## PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP OMSET UMKM KOTA PADANG
Yenni Del Rosa, Idwar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang
Abstract : The purpose of this study was to determine the effect of inflation and interest rates on the UMKM turnover in Padang. The research method uses secondary data in the form of panel data in 2009 - 2018 obtained through library research. The research data were processed using inferential statistics by testing hypotheses partially and simultaneously. The results of multiple linear regression obtained Y = 128737,876 - 1177,219X1 - 137818,434X2 + e where inflation and interest rates have a significant negative effect on MSME turnover in Padang city partially and simultaneously. Inflation and interest rates correlated with MSME turnover is very strong (91%) and MSME turnover can be explained by inflation and interest rates of 80.2% while the remaining 19.8% is explained by other factors not included in the research model.
Keywords : inflation, interest rates and MSME turnover
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  inflasi  dan  tingkat  suku bunga  terhadap  omset  UMKM  di  Padang.  Metode  penelitian  menggunakan  data  sekunder berupa data panel pada tahun 2009 - 2018 yang diperoleh melalui studi pustaka. Data penelitian diolah menggunakan statistik inferensial dengan menguji hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil  regresi  linier  berganda  diperoleh  Y  =  128737.876  -  1177.219X1  -  137818.434X2  +  e dimana inflasi  dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap omset  UMKM di  kota Padang secara parsial dan simultan. Tingkat inflasi  dan suku bunga berkorelasi  dengan  omset UMKM sangat kuat (91%) dan  omset  UMKM dapat dijelaskan  oleh  inflasi  dan tingkat bunga 80,2% sedangkan sisanya 19,8% dijelaskan  oleh faktor-faktor lain  yang tidak termasuk  dalam model penelitian.
Kata kunci: inflasi, suku bunga, dan omset UMKM

## A. PENDAHULUAN

## 1.1 . Latar Belakang Masalah
Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  bagi perekonomian Indonesia sangat urgen dimana  UMKM  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sekitar  97%  dari  semua  tenaga  kerja  nasional dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 57% (Bank Indonesia, 2018). UMKM  terbukti tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi tahun 1997 – 1998 dan tetap mampu berdiri kokoh. Namun demikian persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih melekat pada UMKM. Pemerintah mencatat dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia baru sekitar 30% yang mampu mengakses pembiayaan, sekitar 76,1% mendapat kredit dari bank dan 23,9%  mengakses  dari non bank termasuk usaha simpan pinjam seperti  koperasi. Dengan kata lain sekitar 60% - 70% dari seluruh sektor UMKM belum  mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 14/22/PBI/2012 tanggal  21  Desember  2012  tentang  pemberian  kredit  oleh  Bank  Umum  dan  bantuan  teknis dalam    pengembangan  UMKM  yang  mewajibkan    perbankan    mengalokasikan  kredit  kepada UMKM mulai tahun 2015,  sebesar 5% tahun 2016, sebesar 10% tahun 2017 dan sebesar 20% akhir tahun 2018.
Melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  hampir  mencapai  Rp  15.000,-  saat  ini berdampak  cukup  besar  pada  perekonomian  Indonesia  terutama  bagi    pelaku  UMKM  yang menggunakan  bahan  baku  impor  sehingga  makin  mahalnya  bahan  baku  produksi.  Kondisi pelemahan  nilai  rupiah  berdampak  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terutama  terhadap kondisi profit  margin .  Pelemahan  rupiah  juga  akan  meningkatkan  inflasi  terutama    bahan pangan sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat.
Penurunan  daya beli  masyarakat dihadapkan dengan biaya produksi  yang semakin tinggi untuk  produsen  berbahan  baku  impor  sehingga  akan  menurunkan  profit  dan  penghasilan. Kondisi  ini  juga  akan  dirasakan  oleh  UMKM  yang  kegiatan  produksinya  tidak  menggunakan bahan  baku  impor.  Meskipun  biaya  produksi  tidak  meningkat,  pelaku  UMKM  tidak  mampu mengontrol  penurunan  daya  beli  konsumen  yang  terjadi  akibat  meningkatnya  harga  barang produksi lainnya.Belum lagi bila modal UMKM berasal dari pinjaman yang sangat terikat pada kondisi  suku  bunga  pinjaman  yang  cukup  rawan  terhadap  kondisi  makro.  Jika  kondisi  ini dibiarkan atau tidak diselesaikan dengan tepat maka tidak menutup kemungkinan akan banyak UMKM yang gulung tikar atau berhenti produksi sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan beresiko meningkatkan angka pengangguran. Menurut (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018) hingga saat ini tercatat penurunan omset rata-rata 15% untuk UMKM berbasis bahan baku impor.
Pemerintah  harus mampu  mengidentifikasi  kendala   yang  dihadapi pelaku  UMKM saat ini.  Beberapa  hal  yang  sering  menjadi  kendala  UMKM  berhubungan  dengan  penguasaan teknologi  dan  akses  pasar  serta  permodalan  dimana  masalah  modal  selalu  menjadi  masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia.Dalam kondisi ini pemerintah seharusnya fokus  untuk  mempermudah  akses  pinjaman  secara  merata  dan  terus  menyediakan  fasilitas pinjaman usaha dengan bunga rendah untuk mempertahankan kinerja dan produktivitas UMKM di tengah  goncangan pelemahan  nilai  mata uang saat ini seperti  melalui Kredit  Usaha Rakyar (KUR).  Sebenarnya  ada  celah  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  UMKM  dalam  kondisi  seperti  ini dengancara  memperkuat  daya  saing  produk,  meningkatkan  produktivitas  dan  mengekspor produknya.Untuk  mendukung  tumbuhnya  UMKM  terutama  dalam  kondisi  ekonomi  seperti sekarang ini, pemerintah perlu mengontrol tingkat inflasi, menjaga suku bunga kredit khususnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Pelemahan  nilai  rupiah  masih  menimbulkan  kekhawatiran  terutama  dampak  terhadap utang  luar  negeri  yang  harus  dibayar.Posisi  cadangan  devisa  pada  Januari  2019  sebesar  120,1 milyar  dollar  AS  dimana  angka  tersebut  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Desember  2018 sebesar  120,7  milyar  dolar  AS.  Bank  Indonesia  menyatakan  posisi  cadangan  devisa  tersebut cukup  tinggi  dan  setara  dengan  pembiayaan  6,7  bulan  impor  atau  6,5  bulan  impor  dan pembayaran utang  luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia  menilai cadangan devisa mampu mendukung ketahanan sektor  eksternal,  menjaga  stabilitas  makro  ekonomi  dan  sistem  keuangan.  Bank  Indonesia menilai penurunan cadangan  devisa pada Januari 2019 terutama dipengarahi  oleh pembayaran utang  luar  negeri  pemerintah.  Kedepan,  BI  memandang  cadangan  devisa  tetap  memadai didukung  keyakinan  terhadap  stabilitas  dan  prospek  perekonomian  domestik  yang  cukup  baik serta kinerja ekspor yang tetap positif.
Akhir Desember 2018 lalu cadangan devisa Indonesia mencapai 120,7 milyar dollar AS. Angka  ini  lebih  besar  dari  akhir  November  2018  sebesar  117,2  milyar  dollar  AS.  Setelah sebelumnya  cadangan  devisa  Indonesia  pada  September  2018  sempat  tergerus  hingga  114,8 milyar dollar AS turun menjadi 3,1 milyar dollar AS jika dibandingkan pada Agustus 2018 di angka 117,9 milyar dollar AS. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN)  valuta  asing dual  currency senilai  1  milyar  dollar  AS  dan  1  milyar  Euro  tapi  hal  itu belum  bisa  mengkompensasi  penurunan  cadangan  devisa  untuk  intervensi  rupiah  yang dilakukan oleh otoritas moneter. Saat ini BI masih melihat pelemahan rupiah yang terjadi hanya bersifat  sementara  sehingga  BI  belum    melakukan  penyesuaian  kebijakan  suku  bunga. Berdasarkan  uraian  fenomena  di  atas  dapat  dlihat  fluktuasai  inflasi,  suku  bunga  dan  omset UMKM kota Padang seperti pada tabel 1.1. berikut.
Tabel 1.1. Inflasi, Suku Bunga dan Omset UMKM Kota Padang (%) Tahun 2009 - 2018 Variabel Penelitian 2009  2010  2011  2012 2013 2014  2015  2016  2017  2018 Inflasi 0,24 0,58 0,35 0.54 0.55 0,47 0,83 1,13 0,48 0.19
Suku bunga 1.01 1,24 0.46 1.02 1,02 1,11 1,09 1,13 1,19 1,17 Omset UMKM 5.12 18.2 3 20.9 5 40.1 6 33,21 35,5 2 41,1 3 47,2 6 39,7 1 42,17 Sumber :Bank Indonesia dan BPS, 2018

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  rumusan  masalah  penelitian  sbb  :  Bagaimanakah  pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap omset UMKM kota Padang secara parsial dan simultan ?

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh    inflasi  dan  suku  bunga  terhadap omset UMKM kota Padang secara parsial dan simultan ?

## B. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.  Karakteristik UMKM
Karakteristik  UMKM  merupakan  kondisi  faktual  yang  melekat  pada  aktivitas  usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis sehingga menjadi ciri pembeda  antar  pelaku  usaha  sesuai  dengan  skala  usahanya.  Menurut  (BPS,  2018)  UMKM dikelompokkan atas 3 jenis yaitu sbb : 1) usaha mikro jumlah karyawan 10 orang, 2) usaha kecil jumlah  karyawan  30  orang,  3)  usaha  menengah  jumlah  karyawan  lebih  30  orang.  Dalam perspektif usaha UMKM diklasifikasikan atas 4 kelompok  sbb : 1) UMKM sektor informal, 2) UMKM mikro adalah UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan  untuk  mengembangkan  usahanya,  3)  usaha  kecil  dinamis  adalah  kelompok UMKM  yang  mampu  berwirausaha  dengan  menjalin  kerjasama  (sub  kontrak)  dan  ekspor,  4) fast  moving  enterprise yaitu  UMKM  yang  mempunyai  kewirausahaan  cakap  dan  telah  siap bertransformasi  menjadi usaha besar. Undang-Undang No. 20 tahun 2008  menjelaskan bahwa sebuah perusahaan digolongkan  UMKM bila perusahaan kecil  yang  dimiliki  oleh sekelompok kecil  orang  dengan  jumlah  kekayaan  dan  pendapatan  tertentu.Tabel  2.1  memperlihatkan karakteristik UMKM dan usaha besar.

## Tabel 2.1. Karakteristik UMKM dan Usaha Besar
Ukuran Usaha Karakteristik Usaha Kecil 1.Jenis barang/komoditi umumnya tidak gampang berubah 2.Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap 3.Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan sederhana 4.Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga
5.Sudah membuat neraca usaha
6.Sudah memiliki izin usaha dan legalitas lainnya termasuk NPWP
7.Pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha
8.Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal
9.Sebagian  besar  belum  dapat  membuat  manajemen  usaha/ business planning 10.Contoh  :  pedagang  di  pasar  grosir  (agen)  dan  pedagang  pengumpul lainnya Usaha Menengah 1.Memiliki manajemen  organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas 2.Telah  menerapkan  sistem  akuntansi  untuk  auditing  dan  penilaian  oleh perbankan 3.Telah melakukan aturan organisasi perburuhan
4.Sudah memiliki persyaratan legalitas
5.Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
6.Telah memiliki sumberdaya manusia yang terlatih dan terdidik
7.Contoh  :  usaha  pertambangan  batu  gunung  untuk  kontruksi  dan  marmer buatan Usaha Besar 1.Usaha  ekonomi  produktif  dilakukan  oleh  badan  usaha  dengan  hasil penjualan lebih    besar  dari  usaha  menengah  meliputi  BUMN/BUMS,  usaha patungan,
usaha asing Sumber : BPS, 2018.
Berdasarkan tabel 2.1 di atas kriteria UMKM dapat ditentukan sesuai tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset
Ukuran Usaha Kriteria Aset Omset Usaha mikro Maksimal Rp 50 juta Maksimal Rp 300 juta Usaha kecil > Rp 50 juta – Rp 500 juta >Rp 300 juta – Rp 2.5 milyar Usaha menengah >Rp 500 juta – Rp 10 milyar >Rp2,5 milyar – Rp 50 milyar Usaha besar >Rp 10 milyar >Rp 50 milyar
Sumber : BPS, 2018
Berdasarkan  aspek  komoditas  yang  dihasilkan,  UMKM  juga  memiliki  karakteristik  tersendiri antara lain sbb : 1) Kualitas belum standar, 2) Desain produk terbatas, 3) Jenis produk terbatas, 4)  Kapasitas  dan  harga  produknya  terbatas,  5)  Bahan  baku  kurang  standar,  6)  Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna.
UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia seperti  tabel 2.3
Tabel 2.3. Aspek Lingkungan Strategis UMKM Aspek Politik Aspek Ekonomi Aspek Sosial Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama  dalam  konteks ASEAN  dan  APEC  yang akan  menciptakan  peluang baru bagi UMKM 1.Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB 2.Pengembangan UMKM hanya butuh tingkat investasi lebih rendah 1.Sektor UMKM lebih menjamin stabilitas pasar tenaga kerja 2.Penekanan pengangguran jadi wahana bangkitnya wirausaha baru
Sumber :Kementerian Koperasi dan UMKM, 2016
Berdasarkan  tabel  2.3  di  atas  bisnis  UMKM  mempunyai  peran  strategis  dalam  perekonomian Indonesia  karena  :  1)  berkedudukan  sebagai  pemain  utama  dalam  kegiatan  ekonomi  berbagai sektor, 2) penyedia lapangan  kerja terbesar, 3) pemain penting  dalam pengembangan  kegiatan ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan  masyarakat,  4)  pencipta  pasar  baru  dan  sumber  inovasi,  5) penyumbang neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

## 2.2. Definisi Inflasi
Inflasi  yaitu  kecenderungan  meningkatnya  harga-harga  barang  secara  umum  dan  terus menerus  (Samuelson,  2004)  berarti  kenaikan  harga  yang  terjadi  karena  faktor  musim.Untuk mengukur perubahan angka inflasi dari waktu ke waktu umumnya digunakan angka indeks yang disusun  dengan  memperhitungkan  sejumlah  barang  dan  jasa  yang  akan  dipergunakan  untuk menghitung  besarnya  angka  inflasi.  Perubahan  angka  indeks  dari  waktu  ke  waktu  yang  lain dinyatakan  dalam  angka  persentase  yaitu  besarnya  angka  inflasi  dalam  periode  tersebut. Perkembangan  kenaikan  harga  sejumlah  barang/jasa  secara  umum  dalam  periode  waktu  ke waktu disebut laju inflasi yang dinyatakan dalam angka persentase.
Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi bila kenaikan harga di bawah 10%, inflasi sedang antara 10% – 30%, inflasi berat antara 30% - 100% per tahun dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi bila kenaikan harga berada  di  atas  100%  setahun.  Angka  inflasi  tersebut  umumnya  bersifat  relatif  dan  tidak  ada standar umum. Secara garis besar ada 3 teori inflasi  (Samuelson, 2004) yaitu sbb :

## 1 .Teori Kuantitas
Prinsipnya  mengatakan bahwa timbulnya inflasi karena bertambahnya jumlah uang beredar dan  prediksi  masyarakat  bahwa  harga  akan  naik  bukan  disebabkan  oleh  faktor  lain.  Cara mengatasi inflasi dengan menghilangkan  (mengurangi jumlah uang beredar).

## 2.Teori Keynes
Menurut  teori  ini  inflasi  terjadi  karena  masyarakat  memiliki  permintaan  melebihi  jumlah uang  yang  tersedia  dan  masyarakat  ingin  hidup  melebihi  batas  kemampuan  ekonomisnya sehingga harga barang secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi  akan  berlangsung.  Masyarakat  yang  dimaksud  di  sini  adalah  :  1)  Pemerintah  yang mencetak uang baru untuk menutupi defisit anggaran belanja negara, 2) Pengusaha swasta yang menambah  investasi  baru  dengan  kredit  dari  bank,  3)  Pekerja  /  serikat  buruh  yang  menuntut kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

## 3 .Teori Strukturalis
Teori  strukturalis  (teori  inflasi  jangka  panjang)    menyorot  penyebab  inflasi  berasal  dari struktur ekonomi  khususnya supply bahan makanan  dan barang  ekspor. Pertambahan produksi barang tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan akibatnya terjadi kenaikan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Selanjutnya kenaikan harga barang yang merata menyebabkan inflasi  yang  terjadi  dapat  diatasi  dengan  mengurangi  jumlah  uang  beredar  tapi  harus  diatasi dengan peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor bahan makanan dan barang ekspor.

## Penyebab Inflasi
Terjadinya  inflasi  dalam  perekonomian  negara  disebabkan  oleh    faktor  sbb  :  1)  Kenaikan permintaan aggregate (demand pull inflation), 2) Kenaikan biaya produksi (cost push inflation) Dampak    inflasi  terhadap  perekonomian  suatu  negara  sbb  :1)  berkurangnya  investor,  2) mendorong tingkat suku bunga, 3) mendorong tingkat spekulatif, 4) ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang, 5) daya saing produk nasional berkurang, 6) defisit neraca pembayaran, 7)  kesejahteraan  masyarakat  menurun.  Dampak  inflasi  terhadap  masyarakat  adalah  sbb  :  1) penghasilan  masyarakat  tetap,  2)  memperbesar  kesenjangan  distribusi  pendapatan,  3) menguntungkan para spekulan, 4) mempengaruhi para pelaku ekonomi.
Inflasi merupakan masalah serius bagi kestabilan perekonomian suatu negara. Bila inflasi tidak  segera  diatasi  akan  menimbulkan  naiknya  harga  barang,  turunnya  nilai  mata  uang, meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Penyebab inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang beredar (Nofirin, 1992) di sisi lain jumlah barang dan jasa  yang  tersedia  di  masyarakat  juga  penyebab  timbulnya  inflasi.  Dalam  hal  ini  kebijakan sangat  dibutuhkan  dalam  mengatasi  inflasi  terutama  berhubungan  dengan  kebijakan  moneter, kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  non  moneter  yaitu  kebijakan  yang  tidak  berhubungan  dengan finansial  pemerintah  dan  jumlah  uang  beredar. Cara  ini  merupakan  alternatif  untuk  mengatasi inflasi  dapat  dilakukan  dengan  cara    sbb  :  1)  Mendorong  agar  pengusaha  menaikkan  hasil produksinya,  2)  Menekan  tingkat  upah,  3)  Pemerintah  melakukan  pengawasan  harga  dan menetapkan harga maksimal, 4) Pemerintah melakukan distribusi secara langsung, 5) Mengatasi hyperinflation dengan  melakukan pemotongan nilai mata uang

## 2.3. Definisi Suku Bunga
Bunga  merupakan  ukuran  harga  sumber  daya  yang  digunakan  oleh  debitur  yang  harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga  berarti penghasilan yang diperoleh  oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan  dan  menggunakan  uang  tersebut  untuk  menutupi  kekurangannya  (Dornbusch,
1994). Suku bunga merupakan biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut dinyatakan dalam persentase per tahun (Nopirin, 1992).
Tingkat suku bunga salah satu indikator  moneter  yang berdampak pada beberapa kegiatan perekonomian  sebagai  berikut  :1)  Tingkat  suku  bunga  akan  mempengaruhi  keputusan  untuk melakukan  investasi  yang  akhirnya  akan  mempengaruhi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  2) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan pemilik modal dalam berinvestasi pada real assets atau financial  assets, 3)  Tingkat  suku  bunga  akan  mempengaruhi  kelansungan  usaha pihak  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya,  4)  Tingkat  suku  bunga  akan  mempengaruhi  nilai uang beredar.
Bunga  yang  terdapat  pada  bank  konvensional  dapat  dipisahkan  atas  bunga  simpanan  dan bunga  pinjaman  dimana  bunga  ini  merupakan  pendapatan  dan  beban  utama  bagi  bank.Bunga kredit  merupakan  komponen  utama  pendapatan  bank.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk  kredit yang  dilakukan  oleh  bank  menempati  porsi  terbesar  dalam  aktiva  bank.  Sementara  pada  sisi pasiva, kewajiban yang berasal dari dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar. Biaya yang  berasal  dari  bunga  simpanan  dana  pihak  ketiga  merupakan  biaya  paling  besar  yang ditanggung  oleh  bank.  Bunga  pinjaman  dan  bunga  simpanan  mempunyai  keterkaitan  sangat erat.  Jika  suku  bunga  simpanan  naik  maka  kenaikan  suku  bunga  simpanan  akan  berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit. Bunga simpanan dan kredit akan saling mempengaruhi dalam industri perbankan.

## 2.4. Kerangka Pemikiran
Usaha Mikro Kecil Menengah butuh modal berupa pinjaman dari bank umum selalu terkait dengan  pembayaran  bunga  yang  berfluktuasi  serta  dipengaruhi  oleh  tingkat  inflasi  sehingga omset  yang  diperoleh  UMKM  dipengaruhi  oleh  tingkat  inflasi  dan  suku  bunga.  Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.

## Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Tingkat inflasi (X1                      H1
Omset UMKM (Y) Suku bunga (X2)             H2 H3

## 2.5. Hipotesis Penelitian
Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  yang  harus  dibuktikan  kebenarannya  (Sekaran, 2006). Reaksi UMKM terhadap  inflasi karena kondisi makro ekonomi  merupakan hal penting dalam  meningkatkan  omset  UMKM.    Meskipun  inflasi  cukup  tinggi  tapi  pemerinyah  hanya menetapkan pajak UMKM sebesar 0,5% ebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menjaga agar UMKM tetap bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi. Hipotesis alternatif pertama (HA 1 )  dirumuskan  sebagai  berikut  :    diduga  inflasi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap omset UMKM kota Padang.
Kenaikan  biaya  produksi  akibat  inflasi  juga  berdampak  terhadap  suku  bunga  sehingga biaya  yang  dikeluarkan  UMKM  meningkat  dan  menurunkan  profitabilitas.  Kenaikan  biaya produksi memicu kenaikan harga barang / jasa yang dihasilkan sehingga kemampuan daya beli masyarakat akan menurunkan laba.  Pemilik UMKM akan cepat bereaksi jika terjadi kenaikan subu  bunga  pinjaman  untuk  mencapai  suku  bunga  ekuilibrium  baru  sehingga  tercapai  tingkat harga barang / jasa tertentu yang membuat omset UMKM meningkat. Hipotesis alternatif kedua (HA 2 )  dirumuskan  sebagai  berikut  :      diduga  suku  bunga  berpengaruh    positif  signifikan terhadap  omset  UMKM.  Hipotesis  alternatif  pertama  dan  kedua  di  atas  merupakan  hipotesis penelitian  secara  parsial.  Hipotesis  alternatif  ketiga  (HA 3 )  secara  simultan    diduga  inflasi berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  omset  UMKM  dan  suku  bunga  berpengaruh  positif signifikan terhadap omset UMKM.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian    menggunakan event  study untuk  mengukur  reaksi  pasar  terhadap  inflasi  dan suku  bunga.  Jenis  data  yang  digunakan  data  sekunder    berupa  data  panel.  Penelitian menggunakan variabel terikat omset UMKM dan variabel bebas inflasi serta suku bunga dengan definisi operasional variabelnya seperti tabel 3.1.
Tabel 4.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi Variabel Satuan
Omset UMKM (Y) adalah kenaikan kapasitas produksi UMKM berupa persentase kenaikan pendapatan UMKM
Inflasi  (X1)  adalah  kenaikan  harga  secara  umum  dan  terus menerus dalam jangka waktu tertentu
Suku  bunga  (X2)  adalah  harga  dari  penggunaan  uang  untuk jangka waktu tertentu selama setahun % % %
Desain penelitian  menggunakan ex post facto (Sekaran, 2015) dengan meneliti sesuatu fakta yang  telah  terjadi  di  lapangan    berupa  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  terdiri  dari  lima komponen  ilmiah  sebagai  berikut  :  teori,  hipotesis,  observasi,  generalisasi  empiris  dan penerimaan  atau  penolakan  hipotesis.    Karakteristik  penelitian  kuantitatif    sbb  :  fenomena digambarkan secara numerik, analisis data berupa statistik  deskriptif  dan inferensial,  hipotesis spesifik, besar sampel dan validitas statistik secara akurat merefleksikan populasi.
Tahap  penelitian  kuantitatif  deskriptif  sebagai  berikut  :  1)  pemaparan  latar  belakang,  2) rumusan  masalah  penelitian,  3)  menjelaskan  tujuan  penelitian,  4)  menjelaskan  teori  yang digunakan dalam penelitian, 5) menjelaskan metode penelitian (Sekaran, 2015). Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam mencapai  tujuan  penelitian    dalam  hipotesis  sebagai  jawaban  sementara  terhadap  rumusan masalah penelitian dan perlu diuji secara empiris.  Data sekunder  berupa data panel tahun 2009 – 2018 diperoleh  melalui library research dari  Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Dinas UMKM kota Padang.
Analisis data menggunakan regresi linier berganda yaitu regresi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas  (Juanda, 2012) dengan  model    Y = a + b1X1 + b2X2 + e  dimana  Y  = omset  UMKM,  X1 = inflasi, X2 = suku bunga , a = konstanta, b = koefisien regresi variabel X1,X2  dan    e  = error  term. Koefisien  Determinasi(KD)  mengukur  berapa  besar  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas tapi  memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah  variabel  bebas  dalam  model  regresi  dimana  dalam  setiap  penambahan  satu  variabel bebas  dan  jumlah  pengamatan  dalam  model  akan  meningkatkan  nilai  R 2 meskipun  nilai  yang dimaksudkan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi bias tersebut  digunakan Adjusted  R² dimana  KD  telah  dikoreksi  dengan  memasukkan  jumlah variabel  dan  ukuran  sampel  yang  digunakan.  Nilai Adjusted  R² dapat  berfluktuasi  karena penambahan variabel baru dalam model. Dalam uji empiris jika nilai Adjusted R 2 negatif maka nilai adjusted  R 2 dianggal  nol.  Secara  matematis  jika  nilai  R 2 =  1  maka Adjusted  R 2 =  1 sedangkan jika nilai R 2 = 0 maka Adjusted R 2 = (1 – k) / (n – k). Jika k > 1 maka Adjusted R 2 bernilai negatif (Suliyanto, 2011).
Uji t bertujuan menguji kebeartian koefisien regresi secara parsial dengan membandingkan t hitung dan t tabel pada taraf nyata α = 0,05 (Suliyanto, 2011). Uji t berpengaruh  signifikan jika t hitung ≥ t tabel atau probabilitas kesalahan < 5%  (P < 0,05) dan sebaliknya berpengaruh tidak signifikan  jika t hitung < t tabel atau probabilitas kesalahan >5% ( P > 0,05). Uji F bertujuan menguji  kebeartian  koefisien  regresi  secara  simultan  dengan  membandingkan  F  hitung  dan  F
tabel pada taraf nyata α = 0.05 (Suliyanto, 2011). Uji F berpengaruh signifikan jika F hitung ≥ F tabel  atau  probalilitas  kesalahan  <5%  (P  <  0,05)  dan  sebaliknya  berpengaruh  tidak  signifikan jika F hitung < F tabel atau probabilitas kesalahan > 5% (P > 0,05).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 4.1. Gambaran Umum UMKM Kota Padang
Kota  Padang  merupakan  ibu  kota  provinsi  Sumatera  barat  sebagai  pusat  pemerintahan Sumatera Barat. Kota Padang salah satu sentral bisnis  dengan jumlah UMKM lebih banyak dari kabupaten lain di Sumatera Barat. Berdasarkan data (Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, 2018) jumlah UMKM di kota Padang meningkat dari 76.236 buah tahun 2017 menjadi 78.298 buah tahun 2018 dengan peningkatannya sebanyak 2.062 buah per tahun  dengan jumlah pelaku UMKM seperti pada tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1 Jumlah Pelaku UMKM Kota Padang Tahun 2014 – 2018
Tahun Mikro Kecil Menengah Jumlah 2014 558 25.606 12.260 38.424 2015 500 25.690 12.580 38.770 2016 808 38.634 34.620 74.062 2017 950 39.403 35.883 76.236 2018 1.293 40.443 36.570 78.298
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2019
Dari berbagai jenis UMKM salah satu UMKM yang berpotensi berkembang adalah UMKM jenis  kuliner  dimana  jumlah  UMKM  kuliner  meningkat  dari  4.809  buah  tahun  2017  menjadi 5.176 buah tahun 2018. Untuk lebih jelasnya jumlah UMKM per kecamatan kota Padang tahun 2015 – 2018 seperti tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2. Jumlah UMKM Per Kecamatan Kota Padang No. Kecamatan Jumlah 2015 2016 2017 2018 1. Padang Barat 9.229 9.429 9.629 9.9929 2. Padang Timur 5.352 5.552 5.752 6.022 3. Padang Selatan 5.813 6.053 6.288 6.618 4. Koto Tangah 6.824 7.060 7.300 7.660 5. Lubuk Begalung 7.002 7.357 7.657 8.077 6. Pauh 3.492 3.672 3.853 4.122 7. Lubuk Kilangan 6.334 6.474 6.614 6.824 8. Kuranji 12.169 12.349 12.529 12.799 9. Padang Utara 5.395 5.535 5.675 5.885 19.  Nanggalo 7.395 7.471 7.591 7.725 11.  Bungus Teluk Kabung  5.101 5.221 5.341 5.521 Total 74.062 76.173 78.229 81.182
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, 2019
Jumlah UMKM per kecamatan kota Padang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan  totalnya  81.182  buah  unit  usaha.  Jumlah  UMKM  terbanyak  kota  Padang  berada  di kecamatan  Kuranji  dengan  jumlah  mencapai  lebih  dari  12.000  UMKM  dan  paling  sedikit  di kecamatan  Pauh  hanya  berjumlah  4.122  UMKM.  Berdasarkan  tabel  di  atas  terbukti  UMKM dapat menjaga eksistensinya dalam perekonomian kota Padang sejak saat krisis moneter tahun 1998 yang lalu. Saat krisis moneter terjadi hanya UMKM yang mampu bertahan dibandingkan dengan  perusahaan-perusahaan  besar  karena  mayoritas  UMKM  tidak  selalu  tergantung  pada modal besar atau pinjaman dari luar negeri.Saat terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah,  perusahaan berskala besar paling potensi  mengalami  imbas  dari  krisis  moneter  yang berhubungan  dengan nilai  valuta  asing.  Sejak  saat  itu  pemerintah  mulai  menyadari  betapa  besar  dan  pentingnya
peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia.Selain itu UMKM juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun  UMKM  berperanan  penting  dalam  perekonomian  tapi  juga  memiliki keterbatasan dan kendala sbb : 1) rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi, 2)  rendahnya  kemempuan  untuk  meningkatkan  akses  dan  peluang  pasar,  3)  rendahnya kemempuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan, 4) rendahnya kemampuan  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  teknologi,  5)  rendahnya  kemempuan  dalam mengembangkan  organisasi  dan  manajemen.Keenam,  lemahnya  pembentukan  jaringan  usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar.
Berdasarkan  kendala  di  atas  pemberdayaan  merupakan  langkah  tepat  untuk mengatasinya.Selain itu melalui pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga  sisi  sbb  :  1) enabling yaitu  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  agar  potensi masyarakat  dapat  berkembang,  2) powering, yaitu  dengan  memperkuat  sumber  daya  yang dimiliki masyarakat, 3) protecting yaitu proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah agar yang lemah tidak bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  untuk  mengembangkan  UMKM  tidak  bisa  hanya fokus pada permodalan saja tapi juga  harus berorientasi pada semua aspek  yang berhubungan lansung  dengan  peningkatan  kinerja  UMKM  seperti  potensi  sumber  daya  manusia. Pemberdayaan  UMKM  bertujuan  untuk  mengurangi  kelemahan  pada  UMKM  sehingga  dapat memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Dengan  kapasitas  permodalan  yang  cukup,  akses  yang  luas terhadap  investor,  sumber  bahan  baku  dan  calon  konsumen  serta  memiliki  daya  saing  yang tinggi sehingga nantinya terjadi peningkatan sumber daya yang dimiliki masing-masing UMKM dengan bertambahnya pendapatan melalui kinerja usaha UMM.
Berdasarkan PP No. 17 tahun 2013 pasal 5 dijelaskan bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan  melalui  :  1)  pendataan,  identifikasi  potensi  dan  masalah  yang  dihadapi,  2) penyusunan  program  pembinaan  sesuai  potensi  dan  masalah  yang  dihadapi,  3)  pelaksanaan program  pembinaan  dan  pengembangan,  4)  pemantauan  dan  pengendalian  program.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  dan  pengembangan  UMKM  dilaksanakan  oleh  pemerintah atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  PP  No.  17  tahun  2015  menunjukkan  besarnya  peranan pemerintah  dalam  mengembangkan  UMKM  meskipun  kenyataannya  UMKM  mampu berkembang secara mandiri.
Penetapan  produk  unggulan  daerah  oleh  setiap  Pemda  perlu  didukung  oleh  langkah pengembangan  untuk  menciptakan  kemandirian  ekonomi  daerah.  Dengan  berkembangnya komoditi  unggulan  daerah  membuka  peluang  berkembangnya  UMKM  di  daerah  tersebut dimana  penetapan  komoditi  unggulan  ditetapkan  berdasarkan  potensi,  kondisi  sosial  ekonomi dan  budaya  daerah.    Usaha  Mikro  Kecil  Menengah    merupakan  kunci  penciptaan  sumber ekonomi baru di Indonesia. Potensi yang dimiliki UMKM dapat mendukung penyerapan tenaga kerja  khususnya  perempuan.UMKM  dapat  meningkatkan  potensi  budaya  dan  pariwisata Indonesia sekaligus menjaga kelestarian citra budaya daerah.Untuk itu pengembangan UMKM memiliki  peran  penting  bagi  perekonomian  Indonesia.Kontribusi  yang  besar  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  ekspor  maka  UMKM  selalu  menjadi prioritas bagi berbagai kementerian, lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya.UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.
UMKM  saat  ini  memiliki  peran  besar  bagi  perekonomian  Indonesia  sehingga  UMKM dinilai  berdampak  luas  untuk  menggerakkan  roda  perekonomian.Karena  jumlahnya  sangat mendominasi  maka  UMKM  merupakan backbone dari  ekonomi  Indonesia.  Jika  tidak  ada UMKM  maka  Indonesia  akan  sulit  menggerakkan  roda  perekonomian.  Data  terbaru menyebutkan  bahwa  jumlah  UMKM  di  Indonesia  sudah  mencapai  62  juta  dengan  berbagai spesialisasi  usaha.Karena  itu  tidak  salah  jika  UMKM  mempunyai  andil  cukup  besar  dalam perekonomian Indonesia saat ini.Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat  perlu  sumber  ekonomi  baru  di  samping  sektor  pertanian,  perkebunan  dan  perdagangan.
Sektor  pertanian  di  Sumatera  Barat  sudah  sangat  sulit  dikembangkan  di  tengah  keterbatasan lahan sehingga pertanian dan perikanan lahannya sudah tidak ada.  UMKM berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mampu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat terutama di  daerah  pedesaan.Faktor  penentu  agar  UMKM  dapat  bersaing  dilihat  dari  segi mengembangkan  produk  unik  dan  fleksibitas  dalam  mengadopsi  teknologi  baru  serta  harus mampu mengelola sumber daya dengan baik (Ismail, 2013).

## 4.2. Hasil dan Analisis Data
Hasil  olahan  data  pengaruh  inflasi  dan  suku  bunga  terhadap  omset  UMKM  kota  Padang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :
Tabel 4.3. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std.Error Beta t Sig 1 (Constant) Inflasi Suku Bunga Omset UMKM 1287372.879 -1177.219 -137818.434 8.713 137160.018 1537.106 16467.737 5.072 -.079 -.777 .175 8.879 -.716 -8.603 1.817 .000 .673 .719 .060
a. Dependent Variable : Omset UMKM
Berdasarkan  tabel  4.3  didapat  persamaan  regresi  linier  bergandaY  =  1287372.878  –  1177.219 X 1 – 137818.434X 2 + e dengan interpretasinya sebagai berikut :
 a  =  1287372.879  berarti  jika  inflasi  dan  suku  bunga    nol  persen  maka  omset  UMKM sebesar 1287372.879 persen.
 b 1 = - 1177.219 berarti jika inflasi naik satu persen maka omset UMKM turun sebesar 1177.219 persen dengan asumsi suku bunga ceteris paribus. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi bahwa inflasi akan berpengaruh terhadap harga jual produk dan biaya produksi sehingga penjualan (omset UMKM) akan turun.
 b 2 = -137818.434 berarti jika suku bunga  naik satu persen  maka  omset  UMKM turun sebesar 137818.434 persen dengan asumsi inflasi ceteris paribus.
Uji parsial pada tabel 4.3  menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap omset  UMKM  (0.673  >  0.05)  dan  suku  bunga  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  omset UMKM (0.719 > 0.05).
Tabel 4.4. ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Squares F Sig. 1 Regression Residual Total 4.165E10 7.519E9 5.799E10 3 20 23 1.794E10 5.209E8 33.511 0.000 a
a. Predictors : (Constant), Omset UMKM, Suku Bunga dan Inflasi
b. Dependent Variable : Omset UMKM
Uji simultan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan  terhadap  omset  UMKM  (33.511  >  0.000).Selanjutnya  seperti  tabel  4.5  korelasi inflasi, suku bunga dengan omset UMKM kota Padang 91% (sangat kuat) dan inflasi serta suku bunga  mampu  menjelaskan  omset  UMKM  kota  Padang  80,2%  sedangkan  sisanya  19,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak  masuk ke  dalam model penelitian seperti investasi, nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya.
Tabel 4.5. Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .910 a .828 .802 21573.35250
a. Predictors : (Constant), Omset UMKM, Suku Bunga, Inflasi
Sesuai  hukum  permintaan  jika  jumlah  barang  yang  tersedia  tidak  mencukupi  permintaan maka  harga  barang  yang  dijual  oleh  UMKM  akan  naik  karena  kenaikan  biaya  produksi.  Saat biaya produksi barang naik maka harga penawaran barang akan turut naik sehingga berdampak naiknya  harga  dan  menyebabkan  inflasi.    Inflasi  dapat  menyebabkan  penetapan  harga  pokok terlalu  kecil  atau  bahkan  terlalu  besar.Karena  persentase  inflasi  tidak  teratur,  kita  tidak  dapat memastikan  berapa  persen  inflasi  untuk  masa  tertentu.Akibatnya  penetapan  harga  pokok  dan harga  jual  sering  tidak  tepat.Keadaan  inflasi  ini  dapat  mengganggu  perekonomian  terutama produsen  sebagai  pemilik  UMKM.  Terjadinya  inflasi  sering  berdampak  buruk  pada  omset UMKM    sehingga  pemilik  UMKM  harus  mencari  pendapatan  tambahan  dengan  menciptakan inovasi pada berbagai produk  UMKM. Inflasi  yang terjadi  dapat merubah pendapatan (omset) UMKM  yang  bersifat  menguntungkan  atau  merugikan.Pada  beberapa  kondisi,  inflasi  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mendorong  para  pengusaha  UMKM  memperluas produksinya.  Dengan  demikian  akan  tercipta  kesempatan  kerja  sekaligus  bertambahnya pendapatan  pemilik  UMKM.  Jika  melihat  perspektif  masyarakat  Indonesia,  inflasi  seringkali merugikan  masyarakat  tingkat  bawah  sehingga  timbul  kecaman  terhdap  pemerintah  yang membuat  kebijakan  kurang  tepat  yang  menyebabkan  inflasi  terus  naik.Inflasi  sekecil  apapun seringkali  menimbulkan  masalah.Oleh  sebab  itu  peranan  pemerintah  untuk  mengintervensi kebijakan,  maka  pemerintah  harus  menyediakan  kebutuhan  masyarakat  yang  merata  untuk semua masyarakat Indonesia.
Jika  melihat trend yang  ada  target  inflasi  4%  tahun  ini  tercapai  dengan  catatan  harga kebutuhan pokok tetap dijaga. Apalagi setiap penghujung tahun bulan Desember kenaikan harga kerap  terjadi  jelang  Natal  dan  Tahun  Baru.  Selain  besaran  inflasi  bulanan,  tahun  kalender maupun  tahunan  yang  secara  umum  terkendali,  kita  perlu  juga  menyikapi  inflasi  inti  sebagai komponen  inflasi    cenderung  dalam  pergerakan  inflasi,  ditentukan  oleh  interaksi  permintaan penawaran,  nilai  tukar,  harga  komoditas  internasional,  inflasi  mitra  dagang  dan  ekspektasi inflasi dari produsen  dan konsumen. Inflasi inti penting karena  menggambarkan daya beli  dan permintaan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  upaya  menjaga  daya  beli,  pemerintah  harus meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  permintaan  masyarakat  agar  daya  beli masyarakat  dari  sisi  UMKM  meningkat. Tantangan  yang  dihadapi  UMKM  seiring  pelemahan daya  beli  masyarakat  masih  sangat  besar  karena  sebagian  pelaku  UMKM  telah  beralih  ke perdagangan daring. Disamping itu juga UMKM belum  mampu untuk  menciptakan pemasaran efektif  karena tidak  mudah untuk beralih  dari platform usaha ke platform lainnya. Pemerintah sudah  menurunkan  pajak  UMKM  hanya  sebesar  0,5%  sesuai  PP  No.23  tahun  2018  tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemberlakuan PP ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  dengan  memberikan  kemudahan  dan kesederhanaan  kepda  pelaku  UMKM  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.Dengan penetapan  tarif  baru  ini  beban  pajak  yang  ditanggung  pelaku  UMKM  menjadi  lebih  kecil sehingga  pelaku  UMKM  memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  lebih  besar  untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi. Selain itu PP  ini juga diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk  mempersiapkan  diri sebelum  wajib pajak  melaksanakan  hak dan  kewajiban  pajak  secara  umum  sesuai  ketentuan  UU  pajak  penghasilan.  Keuntungan  PPh UMKM 5% sbb :
 UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana karena perhitungan pajak UMKM offline maupun online dengan  menjumlahkan  peredaran  bruto  dalam  sebulan kemudian kalikan dengan tarif.
 Bisa  mengurangi  beban  pajak  para  pelaku  UMKM  karena  dengan  tarif  murah,  sisa omset  bersih  setelah  dipotong  pajak  bisa  dipakai  pengusaha  untuk  mengembangkan usahanya.
 Tarif pajak yang rendah  dapat meransang  orang terjun sebagai  wirausaha karena tidak perlu khawatir dengan beban pajak yang tinggi.
 Dengan  tarif  pajak  istimewa  0,5%  dapat  mendorong  kepatuhan  UMKM  dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak.
 UMKM  bisa  naik  peringkat  karena  setelah  menyususn  laporan  keuangan  dan  patuh membayar  pajak  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  akses  permodalan  lewat bank.
Berdasarkan  uraian  di  atas  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  pelaku  UMKM  untuk  mengeluh karena beban pajak yang tinggi atau mengemplang pajak.Sebab peranan pajak  UMKM sangat penting bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk : 1) UMKM memiliki peredaran bruto (omset) tidak lebih Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak antara  lain  usaha  dagang  industri  jasa,  2)  Berlaku  untuk  UMKM  konvensional  atau offline maupun  yang  berjualan  di  toko online  (marketplace dan  media  sosial).  Penggunaan  tarif istimewa pajak UMKM 0,5% ada batas waktunya sesuai PP No. 23 tahun 2018 antara lain : 1) Bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  selama  7  tahun,  2)  Wajib  pajak  badan  berbentuk  koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun, 3) Wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sbb :
 Persamaan regresi linier berganda Y = 1287372.878 – 1177.219 X 1 – 137818.434X 2 + e menunjukkan  bahwa  inflasi  dan  suku  bunga  pernegaruh  negatif  siginifikan  terhadap omset UMKM secara parsial dan simultan.
 Nilai koefisien korelasi r = 0,910 berarti inflasi dan suku bunga dengan omset UMKM berhubungan sangat kuat.
 Nilai Adjusted R Square = 80,2% berarti omset UMKM dijelaskan oleh inflasi dan suku bunga  80,2%  sedangkan  sisanya  19,8%  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak termasuk dalam model penelitian.
Saran yang dapat diberikan sesuai hasil dan pembahasan di atas sebagai berikut :
 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Padang hendaknya dapat  meningkatkan omset UMKM dengan melakukan berbagai inovasi produk.
 Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain  yang  mempengaruhi omset UMKM secara mikro dan makro.
 Kepada  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menambah  jumlah  data  panel  penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan tidak bias.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Agevli, Bijan and Mohsin S. 1972. Inflationary Finance and the Dynamics of Inflation in Indonesia 1952 – 1972. American Economic Review .67(3). Bank Indonesia.2018. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia. Damodar, Gujarati. 1995. Dasar-Dasar Ekonometrika . Jakarta : Salemba Empat. Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer. 1993. Moderate Inflation. World Bank Economic Review . 7(1) : 1 – 44 Dornbusch, Rudinger. 1994. Macroeconomics. Sixth Edition. New York : McGraw-Hill. Dritsaki, Chaido. 2012. Inflation, Employment and the NAIRU in Greece. West London : Brunel University. Hafsah, Muhammad. 2014. Upaya Pengembangan UMKM. Infokop No.25 Tahun XX. Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Bogor : PT Penerbit IPB Press. Nofirin. 1992. Ekonomi Moneter . Yogyakarta : BPFE.
Phillips, A.W. 2005. The Relation Between Unemployment and the rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdoms 1861 – 1957. Economica New Series 25(100) : 283 – 299.
Prabowo, Hendro dan Wardoyo.2003. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek. Depok:Universitas Gunadarma.
Qianyi, Wang. 2013. The Reseach on Inflation Rate in China. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. ICSR of Malaya : eISBN 978-976-11768-1-8 Samuelson, Paul dan Nordhaus William. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Jakarta :PT Media Edukasi. Sekaran, Uma. 2015. Research Methods for Business. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat. Setyowati, Eny. 2003. Uji  Kausalitas Granger : Inflasi dan Pengangguran Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi SPSS. Yogyakarta : Andi. Thoha, Mahmud dan Sukarna. 2006. Pemberdayaan UMKM Melalui Modal Ventura Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan XIV (2) : 19 – 35. Utomo, Fajar Wahyu. 2013. Pengaruh Inflasidan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980 – 2010. Skripsi.Universitas Brawijaya Malang.