Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)
Implementation of PSAK 46 on Income Tax (Study at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)
Heri Susanto 1 , Crescentiano Agung Wicaksono 2 , Ajeng Putri Ramadani 3
1,2,3 Politeknik YKPN Yogyakarta Correspondence : herisusanto303@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berdasarkan ketentuan pada Pernyataan Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan metode analisis data gabungan antara analisis data deskriptif dan analisis  data  kuantitatif  agar  menghasilkan  laporan  yang  lebih  rinci  dalam  menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan  beberapa  penerapan  yang  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  46  diantaranya  adalah  PT Pembangunan  Jaya  Ancol  Tbk  telah  menerapkan  PSAK  No.  46  mengenai  Pajak  Penghasilan  atas pengakuan  beban  pajak  sesuai  dengan  alenia  05,  perusahaan  juga  telah  melakukan  perhitungan mengenai  transaksi  atau  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  penghasilan  komprehensif  lain  yang tidak diperhitungkan diluar perhitungan laba rugi sesuai  dengan  PSAK No. 46 alenia  05, pengakuan selisih  pajak  dari  pajak  terutang  dan  pajak  periode  berjalan  sebagai  aset,  pengakuan  manfaat  yang lebih  besar sebagai liabilitas pajak tangguhan dan ketentuan saling  hapus atau pengampunan pajak yang  sesuai  dengan  ketentuan  PSAK  No.  46.  Namun  perusahaan  belum  memperlakukan  dana sumbangan  maupun  hibah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  penerapan  yang  ada  pada  PSAK  No.  46 mengenai  pajak  penghasilan  pada  alenia  33,  selain  itu  tidak  semua  laporan  keuangan  pada  PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak mencantumkan informasi mengenai pajak yang dihapuskan pada periode tersebut.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PSAK No. 46, Laporan Keuangan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  Income  Tax  at  PT  Pembangunan  Jaya  Ancol  Tbk based  on the provisions of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.  46 Income Tax.  The  researcher  used  a  combined  data  analysis  method  between  descriptive  data  analysis  and quantitative  data  analysis  in  order  to  produce  a  more  detailed  report  in  describing,  analyzing  and interpreting the data. Based on the results of the research that has been done, the researchers found several applications that were in accordance  with PSAK No. 46 of them are PT Pembangunan Jaya Ancol  Tbk  which  has  implemented  PSAK  No.  46  regarding  Income  Tax  on  the  recognition  of  tax expense  in  accordance  with  paragraph  05,  the  company  has  also  calculated  transactions  or  events related to other comprehensive income that are not calculated outside the calculation of profit or loss in accordance with PSAK No. 46 paragraph 05, recognition of tax difference from tax payable and tax for the period as an asset, recognition of the larger benefit as deferred tax liability and provisions for offset or  tax  amnesty  in  accordance  with  the  provisions  of  PSAK  no.  46.  However,  the  company  has  not treated  donations  or  grants  in  accordance  with  the  provisions  and  implementation  of  PSAK  No.  46 regarding income tax in paragraph 33, apart from that, not all financial statements at PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk do not include information on taxes written off during that period.
Keywords: Income Tax, PSAK No. 46, Financial Statements

## PENDAHULAN
Pemungutan pajak oleh pemerintah ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan memiliki sifat yang memaksa (Mardiasmo,2019). Meskipun manfaat dari pemungutan pajak ini tidak dapat dirasakan secara  langsung  namun  dapat  dipastikan  bahwa  Pajak  Penghasilan  ini  akan  digunakan  untuk kepentingan  bangsa  serta  kemakmuran  seluruh  warga  negara  (Waluyo,  2017).  Setiap  perusahaan yang  tercatat  pada  BEI  atau  Bursa  Efek  Indonesia  tentunya  merupakan  entitas  yang  wajib membayarkan Pajak Penghasilan(PPh) kepada pemerintah.
Pengertian  dari  Pajak  Penghasilan(PPh)  sendiri  adalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh orang pribadi atau badan atas laba dari pendapatan  usaha  dalam  periode waktu tertentu (PSAK 46, revisi 2015). Penyajian pajak penghasilan di Indonesia harus didasarkan dengan ketentuan-ketentuan pajak yang ada, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Namun meskipun telah ditetapkan ketentuan mengenai perpajakan, masih terdapat perbedaan mengenai  perhitungan  laba  menurut  akuntansi  dan  laba  menurut  fiskal.  Hal  ini  menyebabkan perbedaan besar laba sebelum pajak yang akan digunakan dalam pembukuan dengan besarnya laba kena  pajak  untuk  kepentingan  menghitung  nominal  pemungutan  pajak.  Kerana  hal  tersebut  terbitlah PSAK  46  mengenai  Pajak  Penghasilan  (Kusmala  dan  Hastoni,  2014).  Perlunya  pedoman  dan ketentuan PSAK 46 ini adalah untuk mengatur penerapan Pajak Penghasilan supaya tidak terjadi salah saji  maupun  kesalahan  perhitungan  dalam  membuat  Laporan  Keuangan.  Selain  itu,  pada  Standar Akuntansi  Keuangan  ini  perusahaan  harus  mengakui  pajak  tangguhan  dan  membagi  beban  pajak menjadi  2  yaitu  pajak  kini  dan  pajak  tangguhan  (PSAK  46,  revisi  2015).  Pernyataan  SAK  ini  telah dikeluarkan oleh salah satu kelompok akuntan yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa disebut dengan IAI.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (revisi 2015), seluruh pendapatan yang merupakan laba kena pajak baik penjualan yang didapatkan dari penjualan di luar negeri dan penjualan di dalam negeri merupakan pendapatan-pendapatan yang diakui dalam pajak penghasilan. Selain itu pendistribusian  kepada  entitas  pelapor  atas  potongan  pajak  terutang  dari  entitas  non-korporasi  dan entitas  anak  juga  termasuk  dalam  perhitungan  pendapatan  pajak.  Dalam  PSAK  46  juga  dijelaskan mengenai pendapatan-pendapatan yang dipungut dari Wajib Pajak.
Pendapatan atas laba kena pajak yang diakui sebagai pajak penghasilan yang akan dipungut dari  wajib  pajak  menurut  PSAK  46  adalah  pajak  penghasilan  pada  tahun  berjalan  dan  tahun sebelumnya yang masih terutang, Apabila total pajak yang terutang lebih kecil dari yang  dibayarkan untuk tahun tersebut, maka sisa dari total tersebut akan diakui sebagai aset (PSAK 46, revisi 2015) Penelitian yang sama terkait penerapan PSAK 46  dilakukan  oleh Wulansari (2020)  pada  PT Siloam International Hospital Tbk, Anggi Puspita Harum dan Syamsuddin (2021) pada PT Adhi Karya Tbk, dan Mentari BR Tarigan (2020) pada PT Silkargo. Namun, belum ada penelitian pada perusahaan jasa yang menjalankan usahanya dalam sektor pariwisata, yaitu pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Sehingga penulis minat untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk”

## LANDASAN TEORI Pajak
Pajak  Penghasilan  menjadi  pungutan  yang  wajib  dibayarkan  oleh  penduduk  kepada  negara atas pendapatan yang didapat dari usaha, kepemilikan barang, transaksi jual-beli, hadiah, dan lain-lain yang  termasuk  dalam  pendapatan  kena  pajak  atas  transaksi  diluar  negeri  maupun  didalam  negeri dalam suatu periode tertentu. Atas pungutan pajak tersebut perusahaan tidak dapat merasakan secara langsung  timbal  baliknya  namun  dapat  dipastikan  bahwa  pungutan  ini  digunakan  untuk  kepentingan seluruh  penduduk.  Pajak  merupakan  sumbangan  yang  harus  diserahkan  kepada  negara  oleh  wajib pajak  dan  memiliki  sifat  memaksa  atas  dasar  UU,  serta  timbal-balik  atau  manfaat  atas  sumbangan tersebut  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung,  sumbangan  ini  akan  digunakan  bagi  kepentingan negara  bagi  sebesar-besarnya  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat.  (UU  No.  28,  2007).  Iuran  atas
kekayaan  orang  pribadi  kepada  kas  negara  atau  badan  yang  didasarkan  dari  Undang-Undang  dan memiliki sifat memaksa dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. (Soemitro, 2011) Pajak  merupakan  pungutan  untuk  negara  (yang  dipaksakan)  dalam  satu  periode  dan  yang masih terutang oleh wajib pajak. Pembayaranya harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, dan tidak dapat dirasakan timbal-baliknya serta memiliki tujuan sebagai alat pembayaran umum yang memiliki kontak langsung dengan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2016) Berdasarkan pendapat-pendapat diatas definisi pajak dapat disimpulkan menjadi, iuran yang dipungut atas  pendapatan  dan  didasarkan  pada  peraturan  pada  Undang-Undang.  Kontribusi  ini  memiliki  sifat yang memaksa dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi pembayar pajak, iuran ini memiliki tujuan untuk keperluan pemerintah.

## Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan
Akuntansi  keuangan  menurut  Kieso,  Weygandt  dan  Warfield  (2016)  adalah  kegiatan mengidentifikasi,  mencatat  serta  mengkomunikasikan  sebuah  peristiwa  ekonomi  yang  memberi pengaruh  kepada  pihak-pihak  yang  berhubungan.  Proses  ini  berawal  dari  mengidentifikasi  kejadian ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan usaha suatu organisasi, setelah diidentifikasi kemudian dicatat  atas  kejadian  ekonomi  tersebut.  Dicatat  secara  kronologis,  urut  dan  sistematis.  Kemudian  di akhir  periode  catatan  yang  sistematis  ini  dilaporkan  atau  dikomunikasikan  kepada  pihak-pihak  yang berhubungan dalam bentuk laporan keuangan.
Menurut  International  Financial  Reporting  Standards  (2020),  Laporan  Keuangan  adalah sebuah catatan yang disusun atas dasar informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga seperti kreditur, investor, dan masyarakat umum untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Sesuai PSAK No. 1 (2015) pengertian laporan keuangan adalah sebuah penyajian kinerja keuangan yang disajikan secara teratur dan dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai sarana  penentuan  keputusan  ekonomi.  Sedangkan  Menurut  (Kieso,2017)  Laporan  keuangan merupakan  catatan  tertulis  yang  berisikan  informasi,  kinerja  dan  sejarah  perusahaan  dan  digunakan sebagai sarana komunikasi dari perusahaan  kepada pihak ketiga untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan  tersebut.  Menurut  PSAK  No.  1  (2015)  Terdapat  5  laporan  keuangan  inti  supaya  dapat dinyatakan sebagai laporan keuangan yang lengkap, diantaranya adalah:
1. Laporan Posisi Keuangan
Menurut  Munawir  (2014),  Laporan  posisi  keuangan  adalah  laporan  yang  dicatat  secara sistematis dan harus memiliki elemen aktiva, liabilitas dan ekuitas.
a. Aktiva adalah hasil atas kegiatan ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang terjadi  dimasa  lalu  dan  akan  digunakan  oleh  perusahaan  dimasa  yang  akan  datang untuk kegiatan operasional, investasi dan pendanaan. Untuk aktiva lancar hanya dapat dipakai  dalam  jangka  waktu  kurang  dari  1  tahun  sedangkan  aktiva  tetap  dapat digunakan lebih dari 1 tahun, Marcellia (2017).
b. Liabilitas menurut Munawir (2014)  adalah semua hutang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan  akibat  pinjaman  dari  perusahaan  lain  yang  digunakan  untuk  tambahan modal  dan  harus  dipenuhi  atau  dibayarkan  oleh  perusahaan  dimasa  yang  akan datang.
c. Ekuitas menurut IAI (2002) adalah modal yang dimiliki perusahaan yang berasal dari dana  pemilik  perusahaan.  Dana  ini  merupakan  dana  bersih  yang  telah  dikurangi dengan seluruh kewajibannya
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi menurut Sirait (2017) adalah sebuah laporan keuangan yang dicatat setiap akhir  periode  yang  menginformasikan  mengenai  laba  atau  rugi  sebuah  perusahaan.  Jika pendapatan lebih tinggi dari biaya perusahaan memperoleh keuntungan, jika pendapatan lebih rendah dari biaya perusahaan akan menderita kerugian.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas atau Modal
Laporan Perubahan Ekuitas menurut Sodikin dan Riyono (2014) adalah sebuah catatan yang menunjukan  informasi  mengenai  perubahan  ekuitas  akibat  kegiatan  operasi  dan  kegiatan transaksi dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham baik pembagian dividen maupun pengambilan kas untuk kepentingan pribadi pemilik usaha atau biasa disebut prive.
4. Laporan Perubahan Posisi Keuangan (berupa laporan arus kas) Laporan  arus  kas  menurut  Rudianto  (2019)  adalah  catatan  atau  laporan  yang  menunjukan informasi  mengenai  pendapatan  dan  pengeluaran  kas  untuk  jangka  waktu  tertentu,  yang menunjukan kegiatan pengeluaran dan pemasukan kas suatu perusahaan yang dicatat secara sistematis.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015) adalah catatan yang memberikan tambahan  informasi  tentang  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  laporan  keuangan,  laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang tidak memenuhi persyaratan laporan keuangan.
Laporan  keuangan  menurut  Sujarweni  (2017)  harus  memenuhi  syarat-syarat  diantaranya  sebagai berikut:
1. Mudah  dipahami,  Artinya  informasi  dalam  laporan  keuangan  harus  dapat  dimengerti  oleh pemakai laporan keuangan.
2. Relevan,  Artinya  informasi  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  peristiwa  yang  terjadi  pada sebuah perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pemakai.
3. Keandalan Artinya laporan keuangan harus akurat dan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi dalam laporan keuangan
4. Mempunyai  daya  uji,  Artinya  sebuah  laporan  keuangan  harus  sesuai  dengan  kebijakan akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga dapat diperiksa validitasnya.
5. Netral,  Artinya  laporan  keuangan  harus  disusun  untuk  kepentingan  umum  dan  tidak diperkenankan memihak kepentingan perusahaan.
6. Lengkap, Artinya sebuah perusahaan harus disusun secara lengkap, urut dan sistematis.

## Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal
Dalam  membuat  laporan  keuangan  komersial  perusahaan  menggunakan  dasar-dasar  yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan dengan tujuan untuk mengetahui laba/rugi  perusahaan menurut komersial. Sedangkan Undang-Undangan Perpajakan adalah acuan dalam membuat laporan keuangan  Fiskal  dengan  tujuan  untuk  mencari  besarnya  pajak  yang  akan  dipungut  oleh  fiskus. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan komponen pendapatan, metode, biaya dan cara perhitungan persediaan (Fitria,2017)

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  merupakan  Pernyataan  mengenai  standar atau  pedoman  akuntansi  keuangan  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan (DSAK) yang merupakan sub anggota yang  dibentuk oleh organisasi akuntan yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia  atau biasa disebut IAI. Standar keuangan ini digunakan  oleh setiap perusahaan  sebagai  pedoman  atau  pegangan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  supaya  tercipta keserasian dalam penyajian laporan keuangan dan supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian kali ini adalah PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan, dan penerapannya pada laporan keuangan di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Tujuan utama dari PSAK 46 adalah pedoman untuk mengatur kegiatan akuntansi dalam  hal pajak penghasilan. Masalah yang dihadapi dalam pernyataan ini adalah menentukan besarnya pajak pada periode berjalan dan pajak mendatang dalam hal:
a. Pemulihan total aktiva yang tercatat yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini berarti  bahwa,  perusahaan  harus  mengakui  aset  pajak  tangguhan  apabila  pemulihan  jumlah
aktiva  akan  menimbulkan  tagihan  pajak  untuk  periode  mendatang  lebih  besar  dari  yang seharusnya.
b. Seluruh  transaksi  maupun  kejadian-kejadian  lain  yang  terjadi  pada  periode  kini  yang  diakui dalam laporan keuangan perusahaan.
Dengan  adanya  PSAK  mengenai  pajak  penghasilan  ini  menyebabkan  beban  pajak  penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu pajak tangguhan dan pajak kini.
a. Pajak  tangguhan  merupakan  pajak  terutang  yang  suatu  saat  atau  pada  masa  mendatang dapat  dipulihkan  atau  dengan kata lain dapat ditagihkan kembali atas akibat dari perbedaan sementara(temporer) pada laporan akhir tahun berjalan. Pajak terutang juga dapat dipulihkan apabila terdapat total rugi atas pajak yang belum dikompensasikan.
b. Pajak  Kini  merupakan  pajak  penghasilan  yang  berasal  dari  pajak  terutang  atau  pajak  yang telah  dipulihkan  atas  laba  kena  pajak  dalam  satu  periode  tertentu,  apabila  total  pajak  yang terutang  lebih  kecil  dari  yang  dibayarkan  untuk  tahun  tersebut,  maka  sisa  dari  total  tersebut akan diakui sebagai aset (PSAK 46, revisi 2015)
Sedangkan pendapatan-pendapatan yang diakui dalam PSAK 46 adalah seluruh pendapatan yang  merupakan  laba  kena  pajak  baik  penjualan  yang  didapatkan  dari  penjualan  di  luar  negeri  dan penjualan di dalam negeri merupakan pendapatan-pendapatan yang diakui dalam pajak penghasilan. Selain itu pendistribusian kepada entitas pelapor atas potongan pajak terutang dari entitas anak juga termasuk dalam perhitungan pendapatan pajak (PSAK 46,2015).
Dasar-dasar pengenaan pajak menurut PSAK 46 Tahun 2015 diantaranya adalah:
a. Dasar  pengenaan  pajak  pada  aktiva  adalah  hasil  pengurangan  dari  harga  perolehan  yang dikurangkan dengan manfaat ekonomi yang mengalir untuk perusahaan pada saat pemulihan aktiva.
Contoh:  Harga  perolehan  sebuah  peralatan  adalah  Rp50,  terdapat  penyusutan  Rp10.  Maka yang digunakan sebagai dasar pengenaan peralatan adalah Rp40.
Namun apabila manfaat ekonomi yang mengalir pada perusahaan tersebut tidak dikenai pajak. Maka dasar pengenaan pajak ditentukan dari total aktiva yang tercatat.
b. Dasar  pengenaan  pajak  pada  kewajiban  atau  liabilitas  adalah  pengurangan  antara  nilai kewajiban yang tercatat dikurangkan dengan setiap kewajiban yang berkenaan dengan periode mendatang.

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian terapan dimana peneliti berfokus pada permasalahan nyata yang terjadi pada objek penelitian. Penulis akan menggunakan metode gabungan deskriptif-kuantitatif dalam  penelitian  ini,  karena  dengan  menggunakan  metode  deskriptif-kuantitatif  akan  menghasilkan sebuah  laporan  penelitian  yang  lebih  rinci  dalam  menggambarkan,  menganalisis,  dan menginterpretasikan penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Jenis dan Sumber data
jenis  data  yang  akan  dianalisis  untuk  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  terdapat dalam laporan keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Metode Pengolahan dan Analisis Data
Sugiyono (2017) menyatakan bahawa Teknik analisis data merupakan proses mengolah data berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi atau dokumentasi yang dilakukan secara  sistematis  sehingga  menjadi  sebuah  laporan  penelitian  yang  bermanfaat  bagi  pengguna. Sehingga teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah teknik analisis data induktif,  yaitu  dengan  membuat  kesimpulan  atas  fakta  yang  diperoleh  dari  pengolahan  data-data perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyajian dan Pengungkapan jenis-jenis pajak pada PT Pembangunan Jaya Ancol
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai menurut Suparmono (2009) merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi yang dilakukan di dalam negeri atas pembelian suatu barang mewah, seperti Pajak atas impor barang.

## Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018
Pada  laporan  tersebut  terdapat  Pajak  dibayar  di  muka  untuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada perusahaan sebesar 7.096.344.369 pada tahun 2017 dan 10.172.609.587 pada tahun 2018 dan pada entitas  anak  sebesar  677.068.820  pada  tahun  2017  dan  862.206.523  pada  pada  tahun  2018.  PPN ditetapkan sebesar 10%. Sehingga kemungkinan besarnya konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan adalah  sebesar  70.963.443.690  pada  tahun  2017  dan  101.726.095.870  pada  tahun  2018,  dan  pada entitas anak tahun 2017 sebesar  6.770.688.200 dan 8.622.065.230 pada tahun 2018. Terdapat  pula Utang PPN pada entitas anak tahun 2017 sebesar 959.082.305 dan 1.673.391.736 pada tahun 2018.

## Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020
Pada  laporan  tersebut  terdapat  Pajak  dibayar  di  muka  untuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada perusahaan di tahun 2019 sebesar 7.762.887.657, pada entitas anak terdapat PPN pada tahun 2019 dan  2020  masing-masing  sebesar  931.685.015  dan  929.718.798.  PPN  ditetapkan  sebesar  10%. Sehingga  kemungkinan  besarnya  konsumsi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  adalah  sebesar 77.628.876.570  pada  tahun  2019  dan  pada  entitas  anak  tahun  2017  sebesar  9.316.850.150  dan 9.297.187.980  pada  tahun  2020.  Terdapat  pula  Utang  PPN  pada  perusahaan  tahun  2020  sebesar 775.958.052 dan pada entitas anak sebesar 748.115.191 pada tahun 2019 dan sebesar 3.552.010.844 pada tahun 2020.

## Pajak dibayar Di muka
Pajak yang muncul karena wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dipungut berdasarkan perkiraan laba tahun lalu ( Self-Assessment). Hal ini bisa berdampak pada Pajak dibayar di muka dimana besarnya pajak yang dihitung  oleh wajib pajak melebihi tanggungan yang sebenarnya harus dibayar. Kelebihan ini dianggap sebagai aset, dan digunakan sebagai pengurang pajak terutang pada periode yang akan datang.
Pada  Tahun  2018  besarnya  pajak  dibayar  di  muka  mengalami  peningkatan  menjadi 17.007.781.955 dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak dibayar di muka pada  tahun  2017  masih  cukup  untuk  melunasi  pajak  pada  periode  berjalan  dan  pajak  terutang. Sehingga kelebihan pembayaran pada tahun 2018 mengalami kenaikan.

## Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020
Pada  Tahun  2020  besarnya  pajak  dibayar  di  muka  menjadi  37.713.671.639  mengalami peningkatan  dibandingkan  pada  tahun  2019.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pajak  dibayar  di  muka pada  tahun  2019  masih  cukup  untuk  melunasi  pajak  pada  periode  berjalan  dan  pajak  terutang. Sehingga kelebihan pembayaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

## Utang Pajak
Utang Pajak merupakan pajak yang kurang bayar, yaitu kebalikan dari pajak dibayar di muka. Pada kasus utang pajak, wajib pajak kurang  dalam menghitung  pajak yang ditanggungnya sehingga menyebabkan kurangnya pajak yang harus dibayar pada periode tersebut. Apabila pada suatu periode terdapat  utang  pajak  dan  pada  periode  selanjutnya  terdapat  utang  pajak  lagi  maka  harus diakumulasikan dan tetap  dibayarkan oleh perusahaan, kecuali ada penangguhan pajak dari Menteri Republik Indonesia.

## Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018
Berdasarkan  laporan  Utang  pajak  diatas  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  dari  tahun sebelumnya yaitu dari 32.774.841.569 pada tahun 2017 menjadi 21.049.686.476 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 perusahaan tidak membayarkan angsuran pajak, hal ini terlihat dari PPh Pasal 25 pada tahun 2018 bersaldo 0.

## Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020
Berdasarkan  laporan  keuangan  diatas  jumlah  utang  pajak  pada  tahun  2020  mengalami penurunan,  hal  ini  disebabkan  karena  pada  tahun  tersebut  perusahaan  tidak  terdapat  pajak  kurang bayar sehingga meringankan utang pajak perusahaan.

## Pajak Kini
Pajak  Kini  merupakan  pajak  penghasilan  yang  berasal  dari  pajak  terutang  atau  pajak  yang telah  dipulihkan  atas  laba  kena  pajak  dalam  satu  periode  tertentu,  apabila  total  pajak  yang  terutang lebih kecil dari yang dibayarkan untuk tahun tersebut, maka sisa dari total tersebut akan diakui sebagai aset (PSAK 46, revisi 2015)

## Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020
Pajak Final
Pada pajak final ini menunjukan besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas seluruh pendapat dikenai pajak.
Sumber: Laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018
Sumber: Laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020
Perbandingan PSAK 46 dengan Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk .
Berdasarkan PSAK No. 46 Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Kesimpulan PSAK 46 alenia 05, menyatakan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungan pada satu periode tertentu. Beban pajak adalah total penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang akan digunakan sebagai perhitungan dalam penentuan laba rugi pada suatu periode Perusahaan membukukan Beban pajak sesuai dengan ketentuan PSAK 46 alenia 4. pajak atas kegiatan transaksi dari peristiwa yang dianggap dan diperhitungkan dalam penentuan laba rugi seperti penghasilan komprehensif lain maka dampak pajak atas transaksi tersebut harus diakui di luar laba rugi. Pajak kini dan pajak tangguhan akan dianggap dan digunakan dalam perhitungan laba rugi,
kecuali pajak penghasilan yang muncul akibat adanya transaksi dari peristiwa yang dianggap dalam penghasilan komprehensif lain.
Perusahaan telah membukukan pendapatan komprehensif sesuai dengan PSAK 46 PSAK No. 46 Alenia 12 menyebutkan bahwa apabila pajak yang terutang untuk periode tersebut lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan, maka selisih tersebut akan diakui sebagai aset keuntungan yang berhubungan dengan rugi dari pajak yang dikembalikan atau dapat diambil kembali untuk mengembalikan pajak kini dari periode terutang harus diakui sebagai aset.
Perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan PSAK NO. 46 alenia 12 PSAK No 46 alenia 16 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan tersebut akan diakumulasi dan dikompensasikan untuk membayar pajak terutang dimasa yang akan datang sehingga menyebabkan manfaat menjadi lebih besar, perbedaan yang terjadi ini mengakibatkan akan diakuinya selisih sebagai liabilitas pajak tangguhan Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, selain perbedaan temporer terkena pajak yang bersumber dari besarnya goodwill pada awal periode. Perusahaan telah mengakui liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46 alenia 16.
Namun perusahaan belum menerapkan pengakuan awal aset atau liabilitas.
PSAK No. 46 Alenia 71 menyatakan bahwa perusahaan dapat saling hapus atau melakukan Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan apabila memiliki hak yang harus Perusahaan telah melaksanakan penghapusan pajak sesuai dengan ketentuan PSAK
pengampunan pajak kini dan liabilitas kini apabila terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. dipaksakan secara hukum untuk melaksanakan kegiatan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.
No. 46 alenia 71

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Rekomendasi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembukuan  pada  PT  Pembangunan  Jaya  Ancol  sudah  menerapkan  peraturan  PSAK  46  mengenai Pajak  Penghasilan,  diantaranya  adalah  perusahaan  telah  mengakui  bahwa  beban  pajak  merupakan gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang berarti pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK 46 alenia  05.  Perusahaan  juga  telah  mengakui  bahwa  pendapatan  komprehensif  lain  harus  dikeluarkan dari laba kena pajak karena bukan bagian dari laba rugi. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 46 alenia 05
Perusahaan  juga  telah  mengakui  selisih  kelebihan  pembayaran  pajak  pada  periode  berjalan sebagai  aset,  berarti  sesuai  dengan  PSAK  46  alenia  12.    Perusahaan  juga  mengakui  kewajiban membayar pajak pada periode yang akan datang sebagai liabilitas yang ditangguhkan sesuai dengan aturan pada PSAK 46 alenia 16. dan juga perusahaan telah menerapkan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan pada PSAK 46 pada alenia 71.
Namun masih terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam PSAK 46 yang belum diterapkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol seperti penerapan pengakuan awal aset atau liabilitas, terlihat dari sumbangan  yang  seharusnya  diakui  sebagai  aset  tidak  kena  pajak  yang  seharusnya  diakui  untuk kepentingan  fiskal  yang  jumlahnya  seharusnya  tidak  dikurangkan  dari  jumlah  aset  tercatat  tersebut yaitu pada PSAK 46 alenia 33.

## Kebijakan
Berdasarkan  penelitian  diatas  saran  yang  dapat  penulis  berikan  berhubungan  dengan  penelitian  ini adalah  untuk  periode  yang  akan  datang  PT  Pembangunan  Jaya  Ancol  Tbk  sebaiknya  menyajikan laporan keuangan mengenai sumbangan, hibah, dll yang berhubungan dengan pengakuan awal aset maupun  liabilitas  disesuaikan  dengan  ketentuan  PSAK  46  alenia  33,  Agar  dapat  digunakan  oleh pengguna  laporan  keuangan  dengan  baik.  Sebaiknya  perusahaan  juga  mencantumkan  ada  atau tidaknya penghapusan pajak pada setiap periode laporan keuangan, sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggreini,  L.  (2020).  Penerapan  PSAK  No.  46  tentang  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Koreksi  Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. XYZ. Jurnal Politeknik Negeri Lampung .
Arikunto. (2019). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Creswell, & John W. (2016). Penelitian Kuantitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fitria, A. (2017). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah TBK. Palembang: UIN Raden Fatah.
Gunadi. (2010). Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat.
Harum,  A.  P.,  &  Syamsuddin.  (2021).  Analisis  Penerapan  PSAK  No.  46  Tentang  Akuntansi  Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) TBK. Jurnal Ilmu Akuntansi , Vol 19 No 2.
Hery,  H.  (2012).  Dampak  Penerapan  PSAK No.  46  Tentang  Akuntansi  Pajak  Penghasilan  Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekomaks , Vol 1 No 1.
IAI.  (2015). Standar  Akuntansi  Keuangan  Per  Efektif  1  Januari  2015. Jakarta:  Ikatan  Akuntansi Indonesia.
Indonesia.  (1983). Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1983  Tentang  Objek  Pajak. Jakarta:  Sekretariat Negara.
Indonesia.  (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  Tentang Ketentuan Umum dan tata  Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia. (2008). Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.
Johanes, A. E., & Saerang, D. P. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Bank Sulut (Persero) TBK. Jurnal EMBA , Vol 2 No 2.
Komariah, A., & Satori, D. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Kusmala, A. R., & Hastoni. (2014). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI  . Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan  (JIAKES) , Vol 2 No 1.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi .
Munawir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Munawir. (2014). Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Liberty.
Narimawati, U. (2016). Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.
Pardiat. (2009). Akuntansi Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Rudianto. (2019). Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Sirait, P. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Ekuilibria.
Siregar, A. A. (2020). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara IV Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sodikin, & Riyono. (2014). Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: STIM YKPN.
Soemitro, R. (2011). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
Sondakh,  S.  G.  (2015).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan  Komersial  Pada  PT  Bank Perkreditan  Rakyat  Cipta  Cemerlang  Indonesia. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset,  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , Vol 3 No 4.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Supatmi, S. (2006). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal. INFOKAM .
Tarigan, M. B. (2020). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan  Keuangan  PT  Silkargo. Medan:  Skripsi  Prodi  Akuntansi  Fakultas  Sosial  Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
Tjahjono, A. (2012). Perpajakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Waluyo. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Weygandt, K., & Warfield. (2016). Akuntansi Intermediate. Jakarta: Erlangga.
Wiratna,  S.  (2017). Analisis  Laporan  Keuangan:  Teori,  Aplikasi,  dan  Hasil  Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Wulansari.  (2020). Evaluasi  Penerapan  PSAK  No.  46  Atas  pajak  Penghasilan  Terhadap  Laporan Keuangan Pada PT Siloam International Hospital TBK. Prodi FE Universitas Sriwijaya.
Zulia, H. (2017). Akuntansi Perpajakan . Medan: Perdana Publishing.