Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Pendapat Hukum
Pengunduran Diri Pasangan Calon Kepala Daerah Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Saat Terdaftar Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota (Suatu Kajian Pada Pernyataan Pengunduran Diri Calon Bupati Batubara RM. Harry
Nugroho)

## Oleh: Irwansyah 1

## Abstract
The  election  of  Regional  Head  in  2018  is  an implementation  of  local  democracy  in  the  local government  system  as  it  is  resolved  in legislation.  Rights  and  obligations  of  candidates for  regional  heads  which  are  regulated  in legislation  cannot  be  separated  from  the personal  will,  but  they  must  be  in  accordance with  the  relevant  legislation.  Even  if  the resignation  of  a  candidate  or  a  candidate  for regional  head,  he  cannot  avoid  his  obligatory  to obey the legislation.

## Abstrak
Pemilihan  Kepala  Daerah  2018  merupakan implementasi  dari  penyelenggaraan  demokrasi lokal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah sebagaimana diamatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban  bakal  calon  kepala  daerah  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehendak  pribadi, akan  tetapi  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Andaikata  pun pengunduran  diri  seseorang  sebagai  bakal calon  atau  calon  kepala  daerah  tidak  dapat dipisahkan  dari  kewajibannya  untuk  taat  pada peraturan perundang-undangan.

## A.  Latar Belakang
Pemilihan Kepala Daerah diatur
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1 Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  UISU  dan Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN)
Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2016- 2021.
2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pilkada).
Adapun  penyelenggara  Pilkada  adalah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagai  penyelenggara  administrasi  Pilkada, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga  pengawas  terhadap  penyelenggara administrasi  Pilkada.  Sebagai  penyelenggara administrasi Pilkada, secara umum berpedoman pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan,  dan  secara khusus  diatur  berdasarkan  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum.
Sebagai implementasi peraturan
pelaksana  dan  peraturan  teknis  dari  Undang-
Undang Pilkada tersebut pada Pilkada Serentak Tahun 2018 diatur berdasarkan:
1.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan
Wakil  Bupati,  Dan/Atau Walikota  Dan Wakil
Walikota Tahun  2018  (selanjutnya  disingkat PKPU No. 1 Tahun 2017);
2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun  2017  tentang  Pemutakhiran  Data
Dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Dalam Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan  Wakil  Walikota  (selanjutnya  disingkat PKPU No. 2 Tahun 2017);
3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun  2017  tentang  Pencalonan  Pemilihan Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan Wakil  Bupati,  Dan/Atau Walikota  Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat PKPU No. 3
Tahun 2017);
4.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun  2017  tentang  Kampanye  Pemilihan Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan
Wakil  Bupati,  Dan/Atau Walikota  Dan Wakil
Walikota Tahun  2018  (selanjutnya  disingkat
PKPU No. 4 Tahun 2017);
5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun  2017  tentang  Dana  Kampanye Peserta  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota Tahun  2018  (selanjutnya  disingkat  PKPU No. 5 Tahun 2017);
Sesuai  dengan  Pasal  4  huruf  b juncto
Pasal  6  huruf  a  angka  2  PKPU  No.  1  Tahun 2017  maka  tahapan  dan  program  serta  jadwal Pilkada  pada  saat  sekarang  (18  Januari  2018 sampai  dengan  26  Januari  2018)  adalah penelitian  hasil  perbaikan  pada  penelitian administrasi  dan  analisis  dukungan  ganda (Lampiran  PKPU  No.  1  Tahun  2017,  pada bagian  Penyelenggaraan  angka  2  Pendaftaran Pasangan  Calon  huruf  k)  terhadap  pasangan bakal  calon  kepala  daerah  yang  telah  terdaftar di  KPU  Provinsi/Kabupaten/Kota  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan. Penelitian hasil perbaikan  dimaksud  tidak  perlu  dilakukan apabila  pasangan  calon  dimaksud  tidak  ada pemberitahuan hasil penelitian dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terkait (Lampiran PKPU  No.  1  Tahun  2017,  pada  bagian Penyelenggaraan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf h). Adapun logika hukum terhadap
pasangan calon tersebut adalah bahwa pasangan  calon  yang  telah  terdaftar  di  KPU Provinsi/Kabupaten/Kota  secara  hukum  telah memenuhi  persyaratan  pada  tahapan  dan program  serta  jadwal  pendaftaran  pasangan calon  sebelumnya  sehingga  dapat  mengikuti tahapan dan program serta jadwal yang sedang berlangsung dan/atau selanjutnya.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, terdapat  beberapa  permasalahan  terhadap pasangan  calon  yang  telah  terdaftar  di  KPU Provinsi/Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan tahapan dan program serta jadwal Plkada, yaitu:
1.  Apakah  pasangan  calon  atau  calon  yang telah terdaftar di KPU Provinsi/ Kabupaten/K ota dapat mengundurkan diri?
2.  Apakah  pernyataan  pengunduran  Calon Bupati Batubara yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Batubara sah secara hukum?
3.  Bagaimana  penyelesaian  hukum  apabila partai  politik  pengusung  pasangan  calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota keberatan
terhadap  pengunduran  diri  pasangan  calon atau calon yang didukungnya?

## C.  Pembahasan
Persyaratan  Calon  dan  Pencalonan
Pilkada  diatur  berdasarkan  Pasal  4  sampai dengan  Pasal  7  PKPU  No.  3  Tahun  2017.
Persyaratan  Calon  diatur  berdasarkan  Pasal  4, dinyatakan:
(1)  Warga  Negara  Indonesia  dapat  menjadi Calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  Wakil  Walikota  dengan  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa;
b.  setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus 1945,  dan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah  lanjutan  tingkat  atas  atau sederajat;
d. berusia  paling  rendah  30  (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan  Wakil  Gubernur  dan  25  (dua puluh  lima)  tahun  untuk  Calon Bupati  dan  Wakil  Bupati  atau
Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon; e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas  penyalahgunaan  narkotika berdasarkan  hasil  pemeriksaan kesehatan  menyeluruh  dari  tim dokter  yang  terdiri  dari  dokter,  ahli psikologi  dan  Badan  Narkotika Nasional (BNN);
f. tidak  pernah  sebagai  terpidana berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  terpidana  karena kealpaan  ringan  (culpa  levis), terpidana  karena  alasan  politik, terpidana  yang  tidak  menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka  dan  jujur  mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan  sedang  menjalani pidana tidak di dalam penjara;
g. bagi  Mantan  Terpidana  yang  telah selesai menjalani masa pemidanaannya,  secara  kumulatif,
wajib  memenuhi  syarat  secara terbuka  dan  jujur  mengemukakan kepada  publik  dan  bukan  sebagai pelaku  kejahatan  yang  berulang, kecuali  bagi  Mantan  Terpidana yang  telah  selesai  menjalani masa
pidananya  paling  singkat  5  (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran; h. bukan  Mantan  Terpidana  bandar narkoba  atau  Mantan  Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
i. tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap;
j. tidak  pernah melakukan  perbuatan tercela;
k. menyerahkan daftar kekayaan
pribadi;
l. tidak  sedang  memiliki  tanggungan utang secara perseorangan dan/atau  secara  badan  hukum yang  menjadi  tanggung  jawabnya yang merugikan keuangan negara;
m.  tidak  sedang  dinyatakan  pailit berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap;
n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
o. belum  pernah  menjabat  sebagai Gubernur  atau  Wakil  Gubernur, Bupati  atau  Wakil  Bupati,  atau Walikota atau  Wakil  Walikota selama  2  (dua)  kali  masa  jabatan dalam  jabatan  yang  sama  untuk Calon  Gubernur  atau  Calon  Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan: 1. penghitungan  2  (dua)  kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan  yang  sama,  yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan  masa  jabatan  kedua paling  singkat  selama  2  ½ (dua  setengah)  tahun,  dan sebaliknya; 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan  Gubernur  dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota,  dan  jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
3. 2  (dua)  kali  masa  jabatan dalam  jabatan  yang  sama,
meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah  2  (dua) kali  dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan  yang  sama  di daerah yang  sama atau di daerah yang berbeda; 4. Perhitungan  5  (lima)  tahun masa  jabatan  atau  2  ½  (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud  pada  angka  1, dihitung sejak tanggal pelantikan  sampai  dengan akhir masa jabatan Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota  dan  Wakil  Walikota yang bersangkutan; dan 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  angka  1 sampai  dengan  angka  4, berlaku untuk: a) jabatan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota  yang  dipilih secara langsung melalui  Pemilihan,  dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi atau  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau b) jabatan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota; p. belum pernah menjabat sebagai: 1. Gubernur  bagi  calon  Wakil Gubernur, calon Bupati, calon  Wakil  Bupati,  calon
Walikota  atau  calon  Wakil Walikota  di  daerah  yang
sama;
2. Wakil  Gubernur  bagi  calon Bupati,  calon  Wakil  Bupati, calon  Walikota  atau  calon Wakil  Walikota  di  daerah yang sama; atau
3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil  Bupati  atau  Calon Wakil  Walikota  di  daerah yang sama;
q. berhenti  dari  jabatannya  sejak ditetapkan sebagai calon bagi: 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai  Bupati  atau  Wakil Bupati,  Walikota  atau  Wakil Walikota  di  kabupaten/kota lain; 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur  di  provinsi  lain; atau 3. Gubernur  atau  Wakil  Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; r. menyatakan secara tertulis bersedia  cuti  di  luar  tanggungan negara  selama  masa  kampanye bagi  Gubernur,  Wakil  Gubernur, Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan  diri  di  daerah  yang sama;
s. tidak  berstatus  sebagai  penjabat Gubernur,  penjabat  Bupati  atau penjabat Walikota;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah  atau  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  sejak  ditetapkan sebagai calon;
u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Pegawai  Negeri  Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan  lain  sejak  ditetapkan sebagai calon;
v. berhenti  dari  jabatan  pada  Badan Usaha  Milik  Negara  atau  Badan
Usaha  Milik  Daerah  yang  tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
w. berhenti  sebagai  Anggota  KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas  Kabupaten/Kota  sebelum pembentukan  PPK  dan  PPS.  (2) syarat calon mampu secara jasmani  dan  rohani  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e tidak  menghalangi  penyandang disabilitas.
Adapun  persyaratan  pencalonan  pasangan calon  dari  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  diatur  berdasarkan  Pasal  5  sampai dengan Pasal 7, dinyatakan:
Pasal 5:
(1)  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota  menetapkan  persyaratan pencalonan  untuk  Partai  Politik  atau Gabungan Partai
Politik, dengan Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan
Calon.
(2)  Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai  Politik  yang  memperoleh  paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah atau  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari akumulasi  perolehan  suara  sah  dalam Pemilu Terakhir.
(3)  Dalam  hal  Partai  Politik  atau  Gabungan Partai Politik mengusulkan
Bakal
Pasangan  Calon  menggunakan  ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima  persen)  dari  akumulasi  perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan  tersebut  hanya  berlaku  bagi Partai  Politik  yang  memperoleh  kursi  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  pada Pemilu Terakhir.
(4)  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), dengan rumus:
a.  syarat  pencalonan  =  jumlah  kursi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah hasil  Pemilu  Terakhir  x  20%  (dua puluh persen); dan
b.  syarat pencalonan = jumlah seluruh suara  sah  hasil  Pemilu  Terakhir  x 25% (dua puluh lima persen);
c.  dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  dan  huruf  b  menghasilkan  angka pecahan,  dilakukan  pembulatan  ke atas.
(5)  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan KPU/KIP  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada: a.  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil
Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah; atau
b.  Keputusan  KPU  Provinsi/KIP  Aceh  dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan  perolehan  suara  sah  hasil
Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. (6)  Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), disampaikan  kepada  Pimpinan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai  Politik  tingkat  kabupaten/kota,  dan
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Pasal 6:
(1)  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik hanya  dapat  mendaftarkan  1  (satu)  Bakal Pasangan Calon.
(2)  Partai  Politik  dapat  bersepakat  dengan Partai  Politik  lain  untuk  membentuk gabungan  dalam  mendaftarkan  Bakal Pasangan Calon.
(3)  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik melakukan  kesepakatan  dengan  Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
(4)  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik yang  telah  mendaftarkan  Bakal  Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota,  tidak  dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
(5)  Dalam  hal  Partai  Politik  atau  Gabungan Partai  Politik  menarik  dukungan  dan/atau menarik  bakal  calon  dan/atau  Bakal Pasangan  Calon  yang  telah  didaftarkan, Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik tersebut dianggap
(6)  Bakal  calon  yang  telah  menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
(7)  Dalam  hal  bakal  calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik
yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan  bakal  calon  dan/atau  bakal calon pengganti dan pencalonannya
dinyatakan gugur.
Pasal 7:
(1)  Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
(2)  Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan  Partai  Politik  yang  bergabung dan Pasangan Calon.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  sampai dengan  Pasal  7  PKPU  No.  3  Tahun  2017 dihubungkan  dengan  Pasal  4  huruf  b juncto
Pasal  6  huruf  a  angka  2  PKPU  No.  1  Tahun 2017, tahapan dan program serta jadwal Pilkada pada  saat  sekarang  (18  Januari  2018  sampai dengan 26 Januari 2018) adalah penelitian hasil perbaikan  pada  penelitian  administrasi  dan analisis dukungan ganda (Lampiran PKPU No. 1 Tahun  2017,  pada  bagian  Penyelenggaraan angka  2  Pendaftaran  Pasangan  Calon  huruf  k).
Penelitian  hasil  perbaikan  dimaksud  tidak  perlu dilakukan  apabila  pasangan  calon  yang  di dukung  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  tidak  ada  pemberitahuan  hasil  penelitian dari  KPU  Provinsi/Kabupaten/Kota  terkait  untuk diperbaiki  (Lampiran  PKPU  No.  1  Tahun  2017, pada bagian Penyelenggaraan angka 2
Pendaftaran  Pasangan  Calon  huruf  h),  maka terhadap  pasangan  calon  yang  di  dukung  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang telah  terdaftar  di  KPU  Provinsi/Kabupaten/Kota dimaksud dapat dinyatakan telah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  sehingga  KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota berkewajiban melanjutkan  pada  tahapan  dan  program  serta jadwal  Pilkada  yaitu  penetapan  pasangan  calon (Lampiran  PKPU  No.  1  Tahun  2017,  pada bagian  Penyelenggaraan  angka  2  Pendaftaran
Pasangan  Calon  huruf  l,  sesuai  jadwal  pada
tanggal 12 Februari 2018). Penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota  sebagaimana  pada tahapan  dan  program  serta  jadwal  dimaksud adalah penelitian terhadap persyaratan administrasi  yang  ditentukan  dalam  Pasal  4 sampai  dengan  Pasal  7  PKPU  No.  3  Tahun 2017. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh menafsirkan  atau  tidak  boleh  melakukan tindakan atau perbuatan diluar aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PKPU No. 3 Tahun 2017 tersebut.
Adapun  pernyataan  pengunduran  diri calon  atau  pasangan  calon,  dalam  hal  ini  yang dilakukan  oleh  RM.  Harry  Nugroho  sebagai Bakal/Calon  Bupati  Batubara  adalah  suatu  hak, akan  tetapi  suatu  hak  tidak  dapat mengabaikan kewajiban hukum  yang didasarkan pada perbuatan  sebagai  hak  dengan  mendaftarkan diri  sebagai  pasangan  calon  yang  di  dukung oleh gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan  Partai  Amanat  Rakyat  (PAN)  serta  Partai Hati  Nurani  Rakyat  (Partai  Hanura)  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini Bakal/Calon Bupati Batubara RM. Harry Nugroho atau pasangan calon sejak pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Batubara  wajib  mengikuti  tahapan  dan  program serta jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU No.  1  Tahun  2017  karena  sejak  dimulainya pendaftaran  calon  dan  pencalonan  Pilkada, secara hukum telah diberikan hak kepada setiap orang  yang  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  untuk  mengikuti  tahapan dan  program  serta jadwal  Pilkada  sebagaimana yang  diatur  dalam  PKPU  No.  1  Tahun  2017. Dengan  demikian,  tidak  ada  alasan  hukum terutama  bagi  KPU  Kabupaten  Batubara  untuk
memutuskan  membatalkan  atau  menyatakan tidak  memenuhi  persyaratan  pasangan  calon terhadap  RM.  Harry  Nugroho  Calon  Bupati Batubara  dan  Muhammad  Syafii  sebagai  Calon Wakil  Bupati  Batubara  yang  di  dukung  oleh gabungan  PKS  dan  PAN  serta  Partai  Hanura.
Hal  tersebut  juga  dapat  dianalogikan  terhadap partai  politik  atau  gabungan  partai  politik pengusung  yang  apabila  mencabut  dukungan terhadap  pasangan  calon  yang  didukungnya, sehingga  tugas  dan  wewenang  KPU/KPU Provinsi/KPU  Kabupaten/KPU  Kota  sebagai penyelenggara  administrasi  Pilkada  dalam mengeluarkan  penetapan  pasangan  calon  tidak boleh bertentangan peraturan perundang- undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 juncto
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Penyelesaian  hukum  apabila  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  pengusung pasangan  calon  yang  telah  terdaftar  di  KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan upaya  administrasi  terhadap  pengunduran  diri pasangan  calon  atau  calon  yang  didukungnya yaitu  dengan  melakukan  keberatan  secara tertulis kepada calon atau pasangan calon untuk disampaikan  secara  sah  kepada  calon  atau pasangan calon serta kepada KPU
ProvinsiKabupaten/Kota  tempat terdaftarnya pasangan  calon,  paling  lambat  tanggal  31 Januari 2018. Hal tersebut dilakukan oleh partai politik  atau  gabungan  partai  politik  pengusung pasangan  calon  untuk terpenuhi  syarat  gugatan ke  pengadilan  tata  usaha  negara  apabila kepada  KPU  ProvinsiKabupaten/Kota  tempat terdaftarnya  pasangan  calon  mengeluarkan penetapan  pasangan  calon  pada  tanggal  12 Februari 2018, dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (selanjutnya disingkat BAWASLU) bersama  dengan  KPU  secara  berjenjang  dapat melakukan  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran kode etik terhadap lembaga dibawahnya.

## D.  Kesimpulan
Pernyataan  pengunduran  diri  RM.  Harry Nugroho  sebagai  Calon  Bupati  Batubara  tidak dapat  dijadikan  dasar  oleh  KPU  Kabupaten Batubara  untuk  tidak  menetapkan  pasangan calon  RM.  Harry  Nugroho  sebagai  Calon Bupati  Batubara  dan  Muhammad  Syafii sebagai  Calon  Wakil  Bupati  karena  dengan telah  terdaftarnya  pasangan  calon  tersebut maka secara hukum, KPU Kabupaten
Batubara  harus  berpedoman  pada  Pasal  4 sampai  dengan  Pasal  7  PKPU  No.  3  Tahun 2017  sesuai  dengan  tahapan  dan  program serta  jadwal  yang  ditentukan  dalam  Pasal  4 sampai  dengan  Pasal  6  PKPU    No.  1  Tahun 2017 juncto Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar hukum  bagi  KPU  Kabupaten  Batubara  untuk penetapan  pasangan  calon  pada  tanggal  12 Februari  2018.  Apabila  KPU  Kabupaten Batubara mengabaikan atau tidak menetapkan pasangan  calon  tersebut  sebagai  bagian  dari peserta  Pilkada  Kabupaten  Batubara  Tahun 2018  maka  KPU  Kabupaten  Batubara  dapat dituntut  secara  hukum  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  dalam  bentuk  gugatan sengketa  tata  usaha  dan/atau  dapat  di  duga melakukan pelanggaran hukum atau melanggar  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011  dan/atau  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 sehingga KPU Kabupaten Batubara  dapat  diperiksa  oleh  KPU  Provinsi

## Sumatera  Utara  bersama  dengan  BAWASLU
Provinsi  Sumatera  Utara  serta  dapat  diadili dalam  persidangan  dugaan  pelanggaran  kode etik  oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP).