Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI KENDARAAN (STUDI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT SEMARANG III)
Kurnia Nida Astuti¹, Maryono²
Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Stikubank, Semarang , Indonesia kurnianida123@gmail.com¹ , maryono@edu.unisbank.ac.id²

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan, sanksi  perpajakan,  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini menggunakan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat III Semarang. Pemilihan sampe ini menggunakan teknik insidental sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Jenis data ini menggunakan data primer. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor, sosialisasi perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor.
Kata kunci : pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  knowledge  of  taxation  and  socialization  of  taxation,  tax sanctions, and compliance with motor vehicle tax obligations. This research uses quantitative. The  population  in  the  study  were  motor  vehicle  taxpayers  at  Samsat  III  Semarang.  This selection uses incidental sampling techniques. The number of samples in this study was 100 respondents. This type of data uses primary data. The method used in collecting data uses a questionnaire in the form of questions. The results of the research show that, the influence of tax knowledge has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax socialization has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.
Keywords : tax knowledge, tax socialization, tax sanctions.

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  zaman membuat  masyarakat  dari  golongan menengah  keatas  maupun  menegah kebawah  terpacu  untuk  bisa  memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu yang wajib dimiliki adalah alat transportasi. Alat transportasi penting bagi masyarakat guna menunjang  kegiatan  sehari  –  hari.  Salah satu  alat  transportasi  tersebut  adalah kendaraan bermotor.
Pajak  adalah  sumber  pendapatan negara  untuk  membiayai  pengeluaran negara. Menurut Undang – Undang Nomor 28  Tahun  2007  Perubahan  Ketiga  Atas Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan  yaitu  pajak  sebagai  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  bersifat memaksa  baik  kepada  orang  pribadi  atau badan  yang  tidak  menpatkan  imbalan
secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  serta  kemakmuran masyarakat. Berdasarkan data Pengelolaan
Badan  Pendapatan  Daerah  atau  Bapenda Provinsi Jwa Tengah (JATENG) memiliki sekitar  18  juta  kendaraan  bermotor  yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari 18 juta kendaraan  tersebut  hanya  11  juta  atau sekitar  61.1%  yang  terbayar  dalam  pajak. Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), di  Jateng  populasi  kendaraan  jauh  lebih banyak  dari  data  yang  disampaikan  oleh BAPENDA  Jateng.  Total  dari  dari keseluruhan pada tahun 2021 mencapai 20 juta  unit  yang  terdiri  dari  1.711.112  unit mobil,  44.160  bus,  647.811  truk  dan 17.917.660 sepeda motor.
Pajak kendaraan bermotor merupakan  pajak  untuk  membiayai pembangunan  daerah  provinsi.  Instansi untuk  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui kantor Bersama Sistem Adsministrasi  Manunggal  dibawah  Satu Atap (Samsat) yang merupakan kerja sama dari  tiga  instansi  yaitu  Dispenda  Provinsi, Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan Asuransi  Jasa  Raharja.  Salah  satu  untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor adalah  dengan  cara  menciptakan  layanan Samsat  berupa Drive  Thru dan Samsat Keliling sehingga  dapat  memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya.
Kontribusi pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah untuk menunjukkan perannya  di  pajak  daerah  terhadap  suatu provinsi.  Ketika  semakin  besar  kontribusi pajaknya  di  daerah  maka  sebaliknya kontribusi itu akan rendah disuatu provinsi. Pada  tahun  2019  kontribusi  pajak  di Indonesia mencapai 31.15% dengan angka tertinggi di Kota Jakarta dan yang terendah di  Papua  Barat.  Pemberlakuan  undang  – undang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah yang  baru  tentunya  akan  mempengaruihi pendapatan  khusunya  pendapatan  asli daerah.  Khsusnya  pemerintah  provinsi
dalam undang – undang pajak dan retribusi daerah  yang  baru,  maka  diberikan tambahan sumber pendapatan berupa  rokok.  Adanya  sumber  yang  baru tentang  penerimaan  pajak  akan  mengubah peta  penerimaan  pajak  disuatu  daerah Batara et al., (2022).
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan keadaan  dimana  wajib  pajak  harus memenuhi  pajaknya  sesuai  dengan  aturan yang  ada.  Ketidakpatuhan  wajib  pajak kepada  peraturan  pajak  atau  mereka  tidak melaporkan  pajaknya  dengan  tepat  waktu akan menyebabkan tidak kepuasan masyarakat  terhadap  layanan  publik, dengan  tidak  meratanya  insfratuktur  yang ada. Direktoral Jendral Pajak menggunakan beberapa  cara  agar  wajib  pajak  paham tentang kepatuhan wajib pajak dengan cara sosialisasi  Rifani,  Gumulya  (2022).  Hasil penelitian yang dilakukan Hairul Amri dan Diah  Intan  (2020),  Ipung  Firmansyah  dan Maryono  (2020),  Widya  Vinda  dan Maryono  (2020),  serta  Ketut  Budi  dkk (2023)  mengungkapkan  bahwa  signifikan positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak sedangkan  penelitian  dari  Alfvia  Amanda dkk  (2023),  dan  Mariana  Virginia  (2023), mengungkapkan bahwa hasil tersebut tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dirjen Jendral  Pajak  melalui  kantor  pelayanan pajak untuk memberikan sebuah informasi atau  penyuluhan  kepada  wajib  pajak. Dilakukannya  sosialisasi  agar  wajib  pajak mengerti  dan  menambah  wawasan  agar wajib  pajak  patuh  untuk  membayar pajaknya.  Sosialisasi  ini  penting  untuk sarana  komunikasi  antara  pemerintah  dan wajib  pajak,  dengan  adanya  sosialisasi diharapkan wajib pajak mampu dan paham bagaimana tata cara membayar pajak yang baik  dan  benar.  Penelitian  terdahulu menyatakan  bahwa  Artin  Milleani  dan Maryono (2020), Lucya Herty (2022), Anik Yuesti  dkk  (2022),  Hartanti  dkk(2022)
mengemukakan
bahwa sosialisasi
perpajakan  menunjukkan  hasil  signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan  Hairul  Amri  dan  Diah  Intan Syahfitri  (2020),  Taufik  Hidayat  (2022), menjelaskan  bahwa  sosialisasi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan adalah hukuman atau alat untuk wajib pajak yang melanggar akan  peraturan  yang  sudah  di  terapkan. Sanksi  yang  diberikan  berbentuk  sanksi adsministrasi,  denda,  atau  pidana.  Maka dengan  adanya  sanksi  supaya  wajib  pajak tertib akan membayarkan pajaknya melalui layanan yang sudah dibuat. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri (2020), Ketut Budi Artawan  dkk  (2023),  I  Made  Gilang  dkk (2018)  mengemukakan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  signifikan  positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Ipung  Firmansyah  dan  Maryono  (2020), Ingra  Sovita  dkk  (2023),  menyatakan bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Teori Atribusi
Teori atribusi ini dimana teori yang menganalisis  perilaku  seseorang  atau individu. Presepsi untuk menilai seseorang atau  individu  berkaitan  dengan  adanya kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut bisa  dilihat  dari  kondisi  unternal  atau eksternal.  Teori  ini  dikatakan  relevan karena  bisa  menjelaskan  maksud  dan kondisi tersebut .
Sosial Learning Teori
Yang  di  maksud  dengan  sosial learning teori yaitu perilaku manusia yang memiliki timbal balik yang berkesinambungan  antara  perilaku  dan lingkungan. Perilaku manusia bisa dipelajari  secara  observasional  melalui model megamati perilaku orang lain.
Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor Pengetahuan  perpajakan  adalah pemahamana  bagi  wajib  pajak  untuk mengetahui tentang undang – undang  serta agar mengetahui tata cara yang baik dalam pajaknya. Fungsi dari pengetahuan perpajakan adalah untuk sebagai bertindak dan  mengambil  keputusan  menurut (Carolina,  2009).  Dari  penelitian  tersebut dibisa dapat diambil hipotesis :
H₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan berpegaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan terhadap kepatuhan wajaib pajak kendaraan bermotor
Pengaruh  sosialisasi  perpajakan bisa dilakukan diberbagai media masa dan bagaimana  cara  pembayaran  dalam membayar  pajak.  Sistem  pajak  selalu mengalami  perkembangan  terus  menerus maka  dari  itu  wajib  pajak  harus  memiliki pengetahuan  yang  sangat  lebih  tentang perpajakan.
H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini merupakan  wajib  pajak  yang  datanya terdaftar  di  Samsat  III  Semarang.  Metode dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus slovin dan  menggunakan  teknik random sampling , sehingga  wajib  pajak  diSamsat memilki  kesempatan  untuk  bisa  menajadi sampel dalam penelitian ini.
Tabel 1 Hasil Kuesioner Kuesioner Jumlah Kuesioner yang disebar 100 Kuesioner yang dapat dianalisis 100 Kuesioner yang tidak lenkap 0 Kuesioner  yang  tidak  dapat dianalisis 0 Sumber: Data primer yang diolah, 2023 Jumlah  yang  disebarkan  kepada responden  sebanyak  100  kuesioner. Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner
dalam  pengumpulan  data  penyebaran dilakukan  dengan  mendatangi  responden secara langsung dengan 100 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Statistik Deskriptif Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Uji Normalitas
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer, diolah 2023.
Hasil  uji  dikatakan  normal  apabila resiudalnya  diatas  signifikan  (0,05).  Hasil uji  normalitas  dengan  menggunakan  one sampel Kolmogrov-Smirnov menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0,68 >0,05. Hal ini bisa disimpulkan bahwa data penelitian ini menujukkan normal.
Uji Multikolinearitas Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber : Data diolah 2023. Uji  multikolinearitas  bisa  dilihat dari  besarnya  VIF  dan  tolerance.  Bisa dikatakan  bebas  dari  multikolinearitas apabila nilai tolerance >0,10 atau nilai VIF <10. Nilai tolerance pada tabel diatas lebih dari  0,10  dan  nilai  VIF  pada  variabel kurang  dari  10,  maka  bisa  disimpulkan bahwa regresi terbebas dari multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer, diolah 2023.
Berdasarkan  data  diatas  bahwa masing  –  masing  variabel  memiliki  nilai signifikan yaitu lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan  bahwa  variabel  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## Analsis Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation Pengetahuan Perpajakan 100 10,00 25,00 20,6700 2,43317 Sosialisasi Perpajakan 100 11,00 25,00 19,4800 2,87265 Sanksi Perpajakan 100 13,00 25,00 20,2200 2,44363 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 100 11,00 25,00 20,5200 2,64949 Valid N (listwise) 100

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,78978235 Most Extreme Differences Absolute ,079 Positive ,079 Negative -,069 Test Statistic ,079 Asymp. Sig. (2-tailed) ,682 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Pengetahuan pajak ,709 1,411 Sosialisasi pajak ,771 1,298 Sanksi pajak ,728 1,374 a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Coefficients a Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std.
Error Beta 1 (Constant) 4,696 1,015 4,626 ,000 Pengetahuan perpajakan -,002 ,048 -,005 ,047 ,962 Sosialisasi perpajakan -,192 ,041 ,028 0,82 ,411 Sanksi perpajakan ,022 ,050 ,045 ,428 ,670
a. Dependent Variable: RES2
Coefficients a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error
Beta 1 (Constant) 8.074 1.860 4.340 .000 Pengetahuan Perpajakan .230 .209 .319 1.466 .002 Sosialisasi Perpajakan -.281 .451 -.307 -.624 .534 Pengetahuan Dan Sanksi Pajak 367 134 274 2.732 .008 Sosialisasi Dan Sanksi Pajak .027 .021 .924 1.294 .199
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Diketahui persamaan regresi sebagai berikut : Y = 8,074 + 230 + 281 + 367 + 027 + e Berdasarkan  regresi  yang  dibentuk,  dapat diinterprestasikan sebagai berikut.
Bisa dilihat nilai konstanta sebesar 8,074  yang  menunjukkan  bahwa  variabel pengetahuan perpajakan,
sosialisasi perpajakan,  sanksi  perpajakan,  memiliki nilai  nol  maka  variabel  kepatuhan  wajib pajak mengalami peningkatan sebesar nilai tersebut.
Nilai  koefisien  regresi  variabel pengetahuan  perpajakan  0,319  dan  nilai positif, hal ini bisa dikatakan bahwa setiap kenaikan nilai pengetahuan perpajakan satu satuan  maka  variabel  kepatuhan  wajib pajak  akan  naik  sebesar  0,319.  Nilai koefisien  regresi  variabel  sosialisasi perpajakan -0,307 dan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai akan naik sebesar  -0,307.  Nilai  koefisien  regresi variabel pengethuan perpajakan dan sanksi pajak  0,274  dan  nilai  positif,  hal  ini menunjukkan bahwa setiap nilai akan naik sebesar  0,274.  Nilai  koefisien  regresi variabel sosialisasi dan sanksi pajak -0,924 dan  nilai  negatif,  hal  ini  menunjukkan bahwa  setiap  variabel  nilainya  akan  naik sebesar -0,924.

## Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 6 Koefisien Determinasi
Bisa  dilihat  pada  tabel  diatas menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien determinasi  0,529  yang  berarti  bahwa perubahan  variabel  dependen  sebesar 52,9%  dan  bisa  dijelaskan  dari  keempat varaibel  independen    dan  sedangkan sisanya  47,1%  dan  dapat  dijelaskan  oleh variabel  lain  yang  diluar  variabel independen yang diuji.

## Uji F
Tabel 7 Uji F
Sumber: Data Primer diolah, 2023.
Berdasarkan  data  diatas  nilai  f hitung sebesar 38,125 > dari f tabel 2,45 (n- k-1=  100-2-1=97)  a  =0,05  dengan  nilai signifikan 0,000< 0,05 sehingga signifikan. Hal  tersebut  Uji  F  layak  untuk  dianalisis lebih lanjut.

## Uji T
Tabel 8 Uji T
Sumber: Data Primer, diolah 2023. Dari  hasil  perhitungan  tersebut tingkat  signifikan  sebesar  0,02  dan  nilai koefisien  beta  sebesae  0,230.  Nilai signifikan  dari  0,05  maka  nilai  koefisien beta  bernilai  positif.  Sehingga  hipotesis pertama diterima. Untuk  pengujian sosialisasi  perpjakan  dengan  tingkat signifikan  0,534  dan  nilai  koefisien  beta  - 0,281.  Nilai  signifikan  dari  0,05  dan  nilai beta  positif  maka  bisa  disimpulkan sosialisasi perpajakan ditolak.

## PENUTUP
Penelitian  ini  sudah  dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel  moderasi  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan
Model Summary Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate
1 ,737 a ,544 ,529 1,81753
a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN
ANOVA a
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 377,831 3 125,944 38,125 ,000 b Residual 317,129 96 3,303 Total 694,960 99 a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.074 1.860 4.340 .000 PENGETAHUAN PERPAJAKAN .230 .209 .319 1.466 .002 SOSIALISASI PERPAJAKAN -.281 .451 -.307 -.624 .534 PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK 367 134 274 2.732 .008
SOSIALISASI DAN SANKSI PAJAK .027 .021 .924 1.294 .199
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
berpenegaruh  positif  terhadap  kaptuhan wajib pajak.
Saran bagi peneliti selanjutnya atau sejenisnya  dengan  penelitian  ini  maka diharapkan  dapat  memperluaskan  objek penelitian  ini  dapat  memperluas  objek penelitian dan menambah sampel agar hasil penelitian  lebih  valid  dan  dapat  memilki wajib pajak kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi
Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan  Sanksi  Pajak  Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).
Apriliyani,  L.  H.  (2022).  Pengaruh Sosialisasi,  Pengetahuan,  Sanksi dan  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Journal of Innovation in Management, Accounting and
Business , 1 (2), 65-74.
Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
Amri,  H.,  &  Syahfitri,  D.  I.  (2020).
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK  DAN  SANKSI  PAJAK
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. Journal  of  Accounting,  Finance, and Auditing , 2 (02), 108-118.
Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022).
Pengaruh  Pendapatan  Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Owner: Riset
dan  Jurnal  Akuntansi , 6 (1),  860- 871.
Milleani, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak  dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  di  Kabupaten  Kendal. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi  Akuntansi , 15 (1), 89-98.
Firmansyah,  I.  F.  (2022).  Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Kompak:  Jurnal  Ilmiah Komputerisasi  Akuntansi , 15 (1),
170-179.
Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A.  (2018).  Sosialisasi  Perpajakan Memoderasi  Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E- Jurnal  Akuntansi , 25 (2),  1506- 1533.
Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D.,  &  Amelia,  D.  R.  (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor kabupaten Bandung Barat. Jurnal Khatulistiwa Informatika , 9 (1), 23-28.
Mindan, R., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan  Pajak,  Sosialisasi Perpajakan,  dan  Insentif  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 11 (2). Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Vokasi:  Jurnal  Riset Akuntansi , 9 (2), 150-157. Susanti, N. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak,
sanksi  pajak,  dan  penerapan  e- samsat  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  (Studi  kasus pada  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman). Setiani,  N.  K.,  Sudrajat,  M.  A.,  & Novitasari,  M.  (2021,  October). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi.
In SIMBA:  Seminar  Inovasi Manajemen,  Bisnis,  dan  Akuntansi (Vol. 3). Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D.  A.  S.  (2021).  Pengaruh  NJOP, Sikap,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan  Dengan  Sanksi  Pajak
Sebagai  Variabel  Moderasi  Di Kecamatan Denpasar Utara. Kumpulan  Hasil  Riset  Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 3 (1). Yuesti,  A.,  Prananta,  N.  G.  W.,  & Bhegawati,  D.  A.  S.  (2022). Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Media Akuntansi Perpajakan , 7 (1), 7-18.