licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Konstruksi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Memberikan Keterangan pada Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products M. Adib Akmal Hamdi 1 , Xavier Nugraha 2 , Gio Arjuna Putra 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, m.adib.akmal.hamdi-2019@fh.unair.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO In the light of this background, the focus of this article is on 3 (three) issues namely: the MPR's authority to interpret the constitution, the construction of ius constitutum providing statements by the MPR in reviewing laws in the Constitutional Court, and the reconstruction of the ius constituendum model of  providing  information  on  requests  for  review  of  laws  law  in  the Constitutional Court. This article is a legal research with a reform-oriented research type with statutory, case, and conceptual approaches. Based on this research, several things were found, namely: (1) the People’s Consultative Assembly has the authority to interpret the constitution based on Article 3 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; (2) the construction  of  the  ius  constitutum  position  of  the  People’s  Consultative Assembly in the petition for review of a law at the Constitutional Court is derogated  by  the  exclusion  of  the  MPR  as  giving  explanation  in Constitutional Court Law Number 6 Year 2005; (3) at the ius constituendum level, the involvement of the People’s Consultative Assembly in carrying out originalism interpretation  of  the  constitution  can  be  realized  through  the provision  of  explanation  in  a  tripartite  manner,  namely  the  Government and/or the DPR as legislators and the People’s Consultative Assembly as the framers of the constitution. This article provides recommendations for the need to amend the provisions of the Constitutional Court's procedural law,
so as to provide space for substantive participation for the MPR in providing an interpretation of its constitution.
Manuscript History: Received: 2022-12-10
Accepted: 2023-03-29
Corresponding Author: M. Adib Akmal Hamdi, Ahmadfadlyh@gmail.com Keywords : People's Consultative Assembly; Code of Procedures on Judicial Review of Law Against The Constitution; Constitutional Interpretation
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Hamdi,  M.  A.,  Nugraha,  X.,  &  Putra,  G.  A.  (2023). Konstruksi  Kewenangan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  dalam  Memberikan  Keterangan  pada  Perkara Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6 (2). doi:10.31328/wy.v6i2.4255

## PENDAHULUAN
Pasca  amandemen  UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi    menjadi  institusi  yang  sangat penting  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran sebagai  pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution ),  yang  bertanggung  jawab untuk  menjaga  supremasi  konstitusi  serta  tidak  diinjak-injak  akibat  munculnya  kondisi ketiadaan  upaya  hukum  untuk  membatalkan  undang-undang  yang  bertentangan  dengan
konstitusi  sebagaimana  yang  terjadi  sebelum  amandemen  UUD  NRI  1945. 1 Hal  ini merupakan perubahan mendasar dalam identitas negara hukum ( rechtstaat ) Indonesia yang menegaskan pentingnya penguatan supremasi konstitusi.
Mahkamah Konstitusi juga menjadi penjaga utama tatanan (tertib) konstitusi, melalui kewenangannya dalam melakukan penafsiran Konstitusi. 2 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan secara konstitusional dalam melakukan constitutional review ( verfassungstreitigkeit ) untuk menguji undang-undang, secara formil dan materiil, terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan constitutional review memandang bahwa permohonan yang dimohonkan  tidak  jelas  dan/atau  memandang  terdapat  urgensi  untuk  menghadirkan pemberi keterangan, 3 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  sebagaimana    terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (selanjutnya  disebut  UU  MK)  memberikan  kewenangan  kepada  Mahkamah Konstitusi  untuk  meminta  keterangan  dan/atau  risalah  rapat  kepada  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden.
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  lembaga  yang  berwenang  melakukan constitutional  review, MPR  tetap  memiliki  peran  yang  penting  sebagai  lembaga  yang membentuk undang-undang dasar. Hal ini dikarenakan struktur ketatanegaraan Indonesia mendudukkan  MPR  sebagai  lembaga  negara  utama  ( main  states/primary  constitutional organs ) 4 yang memiliki kewenangan konstitusional mengubah dan menetapkan UUD 1945 sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Dengan  demikian,  MPR merupakan  lembaga  negara  yang  berkelindan  langsung  dengan  proses  perumusan  dan perubahan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  konstitusi  perubahan  sehingga  dapat  dikatakan sebagai perumus konstitusi ( the framers of the constitution ).
Secara  normatif,  aksioma  dipahami  bahwa  MPR  sebagai  perumus  perubahan konstitusi.  Karenanya,  penting  untuk  memahami  bagaimana  pasal  dalam  UUD  NRI  1945 dirumuskan,  suasana  kebatinannya  ( geistlichen  hintergrund ),  dan  perdebatan  intelektual ( intellectual  debates )  yang  melatarbelakangi  perumusan  pasal  dalam  UUD  NRI  1945. Seharusnya,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  ruang  untuk  MPR  agar  dilibatkan  dalam pemberian  keterangan.  Namun,  dalam  tataran  empiris,  keterlibatan  MPR  belum  terlalu substantif  untuk  memberikan  keterangan  pada  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah Konstitusi.  Problematika  ini  disebabkan  karena  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara  dalam Pengujian Undang-Undang  (selanjutnya disebut PMK 6/2005) 5 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan porsi kepada  Presiden/Pemerintah,  DPR,  dan/atau  DPD  sebagai  lembaga  pembentuk  undang- undang untuk memberikan keterangan, sehingga tidak memberikan ruang substantif yang sama kepada MPR untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon. Kondisi ini contrario in adjecto (‘ tegenstrijdigheid door de toevoeging’) vis -à-vis dengan ketentuan Pasal  54  UU  MK.  Ketentuan  Pasal  54  UU  MK  memungkinkan  keterlibatan  MPR  untuk memberikan keterangan, tetapi hal in belum dilakukan secara substantif. Oleh karena itu, rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  sebagai  berikut:  apakah  MPR  berwenang
1 Brian Z. Tamanaha, On The Rule of Law: History, Politics, Theory , Cambridge University Press, New York,
2004, h. 5.
2 Keith E. Whittington, Political Foundations of Judicial Supremacy: The President, The Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S History , Princeton University Press, New Jersey, 2007, h. 1.
3 Lihat beberapa contoh dalam pertimbangan hukum paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVI/2018 dan pertimbangan hukum paragraf [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021.
4 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional , PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, h. 13.
5 Lihat juga dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.
melakukan  penafsiran  konstitusi;  bagaimana  konstruksi ius  constitutum pemberian keterangan  oleh  MPR  dalam  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi;  dan bagaimana  rekonstruksi ius  constituendum model  pemberian  keterangan  di  Mahkamah Konstitusi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kewenangan  MPR  dalam  melakukan penafsiran  konstitusi,  memotret  ruang  keterlibatan  substantif  MPR  dalam  tataran ius constitutum, dan  merekonstruksi  tatanan  model  pemberian  keterangan  oleh  MPR  dalam hukum  acara  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi  pada  tataran ius constituendum .
METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  tipologi  penelitian  merupakan reform-oriented  research . Reform-oriented  research sebagaimana  dipaparkan  oleh  Terry Hutchinson adalah penelitian yang secara intensif mengevaluasi kecukupan aturan hukum yang ada untuk kemudian merekomendasikan perubahan pada aturan yang dirasa kurang. 6 Tujuan  dari  penelitian  hukum  dengan  tipologi reform-oriented  research adalah  untuk merumuskan,  merekomendasikan,  dan/atau  merekonstruksi  aturan-aturan  hukum. Mengingat  teori  kebenaran  dalam  ilmu  hukum  bersifat  koherensi  dan  pragmatis,  maka tujuan penelitian hukum juga untuk memberikan preskripsi yang menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah/isu hukum. 7 Penelitian ini mengombinasikan 3 (tiga)  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yakni  pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan,  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk menelaah  konseptualisasi  dan  teori-teori  penafsiran  konstitusi  dalam  pengujian  undang- undang  ( constitutional  review ).  Melalui  pendekatan  perundang-undangan,  akan  ditelisik hubungan antara UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur ihwal hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berbekal dua pendekatan tersebut,  digunakan  juga  pendekatan  kasus  yang  dilakukan  melalui  cara  inventarisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk menemukan  koherensi antara argumentasi hukum  yang  sedang  dibangun  dengan  fakta  hukum  dalam  tataran  praktik.  Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini akan berfokus pada beberapa bahan hukum yakni bahan hukum utama dan bahan hukum penunjang. 8 Bahan hukum utama menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan isu hukum yang diangkat.  Bahan  hukum  penunjang  yang  menjadi  referensi  kajian  dalam  penelitian  ini bersumber dari literatur-literatur hukum baik berupa buku dan artikel-artikel ilmiah berupa jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan MPR dalam Melakukan Penafsiran Konstitusi
Pasal  3  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  secara expressis  verbis menegaskan  kewenangan konstitusional  MPR  dalam  mengubah  dan  menetapkan  UUD  1945.  MPR  melalui  proses amandemen  terhadap  UUD  1945  merumuskan  norma-norma  dasar  konstitusional  yang hanya  mengandung  prinsip,  garis-garis  besar,  dan  aturan-aturan  fundamental  bernegara guna  tertib  penyelenggaraan  bernegara. 9 Karakteristik  Aturan  Dasar  Negara ( staatsgrundgesetz )  bangsa  Indonesia  dalam  Penjelasan  Umum  Angka  IV  UUD  NRI  1945 yang  hanya  mengandung  prinsip,  garis-garis  besar,  dan  aturan-aturan  fundamental bernegara  menjadikan  konstitusi  bersifat  supel  (elastis) , sehingga  tidak  lekas  usang ( verouderd )  serta  mampu  adaptif  terhadap  perkembangan  dan  dinamika  kehidupan masyarakat  negara  Indonesia.  Hukum  harus  terus-menerus  dikembangkan  guna menghadapi problematika sosial yang baru sebagai akibat dari perubahan masyarakat yang
6 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law , Thomson Reuters (Professional) Australia Limited, Pyrmont, 2018, h. 7.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, h. 47.
8 Ibid. , h. 141.
9 Maria Farida Indrati Soeprapto, lmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , PT. Kanisius, Sleman, 2007, h. 66.
lebih  cepat  daripada  perubahan  hukum. 10 Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penafsiran terhadap  konstitusi  sebagai  hukum  tertulis,  guna  mengakomodasi  kompleksitas permasalahan  ketatanegaraan  dan  perkembangan  sosial-kemasyarakatan  baru. 11 Melalui interpretasi  konstitusional  yang  tercermin  dalam  putusannya  ( constitutional interpretation ),  Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya  menelusuri  makna  dan  arti  yang terkandung dalam norma dasar konstitusi, 12 tetapi juga melakukan “perubahan” terhadap UUD NRI 1945 di luar proses amandemen formal ( formal amendment ), 13 melindungi hak- hak asasi manusia ( the protector of human rights ) dan hak konstitusional warga negara ( the protector  of  citizen’s  rights ), 14 serta  menjamin  tegaknya  konstitusionalisme  modern  dan supremasi konstitusi sebagai asas absolut terwujudnya negara hukum. 15
Dalam  konteks  penafsiran  konstitusi,  keberadaan  penafsiran  konstitusi  merupakan upaya  pencarian  jawaban  atas  pertanyaan  bagaimana  kita  memandang  konstitusi  dan tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapainya,  dengan  menggunakan  spektrum  yang  lebih  luas sebagaimana dikemukakan oleh Sir Anthony Mason. 16 Konstitusi mengandung cita hukum ( rechtsidee ) intensional yang akan diwujudkan, seperti: kemakmuran rakyat; perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan akses pendidikan; dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga negara. 17 Semua  cita  hukum  tersebut  dirumuskan  secara  abstrak  dalam  pasal-pasal  UUD 1945,  sehingga  memerlukan  penafsiran  konstitusi  untuk  melindungi,  memenuhi,  dan mengimplementasikannya.
Tidak berlebihan apabila Mr. Dooley sebagaimana dikutip oleh Boris I. Bittker berkata bahwa “ This funny about the constitution. It reads plain, but no one can understand it without an  interpreter .” 18 Karenanya,  diperlukan  adanya  upaya  penafsiran  konstitusi.  Terdapat  2 (dua) mazhab besar dalam bidang penafsiran konstitusi, yakni originalism ( interpretivism ) dan non-originalism ( non-interpretivism ).  Aliran  originalisme  memahami  teks  konstitusi secara  harfiah  ( plain  meaning  interpretation )  dengan  rujukan  pada  orisinalitas  makna norma  yang  dipahami  oleh  perumus  ( original  meaning  interpretation ),  yang  terkadang memasukkan  juga  cara  pandang  semangat  dan/atau  intensi  yang  dicita-citakan  ( original intent )  pembentuk  konstitusi  pada  masa  lampau  ketika  konstitusi  tersebut  disusun. 19 Sementara  itu,  aliran non-originalism berpandangan  bahwa  penafsiran  makna  konstitusi
10 Karl N. Llewellyn, “Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound”, Harvard Law Review , Vol. 44 No. 8, 1931, 1236.
11 Thomas Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme, & Power of Common-Wealth Ecclestiasticall and Civill , Yale University Press, New Haven, 2010, h. 241.
12 Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dalam Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint , PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, h. 77.
13 Kenneth C. Wheare, Modern Constitutions , Oxford University Press, Oxford, 1996, h. 126–151.
14 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously , Harvard University Press, Cambridge, 1978, h. 133 Hal yang senada juga dikemukakan oleh Alec Stone Sweet dalam; Alec Stone Sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe , Oxford Oxford University Press, 2002, h. 137.
15 Conrado Hubner Mendes, Constitutional Courts and Deliberative Democracy , Oxford University Press, Oxford, 2013, h. 2 Bandingkan dengan karakteristik supremasi konstitusi yang dikemukakan oleh Jutta Limbach dalam Jutta Limbach; Jutta Limbach, “The Concept of The Supremacy of The Constitution”, The Modern Law Review , Vol. 64 No. 1, 2001, 3.
16 Sir Anthony Mason, “The Interpretation of a Constitution in A Modern Liberal Democracy”, Interpreting Constitutions, Theories, Principles, and Constitutions , dalam ed. Charles Sampford dan Kim Preston The Federation Press, Sydney, 1996, h. 14.
17 Bagus Oktafian Abrianto, Sri Winarsi, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany, “Citizen Lawsuit as a Legal Effort on Government Eco-Unfriendly Action”, Review of International Geographical Education Online , Vol. 11 No. 4, 2021, 210.
18 Boris I. Bittker, “Interpreting The Constitution: Is The Intent of The Framers Controlling? If Not, What Is?”, Harvard Journal of Law and Public Policy , Vol. 19 No. 1, 1996, 9.
19 Daniel A. Farber dan Suzanna Sherry, Judgement Calls: Principle and Politics in Constitutional Law , Oxford University Press, New York, 2009, h. xx.
harus  bersifat  adaptif  dan  bergerak  linear  mengikuti  kebutuhan,  kondisi  baru,  dan pergerakan sosial ekonomi masyarakat, tanpa perlu proses amandemen formal. 20 Dalam  praktik  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi,  hakim-hakim Mahkamah Konstitusi memiliki independensi secara personal, bebas menggunakan metode penafsiran konstitusi yang paling tepat dan paling mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak terikat pada  salah  satu  jenis  metode  penafsiran  konstitusi,  bahkan  dapat  mengombinasikan metode-metode penafsiran konstitusi tersebut menjadi metode penafsiran konstitusi living originalism 21 atau  metode  penafsiran  konstitusi  yang  berkembang  lainnya.  Melalui penafsiran  konstitusionalnya  terhadap  suatu  kasus,  hakim  sesungguhnya  menjadi “pencipta” hukum 22 sehingga dapat mempersempit atau memperluas kaidah-kaidah dalam konstitusi dan memiliki legitimasi secara yuridis-konstitusional untuk menentukan “ what the law it is ”. Implikasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Laurence Klaus dan Richard S. Kay, kebebasannya untuk merumuskan interpretasi atas suatu konstitusi yang bersumber pada  doktrin judicial  activism ,  mendorong  Mahkamah  Konstitusi  untuk  terlibat  dalam positive constitutional lawmaking , yakni kondisi ketika perubahan dalam suatu penafsiran konstitusi yang telah diformulasikan oleh Mahkamah Konstitusi, menciptakan “kewajiban” afirmatif bagi publik untuk menaati dan menjalankannya. 23
Beberapa  pendapat  dan  praktik  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kewenangan MPR atas penafsiran konstitusi. Dalam  konteks  pertanyaan  apakah  MPR  berwenang  melakukan  penafsiran  konstitusi, jawabannya adalah semua lembaga negara, termasuk rakyat sebagai sumber, pemilik, dan pemegang  kedaulatan  tertinggi 24 boleh  turut  melakukan  penafsiran  konstitusi. Namun, tafsiran-tafsiran  lembaga  tersebut  tidak  bersifat  final  dan  otoritatif, seperti  Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  and  binding, erga  omnes , 25 dan inkracht  van gewijsde sejak saat dibacakan. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 hanya menyebut bahwa “ Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar . . ” . Dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap frasa “final”, maka Penjelasan Pasal 10  ayat  (1)  UU  MK  yang  merupakan  aturan  pelaksanaan  dari  Pasal  24C  UUD  NRI  1945 , merumuskan bahwa “ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. ”
Dalam  menelaah  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  pada  praktik  pengujian konstitusional,  maka  Penulis  membandingkan  antara  Indonesia  dengan  Amerika  Serikat. Perbandingan  hukum  dengan  Amerika  Serikat  dilakukan  atas  dasar  alasan  yakni  praktik awal  pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  oleh  pengadilan,  dilakukan  oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui kasus Marbury v. Madison (1803). Pelaksanaan praktik  pengujian  konstitusional  tersebut  tidak  ditemukan  ketentuan  dalam  konstitusi Amerika  Serikat.  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat,  pasca  kasus Marbury  v.  Madison ,
20 David A. Strauss, The Living Constitution , Oxford University Press, New York, 2010, h. 1 Bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh John W. Compton dalam; John W. Compton, The Evangelical Origins of The Constitution , Harvard University Press, Cambridge, 2014, h. 133.
21 Jack M. Balkin, Living Originalism , The Belknapp of Harvard University Press, Cambridge, 2011, h. 3 Bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh James E. Fleming dalam; James E. Fleming, “Living Originalism and Living Constitutionalism as Moral Readings of The American Constitution”, Boston University Law Review , Vol. 92 2012, 1175–1176.
22 E.W. Thomas, The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles , Cambridge University Press, New York, 2005, h. 4.
23 Allan Randolph Brewer Carias, Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study , Cambridge University Press, Cambridge, 2011, h. 50.
24 William H. Rehnquist, “The Notion of A Living Constitution”, Harvard Journal of Law and Public Policy , Vol. 29 No. 2, 1976, 404.
25 M. Ali Safa’at et al., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi) , Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, h. 47.
bertransformasi menjadi institusi negara yang sangat kuat, arbiter terakhir terhadap segala pertanyaan  konstitusional  ( ultimate  arbiter  of  all  constitutional  questions ),  dan  penafsir terakhir  konstitusi  ( the  ultimate  interpreter  of  the  constitution ).  Konsepsi  yang mendudukkan Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai the sole and ultimate interpreter of the constitution berkembang melalui preseden dan interpretasi hakim Mahkamah Agung sendiri, bukan berdasarkan tekstual pasal dalam Konstitusi Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan pendapat Michel Rosenfeld, yang mengatakan bahwa “ The United States Constitution is  remarkably  silent  on  the  subject  of  ultimate  responsibility  for  constitutional interpretation ”. 26
Kedudukan  yang  superior  dalam  penafsiran  konstitusi  Amerika  Serikat  oleh Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  berbeda  dengan  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi Indonesia. Dalam  konteks  nasional,  Mahkamah  Konstitusi  pernah  menegaskan  secara expressis  verbis kedudukannya  sebagai  lembaga  penafsir  Undang-Undang  Dasar  ( the  sole judicial interpreter of the constitution ) dalam Putusan MK 005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus  2006.  Dengan  menggunakan  transliterasi  bebas,  terminologi  “ the  sole  judicial interpreter of the constitution ” bermakna lembaga kekuasaan kehakiman tunggal penafsir Undang-Undang Dasar, bukan lembaga tunggal penafsir konstitusi sebagaimana makna dari the sole interpreter of the constitution . Adanya pemahaman gramatikal terhadap pasal-pasal dalam  konstitusi  tersebut,  baik  Konstitusi  Amerika  Serikat  maupun  UUD  NRI  1945, menunjukan  sama-sama  tidak  secara  definitif  menugaskan  kepada  cabang  kekuasaan negara yang secara legitimate berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi. Pandangan yang berargumentasi  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  mampu melakukan penafsiran konstitusi ( the sole interpreter of the constitution ) dengan landasan bahwa  konstitusi  hanya  menyebutkan  satu  lembaga  yang  dapat  melakukan  pengujian undang-undang  terhadap  konstitusi,  tidak  dapat  dipertahankan  karena  kewenangan pengujian  undang-undang  terhadap  konstitusi  harus  dibaca  satu  nafas  dengan  rangkaian kata sebelumnya yakni “… mengadili  pada tingkat  pertama dan  terakhir yang putusannya bersifat final…” . Adapun finalitas yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan  finalitas  dalam  sifat  produk  putusannya,  yakni  langsung  memiliki  kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi,  bukan  lantas  diinterpretasikan  sebagai  “satu-satunya  penafsir konstitusi”  atau  lembaga  tunggal  penafsir  konstitusi  ( the  sole  interpreter  of  the constitution ) 27 sehingga  mengeliminasi  dan  menolak  tafsir  konstitusi  lembaga  negara lainnya.
Legislatif dan eksekutif melakukan penafsiran konstitusi dalam rangka merumuskan ketentuan  undang-undang  sebagai  aturan  turunan  dari  Undang-Undang  Dasar.  Presiden, selaku  cabang  kekuasaan  eksekutif  yang  berkedudukan  sebagai  kepala  negara  dan pemerintahan, menafsirkan konstitusi agar tindakan pemerintahannya ( bestuurshandelingen )  selaras  dengan  tanggung  jawab  konstitusional  yang  tertuang  pada Pasal  28I  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yakni  melindungi,  menghormati,  dan  menjamin pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia.  Dalam  konteks  legislasi,  Presiden  juga  memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI. Rancangan  undang-undang  tersebut  dibahas  oleh  DPR  RI  dan  Presiden  untuk  mendapat persetujuan  bersama.  Dengan  demikian,  interpretasi  terhadap  norma-norma  Konstitusi dilakukan dalam pembentukan undang-undang. Apabila tafsiran-tafsiran konstitusi tersebut bertentangan satu sama lain dan/atau merugikan hak konstitusional yang telah diatur oleh konstitusi, pengujian konstitusionalitas norma dapat diajukan melalui constitutional review kepada Mahkamah Konstitusi.
26 Michel Rosenfeld, “Executive Autonomy, Judicial Authority, and The Rule of Law: Reflections on Constitutional Interpretation and The Separation of Powers”, Cardozo Law Review , Vol. 15 1993, 137.
27 Saldi Isra dan Feri Amsari, “Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim”, BPHN , 2019, 8.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  perspektif  tersebut  memiliki  kedudukan  yang  tepat sebagai “ the final, authoritative, or sole judicial interpreter of the constitution”. 28 Para penulis berpendapat,  bahwa  MPR  berwenang  untuk  melakukan  penafsiran  konstitusi  dengan sumber kewenangan  yang diperoleh secara  atribusi  dari Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan atribusi melekat secara terus-menerus kepada MPR sebagai original legislator dari  undang-undang  dasar  atau  pembentuk  konstitusi 29 tanpa  perlu  dirumuskan  secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Kedudukan MPR merupakan satu-satunya lembaga yang merumuskan, mengubah, dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR juga terlibat langsung dengan penyusunan perubahan UUD 1945 sehingga dapat dikatakan the framers of the  constitution. Kelembagaan  MPR  yang  fundamental  dalam  struktur  ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perumus konstitusi, tetapi tidak mampu melakukan penafsiran konstitusional  terhadap  produk  hukum  dasar  yang  dirumuskannya  dengan  argumentasi nihil kewenangan eksplisit yang mengaturnya, akan menyebabkan adanya kekacauan secara logika  hukum.  MPR  merupakan  lembaga  negara  utama  yang  interdependen  dengan perjalanan historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, MPR  akan  memahami  bagaimana  suasana  kebatinan  ( geistlichen  hintergrund ),  motivasi, dan/atau  intensi  yang  dicita-citakan  ( original  intent )  oleh  perumus  konstitusi,  serta perdebatan-perdebatan  intelektual  ( intellectual  debates )  yang  terjadi  selama  perumusan dan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945.
Konstruksi Ius Constitutum MPR dalam Memberikan Keterangan pada Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Kedudukan  MPR  sebagaimana  telah  dipaparkan  dalam  pembahasan  sebelumnya sangat  esensial  dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia,  yakni  sebagai  lembaga  negara perumus  konstitusi.  Sebagai  lembaga  negara  yang  terlibat  langsung  dalam  pembentukan konstitusi, MPR dianggap memahami original intent dan original meaning konstitusi. Proses aktivitas interpretasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan pengujian  konstitusional, membutuhkan elemen original intent dan original meaning dari para perumus konstitusi pada masa lalu, karena mustahil dapat membangun alur penafsiran konstitusional  yang  konsisten,  koheren,  dan  konstruktif  tanpa  menggali,  mencari,  dan memahami bagaimana para perumus  konstitusi menafsirkan konstitusi yang dibuat pada masa  lampau.  Pengujian  konstitusional,  sebagaimana  aktivitas  yudisial  lainnya, membutuhkan hukum acara untuk menjamin kepastian hukum terkait prosedur beracara. Pada  pembahasan  ini,  para  penulis  mengawali  pembahasan  dengan  memaparkan  dasar normatif ihwal ius constitutum MPR dalam memberikan keterangan pada pengujian undang- undang  di  Mahkamah  Konstitusi.  Dasar  normatif  tersebut  menjadi  pisau  analisis  untuk merelevansikan  dengan  praktik  faktual  keterlibatan  MPR  sejak  terbitnya  PMK  6/2005 hingga dikeluarkannya PMK 2/2021. Premis minor dan premis mayor yang telah disusun demikian akan ditarik konklusi hukum.

## Konstruksi  Para  Pihak  dalam  Sidang  Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah Konstitusi
Dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdapat  3 (tiga)  kelompok  pihak  yang  berperkara,  yaitu:  Pemohon,  Pemberi  Keterangan,  dan/atau Pihak  Terkait.  Pasal  54  UU  MK  menegaskan  bahwa  lembaga  negara  yang  dapat  menjadi pemberi  keterangan  dan/atau  diminta  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyerahkan risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa adalah MPR, DPR, DPD,  dan/atau  Presiden,  sehingga  kedudukan  MPR  secara expressis  verbis merupakan
28 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, h. 50; Bandingakan dengan Erwin Chemerinsky dalam Erwin Chemerinsky, Interpreting The Constitutions , Praeger Publishers, New York, 1987, h. 105.
29 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, h. 101.
pemberi keterangan. 30 MPR  tidak didudukkan sebagai pihak terkait  karena  bertentangan dengan  Pasal  54  UU  MK.  Selain  itu,  konsekuensi  apabila  MPR  diletakkan  sebagai  pihak terkait,  maka  harus  mendalilkan  bahwa  kewenangannya  terpengaruh  oleh  permohonan. Wewenang MPR sebagai main state organs atau primary constitutional organs hanya akan terpengaruh  apabila  terdapat  undang-undang  yang  mengatur  wewenang  MPR  namun bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  yang  mana  hal  ini  sangat  tidak  mungkin  terjadi, mengingat  kewenangan  konstitusional  setiap  lembaga  negara  utama  telah  diatur  secara limitatif dalam Konstitusi. Potensi permasalahan kewenangan MPR lebih mungkin terjadi dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).
Pasal 54 UU MK juga mengandung frasa “dapat” yang  merupakan wewenang bebas ( vrije bevoegdheid ) sehingga penerapannya akan kembali kepada kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi  yang  memanggil  atau  tidaknya  pemberi  keterangan  tersebut.  Titik  anjak permasalahan  adalah  justru  kemungkinan  pelibatan  MPR  yang  dimungkinkan  pada spektrum Pasal 54 UU MK, namun tidak tercermin dalam rumusan pasal 13 ayat (1) PMK 6/2005.  Antinomi  yang  demikian  tentu  merupakan  sebuah  permasalahan  apabila  dilihat dari perspektif ilmu perundang-undangan ( gesetzgebungswissenschaft ) karena secara teori jenjang  norma  hukum  sebagaimana  Hans  Kelsen  kemukakan  dalam stufentheorie 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai peraturan delegasi dari UU MK harus  berlaku,  bersumber,  berpedoman,  dan  berdasar  kepada  norma  hukum  yang  lebih tinggi yakni UU MK yang memerintahkannya sesuai dengan Pasal 86 UU MK sebagaimana asas  hukum lex  superiori  derogate  legi  inferiori. 32 Meskipun  PMK  6/2005  telah  diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang telah mengatur dalam Pasal  5  ayat  (1)  kewenangan  MPR  untuk  dilibatkan  dalam  pemberian  keterangan  pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, implikasi yuridis terderogasinya ruang substantif  MPR  untuk  memberikan  keterangan  dalam  pengujian  undang-undang  di Mahkamah  Konstitusi  yang  dipertahankan  secara  ajeg  dan  kontinu  selama  lebih  dari  15 (lima belas) tahun. Hal demikian merupakan suatu bentuk pengabaian dan ketidaktaatan terhadap hierarki norma hukum dalam bangunan negara hukum yang demokratis.

## Kedudukan  MPR  sebagai  Pemberi  Keterangan  pada  Pengujian  Undang-Undang  di Mahkamah Konstitusi
Hukum acara permohonan pengujian undang-undang yang diatur dengan PMK 6/2005 sebagaimana  telah  diubah  dengan  PMK  2/2021,  tidak  mengandung  rumusan  pasal  yang memungkinkan  MPR  memberikan  keterangan.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  penyajian  data putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi  secara  deskriptif  dengan  metode  sampel  acak ( random  sampling )  yang  dihasilkan  sejak  awal  lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  hingga sebelum  pemberlakuan  PMK  2/2021.  Penyajian  data  tersebut  dalam  rangka  menelaah model  pemberian  keterangan  yang  secara  umum  digunakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam  memutus  perkara  pengujian  undang-undang.  Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut, terdapat  beberapa  model  pemberian  keterangan  yang  tercermin  dalam  putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikemukakan dalam Tabel 1.

## Tabel 1

## Model Pemberian Keterangan pada Pengujian Undang-Undang berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi
30 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Vincentius Sutanto, Marchethy Riwani Diaz, “Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , Vol. 8 No. 1, 2021, 77.
31 Hans Kelsen, General Theory of Norms (translated by Michael Hartney) , Oxford University Press, New York,
1991, h. xxii.
32 Maria Farida Indrati Soeprapto , Op.Cit. 44.
No. Model Pemberian Keterangan Jumlah Putusan 1. Tidak Melibatkan Pemberi Keterangan 12 2. Melibatkan Pemberi Keterangan Pemerintah dan DPR 54 3. Melibatkan Pemberi Keterangan Pemerintah/Presiden dan DPD 1 4. Melibatkan Pemberi Keterangan Presiden/Pemerintah atau DPR 11 5. Melibatkan  Pemberian  Keterangan  oleh Presiden/Pemerintah dan Pihak Terkait 3 6. Melibatkan  Pemberian  Keterangan  oleh DPR, Pihak Terkait, dan Pemerintah sebagai ad informandum 1 7. Melibatkan  Pemberian  Keterangan  oleh Presiden/Pemerintah,  DPR,  dan  Pihak Terkait 18 TOTAL JUMLAH PUTUSAN DIINVENTARISASI 100
Sumber: Data diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 – 2019.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  pembahasan  sebelumnya,  bahwa  secara normatif  hukum  acara  pengujian  undang-undang  pada  PMK  6/2005  tidak  merumuskan ruang  yang  substantif  kepada  MPR  untuk  berperan  dalam  memberikan  keterangan  pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut relevan dengan data yang dipaparkan  para  penulis  bahwa  secara  empiris,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  pernah melibatkan  MPR  dalam  memberikan  keterangan.  Berdasarkan  hasil  penyajian  data deskriptif, tidak ada ruang substantif bagi MPR untuk memberikan keterangan dalam proses pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi.  Ini  menunjukkan  adanya antinomi  in concreto terhadap tafsiran gramatikal atas Pasal 54 UU MK yang sejatinya membuka ruang bagi MPR untuk dapat terlibat dalam pemberian keterangan. Namun, Mahkamah Konstitusi belum  pernah  memanggil  MPR  untuk  memberikan  keterangan.  Hal  ini  berbeda  dengan Presiden/Pemerintah,  DPR,  dan/atau  DPD  yang  telah  dilibatkan  dalam  proses  tersebut. Selain itu, hasil data tersebut juga menekankan bahwa keempat lembaga negara seharusnya diberikan ruang substantif secara proporsional dalam memberikan keterangan keterangan dalam  proses  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  disebabkan keempat lembaga negara tersebut secara bersama-sama diletakkan dalam satu pasal a quo, sehingga  seharusnya  interpretasi  Pasal  54  UU  MK  harus  memperhatikan  hak-hak proporsional masing-masing lembaga negara untuk memberikan keterangan.

## Tafsir Konstitusi MPR terhadap Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang Dijadikan Batu Uji dalam Permohonan
Di  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  hanya  MPR  yang  memiliki  kewenangan konstitusional mengubah dan menetapkan UUD 1945 sebagaimana tertuang secara expressis verbis dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam memasyarakatkan dan mengkaji UUD NRI 1945, 33 penafsiran konstitusi menjadi bagian integral dan interdependen dengan MPR. Setiap  lembaga  negara  yang  mengambil  sumpah  untuk  menjaga,  memegang  teguh,
33 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
melaksanakan,  dan  menegakkan  Undang-Undang  Dasar, 34 berwenang  melakukan penafsiran  konstitusi.  Dalam  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi,  MPR sebagai the  framers  of  the  constitution harus  dilibatkan  untuk  memberikan  interpretasi konstitusinya secara originalism. Dengan demikian, MPR diberikan ruang substantif untuk menelaah  dan  menelusuri original  intent , original  meanning ,  dan  historisitas  pasal-pasal dalam  UUD  NRI  1945  yang  dijadikan  batu  uji  dalam  permohonan,  sehingga  akan memperkaya  dialektika  interpretasi  konstitusi  dalam  putusan  hakim konstitusi 35 Interpretasi  secara originalism akan  membantu  Mahkamah  dalam  merumuskan pertimbangan  hukumnya  mengenai raison  d’etre pasal-pasal  dalam  UUD  NRI  1945  yang menjadi  batu  uji  dalam  permohonan  serta  memperkaya  khazanah  interpretasi konstitusional mengenaì prinsip-prinsip yang terkandung di dalam landasan konstitusional dipahami secara orisinal berdasarkan intensi dan/atau makna yang dicita-citakan oleh para perumus perubahan konstitusi. 36
Gagasan ini mempunyai relevansi dengan 3 (tiga) elemen dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yakni legal structure , legal substance , dan legal culture. 37 Karenanya, gagasan ini menyatakan bahwa keberhasilan dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia bergantung pada perbaikan terhadap 2 (dua) aspek eksternal yakni legal structure dan legal  culture . 38 Berdasarkan  norma  hukum (legal  substance) Pasal  54  UU  MK,  MPR diberikan ruang substantif untuk memberikan keterangan pada pengujian undang-undang di  Mahkamah  Konstitusi.  Pemberian  ruang  substantif  bagi  MPR  ini  ditegaskan  kembali dalam PMK 2/2021. PMK 2/2021 menegaskan bahwa MPR dapat dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi sebagai law implementing agency perlu memutuskan apakah akan melibatkan MPR dalam memberikan tafsir konstitusi secara originalism atas pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji dalam pengujian undang-undang.
Dengan  demikian,  Pasal  54  UU  MK  sebenarnya  telah  menjamin  independensi  dan kebijaksanaan  Mahkamah  Konstitusi  dan  memberikan  kebebasan  kepada  Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah perlu memanggil MPR sebagai pemberi keterangan dalam  pengujian  undang-undang  dengan  pertimbangan  urgensi  dan/atau  rasionalitas. Namun,  keyakinan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  satu-satunya  penafsir konstitusi  seperti  konsep judicial  supremacy yang  ada  di  Amerika  Serikat  tidak dipertahankan  dan  harus  diperbarui  dari  sisi legal  culture .  Berkaitan  dengan  hal  ini,  Sir Anthony  Mason  menyarankan  bahwa  konsepsi  pengadilan  sebagai  “ lone  guardian  of constitutionality ” tidak mungkin berhasil. 39 Hal yang senada juga dikemukakan oleh mantan Hakim  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat,  Sandra  Day  O’Connor,  yang  mengemukakan bahwa  kewajiban  untuk  menjaga  dan  melindungi  Konstitusi  tidak  hanya  melekat  pada
34 Walter F. Murphy, “Who Shall Interpret? The Quest for The Ultimate Constitutional Interpretation”, The Review of Politics , Vol. 48 No. 3, 1986, 401.
35 Lihat dalam Pasal 27 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, mengenai tugas pimpinan MPR RI guna memberikan penjelasan atas tafsir kaidah konstitusional dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.
36 Philip Bobbitt, Constitutional Law and Interpretation, Dennis Patterson (Ed), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2010, h. 134. Lihat juga dalam Robert H. Bork, A Country I Do Not Recognize: The Legal Assault on American Values, Stanford: Hoover Institutions Press, 2005, h. xxx. Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Andrei Marmor dalam bukunya Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory, Portland: Hart Publishing, 2005, h. 155. Bandingkan dengan Antonin Scalia, Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, New York: Thomson/West, 2012, h. 90 dan Sotirios A. Barber, James E. Fleming, Constitutional Interpretation: The Basic Questions, Oxford: Oxford University Press, 2005, h. 64.
37 Lawrence Meir Friedmann dan Grant M. Hayden, American Law an Introduction , 3rd Editio Oxford University Press, New York, 2017, h. 5–7.
38 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, “Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 29 No. 1, 2022, 81.
39 Sir Anthony Mason, Op.Cit., h. 10.
hakim  (kekuasaan  kehakiman)  semata,  akan  tetapi  “dibagi”  dengan  cabang  kekuasaan negara  lainnya. 40 Berdasarkan  kedua  pendapat  tersebut,  kewajiban  untuk  menjaga konstitusi  tidak  hanya  melekat  pada  hakim  konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  secara kelembagaan,  tetapi  juga  dibagi  kepada  pemegang  kekuasaan  negara  lainnya,  termasuk MPR.  Karenanya,  MPR  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  lembaga  negara  lain tersebut  dan  berkewajiban  menjaga  dan  melindungi  Konstitusi.  Gagasan  penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  peran  yang  lebih  substansial  bagi  MPR  dalam  pengujian undang-undang,  agar  dapat  memberikan  tafsir  konstitusi  secara  proporsional.  Dengan demikian, keberadaan MPR sebagai pemberi keterangan dalam Pasal 54 UU MK bukan hanya “sekedar indah dalam tulisan” atau seperti ungkapan wujuduhu ka’adamihi (adanya sama seperti tidak adanya), melainkan akan mengikat secara implementatif.
Rekonstruksi  Model  Pemberian  Keterangan  oleh  MPR  di  Mahkamah  Konstitusi sebagai Ius Constituendum
Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dikemukakan  fakta  empiris  bahwa  MPR  tidak memiliki ruang substantif dalam memberikan keterangan pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan hukum acara pengujian undang-undang sesuai PMK  6/2005  tidak  memberikan  ruang  bagi  MPR  sebagai  pemberi  keterangan.  Dengan diterbitkannya PMK 2/2021 yang telah melibatkan MPR sebagai pemberi keterangan, maka perlu  diwujudkan  gagasan  rekonstruksi  model  pemberian  keterangan  oleh  MPR  pada pengujian  undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi.  Model  pemberian  gagasan  yang melibatkan  MPR  sebagai  pemberi  keterangan  tidak  akan  menderogasi  independensi  dan kekuasaan hakim untuk menentukan ”apa hukumnya” sesuai dengan asas ius curia novit .

## MPR sebagai The Framers of The Constitution
Dalam merumuskan model pemberian keterangan oleh MPR di Mahkamah Konstitusi, terdapat  3  (tiga)  argumentasi  yang  dapat  dipergunakan  untuk  memberikan  MPR  peran substantif dalam memberikan penafsiran konstitusinya atas pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan. Pertama, secara kelembagaan, MPR merupakan lembaga negara satu-satunya yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945  sehingga  berperan  sebagai the  framers  of  the  constitution.  Kedua, MPR  merupakan lembaga  negara utama yang berkelindan langsung dan interdependen dengan perjalanan historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis perubahan UUD 1945, sehingga paham terhadap suasana  kebatinan ( geistlichen hintergrund ) yang melatarbelakangi  perubahan konstitusi, motivasi dan/atau intensi yang dicita-citakan ( original intent ) oleh perumus konstitusi, dan perdebatan-perdebatan intelektual ( intellectual debates ) yang mengarungi perumusan dan perubahan  pasal-pasal  dalam  UUD  1945. Ketiga, metode  penafsiran  konstitusi  membuka ruang bagi hakim melakukan penafsiran secara originalism , sehingga dengan dilibatkannya MPR  untuk  melakukan  tafsir  konstitusi  atas  pasal-pasal  yang  dijadikan  batu  uji  akan memperkaya  khazanah  interpretasi  konstitusional  tidak  hanya  berhenti  pada statutory interpretation tetapi akan lebih progresif menuju originalism constitutional interpretation. Meskipun  dalam  praktik,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  independensi  untuk melakukan  penafsiran  konstitusionalnya  dan  tidak  terikat  pada  salah  satu  mazhab, kecenderungan untuk melakukan penafsiran konstitusi secara originalism telah ditegaskan oleh para founding fathers dalam Penjelasan Umum Angka I UUD 1945. Para founding fathers mengungkapkan bahwa memahami konstitusi tidak cukup hanya melihat teks pasal-pasal semata,  akan  tetapi  harus  juga  menyelidiki  bagaimana  suasana  kebatinan  ( geitslichen hintergrund ) dari pasal dalam UUD 1945, bagaimana intensi yang dicita-citakan perumus perubahan konstitusi terhadap pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dan bagaimana penafsiran makna  dan/atau  kata  yang  terkandung  dalam  konstitusi  ketika  perdebatan  dalam perumusan konstitusi terjadi. Konstitusi tidaklah akan mungkin dipahami secara utuh ketika
40 Sandra Day O’Connor, The Majesty of The Law: Reflections of a Supreme Court Justice , Random House, Inc., New York, 2004, h. 56.
konteks  historisnya  tidak  ikut  dipahami  juga.  Konstitusi  bukanlah  sekadar  dokumen, konstitusi adalah hukum dengan makna-makna yang hidup dalam suatu konteks sejarah. 41

## Model  Pemberian  Keterangan  Para  Pihak  dalam  Pengujian  Undang-Undang  di Mahkamah Konstitusi
Dalam hukum acara pengujian undang-undang, terdapat 2 (dua) kelompok pemberi keterangan,  yaitu:  Pemerintah,  DPR,  dan/atau  DPD  untuk  melakukan statutory interpretation terhadap konstitusionalitas norma yang terkandung dalam undang-undang terhadap  konstitusi.  Pada  tahap  ini,  Pemerintah,  DPR,  dan/atau  DPD  sebagai  pembentuk undang-undang memberikan tafsir terhadap norma-norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang.  Ketentuan-ketentuan  yang  dirumuskan  dalam  undang-undang  harus mampu  dijustifikasi  rasionalitas  konstitusionalnya.  Pada  tahap  selanjutnya,  MPR  MPR sebagai the framers of the constitution juga dilibatkan untuk memberikan tafsir konstitusinya perihal raison d’etre, original intent, original meaning, dan historitas yang melatarbelakangi pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian undang-undang. Pelibatan  MPR  dalam  mekanisme  pemberian  keterangan  dan  penafsiran  konstitusi  di Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianggap sebagai upaya deviasi atas asas peradilan cepat karena  dapat  memperlengkapi  ragam  penafsiran  konstitusi  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi meskipun menyebabkan semakin lamanya pemeriksaan persidangan.  Meskipun MPR memberikan rekomendasi tafsir konstitusi secara originalism , hakim konstitusi tetap memiliki  kebijakan  dalam  menentukan  keputusannya  karena  sifat  tafsir  konstitusi  MPR tidak mengikat hakim, sama seperti statutory interpretation yang dilakukan oleh Presiden, DPR, dan/atau DPD. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tetap berkedudukan sebagai the final and authoritative interpreter of the constitution .

## PENUTUP
MPR  berwenang  melakukan  penafsiran  konstitusi  sebagaimana  landasan konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan konstruksi ius constitutum, MPR  mempunyai  kedudukan  sebagai  pemberi  keterangan  dalam  pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 54 UU MK. Namun, pada praktiknya,  MPR  tidak  dilibatkan  secara  substantif  dalam  proses  tersebut,  meskipun melaksanakan  tanggung  jawab  negara  selaku  lembaga  negara  yang  membentuk  dan mengubah undang-undang dasar, sebagaimana ditentukan  dalam  konstitusi.  Berdasarkan kewenangannya  dan  konstruksi ius  contitutum  tersebut, MPR  berwenang  melakukan penafsiran  konstitusi  dan  perlu  dilibatkan  dalam  pemberian  keterangan  pada  pengujian undang-undang  di  Mahkmah  Konstitusi.  Oleh  karena  itu,  rekonstruksi  model  pemberian keterangan diperlukan agar MPR sebagai the framers of the constitution dapat memberikan tafsir konstitusinya melalui pemberian keterangan yang substantif.
Berdasarkan  pada  beberapa  hal  tersebut,  terdapat  beberapa  rekomendasi  untuk penguatan posisi MPR pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan penerapan norma hukum yang mengafirmasi kedudukan MPR sebagai Pemberi Keterangan dan membuka ruang pelibatan substantif bagi MPR sesuai dengan  proporsinya.  Selain  itu,  hukum  acara  pemberian  keterangan  dalam  pengujian undang-undang yang masih terbatas statutory interpretation , harus diubah secara progresif menuju originalism  constitutional  interpretation melalui  model  pemberian  keterangan secara  tripartit,  yakni  pelibatan  lembaga  pembentuk  undang-undang  dan  lembaga pembentuk konstitusi. .
41 Disarikan dari Soetandyo Wignjosoebroto dalam Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria , STPN Press, Sleman, 2014, h. 3.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arizona, Y. (2014). Konstitusionalisme Agraria . STPN Press.
Asshiddiqie, J. (2016). Konstitusi Ekonomi . PT. Kompas Media Nusantara.
Balkin, J. M. (2011). Living Originalism . The Belknapp of Harvard University Press.
Carias, A. R. B. (2011). Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study . Cambridge University Press.
Chemerinsky, E. (1987). Interpreting The Constitutions . Praeger Publishers.
Compton, J. W. (2014). The Evangelical Origins of The Constitution . Harvard University Press. Dworkin, R. (1978). Taking Rights Seriously . Harvard University Press.
Farber, D. A., & Sherry, S. (2009). Judgement Calls: Principle and Politics in Constitutional Law . Oxford University Press.
Friedmann, L. M., & Hayden, G. M. (2017). American Law an Introduction (3rd Editio). Oxford University Press.
Hutchinson,  T.  (2018). Researching  and  Writing  in  Law .  Thomson  Reuters  (Professional) Australia Limited
Hobbes,  T.  (2010). Leviathan  or  The  Matter,  Forme,  &  Power  of  Common-Wealth Ecclestiasticall and Civill . Yale University Press.
Isra, S. (2020). Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional . PT. RajaGrafindo Persada.
Kelsen,  H.  (1991). General  Theory  of  Norms  (translated  by  Michael  Hartney) .  Oxford University Press.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Kencana.
Mendes, C. H. (2013). Constitutional Courts and Deliberative Democracy . Oxford University Press.
Mochtar, Z. A. (2021). Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dalam Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint . PT. RajaGrafindo Persada.
O’Connor,  S.  D.  (2004). The  Majesty  of  The  Law:  Reflections  of  a  Supreme  Court  Justice . Random House, Inc.
Safa’at, M. A., Riewanto, A., Faiz, P. M., Ghoffar, A., Novitasari, A. W., Firdaus, S. U., Anggono, B.  D.,  Bisariyadi,  Kasim,  H.,  &  Eddyono,  L.  W.  (2019). Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  (Edisi  Revisi) .  Kepaniteraan  dan  Sekretaris  Jenderal  Mahkamah Konstitusi.
Soeprapto, M. F. I. (2007). lmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . PT. Kanisius.
Strauss, D. A. (2010). The Living Constitution . Oxford University Press.
Sweet, A. S. (2002). Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe (Oxford). Oxford University Press.
Tamanaha, B. Z. (2004). On The Rule of Law: History, Politics, Theory . Cambridge University Press.
Thomas, E. W. (2005). The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles . Cambridge University Press.
Wheare, K. C. (1996). Modern Constitutions . Oxford University Press.
Whittington,  K.  E.  (2007). Political  Foundations  of  Judicial  Supremacy:  The  President,  The Supreme  Court,  and  Constitutional  Leadership  in  U.S  History .  Princeton  University Press.

## Book Chapter
Mason, S. A. (1996). The Interpretation of a Constitution in A Modern Liberal Democracy. In C. Sampford & K. Preston (Ed.), Interpreting Constitutions, Theories, Principles, and Constitutions . The Federation Press.

## Artikel Jurnal
Abrianto, B.O., Sri Winarsi, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany. (2021).  Citizen Lawsuit as a  Legal  Effort  on  Government  Eco-Unfriendly  Action, Review  of  International Geographical Education Online , 11 (4).
Bittker, B. I. (1996). Interpreting The Constitution: Is The Intent of The Framers Controlling? If Not, What Is? Harvard Journal of Law and Public Policy , 19 (1).
Fleming, J. E. (2012). Living Originalism and Living Constitutionalism as Moral Readings of The American Constitution. Boston University Law Review , 92 .
Isra, S., & Amsari, F. (2019). Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim. BPHN .
Limbach,  J.  (2001).  The  Concept  of  The  Supremacy  of  The  Constitution. The  Modern  Law Review , 64 (1).
Llewellyn, K. N. (1931). Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound. Harvard Law Review , 44 (8).
Murphy,  W.  F.  (1986).  Who  Shall  Interpret?  The  Quest  for  The  Ultimate  Constitutional Interpretation. The Review of Politics , 48 (3).
Rehnquist, W. H. (1976). The Notion of A Living Constitution. Harvard Journal of Law and Public Policy , 29 (2).
Rosenfeld,  M.  (1993).  Executive  Autonomy,  Judicial  Authority,  and  The  Rule  of  Law: Reflections on Constitutional Interpretation and The Separation of Powers. Cardozo Law Review , 15 .
Setiawan, P. J., Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani. (2022). Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 29 (1).
Setiawan,  P.J.,  Xavier  Nugraha,  Vincentius  Sutanto,  Marchethy  Riwani  Diaz.  (2021).
Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian:  Analisis  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  Se/6/X/2015, Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , 8(1).