INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7940-7950 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank
Ismaidar 1 ✉ , T. Riza Zarzani 2 , Delianto Habeahan 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Korporasi adalah badan hukum yang memiliki organ menjalankan bisnis yang terdiri dari manajemen dan karyawan perusahaan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bank merupakan satu-satunya lembaga  keuangan  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam perekonomian  dan  tidak  luput  dari  oknum  pemangku  kepentingan  yang    melakukan  perbuatan melanggar hukum di dunia perbankan. Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  sesuai  dengan  undang-undang  yang mengatur tentang korporasi. Dapat dituntut dimuka hukum dan diadili apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya bank diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk kejahatan dan dasar hukum kejahatan di perbankan, serta bagaimana proses penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada undang-undang, jurnal, artikel dan buku. Penelitian kualitatif ini disusun secara deskriptif dengan tujuan menganalisis bentuk-bentuk kejahatan dan dasar hukum kejahatan perbankan, serta mengetahui proses penegakan hukum terhadap bank sebagai korporasi atas penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Korporasi tidak dapat dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana.  Apabila  ada  pegawai  atau  karyawan  bank  yang melakukan kejahatan maka pertanggungjawaban pidana akan dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi dengan catatan korporasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perbankan, Korporasi, Penggelapan, Dana, Nasabah.

## Abstract
A corporation is a legal entity that has an organ that runs a business consisting of management and employees  of  the  company  who  have  their  respective  duties  and  functions.  The  bank  is  the  only financial institution trusted by the public that has an important role in the economy and is not spared from  unscrupulous  stakeholders  who  commit unlawful  acts  in  the banking  world. Criminal  acts  by corporations are criminal acts that can be held criminally liable to corporations in accordance with laws governing  corporations.  Can  be  prosecuted  before  the  law  and  prosecuted  if  in  carrying  out  its business activities the bank is suspected of committing a criminal act that is threatened with criminal penalties. The formulation of the problem to be discussed in this study is what are the forms of crime and the legal basis for crime in banking, as well as how the law enforcement process against banks as corporations for embezzlement of customer funds committed by unscrupulous bank employees. This research method is normative legal research, namely research that refers to laws, journals, articles and books. This qualitative research is prepared descriptively with the aim of analyzing the forms of crime and the legal basis of banking crime, as well as knowing the law enforcement process against banks as corporations for embezzlement of customer funds committed by unscrupulous bank employees. According to Law No.10 of 1998 concerning Banking, corporations cannot be held criminally liable. If there are employees or employees of the bank who commit crimes, criminal liability will be imposed on individuals (perpetrators) or administrators of the corporation with a record that the corporation benefits from crimes committed by its employees.
Keywords : Liability, Banking, Corporation, Embezzlement, Funds, Customer.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sedang  giat  dalam melakukan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan hukum yang berorientasi pada  nilainilai  ( value  oriented  approach),  baik  nilai-nilai  kemanusiaan  maupun  nilai-nilai identitas budaya, dan moral. Selanjutnya dengan terbentuknya suatu lembaga keuangan diharapkan dapat menjaga arus perputaran uang yang ada dalam masyarakat secara aktif, efektif, evisien, kredibel, konsisten, professional, transparan dan bertanggungjawab demi mempertahankan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pelaksanaan  pembangunan  nasional  merupakan  upaya  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Sedangkan  lembaga  keuangan  yang  dimaksud  adalah perbankan. Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat dan menjadi  penunjang  perekonomian  nasional  sekaligus  berdampak  besar  pada pembangunan nasional.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” .
Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena kegiatan perbankan lebih banyak bergantung kepada dana masyarakat sehingga memerlukan kepastian  keamanan.  Keamanan  dana simpanan nasabah yang disimpan di bank merupakan bagian yang sangat penting dalam hubungan hukum. Mengingat saat ini sangat banyak kasus yang terjadi. Dimana dana yang disimpan oleh nasabah di bank bisa hilang padahal si nasabah tersebut tidak melakukan transaksi transfer maupun tarik tunai.
Nasabah  yang  menyimpan  dana  pada  suatu  bank  disebut  sebagai  nasabah penyimpan.  Menurut  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  yang  dimaksud  dengan  nasabah  penyimpan  adalah  nasabah  yang menempatkan  dananya  di  bank  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank dengan nasabah yang bersangkutan. Unsur utama dari nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti hubungan hukum antara bank sebagai tempat menyimpan dana oleh nasabahnya dengan  nasabah  yang  merupakan  pemilik  dana  tersebut  adalah  hubungan  hukum perja njian.  Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata,  dinyatakan  bahwa  “suatu  perjanjian  adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Pada  prinsipnya  hubungan  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan  dana  dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Hukum berperan dalam mengatur sektor keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum  tertentu  dalam  pelaksanaan  segala  aktivitas  lembaga  keuangan  yang merugikan masyarakat luas. Tindak pidana perbankan merupakan suatu  perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja atau lalai oleh korporasi maupun anggota-anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Sehingga  mengakibatkan  kerugian  yang  tidak  bisa  dibuktikan  atau  immaterial  baik  bagi masyarakat maupun negara.
Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul tentang “ Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank” .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  yang  dipakai  peneliti  untuk  mendapatkan jawaban  dari  hal-hal  yang  dipertanyakan  dalam  rumusan  masalah.  Tipe  penelitian  yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan  konseptual.  Mengenai  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum paling utama yang menjadi dasar kajian dari dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran- gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  di  gunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan yang akan diteliti. Bahan ini berasal dari bahan hukum seperti buku- buku, jurnal ilmiah dan perundang-undangan yang relevan dengan topik, dan bahan hukum tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  hukum  dan  ensiklopedia.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan pencatatan dan dokumentasi. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  pengolahan  bahan hukum secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan
Bank memiliki peran yang sangat penting dalam rangka  memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dan memberikan perlindungan terhadap komsumen dalam jasa sistem  pembayaran.  Perlindungan  terhadap  nasabah  dan  perlindungan  terhadap komsumen dalam jasa sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat  kepada  bank.  Hal  ini  menjadi  sangat  penting  karena  lembaga  perbankan merupakan lembaga yang mengutamakan prinsip kepercayaan ( fiduciary principle).
Seluruh  kegiatan  perbankan  selalu  dilandasi  dengan  kepercayaan.  Baik  dalam  hal menghimpun  dana  dari  masyarakat  ataupun  dalam  hal  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Suatu  bank  hanya  dapat  berkembang  dan  melakukan kegiatan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk atau fasilitas-fasilitas perbankan yang tersedia.
Ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan atau terjadi di dunia perbankan ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu :
a. Crimes For Banking, yaitu kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Contoh :
memerintahkan tindak pidana pada organnya, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan  pembukuan  yang  seharusnya  dilakukan,  tidak  memberikan  laporan  yang harus dilakukan, bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi untuk kepentingannya sendiri, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia dan lain sebagainya;
b. Crimes Againts Banking, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukan terhadap bank  seperti  pencurian atau  penggelapan  barang milik bank, memperoleh kredit  dari  bank  dengan  cara  menggunakan  dokumen  atau  jaminan  palsu,  nasabah fiktif,  penyalahgunaan  pemakaian  kredit,  mendapat  kredit  berulang-ulang  dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bank sebagai korban dari suatu tindak pidana; dan
c. Criminal Banking, yaitu pembentukan suatu bank yang semata-mata bertujuan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini bank didirikan hanya sebagai modus atau kedok dari suatu organisasi kejahatan.
Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh suatu bank, yakni :
a) Credit Card Fraud (penipuan kartu kredit);
b) Insider Trading (perdagangan informasi) yang dilakukan oleh bank;
c) Membantu melakukan money laundering (pencucian uang);
d) Telemarketing Fraud (penipuan telemarketing).
e) Melakukan pencatatan palsu demi kepentingan-kepentingan tertentu instansi perbankan;
f) Melakukan mark-up;
g) Melakukan pembukuan ganda. Hal ini dilakukan dengan cara menerbitkan atau membuat laporan yang asli dan yang palsu atau fiktif;
h) Melakukan rekayasa laporan demi mengamankan reputasinya;
i) Penyalahgunaan wewenang;
j) Client Fraud. Penipuan terhadap klien atau nasabah yang dapat berbentuk berbagai jenis tindak pidana;
k) Penggerusan dana nasabah;
l) Kejahatan di bidang perkreditan.
m) Melakukan rekayasa laporan demi mengamankan reputasinya;
n) Penyalahgunaan wewenang;
o) Melakukan kolusi dengan pihak-pihak pemegang modal besar;
p) Bekerjasama dalam pemanfaatan atau penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C;
q) Penggunaan dana nasabah untuk kepentingan petinggi bank. Baik komisaris maupun direksi;
r) Pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian;
s) Adanya rekayasa pembukuan yang dilakukan pengurus dan pemilik;
t) Penggelapan  dana  milik  debitur  atau  nasabah  dengan  memanfaatkan  uang nasabah yang rajin dalam melakukan penyimpanan dan tidak pernah sama sekali melakukan penarikan dana tersebut; dan
u) Pemalsuan dokumen. Contoh : berupa pemalsuan sertifikat deposito, pemalsuan warkat-warkat  seperti  pemalsuan  sertifikat  tanah,  buku  pemilikan  kendaraan bermotor,  faktur,  lembar  bilyet  giro,  lembar  cek,  pemalsuan  kartu  kredit  serta melakukan transaksi palsu atau tranksaksi fiktif (transfer atau mutasi-mutasi fiktif, penghapusan  kredit  ( write  off)  fiktif,  pencairan  kredit  fiktif  dan  sebagainya). Pemalsuan dokumen ini sangat berkaitan erat dengan pihak internal dalam bank yang  mengetahui  dengan  jelas  dan  sangat  paham  mengenai  pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat 13 (tiga belas) bentuk tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan tersebut diatur secara tegas dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Semua delik ini terfokus pada kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa  Indonesia  khususnya  dalam  bidang  perbankan.  Bentuk-bentuk  tindak  pidana tersebut digolongkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :
1. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan;
2. Tindak  pidana  perbankan  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank.  Tindak  pidana  yang termasuk  ke  dalam  jenis  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia  bank  diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Adapun  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan
5. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Ini diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
B. Bentuk  Pertanggungjawaban  Korporasi  Atas  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di dalam pasal 46 ayat  2  Undang-Undang Republik Indonesia  No.7 Tahun 1992  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan masih didominasi oleh asas “ societas delinquere non potest ” atau asas “ universitas delinquere non potest ” yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan.
Di dalam suatu korporasi mengenal 5 (lima) jenis sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu :
1. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan menunjukkan bahwa  hukum  pidana  berperan  aktif  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap nasabah dan perlindungan terhadap komsumen dalam jasa sistem pembayaran pada khususnya  dan  memberikan  perlindungan  sosial  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan pada umumnya;
2. Sistem  pertanggungjawaban  pidana  mutlak  dapat  diterapkan  apabila  korporasi melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik  ( actus  reus)  sebagaimana dirumuskan  undang-undang  tanpa  memperhatikan  sikap  batin  atau  kesalahannya ( mens  rea).  Suatu  korporasi  atau  lembaga  perbankan  dapat  diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau  pengurusnya  dapat  dipandang  sebagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi (memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana korporasi);
3. Sistem  pertanggungjawaban  pidana  dapat  diterapkan  apabila  perbuatan  terlarang ( actus  reus)  yang  dilakukan  oleh  organnya  tersebut  dilakukan  dalam  rangka pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut;
4. Sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat  diterapkan  terhadap  lembaga perbankan  apabila  tindak  pidana  memenuhi  kriteria  “ crimes  for  banking ”  (kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan) dan “ criminal banking ” (pembentukan bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana); dan
5. Sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  diterapkan  terhadap  pelaku  manusia alamIah  atau  pengurus.  Dan  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  sedangkan terhadap korporasi atau lembaga perbankan dapat diterapkan dengan menggunakan pidana denda bahkan  dengan pemberatan mengingat pentingnya peran dan fungsi lembaga perbankan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.
Sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  bagi  lembaga  perbankan  dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana  hanyalah  manusia  alamiah  (natuurlijk  person)  Badan  hukum  yang  berbentuk perseroan  terbatas,  perserikatan,  yayasan  atau  koperasi  tidak  mengacu  kepada  bank melainkan mengacu kepada perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.
Korporasi  dapat  di  minta  pertanggungjawaban  apabila  tindak  pidana  tersebut memenuhi unsur sebagai berikut :
a) Tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi sebagai senior officer atau directing mind);
b) Tindak  pidana  dilakukan  karena  diperintahkan  oleh  personil  pengendali  korporasi (adanya pendelegasian oleh pihak yang sah);
c) Tindak  pidana  dilakukan  oleh  agen  atau  organ  atas  nama  korporasi  atau  dilakukan dalam lingkup pekerjaannya;
d) Tindak pidana dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
e) Tindak pidana dilakukan melalui agen yang berhubungan erat dengan korporasi;
f) Tindak pidana dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
g) Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  atau  hasil  kesepakatan  dari  sekumpulan  orang secara kolektif yang ada dalam korporasi yang bersangkutan;
h) Korporasi tidak membentuk sebuah sistem, prosedur, disiplin internal atau pengawasan dan  budaya  (yang  terdapat  dalam  korporasi)  yang  dapat  mencegah  dan  menindak dilakukannya tindak pidana;
i) Korporasi gagal menindak pelanggaran (tindak pidana) yang terjadi dalam korporasi tersebut; dan
j) Tindak pidana dilakukan dengan maksud untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi Korporasi.
C. Penerapan Hukum Terhadap Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Bank Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Delik-delik  dalam  KUHP  yang  dapat  dikenakan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang Perbankan  dikelompokkan ke dalam delik  penipuan  Pasal 378  KUHP, delik penggelapan Pasal 372 dan 374 KUHP, delik pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dan delik pencurian atau pencurian dengan delik pemberatan Pasal 362 atau Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
Penggelapan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dan sudah sepantasnya menerima sanksi. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi “ barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri  ( zieh  toeegenen)  barang  yang  seluruhnya  atau  sebagaian  kepunyaan  orang  lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
Pasal  374  KUHP  berbunyi  “Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Ketentuan pidana ini mengatur tindak pidana yang dilakukan antara lainnya  oleh  bendaharawan,  pemegang  kas,  juru  bayar,  pegawai  atau  karyawan  bank, pegawai bank dan lain sebagainya.
Pembahasan  tentang  kejahatan  perbankan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana penggelapan dana nasabah yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan dasar hukum yang unsur utamanya “dengan kesengajaan”. Kejahatan perbankan yang dilakukan dengan unsur  kesengajaan  sudah  sepantasnya  dijatuhi  hukuman.  Karena  pelaku  benar-benar dengan  sengaja  atau  terang-terangan  melakukan  kejahatan  sehingga  atau  diberikan hukuman sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang ada.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  yang  telah  diuraikan  dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1. Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ruang lingkup tindak pidana yang terjadi di dunia perbankan ada 3 (tiga) yaitu crimes for banking, crimes  against  banking  dan  criminal  banking.  Bentuk-bentuk  tindak  pidana  yang terjadi di perbankan ada 5 (lima) kelompok, terdiri dari : tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank.
2. Di dalam suatu korporasi mengenal 5 (lima) jenis sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan  yang menunjukkan bahwa hukum pidana berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap  nasabah,  sistem  pertanggungjawaban  pidana  mutlak  dapat  diterapkan apabila korporasi melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa memperhatikan sikap atau kesalahan, sistem  pertanggungjawaban  pidana  dapat  diterapkan  apabila  perbuatan  terlarang yang dilakukan oleh organnya demi mencapai tujuan-tujuan korporasi tersebut, sistem pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat  diterapkan  terhadap  lembaga perbankan apabila tindak pidana memenuhi pelanggaran hukum dan dari kejahatan tersebut memperoleh keuntungan; dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan terhadap perilaku manusia alamiah atau pengurus dengan menggunakan system  denda  dan  pemberatan  mengingat  pentingnya  peran  dan  fungsi  lembaga perbankan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.
3. Penggelapan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dan sudah sepantasnya menerima sanksi. Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum PIdana, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 71.
Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta : Andi, 2005, Hal. 14.
Djony  Edward, 2010, BLBI Extraordinary Crime – Satu Analisis Historis dan  Kebijakan, LKIS, Yogyakarta, Hal. 16-17.
Etiyono, 2013, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Banyumedia Publishing, Malang, Hal.130.
Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2018, Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank), PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2.
Kristian & Yopi Gunawan, 2013, Tindak Pidana Perbankan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Hal.
21.
Marwan  Effendy,  2012 ,  Tipologi  Kejahatan  Perbankan  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana, Referensi, Hal. 1.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2002, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 338.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 24.

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## C. Jurnal
Dedi  Mulyadi  dan  M.  Rendi  Aridhayandi,  2015, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tentang Pemilu  Serentak  Dihubungkan  Dengan  Pencegahan  Korupsi  Politik,  Jurnal  Hukum Mimbar  Justitia,  Vol.  I  No.  02  Edisi  Juli  Desember,  Fakultas  Hukum  Universitas Suryakancana, Cianjur, Hal. 534.
Frilly  Margaret  Wurangian,  2015, Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Korporasi Perbankan  Akibat  Tindak  Pidana  Pembobolan  Bank,  Jurnal  Lex  Crimen  Volume  IV Nomor 7, Edisi bulan September, Hal. 136-137.