## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI ANGGOTA  TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN  TINDAK PIDANA DESERSI
Oleh
Fitriyah Ingratubun E.mail: fitri211209@gmail.com
Samsul Tamher
E-mail: samsultamhersamsul02046@gmail.com

## Gatot Widodo

## Abstrak
Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,penelitian ini dilakukan di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Militer  III-19  Jayapura,  metode  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  dan  yuridis  empirik,  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  anggota  TNI  telah  sesuai  mengacu  pada  Pasal  86  sampai dengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbukti dengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikan hakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehingga berdapak pada penerapan Hukum pidana desersi
Kata Kunci: Pertimbangan hakim,tindak pidana disersi, Tantara Nasional Indonesia

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  menganggap hukum  sebagai  panglima  maka  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  hal tersebut termuat didalam Konstitusi Negara Indonesia  pada  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- undang  Dasar  1945  yang  mengatakan bahwa  “segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintah  sekaligus  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
Tidak  ada  seorang  warga  negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut  dilakukan  warga  sipil  maupun anggota  TNI.  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)  sebagai  anggota  TNI  digarda terdepan  Indonesia,  di  mata  masyarakat menjadi  tauladan.  Oleh  karena  itu,  segala tindakan  serta  perbuatan  yang  dilakukan oleh  anggota  TNI  harus  sesuai  dengan aturan  dan  menghindari  perbuatan  tercela apalagi  melanggar  disiplin  militer,  kitab undang-undang  militer  ataupun  undang- undang hukum pidana umum.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Moeljatno  (2015:22)  mengenai  hukum pidana  dapat  dikatakan  bahwa  di  setiap negara  yang  berdaulat,  “hukum  pidana adalah  kumpulan  peraturan  yang  bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang  maka  si  pelanggar  akan  dijatuhi sanksi”.
Seperti  kita  ketahui  TNI  (Tentara Nasional Indonesia) yang ada di negara ini bukan  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia) yang kebal terhadap hukum, dengan jumlah pasukan  yang  cukup  banyak,  sudah  tentu ada  satu  dua  orang  atau  oknum  yang bertindak  keluar  dari  jalur  serta  tidak disiplin,  sehingga  terjadi  pelanggaran- pelanggaran.  Fenomena  yang  ada  di wilayah  Kodam  XVII/Cendrawasih  yang menjadi Wilayah  Hukum  Pengadilan
Militer  III-19  Jayapura  terlihat  angka pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  prajurit TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia),  yang paling  menonjol  saat  ini  kasus  desersi, perjudian, narkoba, dan asusila, namun dari sekian banyak kasus disersi yang dilakukan oleh anggota prajurit di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih hingga berakhir  dengan  berhenti  tidak  dengan hormat.  Fenomena  di  atas  menunjukkan bahwa  masih  banyak  terjadi  pelanggaran disiplin  yang  dilakukan  oleh  prajurit Tentara  Nasional  Indonesia,  padahal  pada masing-masing Kesatuan selalu ditekankan penegakan  disiplin.  Hal  tersebut  tentunya akan  berimbas  kepada  profesionalisme mereka sebagai prajurit dalam menjalankan tugas  yang  dibebankan,  sehingga  guna menekan  tingkat  pelanggaran  hukum dilingkungan  militer  ini  sudah  selayaknya penegakan  hukum  militer  juga  harus ditegakkan.
Hukum  Pidana  Militer  (dalam  arti materiil  dan  formil)  adalah  bagian  dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan  dasar-dasar  dan  peraturan- peraturan  tentang  tindakan-tindakan  yang merupakan  larangan  dan  keharusan  serta terhadap  pelanggarannya  diancam  dengan pidana,  demi tercapainya ketertiban umum. Hukum Pidana Militer adalah salah satu  hukum  pidana  yang  secara  khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum  pidana  lainnya.  Menurut  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer “Setiap  Militer  dalam  menunaikan  tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”.  Sesuai  dengan  bunyi  undang- undang  di  atas  menjelaskan  bahwa  para anggota  TNI  harus  memiliki  kepatuhan
dan  taat  kepada  atasannya,  selain  itu  pula anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan  yang  dapat  mencemarkan  nama baik ketentaraan dan kesatuanya, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara  di  persidangan  dilakukan  menurut acara  peradilan  militer  yang      diatur dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Apabila  kejahatan  yang  dilakukan oleh  anggota  TNI  maka  aparat  penegak hukum  yang  berhak  memeriksa  dan mengadili  perkara  yaitu  Hakim  Militer, sedangkan  yang  berhak  menuntut  adalah Oditur  Militer.  Sianturi  (1985:21)  Dalam militer  menganut  2  (dua)  Kitab  Undang- undang  Hukum  yaitu  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM) dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Pada  dasarnya  KUHPM  sebagai lex  specialis  derogat  legi  generali dari KUHP,  namun  berlaku  khusus  untuk Militer  dan  orang-orang  lainnya  yang tunduk  kepada  ruang  lingkup  Peradilan Militer. Seseorang anggota TNI merupakan justisiabel Peradilan  Militer,  tetapi  tidak selalu  menjadi  subjek  dari  suatu  tindak pidana Militer.
Alasan-alasan  mengenai  adanya KUHPM  merupakan lex  specialis dari KUHP walaupun di dalam KUHP sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  52 mengenai  pemberatan  ancaman  pidana, ancaman  pidana  yang  diatur  di  dalam KUHP  tersebut  masih  dirasakan  belum memenuhi rasa keadilan bagi anggota TNI. Oleh  karena  itu  perlu  diatur  di  dalam KUHPM  secara  khusus  untuk  mengatur hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Pengertian khusus maksudnya ialah hanya berlaku bagi Anggota Militer saja dan didalam keadaan
tertentu  pula.  Tentara  Nasional  Indonesia sebagaimana  termuat  di  dalam  Pasal  1 Angka  21  Undang-undang  Nomor  34 Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia  “Tentara  adalah  warga  negara yang  dipersiapkan  dan  dipersenjatai  untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi  ancaman  militer  maupun ancaman bersenjata”,
Sebagai seseorang TNI yang dituntut  untuk  selaku  profesional  dalam menjalankan  tugasnya  mereka  diberikan batasan-batasan  dan  peraturan  militer dalam  bertindak  sehingga  perbuatan  yang dijalani harus berlandaskan undang-undang dan  peraturan  yang  berlaku.  Sebagai seseorang  anggota  TNI  sebaiknya  dalam bertindak  atau  berbuat  sesuatu  lebih  hati- hati  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang melanggar norma hukum yang berlaku.Tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  oknum  TNI  diadili  di  pengadilan militer.
Peradilan  Militer  dibentuk  secara tersendiri bagi anggota TNI bukan bermaksud
untuk
memberikan keistimewaan kepada TNI, sehingga beranggapan  atau  mengganggap  sebagai kelompok  yang  elit  di  masyarakat.  Hal  ini dikarena  adanya  kekhasan  dari  perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan militer yang tidak bisa disamakan  dengan  kehidupan  masyarakat sipil  lainnya.  Dalam  menerapkan  sanksi pidana  terhadap  anggota  TNI  yang melakukan  tindak  pidana  peran  hakim  di Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya mempunyai berberapa  pertimbangan  yang  dijadikan alasan  dalam  memutus  perkara  agar putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan.  Dalam menerapkan sanksi pidana  hakim  harus  mengetahui  betul dasar-dasar hukum serta
mempertimbangkannnya  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seorang prajurit TNI memiliki jenis disiplin  yang  keras  dibandingkan  dengan disiplin  golongan-golongan  lain  di  dalam masyarakat. Perbedaan ini membuat prajurit TNI memiliki hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat  untuk  mengatur  tingkah  laku  setiap prajurit, sesuai asas Lex Specialist Derogat Legi  Generale yang  merupakan  salah  satu asas  hukum,  yang  mengandung  makna bahwa  aturan  hukum  yang  khusus  akan mengesampingkan  aturan  hukum  yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sedangkan  hukum  yang  bersifat  umum tersebut  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengapa diadakan  hukum  khusus  yang  memiliki sanksi  lebih  keras  dan  berat  bagi  anggota tentara, karena ada alasan sebagai berikut :
1. Ada  beberapa  perbuatan  yang hanya  dapat  dilakukan  oleh tentara saja bersifat asli  militer dan  tidak  berlaku  bagi  umum misalnya,  Desersi,  menolak perintah  dinas,  Insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang
bersifat berat, apabila dilakukan oleh anggota TNI di dalam keadaan tertentu
ancaman hukuman dari  hukum pidana umum di anggap terlalu ringan.
Jika  soal-soal  tersebut  di  atas dimasukkan  ke  dalam KUHP  akan membuat  KUHP  sukar  dipergunakan, karena  terhadap  ketentuan-ketentuan  ini hanya  tunduk  sebagian  kecil  dari  anggota masyarakat,  juga  peradilan  yang  berhak melaksanakannya juga tersendiri  yakni
peradilan  ketentaraan.  Berdasarkan  uraian di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk membuat penulisan hukum dengan rumusan masalah Bagaimana
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Sanksi  Disersi  Terhadap  Anggota TNI  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Disersi, dan Faktor faktor apasajakah yang menghambat  proses  penerapan  sanksi terhadap  anggota  TNI  yang  melakukan tindak pidana disersi

## METODE
Menurut  Soerjono  Soekanto,  yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu  kejadian  ilmiah,  yang  didasarkan pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu, dengan  jalan  menganalisanya.  Kecuali  itu, maka  juga  diadakan  pemeriksaan  yang mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut, untuk  kemudian  mengusahakan  suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian  Deskriptif  ini  penulis  akan menganalisis  mengenai  Penjatuhan  Dan Eksekusi  Pidana  Bagi  Anggota  TNI  yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Pengadilan Militer III - 19 Jayapura dengan peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Pendekatan
Undang-undang ( Statute Approach ) Pendekatan
Undang-undang ini bermaksud bahwa Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai  dasar  awal  melakukan analisis.
b. Pendekatan  Analitis  ( Analytical Approach ) Pendekatan analitis dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan  hukum,      dalam hal  ini  penulis  akan  meneliti
secara  langsung  kasus  yang  telah diputus oleh Pengadilan Militer.
c. Pendekatan      Kasus ( Casee Appoarch )       Pendekatan
ini penulis  melakukan  telaah  terhadap kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan materi penelitian yang telah diputus oleh  Pengadilan  Militer  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan  Putusan  Terhadap Pelaku Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi
Tindak pidana desersi  merupakan tindak  pidana  militer  yang  paling  banyak dilakukan  oleh  anggota   TNI,   padahal anggota  TNI  sudah  mengetahui mengenai fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk  mengamankan    Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desersi dan Macam-Macam  Tindak  Pidana  Desersi.
Menurut   kamus  bahasa   Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraa pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kapada musuh. Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal  87  KUHPM,  bahwa  desersi  adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang  dilakukan  oleh  seorang  militer  pada suatu  tempat  dan  waktu  yang  ditentukan baginya  dimana  dia  seharusnya  berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
Dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan
bahwa  terdapat  dua  macam  jenis  tindak pidana desersi yaitu :
1. Tindak  pidana  Desersi  murni diatur  dalam  Pasal  87  ayat  (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak  pidana  Desersi  sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Pasal 87 ayat 1 ke- 2 dan ke-3 KUHPM.
Sedangkan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anggota  TNI  diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer,  karena  TNI  tunduk  kepada Peradilan  Militer.  Ketentuan  disiplin  bagi prajurit  TNI  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  1997  tentang  Disiplin Militer  TNI  (dulu  ABRI)  dan  Keputusan Panglima  TNI  Nomor  :  Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin  Militer  TNI.  Kedua  peraturan tersebut  mengatur  tentang  bagaimana prajurit  harus  berperilaku  disiplin  dalam rangka  menjalankankewajiban  dinasnya.
Tingkat disiplin  militer  yang tinggi dapat  mengurangi  terjadinya  pelanggaran. Konstitusi  Negara  Indonesia  mengatakan bahwa  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada  kecualinya  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  amandemen  keempat, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum,  meskipun  tindak  pidana  tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI  maka  aparat  penegak  hukum  yang berhak  menuntut  adalah  oditur  militer  dan hakim militer.
Meskipun  anggota  TNI  melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan  apapun,  dimana  proses pemeriksaaan  perkara  di  persidangan dilakukan  menurut  acara  peradilan  militer yang  diatur  dalam Undang–Undang
Nomor  31  tahun  1997  tentang  Peradilan Militer.  Di  Indonesia,  yurisdiksi  atau kompetensi  Peradilan  Militer  diatur  dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  tentang  Peradilan  Militer  yang menegaskan  bahwa  setiap  anggota  TNI yang  melakukan  tindak  pidana  menjadi kewenangan  atau  kompetensi  peradilan militer.
Sedangkan  tindak  pidana  militer campuran  (germengde  militaire  delict) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  lain,  tetapi  diatur  lagi  dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas  militer  atau  karena  adanya  sesuatu sifat  yang  lain,  sehingga  diperlukan ancaman pidana yang lebih berat
(S.R.Sianturi,  2010  :  19).  Tindak  pidana militer  murni  yang  sering  dilakukan  oleh anggota  TNI  yaitu  kejahatan  menarik  diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran  tanpa  ijin  atau  disingkat THTI  yang  diatur  dalam  Pasal  85  dan  86 KUHPM,  dan  tindak  pidana  desersi  yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer.  Tindak  pidana desersi  cukup  menonjol  di  lingkungan peradilan  militer  dibandingkan  tindak pidana lainnya.
Sumber  Pasal  1  angka  10  UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997
Sistem peradilan merupakan sistem penanganan  perkara  sejak  adanya  pihak yang  merasa  dirugikan  atau  sejak  adanya persangkaan  terhadap  seseorang  yang diduga  telah  melakukan  perbuatan  pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan  pidana  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Peradilan  Militer  bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem  yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum  (ANKUM),  Perwira  Penyera
Perkara  (PAPERA)  ,  Polisi  Militer  (PM)  , Oditur  Militer  (OTMIL)  Hakim  Militer (KIMIL) dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).
Tabel 4.2

## DATA TINDAK PIDANA DESERSI
TAHUN 2019
Tabel 4.1
KOMPONEN ANKUM DAN

## NARAPIDANA MILITER
Sumber Data : Direktori putusan perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Dari  data  tersebut  di  atas  dapat  di katakan  bahwa  tindak  pindana  Desersi  di wilayah  hukum di  Pengadilan  Militer  III-19 Jayapura  cukup  tinggi  terutama  pada  level bintara  dan  tamtama  terutama  pada  level tamtama  dimana  terdapat  4  rang  prajurit  dang
melakukan  Desersi  dimana  3  orang  di  Antara diberhentikan tidak dengan hormat.
Berdasarkan  data  tabel  tindak  pidana Desersi  dari  tahun  2019  di  atas,  dapat dilihat  adanya  disparitas  pada  beberapa hasil  putusan  perkara  yang  diberikan Hakim,  dan  juga  terdapat  perbedaan dakwaan  yang  diberikan  oleh  Oditur militer,  oleh  karena  itu  Penulis  akan memaparkan  penyebab  terjadinya  hal tersebut. Pertama, faktor terjadinya disparitas  dalam  putusan  pidana  Desersi, yaitu:
1. Dilihat  dari  aspek  yuridis, bahwa KUHPM menganut sistem  perumusan indefinite,
artinya  tidak  ditentukan  secara pasti.  Hal  ini  dibuktikan  dalam
Pasal  87  ayat  (1)  ke-2  jo  2 KUHPM tentang “Tindak pidana desersi”, dikatakan bahwa “ Diancam dengan pidana  penjara  maksimum  dua tahun delapan bulan”. Dari sini pembuat  KUHPM  memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih  rentan  waktu  sanksi pidana  penjara,  yang  mana minimumnya  satu  hari  dan batas  maksimumnya  dua  tahun delapan bulan penjara.
2. Dilihat  dari  sikap  terdakwa, apakah terdakwa melarikan diri atau menyerahkan diri. Perbedaan  sikap  inilah  yang mempengaruhi putusan pidananya.  Putusan  perkara terhadap terdakwa yang melakukan desersi lalu
melarikan diri dan tidak diketahui  keberadaanya,  maka terdakwa tersebut dapat diberhentikan dari anggota militer, apabila suatu saat
terdakwa ditemukan, maka terdakwa  tetap  menjalankan hukuman  pidana  penjara  yang dijatuhkan
kepadanya,
sedangkan  bagi  terdakwa  yang melakukan desersi lalu tertangkap  oleh  Polisi  Militer atau  menyerahkan  diri,  maka sanksi pidananya hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya pemecatan. Kedua, Penulis akan menguraikan penyebab  perbedaan  dakwaan yang diberikan Oditur terhadap kasus  desersi  yang  ada  pada tabel tersebut.
3. Dikarenakan  terdakwa  yang melakukan tindak pidana desersi  tersebut  melarikan  diri dan tidak diketahui keberadaannya,  serta      pada saat    proses persidangan sampai dengan adanya putusan  tetap  dari  Pengadilan Militer III-19 Jayapura terdakwa  tidak  pernah  hadir dalam persidangan
( inabsensia ).
4. Dikarenakan  terdakwa  yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tertangkap oleh Polisi Militer
atau menyerahkan  diri  ke  kesatuan dan  mengakui  bahwa terdakwa telah  melakukan  tindak  pidana desersi  dengan  kesadaran  dari dirinya sendiri.
Dapat  dilihat  juga  dari  tabel tindak pidana desersi tersebut, tidak terdapat pengenaan dakwaan kumulatif  terhadap  terdakwa  yang melakukan  tindak  pidana  desersi sebagaimana  termuat  pada  tabel  di atas, hal ini  bukan berarti dalam
pengadilan  militer  tidak  menganut dakwaan kumulatif. Bisa saja terjadi pada  saat  terdakwa  melakukan tindak  pidana  desersi  ia  juga melakukan penganiayaan atau tindak  pidana  lainnya,  maka  dalam penyelesaian perkara tersebut dapat didakwakan  secara  kumulatif  atau dipisah.  Penyelesaian  perkara  ini tergantung dari penyidikannya,
apabila dari awal penyidik dilakukan terpisah, maka disidangkan  secara  terpisah  dan perkara  mana  yang  akan  diproses lebih dulu, tergantung pada perkara yang  mana  lebih  dulu  dilaporkan, sedangkan jika sejak awal penyidikan  sudah  digabung  maka dapat  didakwa  dengan  dakwaan kumulatif. (Wawancara dengan salah  satu  Panitera  Dilmilti  III-19 Jayapura  Tanggal  1  Maret  2020) Dalam  menerapkan  sanksi  pidana Desersi,  Hakim  akan  berpedoman pada dakwaan  Oditur militer.
Tentunya dakwaan Oditur militer  tidak  lepas  dari  tuntutan yang diharapkan. Tuntutan biasanya berupa strafmaat (rumusan  lamanya  sanksi  pidana)
dan strafsoort (rumusan jenis sanksi pidana). Menurut Ardillah Rahman,
(2013:54-55) Perumusan jenis sanksi pidana ( strafsoort ) yaitu:
1. Sistem  perumusan tunggal yaitu      hanya      satu      jenis pidana  yang  dikenakan  kepada
terpidana, misalnya hanya
dikenakan pidana penjara saja.”
2. Sistem  perumusan  kumulatif yaitu terpidana dikenakan lebih  dari  satu pidana misalnya
dipidana  penjara  dan  dipecat dari anggota TNI”
Berbeda dengan perumusan jenis  sanksi  pidana  ( strafsoort ), pada  perumusan  lamanya  sanksi pidana ( strafmaat ) adalah:
1. Definite sentence system
berupa ancaman lamanya
pidana  yang sudah pasti.
2. Fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum. Dengan  adanya  tuntutan ini Oditur berharap Hakim akan menerapkan  sanksi  sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Oditur. Adapun  pengkajian  dari  perspektif perumusan  jenis  sanksi  pidana ( strafsoort ) dan perumusan lamanya sanksi  pidana  ( straafmaat )  tindak pidana  desersi,  maka  ketentuan berdasarkan  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM), sebagaimana tabel berikut

## TABEL 4.2 STRAFSOORT DAN STAAFMAAT TINDAK PIDANA DESERSI
Sumber : Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
Penulis  akan  menguraikan  dua kasus  tindak  pidana  desersi  yang  ada, adapun kasusnya sebagai berikut:
Dalam kehidupan militer ketidakhadiran tanpa izin  baik  itu kurang dari tiga puluh hari atau bahkan lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh seseorang anggota militer, karena seseorang anggota militer dituntut
mengenai kedisiplinan. Sebab hal tersebut sebagai sikap kesiap siagaan dari anggota militer itu sendiri.Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK
751/VJS  tanpa  ijin  dari  Yonif  RK 751/VJS atau atasan lain yang berwenang sejak  tanggal  6  November  2017  sampai dengan  tanggal  30  November  2017  atau selama  25  (dua  puluh  lima)  hari  secara berturut-turut.  selama  Terdakwa  pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan  lain  yang  berwenang,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam keadaan  aman  dan  damai  serta  baik Terdakwa  maupun  kesatuannya  tidak sedang  dipersiapkan  untuk  suatu  tugas Operasi  Militer.  Terdakwa  diajukan  di persidangan  oleh  Oditur  Militer  dengan dakwaan tunggal tertanggal 25 Juli 2018. dengan nomor dakwaan No. Sdak/86/VII/2018.  Berdasarkan  dakwaan
Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang diatur  dan  diancam  pidana  melanggar Pasal  Pasal  86  ke-1  KUHPM dan
terhadap  Terdakwa  haruslah  dijatuhi pidana yang setimpal
dengan
perbuatannya. a. Dakwaan. Dalam  dakwaan  Oditur Militer (Odmil) telah memberikan dakwaan tunggal  yaitu Pasal  86    ke- 1 KUHPM. Dakwaan merupakan hal yang penting,  karena berdasarkan
Pasal  130  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  31  Tahun
1997 tentang Peradilan Militer. Oditur Militer membuat  surat  dakwaan yang  diberi  tanggal  dan ditandatangani serta berisi: 1) Nama lengkap, pangkat/NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal 2) Uraian secara cermat,  jelas  dan lengkap    mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan  waktu dan   tempat  tindak pidana itu dilakukan. Apabila  surat  dakwaan tidak  memenuhi  ketentuan tersebut, maka surat dakwaan batal demi hukum.
b. Tuntutan Pidana
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Oditur    Militer    yang menangani   kasus tersebut menguraikan     tuntutannya yaitu yang pada pokoknya menuntut  supaya  Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa     dan mengadili      perkara      ini memutuskan:
1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Melianus Charles Tiert, Prada NRP
31170405961196, terbukti    secara  sah dan meyakinkan bersalah     melakukan tindak pidana Militer yang dengan  sengaja melakukan ketidakhadiran   tanpa izin dalam waktu damai    minimal    satu hari  dan  tidak  lebih lama  dari tiga  puluh hari 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara  selama   :  4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan tahanan sementara. 3) Menetapkan  barang- barang  bukti  berupa surat  2  (dua)  lembar daftar  Absensi  Baja Taja Yonif 751/R Pleton  3  dari  bulan November 2017 sampai  dengan  bulan Desember  2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4) Membebankan  biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000  (Sepuluh  Ribu lima ratus rupiah). c. Putusan.
Berdasarkan hal-hal yang  telah  dikemukakan  di atas, maka dengan memperhatikan  ketentuan
Pasal  86  ke-1  KUHPM., maka  Hakim  memutuskan perkara  ini  dengan  Putusan sebagai berikut 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Melianus Charles Tiert, Prada NRP 31170405961196, terbukti    secara  sah dan meyakinkan bersalah     melakukan tindak pidana Militer yang  dengan  sengaja melakukan
ketidakhadiran   tanpa izin dalam waktu damai   minimal    satu hari  dan  tidak  lebih lama  dari tiga  puluh hari 2) Memidana  Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2  (dua)  Bulan  dan  20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3) Menetapkan  barang- barang  bukti  berupa surat  2  (dua)  lembar
daftar  Absensi  Baja Taja Yonif 751/R Pleton  3  dari  bulan
November 2017 sampai  dengan  bulan Desember 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4) Membebankan  biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,-  (sepuluh ribu rupiah). Kasus II. Kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh
anggota  TNI  sebagai  pelaku  tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan  Militer  Tinggi  III-19 Jayapura  dengan  nomor  perkara Nomor : 20-K/PM.III- 19/AD/II/2018  dimana  identitas terdakwa  yang  tersebut  dalam surat dakwaan ialah: 1  Nama :  Henok Tabuar 2  Pangkat  / NRP :  Koptu/31990 637300781 3  Jabatan :  Babinsa Kp.Ujung Distrik Arimop 4  Kesatuan :  Kodim 1711/BVD 5  Tempat, tanggal lahir :  Betaf,  6    Juli 1981 6  Kewargan egaraan :  Indonesia 7  Tempat tinggal :  Jl. Bosowa Lama     Kp. Persatuan Distrik Mandoba Kab.    Boven Digoel.
Penjatuhan  sanksi  pidana  yang diputuskan  oleh  Hakim  pada  saat  itu menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas Militer  kepada  Henok  Tabuar.  Pada  kasus ini Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama tiga bulan
lebih  lamanya  dalam  waktu  damai  yang dilakukan  secara  sengaja,  selain  itu  pula Terdakwa  tidak  diketahui  keberadaanya sampai  dengan  adanya  putusan  dari Pengadilan Militer Jayapura atau Inabsensia . Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana desersi.
Ketidakhadiran  tanpa  izin  dalam kehidupan  militer baik  itu kurang dari tiga puluh  hari  atau  lebih  dari  tiga  puluh  hari harus  dipertanggungjawabkan  terhadap tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh  setiap anggota  Militer,  karena  anggota  Militer sangat  dituntut  mengenai  kedisiplinan.
Kedisiplinan  disini  adalah  sebagai  bentuk kesiapsiagaan  setiap  anggota  Militer  itu sendiri.  Terdakwa  Henok  Tabuar  bertugas di  kesatuan  Kodim  1711/BVD.  Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan  Kesatuan atau  atasan  lain  yang berwenang  sejak  tanggal  12  Juli  2017 sampai  sampai  dengan  dibuatnya  Berita Acara  Tidak  Ditemukannya  Terdakwa Subdenpom  XVII/A  tanggal  9  November 2017  atau  selama  +  120  (Seratus  dua puluh) hari yang   berarti  lebih  lama  dari 30  (tiga  puluh)  hari  secara berturut-turut. Terdakwa  diajukan  di  persidangan oleh  Oditur  Militer  dengan  dakwaan tunggal  8  Februari  2018  dengan  nomor dakwaan Sdak/13/II/2018 Berdasarkan dakwaan  Oditur  Militer,  Terdakwa  telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana  desersi  yang  diatur  dan  diancam pidana  yang  melanggar  Pasal  87  ayat  (1) ke-2  jo  ayat  (2)  KUHPM  dan  terhadap Terdakwa  harus  dijatuhi  pidana  yang setimpal  dengan  perbuatan  yang  telah dilakukannya.
1) Dakwaan,  Pada  dakwaan  Oditur Militer  telah  memberikan  dakwaan tunggal, yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2) Tuntutan  Pidana,  Oditur  militer
dalam menangani kasus ini
menguraikan  tuntutannya yaitu pada  pokoknya  menuntut  supaya
Majelis  Pengadilan  Militer  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara ini memutuskan :
a) Menyatakan  Terdakwa  Henok
Tabuar,  telah  melakukan  tindak pidana  “Desersi  dalam  waktu damai”  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  87 ayat  (1)  ke-2  jo  ayat  (2)
KUHPM;
b) Menjatuhkan  hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan :
1) (Pidana  Pokok  Penjara
selama 1 (satu) tahun. 2) Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. 3) Menetapkan barang-
barang bukti berupa surat
(enam)  lembar  daftar
hadir  Koramil  1711- 03/Tanah  Merah  bulan
Juni  2017  s.d.  bulan
November 2017.
4) Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  sebesar  Rp  10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).
3) Putusan,  Berdasarkan  hal-hal  yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka dengan  memperhatikan  ketentuan
Pasal  87  ayat  (1)  ke-2  jo  ayat  (2) KUHPM, maka Hakim memutuskan  perkara  ini  dengan putusan sebagai berikut: a) Menyatakan  Terdakwa  Henok Tabuar Koptu Nrp
31990637300781,  terbukti
secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Desersi  dalam  waktu damai
b) Memidana  Terdakwa  oleh karena itu dengan:
(1) Pidana  Pokok:  Penjara selama 1 (satu) tahun. (2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
(3) Menetapkan  barang  bukti surat berupa:
(4) 6  (enam)  lembar  daftar hadir Koramil 1711- 03/Tanah  Merah  bulan Juni  2017  s.d.  bulan Nopember 2017.
(5) Tetap  dilekatkan  dalam berkas perkara. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  sebesar  Rp  10. 000,- (sepuluh ribu rupiah)
B. Faktor Faktor Penghambat Proses penerapan Tindak pidana Desersi Berdasar pada penelitian yang telah penulis      lakukan,    mendapatkan keterangan  bahwa  tindakan  desersi itu  dilakukan  oleh  anggota  militer TNI yang dipacu oleh beberapa faktor.      Yang      mana      faktor penyebabnya  pasti  tidak  tunggal, selalu ada motif-motif yang bersifat pribadi,  dan  juga  karena  pengaruh lingkungan. Hasil laporan pelaksanaan program        kerja
Pengadilan Pengadilan  Militer Dan
Oditur Militer III - 19 Jayapura) menerangkan    bahwa seorang prajurit    TNI  melakukan    tindak pidana  desersi    disebabkan     oleh
faktor  eksternal  (dari  luar)  dan Faktor internal (dari dalam).
1. Faktor External
a. Kurang  pemahaman  peraturan  yang berlaku  di  lingkungan  TNI.  Anggota militer  baik  di  Kesatuan  tempur maupun  di  satuan  bantuan  tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan  tugas  sehari-hari  baik kepentingan  negara  maupun  untuk kepentingan  satuan.  Dari  penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang  peraturan-peraturan  militer itu sendiri.
b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai       karena      pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang  diperintahkan  padanya  untuk dilaksanakan,      dianggap       tidak menguntungkan     dirinya.    Seperti tugasnya      untuk memberantas gerombolan        pemberontak       dan mengamankan daerah-daerah konflik.   Dia    menganggap   bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya.  Sehingga  iapun  mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan mengenai   penempatan  penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah  di  tempatkan di satuan tempat penugasan      kemudian    ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian  dia  dipindahkan  ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati        tempat      penugasan tersebut.
c. Faktor lingkungan. Biasanya  di  dapat  dari  lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang  baik.  Dimana  ia  salah  dalam memilih  lingkungan  pergaulan.
Sehingga  iapun  turut  terlibat  dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan.
2. Faktor Internal.
a. Faktor Keluarga/Rumah Tangga Karena rumah
tangga/keluarga si pelaku ini biasanya  tidak  harnonis  lagi,  sering terjadikonflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang  yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya.
Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak  dan  karakter  seseorang  yang akan  menjadi  patokan  untuk  dapat bersosialisasi  di  luar  lingkungannya. Tetapi  apabila  hal  ini  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya,  maka  dapat menyebabkan  seseorang  melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas.  Begitu  juga  dengan  desersi, keretakan  dalam  rumah  tangga  dan tidak harmonisnya hubungan masing- masing  individu  dalam  keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya
b. Faktor Ekonomi
Biasanya  lebih  berhubungan  dengan keuangan  keluarga,  ditambah  lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti  yang  telah  diketahui  umum bahwa  kejahatan  timbul  adalah karena  kemiskinan.  Bila  seorang hidup  dalam  serba  kekuarangan, maka  akan  menyebabkan  mereka melakukan apa saja untuk mencukupi
kebutuhan  hidupnya  tersebut.Tugas mereka sebagai  seorang prajurit TNI identik dengan  hidup pas-pasan, gaji yang  diterima  oleh  prajurit  TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan  sehari-hari,  tidak  untuk kebutuhan  lainnya  seperti untuk biaya  pendidikan  anak.  Sehingga biasanya  ayah  memutar  otak  untuk mencari tambahan penghasilan untuk
mencukupi kebutuhan keluarga tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  si
pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.  Tindak  pidana  desersi  ini sering  kali  dilakukan  pada  tingkat Bintara  ke  bawah.  Karena  makin rendah  pangkat  seorang  prajurit, maka  makin  dapat  dipastikan  makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.
c. Faktor Niat Pelaku tersebut Biasanya  sudah  tidak  mempunyai keinginan  menjadi  seorang  prajurit. Apabila  seorang  sudah  masuk  dan telah  menjadi  seorang  anggota  TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit.
Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban  dinasnya  tidak  dengan penuh  tanggung  jawab  lagi,  dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.
d. Faktor Usia Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia  manusia  turut  pula  menentukan terjadinya  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang.  Semenjak masih  anak-anak  sampai  usia  lanjut,
seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan
perkembangan di  dalam jasmani dan
mentalnya.Di dalam ilmu
kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan- penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata  pada  setiap  tingkat  umur seseorang akan melakukan kejahatan yang  tertentu  pula.  Hal  ini  terbukti dengan  kasus  desersi  yang  terjadi  di lingkungan  TNI,  dimana  pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.
e. Faktor Pendidikan
Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari  daya  pikir  seseorang  yang menilainya.  Daya  pikir  seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut  harus  profesional  di  dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya,  di  Medan  operasi maupun  di  medan pertempuran. Maka  sudah  seharusnya  diperlukan batasan  pendidikan  bagi  seseorang yang  ingin  karirnya  sebagai  seorang prajurit  TNI  agar  mereka  dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan  dapat  lebih  menilai  segala sesuatunya,  sehingga  kemungkinan terjadinya  pelanggaran,  kejahatan dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  dapat  diminimalisir sedemkian rupa
f. Kurang Siapnya Mental Ditugaskan  di  Daerah  Konflik  dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersbut apbila akan diterjunkan  di  daerah  konflik  dan terpencil.  Karena  satu  tugas  dan kewajiban dari seorang prajurit
adalah  hanya  selalu  siap  utuk diterjunkan  ke  daerah-daerah  yang sedang dilanda gejolak dan di pulau- pulau  terpencil  di  seluruh  Indonesia. Prajurit  harus  selalu  siap  untuk  itu sewaktu-waktu bia ditugaskan dimana  saja.Daerah  konflik  selalu diselimuti
dengan pertikaian sehingga  membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan  keselamatan  dirinya,  sehingga hal  ini  menyebabkan  banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya.
Sedangkan  daerah  terpencil  selalu dikhawatirkan  sulitnya  transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya  hidup,  sehingga  jika  prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak  siap  mental  maka  dapat menimbulkan  prajurit  tersebut  tidak nyaman  sehingga  berujung  pula terjadinya tindak pidana disersi

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian ini  adalah  Pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah  sesuai  mengacu  pada  Pasal  86 sampai dengan Pasal 89  KUHPM terdapat ketidak  sesauaian  tentang  Sanksi  pidana desersi.  Hal  ini  terbukti  dengan  dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak  pada  sangsi  yang  diberikan hakim,  Faktor  penjatuhan  hukuman  dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya  faktor  di  luar  lingkungan  sehingga berdapak  pada  penerapan  Hukum  pidana desersi

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2002, Pelajaran  Hukum Pidana, Jakarta,  PT Raja Grafindo
Persada Agus  Rusianto,  2016, Tindak  Pidana  & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,
Kencana Andi  Hamzah,  2008. Asas-asas  Hukum Pidana, Rineka  Cipta,  Bandung  E.Y. Kanter,  dan  S.R.  Sianturi,  1981, Hukum Pidana  Militer  Di  Indonesia, Jakarta,

## Alumni AHM-PTHM
Herbert  Jacob.  1971.  Court,  Law  and Politics  in  Comparative  Perspective.
Scranton: Chandler Publishing
Company  dalam  Ahmad  Mujahidin.
2007. Peradilan  Satu  Atap  di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Herdjito,  2014, “Disparitas  Penjatuhan Pidana  Dalam  Perkara  Tindak Pidana Desersi ” (Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan  Badan  LITBANG  Diklat
KUMDIL  Mahkamah  Agung  RI), Jakarta
Iskandar  Kamil, Makalah, Jati Diri Hakim  Militer,  2013  disampaikan dalam  Pembinaan  Teknis  Hakim Militer, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2007. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara. Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada.
M.  Ali  Zaidan,  2015, Hukum  Pidana,
Jakarta, Sinar Grafika
Moeljtano  dalam  Frans  Maramis,  2013,
Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis di  Indonesia, Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada Muchsin. Kekuasaan  Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi . STIH IBLAM, Jakarta
S.R.  Sianturi,  1985, Hukum Pidana
Militer Di Indonesia, Jakarta,
Alumni  AHEM- PETEHAEM Simons  dalam  Erdianto  Effendi,  2011,
Hukum  Pidana  Indonesia, Bandung,  PT Refika
Yeni Widowaty, 2002, “ Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  Sebagai  Korban  Tindak Pidana Kekerasan” (Tesis
Pascasarjana  diterbitkan),  Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
Perundang-undangan Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2014 Tentang  Hukum Disiplin Militer
Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1997
Tentang  Peradilan Militer;
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2004
Tentang Tentara Nasional Republik
Indonesia
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946
Tentang Tutupan
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Militer (KUHPM)
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-  undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)