## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319

## ANALISIS KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO
Sulistiani A Ajun 1) , Syarwani Canon 2) , Boby Rantow Payu 3) 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo email: sulistianiajun@gmail.com, syarwanicanon02@gmail.com, bobbyrantow@gmail.com

## Abstract
Sulistiani A Ajun, 2024. "Analysis of the Accuracy of Targeting Social Assistance Recipients in Gorontalo Province".  Development  Economics  Study  Program,  Department  of  Economics,  Faculty  of  Economics, Gorontalo State University, with Supervisor, Prof. Dr. Ir Syarwani Canon, M.Si and Supervisor II Boby Rantow  Payu,  S,  Si,  ME  This  research  aims  to  analyze  (i)  The  accuracy  of  the  distribution  of  Social Assistance  (BANSOS)  in  Gorontalo  province  (ii)  The  characteristics  of  households  receiving  Social Assistance  (BANSOS) in  Gorontalo  province.  The  data  used in  this  research is secondary  data sourced from the Central Statistics Agency obtained from the National Socio-Economic Survey, Household KOR, Individual KOR, and Consumption and Expenditure KOR for March 2023. This research uses descriptive analysis  with  the  crosstabulation  test  (Cross  Tabulation).  The  results  of  this  research  show  that  the distribution of social assistance based on data from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) is said to be not on target for the types of assistance from the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Prosperous Family Card (KKS), and Direct Cash Assistance. Village Funds (BLT-DD) are different from the Smart Indonesia Program (PIP) type of assistance which is said to be right on target.

## Keywords: PKH, BPNT, KKS, PIP, BLT-DD

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan [1], Kemiskinan merupakan permasalahan  multidimensi  yang  disebabkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia, rendahnya  motivasi,  sedikitnya  lapangan  kerja, dan kurangnya kreativitas. Upaya untuk mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan mencakup pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan serta  memerlukan  investasi,  ketaatan  beragama, jaringan,  dan  dukungan  dari  pemerintah  dan sektor swasta.
Kemiskinan  saat  ini  menjadi  masalah utama yang harus diselesaikan di berbagai daerah di indonesia [2] di era sekarang ini Indonesia di tuntut  untuk  adanya  pengelolaan  kemiskinan yang  mempunyai  kontribusi  positif  terhadap penurunan  angka  kemiskinan  di  Indoneisa, meskipun Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang terstruktur dengan baik
untuk  semua  namun  masih  ada  program  yang tidak dilaksanakan secara merata [3].
Upaya  pengentasan  kemiskinan  juga memerlukan  komitmen  pemerintah,  pemerintah daerah,  dan  seluruh  elemen  pembangunan  salah satu aspek untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan  data  yang  akurat.  Setelah  data tersedia, pemerintah dapat mengambil keputusan tentang  apa  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi  masalah  ini.  Selain  itu,  data  yang tersedia memungkinkan pemerintah memungkinkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun [4].
Salah  satu  instrumen  kebijakan  yang sering  digunakan  pemerintah  untuk  mengurangi kemiskinan  yaitu  bansos.  Bantuan  sosial (Bansos) merupakan salah satu instrumen penting dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia.  Bansos  bertujuan  untuk  membantu masyarakat  miskin  dan  rentan  miskin  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Bentuk-bentuk bansos yang
DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319
diberikan  pemerintah  beragam,  antara  lain: Program  Keluarga  Harapan  (PKH):  Bantuan tunai  bersyarat  kepada  keluarga  miskin  dengan disertai  pendampingan  dan  edukasi;  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT) :  Bantuan  berupa bahan  makanan  pokok  yang  diberikan  kepada masyarakat  miskin;  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS)  program  pemerintah  Indonesia  yang bertujuan  untuk  memberikan  bantuan  sosial kepada keluarga kurang mampu atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Program Indonesia  Pintar  (PIP),  bantuan  dari  pemerintah yang  diberikan  kepada  anak  usia  sekolah  dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka dapat terus bersekolah.
Penelitian ini perlu dilakukan di provinsi Gorontalo  karena  masih  tingginya  angaka kemiskinan  yang  ada  di  provinsi  Gorontalo sedangkan Bantuan sosial merupakan salah satu program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk membantu  masyarakat  miskin  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  mereka,  akan  tetapi  masih banyak  ditemukan  penyaluran  bantuan  sosial yang  kurang  tepat  sasaran,  seperti  hasill penelitian  [5]  Menunjukan  bahwa  penyaluran bantuan  sosial  BPNT  di  salah  satu  desa  di provinsi  Gorontalo  sudah  sesuai  juknis  dan tahapan,  namun  belum  tepat  sasaran  karena  ada masyarakat  yang  tidak  layak  menerima  masih termasuk dalam daftar penerima sedangkan yang seharusnya layak menerima bantuan tidak pernah menerima Bantuan BPNT yang seharusnya perlu mendapat  bantuan  dan  pembaharuan  data penerima bantuan belum berjalan optimal sebab proses  pembaruannya  lambat  masih  terdapat orang yang mampu masih menerima bantuan dan sebaliknya yang kurang mampu tidak menerima bantuan.
Dan  juga  hasil  penelitian  [6]  Dalam indikator ketepatan sasaran bantuan sosial beras terdapat  20%  KPM  yang  menyatakan  bahwa tidak  sesuai  atau  tidak  tepat  sasaran  dimana ketika masyarakat membutuhkan masih saja ada kendala atau hambatan temasuk waktu pembagian  yang  kurang  tepat  karena  banyak keluarga  yang  seharusnya  tidak  didahulukan untuk  dibagikan  bantuan  tersebut  akan  tetapi telah  dibagikan,  sedangkan  ketika  dilihat  dari pendapatan  ekonomi  KPM  tersebut  masih  bisa
untuk  bertahan  setelah  semua  bantuan  sosial untuk KPM yang tepat telah dibagikan.
Salah satu faktor permasalahan penyaluran bansos di Gorontalo adalah data yang tidak  akurat  karena  bansos  harus  segera disalurkan  berdasarkan  data  yang  ada.  Namun data  yang  digunakan  seringkali  tidak  akurat sehingga  menimbulkan  banyak  permasalahan  di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran  bantuan  sosial,  serta  kesadaran masyarakat  dalam  memberikan  informasi  dan pemutakhiran data tentang dirinya dan tetangganya,  merupakan  hal  penting  dalam keberhasilan penyaluran bantuan sosial [7].
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas  maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketepatan penyaluran Bantuan Sosial (  BANSOS)  di  provinsi  Gorontalo  dan  Untuk Mengetahui karakteristik rumah tangga penerima Bantuan Sosial (BANSOS) di provinsi Gorontalo.  Banyak  penelitian  terdahulu  yang membahas tentang efektifitas dari berbagai jenis bansos, kebaruan pada penelitian ini terletak pada analisis ketepatan dari penyaluran bantuan sosial yang ada di provinsi gorontalo.

## 2. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  bersifat deskriptif dengan  metode  penelitian  kuantitatif  yang digunakan  untuk  memperoleh  penjelasan  lebih rinci mengenai situasi dan peristiwa sebenarnya. Desain  ini  digunakan  untuk  menggambarkan hasil  secara  akurat  menjelaskan  permasalahan yang ada di masyarakat, serta pokok bahasan dan topik  yang  dipelajari  tanpa  ada  rekayasa [8] terkait  jenis  bantuan  sosial:  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT),  Kartu  Kluarga  Sejahtera  (KKS), Program  Indonesia  Pintar  (PIP),  Bantuan Langsung  Tunai  Dana-Desa  (BLT-DD)  dengan kelompok desil serta karakteristik rumah tangga penerima  bantuan  sosial.  Sampel  yang  dipilih dalam  penelitian  ini  berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  sampel  Susenas  Maret  2023 Provinsi  Gorontalo  yaitu  3.428  RT.  Dengan kriteria  sampel  sebagai  rumah  tangga  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  dan  rumah  tangga yang bukan penerima manfaat (NON KPM) pada
jenis bantuan sosial: PKH, BPNT, KKS, PIP dan BLT-DD. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari Survey  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS) Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  KOR  RT  (Rumah Tangga),  KOR  Individu  Maret  2023,  dan  KOR Konsumsi dan Pengeluaran maret 2023.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan  perangkat lunak  SPSS  26 untuk  menghitung  tabulasi  silang  jenis  bantuan sosial  dengan  berdasarkan  kelompok  desil  dan karakteristik  rumah  tangga  penerima  bantuan dalam bentuk tabel (statistik deskriptif).
Setiap  indikator  yang  digunakan  dalam model  penelitian  akan  mengacu  pada  kuesioner Survey  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS) BPS baik KOR RT, KOR Individu dan KOR KP Maret Tahun 2023. Adapun definisi dan konsep operasional  seluruh  variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  lebih  rinci dalam Tabel 1 berikut :
Tabel  1 Konsep Operasional Variabel Penelitian
Variabel Konsep Variabel Program Keluarga Harapan (PKH) Data  berdasarkan  SUSENAS  KOR  RT Provinsi Gorontalo Keterangan (R2203) : dimana KPM = 1 dan Non  KPM = 5. Berdasarkan  Kuesioner  Susenas  Kor RT, BPS, 2023. Bantuan Pangan Non  Tunai (BPNT) Data  berdasarkan  SUSENAS  KOR  RT Provinsi Gorontlo Keterangan (R2207) : dimana  KPM  =  1  dan  Non  KPM  =  5. Berdasarkan Kuesioner Susenas Kor RT, BPS, 2023 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Data  berdasarkan  SUSENAS  KOR  RT Provinsi Gorontlo Keterangan (R2202) : dimana  KPM  =  1  dan  Non  KPM  =  5. Berdasarkan  Kuesioner  Susenas  Kor RT, BPS, 2023 Program Indonesia Pintar (PIP) Data  berdasarkan  SUSENAS  KOR  RT Provinsi  Gorontlo  Keterangan  (R616)  : dimana  KPM  =  0  dan  Non  KPM  =  5. Berdasarkan  Kuesioner  Susenas  Kor Individu, BPS, 2023 Bantuan Langsung Data  berdasarkan  SUSENAS  KOR  RT Provinsi Gorontlo Keterangan
Tunai Dana Desa ( BLT- DD) (R2209B):  dimana  KPM  =  1  dan  Non KPM  =  5.  Berdasarkan  Kuesioner Susenas Kor RT, BPS, 2023 Kelompok Desil Berdasarkan  SUSENAS  KOR  KP Provinsi  Gorontalo  dengan  keterangan (KAPITA) dimana Desil 1 = pengeluaran  10%  terendah  (sangat miskin); Desil 2 = pengeluaran 11-20% (miskin); Desil 3 = pengeluaran 21-30% (rentan  miskin);  Desil  4  =  pengeluaran 31-40%  (cukup  miskin)  dan  seterusnya sampai  dengan  desil  10=  pengeluaran 100%.
Karakteris tik wilayah tempat tinggal Data  berdasarkan  SUSENAS  KO  RT provinsi  Gorontalo  dengan  keterangan tempat  tinggal  (R105),  Dimana  1  = Perkotaan, dan 2 = Pedesaan Karakteris tik  status kepemilik an rumah Data  berdasarkan  SUSENAS  KOR  RT provinsi  Gorontalo  dengan  Keterangan Perumahan (R1802) : 1 = Milik sendiri; 2  =  Kotrak/sewa;  3  =  Bebas  sewa;  4  =
Dinas; dan 5 = Lainnya.
“Keterangan” untuk menentukan kelompok  desil  menggunakan  data  SUSENAS KOR KP dengan variabel pengeluaran perkapita perbulan,  dikarenakan  pengeluaran  merupakan representasi  dari  tingkat  kesejahteraan  individu atau  rumah  tangga,  Pengeluaran  mencerminkan kemampuan  individu  atau  rumah  tangga  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  sedangkan  gaji hanya  merupakan  salah  satu  komponen  dari pengeluaran.  Meningat  bahwa desil digunakan untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan  tingkat  kesejahteraan . Sehingga penentuan  kelompok  desil  di  SUSENAS menggunakan  pengeluaran  per  kapita  karena lebih  mudah  diukur,  lebih  akurat,  dan  lebih representatif dari tingkat kesejahteraan dibandingkan  gaji.  Penggunaan  pengeluaran  per kapita  memungkinkan  untuk  mengelompokkan rumah  tangga  secara  konsisten  dan  objektif berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka [9].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  bersifat  kuantitatif dimana  data  yang  dihasilkan  akan  berbentuk angka.  Menurut  [8]  data  kuantitatif  adalah  data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang
diangkakan  (scoring).  Jadi  data  kuantitatif merupakan  data  yang  memiliki  kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan  hasil  penelitian  secara  umum berkaitan dengan kelompok desil dan karakteristik  rumah  tangga  penerima  bantuan sosial.  Bantuan  sosial  Program  Keluarga Harapan,  Bantuan  Pangan  Non  Tunai,  Kartu Keluarga  Sejahtera,  Program  Indonesia  Pintar, dan  Bantuan  Langsung  Tunai-Dana  Desa  yang berada di Provinsi Gorontalo. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan  data  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional  (SUSENAS)  Badan  Pusat  Statistik (BPS) KOR Rumah tangga, KOR Individu, KOR Konsumsi  dan  pengeluaran  Maret  tahun  2023 sebanyak 3.428 rumah tangga.
Analisis crosstabulation bantuan sosial

## Program Keluarga Harapan (PKH)
Untuk  memberikan  gambaran  nyata mengenai  ketepatan  dalam  penyaluran  bantuan sosial  pada  penelitian  ini  berikut  di  tampilkan hasil  uji crosstabulation dengan  menguji Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  berdasarkan kelompok  desil,  menunjukan  bahwa  jumlah rumah  tangga  yang  termasuk  dalam  Kelompok desil 1 yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  terdapat  417  RT  atau  sebesar 39,8% dan untuk yang NON KPM sebanyak 632 RT  atau  sebesar  60,2%.  Untuk  rumah  tangga yang  termasuk  dalam  kelompok  desil  2  yang tergolong  dalam  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) terdapat 199 RT atau sebesar 32,4%, dan untuk  yang  NON  KPM  sebanyak  416  RT  atau sebesar    67,6%,  dan  untuk  RT  yang  temasuk dalam  kelompok  desil  3  yang  tergolong  dalam Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  terdapat  97 RT  atau  sebesar  20,2%,  dan  untuk  yang  NON KPM  terdapat  349  RT  atau  sebesar  78,3%. Sedangkan  masih  terdapat  beberapa  rumah tangga  pada  kelompok  desil  (5,6,7,8,9)  yang tergolong  dalam  Keluarga  Penerima  Manfaat yaitu (23,19,6,4) RT.
Tabel  2 Hasil Uji Crosstabs Program Keluarga Harapan PKH  Berdasarkan Kelompok Desil
Sumber : Data diolah SPSS, 2024.
Hasil  uji crosstabs Karakteristik  rumah tangga  Kelompok  Penerima  Manfaat  KPM  dari Program Keluarga Harapan (PKH), dapat dilihat jelas gambaran  tentang bagaimana karakteristik dari  KPM  PKH,  pada  tabel  4.2  dilihat  bahwa jumlah  KPM  PKH  yang  bertempat  tinggal  di daerah perkotaan sebanyak 204 RT atau sebesar 23,8%  dan  jumlah  KPM  PKH  yang  bertempat tinggal di daerah pedesaan sebanyak 856 RT atau sebesar 76,2% dengan rata rata status kepemilikan rumah yaitu milik sendiri sebanyak 777  RT  atau  sebesar    90,8%,  dan  untuk  rumah tangga  NON  KPM  yang  bertempat  tinggal  di daerah perkotaan sebanyak 927 RT atau sebesar 36%, dan untuk rumah tangga NON KPM yang bertempat  tinggal  di  pedesaan  berjumlah  1645 RT atau sebesar 64%.
Tabel  3 Karatkeristik Wilayah Tempat Tinggal dan Status Kepemilikan Rumah penerima bantuan sosial PKH
Sumber : Data diolah SPSS, 2024.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024.
Jika  dilihat  dari  besar  presentase  KPM dan NON KPM dalam kolompok desil 1,desil 2, desil  2,  dan  desil  4,  menunjukan  bahwa presentase  keluarga  NON  KPM  masih terbilang cukup besar, yang artinya banyak rumah tangga yang  berhak/layak  menjadi  penerima  bantuan PKH,  akan  tetapi  belum  tercatat  sebagai penerima  bantuan  PKH,  dengan  berdasarkan hasil  uji  karakteristik  KPM  PKH  dimana mayoritas  rumah  tangga  NON  KPM  bertempat tinggal di daerah pedesaan yang mengakibatkan kecenderungan  mengakses  informasi  terkait penyaluran  bantuan  sosial  dan  juga  kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian  yang  terjadi  pada  dirinya  dan keluarganya.  Contohnya  ketika  dulu  terdata sebagai  penerima  bantuan  namun  seiring berjalannya  waktu,  yang  bersangkutan memiliki perubahan  tingkat  ekonomi  dari  yang  tidak mampu menjadi mampu tetapi tidak melaporkan perubahan  data  tersebut  kepada  pihak  RT/RW atau kewilayahan sehingga masih terdata sebagai warga  tidak  mampu  yang  harus  mendapat bantuan sedangkan warga yang dulunya mampu namun tidak melaporkan datanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial  PKH.  Sejalan  dengan  penelitian  [10] dimana orang berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak  menerimanya  karena  informasi  hanya diberikan  melalui  jejaring  sosial.  Banyak masyarakat yang mayoritasnya tiggal di pedesaan, tidak tahu cara menggunakan jejaring sosial  dan  pendataan  tidak  dilakukan  secara langsung di lapangan.Jadi pemerintah tidak tahu kondisi  langsungnya,  bagaimana  sebenarnya keadaannya.
Analisis crosstabulation bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran  nyata  tentang  ketepatan  penyaluran Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dengan menggumakan  analisis crosstabs pada  Bantuan Pangan Non Tunai beredasarkan kelompok desil. Hasil uji menunjukkan bahwa RT pada kelompok desil 1 yang tergolong dalam keluarga penerima manfaat  (KPM)  terdapat  452  RT  atau  sebesar 43,1% dan untuk yang NON KPM terdapat 597 RT atau sebesar 56,9% dan RT dalam  kelompok
desil 2 yang tergolong dalam KPM terdapat 225 RT atau sebesar 36,6% dan untuk RT yang NON KPM  terdapat  390  RT  atau  sebesar  63,4%  dan pada kelompok desil 3 jumlah RT KPM yaitu 134 RT  atau  sebesar  30%  dan  RT  NON  KPM  yaitu 312  RT  atau  sebesar  70%.  Sedangkan  masih terdapat beberapa rumah tangga pada kelompok desil  (5,6,7,8,9,10)  yang  tergolong  dalam Keluarga Penerima
Manfaat yaitu (55,35,30,13,4,1) RT.
Tabel  4 Hasil Uji Crosstabs Bantuan Pangan Non Tunai BPNT berdasarkan Kelompok Desil

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024
Hasil  uji crosstabs karakteristi  rumah tangga KPM BPNT  untuk mengetahui gambaran bagaimana  karateristik  RT  yang  menerima Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  hasil  uji menunjukan bahwa jumlah RT KPM BPNT yang bertempat tinggal di daerah perkotaan terdaat 248 RT atau sebesar 24% sedangkan RT KPM yang bertempat  tinggal  di  daerah  pedesaan  terdapat 786 RT atau sebesar 76% dengan rata-rata status kepemilikan  rumah  milik  sendiri  sebanyak  917 RT  atau  sebesar  88,7%  dan  masih  terdapat  115 RT atau sebesar 11,1% dengan status kepemilikan rumah bebas sewa.
Tabel  5 Karatkeristik Wilayah Tempsat Tinggal dan Status Kepemilikan Rumah penerima bantuan sosial BPNT
Sumber : Data diolah SPSS, 2024

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024
Presentase  jumlah  rumah  tangga  KPM BPNT  pada  kolompok  yang  layak  menerima bantuan  sosial  sudah  terbilang  cukup  banyak akan tetapi presentase jumlah rumah tangga NON KPM rata rata berada di atas 50%, dan juga masih terdapat  rumah  tangga  KPM  yang  berada  pada kelompok yang sudah dikatakan sejahtera tetapi masih menerima  bantuan sosial.  Sejalan  dengan penelitian [5] telah menunjukkan bahwa bantuan sosial  BPNT  belum mencapai tujuan  yang tepat karena  ada  orang  yang  tidak  layak  yang  masih terdaftar  dalam  daftar  penerima,  sedangkan mereka  yang  seharusnya  menerimanya  tidak pernah  menerimanya.  Selain  itu,  pembaharuan data penerima belum berjalan dengan baik karena prosesnya  lambat  dan  masih  ada  orang  yang belum menerimanya. Jika berdasarkan karakteristik  rumah  tangga  KPM  BPNT  yang mayoritas  rumah  tangga  bertempat  tinggal  di daerah perdesaan, keterbatasan infrastruktur serta ases informasi menjadi masalah yang harus lebih diperhatikan  karena  dapat  menjadi  hambatan dalam  penyaluran  BPNT  seperti  dalam  hal keterbatasan data yang akurat dan terbaru tentang jumlah  dan  kondisi  masyarakat  miskin  dan rentan. [5] Beberapa masalah penyaluran bantuan BPNT,  yaitu  koordinasi  yang  buruk  antara pemerintah dan pengurus BPNT, dan pemutakhiran  data  yang  tidak  optimal  ketika pemutakhiran  data  sudah  diiput  tetapi  belum menerima bantuan BPNT. Akibatnya, penyaluran bantuan tidak dapat optimal.
Analisis  crosstabulation  bantuan  sosial  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS)  merupakan  bantuan  non  tunai  yang dikelola  oleh  Kementerian  Sosial  Republik
Indonesia melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu, anak yatim dan lansia,  setiap  keluarga  yang  memiliki  Kartu Keluarga Sejahatera (KKS) mendapatkan bantuan  dana  Rp.  200  ribu  per  bulan,  kartu  ini akan  diisi  setiap  2  bulan  sekali  dan  dapat dicairkan  melalui  Bank  yang  telah  ditetapkan.
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  terus  berusaha meningkatkan  ketepatan  penyaluran  KKS  agar program  ini  dapat  menjangkau  masyarakat miskin dan rentan secara tepat sasaran. Gambaran tentang  ketepatan  penyaluran  bantusan  sosial menunjukan terjadi ketidaksesuaian data, dimana presentase jumlah rumah tangga NON KPM yang berada pada kelompok desil 1, desil 2,dan desil 3 rata rata berada di atas 50% yang artinya masih banyak rumah tangga yang berhak/layak menjadi penerima  bantuan  tetapi  masih  belum  menjadi penerima bantuan, hal ini menunjukan kekurangan dalam proses validasi dan verifikasi data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan.
Gambaran tentang ketepatan penyaluran bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dapat dilihat pada hasil uji crosstabs KKS berdasarkan kelompok  desil,  hasil  uji  menunjukan  bahwa rumah  tangga  pada  kelompok  desil  1  yang tergolong  dalam  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  terdapat  377  atau  sebesar  35,9% sedangkan  pada  rumah  tangga  NON  KPM terdapat  672  RT  atau  sebesar  64,1%,dan  untuk rumah  tangga  pada  kelompok  desil  2  yang tergolong  dalam  Keluarga  Penerima  Manfaar (KPM)  terdapat  200  RT  atau  sebesar  32,5% sedangkan rumah tangga NON KPM terdapat 415 RT atau sebesar 67,5%, dan unruk rumah tangga pada  kelompok  desil  3  yang  tergolong  dalam Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) terdapat 125 RT  atau  sebesar  28%,  sedangkan  runah  tangga NON  KPM  terdapat  321  RT  atau  sebesar  72%. Sedangkan  masih  terdapat  beberapa  rumah tangga  pada  kelompok  desil  (5,6,7,8,9,10)  yang tergolong  dalam  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) yaitu (47,31,18,12,7,2) RT.
Tabel 6 Hasil Uji Crosstabs Kartu Keluarga Sejahtera KKS Berdasarkan Kelompok Desil

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024
Berikut  hasil  uji crosstabs Karakteristik rumah  tangga  Kelompok  Penerima  Manfaat KPM  dari  Kartu  Keluarga  Sejahtera    (KKS), dapat dilihat jelas gambaran  tentang bagaimana karakteristik  dari  KPM  KKS,  pada  tabel  4.6 jumlah  RT  yang  tergolong  dalam  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertempat tinggal di daerah perkotaan terdapat 252 RT atau sebesar 28,6%  sedangkan  untuk  RT  yang  tinggal  di daerah pedesaan yaitu 629 RT atau sebesar 71,4% dengan rata-rata status kepemilikan rumah milik sendiri sebanyak 778 RT atau sebesar 88,3% dan juga masih terdapat rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bebas sewa sebanyak 102 RT atau sebesar 11,6% .
Tabel  7 Karatkeristik Wilayah Tempat Tinggal dan Status Kepemilikan Rumah penerima bantuan sosial KKS
Sumber : Data diolah SPSS, 2024

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024
Berdasarkan Karakteristik rumah tangga KPM  KKS  mayoritas  KPM  KKS  secara  umum telah  memiliki  rumah  sendiri  sehingga  dapat mengurangi  pengeluaran,  mayoritas  KPM  KKS bertempat  tinggal  didaerah  pedesaan,  meskipun sudah memiliki rumah sendiri akan tetapi belum menjamin  untuk  dapat  medapatkan  akses informasi terkait bantuan sosial PKH. Berdasarkan  hasil  penelitian  [11]  Realitas dilapangan  menunjukkan  komunikasi  dalam bentuk  sosialisasi  belum  secara  menyeluruh kepada  masyarakat  dari  hasil  wawancara ditemukan meskipun sosialisasi telah dilaksanakan di Kantor Desa, tetapi bukan untuk mensosialisasikan  terkait  persyaratan  penerima bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera,  tetapi sosialisasi  dilakukan  bagi  mereka  yang  telah mendapatkan bantuan KKS, sehingga sebahagian masyarakat  tidak  mengetahui  adanya  proram bantuan,  dan  temuan  dilapangan  pendataan penerima  bantuan  dilakuakan  secara  subjektif, sehingga  ada  masyarakat  yang  tidak  harusnya menerima  bantuan,  tetapi  tidak  terdata,  dan sebaliknya, ada penerima bantuan yang termasuk kalangan mampu tetap menerima bantuan KKS. Pihak terkait penyelenggara penyaluran bantuan kartu  keluarga  sejahtera  disebabkan  beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan  lambannya  aparat  desa  dalam  melakukan validasi  sehingga  penentuan  masyarakat  yang menerima  bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS)  diambil  berdasarkan  BDT  (Basis  Data Terpadu)  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Analisis crosstabulation bantuan sosial Program Indinesia Pintar (PIP)
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  adalah salah  satu  program  nasional  yang  tercantum dalam  RPJMN  2015-2019  (Bappenas,  2014) sebagai bentuk perwujudan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program  Indonesia  Pintar  diharapkan  dapat meningkatkan  akses  bagi  anak  usia  6  sampai dengan  21  tahun  untuk  mendapatkan  layanan

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319
pendidikan  sampai  tamat  satuan  pendidikan menengah  dan  mencegah  peserta  didik  dari kemungkinan putus sekolah (drop-out).
Untuk  melihat  gambaran  bagaimana ketepatan  penyaluran  bantuan  sosial  PIP  di provinsi  gorontalo  dilihat  dari  hasil  analisis dimana dari 3.428 rumah tangga yang merupakan rumah  tangga  Kelompok  Penerima  Manfaat (KPM)  sebanyak  3,171  (92,5%)  RT  dan  NON KPM  sebanyak  257  (25,2%)  RT,  berdasarkan kelompok desil, pada kelompok desil 1 RT yang tergolong  dalam  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  terdapat  966  RT  atau  sebesar  92,1% sedangkan pada  RT  NON KPM  terdapat  83  RT atau sebesar 7,9% pada kelompok desil 2 rumah tangga yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  terdapat  565  RT  atau  sebesar 91,9%  sedangkan  pada  RT  NON  KPM  terdapat 50  RT  atau  sebesar  8,1%  dan  pada  kelompok desil 3 yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  terdapat  415  RT  atau  sebesar 93,0%  sedangkan  pada  RT  NON  KPM  terdapat 31  RT  atau  sebesar  7,0%.  Akan  tetapi  masih terdapat  beberapa  RT  dalam  kelompok  desil (5,6,7,8,9,10)  yang  tergolong  dalam  Keluarga Penerima Manfaat yaitu sebanyak (251, 201, 165, 136, 99, 49) RT.
Tabel  8 Hasil Uji Crosstabs Program Indonesia Pintar PIP Berdasarkan Kelompok Desil
Sumber : Data diolah SPSS, 2024 Berikut  hasil  uji crosstabs Karakteristik rumah  tangga  Kelompok  Penerima  Manfaat KPM dari Program Indonesia Pintar  (PIP), dapat dilihat  jelas  gambaran    tentang  bagaimana karakteristik dari KPM PIP, pada tabel 4.8 jumlah RT  yang  tergolong  dalam  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) yang bertempat tinggal di daerah perkotaan  terdapat  1046  RT  atau  sebesar  33,% sedangkan  untuk  RT  yang  tinggal  di  daerah
pedesaan  yaitu  2125  RT  atau  sebesar  67,0% dengan rata-rata status kepemilikan rumah milik sendiri  sebanyak  2771  RT  atau  sebesar  87,4% dan  juga  masih  terdapat  rumah  tangga  dengan status  kepemilikan  rumah  bebas  sewa  sebanyak 368 RT atau sebesar 11,6%.
Tabel  9  Karatkeristik Wilayah Tempat Tinggal dan Status Kepemilikan Rumah penerima bantuan sosial PIP
Sumber : Data diolah SPSS, 2024

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024
Jumlah  rumah  tangga  yang  termasuk dalam kelompok penerima manfaat (KPM) untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terbilang sangat tinggi  dari  pada  bantuan sosial  yang lain dengan  jumlah  sebanyak  3.171  RT  dengan presentase  sebesar  92,5%.  Hal  ini  dikarenakan jumlah  pelajar  di  provinsi  gorontalo  meningkat tiap  tahunnya  dengan  serta  tranparansi  program PIP banyak tersedia di berbagai platfrom online PIP.  Tidak  sepenuhnya  benar  bahwa  Program Indonesia Pintar (PIP) khusus untuk masyarakat miskin.  Meskipun  fokus  utama  PIP  adalah membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin dan  rentan  miskin  agar  dapat  terus  bersekolah, program  ini  juga  terbuka  bagi  peserta  didik dengan  pertimbangan  khusus,  seperti:  Peserta Didik pemegang KIP; Peserta Didik dari keluarga

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319
miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: Peserta Didik dari keluarga  peserta  Program  Keluarga  Harapan; Kartu  Keluarga  Sejahtera;  Peserta  Didik  yang terkena  dampak  bencana  alam;  Peserta  Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; Peserta pada lembaga kursus atau  satuan  pendidikan  nonformal  lainnya;  dan juga Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran dapat  diusulkan  oleh  sekolah,  sanggar  kegiatan belajar,  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat, lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan,  atau pemangku kepentingan.
Berdasarkan penelitian [12] program PIP sudah memenuhi indikator efektivitas kebijakan. Dinilai  dari  tercapainya  tujuan  yaitu  membantu siswa dalam memperoleh kebutuhan pendidikan dan  mengurangi  angka  putus  sekolah  serta sasaran  program  yang  tepat  yaitu  peserta  didik yang kurang mampu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketepatan penyaluran PIP, dikarenakan  masih  banyak  KPM  yang  berada pada  kolompok  yang  sudah  bisa  dikatakan sejahtera  tetapi  masih  tercatat  sebagai  penerima bantuan  PIP,  sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi dan  validasi  data  unruk  menentukan  penerima bantuan PIP.
Analisis crosstabulation bantuan sosial Bantuan  Langsung  Tunai-Dana  Desa  (BLT- DD)
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-DD)  adalah  program  pemerintah  yang memberikan  bantuan  tunai  kepada  keluarga miskin  di  desa  untuk  membantu  mereka  dalam menghadapi  dampak  pandemi  COVID-19. Program ini menggunakan Dana untuk BLT-DD bersumber  dari  Dana  Desa  yang  dialokasikan minimal  10%  dan  maksimal  25%.  Untuk memberikan  gambaran  nyata  mengenai  analisis ketepatan dalam penyaluran bantuan sosial pada penelitian  ini  berikut  di  tampilkan  hasil  uji crosstabulation dengan menguji Bantuan Langsung  Tunai  Dana-  Desa  (BLT-DD) berdasarkan kelompok desil, menunjukan bahwa jumlah  rumah  tangga  yang  termasuk  dalam Kelompok desil 1 yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdapat 200 RT atau sebesar  19,1%  dan  untuk  yang  NON  KPM sebanyak  849  RT  atau  sebesar  80,9%.  Untuk
rumah  tangga  yang  termasuk  dalam  kelompok desil 2 yang tergolong dalam Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  terdapat  114  RT  atau  sebesar 18,5%, dan untuk yang NON KPM sebanyak 501 RT  atau  sebesar    81,5%,  dan  untuk  RT  yang temasuk dalam kelompok desil 3 yang tergolong dalam  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) terdapat  73  RT  atau  sebesar  16,4%,  dan  untuk yang  NON  KPM  terdapat  373  RT  atau  sebesar 83,6%.  Sedangkan  masih  terdapat  beberapa rumah tangga pada kelompok desil (5,6,7,8,9,10) yang  tergolong  dalam  Keluarga  Penerima Manfaat yaitu (39,28,21,17,4,1) RT.
Tabel  10 Hasil Uji Crosstabs Bantuan Langsung Tunai Desa BLT Desa Berdasarkan Kelompok Desil
Sumber : Data diolah SPSS, 2024 Hasil  uji crosstabs Karakteristik  rumah tangga  Kelompok  Penerima  Manfaat  KPM  dari Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa  (BLT-DD), dapat dilihat jelas gambaran  tentang bagaimana karakteristik dari KPM BLT-DD, pada tabel 4.10 jumlah  RT  yang  tergolong  dalam  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertempat tinggal di daerah perkotaan terdapat 86 RT atau sebesar 15,6%  sedangkan  untuk  RT  yang  tinggal  di daerah pedesaan yaitu 466 RT atau sebesar 84,4% dengan rata-rata status kepemilikan rumah milik sendiri sebanyak 480 RT atau sebesar 87,0% dan juga masih terdapat rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bebas sewa sebanyak 70 RT atau sebesar 13,7%.
Tabel  11 Karatkeristik Wilayah Tempat Tinggal dan Status Kepemilikan Rumah penerima bantuan sosial BLT-DD
Sumber : Data diolah SPSS, 2024

## Sumber : Data diolah SPSS, 2024
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa presentase  jumlah  rumah  tangga  KPM  Pada kelompok yang layak menerima masih terbilang cukup  kecil  dibandingkan  presentase  rumah tangga  NON  KPM,  dan  juga  masih  terdapat rumah  tangga  pada  kelompok  yang  sudah  tidak layak  menerima  bantuan  atau  sudah  dikatakan tidak miskin tetapi masih menerima bantuan. Hal ini  menunjukan  adanya  ketidakakuratan  data dalam  pemilihan  penerima  bantuan,  sejalan dengan  [13]  yang  menyimpulkan  bahwa penggunaan  standarisasi  penerima  BLT  Dana Desa masih dikatakan menyusahkan masyarakat dengan  kriteria  yang  ditentukan,  padahal  secara umum  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi gorontalo meningkat tiap tahunnya yang artinya tingkat kesejahteraan rumah tangga tiap tahunnya membaik,  apabila  pemilihan  penerima  bantuan masih teteap menggunakan kriteria tersebut maka program  BLT-DD  tidak  dapat  berjalan  dengan efektif  dan  tersalurkan  dengan  baik,  seharusnya pemerintah terkait pelaksana penyaluran bantuan melakukan evaluasi kembai terhadap validasi dan verifikasi data penerima bantuan.

## Hasil uji crosstabs Jenis Bantuan Sosial Berdasarkan Kelompok Desil
Dari  hasil  uji crosstabs Dapat  dilihat gambaran  tentang  jumlah  dan  presentase  dari rumah  tangga  KPM  dan  rumah  tangga  NON KPM  baik  itu  pada  kelompok  yang  berhak menjadi  penerima  bantuan  atau  rumah  tangga miskin yaitu pada kolompok desil (1-4)dan yang sudah  tidak  berhak  menrima  bantuan  atau  bisa dikatakan  sebagai  rumah  tangga  tidak  miskin yaitu  pada  kelompok  desil  (5-10),  tabel  4.11 Menunjukan bahwa masih banyak rumah tangga KPM  pada  kelompok  yang  sudah  tidak  berhak menerima bantan sosial pada semua jenis bantan sosial,  dan  juga  masih  banyak  rumah  tangga NON KPM pada kelompok yang berhak menjadi penerima  bantuan  sosial  pada  bantuan  PKH, BPNT,  KKS,  BLT-DD,  berbeda  pada  jenis bantuan PIP yang presentase rumah tangga NON KPM  pada  kelompok  yang  berhak  menerima bantuan yang terbilang sedikit dibandingkan jenis bantuan lainnya.
Tabel  12 Hasil Uji Crosstabs Jenis Bantuan Sosial Berdasarkan Kelompok Desil
Sumber : Data diolah SPSS, 2024

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  di  atas  maka  ketepatan  penyaluran bantuan  sosial  di  Provinsi  Gorontalo  dengan kelompok  desil  dapat  diihat  gambaran  pada kelompok  yang  layak menerima  bantuan  bahwa presentase  jumlah  rumah  tangga  KPM  masih terbilang  kecil  dibandingkan  dengan  presentase rumah  tangga    NON  KPM  pada  beberapa  jenis bantuan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS),  dan  Banruan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD),  hal  ini

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1319
menunjukan  bahwa  masih  tumpang  tindihnya data  penerima  bantuan  sosial  dengan  bantuan sosial  lainnya,  data  yang  digunakan  untuk menentukan  penerima  bantuan  masih  belum akurat/sesuai dengan data kondisi rumah tangga yang  sekarang,  dan  juga  masih  kurangnya kesadaran masyarakat tekait keadaan ekonominya, meski mayoritas masyarakat bertempat  tinggal  di  pedesaan  dan  juga  sudah memiliki  rumah  sendiri.  Berbeda    pada  jenis bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dimana presentase jumlah rumah tangga  KPM terbilang lebih  besar  dibandingkan  rumah  tangga  NON KPM.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran  bantuan  sosial  berdasarkan  data Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS) dikatakan tidak tepat sasaran pada jenis bantuan Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS),  dan  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (BLT-DD),  berbeda  dengan  jenis bantuan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  yang dikatakan tepat sasaran.
Penelitian ini memiliki batasan penelitian pada  data  yang  digunakan,  penelitian  ini  hanya melakukan analisis data berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Meskipun  SUSENAS  merupakan  sumber  data yang  penting  untuk  berbagai  analisis  dan perumusan kebijakan, perlu diketahui bahwa data tersebut memiliki beberapa batasan, antara lain: 1. Kesalahan Pengukuran:
Kesalahan yang terjadi karena ketidakjujuran, kekeliruan ingatan, atau ketidakpahaman  responden  terhadap  pertanyaan survei.  Kesalahan  yang  terjadi  karena  kelalaian atau  ketidaktelitian  enumerator  dalam  mencatat jawaban    responden.  Kesalahan  yang  terjadi selama proses pengolahan data, seperti kesalahan entri data atau pemrograman.
2. Bias Sampel:
Sampel  rumah  tangga  yang  tidak mewakili  populasi secara keseluruhan,  sehingga hasil  survei  mungkin  tidak  akurat.  Terjadinya kelalaian  dalam  pendataan  beberapa  rumah tangga, sehingga hasil survei mungkin meremehkan  kondisi  sebenarnya.  Terjadinya pendataan  rumah  tangga  yang  tidak  seharusnya
masuk  dalam  sampel,  sehingga  hasil  survei mungkin melebih-lebihkan kondisi sebenarnya.

## 5. REFERENSI
[1] E.
Adawiyah,
“Kemiskinan_Dan_Penyebabnya,” vol. 1, no. April, pp. 43–50, 2020.
[2] I. Y. Prasada, T. F. M. Yulhar, and T. A. Rosa,  “Determinants  of  poverty  rate  in Java Island: Poverty alleviation policy,” J.
Ekon.  Pembang. ,  vol.  18,  no.  2,  pp.  95– 104, 2020, doi: 10.29259/jep.v18i2.11664. [3] S. Rassanjani, A. Harakan, P. Pintobtang, and K. Jermsittiparsert, “Social protection system  to  reduce  poverty  in  a  natural resource  rich  country:  Towards  the success  of  the  sustainable  development goals,” Int.  J.  Innov.  Creat.  Chang. ,  vol. 7, no. 8, pp. 104–126, 2019.
[4] D. Ferezegia, “Analisis Tingkat
Kemiskinan,” J. Sos. Hum. Terap. , vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2018, [Online]. Available: http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/js ht/article/download/6/1
[5] S.  Rahman,  E.  Rachman,  and  L.  Van Gobel,  “Efektivitas  Proses  Penyaluran
Program BPNT Di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo,” vol. 4, pp. 1387–1395, 2024. [6] Z.  Abidin,  U.  Ashari,  and  S.  S.  Djafar,
“EFEKTIVITAS DISTRIBUSI PROGRAM  BANSOS  BERAS  PERUM BULOG  CABANG  GORONTALO  DI MASA  PANDEMI  COVID-19  (Studi Kasus  Distribusi  Beras  di  Kecamatan Kota  Barat  Kota  Gorontalo  Provinsi Gorontalo),” J. Pengabdi. Masy.
Pemberdayaan,  Inov.  dan  Perubahan , vol.  2,  no.  5,  pp.  221–229,  2022,  doi: 10.59818/jpm.v2i5.257.
[7] R. Yunika and R. Shella, “Analisis Sistem Penyaluran  Dana  Bantuan  Sosial  Akibat Corona  Virus  Desease  (  Covid  -19  )  Di Provinsi  Gorontalo  Abstrak,” Yume    J. Manag. , vol. 4, no. 3, pp. 157–164, 2021.
[8] M.  I.  Fardian,  “Karakteristik  Demografi Dan  Sosial-Ekonomi  Penerima  Manfaat Bantuan  Pangan  Rastra  Dan  Bpnt  Di Indonesia,” J. Menara Ekon.  Penelit. dan
Kaji.  Ilm.  Bid.  Ekon. ,  vol.  8,  no.  2,  pp. 136–151, 2022,
doi:
10.31869/me.v8i2.3397. [9] Badan  Pusat  Statistik,  “Badan  Pusat Statistik.”  Accessed:  Nov.  24,  2023.
[Online].
Available:
https://www.bps.go.id/subject/23/kemiski nan-dan-ketimpangan.html
[10] F.  Mootalu,  “Penetapan  Penerima Program  Bantuan  Pkh  Lansia  Di  Desa Iloponu  Kecamatan  Tibawa  Kabupaten Gorontalo  Skripsi,”  vol.  3,  pp.  3733–
3740, 2023.
[11] Ulfa,  “Implementasi  Kebijakan  Program Kartu  Keluarga  Sejahtera  Kabupaten Luwu,” J.  I  La  Galigo|  Public  Adm.  J. ,
vol. 3, no. 2, pp. 52–57, 2020.
[12] J.
Fakhirah and L. Agustino, “EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM  INDONESIA  PINTAR  DI SMKN  1  LEMBAH  MELINTANG KABUPATENPASAMAN
BARAT,”
vol. 15, no. 2, pp. 173–187, 2023.
[13] N. Suparman, G. Washillah, and T. Juana,
“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  Bagi Masyarakat  Miskin  Terdampak  Covid- 19,” J. Dialekt. J. Ilmu Sos. , vol. 19, no. 2, pp. 44–60, 2021, doi:
10.54783/dialektika.v19i2.6.