Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19
Nur Qomariyah 1
Anang Dony Irawan 2
1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
1 Nqomariyah098@gmail.com
2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
2 anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstract
Covid-19  has  greatly  affected  several  sectors,  one  of  which  is  the  economy  and health in every country, as well as the Indonesian state which has experienced a tremendous impact since the beginning of the Corona Virus in early March 2020, so the government has set a policy of credit relaxation for MSME actors who have loan funds. which makes the bank experiencing  problems  with bad loans or Non Performing Loans (NPL) so that it affects the level of bank liquidity which causes between  debtors  and  creditors  to  experience  instability.  8  of  1999  concerning Protection of debtors and efforts to settle bad loans.
Keywords : Covid-19, Relaxation, Debitors, Creditors Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  berkembang  dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada didalamnya ,maka kesadaran masyarakat dan pemerintah  sendiri harus diperhatikan  sehingga  Pertumbuhan  ekonomi  nasional  nantinya  bisa  dicapai sesuai  dengan  cita-cita  negara,adapun  peran  pemerintah  dalam  kegiatan pembangunan  nasional  ini  tentu  telah  merancang  berbagai  macam program,salah  satunya  Seperti  pembangunan  di  bidang  Ekonomi  melalui pembiayaan  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung.Pembiayaan  ini  berupa modal usaha yang dikeluarkan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank,  misalnya  dengan  tersedianya  dana  pinjaman  dari  bank.Namun permasalahan  mengenai  penggunaan  jasa  ini  sering  muncul  karena  perusahaan yang  baru  didirikan  ataupun  UMKM  yang  belum  memiliki  aset  untuk  dijadikan sebuah jaminan  yang akan mengajukan pinjaman dana dari bank untuk  modal usaha.Maka  dari  itu  bank  menyediakan  fasilitas  kredit  tanpa  menggunakan jaminan  melalui  alternatif  perkreditan,  karna  dalam  kredit  tanpa  agunan pengusaha  atau  Umkm  tidak  perlu  bingung  menyediakan  asset  yang  akan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dijadikan jaminan.Adanya fasilitas kredit tanpa agunan ini merupakan alternatif perbankan  selain  kredit  menggunakan  jaminan,dalam  hal  ini  membuat  debitur mempunyai  kesempatan  mendapatkan  modal  usaha  tanpa  menjaminkan barangnya  dan  sangat  mudah  sehingga  daya  tarik  timbul  luar  biasa  ,adapun kredit  tanpa  jaminan  adalah  seseorang  bisa  mengajukan  kredit  dengan  mudah adapun  keuntungan  lainnya  yaitu  untuk  memajukan  kehidupan  masyarakat indonesia yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kepastian hukum perbankan,  sesuai  dengan  UU  No.  7  tahun  1992  yang  telah  diubah  dengan  UU No.  10  tahun  1998  tentang  perbankan.  Pemerintah  mempunyai  tujuan  dan fungsi utama pembentukan bank di Indonesia adalah financial intermediary dan agent  of  development  agar  bisa  menjaga  kestabilan  moneter  dan  perantara penghimpun penyaluran dana di Indonesia. 1 .
Seiring  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pastinya  mengalami  naik  turun pertumbuhan ekonomi hal ini di karenakan keadaan bencana alam atau pun non alam,seperti  sekarang  yang  terjadi  diseluruh  dunia  adanya  penyakit  menular yaitu  virus  corona  atau  yang  disebut  covid-19  bahkan  di  indonesia  pun mengalami  bencana  tersebut  yang  membuat  perekonomian  tidak  stabil  ,awal mulanya  tejadi  pada  Maret  2020  lalu.  Virus  Corona  itu  sendiri  adalah  penyakit yang  menular  dari  hewan  ke  manusia  atau  disebut  zoonotic,sesuai  dengan perkembangan kasus COVID-19 pertama kali terjadi di Wuhan pada 30 Desember 2019  dimana  Wuhan  Municipal  Health  Committee  mengeluarkan  pernyataan “urgent notice on the treatment …”. Penyebaran virus yang sangat cepat bahkan sampai  ke  lintas  negara  dan  sampai  saat  ini  menyatakan  telah  terdapat  188 negara sudah tertular virus Corona 2 .
Pemerintah  telah  melakukan  beberapa  upaya  kebijakan  dan  protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,salh satu kebijakan yang telah diterapkan saat ini antara lain Work From Home (WFH) dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21  Tahun  2020.Sehingga  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah  menyebabkan  masyarakat  harus  berdiam  diri  di  rumah  dan  anak sekolah pun harus belajar dari rumah sehingga Pandemi Covid-19 memang telah memberikan  banyak  perubahan  terhadap  pola  hidup  masyarakat  di  Indonesia maupun  di  seluruh  dunia.  Selama  pandemi  Covid-19  masyarakat  akan  lebih memperhatikan  dan  menerapkan  protokol  kesehatan  dibandingkan  ketika sebelum adanya pandemi Covid-19 3 .
Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian  di  Indonesia  dan  juga  seluruh  dunia.Banyak  perusahaan  yang memutuskan  untuk  mem-PHK  para  karyawan  atau  bahkan  memutuskan  untuk menutup perusahaannya akibat dari pandemi Covid-19, perbankan adalah sektor
1 Muhammad Hatta Pratama, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN,” n.d., 1–15.
2 Silpa Hanoatubun, “DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA” 2 (2020): 146–53.
3 Pita Permatasari, “FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS” 1, no. 1 (2021): 18–38.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
ekonomi yang merupakan satu diantara industri yang terkena dampak Covid-19 sejak  bulan  Maret  2020  lalu,begitu  pula  banyak  usaha-usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM)  yang  mengalami  penurunan  omset  penjualan  akibat kurangnya pengunjung yang datang,Ojek Online,maupun pekerjaan lainnya.Pemerintah juga melakukan salah satu strategi untuk membantu UMKM dalam  mempertahankan  bisnisnya  yaitu  pemerintah  menetapkan  kebijakan relaksasi  kredit  selama  1  tahun  bagi  para  pelaku  UMKM.Kebijakan  inilah  yang menyebabkan bank mengalami permasalahan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)  yang  juga  berpengaruh  terhadap  tingkat  likuiditas  bank  sehingga antara debitur dan kreditur mengalami ketidakstabilan 4 .
Dalam  adanya  kelonggaran  kredit  pada  masa  pademi  covid-19  tersebut membuat  pihak  debitur  ataupun  kreditur  salah  paham  ,di  tambah  terkadang kesan penyampaian atau perjanjian diawal tidak  di jelaskan secara detail dan si pihak  debitur  tidak  membaca  secara  keseluruhan  isi  perjanjian  yang dituangkan,karena  sering  lebih  mengedepankan  cair  agar  segera  menerima dana,kesalah  pahaman  tersebut  yang  sering  terjadi,  maka  di  sini  unsur kepercayaan  sangat  di  utamakan  dalam  pinjaman  dana  tanpa  agunan  antara kedua belah pihak kreditur (Pemberi kredit) dan debitur (Penerima Kredit).
Dalam  Hal  Ini  Kreditur  (pemberi  kredit)  memiliki  kepercayaan  bahwa debitur  (penerima  kredit)  memiliki  kesanggupan  untuk  membayar  kewajiban sesuai  perjanjian.  Pengertian  Kredit  sendiri  dituangkan  dalam  Pasal  1  angka  11 UU Perbankan, yaitu:
“Istilah kredit adalah Seseorang atau badan yang meyediakan uang atau barang  yang di jadikan pinjaman dalam hutang-piutang melalui persetujuan atau kesepakatan  antara  dua  belah  pihak  yang  nantinya  adak  dikembalikan  dalam jangka tertentu untuk di bayar  atau di lunasi yang  ada bagi hasil/bunga” 5 .
Sebagaimana perjanjian yang di landasi dengan kepercayaan di dalamnya sering  tidak  sesuai  dengan  yang  ada  di  lapangan,  biasanya  hal  ini  terjadi  karna salah  satu  faktor  keadaan  yang  membuat  pihak  pemberi  kredit  dan  debitur sering  terjadi  kesalah  pahaman  dengan  apa  yang  telah  di  sepakati  dalam perjanjian,sedangkan  jika  dikaitkan  pada  Pasal  1131  KUHPer  yaitu  mengatur serta  membahas  mengenai  persoalan  agunan  yang  saling  berkaitan  dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 yang ada didalam KUHPer.Pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa
hutang-piutang memiliki
keistimewaan tersendiri,sebagaimana  menjelaskan  bahwa  Pasal  1131  KUHPer  menyatakan bahwa  segala  kebendaan  seseorang  yang  berhutang,  baik  pada  sesuatu  yang bergerak  ataupun  tidak  bergerak,dan  sesuatu  yang  ada  maupun  yang  baru nantinya  untuk  dijadikan  perbuatan  yang  terikat  antara  debitur  dan  kreditur ,sedangkan  di  Pasal  1132  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  telah  behutang maka  nantinya  akan  menjadi  milik  si  piutang,namun  pendapatan  tetap  di sesuaikan dengan kemampuan barang yang dimiliki sehingga tetap bagi rata dan
4 Ahmad Farhan Lubis et al., “PENGARUH RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP LIKUIDITAS BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19” 1 (2020): 1–8.
5 Permatasari, “FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS.”
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mendahulukan isi awal perjanjian. Padahal dari awal perjanjian yang dibuat oleh Bank  dan  debitur  adalah  pinjaman  yang  tidak  menggunakan  jamin  dan  hanya sistem  kepercayaan  antara  kedua  belah  pihak,namun  jika  berdasarkan  Pasal 1131  dan  1132  KUHPer,  maka  harta  yang  dimiliki  debitur  seluruhnya  akan menjadi  jaminan  terhadap  jumlah  hutang  yang  harus  dibayarkan  terhadap kreditur,sehingga  pihak  debitur  tidak  terima  dan  melakukan  wanprestasi terhadap pihak bank,akan tetapi pihak bank juga tidak bisa menerima begitu saja sehingga  pihak  Bank  melakukan  pengajuan  pembelaan  yang  berdasarkan  Pasal 1131  dan  1132  KUHPer.pihak  bank  menggunakan  kedua  Pasal  tersebut  untuk melakukan  penilaian  terhadap  nilai  ekonomi  seluruh  harta  maupun  barang- barang  yang  di  miliki  debitur  yang  telah  melakukan  wanprestasi  sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi 6 .
Sehingga  debitur  bisa  mengajukan  jalur  litigasi  dan  non-litigasi  secara preventif  seusia  dengan  Perlindungan  Hukum  konsumen  atau  debitur  sesuai yang ada didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , di mana suatu tindakan  untuk  mengantisipasi  terhadap  adanya  permasalahan  kredit  macet, early warning, dan salah satu upaya lainnya seperti negosiasi.Namun Hambatan- hambatan  yang  sering  terjadi  dalam  upaya  menangani  kredit  macet  karena debitur  wanprestasi  sehingga  timbul  pertentangan  dengan  undang-undang  dari instansi internal maupun eksternal 7 .
Berdasarkan  dari  Uraian  latar  belakang  yang  diutarakan  diatas,  maka timbul suatu rumusan masalah terkait
1) Bagaimana kebijakan relaksasi kredit yang ditetapkan oleh pemerintah?
2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan di masa Pandemi Covid-19?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  Jurnal  ini  Penulis  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif  melalui  studi  pustaka  yaitu  dengan  bahan hukum  primer,bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  dilakukan dengan  cara  menelaah  kaidah-kaidah  atau  norma-  norma,dan  aturan-aturan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang akan di bahas dalam jurnal yang di angkat dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan di masa Pandemi Covid-19. 8
6 Pratama, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN.”
7 Yusmita  Yusmita  et  al.,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Dan  Kreditur  Dalam  Melakukan  Perjanjian Baku,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2019): 59–67, https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265.
8 Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19,” Jurnal Citizenship Virtues 1, no. 1 (2021): 1–6, https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Tinjaun Tentang Keadaan Negara Indonesia
Negara Indonesia adalah negara demokraris dan negara yang menjunjung tinggi  ideologi  pancasila.Adapaun  pengertian  negara  yaitu  adalah  suatu  negara yang  berkembang  untuk  perubahan  yang  lebih  baik,sehingga  di  saat  zaman Yunani  Kuno  para  ahli  filsafat  di  negara  menjelaskan  pengertian  negara  secara bermacam-macam  ragam.Begitupun  Aristoteles  telah  menjelaskan  dalam  buku yang berjudul Politica adalah tentang suatu kondisi negara sebagai  negara polis pada  tahun  384-322  S.m…,sebagaimana  pada  saat  itu  dipahami  bahwa  suatu negara masi belum seperti sekarang dan di nyatakan kecil sekali sehingga negara itu harus mempunyai Hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (ecclesia).Sehingga negara  harus mempunyai Hukum  dan  keadilan  sebagai  syarat  mutlak  untuk  bisa  terseleggaranya  cita-cita negara . 9
Sedangkan pada zaman sekarang ini banyak hukum yang sudah berjalan namun  tidak  sesuai  dengan  perannya,Padahal  sebagai  mana  hukum  itu  untuk keadilan  dan  perlindungan,  berbicara  mengenai  perlindungan  hukum  maka masyarakat dan pemerintah harus bisa melek hukum demi mencapai kehidupan yang  tentram,adil  dan  membatasi  perilaku  masyrakat  agar  tatanan  hidup  bisa bisa  terarah  dan  berjalan  sebagaimana  mestinya,oleh  karena  itu  negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  negara  sesuai  dengan  ideologi dan negara yang demokratis di Indonesia.
Ideologi    negara  Indonesia  adalah  Pancasila  ,sebagaimana  sangat mempunyai  peran  penting  dalam  menjalani  sistem  hukum,sistem  sosial  serta sistem  ekonomi  di  Indonesia  ,yang  mempunyai  doktrin  sangat  penting  dalam cita-cita  Indonesia  untuk  bisa  memajukan  negara  karena  ideologi  Pancasila adalah  pedoman  dan  kebenarannya  sangat  tidak  diragukan  lagi  sejak  Pancasila sendiri  itu  dicetuskan  yang  ada  didalam  Pembukaan  UUD  1945,pancasila  sudah berisi  segala  hal  yang  didalamnya  tidak  bisa  diragukan  lagi  dan  juga  disebut sebagai  bintang  pemandu  arah  (leitztern)  kebijakan  pembaharuan  hukum  di Indonesia. 10
Sebagaimana  Negara  Indonesia  Memiliki  masyarakat  yang  beraragam mulai  dari  Sabang-Merauke,maka  negara  Indonesia  pastinya  juga  sangat  di perhatikan  dalam  pertumbuhan  ekonomi,berbicara  ekonomi  juga  saling berkaitan dengan segala hal yang ada di negara baik segi hukum dengan negara yang berideologi pancasila dan negara demokratis ,Indonesia adalah negara yang mempunyai  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  berkisar  5,2%  di  2019  yang  diambil dari  data  Bank  Dunia  ( World  Bank )  yaitu  buku  yang  berjudul  “ East  Asia  and Pacific  Economic  Update  October  2019  :  … .  Maka  kestabilan  negara  bisa
9 Al Qodar Purwo Sulistyo and Kaharudin Putra Samudra, “PERAN KONSTITUSI NEGARA DALAM MENGAWAL BANGKITNYA KEHIDUPAN WARGA NEGARA PASCA WABAH VIRUS COVID-19,” Pendidikan Sosial Keberagaman 7, no. 2 (2020): 76–87.
10 Achmad Hariri, “REKONSTRUKSI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE,” JURNAL HUKUM REPLIK 7, no. 1 (2019): 1689–99.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  signifikan  dalam  sector  ekonomi  yang  di pengaruhi  oleh  bagaimana  cara  komsumsi  masyarakat  dan  di  dukung  oleh pertumbuhan  pendapatan  dari  berbagai  sector,  salah  satunya  adalah Perbankan,Jasa  dan  industri.Sehingga  hal  ini  sangat  di  perhatikan  dalam kelangsungan hidup,terutama dalam  Usaha Mikro Kecil Menegah  (UMKM) yang di jalankan Oleh Masyarakat menengah kebawah harus lebih di perhatikan demi keberlangsungan  dan  cita-cita  negara  karena  Usaha  Mikro  Kecil  Menegah (UMKM)  sangatlah  memiliki  andil  dalam  pembangunan  ekonomi.  Seperti  yang kita  tahu  bahwa  indonesia  sebagai  negara  berkembang  sangat  membutuhkan masyarakat  yang  juga  berpartisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi  dah  hal  kecil  itu berawal dari masyarakat yang menjadi besar jika disatukan. 11
Namun  keadaan  negara  pada  saat  ini  sangat  mengalami  keterpurukan terutama  dibidang  Kesehatatan  dan  Ekonomi  bahkan  diberbagai  dunia  karena adanya  Virus  Corona  yang  disebut  Covid-19  tejadi  pada  Maret  2020  lalu.  Virus Corona  itu  sendiri  adalah  Virus  yang  ditularkan  oleh  hewan  ke  manusai  atau Zoonotic. kebijakan yang telah diterapkan tersebut antara lain Work From Home (WFH) dan juga dengan cara berdiam di rumah (PSBB) msesuai dengan peraturan No. 21 Tahun 2020,yang membuat banyak Para pelaku UMKM ,pengusaha ,Ojek Online  dan  masi  banyak  lainnya  yang  mengalami  penurunan  omset  bahkan sampai para buruh banyak di PHK  hal ini sangat  membuat masyarakat semakin terpuruk  sehingga  banyak  menuntut  Hak  Asasi  Manusia  ,yang  sudah  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  sebagaimana  untuk bisa melindungi hak sesorang demi mendaptkan hukum yang adil dan sesuai. 12
Adanya  peraturan  tersebut  akhirnya  membuat  masyarakat  lebih  takut terhadap  dampak  ekonomi  ketimbang  kesehatan  yang  awalnya  takut  tertular virus  menjadi  di  abaikan,  buktinya  peraturan  tentang  pencegahan  virus  corona banyak  dilanggar  dan  tidak  dipatuhi.Sehingga  setiap  harinya  terus  bertambah dan semakin banyak yang tertular sampai saat ini  yaitu mencapai 563.680 kasus. bahkan korban yang meninggal dunia saat ini  telah mencapai 17.479 orang,dan yang  dinyatakan  sembuh  masih  sebanyak  466.178  orang,masi  jauh  sekali  dari harapan ,sehingga kesadaran kita semua sangat diperhatikan demi bisa kembali normal dan melawan Virus Corona 19. 13
Padahal  pemerintah  sudah  bersusah  payah  menerapkan  protokol kesehatan  dan  jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  telah  di  tetapkan,yang  telah diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  serta  Pasal  34  ayat(1)  dan ayat(2)  undang-undang  dasar  1945,dan  pelaksanaan  tersebut  ada  di  bawah naungan  undang-undang  dasar  1945  yang  kemudian  di  cetuskan  ke  dalam undang-undang  40/2004  dan  undang-undang  24/2011  …,sehingga  jika  upaya
11 Prakasa Agus Supriyo Satria Unggul Wicaksana, “Pendampingan Hukum Umkm Berbasis,” Humanism 1, no. 1 (2020): 23–30, http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4543.
12 Irawan, Samudra, and Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.”
13 Jawahir Gustav Rizal, “Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Apa Penyebab Masyarakat Semakin Abai Protokol Kesehatan?,” 2020, https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/204700765/kasus-covid-19-terus-menanjak-apa- penyebab-masyarakat-semakin-abai-protokol?page=all.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pemerintah  ini  tidak  di  dukung  oleh  kesadaran  masyarakat  tidak  akan  berjalan sebagaimana  mestinya  dan  tidak  bisa  di  prediksi  kapan  selesainya  keadaan seperti sekarang. 14
Dalam  kejadian  ini  tentu  juga  terjadi  pada  sektor  perbankan  di Dunia,bahkan  di  negara  Indonesia  juga  perbankan  yang  memberikan  dana pinjaman terhadap masyarakat baik dalam pinjaman dana menggunakan jaminan ataupun  dana  pinjaman  tanpa  agunan,  juga  sektor  pinjaman  lainnya  seperti Koperasi,  pegadaian,  dan  lainnya  karna  dampak  pandemi  Covid-19  telah diprediksi bisa memicu krisis keuangan dan ekonomi global. 15
Pemerintah Melakukan berbagai macam  upaya selama pademi Covid  19 untuk  bisa  mempertahkan  kestabilitasan  negara  dalam  sektor  yang mempengaruhi ekonomi indonesia yaitu salah satunya didalam dunia Perbankan dan  bagi  Usaha  UMKM  yang  mempunyai  pinjaman  dalam  menjalankan usahanya,dari  permasalah  dampak  virus  corona  ini  pemerintak  melakukan kebijakan  keringanan  pembayaran  Kredit  selama  1  tahun  tahun  atau  relaksasi ,Namun di sisi lain bagi Bank menyebaban terjadinya Non Performing Loan (NPL) atau  kredit  macet  yang  juga  berpengaruh  terhadap  tingkat  likuiditas  bank sehingga antara debitur dan kreditur mengalami ketidakstabilan.
Likuiditas ini merupakan salah satu media yang mengontrol kondisi Bank ,likuiditas  juga  sangat  rentan  terjadi  masalah  dalam  penanganannya  jika  tidak diatur  sebaik  mungkin  karna  Risiko  likuiditas  tidak  hanya  di  lihat  ketika  bank memiliki  angka  rasio  likuiditas  yang  rendah  tetapi  juga  angka  rasio  likuiditas tinggi  juga  di  kategorikan  sebagai  risiko  likuiditas,  dalam  pengolaan  risiko tersebut  sering  terjadi  tidak  optimal  dalam  portofolia  asset  liabilitas.Namun upaya  tersebut  juga  diharapkan  bisa  membantu  bank  dalam  mengahadapi kondisi covid-19 ini.
Upaya pemberian Restrukturisasi juga diharapkan adanya relaksasi kredit hingga Maret 2021,yang telah ditetapkan Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) melalui Aturan PJOK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang kebijakan perekonomian yang ada di indonesia saat ini,tetapi kebijakan ini belum tentu sepenuhnya bisa bertahan lama  karena  keadaan  covid-19  yang  belum  tau  kapan  selesainya,sehingga  pada tanggal  05  Juni  2020  ibu  menteri  Sri  Mulyani  bagian  keuangan  secara  resmi menerbitkan Peraturan  yaitu No.65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian subsidi  berupa  bunga  untuk  Kredit/Pembiayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  ,upaya  ini  juga  di  harapkan  bisa  membantu  keberlangsungan kesetabilan bank dan debitur selama covid-19. 16
14 Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional,” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 1 (2017), https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597.
15 Hanoatubun, “DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA.”
16 Lubis et al., “PENGARUH RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP LIKUIDITAS BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19.”
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3.2 Kredit Tanpa Agunan (KTA)
Pinjaman  dana  tanpa  agunan  adalah  termasuk  jenis  pinjaman  secara materiil  (agunan  fisik),yang  ada  didalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan  yang  telah  dirubah  ke  dalam  Undang-Undan  No.10  Tahun 1998.Pinjaman tanpa jaminan ini sudah di buat dengan sebuah kesepakatan  baik secara  tertulis  atau  hanya  ucapan.Namun  sering  terjadi  kesalah  pahaman  di tambah dengan keadaan covid-19 pada saat ini. 17
Pengertian  Perjanjian  itu  sendiri  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Kitab Undang-undang Hukum per di dalam Pasal 1313 ” suatu persetujuan yang telat di  buat  oleh  perseorangan  atau  lebih  untuk  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu sama  lain.”sedangkan  menurut  R.Subekti.Perjanjian  adalah  sebagai  berikut: “ perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang telah melaukuan janji kepada orang  yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”, sehingga sesorang yang telah melakukan perbuatan tersebut disebut dengan sebuah perikatan. 18
Maka dari uraian diatas, Kontrak telah melahirkan perjanjian yang dibuat secara  tertulis  antara  satu  dengan  yang  lain  sehingga  meciptakan  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan  suatu  tindakan  tertentu,dalam  hal  ini    Hukum Nasional  menyatakan  bahwa  kontrak  dan  perjanjian  itu  sama  ,begitupun dibelanda sama seperti Indonesia jika dilakukan perjanjian,kontrak dalam sebuah perikatan maka penegrtiannya tidak beda yaitu” Contract atau Overeenkomst”. 19

## 3.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian
Asas Hukun perjanjian didalam peristiwa hubungan dua orang atau lebih menurut ilmu Hukum perdata ada 5 yaitu sebagai Berikut.
3.3.1 Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of contract)
Asas yang mempunyai kebebasan terhadap para pihak  yaitu :
1) Pihak yang membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian
2) perjanjian bisa dibuat dengan siapapun
3) penetuan  isi  perjanjian  yang  jelas,baik  dalam  pelaksanaan  dan  syarat yang sah.
4) perjanjian ditentukan dari awal baik secara tertulis atau lisan.
Indonesia adalah negara demokratis maka setiap individu masyarakatnya sesuai asas kebebasan berkontrak secara bebas bisa membuat suatu perjanjian dengan memenuhi  syarat  yang  sah  dan  tidak  melanggar  hukum,ketertiban  serta kesusuliaan pada umumnya,hal ini sesuai dengan KUHPer…
3.3.2 Asas Konsensualisme ( Concensualism)
17 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , 3rd ed. (jakarta: prenadamedia group, 2020).
18 Diana Kusumasari, “Perbedaan Dan Persamaan Dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak,” 2011, accessed June 13, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan- dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/.
19 Nurjanatul Fajriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur ( Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank X,” Jurnal Hukum & Pembangunan 36, no. 2 (2006): 159, https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.667.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPer  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  yang telah  dibuat  dengan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  ketika  pertama  kali diucapkan  yang  saling  terikat  dan  dianggap  sah  ,jadi  tidak  perlu  sebuah formalitas  tertentu,akan  tetapi  ada  pengecualian  didalam  undang-undang sebagaimana  bahwa  syarat  formalitas  tertentu  harus  menggunakan  syarat tertulis didalam  sebuah perjanjian dengan akta otentik.
3.3.3 Asas Kepastian Hukum ( Pacta Sunt Servanda)
Menurut  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerd  bahwa  pelaksanaan  perjanjian mempunyai  kepastian  hukum  yang  pasti  dalam  memberikan  perlindungan hukum sebagaiman fungsinya.
3.3.4 Asas Itikad baik ( Good Faith)
Asas  ini  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerd,  ”  sebuah perjanjian  yang  mempunyai  niat  baik”dalam  asas  ini  harus  ada  sebuah kepercyaan yang sudah di sepakati diawal,sehingga itikad baik antara debitur dan kreditur  dalam  melakasanakan  perjanjian  tersebut  haruslah  mempunyai  sifat jujur,terbuka dan harus sudah saling percaya,bahkan tidak boleh ada niat buruk didalam  hati,salah  satunya  seperti  niat  menipu  hal  ini  tidak  lah  boleh  terjadi karna  harus  saling  bertujuan  baik  dan  bermanfaat  bagi  kreditur  dan  dbeitur tentunya.
3.3.5 Asas Kepribadian ( Personality)
Seseorang  yang  mempunyai  arti  bahwa  hanya  mengikat  para  personal saja dalam sebuah perjanjian ,namun pihak lain tidak memberikan hak terhadap yang  tidak  memberikan  kesepakatan  dalam  perjanjian,maka  seseorang  hanya dapat  mewakili  dirinya  sendiri  dan  tidak  perduli  orang  lain  dalam  perjanjian tersebut,perjanjian ini hanya berlaku bagi yang terlibat di dalamnya saja.
Dari  penjelasan  kelima  asas  tersebut,bahwa  masi  ada  asas  lagi  di  dalam
Loka  karya  Hukum  perikatan  yang  di  selenggarakan  dalam  badan  pembinaan Hukum  Nasional,yaitu  Departemen  Kehakiman  mulai  tanggal  17-19  Desember 1985  sudah  merumuskan  8  asas  lagi  yaitu  asas-asas  kepercayaan,  asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. 20
3.4 Syarat-Syarat Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerd.
Suatu perjanjian pastinya mempunyai suatu Syarat yang sah yaitu sebagai berikut :
1. Syarat subyektif, meliputi:
a. Debitur  yang  sudah  mempunyai  kecakapan  harus  memenuhi  syarat berkontrak  yaitu  wanita  yang  sudah  dewasa  berumur  lebih  dari  18 tahun dan memiliki KTP yang asli dan resmi
b. Sebuah  kesepakatan  yang  terjadi  pengikatan  terhadap  kedua  belah pihak yang mengikatkan dirinya masing-masing terhadap perjanjian.
20 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018): 107–20, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
2. Syarat obyektif, meliputi :
a. Objek tertentu
b. Sesuatu hal yang mempunyai sabab dan telah halal (kuasa). dalam aturan syarat perjanjian ini sudah tersebar dan dituangkan antara debitur  dan  kreditur  yang  menyebabkan  kedua  belah  pihak  terjadi  pengikatan secara Hukum. 21
Maka  suatu  perjanjian  yang  terjadi  antara  Debitur  dan  Kreditur  dalam sebuah  pinjaman  dana  tanpa  agunan  ini  harus  sudah  sesuai  syarat  sah  dengan terpenuhi kepercayaan terhadap kedua belah pihak agar terjadinya permasalah kredit  macet  bisa  terminimalisir  ,sehingga  perlindungan  hukum  baik  terhadap debitur  dan  kreditur  bisa  berjalan  sebagaimana  mestinya  ,namun  seiring perkembangan  Zaman  Hukum  perbankan  di  Indonesia  saat  ini  seperti pemberlakuan  undang-undang  No,7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimaan  telah  diubah  ke  dalam  undang-undang  No.10  Tahun  19998,yang menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia sesuai dengan asas-asas maka lebih menggunakan  prinsip  kehati-hatian  dan  memberikan  kepercayaan  yang pasti.Adapun  penyelesasai  jika  terjadi  permasalah  kredit  macet  yang  telah dilakukan  kebijakan  relaksai  oleh  pemerintah  pada  pandemi  covid-19  dengan berbagai  cara  salah  satunya  yaitu  Litigasi  dan  Non-Litigasi  secara preventif,seperti penjelasan di bawah ini :
1. Perlindungan Hukum Preventif
Dalam  sebuah  perjanjian  yang  sudah  terikat  antara  kedua  belah  pihak maka  akan  terjadi  unsur  Hukum  yang  berlaku  sesuai  dalam  Pasal  1  angka  11 menyatakan  bahwa  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  Hutang- Piutang  antara  bank  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  Hutang  untuk melunasi  Hutangnya  setelah  jangka  waktu  dan  bunga  yang  sudah  disepakati. Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menyatakan kredit adalah orang yang menyediakan uang  terhadap  debitur  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  harus  di  bayar  atau  di lunasi jika sudah waktunya.sesuai asas Pacta Sunt Servanda ,kemudian berrlanjut ke dalam asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan tetap ada batasan yang  diatur  oleh  hukum  yang  sifatnya  memaksa,  sehingga  kesepakatan  yang telah  dibuat  sifat  nya  memaksa  dan  harus  di  taati  sesuai  dengan  Hukum  yang berlaku.karna perjanjian tidak boleh di batalkan hanya dengan sebelah pihak saja terkecuali kedua belah pihak telah sama-sama setuju yang nantinya akan muncul itikad baik . kemudian jika sudah saling memahami terhadap aspek yuridis maka kedua belah pihak  akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sebagaimana dalam  Pasal  1131  dan  1132  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  yang  sama- sama  mempunyai  keistimewaan.  sehingga  Pasal  1131  menjelaskan  tentang barang  yang  di  miliki  oleh  orang  yang  berhutang  seperti  barang  yang  bergerak ataupun  tidak  yang  sudah  ada  ataupun  nanti  baru  dimiliki  kedepannya  akan
21 Siti Alfiyah and Levina Yustitianingtyas, “SISTEM TANGGUNG RENTENG ( STUDI KASUS PT . PNM PROGRAM MEKAAR ),” 1839, 1–23.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menjadi tanggungan untuk di jadikan perikatan perseorangan,hal ini dinamakan jaminan  umum  sedangkan  dalam  Pasal  1132  mengatakan  jika  barang  yang  di miliki  akan  menjadi  jaminan  bersama  yang  dibagi  rata  terhadap  orang  yang berhutang,  sesuai  barang  yang  dimiliki  tersebut.  Namun  untuk  kredit  tanpa agunan disini berbeda karena pihak bank  dari awal sudah melakukan perjanjian hutang-piutang tanpa jaminan apa yang menjadi agunan, maka jika berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer, harta kekayaan milik debitur seluruhnya menjadi jaminan  terhadap  jumlah  utang  yang  harus  dibayarkan.  sehingga  debitur  tidak terima dan melakukan wanprestasi dari kejadian ini maka pihak Bank melakukan tindakan  juga  sesuai  dengan  pasal  1131  dan  1132  KUHPer  karna  pihak  debitur tidak  bisa  membayar  dan  barang  yang  dimiliki  debitur  akan  dialihkan  ,sehingga bank berhati-hati agar tidak memgalami kerugian banyak dan kedepannya jaga- jaga  jika  terjadi  kredit  macet  ataupun  hal-hal  diluar  kendali    untuk  penyelesain kredit  macet  ataupun  permasalah  lainnya.  sehingga  isi  perjanjian  yang  telah terikat bisa diterima oleh debitur. Akan tetapi dalam pasal ini harus ditambahkan pasal-pasal  lain  agar  bisa  melengkapi  dan  memudahkan  penyelesain  kredit macet, yaitu:
a. Jika dikemudian hari antara debitur dan kreditur mengalami  permasalahn kredit  macet  atau  suku  bunga  yang  tidak  dilaksakan  debitur  dengan sengaja,maka pihak debitur bisa melakukan pengambilan barang terhadap debitur ,namun hal ini tentuna akan terjadi perlawanan wanprestasi  .
b. Adapun fasilitas yang diterima oleh Debitur jika meninggal dunia  maka ahli waris bisa mengembalikan suku bunga dan pembayaran angsuran terhadap pihak Kreditur.
c. Pihak  debitur  dan  kreditur  harus  saling  terbuka  jika  terjadi  sesuatu  hal dalam Hutang-Piutang yang telah disepakati demi kebaikan bersama. dari  pernyataan  diatas  bisa  diharapkan  ada  jalan  yang  terbaik  untuk melaukuan eksekusi jika nantinya terjadi permasalahan .
2. Perlindungan Hukum Represif
Penyelesain yang dilakukan agar tidak menimbulkan suatu sengketa yang kemudian  menyebabkan  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Bank,sehingga perlindungan  Hukum  terhadap  debitur  yang  mempunyai  pinjaman  tanpa agunana apabila melakukan wanprestasi mengandung lebih  banyak resiko,dalm hal  ini  biasanya  per  bankan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  dalam membrikan  pinjaman  danatanpa  agunan  istilahnya  belajar  dari  kesalahan  yang pernah terjadi ,sehingga kerugian antara debitur dan kreditu dampaknya sangat besar  dan  diperlukan  sebuah  oengadilan  kecil  pada  tindk  pidana  tilang  untuk mendaptkan  peneylesain  dantar  pihak  Bank  dan  Debitur  dengan  tujuan penyeelsain  yang  baik  dan  biaya  yang  minimalisir  sedikit  agar  pihak  Bank  tidak terlalu banyak mengalami rugi jika debitur macet . 22
22 Pratama, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN.”
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pinjaman dana tanpa agunan ini biasanya pihak bank meuntut pelunasan terhadap debitur  dengan menuntut semua barang-barang yang dimiliki debitur yang ada didalam pasal 1131 KUH Perd...,sehingga dalam Pasal 1131 KUH Perd… yang  menimbulkan  suatu  kerugian  bagi  debitur  dalam  pinjaman  dana  tanpa agunan.dalam  hal  ini  berlaku  adagium  karna  sebelumnya  sudah  ada  perjanjian tertulis  antar  debitur  dan  pihak  kreditur  “Semua  orang  dianggap  tahu  akan peraturan  atau  undang-undangan  yang  telah  diundangkan”.  Bahwa  tidak  ada yang  tidak  dketahui  jika  sudah  di  cantumkan  dalam  sebuah  aturan.  Sehingga dalam arti perlindungan sebenarnya belum sepenuhnya terlindungi.
Dalam Upaya Perlindungan Hukum penyelesaian terhadap Debitur sesuai dengan  undang-undang  No.  8  Tahun  1999  terhadap  debitur  dalam  Upaya penyelesaian  kredit  macet  dapat  ditempuh  dengan  dua  jalur  yaitu  litigasi  dan upaya non-litigasi melalui  preventif,juga bisa  melakukan wanprestasi   jika Pihak Bank  melakukan  pengambilan  Barang  secara  sepihak  oleh  bank  terhadap  milik debitur ,namun sebelum itu  bisa menggunakan cara musyawarah yang mufakat untuk  mendapatkan  kesepakatan  bersama  antara  Debitur  dan  kreditur  dalam penyelesaian  yang  baik,namun  jika  jalur  ini  tidak  bisa  selesai  dengan  cara  yang baik  maka  bisa  melalui  lembaga  mediasi  dan  cara  terakhir  adalah  pengadilan untuk mendaptkan perlindungan .

## 4. SIMPULAN
Pada  Penulisan  ini  dapat  di  simpulkan  bahwa  adanya  Virus  Corona  ini sangat  mempengaruhi  dampak  Global  dalam  segala  sektor  salah  satunya Kesehatan dan Perekonomian.Upaya pemerintah sudah banyak dilakukan seperti antara lain Work From Home (WFH) dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  yang  menyebabkan penurunan  Ekonomi  Masyarakat  dan  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan relaksasi kredit selama 1 tahun bagi para pelaku UMKM agar tidak terjadi kredit macet  yang  berkelangsungan  lama  dan  bank  juga  melakukan  Upaya  pemberian Restrukturisasi terhadap Pihak Bank dengan likuiditas.
Kemudian  penyelesain  Perlindungan  Hukum  terrhadap  Debitur  sesuai dengan  undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Terhadap Konsumen atau Debitur dalam Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan  jalan  litigasi  melalui  jalur  pengadilan  dan  upaya  non-litigasi  melalui preventif,juga  bisa  melakukan  wanprestasi    jika  Pihak  Bank  melakukan pengambilan  Barang  milik  debitur  secara  sepihak.Namun  kita  adalah  negara demokratis  maka  bisa  menggunakan  cara  musyawarah  yang  mufakat  untuk mendapatkan  kesepakatan  bersama  antara  Debitur  dan  kreditur  dalam penyelesaian  yang  baik,namun  jika  jalur  ini  tidak  bisa  selesai  juga  bisa  melalui lembaga  mediasi  dan  cara  terakhir  adalah  pengadilan.  yaitu  tindakan  untuk mengantisipasi  munculnya  kredit  macet, early  warning ,  dan  upaya  negosiasi meskipun  Hukum  di  Indonesia  mungkin  tertinggal  jauh  dengan  Negara  lain
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
,namun kita sendiri harus melek Hukum dan memahami agar Hukum di Indonesia bisa lebih baik.

## 5. REFERENSI
Buku:
Hermansyah. 2020, Hukum perbankan nasional Indonesia. edisi 3 , prenadamedia group. Jakarta-Indonesia

## Jurnal:
Alfiyah, Siti, and Levina Yustitianingtyas. “SISTEM TANGGUNG RENTENG ( STUDI KASUS PT . PNM PROGRAM MEKAAR ),” 1839, 1–23.
Fajriyah,  Nurjanatul.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  (Bank)  Dan
Debitur  (  Nasabah)  Dalam  Perjanjian  Kredit  Tanpa  Agunan  (Kta)  Bank  X.” Jurnal Hukum & Pembangunan
36, no. 2 (2006): 159. https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.667.
Hanoatubun,  Silpa.  “DAMPAK  COVID  –  19  TERHADAP  PEREKONOMIAN INDONESIA” 2 (2020): 146–53.
Hariri,  Achmad.  “REKONSTRUKSI  IDEOLOGI  PANCASILA  SEBAGAI  SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE.” JURNAL HUKUM REPLIK 7, no. 1 (2019): 1689–99.
Hermansyah. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  3rd  ed.  jakarta: prenadamedia group, 2020.
Irawan,  Anang  Dony,  Kaharudin  Putra  Samudra,  and  Aldiansah  Pratama. “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Oleh  Pemerintah  Pada  Masa  Pandemi COVID-19.” Jurnal  Citizenship  Virtues 1,  no.  1  (2021):  1–6. https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902.
Kusumasari,  Diana.  “Perbedaan  Dan  Persamaan  Dari  Persetujuan,  Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak.”
2011. Accessed June 13, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perb edaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/.
Lubis, Ahmad Farhan, Ade Lica Kristiya, Nevi Oktia Putri, and Diah Budi Pratiwi.
“PENGARUH  RESTRUKTURISASI  KREDIT  TERHADAP  LIKUIDITAS  BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19” 1 (2020): 1–8.
Muridah  Isnawati,  Ulul  Adzemi  Romansyah,  Ahmad  Labib,.  “Pemenuhan  Hak
Konstitusional  Warga  Negara  Indonesia:  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan Nasional.” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 1 (2017).
https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597.
Permatasari,  Pita.  “FORCE  MAJEURE  CLAUSULES  DUE  TO  COVID-19  IN  BANK CREDIT AGREEMENTS” 1, no. 1 (2021): 18–38.
Pratama,  Muhammad  Hatta.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KREDITOR  DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN,” n.d., 1–15. Qodar  Purwo  Sulistyo,  Al,  and  Kaharudin  Putra  Samudra.  “PERAN  KONSTITUSI
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
NEGARA  DALAM  MENGAWAL  BANGKITNYA  KEHIDUPAN  WARGA  NEGARA PASCA  WABAH  VIRUS  COVID-19.” Pendidikan  Sosial  Keberagaman 7,  no.  2 (2020): 76–87.
Rizal,  Jawahir  Gustav.  “Kasus  Covid-19  Terus  Menanjak,  Apa  Penyebab Masyarakat Semakin Abai Protokol Kesehatan?,” 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/204700765/kasus-covid-
19-terus-menanjak-apa-penyebab-masyarakat-semakin-abai-
protokol?page=all.
Satria  Unggul  Wicaksana,  Prakasa  Agus  Supriyo.  “Pendampingan  Hukum  Umkm Berbasis.” Humanism 1,  no.  1  (2020):  23–30.  http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4543.
Niru  Anita  Sinaga.  “Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan Tujuan  Perjanjian.” Binamulia  Hukum 7,  no.  2  (2018):  107–20. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20.
Yusmita,  Yusmita,  Riski  Pebru  Ariyanti,  Enricho  Duo  Putra  Njoto,  and  Rizal Yudistira.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Dan  Kreditur  Dalam Melakukan Perjanjian Baku.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2019): 59– 67. https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265.