## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 7 Nomor 1, Oktober 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online
Nurhadi Ahmad Juang*, Muhammad Kevin Hidayat , Syarifah Lisa Andriati Universitas Sumatera Utara *E-mail: nurhadiahmadjuang@students.usu.ac.id

## Abstract:
In the current digital era, there is widespread online social gathering among the people of Indonesia. If in general  the  arisan  must  be  through  meetings,  but  not  with  this  type  of  arisan,  the  activities  are  only through  social  media  or  a  forum  to  connect  online  arisan  participants.  Where  the  agreed  online  social gathering agreement applies like law for the parties. So if one of the parties is negligent and cannot fulfill his  achievements  or  carry  out  his  obligations,  then  that  party  can  be  said  to  have  committed  an  act  of default.  In  general,  a  new  default  appears  when  there  is  a  negligence  statement  from  the  creditor  or debtor. In the online arisan, the creditor in this case is the person who should receive the money in the arisan  and  the  debtor  in  the  online  arisan  is  the  one  who  should  give  the  money.  So,  this  negligent statement appears as a warning to debtors or creditors to immediately carry out their obligations with a predetermined grace period. So as for the case that is being approached in this paper, the case of default on the  online  arisan  agreement  in  Decision  Number  18/Pdt.G.S/2021/PN  Sby,  is  one  of  the  cases  of wanprestasi of online arisan which is still happening recently. Where the defendant as an online social gathering participant did not pay the monthly dues as agreed. So based on the consideration of the panel of  judges,  the  defendant  has  been  declared  in default  and  the  plaintiff's  claim  is  partially  granted.  The type of research used is normative juridical. So that research is not based on views, symptoms, or social conditions  in  society  as  well  as  empirical  or  normative  empirical  research.  Against  Prevention  and Protection in the form of regulation alone is not enough as an effort to protect and guarantee the rights of the parties in the online arisan agreement. There needs to be a step that can be used as a preventive effort in order to minimize any default on the online social gathering agreement. The government's preventive role  is  very  much  needed  to  overcome  the  problems  of  online  social  gathering  that  are  increasingly happening today.
Keywords: Default; Online arisan; Contract.

## Abstrak:
Pada  era  digital  saat  ini  marak  adanya  arisan  online  dikalangan  masyarakat  Indonesia.  Jika  pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga apabila salah  satu  pihal  lalai  dan  tidak  dapat  memenuhi  prestasi  atau  melakukan  kewajibannya,  maka  pihak tersebut  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi.  Pada  umumnya  wanprestasi  baru muncul  ketika  ada  pernyataan  lalai  dari  kreditur  maupun  debitur.  Pada  arisan  online,  kreditur  pada permasalahan  ini adalah  orang  yang  seharusnya  menerima  uang  dalam  arisan  dan  pihak  debitur  pada arisan  online  ialah  orang  yang  seharusnya  memberi  uang.  Jadi,  pernyataan  lalai  ini  mucul  sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu  yang  telah  ditentukan.  Adapun  kasus  yang  menjadi  pendekatan  pada  tulisan  ini  adalah  kasus wanprestasi  terhadap  perjanjian  arisan  online  pada  Putusan  Nomor  18/Pdt.G.S/2021/PN  Sby, merupakan  salah  satu  bentuk  kasus  wanprestasi  arisan  online  yang  masih  baru  saja  terjadi.  Dimana tergugat selaku peserta arisan online tidak membayarkan uang iuran bulanan sesuai dengan yang telah
diperjanjikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim, tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis  normatif.  Penulisan  jurnal  ini  didasarkan  pada  masalah  tentang  apa  sebenarnya  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  wanpretasi  atas  perjanjian  arisan  online  dan  bagaimana  peran  pemerintah untuk mengatasinya. Terhadap pencegahan dan perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya  dalam  melindungi  dan  menjamin  hak  para  pihak  dalam  perjanjian  arisan  online.  Perlu  adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas  perjanjian  arisan  online.  Peran  pemerintah  yang  bersifat  preventif  sangat  diperlukan  untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak terjadi saat ini.
Keywords: Wanprestasi: Arisan Online; Perjanjian.

## A. Pendahuluan
Kegiatan  arisan  bukan  lagi  menjadi  suatu  kegiatan  yang  tabu  di  sebagian  besar masyarakat.  Dimana,  arisan  merupakan  suatu  kegiatan  sekelompok  orang  yang mengumpulkan uang atau barang dalam tiap-tiap periode tertentu secara teratur. 1 Uang atau barang yang dimaksud dapat berupa modal, peralatan rumah tangga, emas, dan lain sebagainya. 2 Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing  orang  yang  tergabung  dalam  arisan  tersebut.  Dahulu,  kegiatan  arisan biasanya  dilaksanakan  secara  langsung.  Artinya  masing-masing  orang  yang  tergabung dalam arisan tersebut akan saling bertatap muka dalam waktu tertentu untuk melakukan kegiatannya  sebagai  suatu  wujud  dari  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi,  kini kegiatan arisan tidak harus secara tatap muka lagi.
Saat  ini  banyak  kegiatan  arisan  yang  bermunculan  dan  dilakukan  secara  online. Arisan  yang  dulunya  bersifat  konvensional  kini  telah  bergeser  menjadi  secara  dalam jaringan  (daring)  seperti  halnya  menggunakan  software. 3 Sehingga  para  pihak  yang tergabung dalam arisan online, dapat berinteraksi serta melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya  tanpa  harus  langsung  bertatap  muka.  Cukup  dengan  menggunakan gadget / smartphone yang diwadahi dengan media sosial.
Akan tetapi, dengan dipermudahnya para pihak dalam berinteraksi tidak menutup kemungkinan  semakin  terbuka  pula  kesempatan  salah  satu  pihak  untuk  lalai  dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila kita melakukan pencarian di internet, maka tidak sedikit  berita  yang  memuat  tentang  kasus  arisan  online.  Seperti  halnya  dikutip  dari Kompas.com  terdapat  7  kasus  arisan  online  dimana  pelakunya  bahkan  keluarga  dari aparat  penegak  hukum  dan  mengakibatkan  kerugian  miliaran  rupiah. 4 Terdapat  pula berita  arisan  online  yang  mengakibatkan  kerugian  anggotanya  hingga  ratusan  juta rupiah,  dirilis  dari  Detik.com. 5 Maryo  Aurelius  Kumi  Pea  yang  merupakan  seorang
1 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. 2003, Hal. 59
2 Ramadhita  dan  Irfan. Akad  Arisan  Online:  Antara  Tolong  Menolong  dan  Riba .  Al-Mashlahah:  Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam , Volume 8 Nomor (1). Tahun 2020. Hal. 26
3 Hariyanto dalam Erlin Kusnia, dkk. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 .  Jurnal  Konstruksi  Hukum,  Volume 2  Nomor  2.  Tahun  2021. Hal. 297
4 Rachmawati.  (2022). 7  kasus  arisan  online  Dengan  Kerugian  Miliaran  rupiah,  Ada  Yang  Pelakunya polisi hingga Istri
Brimob ,
KOMPAS.com.
Kompas.com.
Available at: https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian- miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all [Accessed Oct 21, 2022].
5 Kamaludin. (2022), Tilap UANG member rp 300 juta, Bandar Arisan online di Bangkalan Ditangkap , detikjatim. Available at: https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6266638/tilap-uang- member-rp-300-juta-bandar-arisan-online-di-bangkalan-ditangkap [Accessed Oct 21, 2022].
advokat di Solo Raya Justice pun mengakui bahwa sejak tahun 2019 pihaknya banyak menangani  kasus  terkait  arisan  online. 6 Dan  berdasarkan  penelusuran  penulis  di Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  cukup  banyak  pula  putusan yang memuat tentang kasus arisan online.
Dan menurut data kasus arisan online di atas, umumnya kasus dalam arisan online terjadi disebabkan oleh penyelenggara arisan online yang tidak mampu mengembalikan uang iuran pokok beserta keuntungan  yang dijanjikan. Dalam hukum perdata, keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dapat dikatakan tidak  melakukan  prestasi  sesuai  dengan  yang  dijanjikan,  dan  disebut  sebagai wanprestasi. 7 Walaupun  umumnya  wanprestasi  dilakukan  oleh owner atau penyelenggara  arisan  online,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  keadaan  wanprestasi juga  dapat  terjadi  dikarenakan  peserta  arisan  online  yang  tidak  membayarkan kewajibannya  berupa  uang  iuran  yang  telah  diperjanjikan.  Sebab  dalam  arisan  online pun  pihak  yang  merupakan  penyelenggara  arisan  online  maupun  peserta  arisan  online masing-masing dapat bertindak sebagai debitur maupun kreditur. 8
Salah  satu  kasus  arisan  online  akibat  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  peserta arisan  adalah  kasus  pada  Putusan  Nomor  18/Pdt.G.S/2021/PN  Sby.  Pada  putusan tersebut, Yenni Hariyono selaku penggugat yang merupakan penyelenggara suatu arisan online  melakukan  gugatan  terhadap  tergugat  Devy  Resdiana.  Adapun  gugatan  ini didasarkan atas perbuatan wanprestasi tergugat sebagai peserta arisan online yang tidak membayarkan  uang  iuran  bulanan  arisan  online  sesuai  yang  telah  diperjanjikan, sehingga  mengakibatkan  kerugian  pada  penggugat.  Padahal  penggugat  merasa  telah melakukan kewajibannya dengan membayarkan  bagian uang dari arisan  online kepada tergugat.
Beberapa  literatur  jurnal  terdahulu,  telah membahas terkait  arisan  online  dari beberapa  sisi.  Seperti  halnya  Ramadhita  dan  Irfan  Roidatul  Khoiriyah  (2020)  dalam Jurnal Al-Mashlahah yang berjudul “Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba”, mengkaji bagaimana perkara arisan online ini dari sisi hukum islam. Kemudian Erlin  Kusnia,  dkk  (2021)  dalam  Jurnal  Konstruksi  Hukum  yang  berjudul  “Akibat Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Arisan  Online  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016”,  mengkaji  arisan  online  berdasarkan  UU  ITE  terbaru  dan  bagaimana terkait sanksi pidananya. Serta Magdalena Sukaryanti Malau, dkk (2019) dalam PATIK: Jurnal  Hukum  yang  berjudul  “Tinjauan  Keabsahan  Arisan  Online  Oleh  Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian” yang mengkaji bagaimana keabsahan dari arisan online yang dijalankan oleh sekelompok mahasiswa serta tanggungjawab owner dalam arisan online  jika  terdapat  wanprestasi  dalam  arisan  online  tersebut.  Namun  berdasarkan penelusuran penulis, belum terdapat literatur gambling terkait apa saja sebenarnya yang mengakibatkan  kasus  arisan  online  ini  dapat  terjadi  serta  bagaimanapula  peran pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terkait  dengan  perkara  arisan online.
6 Heriani,  F.N.  (2022), Penegakan  hukum  kasus  arisan  online  lambat,  Ini  Penyebabnya , hukumonline.com.  Available  at: https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan- online-lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/ [Accessed Oct 21, 2022].
7 Niru  Anita  Sinaga  dan  Nurley  Darwis. Wanprestasi  dan  Akibatnya  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian . Jurnal Mitra Manajemen, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2015. Hal. 51
8 Gelam  Destra.  2021. Legalitas  Perjanjian  Arisan  Online  Ditinjau  Dari  Pasal  1320  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata. Skripsi . Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal. 3-4
Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut oleh penulis dalam tulisan ini. Dan dalam hal menjawab pertanyaan tersebut penulis juga berangkat dengan  mengkaji  kembali  pengaturan  tentang  keabsahan  arisan  online  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar. Serta kasus wanprestasi atas  perjanjian  arisan  online  pada  Putusan  Nomor  18/Pdt.G.S/2021/PN  Sby  akan menjadi pendekatan penulis dalam hal melakukan kajian terhadap tulisan jurnal ini.

## B. Rumusan Masalah
Berangkat  dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  penulis  telah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:
1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian arisan online dalam hukum perdata ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada arisan online?
3. Bagaimanakah  peran  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian arisan online?

## C. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  didalam  penelitian  artikel  ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang menganalisa  dan  menelaah  kaidah,  norma,    asas  -  asas,  teori  dan  konsep  hukum  serta menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta buku-buku  hukum  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  dimana  memaparkan  dan  menjelaskan  fakta-fakta  hukum  yang  ada serta dikaji dan dianalisa secara sistematis berkaitan dengan judul yang diteliti.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Sebab  penelitian mengenai  wanprestasi  terhadap  perjanjian  arisan  online  ini  hanya  akan  berfokus  pada ius  constitutum atau  hukum  positif  yang  menyangkut  tentang  perjanjian.  Sehingga penelitian  tidak  didasarkan  pada  pandangan,  gejala,  ataupun  kondisi  sosial  di masyarakat seperti halnya penelitian yang berjenis empiris atau normatif empiris. Lebih lanjut  mengenai  penelitian  yang  berjenis  yuridis  normatif,  jenis  penelitian  hukum  ini relevan  terhadap  permasalahan  hukum  yang  menjadi  fokus  untuk  diteliti  dengan mendasarkan  analisisnya  kepada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  beberapa  istilah  jenis  penelitian  ini  dapat  disebut  juga  sebagai  jenis penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal,  dimana  kegiatannya  berpusat  kepada  kajian aspek-aspek penyelesaian masalah yang ada di dalam internal hukum positif. 9
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  dimana data-data  yang  disajikan  hanya  berdasarkan  kepada  penelusuran  mandiri  penulis  saja. Penulis tidak menggunakan pandangan hakim, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam  perjanjian  arisan  online.  Kemudian  dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpul  data adalah  melalui  studi  pustaka  yaitu  dengan  menginventarisasi  dan  mengidentifikasi peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  terkait,  kemudian  diklasifikasikan  sesuai permasalahan  penelitian. 10 Studi  kepustakaan  pada  penelitian  ini  dilakukan  di perpustakaan  pribadi  yaitu  buku-buku  hukum  yang  dimiliki  secara  pribadi  dan  juga
9 Kornelius  B  dan  Muhammad  A.. Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor (1) Tahun 2019. Hal. 23- 24
10 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004, Hal. 3-5
studi  di  perpustakaan  umum  dalam  jaringan  untuk  mengakses e-book maupun  jurnal- jurnal hukum yang diakses secara online.
Dan  untuk  analisis  data  yang  digunakan  adalah  secara  kualitatif  yaitu  dengan menguraikan data dengan mutu yang baik dan dituangkan dalam bentuk kalimat efektif, logis, berurutan dan tidak tumpang tindih. Adapun data yang dianalisis bersumber dari bahan  hukum  yang  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  prinsip  hukum, doktrin, pendapat ahli hukum maupun pendapat peneliti. 11

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Keabsahan  Perjanjian  Online  dalam  Hukum  Perdata  Ditinjau  dari  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pada  era  digital  saat  ini  marak  adanya  arisan  online  dikalangan masyarakat  Indonesia.  Jika  pada  umumnya  arisan  itu  harus  dengan  pertemuan, namun  tidak  dengan  jenis  arisan  ini,  kegiatannya  hanya  melalui  media  sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa  pasti  ada  risiko,  begitu  juga  dengan  arisan  online  di  mana  memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya yaitu dengan tidak memenuhi kewajiban nya yaitu tidak  membayar  iuran  rutin  arisan,  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan kerugian  bagi  banyak  pihak.  Perbuatan  ini  dapat  disebut  sebagai  perbuatan ingkar  janji  atau  wanprestasi. 12 Perjanjian  dengan  konsep  arisan  terdapat  pada KUHPerdata dalam Buku III Bab II yang memuat mengenai perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak serta terdapat pula pada Bab  V  sampai  dengan  Bab  XVIII  yang  mengatur  mengenai  asas  hukum  dan norma  hukum  perikatan  ataupun  perjanjian  yang  memiliki  karakteristik  lebih atau yang dikenal dengan perjanjanjian bernama. 13
Keabsahan  perjanjian  pada  arisan  online  apabila  ditinjau  dari  Kitab Undang-Undang Perdata terkhusus terkait syarat sah perjanjian yaitu diatur pada Pasal  1320  KUHPerdata  maka  perjanjian  lisan  dalam  arisan  online  sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain:
1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak
Dalam  perjanjian  arisan  online  yang  merupakan  bagian  kesepakatan adalah  ketika  terjadinya  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  anggota  arisan online.
2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Kecakapan  merupakan  suatu  kemampuan  dalam  melakukan  perbuatan hukum. Kecakapan dalam arisan online tidaklah hanya dinilai dari kedewasaan saja  atau  berusia  21  tahun  kedua  belah  pihak  yang  saling  memahami  maksud dan  tujuan  serta  mengetahui  akan  hak  dan  kewajiban  yang  dibebani,  maka
11 Ishaq.  . Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi .  Bandung:  Alfabeta. 2017. Hal. 69
12 Mataniari Diana Teresa NB. (2021). Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk). Skripsi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan . Universitas Jember. Hal.1
13 Billy  Dicko  Stepanus  Harefa .  Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Lisan  Bila  Terjadi  Wanprestasi  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). Jurnal Private Law, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016 Hal.115
menurut penulis hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.
3) Adanya Objek
Terdapatnya  Objek  adalah  adanya  sesuatu  yang  diperjanjikan.  Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi.
4) Adanya Kausa Yang Halal
Syarat sah perjanjian  yang terakhir adalah adanya kausa  yang halal atau sebab yang halal.
Berdasarkan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  diatas,  perjanjian  yang dilakukan  secara  lisan  pada  arisan  online  sudah  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal  1320  KUHPerdata  memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya.  Selain  itu,  ada  arisan  online  terdapat  juga  subjek  hukum didalamnya yaitu admin dan anggota dari arisan online tersebut. 14
Keabsahan  perjanjian  dalam  arisan  online  tidak  hanya  di  diatur  dalam KUHPerdata  namun  juga  terdapat  didalam  Undang-Undang  ITE  karena  setiap individu yang melakukan arisan online pasti memiliki media elektronik sebagai alat  pendukung  dalam  menjalankan  arisannya  seperti  handphone  dan sebagainya, oleh sebab itu maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  beserta  perubahannya pada  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  ini  terlibat  sebagai  landasan kekuatan hukum arisan online.
Dari penjelasan pasal diatas maka dapat diketahui jika perjanjian arisan online  itu  mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  adanya  bukti  yang  harus dilampirkan  bila  perjanjian  itu  dijalankan  seperti  hasil  chat  grup  arisan  atau yang  menyatakan  kata  sepakat  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  ada  pada arisan  kemudian  pembayaran  uang  arisan  dilakukan  melalui  ATM, Internet Banking dan sebagainya. Atas penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan pada arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan  mengikat  bagi  pembuatnya  dengan  berlandaskan  pada  pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  syarat  sah  perjanjian  dan  Pasal  1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak di mana adanya kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian serta pasal 5 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang  keberadaan  informasi  elektronik  sebagai  alat  pendukung  arisan  online. Upaya  hukum  yang  dilakukan  bila  salah  satu  pihak  wanprestasi  ialah  dengan melakukan  ganti rugi,  pembatalan perjanjian dan  upaya hukum  lain  yang  telah disepakati di awal perjanjian.

## 2. Terjadinya Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online
KUH  Perdata  telah  memberikan  perbedaan  yang  mendasar  antara gugatan  wanprestasi  dengan  perbuatan  melawan  hukum.  Dimana  gugatan wanprestasi  berdasar  pada  adanya  hubungan  kontraktual  atau  perjanjian  antara penggugat  dan  tergugat.  Sedangkan  gugatan  terhadap  perbuatan  melawan
14 Nurhaliza.  (2020). Keabsahan  Perjanjian  Lisan  Di  Arisan  Online  Menurut  Hukum  Perdata . Skripsi. Fakultas Hukum, UMSU. Hal. 43-45
hukum  tidak  ada  didasarkan  pada  hubungan  kontraktual  antara  penggugat  dan tergugat. 15 Sehingga  dapat  merumuskan  bahwa  unsur  awal  dari  wanprestasi adalah  adanya  suatu  perjanjian  yang  mendasarinya.  Perjanjian  yang  dimaksud tentunya  adalah perjanjian  yang sah menurut  hukum  sesuai  dengan  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.
Keberagaman  hukum  yang  mengatur  hukum  waris  di  Indonesia  seperti hukum waris perdata barat (KUHPerdata/BW), hukum waris islam, hukum waris adat  menyebabkan  hukum  waris  di  Indonesia  memiliki  sifat  pluralisme  hukum yang berarti adanya dua atau lebih sistem hukum yang mengatur. Hukum waris BW  diberlakukan  untuk  warga  negara  Indonesia  yang  bukan  beragama  islam ataupun  kelompok  orang  yang  tunduk  pada  ketentuan  hukum  waris  BW.  Bagi yang beragama Islam mengacu pada hukum waris islam, dan hukum waris adat berlaku untuk masyarakat adat.
Warisan  merupakan  tata  cara  peralihan  berbagai  hak  dan  kewajiban mengenai  harta  seseorang  saat  pewaris  meninggal  kepada  orang  yang  masih hidup  (ahli  waris).  Adapun  beberapa  unsur  mengenai  waris  dalam  hukum perdata, yaitu:
1. Permasalahan khususnya adalah adanya keterlambatan  yaitu keterlambatan pembayaran  dana  arisan.  Sehingga  admin  arisan  mau  tidak  mau  harus menutupi iuran anggota arisan yang mengalami keterlambatan pembayaran.
2. Permasalahan umum, adalah dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran  harus  ada  unsur  kepercayaan  dan  iktikad  baik  antara  sesama anggota  sehingga  peserta  dan  admin  arisan  harus  memiliki  pikiran  untuk membayar iuran tepat  waktu.  Hal  ini dilakukan agar menghindari  kerugian banyak pihak.
Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur  maupun  debitur.  Pada  arisan  online,  kreditur  pada  permasalahan  ini adalah  orang  yang  seharusnya  menerima  uang  dalam  arisan  dan  pihak  debitur pada arisan online ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini mucul sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan  kewajibannya  dengan  tenggang  waktu  yang  telah  ditentukan. Dalam  arisan  online,  jika  seorang  pemegang  arisan  atau  anggota  arisan dinyatakan  lalai,  berarti  salah  satu  pihak  yang  wanprestasi  diberikan  tenggang waktu.  Misalnya,  jika  ada  anggota  yang  lalai  membayar  iuran,  pengurus  arisan menyatakan  bersalah  dan  karena  itu  memberi  tenggang  waktu  kepada  anggota yang  menunggak  untuk  membayar  iuran  dengan  memperpanjang  waktu  dan menetapkan denda  yang  telah ditetapkan. Selain  pernyataan kelalaian, ada juga pernyataan  di  mana  kreditur  mengeluarkan  peringatan  atau  pernyataan  tertulis resmi  kepada  debitur  melalui  pengadilan  negeri.  Pemanggilan  itu  dilakukan sekurang-kurangnya  3  kali  oleh  kreditur  atau  juru  sita,  dan  jika  diabaikan, kreditur berhak mengajukan gugatan di pengadilan, setelah itu pengadilan akan menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.
Adapun  dalam  Putusan  No.  18/Pdt.G.S/2021/PN  Sby,  para  penggugat dalam  posita  gugatannya  menyatakan  bahwa  para  tergugat  melanggar  kontrak bahwa  uang  yang  menjadi  biaya  arisan  bulanan  secara  online  tidak  dibayarkan
15 Sedyo  Prayogo. Penerapan  Batas-batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam Perjanjian . Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol III, Nomor 2.Tahun 2016. Hal. 287
oleh  para  tergugat.  Padahal  para  tergugat  menerima  uang  dari  para  penggugat sebagai  bagian  dari  arisan  online.  Oleh  karena  itu,  jika  dikaitkan  dengan  unsur wanprestasi, maka dapat dikatakan bahwa perkara-perkara dalam putusan status quo memang memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Hal ini terjadi dikarenakan:
1) Hubungan  antara  penggugat  dan  tergugat  didasari  oleh  adanya  hubungan kontraktual. Dimana dalam hal ini berdasar kepada perjanjian arisan online antara penggugat dengan tergugat melalui whatsapp group .
2) Terdapat  kelalaian  atau  kealpaan  tergugat  dalam  memenuhi  prestasi. Dimana  tergugat  melakukan  pemenuhan  prestasi  yang    tidak  sesuai  yaitu dengan membayarkan iuran bulanan arisan online namun tidak sebesar yang diperjanjikan.
3) Kelalaian atau kealpaan tergugat bukan disebabkan oleh keadaan memaksa atau darurat ( force majeure ).
Dan  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hakim  dalam  putusan, perkara  ini  diputus  dengan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian. Akhir dari sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan ini menghasilkan putusan  hakim  yang  mana  perlu  digarisbawahi  bahwa  dalam  putusan  hakim haruslah  terdapat  keadilan  terutama  untuk  para  pihak  yang  dirugikan  yang bersifat  keadilan  substantif. 16 Pada  dasarnya  setiap  putusan  hakim  harus  bisa dipertanggungjawabkan  yang  terletak  pada  pertimbangan-pertimbangan  pada putusannya.  Menurut  hemat  penulis,  pada  putusan  ini  sudah  memberikan keadilan  bagi  para  pihak  yang  mana  merupakan  suatu  titik  penting  dalam hukum.  Adapun  terdapat  dua  aspek  yang  tak  terlepas  dari  keadilan  yaitu kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Karena  kepastian  dan  kemanfaatan  harus diletakkan  dalam  kerangka  keadilan  itu  sendiri.  Pada  putusan  ini  sudah memberikan  kepastian  hukum  karena  telah  memunculkan  titik  terang  bagi semua  orang  yang  sebelumnya  tidak  mengetahui  terkait  pengaturan  hukum tentang  perjanjian  arisan  online.  Dan  oleh  karena  munculnya  putusan  ini  telah memberikan  kemanfaatan  hukum  bagi  para  pihak  yang  dirugikan  terkait wanprestasi.  Kepastian dan kemanfaatan, tidak harus diposisikan pada kerangka keadilan,  namun  pada  dasarnya  juga  sebenarnya  merupakan  satu  kesatuan dengan keadilan itu sendiri.
3. Peran  Pemerintah  dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online
Pemerintah  ketika  mengesahkan  UU  ITE  yang  pertama  kali  sebenarnya secara tidak langsung sudah memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan arisan  online.  Sebab,  dalam  Pasal  1  ayat  2  jo.  Pasal  5  undang-undang  tersebut sudah  memberikan  penjelasan  bahwa  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukan secara  elektronik  atau  online  akan  dilindungi  dan  bukti  yang  berasal  dari kegiatan  tersebut  juga  dianggap  sebagai  bukti  yang  sah  serta  mempunyai kekuatan  hukum  dalam  persidangan  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku. Kemudian,  pemerintah  juga  telah  memperluas  dan  memperbarui  perlindungan hukum terhadap kegiatan arisan online ini dengan merubah UU ITE tahun 2008 menjadi  UU  No.  19  tahun  2016.  Yang  di  dalamnya  diatur  mengenai  sanksi pidana  terhadap  pelaku  penipuan  online  yaitu  pada  Pasal  28  ayat  1  jo.  Pasal
16 Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim . Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2  Tahun 2019. Hal.5
45A.  Serta  beberapa  sanksi  pidana  lainnya  yang  terdapat  di  beberapa  regulasi juga  dapat  dikenakan  dalam  kasus  arisan  online  selama  terpenuhi  unsur- unsurnya. 17
Tidak  hanya  perlindungan  dalam  ranah  hukum  pidana  yang  berujung kepada  pemidanaan  saja,  kegiatan  arisan  online  yang  sederhananya  hanya berdasar kepada sebuah perjanjian antar pihak yang terlibat dan apabila ada yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban maka akan timbul kerugian, juga telah diberikan  perlindungan  hukum  secara  perdata.  Dimana  melalui  pasal-pasal wanprestasi  dalam  KUH  Perdata  yang  masih  berlaku  sampai  saat  ini,  pihak- pihak  yang  merasa  dirugikan  karena  adanya  perbuatan  wanprestasi  atas perjanjian  arisan  online  juga  dapat  melakukan  tuntutan  atas  kerugian  tersebut. Apalagi  semenjak  pemerintah  melalui  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang gugatan sederhana,  tidak  diperlukan  biaya  yang  begitu  besar  dan  waktu  yang  lama  lagi untuk  menyelesaikan  sebuah  perkara  wanprestasi  (untuk  perkara-perkara wanprestasi yang dapat masuk kategori objek gugatan sederhana).
Namun  menurut  hemat  berfikir  penulis,  perlindungan  berupa  regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam  perjanjian  arisan  online.  Perlu  adanya  sebuah  langkah  yang  dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian  arisan  online.  Adapun  upaya  yang  dimaksud  seperti  adanya  aplikasi atau software resmi dari pemerintah  yang mewadahi  kegiatan arisan online ini.
Dimana, aplikasi/ software tersebut terintegrasi dan dapat diawasi langsung oleh pemerintah. Jika pun ini terlalu berat dalam pengimplementasiannya, setidaknya perlu  adanya  pengawasan  langsung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Layaknya kegiatan-kegiatan pinjaman online yang kini sebagian besar sudah diawasi oleh pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Karena  pada  dasarnya, perjanjian arisan online juga merupakan bentuk perjanjian utang piutang. 18

## E. Penutup
Arisan  online  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  yang  sah  apabila  telah memenuhi  syarat  sah  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Ketika perjanjian arisan online tersebut sudah sah, maka berlaku pula Pasal 1338 KUHPerdata bagi para pihak dalam arisan online tersebut. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati  berlaku  layaknya  undang-undang  bagi  para  pihak.  Sehingga  apabila  salah satu pihal lalai dan tidak dapat memenuhi prestasi atau melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.
Adapun  beberapa  penyebab  terjadinya  wanprestasi  atas  perjanjian  arisan  online dapat berupa gagalnya pemenuhan prestasi dari owner atau penyelenggara arisan online atau peserta arisan online yang tidak mampu melakukan pemenuhan prestasi. Terdapat pula kendala yang menjadi permasalahan dalam arisan online baik yang bersifat umum seperti  perlunya  iktikad  baik  dan  rasa  saling  percaya  maupun  kendala  khusus  yang berupa  keterlambatan  pembayaran.  Dan  kasus  wanprestasi  terhadap  perjanjian  arisan online  pada  Putusan  Nomor  18/Pdt.G.S/2021/PN  Sby,  merupakan  salah  satu  bentuk kasus  wanprestasi  arisan  online  yang  berupa  peserta  arisan  online  tidak  membayarkan uang  iuran  bulanan  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan.  Sehingga  berdasarkan
17 Erlin Kusnia Dewi, dkk. Op.Cit . Hal. 300
18 Ramadhita dan Irfan. Op.Cit. Hal. 29
pertimbangan  majelis  hakim,  tergugat  telah  dinyatakan  melakukan  wanprestasi  dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.
Kemudian  penulis  menyarankan  agar  kiranya  adanya  peran  pemerintah  secara langsung  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  arisan  online  yang  semakin marak. Peran  yang dimaksud bukan hanya sekadar pada adanya regulasi yang menjadi dasar  hukum.  Namun  berupa  tindakan  yang  sifatnya  preventif  seperti  ikutnya pemerintah mengawasi  langsung jalannya kegiatan arisan  yang dilakukan dalam dunia maya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Mertokusumo, S. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty Poerwadarminta, W. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Salim  H.S.  2019 Hukum  Kontrak  Teori  dan  Penyusunan  Kontrak .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Zed, M. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
A,  K.  B.  (2019).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7 (1), 23-24.
Darwis, N. A. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, 2 (7), 51-52.
Dewi,  Erlin  Kusnia.  (2021).  Akibat  Hukum  Pelaksanaan  Arisan  Online  Berdasarkan Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016. Jurnal  Konstruksi  Hukum ,  2(2),  297- 300.
Harefa, Billy D.S. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), Jurnal Private Law , 4(2),115
Prayogo,  S.  (2016).  Penerapan  Batas-batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan Hukum dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum , III (2), 287.
Puspita,  L.  (2019).  Analisis  Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Lisan  Arisan  Online  Yang Menggunakan  Media  Aplikasi  Facebook  Messenger  Dalam  Pembuktian  di Pengadilan  ditinjau  dari  Undang-Undang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 , Jurnal Hukum Adigama , 2(2)
Ramadhita dan Irfan. (2020). Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba,
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 8(1), 26 Yunanto.  (2019).  Menerjemahkan  Keadilan  dalam  Putusan  Hakim. Jurnal  Hukum Progresif, 7(2), 3

## Peraturan dan Perundang-Undangan
Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby

## Lainnya
Destra, G. (2021) . Skripsi Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Diana, M.T. (2021) . Skripsi Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi  Putusan  Nomor.  106/Pdt.G/2017/PN  Plk). Fakultas  Hukum,  Universitas Jember.
Heriani,  F.N. Penegakan  hukum  kasus  arisan  online  lambat,  Ini  Penyebabnya , hukumonline.com . Available at: https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online- lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/ (Diakses 21 Oktober 2022).
Kamaludin. Tilap  UANG  member  rp  300  juta,  Bandar  Arisan  online  di  Bangkalan Ditangkap , detikjatim .  Available  at:  https://www.detik.com/jatim/hukum-dan- kriminal/d-6266638/tilap-uang-member-rp-300-juta-bandar-arisan-online-di- bangkalan-ditangkap (Diakses 21 Oktober 2022).
Nurhaliza.  (2020) Skripsi  Keabsahan  Perjanjian  Lisan  Di  Arisan  Online  Menurut Hukum Perdata. Fakultas Hukum, UMSU. Rachmawati.  (2022). 7  kasus  arisan  online  Dengan  Kerugian  Miliaran  rupiah,  Ada Yang  Pelakunya  polisi  hingga  Istri  Brimob  Halaman  all , KOMPAS.com . Kompas.com. Available at: https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online- dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all (Diakses 21
Oktober 2022).
Teresa,  Mataniari  D.N.B.  (2021). Skripsi  Keabsahan  Perjanjian  Tidak  Tertulis  Dalam Arisan  Online  (Studi  Putusan  Nomor.  106/Pdt.G/2017/PN  Plk). Fakultas Hukum, Universitas Jember.