## Relasi Zakat dan Pajak:

## Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang

## Siti Umus Salamah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaa.emmaj@yahoo.com

## Abstrack:
This article aims to describe the differences in Act No. 38 of 1999 and Act No. 23 of 2011 and explain the relation zakat and tax after the enactment of Law No. 23 of 2011 in  the district  of Malang. Based on the above study it can be concluded that there are some differences between the Act No. 38 of 1999 and Act No. 23 of 2011 as  a  centralized  power  management  of  zakat,  which  is  rigid  in  Indian  conditions amil  zakat  institutions,  as  well  as  criminal  penalties  for  managers  who  violate  the provisions of the law. Zakat Management Act while recognizing the new zakat and tax relations. This was followed up administratively by BAZNAS Malang and the Tax Office Pratama Malang. Nonetheless, the public interest to use as the basis of proof of payment  of zakat  tax deduction has not  been significant  in  the district  of Malang.
Artikel  ini  bertujuan  mendeskripsikan  perbedaan  Undang-Undang  No.  38  Tahun 1999  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  serta  menjelaskan  relasi  zakat  dan pajak pasca berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di wilayah Kabupaten Malang.  Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun  2011  seperti  sentralisasi  yang  kekuasaan  pengelolaan  zakat,  syarat  yang rigid dalam pendian lembaga amil zakat, serta adanya sanksi pidana bagi pengelola yang  melanggar  ketentuan  undang-undang.  Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat yang  baru  tetap  mengakui  relasi  zakat  dan  pajak.  Hal  ini  ditindaklanjuti  secara administratif  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Malang  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kabupaten Malang. Meskipun demikian, animo masyarakat menggunakan bukti pembayaran zakat sebagai dasar pengurang pajak belum signifikan di wilayah Kabupaten Malang.
Kata Kunci: zakat; pajak; kesejahteraan

## Pendahuluan
Zakat  dapat  digunakan  sebagai  instrumen  kemandirian  sosial  bagi  fakir  miskin.  Melalui dana  filantropi  ini,  mereka  yang  berada  di  bawah  atau  kerak  kemiskinan  dapat  memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. 1 Potensi  zakat  dapat  digunakan  oleh  negara  untuk  melaksanakan  program- program  pembangunan,  khususnya  pemberantasan  kemiskinan,  pembangunan  infrastuktur, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Wacana sinergi antara keduanya telah digagas sejak lama, baik  dalam  dunia  akademik  maupun  kebijakan.  Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  pajak
1 Hartono, “Mengungkap Tabir Zakat Di Indonesia,” accessed May 13, 2015,
http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia.

## Siti Umus Salamah
merupakan  iuran  wajib  yang  dipungut  oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  tidak  mendapat  imbalan, digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. 2 Pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai  tujuan  negara.  Pajak  digunakan  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 3
Sinergi  zakat  dan  pajak  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Tujuannya  agar  wajib  pajak  tidak  terkena  beban  ganda,  yaitu kewajiban  membayar  zakat  dan  pajak.  Kesadaran  membayar  zakat  diharapkan  juga  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.4 Meskipun demikian, zakat yang dapat mengurangi beban pajak terutang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah. 5 Namun,  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sri  Andriani  dan  Fitha  Fathya  pelaksanaan  program  zakat  sebagai  instrumen pengurang pajak belum  berjalan maksimal karena kurangnya sosialisasi.  Banyak masyarakat yang  belum  mengetahui  adanya  regulasi  tentang  zakat  sebagai  pengurang  pajak  yang  harus dibayarkan. 6
Pada  tahun  2011,  pemerintah  bersama  DPR  merevisi  regulasi  pengelolaan  zakat  di Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011.  Perubahan  ini  memunculkan kontroversi dan keresahan di masyarakat. Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan memberikan penjelasan tentang perbedaan substansi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta menjelaskan relasi zakat dan  pajak  pasca  munculnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  khususnya  di  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Malang.

## Metode Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris.  Dalam  penelitian  ini,  data-data  yang  dicari  adalah  mengenai  relasi  pajak  dan  zakat pasca  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  Zakat.  Sedangkan  subjek dalam  penelitian  ini  adalah  BAZNAS  Kabupaten  Malang  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kepanjen Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. 7 Sumber  data  primer 8 penelitian  ini  adalah  pengelola  BAZNAS Kabupaten  Malang  yaitu  Drs.  H.  Ali  Nasith,  M.Si.  M.Pdi  dan  staff  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kepanjen  Malang  yaitu  Eni  Budilestari.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara melakukan  wawancara  mendalam  kepada  informan  penelitian. 9 Sumber  data  sekunder penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  tentang  zakat  dan  pajak,  buku-buku  teks  pendukung yang memberikan informasi mengenai zakat dan pajak.
2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan LN. Tahun 2007 No. 85
3 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 82.
4 Undang-Undang Nomor38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat LN. Tahun 1999 No. 164
5 Erikson Wijaya, “Tinjauan Singkat Pajak Dan Zakat,” accessed August 4, 2014, http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat.
6 Sri Andriani and Fitha Fathya, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat,” Jurnal Risen Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi 4, no. 1 (2013): 31.
7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 16.
8 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 30.
9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

## Hasil dan Pembahasan Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia Sejak Tahun 1999-2011
Zakat  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kehidupan  seorang  muslim. Selain  bernuansa  ibadah,  yaitu  membersikah  dan  mensucikan  harta,  zakat  juga  memiliki dimensi  sosial  kemasyarakatan  seperti  munculnya  kedermawanan,  solidaritas,  empati, mencegah kriminalitas akibat kemiskinan. 10 Sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam,  regulasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  juga  mendapat  perhatian  dari  negara.  Pada tahun 1999, telah disahkan Undang-Undang No.  38 Tahun 1999 tentang  Pengelolaan  Zakat. Pengelolaan  zakat  dalam  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  dilakukan  berdasarkan  asas iman  dan  takwa,  keterbukaan  dan  kepastian  hukum  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  menekankan  pada  aspek pengelolaan  zakat  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian  serta  pendayagunaan  dana  zakat.  Selain  itu,  di dalam  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  terdapat  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.
Dalam  pengelolaan  zakat,  pemerintah  membentuk  organisasi  yang  bertugas mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat.  Organisasi  ini  diatur  dalam BAB III pasal 6 dan 7 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 6 Undang-Undang No.  38  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  hak  penuh  atas  pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkat kekuasaan wilayah masing-masing, yaitu: 1) tingkat  nasional  oleh  Presiden  atas  usul  Menteri;  2)  daerah  propinsi  oleh  gubernur  atas  usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; 3) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati  atau  wali  kota  atas  usul  kepala  kantor  departemen  agama  kabupaten  atau  kota;  4) daerah kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. Semua di atas memiliki  hubungan  kerja  yang  bersifat  koordinatif,  konsultatif  dan  informatif  sesuai  dengan tingkatan masing-masing. Selain itu masyarakat juga memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai wadah untuk peran masyarakat dalam pengelolaan zakat tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Bab III UndangUndang No. 38 Tahun 1999 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat.
Dalam  undang-undang  ini,  BAZ  maupun  LAZ  memiliki  tugas  yang  sama,  yaitu mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat  yang  diatur  dalam  pasal  8 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Selain itu dalam pasal 9 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAZ maupun LAZ memiliki tugas bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya,  sehingga  dalam  undang-undang  ini  BAZ  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dan LAZ  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  memiliki  posisi  yang  sejajar  dalam  pengelolaan  zakat, baik  dalam  tugas,  wewenang  maupun  pertanggung  jawabannya.  Selain  itu  dalam melaksanakan tugasnya  BAZ dan  LAZ tidak hanya  mengurusi persoalan  zakat.  Hal  tersebut diatur  dalam  pasal  13  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  Badan Amil  Zakat  dapat  menerima  harta  selain  zakat  seperti  infaq,  shadaqah,  wasiat  waris  dan kafarat.
Keanggotaan dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengatur secara umum  mengenai  pengurus  Badan  Amil  Zakat  terdiri  atas  unsur  masyarakat  yaitu  Ulama, kaum  cendekiawan  dan  tokoh  masyarakat  serta  dari  unsur  pemerintah  yang  memenuhi persyaratan 52 tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi,  profesional,  dan berintegritas tinggi. Dalam keanggotaan LAZ tidak diatur secara jelas dalam UndangUndang No.  38  Tahun  1999  karena  pembentukan  LAZ  tersebut  dibentuk  langsung  oleh  masyarakat sehingga  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  bukan  mengenai
10 Fakhruddin Al-Muhsin, Ensiklopedi Mini Zakat (Mudah, Ringkas, Praktis) , trans. Agus Abu Aufa (Bogor: Darul Ilmi, 2011), 8.

## Siti Umus Salamah
keanggotaan  melainkan  pembentukan  LAZ.  Tugas  pengawasan  terhadap  kinerja  BAZ  dan LAZ dilaksanakan oleh pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 5 dan oleh masyarakat yang memiliki peran keikutsertaan dalam pengawasan atas tugas yang diberikan oleh BAZ dan LAZ. Dalam pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 18 dan pasal 20. Terkait dengan sanksi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999  menjabarkannya  dalam  pasal  21.  Pasal  21  ayat  1  mengatur  sanksi  atas  kelalaian administrasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  BAZ  dan  atau  LAZ  yaitu  kelalaiannya  dalam pencatatan  baik  dengan  tidak  mencatat  atau  mencatat  dengan  tidak  benar  harta  zakat,  infaq, shadaqah,  wasiat,  hibah,  waris  dan  kafarat  diancam  dengan  hukuman  kurungan  selama- lamanya  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah) yang mana hal tersebut dalam ayat 2 digolongkan kedalam sebuah pelanggaran. 53 Selain itu dalam  kasus  penyalahgunaan  atau  penyelewengan  (tindak  pidana)  atas  harta  zakat,  infaq, shadaqah,  wasiat,  hibah, waris dan kafarat  yang  dilakukan oleh petugas  BAZ dan atau  LAZ dalam  UndangUndang  No.  38  Tahun  1999  pasal  21  ayat  3  maka  diancam  dengan  sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Seiring  dengan  problematika  pengelolaan  zakat  yang  semakin  kompleks,  pada  tanggal 20 Oktober tahun 2011, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang  pengelolaan  zakat  ini  diatur  beberapa  hal  yang  berbeda,  yaitu:  Pemerintah memiliki  hak  penuh  atas  pembentukan  Organisasi  Pengelolaan  Zakat.  Hal  ini  diatur  dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat,  Pemerintah  (Menteri)  membentuk  BAZNAS  dalam  skala  Nasional  yang  memiliki fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan  pelaporan  atas  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat.  Sedangkan,  untuk  membantu  dalam  pelaksanaan tugas BAZNAS dalam skala Nasional maka menteri dapat membentuk BAZNAS pada tingkat Provinsi  dan  Kabupaten  atau  Kota  atas  usulan  kepala  daerah  pada  tingkatan  masing-masing setelah  54  mendapat  pertimbangan  dari  BAZNAS  di  tingkat  Nasional.  Hal  ini  diatur  dalam pasal 15 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. 11
Pada pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan Unit Pengumpulan  Zakat  (UPZ).  Unit  dibentuk  oleh  BAZNAS  untuk  membantu  tugas  dari BAZNAS pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ  pada  tingkat  kecamatan,  kelurahan  atau  lainnya.  Terkait  Organisasi  Pengelolaan  Zakat lainnya yaitu LAZ, UndangUndang No. 23 Tahun 2011 ini memberi batasan hanya LAZ yang mendapatkan  izin  dari  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh  menteri  yang  diakui  oleh negara.  Selain  itu,  pembentukan  LAZ  bukan  dibentuk  oleh  masyarakat  seperti  yang  diatur dalam  undang-undang  sebelumnya,  melainkan  dibentuk  oleh  Organisasi  Kemasyarakatan yang harus memenuhi ketentuan yang dituangkan dalam pasal 18 ayat 2 UndangUndang No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi: “(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam  yang  mengelola  bidang  pendidikan,  dakwah,  dan  sosial;  2.  Berbentuk  lembaga berbadan hukum; 3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 4. Memiliki pengawas syariat; 5. Memiliki  kemampuan  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk  melaksanakan  kegiatannya; 6.  Bersifat  nirlaba;  7.  Memiliki  program  untuk  mendayagunakan  zakat  bagi  kesejahteraan umat; dan 8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”
Tugas dan kewenangan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam BAZNAS, LPZ dan UPZ memiliki tugas  dan wewenang  yang berbeda. Dalam pasal 7 ayat  1  Undang-Undang  No. 23 Tahun  2011  menjelaskan  tentang  tugas  BAZNAS  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,
11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat LN. Tahun 2011 No. 115
pengendalian  dan  pelaporan  atas  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat. Sedangkan  LAZ  memiliki  tugas  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan,  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat.    Hal  tersebut  di  atur  dalam  pasal  17  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2011.  Dan  UPZ  memiliki  tugas  membantu  BAZNAS  hanya  dalam pengumpulan zakat yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 dan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
Pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  oleh  BAZNAS Kabupaten/Kota wajib  dilaporkan dan dipertanggung jawabannya kepada BAZNAS ditingkat wilayah  yang  lebih  tinggi  dan  pemerintah  daerah  di  masing-masing,  selanjutnya  BAZNAS pusat  melaporkan  pertanggung  jawabannya  kepada  menteri.  Adapun  LAZ  berkewajiban melaporkan  pertanggung  jawabannya  kepada  BAZNAS  dan  pemerintah  daerah  di  masing- masing tingkatan wilayah, yang mana hal ini di atur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun  2011.  Sehingga  dari  aturan  tersebut  pemerintah  berupaya  untuk  mensentralisasi Organisasi  Pengelolaan  Zakat  dengan  memposisikan  BAZNAS  lebih  tinggi  dari  pada  LAZ. Selain  itu  terdapat  aturan  yang  bersifat  administratif  yang  diatur  dalam  pasal  23  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2011  yang  mewajibkan  BASNAS  atau  LAZ  memberikan  bukti pembayaran  atas  zakat  yang  telah  dibayarkan.    Bukti  pembayaran  tersebut  dapat  digunakan oleh muzakki sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  yang  lebih  detail  mengatur  tentang keanggotaan  yaitu  dalam  pasal  8  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  bahwa  anggota BAZNAS  terdiri  dari  11  orang,  8  orang  dari  unsur  masyarakat  dan  3  lainnya  dari  unsur pemerinta.  Selanjutnya  57  masa  jabatan  serta  pengangkatan  atau  pemberhentian  anggota BAZNAS serta persyaratannya juga diatur dalam pasal  9, 10, 11dan 12 UndangUndang No. 23  Tahun  2011.  Menteri  dan  pejabat  daerah  memiliki  kewajiban  membina  dan  mengawasi BAZNAS  dan  LAZ  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Selain  itu,  masyarakat  juga  memiliki kontribusi  dalam  pengawasan  atas  tugas  yang  diberikan  oleh  BAZNAS  dan  LAZ. Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Bab  V  tentang  pengawasan dan pembinaan. S anksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diatur dalam pasal 26 ayat 1  yang  menjelaskan  sanksi  administratif  terhadap  kelalaian  atas  tugas  yang  diemban  oleh BAZNAS  dan  LAZ,  yaitu  terkait  pasal  19  tentang  pelaporan  pertanggungjawaban  LAZ kepada  BAZNAS,  pasal  23  tentang  pemberian  bukti  pembayaran  zakat,  pasal  28  tentang pengolahan dan pendistribusian dana infak dan pasal 9 ayat 3 tentang pelaporan pertanggung jawaban  BAZNAS  kepada  menteri  berupa  sanksi  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian sementara dari kegiatan sapai pada pencabutan izin.
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat  terdapat  beberapa  poin  penting  dalam  pengelolaan  zakat,  diantaranya  ialah;  Dalam pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa  pembentukan  BAZNAS  di  tingkat  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kota  dan  Kecamatan adalah kewenangan dari Kepala Daerah atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama pada masing-masing  wilayah,  sedangkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  mengatur pembentukan  BAZNAS  di  tingkat  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kota  adalah  wewenang  dari Menteri,  kemudian  pada  tingkat  kecamatan  BAZNAS  dapat  bentuk  UPZ  untuk  membantu tugas  pengumpulan  zakat.  Dalam  pembentukan  LAZ  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999 mengatur bahwa pembentukan LAZ adalah wewenang masyarakat secara penuh, tetapi dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  terdapat  pembatasan  yaitu  pembentukan  LAZ  adalah wewenang  dari  Organisasi  Kemasyarakatan  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2011 tersebut.
Dalam Tugas dan wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat, dalam Undang-Undang No. 23  Tahun  2011  pemerintah  mencoba  membuat  sentralisasi  terhadap  Organisasi  Pengelolaan Zakat  dengan  memposisikan  BAZNAS  lebih  tinggi  dari  LAZ,  dengan  demikian  menjadikan

## Siti Umus Salamah
adanya  perbedaan  tugas  antara  BAZNAS  dan  LAZ,  yaitu  LAZ  bertugas  membantu  tugas BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sebelumnya dalam  Undang-Undang  No. 38 Tahun 1999 BAZNAS dan  LAZ memiliki tugas pokok  yang  sama.  Selain  itu  dalam  pasal  23  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  terdapat tugas  tambahan  yang  bersifat  administratif  yang  mewajibkan  BASNAS  atau  LAZ memberikan  bukti  pembayaran  atas  zakat  yang  dibayarkan  kemudian  dapat  digunakan  oleh muzaki sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengawasan BAZNAS dan LAZ terdapat pengalihan tugas yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 bahwa pengawasan merupakan tugas dari petugas  yang dibentuk oleh pemerintah di dalam BAZNAS sedangkan dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  menyatakan  bahwa  pengawasan  BAZNAS  dan LAZ dilakukan oleh menteri serta Kepala Daerah di masing-masing Wilayah dan masyarakat juga berperan aktif dalam pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
Perbedaan  yang  mendasar  terkait  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  dan  Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1. Perbendingan Regulasi Pengelolaan Zakat Tahun 1999 dan 2011
No Objek Perbedaan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 1. Pembentukan BAZ Pembentukan BAZNAS dibentuk  oleh  pemerintah  pada tingkat Nasional, oleh Gubernur pada  tingkat  Provinsi,  oleh Bupati  atau  Wali  kota  pada tingkat  Kabupaten  atau  Kota dan  oleh  Camat  pada  tingkat Kecamatan (Pasal 6) BAZNAS  Di  semua  tingkatan mulai dari dari tingkat Nasional  sampai  ke  tingkat Kota  dan  Kabupaten  dibentuk oleh Menteri (Pasal 5 dan 15) 2. Pembentukan BAZ  ditingkat Kecamatan Ditingkat kecamatan Camat dapat membentuk BAZDA (Pasal 6) Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan BAZNAS Kabupaten maupun Kota dapat membentuk UPZ ( Pasal 16) 3. Wewenang pengelolaan zakat Posisi  BAZNAS  dan  LAZ sejajar dalam pengelolaan zakat. ( Pasal 8) Posisi  BAZNAS  lebih  tinggi dari  LAZ  dalam  pengelolaan zakat (Pasal 17) 4. Tugas  BAZ dan LAZ BAZ  dan  LAZ  memiliki  tugas yang sama ( Pasal 8) LAZ memiliki tugas membantu pelaksanaan dari tugas BAZNAS (Pasal 17) 5. Keanggotaan Tidak adanya pasal yang mengatur  tentang  keanggotaan secara jelas ( Pasal 6 ayat 5) Adanya  pasal  yang  mengatur tentang keanggotaan (Pasal 8) 6. Wewenang dalam pembentukan LAZ LAZ  dibentuk  oleh  masyarakat (Pasal 7) LAZ  dibentuk  oleh  organisasi kemasyarakatan  Islam  (  Pasal 18 ayat 2) 7. Wewenang dalam pengelolaan zakat Masyarakat memiliki wewenang  dalam  mengelola zakat Hanya  yang  diberi  izin  saja yang  boleh  mengelola  zakat  ( Pasal 18 ayat 1)
Relasi Zakat dan Pajak 8. Pertanggung jawaban BAZ dan LAZ LAZ  dan  BAZ  melaporkan pertanggung jawabannya kepada Pemerintah ( Pasal 19) LAZ  melaporkan  pertanggung jawabannya  kepada  BAZNAS dan Pemerintah ( Pasal 19)

## Relasi  Zakat  dan  Pajak  Pasca  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  di  BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang
Sebelum  tahun  2011,  BAZNAS  dan  KPP  Pratama  belum  memiliki  hubungan  yang signifikan.  BAZNAS  merupakan  instansi  keagamaan  yang  dibentuk  oleh  negara  yang memiliki  tugas  mengelola  dana  zakat  mulai  dari  pengumpulan,  pengelolaan  dan pendistribusiannya  untuk  kepentingan  umat.  Sedangkan  KPP  Pratama  merupakan  instansi negara  yang  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat,  berupa  pajak  yang  digunakan  untuk kepentingan  negara.  Setelah  disahkannya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011,  dalam  pasal 22  dan  23  dinyatakan  bahwa  bukti  pembayaran  zakat  dapat  digunakan  sebagai  lampiran dalam  pembayaran  pajak,  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena pajak,  hal  ini  tentunya  meringankan  biaya  pajak  yang  harus  dibayar  oleh muzakki .  Dengan demikian  BAZNAS  maupun  Kantor  Pelayanan  Pajak  secara  umum  memiliki  hubungan administratif dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
BAZNAS  Kabupaten  Malang  berusaha  secara  maksimal  melaksanakan  tugas-tugas yang  diberikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengumpulan  dana  ZIS  yang  dilakukan  oleh BAZNAS Kabupaten Malang yang diperoleh dari 33 Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2. Perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Malang No Tahun Dana ZIS 1 2011 Rp. 559,365,968 2 2012 Rp. 589,176,659 3 2013 Rp. 577,010,370
Tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang saat ini rata-rata dalam setiap  bulannya  mampu  mengumpulkan  dana  sebesar  Rp.  47,932,028.  Jumlah  tersebut tidaklah  sedikit  mengingat  tidak  setiap  orang  membayarkan  zakat  nya  kepada  BAZNAS. Untuk memaksimalkan dana ZIS yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Malang tentunya  memerlukan  upaya  untuk  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  akan pentingnya membayar zakat. hal ini menjadi salah satu program BAZNAS Kabupaten Malang dengan  mengadakan  presentasi  2  bulan  1  kali  di  daerah-daerah  yang  menjadi  wilayah wewenang  BAZNAS  Kabupaten  Malang,  selain  itu  BAZNAS  Kabupaten  Malang  juga mensosialisasikan  perihal  UndangUndang.  No.  23  Tahun  2011  dalam  presentasi  yang dilakukannya.  Dalam  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  khususnya  pasal  23 yang menjadi salah satu tugas pokok BAZNAS Kabupaten Malang, dalam hal ini Ali Nasith selaku sekertaris BAZNAS mengatakan:
“Mulai  dari  disahkannya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  saya  rasa  BAZNAS Kabupaten  Malang  telah  melaksanakannya  secara  maksimal,  termasuk  memberikan bukti  pembayaran  yang  kemudian dapat  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan kena pajak yangharus dibayarkan.”
BAZNAS  Kabupaten  Malang  juga  telah  memberikan  bukti  pembayaran  zakat  kepada Muzakki untuk  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak,  dengan  demikian masyarakat ( Muzakki) memiliki peran penting dalam penggunaan haknya yang di atur dalam pasal  22  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kabupaten Malang  juga  memberikan  respon  terhadap  pemberlakuan  Undang-Undang  No.  23  Tahun

## Siti Umus Salamah
2011,  khususnya  terkait  bukti  pembayaran  zakat  dapat  digunakan  untuk  mengurangi penghasilan kena pajak. Berkaitan dengan adanya aturan ini Eni Budilestari yang menjadi staf bagian pengawasan dan konsultasi 1 di kantor pajak Pratama Kepanjen mengatakan:
“Dalam  pelaksanakan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Kantor Pajak  Patama merujuk  pada  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012  tentang perubahan peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  yang  ditetapkan sebagai  penerima  zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib yang  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”
Adapun  badan/lembaga  sebagai  penerima  zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya  wajib  yang  dapat  dikurangkan  dan  penghasilan  bruto  adalah  Badan  Amil  Zakat Nasional  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2001  tanggal  17  Januari  2001 yaitu: Pertama, Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  tingkat  pusat  hingga  tingkat Kabupaten/Kota; Kedua, Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  sebagai  berikut:  a)  LAZ  Dompet Dhuafa Republika; b) LAZ Yayasan Amanah Takaful; c) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat; d) LAZ  Yayasan Baitulmaal  Muamalat; e)  LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah; f)  LAZ  Baitul Maal  Hidayatullah  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  538  Tahun  2001  tanggal 27  Desember  2001;g)  LAZ  Persatuan  Islam;  h)  LAZ  Yayasan  Baitul  Maal  Umat  Islam  PT Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.;  i)  LAZ  Yayasan  Bangun  Sejahtera  Mitra  Umat;  j) LAZ  Dewan  Da'wah  Islamiyah  Indonesia;  k)  LAZ  Yayasan  Baitul  Maal  Bank  Rakyat Indonesia; l) LAZ Baitul Maal wat Tamwil; m) LAZ Baituzzakah Pertamina; n) LAZ Dompet Peduli  Umat  Daarut  Tauhiid  (DUDT);  o)  LAZ  Yayasan  Rumah  Zakat  Indonesia; Ketiga, Lembaga  Amil  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  (LAZIS)  sebagai  berikut:  a)  LAZIS Muhammadiyah;  b)  LAZIS  Nandlatul  Ulama  (LAZIS  NU);  dan  c)  LAZIS  Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI). 12
BAZNAS  Kabupaten  Malang  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen  Malang memiliki hubungan secara administratif berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Bukti pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dilampirkan dalam pembayaran pajak maka petugas Kantor Pajak akan memasukkan pembayaran zakat tersebut ke dalam kolom penghasilan neto dalam SPT pembayaran pajak sebagaimana dalam formulir SPT Tahunan 1170 S kolom penghasilan neto berikut:
12 Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012  tentang  Perubahan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-33/PJ/2011 tentang  Badan/Lembaga  yang  Dibentuk  atau  Disahkan  oleh  Pemerintah  yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
A. PENGHAS IL AN NET O
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
5. ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG

## SIFATNYA WAJIB 6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH
PENGURANGAN  ZAKAT  ATAU  SUMBANGAN
KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
Dari kutipan tabel di atas posisi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib adalah sebagai pengurang penghasilan neto, sehingga yang dihitung sebagai penghasilan kena pajak  adalah  penghasilan  neto  setelah  dikurangi  pembayaran  zakat  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib.  Terkait  hal  tersebut  BAZNAS  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak sampai  saat  ini  belum  melakukan  kumunikasi  secara  khusus  terkait  relasi  kedua  instansi negara  tersebut  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  dan  Peraturan Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Ali  Nasith selaku  sekertaris  BAZNAS  menganggap  hal  itu  tidak  perlu  dilakukan  karena  BAZNAS  dan Kantor Pelayanan Pajak  memiliki tugas  yang berbeda dan diatur dalam aturan  yang berbeda pula.  Dalam  pelaksaan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Pasal  22  BAZNAS  Kabupaten Malang  maupun  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen  Malang  telah  masing-masing telah  berupaya  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  terlihat  dari  upaya  dari  BASNAS  yang mencoba  memberikan  arahan  kepada  masyarakat  dalam  program  2  bulanan  yang  berupa presentasi  serta  sosialisasi  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  kepada  masyarakat  secara berkala,  selain  itu  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen  Malang  juga  berperan  aktif dalam  mensosialisasikan  aturan  dalam  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER- 15/PJ/2012  kepada  setiap  pembayar  pajak  untuk  menggunakan  haknya  yang  berupa pengurangan  penghasilan  kena  pajak  dengan  melampirkan  bukti  pembayaran  zakat.  Terkait efektifitas  pelaksanaan  Pasal  22  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentunya  tidak  hanya melibatkan BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak akan tetapi melibatkan masyarakat secara langsung,  dalam  hal  ini  masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melihat BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Kepanjen  Malang  telah  melakukan  tugasnya  secara  maksimal  dan  telah mensosialisasikan  hal  tersebut  kepada  masyarakat.  mengenai  hal  ini  Eni  Budilestari  yang menjadi staf bagian pengawasan dan konsultasi 1 di Kantor Pajak Pratama Kabupaten Malang mengungkapkan:
“Selama ini pembayar pajak yang menyertakan bukti pembayaran zakat masih sedikit, jumlahnya pun tidak lebih dari 1 persen dari jumlah pembayar zakat.”
Adapun  rekapitulasi  wajib  pajak  yang  menyertakan  bukti  pembayaran  zakat  di  Kantor Pajak Pratama Kabupaten Malang sebagai berikut:
Tabel 3. Pembayar Pajak yang Menyertakan Bukti Pembayaran Zakat
No Tahun Jumlah Pembayar Pajak Jumlah Pembayar Pajak Yang menyertakan Bukti Pembayaran Zakat 1 2011 15775 145

## Siti Umus Salamah
2 2012 12834 140 3 2013 13347 180
Tabel di atas menunjukkan bahwa pembayar pajak yang menyertakan bukti pembayaran zakatnya  kurang  dari  1  persen  dari  jumlah  pembayar  pajak.  Meskipun  demikian,  jumlah pembayar  pajak  yang  menyertakan  bukti  pembayaran  zakat  terjadi  peningkatan  yang signifikan pada tahun 2013. Salah satu sebab minimnya animo masyarakat menyertakan bukti pembayaran  zakat  karena  penyertaan  tersebut  bersifat  tidak  mengikat  melainkan  hak  dari masyarakat yang bersangkutan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  yang  mendasar  antara Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  adalah  adanya  sentralisasi  yang  dilakukan  pemerintah  dengan memposisikan  BAZNAS  di  atas  LAZ  yang  dulunya  memiliki  posisi  yang  sejajar  sehingga LAZ  berkewajiban  menyampaikan  laporan  atas  pengelolaan  zakat  kepada  BAZNAS.  Dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  pemerintah  juga  memperketat  lembaga-lembaga  amil zakat dengan memberikan persyaratan untuk memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan zakat  sehingga  LAZ tersebut  diakui oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat perubahan kewenangan dalam pembentukan BAZNAS di semua tingkatan yang saat ini menjadi wewenang menteri atas pertimbangan BAZNAS.
Relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen  Malang  adalah  adanya  hubungan yang  bersifat  administratif  antara  BAZNAS  Kabupaten  Malang  dan  kantor  pelayanan  pajak Pratama Kepanjen Malang. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam dalam Undang-Undang No. 38  Tahun    1999,  yang  kemudian  ditegaskan  kembali  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60 Tahun  2010  tentang  Zakat  Atau  Sumbangan  Keagamaan  Yang  Sifatnya  Wajib  yang  dapat dikurangkan  dari  Penghasilan  Bruto,  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  dan  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012.  Sehingga menjadikan  aturan  tersebut  saling  menguatkan.  Dengan  demikian  diharapkan  kepada masyarakat  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  No  23  Tahun  2011  dengan menyertakan  bukti  pembayaran  zakat  kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  supaya  beban  pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan.

## Daftar Pustaka
Al-Muhsin,  Fakhruddin. Ensiklopedi  Mini  Zakat  (Mudah,  Ringkas,  Praktis) .  Translated  by  Agus Abu Aufa. Bogor: Darul Ilmi, 2011.
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2012.
Andriani,  Sri,  and  Fitha  Fathya.  “Zakat  Sebagai  Pengurang  Pajak  Penghasilan  Pada  Badan  Amil Zakat.” Jurnal Risen Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi 4, no. 1 (2013). Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Hartono. “Mengungkap Tabir Zakat Di Indonesia.” Accessed May 13, 2015. http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia.
Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012  tentang  Perubahan  Peraturan  Direktur
Jenderal  Pajak  Nomor  PER-33/PJ/2011 tentang  Badan/Lembaga  yang  Dibentuk  atau

## Relasi Zakat dan Pajak
Disahkan  oleh  Pemerintah  yang  Ditetapkan  Sebagai  Penerima  Zakat  atau  Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2008. Wijaya,  Erikson.  “Tinjauan  Singkat  Pajak  Dan  Zakat.”  Accessed  August  4,  2014. http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat.
Undang-Undang Nomor38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat LN. Tahun 1999 No. 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat LN. Tahun 2011 No. 115