https://jamsi.jurnal-id.com

## Sosialisasi UUTPKS untuk Mencegah Segala Bentuk Kekerasan pada Wanita dan Anak di Wilayah Kediri
Novi Nitya Santi 1 , Ita Kurnia* 2 , Alfi Laila 3 , Kukuh Andri AKA 4 , Dhian Dwi Nur Wenda 5 , Abdul Aziz Hunaifi 6 , Wahid Ibnu Zaman 7 , Den Ayu Putri Pandan Sari 8
1,2,3,4,5,6,7,8 Universitas Nusantara PGRI, Kediri, Indonesia *e-mail: novinitya@gmail.com 1 , itakurnia@unpkediri.ac.id 2 , alfilaila@unpkediri.ac.id 3 , kukuh.andri@unpkediri.ac.id 4 , dhian.2nw@unpkediri.ac.id 5 , hunaifi@unpkdr.ac.id 6 , wahidibnu@unpkediri.ac.id 7 , mashaputry3@gmail.com 8

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, mulai  dari  kekerasan  nonfisik  atau  verbal  dan  fisik.  Hal  inilah  yang  kemudian  membuat  masyarakat mendorong  pemerintah  untuk  menetapkan  Undang-Undang  yang  berlaku  secara  luas  dalam  rangka menghapuskan berbagai kekerasan. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, hingga kini belum terbentuk Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku dan memberikan perlindungan  kepada  korban.  Oleh  karena  itu,  metode  pada  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu  penyampaian materi oleh narasumber kemudian di akhir kegiatan peserta membuat poster  dengan aplikasi canva yang berisi tentang informasi UUTPKS. Dengan begitu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki harapan untuk  mencegah  segala  bentuk  kekerasan  seksual.  Hal  ini  dilakukan  dengan  membuat  dan  menyebarkan poster melalui sosial media agar  seluiruh  masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri sadar  terhadap bahaya tindak kekerasan seksual. Khususnya juga mengetahui cara pencegahannya agar Kabupaten dan Kota Kediri dapat menjadi kota nol TPKS. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi UUTPKS kepada lapisan masyarakat agar dapat menjadi proteksi diri bagi anak dan perempuan.
Kata kunci : Anak, Perempuan, Proteksi Diri, UUTPKS

## Abstract
Violence against children and women is a form of human rights violation. Various forms of violence against women continue to develop in people's lives, ranging from lure violence to dare violence. This is what then  makes  the  community  push  the  government  to  stipulate  laws  that  apply  broadly  in  the  context  of eliminating  various  forms  of  violence.  The  draft  Law  on  the  Elimination  of  Sexual  Violence  (UU  TPKS)  has repeatedly been included in the National Legislation Program, but so far no law has been formalized as a pillar of upholding justice that forms the basis for imposing sanctions on perpetrators and providing protection for victims. Therefore, the method in this community service activity is directed by the resource person, and at the end  of  the  activity,  the  participants  make  a  poster  with  the  Canva  application  that  contains  UUTPKS information. Thus, community service activities have the hope of preventing all forms of sexual violence. This is done by making and distributing posters through social media so that all the people of the Regency and City of Kediri are aware of the dangers of acts of sexual violence. In particular, knowing how to prevent it so that the Regency and City of Kediri can become a zero-TPKS city Therefore, it is necessary to socialize UUTPKS among layers of society so that it can become self-protection for children and women.
Keywords : Children, Self Protection, UUTPS, Women

## 1. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak-hak  dasar  yang  melekat  pada  tiap  manusia  secara alamiah karena kemanusiaannya langsung. Hak asasi manusia ini berlaku secara universal, yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa adanya pembedaan atas dasar ras, suku, agama, ataupun jenis  kelamin.  Di  negara  Indonesia,  legitimasi  atas  jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia tersebut  telah  diatur  secara  gamblang  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Meskipun melewati sejarah yang panjang dalam pembahasannya, pengaturan mengenai hak asasi manusia tersebut  akhirnya  bermuara  pada  pengakuan  atas  hak  asasi  manusia  yang  telah  dicantumkan
https://jamsi.jurnal-id.com
secara  tertulis  dan  jelas  dalam  Undang-undang  Dasar  maupun  Undang-undang,  salah  satunya seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.
Bicara  soal  kesamaan  hak  berdasarkan  jenis  kelamin,  secara  biologis  manusia  dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, melekat pula hak-hak asasi manusia pada keduanya. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi perlakuan yang berbeda terhadap kaum  perempuan.  Perempuan  kerap  dinilai  hanya  sebagai  makhluk  domestik,  hingga  dikenal adanya istilah bahwa perempuan cukup mengurus tiga hal saja. Tiga hal tersebut meliputi dapur, sumur dan kasur. Perempuan pula termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap tindakan- tindakan  yang  dapat  merusak  ataupun  melukai martabatnya,  seperti  kekerasan,  pemerkosaan maupun pelecehan. Perlakuan-perlakuan seperti ini terjadi sebab kedudukan perempuan yang dianggap lemah dan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan sejatinya merupakan manusia yang berhak atas hak-hak yang sama seperti laki-laki. Misalnya, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, serta hak-hak asasi lainnya.
Pembahasan  yang  tadinya  hanya  dimulai  dari  kelompok  kecil  pun  mulai  meluas  dan menciptakan  pembahasan-pembahasan  yang  lebih  serius  dan  universal.  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  yang  menjadi  titik  awal  terbentuknya  berbagai  pedoman  bagi  negara-negara  di  dunia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lah yang menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi- aspirasi  para  perempuan.  Pembahasan  mengenai  perempuan  pun  mulai  sampai  pada jangkainternasional,  termasuk  tuntutan-tuntutan  untuk  adanya  kesetaraan  bagi  kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta perlu diberikannya hak-hak yang sama pula. Perjuangan kaum perempuan yang melalui proses panjang kiranya hingga kini membuahkan hasil, sehingga telah  terbentuk  beberapa  instrumen,  baik  internasional  maupun  nasional,  yang  memberikan jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan. Dalam lingkup nasional misalnya, perempuan memang mendapatkan tempat khusus melalui pengaturan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum, hak-hak yang diberikan kepada kaum perempuan dalam Undang-Undang sama seperti hak yang dimiliki kaum laki-laki, tetapi hak-hak perempuan lebih dipertegas lagi.
Hak asasi perempuan didasarkan oleh hak perspektif gender dan hak anti diskriminasi. Selain  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  pengaturan  perlindungan  hak perempuan secara rinci terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang masih tersebar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, tentu saja aturan-aturan formal yang ada tidak  serta  merta  menghapus  berbagai  upaya  diskriminasi  maupun  marginalisasi.  Upaya diskriminasi  terhadap  perempuan  berupa  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan perbedaan gender,  dengan  tujuan untuk  menyerang  harkat dan  martabat,  merugikan  maupun membahayakan  perempuan.  Diskriminasi  yang  terjadi  pada  perempuan  dapat  terjadi  dalam bentuk kekerasan yang menyerang secara fisik, psikis, dan seksual. Di dalam perkembangan dunia yang semakin pesat dan canggih seperti saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kontak fisik. Namun, dapat juga dilakukan secara daring dengan sarana teknologi dan internet.  Kemudahan  teknologi  dan  akses  internet  menimbulkan  berkembangnya  berbagai macam kekerasan-kekerasan yang dialami perempuan melalui daring. Padahal sesuai amanat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki, haruslah terbebas dari  berbagai  upaya  kekerasan  dan  diskriminatif,  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan telah diakui oleh dunia sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, baik dilakukan secara langsung atau melalui daring, kekerasan terhadap perempuan harus dapat diberantas dan terjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan, yang pada hakikatnya juga seorang manusia.
Permasalahan  yang  kemudian  muncul,  apakah  instrumen  dalam  penegakan  hak  asasi perempuan  khususnya  dalam  upayanya  mencegah  dan  mengurangi  jumlah  kekerasan  seksual sudah cukup untuk dijadikan sebagai payung hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan. Sosialisasi  UUTPKS  yang  sudah  disahkan  merupakan  hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk dilakukan  agar  segala  bentuk  kekerasan  seksual  dapat  dicegah  dan  tidak  terulang  kembali.
https://jamsi.jurnal-id.com
UUTPKS  memiliki  tujuan  mencegah  segala  kekerasan  seksual;  menangani,  melindungi, memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan tersebut.
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dilatarbelakangi  dari  pengalaman  empiris  secara langsung dalam hibah sebelumnya yang didanai oleh Kemenristek Dikti melalui program hibah riset  mandiri  dosen  kategori  riset  keilmuan  anggran  2021-2022  dengan  tema  pendampingan belajar  anak  dampak  pandemi  Covid-19  pada  10  SDN  yang  berada  di lima kecamatan di Kabupaten Kediri wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) sejak bulan Desember 2019. Selama tiga bulan melakukan penelitian ditemukan empat kasus berupa  kasus pornografi dan penyimpangan  perilaku  di  empat  wilayah  yang  berbeda.  Keempat  kasus  tersebut  tidak mendapatkan  perhatian  dan  penanganan  yang  cukup  dari  pihak  pimpinan  wilayah  setempat. Kepedulian dan perhatian hanya muncul dari guru  sekolah masing-masing. Selain itu,  kendala yang muncul dari upaya perlindungan anak dan perempuan bagi masyarakat khususnya di desa adalah tidak adanya institusi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang khusus melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Sentra penanganan hanya berada di Ibu kota Kabupaten dimana untuk penanganan yang dilakukan secara mandiri (wali atau keluarga korban) memerlukan  waktu  dan pembiayaan  yang  tidak  sedikit,  sehingga  sering  keluarga  atau  korban tidak meneruskan kasus yang dialaminya.
Berdasarkan  paparan  fonomena  permasalahan  tersebut  sangat  diperlukan  sebuah penanganan yang  terpadu  dan  responsif  dari  setiap  wilayah  desa  pada  kegiatan  sosialisasi UUTPKS  (Undang-undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual)  dengan  berisikan  relawan  dari kalangan masyarakat ditambah dengan unsur mahasiswa yang telah terlatih dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Saat ini Kabupaten Kediri baru memiliki Satgas PPA di 20 desa dari 343 desa yang ada. Tentu saja kondisi ini masih jauh dari proporsi ideal upaya pencegahan dan penangan kekerasan pada anak dan perempuan. Namun dengan adanya kegiatan yang bermanfaat yaitu sosialisasi inilah yang membentuk kalangan masyarakat dan mahasiswa berfikir  kritis  dan  logis  agar  dapat  memilah  dampak  baik  dan  buruk  dari  kasus  yang  tengah beredar luas saat ini. UUTPKS memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk ke kerasan seksual; menangani,  melindungi,  dan  memulihkan  korban;  melaksanakan  penegakan  hukum  dan merehabilitasi  pelaku;  mewujudkan  lingkungan  tanpa  kekerasan  seksual  dan  menjamin ketidakberulangan  kekerasan  tersebut.  Tujuan  dari  pelaksanaan  pengabdian  ini  yaitu  agar masyarakat  atau  peserta  acara  sosialisasi  ini  dapat  mengetahui  bentuk  dan  sanksi  kekerasan seksual  sesuai  UU  atau  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  mengetahui  bentuk  dan  sanksi  TPKS diharapkan mampu menekankan terjadinya TPKS di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.
Sosialisasi  UU  No.12  Th.  2022  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  dan  perlindungan negara kepada WNI  terhadap segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut masih  berumur 8 bulan yang mana masyarakat harus tahu bagaimana isi dan penjelasannya. Seminar sosialisasi ini dihadiri  oleh  mahasiswa,  dosen,  guru  SD  Mitra  dan  beberapa  ormas  diantaranya  fatayat  NU Kabupaten dan Kota Kediri, PW Aisyiah Kabupaten dan Kota Kediri, Nasyiatul Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Kediri dan IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslim Kediri). Seminar dihadiri oleh Ibu Ferry Silviana Abu Bakar, S.P. selaku Ketua PKK Kota Kediri, Ibu Dewi Mariya Ulfa selaku Wakil Bupati Kabupaten Kediri dan Ketua Fatayat Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari, M.MRS. selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Kediri, dan Dr. Zainal Arifin,S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNISKA. Kegiatan ini merupakan bukti nyata kepedulian UNP Kediri terhadap masyarakat Kediri Raya terutama pada anak dan perempuan agar terhindar dari tindak kekerasan seksual.

## 2. METODE
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diikuti oleh mahasiswa PGSD, dosen PGSD, guru  selah  mitra,  anggota  Fatayat  NU  Kota  dan  Kabupaten  Kediri,  PW  Aisyiyah  Kota  dan Kabupaten  Kediri,  dan  Ikatan  Pengusaha  Muslim  Kota  Kediri.  Kegiatan  ini  telah  dilaksanakan secara tatap muka tanpa melupakan penerapan disiplin kesehatan yang ketat dengan mencuci
https://jamsi.jurnal-id.com
tangan,  menggunakan  masker,  serta  tempat  duduk  yang  sudah  berjarak.  Perlengkapan  yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi power point, google form, whatsapp, dan alat tulis  menulis.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  secara  tatap  muka  di  gedung  A-5  lantai  2  Kampus Universitas  Nusantara  PGRI  Kediri  tanggal  31  Januari  2023.  Penyampaian  materi  oleh narasumber  dicatat  oleh  peserta  kemudian  di  akhir  kegiatan  peserta  diminta  untuk  membuat poster yang berisi tentang informasi UUTPKS. Pada hari yang sama peserta mengirimkan tugas melalui  google  drive.  Pembuatan  poster  dilakukan  menggunakan  aplikasi  Canva.  Pada  tabel  1 memperlihatkan rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci.
Tabel 1. Agenda Kegiatan Pengabdian Waktu Waktu Agenda Pelaksana Selasa, 31 Januari 2023  Pemaparan Materi-1 Pemaparan Materi-2 Pemaparan Materi-3 Pemaparan Materi-4 dr. Nurwulan Andadari, M.Mrs. Dr. Zainal Arifin, S.H., M.H. Novi Nitya Santi, S.Pd., M.Psi. Bagus Amirul Mukmin, M.Pd. Pembuatan Poster Menggunakan Canva Aplikasi peserta Respon Pembuatan Poster Semua Peserta

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Materi disampaikan dalam 4 sesi. Sesi pertama tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap Pencegahan dan Penanganan TPKS, sesi kedua tentang Teori dan Praktik Hukum Penanganan  Korban  Kekerasan  Seksual,  sesi  ketiga  tentang  Pendampingan  dan  Penanganan Korban Kekerasan Seksual, dan sesi keempat tentang Pelatihan Pembuatan Poster atau  Media Menggunakan Aplikasi Canva untuk Kampanye Sosial dan Komersial.
Gambar 1. Pemaparan materi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pencegahan dan penanganan
Dalam  penjelasan  narasumber,  dr.  Nurwulan  Indadari,  M.Mrs.,  Dinas  Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri mencatat kekerasan anak dan perempuan di tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Di tahun 2020 ada 50 kasus sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 79 kasus. Awal tahun 2022 tercatat tanggal 1 hingga 10 Januari kasus kekerasan anak ini mencapai 5 kasus. Sebagian  besar  kasus  ini  menimpa  perempuan  berusia  18  tahun  ke  bawah  dan  pelaku  sudah dikenal. Pelaku lebih banyak orang dekat dan kasus penemuan kasus terbesar adalah kehamilan di luar nikah dan keduanya pihak belum siap menikah.
Narasumber menjelaskan dalam kondisi seperti ini DP2KBP3A memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan rumah tangga dan seksual. DP2KBP3A berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan  Terpadu  Kekerasan  Dan  Perlindungan  Perempuan  Anak  (TPTPKP2A) Kabupaten  Kediri.  Tim  ini  merupakan  tim  lintas  instansi  di  Kabupaten  Kediri  yang  terkait penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
https://jamsi.jurnal-id.com
Adanya peningkatan kasus kekerasan pada perempuan di tahun 2020 hingga tahun 2022 ini karena peran orang tua yang kurang maksimal dan ruang bergaul anak. Secara umum pelaku sudah  di  atas  usia  18.  Namun  juga  ada  pelaku  usia  15  tahun.  Sehingga  mereka  tidak  siap menghadapi kenyataan adanya kehamilan diluar nikah resmi. Disini telihat bahwa fungsi keluarga saling melindungi kurang capaianya. Hal ini menyebabkan si anak tidak ada pengawasan dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya kasus ini dialami pada keluarga yang broken home dan orangtua yang bekerja di luar negeri.
Narasumber  menjelaskan  jika  pelaku  mayoritas  adalah  orang  terdekat  korban.  Selama pandemi  jumlah  kasus  meningkat.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  perubahan  perilaku  masyarakat sebagai  bentuk  dampak  selama  pandemi  Covid-19.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  faktor ekonomi  hingga  seseorang  bisa  berperilaku  menyimpang  hingga  terjadi  kekerasan  terhadap perempuan dan anak.
Gambar 2. Pemaparan materi tentang teori dan praktik hukum penanganan korban kekerasan seksual
Dr.  Zainal  Arifin,  S.H.,  M.H.  menjelaskan  ada  dua  kategori  yang  termasuk  ke  dalam kekerasan  seksual,  yaitu  kekerasan  seksual  berat  dan  kekerasan  seksual  ringan.  Kekerasan seksual  merupakan  perbuatan  pidana  yang  dilarang  oleh  hukum.  Kekerasan  seksual  adalah perbuatan merendahkan, menghina,  melecehkan, dan/atau  menyerang tubuh, dan/atau  fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, hingga termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.
Ada  dua  kategori  yang  termasuk  ke  dalam  kekerasan  seksual,  yaitu  kekerasan  seksual berat  dan  kekerasan  seksual  ringan.  Adapun  kategori  kekerasan  seksual  ringan  di  antaranya komentar  verbal  dan  gurauan  porno,  seperti  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh  ataupun  perbuan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau  menghina  korban.  Sedangkan  kategori  kekerasan  seksual  berat  diantaranya  pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror terhina, dan merasa dikendalikan;  pemaksaan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  korban  atau  pada  saat  korban tidak menghendaki; pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan, dan menyakitkan; pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan  tertentu;  terjadinya  hubungan  seksual  dimana  pelaku  memanfaatkan  posisi ketergantungan  korban  yang  seharusnya  dilindungi;  tindakan  kekerasan  seksual  dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
Perlindungan  korban  kekerasan  seksual  sama  halnya  dengan  perlindungan  hak  asasi manusia,  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Perlindungan  hukum  korban  kekerasan  seksual tertuang  secara  mendalam  pada  Pasal  5  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  memuat ketentuan  dasar  untuk  melindungi  hak-hak  saksi  dan  korban.  Pasal  5  menjelaskan  saksi  dan korban memiliki hak untuk:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
https://jamsi.jurnal-id.com
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan.
c. Membeirkan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapat penerjemah.
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
i. Dirahasiakan identitasnya.
j. Mendapatkan identitas baru.
k. Mendapatkan tempat kediaman sementara.
l. Mendapat tempat kediaman baru.
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
n. Mendapat nasihat hukum,
o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
p. Mendapatkan pendampingan
Selanjutnya narasumber memjelaskan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban,  mengatur  norma  baru  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  yang  berbunyi,  korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berfungsi sebagai pemberi bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, yang mana perempuan  dan  anak  adalah  yang  paling  rentan  menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Di  akhir pemaparan  materi  narasumber  memberikan  motivasi  untuk  setiap  lembaga  pendidikan membentuk satuan tugas anti kekerasan seksual.
Gambar 3. Pemaparan materi tentang pendampingan dan penanganan korban kekerasan seksual Narasumber ketiga Novi Nitya Santi, S.Pd., M.Psi. menjelaskan tentang Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tindang Pidana Kekerasan Seksual) yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2022  dan  diundangkan  pada  tanggal  09  Mei  2022.  UUTPKS  yang  disahkan  DPR  mengatur sembilan TPKS, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan  sterilisasi,  pemaksaan  perkawinan,  penyiksaan  seksual,  eksploitasi  seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Pelindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 Poin 18 UU No.12  Tahun  2022).  Kondisi  psikologis  adalah  suatu  keadaan  yang  ada  dalam  diri  seorang individu  yang  dapat  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  individu  tersebut.  Kondisi  psikologis
https://jamsi.jurnal-id.com
meliputi  sumber  kendali  diri,  keyakinan  diri,  dan  orientasi  tujuan.  Kondisi  psikologis  ini merupakan landasan keperibadian seorang individu.
Perlindungan  secara  umum  berupa  perhatian,  pengetahuan,  pengawasan,  pengarahan, dan pencegahan. Perlindungan secara khusus (bagi korban) berupa  perhatian, pendampingan, pengawasan, penguatan, dan pemberdayaan. Kebutuhan kongkrit perlindungan berasal dari tiga pilar.
Keluarga / masyarakat :
a. Pengetahuan (sosialisasi dan edukasi)
b. Kelompok/komunitas peduli (pokja/satgas)
c. Media kampanye ( medsos, booklet, poster , games dll)
Sekolah / pesantren / lembaga pendidikan:
a. Kurikulum/ kebijakan sekolah
b. Peraturan sekolah tertulis
c. Pelatihan
Pemerintah lokal /daerah :
a. Sosialisasi pencegahan
b. Pembentukan pokja atau satgas khusus
c. Pendamping / konselor
d. Rumah aman (safe house)
Gambar 4. Pemaparan materi tentang pelatihan pembuatan poster atau media menggunakan aplikasi Canva untuk kampanye sosial dan komersial
Materi terakhir tentang pembuatan poster dipaparkan oleh Bagus Amirul Mukmin, M.Pd. narasumber  menjelaskan  hakikat  poster.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  mengenalkan  aplikasi Canva. Sesuai dengan penjabaran narasumber sebelumnya, maka tugas peserta workshop kali ini adalah membuat poster yang berkaitan dengan UUTPKS.
Setelah  pemaparan  materi  selesai,  praktik  penggunaan  aplikasi  MEMRiSE  Setelah kegiatan  pemaparan  selesai  dilaksanakan,  peserta  kegiatan  mendapatkan  kesempatan  untuk mengaplikasikannya  dan  mempresentasikan  produknya  di  depan  secara  bergantian.  Selama kegiatan, peserta mengikuti dengan penuh antusias. Hal ini dapat dilihat dari 100% hasil poster yang  memuat  materi  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  sangat  kreatif.  Selanjutnya  100% peserta mengunggah hasil posternya di sosial media sebagai bentuk turut berpartisipasi dalam rangka  mengurangi  tindak  pidana  kekerasan  seksual  serta  mempersempit  tindakan  tersebut terulang  kembali.  Banyaknya  jumlah  like  dan  comment  di  unggahan  poster  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  hasil  dari  kegiatan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  harapan.  Keberhasilan peserta  membuat  poster  menggunakan  aplikasi  Canva  juga  menunjukkan  bahwa  aplikasi  ini efektif  dan  efisien  digunakan  untuk  melakukan  sosialisasi  UUTPKS  maupun  informasi  yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
Berdasarkan  penjabaran  hasil  dan  pembahasan  terkait  kegiatan  sosialisasi  UUTPKS, adapun perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian ini pada tabel berikut.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Tabel 2. Perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi UUTPKS
Sebelum Sesudah Kurangnya wawasan terkait UUTPKS Peserta memahami terkait UUTPKS Kurangnya  pemahaman  bentuk-bentuk TPKS Peserta  menjadi  tahu  bagaimana  bentuk- bentuk TPKS Kurangnya  pemahaman  terkait  sanksi kepada pelaku TPKS Peserta  memahami  apa  saja  sanksi  yang dapat  diberikan  secara  hukum  kepada pelaku TPKS Peserta  beranggapan  bahwa  TPKS  hanya berkaitan pada pelecehan seksual fisik Peserta  menjadi  tahu  bawa  tidak  hanya pelecehan  seksual  fisik,  namun  bisa memalui nonfisik/verbal Peserta  belum  tahu  bagaimana  cara pencegahan dan pelaporan TPKS Peserta menjadi tahu bagaimana pencegahan  dan  pelaporan  TPKS  dengan berbagai layanan yang tersedia. Kurangnya  kesadaran  terhadap  bahaya tindak kekerasan seksual Peserta menjadi antisipasi dan sadar akan bahaya tindak kekerasan sesual.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini memiliki  harapan untuk mencegah  segala bentuk  kekerasan  seksual;  menangani,  melindungi,  dan  memulihkan  korban;  melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan tersebut. Hal ini dilakukan dengan membuat dan menyebarkan poster melalui sosial media agar seluiruh masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri sadar  terhadap  bahaya  tindak  kekerasan  seksusal.  Khususnya  juga  mengetahui  cara pencegahannya agar Kabupaten dan Kota Kediri dapat menjadi kota nol TPKS.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru SD Mitra prodi PGSD UNP Kediri, begitupun  dengan  ormas-ormas  (fatayat  NU  Kab.  dan  Kota  Kediri,  PW  Aisyiah  Kab.  dan  Kota Kediri,  Nasyiatul  Muhammadiyah  Kab.  dan  Kota  Kediri  dan  IPEMI  /ikatan  pengusaha  muslim Kediri) yang telah memberi dukungan terhadap kelancaran dan keberhasilan pada pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Damayanti, R . (2020). Upaya Pemahaman Pantun pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesıa dengan Menggunakan Lagu “ Rasa Sayange ”. Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan , 1 (2), 133- 137. https://doi.org/10.37478/jpm.v1i2.419
Menkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/  Atau  Memerah  Air  Susu  Ibu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . Diakses 7 Juni 2017, pada http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013 %20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf
Oatley, T. (2004). International Political Economy: Interest and Institutions in the Global Economy . United States of America: Pearson Education, Inc.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  2  Tahun  2012.  Tentang  Rencana  Aksi  Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012
Wardani, P. T., Alwi, M., & Hakim, A. R. (2020). Pengembangan Bahan Ajar IPA Kelas V Sekolah Dasar  menggunakan  Multımedıa  Interaktıf  Berbantuan  Anıması  . Prima  Magistra:  Jurnal Ilmiah Kependidikan , 1 (2), 191-198. https://doi.org/10.37478/jpm.v1i2.658