## DDC: 306.2

## DARI REPRESI POLITIK KE JERATAN KAPITAL: PRAKTIK SWASENSOR DI HARIAN KOMPAS DALAM MEWACANAKAN TOLERANSI BERAGAMA

## FROM  POLITICAL  REPRESION  TO  CAPITAL  TRAP: THE PRACTICES OF SELF-CENSHORSHIP IN KOMPAS DAILY- NEWS IN DISCOURSING RELIGIOUS TOLERANCE

## Ahmad Arif Harian Kompas
Email: arifkompas@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk memahami sikap harian Kompas dalam memberitakan persoalan kebebasan beragama dan toleransi, dua unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Untuk menggali permasalahan tersebut, pertama-tama penulis menganalisis pemberitaan kasus Saeni, pedagang makanan yang dagangannya disita Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Banten karena berjualan di bulan Ramadhan. Berita di harian Kompas tentang ini kemudian mendapat protes dari Forum Pembela Islam. Sejak itu koran ini tidak memberitakannya lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini sudah terjadi berulang yang menunjukkan setelah era Reformasi, harian Kompas tetap mempertahankan praktik swasensor dalam pemberitaan mereka terkait isu-isu agama. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya, bahwa setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, media di Indonesia belum sepenuhnya bebas terkait perannya dalam proses demokratisasi (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; dan Haryanto, 2011; Steele, 2011). Swasensor yang telah menjadi habitus media ini sejak Orde Baru terus dipertahankan sekalipun arenanya telah berubah. Jika dulu swasensor dilakukan dalam rangka menyiasati represi Orde Baru, saat ini hal itu dilakukan demi melayani kepentingan bisnis media dan kelompok usahanya. Kata kunci: kebebasan beragama, toleransi, media, swasensor, ekonomi politik

## ABSTRACT
This paper aims to understand the daily attitude of Kompas in preaching the issue of freedom of religion and tolerance, two important elements in the life of democracy. To explore the problem, the writer first analyzed the news of Saeni case, the food merchant that his merchandise was confiscated by the Civil Service Police Unit of Serang City, Banten for selling in Ramadan. News in Kompas daily about this then got a protest from Forum Pembela Islam. Since then this newspaper did not preach it anymore. The results of this study indicate that this case has been repeated that after the Reformasi era, Kompas daily keeps the practice of self-censorship in their reporting on religious issues. These findings complement the previous study, that after the fall of the New Order in 1998, the media in Indonesia has not been entirely independent of its role in the democratization process (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; and Haryanto, 2011; Steele, 2011). The swasensor that has been the habitus of this media since the New Order continues to be maintained even though the arena has changed. If formerly self- censorship was done in order to deal with New Order repression, now it is done to serve the interests of media business and business groups.
Keywords: freedom of religion, tolerance, media, self-censorship, political economy.

## PENDAHULUAN
Kamis, 16 Juni 2016, rombongan Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Munarman dan Sekjen Forum Umat Islam KH Al Khaththath mendatangi kantor harian Kompas di Palmerah, Jakarta. Sesuai surat audiensi yang dikirim FPI sebelumnya, maksud kedatangan mereka adalah mempertanyakan kebijakan redaksi grup media ini terkait pemberitaan kasus Saeni, pemilik warung makan yang dagangannya disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Serang, Banten karena berjualan di bulan Ramadhan. Dalam pertemuan ini, yang rekamannya bisa dilihat di media sosial youtube.com, Munarman menyebutkan, dari tanggal 11 Juni - 15 Juni, kelompok media Kompas telah menurunkan 350 berita perihal Saeni dengan bingkai negatif, menyakiti, dan menyinggung umat Islam. Menurut Munarwan, Kompas telah bias dalam pemberitaannya, karena mempersoalkan peraturan daerah yang ditujukan melindungi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Munarwan juga menuduh Kompas telah menggunakan narasumber yang tidak kompeten dalam mempersoalkan Syari’at Islam, termasuk di antaranya adalah intelektual muda Nahdhatul Ulama (NU) dan kalangan artis.
Setelah menyampaikan tuduhan-tuduhannya terhadap Kompas , Munarman menghimbau Kompas agar tidak melewati batas. Dia mengingatkan kejadian tahun 1997 dimana Kompas pernah menandatangani perjanjian untuk tidak menyakiti umat Islam. Munarman kemudian menyebutkan, peristiwa kerusuhaan etnis 1998 bisa berulang, bahkan bisa lebih parah karena melibatkan persoalan agama. Jika itu terjadi, Kompas bisa menjadi sasarannya karena telah dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai “Komando Pastur.” “Kami tidak menuntut Anda membela Islam, tetapi adil dan proporsional-lah. Jangan melewati garis batas. Proporsional dan profesional,” sebut Munarwan.
Menghadapi tuduhan ini, para pimpinan Kompas terlihat mengalah. Kepada Munarman dan kawan-kawannya ini, Pemimpin Redaksi harian Kompas , Budiman Tanuredjo mengatakan:
“Kalau memang dirasa sudah kebablasan, kasih tahu lah…”. Perwakilan Kompas TV , yang juga ada di video, menyampaikan hal senada:  “.. bahwa tadi ada himbauan mungkin kebablasan di tengah cara kami, rutinitas kami, kami jadikan betul pelajaran.” Setelah kedatangan FPI ini, harian Kompas tidak pernah lagi menulis tentang
kasus Saeni, demikian juga Kompas.com dan Kompas TV. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan FPI ke Kompas terbukti cukup efektif dalam menghentikan upaya koran ini mewacanakan persoalan toleransi dalam praktik keagamaan. Dari penelusuran yang dilakukan, berhentinya Kompas memberitakan kasus terkait keagamaan setelah adanya protes FPI atau kelompok-kelompok agama ini, sebenarnya telah berulangkali terjadi.
Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama jika dikaitkan dengan praktik jurnalistik di Indonesia setelah tumbangnya Orde Baru dan menguatnya radikalisme agama. Beberapa peneliti memang pernah melakukan kajian tentang kebebasan media di Indonesia pasca Orde Baru. Namun demikian, kebanyakan mengkaji kaitan antara media dengan kekuasan negara atau kelompok bisnis. Bagaimana suatu media dengan oplah terbesar di Indonesia seperti Kompas ini tunduk terhadap kekuatan kelompok Islam radikal seperti FPI, belum pernah dikaji secara mendalam. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimanakah praktik swasensor yang terjadi di Harian Kompas dalam mewacanakan toleransi beragama.
Kajian tentang dinamika media di Indonesia setelah Orde Baru sejauh ini telah cukup banyak dilakukan dan secara garis besar terbagi dalam dua mainstream, yaitu yang menggunakan pendekatan ekonomi politik dan pendekatan cultural studies. Pendekatan ekonomi politik berargumen bahwa faktor utama yang mempengaruhi proses pembuatan berita adalah agenda politik dan bisnis pemilik media serta kepentingan pasar.
Studi dari Sudibyo dan Patria (2013), misalnya, menjelaskan bagaimana pemilik modal dan pemerintah berkolaborasi untuk mengontrol televisi di Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Kontrol ini diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, yang mengatur kepemilikan frekuensi media televisi. Udang-undang ini juga memberikan otoritas kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur praktik penyiaran di Indonesia. Aturan ini dianggap telah mengembalikan otorianisme di era Orde Baru dan membuka peluang simbiosis mutualisme antara pemerintah dan pebisnis. Selain itu, pembatasan frekuensi media penyiaran juga menyebabkan media hanya bisa dimiliki oleh sedikit orang.
Studi lainnya, yang dilakukan oleh Nugroho (2012) dan Lim (2011) juga menemukan adanya
simbiosis antara negara dan media-media kapitalis di Indonesia. Dengan melakukan pemetaan industri media, keduanya menyampaikan argumen senada tentang adanya konsentrasi kepemilikan media di tangan semakin sedikit pemilik modal. Praktik ini didukung oleh kebijakan negara. Menurut keduanya, orientasi ke pasar telah menjadi dasar dari produksi media di Indonesia. Rating dan keterbacaan menjadi ukuran utama dari produksi sebuah berita, bukan pada perlu tidaknya publik terhadap informasi itu. Hasilnya adalah, berita yang diproduksi media kerap dianggap tidak mempresentasikan kepentingan publik bahkan kerap dimanipulasi untuk kepentingan ekonomi politik pemilik media.
Ketika studi-studi dengan pendekatan ekonomi politik ini lebih terfokus pada landskap media di Indonesia di level makro, sejumlah peneliti lain, seperti Tapsell (2012) dan Haryanto (2011) mencoba menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk melihat praktik jurnalisme di level mikro. Dengan mewancarai wartawan koran yang berbeda di waktu yang berbeda, keduanya menemukan kesimpulan serupa bahwa pemilik media, yang memiliki kepentingan ekonomi politik, secara substansial telah mengintervensi ruang redaksi sehingga membentuk sikap swasensor di kalangan jurnalisnya. Dengan meneliti lima koran yang dimiliki sosok politikus-pebisnis ( Jurnal Nasional yang dimiliki Presiden SBY, Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh, Surabaya Pos yang dimiliki Bakrie, Jawa Pos yang dimiliki Dahlan Iskan, dan Jakarta Globe yang dimiliki Mochtar Riyadi), Tapsell mengidentifikasi adanya kontrol langsung pemilik modal ke pemimpin redaksi. Lalu, pemimpin redaksi memberikan instruksi langsung ke redaktur pelaksana, dan berikutnya ke editor yang kemudian meneruskan ke para wartawannya. Model kontrol inilah yang melanggengkan praktik swasensor. Sementara itu, dengan meneliti dua koran (majalah Lippo dan Suara Pembaharuan) dan dua televisi, Haryanto menemukan kesimpulan yang sama bahwa pemilik media yang juga pebisnis mempengaruhi pemberitaan medianya masing-masing untuk kepentingan ekonomi-politik mereka.
Berbeda dengan kajian ekonomi-politik, culture studies beranggapan bahwa konstruksi berita di media massa tidak dideterminasi oleh ekonomi, namun merupakan proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak faktor, baik
internal media (rutinitas ruang redaksi/organisasi) maupun juga faktor eksternal. Dalam pandangan cultural studies, keberadaan media tidak bisa dilepaskan dari kepentingan (ideologi) (referensi). Studi dengan pendekatan ini di Indonesia bisa dilihat dari studi Hanitzcsh (2005; 2006). Berbeda dengan para penganut pendekatan ekonomi politik, studi yang dilakukan Hanitzcsh (2005; 2006) menunjukkan bahwa, faktor budaya lebih dominan dalam mempengaruhi praktik jurnalisme di Indonesia. Artikel pertamanya, yang berjudul “Journalist di Indonesia: Educated but Timid Watchdogs” ditulis berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 385 wartawan di Jakarta (50% dari total responden), Yogyakarta (25% dari total responden), dan Sumatera Utara (25% dari total responden). Dia menemukan bahwa wartawan di Indonesia cenderung berorientasi untuk menyampaikan informasi secara netral dan objektif, dibandingkan menjadi anjing penjaga ( watchdog ) yang kritis. Orientasi wartawan Indonesia ini meliputi,” getting information to the public neutrally and precisely”, “depicting reality as it is”, “staying away from stories with unverified  content”  and  “getting  information to the public quickly” (Hanitzsch, 2005: 498). Berdasarkan temuan ini, Hanitzsch menyimpulkan, kencenderungan media di Indonesia yang tidak kritis ini telah dipengaruhi oleh budaya Jawa, khususnya di Yogyakarta. Dia juga berargumen bahwa praktik suap, termasuk pemberian amplop yang lazim ditemui di kalangan wartawan di Indonesia, berakar dari budaya Jawa “sungkan.”
Dalam artikel keduanya, “Mapping Journalism Culture: a Theoretical Taxonomy and Case Studies from Indonesia”, Hanitzcsh (2006) menguatkan argumennya, bahwa media di Jawa dan wartawan dari Jawa, cenderung lebih hati-hati dalam menyampaikan pesan, dan ini yang membuat berita mereka tidak kritis. Mereka cenderung tidak setuju untuk menjadikan jurnalisme sebagai watchdog yang kritis.
Pendekatan ini dianggap belum bisa menjelaskan bagaimana budaya benar-benar memengaruhi praktik jurnalisme sehari-hari. Apakah benar, wartawan-wartawan yang tidak kritis berasal dari Jawa? Lagi pula, Jawa yang mana? Menggeneralisasi Jawa sebagai Yogyakarta, juga tidak bisa dibenarkan. Selain itu media yang mana? Jika yang dimaksud Hanitzcsh adalah koran Kompas , argumennya masih bisa diterima, mengingat koran ini memang
didominasi orang-orang dari Yogyakarta dan sekitarnya. Tetapi, jika bicara majalah Tempo dan koran Jawa Pos misalnya, sekalipun sama-sama berbasis di Jawa, kedua media ini memiliki basis budaya yang berbeda dengan Kompas . Studi Wijayanto (2015) mencoba mempertajam pendekatan Hanitzcsh (2005; 2006) ini dengan melakukan penelitian etnografi di lingkup media yang lebih spesifik. Wijayanto memilih mengamati praktik jurnalisme di ruang redaksi koran Kompas dalam kurun Januari hingga Oktober 2014, yang kemudian diikuti dengan wawancara mendalam terhadap para aktor di koran ini. Wijayanto menemukan bahwa, “rasa”—roso dalam bahasa Jawa dan merupakan nilai penting dalam kebudayaan ini—menjadi dasar bagi praktik swasensor di harian Kompas . Yang menarik dari studi Wijayanto, dia mencoba lepas dari argumen “kebudayaan” sebagai faktor satu-satunya yang melatari produksi berita di Kompas . Akan tetapi, dia juga mengemukakan bahwa sekalipun rasa jelas merupakan elemen kebudayaan, namun, hal ini sebenarnya dilakukan untuk menyembunyikan agenda ekonomi politik Kompas sebagai media yang dimiliki oleh kelompok minoritas di Indonesia.
Kajian Wijayanto ini mengikuti saran Toby Miller (2008), yang menyarankan model “Media Studies 3.0”. Model ini mencoba keluar dari pendikotomian pendekatan ekonomi politik dan kajian budaya. Miller mendorong pentingnya fokus pada pekerja media dengan menggabungkan beberapa pendekatan dalam kajian-kajian tentang media massa:
Media Studies 3.0 needs must blend ethnographic, political-economic, and aesthetic analyses in a global and local way, establishing links between the key areas to cultural production around the world (Africa, the Americas, Asia, Europe, and the Middle East) and diasporic/dispossessed communities engaged in their own cultural production. (Miller, 2008,221)
Yang tidak dijelaskan Wijayanto dalam studinya adalah bagaimana elemen “rasa” yang menjadi akar dari prinsip swasensor di Kompas ini tertransformasi ke dalam budaya redaksi. Juga tidak dijelaskan bagaimana praktik swasensor ini terwariskan ke dalam generasi baru Kompas , yang bergabung dengan media ini setelah periode 1998.
Penulis menggabungkan beberapa pendekatan, yaitu analisis wacana kritis terhadap
teks di Kompas dan membandingkannya dengan media lain. Selain itu, juga dilakukan pengamatan sehari-hari, serta wawancara mendalam dengan para aktor di ruang redaksi. Belakangan, studi yang bersifat integratif telah dilakukan dengan memanfaatkan masing-masing keunggulan dari pendekatan ekonomi politik dan budaya. Hasilnya adalah kesadaran terhadap pentingnya kekuatan pembingkaian teks dan pemahaman bahwa teks harus dilihat dalam kaitannya dengan budaya yang hegemonik, dan pencarian perspektif yang baru tentang pengaruh ekonomi politik dalam produksi teks (Fenton, 2007). Dalam penelitian ini, penulis mengambil sikap bahwa konstruksi berita di media dipengaruhi oleh berbagai faktor—ekonomi politik menjadi salah satunya, namun tidak dalam artian yang deterministik. Faktor lain, seperti budaya organisasi dan juga latar belakang personal tiap agen juga dianggap bisa mempengaruhi konstruksi berita.

## KONSTRUKSI HARIAN KOMPAS DALAM KASUS SAENI
Sikap hati-hati harian Kompas dalam memberitakan kasus Saeni terlihat sejak dari keterlambatan mereka mengangkat isu ini dibandingkan dengan media lain, bahkan dibandingkan dengan media dalam grupnya sendiri, yaitu Kompas TV dan Kompas.com . Sikap ini dimulai sejak dari wartawan yang bertugas di lapangan. Bima 1 , wartawan harian Kompas yang bertugas di wilayah Kota Serang, mengatakan, “Awalnya yang memberitakan persoalan Saeni ini adalah televisi lokal Baraya TV dan Kompas TV . Saat itu saya berpikir ini kasus sensitif, sehingga awalnya tidak tertarik untuk menulisnya. Apalagi, setahu saya Kompas juga jarang memuat kasus-kasus seperti ini...” (wawancara,  Minggu, 18 September 2016).
Baru setelah kasus ini ramai diberitakan media lain dan juga media sosial, Bayu tergerak untuk menulis beritanya. Pada Sabtu, 12 Juni 2016 telah menulis berita tentang Saeni dan mengirimnya ke redaksi Kompas , namun beritanya tidak diterbitkan. Bima kembali menulis berita tentang persoalan ini pada keesokan harinya karena isu ini semakin ramai diberitakan di sosial media maupun media-media lain. Akhirnya rapat redaksi di harian Kompas hari itu memutuskan
1 Penulis mengganti semua nama informan dalam yang disebut dalam paper untuk alasan kode etika penelitian. Wawancara dilakukan pada Minggu, 18 September 2016
untuk memuat tulisan Saeni dalam bentuk soft news atau feature. Tulisan ini kemudian terbit di harian Kompas pada edisi Senin, 13 Juni 2016 di halaman satu. Tulisan kedua dalam bentuk berita terbit pada Selasa, 14 Juni 2016 di halaman 2 dengan judul “Presiden: Perkuat Toleransi.” Pada hari yang sama, Kompas juga menulis tajuk rencana atau editorial di halaman 6 dengan judul: “Pelajaran dari Saeni.” Berikut analisis pembingkaiannya:

## Bingkai Saeni sebagai Korban
Artikel pertama yang akan dibahas adalah tulisan soft news yang ditulis diterbitkan pada Senin, 13 Juni 2016. Artikel ini terbit di halaman pertama harian Kompas , di pojok bawah yang biasa dikhususkan untuk menampung tulisan- tulisan soft news yang bernuansa kemanusiaan. Penempatannya di halaman satu dilengkapi foto, menunjukkan bahwa artikel ini dianggap penting disajikan.
Dalam artikel ini terlihat bahwa Kompas sejak awal membingkai Saeni sebagai korban. Ini terlihat misalnya dalam penggunaan beberapa ungkapan (metaphors), seperti “bayangan razia” yang “menghantui” Saeni akibat razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Serang pada Rabu (8/6). Disebutkan juga tentang Saeni yang “hilang akal” untuk menggambarkan bahwa dia ketakutan. Bingkai ini dikuatkan dengan banyaknya kalimat (cathprases) yang mendeskripsikan kesedihan Saeni saat Satpol PP mengambil dagangannya. Beberapa ilustrasi dipakai untuk menggambarkan suasana itu, “Saeni hanya bisa mengiyakan sambil menangis saat petugas satpol PP membungkusi makanan di warungnya dengan plastik…” Pembingkaian ini juga terlihat dengan pemberian label (depiction) bahwa Saeni adalah sosok orang kecil yang polos dan tidak mengetahui kalau dia melanggar larangan berjualan yang diedarkan Pemkot Serang dan ditempel di bagian depan warungnya. Beberapa contoh (exemplar) untuk menguatkan label ini bisa dilihat dalam kalimat berikut: ”Saya tak tahu. Tidak bisa baca. Hanya pernah duduk di kelas I SD (sekolah dasar) selama enam bulan.” Ketidaktahuan dan kepolosan Saeni dihadapkan pada sosok petugas Satpol PP yang kejam, sehingga saat Saeni, “….minta supaya makanan saya jangan dibawa. Mungkin lima kali saya meminta, tetapi tidak dipenuhi.” Pemberian keterangan tentang sosok Saeni,
“yang sesekali masih terisak saat menceriterakan peristiwa tersebut”, melengkapi gambarannya sebagai korban. Sedangkan penggambaran Saeni sebagai sosok orang kecil terlihat dalam deskripsi berikut,”… Warung dan tempat tinggal Saeni dan Alex yang dikontrak Rp 10 juta per tahun itu berukuran 5 x 20 meter. Bagian depan untuk warung makanan. Tembok terlihat kusam dan lembab. Di tempat itu hanya ada satu kamar yang disekat dengan asbes. Bagian tengah bangunan digunakan sebagai dapur.”
Dengan menggunakan alat-alat bingkai tersebut di atas, sebagai korban dari Satpol PP Kota Serang, Saeni layak mendapat simpati publik, terutama dari kalangan netizen. Inilah yang menjadi root dari artikel ini, yaitu publik layak mendukung Saeni dan mengecam Satop PP Kota Serang. Dukungan terhadap Saeni, semakin dikuatkan oleh adanya informasi tentang dua orang yang mengaku sebagai utusan Presiden Joko Widodo dan kemudian menyerahkan uang Rp 10 juta.
Namun demikian, sebagaimana umumnya gaya Kompas , tulisan ini juga mengutip pendapat dari pihak yang berseberangan. Dalam hal ini, Wali Kota Serang Haerul Jaman yang mengatakan, “…Satpol PP Kota Serang hanya melaksanakan tugas. Razia itu dilakukan untuk menghargai bulan puasa sebagai penerapan toleransi antar-umat beragama. Imbauan kepada pedagang juga sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya.” Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Serang Maman Lutfi menyebutkan,”.... mengenai alasan dilakukannya razia itu sebagai bagian menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.” Walaupun tidak secara lugas, Kompas mencoba mengritik pendapat dua pejabat daerah ini melalui, kutipan pendapat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta agar kepala daerah dan satpol PP agar tak bertindak berlebihan dalam menjaga kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Setiap kebijakan atau tindakan yang diambil hendaknya tetap mengedepankan prinsip saling menghormati. Pendapat Tjahjo Kumolo yang ditempatkan dibagian akhir artikel ini menajdi appeal to principle atau alat untuk menyimpulkan (consequences), bahwa peraturan daerah ini bermasalah.

## Bingkai Revisi Perda Intoleran
Setelah tulisan ini, pada Selasa, 14 Juni 2016, harian Kompas kembali menulis berita tentang Saeni dengan memberi konteks lebih luas. Berita di halaman 2 koran ini yang ditulis oleh gabungan oleh lima wartawan unu diberi judul Presiden: Perkuat Toleransi. Pada hari yang sama, di halaman 6 koran ini dimuat tajuk rencana atau editorial dengan judul Pelajaran dari Saeni. Kedua artikel ini, baik berita ataupun tajuk rencana, menunjukkan kesamaan bingkai. Tajuk rencana merupakan pandangan atau opini dari para pemimpin koran ini, sehingga bisa menjelaskan lebih gamblang sikap koran ini terkait kasus Saeni. Berikut analisis framing terhadap kedua artikel ini.
Berita berjudul “Presiden: Perkuat Toleransi” membingkai kasus Saeni sebagai contoh buruk dari keberadaan peraturan daerah bermasalah karena mengancam toleransi hidup berbangsa. Beberapa ungkapan (metaphors) yang dipakai untuk memperkuat bingkai ini misalnya “bangsa yang majemuk” dan “semangat kebhinekaan dan persatuan.” Berita ini juga banyak mengutip frasa-frasa (cathprases) toleransi dan persaturan, seperti dalam kalimat, “Presiden Joko Widodo menyerukan, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dan persatuan. Semangat itu akan makin memperkokoh masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.” Untuk mencapai hal ini, “…pemerintah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah karena menghambat Indonesia memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan.” Dalam artikel ini, secara eksplisit dicontohkan bahwa, kasus Saeni bisa mengancam toleransi, “Secara konkret, Lukman meminta rumah/warung makan yang pada bulan Ramadhan tetap buka pada siang hari, untuk melayani umat yang tidak berpuasa, ditutup dengan menggunakan tirai seperti yang selama ini berjalan. Menurut dia, rumah/warung makan adalah sumber pendapatan bagi pemiliknya dan itu harus dipahami semua orang.”
Dengan menggunakan alat-alat bingkai tersebut di atas, terlihat bahwa artikel ini ingin mengemukakan argumen bahwa kasus yang dialami Saeni adalah contoh buruk dari pemberlakukan Perda yang bisa mengancam “semangat toleransi dan persatuan”. Lebih
lanjut dijelaskan bahwa, perda-perda yang beramasalah ini kerap lahir untuk pencitraan dan pemenuhan janji politik kepala daerah dan DPRD ke pemilihnya. Inilah yang menjadi root atau argumen utama dari artikel ini. Dengan mengutip Presiden, artikel ini ingin mengemukakan (appeal to principle) bahwa, pembatalan perda-perda ini harus dilakukan. Jadi jelas sekali, tulisan ini hendak mengajak pembaca (consquences) untuk memahami alasan logis di balik kenapa pemerintah perlu “…membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala.”
Sikap Kompas terkait persoalan ini memang konsisten menentang Perda bermasalah yang dianggap berpotensi mengancam semangat kebhinekaan dan toleransi antar pemeluk agama. Sikap ini juga tercermin dalam editorial atau tajuk rencana Kompas yang juga terbit pada hari yang sama. Berikut kutipan dalam editorial ini:
Kisah Saeni mungkin saja terjadi di daerah lain. Kehadiran pemerintah pusat itu penting, bahkan amat penting, untuk menyampaikan sinyal kepada daerah lain agar masalah itu tidak menular. Pemerintah pusat harus berani mengoreksi secara terbuka jika ada tindakan dari pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan konstitusi dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tajuk Rencana Kompas , 14 Juni 2016 di halaman 6) Bisa disimpulkan bahwa tiga artikel yang dimuat harian Kompas , baik dalam bentuk berita hard news, soft news, ataupun editorial secara konsisten menunjukkan bahwa koran ini tidak menyetujui tindakan Satpol PP Serang menyita barang dagangan Saeni. Lebih dari itu, harian Kompas bersikap mendorong pembatalan sejumlah perda bermasalah, yang dianggap bisa mengancam tolerasi dan semangat pluralisme. Bingkai ketiga artikel ini juga tidak menunjukkan adanya sentimen terhadap agama tertentu, sehingga tuduhan adanya bingkai anti-Islam, sebagaimana tuduhan FPI, senarnya tidak ditemukan.
Sekalipun memiliki sikap yang jelas, peliputan Kompas ini belum mendalam dan tidak mengungkap lebih jauh tentang kepentingan ekonomi politik di balik peristiwa ini. Pernyataan tentang “perda-perda yang beramasalah ini kerap lahir untuk pencitraan dan pemenuhan janji politik kepala daerah dan DPRD ke pemilihnya”, tidak diikuti dengan bukti-bukti cukup kuat, akan tetapi hanya berupa kutipan belaka. Ketiga artikel
Kompas masih terjebak pada kecenderungan media di Indonesia yang lebih menyukai mengutip ucapan atau pendapat orang, terutama pejabat resmi, bahkan sekalipun ucapan itu diketahui tidak benar, persis seperti dikritik oleh Steele (2011).

## Sikap Kompas dan Media Lainnya terhadap Tekanan FPI
Selain tidak adanya itikad untuk melakukan peliputan lebih mendalam, sikap Kompas yang semula kritis dalam kasus razia terhadap barang dagangan Saeni, justru berubah total setelah kedatangan FPI ke kantor redaksinya. Selain itu, tidak terlihat adanya upaya Kompas untuk membantah tudingan FPI yang menyebar luas, baik melalui media-media online yang mendukung mereka maupun media sosial. Kompas juga terlihat tidak berupaya mendudukkan perkara mengenai tudingan FPI bahwa Saeni merupakan orang kaya yang memiliki tiga warung. Padahal, tudingan ini jelas ditujukan untuk melemahkan simpati publik kepada Saeni yang semula dibingkai harian Kompas sebagai “korban.” Alih-alih melakukan peliputan yang lebih mendalam sesuai sikap awalnya untuk menyuarakan multikulturalisme, Kompas kemudian menghentikan seluruh pemberitaannya terkait Saeni. Padahal, peristiwa Saeni ini sebenarnya juga banyak diberitakan oleh grup media mainstream lain di Indonesia, baik televisi, online, maupun cetak dengan bingkai serupa dengan yang ditampilkan Kompas . Berikut ini beberapa media online yang beritanya memiliki bingkai serupa harian Kompas , yaitu Saeni sebagai korban dan mendorong pembatalan perda intoleran:
Pada tabel 1 tampak bahwa delapan media online komersial di Indonesia cenderung membingkai persoalan Saeni serupa dengan yang dilakukan harian Kompas . Bahkan, republika. co.id yang dikenal memiliki pembaca dari kalangan muslim, secara eksplisit juga menyebut Saeni sebagai korban. Misalnya, pada tanggal 13 Juni 2016, media online ini menulis: “Johan (juru bicara presiden) menegaskan bantuan presiden khusus kepada Saeni yang menjadi korban razia satpol PP karena warungnya tetap buka pada siang hari.”  Penggunaan kata “ korban ” ini jelas menunjukkan bahwa media yang dianggap merepresentasikan aspirasi umat muslim itu juga turut mengkritik razia satpol PP atas warung Saeni.
Konsisten dengan pemberitaan itu, republika.co.id juga memberi ruang bagi wacana revisi perda Serang. Ini dilakukan dengan menurunkan berita usulan pihak Kemendagri untuk revisi Perda.
Sementara itu, untuk televisi menurut kajian Wijayanto (2016), setidaknya ada 5 stasiun TV lain selain Kompas TV yang menayangkan kasus ini dengan perspektif membela Saeni dan mengritik operasi Satpol PP Kota Serang. Kompas TV memang paling sering menayangkan kasus Saeni, yaitu 14 tayangan, disusul Trans TV 12 tayangan, TV One 4 tayangan, Berita Satu 3 tayangan, Metro TV 2 tayangan, dan Global TV 1 tayangan. Namun, dari segi total durasi tayangan, Trans TV menayangkan persistiwa ini paling lama, yaitu mencapai 103,38 menit, disusul Berita Satu selama 90,45 menit, TV One 52,8 menit, baru kemudian Kompas TV selama 39,39 menit, Metro TV 2,35 menit, dan Global TV 1,37 menit.
Sekalipun media-media lain memberitakan kasus ini dengan bingkai yang cenderung kritis sebagaimana dilakukan harian Kompas , FPI hanya mendatangi kantor redaksi kelompok media Kompas di Palmerah Selatan dan mempertanyakan pemberitaan di media ini. Hal ini menunjukkan bahwa FPI memang menyasar Kompas . Sebaliknya, Kompas sendiri tunduk dengan tekanan FPI dengan menghentikan pemberitaannya tentang Saeni maupun kritik terkait Perda yang mengancam toleransi.
Bahkan, kedatangan FPI justru tidak diberitakan oleh harian Kompas . Koran ini hanya menampilkan foto pertemuan para pemimpin redaksi dan perwakilan perusahaannya dengan FPI pada 17 Juni 2016 di halaman 4 dengan keterangan foto yang hanya memaparkan persitiwa, tanpa pemaknaan. Dalam keterangan foto disebutkan,”Rombongan Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Munarman (kiri) dan Sekjen Forum Umat Islam KH Al Khaththath mendatangi kantor Kompas Gramedia di Jakarta, Kamis (16/6). Mereka meminta pemberitaan yang lebih adil dan berimbang. Rombongan diterima antara lain oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo dan Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia Widi Kristawan.” Respon Kompas yang cenderung mengalah terhadap tuntutan FPI ini, kemudian dipakai oleh organisasi massa ini untuk semakin memojokkan media ini. Melalui laman resminya, http://www. fpi.or.id dan media sosial twitter, FPI menuliskan
pertemuan mereka, termasuk link video jalannya pertemuan, yang intinya membenarkan kenapa mereka harus menekan Kompas . Beberapa media online lainnya, misalnya  dakwahmedia.net, islampos.com, portalpiyungan.com, islamedia. id, dan arrahmah.com, turut memanfaatkan momentum ini untuk membangun sentimen Kompas sebagai anti-Islam.
Sebagaimana dikelompokkan oleh Hamayotsu (2013) dan Hui (2008), sebagian media ini digerakkan oleh kelompok-kelompok radikal dalam menyebarkan paham Islam radikal. Media arrahmah.com, misalnya, menulis tiga berita dengan judul; “FPI Menolak Pemberitaan Negatif Ramadhan oleh Kompas Group”, “Siang Ini Front Pembela Islam Datangi Kompas ”, dan “Pernah Minta Maaf pada 1997, Media Katolik Ini Tak Pernah Berhenti Menyerang Islam.”  Tiga

## Tabel 1
No. Nama Media Judul Tanggal Terbit Bingkai 1. republika.co.id Jokowi Beri Santunan untuk Ibu Penjual Warteg 13 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Kasus Nenek Saeni, Kemendagri Usul Revizi Perda di Serang 15 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran 2. jpnn.com (Jawa Post Group) Cerita Ibu Pemilik Warteg di Serang Soal Serbuan Maut Satpol PP 13 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Punya Perda Larangan Warung Buka Saat Ramadhan, Siap-Siap Saja Dievaluasi 14 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran 3. tempo.co.id Ibu Penjual Nasi Dapat Bantuan 10 Juta dari Presiden Jokowi 12 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Jokowi Batalkan 3.143 Perda, Perda Serang Tak Termasuk 13 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran 4. detik.com Wapres JK Bela Ibu Warteg yang Dagangannya Disita Satpol PP di Serang 13 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Ketua DPR Minta Perda Soal Razia Makanan Saat Ramadhan Dievaluasi 14 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran 5. mediaindonesia.com Wakil Presiden Dukung Saeni 12 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Pemerintah Batalkan Perda Intoleransi 14 juni 2016 Revisi Perda Intoleran 6. viva.co.id Penutupan Warung di Bulan Ramadhan Tak Perlu Represif 13 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Perda Larangan Jual Makanan di Bulan Puasa Akan Dievaluasi 13 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran 7. okezone.com Warteg Tetap Buka, Bu Eni: Saya Buta Aksara 13 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Selain Serang, Daerah Ini Miliki Perda Intoleransi 13 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran 8. beritasatu.com MUI: Penyitaan Warteg Saeni Tidak Dibenarkan 14 Juni 2016 Saeni sebagai Korban Ribuan Perda Dibatalkan, Mayoritas Terkait Masalah Toleransi 14 Juni 2016 Revisi Perda Intoleran Sumber: Analisis penulis
berita ini dimasukkan dalam topik “ Kompas Media Katolik” dalam laman mereka.
Berbeda dengan media-media online berbasis organisasi keagamaan ini, media seperti tempo. co.id dan detik.com cenderung berhati-hati memberitakan kedatangan FPI ke kantor Kompas , yang sebenarnya bisa dianggap sebagai tekanan atau represi terhadap media, sekaligus terhadap kebebasan beragama. Tempo online misalnya menulis berta pendek berjudul “Soal Razia Warung Makan di Serang, FPI Datangi Kompas ”. Sedangkan Detik.Com,  hanya membuat berita foto dengan judul “FPI Datangi Kantor Kompas .” Kedua berita ini hanya memaparkan peristiwa, tanpa berusaha memaknainya, maupun melakukan peliputan lebih dalam terkait ancaman terhadap kebebasan media ataupun demokrasi.
Bisa dilihat bahwa, walaupun hanya datang di Kompas , tekanan FPI ini juga mengubah lanskap pemberitaan kasus Saeni di media- media lain di Indonesia. Persoalan Saeni pun bergeser pada sentimen agama tertentu, dan media-media di Indonesia yang semula kritis kemudian terkesan menarik diri, sementara media-media nonkomersial seperti Arrahmah.com memanfaatkannya untuk membangun sentimen anti-Islam.

## Kasus Perda Larangan Pelacuran di Tangerang
Tunduknya Kompas terhadap tekanan FPI bukan sekali ini terjadi. Pada tahun 2006, harian Kompas juga pernah melakukan hal yang sama terkait pemberitaan mereka tentang Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran. Pasal 4 Ayat (1) Perda Kota Tangerang itu menyebutkan, “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bawa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan, atau di lorong-lorong jalan atau tempat lain di daerah. Mereka dikenai denda Rp 1.000 yang langsung dibayar kepada petugas Kejaksaan Negeri Tangerang yang berada dalam areal persidangan.”
Pada awalnya Kompas cukup intensif melakukan kritik terhadap Perda ini. Berita pertama terkait kasus ini ditulis di Kompas pada Rabu 1 Mare 2006 di halaman 26 dengan kasus
seorang ibu rumah tangga yang salah tangkap karena penerapan Hingga 30 Agustus 2006, harian Kompas setidaknya menulis persoalan ini 23 kali dalam bentuk berita dan feature. Sekalipun tidak melakukan investigasi tentang kepentingan ekonomi politik di balik penerapan Perda ini, namun artikel-artikel Kompas ini bernada kritis, misalnya  berita pada 3 Maret 2006 di halaman 1 koran ini dengan judul, “Perda Kota Tangerang Tak Sesuai KUHP.” Paragraf pertama berita ini dengan lugas menyebutkan,”Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran oleh Pemerintah Kota Tangerang sepatutnya ditangguhkan dalam rangka revisi. Sebab, secara substansi maupun acara, perda tersebut mengandung kekeliruan mendasar, yakni bertentangan dengan peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”
Sinta, wartawan Kompas yang bertugas di Kota Tangerang yang menulis artikel-artikel kritis terkait Perda ini mengatakan sebagai berikut:
Pada awalnya kantor ( Kompas ) memang mendukung berita-berita kritis yang saya buat terkait Perda ini. Apalagi, banyak korban salah tangkap. Saya diminta untuk terus mengikuti hal ini oleh editor di Jakarta. Saya juga bersemangat, karena secara pribadi menurut saya, Perda ini bermasalah dan mendeskriditkan perempuan yang bekerja malam sebagai pelacur. Padahal di Tangerang banyak buruh perempuan yang kerap mendapat jam kerja malam. Apa semua mau ditangkap? Selain mewawancarai para korban salah tangkap, saya juga banyak mewawancarai para ahli hukum dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri. (Wawancara pada Minggu, 25 September 2016)
Namun kemudian, harian Kompas menjadi sasaran demonstrasi dan protes dari sekitar 500 orang yang mendukung penerapan Perda ini. Pada tanggal 18 Maret 2006, massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kota Tangerang berunjukrasa di kantor redaksi Kompas di Palmerah. Pemimpin unjuk rasa ini, TB H Mahdi Adhiansyah menyebutkan, pemberitaan Kompas yang mereka nilai tidak mendukung peraturan daerah (perda) tersebut. Selain itu, mereka menilai, dalam pemberitaan mengenai perda tersebut, Kompas dinilai tidak seimbang karena tidak pernah mengakomodasi suara masyarakat Tangerang yang setuju pada perda tersebut. Selain unjuk rasa di kantor Kompas ,
massa juga mengadu ke Dewan Pers ( Kompas , 18 Maret 2006, Hal. 27). Perlu dicatat, bahwa unjuk rasa ini sama sekali tidak menyinggung soal isu agama.
Setelah unjuk rasa ini, Kompas tetap memberitakan kasus di Tangerang ini secara kritis. Bahkan, Kompas membingkai unjuk rasa massa ke kantornya ini sebaga bagian dari kekerasan terhadap media dan menulisnya dalam berita berjudul, “Stop Kekerasan dan Teror Terhadap Wartawan,” pada 25 Maret 2006 di halaman 26. Berita ini menyebutkan,”... Berkaitan dengan kedatangan sekitar 500 orang yang pro Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ke Kompas , tak kurang dari delapan organisasi mengecam aksi yang mereka nilai sebagai bentuk intimidasi dan teror terhadap wartawan dan harian Kompas .” Selain muncul kelompok pendukung Perda ini, di Tangerang juga muncul kelompok yang menentangnya. Mereka mengajukan uji materii atas undang-undang ini. Kompas masih terus mengikuti peristiwa ini, termasuk memberitakan bentrokan antara pendukung dan penolak Perda pada 20 April 2006.
Pada Kamis 18 Maret 2006, di halaman 25, Kompas memberitakan sidang gugatan Lilis Lindawati (36), korban salah tangkap dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang
Nomor 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Dalam gugatannya, Lilis menyatakan Wali Kota Tangerang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bawahannya menahan Lilis selama satu malam dan mengajukan ke sidang justisial dengan tuduhan tidak benar. Penahanan tanpa disertai surat dan pemberitahuan kepada keluarga. Lilis menggugat Wali Kota Tangerang sebesar Rp 500 juta karena merasa telah menjadi korban tindak sewenang-wenang dari pelaksanaan perda yang dinilai banyak kalangan multitafsir dan diskriminatif itu. Kompas kembali memberitakan sidang ini pada 30 Mei 2006 di halaman 27.
Namun demikian, pada Minggu, 25 Juni 2006, sekolompok massa yang mengatasnamakan Gabungan Anti Sekularisme dan Anti Kompas (GASAK) melakukan unjuk rasa ke kantor Kompas . GASAK terdiri dari 80 organisasi massa, antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), Dakwah Islam, Majelis Ulama Indonesia, Tim Pembela Islam, dan lain- lain. Dalam unjuk rasa ini, isu Kompas sebagai anti-Islam kembali dimunculkan. Mereka juga
mengajukan somasi dan menyatakan, pemberitaan Kompas terkait Perda Kota Tangerang Nomor 8 dianggap mencerminkan sikap anti-Islam koran ini. Dalam somasinya GASAK mengingatkan Kompas untuk kembali pada kesepakatan tahun 1997 untuk tidak menurunkan berita-berita yang memojokan umat Islam (tempo.co.id, 25 Juni 2006).
Setelah kedatangan GASAK ini, sikap Kompas terkait kasus Tangerang berubah. Bahkan, berbeda dengan unjuk rasa sebelumnya oleh Aliansi Masyarakat Kota Tangerang, kedatangan GASAK ini tak diberitakan di Kompas keesokan harinya. Kompas hanya sekali memberitakan kembali kasus Tangerang ini dalam berita pendek, Kilas Metro pada 30 Agustus 2016 dengan judul,”Gugatan Lilis Ditolak.” Berita satu paragraf ini hanya mengabarkan bahwa gugatan Lilis, warga Tangerang yang menjadi korban salah tangkap pemberlakuan Perda Anti Pelacuran ini akhirnya ditolak oleh pengadilan. Persitiwa ini jelas titik balik dari serangkaian peristiwa yang dianggap mendeskriditkan perempuan ini. Namun, Kompas ternyata sama sekali tidak mengritisi persitiwa ini. Jelas bahwa, isu-isu anti-Islam yang dibawa GASAK telah memukul mundur Kompas , sebagaimana dituturkan Sinta berikut ini:
Setelah kedatangan FPI dan kawan-kawannya itu, saya kemudian disalahkan oleh pimpinan Kompas karena dianggap kurang berimbang. Saya juga diminta tak lagi membuat berita- berita itu. Akhirnya dengan terpaksa saya tidak lagi menulis kasus itu, karena secara pribadi saya juga merasa terancam oleh pihak-pihak pendukung Perda itu, di sisi lain, kantor menunjukkan sikap tidak akan membela saya. Beberapa kali saya menemani wartawan asing, seperti dari BBC, yang hendak menulis persoalan ini. Tetapi, yang meyedihkan, saya tidak bebas menuliskannya lagi di koran sendiri. (Wawancara, Minggu, 25 September 2016)
Perubahan sikap Kompas untuk tidak lagi memberitakan persoalan-persoalan Perda yang mengancam intoleransi, baik di Serang ataupun di Tangerang, menunjukkan kekalahan media terbesar di Indonesia ini terhadap tekanan FPI. Hal ini sejalan dengan pendapat Anjani, pensiunan wartawan senior Kompas yang banyak menulis soal hak-hak asasi manusia:
Sejak dulu Kompas sebenarnya selalu enggan dalam memberitakan persoalan agama,
kepercayaan, etnis, dan tolerasi. Kalaupun memberitakan hanya parsial, tidak mendalam dan akan berbalik begitu ada yang protes. Padahal, kasus-kasus seperti ini harus diikuti terus dengan pendekatan jurnalistik yang mendalam dan investigatif. (Wawancara, Sabtu, 24 September 2016)
Beberapa kasus penting yang mengancam kebebasan dan toleransi agama dan kepercayaan di Indonesia yang sangat jarang ditulis Kompas , menurut Anjani, di antaranya pembakaran tempat ibadah, pengusiran dan penindasan penganut Syiah dan Ahmadiah di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut di atas, termasuk perubahan sikap Kompas dalam kasus Saeni, dengan jelas menunjukkan bahwa Kompas masih menerapkan praktik swasensor dalam kebijakan redaksionalnya.

## T E R B E N T U K N YA   H A B I T U S SWASENSOR DI HARIAN KOMPAS
Untuk memahami praktik swasensor di Kompas ini, penulis akan berangkat pada pendapat Neuman (2011) yang menyebutkan bahwa tujuan dari penelitian dengan paradigma kritis adalah untuk membongkar mitos atau ilusi yang tersembunyi guna menemukan “ the real structures.” Ini didasari oleh asumsi bahwa realitas yang teramati dianggap sebagai realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik yang berlapis-lapis yang dikendalikan oleh struktur yang tersembunyi. Upaya untuk membongkar mitos ini dilakukan berdasarkan konteks sejarah. Maka, bagian ini akan dimulai dengan penelusuran sejarah Kompas dan latar ekonomi politik yang membentuk sikap redaksinya.
Harian Kompas dilahirkan pada pertengahan tahun 1965, di zaman yang sangat bergolak dalam sejarah negeri ini. Ketika itu, kekuasaan Presiden Soekarno diambang keruntuhan dan pers Indonesia tak bisa dipisahkan dari kekuatan politik yang menaunginya. Tiap kekuatan politik memiliki media masing-masing. Misalnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki surat kabar Suluh Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) memiliki Harian Abadi, Nahdatul Ulama memiliki Duta Masjarakat, serta PKI memiliki Harian Rakjat dan Warta Bhakti. Bahkan, TNI-Angkatan Darat memiliki sendiri koran, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.
Beberapa  media  memang  tidak  berafiliasi langsung dengan partai, namun sikap jurnalistik mereka biasanya identik dengan pandangan dan ideologi pemimpin redaksinya. Beberapa media jenis ini, misalnya, surat kabar Merdeka yang tidak bisa dipisahkan dari ideologi B.M. Diah, Indonesia Raya yang dipimpin Mochtar Lubis, dan Pedoman yang dipimpin Rosihan Anwar (Atmakusumah, 1992). Media-media ini, kemudian banyak yang ditutup karena dianggap berseberangan dengan kekuasaan politik. Sepanjang Desember 1964 hingga Maret 1965, sebanyak 21 surat kabar ditutup. 2 Pada bulan Maret di tahun itu pula, Menteri Penerangan memerintahkan agar semua surat kabar berafiliasi secara resmi dengan partai politik, kelompok fungsional, ataupun organisasi massa. 3
Harian Kompas dididirikan oleh Partai Katolik atas permintaan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani untuk mengimbangi dominasi PKI yang menguasai media massa. 4 Dengan latar belakang ini, saat baru terbit tahun 1965, harian Kompas menunjukkan sikap sebagai koran yang kritis dan lugas, terutama terhadap penguasa. Sikap ini juga tercermin dalam tulisan-tulisan P.K. Ojong, salah satu pendiri Kompas selain Jakob Oetama, dalam kolom Kompas iana yang rutin terbit di koran ini. “Tugas pers bukanlah untuk menjilat yang berkuasa, tetapi justru untuk mengritik yang sedang berkuasa,” tulis Ojong ( Kompas , 6 April 1966). Gaya Kompas di fase awal ini disebut sebagai representasi dari jurnalisme lama, yang dikenal sebagai “jurnalisme yang menggigit” (Dhakidae, 1992, 253).
2 Surat kabar yang dibredel itu adalah: Merdeka, Indone- sian Observer, Warta Berita, Revolusioner, Semesta, Berita Sport dan Film, Garuda, Karyawan, Gelora Minggu, Suluh Minggu dan Mingguan Film (Jakarta); Indonesia Baru, Tjerdas Baru, Mimbar Umum, Waspada, Duta Minggu, Suluh Massa, Mimbar Teruna, Genta Revolusi, Resopim, Pembangunan, Waspada Teruna, Mingguan Film, Siaran Minggu, dan Sjarahan Minggu (medan); Aman Makmur (Padang); dan Pos Minggu (Semarang). Lihat Hanazaki (1998: 18 dan 33).
3 Keputusan Menteri No 29/SK/M/65 tentang Norma- Norma Dasar/Pokok bagi Perusahaan Pers di dalam Kon- teks Pormosi Pers Indonesia
4 Ahmad Yani pula, yang menurut Frans Seda yang mendorong agar Partai Katolik meninggalkan sikap opo- sisi terbuka dan merapat dalam kabinet. Lihat, Frans Seda dalam Sepanjang Jalan Kenangan, artikel di Kompas , 28 Juni 1990, hlm. 4
Sikap Kompas mulai berubah setelah represi Orde Baru terhadap kebebasan media mulai menguat pada tahun 1970-an. P.K. Ojong akhirnya berhenti menulis kolom Kompas iana yang kritis pada tahun 1971. Di sisi lain, Orde Baru membuka peluang bisnis bagi media yang mau tunduk. Beberapa perusahaan surat kabar memperoleh pinjaman dana dari bank pemerintah, termasuk Kompas yang mendapat pinjaman Rp 236 juta (75 persen) dari kebutuhan investasi untuk membangun kantor percetakan dan mesin cetak baru senilai Rp 300 juta. Seiring dengan itu, Kompas terus mengumpulkan modalnya dan secara strategis menanamkannya kembali, mendiversikannya untuk berjaga-jaga dari kemungkinan merugi atau adanya pelarangan dalam sektor bisnis yang mudah terancam. Ojong menyebut pembangunan unit usaha lain itu sebagai “industri pengetahuan”, terutama toko buku pada tahun 1972. Pada tahun 1973, Kompas semakin berkembang dengan mendirikan percetakan buku, dimana Ojong menjadi presiden direkturnya. Pada tahun itu pula, juga didirikan majalah anak-anak Bobo. (Dhakidae, 1992).
Pada era inilah, harian Kompas mulai meninggalkan politik aliran dan perlahan meninggalkan bayang-bayang partai politik. Secara resmi, hubungan Kompas dengan Partai Politik dihapuskan menjelang restrukturasi partai-partai politik pada 1973. Dhakidae (1992), menyebut harian Kompas menjadi media industri.
Jika di fase awal pendiriannya, Kompas banyak merekrut wartawan dari jaringan partai atau agama, sejak awal 1970-an, Kompas mulai membuka diri dengan merekrut wartawan dari berbagai agama dan latar belakang. 5 Sekalipun sudah berhati-hati dalam pemberitaannya dan sudah menanggalkan filosofi lama “jurnalisme yang menggigit”, namun, Kompas akhirnya dibredel juga oleh penguasa Orde Baru pada 20 Januari 1978. Alasannya, Kompas dinilai turut mendorong perlawanan dengan memberitakan perjuangan para mahasiswa yang memperingati 12 tahun Tritura dengan berdemonstrasi menuju Istana.
5 Sikap ini seperti disampaikan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Kompas P. Swantoro yang menyebutkan bahwa Kompas jajaran editor dan petinggi perusahaan diisi oleh orang Katolik, Protestan, dan Moslem, bahkan banyak di antara mereka yang haji atau lulusan dari IAIN. (Dhakidae, 1992, 235)
Untuk bisa terbit kembali, pimpinan Kompas kemudian menandatangani pernyataan minta maaf dan tidak memberitakan beberapa hal, yaitu:
Pertama, tidak akan menulis tentang keluarga Presiden Soeharto dan asal-usul kekayaan  keluaganya. Kedua, tidak akan mempersoalkan dwifungsi ABRI. Ketiga, tidak akan menulis tentang masalah-masalah yang berkatan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Keempat, tidak akan menurunkan tulisan yang memperuncing konflik (Sularto, 2015, 23)
Perlu dilihat di sini, bahwa persoalan SARA termasuk yang yang tidak boleh diberitakan oleh harian Kompas . Jelas bahwa persoalan SARA telah menjadi salah satu agenda yang dipakai oleh penguasa Orde Baru untuk menjinakkan media, dalam hal ini Kompas yang memiliki sejarah dibentuk oleh kalangan minoritas. Selain itu, syarat keempat berupa larangan untuk menerbitkan tulisan yang memperuncing konflik, merupakan aturan karet, yang bisa dengan leluasa menjerat media.
Jakob Oetama memutuskan menandatangai surat perjanjian itu tanggal 5 Febuari di Sekretariat Negara, dan sehari kemudian Kompas bisa terbit kembali. Selain itu, seorang wartawan, Yus Sumadipradja (dulunya wartawan Indonesia Raya) memprotes keputusan itu dan akhirnya keluar dari Kompas . Namun, secara umum, tidak ada gejolak besar di dalam Kompas , yang menunjukkan bahwa sikap ini diterima menjadi kebijakan redaksi.
Sejak terbit kembali pada 6 Febuari 1978 itu, Kompas menjadi sangat berhati-hati dalam pemberitaannya. Apalagi, tiga hari setelah Kompas kembali terbit, saat peresmian Monumen Pers dan peringatan Hari Pers Nasional di Solo, dalam pidato resmi Soeharto mengingatkan,”pers nasional harus selalu mawas diri.” Dan ketika berjabat tangan, Soeharto berbisik kepada Jakob,”Ojo meneh-meneh!” Ancaman bergaya Jawa itu menggentarkan Jakob. (Sularto, 2009, xiii)
Pada periode ini, arah jurnalistik Kompas sangat diwarnai oleh sikap ketundukan Jakob pada kehendak penguasa Orde Baru. Terkait gaya jurnalistik Kompas yang dibayangi rasa takut dan cemas setelah peristiwa 1978 itu, Jakob Oetama mengatakan:
Setelah ditutup pada 20 Januari 1978-5 Februari 1978, memilih, memilah, dan
memberi makna jadi pekerjaan yang tidak lagi sederhana, pun dengan penyangga politics of values sebagai sikap dan pandangan. Pilihan perlu disertai pertimbangan akal sehat, kepekaan, dan komitmen. Untuk berbagai persoalan dan peristiwa tertentu yang supersensitif, dalam melakukan pekerjaan jurnalistik, mengutip kata-kata filsuf Soren Kierkegaard, perlu dilakukan dalam keadaan in fear and tremblingin anguish (dalam rasa takut dan cemas). (Oetama, Kompas , 28 Juni 2015, 1 dan 15)
Rasa takut dan cemas ini menghasilkan produk jurnalistik yang tidak lugas dan menghindar unuk menukik pada persoalan. Pembaca akan dibawa pada gaya penulisan yang berputar-putar, sehingga pokok masalah terkadang sulit ditangkap. Gaya ini sering disebut sebagai “determined boringness” (Sen dan Hill, 1995:68). Namun, dengan gaya jurnalistik inilah, harian Kompas berhasil selamat dari pembredelan rezim represif Orde Baru. Bahkan, Kompas dianggap bisa bersimbiosis dengan rezim ini dengan tumbuh besar memanfaatkan kondisi ekonomi politik yang ada, sehingga oleh Ben Anderson, koran ini digambarkan sebagai “Surat kabar Orba yang sempurna” (Anderson, 1994 dalam Sen dan Hill, 1995: 68). Pada awal 1990-an, Kompas telah memiliki kerajaan bisnis yang terdiri dari 38 perusahaan dan secara bersama-sama disebut sebagai KKG. Selama 30 tahun kekuasaan Orde Baru yang represif ini, Kompas sukses menyesuaikan diri dan secara ekonomi telah memetik keuntungan besar dari kemampuan adaptasi ini (Keller, 2010).
Sikap jurnalistik Kompas yang hati-hati dalam pemberitaannya, terutama terkait persoalan agama, semakin terbentuk setelah pembredelan Monitor, tabloid terlaris dalam Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Kasus ini bermula ketika pada Senin, 15 Oktober 1990, Monitor menurunkan angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan Nabi Mohammad menempati urutan kesebelas sebagai tokoh paling dikagumi, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor. Publikasi itu menimbulkan kegemparan dan gelombang protes di kalangan umat Islam, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia maupun organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Pemuda Muhammadiyah.
Pada akhirnya, Menteri Penerangan Harmoko mencabut izin usaha Monitor pada 23 Oktober 1990. Bahkan, Arswendo kemudian diadili dan dihukum penjara selama lima tahun. Menghadapi pembredelan itu, Kompas yang menjadi satu grup terlihat sangat pragmatis dan sama sekali tidak melakukan pembelaan. Bahkan dalam editorialnya pada hari pembredelan itu, Kompas menulis,”Monitor memang telah salah langkah dengan memuat hasil angketnya. Karena itu, kita pun menyesalkan dan mengecamnya.”
Sejak kasus Monitor itu, Kompas sangat hati-hati dalam memberitakan persoalan agama. Biasanya, strategi yang diambilnya adalah dengan tidak memberitakan sama sekali, atau memberitakannya, namun dalam porsi yang sangat kecil dan menghindari keberpihakan. Mereka akan segera mengerem atau bahkan menghentikan pemberitannya jika ada protes atau dianggap menyinggung pemerintah atau pun kelompok-kelompok agama tertentu, terutama dalam hal ini kelompok Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini.
Setelah sukses melewati tekanan Orde Baru dengan swasensor yang ketat harian Kompas akhirnya menghadapi masalah terkait pemberitaannya. Di penghujung tahun 1997, harian Kompas digugat secara hukum oleh Tim Pembela Islam (TPI) akibat berita-berita di koran ini tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan peristiwa di Turki dan Aljazair. Pemberitaan Kompas ini dinilai menyerang dan meresahkan umat Islam. Kasus ini dihentikan setelah harian Kompas dan TPI akhirnya meminta maaf secara terbuka dan kedua pihak menandatangani kesepakatan damai pada Jumat, 3 Oktober 1997. Selain dimuat di sejumlah media massa lain, permintaan maaf ini juga diberitakan Kompas pada Sabtu, 4 Oktober 1997 di halaman 1. Dalam berita ini disebutkan, “ Kompas mengakui, dalam beberapa pemberitaannya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan peristiwa di Turki dan Aljazair, Kompas kurang melakukan cek dan recheck terhadap sumber berita, sehingga menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya kalangan umat Islam. Juga diakui, dalam menyiarkan tulisan yang memuat pandangan penulisnya, khususnya yang berkaitan dengan Agama Islam atau rasa keimanan kaum Muslimin, Kompas kurang berhati-hati, termasuk
dalam melaksanakan hak jawab, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.”
Selanjutnya disebutkan,”Berkaitan dengan itu, harian Kompas memohon maaf yang setulus- tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada segenap kaum Muslimin, khususnya para pemberi kuasa. Dalam sambutannya, Jakob Oetama, kembali menekankan rasa penyesalan pihaknya atas pemberitaan tersebut. ‘Kami mohon maaf atas pemberitaan tersebut,’ ucapnya.”
Dalam sejarah Kompas , inilah pertama kali koran ini mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka terkait pemberitaannya yang dianggap menyerang kelompok Islam. Jika sebelumnya media berlawanan langsung dengan kekuasaan pemerintah, untuk pertama kalinya, represi terhadap media dilakukan oleh masyarakat. Hal ini membawa pengaruh dalam pada kebijakan redaksi ini. Tema-tema yang terkait agama Islam menjadi momok bagi setiap jajaran redaksi koran ini. Mereka ekstra hati-hati dan bahkan memilih tidak memberitakannya sama sekali. Sementara itu, bagi pihak di luar Kompas , persitiwa yang selalu dipakai untuk menekan koran ini, termasuk dalam peristiwa Saeni.
Dengan menggunakan konsep Bourdieu (2010) tentang habitus, bisa dilihat bahwa gaya jurnalistik yang hati-hati dan mendua ini merupakan respon terhadap arena (field) politik yang represif, selain juga tekanan kelompok Islam yang menguat di penghujung era Orde Baru. Sikap jurnalistik ini awalnya dibangun oleh Jakob Oetama, selaku pemimpin redaksi sekaligus pemilik koran ini. Dari aspek ekonomi politik jelas terlihat bahwa, praktik swasensor ini bersifat hirarkis. Dari represi penguasa Orde Baru melalui pemilik media, dan kemudian ke wartawan. Sebagaimana dikemukaan Wijayanto (2015), “rasa” yang merupakan elemen dari budaya Jawa yang dibangun Jakob, menjadi ukuran penting bagi kebijakan redaksi di Kompas dalam menerapkan praktik swasensor. Melalui praktik peliputan sehari-hari, wartawan di Kompas di era Orde Baru akan dikenalkan dengan tema-tema sensitif yang harus dihindari. Swasensor ini terjadi berlapis. Dimulai dari wartawannya masing-masing, lalu editor di tiap desk, hingga penyunting akhir. Dengan habitus seperti ini, maka jurnalisme Kompas tidak akan mungkin menukik pada satu persoalan secara tegas, apalagi jika menyangkut persoalan SARA. Dengan alasan ini pula, Kompas memilih menjadi
media yang tidak melakukan investigasi dalam kerja jurnalistiknya.
Kebijakan redaksi ini kemudian menjadi feel for the game atau habitus media ini. Pada tataran  refleksif,  Bourdieu  menyatakan  bahwa dalam diri agensi terwujud predisposisi sikap untuk melakukan tindakan, yang dinamakannya habitus. Jadi, habitus swasensor di Kompas merupakan produk sejarah kolektif yang kemudian menghasilkan praktif-praktik individual maupun kelompok.

## PEWARISAN HABITUS SWASENSOR DI KOMPAS
Pembahasan sebelumnya telah dikemukakan tentang terbentuknya habitus swasensor di Kompas , sebagai respon atas tekanan politik Orde Baru. Masalahnya, ketika situasi politik kemudian berubah, Kompas ternyata masih menerapkan hal ini, sebagaimana terlihat dalam kasus Saeni dan sejumlah kasus lainnya.
Ketika Orde Baru kemudian tumbang seiring gerakan Reformasi pada tahun 1998, represi politik terhadap media di Indonesia memang mengendor. Pers di Indonesia memasuki era liberalisasi politik. Pada era ini, muncul sejumlah pers yang memiliki afiliasi politik dengan partai tertentu, misalnya Tabloid Abadi, yang berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang, Tabloid Amanat yang diterbitkan Partai Amanat Nasional,  Demokrat yang diterbitkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta Duta Masyarakat Baru yang diterbitkan Partai Kebangkitan Bangsa (Bimo Nugroho, 1999). Kemunculan media-media aliran ini mengingatkan pada periode sebelum represi Orde Baru melucuti politisasi media dan membentuknya menjadi pers industri.
Perubahan politik Indonesia ini terjadi seiring dengan perubahan lanskap pengelolaan keredaksian Kompas . Pada tahun 2000, Jakob Oetama yang telah menjadi Pemimpin Redaksi Kompas sejak awal pembentukan koran ini, digantikan oleh Suryopratomo, wartawan yang relatif muda saat itu dan baru bergabung ke Kompas pada tahun 1986. Perlu dicatat, bahwa selain dari generasi muda, Suryopratomo berasal dari kalangan muslim, yang menunjukkan bahwa koran ini berusaha menghilangkan stigma lamanya sebagai koran Katolik.
Perubahan ini memang sempat membawa perubahan kebijakan redaksi di Kompas . Mereka mencoba keluar dari habitus lama dengan
menampilkan gaya jurnalistik yang lebih lugas dan berani. Namun demikian, upaya ini dalam perjalanannya tidak berlanjut. Mengenai hal ini, bisa dilihat dari uraian Srikandi, redaktur senior yang pernah menjabat beberapa kepala desk, berikut ini:
“Tak lama setelah jatuhnya Orde Baru, Kompas pernah mencoba bersikap lebih berani dan lugas, terutama di bidang politik dan ekonomi. Misalnya, kami membuka bisnis kroni Presiden Soeharto dan mengungkap skandal pajak sejumlah penguasa. Namun, Kompas kemudian mendapat banyak gugatan. Para pimpinan dan orang-orang lama di Kompas akhirnya meminta kita kembali ke gaya jurnalistik lama yang lebih hati-hati dan tidak menukik pada persoalan.  (Wawancara di Jakarta, 10 Maret 2016)
Pada pertengahan tahun 1999, harian Kompas mendapat gugatan hukum dari pengusaha Setiawan Djody, yang dalam berita Kompas pada 1 April 1999 di halaman pertama, disebut sebagai kroni Presiden Soeharto. Pada tahun 2003, Kompas juga digugat pengusaha Marimutu Sinivasan.  Dalam perkara tersebut, Sinivasan dan 18 perusahaan yang dipimpinnya mengajukan gugatan terhadap Kompas dan para pemimpinnya, karena menulis penggelapan pajak yang membelit pengusaha ini.
Walaupun Kompas memenangkan gugatan- gugatan ini, namun demikian, banyak yang menginginkan agar media ini kembali ke gaya lama. Situasi ini dikuatkan dengan kenyataan ditutupnya sejumlah media aliran yang berafiliasi dengan politik tertentu. Hal ini dikemukakan Srikandi sebagai berikut:
Banyak yang mengatakan bahwa itu bukan gaya Kompas . Lalu saya ingat, Pak Jakob kemudian memimpin rapat akbar. Waktu itu beliau masih rutin memimpin rapat bulanan. Beliau lalu mengingatkan,” Benar kita sekarang sudah bebas. Kita tak perlu takut dibredel karena SIUPP tidak ada lagi. Tetapi ternyata ada hal lain yang menunggu kita, yaitu gugatan-gugatan di pengadilan ini. Sebaiknya kita tetap hati-hati, jangan menyerang orang. Sebaiknya substansinya yang utama.” Sejak itu, perlahan kita kembali ke gaya jurnalistik yang lama. (Wawancara di Jakarta, 10 Maret 2016)
Sekalipun tidak lagi memegang jabatan struktural di keredaksian, Jakob masih rutin
mengikuti rapat-rapat redaksi. Jakob akan memastikan bahwa koran yang dibangunnya tetap dalam kendalinya, termasuk dalam menerapkan praktik swasensor untuk isu-isu sensitif, terutama dalam soal agama. Ketika kemudian dia semakin jarang datang ke ruang redaksi karena faktor usia dan kesehatan, habitus swasensor Kompas telah mengakar kuat.
Sebagaimana dikemukakan Bourdieu (2010), bahwa habitus memiliki dimensi sejarah. Habitus juga memiliki sifat durable dan transporable, yaitu bisa dipindahkan dari satu arena ke arena lain. Gaya lama yang hati-hati yang dipraktikkan Kompas pada periode setelah Jakob menunjukkan bahwa habitus ini telah tertransfer kepada generasi baru koran ini.
Hal ini misalnya terlihat jelas dalam pemberhentian pemberitaan kasus Saeni dimana praktik swasensor terjadi di level wartawan dan editorial. Demikian halnya, dalam kasus perda antipelacuran di Tangerang. Tidak ada intervensi langsung dari pemilik harian Kompas ke ruang redaksi, sebagaimana terjadi di sejumlah media lain di Indonesia yang diteliti Tapsell (2012) dan Haryanto (2011). Jadi, berbeda dengan media- media lain, praktik swasensor di redaksi Kompas justru diputuskan dibuat oleh para wartawan dan editorial.
Di dalam benak setiap wartawan Kompas telah ditanamkan kesadaran untuk selalu berhati- hati dalam memberitakan persoalan agama, karena mereka akan sendirian jika menghadapi tekanan dari pihak luar. Sikap ini misalnya disampaikan oleh, Banowati redaktur senior di Kompas , sebagai berikut:
“Jika Kompas menghadapi masalah, tak akan ada yang membantu kita. Lihatlah, beberapa kali kita didemo oleh FPI, apa ada media-media lain yang membantu kita? Tidak ada. Justru akan dipakai oleh saingan kita untuk menjatuhkan.” (wawancara di Jakarta, 10 September 2016)
Dalam kasus Saeni terlihat bahwa, Bima, wartawan yang bertugas di Kota Serang, langsung berhenti menulis kasus ini ketika mengetahui pimpinan redaksinya mengalah pada tekanan FPI, sekalipun tidak ada larangan langsung. Sedangkan dalam kasus di Tangerang, transfer habitus swasensor itu dilakukan secara langsung dengan meminta wartawan yang bersangkutan tidak lagi memberitakan persoalan ini. Dengan pola ini, wartawan-wartawan Kompas yang
bergabung setelah era represi Orde Baru, akhirnya mengikuti gaya jurnalistik lama yang dibangun para pendahulunya.  Situasi ini juga disebutkan Semar, salah satu pemilik saham yang juga komisaris harian Kompas , “Sebagai pemilik, kami tidak pernah mencampuri redaksi. Itu kami sadari betul, karena independensi ruang redaksi itu kepercayaan publik pada koran” (Wawancara di Jakarta, 11 September 2016)

## EKONOMI POLITIK SWASENSOR
Pembahasan di atas menunjukkan adanya praktik swasensor yang dilakukan jajaran redaksi Kompas dalam berita-berita terkait agama. Sensor ini awalnya dari diri masing-masing wartawan atau gate keeper di ruang redaksi, yang kemudian menjadi sikap koran ini. Sesuai konsep Shoemaker dan Reese (2014) dalam model yang disebutnya sebagai Hierarchical Influence Model, bias dalam praktik pemberitaan di suatu media yang dipengaruhi kepentingan personal dari individu wartawan, harus juga dilihat kaitannya dengan budaya organisasi di dalam media itu sendiri dan setting sosial dan ekonomi di belakangnya.
Penelitian Ahmad Arif (2016) sebelumnya menemukan, bahwa praktik swasensor ini juga diterapkan harian Kompas dalam berbagai bidang liputan, termasuk dalam memberitakan sengketa pengelolaan sumber daya alam. Dalam kasus pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara, Jawa Tengah sepanjang tahun 2014 – 2016, harian Kompas tidak hanya menyensor berita yang kritis terhadap pembangunan pabrik semen di kawasan lindung ini, namun juga membuat berita dengan bingkai mendukung pembangunan pabrik semen.
Dengan melihat situasi ini, terlihat bahwa, pertimbangan bisnis menjadi faktor dominan bagi Kompas dalam menentukan arah redaksinya.
Bisnis dalam hal ini tidak hanya dimaknai pada situasi di harian Kompas , namun menyangkut kepentingan sejumlah perusahaan dalam grupnya. Untuk memahami hal ini bisa dilihat dari wawancara berikut:
Jajaran redaksi Kompas memiliki ketakutan tertentu, yang ini kemudian mengorbankan prinsip-prinsip jurnalisme. Misalnya, ada seorang redaktur senior yang menyampaikan ketidaksetujuannya ketika Kompas memberitakan demonstrasi masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa (Bali). Menurut dia, berita itu seharusnya tidak mendapat porsi besar, “Anak-anak muda itu modalnya nekad saja. Apalagi ada yang
main di media sosial menolak reklamasi itu. Kamu mikir tidak, yang mau bikin Teluk Benoa itu siapa? Bagaimana nanti kalau TW (Tommy Winata—pen) mengerahkan orangnya. Nggak usah membikin kekerasan, cukup nongkrong saja ke Hotel Santika (hotel milik KKG—pen)  dan teriak-teriak, di lobby atau restoran, dengan gaya pura-pura mabuk. Kamu pikir ada tamu mau datang ke Santika? (Wawancara di Jakarta, 23 April 2016)
Kasus yang sama juga dikhawatirkan akan dialami Kompas jika harian ini melawan FPI. Menurut Antarejo, banyak petinggi koran ini yang mengkhawatirkan, protes ini akan mengganggu bisnis berbagai usaha dalam KKG.
Banyak ketakutan yang dikembangkan, yang tidak pernah didiskusikan secara jurnalistik dan kemudian mengorbankan prinsip-prinsip jurnalistik. Misalnya terkait pemberitaan korban 1965, ataupun persoalan-persoalan kekerasan berlatar agama. Keputusan naik dan tidaknya suatu berita akhirnya tidak memakai standar dan ukuran jurnalistik lagi, tetapi lebih karena berlatar kepentingan bisnis semata. (Wawancara di Jakarta, 23 April 2016)
Dari ilustrasi ini bisa diketahui, bahwa sikap Kompas ini diambil sebagai mekanisme survival mereka menghadapi kondisi ekonomi politik. Benar bahwa, represi media oleh penguasa secara politik tidak lagi terjadi. Namun, tak ada jaminan represi publik tidak terjadi. Apalagi, Kompas memiliki beberapa titik lemah. Kelemahannya ini adalah, pertama, koran ini didirikan oleh kelompok minoritas Katolik. Kedua, koran ini mengalami beberapa kali kejadian yang membuat publik terus menghubungkannya dengan kepentingan anti-Islam, terutama dengan adanya perjanjian damai dengan Tim Pembela Islam (TPI) pada tahun 1997. Kasus lain yang menjadi catatan adalah pembredelan tabloid Monitor karena dianggap menghina umat Islam.
Berbagai titik lemah Kompas ini diperparah dengan keberadaan koran ini yang telah menjadi bagian dari grup KKG sejak enam tahun terakhir. Dengan kebijakan  ini, perusahan-perusahaan media di lingkup KKG, termasuk Kompas , dituntut saling bersinergi dengan prinsip Triple M, yakni multimedia, multichannel, dan multiplatform. Strategi Triple M ini diluncurkan Kompas secara resmi sejak tahun 2010, yang intinya adalah konten Kompas harus bisa dibaca melalui berbagai wahana (kertas, computer, TV, mobile phone, dan
lain-lain). Selain cabang-cabang perusahaan di bidang media, KKG juga tumbuh merambah aneka bisnis lainnya, mulai dari perhotelan, toko buku, percetakan, eksibsi, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, tisu, hingga konstruksi jalan tol. Banyaknya cabang bisnis ini semakin memperumit posisi koran ini dalam mengambil sikap terhadap sejumlah persoalan, terutama jika menyangkut cabang usaha KKG. Sebagai bagian dari sebuah kapal besar KKG, sebagai media, Kompas tidak lincah lagi dalam bermanuver. Dampak buruk konvergensi media terhadap kebebasan media sebenarnya sudah banyak diingat para peneliti sebelumnya, misalnya Allan (2010). Dalam kasus Kompas hal ini jelas terlihat dengan makin terbatasnya gerak Kompas . Keputusan redaksi yang dibuat di koran ini akan dibebani dengan beragam perusahaan lainnya. Demikian sebaliknya, tindakan yang dilakukan perusahaan lain dalam grup media ini akan dibebankan kepada Kompas , sebagaimana terjadi dalam kasus pembakaran buku-buku terbitan PT Gramedia Pustaka Utama yang dianggap menyerang Islam.
Pada 13 Juni 2012, penerbit PT GPU membakar 216 buku terjemahan yang diterbitkannya berjudul 5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia karya Douglas Wilson. Pembakaran dilakukan di kompleks kantor Kompas Gramedia. Peristiwa pembakaran buku tersebut diawali karena adanya protes dan pelaporan oleh anggota FPI ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan pelecehan terhadap agama Islam yang tertera di buku bersangkutan. Adapun pihak-pihak yang dilaporkan oleh FPI adalah Direktur Utama PT Gramedia Pustaka Utama (GPU), Wandi Subrata, editor Herdian Cahya Krishna, serta penerjemah Hendry Tanaja. Buku yang beredar sejak Maret 2012 ini awalnya dicetak sebanyak 3000 eksemplar. Sampai awal bulan Juni 2012 tercatat telah terjual sebanyak 489 eksemplar. Menarik dicermati di sini adalah respon Gramedia yang memilih membakar buku-buku itu, dibandingkan menghadapinya di pengadilan. Hal ini mengingatkan pada tindakan yang sama yang dilakukan Kompas saat menghadapi tuntutan Tim Pembela Islam (TPI) pada tahun 1997.
Koran Kompas menulis peristiwa ini dengan menulis berita di halaman 26 pada Kamis, 14 Juni 2012 dengan judul “Gramedia Pustaka Musnahkan Buku.” Di dalam tubuh berita dikutip ucapan Direktur Utama PT GPU, Wandi S Brata, bahwa
terbitnya buku itu memang keteledoran penerbit karena menerjemahkan sesuai dengan buku aslinya. ”Di Toko Buku Gramedia sudah tidak ada lagi. Kemarin kami sudah membakar buku yang ditarik. Berapa pun buku yang datang langsung dimusnahkan. Saat ini kami masih menunggu yang dalam perjalanan ke Jakarta,” ujarnya ( Kompas , 14 Juni 2012, Hal 26). Pembakaran buku jelas merupakan persoalan besar bagi tradisi intelektual, namun realitas ini diterima oleh Kompas , bahkan tanpa ada penyanggahan. Hal ini sekali lagi menunjukkan sikap mengalah harian Kompas terhadap FPI, demi mengamankan bisnis kelompok usaha mereka.

## PENUTUP
Praktik swasensor di Kompas yang ditandai dengan cenderung berhati-hati dan memilih menarik diri jika ada tekanan dari pihak luar sebagaimana terjadi dalam pemberitaan kasus Saeni, merupakan praktik yang telah lama dilakukan koran ini. Praktik swasensor ini, sebagaimana diteliti oleh Tapsell (2012) dan Haryanto (2011), bukan khas Kompas , namun merupakan fenomena yang lazim dilakukan media di Indonesia setelah tumbangnya Orde Baru. Namun demikian, praktik swasensor di Kompas menunjukkan cara yang berbeda dengan model intervensi langsung pemilik ke koran, sebagaimana diteliti Tapsell (2012) dan Haryanto (2011). Tak ada intervensi langsung pemilik untuk menghentikan berita-berita yang dianggap  membahayakan Kompas , namun sensor ini dilakukan sendiri oleh para wartawan di lapangan dan kemudian jajaran editorial, yang menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi habitus sehingga memiliki akar yang kuat di media ini.
Selama ini Kompas menangguk keuntungan dengan praktik swasensor yang dilakukannya. Dengan bersikap kooperatif terhadap kekuasaan, media ini berhasil membangun kerajaan bisninya. Bukan hanya di bidang media, tetapi juga di berbagai bidang lainnya. Ketika kekuasaan Orde Baru kemudian runtuh, sikap minoritas Kompas tidak berubah. Publik tidak bisa menghapus sejarah Kompas yang didirikan oleh kelompok minoritas. Situasi ini difahami betul oleh Kompas , sehingga dia akan selalu memilih berkompromi, dibandingkan melawannya, sekalipun itu harus mengorbankan prinsip-prinsip jurnalistiknya. Jika dulu praktik swasensor dilakukan sebagai siasat
untuk menghadapi represi penguasa Orde Baru, hal ini sekarang dilakukan untuk mengamankan bisnis media dan grup usahanya.
Selain faktor habitus swasensor yang membatasi kerja media di Indonesia dalam mengungkap suatu masalah secara tuntas dan lugas, belajar dari kekalahan Kompas terhadap FPI dalam kasus Saeni dan beberapa kasus lainnya, kita bisa melihat banyaknya batasan yang dihadapi media di Indonesia. Tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang represif, ternyata tidak menjamin iklim kebebasan Kompas sebagai media konvensional dengan oplah terbesar di Indonesia, dalam berekspresi, terutama jika menyangkut persoalaan kekerasan dan represi atas nama agama. Sebaliknya, media-media online yang dikendalikan kelompok radikal sebagaimana diidentifikasi Hamayotsu (2013), menunjukkan sikap lebih agresif dalam menyebarkan fahamnya, termasuk dengan memanfaatkan kelemahan dan kekalahan media konvensional dalam menghadapi tekanan FPI ini.

## PUSTAKA ACUAN
Arif, A. (2016). Semen yang Membelah Media: Relasi Kuasa di Balik Kontestasi Wacana Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng Utara di Harian Kompas . Tesis. Program Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford Univ. Press Stanford, California Bourdieu, P. (2010). Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya. Terjemahan The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Dhakidae, D. (1991). The Rise of Capital and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry. Dissertation, Cornell University, Ithaca.
Fenton, N. (2007). Bridging the Mythical Divide: Political Economy and Cultural Studies Approaches to the Analysis of the Media.
London: Sage Publications.
Hamayotsu, K. (2013). “The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media
Freedom and Religious Intolerance.” Journal of Contemporary Asia, Vol. 43, No. 4 ,
658-577
Hanitzcsh, T. (2005). “Journalist in Indonesia: Educated but Timed Watchdogs.” Journalism Studies, Volume 6, Nomor 4, 2005, pp.
493-508
Hanitzcsh, T. (2006). “Mapping Journalisme
Culture: Teoritical Taxonomy and Case Studies from Indonesia.” Asian Journal of Communication . Vol. 16, No. 2, Juni 2006. Pp 169-186
Haryanto, I.  (2011). “Media Ownership and Its
Implications for Journalist and Journalism in Indonesia.” Dalam Hill, T dan Sen, Krishna. (eds.) Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia. USA: Routledge
Hui, J. Y. (2010). “The Internet in Indonesia: Development and Impact of Radical Websites.” Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 33, No. 2. Keller, A. (2009). Tantangan dari Dalam: Otonomi redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika. Jakarta: Friderich Ebert Stiftung
Lim, M. (2011). “@Crossroad: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia.” Participatory Media Lab, Arizona State University and Ford Foundation
Miller, T. (2008). “Step Away from the Croissant’: Media Studies 3.0.” Dalam Hesmondhalgh, David & Toynbee, Jason. (eds). The Media and Social Theory . USA and Canada: Routledge
Nugroho, Y., Putri, D., & Laksmi, S. (2012). Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) and HIVOS
Oetama, J. (2009). Menggugat Diri dan Bersyukur. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Ojong, P.K. (1981). Kompasiana: Esei jurnalistik tentang Berbagai Masalah . Jakarta: Penerbit Gramedia
Sen, K & Hill, D. T. (2001). Media, Budaya dan Politik di Indonesia. Edisi terjemahan.
Jakarta: ISAI
Soemaker, P & Reese, S. D. (1991) Mediating the Message:Theories of Influences on Mass Media Content . New York: Longman Steele, J. (2011). “Indonesian Journalism Post- Suharto: Changing Ideas and Profesional Practices.” Dalam Hill, T dan Sen, Krishna. (eds.) Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia. USA: Routledge Sudibyo, A., & Patria, N. (2013). “The Television Industry in Post Authoritarian Indonesia.” Dalam Journal of Contemporary Asia , doi. 10. 1080/ 00472336. 2012.757434
Sularto, S. (2015). Syukur Tiada Akhir. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Tapsell, R. (2012). “Old Tricks in a New Era:
Self-Cencorship in Indonesian Journalism.” Asian Studies Review, Juni 2012, vo. 36, pp 227-245
Wijayanto. (2015). “Old Practice in a New Era: Rasa as Basis of Self-Cenconship in Kompas Daily Newspaper”. GSTF Journal on Media & Communcations (JMC), Vol. 2, No. 2, September 2015. Pp 66 - 74
Media Online https://www.arrahmah.com/news/2016/06/17/fpi- menolak-pemberitaan-negatif-ramadhan- oleh- kompas -group.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://www.beritasatu.com/nusantara/369946- mui-penyitaan-dagangan-warteg-saeni- tidak-dibenarkan.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://www.beritasatu.com/politik/369841- ribuan-perda-dibatalkan-mayoritas-terkait- masalah-toleransi.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://www.dakwahmedia.net/2016/06/setelah- digeruduk-fpi-ini-pengakuan.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
https://news.detik.com/foto-news/3235059/ fpi-datangi-kantor- kompas . Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://news.detik.com/berita/3231404/wapres-jk- bela-ibu-warteg-yang-dagangannya-disita- satpol-pp-di-serang. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://news.detik.com/berita/3233433/ketua- dpr-minta-perda-soal-razia-makanan-saat- ramadan-dievaluasi. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://www.fpi.or.id/2016/06/fpi-datangi-tegur- kompas -terkait.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://islamedia.id/framing-berita-dikasus-razia- warteg-fpi-akan-datangi-media- kompas /. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://www.jpnn.com/read/2016/06/13/434557/ Cerita-Ibu-Pemilik-Warteg-di-Serang-Soal- Serbuan-Maut-Satpol-PP-. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://www.jpnn.com/read/2016/06/14/435569/ Punya-Perda-Larangan-Warung-Buka- Saat-Ramadan-Siap-Siap-Saja-Dievaluasi-. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September
2016
http://mediaindonesia.com/index.php/news/ read/50479/wakil-presiden-dukung- saeni/2016-06-12. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/ read/50757/pemerintah-batalkan-perda- intoleransi/2016-06-14. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://www.portalpiyungan.com/2016/06/wajib- tonton-full-video-fpi-datangi.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
http://www.remotivi.or.id/amatan/313/ Kompas - dan-FPI:-Kisah-Usang-Yang-Terus- Berulang. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24
September 2016
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/ umum/16/06/13/o8p5x6383-jokowi-beri- santunan-untuk-ibu-penjual-warteg. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/ hukum/16/06/14/o8rtav330-kasus-nenek- saeni-kemendagri-usul-revisi-perda-di-
serang. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016 http://www.suaranews.com/2016/06/didatangi- fpi- kompas -keder-hingga-minta.html. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
h t t p s : / / m . t e m p o . c o / r e a d / n e w s / 2016/06/16/078780515/soal-razia-warung- makan-di-serang-fpi-datangi- kompas . Dilihat terakhir pada Sabtu, 24 September 2016
h t t p s : / / m . t e m p o . c o / r e a d / n e w s /
2016/06/12/173779179/ibu-penjual-nasi- dapat-bantuan-10-juta-dari-presiden- jokowi. Dilihat terakhir pada Sabtu, 24
September 2016
h t t p s : / / m . t e m p o . c o / r e a d / n e w s / 2016/06/13/063779490/jokowi-batalkan- 3-143-perda-perda-serang-tak-termasuk.
Dilihat terakhir pada 24 September 2016. h t t p : / / w w w. v i v a . c o . i d / r a m a d a n 2 0 1 6 / read/784442-mui-penutupan-warung-di- bulan-ramadan-tak-perlu-represif. Dilihat terakhir pada 24 September 2016.
http://nasional.news.viva.co.id/news/ read/784642-perda-larangan-jual-makanan-
di-bulan-puasa-akan-dievaluasi. Dilihat terakhir pada 24 September 2016.
h t t p : / / n e w s . o k e z o n e . c o m / r e a d / 2016/06/13/340/1413823/warteg-tetap- buka-bu-eni-saya-buta-aksara. Dilihat terakhir pada 24 September 2016.
h t t p : / / n e w s . o k e z o n e . c o m / r e a d / 2016/06/13/340/1414025/selain-serang- daerah-ini-miliki-perda-intoleransi. Dilihat terakhir pada 24 September 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=rG0IlXysIKI.
Dilihat terakhir pada 24 September 2016.