HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576

## MEMETAKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN CSR PARTISIPATIF
Santoso Tri Raharjo 1 , Sahadi Humaedi 2 , Budhi Wibhawa 3 , Nurliana Cipta Apsari 4
1. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id
2. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran sahadi.humaedi@unpad.ac.id
3. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran budhi.whibawa@unpad.ac.id
4. Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat seringkali keberhasilannya sangat ditentukan oleh para pemangku kepentingan, selain masyarakat itu sendiri. Namun pada suatu masyarakat dengan karakteristik tertentu, keberadaan tokoh masyarakat ( local leader ) baik formal maupun informal masih sangat menentukan gerak dan arah kegiatan perubahan masyarakatnya, khususnya untuk keberhasilan kegiatan CSR.  Pihak perusahaan dalam  merancang kegiatan CSR perlu melibatkan masyarakat dari sejak awal, khususnya dalam melakukan pemetaan sosial (social mapping) dan seterusnya pada tahap pelaksanaan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan mengidentifikasi dan memetakan para tokoh juga melibatkan masyarakat, sebab masyarakatlah yang paling merasakan kehadiran peran serta para tokohnya. Pihak perusahan, khususnya pada perusahaan dengan jenis industri ekstraktif, harus benar-benar memahami keberadaan para tokoh masyarakat, jenis-jenis tokoh masyarakat, serta peran sertanya dalam kegiatan pengembangan masyarakat terkait dengan CSR. Oleh karena itu, pada  perusahaan  diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang proses dan metode pengembangan masyarakat (community development) atau yang benar-benar paham mengenai konsep dan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sehingga kegiatan pengembangan masyarakat atau juga CSR yang sarat dengan pelibatan masyarakat (partisipatif) dapat menjaga kemandirian,  keberdayaan (empowered) serta kesinambungan (sustainability) suatu program. Pada akhirnya akan tercipta relasi yang harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi kegiatan perusahaan.
Kata kunci; TJSP,  tokoh masyarakat, pengembangan masyarakat, pemetaan sosial

## ABSTRACT
The implementation of corporate social responsibility (CSR) activities in corporate communities is often determined by the stakeholders, as well as the local community itself. In a society with certain characteristics, the existence of formal and informal local leaders still very much determines the movement and direction of the changing activities of the community, especially for the success of CSR activities. The company in designing CSR activities needs to involve the community from the beginning, especially in conducting social mapping and so on at the implementation stage, as well as ongoing monitoring and evaluation activities. The activity of identifying and mapping leaders also involves the community, because it is the people who feel the presence of  their leaders the most. The company, especially for companies with extractive industries, must really understand the existence of community leaders, the types of community leaders, and their participation in community development activities related to CSR. Therefore, the company requires human resources or staff who really know and
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
understand about community development processes and methods (community development) or who truly understand the concept and approach of corporate social responsibility. So that  community development activities or CSR that are full of community involvement (participatory) can maintain independence, empowerment and sustainability of a program. In the end, a harmonious relationship will be created between the company and the community around the area where the company operates.
Keywords; CSR, local leader, community development, social mapping

## PENDAHULUAN
Tujuan  riset  ini adalah mengidentifikasi atau memetakan tokoh-tokoh yang dapat mempengaruhi proses kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau corporate social responsibility (CSR), khususnya pada perusahaan  yang mengeksplorasi sumber daya alam  atau industri  ekstraktif. Patut ditengarai bahwa salah satu penyebab in-efektifitas dan in- efisiensi kegiatan CSR pada perusahaan ekstraktif  (pertambangan)  adalah kegagalan memetakan dan melibatkan para tokoh masyarakat dalam kegiatan mereka. Sebagaimana dikemukakan pula oleh Frynas, 2009) bahwa perusahaan pertambangan umumnya  gagal melakukan konsultasi secara lebih luas kepada pimpinan lokal dan tokoh- tokoh lokal. Demikian pula, minimnya partisipasi  atau peran serta masyarakat lokal yang bahkan hampir sama sekali tidak ada, yang pada akhirnya memperlemah kegiatan CSR dan pemeliharannya.
Kegagalan dalam melibatkan masyarakat setempat atau orang-orang lokal dalam kegiatan CSR  ditengarai dapat memelihara mental yang berdampak lebih buruk lagi  bagi masyarakat lokal, yaitu memelihara mentalitas ketergantungan ( dependency mentality ) (Frynas, 2009;  Raharjo, 2013).  Program CSR yang ditujukan pemberdayaan masyarakat lokal, hasilnya menjadi kontra-produktif,  hasilnya malah menciptakan masyarakat tergantung.  Fenomena  permasalahan yang muncul tersebut sebetulnya dapat dihindari dengan melakukan dialog mendalam mendalam serta membangun inisiatif masyarakat lokal berperan serta dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan metode-teknik. Namun sayangnya,  keterlibatan masyarakat lokal tersebut seringkali terganjal disebabkan perusahaan tidak memiliki atau
kekurangan sumber daya manusia perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang CSR atau pengembangan masyarakat. (Frynas, 2009; Raharjo, 2013).
Kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya ‘guyub’ serta ‘patron-klien’ sedikit banyak dipengaruhi oleh pola kepemimpinan tokoh masyarakatnya. Masyarakat akan melihat arah gerak tokoh-tokoh mereka di lingkungannya.  Demikian pula pada  sebagian besar wilayah di Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di remote area, mereka masih mendengarkan para tokohnya (pemimpin).  Dalam setiap masyarakat selalu terdapat tokoh penggerak yang ditampilkan dalam bentuk kelembagaan kepemimpinan ( leadership ). Setidaknya terdapat tiga bentuk kepemimpinan: (a) pemimpin formal atau umaroh ; (b) pemimpin keagamaan atau ulama ; dan (c) pemimpin budaya. Seorang tokoh kepemimpinan ( leadership ) desa, baik ia seorang tokoh formal (aparat pemerintah) maupun tokoh pemimpin informal (tokoh agama, budaya, pedagang sukses, dll.) disebut kokolot atau olot . … (Suradisastra, et al. , 2009). Tanto (2012), mengatakan bahwa tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dengan demikian ketokohan seseorang  dalam suatua masyatakat terbatasi oleh ruang dan waktu, artinya pada tempat dan waktu yang berbeda ketokohan tersebut belum tentu sama. Keberadaan tokoh masyarakat berfungsi untuk memobilisasi anggota masyarakatnya  untuk tujuan tertentu. Kartodirdjo (2007) menyatakan bahwa pemimpin lokal dengan otoritas tradisionalnya mempunyai pengaruh yang efektif dalam pelaksanaan berbagai ma-cam program pembangunan. Tidak terkecuali puladengan program CSR suatu perusahaan
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat seputar wilayah kerjanya.
Pemetaan tokoh masyarakat merupakan salah satu bagian penting  dari social mapping dalam kegiatan CSR yang harus dilakukan secara hati-hati, serta merupakan langkah awal dalam proses pengembangan masyarakat. Sehingga tulisan ini menjadi urgent terutama dalam  kerangka menjawab dan  memperkuat pentingnya pemetaan tokoh masyarakat dalam kerangka pengembangan masyarakat CSR.

## METODE
Pendekatan kualitatif dengan teknik participatory rural appraisal (PRA), dan wawancara mendalam dan observasi dilakukan pada warga masyarakat yang berada di lingkungan industri ekstraktif, khususnya pada perusahaan jasa pembangkitan  listrik yaitu PT. Indonesia Power Drajat-Kamojang. Selain pihak CSR PT.Indonesia Power, wawancara juga dilakukan kepada sejumlah tokoh, baik formal (perangkat desa dan kecamatan) dan tokoh informal (agama, adat) dari enam desa di sekitar industri ekstraktif.

## PEMBAHASAN

## Kepedulian Sosial Perusahaan
Kepedulian perusahaan atau industri ekstraktif (yang umumnya berada di remote area ) melalui kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) atau CSR kepada masyarakat sekitar atau lokal, sudah seharusnya dan sangatlah wajar ditujukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat sekitar. Ujud CSR dalam kerangka memperbaiki kondisi masyarakat tersebut dapat didekati melalui upaya pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ) . Hal ini dinyatakan oleh Bryant dan White (1987), bahwa pemberdayaan dapat menumbuhkan kekuatan ( strength ) yang lebih besar bagi  masyarakat untuk mengatasi kemiskinan.  Sebagaimana dimaklumi bahwa terdapat tiga jenis program CSR  (Budimanta, Prasetijo & Rudito, 2004) 1995) berdasarkan kegiatan dan tujuannya, yaitu community assistant, community relation dan community empowerment. Ketiga jenis atau pola CSR tersebut dalam penerapnnya bergantung pada kondisi lingkungan internal perusahaan
(staf, visi, sumber daya) dan lingkungan eksternal (lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik) dari perusahaan tersebut. Pada lingkungan eksternal perusahaan, yaitu kondisi di luar perusahaan, Implementasi program CSR kepada masyarakat seringkali ditentukan oleh keberadaan dan daya memobilisasi tokoh masyarakat. Merekalah para tokoh masyarakat yang bertindak  sebagai pemimpin lokal, baik formal  maupun  informal yang mempengaruhi gerak dan langkah mobilitas masyarakatnya. Awang (2004) menyatakan  bahwa pemimpin lokal pada hakekatnya berpotensi sebagai agen pembangunan.
Kartodirdjo (2007) mengemukakan bahwa pemimpin lokal dengan otoritas tradisionalnya mempunyai pengaruh yang efektif dalam pelaksanaan berbagai macam program pembangunan.  dalam kerangka CSR, kemampuan pihak perusahaan dalam memetakan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun program CSR yang efektif, efisien dan partisipatif menjadi urgent. Para pemimpin lokal di masyarakat, umumnya juga adalah para tokoh masyarakatnya. Pihak perusahan dapat mendayagunakan tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk pemberdayaan masyarakatnya.
Selain sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap keberadaan para  tokoh masyarakat tersebut, pendayagunaan tokoh masyarakat juga berfungsi membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, para tokoh masyarakat dapat menjembatani hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat (lokal) menjadi lebih harmonis. Program-program CSR dapat menjadi wadah atau media untuk membangun relasi, melalui para tokoh masyarakatnya, antara masyarakat dengan perusahaan. Relasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang harmonis dapat menjadi milestones yang mendasar tahapan kegiatan bersama berikutnya (Raharjo, 2015).
Setidaknya terdapat sejumlah hal positif manakala proses pengembangan masyarakat dalam rangka implementasi program CSR suatu perusahaan dilakukan dengan membangun kontak dan komunikasi yang harmonis terlebih dahulu  (Raharjo, 2015),  sebab hal tersebut berarti dapat membuat:
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
- Masyarakat merasa dihargai dan dihormati;
- Membangun dan terbangun semangat saling percaya antara masyarakat dengan perusahaan;
- Mencegah timbulnya salah informasi dan kesalahpahaman  diantara perusahaan dan masyarakat;
- Terbangun rasa kepemilikan ( sense of belonging ) terhadap kegiatan/ program yang dibangun dan dikembangkan bersama; dan
- Menjamin keberlanjutan program di masa mendatang
Tokoh masyarakat sebagai pemimpin lokal memiliki peran penting dalam membangun gagasan yang muncul dari masyarakat setempat, berkaitan dengan kegiatan CSR. Dalam konteks pemetaan  Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana melakukan pemetaan tokoh di perdesaan dalam rangka kegiatan CSR, pada sub bab berikut akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai pemimpin lokal, kepemimpinan lokal, dan peranan pemimpin lokal.

## Pemimpin, Kepemimpinan & Tokoh Masyarakat (Pemimpin Lokal)
Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2002),  merupakan  faktor dinamis dari status. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki status atau posisi. Setiap orang merupakan bagian dari sebuat sistem sosial. Artinya setiap orang dalam suatu sistem sosial memiliki posisi, yang mana setiap posisi yang ditempatinya memiliki fungsi baragam dan berbeda satu dengan  lainnya.  Beragam  fungsi  tersebut membentuk suatu perilaku yang mewakili status atau posisi seseorang.  Dengan demikian peran merupakan  apa-apa  yang seharusnya dilakukan dan apa-apa  yang diharapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berada dalam suatu sistem sosial yang sama. Peranan seseorang ditentukan  oleh kedudukan sosial atau status dalam masyarakatnya. Semakin tinggi status seseorang, maka semakin besar peranannya dalam masyarakat (Siwalette 2005).
Margono et al. (2014) mengemukakan bahwa  peran  memiliki empat makna atau arti yaitu:
a. Aspek dinamis dan kedudukan
b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
c. Perilaku aktual yang diperankan oleh seseorang
d. Bagian aktivitas yang diperankan oleh seseorang.
Berdasarkan empat makna tersebut, setiap peran akan selalu berkaitan dengan norma serta nilai berkenaan dengan posisi atau status  seseorang dalam masyarakatnya. Posisi seseorang di masyarakat memang terikat dengan beragam peraturan yang merupakan koridor dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga peran merupakan konsep yang berkaitan dengan apa- apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam suatu sistem sosial ata kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian perilaku individu atau agent (Gidden, 2010)  juga merupakan bagian penting dalam pembentukan struktur sosial.
Kepemimpinan menurut Hemhill dan Coon (1957) adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok ke  suatu tujuan yang ingin dicapai bersama ( shared goal ). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberi komando ( the capacity to lead others ) juga dapat bermakna sebagai perilaku memberi arahan (an actor or instance of guiding)yang sama artinya atau sinonim dengan direction , guidance , dan management (Syahyuti 2006). Di dalam konsep kepemimpinan, muncul yang disebut dengan pemimpin. Menurut Antlov (2003), pemimpin adalah seseorang yang memiliki akses terhadap pengetahuan, sumberdaya-sumberdaya, dan atau mandat untuk memerintah orang lain. Pemimpin adalah sesorang yang diteladani oleh pengikutnya. Etzioni (1985) kembali membedakan pemimpin lokal menjadi dua golongan yakni pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan dan legitimasi yang sah sebagai sumber dari jabatan yang diperolehnya dalam organisasi dan pengaruh pribadi. Sedangkan pemimpin informal adalah
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan dari pengaruh pribadi, tidak memiliki jabatan yang bersumber dari legitimasi dan tidak dibebani dengan tugas serta tanggungjawab yang jelas.
Tokoh masyarakat memiliki peranan yang sangat erat pengaruhnya dengan pengembangan potensi di suatu daerah. Efektivitas tokoh masyarakat sebagai pemimpin dapat  dilihat dari sejauh mana ketokohannya mempengaruhi  perubahan di suatu daerah. Kepemimpinan atau ketokohan seseorang berguna dalam upaya memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Kemampuan tokoh masyarakat dalam mengajak, membimbing, dan memotivasi warga dalam berbagai aktivitas bersama di perdesaan adalah kemampuan utama yang harus dimiliki (Urpon 2015).  Setidaknya terdapat tiga peran utama tokoh masyarakat dalam  kepemimpinannya yaitu sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator.  Lebih jauh Mahayana (2013) menjelaskan bahwa ketiga peran tokoh masyarakat tersebut sebagai berikut:
a. Motivator , peran ini berfungsi sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat agar masyarakat bergairah dan penuh energy dalam melakukan  aktifitas dan kegiatan  bersama yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya
b. Fasilitator ,  para tokah masyarakat sebagai pemimpin lokal dapat mempermudah sesuatu hal sulit, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang positif. Dalam peran ini tokoha masyarakat dapat narasumber dan mitra diskusi, sehingga fungsi katalisator juga terjadi dalam peran ini.  Dalam pengembangan hubungan antara pihak industri dengan masyarakat lokal, maka tokoh masyarakat yang juga pemimpin lokal dapat menjembatani komunikasi antara keduanya.  Selain itu  pemimpin  lokal  juga dapat memungkinkan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga prosesnya menjadi berjalan mudah dan lancar.
c. Mobilisator ,  yaitu peran peran tokoh masyarakat  sebagai  pemimpin lokal yang dengan pengaruh yang dimilikinya dapat sangat potensial dalam menggerakan para
anggota masyarakat untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Berkenaan dengan kepemimpinan Raharjo (2015) menyatakan bahwa gagasan Ki Hajar Dewantoro yang mengemukakan tentang konsep kepemimpinan masih sangat relevan dikemukakan di era kekinian, yaitu dengan ungkapan ing ngarso sung tulodo  ing  madyo mangun karso tut wuri handayani , yang artinya
a. Ing ngarso sung tulodo, mengandung makna bahwa setiap orang adalah pemimpin, yang kalau berada di depan harus mampu memberikan contoh yang baik, suri tauladan kepada bagi anak buahnya, kata kuncinya adalah memberi teladan.
b. Ing madya mangun karsa, apabila berada di tengah  maka pemimpin harus mampu membangkitkan motivasi dan inovasi, karya-karya nyata yang dapat membangkit semangat kebangsaan.
c. Tut wuri handayani. Ketika berada di belakang, maka berilah  dukungan baik moral dan material dari belakang, sehingga tercipta peluang-peluang yang memudahkan bawahan atau generasi penerus bangsa untuk siap menerima estafet kepemimpinan.
Ketiga  model  kepemimpinan  tersebut bukanlah masing-masing  bagian yang saling terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terkait, dan menguatkan; khususnya berkaitan dengan sikap dan karakter.  Setiap orang atau pemimpin dapat saja berada di posisi manapun; suatu saat dia dapat berada di depan, di tengah atau pun di belakang. Berbicara kepemimpinan bukan persoalan posisi, tetapi bagaimana potensi atau pengaruh yang dimilikinya dapat menggerakkan orang atau pihak lain ke arah yang lebih baik. Demikian pula halnya pada para tokoh masyarakat sebagai pemimpin di perdesaan.  Umumnya pemimpin di perdesaan lebih banyak merupakan para pemimpin informal, dengan latar belakang masing-masing. Menurut Liow et al.(2015) pemimpin informal di masyarakat setidaknya memiliki dua peran utama, yakni sebagai motivator dan mediator (penghubung).
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa peran motivator terutama adalah  memberikan motivasi atau mendorong serta juga menyemangati  orang-orang atau warga masyarakatnya  menuju perubahan yang lebih baik. Umumnya tindakan persuasive yang dilakukan tokoh masyarakat atau pemimpin informal  adalah  dengan memberikan nasihat atau  wejangan  agar dapat terlibat aktif dalam pembangunan atau pengembangan desanya. Sedangkan  peran  informal berikutnya sebagai mediator, yaitu sebagai penghubung atau mengkomunikasikan berbagai kebijakan atau program yang ditujukan bagi desanya agar dapat diterima oleh masyarakat.
Terdapat peran penting berikutnya  yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau pemimpin lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Yanti (2004),  yaitu melegitimasi program-program yang memang bermanfaat bagi masyarakatnya. Pentingan peran legitimator bagi pemimpin lokal khususnya dalam memperlancar program- program atau kebijakan-kebijakan yang menyentuh masyarakatnya.  Tentu saja peran melegitimasi  kebijakan, program dan kegiatan dalam suatu masyarakat berkaitan pula dengan sistem sosial dan budaya di perdesaan umumnya masih terikat tata nilai bersama.
Kedudukan tokoh masyarakat dalam tata nilai sebagai tokoh utama menjadi sangat penting, karena ia  seringkali menduduki  posisi yang tertinggi dalam tatanan nilai tersebut. Tindak dan perilaku, serta perkataan tokoh masyarakat di perdesaan umumnya menjadi teladan bagi para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.  Suatu rancangan program atau kegiatan yang telah lama direncanakan untuk dilaksanakan, bisa jadi gagal karena tidak mengajak serta para tokoh masyarakat atau tidak memperoleh pengakuan (legitimasi) dari para tokohnya.  Tokoh-tokoh di dalam masyarakat, dapat dibedakan berdasarkan keahlian tertentu di masyarakat. Misalnya ada tokoh masyarakat di bidang pertanian, kehutanan, kepemudaan, agama, adat istiadat, ibu-ibu, dan seterusnya; hal itu bergantung pada kondisi dan karakteritik perdesaan. Desa pertanian para tokohnya akan berbeda dengan desa nelayan.  Karakteristik
demografi akan mencirikan juga tokoh-tokoh yang muncul di masyarakatnya.

## Pemetaan Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat perlu dipetakan dengan jelas dan hati-hati. Sebab masing-masing tokoh masyarakat umumnya mewakili kelompok atau golongan tertentu di masyarakat. Seseorang tokoh masyarakat memperoleh pengakuan ketokohan sehingga menjadi pemimpin kelompoknya dapat diperoleh dengan beragam cara. Setidaknya  terdapat dua cara  dalam memperoleh status di masyarakat yaitu achieved dan ascribed (Soekanto, 1985). Namun demikian belum tentu status yang diperoleh atau yang disandang oleh seorang tokoh masyarakat itu benar-benar legitimated di masyarakatnya. Pengakuan tersebut amatlah penting,  karena berkaitan dengan potensi untuk melakukan atau menggerakan  sesuatu bagi anggotanya, yang mana hal ini disesuaikan dengan tipologi kelompok yang dipimpin untuk mendinamiskan kelompok  dalam upaya mencapai tujuannya (Alfitri, 2002; Johnson, 1994). Demikian pula yang dikemukakan oleh Soetrisno (2008) berkait dengan  kepemimpinan  tokoh masyarakat, yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.
Dahama dan Bhatnagar (1980) membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan, yang mengemukakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang secara spontan mempertimbangkan, menentukan, dan mempengaruhi dalam situasi yang spesifik; sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu dalam suatu situasi tertentu.  Selanjutnya  Carter (Yusuf, 2009) mengidentifikasi bahwa terdapat  lima pola dalam mendefinisikan pemimpin, yaitu: pertama, pemimpin adalah seseorang yang menjadi fokus dalam perilaku kelompok; kedua, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin kelompok yang mengarah ke tujuan kelompok; ketiga, pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh anggota kelompok; keempat, pemimpin merupakan seseorang yang mampu mendemonstrasikan pengaruhnya atas kelompok; kelima, pemimpin adalah seseorang yang terikat pada perilaku
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
kepemimpinan.  Dengan demikian, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan mengatur perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan.
Upaya memetakan tokoh-tokoh ( stakeholders ) di masyarakat perdesaan tidak lain adalah memetakan para pemimpin masyarakat di perdesaan. Biasanya tokoh masyarakat atau pemimpin lokal ( local leader ) tersebut mewakili kelompok atau institusi tertentu di perdesaan. Salah satu cara  atau metode untuk memetakan keberadaan para aktor atau tokoh di masyarakat adalah dengan menentukan terlebih dahulu lembaga pusat ( central ) pemerintahan dari kegiatan masyarakat, yaitu pemerintahan desa, dengan tokohnya kepala desa.
Menentukan, memilih dan memilah mana tokoh-tokoh di dalam masyarakat memerlukan keahlian tersendiri. Pengalaman lapangan akan sangat bermanfaat untuk menentukan dengan cepat siapa saja tokoh masyarakat dalam suatu masyarakat perdesaan. Setidaknya terdapat dua jalur atau cara dalam menentukan tokoh. Pertama dengan jalur formal (resmi), yaitu menelusurinya melalui jaur administrasi pemerintahan secara berjenjang, mulai dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, lalu ke rukun warga (RW), ke dukuh atau kampung, hingga Rukun Tetangga (RT).  Cara kedua dengan jalur informal, yaitu melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung, apakah saat sedang berkumpul di warung kopi, saat ngobrol di lahan persawahan,  saat selesai beribadah di mushola atau masjid jami desa, saat berpapasan di jalan, atau situasi dan tempat lain diperdesaan  yang suasananya tidak resmi.  Keuntungan dengan menggunakan jalur informal, suasananya lebih santai dan lebih akrab, sehingga informasi yang diperoleh umumnya lebih terbuka, bahkan terkadang berlebih. Namun hal ini sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa. Kerugian atau hal yang diwaspadai dari jalur informal adalah kecurigaan dari warga masyarakat terhadap kehadiran orang asing (baru) di wilayahnya.  Adapun  informasi yang seharusnya dapat diperoleh dengan mudah dan terbuka, menjadi sulit dan tertutup.
Kemudian keuntungan  atau kelebihan yang diperoleh dengan menggunakan jalur formal, bahwa proses pemetaan tokoh masyarakat  pada suatu daerah memiliki dasar hukum yang jelas, karena telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Ijin dan kejelasan tujuan  dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diingankan, misalnya jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas riset  (pemetaan sosial). Kejelasan ijin dan landasan hukum riset tentunya membuat tim peneliti merasan  lebih tenang dan aman selama proses pengumpulan data di lapangan. Namun demikian, pada sisi lain terdapat hal-hal  yang harus diperhatikan dari jalur  formal  ini. Administrative-bureaucratic selamat mengurus perijinan memunclkan kesan ‘rigiditas’ (kekakuan) dari  prosedur yang harus dilalui.  Sebagian orang memandang sisi ini secara negative, sehingga banyak yang ‘potong kompas’, tidak mau atau malas untuk melalui jalur tersebut. Kekakuan tersebut berdampak pada proses pengumpulan data di lapangan menjadi kehabisan ‘energi’ dan waktu, karena lamanya prose pengurusan perijinan.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah sikap masyarakat lokal. Pada lapisan masyarakat ‘grassroot’ (akar rumput) seringkali memandang ‘nyinyir’ jika sesuatu program berasal dari pusat ( top down ).  Sehingga  tidak jarang masyakat memandang kehadiran tim peneliti, yang akan melakukan pemetaan sosial, sebagai bagian dari pemerintah  pusat atau lembaga dominan lainnya. Masyarakat agak sedikit tertutup, atau mengambil sikap menutup diri. Akibatnya informasi yang seharusnya dapat diperoleh  dengan  mudah sesuai tujuan riset melalui sumber-sumber kunci ( key informant ), menjadi terhambat dan atau kalau pun diperoleh informasinya  terlalu ‘datar’  tanpa makna. Kondisi ini diperburuk dengan sebagian sikap masyarakat yang cenderung ‘meminta bantuan’ (akibat dari program-program sebelumnya yang top down ). Siapapun orang asing (bukan warga setempat)  khususnya dari pemerintahan atau nampak memiliki kelebihan yang hadir mendatangi wilayah perdesaan, maka masyarakatnya biasanya mengharapkan bantuan dengan mengemukakan berbagai kekurangan yang dihadapi di daerahnya. Situasi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
dihadapi oleh tim peneliti lapangan. Para peneliti yang berpengalaman umumnya sudah memaklumi dan paham terhadap situasi tesebut. Sedangkan, bagi peneliti pemula diperlukan latihan dan supevisi dari peneliti berpengalaman.
Berdasarkan uraian sebelumnya,  maka jalur mana kiranya  yang harus ditempuh dalam rangka riset memetakan tokoh masyarakat. dalam perkembangan saat ini, kedua jalur baik informal maupun formal, sebaiknya dapat ditempuh dan dipadukan. Jalur mana yang harus ditempuh terlebih dahulu, akan bergantung pada kondisi lapangan dan masyarakatnya. Bisa saja jalur informal ditempuh terlebih dahulu, khususnya dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat setempat. Setelah terbangun kepercayaan dan relasi yang ‘hangat’ dengan masyarakat setempat, lalu samba riset berjalan, prosedur ijin dapat ditempuh. Atau jalur formal ditempuh terlebih dahulu, dan sejalan dengan itu komunikasi dengan masyarakat dapat dibangun seiring dengan pengumpulan informasi tokoh masyarakat  dan data lainnya. Kedua jalur tersebut  bukan pilihan yang mana yang harus ditempuh, tetapi keduanya dapat dipadukan dan saling dukung dalama pengumpulan data di lapangan.
Dari kedua jalur riset tersebut, setidaknya terdapat informasi awal mengenai siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang ada di perdesaan. Langkah selanjutnya,  yaitu melakukan diskusi kelompok  dengan  para anggota masyarakat terbatas, untuk dapat menentukan para aktor lainnya di masyarakat.  Dalam informasi awal para  anggota kelompok tersebut biasanya merupakan tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat, tetapi ini masih bersifat sementara. Dengan demikian diperlukan diskusi bersama anggota kelompok untuk menentukan beberapa tokoh lain dalam masyarakat  yang mungkin belum terungkap. Beragam cara dan teknik untuk memetakan tokoh masyarakat di suatu wilayah secara visual, sebagaimana terlihat dalam gambar 1. Dalam gambar 1 memperlihatkan contoh pemanfaatan teknik pemetaan tokoh di tahap awal dengan melakukan pemetaan lingkungan ( ecomap ). Dalam gambar 1, nampak
terlihat siapa saja tokoh yang seringkali membangun  komunikasi dengan Kepala Desa (Kades).
Gambar 1 Pemetaan Lingkungan (Ecomap) Para Tokoh (Aktor) Masyarakat

## Sumber: Pusdi CSR, KS &PpM 2018
Dalam gambar 1, terpetakan komunikasi yang terbangun antara tokoh masyarakat dengan kepala desa, yang hal ini merupakan indikasi bahwa mereka memiliki ‘pengaruh’ atau ‘keistimewaan’  tertentu  dalam pandangan anggota masyarakat.  Gambaran peta tersebut merupakan jaringan berpotensi positif, khususnya dalam mengidentifikasi saluran- saluran komunikasi pembangunan desa. Komunikasi pembangunan desa yang dimaksud dalam hal ini adalah membicarakan  dan mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan-persoalan desa, serta membangun desa dengan segala potensi yang dimiliki dalam wilayah desa, dan jaringannya ke luar desa.  Termasuk di dalamnya bagaimana keterlibatan pihak perusahaan melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dalam membangun desa yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya.
Berbicara tokoh masyarakat di perdesaan maka seringkali tidak terlepas dengan organisasi atau lembaga sosial yang mewadahinya. Namun demikian tidak semua tokoh masyarakat harus bernaung atau berlandaskan kelembagaan. Organisasi atau lembaga sosial di perdesaan bisa saja  bersifat formal atau juga informal. Dalam gambar 2 memperlihatkan  pemetaan organisasi sosial di perdesaan melalui jaring diagram venn .
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.20576

## Gambar 2 Diagram Venn Pemetaan Organisasi Sosial di Perdesaan
Sumber: Pusdi CSR, KS &PpM 2018
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemetaan tokoh masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada proses pengembangan masyarakat, dimana peran serta (partisipasi) masyarakat sudah dilibatkan dari sejak awal. Masyarakat difasilitasi untuk mengetahui dan menyadari akan potensi dan sumber-sumber, serta persoalan yang dihadapinya. Demikian pula dengan kegiatan CSR pada industri ektraktif yang ditujukan bagi masyarakat. Gambar 1 dan gambar 2 merupakan contoh dari hasil memetakan bersama dari warga masyarakat. Gambar tersebut bukan mempersoalkan  tentang  bagus atau tidaknya gambar, tetapi kedua gambar tersebut memberi makna banyak hal, yaitu
1. Membangun kebersamaan antar warga masyarakat dalam membuat kegiatan bersama;
2. Menghormati dan menghargai nilai-nilai, norma, adat, pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat.
3. Membangun kesadaran dan pemahaman bersama, tidak parsial tentang potensi masyarakatnya sendiri;
4. Melatihkan keterampilan sederhana, contohnya dalam memetakan tokoh;
5. Meningkat partisipasi masyarakat;
6. Membangun rasa kepemilikan bersama ( common belongingness ) atas program yang dibuat bersama;
7. Memelihara kesinambungan program dan kegiatan; dan
8. Menjaga  dan melestarikan nilai-nilai kebersamaan; dan banyak hal positif lainnya.
Kesemua makna dan nilai-nilai partisipatif tersebut tidak sesederhana diucapkan dan diperoleh. Dalam konteks kegiatan corporate social responsibility, maka perusahaan perlu membangun sikap kesungguhan, kesabaran dan bekerja optimal dalam rangka pengembangan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan, dan besarnya dana CSR itu sendiri tidaklah cukup untuk memperoleh makna tersebut.  Upaya perusahaan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yang partisipatif sebagai ujud program CSR, dapat dimulaisejak tahap perencanaan kegiatan.
Perusahaan-perusahaan seringkali terjebak dengan penilaian pemeringkatan, sehingga segala daya dan upaya dilakukan untuk menunjukkan bahwa perusahaannya layak memperoleh peringkat tertinggi. Beberapa kriteria penilaian dikeluarkan dari instansi yang berbeda, misalkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang merupakan kriteria penilaian yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kemudian terdapat ISO 14000 series yang merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Perumusan standar ISO 14000 series diprakarsai dunia usaha sebagai kontribusi terhadap pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992.
Berbagai kriteria penilaian tersebut merupakan hal yang sangat baik, sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun seringkali perusahaan berupaya memenuhi kriteria tersebut hanya sekedar secara administratif dan popularitas saja, Mereka berupaya keras memenuhi kriteria tersebut, sehingga terkadang melupakan sasaran jangka panjang serta stakeholder penting dari kriteria penilaian tersebut.
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.20576

## PENUTUP
Pemetaan sosial, yang salah satu kegiatannya adalah memetakan tokoh masyarakat merupakan langkah awal krusial  yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, penuh kesabaran dan bekerja dengan optimal bersama-sama masyarakat.  Jika dalam suatu masyarakat partisipasi belum muncul, maka partisipasi harus dibangun, ditumbuhkan, dan dikembangkan untuk selanjutnya dapat dipelihara melalui kegiatan-kegiatan mandiri dan berkesinambungan. Perusahaan, khususnya industri ekstraktif, sudah semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama dan terpenting dalam kegiatan tanggjungjawab sosial perusahaan (TJSP)  atau corporate social responsibility (CSR) .
Pihak perusahaan harus mampu mengidentifikasi para tokoh masyarakat, khususnya di perdesaan, yang berguna dalam mengakselerasi berbagai kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat. Para tokoh masyarakat yang merupakan pemimpin lokal dapat berperan dalam mendorong ( motivator ), menggerakkan ( mobilisator ), dan menyelenggarakan ( facilitator ) kegiatan, serta mengakui dan memastikan ( legitimator ) kegiatan yang terselenggara. Selanjutnya perusahaan harus mampu membangun relasi dengan masyarakat, melalui para tokohnya. Salah satu kesungguhan pihak perusahaan selain memenuhi kriteria penilaian  yang ada adalah dengan segera menyiapkan sumber daya manusia yang memang mumpuni dalam bidang pengembangan masyarakat dan CSR. dalam melaksanakan kegiatan
Kegiatan pengembangan masyarakat atau community development (CD) juga  CSR sangat kental pelibatan masyarakat (partisipatif), hal ini tidak lain dalam upaya menjaga kemandirian ( independence) masyarakat, masyarakat yang berdaya  ( empowered ),  serta memastikan  kesinambungan ( sustainability ) suatu program  dapat terpelihara dengan baik. Dalam menjalankan program-program CSR, pihak perusahaan dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan ( stakeholder ) lainnya, seperti pemerintah, media, akademisi
(perguruan tinggi), dalam melaksanakan kegiatan CSR melalui  kegiatan pengembangan masyarakat atau community development) .

## PUSTAKA
Agustinus.  W.  (2016) Kerangka Ekonomo Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan
Pengembangan Ekonomi
Terpadu. Sosio-humaniora , 18, 185-190. Ahmad Suhendi. Peranan  Tokoh  Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan  Sosial. Jurnal Informasi
Vol. 18, No. 02, Tahun 2013, 105 - 116)
Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). The handbook of attitudes. New Jersey: Erlbaum.
Alfitri. 2002. Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaasn Lokal dalam pembangunan [Tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
American Psychological Association. (2010).
Publication manual of the American Psychological Association . Sixth edition. Washington D.C.: American Psycho- logical Association
Amanah. 2009. Pengembangan Kelembagaan komunikasi inovasi kelompok tani Hortikultura dataran rendah dalam meningkatkan daya saing. PSP3. LPPM.
Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Antlov H. 2003. Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal. Yogyakarta (ID): Lappera Pustaka Utama
Awang SA. 2004. Kemampuan dan Peranan KSM. Proses Keswadayaan (Studi kasus desa hutan dalam Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Yogyakarta (ID): Aditya Media.
Azwar, S. (2007). Metode penelitian .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bambang Rudito, Arief Budimanta, Adi Prasetijo. 2004. Corporate social responsibility : jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini / [penulis,. Jakarta : Indonesia Center for Sustainable Development , 2004 vii, 188
p. ; 21 cm
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
Bryant, Coralie, White L. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara berkembang. Jakarta (ID): LP3ES.
Dahama OP dan Batnagar OP. 1980. Education and Communication for Development .
New Delhi: Oxford dan IBH Publishing Co.
Desiningrum, D.  R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly. The Padjadjaran International Conference on Psychology (pp.17-23) . Bandung,
Indonesia: Faculty of Psychology,
Padjadjaran University.
Frynas, JG. 2009. Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges . Cambridge: Cambridge University Press.
Helda Ibrahim1, Majdah Zain2, Tamzil Ibrahim2  Peranan Pemimpin Lokal dalam Meningkatkan Kemampuan Kelompok (Kasus Kelompok Tani di Desa Pulo Kencana Kecamatan Pontang Kabupaten Serang); Jurnal Penyuluhan, Maret 2014 Vol. 10 No. 1; 25-34
Hemhill JK, Coons AE. 1957. Development of the Leader Behavior Description Questionnaire . Colombus (UK): Ohio State University
Heriyawati Y. 2007. Upacara Bubur Suro: Artefak Masyarakat Ladang-Sawah.
Bandung (ID): STSI Press.
Johnson DW. 1994. Joining Together: Group Theory dan Group Skills .Ed.  ke 3. Englewood Cliffs: Prentice Halls.
Kartodirdjo. 2007. Faktor-faktor endogen masyarakat pedesaan: Kepemimpinan,
Kaderisasi, Komunikasi dan Lembaga- lembaga P3PK UGM. Yogyakarta
Kartono, Kartini. 2004 Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
Liow RM, Laloma A, Welly. 2015. Peran pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Malola. J Adm
Publik. 3(31): 1-9. [diunduh 2016 Apr 10]. Tersedia pada: http://ejournal.unsrat.ac.id/
Lunsford, A., & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities . Carbondale: Illinois University Press.
Mahayana W. 2013. Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. J Ilmu Pemerintahan. 1(1): 400-414. [diunduh 2016 Jun 1]. Tersedia pada: ejournal.ip.fisip-unmul.org
Margono et al. 2014. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. 2(1): 807-819.
[diunduh 2016 Sep 18]. Tersedia pada: http://ar.mian.fisipunmul.ac.id/site/wpco ntent/uploads/2014/01/journal persen20ganjil persen20ramli persen20
Mubyarto. 2004. Reformasi Agraria: Menuju Pertanian Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Rakyat, 1(8) : 20-25.
Nugrahanto, W. & Adyawardhina, R. (2018). Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945. Sosiohumaniora, 20, (2), 78-85.doi: https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora .v20i1.14368
Pranowo DH. 2005 Masyarakat Desa: Tinjauan Sosiologi. Surabaya (ID): Bina Ilmu Surabaya.
Pratama, A.  G. (2009). Kontribusi kesejahtera- an subjektif pada religiusitas Islam, persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku meme-lihara kesehatan dengan taraf keccokan optimal pada penderita HIV+. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
HALAMAN: 37-48 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.20576
Raharjo, ST. 2015. CSR: Relasi Dinamis antara Perusahaan dengan Masyarakat Lokal. Unpad Press: Bandung.
Raharjo, ST. 2015. Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga.
Share: Social Work Journal, Vol 5 No 2, 106-117.
Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan Hiv-Aids dan Stigma Terhadap Pengguna Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. Sosiohumaniora, 19, (2),
129-140.
Slamet. 2008. Kelompok: Kumpulan Bahan Bacaan. Edisi Ketiga. Bogor (ID):
Institut Pertanian Bogor.
Siwalette JD. 2005. Peran tokoh adat dalam perubahan struktur pemerintahan desa [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Soetrisno. 2008. Kelompok sebagai suatu strategi Pembangunan Pedesaan: Suatu pemikiran Kritis “Makalah tidak diterbitkan. XX (tidak direview?!)
Suradisaatra, K., Herlina Tarigan dan Erma Suryani. 2009. Indigenous Community Empowerment in Poverty Alleviation .
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Food and Agricultural Organization-Regional Asia and Pacific Office.
Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta (ID): Bina Rena Pariwara
Tanto, Djoko S. (2012). Revitalisasi Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Stabilitas Politik. http://djsutanto. blogspot.com/2012_06_01_archive. html.
Uphord PQ. 1987 Local Leadership and Programme Implementation in Indonesia. Amsterdam: Free University Press.
Urpon R. 2015. Hubungan peran pemimpin lokal dengan partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan program alokasi dana desa (ADD). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Valera JB et al. 1987. Extension Delivery Systems: An Introduction. Manila: Island Publishing House. Inc.
Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method . (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press
Yanti R. 2004. Peran tokoh adat dalam mengkomunikasikan usaha pengelolaan dan pelestarian hutan (kasus hutan adat Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
Yusuf Y. 2009. Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial. Bandung (ID): Armico.