## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN FISIK PADA PROYEK PNPM MANDIRI DI KOTA AMBON
Lenora Leuhery ( en_lenny@yahoo.co.id )
Dosen pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon 1)

## ABSTRAK
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  perkotaan  yang  telah  dilaksanakan  di  Kota Ambon  sejak  tahun  2007,  diyakini  telah  memberikan  kontribusi  besar  bagi  pemerintah  kota  dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun  salah  satu  permasalahan  yang  banyak  terjadi  di  lapangan  adalah  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan  fisik  pada  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Kota  Ambon,  yang  berdampak  pada  tidak  optimalnya  hasil pekerjaan  dan  menghambat  proses pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perkotaan  terutama  dalam  hal  penyelesaian pekerjaan fisik PNPM Mandiri.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  keterlambatan penyelesaian  pekerjaan  fisik  pada  proyek  PNPM  Mandiri  perkotaan  di  kota  Ambon.  Analisis  dilakukan terhadap  kuesioner  responden  yang  terwakili  dari  semua  pihak  yang  terlibat  pada  proyek  PNPM  Mandiri Perkotaan  yaitu  pemberi pekerjaan/pemerintah (pemilik), pelaksana pekerjaan/masyarakat langsung  (KSM) dan pihak  pelaksana  pengawas  pekerjaan/koodinator  pekerjaan  (BKM).  Dengan  mengunakan  program  SPSS dilakukan  pengolahan  data  dan  disimpulkan  bahwa  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  terjadinya  keterlambatan penyelesaian  pekerjaan  fisik  adalah  Aspek  Sistem  Inspeksi,  Kontrol  dan  Evaluasi  Pekerjaan  (X5),  pada indikator  pelaporan  pekerjaan  yang  lambat  dan  tidak  lengkap,  dengan  prosentasi  nilai  kesetujuan  skala intensitas  dan  skala  menentukan  masing-masing  adalah:    skala  intensitas  (BKM  93%;  KSM  97%;  Pemilik 95%) dan skala menentukan (BKM 96%; KSM 98%; Pemilik 96%)

## Kata Kunci : keterlambatan pekerjaan, kesetujuan, intensitas, skala menentukan

## ABSTRACT
National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri) that have been implemented in the city of Ambon  since  2007,  is  believed  to  have  contributed  greatly  to  the  city  government  in reducing  poverty  and improving  social  welfare.  But  one  of  the  problems  that  a  lot  happening  in  the  field  is  the  delay  in  the completion of physical work on PNPM Urban city of Ambon, which is not optimal impact on the work and impeding  the  implementation  of  PNPM  Mandiri,  especially  in  terms  of  physical  work  completion  PNPM Mandiri.
This study aims to analyze the factors that cause delays in the completion of the physical work on the project in  the  city  of  Ambon  PNPM  Mandiri.  The  analysis  was  performed  on  the  questionnaire  respondents  were represented  from  all  parties  involved  in  the  project,  namely  PNPM  employer  /  government  (the  owner), executing the work / community directly (KSM) and the executive supervisor jobs / employment coordinator (BKM). Performed with SPSS data processing and concluded that the factors that influence the occurrence of delays in completion of the work is the physical aspect Inspection Systems, Control and Evaluation of Work (X5), reporting on the indicators work slow  and incomplete, with the percentage of  agreement  value of  the intensity  scale  and  the  scale  of  determine  respectively  are:  intensity  scale  (BKM  93%;  KSM  97%;  owners 95%) and determine the scale (BKM 96%; KSM 98%, owner 96%)
Keywords: delay the work, of agreement, the intensity, scale determines 1) Mata kuliah utama yang diajarkan adalah Manajemen Konstruksi. Bidang penelitian yang ditekuni adalah Manajemen Waktu Pelaksanaan Proyek

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kemiskinan  yang  cukup  kompleks  membutuhkan  intervensi  semua  pihak  secara bersama  dan  terkoordinasi.  Namun  penanganannya  selama  ini  cenderung  parsial  dan  tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dapat  menjadi  sumber  penting  pemberdayaan  dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu  upaya  pemerintah  untuk  membangun  kemandirian  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam menanggulangi  kemiskinan  secara  berkelanjutan.  Program  ini  sangat  strategis  karena  menyiapkan landasan  kemandirian  masyarakat  berupa  lembaga  kepemimpinan  masyarakat  yang  representatif, mengakar  dan  kondusif  bagi  perkembangan  modal  sosial  (social  capital)  masyarakat  di  masa mendatang  serta  menyiapkan  program  masyarakat  jangka  menengah  dalam  penanggulangan kemiskinan  yang  menjadi  pengikat  dalam  kemitraan  masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  dan kelompok  peduli  setempat.  Lembaga  kepemimpinan  masyarakat  yang  mengakar,  representatif  dan dipercaya  tersebut  (secara  generik  disebut  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  atau  disingkat  BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) kehidupan masyarakat.
Tiap  BKM  bersama  masyarakat  telah  menyusun  Perencanaan  Jangka  Menengah  Program Penanggulangan  Kemiskinan  (yang  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  PJM  Pronangkis)  secara partisipatif,  sebagai  prakarsa  masyarakat  untuk  menanggulangi  kemiskinan  di  wilayahnya  secara mandiri.  Atas  fasilitasi  pemerintah  dan  prakarsa  masyarakat,  BKM-BKM  ini  mulai  menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan  lapangan  kerja, pemerintah  meluncurkan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  mulai tahun  2007.  Melalui  PNPM  Mandiri  dirumuskan  kembali  mekanisme  upaya  penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan  dan  evaluasi.  Melalui  proses  pembangunan  partisipatif,  kesadaran  kritis  dan kemandirian  masyarakat,  terutama  masyarakat  miskin,  dapat  ditumbuhkembangkan,  sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Tahun  2008  secara  penuh  P2KP  menjadi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan  yang  ditetapkan  dalam  PNPM  Mandiri  juga  menjadi  tujuan,  prinsip  dan  pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan.
Kota  Ambon  sebagai  ibukota  provinsi  Maluku  yang  melaksanakan  program  PNPM  Mandiri Perkotaan  sejak  tahun  2007  pada    5  kecamatan  memiliki  berbagai  macam  permasalahan  dalam pelaksanaannya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk keswadayaan masyarakat/KSM dan BKM sebagai kontrol pelaksananya.
Salah  satu  permasalahan  yang  banyak  terjadi  di  lapangan  adalah  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan  fisik  pada  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Kota  Ambon,  yang  menjadi  penyebab  tidak optimalnya hasil pekerjaan dan menghambat proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terutama dalam hal penyelesaian pekerjaan fisik PNPM Mandiri.
Keterlambatan  menyebabkan  kerugian  bagi  pemilik/pemberi  pekerjaan  dan  pelaksana  pekerjaan sebagai  pihak-pihak  terkait,  karena  umumnya  disertai  konflik,  tuntutan  waktu  dan  biaya,  serta penyimpangan  kualitas  penyelesaian  proyek  (Saleh,  2005).  Seringkali  penyebab  keterlambatan penyelesaian proyek pada pekerjaan fisik  PNPM Mandiri Kota Ambon tidak diketahui secara jelas dan  rinci.  Hal  inilah  yang  mendorong  upaya  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang  menyebabkan keterlambatan  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  yang  paling berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon.

## KAJIAN TEORI
P P r r o o y y e e k k K K o o n n s s t t r r u u k k s s i i
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan pada umumnnya berjangka waktu pendek. Proyek konstruksi dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan  untuk  menghasilkan  produk  atau  deriverable  yang  kriteria  mutunya  telah  digariskan dengan  jelas  (Soeharto,  1998).  Dalam  rangkaian  kegiatan  tersebut,  terdapat  suatu  proses  yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.
Setiap  proyek  mempunyai  tujuan  khusus,  misalnya  membangun  rumah  tinggal,  gedung,  jembatan dan lainnya. Di dalam proses tersebut, ada batasan yang harus dipenuhi yaitu :
Biaya  (anggaran)  proyek,  tidak  melebihi  batas  yang  telah  direncanakan  atau  telah disepakati sebelumnya atau sesuai dengan kontrak suatu pelaksanaan pekerjaan.
Mutu pekerjaan, mutu hasil akhir pekerjaan dan proses/cara pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi  standar  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan,  perencanaan,  ataupun  dokumen kontrak pekerjaan.
Waktu penyelesaian pekerjaan, harus memenuhi batas waktu yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan atau dokumen kontrak pekerjaan yang bersangkutan.
Dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi,  pihak-pihak  yang  terlibat dalam proyek konstruksi yaitu :
1. Pengguna  Jasa  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  sebagai  pemberi  tugas  atau  pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
2. Penyedia  Jasa  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  yang  kegiatan  usahanya  menyediakan layanan jasa konstruksi.
3. Jasa  Perencana  Konstruksi  adalah  layanan  jasa  konsultansi  perencanaan  pekerjaan  konstruksi, layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan  layanan  jasa  konsultansi  pengawasan pekerjaan konstruksi.
4. Jasa  Pelaksana  Konstruksi  adalah  penyedia  jasa  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang dinyatakan  ahli  yang  profesional  di  bidang  pelaksanaan  jasa  konstruksi  yang  mampu menyelenggarakan  kegiatannya  untuk  mewujudkan  suatu  hasil  perencanaan  menjadi  bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

## P
P e e n n g g e e r r t t i i a a n n D D a a s s a a r r K K e e t t e e r r l l a a m m b b a a t t a a n n
Keterlambatan  proyek  (construction  delay)  diartikan  sebagai  penundaan  penyelesaian  pekerjaan sesuai  kontrak  kerja  dimana  secara  hukum  melibatkan  beberapa  situasi  yang  menyebabkan
timbulnya klaim. Keterlambatan proyek timbul ketika kontraktor tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai  dengan  waktu  yang  tercantum  dalam  kontrak.  Waktu  kontrak  (Contract  time)  merupakan maksimum  waktu  yang  diperlukan  oleh  kontraktor  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan dokumen kontrak (Wijayanthi,  2005).
Kontrak  kerja  konstruksi  adalah  keseluruhan  dokumen  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi.  Keterlambatan proyek adalah termasuk dalam cidera janji. Cidera janji memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam  hal  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  diperjanjikan  (UU  No.  18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).
Dalam  pekerjaan  konstruksi,  penundaan  bisa  digambarkan  sebagai  kelebihan  waktu  baik  di  luar tanggal kontrak maupun di luar tanggal ketika disetujui untuk penyerahan dari suatu proyek.
Keterlambatan  dapat  terjadi  secara  keseluruhan  dari  kegiatan  pelaksanaan  konstruksi  berdasarkan batas  waktu  dalam  kontrak  maupun  keterlambatan  penyelesaian  kegiatan  selama/dalam  proses pelaksanaan proyek.
P P e e n n y y e e b b a a b b K K e e t t e e r r l l a a m m b b a a t t a a n n W W a a k k t t u u P P e e l l a a k k s s a a n n a a a a n n P P r r o o y y e e k k
Dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi, ada banyak hal dapat membuat  pelaksanaan proyek mengalami gangguan sehingga berakibat terjadi keterlambatan waktu penyelesaian.
Menurut  Proboyo  (1998),  penyebab  keterlambatan  proyek  konstruksi  diantaranya  kesulitan memperoleh  bahan  konstruksi,  kesulitan  kontraktor  menerima  pembayaran  bulanan,  kesulitan finansial kontraktor, kekurangan dalam organisasi kontraktor, kekurangan dalam organisasi pemlik, kelangkaan  pekerja  yang  bermutu,  pekerjaan  tambah  dalam  jumlah  besar,  kelangkaan  personil teknis,  keterlambatan  pekerjaan  desain,  kesalahan  perencanaan  dan  penjadwalan,  inspeksi  lokasi pekerjaan  yang  tidak  memadai,  sering  terjadi  perubahan  pekerjaan,  kekurangan  dalam  alokasi peralatan,  durasi  kontrak  yang  tidak  realistis  oleh  pemilik,  kesulitan  memperoleh  bahan  bakar, ketidaksepakatan  pasal-pasal  kontrak,  kesulitan  memperoleh  ijin  konstruksi,  kondisi  cuaca  yang tidak terduga, ketidaksepakatan terhadap spesifikasi, kesulitan transportasi, kejadian alam yang tidak terduga (gempa bumi, banjir, dan lain-lain), kejadian sosial yang tak terduga dan lain-lain.
Menurut Arain dan Assaf (1998), ada 20 faktor diidentifikasikan dapat menyebabkan keterlambatan pada  tahap  pelaksanaan/konstruksi,  yakni  :  pengetahuan  yang  kurang  terhadap  material  dan peralatan,  rencana  dan  spesifikasi  yang  tidak  lengkap,  detail  gambar  tidak  lengkap,  hambatan komunikasi  antara  kontraktor  dan  perencana,  perintah  yang  tidak  jelas  antara  kontraktor  dan perencana, perencanaan dengan teknologi baru yang tidak dikuasai kontraktor, detail desain kurang jelas, manajer  yang  tidak berpengalaman, perubahan  material  yang digunakan,  kehabisan  material, kesalahan  desain,  keterlambatan  perantara,  persetujuan  material  yang  lama,  koordinasi  yang  tidak baik,  kesalahan  pelaksanaan  konstruksi  di  lapangan,  kesalahan  penempatan  tenaga  terampil, perencana  salah  memberi  intruksi  pelaksanaan,  kontraktor  salah  mengartikan  rencana  detail  dan spesifikasi, pelaksanan tidak sesuai desain, kontraktor tidak menguasai teknologi baru.
P P e e n n g g k k a a j j i i a a n n J J e e n n i i s s P P e e n n y y e e b b a a b b K K e e t t e e r r l l a a m m b b a a t t a a n n
Didalam proses manajemen pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, berbagai jenis keterlambatan proyek diklasifikasikan dalam 6 aspek kajian yakni :
1. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan
2. Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan
3. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
4. Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
5. Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
6. Aspek Force Majeure
Untuk mendapatkan kejelasan peran masing-masing faktor sebagai penyebab keterlambatan, berikut diberikan kajian singkat tentang penyebab-penyebab keterlambatan tersebut.

## Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan
Indikator dari Aspek perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yaitu :
1) Jadwal  proyek  yang  amat  ketat  oleh  pemilik.  Jadwal  yang  tidak  realistis/  ketat,  jarang  sekali dapat digunakan untuk melaksanakan proyek dengan sukses (Proboyo, 1998).
2) Identifikasi Jenis Pekerjaan, Rencana Urutan Kerja dan Penentuan Durasi yang Tidak Saksama dan tersusun Baik
3) Perubahan/pergantian rencana kerja pemilik(Saleh, 2005).
4) Metode konstruksi/pelaksanaan yang salah/tidak tepat.

## Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan
Indikator dari Aspek lingkup dan dokumen pekerjaan akan ditinjau berdasarkan:
1) Perencanaan (Gambar/Spesifikasi) yang Salah/Tidak Lengkap (Saleh, 2005).
2) Perubahan Desain/Detail Pekerjaan pada Waktu Pelaksanaan
3) Perubahan Lingkup Pekerjaan pada Waktu Pelaksanaan.(Proboyo, 1998).
4) Pekerjaan Tambah Dalam Jumlah Besar (Proboyo, 1998).
5) Permintaan Perubahan atas Pekerjaan yang Telah Selesai (Proboyo, 1998).

## Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
Indikator dari Aspek sistem organisasi, koordinasi dan yaitu :
1) Wewenang dan Kualifikasi Personil Pemilik dalam Mengambil Keputusan (Proboyo, 1998).
2) Kurangnya Pengalaman dari Personil dan Manajer Proyek (Saleh, 2005).
3) Keterlambatan Penyediaan Alat/Bahan oleh Pemilik (Saleh, 2005).
4) Koordinasi dan Komunikasi yang Buruk dalam Organisasi Kontraktor.
5) Terjadinya Kecelakaan Kerja.

## Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
Indikator dari Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya yaitu :
1) Mobilisasi Sumber Daya yang Lambat atau mempersulit ruang gerak pemindahan bahan dan alat tersebut (Proboyo, 1998).
2) Transportasi ke Lokasi Proyek yang Sulit.
3) Kurangnya  Keahlian  dan  Ketrampilan  Kerja  Para  Pekerja  di  Lokasi  ProyekJenis  dan  intensitas kegiatan proyek (Soeharto, 1997).
4) Penyediaan Sumber Daya (Bahan, Alat, (Arain dan Assaf, 1998).
5) Kesulitan Pendanaan/Keuangan pada Kontraktor  (Proboyo, 1998).

## Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
Aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan akan ditinjau berdasarkan:
1) Permintaan, Pengajuan dan Persetujuan Contoh Bahan (Soeharto, 1997).
2) Persetujuan Ijin Kerja.
3) Kegagalan Kontraktor Melaksanakan Pekerjaan.
4) Banyak  Hasil  Pekerjaan  yang  Harus  Diperbaiki/Diulang  Karena  Cacat/Tidak  Benar  (Proboyo, 1998).
5) Proses  dan Tata Cara Evaluasi Kemajuan/Pelaporan Pekerjaan yang Lama (Proboyo, 1998).

## Aspek Force Majeure
Aspek Force Majeure  akan ditinjau berdasarkan:
1) Terjadinya Hal-hal Tak Terduga Akibat Bencana Alam.
2) Adanya Huru-Hara/ Kerusuhan atau Perang
3) Kerusakan/Pengerusakan akibat kelalaian atau Perbuatan Pihak Ketiga
4) Perubahan Situasi atau kebijaksanaan Politik/Ekonomi.

## METODOLOGI PENELITIAN
S S k k a a l l a a P P e e n n g g u u k k u u r r a a n n P P e e n n e e l l i i t t i i a a n n
Dalam  rangka  untuk  memperoleh  data  yang  sesuai  dengan  keperluan  dalam  penelitian  ini,  khusus untuk data kualitatif supaya dapat dikuantitatifkan maka perlu menggunakan skala pengukuran.
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian pengaruh menentukan yaitu Skala Likert dengan empat angka yaitu :
Kode   1 :   Sangat Tidak Menentukan (STM)
Kode 2 :  Tidak Menentukan (TM)
Kode 3 :  Menentukan (M)
Kode 4 :  Sangat Menentukan (SM)
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui intensitas terjadi adalah Skala Likert dengan tiga angka yaitu :
Kode   1 :   Tidak Pernah Terjadi (TPT)
Kode 2 :  Pernah Terjadi (PT)
Kode 3 :  Sering Terjadi (ST)
Formasi pernyataan dalam kuesioner tersebut terdiri dari 6 aspek yaitu :
1. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan
2. Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan
3. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
4. Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
5. Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
6. Aspek Force Majeure
Untuk responden pelaksana pekerjaan seluruhnya ada 19 jenis penyebab sedangkan responden pemilik pekerjaan seluruhnya juga ada 19 jenis penyebab.
J J u u m m l l a a h h R R e e s s p p o o n n d d e e n n
Tiga  jenis  responden  dalam  penelitian  ini  yakni  pemberi  pekerjaan/pemerintah  (pemilik),  pelaksana pekerjaan/masyarakat  langsung/KSM  dan  pihak  pelaksana  pengawas  pekerjaan/koodinator  pekerjaan yakni dari BKM. Untuk responden KSM dan BKM, dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini :

## Tabel 1. Jumlah Populasi Pekerjaan Fisik PNPM Mandiri KotaAmbon Yang Mengalami
Keterlambatan No. Kecamatan Jumlah Pekerjaan Yang Terlambat 1. Nusaniwe 32 2. Sirimau 41 3. Teluk Ambon 52 4. TA Baguala 34 5. Leitimur Selatan 42 TOTAL 201
(Sumber : Laporan Hasil Audit Pekerjaan Fisik PNPM Mandiri Kota Ambon Tahun 2012)
Jumlah  sampel  yang  diambil/diteliti  adalah  sebesar  15%  dari  populasi  yang  ada  (Arikunto,  1993  dan Surakhmad, 2004) yakni :
15 100 201 = 30,15  ≈ 30
Maka  jumlah  sampel  untuk  penelitian  ini  pada  pekerjaan  fisik  PNPM  Mandiri  Kota  Ambon  yang terlambat adalah sebanyak 30 sampel pekerjaan. Sehingga total responden untuk KSM dan BKM adalah sebanyak 60 responden.
Selanjutnya digunakan  rumus Proportional Stratified Random Sampling dan diperleh :
. = 32 201 30 = 4,7  ≈ 5 = 10
. = 41 201 30 = 6,11  ≈ 6 = 12 . ! " # = 52 201 30 = 7,76  ≈ 8 = 16 .    % & = 34 201 30 = 5,07  ≈ 5 = 10 . ' ( ( = 42 201 30 = 6,26  ≈ 6 = 12
Sedangkan  untuk  responden  dari  pemberi/pemilik  pekerjaan  adalah  seluruh  pegawai/staf  yang  terlibat dalam  menangani  pekerjaan  fisik  PNPM  Mandiri  Kota  Ambon  yakni  dari  bagian  Sosial  Ekonomi Bappeko Kota Ambon.
L L o o k k a a s s i i P P e e n n e e l l i i t t i i a a n n
Penelitian ini dilakukan pada pemilik/pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan langsung di lapangan yang berkedudukan di Kota Ambon. Lokasi proyek yang dikerjakan tidak dibatasi dimana masih dalam cakupun PNPM Mandiri Kota Ambon di 5 kecamatan yang ada.
V V a a r r i i a a b b e e l l P P e e n n e e l l i i t t i i a a n n
Variabel  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  variabel  dependen  dan  variabel independen.
1. Variabel  dependen  (Y)  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat  karena adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,  2008).  Dalam  penelitian  ini  variabel  dependen  adalah keterlambatan pekerjaan fisik.
2. Variabel  independen  (X)  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2008). Variabel bebas yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen terdiri dari:
a. Variabel pertama (X 1 ) adalah Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan.
b. Variabel kedua (X 2 ) adalah Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan.
c. Variabel ketiga (X 3 ) adalah Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi.
d. Variabel keempat (X 4 ) adalah Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya.
e. Variabel kelima (X 5 ) adalah Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan.
f. Variabel keenam (X 6 ) adalah Aspek Force Majeure.
P P r r o o s s e e d d u u r r P P e e n n g g u u m m p p u u l l a a n n D D a a t t a a d d a a n n P P e e n n g g o o l l a a h h a a n n D D a a t t a a
Pengumpulan data yang dimaksudkan adalah pengumpulan data hasil investigasi lapangan yang berasal dari  jawaban  masukan  balik  kuesioner  dengan  cara  in  deep  interview  yang  telah  diedarkan  kepada responden  dan  data  lapangan  dari  dokumentasi  pendukung/sekunder.  Data  yang  terkumpul  dari  para
responden  melalui  kuesioner  dengan  cara  in  deep  interview  disini  adalah  tanggapan  penegasan  setuju atau  tidak  setujunya  responden  terhadap  pernyataan  yang  ada  sebagai  penentu  sebab-sebab keterlambatan.  Sedangkan  untuk  data  sekunder  adalah  data-data  yang  dimiliki  oleh  setiap  pekerjaan yang menjadi sampel pada PNPM Mandiri, antara lain :
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Rrencana anggaran biaya (RAB)
- Dokumen kontrak
- Spesifikasi
- Proposal pekerjaan
- Laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan, akhir)/LPJ
Data  yang  terkumpul  kemudian  akan  diolah  dan  dianalisa  untuk  mendapatkan  faktor-faktor menentukan  dan  tingkat  intensitas  terjadinya  penyebab  keterlambatan  pekerjaan  fisik  PNPM Mandiri  di  Kota  Ambon,  serta  hasil  klasifikasi  dan  peringkat  dari  penyebab-penyebab  keterlambatan tersebut berdasarkan pengaruh menentukan dan tingkat intensitas terjadinya.

## Analisis Tingkat Kesetujuan
Kuesioner dengan cara in deep interview yang telah diisi oleh para responden berdasarkan nomor kode nilai ketidaksetujuan atau kesetujuannya, diklasifikasikan dengan memberikan bobot pada masing- masing  nomor  kode  penilaian  tersebut.  Kode  penilaian  diberikan  kepada  penilaian  menentukan  dan penilaian intensitas  terjadinya  faktor-faktor penyebab keterlambatan.  Masing-masing  pernyataan diberi skor berdasarkan penilaian dari responden terhadap masing-masing variabel.
Instrumen pengukuran penilaian menentukan dengan menggunakan skala Likert, skor 1 (sangat tidak menentukan) sampai dengan 4 (sangat menentukan). Jika skor total responden tinggi, menggambarkan faktor  penyebab  menentukan  keterlambatan  dan  sebaliknya  jika  total  skor  responden  rendah menggambarkan faktor penyebab tidak menentukan keterlambatan.
Instrumen  pengukuran  penilaian  intensitas  terjadi  dengan  menggunakan  skala  Likert,  skor  1  (tidak pernah terjadi) sampai dengan 3 (sering terjadi). Jika skor total responden tinggi, menggambarkan faktor penyebab  sering  menyebabkan  keterlambatan  dan  sebaliknya  jika  total  skor  responden  rendah menggambarkan faktor penyebab tidak menyebabkan keterlambatan.
Tingkat  kesetujuan  diperhitungkan terhadap  skor tertinggi untuk  mengetahui tingkat pengaruh  “sangat rendah” sampai “sangat tinggi” dihitung dengan rumus :
Nilai Rerata           = Frekwensi Total Bobot x
Frekwensi
Tingkat kesetujuan = 100% Max Var Skor Rerata Nilai ×
Dari  perhitungan  tingkat  kesetujuan  pada  setiap  penyebab  terjadinya  keterlambatan,  selanjutnya dapat diurutkan dalam ranking dari faktor yang paling menentukan dan paling sering terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
S S a a m m p p e e l l P P e e n n e e l l i i t t i i a a n n
Dari  60  sampel  penelitian  yang  terdiri  dari  30  responden  dari  Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM) dan 30 responden dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada pelaksanaan pekerjaan fisik  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Kota  Ambon,  dengan penyebaran kuisioner dengan metode wawancara/in deep interview, keseluruhan responden bersedia menjawab seluruh poin isian kuisioner yang ada.
Sedangkan  untuk  responden  yang  berasal  dari  pihak  pemilik  pekerjaan  juga  bersedia  menjawab seluruh  poin  isian  kuisioner  yang  ada  dimana  sebanyak  7  (tujuh)  responden  pegawai/staf  dari Bidang Sosial Ekonomi Bappeko Kota Ambon.
U U j j i i I I n n s s t t r r u u m m e e n n
Instrumen  penelitian  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengukur  fenomena alam,  sosial  ataupun  sesuatu  yang  ingin  peneliti  ketahui.  Instrumen  yang  telah  tersedia  harus  diuji validitas dan reliabilitas.

## Uji Validitas
Sugiyono  (2006)  menyatakan  bahwa  suatu  item  dinyatakan  valid  jika  indeks  korelasi  product moment pearson (r) ≥ 0,3 atau probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,01 (1%) dan 0,05 (5%). Hasil  uji  validitas  kuesioner  BKM,  KSM  dan  Pemilik  untuk  faktor  pengaruh  menentukan  dengan Program SPSS (2-tailed) dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Responden BKM
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Responden KSM

## Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Responden Pemilik

## Uji Reliabilitas
Rangkuman hasil uji reliabilitas kuesioner BKM, KSM dan pemilik pekerjaan untuk faktor intensitas terjadi dan pengaruh menentukan dengan Program SPSS dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5.  Hasil Uji Reliabilitas Untuk Faktor Intensitas Terjadi
Tabel 6.  Hasil Uji Reliabilitas Untuk Faktor Pengaruh Menentukan
A A n n a a l l i i s s i i s s D D a a t t a a

## Analisis Data Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Fisik PNPM Mandiri
Tabulasi  penyebab  terjadinya  keterlambatan  pekerjaan  fisik  PNPM  Mandiri  dicari  besarnya  nilai rerata dan tingkat kesetujuan. Penilaian skor jawaban kuesioner yang digunakan yakni skala ordinal dengan  hasil  menjadi  empat  kategori.  Kisaran  dari  tingkat  kesetujuan adalah 25%  - 100% dari skor maksimum, kriteria dari skala menentukan dan skala intensitas selanjutnya adalah sebagai berikut :
25,00% - 43,75% = sangat rendah
43,76% - 62,50% = rendah
62,51% - 81,25% = tinggi
81,26% - 100% = sangat tinggi
Contoh perhitungan nilai rerata dan tingkat kesetujuan untuk Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan  (X1)  sub  variabel  Jenis  pekerjaan  yang  tidak  direncanakan,  namun  terjadi/dilakukan  di lapangan (X1.1) dengan Responden BKM Skala Intensitas yaitu :
Nilai X Rerata        =
Frekwensi Total Bobot x Frekwensi = 30 (2x3)
(17x2)
(11x1) + + = 1,7
Tingkat kesetujuan =
100% Variabel Maksimum Skor Rerata Nilai ×
=   56,66 ~ 57 %
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  maka  sub  jenis  pekerjaan  yang  tidak  direncanakan,  namun terjadi/dilakukan  di  lapangan  (X1.1)  dari  Aspek  Perencanaan  dan  Penjadwalan  Pekerjaan  (X1) menurut responden BKM termasuk tingkat intensitasnya adalah rendah.
Dari hasil analisa yang dilakukan berdasarkan kuisioner responden BKM dan KSM diketahui bahwa untuk  tingkat  kesetujuan  jawaban  responden  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keterlambatan  pekerjaan  fisik  PNPM  Mandiri  Kota  Ambon  yang  paling  berpengaruh  terhadap keterlambatan adalah pelaporan pekerjaan/LPJ  yang lambat dan tidak lengkap/salah sehingga tidak efektif  waktu (X5.2), sedangkan  yang berpengaruh berikutnya  berturut-turut adalah rencana waktu pengerjaan  yang  tidak  sesuai/tidak  tepat  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  (X1.2)  dan terjadinya hal-hal tidak terduga akibat bencana alam (X6.1).
Sedangkan  dari  hasil  analisa  yang  dilakukan  berdasarkan  kuisioner  responden  pemilik  pekerjaan diketahui  bahwa  untuk  tingkat  kesetujuan  jawaban  responden  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri Kota Ambon yang paling berpengaruh terhadap  keterlambatan  adalah  pelaporan  pekerjaan/LPJ  yang  lambat  dan  tidak  lengkap/salah sehingga  tidak  efektif  waktu  (X5.c),  kemudian  yang  berpengaruh  berikutnya  dari  skala  intensitas adalah  terjadinya  hal-hal  tidak  terduga  akibat  bencana  alam  (X6.a)  dan  rencana  waktu  pengerjaan yang tidak sesuai/tidak tepat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (X1.b) merupakan rangking ke  2.  Kemudian  perubahan  lingkup  pekerjaan/adanya  pekerjaan  tambah  kurang  (X2.b), pengantaran/dropping  bahan-bahan  material  yang  sulit  karena  lokasinya  yang  sukar  dijangkau (X4.a)  dan  lambatnya  kerja  KSM  dan  BKM  dalam  persiapan  (administrasi,  sumber  daya,  dll) pelaksanaan  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  (X5.a)  merupakan  rangking  ke  3.  Dari  skala menentukan yang berpengaruh berikutnya adalah rencana waktu pengerjaan yang tidak sesuai/tidak tepat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (X1.b) dan lambatnya kerja KSM dan BKM dalam persiapan  (administrasi,  sumber  daya,  dll)  pelaksanaan  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  (X5.a) merupakan  rangking  ke  2  dan  terjadinya  hal-hal  tidak  terduga  akibat  bencana  alam  (X6.a) merupakan rangking ke 3.

## Tabel 7. Hasil perhitungan kesetujuan Responden untuk Variabel X5.1
Sumber : hasil analisa
K K E E S S I I M M P P U U L L A A N N
1. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri di Kota berdasarkan kuisioner responden BKM dan KSM adalah pelaporan pekerjaan/LPJ yang lambat dan tidak lengkap/salah, sehingga tidak efektif waktu dari variabel X5 (Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan).
2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pekerjaan fisik PNPM Mandiri di Kota berdasarkan  kuisioner  responden  pemilik  pekerjaan  adalah  pelaporan  pekerjaan/LPJ  yang lambat  dan  tidak  lengkap/salah,  sehingga  tidak  efektif  waktu  dari  variabel  X5  (Aspek  Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan).
3. Prosentasi nilai kesetujuan skala intensitas adalah (BKM 93%; KSM 97%; Pemilik 95%).
4. Prosentasi nilai kesetujuan skala menentukan adalah (BKM 96%; KSM 98%; Pemilik 96%)

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1993. Metode Research. Rajawali Press. Jakarta.
Proboyo,  Budiman.  1998.  Keterlambatan  Waktu  Pelaksanaan  Proyek  Klasifikasi  dan  Peringkat  dari Penyebab-penyebabnya.  Program  Pascasarjana  Studi  Manajemen  Konstruksi  Universitas Kristen Petra Surabaya. Surabaya.
Saleh,  Nursyam.  2005.  Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Klaim  dan  Penyelesaiannya  Pada  Industri
Konstruksi. Faculty of Civil Engineering University Teknologi Malaysia.
Soeharto, Iman. 1997. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Erlangga. Jakarta. Sugiyono. 2008. Statistika Untuk Penelitian. CV. Alfabeta. Bandung.
Wijayanthi,  Shanty.  2005.  Faktor-faktor  Penyebab  Keterlambatan  Waktu  Pembangunan  Proyek Gedung  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Kediri.  Program  Pascasarjana  Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Surabaya.
-------------,  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
-------------,  Peraturan  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  nomor  11a  tahun  2008  tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
-------------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.