ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 13, No: 01, Juli - 2024 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH AL-TAHIR IBNU ASYUR
Submited: May 2024 Revised: June 2024 Published: July 2024
Ach. Fauzan 1 , Moh. Hamzah 2
Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang 1,2 ach.fauzan673@gmail.com 1 , mohhamzah262@gmail.com 2
Abstract: Divorce is a complex social phenomenon with significant impacts on various aspects of life, particularly concerning child custody issues. Given that child custody has long been a topic of special interest among Islamic scholars and intellectuals, this research aims to explore how a holistic approach to child custody after divorce can be formulated and  implemented  using  Ibn  Ashur's  perspective  of maqāṣid  syarī’ah (objectives  of Islamic law). This study is normative legal research utilizing a conceptual approach, with Miles and Huberman's analysis theory applied as the analytical technique. The findings of  this  study  reveal  that  Ibn  Ashur  expanded  the  concept  of maqāṣid  syarī’ah by emphasizing  the  development  and  enhancement  of  human  quality  of  life,  beyond  the traditional focus on mere protection. In the context of child custody after divorce, Islam emphasizes  the  child's  well-being  as  the  primary  concern.  The  concept  of hadhanah encompasses the fulfillment of the child's physical, emotional, and spiritual needs, with shared responsibility between both parents, even after divorce. The holistic approach to child custody inspired by Ibn Ashur's thought emphasizes the importance of considering the  child's  natural  disposition  (fitrah),  flexibility  in  arrangements, maslahah (public interest)  as  the  main  principle,  equality  in  parental  roles,  and  respect  for  the  child's freedom to express their opinions.
Keywords : Ḥaḍānah, Maqāṣid Syarī’ah, Holistic Approach, Divorce
Abstrak: Perceraian  menjadi  fenomena  sosial  yang  kompleks  dan  memiliki  dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam persoalan hak asuh anak. Dengan persoalan hak asuh anak yang telah lama menjadi topik yang mendapat perhatian khusus  dari  para  ulama  dan  cendekiawan  Muslim,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan holistik dalam penanganan hak asuh anak pasca perceraian  dapat  dirumuskan  dan  diimplementasikan  dengan  menggunakan  perspektif maqāṣid  syarī’ah Ibnu  Asyur.  Kajian  ini  berjenis  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan pendekatan konseptual, yang kemudian teori analisis Meles dan Huberman menjadi teknik analisis yang diterapkan. Adapun hasil penelitian ini, dinyatakan bahwa Ibnu  Asyur memperluas  konsep maqāṣid syarī’ah dengan menekankan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia, melampaui fokus tradisional pada perlindungan semata.  Dalam  konteks  hak  pengasuhan  anak  pasca  perceraian,  Islam  menekankan pentingnya  kesejahteraan  anak  sebagai  prioritas  utama.  Konsep  hadhanah  mencakup
pemenuhan  kebutuhan  fisik,  emosional,  dan  spiritual  anak,  dengan  tanggung  jawab bersama antara kedua orang tua meskipun telah bercerai. Pendekatan holistik dalam hak asuh  anak  yang  diinspirasi  oleh  pemikiran  Ibnu  Asyur,  menekankan  pentingnya mempertimbangkan  fitrah  anak,  fleksibilitas  dalam  pengaturan,  kemaslahatan  sebagai prinsip utama, kesetaraan peran orang tua, dan penghormatan terhadap kebebasan anak dalam mengekspresikan pendapat.
Kata Kunci : Ḥaḍānah, Maqāṣid Syarī’ah, Pendekaan Holistik, Perceraian

## A. Pendahuluan
Tujuan perkawinan adalah membentuk  keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan materil. 1 Namun  perceraian  menjadi  fenomena  sosial  yang  kompleks  dan  memiliki dampak  signifikan  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  terutama  bagi  anak-anak  yang terlibat  di  dalamnya.  Dalam  konteks  hukum  keluarga  Islam,  persoalan  hak  asuh  anak pasca  perceraian  telah  lama  menjadi  topik  yang  mendapat  perhatian  khusus  dari  para ulama  dan  cendekiawan  Muslim.  Namun,  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan perubahan  sosial  yang  dinamis,  diperlukan  suatu  pendekatan  yang  lebih  komprehensif dan holistik dalam menangani isu ini.
Hak  asuh  anak,  atau  dalam  terminologi  fikih  Islam  dikenal  dengan  istilah ḥaḍānah , merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak hingga mencapai usia dewasa. 2 Kewajiban ini berlaku  baik  dalam  masa  ikatan  perkawinan  maupun  setelah  terjadinya  perceraian. Namun,  realitas  menunjukkan  bahwa  implementasi  hak  asuh  anak  pasca  perceraian seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas yang tidak sederhana.
Dalam  konteks  Indonesia,  sebagai  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  di dunia, 3 persoalan hak asuh anak pasca perceraian memiliki dimensi yang unik. Di satu sisi, Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam, hukum adat,  dan  hukum  nasional  saling  berinteraksi  dan  mempengaruhi.  Di  sisi  lain, perkembangan  sosial-ekonomi  dan  perubahan  pola  pikir  masyarakat  turut  membentuk dinamika baru dalam penanganan kasus-kasus hak asuh anak. Menghadapi kompleksitas tersebut,  pendekatan  holistik  menjadi  suatu  keniscayaan.  Pendekatan  ini  tidak  hanya melihat aspek hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional,  sosial,  dan  spiritual  anak  sebagai  entitas  yang  utuh.  Dalam  konteks  ini,
1 Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam (Kairo: Universitas Al- Azhar, 2010).
2 Umul  Khair,  “Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian,” JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) 5, no. 2 (2020): 291, https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231.
3 Oktoviana  Banda  Saputri,  “Pemetaan  Potensi  Indonesia  Sebagai  Pusat  Industri  Halal  Dunia,” Jurnal Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah 5,  no.  2  (2020):  23–38, https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127.
maqāṣid  syarī’ah (tujuan-tujuan  syariah)  yang  dikembangkan  oleh  Ibnu  Asyur menawarkan kerangka konseptual yang relevan dan aplikatif.
Ibnu Asyur, seorang ulama Tunisia yang hidup pada abad ke-20, dikenal sebagai salah  satu  pemikir  Muslim  kontemporer  yang  berhasil  mengembangkan  teori maqāṣid syarī’ah secara  sistematis  dan  komprehensif. 4 Berbeda  dengan  pendekatan  tradisional yang cenderung membatasi maqashid pada lima aspek utama (perlindungan agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta),  Ibnu  Asyur  memperluas  cakupan  maqashid  dengan memasukkan aspek-aspek sosial dan moral yang lebih luas. Dalam pemikiran Ibnu Asyur, maqāṣid syarī’ah tidak hanya berfokus pada perlindungan ( hifzh ) semata, tetapi juga pada pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  manusia.  Ia  menekankan  pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum  Islam.  Pendekatan  ini  sangat  relevan  dalam  konteks  hak  asuh  anak  pasca perceraian, di mana berbagai faktor sosial,  ekonomi, dan psikologis saling berinteraksi dan mempengaruhi.
Pembelajaran  holistik  memandang  manusia  secara  utuh,  dalam  arti  manusia dengan  unsur  kognitif,  afeksi  dan  perilakunya. 5 Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan holistik dalam penanganan hak asuh anak pasca perceraian  dapat  dirumuskan  dan  diimplementasikan  dengan  menggunakan  perspektif maqāṣid syarī’ah Ibnu Asyur. Dengan menggabungkan pemikiran progresif Ibnu Asyur dengan realitas kontemporer, artikel ini berupaya menawarkan suatu kerangka konseptual yang  tidak  hanya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  tetapi  juga  responsif  terhadap kebutuhan dan tantangan zaman modern.
Meskipan  terdapat  beberapa  penelitian  tentang  hak  pengasuhan  anak,  misalnya penelitian  Islami, 6 Werdiningsih, 7 Mandey, 8 dan  Aris. 9 Akan  tetapi  masih  belum  ada penelitian yang memberikan kajian tentang penggunaan pendekatan holistik dalam hak asuh anak ini. Di mana pendekatan holistikini akan menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif antara kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.
4 Fuat  Hasanudin,  “Buku-Maqashid  al-Syariah  Ibn  ‘Asyur:  Rekonstruksi  Paradigma  Ushul  Fikih,” ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab 1, no. 1 (2020): 172–87, https://orcid.org/0000-0003-3044-6647; Moh. Hamzah, “Rokat Tase’ in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study  of  Madura Island,” Media  Syari’ah :  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  dan  Pranata Sosial 24, no. 1 (2022): 132, https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.12729.
5 Sanusi Herman, “Implementasi Pembalajaran Holistik dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa,” Universitas Muslim Maros 1 (2019): 23–34.
6 Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 6,  no.  2  (2019):  181–94, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715.
7 Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak,” IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 1, no. 1 (2020): 1–16, https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062.
8 Titania  Brintney  Angela  Mandey,  Karel  Yossi  Umboh, dan  Deine  R.  Ringkuangan,  “Hak  Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lex Privatum Vol.IX, no. 9 (2021): 63– 72.
9 Aris Aris dan Fikri Fikri, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian,” Al-MAIYYAH : Media  Transformasi  Gender  dalam  Paradigma  Sosial  Keagamaan 10,  no.  1  (2017):  89–102, https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
Konsep  ini  paralel  dengan  prinsip taʿāwun (kerjasama)  yang  diusung  oleh  ibnu  asyur sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan maqāṣid syarī’ah . Dalam konteks hak asuh anak, taʿāwun dapat dimanifestasikan melalui pengaturan pengasuhan bersama ( co-parenting )  yang  memungkinkan  kedua  orang  tua  tetap  berperan  aktif  dalam kehidupan  anak,  meskipun  dalam  kapasitas  yang  berbeda.  Dengan  menggunakan perspektif maqāṣid  syarī’ah Ibnu  Asyur,  artikel  ini  akan  mengevaluasi  sejauh  mana kebijakan  dan  praktik  yang  ada  telah  mencerminkan  pendekatan  yang  holistik  dan berorientasi pada kemaslahatan anak.
Melalui  eksplorasi  dan  analisis  yang  mendalam,  artikel  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  signifikan  bagi  pengembangan  wacana  akademik  seputar  hak asuh  anak  dalam  perspektif  hukum  Islam  kontemporer.  Lebih  dari  itu,  artikel  ini  juga bertujuan  untuk  menawarkan  insight  praktis  bagi  para  pembuat  kebijakan,  praktisi hukum, dan pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus hak asuh anak pasca perceraian.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  hukum  normatif,  yang  juga dikenal  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal. 10 Pendekatan  ini  dipilih  karena  fokus penelitian  pada  aspek-aspek  teoretis  dan  konseptual  dari  hukum  Islam,  khususnya maqāṣid syarī’ah ,  serta  aplikasinya  dalam  konteks  hak  asuh  anak.  Penelitian  normatif memungkinkan  peneliti  untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep yang relevan dengan tema penelitian.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan konseptual  (conceptual  approach). 11 Pendekatan  ini  dipilih  karena  memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep kunci seperti pendekatan holistik,  hak  asuh  anak,  dan maqāṣid  syarī’ah Ibnu  Asyur  secara  mendalam.  Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan  berbagai  konsep  dan  teori  yang  relevan  untuk  mengembangkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  ( library  research ).  Metode  ini  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis sumber-sumber  tertulis  yang  relevan  dengan  topik  penelitian. 12 Sumber-sumber  yang akan dikaji mencakup karya-karya primer Ibnu Asyur, terutama yang berkaitan dengan teori maqāṣid syarī’ah. Literatur sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya yang membahas hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif
10 Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, no. 1 (2014): 15–35.
11 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Risearch) (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 41.
12 Abdul Manan, Metode Penelitian Etnografi (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021), 15.
Indonesia,  serta  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  yang  relevan dengan hak asuh anak di Indonesia.
Untuk  menganalisis  data  yang  telah  dikumpulkan,  penelitian  ini  menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Teknik ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Melalui  penerapan  metode penelitian  ini,  diharapkan  penelitian  dapat  menghasilkan  analisis  yang  mendalam  dan komprehensif  tentang  pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  dari perspektif maqāṣid  syarī’ah Ibnu  Asyur,  serta  implikasinya  terhadap  praktik  dan kebijakan di Indonesia.
Dengan  mempertimbangkan  kompleksitas  ini,  artikel  ini  bertujuan  untuk merumuskan rekomendasi yang tidak hanya ideal secara teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual.  Dengan  demikian,  artikel  ini  tidak  hanya  berupaya  menjembatani kesenjangan  antara  teori  dan  praktik,  tetapi  juga  antara  tradisi  dan  modernitas  dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan holistik yang diilhami oleh pemikiran progresif Ibnu Asyur, artikel ini beraspirasi untuk membuka jalan bagi penanganan hak asuh  anak  yang  lebih  humanis,  adil,  dan  berorientasi  pada  kemaslahatan  di  era kontemporer.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Maqāṣid syarī’ah dalam Perspektif Al-Tahir Ibnu Asyur
Maqāṣid  syarī’ah ,  atau  tujuan-tujuan  syariah,  merupakan  konsep  fundamental dalam  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah  mengalami  evolusi  signifikan  sepanjang sejarah. 13 Di antara para pemikir kontemporer yang memberikan kontribusi substansial terhadap  pengembangan  teori maqāṣid  syarī’ah, Ibnu  Asyur  menempati  posisi  yang sangat penting. Pemikiran Ibnu Asyur tentang maqāṣid syarī’ah tidak hanya menawarkan perspektif baru, tetapi  juga memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman modern.
Muhammad  al-Tahir  Ibnu  Asyur  (1879-1973),  seorang  ulama  Tunisia,  dikenal sebagai  salah  satu  pemikir  Muslim  paling  berpengaruh  di  abad  ke-20.  Lahir  dan dibesarkan  di  lingkungan  akademis  yang  kuat,  Ibnu  Asyur  mendapatkan  pendidikan tradisional di Universitas Zaituna, salah satu pusat pembelajaran Islam tertua di dunia. Namun,  pemikirannya  tidak  terbatas  pada  wacana  tradisional  semata.  Ia  berhasil mengintegrasikan  pemahaman  mendalam  tentang  warisan  intelektual  Islam  dengan kesadaran  akan  realitas  sosial-politik  modern.  Konteks  historis  pemikiran  Ibnu  Asyur tidak dapat dipisahkan dari situasi dunia Muslim pada awal abad ke-20. Pada masa itu, dunia  Muslim  sedang  menghadapi  berbagai  tantangan,  termasuk  kolonialisme, modernisasi, dan krisis identitas. Dalam konteks ini, Ibnu Asyur melihat urgensi untuk merevitalisasi  pemikiran  Islam,  khususnya  dalam  bidang  hukum  dan  etika,  agar  dapat
13 M  Nur  Fauzi,  “Menimbang  Urgensitas  Maqasid  al-Shariah  dan  Aplikasinya  di  Era  Kontemporer,” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (2020): 154–82, https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082.
merespons  secara  efektif  terhadap  perubahan  zaman  tanpa  kehilangan  esensi  ajaran Islam. 14
Ibnu  Asyur  mendefinisikan maqāṣid  syarī’ah sebagai  "makna-makna  dan hikmah-hikmah  yang  diperhatikan  dan  dipelihara  oleh  syari'  dalam  setiap  bentuk penentuan  hukum-Nya". 15 Definisi  ini  menekankan  bahwa  setiap  aturan  dalam  syariah memiliki  tujuan  dan  hikmah  tertentu  yang  harus  dipahami  dan  diimplementasikan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung membatasi Maqashid pada lima aspek  utama  (perlindungan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta),  Ibnu  Asyur memperluas cakupan Maqashid dengan memasukkan aspek-aspek sosial dan moral yang lebih luas.
Dalam karya monumentalnya, "Maqāṣid al-Syarīʿah al-Islāmiyyah", Ibnu Asyur menguraikan  pemikirannya  tentang Maqāṣid  syarī’ah secara  sistematis.  Ia  membagi Maqashid menjadi dua kategori utama: 16 (a) Maqāṣid ʿĀmmah (Tujuan-tujuan Umum). Ini  mencakup  prinsip-prinsip  umum  yang  menjadi  dasar  seluruh  aspek  syariah,  seperti fitrah, samāhah (toleransi), maṣlaḥah (kemaslahatan),  dan  keadilan.  (b) Maqāṣid Khāṣṣah (Tujuan-tujuan  Khusus).  Ini  berkaitan  dengan  tujuan-tujuan  spesifik  dalam bidang-bidang tertentu hukum Islam, seperti hukum keluarga, muamalah (transaksi), dan jinayah (hukum pidana).
Salah  satu  kontribusi  signifikan  Ibnu  Asyur  adalah  perluasan  konsep maqāṣid syarī’ah. Ia tidak hanya fokus pada perlindungan (hifzh) sebagaimana dalam teori klasik, tetapi  juga  menekankan  pada  pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  manusia. Beberapa  aspek  penting  dalam  perluasan  konsep  Maqashid  menurut  Ibnu  Asyur meliputi: 17 (a) Fitrah ,  di  sini  dipahami  sebagai  sifat  alami  dan  potensi  positif  yang dimiliki manusia sejak lahir. (b) Samāhah (Toleransi), Ia melihat toleransi sebagai salah satu karakteristik esensial syariah. Menurut Ibnu Asyur, syariah tidak dimaksudkan untuk mempersulit kehidupan manusia, melainkan untuk memfasilitasi dan mempermudah. (c) Maṣlaḥah (Kemaslahatan),  di  mana  Ibnu  Asyur  memberikan  penekanan  khusus  pada aspek  ini.  Ia  melihat  bahwa  setiap  aturan  syariah  harus  dievaluasi  berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan umum. (d) Al-musāwah (Kesetaraan), yakni  Ibnu Asyur memasukkan prinsip kesetaraan sebagai salah satu tujuan syariah. Ia menekankan bahwa syariah bertujuan untuk menegakkan kesetaraan di antara manusia, terlepas dari perbedaan ras, gender, atau status sosial. (e) Al-ḥurriyyah (Kebebasan), di mana konsep kebebasan  dalam  pemikiran  Ibnu  Asyur  tidak  hanya  mencakup  kebebasan  fisik,  tetapi
14 Husni  Fauzan,  “Pemikiran  Maqashid  Syariah  Al-Tahir  Ibn  Asyur,” al-Mawarid  Jurnal  Syariah  dan Hukum (JSYH) 5, no. 1 (2023): 101–14, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.
15 Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu Ashur,” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): 184, https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657.
16 Hamzah, “Rokat Tase’ in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island.”
17 Oni  Sahroni  dan  Adiwarman  A.  Karim, Maqashid  Bisnis  &  Keuangan  Islam (Jakarta: Rajawali  Pers, 2015), 4; Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy ‘ala diwani al-amasah (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008); Muhammad Thahir ibnu Asyur, Maqashidal Syariah (Yordania: Dar al Nafais, 2001).
juga  kebebasan  berpikir  dan  berekspresi.  Ia  melihat  bahwa  syariah  bertujuan  untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan.
Pemikiran  Ibnu  Asyur  tentang maqāṣid  syarī’ah merepresentasikan  sebuah milestone penting dalam evolusi pemikiran hukum Islam. Dengan memperluas cakupan Maqashid  dan  mengembangkan  metodologi  yang  lebih  dinamis,  Ibnu  Asyur  telah memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan hukum  Islam untuk merespons secara efektif terhadap tantangan modernitas tanpa kehilangan akar spiritualnya.
Dalam  konteks  ini,  bisa  dipahami  bahwa  kontribusi  Ibnu  Asyur  tidak  hanya terletak  pada  perluasan  konsep  Maqashid,  tetapi  juga  pada  penekanannya  terhadap kontekstualisasi  dan  fleksibilitas  dalam  penerapan  hukum  Islam.  Pendekatan  ini membuka jalan bagi interpretasi yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus  mempertahankan  integritas  prinsip-prinsip  fundamental  Islam.  Konstribusi Ibnu  Asyur  terhadap  teori maqāṣid syarī’ah tetap  menjadi  sumber  inspirasi  yang  kaya bagi  para  pemikir  dan  praktisi  hukum  Islam  kontemporer.  Pemikirannya  menawarkan jalan  tengah  yang  menjembatani  kesenjangan  antara  kebutuhan  untuk  melestarikan warisan  intelektual  Islam  dan  tuntutan  untuk  merespons  realitas  dunia  modern  yang kompleks.
Dalam  konteks  global  yang  ditandai  oleh  pluralisme  dan  perubahan  cepat, pendekatan Maqashid yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur menawarkan kerangka yang berharga untuk memikirkan kembali peran hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. Dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umum, pemikiran Ibnu Asyur membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif antara Islam dan isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan.
Akhirnya, warisan intelektual Ibnu Asyur mengingatkan kita bahwa esensi syariah bukan  terletak  pada  penerapan  aturan-aturan  secara  kaku,  melainkan  pada  pencapaian tujuan-tujuan mulia yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam semangat inilah,  pemikiran maqāṣid  syarī’ah Ibnu  Asyur  terus  menjadi  sumber  inspirasi  dan panduan bagi mereka yang berusaha untuk menjembatani jurang antara idealisme Islam dan realitas dunia modern.

## 2. Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Islam
Fakta  kehidupan  menunjukkan  bahwa  tidak  sedikit  perkawinan  yang  dibangun dengan  susah  payah  pada  akhirnya  bubar  karena  kemelut  rumah  tangga  yang menghantamnya.  Ikatan  perkawinan  yang  dibangun  dalam  mahligai  cinta  dan  kasih sayang  dapat  terputus  karena  tidak  adanya  kecocokan  antara  suami  dan  isteri  seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami  atau  istri  atau  kehendak  keduanya,  hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyak  faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan  antara  suami  dan  istri  yang  tidak  saling  menghormati,  tidak  saling  menjaga
rahasia  masing-masing,  kehendak  rumah  tangga  yang  tidak  aman  dan  tenteram,  serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip. 18
Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. 19 Persoalan hak pengasuhan anak pasca perceraian merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang memiliki  implikasi  signifikan  terhadap  kesejahteraan  anak  dan  stabilitas  sosial.  Dalam konteks Islam, pengasuhan anak atau yang dikenal dengan istilah ḥaḍānah tidak hanya dipandang  sebagai  kewajiban  hukum  semata,  tetapi  juga  sebagai  amanah  moral  yang memiliki  dimensi  spiritual.  Pembahasan  ini  akan  mengeksplorasi  secara  komprehensif konsep,  prinsip,  dan  praktik  hak  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  dalam  perspektif Islam, dengan mempertimbangkan aspek-aspek doktrinal, yuridis, dan sosio-kultural.
Ḥaḍānah ,  secara  etimologis  berasal  dari  kata  " hidhn "  yang  berarti  "sisi"  atau "rusuk".  Secara  terminologis, ḥaḍānah didefinisikan  sebagai  pemeliharaan  dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus  dirinya sendiri. Para fukaha umumnya sepakat bahwa ḥaḍānah mencakup aspek-aspek pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. 20
Dalam  Al-Qur'an,  konsep  pengasuhan  anak  diisyaratkan  dalam  beberapa  ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:
ٰ وْلاَو ٰ دِل ٰ ت ٰٰ َٰنْعِضْر  ي ٰٰ ٰ ن هَد َلَْوَا ٰٰ ِْٰيَلْوَح ٰٰ ِْٰيَلِماَك ٰٰ ْٰنَمِل ٰٰ َٰداَرَا ٰٰ ْٰنَا ٰٰ ٰ مِتُّي ٰٰ َٰةَعاَض رلا ٰ ٰٰٰ ٰىَلَعَو ٰٰ ِٰدْو لْوَمْلا ٰٰ ٰهَل ٗ ٰٰ ٰ ن ه  قْزِر ٰٰ ٰ ن  تَُوْسِكَو ٰ ٰ ِفْو رْعَمْلِبِ ٰٰ َٰلَٰٰ ٰ ف لَك ت ٰٰ ٰ سْفَ ن ٰٰ ٰ لَِا ٰٰ اَهَعْس و ٰ ٰٰٰ َٰلَٰٰ ٰ اَض ت ٰ رٰٰ ٰ ةَدِلاَو ٰۢ اَهِدَلَوِب ٰٰ َٰلََو ٰٰ ٰ دْو لْوَم ٰٰ ه ل ٗ ٰٰ هِدَلَوِب ٗ ٰٰ ىَلَعَو ٰٰ ِٰثِراَوْلا ٰٰ ٰ لْثِم ٰ ٰ ذ َٰكِل ٰٰٰ ْٰنِاَف ٰٰ اَداَرَا ٰٰ ًٰلَاَصِف ٰٰ ْٰنَع ٰٰ ٰ ضاَرَ ت ٰٰ اَم هْ نِ م ٰٰ ٰ ر واَشَتَو ٰٰ َٰلَف ٰٰ َٰحاَن ج ٰٰ اَمِهْيَلَع ٰ ْٰنِاَو ٰٰ ُّْٰتّْدَرَا ٰٰ ْٰنَا ٰٰ ٰ ْو عِضَْتَْسَت اٰٰ ْٰم كَد َلَْوَا ٰٰ َٰلَف ٰ َٰحاَن ج ٰٰ ْٰم كْيَلَع ٰٰ اَذِا ٰٰ ْٰم تْم لَس ٰ ٰ ا م ٰٰٰ ا ْٰم تْ يَ ت ٰٰ ٰ ِفْو رْعَمْلِبِ ٰٰ او ق  تاَو ٰٰ َٰ  للا ٰٰ ٰ ْو مَلْعاَو اٰٰ ٰ نَا ٰٰ َٰ  للا ٰٰ اَِبِ ٰٰ َٰنْو لَمْعَ ت ٰٰ ٰ ْيِصَب ٰٰ . ٰ
“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan  cara  yang  patut.  Seseorang  tidak  dibebani,  kecuali  sesuai  dengan kemampuannya.  Janganlah  seorang  ibu  dibuat  menderita  karena  anaknya  dan  jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  berdasarkan  persetujuan  dan musyawarah  antara  keduanya,  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Apabila  kamu  ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 21
Ayat ini, meskipun secara eksplisit berbicara tentang penyusuan, secara implisit juga  mengandung  prinsip-prinsip  dasar  pengasuhan  anak,  termasuk  tanggung  jawab
18 Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.
19 Islami,  “Legalitas  Penguasaan  Hak  Asuh  Anak  Dibawah  Umur  (Hadhanah)  Kepada  Bapak  Pasca Perceraian.”
20 Abd rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 175; Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), 237.
21 QS. Al-Baqarah (2): 233.
bersama antara ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks ini, surah al-Baqarah  ayat  233  memberikan  panduan  penting  terkait  pengasuhan  anak,  terutama dalam  konteks  perceraian.  Ayat  ini  menekankan  beberapa  aspek  penting  yang  relevan dengan konsep ḥaḍānah , antara lain: Pertama , ayat ini memulai dengan anjuran agar ibu menyusui  anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  jika  memungkinkan.  Penyusuan  dianggap sebagai  bagian  penting  dari  pengasuhan  awal,  yang  tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan fisik anak tetapi juga membentuk ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Dalam konteks ḥaḍānah ,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peran  ibu  dalam  tahun-tahun  awal kehidupan anak sangat krusial dan harus didukung.
Kedua, ayat  ini  menegaskan  kewajiban  ayah  untuk  menyediakan  makanan  dan pakaian bagi ibu dan anak dengan cara yang patut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ibu mungkin menjadi pengasuh utama, ayah memiliki tanggung jawab finansial dan material untuk  mendukung  kesejahteraan  anak.  Hal  ini  mencerminkan  pentingnya  keterlibatan kedua  orang  tua  dalam  memastikan  kebutuhan  anak  terpenuhi,  meskipun  setelah perceraian.
Ketiga, ayat  ini menggarisbawahi  prinsip  bahwa  tidak ada satu  pihak pun yang harus dibuat menderita karena kewajiban pengasuhan. Seorang ibu tidak boleh dipaksa untuk menanggung beban yang tidak adil karena anak, dan sebaliknya, seorang ayah tidak boleh  dipaksa  untuk  melampaui  kemampuannya  dalam  menyediakan  nafkah.  Hal  ini menunjukkan bahwa dalam konteks ḥaḍānah , keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua orang tua harus diutamakan. Keempat, apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dan  persetujuan  bersama.  Ini  menunjukkan  bahwa  keputusan  terkait ḥaḍānah harus didasarkan  pada  kerjasama  dan  komunikasi  yang  baik  antara  orang  tua,  dengan mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  anak. Kelima, ayat  ini  juga  mengakui kemungkinan untuk menyusukan anak kepada orang lain (misalnya, pengasuh atau ibu susu), dengan syarat adanya kompensasi yang layak. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan ḥaḍānah , selama itu dilakukan dengan cara yang adil dan patut.
Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 233, konsep ḥaḍānah pasca perceraian dalam Islam  menekankan  pada  kesejahteraan  anak  dengan  mempertimbangkan  aspek  fisik, emosional, dan finansial. Ayat ini menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki peran penting  dan  tanggung  jawab  dalam  pengasuhan  anak,  meskipun  mereka  tidak  lagi bersama sebagai pasangan. Pentingnya keadilan, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara  orang  tua  menjadi  landasan  utama  dalam  menentukan  pengasuhan  anak  yang terbaik.  Prinsip-prinsip  ini  sejalan  dengan Maqāṣid  syarī’ah, yang  menekankan  pada perlindungan dan kesejahteraan individu dalam kerangka hukum Islam.
Hak  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  dalam  Islam  merupakan  isu  kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral. 22 Meskipun terdapat aturan-
22 Mohamad  Faisal  Aulia,  “Analisis  Perbandingan  Penerapan  Hukum  Keluarga  Di  Mesir  Dan  Di Indonesia,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 2, no. 2 (2022): 123– 32, https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327.
aturan  baku  dalam  fikih  klasik,  Islam  juga  memberikan  ruang  untuk  fleksibilitas  dan pertimbangan  kontekstual  dalam  implementasinya.  Prinsip  utama  yang  harus  selalu dipegang adalah kemaslahatan anak. Adapun dalam menghadapi tantangan kontemporer, diperlukan reinterpretasi dan kontekstualisasi konsep ḥaḍānah yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam namun juga responsif terhadap realitas modern. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pemahaman fikih, psikologi anak, dan ilmu sosial lainnya menjadi semakin penting dalam menangani kasus-kasus hak asuh anak.
Akhirnya, perlu ditekankan bahwa meskipun perceraian terjadi antara orang tua, tanggung  jawab  terhadap  anak  tetap  menjadi  kewajiban  bersama.  Islam  mengajarkan bahwa pengasuhan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanah moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan pemahaman ini,  diharapkan  implementasi  hak  pengasuhan  anak  pasca  perceraian  dapat  dilakukan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab, demi mewujudkan generasi Muslim yang berkualitas di masa depan.

## 3. Pendekatan  Holistik  dalam  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian:  Perspektif Maqāṣid syarī’ah Menurut Al-Tahir Ibnu Asyur
Persoalan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  merupakan  isu  yang  senantiasa memerlukan kajian mendalam dan komprehensif. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya melibatkan aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Dalam upaya mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi  semua  pihak,  terutama  anak-anak  yang  terdampak,  pendekatan  holistik  menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan menyeluruh anak sebagai subjek utama dalam kasus hak asuh.
Salah  satu  kerangka  pemikiran  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan pendekatan holistik dalam persoalan hak asuh anak adalah konsep maqāṣid syarī’ah yang dikembangkan  oleh  Ibnu  Asyur,  seorang  ulama  Tunisia  yang  hidup  pada  abad  ke-20. Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqāṣid syarī’ah menawarkan perspektif yang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan konsep Maqashid tradisional. Pendekatan Ibnu Asyur tidak hanya berfokus pada perlindungan lima aspek dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga menekankan pada pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.
Dalam konteks hak asuh anak, pemikiran Ibnu Asyur tentang maqāṣid syarī’ah dapat  memberikan  kerangka  konseptual  yang  komprehensif  untuk  menganalisis  dan menyelesaikan  persoalan  dengan  cara  yang  lebih  holistik.  Ibnu  Asyur  menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan universal syariah (maqashid 'ammah) serta tujuan- tujuan  khusus  (maqashid  khassah)  dalam  setiap  aspek  hukum  Islam.  Pendekatan  ini memungkinkan  kita  untuk  melihat  persoalan  hak  asuh  anak  tidak  hanya  dari  sudut pandang  aturan  fikih  yang  kaku,  tetapi  juga  dari  perspektif  yang  lebih  luas  yang mencakup kesejahteraan anak secara menyeluruh.
Berbeda  dengan  pendekatan  klasik  yang  lebih  fokus  pada  aspek  perlindungan (hifzh),  Ibnu  Asyur  menekankan  pentingnya  pengembangan  dan  peningkatan  kualitas hidup manusia. 23 Beberapa aspek kunci dalam pemikiran Ibnu Asyur yang relevan dengan diskusi kita tentang hak asuh anak pasca perceraian adalah fitrah, samāhah (toleransi), maṣlaḥah (kemaslahatan), al-musāwah (kesetaraan), dan al-ḥurriyyah (kebebasan).
a. Fitrah dalam Konteks Hak Asuh Anak
Konsep  fitrah  dalam  pemikiran  Ibnu  Asyur  merujuk  pada  sifat  alami  dan potensi positif yang dimiliki manusia sejak lahir. Dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian,  pemahaman  tentang  fitrah  ini  memiliki  implikasi  penting.  Pertama,  ia mengingatkan kita bahwa setiap anak memiliki potensi bawaan yang perlu dihargai dan  dikembangkan.  Kedua,  ia  menekankan  pentingnya  memelihara  dan  memupuk sifat-sifat positif anak, terlepas dari situasi keluarga yang dihadapinya.
Pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  harus  mempertimbangkan  aspek fitrah ini. Ini berarti bahwa pengaturan hak asuh tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum atau kepentingan orang tua, tetapi harus memperhatikan potensi  alami  dan  kebutuhan  perkembangan  anak.  Misalnya,  dalam  menentukan pengaturan tempat tinggal atau jadwal kunjungan, perlu dipertimbangkan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan bakat dan minat alami anak.
Lebih jauh lagi, pemahaman tentang fitrah ini juga mengimplikasikan perlunya dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami perceraian orang tua. Meskipun perceraian dapat menimbulkan trauma, pendekatan berbasis fitrah mengingatkan kita bahwa anak-anak memiliki ketahanan bawaan yang dapat diperkuat melalui dukungan yang tepat. Oleh karena itu, sistem hak asuh yang holistik harus mencakup penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis yang memadai bagi anak-anak.
b. Samāhah (Toleransi) dalam Pengaturan Hak Asuh
Konsep samāhah atau  toleransi  yang  ditekankan  oleh  Ibnu  Asyur  memiliki relevansi khusus dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian. Ibnu Asyur melihat toleransi  sebagai  karakteristik  esensial  syariah,  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi dan mempermudah kehidupan manusia, bukan mempersulit. Dalam konteks hak asuh, prinsip  ini  dapat  diterjemahkan  menjadi  pendekatan  yang  lebih  fleksibel  dan akomodatif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.
Pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  harus  mencerminkan  semangat samāhah ini.  Ini  berarti  bahwa  pengaturan  hak  asuh  tidak  boleh  kaku  atau  terlalu prescriptif,  melainkan  harus  memiliki  ruang  untuk  penyesuaian  dan  negosiasi. Misalnya, jadwal kunjungan atau pembagian waktu asuh harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan anak seiring pertumbuhannya, atau perubahan situasi orang tua.
Lebih dari itu, semangat samāhah juga harus tercermin dalam interaksi antara orang  tua  yang  bercerai.  Meskipun  pernikahan  telah  berakhir,  mereka  tetap  harus
23 M Muawaffaq, Faiqotun Ni’mah, dan Kholid Irfani, “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur,” Jurnal Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2021): 44–54.
bekerja sama dalam pengasuhan anak. Toleransi dan sikap saling menghargai antara mantan pasangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan  anak.  Sistem  hak  asuh  yang  holistik  harus  mendorong  dan memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang konstruktif antara orang tua, misalnya melalui program mediasi atau konseling keluarga.
c. Maṣlaḥah (Kemaslahatan) sebagai Prinsip Utama
Ibnu  Asyur  memberikan  penekanan  khusus  pada  konsep maṣlaḥah atau kemaslahatan  umum.  Ia  berpendapat  bahwa  setiap  aturan  syariah  harus  dievaluasi berdasarkan  kontribusinya  terhadap  kemaslahatan  umum.  Dalam  konteks  hak  asuh anak, prinsip ini mengharuskan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas pertimbangan lainnya.
Pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  harus  menjadikan maṣlaḥah anak sebagai  pertimbangan  utama  dalam  setiap  keputusan.  Ini  berarti  bahwa  pengaturan hak asuh tidak boleh didasarkan pada kepentingan atau keinginan orang tua semata, tetapi  harus  dievaluasi  berdasarkan  dampaknya  terhadap  kesejahteraan  anak  secara menyeluruh.  Misalnya,  dalam  menentukan  tempat  tinggal  utama  anak,  perlu dipertimbangkan tidak hanya kedekatan emosional dengan salah satu orang tua, tetapi juga  faktor-faktor  seperti  akses  ke  pendidikan  yang  berkualitas,  lingkungan  sosial yang mendukung, dan stabilitas emosional.
Lebih  jauh  lagi,  prinsip maṣlaḥah juga  mengimplikasikan  perlunya  evaluasi berkelanjutan terhadap pengaturan hak asuh. Kebutuhan dan kepentingan anak dapat berubah seiring waktu, dan sistem hak asuh yang holistik harus memiliki mekanisme untuk  meninjau  dan  menyesuaikan  pengaturan  secara  berkala.  Ini  mungkin melibatkan penilaian psikologis rutin, konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti guru  atau  konselor,  dan  fleksibilitas  dalam  modifikasi  pengaturan  hak  asuh  jika diperlukan.
d. Al-musāwah (Kesetaraan) dalam Hak dan Tanggung Jawab Pengasuhan
Ibnu Asyur memasukkan prinsip kesetaraan (al-musawah) sebagai salah satu tujuan syariah. Ia menekankan bahwa syariah bertujuan untuk menegakkan kesetaraan di  antara  manusia,  terlepas  dari  perbedaan  ras,  gender,  atau  status  sosial.  Dalam konteks  hak  asuh  anak,  prinsip  ini  memiliki  implikasi  penting,  terutama  dalam  hal kesetaraan peran dan tanggung jawab antara ayah dan ibu.
Pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  harus  mencerminkan  prinsip kesetaraan  ini.  Ini  berarti  bahwa  pengaturan  hak  asuh  tidak  boleh  secara  otomatis mengutamakan  salah  satu  orang  tua  berdasarkan  gender  atau  stereotip  tradisional tentang  peran  pengasuhan.  Sebaliknya,  keputusan  harus  didasarkan  pada  penilaian objektif  terhadap  kemampuan  dan  kemauan  masing-masing  orang  tua  untuk memenuhi kebutuhan anak.
Lebih dari itu, prinsip kesetaraan juga mengimplikasikan perlunya pembagian yang adil dalam hal tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan anak. Sistem hak asuh  yang  holistik  harus  mendorong  partisipasi  aktif  kedua  orang  tua  dalam
kehidupan  anak,  terlepas  dari  pengaturan  tempat  tinggal  utama.  Ini  mungkin melibatkan pengaturan seperti pengambilan keputusan bersama dalam hal-hal penting seperti  pendidikan  atau  kesehatan  anak,  serta  pembagian  yang  adil  dalam  hal pembiayaan kebutuhan anak.
e. Al-ḥurriyyah (Kebebasan) dalam Konteks Hak Asuh
Konsep kebebasan (al-hurriyah) dalam pemikiran Ibnu Asyur mencakup tidak hanya  kebebasan  fisik,  tetapi  juga  kebebasan  berpikir  dan  berekspresi.  Ia  melihat bahwa  syariah  bertujuan  untuk  membebaskan  manusia  dari  berbagai  bentuk penindasan  dan  ketidakadilan.  Dalam  konteks  hak  asuh  anak,  prinsip  ini  memiliki beberapa implikasi penting.
Pertama ,  pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  harus  menghormati  dan memfasilitasi  kebebasan  anak  untuk  mengekspresikan  pendapat  dan  preferensinya. Ini berarti bahwa anak-anak, terutama yang lebih besar, harus diberikan kesempatan untuk  menyuarakan  keinginan  mereka  terkait  pengaturan  hak  asuh.  Meskipun keputusan  akhir  tetap  berada  di  tangan  orang  dewasa,  pendapat  anak  harus dipertimbangkan dengan serius.
Kedua ,  prinsip  kebebasan  juga  mengimplikasikan  perlunya  melindungi  anak dari bentuk-bentuk manipulasi atau tekanan psikologis dalam konteks sengketa hak asuh.  Anak-anak  harus  bebas  dari  upaya  salah  satu  pihak  untuk  mempengaruhi loyalitas mereka atau menggunakan mereka sebagai 'senjata' dalam konflik orang tua. Sistem  hak  asuh  yang  holistik  harus  memiliki  mekanisme  untuk  mendeteksi  dan mengatasi situasi seperti ini, misalnya melalui pengawasan profesional atau program edukasi bagi orang tua.
Ketiga , kebebasan juga berarti memberikan ruang bagi anak untuk berkembang sesuai  dengan  potensi  dan  minatnya.  Pengaturan  hak  asuh  tidak  boleh  terlalu membatasi  atau  mendikte  arah  perkembangan  anak,  tetapi  harus  memberikan fleksibilitas untuk  mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan minat  anak seiring waktu.
Pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian, yang diinspirasi oleh perspektif Maqāṣid syarī’ah Ibnu Asyur, menawarkan kerangka yang komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan aspek fitrah, samāhah , maṣlaḥah ,  al-musawah,  dan  al-hurriyah,  pendekatan  ini  berupaya  untuk  memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh - fisik, emosional, sosial, dan spiritual.
Implementasi  pendekatan  ini  memerlukan  perubahan  signifikan  dalam  sistem hukum  dan  sosial,  termasuk  pengembangan  penilaian  multidimensi,  peningkatan fleksibilitas  dalam  pengaturan  hak  asuh,  penekanan  pada  kerjasama  orang  tua,  dan penyediaan  dukungan  psikososial  yang  komprehensif.  Meskipun  menghadapi  berbagai tantangan  dalam  implementasinya,  pendekatan  ini  memiliki  potensi  untuk  secara signifikan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih nuansir dan  kontekstual  terhadap  hukum  keluarga  Islam.  Dengan  mengintegrasikan  prinsip-
prinsip Maqāṣid syarī’ah dengan pemahaman kontemporer tentang perkembangan anak dan  dinamika  keluarga,  pendekatan  ini  mendemonstrasikan  relevansi  dan  fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan sosial modern.
Namun, perlu diingat bahwa implementasi pendekatan holistik ini bukanlah solusi instan.  Ia  memerlukan  komitmen  jangka  panjang  dari  berbagai  pihak  -  pembuat kebijakan, praktisi hukum, profesional kesehatan mental, pemuka agama, dan masyarakat luas.  Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengevaluasi  efektivitas  pendekatan  ini dalam  berbagai  konteks  budaya  dan  sosial,  serta  untuk  terus  menyempurnakan aplikasinya sesuai dengan perkembangan pemahaman kita tentang kebutuhan anak dan dinamika keluarga.
Pada  akhirnya,  pendekatan  holistik  dalam  hak  asuh  anak  yang  diinspirasi  oleh pemikiran Ibnu Asyur menawarkan jalan tengah yang menjembatani antara tradisi hukum Islam  dan  kebutuhan  kontemporer.  Ia  mengingatkan  kita  bahwa  dalam  setiap pertimbangan hukum dan sosial, kesejahteraan anak harus selalu menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hak-hak anak, tetapi juga pada perwujudan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dalam konteks kehidupan keluarga modern.

## D. Kesimpulan
Ibnu  Asyur  memperluas  konsep maqāṣid  syarī’ah dengan  menekankan pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  manusia,  melampaui  fokus  tradisional pada  perlindungan  semata.  Ia  mengidentifikasi  aspek-aspek  penting  seperti  fitrah, samāhah (toleransi), maṣlaḥah (kemaslahatan), al-musāwah (kesetaraan),  dan al- ḥurriyyah (kebebasan)  sebagai  elemen  kunci  dalam  memahami  tujuan  syariah.  Dalam konteks  hak  pengasuhan  anak  pasca  perceraian,  Islam  menekankan  pentingnya kesejahteraan  anak  sebagai  prioritas  utama.  Konsep  hadhanah  mencakup  pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, dengan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua meskipun telah bercerai. Pendekatan holistik dalam hak asuh anak, yang diinspirasi  oleh  pemikiran  Ibnu  Asyur,  mengintegrasikan  prinsip-prinsip maqāṣid syarī’ah dengan pemahaman kontemporer tentang perkembangan anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan fitrah anak, fleksibilitas dalam pengaturan, kemaslahatan  sebagai  prinsip  utama,  kesetaraan  peran  orang  tua,  dan  penghormatan terhadap kebebasan anak dalam mengekspresikan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris, Aris, dan Fikri Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.”
Al-MAIYYAH :  Media  Transformasi  Gender  dalam  Paradigma  Sosial Keagamaan 10, no. 1 (2017): 89–102.
https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
Asyur, Muhammad Thahir ibnu. Maqashidal Syariah . Yordania: Dar al Nafais, 2001.
Aulia, Mohamad Faisal. “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan  Di  Indonesia.” Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Peradilan Islam 2, no. 2 (2022): 123–32. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327. Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) 5, no. 1 (2023): 101–14. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.
Fauzi,  M  Nur.  “Menimbang  Urgensitas  Maqasid  al-Shariah  dan  Aplikasinya  di  Era Kontemporer.” Ulumuna:  Jurnal  Studi  Keislaman 6,  no.  2  (2020):  154–82. https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082.
Ghazaly, Abd rahman. Fiqih Munakahat . Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
Hamzah,  Amir. Metode  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Risearch) .  Depok:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2022.
Hamzah, Moh. “Rokat Tase’ in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir  Ibnu  Asyur:  Case  Study  of  Madura  Island.” Media  Syari’ah :  Wahana Kajian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial 24,  no.  1  (2022):  132. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.12729.
Harahap, Hasballah Thaib dan Marahalim. Hukum Keluarga dalam Syariat Islam . Kairo: Universitas Al-Azhar, 2010.
Hasanudin, Fuat. “Buku-Maqashid al-Syariah Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih.” ABHATS:  Jurnal  Islam  Ulil  Albab 1,  no.  1  (2020):  172–87. https://orcid.org/0000-0003-3044-6647.
Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak  Pasca  Perceraian.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 181–94. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715.
Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5, no. 2 (2020): 291. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231.
Manan, Abdul. Metode Penelitian Etnografi . Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021.
Mandey, Titania Brintney Angela, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. “Hak Pengasuhan  Anak  Akibat  Terjadinya  Perceraian  Menurut  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Lex Privatum Vol.IX, no. 9 (2021): 63–72.
Muawaffaq,  M,  Faiqotun  Ni’mah,  dan  Kholid  Irfani.  “Maqashid  Syariah  Dalam
Perspektif Ibnu Asyur.” Jurnal Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2021): 44–54.
Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur. Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy ‘ala diwani al-amasah . Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008.
Mukhti  Fajar,  dan  Yulianto  Achmad.  “Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, no. 1 (2014): 15–35.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jilid 2 . Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.
Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. Maqashid Bisnis & Keuangan Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sanusi Herman. “Implementasi Pembalajaran Holistik dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa.” Universitas Muslim Maros 1 (2019): 23–34.
Saputri,  Oktoviana  Banda.  “Pemetaan  Potensi  Indonesia  Sebagai  Pusat  Industri  Halal Dunia.” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5, no. 2 (2020): 23–38. https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127.
Syarifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Toriquddin,  Moh.  “Teori  Maqashid  Syari’ah  Perspektif  Ibnu  Ashur.” ULUL  ALBAB Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): 184. https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657. Werdiningsih,  Wilis.  “Penerapan  Konsep  Mubadalah  Dalam  Pola  Pengasuhan  Anak.” IJouGS:  Indonesian  Journal  of  Gender  Studies 1,  no.  1  (2020):  1–16. https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062.