ISSN: 2527-6387

## Jurnal Pembangunan Nagari
Vol. 8, No. 2, Desember, 2023, Hal. 159-169
DOI: 10.30559/jpn.v8i2.417
Copyright © Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Balitbang Provinsi Sumatera Barat

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018 (Pendekatan Hukum & Ekonomi)
Hendriko Arizal 1 , Wenny Widya Wahyudi 2 , Helmi Chandra 2
1 Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia. Email: hendriko.arizal@gmail.com
2 Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia. Email: wennyww4@gmail.com
3 Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia. Email: helmichandrasy30@gmail.com
Artikel Diterima: (19 Oktober 2023)
Artikel Direvisi: (14 November 2023) Artikel Disetujui: (19 Desember 2023)

## ABSTRACT
Crime  is  a  problem  whose  formulation  cannot  be  found  to  this  day.  Despite  numerous  studies,  international conferences discussing crime have not been able to eliminate crime itself. West Sumatra Province has a fairly high crime rate, recorded in 2018, there were 13,655 crime cases. The high crime rate is influenced by several factors, namely education, unemployment, GRDP and per capita income. The aim of this research is to determine the factors  that  influence  the  crime  rate  in  West  Sumatra  province  in  2011-2018  through  a  legal  and  economic approach.  This  type  of  research  is  qualitative  and  quantitative  research.  The  data  used  in  this  research  is secondary  data  obtained  through  literature  study  and  analyzed  using  multiple  linear  regression  analysis  and descriptive  analysis.  Based  on  the  results  of  multiple  linear  regression  analysis,  the  four  variables  education, unemployment, GRDP and per capita income were able to explain the crime rate by 68.6% and the remaining 31.4% were other variables that had not been used as variables in this research. The causes of crime in West Sumatra in 2011-2018 were income that was insufficient for living needs, moral degradation and drug abuse.
Keywords: Crime Factors, Influence, Law and Economic Perspective .

## ABSTRAK
Kejahatan merupakan problematika yang belum dapat ditemukan formulasinya sampai dengan hari ini. Meskipun banyaknya  penelitian,  konverensi  internasional  yang  membahas  tentang  kejahatan  namun  belum  dapat menghilangkan  kejahatan  itu  sendiri.  Provinsi  Sumatera  Barat  mempunyai  angka  kejahatan  yang  cukup  tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor  yaitu  pendidikan,  pengangguran,  PDRB  dan  pendapatan  per  kapita.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kejahatan  di  provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2011-2018 melalui pendekatan hukum dan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  dianalisis secara analisis regresi linier berganda dan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat kriminalitas sebesar 68,6% dan sisanya 31,4% adalah variabel lain yang belum dijadikan variabel penelitian ini. Penyebab terjadinya kejahatan di Sumatera Barat pada tahun 2011-2018 adalah pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup, degradasi moral dan penyalahgunaan narkoba.
Kata Kunci: Faktor-faktor Kejahatan, Pengaruh, Pendekatan Hukum dan Ekonomi.

## Pendahuluan
Perkembangan kejahatan terjadi dengan begitu pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  tuntutan  hidup  dan  lain  sebagainya.  Dapat dikatakan  bahwasanya  kejahatan  itu  tua  dalam  usia  akan  tetapi  sangat  muda  dalam  berita, karena dari dulu sampai dengan saat ini orang tidak pernah bosan untuk mendiskusikannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bennedict Alper bahwasanya kejahatan merupakan problem sosial yang paling tua. Istilah kejahatan sendiri sudah menjadi bagian dalam kehidupan sosial manusia. Di dalam Ilmu Hukum Kejahatan diartikan sebagai bentuk pelanggaran norma hukum pidana, perilaku yang menjengkelkan, perilaku yang imbasnya menimbulkan korban.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  memberikan  definisi  secara  jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur berbagai delik kejahatan yang diatur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Istilah Kejahatan dalam hukum pidana dikenal juga dengan delik, tindak pidana, perbuatan pidana dan kriminalitas.
Kejahatan dapat dipastikan terjadi diberbagai belahan negara termasuk Indonesia. Data dari Indeks kejahatan tahun 2015 menyebutkan bahwasanya Indonesia ada pada peringkat 68 dari 147 negara, bahkan disebutkan pula oleh Badan Pusat Statistik bahwa di Indonesia setiap 1 menit 32 detik akan terjadi 1 kejahatan. Namun, pemerintah cukup tanggap dalam menyikapi tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan menurunnya tingkat kejahatan (crime rate) di Indonesia periode 2016-2018. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, presentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode 2016-2018 cenderung fluktuatif, terjadi perubahan menurun sebesar 0,14 persen dari tahun 2016 menuju tahun 2017, dan meningkat Kembali menjadi 1,11 persen pada tahun 2018.  Hal  ini  juga  diikuti  dengan  meningkatnya  jumlah  desa/kelurahan  yang  menjadi  ajang konflik desa selama periode tahun 2011-2018  (Putra et al., 2020).
Penyebab  kejahatan  telah  dipelajari  secara  luas  oleh  disiplin  ilmu  sosial,  dengan menggunakan determinan faktor ekonomi dan memperoleh relevansi yang lebih besar selama dekade  terakhir.  (Masfiatun,  2019)  Salah  satu  pendekatan  dalam  menganalisa  terjadinya kejahatan  adalah  dengan  menggunakan  teori  Faktor  Ekonomi.  Teori  ini  menganalisa  sebab terjadinya  kejahatan  sebagai  akibat  dari  ketimpangan  ekonomi.  Misalnya  ketimpangan ekonomi  karena  banyaknya  pengangguran  karena  rendahnya  pendidikan  dan  yang menyebabkan tidak terserapnya masyarakat tersebut di berbagai sektor lapangan kerja. Tingkat pengangguran  yang  tinggi  mengakibatkan  masyarakat  cenderung  mencari  cara  untuk mempertahankan hidup yakni dengan melakukan kejahatan.
Kejahatan juga terjadi diseluruh provinsi di Indonesia termasuk provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Rilis dari Kepolisian Daerah Sumbar menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi di Provinsi  Sumatera  Barat  pada  tahun  2018  sebanyak  13.655  kasus.  Angka  kriminalitas  yang masih  tergolong  tinggi  tersebut  sangat  memerlukan  perhatian  dari  pemerintah  dan  aparat penegak hukum. Belum lagi apabila kita melihat angka kriminalitas tersebut tentu akan lebih besar  bila  ditambah  dengan  kasus  kejahatan-  kejahatan  yang  tidak  dilaporkan  atau  tidak terpantau (Yendra, 2018).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khairani  dan  Yeni  Ariesa  (2020)  menyebutkan  bahwa tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pendidikan, Hukum yang kurang  tegas,tingginya  tingkat  pengangguran  dan  upah  yang  tidak  memadai  (Khairani  & Ariesa, 2020).
Penelitian  Adri,  Karimi  &  Indrawadi  (2019)  menjelaskan  bahwa  faktor  pendidikan, keterampilan,  pendapatan,  pekerjaan,  kemiskinan,  usia,  keluarga  dan  lingkungan  memiliki pengaruh yang tidak sama terhadap perilaku kejahatan (Adri et al., 2019). Penegakan hukum yang tebang pilih dapat ditenggarai juga berpengaruh terhadap tingginya angka kejahatan ada perumpamaan  yang  kerap  dipakai  masyarakat  untuk  menggambarkan  buruknya  penegakan hukum di Indonesia yakni Hukum Tajam ke Bawah namun Tumpul ke atas.
Faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya kejahatan di Sumatera Barat yakni faktor pendidikan, pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita. Pada faktor pendidikan di Indonesia dapat terlihat bahwasanya tidak terdapat konsistensi dalam kurikulum,  artinya  tiap-tiap  pemerintah  yang  berkuasa  cenderung  mempunyai  kurikulum sendiri sehingga sampai hari ini negara kita tidak pernah mempunyai kurukilum yang bersifat jangka panjang dan hal ini tentu saja mempengaruhi karakter moral anak bangsa.
Penelitian ini akan menganalisa tingkat pendidikan, pengangguran, kepadatan penduduk, Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  pendapatan  per  kapita  sebagai  faktor  yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yakni pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi.  Pertama,  penelitian  ini  menggunakan  metode  non-doktrinal  dengan  pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian (Benuf  et  al.,  2019).  dalam  hal  ini  permasalahan  penelitiannya  adalah  faktor-faktor  yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis (Marzuki, 2017).
Kedua,  pendekatan  ekonomi  yakni  analisis Regresi  Linear  Berganda. Untuk  mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011- 2018 digunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang digunakan untuk menduga nilai variabel bebas (independent) dan variabel terikat ( dependent ) dengan menggunakan lebih dari satu variabel bebas ( independent ). Untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  diduga  mempengaruhi  tingkat  kejahatan  dengan  pendekatan ekonomi, digunakan persamaan:
Y = a + β 1 X 1 +  β 2 X 2 + β 3 X 3 +  β 4 X 4 + € Dimana :
Y = Jumlah kejahatan di Provinsi Sumatera Barat a = Koefisien intersep β = Koefisien Regresi X 1 = Variabel Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat
X 2 = Variabel Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat
X 3 = Variabel PDRB di Provinsi Sumatera Barat
X 4 = Variabel Pendapatan Perkapita di Provinsi Sumatera Barat
Variabel  diuji  dengan  Uji  Normalitas,  Uji  Multikolinearitas,  Uji  Heteroskedatisitas,  dan  Uji Korelasi. Data akan dianalisis menggunakan Software Minitab16 .
Hipotesis yang akan diuji adalah:
3 Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin rendah tingkat kejahatan
3 Semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan semakin tinggi pula tingkat kejahatan.
3 Semakin  tinggi  PDRB  Provinsi  Sumatera  Barat  maka  akan  semakin  rendah  tingkat kejahatan.
3 Semakin tinggi pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat maka akan semakin rendah tingkat kejahatan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kejahatan dan Penyebabnya
Kejahatan merupakan problematika yang belum dapat ditemukan formulasinya sampai dengan hari  ini.  Meskipun  banyaknya  penelitian,  konverensi  internasional  yang  membahas  tentang kejahatan namun belum dapat menghilangkan kejahatan itu sendiri.
Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan yang tidak jahat (Mujtahid, 2020).
Menurut Bohm & Haley (dalam Ikawati, 2019) setidaknya terdapat tiga pendekatan untuk menentukan jenis perilaku kejahatan yang dilakukan oleh manusia yaitu: perilaku kejahatan yang  disebabkan  dari  alam  (deterministik),  perilaku  kejahatan  yang  yang  disebabkan  oleh lingkungan atau proses belajar dan perilaku kejahatan yang disebabkan oleh interaksi manusia dan lingkungan (Ikawati Linda, 2019). Penyebab kriminalitas adalah multifaktor, salah satunya adalah  aspek  psikologis  individu  yang  berinteraksi  dengan  pengaruh  eksternal  seperti rendahnya kontrol diri, adanya masalah emosi yang kemudian berinteraksi dengan pengaruh lingkungan atau kelompok sebaya yang negatif (Arifin & Fuad Nashori, 2016).
Penelitian  tentang  kejahatan  dan  penjahat  banyak  dilakukan  dengan  menggunakan  ilmu kriminologi.  Kriminologi  sendiri  merupakan  ilmu  yang  mempelajari  tentang  kejahatan  dan penjahat.  Beberapa  ahli  kriminologi  memberikan  pandangan  terhadap  kejahatan  diantaranya adalah:  W.A.  Bonger  (1936)  menegaskan  kejahatan  merupakan  perbuatan  anti  sosial  yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal definitio) (Bonger, 1982).
Hukum  pidana  tidak  dapat  memenuhi  tuntutan-tuntutan  ilmuwan  dan  suatu  dasar  yang lebih  baik  bagi  kategori-kategori  ilmiah  adalah  dengan  mempelajari  norma-norma  kelakuan (conduct norms, karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum pidana (Sellin, 1970).
Sue Titus Reid (1979) menyatakan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi) dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal kegagalan dalam bertindak dapat
juga dikatakan sebagai suatu kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan dan terhadapnya negara berekasi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya (Sutherland & Cressey, 1960).
Richard  Quinney  menegaskan  bahwa  kejahatan  adalah  suatu  rumusan  tentang  perilaku manusia  yang  diciptakan  oleh  yang  berwenang  dalam  masyarakat  yang  secara  politis terorganisasi.  Kejahatan  merupakan  suatu  hasil  rumusan  perilaku  yang  diberikan  terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. (Santoso & Zulfa, 2021).
Menurut  Howard  Becker  kejahatan  ialah  perilaku  yang  menyimpang  bukanlah  suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut. Herman Manheim  menegaskan  bahwa  kejahatan  adalah  perilaku  yang  dapat  dipidana,  kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti.
Paul W Tappan menyatakan kejahatan adalah: “The criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse and penalized by the state as a felony and misdemeanor”. Huge D Barlow menyatakan bahwa pengertian kejahatan adalah “a human act that violates criminal law”. Austin Turk menyatakan bahwa kejahatan adalah sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang  didasarkan  pada  penahanan  atau  penghubung  yang  tidak  relevan  untuk  menjelaskan kejahatan,  karena  hanya  merupakan  cap  atau  label  penjahat  semata.  Lebih  lanjut  Turk menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu status bukan perilaku; Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian besar orang yang mengajarkan perilaku secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan,  maka  data  kejahatan  yang  didasarkan  pada  penahanan  atau  penghukuman  tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan melainkan siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat (Taylor, 1971).
Kejahatan  berhubungan  dengan  norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma  kesopanan  dan norma hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan jika bertentangan dengan noma kesusilaan dan kesopanan serta norma hukum. Penanganan  terhadap  pelanggaran  norma-norma  tersebut  berbeda-beda  namun  sebagai masyarakat hukum yang hidup pada negara hukum (rechtstaat) harus taat kepada ketiga norma. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan penanggulangan kejahatan yang terjadi, namun dapat dikatakan belum memperoleh hasil yang optimal. Hukuman penjara seolah-olah tidak ampuh sebagai penumpas kejahatan di Indonesia. Padahal, Pemerintah setiap tahunnya telah  mengucurkan  dana  APBN  dalam  hitungan  milyaran  rupiah  untuk  memberi  makan, pelatihan dan sebagainya bagi para narapidana di dalam penjara. Ini kontraproduktif dengan kuantitas kejahatan pidana yang dari tahun ke tahun terus meningkat atau tetap tinggi (Suhardi & Sigli, 2019).

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

## 2.1. Hasil Uji Normalitas
Gambar 1 . Hasil Uji Normalitas
Sumber: Hasil Analisis, 2020
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Histogram dan Normal Probability Plot menunjukkan  hasil  yang  telah  mememenuhi  hasil  asumsi  klasik  uji  normalitas  yaitu  grafik Histogram memberikan pola naik turun yang stabil dan simetris yang artinya telah berdistribusi normal. Gambar Normal Probability Plot menggambarkan pola-pola mengikuti garis miring sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## 2.2. Hasil Uji Multikolinearitas
Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat hasil dari uji multikolinearitas.
Tabel 1 . Hasil Uji Multikolinearitas Predictor Coef SE Coef T P VIP Constant -207337 123492 -1.68 0.192 X1 2230 1232 1.81 0.168 3.392 X2 0.05586 0.07316 0.76 0.501 2.322 X3 -0.00000208 0.00001827 -0.11 0.916 2.892 X4 -118.56 80.02 -1.48 0.235 3.954
Sumber: Hasil Analisis, 2020
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dilihat dari hasil VIF pada variabel bebas yaitu VIF < 5,00. Nilai VIF berturut-turut adalah 3.392, 2.322, 2.892, dan 3.954 <5,00. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas.

## 2.3. Hasil Uji Heteroskedatisitas
Hasil  uji  heteroskedatisitas  dapat  dilihat  pada  diagram scatter  versus  fit dibawah  ini.  Pada diagram tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada terjadi gejala heteroskedatisitas, karena plot menyebar secara merata diatas dan dibawah sumbu 0 tanpa membentuk suatu pola tertentu.
Gambar 2 . Hasil Uji Heteroskedatisitas
Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 2.4. Hasil Uji Autokorelasi
Nilai  Durbin  Watson  pada  hasil  analisis  yaitu  sebesar  2,04.  Nilai  tersebut  mengindikasikan bahwa tidak adanya terdapat gejala autokorelasi pada sampel data.

## 3. Hasil Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + β 1 X 1 +  β 2 X 2 + β 3 X 3 +  β 4 X 4 + € Y = - 207337 + 2230 X 1 + 0.0559 X 2 - 0.000002 X 3 - 119 X 4 Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan persamaannya maka;
1. Nilai  konstanta  -207.337  artinya  adalah  apabila  keempat  variabel  independen  yaitu pendidikan,  pengangguran,  PDRB  dan  pendapatan  perkapita  bernilai  0  maka kriminalitas yang ada di Sumatera Barat adalah -207.337 kasus.
2. Nilai koefisien pendidikan 2230 bernilai positif artinya jika variabel independen yang lain  bernilai  tetap  dan  pendidikan  meningkat  1  satuan,  maka  akan  mengakibatkan peningkatan tindakan kriminalitas sebesar 2230 kasus di Sumatera Barat.
3. Nilai koefisien 0.0559 pengangguran bernilai positif artinya jika variable independen yang  lain  bernilai  tetap  dan  pengangguran  meningkat  1  orang,  maka  akan mengakibatkan kenaikan tindakan kriminalitas 0.0559 kasus di Sumatera Barat.
4. Nilai koefisien PDRB 0,000002 bernilai negatif artinya jika variabel independen yang lain bernilai tetap dan PDRB meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan penurunan tindakan kriminalitas 0.000002 kasus di Sumatera Barat.
5. Nilai  koefisien  pendapatan  perkapita  119  bernilai  negatif  artinya  jika  variabel independen yang lain bernilai tetap dan pendapatan perkapita meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan penurunan tindakan kriminalitas 119 kasus di Sumatera Barat.

## 4. Hasil Uji Hipotesis
4.1. Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Hasil  uji  t  dapat  terlihat  berdasarkan  kriteria  t hitung >  t tabel .  Df  =  n-k  =8-5  =  3.  Dengan  taraf signifikan 0,05 dengan uji 2 arah 0,025 berarti t tabel adalah 3,182. Maka dapat disimpulkan:
166 | Hendriko Arizal, Wenny Widya Wahyudi, & Helmi Chandra
1. Nilai t hitung variabel pendidikan adalah 1,81 < 3,182. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel pendidikan terhadap kriminalitas di Sumatera Barat.
2. Nilai  t hitung variabel  pengangguran  adalah  0,76  <  3,182.  Berarti  secara  parsial  tidak terdapat  pengaruh  antara  variabel  pengangguran  terhadap  kriminalitas  di  Sumatera Barat.
3. Nilai t hitung variabel PDRB adalah -0,11 < 3,182. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel PDRB terhadap kriminalitas di Sumatera Barat.
4. Nilai t hitung variabel Pendapatan Perkapita adalah -0,148 < 3,182. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Pendapatan Perkapita terhadap kriminalitas di Sumatera Barat.

## 4.2. Hasil Uji Simultan (Uji-F)
Tabel 2 . Hasil Uji Simultan (Uji-F) Analysis Of Variance Source DF SS MS F P Regression 4 11729456 2932364 1,64 0,357 Residual Error 3 5371681 1790560 Total 7 17101137 S = 1338,12 R-Sq = 68,6% R-Sq(adj) = 26,7%
Sumber; Hasil Analisis, 2020
Uji  F  pada  regresi  berfungsi  sebagai  uji  simultan,  yaitu  untuk  menentukan  apakah  secara serentak semua variabel independen mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai uji F. Disimpulkan ada pengaruh apabila nilai P value kurang dari batas kritis penelitian atau alpha. Pada uji ini nilai P Regression pada Analysis of Variance sebesar 0,57 di mana < 0,05 maka disimpulkan bahwa secara simultan variable Pendidikan, Pengangguran, PDRB, dan Pendapatan perkapita tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kejahatan di Sumatera Barat.
5. Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 2 nilai R-square yaitu 68,6%. Sisanya 100%- 68,6% = 31,4%. Artinya keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat kriminalitas sebesar 68,6% dan sisanya 31,4% adalah variabel lain yang belum dijadikan variabel penelitian ini.

## 6. Analisis  Penyebab  Terjadinya  Kejahatan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  (Perspektif Hukum)
Pada  bidang  ilmu  kriminologi  yang  meneliti  mengenai  kejahatan  dan  penanggulannya, peristiwa kejahatan itu sendiri terjadi karena berbagai macam faktor yang mempengaruhinya dimana pada penelitian ini sudah ditentukan dalam 4 variabel yakni pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan per kapita. Pada bahagian ini akan dianalisa kembali mengenai 4 macam variabel  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  di  Sumatera  Barat  dengan  menggunakan perspektif hukum.
Pada variabel pertama yaitu pendidikan, dari analisis dengan pendekatan ekonomi ternyata pendidikan tidak berdampak terhadap seseorang melakukan kejahatan atau tidak di Sumatera
Barat. Dalam aspek hukum dapat terlihat bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman, siapapun saat ini berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan. Rendahnya tingkat pendidikan justru  tidak  lagi  menjadi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kejahatan.  Terutama  untuk kejahatan-kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai white  collar  crime (kejahatan  kerah  putih), kejahatan ini justru memberikan penyangkalan bahwa faktor utama penyebab kejahatan adalah kemiskinan  dan  kebodohan,  yang  mana  seseorang  dengan  latar  belakang  yang  cukup  baik sekalipun (kelas atas) berpotensi untuk melakukan kejahatan. Selain kejahatan kerah putih ini juga  terdapat  kejahatan-kejahatan  yang  mana  pelakunya  adalah  orang  yang  mempunyai pendidikan  baik  yakni  kejahatan  lingkungan,  kejahatan  korporasi,  kejahatan cyber dan  lain sebagainya.
Murti  Ayu  mengutip  dari  Husamah,  menyebutkan  bahwa  Fenomena  kemiskinan merupakan realitas kehidupan yang berlapis-lapis dan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sistemis.  Kemiskinan  memiliki  variasi  manifestasi  mencakup  kekurangan  pendapatan, sumberdaya produktif untuk menjamin kehidupan yang layak dan langgeng, kelaparan dan gizi kurang, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, morbiditas dan mortalitas karena  penyakit  meningkat,  perumahan  yang  tidak  layak  bahkan  tidak  memiliki  rumah, lingkungan tidak aman, diskriminasi dan eksklusi sosial (Hapsari, 2020).
Pada  variabel  yang  kedua  yakni  pengangguran  berdasarkan  perspektif  ekonomi  diatas dapat diketahui bahwa jika penangguran bertambah maka akan mempengaruhi jumlah terjadiya kejahatan. Dalam perspektif hukum juga diketahui bahwa kejahatan akan meningkat jika angka pengangguran tinggi, hal ini disebabkan himpitan ekonomi yang kemudian membuat seseorang mengambil jalan pintas untuk menjadi penjahat terutama untuk kejahatan yang dilakukan oleh dengan kelas sosial rendah (blue collar crime). Adapun contoh-contohnya adalah pencurian, penyerangan seksual, perkelahian, dan lain sebagainya. Jika kita mengambil 1 contoh kasus kejahatan  yakni  pencurian,  faktor  pengangguran  sangat  berpengaruh  terhadap  terjadinya kejahatan pencurian. Sebelum diuraikan lebih jauh mengenai hubungan antara penangguran dan pencurian akan diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi pencurian.
Definisi  dari  pencurian  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun”.  Berdasarkan  Pasal  362  KUHP  tersebut  kita  dapat menguraikan unsur-unsurnya yakni: (1) Barangsiapa, (2) Mengambil, (3) Benda Milik Orang lain, (4) dan Untuk memiliki / menguasai.
Dalam melakukan tindakan pencurian ini seseorang tentu mempunyai alasan-alasan atau faktor-faktor  yang  mendorong  pelaku  melakukan  perbuatannya.  Faktor  ekonomi  pada umumnya selalu dijadikan alasan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi  laju  pertumbuhan  ekonomi  adalah  pengangguran.  Pengangguran  merupakan masalah  yang  terjadi  ketika  jumlah  lapangan  kerja  yang  tersedia  lebih  sedikit  dari  jumlah penduduk yang ada, akibatnya tidak semua orang pada usia produktif mempunyai pekerjaan. Kelompok  yang  tidak  mendapatkan  pekerjaan  ini  kemudian  menjadi  pengangguran.  Orang- orang yang menganggur ini tidak memiliki aktifitas yang dapat memberikan pemasukan bagi kehidupannya, oleh karena itu ia tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan pangan dan sandang, jika hal ini terus menerus terjadi mengakibatkan pengangguran melakukan pencurian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
Pada variabel yang ketiga dan keempat yakni jumlah PDRB dan pedapatan per kapita dapat digambarkan bahwasanya PDRB dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan yang terjadi, artinya semakin tinggi PDRB dan pendapatan perkapita disuatu wilayah maka tingkat kejahatan akan menurun. Nilai PDRB dan Pendapatan per kapita Sumatera Barat yang meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menggambarkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun  jika  diihat  dari  tingkat  kejahatan  di  Sumatera  Barat  sepanjang  tahun  2011  sampai dengan 2018 yang cukup tinggi dan juga fluktuatif, dapat terlihat bahwa PDRB dan pendapatan per Kapita belum mampu untuk menjadi ukuran kesejahteraan.
Berdasarkan data kejahatan yang terjadi di provinsi sumatera barat dari tahun 2011-2018 dapat diketahui bahwa kejahatan yang tertinggi adalah kejahatan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan  narkotika  serta  degradasi  moral  tentunya  juga  menjadi  alasan  terjadinya kejahatan  di  Sumatera  Barat.    Dewasa  ini  banyaknya  orang  yang  tertangkap  karena penyalahgunaan  narkotika  bukanlah  hal  yang  asing,  dan  tentu  saja  situasi  saat  ini  sangat meresahkan  bagi  masyarakat  karena  akan  berdampak  langsung  bagi  masyarakat  pada umumnya.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil koefisien determinasi, keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan  pendapatan  perkapita  mampu  menjelaskankan  tingkat  kriminalitas  sebesar  68,6%  dan sisanya  31,4%  adalah  variabel  lain  yang  belum  dijadikan  variabel  penelitian  ini.  Penyebab terjadinya kejahatan di Sumatera Barat pada tahun 2011-2018 adalah pendapatan yang tidak mencukupi  kebutuhan  untuk  hidup,  degradasi  moral  dan  penyalahgunaan  narkoba. Rekomendasi dari artikel ini ialah:
1. Kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat agar melakukan pemerataan pembangungan dalam  berbagai  aspek  dengan  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  sehingga  tujuan perbaikan ekonomi tepat sasaran.
2. Kepada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  agar  dapat  melakukan  berbagai  perbaikan moral terhadap generasi muda dengan melakukan kerjasama dan evaluasi dengan lembaga- lembaga terkait termasuk didalamnya institusi pendidikan.
3. Kepada  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  agar  mampu  melakukan  penegakan  hukum secara optimal terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat

## Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini.

## Referensi
Adri, S., Karimi, S., & Indrawari, D. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). In JIAP (Vol. 5, Issue 2). Arifin, M. S., & Fuad Nashori, H. (2016). Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas Dalam Psikologi Islam .
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data  Konsumen  Financial  Technology  di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
Hapsari, M. A. (2020). MEDIA SYARI’AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai
Upaya Penanggulangan Korupsi. Media Syari’ah , 22 (2), 2020.
https://doi.org/10.22373/jms.v%vi%i.7385
Ikawati Linda. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia. Jurnal UNPAB .
Khairani,  R.,  &  Ariesa,  Y.  (2020).  Pengaruh  Kriminalitas  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Sumatera  Utara. Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan) , 5 (2),  166–178. https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.1954
Marzuki. (2017). Penelitian Hukum .
Masfiatun. (2019). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017). Jurnal Keamanan Nasional .
Mujtahid.  (2020).  Publikasi  Pelaku  Jarimah  dan  Tindak  Pidana  Pers  dalam  Islam.  In Media Syari’ah (Vol. 22, Issue 1).
Putra, A. D., Stevi Martha, G., Fikram, M., Yuhan, R. J., & Stis, P. S. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018 . Suhardi,  I.,  &  Mahkamah  Syar’iyyah  Sigli,  H.  (2019).  Perlindungan  Keluarga  Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh. In Media Syari’ah (Vol. 21, Issue 1).
Sutherland and Cressey. (1960). Principles of Criminology Sixth Edition . Tamin Boy Yendra. (2018). Tingkat Kriminalitas di Indonesia dan Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana . https://www.researchgate.net/publication/322756763
Taylor. (1971). Criminality and Legal Order . Thorsten Sellin. (1970). A Sociological Approach . Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2021). Kriminologi . W.A. Bonger. (1982). Pengantar Tentang Kriminologi .