## Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur
Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in East Java
Septi Ariadi *
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail corresponding author: septi.ariadi@fisip.unair.ac.id

## Sudarso
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: sudarso@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Gagasan untuk  mengembangkan  BUM-Des,  boleh  dikata masih merupakan  wacana  yang relatif  baru.  Sebagai sebuah wilayah administratif pemerintahan yang paling bawah, desa di era otonomi daerah seperti sekarang ini, dituntut  untuk  mampu  mengembangkan  sikap  mandiri  di  bidang  ekonomi,  termasuk  membiayai  sebagian  dari kegiatan  pembangunan  di  wilayahnya.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  gambaran  tentang mekanisme pengelolaan badan usaha milik desa (BUM-Des) yang ada di berbagai desa di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, secara purposive, kegiatan pengkajian ini dilaksanakan di 5 kabupaten  dan  25  desa  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Hasil  dari  penelitian  ini  didapati  bahwa  BUM-Des  bukanlah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari bawah (bottom up), melainkan lebih merupakan lembaga bentukan dari atas (top down) yang diinisiasi dari prakarsa Negara. Besar modal awal pembentukan BUM-Des, sebagian besar (60%)  di  atas  25  juta  rupiah,  bahkan  24%  BUM-Des  yang  ada  didirikan  dengan  modal  awal  100  juta  lebih. Sedangkan faktor yang dinilai sangat menghambat perkembangan BUM-Des, menurut 41,8% masyarakat desa adalah modal yang terbatas.
Kata Kunci : bum-des, desa, otonomi daerah; ekonomi, pembangunan; masyarakat desa

## Abstract
Idea to develop BUM-Des, can be said is still a relatively new discourse. As an administrative area of the lower government,  the  village  in  the  era  of  regional  autonomy,  as  today,  is  required  to  be  able  to  develop  an independent attitude in the economic field, including financing some of its development activities in the region. The  purpose  of  this  writing  is  to  examine  the  overview  of  the  management  mechanisms  of  the  village-owned enterprises (BUM-Des) in various villages in the province of East Java. By using qualitative research method, in purposive, this assessment activity is conducted in 5 districts and 25 villages in East Java province. The result of this study was found that BUM-Des was not an institution formed and grown from below (bottom up), but rather a top down institution initiated from the state's initiative. Most (60%) Over 25 million rupiahs, even 24% of the existing  BUM-Des  was  established  with  an  initial  capital  of  100  million.  While  the  factors  assessed  greatly hindered the development of BUM-Des, according to 41.8% of the village community is a limited capital.
Keywords : BUM-Des, village, regional autonomy; economics, development; village community

## Pendahuluan
Sejak pemerintah  mengeluarkan  UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan  UU No. 25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  maka  desakan  agar  segera diberlakukan  otonomi  dan  desentralisasi  yang benar- benar nyata terasa makin  menguat  — termasuk sampai  ke  tingkat  desa  (Maruto  &  Mariyanti,  2001;  Lapera,  2000;  Widarta,  2001).  Sebagai  sebuah wilayah  administratif  pemerintahan  yang  paling  bawah,  desa  di  era  otonomi  daerah  seperti  sekarang ini,  bukan  hanya  dituntut  mampu  merencanakan  program  pembangunan  secara  bottom-up  dan mengakomodsi  partisipasi  masyarakatnya  sendiri,  tetapi  di  saat  yang  sama  desa  juga  dituntut  untuk mampu  mengembangkan  sikap  mandiri  di  bidang  ekonomi,  termasuk  membiayai  sebagian  dari kegiatan pembangunan di wilayahnya (Suhartono, 2001; Tjokrowinoto, 1992). Mungkinkah desa-desa
itu  --tak  terkecuali  desa-desa  di  Provinsi  Jawa  Timur--  mampu  berotonomi  dalam  artian  yang sebenarnya?  Di  tengah  keterbatasan  sumber-sumber  dana  yang  dimiliki  saat  ini,  mungkinkah  desa mencari dan mengembangkan sumber- sumber dana alternatif seperti layaknya badan usaha milik desa (BUM-Des) (Seyadi, 2003).
Sebelum  desa-desa  di  Indonesia  memperoleh  kucuran  dana  desa  yang  mencapai  ratusan  juta  atau bahkan  satu  milyar  lebih,  kemungkinan  untuk  menghela  akselerasi  pembangunan  di  perdesaan mungkin sulit dilakukan.Tetapi, setelah pemerintah mencanangkan arti penting pembangunan desa dan kemudian  didukung  dengan  kebijakan  pengucuran  dana  desa,  maka  peluang  desa  untuk mengembangkan  program-program  yang  kontekstual,  termasuk  mengembangkan  BUM-Des  harus diakui menjadi lebih terbuka (Maryunani, 2008).
Secara konseptual, kita tentu telah memahami bahwa pengertian otonomi daerah sekurang-kurangnya mengandung  dua  unsur  utama.  Pertama,  otonomi  mesti  menjalankan  prinsip-  prinsip  desentralisasi pemerintahan.  Dalam  hal  ini,  otonomi  harus  menjamin  desentralisasi  politik  seluas-luasnya,  adil, demokratis,  pluralistik,  dan  memberdayakan  pemerintah  daerah,  bahkan  sampai  ke  tingkat  desa. Kedua, otonomi harus menjamin prinsip desentralisasi fiskal. Artinya daerah harus diberi kewenangan mengelola  sumber  daya  alam  serta  menentukan  insentif  fiskal  dan  alokasi  dana  bagi  pembangunan. Jadi, kebijakan yang  menempatkan  desa sebagai sentral pembangunan dan program pengucuran dana pembangunan ke berbagai desa, sesungguhnya adalah implementasi dari penerapan kebijakan otonomi daerah (Mahardika, 2001).
Cuma  yang  menjadi  masalah:  berbeda  dengan  wilayah  kabupaten-kota  yang  memang  dalam  UU  di atas telah diberi otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan dan pengalokasian dana pembangunan sesuai  kebutuhan  setempat,  di  tingkat  desa  kebijakan  otonomi  yang  dijalankan  boleh  dikata  masih setengah  hati.  Secara  politis,  seluruh  desa  yang  ada  sekarang  ini  memang  telah  diberi  keleluasaan politik  untuk  merancang  kebutuhan  dan  program-program  pembangunan  di  wilayahnya  lewat  wakil- wakil mereka yang tergabung dalam BPD (Badan Perwakilan Desa), dan tidak lagi sekadar menerima program  ―nasi  bungkus  dari  pusat  yang  serba  seragam  dan  sentralistik.  Namun  demikian,  untuk mengembangkan  sumber-sumber  pemasukan  ekonomi  yang  cukup,  acap  terjadi  desa-desa  yang  ada masih  kesulitan.  Jangankan  untuk  membiayai  secara  mandiri  kebutuhan  program  pembangunan  di wilayah  desanya, untuk  memenuhi  kebutuhan rutin kesejahteraan pamong  desanya saja sering terjadi desa masih kesulitan akibat tidak dimilikinya harta atau kas desa yang cukup (Kuncahyo, 2000).
Di beberapa wilayah, mungkin ada desa yang memiliki tanah bengkok atau tanah kas desa yang cukup luas sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pamong desa. Tetapi, tidak jarang di daerah yang lain pamong desa harus hidup serba pas-pasan, dan bahkan  kekurangan karena  mereka tidak  memperoleh tanah  bengkok  yang  cukup  dan  layak  untuk  dikembangkan  sebagai  sebuah  sumber  penghasilan.  Di desa- desa yang tandus, misalnya, tanah bengkok yang ada seringkali tidak produktif, sehingga diberi berapa pun luasnya tidak akan banyak berarti karena memang tidak menghasilkan apa-apa. Hasil studi yang  dilakukan Suyanto & Mochammad (2001)  di sejumlah desa di Jawa Timur menemukan adanya indikasi  bahwa  tanah  bengkok  yang  semula  hanya  diperuntukkan  untuk  kesejahteraan  pamong  desa, kini dituntut agar sebagian dibagi kepada anggota BPD. Mungkinkah dapat mencukupi?
Untuk menambal kebutuhan desa dan meningkatkan sumber-sumber penghasilan desa yang potensial, salah  satu  peluang  yang  dapat  diraih  adalah  dengan  mengandalkan  pada  badan  usaha  milik  desa. Dalam  penjelasan  UU  No.  22  Tahun  1999  Pasal  108  disebutkan  bahwa  desa  dapat  memiliki  badan usaha  sesuai  dengan  peraturan-  perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya,  desa  dapat  melakukan perbuatan  hukum,  baik  hukum  publik  maupun  perdata,  memiliki  kekayaan,  harta  benda  dan pembangunan  serta  dapat  dituntut  dan  menuntut  di  pengadilan.  Untuk  itu,  Kepala  Desa  dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain — sepanjang isi perjanjian itu  memang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  desa secara keseluruhan.
Secara  substansial,  pemberian  kewenangan  kepada  berbagai  desa  untuk  mencari  sumber-sumber pemasukan  atau  dana  pembangunan,  sebetulnya  bukanlah  hal  yang  baru.  Sejak  jaman  penjajahan, telah  dicatat  ahli-ahli  sejarah  bahwa  desa-desa  yang  ada,  khususnya  di  Pulau  Jawa  telah  diberi otonomi  untuk  mengatur  dirinya  sendiri,  termasuk  mengatur  harta-benda  desa.  Selain  hak  milik  atas tanah,  desa  biasanya  juga  memiliki  apa  yang  disebut  kas  desa  dan  harta  desa.  Seperti  diatur  dalam Inlandsche Gemeente Ordonnantie, bahwa rumah tangga desa tidak mungkin diselenggarakan apabila tidak ada biaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketika kebutuhan desa masih kecil-  kecilan,  memang  kadang-kadang  Kepala  Desa  dan  pegawai  desa  yang  mampu  masih  bisa menutupinya dengan uang pribadi. Tetapi, ketika kebutuhan pembangunan desa makin besar dan tidak bisa  dicukupi  semata  hanya  mengandalkan  dana  pribadi  pamong  desa,  maka  makin  mendesak kebutuhan untuk memiliki kas desa.
Menurut catatan sejarah, sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1900-an awal, telah banyak usaha dilakukan desa untuk memperbesar penghasilan kas desa. Ada desa yang menanam pohon randu di pinggir jalan atau di tegalan yang hasil keuntungannya kemudian dimasukkan ke kas desa. Ada pula desa  yang  berbudi-daya  ikan  di  rawa-rawan  atau  di  kali  desa,  kemudian  jika  sudah  besar,  ikan  itu dijual untuk selanjutnya keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam kas desa. Pada jaman dulu, yang termasuk harta desa adalah harta pasar, harta pengairan, harta perbaikan jenis rojokoyo, dan harta jaminan (Kartohadokoesoemo, 1984).
Untuk konteks saat ini, sudah barang tentu jenis usaha apa yang layak dikembangkan masing-masing desa  tidak  lagi  sama  dengan  cerita  di  masa  silam.  Bersamaan  dengan  terjadinya  proses  modernisasi dan  komersialisasi  di  pedesaan,  bentuk-bentuk  badan  usaha  yang  dikembangkan  desa  telah berkembang  makin  beragam,  mulai  dari  kegiatan  penyewaan  lahan,  koperasi  simpan-pinjam, persewaan  huller  dan  peralatan  tani  lainnya,  sampai  ke  pembukaan  usaha  komersial  penggilingan gabah,  dan  lain-lain.  Pendek  kata,  peluang  usaha  di  masing-  masing  desa  memang  tidak  sama,  dan keberanian  Kepala  Desa  untuk  memilih  usaha  mana  yang  dinilai  menguntungkan  juga  ikut menentukan jenis usaha apa yang kemudian dikembangkan desa-desa yang bersangkutan.
Menurut  aturan  yang  berlaku,  apa  pun  jenis  usaha  yang  dikembangkan  desa  tentu  itu  semua  harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk  kepentingan  masyarakat desa itu sendiri. Jadi, seperti  layaknya badan  usaha  milik  publik,  maka  aparat  desa  juga  bertanggungjawab  untuk  secara  transparan melaporkan berbagai keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha desa yang mereka kembangkan, termasuk  melaporkan pengalokasian  dana keuntungan  itu untuk apa saja, dan kegiatan pembangunan apa di wilayahnya masing-masing.
Tetapi,  seperti  biasa  terjadi:  antara  aturan  yang  telah  ditetapkan  dengan  kenyataan  di  lapangan terkadang  tidak  selalu  berjalan  beriringan.  Kendati  dalam  aturan  yang  berlaku  jelas  disebutkan kewajiban  aparat  desa  dan  apa  fungsi  pengembangan  badan  usaha  milik  desa,  tetapi  dalam  praktek ditengarai  terkadang  masih  terjadi  berbagai  penyimpangan.  Dikhawatirkan  hasil  keuntungan  dari pengembangan badan usaha  milik  desa terkadang  masih  masuk dan  dimanfaatkan untuk  kepentingan pribadi  orang  per  orang  atau  kelompok-kelompok  tertentu  yang  kurang  mencerminkan  kepentingan masyarakat  desa  secara  keseluruhan.  Akibat  mekanisme  pengelolaan  yang  belum  jelas,  dan  kontrol publik  yang  kurang  karena  ketidaktahuan  masyarakat  desa  itu  sendiri,  maka  penyimpangan  dan kebocoran pun terkadang tidak terhindarkan terjadi.
Di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, gagasan untuk mengembangkan BUM-Des, boleh dikata masih  merupakan  wacana yang relatif baru. Belum semua desa  yang  memiliki  dan benar-benar telah berhasil  mengembangkan BUM-Des yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan  masyarakat desa secara  keseluruhan.  Dalam  rangka  merumuskan  format  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  di Provinsi  Jawa  Timur  yang  lebih  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  oleh  sebab  itu  perlu dilakukan  sebuah  kegiatan  pengkajian  yang  benar-benar  intensif  di  lapangan.  Kegiatan  sebagaimana diusulkan  penting  dilakukan,  karena  di  era  otonomi  ini,  persoalan  yang  dihadapi  desa  makin  lama makin pelik dan menuntut adanya transparansi dan partisipasi masyarakat yang benar-benar nyata.
Secara rinci, beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan ini adalah: (1) Bagaimana gambaran tentang  mekanisme  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  (BUM-Des)  yang  ada  di  berbagai  desa  di Provinsi  Jawa  Timur?  Sejauhmana  mekanisme  pengelolaan  yang  dijalankan  telah  menjamin  prinsip- prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi?  (2)  Kendala-kendala  apa  sajakah  yang  menghambat  upaya pengembangan  badan  usaha  milik  desa  di  Propinsi  Jawa  Timur?  Termasuk  di  sini,  pembenahan- pembenahan  apa  yang  perlu  dilakukan  untuk  lebih  menjamin  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan BUM-Des?  (3)  Faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menyebabkan  BUMDes  di  Provinsi  Jawa  Timur berhasil  memperlihatkan  kinerja  dan  perkembangan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan pemerintahan desa? (4) Sejauhmana keberadaan badan usaha milik desa di Provinsi Jawa Timur telah terbukti  memberikan  manfaat  bagi  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa?

## Metode Penelitian
Studi  ini  mengkaji  tentang  eksistensi  badan  usaha  milik  desa,  juga  sekaligus  merumuskan  strategi pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM-Des)  di  Kabupaten  Provinsi  Jawa  Timur  yang mendukung  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  serta  proses  penyelenggaraan pemerintahan  desa dan  kebijakan  otonomi pemerintahan desa. Secara purposive , kegiatan pengkajian ini dilaksanakan di 5 kabupaten dan 25 desa di Provinsi Jawa Timur.
Tabel 1. Lokasi penelitian Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah responden Kabupaten Malang Kecamatan Bantur Desa Rejoyoso 20 Kecamatan Gondanglegi Desa Putukrejo 20 Kecamatan Kepanjen Desa Kemiri 20 Kecamatan Wajak Desa Kidangbang 20 Kecamatan Bululawang Desa Kuwolu 20 Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pegantenan Desa Pegantenan 20 Kecamatan Palengaan Desa Potoan Daya 20 Kecamatan Pademawu Desa Murtajih 20 Kecamatan Galis Desa Polagan 20 Kecamatan Pamekasan Desa Teja Timur 20 Kabupaten Blitar Kecamatan Sanan Kulon Desa Sumberejo 20 Kecamatan Kademangan Desa Plosorejo 20 Kecamatan  Wonotirto Desa Kaligrenjeng 20 Kecamatan Bakung Desa Kedungbanteng 20 Kecamatan Kanigoro Desa Minggirsari 20 Kabupaten Nganjuk Kecamatan Sukomoro Desa Pehserut 20 Kecamatan Bagor Desa Balongrejo 20 Kecamatan Nganjuk Desa Kedungdowo 20 Kecamatan Rejoso Desa Talangrejo 20 Kecamatan Gondang Desa Campur 20 Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Balen Desa Pilanggede 20 Kecamatan Kepohbaru Desa Sugihwaras 20 Kecamatan Baureno Desa Ngemplak 20 Kecamatan Kanor Desa Kedungprimpen 20 Kecamatan Sugihwaras Desa Bareng 20 Sumber: Data primer
Untuk  memperoleh  masukan  dan  data yang akurat, dalam  kegiatan ini bahan-bahan  yang  dibutuhkan dikumpulkan  melalui  tiga  cara,  yakni:  Pertama,  mengkaji  dan  menganalisis  data  sekunder  dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pembangunan desa dan badan usaha milik desa.  Review  terhadap  berbagai  hasil  studi  yang  kepustakaan  yang  telah  ada  ini,  penting  dilakukan untuk  dasar  pertama  memetakan  kondisi  masyarakat  desa  dan  pasang-surut  perkembangannya  badan usaha milik desa yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Kedua,  melakukan  penggalian  data  primer  ke  lapangan,  mewawancarai  aparat  desa,  sesepuh  desa, tokoh  informal,  aktivis  lokal,  dan  sebagainya  untuk  memperoleh  gambaran  yang  valid  dan  akurat mengenai  prospek  dan  kondisi  badan  usaha  milik  desa.  Selain  itu,  untuk  mengetahui  manfaat  BUM- Des  bagi  upaya  mensejahterakan  kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat,  dalam  penelitian  ini  juga diwawancarai 500 masyarakat desa sebagai responden penelitian.
Tabel 1 menunjukkan lokasi studi ditetapkan di 5 kabupaten, yaitu: di Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan,  Kabupaten  Blitar,  Kabupaten  Bojonegoro,  Kabupaten  Nganjuk.  Di  masing-masing kabupaten, menurut rencana akan diteliti 5 BUMDes dan 100 masyarakat desa, sehingga total jumlah yang diwawancarai 500 responden.
Ketiga,  melakukan  wawancara  mendalam  kepada  Kepala  Desa,  ulama,  masyarakat,  aparat  Pemda setempat  —  khususnya  dinas  atau  sektor  terkait  yang  bertanggungjawab  dalam  pembinaan  badan usaha milik desa.
Seluruh  data  yang  berhasil  dikumpulkan,  setelah  melalui  proses  editing  dan  pengklasifikasian kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Secara keseluruhan, laporan yang disusun lebih banyak berupa esai-esai  yang  lebih  menekankan  kedalaman  analisis,  dan  bukan  pada  pengukuran-pengukuran kekuatan hubungan antar variabel. Di akhir laporan, selain  ditampilkan  kesimpulan  hasil kajian  yang telah  dilakukan,  juga  dikemukakan  sejumlah  rekomendasi  penting  dan  strategis  tentang  arah pengembangan  badan  usaha  milik  desa  dalam  mendukung  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  desa,  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembangunan  dan  otonomi  daerah  di Provinsi Jawa Timur.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  kegiatan  pembangunan  desa  perubahan  tentu  tidak  hanya  diharapkan  terjadi  pada  aspek  fisik dan  kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan  dan  derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya (Beckhard, 2000; Condrey, 1998).  Pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  ibaratnya  adalah  dua  sisi  mata  uang  yang tak bisa dipisahkan. Suatu pembangunan desa dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil  mengurangi  jumlah  orang  miskin  atau  berhasil  menyediakan  jalan  mulus,  membangun gedung-gedung sekolah, jembatan yang kokoh atau membangun berbagai prasarana ekonomi. Namun, juga  harus  diukur  dengan  sejauh  mana  pembangunan  desa  yang  dikembangkan  dapat  menimbulkan kemauan  dan  kemampuan  dari  masyarakat  desa  untuk  maju  dan  mandiri.  Dalam  arti  kemauan  dan kemampuan  masyarakat  desa  itu  sendiri  untuk  menciptakan  pembangunan  dan  melestarikan  serta mengembangkan  hasil-hasil  pembangunan  —baik  yang  berasal  dari  usaha  mereka  sendiri  maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.
Selama  proses  transformasi  yang  dijalankan  dalam  satu-dua  dekade  terakhir,  pembangunan  ekonomi di  satu  sisi  harus  diakui  memang  telah  menghasilkan  pertumbuhan  yang  tinggi.  Tetapi,  harus  diakui bahwa kemajuan  di bidang  ekonomi  yang termasuk spektakuler itu ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah. Di berbagai daerah, ada sejumlah dilema  yang  harus  dihadapi  pemerintah  dalam  melaksanakan  dan  merencanakan  program pembangunan. Sejumlah dilema pembangunan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan masalah pelayanan dasar yang belum  merata dan  masalah kualitas sumber daya  manusia yang realatif rendah, tetapi  juga  berkaitan  dengan  pilihan  orientasi  pembangunan  yang  keliru.  Akibat  orientasi
pembangunan  yang cenderung  mementingkan pusat-pusat pertumbuhan  dan  kota besar, sering terjadi wilayah pedesaan  menjadi tertinggal atau terpaksa ditinggalkan  dalam  kegiatan pembangunan  karena selain  dipandang  kurang  produktif,  juga  karena  secara  geografis  maupun  politis  jauh  dari  pusat (Sanford, 2003; Goldthorpe, 1992). Sekadar contoh: pembangunan Jembatan Suramadu,  misalnya, di satu  sisi  memang  merupakan  kemajuan  karena  membantu  memperlancar  mobilitas  sosial  warga masyarakat  Madura.  Tetapi,  di  sisi  yang  lain  kita  tidak  menutup  mata  pembangunan  pasca pembangunan  Jembatan  Suramadu  arus  masyarakat  Madura  bepergian  dan  membelanjakan  uang  di luara  daerah  juga  meningkat  pesat  --yang  ujung-ujungnya  membuat  perputaran  jumlah  uang  cash  di Madura menurun drastis.
Sudah barang tentu ada banyak  faktor yang  menyebabkan  kenapa pembangunan  yang  dikembangkan pemerintah  justru  menimbulkan  polariasasi  dan  proses  marginalisasi.  Tetapi,  yang  jelas  salah  satu faktor  yang  menjadi  penyebab  berbagai  program  pembangunan  kurang  memberikan  hasil  yang maksimal  adalah  bersumber  pada  masalah  manajemen  pembangunan  yang  kurang  berjalan  dengan baik,  terutama  di  bidang  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  program  (Wren,  1994;  Esman, 1991;  Beckhard,  2000).  Menurut  Robert  Chambers  (1987),  kenyataan  kemiskinan  dan  kesenjangan masih  merebak  di  berbagai  negara  sedang  berkembang  adalah  karena  para  perencana  pembangunan seringkali  hanya  bertindak  seperti  "turis  pembangunan"  dan  bertindak  sebagai  "orang  luar"  yang bersikap sok tahu, sehingga dalam banyak hal kurang empatif terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di  wilayah.  Di  berbagai  negara,  banyak  bukti  menunjukkan  bahwa  para  perencana  pembangunan cenderung  dipenuhi  dengan  prasangka  atau  syakwasangka  dan  mereka  terlalu  percaya  pada  angka- angka statistik yang sesungguhnya kurang dapat dipercaya.
Di  berbagai  negara  sedang  berkembang,  dalam  tahap  penyusunan  program  maupun  pelaksanaan program  seringkali  terjadi  bias  —menurut  Bryant  dan  Louise  (1989)  salah  satu  penyebabnya  adalah karena  tidak  didukung  oleh  kemampuan  sumber  daya  manusia,  khususnya  aparat  birokrasi  yang memadai.  Di  samping  itu,  acap  terjadi  program  pembangunan  tidak  tepat  pada  sasaran  karena perencanaan hanya menjadi semacam mode, formalitas, dan bahkan ritualitas, serta sedikit atau malah tak  ada  kaitan  dan  akibatnya  sama  sekali  terhadap  keputusan  sehari-hari.  Rencana-rencana  yang disusun dengan susah-payah dan ideal hanyalah macan di atas kertas. Selain itu, penyusunan kegiatan operasionalpun  seringkali  tidak  secara  serius  menterjemahkan  apa  sebenarnya  tujuan  dasar  dari pembangunan yang direncanakan.
Per  definisi,  perencanaan  sesungguhnya  adalah  suatu  penanganan  masalah  secara  holistik. Perencanaan  sering  berarti  penetapan  tujuan  dan  prioritas  serta  serangkaian  kegiatan  untuk mencapainya.  Perencanaan  tidak  semata-mata  merupakan  persoalan  instrumentasi  sasaran-sasaran secara efisien, lebih dari itu perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa depannya (Bryant & Louise, 1989).
Di  tengah  keterbatasan  sumber  dana  yang  dimliki  desa,  salah  satu  peluang  yang  potensial dikembangkan masing-masing desa di Provinsi Jawa Timur sesungguhnya adalah dengan mendorong pendirian  dan  pengembangan  BUMDes  yang  mandiri  dan  keberlanjutan.  Studi  sebagaimana dilaporkan, pada batas-batas tertentu telah berhasil mengidentifikasi berbagai kelebihan yang dimiliki BUMDes, kendala-kendala apa saja yang menghambat untuk dapat segera diselesaikan di masa depan, dan ke arah mana sebetulnya BUMDes ini hendak dikembangkan.
Sebagai  lembaga  sosial-ekonomi  bentukan  dari  atas  yang  sifatnya  top-  down,  harus  diakui  tidak banyak  desa yang benar-benar siap dengan program pendirian  dan pengembangan  BUMDes. Namun demikian, mengingat partisipasi dan kebutuhan masyarakat lokal yang meningkat, mau tidak mau desa harus mulai menjajagi dan mengembangkan BUMDes yang kontekstual. Dengan memanfaatkan sense of belonging  masyarakat desa itu sendiri, diharapkan ke  depan perkembangan BUMDes dapat makin marak,  dan  mampu  menjalankan  perannya  untuk  membantu  peningkatan  taraf  hidup  dan perkembangan  usaha  masyarakat  desa.  Perkembangan  BUMDes  ke  depan  diharapkan  tidak  sekadar mengedepankan  efisiensi  pengelolaan  (Gajduschek,  2003),  tetapi  yang  lebih  penting  adalah
mengedepankan  efektivitas  pengelolaan,  yakni  melayani  kebutuhan  masyarakat  miskin  sekaligus mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Dari  hasil  penelusuran  data  ke  lapangan  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  temuan  pokok  dari kegiatan  kajian  yang  dilakukan.  Sebagai  lembaga  sosial-ekonomi  yang  dimaksudkan  untuk memfasilitasi kelancaran  jalannya  pemerintahan  desa  dan  membantu  memenuhi  kebutuhan masyarakat desa, proses awal kelahiran BUMDes umumnya adalah aparatur pemerintahan desa (69%) dan Kepala Desa (25%). Artinya, BUMDes bukanlah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari bawah (bottom  up),  melainkan  lebih  merupakan  lembaga  bentukan  dari  atas  (top  down)  yang  diinisiasi  dari prakarsa negara.
Besar modal awal pembentukan BUMDes, sebagian besar (60%)  di atas 25 juta rupiah, bahkan 24% BUMDes  yang  ada  didirikan  dengan  modal  awal  100  juta  lebih.  Sebanyak  18%  BUMDes  didirikan dengan  modal  sekitar  75-100  juta.  Namun  demikian,  cukup  banyak  (40%)  BUMDes  yang  didirikan dengan modal di bawah 25 juta rupiah. Setelah sekian lama beroperasi, modal yang dikelola BUMDes rata-rata  meningkat  (78%),  bahkan  13%  meningkat  tajam.  Tidak  ada  satupun  BUMDes  yang modalnya menurun. Sebagian besar BUMDes, rata-rata kenaikan modal yang dikelola meningkat 2-3 kali lipat dari modal awal. Hal ini sedikit-banyak berkaitan dengan jumlah usaha yang dikembangkan BUMDes.  Sebagian  besar  BUMDes  mengelola  lebih  dari  1  usaha,  bahkan  cukup  banyak  yang  lebih dari 3 jenis usaha (46%).
Dalam pandangan para pengurus, perkembangan BUMDes selama ini umumnya meningkat. Sebagian besar pengurus bahkan sudah memiliki rencana untuk mengembangkan usaha baru di tahun depan, dan memastikan merealisasikannya. Meski saat ini sebagian besar BUMDes (67%) mengembangkan usaha simpan-pinjam,  tetapi  ke  depan  akan  dikembangkan  berbagai  jenis  usaha  lain  yang  menguntungkan. Sebagian besar laporan keuangan BUMDes selalu (78%) dilaporkan secara terbuka. Sebagai lembaga yang  dimaksudkan  untuk  membantu  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  meski  relatif kecil, yakni hanya di bawah 2,5 juta rupiah, tetapi kehadiran BUMDes telah memberikan sumbangan bagi  PAD  desa  dan  juga  bagi  perkembangan  perekonomian  desa,  terutama  membantu  menyediakan kebutuhan modal usaha bagi masyarakat desa.
Faktor  yang  menghambat  upaya  pengembangan  BUMDes,  menurut  sebagian  besar  pengurus  adalah keterbatasan  modal  yang  dimiliki,  yang  menyebabkan  BUMDes  tidak  leluasa  untuk  meningkatkan daya  jangkau  layanan  kepada  masyarakat  yang  lebih  luas.  Untuk  itu,  ke  depan  bantuan  yang dibutuhkan  untuk  mendukung  pengembangan  BUMDes  adalah  kucuran  tambahan  modal  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  daya  layanan  dan  modal  untuk  membuka  jenis  usaha  baru  yang menguntungkan.
Tingkat pendidikan nasabah BUMDes, tersebar dari jenjang pendidikan rendah hingga tinggi. Namun demikian,  sebagian  besar  responden  mengaku  berpendidikan  relatif  rendah.  Sebanyak  31,2% responden  berpendidikan  setingkat  SD,  dan  31,2%  responden  berpendidikan  setingkat  SMP.  Hanya 3%  responden  yang  berpendidikan  PT/Akademi,  dan  34,6%  responden  berpendidikan  setara  SMA. Sementara itu, pekerjaan  yang  ditekuni responden, sebagian besar (41,4%) di sektor pertanian, yakni sebagai  petani  pemilik  atau  buruh  tani.  Sebanyak  27,6%  responden  mengaku  berkerja  di  sektor informal,  15,4%  di  sektor  industri  kecil,  15%  sebagai  pedagang  tradisional,  dan  0,6%  sebagai  buruh pabrik. Seperti kebanyakan masyarakat desa yang lain, sebagian besar responden umumnya menekuni pekerjaan  yang tidak termasuk sektor perekonomian firma. Sebagian besar  responden adalah pekerja di sektor yang biasanya ditekuni masyarakat desa dari golongan menengah ke bawah.
Meskipun  tidak  semua  nasabah  BUMDes  termasuk  miskin,  tetapi  sebagian  besar  responden  (63,6%) responden termasuk keluarga yang secara ekonomi nyaris miskin (near poor). Dari 500 keluarga yang diteliti,  20,8%  termasuk  miskin,  dan  bahkan  ada  3,8%  yang  termasuk  sangat  miskin.  Hanya  11,8% yang termasuk keluarga sejahtera. Dari 500 masyarakat desa yang diwawancarai, studi ini menemukan bahwa  sebagian  besar  (75,4%)  umumnya  baru  tidak  lebih  dari  tahun  menjadi  nasabah  BUMDes.
Mereka  adalah  penduduk  desa  yang  termasuk  pionir  memanfaatkan  tawaran  pinjaman  bantuan  dana dari  BUMDes.  Hanya  6,2%  yang  termasuk  nasabah  kawakan  BUMDes  di  desanya.  Sebanyak  3,8% sudah  sekitar  6-8  tahun  menjadi  nasabah  BUMDes,  dan  sebanyak  14,6%  mengaku  sudah  3-5  tahun menjadi nasabah BUMDes.
Sebagian  besar  masyarakat  desa  mengaku  mengetahui  keberadaan  BUMDes  di  desanya  dari  aparat desa  (60,2%)  dan  16,2%  dari  pengurus  BUMDes  itu  sendiri.  Dari  500  masyarakat  desa  yang diwawancarai, hanya 11% yang  mengaku  mengetahui  BUMDes atas dasar pengetahuannya sendiri  -- bukan  dari  orang  lain.  Sementara  itu,  sebanyak  5,8%  mengaku  mengetahui  soal  BUMDes  dari keluarga, dan sebanyak 6,8% mengaku mengetahui dari informasi tetangga. Dari 500 masyarakat desa yang diwawancarai, hanya sebagian kecil yang mengaku pernah memperoleh pinjaman dari BUMDes hingga 3 kali. Dalam setahun terakhir, hanya 15,8% yang pernah memperoleh pinjaman hingga 2 kali dari  BUMDes.  Sebagian  besar  (83,4%)  mengaku  dalam  setahun  terakhir  baru  sekali  saja  pernah memperoleh pinjaman dari BUMDes.
Di berbagai desa yang  menjadi lokasi studi, penelitian ini  menemukan sebagian besar (84,2%) usaha yang  dikembangkan  BUMDes  adalah  simpan-pinjam  (banking).  Jenis  usaha  ini  harus  diakui  paling praktis  dan  mudah  dikembangkan,  karena  pangsa  pasarnya  jelas,  dan  pengelolaannya  pun  mudah. Untuk  jenis  usaha  yang  lain,  seperti  jasa  perantara  (5,2%),  usaha  bersama  (12,4%),  persewaan (10,4%), perdagangan (15,6%) dan pelayanan sosial bagi warga desa (17%) tidak atau belum banyak dikembangkan BUMDes. Dengan modal yang terbatas, harus diakui tidak terlalu banyak pilihan usaha yang  bisa  dikembangkan  BUMDes,  sehingga  ketika  harus  menyusun  skala  prioritas,  maka  usaha simpan-pinjam menjadi pilihan utama dari berbagai BUMDes yang ada.
Dibandingkan  jenis  usaha  lain,  seperti  perdagangan,  usaha  bersama,  jasa  perantara,  persewaan  atau pelayanan  sosial,  hampir  semua  (92,4%)  sepakat  bahwa  usaha  BUMDes  yang  paling  dibutuhkan masyarakat adalah  simpan-pinjam.  Kelebihan  BUMDes  dibandingkan  lembaga  sosial-  ekonomi  lain, terutama  pada  suku  bunga  pinjaman  yang  dinilai  tidak  membebani  nasabah.  Sebanyak  49,4% menyatakan suku bunga pinjaman BUMDes jauh lebih baik daripada lembaga perkreditan lain. Selain itu,  dari  aspek  persyaratan  (44,8%),  kecepatan  pelayanan  (42%),  pembayaran  cicilan  (41,4%)  dan kemudahan birokrasi pengurusannya (40,2%), sebagian besar masyarakat desa menyatakan jauh lebih baik BUMDes.
Dibandingkan  Kopwan,  Koppontren  dan  BPR,  meminjam  ke  BUMDes  menurut  sebagian  besar masyarakat  desa  jauh  lebih  baik,  dan  bahkan  bila  dibandingkan  dengan  rentenir  atau  bank  thithil, sebanyak  49%  menyatakan  BUMDes  jauh  lebih  baik,  dan  45,6%  menyatakan  BUMDes  masih  lebih baik.  Artinya,  meskipun  kehadiran  rentenir  di  berbagai  perdesaan  acapkali  menawarkan  kemudahan dan  kecepatan  layanan,  tetapi  karena  suku  bunga  pinjaman  rentenir  disadari  cenderung  tinggi,  maka sebagian besar masyarakat desa menyatakan lebih baik jika meminjam ke BUMDes.
Studi  ini  menemukan,  kecenderungan  masyarakat  di  desa  memanfaatkan  fasilitas  yang  ditawarkan BUMDes  tidak  banyak  yang  berasal  dari  inisiatif  masyarakat  desa  sendiri  (18,4%).  Sebagian  besar masyarakat  desa  mengaku  inisiatif  memanfaatkan  jasa  layanan  BUMDes,  termasuk  tawaran  bantuan modal usaha umumnya karena ditawari pengurus BUMDes (67,2%). Dari 500 nasabah BUMDes yang diwawancarai,  96,8%  mengaku  selama  ini  memang  mereka  tidak  pernah  ditolak  tatkala  mereka mengajukan pinjaman kepada BUMDes. Tetapi, mereka juga mengakui bahwa prakarsa meminjam ke BUMDes sebetulnya lebih banyak karena ditawari pengurus dan itu pun biasanya dibatasi hanya pada 1 kesempatan saja karena ketersediaan modal BUMDes yang terbatas.
Terlepas,  dari  siapa  inisiatif  meminjam  dan  berapa  kali  mereka  meminjam  ke  BUMDes,  menurut sebagian  besar  masyarakat  desa,  kehadiran  BUMDes  bermanfaat  (52,6%),  dan  bahkan  46% menyatakan sangat bermanfaat. Walaupun dengan dukungan dana yang masih terbatas, tetapi sebagian besar  kondisi  BUMDes  yang  diteliti  umumnya  berkembang  (71,2%),  dan  bahkan  18%  responden menyatakan sangat berkembang. Hanya 10,4% masyarakat desa yang menyatakan kondisi BUMDes di desanya  stagnan,  dan  hanya  0,4%  menyatakan  menurun.  Dari  500  masyarakat  desa  yang  diteliti,
71,4%  optimis  prospek  perkembangan  BUMDes  ke  depan  akan  cerah.  Sebanyak  28%  menyatakan biasa-biasa  saja,  dan  hanya  0,6%  yang  pesimis  karena  merasa  perkembangan  BUMDes  ke  depan suram.
Faktor  yang  dinilai  sangat  menghambat  perkembangan  BUMDes,  menurut  41,8%  masyarakat  desa adalah  modal  yang  terbatas.  Sebagai  lembaga  sosial-ekonomi  baru,  tentu  BUMDes  membutuhkan dukungan  dana  yang  besar  agar  mereka  dapat  menjangkau  masyarakat  yang  lebih  luas.  Tetapi, sayangnya,  di  berbagai  desa,  modal  yang  dimiliki  BUMDes  diakui  masyarakat  masih  terbatas, sehingga kemungkinan untuk mengembangkan daya layanan juga terkendala.

## Strategi pengembangan BUMDes
Atas  dasar  temuan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  kajian  lapangan  di  sejumlah  desa  lokasi  penelitian sebagaimana  ditunjukkan  Tabel  2,  maka  beberapa  rekomendasi  yang  perlu  diperhatikan  jika  sebuah wilayah ingin mengembangkan BUM-Des di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
Pertama,  untuk  mendorong  perkembangan  BUMDes  agar  lebih  maju  dan  memberikan  sumbangan yang lebih signifikan bagi kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa, ada baiknya jika BUMDes yang ada tidak sekadar  menjalankan usaha yang sifatnya konvensional, seperti usaha simpan-pinjam. Di  masing-masing  desa,  akan  lebih  baik  jika  BUMDes  yang  ada  juga  melakukan  diversifikasi  usaha sesuai dengan potensi keunggulan lokal dan kemampuan yang dimiliki pengurus BUMDes di masing- masing  desa  yang  ada.  Dengan  kata  lain,  pilihan  usaha  apa  yang  nantinya  dikembangkan  masing- masing  BUMDes,  sudah  tentu  harus  menakar  potensi  yang  dimiliki  desa,  baik  potensi  sumber  daya alam  maupun  potensi  SDM  yang  ada,  sehingga  usaha  apapun  yang  dikembangkan  nanti  akan  dapat berkelanjutan.
Kedua,  dalam  rangka  meningkatkan  pasokan  modal  dan  memperluas  jangkauan  pelayanan  yang diberikan  kepada penduduk  desa  dalam skala  yang  lebih  luas, maka BUM-Des  mau tidak  mau  harus mulai  merintis  kerjasama  dengan  pihak  ketiga,  baik  itu  dengan  dinas  pemerintah  maupun  berbagai lembaga  donor  yang  bersedia  memberikan  pinjaman  lunak  dengan  bunga  yang  tidak  terlalu memberatkan.  Sebagai  lembaga  ekonomi  dan  lembaga  perkreditan  desa  yang  juga  memiliki  muatan dan  tujuan  sosial,  jelas  sulit  berharap  BUM-Des  bisa  dikelola  sepenuhnya  berorientasi  profit (keuntungan).  Untuk  itu, kalau pun ada kerjasama dengan pihak  ketiga swasta, hendaknya  menjajagi kemungkinan  memanfaatkan  dana  dari  program  CD  (Community  Development)  atau  dana  Program CSR  dari  perusahaan/BUMN  yang  selama  ini  masih  belum  termanfaatkan  secara  maksimal,  bahkan cenderung  terabaikan.  Dukungan  dana  dari  pihak  luar  ini  dibutuhkan,  untuk  mempercepat perkembangan  BUMDes,  sehingga  akan  memungkinkan  jangkauan  layanan  menjadi  lebih  luas  dan peran BUMDes sebagai lembaga penggerak aktivitas perekonomian desa menjadi kesampaian.
Untuk  menjajagi  kemungkinan  dan  realisasi  kerjasama  BUM-Des  dengan  BUMN/perusahaan  yang ada  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  wilayah  lain,  inisiatif  dari  pihak  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur  —dalam  hal  ini  Gubernur  dan  pimpinan  DPRD  Provinsi    Jawa  Timur—  sangat dibutuhkan  dalam  rangka  menandatangi  MOU,  sekaligus  sebagai  garansi  sosial  bahwa  dana  bantuan yang  disalurkan  dari  Program  CD  atau  Program  CSR  dari  BUMN/perusahaan  benar-benar  bisa dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  desa. Selama  ini,  sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  jumlah  dana  Program  CSR  dari  perusahaan/BUMN  umumnya  belum  semua tersalurkan dengan baik. Dengan jaminan dan kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan berbagai  BUMDes  yang  ada  di  berbagai  kota/kabupaten  di  Jawa  Timur  dapat  mengakses  dan memanfaatkan  dana  dari  Program  CSR  untuk  kepentingan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
Tabel 2. Program pengembangan bumdes di Provinsi Jawa Timur Kebijakan Program pengembangan Tujuan Leading sector Diversifikasi usaha Pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha baru BUMDes Mendorong perkembangan usaha BUMDes yang lebih beraneka-ragam Dinas Koperasi dan UMKM Memperbesar modal Kerjasama dengan Program CSR BUMN/BUMD Mencari sumber-sumber permodalan dan memperluas daya jangkau layanan BUMDes Dinas Koperasi dan UMKM Transparansi BUMDes Pelibatan OJK dalam pemeriksaan dan peran serta masyarakat desa dalam pengawasan kinerja BUMDes Mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih terbuka dan bisa dikontrol masyarakat Bagian Pemerintahan Kelangsungan perkembangan BUMDes Pengembangan usaha berbasis potensi lokal Menjamin keberlangsungan usaha BUMDes ke depan Dinas Koperasi dan UMKM Pengelolaan dan pengurus BUMDes Pelatihan manajemen dan pendampingan pengurus BUMDes Meningkatkan kualitas SDM BUMDes dan mencegah kemungkinan terjadinya bias kepentingan Dinas Tenaga Kerja BUMDes yang UMKM able . Prioritas layanan bagi pelaku UMKM Mendorong pengembangan usaha simpan-pinjam BUMDes yang lebih ramah kepada pelaku UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Pengembangan usaha BUMDes yang memiliki ersatz (fungsi kedua sebuah komoditi) yang mampu mengikat loyalitas konsumen Pelatihan bagi pengurus BUMDes Mendorong pengembangan usaha BUMDes yang mampu menggaet selera pasar/konsumen Disperindag dan Perguruan Tinggi

## Sumber: Data primer
Ketiga,  untuk  mendukung  pengembangan  BUMDes  di  berbagai  desa  di  Provinsi  Jawa  Timur,  selain mengandalkan  pada  dukungan  dari  program  dana  desa  yang  digelontorkan  pemerintah  pusat,  ada baiknya  jika  pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  subsidi  hibah  sebagai  tambahan  modal  bagi BUMDes  di  berbagai  desa  untuk  mengembangkan  kegiatannya.  Sudah  barang  tentu,  untuk  bisa memberikan  subsidi  yang  merata  bagi  semua  desa,  pihak  eksekutif  perlu  meyakinkan  arti  penting
BUM-Des ini kepada DPRD setempat. Seperti sudah dipaparkan dalam laporan ini, bahwa BUM-Des di  berbagai  desa  yang  dikelola  dengan  baik,  bukan  saja  terbukti  mampu  membantu  perkembangan kegiatan  produktif  masyarakat,  tetapi  juga  bisa  memberikan  sumbangan  yang  cukup  bermakna  bagi penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  BUM-Des  yang  makin  besar  dan  dikelola  secara  transparan, tidak  mustahil akan bisa  menjadikan  masing-masing  desa  memiliki  dana abadi yang bermanfaat bagi pembangunan desa itu sendiri ke depan.
Dalam  hal  ini,  untuk  menjamin  agar  pengelolaan  BUM-Des  tetap  transparan  dan  bisa dipertanggungjawabkan,  maka  selain  laporan  keuangan  harus  ditata  dengan  baik  dan  setiap  saat  bisa dikontrol  oleh  BPD,  pengawas  kecamatan,  maupun  Kepala  Desa,  yang  tak  kalah  penting  adalah bagaimana  mempertanggungjawabkan  kinerja  BUMDes  secara  transparan  kepada  publik  berupa pengumuman tertulis yang dipasang di kantor desa — sehingga siapa pun bisa membacanya. Sebagai lembaga milik bersama, sejak awal mesti disadari bahwa BUM-Des adalah milik bersama masyarakat desa.  Dan,  dengan  mempromosikan  BUMDes  kepada  publik,  maka  salah  satu  efek  samping  yang diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa makin kenal kepada BUM-Des, sehingga di  saat  yang  sama  ruang  gerak  bang  thithil  atau  lembaga  perkreditan  informal  lain  yang  biasanya menetapkan  bunga  yang  mencekik  leher  bisa  dieliminasi.  Satu  hal  yang  semestinya  disadari  bahwa sebuah lembaga akan bisa tetap eksis, selain terbukti fungsional, juga  lembaga tersebut harus mampu menumbuhkan sense of bellongging (rasa memiliki) dari masyarakat.
Keempat, bagi desa-desa yang baru mencoba mengembangkan BUM- Des atau masih pada taraf awal penjajagan  pengembangan  BUMDes,  seyogianya  pada  awal  kegiatan  pengembangan  BUMDes membatasi  pada  kegiatan  tertentu  yang  dikuasai  pengurus  BUMDes,  semisal  usaha  simpan-pinjam karena  selain  secara  administratif  mudah  dipantau,  juga  karena  lebih  menjamin  kemungkinan dilakukan  kelancaran  perputaran  uang.  Sudah  barang  tentu,  di  balik  tawaran  bunga  pinjaman  yang harus  relatif  lebih  rendah  daripada  pasar,  BUM-Des  juga  perlu  memastikan  bahwa  nasabah  harus bersedia  menyerahkan agunan agar bisa dieliminasi  kemungkinan terjadinya tunggakan dari nasabah. Jika dalam 2-3 tahun modal yang dimiliki BUM-Des makin besar, maka keinginan untuk menjangkau dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  penduduk  desa  yang  miskin  —yang  tidak  memiliki  surat  atau barang  berharga  untuk  diagunkan  bisa  saja  dilakukan  sepanjang  ada  garansi  dari  tokoh  masyarakat setempat terhadap reputasi si peminjam.
Sebagai  lembaga perkreditan  yang  memiliki fungsi sosial, keberadaan BUM-Des seyogianya  mampu menarik  simpati  masyarakat  dengan  cara  mampu  menawarkan  besar  suku  bunga  pinjaman  yang kompetitif  di  pasaran.  Kehadiran  BUM-Des,  di  saat  yang  sama  juga  harus  mampu  mengeliminasi ruang  gerak  berbagai  lembaga  kredit  informal,  seperti  bang  thithil,  pengijon,  dan  sejenisnya.  Hanya sayang, akibat keterbatasan modal yang dimiliki, wilayah jangkauan BUM-Des rata-rata masih sangat terbatas.
Kelima,  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  bias  kepentingan  dari  aparat  desa  setempat  dalam pengelolaan  dan  upaya  pengembangan  BUMDes,  maka  siapa  saja  yang  terlibat  sebagai  pihak pengelola  BUM-Des  dianjurkan  sebaiknya  dari  pihak  di  luar  pamong  desa  dan  BPD.  Namun demikian, siapa pun yang ditunjuk menjadi pengurus BUM-Des seyogianya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan BPD. Penunjukkan pihak-pihak di luar aparatur pemerintahan desa ini penting dilakukan, terutama untuk menghindari konflik kepentingan dan kemungkinan melakukan pengawasan yang lebih transparan dan objektif.
Keenam, belajar dari pengalaman dan hasil studi yang telah dilakukan, pihak yang  menjadi pengelola BUMDes  seyogianya  didahulukan  dan  diserahkan  pada  orang-  orang  yang  memang  memiliki  rekam jejak  reputatif  dan  dikenal  baik  oleh  masyarakat  lokal.  Tokoh-tokoh  perempuan  atau  aktivitis perempuan  ada  baiknya  lebih  keprioritaskan  terlibat  dalam  pengelolaan  BUMDes,  karena  hubungan atau jejaring sosial yang mereka miliki umumnya luas dan memperoleh kepercayaan publik yang luas.
Penelitian  terdahulu  telah  memperlihatkan  bahwa  BUM-Des  yang  pengurusnya  adalah  penduduk setempat khususnya perempuan, ternyata mampu mengkombinasikan dengan baik sistem pengelolaan administrasi  yang  profesional-rasional  dengan  pendekatan  personal  kepada  anggota  atau  masyarakat desa sebagai kelompok sasaran program. Sekali pun merupakan lembaga yang sederhana dan dikelola hanya  oleh  warga  masyarakat  setempat,  BUM-Des  ternyata  mampu  mengembangkan  mekanisme kontrol  melalui  sanksi  yang  bersifat  informal,  tetapi  seringkali  justru  terbukti  lebih  efektif. Kelangsungan  dan  perkembangan  BUM-Des  sendiri  sudah  barang  tentu  sangat  tergantung  pada adanya rasa memiliki bersama (sense of bellongging) di antara anggota dan warga masyarakat.
Ketujuh, bagi pengurus BUMDes seyogianya menyadari paradigma baru pengelolaan lembaga sosial- ekonomi  dan  cara  pandang  pengelola  BUMDes  agar  benar-benar  pro  kepada  usaha  mikro  dan  kecil. Artinya, ke depan arah pengembangan BUMDes di Provinsi Jawa Timur yang memiliki usaha simpan- pinjam  seyogianya  tidak  terjebak  pada  efisiensi  penyaluran  kredit  kepada  pelaku  UMKM  secara umum, tetapi untuk jangka pendek seyogianya lebih fokus pada pelaku usaha mikro dan kecil terlebih dahulu.  Seperti  diketahui,  yang  namanya  UMKM  pada  dasarnya  memiliki  karakteristik  usaha  yang bermacam-macam. Oleh karenanya diperlukan skema pembiayaan yang bermacam-macam pula sesuai dengan karakter usaha yang mereka tekuni. Sebagai contoh, karakter usaha kerajinan berbeda dengan trading, pertanian, peternakan, industri pengolahan dan jenis usaha lainnya.
Masing-masing jenis usaha membutuhkan skema pembiayaan yang mestinya tidak seragam. Kalangan pengelola  BUMDes  oleh  karena  itu  dituntut  untuk  lebih  kreatif  mengembangkan  berbagai  model pembiayaan  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  UMKM.  Ke  depan,  para  pengelola  BUMDes dituntut  berpikir  kreatif  dengan  keterbatasan  aturan  yang  membelitnya  untuk  memproduksi  berbagai skim  pembiayaan  yang  kapabel  bagi  UMKM.  Bukan  sebaliknya,  UMKM  dituntut  untuk  memenuhi syarat-syarat teknis yang kadang sulit dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM. Singkat kata, ke depan  seyogianya  bukan  pelaku  UMKM  yang  dituntut  untuk  bankable,  tetapi  justru  para  pengelola BUMDes yang ditunntut agar UMKMable .
Harus  disadari  bahwa  tidak  berhasilnya  target  pengucuran  kredit  ke  UMKM  selama  ini  lebih dikarenakan  masih  sulitnya  UMKM  memenuhi  persyaratan  bank  teknis  (UMKM  dianggap  belum bankable).  Anggapan  ini  harus  dirubah  menjadi  sebenarnya  lembaga  sosial-ekonomi  yang  ada  --tak terkecuali  BUMDes--  yang  belum  UMKMable.  Perubahan  sudut  pandang  ini  mensyaratkan  bahwa selain  UMKMnya  dituntut  untuk  berubah  lebih  tertib  dan  baik,  para  pengelola  BUMDes  juga  harus melakukan  perubahan.  Tuntutan  agar  UMKM  menjadi  bankable  seharusnya  bukan  sebagai  jurang yang terjal bagi UMKM yang benar-benar memerlukan uluran tangan perbankan untuk meningkatkan kinerja  usahanya.  Sebaliknya,  para  pengelola  BUMdes  juga  dituntut  untuk  berempati  dan  jeli  dalam menangkap peluang bisnis yang dikelola oleh para pelaku UMKM.
Kedelapan, dalam rangka mendorong transparansi dan evaluasi kinerja BUMDes, ada baiknya jika ke depan  juga  dilihatkan  peran  OJK  dalam  pemeriksaan  BUMDes.  Pelibatan  peran  OJK  ini  penting dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja BUMDes di masyarakat.
Kesembilan,  sebagai  lembaga  sosial-ekonomi  yang  melayani  kebutuhan  masyarakat,  terutama kebutuhan  modal  usaha,  ada  baiknya  jika  BUMDes  tidak  hanya  menyalurkan  bantuan  dalam  bentuk pinjaman  modal  usaha,  tetapi  juga  sekaligus  melakukan  pendampingan  ke  masyarakat  untuk memastikan perkembangan usaha yang ditekuni masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
Kesepuluh,  agar  usaha  yang  dikembangkan  BUMDes  ke  depan  dapat  diterima  pasar  dan menguntungkan,  salah  satu  prasyarat  yang  dibutuhkan  adalah  pengetahuan  para  pengelola  BUMDes tentang strategi pemasaran yang efektif. Di era perkembangan masyarakat postmodern, perlu disadari bahwa  perilaku  konsumen  --tak  terkecuali  masyarakat  desa--  telah  bergeser  tidak  hanya  menimbang fungsi intrinsik sebuah komoditi yang dibeli, tetapi juga mempertimbangan fungsi kedua komoditi itu atau  yang  disebut  TW  Adorno  (seorang  teoritisi  Mazhab  Frankfurt)  sebagai  ersatz.  Ersatz  adalah fungsi kedua dari sebuah komoditi yang acapkali justru menjadi pertimbangan utama yang mendorong seseorang  membeli  dan  mengkonsumsi  sebuah  produk  atau  komoditi.  Usaha  apapun  yang
dikembangkan  pengelola  BUMDes,  oleh  sebab  itu  penting  untuk  diketahui  apa  yang  menjadi  ersatz- nya, untuk kemudian dapat ditawarkan dan mengikat loyalitas konsumen.

## Simpulan
Di  tengah  keterbatasan  sumber  dana  yang  dimliki  desa,  salah  satu  peluang  yang  potensial dikembangkan masing-masing desa di Provinsi Jawa Timur sesungguhnya adalah dengan mendorong pendirian  dan  pengembangan  BUMDes  yang  mandiri  dan  keberlanjutan.  Sebagai  lembaga  sosial- ekonomi bentukan dari atas yang sifatnya top- down, harus diakui tidak banyak desa yang benar-benar siap dengan program pendirian dan pengembangan BUMDes. Namun demikian, mengingat partisipasi dan  kebutuhan  masyarakat  lokal  yang  meningkat,  mau  tidak  mau  desa  harus  mulai  menjajagi  dan mengembangkan BUMDes yang kontekstual.
Berbagai  upaya  yang  bisa  dilakukan  agar  BUMDes  dapat  berjalan  secara  optimal  adalah  melakukan diversifikasi usaha sesuai  dengan potensi  keunggulan  lokal;  merintis kerjasama  dengan pihak  ketiga, baik  dengan  dinas  pemerintah  maupun  lembaga  donor;  pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana subsidi  hibah  sebagai  tambahan  modal;  membatasi  pada  kegiatan  tertentu  yang  dikuasai  pengurus BUMDes;  menjaga  agar  tidak  terjadi  bias  kepentingan  dari  aparat  desa  setempat  dalam  pengelolaan BUMDes; pengelola BUMDes diserahkan pada orang yang memiliki rekam jejak reputatif dan dikenal baik  oleh  masyarakat  lokal;  pengurus  BUMDes  seyogianya  menyadari  paradigma  pengelolaan lembaga  sosial-ekonomi  dengan  pro  kepada  usaha  mikro  dan  kecil;  pelibatan  peran  OJK  dalam pemeriksaan  BUMDes;  melakukan  pendampingan  untuk  memastikan  perkembangan  usaha  yang ditekuni masyarakat; pengetahuan para pengelola BUMDes  tentang strategi pemasaran yang efektif.

## Daftar Pustaka
Beckhard  R  (2000)  What  is  Organization  Development?  dalam  French  et  al.  Organization Development and Transformation: Managing Effective Change. Boston: Irwin MCGraw-Hill.
Bryant  C  &  Louise  GW  (1989)  Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang.  Jakarta:
LP3ES.
Chambers R (1987) Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES.
Condrey  SE  (1998)  Handbook  of  Human  Resource  Managementin  Government.  San  Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
Esman  MJ  (1991)  Management  Demensions  of  Development  Perspectives  and  Strategies.  Oakwood, Conecticut: Kumarian Press.
Gajduschek G (2003) Bureaucracy: Is it efficient? Is it not? Is that the question? Uncertainty reduction:
An ignored element of bureaucratic rationality. Administration and Society 34 (6):700-723.
Goldthorpe JE (1992) Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia. Kartohadikoesoemo S (1984) Desa. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Kuncahyo E (2000) Pembangunan Desa Dengan Memanfaatkan Potensi Tanah Kas Desa. Makalah. LAPERA (2000) Otonomi Versi Negara. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Maruto  A  &  Maryanti  C  (2001)  Jaman  Daulat  Rakyat:  Dari  Otonomi  Daerah  ke  Demokratisasi. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Mahardika  T  (2001)  Strategi  Tiga  Kaki:  dari  Pintu  Otonomi  Daerah  Mencapai  Keadilan  Sosial. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Maryunani (2008) Pembangunan  Bumdes  dan Pemerdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
Sanford  JR  (2003)  Exploring  the  structuration  of  technology  within  human  service  organizations.
Administration & Society 34 (6):605-631.
Seyadi (2003) Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN. Suyanto B & Mochammad J (2001) Budaya dan Pembangunan. Surabaya: Lutfansyah. Suhartono  dkk  (2001)  Politik  Lokal:  Parlemen  Desa,  Awal  Kemerdekaan  Sampai  Jaman  Otonomi Daerah. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
Tjokrowinoto  M  (1992)  Birokrasi  Pembangunan  Masyarakat,  dalam  Effendi,  S.,  et  al.,  Membangun Martabat  Manusia:  Peranan  Ilmu-ilmu  Sosial  dalam  Pembangunan.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Widarta I (2001) Cara Mudah memahami Otonomi Daerah. Yogyakarta: LAPERA. Pustaka Utama.Wren DA  (1994) The Evolution  of Management Thought (4 th ed.). New  York: John Wiley & Sons, Inc.