Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## HUMAN RIGHT AKIBAT TINDAKAN DISKRIMINATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA
Dr. Zainal Abidin Pakpahan Dosen Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu E-mail: zainalpakpahan@gmail.com

## ABSTRACT
The treatment of discrimination in the world of work for persons with disabilities still occurs in every line of life in companies located in each region, which should receive special treatment as an effort to maximize the respect, promotion, protection and fulfillment of human rights universally and not to be discriminated against. In addition, persons with disabilities always face greater difficulties than non-disabled people due to barriers to accessing public services, such as access to education, health, and employment services so that disability should not be an excuse and obstacle for persons with disabilities to obtain the right to life and the right to maintain their lives and lives because this is a constitutional mandate in Article 28 A and Article 28 I of the 1945 Constitution and other laws and regulations that emphasize the absence of differences and discrimination in employment. This kind of  discrimination  has  been  felt  by  people  with  disabilities  in  the  world  of  work  that  occurs  in Indonesia, one of which is the non-acceptance of a person with a disability who is in a wheelchair to become a civil servant in the city of Surabaya in 2005 and this becomes jurisprudence in the Supreme Court  of  the  third  person  with  disabilities  filed  a  lawsuit  in  the  State  Administrative  Court  to  the Mayor of Surabaya and the refusal of a person with a disability to re-work in a state-owned enterprise due  to  a  right  foot  disability  so  that  such  treatment  and  actions  constitute  discriminatory  acts  as human rights violations for which they should receive special protection and treatment from their employment rights as persons with disabilities working in informal sector corporate agencies.
Keywords : Human Right, Discriminatory, Employment, Company, Disability

## ABSTRAK
Perlakuan  diskriminasi  dalam  dunia  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  masih  saja  terjadi dalam setiap lini kehidupan di perusahaan yang berada tiap-tiap daerah, yang seharusnya memperoleh perlakuan  khusus  sebagai  upaya  memaksimalisasi  penghormatan,  pemajuan,  perlindungan  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  secara  universal  dan  bukan  untuk  didiskriminasi.  Selain  itu penyandang disabilitas selalu menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas  dikarenakan  hambatan  dalam  mengakses  layanan  umum,  seperti  akses  dalam  layanan pendidikan,  kesehatan,  maupun  dalam  hal  ketenagakerjaan  sehingga  kecacatan  seharusnya  tidak menjadi  alasan  dan  halangan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  hak  hidup  dan  hak mempertahankan hidup dan kehidupannya karena ini merupakan amanah konstitusi pada Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menekankan tidak adanya perbedaan  dan  diskriminasi  dalam  pekerjaan.  Diskriminasi  semacam  ini  telah  dirasakan  oleh penyandang  disabilitas  dalam  dunia  kerja  yang  terjadi  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  tidak diterimanya seorang penyandang disabilitas yang berkursi roda menjadi CPNS di Kota Surabaya pada tahun  2005  dan  ini  menjadi  yurisprudensi  di  Mahkamah  Agung  ketiga  penyandang  disabilitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Walikota Surabaya, dan ditolaknya seorang penyandang disabilitas untuk bekerja kembali di perusahan BUMN akibat cacat kaki sebelah kanan  sehingga  perlakuan  dan  tindakan  semacam  ini  merupakan  tindakan  diskriminatif  sebagai pelanggaran  HAM  yang  seharusnya  mereka  memperoleh  perlindungan  dan  perlakuan  khusus  dari hak-hak  pekerjaannya  sebagai  penyandang  disabilitas  yang  bekerja  di  instansi  perusahaan  sektor informal.
Kata Kunci: Human Right , Diksriminatif, Ketenagakerjaan, Perusahaan, Disabilitas.

## I. PENDAHULUAN
Eksistensi human right bagi penyandang  disabilitas  memiliki  hak  dan kedudukan  yang  sama  dengan  warga  negara Indonesia  pada  umumnya  hal  ini  dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27  ayat  (1),  bahwa  semua  orang  mempunyai kedudukan  yang  sama  dimuka  hukum ( equality before the law ) dan juga pada Bab X Pasal 28 A-J, khususnya pada Pasal 28B ayat (2),  dan  Pasal  28  I  ayat  (2)  menerangkan tentang  secara  hak  konstitusional 1 sebagai warga  negara  Indonesia  untuk  dijamin  dan dilindungi  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas  dasar  apa  sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia bahwa setiap perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas sangat diharamkan  dalam  tatanan  regulasi 2 .  Sebagai warga  negara  sudah  wajar  jika  penyandang disabilitas  mendapatkan  perlakuan  khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan  dan  keadilan  dari  kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi secara HAM nya, perlakuan khusus tersebut dipandang  sebagai  upaya  maksimalisasi penghormatan,  pemajuan,  perlindungan  dan pemenuhan hak asasi manusia universal
1 Lihat,  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28  B  dan Pasal 28 I UUD 1945.
2 Lihat,  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 8  tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas menjelaskan  bahwa  penyandang  disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak 3 .
Selain  itu  penyandang  disabilitas menghadapi  kesulitan  yang  lebih  besar dibandingkan  masyarakat  non  disabilitas dikarenakan  hambatan  dalam  mengakses layanan  umum,  seperti  akses  dalam  layanan pendidikan,  kesehatan,  maupun  dalam  hal ketenagakerjaan,  mestinya  tidak  menjadi halangan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, secara konstitusional  bagi  perlindungan  penyandang disabilitas di Indonesia, dijelaskan pada Pasal 28 A UUD 1945, yakni: “Setiap orang berhak untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup  dan  kehidupannya”.  Hak  untuk  hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia.  Hak  hidup  merupakan  bagian  dari hak  asasi  yang  memiliki  sifat  tidak  dapat
3 Lihat  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peyandang Disabilitas.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
ditawar lagi ( non derogable rights ). Hak hidup mutlak  harus  dimiliki  setiap  orang,  karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.
Penyandang disabilitas sangat membutuhkan  perhatian  dari  pemerintah, khusunya dalam hal ketenagakerjaan sehingga menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tahun  2021  pada  24  provinsi  di  Indonesia, terdapat kurang lebih 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) orang penyandang disabilitas laki- laki,  dan  548.300  (lima  ratus  empat  puluh delapan  ribu  tiga  ratus)  orang  perempuan 4 .
Sebagian  besar  dari  mereka  tidak  tamat sekolah  dasar  sebesar  58,9  %  (lima  puluh delapan koma Sembilan persen), dan berpendidikan  sekolah  dasar  sebesar  28,1  % (dua  puluh  delapa  koma  satu  persen),  yang dapat  ditarik  keseimpulan  bahwa  pada umumnya  pendidikan  penyandang  disabilitas masih rendah. Dengan pendidikan yang masih rendah,  ditambah  dengan  masih  banyak penyandang disabilitas yang tidak mempunyai keterampilan,  membuat  para  penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga rentan dari perlakuan diskriminatif.
Beranjak dari hal demikian banyak kasus atas  perlakuan  diskriminasi  yang  pernah
4 Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 Pada 24 Provinsi di Indonesia.
5 Zainal  Abidin Pakpahan, Telaah  Kritis Atas
terjadi  pada  penyandang  disabilitas  yang  di berlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah  kota  Surabaya  yang  nyata  telah ditolak  untuk  mendaftar  sebagai  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2005 karena  alasan  cacat  fisik.  Maka  untuk memprotes diskriminasi dan memperjuangkan hak dari kaum marjinal tersebut, dimana Wuri Handayani sebagai korban penyandang disabilitas  mengajukan  gugatan  ke  PTUN Surabaya tahun 2005. Maka Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah menginterpretasikan  syarat  sehat  jasmani  dan rohani  adalah  tidak  cacat.  Sehingga,  Wuri Handayani yang berkursi roda dianggap tidak memenuhi syarat tersebut menggugat Pemerintah Kota Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY., pada bulan Februari 2005 5 .
Belum  lagi  penyandang  disabilitas menjadi korban kriminal oleh orang lain yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini dapat  dilihat  melalui  Putusan  Pengadilan Negeri Kota Binjai dengan Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ  yang  diputus  pada tanggal  25  Juli  2013  dimana  dalam  Putusan Hakim  tersebut  diketahui  seorang  anak penyandang  disabilitas  rungu-wicara  menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya sendiri.
Selanjutnya  sebagai  contoh  lainnya
Tindakan  Diskriminatif  Sebagai  Pelanggaran  HAM Ringan , Medan: PT. Sofmedia, 2015, Cetakan Pertama, hal. 57.
diskriminasi  dalam  dunia  kerja  yang  pernah terjadi di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, dimana seorang penyandang disabilitas terdiskriminasi oleh  salah  satu  pihak  perusahaan  yang dirahasiakan  nama  perusahaannya yaitu dengan  sebut  saja  PT.  AH  yang  berada  di Labuhanbatu yang mana telah dikeluarkan dari tempat kerjanya akibat cacat fisiknya disebabkan  karena  adanya  kecelakaan  kerja yang  pernah  terjadi  diperusahaan  tersebut, dimana  ketika  itu  disabilitas  tersebut  ditolak untuk masuk kembali di tempat perusahaan ia bekerja sebelumnya ketika sudah sembuh dari penyakitnya  selama  1  (satu)  tahun  setelah kejadian itu akibat disabilitasnya.
Secara  yuridis  normatif,  sebenarnya banyak  instrumen  hukum  yang  dilahirkan untuk  melindungi  hak  penyandang  disabilitas untuk  bekerja.  Sebut  saja  UU  Nomor:  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakarjaan  yang mengharamkan  diskriminasi  kepada  para penyandang  cacat.  Bahkan  UU  No.  4  Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai mana diubah  dengan  Undang-Undang  No.  8  tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  makin menegaskan hak itu. Sebagaimana pada Pasal 52,  dan  Pasal  53  ayat  (1)  dan  ayat  (2) menjelaskan;  pada  ayat  (1)  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah  pegawai
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.
atau  pekerja,  dan  ayat  (2)  Perusahaan  swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)  Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah pegawai  atau  pekerja.  Bahkan  berkenaan dengan  sanksi  pidananya  sangat  jelas  diatur dalam undang-undang ini yaitu lihat saja pada Pasal 144 dan Pasal 145 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah metode hukum normatif, sifat penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data  primer  dilakukan  dengan  analisis kualitatif,  dan  langkah  selanjutnya  dilakukan interpretasi  data  untuk  menarik  kesimpulan dengan  cara  logika  berfikir  induktif  agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan 6 .

## III. PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja Penyandang Disabilitas
Ordonansi  Perlindungan  kesempatan kerja bagi tenaga kerja secara umum termasuk didalamnya para penyandang disabilitas diakui dalam  UUD  1945  pada  Pasal  28D  ayat  (2) yang  berbunyi:  “setiap  orang  berhak  untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”
dan  Pasal  28H  nya  ayat  (2)  berbunyi:  “setiap orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna mencapai  persamaan  dan  keadilan”  artinya bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bekerja dengan mendapatkan imbalan dengan persamaan  dan  keadilan,  hal  ini  pula  sejalan dengan  Pasal  28  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaa  yaitu:  “Pengusaha harus  mempekerjakan  sekurang-kurangnya  1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan  jabatan  dan  kualifikasi  pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya” sebagaimana  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  No.  8  tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 52 berbunyi; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib  menjamin  akses  yang  setara  bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di  bidang  ketenagakerjaan,  dan  kemudian Pasal  53  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  juga menjelaskan; ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah  pegawai atau  pekerja,  dan  ayat  (2)  Perusahaan  swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)  Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah pegawai  atau  pekerja.  Bahkan  berkenaan dengan  sanksi  pidananya  sangat  jelas  diatur dalam undang-undang ini yaitu lihat saja pada
Pasal  144  berbunyi;  Setiap  Orang  yang melakukan  tindakan  yang  berdampak  kepada bertambah,  berkurang,  atau  hilangnya  hak kepemilikan  Penyandang  Disabilitas  tanpa mendapat  penetapan  dari  pengadilan  negeri sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp . 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah). Kemuidan  Pasal  145  berbunyi;  Setiap  Orang yang  menghalang-halangi  dan/atau  melarang Penyandang  Disabilitas  untuk  mendapatkan hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp . 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Sehingga ketentuan undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang ketenagakerjaan kemudian menyatakan bahwa setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak, termasuk  perlakuan  yang  sama  terhadap  para penyandang disabilitas.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  terdapat  beberapa  Pasal  yang mengatur mengenai  hal tersebut di atas, yaitu pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”,  kemudian  yang  hampir  serupa mengatur  mengenai  perlakuan  yang  sama adalah  pada  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja  atau  buruh  memperoleh  perlakuan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengertian  Pengusaha  secara  umum meliputi: 1) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan milik  sendiri;  2)  Orang  perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 3) Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, baik miliknya sendiri  maupun  bukan  miliknya  sendiri  yang berkedudukan  di  luar  Indonesia.  Sedangkan yang  dimaksud  pengusaha  dalam  Pasal  6 adalah  pengusaha  yang  terikat  dalam  suatu hubungan kerja dengan pekerja/buruh tersebut atau  pengusaha  yang  memberikan  pekerjaan pada pekerja/buruh yang bersangkutan bertujuan guna melindungi hak-hak pekerja/buruh atau tenaga kerja secara umum.
Studi mengenai “transplantasi hukum” untuk diberlakukan disuatu Negara berkenaan dengan penyandang disabilitas sebagai pemberlakuan hukum dari hukum internasional  ke  hukum  nasional  memang merupakan  studi  yang  terbatas  jumlahnya. Konsep ini sendiri oleh berbagai ahli diberikan pengertian  yang  berbeda-beda.  Salah  satu definisi  dikemukakan  oleh  Alan  Watson bahwa  transplantasi  hukum  merupakan  “ the borrowing  and  transmissibility  of  rules  from one  society  or  sistem  to  another ” 7 .  Definisi
7 Alan Watson, Legal Transplans An Aproach To  Comprative  Law,  Secon  Edition ,  (London:  The University Of Georgia Press, 1993), hal. 22.
semacam ini bisa disebut sebagai definisi yang luas,  yang  mempertimbangkan  bukan  saja pembentukan  hukum  sebagai  hubungan  antar negara  melainkan  pula  pengaruh  dari  tradisi hukum antar masyarakat.
Definisi  lainnya  yang  dikemukakan oleh Black’s law dictionary menyangkut legal reception memiliki makna dimana keberadaan suatu wilayah hukum tertentu bisa memberikan  pengaruh  pada  pembentukan hukum di wilayah hukum lainnya. Ditemukan pula  pendapat  dari  sudut  pandang  ahli pemerintahan  seperti  Frederick  Schauer  yang memberi  pengertian  legal  transplantation sebagai  “… the  process  by  which  laws  and legal institutions developed in one country are then  adopted  by  another” 8 .  Dalam  hal  ini diperjelas,  bahwa  transplantasi  hukum  tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan  tertulis  saja,  melainkan  pula  adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya. Artinya bahwa bila secara nyata pengadopisan  hukum  yang  dilakukan  di Indoneia telah terjadi seharusnya itu dilakukan dengan  adil  tanpa  harus  membedakan  suatu lembaga dalam mengadilinya.
Dalam  membentuk  UU  penyandang disabilitas  yang  baru,  diperlukan  terlebih dahulu pemahaman menyeluruh dan mendasar tentang filsafat hukum yang membentuk dasar bagi  terbentuknya  sistem  hukum  HAM  di
8 Frederick  Schauer.  The  Politics  and Incentives  of  Legal  Transplantations.  CID  (Center  for International  Development  at  Harvard  University) Working Paper No. 44. April 2000.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
lingkup  nasional.  Transplantasi  hukum  bisa dilakukan,  dengan  dilakukannya  penafsiran filosofis  terlebih  dahulu  karena  yang  akan terjadi  selanjutnya  adalah  interpretasi  hukum asing kedalam sistem hukum nasional dengan struktur  doktrinnya  sendiri.  Struktur  doktrin hukum  inilah  yang  akan  menjadi  mediator terhadap  dampak  transplantasi  hukum  pada sistem hukum nasional. Efek mediasi semacam inilah  yang  nantinya  akan  memunculkan kesamaan  interpretasi  hukum  antara  hukum yang  ditransplantasi  dan  sistem  hukum penerima.
Akan  tetapi  bisa  saja  hal  tersebut dipertimbangkan,  jika  pada  suatu  masyarakat sedang  terjadi  proses  perubahan  sosial  yang mengarah  pada  perubahan  nilai-nilai  dimana nilai  yang  berubah  menjadi  lebih  adaptif dengan  nilai-nilai  baru  yang  diperkenalkan oleh  hukum  baru  maka  mungkin  tidak  akan timbul banyak masalah 9 . Sejatinya pemerintah beserta pengusaha maupun masyarakat umum perlu  memastikan  dihapuskannya  berbagai hambatan-hambatan dalam hal mempekerjakan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas  yang  memberikan landasan  hukum  secara  tegas  mengenai kedudukan  dan  hak  penyandang  disabilitas secara  pasti  dan  konkrit.  Dalam  bagian Menimbang  tersebut  menegaskan  bahwa; Penyandang  disabilitas  merupakan  bagian masyarakat  Indonesia  yang  juga  memiliki
9 Ibid., hal. 48
10 SuaraPembaruan, http://www.suarapembarua
kedudukan,  hak,  kewajiban,  dan  peran  yang sama.  Dalam  hal  ketenagakerjaan,  UU Penyandang  Disabilitas  memberikan  jaminan mengenai  hak  penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan  pekerjaan.  Pasal  53  UU penyandang  disabilitas  mengatur  masalah kuota 1% (satu persen), yaitu perusahaan harus mempekerjakan  sekurang-kurangnya  1  (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan  dan  kualifikasi  pekerjaan  yang bersangkutan,  untuk  setiap  dari  jumlah  orang karyawan.  Pada  kenyataannya  perusahaan yang  mempekerjakan  penyandang  disabilitas masih  sangat  minim.  Oleh  karena  itu pengusaha  dalam  merekrut  pekerja  sangat berhati-hati,  sehingga  dapat  mempekerjakan pekerja  yang  memiliki  kualitas  dan  dapat bekerja maksimal bagi perusahaan.
Bahkan  masih  banyak  pihak  yang menganggap  penyandang  disabilitas  sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Hal ini menyebabkan pengusaha ragu mempekerjakan  penyandang  disabilitas,  dan menyebabkan  kuota  1%  tersebut  masih  sulit dilaksanakan. Belum terlaksananya pemenuhan kuota 1 % ditegaskan oleh Ketua Umum  Penyandang  Cacat  Indonesia  Gufroni Sakaril  mengatakan  bahwa  aturan  kuota  1 persen  lapangan  pekerjaan  bagi  penyandang disabilitas seperti diamanatkan UU Penyandang  Disabilitas  belum  sepenuhnya terimplementasi,  bahkan  menurut  Gufroni kuota satu persen itu belum tercapai 10 . Selain
n.com/home/penyandang ‐ disabilitas ‐ masih ‐ alami ‐ dis riminasi/45903,Akses. 12 Juli 2022.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
sulit  mendapatkan  pekerjaan,  penyandang disabilitas yang akhirnya mendapatkan pekerjaan tidak jarang mendapatkan diskriminasi  di  tempat  kerja.  Simon  Field, Manajer  Program  Better  Work  Indonesia dalam  wawancaranya  dengan  portal  berita online  Republika  mengatakan  bahwa,  orang- orang dengan disabilitas seringkali mengalami diskriminasi  di  tempat  kerja,  sejumlah perusahaan mempekerjakan orang-orang disabilitas  hanya  karena  kondisi  mereka 11 . Perkataan Simon Field dapat diartikan bahwa pengusaha mempekerjakan penyandang disabilitas karena kondisi mereka yang dalam penerimaan mendapat kuota 1%, bukan karena melihat  kemampuan  kerja  dan  keterampilan mereka. Dibutuhkan suatu perlindungan yang jelas  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap pekerja penyandang disabilitas, guna mewujudkan kepastian hukum agar semua hak pekerja penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
3.2 Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas Dan  Hak-Hak  Pekerja  Penyandang Disabilitas  Secara  Regulasi  Yang

## Berlaku
Negara  Indonesia  mengakui  dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang secara  kodrati  melekat  pada  manusia,  yang
11 Republika,http://www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/12/12/04/mehhtg ‐ indonesia ‐ dikritik ‐ disabilitas ‐ belum ‐ diakomodasi ‐ di ‐ dunia ‐ kerja,  diakses, 23 Juli 2022.
harus  dilindungi,  dihormati  dan  ditegakkan demi  meningkatkan  martabat  kemanusiaan, kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang  HAM).  Hak  dihubungkan  dengan perlindungan  hukum  tidak  terlepas  dari  apa yang dimaksud dengan legal right , dimana hak yang  berdasarkan  hukum  biasanya  diartikan sebagai  hak  yang  diakui  dan  dilindungi  oleh hukum 12 . Sebagai akibat adanya kaitan bahwa hak yang berdasarkan hukum merupakan suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, di Indonesia  hal  itu  berkaitan  dengan  sistem hukum  civil  law,  seperti  yang  diungkapkan oleh  Worthington  bahwa  di  Negara  dengan sistem hukum civil law, hak dalam hukum ini ditetapkan  dalam  undang-undang 13 .  Hal  ini dimaksudkan  agar  masyarakat  Indonesia mendapatkan  perlindungan  hukum  bagi  hak- hak yang dimilikinya tanpa diskriminasi.
Kemudian  pada  Bab  XA  UUD  1945 mengenai  Hak  Asasi  Manusia  berisi  Pasal- Pasal  penjaminan  hak  bagi  semua  warga Negara  Indonesia,  baik  hak  membentuk keluarga;  melanjutkan  keturunannya  melalui perkawinan  yang  sah;  bahwa  setiap  anak mempunyai  hak  atas  kelangsungan  hidupnya, tumbuh  dan  berkembang;  berhak  atas pelindungan  dari  kekerasan;  setiap  orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapat pendidikan,  memperoleh  manfaat  dari  ilmu
12 Suparman  Marzuki, Pengadilan  HAM  di Indonesia . Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 39.
13 Peter De Cruz. Perbandingan Sistem Hukum Common  Law,  Civil  Law  dan  Socialist  Law, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010), Cetakan Pertama, hal. 434.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan  umat  manusia  sampai  dengan penjaminan  hak  untuk  hidup  beserta  hak-hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  tertentu.  Diaturnya  hak  asasi manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 membuktikan  bahwa  hak-hak  ini  benar-benar penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia, khususnya dalam hal ini adalah warga Negara Indonesia.  Sedangkan  yang  termasuk  dalam penyebutan  Warga  Negara  Indonesia  adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan Undang-Undang sebagai warga Negara (Pasal 26  ayat  (1)  UUD  1945).  Orang-orang  bangsa Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai  warga  Negara  ini  tentunya  di dalamnya termasuk juga orang-orang penyandang  disabilitas  yang  juga  merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.
Menurut pendapat W. H. Hohfeld pada perempat  awal  abad  ke  dua  puluh  mengenai hak, beliau telah membedakan hak-hak privat ke dalam dua bagian hak, berupa hak absolute dan  hak  relative.  Pembedaan  terhadap  hal  ini dikategorikan mengenai tiga hal.  Pertama, hak absolute  dapat  diberlakukan  kepada  setiap orang    sedangkan  hak  relative  hanya  berlaku untuk  seseorang  tertentu.  Konsekuensi  dari adanya  hak  relative  ini,  pihak  ketiga  harus menghormati  hubungan  hukum  yang  ada.
Kedua, hak absolute memungkinkan pemegangnya  untuk  melaksanakan  apa  yang menjadi  substansi  haknya  melalui  hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolute ini  adalah  orang  lain  tidak  boleh  melakukan pelanggaran  atas  kesempatan  yang  dimiliki oleh  pemegang  hak  tersebut.  Sedangkan  hak relative  menciptakan  tuntutan  kepada  orang lain  untuk  memberikan  sesuatu,  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga, objek  hak  absolute  pada  umumnya  benda sedangkan  objek  hak  relative  adalah  prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Dengan demikian hak bagi kaum penyandang disabilitas  dikategorikan  ke  dalam  hak-hak relatif.  Pentingnya  penekanan  perlindungan hak  bagi  kaum  penyandang  disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang  disabilitas,  bahwasanya  kaum penyandang  disabilitas  merupakan  orang- orang  dengan  kemampuan  berbeda,  sehingga perlu  perlakuan  yang  khusus  juga  dari pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak  yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia.
Sebagai analisis kasus seorang karyawan penyandang disabilitas telah ditolak bekerja  diperusahaan  ditempat  ia  bekerja sebelumnya,  dimana  melalui  lembaga  Non Governmen Organitation (NGO) yang bernama Forum Masyarakat Madani Indonesia yang  bergerak  dibidang  LBH,  LSM  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
HAM 14 yang  berorientasi  kepada  penindasan bagi masyarkat lemah termasuk bagi penyandang  disabilitas  sebagai  pelanggaran HAM  yang  pada  hakikatnya  perlu  untuk dilindungi secara konstitusional dan hukum di negara  ini,  diskriminasi  terhadap  pekerja penyandang  disabilitas  tersebut  terjadi  di perusahaan  Pabrik  PT.  AH  dengan  nama disamarkan yang bergerak dibidang pengelolaan bahan-bahan mentah di Kabupaten  labuhanbatu  dimana  karyawan perusahaan  telah  di  PHK  oleh  pihak perusahaan  dengan  alasan  akibat  karyawan tersebut  telah  mengalami  kecelakaan  kerja diperusahaan Pabrik tersebut, sehingga mengakibatkan  tangan  dan  kaki  karyawan tersebut mengalami cacat fisik secara jasmani, setahun  setelah  itu  karyawan  tersebut  sudah sehat dan berniat untuk masuk kerja lagi akan tetapi  pihak  perusahaan  tidak  menerimanya kembali,  bahkan  Gaji  dan tunjangannya  yang merupakan  hak  nya  tidak  diberikan  sama sekali dengan alasan bahwa karyawan tersebut selama  setahun  tidak  bekerja,  padahal  pihak perusahaan  mengetahui  bahwa  karyawan tersebut  telah  cuti  untuk  berobat  demi memulihkan  semua  kondisi  fisiknya  dari penyakitnya  akibat  kecelakaan  kerja  yang dialaminya  di  perusahaan  tersebut  sehingga karyawan  tidak  bekerja  lagi  di  perusahaan tersebut.
Kemudian  karyawan  meminta  bantuan
14 Zainal  Abidin,  Ketua  Forum  Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara, Senin, 4 September 2017, Wawancara, di
melalui  NGO  Forum  Masyarakat  Madani Indinesia Labuhanbatu untuk meminta bantuan hukum  agar  yang  menjadi  hak-haknya  dapat diberikan  oleh  pihak  perusahaan,  sehingga ketika itu kasusnya ditangani dan dijembatani oleh  lembaga  tersebut,  sehingga  dilakukan pihak  lembaga  NGO  berupa  somasi  terlebih dahulu  kepada  pihak  perusahaan,  dimana somasi  pertama  yang  dilayangkan  tidak direspon  oleh  pihak  perusahaan  dan  somasi berikutnya pihak perusahaan meresponnya dan terjadilah  mediasi  antara  karyawan  dengan pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam membicarakan  nasib  karyawan  tersebut  yang secara serta merta haknya telah dilanggar oleh pihak  perusahaan,  kemudian  mediasi  telah membuahkan  hasil  dengan  pihak  perusahaan walupun masih ada kekurangan, dimana dalam proses  mediasi  berjalan  dengan  baik  kepada pihak perusahaan dan menemui titik kesepakatan  yaitu  pihak  perusahaan  bersedia memberikan  seluruh  gaji  dan  tunjangan  yang menjadi hak-hak dari karyawan tersebut, akan tetapi  tidak  menerimanya  kembali  sebagai karyawan di perusahaan terebut.
3.3 Solusi  Hukum  Akibat  Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang
Disabilitas  Ketika  Sebagai  Korban
Dengan Diluar Pengadilan
Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri
Kantor  Lembaga  NGO  Forum  Masyarakat  Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
yang  dipengaruhi  nilai-nilai  budaya  yang hidup  dimasyarakat  baik  itu  suku-suku  atau adat  maupun  pengaruh  agama.  Melihat kenyataan  yang  demikian,  para  penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan  aspek  hukum  formil  semata. Penegakan  hukum  yang  hanya  bertitik  tolak dari  substansi  norma  hukum  formil  yang  ada dalam undang-undang akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak  pada  hukum  yang  hidup  ( living  law ).
Lebih  jauh  para  penegak  hukum  harus memperhatikan budaya hukum ( legal culture ), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan  serta  pemikiran  masyarakat  terhadap hukum  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku. Tujuan  hukum  secara  teoritis  mencakup  tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai  tujuan  utama  yang  bersifat  universal. Keadilan  memang  merupakan  konsepsi  yang abstrak,  namun  demikian  di  dalam  konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum,  serta  asas  proporsionalitas  antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
H.L.A Hart mengatakan bahwa, dalam kasus-kasus tertentu keserupaan dan perbedaan diantara manusia yang relevan bagi kritik atas tatanan hukum yang adil atau tidak adil  sudah  cukup  jelas,  hal  ini  terjadi  ketika
15 H.L.A.  Hart, Konsep  Hukum ( The  Concept Of Law ), (Bandung: Nusa Media, 2016), Cetakan ke-8, hal. 248.
yang  dimaksud  bukan  keadilan  atau  ketidak adilan  hukum  malinkan  penerapannya  dalam kasus-kasus tertentu. 15
Sejatinya  konflik  atau  sengketa  atas tindakan  diskriminatif  sebagai  pelanggaran human  righ  merupakan  salah  satu  kodrat manusia  oleh  karena  setiap  manusia  dibekali dengan  berbagai  keinginan,  baik  yang bersumber dari pikiran maupun dari perasaannya. Secara umum upaya yang sering ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik atau  sengketa  yang  terjadi  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat termasuk bagi penyandang  disabilitas  ialah  dengan  2  (dua) cara,  yakni:  1)  menempuh  upaya  dengan  non yudisial  (littigasi)  melalui  perundingan  atau yang lebih dikenal dengan istilah musyawarah beserta  dengan  segala  variannya;  dan  2). Menempuh  upaya  hukum  dengan  melakukan mekanisme  yudisial  (littigasi)  sesuai  dengan hukum  formal  yang  berlaku,  seperti  melapor kepada kepolisian atau gugatan ke pengadilan. Kedua  cara  tersebut  masing-masing  memiliki kelebihan  dan  kelemahan  dalam  mencapai penyelesaian atas suatu konflik atau sengketa yang terjadi.
Sebagai  contoh  solusi  hukum  atas kasus  yang  dapat  diselesaikan  dengan  jalur mediasi  oleh  lembaga  non  pemerintah non govermental  organization (NGO)  dalam  hal ini  adalah  kasus  ketenagakerjaan  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
adanya  perlakuan  diskriminatif  terhadap penyandang  disabilitas.  Sebagai  analisis kasusnya dimana seorang karyawan penyandang  disabilitas  telah  ditolak  bekerja diperusahaan ditempat ia bekerja sebelumnya, dimana  melalui lembaga  Non  Governmen Organitation (NGO)  yang  bernama  Forum Masyarakat  Madani  Indonesia  yang  bergerak dibidang  LBH,  LSM  dan  HAM 16 yang berorientasi kepada perlakuan secara diskriminatif  bagi  masyarkat  lemah  termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang pada hakikatnya perlu untuk  dilindungi  secara  konstitusional  dan hukum  di  negara  ini,  diskriminasi  terhadap pekerja penyandang disabilitas tersebut terjadi di perusahaan dengan samaran Pabrik PT. AH yang berada di Kabupaten labuhanbatu dimana karyawan perusahaan yang disabilitas dengan inisial JP telah di PHK oleh pihak perusahaan hingga gaji dan tunjangannya tidak dikeluarkan  dengan  alasan  akibat  karyawan tersebut  telah  mengalami  kecelakaan  kerja dengan  kedua  kakinya  terpotong  dan  tangan pun turut terpotong yang terjadi diperusahaan Pabrik PT. AH tersebut, sehingga mengakibatkan  kaki  dan  tangan  keduanya turut  terpotong  sehingga  mengalami  cacat fisik  secara  jasmani,  setahun  setelah  itu karyawan  tersebut  sudah  sehat  dan  berniat untuk  masuk  kerja  lagi  dengan  kondisi  fisik yang  serba  kekurangan,  akan  tetapi  pihak
16 Zainal  Abidin,  Ketua  Forum  Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten
Labuhanbatu,
Wawancara, Senin, 4 September  2020, Wawancara, di
perusahaan  tidak  menerimanya  kembali, bahkan Gaji dan tunjangannya yang merupakan  hak  nya  sempat  tidak  diberikan sama  sekali  dengan  alasan  bahwa  karyawan tersebut selama setahun tidak bekerja, padahal pihak  perusahaan  mengetahui  dan  turut  serta membantu  pula  akan  perobatan  karyawan tersebut  untuk  berobat  demi  memulihkan semua kondisi fisiknya dari penyakitnya akibat kecelakaan kerja yang dialaminya di perusahaan yang demikian. Sehingga karyawan  pun  di  pecat  secara  sepihak  oleh perusahaan.  Kemudian  karyawan  meminta bantuan  melalui  NGO  Forum  Masyarakat Madani Indonesia Labuhanbatu untuk meminta  bantuan  hukum  agar  yang  menjadi hak-haknya  dapat  diberikan  oleh  pihak perusahaan,  sehingga  ketika  itu  kasusnya ditangani  dan  dijembatani  oleh  lembaga tersebut,  sehingga  dilakukan  pihak  lembaga NGO  berupa  somasi  terlebih  dahulu  kepada pihak  perusahaan,  dimana  somasi  pertama yang  dilayangkan  tidak  direspon  oleh  pihak perusahaan  dan  somasi  berikutnya  pihak perusahaan meresponnya dan terjadilah mediasi  antara  karyawan  dengan  pihak perusahaan  untuk  duduk  bersama  dalam membicarakan  nasib  karyawan  tersebut  yang secara serta merta haknya telah dilanggar oleh pihak  perusahaan,  kemudian  mediasi  telah membuahkan  hasil  dengan  pihak  perusahaan walupun masih ada kekurangan, dimana dalam
Kantor  Lembaga  NGO  Forum  Masyarakat  Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat.
proses  mediasi  berjalan  dengan  baik  kepada pihak perusahaan dan menemui titik kesepakatan  yaitu  pihak  perusahaan  bersedia memberikan  seluruh  gaji  dan  tunjangan  yang menjadi hak-hak dari karyawan tersebut, akan tetapi  tidak  menerimanya  kembali  sebagai karyawan untuk bekerja di perusahaan PT. AH tersebut dan karyawan tersebut tidak keberatan dengan hal yang demikian sehingga disepakati bersama  oleh  para  pihak.  Meskipun  demikan proses  Penyelesaian  hukuman  pelanggaran hak-hak  seseorang  dalam  pelanggran  HAM ringan dapat dilakukan melalui proses mediasi sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan sebagai alternatif yang dapat untuk dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan agar menemukan kesepakatan yang diharapakan  dengan  tujuan win-win  solution oleh para pihak yang bersengketa.
Padahal,  keadilan  dalam  dunia  kerja bagi  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  itu sangat  diakui  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaa yaitu dalam penjelasan Pasal 5, dan secara tegas dalam Pasal 28 UU Ketenagakerjaan  menyatakan:  “Pengusaha harus  mempekerjakan  sekurang-kurangnya  1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan  jabatan  dan  kualifikasi  pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya” Hal tersebut diperkuat  kembali  pada  Pasal  53  Undang Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  menjelaskan:  Pada Ayat  (1)  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik  Daerah  wajib  mempekerjakan  paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas  dari  jumlah  pegawai  atau  pekerja. Dan  ayat  (2)  nya:  Perusahaan  swasta  wajib mempekerjakan  paling  sedikit  1%  (satu persen)  Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah pegawai  atau  pekerja.  Kemudian  Pasal  54 menjelaskan ayat :
(1)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib memberikan  insentif  kepada  perusahaan swasta  yang  mempekerjakan  Penyandang Disabilitas.
(2)  Ketentuan  mengenai  bentuk  dan  tata  cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Dengan  ketentuan  Pasal  53  dan  Pasal 54 UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas  diatas  sangat  jelas  menekankan kepada instansi pemerintah dan instansi swasta untuk  wajib  hukumnya  mempekerjakan  2% bagi  instansi  Pemerintah  berdasarkan  jumlah pegawainya, sedangkan untuk instansi swasta berkewajiban  memiliki  pekerja  penyandang disabilitas  sebanyak  1%  dari  jumlah  pegawai atau karyawannya.
Selanjutnya,  Pasal  143  huruf  q menjelaskan : Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang  Disabilitas  untuk  mendapatkan: hak  bebas  dari  Diskriminasi,  penelantaran, penyiksaan,  dan  eksploitasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang berbunyi: Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Bersosialisasi  dan  berinteraksi  dalam kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
b. Mendapatkan  Pelindungan  dari  segala bentuk  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi, dan seksual 17 .
Kemudian  sejalan  hal  ini  diperkuat kembali  dengan  adanya  sanksi  pidana  pada Pasal  145  menjelaskan  bahwa:  Setiap  Orang yang  menghalang-halangi  dan/atau  melarang Penyandang  Disabilitas  untuk  mendapatkan hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kemudian  begitu  juga  bahwa  Komnas HAM  dapat  juga  melakukan  proses  mediasi atas  terjadinya  tindakan  diskriminasi  bagi penyandang  disabilitas  sehingga  lembaga  ini merupakan  lembaga  negara  yang  diberi wewenang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang berdimensi hak asasi manusia, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  76  jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-undang No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia 18 . Dalam Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 76 ayat  (1)  Undang-Undang  HAM  tersebut
menjelaskan bahwa Komnas HAM
17 Lihat  Pasal  143  dan  Pasal  26  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas.
melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi 19 . Maka dengan upaya penyelesaian melalui  mekanisme  mediasi  (quasi)  yudiasial seperti ini yang pada prinsipnya mengutamakan  penyelesaian  segketa  dengan cara win-win solution dengan menggabungkan upaya penyelesaian musyawarah diantara para pihak  dan  upaya  hukum  formal.  Kelebihan mekanisme  semi  (quasi)  yudisial  ialah prosesnya  dapat  berlangsung  singkat,  tidak memerlukan  biaya  yang  tinggi  serta  tidak menempatkan  para  pihak  yang  bersengketa kedalam kubu menang atau kalah oleh karena yang diutamakan adalah prinsip keberterimaan ( acceptability )  oleh  kedua  belah  pihak terhadap  upaya  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan.  Selain  itu,  setelah  tercapainya kesepakatan  penyelesaian  secara  subtansial diantara  para  pihak,  maka  hal  tersebut  akan dituangkan dalam bentuk dokumen (kesepakatan tertulis) yang kemudian didaftarkan ke lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) setempat.
3.4 Solusi Hukum Atas Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas  Ketika  Sebagai  Korban Dengan Proses Pengadilan Peradilan negara didasari oleh
18 . Lihat, Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96  Undang-undang  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
19 Lihat,  Pasal  76  Undang-Undang  No.  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
seperangkat  aturan  yang  seragam,  berlaku untuk semua orang dalam ruang lingkup yang luas,  yaitu  wilayah  negara,  dijalankan  oleh aparat  hukum  dalam  birokrasi  negara. Cakupannya  luas  dan  tujuannya  akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah ( win-lose solution ), karena subtansi hukum lebih dipentingkan dari pada prosedur. Sebaliknya  berdasarkan  sumber  pengaturan, pranata  penyelesaian  sengketa  musyawarah dilandasi  oleh laweays (cara  berhukum) masyarakat  lokal.  Nilai-nilai,  agama,  dan kebiasaan-kebiasaan  lain  syarat  terkandung dalam  proses  penyelesaian  diskriminasi. pandangan  hidup  ( why  of  life ),  apa  yang dihargai  sebagai  pantas  dan  adil,  tidak  layak dan  tidak adil,  dan  ajaran  mengenai  baik  dan buruk,  dapat  dijumpai  dalam  cara  berhukum masyarakat tersebut. Berkenaan dengan sanksi pidana  yang  diberikan  bagi  pelaku  atas tindakan  diskriminatif  terhadap  penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Bab XI  berkenaan  dengan  ketentuan  pidana,  pada Pasal  144  UU  No.  8  tahun  2016  tentang penyandang  disabilitas  menjelaskan;  Setiap Orang  yang  melakukan  tindakan  yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya  hak  kepemilikan  Penyandang Disabilitas  tanpa  mendapat  penetapan  dari
20 Pada  Pasal  142  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa: Setiap rang yang ditunjuk mewakili kepentingan
Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.
pengadilan  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  142 20 dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 21 . Selanjutnya, pada Pasal 145 nya menejelaskan  bahwa:  setiap  orang  yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang  Disabilitas  untuk  mendapatkan hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 22 .
Sebagaimana dalam putusan Pengadilan  Negeri  Binjai  berkenaan  dengan korban  penyandang  disabilitas  perempuan anak  tunawicakcara  yang  bernama  Sulastri Alias  Bisu  yang  dilakukan  oleh  temannya sendiri  sebagaimana  telah  di  Putus  oleh Pengadilan  Negeri  Binjai  dengan  Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ  yang  diputus  pada tanggal  25  Juli  2013  yang  amarnya  berbunyi sebagai berikut 23 :
1. Menyatakan  terdakwa  Tri  Prabowo  Als. Bowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan  Kekerasan  memaksa  anak  anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau orang lain”;
21 Lihat, Pasal 144 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas.
22 Lihat, Pasal 145 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas.
23 Lihat,  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri Binjai Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ., hal. 18.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri
Prabowo Als. Bowo dengan pidana penjara selama  8  (delapan)  tahun  dan  denda sebesar  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan  agar  Terdakwa  tetap ditahan;
5. Menetapkan  Terdakwa  membayar  biaya restitusi sebesar Rp. 7.770.000,- (tujuh juta tujuh  ratus  tujuh  puluh  ribu  rupiah) ,
dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara  sebesar  Rp.  5.000,-  (lima  ribu rupiah).
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  telah  sesuai  dengan  ketentuan baik  hukum  pidana  formil  maupun  hukum pidana  materil  dan  syarat  dapat  dipidananya seorang  terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada pemeriksaan  dalam  persidangan,  dimana  alat bukti  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi saling  berkesesusaian  ditambah  keterangan terdakwa  yang  mengakui  perbuatan  yang dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  Hakim Pengadilan  Negeri  Binjai  menyatakan  bahwa unsur  perbuatan  terdakwa  telah  mencocoki
rumusan  delik  yang  terdapat  dalam  dakwaan pertama  yaitu  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang  yang dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian merasa tidak puas atas putusan majelis hakim tersebut pihak terdakwa mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi Medan,  sehingga  Pengadilan  Tinggi  Medan dalam  putusannya  dengan  Nomor:  427/  PID/ 2013/  PT-MDN  tetap  menguatkan  putuan Pengadilan  Negeri  Binjai,  sehingga  terdakwa pelaku pemerkosaan tetap menjalani hukuman yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut.
Mengenai  hal  demikian,  merujuk kembali  kepada  kasus  seorang  penyandang disabilitas yang di berlakukan secara diskriminatif  oleh  pemerintah  kota  surabaya, pada  saat  di  tolak  untuk  mendaftar  sebagai pegawai  negeri  sipil.  Maka  untuk  memprotes diskriminasi  dan  memperjuangkan  hak  kaum marjinal  itu,  Wuri  Handayani  sebagai  korban penyandang  disabilitas  ketika  itu  bergerak, disaat  Pemerintah  Kota  Surabaya  menolak pendaftarannya  sebagai  calon  pegawai  negeri sipil  (CPNS),  akhir  tahun  2004  di  kota Surabaya. Maka Pemko Surabaya menginterpretasikan  syarat  sehat  jasmani  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
rohani  sebagai  tidak  cacat.  Sehingga,  Wuri Handayani  yang  berkursi  roda  dianggap  tak memenuhi syarat tersebut. Akhirnya, Gugatan dilayangkan  kepada  Pemkot  Surabaya  lewat Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) Surabaya,  Februari  2005.  Setelah  tiga  bulan, PTUN  Surabaya  memutuskan  interpretasi  itu salah  dan  mengabulkan  gugatan  Wuri. Kemudian  tak  bisa  menerima  putusan  itu, Pemko  Surabaya  naik  banding,  kemudian  di tolak  berdasarkan  Putusan  PTTUN  Jawa Timur,  sekitar  September  2005,  Pemko Surabaya  pun  kasasi  ke  Mahkamah  Agung (MA), dan memutuskan berdasarkan keputusan MA No 595/K/TUN/2005 MA yang menolak  kasasi  walikota  Surabaya  tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik itu hukum pidana maupun hukum perdata akan dipandang  tidak  adil  jika  dalam  distribusi beban  dan  manfaat  keduanya  melakukan diskriminasi  di  antara  orang-orang  dengan mengacu  pada  karakteristik  seperti  atas kecacatannya,  warna  kulit  atau  keyakinan agama,  ketika  hukum  mengacu  kepada irelevansi  yang  nyata  seperti  tinggi  badan, fisik, bobot atau kecantikan, maka hukum akan menjadi tidak adil.

## IV. KESIMPULAN
Human right bagi penyandang
disabilitas dalam dunia pekerjaan di perusahaan  dan  instansi  pemerintahan  masih jauh  dari  perlindungan  dan  keadilan  yang diharapkan  oleh  disabilitas,  dikarenakan pemerintah  dan  perusahaan  saat  ini  belum
mampu  untuk  mengakomodir  kepentingan hak-hak penyandang disabilitas dalam bekerja sehingga penyandang disabilitas selalu menjadi  korban  atas  diskriminatif  tersebut bahkan secara normatif undang-undang sudah mampu  untuk  memberikan  solusi  bagi penyandang disabilitas hanya saja aplikasi dari pemerintah  dan  instansi  swasta  yang  belum mampu  secara  totalitas  untuk  mengakomodir hak-hak bagi disabilitas demi untuk menegakkan  supremasi  hukum  dalam  hak asasi  manusia  belum  lagi  pengadilan  HAM yang  tidak  mampu  untuk  menegakkan keadilan  bagi  disabilitas  sehingga  penting adanya  payung  hukum  yang  jelas  bagi penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan hak yang sama secara adil dalam menegakkan kebenaran  dan  keadilan  tanpa  pandang  bulu, sehingga jika penyandang disabilitas mengalami tindakan diskriminatif ini menjadi boomerang  bagi  disabilitas  sehingga  dalam memberikan  solusi  yang  terbaik  untuk mendapatkan keadilan dalam menghadapinya, meski  dapat  dilakukan  dengan  bentuk  proses non  littigasi  dan  juga  melalui  littigasi  yang mampu  untuk  menyelesaikan  setiap  kasus- kasus atas adanya tindakan diskriminatif yang dialami bagi korban penyandang disabilitas..

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku :
Hart, H.L.A., Konsep Hukum ( The Concept Of Law ),  Bandung:  Nusa  Media,  2016, Cetakan ke-8.
Latief,  M.  Syahbuddin, Jalan  Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia, Yogyakarta:  Lapera Pustaka Utama, 1999.
Majda,  El  Muhtaj, Dimensi ‐ Dimensi  HAM
Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan
Budaya . Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2008.
Marzuki,  Suparman, Pengadilan  HAM  di
Indonesia . Jakarta: Erlangga, 2012.
Marzuki,  Peter,  Mahmud. Penelitian  Hukum ,
Jakarta: Kencana, 2006.
Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, Teori-Teori dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung: Alumni, 1992.
Schauer, Frederick, The Politics and Incentives  of  Legal  Transplantations ,
(CID) Center for International
Development  at  Harvard  University, Working Paper No. 44. April 2000.
Pakpahan,  Abidin,  Zainal, Telaah  Kritis  Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai
Pelanggaran  HAM  Ringan , Medan: PT. Sofmedia, 2015, Cetakan Pertama.
Peter  De  Cruz. Perbandingan  Sistem  Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist
Law, Jakarta:  Penerbit  Nusa  Media, 2010, Cetakan Pertama.
Watson,  Alan, Legal  Transplans  An  Aproach To  Comprative  Law,  Secon  Edition ,
London:  The  University  Of  Georgia Press, 1993.
2. Peraturan  Perundang-Undangan  dan Putusan:
Undang-Undang Dasar 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor 40  tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Peraturan Perundang-Undangan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  Tentang  Peyandang Disabilitas. Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Surabaya Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY. Putusan  Pengadilan  Negeri  Binjai  Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ. Putusan Mahkamah Agung Nomor:
595/K/TUN/2005/MA Tahun 2005.

## 3. Jurnal Ilmiah:
Frederick Schauer. The Politics and Incentives of Legal Transplantations. CID (Center for  International  Development  at Harvard  University)  Working  Paper No. 44. April 2000 .
Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin,  Innovatif  Jurnal  Ilmu Hukum, ISSN: 1907-6681, Volume IV, Nomor  V,    Jaambi:  Jurnal  Inovatif, 2015.
4. Media Internet :
http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/s engketa-dengan-penyandang-cacat- kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma, diakses pada tanggal30 Juli 2022.
http://news.detik.com/read/2011/07/23/15162 6/1687827/10/15-kasus-diskriminasi- pendidikan-terhadap-anak-di-
sumut?nd992203605,  diakses,  pada tanggal, 3 Juli 2022.
Republika,http://www.republika.co.id/berita/n
asional/umum/12/12/04/mehhtg ‐ indonesia ‐ dikritik ‐ disabilitas ‐ belum ‐
diakomodasi ‐ di ‐ dunia ‐ kerja, Akses. 23 Februari 2021.
Sofyan Narasumber pada pemaparan proposal penelitian  yang  disampaikan  pada Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional
pada tanggal 15 Mei 2011.
melaluihttps://www.sigab.or.id/id/blog
/sistem-hukum-masih-diskriminatif- kepada-difabel, di akses 14 September 2022.
https://www.suryaden.com/syahadat- indonesia/analisis-kritis- diskriminasi-terhadap-kaum-difabel, diakses pada tanggal 2 Juli 2022. .