## PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KOTA YOGYAKARTA
Sulastiningsih, Aldi Winata dan S. Riauwanto STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sulastiningsih@stieww.ac.id
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta, menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner. Teknik penentuan sampel menggunakan n on-probability sampling yaitu a ccidental sampling, jumlah responden 40 wajib pajak orang pribadi, selanjutnya diolah menggunakan program perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran  pajak,  dan  sanksi  pajak  secara  parsial  dan  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta. Hasil penelitian memberikan implikasi pada KPP  kota  Yogyakarta  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru, memberikan perhatian pada wajib pajak di atas usia produktif untuk dibimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara online, karena ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kata  kunci:  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## PENDAHULUAN
Pajak memiliki peran yang dominan sebagai sumber pendapatan pemerintah Indonesia dan sangat  besar  manfaatnya  dalam  menjalankan  perekonomian  negara.  Kontribusi  masyarakat terhadap  perekonomian  menunjukkan  tren  penurunan  cukup  signifikan.  Berdasarkan  data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal WPOP pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 52,45%, jauh dari angka capaian tahun sebelumnya sebesar 75,00%. Tingat kepatuhan cenderung fluktuatif namun angka tahun ini merupakan yang terendah (www.datatempo.co).
Berdasarkan  data  Direktorat  Jendral  Pajak  sampai  dengan  bulan  Juli  2020  menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34%  dari  target  sebanyak  19  juta.  Masih  ada  sebanyak  7,54  juta  Wajib  Pajak  yang  belum menyampaikan  kewajiban  tahunannya  (www.ekonomi.bisnis.com).  Seperti  yang  dilansir  dari krjogja.com, realisasi penerimaan pajak masyarakat DIY baru mencapai 55,83% atau Rp3,4 triliun per  akhir  September  2019  dari  total  target  penerimaan  sebesar  Rp6,1  triliun.  Pertumbuhan penerimaan  pajak  di  DIY  hanya  3,44%  sehingga  pemerintah  perlu  mengenjot  penerimaan  pajak seoptimal mungkin dengan mendekatkan diri dengan Wajib Pajak.
Berdasarkan fenomena bahwa masih banyak masyarakat  yang  belum sadar dan taat pada kewajiban  pajak,  perlu  dianalisis  faktor  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk memenuhi  kewajiban  pajak.  Peneliti  berupaya  berkontribusi  dengan  melakukan  penelitian  terkait pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal perpajakan, kesadaran masyarakat sebagai wajib  pajak  dan  sanksi  yang  akan  diterima  oleh  wajib  pajak  jika  tidak  melaksanakan  kewajiban sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

## Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Pemahaman  perpajakan  merupakan  proses  untuk mengetahui  dan  memahami  perpajakan, mulai dari definisi pajak, fungsi pajak, aturan atau ketentuan yang berlaku, tata cara atau prosedur yang  ditetapkan  dalam  hal  pelaporan  dan  pembayaran  pajak.  Kesadaran  pajak  adalah  tingkat kesadaran masyarakat sebagai  wajib pajak, kesadaran tersebut terbentuk dari wajib pajak sendiri dan didukung oleh pemerintah dalam bentuk himbauan yang disampaikan melalui sosialisasi. Sanksi pajak  diberikan  pemerintah  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  pengaruh  antara  variabel  pengetahuan  dan pemahaman perpajakan, kesadaran masyarakat, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  di  Yogakarta  mengingat  kota  Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi kontribusi besar penyumbang pajak di DIY.  Berdasarkan uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  terhadap  ketentuan  perpajakan,  kesadaran  masyarakat  sebagai  wajib pajak,  dan  sanksi  perpajakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  perlu  dielaborasi  dan  diteliti  lebih lanjut  khususnya  pada  kota  Yogyakarta  untuk  dapat  mengetahui  apakah  ketiga  faktor  tersebut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Daya Pikul
Salah  satu  teori  yang  mendasari  kewajiban  perpajakan  adalah  teori  Daya  Pikul  yang mengedepankan unsur keadilan dan mengandung makna bahwa beban pajak untuk semua  wajib pajak  harus  sama  beratnya,  sehingga  besaran  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh  masing  masing wajib  pajak  sesuai  dengan  daya  pikul  masing  masing.  UU  PPh  memberikan  peluang  bagi masyarakat  kurang  mampu  untuk  tidak  memaksakan  kehendak  dalam  membayar  pajak  yang penghasilannya  kurang  dari  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP).  Teori  Daya  Pikul  ini  lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur  daya  pikul  tersebut  yaitu  (1)  Objektif  yaitu  dengan  melihat  besarnya  penghasilan  atau kekayaan yang dimiliki seseorang (2) Subjektif, yaitu dengan mengukur besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh masing masing wajib pajak, sehingga penghasilan tidak kena pajak masing masing wajib pajak tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Pajak yang harus  dibayar  oleh  seseorang  sesuai  dengan  besarnya  penghasilan  dan  pengeluaran  yang dilakukan oleh orang tersebut dan sesuai takaran dari masing-masing individu. Sehingga perlunya pemahaman dan kesadaran dari masing-masing Wajib Pajak dimana tekanan semua pajak harus sesuai  dengan  gaya  pikul.  Wajib  Pajak  perlu  memperhatikan  pada  besarnya  penghasilan  dan kekayaan serta pengeluaran dari masing-masing individu. Dalam konteks UU PPh asas minimum kehidupan  sebagaimana  dimaksud  dengan  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  sehingga  jika seseorang berpenghasilan di bawah PTKP maka orang tersebut daya pikulnya nihil untuk membayar pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak (WP)
Kepatuhan perpajakan  adalah cerminan sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan (Siahaan et al., 2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh  masyarakat  pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  keberlanjutan pembangunan yang dilakukan secara sukarela (www.bppk.kemenkeu.go.id). Kepatuhan membayar pajak merupakan kerelaan wajib pajak dalam berkontribusi pengeluaran negara tanpa kontraprestasi secara langsung (Vanesa dan Hari 2009).

## Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan
Pengetahuan  mengenai  perpajakan  terkait  dengan  kemampuan  seorang  wajib  pajak  untuk mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak berdasarkan undang undang yang berlaku yang  akan  mereka  bayar  serta  manfaat  pajak  bagi  kehidupan  masyarakat.  Pengetahuan  dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan,  wajib  pajak  akan  berusaha  menjalankan  kewajiban  perpajakan  agar  terhindar  dari sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku. (Takismen et al., 2020)
Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman wajib pajak adalah pemahaman masyarakat wajib pajak  terhadap  sistem  pemungutan  pajak  yang  ada  di  Indonesia  dan  segala  macam  peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan  pemahaman mengenai  peraturan  perpajakan  semakin memahami  sanksi  yang  akan  diterima jika  melalaikan  kewajiban  perpajakan.  Terdapat  beberapa  indikator  wajib  pajak  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan,  yaitu:  kepemilikan  NPWP,  memahami  hak  dan kewajiban  sebagai  wajib  pajak, memahami  sanksi  perpajakan  yang  akan  diterima  jika melalaikan kewajiban  perpajakan,  memiliki  pengetahuan  mengenai  PTKP,  PKP  dan  tarif  pajak.  Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Hipotesis  1:  Pengetahuan  dan  Pemahanan  wajib  pajak  orang  pribadi  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta

## Kesadaran Pajak
Kesadaran  pajak  adalah  sikap  mengerti  dari  wajib  pajak  badan  atau  perorangan  untuk memahami arti penting, fungsi  dan tujuan  pembayaran  pajak, sehingga kesadaran pajak memiliki pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dengan  kesadarannya  wajib  pajak berinisiatif  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  (Tene  et  al.,  2017).  Menurut  Nasution  (2016), kesadaran pajak terkait dengan sikap wajib pajak yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk  membayar  pajak  serta  melaporkan  semua  penghasilannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Terdapat tiga bentuk kesadaran pajak, pertama kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi  rakyat  dalam  menunjang  pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  warga negara,  kedua  kesadaran  bahwa  penundaan  atau  pengurangan  pembayaran  pajak  akan menghambat pembangunan. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan atas dasar undang undang, sehingga menjadi kewajiban warga negara. Hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut:
H2: Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta

## Sanksi Pajak
Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang  undangan perpajakan atau norma perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat untuk menekan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan atau norma perpajakan. (Takismen et al., 2020)
Menurut  Mardiasmo  (2016)  sanksi  pajak  merupakan  bentuk  jaminan  pemerintah  bahwa ketentuan  perundang –  undangan  atau  norma  perpajakan  akan  dituruti,  ditaati  dan  dipatuhi, sehingga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan. Penelitian  sebelumnya  (Rifa’i  et  al.,  2020),  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hipotesis  ketiga  yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
Hipotesis 3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan berstatus aktif di Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta. Secara teknis, besarnya sampel  tergantung  pada  ketepatan  peneliti  dalam  menduga  parameter  populasi  pada  taraf kepercayaan tertentu. Tidak ada standar baku untuk menetapkan besarnya sampel. Menurut Gay, Mills dan Airasian (2009: 133) untuk penelitian deskriptif, minimal 10% dari populasi, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%, sedangkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel minimal 30 responden. (Alwi et al, 2012).
Menurut Gay (L.R & Diehl, 1992) katagori jumlah sampel berdasarkan pada jenis penelitian yang  digunakan  sebagai  berikut  (Puteri  et  al,  2020),  yaitu:  penelitian  deskriptif  populasi  besar minimal 10%, sedangkan untuk populasi kecil minimal 20%, penelitian deskriptif korelasional minimal 30 subjek, ex post facto minimal 15 subjek per kelompok dan penelitian eksperimental minimal 15 subjek per kelompok
Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Non-Probability Sampling yaitu Accidental  Sampling, penentuan  sampel  dilakukan  secara  kebetulan  (insidental), dipilih  responden  yang  dianggap  cocok  sebagai  sumber  data  berdasarkan  pandangan  subjektif peneliti. Accidental sampling merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti akan digunakan sebagai sampel, jika dipandang cocok sebagai sumber data. (Sujarweni et al, 2018)

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara daring melalui media Google Form . Instrumen penelitian menggunakan kuesioner  dengan  skala  likert  yang  berbentuk  pertanyaan  yang  menunjukkan  tingkat  persetujuan responden dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) skor 4, Ragu – Ragu (R) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. (Sujarweni et al, 2018)

## Definisi Operasional Variabel Penelitian

## Variabel Dependen
Penelitian  ini  menggunakan  variable  dependen  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  yaitu sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sebagai bentuk kontribusi bagi  keberlanjutan  pembangunan.  Variabel  ini  diukur  dengan  lima  indikator  yaitu:  tingkat pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan,  pengisian  SPT  dengan  benar,  perhitungan  pajak terhutang dengan benar, ketepatan waktu dalam membayar pajak terhutang dan ketepatan waktu dalam melaporkan SPT (Suryanti et al,.2018).

## Variabel Independen
Terdapat  tiga  variabel  independen  yaitu  pemahaman  dan  pengetahuan  perpajakan, kesadaran  pajak  dan  sanksi  pajak.  Pemahaman  dan  pengetahuan  perpajakan  merupakan kemampuan  dalam  mengetahui  peraturan  perpajakan  meliputi:  pengetahuan  dan  pemahaman tentang cara perhitungan pajak terhutang, tata cara pembayaran  pajak, batas  waktu pembayaran pajak dan sanksi atas keterlambatan pajak (Suryanti et al, 2018).
Kesadaran  pajak  merupakan  sikap  mengerti  wajib  pajak  terhadap  fungsi  dan  tujuan pembayaran pajak meliputi: mengetahui adanya undang undang dan ketentuan perpajakan, fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban pejak  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, mengitung, melaporkan dan membayar pajak secara sukarela, menghitung, melaporkan dan membayar pajak dengan benar (Arifin et al., 2015).
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati, meliputi: sanksi akibat keterlambatan kewajiban perpajakan, menyembunyikan objek pajak, sanksi administrasi jika tidak  membayar  pajak  sampai  jatuh  tempo,  saksi  pidana  jika  menggunakan  dokumen  palsu  dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Suryanti et al., 2018).

## Metode Analisis Data

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  valid  tidaknya  instrumen  penelitian.  Kuesioner dinyatakan  valid  jika  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur.  Pengujian  ini  dilakukan dengan menggunakan pearson correlation, dinyatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah  lima persen  atau pearson  correlation >  r-tabel,  butir  pertanyaan  itu  dikatakan  valid.  (Takismen  et  al., 2020).
Reliabilitas  untuk  mengukur  konsistensi  dari  instrumen  penelitian,  dinyatakan  reliabel  atau andal  jika  jawaban  responden  terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  dari  waktu  ke  waktu, dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,60. (Takismen et al., 2020).

## Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi artinya valid sebagai alat penduga sehingga model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.
Uji normalitas bertujuan menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi  ini  dilanggar  maka  uji  statistik  menjadi  tidak  valid.  (Takismen  et  al.,  2020).  Jika  nilai signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi normal, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi uji normalitas.
Uji  multikolinearitas bertujuan  menguji  apakah  dalam  persamaan  model  regresi  ditemukan korelasi  antara  variabel  independen  (Ghozali,  2013).  Untuk  mengetahui  ada  tidaknya multikolinearitas dengan melihat indikator nilai tolerance dari Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka model regresi terbebas dari multikolinearitas. (Fitria et al., 2017).
Uji  autokorelasi  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  korelasi  antara  variabel  pengganggu  pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi, tapi untuk  data  yang  sampelnya crossection jarang  terjadi  karena  variabel  pengganggu  satu  berbeda dengan  yang  lain.  Mendeteksi  autokorelasi  dengan  menggunakan  nilai  Durbin  Watson  dengan kriteria  jika  angka  D-W  di  bawah  -2  berarti  ada  autokorelasi,  jika  angka  D-W  di  antara  -2  dan  +2 berarti tidak ada autokorelasi, sedangkan jika angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
Uji  heteroskedastisitas  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Ghozali, 2006). Pengujian heteroskedastisitas  menggunakan  uji  koefisien  Spearman ’s  rho,  yaitu  dengan  mengkorelasikan variabel independen dan nilai unstandardized residual. Jika nilai korelasi antara variabel independen dengan  residual  lebih  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dalam model regresi. (Fitria et al., 2017).

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda bertujuan mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:
Y = a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e
Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
a = Konstanta
ß1 = Koefisien untuk pengetahuan dan pemahaman perpajakan
ß2 = Koefisien untuk kesadaran pajak
ß3 = Koefisien untuk sanksi pajak
X1 = Pengetahuan dan pemahaman perpajakan
X2 = Kesadaran pajak
X3 = Sanksi pajak
e = Error Term

## Uji F
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

## Uji t
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  masing  masing  variabel independen terhadap variabel dependen. Jika hasil uji t menunjukkan  nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka masing masing variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Koefisien Determinasi ( 𝐑 𝟐 )
Koefisien Determinasi ( R 2 ) untuk mengukur kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan  variabel  dependen,  nilai  koefisien  determinasi  ( R 2 )  antara  nol  dan  satu.  Jika  nilai adjusted 𝑅 2 kecil  maka  kemampuan  variabel  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai adjusted 𝑅 2 mendekati angka 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Responden
Jumlah responden dalam penelitian ini 40 wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta, usia responden  antara  30  sampai  50  tahun  dengan  jenis  kelamin  laki  laki  50%  dan  perempuan  50%. Sedangkan pendidikan terakhir didominasi sarjana strata 1 (S1) hingga sarjana strata 3 (S3) dengan jumlah responden sebanyak 19 orang atau 47,5%.

## Hasil Pengujian Instrumen

## Uji Validitas
Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan, hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana df = n – 2 dengan sig 5%, jika r tabel lebih kecil dari r hitung maka valid (Sujarweni et al, 2018). Hasil uji validitas disajikan pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No. Variabel Indikator Koefisien Korelasi Koefisien Batas Keterangan 1 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X1.1 0,732 0.267 Valid X1.2 0,617 0.267 Valid X1.3 0,873 0.267 Valid X1.4 0,761 0.267 Valid X1.5 0,633 0.267 Valid 2 Kesadaran Pajak X2.1 0,452 0.267 Valid X2.2 0.444 0.267 Valid X2.3 0.754 0.267 Valid X2.4 0.517 0.267 Valid X2.5 0.541 0.267 Valid 3 Sanksi Pajak X3.1 0.640 0.267 Valid X3.2 0.630 0.267 Valid X3.3 0.737 0.267 Valid X3.4 0.770 0.267 Valid X3.5 0.773 0.267 Valid 4 Kepatuhan Wajib Pajak Y.1 0.703 0.267 Valid Y.2 0.788 0.267 Valid Y.3 0.766 0.267 Valid Y.4 0.666 0.267 Valid Y.5 0.613 0.267 Valid
Sumber : Data diolah, 2022
Dari  tabel  1  di  atas,  disimpulkan  bahwa  hasil  uji  validitas  seluruh  butir  pertanyaan  yang menjadi instrumen penelitian dinyatakan valid, hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,267.
Pengujian reliabilitas  untuk mengukur konsistensi jawaban responden, jika nilai Cronbach’s Alhpa lebih  besar  dari  0,60  maka  dinyatakan  reliabel  (Sujarweni  et  al,  2018).  Tabel  2  berikut menyajikan hasil uji reliabilitas instrumen

## Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas
No. Variabel Cronbach's Alpha Batas Keterangan 1 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X1) 0,770 0,60 Reliabel 2 Kesadaran Pajak (X2) 0,814 0,60 Reliabel 3 Sanksi Pajak (X3) 0,732 0,60 Reliabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 0,744 0,60 Reliabel
Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel 2 di atas disimpulkan bahwa instrumen penelitian masing masing varaibel dinyatakan reliabel dibuktikan dengan nilai Cronbach’s Alhpa lebih besar dari 0,60.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji normalitas untuk menentukan apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak, model regresi  yang  baik  memiliki  nilai  residual  yang  terdistribusi  normal.  (Sujarweni  et  al,  2018).  Uji normalitas  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  non  parametik Kolmogorov-Smirnov ,  jika nilai Sig > 0,005 maka data terdistribusi normal, tabel 3 berikut hasil uji normalitas.
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Nilai Statistik Mean 0,0000000 Standar Deviasi 2,77093962 Kolmogorov-Smirnov Z 0,578 Probability Sig (2-tailed) 0,892 N ( Observation) 40
Sumber : Data diolah, 2022
Dari tabel 3 di atas, nilai Sig sebesar 0,892 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi dengan normal. Gambar 1 berikut menjelaskan grafik Normal Probability  Plot ,  dengan  titik  titik  yang  membentuk  garis  diagonal  lurus  yang  menunjukkan  data terdistribusi normal.

## Gambar 1 Grafik Normal Probability Plot

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  untuk  mengetahui  adanya  keterkaitan  antara  variabel  independen, apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  terbebas  dari  multikolinearitas.  Tabel  4  berikut  hasil  uji multikolinearitas.
Tabel 4 Hasil Uji Multikoliniearitas Tolerance VIF Pemahaman Perpajakan 0,943 1,060 Kesadaran Pajak 0,948 1,055 Sanksi Pajak 0,910 1,099 Sumber : Data diolah, 2022
Pada  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai tolerance untuk  ketiga  variabel  independen  lebih besar dari dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ketiga variabel independen kurang dari 10, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi ini.

## Uji Autokorelasi
Untuk  mendeteksi  adanya  autokorelasi  digunakan  nilai  Durbin Watson  dengan  kriteria,  jika angka D-W di antara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi. berikut hasil uji autokorelasi.

## Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi
Durbin Watson Keterangan Model Persamaan 1,652 Tidak terdapat autokorelasi
Sumber : Data diolah, 2022
Pada tabel di atas, nilai D-W sebesar 1,652 sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi yang terjadi.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas dilakukan dengan mengkorelasikan variabel  independen dan nilai unstandardized residual . Jika nilai korelasi  antara variabel  independen  dengan residual lebih dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi.  Tabel  6 berikut hasil uji heteroskedastisitas.

## Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
t Sig Keterangan Pemahaman Perpajakan -1,992 0,054 Tidak terdapat heterokedastisitas Kesadaran Pajak -0,112 0,911 Tidak terdapat heterokedastisitas Sanksi Pajak 1,648 0,108 Tidak terdapat heterokedastisitas
Sumber : Data diolah, 2022
Pada  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  untuk  Pemahaman  Perpajakan, Kesadaran  Pajak, dan  Sanksi Pajak sebagai  variabel  independen di  atas  0,05,  yang  artinya  tidak terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda untuk menunjukkan estimasi terkait bagaimana dan seberapa kuat pengaruh variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan sebagai variabel X1, Kesadaran Pajak sebagai variabel X2, dan Sanksi Pajak sebagai variabel X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel Y. Tabel 7 berikut hasil analisis regresi linear berganda:
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Koefisien Regresi B Sig Konstanta 10,112 0,000 Pemahaman Perpajakan 0,142 0,006 Kesadaran Pajak 0,102 0,048 Sanksi Pajak 0,276 0,000 Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 10,112 + 0,142 X1 + 0,102 X2 + 0,276 X3 ...................................................(1)
Hasil  dari  persamaan  tersebut  menunjukkan  nilai  dari  masing  masing  variabel  independen yang  merupakan  cerminan  dari  besarnya  variabel  dependen.  Nilai  dari  variabel  X  yang  positif menandakan  bahwa  nilai  dari  variabel  tersebut  memberikan  pengaruh  yang  positif  dan  searah terhadap variabel Y.
Nilai Constanta sebesar 10,112, menunjukkan bahwa jika variabel pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 10,112.
Nilai  positif  sebesar  0,142  pada  variabel  X1  menunjukkan  bahwa  apabila  variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel X1 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan 0,142, dengan asumsi bahwa nilai dari variabel X2 dan X3 tetap.
Nilai positif sebesar 0,102 pada variabel X2 memiliki makna bahwa apabila variabel kesadaran pajak  sebagai  variabel  X2  mengalami  peningkatan  satu  satuan,  maka  variabel  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mengalami peningkatan 0,102, dengan asumsi bahwa nilai dari variabel X1 dan X3 tetap.
Nilai positif sebesar 0,276 pada variabel X3 memiliki arti bahwa apabila variabel Sanksi Pajak sebagai  variabel  X3  mengalami  peningkatan  satu  satuan,  maka  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,276, dengan asumsi bahwa nilai variabel X1 dan X3 tetap.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
Tabel 8 berikut hasil uji F yang menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

## Tabel 8 Hasil Uji F
Sum of Squares F Sig Regression 41,529 18,491 0,000 Residual 26,950 Total 68,479
Sumber : Data diolah, 2022
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar  18,491  dan  nilai  F  tabel  adalah sebesar 2,859 dengan nilai sig sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Dengan lebih besarnya nilai F hitung daripada F tabel, dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan  sanksi  pajak  sebagai  variabel  X  secara  bersama –  sama  (simultan)  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel Y.

## Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji t menunjukkan hasil hubungan antara variabel X dengan variabel Y secara parsial, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Tabel 9 berikut menunjukkan hasil uji t:
Tabel 9 Hasil Uji t Deskripsi T Sig Keputusan H1 Pengetahuan  dan  Pemahanan  wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta 2,943 0,006 Diterima

## Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t hitung dari Pemahaman Perpajakan sebagai variabel X1 sebesar 2,943 yang nilainya lebih besar dari t tabel yaitu 1,688 artinya variabel X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Kesadaran Pajak sebagai variabel X2 memiliki nilai t hitung 2,046 lebih besar dari t tabel yaitu 1,688, artinya variabel X2 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Sanksi Pajak sebagai variabel X3 memiliki nilai t hitung sebesar 5,064 lebih besar dari t tabel  yaitu  1,688,  artinya  variabel  X3  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  variabel  Y.  Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y dengan nilai signifikansi untuk variabel X1, X2 dan X3 lebih kecil dari 0,05.
Hasil Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Koefisien determinasi menunjukkan seberapa kuat kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, hasilnya disajikan pada tabel 10 berikut:
Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 ) R R Square Adjusted R Square Model Persamaan 0,779 0,606 0,574 Sumber : Data diolah, 2022
Hasil  koefisien  determinasi  menunjukkan  nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,574  artinya Kepatuhan  Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak sebesar 57,4% dan sisanya yaitu 42,6% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,943  lebih  besar dari t tabel  yaitu  sebesar  1,688  dengan  nilai  signifikansi  0,006,  maka  simpulannya  bahwa  variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bermakna bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  akan  semakin  baik  pula.  Tingkat  pemahaman  perpajakan  dapat  dilihat  dari seberapa  besar Wajib  Pajak  dalam memahami  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  kata lain,  wajib  pajak  dengan  tingkat  pemahaman  perpajakan  yang  tinggi  akan  memperkecil  tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak sehingga akan mengarahkan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin baik.
Hasil riset ini mendukung penelitian Rifa’i, Junaidi dan Sari (2020) di KPP Pratama Malang Utara dan hasil risetnya Suryanti dan Intan (2018) di KPP Pratama Jakarta Pancoran dimana kedua penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H2 Kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta 2,046 0,048 Diterima H3 Sanksi pajak
berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di Kota Yogyakarta 5,064 0,000 Diterima

## Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,046  lebih  besar dari t tabel sebesar 1,688 dengan nilai signifikansi 0,048, sehingga simpulannya adalah kesadaran pajak mempengaruhi  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  bermakna bahwa  semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  baik. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka akan membuatnya patuh dalam melaksanakan setiap hak dan kewajiban perpajakkannya.
Hasil riset ini sesuai dengan hasil riset Fitria (2017) yang dilakukan KPP Jakarta Selatan dan hasil penelitian Siahaan, Stefani, dan Halimatusyadiah (2019) di KPP Bengkulu dimana menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 5,064 lebih besar dari t tabel  1,688  dengan  nilai  signifikansi  0,0001.  Simpulannya  adalah  sanksi  pajak memiliki  pengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Maknanya  adalah  setiap  terjadi peningkatan  sanksi  pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Sanksi pajak adalah suatu alat kontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan atau undang-undang dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga tidak  dilanggar  dan  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  orang  yang  melanggar  norma  perpajakan tersebut. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atau diterima, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.
Hasil riset ini mendukung penelitian dari Rifa’i, Junaidi dan Sari (2020) yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara dan hasil penelitian oleh Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah (2019) yang dilakukan  di  KPP  Bengkulu  yang  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  signifikan  antara sanksi perpajakan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis regresi berganda serta pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib pajak orang pribadi, artinya bahwa semakin paham wajib pajak akan regulasi dan ketentuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi, (2) kesadaran perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  artinya  bahwa  wajib pajak yang sadar akan tanggungan dan kewajiban perpajakannya maka akan berpengaruh terhadap semakin  patuhnya  wajib  pajak  orang pribadi,  (3)  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya bahwa keberadaan sanksi pajak yang bersifat memaksa akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi.

## Saran, Keterbatasan, dan Implikasi
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sampel  pada  kota  Yogyakarta  saja.  Peneliti  selanjutnya dapat lebih memperbesar sampel penelitian agar data yang dihasilkan dapat semakin akurat dengan menambahkan  beberapa  sampel  penelitian  pada  kota-kota  di  kabupaten  DIY.  Bagi  peneliti
selanjutnya  dapat  mengembangkan  riset  ini  dengan  menambahkan  faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan wajib pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan pemahaman tentang undang-undang dan KUP, pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman tentang prosedur penghitungan pajak, pemahaman tentang pengisian dan pelaporan SPT serta pemahaman tentang sanksi pajak. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus  berupa  penyuluhan  dan  pelatihan  perpajakan,  sosialisasi  pajak  di  media  cetak maupun elektronik, media sosial, internet, pembuatan brosur-brosur untuk dibagikan kepada wajib pajak serta sosialisasi pengetahuan perpajakan bagi calon wajib pajak sejak usia dini. KPP Pratama Kota Yogyakarta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru, memberikan perhatian pada wajib pajak di atas usia produktif untuk dibimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan online.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, I. (2012). Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel. Jurnal Formatif , 2 (2), 140 –148. Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. Perbanas Review , 1 Nomor 1 (November), 72 –86. Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Dalam Pendidikan Tinggi: Vol. III (Issue 4).
Fitria,  D.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JABE (Journal of Applied Business and Economic) , 4 (1), 30. https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905 Puteri, H. E. (2020). Menentukan Populasi dan Sampel. Riset Ekonomi Dan Perbankan Islam , April , 2. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285
Rifa’i, M. H., Junaidi, & Sari, A. F. K. (2020). E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra , 09 (02), 47 –57.
Siahaan,  Stefani,  &  Halimatusyadiah,  H.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1 –14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14
Sujarweni,  W.  (2018). Metodologi  Penelitian  Bisnis  Dan  Ekonomi  Pendekatan  Kuantitatif . PUSTAKABARUPRESS.
Suryanti,  H.,  &  Intan,  S.  E.  (2018).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). Ilmu Kuntansi , 16 (2), 14 –26.
Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Retail Indonesia , 1 (2), 80 –88. https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126
Tene,  J.  H.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Warongan,  J.  D.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 , 5 (2), 443 –453. www.datatempo.co www.ekonomi.bisnis.com www.pajak.go.id www.gurupendidikan.co.id www.bppk.kemenkeu.go.id www.bapenda.kukarkab.go.id www.pajak.warsidi.com http://iaiglobal.or.id