Jaminan Pemenuhan Hak Pelaku Usaha oleh Konsumen dalam Transaksi dengan Cash on Delivery (CoD ) Berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999
M. Irvan Adelino a , Jeane Netje Saly b ,
a Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Email: irvanadelino45@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, Email: jeanenetjle@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 23-10-2023
Revised     : 29-11-2023 Accepted : 30-11-2023 Published  : 30-11-2023
Keywords: Seller Cash on Delivery (CoD) Protection The  main  problem  in  this  research  is  how  legal  protection  is  for business actors who apply the cash on delivery method and what are the obstacles to legal protection for business actors who use the cash on delivery (CoD) method. The research method used in this research is descriptive research, which explains the regulations which is related to legal theory and regulations which are the object of research, which aims to form an accurate picture of the facts. In reality in the field, the implementation  of  this  law  has  not  been  optimal,  this  is  because consumers do not yet have an awareness of how to defend their rights.
In  this  way,  the  problem  of  shopping  with  cash  on  delivery  (CoD) seems  to  never  end  because  apart  from  a  lack  of  education.  There  is also  a  lack  of  awareness  to  maintain  rights  according  to  existing procedures.  The  government  as  a  policy  maker  must  be  proactive  to protect parties in online stores fairly. Existing regulations tend not to provide  equal  protection  between  buyers  and  sellers,  when  sellers experience losses they have to take steps that take quite a long time to obtain  legal  protection.  The  government  must  make  regulations  that can firmly protect the rights of business actors to provide the principle of justice for all parties in online stores. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 23-10-2023
Direvisi      : 29-11-2023 Disetujui : 30-11-2023 Diterbitkan : 30-11-2023
Kata Kunci: Penjual Cash on Delivery (CoD) Perlindungan
Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  menerapkan  cara cash on delivery (CoD) dan apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha  yang  menggunakan  cara cash on delivery (CoD).  Kenyataannya di  lapangan,  implementasi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada belum maksimal,  hal  ini  disebabkan  pelaku  usaha  belum  memiliki kesadaran bagaimana mempertahankan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menjelaskan  peraturan  yang  memiliki  kaitan  dengan  teori  hukum  dan peraturan  yang  menjadi  objek  penelitian,  yang  bertujuan  untuk membentuk gambaran fakta yang akurat. Dengan begitu, permasalahan berbelanja  dengan  CoD  seakan  tidak  ada  habisnya  karena  selain kurangnya edukasi, juga kurangnya kesadaran untuk menjaga hak sesuai prosedur  yang  ada.  Pemerintah  sebagai  pengambil  kebijakan  harus proaktif  untuk  melindungi  pihak-pihak  yang  berada  di  toko online secara  adil.  Peraturan  yang  ada  cenderung  tidak  memberikan perlindungan yang konsumen, ketika penjual mengalami kerugian maka mereka harus mengambil langkah-langkah yang memakan waktu cukup
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
lama  untuk  mendapatkan  perlindungan  sahnya.  Pemerintah  harus membuat  peraturan  yang  dapat  secara  tegas  melindungi  hak-hak pelaku  usaha  untuk  memberikan  prinsip  keadilan  bagi  semua  pihak dalam transaksi e-commerce .

## PENDAHULUAN
Transaksi  jual  beli  melalui  internet  dapat  dilakukan  melalui marketplace yang tersedia.  Dunia  perekonomian  semakin  berkembang  setelah  hadirnya  e- commerce di Indonesia.  Sebelumnya  hadirnya  e- commerce ,  transaksi  yang  digunakan  adalah  transaksi konvensional  dengan  sistem  tatap  muka  langsung  antara  penjual  dan  pembeli.  Penjual bertemu  pembeli  dan  menegosiasikan  harga,  dan  transaksi  pun  terjadi.  Kini,  pendekatan tersebut  mulai  bergeser.  Dunia  digital  mengubah  semua  itu.  Prosesnya  cepat,  mudah  dan praktis.
E- commerce adalah electronic commerce ,  merupakan  kumpulan  teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet  atau  televisi,  www,  atau  jaringan  komputer  lainnya.  Dengan  perkembangan informasi  teknologi  dan  telekomunikasi,  maka  saat  ini  membuka  proses  transaksi  dapat dilakukan  dengan online ,  Transaksi online adalah  transaksi  yang  dilakukan  penjual  dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan  penjual.  Dengan  demikian  maka  akan  berdampak  langsung  terhadap  meningkatkan pangsa pasar. 1
Sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  internet  dan  semakin  meluasnya penggunaan  jaringan  internet  sebagai platform berdagang,  pemerintah  Indonesia  membuat undang-undang untuk melindungi masyarakat, dan mengatur keberadaan perdagangan online (toko online )  melalui  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan jaringan internet salah satunya sebagai wadah perdagangan diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU
1 Achmad,  “Pengaruh  Pengguna E-commerce terhadap  Transaksi  Online  Menggunakan  Konfirmasi  Faktor Analisis” , Jurnal Faktor Exacta Volume 1 Nomor 1(2018) :7-16,
http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v11i1.2306  ;  dan Athellya  Hasan  &  TS  Reza,  “Analisis  Penerapan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) untuk Meningkatkan  Penjualan  Bisnis  Online  pada  Aplikasi Marketplace Toko Deals of the Day . JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 1 Nomor 2 (2021) : 114-118, https://doi.org/10.31334/jambis.v1i2.1480.
ITE  yaitu  “Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  sistem  elektronik  oleh pejabat negara, masyarakat, badan usaha dan/atau atau publik". Berdasarkan pasal tersebut, perdagangan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  dapat  dimanfaatkan oleh setiap  orang,  baik secara pribadi maupun organisasi, untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya  masing-masing.  Penggunaan  sistem  elektronik  sebagai  media  perdagangan online tentunya harus mematuhi peraturan  hukum yang berlaku.
Proses  jual  beli  yang  dilakukan  secara online ,  maka  berlaku  juga  perjanjian elektronik.  Kontrak  atau  perjanjian  elektronik  diatur  dalam  Undang-  undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), dalam Pasal 1 angka 17  menyatakan  sebagai  berikut  “Kontrak  Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang dibuat  melalui  Sistem  Elektronik.”  Salah  satu  hal  yang  membedakan  kegiatan  jual  beli tersebut  adalah  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Jika  dalam  jual  beli  konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli online . Dalam jual beli online ,  terdapat  pihak  ketiga  selaku  perantara  yang  juga  ikut  terlibat  dalam  perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual. 2 Dengan adanya  perjanjian  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat.
Dalam  dunia  bisnis,  perjanjian  sangat  penting  sebagai  pegangan,  pedoman,  alat bukti  bagi  para  pihak.  Dengan  adanya  perjanjian  yang  baik  diharapkan  dapat  mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, hal ini dikarenakan semuanya sudah diatur dengan jelas . 3 Penggunaan kontrak  secara  digital  dinilai  dapat  memberikan  lebih  banyak  efisiensi, terutama  bagi  perusahaan  yang  menjalankan  bisnis online melalui  internet.  Dalam  kontrak elektronik,  para  pihak  tidak  perlu  bertemu  bahkan  mungkin  tidak  pernah  bertemu  sama sekali. Cara pembayaran transaksi secara konvensional dilakukan secara langsung dan tunai yang  dilakukan  oleh  pembeli  kepada  penjual  setelah  terjadinya  kesepakatan  transaksi. 4 Namun  sistem  pembayaran  transaksi  belanja online sedikit  berbeda,  awalnya  metode
2 Mulyani  Zulaeha,  “Tanggung  Jawab  dalam  Levering  pada  Perjanjian  Jual  Beli  secara Online ,.” Lambung Mangkurat Law Journal 4, 2 (2019) : 176, http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125.
3 Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10 no. 1 (2019), https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400.
4 R. Subekti. Aneka Perjanjian , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
pembayaran  yang  ditawarkan  adalah  melalui  transfer  bank  atau  dengan  aplikasi  yang bekerjasama  dengan marketplace .  Metode  pembayaran  ditingkatkan  dengan  tujuan menjangkau  semua  kalangan  dan  muncullah  metode  pembayaran cash on delivery (selanjutnya disebut CoD).
Salah  satu  penyempurnaan  yang  dilakukan  adalah  dengan memperkenalkan  CoD ( cash on delivery ),  yaitu  metode  pembayaran  pembelian  produk  yang  dilakukan  pada  saat produk  sampai  di  lokasi  tujuan  atau  alamat  pengiriman  dan  meningkatkan  keamanan pembayaran  sistem digital  payment, yang menggunakan  standar  keamanan  yang  sangat ketat.  Salah  satu  teknik  pengamanan  yang  sering  digunakan  adalah  melalui  SSL  ( Secure Socket  Layer )  maupun  lewat  protokol  HTTPS  ( Secure HTTP).  Keamanan  sistem  ini  juga terjamin  karena  dilengkapi  dengan  pin  dalam  setiap  transaksi  yang  dilakukan. 5 CoD  yang dijalankan  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  platform e-commerce saat  ini  mengalami perubahan  bentuk,  yaitu  pembeli  dapat  melakukan  pembelian  barang  melalui  aplikasi e- commerce dengan  melakukan  pembayaran  ketika  barang  tersebut  sudah  diterima  pembeli. Barang  yang  diterima  pembeli  tersebut  merupakan  barang  yang  ia  pesan  dan  kemudian dikirimkan  oleh  penjual  menggunakan  jasa  expedisi  dan  ketika  pembeli  menerima  barang tersebut  maka  pembeli  memberikan  uang  sejumlah  nominal  atas  ongkos  kirim  dan  barang yang konsumen beli. 6
Awalnya  CoD  ( cash on delivery )  merupakan  perjanjian  dan  pembelian  melalui pertemuan pedagang dan pembeli pada tempat dan waktu yang disepakati. Namun CoD yang dilakukan di  bursa perdagangan melalui tahap e-commerce saat ini sedang melalui struktur penyesuaian, untuk lebih spesifiknya pembeli dapat melakukan pembelian barang dagangan melalui  aplikasi e-commerce dengan  melakukan  pembayaran  pada  saat  produk  sudah tersedia  telah  diterima  oleh  pembeli.  Sistem  CoD  kebalikan  dari  sistem  transaksi konvensional, sistem CoD mengharuskan konsumen menerima barang yang telah dipilih di marketplace terlebih  dahulu  sebelum  memberikan  sejumlah  uang  kepada  kurir  pengantar barang tersebut.
Penerapan jual beli dengan metode CoD yang ditawarkan kepada konsumen tidak lain  bertujuan  untuk  memudahkan  konsumen  dalam  melakukan pembelian di marketplace . Metode  CoD  dapat  menjangkau  konsumen  yang  tidak  memiliki  akses  keuangan  digital, sehingga dapat memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada  kurir pengantar
5 Suryanto,  Herwan  Abdul  Muhyi,  dan  Poni  Sukaesih  Kurniati,  “Penggunaan  Digital  Payment  pada  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah”, AdBisprenuer  : Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan Kewirausahaan 7, no. 1 (2022): 55–65., https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452.
6 Ibid .
barang pesanan. Namun, alih-alih mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli online , metode CoD malah menimbulkan sejumlah kendala.
Maraknya  kasus  pengaduan  dari  pembeli  di e-commerce dengan  perlakuan  tidak menyenangkan  bahkan  ancaman  dari  pembeli  yang  melakukan  transaksi  belanja online dengan  memilih  metode  pembayaran  CoD  akibat  barang  tidak  sesuai  dengan  pesanannya, merupakan  fenomena sosial  yang  mempunyai  dampak  besar  dan  berpotensi  menimbulkan permasalahan hukum baru yang perlu dikaji. dari berbagai sudut pandang. Metode transaksi e-commerce pada  prinsipnya  kurir  hanya  menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh penjual untuk mengirimkan produk kepada pembeli atau pada metode pembayaran CoD kurir diharuskan menemui pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi  dengan menerima pembayaran.  Pada  kenyataannya,  hal  tersebut  tidak  berfungsi  dengan  baik.  Pembeli  yang menolak  membayar  barang  pesanannya  dan  terkadang  ditambah  dengan  tindakan penyerangan  pribadi  terhadap  kurir  akan  mengakibatkan  kerugian  materil  bagi  kurir. E-commerce adalah  sebuah  transaksi  usaha  yang  merubah  model  transaksi,  dimana  pelaku ekonomi serta konsumen bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Dalam e-commerce di mana  konsumen  dan  peserta  berpartisipasi  ekonomi  melaksanakan  transaksi  tanpa  harus bertemu secara langsung. 7
Kesulitan  kurir  sebagai  pihak  perantara  dalam  menjalankan  pekerjaannya  dan menerima  pembayaran.  Sistem  pembayaran  CoD  sekarang  ini  justru  menjadi  sarana  bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Dalam sistem pembayaran CoD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang  disepakati  sebelumnya  dengan  penjual,  maka  kurir  tidak  wajib  bertanggung  jawab terhadap  hal  tersebut,  dikarenakan  hal  tersebut  bukan  merupakan  kewajiban  kurir,  artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. 8 Kurir  hanya  berperan  sebagai  perantara  antara  penjual  dan  pembeli  dalam  hal  penyerahan barang.  Kedudukan  kurir  dalam  sistem  CoD  belanja online adalah  sebagai  pihak  yang menggantikan  kuasa  perusahaan  pengiriman  barang  dalam  hal  pengantaran  barang. Ketidaksesuaian  atau  kerusakan  barang  pun  tidak  dapat  dijadikan  alasan  pembenar  bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang diluar  batas  terhadap  kurir,  terlebih  jika  ketidaksesuaian  atau  kerusakan  barang  tersebut
7 Bagus  Made  Bama  Anandika  Berata  dan  IGN  Parikesit  Widiatedja,  "Perlindungan  Hukum    terhadap  Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run ". Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum 4, no.01 (2016), https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18932.
8 Suriyadi. “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash  on  Delivery ”, El-Iqtishady : Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syari’ah 3  no  1  (2021)  :    35, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v3i1%20Juni.22137.
bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir 9 .
Hal  tersebut  di  atas,  juga  sesuai  dengan  Pasal  1797  KUH  Perdata  yang menyebutkan  bahwa  orang  yang  menjalankan  kuasa  tidak  boleh  melakukan  apa  pun  yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini yang melampaui tersebut yang bertanggung jawab atas  ketidaksesuaian  atau  kerusakan  barang  yang  bukan  merupakan  kesalahan  kurir.  Kurir pun  bahkan  tidak  mengetahui  mengenai  detail  transaksi  antara  penjual  dengan  pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.
Perbuatan  berupa  pelanggaran  hukum  seperti  wanprestasi  dalam  proses  perjanjian jual beli online dengan metode pembayaran CoD juga semakin banyak terjadi pada tindakan penipuan,  pembelian  fiktif,  atau  itikad  buruk  dari  konsumen,  yang  tentunya  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  6  huruf  b  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen) dimana  pelaku  usaha  mempunyai  hak  untuk  melindungi  tindakan  konsumen  yang  tidak beritikad baik. 10 Para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan mutu serta kualitas produk yang mereka tawarkan. 11
Disahkannya  undang-undang  perlindungan  konsumen  diharapkan  dapat memberikan  pedoman  yang  pasti  bagi  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  di Indonesia.  Semua  pihak  harus  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan.  Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  pelaksanaan  perlindungan konsumen  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dengan  tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pelaku usaha apapun jenis usahanya, atau nilai barang yang diperjualbelikan. Sekecil apapun harga  suatu  barang,  tentunya  jika  melakukan  tindakan  yang  tidak  beritikad  baik,  maka  itu merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  dalam  perjanjian  yang  dilakukan oleh pelaku usaha dengan pembeli.
Pelaku  usaha  mengeluhkan  kerugian  yang  dialaminya,  namun  pelaku  usaha  juga bingung harus melapor ke mana jika dirugikan, karena belum adanya lembaga dan kekuatan hukum yang kuat untuk melindunginya. Saat ini yang ada hanya lembaga yang membawahi
9 Melly  Febriani  Jayadi  &  Ida  Bagus  Suryawan,  “Strategi  Pengembangan  Potensi  Pariwisata  di  Pantai Blimbingsari  Kabupaten  Banyuwangi”, Jurnal  Destinasi  Pariwisata ,  vol 8  no 1  (2020):  10-17, https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i01.p02.
10 Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
11 Pratiwi Puspitho Andini dan Muhammad Farhan Alwiqori, “Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota,” Riau Law Journal 6, no. 1
(2022): 135–56., http://dx.doi.org/10.d30652/rlj.v6i1.7934.
perlindungan konsumen, pada Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan tiga jenis lembaga konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sementara lembaga yang mengawasi jaminan  pemenuhan  hak  pelaku  usaha  oleh  konsumen  dalam  transaksi  CoD  belum  ada. Pentingnya  adanya  lembaga  yang  memberikan  jaminan  pemenuhan  hak  pelaku  usaha  dan payung hukum yang dapat melindungi pelaku usaha, sehingga konsumen yang mempunyai niat buruk merasa jera sehingga lebih berhati-hati dalam jual beli.
Beberapa kajian terdahulu yang sudah diteliti dan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi E- Commerce dengan  Sistem Cash  on  Delivery” ,  oleh  Shalman  Fahmi  dan  I  Gusti  Ngurah Dharma  Laksana 12 .  Perbedaannya  yakni  terdapat  pada  studi  kasus  atau  fokus  penelitian. Penelitian  selanjutnya  milik  I  Gede  Vera  Yudana,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Desak  Gde Dwi Arini melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha melalui  Sistem Cash  on  Delivery pada Marketplace ,  perbedaan  penelitian  terletak  pada metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dan perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitiannya. 13 Artikel selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah  dengan  judul  “Tanggung  Jawab  Para  Pihak  dalam  Transaksi  Jual  Beli Online yang dilakukan  oleh  Annisa  Putri,  Abdurahman  Konoras  dan  Mohammad  Hero  Soepono 14 . Selanjutnya penelitian atas nama Anwar Sadad dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi E-Commerce Lovebird Berdasarkan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 15 .
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dalam  penelitan  ini  permasalahan  yang  ingin dibahas  penelitian  adalah  jaminan  pemenuhan  hak  pelaku  usaha  oleh  konsumen  dalam transaksi dengan cash on delivery (CoD); hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan cara cash on delivery (CoD). Jenis penelitian yang akan penulis terapkan
12 Shalman  Fahmi  dan  I  Gusti  Ngurah  Dharma  Laksana,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  Usaha  dan Konsumen  dalam  Transaksi E-Commerce dengan  Sistem Cash  on  Delivery ”, Kertha  Desa 11  no  .5  (2023): 2497- 2506, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/89994/50044.
13 I  Gede  Vera  Yudana,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Desak  Gde  Dwi  Arini,  “Perlindungan  Hukum  terhadap Pelaku  Usaha  Melalui  Sistem Cash  on  Delivery pada Marketplace” , Jurnal  Interpretasi  Hukum Vol  3  No  3 (Desember 2022) : 379-385, https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5770.379-385.
14 Annisa Putri N, Abdurahman Konoras dan Mohammad Hero Soepono , “Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online, Jurnal Lex Privatum Vol.9. No. 6(2021) : 16-25, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34797.
15 Anwar Sadad, “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi E-Commerce Lovebird berdasarkan Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 (2018) : 158-172, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250.
adalah metode  penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen  resmi,  buku,  hasil penelitian,  laporan,  catatan  harian,  surat  kabar,  makalah  dan  literatur  hukum  di  berbagai sumber  tertulis  lain  yang  relevan.  Pengolahan  data  dilakukan  secara  sistematis  mengenai bahan hukum tertulis. 16

## JAMINAN  PEMENUHAN  HAK  PELAKU  USAHA  OLEH  KONSUMEN  DALAM TRANSAKSI DENGAN CASH ON DELIVERY (COD)
Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen.  Dasar  hukumnya  tercantum  dalam  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-  undang  ini  memberikan  kepastian  dengan menjamin perlindungan bagi konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap individu atau  kelompok  yang  menggunakan  barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik penggunaan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lainnya.
Alasan  dikeluarkannya  undang-undang  ini  tidak  lepas  dari  faktor  globalisasi  yang mulai  masuk  ke  Indonesia.  Globalisasi  telah  menyebabkan  perkembangan  perekonomian pesat  yang  ditandai  dengan  adanya  transaksi  jual  beli  yang  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  media  internet.  Dengan  demikian  undang-undang  ini  bertujuan  untuk melindungi  konsumen  dari  tindakan  penipuan  yang  dilakukan  dalam  transaksi  jual  beli karena seperti  diketahui,  transaksi  menggunakan  media  internet  tidak  secara  langsung  dan tidak  dapat  disentuh  produknya  terlebih  dahulu  sehingga  rentan  terhadap  penipuan.  Selain itu karena era globalisasi, jual beli tidak hanya pembelian lokal saja namun sudah sampai ke kancah  internasional  dengan  media website yang  sangat  mudah  diakses. 17 Era  globalisasi yang  disusul  dengan  perkembangan  teknologi  digital  yang  begitu  canggih  membuat perkembangan  dunia  maya  semakin  pesat,  tidak  saja  dalam  konteks  interaksi  sosial  antar pengguna  internet,  tetapi  juga  merambat  pada  lahirnya  beragam  bisnis  virtual,  baik berbentuk start up, peer to peer lending (P2PL) untuk sektor financial service . 18
Di  sisi  lain,  tujuan  dibentuknya  undang-undang  ini  adalah  agar  para  penjual
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.
17 Fajar  Nugroho  Handayani  dan  Ahmad  Raihan  Harahap, Hukum  Perlindungan  Konsumen , ( Yogyakarta  : Bintang Pustaka Madani, 2021), 30.
18 Rochati Mafiroh, “Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa GoSend Instant Courier melalui  Tokopedia, Jurnal  Lex  Renaissance Volume  5  No.1  (2020)  :  235-249, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16808.
mempunyai  integritas  yang  tinggi  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga  memberikan kualitas  yang  baik  agar  dapat  bersaing  secara  luas  baik  secara  nasional  maupun internasional.  Dan  faktor  lainnya,  konsumen  juga  harus  mempunyai  kesadaran  dengan mengedukasi  dirinya  sendiri  bagaimana  dalam  melakukan  aktivitas  berbelanja  harus berpedoman pada hak dan kewajibannya sehingga menjadi konsumen tidak hanya menuntut dilayani tetapi juga bertanggung jawab.
Perlu  di  ketahui  bahwa  prinsip  jual  beli online ,  pembayaran  tidak  ada  bedanya dengan jual beli pada umumnya. Proses jual beli online dengan pembayaran cash on delivery juga menimbulkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam memenuhi  kewajibannya. Kewajiban  pembeli  dalam  jual  beli online diatur  dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pembeli  wajib  mengikuti  dan  membaca petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa, beritikad baik dalam melakukan  transaksi  pembelian  barang  atau  jasa,  melakukan  pembayaran  sesuai  jumlah nominal yang disepakati, dan turut serta dalam upaya penyelesaian perlindungan konsumen. Kemudahan  yang  didapatkan  dari  belanja online membuat  kegiatan  tersebut  semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Tercatat dalam hasil survei oleh “We Are Social” pada April 2021, sebanyak 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih suka untuk membeli produk yang diinginkan secara online 19 .
Hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  antara  lain,  berhak  untuk  mendapatkan  pembayaran  yang sesuai seperti yang sudah disetujui tentang keadaan dan nominal barang maupun jasa yang dijual, berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas perilaku pembeli  yang  memiliki itikad  tidak  baik,  memiliki  hak  untuk  membela  diri  sepatutnya  pada  saat  penyelesaian sengketa konsumen, berhak mendapatkan pemulihan  nama baik jika secara hukum  terbukti bahwa  kerugian  pembeli  bukan akibat dari barang atau jasa  yang  dijual,  dan  juga  hak lainnya  yang  diatur dalam  ketentuan  lain. 20 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan,  berarti  konsumen  harus  memperhatikan  informasi  dan  prosedur  yang  tertera pada kemasan, label, brosur, atau situs web penyedia barang dan/atau jasa. Hal ini bertujuan
19 Ainul  Yaqin,  “Akibat  Hukum  Wanprestasi  dalam  Jual  Beli  Online  menurut  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik”, Dinamika  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum ,  25  No.6  (2019)  :  9-19, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849.
20 Maya  Novira  Purwanti  &  A c h m a d   Hariri, “ Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  atas  Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum , 2 No1(2022) : 1–10, http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
untuk  meminimalkan  risiko  terjadinya  kerugian  atau  bahaya  dalam  penggunaan  barang dan/atau jasa tersebut. 21 .
Tindakan  konsumen  yang  menolak  membayar  dalam  metode  pembayaran  CoD tersebut  kerap  kali  dialami  oleh  pelaku  usaha.  Alasan-  alasan  yang  diberikan  konsumen terhadap  pengembalian  barang  tersebut  terkadang  tidak  masuk  akal  dan  tidak  termasuk kepada  alasan-alasan diperbolehkannya  pengembalian  barang  dalam  metode  pembayaran CoD. Perbuatan konsumen yang menolak membayar tersebut dapat dikategorikan  ke dalam tindakan  yang melanggar  hak  pelaku  usaha.
Pelaku usaha mengalami kerugian karena tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal  6  ayat  1  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai  tukar  barang  dan  atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Selain  itu,  konsumen  juga  telah melanggar  kewajibannya  sebagai  pembeli.  Upaya  perlindungan  hukum  preventif  bagi penjual selaku pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara : 22
a. Pelaku  usaha  atau  penjual  berkewajiban  mencantumkan  identitas store dalam website dan  memberikan  informasi  terkait  deskripsi  produk  secara  relevan,  jujur  dan  benar karena  informasi  yang  minim  dapat  memicu  adanya  penyalahgunaan  dalam  proses transaksi seperti penjual dan alamat website fiktif.
b. Pencantuman secara benar dan jelas klausula baku atau syarat dan ketentuan pembelian dari penjual pada akun toko online untuk menghindari wanprestasi.
c. Konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar, data pembeli  dan  alamat  pengriman.  Itu  bertujuan  untuk  mengetahui  kredibilitas  dan  data administrasi sehingga aman dan melindungi penjual dari pembeli yang nakal.
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  jual  beli  yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha berhak menerima  perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dalam hal kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual  beli online dengan  menggunakan  sistem  pembayaran  CoD,  maka  gugatan  akan  lebih tepat jika mengacu pada dasar wanprestasi dan bukan atas dasar melanggar hukum, hal ini mengacu pada terhadap kewajiban pelaku usaha yang dilanggar oleh konsumen. Cidera janji
21 Martha  Hasanah  Rustam  dkk,  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Konsumen  untuk  Mencegah  Praktik  Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Riau Law Journal , Vol 7 No 1(2023) : 1-24, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050.
22 I Gede Vera Yudana, Op.Cit.
diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata.  Selain  itu,  jika  suatu  transaksi  dengan  sistem pembayaran  CoD  mengandung  unsur  pidana  seperti  penipuan  karena menggunakan  alamat palsu,  maka  dapat  diproses  secara  pidana,  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  Pasal  19  ayat  (4)  yang  mengatur  penjelasan  bahwa  “pemberian kompensasi tidak serta merta menghilangkan kemungkinan adanya unsur kesalahan”.
Apabila  konsumen  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  nyata-  nyata melanggar  perjanjian,  maka  konsumen  tersebut  telah  melanggar  hak  pelaku  usaha  untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai syarat dan nilai tukar barang dan jasa  yang  diperdagangkan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  6  Undang-undang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  hal  ini  konsumen  juga  telah  melanggar  Pasal  5  Undang- undang  Perlindungan Konsumen, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen harus mempunyai  itikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian  suatu  barang  atau  jasa  dan konsumen juga wajib  membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sanksi terhadap konsumen, dalam hal ini secara teoritis perlindungan hukum yang represif tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi  dan  dapat  dikenakan sanksi  berupa  pembayaran  kerugian  yang  diderita  oleh pelaku usaha. Membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, dan membayar biaya pengadilan jika  dibawa  ke  pengadilan.  Perselisihan  yang  timbul  antara  penjual  dan  pembeli  pada dasarnya  diatur  cara  penyelesaiannya  oleh  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  45  ayat  2  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen yang  menyatakan  “penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  melalui  pengadilan atau di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa artinya para pihak yang bersengketa dapat berunding atau  sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Dalam melakukan perjanjian toko online tentunya para pihak harus       memperhatikan ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya disebut UU ITE), karena para pihak ikut serta mengadakan perjanjian melalui internet dan media elektronik. Dalam hal pemesan barang menggunakan akun atau data palsu, tentunya “konsumen”  harus  dituntut  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Pasal  45A  ayat  1 UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa  siapa  pun  yang  dengan  sengaja  menyebarkan  berita bohong  yang  menyesatkan  dan  merugikan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dapat dikenai  sanksi  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda maksimal  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Pada  dasarnya  bagi  penjual
apabila  melanggar  ketentuan  Undang-undang  maka  akan  dikenakan  sanksi  yang  terdapat dalam undang-undang tersebut.
Pelanggaran  yang  dilakukan  pembeli  tidak  diatur  dalam  Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  sehingga  berlaku  ketentuan  hukum  pidana  apabila  perbuatan pembeli  memenuhi  unsur  tindak  pidana.  Pesanan  palsu  sebagai  salah  satu  tindak  pidana penipuan  yang  dilakukan  oleh  pembeli  diatur  dalam ketentuan  pidana  Pasal  378  KUHP tentang penipuan. Ketentuan pidana ini berlaku apabila perbuatan pembeli memenuhi unsur penipuan.  Apabila  terjadi  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pembeli  sehingga  menimbulkan kerugian bagi penjual kurang dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka penipuan  tersebut  tergolong  penipuan  ringan  dimana  pelakunya  dapat  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan. Terlepas dari apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak  pidana ringan, atau kerugian yang diderita penjual hanya sedikit, pelakunya harus mendapat hukuman untuk memberikan efek jera di hari lain dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di hari lain.

## HAMBATAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PELAKU  USAHA  YANG MENGGUNAKAN CARA CASH ON DELIVERY
(COD)
Tata  cara  pengembalian  barang  dengan  metode cash  on  delivery sama  dengan metode lainnya. Pembeli dapat meminta pengembalian barang kepada penjual agar penjual mendapat  notifikasi  atau  pemberitahuan,  setelah  itu  penjual  akan  meminta  bukti  bahwa barang  tersebut  memang  tidak   sesuai,  biasanya  melalui  video unboxing atau  foto  produk agar dengan bukti ini penjual dapat mengganti barang atau pengembalian uang.
Terdapat beberapa kasus banyak pembeli yang tidak memperhatikan  proses  metode pembayaran  CoD,  adapula yang tidak membayar barang pesanannya padahal sudah dikirim dengan  berbagai  alasan  tanpa  konfirmasi  terlebih dahulu,  sehingga  menyebabkan  kurir mengembalikan  barang  kepada  penjual.  Namun  pengembalian  barang  dapat  dilakukan sesuai  prosedur  seperti  yang  dijelaskan  di  atas.  Selain  itu,  banyak  pembeli  yang  sengaja menghindari  kurir  saat  pesanannya  diantar  pulang  sehingga  menyebabkan  kurir  harus mengembalikan pesanannya kepada penjual, hal ini tentunya sangat merugikan penjual.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi  kerugian dalam jual beli online tidak  hanya  dialami  oleh  pembeli  saja,  namun  kerugian  tersebut  juga  bisa  dialami oleh penjual. Penjual yang berada dalam situasi dan membutuhkan kepastian dari pemerintah mengenai keadaan tersebut dihadirkan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, selain memberikan perlindungan terhadap pembeli dalam undang-undang  ini  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  penjual  sehingga  penjual  dan pembeli dapat memperoleh kepastian hukum. Pembeli memiliki posisi yang seimbang. Dan tujuan dibentuknya undang- undang ini adalah agar para penjual mempunyai integritas yang tinggi  dalam menjalankan  usahanya  sehingga  memberikan  kualitas  yang  baik  agar  dapat bersaing  secara  luas  baik  secara  nasional  maupun  internasional.  Dan  faktor  lainnya, konsumen juga harus mempunyai kesadaran dengan mengedukasi dirinya sendiri bagaimana dalam melakukan aktivitas berbelanja yang harus berpedoman pada hak dan kewajibannya sehingga menjadi konsumen tidak hanya menuntut dilayani tetapi juga bertanggung jawab.
Kenyataannya di lapangan, implementasi undang-undang ini belum maksimal. Hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran tentang bagaimana mempertahankan haknya.  Parahnya  lagi  jika  barang  yang  dibeli  harganya  murah,  sehingga  malas menindaklanjutinya  karena  gengsi  atau  menganggap  masalahnya  sepele.  Dengan  begitu, persoalan berbelanja dengan CoD seolah tak ada habisnya karena selain kurangnya edukasi, juga  kurangnya  kesadaran  untuk  membela  hak  sesuai  prosedur  yang  ada.  Upaya perlindungan hukum terhadap perselisihan yang terjadi dalam jual beli online antara pelaku usaha dengan  konsumen  pada  dasarnya  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  dan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu  melalui  jalur litigasi dan non-litigasi.
Pentingnya  upaya  perlindungan  dan  penegakan  hukum  tidak  lain  adalah  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  subjek  hukum  untuk  memperoleh  segala  haknya.  Lebih lanjut,  apabila  dikemudian  hari  terdapat  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tersebut,  maka dengan adanya upaya perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dan perlindungan penuh  terhadap  subjek  hukum  yang  menjadi  korban.  Meskipun  undang- undang  telah memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pelaku  usaha,  namun  hal  ini  menjadi permasalahan baru dalam hukum sipil. Seorang pelaku usaha/penjual yang jual beli online di salah  satu marketplace menceritakan  nasib  yang  menimpanya  di  media  sosial, mengenai pemesanan mainan yang dijualnya di marketplace tersebut dengan  sistem pembayaran CoD, namun  konsumen  tidak  melakukan  pembayaran  sekalipun.  Padahal  barang  pesanannya sudah  dibuka  dengan  alasan  tidak  mempunyai  uang.  Pelaku  usaha  kemudian  mencoba menghubungi  konsumen  melalui  nomor  ponsel  yang  diberikan  pada  saat  transaksi,  namun konsumen mengaku masih berstatus pelajar SD.
Pelaku usaha ini mengaku sering mendapat pelanggan seperti itu, bahkan ketika ia berhasil berkomunikasi dengan orang yang mengaku sebagai orang tua dari anak-anak yang
melakukan  pemesanan  di  toko online miliknya,  orang  tua  tersebut  tidak  mau  melakukan pembayaran  dengan  alasan  mereka  tidak  membuat  pesanan  dan  tidak.  mengetahui  bahwa anaknyanya  yang  memesan.  Alasan  orang  tua  menolak  melakukan  pembayaran  transaksi jual beli online di salah satu marketplace menggunakan CoD tidak  dapat dibenarkan, apalagi dengan alasan tidak mengetahui kapan anaknya melakukan transaksi yang dimaksud. Orang tua  bisa  dikatakan  lalai  dalam  mengawasi  tindakan  anaknya  yang  kemungkinan  besar melakukan  transaksi  tersebut  menggunakan  rekening  orang  tuanya.  Hendaknya  orang  tua beritikad  baik  dengan  tetap  melakukan  pembayaran  agar  tidak  merugikan  penjual  yang mengirimkan  paket  berisi  objek  penjualan  (mainan).  Kerugian  dalam  transaksi  jual  beli online di  salah  satu marketplace CoD seperti yang telah dijelaskan di atas jelas ditanggung oleh  penjual  sebagai  pelaku  usaha.  Kerugian  materil  yang  diakibatkan  oleh  tindakan konsumen  individu  tersebut  sangat  bervariasi  dari  segi  nominal,  seperti  untuk  jual  beli mainan  misalnya,  kerugian  materilnya  mungkin  hanya  kecil.  Hal  ini  pada  akhirnya menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum, karena tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan akan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan.
Hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya hanya bisa dikeluhkan oleh para pelaku usaha  di  media  sosial,  sehingga  dapat  menjadi  peringatan  bagi  para  pelaku  usaha  lainnya yang  juga  menggunakan  opsi  CoD  dalam  bertransaksi,  serta  agar  konsumen  sedikit memahami  keluhan  para  pelaku  usaha,  dan  tidak  akan  meniru  mereka.  Perbuatan  oknum konsumen seperti yang diberitakan dan diuraikan penulis sebelumnya masuk dalam kategori wanprestasi,  karena  oknum  konsumen  tersebut  tidak  melakukan  apa  yang  telah disepakatinya. Dalam hal ini tidak melakukan pembayaran padahal telah diperjanjikan untuk melakukan pembayaran dengan CoD.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  jual  beli  yang disebabkan oleh konsumen yang beritikad buruk diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang mempunyai niat buruk. Dalam hal kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli online dengan  menggunakan  sistem  pembayaran  CoD,  maka  gugatan  akan  lebih  tepat jika  mengacu  pada  dasar  wanprestasi  dan  bukan  atas  dasar  melanggar  hukum,  hal  ini mengacu  pada  kewajiban  pelaku  usaha  yang  dilanggar  oleh  konsumen.  Cedera  janji  diatur
dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Selain itu, apabila transaksi dengan sistem pembayaran CoD mengandung  unsur  pidana  seperti  penipuan  karena  penggunaan  alamat  palsu,  maka  dapat diproses  secara  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  Pasal  19  ayat  (4)  yang  menjelaskan  bahwa  “pemberian  ganti   rugi  tidak  serta merta menghilangkan kemungkinan adanya unsur kesalahan”.
Kenyataannya di lapangan, implementasi undang-undang ini belum optimal. Hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran bagaimana mempertahankan haknya. Ini diperparah,  jika  barang  yang  dibeli  memiliki  harga  yang  murah  sehingga  malas menindaklanjutinya  karena  gengsi  atau  menganggap  masalahnya  sepele.  Dengan  begitu, permasalahan  berbelanja  dengan  CoD  seolah  tak  ada  habisnya  karena  selain  kurangnya edukasi,  juga  kurangnya  kesadaran  untuk  menjaga  hak  sesuai  prosedur  yang  ada.  Upaya perlindungan hukum terhadap perselisihan yang terjadi dalam jual beli online antara pelaku usaha  dengan  konsumen  pada  dasarnya  telah  diatur dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  dan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu  melalui  jalur litigasi  dan  non- litigasi.  Namun  dalam  kasus  penelitian,  kerugian  yang  disebabkan   oleh konsumen  yang  masih  di  bawah  umur  dan  belum  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatan  hukum  yang  dilakukannya,  hingga  saat  ini  belum  ada  aturan  mengenai penyelesaian sengketa jual  beli online antara pelaku usaha dan konsumen.  Jika salah satu pihak  masih  di  bawah  umur,  yang  mana  ia  belum  mempunyai  kesanggupan  untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat hukum yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad.  “Pengaruh  Pengguna E-commerce terhadap  Transaksi  Online  Menggunakan Konfirmasi  Faktor  Analisis” .  Jurnal  Faktor  Exacta Volume 1 Nomor 1(2018) :7-16,
http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v11i1.2306.
Andini,  Pratiwi  Puspitho  dan  Muhammad  Farhan  Alwiqori.  “Perlindungan  Konsumen Melalui  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  Penggunaan  Angkutan  Umum Bus Antar Kota,” Riau Law Journal 6, no. 1(2022): 135–56., http://dx.doi.org/10.d30652/rlj.v6i1.7934.
Berata,  Bagus  Made  Bama  Anandika  dan  IGN  Parikesit  Widiatedja.  "Perlindungan  Hukum terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run ". Kertha Semaya
: Jurnal Ilmu Hukum 4, no.01 (2016),
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18932.
Fahmi,  Shalman,  dan  I  Gusti  Ngurah  Dharma  Laksana.  “Perlindungan  Hukum  terhadap Pelaku  Usaha  dan  Konsumen  dalam  Transaksi E-Commerce dengan  Sistem Cash  on Delivery ”, Kertha Desa 11 no .5 (2023): 2497- 2506,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/89994/50044.
Handayani,  Fajar  Nugroho  dan  Ahmad  Raihan  Harahap. Hukum  Perlindungan  Konsumen ,.
Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani. 2021.
Hasan, Athellya,  TS  Reza.  “Analisis  Penerapan  Sistem  Pembayaran Cash on Delivery (COD)  untuk  Meningkatkan  Penjualan  Bisnis  Online  pada  Aplikasi Marketplace Toko Deals of the Day . JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 1 Nomor 2 (2021) :
114-118, https://doi.org/10.31334/jambis.v1i2.1480.
Jayadi, Melly Febriani & Ida Bagus Suryawan. “Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai  Blimbingsari  Kabupaten  Banyuwangi”, Jurnal  Destinasi  Pariwisata ,  vol 8  no 1
(2020): 10-17, https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i01.p02.
Mafiroh, Rochati. “Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa
GoSend  Instant  Courier melalui  Tokopedia, Jurnal  Lex  Renaissance Volume  5  No.1
(2020) : 235-249, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16808.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
N,  Annisa  Putri,  Abdurahman  Konoras  dan  Mohammad  Hero  Soepono.  “Tanggung  Jawab para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online, Jurnal Lex Privatum Vol.9. No. 6(2021) : 16-25, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34797.
Purwanti, Maya Novira &  A c h m a d   Hariri, “ Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum , 2 No1(2022) : 1–10, http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
R. Subekti. Aneka Perjanjian . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
Rustam,  Martha  Hasanah,  dkk,  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Konsumen  untuk  Mencegah Praktik  Penipuan  dalam  Transaksi Online dari  Perspektif  Hukum  Perlindungan Konsumen”, Riau Law Journal , Vol 7 No 1(2023) : 1-24,
http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050.
Sadad, Anwar. “Perlindungan Hukum terhadap Transaksi E-Commerce Lovebird berdasarkan Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 (2018) : 158-172, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10 no. 1 (2019), https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400.
Suriyadi.  “Tanggung  Gugat  Penjual  Dan  Jasa  Pengantaran  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Online  dengan  Metode Cash  on  Delivery ”, El-Iqtishady : Jurnal  Hukum  Ekonomi Syari’ah 3 no 1 (2021) :  35, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v3i1%20Juni.22137.
Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, dan Poni Sukaesih Kurniati. “Penggunaan Digital Payment pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah”. AdBisprenuer  : Jurnal  Pemikiran  dan Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan  Kewirausahaan 7,  no.  1  (2022):  55–65., https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452.
Yaqin, Ainul.“Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”, Dinamika  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum ,  25  No.6 (2019) : 9-19, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849.
Yudana,  I  Gede  Vera,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Desak  Gde  Dwi  Arini.  “Perlindungan Hukum  terhadap  Pelaku  Usaha  Melalui  Sistem Cash  on  Delivery pada Marketplace” , Jurnal  Interpretasi  Hukum Vol  3  No  3  (Desember  2022)  :  379-385, https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5770.379-385.
Zulaeha,  Mulyani.  “Tanggung  Jawab  dalam  Levering  pada  Perjanjian  Jual  Beli  secara Online ,.” Lambung
Mangkurat Law Journal 4, 2 (2019) : 176,
http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125.