## Pertanggungjawaban Hukum Kepada Lender dari Konsep
Bisnis Inventory Financing serta Penyelesaian Sengketa

[Annisa Riyantika] 1
[David Aprizon Putra] 2
1 [Fakultas Hukum, Universitas Lampung] 1 [annisariyantika2000@gmail.com] 2 (Fakultas Hukum, IAIN Curup)
2 [davidaprizonputra@iaincurup.ac.id]

## Abstract
The Inventory Financing business model is starting to develop in the peer-to-peer lending system  in  Indonesia.  The  development  factor  from  peer-to-peer  lending  to  Inventory Financing  is  the  existence  of  collateral  that  is  still  controlled  by  the  borrower  (debtor). This research examines the legal responsibility of the lender in Inventory Financing, and dispute resolution when one party is negligent in performing its obligations. This article aims  to  find  Inventory  Financing  arrangements  that  protect  lenders  and  dispute resolution  methods  of  Inventory  Financing.  This  research  uses  a  normative  juridical method (desk research) using secondary data, namely laws and regulations and theories of  contract  law,  development  law,  and  legal  protection.  The  findings  in  this  study  are that Inventory Financing is still not regulated, so it has the potential to cause disputes in its implementation. Another finding is that the method of resolving inventory financing disputes  can  be  done  through  judicial  and  non-judicial  institutions  (Alternative  Dispute Resolution Institutions). Alternative Dispute Resolution Institutions can be ideal because they can resolve problems quickly, easily, and cheaply.
Keywords: Alternative  Dispute  Resolution  Institution,  Financial  Services  Authority,  Peer to Peer Lending
Received: 07 Desember 2023              Revised: 02 Mei 2024           Aceppted: 16 Mei 2024
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617 JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  global  yang  kian  meningkat  menyebabkan berkembang  pesatnya  sektor-sektor  ekonomi.  Perkembangan  ini  menyebabkan kebutuhan  suntikan  modal  untuk  kelangsungan  bisnis  atau  usaha.  Di  saat  yang bersamaan  bidang-bidang  teknologi,  khususnya  teknologi  informasi  juga mengalami  perkembangan  yang  sangat  cepat.  Perkembangan  tersebut mengakibatkan  kemungkinan  dilakukannya  kolaborasi  bidang-bidang  ekonomi yang  ditopang  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  secara  bersamaan. Fenomena  yang  pada  saat  ini  terjadi  secara  global,  khususnya  di  Indonesia terlihat  kemudahan  bagi  setiap  individu  untuk  melakukan  kegiatan  pinjam meminjam uang dengan sarana teknologi informasi modern. 1 Kegiatan tersebut memerlukan regulasi khusus yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang  terlibat  dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  uang  dengan  sarana  teknologi tersebut.  Maka  dibuatlah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  (POJK  77/2016)  Jo.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  (UU  JF)  yang  membahas  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  berusaha  untuk  mengakomodasi  hak- hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam layanan ini. 2
Dalam  POJK  77/2016  secara  singkat  terdapat  tiga  komponen  utama  atau pihak dalam sistem peer to peer lending atau pinjam meminjam berbasis sistem teknologi  informasi,  yaitu  ada  penyelenggara,  peminjam,  dan  penerima.  Ketiga pihak tersebut secara eksplisit disebutkan dan tentu menjadi hal yang wajib ada dalam tiap sistem pinjam meminjam berbasis sistem teknologi informasi. Dalam aturannya, Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menyatakan:
“ Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet ”.
Dalam  hal  ini  berarti  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi atau biasa disebut peer to peer lending adalah salah satu produk dari financial  technology ( fintech )  di  mana  pemilik  dana  atau  lender  akan dipertemukan dengan peminjam dana borrower melalui suatu sistem elektronik yang  dimiliki  atau  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  layanan  tersebut. Sehingga  perlu  untuk  diketahui  bahwa  dalam  konteksnya  Layanan  Pinjam
1 Hartanto,  Ratna,  and  Juliyani  Purnama  Ramli,  2018,  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Peer  to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 25, No. 2, hlm. 320-338.
2 Candra,  Paramitha.  2019,  Penerapan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/Pojk.  01/2016 Tentang  Layanan  Pinjaman  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  Terhadap  Perjanjian  Penyediaan Layanan Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan" No"), PhD diss , Universitas Gadjah Mada.
Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  atau  yang  masyarakat  awam kenali dengan nama “Pinjaman Online”. Terdapat banyak sekali jenis dan model yang  termasuk  ke  dalam  Pinjaman  Online  ini,  di  antaranya  adalah: Payday Lending,  Kredit  Mikro,  Working  Capital,  Buyer  Financing,  Capital  Expenditure, Inventory  Financing,  Invoices  Financing,  Syariat,  Online  Seller  Financing ,  dan Cicilan tanpa kartu kredit.
Salah  satu  model  bisnis  yang  akan  menjadi  obyek  dalam  penulisan  ini adalah model bisnis Inventory Financing. Inventory Financing atau biasa disebut pembiayaan persediaan adalah model perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan inventory atau  persediaan  barang  suatu  perusahaan  yang dijadikan jaminan. 3 Dalam konsep bisnis ini, biasanya banyak digunakan toko ritel seperti penjual barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang yang biasa ada  di  sekitar  kita.  Bisnis  ini  bisa  dimanfaatkan  dan  berguna  pagi  pelaku  usaha tersebut  karena  mereka  jaminan  atas  pinjaman  yang  mereka  dapatkan  adalah persediaan barang dagangan mereka untuk pengembangan bisnis mereka. Dalam praktiknya, di Indonesia sendiri perkembangan model bisnis inventory financing tidak  lepas  dari  keberadaan  Usaha  Kecil  Mikro  (UKM)  yang  banyak  menjadi pilihan  usaha  bagi  para  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Model  bisnis  ini memungkinkan  sebuah  bisnis  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan  stok  barang yang ia punya demi menunjang kelangsungan bisnis yang mereka punya. 4 Model bisnis  ini  nantinya  akan  menempatkan  barang  atau inventory untuk  dijadikan jaminan dalam proses peminjaman modal tersebut. Sehingga peminjaman yang dilakukan  oleh  pemilik  usaha  nantinya  akan  berbentuk  langsung  barang  atau produk-produk  lainnya,  seperti  barang-barang  dalam  toko  ritel  dan  dalam berbagai  model  bisnis  lainnya.  Dalam  kaitannya  dengan  ranah peer  to  peer lending atau  peminjaman  yang  dilakukan  dengan  bantuan  sarana  teknologi informasi,  model  bisnis inventory  financing ini  sejatinya  sangat  mungkin  untuk dilakukan  oleh para  pelaku  bisnis  khususnya  pada  kalangan  bisnis  grosir  hingga menengah ke bawah.
Sebagai salah satu dari bagian model bisnis yang muncul dengan berbasis teknologi  informasi  atau  online, inventory  financing ini  menarik  untuk  dilihat apakah  konsep  bisnis  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat,  serta  bagaimana  konsep bisnis  ini  apabila  dilihat  dari  perspektif    regulasi-regulasi  yang  mengatur  di Indonesia  seperti  POJK  77/2016,  UUJF,  hingga  Undang-Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3 Sadikin,  Dikdik  Saleh,  and  Raden  Bambang  Budhijana.  2023,  A  Business  Feasibility  Analysis  Of The Bebek Goreng Gurih Resto Through Sharia Bank Finance: Business Feasibility Analysis Of The  Bebek Goreng Gurih Resto Through Sharia Bank Finance, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , Vol. 23, No. 1.
4 Ningsih,  Sulistya  Ayu,  and  Susiana  Susiana.  2017,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 1, hlm. 206-217.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  perlu  dikaji  mengenai  pertanggungjawaban hukum  terhadap  lender  dalam  model  bisnis Inventory  Financing dengan menggunakan sistem peer to peer lending dan penyelesaian sengketa bila terjadi masalah  dalam  pelaksanaan Inventory  Financing tersebut.  Penulisan  ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dan  pemahaman  secara  umum mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap lender sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta  penyelesaian  sengketa  dalam  model  bisnis inventory  financing yang menggunakan sistem peer to peer lending .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif.  Metode  ini  menggunakan  pendekatan  kepustakaan  dan  konseptual dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  hukum. Penelitian  ini  mengkaji  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  lender  dalam model  bisnis Inventory  Financing dan  bagaimana  penyelesaian  sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Model Bisnis Inventory Financing Dalam Sistem Peer To Peer Lending Di Indonesia
Banyak  aspek-aspek  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  saat  ini terpengaruh  secara  nyata  oleh  perkembangan  teknologi  informasi.  Berbagai sektor  yang  ada  banyak  yang  terpengaruh  tak  terkecuali  sektor  ekonomi, khususnya  pada  sektor  keuangan  atau  finansial.  Secara  definisi  para  ahli merumuskan  Fintech  sebagai  inovasi  pada  sektor  finansial  yang  mendapat sentuhan  teknologi  modern.  Selanjutnya  menurut  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  19/12/PBI/2017  Pasal  1  angka  1  menjelaskan  bahwasanya  Teknologi Finansial  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. 5 Penyelenggaraan dari Fintech ini pun di Indonesia beragam dan mempunyai kategorisasinya sendiri, dalam Pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/2017) di antaranya adalah:
a. Proses  pembayaran  meliputi  izin,  penghapusan,  penyelesaian akhir, dan pelaksanaan transaksi keuangan.
b. Infrastruktur pasar adalah teknologi keuangan yang menggunakan alat-alat  seperti teknologi  informasi dan/atau teknologi  elektronik
5 Istiqamah.  2019,  Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum Perdata, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm. 291-306.
untuk  mempermudah  dan  mengurangi  biaya  dalam  menyediakan informasi  tentang  produk  dan/atau  layanan  keuangan  kepada masyarakat.
c. Pengelolaan  investasi  dan  pengelolaan  risiko  termasuk  dalam menyediakan produk investasi secara daring dan layanan asuransi daring.
d. Layanan  peminjaman  dan  pembiayaan  serta  penyediaan  modal meliputi  platform  pemberian  pinjaman  peer-to-peer  dan crowdfunding berbasis teknologi informasi.
e. Layanan keuangan lainnya yang termasuk dalam teknologi finansial di  luar  kategori  pembayaran,  infrastruktur  pasar,  pengelolaan investasi  dan  risiko,  serta  peminjaman,  pembiayaan,  dan penyediaan modal.
Tentu  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  tidak  asing  dengan kegiatan  bisnis  yang  beragam,  hal-hal  yang  terkait  dengan  pinjaman, pembiayaan  dan  penyediaan  modal  menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat karena  dapat  mempermudah  kebutuhannya.  Hal  tersebut  ditambah  dengan berkembangnya Fintech menjadi lebih mudah diakses dari pada sebelumnya. Saat  ini  keterbukaan  informasi  terkait  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  atau peer  to  peer  lending menjadikan  semua lapisan  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  menggunakan  layanan  tersebut secara mudah 6 . Kepraktisan, kemudahan, serta kecepatan untuk memperoleh pinjaman  uang  atau  modal  menjadi  faktor  utama  mengapa  saat  ini  di Indonesia  perkembangan  layanan  jasa  peer  to  peer  ini  sangat  diminati masyarakat. Tentu dalam hal ini, karena sistem yang digunakan menggunakan bantuan  dan  sarana  teknologi  maka  terdapat  perbedaan  atau  ciri  khas  yaitu dengan sarana dari teknologinya itu sendiri. Perlu diketahui pula dalam jenis layanan  ini,  biasanya  calon  penerima  pinjaman  terlebih  dahulu  harus melakukan  registrasi  pada  sebuah  platform,  platform  ini  lah  yang menyelenggarakan segala kegiatan pinjam meminjam dengan sebuah sistem. Saat  melakukan  registrasi  inilah  biasanya  di  saat  yang  bersamaan  dilakukan verifikasi,  atau  validasi  data  dari  calon  peminjam  untuk  mencocokkan  data apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Salah satu kelebihan lain yang dimiliki penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau peer  to  peer  lending ini  adalah  fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  para  calon peminjam dalam menentukan skema atau sistem pembayaran pinjaman yang nantinya  akan  mereka  ambil.  Hal  tersebut  biasanya  menyangkut  tentang
6 Agusta, Hendrawan, 2020, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). Krtha Bhayangkara, Vol. 14, No. 2.
jumlah  pinjaman,  jangka  waktu  pinjaman,  besaran  cicilan  per  bulan,  hingga detail-detail  lain  akan  secara  terbuka diketahui  oleh  calon peminjam dengan prosedur yang relatif murah dan mudah.
Tentu  dalam  hal  perkembangannya  yang  saat  ini  banyak  digunakan  di Indonesia, sistem peer to peer lending ini masih perlu diperinci terkait dengan regulasi  yang  mengatur  hal  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk  tetap memberikan  perlindungan  hukum  serta  kepastian  bagi  para  pihak  yang terlibat  dalam  sistem peer  to  peer  lending ini.  Karena  pada  praktiknya, tingginya  minat  untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan  pinjaman  online  ini tidak  dibarengi  dengan  pengetahuan  akan  sistemnya  secara  baik.  Sehingga tidak  jarang  kita  mendengar  adanya  istilah  “pinjol  ilegal”  atau  “pinjol  tidak dengan izin OJK”, yang pada akhirnya hanya akan berdampak dan merugikan pihak  konsumen.  Pertama-tama,  terkait  dengan  pihak,  yaitu  siapa  yang menyelenggarakan  atau  mempunyai  sistem  peer  to  peer  lending  ini.  POJK 77/2016  secara  jelas  membagi  pihak-pihak  atau  peran-peran  dalam menjalankan  sistem  peer  to  peer  lending  ini.  Perlu  diketahui  bahwasanya terkait dengan penyelenggara dari sistem peer to peer lending ini hanya dapat dilakukan dan diselenggarakan oleh badan hukum. Lebih jelas Pasal 1 angka 6 POJK  77/2016  menjelaskan  bahwa:  “Penyelenggara  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  selanjutnya  disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan  mengoperasikan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.”
Setelah  melihat  ketentuan  pasal  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasanya dalam menjalankan atau menyelenggarakan sistem peer to peer lending ,  tidak  semua  badan  hukum  dapat  melakukannya. 7 Hanya  terbatas pada  badan  hukum  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  dan  koperasi. Sehingga dari sisi legalitas, tentu terdapat perbedaan antara PT dan Koperasi dengan  CV,  firma,  atau  persekutuan  perdata.  Ketika  berbicara  mengenai penyelenggara itu sendiri, dalam hal ini berarti perusahaan tersebut menjadi sarana  atau  penghubung  bagi  para  Pemberi  Pinjaman  dan  Peminjam  secara online atau melalui platform yang mereka punya.
Model bisnis I nventory Financing atau biasa dikenal dengan pembiayaan persediaan  atau  pinjam  meminjam  uang  dengan  menggunakan  barang persediaan  sebagai  jaminannya  memang  tidak  terlalu  umum  digunakan  di Indonesia, namun pada dasarnya, konsep yang digunakan merupakan konsep perjanjian dengan jaminan fidusia, atau pembiayaan pinjam meminjam uang
7 Rahadiyan, Inda, and Nikmah Mentari. 2021, Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To  Peer  Lending  (Perbandingan  Antara  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat), Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, Vol. 28, No. 2, hlm. 325-347.
dengan menggunakan barang persediaan sebagai jaminan. Fungsi jaminan di sini, tentu sebagai perlindungan terhadap lender atas risiko ketidakmampuan bayar  yang  mungkin  terjadi.  Maka  dari  itu,  konsep  ini  biasanya  banyak digunakan oleh para pelaku usaha yang mempunyai barang persediaan untuk kebutuhan usahanya seperti toko, swalayan, dan lain-lain. Sarana peer to peer lending  ini  menjadi  menarik,  karena  apabila  berbicara  mengenai  pinjam meminjam  uang  dengan  jaminan,  biasanya  dilakukan  secara  langsung  dan tatap  muka,  dengan  sistem  peer  to  peer  lending  ini  membuat  hal  tersebut menjadi  ter  digitalisasi  dan  tidak  perlu  ada  pertemuan  antara  lender  dan borrower.  Maka  penyelenggara  sistem  harus  mempunyai  sistem  yang  baik yang dapat mengakomodasi para pihak khususnya pada lender.
3.2 Pertanggungjawaban  Hukum  Kepada Lender dalam  pada  Model  Bisnis Inventory Financing dalam Peer to Peer Lending
Model  bisnis Inventory  Financing dalam Peer  to  Peer  Lending pada dasarnya  berasal  dari  perjanjian  pinjam-meminjam.  Perjanjian  pinjam- meminjam  merupakan  perkembangan  dari  perjanjian  tukar-menukar  (sistem barter)  yang  sudah  ada  sejak  lama.  Perbedaannya  adalah  dari  yang  pada mulanya  menukar  satu  barang  dengan  barang  lainnya,  sekarang  menjadi (debitur) meminjam sementara sejumlah uang kepada kreditur. Dasar regulasi utama  yang  melandasi  perjanjian  pinjam-meminjam  (yang  nantinya berkembang  menjadi peer  to  peer  lending )  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  serta  pinjaman  tersebut  umumnya  disebut sebagai hutang. 8
Kedudukan  dari  perjanjian  pinjam-meminjam  harus  diakui  oleh  para pihak  (debitur  dan  kreditur),  sehingga  timbul  kewajiban  untuk  mematuhi perjanjian  yang  telah  dibuat  dan  menimbulkan  hak  untuk  didapatkan  oleh masing-masing  pihak.  Hak  dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  timbul secara hukum (yang berasal dari perjanjian antara para pihak) oleh karena itu harus  dipatuhi  oleh  para  pihak.  Apabila  ada  pihak  yang  melanggar  (tidak mematuhi)  ketentuan  yang  tercantum  pada  perjanjian  tersebut  (misal:  tidak mengembalikan  hutang  sesuai  dengan  nominal  yang  dijanjikan),  maka  pihak yang  dirugikan  dapat  melakukan  gugatan  melalui  lembaga  peradilan.  Hal  ini terjadi  karena  para  pihak  sudah  terikat  dalam  hubungan  hukum  antara  satu dan lainnya.
Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  fungsi  hukum  dalam pembangunan  adalah  memastikan  bahwa  perubahan  berlangsung  secara
8 Almansyah,  Dimas,  and  Dwi  Cahyani  Putri.  2019,  Pemotongan  Upah  Dan  Asuransi  Peer-To-Peer Lending Untuk Melindungi Kreditur Dalam Mewujudkan Aksesibilitas Kredit Masyarakat. Legislatif, hlm. 1- 23.
teratur. 9 Perubahan,  yang  menjadi  inti  dari  proses  pembangunan,  dan keteraturan,  yang  merupakan  fungsi  penting  dari  hukum,  merupakan  tujuan bersama dari masyarakat yang sedang berupaya membangun. Peranan hukum dalam  pembangunan  adalah  memastikan  bahwa  perubahan  tersebut berlangsung secara teratur  atau tertib. Hukum memainkan perannya melalui pembuatan  undang-undang  dan  putusan  pengadilan,  atau  kombinasi keduanya,  untuk  memastikan  keteraturan.  Penerapan  hukum  untuk mengakomodasi perubahan sosial dalam masyarakat sangat berkaitan dengan konsep pengaturan sosial dan ekonomi.
Menggambarkan  hukum  sebagai  "alat  pembaharuan  masyarakat" berakar pada keyakinan bahwa terciptanya keteraturan atau ketertiban dalam upaya pembangunan dan pembaharuan dianggap sebagai hal yang diinginkan atau  sangat  penting.  Konsep  lain  yang  tersirat  dalam  pandangan  bahwa hukum  merupakan  sarana  pembaharuan  adalah  bahwa  hukum,  dalam bentuknya sebagai aturan atau peraturan, dapat berperan sebagai instrumen atau  alat  untuk  mengarahkan  aktivitas  manusia  menuju  tujuan  yang diinginkan dalam pembangunan dan pembaharuan.
Konsep  dari peer  to  peer  lending ini  di  Indonesia,  meskipun  banyak masyarakat yang sudah mulai percaya dan menggunakan sistem pembiayaan ini, tetap masih mengandung risiko-risiko yang mungkin saja berdampak dan merugikan  salah  satu  pihak,  terutamanya  terhadap  lender  selaku  pemberi modal  atau  pinjaman  dalam  pembiayaan  pinjam  meminjam  menggunakan sistem inventory  financing ini. 10 Perlu  diketahui  sebagaimana  disebutkan  di atas,  bahwa  dalam  skema  peer  to  peer  lending  ini,  salah  satu  pihak  yang penting  dalam  transaksi  pinjaman  berbasis  online  atau  teknologi  informasi adalah penyelenggara atau yang memiliki platform atau sistem dalam peer to peer  lending ini.  Dalam  mekanismenya,  terdapat  tiga  pihak  yakni  lender, borrower,  dan  pemilik  perusahaan  atau  penyelenggara peer to  peer lending . Penyelenggara  ini  nantinya  akan  mempertemukan  antara  lender  dengan borrower  dengan  menyediakan  sebuah  sistem  atau  layanan  lending.  Tentu sebagai  penyelenggara  harus  memastikan  bahwa  pihak-pihak  yang  nantinya terlibat  adalah  pihak-pihak  yang  mempunyai  daya  bayar  serta  kredibel sehingga  sistem  yang  ada  akan  dijalankan  dengan  baik  serta  meminimalisir terjadinya  sengketa  antara  para  pihak  yang  merasa  tidak  mendapatkan haknya.  Dalam  konsep  pinjam  meminjam  atau  perjanjian  pembiayaan, biasanya  terdapat  sebuah credit  scoring untuk  melihat  dan  mengukur kemampuan dari calon borrower apakah dengan pengajuan pinjaman yang ia
9 Manan,  Abdul.  2014, Peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi .  Kencana  Prenada  Media Group.
10 Baihaqi,  Jadzil,  2018,  Financial  technology  peer-to-peer  lending  berbasis  syariah  di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 116-132.
berikan  cukup  atau  tidak  untuk  membayar  pinjaman  yang  ia  ajukan.  Pun dalam  konsep Inventory  Financing pun  demikian,  biasanya  calon borrower akan  dilihat  secara  keseluruhan  terkait  berjalannya  bisnis  yang  ia  punya apakah  dirasa  cukup  atau  tidak.  Dalam  hal  ini,  memang  belum  ada standarisasi  atau  regulasi  khusus  menyangkut  tenang  credit  score  ini, sehingga  potensi  perselisihan  terkait  dengan  ketidakmampuan  seorang borrower untuk membayar pinjamannya masih sangat mungkin terjadi.
Sebagaimana  didasari  pada  pasal  18  POJK  77/2016,  yang  berbunyi, Perjanjian  Pelaksanaan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi meliputi:
a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa peer to peer lending itu bisa terjadi karena adanya perjanjian, ada dua macam perjanjian  yaitu  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  dengan pemberi  pinjaman  hingga  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pemberi  pinjaman dengan penerima pinjaman. Terkait dengan perjanjian ini dapat merujuk pada perjanjian  pinjam  meminjam  uang  berdasarkan  Pasal  1754  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang  menerangkan  bahwa:  “Pinjam meminjam ialah istilah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang  sama pula.”
Dan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga diatur pada Pasal 1765  KUHPerdata  sebagai  berikut:  “adalah  diperbolehkan  memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain barang yang menghabis karena pemakaian”.
Lazimnya,  beberapa  model  pembiayaan  di  Indonesia  saat  ini  memang lahir  dari  adanya  perjanjian  pinjam  meminjam  uang.  Namun  dalam  konsep inventory financing , terdapat perbedaan yang cukup mencolok di mana secara pelaksanaan,  barang  atau  inventory  yang  dimiliki  oleh  borrower  akan dijadikan jaminan pembayaran terhadap perjanjian tersebut.
Saat  ini,  konsep  pendanaan  inventaris,  yang  pada  dasarnya menggunakan barang inventaris sebagai jaminan, belum diatur secara khusus dalam  kerangka  pendanaan  peer  to  peer  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini mengakibatkan  posisi  kurang  menguntungkan  bagi  pemberi  pinjaman,  yang mungkin menghadapi  risiko  kehilangan hak  mereka  jika  terjadi  kelalaian dari pihak peminjam.
Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan ini, hukum harus ditegakkan. 11 Pelanggaran hukum terjadi  saat  seorang  subjek  hukum  tidak  memenuhi  kewajibannya,  yang berakibat  pada  pelanggaran  hak-hak  subjek  hukum  lainnya.  Subjek  hukum yang  hak-haknya  dilanggar  harus  diberikan  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  mengacu  pada  upaya  untuk  melindungi  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  telah  dirugikan  oleh  tindakan  orang  lain,  dan  ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati  semua hak yang dijamin  oleh  hukum. 12 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra  berpendapat  bahwa hukum  dapat  dimanfaatkan  untuk  menciptakan  perlindungan  yang  tidak hanya  bersifat  adaptif  dan  fleksibel,  tetapi  juga  proaktif  dan  antisipatif. 13 Muchsin  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  upaya  untuk melindungi individu dengan mengatur hubungan nilai-nilai atau norma-norma yang  tercermin dalam  perilaku  dan tindakan untuk  menciptakan  keteraturan dalam interaksi sosial antara manusia.
Perlindungan hukum bagi rakyat melibatkan tindakan pemerintah yang bersifat  preventif  dan  represif.  Dalam  perlindungan  hukum  preventif,  subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum  keputusan  pemerintah  menjadi  definitif,  dengan  tujuan  mencegah timbulnya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  penting  dalam tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal  ini  mendorong  pemerintah  untuk  berhati-hati  dalam  pengambilan keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi.  Perlindungan  hukum  represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul.  Prinsip  dasar perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  didasarkan  pada pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia.  Sejarah  Barat menunjukkan  bahwa  konsep-konsep  ini  ditujukan  untuk  mengatur  dan memberikan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi fokus utama, dan hal ini terkait dengan tujuan negara hukum.
Pada  pembahasan  sebelumnya  sudah  dibahas  mengenai  peran  hukum dalam  pembangunan  negara  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  diberikan kepada para pihak (tidak ada kekosongan hukum). Perlindungan hukum yang dimaksud  sebelumnya  termasuk  kategori  perlindungan  hukum  secara
11 Ekawati,  Dian.  2018,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang  Dirugikan  Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. UNES Law Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 157-171.
12 Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 128-145.
13 Sujiantoro, H. B. 2016, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia. Sasi, Vol. 22, No. 2, hlm. 67-71.
preventif.  Perlindungan  hukum  juga  penting  untuk  dibahas  pada  konteks penyelesaian  sengketa  (termasuk  kategori  perlindungan  hukum  represif). Pemerintah  harus  mengakui  dan  melindungi  hak-hak  dari  pihak  yang melaksanakan  aktivitas  usaha  dalam  hal  ini  yaitu  inventory  financing. Perlindungan  secara  represif  penting  untuk  dilaksanakan  untuk  menjamin pihak  yang  memiliki  itikad  baik  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya dilindungi dan tidak ragu untuk lanjut menjalankan kegiatan usahanya.
Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan model  bisnis  inventory  financing  ini  bisa  diselesaikan  dengan  beragam  cara. Penting  untuk  mengetahui  bahwa  model  ini  berbeda  dengan  peer  to  peer lending  yang  umumnya  hanya  sekedar  pinjam  meminjam  dana  tanpa menggunakan jaminan apa pun. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum  terhadap  para  pihak  khususnya  pada  lender  dalam  perjanjian  pinjam meminjam  berbasis  layanan  teknologi  informasi  sebagaimana  diatur  dalam POJK  77/2016  memberikan  kesempatan  terhadap  lender  apabila  terdapat sengketa  akibat  kelalaian  dari  penyelenggara  atau  bahkan  kelalaian  dari borrower maka dapat diselesaikan dengan dua jalur, yaitu melalui pengadilan pada umumnya serta pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  dalam  konteks  ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (POJK 1/2014).  Secara  umum,  setiap  aduan  harus  diupayakan  untuk  diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan. Namun sering kali lembaga jasa keuangan tidak berhasil  menciptakan  kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa.  Oleh karena  itu  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga  peradilan  atau  non- peradilan yaitu LAPS.

## 4. SIMPULAN
Hubungan hukum yang mendasari Inventory Financing dalam peer to peer lending adalah  perjanjian  pinjam-meminjam.  Para  pihak  dalam peer  to  peer lending yakni  pihak  penyelenggara,  pihak  yang  memberi  pinjaman  serta  pihak yang  menerima  pinjaman  adalah  hubungan  yang  bersifat  kontraktual.  Pada Inventory  Financing dalam peer  to  peer  lending adanya  unsur  agunan  belum diatur  secara  detil  oleh  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Kekosongan  hukum  ini  dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  dialami  oleh  para pihak  (baik  penyelenggara,  kreditur,  mau  pun  debitur).  Kekosongan  hukum  ini menunjukkan  belum  ada  perlindungan  hukum  yang  diperoleh  lender  selaku pemberi  pinjaman.    Lender  harus  mendapat  perlindungan  hukum  baik  secara preventif  melalui  pengaturan  hukum  mau  pun  represif  melalui  penyelesaian
sengketa.    Pada  konteks Inventory  Financing ,  pihak  yang  paling  dirugikan  dari kekosongan  hukum  ini  adalah  kreditur/lender.  Oleh  karena  itu  perlu  regulasi yang  mengatur  secara  khusus Inventory  Financing .  Masing-masing  pihak  yang merasa  haknya  dirugikan  karena  pihak  lain  tidak  menjalankan  kewajibannya dapat  mengajukan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  atau  non- peradilan  (LAPS).  LAPS  memiliki  beragam  kelebihan  dalam  menyelesaikan sengketa ini yaitu dapat menyelesaikan dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Seluruh  rekomendasi  yang  diberikan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum kepada  lender  menjadi  penting  dalam  menciptakan  suasana  yang  pasti  untuk melakukan pembangunan (khususnya perekonomian) negara.

## 5. REFERENSI
Buku: Manan  A.,  2014, Peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi .  Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal:
Hartanto R., and Juliyani P.R., 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 25, No. 2, hlm. 320-338. Candra  P.,  2019,  Penerapan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/Pojk. 01/2016  Tentang  Layanan  Pinjaman  Meminjam  Berbasis  Teknologi Informasi  Terhadap  Perjanjian  Penyediaan  Layanan  Peer  To  Peer  (P2p) Lending  (Studi  Kasus:  Cicil.  Co.  Id  Dengan"  No"), PhD  diss ,  Universitas Gadjah Mada.
Sadikin D.S., and Raden B.B., 2023, A Business Feasibility Analysis Of The Bebek Goreng  Gurih  Resto  Through  Sharia  Bank  Finance:  Business  Feasibility Analysis  Of  The  Bebek  Goreng  Gurih  Resto  Through  Sharia  Bank Finance, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , Vol. 23, No. 1. Ningsih  S.A.,  and  Susiana,  2017,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur Penerima  Fidusia  Barang  Persediaan, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 1, hlm. 206-217.
Istiqamah,  2019,  Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum Perdata, Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm. 291-306.
Agusta H., 2020, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Peer  To  Peer Lending). Krtha Bhayangkara, Vol. 14, No. 2.
Rahadiyan, Inda, and Nikmah M., 2021, Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 2, hlm. 325-347. Almansyah, Dimas, and Dwi C.P., 2019, Pemotongan Upah Dan Asuransi Peer-To- Peer  Lending  Untuk  Melindungi  Kreditur  Dalam Mewujudkan  Aksesibilitas Kredit Masyarakat. Legislatif, hlm. 1-23.
Baihaqi  J.,  2018,  Financial  technology  peer-to-peer  lending  berbasis  syariah  di Indonesia. TAWAZUN:  Journal  of  Sharia  Economic  Law, Vol.  1,  No.  2,  hlm. 116-132.
Ekawati  D.,  2018,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang  Dirugikan Akibat  Kejahatan  Skimming  Ditinjau  Dari  Perspektif  Teknologi  Informasi Dan Perbankan. UNES Law Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 157-171. Aswandi B., dan Kholis R., 2019, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 128-145.
Sujiantoro,  H.B.,  2016,  Perlindungan  Korban  Kejahatan  dalam  Hukum  Positif Indonesia. Sasi, Vol. 22, No. 2, hlm. 67-71.