## ANALISIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN FORUM CORPO-
RATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI JAWA TIMUR
Sulis Rochayatun Puji Handayati
Gunartin
Universitas Negeri Malang soelieste@yahoo.com
Abstract: Implementation of CSR program is one form of implementation of the concept of good corpo- rate governance. It is intended that the behavior of businesses have directives that can be referenced by organizing all the interests of stakeholders that can be filled proportionally, preventing significant errors in the corporate strategy and ensures errors that occur can be corrected immediately. Basically, corporate  social  responsibility  is  expected  to  go  back  into  the  culture  for  the  Indonesian  nation  in particular, and the world community in unity to overcome the problem of economic, social and envi- ronmental.  The  population  used  as  the  sample  is  10  Bappeda  cities  in  East  Java.  Sampling  using purposive sampling. The data  used are primary data derived from interviews and observations. The results  of  the  field  studies  showed  that  the  average  city  does  not  have  regulations  on  CSR  in  its implementation, is also no institutional model so that the CSR Forum on the results of the study data showed that a large part of the city agencies do not have a CSR forum.
Keywords: Corporate Social Responsibility ( CSR ), CSR Forum
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  / Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengertiannya dibagi dua, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian  sempit.  CSR  dalam  pengertian  luas, berkaitan  erat  dengan  tujuan  mencapai  kegiatan ekonomi  berkelanjutan  (sustainable  economic activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut  akuntabilitas  (accountability) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.
Pengertian CSR dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen  Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang  bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada
umumnya. CSR diatur pula dalam penjelasannya pasal  15  huruf  b  UUPM  2007,  TJSP  adalah tanggungjawab  yang  melekat  pada  setiap perusahaan  penanaman  modal  untuk  tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat  setempat.
Kemitraan pembangunan dengan Dunia Usaha melalui  pelaksanaan  Tanggunjawab  Sosial  dan Lingkungan  Perusahaaan  diarahkan  untuk Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup  dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi berkualitas  berbasis  kerakyatan.  Di  dalam pelaksanaanya  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2011  dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 bahwa Pemerintah berperan memberikan Fasilitasi untuk
Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSR di Jawa Timur,
mewujudkan  sinergisme  antara  pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program  pembangunan  Pemerintah  Daerah Provinsi; dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan  program  tanggungjawab  sosial perusahaan  untuk  menuju  Jawa  Timur  Lebih Sejahtera,  Berakhlak,  Berkeadilan  Mandiri  dan Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan  Perusahaan.
Kemajuan Jawa  Timur merupakan tanggungjawab bersama yang harus ditanggung oleh tiga  pilar  utama pembangunan  yaitu  Pemerintah, Swasta,  dan  Masyarakat  masing-masing mempunyai  peran  dan  fungsi  untuk  mencapai kesejahteraan bersama. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, koordinasi  dan  sinkronisasi,  serta  monitoring penyiapan  rumusan  kebijakan  dan  pelaksanaan hubungan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah  terkait  dengan  kemitraan  dengan  Dunia Usaha  diperlukan  langkah-langkah  penguatan kelembagaan  melalui  Kemitraan  dengan Perusahaan  yang  melaksanakan  CSR/PKBL  di Jawa Timur.
Untuk  mengoptimalisasikan  sinergitas pemerintah  daerah  dan  perusahaan-  perusahaan yang  ada  di  Jawa  Timur  maka  satu  hal  yang dilakukan adalah membentuk sebuah wadah mediasi yang  disebut  dengan  CSR  Forum.  Tahun  2009 dilakukan roadshow ke  perusahaan-perusahaan yang  ada  di  Jawa  Timur,  Kabupaten/Kota  dan Kantor/Lembaga  dengan  tujuan  menyamakan persepsi tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR). Selanjutnya pada tahun 2010 terdapat MoU  mengenai  perencanaan  program  kegiatan CSR/TSP dengan 14 perusahaan (BUMN, BUMD dan BUMS).
Tujuan  penelitian  ini  untuk  (1)  melakukan identifikasi profil Forum CSR / PKBL di masing- masing  kota  /  kabupaten  di    Jawa  Timur;  (2) melakukan identifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan program yang di lakukan oleh Forum CSR  /  PKBL  di  Jawa  Timur;  (3)  melakukan identifikasi  ragam  pelaksanaan  program  dan kegiatan CSR/PKBL yang dilakukan Forum CSR melalui  pola  kemitraan  dan  hibah  kepada masyarakat di provinsi Jawa Timur;
CSR  merupakan  konsep  yang  terus berkembang, dan belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang
diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di  dalamnya.  Secara  konseptual,  CSR  juga bersinggungan  dan  bahkan  sering  dipertukarkan dengan frasa lain, seperti corporate responsibility, corporate sustainability, corporate accountability,  corporate  citizenship dan corporate  stewardship. Lebih  lanjut  Boone  dan Kurtz (2007) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara  setara  dalam  mengevaluasi  kinerja perusahaan. Sedangkan Tamam Achda mengartikan CSR  sebagai  komitmen  perusahaan  untuk mempertanggung  jawabkan  dampak  operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus  menerus  menjaga  agar  dampak  tersebut menyumbang  manfaat  kepada  masyarakat  dan lingkungan  hidupnya.  CSR  dapat  dipahami  pula dalam  Permenneg  BUMN  No.  PER-  05/MBU/ 2007  tanggal  27  April  2007  tentang  Program Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil  dan Program  Bina  Lingkungan  pada  Pasal  2  yang menjadi  kewajiban  bagi  BUMN  baik  Perum maupun Persero untuk  melaksanakannya. Aturan tersebut  diperbaharui  pula  dengan  Permenneg BUMN  No.PER-08/MBU/2013  tanggal  10 September 2013.
Corporate Social Responbility adalah elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Definisi secara luas yang ditulis sebuah organisasi dunia World Bisnis Council for sustainable  Development (WBCD)  menyatakan bahwa  CSR  merupakan  suatu  komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi  dari  komunitas  setempat  ataupun masyarakat  luas,  bersamaan  dengan  peningkatan taraf  hidup  pekerjanya  serta  seluruh  keluarga. Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam  interaksi  mereka  dengan  para  pemangku kepentingan  (stakeholders)  berdasarkan  prinsip kesukarelaan dan kemitraan.
Corporate  Social  Responsibility  adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Pasal  74  ayat (1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan “Perseroan
yang menjalanjan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  wajib melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang ini, industry  atau  korporasi-korporasi  wajib  untuk melaksanakannya,  namun  kewajiban  ini  bukan merupakan  suatu  beban  yang  memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab  pemerintah  dan  industri  saja.  Diperlukan kerjasama  dengan  seluruh  masyarakat  untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas  hidup  masyarakat.  Perusahaan  berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan  yang  didapatkan,  namun  juga  harus memperhitungkan  aspek  sosial,  dan  lingkungan. Ketiga  elemen  inilah  yang  kemudian  bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.
Di Indonesia, istilah CSR populer digunakan sejak  tahun  1990-an.  Beberapa  perusahaan
s e b e n a r n y a t e l a h l a m a m e l a k u k a n C S A ( Corporate Social Activity ) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual  aksinya  mendekati  konsep  CSR  yang merepresentasikan  bentuk  peran  serta  dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.  Melalui  konsep  investasi  sosial perusahaan  “ seat  belt ”,  sejak  tahun  2003 Departemen  Sosial  tercatat  sebagai  lembaga pemerintah  yang  aktif  dalam  mengembangkan konsep  CSR  dan  melakukan  advokasi  kepada berbagai perusahaan nasional.
Pada  awal  perkembangannya,  bentuk  CSR yang  paling  umum  adalah  pemberian  bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin  di  seputar  perusahaan.  Pendekatan  CSR yang  berdasarkan  motivasi  karitatif  dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidaklembaga. CSR tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik  agar  terlihat  baik.  Perusahaan  yang melakukannya  termasuk  dalam  kategori “perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan “tebar pesona” (promosi) ketimbang “tebar karya” (pemberdayaan) (Suharto, 2008a).
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya bahwa CSR merupakan tabungan masa depan  bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan keuntungan.  Keuntungan  yang  diperoleh  bukan sekedar keuntungan ekonomi, tetapi lebih dari itu
yaitu keuntungan secara sosial dan lingkungan alam bagi  keberlanjutan  perusahaan.  Perusahaan- perusahaan yang belum melakukan program CSR mungkin  dapat  mencontoh  perusahaan  lain  yang telah  lebih  dulu  melakukan  program  CSR  dan menikmati manfaat yang ditimbulkan. Misalnya PT Unilever Indonesia telah melakukan program CSR melalui pendampingan petani kedelai. PT Unilever telah berhasil membina petani yang menggarap lebih dari  600  hektar  kedelai  hitam  hingga mengkontribusikan  sekitar  30  persen  kebutuhan produksi Kecap Bango. Program semacam ini tentu saja bermanfaat bagi petani dan perusahaan. Bagi petani  misalnya  program  ini  bermanfaat  untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga menjamin kelancaran distribusi, sedangkan bagi perusahaan dapat  menjamin  kelancaran  pasokan  bahan  baku untuk  produk-produk  yang  menggunakan  bahan dasar kedelai.
Manfaat-manfaat  tersebut  hendaknya  dapat juga  dirasakan  oleh  perusahaan  lain  yang  telah melakukan program CSR. Melihat contoh diatas, dapat  memberikan  gambaran  pada  kita  bahwa implementasi  program  CSR  bukan  hanya  untuk mengejar  keuntungan  ekonomi  tapi  juga  dapat menghindari  terjadinya  konflik  dan  menjaga keberlanjutan usaha secara konsisten. Dilihat dari perspektif  pembangunan  yang  lebih  luas,  CSR menujuk  pada  kontribusi  perusahaan  terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development),  yakni  pembangunan  yang  sesuai dengan kebutuhan generasi saat. ini dan kebutuhan generasi  masa  yang  akan  datang  secara  terus menerus.  CSR  secara  umum  dimaknai  sebagai sebuah  cara  dalam  rangka  perusahaan  mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan  dan  sosial  masyarakat,  namun  tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (shareholders)  dan  pemangku  kepentingan (stakeholder).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif    karena  kegiatan  penelitian Analisis  Model  Kelembagaan  Forum  Corporate Social  Responsibility  di  Jawa Timur    akan  lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan perilaku  tertentu  serta  faktor-faktor  eksternal lainnya  yang  mendorong  terbentuknya  lembaga forum  yang  kredibel,  efektif  dan  sinergy  antara
Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSR di Jawa Timur,
pemerintah  daerah  perusahaan-perusahaan  yang mengeluarkan  CSR.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  yaitu  metode    observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mencatat data dari laporan, catatan dan arsip dari beberapa sumber seperti  internet,  jurnal,  penelitian  terdahulu  dan sumber lain yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Profil Forum CSR  Per Kabupaten/ Kota
Dalam  kajian  ini  telah  dilakukan  uji  lapang terhadap  10  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  yang dipilih secara acak. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung  hukum  yang  berupa  Perda/Perbup  tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota.

## Tabel 1.  Keberadaan Forum CSR Kabupaten/Kota di Jawa Timur

## Sumber: Kajian turun lapang
Secara rinci gambaran masing-masing Forum CSR ditiap Kabupaten/ Kota yang di kaji adalah sebagai berikut:

## Forum CSR Kabupaten Probolinggo
Kabupaten  Probolinggo  telah  membuat Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan  Perusahaan  sebagai  dasar  bagi perusahaan dalam menjaga hubungan sosial  dan
keseimbangan lingkungan dengan optimal. Sebelum Perda  disahkan,  telah  didirikan  FKTSP  (Forum Komunikasi  Tanggungjawab  Sosial  Kabupaten Probolinggo)  pada  tanggal  17  Juli  2012  oleh perusahaan-perusahaan  penyelenggara  CSR dengan fasilitasi Bappeda Kabupaten Probolinggo, dengan  pengesahan  legaitas  forum  melalui Akta No.27 yang dibuat oleh Notaris Achmas Fauzi, SH yang  berkedudukan  di  Kraksaan  Kabupaten Probolinggo.
Fungsi pembentukan FKTSP ini adalah sebagai tempat bagi perusahaan penyelenggara CSR untuk saling berinteraksi (saling berkomunikasi, berdiskusi, bersosialisasi) dan mengintegrasikan kepentingan dalam  menyelenggarakan  program  CSR  agar pelaksanaannya  tepat  sasaran  dan  tepat  manfaat. Serta  sebagai  mitra  pemerintah  daerah  dalam merumuskan  rencana  kebijakan  maupun pelaksanaan terkait dengan pembangunan ekonomi dan  sosial.  FKTSP  Kabupaten  Probolinggo  ini dibentuk  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  serta  asas  kebersamaan. Dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada prinsip-prinsip  kelembagaan,  kemandirian, pemberdayaan, dan kemitraan.
Pada tahun 2015 tercatat 14 perusahaan yang sudah  aktif  dalam  forum.  Khususnya  untuk perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  dibidang pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam). Karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah diwajibkan melakukan pelaksanaan dan pelaporan CSR sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014. Jika perusahaan tidak melakukan CSR maka akan dikenakan sanksi administratif.

## Forum CSR di Kabupaten Lumajang
Di  Kabupaten  Lumajang  belum  terbentuk forum  CSR.  Meskipun  ada  perusahaan  yang menerapkan  CSR  namun  forum  masih  belum terbentuk.  Beberapa  perusahaan  di  Kabupaten Lumajang menerapkan CSR secara tersendiri tanpa ada  laporan  ke  Pemda.    Pemda  juga  tidak  bisa memaksa  perusahaan  untuk  menerapkan  CSR karena belum ada Perda terkait pelaksanaan CSR. Seperti yang dikemukakan Bapak Arif
“belum ada forum CSR  yang terbentuk di Kabupaten  Lumajang.  Tapi  kami  berupaya  agar tahun  depan  forum  sudah  terbentuk  dan
No Bappeda Lap. Kegiatan Perda Perbup Forum 1 Kab. Probolinggo V V X V 2 Kab. Lumajang V X X X 3 Kab. Lamongan V V X X 4 Kab. Tuban V V V V 5 Kab. Blitar V V V V 6 Kab. Tulungagung V V V V 7 Kab. Banyuwangi V V V V 8 Kab. Gresik V V V V 9 Kab. Sidoarjo V V V V 10 Kota Mojokerto V V X V
perusahaan-perusahaan  bisa  bergabung  aktif dalam  forum.”
Adapun  kendala  forum  CSR  di  Kabupaten Lumajang adalah tidak maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dicanangkan oleh Pemkab.  Lumajang  dengan  program  CSR  yang dilaksanakan  oleh  perusahaan,  serta  belum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Lumajang disebabkan beberapa kendala, yaitu:
1) Belum terbentuk forum Menurut Bapak Arif “di kabupaten lumajang
belum  terdapat  forum  CSR.  Tahun  depan
Pemda  berupaya  untuk  membentuk  forum CSR  dengan  perusahaan.
2) Perbedaan  Persepsi  tentang  CSR  antara BAPPEDA  dengan  perusahaan BAPPEDA dan perusahaan berjalan sendiri- sendiri  dalam  melakukan  pembangunan  di daerah  Lumajang.  Perusahaan  menganggap bahwa CSR adalah beban (Expense), padahal jika  CSR  akan  menjadi  nilai  lebih  bagi perusahaan dimata masyarakat ataupun inves- tor  dan  stakeholder  lainnya.  Hal  tersebut diungkapkan  oleh  Bapak  Arif  (Sekertaris Bappeda Lumajang) dalam wawancara
3) Jumlah perusahaan / sektor usaha yang sedikit Sektor usaha di kabupaten Lumajang masih
didominasi oleh perusahaan dengan skala kecil– menengah. Hal ini dijelaskan oleh bapak Arif selaku Sekretaris Bappeda Lumajang
“Hanya terdapat sedikit perusahaan di kabupaten Lumajang. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki sinkronisasi dengan Pemda.Pemda tidak bisa memaksa perusahaan untuk melakukan CSR. Perusahaan melakukan CSR secara mandiri”

## Forum CSR di Kabupaten Lamongan
Berdasarkan  Perda  CSR  yang  telah dikeluarkan oleh Bupati Lamongan tersebut, pada tahun 2014, Pemkab Lamongan melalui Bappeda Lamongan mulai menginisiasi pembentukan Forum CSR  dengan  megundang  perusahan-perusahaan yang  berada  di  wilayah  kabupaten  Lamongan. Seperti  dijelaskan  oleh  Bapak  Edwin  selaku sekretaris  Bappeda  dalam  wawancara  yang dilakukan pada hari kamis 11 Februari 2016 :
“kami  pihak Bappeda  sudah beberapa kali mengundang  perusahaan-perusahaan  untuk melakukan  pertemuan  dalam  rangka pembentukan  forum  CSR  di  kabupaten
lamongan,  tapi  setiap  kali  di  undang,  yang hadir  hanya  sedikit.  Dari  30  perusahaan yang  kami  undang  hanya  5  yang  hadir.  Hal ini  yang  menyulitkan  koordinasi pembentukan forum csr tersebut” .
Dari 119 perusahaan yang berada di Kabupaten Lamongan,  tercatat  hanya  3  perusahaan  yang secara rutin mengeluarkan CSR dan memberikan laporan  kepada  Bappeda  Kab.Lamongan,  yaitu BRI,  Bank  Jatim,  dan  Wisata  Bahari  Lamongan (WBL). Hal ini yang diungkapkan oleh bapak Galih Yanuar  selaku  Kasubdit  Ekonomi  Bappeda Lamongan.

## “Sampai  tahun  2015  Bappeda
Lamongan  mengalokasikan  anggar- an  Rp.  50.000.000  untuk  program tindak  lanjut  CSR  di  Kabupaten Lamongan.  Akan  tetapi  di  tahun 2016  ini,  kami  sudah  tidak  lagi mengalokasikan  anggaran  untuk tindaklanjut  pelaksanaan  CSR, karena  keterbatasan  anggaran  yang kami  miliki  dan  banyaknya  program

## yang kami  miliki”
Kendala  pembentukan  forum  CSR  di Kabupaten  Lamongan  adalah  tidak  maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dicanangkan  oleh  Pemkab.  Lamongan  dengan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta belum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Lamongan disebabkan beberapa kendala, yaitu:
1) Perbedaan  Persepsi  tentang  CSR  antara BAPPEDA dengan  Sektor Usaha.
2) Kesadaran perusahan untuk melakukan CSR masih rendah.
Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Bapak  Galih Yanuar  (Kasubdit  Ekonomi  Bappeda Lamongan) dalam wawancara “kesadaran  perusahaan-perusahaan  di lamongan  untuk  melakukan  CSR  masih rendah,  ini  karena  mereka  masih menganggap    CSR  bukanlah  suatu kewajiban,  tapi  lebih  ke  beban.  Sebagian dari  perusahaan  juga  lebih  suka menyalurkan  program CSR  sendiri”.
3) Jumlah perusahaan / sektor usaha yang sedikit Hal  ini  dijelaskan  oleh  bapak  Edwin  selaku Sekretaris Bappeda Lamongan
“jumlah  CSR  dari  perusahaan  di kabupaten  lamongan  masih  kecil,  ini  bisa
Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSR di Jawa Timur,
kami  maklumi  karena  sector  usaha  di lamongan  tidak  seperti  di  kabupaten/kota lain  seperti  tuban  dan  gresik.  Di  lamongan masih  didominasi  oleh  perusahaan- perusahaan  dengan  skala  kecil,  sehingga kami  selaku  pihak  pemda  tidak  bisa memaksa  mereka  untuk  mengeluarkan

## CSR”
4) Keterbatasan Anggaran Pemkab. Lamongan Hal  ini  yang  diungkapkan  oleh  bapak  Galih Yanuar  selaku  kasubdit  ekonomi  bappeda lamongan
“sampai  tahun  2015  bappeda  lamongan mengalokasikan  anggaran  Rp.  50.000.000 untuk  program  tindak  lanjut  CSR  di kabupaten  lamongan.  Akan  tetapi  di  tahun 2016  ini,  kami  sudah  tidak  lagi mengalokasikan anggaran untuk tindaklanjut  pelaksanaan  CSR,  karena keterbatasan  anggaran  yang  kami  miliki dan  banyaknya program yang kami miliki”
5) Terlalu Banyak Forum Sejenis Ini tersirat dalam pernyataan dari Bapak Galih dalam petikan wawancara berikut
“di  kabupaten  lamongan  ini  banyak terdapat  forum-forum  yang  mewadahi berbagai  aspirasi  masyarakat,  seperti  fo- rum  kabupaten  sehat,  forum  kesenian,  dll. Hal ini yang membuat kami selaku bappeda lamongan  tidak  bisa  terlalu  focus  pada salah satu forum saja seperti forum CSR ini, karena  minimnya  tenaga  yang  kami  miliki dan  banyaknya  forum-forum  yang  harus kami  koordinasi dan  monitor”

## Forum CSR Kabupaten Tuban
Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan adalah membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Payung hukum  atas  pembentukan  forum  tersebut  adalah Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial  perusahaan  yang  ditindaklanjuti  oleh Kabupaten  Tuban  dengan  Keputusan  Bupati (Perbup) Tuban nomor 188.45/172/KPTS/414.012/ 2011 tentang forum komunikasi program corporate social responsibility (CSR) di Kabupaten Tuban.
Pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Tuban menerbitkan Perda Kabupaten Tuban No. 3 tahun  2015  tentang  tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Peraturan  Daerah  ini  dimaksudkan
untuk memberi kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah serta memberi arahan  kepada  semua  perusahaan  dan  pemangku kepentingan  di  daerah  dalam  menyiapkan  diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Upaya nyata yang  dilakukan  pemerintah  Daerah  untuk menindaklanjuti Perda no. 3 tahun 2015 menurut Bapak  Imron  Achmadi  selaku  kepala  bidang Ekonomi  Bappeda  Tuban  adalah  dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berada di  Tuban  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2015. Meskipun demikian, jumlah peserta delegasi dari perusahaan yang hadir relatif sedikit dibandingkan jumlah total perusahaan yang ada di Tuban. Beliau menegaskan bahwa terdapat dua kali pertemuan selama tahun 2015  untuk  membahas  upaya  mensinergikan program-program daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan di kabupaten Tuban.
Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Dharmadin  Noor  selaku  Staf  Bidang  Ekonomi Bappeda Tuban,
“untuk  kabupaten  tuban  sendiri, meskipun  forum  CSR  beserta struktur  kepengurusannya  telah terbentuk  sejak  tahun  2011,  kami merasa forum ini masih belum op- timal.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah dana  CSR  yang  disalukan  dari tahun  ke  tahun  tidak  ada peningkatan  yang  signifikan.
Untuk itu kami berusaha merangkul  semua  perusahaan dan  instansi  terkait,  dengan  cara mengikutsertakan/memasukkan mereka dalam struktur kepengurusan  forum  CSR  periode
2016-2021”.
Untuk membantu administrasi dan pelaporan dana CSR Bappeda mempekerjakan dua karyawan kontrak.  Kedua  karyawan  ini  bertugas  untuk merekap dan mensinkronisasikan pelaporan CSR oleh Bappeda dan perusahaan melalui website CSR Tuban  yaitu www.csr.tubankab.go.id.  Meskipun demikian kedua karyawan ini hanya berfokus pada administrasi saja, tidak pada program CSR. Oleh karena itu, menurut Bapak Suwanto (Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tuban) diperlukan alokasi dana tambahan  untuk  mempekerjakan  setidaknya  2
tenaga kontrak agar fokus mengurusi masalah CSR. Website tersebut memuat informasi-informasi tentang  pelaksanaan  CSR  oleh  perusahaan- perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Website tersebut  juga  memfasilitasi  untuk  pelaporan pelaksanaan CSR secara online, sehingga masing- masing perusahaan di Kabupaten Tuban yang telah melaksanakan kegiatan CSR, dapat melaporkannya secara realtime melalui website tersebut.

## Forum CSR Kabupaten Blitar
1. Menjalin kemitraan dan sinergi yang harmonis bersama stakeholders dalam upaya
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Perbaikan kualitas lingkungan hidup
4. Perbaikan  perikehidupan  rakyat  Kabupaten Blitar dalam arti luas
Tujuan Forum CSR Kabupaten Blitar
1. Menginventarisir  rencana  program/kegiatan CSR dalam wilayah Kabupaten Blitar
2. Menjalin sinergi dan integrasi program/kegiatan CSR  dengan  perencanaan  pembangunan daerah
3. Merumuskan  mekanisme  dan  prosedur penyaluran  kegiatan  CSR  dalam  wilayah Kabupaten Blitar
4. Memberikan  masukan  kepada  Pemerintah Daerah  dalam  perumusan  kebijakan  tentang pelaksanaan CSR di Kabupaten Blitar
5. Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan CSR di Kabupaten Blitar
Pada  tahun  2013  Bappeda  Kabupaten  Blitar mengadakan  rapat  pertama  untuk  forum  CSR dengan  tujuan  menetapkan  daftar  program perencanaan usulan kegiatan yang bisa ditawarkan ke  perusahaan  CSR.Selain  menetapkan  daftar program tersebut, dalam rapat pertama juga disusun struktur  kepengurusan  forum  CSR  Kabupaten Blitar. Bapak Roni A. Satriawan juga menegaskan
“ Pada  saat  rapat  pertama  tahun 2013,  kami  juga  menyusun  peta tematik,  supaya  perusahaan  lebih mudah  kami  arahkan  merealisasikan CSR  ke  wilayah-wilayah  yang  sudah kami  petakan ”
Pada  tahun  2014,  di  Kabupaten  Blitar  telah dilakukan  CSR Award  Pertama.  CSR Award  ini bertujuan untuk memotivasi perusahaan-perusahaan sebagai anggota forum CSR agar lebih maksimal merealisasikan  CSR  mereka.Penghargaan  CSR Award ini diberikan langsung oleh Bupati Kabupaten
Blitar. Bapak Roni menambahkan informasi
“ Pada saat itu kami sejujurnya masih bingung  dalam  indikator  dalam pemilihan pemenang CSR Award, jadi kami masih harus lebih belajar lagi ”. Beliau juga berkata bahwa komunikasi yang dibangun  oleh  Bappeda  dan  perusahaan  masih kurang,  jadi  masih  perlu door  to  door.  Perbup dalam  CSR  di  Kabupaten Blitar  masih  baru  saja turun di Bulan November 2015.Untuk tahun 2016, direncanakan bahwa usulan CSR akan disinergikan dengan  Musrenbang  agar  lebih  tepat  sasaran, karena  di  Kabupaten  Blitar  ada  titik-titik  daerah yang  masih  perlu  dilakukan  pembangunan  yang layak.

## Forum CSR Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan  survey  yang  telah  dilakukan  di Bappeda  Kabupaten  Tulungangung,  Kabupaten Tulungangung sudah terbentuk Forum CSR. Payung hukum  atas  pembentukan  forum  tersebut  adalah Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial  perusahaan  yang  ditindaklanjuti  oleh kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati (perbup) Tulungagung nomor 188.45/168/013/2015 tentang Forum Perusahaan Pelaksana Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  di  Kabupaten Tulungagung. Bapak Sutrisno menegaskan
“Sudah  ada  Forum  CSR  yang
dibentuk tahun 2015 lalu,
anggotanya ya perusahaan-
perusahaan  disini,  juga  abru  ada pertemuan  kapan  hari  itu,  kami menyodorkan  beberapa  program pemerintah,  dan  nanti  mereka  yang akan  memilih  program  mana  yang mereka ambil untuk ber  CSR”
Bapak  Bambang  Ermawan  menginfokan bahwa rencana Kabupaten Tulungagung untuk lebih menguatkan Forum CSR adalah untuk memberikan CSR Award agar para perusahaan-perusahaan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi melalui CSR untuk Kabupaten Tulungagung.

## Forum CSR Kabupaten Banyuwangi
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  (TSP)  menyebutkan  bahwa  forum
Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSR di Jawa Timur,
pelaksana TSP adalah organisasi komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program  TSP,  dengan  maupun  tanpa  melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi  dan  evaluasi  penyelenggaraan  TSP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSP perusahaan penyelenggara TSP. Peraturan ini dibuat guna memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP perusahaan, serta  memberi  arahan  kepada  semua  perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri agar  Kabupaten  Banyuwangi  mampu  memenuhi standar internasional dalam pengelolaan program TSP.
Kesadaran  ini,  diwujudkan  oleh  pemerintah daerah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Bupati Nomor 43 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3  Tahun  2014  tentang  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan. Poin penting dari petunjuk pelaksanaan tersebut  adalah  adanya  pasal  yang  menyebutkan tentang kewajiban pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta adanya sangsi dan penghargaan bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaan program TSP.

## Forum CSR Kabupaten Gresik
Payung  hukum  atas  pembentukan  forum tersebut adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Kegiatan  TanggungJawab  Sosial  Perusahaan  di Kabupaten  Gresik  yang  ditindaklanjuti  oleh Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati Nomor : 050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan  Program  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.
Pada  Tahun  2012  pemerintah  daerah Kabupaten  Gresik menerbitkan  Peraturan  daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian  dan  jaminan  hukum  atas  pelaksanaan program  TSP    di  daerah  serta  memberi  arahan kepada  semua  perusahaan  dan  pemangku kepentingan  di  daerah  dalam  menyiapkan  diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

## Forum CSR Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Petunjuk  Teknis  Tim  Koordinasi  Pengelolaan Program  Kegiatan  TJSLP  Kabupaten  Sidoarjo sebagai  dasar  bagi  perusahaan  dalam  menjaga hubungan  sosial    dan  keseimbangan  lingkungan dengan optimal. TJSLP Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dilengkapi dengan Perda namun juga didukung dengan adanya Perbup No. 4 Tahun 2014 dan Akta SK Bupati No. 188/1137/404.1.3.3/2013.
Forum  CSR  di  kabupaten  Sidoarjo  sudah terbentuk pada setiap Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo,  Candi,  Buduran,  Porong,  Kerembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Balongbendo, Tarik,  Prambon,  Wonoayu,  Taman,  Sukodono, Gedangan, Waru, dan Sedati. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muzakki selaku Kasi Bidang Ekonomi yang menyatakan bahwa
“Masing-masing Kecamatan di kabupaten Sidoarjo telah terbentuk Forum TJSLP/ CSR,  dimana penasehatnya  adalah Bapak Camat  dan pengurusnya  adalah perusahaan”.
Namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh  Bappeda  Kabupaten  Sidoarjo  yang bekerjasama dengan LPEP Universitas Airlangga (2012)  dengan  sampel  Kecamatan  Taman  dan Kecamatan  Waru  menemukan  bahwa  hubungan maupun  komunikasi  antara  perusahaan  dan masyarakat kurang begitu  baik. Program TJSLP/ CSR perusahaan di kedua Kecamatan tersebut juga menunjukkan kurang efektif, karena masih terdapat kesenjangan  antara  program  TJSLP/CSR  yang diberikan  perusahaan  dengan  pemerintah  daerah akan  dapat  menyebabkan  tumpang  tindih pembiayaan program untuk masyarakat, sehingga pembiayaan menjadi tidak efisien.
Untuk mengajak perusahaan peduli terhadap lingkungan,  Bappeda  melakukan  serangkaian kegiatan seperti seminar. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muzakki bahwa
“Pada  tanggal  25  Mei  2015 Bappeda  mengadakan  Seminar untuk  Penguatan  Sinergisasi  pro- gram  CSR  antara  perusahaan dengan  Bappeda.”
Hal ini dilakukan agar perusahaan aktif dalam forum,  baik  dalam  hal  pelaksanaan  CSR  mapun pelaporan  CSR  ke  Bappeda.  Untuk  mencapai sinergitas  antara  program  CSR  perusahaan  dan Bappeda dapat dilakukan dengan musrembag dan
koordinasi. Bappeda dan perusahaan berbagi tugas dalam  program  CSR.  Bappeda  bisa  memberikan informasi  dan  berbagai  data  guna  penyusunan program  CSR.  Perusahaan  bertugas  untuk  wajib membuat  program  dan  kegiatan  CSR.  Meskipun dilakukan serangkaian kegiatan seperti seminar oleh Bappeda,  namun  perusahaan  yang  hadir  masih minim. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muzakki bahwa “Perusahaan yang  hadir dalam  semi- nar  penguatan  sinergitas  yang  kami adakan masih sangat minim.”
Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan lebih memilih  untuk  menjalankan  CSR  nya  sendiri. Perusahaan  memberikan  CSR  juga  berdasarkan kebermanfaatan  yang  bisa  didapatnya.  Misalnya saja  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  Sumber Daya Alam  lebih  suka  memberikan  CSR  dalam bidang pertanian. Hal ini selain untuk memberikan CSR  juga  untuk  menutup  dampak  dari  kegiatan operasi perusahaan.
Bappeda  Sidoarjo  memberikan  penghargaan kepada  perusahaan  yang  telah  melaksanakan program TJSLP. Untuk memberikan penghargaan tersebut Bupati membentuk Tim guna melaksanakan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.  Bentuk  penghargaan,  tata  cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
Dengan  adanya  penghargaan  ini  diharapkan perusahaan tidak hanya menganggap CSR sebagai beban, karena pada dasarnya CSR ini juga memiliki kebermanfaatan bagi perusahaan. Jika perusahaan giat melakukan CSR dan melaporkan CSR kepada Bappeda,  maka  penghargaan  yang  diterima  akan membantu  perusahaan  mendapatkan  legitimasi. Namun  sampai  saat  ini  banyak  perusahaan  yang mengganggap CSR sebagai beban. Hal ini diluruskan oleh Bapak Muzakki dalam wawancara di Bappeda. Beliau menyampaikan bahwa
“CSR  itu  sebenarnya  bisa  dijadikan biaya  bukan  sekedar  program sukarela.  Biaya  yang  dibebankan sebagai  pengurang  pajak  maksimal Rp.  500  juta.  Meskipun  diperaturan tidak  tercantum  demikian  karena  CSR dilaporkan  setelah  laba,  namun  dari pajak  diperbolehkan  dtetapi  dengan 5  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  yaitu
bencana  alam,  pendidikan,  litbang,

## olahraga,  dan  ekosistem.”
Perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo sangat banyak,  mengingat  bahwa  Sidoarjo  merupakan salah satu segitiga emas untuk industry. Perusahaan diharapkan tidak hanya memiliki tujuan laba tetapi juga tujuan social dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep Triple Bottom Line. Bapak Muzakki juga menyampaikan hal yang sama bahwa “Umumnya  perusahaan memiliki  tujuan untuk  laba.  Namun  sebenarnya perusahaan  itu  punya  3  tujuan,  yaitu laba,  social  dan  lingkungan.”
Perusahaan  mengharapkan  jika  mereka tergabung dan bersinergi dengan program Bappeda, mereka bisa mendapatkan selembar penghargaan yang  juga  bermanfaat  bagi  perusahaan.  Bapak Muzakki  memberikan  saran  terkait  forum  CSR perusahaan, beliau menyatakan bahwa “Saya sarankan agar di Forum tetap ada orang  pemerintahan.  Pemerintah  bisa bertugas untuk memfasilitasi program.”
Dengan adanya kerjasama antara perusahaan dan Bappeda maka program CSR bisa lebih efektif dan efisien. Bappeda yang memiliki semua informasi terkait  Kecamatannya  bisa  memberikan  grand desain  kepada  perusahaan.  Dengan  grand  desain perusahaan bisa mengetahui desa mana yang cocok untuk diberikan program CSR terkait pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Muzakki bahwa diperlukan sesi diskusi untuk sinergitas.
“Sesi  diskusi  sangat  diperlukan,  agar untuk  suatu  program  tertentu  dilakukan di  Kecamatan  yang  tepat.  Misalnya  CSR pembuatan  taman,  bisa  dilakuan  di Kecamatan  Taman,  dan  diberikan  nama Taman Astra”.
Kegiatan CSR yang diharapkan bukan hanya bertujuan  untuk  elgitimasi  perusahaan,  tetapi kebermanfaatannya  juga  benar-benar  bisa dirasakan  oleh  kalangan  masyarakat.  Jika pelaksanaan dan pelaporan CSR memiliki sinergitas dengan Bappeda, dan Bappeda memiliki Tim untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang program CSR nya bagus, maka penghargaan yang diberikan sebenarnya sudah membantu perusahaan mendapatkan  legitimasi.  Struktur  kepengurusan
Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSR di Jawa Timur,
program  TJSLP  di  Kabupaten  Sidoarjo,  sudah terbentuk  secara  resmi  pada  masing-masing Kecamatan, seperti dijelaskan oleh Bapak Muzakki bahwa : “Pengurus  Forum  CSR  berasal  dari perusahaan,  dimana  ketuanya  dari perusahaan, sekertaris dari perusahaan  serta  Anggota  Kecamatan. Untuk  penasehat  tetap  Bapak  Camat. Jadi  dari  pemerintah  hanya  dua  itu, lainnya dari perusahaan dan masyarakat.”

## Forum CSR di Kabupaten Mojokerto
Payung  hukum  atas  pembentukan  forum tersebut  adalah  Perda  No. 7 Tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto dan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Mojokerto.
Dalam  Perda  No.  7  Tahun  2012  disebutkan bahwa forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum  komunikasi  yang  dibentuk  oleh  beberapa perusahaan  dan  Pemerintah  Daerah  yang melaksanakan  program  TSP,  dengan  melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP. Dalam proses  pembentukannya forum CSR menggabungkan  beberapa  Perusahaan  bersama dengan Pemerintah Daerah agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
Mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati mengeluarkan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  yang didalamnya  terdapat  acuan  untuk  pembentukan forum CSR dan struktur organisasinya. Meskipun di Kabupaten Mojokerto sudah terdapat Perda dan Perbup yang mengatur tentang Forum CSR, akan tetapi masih belum terbentuk SK Forum CSR karena Masih  dalam  rencana  pembuatan AD/ART  dan sekaligus pembuatan Akta Pendirian Forum CSR di Kabupaten Mojokerto.
Identifikasi  Kendala    Dan  Permasalahan Pelasanaan Program Yang Dilakukan Oleh
Forum CSR/PKBL Di Jawa Timur
Beberapa kendala yang dihadapi Forum CSR kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  adalah  sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki  standar  operasional  prosedur  atau petunjuk  pelaksanaan  yang  jelas  baik  dalam implementasi maupun dalam sistem pelaporan kegiatan CSR;
2) Kebijakan  Pelaksanaan  kegiatan  CSR  dan PKBL belum dilakukan singkronisasi kebijakan antara Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten atau Kota di lingkungan Jawa Timur, terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki Perda CSR dan PKBL dan beberapa daerah belum memiliki;
3) Laporan  kinerja  perusahaan  serta  dampak aktivitas seluruh perusahaan belum dilaporkan secara  terbuka,  sehingga  pola  kegiatan  CSR dan PKBL bersifat monoton dan sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar perusahaan;
4) Kurang  optimalnya  peran  serta  perusahaan swasta dalam kegiatan CSR dan PKBL yang disebabkan oleh kurang jelasnya insentif bagi perusahaan khususnya perusahaan swasta dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
5) Belum diaturnya ketentuan Sanksi yang jelas bagi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR dan PKBL.
6) Belum  terbentuknya  forum  CSR  dibeberapa Kabupaten  maupun  kota  diwilayah  Provinsi Jawa Timur.
Selain beberapa kendala tersebut, juga terdapat beberapa  permasalahan-permasalahan  yang dihadapi perusahaan pada implementasi CSR dan PKBL, antara lain :
1) Permasalahan  ekonomi  global  yang  belum stabil yang menyababkan tingkat pendapatan perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR dan PKBL;
2) Beberapa program usulan untuk kegiatan CSR dan  PKBL  didasarkan  pada  kepentingan perusahaan dan sebagian kecil saja merupakan usulan dari masyarakat;
3) Pelaksanaan program CSR di Jawa Timur lebih mengarah kepada kegiatan program kemitraan dari pada program bina lingkungan atau pro- gram  sosial  masyarakat  padalah  yang diinginkan  masyarakat  adalah  lebih  kepada kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur  umum  dan  perbaikan  kualitas lingkungan;
4) Program CSR dan PKBL belum bisa dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tiap tahun
oleh  beberapa  perusahaan,  sehingga keberlanjutan pembangunan masih belum jelas arah dan tujuannya;
5) Dalam struktur organisasi perusahaan, masih terdapat  beberapa  perusahaan  yang  tidak memiliki bidang khusus menangani CSR dan PKBL  sehingga  sistem  pelaporan  CSR  dan PKBL tidak tertata secara rapi;
6) Dalam implementasi kegiatan CSR dan PKBL terdapat  beberapa  perusahaan  yang  belum meyusun  program  pelakasanaan  CSR  dan PKBL perusahaan dan hal ini disebabkan oleh belum  mengertinya  beberapa  perusahaan terkait  bidang-bidang  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan CSR dan PKBL;
1) Belum semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki Forum CSR;
2) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perda/ Perbup (Perwali), SK FKTPS;
3) Belum adanya standart baku struktur organisasi Forum CSR;
4) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum memiliki SOP atau petunjuk pelaksanaan yang jelas baik dalam implementasi sistem pelaporan kegiatan CSR;
5) Belum adanya Juklak/Juknis terkait Laporan kegiatan Forum CSR Kabupaten/Kota;

## PENUTUP

## Simpulan
1. Hasil kaji lapang menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak semua daerah memiliki, begitu juga dengan Forum CSR pada tingkat kabupaten/kota.
2. Forum CSR berperan sebagai fasilitator dalam implementasi  CSR  perusahaan  dan menselaraskan dengan program pembangunan pemerintah  daerah.  Namun  masih  banyak kendala yang ditemui.  .
3. Kegiatan  Forum  Komunikasi  CSR  di kabupaten/kota dibentuk dengan tujuan sebagai sebuah  semangat  kerjasama  Pemerintah  dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan daerah  menjadi  penting  untuk  disiapkan berbagai  langkah  konrit  dalam  rangka implementasinya.
4. Hasil  kaji  lapang  di  10  kabupaten/kota menemukan  hasil  bahwa  tidak  semua
kabupaten/kota  telah  memiliki  Forum  CSR. Selain  itu  keberadaan  Forum  CSR  belum berperan  optimal,  ada  beberapa  hal  yang menyebabkan belum optimalnya Forum CSR kabupaten/kota.

## Saran
1) Pelaksanaan  program  CSR  perlu  diatur, diselaraskan,  dan  disinergikan  dalam  suatu wadah  bersama  untuk  kordinasi,  konsultasi, integrasi, dan sinkronisasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi program, sehingga dapat lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai sasaran program.
2) Mempercepat  regulasi  CSR  (Perda/Perbup/ Perwali) disetiap kabupaten/kota Jawa Timur sebagai  payung  hukumpelaksanaan  CSR/ PKBL
3) Membentuk / menentukan 3 Forum CSR untuk menjadi ‘pilot projek”  Forum CSR berkinerja baik yang bisa menjadi acuan/rujukan bagi fo- rum-forum CSR lainnya di Jawa Timur.
4) Menyusun standart operasional prosedur (SOP) perencanaan kegiatan CSR/PKBL kabupaten/ kota melalui musrembang  sehingga diperoleh sinergitas  antara  kegiatan  CSR  perusahaan dengan program pembangunan daerah.
5) Menyampaikan  informasi  program  CSR kepada  masyarakat  dan  para  stakeholder lainnya  lebih  efektif  adalah  melalui  aliansi strategis dengan berbagai media massa.
6) Melakukan komunikasi baik dalam bentuk be- low  the  line,  maupun above  the  line  antara lain,  sosialiasi  dengan  pemerintah  daerah kabupaten/kota melalui Bappeda, perusahaan, perbankan, dan penyerahan penghargaan CSR Jatim Award  kepada  perusahaan  yang  yang telah pelaksanakan CSR .
7) Menjadikan Forum CSR Jawa Timur menjadi rujukan nasional

## DAFTAR RUJUKAN
Achda,  B.  Tamam.2007.  Konteks  Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia. Dari Sumber: http://www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/ sosiologi. Pada tanggal 21 Juli 2016 Boone  dan  Kurtz.  2007. Contemporary  Business;

## Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSR di Jawa Timur,
Pengantar Bisnis Kontemporer; Buku 1,    Salemba Empat; Jakarta
Chariri, Anis.  (2009).  Landasan  Filsafat  Dan  Metode Penelitian Kualitatif. Discussion Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; Semarang.
ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibil-

## ity
Keputusan Bupati Gresik Nomor: 050/398/HK/437.12/ 2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pro- gram  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  di Kabupaten Gresik.
Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/168/013/ 2015  tentang  Forum  Perusahaan  Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten

## Tulungagung.
Nuryana,  Mu’man,  2005, Corporate  Social  responsibil- ity    dan  Kontribusi    bagi  Pembangunan Berkelanjutan, makalah   yang   disampaikan   pada diklat pekerjaan    sosial    industri,    Balai    Besar Pendidikan    dan    Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS), Lembang, Bandung .
Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  43  tahun  2015 tentang  petunjuk  pelaksanaan  Peraturan  Bupati Kabupaten  Tuban  tentang  Komunikasi  CSR Kabupaten Tuban No. 188.45/192/KPTS/414.012/ 2014
Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik Peraturan Bupati Mojokerto No. 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk  teknis  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  (CSR)  di  Kabupaten Mojokerto.
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto  No. 7 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mojokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 tahun 2015 tentang  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Nomor  5 tahun  2012  tentang  tanggung  jawab  sosial perusahaan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  3 tahun  2014  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan (TSP)
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tentang  perubahan  Keempat  atas  Peraturan Menteri  BUMN  Nomor  PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecila dan Program Bina Lingkungan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar
Modal
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  TerbatasWibisono,  Yusuf.  (2007). Membedah  Konsep  &  Aplikasi  CSR.  Gresik, Fascho  Publishing
Waddock,   Sandra   A   dan   Samuel   B.   Graves.   1997. The   Corporate   Social   Performance-Financial Performance Link. Strategic Management Jour- nal,18 (4). (Apr., 1997): 303-319.
Wahyudi, Isa., & Azheri, Busyra. (2008). Corporate So- cial  Responsibility,  Prinsip,  Pengaturan  dan Implementasi.  Malang,  In-Trans  Institute  dan Ispire.
World  Business Council  for Sustainabel  Development (WBCSD). 2000. WBCSD’s first report-Corporate Social Responsibility. Geneva