Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 22 - 32

## ISSN 021-969X

## Peran Masyarakat Sekitar Kawasan Lindung Pura Sajau Kabupaten Bulungan Dalam Upaya Konservasi Hutan

## (People Role Around Conservative Area Pura Sajau Kabupaten Bulungan in Effort of Forest Conservation)

## Rahmawati Al Hidayah
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email: rahma.zee86@gmail.com

## ABSTRAKSI
Penelitian ini dilakukan di  desa  Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur  Kabupaten Bulungan Provinsi  Kalimantan  Timur,  dilatarbelakangi  oleh  adanya  upaya  konservasi  yang  dilakukan kelompok  masyarakat  sementara  disisi  lain  kerusakan  hutan  merupakan  hal  yang  marak  terjadi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  sekitar  kawasan  lindung  Pura  Sajau  berperan dalam  konservasi  hutan  di  kawasan  lindung  Pura  Sajau  jauh  sebelum  kawasan  ditetapkan  oleh pemerintah. Hal ini terbentuk melalui proses penyatuan atau integrasi persepsi, integrasi perasaan dan  integrasi  aturan  di  tengah  masyarakat  oleh  lembaga  adat  dan  peran  seorang  tokoh masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian  hutan.  Penetapan  kawasan  lindung  juga  merupakan inisiatif dari masyarakat yang meminta pemerintah memberikan kekuatan hukum untuk mengelola kawasan  tersebut  dan  mendapatkan  dukungan  penuh  dari  instansi  terkait.  Dalam  hal  ini  ada beberapa  tantangan  bagi  upaya  konservasi  dan  pengelolaan  kawasan  lindung  Pura  Sajau  yang kemungkinan  dihadapi  di  masa  mendatang,  antara  lain:  (1)  Kondisi  internal  masyarakat  yang masih  menjadikan  tokoh  masyarakat  sebagai  motor  penggerak  untuk  melestarikan  hutan  dan keterbatasan  dana  dalam  mengelola  kawasan  lindung  Pura  Sajau.  (2)  Kelembagaan  yang  belum koordinatif  dalam  mewujudkan  konservasi,  (3)  Belum  adanya  perencanaan  yang  jelas  terhadap kawasan  lindung  Pura  Sajau  juga  menjadi  tantangan  masa  mendatang  dalam  mewujudkan konservasi itu sendiri.
Kata Kunci: peran masyarakat, kawasan lindung, dan konservasi hutan

## ABSTRACT
This research takes place  on Pura Sajau Village East Tanjung  Palas  District  Kabupaten Bulungan East  Borneo  Province,  Backgrounded  by  the  effort  of  conservation  which  is  done  by  a  group  of society, meanwhile the deforestation is happening continuously. The result of research shows that people around conservative area Pura  Sajau has role in forest conservation long time ago before government stated the Pura Sajau as a conservative area. This is formed through the unification process or integration perception, feeling integrated as well as rule among society implemented by old  customs  and  tradition  also  the  head  of  society  in  order  to  keep  the  forest  everlasting.  The statement of conservative area is an actual initiative role from people around asking government to give privilege right of law to manage the area and the act gets full support from related institution. In this case, there are some challenge of effort and manage the conservative area of Pura Sajau which probably will have found in the future, such as: (1) Intern condition of society which happen till now to empower head of society as the initiator to conserve the forest and the limit of fund in order to preserve the conservative area Pura Sajau. (2) Lack of coordination between institution in order to preserve conservation, (3)  There is not  yet a clear and firm plan about Pura sajau also become a great challenge to establish and accomplish the conservation itself.
Key Words: : society role, conservative area, forest conservation

## PENDAHULUAN
Indonesia  kaya  akan  potensi  sumber daya  alam.  Lahan  pertanian  Indonesia
mencapai  lebih  dari  13  juta  ha  dan  hutannya mencapai  lebih  dari  32  juta  ha.  Namun  pada faktanya  kekayaan  alam  Indonesia  tidak mampu membawa bangsa ini pada kesejahteraan,  yang  terjadi  justru  merasakan
Rahmawati Al Hidayah
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
dampak  negatif  dari  pengelolaan  yang  tidak memperhatikan  dampak  ekologis.  Dengan demikian  upaya  konservasi  mutlak  untuk dilakukan.
Khusus  untuk  Kabupaten  Bulungan, pada  tahun  2007  luas  hutan  mencapai 1.386.356,54  Ha  yang  terbagi  dalam  empat kelompok  jenis  hutan  yaitu  hutan  lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan  hutan  lainnya/  kawasan  budidaya  non kehutanan.  Fenomena  kerusakan  hutan  juga terjadi  di  daerah  ini,  salah  satu  cara  atau strategi  penting  untuk  menyelamatkan  hutan adalah  dengan  pelibatan  masyarakat  sebagai pelaku konservasi. Upaya pelibatan masyarakat  akan  efektif  apabila  masyarakat berperan  aktif  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  sampai  kontrol  terhadap  kinerja mereka.
Desa Pura Sajau merupakan salah satu desa  dimana  masyarakatnya  tetap  menjaga dan  memelihara  kelestarian  hutan.  Disaat berbagai  konversi  lahan  dan  hutan  terjadi masyarakat  desa  Pura  Sajau  justru  memilih untuk  tetap  mempertahankan  kawasan  hutan yang telah mereka pelihara puluhan tahun.
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka penting  untuk  mengetahui  peran  masyarakat Pura  Sajau  dalam  upaya  konservasi  hutan sebelum  dan  setelah    penetapan  Kawasan Lindung  Pura  Sajau  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bulungan.

## Konsep Peran Masyarakat
Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai  suatu  cara  melakukan  interaksi  antar dua  kelompok  yaitu  kelompok  masyarakat terkena  kebijakan  dan  kelompok  pengambil keputusan. Canter  mendefinisikan  peran  serta masyarakat  sebagai  proses  komunikasi  dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian  masyarakat  atas  suatu  proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan  sedang  dianalisa  oleh  badan  yang bertanggungjawab.  Secara  sederhana  ia mendefinisikan sebagai feed forward information  (komunikasi  dari  pemerintah kepada  masyarakat  tentang  suatu  kebijakan) dan feedback  information  (komunikasi  dari
masyarakat  ke  pemerintah  atas  kebijakan itu). 1
Dari  sudut  terminologi  peran  serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan  interaksi  antara  dua  kelompok; kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam  proses  pengambilan  keputusan  (non- elite)  dan  kelompok  yang  selama  ini melakukan  pengambilan  keputusan  (elite). Bahasan  yang  lebih  khusus  lagi,  peran  serta masyarakat  sesungguhnya  merupakan  suatu cara untuk membahas incentive material yang mereka  butuhkan.  Dengan  kata  lain,  peran serta  masyarakat  merupakan  insentif  moral sebagai "paspor" mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro  yang  lebih  tinggi,  tempat dibuatnya  suatu  keputusan-keputusan  yang sangat  menetukan  kesejahteraan  mereka. 2 Selanjutnya  dirinci  peran  serta  masyarakat sebagai berikut:
a).  Peran  Serta  Masyarakat  sebagai  suatu Kebijakan Penganut  paham  ini  berpendapat  bahwa peran  serta  masyarakat  merupakan  suatu kebijaksanaan  yang  tepat  dan  baik  untuk dilaksanakan.  Paham  ini  dilandasi  oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial  dikorbankan  atau  terkorbankan oleh  suatu  proyek  pembangunan  memiliki hak  untuk  dikonsultasikan (right  to  be consulted).
b). Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi Penganut  paham  ini  mendalilkan  bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakt (public  support).  Pendapat  ini  didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan  keputusan  dan  kepedulian masyarakat  kepada  pada  tiap  tingkatan pengambilan  keputusan  didokumentasikan dengan  baik,  maka  keputusan  tersebut akan memiliki kredibilitas.
c) Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
1 Slamet Luwihono, 2007, Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan
Lingkungan  Hidup.  www.google.com  (diakses  20
November 2009)
2 Arimbi  Horoepoetri  dan  Mas  Achmad  Santosa, Peran
Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan,  E-
LAW INDONESIA,(diakses 12 November 2009)
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 25
Peran  serta  masyarakat  didayagunakan sebagai  alat  untuk  mendapatkan  masukan berupa informasi dalam proses
pengambilan  keputusan.  Persepsi  ini dilandasi  oleh  suatu  pemikiran  bahwa pemerintah  dirancang  untuk  melayani masyarakat,  sehingga  pandangan  dan preferensi  dari  masyarakat  tersebut  adalah masukan  yang  bernilai  guna  mewujudkan keputusan yang responsif.
d) Peran  Serta  Masyarakat  sebagai  Alat Penyelesaian Sengketa Dalam  konteks  ini  peran  serta  masyarakat didayagunakan  sebagai  suatu  cara  untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi  persepsi  ini  adalah  bertukar pikiran  dan  pandangan  dapat  menigkatkan pengertian  dan  toleransi  serta  mengurangi rasa  ketidakpercayaan (misstrust)  dan kerancuan (biasess).
e) Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi Menurut persepsi ini, peran serta
masyarakat  dilakukan  sebagai  upaya  untuk "mengobati"  masalah-masalah  psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense  of  powerlessness),  tidak percaya  diri  dan  perasaan  bahwa  diri mereka  bukan  komponen  penting  dalam masyarakat.
Masyarakat  sekitar  hutan  termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional  di  dalam  kawasan  hutan maupun diluar kawasan hutan keberadaannya telah diakui oleh
pemerintah.  Dalam  rangka  pengelolaan hutan yang berbasis pada peran masyarakat maka prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah: 3 1. Prinsip Co- Ownership yaitu bahwa kawasan hutan  adalah  milik  bersama  yang  harus dilindungi  secara  bersama-sama,  untuk  itu ada  hak-hak  masyarakat  didalamnya  yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama
3 Budi  Riyanto,  2005, Pemberdayaan  Masyarakat
Sekitar  Hutan  Dalam  Perlindungan  Kawasan Pelestarian  Alam,  Lembaga  Pengkajian  Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, hlm. 47
2. Prinsip  Co- Operation/Co  Management  yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen
masyarakat    ( stakeholder)  yang  terdiri  dari pemerintah,  masyarakat  dan   ORNOP  yang harus bekerja bersama.
3. Prinsip  Co- Responsibility  yaitu  bahwa keberadaan  kawasan  hutan  menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan  kawasan  hutan  merupakan tujuan bersama.
Ketiga  prinsip  tersebut  haruslah dilaksanakan  secara  terpadu  sehingga  fungsi kelestarian  hutan  dapat  tercapai  dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan.

## Konservasi Sumber Daya Alam
Konservasi  sumber  daya  alam  hayati adalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  hayati yang  pemanfaatannya  dilakukan  secara bijaksana  untuk  menjamin  kesinambungan persediaannya  dengan  tetap  memelihara  dan meningkatkan  kualitas  keanekaragaman  dan nilainya  (Pasal  1  butir  2  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
Konservasi sumber daya alam Indonesia  ialah  suatu  upaya  pengelolaan sumber daya alam yang ukuran keberhasilannya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: 1. Menjamin  terpeliharanya  proses  ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan  dan  kesejahteraan  manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan). 2. Menjamin  terpeliharanya  keanekaragaman sumber  genetik  dan  tipe-tipe  ekosistemnya sehingga mampu
menunjang pembangunan,  IPTEK  yang  memungkinkan pemenuhan  kebutuhan  manusia  yang menggunakan  sumber  daya  alam  hayati bagi  kesejahteraan  (pengawetan  sumber plasma nutfah).
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin
Rahmawati Al Hidayah Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul kelestariannya (pemanfaatan secara lestari). 4 Sebagai bagian  dari konservasi, pengelolaan lingkungan terbagi menjadi empat cara.  Pertama, pengelolaan  lingkungan  secara rutin.  Kedua,  perencanaan  dini  pengelolaan lingkungan  daerah  yang  menjadi  dasar  dan tuntunan  bagi  perencanaan  pembangunan. Ketiga ,  perencanaan  pengelolaan  lingkungan berdasarkan  perkiraan  dampak  lingkungan yang  akan  terjadi.  Keempat,  perencanaan pengelolaan  lingkungan  untuk  memperbaiki lingkungan  yang  mengalami  kerusakan  baik karena  sebab  alamiah  maupun  tindakan manusia. 5

## Hutan dan Kawasan Lindung
Hutan  secara  konsepsional  yuridis dirumuskan  di  dalam  Pasal  1  angka  (1) Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan.  Menurut  Undang-undang tersebut,  hutan  adalah  suatu  kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi sumberdaya  alam  hayati  yang  didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan,  yang  satu  dengan  yang  lainnya tidak dapat dipisahkan.
Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam  nasional  memiliki  arti  dan  peranan penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan sosial,  pembangunan  lingkungan  hidup.  Telah diterima  sebagai  kesepakatan  internasional bahwa  hutan  yang  berfungsi  penting  bagi kehidupan  dunia,  harus  dibina  dan  dilindungi dari  berbagai  tindakan  yang  berakibat rusaknya ekosistem dunia.
Kawasan  lindung  sebagai  kawasan konservasi  dirasakan  manfaatnya  sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air,  pengendali  iklim  mikro,  habitat  hidupan liar,  sumber  plasma  nutfah  serta  fungsi  sosial budaya  bagi  masyarakat  sekitarnya.  Kawasan ini  merupakan  kawasan  yang  ditetapkan dengan  fungsi  utamanya  adalah  melindungi kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup sumber  alam,  sumber  daya  buatan  dan  nilai- nilai sejarah  serta budaya bangsa guna  untuk
4 Koesnadi Hardjasoemantri,
1993, Hukum
Perlindungan Lingkungan (Hukum Konservasi Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.
5 O.  Soemarwoto,  2001, Ekologi,  Lingkungan  Hidup, dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, hlm. 95.
kepentingan  pembangunan  berkelanjutan. Pentingnya  pengelolaan  kawasan  lindung mulai  dari  pengukuhan,  penataan  batas  dan tindakan  pengelolaan  lain  yang  diperlukan, termasuk  kaitannya  dengan  spesies  flora- fauna yang ada di dalamnya.
Dalam Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  (LNRI  Tahun  2007  Nomor  68,  TLNRI Nomor  4725)  kawasan  lindung  didefinisikan sebagai  wilayah  yang  ditetapkan  dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
Secara  umum  pengelolaan  kawasan lindung  dilakukan  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang kehutanan,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Keanekaragaman Hayati  dan  Ekosistemnya  dan  Keputusan Presiden  RI  Nomor  32  Tahun  1990  tentang Pengolahan  Kawasan  Lindung  serta  peraturan perundangan terkait lainnya.
Konservasi kawasan, seharusnya merujuk pada
prinsip-prinsip dasar perlindungan  sebuah  kawasan,  dan  sekurang- kurangnya memiliki fungsi antara lain: 6
1. Kawasan  dilindungi  untuk  fungsi  jasa ekologis,  seperti  kawasan  untuk  penyedia air  bersih,  kawasan  pengendali  banjir, kawasan untuk mengurangi erosi- sedimentasi  di  perairan,  serta  kawasan perlindungan  dari  bencana  alam  dan bencana ekologis;
2. Kawasan  dilindungi  bagi  kehidupan  (sosial- ekonomi-budaya)  komunitas  lokal/adat, seperti  kawasan  kebun  rotan,  kawasan pohon  madu,  kawasan  air  garam  (sopon), kawasan  tradisional  pertanian-perladangan, kawasan  subsisten  (obat-obatan,  kayu bakar,  dan  lainnya),  kawasan  penting  bagi budaya  komunitas  (kubur,  wilayah  ritual, dan  lainnya),  serta  kawasan-kawasan  lain yang  proses  penentuannya  dilakukan  oleh komunitas lokal/adat masing-masing;
3. Kawasan  dilindungi  bagi  keberlanjutan kehidupan  flora-fauna,  seperti  kawasan migrasi  fauna,  kawasan  habitat  asli  bagi flora-fauna  endemik,  ekosistem  unik  dan
6 Timpakul.web.id.  11  Oktober  2009,    “Menantikan Akhir  Pertarungan  Sejarah  Konservasi”,  Diakses  12 Oktober 2009.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 27
kritis,  dan  lainnya  yang  diidentifikasi bersama komunitas lokal.
Peran Masyarakat Dalam Upaya
Konservasi  Hutan  Sebelum  Penetapan Kawasan Lindung Pura Sajau
Secara  umum  berkembang  persepsi dimasyarakat  bahwa  kawasan  lindung  Pura Sajau  adalah  hutan  lindung  adat  yang  harus bersih  dari  kegiatan  apapun.  Pandangan  ini yang  mempengaruhi  perilaku  masyarakat dengan  tidak  menjadikan  kawasan  lindung sebagai  areal  ladang  penopang  ekonomi masyarakat.  Hutan  lindung  yang  berada dibawah  pengelolaan  lembaga  adat  yang secara  operasional  diserahkan  langsung  pada keputusan  lembaga  adat,  Sehingga  lembaga adat  memiliki  peran  yang  sangat  penting menentukan  arah  pandangan  masyarakat. Bentuk  upaya  menjaga  kelestarian  hutan adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  tertentu  yang  disepakati  dan dilaksanakan bersama.
Pada  awalnya  hutan  masih  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bijaksana.  Salah  satu  bentuk  pemanfaatan adalah  dengan  mengambil  hasil  hutan  berupa rotan,  bambu,  ranting  hasil  hutan  lainnya. Membuat  jalan  setapak  sebagai  akses  masuk ke  hutan  adalah  cara  yang  dilakukan  warga untuk mengontrol pemanfaatan. Namun dalam perkembangannya dikeluarkan kebijakan secara periodik agar kealamian dan kelestarian tetap terjaga. Hal ini karena ada sebagian dari wilayah  ini  yang  sempat  dijadikan  sebagai ladang  sehingga  dipandang  perlu  ada  upaya perbaikan
Untuk  menguraikan  upaya  konservasi yang  dilakukan  masyarakat  sekitar  kawasan lindung pura sajau, perlu dijelaskan bagaimana  proses  menuju  upaya  konservasi terutama  sebelum  adanya  Surat  Keputusan penunjukan  dari  Bupati  Bulungan.  Dalam  hal ini  penulis  membaginya  menjadi  3  (tiga) tahapan proses yaitu sebagai berikut:

## 1. Integrasi Persepsi
Berdasarkan  penelitian  di  lapangan terjaganya  kondisi  hutan  di  desa  Pura  Sajau tidak  terlepas  dari  peran  seorang  tokoh masyarakat  yang  bernama  Bapak  Laing  Usat
yang  menemukan  air  terjun  memandang besarnya  potensi  hutan  yang  tumbuh  secara alam.  Hal  ini  memunculkan  pemikiran  untuk menjaga  kelestarian  hutan  agar  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan.  Pemikiran  inilah  yang  kemudian membawa mereka pada upaya konservasi.
Secara keberpengaruhan individu bapak Laing Usat mampu menjadi simbol atau figur  tokoh  konservasi  di  desa  Pura  Sajau dengan berbagai kompetensi untuk menyatukan cara berfikir masyarakat.
Penyatuan persepsi ini tidaklah mudah. Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  Pura  Sajau telah  menggantungkan  hidup  mereka  pada ladang  bergilir.  Di  sisi  lain  yang  muda  belum mau menjaga hutan. Penginteraksian pemikiran  ini  mengaruskan  satu  kesepakatan bersama  terkait  hutan  adat  yang  kemudian mereka sebut sebagai hutan lindung.
Secara  hukum  hutan  ini  termasuk dalam    kawasan  budidaya  non  kehutanan, sehingga  merupakan  pemandangan  yang wajar  jika  sekitar  hutan  lindung  masyarakat pura  sajau  terdapat  izin-izin  pemanfataan untuk  memanfaatkan  kayu  dengan  tujuan ekonomis  yang  dalam  perkembangannya  saat ini  digunakan  sebagai  perkebunan  kelapa sawit.
Walaupun demikian kesatuan pemikiran dalam masyarakat terkait keberadaan hutan di sekitar  mereka  dapat  terwujud  sebagai langkah pertama menuju upaya konservasi.

## 2. Integrasi Perasaan
Kesatuan pemahaman antara masyarakat  mempengaruhi  perasaan  mereka. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  rasa memiliki terhadap kawasan lindung pura sajau. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai rasa di tengah  masyarakat  diantaranya  budaya,  nilai dasar dan  pemikiran  dasar lainnya.  Berangkat dari  hal  di  atas  maka  kesadaran  yang  tinggi pasti dibangun dari landasan filosofi yang kuat pula.
Upaya integrasi pemikiran dan perasaan ini mempengaruhi pola pikir dan pola sikap  masyarakat  dalam  memandang  hutan adat  Pura  Sajau.  Hal  ini  tentu  saja menyelamatkan  eksistensi  keanekaragaman jenis  yang  bisa  dipakai  untuk  ilmuwan selanjutnya.  Tanpa  sadar  masyarakat  desa
Rahmawati Al Hidayah

## Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Pura  Sajau  menyimpan  warisan  berharga untuk  anak  cucu  mereka.  Ini  adalah  hakekat konservasi hutan yang telah diaplikasikan oleh masyarakat  Desa  Pura  Sajau,  merupakan contoh  paling  baik  di  Kabupaten  Bulungan khususnya.
Apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Desa  Pura  Sajau  mendapat  pengakuan  dari Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas Kehutanan  sebagai  upaya  konservasi.  Adapun terkait  pemberdayaan  masyarakat,    Badan Pengendali  Dampak  Lingkungan  Daerah  juga memberikan  perhatian  khusus  terhadap masyarakat  Desa  Pura  Sajau.  Kedua  instansi ini  memandang  bahwa  masyarakat  telah memiliki  kesadaran  bahwa  mereka  hidup  dari hutan.  Hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkan dalam  proses  interaksi  akan  berdampak kepada  masyarakat  pula  (imbas  balik). Sehingga  kayu  yang  ada  tidak  akan  mereka manfaatkan untuk keperluan apapun. 7

## 3. Integrasi Aturan
Integrasi  pemikiran  dan  integrasi perasaan  dalam  masyarakat  Desa  Pura  Sajau mempengaruhi  pola  sikap  atau  perilaku masyarakat  terhadap  lingkungan,  Hal  inilah yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Pura Sajau  selama  kurang  lebih  20  tahun  terakhir. Dalam  beberapa  tahun  belakangan  muncul keinginan masyarakat agar pemerintah mengakui  upaya  konservasi  yang  mereka lakukan.  Hal  ini  karena  adanya  kekhawatiran akan  terancamnya  keberlangsungan  hutan  di kawasan lindung Pura Sajau.
Namun bukan berarti masyarakat tidak memiliki  aturan.  Proses  selanjutnya  setelah terintegrasikannya  pemikiran  dan  perasaan masyarakat  adalah  adanya  kesatuan  aturan yang  mengatur  kawasan  lindung  itu  sendiri. Kesatuan  pemikiran  dan  perasaan  saja  tidak cukup  efektif  menggerakkan  atau  merubah perilaku masyarakat.
Adanya hak dan kewajiban masyarakat terhadap  kawasan  lindung,  adanya  larangan- larangan  dan  adanya  sanksi  yang  tegas  atas pelanggarannya mengindikasikan bahwa masyarakat  Desa  Pura  Sajau  memiliki  aturan dalam  rangka  menjaga  keberlangsungan kawasan  lindung.  Saat  ini  penjagaan  itu
7 Ibid.
dilakukan  terhadap  orang  luar  selain  Desa Pura  Sajau.  Pemilik  lahan  yang  berada disekitar kawasaan lindung dimandatkan untuk menjaga  hutan  lindung.  Secara  umum larangnnya berupa larangan untuk mengambil kayu,  tapi  pemanfaatan  hasil  hutan  masih boleh dilakukan.
Fakta di lapangan menunjukkan semua masyarakat turut menjaga hutan mereka. Keinginan  masyarakat  untuk  mendapat pengakuan dari
Pemerintah Daerah merupakan  keinginan  yang  tepat,  karena dalam  Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten, kawasan  hutan  lindung  Pura  Sajau  masih termasuk  kawasan  budidaya  non  kehutanan (KBNK).  Tata  Ruang  Kabupaten  memiliki banyak perubahan dilapangan sejak disusunnya  tahun  2001,  karena  antara  tahun tersebut  dan  masa  berlakunya  sampai  2010 terjadi  banyak  perkembangan  seperti  adanya pemekaran wilayah dan sebagainya.
Harapannya ketika pemerintah menetapkan  hutan  yang  mereka  kelola sebagai  hutan  lindung  (dalam  persepsi masyarakat)  akan  ada  kekuatan  hukum  dan dukungan  dari  pemerintah  unruk  turut menjaga  kawasan  ini.  Artinya  ada  dan  tanpa keputusan  dari  pemerintah  tidak  akan menyurutkan keinginan dan komitmen bersama untuk terus menjaga dan melestarikan hutan tersebut.
Berdasarkan hal itu maka lembaga adat kemudian  mengusulkan  kepada  pemerintah daerah  agar  kawasan  ini  ditetapkan  menjadi kawasan yang dilindungi. Dengan proses yang telah  dilewati  mulai  dari  survey  lokasi, penyesuaian  dengan  ketentuan  yang  berlaku dan  koordinasi  berbagai  instansi  terkait  maka dikeluarkan  SK  SK    Nomor  618/K-X/522/2007 tentang Penunjukan Kawasan Lindung di Desa Pura  Sajau  Kecamatan  Tanjung  Palas  Timur Kabupaten Bulungan.
Peran Masyarakat Dalam Upaya
Konservasi  Hutan  Setelah  Penetapan Kawasan Lindung Pura Sajau Pada  Bulan  Oktober  Tahun  2007 Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bulungan merespon  keinginan  dari  masyarakat  daerah pura  sajau  untuk  menjadikan  hutan  mereka sebagai  “hutan  lindung”.  Dalam  hal  ini  hutan lindung  yang  dimaksudkan  oleh  masyarakat
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 29
adalah  hutan  adat  yang  akan  dikelola  dan dilindungi  oleh  masyarakat  dan  mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Persepsi ini tentu saja berbeda dengan pemerintah. Untuk menetapkan suatu kawasan  senagai  kawasan  lindung  harus memenuhi  syarat  tertentu  dan  penetapan  itu akan berdampak pada bentuk pengelolaan dan pelestariannya.  Menurut  Dinas  Kehutanan kondisi  hutan  di  Desa  Pura  Sajau  belum memenuhi  kriteria  hutan  lindung,  maka dengan  berbagai  pertimbangan,  hutan  ini ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana  kriteria  yang  tercantum  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  1990 tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung. Dengan  demikian  ditetapkannya  kawasan lindung  Pura  Sajau  semakin  menguatkan pengelolaan kawasan yang diserahkan kepada masyarakat.
Berangkat  dari  hal  ini  maka  antara pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  persepsi yang  berbeda  terhadap  hutan  di  Desa  Pura Sajau. Masyarakat masih menggunakan istilah hutan lindung yang ditetapkan pemerintah dari hutan  adat  mereka.  Sedangkan  pemerintah mendasarkan  keputusannya  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun  berdasarkan  penelitian  di lapangan  perbedaan  persepsi  ini  belum memberikan  gangguan  yang  berarti  terhadap upaya  konservasi  hutan  di  kawasan  lindung pura  sajau.  Upaya  konservasi  masih  terus dilakukan.  Dengan  demikian  upaya  pelurusan persepsi  tidak  menjadi  prioritas  utama  dalam mewujudkan kelestarian hutan.
Dalam  hal  ini  dengan  adanya penetapan  kawasan  lindung  Pura  Sajau menjadikan masyarakat:
a. Kuat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap  upaya  perlindungan  sumber  daya alam.
b. Menguatkan identitas budaya setempat
c. Membuka kesempatan untuk
membudidayakan tanaman bernilai ekonomi tinggi (gaharu).
Sejak  ditetapkan  menjadi  kawasan lindung,  pelaksanaan  konservasi  lokal  oleh masyarakat  di  Pura  Sajau  masih  berjalan, lembaga  adat  masih  memiliki  kewenangan menentukan  suatu  perbuatan  itu  boleh  atau
tidak boleh, hasil hutan mana yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan dan sebagainya. Hal ini  masih  berlaku  sampai  sekarang.  Dengan demikian  SK  merupakan  salah  satu  bentuk dukungan  dari  pemerintah,  namun  tidak sebagai faktor utama penggerak masyarakat.
Dengan demikian jelas bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk melakukan  upaya  konservasi  lokal  dengan mengeluarkan  penetapan  kawasan.  Namun dari sisi teknis di lapangan, kebijakan ini belum dapat  dilaksanakan  karena  belum  ada petunjuk  pengelolaan  dan  pendampingan secara  kelembagaan  kepada  masyarakat.  Dari hasil  diskusi  dengan  staf  di  Dinas  Kehutanan Kabupaten Bulungan, terungkap bahwa belum adanya  petunjuk  teknis  untuk  pengelolaan kawasan lindung ini karena masih dalam tahap pemikiran  bersama  untuk  menentukan  corak pengelolaan.
Setelah penetapan kawasan lindung ini berdasarkan  pengamatan  peneliti  pemerintah masih  belum  memiliki  arah  yang  jelas  dalam menentukan corak pengelolaan. Dalam diskusi dengan  beberapa  tokoh  masyarakat  secara umum  mereka  memiliki  ide  dan  pemikiran terkait  pengelolaan  namun  hal  ini  hanya sebatas  pemikiran  bersama  saja  dan  belum dapat  diwujudkan  karena  masih  menunggu arahan  dan  pendampingan  dari  pemerintah daerah. 8
Prosesnya  masih  berjalan  lambat. Selama  tahun  2009  masih  dalam  penentuan tata  batas,  selanjutnya  bagaimana  bentuk pengelolaan dan pelestariannya akan dirancang  dengan  melibatkan  masyarakat Desa  Pura  Sajau  secara  langsung  sebagai pelaku utama konservasi diwilayah mereka.
Dalam perkembangannya banyak pendapat  terkait bentuk  pengelolaan  kawasan lindung  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat. Salah satunya dengan menjadikannya tempat wisata, karena  secara ekonomi  akan  menguntungkan  masyarakat. Namun  strategi  ini  harus  diimbangi  dengan strategi yang matang karena akan berdampak ekologis  bagi  kelestarian  hutan.  Hal  yang harus  dilakukan  adalah  koordinasi  antar
8 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pura Sajau 24 Desember 2009.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
lembaga  terkait  dengan  masyarakat.  Namun hingga  saat  ini  belum  ada  bentuk  koordinasi antara  dinas  pariwisata  dan  dinas  kehutanan. Padahal kedua lembaga ini memiliki perbedaan paradigma  memandang  sumber  daya  alam termasuk kawasan lindung.
Terlepas  dari  itu  semua  masyarakat sebagai  pelaku  dan  pelaksana  program  harus senantiasa  dilibatkan  agar  tujuan  konservasi untuk  menjaga  kelestarian  kawasan  lindung dapat  dicapai  bersamaan  dengan  berdayanya masyarakat  secara  ekonomi  dari  berbagai program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
Jika  dikembalikan  pada  konsep  peran masyarakat  pada  bagian  sebelumnya  maka bisa  dianalisis  bahwa  peran  serta  masyarakat sekitar kawasan lindung Pura Sajau merupakan  kesatuan  peran  serta  masyarakat baik  sebagai  strategi,  kebijakan,  alat komunikasi,  maupun  terapi  mengingat  proses dari awal sampai diakuinya hutan di Desa Pura Sajau  sebagai  kawasan  lindung  selalu melibatkan  masyarakat  desa.  Ini  adalah bentuk peran serta  yang layak menjadi contoh bagi  pelaksanaan  konservasi  sumber  daya alam di daerah lain.
Berdasarkan  penelitian  di  lapangan, dalam pelaksanaan konservasi oleh masyarakat di kawasan lindung pura sajau ada beberapa  tantangan  yang  kemungkinan dihadapi di masa mendatang, antara lain:

## a. Internal Masyarakat
Kawasan lindung Pura Sajau merupakan hasil  dari  kesadaran dan kesepakatan  bersama  antar  masyarakat. Namun  jika  ditelusuri  kekuatan  utamanya terletak pada unsur tokoh yang menjadi simbol konservasi.  Dengan  kata  lain  ketokohan  atau figuritas  masih  mempengaruhi  masyarakat. Akan  menjadi  fatal  jika  kelembagaan  adat belum  bisa  mengimbangi  keberadaan  dan keberpengaruhan    tokoh  tersebut.  Suatu  saat nanti  tokoh  masyarakat  akan  meninggalkan desa  dan  masyarakatnya,  karena  itu  di perlukan  kaderisasi  terhadap  generasi  muda yang  peduli  pada  lingkungan.  Saat  ini  ketika tokoh  adat  masih  hidup  kerjasama  untuk menjaga  kelestarian  kawasan  lindung  masih bisa dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
Kesamaan  pemikiran,  perasaan  dan peraturan  di  masyarakat  desa  pura  sajau memang menentukan pola perilaku masyarakat.  Namun  disisi  lain  keberadaan tokoh ini juga sangat mempengaruhi sebagian besar  masyarakat.  Untuk  itu  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  lembaga  adat  untuk tetap  menguatkan  posisi  mereka  sebagai pemimpin masyarakat. Dengan demikian harus dicari  formulasi  pengganti  yang  dapat menguatkan  kesamaan  masyarakat  dalam memandang kawasan lindung.
Hal  lain  yang  menjadi  tantangan internal  masyarakat  dalam  upaya  konservasi adalah  ketersediaan  dana  untuk  menunjang berbagai  kegiatan  masyarakat.  Selama  ini pembiayaan  masih  menggunakan  dana swadaya yang berasal dari masyarakat. Sangat disayangkan  potensi  yang  begitu  besar  untuk menyelamatkan  hutan  dan  lingkungan  yang sebagian besar telah rusak harus kalah dengan dana  yang  tidak  tersedia.  Persoalan  dana  ini memang  menjadi  persoalan  klasik  bagi  upaya konservasi,  karena  itu  negara  harus  mampu mencadangkan  dana  bagi  keberlangsungan konservasi sekaligus sebagai upaya mengantisipasi atau menghambat laju kerusakan hutan.
b. Kelembagaan
Tantangan  kelembagaan  yang  mugkin terjadi  adalah  antara  lembaga  adat  dan instansi pemerintah yang membidangi kawasan  lindung  atau  dalam  hal  ini  adalah Dinas  Kehutanan.  Hal  tersebut  jelas  akan berdampak  pada  upaya  pelestarian  dan konservasi  kawasan  lindung.  Saat  ini  proses penetapan  kawasan,  menata  batas,  dan menetapkan  program kerja berlangsung lama padahal  masyarakat  telah  siap  untuk  terjun langsung  melakukan  upaya  konservasi. Pemerintah  baru  melakukan  Identifikasi  awal potensi kawasan lindung dan  proses penetapan batas.
Kondisi ini harus dipecahkan agar tidak ada  saling  lempar  tanggung  jawab  dalam konservasi  hutan  di  kawasan  lindung  Pura Sajau  antara  lembaga  adat  dan  lembaga pemerintah.  Di  satu  sisi  lembaga  adat  atau pengurus  hutan  lindung  menunggu  arahan dari pemerintah disisi lain lembaga pemerintah masih  menganggap  bahwa  masyarakat mampu  gerak  sendiri  dalam  konservasi.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 31
Kondisi  ini  akan  berdampak  negatif  pada kawasan lindung. Dengan demikian  harus ada sinergi  langkah  antara  lembaga  masyarakat desa pura sajau dan pemerintah.
Tantangan  lainnya  adalah  menjadikan lembaga  masyarakat  sebagai  lembaga  yang independent,  mandiri,  kreatif  dalam  menjaga kawasan  lindung  Pura  Sajau.  hal  ini memerlukan  proses  dan  waktu  karena  selama ini  upaya  konservasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  masih  belum  termanajemen dengan baik. Di samping itu pemerintah harus tanggap  dengan  perkembangan  kelembagaan masyarakat tersebut.
c. Perencanaan  Kawasan  Lindung  Pura Sajau
Sejauh  yang  peneliti  amati  masyarakat masih  belum  memahami  bagaimana  bentuk pengelolaan kawasan lindung yang berkolaborasi  dengan  pemerintah  daerah. Selama  ini  mereka  hanya  mengetahui  bahwa akan  dikembangkan  konsep  agrowisata, namun masyarakat belum memahamai bagaimana konsep
agrowisata dan penataannya. 9 Tantangannya  adalah  pelaksanaan konsep  pengelolaan  kawasan  lindung  masih berhadapan  dengan  metode  pembakaran lahan sebagai cara pembukaan ladang, hal ini bisa  merambat  daerah  kawasan  lindung  yang memang  berdekatan  dengan  lahan  warga. Walaupun  kesadaran  bersama  untuk  menjaga kawasan lindung telah terbentuk namun dalam prakteknya pembakaran lahan masih berbahaya  bagi  kelangsungan  kawasan lindung.  Dengan  demikian  diperlukan  solusi alternatif  yang  mampu dipahami  dan  diterima warga masyarakat melaui program sosialisasi.
Keadaan  kawasan  lindung  secara umum  sangat  baik,  yang  perlu  mendapat perhatian adalah kondisi yang rusak di bagian belakang  kawasan  lindung,  harus  segera dilakukan  upaya  perbaikan  oleh  masyarakat sekitar  kawasan  lindung  Pura  Sajau  dan Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan.
Selain itu dengan dilibatkannya pemerintah untuk mengelola kawasan lindung, dikhawatirkan  kesigapan  masyarakat  untuk
9 Hasil wawancara dengan Ketua RT.4 Desa Pura Sajau Kabupaten Bulungan 24 Desember 2009.
menjaga  akan  luntur.  Dengan  demikian diperlukan  konsep  yang  jelas  bagaimana wujud dukungan masyarakat terhadap kawasan lindung, pembagian peran  yang jelas dengan  pemerintah  dan  mekanisme  kontrol yang  baik.Intinya  upaya  komunikasi  antara pemerintah  daerah  dan  masyarakat  harus menjadi perhatian  serius.  Hal ini  bisa menjadi tantangan  terbesar  dan  penentu  sukses tidaknya  program  pelestarian  atau  konservasi yang  dilakukan  masyarakat  selama  dua dasawarsa ini.
Hal  lain  yang  kemungkinan  menjadi tantangan  pengelolaan  kawasan  lindung bahwasanya  Tata  Ruang  Kabupaten  Bulungan masih  bertolak  belakang  dengan  pemetaan dari  dinas  kehutanan.  Misalnya  peta  dari kehutanan menganggap bahwa suatu kawasan merupakan  kawasan  hutan,  namun  bisa  saja menurut  Tata  Ruang  Kabupaten  kawasan  itu bukan  merupakan  kawasan  hutan.  Hal  ini terjadi  karena  adanya  perbedaan  peta  dasar antara  dua  institusi  pemerintah.  Kawasan lindung Pura  Sajau  itu  jelas merupakan  hutan tapi bukan kawasan hutan.
Berdasarkan pemaparan di atas masyarakat  sekitar  kawasan  lindung  Pura Sajau telah berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan  kawasan  hutan  lindung  Pura Sajau.  Hal  ini  dapat  dilihat  mulai  dari pengelolaan  secara  adat,  pengajuan  usul  ke pemerintah  daerah    untuk  dijadikan  kawasan lindung,  proses  penetapan,  dan  terjun langsung  menjaga  kawasan  lindung  Pura Sajau.  Semua  ini  dilakukan  oleh  masyarakat secara sukarela dan bersama-sama.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Masyarakat  sekitar  kawasan  lindung  Pura Sajau  memiliki  peran  besar  dalam  upaya konservasi hutan di kawasan lindung. Hal ini dilakukan  jauh  sebelum  kawasan  tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebelum  penetapan  kawasan  lindung masyarakat  telah  melalui  proses  integrasi persepsi,  integrasi  perasaan  dan  aturan
Rahmawati Al Hidayah
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
yang  diatur  secara  adat,  sehingga  mampu menjaga dan melestarikan hutan dikawasan lindung  pura  sajau.  Adanya  kesadaran kolektif masyarakat sebagai pelaku konservasi  ini  tidak  terlepas  dari  peran seorang  tokoh  masyarakat  di  Desa  Pura Sajau  yakni  Bapak  Laing  Usat.  Dengan pemikiran  dan  kerjakerasnya  mampu membawa  masyarakat  Desa  Pura  Sajau bertanggung jawab dalam pelestarian hutan di kawasan lindung Pura Sajau.
2. Setelah penetapan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan dengan dikeluarkannya Surat  Keputusan  penunjukan  kawasan lindung  di  Desa  Pura  Sajau  tahun  2007 belum  membawa  perubahan  yang  besar dalam  peningkatan  upaya  konservasi.  Hal ini karena saat ini masih dalam tahap awal identifikasi  potensi  dan  penentuan  tapal batas  kawasan  lindung  Pura  Sajau. Pemerintah  daerah  yang  dalam  hal  ini adalah  dinas  kehutanan  akan  membuat perencanaan  yang  baik  untuk  melestarikan kawasan  lindung  Pura  Sajau  tentu  saja dengan  melibatkan  masyarakat  sekitar kawasan  lindung  Pura  Sajau  sejak  awal perencanaan,  karena  masyarakt  Desa  Pura Sajau adalah subjek atau pelaku konservasi. Dalam  upaya  konservasi  yang  dilakukan oleh  masyarakat  sekitar  kawasan  lindung Pura  Sajau  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai tantangan  masa  mendatang.  Tantangan tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek sebagai berikut: pertama internal masyarakat, figur seorang tokoh masyarakat  masih  dominan  menjadi  faktor pendorong  kesadaran  kolektif  masyarakat. Artinya  keberadaan  tokoh  yang  akan menentukan upaya konservasi, hal ini tentu saja  akan  menghambat  pencapaian  tujuan jika  tokoh  masyarakat  tidak  lagi  berada ditengah  masyarakat.  Kedua  kelembagaan, sejak  penetapan  kawasan  lindung  maka pemerintah akan ambil bagian dalam upaya konservasi. Hal ini bisa mengganggu proses yang  telah  berjalan  di  masyarakat, indikasinya  adalah  adanya  pergeseran paradigma bahwa pemerintah yang melakukan pelestarian. Selain itu belum ada koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  yang
juga  berkepentingan  di  kawasan  lindung Pura  Sajau.  Ketiga  Perencanaan  kawasan lindung  Pura  Sajau,  saat  ini  masyarakat sekitar  kawasan  lindung  masih  menunggu bagaimana  kelanjutan  kawasan  lindung Pura  Sajau,  berbagai  konsep  telah  mereka dengar dari pemerintah, namun masyarakat tidak  memahami  bagaimana  konsep  dan operasional nya dilapangan.
Adapun saran yang dapat direkomendasikan  dalam  upaya  konservasi hutan  di  kawasan  lindung  pura  sajau  adalah sebagai berikut:
1. SK  penetapan  dan  penunjukan  kawasan lindung  di  Desa  Pura  Sajau  ini  merupakan langkah  positif  yang  dilakukan  pemerintah daerah,  namun  langkah  ini  saja  belum cukup untuk mewujudkan tujuan konservasi.  Masih  diperlukan  adanya peraturan  daerah  yang  mengatur  kawasan lindung sehingga semua komponen masyarakat  di  kabupaten  bulungan  sadar dan  turut  berperan  serta  dalam  perbaikan kualitas  lingkugan  hidup  atau  sumber  daya alam di Kabupaten Bulungan.
2. Khusus bagi internal masyarakat Desa Pura Sajau diperlukan
penguatan nilai kebersamaan  melalui  lembaga  adat  yang ada  agar  upaya  konservasi  terus  hidup tengah masyarakat.
3. Terhadap perencanaan kawasan lindung ke depan  diperlukan  komunikasi  intensif  yang terarah  antar  semua  komponen  yang terlibat,  baik  masyarakat  pemerintah maupun  pihak  swasta.  Perencanaan  yang baik  adalah  satu  langkah  yang  akan menentukan  langkah  baik  berikutnya menuju puncak keberhasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Koesnadi  Hardjasoemantri ,  1993, Hukum Perlindungan  Lingkungan  (Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 33 O  Soemarwoto ,  2001, Ekologi,  Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta. Budi Riyanto , 2005, Pemberdayaan Masyarakat  Sekitar  Hutan  Dalam Perlindungan  Kawasan  Pelestarian
Alam,  Lembaga  Pengkajian  Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang  Nomor    41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
SK  Bupati  Bulungan  Nomor  618/K- X/522/2007 Tentang  Penunjukan Kawasan  Lindung  di  Desa  Pura  Sajau Kecamatan  Tanjung  Palas  Timur Kabupaten Bulungan.

## Artikel Website
Arimbi  Horoepoetri  dan  Mas  Achmad Santosa . Peran  Serta  Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Lingkungan.    E- LAW INDONESIA
Slamet  Luwihono ,  2007, Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.www.google.com. Timpakul.web.id. 11 oktober 2009. Menantikan Akhir Pertarungan Sejarah Konservasi.