## ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON NOMOR 19/JN/2020/MS- TKN TENTANG ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 HUKUM JINAYAT

## ANALYSIS OF TAKENGON SHARIA COURT DECISION NUMBER 19/JN/2020/MS-TKN CONCERNING ZINA IN QANUN ACEH NUMBER 6 OF 2014 JINAYAT LAW
Tamarsah 1 , Faisal 2 , Hamdani 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Menurut Pasal 1 Ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Terdapat satu kasus tentang jarimah zina yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mereka sudah ada ikatan perkawinan (menikah) namun terhadap terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa tersebut melanggar Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat karena telah melakukan jarimah zina. Dan terhadap kasus tersebut dalam Perkara Nomor 19/JN/2020/Ms. Tkn Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah melakukan jarimah Khalwat. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap jarimah zina dan jarimah khalwat menurut hukum Islam dan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, penerapan hukum pada putusan perkara nomor 19/JN/2020/MS/Takengon, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 19/JN/2020/Ms/Takengon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier , serta penelitian ini bersifat prespektif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam terdapat perbedaan hukuman yaitu pezina yang sudah menikah di cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam dengan batu sedangkan pezina yang masih lajang dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut Qanun Aceh tidak membedakan antara pezina yang menikah dengan yang lajang dan hanya mendapat hukuman seratus kali cambukan. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 19/JN/2020/MS. Tkn tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 19/JN/2020/MS. Tkn terdapat kekeliruan karena Majelis Hakim tidak menerapkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Kata Kunci : putusan, mahkamah syar’iyah, qanun, zina

## Abstract
According to Article 1 Paragraph (26) of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, adultery is copulation between a man and a woman without marital ties with the willingness of both parties. There was one case of zina jarimah committed by defendant I and defendant II in which they already had marital ties (married) but against the accused the Public Prosecutor charged the accused with violating Article 33 paragraph (1) jo Article 37 paragraph (1) Qanun Jinayat Law for having committed jarimah zina. And on the said case in Case No. 19/JN/2020/Ms. Tkn The Panel of Judges handed down a verdict that defendant I and defendant
II were found guilty of committing Khalwat's jarimah. The purpose of this thesis research is to find out and analyze the legal provisions against jarimah zina and jarimah khalwat according to Islamic law and Aceh qanun number 6 of 2014 concerning jinayat law, the application of law to the decision of case number 19 / JN / 2020 / MS / Takengon, and the consideration of judges in passing the decision of case number 19 / JN / 2020 / Ms. / Takengon. The research method used in this study is normative juridical, with a Case approach and a Statutory Approach. The data sources in this study are divided into 3 (three), namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this research is perspective. Based on the results of research, in Islamic law there are differences in punishment, namely married adulterers are whipped a hundred times and stoned with stones while adulterers who are single are punished by being whipped a hundred times and exiled for one year. Meanwhile, according to Qanun Aceh does not distinguish between adulterers who marry and those who are single and only get a hundred lashes. The application of the law by the Panel of Judges in case number 19/JN/2020/MS. Tkn is not in accordance with the facts in question. The judge's consideration in passing judgment number 19/JN/2020/MS. Tkn was wrong because the Panel of Judges did not apply the mechanism regulated in Article 37 paragraph (1) of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law.
Keywords : verdict, syar'iyah court, qanun, zina

## A. PENDAHULUAN
Jarimah dalam hukum pidana Islam ialah untuk menunjukkan istilah tindak pidana. 1 Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya diatur tentang ketentuan mengenai jarimah zina, yang dimaksud dengan pengertian zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. 2
Kasus jarimah zina yang ada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah, terdapat kasus- kasus yang dikategorikan sebagai jenis tindak pidana jarimah zina dengan tuntutan pasal mengenai zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun putusan dapat berupa jarimah zina itu sendiri maupun bukan. Hal tersebut terjadi karena proses-proses dan pertimbangan dalam persidangan.
Berdasarkan penelusuran penulis pada website Mahkamah Syar’iyah Takengon, terdapat sebuah kasus jarimah zina yang menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi, yaitu kasus yang terdapat pada perkara Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn, yang mana awal mula kasus tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2020 yang bertempat pada komplek Seniman Dusun Reje Raden Kampung yang mana dijumpai oleh warga bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sedang
1 Muhammad Nur, Pengantar dan asas-asas hukum pidana Islam , Yayasan Pena Aceh, Banda Aceh, 2020, hlm. 45.
2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 16.
berduaan didalam rumah terdakwa II, sehingga warga kampung setempat menanyakan apa hubungan antara terdakwa I dan terdakwa II tersebut, oleh terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang telah menikah, karena telah melaksanakan pernikahan dengan terdakwa II pada tanggal 5 Mei 2020. 3
Pelaksanaan pernikahan antar terdakwa I dan terdakwa II dibantu oleh Tgk Idris Imum kampung Alur Cincin beserta dengan dua orang saksi, namun pada saat itu mereka tidak membawa surat menikah, sehingga ketika dimintai surat nikah para terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan surat nikahnya dan meminta waktu untuk dapat ditunjukkan surat nikahnya.
Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif bukan sebagai salah satu faktor penentu sahnya perkawinan, hanya saja pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terkait status dan kedudukan suatu perkawinan yang berpengaruh kepada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. 4 Pada kasus dalam penelitian ini, para terdakwa tidak mampu menunjukkan surat nikah. Selanjutnya perkara tersebut dilapor ke aparat yang berwajib sesuai dengan proses hukum dan sampai pada proses penuntutan dalam kasus perkara Nomor 19/JN/2020/Ms. Tkn tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam perkara tersebut melanggar Pasal 33 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Qanun No 6 Tahun 2014 karena telah melakukan jarimah zina. 5
Selanjutnya kasus perkara Nomor 19/JN/2020/Ms. Tkn diadili oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah melakukan jarimah Dan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi hukuman cambuk didepan khalayak umum sebanyak 10 (sepuluh) kali. 6
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan dalam perkara Nomor 19/JN/2020/Ms. Tkn kondisi terdakwa I dan terdakwa II sudah menikah namun penuntut umum tetap menuntut terdakwa dalam perkara tersebut melanggar Pasal 33 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Qanun No 6 Tahun 2014 karena telah melakukan jarimah zina, dan Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah melakukan jarimah Khalwat.
3 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 9.
4 Hazar Kusmayanti, et.al, (2019). Keabsahan Perkawinan Kuli Karin Di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol 7 No 2, pp 1-13.
5 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm 12.
6 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm 28.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap jarimah zina dan jarimah khalwat menurut hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pada putusan perkara Nomor 19/jn/2020/Ms/Takengon, serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 19/Jn/2020/Ms/Takengon.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini bersifat prespektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan Hukum terhadap Jarimah Zina Menurut Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

## a. Ketentuan Hukum Terhadap Jarimah Zina Menurut Hukum Islam
Ayat 15 Surah An-Nisa’ menegaskan bahwa terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, seperti berzina dan lesbian maka hendaknya ada empat orang saksi yang benar- benar menyaksikan perbuatan tersebut. Jika persaksian tersebut diterima, maka penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya.
Wahyu yang kedua mencakup baik laki-laki maupun perempuan, yang Mengatakan Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. 7
Pada An-Nisa’ ayat 16, menerangkan bahwa bagi dua orang lelaki yang melakukan perbuatan keji, seperti berzina atau homoseksual dengan dibuktikan dengan empat orang saksi maka wajib dijatuhi hukuman bagi mereka. Tetapi jika mereka menyesali perbuatannya dengan bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah orang tersebut. 8
Wahyu yang ketiga dengan hukuman hadd yang khusus bagi perzinaan, terdapat pada firman Allah SWT, Artinya:“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
7 Pengertian dari Al-Quran Surah An-Nisaa ayat 15.
8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Lentera Hati, vol. 2, Jakarta, 2001, hlm. 373.
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. 9
Pada Quran Surah An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa mereka yang melakukan perzinaan harus diberi hukuman sebanyak 100 kali cambuk jika perzinaan tersebut terbukti dengan syarat- syaratnya tanpa rasa belas kasihan kepada mereka. Dan pelaksanaan hukuman tersebut hendaknya di saksikan oleh sekelompok orang yang beriman agar menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya. 10 Selanjutnya pada hadits Ubadah bin ash-Shamit sebagai berikut, Artinya:“Dari Ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasulullah saw berkata : Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku, karena Allah telah memberikan jalan (yang lain) bagi mereka, (apabila) perawan dan bujang berzina (maka hukuman bagi mereka) adalah mereka didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan (apabila) laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina (maka hukuman bagi mereka) adalah mereka dicambuk seratus kali lalu dirajam (hingga mati).” 11
Pengertian dalam ayat dan hadits tersebut, terdapat perbedaan antara pezina yang masih lajang ( ghairu muhshan), dan sudah menikah ( muhshan). Dalam Surah an-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pezina yang berstatus muhshan maupun ghairu muhshan diberikan sanksi hukuman yang sama yaitu dicambuk sebanyak seratus kali. Sedangkan dalam hadits terdapat perbedaan hukuman bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan. Pezina muhshan hukumannya ialah di cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam dengan batu sedangkan pezina ghairu muhshan dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
Mengenai pengasingan, menurut ulama Syafi ‟ iyah dan ulama Hanabilah, pelaku zina di hukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun ke kawasan yang letaknya sejauh jarak yang diperbolehkan mengqashar shalat. Hukum pengasingan bagi laki-laki dan perempuan disamakan, tetapi bagi perempuan harus disertai dengan mahramnya karena perempuan diharamkan untuk melakukan perjalanan jauh sendirian. 12 Sedangkan menurut Imam Malik dan Auza ‟ i hukum mengasingkan bujang merdeka yang berzina ialah wajib, tetapi perempuan perawan yang berzina tidak boleh dikenai hukum pengasingan karena perempuan merupakan aurat. 13
9 Pengertian dari Al-Quran Surah An-Nur, ayat 2.
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 9, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 279.
11 Imam Muslim, Shahih Muslim , Daar el hadits, Pakistan, 2001, hlm. 204.
12 Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit, hlm. 39.
13 Sayyid Sabiq, Lo. Cit. hlm. 260.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mencampuradukkan hukuman cambuk seratus kali dengan hukuman pengasingan, kecuali jika hakim memandang bahwa dalam penggabungan itu ada maslahat yang dapat diambil. Alasannya ialah karena hukuman pengasingan tidak dapat menyelasaikan masalah, tetapi dapat menimbulkan fitnah dan keresahan di tempat pengasingan. 14
Mengenai syarat jatuhnya sanksi zina, hukuman boleh dijatuhkan kepada orang yang berzina jika dia memenuhi beberapa syarat. Yaitu berakal sehat, baligh, muslim, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia, perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat, orang yang dizinai adalah orang yang hidup dan mengetahui bahwa zina diharamkan. 15
Berdasarkan sanksi hukuman tersebut, dapat dikemukakan bahwa terhadap pelaku jarimah zina dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) perbedaan hukuman bagi pelaku jarimah zina yaitu pezina yang masih lajang ( ghairu muhshan ) dan sudah menikah ( muhshan ) . Pezina ghairu muhshan hukumannya di cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam dengan batu sedangkan pezina muhshan dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

## b. Ketentuan Hukum Terhadap Jarimah Zina Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Apabila seseorang melakukan jarimah zina yang berhubungan mahram dengannya maka ia akan dikenakan hukuman cambuk sebgaimana pasal 33 ayat (1) yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dan juga dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. 16
Ketentuan hukuman terhadap pelaku jarimah zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak membedakan antara pezina muhshan dengan ghairu muhshan yang berarti pelaku zina yang diadili menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang sudah berlaku di Provinsi Aceh ini terhadap pelaku jarimah zina baik yang sudah menikah maupun belum menikah hanya mendapat hukuman yang sama beratnya yaitu 100 (seratus) kali cambukan. Namun yang membedakannya apabila jarimah zina tersebut dilakukan
14 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Op. Cit, hlm, 35-38.
15 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuhu jilid 6, Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Gema Insani, Jakarta: 2011, hlm. 36-37.
16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 35.
terhadap yang berhubungan mahram dengannya maka ia akan dikenakan hukuman cambuk sebgaimana sebanyak 100 (seratus) kali, dan juga dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu juga ada perbedaan hukuman terhadap pelaku jarimah zina terhadap anak yaitu akan dikenakan hukuman Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## c. Penerapan Hukum Pada Putusan Perkara Nomor 19/JN/2020/MS/ Takengon
Unsur tindak pidana jarimah zina dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ini dapat dilihat dari pengertian zina dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan antara seorang laki- laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Unsur tindak pidana zina terdiri dari; Unsur terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, Unsur tanpa ikatan perkawinan dan Unsur dengan kerelaan kedua belah pihak
Kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan terdakwa I dan terdakwa IItelah melakukan perbuatan tindak pidana jarimah Ikhtilat. 17 Jarimah ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka yang perbuatan tersebut dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa Idan terdakwa Kemala Dewi tersebut melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ini menurut penulis tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, sebagaimana diketahui fakta dipersidangan pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II tidak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, sehingga perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakui melakukan hubungan suami istri yang jelas-jelas dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melakukan persetubuhan, sebagaimana pengertian persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-
17 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 4.
laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. 18 Sehingga terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang pernikahannya tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Maka dalam hal ini penulis tidak setuju dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwakan perbuatan terdakwa Idan terdakwa II telah melakukan perbuatan tindak pidana jarimah Ikhtilat .
Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan tindak pidana jarimah Khalwat. 19 Jarimah khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina yang perbuatan tersebut dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir, sehingga perbuatan yang dilakukan I dan terdakwa II tersebut melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang ketiga ini menurut penulis, dakwaan tersebut kurang tepat karena fakta dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan suami istri (dengan pernikahan yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan), sehingga dalam hal ini pengakuan terdakwa I dan terdakwa II dapat dikatakan telah melakukan zina sehingga sesuai dengan ketentuan dari Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud. dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
Terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu terdapat 3 dakwaan dalam perkara ini yang secara teoritis dapat diartikan bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim Untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah
18 Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlidungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Rafika Adhitama, Bandung, 2011, hlm. 24.
19 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 5.
satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa I dan terdakwa II dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti. 20
Jaksa Penuntut Umum di persidangan melakukan penuntutan pada perkara Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn dengan menyatakan terdakwa I dan II terbukti melakukan jarimah zina, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan beberapa barang bukti, serta Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). 21
Berkenaan dengan tuntutan penuntut umum ini dapat dikatakan telah sesuai dengan fakta dipersidangan, sebagaimana diketahui bahwa perbuatan menikahi istri orang yang belum adanya akta cerai atau belum keluarnya akta cerai dari pengadilan agama setempat merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya sebuah perkawinan dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, sehingga terhadap pengakuan terdakwa I dan terdakwa II yang menyatakan telah melakukan hubungan suami istri setelah menikah dengan terdakwa II yang masih berstatus istri orang lain karena tidak adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat. Merupakan perbuatan zina dan melanggar Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana di atur dan diancam Uqubat Ta’zir dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kemudian menghukum terdakwa I dan Terdakwa II dengan uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II tetap di tahan.
Berkenaan dengan putusan Hakim yang menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana di atur dan diancam Uqubat Ta’zir dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa unsur dari Pasal 23 ayat (1) bahwa unsur terdakwa telah melakukan Jarimah Khalwat telah terpenuhi, sebagaimana yang ditemukan di persidangan bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang melakukan penangkapan
20 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 15. 21 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 12.
terhadap terdakwa I dan terdakwa II, surat pernyataan dari terdakwa I dan terdakwa II yang dibenarkan oleh saksi bahwa pada tanggal 19 Mei Mei 2020 terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan hubungan Khalwat/Mesum di dusun Raden Kampung Simpang Kelaping di tempat tertutup dan terdakwa I dan terdakwa II bukan pasangan suami istri yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim unsur-unsur Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah terpenuhi, dan karena telah Majelis Hakim.
Berkenaan dengan putusan Hakim mahkamah Syar’iyah yang memutuskan bahwa terhadap terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana di atur dan diancam Uqubat Ta’zir dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya Majelis Hakim tidak mengenyampingkan fakta dipersidangan didapatkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui dipersidangan di bawah sumpah bahwa telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang- undangan, karena pernikahan yang mereka lakukan tersebut tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fakta dan bukti dipersidangan didapatkan bahwa pernikahan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya sebuah perkawinan dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maka dalam hal ini dapat dikatakan pernikahan terdakwa I dan terdakwa II tidak sah, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku dipersidangan di bawah sumpah bahwa telah melakukan hubungan suami istri merupakan perbuatan yang mengakui bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina dalam hal ini terdakwa mengaku melakukan hubungan suami istri dengan tanpa pernikahan yang sah, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina, maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana di atur dan diancam Uqubat Ta’zir dalam Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Berdasarkan uraian penerapan hukum pada perkara nomor 19/JN/2020/MS/Tkn diatas, dapat dikemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan 3 (tiga) dakwaan yaitu pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan ketiga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Selanjutnya terkait dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimana di atur dan diancam Uqubat Ta’zir dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menurut penulis terdapat kesalahan dalam penerapan Pasal dalam putusan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang didapatkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui dipersidangan di bawah sumpah bahwa telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang- undangan, sehingga dalam hal ini menurut penulis seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana di atur dan diancam Uqubat Ta’zir dalam Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn
Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 19/Jn/2020/MS.Tkn yaitu terbagi ke dalam 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor- faktor yang terungkap di dalam persidangan tindak pidana Jarimah nomor perkara 19/Jn/2020/MS.Tkn dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan fakta dipersidangan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 22
Berkenaan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 19/Jn/2020/MS.Tkn terdapat 3 (tiga) dakwaan yaitu: dakwaan pertama menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan jarimah zina
22 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212- 220.
sehingga melanggar Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dakwaan kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan jarimah Ikhtilat sehingga melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dakwaan ketiga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan perbuatan jarimah khalwat sehingga melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 23
Berkenaan dengan hal dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara nomor 19/Jn/2020/MS.Tkn, yang mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berbentuk alternative yang secara teoritis dapat diartikan bahwa dakwaan tersebut memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa I dan Terdakwa II dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti. 24 Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama dihubungkan dengan tuntutan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya, yang unsur-unsurnya adalah Unsur setiap orang serta Unsur dengan sengaja melakukan jarimah zina.
Jarimah zina adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang perbuatan tersebut dilarang oleh Syariat Islam, 25 maka untuk melihat unsur dengan sengaja melakukan jarimah zina pada perkara Nomor 202/Pdt.G/2020/Ms. Tkn, Majelis Hakim sebelumnya perlu melihat pembuktian status perkawinan dari terdakwa dalam perkara tersebut.
Majelis Hakim mempertimbangakan fakta dipersidangan Terdakwa II menghadirkan akta otentik yaitu Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 202/Pdt.G/2020/Ms. Tkn yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa telah terjadinya perceraian antara terdakwa II dengan suaminya Akmal. Majelis Hakim menganggap bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. 26 Dan dengan bukti tersebut
23 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Grafindo Persada. Yogyakarta, 2006, hlm, 124-125.
24 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 15.
25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat (16) dan ayat (26).
26 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 18.
dapat menjelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang menikah tanggal 5 mei tahun 2020, dilakukan dengan tanpa adanya akta cerai dari terdakwa II yang mana pada saat itu sedang pengurusan akta cerai dari suami terdakwa II yang sebelumnya, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdakwa I melakukan pernikahan dengan terdakwa II yang pada saat itu masih berstatus istri dari Akmal. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah termasuk pernikahan yang dilarang dan tidak sah.
Berkenaan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah termasuk pernikahan yang dilarang dan tidak sah, dalam hal ini menurut penulis pendapat Majelis Hakim Mahkmaha Syar’iyah Takengon tersebut telah benar, hal ini dikarenakan status terdakwa II pada saat pernikahan masih merupakan istri sah Akmal, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa I melakukan pernikahan dengan istri pria Lain yaitu Akmal, yang mana perbuatan pernikahan dengan Istri orang melanggar Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, dan melanggar Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 dan pasal 4.
Berkenaan dengan dakwaan penuntut Umum yaitu terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudut cambuk 100 (seratus) kali. Untuk mengetahui apakah jarimah zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun A Quo telah terbukti dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II apa tidak, Majelis Hakim mahkamah Syar’iyah Takengon terlebih dahulu menilai ketentuan tentang jarimah zina sebagaiman diatur dalam pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 27
Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 26 Qanun tersebut diatur tentang unsur-unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah zina. Unsur-unsur yang yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu bahwa suatu perbuatan
27 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 20.
dikatakan zina apabila terdapat unsur a) persetubuhan b) dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, c) laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan, d) dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang dipersidangan telah mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri, namun dalam hal ni menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon perbuatan terdakwa yang dipersidangan mengaku telah melakukan hubungan badan bukan merupakan zina seperti yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara Khalwat atau Ikhtilat, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuan tersebut dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Hakim beranggapan bahwa perbuatan melakukan hubungan badan antara terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan perbuatan zina. 28
Selain itu Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 189 ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan bukti yang lain. 29 Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa I dan Terdakwa II yang memberikan keterangan dan mengaku dipersidangan bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II tersebut bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum baik bukti saksi dan bukti surat juga tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan jarimah zina bahkan dari bukti surat pernyataan terdakwa I dan terdakwa II yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan jarimah Khalwat pada tanggal 19 Mei 2020. 30
Berdasarkan isi Pasal 181 Hukum Acara Jinayat, Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang mana
28 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 21.
29 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 21.
30 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 22.
terdakwa I dan terdakwa II menyatakan dan mengakui mereka telah melakukan hubungan suami istri, sebagaimana diketahui diatas bahwa perbuatan melakukan hubungan suami istri merupakan perbuatan zina (karena terdakwa I dan terdakwa II bukan pasangan suami istri yang sah), sehingga dalam hal ini menurut penulis Majelis Hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah dari fakta dipersidangan, ditambah dengan satu bukti pendukung yaitu berupa akta cerai yang dikeluarkan 11 Agustus 2020 oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon yang menjelaskan bahwa pernikahan terdakwa I dan terdakwa II tanggal 5 Mei 2020 tidak sah karena belum adanya akta cerai dari terdakwa II.
Berdasarkan isi pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu pernyataan dan pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II yang mengakui telah melakukan hubungan suami istri yang merupakan perbuatan zina (karena terdakwa I dan terdakwa II bukan pasangan suami istri yang sah), sehingga dalam hal ini menurut penulis unsur terdakwa I dan terdakwa II melakukan zina telah terpenuhi, dan Majelis Hakim dapat mengambil alat bukti tersebut untuk dapat meyakinkan keyakinannya sehingga dapat menjatuhkan vonis bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersalah telah melakukan Jarimah Zina.
Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 19/JN/2020/MS/Tkn berbeda dari fakta dipersidangan, yang mana menurut pertimbangan Hakim bahwa dakwaan penuntut umum yang pertama tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua, yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terkdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan jarimah Ikhtilath sehingga melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 31
Setelah Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa I dan terdakwa II benar bersalah telah melakukan perbuatan jarimah, maka sebelum menjatuhkan hukuman cambuk pada terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini dilakukan untuk melihat layak tidaknya terdakwa untuk dijatuhi hukuman cambuk tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II dilihat sehat dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, selain itu majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari’at Islam di
Provinsi Aceh, melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 32 sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali. 33
Berdasarkan uraian dasar pertimbangan Hakim diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan jarimah Hakim mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu diantaranya Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada di persidangan. Dalam pertimbangan Hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memilih dakwaan yang ketiga yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut. Dakwaan ketiga yaitu Jaksa Penuntut Umum Mendakwakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan jarimah khalwat, sehingga melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Pertimbangan Hakim yang memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ketiga lebih tepat dikarenakan menurut Majelis Hakim berdasarkan dari kronologis peristiwa yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat pernyataan terdakwa pada saat ditangkap di kampung, dan keterangan 2 orang saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan hubungan khalwat/mesum karena menurut saksi terdakwa I dan terdakwa II telah berduaan di dalam rumah terdakwa II yang dalam keadaan tertutup, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan jarimah Khalwat sehingga terhadap terdakwa I dan terdakwa II patut dijatuhi uqubat sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Terkait dengan dasar pertimbangan Hakim diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengartikan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dan Majelis Hakim mengartikan bahwa hubungan suami istri atau hubungan badan bukan menunjukkan sebuah perbuatan jarimah zina, padahal didalam hukum Islam dijelaskan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri sah nya untuk tujuan mendapatkan keturunan dan membentuk keluarga yang baik dan bahagia. Sehingga hubungan suami istri disini dapat
32 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 27.
33 Lampiran Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Tkn, Mahkamah Syar’iyah Takengon, hlm. 28.
diartikan bahwa suatu hubungan untuk melakukan hubungan seksual antara terdakwa I dengan terdakwa II untuk memiliki keturunan karena menurut mereka telah menikah (fakta dipersidangan pernikahan tersebut tidak sah), sehingga Hakim yang keliru mengartikan kalimat tersebut menjadi memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ketiga sebagai dakwaan yang lebih tepat dan terpenuhi, sehingga dengan terjadinya kekeliruan tersebut, Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan fakta dipersidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui dipersidangan di bawah sumpah bahwa telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II dapat dikenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama yaitu melanggar Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dapat dijatuhkan hukuman hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.
Sehingga dalam hal ini menurut penulis berdasarkan pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu pernyataan dan pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II yang mengakui telah melakukan hubungan suami istri yang merupakan perbuatan zina (karena terdakwa I dan terdakwa II bukan pasangan suami istri yang sah), sehingga dalam hal ini menurut penulis unsur terdakwa I dan terdakwa II melakukan zina telah terpenuhi, dan Majelis Hakim dapat mengambil alat bukti tersebut untuk dapat meyakinkan keyakinannya sehingga dapat menjatuhkan vonis bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersalah telah melakukan Jarimah Zina.

## D. KESIMPULAN
Ketentuan yang mengatur terhadap pelaku jarimah zina dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) perbedaan hukuman bagi pelaku jarimah zina yaitu pezina yang masih lajang ( ghairu muhshan ) dan sudah menikah ( muhshan ) . Pezina muhshan hukumannya ialah di cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam dengan batu sedangkan pezina ghairu muhshan dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan ketentuan hukuman terhadap pelaku jarimah zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak membedakan antara pezina muhshan dengan ghairu muhshan dan hanya hanya mendapat hukuman yang sama beratnya yaitu 100 (seratus) kali cambukan. Ketentuan yang mengatur tentang khalwat ini menurut Al-Qur’an dan Sunnah perbuatan khalwat ini
sangatlah dilarang dan dicela, Bentuk tindak pidana khalwat ini termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang jumlah hukumannya tidak jelas dan terbatas. Dasar hukum disyariatkan ta’zir: yaitu hadis dari Abi Burdah Al- Anshari R.a bahwa ia mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “tidak boleh dijilid di atas sepuluh kali cambukan kecuali didalam hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan sanksi hukuman terhadap jarimah Khalwat yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu terdapat dalam Pasal 23 yang mana terhadap pelaku jarimah khalwat akan dikenakan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. dan sanksi hukuman Jarimah Khalwat tersebut hanya dapat dikenakan pada pelaku yang beragama Islam di Aceh, dan pelaku jarimah khalwat yang tidak beragama islam namun mau menundukkan diri terhadap ketentuan hukum Jinayat di Aceh.
Penerapan hukum pada perkara nomor 19/JN/2020/MS/Takengon yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan Majelis Hakim mengacu pada dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersalah telah melakukan Jarimah Khalwat, dalam hal ini penerapan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang didapatkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui dipersidangan di bawah sumpah bahwa telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah memeriksa dan menjatuhkan putusan mengacu pada Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu telah melakukan jarimah zina dan menghukum terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan jarimah zina bukan khalwat.
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 19/JN/2020/MS.Tkn didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dan surat pernyataan dari terdakwa bahwa telah melakukan Hubungan Khalwat di Dusun Raden kampung Simpang Kalaping, dalam hal ini pertimbangan Hakim tersebut terdapat kekeliruan karena Majelis Hakim tidak menerapkan mekanisme seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mana fakta dipersidangan telah jelas terdakwa I dan terdakwa II mengakui di bawah sumpah bahwa telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. sehingga seharusnya Majelis Hakim menerapkan mekanisme seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan jarimah zina bukan khalwat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
Abdul Rahman I.Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam , Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islami , PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, Jakarta, 1980.
Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlidungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Rafika Adhitama, Bandung, 2011.
Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Mas’uuliyyatul Mar-ah Al-Muslimah , Terjemahan. M.Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Syafie, Jakarta, 2005.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam. PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2003.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesinambungan dan
Perubahannya.
Yarsif Watampone, Jakarta, 2008.
Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Dar al-Kitab, al-‘Arabi, Beirut , 1960.
Al Yasa’ Abubakar, Penerapan Syari’at Islam di Indonesia; Antara Peluang Dan Tantangan, Globamedia Cipta Publishing, Jakarta, 2004.
Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia , Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta: 1996.
Amir Syarifuddun, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana , Jakarta,
2006.
Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanasea dan Ruben Achmad. Hukum Acara Pidana , Angkasa, Bandung, 1990.
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
Bambang Purnomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia ,.Liberti, Jogjakarta,
2004.
Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1988.
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat , Cet.1Dina Utama Semarang (DIMAS) Toha Putra Group, Semarang, 1993.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Fernando M. Manulang, Hukum dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003.
Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir , Jilid. 5, Terj. Ahmad Saikhu Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2000.
Imam Muslim, Shahih Muslim , Daar el hadits, Pakistan, 2001.
Ibrahim Unais, Al-Mu’jam Wasith, Juz II , Dar Ihya’ At-Turats, Al-A’rabi, 1960.
Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk , Ulumudin, Jakarta,
1971.
Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan , Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, Amza, Jakarta, 2011.
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny, PT. Alumni, Bandung, 2007.
Marsum, Jinayat Hukum Pidana Islam , Perpustakaan Fak. Hukum UII,
Yogyakarta, 1998.
Ma’luf, Louwis. Al-Munjid fi al-Adab wa al-‘Ulum, Al Matba’ah al-Katulikiyah, Beirut,
1986.
Martiman Prodjohamidjojo. Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Jakarta, 1984.
Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam , Juz IV, Maktabah Mushtafa Al- Baby Al-Halaby, Mesir, 1960.
Mohd, Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 2, Lentera Hati, Jakarta, 2001.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 9 Lentera Hati, Jakarta, 2002.
Muhammad Nur, Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam , Yayasan Pena
Aceh, Banda Aceh, 2020.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Nasrullah, Konsep Ancaman Pidana Ta’zir: Analisis Pelaksanaan Syari’at Islam dan
Upaya Legislasi Hukum Positif Aceh, Latansa Press, Medan, 2012.
Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Amzah, Jakarta 2013.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1982.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Grafindo Persada. Yogyakarta, 2006.
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
S Munir, Fiqh Syari’ah , Amanda, Solo, 2007.
S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 2, Pena Pundi, Jakarta , 2002.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Liberti, Yogyakarta, 1982.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh , Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuhu jilid 6, Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Gema Insani, Jakarta, 2011.
Yusuf Qardhawi, Halal Wa Haram , Terj. H. Mu’ammal Hamidy, Edisi Revisi, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## C. Tesis dan Jurnal
Abi Hasan melakukan penelitian dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Zina
Melalui Nikah
Sirri (Studi Kasus Putusan No. 8/Jn/2020/Ms. Ksg. Dan N0. 10/Jn/2020/Ms-Ksg), Journal Al-Qadha , Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2021.
Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahillah dan Mansari, Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak Kajian Putusan Nomor 02/Jn/2018/Ms. Mbo, Jurnal Yudisial Volume 14 Nomor 13 Desember, Komisi Yudisial, Jakarta, 2021. Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh (Law Aspects Of “Jinayat Qanun” Implementation in Aceh Province), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2017
Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam
Pandangan
Fikih dan KUHP, Jurnal Muslim Heritage, Vol 2 Nomor 1 , Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017.
Hazar Kusmayanti, et. al , (2019). Keabsahan Perkawinan Kuli Karin Di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7 No. 2, pp 1-13.
Kamila Wusanarani, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum (Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/Pn.Bi) , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
Mansari dan Husnul Arifin Melayu, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/Ms.Aceh Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh,
2018.
Nyak Fahullah, Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: kajian terhadap pasal
33
tentang zina (Vol. 7). In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
Ridwan Nurdin, kedudukan qanun jinayat aceh dalam system hukum pidana nasional Indonesia, Jurnal Hukum MIQOT , Vol. XLII Nomor 2 Juli- Desember 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Rudiansyah Putra, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Sabulussalam, Aceh, Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Syar’iyah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. Suhartini dan Syandi Rama Sabekti melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Bina Mulia Hukum , Volume 4 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Takengon, 2019.