Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## Nisbah Akad Musyarakah Waralaba Indomaret di
Indonesia: Perspektif MUI
The Nisbah of Indomaret Musyarakah Franchise in Indonesia: MUI Approach
Inna Fauzi
IAIN Kudus, Indonesia e-mail: innafauz11@gmail.com
Abstract: The retail industry is an Indonesian business that provides basic needs  and  daily  needs.  This  industry  is  engaged  in  a  promising  trading business. Conducting joint ventures with the public and business entities who wish to open a business in the field of trade (business retail) with a franchise system. On the other hand, the concept of cooperation promoted by the DSN MUI  fatwa  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  must  also  continue  to  be applied for the realization of the Musyarakah concept. The purpose of this study  was  to  find  out  how  the  calculation  of  the  musharaka  ratio  of  retail products  at  Indomaret  in  Kudus  and  how  to  analyze  the  fatwa  of  DSN
MUI  No  08/DSN-MUI/IV/2000  on  the  implementation  system  of calculating  the  musharaka  ratio  of  retail  products  at  Indomaret  in  Kudus. This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  with  a  juridical-empirical approach. The results showed that the calculation of the musharaka ratio for retail  products  at  Indomaret  in  Kudus  was  not  in  accordance  with  Islamic law through the fatwa of DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 on the  principle  of  Distribution  of  Business  Results.  In  addition,  the implementation system for calculating the musharaka ratio for retail products at Indomaret in Kudus tends to be subjective, not as in the Qur'an letter an- Nahl:9.
Keyword: Fatwa  DSN  MUI;  Franchise  Business;  Musyarakah Contract; Retail Industry
Abstrak: Industri  ritel  merupakan  bisni  Indonesia  yang  menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Industri ini bergerak dalam bidang  usaha  perdagangan  yang  cukup  menjanjikan  Mengadakan  kerja sama  (joint  venture)  dengan  masyarakat  dan  badan  usaha  yang  ingin membuka  usaha  dalam  bidang  perdagangan  (businessretail)  dengan  sistem waralaba. D isisi lain, konsep kerja sama yang diusung oleh fatwa DSN MUI  No  08/DSN-MUI/IV/2000  juga  harus  berus  diterapkan  demi terwujudnya  konsep  Musyarakah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  perhitungan  nisbah  musyarakah produk  retail  pada  Indomaret  di  Kudus  serta  bagaimana  analisa  fatwa
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem pelaksanaan perhitungan  nisbah  musyarakah  produk  retail  pada  Indomaret  di  Kudus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan perhitungan  nisbah  musyarakah  produk  retail  pada  Indomaret  di  Kudus tidak  sesuai  dengan  Hukum  Islam  melalui  fatwa  DSN  MUI  No 08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  prinsip  Distribusi  Hasil  Usaha. Selain  itu,  sistem  pelaksanaan  perhitungan  nisbah  musyarakah  produk retail  pada  Indomaret  di  Kudus  cenderung  bersifat  subjektif  tidak sebagaimana dalam al- Qur’an surat an -Nahl ayat 9. Kata Kunci : Nisbah Musyarakah, Bisnis Waralaba, Ritel Indomaret, Fatwa DSN MUI

## Pendahuluan
Waralaba merupakan suatu pemasaran barang dan jasa secara vertikal  yaitu  pemberi  waralaba  bersedia  menyerahkan  semua  sistem usaha  waralabanya  kepada  penerima  waralaba  berdasarkan  perjanjian waralaba  sehingga  termasuk  di  dalamnya  perjanjian  lisensi  yang merupakan salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual. 1 Cristopher Pass  dalam  buku  Kadir  mengatakan  bahwa  bisnis  vertikal  adalah bisnis  yang  menggabungkan  dua  atau  lebih  aktivitas  yang berhubungan  secara  vertikal 2 .  Dalam  perjanjian  lisensi  memuat beberapa  jenis  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yaitu,  merek terdaftar,  nama  dagang,  logo  dan  sistem  usaha.  Industri  ritel  adalah industri  yang  menjual  produk  dan  jasa  pelayanan  yang  telah  diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir, bukan untuk dijual kembali. Prof. L. R. Dickseee dalam  harian  netral  menyebut  bahwa  bisnis  merupakan  bentuk aktivitas  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan 3 .  Banyaknya masyarakat  yang  belum  mengerti  terkait  kontrak  bisnis  syariah  yang berkaitan  dengan  waralaba  khususnya  dalam  industri  ritel.  Konsep bisnis waralaba Indomaret ini merupakan yang pertama di Indonesia
1 Budi Agus Riswandi M. Hawin, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
2 A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran (Jakarta: Amzah, 2013).
3 Hanan Netral, “Pengertian Bisnis Dan Tujuan Bisnis,” hariannetral.com,
2022, https:/hariannetral/pengertian-bisnis-dan-tujuan-bisnis.com.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
dalam  bidang  minimarket  di  Indonesia. 4 Adanya  sambutan  hangat yang  positif  dan  dukungan  dari  masyarakat  menjadikan pengembangan  Indomaret  dari  waktu  ke  waktu  semakin  cepat. Sampai tahun 2003 Konsep bisnis waralaba Indomaret terbentuk oleh PT  Indomarco  Prismatama  hal  ini  diakui  oleh  pemerintah  dan dianugerahi  sebagai  “Perusahaan  Waralaba  Unggulan  2003”. Indomaret  tetap  mengedepankan  3  elemen  bisnis  waralaba  sehingga menjadi perusahaan unggulan.
Berdasarkan sumber: International Franchise Association, Franchise atau  waralaba  pada  hakekatnya  memiliki  3  elemen  berikut:  merk, sistem  bisnis  dan  biaya  ( Fees ).  Perjanjian  sebagai  dasar  hukum  KUH Perdata  1338  (1),  1233  s.d.  1456  KUH  Perdata,  para  pihak  bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,  kebiasaan,  kesopanan  yang  behubungan  dengan  ketertiban umum,  juga  tentang  syarat-sayarat  sahnya  perjanjian. 5 Di  dalam industri  ritel  memiliki  perjanjian  waralaba  berbentuk  tertulis sebagaimana  ritel  Indomaret. 6 Indomaret  memiliki  beberapa  produk yang  diterima  dari  berbagai  perusahaan  dan  terdapat  perjanjian waralaba  yang  disepakati  dua  belah  pihak.  Perkembangan  bisnis Indomaret di Kudus terbilang kompeks dengan berbagai jenis produk dan  keunggulan  lain  yang  ditawarkan.  Berikut  merupakan  data  ritel Indomaret yang berhasil peneliti himpun:
No. Daerah Jumlah Ritel 1 Jekulo 5 2 Mejobo 7 3 Bae 10 4 Kaliwungu 13
4 Risca Fitri Ayuni Moh  Erfan Arif, Rila Anggraeni, Rila Aggraeni, Bisnis Waralaba (malang: UB Press, 2021). 5 endang  Prasetyawati  Ifada  Qurrata  A’yun  Amalia,  “Karakteristik  Asas Proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, no. 2 (2019): 176.
6 Hasan Baharun and Harisatun Niswa, “Syariah Brandin g ; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4 . 0 Cyber Physical System (  CPS  )  Dan  Internet  of  Things  and  Services  Sertamampu  Menaikkan  Efsiensi Manufaktur  Dan  Kualitas  Produk  .  Dunia  Perekonomian  Di  Indonesia  .  D,”
INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 13, no. 1 (2019): 75 – 98.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
5 Jati 11 6 Undaan 3 7 Dawe 2 8 Gebog 6
Berdasarkan data di atas bisnis ritel Indomaret di Kudus dapat dikatakan  telah  melakukan  perluasan  bisnis  di  wilayah  ini.  Perluasan bisnis ini tidak terlepas dengan masyarakat setempat yang merupakan warga  mayoritas  beragama  muslim  yang  menjadi  mitranya,  terlebih julukan  kota  Kudus  sebagai  kota  santri  menjadi  alasan  utama  dalam pemilihan  objek  penelitian.  Pertanyaan  berikutnya  adalah  bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil sebagaimana yang terdapat dalam akad mudharabah dan akad musyarakah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  pembiayaan musyarakah  dan  murabahah.  Konsep  pembagian  akadnya  telah dijelaskan  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang nisbah musyarakah. Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini  bertujuan  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan perhitungan  nisbah  musyarakah  produk  retail  pada  Indomaret  di Kudus  serta  bagaimana  analisa  fatwa  DSN  MUI  No  08/DSN- MUI/IV/2000  terhadap  sistem  pelaksanaan  perhitungan  nisbah musyarakah produk retail pada Indomaret di Kudus.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yakni metode penelitian yang menghubungkan kondisi sebenarnya  di  masyarakat  dengan  hukum  sebagai  gawang  dalam peristiwa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Sumber  data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  informan  yang memiliki  keterkaitan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Sedangkan  sumber  sekunder  berupa  kumpulan  literasi  seperti  buku, artikel,  peraturan  perundang-undangan  dan  lain-lain.  Uji  keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang terdiri dari perpanjangan  pengamatan,  meningkatkan  ketekunan,  dan  triangulasi berupa  triangulasi  sumber,  triangulasi  cara/teknis,  dan member  check . Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pelaksanaan data dan pemahaman hasil analisis.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Penelusuran  pada  penelitian  sebelumnya  yang  memiliki hubungan  dengan  penelitian  ini  dilakukan  oleh  Kohari  Amaludin, Dewi  Fatmasari,  Abdul  Fatakh,  dengan  Judul  Kontrak  Kerja  sama Dan  Bagi  Hasil  Bisnis  Franchise  Agen  Tiki  Sumber  Kabupaten Cirebon  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam. 7 Fokus  kajian penelitian  ini  terletak  pada Kontrak  kerja  sama  yang  digunakan  oleh  PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber, telah sesuai dan memenuhi pasal 54 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber menggunakan pembagian prosentase 75% (PT. TIKI): 25% (Agen TIKI).  Sedangkan sistem kerja sama yang  digunakan  oleh  PT.  TIKI  dengan  Agen  TIKI  Sumber  adalah menggunakan  sistem  kerja  sama  musyarakah  inân .  Selanjutnya  penelitian yang dilakukan oleh Selamet Hartanto, Devid Frastiawan Amir Sup yang berjudul Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. 8 Penelitian  ini  menguraikan  problematika   batasan  yang disepakati  oleh  para  ulama  mengenai  beberapa  kriteria  bagi hybrid contract agar  diperbolehkan  secara  syar’i,  yaitu  bukan  yang  dilarang dalam nash ,  tidak  menjadi  sarana  ke  suatu  yang  diharamkan,  tidak dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan  tidak  termasuk  ke  dalam akad-akad  yang  berlawanan.  Fatwa DSN-MUI  mengenai hybrid  contract pada  produk  keuangan  syariah  di Indonesia, yaitu mudharabah musytarakah , musyarakah mutanaqisah , musyarakah  muntahiyah  bi  al-tamlik ,  dan al-ijarah  al- muntahiyah bi al-tamlik .
Berdasarkan  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa penelitian ini memberi definisi yang berbeda mengenai istilah nisbah akad  musyarakh.  Selain  itu,  penelitian  ini  mengkaji  praktik pelaksanaan  perhitungan  nisbah  musyarakah  produk  retail  pada Indomaret  di  Kudus  serta  bagaimana  analisa  fatwa  DSN  MUI  No 08/DSN-MUI/IV/2000  terhadap  sistem  pelaksanaan  perhitungan nisbah  musyarakah  produk  retail  pada  Indomaret  di  Kudus.  Hasil
7 Abdul  Fatakh  Kohari  Amaludin,  and  Dewi  Fatmasari,  “ Kontrak  Kerja sama  Dan  Bagi  Hasil  Bisnis  Franchise  Agen  Tiki  Sumber  Kabupaten  Cirebon Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam,” Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2019): 75 – 83.
8 Devid Frastiawan Amir Sup Slamet Hartanto, “Kon sep Hybrid Contract Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fatwa  DSN- MUI,” Journal  of  Islamic  Economics  and Finance Studies 3, no. 1 (2022): 43.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh lapisan  masyarakat  serta  pemerintah  berwenang  setempat  dalam merespon  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  tentang  nisbah  akad musyarakah. Hal ini penting mengingat semakin pesatnya bisnis retail Indomaret di kota kudus.

## Pelaksanaan  Perhitungan  Nisbah  Musyarakah  Produk  Retail Pada Indomaret di Kudus
Nisbah atau bagi hasil merupakan kegiatan dalam pembagian keuntungan  dalam  pengelolaan  dana  yang  dilakukan  oleh  mitra dengan lembaga keuangan syariah yang terlibat. 9 Bagi hasil sendiri juga bisa  dikatakan  sebagai  pembagian  keuntungan  antara  pemilik  modal dengan  pengelola  usaha. 10 Keuntungan  atau  kerugian  yang  mungkin timbul  juga  harus  ditanggung  secara  bersama  oleh  kedua  belah pihak. 11 Maka  dalam  hal  ini  antara  pemilik  modal  dengan  pelaksana usaha  melakukan  perjanjian  atau  kesepakatan  untuk  sama-sama menyepakati  bagaimana  pemetaan  yang  mungkin  terjadi  dikemudian hari.  Kemungkinan  yang  mungkin  terjadi  bagi  kedua  belah  pihak adalah  keuntungan  dan  kerugian  yang  timbul  dari  perjanjian  yang dilakukan oleh kedua pihak.
Sedangkan  musyarakah  atau  kerja  sama  merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih yang terlibat. 12 Musyarakah dianggap sebagai kerja sama untuk melakukan usaha tertentu bagi kedua belah pihak  yang  harus  memberikan  kontribusi  baik  dana  ataupun
9 Hamidi,  “Analisis  Pembiayaan  Musyarakah  Terhadap  Laba  Bersih  Pada PT Bank Muamalat Indonesia,” Jurnal Measurement 8, no. 3 (2014): 32 – 40.
10 Rahmayati  Nasution,  “OPTIMALISASI  SKEMA  BAGI  HASIL

## SEBAGAI  SOLUSI  PEMBIAYAAN  BERDASARKAN  PRINSIP  BAGI  HASIL
BANK  SYARIAH  DI  INDONESIA,” KUMPULAN  JURNAL  DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA , 2017, 19.
11 Isra  Hayati  and  Silvi  Rahmayani  Hasibuan,  “THE  EFFECT  OF MUDHARABAH  AND  MUSYARAKAH  FINANCING  ON  RETURN  ON EQUI TY  IN  SYARIAH  BANKS  IN,” Proceeding  International  Seminar  on  Islamic Studies 2, no. 1 (2021): 374 – 82.
12 Ade  Sofyan  Mulazid*  Vista  Qonitah  Qotrun  Nuha,  “Pengaruh Npf, Bopo Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,” Al-Uqud: Journal of Islamic Economics 2, no. 95 (2018): 168 – 82.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
kontribusi  dalam  hal  pengelolaan  dana  tersebut. 13 Musyarakah  harus diawali  dengan  akad  bagi  pihak  yang  memberikan  kontribusi  untuk membentuk  ketentuan-ketentuan  atau  batasan-batasan  atas pelaksananaan jenis usaha yang dilakukan. 14 Bagi pihak penyedia dana memberikan  kontribusi  yang  dapat  dipetakan  dalam  bentuk  kas ataupun  aset  nonkas.  Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  akad  harus memenuhi  beberapa  rukun  di  antaranya  adalah:  (1)  Akad,  (2)  Objek akad dan (3) Perjanjian.
Perjanjian  dalam  akad  musyarakah  harus  juga  memenuhi beberapa  unsur  di  antaranya  pihak  yang  berakad,  modal  yang dikeluarkan, objek akad dapat berupa aset ataupun proyek usaha yang dapat  menghasilkan  keuntungan  bagi  para  pihak,  ijab  qabul  atau penyerahan  penawaran  dan  penerimanya,  nisbah  bagi  hasil  sebagai bentuk pembagian keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak (dalam  hal  ini  pembagian  kerugian  juga  perlu  dilakukan  kesepakatan terlebih  dahulu). 15 Musyarakah  sebagai  modal  usaha  menimbulkan manfaat di antaranya adalah lebih menguntungkan karena berdasarkan pada  prinsip  bagi  hasil  dan  mekanisme  pengembalian  pembiayaan cenderung  dinamis. 16 Bagi  hasil  juga  menguntungkan  karena  sistem bagi  hasil  menggunakan  sistem revenue  sharing .  Hal  tersebut  dapat diartikan bahwa pendapatan lembaga keuangan atau keuntungan dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya oprasional. 17
13 Ferlangga  El  Yozika  Abdul  Haris  Romdhoni,  “Pengaruh  Pembiay aan Mudharabah,  Musyarakah  Dan  Ijarah  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Muamalat Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 3 (2018).
14 Chefi  Abdul  L atif,  “Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,” Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 2, no. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857.
15 Nur  Aulia  Riyan  Pradesyah,  “Pengaruh  Pembiayaan  Murabahah  Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Ba nk Syariah Mandiri,” Aghniya: Jurnal
Ekonomi Islam 3, no. 1 (2021),
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Faghniya.v3i1.5852.
16 Azib  Irvan  Muhamad  Rizky,  “Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah, Murabahah  Dan  Musyarakah  Terhadap  Return  On  Assets,” Jurnal  Riset  Manajemen Dan Bisnis 1, no. 1 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35.
17 Bin  Liu  Tao  li,  Rong  Zhang,  Senlin  Zhao,  “Low  Carbon  Strategy Analysis  under  Revenue-Sharing  and  Cost- Sharing  Contracts,” Journal  of  Cleaner Production 212, no. 1 (2019): 1462 – 77.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Keuntungan  yang  dihasilkan  dari  akad  musyarakah  ini  dibagi kepada  para  pihak  secara  proporsional  sesuai  dengan  nisbah  yang telah  disepakati  oleh  mitra.  Kerugian  yang  ditimbulkan  harus disesuaikan  dengan  dana  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  keuangan. Setidaknya terdapat tiga cara dalam melakukan perhitungan bagi hasil di antaranya adalah: 18
1. Metode profit dan lost  sharing adalah  pihak  yang mendapatkan bagian hasi sebesar nisbah sesui kesepakatan kemudian  dikalikan  dengan  keuntungan,  jika  terdapat kerugian  makan  ditanggung  bersama  sebanding  dengan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat
2. Metode profit sharing adalah pihak yang mendapatkan bagian hasil  sebesar  nisbah  dikalikan  dengan  perolehan keuntungan  yang  didapatkan  oleh  pengusaha  sedangkan jika terjadi kerugian keuangan akan ditanggung oleh pemilik dana
3. Metode revenue sharing adalah para pihak yang memperoleh bagian  hasil  sebesar  nisbah  dikalikan  dengan  besarnya pendapatan  atau  revenue  yang  diperoleh  oleh  pemilik usaha.
Jika  kemudian  dihubungkan  dengan  metode  yang  digunakan dalam  fatwa  DSN-MUI  No.15/DSN-MUI/IX/2000,  maka setidaknya  dalam  fatwa  disebutkan  dua  metode  dalam  penggunaan yang dianggap standar dalam pemenuhan nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah.  Kedua  metode  tersebut  adalah profit  sharing dan revenue sharing . Profit  sharing merupakan  keutungan  bersih  dari  keseluruhan pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Sedangkan revenue sharing merupakan total  keseluruhan  pendapatan  sebelum  dikurangi  dengan  biaya  yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Profit sharing dan revenue sharing sebagaimana  yang  tersebut  kemudian  dipraktikkan  dalam pembagian bisnis franchise di Indomaret kabupaten Kudus.
18 Hongtao Yang Baoqin Yu, Jun Wang, Xinman Lu, “Collaboration in a Low-Carbon  Supply  Chain  with  Reference  Emission  and  Cost  Learning  Effects: Cost Sharing versus Revenue Sharing Strategies,” Journal Cleaner Production 250, no. 20 (2020).
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Berperan  sebagai  format  pendistribusian  barang  dan  jasa dengan  istilah franchise. Di  belahan  dunia  termasuk  Amerika  usaha franchise dikenal  sejak  tahun  1851  M.  Sejak  itu  format franchise menggunakan jenis waralaba produk murni ( straight product franchising) . Waralaba  ini  pernah  digunakan  sebagai  sarana  pendistribusian  pada minuman  Coca  Cola  yaitu  dengan  cara  pemberian  lisensi,  kemudian berkembang  pada  industri  mobil  (general-motors)  dan  terus berkembang  hingga  pada  pemberian  hak  waralaba  oleh  produsen bahan  bakar  kepada  pemilik  pompa  bensin  dalam  memperluas jaringan  penyediaan  bahan  bakar  dengan  cepat.  Pada  tahun  1917 seorang pelopor waralaba di Amerika Serikat bernama Invine Robbins dengan  jenis  usahanya  restoran  es  krim  bersama  iparnya  yang berlokasi di Washington memiliki motto yang selalu diucapkan dalam penjualan  usaha  bisnisnya  yaitu:  “kita  tidak  hanya  menjual  es  krim tetapi  juga  menjual  suatu  kenangan.  Bisnis  dengan  format  waralaba mulai  dikenal  di  Indonesia  pada  tahun  1950- an  yaitu:  “  munculnya dealer kendaraan bermotor yang menjadi agen tunggal pemilik merek melalui pembelian lisensi.”
Waralaba sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18  Juni  1997  tentang  Waralaba,  yang  disusul  dengan  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997  tanggal  30  Juli  1997  tentang  Ketentuan  dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha.
Waralaba dalam perspektif akad bisnis syariah mencakup dua hal,  yaitu  waralaba  sebagai  hubungan  bisnis  jaringan  pemasaran  atau pendistribusian  barang  dan  jasa  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan  baik  bagi  pemilik  waralaba (franchisor )  maupun  bagi pembeli  waralaba  ( franchisee )  dan  menghindari  kerugian  antara  kedua belah  pihak.  Waralaba  sebagai  perjanjian  atau  perikatan  dapat  diatur dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 pada  Bab  I,  Pasal  I  ayat  (1)  sebagai  berikut;  Waralaba  adalah  hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam rangka  yang  terbukti  telah  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  atau digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  waralaba. Terdapat beberapa klausul dalam Perjanjian Waralaba yang menjadi dasar kerja sama  penting  yang  digunakan  sebagai  pedoman  sebagaimana  dalam pasal  5  sebgai  berikut:  Nama  dan  alamat  para  pihak,  jenis  kekayaan hak  intelektual,  Kegiatan  usaha,  Hak  dan  kewajiban  para  pihak,
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Bantuan  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan  dan  pemasaran yang  diberikan  oleh  pihak  pemberi  waralaba  dan  pihak  penerima waralaba,  Wilayah  usaha,  Jangka  waktu  perjanjian,  Tata  cara pembayaran  imbalan,  Kepemilikan  perusahaan  dan  ahli  waris, Penyelesaian  sengketa,  Tata  cara  perpanjangan.  Pembuatan  suatu kontrak bisnis merupakan momentum terpenting dalam suatu proses kerja sama bisnis. 19
Indomaret  Group  adalah  salah  satu  anak  perusahaan  Salim Group yang berdiri sejak tahun 1988 dan dikelola oleh PT Indomarco Prismatama.  PT.  Indomarco  Prismata  merupakan  salah  satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang ritel waralaba di Indonesia. Selain itu Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan  berbagai  kebutuhan  pokok  dan  kebutuhan  sehari-hari. Pada  tanggal  20  Juni  1988,  PT.  Indomarco  Prismatama  resmi membuka toko pertamanya dengan nama Indomaret yang berlokasi di Ancol,  Jakarta  Utara.  Pada  tahun  1997,  PT.  Indomarco  Prismatama memiliki  mengembangkan  bisnis  waralaba  pertama  di  Indonesia dengan total 230 outlet di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah gerai  yang  dimiliki  oleh  PT.  Indomarco  Prismatama  meningkat  di 11.400  stan.  Pada  awal  tahun  2017,  jumlah  gerai  yang  dimiliki  PT. Indomarco  Prismatama  mencapai  13.000  outlet.  Hingga  saat  ini jumlah  gerai  Indomaret  telah  mencapai  16.000  gerai  dengan  rincian 60%  milik  sendiri  dan  40%  dimiliki  oleh  masyarakat  (waralaba). Jumlah  outlet  bertambahnya  jumlah  ini  karena  luasnya.  Distribusi Indomaret merata di seluruh Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Ambon. 20 Kudus  sebagai  salah  satu kabupaten  di  provinsi  Jawa  Tengah  menjadi  salah  satu  penyebaran bisnis  waralaba  Indomaret.  Adapun  pelaksanaan  bagi  hasil  antara Indomaret  dikudus  yang  tersebar  dibeberapa  wilayah  kecamatan secara  umum  dilakukan  menggunakan  revenue  sharing  yakni
19 Septarina  Budiwati  Abdullah,  Marie  and,  “Analisis  Implementasi Supporting  Management  Pada  Perjanjian  Franchise  Di  Markobar”  (Universitas Muhammadiyah Surakarta., 2019).
20 Rita N. Taroreh Febriano Clinton Polla, Lisbeth . Mananeke, “Analisis Pengaruh  Harga,  Promosi,  Lokasi  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Keputusan Pembelian Pada PT. Indomart Manado Unit Jalan Sea,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 6, no. 4 (2018),
https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21224.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
pembagian  keuntungan  sebelum  dikurangi  kebutuhan  oprasional. Selain itu keuntungan hasil penjualan adalah miliki investor jika omzet toko  dibawah  Rp.  175.000.000,00  perbulan.  Pihak  Franchise  hanya diwajibkan  membayar  royalty  kepada  pihak  franshicor  sebesar  Rp. 36.000.000,00  setiap  5(lima  tahun)  sekali.  Pihak  Indomaret menetapkan royalty fee 0% untuk omzet dibawah Rp. 175.000.000,00, kemudian 2% untuk omzet antara Rp. 175.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00,  3%  untuk  omzet  antara  Rp.200.000.000,00, sampai  dengan  Rp.225.000.000,00,  dan  4%  untuk  omzet  lebih Rp.225.000.000,00. 21
Selanjutnya  frenchisor  mengharusnya  frenchise  di  Kudus menyediakan  lokasi  toko  diarea  komersil  dengan  luas  tertentu  yakni 120-200  m 2. .  Bagi  frenchise  baru  di  Kabupaten  Kudus  harus membayar  frenchise  fee  pada  5  tahun  pertama  sebanyak  Rp. 36.000.000.,  promosi  pembukaan  toko  sebanyak  Rp.  9.500.000,00, renovasi  dan  tambah  daya  listrik  sebanyak  Rp.  221.500.000,00 disesuiakan  dengan  kondisi  bentuk  bangunan  di  Kabupaten  Kudus), peralatan elektronik dan non-elektronik sebanyak Rp. 227.000.000,00 (biaya  peralatan  disesuaikan  dengan  type  toko).  Sehingga  total investasi  yang  harus  dibayarkan  oleh  frenchise  di  kabupaten  kudus kurang  lebih  Rp.  494.000.000,00.  Apabila  mencermati  nominal  yang ditawarkan  maka  dapat  dilihat  pembukaan  retail  di  Kudus  sudah memberikan  keuntungan  tersendiri  bagi  penyedia  bisnis  waralaba terlebih  jika  bisnis  yang  dilakukan  berjalan  dan  memberikan keuntungan. 22
Analisa  Hukum  Islam  Melalui  Fatwa DSN  MUI  No  08/DSN- MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Perhitungan Nisbah Indomaret di Kudus
Dewan  Syariah  Nasional  merupakan  lembaga  yang  didirikan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  atau  yang  biasa  disebut  dengan  MUI. Lembaga  ini  mempunyai  tugas  untuk  menyelesaikan  masalah  yang berkaitan  dengan  umat  muslim.  Salah  satu  MUI  adalah  mengkaji,
21 Wawancara  dengan  mitra  bisnis  waralaba  di  Kabupaten  Kudus  pada tanggal 24 Maret 2022
22 Wawancara  dengan  mitra  bisnis  waralaba  di  Kabupaten  Kudus  pada tanggal 6 April 2022
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
menggali  dan  merumuskan  nilai  serta  prinsip  hukum  Islam  dengan mengeluarkan fatwa yang kemudian dijadikan rujukan dalam kegiatan ekonomi  di  masyarakat. 23 Melalui  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS), MUI melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebagaimana  sistem  dan  manajemen  dalam  setiap  akad  yang dilakukan.
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  dibentuk  dalam  tugas  untuk  melaksanakan  ide  gagasan mengenai  masalah  ekonomi.  Selain  itu,  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  juga  bertugas  melakukan pengawasan  terhadap  penarapan  prinsip  syariah  dalam  sistem pelaksanaan  akadnya.  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  dibentuk  dengan  tujuan  dapat  melaksanakan langkah strategis dalam menerapkan syariat Islam dan dapat merespon permasalahan  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  bisnis  ekonomi syariah.  Berbagai  masalah  yang  timbul  tersebut  sudah  dipastikan memerlukan rumusan hukum baru yang berbentuk fatwa. Fatwa akan dibahas secara bersama oleh para ulama yang terlatih dan tersertifikasi. Hal  ini  yang  kemudian  diperlukan  penerapan  ajaran  Islam  dalam kehidupan  bisnis  ekonomi  syariah.  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  seharusnya  dilakukan  secara  proaktif dalam  menanggapi  persoalan  masyarakat  yang  cukup  variatif  dalam bidang  bisnis  ekonomi  syariah. 24 Salah satu  fatwa  yang  berhubungan dengan hal ini adalah DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi bagi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. 25 Fatwa ini  menjelaskan  mengenai  hal-hal  berikut:  (1)  Lembaga  Keuangan Syariah  diperbolehkan  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  maupun  bagi
23 Hermansyah  Hermansyah,  “Implementasi  Metode  Bagi  Hasil  Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn  No.  15/DSN- MUI/Ix/2000,” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia 4,  no.  1  (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.350.
24 Hasan  Sultoni,  “Tinjauan  Kritis  Hadits  Tentang  Prinsip  Distribusi (Revenue  Sharing  Dan  Profit  Sharing)  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  NO  15/DSN- MUI/IX/2000,” Jurnal Eksyar 5, no. 1 (2018): 1 – 19.
25 Ranaswijaya  Ranaswijaya,  “Implementasi  Konse p  Bagi  Hasil  Produk Pembiayaan  Ditinjau  Dari  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  14  DAN  15  Tahun  2000 (Study  Kasus  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Curup),” Disclosure:  Journal  of  Accounting And Finance 1, no. 1 (2021): 2021,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/disclosure.v1i1.2932.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
untuk  dalam  pembagian  hasil  usaha.  (2)  Pembagian  hasil  usaha seharusnya  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  untuk  melihat  segi mashlahahnya. (3) Penetapan bagi hasil usaha yang dipilih seharusnya arus disepakati dalam akad.
Fatwa di atas setidaknya menjelaskan mengenai kemashlahatan. 26 Maka  dari  itu  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang melakukan  pembiayaan  terhadap  pendirian  ritel  bisnis  waralaba Indomaret di Kudus menggunakan prinsip kajian mengenai implikasi dan  dampak  yang  dihasilkan  dalam  bisnis  yang  dilakukan  secara bersama. Bisnis sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk  memperoleh  penghasilan  dan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia dan alam secara efisien dan efektif. Bisnis adalah suatu organisasi yang mampu melakukan  kegiatan  atau  kegiatan  untuk  menghasilkan  barang, mendistribusikan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  dan  diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu keuntungan. 27 Di sisi lain, Al-Qur'an  kata  bisnis  adalah  al-tijarah  yang  artinya  berbisnis  atau berdagang.  Secara  tidak  langsung  Islam  sebagaimana  yang  tersebut dalam  al  Qur’an sangat  merekomendasikan  bagi  umatnya  untuk berdagang. Berdagang atau berbisnis dapat dilakukan melalui banyak cara  dan  banyak  inovasi  untuk  terus  menyesuaikan  perkembangan zaman.
Strategi pemasaran di era new normal saat ini, Indomaret terus mengembangkan  layanan drive  thru sebagai  upaya  terobosan  inovasi untuk kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Dengan layanan drive-thru ,  konsumen  dapat  melakukan  transaksi  belanja  lebih  praktis, cepat,  nyaman  dan  aman.  Mulai  dari  pemesanan,  pembayaran  dan pengambilan  barang  konsumsi  masih  berada  di  dalam  kendaraan. Layanan drive-thru merupakan pilihan yang praktis dan efisien sehingga meminimalkan  kontak  dengan  konsumen  lain  ( physical  distancing ).
26 Andis  Febrian  Awaluddin  Awaluddin,  “Kedudukan  Fatwa  DSN -MUI Dalam  Transaksi  Keuangan  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia,” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2020),
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366.
27 Akhmad  Nur  Zaroni  Norvadewi,  “Pengaruh  Service  Quality  Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah,” AL TIJANI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2019).
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Namun, layanan drive-thru Indomaret saat ini hanya beroperasi di kota- kota besar dan masih dikembangkan secara selektif di kota-kota lain.
Bisnis  usaha  yang  cukup  terbilang  menjanjikan  ini  pada dasarnya  menggunakan  metode revenue  sharing atau  bagi  pendapatan tanpa  mengurangi  komponen  biaya.  Prinsip  bagi  hasil  sebagai  salah satu  akad  musyarakah  di  mana  pembiayaan  musyarakah  merupakan akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan  suatu usaha  tertentu  yang diperbolehkan.  Keuntungan selanjutnya  akan  dibagikan  sesuai  nisbah  bagi  hasil  yang  telah disepakati  pada  perjanjian  sebelumnya.  Selanjutnya  risiko  yang ditanggung  disesuaikan  dengan  persentase  pada  perjanjian sebelumnya.
Waralaba merupakan suatu pemasaran barang dan jasa secara vertikal yakni pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha  waralabanya  kepada  penerima  waralaba  berdasarkan  perjanjian waralaba  sehingga  termasuk  di  dalamnya  perjanjian  lisensi  yang merupakan  salah  satu  jenis  dari  hak  kekayaan  intelektual. 28 Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sebagai  hasil  dari  kerja  keras  dalam penemuan-penemuan, karya cipta, seni yang luar biasa nilainya sebagai perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  tersebut diperlukan  dalam  dunia  bisnis  sebagai  upaya  merebut  pangsa  pasar yang sangat besar. 29 Hak Kekayaan Intelektual tidak berwujud materi namun  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi  sehingga  keberadaannya diakui oleh hukum. 30 Bila pemberi waralaba telah menyerahkan semua sistem  waralabanya  kepada  mitra  usaha  (penerima)  waralaba  seperti penggunaan nama dagang dan merek terkenal, sistem pembuatan dan tata  cara  pengemasan,  penyajian  dan  pendistribusiannya  maka  akan
28 Awalul  Khairi,  “Analisis  Industri  Ritel  Di  Kota Padang  Tanpa Keberadaan  Dua  Waralaba  Ritel  Indomaret  Dan  Alfamart,” Journal  Of  Science Education And Managements Business 1, no. 1 (2021).
29 cindy  Kang  Hari  Sutra Disemadi, “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di  Era  Revolusi Industri 4.0,” Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 1 (2021): 87,
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457.
30 Annisyah  Amelia  Hafni  Tanjung,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pelaku  Usaha  Pasar  Tradisional  Terkait  Keberadaan  Pasar  Ritel  Modern  Dengan Pola  Waralaba  (Studi  Di  Barus,  Tapa nuli  Tengah)”  (Universitas  Umatera  Utara, 2020).
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
mendapatkan  imbalan  waralaba  seperti  : Initial  fee (Biaya  awal  adalah biaya  pembelian  hak  waralaba  yang  dibayarkan  oleh  penerima waralaba  kepada  penerima  waralaba  pada  saat  perjanjian  waralaba yang dibayarkan hanya satu kali selama perjanjian waralaba.
Pada  dasarnya  biaya awal adalah  biaya  kompensasi  atas  biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima waralaba untuk pengembangan pengalaman, pelatihan, rekrutmen, dan hak untuk menggunakan nama merek  waralaba), Royalty  fee adalah  biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh penerima  waralaba  ( franchisee )  kepada  penerima  waralaba  selama perjanjian kerja sama, yang dibayarkan setiap bulan sejak pembukaan gerai  waralaba. 31 Sedangkan  gaji  didasarkan  pada  persentase pendapatan  waralaba  tidak  termasuk  pajak  dan  unsur  penjualan kotor),  Disclosure  (Keterbukaan  atau Disclosure adalah  pemberian informasi  atau  data  secara  terbuka  oleh  franchisor  kepada  calon franchisee,  agar  data  tersebut  bermanfaat  bagi  yang  membutuhkan. Dalam  bisnis  waralaba  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menyajikan informasi  berupa  data  dan  fakta  serta  penjualan,  kepegawaian,  dan kondisi bisnis keuangan).
Selanjutnya,  Hak  dan  kewajiban  dalam  Perjanjian  Waralaba yang harus terpenuhi yaitu: 32 Pemberi Waralaba berhak menerima Fee atau Royalty dan berkewajiban memberi pembinaan kepada penerima waralaba,  sedangkan  penerima  waralaba  berhak  mendapatkan pembinaan  berkesinambungan kepada penerima waralaba, Penerima Waralaba berhak menggunakan hak kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha  yang  dimiliki  pemberi  waralaba  dan  selanjutnya  penerima waralaba berkewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha tersebut.
Franchise (Waralaba) pada suatu perjanjian telah diatur dalam pasal  4  dan  Peraturan  pemerintah  N0.  42  Tahun  2007  Tentang Waralaba,  yaitu:  Waralaba  diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian
31 Eko  Budi  Santosa,  “Perjanjian  Waralaba  Dalam  Kegiatan  Jenis  Usaha
Ritel,” Sapientia et Virtus 3, no. 2 (3AD),
https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.181.
32 Muslimin Kara Andi Nur Afifah, Sohrah, “Royalty Fee Bisnis Waralaba
Ritel Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Royalty Fee of Retail Franchise Business in the City of Makassar at Perspective of Sharia Economic Law,” Nuhkbatul  ’Ulum:  Jurnal  Bidang  Kajian 7,  no.  1  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.296.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
tertulis  antara  Pemberi  Waralaba  dengan Penerima  Waralaba  dengan memperhatikan  hukum  Indonesia  dan  hal  perjanjian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Franchis  atau  waralaba  pada  dasarnya  mengandung  elemen- elemen  pokok  sebagai  berikut: 33 Franchisor  yaitu  pihak pemilik/produsen  dari  barang  atau  jasa  yang  telah  memiliki  merek tertentu  serta  memberikan  atau  melisensikan  hak  eksklusif  tertentu untuk pemasaran dari barang atau jasa itu, Franchisee yaitu pihak yang menerima hak eksklusif itu dari franchisor , Adanya penyerahan hak-hak secara  eksklusif  (dalam  praktik  meliputi  berbagai  macam  hak  milik intelektual/hak  milik  perindustrian)  dari franchisor kepada franchisee, Adanya penetapan wilayah tertentu, franchise area di mana franchisee diberikan  hak  untuk  beroperasi  di  wilayah  tertentu.  Contoh:  hanya diperbolehkan  untuk  beroperasi  di  Pulau  Jawa,  Adanya  imbal  - prestasi  dari franchisee kepada franchisor yang  berupa Initial  Fee dan Royaltie s serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, Adanya  standar  mutu  yang  ditetapkan  oleh franchisor bagi franchisee , serta  supervisi  secara  berkala  dalam  rangka  mempertahankan  mutu, Adanya  pelatihan  awal,  pelatihan  yang  berkesinambungan,  yang diselenggarakan oleh franchisor guna peningkatan ketrampilan. Saat ini bentuk-bentuk  waralaba  sudah  menjamur  di  masyarakat  dan  sudah memiliki  sertifikat  dan  sudah  berkembang  tidak  sebatas  bisnis internasional seperti 5 tahun lalau, melainkan waralaba mempengaruhi pedagang  ayam  goreng  kaki  lima  yang  meniru  (  KFC,  McD,  CFC  ) yang memiliki hukum dan hak yang jelas. 34
Industri  adalah  bidang  yang  menggunakan  keterampilan,  dan ketekunan dalam bekerja (bahasa Inggris: industrial) dan penggunaan alat-alat  di  bidang  pengolahan  hasil  pertanian,  dan  distribusinya sebagai  dasarnya.  Jadi  industri  secara  umum  dikenal  sebagai  mata rantai berikutnya dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan (ekonomi)
33 Baharun  and  Niswa,  “Syariah  Branding ;  Komodifikasi  Agama  Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4 . 0 Cyber Physical System ( CPS ) Dan Internet of Things and Services Sertamampu Menaikkan Efsiensi Manufaktur Dan Kualitas Produk . Dunia Perekonomian Di Indonesia . D.”
34 Lathifah  Hanim,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  HaKI  DALAM PERJANJIAN  WARALABA  DI  INDONESIA,” Jurnal  Hukum 26,  no.  2  (2011), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v26i2.210.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
yang  berkaitan  dengan  bumi,  setelah  pertanian,  perkebunan,  dan pertambangan  yang  erat  kaitannya  dengan  tanah. 35 Industri  adalah usaha  atau  kegiatan  mengolah  barang  mentah  atau  setengah  jadi. Industri  adalah  bidang  yang  menggunakan  keterampilan,  dan ketekunan  dalam  bekerja  (bahasa  Inggris: industri) dan  penggunaan alat-alat  di  bidang  pengolahan  hasil  pertanian,  dan  distribusinya sebagai  dasar.  Jadi  industri  secara  umum dikenal  sebagai mata rantai berikutnya  dalam  mata  rantai  bisnis  untuk  memenuhi  kebutuhan (ekonomi)  yang  berhubungan  dengan  bumi,  setelah  pertanian, perkebunan,  dan  pertambangan  yang  erat  kaitannya  dengan  tanah. Bisnis  perakitan  dan  perbaikan  juga  merupakan  bagian  dari  industri. Produk  industri  tidak  hanya  berupa  barang,  tetapi  juga  berupa  jasa. Beberapa  contoh  industri  yang  ada  di  Indonesia  adalah  industri makanan  dan  minuman,  tembakau,  tekstil,  kendaraan  bermotor, mesin, perbankan, pergudangan, dan masih banyak lagi. 36
Bisnis  retail  adalah  bisnis  yang  melibatkan  penjualan  barang atau jasa kepada konsumen dalam satuan atau retail. 37 Konsumen yang membeli  produk  atau  jasa  secara  eceran  dimaksudkan  untuk dikonsumsi  atau  digunakan  secara  pribadi  dan  tidak  dijual  kembali. industri  ritel  adalah  industri  yang  menjual  produk  dan  jasa  yang memiliki nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok,  atau  pengguna  akhir,  bukan  untuk  dijual  kembali.  Dalam hal  ini,  industri  ritel  yang  ada  di  sekitar  kita,  termasuk  Indomaret adalah usaha yang sudah marak terdapat di beberapa kecamatan/kota di  Indonesia.  Dengan  semakin  canggih  teknologi  aplikasi  online
35 Listiya  Ike  Purnomo,  “Pengaruh  Intellectual  Capital  Terhadap Profitabilitas  Pada  Perusahaan  Industri  Jasa  Sektor  Properti  Dan  Real  Estate  Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2015,” Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 1, no. 1 (2018): 83.
36 V  S  Febrianti,  I  Khuroydi,  and  Angga  Setiawan,  “Transformasi Pelayanan  Publik  Melalui  Digital  Governance  (Studi  Pendayagunaan  Website Rampak Pintar Di Desa Kesambi Rampak Situbondo),” Prosiding Simposium Nasional , 2020, 464 – 92. 37 Evi  Damayanti,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Eksistensi Minimarket Alfamart Dan Indomaret Di Indonesia,” Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 11, no. 2 (2019).
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
mengalami  tahapan  kenaikan  keuntungan  dengan  sistem  pesan  antar ( delivery order ) yang memudahkan konsumen tanpa harus ke ritel. 38
Dengan  demikian  sistem  perhitungan  dan  pembagian  nisbah musyarakah  pada  industri  bisnis  retail  Indomaret  di  Kudus  tidak menunggunakan metode bagi hasil. Hal tersebut  tidak sesuai dengan fatwa DSN  MUI  No.15/DSN/MUI/IX/2000  yang  mengedepankan kemashlahatan  dengan  pembagian  bagi  hasil  menggunakan  revenue sharing  dan  penetapan  pembagian  hasil  usaha  yang  dipilih  harus disepakati  dalam  akad.  Meskipun  Sistem  pembagian  keuntungannya tercantum  pada  saat  akad  tertulis  secara  jelas  dalam  penawaran  awal akan tetapi bagi frinchise tidak diberikan pilihan lain untuk melakukan bentuk  kerja  sama  dengan  penyedia  jasa  bisnis  ini.  Selain  itu.    jika terdapat keuntungan dari bisnis waralaba mencapai omzet yang telah ditentukan  maka  keuntungan  akan  dibagi  sebagaimana  kesepatan. Akan tetapi jika tidak mencapai target keuntungan sebesar 2-4% maka pihak penyedia jasa frenchisor tidak bertanggung jawab atas kerugian yang  dialami  pihak  frinchise.  Di  sisi  lain,  Islam  mengajarkan  berlaku adil  dalam  setiap  kegiatan  terlebih  dalam  berbisnis  atau  bermitra sebagaimana yang tertulis dalam surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:
َّ نِإ ٱ َّه للّ َُّرُمْأهي َِّبٱ َِّلْدهعْل َّهوٱ َّ هسْحِ ْلْ َِّن َّ اهتيِإ هو َِّئ ىِذ ٱ َّ ىهب ْرُقْل َّ ىههْنهي هو َِّنهع ٱ َّ اهشْحهفْل َِّء َّهوٱ َِّرهكنُمْل َّهوٱ َِّىْغهبْل َّ ۚ َّْمُكُظِعهي َّْمُك لهعهل َّهنو ُر كهذهت
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  berlaku  adil  dan  berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran.
Ayat  tersebut  menerangkan  bahwa  Islam  memerintahkan untuk berbuat adil dan berlaku obyektif terhadap hak. Selain itu ayat tersebut  memerintahkan  untuk  tidak  mengutamakan  sesuatu  di  atas yang lain karena satu hak yang mengharuskan demikian. Sebagaimana bagi hasil yang dilaksanakan di retail Indomaret kudus dengan mitra- mitra  bisnisnya  secara  tidak  langsung  telah  berlaku  secara  subjektif. Artinya  dalam  pelaksanaan  bisnis  yang  dijalani  mengutamakan

## 38 Febrilian  Lestario,  “DAMPAK  PERTUMBUHAN  BISNIS FRANCHISE  WARALABA  MINIMARKET  TERHADAP  PERKEMBANGAN
KEDAI  TRADISIONAL  DI  KOTA  BINJAI,” Jurnal  Manajemen  Tools 7,  no.  1 (2017).
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
keuntungan  semata  tanpa  memperhatikan  kerugian  yang  mungkin dialami oleh mitra bisnisnya.

## Kesimpulan
Perhitungan  dan  pembagian  nisbah  akad  musyarakah  pada industri  bisnis  ritel Indomaret  di  Kudus  tidak  menggunakan  metode revenue sharing di mana pembagian pendapatannya tanpa mengurangi komponen biaya. Sistem perhitungannya menggunakan unsur margin oleh  pihak  pemberi  pembiaya  yakni  lembaga  keuangan  syariah.  Hal tersebut dapat dilihat dari metode bagi hasil hanya dilakukan jika retail Indomaret di Kudus menghasilkan keuntungan dengan omzet 2%-4% atau  minimal    Rp.  175.000.000.-  hingga  Rp  225.000.000,00  lebih. Namun  apabila  omzet  yang  dihasilkan  tidak  mencapai  Rp. 175.000.000,00  maka  frenchisor  tidak  ikut  bertanggungjawab  atas keruangan yang dialami oleh pihak mitra. Berdasarkan Hukum Islam melalui fatwa DSN-MUI No.15/DSN/MUI/IX/2000 terkait prinsip bagi  hasil  usaha  antara  pelaku  usaha  dengan  pemberi  modal  dapat disebut  bahwa  sistem  perhitungan  dalam  nisbah  akad  musyarakah tidaksesuai dengan sistem perhitungan. Hal tersebut disebakan karena sistem yang digunakan cenderung memberikan keuntungan salah satu pihak  sehingga  dapat  dinilai  bahwa  keadilan  sistem  bagi  hasil cenderung subjektif.

## Daftar Pustaka
Abdul Haris Romdhoni, Ferlangga El Yozika. “Pengaruh Pembia yaan Mudharabah,  Musyarakah  Dan  Ijarah  Terhadap  Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 3 (2018).
Abdullah,  Marie  and,  Septarina  Budiwati.  “Analisis  Implementasi
Supporting  Management  Pada  Perjanjian  Franchise  Di Markoba r.” Universitas Muhammadiyah Surakarta., 2019.
Andi  Nur  Afifah,  Sohrah,  Muslimin  Kara.  “Royalty  Fee  Bisnis Waralaba  Ritel  Di  Kota  Makassar  Dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah Royalty Fee of Retail Franchise Business in
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
the City of Makassar at Perspectiv e of Sharia Economic Law.” Nuhkbatul  ’Ulum:  Jurnal  Bidang  Kajian 7,  no.  1  (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.296.
Awaluddin Awaluddin, Andis Febrian. “Kedudukan Fatwa DSN -MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3 366.
Baharun,  Hasan,  and  Harisatun  Niswa.  “Syariah  Branding ; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4 . 0 Cyber Physical System ( CPS ) Dan Internet of Things  and  Services  Sertamampu  Menaikkan  Efsiensi Manufaktur  Dan  Kualitas  Produk  .  Dunia  Perekonomian  Di Indonesia . D.” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 13, no. 1 (2019): 75 – 98.
Baoqin Yu, Jun Wang, Xinman Lu, Hongtao Yang. “Collaboration in a  Low-Carbon  Supply  Chain  with  Reference  Emission  and Cost  Learning  Effects:  Cost  Sharing  versus  Revenue  Sharing Strategies.” Journal Cleaner Production 250, no. 20 (2020).
Damayanti,  Evi.  “Tinjauan  Hukum  Is lam  Terhadap  Eksistensi Minimarket  Alfamart  Dan  Indomaret  Di  Indonesia.” Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 11, no. 2 (2019).
Febriano  Clinton  Polla,  Lisbeth  .  Mananeke,  Rita  N.  Taroreh. “Analisis  Pengaruh  Harga,  Promosi,  Lokasi  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Keputusan  Pembelian  Pada  pt. Indomaret  manado  unit  jalan  sea.” Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi 6,  no.  4  (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21224. Febrianti,  V  S,  I  Khuroydi,  and  Angga  Setiaw an.  “Transformasi Pelayanan  Publik  Melalui  Digital  Governance  (Studi Pendayagunaan  Website  Rampak  Pintar  Di  Desa  Kesambi Rampak Situbondo).” Prosiding Simposium Nasional , 2020, 464 – 92.
Hamidi.  “Analisis  Pembiayaan  Musyarakah  Terhadap  Laba  Bersih Pada PT Ba nk Muamalat Indonesia.” Jurnal Measurement 8, no.
3 (2014): 32 – 40.
Hanim,  Lathifah.  “Perlindungan  Hukum  Haki  Dalam  Perjanjian
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Waralaba  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum 26,  no.  2  (2011). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v26i2.210.
Hari  Sutra  Disemad i,  cindy  Kang.  “Tantangan  Penegakan  Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Pengembangan  Ekonomi
Kreatif  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0.” Jurnal  Komunikasi Hukum 7, no. 1 (2021): 87. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457.
Hayati,  Isra,  and  Sil vi  Rahmayani  Hasibuan.  “The  Effect  Of Mudharabah  And  Musyarakah  Financing  On  Return  On Equity In Syariah Banks In.” Proceeding International Seminar on Islamic Studies 2, no. 1 (2021): 374 – 82.

## Hermansyah, Hermansyah. “Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan
Prinsip  Mudharabah  Pada  Bank  Syariah  Di  Indonesia Dihubungkan  Dengan  Fatwa  DSN  NO.  15/DSN- MUI/IX/2000.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 4, no. 1 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.350.
Ifada  Qurrata  A’yun  Amalia,  Endang  Prasetyawati.  “ Karakteristik Asas Proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba.” Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune 2,  no.  2 (2019): 176.
Irvan  Muhamad  Rizky,  Azib.  “Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah,
Murabahah  Dan  Musyarakah  Terhadap  Return  On  Assets.” Jurnal  Riset  Manajemen  Dan  Bisnis 1,  no.  1  (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35.
Kadir, A. Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran . Jakarta: Amzah, 2013.
Khairi,  Awalul.  “Analisis  Industri  Ritel  Di  Kota  Padang  Tanpa Keberadaan  Dua  Waralab a  Ritel  Indomaret  Dan  Alfamart.” Journal  Of  Science  Education  And  Managements  Business 1,  no.  1 (2021).

## Kohari Amaludin, and Dewi Fatmasari, and Abdul Fatakh. “Kontrak
Kerja  sama  Dan  Bagi  Hasil  Bisnis  Franchise  Agen  Tiki Sumber  Kabupaten  Cirebon  Dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi  Islam.” Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2019): 75 – 83.
Latif,  Chefi  Abdul.  “Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Pembiayaan Musyarakah  Di  Perbankan  Syariah.” Aksy:  Jurnal  Ilmu
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Akuntansi  Dan  Bisnis  Syariah 2,  no.  1  (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857.
Lestario,  Febrilian.  “Dampak  Pertumbuhan  Bisnis  Franchise Waralaba  Minimarket  Terhadap  Perkembangan  Kedai Tradisional  Di  Kota  Binjai.” Jurnal  Manajemen  Tools 7,  no.  1 (2017).
M.  Hawin,  Budi  Agus  Riswandi. Isu-Isu  Penting  Hak  Kekayaan Intelektual  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2020.
Moh  Erfan  Arif,  Rila  Anggraeni,  Rila  Aggraeni,  Risca  Fitri  Ayuni.
Bisnis Waralaba . malang: UB Press, 2021.
Nasution, Rahmayati. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil  Bank  Syariah  Di Indonesia.” Kumpulan  jurnal  dosen  universitas  muhammadiyah sumatera utara , 2017, 19.
Netral,  Hanan.  “Pengertian  Bisnis  Dan  Tujuan  Bisnis.” hariannetral.com,  2022.  https:/hariannetral/pengertian-bisnis- dan-tujuan-bisnis.com.
Norvadewi,  Akhmad  Nur  Zaroni.  “Pengaruh  Service  Quality Terhadap  Kepuasan  Nasabah  Bank  Syariah.” AL  TIJANI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2019).
Purnomo,  Listiya  Ike.  “Pengaruh  Intellectual  Capital  Terhadap Profitabilitas  Pada  Perusahaan  Industri  Jasa  Sektor  Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2015.”
Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 1, no. 1 (2018): 83.
Ranaswijaya, Ranaswijaya. “Implementasi Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 DAN 15  Tahun  2000  (Study  Kasus  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Curup).” Disclosure:  Journal  of  Accounting  And  Finance 1,  no.  1
(2021):
2021. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/disclosure.v1i1.2
932.
Riyan Pradesyah, Nur Aulia. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah  Terhadap  Profitabilitas  Pada  PT.  Bank  Syariah Mandiri.” Aghniya:  Jurnal  Ekonomi  Islam 3,  no.  1  (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Faghniya.v3i1.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## 5852.
Santosa, Eko Budi. “Perjanjian Waralaba Dalam Kegiatan Jenis Usaha
Ritel.” Sapientia et Virtus 3,
no. 2 (3AD).
https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.181.
Slamet  Hartanto,  Devid  Frastiawan  Amir  Sup.  “Konsep  Hybrid Contract  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fatwa  DSN- MUI.” Journal of Islamic Economics and Finance Studies 3, no. 1 (2022): 43.
Sultoni,  Hasan.  “Tinjauan  Kritis  Hadits  Tentang  Prinsip  Distribusi (Revenue  Sharing  Dan  Profit  Sharing)  Dalam  Fatwa  DSN- MUI  NO  15/DSN- MUI/IX/2000.” Jurnal  Eksyar 5,  no.  1
(2018): 1 – 19.
Tanjung,  Annisyah  Amelia  Hafni.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pelaku  Usaha  Pasar  Tradisional  Terkait  Keberadaan  Pasar Ritel  Modern  Dengan  Pola  Waralaba  (Studi  Di  Barus, Tapanuli Tengah).” Universitas Umater a Utara, 2020.
Tao  li,  Rong  Zhang,  Senlin  Zhao,  Bin  Liu.  “Low  Carbon  Strategy Analysis under Revenue-Sharing and Cost- Sharing Contracts.” Journal of Cleaner Production 212, no. 1 (2019): 1462 – 77.
Vista Qonitah Qotrun Nuha, Ade Sofyan Mulazid*. “Pengaruh Np f, Bopo  Dan  Pembiayaan  Bagi  Hasil  Terhadap  Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Al-Uqud: Journal of Islamic Economics 2, no. 95 (2018): 168 – 82.
Wawancara  dengan mitra  bisnis  waralaba  di  Kabupaten  Kudus  pada tanggal 24 Maret 2022.
Wawancara  dengan mitra  bisnis  waralaba  di  Kabupaten  Kudus  pada tanggal 4 April 2022.