Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 32-46, doi: 10.15575/as.v3i1.16289

## FUNGSI PENGHULU SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERMENPAN NOMOR 62 TAHUN 2005 (STUDI PADA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH)
Ikmal Hafifi 1, , Usep Saepullah 2
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: hafifi.2891@gmail.com , usepsaepullah@uinsgd.ac.id

## Abstract
The function of the minister is not only to record marriage, but also as a mediator of non- litigation divorce disputes in the Office of Religious Affairs. The purpose of this study is to find out the extent of the function and role of the minister as a mediator, how the mediation stages carried out by the minister and whether it is in accordance with Permenpan Number 62 of 2005  Article  6d.  This  research  method  is  descriptive  analytically  by  analyzing  the implementation of mediation in Office of Religious Affairs of Karangtengah Subdistrict.  The results of this study explain that mediation implementation in divorce cases is carried out in a tiered manner, the initial stage is  to identify the problems and complaints of applicants who want to divorce, this is done to get the same understanding between the two parties. The second stage of the mediator  mediates by calling the parties alternately to be given advice, understanding, and the desire of the parties to seek a peaceful solution by providing understanding in resolving conflicts  in  the  household.    The  analyst,  that  the  mediation  procedure  by  the  minister  is inseparable from the mediation flow contained in PERMA Number 1 of 2016 concerning mediation flow in the Court.
Keywords : Penghulu, Divorce, Mediator.

## Abstrak
Fungsi  penghulu  tidak  hanya  mencatat  perkawinan,  juga  sebaga  mediator sengketa perceraian secara non litigasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fungsi dan peran penghulu sebagai mediator, bagaimana tahapan mediasi yang dilakukan oleh penghulu serta apakah sesuai dengan Permenpan No. 62 tahun 2005 Pasal 6d. Metode penelitian ini  deskriptif  analitis  dengan  menganalisa  pelaksanaan  mediasi  di  KUA Kecamatan  Karangtengah.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dilakukan secara berjenjang, tahap awal yaitu mengidentifikasi permasalahan dan keluhan pemohon yang hendak bercerai, hal ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  sama  antara  kedua  belah pihak. Tahap kedua mediator melakukan mediasi dengan memanggil para pihak secara  bergantian  untuk  diberikan  nasehat,  pemahaman,  serta  keinginan  para

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
pihak  untuk  mencari  solusi  damai  dengan  memberikan  pemahaman  dalam menyelesaikan  konflik  dalam  rumah  tangga.  Analisis  penulis,  bahwa  prosedur mediasi  oleh  penghulu  tidak  terlepas  dari  alur  mediasi  yang  terdapat  dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Alur Mediasi di Pengadilan.
Kata Kunci : Penghulu; Perceraian; Mediator.

## Pendahuluan
Pada umumnya setiap pasangan suami istri berharap agar pernikahannya membawa kebahagiaan, baik lahir maupun batin, serta sakinah, mawaddah, dan warahmah, hingga maut memisahkan mereka. Ini harus menjadi harapan semua pasangan  pengantin  baru,  baik  yang  berpendidikan  maupun  yang  tidak berpendidikan, yang berharap agar bahtera keluarganya tidak pecah dan kesulitan yang mengarah pada perceraian dapat dihindarkan.
Kehidupan  perkawinan  yang  tenteram  di  mana  suami  istri  saling melengkapi dan saling memahami dalam rangka membangun hubungan keluarga yang yang berlandaskan kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  3,  yang  menunjukkan  bahwa perkawinan  dimaksudkan  untuk  membentuk  suatu  kehidupan  rumah.  tangga sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Semua  pasangan  yang  menikah  pasti menginginkan mahligai rumahtangga yang damai tanpa menemui konfilik, namun jika hal ini ditemukan dalam sebuah rumah tangga, Islam menjujnjung tinggi hak setiap individu jika bahtera rumahtangga tidak dapat lagi dipertahankan baik oleh salah  satu  pihak  taupun  kedua  belah  pihak.  Jika  ikatan  perkawinan  tersebut terputus, maka berakhirlah status laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.
Syiqaq  (perselisihan  yang  terus  menerus  antara  suami  istri)  merupakan salah satu alasan atau alasan kemungkinan terjadinya perceraian. Namun, Allah swt. sebelumnya telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 bahwa  jika  terjadi  perselisihan  antara  suami  dan  istri,  maka  kirimkan  seorang hakam  (mediator)  dari  pihak  laki-laki  dan  hakam  (mediator)  dari  pihak perempuan. Menurut ayat tersebut, diantara proses penyelesaian konflik antara suami dan istri adalah kedua belah pihak mengirimkan hakam sebagai “penengah (mediator)” untuk membantu menen gahi konflik tersebut. Keberadaan penghulu tidak  hanya  memberikan pembinaan  dan  penasehatan  kepada  calon  pengantin yang  melaksanakan  akad  nikah  di  wilayah  kerjanya,  tetapi  juga  memberikan mediasi bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga .Selama ini, kegiatan mediasi dan pembinaan tersebut sering berlangsung di KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
Atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai  “Peran  Penghulu  Menurut  Permenpan  No 62  Tahun  2005  Sebagai Pungsi  Mediator  Di  Tingkat  Kecamatan  Dalam  Kasus  Perceraian  (Studi  Pada Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)” .

## Metodologi
Pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  penulisan  artikel  ini  adalah  yuridis empiris.  Jenis    penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penulis  melakukan penelitian secara langsung terhadap subjek penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan  data  yang  diperlukan  secara  akurat.  Analisis  pembahasan  artikel adalah  analisis  isi  ( content  analisys ).  Teknik  pengumpulan  data  meliputi:  studi kepustakaan  atau  penelitian  dokumen  atau  teknik  reproduksi,  wawancara ( interviews ), penyebaran angket atau angket ( question list ), observasi ( observation ) dan pengujian. 1
Penelitian deskriptif ialah suatu proses penyelidikan terhadap keadaan suatu objek,  diikuti  dengan  klasifikasi  atau  pengelompokan  data  yang  diperoleh menurut  jenis,  sifat,  atau  keadaannya.  Kesimpulan  diambil  setelah  semua  data terkumpul. 2 . Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah berupa data primer  wawancara  dengan  kepala  KUA  Kec.  Karangtengah,  penghulu,  serta Permenpan  No.  62  Tahun  2005.  Sumber  data  sekunder  berupa  PMA  No.  11 Tahun 2007, PMA No. 20 Tahun 2019, serta buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kepenghuluan.

## Hasil dan Pembahasan

## Landasan Filosofis Penyelesaian Sengketa
Allah SWT telah menggariskan dalam Al- Qur’an surah an -Nisaa ayat 35, bahwa jika terjadi konflik dan perselisihan antara suami dan isteri, maka kirimlah seorang hakam (mediator)  dari  salah  satu  pihak  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam (mediator) dari salah satu pihak keluarga perempuan. Dapat dipahami dari ayat  diatas  bahwa  salah  satu  cara  dalam  menyelesaikan  konflik  rumah  tangga antara suami isteri, yaitu dengan mengutus seorang mediator (hakam) dari kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian konflik tersebut.
1 Panduan  Penulisan  Tesis  dan  Disertasi,  Pascasarjana  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2019
2 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
Salah  satu  proses  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  (non  litigasi) adalah mediasi. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa dengan mediasi juga di lakukan di pengadilan sebagai mana dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Sebagai contoh perkara perceraian yang terjadi atas dasar syiqoq. Dalam permasalahan ini bahwa mediasi tidak hanya proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, akan tetapi merupakan salah satu bagian dari proses persidangan.
Hakam  memiliki  peran  sebagai  mediator  dalam  sengketa  yang dimaksudkan, begitu jelas, sebagaimana di tunjukan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (35), jika timbul kekhawatiran terjadi konflik antara suami dan isteri, maka segera mengirimkan seorang mediator (hakam) dari pihak laki-laki dan  seorang  mediator  (hakam)  dari  pihak  keluarga  perempuan  untuk mempercepat  proses  penyelesaian  konflik.  Hakam  dalam  ayat  diatas,  menurut hemat penulis di artikan sebagai “mediator”.
Ayat di atas memberikan pemahaman akan arti pentingnya peran seorang hakam (mediator) untuk mendorong penyelesaian perselisihan yang dialami oleh suami  istri.  Dengan  bantuan hakam (mediator)  tersebut  bukan  tidak  mungkin seorang hakam yang merupakan mediator yang di utus oleh kedua belah pihak dapat  menyeleaikan  konflik  dan  akan  lebih  terbuka  dalam  proses  perdamaian dengan  tanpa  adanya  tekanan  baik  berupa  fisik  ataupun  psikologis.  Dimana mediator tersebut merupakan orang kepercayaan para pihak yang ia yakini dapat membantunya.
Akan berbeda halnya jika situasi ini dilakukan di depan banyak orang, tidak menutup kemungkinan para pihak akan mengedepankan dan mempertahankan sisi egoism masing-masing, tidak ingin di kalahkan dan saling menyalahkan. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, adanya kemungkinan para pihak yang berselisih baik salah satu ataupun keduanya dalam hati kecilnya masih memiliki keinginan untuk bersatu dan hidup seperti biasa. Namun kendala para pihak adalah mereka tidak mengetahui  harus  dari  mana  memulainya  bahkan  tidak  mampu  untuk memulainya.  Ayat  di  atas  merupakan  salah  satu  hikmah  dimana  Allah  swt, memerintahkan  untuk  mengutus  mediator  ( hakam )  untuk  ikut  serta  dalam menyelesaikan konflik yang di hadapi oleh suami istri. 3

## Landasan Yuridis Kepenghuluan
3 Revi  S.M  Kohar, Mediasi  Sebagai Wadah  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perceraian, SCRIBD 2013, No. 3 (2013) hal. 7
Di Indonesia, penghulu dikenal sebagai pimpinan masyarakat. Bentuk asal dari kata penghulu adalah kata ‘hulu’yang di awali dengan kata ‘pe’. Bentuk dari kata ‘hulu’ di maknai sumber atau awal sebagaimana kata hulu sungai. Sedangkan awalan  ‘pe’  dari  kata  pe nghulu  merupakan  kata  benda.  Dengan  demikina, penghulu dapat diartikan sebagai orang yang di tuakan untuk dijadikan pemimpin. Kata penghulu ini bervariasi di setiap daerah di Indonesia, seperti di suku Sunda dan  Jawa  adalah  pengulu.  Sedangkan  suku  Madura  dan  Melayu  memiliki penyebutan pengolah dan penghulu. Dari variasi penyebutan tersebut di ambil dari kata hulu yang artinya kepala dan berarti pula orang yang mengepalai, orang penting.  Nabi  Muhammad  adalah  penghulu  para  nabi  sebagaimana  tercantum dalam tulisan-tulisan Melayu kuno.
Menurut istilah, seorang penghulu adalah seorang ahli dalam urusan agama Islam,  yang  diakui  dan  diangkat  melalui  penguasa.  Ada  juga  definisi  kiai  yang posisi dan kedudukan sosial-spiritualnya berada dalam jalur al-tasyri' wa al-qada' , khususnya kegiatan sosial spiritualnya yang dibedakan karena sebagai pelaksana ranah  keadilan,  yang  mengeluarkan  syariat  Islam  (syariah).  Penghulu  dianggap dalam masyarakat sebagai petugas spiritual yang mencakup upacara pernikahan Islam.
Penamaan  penghulu  sudah  ada  sejak  berabad-abad  yang  lalu,  namun perkembangannnya terjadi pada abad ke-19 dan 204. Dalam sejarah Islam Jawa, banyak dari 9 wali (wali songo) ada orang yang menjadi penghulu di negara Islam Demak, khususnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga lima. Menurut PMA No. 30  Tahun  2005,  penghulu  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  sebagai pencatat nikah yang diberikan penuh tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak  penuh  oleh    Menteri  agama  atau  orang  yang  sah  yang  ditunjuk  menurut peraturan  dan  tata  tertib  yang  berlaku  untuk  menyelenggarakan  perkawinan, pengawasan yang sesuai dengan agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. 4
Dijelaskan  dalam  Permenpan  nomor  62/M.PAN/6/2005,  SBK  Menteri Agama Republik Indonesia serta kepala BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005, penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai PPN yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak sepenuhnya oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan  pengawasan  nikah  rujuk  menurut  Islam  dan  kegiatan  Penghuluan. Dalam  PMA  Nomor  11  Tahun  2007,  penghulu  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil fungsional yang diberi tugas-tugas dan wewenang untuk mengawasi NR sesuai
4 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
dengan  ajaran  Islam  serta  kegiatan  kepenghuluan.  Adapun  dalam  Perpres Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2007,  penghulu  adalah  Pencatat Pernikahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. 5
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  merupakan  unit  terkecil  dari  Kementrian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. KUA diberikan tugas dan wewenang untuk  mengadakan  dan melaksanakan  sebagian  dari  tugas  Kantor  Kementrian Agama Kabupaten di bidang urais di wilayah kecamatan. 6

## Tugas Pokok Penghulu
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  11  Tahun  2007,  pasal  1  ayat  3, menyebutkan bahwa penghulu adalah Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan  pengawasan  nikah/rujuk  menurut  agama  Islam  dan  kegiatan Kepenghuluan. 7 Berdasarkan Pasal 4 Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan  Kepenghuluan  dan  Angka  Kreditnya,  tugas  pokok  penghulu  adalah, melakukan  perencanaan  kegiatan  kepenghuluan;  pengawasan  pencatatan nikah/rujuk;  pelaksanaan  pelayanan  nikah/rujuk;  penasihatan  dan  konsultasi nikah/rujuk;  pemantauan  pelanggaran  ketentuan  nikah/rujuk;  pelayanan  fatwa hukum  munkahat  dan  bimbingan  muamalah;  pembinaan  keluarga  sakinah; pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  kepenghuluan;  serta  pengembangan kepenghuluan.
Perdirjen Bimas Islam No. Dj.II/426 tahun 2008 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan  Tugas  dan  Penilaian  Angka  Kredit  Jabatan  Fungsional  Penghulu, tugas  pokoknya  adalah  melakukan  perencanaan  kegiatan  kepenghuluan, pengawasan  pencatatan  nikah/rujuk,  pelaksanaan  pelayanan  nikah/rujuk, penasihatan  dan  konsultasi  nikah/rujuk,  pemantauan  pelanggaran  ketentuan nikah/rujuk,  pelayanan  fatwa  hukum  munkahat  dan  bimbingan  muamalah,
5 Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2007
6 Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat  Pencatat  Nikah,  Bimbingan   Masyarakat  Islam dan  Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI , Jakarta, 2004, h.12
7 PMA Nomor 11 T ahun 2007 P asal 1 ayat (3), sesuai dengan Peraturan MENPAN Nomor P ER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal  1  ayat  (1)  jo.  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian Nasional Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabat an Fungsional P enghulu dan Angka Kreditnya.
pembinaan  keluarga  sakinah,  serta  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.
Penghulu  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  tidak  terlepas  dari pedoman  dasar  hukum  pencatatan  nikah  sebagaimana  tercantum  dalam  PMA No. 11 Tahun 2007 jo PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. yang meliputi :
Pasal  1  ayat  3  menyebutkan: “ Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau  pegawai  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  pencatatan  nikah  masyarakat Islam. ” Pasal  1  ayat  5  menyebutkan: “ Pejabat  Fungsional  Penghulu  yang selanjutnya  disebut  Penghulu  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  diberi  tugas, tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  untuk  melakukan  kegiatan  pelayanan dan bimbingan  nikah  atau  rujuk,  pengembangan  kepenghuluan,  dan  bimbingan masyarakat Islam. ” 8
Penghulu merupakan profesi yang memberikan andil sangat besar dalam membentuk keluarga sejahtera lahir dan batin. Bahkan, dalam struktur wilayah kerjanya, penghulu dituntut untuk menjalin hubungan horizontal yaitu hubungan lintas  sektoral  di  wilayah  kerjanya  dengan  aparat  Forum  Kordinasi  Pimpinan Kecamatan  (FORKOPIMCAM)  dan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan. 9
Mengenai  administrasif  penghulu,  penghulu  di  haruskan  memiliki kualifikasi Sarjana (S1) atau serendah rendahnya Diploma IV dengan program studi  yang  di  tentukan  serta  paling  rendah  memiliki  pangkat  Penata  Muda golongan  ruang  III/a,  dan  harus  mengikuti  DIKLAT  dasar  kepenghuluan. Penghulu  harus  menguasai  materi-materi  yang  tercantum  dalam  perundang- undangan yang tentunya berkaitan dengan masalah perkawinan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengusai tentang perwakafan, teknis pelaksanaannya, mampu membaca dan  memahami  kitab  kuning,  bahsul  masail serta mampu  mengeluarkan  fatwa yang berkaitan dengan munakahat.

## Peran Penghulu Sebagai Mediator
8 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
9 Nurul  Huda  Haem, Awas  Illegal  Wedding  dari  penghulu  liar  hingga perselingkuhan , (Jakarta: PT Mizan Publika, 2007), hlm. 128.

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
Asal  kata  mediasi  diambil  dari  bahasa  latin  yaitu mediare yang  berarti  di tengah. Penggunaan kata ini mengarah kepada fungsi serta peran mediator yaitu sebagai  penengah  antara  pihak  yang  bersengketa  serta  m,enyelesaikannya. Dengan demikian mediator harus memiliki sikap tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa sehingga melahirkan kepercayaan bagi para pihak yang bertikai.  Pengertian  lain menyatakan  bahwa  medisi  adalah  proses  penyelesaian persengketaan  melalui  perundingan,  musyawarah  untuk  mendapatkan kesepahaman bagi para pihak yang di bantu oleh pihak netral (mediator) yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan damai serta mengakhiri sengketa. 10
Perkembangan terbaru dari Kantor Urusan Agama (KUA) seiring dengan terbitnya  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  34  Tahun  2016  tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan,  PMA  No.  20 Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Nikah  dan  Permenpan  Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jafung Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala, Penyuluh Agama Islam,  Penghulu  dan  tenaga  TU  (tata  usaha)  yang  memiliki  kualifikasi  serta pendidikan  dan  persyaratan  lain  yang  sesuai  dengan  standar  tugasnya  masing- masing
Peran penghulu dalam menjalankan fungsinya serta memaksimalkan tugas pokok  yang  di  embannya,  penghulu  memiliki  bidang  tugas  yang  berbeda  baik penghulu  Ahli  Pertama,  penghulu  Ahli  Muda  dan  penghulu  Ahli  Madya  yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayan prima, sehingga dengan kualifikasi  tersebut  diharapkan  sebagai  salah  satu  ujung  tombak  handal  guna mendukung  program  Kementerian  Agama  dan  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten dalam menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.
Penghulu memiliki peranan penting dalam proses pencatatan pernikahan masyarakat.  Pencatatan  ini  tentu  berkaitan  erat  dengan  persoalan  hukum. Legalisasi pencatatan nikah tidak hanya memenuhi aturan negara melainkan juga sah  secara  syaiat  Islam. Keberadaan  penghulu  di  tengah    masyarakat  memiliki andil  besar  dalam  memberikan  bimbingan  pernikahan,  melakukan  pencatatan, maupun memberikan mediasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul setelah pernikahan.  Dengan  demikian,  tugas  pokok  penghulu  harus  benar-benar
10 Wahid, Integrasi Kewenangan Kua Dan Tokoh Masyarakat  Dalam  Menentukan Keberhasilan  Mediasi  Perkara  Perceraian  Di  Kecamatan  Kamipang  Kabupaten  Katingan. (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2018), hal. 39
menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang di amanatkan oleh peraturan yang  berlaku,  sehingga  menjadi  garda  terdepan  dalam  penyelesaian  perkara perkawinan yang mengarah kepada perceraian. 11
Penghulu tidak hanya menyediakan layanan bimbingan perkawinan. Dalam Permenpan No. 62 Tahun 2005 pasal 6 ayat 2d menyebutkan bahwa kegiatan penghulu  adalah    “Pelayanan  dan konsultasi  nikah/rujuk  meliputi  Penasihatan dan konsultas i nikah/rujuk”.
Ketika para pihak tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya,  biasanya  mereka  mendatangi  KUA  dan  menjupai  penghulu  untuk konsultasi    dan  meminta  bimbingan  serta  solusi  terkait  permasalahan  yang dihadapinya.  Begitu  dekatnya  interaksi  penghulu  dan  masyarakat,  sehingga masyarakat  tidak  segan  untuk  menjadikan  penghulu  sebagai  mediator  (hakam) sehingga  terciptalah  kedekatan.  Penghulu  kemudian  mendudukan  para  pihak, menjak  komunikasi  untuk  merefleksikan  konflik  yang  dihadapi,  mengevalusi, mengidentifikasi  permaslahan,  memberikan  solusi  dan  mengambil  keputusan. Pada  akhirnya  penghulu  memberikan  alternative  solusi  sehingga  pemdapatkan kesepakatan bersama 12
Peran  penghulu  dalam  melaksanakan  fungsi  mediasi,  sebagaimana pendapat Goodfaster, membagi proses pelaksanaan mediasi, berlangsung melalui empat jenjang atau tahapan, yaitu sebagai berikut: 13
Tahapan  pertama  yaitu  menciptakan  forum.  Kegiatan  yang  dilakukan mediator dalam tahapan ini  adalah: mengundang para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama; pembukaan untuk dilakukan mediasi; membimbing para pihak; memberikan pemahaman tentang aturan dasar perundangan; menciptakan hubungan yang baik dan kepercayaan terhadap para pihak; pernyataan sikap para pihak  yang  bersengketa;  menggali  informasi  para  pihak  yang  bersengketa;  dan mengembangkan serta mengklarifikasi informasi.
Tahapan  kedua  adalah  pengumpulan  dan  pembagian  Informasi  tahapan pertama. Mediator mengadakan pertemuan terpisah terhadap para pihak guna: mendapatkan  informasi  lanjutan;  mengeksplorasi  keinginan  atau  kepentingan
11 Amrizal  Hamsa,  T  Mairizal, Peran  Penghulu  Dalam  Penyelesaian  Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya) , Jurnal Al-Ahkam, Vol 17. No. 1 (Desember 2021), hal. 6
12 Wawancara  dengan  Kepala  KUA  Kec.  Karangtengah,  Bapak  Iwan  Sihabudin Sofwani, MH
13 Ismail  Nawawi, Fiqih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer:  Hukum  Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial , (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hal. 334-335

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
para pihak; menaksir dan menilai keinginan dan kepentingan para pihak; serta membimbing para pihak untuk mendapatkan win win solution.
Tahapan  ketiga  adalah  proses  penyelesaian  sengketa.  Yang  dilakukan mediator  dalam  tahapan  ini  adalah  mengadakan  pertemuan  terpisah  sebagai tambahan atas pertemuan pertama yang dimaksudkan untuk: menyusun agenda beserta  penetapannya;  merumuskan  penyelesaian  masalah;  membangun  kerja sama  para  pihak;  mengidentifikasi  serta  mengklarifikasi  permasalahan; menawarkan  pilihan  proses  penyelesaian  masalah;  menaksir  atas  pilihan penyelesaian masalah; dan membantu kepentingan-kepentingan para pihak atas pilihan  penyelesaian  masalah  dengan  menaksir,  menilai  kekurangan  dan kelebihannya.
Tahapan keempat adalah tahapan keputusan. Mediator sebagai penengah atas  sengketa  para  pihak  dalam  mengambil  keputusan  melakukan  kegiatan: mengadakan pertemuan bersama; mengevaluasi hasil pertemuan serta mengambil sikap  terhadap  paket-paket  perpecahan  masalah  yang  di  hubungkan  dengan perundang-undangan; meminimalisir perbedaan-perbedaan para pihak; membuat dan mengklarifikasi kesepakatan; menawarkan opsi penyelesaian masalah dengan pihak  diluar  perjanjian;  mendorong  para  pihak  untuk  menghasilkan  sebuah keputusan  bersama;  memberikan win-win  solution dan  mendorong  para  pihak untuk membuat perjanjian bersama.
Dari  sekian  banyak  peristiwa  mediasi  yang  dihadapi  oleh  para  penghulu KUA  Kec.  Karangtengah,  seperti  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Usep Ahmad  Kamaludin  SHI    pada  tanggal  06  Maret  Tahun  2020  atas  pemohon saudari  ‘DA’  yang  beralamat  di  Kp.  Ciawaru,  Ds.  Hegarmanah,  Kec. Karangtengah.
Pemohon datang ke KUA untuk mendapatkan mediasi/penasihatan  perkawinannya  dengan  ‘AS’  yang  jarang  memberikan nafkah  karena  yang  bersangkutan  tidak  bekerja,  sehingga  pemohon  menuntut perceraian 14 . Seperti kasus-kasus sebelumnya, penghulu memberikan penasihatan dan  konsultasi  nikah/rujuk  berupa  mediasi  kepada  para  pihak  dan  memanggil para pihak untuk duduk bersama.
Demikian pula yang dialami oleh Bapak Elan Jaelani, MH, penghulu KUA Kec. Karangtengah yang menjalankan fungsi mediator kaus perceraian di KUA. Kec.  Karangtengah  selalu  memberikan  wejangan  kepada  para  pihak  yang bermasalah
14 Wawancara  dengan  Bapak  Usep  Ahmad  Kamaludin,  SHI,  bertempat  di  kanto KUA Kec. Karangtengah tanggal 15-07-2020
“Dalam melaksanakan  mediasi,  saya  selaku  penghulu  KUA  Kec. Karangtengah,  dan  penghulu  lainnya  bekerjasama  untuk  memberikan pandangan dan arahan tentang dampak negatif perceraian, baik terhadap suami istri, maupun nasib anak akibat perceraian. korban perceraian suami istri, setelah semua pihak diberikan penasehatan, barulah suami istri dapat mencapai kata sepakat.” Keduanya diberi kesempatan untuk berbincang - bincang  sebentar  di  sebuah  ruangan  yang  didirikan  di  kantor  KUA Karangtengah, kemudian hasil pertemuan keduanya dikirim ke tim mediasi yang terdiri dari pimpinan KUA, penghulu, atau penyuluh. .” 15
Apabila  hasil  musyawarah  suami-istri  tidak  dapat  didamaikan,  maka mediator  menggunakan  teknik  nasehat  tersendiri  dimana  suami  diberi  nasehat sementara istri menunggu di ruangan tersendiri. Setelah suami selesai dinasihati dan  telah  meninggalkan  ruang  konseling,  petugas KUA  memanggil  istri  untuk masuk  dan  menasihatinya  seperti  yang  telah  dinasihati  oleh  suaminya.  Hal  ini dilakukan  agar  mediator  KUA  dapat  mendengarkan  penuturan  pemohon  dan termohon  agar  dapat  memahami  permasalahan  mereka  dan  mencari  solusi. Keduanya kemudian dipertemukan untuk menyatakan kriteria atau syarat tertentu jika  suami  dan  istri  ingin  berdamai,  berdasarkan  temuan  musyawarah  nasihat perdamaian terpisah.
Hasil  pelaksanaan  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Karangtengah  Kabupaten  Cianjur,  menurut  kepala  KUA Karangtengan :
“ Kami mencermati, kemudian mencatat permasalahannya dan hasil mediasi akan dibuat dalam berita acara, Jika mediasi tidak berhasil maka berita acaranya dapat dijadikan syarat untuk diteruskan dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama.” 16
Pihak yang melakukan mediasi di KUA Kec. Karangtengah dan berhasil mencapai  perdamaian  atau  mediasi  ini  harus  membuat  kesepakatan  dan kesepakatan  di  atas  materai  yang  diketahui  oleh  ketua  KUA,  seperti:  jika perselingkuhan  adalah  penyebab  masalah  keluarga,  kesepakatan  akan  dicapai untuk tidak melakukannya lagi; jika suami gagal memenuhi kebutuhan istrinya, maka  dibuatlah  kesepakatan  untuk  tidak  bertanggungjawab  dalam  memenuhi kebutuhan istrinya.
15 Wawancara  dengan  Bapak  Elan  Jaelani,  MH  bertempat  di  kanto  KUA  Kec. Karangtengah tanggal 15-07-2020
16 Wawancara  dengan  Kepala  KUA  Kec.  Karangtengah,  Bapak  Iwan  Sihabudin Sofwani, MH bertempat di kanto KUA Kec. Karangtengah tanggal 16-07-2020

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
Dari sekian banyak proses mediasi yang di lakukan oleh penghulu KUA Kec. Karangtengah terdapat faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara  sengketa  perkawinan  di  KUA  Kec.  Karangtengah  Kabupaten Cianjur, menurut Kepala KUA:
“Pada dasarnya ada dua (dua) cara untuk menentukan keberhasilan mediasi. Pertama,  apakah  suami/istri  memiliki  itikad  baik  keinginan  untuk  kehidupan rumah  tangga  yang  lebih  baik,  jika  kedua  belah  pihak  tidak  tertarik  untuk menyelesaikan  perpecahan,  mediasi  untuk  mendamaikan  keduanya  sulit  untuk dilanjutkan. Kedua, jika salah satu pihak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya  yang  retak  sementara  pihak  lain  tidak  yakin  dapat  diperbaiki, kemampuan mediator untuk membujuk salah satu pihak yang masih ragu-ragu untuk berdamai tergantung pada mediator (kepala KUA, Penghulu) kemampuan membujuk  salah  satu  pihak  yang  masih  ragu  untuk  berdamai  bersama.  Lebih lanjut  Kepala  KUA  mengatakan,  keberhasilan  mediasi  perceraian  bukan  milik satu orang saja, melainkan kedua belah pihak suami istri yang bekerja sama.” 17
Jika alur mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi pengadilan  ditelaah  lebih  lanjut,  Kepala  KUA  dan  kepala  KUA  Kec. Karangtengah tidak lepas dari alur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, apabila hadir dua pihak yang berperkara, atau apabila lebih dari satu pihak yang berperkara hadir tetapi seorang tidak hadir, maka pemeriksa perkara wajib menjelaskan tata cara mediasi kepada para pihak, termasuk pengertian dan manfaat mediasi setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan. Dalam pertemuan mediasi para pihak  berewajiban  untuk  menghadiri  langsung  proses  mediasi,  biaya  yang mungkin  akan  timbul  karena  mediator  yang  digunakan  adalah  mediator  non hakim bukan pegawai pengadilan, pilihan ini untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama    sehingga  menghasilkan  akta  perdamaian  yang  berakibat  pada pencabutan  gugatan.  Akta  damai  ini  akan  diberikan  kepada  para  pihak  untuk ditandatangani.
Berbeda dengan mediasi di KUA Kec. Karangtengah yang tidak di pungut biaya  mediasi,  hal  ini  merupakan  tangnggung  jawab  seorang  penghulu  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  tercantum Permenpan Nomor:  PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 6 ayat 2d yaitu pelayanan dan  konsultasi  nika/rujuk  meliputu  Penasihatan  dan  konsultasi  nikah/rujuk. Penghulu idealnya adalah garda terdepan dalam peran kepenghuluan di bidang
pencatatan  perkawinan  terutama  terhadap  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan kepastian hukum. Selain di amahkan oleh undang-undang, penghulu di berikan tanggung jawab untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan para pihak. 18
Dalam prosesnya, mediator yang ditunjuk oleh kepala KUA menentukan hari dan tanggal untuk di adakan pertemuan. Mediasi bisa saja dilakukan di Balai Nikah KUA ataupun diluar Balai Nikah tergantung selera para pihak. Stetelah adanya  kesepakatan  mengenai  waktu,  tanggal  dan  tempat,  maka  mediator melakukan pemanggilan para pihak untuk duduk bersama serta menyampaikan tahapan-tahapan mediasi. Para pihak berkewajiban untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada sesuatu yang pada waktunya para pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi. Seperti alasan kondisi  kesehatan  yang  di  bawah  pengampuan;  tidak  mempunyai  mempunyai tempat  tinggal,  berkedudukan  luar  negeri;  adanya  tugas  negara,  dan  lain sebagainnya.
Jika  salah  satu  pihak  tidak  dapat  hadir  dalam  proses  mediasi  sekurang- kurangnya dua kali tanpa disertati dengan alasan yang patut maka pihak yang tidak hadir setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi dinyatakan tidak mempunyai itikad  yang  baik. 19 Hal  ini  akan  memnggau  proses  penyelesaian  sengketa perkawinan  da  inilah  yang  menjadi  faktor  penghambatan  suksesnya  proses mediasi  di  KUA  Kec.  Karangtengah.    Mediasi  yang  dilakukan  di  KUA  Kec. Karangtengah  merupakan  alternatif  penyelesain  sengketa  non  litigasi  yaitu penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan.  Dalam  perspektif  UU  No.  30  Tahun 1999  yang  mengatur  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Adalah  suatu  pranata  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. 20

## Kesimpulan
18 Rusdiman  Suaib  dan  Ajub  Ishak, Eksistensi  Peran  Penghulu  dalam  Pencatatan Perkawinan  Terhadap  Kasus  Ayah  Angkat  dalam  Akta  Kelahiran, (Al-Mizan,  Jurnal Pemikiran Hukum Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018) hal. 204-205
19 Septi Wulan Sari, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, (Jurnal AHKAM, 2017) Volume 5, Nomor 1, Juli 2017,  hal. 16
20 Natasha Rasti Aulia, Hj. Sri Pursetyowati, Efektivitas Fungsi Mediasi dalam Proses Perceraian, https://www.neliti.com/id/publications , diakses tanggal 16-07-2020

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..
Penghulu    sebagai  aparatur  sispil  negara  mempunyai  tugas  pokok sebagaimana tercantum Permenpan Nomor:  PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 6 ayat  2d  yaitu  pelayanan  dan  konsultasi  nika/rujuk  meliputu  penasihatan  dan konsultasi  nikah/rujuk.  Meskipun  Permenpan  Nomor:  62  Tahun  2005  tidak secara spesifik menyebutkan penghulu sebagai mediator, namun fakta di lapangan penghulu sering di jadikan hakam (mediator)  yang diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang di hadapinya kaitannya sebagai pungsi pelayanan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk Dalam menjalankan perannya sebagai  mediator,  penghulu  biasanya  memanggil  para  pihak  untuk  membuat forum  menjelaskan  proses  mediasi  serta  menetepkan  langkah-langkah  proses mediasi. Alur mediasi penghulu Karangtengah selalu berpedoman sebagai mana alur mediasi dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Alur Mediasi di Pengadilan.

## Daftar Pustaka
Amrizal Hamsa, T Mairizal, Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi  Kasus  Pada  KUA  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Kabupaten  Nagan  Raya) , Jurnal Al-Ahkam, Vol 17. No. 1 (Desember 2021)
Ibnu Qoyim Ismail, Kiai Penghulu Jawa , (Jakarta: Gema Insani, 1997) Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat  Pencatat  Nikah,  Bimbingan   Masyarakat  Islam   dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI , Jakarta, 2004
Departemen Agana RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, (Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002)
Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam, Himpunan  Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial , Bogor, Ghalia Indonesia, 2012 Nurul  Huda  Haem, Awas  Illegal  Wedding  dari  penghulu  liar  hingga  perselingkuhan , Jakarta: P t Mizan Publika, 2007
Natasha  Rasti  Aulia,  Hj.  Sri  Pursetyowati,  Efektivitas  Fungsi  Mediasi  dalam
Proses  Perceraian,  https://www.neliti.com/id/publications,  diakses tanggal 16-07-2020
Septi Wulan Sari, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
Jurnal AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017
Perat  uran  Menteri  Agama  No.  11  Tahun  2007 Tentang  Jabatan Fungsional Penghulu
Perat uran Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Revi  S.M  Kohar, Mediasi  Sebagai Wadah  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa Perceraian , SCRIBD 2013, No. 3 2013
Rusdiman  Suaib  dan  Ajub  Ishak, Eksistensi  Peran  Penghulu  dalam  Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran, (Al-Mizan,
Jurnal Pemikiran Hukum Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018) Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan , (Jakarta: Pustaka Antara, 1974) Syafruddin Syam, Imam Yazid, Muhammad Fadhil, Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang , Al-Mashlahah 21, No. 1 (2121)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Wahid, Integrasi  Kewenangan  Kua  Dan  Tokoh  Masyarakat    Dalam    Menentukan Keberhasilan  Mediasi  Perkara  Perceraian  Di  Kecamatan  Kamipang  Kabupaten Katingan. Tesis, IAIN Palangkaraya, 2018
Wawancara  dengan  Kepala  KUA  Kec.  Karangtengah,  Bapak  Iwan  Sihabudin Sofwani, MH
Wawancara dengan Bapak Usep Ahmad Kamaludin, S.Sy Wawancara dengan Bapak Elan Jaelani, MH.
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Ikmal Hafifi, Usep Saepullah
Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua ……..