## Kebangkitan Ekonomi China yang Tidak Sejalan Dengan Kesejahteraan Buruh
(Perbaikan Taraf hidup buruh pada masa pemerintahan Hu Jintao)
Oleh
Nur Inna Alfiyah ( fifi.alfiyah@yahoo.com )
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wiraraja Sumenep

## Abstrak
Globalisasi  merupakan  sebuah  fenomena  yang  tidak  bisa  dihindari  karena setiap elemen kehidupan manusia mengalami  perubahan baik sosial,  ekonomi dan budaya akibat adanya globalisasi. Jarak tidak lagi menjadi halangan untuk sebuah negara  berinteraksi  dengan  negara  lain,  bahkan  antar  masyarakat  atau  individu yang berbeda negara. Selain itu globalisasi juga membawa  sebuah kemajuan baik dalam  bidang  tekhnologi,  infomasi  dan  komunikasi.  Kemajuan  yang  dibawa  oleh globalisasi  memberikan  dua  efek  yakni  positif  dan  negatif.  Sehingga  dengan demikian  untuk  memanfaatkan  kemajuan  dan  kamudahan  yang  ada  dalam globalisasi  bergantung  bagaimana  tiap  individu,  masyarakat  bahkan  negara menyikapi kemajuan dan kemudahan yang ditawarkan oleh globalisasi itu sendiri.

## Latar Belakang Masalah
Pada  era  globalisasi  saat  ini,  perpindahan  barang,  jasa,  modal  teknologi  dan  informasi tidak bisa dibendung lagi. Batas negara bukanlah menjadi halangan untuk teknologi, informasi, barang dan jasa memasuki suatu negara. Setiap negara yang ada di dunia sudah terkena dampak akan adanya globalisasi, bahkan negara yang non demokratis pun merasakan adanya dampak dan menikmati  kemudahan  yang  ada  dalam  globalisasi.  Dalam  globalisasi  banyak  negara-negara berupaya  mengambil  keuntungan  dari  adanya  globalisasi  ini  untuk  memajukan  negaranya, bahkan  terkadang  negara-negara  tersebut  mengundang  para  investor  asing  untuk  menanamkan modal  dan  berinvestasi  ke  dalam  negaranya.  Akan  tetapi  meskipun  demikian  tidak  semua masyarakat  yang  ada  di  dunia  ini  memandang  globalisasi  sebagai  sesuatu  yang  positif,  justru pihak-pihak  yang  kontra  memandang  globalisasi  sebagai  sesuatu  yang  negative  yang  akan membawa  kerusakan  terutama  untuk  negara-negara  yang  sedang  berkembang  maupun  negara yang terbelakang. Jika pada dahulu sebelum globalisasi menjadi sebuah fenomena, aktor dalam dunia internasional hanya terbatas pada negara sebagai pelaku utama. Akan tetapi dengan adanya
globalisasi  kemudian  memunculkan  aktor-aktor  baru  yang  semakin  beragam  seperti  MNC (Multinational  Corporation), NGO/INGO (Non  Governmental  Organization) .  Kedua  aktor tersebut menjadi pemain yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini.
Dalam  mengahadapi  fenomena  globalisasi  tersebut  tidak  semua  kalangan  masyarakat begitu  saja  percaya  akan  menfaat  dari  globalisasi  yang  dikatakan  memberikan  peluang  bagi negara  untuk  terlibat  aktif  serta  mengambil  keuntungan  dari  adanya  globalisasi.  Terdapat beberapa  perspektif  yang  pro  dan  kontra  terhadap  fenomena  dari  globalisasi.  Perbedaan perspektif  tentang  globalisasi  kemudian  membuat  Held  dan  Mc  Grew  dalam  “ Global Transformation “ (2001) membagi pandangan-pandangan tentang globalisasi ke dalam tiga kubu, yakni Hyper-globalist , Sceptics-globalist, dan Transformationalis ( David held et. al ,1999) . Kaum hyper-globalis  percaya  bahwa  globalisasi  adalah  sejarah  yg  niscaya  dan  tak  bisa  dihindarkan. Mereka  juga  meyakini  bahwa  globalisasi  memberikan  ruang  yang  terbuka  bagi  semua  aktor internasional  dan  semua  negara  bisa  mengambil  keuntungan  dari  fenomena  globalisasi. Sedangkan  kaum  skeptis-globalis  percaya  bahwa  globalisasi  adalah  jargon  yg  di  dalamnya berlangsung dominasi dari negara-negara kaya dan aktor-aktor ekonomi besar. Kemudian kaum transformasionalis meyakini bahwa globalisasi memang berlangsung namun peran negara harus diperkuat  dan  struktur  ekonomi  internasional  harus  direformasi.  Adanya  perspektif  tersebut bergantung bagaimana tiap negara menyikapi adanya fenomena globalisasi.
MNC yang merupakan salah satu aktor dalam globalisasi tidak dapat dipisahkan, dimana MNC  sendiri  muncul  karena  adanya  globalisasi  dalam  bidang  ekonomi.  Globalisasi  dalam bidang ekonomi tersebut menyebabkan batas-batas negara menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi  nasional  suatu  negara  dengan  perekonomian  internasional  menjadi  semakin  erat. Merujuk pada tiga pandangan yang dikemukakan oleh Held dan Mc Grew tersebut, Penulis disini mencoba  berpihak  pada  kaum  transformasionalis  meyakini  bahwa  globalisasi  memang berlangsung  namun  peran  negara  harus  diperkuat  dan  struktur  ekonomi  internasional  harus direformasi.  Disini  penulis  akan  mencoba  menjabarkan  bagaimana  globalisasi  dengan menggunakan  perspektif  transformasionalis  dari  David  Helad  dan  Mc  Grew  bisa  menjadikan China  maju  dan  berkembang  hingga  saat  ini.  China  merupakan  salah  satu  negara  yang berkembang  sangat  pesat  baik  dalam  hal  teknologi  dan  ekonomi,  dimana  perkembangan  yang ada  di  China  tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  globalisasi  berperan  di  dalamnya.  China  yang
notabene  merupakan  negara  komunis  yang  masa  dahulu  sangatlah  terpuruk  dan  terbelakang kemudian menjelma menjadi salah satu kekuatan raksasa ekonomi dunia menyaingi Amerika.
Akan  tetapi  meskipun  dengan  tranformasionalis  China  bisa  berkembang  dengan  pesat dalam bidang ekonomi, nasib akan pekerja atau buruh disana kurang diperhatikan oleh pemrintah. Diamana  pemerintah  cenderung  mengabaikan  hak-hak  buruh  atau  pekerja  yang  ada  di  China. padahal  jika  dikaitkan  pada  masa-masa  pemerintahan  awal  komunis  di  China  buruh  merupakan “tuan” yang perlu diperlakukan istimewa oleh negara. Sehingga dalam paper ini akan difokuskan bagaimana  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  buruh  yang  ada  di  China. Karena  dengan  sistem  komunis  yang  ada,  mereka  cenderung  mengabaikan  hak-hak  dari  buruh. Oleh  karena  itu  bahasan  dari  paper  ini  akan  mefokuskan  bagaimana  nasib  buruh  di  China  pada masa pemerintahan Hu jintao.

## Pembahasan
China  atau  bisa  juga  dikenal  dengan  Republik  Rakyat  China  merupakan  negara  bagian Asia  Timur  yang  merupakan  negara  komunis  dengan  penduduk  terbesar  di  dunia.  Pada  awal- awal berdirinya China dengan ideologi komunisnya, pemerintah pada saat itu Mao menerapkan sistem  yang  tersentralisir  dalam  sistem  komunis.  Pada  masa  pemerintahan  Mao  terdapat beberapa periode  yang  mengawali perkembangan China, akan tetapi  dari periode tersebut  tidak sedikitpun memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan China. Justru dengan periode lompatan jauh kedepan dan revolusi budaya yang dilakukan oleh Mao menjadikan China semakin  terpuruk.  Karena  pada  dasarnya  pada  masa  pemerintahan  Mao  meskipun  tekhnologi sudah  berkembang,  Mao  lebih  cenderung  menggunakan  tenaga  manusia  dibanding  dengan mengembangkan tekhnologi.
Akan  tetapi  setelah  berganti  rezim,  pemerintah  China  pada  masa  itu  kemudian  sadar bahwa  jika  ingin  menjadi  maju  seperti  negara  lain,  maka  China  perlu  membuka  diri  dan berinteraksi  dengan  dunia  luar.  Setelah  berkhirnya  era  Mao,  Deng  Xiopeng  kemudian  menjadi pimpinan  menggantikan  Mao  mengeluarkansebuah  pernyataan  yang  dianggap  merupakan  awal dari  reformasi  China  menuju  keterbukaan.  Pernyataan  Deng  Xiopeng  tersebut  berbunyi “tidak jadi  masalah  apa  warna  kucing  itu,sepanjang  ia  bisa  menangkap  tikus” (Shenkar,  Oded.2007). Pada  masa  pemerintahannya  Deng  Xiopeng  melakukan  reformasi  pada  empat  bidang, yaitu
politik,  ekonomi,  budaya  dan  hukum.  Dalam  bidang  politik  mengeluarkan  kebijakan  reformasi dan keterbukaaan ke dunia luar, disini Deng Xiopeng memastikan bahwa belajar dari dunia luar untuk mengembangkan China akan menjadi tujuan dasar kerjasama ekonomi. Deng mengizinkan perusahaan-perusahaan  asing  untuk  berdagang  dan  menanam  investasi  di  China  serta  memberi izin  pada perusahaan-perusahaan China terpilih  untuk  melakukan hal  yang sama di  luar negeri. Namun, semua ini dilakukan dengan persyaratan yang diatur dengan sekasama, termasuk kontrol bidang  ekspor  dan  impor,  sistem  mata  uang  ganda,  dan  proses  persetujuan  pemerintah  yang sanagat teliti ( Melvin, Sheila. 2008).
Dari  sinilah  transformasi  seperti  yang  dikemukakan  oleh  David  Held  dan  Mc  Grew mengenai  transformasionalis.  Transformasionalis  yang  meyakini  bahwa  globalisasi  memang berlangsung dan dalam globalisasi terbuka kesempatan yang sangat luas bagi tiap negara untuk berpartisipasi  dan  mengambil  keuntungan  dari  adanya  globalisasi.  Namun  yang  perlu  digaris bawahi dalam perspektif transformasionalis ini adalah peran Negara yang perlu di diperkuat dan struktur  ekonomi  internasional  harus  direformasi.  Dalam  konteks  keterbukaan  yang  di kemukakan oleh Deng  Xiopeng, China  yang dulu  menganut  sistem  ekonomi  yang tertutup  dari dunia luar kemudian berusaha belajar dari dunia luar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negaranya. Karena  apabila China masih menerapkan sikap tertutupnya dengan dunia luar maka ilmu pengetahuan dan tekhnologi tidak akan terserap, dimana untuk menguasai dan memperoleh pengetahuan  tekhnologi  tersebut  perlu  belajar  dari  negara-negara  maju.  Oleh  karena  itu kebijakan  Deng  Xiopeng  mengenai  keterbukaan  dengan  dunia  luar  memawa  China  sendiri kearah kemajuan tekhnolgi seperti saat ini.
Akan  tetapi  meskipun  Investasi  dan  perusahaan  asing  masuk  di  China  tidak  begitu  saja membuat perusahaan asing atau investasi-investasi  yang ada bisa melenggang masuk ke China. Peran  pemerintah  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Deng  Xiopeng  mengenai reformasi  dan  keterbukaan  dengan  dunia  luar,  pemerintah  China  masih  memegang  kontrol terhadap  investasi  dan  usaha  asing  yang  masuk.  Dimana  pemerintah  China  mengatur  dengan seksama investasi asing dalam berbagai sektor, daerah, jenis, dan ukuran serta menggunakannya untuk mendukung prioritas perkembangannya. Pemerintah China mewajibkan setiap perusahaan- perusahaan asing di berbagai sekator untuk membentuk usaha gabungan ( joint venture ) dengan perusahaan China ( Melvin, Sheila. 2008:58). Adanya Joint venture inilah kemudian memberikan
keuntungan  tersendiri  bagi  China,  dengan  bergabung  dengan  perusahaan  asing  maka  secara otomatis perusahaan China akan belajar bagaimana penggunaan teknologi serta manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan. Banyaknya investasi dan berdirinya perusahaan-perusahaan asing menjadikan  ekonomi  China  maju  dengan  naiknya  pertumbuhan  pendapatan  perkapita  serta kesejahteraan hidup rakyat China yang mulai meningkat.
Kebijakan Deng Xiopeng melalui keterbukaaan tehadap negara luar kemudian membuat FDI (Foreign Direct Investment) mulai banyak masuk ke dalam China. Pemerintah pada saat itu juga  menerapkan  otonomi  terbatas  pada  provinsi-provinsi  di  dalam  negaranya  dengan memberikan  kelonggaran untuk  menciptakan sebuah wilayah industri sesuai dengan kapabilitas provinsi  tersebut.  China  juga  mendorng  diciptakannya  sentra-sentra  kegiatan  perekonomian, industri dan perdagangan bebas bahkan pusat teknologi canggih di provinsi-provinsinya dengan membentuk  FTZ (Free  Trade  Zone) ,  EDZ,  HDZ.  China  pun  memanjakan  setiap  investor  yang ingin  berinvestasi  di  China,  dengan  membangun  infrastruktur-infrastruktur  yang  memadai  bagi para  investor  ( Ghani,  N.c, .2013).  Selain  itu  Investor  di  China  juga  akan  mendapati  kemudahan birokrasi,  dimana  sistem  “satu  atap”  perizinan  dan “one  day  service” sudah  menyambut  para investor  di  pintu  masuk  bandara  dan  pelabuhan.  Adanya  keistimewaan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kemudian  mendorong  para  investor-investor  asing  untuk  berinvestasi  di  China. Disamping  itu  masuknya  perusahaan-perusahaan  berskala  internasional  semakin  memberikan kontribusi bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat China karena tersedianya lapangan pekerjaan.
Masuknya investasi asing dan berdirinya perusahaan-perusahaan internasional kemudian memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi China. Dimana sebagian masyarakat ataupun kritikus menganggap bahwa China sangat bergantung pada investasi asing sehingga dari ketergantungan tersebut  China  yang  komunis  akan  mudah  dikendalikan  oleh  Barat.  Keterbukaan  terhadap investasi  dan  perusahaan  asing  juga  dikritik  karena  meskipun  ekonomi  China  maju  dan berkembang  pesat,  kesejahteraan  terhadap  buruh  cenderung  diabaikan  meskipun  ada  undang- undang  yang  menjamin  tentang  buruh.  Keterbukaan  terhadap  investasi  asing  tidak  diimbangi oleh  pemerintah  yang  ada  untuk  menyejahterakan  buruh,  dimana  hak-hak  huruh  cenderung diabaikan  oleh  pemerintah.  Jika  di  negara-negara  lain  terdapat  banyak  serikat  yang  akan menjamin  dan  megapresiasikan  keinginan  dan  permintaan  buruh,  maka  di  China  hal  itu  tidak terjadi  karena  hanya  ada  satu  serikat  buruh  yang  diakui  oleh  pemerintah  China.  Dalam  Partai
Komunis,  China  hanya  mengakui  satu  serikat  buruh  yaitu  Federasi  Buruh  Seluruh  China  akan tetapi serikat ini cenderung berpihak dengan para pengusaha asing ketika terjadi konflik dengan buruh.  Kondisi  yang  demikian  menjadikan  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  di  China  semakin melebar, karena mayoritas dari rakyat China sendiri berprofesi sebagai buruh di berbagai pabrik perusahaan-perusahaan  internasional.  Adanya  sistem  buruh  kontrak  kemudian  menjadi  momok tersendiri  bagi  buruh  yang  ada  di  China,  karena  kepastian  akan  masa  depan  hidupnya  tidak terjamin lagi ketika kontrak dari perusahaan terhadap buruh tersebut berakhir.
Sejak  partai  komunis  menguasai  China  pada  1  Oktober  1949  buruh  dinyatakan  sebagai tuan atas negaeri China. Dan memang China dijadikan sebuah pabrik raksasa, dimana para buruh menduduki tempat paling tinggi. Pada masa tersebut para buruh mendapat aneka macam jaminan sosial,  seperti  sewa  perumahan  yang  amat  rendah,  tarif  listrik  dan  air  yang  rendah,  asuransi kesehatan,  biaya  pendidikan  untuk  anak-anak  dan  tentu  saja  jaminan  pensiun  di  hari  tua.  oleh karena itu sistem perburuhan Chian pada masa itu sering dinamai dengan sistem “mangkuk besi” (tie  fan  wan) karena  jaminan  yang  sedemikian  lengkap,  total  dan  seumur  hidup,  lain  dari mangkuk  dari  tembikar  atau  porselin  yang  bisa  pecah  ( I  Wibowo.  2007) .  Keistimewaan  yang didapat buruh pada masa itu kemudian berubaha tatkala Deng Xiopeng mengumumkan reformasi ekonomi  pada  tahun  1978.  Hal  tersebut  tentu  membuat  masyarakat  China  yang  ada  gempar, karena jika dulu petani harus bekerja bagi semua dan memilki semua. Maka dalam sistem yang baru petani boleh bekerja pada dirinya sendiri dan mengambil keuntungan. Selain itu juga sistem ekonomi  kemudian  membawa  pemerintah  menerapkan  keputusan  tentang  privatisasi  terhadap perusahaan  negara  serta  kebijakan  mengenai  penggabungan  perusahaan  yang  ada  dengan perusahaan  asing.  Hal  tersebut  kemudian  memunculkan  terjadinya  pemutusan  hubunga  kerja terhadap sebagian buruh, serta tidak bekerja lagi di perusahaan.
Jaminan kehidupan buruh yang didapat pada masa sebelum reformasi kemudian menjadi sebuah problem bagi masyarakat China sendiri. Dimana mereka dituntut untuk bekerja tanpa ada jaminan  kehidupan  dengan  standar  gaji  yang  dinilai  kurang.  Reformasi  ekonomi  memunculkan adanya demonstrasi dari masyarakat China yang menuntut peningkatan kesejahteraan, meskipun dalam  hal  ini  demonstrasi  yang  ada  hanya  berskala  kecil  (karena  adanya  tekanan  pada  buruh terutama  yang  dilakukan  oleh  serikat  buruh  yang  di  gaji  oleh  pemerintah).  Demonstrasi  yang biasanya dilakukan  adalah  mereka hanya menuntut  gaji  serta  penyediaan  lapangan kerja  akibat
pemutusan  hubungan  atau  pemecatan  dari  perusahaan  akibat  dari  privatisasi  serta  merger  dan akuisisi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  perushaan  asing.  Menanggapi  hal  tersebut pada tahun 1994, pemerintah memperkenalkan program untuk membantu buruh yang mengalami PHK, yaitu “Proyek Mempekerjakan Lagi” ( Solinger, Dorothy J .2002).
Akan tetapi program tersebut kemudian menagalami kegagalan dikarenakan keterbatasan dana yang ada serta adanya korupsi menjadi salah satu faktor dari kegagalan progaram itu. Pada saat  yang  sama  pemerintah  juga  mengeluarkan  UU  Tenaga  Kerja  Baru  (1994),  pemerintah mengeluarkan UU tersbut sebagai salah satu  jalan keluar dengan meningkatnya pengagguran di China.  UU  Tenaga  Kerja  Baru  itu  kemudian  mengenalkan  sistem  yang  bernama  “Buruh Kontrak”,  buruh  kontrak  menunjuk  pada  mereka-mereka  (masayakat)  yang  tidak  mendapatkan status  buruh  tetap.  Meskipun  dalam  buruh  kontrak  terdapat  kebijakan  untuk  melindungi  buruh kontrak.  seperti  seorang  buruh  pria  tidak  boleh  dipecat  dari  perusahaan  ketika  istrinya  juga dipecat  di  perusahaan  negara.  Buruh  veteran  yang  sudah  bekerja  lebih  dari  10  tahun  dan  yang kurang  lima  tahun  lagi  akan  memasuki  masa  pensiun  juga  tidak  boleh  dipecat.  Namun  pada praktiknya  peraturan-peraturan  itu  dilanggar  oleh  banyak  manajer  ( I  Wibowo,2007) .  Sehingga buruh sering menjadi bulan-bulanan serta diperlakukan sewenang-wenang oleh para manajer.

## China pada masa Hu Jintao
Permasalahan  mengenai  peningkatan  taraf  hidup  para  buruh  menjadi  persoalan  yang sangat  mendesak  di  China.  Karena  meskipun  ekonomi  China  mengalami  peningakatan  serta tingginya investor asing yang masuk menjadikan pemerintah pada saat itu mengabaikan kondisi buruh  dan  lebih  terfokus  pada  bagaimana  China  bisa  menggaet  investor-investor  asing  yang masuk  untuk  menanamkan  modalnya  di  China.  Padahal  jika  dilihat  sebagian  besar  masyarakat china  menjadi  buruh  sebagai  profesi  utamanya  ditengah  ketatnya  persainagan  antar  masyarakat China sendiri yang merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia.
Kemudian pada tahun 2003 Hu Jintao diangkat  sebagai  presiden China  melalui kongres partai komunis ke-16,  yang otomatis menjadikan Hu Jintao sebagai pemimpin ke empat China. Hu Jintao menjabat sebagai presiden selama dua periode yakni pada 2007 ia kembali terpilih dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2012. Pada masa pemerintahannya Hu Jintao dan wakilnya Wen  Jiabao  meneruskan  program  dari  pendahulinyaDeng  Xioaping,  Jiang  Zemin  untuk
transformasi  ekonomi  bangsanya  dari  “komunis-sosialis”  menjadi  “komunis-kapitalis.” Transformasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pendahulu  dari  Hu  Jintao  memang  memberikan konstribusi  yang  sangat  besar  bagi  kemajuan  China.  Akan  tetapi  meskipun  ekonomi meningkatkan, di sisi lain juga semakin memperlebar kesenjangan sosial dan pendapatan antara kaum kaya dengan mereka yang miskin.
Oleh karena itu peningktan anggaran sosial  untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin  kota  dan  desa  menjadi  prioritas  dari  pemerintahan  Hu  Jintao  selain  mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. Hal yang dilakukan oleh Hu Jintao dan wakilnya adalah merubah dan melonggarkan aturan-aturan yang memungkinkan para penghuni desa yang selama  ini  bekerja  sebagai  petani  dan  pekerja  pabrik  dengan  gaji  rendah  pindah  ke  kota. Pemerintah  juga  telah  memperbaiki  jaringan  kesejahteraan  sosial  untuk  membantu  para pensiunan  dan  korban  PHK  perusahaan-perusahaan  yang  bangkrut  maupun  yang  telah direstrukturisasi.  Banyaknya kritikan terhadap pemerintah mengenai  masa depan komunis  yang sebagian masyarakat menganggap bahwa China akan di kuasai oleh Barat melalui investasi dan perusahaan-perusahaan internasional membuat Hu Jintao mengeluarkan sejumlah aturan.
Aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Hu  Jintao  ditujukan  untuk  meperlambat  investasi  di sejumlah  sektor  tertentu  dan  menenangkan  kekhawatiran  bahwa  orang-orang  asing memanfaatkan China, bukan sebaliknya. Aturan-aturan ini mencakup pembatasan investasi asing di  bidang  real  estate;  penngguhan  akuisisi  asing  atas  perusahaan-perusahaan  nasional;  aturan- aturan  baru  yang  mengatur  Merger  dan  Akuisisi,  yang  sekarang  membutuhkan  persetujuan pemerintah  jika  akuisisi  tersebut  melibatkan  keamanan  ekonomi  atau  merek  utama  China;  dan persetujuan  draf  Undang-Undang  Anti  Monopoli  yang  dipercaya  luas  bertujuan  mencegah perusahaan multinasional dari mendominasi industri-industri penting China ( Melvin, Sheila.2008) . Ini didasarkan pada masa-masa awal terbukanya China untuk investasi asing dan perusahaannya, banyak dari perusahaan-perusahaan asing diizinkan untuk dimiliki oleh negara asing di berbagai sektor.  Oleh  karena  itulah  pemerintahan  Hu  Jintao  kemudian  mengeluarkan  peraturan perundangan  tersebut  guna  melindungi  perusahaan-perusahaan  lokal  yang  ada  serta  untuk menjamin sistem joint venture yang ada tetap berlangsung.
Tindakan  yang  dilakukan  Hu  Jintao  sedikit  berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh paendahulunya  seperti  Deng  Xiopeng  dan  Jiang  Zemin  terkait  investasi  dan  perusahaan  asing.
Hu  Jintao  bukannya  anti  terhadap  investasi  asing,  hal  ini  dilakukan  agar  kontrol  pemerintah semakin  kuat  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  ada  sehingga  nasib  buruh  juga  bisa terkontrol  dengan  baik.  Hu  Jintao  sangat  selektif  dalam  hal  menerima  setiap  investasi  yang datang  dari  luar,  karena  adanya  persepsi  dari  masyarakat  bahwa  China  tidak  bisa  hidup  tanpa investasi  asing.  Adanya  aturan  tersebut  mencoba  untuk  mengurangi  ketergantungan  China  dari investasi  asing  serta  memajukan  sendiri  industri-industri  yang  ada  serta  untuk  meningkatkan konsumsi  domestik.  Sedangkan  dalam  masalah  buruh  pemerintah  Hu  Jintao  lebih  memilki kepedulian,  dimana  suara  buruh  lebih  didengarkan  ini  juga  berhubungan  dengan  prioritas  yang menjadi utama Hu Jintao mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat.
Permasalahan  buruh  yang  tidak  terselesaikan  kemudian  membuat  pemerintah  memuat ulang aturan-aturan yang mengatur perburuhan. Dimana sengketa-sengketa perburuhan yang ada sering diabaikan oleh para manajer perusahaan. Tercatat lebih dari 10.000 sengketa perburuhan yang  terjadi  di  China  akan  tetapi  semua  diabaikan  oleh  para  manajer  perusahaan  yang  ada. Gelombang  demonstrasi  dan  protes  yang  gencar  dilakukan  oleh  para  buruh  kemudian  menarik perhatian  pemerintah  pusat.  Presiden  Hu  Jintao  yang  juga  adalah  Sekretaris  Jenderal  Partai Komunis China yang sejak awal kepemimpinannya menaruh perhatian besar kepada kaum papa tidak berlambat-lambat mengubah kebijakan dalam perburuhan. Kemudian pada tahun 2008 Hu Jintao mengesahkan UU Kontrak Kerja, yang mengatur bahwa buruh yang sudah bekerja selama 10  tahun  pada  perusahaan  yang  sama  berhak  mendapatkan  kontrak  kerja  tanpa  batas,  dan memberinya  jaminan  kompensasi  finansial  sekiranya  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja. Legislasi ini merupakan tonggak penting untuk menyelamatkan buruh yang tidak lagi menikmati status buruh tetap (I Wibowo. 2013).
Hal ini tentu memberikan harapan baru bagi para buruh akan masa depan mereka, karena pemerintah sudah memperhatikan hak dan kebutuhan dari para pekerja buruh baik yang bekerja di  sektor  pemerintah  maupun  swasta.  Jika  pada  pemerintahan  sebelumnya  nasib  buruh  tidak terlalu  diperhatikan  oleh  pemerintah,  maka  pada  masa  Hu  Jintao  berkuasa  buruh  kemudian menjadi  prioritas  utama  dalam  upayanya  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  serta  mengurangi kesenjangan  sosial  yang  ada.  Undang-undang  tenaga  kerja  yang  dibuat  meskipun  sangat  pro terhadap buruh nyatanya tidak terealisasikan. Ini bisa dilihat ketika pada masa pemerintahan Hu Jintao,  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  buruh  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah.
Pemerintah juga mendesak perusahaan-perusahaan yang ada untuk memenuhi tuntutan gaji yang diinginkan oleh para buruh.
Pada  tahun  2010  terjadi  pemogokan  besar-besaran  yang  dilakukan  oleh  buruh  terhadap dua  perusahaan  internasional  seperti  Foxconn  Technology  Co  Ltd  dan  Honda  Motor  Co  Ltd. Pemogokan ini terjadi karena ada tuntutan dari buruh akan kenaikan gaji serta standar kerja yang sesuai  dengan  standar  internasional.  Dalam  kasus  Foxconn  sistem  kerja  yang  buruk  yang mengakibatkan  terjadinya  bunuh  diri  menjadikan  pemerintah  semakin  bertindak  tegas  terhadap perusahaan-perusahan  tersebut.  Dimana  aturan  yang  di  buat  oleh  pemerintah  terkait  jam  kerja harus dipenuhi oleh perusahaan. Buruh tidak boleh bekerja lebih dari delapan jam sehari atau 40 jama  per  minggu  dan  harus  dijamin  memperoleh  istirahat  dua  hari  perminggu.  Perubahan  dari ketentuan  ini  harus  disetujui  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja.  Kalau  perusahaan  menghadapi tuntutan  produksi  dan  ingin  memperpanjang  jam  kerja,  perusahaan  yang  bersangkutan  harus mengadakan  konsultasi  dengan  serikat  buruh  dan  dengan  buruh,  kalau  ada  tuntutan  mendesak untuk meminta kerja lembur; perusahaan boleh meminta buruh kerja lembur untuk jumlah waktu maksimum  tiga  jam  per  hari  atau  36  jam  perbulan  ( I  Wibowo.2007) .  Foxconn  yang  merupakan perusahaan  multinasional  pembuat  komponen  elektronik  terbesar  di  dunia  dengan  produk  yang terkenal  diproduksi  Foxconn  termasuk  iPhone  dan  iPad.  Foxconn  terkenal  sebagai  perusahaan yang  memberlakukan  sistem  outsourcing,  perusahaan  ini  berlokasi  di  Taiwan  yang  banyak menari minat masyarakat China untuk bekerja di perusahaan ini. Akan tatapi erusahaan ini juga banyak  melakukan  pelanggaran  terhadap  buruh,  dimana  meraka  memberlakukan  sistem  kerja lembur  serta  mempekerjakan  anak  dibawah  umur.  Kondisi  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan standar  juga  dirasakan  oleh  para  pekerja,  sehingga  menyebabkan  para  pekerja  yang  ada melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Kejadian tersebut membuktikan bahwa  begitu  buruknya  perlakuan  yang  diterima  oleh  para  buruh  di  China,  perusahaan  seolah- olah  melakuakn  semuanya  sesuai  dengan  keinginannya  sendiri  tanpa  memperdulikan  hak-hak yang dimilki oleh buruh seperti yang tertuang dalam undang-undang pemerintah China.
Kejadian  bunuh  diri  yang  terjadi  di  Foxconn,  serta  demonstrasi-demonstrasi  yang dilakukan  oleh  buruh  yang  menuntut  pemenuhan  hak-haknya  membuat  Hu  Jintao  bereaksi dengan  menyatakan  bahwa  kenaikan  upah  buruh  tidak  boleh  ditunda-tunda.  Melalui  Perdana Mentri China, Wen Jiabao memerintah agar upah buruh dinaikkan ( I Wibowo .2013). Meskipun
dalam  hal  ini  keputusan  tersebut  dianggap  sedikit  terlambat  tapi  setidaknya  pemerintah  pada masa Hu Jintao lebih peduli terhadap nasib buruh dibanding pada masa pemerintahan terdahulu yang  lebih  mementingkan  kenyamanan  terhadap  investasi.  Disini  juga  dapat  dilihat  kepedulian dari  pemerintah  era  Hu  Jintao  terhadap  buruh,  mereka  tidak  menghalangi  para  buruh  untuk melakukan  pemogokan  dan  demonstrasi  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  ada.  Adanya keputusan  tersebut  kemudian  memaksa  pabrik-pabrik,  terutama  milik  investor  asing  untuk menaikkan upah buruh hingga 30 persen. Foxconn dan Honda yang paling banyak didemo massa akhirnya  menaikkan  upah  buruhnya  sebesar  24-30  persen.  Pemogokan  buruh  Honda  selama  2 minggu  yang  melibatkan  1900  pekerja,  aksi  tersebut  memaksa  pihak  perusahaan  menaikkan tuntutan  kenaikan  upah  buruh  setelah  menghentikan  produksi  di  empat  pabrik  mobil  utama (http://www.libcom.org).  Bahkan  menteri  Pertanian  China  menyatakan  bahwa  gaji  pekerja migran China meningkat 60% dari tahun lalu menjadi 1.348 yuan atau 197 dollar AS per bulan ( The Economist , 29 Juli 2010).
Meskipun  masalah  buruh  di  China  sampai  saat  ini  masih  belum  terselesaikan,  adanya perhatian  dari  pemerintah  setidaknya  memberikan  harapan  bagi  para  buruh  mengenai  masa depan hidupnya. Hu Jintao selaku presiden pada saat itu meski dikatakan belum berhasil seratus persen  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  setidaknya  ia  melakukan  hal  yang  berbeda dari  para  pendahulunya  yang  cenderung  bertindak  represif  terhadap  para  buruh.  Bahkan  dalam perayaan  Hari  Buruh  1  Mei  2010,  Hu  merayakannya  dengan  menganugerahi  penghargaan  bagi buruh  teladan.  Sejumlah  2.115  buruh  teladan  mendapat  anugerah  dari  Hu.  Dia  menyatakan bahwa  para  buruh  telah  memberikan  kontribusi  sangat  jelas  dalam  mendorong  kemajuan  sosial dan  ekonomi  bangsa  (I  Wibowo.2013).  Keadaan  ini  bukannya  tidak  merugikan  China  sendiri, karena dengan naiknya upah buruh maka investasi yang akan masuk akan berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya di China. Para investor tersebut akan lebih memilih negara lain yang mana upah buruhnya lebih kecil daripada upah buruh di China.
Menurut  penulis  Hu  jintao  melakukan  hal  tersebut  karena pertama ,  kondisi  ekonomi China  yang  sudah  stabil,  sehingga  pemerintah  mencoba  mengembangkan  sendiri  perusahaan- perusahaan  yang  ada  tanpa  bergantung  kepada  investasi  asing.  Dimana  China  pada  saat  ini melalui Badan Usaha Milik Negaranya (BUMN) sedang melebarkan produksi usahanya dengan berinvestasi  di  luar  negeri  seperti  di  Negara-negara  Afrika  dan  lainnya. Kedua ,  China  sudah
menguasai tekhnologi Barat  yang canggih akibat transfer tekhnologi yang ada sehingga mampu berinovasi  dan  mengembangkan  senidiri  produk  atau  barang  yang  ada.  Ini  terbukti  dengan banyaknya  di  jumpai  barang-barang  yang  berlebel  ” Made  in  China”, mulai  dari  peralatan rumaha  tangga,  elektronik  hingga  alat  transformasi  dan  komunikasi. Ketiga ,  Investasi  dari  luar akan tetap masuk ke China, karena China merupakan pangsa pasar terbesar di dunia mengingat penduduknya  yang  sangat  besar.  Ini  merupakan  keuntungan  bagi  China  sendiri,  karena  dengan memilki  penduduk  yang  besar  maka  investor  ataupun  perusahaan  yang  ada  akan  tetap berinvestasi disana. Karena dengan berinvestasi di China peluang akan produknya untuk dikenal serta  diminati  masyarakat  China  semakin  besar.  Alasan-alasan  seperti  itulah  yang  mungkin membuat  pemerintah berani  memutuskan untuk  menaikkan  gaji buruh  yang ada. Masih banyak permasalahan  yang  perlu  diperbaiki  oleh  pemerintah  China  kedepannya  karena  tidak  hanya masalah gaji yang menjadi permasalahan para buruh, ketegasan pemerintah terhadap perusahaan- perusahaan  perlu  dilakukan  agar  tidak  semena-mena  memperlakukan  buruh  yang  ada.  Karena pemerintah disini memiliki peran sangat penting dalam mengurus kesejahteraan rakyatnya.

## Kesimpulan
Keadaan ekonomi China  yang berkembang maju  dan pesat  tidak menjadikan kehidupan buruh  yang  ada  menjadi  makmur.  Bahkan  pada  awal-awal  reformasi  ekonomi  dikenalkan  oleh Deng Xiopeng, buruh di China memilki nasib yang tidak menentu karena adanya pemberhentian kerja  atau  penetupan-penutupan  pabrik  akibat  kebijakan  privatisasi  pemerintah.  Buruh  yang dahulu  pada  masa  komunis  mendapat  perlakuan  istimewa  dengan  segala  fasilitas  serta  jaminan hidup kemudian berubah setelah adanya reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiopeng memang menjadikan China maju dalam hal ekonomi maupun tekhnologi, ini bisa dilihat  dari  sepak  terjang  China  yang  mampu  menyaingi  Amerika  sebagai  kekuatan  ekonomi baru  dunia.  Akan  tetapi  kemajuan  tersbut  tidak  sejalan  dengan  kondisi  dan  nasib  buruh  yang merupakan salah satu faktor dari majunya ekonomi China saat ini.
Sejak  era  Deng  Xiopeng  segala  kenyamanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap buruh kemudian barkhir, dimana pada masa-masa itu juga diperkenalkan itulah “buruh kontrak” yang semakin menjadikan buruh tidak menentu nasibnya. Pada masa-masa itu setiap pemerintah yang  ada  lebih  menkanakan  pada  kepntingan  dan  kenyaman  para  investor  asing  untuk menjalankan usahanya di China tanpa melihat nasib buruh yang. Meskipun sudah ada Undang-
undang  yang  mengatur  tentang  perburuhan,  nasib  buruh  justru  dikendalikan  oleh  para  manajer perusahaan. Dimana mereka sering memperlakukan buruh dengan cara tidak manusia seperti jam kerja  yang  melebihi  batas  ketentuan,  tempat  kerja  dengan  fasilitas  yang  tidak  memadai  dan lainnya.  Pemerintah  juga  cenderung  bersifat  represif  terhadap  para  buruh,  dimana  setiap  buruh melakukan aksi akan ditekan dan ditentang habis-habisan oleh pemerintah. Kemudian pada masa pemerintahan  Hu  Jintao  buruh  mendapatkan  sedikit  harapan  tatkala  pemerintah  mengeluarkan Undang-undang baru mengenai masalah buruh. Tindakan pemerintah pada saat itu juga berkaitan dengan prioritas dari pemerintahan Hu Jintao sendiri yang ingin mengurangi kesenjangan sosial diantara masayarakat China, sehingga kemudian berimplikasi pada kenaikan gaji dari para buruh. Meskipun  dalam  hal  ini  China  sendiri  dirugikan  dengan  adanya  kenaikan  gaji,  akan  tetapi prioritas  dari  Hu  Jintao  akan  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  China  perlu  diberikan  apresiasi meskipun dalam segala aspek tentu masih mengalami kekurangan.
Disini  penulis  menyimpulkan  bahwa  pada  masa  pemerintahan  Hu  Jintao,  buruh  sedikit mengalami  kemajuan.  Dimana  aspirasi  mereka  untuk  mengeluarkan  tuntutan  mereka  akan kesejahteraan serta perbaikan gaji diperhatikan oleh pemerintah, selain itu juga sikap pemerintah yang  cenderung  pro  terhadap  buruh  memberikan  harapan  buruh  bagi  para  buruh  di  China. Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Hu  Jintao  tentu  memiliki  dampak  tersediri,  yaitu  berupa keengganan  dari  investor  asing  untuk  berinvestasi  di  China  karena  mahalnya  harga  buruh. Meskipun  demikian  Hu  Jintao  tetap  menaikkan  harga  buruh  dalam  rangka  mensukseskan prioritas  menganai  pengurangan  kesenjangan  sosial.  Karena  dalam  hal  apapun  pemerintah memilki  kewenangan  yang  sangat  tinggi,  apalagi  China  yang  berideologi  komunis  peran pemerintah menjadi titik sentral bagi kemajuan serta kemakamuran bangsa, negara dan rakyatnya. Tidak hanya di China, ketegasan suatu pemerintah memang perlu dimilki oleh setiap negara agar negaranya  tidak  menjadi  negara  yang  hanya  tunduk  terhadap  institusi-institusi  atau  lembaga- lembaga internasional yang justru merugikan negara.

## Referensi
David held et. al , „Introduction‟, dalam Global Transformations: Politics, Economics, and Cultures (Stanford: Stanford University Press, 1999), pp. 1-31
“China Unrest Spreads Honda Workers Keep Striking” Diakses di
http://www.libcom.org/news/china-unrest-spreads-honda-workers-keep-striking- 13062010, 15 Juni 2013
Ghani, N.c, Meneropong China, Diakses di
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/20/meneropong-china-123033.html 13 juni 2013
I Wibowo, Belajar dari China (Bagaimana China Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi), PT. Kompas;Jakarta, 2007, hal 190
I Wibowo, China Membela Buruhnya!, Diakses di
http://cetak.kompas.com/read/2010/06/24/03132197/china.membela.buruhnya, 15 Juni 2013
Melvin, Sheila, The Little Red Book Of China Business, PT. Karya Kita:Bandung, 2008
Oded  Shenkar, The  Chinese  Century  (Bangkitnya  Raksasa  China  dan  Dampaknya  Terhadap Perekonomian Global), PT. Bhuana Ilmu Populer, Gramedia: Jakarta, 2007.
Shenkar, Oded, The Chinese Century (Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Global), PT. Bhuana Ilmu Populer, Gramedia:Jakarta,2007 Solinger, Dorothy J, “Labour Market Reform and the Plight of the Laid-off Proletariat”, dlm China Quarterly, No. 170 (Juni 2002), hlm. 315-325. Willy Wo-Lap, Lam, Chinese politics in the Hu Jintao era: new leader, new challanges, An East Gate Book,New York, 2006