Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 51, Nomor 1, Januari 2022

## PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH
Yafet Yosafet Wilben Rissy Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga yafet.rissy@uksw.edu

## Abstract
This article discusses  a proper new approach to the rule of law to be applied in an economic emergency (the economic crisis rule of law). This new approach is a breakthrough (middle way) to avoid the conflict between the notion that prioritizing legal and constitutional constraints to the  president  (executive)  and  those  whom  reject  this  notion  in  an  emergency  situation.  In  an economic  crisis,  an  emergency  law  should  not  rigidly  restrict  the  power  and  discretionary actions  of  the  president,  but  it  should  also  not  to  grant  unlimited  power  and  discretionary actions to the president. Under the perspective of the economic crisis rule of law, the emergency law should be efficient, rational, certain and predictable so it could stabilize the economic crisis and achieve economic prosperity.
Keywords: Approach; Economic Crisis; Emergency Law; Legal and Constitutional Constraints, Power.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  pendekatan  baru  atas  model  negara  hukum  yang  tepat  untuk  diterapkan dalam  keadaan  darurat  ekonomi  ( the  economic  crisis  rule  of  law ).  Pendekatan  baru  ini merupakan  terobosan  (jalan  tengah)  untuk  menghindari  konflik  antara  paham  yang mengutamakan  pembatasan  hukum dan  konstitusional  kepada presiden  (eksekutif) dan  mereka yang menolak paham ini dalam situasi darurat. Dalam krisis ekonomi, hukum darurat tidak boleh secara  kaku  membatasi  kekuasaan  dan  tindakan  diskresi  presiden,  tetapi  juga  tidak  boleh memberikan  kekuasaan  dan  tindakan  diskresi  yang  tidak  terbatas  kepada  presiden  (eksekutif). Dalam perspektif negara hukum krisis ekonomi, hukum darurat harus efisien, rasional, pasti dan dapat  diprediksi  sehingga  dapat  menstabilkan  krisis  ekonomi  dan  mencapai  kemakmuran ekonomi.
Kata Kunci: Pendekatan; Krisis Ekonomi; Hukum Darurat; Pembatasan Hukum dan Konstitusi; Kekuasaan.

## A. Pendahuluan
Pendekatan  negara  hukum  ( rule  of  law  approach )  dalam  keadaan normal  perlu dibedakan dari pendekatan negara hukum ( rule of law approach ) dalam keadaan krisis. Tetapi mengingat substansi dan hakikatnya yang berbeda, perlu dibedakan lagi hukum darurat dalam krisis politik dari  hukum  darurat  dalam  krisis  ekonomi,  baik  yang  diakibatkan  oleh  fundamental  ekonomi
yang miskin maupun karena bencana alam atau pandemik penyakit tertentu, misalnya pandemi Covid-19, serta krisis bencana alam lainnya (Rissy, 2020).
Di  Indonesia  maupun  di  berbagai  negara  lainya  paham  konstitusionalisme  yang menganggungkan  prosedur  dan  tata  cara  pembuatan  undang-undang  baik  atas  dasar  inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebaliknya Presiden valid ketika kondisi negara dalam keadaan normal. Proses pembuatan undang-undang dalam keadaan normal memakan waktu dan biaya serta tekanan politik yang tinggi. Dalam konteks normal, syarat dan tata cara pembuatan undang-undang  tentu  harus  dipatuhi,  termasuk  pembatasan  hukum  dan  konstitusi  ( legal  and constitutional  constraints ataupun liberal  legalism) (Zywicki,  2015)  atas  kewenangan  dan diskresi pemerintah (baca Presiden atau eksekutif). Tentu, dalam keadaan normal, karena tingkat kebutuhan  atas  undang-undang  tersebut  tidak  urgen,  persoalan  pembatasan  di  atas  termasuk kepatuhan atas prinsip negara hukum bisa dipahami.
Persoalannya  berbeda  ketika  negara  dalam  keadaan  darurat,  baik  politik  atau  ekonomi, proses  normal  pembentukan undang-undang  tidak  bisa  diterapkan.  Oleh karenanya,  diperlukan pendekatan  negara  hukum  yang  tepat  untuk  memoderasi  situasi  krisis  ekonommi  dan  politik tersebut  sehingga  hukum  dapat  memitigasi  berbagai  krisis  tersebut  dengan  baik.  Di  banyak negara,  termasuk  Indonesia  sesuai  ketentuan  Pasal  22  UUD  1945,  konsitusi  mengatribusi Presiden kewenangan untuk membentuk undang-undang jika negara dalam keadaan darurat, baik politik,  keamanan  maupun  ekonomi.  Dalam  darurat  ekonomi,  umumnya,  Presiden  mengambil segala  langka  yang  dianggap  perlu  untuk  menstabilkan  krisis  politik.  Dalam  situasi  darurat politik  seringkali  Presiden  bertindak  tanpa  batas  dan  melanggar  hukum  itu  sendiri.  Isu  yang menantang ialah apakah dalam darurat ekonomi, presiden juga dapat bertindak tanpa batas dan dapat  melanggar  hukum  dan  konstitusi?  Ataukah  kewenangan  dan  tindakan  diskresi  Presiden (eksekutif) dibatasi  oleh hukum dan konstitusi itu sendiri? Apakah  kedua titik ekstrim ini bisa dipertemukan  dalam  krisis  ekonomi?  Jika  ya,  bagaimana  caranya?  Atau  model  pendekatan negara hukum apakah yang tepat diterapkan dalam darurat ekonomi?
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  di  atas  dimana  Penulis mengusulkan dan menjelaskan suatu pendekatan negara hukum ( rule of law ) yang dapat dipakai untuk  memitigasi  krisis  ekonomi  yang  dihadapi  negara  manapun,  termasuk  Indonesia,  yang Penulis sebut sebagai the Economic Crisis Rule of Law Approach (Pendekatan Negara Hukum Krisis  Ekonomi).    Sebenarnya  ide  untuk  menerapkan  model  negara  hukum  yang  tepat  dalam krisis ekonomi dan keuangan telah ditulis oleh sejumlah ahli hukum ternama di antaranya Prof. Bernadette Meyler (Meyler, 2007), Alain Supiot  (Supiot, 2010), Alun Gibss (Gibbs, 2016), Prof. Claire Kilparict (Kilpatrick, 2015), Namun, pembahasannya lebih mempersoalkan konsep negara hukum  klasik  yang  menekankan  pencapain  tujuan  negara  hukum  hukum  formil  dan  substantif tanpa  secara  spesifik  melekatkan  ciri  fundamental  yang  seharusnya  diperhatikan  dalam  ber- negara  hukum  dalam  krisis  ekonomi.  Penulis  kemudian  datang  dengan  ide  yang  mencoba menkonstruksi  model  negara  hukum  krisis  ekonomi  dimana    Penulis  mencoba  membangun sebuah  model  negara  hukum  krisis  ekonomi  yang  memiliki  sejumlah  ciri  fundamental  yang secara inheren melekat di dalamnya. Inilah yang membedakanya pandangan Penulis dengan para ahli hukum yang telah disebutkan di atas.
Oleh  karenanya,  untuk  mencapai  maksud  di  atas, pertama ,  tulisan  ini  akan  menjelaskan terlebih  dahulu  konsep  negara  hukum  dan  tujuannya.  Di  bagian  ini  akan  diuraikan  bagaimana konsepsi  negara  hukum  meletakan  fondasi  bagi  pembentukan  hukum  (undang-undang)  dan tujuan  negara  hukum. Kedua ,  pembahasan dilanjutkan  dengan  menjelaskan  konstitutionalisme kedaruratan  yang  memberi  perhatian  khusus  pada legal  and  constitutional  constraints  vs unlimited power  discretionary actions . Di bagian ini, akan dielaborasi syarat  kedaruratan yang digariskan  konstiusi  yang  menjadi  dasar  bagi  negara  (baca:  pemerintah  cq.  Presiden)  untuk menggunakan  hak  prerogatif  konstitusional  dalam  membuat  undang-undang.  Juga  diuraikan pokok sengketa atau ketegangan teoritis antara ide ketaatan pada konsep negara hukum termasuk
liberal  legalism (legal  and  constitutional  constraints) di  satu  pihak  yang  berhadap-hadapan unlimited power and discretionary actions di pihak lainnya.
Ketiga , Penulis memberi perhatian kepada pendekatan yang idealnya dipakai ketika negara dalam  keadaan  darurat  ekonomi.  Di  bagian  ini,  Penulis  berusaha  mendamaikan  ketegangan antara paham negara hukum termasuk liberal legalism ( legal and constitutional constraints ) dan unlimited  power  and  discretionary  actions oleh  Presiden  (eksekutif)  dengan  mengusulkan sebuah  pendekatan  yang coexist (berdampingan)  antara  negara  hukum  dan  darurat  ekonomi. Dalam  konteks  ini,  Penulis  mengusulkan  model  jalan  tengah  ( the  middle  way )  yakni the economic crisis of rule of law approach (pendekatan negara hukum krisis ekonomi).

## B. Pembahasan
1. Negara Hukum ( Rule of Law )
Negara hukum ( rule of law ) merupakan konsep ideal dalam sebuah negara modern. Hampir semua  negara  di  dunia,  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  negara yang  berdasarkan  atas  hukum atau  negara  hukum (rule  of  law) .  Konsepsi  negara  hukum,  telah  dibahas  secara  meluas  oleh banyak ahli hukum di antaranya Sellers and Thomaszewski (Sellers, 2010), Brudner (Brudner, 1995), Forst (Forst, 1994), Licht, Glodsmith and Schwartz (Licht, 2007), O’Donnell (O’Donnell, 2004)  dan  Scaliat  (Scaliat,  1989).  Dari  semua  ulasan  di  atas,  setidaknya  terdapat  dua  prinsip yang  perlu  digarisbawahi  ketika  berbicara  mengenai  negara  hukum.  Pertama,  negara  hukum sebenarnya  tidake  lebih  dan  tidak  kurang  dari  sebuah  fenomena  umum  yuridis  yang  harus dipenuhi dalam sebuah sistem hukum. Kedua, konsep negara hukum juga merujuk pada sebuah ekspresi  komitmen  moral  terhadap  penegakan  martabat  dan  persamaan  individu  atau  manusia (Kramer, 2007).
Terdapat  banyak  teori  yang  dapat  menjelaskan  bagaimana  mewujudkan  konsep  negara hukum di atas, namun di kesempatan ini, Penulis ingin merujuk kepada konsep negara hukum dalam  perspektif  teori  formal  ( Formal  Theories  of  Rule  of  Law ).  Teori  formal rule  of  law (Tamanaha,  1994),  dari sisi  tujuannya  dan  pembentukannya membagi  negara  hukum  atas  dua: negara hukum formil ( formal rule of law) dan negara hukum subtantif ( substantive rule of law ). Dalam negara hukum subtantif ( substantive rule of law) , hukum bertujuan untuk mencapai perlindungan  atas  hak-hak  individu  baik  kekayaan,  kontrak,  privasi  maupun  otonominya,  lalu meningkat  ke  perlindungan  atas  hak  atas  martabat  dan/keadilan,  dan  puncaknya  adalah  untuk mencapai  kesejahteraan  sosial  ( social  welfare) dimana  hukum  ingin  mencapai  persamaan substantif, kesejahteraan, dan perlindungan kepada masyarakat (Tamanaha, 1994). Kebalikan dari konsep negara hukum substantif adalah konsep negara hukum formil ( formal rule of law) . Di dalamnya, yang dikejar bergerak dari tingkatannya yang paling rendah rule-by- law dimana  hukum  diposisikan  sebagai  instrumen  yang  spesifik  (khusus)  yang  mendasari tindakan  pemerintah,  lalu  meningkat  menjadi  legalitas formal  ( formal  legality )  dimana  hukum bersifat umum, fokus ke masa depan, pasti dan jelas, dan meningkat lagi menjadi demokrasi plus legalitas ( democracy + legality ) dimana persetujuan menentukan konten hukum melalui proses politik. Dalam  pandangan  Tamanaha  (1994)  negara  hukum  formal  terdiri  atas  semata  prinsip hukum yang mengarahkan dan membatasi pembuatan dan penerapan hukum subtantif (materil) umumnya  dan  merupakan  subyek  terhadap  konsensus  yang  lebih  besar  atas  makna hukum.(Tamanaha, 1994)
Lebih  lanjut  MacCormick,  Peerenboom,  Fuller,  dan  Killer  sebagaimana  dirangkum Maxeiner  (Maxeiner,  2007),    menjelaskan  bahwa  elemen  utama  dari  negara  hukum  formal adalah  bahwa  hukum  harus  dibuat  secara  absah  dan  diumumkan  (diundangkan)  ke  publik mengenai penerapan, hukum harus stabil, memiliki arti yang jelas, konsisten dan bersifat masa depan. Dalam perspektif ini, hukum mengatur persyaratan penerapan hukum, dimana prinsipnya adalah  hukum  tidak  boleh  memihak  ( impartial ),  memberikan  kepada  pihak  yang  dihukum
kesempatan  untuk  didengarkan  dan  hukum  harus  dapat  diprediksi  ( predictable), dan  hukum harus  memberikan  keputusan  yang  konsisten  ketika  terdapat  kasus-kasus  yang  bersifat individual.
Dari  penjelasan  di  atas, dalam  bahasa  yang  ringkas  dapat  disimpulkan  bahwa rule  of  law bertujuan  untuk  menciptakan  kepastian  dan  keadilan  hukum  ( legal  certainty  and  justice )  baik keadilan  hukum  formil  ( legal  and  formal  justice )  maupun  keadilan  substantif  ( legal  and substantive  justice )  (Altman,  2001)  dan  untuk  mencapai  perlindungan  martabat  manusia  dan kemakmuran sosial.
2. Konstitutionalisme Kedaruratan: dari Minimum Standar hingga Liberal Legalism
Konstitusi dan yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam undang-undang di berbagai negara memberikan klausula bagi Eksektufif (Presiden, Perdana Menteri, Kanselor, atau kepala pemerintahan  lainnya)  untuk  membentuk  undang-undang  dalam  keadaan  darurat,  termasuk kewenangan bertindak untuk mengatasi keadaan darurat. Dalam hal keadaan darurat misalnya, di Jerman, Pasal 48 Konstitusi Weimar (1919-1933) menyatakan  “ If public security and order are seriously disturbed or endangered within the German Reich, the President of the Reich may take measures necessary for their restoration, intervening if need be with the assistance of the armed forces .” Kanselor  Jerman  memiliki  hak  konstitisional  untuk  bertindak,  termasuk  membuat undang-undang, jika negara dalam keadaan darurat. Tentu ini rumusan Pasal 48 di atas  merujuk pada darurat politik/perang/pertahanan.
Di Amerika, jika terjadi major disasters and national emergencies , Presiden, sesuai Stafford Act  2008  concerning  Disaster  Relief  and  Emergency  Assistance,   memiliki  kewenangan eksekutif tanpa persetujuan kongres untuk bertindak mengatasi bencana dan dampaknya. Sesuai namanya,  UU  Stafford  merujuk  pada  darurat  bencana  alam.  Masih  di  Amerika,  ketika  terjadi darurat  kemanan  dan  pertahanan  nasional,  yang  disebabkan  oleh  serangan  teroris    dalam peristiwa  9/11  2001,  Presiden  George  Bush,  Jr.  mendeklarakasi  darurat  nasional  dan mengeluarkan undang-undang yang dikenal sebagai Patriot Act 2001. Bahkan di Amerika, sesuai investigasi the Brennan Centre terdapat 136 undang-undang yang memberi kewenangan Presiden untuk bertindak ketika negara dinyatakan dalam keadaan darurat (Farber, 2020).
Sementara  itu,  di  Indonesia,  Pasal  22  ayat  (1)(2)(3)  UUD  1945  memberikan  landasan konstitusi  bagi  Presiden  untuk  mengeluarkan  PERPU  dalam  hal  ihwal  kegentinghan  yang memaksa. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan:
(1) Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Ketentuan  Pasal  22  UUD  1945  di  atas  ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  1  angka  4  UU  No  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  menyatakan:  ‘Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa ’. Terhadap  makna  ‘ hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa’, Asshiddiqie  (2010)  berpendapat  bahwa  frasa  tersebut  bermakna suyektif  sehingga  hanya  Presiden  yang  bisa  menilainya.  Selengkapnya    Asshiddiqie  (2010) berpendapat sebagai berikut:
”Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak  dapat  dibentuk  segera,  sedangkan  kebutuhan  akan  pengaturan  materiil  mengenai  hal yang  perlu  diatur  sudah  sangat  mendesak  sehingga  Pasal  22  UUD  1945  memberikan
kewenangan  kepada  Presiden  untuk  menetapkan  peraturan  pemerintah  pengganti undangundang (Perpu)”. (Asshiddiqie, 2010)
Namun  demikian,  atas  untuk  menghindari  interpretasi  yang  subyektif  di  atas,  Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  MK  Nomor  138/PUU-VII/2009  memberikan  tiga  ukuran  obyektif untuk  menilai  keadaan  darurat  atau  hal  ikwal  kegentingan  memaksa  oleh  Presiden  dalam mengelurkan  PERPU  tersebut  yakni:  a)  Adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk menyelesaikan masalah  hukum  secara  cepat berdasarkan  Undang-Undang;  b)  Undang-Undang yang  dibutuhkan tersebut  belum  ada  sehingga  terjadi  kekosongan  hukum,  atau  ada  Undang- Undang  tetapi  tidak  memadai;  dan,  c)  Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan cara  membuat  Undang-Undang  secara  prosedur  biasa  karena  akan  memerlukan  waktu  yang cukup  lama  sedangkan  keadaan  yang  mendesak  tersebut  perlu  kepastian  untuk  diselesaikan. (Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, 2009)
Jika  dicermati  tiga  ukuran  obyektif  di  atas,  terlihat  bahwa  ukuran  tersebut  sangat  umum sekaligus minimum karena hanya mendefinisikan adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak, adanya kekosongan hukum atau adanya undang-undang tetapi tidak memadai dan menghindari pembuatan  undng-undang  normal  yang  memerlukan  waktu  yang  panjang.  Jadi  ini  terkait  cara pembuatan hukum yang dianggap lebih cepat untuk mengatasi krisis.
Namun  demikian  ukuran  obyektif  di  atas  sama  sekali  tidak  menyentuh  aspek  substansi Undang-Undang  darurat  dan  kekuasaan  dan  tindakan  diskresi  yang  dimiliki  Presiden  dalam membuat  hukum  (Undang-Undang  dan  bagaimana  batasan-batasan  yang  harus  diperhatikan Presiden (eksekutif) dan dalam mengambil diskresi. Oleh karenaya, aspek substansi Perppu dan diskresi  Presiden  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  dan  suyektifitas  Presiden.    Sekali  lagi, sampai pada titik ini, jelas bahwa baik Pasal 22 UUD 1945, Pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, sama sekali tidak menyentuh aspek substansi Perppu/UU tersebut dan batasan-batasan diskresinya.
Persoalan  yang  kemudian  muncul  ialah  apakah  Presiden  bebas  dan  terlepas  dari  batasan- batasan  dalam  konstitusi  (jika  ada)  dalam  menentukan  substansi  Perpu/UU?  Apakah  Presiden bebas  juga  mengambil  tindakan  diskresi?  Atau  jika  tidak  ada  pembatasan  tersebut  lalu bagaiamana seharusnya  batasan tersebut dibuat?  Dengan kata lain apakah Presiden (eksekutif) perlu  mentaati  hukum  ( rule  of  law) dalam  membentuk  Perppu/UU  atau  dalam  mengambil tindakan diskresioner tanpa batas dalam keadaan darurat ekonomi?
Terdapat  dua  jawaban  yang  saling  menentang  atas  pertanyaan  di  atas.  Pertama,  ada  ahli hukum  yang  berpendapat  bahwa  dalam  keadaan  darurat  Presiden  (eksekutif)  boleh  melanggar hukum  baik  dalam  pembentukan  substansi  hukum  itu  sendiri  maupun  tindakannya  yang menyimpang  dari  hukum  dalam  bentuk  diskresi.  Kelompok  ini  diwakili  oleh  Profesor  Erich Posner  dan  Profesor  Adrian  Vermeule.    Keduanya  berpendapat  pembatasan  hukum  ( legal  and constitutional  constrains atau liberal  legalism )  bagi  Presiden  (eksekutif)  merupakan  hal  atau tindakan yang tidak bijaksana ( unwise ), tidak realistik ( unrealistic ) dan tidak perlu ( unnecessary ) (Posner, 2010).
Pembatasan  hukum  ( legal  constraints )  bagi  Presiden  (eksekutif)  tidak  bijaksana  ( unwise ) karena  dalam  keadaan  krisis,  baik  keamanan  nasional  dan  krisis  ekonomi,  pemerintah memerlukan tindakan cepat untuk mengatasi krisis dan hanya eksekutif yang memiliki kemauan dan  fokus  yang  memadai  untuk  menstabilkan  krisis  tersebut.  Hakikat  krisis  itu  adalah ketidakpastian  sehingga  keterlambatan  dalam  memberi  respons  yang  cepat  hanya  akan memperburuk  situasi.  Bagi  Posner  dan  Vermeule  (2010)  proses  peninjauan  kembali  atau tindakan pengawasan lainnya tidak relevan karena hanya akan memperlambat penanganan krisis (Posner, 2010).
Pembatasan  hukum  dan  konstitusi  ( legal  and  constitutional  constraints )  bagi  Presiden (eksekutif)  juga  tidak  realistik (unrealistic )  karena  sekalipun  dikenal  pemisahan  kekuasaan (legislatif, yudikatif dan eksekutif) sistem pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan yang
berpusat  pada  eksekutif.  Pembatasan  hukum  hanya  akan  menghambat  pemerintah  untuk bertindak  dengan  kecepatan  dan  kekuatan  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  tuntutan  publik. Akibatnya, liberal  legalism, misalnya  pembatasan  hukum  bagi  diskresi  eksekutif  tidak  dapat berfungsi di negara modern dan tidak dapat membatasi pemerintah dalam keadaan krisis (Posner, 2010).
Pembatasan  hukum  ( legal  constraints )  bagi  Presiden  (eksekutif)  juga  tidak  diperlukan ( unnecessary )  karena  bagi  keduanya,  pembatasan  informal  ( informal  restrain )  berupa  opini politik dan opini publik, lebih efektif dan lebih berguna dibandingkan dengan pembatasan oleh aturan  hukum  ( legal  rules )  atau  hukum  ( laws ).  Oleh  karenanya  kekuatiran  pihak  yang mendukung legal liberalism bahwa batasan informal saja dapat memicu tirani atau kediktatoran tidak  beralasan.  Mengapa?    Karena  bagi  Posner  dan  Vermeule,  kekuatiran  tersebut  tidak  akan terjadi  karena  secara de-facto pembatasan  melalui opini  publik  dan opini  politik  telah ada  dan berkembang,  dan  pada  tingkat  tertentu  telah  mengantikan  pembatasan  hukum  bagi  eksektutif (Posner, 2010).
Pendapat  Posner  dan  Vermeule  di  atas  ditentang  keras  oleh  Profesor  Sywicki  yang menyatakan bahwa pendapat Posner dan Vermeule secara normatif mengandung cacat (Zywicki, 2015).  Sywicki  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  sekalipun  dalam  keadaan  krisis,  kekuasaan presiden (eksekutif) tetap harus dibatasi oleh hukum (konstitusi) dan tindakan diskresi eksekutif juga  harus  dibatasi  atau  tidak  sepenuhnya  bebas.  Profesor  Sywicki  memberikan empat  alasan. Pertama,  kepatuhan  pada  aturan  hukum  diperlukan  untuk  menopang  pencapaian  kemakmuran ekonomi  secara  umum,  terlebih  lagi  selama  krisis  ekonomi.  Kedua,  kepatuhan  terhadap supremasi  hukum  diperlukan  untuk  membendung  oportunisme  para  politisi  dan  kepentingan khusus  yang  menggunakan  kesempatan  yang  tercipta  karena  krisis  untuk  mendukung kepentingan  sempit  mereka  sendiri,  dan  seringkali  tanpa  memiliki  hubungan  dengan  masalah yang  sebenarnya.  Ketiga,  begitu  diskresi  dilepaskan  selama  krisis,  berakhirnya  krisis  tidak mendorong  kembalinya  supremasi  hukum.  Dan  keempat,  potensi  tindakan  diskresioner  saja dapat meningkatkan moral  hazard , sehingga menciptakan kondisi untuk intervensi lebih lanjut (Zywicki, 2015).
Bagi Penulis, dalam kerangka pikir Profesor Sywicki di atas, sesungguhnya negara hukum bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  diskresi  eksekutif  dibatasi  tidak  hanya  secara prosedural (formal) tetapi juga materil (substansi). Oleh karenanya, sebagaimana disentil Barnett Randy,  sekalipun  dalam  krisis,  kepatuhan  atas  prinsip  negara  hukum  penting  karena  justure dalam kepatuhan itulah masyarakat (tentu termasuk negara, ditambahkan Penulis) diperbolehkan mengkombinasikan  kebebasan,  keadilan  dan  mengupayakan  tatanan  ekonomi    yang  lebih  baik (Barnett, 1998).

## 3. Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi: Sebuah Jalan Tengah
Sebagaimana  dijelaskan di atas  terdapat  pertentangan  antara  Profesor  Posner  dan  Profesor Vermeule di satu sisi yang menolak pembatasan hukum atas Presiden (eksekutif) dalam keadaan krisis,  sementara  di  pihak  lainnya  terdapat  Profesor  Sywicky  yang  menyatakan  sebaliknya, pembatasan  hukum  atas  kekuasaan  presiden  (eksekutif)  dan  pembatasan  diskresi  tetap diperlukan.
Bagi  Penulis,  ketegangan  di  atas  perlu  dicarikan  jalan  keluarnya.  Thesis  utama  Penulis adalah  di  saat krisis ekonomi legal  and constitutional constrains atas  Presiden  (eksekutif)  dan diskresi  dari  Presiden  (eksekutif)  perlu  dilonggarkan  sehingga  presiden  (eksekutif)  memiliki ruang cukup ( flexible ) untuk menentukan substansi  hukum maupun  untuk  mengambil tindakan konkrit  dalam    mengatasi  krisis.    Tetapi  di  saat  bersamaan  pembatasan    hukum  dan  tindakan konkrit    diskresioner  yang  dilonggarkan  oleh  hukum  tersebut  haruslah  pula dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Inilah  yang  Penulis  sebuat  sebagai the  economic  crisis rule of law approach.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 10-19
Persoalannya ialah bagaimana mengkonstruksi the economic crisis rule of law approach ini? Sebelum  menjawab  isu  ini,  perlu  kiranya  dijelaskan  bahwa  sejauh  ini,  dalam  kajian  Profesor Bernadette  Meyler,  pendekatan  negara  hukum  dalam  keadaan  darurat  politik  atau  yang  oleh Penulis  disebut sebagai the political emergency rule of law  approach (Rissy,  2020) jauh lebih familiar dan lebih menunjukan adanya keberhasilan dan dukungan global (Meyler, 2007).
Thesis utama dalam the political emergency rule of law approach ialah raison d'état yakni sebuah  doktrin  yang  menyatakan  bahwa  ‘apapun  yang  dipersyaratkan  untuk  memastikan keselamatan  sebuah  negara  harus  dilakukan  oleh  individu  yang  bertanggungjawab  untuk  itu, sekalipun tindakan tersebut bahkan dalam kapasitas individu tersebut sendiri merupakan sesuatu yang tidak layak dan ditolak secara moral’(Joachim, 1957). Sudah barang tentu, dalam perspektif doktrin raison d'état , pendekatan-pendekatan konstitutionalisme, legal liberalism ataupun legal constraints lainnya,  termasuk  diskresi  tidak  bisa  dibatasi  ( unrestricted ).  Segala  cara  dapat ditempuh  untuk  menstabilkan  krisis  politik.  Tentu,  stabilitas  politik  dan  kepentingan  politik menjadi lebih utama dibandingkan hak-hak sipil, politik dan ekonomi. Ini dua kutup yang sulit berdamai.
Persoalannya  ialah  bahwa  pendekatan the  political  emergency  rule  of  law  approach tidak dapat  diterapkan  dalam  kondisi  darurat  ekonomi.  Oleh  karenannya,  dibutuhkan  pendekatan lainnya  yang  disebut  Penulis  sebagai the  economic  crisis  rule  of  law  approach . Dalam pendekatan  ini,  kepatuhan  terhadap  negara  hukum  tidak  boleh  meniadakan  upaya  untuk memulihkan  darurat  ekonomi  karena  rakyat  juga  memiliki  hak  konstitusional  atas  kehidupan yang  nyaman,  keadilan  ekonomi  dan  hukum,  serta  kemakmuran.  Sebaliknya  pendekatan  yang memberi  kelonggaran  dan  kebebasan  dalam  bertindak  melalui  diskresi  tidak  boleh  juga meniadakan kepatuhan atas prinsip negara hukum atau tidak boleh tanpa batas. Dalam konteks ini,  diperlukan  pendekatan  yang coexist yang  memungkinkan  keduanya  berjalan  bersamaan untuk mencari keseimbangan negara hukum dan ekonomi. Dalam pendekatan negara hukum krisis ekonomi ( the economic crisis rule of law approach) ini  sesunguhnya  pertentangan  antara  Profesor  Posner  dan  Profesor  Vermeule  sebagaimana dijelaskan di atas tidak seharusnya terjadi. Bagi Penulis, adalah benar di saat krisis (baik krisis politik  maupun  krisis  ekonomi) legal  constrains atas  presiden  (eksekutif)  perlu  dilonggarkan sehingga Presiden (eksekutif) memiliki ruang cukup ( flexibility ) untuk membuat hukum maupun untuk  mengambil  tindakan  konkrit  dalam    mengatasi  krisis.  Tetapi  di  saat  bersamaan penggunaan  kekuasaan  yang  dilonggarkan  pembatasannya  oleh  hukum  tersebut  haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral (itikad baik).
Dalam the economic crisis rule approach di satu sisi, ruang intervensi dan diskresi dibuka dan  para  Presiden  dan  pejabat  negara  lainnya  diberi  kewenangan  untuk  merumuskan  hukum, memutus  hukum  (keputusan)  dan  melaksanakan  hukum  (keputusan)  tersebut.  Tetapi  di  sisi lainya,  aspek-aspek  substansi  hukum  dan  prosedur  hukum  terkait  pertanggungjawaban penggunaan kekuasaan extra-ordinary yang bersifat diskresioner perlu dirumuskan secara jelas, tidak  multitafsir  tapi  juga  harus flexible untuk  menyesuaikan  dengan  tantangan  dalam  situasi krisis. Dalam the economic crisis rule of law approach, hukum darurat dalam krisis ekonomi itu sekalipun  dimungkinkan  pemberlakuannya  yang  bersifat  secara  seketika  sejak  dideklarasikan, tetapi juga tetap tunduk pada pembatasan hukum, paham konstitusi dan judicial review .
Patut  juga  kiranya  diingat  bahwa  ber-negara  hukum  dalam  darurat  ekonomi  tidak  lalu menjustifikasi  perumusan  hukum  dan  tindakan  diskresi  yang  tidak  rasional.  Hukum  yang dibentuk  dan  dilaksanakan  dan  diskresi  yang  ditempuh  dalam  darurat  ekonomi  sekalipun, sebagaimana diingatkan oleh Weber tetap harus rasional sehingga mendorong kemajuan sosial dan ekonomi (Trubek, 1972).
Ber-negara hukum dalam darurat ekonomi tidak lalu juga menjustifikasi perumusan hukum dan tindakan diskresi yang tidak efisien, tidak rasional, memakai sumber daya secara semberono dan  menghilangkan  kesempatan  untuk  menciptakan  keadilan  ekonomi  dan  keadilan  hukum.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 10-19
Dalam konteks analisis ekonomi  terhadap  hukum ( economic  analysis  of the  law )  sebagaimana ditawarkan  Coase  dan  Becker,  hukum  dalam  darurat  ekonomi  sekalipun  idealnya  juga merupakan hukum yang menciptakan efisiensi, rasional dan bersifat prospektif (Cooter, 2000). Karakter hukum seperti di atas penting mengingat dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi tidak  jarang  negara  juga  menghabiskan  sumber  daya  ekonomi  dan  hukum  yang  besar.  Dalam konteks the economic crisis rule of law model ,  pengorbanan ini perlu dibarengi dengan hadirnya keadilan ekonomi dan kemakmuran bagi negara dan rakyatnya.
Ber-hukum dalam  darurat ekonomi juga penting, sebgaimana ditegaskan Profesor Sywicki untuk memastikan adanya kepastian hukum ( legal certainty ) dan prediktabilitas ( predictability ). Dalam situasi krisis, seringkali koordinasi dihancurkan oleh mendadaknya ukuran ekonomi dan intervensi pemerintah yang arbiter padahal stabilitas dapat diraih jika terdapat rejim hukum yang stabil. Pendekatan kepatuhan terhadap hukum merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan memulihkan keadaan ekonomi yang terpuruk (Zywicki, 2012).
Hukum  darurat  dalam  keadaan  krisis  ekonomi,  demikian  lanjut  Profesor    Sywicki,  harus pula  mampu  mencegah  perilaku rent-seeking eksekutif  (termasuk  affiliasi  ekonomi  dan politiknya, ditambahkan Penulis). Dalam amatannya terhadap banyak kasus talangan keuangan ( financial  bailouts )  terutama  saat  krisis  keuangan  di  Amerika  akibat  bangkrutnya  Lehman Brothers  di  tahun  2008,  terjadi moral  hazard yang  menyumbang  bagi  ketidakpastian ( uncertainty ) dan menguntungkan kelompok kepentingan tertentu seperti insitusi keuangan dan politisi. Celakanya semua keuntungan ini dibayar dengan menggunakan pajak rakyat (Zywicki, 2012).
Situasi moral  hazard di  Amerika  di  atas  juga  terjadi  di  Indonesia  ketika  terjadi  skandal bantuan  likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  tahun  1999.  Saat  itu  terjadi  upaya  penyehatan perbankan di Indonesia oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ketika terjadi krisis keuangan. BLBI yang diberikan kepada ke 48 bank yang direkapitalisasi saat itu menggunakan uang negara yang berasal dari pajak dalam jumlah fantastis yakni Rp. 144,5 triliun. Sementara aset yang dijaminkan bank-bank penerima BLBI hanya mencapai Rp. 12.3 triliun (Tumenggung, 2019). Skandal BLBI merupakan tragedi terburuk dan perampokan uang rakyat sistematis yang dibungkus  kebijakan  arbiter  dan  dikresioner  yang  semberono  oleh  Bank    Indonesia  yang berakibat pada ketidakkepastian hukum hingga saat ini.
Penting  untuk  dicatat  bahwa,  dalam  kasus  krisis  ekonomi  dan  keuangan  yang  terjadi  di Amerika dan di Indonesia di atas, krisis ekonomi tersebut terjadi dalam sebuah negara berdaulat yang secara politik dan hukum. Artinya, dalam kasus di atas Indonesia dan Amerika, yang secara independen membuat atau mendeklarasikan hukum darurat ekonomi yang tepat dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut. Namun, pendekatan model negara hukum di negara ‘union’ seperti Uni Eropa ( European Union ) dalam menghadapi krisis ekonomi tidak bisa disamakan dengan negara bukan  ‘union’.  Dalam  kasus  krisis  ekonomi  (baca  hutang)  di  Yunani,  Irlandia  Utara  dan Portugis, ketiga negara ini tidak independen membuat hukum darurat ekonominya sendiri dalam merespons krisis yang terjadi (Gibbs, 2016) melainkan dideterminasi oleh apa yang disebut oleh Jurgen  Habermas  sebagai  sebagai  ‘ executive  federalism ’  suatu  keadaan  dimana  ekonomi  dan politik  terintegrasi  sedemikian  dalamnya  sehinggga  hukum  dalam  darurat  ekonomi  bukan ditentukan oleh mekanisme keterlibatan politik yang demokratis di masing-masing negara tetapi ditentukan oleh institusi Uni Eropa (Habermas, 2015).
Dengan demikian sekalipun dalam the economic crisis rule of law approach dimungkinkan fleksibilitas yang cukup dalam penggunaan diskresi dan pembentukan Perppu/UU dalam darurat ekonomi,  pada saat  yang  sama kepatuhan  atas  prinsip  negara  hukum  juga diindahkan.  Hukum darurat  dalam  krisis  ekonomi  harus  memiliki  karakter  efisien,  rasional,  pasti  dan  dapat diprediksi,  dan  bertujuan  untuk  mendatangkan  kemakmuran  bagi  rakyat.  Dan,  perlu digarisbawahi  hukum  darurat  dalam  krisis  eknomi  juga  harus  mampu  mencegah  petualang oportunis  politik  dan  ekonomi  memanfaatkan  krisis  untuk  mencapai  keuntungan  pribadi  dan
kelompoknya.  Jika  ini  skenarionnya,  maka  keduanya,  baik  tujuan  negara  hukum  dan  tujuan mengatasi krisis ekonomi yakni keadilan hukum dan ekonomi, dan kemakmuran dapat berjalan bersamaan ( coexist ). Titik temu ini sesungguhnya mencerminkan tujuan tertinggi negara hukum substantif itu sendiri yakni perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan pencapaian keadilan hukum substantif, keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kemakmuran.

## C. Simpulan
Negara  hukum  dan  darurat  ekonomi  menghadirkan  dua  kutub  pendekatan  yang  saling bertentangan. Di satu kutub, terdapat pandangan bahwa dalam darurat ekonomi, kepatuhan atas prinsip negara hukum tidak diperlukan. Kelonggaran atas kewenangan Presiden (eksekutif) perlu dijamin  sehingga  Presiden  (eksekutif)  memiliki  kemampuan  cepat  untuk  mengatsi  krisis ekonomi. Legal and constitutional constraints tidak berlaku bagi Presiden (eksekutif). Sementara itu,  di  kutub  lainnya,  terdapat  perspektif  bahwa  justeru  dalam  keadaan  darurat  ekonomi, kepatuhan atas negara hukum dan prinsipnya perlu semakin diperketat. Legal and constitutional constraints berlaku bagi Presiden (eksekutif).
Pertentangan  di  atas,  oleh  Penulis  didamaikan  dengan  menghadirkan  pendekatan  negara hukum  krisis  ekonomi  ( the  economic  crisis  rule  of  law )  dimana  keduanya,  prinsip  dan  tujuan negara hukum dipatuhi tetapi pada saat bersamaan dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi, Presiden (eksekutif) diberikan kewenangan dan diskresi yang cukup memadai tetapi penggunaan kewenangan dan diskresi dalam krisis ekonomi perlu dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral  (itikad  baik)  dan  penggunaan  diskresi  harus  pula  menciptakan  kepastian  hukum  dan prediktabilitas. Inilah hakikat negara hukum dalam darurat ekonomi atau the economic crisis rule of law approach .
Dalam the economic crisis rule of law approach dimungkinkan adanya dua pendekatan yang yang berdampingan ( coexist ) yakni mentaati prinsip negara hukum sekaligus memberi peluang fleksibel  bagi  upaya  memitigasi  krisis  ekonomi.  Untuk  itu,  hukum  dalam  darurat  ekonomi idealnya  tetap  rasional  dan  efisien,  serta  bersifat  prospektif  sehingga  mendorong  penciptaan keadilan  hukum  dan  ekonomi.  Pada  saat  bersamaan,  skenario  ini  menolong  pencapaian  tujuan utama  negara  hukum  substantif  yakni  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia,  keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Altman, A. (2001). Arguing About Law . Wadsworth Publishing.
Asshiddiqie, J. (2010). Hukum Tata Negara Darurat . Rajawali Press.
Barnett, E. R. (1998). The structure of  liberty:  justice  and the  Rule  of  law .  Oxford  University Press.
Brudner, A. (1995). The unity of the common law : studies in Hegelian jurisprudence . University of California Press.
Cooter, R. and T. U. (2000). Law and Economics . Addison Wesley Longman Inc.
Farber,  D.  (2020). Presidential  Power  in  a  Pandemic .  Legal-Planet.Org.  https://legal- planet.org/2020/03/18/presidential-power-in-a-pandemic/
Forst,  R.  (1994). Contexts  of  Justice  Political  Philosophy  beyond  Liberalism  and Communitarianism . California University Press.
Gibbs, A. (2016). The Economic Crisis and the Rule of Law in Europe: A Hidden Face for the Rule of Law? Hague Journal on the Rule of Law , 8 (2), 323–336.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 10-19
Habermas, J. (2015). The Lure of Technocracy . Polity Press.
Joachim, F. C. (1957). Constitutional Reason of State: The Survival of the Constitutional Order . Brown University Press.
Kilpatrick, C. (2015). On the Rule of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values in Europe’s Bailouts. Oxford Journal of Legal Studies , 32 (2), 325–353.
Kramer, M. H. (2007). Objectivity and the Rule of Law . Cambridge University Press.
Licht, A. ; C. G. and S. H. S. (2007). Culture rules: The foundations of the rule of law and other norms of governance. Economics , 35 (4), 659–688.
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, (2009).
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara  Nomor  138- PUU-VII-2009.pdf
Maxeiner, J. (2007). Legal Certainty and Legal Methods: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? Tulane Journal of International & Comparative Law , 15 (2), 541–607.
Meyler, B. (2007). Economic Emergency and the Rule of Law. DePaul Law Review , 56 (2), 539– 568.
O’Donnell,  G.  (2004).  The  Quality  of  Democracy:  Why  the  Rule  of  Law  Matters. Journal  of Democracy , 15 (4), 32–46.
Posner,  E.  A.  and  A.  V.  (2010). Executive  Unbound:  After  the  Madisonian  Republic .  Oxford University Press.
Rissy,  Y.  Y.  W.  (2020). The  covid19nomic  crisis  rule  of  law  approach:  Identifikasi  dan pencegahan  skandal  keuangan  dan  likuiditas  dalam  pemulihan  ekonomi  akibat  pandemic covid19. Makalah disampaikan dalam Webinar Diskursus Hukum Terkait Pandemi Covid19 dan Penanganan Hukumnya .
Scaliat, A. (1989). The Rule of Law as a Law of Rules. The University of Chicago Law Review , 56 (4), 1175–1188.
Sellers, M. and T. T. (2010). The rule of law in comparative perspective, Springer . Springer.
Supiot,  A.  (2010).  A  legal  perspective  on  the  economic  crisis  of  2008. International  Labour Review , 149 (2), 151–162.
Tamanaha,  B.  Z.  (1994). On  the  Rule  of  Law  History,  Politics,  Theory . Cambridge  University Press.
Trubek,  D.  M.  (1972).  Toward  a  Social  Theory  of  Law:  An  Essay  on  the  Study  of  Law  and Development. The Yale Law Journal , 82 (1), 1–50.
Tumenggung, S. A. (2019). Bencana BLBI dan Krisis Ekonomi Indonesia . Rajawali Press.
Zywicki, T. (2012). Economic uncertainty, the courts and the Rule of law. Harvard Journal of Law and Public Policy , 35 (1), 195–212.
Zywicki,  T.  (2015). The  Rule  of  Law  During  Times  of  Economic  Crisis . http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2651893