## Studi Komparasi Yuridis Hukum Sipil dan Hukum Gereja Katolik tentang Homoseksualitas
Marianus Nicandra Ceha 1*
1 STFT Widya Sasana Malang, Indonesia.
* Author Email: marianusnicandraceha@gmail.com
Received : November 2022; Accepted : September 2023; Published : September 2023
Abstract: This paper aims to provide a solution to the problem of homosexuality from the point of view of the Catholic Church. Homosexuality is essentially an issue in state and religious life. These issues include homosexual acts and homosexual marriages. The researcher elaborates on this according to the laws that apply in Indonesia and the understanding of the Catholic Church. Researchers raise the issue of homosexuality and homosexual marriage from the point of view of positive law in Indonesia and law in the Catholic Church. The positive law and law of the Catholic Church categorically reject all forms of homosexual acts and homosexual marriages. Violating the statutory provisions of homosexuality can result in a person or group being given criminal sanctions. Meanwhile, the Church asserts homosexual acts are a sinful moral transgression. In the view of the Catholic Church, homosexuals must still be accepted for their dignity as human beings. The inherent dignity of homosexuals is something that is guarded and fought for. The researcher elaborates on the above by referring to the juridical texts of positive law in Indonesia and the legal texts in the Catholic Church. Other sources were used to supplement the study. This research was conducted by comparing the juridical texts of Indonesian law and the law of the Catholic Church. In the final part of this study, researchers offer solutions to the problem of homosexuality in Indonesia from the point of view of the Catholic Church.
Keywords: homosexual; law; Indonesian; Catholic Church; human dignity.
Abstrak: Tulisan ini bertujuan memberikan solusi untuk persoalan homoseksualitas dari sudut pandang Gereja Katolik. Homoseksualitas pada dasarnya merupakan suatu persoalan dalam hidup bernegara dan beragama. Persoalan ini mencakup tindakan-tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual. Peneliti menguraikan hal ini seturut hukum yang berlaku di Indonesia dan juga dalam paham Gereja Katolik. Peneliti mengemukakan tentang persoalan homoseksual dan pernikahan homoseksual dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dan hukum dalam Gereja Katolik. Hukum positif dan hukum Gereja Katolik menolak dengan tegas segala bentuk tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual. Pelanggaran terhadap ketentuan perundangan-undangan homoseksualitas dapat membuat seseorang atau sekelompok orang diberi sanksi pidana. Sedangkan Gereja menegaskan tindakan homoseksual merupakan sebuah pelanggaran moral yang adalah dosa. Dalam pandangan Gereja Katolik, kaum homoseksual tetap harus diterima martabatnya sebagai manusia. Martabat yang melekat dalam diri kaum homoseksual merupakan suatu hal yang mutlak dijaga dan diperjuangkan. Peneliti menguraikan hal-hal di atas dengan merujuk pada teks-teks yuridis hukum positif di Indonesia dan teks hukum dalam Gereja Katolik. Sumber-sumber lain digunakan untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode komparasi teks yuridis hukum di Indonesia dan hukum Gereja Katolik. Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti menawarkan solusi pemecahan persoalan homoseksualitas di Indonesia dari sudut pandang Gereja Katolik.
Kata Kunci: Gereja Katolik; homoseksual; hukum; Indonesia; martabat manusia.

## 1. Pendahuluan
Permasalahan seputar homoseksual merupakan permasalahan yang masih hangat untuk dibicarakan sebagaimana baru-baru ini juga kembali diutarakan oleh Duta Besar Qatar untuk Piala Dunia 2022 (Sekarwati, 2022, p. 1). Ketika diwawancarai salah satu stasiun televisi Jerman (ZDF), Khalid Salman mengungkapkan homoseksual sebagai “tanda kerusakan pikiran”. Salman juga menegaskan bahwa homoseksual merupakan sesuatu yang haram di Qatar sebagai sebuah negara dengan mayoritas warganya adalah muslim. Apa yang diungkapkan Salman merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap kaum homoseksual. Meskipun demikian, beberapa negara lain justru memberikan ruang yang bebas bagi kaum homoseksual. Bahkan, legalisasi pernikahan kaum homoseksual sungguh-sungguh diterapkan di beberapa negara (Masci, Sciupac, & Lipka, 2019, p. 1; Prihatini, 2019, p. 1).
Negara Indonesia dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku menolak dengan tegas segala bentuk tindakan homoseksual (termasuk pernikahan homoseksual). Pelanggaran terhadap aturan ini bahkan bisa dijatuhi dengan hukuman pidana (Prima, Usman, & Liyus, 2021, p. 92). Hal ini terlepas dari berbagai perdebatan tentang pasal yang digunakan untuk menjatuhi hukuman (Amindoni, 2017, p. 1; Dhamayanti, 2022, p. 226). Pada dasarnya, hukum sipil di Indonesia tidak memberikan ruang legalisasi segala bentuk tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual. Hal ini diperkuat juga dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Di mana dalam agama Islam pun, tindakan homoseksual merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama (Yanggo, 2018). Dengan demikian, negara Indonesia pada dasarnya menolak dengan tegas segala bentuk tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual (Lestari, 2018; Nirwanto, 2016; Saleh & Arif, 2017).
Dalam pandangan Gereja Katolik, tindakan homoseksual merupakan dosa berat. Dengan jelas dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2357 dikatakan bahwa “tindakan-tindakan homoseksualitas menurut kodratnya yang intrinsik adalah buruk” (Embuiru, 1995). Dengan demikian, pembenaran terhadap tindakan homoseksual merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan alasan apa pun. Pada dasarnya, tindakan-tindakan homoseksual bertentangan dengan hukum kodrati dan mengabaikan anugerah hidup sebagai buah tindakan seksual sebagai mana dituangkan dalam artikel 2357 Katekismus Gereja Katolik.
Pandangan dan sikap Gereja Katolik terhadap kaum homoseksual membawa konsekuensi dalam berbagai aspek kehidupan beriman lainnya. Hal ini mencakup juga soal penolakan tegas Gereja Katolik terhadap pernikahan sesama jenis. Gereja Katolik dengan tegas mengakui dan memberikan penghormatan terhadap kaum homoseksual sebagai orang-orang yang juga harus mendapat pengakuan dan dihormati di tengah masyarakat. Akan tetapi, pengakuan dan penghormatan terhadap kaum homoseksual tidak serta-merta mengarah pada pengakuan legal hidup bersama kaum homoseksual dalam sebuah perkawinan sebagai mana ketentuan hukum kanonik dalam kanon 1055 §1 (Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), 2006).
Tema homoseksual merupakan tema yang menarik perhatian cukup banyak peneliti dengan fokusnya masing-masing. Beberapa di antaranya seperti; Adrianus Ranja yang melakukan studi komparasi teks hukum UU RI No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dengan Kanon 1055 §1 tentang Perkawinan dalam Gereja Katolik. Salah satu temuan penelitian tersebut bahwa kedua rumusan hukum tersebut menolak dengan tegas pernikahan homoseksual (Ranja, 2018, p. 1). Di samping itu, Siti Mariam memberikan sudut pandang lain dengan melakukan studi komparasi Kitab Suci (Al-Qur’an dan Alkitab) (Maryam, 2022, p. 255).  Studi komparasi tersebut menegaskan posisi Al-Qur’an dan Alkitab yang menolak dengan tegas perilaku homoseksual sebagai perilaku yang tidak dapat dibenarkan (Maryam, 2022). Penelitian lain juga dilakukan oleh Rakhmahappin dan Prabowo. Penelitian tersebut berkaitan dengan perbedaan kecemasan sosial kaum homosesksual, gay, dan lesbian di tengah masyarakat (Rakhmahappin & Prabowo, 2014, p. 199). Temuan penelitian ini ialah adanya stigma sosial yang menimbulkan kecemasan bagi kaum homoseksual. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kecemasan kaum lesbian lebih tinggi dibandingkan dengan kaum gay.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan lebih tegas penolakan negara dan agama Katolik terhadap segala bentuk tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual. Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk mendalami penolakan tersebut yakni “Sejauh mana hukum di Indonesia mengatur tentang tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual? Bagaimana sikap Gereja Katolik terhadap tindakan homoseksual dan persoalan pernikahan kaum homoseksual? Solusi apa yang diberikan Gereja Katolik terhadap segala persoalan homoseksualitas?”.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber tentang homoseksualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang persoalan homoseksualitas, dan pandangan Gereja Katolik tentang homoseksualitas. Beberapa sumber utama yakni dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik yang berbicara tentang homoseksualitas dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang persoalan homoseksualitas. Berbagai sumber lain digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Data- data yang diperoleh kemudian dikomparasi sedemikian rupa untuk membedah fenomena homoseksualitas. Analisis fenomenologis ini kemudian menghantar peneliti untuk menegaskan sikap solutif Gereja Katolik terhadap persoalan homoseksualitas (Clooney, 2018; Davison et al., 2004; Fairclough, 2003).

## 3. Hasil Penelitian
a. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang Homoseksual dan Pernikahan Kaum Homoseksual Hukum di Indonesia pada dasarnya tidak secara jelas menguraikan tentang homoseksualitas.
Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP) pasal 292 hanya menyatakan “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun”  (Dhamayanti, 2022). Lebih lanjut dalam Pasal 492 RUU KUHP diungkapkan pelarangan persetubuhan sejenis kelamin dengan orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Pelanggaran terhadap hal ini dapat dijatuhi hukuman paling lama tujuh tahun.
Ketika ditinjau dengan kritis, rumusan hukum di Indonesia belum secara jelas menyasar permasalahan homoseksualitas dengan lebih teliti. Apalagi, kedua pasal tersebut hanya mempersempit tindakan pelanggaran homoseksual dalam batas umur tertentu seperti yang diungkapkan dalam pasal 292 KUHP dan pasal 492 RUU KUHP. Hal ini tentu saja membawa serta konflik tersendiri dalam penegakan hukum terhadap tindakan homoseksual di Indonesia. Meskipun demikian, pada dasarnya negara Indonesia memiliki ketegasan terhadap tindakan homoseksualitas. Tindakan homoseksualitas dalam bentuk apa pun merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dipidana.
Hukum di Indonesia juga dengan sangat tegas menolak pernikahan kaum homoseksual. Hal ini tertuang dalam UU RI, No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pernyataan UU tersebut dengan jelas dikatakan bahwa perkawinan yang sah hanya berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita (perkawinan heteroseksual). Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan perkawinan yang dapat dilangsungkan secara sah dalam pandangan hukum di Indonesia. Pernikahan yang berlangsung antara sesama jenis kelamin merupakan pernikahan yang tidak diakui dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tegas menolak segala bentuk tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual. Segala penyimpangan yang dilakukan oleh kaum homoseksual berkaitan dengan orientasi seksualnya menjadi tanggung jawab  negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Secara umum, masyarakat Indonesia
memandang dan menilai segala tindakan dan pernikahan homoseksual sebagai suatu penyimpangan sosial. Dengan demikian, tindakan dan pernikahan kaum homoseksual merupakan suatu hal yang ditolak di tengah masyarakat. Tindakan homoseksual dipandang sebagai suatu ancaman dalam hidup bermasyarakat (Prima et al., 2021). Hal ini terutama berkaitan dengan pendidikan anak yang kemungkinan dapat terpengaruh dengan maraknya tindakan homoseksual di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peraturan hukum di Indonesia dengan tegas memberikan hukuman bagi setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan tindakan homoseksualitas. Beberapa contoh yang dapat ditemukan tentang penerapan hukum terhadap pelanggaran ini dapat ditemukan dalam pemberitaan-pemberitaan media elektronik maupun konvensional (Amindoni, 2017; BBC, 2020).

## 3.2. Pandangan Umum Gereja Katolik tentang Homoseksualitas
Gereja Katolik menaruh perhatian yang cukup besar tentang persoalan homoseksualitas yang ada di tengah masyarakat dunia. Gereja menilai persoalan homoseksualitas sebagai sebuah penyimpangan dan dosa yang berat. Hal ini terlihat dengan jelas dalam Surat yang ditulis Rasul Paulus kepada Jemaat di Romo (Rom. 1: 24-27):
“Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan  istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka” ( Alkitab Deuterokanonika , 2009).
Dalam konteks homoseksualitas, penyimpangan yang dilakukan jemaat di Roma merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Penyimpangan ini terjadi karena ketidaksetiaan jemaat terhadap kehendak Allah dan mereka melupakan Allah sebagai Pencipta.
Dokumen Takhta Suci (Kongregasi Ajaran Iman) Persona Humana tertanggal 29 Desember 1975 dalam artikel 8 mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan homoseksual merupakan tindakan- tindakan yang tidak mengindahkan tata moral obyektif yang harus ada (Sumarya & Go, 2005, p. 7). Dokumen menegaskan bahwa tindakan-tindakan homoseksual hakikatnya adalah buruk dan tidak pernah bisa disetujui dengan alasan apa pun. Tindakan homoseksual pada hakikatnya adalah sesuatu yang buruk dan merupakan suatu kesesatan yang berat.
Kongregasi Ajaran Iman melalui “Surat kepada Para Uskup Gereja Katolik tentang Reksa Pastoral Orang-orang Homoseksual” tertanggal 1 Oktober 1986 dalam artikel 7 paragraf 2 menerangkan “memilih orang dari jenis kelamin yang sama untuk kegiatan seksual berarti menggagalkan simbolisme dan makna, untuk tidak menyebut tujuan, rancangan seksual Sang Pencipta. Aktivitas homoseksual bukan persatuan komplementer, yang mampu meneruskan hidup” (Sumarya & Go, 2005). Lebih lanjut dalam paragraf 3 diungkapkan “aktivitas homoseksual menghalangi pemenuhan diri dan kebahagiaan diri sendiri karena tindakan yang berlawanan dengan kebijaksanaan penciptaan Allah” (Sumarya & Go, 2005). Surat kepada Para Uskup ini dengan jelas mengemukakan sikap Gereja Katolik terhadap tindakan-tindakan homoseksual merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah yang diimani Katolik.
Katekismus Gereja Katolik juga membicarakan lebih lanjut tentang homoseksualitas dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2357-2359  (Embuiru, 1995). Artikel 2357 mengungkapkan tindakan-tindakan homoseksual merupakan tindakan yang “bertentangan dengan hukum kodrati, menyisihkan anugerah hidup dari tindakan seksual. Tindakan-tindakan itu, tidak keluar dari
komplementaris afektif dan seksual sejati”. Bunyi artikel tersebut mengungkapkan tanggapan Gereja Katolik terhadap tindakan-tindakan homoseksual sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum kodrat, di mana hubungan seksual terjadi secara heteroseksual dan bukan homoseksual.
Penegasan sikap Gereja Katolik terhadap tindakan homoseksual juga ditulis oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Amoris Laetitia (Sukacita Kasih). Paus mengungkapkan dalam artikel 250:
“Saya telah mempertimbangkan situasi keluarga-keluarga yang menghayati pengalaman memiliki anggota keluarga dengan kecenderungan homoseksual, mengalami situasi yang tidak mudah baik bagi orang maupun bagi anak-anak. Maka, kami pertama-tama ingin menegaskan kembali bahwa setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual mereka, harus dihormati martabatnya dan diterima dengan rasa hormat, dengan hati-hati menghindari ‘setiap tanda diskriminasi yang tidak adil,’ khususnya segala bentuk agresi dan kekerasan” (Fransiskus, 2017, p. 138)
Kutipan Amoris Laetitia menunjukkan sikap Gereja yang memahami kesulitan persoalan homoseksual. Oleh karena itu, Gereja dengan tegas menolak orientasi seksual kaum homoseksual. Meskipun demikian, Gereja tetap menghormati martabat kaum homoseksual sebagai hal yang harus dihormati, diperjuangkan, dan dilindungi.

## 3.3. Pandangan Umum Gereja Katolik tentang Perkawinan Heteroseksual
Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan ciptaan dan rencana Allah sendiri. Perkawinan dengan demikian bukan merupakan hasil ciptaan dan temuan manusia (Lon, 2019, p. 12). Perkawinan sebagai ketetapan Allah dilukiskan dalam Kitab Kejadian (Kej. 1:26-28). Dalam kutipan tersebut, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa “Kita” (Allah). Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberi berkat dan mengatakan: “Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, …” (Kej. 1:28). Allah yang diimani dalam iman Katolik adalah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah juga yang memberkati laki-laki dan perempuan serta menghendaki mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Hal ini menjadi salah satu dasar Gereja Katolik meyakini dan menetapkan perkawinan manusia hanyalah perkawinan heteroseksual.
Dalam Injil Markus (Mrk. 10:6-9), Yesus memberikan penegasan dengan mengatakan (Lon, 2019):
“Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki- laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan Bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” ( Alkitab Deuterokanonika , 2009).
Penegasan Yesus tersebut menjadi sebuah pendasaran yang jelas tentang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Pendasaran dan pemahaman tentang pernikahan heteroseksual dalam Gereja Katolik menjadi sesuatu yang mutlak. Pada bagian akhir kutipan tersebut juga hendak mengungkapkan tentang aspek “tak-terceraikannya” sebuah perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik.
Pembahasan tentang perkawinan dalam Gereja Katolik diuraikan dengan sangat rinci dalam Kitab Hukum Kanonik ( Codex Iuris Canonici ), Buku IV tentang “Tugas Gereja Menguduskan”. Dalam Judul VII tentang “Perkawinan”, Kanon 1055 §1 menyebut perjanjian perkawinan ( foedus ) sebagai:
“dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan ( consortium ) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri ( bonum congium ) serta kelahiran dan Pendidikan anak, antara orang- orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen” ( Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) , 2006)
Rumusan tersebut dengan tegas mengungkapkan paham Gereja Katolik tentang perkawinan. Perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan tindakan yuridis bilateral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Rubiyatmoko, 2011, p. 17). Di sini Gereja menegaskan bahwa perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik harus merupakan perkawinan heteroseksual dan bukan perkawinan homoseksual. Perkawinan itu dilangsungkan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Hal ini menegaskan sikap teguh Gereja terhadap perkawinan monogami. Tentu saja, Gereja Katolik masih memiliki ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam poin ini, peneliti hendak menunjukkan sikap tegas Gereja Katolik terhadap pernikahan sesama jenis sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau diakui dengan alasan apa pun di dalam Gereja Katolik.
Penegasan lain yang diutarakan Gereja Katolik tentang pernikahan itu harus merupakan pernikahan heteroseksual tertuang dalam KGK artikel 1603. KGK menegaskan bahwa “panggilan untuk perkawinan sudah terletak dalam kodrat pria dan wanita, sebagaimana mereka muncul dari tangan Pencipta” (Embuiru, 1995). Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan suatu panggilan yang secara kodrati ada dalam masing-masing pribadi. Hal ini jelas merupakan penegasan Kitab Kejadian (Kej. 1:26-28). KGK 1625 menandaskan “Perjanjian perkawinan diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis dan bebas untuk mengadakan perkawinan dan yang menyampaikan kesepakatannya dengan sukarela”. Dalam hal ini Gereja kembali menegaskan perkawinan harus merupakan perkawinan yang heteroseksual.
Artikel 2360 KGK melanjutkan penegasan tentang perkawinan dalam Gereja Katolik; “Seksualitas diarahkan kepada cinta suami-istri antara pria dan wanita. Di dalam perkawinan keintiman badani suami dan istri menjadi tanda dan jaminan persekutuan rohani. Ikatan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, dikuduskan oleh sakramen”. Katekismus menunjukkan soal seksualitas yang diarahkan kepada cinta yang hakiki suami-istri. Suami-istri yang dimaksudkan dalam hal ini tentu merupakan seorang pria dan seorang wanita.
Uraian Gereja Katolik tentang pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sekaligus juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap berbagai bentuk pernikahan lain di luar ketentuan Gereja Katolik. Dengan sendirinya, perkawinan homoseksual merupakan perkawinan yang tidak diakui dalam Gereja Katolik dan tidak pernah bisa disahkan dengan berbagai macam alasan pembenaran.

## 3.4. Tindakan Homoseksual dan Pernikahan Kaum Homoseksual: Bertentangan dengan Hukum Sipil dan Hukum Kanonik
Tindakan-tindakan homoseksual di Indonesia merupakan sesuatu yang dipandang buruk oleh masyarakat Indonesia. Hukum yang berlaku sejalan dengan paham yang ada di tengah masyarakat dan menilai tindakan homoseksual merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai etis dan merupakan suatu tindakan pidana. Konsekuensinya ialah pelanggaran yang dilakukan dapat membawa seseorang atau sekelompok orang dihukum seturut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun harus diakui bahwa hukum di Indonesia belum secara  komprehensif menyasar persoalan homoseksualitas yang terjadi di tengah masyarakat. Pasal 292 KUHP (sebagai mana diungkapkan di atas) hanya mengatur persoalan homoseksualitas yang dilakukan seorang dewasa dengan orang yang belum cukup umur. Hal ini tentu saja menimbulkan persoalan tersendiri saat tindakan homoseksual dilakukan oleh sesama orang dewasa.
Pernikahan kaum homoseksual juga merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1947 tentang pernikahan. Ketentuan dalam undang-undang ialah pernikahan yang sah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan yang diakui  hanyalah pernikahan heteroseksual. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka pernikahan homoseksual merupakan suatu hal yang bertentang dengan hukum. Pelanggaran terhadap hukum dapat membawa seseorang atau sekelompok orang menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Gereja Katolik juga menaruh perhatian yang besar terhadap persoalan homoseksual. Gereja secara tegas dengan segala refleksinya menolak segala bentuk tindakan homoseksual. Tindakan homoseksual merupakan suatu dosa yang harus ditolak dengan tegas. Dengan demikian, Gereja tidak pernah menerima tindakan homoseksual sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Tindakan homoseksual merupakan sebuah kesesatan yang datang dari segala yang jahat (Sumarya & Go, 2005). Pelanggaran moral yang terjadi dalam tindakan homoseksual merupakan suatu bentuk tindakan yang melawan kebijaksanaan penciptaan Allah. Di dalam tindakan homoseksual terkandung persoalan yang hakiki tentang hakikat penciptaan yang Allah kerjakan. Tindakan homoseksual merupakan tindakan yang menghalang manusia untuk mencapai pemenuhan dan kebahagiaan diri (Sumarya & Go, 2005).
Pandangan Gereja Katolik tentang persoalan tindakan homoseksual membawa konsekuensi pada begitu banyak aspek dalam kehidupan Gereja Katolik termasuk soal perkawinan. Persoalan perkawinan yang terjadi di antara kaum homoseksual membuat Gereja Katolik harus mengambil sikap dengan tegas. Gereja Katolik tidak pernah mengakui adanya pernikahan homoseksual (Raharso, 2006, p. 35). Gereja Katolik menolak dengan tegas segala bentuk pernikahan kaum homoseksual. Penolakan yang diberikan oleh Gereja Katolik berlandaskan pada sifat hakiki dari perkawinan dalam Gereja Katolik. Perkawinan merupakan karya Allah sendiri dalam hidup manusia (Lon, 2019). Sejak awal penciptaan, Allah menghendaki agar manusia memiliki pasangan dalam hidupnya karena Allah melihat tidak baik jika manusia (laki-laki) sendirian saja (bdk. Kej. 2:18). Dengan demikian, perkawinan yang sah dan diakui dalam Gereja Katolik ialah perkawinan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana dikehendaki Allah.

## 3.5. Martabat Hidup Kaum Homoseksual: Sebuah Tanggung Jawab Bersama
Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Evangelium Vitae mengungkapkan secara jelas ketegasan Gereja Katolik dalam membela martabat manusia. Hidup manusia merupakan jantung dalam pewartaan Injil. Oleh karena itu, martabat manusia merupakan sesuatu yang mutlak diperjuangkan dalam kehidupan bersama. Evangelium Vitae memberikan anjuran agar diadakannya berbagai gerakan yang mempromosikan hidup manusia sebagai suatu nilai yang tinggi dan harus dipertahankan dan diperjuangkan (Paulus II, 1996, p. 5).
Pada bagian awal ensiklik ini, Paus mengungkapkan kepada siapa ensiklik ini dimaksudkan. “Kepada para Uskup, Imam, dan Diakon, Para Religius Pria maupun Wanita, Umat Beriman Awam, dan Semua Orang yang Berkehendak Baik” (Paulus II, 1996). Dalam poin ini, Paus menunjukkan panggilan untuk bertanggung jawab terhadap hidup manusia. Tanggung jawab ini bukan merupakan tugas segelintir orang. Tanggung jawab ini juga bukan hanya tugas umat Katolik semata. Paus mengungkapkan dalam alamat ensikliknya “dan semua orang yang berkehendak baik”. Paus menyadari bahwa perjuangan untuk melestarikan martabat hidup manusia bukan hanya monopoli umat Katolik. Tanggung jawab terhadap hidup manusia merupakan kewajiban bagi semua orang yang memiliki kehendak baik dalam hidupnya.
Pada bagian awal (artikel 2) Paus mengungkapkan:
“Manusia dipanggil kepada kepenuhan hidup, yang jauh melampaui dimensi-dimensi hidupnya di dunia, sebab terdiri dari partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Keluhuran panggilan adikodrati itu mewahyukan keagungan dan nilai tak terhingga hidup manusiawi bahkan pada tahap yang sementara ini” (Paulus II, 1996).
Sudah dimulai pada bagian awal, Paus mengetengahkan tentang keyakinan teguh Gereja Katolik tentang martabat manusia. Manusia memiliki panggilan luhur yang tidak ternilai sebagai ciptaan Allah. Panggilan luhur untuk berpartisipasi dalam kehidupan Allah inilah yang mengungkapkan tentang “keagungan” dan “nilai tak terhingga dari hidup manusia”.
Hidup manusia merupakan sesuatu yang selalu bersifat baik (Paulus II, 1996). Hal ini terutama karena dalam Kitab Suci ditampilkan betapa hidup manusia itu merupakan sesuatu yang baik. Hidup manusia juga merupakan hidup yang berbeda jauh dengan makhluk-makhluk lain. Manusia menampilkan wajah Allah di tengah dunia dan menampilkan kehadiran-Nya di tengah dunia.
Pandangan Gereja tentang hidup manusia menghantar Gereja pada keyakinan bahwa hidup manusia merupakan sesuatu yang luhur dan harus diperjuangkan. Dengan demikian tidak heran ketika Gereja Katolik menolak dengan tegas segala bentuk tindakan yang melanggar nilai luhur hidup manusia. Keluhuran hidup manusia tidak bisa dirusak dan dihilangkan dengan alasan apa pun. Dengan demikian, Gereja juga dengan sangat tegas menolak segala bentuk hukuman mati, tindakan aborsi, euthanasia, bunuh diri, serta berbagai macam tindakan yang menghilangkan martabat manusia.
Ketegasan Gereja dalam menghargai dan menghormati martabat manusia ditampilkan juga dengan kuat dalam pandangan Gereja tentang kaum homoseksual. Kaum homoseksual merupakan kaum yang hidup dalam pertentangan dengan keyakinan masyarakat umumnya. Hal ini tentu berdampak pada bentuk penerimaan masyarakat terhadap kaum homoseksual. Di tengah masyarakat Indonesia yang begitu kuat menghayati nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama, kaum homoseksual cukup sulit untuk diterima dengan baik. Apalagi ketika kaum homoseksual melakukan tindakan-tindakan homoseksual, maka penolakan dari masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak terjadi.
Berhadapan dengan situasi yang demikian, Gereja Katolik tetap menaruh sikap hormat terhadap martabat kaum homoseksual sebagai ciptaan Tuhan. Pelanggaran atau dosa moral yang dilakukan tidak mengurangi sedikit pun martabat kaum homoseksual sebagai ciptaan Tuhan. Pelanggaran moral atau dosa yang dilakukan oleh kaum homoseksual tidak dapat menghilangkan hakikat kaum homoseksual sebagai ciptaan Tuhan yang luhur dan mulia. Dalam hal ini terungkap misteri paradoksal keadilan Allah sebagaimana diungkapkan Paus Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae artikel 9 paragraf 3 (Paulus II, 1996).
Gereja Katolik dalam seluruh inti ajarannya menaruh sikap hormat yang tinggi terhadap martabat manusia. Perjuangan Gereja Katolik juga mengakar ke seluruh Gereja partikular termasuk Gereja Katolik di Indonesia. Gereja Katolik Indonesia dalam kesatuannya dengan Gereja Katolik Universal dengan tegas menilai dan memperjuangkan martabat manusia sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Gereja menilai kaum homoseksual merupakan orang-orang yang harus diperjuangkan haknya untuk hidup secara layak di tengah masyarakat.
Berhadapan dengan adanya kecenderungan di tengah masyarakat untuk mereduksi martabat kaum homoseksualitas dengan berbagai macam bentuk penolakan, Gereja Katolik Indonesia terus mendapat tantangan untuk terus-menerus berjuang mempertahankan martabat setiap manusia. Berbagai usaha efektif dalam melindungi martabat kaum homoseksual menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Gereja juga ditantang untuk dapat terus-menerus mengartikulasikan dengan tepat ajarannya tentang martabat manusia (Wijanarko, 2015, p. 286). Apalagi berhadapan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin sekular.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan Tindakan homoseksual dan pernikahan homoseksual merupakan suatu persoalan yang sungguh-sungguh mendapat perhatian hukum di Indonesia. Ajaran agama Katolik juga memberikan perhatian yang sama tentang persoalan homoseksualitas. Tindakan dan pernikahan kaum homoseksual merupakan suatu bentuk pelanggaran moral yang ada di tengah masyarakat. Sebagai suatu pelanggaran, tindakan dan pernikahan kaum homoseksual harus terus-menerus mendapat
perhatian dari banyak pihak tanpa terkecuali. Segala pelanggaran yang terjadi diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia maupun dalam agama Katolik.
Ketegasan sikap terhadap kaum homoseksual bukan merupakan suatu bentuk penolakan atau penyingkiran terhadap kaum homoseksual. Gereja Katolik dengan tegas mengungkapkan tentang hal ini. Gereja Katolik bersikap tegas dengan pelanggaran moral dan dosa yang dilakukan oleh kaum homoseksual dan tidak membiarkan kaum homoseksual terus hidup dalam dosa. Gereja Katolik memiliki kewajiban untuk menyatakan tindakan homoseksual sebagai sebuah dosa. Dengan demikian, Gereja Katolik juga bertanggung jawab untuk menghantar  kaum homoseksual untuk keluar dari pusaran dosa. Gereja tetap menaruh penghormatan yang tinggi terhadap kaum homoseksual sebagai manusia yang memiliki martabat yang luhur dan tak ternilai. Martabat kaum homoseksual sebagai ciptaan Allah tidak dapat membenarkan segala bentuk penolakan terhadap kaum homoseksual untuk hidup dan berada dengan orang lain di tengah masyarakat dan kehidupan menggereja. Sikap Gereja ini merupakan suatu hal yang penting dan mendasar untuk merawat dan melestarikan martabat hidup setiap pribadi manusia tanpa terkecuali.

## Daftar Pustaka
Alkitab Deuterokanonika . (2009). Lembaga Alkitab Indonesia. Amindoni, A. (2017). Penggerebekan kaum gay: sentimen homofobia dan regulasi “bias” norma . BBC Indonesia.
BBC. (2020). “Pesta gay”: Polisi kenakan pasal muncikari dan pornografi ke kelompok LGBT, pakar dan aktivis sebut “diskriminatif” dan “keliru.” BBC.Com.
Clooney, F. X. (2018). Reading Religiously across Religious Borders: A Method for Comparative Study.
Religions , 9 (2), 42.
Davison, R., Martinsons, M., & Kock, N. (2004). Principles of Canonical Action Research. Journal of Information System , 14 (1).
Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 2 (2), 210–231. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740
Embuiru, H. (1995). Katekismus Gereja Katolik. Ende: Percetakan Arnoldus . Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research . Psychology Press. Fransiskus. (2017). Amoris Laetitia (Sukacita Kasih) . Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) . (2006). Konferensi Waligereja Indonesia.
Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan hak asasi manusia (HAM). Community: Pengawas Dinamika Sosial , 4 (1), 105–122.
Lon, Y. S. (2019). Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik . Kanisius.
Nirwanto, G. D. (2016). Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas. com. Jurnal E-Komunikasi , 4 (1). Paulus II, Y. (1996). Evangelium Vitae (Injil Kehidupan) . Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
Prima, K., Usman, U., & Liyus, H. (2021). Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1 (3), 92–105. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099
Raharso, A. C. (2006). Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik . Dioma. Rubiyatmoko, R. (2011). Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik . Kanisius.
Saleh, G., & Arif, M. (2017). Rekayasa sosial dalam fenomena save LGBT. Jurnal Komunikasi Global , 6 (2),
148–163.
Sumarya, I., & Go, P. (2005). Homoseksualitas . Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
Wijanarko, R. (2015). Memahami Medan Pelayanan Gereja Indonesia Dewasa Ini (Tantangan menghadirkan Gereja gembira dan berbelas kasih). Menjadi Gereja Indonesia Yang Gembira Dan Berbelaskasih , 273–288.
© 2023 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).