HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM
(Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/PN.Bdw)
Novia Indriawati 1 ,  Heriyanto 2 ,  Moh. Ali Hofi 3 Prodi Hukum Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur.
Email: 1 Noviindria345@gmail.com, 2 heriyanto.muhammad@gmail.com,
3 hofiali241@gmail.com

## Abstraks
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  maka  dalam  satu  bentuk  kepastian ketertiban  perlindungan  hukum  akta  notaris  yang  dibuat  hadapan  notaris  untuk semua  mengenai  perjanjian  dan  akan  dinyatakan  dalam  suatu  akta  notaris  serta tujuan untuk menyatakan  akta tersebut tidak otentik dan tidak akan diserahkan pada  hakim  untuk  memutuskan  bahwa  akta  otentik  didegradasi  menjadi  akta dibawah  tangan  dan  dapat  dibatalkan  dan  dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum atau  batal  demi  hukum  dengan  akta  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami konsekuensi hukum terhadap akta notaris berdasarkan putusan (studi putusan  Nomor  28/Pdt.G/2017/PN  Bdw).  Kedudukan  hukum  para  pihak  yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif  dan  pendekatan  yang  digunakan  ialah  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  konseptual  (doktrin-doktrin)  dan  pendekatan  kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Serta  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data secara kepustakaan (liberary research) dan menganalisis data secara deduktif ialah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum  terhadap  permasalahan  konkrit  yang  sedang  dihadapi.  Hasil  yang ditemukan  tersebut tertuang  dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bdw. dalam pertimbangan yang hakim terapkan sudah sesuai pasal  1865  KUHPerdata  yang  menyatakan  setiap  orang  yang  sudah  mengaku mempunyai hak. Kedukan hukum para pihak yang telah menguasai objek sengketa bahkan  melawan  hukum  maka  para  pihak  tersebut  dikenakanan  sanksi  dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat.
Kata Kunci: : Akta Notaris, Tidak Berkekuatan Hukum.

## Abstract
Indonesian country as a country of law, in form of certainty of order  legal protection notarial deeds made before a notary for all matters relating to agreements and will be stated in a notarial deed and the aim is to declare the deed inauthentic and will not be left  to  the  judge  to  decide  that  the  authentic  deed  is  relegated  to  a  deed  under  the hand and can be canceled and declared to be invalid or null and void by the deed. This research  aims  to  understand  the  legal  consequences  of  notarial  deeds  based  on decisions  (study  decision  number  28/Pdt.G/2017/PN  Bdw).  The  legal  position  of parties  who  are  declared  to  have  no  legal  force,  this  research  uses  a  normative juridical method and the approach used is a statutory, conseptual (doctrine) and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertary legal materials. And in this research, we use liblary data collection  techniques  (liberary  research)  and  analyze  the  data  deductively  namely drawing  conclusions  from  a  general  problem  regarding  the  concrete  problem  being faced.  The  results  found  are  contained  in  the  decision  of  the  panel  of  judges  in  Case Number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw. In the considerations that the judge applied, it was in accordance with article 1865 of the Civil Code which states that every person who has claimed to have rights. The legal status of the parties who have taken control of the object of the dispute, even if it is against the law, is that the parties are subject to sanctions and hand over the object of the dispute empty to the plaintiff.
Keywords : Notarial Deed, Not Legally Enforceable.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban hukum  bagi  setiap  Warga  Negara  Indonesia,  dalam  salah  satu  bentuk  memberikan kepastian, ketertiban dan  perlindungan hukum adalah dengan adanya  alat bukti yang bersifat otentik yang dibuat oleh di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya Pasal 1 (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah yang mempunyai fungsi  dalam  membuat  dan  memberikan  dokumen  otentik  untuk  alat  bukti  dan nantinya  dapat  kuat  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  akan  mampu  memberi perlindungan  hukum  untuk  para  pihak  untuk  pemegangnya,  dan  dalam  pihak-pihak yang mempunyai urusan dengan dokumen otentik itu. 1
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahean atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  1  angka  1  menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini 2 .  Dimana Notaris  merupakan  pejabat  pembuat  akta  otentik  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta  otentik  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dalam  mewujudkan  kepastian hukum  dan  perlindungan  masyarakat.  Hal  ini  mengingat  akta  otentik  merupakan  alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum tertentu. 3
Akta  autentik  yang  dibuat  notaris  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh  suatu  peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat atau orang lain. 4 Dan akta otentik adalah salah satu alat bukti tulisan yang dalam bentuk guna dicantumkan dengan undang-undang, maka akan  dibuat dihadapan  pejabat atau pengawai  umum  yang  mempunyai  hak  bagaimana  dengan  ketentuan  pasal  1867  dan pasal 1868 tentang Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 5
Dalam akta otentik notaris juga memiliki fungsi yang mengindari adanya sengketa yang akan terjadi dikemudian hari, akta otentik juga bisa menjadi alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa. Namun adanya akta notaris merupakan alat bukti yang berkekuatan dalam sengketa hukum perdata, untuk akta otentik dapat mengalami degradasi  menjadi  akta  dibawah  tangan  dibawah  tangan  dan  apabila  melanggar ketentuan  hukum  merupakan  dalam  UUJN  adalah  tidak  dapat  memenuhi  format standar yang telah ditentukan menurut pasal 38 UUJN. Untuk akta otentik notaris juga menjadi suatu akta yang tidak dapat memiliki legalitas dan kekuatan hukum mengikat
2 Ibid., 88.
3 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 157.
4 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, (Jakarta: Erlangga 1999), 31.
5 Herlien Budiono,  Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012) 267.
para pihak apabila isi akta tersebut dapat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  dibidang  hukum  kenotariatan hukum perdata lainnya guna menjadi batal demi hukum. 6
Konsekuensi  secara  logis  adalah  dalam  negara  hukum,  maka  seluruh  sendi dikehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa bernegara wajib berdasarkan  ada pada dan tidak boleh menyimpang terhadap norma-norma hukum yang memang berlaku di Indonesia. 7 Yang  dalam  artian  hukum  menjadi  panglima  di  setiap  penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan individu, masyarakat dan Negara.
Jika    sifat  keotentikan  dalam  akta  otentik  dapat  hilang  dan  mengalami perubahan  kekuatan.  Dalam  pembuktian  untuk  membuktikan  bahwa  akta  tersebut tidak otentik dapat diberikan kepada pihak yang menyangkal akta, dan pihak tersebut menyangkal  yang  harus  membuktikan  dengan  akta  tersebut  tidak  otentik  dan berikutnya  akan  diserahkan  kepada  pertimbangan  hakim  guna  memutuskan  akta  itu otentik atau tidak. Untuk hakim dapat menyatakan bahwa akta otentik itu didegradasi menjadi  akta  dibawah  tangan  dan  akan  dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  bila  akta ternyata terbukti tidak otentik.
Pada  tahun  2000  maisaroh  telah  membeli  tanah  sebidang  tanah  pekarangan Kohir No. 1338, Persil No. 39 kelas D.I seluas + 500 M2, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari,  Kabupaten  Bondowoso.  Dan  pada  hatija  alias  bok  anwar,  yang  memang sudah  selanjutnya  cukup  disebut  dengan  objek  sengketa.  Maka  sebagai  penggugat maisaroh tingggal dimalang, lebih tepatnya pada sekitar tahun 2002 seorang  tergugat fariyati  dan  mempunyai  niat  tidak  baik  serta  tanpa  minta  izin  terhadap  penggugat maisaroh tanah objek sengketa itu.
Sedangkan  objek  sengketa  itu  sudah  pernah  terbit  akta  jual  beli  atas  nama maisaroh  sebagai  penggugat  pembeli  yang  dibuat  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  Kecamatan  Wonosari.  Bahkan  sudah  sering  kali  penggugat  maisaroh meminta  pada tergugat fariyati  untuk  segera menyerahkan semua objek sengketa itu, meskipun selalu ditolak dengan berbagai banyak alasan yang dibuat-buat. Serta cukup beralasan  menurut  hukum  semua  para  tergugat  di  hukum  dan  membayar  uang  ganti
6 Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, (Jakarta: Media Ilmu, 2011),12.
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ed. Rev, (Yogyakarta: Liberty, 2010),5.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
kerugian dan tanggung rentang pada penggugat selama memakai atau menguasai tanah sengketa.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa perlindungan  konsumen  dalam  suatu  karya  ilmiah  yang  berbentuk  skripsi  dengan judul:  ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  AKTA  NOTARIS  YANG  DINYATAKAN  TIDAK BERKEKUATAN HUKUM. PUTUSAN HAKIM NOMOR 28/Pdt.G/2017/PN Bdw.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang diatas ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Akta Notaris berdasarkan putusan hakim (Study Putusan Hakim No 28/Pdt.G/2017/PN Bdw) ?
2. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam akta notaris yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum ?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  hukum  yuridis  normative (Legal  Research),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  menelah  bahan pustaka  terhadap  peraturan-peraturan  asas  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti. 8
Pendekatan  yang  digunakan  ialah  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan, konseptual (doktrin-doktrin) dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang  digunakan  ialah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum tersier.  Serta  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara kepustakaan  (liberary  research)  merupakan  suatu  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur serta  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  relavan  untuk  mendapatkan  jawaban  dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
8 Soerjono Soekanto dan S Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001),
14.

## PEMBAHASAN

## Konsekuensi Hukum Terhadap Akta Notaris Berdasarkan Putusan Hakim
Dalam  ketentuan  pasal  15  UU  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, khususnya dalam ayat (2) huruf f, secara yuridis formal maka notaris berwenang guna membuat akta jual beli tanah. Sebagai wewenang notaris dalam membuat akta jual beli itu  adalah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  memang  kuat  karna  wewenang  itu  yang berdasarkan dengan Undang-Undang.
Sebagai konsekuensi Hukum terhadap akta otentik berdasarkan putusan hakim adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bdw  pada tanggal 22 agustus 2013 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum karna dengan adanya data yang tidak sesuai dalam suatu akta yang berakibat cacat hukum terhadap akta tersebut sehingga  tidak  dapat  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  putusan  hakim terhadap akta jual beli No.05/2013 harus dinyatakan  akta cacat  yuridis. Sebagaimana adanya  putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  gugatan  penuntutan pembatalan  akta  tersebut  maka  akta  itu  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan  hukum  yang dimana alat bukti yang otentik sudah mengandung cacat yuridis/cacat hukum.
Sedangkan  Pada  Pasal  163  HIR  yang  menyatakan  “barang  siapa  yang mengatakan  mempunyai  suatu  hak  atau  mengungkapkan  suatu  perbuatan  untuk meneguhkan  hak  tersebut,  untuk  membantah  hak  orang  lain,  wajib  membuktikan dengan  adanya  hak  tersebut  untuk  membantah  perbuatan  itu”  mengenai  ketentuan dalam  Pasal  1865  KUHPerdata  yang  menyatakan  setiap  orang  yang  sudah  mengaku mempunyai  suatu  hak,  bahkan  menunjuk  suatu  peristiwa  guna  memperkuat  haknya serta  membantah  suatu  hak  orang  lain,  harus  membuktikan  dengan  adanya  hak kejadian yang dikemukakan tersebut,
Berdasarkan  terkait  dengan  hal-hal  tersebut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Bondowoso  mengadili  perkara  tersebut  dalam  Putusan  No  28/Pdt.G/2017/PN  Bdw yaitu:
a. Menyatakan bahwa tergugat I telah memguasai tanah objk sengketa alas hak yang benar dan melawan hukum
b. Menyatakan  jual  beli  antara  tergugat  I  dengan  tergugat  II  terggat  III  tergugat  IV adalah tidak sah menurut hukum
c. Menyatakan  Akta  Jual  Beli  No.  05/2013  pada  tanggal  22  agustus  2013  dibuat dihadapanTurut Tergugat selaku PPAT adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
d. Menghukum  tergugat  I  dan  siapa  saja  yang  sudah  memperoleh  haknya  dari  pada serta  mengosongkan  tanah  dan  menyerahkannya  dalam  keadaanm  kosong  pada penggugat
e. Menghukum turut tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini
f. Menghukum  para  tergugat  dan  membayar  biaya  yang  timbul  dalam  perkara tersebut sejumlah Rp 1,884.000.00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah)
Namun  hakim  akan  menyatakan  batalnya  suatu  akta  baik  dalam melaksanakannya  yang  diajukan  dengan  akta  sebagai  alat  bukti.  Hakim  tidak  akan memberi  putusan  tanpa  adanya  akta  perjanjian  sebagai  alat  bukti  tertulis  itu.  Hakim dalam persidangan dapat melihat keasilian surat bukti yang akan diajukan dengan para pihak  guna  dapat  tidaknya  diterima  dalam  suatu  alat  bukti  pembuktian . Mengenai dengan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang sudah didasarkan dengan adanya kesepakatan para pihak yang akan membatalkannya didasarkan dalam adanya putusan pembatalan  akta  dengan  pengadilan  yang  memiliki  akibat  hukum  yang  jelas  berbeda dalam kondisi yang akan dapat perbuatan hukum yang sudah menimbulkan dan akibat hukum yang seperti diinginkan. 9

## Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Akta  Notaris  Yang  Dinyatakan  Tidak Berkekuatan Hukum
Menurut  Sudikno  Mertukusumo,  secara  sederhana  putusan  hakim  mencakup dalam  kepala  putusan,  pertimbangan,  dan  amar.  Jika  argumen  hukum  itu  tidak  benar dan tidak sepantasnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. 10
9 jameswar, K. R. S, Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta  Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt. G/2018/PN. Dps), Indonesian Notaris 2020, 343
10 S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 41
Kedudukan  hukum  para  pihak  yang  berperkara  ialah  tergugat  I  tergugat  II tergugat  III  dan  tergugat  IV  telah  melakukan  objek  sengketa  dalam  menguasai  tanpa alas hak yang benar bahkan para pihak tergugat tersebut telah melawan hukum. Maka para  pihak  tergugat  yang  bersangkutan  dalam  hal  akta  jual  beli  harus  mengosongkan tanah  objek  sengketa  dari  penghuni  dan  juga  menyerahkan  dalam  keadaan  kosong kepada penggugat serta menghukum turut tergugat agar membayar biaya yang sudah timbul dalam empat perkara dengan sejumlah Rp 1.884.000.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu). Sehingga para pihak harus dihukum bahkan para tergugat harus  membayar  uang  paksa  Rp  2.000.000.00  (dua  juta  rupiah)  guna  setiap keterlambatnnya  dalam  melaksanakan  putusannya.  Serta  dinyatakan  oleh  hakim sebagai perbuatan melawan hukum.
Dalam  pasal  1869  KUHPerdata  yang  berbunya:  suatu  akta  yang  memang  tidak berkuasa  dan  tidak  cakap  pengawai  yang  dimaksud  diatas  karena  suatu  cacat  dalam bentuknya, yang memang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, maka dengan mmpunyai  kekuatan  sebagai  akta  dibawah  tangan  jika  ditandatangani  dengan  para pihak. Gugatan yang memang menyatakan terhadap akta Notaris tidak sah, maka harus dibuktikan  ketidakabsahannya  baik  secara  aspek  lahiriah,  formal,  dan  meteriil.  Maka jika  tidak  dibuktikannya,  dengan  akta  yang  bersangkutan  tetap  sah  mengikat  dengan para  pihak  yang  memang  berkepentingan  dalam  akta  itu.  Sedangkan  akta  itu  dapat dibuktikan  dipersidangan,  maka  dalam  salah  satu  aspek  menyebabkan  cacatnya  akta, guna  akta  itu  kana  menjadi  akta  yang  terdegradasi  akta  dibawah  tangan,  dan  cacat yuridis  akta  otentik  yang  mengakibatkan  dapat  dibatalkan  dan  menjadi  batal  demi hukum  atau  non  exstent,  maka  terjadi  pelanggaran  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Jika syarat objektif tidak terpenuhi serta akta yang telah dibuat dengan Notaris &  PPAT  dianggap  tidak  pernah  ada  bukan  merupakan  akta  otentik,  sekalipun  akta tersebut  dibuat  dengan  pejabat  yang  mempuyai  wewenang.  (HS,  Teknik  Pembuatan Akta PPAT, 2016,p.125). Akta jual beli hak atas tanah yang tidak terpenuhi prestasinya oleh  pihak  penjual  dan  bahkan  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pembuatan  akta  PPAT. Hukum  dari  akta  jual  tanah  yang  tentunya  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pembuatan akta PPAT, maka wajib dibedakan antara PPAT sendiri dan perjanjian jual beli yang ada dalam akta dengan para pihak.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Adanya pembatalan Akta PPAT, yang berperan didalamnya adalah:
a. Untuk  menghadirkan  kembali  para  pihak  yang  diberitahukan  adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b. Untuk mencoret buku kenotariatan yang sudah tersedia di Kantor PPAT, jika dalam putusan pengadilan menyatakan batal akta Jual Beli Tanah, maka jika putusan  pengadilan  tidak  menyatakan  batal  maka  Notaris  cukup  membuat catatan  di  Buku  kenotariatan  yang  memang  tersedia  di  Kantornya  bahwa Akta  Jual  Beli  Tanah  yang  akan  dimohon  batal  ternyata  tidak  dapat dibatalkan
c. Untuk  melaporkan  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang  memang  telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Pertanahan setempat.
Apabila  tergugat  tidak  melaksanakan  putusannya  maka  tergugat  akan  dituntut dengan  penggugat  dan  dibawah  ke  majlis  pengadilan  serta  majelis  hakim  yang menyelesaikan putusan tersebut. Sebagai peneliti Mohon kepada pejabat pembuat akta tanah khususnya PPAT agar jujur lebih  teliti  lagi dan harus  lebih kehati-hatian dalam penerbitan akta jual sehingga tidak merugikan pihak yang lainnya.
Seharusnya  hakim  pada  lembaga  peradilan  dapat  menekankan  kerugian  yang penggugat  alami  agar  dapat  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  dari  setiap orang  dan  mewajibkan  untuk  menjalankan  kewajibannya  dengan  cara  menjatuhkan putusan secara adil dan sesuai dengan fungsi hukum.

## KESIMPULAN
Dalam  putusan  majelis  hakim  pada  perkara  nomor  28/Pdt.G/2017/PN.Bdw bahwa pada tanggal 22 agustus 2013 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum karna dengan  adanya  data  yang  tidak  sesuai  dalam  suatu  akta  yang  berakibat  cacat  hukum sehhingga  akta  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  pada putusan hakim terhadap akta jual beli No.05/2013 harus dinyatakan akta tidak sah dan cacat yuridia. Kedudukan hukum para pihak yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum ialah  tergugat  I  tergugat  II  tergugat  III  dan  tergugat  IV  yang  telah  melakukan  objek sengketa dalam menguasai tanpa hak alas yang benar maka para pihak yang berkaitan dngan  akta  jual  beli  harus  dinyatakan  tidak  sah  dan  tergugat  harus  mengosongkan
tanah  objek  sengketa  tersebut  dari  penghuni  menyerahkan  dalam  keadaan  kosong kepada penggugat serta meghukum tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Kadir, Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Bandung: PT Citra, 2006.
Suharnoko, Hukum Perjanjian Prenadamedia Jakarta : 2004.
Susanti  Adi  Nugraha,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  konsumen  di  Indonesia  Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendalanya Jakrta: Prenada Media Group, 2008.
S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
Soerjono Soekanto dan S Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001.
Syahrul  Ibad  dan  Mochamad  Chazienul  Ulum,  Inovasi  Pelayanan  Publik.  (Malang:
Intrans
Publishing,
2023).
https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAA QBAJ?hl=en&gbpv=0
Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Jurnal:
Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrument  Perlindungan  Konsumen  Angkutan  Udara,  Jurnal  Hukum  Bisnis Vol.25 (Jakarta: 2006).