## PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## KELAS IIB SINGARAJA
Oleh:
Gede Aldi Permana Putra 1 , I Gede Arya Wira Sena 2 , Ni Ny. Mariadi 3
(aaldipermana14@gmail.com), (arya.sena@unipas.ac.id), (nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstrak: Kementerian  Hukum  dan  HAM  terus  berupaya  menanggulangi  pandemi Covid-19 pada  Lapas/Ruta/LPKA  melalui  program  asimilasi  di  rumah.  Rumusan masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  asimilasi  di  rumah  pada Lapas  Singaraja  dan  apa  yang  menjadi  kendala  dan  upaya  dalam  pelaksanaan asimilasi  di  rumah  pada  Lapas  Singaraja.  Metode  penelitian  ini  yaitu  penelitian hukum  empiris,  bersifat  deskriptif,  lokasi  penelitian  di  Lapas  Singaraja,  teknik pengumpulan  data    menggunakan  teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  sumber  dan jenis  data  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  asimilasi  pada  Lapas  Singaraja  sudah  berjalan sesuai dengan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 namun pelaksanaanya belum optimal. Kendalanya yaitu: 1) Tidak Adanya Penjamin 2)  Terlambatnya  Penerimaan  Berkas  Dari  Instansi  Terkait  3)  Lamanya  Narapidana Dititipkan  Di  Polsek/Polres  Setempat.  Upayanya  yaitu:  1)  Pihak  Lapas  melakukan sosialisasi  dan  menjalin  hubungan  yang  lebih  baik  dengan  masyarakat  2) Lapas selaku instansi terakhir pada birokrasi hukum Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang baik terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Pengadilan selaku penerbit putusan, dan 3) Pihak Lapas Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan dan eksekusi.
Kata Kunci : Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

## PENDAHULUAN
Severe  acute  respiratory  syndrome  coronavirus 2  (SARS-CoV-2)  yang  lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus yang terdeteksi outbreak di China ini menyebar dan dikonfirmasi
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
pertama kali di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini telah menyebar luas ke berbagai negara sehingga World Health Organization (WHO) mengubah status virus Covid-19 menjadi  wabah  yang  berjangkit  serempak  meliputi  daerah  geografis  yang luas  atau  dikenal  dengan  istilah  pandemi  (Pane,  2023 (Merry  Dame  Cristy  Pane, 2023).  Peningkatan  jumlah  kasus  terjadi  dalam  waktu  singkat  hingga  butuh penanganan secepatnya (Romsha Widiyani, 2023). Melihat situasi pada saat ini, ada beberapa cara untuk menekan atau mencegah penyebaran virus corona ini dan salah satu  cara  yang  paling  memungkinkan  adalah  pengembangan  vaksin.  Tepatnya  pada akhir  tahun  2020,  penelitian  yang  terkait  dengan vaksin  corona membuahkan  hasil positif.  Beberapa  negara  bersiap  untuk  melakukan  penyuntikan  vaksin  terhadap masyara-katnya.
Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk merespon dan mencegah penyebaran Covid-19 .  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  pada  tanggal  31  Maret  2020  yang  menetapkan  Pembe-basan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  untuk  segera  merespon Pandemi Covid-19 .  Kebijakan  ini berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kese-hatan  dan Karantina.  Pasal  1  Undang-undang  tersebut  mengatur  bahwa  pem-bebasan  sosial berskala besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu, dan penduduk di daerah tersebut  diduga  terjangkit  penyakit  atau  pencemaran  tertentu,  sehingga  dapat mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau polusi. Pasal 59 menjelaskan lebih lanjut  tentang  Pembebasan  Sosial  Massal  (PSBB),  yang  meli-puti:  pemberhentian anak  sekolah,  siswa,  tempat  kerja,  pembebasan  dari  kegiatan  keagamaan  atau kegiatan terbatas di tempat atau fasilitas umum. Kemudian berita-nya pada tanggal 25 April  2020.  Isinya  2  anggota  Polri  di  Lembaga  Pemasya-rakatan  (Lapas)  Cibinong dinyatakan  positif.  Tak  lama  kemudian,  8  instruktur  Lapas  dari  Daerah  Militer Sumatera Barat (Sijunjung Sumatera  Barat) (Lapas) diuji positif Covid-19.
Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-kumham) lebih  awal  mengeluarkan  kebijakan  pada  30  Maret  2020  dengan  menge-luarkan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang Pencegahan  dan  Pengendalian Covid-19 di  Indonesia  untuk  memberikan  hak asimilasi  dan  integrasi  kepada  narapidana  dan  anak  pidana  untuk  mencegah  dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini pada dasarnya memper-cepat hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah menjalani hukuman penjara 1/2 (setengah) karena asimilasi atau 2/3 (dua pertiga) (hak integrasi) bersyarat. Pertimbangan utama datang dari kepadatan Lapas dan Fasilitas Rutan, sehingga sulit untuk  menerapkan  manajemen  jarak  fisik  sebagai  salah  satu  upaya  utama  untuk mencegah  penyebaran Covid-19 .  Hal  tersebut  dikhawatirkan  menjadikan  penjara sebagai episentrum baru penyebaran virus.
Selain  itu  program  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada mantan  narapidana  untuk  dapat  berbaur  di  masyarakat  dengan  harapan  tidak  lagi mengulangi perbuatan kejahatan. Perihal asimilasi sendiri sebelum muncul program pelaksanaan  serentak  asimilasi  di  masa  pandemi Covid-19 hanya  sedikit  dibahas dalam  lingkup  akademik  yang  dimana  mengakibatkan  beberapa  pihak  tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa pelaksanaan dari asimilasi itu
Maka  dari  itu  berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  mengangkat tulisan ini dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana dan Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Covid-19 Pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”.
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  dalam penelitian  ini  peneliti  telah  menggambarkan  secara  detail  dan  mendalam  tentang suatu  keadaan  atau  fenomena  dari  objek  penelitian  yang  diteliti  dengan  cara mengembangkan  konsep  serta  menghimpun  kenyataan  yang  ada.  Penelitian  hukum empiris  menurut  sifatnya  dapat  dibedakan  menjadi  (Made  Wirawanto,  Ni  Ny. Mariadi, Saptala Mandala.2021 : 116):
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif ( penjajakan atau penjelajahan ). Peneliti  melakukan  penelitian  eksplorasi  yaitu  mengeksplorasi  secara  mendalam sesuatu  hal  yang  masih  belum  terungkap,  serta  ingin  mendalami  pengetahuan mengenai  suatu  gejala  tertentu,  seperti  sifat  pingin  mencari  sesuatu  sedalam- dalamnya.
b. Penelitian yang sifatnya deskriptif ( menggambarkan ) Dalam  penelitian  ini  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  hal  tersebut  sudah  ada,  karya  tulis  atau  penelitian  tentang  hal  tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak,  hal  ini  sangat  tergantung  dari  si  peneliti,  jadi  keberadaan  hipotesis  tidak mutlak diperlukan.
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif) Penelitian  eksplanatoris  sifatnya  menguji  hipotesis,  yaitu  penelitian  yang  ingin mengetahui  pengaruh  atau  dampak  suatu  variable  terhadap  variable  lainnya  atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variable. Dalam hal ini hipotesis mutlak harus ada.
Sebagai  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  penelitian  ini bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu, keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gejala lainnya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja, pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana bagian  yang  ter-penting  adalah  untuk  memudahkan  dalam  proses  pencarian  data. Kemudahan tersebut diantaranya peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga  lebih  mudah  dijangkau.  Alasan  yang  lain  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas
IIB Singaraja sebagai pusat pengumpulan data berkaitan dengan untuk  memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dan  anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19 pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Di samping itu pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  pelaksanaan  Asimilasi  di  rumah  tidak  berjalan  dengan  optimal yang  berhubungan  dengan  rumusan  masalah  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikum-pulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka Pencegahan dan Penanggulangan      Penyebaran Pandemi Covid-19.
2. Bahan  Hukum  sekunder  yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data (Jonathan  Sarwono,  2021  :  18).  Sumber  data  sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang  dapat  memberikan  dan  melengkapi  serta  mendukung  informasi  terkait dengan  obyek  penelitian  baik  yang  berbentuk  buku,  Skripsi,  dan  jurnal  maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  berupa  data  primer  yaitu  apa  yang secara nyata terjadi di lapangan, dalam hal ini berupa pelaksanaan asimilasi di rumah bagi  narapidana  dan  anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu untuk  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  (Umar,  2021  :  22).
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan  metode  untuk  mengidentifikasi  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  nyata  (Soerjono  Soekanto,  2014  :  51). Pendekatan  yuridis  sosiologis  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Metode  pengolahan  data  menjelaskan  prosedur  pengolahan  dan  analisis  data sesuai  dengan  pendekatan  yang  dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisa  data kualitatif  yaitu  suatu  analisa  yang  memahami  kebenaran  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang  lain,  kemudian  disusun  secara  sistematis  (Luh  Setiya  Ariyani,  I  Gede  Surata, dan  I  Nyoman  Gede  Remaja,  2022). Karena  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk  kalimat  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif  sehingga memudahkan  pemahaman  dan  interpretasi  data.  Diantaranya  melalui  tahap: pemeriksaan  data  ( editing ),  klasifikasi  ( classifying ),  verifikasi  ( verifying ),  analisis ( analysing ), dan pembuatan kesimpulan ( concluding ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  di  Rumah  pada  Masa  Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  merupakan  Unit  Pelaksanaan Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  yang  bertanggung  jawab  pada  Kantor  Wilayah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Provinsi  Bali.  Lembaga  Pemasya- rakatan  Kelas  IIB  Singaraja  adalah  peninggalan  pemerintah  kolonial  Belanda  yang dibangun  pada  tahun  1934  dengan  luas  seluruh  bangunan  saat  ini  292  m².  Pada masanya  berstatus  Lapas  Kelas  III,  namun  pada  tahun  1985  mengalami  perubahan status  menjadi  Lapas  Kelas  IIB  Singaraja  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri
Kehakiman  RI  tanggal  26  Februari  1985  Nomor  A  01.KP.07.03  tahun  1985. Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  terletak  di  Jalan  Veteran  No.  18 Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Pada tahun 2006 Lapas Kelas IIB Singaraja mendapat modal berupa rehabilitasi gedung  dan  bangunan  kantor  lantai  dua  yang  menghabiskan  biaya  ±  Rp.  1  Milyar. Setelah sebelumnya juga memperoleh belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terdiri dari 3 blok hunian yaitu Blok Napi, Blok Tahanan, dan Blok Wanita dengan jumlah kamar sebanyak 23 sel. Di dalam Lapas Kelas IIB Singaraja memiliki gedung perkantoran 1 unit, dapur, poliklinik, musholla 1 unit, pos komandan jaga 1 unit, dan posling 4 unit. Terdapat  juga  ruang  bimbingan  kerja  dan  perpustakaan.    Untuk  kegiatan  olahraga Lapas Kelas IIB Singaraja memiliki 1 unit ruang gym dan 1 unit ruang tenis meja.
Jumlah pegawai Lapas Kelas IIB Singaraja adalah 77 orang. Regu penga-manan terdiri dari 4 regu. Setiap regu pengaman memiliki 1 orang kepala regu pengamanan, 5  orang  anggota  jaga,  dan  seorang  petugas  atau  anggota  jaga  yang  diatur  oleh Komandan Jaga secara bergiliran setiap tugas full sebagai Satgas P2U. Kapasitas dari Lapas Kelas IIB Singaraja adalah 100 orang warga binaan permasyarakatan. Namun kenyataannya  isi  penghuni  sampai  saat  ini  rata-rata  280  orang  warga  binaan pemasyarakatan (WBP).
Dalam  tahap  awal  menjalankan  proses  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP),  petugas  pemasyarakatan  melakukan  admisi  orientasi,  serta pembinaan  kepribadian  yaitu  petugas  Lapas  melakukan  pengamatan,  penge-nalan, dan  penelitian  lingkungan  paling  lama  1  (satu)  bulan.  Petugas  kemasya-rakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian Warga Binaan Pemasya-rakatan (WBP). Pembinaan  ini  dilaksanakan  saat  bersangkutan  berstatus  sebagai  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  sampai  dengan  1/3  (satu  per  tiga)  masa  pidananya. Pembinaan  yang  diberikan  kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  berupa pembinaan  kesadaran  beragama,  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,
pembinaan  kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan kesadaran hukum. Pada  tahap  ini  pembinaan  dilakukan  dalam  lembaga  pemasya-rakatan  dengan pengawasan  maksimum.
Jika  selama  menjalankan  masa  admisi  orientasi  itu  seorang  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP)   melakukan  suatu  pelanggaran  hukum,  maka  setelah  me- nerima  laporan  tertulis  dari wali  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP),  Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat memerintahkan:
1. Untuk  mengamankan  dan  menempatkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus.
2. Kepada  bagian  keamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  melakukan  peme- riksaan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  bersangkutan  dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.
Selanjutnya  pada  tahap  lanjutan,  setelah  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) menjalani  1/3  (satu  per  tiga) sampai  1/2  (satu  per  dua)  masa  pidana,  dilakukan pembinaan  kepribadian  lanjutan.  Program  pembinaan  ini  merupakan  lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga diberikan  pembinaan  kemandirian  berupa  keterampilan  untuk  mendukung  usaha- usaha  mandiri,  keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil, keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  bakatnya  masing-masing  dan keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri/pertanian/  perkebunan  dengan teknologi  madya/tinggi  dengan  selalu  menggunakan  protokol  kesehatan  agar  tidak dapat terjadinya penyebaran virus Covid-19 . Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)  tersebut  dianggap  sudah  mencapai  cukup  kemajuan  maka  kepada  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  bersangkutan  diberikan  kebebasan  yang  lebih banyak  dan  ditempatkan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  pengawasan  yang menengah ( medium security ).
Selanjutnya  setelah  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga)
dari  masa  pidana,  maka  wadah  proses  pembinaan  diperluas  dengan  asimilasi  yang pelaksanaannya  terdiri  dari  2  (dua)  bagian  yaitu  yang  pertama,  waktunya  dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya. Pada  tahap  ini   pembinaan  masih  dilaksanakan  dalam  Lapas  dalam  pengawasan menengah.  Tahap kedua  dimulai  sejak  berakhirnya  masa  lanjutan  pertama  sampai dengan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidananya.  Dalam  tahap  lanjutan  ini  WBP  sudah memasuki  tahap  asimilasi  dan  selanjutnya  dapat  diusulkan  diberikan  Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.
Pada tahap 1/2 (satu per dua) masa pidana maka pemberian pembinaan program asimilasi  di  rumah  dapat  diberikan,  pembinaan  dilakukan  diluar  Lembaga Pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  yang  diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2020   tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19. Kemudian pada  akhir  setelah  proses  pembinaan  telah  berjalan  selama  2/3  (dua  per  tiga)  masa pidana  maka  pembinaan  dalam  tahap  ini  memasuki  pembinaan  tahap  akhir. Pembinaan  tahap  akhir  ini  yaitu  berupa  kegiatan  perencanaan  dan  pelaksanaan program  integrasi  yang  dimulai  sejak  ber-akhirnya  tahap  lanjutan   sampai  dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang  memenuhi    syarat  diberikan  Cuti  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  atau Pembebasan Bersyarat, pembinaan dila-kukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pema-syarakatan (Bapas) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022  tentang  Peru-bahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  3  Ta-hun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Semua  ini  pada  dasarnya  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  sistem  Pema- syarakatan  yang  ditujukan  untuk  mengurangi  angka  pelarian  dan  gangguan  kea- manan  baik  dari  dalam  lembaga  pemasyarakatan  maupun  dari  luar  lembaga pemasyarakatan.  Dengan  adanya  program  Asimilasi  pada  pandemi  Covid-19 narapidana yang bebas baik melalui sistem asimilasi atau integrasi meningkat sangat pesat  dari  tahun-tahun  sebelum  adanya  pandemi Covid-19 .  Dengan  adanya peningkatan  jumlah  maka  semakin  terwujudnya  lingkungan  pembinaan  yang menggambarkan  antisipasi  masyarakat  terhadap  Lembaga  Pemasyarakatan  dan semakin berkurangnya subkultur antar narapidana, sehingga akan mengurangi dengan yang  namanya  over  kapasitas,  serta  pengurangan  penyebaran  coronavirus  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  yang  merupakan  tujuan  dari  program  asimilasi  pada  masa pandemi Covid-19.
Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan dalam  kehidupan  masyarakat  (Dwidja  Priyatno,  2013  :  108).  Maksud  dan  tujuan asimilasi  untuk  mempersiapkan  narapidana  untuk  kembali  menjalani  kehidupan bermasyarakat. Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  dengan  cara  membaurkan  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun  juga  dengan  masyarakat  itu  sendiri  dapat  menghilangkan  stigma  buruk kepada  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  (Martini,  2021).  Selain  itu  hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik  sehabis  menjalankan  masa  hukumannya  mereka  akan  kembali  ditempatkan hidup  di  tengah  masyarakat,  yang  membuat  narapidana  dalam  pembinaannya  wajib untuk  berada  di  lingkungan  masyarakat  karena  ketika  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi
pedang  bermata  dua  bagi  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  serta masyarakat.
Dasar  hukum  asimilasi  adalah  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2020   tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penang- gulangan  Penyebaran Covid-19 .  Terkait  dengan  dokumen-dokumen  yang sebagaimana  telah  diatur  di  Pasal  5  Permenkumham  32  tahun  2020  seperti  petikan putusan  pengadilan,  bukti  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai dengan putusan pengadilan, surat pernyataan untuk tetap berdiam diri di rumah, dan laporan  perkembangan  pembinaan  wajib  untuk  disertakan  ketika  ingin  mengikuti program asimilasi.
Selanjutnya  pada  tabel  dibawah  ini  adalah  data  warga  binaan  yang  memenuhi syarat  pemberian  Asimilasi  pada  masa  pandemi Covid-19 sepanjang  tahun  2020 sampai  tahun  2023  sejak  ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.   Warga  Binaan  yang  Mendapatkan  Program  Asimilasi  oleh  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
No Dasar Hukum Jumlah Yang Memenuhi Syarat Jumlah Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Yang Dikeluarkan 1 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 143 80 143 2 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 51 194 51 3 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 43 160 43 4 Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 60 169 60 5 Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Kepmenkumham Nomor M.HH.73.PK.05.09 Tahun 2022 50 201 50 6 Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Kepmenkumham Nomor M.HH.186.PK.05.09 Tahun 2023 43 202 43 Total 390
Sumber:Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Singaraja
Berdasarkan  tabel  di  atas  bahwa  pelaksaaan  asimilasi  di  rumah  bagi  na- rapidana  dan  anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19 pada Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  sebanyak  390  orang  terhitung  dari bulan April sampai Desember Tahun 2020 dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020  sebanyak  143  orang  dan  yang  tidak  memenuhi  syarat  sebanyak  80  orang,
terhitung dari bulan Januari sampai Juni Tahun 2021 dengan Permenkumham Nomor 32  Tahun  2020  sebanyak  51  orang  dan  yang  tidak  memenuhi  syarat  sebanyak  194 orang,  terhitung  dari  bulan  Juli  sampai  Desember  Tahun  2021  dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebanyak 43 orang dan yang tidak memenuhi syarat  sebanyak  160  orang,  terhitung  dari  bulan  Januari  sampai  Juni  Tahun  2022 dengan  Permenkumham  Nomor  43  Tahun  2021  sebanyak  60  orang  dan  yang  tidak memenuhi  syarat  sebanyak  169  orang  ,  terhitung  dari  bulan  Juli  sampai  Desember Tahun  2022  dengan  Permenkumham  Nomor  43  Tahun  2021  dan  Kepmenkumham Nomor M.HH.73.PK.05.09 Tahun 2022 sebanyak 50 orang dan yang tidak memenuhi syarat  sebanyak  201  orang,  terhitung  dari  bulan  Januari  sampai  Juni  Tahun  2023 dengan  Permenkumham  Nomor  43  Tahun  2021  dan  Kepmenkumham  Nomor M.HH.186.PK.05.09 Tahun 2023 sebanyak 43 orang dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 202 orang.
Berdasarkan hasil wawancara dari Ketut Redy Artana selaku Kepala Sub Seksi Registrasi  pada  15  Mei  2023,  asimilasi  merupakan  proses  pembinaan  Nara-pidana dan  Anak  yang  dilaksanakan  dengan  mebaurkan  Narapidana  dan  Anak  dalam kehidupan  masyarakat.  Asimilasi  juga  bertujuan  untuk  menghilangkan  citra  buruk penjara  pasca  hukuman,  serta  mencegah  penolakan  masya-rakat  terhadap  bekas narapidana.  Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  diluar  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  nar-kotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
a. Berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
Selain  itu  Asimilasi  tidak  diberikan  kepada  Narapidana/Anak  yang  melakukan tindak pidana:
a. Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Kesusilaan  Pasal  285  sampai  dengan  Pasal  290  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana; atau
d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kemudian  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  merekomendasikan usulan pemberian  Asimilasi  bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  kepada  Kepala Lapas berdasarkan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Asimi-lasi, dalam hal Kepala  Lapas  menerbikan  surat  keputusan  secara  manual  maka  Kepala  Lapas mengirimkan  salinan  keputusan  dan  rekapitulasi  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah, kemudian  Kantor  Wilayah  mengirimkan  salinan  keputusan  dan  rekapitulasi  Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Tata cara asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menurut umum yang  diatur  dalam  bagian  ke  tiga  pasal  7  Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020, yaitu:
1. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem  informasi  pemasyarakatan  yang  terintegrasi  antara  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
3. Dalam  hal  pemberian  Asimilasi  melalui  sistem  informasi  pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.
Kendala  dan  Upaya  dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  di  Rumah  pada  Lembaga Pemayarakatan Kelas IIB Singaraja
Penegakan  hukum  selalu  akan  melibatkan  manusia  didalamnya  dan de-ngan   demikian  akan  melibatkan  tingkah  laku  manusia  juga.  Hukum  tidak  bisa tegak  dengan  sendirinya,  artinya  tidak  akan  mampu  mewujudkan  janji-janji  serta kehendak-kehendak  yang  tercantum  dalam  peraturan  hukum  tersebut.  Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti  polisi yang  bisa  dan  optimal  menjembataninya.  Hukum  hanya  akan  men-jadi  rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai  pijakan  utama  dalam  kehidupan  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan kenegaraan.
Berdasarkan hasil wawancara dari Ketut Redy Artana selaku Kapala Sub Seksi Registrasi pada 15 Mei 2023,  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  asimilasi bagi WBP  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  sebagai  beri-kut:  Adanya keterlambatan  penerimaan  putusan  dari  pihak  Pengadilan  atau  ekse-kusi  dari  pihak Kejaksaan,  terlalu  lamanya  Narapidana  dititipkan  di  Polsek/Polres  setempat,  tidak adanya  penjamin  bagi  Narapidana  serta  masih  adanya  WBP  yang  tidak  mengakui sebagai residivis.
Segala  perbuatan  maupun  tindakan  yang  dilakukan  manusia  pastilah  me-miliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk  melakukan  tindakan  kejahatan  dan  setiap  alasan  tersebut  pasti  berbeda-beda satu  sama  lainnya.  Perbedaan  ini  terjadi  karena  setiap  orang  memiliki  kepentingan yang berbeda-beda pula .
Hukum  itu  adalah  kumpulan  dari  berbagai  aturan-aturan  hidup  (tertulis atau tidak  tertulis),  yang  menentukan  apakah  yang  patut  dan  tidak  patut  dilakukan  oleh seseorang  dalam  pergaulan  hidupnya,  suatu  hal  yang  khusus  yang  terdapat  pada
peraturan-peraturan  hidup  itu,  yakni  bahwa  untuk  pentaatannya  ketentuan  itu dapat dipaksakan berlakunya (Peter Mahmud Marzuki, 2018 : 32).
Dengan  demikian  terdapat  masalah  dalam  penegakan  hukum,  masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:
1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.
Faktor-faktor  tersebut  dijabarkan  menurut  Soerjono  Soekanto  (2014  :  76), antara lain:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  karena  oleh merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolok  ukur  dari  pada efktfitas  hukum.  Ada  tiga  elemen  penting  yang  mempengaruhi  mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara lain:
1. Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja  kelembagaanya maupun yang mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum  materilnya maupun hukum acaranya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Wayan  Riasa  selaku  Kepala  Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada 15 Mei 2023, hambatan lain yang ditemukan antara lain:
1. Tidak  Ada  Yang  Menjamin.  Peranan  keluarga/masyarakat  dalam  pelaksanaan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Keluarga/Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengem-balikan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  dalam  kehidupan bermasya-rakat melalui proses asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena  masyarakat  takut  dan  khawatir  dengan  kehadiran  Warga  Binaan Pemasyara-katan  (WBP)  ke  lingkungan  masyarakat.  Kekhawatiran  tersebut apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melakukan tindak pidana lagi atau membuat  kekacauan  ditengah  masyarakat.  Hal  ini  terkadang  menjadikan  faktor lambat-nya pelaksanaan Asimlasi di  rumah bagi Narapidana.
2. Terlambatnya  Penerimaan  Berkas  Dari  Instansi  Terkait.  Berdasarkan  hasil wawancara dari Wayan Riasa selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik  dan  Kegiatan  Kerja  pada  15  Mei  2023,  proses  pemberian  asimilasi terhambat  keterlambatan  penerimaan  putusan  pihak  pengadilan  atau  eksekusi pihak Kejaksaan sehingga  Warga Binaan Pemasya-rakatan yang  telah menjalani 1/2  masa  pidananya  masih  belum  ada  yang  mendapatkan  program  asimilasi  di rumah. Terkadang kesalahan putusan dan eksekusi juga membuat keterlambatan dalam pelaksanaan asimilasi di rumah.
3. Lamanya  Narapidana  Dititipkan  Di  Polsek/Polres  Setempat.  Berdasarkan  hasil wawancara dari Wayan Riasa selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada 15 Mei 2023, pemberian asimilasi juga terhambat dengan  tidak  adanya  Narapidana  pada  Lapas  dikarenakan  belum  dikirimnya narapidana tersebut oleh pihak Kejaksaan sesuai eksekusi sehingga petugas tidak dapat menginput data dan  mengumpul-kan berkas yang diperlukan. Solusi atau kebijakan untuk melakukan pence-gahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang  “kebijakan  kriminal”.  Kebijakan  kriminal  inipun  tidak  terlepas  dari kebijakan  yang  lebih  luas,  yaitu  “kebijakan  sosial”  yang  terdiri  dari “kebijakan/upaya-upaya  untuk  kesejah-teraan  sosial”  dan  “kebijakan/  upaya-
upaya untuk perlindungan masyarakat”.
Menurut  Yesmil  Anwar  dan  Adang  (2013:  22),  upaya  penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a. Penerapan hukum pidana ( criminal law application )
b. Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment )
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan  dan pendekatan
d. Melalui media massa. ( influencing views of society on crime and punishment ). Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup  aktivitas  preventif  dan  sekaligus  berupaya  untuk  mem-perbaiki  perilaku seseorang  yang  telah  dinyatakan  bersalah  (sebagai  seorang  narapidana)  di  lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penang-gulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif:
1. Upaya preventif
Penanggulangan  kejahatan  secara  preventif  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk  mendidik  penjahat  menjadi  lebih  baik  kembali,  sebagaimana  semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan  diarahkan  agar  tidak  terjadi  lagi  kejahatan  ulangan.  Sangat  beralasan  bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif  dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.
Kejahatan  dapat  kita  tanggulangi  apabila  keadaan  ekonomi  atau  keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat  dikembalikan  pada  keadaan  baik.  Dengan  kata  lain  per-baikan  keadaan ekonomi  mutlak  dilakukan.  Sedangkan  faktor-faktor  bio-logis,  psikologis, merupakan  faktor  yang  sekunder  saja.  Jadi  dalam  upaya  preventif  itu  adalah bagaimana  kita  melakukan  suatu  usaha  yang  positif,  serta  bagaimana  kita menciptakan  suatu  kondisi  seperti  keadaan  ekonomi,  lingkungan,  juga  kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan
sebaliknya  seperti  menimbulkan  ketegang-an-ketegangan  sosial  yang mendorong  timbulnya  perbuatan  menyimpang juga  disamping  itu  bagaimana meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  ma-syarakat  bahwa  keamanan  dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.
2. Upaya represif
Upaya  represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara konsepsional  yang  ditempuh  setelah  terjadinya  kejahatan.  Penanggulangan dengan upaya  represif  dimaksudkan  untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar warga binaan sadar  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  merugikan  masyarakat,  sehingga  tidak  akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
Sistem  represif,  tentunya  tidak  terlepas  dari  sistem  peradilan  pidana  kita, dimana  dalam  sistem  peradilan  pidana  paling  sedikit  terdapat  5  (lima)  sub- sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan,  yang  merupakan  suatu  keseluruhan  yang  terangkai  dan berhubungan  secara  fungsional.  Upaya  represif  dalam  pelaksanaannya dilakukan  pula  dengan  metode  perlakuan  ( treatment )  dan  penghukuman ( punishment) .
Upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut:
1. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Keluarga/Masyarakat
Pihak Lapas melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih  baik  dengan  masyarakat.  Dengan  adanya  sosialisasi,  promosi  dan hubungan  baik,  diharapkan  keluarga/masyarakat  menjadi  tahu  proses pembinaan yang ada pada Lapas. Selain itu masyarakat menjadi paham maksud dan  tujuan  dari  program  pelaksanaan  asimlasi  yakni  sebagai  langkah
penanggulangan  penyebaran Covid-19 pada  Lapas  Singaraja  yang  sedang mengalami overcrowdead. Serta  menjadikan  masyarakat  mengetahui  bahwa program Asimilasi di rumah ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Upaya  Dalam  Mengatasi  Hambatan  Terlambatnya  Penerimaan  Berkas  Dari Instansi Terkait
Lembaga  Pemasyarakatan  selaku  instansi  terakhir  pada  birokrasi  hu-kum di  Indonesia  semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan  sinergitas  dan komunikasi yang baik  terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak  Pengadilan  selaku  penerbit  Vonis/Putusan.  Seusai  terdakwa  divonis sesegera mungkin pihak Lapas akan berkoordinasi guna meminta putusan dan eksekusi,sehingga  jika  terdapat  kesalahan  dan  kekeliruan  dapat  diajukan perbaikan secepatnya.
3. Upaya  Dalam  Mengatasi  Hambatan  Lamanya  Narapidana  Dititipkan  Di Polsek/Polres Setempat
Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus sudah dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan dan eksekusi,  dengan  catatan  dengan  tetap  menerapkan  protokol  kesehatan Covid- 19 .  Sehingga  petugas  Lapas  dapat  segera  meng-input  data  dan menginformasikan  kepada  narapidana  yang  memenuhi  syarat  untuk  segera mengumpulkan berkas dokumen guna mempercepat proses pemberian program asimilasi di rumah.
Tujuan  dari  pemasyarakatan  bahwa  orang-orang  yang  telah  tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang  berfaedah  di  dalam  masyarakat  Indonesia,  jadi  dengan  sistem pemasyarakatan,  disamping  narapidana  harus  menjalani  hukumannya  di Lembaga  Pemasyarakatan,  warga  binaanpun  dididik  dan  dibina  serta  dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna
di  dalam  masyarakat  dan  bukan  lagi  menjadi  seorang  narapidana  yang meresahkan  masyarakat  karena  segala  perbuatan  jahat  warga  binaan  di  masa lalu  yang  sudah  banyak  merugikan  masyarakat,  sehingga  kehidupan  yang warga  binaan  jalani  setelah  keluar  dari  penjara  menjadi  lebih  baik  karena kesadaran warga binaan untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal (Harsono, 2015 : 12).

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan  Asimilasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  sudah berjalan sesuai dengan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana  dan  Anak.  Disisi  lain,  Dalam  Rangka  Pence-gahan  dan Penanggulangan  Penyebaran Covid-19. Disisi  lain,  pelaksanaan  peraturan  ini belum  berjalan  dengan  optimal.  Narapidana  yang  sudah  menjalani  masa  pidana setengah dari masa pidana masih ada yang belum mendapatkan program asimilasi rumah  sesuai  dengan  tanggal  setengah  dari  masa  pidananya,  Dalam  melakukan asimilasi  rumah,  narapidana  dibe-rikan  kesempatan  untuk berada  di  lingkungan keluarga  dan  masyarakat  serta  dapat  bersosialisasi  dengan baik.
2. Kendala  dan  upaya  dalam  pelaksanaan  asimilasi  di  rumah  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai berikut :
a. Kendalanya yaitu:
1) Keluarga/Masyarakat;  masyarakat  takut  dan  khawatir  dengan  kehadiran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke lingkungan masyarakat.
2) Terlambatnya  Penerimaan  Berkas  Dari  Instansi  Terkait;  sehingga  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang  telah  menjalani  1/2  masa  pidananya belum mendapatkan program asimilasi di rumah.
3) Lamanya Narapidana Dititipkan Di Polsek/Polres Setempat.
b. Upayanya  yaitu:
1) Pihak  Lapas  melakukan  sosialisasi,  promosi,  dan  menjalin  hubungan  yang lebih  baik  dengan  masyarakat.  Dengan  adanya  sosialisasi,  promosi  dan hubungan  baik,  diharapkan  keluarga/masyarakat  men-jadi  paham  maksud dan  tujuan  dari  program  pelaksanaan  asimlasi  yakni  sebagai  langkah penanggulangan  penyebaran Covid-19 pada  Lapas  Singaraja  yang  sedang mengalami overcrowdead.
2) Lembaga Pemasyarakatan selaku instansi terakhir pada birokrasi hukum di Indonesia  semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan  siner-gitas  dan komunikasi yang baik  terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Penngadilan selaku penerbit Vonis/ Putusan
3) Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengupayakan untuk bersurat  kepada  instansi  penahan  jika  terdakwa  yang  sudah  diputus  sudah dapat  dikirim  ke  Lapas  untuk  menjalani  masa  pidananyasesuai  dengan putusan  dan  eksekusi,  dengan  catatan  dengan  tetap  menerapkan  protokol kesehatan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Bandung: Refika Aditama,
Harsono. 2015. Pembinaan Narapidana .  Bandung: Tirta Cahaya.
Jonathan Sarwono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Peter Mahmud Marzuki. 2018. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Soerjono  Soekanto.  2014. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia Press.
Soerjono  Soekanto.  2014. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Umar.  2011. Metode  Penelitian  Untuk  Sekripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Yesmil Anwar & Adang. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana  Reformasi         Hukum. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

## JURNAL
Martini.  2021.  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Rumah  Bagi  Narapidana  Di Lembaga Pemasyarakatan Garut. Jurnal Predestination: Jurnal of Society and Culture. Vol .2 No.1 , August 2021.
Citra Anggraeni Puspitasari. 2018. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak  Narapidana  Dan  Tahanan  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. Jurnal Panorama Hukum , Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018.
Made  Wirawanto,  Ni  Ny.  Mariadi,  Saptala  Mandala.  2021.Pelaksanaan  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.9 No.2.Desember 2021.Hlm.116.
Luh  Setiya  Ariyani,  I  Gede  Surata,  dan  I  Nyoman  Gede  Remaja.  2022.  Proses Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Untuk  Kepentingan  Pura  (Studi  Di  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2
Desember 2022 .

## INTERNET
Merry Dame Cristy Pane, “ Virus Corona ”, diakses dari https://www.alodokter.com/virus-corona  Pada  tanggal  02  Januari  2023,  Pukul 20.00 WITA
Romsha  Widiyani,  “ Latar  Belakang  Virus  Corona,  Perkembagan  Isu  Terkini ”, dikases  dari  https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus- coronaperkembangan-hingga-isu-terkini  Pada  tanggal  02  Januari  2023,  Pukul 21.00 WITA.