## REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
( Punishment Prevention Oriented )

## Oleh : Ali Dahwir
Fakultas Hukum Universitas Palembang Telp:+62 813-6768-4959 E-mail: dahwirali@yahoo.com

## Abstrak
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong dalam kejahatan yang bersifat extra ordinary crime . Oleh sebab itu upaya penanggulangannya juga tidak dapat dilakukan seperti penanggulangan tindak pidana yang bersifat konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian hu- kum normatif dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian ini membahas tentang: bagaimanakah idealnya sanksi pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan sekaligus sebagai pence- gahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pencegahan dapat dilaksana- kan dengan penetapan ancaman sanksi yang berat terhadap tindak pidana korupsi. Ancaman pidana dimaksudkan adalah maksimal pidana mati dan minimal khusus pidana penjara 6 (enam) tahun.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Pemberantasan dan Tindak Pidana

## Abtract
The criminal acts of corruption that occurred in Indonesia are classified as crimes of extra ordi- nary crime. Therefore, the mitigation effort also can not be done such as the prevention of con- ventional crime. This research is normative law research with Law approach. This study discusses about: what is the ideal of criminal sanctions applied in the framework of prevention as well as pre- vention of corruption in Indonesia? The results of this study conclude that in the framework of prevention of corruption-oriented crime prevention can be done by setting the threat of severe sanc- tion to corruption crime. The intended criminal threat is a maximum of capital punishment and a minimum of 6 (six) years imprisonment.
Key Words: Reconstruction, Criminal Sanctions, Eradication and Criminal Acts

## A.  Pendahuluan
Masalah korupsi bukanlah merupakan ma- salah yang baru di Indonesia, karena praktek ko- rupsi sudah ada sejak era tahun 50-an. Sehingga berbagai kalangan menilai bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaran pe- merintahan negara. 1 Bahkan korupsi sesungguh-
1 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tin- dak Pidana Korupsi , Reflika Aditama, Bandung, hal. 1
nya sudah ada sejak manusia pertama kali me- ngenal tatakelola administrasi. 2
Dalam filsafat klasik, korupsi dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan kemurni- an. Dalam arti ini jiwa adalah sesuatu yang mur- ni, sementara tubuh dan semua materi fisik, ada- lah hal-hal yang korup. Adapun cara yang diper- lukan untuk mencapai kebijaksanaan dan pence-
2 Nanang T Puspito, dkk, 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, hal. 23
3 Aristoteles dalam Reza A.A Wattimena, Filsafat Anti- Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenik- matan, dan Sisi Hewani Manusia Dibalik Korupsi , 2007, hal. 9.
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, Bandung, hal. 133.
rahan adalah menyangkal fisik dan materi, serta mencari kebenaran di dalam jiwa. Pada sisi yang lain Aristoteles menyatakan bahwa korupsi juga bisa identik dengan 2 hal, yakni kematian dan dekedensi moral yang disamakan olehnya dengan hedonisme, yakni hidup yang tujuan uta- manya adalah mencari nikmat badaniah sema- ta. 3
Tindak pidana korupsi merupakan perbua- tan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan ke- rugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sa- ngat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 4
Sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil, mampu untuk mengenali dan menghin- dari setiap bentuk korupsi yang hanya akan da- pat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rak- yat Indonesia. Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupakn berbang- sa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai kea- dilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejah- tera.
Dalam kenyataanya kebanyakan kasus ko- rupsi yang dipublikasikan oleh media, seringkali perbuatan korupsi tersebut tidak terlepas dari
kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Ini memberikan pe- ngertian bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut berasal dari mereka yang memiliki sta- tus sosial yang tinggi di masyarakat. Sangat ber- beda dengan kejahatan yang bersifat konvensio- nal yang biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial rendah.
Tindak pidana korupsi yang terjadi di In- donesia sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime , kare- na tindak pidana korupsi ini sudah sangat ber- dampak masif dalam hidup dan kehidupan ber- negara di Indonesia. Oleh karena tindak pidana tersebut sudah bersifat extra ordinary crime dan dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial yang tinggi maka pola pemberantasan tin- dak pidana ini harus dibuat bersifat extra juga. Pemberantasan terhadap tindak pidana ko- rupsi  yang telah dilaksanakan selama ini sejak tahun 1957 sampai dengan berlakunya Undang- undang yang terakhir yaitu Undang-ndang No- mor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi yang ter- jadi di Indonesia masih saja marak terjadi. Beri- kut di disampaikan tabulasi tindak pidana ko- rupsi yang terjadi dan yang diperiksa oleh Ko- misi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode ta- hun 2011 sampai dengan tahun 2016.

## Tabulasi Data Tindak Pidana Korupsi Ditangani oleh KPK 2011-2015
No Tahun Jenis Penindakan Penyelidikan  Penyidikan   Penuntutan  Inkracht  Eksekusi 1 2011 78 66 45 34 33 2 2012 77 72 63 28 32 3 2013 81 102 73 40 44 4 2014 80 95 77 40 48 5 2015 87 106 95 37 38 6 TOTAL 403 441 353 179 195
Sumber Data: Laporan Tahunan KPK. Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015.
Tabulasi data tersebut menunjukkan bah- wa belum adanya penurunan intensitas terjadi- nya tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan sebaliknya seakan-akan terdapat peningkatan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di In-
donesia. Hal ini menjadi tanggungjawab bersa- ma bagaimana upaya yang tepat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indone- sia.

## B.  Perumusan Masalah
Membicarakan upaya pemberantasan tin- dak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu yang sangat rumit, karena tin- dak pidana korupsi yang terjadi sudah ibarat gumpalan benang kusut yang tidak ditemukan ujung dan pangkalnya. Oleh sebab itu permasa- lahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah ba- gaimanakah idealnya sanksi pidana yang dite- rapkan dalam rangka penanggulangan sekaligus sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana ko- rupsi di Indonesia?

## C. Pembahasan

## 1. Filsafat Hukum Pidana
Filsafat hukum pidana pada hakikatnya merenungkan nilai-nilai hukum pidana, berusa- ha merumuskan dan menyerasikan nilai-nilai yang berpasangan, tetapi yang mungkin berten- tangan. Objek dalam dogmatik hukum pidana adalah hukum pidana positif, yang mencakup kaidah-kaidah dan sistem sanksi. Ilmu tersebut bertujuan untuk mengadakan analisis dan siste- matis kaidah-kaidah hukum pidana untuk ke- pentingan  penerapan yang benar. Ilmu tersebut juga berusaha untuk menemukan asas-asas  hu- kum pidana yang menjadi dasar dari hukum pi- dana positif, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara siste- matis. 5
Hubungan niali-nilai pokok yang terkan- dung dan diusahakan untuk dicapai dan diwu- judkan dalam dan melalui hukum pidana itu me- rupakan suatu jamak tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan membentuk suatu jalinan yang bulat dalam mewujudkan suatu hukum pi- dana yang efektif (berdaya nyata) dan efisien (tepat guna).
Hukum pidana adalah teori tentang atu- ran-aturan atau norma-norma hukum pidana. Hukum pidana selalu bertujuan untuk mencipta-
5 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif His- toris , (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 3.
kan keamanan, ketertiban dan keadilan. Aman adalah merupakan suatu keadaan pribadi dengan keadaaan bebas dari rasa ketakutan. Tertib ada- lah suatu keadaan antar pribadi yang serba tera- tur dengan segala hal yang terjadi. Sedangkan adil merupakan suatu keadaan kesamarataan pe- ngakuan sebagai warna negara dengan penyesu- aian kewajiban-kewajiban dan hak-hak serta pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara.
Radbruch berbicara tentang cita hukum ( idee des Rechts ) yang berfungsi membimbing manusia dalam kehidupan berhukum. Cita hu- kum ini menurut Radbruch ditopang oleh tiga pilar, yang disebutnya sebagai nilai-nilai dasar dari hukum ( grundwerten ), yaitu keadilan, ke- manfaatan, dan  kepastian. Sekalipun secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus tercermin sebagai isi hukum, namun dalam kenyataannya ketiganya justru berada dalam keadaan yang ti- dak selalu selaras satu dengan yang lain. 6
Keadilan pada hakikatnya ditinjau dari su- dut hukum adalah merupakan suatu nilai yang terjadi keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sedangkan kese- bandingan hukum adalah kesetaraan atas kese- timpalan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang sepadan denmgan kesalahannya dan latar belakang yang menyebabkannya berbuat kesalahan tersebut.
Dari hal-hal yang demikian maka untuk dapat mewujudkan suatu keadilan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya tindak pidana korupsi tersebut diancam dengan anca- man pidana maksimal yang berat dan dibatasi dengan ancaman pidana minimal khusus yang berat juga. Dengan hal seperti ini maka orang yang akan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi akan berpikir duakali, karena secara phsikologis telah dipengaruhi oleh ancaman pi- dana berat tadi.
6 Luh Rina Apriani, 2010. Penerapan Filsafat Pemida- naan Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Yudisial, Vol-III/No-01/April/2010, hal. 1.
2.  Sanksi Pidana yang Ideal Dalam Rangka
Penanggulangan Sekaligus Sebagai Pen- cegahan Terjadinya Tindak Pidana Ko- rupsi Di Indonesia
Diberlakukannya ancaman minimum khu- sus yang merupakan penyimpangan dari aturan umum KUHP memang dapat dibenarkan, dan diberikan keluesan oleh Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa: ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terha- dap perbuatan yang dapat dihukum menurut pe- raturan undang-undang lain, kecuali kalau un- dang-undang ( wet ) menentukan lain. Pasal ini dapat dijadikan landasan yuridis dalam hal pe- netapan ancaman minimum khusus yang berat terhadap tindak pidana korupsi.
Kemudian penerapan sistem ancaman mi- nimum khusus juga didasarkan pada pokok-po- kok pemikiran sebagai berikut: 7
a. Untuk menghindari adanya disparitas pi- dana yang sangat mencolok untuk delik- delik  yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
b. Untuk lebih mengefektifkan prevensi ge- neral, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresah- kan masyarakat.
c. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksi- mum pidana  (umum  maupun  khusus) dapat diperberat, maka minimum  pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.
Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah atau pelaku pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud  untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pi- dana minimum khusus ( prevensi general ) dalam Konsep KUHP 2015 sudah sejalan dengan tu- juan pemidanaan. Hal ini sebagaimana diung- kapkan oleh Muladi bahwa pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan tindak pidana. 8
7 Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 125
Sedangkan tentang pola minimum khusus untuk pidana dapat dikemukakan hal-hal seba- gai berikut: 9
a. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu un- tuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualiafisir atau diperberat oleh akibatnya, sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun (sampai pidana mati) sejalan yang  dapat  dikenakan  mi- nimum  khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat serius namun dalam hal-hal tertentu  patokan  itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergo- long berat (yaitu yang diancam 4-7 tahun penjara).
b. Lamanya minimum khusus, pada mula- nya berkisar antara 3 sampai 7 tahun, ke- mudian berkembang menjadi berkisar antara 1 tahun sampai 7 tahun.
Ada beberapa keuntungan dengan meng- gunakan ancaman minimum khusus ini yaitu:
a. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya se- bagai lembaga pemutus perkara mempu- nyai standar atau batasan yaitu batas mi- nimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap meru- gikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan.
b. Dari segi pembinaan, faktor waktu sa- ngat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang na- rapidana, terutama dalam proses  sosiali- sasi menuju resosialisasi dalam kehidu- pan masyarakat.
c. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi terjadinya disparitas pidana yang mencolok terhadap putusan hakim.
d. Diharapkan memberikan  suatu  keringa-
8 Muladi, 2004. Lembaga Pidana Bersyarat , Penerbit Alumni, Bandung, hal. 81.
9 Erna   Dewi, 2013. Hukum   Penitensier   Dalam   Per- spektif ,   Penerbit Lembaga  Penelitian Universitas Lam- pung, Bandar Lampung, hal. 56.
nan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi ha- kim sebagai lembaga pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina.
e. Meningkatkan kesejahteraan sosial da- lam rangka mencapai tujuan politik kri- minal.
Sejalan dengan uraian tersebut diatas ma- ka sudah menjadi suatu keniscayaan apabila ter- hadap tindak pidana korupsi diancam dengan ancaman pidana maksimal yang berat dan anca- man pidana minimum khusus yang berat pula. Hal ini akan dapat memaksa orang untuk menu- ruti norma hukum yang telah ditetapkan, sehing- ga tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap Un- dang-undang pemberantasan korupsi.
Kemudian dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015 yang dapat dijadikan sebagai referensi di- jelaskan juga bahwa lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kausalitas/ bobot delik yang bersangkutan. Sebagai pedo- man dapat digunakan patokan-patokan sebagai berikut:
- minimum khusus paling rendah 3 bulan dan paling tinggi 7 tahun;
- minimum khusus dibedakan menurut maksimum khusus delik yang bersang- kutan dengan menggunakan kategori tin- dak pidana yang diancam dengan anca- man pidana penjara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun maka ancaman pidana penjara minimum khususnya ada- lah 1 (satu) tahun dan untuk tindak pida- na yang diancam dengan ancaman pida- na penjara 7 (tujuh) tahun lebih maka ancaman pidana penjara minimum khu- susnya adalah 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
Terlebih untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah tergolong dalam tindak pidana bersifat extra ordinary crime , yang berdampak luas dalam kehidupan berbang- sa dan bernegara. Sudah selayaknya penetapan pidana yang berat tersebut dilakukan agar dapat memberi efek jera bagi masyarakat, disamping sebagai sarana kontrol terhadap hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Apabi-
la telah ditetapkan dengan ancaman pidana maksimal yang berat yang dibatasi dengan anca- man pidana minimum khusus yang berat pula dapat dipastikan pelaku tindak pidana korupsi semakin hari akan semakin hilang dari bumi In- donesia.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya sanksi pidana dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-un- dang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi direkonstruksi se- bagaimana yang penulis tetapkan di bawah ini. Sanksi pidana ini dikonsepsikan dengan filsafat pemidanaan serta tujuan pemidanaan yang dise- laraskan dengan pengetahuan hukum serta ka- rakteristik rakyat Indonesia. Berikut diuraikan idealnya sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No- mor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, pada da- sarnya sudah cukup baik dalam upaya pembe- rantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebe- lumnya bahwa walaupun sudah ada yang ter- bukti melanggar Pasal 2 ayat (2) tersebut namun hakim belum pernah menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam ayat (2) yakni pidana mati sebagai pidana maksimal. Pa- dahal apabila hakim berani menjatuhkan pidana mati, akan memberi efek preventif bagi orang lain.
Pada akhirnya penjatuhan pidana tidak maksimal bahkan akan bisa menjadi faktor kri- minogen orang lain untuk melakukan tindak pi- dana yang sama. Sebagaimana dikemukakan oleh aliran kriminologi klasik bahwa  tidaklah perlu dicari sebab musabab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang ber- dasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, teta- pi apabila ia gagal dalam perbuatannya dan ter- kena hukuman maka ia rugi.
Artinya dalam tindak pidana korupsi harus diancam dengan ancaman pidana yang berat apabila seseorang melakukan tindak pidana ko- rupsi. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi
orang yang akan melakukan tindak pidana ko- rupsi dimaksud. Apabila orang melakukan ko- rupsi maka harus diberikan hukuman yang be- nar-benar membuat sipelaku merasa dirugikan sehingga calon pelaku korupsi tersebut akan mengurungkan niatnya. Artinya efek preventif- nya akan berjalan.
Manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sen- diri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Aliran klasik menyebut ajarannya sebagai Hedonistic Psychology , bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka yang diperoleh dari tindakan tertentu dibanding- kan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama, si penindak (pelaku kejahatan) di- perkirakan bertindak bebas dan menentukan pi- lihannya berdasarkan perhitungan hedonitas . 10
Berdasarkan analisa penulis untuk Pasal 3, yang mana dalam ketentuan pasal tersebut an- caman pidana penjara maksimum adalah 20 (dua puluh) tahun, sedangkan untuk ancaman pidana penjara minimum khususnya adalah 1 (satu) tahun. Penetapan ancaman pidana penjara minimum khusus dalam pasal ini belum tepat apabila dikonsepsikan dengan tujuan pemidana- an, karena hanya diancam dengan ancaman pi- dana minimum 1 (satu) tahun penjara. Dalam ketentuan yang seperti ini akan sangat rentan menciptakan terjadinya disparitas pidana oleh hakim.
Berdasarkan hal tersebut maka idealnya dilakukan rekonstruksi dalam hal ancaman pida- na minimum khusus dalam pasal 3 (tiga) ini, yakni dengan menambah ancaman pidana penja- ra minimal 6 (enam) tahun. Hal ini sesuai de- ngan konsep yang telah di rumuskan dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015. Apabila telah di- tetapkan seperti ini maka hakim juga tidak akan memutus perkara pidana korupsi seperti ini la- yaknya putusan-putusan yang terjadi selama ini.
Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ini maka ancaman hukuman yang ditetapkan masih terlalu rendah, terlebih apabila diperhati-
10 Sherief Maronie, Kejahatan , https://zriefmaronie.Blog- spot.co.id/archive.html, diakses tanggal. 14 Maret 2017
kan tentang perbuatan/tindakan ( handeling ) yang ditetapkan pada hurup a, dan hurup b. Per- buatan dimaksud adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. Apabila diperhati- kan akibat dari perbuatan ini bisa sangat besar dan sangat luas. Selain itu akibat dari perbuatan ini adalah akan menjadi faktor kriminogen ter- hadap tindak pidana yang lainnya, yang menga- rah pada tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap- menyuap ini merupakan tindak pidana yang pa- ling sering terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari data yang didapat oleh peneliti bahwa da- lam periode tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 dari total tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kasus yang ditangani maka terdapat 167 (seratus enampuluh tujuh) kasus atau lebih dari 60 % merupakan tindak pidana korupsi da- lam bentuk suap-menyuap.
Melihat dari kenyataan tersebut artinya ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) sama sekali tidak mem- berikan efek takut bagi masyarakat. Hal ini me- nurut penulis karena ancaman pidana yang telah ditetapkan adalah sangat ringan baik untuk an- caman maksimum maupun ancaman pidana mi- nimum khususnya. Padahal sebagaimana diurai- kan di atas bahwa akibat dari perbuatan yang se- perti ini akan  sangat memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang cenderung koruptif dan akan mengarah pada tindak pidana korupsi yang baru.
Sebagai suatu contoh banyaknya oknum- oknum pegawai-pegawai pemerintahan yang masuk sebagai pegawai melalui jalur suap-me- nyuap. Hal ini telah mengakibatkan rendahnya kualitas kerja, rendahnya intergritas kerja serta terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan pub- lik di Indonesia. Kesemua ini merupakan akibat dari tindak pidana korupsi dalam bentuk suap- menyuap, sehingga tidak jarang terjadi penem- patan-penempatan pegawai-pegawai bukan ber- dasarkan skill dan kemampuannya, akan tetapi berdasarkan suap-menyuap yang mengakibatkan banyak diantara mereka yang tidak memiliki kompetensi pada jabatan atau bagiannya.
Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (2) idealnya dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 645 - 656
KUHP Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 52. Namun de- mikian apabila memaknai Pasal 5 ayat (2) di atas makan Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 52 KUHP telah dikesampingkan, tanpa adanya solusi lain.
Jadi apabila ada orang yang melakukan korupsi dalam bentuk ini sudah dapat dipastikan akan dijatuhi hukuman tidak akan kurang dari 6 (enam) tahun penjara. Dengan hal seperti ini phsikologis seseorang akan sangat terpengaruh apabila ingin melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. Apabila pasal ini telah direkonstruksi tentang ancaman hukuman- nya maka juga akan berpengaruh pada kinerja mereka yang bergerak dibidang pelayanan pub- lik, karena akan semakin banyak yang diterima sebagai pegawai adalah orang-orang yang ber- kompeten. Karena mereka yang tidak berkom- peten akan merasa takut untuk masuk melalui jalur korupsi yang disebabkan oleh ancaman pi- dana yang berat. Dapatlah diartikan dengan hal seperti ini akan dapat memberikan banyak hal- hal yang baik dalam perjalanan bernegara.
Untuk kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 tersebut, berdasarkan hasil penelitian di- dapatkan data bahwa selama rentang waktu ta- hun 2011-2015 terdapat 9 (sembilan) kasus yang telah diputus oleh pengadilan khusus un- tuk Pasal 6 ayat (1) huruf a. Sebagaimana dike- tahui betapa dahsatnya akibat korupsi dengan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan terhadap hakim.
Berikut diuraikan beberapa contoh penyu- apan terhadap hakim  sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diatas. Sebagaimana yang terjadi di Tapanuli Tengah, dimana suara jutaan penduduk Tapanuli Tengah telah dikalah- kan oleh suara M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah menga- bulkan gugatan RAJA BONARAN SITU- MEANG terhadap hasil Pilkada Tapanuli Te- ngah, yang pada akhirnya Raja Bonaran Situ- meang  lah yang menjadi Bupati Tapanuli Te- ngah. Kesemua ini terjadi akibat dari tindak pi- dana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. 11 Se-
11 Perkara TPK atas nama terpidana RAJA BONARAN SITUMEANG sehubungan dengan memberi atau men- janjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Kostitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ka- bupaten Tapanuli Tengah  Tahun 2011. Putusan PN: Pi-
lain daerah Tapanuli Tengah masih ada bebera- pa daerah di Indonesia yang hasil putusan Mah- kamah Konstitusi berdasarkan tindak pidana ko- rupsi dalam bentuk suap-menyuap.
Contoh lainnya adalah CORNELIS NA- LAU ANTUN sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji terse- but diberikan untuk mempengaruhi putusan per- kara yang diserahkan padanya untuk diadili. Pu- tusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
Perkara TPK atas nama terpidana HAM- BIT BINTIH sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
Perkara TPK atas nama terdakwa CHAI- RUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Ha- kim berkaitan dengan penanganan perkara seng- keta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabu- paten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan beberapa contoh kasus lain- nya.
Dari uraian contoh-contoh kasus tersebut diatas serta didukung oleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa lebih dari 60% tindak pi- dana korupsi yang terjadi dan ditangani oleh KPK adalah dalam bentuk suap-menyuap, maka ancaman pidana untuk bentuk korupsi ini urgen direkonstruksi. Hal ini juga dilandasi oleh ba- nyaknya rentetan kemungkinan tindak pidana yang terjadi yang diakibatkan oleh tindak pida- na dalam bentuk suap-menyuap ini.
dana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
Dalam rangka upaya pemberantasan tin- dak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap ini, diperlukan ancaman sanksi yang berat seba- gai instrumen yang dapat merekayasa masyara- kat. Sehingga dengan ancaman pidana ini akan memberi efek takut bagi orang yang potensial melakukan tindak pidana dalam bentuk suap menyuap ini. Oleh karena itu ancaman sanksi pidana dalam Pasal 6 ayat (1) harus direkons- truksi menjadi maksimal pidana mati, atau seu- mur hidup atau pidana 20 tahun penjara dan mi- nimal 6 (enam) tahun penjara.
Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 6 ter- sebut di atas pasal ini merupakan pasal yang sa- ngat banyak memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Sebagaimana telah dicontohkan di atas dalam kasus-kasus Pilkada, Pasal ini telah banyak dilanggar. Akan tetapi pidana yang dija- tuhkan kepada pelaku sangat tidak  sesuai de- ngan akibat yang ditimbulkan perbuatan terse- but.
Menyikapi hal tersebut maka idealnya an- caman pidana yang ditetapkan dalam ayat (2) tersebut dapat dijatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati. Ancaman pidana dimaksud adalah untuk antipati terhadap korupsi dalam bentuk suap-menyuap yang luas dan sangat be- sar, serta menimbulkan korban bagi orang ba- nyak, misalnya tindak pidana korupsi dalam sengketa Pilkada. Karena dapat dipahami apabi- la seseorang menjadi Kepala Daerah dari hasil menyuap, dapat dibayangkan apa yang akan ter- jadi ketika orang tersebut sudah menjadi pejabat negara. Hal ini mengingat bahwa setiap adanya pemilihan kepala daerah atau Pemilihan Umum, maka tindak pidana korupsi juga akan semakin berkembang dan menjadi-jadi.
Tindak  pidana korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan curang. Perbuatan curang dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan per- buatan curang. Apabila membayangkan akibat dari perbuatan ini bagi masyarakat adalah sesua- tu yang sangat membahayakan. Perbuatan cu- rang dimaksud dalam pasal ini sangat rentan ter- jadi dan  biasanya dilakukan antara beberapa pi-
hak.
Apabila memperhatikan akibat dari perbu- atan yang ditetapkan dalam Pasal 7 tersebut, da- pat dilihat dalam hal konstruksi bangunan jalan, dimana bangunan jalan yang merupakan akses yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat idealnya harus bagus, tidak seperti yang terjadi seperti saat ini. Apabila dalam hal pembangunan jalan tersebut dilaksanakan sebagaimana mesti- nya dengan tidakk melakukan perbuatan curang, maka dapat dipastikan jalan-jalan yang akan di- pergunakan oleh masyarakat akan selalu bagus.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara me- ngancam perbuatan tersebut dengan ancaman pidana yang berat. Seperti menetapkan ancaman pidana maksimal yang tinggi serta, ancaman mi- nimal yang tinggi juga yang disesuaikan dengan akibat dari perbuatan tersebut. Idealnya anca- man pidana yang ditetapkan dalam pasal terse- but adalah minimal 6 (enam) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Anca- man pidana yang ditetapkan tersebut merupakan sarana pencegahan terhadap pelanggaran norma Pasal 7 dimaksud di atas. Demikian juga halnya dengan penetapan sanksi dalam ayat (2), seha- rusnya disesuaikan dengan ancaman pidana da- lam ayat (1) tersebut di atas.
Tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 9 tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan da- lam jabatan. Oleh karena itu untuk sanksi pida- na yang ditetpkan dalam Undang-undang Pem- berantasan Korupsi idealnya dipersamakan de- ngan ketentuan yang ditetapkan dalam Psal 8 tersebut di atas, yaitu minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Hal ini se- laras dengan apa yang sudah diuraikan sebe- lumnya bahwa dalam menetapkan sanksi pidana harus melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
Sejalan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 terse- but di atas bahwa tindak pidana korupsi yang di- tetapkan dalam Pasal 10 ini juga merupakan ba- hagian dari tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan. Perbuatan-perbua- tan/tindakan-tindakan yang dilarang dan dian- cam dengan hukuman dalam pasal ini merupa- kan lanjutan atau perbuatan yang berkaitan de- ngan Pasal 8 dan Pasal 9. Oleh sebab itu pene- tapan sanksi dalam Pasal 10 ini idealnya diper-
samakan dengan Pasal 8 dan Pasal 9.
Sejalan dengan hal tersebut maka peneta- pan sanksi dalam Pasal 10 tersebut sebaiknya dirumuskan dengan ancaman pidana minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) ta- hun. Ancaman hukuman yang seperti ini dapat memaksa orang yang potensial untuk melanggar pasal tersebut mengurungkan niatnya karena an- caman hukuman yang berat, sehingga tujuan pe- netapan sanksi dalam tindak pidana tersebut da- pat terwujud, yakni menghindari terjadinya tin- dak pidana korupsi.
Pasal 11 ini juga merupakan bahagian dari tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-me- nyuap. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap merupakan tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Dalam segala bentuk birokrasi, tindak pidana korupsi selalu menyusupi didalamnya. Hal ini sesuai de- ngan yang disampaikan oleh Nanang T. Puspito dkk bahwa korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali me- ngenal tata kelola administrasi. Pada kebanya- kan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari ke- kuasaan, birokrsi, ataupun pemerintahan. 12
Sebagai salah satu contoh apabila melihat akibat kemudian yang akan terjadi apabila sese- orang pejabat yang telah mempergunakan jaba- tannya menerima seorang pegawai, yang mana penerimaan ini dilakukan atas dasar hadiah atau janji-janji yang diberikan oleh si calon pegawai, maka dapat dipastikan setelah sicalon menjadi pegawai akan jadi pegawai yang tidak profesio- nal, dan tidak akan menjalankan tugasnya seba- gai pelayan masyarakat. Pada sisi yang lain per- buatan tersebut telah merampas hak orang lain yang lebih berkompeten untuk menjadi pegawai yang profesional.
Dengan demikian menghindari semakin maraknya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 ini maka penetapan ancaman sanksi pi- dana idealnya harus ditetapkan dengan tujuan dapat memberikan efek takut kepada calon pela- ku korupsi tersebut. Sehingga sebelum korupsi terjadi lebih baik dilakukan upaya preventif.
12 Nanang T. Puspito, dkk, 2011, op cit , hal. 23.
Oleh sebab itu sudah sepantasnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 11 ini ditetapkan pi- dana penjara minimal minimal 6 (enam) tahun dan amksimal 20 (dua puluh) tahun.
Apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal ini, baik sebagai pegawai negeri, penyelenggara ne- gara  maupun orang lain yang memberikan ha- diah atau janji-janji tersebut kepada mereka, maka hakim tidak akan mungkin menjatuhkan hukuman dibawah 6 (enam) tahun penjara, se- hingga hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku, yang sekaligus sebagai sa- rana preventif bagi mereka yang potensial mela- kukan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap- menyuap ini.
Perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf a, b, c, dan huruf d merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-me- nyuap. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bah- wa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap- menyuap merupakan tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia, sehingga tin- dak pidana korupsi seperti ini seolah-olah bu- kanlah sesuatu yang perbuatan bertentangan de- ngan hukum.
Hal seperti ini memerlukan upaya yang strategis dalam rangka memberantasnya, sehing- ga dapat mengubah mindset masyarakat tentang tindak pidana korupsi terutama dalam bentuk suap-menyuap. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merekonstruksi ancaman sanksi pidana dalam Pasal 12 tersebut. Ancaman sanksi maksimal yang telah ditetapkan sudah sesuai dalam rangka pemberantasan tindak pidana ko- rupsi, akan tetapi untuk ancaman minimal, idealnya dijadikan 6 (enam) tahun penjara.
Selanjutnya perumusan tindak pidana ko- rupsi dalam Pasal 12 huruf e, f, dan huruf g me- rupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk pe- merasan. Untuk tindak pidana korupsi dalam bentuk ini berdasarkan rilis dari buku tahunan KPK sampai dengan tahun 2016 belum ada ka- sus yang sampai pada putusan hakim. Hal ini bukan berarti untuk kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk ini tidak ada terjadi, akan tetapi melihat dari pengaduan masyarakat untuk duga- an tindak pidana korupsi dalam bentuk ini sa-
Rekonstruksi Sanksi Pidana D alam UU Pemberantasan …                                                                                           Ali Dahwir
ngat banyak, 13 akan tetapi mungkin dalam hal pembuktian sangat sulit untuk menemukan ba- rang bukti.
Memang tidak dapat dipungkiri lagi bah- wa tindak pidana korupsi dalam bentuk pemera- san sebagaiaman dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e, f dan huruf g, secara samar-samar se- ring terdengar, namun dalam hal untuk mem- buktikan telah terjadinya perbuatan tersebut sa- ngatlah sulit. Hal ini juga mungkin yang menye- babkan meskipun sudah banyak pengaduan ma- syarakat tentang tindak pidana ini, namun belum ada yang samapi pada pengadilan, apalagi sam- pai pada putusan hakim.
Perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf h, merupakan tindak pidana ko- rupsi dalam bentuk perbuatan curang. Sebagai- mana dirumuskan bahwa “ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menja- lankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal di- ketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertenta- ngan dengan peraturan perundang- undangan”. Pasal ini menetapakan tanah negara yang dijadikan sebagai objek perbuatannya. Pasal ini merupakan upaya negara untuk menghindari ter- jadinya penggunaan tanah negara untuk kepenti- ngan sendiri, padahal tanah tersebut terdapat hak pakai. Kemudian juga untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah. Hal ini sa- ngat dimungkinkan terjadi apabila ada perusaha- an perkebunan yang menginginkannya, sehing- ga dengan penerapan pasal ini hal-hal yang da- pat merugikan kepentingan umum sesuai  de- ngan Pasal 33 UUD1945 dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Oleh sebab itu peneta- pan sanksi dalam pasal ini harus ditetapkan pi- dana penjara minimal 6 (enam) tahun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sam- pai dengan tahun 2015, dari hasil laporan KPK belum ada putusan pengadilan tentang tindak pi- dana korupsi dalam bentuk ini. Namun demiki- an dalam upaya preventif dalam pemberantassan
13 Pengaduan masyarakat untuk tindak pidana korupsi da- lam bentuk pemerasan tahun 2011 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pengaduan, tahun 2014 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) pengaduan dan tahun 2015 seba- nyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) kasus pengaduan.
tindak pidana korupsi ancaman sanksi pidana sudah semestinya ditetapkan minimal penjara 6 (enam) tahun, sehingga upaya pencegahan terja- dinya tidak pidana dimaksud dapat terwujud.
Sementara itu perumusan Pasal 12 huruf i merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan pengadaan. Dalam Pasal 12 hurf i dirumuskan bahwa “ pegawai ne- geri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau per- sewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.
Ketentuan pasal ini adalah untuk memba- tasi seseorang pegawai negeri atau penyelengga- ra negara untuk tidak ikut serta dalam pemboro- ngan, pengadaan, atau persewaan yang dilaku- kan oleh negara. Hal ini sebagai upaya antisipa- si terjadinya tindak pidana korupsi dalam ben- tuk benturan kepentingan dan pengadaan. Seba- gaimana diketahui sebelum adanya ketetapan ini, tidak sedikit pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilakukan oleh negara diikuti oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan dengan menggunakan kekuatan mereka se- hingga pemborongan, pengadaan, atau persewa- an tersebut tidak berjalan sebagaimana mesti- nya.
Selain itu apabila pemborongan, pengada- an, atau persewaan dapat dilakukan oleh mereka yang berstatus pegawai negeri atau penyeleng- gara negara, akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi sangat jelas bahwa keberadaan pasal ini merupakan sarana preven- tif terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini ter- lihat dari laporan KPK tentang tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sampai de- ngan  tahun 2015 tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan pengadaan be- lum ada yang sampai pada tingkat pengalihan perkara kepada Jaksa. Namun demikian sanksi yang ditetapkan tetap harus bisa menjadi sarana preventif untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan penga- daan.
Berdasarkan pada uraian tersebut, maka sudah sepantasnya sanksi pidana dalam Un- dang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Ta-
hun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pida- na Korupsi dilakuakn rekonstruksi, terutama re- konstruksi dalam hal pidana minimal khusus. Dengan harapan penerapan Undang-undang pemberantasan korupsi kedepannya dapat berla- ku secara efektif, sehingga tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terwujud.
Dengan demikian, apabila tujuan pemida- naan telah terwujud, secara simultal tujuan ne- gara Indonesia yang telah dijabarkan dalam Ali- nea IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci, tu- juan tersebut adalah:
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
b. memajukan kesejahteraan umum,
c. mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Apabila tujuan bernegara tersebut telah dapat diwujudkan maka tidak menutup kemung- kinan dilakukannya depenalisasi maupun dekri- minalisasi terhadap tindak pidana korupsi di In- donesia. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Filandia, dimana warga negaranya me- miliki budaya malu untuk melakukan tindakan korupsi, namun hal ini tidak secara langsung timbul, akan tetapi sudah dimulai dari beberapa ratus tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya ne- gara Filandia menjadi negara nomor satu di du- nia yang paling bersih dari tindak pidana korup- si.
Apabila apa yang telah direkomendasikan penulis dapat diterapkan di Indonesia, maka ti- dak menutup kemungkinan Negara Indonesia bisa mengikuti langkah negara Filandia. Namun
demikian keseriusan dari semua elemen bangsa serta profesionalisme dari siatem Peradilan Pi- dana juga menjadi salah satu kunci tercapainya Negara Indonesia sebagai negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bah- wa dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pencegahan mut- lak harus dilakukan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penetapan ancaman sanksi yang berat terhadap tindak pidana korupsi. Ancaman pida- na dimaksudkan adalah maksimal pidana mati dan minimal khusus pidana penjara 6 (enam) ta- hun. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang notabene-nya berasal dari mereka yang memiliki status sosial tinggi sudah sepantasnya diterapkan teori absolut preventif . Pidana meru- pakan keinginan orang yang dipidana. Oleh se- bab itu harus diterapkan semenakutkan mung- kin. Apabila sanksi pidana dalam Undang-un- dang pemberantasan korupsi sudah ditetapkan seperti ini maka dapat dipastikan tindak pidana korupsi akan dapat diberantas di Indonesia.

## 2. Saran
Dari kesimpulan tersebut di atas maka di- sarankan agar rekonstruksi sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi ditetapkan bersifat abso- lut preventif . dengan demikian rekonstruksi un- dang-undang pemberantasasn korupsi di Indo- nesia urgen dilakukan.

## Daftar Pustaka
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi , Reflika Aditama, Bandung, 2009
Erna   Dewi, Hukum   Penitensier   Dalam   Perspektif ,   Penerbit Lembaga  Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013
Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam UU Pemberantasan … Ali Dahwir
wir
Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Yudisial, Vol-III/No-01/April/2010, 2010
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Penerbit Alumni, Bandung, 2004 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, Bandung, 1992 Nanang T Puspito, dkk, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, 2011
Reza A.A Wattimena, Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia Dibalik Korupsi, 2007 Sherief  Maronie, Kejahatan , https://zriefmaronie.blogspot.co.id/archive.html Faisal Santiago, Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis , 2014
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 645 - 656