## PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Dr. Endah Rantau Itasari, S,H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Tanjungputa Pontianak Kalimantan Barat Email : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

## Abstrak
Wilayah  perbatasan  suatu  negara  mempunyai  nilai  strategis  untuk  mendukung pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Pengembangan  wilayah  merupakan  suatu  upaya  untuk mendorong  terjadinya  perkembangan  wilayah  secara  harmonis  melalui  pendekatan  yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.
Pengembangan  wilayah  perbatasan  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya yang  ada  terutama  sumber  daya  lokal.  Sumber  daya  ini  antara  lain  berupa  sumber  daya manusia,  sosial  budaya  lokal,  dan  juga  sumber  daya  alam.  Mengingat  sebagian  besar wilayah  perbatasan  merupakan  hutan  konservasi  dan  suaka  alam  yang  perlu  dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki kerawanan. Namun  demikian  salah  satu  untuk  mengatasi  kerawanan  tersebut  justru  perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kehiatan investasi di kawan tersebut agar terjadi interaksi  antara  penduduk  kedua  negara  yang  bertetangga  namun  tetap  harus memperhatian  regulasi  yang  berlaku.  Pendekatan  keamanan  memandang  kawasan perbatasan  sebagai  kawasan  yang  bersebalahan  langsung  dengan  negara  lain  sehingga perlu  pengawasan  terhadap  keamanan  untuk  menjaga  keutuan  suatu  negara.  Pendekatan keamanan  akan  melihat  kawasan  perbatasan  sebagai  kawasan  yang  memiliki  nilai strategis  bagi  kepentingan  nasional  sesuai  dengan  fungsinya  dalam  pertahanan  dan keamanan negara.
Kata kunci : perbatasan, hak pendidikan, hak asasi manusia.

## Abstract
The border region of a country has a strategic value to support national economic growth.  Regional  development  is  an  effort  to  encourage  harmonious  regional development  through  a  comprehensive  approach  that  includes  physical,  economic  and social aspects.
Development  of  border  areas  is  carried  out  by  utilizing  existing  resources, especially local resources. These resources include human resources, local social culture, and also natural resources. Considering that most of the border areas are conservation forests and natural reserves that need to be protected, the development of border areas must be adjusted to the carrying capacity and the capacity of the environment.
Border  areas  are  generally  areas  that  have  vulnerabilities.  However,  one  of  the ways  to  overcome  the  vulnerability  is  actually  to  develop  economic  potential  through investment  activities  in  the  friend  so  that  interaction  between  the  neighbors  of  the  two neighboring  countries  occurs  but  still  must  pay  attention  to  the  applicable  regulations. The security approach views border areas as areas that are in direct conflict with other countries  so  that  there  needs  to  be  oversight  of  security  to  maintain  the  integrity  of  a country. The security approach will see the border region as an area that has strategic value  for  national  interests  in  accordance  with  its  function  in  national  defense  and security.
Keywords: borders, education rights, human rights.

## Pendahuluan
Eksistensi  hak  atas  pendidikan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional  (Klaus  Dieter  Beiter).
Khusus  di  Indonesia,  dinamika  politik hukum nasional mempengaruhi
pelaksanaan  hak  atas  pendidikan  yang berasal  dari  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  1945)  dan  ketentuan-ketentuan pokok  hukum  hak  asasi  manusia internasional seperti dalam The Universal Declaration  on  Human  Rights (UDHR)
1949, The  International  Covenant  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR)1966 dan dalam
The
Convention  on  The  Rights  of  The  Child 1989. Dalam  Pembukaan  UUD  1945 ditegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan dibentuknya pemerintahan Negara
Indonesia  adalah  “untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa”.  Tujuan  ini  kemudian dimanifestasikan  melalui  Pasal  28C  ayat (1)  dan  Pasal  31  UUD  1945  dan dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  termasuk Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional sebagai lex  specialis. Berkaitan  dengan ICESCR,  Indonesia  telah  meratifikasi kovenan  tersebut  pada  tanggal  30
September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan theInternational Covenant on Economic,  Social  and  Cultural  Rights . Dalam  ICESCR  sendiri  hak  atas pendidikan khususnya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
Hakekat  hak  atas  pendidikan  pada tingkat  pendidikan  dasar,  sebagaimana ditegaskan  dalam  ICESCR,  merupakan suatu  kondisi  tertentu  harus  diciptakan oleh  negara  peratifikasi  (M.  Freeman). Aspek substansi pendidikan dan manajerial  penyelenggaraan  pendidikan merupakan  elemen  dasar  dalam  Pasal  13
ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan  dasar  bagi  setiap  orang. Aspek  ketersediaan  dan  kemudahan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan aspek  penerimaan  dan  daya  penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum
(indikator)  yang  harus  dikondisikan pemenuhannya  secara  bertahap  oleh negara  untuk  setiap  saat  dicapai  dan ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah
(Katarina
Tomasevski).
Indonesia  sebagai  pihak  pada ICESCR  terikat  untuk  melaksanakan ketentuan-ketentuan  tersebut  berdasarkan kewajiban-kewajian  internasional  yang terkandung  didalamnya  (M  Santos  Pais).
Bonanza  Perwira  Taihitu  memberikan kerangka  argumentatif  bahwa  politik hukum  nasional  Indonesia  terhadap pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum hak  asasi  manusia  internasional  tersebut di  atas  antara  tahun  1990  sampai  dengan akhir tahun 2005 lebih cenderung bersifat sebagai  sebuah  pencitraan  nasional  di forum  internasional  (Bonanza  Perwira Taihitu).  Dengan  demikian,  kewajiban- kewajiban dasar dalam ketentuan tersebut dilaksanakan untuk lebih menarik simpati luar  negeri  dari  pada  pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.
Menjadi  menarik  untuk  dikaji apakah  sifat  dan  tujuan  politik  hukum nasional di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah  setelah  amandemen  UUD 1945. Motivasi tersebut apakah menjiwai terhadap  implementasi  ICESCR  menjadi suatu  kajian  yuridis  yang  kaya  makna. Kajian  yuridis  tersebut  terkait  dengan  11 kluster  temuan  permasalahan  pemenuhan hak  atas  pendidikan  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  (Kemdikbud  RI).  Salah  satu kluster  permasalahan  tersebut  adalah permasalahan  pemenuhan  hak  anak  atas pendidikan  dasar  dan  menengah  di wilayah  perbatasan  Indonesia  dengan wilayah lainnya seperti dengan Malaysia, Papua  Nugini  (PNG)  dan Republic Demokratik Timor Leste (RDTL).
Indonesia terletak diantara dua benua
(Benua  Asia  dan  Benua  Australia)  dan dua  samudera  (Samudera  Pasifik  dan Samudera  Hindia)  memiliki  posisi  yang strategis
dalam geopolitik dan
geoekonomi  regional  maupun  global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang  besar  bagi  Indonesia,  namun  di  sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan  ancaman.  Indonesia  dengan  wilayah
kepulauan  yang  terdiri  atas  17.504  pulau dengan  luas  wilayah  perairan  mencapai 5,8  juta  km 2 memiliki  kerentanan  yang besar  dalam  masalah  teritori/perbatasan (https://id.m.wikipedia.org).  Batas  darat wilayah  Indonesia  berbatasan  langsung dengan  negara  Malaysia,  Papua  Nugini (PNG)  dan  Timor  Leste.  Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10  Negara,  yaitu  India,  Thailand, Malaysia,  Singapura,  Vietnam,  Filipina, Republik  Palau,  Papua  Nugini  (PNG), Timor  Leste  dan  Australia.  Kawasan perbatasan  laut  termasuk  juga  pulau- pulau  kecil  terluar  dengan  jumlah mencapai  92  pulau.  Beberapa  pulau diantaraya  masih  perlu  penataan  dan pengelolaan  yang  lebih  intensif  karena mempunyai  kecenderungan  permasalahn dengan negara tetangga.
Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan  pengelolaan  secara  khusus.
Pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan kawasan  perbatasan  diperlukan  untuk memberikan  kepastian  hukum  mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan  hak-hak  berdaulat,  serta  dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan,
keamanan  dan  kelestarian  lingkungan secara  bersama-sama.  Secara  teoritis, pengelolaan  perbatasan  terdiri  dari  4 (empat) tahapan, yakni alokasi, delimitasi,  demarki,  dan  administrasi (manajemen pembangunan). Tahap alokasi,  delimitasi,  dan  demarkasi  lebih banyak  terkait  pada  aspek  pengelolaan batas  wilayah  negara (boundary  line). Sedangkan  tahapan  administrasi  lebih terkait  pada  aktivitas  pembangunan  di kawasan perbatasan (boundary area).
Perhatian terhadap wilayah perbatasan  antarnegara  dan  implikasinya
terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung  meningkat  seiring  dengan fungsi  wilayah  ini  sebagai  batas  sumber daya.  Kesempatan  ekonomi  tersebut muncul  karena  adanya  pemanfaatan sumber  daya  di  kedua  wilayah  yang berbatasan  dan  kedekatannya  secara spasial  (Van  Well,  2005;  Niebuhr  dan Stiller,  2001).  Selain  itu,  meningkatnya peluang pertumbuhan ekonomi dipengaruhi  oleh  perubahan  kondisi kedua  negara  ke  arah  kerjasama  yang cenderung meningkatkan potensi
pergerakan  dengan  motif  kesempatan ekonomi (perusahaan maupun individual) karena  tingginya  potensi  pasar  dalam mengakomodasikan  berbagai  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  kedua  wilayah (Vassilieva. 2005).
Menjaga  kedaulatan  NKRI,  baik wilayah  darat,  laut,  dan  udara  termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau- pulau  dan  sumber  daya  alamnya  adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun realita  yang  terjadi  masih  ada  beberapa segmen  batas  yang  belum  tuntans disepakati  dengan  negara  tetangga sehingga  hal  tersebut  dapat  mengancam kedaulatan  dan  integritas  wilayah  NKRI.
Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas
pelanggaran  hukum  lintas  batas  seperti illegal  trading,  illegal  mining,  illegal dredging/sand.  Illegal  migration,  illegal logging,  human  trafficking,  people smuggling, penyelundupan barang,
pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy ),
dan sebagaianya. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan  negara  karena  merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta  menyebabkan  kerugian  negara karena  merusak  lingkungan,  melanggar hak  asasi  manusia  serta  menyebabkan kerugian  ekonomi  negara.  Sedangkan
ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah,  masih  banyak  wilayah  di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan
aksesibilitas  rendah  dan  didominasi  oleh daerah  tertinggal  dengan  sarana  dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada  umumnya  kurang  tersentuh  oleh dinamika  pembangunan  sehingga  kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan,  bahkan  pada  beberapa wilayah  yang  berbatasan  dengan  negara tetangga  dalam  hal  pelayanan  sosial  dan ekonomi.
Arus  perpindahan  manusia,  barang, dan  informasi  yang  meningkat  telah menjadi  implikasi  nyata  dari  fenomena globalisasi.  Hal  ini  menjadikan  kawasan perbatasan  sebagai  sebuah  aspek  yang sangat  strategis  bagi  sebuah  negara,  baik itu  dari  sisi  sosial,  ekonomi,  politik  dan hankam.  Tentunya,  hal  ini  menuntut adanya  sebuah  sistem  pengelolaan kawasan  yang  akuntabel.  Berdasarkan uraian  diatas  tulisan  ini  akan  mengupas bagaiaman  Pengelolaan  Perbatasan  Darat Antara  Indonesia  Dan  Malaysia  Dalam Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Dalam Konstitusi Republik Indonesia.

## Pengaturan  Batas  Darat  Antara Indonesia Dan Malaysia
Manajemen perbatasan adalah salah satu  bentuk  arsitektur  pengelolaan perbatasan dilihat dari aspek pertahanan dan  keamanan,  sosial  ekonomi  dan politik  yang  ada  pada  suatu  negara dalam  mengelola  wilayah  perbatasan. Manajemen  perbatasan dapat dipahami baik  dari  makna  sistem  maupun  fungsi. Dari  sisi  makna  sistem,  menajemen perbatasan  tidak  lain  merupakan  suatu sistem  pengelolaan  perbatasan  yang sengaja dirancang untuk dapat
memastikan  bahwa  kebijakan  mengenai perbatasan  oleh  pemerintah  dapat digunakan  secara  efektif  dan  efisien sesuai tujuan yang akan dicapai (Mathis, R.L and Jackson J.H. 2008).
Masalah  batas  wilayah  antar  dua negara  saat  ini  dimana  dunia  telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang  masih  tetap  ada.  Setiap  batas wilayah  antar  dua  negara  haruslah dituangkan  dalam  suatu  bentuk  produk hukum  internasional  yang  mengikat antara dua negara agar tidak menimbulkan  sengketa.  Demikian  pula dengan  Indonesia  yang  berbatasan  baik darat  maupun  laut  dengan  beberapa negara.  Indonesia  dan  beberapa  negara yang berbatasan baik darat maupun laut juga  menuangkan  peraturan  batas wilayah  anatara  negara  di  dalam  suatu bentuk  produk  hukum  internasional. Namun,  sekalipun  telah  dituangkan  di dalam  suatu  bentuk  produk  hukum internasional  yang  mengikat,  tetap  saja masih  terdapat  sengketa  batas  wilayah yang  melibatkan  Indonesia  dan  negara tetangganya.
Penentuan  batas  wilayah  antara Indonesia  dan  Malaysia  pada  tahap penentuan  lokasi  dan  delimitasi  yang dilakukan  denga  merujuk  pada  prinsip atau  asas uti  possidetis  juris dapat dikatakan  berhasil.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  terbentuknya  MOU  antara Malaysia yang meggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Sebelumnya Indonesia  dan  Malaysia  telah  membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk  hukum  Internasional  yang mengikat  Indonesia  dan  Malaysia sebagai  dasar  hukum  batas  wilayah kedua  negara.  MOU  ini  juga  tak  lepas dari  suatu  asas  hukum  internasional yakni  uti  possidetis  juris  yang
menyatakan  bahwa  negara  yang  baru mewarisi  wilayah  dan  kekayaan  negara penguasa
sebelumnya.
Artinya Indonesia  dan  Malaysia  mewarisi wilayah penjajah sebelumnya. Indonesia mewarisi wilayah Belanda dan Malaysia mewarisi  wilayah  Inggris.  Hal  ini  juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional  yang  telah  diterapkan  di banyak negara bekas jajahan. Sebelum  Indonesia  dan  Malaysua merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk traktar, yang dinamakan  Traktat  London.  Namun,  di dalam hukum Internasional juga terdapat  asas pacta  tertiis  nec  nocent nec  prosunt ,  yang  menyatakan  bahwa suatu  perjanjian  tidak  memberikan  hak atau  membebani  kewajiban  kepada pihak  yang  tidak  terikat  kepada perjanjian  tersebut.  Artinya,  Indonesia dan  Malaysia  tidak  dapat  memiliki  hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London. Berdasarka sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok  batas  wilayah  Indonesia  dan Malaysia meliputi :
a. Konvensi  Belanda  Inggris  tahun 1981 Konvensi  ini  ditandatangani oleh  Belanda  dan  Inggris  pada tanggal  20  Juni  1981  di London.  Dalam  konvensi  ini diatur  berbagai  hal  yang menyangkut  penentuan  batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.
b. Konvensi Belanda-Inggris  1928
Konvensi ini ditandatangai oleh
Belanda  dan  Inggris  di  den Haag  pada  tanggak  28  Maret 1928,  selanjutnya  diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6  agustus  1930.  Inti  dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah  kedua  negara  di kawasan  Jagoi  antara  Gunung Api  dan  Gunung  Raya,  yang merupakan  bagian  dari  Traktar
1981
c. MOU  Indonesia  dan  Belanda tahun 1973
Dokumen  persetujuan  antara Indonesia  dan  Malaysia  ini berdasarkan  kepad  konvensi- konvensi  1981  dan  1928. Dalam MOU ini disepakati hal- hal yang menyangkut penyeleggaran survey dan penegasan  batas  Indoesia  dan Malaysia, antara lain : 1. Organisasi  The  Joint Technical Committee 2. Penentuan area priorotas
3. Prosedur survey
4. Tahapan pelaksanaan
5. Pembiayaan 6. Dukungan satuan pengamanan 7. Logistik dan komunikasi 8. Keimigrasiaan 9. Ketentuan Bea dan Cukai Melihat beberapa ketentuandiatas di Indonesia sendiri  pemerintah  telah  berupaya untuk mengatasi masalah perbatasan  dengan  mengeluarkan beberapa  produk  perundangan nasional terkait pengelolaan perbatasan  diantaranya  sebagai berikut : 1. Undang-Undang  Dasar 1945 2. Peraturan Pemerintah No.  47  Tahun  1997 tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional 3. Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 4. Perasturan Presiden Nomor  78  Tahun  2005 tentng Pengelolaan Pulau-pulau Kecil terluar 5. Undang-Undang  Nomor
17  Tahun  2005  tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional tahun 2004-2025
6. Undang-undang  Nomor 43  Tahun  2008  tentang Wilayah Negara 7. Perasturan Presiden Nomor  12  Tahun  2010 tentang  Badab  Pengelola Perbatasan Masalah perbatasan merupakan bagian  dari  masalah  pertahanan  dan keamanan  negara,  oleh  karena  itu  setiap negara  berwenang  menentukan  batas wilayah  yuridiksinya  masing-masing. Namun  penetapan  batas  wilayah  juga harus memperhatikan kewenangan otoritas  negara  lain  melalui  suatu kerjasama dan perjanjian bilateral.

## Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang Fundamental dan Universal
Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup  tiga  elemen  utama  bagi eksistensi  manusia  baik  sebagai  mahkluk individu  dan  mahkluk  sosial  yaitu integritas  manusia  ( human  integrity ), kebebasan  ( freedom )  dan  kesamaan ( equality ) (Eide, Asbjorn). Ketiga elemen
tersebut  dikonseptualisasikan  ke  dalam pengertian-pengertian  dan  pemahaman tentang apa itu HAM.
Pemahaman  atas  pengertian  ini menjadi  jelas  ketika  pengakuan  atas  hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses  humanisasi  manusia  oleh  pihak lain  dalam  konteks  vertikal  (individu dengan  negara)  dan  horisontal  (antar individu) baik secara de facto maupun de jure .  Dengan  demikian,  nilai-nilai  HAM itu  bersifat  fundamental  dan  universal dengan  adanya  pengakuan,  perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan  dan  kesamaan  manusia  dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional,  regional  dan  nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal,  HAM  dapat  dibedakan  ke dalam beberapa pengelompokan
akademis  normatif  yaitu,  pertama,  hak- hak  asasi  pribadi  atau “personal  rights” . Kedua,  hak-hak  azasi  ekonomi  atau  hak untuk  memiliki  sesuatu  (“ property rights ”).  Ketiga,  hak  untuk  mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum  dan  pemerintahan  atau  “ right  of legal  equality ”.  Keempat,  hak-hak  asasi politik  atau  “ political  rights ”.  Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “ social  and  cultural  rights ”,  seperti memperoleh  dan  memilih  pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai.  Keenam,  hak  berperkara  dan perlindungan  atasnya  atau  “ procedural rights” .  Pengertian  dan  pemahaman HAM  dari  segi  substansi  ini  menjadi pelik dan kompleks berdasarkan
perkembangan,  realitas  yang  ada  dan kompleksitas  faktor-faktor  determinan lainnya.
Konsep  dan  nilai-nilai  HAM berubah  dan  sejalan  dengan  waktu  baik melalui proses evolusioner dan
revolusioner  dari  kekuatan  normatif kedalam  proses  perubahan  sosial  dan politik  pada  seluruh  tatanan  kehidupan manusia (Perwira,2003). Dengan
demikian,  pengertian  dan  pemahaman akan  arti  HAM  dalam  artian  substansi harus  dikembalikan  pada  konsep  dasar kenapa  HAM  itu  ada.  HAM  itu  ada  dan muncul  karena  hak-hak  asasi  tersebut sifatnya  sangat  mendasar  atau  asasi (fundamental)  dalam  pengertian  bahwa pelaksanaannya  mutlak  diperlukan  agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia  tanpa  memandang  perbedaan- perbedaan yang menyebabkan diskriminasi  berdasarkan  bangsa,  ras, agama  dan  jenis  kelamin.  Prinsip-prinsip pemahaman  HAM  harus  dijadikan pijakan  utama  sehingga  pengertian  dan pemahaman  HAM  dari  segi  substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep the indivisibility dan the interdependence dari nilai-nilai  HAM  itu  sendiri  (UNICEF, 1998).
Menurut  ontologinya,  HAM  adalah hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang diperoleh  dan  dibawanya  bersamaan dengan  kelahiran  atau  kehadirannya  di dalam  kehidupan  masyarakat  karena  ia mempunyai  suatu  keistimewaan  yang membuka  kemungkinan  baginya  untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut  (Theo  Huijbers,  1990).  Dengan pengertian  yang  lebih  sederhana,  HAM adalah  hak  seseorang  yang  jika  hak tersebut  diambil  dari  dirinya  akan mengakibatkan  orang  tersebut  menjadi bukan  manusia  lagi  (United  Nations, 1998).
Hak  asasi  manusia,  sebagaimana yang  dipahami  di  dalam  dokumen- dokumen hak asasi manusia yang muncul pada  abad  kedua  puluh  seperti  Deklarasi
Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM),  mempunyai  sejumlah  ciri menonjol,  yaitu  (James  W.,  1987): Pertama,  supaya  kita  tidak  kehilangan gagasan  yang  sudah  tegas,  hak  asasi manusia  adalah  hak.  Makna  istilah  ini tidak  jelas,  namun  setidaknya  kata tersebut  menunjukkan  bahwa  itu  adalah norma-norma  yang  pasti  dan  memiliki prioritas  tinggi  yang  penegakannya bersifat  wajib.  Kedua,  hak-hak  ini dianggap bersifat universal , yang dimiliki oleh  manusia  semata-mata  karena  ia adalah
manusia.
Pandangan ini
menunjukkan  secara  tidak  langsung bahwa  karakteristik  seperti  ras,  jenis kelamin,  agama,  kedudukan  sosial,  dan kewarganegaraan  tidak  relevan  untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki  atau  tidak  memiliki  hak  asasi manusia.  Ini  juga  menyiratkan  bahwa hak-hak  tersebut  dapat  diterapkan  di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah  bahwa  itu  merupakan  hak internasional.  Kepatuhan  terhadap  hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada  dengan  sendirinya , dan  tidak bergantung pada pengakuan dan
penerapannya  didalam  sistem  adat  atau sistem  hukum  di  negara-negara  tertentu. Hak  ini  boleh  jadi  memang  belum merupakan  hak  yang efektif sampai  ia dijalankan  menurut  hukum,  namun  hak itu  eksis  sebagai  standar  argumen  dan kritik  yang  tidak  bergantung  pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang  penting .  Meski  tidak  seluruhnya bersifat  mutlak  dan  tanpa  perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya  sebagai  pertimbangan normatif  untuk  diberlakukan  di  dalam
benturan  dengan  norma-norma  nasional yang bertentangan,
dan untuk membenarkan  aksi  internasional  yang dilakukan  demi  hak  asasi  manusia.  Hak- hak  yang  dijabarkan  di  dalam  Deklarasi tersebut  tidak  disusun  menurut  prioritas; bobot  relatifnya  tidak  disebut.  Tidak dinyatakan  bahwa  beberapa  di  antaranya bersifat absolut.

## Kesimpulan
Wilayah  perbatasan  suatu  negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong  terjadinya  perkembangan wilayah  secara  harmonis  melalui pendekatan  yang  bersifat  komperhensif mencakup  aspek  fisik,  ekonomi  dan sosial.
Pengembangan  wilayah  perbatasan dilakukan
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada terutama sumber daya  lokal.  Sumber  daya  ini  antara  lain berupa  sumber  daya  manusia,  sosial budaya  lokal,  dan  juga  sumber  daya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan  merupakan  hutan  konservasi dan  suaka  alam  yang  perlu  dilindungi, maka  pembangunan  wilayah  perbatasan harus  disesuaikan  dengan  daya  dukung serta daya tampung lingkungan.
Kawasan perbatasan pada umumnya  merupakan  kawasan  yang memiliki  kerawanan.  Namun  demikian salah  satu  untuk  mengatasi  kerawanan tersebut  justru  perlu  dikembangkan potensi  ekonomi  melalui  kehiatan investasi  di  kawan  tersebut  agar  terjadi interaksi antara penduduk kedua negara yang  bertetangga  namun  tetap  harus memperhatian  regulasi  yang  berlaku. Pendekatan keamanan memandang kawasan  perbatasan  sebagai  kawasan
yang  bersebalahan  langsung  dengan negara  lain  sehingga  perlu  pengawasan terhadap  keamanan  untuk  menjaga keutuan  suatu  negara.  Pendekatan keamanan  akan  melihat  kawasan perbatasan  sebagai  kawasan  yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan  nasional  sesuai  dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara.

## Daftar Pustaka
Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen Kemdikbud, “Monitoring dan Evaluasi  Pemenuhan  Hak  Atas Pendidikan  di  Indonesia  Tahun
2011”, Biro Hukum dan Organisasi Setjen  Kemdikbud,  2012,  hlm.  10- 17.
Bonanza  Perwira  Taihitu,  “ Penaatan Indonesia  Pada  Standar-Standar Hak  Asasi  Manusia  Internasional ”,
Thesis  Fisipol  UI,  Universitas Indonesia, 2003, hlm. 134-135. Eide,  Asbjorn,  Catarina  Krause,  Allan Rosas, 1995, Economic, Social and Cultural  Rights,  A  Textbook ,
Martinus  Nijhoff,  Dordrecht,  hlm. 21. Katarina Tomasevski,  “Indicators” dalam Asbjorn Eide ( et.all ), 1995,
Economic,  Social  and  Cultural Rights, A Textbook , hlm. 390. Klaus Dieter Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law ,  Martinus  Nijhoff  Publisher, 2005, hlm. 1-10. Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang termuat  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  118,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4557. M  Santos  Pais,  “A  Human  Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”  dalam UNICEF Innovative Essay No.9, hal. 5.
M.  Freeman,  “ The  Limits  of  Children’s Rights ,  dalam The  Ideologies  of Children’s  Rights ,  1992,    hlm.  30-
31. Nickel, James W., 1987, Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration  of  the  Human  Rights,
The  Regents  of  the  University  of California.
Taihitu, Bonanza Perwira,2003, Penaatan Indonesia  pada  Standar-Standar HAM  Internasional  Dalam  Kurun Waktu  1991-2002, Thesis  pada Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Universitas  Indonesia, hlm. 38. Theo  Huijbers,  1990, Filsafat  Hukum , Penerbit  Kanisius,  Yogyakarta, hlm. 96. UNICEF,  1998, A  Human  Rights Approach to UNICEF Programming  for  Children  and Women  :  What  It  is  and  Some
Changes It Will Bring.
United  Nations,  1998, Human  Rights, Questions  and  Anwers ,  United Nations  Department  of  Public Information, New York, hlm. 4 .