## Rekognisi Moderasi Beragama terhadap Penganut Kepercayaan di Indonesia

## Donald Qomaidiasyah Tungkagi
IAIN Sultan Amai Gorontalo donaldtungkagi@iaingorontalo.ac.id

## Abstract
This  article  wants  to  answer  the  question,  is  it  possible  for  religious  moderation  to accommodate believers? This stems from the fact that believers in Indonesia are still often discriminated  against  in  social  life.  Various  programs  and  policies  have  been  attempted, but this phenomenon continues as if it is endless. On the other hand, religious moderation as  a  state  policy  is  challenged  to  be  a  solution  to  the  problem.  Using  a  library  research method,  reinforced  by  Otto  Scharmer's  Iceberg  Analysis  and  U-Process  (Unity  in Diversity),  this  research  tries  to  explore  the  layers  that  influence  the  phenomenon  of discrimination  against  believers.  In  the  first  stage,  the  sociological  divide  will  explore patterns  &  trends  that  include  attitudes,  behaviors,  and  habits  that  can  be  seen.  The structure divide will explore the causal structures including traditions, culture, regulations, policies,  government  systems,  etc.  The  spiritual-psychological  divide  will  explore  mental models  that  include  paradigms,  perspectives,  and  mindsets.  The  second  stage  starts  with rethinking the mental model by changing the paradigm, followed by redesigning policies, structures,  etc.  The  contribution  of  this  research  is  to  explore  the  root  causes  of  the phenemona  (event)  of  discrimination  against  believers,  and  to  offer  new  action  solutions (reacting) based on these issues to overcome the problem of intolerance and discrimination against belief groups in society.
Keywords: religious moderation, flows of believers, discrimination, new action.
Abstrak Kajian  ini  ingin  menjawab  pertanyaan,  mungkinkah  moderasi  beragama  mengakomodasi penganut kepercayaan? Hal ini berangkat dari fakta bahwa penganut kepercayaan di Indonesia masih  sering  mendapati  diskriminasi  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Berbagai program  dan  kebijakan  telah  diupayakan  namun  fenomena  ini  terus  berlanjut  seakan  tidak berkesudahan.  Di  sisi  lain,  moderasi  beragama  sebagai  kebijakan  negara  ditantang  untuk menjadi  solusi  permasalahan  tersebut.  Menggunakan  metode  kajian  pustaka  ( library  research ), diperkuat  dengan  analisis  gunung  es  dan  proses-U  ( Iceberg  Analysis  &  U-Process )  dari  Otto Scharmer  &  Unity  in  Diversity,  penelitian  ini  coba  mendalami  lapisan-lapisan  yang mempengaruhi  fenomena  diskriminasi  terhadap  penganut  kepercayaan  tersebut.  Tahap pertama, pada lapisan sosiologis ( sociological divide ) akan ditelusuri pola & tren yang mencakup sikap,  perilaku,  dan  kebiasaan  yang  dapat  dilihat.  Lapisan  struktur  ( structure  divide )  akan ditelusuri  struktur  penyebab  mencakup  tradisi,  budaya,  regulasi,  kebijakan,  system pemerintahan,  dll.  Pada  lapisan  spiritual-psikologis  ( spiritual-psicological  divide )  akan  ditelusuri mental model yang mencakup paradigma, perspektif, dan pola pikir. Tahap kedua, dimulai dari memikirkan ulang ( rethingking ) mental model dengan merubah paradigma, dilanjutkan dengan mendesain kembali ( redesigning ) kebijakan, struktur, dll. Sumbangsi penelitian ini adalah untuk menelusuri akar persoalan fenemona ( event ) diskriminasi terhadap penganut kepercayaan, serta memberikan  tawaran  solusi  aksi  baru  ( reacting )  berbasis  persoalan  tersebut  untuk  mengatasi problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat.
Kata Kunci: moderasi beragama, penganut kepercayaan, fenomena diskriminasi, aksi baru.

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  bangsa,  Indonesia  telah  menjamin  hak  beragama  dan  berkepercayaan sebagaimana termaktub dalam berbagai produk konstitusi 1 , meski demikian faktanya berbagai pelanggaran hak asasi dan kebebasan beragama masih saja terus terjadi. 2 Isu pemenuhan hak beragama  atau  berkeyakinan  pada  masyarakat  majemuk  dan  multireligius  merupakan  topik yang  selalu  menarik  perhatian  dalam  ruang  diskursus  akademik  dan  politik. 3 Sedangkan, persoalan dalam lingkup pengelolaan keberagamaan agama di Indonesia yang masih menjadi pekerjaan  rumah  adalah  terkait  pemenuhan  atas  hak-hak  bagi  Penganut  Kepercayaan (beberapa  peneliti  menyebut  penghayat  kepercayaan,  aliran  kepercayaan,  aliran  kebantinan, penganut kebatinan, agama lokal, dll). 4
Setidaknya terdapat dua hal mendasar dalam praktik kenegaraan yang cukup berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Pertama , problem  mendasar  terkait  ―kepercayaan‖  sebagai  entitas  agama  atau  non-agama. 5 Kedua , diskriminasi  terhadap  penghayat  kepercayaan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan. 6 Problem
1 Victorio H Situmorang, ‚Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,‛ Jurnal HAM 10, no.  1  (2019):  57,  https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67;  Alamsyah  M  Djafar  et  al., Hak  Atas  Kebebasan Beragama  Atau  Berkeyakinan  Di  Indonesia ,  ed.  Alamsyah  M.  Dja’far;  Atika  Nur’aini,  1st  ed.  (Jakarta:  Wahid Foundation, 2016).
2 Hasse J.;, Bernard Adeney; Risakotta, and Zainal Abidin Bagir, ‚Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi,‛ Jurnal Kawistara 1, no. 2 (2011): 180–90, https://doi.org/10.22146/kawistara.3918.
3 Aji Baskoro, ‚Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta,‛ Panangkaran: Jurnal  Penelitian Agama Dan Masyarakat 3, no. 2 (2020): 181, https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03.
4 Muwaffiq  Jufri,  ‚Persoalan  Hukum  Pengakuan  Hak-Hak  Penganut  Aliran  Kepercayaan  Di  Bidang Administrasi  Kependudukan,‛ Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 9,  no.  3  (2020):  461, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470;  Sukirno  Sukirno  and  Nur  Adhim,  ‚Implementasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016  Pada  Masyarakat  Adat  Karuhun  Urang  Di  Cigugur,‛ Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 11, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24; Zihan Syahayani, ‚Hak  Konstitusional  Penghayat  Kepercayaan  Di  Indonesia,‛  The  Indonesian  Institute,  2017, https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/; Anna Amalia,  ‚Pendidikan  Kepercayaan:  Antara  Kerelawanan  Dan  Tanggung  Jawab  Negara,‛  CRCS  UGM,  2020, https://crcs.ugm.ac.id/pendidikan-kepercayaan-antara-kerelawanan-dan-tanggung-jawab-negara/.
5 Zainal  Abidin  Bagir,  ‚‘Kepercayaan’  Dan  ‘Agama’  Dalam  Negara  Pasca-Reformasi,‛ Prisma 39,  no.  1 (2020):  43;  Krisharyanto  Umbu  Deta,  ‚Deconstructing  The  Dichotomy  of  Agama  and  Kepercayaan:  A Transformative  Strategy  in  the  Politic  of  Recognition  towards  Marapu  Indigenous  Religion,‛ Religio:  Jurnal Studi Agama-Agama 12, no. 1 (2022): 103–26, https://doi.org/10.15642/religio.2022.12.1.103-126; Samsul Maarif, ‚Indigenous  Religion  Paradigm:  Re-Interpreting  Religious  Practices  of  Indigenous  People,‛  in India-China- Indonesia Conferences: Rethinking Religious Pluralism in Asia:  India-China- Indonesia (2017-2019) , vol. 44 (United Board  for  Christian  Higher  Education  in  Asia,  2019),  1–20;  Samsul  Maarif, Pasang  Surut  Rekognisi  Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia , 1st ed. (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).
6 J.;,  Risakotta,  and  Bagir,  ‚Diskriminasi  Negara  Terhadap  Agama  Di  Indonesia,  Studi  Atas  Persoalan Posisi  Hukum  Towani  Tolotang  Pasca  Pengakuan  Agama  Resmi‛;  Bernadete  Nurmawati,  ‚Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal,‛ SETARA: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2018).
pertama dan kedua tersebut saling berkaitan, bahkan diskriminasi terjadi tidak lepas dari belum terjadinya titik temu konsep agama dan kepercayaan dalam berbagai regulasi.
Faktanya  para  penganut kepercayaan  di  Indonesia  telah  mengalami  perjalanan  panjang perjuangan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dalam  sistem  politik  agama  di  Indonesia. 7 Harus diakui  bahwa  hak-hak  sipil  dari  para  penganut  kepercayaan  sejak  lama  telah  dilanggar  oleh sistem  yang  terkadang  justru  diskrimintif,  terstruktur,  sistematis,  dan  massif  dari  berbagai kebijakan sipil berbasis agama di tanah air. 8 Ironis, sebagai negara demokratis yang seharusnya memberikan pengakuan kepada kelompok minoritas, justru meminggirkan hak-hak penganut kepercayaan yang memiliki asal-usul sejarah yang hidup jauh sebelum negara ini merdeka. 9
Dari  berbagai  pelanggaran  terhadap  kebebasan  beragama  penganut  kepercayaan, diskriminasi  dan  intoleransi  menjadi  satu  dari  sekian  banyak  pekerjaan  rumah  terkait pemulihan  hak-hak  penganut  kepercayaan. 10 Sejumlah  laporan  dan  pemberitaan  telah mengafirmasi perihal adanya diskriminasi bagi penganut kepercayaan diantaranya; penyerangan rumah  ibadah 11 ,  diskriminasi  oleh  kebijakan  dan  regulasi 12 ,  diskriminasi  dan  intoleransi  oleh masyarakat  dan  pemerintah 13 .  Diskriminasi  di  bidang  pendidikan  juga  cukup  marak  seperti; tidak  naik  kelas  karena  tidak  mengikuti  pelajaran  agama  yang  tidak  diyakini 14 ,  nilai  mata
7 Deta,  ‚Deconstructing  The  Dichotomy  of  Agama  and  Kepercayaan:  A  Transformative  Strategy  in  the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion.‛
8 Iqbal Hasanuddin and Petrus Lakonawa, ‚Indigenous Religions and the Impacts of Biased Politics of Citizenship in Indonesia,‛ in Proceedings Ofthe 3rd International Conference on Social Sciences, Laws, Arts and Humanities (BINUS-JIC 2018) (SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., 2021), 471–76, https://doi.org/10.5220/0010011004710476.
9 Victor  I.W.  Nalle,  ‚The  Politics  of  Intolerant  Laws  against  Adherenrts  of  Indigenous  Beliefs  or  Aliran Kepercayaan  in  Indonesia,‛ Asian  Journal  of  Law  and  Society 8,  no.  3  (2021):  558–76, https://doi.org/10.1017/als.2020.54.
10 Amalia,  ‚Pendidikan  Kepercayaan:  Antara  Kerelawanan  Dan  Tanggung  Jawab  Negara‛;  Zakiyah, ‚Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah,‛ PENAMAS: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 31, no. 2 (2018): 397–418.
11 Amirullah,  ‚Rumah  Ibadah,  Belenggu  Mayoritas,‛  2020,  https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah- ibadah-belenggu-mayoritas/index.html.
12 Mediana, ‚Penghayat Kepercayaan Diakui Tapi Masih Di Didiskriminasi,‛ 2022, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/22/penghayat-kepercayaan-diakui-tapi-masih-didiskriminasi.
13 Tempo,  ‚Komas  HAM  Usut  Tindakan  Diskriminasi  Terhadap  Sunda  Wiwitan,‛  2020, https://koran.tempo.co/read/nasional/456102/intoleransi-terhadap-penganut-kepercayaan 29 Juli 2020.
14 Andi  Saputra,  ‚Siswa  SMK  Ini  Tak  Bisa  Naik  Kelas  Karena  Jadi  Penghayat  Kepercayaan,‛ Detik.Com , 2017, https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat- kepercayaan.
pelajaran agama kosong di raport 15 , dipaksa mengikuti pelajaran agama yang tidak diyakini dan dipaksa pindah agama 16 , layanan pendidikan yang belum memadai 17 , dan lain sebagainya.
Meski  demikian,  pasca  reformasi  hadirnya  negara  dalam  memberi  pelayanan  kepada penganut kepercayaan dalam berbagai regulasi sejauh ini cukup positif. Beberapa regulasi yang lahir seperti Putusan MK No 97/PUU/XIV/2016 terkait terkait kolom agama di KTP bagi Penghayat  Kepercayaan,  di  bidang  pendidikan  sebelumnya  telah  dikeluarkan  Permendikbud No  27  Tahun  2016  tentang  Pelayanan  Pendidikan  Kepercayaan,  serta  yang  terbaru  lahirnya program  studi  Pendidikan  Kepercayaan  yang  secara  resmi  dibuka  di  Universitas  17  Agustus 1945 (Untag) Semarang dengan SK Kemendibud Ristek No. 418/E/0/2021. Lahirnya prodi pendidikan  kepercayaan  ini  untuk  mengisi  kendala  di  lapangan  yang  mengharuskan  guru pendidikan  kepercayaan  minimal  berpendidikan  terendah  S1  berdasarkan  undang-undang. Tentu saja semua itu menandai babak baru rekognisi negara terhadap keberadaan Penghayatt Kepercayaan  di  Indonesia  sekaligus  menjadi  kekuatan  hukum  untuk  memenuhi  hak  atas pendidikan bagi anak didik penghayat kepercayaan.
Jaminan pengakuan, perlindungan, pemenuhan Negara terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang agama dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di  tengah  realitas  kemajemukan  bangsa  Indonesia.  Kerukunan  umat  beragama  menjadi instrumen  yang  terbilang  penting  dan  krusial  bagi  Indonesia.  Kementrian  Agama  sebagai lembaga  yang  diamanahi  mengelola  keberagamaan  merumuskan  formula  untuk  merawat kerukunan  umat  beragama  itu  dalam  konsep  yang disebut  ―moderasi  beragama‖. 18 Moderasi beragama di kemudian hari menjadi program nasional yang masuk dalam RPJMN 2020-2024, dimana Kemenag sebagai leading sector -nya.
Dari berbagai kritik terhadap program moderasi beragama, kritik tidak terakomodasinya penganut  kepercayaan  menjadi  salah  satu  poin  yang  krusial.  Disinyalir  bahwa  ―program pengarusutamaan  moderasi  beragama  tidak  berangkat  dari  kesepahaman  bersama  tentang definisi  agama,  yang  memenuhi  prinsip  kesetaraan  bagi  semua  warga  negara,  kelompok
15 Ika  Fitriana,  ‚Diskriminasi  Pendidikan  Agama  Penghayat  Kepercayaan  Di  Magelang,‛  Kompas.com, 2021, https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat- kepercayaan-di-magelang?page=all.
16 Triyo  Handoko,  ‚Hak  Pendidikan  Penghayat  Kepercayaan:  Didiskriminasi  Dan  Diabaikan,‛  Tirto.id, 2021, https://tirto.id/hak-pendidikan-penghayat-kepercayaan-didiskriminasi-dan-diabaikan-gkF1.
17 Haris  Setyawan,  ‚Belum  Ada  Layanan  Pendidikan  Memadai  Bagi  Penghayat  Kepercayaan,‛ Balairungpress.com, 2020, https://www.balairungpress.com/2020/10/belum-ada-layanan-pendidikan- memadai-bagi-penghayat-kepercayaan/.
18 Tim  Pokja  Moderasi  Bergama,  ‚Peta  Jalan  (Roadmap)  Penguatan  Moderasi  Beragama  2020-2024,‛ Kementerian Agama RI , 2020, 1–84.
penganut  kepercayaan  masih  terabaikan‖. 19 Disamping  itu,  masih  kuat  pandangan  bahwa penganut  kepercayaan  merupakan  produk  budaya,  bukan  merupakan  bagian  dari  agama. Pandangan  ini  berimbas  pada  kebijakan  pembinaan  terhadap  Penganut  Kepercayaan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, bukan oleh Kementerian Agama. 20 Asumsi penulis, hal ini yang menyebabkan moderasi beragama dianggap tidak bisa mengakomodasi ―penganut kepercayaan‖, sebab bukan wilayah binaan Kementerian Agama.
Sebelum meninjau urgensi moderasi beragama mengakomodasi penganut kepercayaan, artikel ini terlebih dahulu melihat bagaimana masalah pendefinisian agama dan kepercayaan di Indonesia  mampu  memberi  dampak  terhadap  diskriminasi  terhadap  kelompok  penganut kepercayaan  di  hampir  semua  sektor  kehidupan.  Selain  itu,  diuraikan  pula  pola  dan  tren, system  struktur,  dan  mental  model  yang  berpotensi  membentuk  fenomena  diskriminasi terhadap penganut kepercayaan. Selanjutnya penulis berusaha memberikan solusi, dimulai dari memikirkan ulang ( rethingking ) mental model dengan merubah paradigma, dilanjutkan dengan mendesain  kembali  ( redesigning )  kebijakan,  struktur,  dll.  Selanjutnya,  membuat  kerangka  baru (reframing ) dalam rangka transformasi perilaku sosial.
Sumbangsi  penelitian  ini  adalah  untuk  menelusuri  akar  persoalan  fenemona  ( event ) diskriminasi  terhadap  penganut  kepercayaan,  serta  memberikan  tawaran  solusi  aksi  baru ( reacting )  berbasis  persoalan  tersebut  untuk  mengatasi  problem  intoleransi  dan  diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat  kajian  pustaka  ( library  research ),  diperkuat  dengan  analisis  gunung  es  dan  proses-U ( Iceberg  Analysis  &  U-Process )  dari  Otto  Scharmer  &  Unity  in  Diversity,  penelitian  ini  coba mendalami  lapisan-lapisan  yang  mempengaruhi  fenomena  diskriminasi  terhadap  penganut kepercayaan tersebut.
Tahap pertama, pada lapisan sosiologis ( sociological divide ) akan ditelusuri pola & tren yang mencakup  sikap,  perilaku,  dan  kebiasaan  yang  dapat  dilihat.  Lapisan  struktur  ( structure  divide ) akan  ditelusuri  struktur  penyebab  mencakup  tradisi,  budaya,  regulasi,  kebijakan,  system pemerintahan,  dll.  Pada  lapisan  spiritual-psikologis  ( spiritual-psicological  divide )  akan  ditelusuri mental model yang mencakup paradigma, perspektif, dan pola pikir. Tahap kedua, dimulai dari
19 Seno Sigit, ‚Sisi Diskriminatif Gerakan Moderasi Beragama,‛ 2022, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/07/sisi-diskriminatif-gerakan-moderasi-beragama.
20 Sigit Kamseno, ‚Kemenag (Tidak) Membina Penghayat Kepercayaan?,‛ 2023, https://news.detik.com/kolom/d-6840600/kemenag-tidak-membina-penghayat-kepercayaan.%0A.
memikirkan ulang ( rethingking ) mental model dengan merubah paradigma, dilanjutkan dengan mendesain  kembali  ( redesigning )  kebijakan,  struktur,  dll.  Selanjutnya,  membuat  kerangka  baru (reframing )  dalam  rangka  transformasi  perilaku  sosial.  Sumbangsi  penelitian  ini  adalah  untuk menelusuri akar persoalan fenemona ( event ) diskriminasi terhadap penganut kepercayaan, serta memberikan  tawaran  solusi  aksi  baru  ( reacting )  berbasis  persoalan  tersebut  untuk  mengatasi problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat.

## Hasil dan  Pembahasan
1. Agama dan Kepercayaan Mencari Definisi
Perdebatan  mengenai  relasi  agama  dan  negara  dalam  konteks  Indonesia,  masih  terus berlangsung sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Selain bentuk negara, salah satu isu sentral  yang  terus  menjadi  topik  pembahasan  adalah  terkait  ―politik  pendefinisian  agama‖ 21 , terutama kaitannya dengan ―kepercayaan‖. Frasa ―kepercayaannya itu‖ pada UUD 1945 Pasal 29  ayat  (2)  telah  menjadi  subjek  perdebatan  bahkan  hingga  hari  ini:  ―Apakah  kepercayaan bagian atau berbeda/terpisah dari agama?‖. 22 Perdebatan tentang definisi agama atau apa itu agama  bukanlah  sekedar  untuk  mendapatkan  definisi  agama  yang  aplikatif  terhadap  seluruh keyakinan yang dianut warga negara di Indonesia, lebih dari itu justru melibatkan dan menjadi cerminan perseteruan politik untuk ekslusi atau inklusi kelompok lain. 23
Lintasan  historis  diskursus  agama  dan  kepercayaan  dalam  konstitusi  Indonesia  bisa dirunut sejak awal pra-kemerdekaan.  Kata ―kepercayaan‖ muncul dalam perancangan UUD Juli-Agustus 1945, pada Pasal 29 ayat (2). Jika ditelusuri latar belakang penyusunannya, maksud awal  masuknya  kata  ―kepercayaan‖  dalam  pasal  tersebut  sebenarnya  merujuk  pada  pluralitas internal  dalam  umat  Islam,  dan  bukan  merujuk  pada  eksistensi  kelompok-kelompok kepercayaan di luar dari agama-agama dunia). Kepercayaan dengan kata lain adalah bagian dari agama. 24 Wongsonagoro  sebagai  pengusul  frasa  tersebut  merupakan  penghayat  kebatinan, belakangan menjadi Ketua Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). 25 Wongsonegoro tentu  berkepentingan  untuk  mengawal  aspirasi  kelompok  aliran  abangan  penganut  aliran kepercayaan yang terancam menjadi target pemaksaan syariat Islam, yang bukan hanya Muslim
21 Bagir, ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
22 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
23 Bagir, ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
24 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
25 Bagir, ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
tetapi  juga  non-Muslim.  Paling  tidak,  frase  kepercayaan  itu  tersebut  menegaskan  bahwa terdapat kelompok warga negara yang menyatakan diri berbeda dari kelompok agama. 26
Di masa awal Orde Baru, para penghayat kepercayaan mendapat  petaka politik, imbas perselisihan kelompok Muslim dan Komunis. Meski tidak terdapat catatan historis penghayat kepercayaan menjadi bagian dari Komunisme, namun mereka tetap direpresi sebab dianggap kelompok  yang  tidak  beragama  sehingga  dianggap  sebagai  komunis. 27 Pada  1970,  BKKI bergabung  dengan  Golongan  Karya  sebagai  penguasa,  pilihan  politik  tersebut  menjadikan kelompok ini selamat dari represi politik melalui kebijakan penggantian nama dari ―kebatinan‖ menjadi ―kepercayaan‖ sehingga memiliki cantolan konstitusi dalam Pasal 29 ayat (2). 28
Pada  tahun  1973,  sidang MPR  berhasil  merumuskan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN)  yang  mengisyaratkan  kesetaraan  ―perikehidupan  beragama  dan  perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.‖ Belakangan keputusan tersebut memancing protes  yang  cukup  keras  khususnya  dari  umat  Islam,  sehingga  GBHN  1973  secara  ekplisit menyebut  bahwa  ―Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  tidak  merupakan  agama‖, namun  budaya,  dan  diurus  oleh  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Pada  1998, sebelum  lengsernya  Soeharto,  MPR  mengeluarkan  ketetapan  yang  tidak  hanya  menegaskan bahwa kepercayaan bukan agama, melainkan ―penghayatnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara‖. 29
Pasca  reformasi  terjadi  geliat  yang  sangat  signifikan  terhadap  amandemen  UUD  1945. Beberapa  isu  kontroversial  mulai  muncul,  dalam  sidang-sidang  amandemen  kedua  hingga keempat  (2000-2002)  isu  terkait  dengan  posisi  ―agama‖  dan  ―kepercayaan‖  selalu  menjadi pembahasan. 30
Dalam proses amandemen tersebut, terdapat perdebatan yang keras dalam pemaknaan definisi ―kepercayaan‖ apakah merupakan agama atau entitas lain di luar agama. Jika membaca risalah  perubahan  undang-undang  1945  terlihat  bahwa  terdapat  kelompok  terutama  dari kalangan Islam yang berupaya menghilangkan frasa ―kepercayaan‖ dengan argumentasi bahwa kepercayan  bukanlah  suatu  entitas  lain  yang  terpisah  dari  agama,  tetapi  mengacuh  pada kepercayaan dalam agama sebagai bagian dari keragaman internal agama. 31
26 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
27 Maarif.
28 Maarif; Bagir, ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
29 Maarif, Pasang  Surut  Rekognisi  Agama  Leluhur  Dalam  Politik  Agama  Di  Indonesia ;  Bagir,  ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
30 Bagir, ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
31 Bagir.
Perdebatan  panjang  tersebut  kemudian  menemukan  kompromi  yakni  penyebutan ―kepercayaan‖ tidak bersama-sama dengan agama, demi menghindari kesan bahwa agama dan kepercayaan  merupakan  dua  entitas  yang  serupa.  Penyebutan  bersama-sama  mengesankan bahwa kepercayaan sesungguhnya merujuk pada (kepercayaan dalam) agama. 32
Cepatnya  penetapan  Pasal  29  ayat  (2)  itu  bisa  jadi  karena  efek  melemahnya  dukungan terhadap pengubahan Pasal 29 ayat (1) yang oleh beberapa fraksi ingin memasukkan kembali frasa tujuh kata yang telah dihapus dalam Piagam Jakarta atau dengan perubahan redaksi. Ayat (1)  Pasal  29  ini  memang  yang  paling  berpolemik,  cukup  banyak  energy  dihabiskan  dalam perdebatan  panjang  terkait  ayat  (1)  pasal  ini,  sehingga  ketika  terjadi  putusan  tidak  adanya perubahan  pada  ayat  (1)  maka  penetapan  ayat  (2)  pada  pasal  ini  juga  secara  tidak  langsung berdampak sama. 33
Gagalnya  perjuangan  pemasukkan  kembali  7  kata  dalam  piagam  Jakarta  pada amandemen  UUD  1945  berimbas  hingga  ke  sektor  pendidikan.  Sebagai  konsesi  kepada kelompok  yang  memperjuangkan  tersebut  (kelompok  Islam),  Majelis  Permusyawaratan Nasional (MPR) menyetujui perubahan UUD, yang mewajibkan pemerintah, antara lain, untuk meningkatkan  ―keimanan  dan  ketakwaan‖  dalam  pendidikan  melalui  RUU  Pendidikan,  yang kemudian  menjadi  UU  Pendidikan  No.  20/2003.  Undang-undang  tersebut  menunjukkan bahwa pendidikan nasional telah beralih dari kebijakan yang sebelumnya sekuler menjadi lebih religius. 34 UU Pendidikan 2003 tidak hanya mengatur bahwa pendidikan agama adalah wajib dan harus diajarkan oleh pengajar yang seagama dengan siswa, tetapi juga lebih menekankan pada ketakwaan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. 35
Sejak Piagam Jakarta sebagai fondasi negara (Islam) pada pembahasan awal UUD 1945 gagal diperjuangkan, kelompok yang memperjuangkannya tetap berhasil memasukkan ―agama‖ dalam  konstitusi  yakni  Pasal  29.  Penolakan  dan  penghapusan  Piagam  Jakarta  mengundang reaksi protes dari kelompok Islam. Mereka tidak menerima begitu saja penghapusan Piagam Jakarta.  Mereka  merasa  dikhianati  dan  dirugikan.  Untuk  itu,  sebagai  ―ganti  rugi,‖  mereka menuntut pembentukan Departemen Agama (Depag) sehari setelah penolakan Piagam Jakarta (19 Agustus 1945), tetapi baru terealisasi pada 3 Januari 1946. 36
32 Bagir.
33 Bagir.
34 M  Yusuf  and  C  Sterkens,  ‚Analysing  the  State’s  Laws  on  Religious  Education  in  Post-New  Order Indonesia,‛ Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies 53, no. 1 (2015): 105–30; Suzanna Eddyono, ‚The Intertwining of Educational Dualism in Post-New Order Indonesia,‛ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 22, no. 2 (2019): 158, https://doi.org/10.22146/jsp.38020.
35 Eddyono, ‚The Intertwining of Educational Dualism in Post-New Order Indonesia.‛
36 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
Menurut  Samsul  Maarif,  di  sinilah  awal  mula  negara  diinfiltrasi  melalui  politik  agama. Negara  berhasil  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  istimewa  terhadap  (yang mengkategorikan  diri  sebagai)  agama.  Kelompok  kebatinan  pada  gilirannya  gagal membendung tuntutan tersebut. Menyadari bahwa agama akan digunakan untuk melegitimasi upaya  kontrol  terhadap  kelompoknya,  kelompok  kebatinan,  yang  awalnya  menghendaki pemisahan  urusan  agama  dari  politik,  terpaksa  mengusulkan  ―kepercayaan,‖  yang  sekalipun tidak  didefinisikan,  tetapi  tentu  saja  merujuk  pada  praktik  keagamaan  mereka,  yang  berbeda dari  yang  dirujuk  agama.  Agama  adalah  eksklusif  untuk  mengakomodasi  aspirasi  kelompok santri  sekaligus  sebagai  alat  kontrol  (politik  agama),  sementara  kepercayaan  adalah  alat berlindung bagi kelompok abangan dari upaya kontrol kelompok santri. 37
Departemen  Agama  (sekarang  Kementerian  Agama)  pada  tahun  1961  pernah mengajukan definisi agama yang mencakup ―adanya kitab suci, nabi, kepercayaan pada Tuhan YME,  dan  sistem  hukum  bagi  pemeluknya.‖  Definisi  agama  tersebut  di  samping  untuk menegaskan  siapa  yang  dapat  dan  tidak  dapat  diakui,  dan  karenanya  dapat  dan  tidak  dapat dilayani  oleh  negara,  juga  untuk  menekan  kelompok  kebatinan  (penghayat  kepercayaan). Berdasarkan  definisi  tersebut,  kelompok  kebatinan  dikondisikan  sehingga  tidak  dapat memenuhi definisi agama. 38
Meskipun  tidak  ada  undang-undang  di  Indonesia,  atau  bahkan  Konstitusi,  yang mendefinisikan ―agama‖, dalam praktiknya, istilah ―agama‖ mengacu pada agama-agama dunia di  Indonesia  berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang Penodaan Agama. 39 Definisi agama versi Depag tersebut disinyalir menjadi dasar bagi Presiden Sukarno mengeluarkan Perpres, yang kemudian menjadi UU No. 1/PNPS 1965 pada tanggal 27 Januari 1965 40 . Berdasarkan bukti-bukti dalam sejarah agama-agama di Indonesia, Undang- Undang  No.  1/PNPS/1965  menyebutkan  bahwa  Indonesia  hanya  memeluk  agama  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Hal  ini  kemudian  menjadi  justifikasi kelompok  ―agama‖  yang  disahkan  oleh  negara  untuk  ―mengeluarkan‖  kelompok ―kepercayaan‖ dalam dialog antaragama. Misalnya, dalam Forum Komunikasi Umat Beragama Indonesia  (FKUB),  kelompok  pemeluk  ―kepercayaan‖  dan  agama  minoritas  lainnya  seperti
37 Maarif.
38 Maarif.
39 Bagir, ‚‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‛
40 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
Baha'i,  Shinto,  dan  sebagainya  tidak  mendapat  posisi  karena  mereka  tidak  mendapatkan pengakuan dari negara. 41
Sejak  pengusulan  definisi  agama,  wacana  ―agama‖  pada  masa  itu  hingga  kini  memiliki makna yang berubah. Berbeda dari sebelumnya, agama pada periode ini sudah dipertentangkan dengan  ―bukan  agama.‖  Depag  waktu  itu  berkepentingan  untuk  mendefinisikan  kelompok warga negara yang beragama dan yang tidak/belum beragama. Dengan definisi minimalis dan sektarian  tersebut  berhasil  membedakan  agama  dari  kepercayaan.  Agama  adalah  yang  sesuai dengan  definisi  yang  diusulkan,  dan  kepercayaan  adalah  bukan  agama,  dan  tidak  dapat diperlakukan  sama  seperti  agama.  Bagi  kelompok  tertentu,  perkembangan  aliran  kebatinan ―mengancam‖ karena memiliki potensi menjadi agama (baru), dan membahayakan masyarakat dan negara, sehingga perlu diawasi. 42
2. Menyelami Fenomena Diskriminasi
Fenomena diskriminasi terhadap penganut kepercayaan berdasarkan analisis gunung es merupakan fenomena yang tampak terkait  konteks  yang  dianalisis.  Fenomena diskriminasi selalu  diyakini  disokong  oleh  3  lapisan  yang  tidak  tampak:  pola/kecenderungan    perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental  (paradigma/cara  pandang)  dengan  sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi. Berikut ini akan dibedah masing-masing lapisan tersebut.

## a) Pola dan Tren
Pola  dan  trend  adalah  kecenderungan  yang  terjadi  dalam masyarakat  dan  terkait langsung    dengan    fenomena    yang  tampak. 43 Dalam  konteks  ini,  kendati  undang-undang melindungi  dan  menjamin  setiap  warga  negara  untuk  menjalankan  keyakinan  sesuai  dengan agama dan kepercayaannya tanpa pengecualian, hingga kini masyarakat penganut kepercayaan masih  mengalami  diskriminasi,  peminggiran,  dan  stigmatisasi.  Akibatnya,  penganut kepercayaan  tidak  memiliki  ruang  partisipasi  dalam  kehidupan  sosial,  politik,  dan  budaya. 44
41 Prianter  Jaya  Hairi,  ‚Tindak  Lanjut  Putusan  MK  Terkait  Penganut  Kepercayaan,‛ Majalah  Info  Singkat Hukum 9, no. 23 (2017): 1–4.
42 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
43 Ahmad  Zainul  Hamdi, Menalar  Keberagaman:  Modul  Pelatihan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Bagi  ASN Kementerian  Agama  RI (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Pusdiklat  Tenaga  Teknis  Pendidikan  dan Keagamaan Kemenag RI, 2021).
44 Sonya Hellen Sinombor, ‚Jumlah Terus Menyusut, Generasi Pewaris Penghayat Kepercayaan Terancam Hilang,‛  2020,  https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/09/21/jumlah-terus-menyusut-generasi-pewaris- penghayat-kepercayaan-terancam-hilang?open_from=Search_Result_Page.
Beberapa  pola  dan  tren  diskriminasi  terhadap  penganut  kepercayaan  di  masyarakat diantaranya:
Para  penganut  kepercayaan  rentan  disisihkan  karena  masih  ada  stigma  bahwa kepercayaan  mereka  adalah  aliran  sesat.  Mereka  kerap  mengalami  trauma  karena  mengalami diskriminasi  berkepanjangan. 45 Selain  itu,  pengakuan  negara  terhadap  para  penghayat kepercayaan  dinilai  belum  optimal.  Sebagian  penghayat  kepercayaan  masih  terkendala  untuk mengakses  layanan  publik  seperti  Warga  Negara  Indonesia  pada  umumnya. 46 Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan juga termasuk pernikahan yang belum diakui oleh negara. 47
Kendati  pemerintah  telah  menginstruksikan  pencantuman  data  penghayat  kepercayaan di  kartu  identitas  penduduk,  hal  itu  belum  sepenuhnya  dipahami  aparat  negara  di  lapangan. Sebagian penghayat kepercayaan pun terkendala untuk mengakses layanan publik. 48

## b) Sistem Struktur
Struktur    penyebab    adalah    struktur    dan    sistem    sosial    yang  memungkinkan pola/kecenderungan    masyarakat    tersebut  berkembang. 49 Diantara  struktur  penyebab  yang memungkinkan  terjadinya  berbagai  diskriminasi  terhadap  penganut  kepercayaan  adalah problem  pendefinisian  agama  dan  kepercayaan  yang  belum  selesai.  Problem  ini  termaktub dalam berbagai kebijakan dan regulasi.
Pendefinisian  agama  mempengaruhi  kehidupan  individu  atau  komunitas  yang terdampak,  menyebabkan  mereka  mendapatkan  atau  kehilangan  hak-haknya.  Agama  yang didefinisikan  secara  diskriminatif  menyebabkan  sebagian  kelompok  warga  negara  itu terdiskriminasi  di  sepanjang  hidupnya  mulai  dari  upaya  mendapatkan  akta  kelahiran,  KTP, surat nikah, hingga akses pada pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan. 50
45 Sekar  Gandhawangi,  ‚Trauma  Diskriminasi  Panjang  Para  Penghayat  Kepercayaan,‛  2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/trauma-diskriminasi-panjang-para-penghayat-kepercayaan.
46 Tim Kompas, ‚Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan,‛ 2021,
https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih- terpinggirkan?open_from=Search_Result_Page.
47 Abdullah  Fikri  Ashri,  Sekar  Gandhawangi,  and  Dionisius  Reynaldo  Triwibowo,  ‚Penghayat Kepercayaan: Sulitnya Kami Menikah Secara ‛Resmi‛,‛ 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/penghayat-kepercayaan-sulitnya-kami-menikah-secara- resmi?open_from=Search_Result_Page%0A.
48 Sekar  Gandhawangi,  ‚Para  Penghayat  Kepercayaan  Masih  Terasing  Di  Negeri  Sendiri,‛  2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terasing-di-negeri- sendiri?open_from=Search_Result_Page.
49 Ahmad  Zainul  Hamdi, Menalar  Keberagaman:  Modul  Pelatihan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Bagi  ASN Kementerian Agama RI .
50 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
Kebijakan  politik  terkait  kepercayaan  yang  eksistensinya  diakui,  tetapi  sebagai  budaya, bukan  agama,  ditegaskan  melalui  TAP  MPR  1978. 51 Pihak  pemerintah  berkali-kali  harus menyampaikan  bahwa  aliran  kepercayaan  adalah  budaya,  bukan  agama.  Akan  tetapi,  sebagai budaya,  kepercayaan  adalah  warisan  leluhur  Indonesia  yang  penting  dilestarikan  dan dikembangkan. Dengan status tersebut, kepercayaan dikelola di bawah jurisdiksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
TAP MPR No. IV/1978 sekali lagi telah melegitimasi status baru kepercayaan sebagai kepercayaan,  bukan  agama.  Legitimasi  TAP  IV/MPR  1978  selanjutnya  semakin  ditegaskan oleh  beberapa  lembaga  negara,  terutama  Kementerian  Agama,  Kementerian  Dalam  Negeri dan  Kejaksaan.  Berbagai  surat  edaran  dan  instruksi  dari  lembaga-lembaga  negara  tersebut semakin  menegaskan  status  kepercayaan  sebagai  budaya.  Sebagaimana  tampak  dalam  tabel ―legitimasi  pem-budaya-an  kepercayaan,‖  sejak  disahkannya  TAP  IV/MPR  1978,  status kepercayaan sebagai budaya, bukan agama semakin tegas hingga akhir rezim Orba Baru. 52
Kebijakan  pem-budaya-an  kepercayaan  dibarengi  dengan  kebijakan  agama  resmi. Keduanya  dapat  disebut  sebagai  ―kebijakan  kembar."  Jika  UU  PNPS  No.  1/1965  sebagai rujukan  ―definisi  agama‖  hanya  menyatakan  ―agama  yang  dipeluk…,‖  aturan-aturan  setelah TAP  IV/MPR  1978  telah  menegaskan  ―agama  yang  diakui  hanya  lima  (5)  agama."  Negara hanya mengakui, melindungi dan melayani lima (5) agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan  Buddha.  Negara  telah  menjadikan  lima  (5)  agama  tersebut  sebagai  ―agama  resmi,‖  dan setiap warga negara wajib memeluk salah satunya. Selainnya, tidak ada lagi agama, dan sebagai konsekuensi hukum dan politiknya, penghayat atau penganut agama lain harus berafiliasi dan pindah agama ke lima (5) agama resmi. Hanya dengan berafiliasi atau memeluk agama resmi, seorang  warga  negera,  khususnya  penghayat  kepercayaan  akan  mendapatkan  pelayanan negara. 53
Kebijakan kembar di atas menjadi sumber rujukan bagi pelayanan negara terhadap warga negara  dalam  pencatatan  sipil:  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP), perkawinan/perceraian,  tata  cara  sumpah,  kematian/  pemakaman,  termasuk  pelayanan pendidikan  (agama).  Di  semua  formulir  pencatatan  sipil,  termasuk  sensus  penduduk, dicantumkan kolom agama sebagai bentuk implementasi kebijakan agama resmi. Setiap warga negara  diwajibkan  memilih  salah  satu  agama  resmi  untuk  mengisi  kolom  agama  di  setiap
51 M  Picard  and  R  Madinier,  eds., Politics  of  Religion  in  Indonesia:  The  Syncretism,  Orthodoxy,  and  Religious Contention in Java and Bali (London and New York: Taylor & Francis, 2011), 15.
52 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia , 54.
53 Maarif, 54.
formulir  pencatatan  sipil.  Para  penghayat  yang  kepercayaannya  telah  di-budaya-kan  tidak memiliki  pilihan  lain  kecuali  pindah  agama  atau  berafiliasi  ke  agama  resmi  jika  ingin mencatatkan  kewarganegaraannya  atau  mendapatkan  pelayanan.  Mereka  yang  tidak  memilih tidak dapat mendapatkan pelayanan pencatatan sipil dan pelayanan negara. Seorang penghayat yang ingin mendapatkan layanan listrik misalnya dapat dilayani hanya jika dia memiliki KTP yang  kolom  agamanya  diisi  dengan  salah  satu  agama  resmi.  Segala  macam  pekerjaan  di lembaga  negara  hanya  bisa  diakses  oleh  mereka  yang  memiliki  KTP  yang  kolom  agamanya tercantum agama resmi. Begitulah bentuk implementasi kebijakan agama resmi. 54
c) Mental Model
Mental  model/paradigma  adalah  cara  pandang,  perspektif,  dan    paradigma pelaku/elemen  sistem  yang  menyebabkan  struktur    dan    sistem    sosial    bertahan  dalam kondisi/situasi  sedemikian. 55 Diantara  mental  model  yang  masih  terawat  hingga  saat  ini  di sebagian masyarakat adalah pengakuan terhadap penganut kepercayaan dapat dianggap sebagai perbuatan syirik. Pengakuan terhadap penganut kepercayaan akan membahayakan keyakinan, khususnya Islam. 56 Rekognisi terhadap penganut kepercayaan masih dianggap akan berdampak pada  praktik  mencampur-adukkan  agama  dan  aliran  kepercayaan,  yang  demikian  itu  diklaim sebagai bentuk perbuatan syirik.
Selain itu, dalam konteks pemerintah juga masih kuat paradigma ―kepercayaan sebagai produk  budaya‖  sehingga  pembinaan  terhadap  penganut  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  agar  tidak  mengarah  pada  pembentukan  agama  baru.  Lebih  dari  itu,  bahkan diupayakan untuk diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara.
Menariknya menurut Samsul Maarif, catatan historis menunjukkan bahwa pendeinisian agama dengan paradigma agama dunia justru memunculkan dampak pembedaan, diskriminasi, dan bahkan kriminalisasi, sebagaimana tergambar sebagai berikut:
Definisi  agama  tersebut  telah  menetapkan  perbedaan  status  warganegara  berdasarkan agama  yang  dipeluknya.  Pengalaman  penganut  agama  leluhur  adalah  dominan  tentang sejarah diskriminasi dan kriminalisasi atas nama agama (dunia). Terlepas dari luas jangkauan dan  tegasnya  berbagai  undang-undang  hak  asasi  manusia  (HAM),  khususnya  jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah disahkan dan diratiikasi oleh pemerintah
54 Maarif, 55.
55 Ahmad  Zainul  Hamdi, Menalar  Keberagaman:  Modul  Pelatihan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Bagi  ASN Kementerian Agama RI .
56 Umaidi  Radi, Strategi  PPP  1973-1982:  Studi  Tentang  Kekuatan  Politik  Islam  Tingkat  Nasional (Jakarta: Inteegrita Pers, 1984), 150.
Indonesia,  nasib  penganut  agama  leluhur  tetap  saja  tidak  jelas.  Hak-hak  mereka  yang dijamin konstitusi senantiasa (terancam) dilanggar. 57
Definisi  ―agama‖  dalam  konteks  Indonesia  memang  problematik. 58 Meski  demikian, masalah  terbesar  definisi  agama  yang  terus  digunakan  di  Indonesia  saat  ini,  meski  tidak tercantum  dalam  undang-undang  namun  terus  tertanam  dan  dirawat  dalam  benak  para pengampuh  kebijakan  yang  justru  turut  memicu  lahirnya  diskriminasi  dan  kriminalisasi,  dan justifikasi pelanggaran hak asasi manusia. 59
Problem pendefinisian agama juga amat dekat dengan isu  kebebasan beragama, karena sejauh mana  kebebasan beragama dipenuhi amat bergantung pada definisi istilah kunci itu. 60 Termasuk pandangan bahwa agama dan kepercayaan berbeda hingga saat ini yang kemudian melahirkan  berbagai  diskriminasi  terhdap  kelompok  keagamaan  minoritas  khususnya  bagi penghayat kepercayaan di segala sektor kehidupan termasuk di sektor pendidikan.
Dalam ranah kebijakan, definisi menjadi lebih muskil. Persoalannya bukan hanya apakah suatu definisi mewakili fenomena yang ingin dideskripsikan dan dipelajari, tapi juga apakah ia cukup  inklusif  atau  diskriminatif  dengan  konsekuensi  yang  tidak  main-main.  Berbagai penelitian  menunjukkan  betapa  sekelompok  komunitas  warga  negara  Indonesia,  yang diidentifikasi  sebagai  penganut  kepercayaan  di  sepanjang  sejarah  Indonesia—bahkan  dimulai di  masa  sebelum  Indonesia  merdeka—mengalami  diskriminasi  karena  agama  didefinisikan oleh negara menuruti pemahaman yang dianut oleh kelompok- kelompok dominan.
3. Moderasi Beragama Bagi Penganut Kepercayaan
Penguatan  moderasi  beragama  telah  disepakati  bersama  menjadi  salah  satu  arah kebijakan  Negara,  yang  dimaksudkan  untuk  menciptakan  tata  kehidupan  beragama  dan bernegara  yang  harmonis,  rukun  damai,  dan  toleran.  Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia yang sangat majemuk, dengan keragaman agama, etnis, budaya dan kepercayaan yang dimiliki, penguatan moderasi beragama ini menjadi sebuah keniscayaan. 61
57 Samsul  Maarif,  ‚Meninjau  Ulang  Deinisi  Agama,  Agama  Dunia,  Dan  Agama  Leluhur,‛  in Kebebasan, Toleransi  Dan  Terorisme:  Riset  Dan  Kebijakan  Agama  Di  Indonesia ,  ed.  Irsyad  Ali-Fauzi,  Ihsan;  Bagir,  Zainal Abidin; Rafsadi (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017), 13–48.
58 Zainal Abidin Bagir, ‚Mengkaji ‘Agama’ Di Indonesia,‛ in Studi Agama Di Indonesia: Refleksi Pengalaman , ed. Samsul Maarif (Yogyakarta: CRCS UGM, 2016), 15–34.
59 Maarif, ‚Meninjau Ulang Deinisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluhur.‛
60 Zainal Abidin Bagir, ‚Kajian Tentang Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dan Implikasinya Untuk Kebijakan,‛ in Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia , ed. I. Ali-Fauzi, ZA. Bagir, and I Rafsadi (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017).
61 Pokja  Moderasi  Beragama, Peta  Jalan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Tahun  2020-2024 (Kementerian Agama, 2020), 3.
Kehidupan  beragama  di  Indonesia  sendiri  sangat  dinamis  dan  membutuhkan  respon ―moderat‖ yang bentuk persisnya harus disesuaikan dengan konteks peristiwa dan zamannya. Karenanya,  konsep  dan  strategi  implementasi  penguatan  moderasi  beragama  ini  menjadi dokumen yang bisa berubah dan berkembang ( living document ). 62 Bagi penulis, konsep moderasi beragama yang dinamis, serta tidak stagnan dan terus berkembang inilah yang menjadi peluang bagi moderasi beragama dapat mengakomodasi penganut kepercayaan.
Pada  pelatihan  penguatan  moderasi  beragama  terdapat  sebuah  strategi  dalam menganalisis sebuah fenomena secara mendalam kemudian dicarikan solusinya. Pada sub bab di  atas  ditelusuri  lapisan-lapisan  yang  mungkin  melahirkan  fenomena  diskriminasi berkepenjangan terhadap penganut kepercayaan. Masing-masing lapisan tersebut akan diubah dengan menjadikan konsep moderasi beragama sebagai alat analisis.
Dalam  perspektif  moderasi  beragama,  masing-masing  lapisan  akan  dianalisis  dan dicarikan  solusisnya  dengan: rethinking (mengembangkan    paradigma    baru)    yang  idealnya diambil  dari sumber mental  model  yang  akan diubah. Redesigning (menata  ulang  struktur dan  sistem, melakukan  inovasi)  yang  akan  digunakan  untuk membangun  mental  model (paradigma)    baru    dalam  masyarakat    dan    akan    menjadi    dasar    perubahan  fenomena. Reframing (membingkai    ulang    pola/kecenderungan  yang    ada,  termasuk    mendorong pola/kecenderungan baru yang lebih ideal). 63

## 1) Memikirkan Kembali (Rethingking)
Secara  garis  besar,  mental  model  yang  mendasari  lahirnya  fenomena  diskriminasi terhadap penganut kepercayaan diantaranya adanya paradigma yang memandang bahwa agama berbeda dengan kepercayaan. Bagi sebagian orang, terdapat definisi yang berbada antara agama dan kepercayaan. Agama adalah sesuatu yang suci karena berasal dari wahyu Tuhan, sedangkan kepercayaan adalah produk budaya yang diciptakan manusia. Penfinisian yang tidak setara ini yang di kemudian hari telah menetapkan perbedaan status warganegara berdasarkan agama dan kepercayaan yang dipeluknya.
Toleransi, menjadi salah satu indikator moderasi beragama yang dapat digunakan untuk mengurai  paradigma  mental  model  ini.  Bagaimanapun,  toleransi  dapat  menjadi  jembatan penghubung perbedaan, termasuk perbedaan agama dan kepercayaan. Keberhasilan moderasi beragama juga hanya dapat diukur dengan tingginya menghormati perbedaan, memberi ruang
62 Pokja Moderasi Beragama, 3.
63 Ahmad Zainul Hamdi, Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN  Kementerian  Agama  RI (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Pusdiklat  Tenaga  Teknis  Pendidikan  dan Keagamaan Kemenag RI, 2021), 18.
orang  lain  untuk  berkeyakinan,  untuk  mengekspresikan  keyakinannya,  dan  untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama. 64
Terkadang  persepsi  terhadap  ritual  penganut  kepercayaan  yang  seringkali  membawah sesajen  ke  laut  atau  ke  pohon  dituding  sebagai  perbuatan  musyrik.  Padahal  jika  digunakan pendekatan lain dalam membaca fenomena tersebut maka bisa jadi ritual tersebut merupakan wujud  persahabatan  manusia  dengan  alam  yang  termanifestasi  dalam  komunikasi  verbal, sesajen. Sebagaimana yang diungkap Nasaruddin Umar sebagai berikut:
Bisa jadi, sebagian di antara mereka sesungguhnya tidak bermaksud menyembah laut atau pohon,  tetapi  hanya  sebagai  bentuk  persahabatan  yang  disimbolkan  dengan  penyerahan sesajen kepada mereka. Itula bentuk persahabatan mereka yang secara psokologis dirasakan munculnya  keakraban  dengan  alam  semesta,  bukannya  bermaksud  menjadikan  mereka sebagai  Tuhan.  Mereka  merasa  tetap  menyembah  Tuhan  yang  Maha  Esa,  tetapi  tetap menjalin hubungan keakraban sebagai sesama makhluk dengan cara tradisional. 65 Disinilah pentingnya perubahan paradigma, yang dalam pelatihan penguatajn moderasi beragama  dikenal  dengan  udar  asumsi.  Dengan  menggunakan  ilustrasi  konsep  peta  bukan wilayah  ( the  map  is  not  the  territory )  dari  seorang  antropolog  yang  bernama  Gregory    Bateson. Peta    ( map )   yang    dimaksud    adalah  sebuah   Realitas    Internal    (RI)    yang    mewakili   ―isi‖ kepala manusia.  Sedangkan  wilayah ( territory ) wilayah  adalah  Realitas Eksternal (RE) yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia dan bersifat faktual.
Seringkali ―apa yang terjadi di luar kepala kita tidak sama dengan yang terjadi di dalam kepala kita‖. Artinya, peristiwa yang terjadi  di  luar  kepala  kita  bersifat  faktual  dan  netral. Ia menjadi  memiliki  makna  dan  juga  nilai  setelah  memasuki Realitas  Internal  manusia yang  didahului  dengan  proses kognitif  yang  dibentuk  oleh  pengalaman  hidupnya.  Itulah sebabnya  satu  informasi  dapat  memiliki  banyak  makna  bila  disampaikan  ke  beberapa  orang. Persepsi  kita  terhadap  kepercayaan  orang  lain  juga  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh kepercayaan  atau  konsep  keagamaan  yang  kita  yakini.  Sehingga,  tidak  adil  jika  kita menghukumi sesuatu dengan persepsi kita tanpa mengetahui realitas yang sebenarnya.
Implementasi lebih jauh dari perubahan paradigma dalam perspektif moderasi beragama ini adalah kalaupun ―kepercayaan‖ tetap dianggap sebagai bagian dari budaya. Maka indikator moderasi  beragama  yakni  penerimaan  terhadap  tradisi,  dapat  menjadi  jembatan  untuk merubah mental model diskriminatif terhadap penganut kepercayaan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.
64 Pokja Moderasi Beragama, Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024 , 21.
65 Nasaruddin Umar, ‚Konsep Keesaan Tuhan Aliran Kepercayaan,‛ 2019, https://www.uinjkt.ac.id/konsep-keesaan-tuhan-aliran-kepercayaan/.
Di  tengah  masyarakat  yang  majemuk,  pandangan  keagaman  sering  dibenturkan  dan dihadap-hadapkan  dengan  ritual  budaya  yang  merupakan  bagian  dari  kearifan  lokal. Penyelarasan  keduanya  menjadi  penting  untuk  mengatasi  ketegangan  yang merusak  harmoni sosial.

## 2) Menata Kembali ( Redesigning)
Menata  kembali  dalam  perspektif  moderasi  beragama  adalah  mengupayakan  terjadinya desain  baru  terhadap  kebijakan  dan  program  ( system  structur ).  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas bahwa  diantara  struktur  penyebab  yang  memungkinkan  terjadinya  berbagai  diskriminasi terhadap  penganut  kepercayaan  adalah  pendefinisian  agama  dan  kepercayaan  yang diskriminatif, serta terabadikan dalam berbagai kebijakan dan regulasi.
Padahal jika ditelusuri jejak historis, pada tahun 1975, urusan aliran kepercayaan pernah dimasukkan ke dalam Kantor Wilayah Departemen Agama yang kini Kementerian Agama. Ia berada pada salah satu bagian di Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama di beberapa propinsi.  Tetapi  kemudian,  berdasarkan  Instruksi  Menteri  Agama  nomor  13  tahun  1975, pembinaan aliran kepercayaan dialihkan pada Sub Bagian Umum Tata Usaha. Fakta tersebut semakin  menunjukkan  bahwa  kelompok  kepercayaan  semakin  mendapatkan  pengakuan  dan perlakuan yang setara dengan penganut agama. 66
Pada  tahun  2017,  para  hakim  MK  juga  telah  melakukan  deliberasi  untuk mempertimbangkan  permohonan  sebagian  penganut  agama  leluhur  atau  penganut kepercayaan agar Kartu Tanda Penduduk tak mengistimewakan enam agama. Pengistimewaan itu  sekaligus  berakibat  mendiskriminasi  agama  leluhur  yang  secara  historis-sosiologis sesungguhnya memiliki dasar yang tak kurang kuat—bahkan lebih kuat—untuk diakui sebagai agama warga negara Indonesia. 67
Sebenarnya,  secara  konstitusional,  penguatan  moderasi  beragama  memiliki  landasan hukum yang kuat karena Undang-Undang Dasar telah menegaskan adanya kewajiban negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perlindungan terhadap kebebasan beragama ini juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 68
Peluang  akomodasi  moderasi  beragama  dalam  ranah  mendesain  kembali  sebuah kebijakan  yang  dapat  mengakomodasi  penganut  kepercayaan.  Meskipun  persoalan pendefinisian agama dan kepercayaan belum menemukan titik temu dalam nalar kebangsaan.
66 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia , 50.
67 Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
68 Pokja Moderasi Beragama, Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024 , 4.
Namun, kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama itu memang secara khusus diemban  oleh  Kementerian  Agama,  yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  agama,  untuk  membantu  Presiden  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang  Kementerian  Agama.  Namun demikian,  karena  kebebasan  beragama  adalah  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia,  dimana penganut  kepercayaan  mendapatkan  haknya  sebagai  manusia,  maka  tugas  ini  juga  menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga lainnya.
Komitmen  kebangsaan,  menjadi  indikator  moderasi  beragama  yang  dapat  menjadi jembatan  dalam  mendesain  kembali  program  atau  kebijakan  yang  dapat  mengakomodasi penganut  kepercayaan.  Bagaimanapun  keberhasilan  moderasi  beragama  dapat  diukur  dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya.
Selain  itu,  secara  definisi  moderasi  beragama  adalah  cara  pandang,  sikap,  dan  praktif beragama  dalam  kehidupan  bersama,  dengan  cara  mengejawantahkan  esensi  ajaran  agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Frasa "menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa" untuk menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya cara pandang, sikap dan praktik mengatasnamakan  ajaran  agama,  tetapi  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  terhadap ideologi  dasar  negara  Pancasila,  dan  konstitus  UUD  1945,  yang  sudah  menjadi  kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara. 69
3) Membingkai Kembali ( Reframing )
Membingkai kembali ( reframing ) dalam perspektif moderasi beragama adalah memastikan terwujudnya sikap dan kebiasaan baru yang telah diupayakan dalam rethingking dan redesigning .
Upaya tersebut hanya dapat tersebut, jika memiliki komitmen untuk mensukseskan program moderasi beragama. Lebih dari itu, moderasi beragama tidak sekedar menjadi program semata melainkan menjadi laku diri dalam kehidupan berbangsa.
Indikator moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam reframing untuk menghadapi pola dan tren berbau kekerasan adalah  anti kekerasan. Hal ini dilandandasi pada  keberhasila moderasi  beragama  dapat  diukur  dengan  tingginya  penolakan  terhadap  tindakan  seseorang atau  kelompok  tertentu  yang  menggunakan  cara-cara  kekerasan,  baik  secara  fisik  maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. 70
69 Pokja Moderasi Beragama, 16–17.
70 Pokja Moderasi Beragama, Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024 .
Moderasi beragama juga dapat dianggap sebagai sebuah formula yang dirumuskan dalam rangka menata kehidupan keagamaan masyasrakat Indonesia yang sangat majemuk. Penguatan moderasi  beragama  sendiri  merupakan  proses,  hasil  yang  diharapkan  adalah  terciptannya suasana rukun, damai, dan harmoni di kalangan umat beragama khususnya, dan masyasarakat Indonesia umumnya.
Penguatan  moderasi  beragama  akan  diturunkan  menjadi  program  dan  kegiatan  oleh Kementerian/Lembaga.  Agar  pesan  utama  moderasi  beragama  bisa  sampai  dengan  baik kepada  khalayak  luas  tanpa  ada  salah  paham  atas  maksud  dan  tujuannya  yang  hakiki  dalam menjunjung  tinggi  harkat  kemanusiaan,  maka  diperlukan  rumusan  muatan  pesan  keagamaan apa saja yang sangat mendasar diperlukan untuk terus digaungkan.

## Kesimpulan
Moderasi  beragama  menawarkan  cara  dan  formula  dalam  mengelola  keragaman  dan kemajemukan  agama  dan  kepercayaan  di  Indoesia,  sehingga  ia  dapat  menjadi  sarana mewujudkan  kemasalahatan  kehidupan  beragama  dan  berbangsa  yang  toleran,  harmonis, rukun  dan  damai  sehingga  kita  bisa  bersama-sama  mewujudkan  Indonesia  maju.  Semua indikator  moderasi  beragama  yakni;  komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasaan  dan penerimaan  terhadap  tradisi  memenuhi  unsur  yang  dapat  mengakomodasi  penganut kepercayaan.  Diharapkan  dengan  terakomodasinya  penganut  kepercayaan  dalam  program moderasi beragama maka diharapkan di masa mendatang problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat dapat berkurang, bahkan teratasi.
Empat  indikator  sebagai  cerminan  keberhasilan  moderasi  beragama  menjadi  landasan bagi  akomodasi  penganut  kepercayaan.  Adapun  cerminan  keberhasil  moderasi  beragama tersebut  yakni:  a)  keberhasilan  moderasi  beragama  yang  tercermin  pada  penerimaan  umat beragama  terhadap  prinsip-prinsip  berbangsa  yang  tertuang  dalam  konstitusi  dan  regulasi  di bawahnya,  b)  keberhasilan  moderasi  beragama  yang  tercermin  pada  tingginya  menghormati perbedaan,  memberi  ruang  orang  lain  untuk  berkeyakinan,  untuk  mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama,  c)  keberhasilan  moderasi  beragama  yang  tercermin  pada  penolakan  terhadap tindakan  seseorang  atau  kelompok  tertentu  yang  menggunakan  cara-cara  kekerasan,  baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan, dan d) keberhasilan moderasi beragama  yang tercermin dalam tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya.

## Referensi
Ahmad  Zainul  Hamdi. Menalar  Keberagaman:  Modul  Pelatihan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Bagi  ASN Kementerian  Agama  RI .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Pusdiklat  Tenaga  Teknis  Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, 2021.
Amalia, Anna. ―Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawanan Dan Tanggung Jawab Negara.‖ CRCS UGM, 2020. https://crcs.ugm.ac.id/pendidikan-kepercayaan-antara-kerelawanan-dan-tanggung- jawab-negara/.
Amirullah.  ―Rumah  Ibadah,  Belenggu  Mayoritas,‖  2020.  https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah- ibadah-belenggu-mayoritas/index.html.
Ashri,  Abdullah  Fikri,  Sekar  Gandhawangi,  and  Dionisius  Reynaldo  Triwibowo.  ―Penghayat
Kepercayaan: Sulitnya Kami Menikah Secara ‖Resmi‖,‖ 2021.
https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/penghayat-kepercayaan-sulitnya-kami- menikah-secara-resmi?open_from=Search_Result_Page%0A.
Bagir,  Zainal  Abidin.  ―Kajian  Tentang  Kebebasan  Beragama  Dan  Berkeyakinan  Dan  Implikasinya Untuk Kebijakan.‖ In Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia , edited by I. Ali-Fauzi, ZA. Bagir, and I Rafsadi. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.
Bagir, Zainal Abidin. ―‗Kepercayaan‘ Dan ‗Agama‘ Dalam Negara Pasca-Reformasi.‖ Prisma 39, no. 1 (2020): 43.
Bagir, Zainal Abidin. ―Mengkaji ‗Agama‘ Di Indonesia.‖ In Studi Agama Di Indonesia: Refleksi Pengalaman , edited by Samsul Maarif, 15–34. Yogyakarta: CRCS UGM, 2016.
Baskoro, Aji. ―Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di  Yogyakarta.‖ Panangkaran:  Jurnal  Penelitian  Agama  Dan  Masyarakat 3,  no.  2  (2020):  181. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03.
Deta,  Krisharyanto  Umbu.  ―Deconstructing  The  Dichotomy  of  Agama  and  Kepercayaan:  A Transformative  Strategy  in  the  Politic  of  Recognition  towards  Marapu  Indigenous  Religion.‖
Religio: Jurnal Studi Agama-Agama 12, no. 1 (2022): 103–26. https://doi.org/10.15642/religio.2022.12.1.103-126.
Djafar,  Alamsyah  M,  Febi  Yonesta,  Muhammad  Hafiz,  Muhamad  Isnur,  Muhammad  Subhi,  and Azhari Rumadi. Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia . Edited by Alamsyah M. Dja‘far; Atika Nur‘aini. 1st ed. Jakarta: Wahid Foundation, 2016.
Eddyono, Suzanna. ―The Intertwining of Educational Dualism in Post-New Order Indonesia.‖ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 22, no. 2 (2019): 158. https://doi.org/10.22146/jsp.38020.
Fitriana, Ika. ―Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang.‖ Kompas.com, 2021. https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan- agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=all.
Gandhawangi,  Sekar.  ―Para  Penghayat  Kepercayaan  Masih  Terasing  Di  Negeri  Sendiri,‖  2021. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih- terasing-di-negeri-sendiri?open_from=Search_Result_Page.
Hairi, Prianter Jaya. ―Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan.‖ Majalah Info Singkat Hukum 9, no. 23 (2017): 1–4.
Hamdi,  Ahmad  Zainul. Strategi  Penguatan  Moderasi  Beragama:  Pelatihan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Bagi ASN  Kementerian  Agama  RI .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Pusdiklat  Tenaga  Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, 2021.
Handoko, Triyo. ―Hak Pendidikan Penghayat Kepercayaan: Didiskriminasi Dan Diabaikan.‖ Tirto.id, 2021. https://tirto.id/hak-pendidikan-penghayat-kepercayaan-didiskriminasi-dan-diabaikan- gkF1.
Hasanuddin, Iqbal, and Petrus Lakonawa. ―Indigenous Religions and the Impacts of Biased Politics of Citizenship  in  Indonesia.‖  In Proceedings  Ofthe  3rd  International  Conference  on  Social  Sciences,  Laws, Arts  and  Humanities  (BINUS-JIC  2018) ,  471–76.  SCITEPRESS  –  Science  and  Technology Publications, Lda., 2021. https://doi.org/10.5220/0010011004710476.
J.;, Hasse, Bernard Adeney; Risakotta, and Zainal Abidin Bagir. ―Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di  Indonesia,  Studi  Atas Persoalan  Posisi  Hukum  Towani  Tolotang  Pasca  Pengakuan  Agama Resmi.‖ Jurnal Kawistara 1, no. 2 (2011): 180–90. https://doi.org/10.22146/kawistara.3918.
Jufri,  Muwaffiq.  ―Persoalan  Hukum  Pengakuan  Hak-Hak  Penganut  Aliran  Kepercayaan  Di  Bidang Administrasi  Kependudukan.‖ Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 9,  no.  3 (2020): 461. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470.
Kompas,
Tim. ―Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan,‖ 2021.
https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih- terpinggirkan?open_from=Search_Result_Page.
Maarif,  Samsul.  ―Indigenous  Religion  Paradigm:  Re-Interpreting  Religious  Practices  of  Indigenous People.‖  In India-China-Indonesia  Conferences:  Rethinking  Religious  Pluralism  in  Asia:  India-China- Indonesia (2017-2019) , 44:1–20. United Board for Christian Higher Education in Asia, 2019. Maarif, Samsul. ―Meninjau Ulang Deinisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluhur.‖ In Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia , edited by Irsyad Ali-Fauzi, Ihsan; Bagir, Zainal Abidin; Rafsadi, 13–48. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.
Maarif,  Samsul. Pasang  Surut  Rekognisi  Agama  Leluhur  Dalam  Politik  Agama  Di  Indonesia .  1st  ed. Yogyakarta: CRCS UGM, 2017.
Mediana.  ―Penghayat  Kepercayaan  Diakui  Tapi  Masih  Di  Didiskriminasi,‖  2022. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/22/penghayat-kepercayaan-diakui-tapi-masih- didiskriminasi.
Nalle, Victor I.W. ―The Politics of Intolerant Laws against Adherenrts of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan  in  Indonesia.‖ Asian  Journal  of  Law  and  Society 8,  no.  3  (2021):  558–76. https://doi.org/10.1017/als.2020.54.
Nurmawati,  Bernadete.  ―Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penganut  Kepercayaan  Lokal.‖ SETARA: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2018).
Picard,  M,  and  R  Madinier,  eds. Politics  of  Religion  in  Indonesia:  The  Syncretism,  Orthodoxy,  and  Religious Contention in Java and Bali . London and New York: Taylor & Francis, 2011.
Pokja  Moderasi  Beragama. Peta  Jalan  Penguatan  Moderasi  Beragama  Tahun  2020-2024 .  Kementerian Agama, 2020.
Radi,  Umaidi. Strategi  PPP  1973-1982:  Studi  Tentang  Kekuatan  Politik  Islam  Tingkat  Nasional .  Jakarta: Inteegrita Pers, 1984.
Saputra, Andi. ―Siswa SMK Ini Tak Bisa Naik Kelas Karena Jadi Penghayat Kepercayaan.‖ Detik.Com , 2017.  https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi- penghayat-kepercayaan.
Sekar  Gandhawangi.  ―Trauma  Diskriminasi  Panjang  Para  Penghayat  Kepercayaan,‖  2021. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/trauma-diskriminasi-panjang-para- penghayat-kepercayaan.
Seno Sigit. ―Sisi Diskriminatif Gerakan Moderasi Beragama,‖ 2022.
https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/07/sisi-diskriminatif-gerakan-moderasi- beragama.
Setyawan,  Haris.  ―Belum  Ada  Layanan  Pendidikan  Memadai  Bagi  Penghayat  Kepercayaan.‖ Balairungpress.com,  2020.  https://www.balairungpress.com/2020/10/belum-ada-layanan- pendidikan-memadai-bagi-penghayat-kepercayaan/.
Sigit
Kamseno.
―Kemenag (Tidak) Membina Penghayat Kepercayaan?,‖ 2023.
https://news.detik.com/kolom/d-6840600/kemenag-tidak-membina-penghayat- kepercayaan.%0A.
Situmorang, Victorio H. ―Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.‖ Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 57. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67.
Sonya  Hellen  Sinombor.  ―Jumlah  Terus  Menyusut,  Generasi  Pewaris  Penghayat  Kepercayaan Terancam  Hilang,‖  2020.  https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/09/21/jumlah-terus- menyusut-generasi-pewaris-penghayat-kepercayaan-terancam- hilang?open_from=Search_Result_Page.
Sukirno,  Sukirno,  and  Nur  Adhim.  ―Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  97/PUU- XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur.‖ Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 11. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24.
Syahayani,  Zihan.  ―Hak  Konstitusional  Penghayat  Kepercayaan  Di  Indonesia.‖  The  Indonesian Institute, 2017. https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat- kepercayaan-di-indonesia/.
Tempo.  ―Komas  HAM  Usut  Tindakan  Diskriminasi  Terhadap  Sunda  Wiwitan,‖  2020. https://koran.tempo.co/read/nasional/456102/intoleransi-terhadap-penganut-kepercayaan  29 Juli 2020.
Tim  Pokja  Moderasi  Bergama.  ―Peta  Jalan  (Roadmap)  Penguatan  Moderasi  Beragama  2020-2024.‖ Kementerian Agama RI , 2020, 1–84. Umar, Nasaruddin. ―Konsep Keesaan Tuhan Aliran Kepercayaan,‖ 2019. https://www.uinjkt.ac.id/konsep-keesaan-tuhan-aliran-kepercayaan/.
Yusuf,  M,  and  C  Sterkens.  ―Analysing  the  State‘s  Laws  on  Religious  Education  in  Post-New  Order Indonesia.‖ Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies 53, no. 1 (2015): 105–30.
Zakiyah.  ―Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa:  Pemenuhan  Hak  Siswa Penghayat  Di  Sekolah.‖ PENAMAS:  Jurnal  Penelitian  Agama  Dan  Masyarakat 31,  no.  2  (2018): 397–418.