## PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
BAGIAN BUKIT LAWANG BERBASIS EKOWISATA 1
Robert Siburian 2

## Abstract
Local people who live around National Park do not have access to participate in forest management. This condition seriously force people to pratice forest squatting and illegal logging. Illegal logging activities, for instance, having its close link with the negliance of local people to involve in National Park Management. To settle down the difference, Management of Gunung Leuser National Park at Bukit Lawang invited people who reside close to the conservation site; to take part in a program named “Ecotourism Program”. Participation of people in Ecotourism Program has two purposes namely: to avoid deforestation and to generate people’s  awareness on sustainable forest management. This paper analyses two major aspecst abovementioned, that rooted closely with data collected during my fieldwork in August 2004.
Keywords: Pengelolaan, Taman Nasional, Konservasi, Ekosistem dan Ekowisata,
1 Penelitian yang dilakukan di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Bukit Lawang merupakan hasil Kerjasama antara PMB LIPI dengan Balitbang HAM, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2004. Tema Utama penelitian kerja sama itu adalah Kajian Kerusakan Lingkungan Taman Nasional sebagai Dampak Pembangunan Fisik, yang Laporan Penelitiannya sudah diterbitkan oleh PMB LIPI dengan judul: Problematika Taman Nasional di Indonesia: Kondisi Obyektif Taman Nasional. Tulisan ini di luar kontrak kerja sama itu, sebagai kreativitas peneliti melihat fenomena lain yang ada di lapangan. Walaupun karya ini lepas dari kontrak kerja sama itu, penulis merasa harus tetap mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor karena dengan bantuan dana sponsor saya dapat melihat fenomena lain untuk membuat karya tulis ini.
2 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## Pendahuluan
Taman Nasional Gunung Leuser (selanjutnya disebut TNGL) merupakan salah satu warisan dunia yang berada di Indonesia. TNGL adalah sebuah kawasan hutan konservasi sehingga Pemerintah Indonesia dan dunia Internasional memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi kawasan tersebut, yaitu dengan dibentuknya Yayasan Leuser Internasional. 3 Yayasan ini merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang di dalamnya juga terdapat kawasan TNGL. Agar penanganan KEL sekaligus TNGL dapat optimal, Uni Eropa menginvestasikan dana sekitar 29 juta dolar Amerika Serikat sejak tahun 1995 sampai 2002 melalui Unit Manajemen Leuser yang berpusat di Medan.
Perhatian yang diberikan oleh dunia internasional itu terkait dengan manfaat TNGL bagi kelangsungan hidup di muka bumi ini. TNGL merupakan paru-paru bumi sehingga ekosistem TNGL perlu dilestarikan. Akan tetapi, aktivitas manusia yang berkeinginan untuk merusak kawasan TNGL juga berlangsung. Apabila kawasan TNGL terus dieksploitasi akan berakibat buruk pada kehidupan di muka bumi ini.
TNGL kendati termasuk kawasan konservasi tidak berarti tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, konservasi berarti pemanfaatan secara bijaksana, yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Defenisi konservasi menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) adalah “pengelolaan penggunaan manusia atas biosfer, sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan terbesar pada generasi sekarang, sementara memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa depan”. Dengan demikian, konservasi itu positif mencakup pelestarian, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan mutu lingkungan alamiah (McNeely, 1992: 11).
3 Yayasan Leuser Internasional adalah Institusi yang oleh Pemerintah Indonesia memberi Hak Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dengan luas ± 1.790.000 ha, meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan areal lainnya, baik yang berada di Provinsi Sumatera Utara maupun di Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan SK Menhut Nomor 227/Kpts-II/1995 tanggal 21 April 1995.
Seiring dengan definisi di atas, TNGL sebagai kawasan konservasi bertujuan ganda, yakni; 1). perlindungan dan pengawetan secara mutlak terhadap tipe-tipe ekosistem dan keanekaragaman jenis, 2). pemanfaatan secara terkendali ekosistem dan keanekaragaman jenis tersebut sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat luas secara lestari (Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan, 1987: 1). Kendati peruntukan hutan konservasi itu telah diatur sedemikian rupa, namun tidak tertutup kemungkinan kegiatan manusia di luar tujuan dari yang ditetapkan itu, baik kegiatan ilegal maupun legal.
Hal yang sama terjadi juga di kawasan TNGL. Sejak berstatus sebagai taman nasional tidak berarti kegiatan manusia di luar peruntukan kawasan menjadi hilang, seperti pemburuan hewan, perambahan, illegal loging , dan kegiatan pariwisata. Padahal sebagai kawasan konservasi, TNGL seharusnya dipelihara mengingat hutan selain merupakan aset bangsa Indonesia, juga menjadi bagian dari kepentingan dunia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan secara lestari merupakan " conditio sine qua non ", yang artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat (Nasution, 1999). Pengelolaan taman nasional harus melibatkan seluruh stakeholders , termasuk masyarakat setempat baik yang berada di dalam kawasan maupun di daerah penyangga. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kasus di mana masyarakat hanya dijejali informasi tentang kebaikan taman nasional secara umum, sementara kehidupan masyarakat setempat justru terancam akibat pelarangan untuk beraktivitas.
Pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional sudah disadari oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap pelestarian TNGL. Oleh karena itu, kegiatan pariwisata merupakan salah satu aktivitas masyarakat yang dilegalkan oleh pemerintah. Kegiatan pariwisata itu telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi setempat, yang selanjutnya berpengaruh positif bagi tujuan konservasi TNGL khususnya yang berada di bagian Bukit Lawang. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata maka mereka terpanggil untuk memelihara keberadaan TNGL, mengingat kegiatan pariwisata dapat berjalan kalau kondisi TNGL sebagai objek yang dapat dijual tetap lestari.
Tulisan ini membahas aktivitas kepariwisataan di TNGL Bukit Lawang dengan pendekatan ekowisata. Hal itu menarik karena walaupun aktivitas itu intens dilakukan tetapi tidak menimbulkan kerusakan taman nasional tersebut secara signifikan seperti yang terjadi di kawasan TNGL bagian lain, seperti yang ada di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Perbedaannya hanya pada tujuan dari pengrusakan itu. Kalau di bagian NAD, pengrusakan kawasan sekedar kegiatan pencurian kayu ( illegal loging ), sedangkan di bagian Sumut pengrusakan mengarah pada perambahan kawasan untuk dijadikan lahan perkebunan. Aktor yang melakukan pengrusakan itu berasal dari berbagai kalangan, seperti masyarakat lokal, koperasi, yayasan dan perusahaan perkebunan.

## Ekowisata sebagai Konsep Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tetapi, pemanfaatan itu harus hati-hati agar tidak berdampak pada hancurnya kehidupan di muka bumi ini. Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi umat manusia berada dalam kawasan hutan, yaitu berupa flora, fauna, dan bahan tambang. Potensi itu sangat bernilai ekonomi tinggi dan dapat dinikmati secara langsung. Karena potensinya itu, manusia sering hanya memikirkan manfaat ekonomi langsung (EL). Kekayaan hutan dipandang hanya sekedar kayu dengan mengabaikan manfaat lain (ekonomi tidak langsung = ETL), yang sebenarnya kalau dikalkulasi jumlahnya jauh lebih tinggi dari sekedar manfaat EL itu.
Manfaat EL digabung dengan ETL adalah Nilai Ekonomi Keseluruhan (NEK) hutan. Pengambilan kayu dari dalam hutan hanya memberikan penghasilan tidak lebih 5% dari nilai intrinstik sumber daya hutan secara keseluruhan. Kendati hasil yang diperoleh tidak lebih dari 5%, namun pengambilan kayu yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan telah menimbulkan hilangnya hasil hutan non-kayu seperti satwa liar, tanaman obat-obatan, tanaman hias, rotan dan jasa lingkungan (ekowisata, sistem hidrologi dan sumber oksigen) yang jumlahnya mencapai 95% (www.pili.or.id/news/2003/incl6_27b.hlm). Sebab NEK hutan non-kayu dapat diperoleh kalau kerusakan hutan tidak terjadi. Apabila paradigma hutan dilihat hanya sebagai penghasil kayu maka dalam waktu yang tidak lama, kayu akan cepat habis yang
berakibat lenyapnya ekosistem di kawasan itu. Dampak selanjutnya berakibat pada kesengsaraan umat manusia yang ada di permukaan bumi ini, terutama penduduk yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut. Hal itu karena manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya, sehingga keselamatan dan kesejahteraannya tergantung dari kebutuhan ekosistem tempat hidupnya. Berdasarkan itu, walaupun lingkungan merupakan sumber daya bagi manusia namun pemanfaatannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem (Soemarwoto, 2001: 83).
Penyadaran bahwa hutan bukan semata-mata kayu perlu disosialisasikan, sebab manfaat yang dapat diambil dari kawasan hutan terutama taman nasional lebih tinggi dari manfaat EL, tanpa harus merusak hutan dengan menghabiskan kayu yang ada di dalamnya. Agar masyarakat di sekitarnya pun ikut menikmati manfaat ekonomi dari kawasan hutan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mendorong usaha pelestarian hutan. Namun, mengingat tujuan ditetapkannya sebuah kawasan menjadi taman nasional adalah untuk konservasi, maka pengelolaan taman nasional untuk tujuan ekonomi langsung sangat diharamkan, terlebih kalau mengarah pada eksploitasi yang berlebihan ( over exploitation ).
Kawasan konservasi seperti taman nasional terdiri atas alam fisik, fauna dan floranya merupakan modal kepariwisataan ( tourism asset ). Ketiga komponen itu dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi dan dinikmati. Dalam taman nasional yang merupakan alam terbuka dapat dilakukan berbagai kegiatan, seperti mendaki gunung, berkuda, bertualang atau sekedar menikmati suasana tenang (Soekadijo, 2000: 52). Taman nasional pun memberikan udara segar dan menyuguhkan atraksi tingkah laku binatang yang hidup di sana.
Pengelolaan kawasan taman nasional yang mempertimbangkan keseimbangan ekologi tidak diharamkan. Mengidentikkan taman nasional sebagai sebuah lingkungan, maka pengelolaan diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya (Soemarwoto 2001: 76). Melibatkan masyarakat yang berada di sekitar taman nasional juga dimaksudkan untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan itu, seperti pengambilan kayu, perburuan hewan
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 8 No. 1  Tahun 2006 72
dan perambahan. Dengan melibatkan masyarakat mengelola taman nasional melalui kegiatan ekowisata, masyarakat pun mendapat keuntungan ekonomi yang mungkin lebih besar dari sekedar mengambil hasil hutan. Mengingat manfaat yang diperoleh masyarakat lokal lebih besar dari kegiatan ekowisata tanpa merusak kawasan hutan sehingga mereka dapat menjadi garda depan terhadap pencegahan perusakan. Sebab, apabila taman nasional yang dikelola melalui kegiatan ekowisata itu masih juga mengalami kerusakan, itu sama artinya dengan hilangnya sumber ekonomi mereka, karena tidak ada lagi orang yang berkunjung ke sana. Kegiatan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal itu antara lain sebagai penyedia jasa wisata seperti sarana transportasi, telekomunikasi, perdagangan, rumah makan, perhotelan dan pemandu ( guide ) yang memang sangat dibutuhkan oleh para wisatawan.
Gambar 1. Kondisi Sungai Bahorok Pasca Banjir Bandang di sekitar Bukit Lawang, dan merupakan salah satu atraksi wisata yang dijual kepada pengunjung.
Pengelola TNGL khususnya yang berada di bagian Bukit Lawang mencoba menerapkan konsep ekowisata, yaitu suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan antar-manusia, kualitas hidup masyarakat setempat dan menjaga kualitas lingkungan. Artinya, kegiatan wisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal juga
harus memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi (Hidayati, et . al , 2003: 23). Sisi pengelolaan dari konsep ekowisata dapat dikatakan sebagai suatu penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat alami atau daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, dan secara ekonomi berkelanjutan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ( Departemen Komunikasi dan Informasi, 2002). 4
Melibatkan masyarakat local untuk mengelola taman nasional melalui konsep ekowisata dimaksudkan sebagai perangsang untuk mengendalikan dampak manusia pada taman nasional. Perangsang- perangsang itu antara lain: ekowisata menawarkan lapangan pekerjaan dalam kegiatan kepariwisataan sebagai penjaga pintu, pemandu wisata, dan pemilik/pengelola hotel, memberikan kesempatan seluas-luasnya menjadi anggota staf taman nasional, kesempatan program latihan di manca negara bagi staf  taman lokal (McNeely, 1992: 179).
Ikut sertanya masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di TNGL, khususnya di Desa Bukit Lawang dimaksudkan agar penetapan status taman nasional terhadap kawasan hutan tersebut tidak merugikan masyarakat lokal secara ekonomi, karena dengan status baru itu kebiasaan mengambil hasil hutan seperti kayu, hewan dan hasil hutan non kayu lainnya menjadi dilarang. Pendekatan ekowisata telah menyadarkan masyarakat lokal terhadap arti penting kelestarian kawasan konservasi itu, tampak dari dukungan mereka terhadap usaha pelestarian kawasan tersebut. Salah satu perhatian yang diberikan adalah dengan dibuatnya peraturan adat yang mengikat masyarakat setempat menyangkut pelestarian TNGL. Mereka menyadari bahwa TNGL telah membawa manfaat ekonomi yang berarti terhadap kehidupan mereka tanpa harus terlibat dalam usaha pengrusakan TNGL seperti perabahan dan illegal logging.
Pentingnya melestarikan TNGL semakin disadari ketika banjir bandang terjadi di Bukit Lawang, pada tanggal 22 Nopember 2003. Peristiwa bandang itu telah meluluhlantakkan sarana wisata yang ada di sana, yang berdampak negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat setempat, baik pedagang, pengelola objek wisata, petani dan penyedia jasa lainnya seperti angkutan umum dan telekomunikasi. Akibat banjir
4 Nepal termasuk salah satu negara yang berhasil menerapkan pengelolaan taman nasional dengan konsep ekowisata ini, yang dilakukan di Taman Nasional Sagarmatha.
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 8 No. 1  Tahun 2006 74
itu, objek wisata Bukit Lawang ditutup sekitar delapan bulan dan dibuka kembali untuk umum sejak Sabtu 24 Juli 2004. Penutupan objek wisata itu telah mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat, sebab wisatawan tidak ada yang berkunjung ke sana. Hasil-hasil pertanian yang tadinya dipasok ke restoran dan rumah makan menjadi terhenti.  Angkutan yang biasanya penuh membawa para wisatawan, baik domestik maupun manca negara juga ikut sepi.

## Profil dan Penduduk Desa Perkebunan Bukit Lawang
TNGL bagian Bukit Lawang berada di Desa Perkebunan Bukit Lawang. Desa ini merupakan salah satu dari 19 desa yang menjadi wilayah Kecamatan Bahorok. Ketika penelitian dilakukan, Desa Perkebunan Bukit Lawang bersama dengan Desa Pekan Bahorok sedang dipersiapakan menjadi kelurahan. Kenaikan status itu tidak lepas dari dinamika perekonomian yang ada di sana yang tidak berbeda jauh dengan yang ada di Pekan Bahorok sebagai ibukota kecamatan. Hal itu sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan kepariwisataan di Bukit Lawang yang sudah terkenal sampai ke manca negara.
Luas Desa Perkebunan Bukit Lawang sekitar 32,26 kilometer persegi atau 3,4 persen dari luas Kecamatan Bahorok. 5 Desa ini berada pada ketinggian 105 meter di atas permukaan laut. Mengingat statusnya sebagai desa perkebunan, di Bukit Lawang terdapat Perusahaan Perkebunan (PTPN II), yang memproduksi karet, kelapa sawit dan coklat.
5 Luas Kecamatan Bahorok adalah 955,10 km persegi. Dengan areal perkebunan yang begitu luas di Kabupaten Langkat maupun Kecamatan Bahorok, dari 19 desa sebagai wilayah Kecamatan Bahorok, sebanyak 5 (lima) desa dikategorikan sebagai desa perkebunan, yaitu Desa Perkebunan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bungara, Desa Perkebunan Turangi, Desa Perkebunan Pulo Rambung, dan Desa Perkebunan Sei Musim. Desa-desa lain yang menjadi wilayah Kecamatan Bahorok adalah; Desa Batu Jong Jong, Lau Damak, Timbang Lawan (sekitar pertengahan bulan Juli 2004 desa ini dimekarkan menjadi dua desa: Desa Timbang Lawan dan Desa Timbang Jaya), Pekan Bahorok, Empus, Simpang Pulo Rambung, Sematar, Suka Rakyat, Tanjung Lenggang, Sebertung, Sumber Jaya, Sei Musam Kendit, dan Amal Tani (BPS, 2002).
Desa Perkebunan Bukit Lawang dikelilingi oleh areal perkebunan dan kawasan taman nasional. Desa ini juga menjadi salah satu pintu masuk menuju kawasan taman nasional, terkait dengan zona pemanfaatan TNGL Bukit Lawang sebagai objek wisata. Sungai Bahorok 6 yang berhulu di kawasan TNGL membelah Desa Perkebunan Bukit Lawang ini. Penduduk di desa tidak menggunakan sungai itu untuk mengairi sawah melainkan menjadi atraksi wisata yang dijual kepada pengunjung. Desa yang memanfaatkan sungai Bahorok untuk mengairi lahan pertanian adalah desa-desa di sekitarnya seperti Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya.
Sebagai desa yang berada di areal perkebunan, desa ini tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai areal persawahan ataupun perladangan. Lahan di desa itu hanya diperuntukkan bagi perkebunan besar dan bangunan/pekarangan untuk karyawan perkebunan. Jual-beli tanah pun tidak terjadi di desa itu karena status tanah itu adalah milik perusahaan perkebunan kecuali lahan yang berada di sempadan sungai Bahorok. Akibat status tanah yang demikian, penduduk yang ingin membeli tanah harus membelinya di desa tetangga seperti Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya.
Sebelum Desa Perkebunan Bukit Lawang ataupun Kecamatan Bahorok menjadi daerah pemukiman ataupun daerah perkebunan, daerah tersebut merupakan hutan belantara. Etnik yang menjadi pemilik daerah itu berasal dari Melayu Langkat. Ketika perkebunan mulai dibuka, pemilik perkebunan mendatangkan kuli kontrak dari Pulau Jawa ke daerah tersebut, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, etnik Jawa menjadi penduduk mayoritas baik di Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok maupun Kabupaten Langkat.
Etnik Jawa yang bermukim di Desa Perkebunan Bukit Lawang mencapai 90 persen, sedangkan sisanya adalah Melayu dan Karo. 7
6 Tanggal 2 November 2003 lalu, sungai Bahorok mengalami banjir bandang yang menewaskan ratusan jiwa manusia dan memusnahkan ratusan bangunan penduduk. Sebelum Desa Perkebunan Bukit Lawang mengalami banjir bandang, di desa ini terdapat pintu air yang digunakan untuk mengairi sawah penduduk di Desa Timbang Lawan.
7 Dalam literatur antropologi, etnik Karo merupakan salah satu dari enam kelompok utama suku Batak. Lima suku lain dalam kelompok utama ini adalah: Simalungun, Pakpak, Toba, Angkola dan Mandailing. Masing-masing kelompok mendiami suatu daerah induk tertentu, yang berada di daerah
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 8 No. 1  Tahun 2006 76
Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Perkebunan Bukit Lawang sekitar 555 KK. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, ada tiga etnik besar yang berada di kecamatan maupun kabupaten, yaitu Jawa (22.437 jiwa di Kec. Bahorok dan 513.537 jiwa di Kab. Langkat); Melayu (9.622 jiwa di Kec. Bahorok dan 134.800 jiwa di Kab. Langkat) dan Karo (7.465 jiwa di Kec. Bahorok dan 92.313 jiwa di Kab. Langkat). Adapun jumlah penduduk Kecamatan Bahorok tahun 2000 adalah 43.195 jiwa dan jumlah penduduk Kabupaten Langkat sekitar 902.986 jiwa (BPS, 2000).
Penduduk Desa Perkebunan Bukit Lawang yang didominasi oleh etnik Jawa ini lebih banyak bekerja di sektor perkebunan, yaitu sebagai karyawan di perusahaan perkebunan yang ada di sana. Sementara penduduk yang bergerak di luar sektor perkebunan, seperti hotel, restoran dan pariwisata, kebanyakan berasal dari etnik Karo.
Penduduk yang bermukim di Bukit Lawang tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB merupakan kewajiban perusahaan perkebunan untuk membayarnya kepada negara. Karena itu pula, jual-beli tanah tidak terjadi di desa perkebunan ini. Pembebasan membayar PBB juga dinikmati oleh penduduk yang bergerak di sektor pariwisata, baik itu para pemilik rumah, hotel maupun rumah makan yang mengambil lokasi di sempadan sungai Bahorok, walaupun daerah pariwisata tersebut sudah diserahkan oleh perusahaan perkebunan ke pemerintah. Oleh karena itu, kendati tanah-tanah di areal pariwisata itu merupakan milik pribadi dan tanahnya sudah memiliki sertifikat, pemerintahan desa tidak pernah menagih pajaknya.

## Sejarah Penetapan TNGL Bukit Lawang hingga menjadi Obyek Wisata
Taman Nasional Gunung Leuser yang di dalamnya termasuk bagian Bukit Lawang ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 913/Kpts/Um/10/1982 tanggal 30 Oktober 1982, dengan luas kawasan berkisar 792.675 ha. TNGL merupakan penggabungan beberapa kawasan konservasi yang sudah ada sebelumnya; yaitu Suaka Marga Satwa Kluet seluas 20.000 ha, Suaka Marga Satwa Langkat seluas pegunungan Sumatera Utara, mulai dari perbatasan Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) di utara sampai ke perbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat di sebelah selatan (Bangun, 1993: 94).
51.000 ha dan Suaka Marga Satwa Kappi seluas 142.000 ha (Dephut, 1995). Meskipun demikian, gagasan pembentukan kawasan TNGL sudah dimulai sejak awal abad 20, pada saat Indonesia di bawah jajahan kolonial Belanda atas usulan FC van Heurn; seorang ahli geologi Belanda yang mencoba mengeksplorasi sumber minyak di kawasan itu tetapi tidak menemukannya. Ketika eksplorasi sedang dilakukan, para pemuka adat khawatir kalau kawasan itu mengandung sumber minyak, karena dengan demikian secara permanen penjajah Belanda akan mengeksploitasi kawasan itu.
Kekhawatiran seperti itu muncul karena pemuka adat sangat peduli terhadap barisan pegunungan yang lebat, terutama yang berada di Puncak Gunung Leuser. Wilayah Gunung Leuser merupakan kawasan yang dianggap sakral atau suci oleh masyarakat adat setempat. Tetapi beruntung, kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Heurn itu tidak menemukan kandungan minyak tanah seperti yang diinginkan. Kendati demikian,  Heurn tidak merasa kecewa dengan usahanya yang sia-sia itu, justru ia kagum terhadap ekosistem yang ada di sana dan sekaligus memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh pemuka adat setempat. Dengan pertimbangan itu, Heurn meminta pemuka adat Tapaktuan untuk mendesak Pemerintahan Kolonial Belanda agar memberi status kawasan konservasi terhadap daerah yang mereka anggap sakral itu.
Daerah yang diusulkan sebagai kawasan konservasi itu berada di Aceh Barat yang meliputi daratan antara Alas, Kluit dan sungai Tripa serta mencakup seluruh tipe ekosistem dari pantai sampai pegunungan, yang luasnya mencapai 928.000 ha. Usul itu diajukan pada suatu forum pertemuan " Netherlandse Commissi voor Internationalle Natuur Bescherming" pada tanggal 9 Mei 1928, namun baru diterima secara resmi oleh Pemerintah Kolonial Belanda enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1934, yaitu dengan menetapkan Pembentukan Kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Leuser, berdasarkan Surat Keputusan (2B) No. 317/35 tanggal 3 Juli 1934. Penetapan itu diwakili oleh A. Ph van Ahen, yaitu Gubernur Aceh pada saat itu. Luas kawasan yang disetujui itu sekitar 142.800 hektar (Dephut, 1995).
Pada tanggal 6 Februari 1934, yaitu sebelum SK pembentukan kawasan itu dikeluarkan, semua perwakilan masyarakat lokal di Kawasan Konservasi menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan " Deklarasi Tapaktuan ", dalam sebuah upacara adat di daerah Tapaktuan. Isi deklarasi itu merupakan refleksi dari tekad masyarakat
Tapaktuan untuk melestarikan kawasan Leuser selamanya. Turut memberi tanda tangan dalam deklarasi itu adalah van Heurn. (Unit Manajemen Leuser, Tt: 1).
Kawasan TNGL yang ada di Kabupaten Langkat sepanjang 261,5 km. Panjang batas Langkat Selatan mencapai 172,013 km, dan panjang batas Langkat Sekundur sekitar 89,5 km. Pembatas TNGL dengan lahan penduduk adalah pilar berbentuk tiang beton dengan ketinggian sekitar 80 cm di atas permukaan tanah, dan sudah terpasang berjumlah 2.285 buah, masing-masing 1.634 buah untuk Langkat Selatan dan 651 buah untuk Langkat Sekundur. Pilar yang ditanam di Langkat Selatan mulai dari No. 685 sampai No. 2.500, mulai dari Sei Musam sampai Tanjung Gunung/Ujung Langkat. 8 Bentuk pilar yang ditanam itu adalah tiang beton dengan tinggi sekitar 80 centimeter di atas permukaan tanah.
Kawasan TNGL bagian Provinsi Sumatera Utara juga merupakan pengalokasian kawasan hutan di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, dari luas wilayah Sumatera Utara 7.168.000 ha, seluas 3.679.338,48 ha (51,33%) dialokasikan sebagai kawasan hutan, meliputi hutan konservasi seluas 362.333,56 ha (9,85%), 9 hutan lindung sekitar 1.481.737,69 ha (40,27%), hutan produksi terbatas seluas 851.155,07 ha (23,13%), hutan produksi tetap mencapai 936.861,12 ha (25,46%) dan hutan produksi konversi dengan luas 47.251,24 ha (1,29%). Bagian TNGL yang merupakan wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 200.985 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2004).
8 Keterangan diperoleh dari Kantor Seksi Konservasi Wilayah III di Bukit Lawang.
9 Kawasan konservasi di Sumatera Utara berjumlah 23 unit, terdiri atas cagar alam sebanyak 9 unit dengan luas 12.467,76 ha, suaka marga satwa 4 unit dengan luas 85.522 ha, taman nasional bagian Bukit Lawang 200.985 ha, taman hutan raya berjumlah 1 unit seluas 51.600 ha, taman wisata alam sebanyak 6 unit dengan luas 3.538 ha, dan taman buru sebanyak 1 unit yang luasnya mencapai 8.350 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2004).

## Atraksi Wisata di Kawasan TNGL bagian Bukit Lawang
Kawasan TNGL khususnya Bukit Lawang merupakan salah satu tujuan pariwisata yang terkenal di Provinsi Sumatera Utara, yang perkembangannya mulai sekitar tahun 80’an. Hal itu bermula ketika pada tahun itu Pusat Rehabilitasi Orangutan diserahkan ke pemerintahan Indonesia. 10 Jarak Bukit Lawang dari Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara sekitar 90 km, yang dapat dicapai sekitar 3 jam menggunakan kendaraan umum. Sepanjang perjalanan, yang tampak adalah hamparan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh pemerintah, swasta dan rakyat.
Sebagai tujuan pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjadikan Bukit Lawang sebagai sebuah industri, bahkan menjadi objek wisata primadona bagi Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Lubis, 2004). Kontribusi PAD itu diperoleh dari tiket masuk kawasan, pajak hotel dan restoran serta retribusi jasa lainnya. Berbagai stakeholder pun dilibatkan dalam menyediakan berbagai jasa wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan, baik pihak swasta, pemerintah dan masyarakat lokal. Dengan demikian, objek wisata Bukit Lawang sudah terintegrasi dengan syarat-syarat pariwisata lainnya, seperti jasa wisata, jaringan transportasi, akomodasi dan pemasaran, walaupun belum sempurna terutama akibat dampak banjir bandang tanggal 2 Nopember 2003 lalu.
10 Pusat rehabilitasi itu digagas oleh Regina Frey dan Monica Borner berkebangsaan German tahun 1973.
80
Gambar 2.
Tiga Ekor Orangutan yang ada dalam
Pusat Rehabilitasi Orangutan di Bukit Lawang
Objek wisata Bukit Lawang dikenal baik di dalam maupun luar negeri. Ketika kondisi keamanan di tanah air relatif kondusif sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997, wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bukit Lawang rata-rata 40 orang setiap hari, dan pada masa krisis turun menjadi 25 orang ( Kompas , 2 Juni 2001). Sebelum banjir bandang terjadi, wisatawan manca negara yang berkunjung ke TNGL Bukit Lawang setiap bulan rata-rata 700 orang pada tahun 2001, 570 orang pada tahun 2002, dan 300 orang hingga Nopember 2003. 11 Adapun pengunjung domestik yang membludak terjadi setiap tanggal 17 Agustus, 12 mengakibatkan jalan setapak dari Kantor Kepala Resort Bukit Lawang yang berada di Pusat Rehabilitasi Orangutan sampai ke Kantor Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Bukit Lawang yang jaraknya sekitar 1 kilometer harus ditempuh 1 sampai 1,5 jam.
11 Data ini merupakan hasil wawancara dengan pegawai administrasi di Balai TNGL Seksi Konservasi Wilayah III Bukit Lawang.
12 17 Agustus merupakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari itu, banyak orang yang mengisi hari liburnya dengan mengunjungi objek-objek wisata, salah satunya daerah Bukit Lawang.
Beberapa atraksi wisata alam yang menarik sehingga dapat mengundang perhatian orang untuk datang ke Bukit Lawang adalah tersedianya rafting (naik perahu), tubbing (naik ban dalam mobil), trekking (jalan kaki) menelusuri TNGL, dan melihat pusat rehabilitasi orangutan termasuk waktu pemberian makan ( feeding time ). Memasuki kawasan TNGL, pengunjung akan bertemu dengan Pusat Rehabilitasi Orangutan. Orangutan sebelum dilepaskan ke alam bebas ditempatkan terlebih dahulu di pusat rehabilitasi ini, agar orangutan yang disita dari masyarakat secara perlahan-lahan beradaptasi dengan lingkungannya yang sudah lama ditinggal untuk dikembalikan ke habitatnya. Orangutan itu merupakan hasil sitaan dari masyarakat. Hingga saat ini, orangutan menjadi andalan wisata di Bukit Lawang, sehingga seseorang yang berkunjung ke Bukit Lawang tanpa melihat Pusat Rehabilitasi Orangutan dan atraksi pemberian makan orangutan rasanya belum sempurna.
Pada bagian atas (sekitar 30 meter) dari Pusat Rehabilitasi Orangutan tersebut, terdapat tempat memberikan makan orangutan. Orangutan yang diberi makan itu adalah orangutan yang sudah dikembalikan ke alam bebas sekitar Bukit Lawang. Mereka dipanggil oleh petugas taman nasional pada jam-jam tertentu untuk memberinya makan dan minum susu. Hal itu dilakukan karena orangutan yang sudah dilepas itu belum mengenal betul kawasan barunya sehingga di antaranya ada yang tidak mampu untuk mencari kebutuhannya sendiri di dalam hutan. Ini ditandai dengan adanya orangutan yang sudah dikembalikan ke habitatnya ketika dipanggil untuk makan tidak semuanya datang, kecuali hanya dua sampai tiga ekor saja. Agar kehidupan orangutan itu terus berlangsung maka makanannya perlu dipasok dari luar.  Waktu memberi makan orangutan berlangsung dua kali sehari, yaitu pukul 08.30 - 09.30 di pagi hari, dan pukul 15.00- 16.00 di sore hari. Kegiatan inipun menjadi komoditi yang dijual oleh pengelola TNGL.
Para wisatawan diizinkan untuk menyaksikan kegiatan pemberian makan ini, namun sebelumnya mereka harus sudah memegang Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yang dikeluarkan oleh Balai TNGL Bukit Lawang dengan biaya sekitar Rp. 20.000 per orang/hari. 13 Distribusi dari tarif masuk kawasan TNGL
13 Fasilitas lain yang diperoleh pengunjung dengan membayar Rp.20.000,- itu sudah termasuk untuk menyeberangi sungai Bahorok yang
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 8 No. 1  Tahun 2006 82
itu adalah: pemerintah pusat 30%, pemerintah tingkat I 30% dan pemerintah tingkat II 40%.
Dengan SIMAKSI yang sama, pengunjung dapat juga melakukan kegiatan menelusuri kawasan TNG. Agar para wisatawan lebih mudah menelusuri TNGL, pengelola TNGL sudah membuat jalan setapak ( tracking ) dalam kawasan TNGL yang panjangnya mencapai 10 kilometer. Akibat medan yang berat, jalan sepanjang 10 kilometer tidak mampu ditelusuri dalam satu hari. Karena itu wisatawan diharapkan dibantu oleh pemandu wisata supaya tidak tersesat di dalam hutan. Jumlah pemandu wisata di TNGL Bukit Lawang sekitar 200 orang, terdiri dari penduduk setempat dan pegawai Balai TNGL. Pemandu ini umumnya laki-laki dengan asumsi tenaganya dianggap lebih kuat untuk menelusuri kawasan TNGL yang berbukit-bukit tersebut. Para pemandu ini sudah memperoleh pembinaan dari pengelola TNGL tentang bagaimana mereka memperlakukan wisatawan dan juga flora dan fauna yang ada dalam kawasan.
Gambar 3. Atraksi Pemberian Makan Orangutan di Bukit Lawang
Sumber : http://www.world66.com/asia/southeastasia/indonesia/sumatra/bukitlawang
lebarnya sekitar 6 meter dengan menggunakan sampan milik Balai TNGL. Waktu penyeberangan disesuaikan dengan jadwal pemberian makan Orangutan.
Wisatawan yang menggunakan pemandu dikenakan tarif rata- rata 45 sampai 50 dolar AS per hari/orang.  Tarif itu muncul setelah kedua pihak melakukan proses tawar-menawar walaupun tidak pernah lebih rendah dari 45 dolar ataupun lebih tinggi dari 50 dolar. Tarif yang dipatok oleh pemandu itu tidak resmi sehingga tidak ada beban pajak dan kewajiban lain yang dikenakan terhadap besaran tarif itu. Seluruh tarif yang diterima itu  merupakan pemasukan pemandu itu sendiri, dan tidak ada bagi hasil dengan pihak pengelola TNGL. Selain itu, pemandu pun dibebaskan dari kewajiban membayar SIMAKSI. Artinya, hubungan pemandu dengan wisatawan tidak berkaitan dengan Balai TNGL. Para pemandu mencari sendiri wisatawan yang akan dipandu dengan cara berkumpul di hotel-hotel tertentu tempat para wisatawan menginap. 14
Wisatawan yang menelusuri kawasan TNGL sering menginap satu sampai dua malam di dalam hutan. Karena itu pemandu dibantu oleh asisten pemandu untuk mempersiapkan logistik wisatawan yang dipandunya. Asisten pemandu ini menyusul pemandu dan wisatawan lewat sungai sampai di bagian hulu yang sudah disepakati. Di sanalah rombongan bersitirahat dan asisten pemandu memasak makanan. Setelah bermalam di hutan, wisatawan kembali ke Bukit Lawang naik perahu karet ( rafting ) menelusuri sungai Bahorok. Atraksi ini juga sangat diminati oleh wisatawan manca negara.
Realitas dari kegiatan wisata di atas menunjukkan bahwa walaupun kawasan TNGL dikelola oleh Balai TNGL, tidak berarti mereka mendominasi seluruh aktivitas di kawasan itu. Mereka justru berusaha memberdayakan para pemandu dan masyarakat yang bersedia menjadi pemandu agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari kawasan TNGL. Pengelola TNGL mendukung kegiatan pariwisata ini sepanjang semua pihak tidak merusak keseimbangan ekologi yang ada di dalamnya, karena itu pembinaan-pembinaan terhadap pemandu ini sering dilakukan sebagai salah satu bentuk koordinasi.
Dengan beraneka ragamnya atraksi wisata menunjukkan bahwa industri pariwisata di Bukit Lawang merupakan perpaduan kegiatan
14 Sepanjang sempadan sungai Bahorok yang berada di Bukit Lawang hingga hampir mencapai Pusat Rehabilitasi Orangutan dipenuhi oleh hotel, penginapan, restoran dan rumah makan yang dikelola oleh masyarakat setempat.
yang ada di zona penyangga ( buffer zone ) dan dalam kawasan TNGL, terutama yang berada di zona pemanfataan. Zona penyangga yang panjangnya sekitar satu kilometer dari batas kawasan digunakan sebagai daerah pariwisata terutama di sekitar Sungai Bahorok.

## Dari Kegiatan Ekowisata ke Konservasi
Kendati kawasan TNGL Bukit Lawang difungsikan sebagai daerah wisata, secara umum kondisi kawasan TNGL Resort Bukit Lawang terpelihara. Hal itu tampak dari tutupan hutan yang masih padat. Namun menjadi aneh ketika tutupan hutan masih terpelihara, sungai Bahorok justru mengalami banjir bandang tahun 2003 lalu. Hasil survei oleh tim 11 yang dibentuk oleh Balai TNGL enam belas hari setelah banjir bandang menemukan bahwa di hulu sungai Bahorok (dalam kawasan TNGL) ditemukan areal longsor sebanyak 300 titik, 15 walaupun penebangan ilegal di TNGL Bukit Lawang tidak ditemukan. Jarak areal longsor dengan Bukit Lawang lebih kurang 25 km. Oleh karena itu disimpulkan bahwa banjir bandang Bahorok merupakan murni fenomena alam. Kesimpulan ini juga dibenarkan oleh pihak Unit Manajemen Leuser (dikutip oleh Malley, 2004) sebagai salah satu institusi yang turut memelihara kelestarian Kawasan Ekosistem Leuser.
Tidak terjadinya penebangan liar di kawasan TNGL Bukit Lawang karena kawasan tersebut berbukit-bukit. Dengan medan yang demikian, para perambah mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas perambahan ataupun pencurian kayu. Jalan akses menuju kawasan TNGL pun tidak ada, kecuali jalan setapak yang digunakan sebagai jalan Polisi Kehutanan untuk melakukan patroli. Sebagai gambaran untuk menunjukkan bahwa medan di kawasan TNGL Bukit Lawang relatif sulit adalah seseorang yang ingin menelusuri kawasan TNGL tanpa membawa beban sudah mengeluarkan energi yang sangat besar, apalagi dengan membawa beban seperti kayu.
Secara umum, penduduk di Bukit Lawang dan di Kabupaten Langkat sangat peduli terhadap kelestarian TNGL, walaupun jarak pemukiman dan aktivitas penduduk lainnya sangat berdekatan dengan
15 Dikutip berdasarkan Laporan Tim 11 perihal Peninjauan Langsung Banjir Bandang di Sei Bohorok kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah III di Bukit Lawang, tanggal 17 Nopember 2003. Satu titik tempat longsoran itu terjadi, luasnya mencapai 5 rante atau sekitar 400 meter kuadrat.
kawasan TNGL. Hal itu terkait dengan dilibatkannya penduduk untuk memelihara kelestarian kawasan tersebut. Oleh karena itu, kondisi TNGL tetap terpelihara kendati TNGL berbatasan dengan perkebunan masyarakat. Bahkan untuk menemukan pilar-pilar pembatas antara TNGL dengan lahan penduduk relatif sulit, akibat pilar yang tertutup oleh tumbuhan yang mengelilinginya.
Ketika banjir Bahorok terjadi yang berakibat ditutupnya TNGL terhadap kegiatan pariwisata, masyarakat yang bermukim di Bukit Lawang dan sekitarnya sangat merasakannya. Tutupnya TNGL bagi kepariwisataan sama artinya dengan hilangnya pendapatan atau menutup sumber ekonomi masyarakat, mulai dari kegiatan di sektor penyedia jasa telekomunikasi, transportasi, pemandu, perhotelan dan penginapan serta restoran dan rumah makan. Sebab pengunjung TNGL yang juga konsumen dari kegiatan di sektor ekonomi tersebut menjadi tidak ada. Petani yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan wisatapun mengalami dampaknya. Selama restoran dan rumah makan masih beroperasi, petanilah yang merupakan pemasok kebutuhan restoran dan rumah makan tersebut, seperti sayur-sayuran, ikan air tawar, beras dan jenis-jenis hasil pertanian lainnya. Namun ketika TNGL ditutup, penampungan dari hasil pertanian itupun ikut tutup.
Kegiatan pariwisata di TNGL bukan tidak mengakibatkan gangguan terhadap penghuni TNGL.  Gangguan itu dapat berupa terjadinya perubahan tingkah laku hewan-hewan buas yang ada di kawasan TNGL akibat kehadiran manusia. Tidak itu saja, kehidupan hewan tersebut menjadi terancam kalau mengganggu manusia yang melakukan tracking , sebab tidak segan-segan hewan tersebut dapat terbunuh oleh para pemandu guna membela diri dari serangan hewan liar. Menurut salah seorang pemandu, orangutan sering mengganggu para wisatawan sehingga untuk menyelamatkan diri, orangutan tersebut sering mendapat perlakuan buruk dari pemandu. Akan tetapi, karena kejadian itu jarang sehingga tidak signifikan menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan wisata di kawasan TNGL. Pemandu sangat menaruh perhatian terhadap keberadaan flora dan fauna di dalam kawasan sebab itulah yang hendak dilihat oleh wisatawan yang mereka pandu.
Kepedulian mengenai kelestarian TNGL yang ada di Kabupaten Langkat termasuk Bukit Lawang juga diperlihatkan oleh pemerintah kabupaten, seiring dengan diterbitkannya SK Bupati Kepala daerah
Tingkat II Langkat Nomor 071-673/SK/tahun 1998 tanggal 23 September 1998 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Komitmen Tokoh Masyarakat dan Adat terhadap Ekosistem Leuser. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam SK itu adalah bahwa TNGL sebagai pemberi oksigen terbaik, melindungi kehidupan biota dan plasma nuftah serta merupakan kawasan penyangga air untuk kepentingan masyarakat. Agar diperoleh kepastian batas KEL termasuk di dalamnya TNGL, Bupati Langkat juga mengeluarkan Surat Keputusan No. 660.1- 512/PDL-LKT/SK/2001 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembantu Penetapan Tanda Batas Kawasan Ekosistem Leuser Kabupaten Langkat.
Lembaga adat juga diaktifkan agar berperan serta melestarikan kawasan KEL dan TNGL 16 . Pada tanggal 28 Juli 2003, Pengetua Masyarakat Hukum Adat Kejuruan Bohorok-Langkat telah mengadakan Musyawarah Adat untuk Mewujudkan Peraturan Desa/Hukum Adat, yang selama ini belum ada. Hasyim (2003) dalam makalahnya menyebutkan: “Masyarakat adat khususnya di Kabupaten Langkat sangat memperhatikan lingkungan alam dan pemeliharaan hutan. Hutan dirambah jika memang sangat diperlukan, misalnya membuat pancang perladangan, membuat sampan dan ramuan obat-obatan”. 17
Sebelum komitmen-komitmen pelestarian TNGL muncul, sebenarnya usaha untuk menggangu ekosistem kawasan TNGL Bukit Lawang pernah terjadi ke permukaan dari pemilik modal, yaitu keinginan untuk mendirikan pabrik semen (PT. Semen Langkat Sumatera) yang berjarak sekitar 2 kilometer dari kawasan TNGL.
16 Tokoh Agama pun dilibatkan dalam upaya melestarikan ekosistem Leuser. Misalnya Kalimantan (1998) mengutip ayat-ayat suci untuk meletakkan hubungan manusia dengan lingkungannya, dan bagaimana manusia memperlakukan alam lingkungan ciptaan Allah itu. Bahasan selanjutnya lihat Kalimantan (1998), Fungsi Khatib dalam Melestarikan Ekosistem Leuser. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Komitmen Tokoh Ulama, Masyarakat dan Tokoh Adat terhadap Kawasan Ekosistem Leuser, yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunana Daerah Tingkat II Langkat.
17 Hal senada terdapat juga pada adat istiadat Orang Aceh tentang pelestarian lingkungan (hutan). Bahasan selanjutnya lihat makalah Nyak Pha (1997), Penataan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Leuser dari Sisi Adat dan Budaya. Makalah disampaikan pada Muzakarah Istimewa Mejelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh, dengan tema: Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Ekosistem Leuser bagi Kesejahteraan Manusia, 12-13 Agustus 1997.
Gagasan itu sudah dimulai sejak tahun 1960. Pada waktu itu, pemilik modal menginginkan agar pabrik semen tersebut dibangun termasuk akses jalan yang hendak membelah kawasan TNGL sepanjang 2 kilometer. Namun niat itu belum bisa diwujudkan sampai tahun 2004 ketika penulis berada di sana, kendati tahun 1990 dan 1997, usaha membangun pabrik kembali dimunculkan. Pada tahun 1997 itu, usaha pembebasan lahan sudah mencapai 220 hektar. Akan tetapi Menteri Lingkungan Hidup melarang membangun pabrik semen di dekat kawasan, termasuk membangun jalan akses ke pabrik melalui TNGL. Dengan adanya larangan itu, pabrik semen yang rencananya berlokasi di Desa Batu Jong Jong itu tidak pernah terwujud walaupun ada kelompok masyarakat yang menginginkan pembangunan pabrik semen itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitarnya.
Sebelum terjadinya banjir bandang, sempadan sungai ini penuh dengan fasilitas wisata seperti rumah makan, hotel dan restoran. Padahal, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 melarang untuk mendirikan bangunan pada jalur hijau dalam radius 100 meter dari garis sempadan sungai. Namun peraturan ini tidak pernah dilaksanakan oleh para pelaku usaha wisata di Bukit Lawang, dan papan larangan yang ada di sana hanya sebagai penghias saja. Pada saat terjadinya banjir, seluruh bangunan yang ada di sempadan sungai Bahorok itu hancur berantakan.

## Catatan Penutup
Melibatkan masyarakat lokal ikut serta mengelola taman nasional terutama dalam konsep ekowisata, telah menciptakan kesadaran tentang arti dan manfaat konservasi sumber daya hayati. Walaupun masyarakat lokal kehilangan kesempatan untuk mengambil hasil hutan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup, namun melalui konsep ekowisata itu, pendapatan ekonomi masyarakat lokal lebih meningkat dari kegiatan-kegiatan perangsang yang ditawarkan, sedangkan hutan yang tadinya menjadi pusat sumber penghidupan bagi mereka tetap utuh. Dengan demikian, kekhawatiran akibat eksploitasi hutan yang berlebihan seperti kekeringan dan banjir tidak perlu ditakutkan. Artinya, pengembangan konsep ekowisata dengan menjadikan masyarakat sebagai stakeholder dapat meminimalisasi tingkat kerusakan hutan, dibandingkan dengan kawasan yang tidak mengembangkan konsep ekowisata itu. Data menunjukkan bahwa
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 8 No. 1  Tahun 2006 88
aktivitas pengrusakan kawasan terjadi hampir di seluruh kawasan TNGL bagian NAD maupun Sumut.
Kondisi kawasan TNGL Bukit Lawang berbeda dengan kawasan TNGL lain yang sudah mengalami kerusakan, karena upaya pengrusakan yang disengaja, baik melalui pencurian kayu maupun perambahan relatif tidak ada di Bukit Lawang. Kecenderungan itu disebabkan TNGL Bukit Lawang menjadi daerah pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi penduduk sekitarnya. Oleh karena itu, kelestarian TNGL Bukit Lawang sangat dipedulikan oleh masyarakat sekitarnya. Seluruh elemen masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian TNGL, baik itu petani maupun pengelola objek wisata. Bagi mereka yang bergerak di bidang pariwisata, kawasan TNGL justru dijual kepada wisatawan mancanegara.
Kegiatan pariwisata di Bukit Lawang berkait dengan sektor- sektor lain. Wisatawan yang berkunjung  ke objek wisata Bukit Lawang akan menghidupkan usaha perdagangan dan angkutan serta jasa lainnya. Rumah makan pun menjadi ramai dengan pembeli. Pemasok kebutuhan rumah makan dan restora itu hasil pertanian yang dibeli dari petani yang ada di daerah itu. Oleh sebab itu, ketika objek wisata itu ditutup selama beberapa bulan setelah peristiwa banjir bandang, hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman palawija lainnya tidak terjual.
Usaha melestarikan TNGL tidak semata-mata karena TNGL Bukit Lawang sebagai obyek wisata, sebab tidak semua penduduk Bukit Lawang terlibat dalam kegiatan pariwisata tersebut. Penduduk Desa perkebunan Bukit Lawang lebih banyak bekerja di perusahaan perkebunan. Usaha melestarikan itu muncul karena Nilai Ekonomi Keseluruhan dari TNGL bagian Bukit Lawang sudah mulai disadari oleh masyarakat sekitar TNGL itu. Kalau hulu sungai Bahorok yang berada di kawasan TNGL rusak mengakibatkan sumber air menjadi kering. Hal itu akan menjadi bencana bagi petani dan berakibat pada Daerah Aliran Sungai lainnya.
Ada dua alasan mengapa  kawasan TNGL bagian Bukit Lawang dapat lestari. Pertama , daerah TNGL Bukit Lawang merupakan daerah perbukitan sehingga sulit untuk melakukan penebangan ilegal. Alat-alat berat tidak mungkin menjangkau daerah yang penuh dengan bukit dan lembah tersebut, sehingga untuk mengangkat sebuah balok kayu hanya dengan mengandalkan tenaga manusia.
Kedua , TNGL bagian Bukit Lawang merupakan komoditi pariwisata yang dijual oleh penduduk kepada wisatawan (terutama manca negara). Karena itu masyarakat berusaha untuk menjaga kelestariannya, sebab jika kawasan TNGL mengalami kerusakan maka wisatawan tidak ada yang berkunjung ke Bukit Lawang, akibatnya penduduk sendiri yang kehilangan sumber pendapatan.

## Daftar Pustaka
Bangun, Payung, 1993, Kebudayaan Batak . Dalam Koentjaraningrat (penyunting), Manusia dan Kebudayaan di  Indonesia . Jakarta:
Djambatan. Hlm. 94-117.
BPS, 2002, Kecamatan Bahorok dalam Angka. Langkat: BPS
Kabupaten Langkat bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Langkat.
-----, 2000, Karakteristik Penduduk Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Hasil Sensus Penduduk 2000 . Stabat: BPS Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
Dephut,1995, Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser 1995-2020 (Buku-I). Kutacane: Dephut. Dirjend. Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Gunung Leuser.
Hasyim, T. Alfit, 2003, Hutan dan Masyarakat Adat Wilayah Kejeruan Bohorok dalam Upaya Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser . Disampaikan dalam Musyawarah Adat untuk Mewujudkan Peraturan desa/Hukum Adat pada tanggal 28 Juli 2003.
Hidayati, D., Mujiyani, L. Rachmawati, A. Zaelani, 2003, Ekowisata: Pembelajaran dari Kalimantan Timur . Jakarta: Sinar Harapan.
Kompas, 2002  Hutan, "Ibu Kehidupan" yang Terpinggirkan, dalam Kompas , Senin 3 Juni 2002. Hlm. 36.
Lubis, Yuspiq Helmi, 2004, Obyek Wisata Bukit Lawang Masuki Babak Baru, dalam http://www.sumatranorangutan.com/ site_mawas/UK/NEWS1/ dias/OTHER_news/2004_2…( Diambil tgl. 1/12/2005).
Malley, Fachrurrazi "Rajidt" Ch, 2004, Katastrofa Banjir Bahorok dan Persekongkolan Mengelabui Publik, dalam Intip Hutan (Media Informasi Seputar Hutan Indonesia), Juni 2004. Hlm. 6-9.
McNeely, Jeffrey A, 1992, Ekon omi dan Keanekaragaman Hayati. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nasution, Muslimin,1999, Hutan dan Persoalan Tanah Ulayat, dalam http://hppmm.trip.com/wacana2.html . (Diambil tanggal 21/05/
2004).
Nyak Pha, Muhammad Hakim,1997, Penataan Sumber Daya Alam
dan Ekosistem Leuser dari Sisi Adat dan Budaya . Makalah disampaikan pada Muzakarah Istimewa Mejelis Ulama
Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh, dengan tema: Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Ekosistem Leuser bagi Kesejahteraan Manusia, 12-13 Agustus 1997
Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan,1987, Buku Informasi Taman Nasional Indonesia . Jakarta: Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan.
Soekadijo, 2000, Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai “System Linkage”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soemarwoto, Otto, 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Cetakan kesembilan). Jakarta: Djambatan.
Unit Manajemen Leuser, Tt, Sekilas tentang Kawasan Ekosistem Leuser . Medan: Unit Manajemen Leuser.
Departemen Komunikasi dan Informasi, 2002, Pengembangan Ekowisata Bahari, dalam http://www.lin.go.id/news.asp?kode= 290402MzYT0002 (diambil tanggal 17 Nopember 2005).