungan  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  manusia.  Kondisi  klinik  di  Rutan  kelas  II  B Takengon  tidak  begitu  luas  sehingga  untuk  menampung  lebih  dari  satu  wargabinaan  yang  diinap klinik tidak bisa lagi menampung, bahkan sarana dan prasaranya juga ada yang belum mencukupi, hal  ini  merupakan  salah  satu  kendala  yang  ada  di  Rutan  kelas  II  B  Takengon,  menurut  Ka.subsi pelayanan  Bapak  Yuhananda,  SH  bahwa  kalau  untuk  indikatornya  belum  100%  berhasil  karena dari  sarana  prasarananya  ada  yang  belum  terpenuhin,  contoh  seperti  ruang  klinik  yang  layak, apabila  ada  yang  di  rawat  inap  hanya  bisa  menampung  satu  orang  wargabinaan  kalau  lebih  dari satu sudah tidak bisa ditampung lagi, namun dalam hal ini setiap ada usulan dengan pemerintahan masalah ini selalu disampaikan. 17
Kondisi klinik seperti yang telah disebutkan di atas tentu mengkhawatirkan untuk jalannya pelayanan  kesehatan  karena  salah  satu  fasilitas  yang  penting  dalam  kesuksesan  pelayanan kesehatan adalah klinik, kondisi klinik saat ini di Rutan Kelas II B Takengon yang begitu kecil dan tidak dapat menampung warga binaan yang jumlahnya sangat banyak, apalagi warga binaan yang harus di rawat di klinik.
Berdasarkan hasil penelitian penulis beranggapan bahwa fasilitas kesehatan di Rutan kelas II  B  Takengon  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Mengenai  ketersediaan  fasilitas,  khususnya  adalah fasilitas kesehatan yang belum terpenuhi secara maksimal dan ada juga yang belum tersedia, seperti kondisi  klinik  yang  kurang  besar  sehingga  hanya  bisa  menampung  satu  warga  binaan  yang  sakit, kondisi  klinik  yang  sedemikian  tentu  menjadi  hal  yang  tidak  seimbang  dengan  jumlah  warga binaan  yang  ada  (kurang  lebih  300  warga  binaan),  kurangnya  ketersediaan  obat-obatan,    tidak adanya ruang rawat inap khusus diakibat di Rutan sehingga banyak ruangan yang digunakan untuk kamar  hunian,  penyediaan  bed  tempat  periksa  juga  belum  mencukupi,  fasilitas  olahraga  yang belum  memadai,  tidak  adanya  dokter  spesialis  terutama  spesialis  gigi  dan  fasilitas  kesehatan mengenai masalah gigi serta mobil ambulance yang belum tersedia.
Hal  yang  sama juga terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Tenggarong  program pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana dan makanan yang  layak 18 dan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Langkat  secara  umum  pemenuhan
17 Yuhanda and Kepala Sub seksi Pelayanan Rutan kelas II B Takengon, Wawancara . (6 Juli 2021)
18 Maulana, Syahrani, and Paselle.
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  perempuan  masih  belum  memadai  dan  sesuai  standar  yang ditetapkan. 19
Hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  Tentang Kesehatan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  Tentang  Kesehatan,  Pasal  2 mengatakan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembangunan kesehatan  diselenggarakan  dengan  berasaskan  perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan  nondiskriminatif dan norma-norma agama dan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 20

## D. KESIMPULAN
Implementasi pelayanan kesehatan di Rutan kelas II B Takengon belum sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang SyaratSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Atas Pelayanan  Kesehatanan  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor.  M.HH.02.UM.06.04 Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM. Mengenai pemenuhan serta pelaksanaan kesehatan di Rutan kelas II B Takengon juga belum sesuai  dengan  anjuran  pemerintah,  diantaranya  penyediaan  kartu  kesehatan  guna  untuk  mencatat pemeriksaan  warga  binaan  yang  di  lakukan  setiap  bulannya  belum  tersedia,  bahkan  pemeriksaan pun  tidak  dilakukan  setiap  bulannya  dan  ketersedian  obat-obatan  di  Rutan  sering  kosong  karena lambatnya  proses  pencairan  dana  dari  APBN  melalui  DIPA  Rutan.  Para  tenaga  kesehatan  hanya melakukan pemeriksaan bagi mereka (warga binaan) yang datang ke kelinik, berdasarkan apa yang telah  dipaparkan  implementasi  pelayanan  kesehatan  belum  maksimal,  serta  ketersediaan  fasilitas kesehatan  belum  terpenuhi,  dan  ada  juga  yang  belum  tersedia,  seperti  kondisi  klinik  yang  keccil sehingga  hanya  bisa  menampung  satu  warga  binaan  yang  sakit,  banyak  ruangan  yang  digunakan untuk kamar hunian, Penyediaan bad tempat priksa juga belum mencukupi, fasilitas olahraga yang belum memadai, tidak adanya dokter spesialis terutama spesialis gigi dan alat kesehatan mengenai masalah gigi serta mobil ambulance yang belum tersedia.
19 Penny Naluria Utami.
20 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan .
Implementation of Health Services........ Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## DAFTAR PUSTAKAAN
Ariga,  Reni  Asmara, Implementasi  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan (Yogyakarta:  CV  Budi Utama, 2012)
Denantika, dr Oktaria, Wawancara
Fakih,  Mansour, Menegakkan  Keadilan  Dan  Kemanusiaan :  Pegangan  Untuk  Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Insist Press, 2003)
Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) Irianto, Sulistyowati, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Pustaka Obor, 2013)
Maulana, Rifanji, Syahrani, and Enos Paselle, ‘Implementasi Program Pemenuhan Hak Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tenggarong’, 7 (2019)
Muhtaj, Majda El, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2009)
Pandjaitan,  Petrus  Irwan,  and  Wiwik  Sri  Widiarty., Pembaharuan  Pemikiran  DR  Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana (Jakarta: IHC (Indhill Co), 2008)
Pasal 1 angka 1, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia’, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , 39, 1999
Pasal 14 ayat (1) huruf d, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan’
Penny Naluria Utami, ‘Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat’, Jurnal HAM , 11.Nomor 3 (2020)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999, Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan
Radjab, Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Sarkawi,  Aplan,  ‘Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan
Yuhanda, Kepala Sub seksi Pelayanan Rutan kelas II B Takengon, Wawancara