## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77 Upaya Majelis Kehormatan Hakim
dalam

## Menanggulangi Mafia Peradilan
Raden Mas Wahyu Eko Putro 1* , Megawati 2
1 , 2 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
*Corresponding Author: wahyuekoputro666@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 12 Jul 2023 Review: 20 Jun 2024 Diterima: 6 Agu 2024 Terbit: 7 Agu 2024 Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hal  ini menimbulkan  konsekuensi  yang  harus  diterima  oleh Indonesia  dengan  memenuhi  kelengkapan  dirinya dengan  memenuhi  kelengkapan  dirinya  dengan perangkat kekuasaan kehakiman sebagai hal yang wajib Namun,  beberapa  tahun  belakangan  kekuasaan kehakiman banyak mengalami intervensi dan mendapat hambatan  dari  praktik  yang  disebut  sebagai  mafia peradilan.  Dibentuknya  Majelis  Kehormatan  Hakim dilakukan  guna  menjadi  sebuah  upaya  untuk menanggulangi  mafia  peradilan  di  titik  sentral penegakan hukum yakni Hakim. Tujuan dari tulisan ini, yakni:  pertama,  untuk  mengetahui  penerapan  dari kedudukan hukum ( legal standing ) Majelis Kehormatan
Hakim  dalam  lembaga  peradilan  di  Indonesia,  dan kedua,  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  yang dilakukan  oleh  Majelis  Kehormatan  Hakim  dalam menanggulangi  mafia  peradilan  ( judicial  corruption ).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis  yuridis  normatif.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  dari  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi  kepustakaan  ( library  research )  dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan hukum  Majelis  Kehormatan  Hakim  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia  memiliki  dampak  yang  besar terhadap  menjaga  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim  dan  untuk  memeriksa  pembelaan  yang dilakukan  oleh  Hakim  yang  diberikan  sanksi  berat berupa  pemberhentian  dari  Mahkamah  Agung.  Upaya dalam  menanggulangi  mafia  peradilan  dilakukan dengan  mempertimbangkan  kendala  yang  ada  yaitu kendala  internal  dan  kendala  eksternal.  Dalam mengatasi  kendala  internal,  perlu  adanya perwujudan atas  konsep  yang  dapat  menunjang  kinerja  hakim dengan  baik.  Sedangkan  dalam  upaya  mengatasi kendala  eksternal,  hal  yang  dilakukan adalah  menjaga

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77
agar  lembaga  peradilan  tetap  menjadi  lembaga  yang independen, bebas dan tidak memihak.
Kata  Kunci: Majelis  Kehormatan  Hakim;  Hakim; Kedudukan Hukum; Mafia Peradilan Article’s History Abstract Received: 12 Jul 2023 Reviewed: 20 Jun 2024 Accepted: 6 Agu 2024 Published: 7 Agu 2024 Indonesia is a state of law which means that power is subject  to  law.  This  relationship  between  law  and power  is  a  key  to  political  stability  in  society. Furthermore, Indonesia as a state of law, must equip itself  with  a  number  of  tools  that  can  maintain  its existence as a state of law. One of them is the power of the judiciary as stated in article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The aims of this study are: first, to  determine  the  application  of  the  legal  standing  of the  Honorary  Panel  of  Judges  in  the  judiciary  in
Indonesia, and second, to determine the efforts of the Honorary  Panel  of  Judges  in  tackling  judicial corruption. This study was conducted using normative legal research method. The data sources used in this study  consisted  of  primary  legal  materials  and secondary legal materials. The data collection method used in this study was library research, and the data analysis  technique  used  was  qualitative  analysis technique. Based on the results of the study, it can be concluded  that  the  legal  standing  of  the  Honorary Panel of Judges in the justice system in Indonesia has a major impact on maintaining the Code of Ethics and Code  of  Conduct  for  Judges  and  for  examining  the defenses of judges who are given severe sanctions in the  form  of  dismissal  from  the  Supreme  Court.  The efforts  to  battle  judicial  mafia  in  the  judiciary  are made  by  considering  the  internal  and  external constraints. In overcoming the internal obstacles, it is necessary to have an embodiment of concepts that can support  the  performance  of  judges  properly. Meanwhile,  the  external  obstacles  are  dealt  with  by ensuring  that  the  judiciary  remains  an  independent,
free, and impartial institution.
Keywords: Honorary Panel of Judges; Judges; Legal
Standing; Judicial Mafia
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang menganut konsep sebagai negara hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Konsep ini mengandung makna  bahwa  kekuasaan  harus  tunduk  pada  hukum  agar  stabilitas  politik dalam  masyarakat  dapat  terjaga  dengan  baik.  Sebagai  negara  hukum, Indonesia harus memenuhi persyaratan dengan memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga eksistensinya sebagai negara yang menganut konsep  negara  hukum.  Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  adalah  memiliki kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri,  merdeka,  dan  bertanggung  jawab  atas kekuasaan yang diberikan. Kehadiran kekuasaan kehakiman memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengontrol pelaksanaan hukum di dalam suatu negara hukum.
Setelah  dilakukannya  amandemen  ke  empat  pada  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perubahan yang signifikan pada pasal- pasal  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman.  Awalnya,  hanya Mahkamah  Agung  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  kekuasaan kehakiman. Namun, setelah amandemen, dibentuklah Komisi Yudisial dengan tujuan untuk membangun dan menjadi upaya dalam mewujudkan peradilan yang  bebas,  independen,  tidak  memihak  dan  bertanggung  jawab.  Komisi Yudisial juga bertugas untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas hakim di Indonesia.
Selama  beberapa  tahun  terakhir,  independensi  kekuasaan  kehakiman  telah sangat  dipertaruhkan  dalam  proses  peradilan  yang  terkait  dengan kepentingan dari kekuasaan yang berasal dari luar kekuasaan kehakiman, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hakim  yang  berusaha  untuk  tetap netral  dalam  menghadapi  penguasa  sebagai  tergugat  atau  tersangka  justru mendapatkan hukuman yang tidak pantas didapatkan (Republika, 2022).
Di samping campur tangan dari pihak luar kehakiman, kekuasaan kehakiman juga  menghadapi  kendala  lain  dalam  menjalankan  tugasnya,  yaitu  praktik mafia  peradilan  yang  sampai  saat  ini  masih  merajalela.  Fenomena  ini  tentu harus menjadi perhatian bersama oleh semua pihak. Menurut beberapa ahli, kemunculan  mafia  peradilan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  birokrasi  yang memakan  waktu  lama  dalam  menyelesaikan  kasus  dan  kurangnya pengawasan internal terhadap praktik tersebut.
Dalam  situasi  yang  masih  mengkhawatirkan  mengenai  korupsi  di  dalam sistem  peradilan  Indonesia,  hadirnya  Majelis  Kehormatan  Hakim  (MKH) diharapkan dapat menjadi tempat bagi para hakim untuk membela diri jika ada  usulan  terhadap  hakim  untuk  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  atau

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77
sementara,  sekaligus  memastikan  bahwa  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim  (KEPPH)  tetap  dijaga  dengan  tegas  oleh  lembaga  tersebut  sehingga tidak  dapat  diganggu  gugat    atau  dicampuri  oleh  pihak  mana  pun. (Werdiningsih,  2021)Dengan  demikian,  penelitian  ini  dirumuskan  untuk menjawab  pertanyaan  mengenai legal  standing dari  Majelis  Kehormatan Hakim serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam  menanggulangi Judicial  Corruption yang  masih  ada  di  dalam  sistem peradilan Indonesia.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  penulis  dengan  menggunakan  jenis  penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan sebagai  pedoman  untuk  melakukan  tinjauan  atau  analisis  terhadap  suatu kaidah atau norma hukum yang ada di dalam koridor peraturan perundang- undangan (hukum positif) (Dwi Rizkia et al., 2023).

## Hasil dan Pembahasan
Upaya  Majelis  Kehormatan  Hakim  (MKH)  dalam  Menanggulangi  Mafia Peradilan

## Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan
Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu Indonesia harus memiliki 3 (tiga) ciri pokok yang tidak bisa dipisahkan, pertama, adanya asas legalitas. Kedua,  diakui  dan  dihargainya  hak  asasi  manusia.  Ketiga,  adanya  peradilan yang independen ( independence of judiciary ) (Basuki, 2013).
Dilihat dari segi fungsinya, hakim sebagai salah satu profesi di bidang hukum memainkan  peran  utama  dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakiman.  Oleh karena  itu,  hakim  harus  memiliki  keahlian  khusus  dan  pemahaman  yang mendalam  tentang  tugas  dan  kewajibannya.  Selain  itu,  hakim  harus  selalu bersikap  profesional  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  yang diamanatkan oleh Undang-Undang dengan baik (Enggarani, 2018).
Dari  sudut  pandang  masyarakat  umum,  pelanggaran  kode  etik  yang  paling umum dilakukan oleh Hakim adalah pelanggaran yang terkait dengan campur tangan  politik  baik  dari  pihak  legislatif  maupun  eksekutif.  Pengaruh  politik yang  diberikan  kepada  hakim  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  yang  tidak hanya  meliputi  intimidasi,  ancaman,  dan  suap  tetapi  juga  terjadi  dalam  hal pengangkatan hakim, gaji dan kondisi lain yang mempengaruhi hakim dalam

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77
menjalankan tugasnya (Suparman, 2014). Kondisi ini terbaca dalam beberapa sikap Hakim yang dapat dibedakan adalah sebagai berikut (Syamsudin, 2011):
“Pertama, hakim yang rakus dan aktif dalam menawarkan penyelesaian perkara dengan memintakan imbalan berupa materi kepada pihak yang ingin  “menang”  dalam  sebuah  perkara.  Kedua,  hakim  yang  selalu mengikuti arus, yaitu hakim yang akan menerima hadiah yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi jika tidak diberikan hakim ini akan diam saja. Perilaku ini termasuk dalam kategori hakim yang pragmatis. Dan  sikap  yang  ketiga  adalah  hakim  idealis  yang  selalu  menolak pemberian apa pun dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.”
Pada  Januari  2018  hingga  Mei  2023,  Majelis  Kehormatan  Hakim  telah mengadakan  14  (empat  belas)  sidang  terhadap  16  (enam  belas)  hakim. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  PPID  Komisi  Yudisial,  mayoritas keputusan  yang  dibuat  dalam  Sidang  Majelis  Kehormatan  Hakim  terhadap hakim terlapor memberikan sanksi berat dengan total 14 (empat belas) sanksi berat  yang  dijatuhkan  dan  2  (dua)  hakim  terlapor  mengundurkan  diri sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan. Dari keseluruhan 14 (empat belas) hakim  yang  diberikan  sanksi  berat  oleh  Majelis  Kehormatan  Hakim  pada periode  waktu  tersebut,  sanksi  yang  paling  sering  diberikan  adalah pemberhentian tetap dengan tidak hormat terhadap 4 (empat) hakim. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf e dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Komisi Yudisial, 2018-2023).

## Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Kode Etik Hakim
Ada  banyak  faktor  yang  memengaruhi  pelanggaran  Kode  Etik  oleh  seorang Hakim,  termasuk  faktor  budaya  hukum.  Penegakan  hukum  akan  selalu melibatkan  manusia  di  dalamnya  dan  dengan  demikian  akan  melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan juga tingkah laku manusia. Faktor budaya hukum ini menimbulkan kendala dalam penegakan  Kode  Etik  yang  dibagi  menjadi  2  (dua)  kendala,  yakni  kendala internal dan kendala eksternal.
a. Kendala Internal
Kendala internal merujuk pada kendala yang berasal dari dalam individu dan terkait dengan kemampuan dan kualitas hakim sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri. Kendala ini antara lain:

## 1) Tingkat Pendidikan Hakim

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77
Tingkat Pendidikan tidaklah menjadi ukuran untuk mengevaluasi apakah keputusan  yang  diberikan  oleh  seorang  hakim  benar  atau  salah.  Namun, seorang hakim yang memiliki tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dirasa mempunyai integritas yang lebih tinggi juga, sehingga hal ini menjadi modal penting dalam menerapkan kode etik di dalam dirinya.

## 2) Penguasaan Ilmu Hukum yang dimiliki Hakim
Kurangnya kemampuan seorang hakim dalam penguasaan ilmu hukum ini ditandai dengan seringnya saksi ahli, baik dari kalangan ahli maupun pakar hukum  yang  didatangkan  untuk  hadir  dalam  suatu  persidangan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  hakim  dan  petugas  hukum  lainnya  yang bertanggung  jawab  dalam  persidangan  cenderung  memilih  pendekatan yang lebih praktis dalam menyelesaikan kasus tanpa harus memperdalam ilmu hukum secara personal.
3) Moral Hakim
Perubahan  pilihan  nilai  yang  dihadapi  dalam  sistem  hukum,  baik  nilai fundamental maupun nilai tujuan hukum, pasti menjadi celah yang dapat dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  saat  menangani  sebuah  perkara,  hakim  dapat terpengaruh  oleh  gangguan  yang  berasal  dari  kepentingan  di  luar  aspek hukum  yang  seharusnya  menjadi  pertimbangan  utama.  Gangguan  ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi keputusan hakim, sehingga  keputusan  tersebut  tidak  lagi  objektif.  Faktor-faktor  tersebut meliputi  hal-hal  seperti  perkembangan  finansial,  tekanan  dari  luar  (baik eksekutif  maupun  legislatif),  dan  kebiasaan  lama.  Selain  itu,  tindakan korupsi (mafia peradilan) dalam sistem peradilan juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh hakim.
4) Penemuan Hukum oleh Hakim
Masih banyak hakim yang belum mampu mengeksplorasi dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan  di  persidangan,  sehingga  keputusan  yang dihasilkan masih jauh dari harapan keadilan.

## 5) Kesejahteraan Hakim
Perbedaan  sosial  dan  tidak  setaranya  yang  terasa  di  antara  hakim  yang berada  di  kota  besar  dan  kecil  juga  berdampak  pada  integritas  hakim. Terkadang, hakim yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dapat tergoda dengan godaan materi yang muncul di hadapannya.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77

## 6) Pengangkatan dan Perekrutan Hakim
Prosedur  penunjukan  dan  rekrutmen  Hakim  merupakan  inti  dari  sistem peradilan  di  Indonesia,  dan  idealnya  harus  memperhatikan  standar profesionalisme  dan  kemampuan  individu  hakim  yang  terlibat.  Hal  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  hakim  yang  dipilih  memiliki kredibilitas  yang  kuat.  Namun,  sering  kali  parameter  objektif  kurang diterapkan  dalam  proses  penunjukan  dan  rekrutmen  hakim,  sehingga masyarakat meragukan kredibilitasnya.
b. Kendala Eksternal
Kendala ini tidak disebabkan oleh individu hakim itu sendiri melainkan terkait dengan struktur peradilan dan pelaksanaan hukum.
1) Kekuasaan Kehakiman yang Tidak Merdeka
Pada  intinya,  seorang  hakim  memiliki  profesi  yang  bebas dalam  meneliti dan menentukan keputusan pada setiap kasus yang dihadapi tanpa adanya intervensi  dari  kekuasaan  di  luar  kekuasaan  yudikatif.  Namun,  pada kenyataannya, masih banyak campur tangan yang diberikan kepada hakim dari  pihak  lain dan masih  banyak  tawaran  yang diberikan  kepada  hakim sehingga  keputusan  yang  diambil  oleh  hakim  tidak  lagi  mencerminkan keadilan sejati sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
2) Sistem Peradilan yang Berlaku
Pada  dasarnya,  reformasi  sistem  peradilan  menyangkut  berbagai  aspek, termasuk peningkatan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas hakim dan perbaikan aspek administrasi peradilan. Saat ini, masih banyak intervensi yang dijumpai dalam hal hakim memutus suatu perkara baik dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif karena adanya politik hukum yang masih kurang baik di Indonesia.
3) Kurangnya partisipasi masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  mengatasi pelanggaran Kode Etik oleh hakim. Dengan adanya partisipasi masyarakat, integritas  kekuasaan  kehakiman  dapat  terjaga.  Namun,  pada  realitasnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan  saat  menemukan  pelanggaran  Kode  Etik  oleh  hakim  sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi minim.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77

## Upaya yang Diberlakukan dalam Mengatasi Kendala Penegakan Kode Etik Hakim
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam  penegakan  Kode  Etik  Hakim harus  diakui  bersama  oleh  seluruh  komunitas  hukum  sebagai permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  eksklusif  hanya melalui  pendekatan  berdasarkan  ilmu  hukum  saja.  Oleh  karena  itu, permasalahan  ini  harus  dipecahkan  dengan  pendekatan  dari  berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
a. Beberapa  hal  yang  perlu  diwujudkan  untuk  mengatasi  kendala internal antara lain:
1) Pengangkatan Hakim yang didasarkan pada kualitas.
Hukum internasional telah mengatur syarat-syarat pengangkatan hakim yang tercantum pada Pasal 10 Prinsip Dasar Independensi Peradilan ( Basic Principles on the Independence of the Judiciary ). Klausul ini memuat beberapa pertimbangan dalam pengangkatan hakim. Pertama , adanya kualitas yang dimiliki oleh calon hakim.
Kedua ,  metode  pemilihan  hakim  harus  terlindungi  dari  motif pengangkatan  hakim  yang  tidak  baik. Ketiga ,  diskriminasi terhadap calon hakim tidak boleh terjadi.
2) Hakim wajib untuk memiliki profesionalitas serta moral dan integritas yang tinggi.
Kemampuan  untuk  bertindak  profesional  perlu  untuk  dimiliki oleh  Hakim  agar  dapat  mencerminkan  dan  menegakkan  rasa keadilan  dalam  setiap  keputusan  yang  dibuat  dan  memberikan kepastian  hukum.  Hakim  juga  dituntut  untuk  memiliki kemampuan  berkomunikasi  agar  peran  dan  posisinya  di masyarakat  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  hakim juga harus memiliki integritas dan kesalehan (moral) yang baik. Hakim  sebagai  pelaksana  profesi  utama  dalam  menjalankan hukum  selalu  diharapkan  untuk  terus  mengembangkan  diri dengan  berpegang  pada  nilai  moral  yang  universal  ( common morality ) yang terdiri sebagai berikut (Wantu, 2011): a. Nilai-nilai kemanusiaan ( humanity ), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
b. Nilai-nilai  keadilan  ( justice ),  dalam  arti  dorongan  untuk selalu  memberikan  kepada  orang  apa  yang  menjadi haknya;

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77
c. Nilai-nilai  kepatutan  atau  kewajaran,  dalam  arti  bahwa upaya  mewujudkan  keadilan  dalam  masyarakat  selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan  rasionalitas  situasi  dan  rasa  keadilan individual anggota masyarakat; d. Nilai-nilai  kejujuran,  dalam  arti  dorongan  kuat  untuk selalu  memelihara  kejujuran  dan  penghindaran  diri  dari perbuatan- perbuatan yang curang;
e. Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang  tinggi  dalam  disiplin  ilmu  hukum  pada  para pengembangnya;
f. Kesadaran  untuk  selalu  menghormati  dan  menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
g. Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik.
3) Hakim harus menguasai Ilmu Hukum.
Idealnya hakim harus mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu  hukum  yang  terus  berkembang.  Hakim  tidak  dapat mengabaikan  penguasaannya  terhadap  nilai  hukum  dalam pelaksanaan  tugasnya  sehari-hari.  Hal  ini  juga  menyangkut pemilihan  calon  hakim  untuk  menghindari  diterimanya  calon hakim yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang berkualitas.
Untuk  mencapai  hal  itulah  hakim  harus  menguasai  teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi  dan konstruksi hukum  yang pada  prinsipnya  memberikan  ruang  gerak  kepada para  hakim  untuk  menemukan  hukum  pada  suatu  kasus  yang diperiksa  dan  memberikan  motivasi  kepada  hakim  untuk  tidak terpaku  kepada  bunyi  ketentuan  pasal-pasal  mati  suatu  aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim,  dikenal  pula  “ contra  legem ”  yaitu  mekanisme  yang membolehkan  hakim  menyimpang  dari  suatu  ketentuan  yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
4) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Secara Rutin Bagi Hakim. Tanggung jawab hakim yang berat dalam menjalankan profesinya menuntut  hakim  untuk  berpendidikan  tinggi,  berakhlak  mulia, dan  mengabdikan  diri  dengan  sebaik-baiknya.  Sebagai  penegak hukum dan keadilan, hakim harus mampu bersikap mandiri dan bertindak adil. Adil dalam hal ini adalah keadilan yang didasarkan pada  iman  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  hanya  dapat dilaksanakan oleh orang- orang yang telah “dipilih dan dipanggil”,

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77
dengan  artian  bahwa  mereka  memiliki  panggilan  jiwa  dan  hati nurani yang sejati.
Selain  itu,  bagian  integral  dari  sistem  pengembangan  profesi hakim dapat dilakukan dengan adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang dilaksanakan secara tradisional berpotensi menghasilkan hakim yang  berkualitas.  Akan  tetapi,  perlu  adanya  batasan  terhadap peserta diklat agar hal yang diberikan dapat tersalur dengan baik di dalam kelas tersebut.
5) Peningkatan  Terhadap  Kemakmuran  Hakim  dan  Jaminan Keselamatan Bagi Hakim beserta Keluarganya.
Hakim harus diberi penghargaan secara proporsional, jadi hakim dengan  catatan  prestasi  bagus  harus  diberi  apresiasi  sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Apresiasi yang diberikan dapat  berupa  ke  posisi  yang  lebih  baik  dan/atau  promosi  ke jabatan  yang  lebih  tinggi.  Peningkatan  terhadap  kemakmuran hakim  ini  sudah  saatnya  untuk  diberikan  perhatian  yang  lebih serius guna memacu kinerja hakim menjadi lebih baik.
b. Upaya yang perlu dilakukan guna mengatasi kendala eksternal yakni:
1) Mewujudkan  lembaga  peradilan  yang  berkualitas  dan  adanya perbaikan terhadap Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Aspek  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan reformasi  hukum  di  Indonesia  adalah  penerapan  hukum.
Penerapan hukum dapat dianggap efektif jika sistem peradilan dapat  beroperasi  secara  adil,  tidak  memihak,  mandiri,  serta dapat  mempertimbangkan  dengan  cermat  nilai-nilai  yang berlaku  dan  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Untuk itu,  wajib  ada  jaminan  terhadap  kemandirian  kekuasaan kehakiman dan hal ini harus tetap dipertahankan dalam proses peradilan  di  Pengadilan.  Hanya  pengadilan  yang  mandiri ( independent ),  tidak  berpihak  ( netral ),  dan  dapat  menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang ada di dalam sistem peradilan.
“Prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang dihadapinya. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam  berbagai  peraturan  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian dan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77
pemberhentian  para  hakim.  Prinsip  tidak  berpihak  yaitu bahwa  hakim  tidak  saja  bekerja  secara  imparsial (to  be impartial), akan  tetapi  juga  terlihat  bekerja  secara imparsial (to appear to be impartial).” (Asshiddiqie, 2009).
2) Penegakkan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan.
Secara  filosofis,  sasaran  akhir  profesi  hakim  adalah  untuk memastikan  keadilan  terwujud  dalam  masyarakat.  Harapan hukum  ( das  sollen )  untuk  keadilan  harus  tercapai  dalam kenyataan ( das sein ) melalui prinsip-prinsip etika yang terdapat dalam profesi tersebut.
Kehormatan  utama  seorang  Hakim  dapat  dilihat  dari  putusan apa  yang  diambil  dan  alasan  apa  yang  dijadikan  dasar pertimbangan  olehnya  sebelum  atau  selama  proses pengambilan  keputusan,  yang  tidak  hanya  didasarkan  pada peraturan  tertulis  saja  namun  juga  berdasarkan  keadilan  dan kebijaksanaan  dalam  masyarakat.  Sama  halnya  seperti kehormatan,  keluhuran  martabat  merupakan  hal  yang  tidak hanya  harus  dimiliki,  tetapi  juga  harus  dijunjung  tinggi  oleh hakim  dengan  tindakan  atau  perilaku  yang  baik  dalam keseharian (Hendrawati, 2016).
3) Penemuan hukum ( rechtvinding ).
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa :
“Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Apabila kita telaah kata “menggali” di atas, dapat kita asumsikan bahwa sebenarnya hukum yang mengatur itu sudah ada namun masih  tersembunyi,  sehingga  diperlukan  Hakim  yang  dapat menemukannya,  dari  situ  kemudian  dipahami  agar  keputusan yang  dibuat  dalam  sebuah  persidangan  dapat  sesuai  dengan rasa keadilan yang diharapkan dapat hidup dalam masyarakat. Dengan  adanya  pemahaman  yang  diharapkan  dapat  dimiliki oleh Hakim ini, penemuan hukum ( rechtvinding ) yang dilakukan oleh Hakim juga dapat mewujudkan keadilan yang paling baik bagi masyarakat secara umum (Helmi, 2020).
4) Partisipasi Masyarakat.
Dalam  hal  partisipasi  masyarakat,  adanya  partisipasi  ini  akan sangat membantu pihak yang berwenang, yakni Komisi Yudisial,

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77
dalam  menyeleksi  calon  hakim  sebelum  akhirnya  diangkat menjadi seorang hakim dengan melihat riwayat ( track record )
sang calon hakim selama menjadi bagian dari masyarakat. 5) Pengawasan Secara Internal dan Eksternal kepada Hakim Guna  memastikan  kekuasaan  kehakiman  yang  terhormat  dan jujur, pengadilan harus secara terus-menerus berusaha secara optimal dalam menjalankan tugas pengawasan yang dimilikinya oleh  kedua  lembaga  pengawas  sistem  peradilan,  baik  secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pada  dasarnya,  pengawasan  perilaku  hakim  harus  dilakukan oleh  pimpinan  dan  lembaga  independen  yang  memiliki kewenangan  konstitusional  untuk  melakukannya.  Mahkamah Agung  melaksanakan  pengawasan  internal  terhadap  hakim sesuai  dengan  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  baik  di  tingkat pertama maupun di tingkat banding melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BPMA) Republik Indonesia.
Sementara  itu, Komisi Yudisial (KY) menjalankan pengawasan eksternal  terhadap  perilaku  hakim  dengan  harapan  dapat mengatasi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah  Agung  (MA).  Guna  mengurangi  pelanggaran  kode etik  oleh  hakim,  Komisi  Yudisial  telah  menyelenggarakan pelatihan  dengan  tema  "Pemantapan  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 tahun"
sebanyak  2  (dua)  kali.  Dengan  memberikan  pelatihan  tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada hakim,
Komisi Yudisial berharap hakim dapat menjadikannya sebagai acuan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  (Samsuduha, 2018).

## Kesimpulan
Sebagai  kesimpulan,  upaya  yang  dilakukan oleh Majelis  Kehormatan  Hakim dalam  menegakkan  Kode  Etik  masih  mengalami  kendala  yang  diakibatkan masih  adanya  faktor  penghambat  yang  salah  satunya  adalah  faktor  budaya hukum. Faktor budaya hukum menimbulkan kendala yang dibagi menjadi 2 (dua),  yaitu  kendala  internal  dan  kendala  eksternal.  Sebagai  upaya  dalam mengatasi kendala internal penegakan kode etik, perlu untuk diwujudkannya beberapa konsep yang antara lain adalah proses pengangkatan hakim harus

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024, pp. 64-77
didasari dari kualitas calon hakim bukan didasarkan pada kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN); seorang hakim yang telah diangkat wajib untuk memiliki profesionalisme, moral dan integritas yang tinggi; penguasaan hakim terhadap ilmu  hukum  yang  baik;  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  rutin  bagi  hakim guna  menunjang  kualitas  hakim;  serta  pemerintah  yang  harus  lebih memperhatikan  kesejahteraan  hidup  hakim  dan  keluarganya.  Sementara dalam hal upaya mengatasi kendala eksternal penegakan kode etik hakim, hal yang perlu dilakukan adalah mewujudkan lembaga peradilan yang berkualitas dan  adanya  perbaikan  terhadap  lembaga  kekuasaan  kehakiman;  penegakan hukum  dalam  sistem  peradilan  wajib  berdasarkan  prinsip  berkeadilan; penemuan  hukum  ( rechtvinding )  oleh  hakim  dilakukan  dengan  tujuan mewujudkan hukum progresif yang berkeadilan bagi masyarakat; partisipasi masyarakat  umum  dan  sistem  pengawasan  hakim  secara  internal  dan eksternal yang wajib dimaksimalkan.

## Referensi
Asshiddiqie, Jimly. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Basuki,  A.  (2013).  Pengawasan  Terhadap  Penyelenggaraan  Kekuasaan Kehakiman  Sebagai  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas Peradilan Pidana . Perspektif. 18(1). 56-63.
Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. Law and Juctice . 3(2). 82-90.
Fence  M.  Wantu.  (2011).  Kendala  Hakim  Dalam  Menciptakan  Kepastian Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  di  Peradilan  Perdata. Mimbar Hukum volume 25, Nomor 2, Universitas Negeri Gorontalo. 212.
Hendrawati,  H.  DKK.  (2016).  Aspek  Penegakan  kode  etik  hakim  dalam mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  bermartabat  dan berintegritas. Varia Justicia . Vo. 12 No. 1. 100-134.
Dwi Rizkia, Nanda.  (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) .
Bandung: Widina Media Utama.
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Komisi  Yudisial Republik  Indonesia.  Diakses  pada  13  Mei  2023  dari https://ppid.komisiyudisial.go.id/publik )
Suparman,  E.  (2014).  Korupsi  Yudisial  (Judicial  Corruption)  dan  KKN  di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran . Vol. 1 No. 2. 217.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, No 1, 2024 , pp. 64-77
Syamsudin,  M.  (2011). Rekonstruksi  Perilaku  Etik  Hakim  dalam  Menangani Perkara  Berbasis  Hukum  Progresif. Jurnal  Hukum  No.  Edisi  Khusus .
Vol. 18 Oktober 2011 No. 127-145. 13
Werdiningsih,  Mega  A.  (2021).  Check  and  Balances  dalam  Sistem  Peradilan Etik. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi. Vol. 1 No. 1, Article 4. Komisi Yudisial RI.
Samsuduha,  Andi  I.  (2018).  Perluasan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan. Jurnal Legalitas, Vol. 10 No. 2. 247-274.
Helmi,  Muhammad  (2020). Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme . Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 22, No. 1, pp 111- 132.
Republika.  (2022).  Hakim  Yang  Mulia  dan  Mafia  Peradilan.  Republika: https://www.republika.co.id/berita/rmrmgm318/hakim-yang-mulia- dan-mafia-peradilan