## Wajah Hukum

## Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pengawasan Pasar Talang Banjar di Wilayah Kota Jambi

## Nuraini, Mhd. Ansori
Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi Correspondence: gadis.nuraini@gmail.com; mhd.ansori@unbari.ac.id
Abstrak .  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  peranan  Dinas  Pedagangan  dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar di wilayah Kota Jambi, kendala yang ditemui oleh  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian    dalam  melakukan  pengawasan  Pasar  Talang  Banjar  Kota  Jambi, upaya apa saja  yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  dalam  mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Peranan Dinas Pedagangan dan Perindustrian dalam  melakukan  pengawasan  Pasar  Talang  Banjar  di  wilayah  Kota  Jambi  yaitu  dengan  cara  penataan  PKL, penertiban  PKL,  dan  pembinaan  PKL.  Kendala  yang  ditemui  dalam  melakukan  pengawasan  Pasar  Talang Banjar Kota Jambi yaitu adanya oknum yang melindungi pedagang berjualan di pinggir jalan. Upaya mengatasi kendala  tersebut  dengan  penerapan  sanksi  terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  rangka  penataan  dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi. Selama ini penerapan sanksi belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan  oleh  lemahnya  sistem  penegakan  hukum,  aparat  penegak  hukum  kurang  dalam  tegas  dalam memberikan  sanksi  dan  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  (pedagang  kaki  lima)  yang  masih  kurang  baik. Kesadaran hukum ini terkait dengan terbentuknya budaya hukum yang baik. Budaya hukum  ada hubungannya dengan  profesionalisme  penegak  hukum  dalam  tugasnya  menegakkan  hukum,  bahkan  ada  kaitannya  dengan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum.
Kata kunci : peranan, dinas perdagangan dan perindustrian, pengawasan
Abstract.   This research aims to  find  out  and understand  the role of the Department  of Trade and Industry in supervising  the  Talang  Banjar  Market  in  the  Jambi  City  area,  the  obstacles  encountered  in  supervising  the Talang  Banjar  Market  in  Jambi  City,  what  efforts  have  been  made  to  overcome  these  obstacles.  This  type  of research  is  empirical  juridical.  The  results  of  the  research  are  the  role  of  the  Trade  and  Industry  Service  in supervising the Talang Banjar Market in the Jambi City area, namely by arranging street vendors, controlling street vendors, and coaching street vendors. The obstacle encountered in monitoring the Talang Banjar Market in Jambi City was the presence of individuals protecting traders selling on the side of the road. Efforts made to overcome these obstacles are by implementing sanctions against street vendors in the context of organizing and empowering street vendors in Jambi City. So far, the implementation of sanctions has not been optimal. This is because  law  enforcement  officers  are  not  firm  in  providing  sanctions  and  the  level  of  legal  awareness  of  the community (street vendors) is still not good. This legal awareness is closely related to the formation of a good legal culture.

## Keywords: role, trade and industry services, supervision

## PENDAHULUAN
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  secara  ekonomi  menyediakan  kesempatan  bagi  para  pedagang untuk menyemarakkan perekonomian, namun di sisi yang lain kerap kali penggunaan trotoar sebagai lokasi  untuk  berjualan  bagi  PKL  dapat  merugikan  publik. 1 PKL  adalah  orang  atau  pedagang  pada sektor informal yang berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan-jalur perkotaan. 2
Fakta menunjukkan bahwa pedagang kaki lima sebagian besar adalah  warga yang berasal dari desa yang masuk ke kota secara berduyun-duyun (urbanisasi). Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari  desa  ke  kota  mengalami  peningkatan  secara  pesat  dari  tahun  ke  tahun  khususnya  kota  Jambi. Kota Jambi menjadi wilayah terpadat di Provinsi Jambi dengan kepadatan 2.977 jiwa/km 2 . kepadatan
1 Dewa, Z. R., “Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan”, CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 1, (2019): 1.
2 Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S.,  “Analisis Persebaran Pedagang  Kaki Lima (Pkl) Tentang Peraturan Wilayah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Jambi”, Doctoral Dissertation, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022. Tidak dipublikasikan. 2022, hlm 13.
Kota Jambi dibandingkan wilayah yang lain sangat berbeda signifikan. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan kepadatan sebesar 1.321 jiwa/km 2 . Salah satu negara dengan tingkat urbanisasi paling  tinggi  di  Asia  Tenggara  adalah  Indonesia,  mayoritas  mereka  mempunyai  tujuan  utama  yang sama  yakni  peningkatan  perekonomian  setiap  keluarga  melalui  usaha  peruntungan  di  kota.  Mereka harus bekerja untuk  mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan mereka di kota. Walaupun lowongan kerja terbuka secara luas di perkotaan namun tidak seluruh penduduk kota bisa memenuhi kualifikasi memperoleh  lowongan  pekerjaan  di  Kota.  Oleh  karena  itu  perdagangan  skala  kecil  atau  sektor informal menjadi salah satu solusi alternatif yang mereka tekuni. 3
Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur. pada pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  sudah  menjelaskan  bahwasanya  pemerintah  memiliki  tugas  untuk mengembangkan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada  pelaksanaan  pembangunan  membutuhkan  banyak  unsur  yang  bisa  mendukung  dari  segi  dana ataupun mental yang dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan tersebut. 4
Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah  bagi  pemerintah  Kabupaten  atau  kota  sejak  l  Januari 2001  menyediakan  kesempatan  gerak  yang  besar  pada  pemerintah  Kabupaten  atau  kota  untuk memiliki  peran  serta  memberdayakan  dan  mendorong  potensi-potensi  perekonomian  rakyat.  Sama halnya dengan kota Jambi sejumlah aktivitas pembangunan ekonomi gencar ditingkatkan tidak hanya dari  segi  pembangunan  ekonomi  skala  besar,  namun  juga  kegiatan  industri  skala  besar,  kecil,  dan menengah,  jasa  perbankan  serta  sejumlah  kegiatan  ekonomi  masyarakat  lain  yang  secara berkesinambungan  berkembang  secara  pesat  meliputi  aktivitas  perekonomian  usaha  pedagang  kecil atau  pedagang  kaki  lima  yang  berdagang  di  emperan  swalayan,  mall,  toko,  serta  di  sepanjang  jalan perkotaan. 5
PKL merupakan  satu dari  jenis  aktivitas informal. Sesuai dengan peraturan daerah  kota Jambi tentang  penataan  dan  pemberdayaan  perdagangan  kaki  lima  nomor  12  tahun  2016,  PKL  atau pedagang  kaki  lima  merupakan  pelaku  usaha  yang  melaksanakan  usaha  dagang  jasa  atau  barang melalui  penggunaan  sarana  usaha  yang  tidak  bergerak,  memakai  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial, bangunan milik pemerintahan, lahan, dan atau swasta yang sifatnya tidak tetap atau sementara. 6 Evaluasi  kerapian  ekologi  di  wilayah  penjualan  tersebut  adalah  penting  sebab  meliputi kenyamanan  pembeli.  Dalam  kerapian  tindakan  terdapat  hambatan  yaitu  ketiadaan  kesadaran  dealer mengenai  kerapihan.  Pada  umumnya  mereka  tidak  mengindahkan  kerapihan  serta  sepenuhnya menyerahkan pada petugas kebersihan. Selain itu saluran yang kurang memadai serta kerangka kerja rembesan  ekologi  yang  buruk  berpengaruh  pada  mutu  lingkungan  di  kawasan  lokasi  pedagang  kaki lima. 7
Eksistensi  Pedagang  Kaki  Lima  akan  memunculkan  masalah  sosial  yang  rumit  tidak  hanya pada persoalan tata ruang kota namun juga berpengaruh pada permasalahan sosial lain. Sementara itu, secara  tidak  langsung ataupun langsung adanya pedagang kaki  lima berpengaruh pada keadaan serta lingkungan kota. Secara umum persoalan PKL tidak hanya pada permasalahan keindahan, kebersihan, tata  ruang  kota,  dan  keamanan  namun  juga  berakibat  pada  permasalahan  sosial  misalnya pengangguran, kemiskinan, kesejahteraan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Penanganan persoalan PKL harus mempertimbangkan persoalan sosial yang lain, sebab kekeliruan dalam penyelesaian PKL akan berakibat  pada  timbulnya  permasalahan  yang  lebih  kompleks.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam peraturan  daerah  kota  Jambi  tentang  penataan  dan  pembinaan  pedagang  kaki  lima  nomor  12  tahun 2016 bahwasanya masing-masing PKL harus bertanggung jawab atas kerapihan, ketertiban, keamanan sekitar  lokasi  usaha,  keindahan,  dan  kesehatan  lingkungan.  namun  hal  tersebut  jauh  dari  kenyataan sebab PKL tidak mengindahkan serta bebas memakai jalan dan lahan di Pasar Talang Banjar.
3 Adam  Ramadhan,  “Implementasi  Model  Zonasi  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Bandung”, Pandecta Journal , Vol. 10, No.1 , (2017).
4 https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012_2012246ADN.pdf 2012
5 Hermayanti, Hermayanti, And Imo Alviah. "Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Kota Jambi." Jurnal Lex Specialis, Vol. 18, (2017): 1-15.
6 Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang kaki lima
7 Firginia  julianti,  “Tinjauan  Yuridis  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Kota  Magelang  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Magelang  Nomor  13  Tahun  2013  Tentang  Penataan  Dan  Pemmberdayaan  Pedagang Kaki Lima” , Diponogoro Law Journal, Vol. 6, No . 2, (2017): 21
Di  kota  Jambi  sendiri  tingkat  kemiskinan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  sedikit  penurunan seperti  yang  dikutip  dari  data  tahun  2019  di  kota  Jambi  memiliki  jumlah  kemiskinan  1,52%  dan terakhir  di  tahun  2021  dengan  persentase  1,42% 8. Sama  halnya  di  kota  Jambi  mempunyai  sejumlah pasar  meskipun  banyak  muncul  pasar  modern  namun  pemerintah  kota  Jambi  tetap  mempertahankan sekaligus  mengembangkan  keberadaan  dan  pemeliharaan  pasar  tradisional  yang  secara  langsung dikelola oleh pemerintah kota Jambi ataupun dikelola pihak swasta diantaranya:
1. Pasar tradisional yang dikelola pihak swasta terdapat beberapa yakni: Pasar Simpang Pulai, Pasar Villa  Kenali  Mayang  Jambi,  Pasar  TAC,  Pasar  Empat  Enam  Selincah  Jambi  Timur,  Pasar Hongkong  Jelutung  Jambi,  Pasar  Kito  Simpang  Candra  Jambi  Selatan,  Pasar  Keluarga,  Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Yuka Paalmerah, dan Pasar Mama.
2. Pasar  tradisional  yang  dikelola  oleh  pemerintah  kota  Jambi  terdapat  sejumlah  pasar  yakni:  Pasar Induk Grosir, pasar Olak Kemang, Pasar Angso Duo, Pasar Talang Banjar, Pasar Aur Duri, pasar pelayangan,  pasar  sijimat,  pasar  lopak,  pasar  Sitimang,  pasar  Gang,  Pasar  Tanah  pilih,  Pasar Tanggo Rajo, pasar Mayangsari, pasar buah-buahan, pasar kebun bungo, dan pasar kebun Handil. 9 Pasar  Talang  Banjar  kecamatan  Jambi  Timur  adalah  salah  satu  pasar  tradisional  yang  ada  di kota  Jambi  yang  telah  melaksanakan  relokasi  bangunan  di  tahun  2018  sebanyak  dua  buah  gedung untuk  perdagangan  buah-buahan,  sayur-sayuran,  daging  ayam,  rempah-rempah,  sampai  saat  ini kurang lebih terdapat 1199 lokasi yang meliputi kios dan lapak.
Pasar  Talang  Banjar  mempunyai  permasalahan  pedagang  kaki  lima  yang  sebagiannya  tidak kunjung ditangani dalam ranah relokasi pedagang kaki lima yang Berdagang di pinggir jalan supaya berdagang di dalam gedung pasar yang sudah tersedia karena masih terdapat banyak meja lapak atau dagang serta kios-kios yang masih kosong karena banyak dari pedagang kaki lima masih berjualan di luar wilayah pasar sehingga kegiatan jalan dapat terganggu serta pemasukan masing-masing pedagang tidak merata.
Terdapat  artikel  tentang  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Pasar  Talang  Banjar. 10 Berisi “Penertiban  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  kawasan  Pasar  Baru  Talang  Banjar,  Jalan  Orang  Kayo Pingai,  Kecamatan  Jambi  Timur,  Kota  Jambi,  Sabtu  (16/5/2020)  sore,  diwarnai  kericuhan. Berdasarkan  informasi  kericuhan  tersebut  terjadi  sebab  pedagang  yang  masih  berdagang  di  luar lingkungan  pasar  tidak  terima  saat  dilakukan  penertiban.  Bahkan  antara  anggota  Satpol  PP  yang sedang menertibkan dan pedagang sempat terjadi aksi saling pukul memukul. Panit 1 Sabhara Polsek Jambi  Timur  Ibda  Maryoto  mengkonfirmasi  adanya  kericuhan  tersebut  ketika  penertiban  pedagang oleh petugas Satpol PP benar terdapat kericuhan tadi sore antara petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima,  karena  para  pedagang  tidak  terima  adanya  penertiban,”  ungkap  Maryoto  saat  dimintai keterangan. Beberapa pedagang diidentifikasi telah menyusun laporan polisi ke Polresta Jambi sebab mengaku  dipukuli  ketika  terjadi  keributan  dengan  petugas  Satpol  PP.  “Iya  ada  pedagang  wanita sejumlah 3 orang dan sekarang ini tengah diperiksa oleh Polresta Jambi,” tambahnya.
Artikel Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar. 11 Berisi: “salah satu pedagang mengungkapkan  jika  dirinya  bersama  pedagang  yang  lain  terpaksa  berdagang  di  sekitar  jalan  yang terletak  di  jalan  menuju  lokasi  Pasar  Talang  Banjar  karena  lokasi  Pasar  sudah  tidak  menyediakan tempat  berjualan  lagi  ataupun  sudah  penuh.  Sementara  Joko  yang  merupakan  pembeli mengungkapkan bahwa lebih cepat berbelanja di jalan karena tidak butuh memarkirkan motornya.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pedagang  di  PKL  Talang  Banjar  kota  Jambi yang bernama Bambang mengungkapkan “saya berdagang di sini sebab di dalam pasar sudah penuh selain  itu  juga  sudah  ada  banyak  pelanggan  di  luar  Dek,  selain  itu  biaya  sewa  lapak  di  dalam tergolong mahal meskipun di luar menimbulkan kemacetan tetapi sudah tidak ada jalan karena sudah betah  di  sini,  lagian  saya  juga  membayar  iuran  setiap  hari,  ya  kurang  lebih  begitu  saya  dan  rekan-
8 https://jambi.bps.go.id/indicator/23/942/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html
9 https://Jambikota.go.id/new/pasar/pasar yang ada di kota Jambi
10 Metro  Jambi,  “Penertiban  PKL  di  Pasar  Talang  Banjar  Kota  Jambi”,  diakses  dari https://metrojambi.com/read/2020/05/17/53553/penertiban-pkl-di-pasar-talang-banjar-diwarnaikericuhan diakses pada tanggal 5 Febuari 2023
11 Kumpuran.com, “Kericuhan wargai penertiban pkl pasar baru Talang Banjar di Kota Jambi”, diakses, https://kumparan.com/jambikita/kericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-barutalang-banjar-di-kota-jambi- 1tQbMdb7lbn/full diakses pada tanggal 5 febuari 2023
rekan PKL kerap kali mengalami penertiban namun masih tidak bisa pindah lokasi karena hal tersebut sebab pekerjaan kami semuanya di sini sebagai pedagang kaki lima”. 12
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  pedagang  kaki  lima  Pasar  Talang  Banjar  yang  ada  di  pinggir jalan memunculkan sejumlah permasalahan misalnya kemacetan yang sering terjadi dan dialami oleh pengguna jalan  yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan keindahan  sistem terutama di pagi hari. Tetapi selain itu pedagang kaki lima merupakan satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan  meminimalisir  pengangguran.  Untuk  menjadi  wirausaha  maka  tidak  memerlukan  pendidikan tinggi  namun  hanya  membutuhkan  kemauan  dan  kemauan  kuat  untuk  berdagang  sehari-hari  supaya terpenuhi keperluan hidup dan meningkatkan kemakmuran keluarga. 13
Pedagang kaki  lima secara  umum mengetahui keberadaan larangan berdagang di pinggir jalan umum  bahkan  memakai  sebagian  badan  jalan  untuk  berjualan  karena  mengganggu  ketertiban  umum khususnya  menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas  sehingga  mengganggu  kelancaran  lalu  lintas  tetapi pada  praktiknya  masih  terdapat  pedagang  yang  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Hal  itu memperlihatkan seolah-olah para pedagang kaki lima mengabaikan peraturan yang mengatur tentang kegiatan berdagang.
Pemerintah  dinilai  perlu  melakukan  penataan  PKL  di  Pasar  Talang  Banjar  untuk menghilangkan  keresahan  di  kalangan  masyarakat  mengenai  adanya  pedagang  kaki  lima  di  Pasar Talang  Banjar.  Selain  memberi  Kepastian  hukum  bagi  fasilitas  publik  biasanya  ditempati  oleh  para pedagang kaki lima hingga pemerintah dapat menjaminnya.
Eksistensi  Pedagang  Kaki  Lima  akan  memunculkan  masalah  sosial  yang  rumit  tidak  hanya pada persoalan tata ruang kota namun berpengaruh pada permasalahan sosial lainnya, persoalan PKL tidak  hanya  pada  permasalahan  keindahan,  kebersihan,  tata  ruang  kota,  dan  keamanan  namun  juga berakibat  pada  permasalahan  sosial  misalnya  pengangguran,  kemiskinan,  kesejahteraan,  pekerjaan, dan keadilan sosial. Penanganan persoalan PKL harus mempertimbangkan persoalan sosial yang lain, sebab  kekeliruan  dalam  penyelesaian  PKL  akan  berakibat  pada  timbulnya  permasalahan  yang  lebih kompleks. Seperti yang dijelaskan dalam Perda Kota Jambi No.12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan masing-masing Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab  atas  kerapihan,  ketertiban,  keamanan  sekitar  lokasi  usaha,  keindahan,  dan  kesehatan lingkungan.  namun  hal  tersebut  jauh  dari  kenyataan  sebab  PKL  tidak  mengindahkan  serta  bebas memakai jalan dan lahan di Pasar Talang Banjar.
Keberadaan  aktivitas  pedagang  kaki  lima  yang  berdagang  di  emperan  sepanjang  badan  jalan dan  emperan  toko  secara  tidak  tertib,  terarah,  dan  teratur  senantiasa  berpengaruh  negatif  yang  bisa menyebabkan  penataan  tata  ruang  kota  yang  tidak  rapi,  ketidaktertiban,  ketidakteraturan,  dan ketidaksehatan  yang  dapat  merusak  tata  lingkungan  kota  serta  keindahan  yang  sudah  dirancang. Selain  itu  aktivitas  pedagang  kaki  lima  yang  semrawut  bisa  mengganggu  ketertiban  umum  serta menjadi  penyebab  kemacetan  sehingga  menyebabkan  pengguna  jalan  tidak  nyaman.  Bahwa  peran Pemerintah Kota Jambi tidak berjalan dengan baik.
Aktivitas  pedagang  kaki  lima  harus  ditata  dan  diberdayakan  untuk  mengembangkan  serta meningkatkan  usaha  guna  menunjang  perekonomian  rakyat  yang  lebih  terstruktur.  Relokasi merupakan  bentuk  program  tersebut.  Sinergitas  antara  pedagang  dan  pemerintah  diperlukan  supaya program pemerintah kota Jambi dapat terlaksana dengan optimal.
Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi,  UPTD  Pasar  Talang  Banjar,  dan  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  atau  DPP  seharusnya  bisa  turut  aktif  dalam  merencanakan,  menata,  dan  mendukung pedagang kaki lima. Pemerintah kota Jambi sudah memutuskan sejumlah peraturan untuk menangani permasalahan  PKL.  Relokasi  merupakan  satu  dari  manifestasi  kebijakan  pemerintah  daerah  yang meliputi kegiatan revitalisasi. Di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk menangani pengaruh negatif yang disebabkan oleh PKL.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  peranan  Dinas  Pedagangan  dan Perindustrian  dalam  melakukan  pengawasan  Pasar  Talang  Banjar  di  wilayah  Kota  Jambi,  kendala yang ditemui oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  dalam melakukan pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi, upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  dalam mengatasi kendala ini.
12 Obeservasi di Pasar talang banjar 2022
13 Obeservasi di Pasar talang banjar 2022

## METODE Tipe Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  empiris  atau  diistilahkan  sebagai  sosiologi  hukum sehingga  pendekatan  yang  digunakan  adalah socio  legal. Yakni  pendekatan  yang  diawali  dengan menyelenggarakan analisis dinas pasar dalam melaksanakan pengendalian atas pedagang kaki lima di pasar Simpang Pulai Jambi, selain menjadi pedoman dalam pencarian data primer yang mengacu pada aspek  empiris  dari  indikasi  dan  fenomena  yang  merupakan  objek  penelitian.  Juga  dilaksanakan pendekatan  dengan  menganalisis  data  sekunder  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  dari  teori pendapat para ahli atau sarjana.

## Pendekatan Penelitian
Dalam  Penelitian  ini  pendeketan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan  Sosiologis (socio  legal research) . pendekatan penelitian yang membahas dampak masyarakat terhadap hukum, seberapa jauh indikasi-indikasi  yang  terdapat  dalam  masyarakat  dapat  berpengaruh  pada  hukum  begitu  juga sebaliknya  dan  berpedoman  pada  paradigma  ilmu  empiris. 14 Terkait  ilustrasi  fenomena  dan  gejala yang  ada  pada  objek  penelitian  yang  dihubungkan  dengan  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian dalam pelaksanaan pengendalian perdagangan kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  empiris  meliputi  data  primer  serta  yang  kedua  data  sekunder. Data  Primer  pada  penelitian  empiris  ini  diperoleh  dari  hasil  hasil  penelitian  dilapangan.  Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini hanya sebgai data penunjang saja.
1. Data Primer
Pada penelitian ini data primer dibagi menjadi dua bagian oleh peneliti yang pertama didapatkan melalui observasi kemudian dengan wawancara atau interview.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  dibutuhkan  sebagai  pelengkap  data  primer.  Data  sekunder terdiri dari:
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau autoritatif, 15 yang terdiri dari  peraturan  daerah  kota  Jambi  tentang  penataan  dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima nomor 12 tahun 2016.
b. Bahan hukum  sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum berupa dokumen tidak resmi  meliputi  kamus  hukum,  buku-buku  teks,  komentar-komentar  terhadap  putusan  hakim, serta jurnal jurnal hukum. bahan tersebut adalah pemaparan tentang Bahan hukum primer. 16
c. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  menyediakan  penjelasan  atau  petunjuk  atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder misalnya ensiklopedia dan kamus.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data di lapangan dipergunakan alat pengumpul data yaitu :
1. Observasi adalah tinjauan cermat atau teknik pengembangan imajinasi aktor.
2. Wawancara adalah salah satu cara utama yang dipakai dalam pengumpulan data. 17
3. Studi dokumen, melalui pengambilan data sekunder yang telah disusun dan dikelola secara runtut yang ada di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

## Teknik Penarikan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  dilaksanakan  melalui  teknik  purposive  sampling  yakni  satuan teknik  sampling  yang  terpilih  berdasarkan  suatu  pertimbangan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan satuan  sampling  yang  dikehendaki.  Pada  sampel  ini  maka  sampel  dipilih  sesuai  dengan  kualifikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan pertimbangan bahwasanya responden tersebut sungguh-sungguh
14 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2013), hlm. 40.
15 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51
16 Ibid., hlm. 51
17 Fadhallah, Wawancara , (Jakarta:UNJ PRESS, 2021), hlm. 23.
menjadi  permasalahan  serta  dinilai  bisa  merepresentasikan  populasi  secara  keseluruhan  yang  dikaji yakni:
1. Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Jambi  sebanyak  1 orang,
2. Pedagang Kaki Lima sebanyak 2 orang.

## Analisis Data
Data  primer  yang  didapatkan  berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  selanjutnya  dilakukan pengumpulan,  penyusunan,  pengolahan,  serta  pengklasifikasian  dalam  suatu  bagian  untuk  kemudian dilakukan analisis. Metode kualitatif digunakan dalam tahapan analisis data dengan mengilustrasikan deskripsi  permasalahan  berupa  uraian  serta  dilakukan  analisis  sesuai  dengan  konsep  yang  dipakai pada penelitian ini yang berujung pada kesimpulan berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Dinas  Pedagangan  Dan  Perindustrian  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Pasar  Talang Banjar Di Wilayah Kota Jambi

## Penataan PKL
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  12  tahun  2016    tentang  Penataan  dan Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  menyatakan  bahwa  penataan  PKL  merupakan  usaha  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  menetapkan  lokasi  binaan  untuk  dilaksanakan penetapan,  penertiban,  penghapusan,  dan  pemindahan  lokasi  PKL  dengan  mempertimbangkan kepentingan  sosial,  umum,  keindahan,  ekonomi,  kesehatan,  kebersihan,  ketertiban,  dan  keamanan lingkungan  dan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  peraturan daerah  kota  Jambi  Nomor  12  tahun  2016  penataan  PKL  merupakan  usaha  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  dengan  menetapkan  lokasi  binaan  untuk  dilaksanakan  penetapan,  penertiban, penghapusan,  dan  pemindahan  lokasi  PKL  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  sosial,  umum, keindahan,  ekonomi,  kesehatan,  kebersihan,  ketertiban,  dan  keamanan  lingkungan  dan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18
Menurut  peraturan  daerah  kota  Jambi  Nomor  12  tahun  2016  ruang  lingkup  pengaturan  terdiri dari  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Berdasarkan  peraturan  daerah  kota  Jambi  Nomor  12  tahun 2016 tujuan dari penataan dan pemberdayaan PKL ialah:
1. Menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi dan mikro yang mandiri dan tangguh
2. Merealisasikan kota yang indah, taman, tertib, dan melalui berwawasan lingkungan dan memadai
3. Memberikan ruang untuk berusaha bagi PKL dengan menetapkan lokasi berdasarkan tujuannya Pada  tahapan  ini  memiliki  tujuan  untuk  menjadikan  PKL  di  masa  saat  ini  dan  di  masa  depan menjadi  lebih  baik  dari  yang  kumuh  menjadi  indah  dan  bersih  dan  dari  yang  tidak  ramah  menjadi ramah lingkungan. Adapun penataan dilaksanakan secara persuasif melalui pelibatan PKL tersebut.
Pada  peraturan  daerah  kota  Jambi  tentang  penataan  dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima nomor 12 tahun 2016 bagian kesatu umum dilaksanakan oleh Walikota dengan pejabat yang ditunjuk atau  tim  terpadu.  Pada  pelaksanaan  penataan  PKL  seperti  yang  dijelaskan  pada  ayat  1  melalui Pendataan PKL, Pendaftaran PKL, Penetapan lokasi PKL, Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, Peremajaan lokasi PKL.
Relokasi  merupakan  usaha  pemerintah  kota  Jambi  untuk  melakukan  penataan  PKL  di  Pasar Talang  Banjar.  Relokasi  dilaksanakan  sebab  pedagang  kaki  lima  berdagang  di  lokasi  yang  dilarang sebab  pemerintah  kota  sudah  menyediakan  dua  gedung  serta  memberikan  fasilitas  yaitu  kios  dan lapak bagi PKL yang berjualan di luar pasar sehingga bisa mengembalikan fungsi awal lokasi tersebut yaitu kawasan umum. Hal tersebut berdasarkan penjelasan Kabid Disperindag Metri neli Agustina, SE mengatakan  bahwa  “Relokasi  gedung  di  Pasar  Talang  Banjar  Tahun  2022  serta  untuk  relokasi bangunan  atau  gedung  pertama  terdapat  1400  lapak,  sehingga  jumlah  pada  September  2022  yakni 1217  pedagang  kaki  lima.  jadi  terdapat  kemungkinan  pedagang  direlokasi  ke  dalam  lapak  gedung
18 Evita, E. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)”, Doctoral dissertation, Malang: Universitas Brahwijaya,  2013, hlm. 945
namun  pedagang  PKL  masih  enggan  untuk  pindah  ke  gedung  jadi  masih  terdapat  banyak  pedagang kaki lima yang Berdagang di bahu jalan.” 19
Tahapan  pertama  ialah  terlebih  dahulu  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah,  selanjutnya ialah  membentuk  tim  terintegrasi  yang  berfungsi  untuk  membantu  kelangsungan  penataan,  tahap ketiga  ialah  melakukan  rapat  koordinasi  persiapan  penataan,  tahapan  keempat  adalah  pendataan  dan verifikasi serta tahapan yang kelima pelaksanaan penataan. hal tersebut berdasarkan pemaparan Kabid Disperindag  Ibu  Metri  neli  Agustina,  SE:  “koordinasi  tentang  program  penataan  secara  umum dibentuk  oleh  tim  terpadu  sesudah  itu  baru  dilaksanakan  rapat  koordinasi  persiapan  bersama kemudian pendataan penjual dan melakukan verifikasi serta langsung terjun ke penataan” 20
Daya tanggap dan ketaatan kelompok target merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap ketercapaian pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Hal tersebut dapat dilakukan  analisis  dari  besaran  tingkat  kesadaran  PKL  dalam  menaati  dan  memahami  peraturan hukum yang ada.

## Penertiban
Dalam menyikapi fenomena PKL maka pemerintah daerah kota Jambi menetapkan pembuatan kebijakan atau peraturan daerah mengenai penertiban PKL guna penataan dan penertiban PKL supaya tidak  mengganggu  ketertiban  publik  tanpa  menghilangkan  usaha  PKL  berdasarkan  peraturan  daerah kota Jambi Nomor 12 tahun 2016. Penertiban, pemberdayaan, dan penataan PKL  yang dilaksanakan pemerintah  kota  Jambi  di  samping  untuk  mencegah  kemacetan  lalu  lintas  juga  bisa  mencegah terjadinya  perbuatan  kriminal  misalnya  jambret  dan  copet.  Berkaitan  dengan  pemaparan  tersebut maka  dibutuhkan  penyelesaian  yang  optimal  terhadap  adanya  PKL  sehingga  diharapkan  bisa menyediakan pengaruh positif untuk seluruh unsur masyarakat dalam gerak untuk lebih tertata, maju, terbina, ter, dan terbuka sekaligus bisa dirasa nyaman oleh masyarakat kota Jambi.
Sesudah  pelaksanaan  penataan  PKL  maka  tahap  berikutnya  ialah  tahap  penertiban.  Para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan memakai lokasi-lokasi atau fasilitas umum misalnya tanggul, jalur hijau, taman kota, parit, sekolah, sekitar lokasi tempat ibadah, Taman Pahlawan, monumen, dan cagar budaya.
Penertiban  bertujuan  untuk  melakukan  penertiban  PKL  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  serta melanggar seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah dan output hukum lainnya.
Salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan  program  ialah  komunikasi.  Walaupun  demikian komunikasi  kerap  diketahui  dalam  konteks  formal  misalnya  instruksi,  rapat,  atau  kegiatan  yang serupa.  Komunikasi  merupakan  faktor  penghubung  bagi  para  stakeholder  yakni  PKL,  Disperindag, dan  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  pelaksanaan  program  penataan  dan  pembinaan  PKL. Pelaksanaan komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi agar tidak terjadi salah paham.
Kejelasan  dan  kelancaran  proses  komunikasi  diantara  kelompok  sasaran  yakni  PKL  dengan aparat  pelaksana  merupakan  faktor  penunjang  keberhasilan  penataan  dan  pembinaan  PKL.  Usaha pemerintah  kota  untuk  menjelaskan  dan  mengenalkan  program  terhadap  PKL  dilaksanakan  dengan sosialisasi.  Pemerintah  kota  tidak  hanya  melakukan  sosialisasi  secara  formal  namun  juga  sosialisasi dilaksanakan ketika aparat pelaksana menyelenggarakan penertiban PKL, sosialisasi dilakukan secara door to door pada PKL.
Penertiban  PKL  di  Pasar  Talang  Banjar  menggunakan  pendekatan  persuasif  yakni  melalui pembinaan  langsung  atau  ajakan  pada  PKL  atau  door  to  door.  Tahapan  eksekusi  baru  dilaksanakan jika  sudah  sangat  dibutuhkan  yakni  jika  para  PKL  tetap  melanggar  peraturan  sesudah  memperoleh peringatan dan teguran berulang kali.
Hal  tersebut  berdasarkan  pernyataan  Bapak  Supriyono  selaku  pendamping  danton  K2  satker Pasar Talang Banjar yang mengungkapkan bahwa “penertiban dilaksanakan berdasarkan jumlah PKL, apabila jumlah PKL mengalami lonjakan Maka langsung ditertibkan yang bertugas menertibkan yakni tim  K2  atau  keamanan  dan  ketertiban  dari  Disperindag  yang  bertugas  melakukan  penertiban  pasar yang bekerjasama dengan Satpol PP” 21
19 Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 12 Desember 2022
20 Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 12 Desember 2022
21 Hasil Wawancara dengan Supriyono pada tanggal 13 Desember 2022
Adanya  PKL  menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas  dan  mengganggu  keindahan  serta  kerapian lingkungan Pasar Talang Banjar. Di samping itu penjual pasar juga merasa terganggu karena adanya PKL sebab PKL tersebut menyebabkan penghasilan ekonomi tidak merata karena mayoritas pembeli akan  membeli  keperluan  mereka  di  luar  pasar  karena  lokasi  yang  di  pinggir  jalan  serta  tidak  harus masuk dalam pasar.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bapak  Ahmad  seorang  penjual  makanan  yang  mengungkapkan “PKL cenderung berdagang di lapak  atau di  pelataran luar lingkungan pasar di pasar baru sehingga pembeli  akan  membeli  kebutuhan  di  luar  kawasan  Pasar  tanpa  harus  masuk  ke  dalam  pasar.  Hal tersebut  menjadikan  para  pedagang  yang  ada  di  dalam  memiliki  penghasilan  yang  tidak  merata bahkan mengalami penurunan omset” 22
Apabila para PKL tidak menaati peraturan yang ada maka akan dilaksanakan penertiban secara persuasif  yang  menjadi  prioritas  sebelum  pengambilan  kebijakan.  Pada  tiap-tiap  penertiban  maka petugas  akan  memberikan  peringatan  dan  teguran  serta  mendatangi  secara  langsung  pada  tiap  PKL yang melakukan pelanggaran.
Hal tersebut senada dengan penjelasan Bapak Supriyono selaku pendamping Danton K2 Satker Pasar  Talang  Banjar:    “melalui  kunjungan  PKL  selanjutnya  dijelaskan  bahwa  tidak  diperbolehkan berjualan di luar lingkungan pasar selanjutnya dilakukan relokasi ke dalam pasar Talang Banjar serta ketika  operasi  penertiban  maka  PKL  yang  ada  dilakukan  pendataan  terlebih  dahulu  selanjutnya diarahkan dan dibina dengan santun berdasarkan etika kebudayaan” 23
Jika  terdapat  PKL  yang  tetap  mengabaikan  sesudah  pemberian  surat  peringatan  3  kali  maka petugas  K2  Kantor  Satpol  PP  akan  melakukan  tindakan  pengusiran.  Koordinasi  yang  dilaksanakan pemerintah  yakni  berbentuk  surat  peringatan  atau  SP.  Tindakan  pengusiran,  sementara  koordinasi antara pihak kelurahan atau kecamatan dengan pemerintah kerjasamanya tergolong baik. Sama halnya dengan tokoh masyarakat yang terdapat di sekitar lingkungan Pasar Talang Banjar. 24
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  kesimpulannya  adalah  pemerintah  kota  Jambi  akan melakukan tindakan tegas pada PKL yang tetap melanggar. Disperindag dan lembaga terkait sebelum pelaksanaan  penertiban  di  lapangan  terlebih  dahulu  memperingatkan  pada  PKL  yang  melanggar. Apabila  tetap  melanggar  maka  satpol  PP  dan  tim  K2  selaku  penegak  Peraturan  Daerah  yang  akan turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.
Pendekatan  yang  dilaksanakan  pada  penertiban  PKL  Pasar  Talang  Banjar  ialah  melalui pendekatan persuasif yaitu pembinaan langsung atau ajakan pada PKL secara door to door. Kebijakan agar  seluruh  mau  dilakukan  relokasi  secara  bersamaan  dan  tertib.  Pada  proses  penertiban  tersebut daya  tangkap  dan  ketaatan  kelompok  target  belum  tergolong  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan masih  ada  PKL  yang  kembali  ke  tempat  awal  sesudah  dilakukan  relokasi  ke  tempat  yang  baru. Apabila  masih  terdapat  PKL  yang  melanggarngat  maka  terlebih  dahulu  diberi  peringatan.  Apabila PKL masih melanggar maka akan dilakukan tindakan tegas pada mereka melalui tindak pengusiran.
Berdasarkan  data  tersebut  kesimpulannya  adalah  komunikasi  antara  dinas  sebagai  aparat pelaksana  pada  kegiatan  koordinasi  sudah  terlaksana  dengan  baik  namun  dalam  komunikasi  antara PKL dengan aparat pelaksana pada proses penyampaian program dengan penyuluhan secara langsung belum  tergolong  baik  sehingga  PKL  kurang  memahami  prosedur  program,  hal  tersebut  disebabkan karena  kesulitan  menyamakan  persepsi  dalam  menangani  persoalan  antara  PKL  dengan  aparat pelaksana sehingga solusi atau titik temu terbaik sulit untuk ditemukan.

## Pembinaan
Arti  dari  pembinaan  ialah  sebuah  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota  Jambi berdasarkan  peraturan  daerah  kota  Jambi  Nomor  12  tahun  2016.  Pembinaan  memiliki  tujuan  untuk mengarahkan  PKL  agar  menaati  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  mereka  mempunyai  tanggung jawab dan kesadaran sosial dalam memelihara kepentingan umum dan lingkungan. Aktivitas tersebut adalah Usaha pemerintah kota Jambi selain pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tindakan atau action di lapangan juga melaksanakan tindakan yang sifatnya pembinaan  atau ajakan atau persuasif.
22 Hasil Wawancara dengan Ahmad pada tanggal 13 Desember 2022
23 Hasil Wawancara dengan Supriyono pada tanggal 13 Desember 2022
24 Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina pada tanggal 13 Desember 2022
Sehingga  aparat  pada  pelaksanaan  pembinaan  di  samping  dengan  berbagai  penjelasan mengenai  isi  Peraturan  daerah  juga  berupaya  untuk  mengajak  pedagang  kaki  lima  untuk  senantiasa memelihara lingkungan lokasi usaha PKL agar selalu bersih dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Hal  tersebut  senada  dengan  ungkapan  Ibu  Metri  neli  Agustina,  SE:  “berdasarkan  fungsi  kami terus  melakukan  sosialisasi  dan  menyampaikan  mengenai  isi  Peraturan  daerah  berusaha  untuk mengajak PKL agar menaati isi Peraturan daerah dan menjaga kebersihan” 25
Terutama  bagi  para  PKL  diharapkan  dapat  memahami  serta  mentransfer  konsep  PKL berdasarkan  peraturan  daerah.  Prosedur  itu  harus  didukung  dengan  data  yang  akurat  tentang  jenis usaha, karakteristik, dan jumlah PKL sehingga bisa dicari formulasi  yang  tepat  untuk mensukseskan pembinaan PKL. Paling tidak dapat mengubah pola pikir yang selama ini ada bahwasanya pemerintah kota  sering  tidak  selaras  dan  selalu  berlawanan  merupakan  pola  pikir  PKL  yang  merupakan  mitra dalam membangun keindahan dan ketertiban kota.
Salah  satu  bagian  dari  realitas  ekonomi  perkotaan  adalah  keberadaan  ekonomi,  tetapi  di samping  itu  eksistensi  mereka  jangan  sampai  memunculkan  akses  negatif.  Lebih  dari  itu  PKL merupakan aset ekonomi daerah yang memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah atau pad. Maka PKL harus dilakukan pembinaan  dan pengelolaan untuk mengembangkan kesadaran agar menaati  peraturan  hukum.  di  samping  itu  pembinaan  dilaksanakan  agar  dapat  berkembang  dengan pembangunan kota.
Pembinaan dilaksanakan dengan dua teknik yaitu:
1. Pembinaan secara bersamaan melalui pengumpulan PKL. Umumnya pembinaan dengan teknik ini melibatkan  sejumlah  lembaga  dan  pihak  terkait.  melalui  pengadaan  pertemuan-pertemuan, pengarahan, dan dialog sesudah pelaksanaan penertiban untuk dibina petugas
2. Pembinaan  dilaksanakan  secara  door  to  door  melalui  kunjungan  secara  langsung  tiap-tiap  PKL. umumnya pembinaan melalui cara ini menitikberatkan agar PKL senantiasa menjaga kebersihan di lokasi tempat berjualan dan menitikberatkan  pada pembentukan lapak atau dasaran  yang awalnya semi permanen atau permanen untuk diganti menjadi bongkar pasang.
Aktivitas pembinaan pedagang sesudah relokasi diantaranya misalnya dukungan media promosi dalam  menyebarkan  informasi  produk  dan  lokasi  data  konsumen  misalnya  petunjuk  arah  lokasi, leaflet,  baliho,  bantuan  penyediaan  dana  penjamin  untuk  pinjaman  modal  pada  perbankan,  serta bantuan pinjaman  untuk pedagang dan pelatihan manajemen bagi pedagang. Upaya pembinaan PKL di Pasar Talang Banjar dilaksanakan melalui kunjungan satu persatu di lapak masing-masing penjual. Melalui penggunaan persuasif diharapkan PKL senantiasa menjaga kebersihan tempat usaha PKL dan berdasarkan peraturan yang berlaku. pada tahapan pembinaan daya tangkap dan ketaatan target sudah cukup baik.
Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  ibu  Herlina  Sihombing  selaku  PKL  makanan  yang mengungkapkan  “tentu  kita  para  pedagang  sudah  diarahkan  serta  dibina  oleh  pemerintah  dinas tentang penataan ini yakni dengan tujuan untuk melakukan penertiban pasar” 26
Maka  Kesimpulannya  adalah  daya  tanggap  dan  kepatuhan  kelompok  sasaran  sudah  berjalan dengan  baik.  para  PKL  dengan  sukarela  menghadiri  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh Disperindag Kota Jambi.

## Kendala  Yang  Ditemui  Oleh  Dinas  Perdagangan  Dan  Perindustrian    Dalam  Melakukan Pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi
Sudarto  menjelaskan  politik  hukum  yaitu  upaya  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik sesuai  situasi  dan  kondisi  pada  waktu  tertentu.  Kemudian,  Sudarto  mengemukakan  pelaksanaan “politik hukum pidana” artinya melaksanakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 27
Pidana  denda  adalah  satu-satunya  pidana  yang  bisa  dibebankan  pada  orang  lain  selain terpidana.  artinya  meskipun  denda  diberikan  pada  terpidana  secara  pribadi  tidak  terdapat  larangan sama sekali apabila denda tersebut secara sukarela dibayarkan oleh orang lain ataupun pihak lain yang mengatasnamakan    terpidana.  Berdasarkan  tujuan  pemidanaan  maka  pidana  denda  lebih  menjadi
25 Hasil Wawancara dengan Metri neli Agustina, SE pada tanggal 13 Agustus 2022
26 Hasil Wawancara dengan Herlina Sihombing pada tanggal 13 Desember 2022
27 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung:Alumni, Bandung, 2012), hlm. 67
prioritas  dalam  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  sehingga  harus  dicari  keselarasan  diantara kerugian  yang  dimunculkan  oleh  sebuah  perbuatan  pidana  dengan  besaran  pidana  denda  yang  harus dibayarkan  oleh  terpidana.  Maka  hal  tersebut  harus  mempertimbangkan  dengan  cermat  maksimum atau minimum pidana denda yang divonis pada sebuah delik.
Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang dijelaskan dalam pasal 10 KUHP yang dipakai  menjadi  pidana  alternatif  atau  pidana  tunggal  dalam  buku  2  dan  3  KUHP  dalam implementasinya  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  yakni  penurunan  nilai  mata  uang  yang  berakibat pada keengganan penegak hukum  untuk mengimplementasikan pidana denda. di  samping  itu Pidana kurungan  masih  menjadi  Primadona  dalam  penjatuhan  dan  penetapan  pidana  yang  berhubungan dengan  tujuan  pemidanaan  khususnya  untuk  mencapai  efek  Jera  bagi  pelaku  serta  pencapaian pencegahan  umum.
Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana yang menonjol ialah perkembangan mengenai sanksi alternatif dari pidana hilang kemerdekaan kebidanan denda khususnya terhadap delik ringan atau delik yang diancam dengan Pidana kurungan kurang dari 1 tahun. Permasalahannya ialah apakah  pidana  denda  yang  menjadi  alternatif  pidana  hilang  kemerdekaan  selama  ini  dimaksudkan untuk alternatif punishment atau alternatif Goals.
Berdasarkan faktor tersebut maka pidana denda belum memiliki peran dan fungsi yang optimal sebab penegak hukum cenderung memilih Pidana kurungan atau penjara dibanding pidana denda. di samping itu peraturan perundang-undangan yang terdapat kurang memberikan dorongan pelaksanaan penjatuhan pidana denda sebagai alternatif atau pengganti Pidana kurungan atau penjara. Begitu juga sebaliknya  faktor  kecakapan  masyarakat  juga  menjadi  penyebab  ketidak  berfungsian  pidana  denda Apabila sebuah undang-undang menyediakan ancaman pidana yang lebih tinggi.
Begitu  juga  dengan  pidana  denda  yang  ditetapkan  menjadi  ancaman  kumulatif  sebuah peraturan daerah untuk mengatur PKL terutama peraturan daerah di wilayah kota Jambi. secara umum peraturan  daerah  tentang  penataan  dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  nomor  12  tahun  2016 adanya pemakaian sanksi pidana denda seperti yang dijelaskan dalam pasal 44 Perda Nomor 12 tahun 2016  mengenai  pemberdayaan  dan  penataan  perdagangan  kaki  lima  selanjutnya  daerah  menetapkan jika  dalam  pasal  28  dan  29  yakni  pedagang  kaki  lima  memiliki  larangan  dan  kewajiban. Membayarkan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  kewajiban  pedagang  kaki  lima.  “Apabila melanggar  kewajiban  dan  larangan  maka  pedagang  kaki  lima  akan  dikenai  denda  minimal Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)”.
Adapun  kendala  dalam  melakukan  pengawasan  pasar  sesuai    Peraturan  Daerah  Nomor  12 Tahun  2016  Tentang  Penataan  Dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  seperti  yang  dijelaskan diantaranya Kendala di Internal dan Kendala di eksternal:
1. Kendala  di  Internal  yaitu  adanya  oknum  dari  pengelolah  Pasar  Talang  Banjar  yang  mengambil keuntungan  pribadi  dengan  melindungi  serta  memungut  biaya  ke  pedangang  kaki  lima  yang mengelar lapak dagangan di luar gedung Pasar Talang Banjar.
2. Kendala  di  eksternal  yaitu  adanya  dorongan  dari  pedagang  kaki  lima  yang  terlebih  dahulu berjualan  dengan  membuka  lapak  dagangan  mereka  diluar  gedung  Pasar  Talang  Banjar  untuk mengajak  pedang  kaki  lima  lainya  mengelar  lapak  dagangannya  diluar  ketentuan  yang  sudah  di tetapkan.
Penulis berpendapat berdasarkan uraian ke 2 point kendala tersebut ialah hambatan ekternal itu sendiri  yang  menjadi  kendala  paling  menonjol,  artinya  tidak  sedikit  pedagang  kaki  lima  di  pasar talang  banjar  tidak  mau  masuk  dan  menyewa  lapak  kios  yang  sudah  disediakan  pemerintah. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian terhadap kebersihan dan hanya memikirkan keuntungan saja. Sehingga hambatan tersebut disebabkan karena kesadaran masyarakat sendiri masih kurang.
Dalam pandangan Soerjono Soekanto, konsep kesadaran hukum merujuk pada pemahaman atau nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri individu tentang keberadaan  hukum atau harapan terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Pemahaman ini juga mencakup pengertian mengenai peran  dan fungsi hukum. Lebih lanjut, konsep ini tidak terkait dengan penilaian hukum terhadap situasi konkret dalam masyarakat.  Kesadaran  hukum  sangat  relevan  dalam  konteks  bagaimana  hukum  diterapkan  dan dijalankan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kita dapat merujuk pada pandangan Paul Scholten yang  menganggap  kesadaran  hukum  sebagai  pemahaman  manusia  tentang  esensi  hukum  dan perbedaannya  dengan  ketidakadilan  (onrecht),  serta  pemahaman  tentang  apa  yang  seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam konteks hukum. Karena kesadaran hukum berkaitan erat dengan
pelaksanaan  hukum,  ada  argumen  yang  muncul  bahwa  hukum  harus  sesuai  dengan  kehendak  dan kebutuhan masyarakat..
Pasal 143 ayat  (2) dalam Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa  “dalam  Peraturan  Daerah  (Perda),  dapat  termuat  sanksi pidana  berupa  kurungan  dengan  batas  waktu  maksimal  6  (enam)  bulan  atau  denda  sejumlah  paling tinggi  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)”.  Lebih  khusus,  mengacu  pada  Pasal  39  dalam Undang-Undang  No.18  Tahun  1997  yang  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  No.34  Tahun  2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa  “individu atau pihak yang merupakan Wajib  Retribusi  yang  melanggar  kewajibannya  dan  dengan  demikian  merugikan  keuangan  daerah, dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan dengan durasi maksimal 6 (enam) bulan  atau denda sebanyak empat kali lipat dari jumlah retribusi yang terhutang”.
Berdasarkan rumusan aspek sanksi pidana dalam peraturan daerah bisa ditentukan berikut ini : 1. Ancaman  pidana  yang  dibuat  tidak  boleh  melebihi  ancaman  yang  ditentukan  Pasal  36  Undang- Undang No.18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  Pasal  143  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, tetapi tidak dilarang memuat ancaman yang lebih rendah.
2. Ancaman sanksi pidana tidak dapat menggunakan sanksi pidana komulatif, namun harus membuat sanksi alternatif menggunakan kata “atau”.
Terkait  dengan  interpretasi  kata  "atau"  dalam  Peraturan  Daerah,  kata  tersebut  merujuk  pada pilihan yang diberikan untuk memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancamkan, yaitu pidana kurungan  atau  pidana  denda.  Dengan  kata  lain,  tidak  diperbolehkan  memberlakukan  kedua  jenis pidana ini secara bersamaan.
Berdasarkan perbandingan dengan  kata "dan/atau," kata tersebut memadukan makna  komulasi alternatif  yang  memberikan  hakim  kebebasan  untuk  memilih  antara  satu  atau  keduanya  sebagai pilihan  pidana.  Dalam  konteks  penerapan  hukum  dan  pilihan  pidana,  pendekatan  ini  terlihat  lebih lentur  dan  memberi  ruang  yang  lebih  besar  kepada  hakim  untuk  menentukan  sanksi  yang  tepat. Namun,  penting  untuk  mencatat  bahwa,  jika  kita  merujuk  kepada  prinsip  legalitas,  penggunaan  kata "dan/atau"  tidak  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  dan  bahkan  tidak  direkomendasikan  dalam peraturan tersebut.

## Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian  Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Pasar Talang Banjar Kota Jambi
Agar penelitian ini lebih aktual maka penulis melakukan wawancara pada salah  satu pedagang kaki  lima  Pasar  Talang  Banjar  yakni  Bapak  Suhadak  yang  merupakan  pedagang  bawang,  beliau mengungkapkan bahwa:  “kami payah nian mau pindah ke lokasi yang baru itu banyak hal yang jadi pertimbangan untuk kami belom mau pindah ke tempat yang baru. Yang pertamo iyolah lokasinyo itu jauh nian masuk kedalam dan jugo sewo lokasinyo agak mahal pembeli jugo lebih senang membeli di pinggir jalan dan banyak jugo pembeli datang” 28
Pedagang  kaki  lima,  dalam  rutinitas  sehari-hari,  sering  berlokasi  di  daerah-daerah  yang memiliki posisi strategis untuk menjalankan  usaha mereka. Mereka menyajikan berbagai  barang dan jasa dengan menggunakan tenda yang dapat dipasang dan dibongkar, gerobak, area terbuka, atau kios. Praktik  berdagang  seperti  ini  di  kota-kota  besar  secara  tidak  langsung  telah  memberikan  kontribusi kepada Pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, dengan memberikan lapangan kerja baik bagi  diri  mereka  sendiri  maupun  bagi  orang  lain.  Terkait  dengan  kehadiran  dan  perkembangan pedagang kaki lima ini, ada dua sudut pandang yang muncul dalam pemikiran para ahli pembangunan perkotaan.  Pandangan-pandangan  ini  bermula  dari  perhatian  para  ahli  pembangunan  perkotaan terhadap  hubungan  antara  pertumbuhan  penduduk  yang  dipengaruhi  oleh  migrasi,  urbanisasi, perkembangan perkotaan, dan permasalahan lainnya yang timbul.
Adapun  terkait  dengan  sanksi  pidana  berbentuk  denda  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, langkah-langkah tertentu  perlu  diambil  untuk  memastikan  bahwa  aturan  tersebut  dihormati  dan  dipatuhi  oleh  semua
28 Wawancara Dengan Bapak Suhadak . Pedagang Kaki lima (PKL) di Passar Talang Banjar
pihak. Selanjutnya, dalam konteks ini, perlu mencermati dua aspek utama, yaitu kendala internal dan kendala eksternal yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini. Dengan pemahaman yang lebih  baik  mengenai  kendala-kendala  tersebut,  para  pihak  yang  terlibat  dapat  mengambil  langkah- langkah  konkret  untuk  mengatasinya  dan  memastikan  keberhasilan  implementasi  Peraturan  Daerah tersebut.
Upaya penanganan ke 2 (Dua) point hambatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terkait  dengan  insiden  di  mana  sebagian  petugas  pengelola  Pasar  Talang  Banjar  diduga mendapatkan  keuntungan  pribadi  dengan  memberikan  izin  kepada  pedagang  kaki  lima  untuk berjualan  di  luar  kios  pasar,  langkah-langkah  tindakan  tegas  telah  diambil  oleh  pihak  Karo  Aset Pemprov  Jambi  dan  pengelola  pasar  Talang  Banjar.  Tindakan  ini  merupakan  langkah  konkret sebagai  respons  terhadap  situasi  internal  yang  menghambat,  dan  bertujuan  untuk  mengatasi masalah yang timbul.
2. Selanjutnya, terkait dengan inisiatif dari beberapa Pedagang Kaki Lima yang sudah terlebih dahulu membuka  lapak  dagangan  mereka  di  luar  gedung  Pasar  Talang  Banjar  dan  mengajak  pedagang lainnya untuk bergabung dalam berjualan di luar gedung tersebut, pihak Karo Aset Pemprov Jambi dan  pengelola  pasar  Talang  Banjar  akan  menerapkan  sanksi  pidana  berupa  denda  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Penataan  dan Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Talang  Banjar  Kota  Jambi.  Tindakan  ini  diambil sebagai langkah responsif terhadap kendala yang muncul dari faktor eksternal.
Hukum pada prinsipnya bersifat regulatif dan memaksa, di mana dalam aspek regulatif hukum terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, dan jika salah satu dari ketentuan tersebut dilanggar, konsekuensinya  adalah  sanksi.  Sanksi  adalah  respons  yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap  tindakan yang  melanggar  aturan,  atau  tindakan  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum  sebagai  tindakan  kriminal, yang juga bisa menjadi respons dari masyarakat sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum, terhadap pelaku  kejahatan. 29 Memberikan  sanksi  adalah  metode  untuk  meningkatkan  efektivitas  penerapan hukum  ketika  diterapkan  kepada  masyarakat.  Sanksi  diberikan  kepada  individu  yang  melanggar ketentuan  hukum.  Secara  substansial,  hukum  mengandung  larangan,  perintah,  dan  izin.  Di  antara ketiganya, hanya larangan dan perintah yang dapat disertai dengan sanksi. Seperti yang diungkapkan oleh  Roscoe  Pound,  hukum  memiliki  unsur  pemaksa  yang  dapat  memaksa  masyarakat  untuk mematuhi  aturan,  entah  mereka  ingin  melakukannya  atau  tidak.  Hal  ini  membantu  menciptakan keteraturan dalam masyarakat.
Lawrensce  M.  Friedmen  berpendapat  bahwa  struktur  yang  nyata  dalam  institusi  mencakup lembaga  yang  merumuskan  dan  mengatur  norma-norma  yang  terangkum  dalam  bentuk  produk hukum. Di sisi lain, kultur merupakan rangkaian  nilai dan sikap yang menjadi perekat dan pengaruh dalam aktivitas hukum. Hukum, pada hakikatnya, adalah hasil dari budaya. Dengan demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar domain hukum itu sendiri, seperti nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang sering disebut sebagai kultur atau budaya hukum. Keberadaan kultur atau budaya hukum ini adalah faktor yang menyebabkan variasi dalam penerapan hukum antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut Friedman, kesadaran hukum sangat terkait erat dengan budaya hukum suatu  masyarakat,  dengan  kata  lain,  tingkat  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dapat  tercermin dalam  budaya  hukumnya.  Jika  budaya  hukumnya  cenderung  positif  dan  proaktif  terhadap  tujuan hukum, maka masyarakatnya akan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dalam konteks ini, peran  hukum  mengalami  perluasan  dari  sekadar  sebagai  alat  kontrol  sosial  dan  pemeliharaan  pola sosial  menuju  arah  perubahan  perilaku  yang  diinginkan  oleh  hukum.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  tingkah  laku  masyarakat  suatu  negara  dapat  tercermin  dalam  hukumnya, tergantung pada apakah hukum tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga negara atau untuk mengarahkan perubahan perilaku yang diinginkan oleh hukum tersebut.
Menurut  Friedman,  hubungan  antara  kesadaran  hukum  dan  budaya  hukum  suatu  komunitas sangat  erat.  Dengan  kata  lain,  tingkat  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dapat  mencerminkan budaya  hukumnya.  Jika  budaya  hukumnya  memiliki  orientasi  yang  positif  dan  proaktif  terhadap tujuan  hukum,  maka  tingkat  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  akan  tinggi.  Dalam  konteks  ini, peran hukum berkembang dari sekadar sebagai alat untuk mengendalikan dan menjaga tatanan sosial
29 Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 29
menjadi  arah  yang  lebih  bertujuan  untuk  mengubah  perilaku  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku masyarakat dalam suatu negara dapat tercermin  dalam  hukumnya,  bergantung  pada  apakah  hukum  tersebut  memiliki  tujuan  untuk mengontrol  dan  mempertahankan  pola  hidup  warga  negara  atau  untuk  mengarahkan  perubahan perilaku  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  hukum  tersebut. 30 Hans  Kelsen  mendefinisikan  sanksi sebagai  respons  paksaan  dari  masyarakat  terhadap  perilaku  manusia  (fenomena  sosial)  yang mengganggu  tatanan  sosial.  Dalam  situasi  tertentu,  kekuatan  digunakan  untuk  menjaga  keberlakuan hukum, dan  ada sebuah lembaga dalam  komunitas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas ini. Setiap  norma  dapat  dianggap  "legal"  jika  disertai  dengan  sanksi,  meskipun  norma  tersebut  harus dipertimbangkan  dalam  kaitannya  dengan  norma-norma  lainnya. 31 Sanksi  administratif  adalah tindakan sanksi yang timbul dari interaksi antara pemerintah dan  warga  negara, dan pelaksanaannya tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga seperti kekuasaan peradilan. Sanksi administratif dapat diterapkan  langsung  oleh  badan  administrasi  itu  sendiri.  Dalam  konteks  ini,  ketika  warga  negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administratif, pemerintah atau pihak yang bersangkutan dapat menjatuhkan sanksi tanpa melibatkan hakim sebagai perantara. 32
Sanksi  administrasi  memiliki  dua  fungsi  utama.  Pertama,  fungsi  instrumentalnya,  yang bertujuan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  tindakan  yang  melanggar  hukum,  khususnya  untuk melindungi  kepentingan  yang  dilindungi  oleh  peraturan  hukum  yang  dilanggar.  Kedua,  fungsi reparatifnya,  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan  yang  terganggu.  Kedua  fungsi  ini  sangat penting  dalam  upaya  mencegah  dan  mengatasi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan.  Oleh karena  itu,  penerapan  sanksi  administrasi,  terutama  yang  bersifat  memulihkan  keadaan  (seperti tindakan paksa dari pemerintah), sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan berkelanjutan. 33
Memanfaatkan  bahu  jalan,  area  toko,  dan  saluran  drainase  sebagai  lokasi  untuk  berdagang dapat  memiliki  dampak  negatif  pada  kepentingan  umum.  Salah  satu  contoh  dari  dampak  tersebut adalah  ketika  pedagang  kaki  lima  (PKL)  menjual  barang  dagangan  mereka  di  atas  saluran  drainase, hal  ini  dapat  mengganggu  pemeliharaan  rutin  dari  saluran  drainase  tersebut.  Keberadaan  PKL  ini terkadang  tidak  mempertimbangkan  dampak  terhadap  tatanan  fisik  dan  ruang  kota  yang  telah  ada sebelumnya.  Hasilnya,  dapat  muncul  ketidaksesuaian  di  wilayah  kota,  di  mana  ruang  publik  tidak digunakan sesuai dengan fungsinya yang seharusnya. Akibatnya, nilai keindahan dan kebersihan kota secara umum dan ruang publik itu sendiri secara khusus bisa tergerus. Contoh-contoh dampak negatif ini  dapat  terlihat  di  berbagai  tempat,  dan  keberadaan  PKL  justru  dapat  menciptakan  masalah  dalam perencanaan tata kota dan mengganggu ketertiban umum. 34
Pihak  Dinas  Pasar  menjelaskan  bahwa  penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  melibatkan beberapa  tahapan  dalam  penegakan  sanksi  dan  pembaruan  izin.  Menurut  penjelasan  mereka menjelaskan:  “Pemberian  surat  pemberitahuan  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari,  diberikan  surat lanjutan  seperti  surat  pemberitahuan  kedua,  surat  pemberitahuan  ketiga.  Apabila  hingga  surat pemberitahuan  ketiga  tidak  di  laksanakan,  maka  dilanjutkan  surat  dari  Gubernur  untuk  melakukan pengosongan tempat tersebut oleh pedagang kaki lima. Kemudian pelaksanaan retribusi terhadap para Pedagang Kaki Lima merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Pedagang Kaki Lima  yang  memiliki  izin  usaha,  apabila  terjadi  penunggakan  dalam  hal  retribusi  maka  penindakan seperti yang disebutkan tadi bisa berlaku juga untuk hal tersebut. Terkait pencabutan izin apabila para Pedagang  Kaki  Lima  ingin  berjualan  kembali,  maka  dilakukanlah  serangkaian  prosedur  untuk
30 Sri  Nur  Hari  Susanto, “Karakter  Yuridis Sanksi  Hukum Adminitrasi: suatu  pendekatan  komparasi”, Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 1, (2019): 126 31 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat  Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84
32 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 314.
33 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 213.
34 I  Made  Wira  Manik  Prayascita,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi  dan  Desak  Gde  Dwi  Arini, “Penerapan  Sanksi  bagi  Pedagang  Kaki  Lima  yang  Berjualan  di  Pinggir  Jalan  Raya  Beringkit  Mengwitani Kabupaten Badung ”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, (2019): 159.
melakukan pembaruan izin usaha untuk membayar denda dan membayar tunggakan retribusi apabila memiliki tunggakan tersebut”. 35
Penghentian  dan  pembongkaran  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  agar  Pedagang  Kaki  Lima yang  berjualan  di  lokasi  yang  seharusnya  dilarang  tidak  melanjutkan  praktik  berjualan  di  tempat tersebut. Namun, kenyataannya, masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mampu mematuhi apa yang  diharapkan  dan  diatur  oleh  hukum  dan  peraturan.  Penarikan  izin  dari  Pedagang  Kaki  Lima dilakukan  karena  adanya  tunggakan  pembayaran  retribusi,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  beberapa pedagang  seperti  Ibu  As,  Ibu  Imay,  Pak  Datau,  dan  Pak  Doni,  yang  beroperasi  di  Pasar  Tanah  Pilih Jalan  Leimena  sebagai  berikut  :  “Pedagang  Kaki  Lima  yang  melakukan  penunggakan  pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan surat peringatan satu hingga surat peringatan tiga.  Penunggakan  selama  dua  bulan  akan  diberikan  Surat  Peringatan  ke-1  oleh  Dinas  Pasar  Kota Jambi, kemudian diberi  Surat Peringatan ke-2 apabila melakukan penunggakan selama empat bulan, dan  yang  terakhir  akan  diberikan  Surat  Peringatan  ke-3  apabila  Pedagang  Kaki  Lima  melakukan penunggakan selama enam bulan”. 36
Sanksi yang diberikan berlaku untuk semua Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran, yang  paling  sering  terjadi  adalah  menggunakan  bahu  jalan  untuk  berdagang  dan  juga  menunggak pembayaran retribusi. Dalam kasus seperti ini, Dinas Pasar  mengambil tindakan berupa memberikan surat peringatan mulai dari yang pertama hingga yang ketiga kepada para pelanggar. Jika pelanggaran masih  berlanjut  setelah  surat  peringatan,  langkah  selanjutnya  adalah  penertiban,  yang  mencakup pengosongan area dan pencabutan izin usaha Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Jambi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan adalah :
1. Peranan Dinas Pedagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan Pasar  Talang Banjar di wilayah Kota Jambi,yaitu dengan cara penataan PKL, penertiban PKL, dan pembinaan PKL.
2. Kendala yang ditemui oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  dalam melakukan pengawasan Pasar  Talang  Banjar  Kota  Jambi  yaitu  banyaknya  oknum  yang  melindungi  dan  adanya  pedagang kaki  lima  lebih  awal  berdagang  di  pinggir  jalan.  Selain  itu,  terdapat  kekurangan  dalam  sistem pengawasan. Masalah dalam pengawasan juga muncul karena hanya pihak Kecamatan Pasar Kota Jambi  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  pemantauan  langsung,  sedangkan  pihak  lain tidak  dapat  melakukannya.  Sehingga  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  Pasar Kota Jambi belum optimal.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian    dalam  mengatasi  kendala tersebut  yaitu  dengan  Penerapan  sanksi  kepada  Pedagang  Kaki  Lima  bertujuan  untuk  merapikan dan  memberdayakan  mereka  di  Kota  Jambi.  Sistem  penegakan  hukum  menghadapi  tantangan seperti kurangnya jumlah aparat penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat, terutama para pedagang kaki lima. Kesadaran hukum ini memiliki kaitan yang  erat  dengan  pembentukan  budaya  hukum  yang  positif.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  budaya  hukum  berhubungan  dengan  tingkat  profesionalisme  aparat  penegak  hukum dalam  menjalankan  tugas  mereka  untuk  menegakkan  hukum,  dan  tentunya  juga  keterlibatan masyarakat dalam patuh dan taat pada hukum.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M.  Manullang,  Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007).
Fadhallah, Wawancara (Jakarta:UNJ PRESS, 2021).
Jimly  Asshiddique  dan  M.  Ali  Safa’at,  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,  Cet.  1  (Jakarta:
Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
Johnny  Ibrahim,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2013).
35 Wawancara  dengan  Metri  Neli,  di  Kantor  Dinas  Peradagangan  dan  Perindustrian  Kota  Jambi,  pada tanggal 24 Juli 2023
36 Wawancara dengan tama, pedagang kaki lima pasar talang banjar
Muhammad Akib, Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006). Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Alumni, Bandung, 2012). Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015).
Karya Ilmiah, Makalah, Jurnal, & Artikel
Adam  Ramadhan,  “Implementasi  Model  Zonasi  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Bandung”,
Pandecta Journal , Vol. 10, No.1 , (2017).
Dewa,  Z.  R.,  “Revitalisasi  Pkl  Di  Kawasan  Skywalk  Cihampelas  Kota  Bandung:  Antara  Kebijakan Dan Kenyataan”, CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 1, (2019).
Evita, E. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)”, Doctoral dissertation, Malang: Universitas Brahwijaya,  2013.
I  Made  Wira  Manik  Prayascita,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi  dan  Desak  Gde  Dwi  Arini, “Penerapan  Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan  Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung ”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, (2019).
Firginia  julianti,  “Tinjauan  Yuridis  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Kota  Magelang  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Magelang  Nomor  13  Tahun  2013  Tentang  Penataan  Dan Pemmberdayaan Pedagang Kaki Lima” , Diponogoro Law Journal, Vol. 6, No . 2, (2017).
Hermayanti, Hermayanti, And Imo Alviah. “Peranan Dinas Pasar Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Kota Jambi.” Jurnal Lex Specialis, Vol. 18, (2017).
Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S., “Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Tentang  Peraturan  Wilayah  Kota  Jambi  No. 12  Tahun  2016  Berbasis  Geographic  Information System  (GIS)  Di  Kota  Jambi”, Doctoral  Dissertation, Jambi:  UIN  Sulthan  Thaha  Saifuddin Jambi, 2022. Tidak dipublikasikan.
Sri  Nur  Hari  Susanto,  “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Adminitrasi:  suatu  pendekatan  komparasi”,
Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 1, (2019).
Internet, Surat Kabar https://repository.uin-suska.ac.id/9054/1/2012_2012246ADN.pdf 201 https://jambi.bps.go.id/indicator/23/942/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html https://Jambikota.go.id/new/pasar/pasar yang ada di kota Jambi Metro  Jambi,  “Penertiban  PKL  di  Pasar  Talang  Banjar  Kota  Jambi”,  diakses  dari https://metrojambi.com/read/2020/05/17/53553/penertiban-pkl-di-pasar-talang-banjar- diwarnaikericuhan diakses pada tanggal 5 Febuari 2023
Kumpuran.com, “Kericuhan wargai penertiban pkl pasar baru Talang Banjar di Kota Jambi”, diakses, https://kumparan.com/jambikita/kericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-barutalang-banjar-di- kota-jambi-1tQbMdb7lbn/full diakses pada tanggal 5 febuari 2023

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  34  Tahun  2016  Tentang  Fungsi  Dinas,  Sekretariat,  Bidang  Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pasar Kota Jambi.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.