## Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Rifki Khoirudin rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id Universitas Ahmad Dahlan

## Jannatul Liutammima Musta’in
Jannatul.mustain@ep.uad.ac.id Universitas Ahmad Dahlan

## ABSTRACT
Economic  growth  is  one  indicator  of  the  success  of  development  in  each  region.  High  economic growth has an impact on income inequality. Inequality of income has become an important issue for the development of individual countries. The main problem in income distribution is the occurrence of differences in income distribution. Inequality of income is a measure of the distribution of people's income  in  an  area  or  region  within  a  certain  period.  Higher  income  inequality  means  that  income distribution in the community is more equitable. This study aims to determine the effect of economic growth,  unemployment  rates,  fiscal  decentralization,  and  minimum  wages  to  the  level  of  income distribution inequality in DIY in 2012 - 2018. The analytical method that will be used to analyze this research is to use a panel data regression model using secondary data . The results of this study indicate  the  level  of  open  unemployment  and  district/city  minimum  wages  have  a  positive  and significant  effect  on  the  level  of  income  distribution  inequality,  while  economic  growth  and  fiscal decentralization do not affect the level of income distribution inequality. Keywords: Economic Growth; Inequality income; panel regression,

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan di setiap wilayah. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  berdampak  pada  ketimpangan  pendapatan.  Ketimpangan pendapatan (income  inequality )  menjadi  isu  penting  bagi  pembangunan  setiap  negara.  Masalah utama  dalam  distribusi  pendapatan  adalah  terjadinya  perbedaan  di  dalam  distribusi  pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan  di  masyarakat  semakin  tidak  merata.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  pengagguran,  disentralisasi  fiskal,  dan  upah  minimun terhadap tingkat ketimpangan distribusi  pendapatan di DIY tahun 2012 – 2018. Metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi data panel  menggunakan  data  sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  tingkat  pengangguran terbuka  dan  upah  minimum  kabupaten/kota  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat ketimpangan distribusi  pendapatan, sementara pertmbuhan ekonomi dan desentraliasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi  pendapatan.
Keywords: pertumbuhan ekonomi; ketimpangan pendapatan; regresi panel,

## PENDAHULUAN
Dalam  suatu  perekonomian  pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah  satu  dari  indikator keberhasilan  suatu  pembangunan  di  setiap  wilayah.  Usaha  dari  suatu  pemerintah  untuk meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  dari  masyarakatnya  tercemin  dalam  tingkat  pertumbuhan ekonominya.  Semakin  tinggi  suatu  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  maka  semakin  baik  tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Terjadinya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu tahun tertentu dapat diartikan adanya peningkatan dari nilai barang dan jasa yang diproduksi pada periode tahun  tersebut.  Untuk  itu,  seluruh  kegiatan  dari  pembangunan  harus  difokuskan  untuk  upaya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  wilayah  dengan  arah  yang negatif.  Artinya  semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  kapasitas  produksi sehingga  output  juga  meningkat.  Bertambahnya  output  akan  menambah  pendapatan  masyarakat dan  meningkatkan  pendapatan perkapita  dan  selanjutnya  ketimpangan   pendapatan antar  wilayah akan  semakin  mengecil.  Hal  ini  juga  dapat  dijelaskan  melalui  mekanisme  pusat  pertumbuhan  di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara ke dua  daerah  tersebut  semakin  menyempit  berarti  terjadi  imbas  yang  baik  (positif)  karena  terjadi proses penetesan ke bawah ( trickling down effect ), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut  semakin  jauh  berarti  terjadi  imbas  yang  kurang  baik  (negatif)  karena  terjadi  proses pengkutuban ( polarization effect ) (Kurniasih, 2013).
Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan ( income inequality ) juga menjadi isu penting  bagi  pembangunan  setiap  negara.  Secara  teoritis  dan  didukung  oleh  banyak  penelitian empiris  terbukti  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  berdampak  pada  ketimpangan pendapatan.  Ketimpangan pendapatan  berkaitan  dengan  distribusi  pendapatan  yang  diterima  oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di  masyarakat  semakin  tidak  merata.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  akan  memperbesar  kesenjangan (gap) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin) (Amri, 2017).
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan pendapatan per kapita suatu masyarakat. Namun dalam suatu pembangunan ekonomi hal tersebut belum tentu menjadikan apa yang dicapai dalam  pendapatan  per  kapita  sebagai  indikator  tunggal  dan  memusatkan  fokus pada  kualitas  dari proses  pembangunan.  Pertumbuhan  ekonomi  adalah  merupakan  gambaran  yang  riil  dari  dampak suatu  kebijakan  pembangunan  ekonomi.  Pertumbuhan  tersebut  dapat  diraih  dan  terbentuk  dari berbagai macam sektor ekonomi, yang mana laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari perubahan dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun.
Menurut Sjafrizal (2009) ketimpangan pembangunan antar wilayah dipicu oleh beberapa hal antara  lain:  perbedaan  potensi  daerah  yang  sangat  besar,  perbedaan  kondisi  demografis  dan ketenagakerjaan,  dan  perbedaan  kondisi  sosial  budaya  antar  wilayah.  Di  samping  itu  kurang lancarnya  mobilitas  barang  barang  dan  orang  antar  daerah  juga  turut  mendorong  terjadinya ketimpangan  pembangunan  regional.  Akibat  dari  perbedaan  ini,  kemampuan  suatu  daerah  dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.
Masalah  yang  utama  dalam  distribusi  pendapatan  adalah  terjadinya  perbedaan  di  dalam distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari perbedaan produktivitas setiap individu yang  mana  satu  individu/kelompok  mempunyai  produktivitas  yang  lebih  tinggi  daripada individu/kelompok lain. Ketimpangan atau kesenjangan  dari pendapatan ini merupakan tolok ukur dari  distribusi  pendapatan  masyarakat  dalam  suatu  daerah  atau  wilayah  pada  periode  tertentu. Kecenderungan dari kenaikan tren ketimpangan pendapatan tersebut terjadi baik di level nasional, perkotaan,  pedesaan,  juga  di  semua  wilayah  provinsi  di  Indonesia.  Di  dalam  perkotaan, ketimpangannya cenderung lebih besar daripada di suatu pedesaan, demikian juga yang terjadi di kota-kota besar.
Di  samping  itu  untuk  memahami  masalah-masalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  dihadapi negara-negara  berkembang,terutama  negara  berkembang  yang  masih  rendah  taraf  pembangunan dan  kemakmuran,  perlu  pula  diperhatikan  masalahmasalah  yang  dihadapi  dalam  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  berkembang.  Seterusnya  perlu  diperhatikan  bentubentuk kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013).
Pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  salah  satunya  dapat  dicapai  dengan  meningkatkan laju dari pertumbuhan ekonomi daerah. Pengukuran Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan
dengan menghitung pertumbuhan dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan menunjukkan proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB ini dapat digunakan sebagai tolok ukur apakah kebijakan yang  selama  ini  dilaksanakan  berhasil  atau  belum.  Penghitungan  pertumbuhan  biasanya  dapat dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian  dari suatu daerah.
Faktor sumberdaya yang beranekaragam mengakibatkan pembangunan nasional sebaiknya tidak  hanya  dilaksanakan  secara  terpusat  tetapi  perlu  berorientasi  pada  pembangunan  regional. Keputusan yang diambil pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi karena banyak proyek yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah.  Sehingga  Konsep  Trilogi  Pembangunan belum berhasil secara signifikan untuk mengurangi kesenjangan. Dampak dari kesenjangan tersebut membuat beberapa daerah merasa diperlakukan tidak adil. Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman dan lain-lain (Mahrizal, et al ., 2014).
Ketimpangan,  tidak  selalu  muncul  di  kota-kota  besar.  Di  provinsi  Yogyakarta,  yang  hanya terdiri  dari  satu  dari  ke  lima  wilayahnya  berupa  perkotaan,  ketimpangan  pendapatan  justru  paling besar di Indonesia. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Gini Rasio alias indeks gini. Indeks ini menggunakan skala 0-1. Semakin besar nilai  dari  indeks  gini,  semakin  besar  pula  ketimpangannya.  Artinya,  jurang  ekonomi  yang  terjadi diantara  kelompok  di  wilayah  tersebut  semakin  lebar.  BPS  hanya  menghitung  jumlah  dari pengeluaran  konsumsi  yang  dilakukan  masyarakat  untuk  mengukur  rasio  ini.  Menurut pengukuran BPS,  nilai  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  mencapai  0,393.  Tapi  di  wilayah Yogyakarta  indeks  ketimpangan  ini  mencapai  0,432  melampaui  dari  kota-kota  besar  lainnya  di Indonesia yaitu Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Ketimpangan pengeluaran penduduk di bulan Maret 2018 mengalami penurunan. Namun, di beberapa provinsi angka ketimpangan tersebut masih di atas angka ketimpangan nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan provinsi dengan angka ketimpangan yang tertinggi dengan nilai Gini rasio sebesar 0,441. Di urutan kedua adalah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Gini ratio
sebesar 0,409 dan yang ketiga adalah Jawa Barat 0,407. Dari 10 provinsi dengan indeks Gini ratio tertinggi, delapan di antaranya adalah berada di atas angka ketimpangan nasional.

## Tabel 1
Daftar 10 provinsi dengan Gini Ratio Tertinggi (Maret 2018).
Sumber : www.katadata.co.id
Gini  Ratio  adalah  ukuran  yang  biasa  digunakan  untuk  mengukur  derajat  ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin besar nilai Gini Ratio menunjukkan semakin tinggi tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Perkembangan Gini Ratio di D.I. Yogyakarta selama rentang waktu lima tahun terakhir ditunjukkan oleh Gambar 1. Terlihat bahwa angka Gini Ratio pada Maret 2013 - Maret 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Gini Ratio di D.I. Yogyakarta mencapai angka  terendah  pada  September  2013  yang  besarnya  0,416.  Angka  Gini  Ratio  pada  Maret  2018 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (www.bps.go.id).
Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  indeks  nilai  Gini  Ratio  atau  ketimpangan pengeluaran  tertinggi  di  Indonesia  yakni  sebesar  0,441  pada  Maret  2018.  Dibanding  dengan  Gini Ratio  nasional  yang  hanya  sebesar  0,389.  Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2012-2017  salah  satu  misinya  adalah  untuk menguatkan  perekonomian  daerah  yang  didukung  dengan  semangat  kerakyatan,  inovatif,  dan kreatif, yang bertujuan salah satunya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, berkeadilan  yang  didukung  dengan  semangat  kerakyatan,  inovatif  dan  kreatif.  Berdasarkan  latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## METODE
Jenis  dan  sumber  data  penelitian  merupakan  faktor  yang  penting  yang  menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  atau  diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain.  Dalam penelitian  ini  data  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik,  dan  literatur-literatur  lain  yang  membahas mengenai materi penelitian tersebut.
Metode  analisis  yang  akan  digunakan  untuk  menganalisis  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan model regresi data panel :
Y = f ( X1, X2,X3,X4) …………......……………………................….
(1)
atau secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Non Linear berikut: Y = β0 . X1 β1 + X2 β2 + X3 β3 + X4 β4 + μ ………………………....... (2) Dimana : Y = Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan β0 = Konstanta β1, β2, β3, β4 = Parameter yang akan di estimasi X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Tingkat Pengangguran X3 = Desentralisasi Fiskal X4 = Upah Minimum Kabupaten/Kota μ
= Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Tabel 2 model estimasi yang terpilih yaitu common effect model menunjukan bahwa  tingkat  pengangguran  terbuka  dan  upah  minimum  kabupaten/kota  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi  pendapatan, sementara pertmbuhan ekonomi dan desentraliasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi  pendapatan.
Tabel 2 Uji T Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0,160756 0,046172 3,481717 0,0014 Pertmbuhan Ekonomi 0,000855 0,006431 0,132890 0,8950 Tingkat Penganguran Terbuka 0,015206 0,006861 2,216351 0,0333 Desentralisasi Fiskal -0,000818 0,001478 -0,553712 0,5833 Upah Minimum Kab/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta 1,37,E+07 3,70,E-08 3,701402 0,0007
Sumber: Output Eviews diolah
Dalam  penelitian  ini,  pertumbuhan  ekonomi  bernilai  positif  dan  tidak  signifikan.  Hasil  ini berbeda  dengan  penelitian  Sudarlan  (2015)  dalam  penelitiannya  menyatakan  terdapat  hubungan antara pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan, hasil ini mendukung  penelitian  Matondang  (2018)  dimana  pada  penelitian  tersebut  tingkat  pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.
Desentralisasi fiskal pada penelitian ini menunjukan nilai negatif dan tidak signifikan. Hasil ini melawan  Abdullah  (2013)  dimana  pada  hasil  penelitiini  ditemukan  beban  penduduk  usia  produktif yang menanggung usia non produktif semakin bertambah akan menaikkan ketimpanganan tersebut derajat  desentralisasi  fiskal  justru  bernilai  negatif  dan  signifikan.  Upah  minimum  kabupaten/kota dalam  penelitian  ini  berpengaruh  positif  dan  signifikan,  hasil  ini  mendukung  penelitian  Abdullah (2013) dimana pada penelitian tersebut upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  atau  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi  dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Apabila nilai F hitung > F tabel  maka H0  ditolak  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  mempengaruhi variabel  dependennya.  Apabila  nilai  F  hitung  >  F  tabel,  maka  H0  diterima  dan  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  variabel  independen  yang  mempengaruhi  variabel  dependennya.  Uji  hipotesis secara simultan menggunakan uji F, tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Uji F Cross-section random R-squared 0,523005  Mean dependent var 0,36683 Adjusted R-squared 0,468491  S.D. Dependent var 0,053301 S.E. Of regression 0,038859  Sum squared resid 0,052851 F-statitic 9,594003  Durbin-Waston Stat 2,064621 Prob(F-statistic) 0,000024

## Sumber: Output Eviews diolah
Berdasarkan hasil output Eviews di atas, nilai F hitung yaitu sebesar 9,594003 sementara F tabel dengan tingkat α = 5% adalah sebesar 2,64. Dengan demikian F hitung > F tabel (9,594003 > 2,64),  kemudian  juga  terlihat  dari  nilai  probabilitas  yaitu  sebesar  0,000024  yang  lebih  kecil  dari tingkat  signifikansi  sebesar  0,05  sehingga  H0  ditolak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pertmbuhan  ekonomi,  tingkat  pengangguran  terbuka,  desentralisasi  fiskal,  dan  upah  minimum kabupaten/kota  secara  bersama-sama  (simultan)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap tingkat  distribusi  ketimpangan  pendapatan,  sehingga  model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi variabel dependen.
Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependennya.  Nilai  R2  yang  mendekati  satu  berarti kemampuan  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Koefisien determinasi (R2) Cross-section random R-squared 0,523005  Mean dependent var 0,36683 Adjusted R-squared 0,468491  S.D. Dependent var 0,053301 S.E. Of regression 0,038859  Sum squared resid 0,052851 F-statitic 9,594003  Durbin-Waston Stat 2,064621 Prob(F-statistic) 0,000024

## Sumber: Output Eviews diolah
Berdasarkan  Tabel  4  besar  angka  koefisien  determinasi  (R2)  adalah  0.523005.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen adalah sebesar 52,30%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam  model  mampu  menjelaskan  sebesar  52,30%.  terhadap  variabel  depedennya.  Sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.
Analisis  regresi  yang  telah  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  yang  dapat diukut  dari  pertmbuhan  ekonomi,  tingkat  pengangguran  terbuka,  desentralisasi  fiskal,  dan  upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut ini merupakan tabel  yang  merangkum  hubungan  yang  terjadi  pada  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.
Tabel 5 Hubungan Variabel Independen terhadap Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Variabel Hubungan yang ditemukan Signifikansi Pertmbuhan Ekonomi Tidak ada pengaruh Tidak signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka Berpengaruh Signifikan Desentralisasi Fiskal Tidak ada pengaruh Tidak signifikan Upah Minimum Kab/Kota Berpengaruh Signifikan
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  antara  pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sehingga peningkatan atau penurunan pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan. Menurut Pangkiro, et.al (2017) pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunnya  angka  ketimpangan  distribusi  pendapatam.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi,  akibat sumbangan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Sedangkan sektor dengan tenaga kerja yang banyak masih belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi.
Tingkat  pengangguran  menunjukan  tidak  adanya  pengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan  kemiskinan  yang  berakibat  pada  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Tingkat  pengangguran yang  ada  pada  suatu  wilayah  dapat  mempengaruhi  ketimpangan  wilayah.  Semakin  besar  tingkat pengangguran  disuatu  daerah  berarti  menurunkan  tingkat  produktivitas  dan  akan  memicu menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  tersebut,  sementara  wilayah  lain  terjadi  peningkatan tingkat  kesejahteraan  (Erwan  dalam  Yusica, et.al ,  2018).  Hasil  kajian  IMF  menemukan  hubungan positif antara pengangguran terhadap ketimpngan. Dimana pada kelompok negara berpenghasilan rendah  dan  negara  berkembang,  menekankan  pentingnya  kualitas  penciptaan lapangan  kerja  dan suatu  kebijakan  untuk  mendukung  pekerjaan  dapat  mengurangi  ketimpangan  dan  mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Hasil yang sama ditunjukan oleh variabel desentralisasi fiskal dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana peningkatan atau penurunan desentralisasi fiskal  tidak berpengaruh terhadap  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Aritenang  (2010),  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  desentralisasi  fiskal  tidak  memiliki  peranan yang  signifikan  dalam  mengurangi  kesenjangan.  Menurut  Aritenang  (2010)  Kesenjangan  tetap mengalami  peningkatan  bahkan  setelah  kebijakan  desentralisasi  fiskal  dilaksanakan.  Sedangkan variabel  upah  minimum  dengan  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan  memiliki  pengarh  yang signifikan,  sehingga  peningkatan  atau  penurunan  upah  minimumk  berpengaruh  terhadap  tingkat ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Institusional  ekonom  berpendapat  bahwa  upah  minimum
mengurangi ketimpangan. Menurut Sungkar, et.al (2015) upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan.  Stewart  (2000) mengungkapkan  upah  minimum  berpengaruh  terhadap  distribusi pendapatan  di beberapa  Negara. Perubahan  dalam  undang-undang  upah  minimum  merupakan  faktor  penting  dan  relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia (Khor dan Chun, 2010).

## KESIMPULAN
Berdasarkan    hasil  analisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  pengangguran, disentralisasi  fiskal,  dan  upah  minimum  kabupaten/kota  terhadap  tingkat  ketimpangan  distribusi pendapatan  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi  D.I.Yogyakarta  tahun  2011  -  2018,  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  ekonomi    tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
2. Tingkat  pengangguran  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
3. Disentralisasi  fiskal    tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
4. Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
5. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, disentralisasi fiskal, dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
Selanjutnya  dari  kesimpulan  yang  telah  diberikan,  maka  dapat  diberikan  beberapa  saran, yaitu sebagai berikut :
1. Pemerintah  memberikan  wadah  bagi  calon  tenaga  kerja  berupa  pelatihan  dalam  upaya peningkatan kualitas tenaga kerja agar siap bersaing di dunia kerja.
2. Dalam  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  melalui  kebijakan  upah  minimum  tersebut, diharapkan  tidak  hanya  menggunakan  standar  standar  baku  yang  baru  sedekat  mungkin dengan  kebutuhan  dasar manusia  yang  harus  menjadi  insentif  yang  mendorong  tenaga  kerja untuk beralih ke kelompok karyawan (sektor formal).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah, Rusli. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. Jurnal Jejak 6(1):42-53.
Abdul  Halim.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  keuangan  daerah,  Edisi  Revisi,  Jakarta, Salemba Empat
Abdulah, Rusli. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. Jurnal Jejak 6(1):42-53.
Amir, Hidayat. 2012. Ketimpangan Antar Wilayah Melebar Atau Merapat. Jurnal Warta Fiskal 5(2): 16-19.
Amri,  Khairul.  2017.  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan:  Panel  Data  8 Provinsi di Sumatera. Jurnal Ekonomidan Manajemen Teknologi 1(1): 1-11.
Aritenang,  A.  F.  2010.  A  Study  on  Indonesia  Regions  Disparity:  Post  Decentralization.  SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.1737977.
Arsyad, Lincolin, 2010. Ekonomi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Damanik,  A.Mugabe,  Zulgani  dan  Rosmeli.  2018.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di  Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah 7(1): 15-25.
Hariadi,  P.,  Arintoko  dan  Icuk  Rangga  Buwono.  2008.  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan 13(2):61-70.
Kadarwati,  N.,  Setiasih,  E.,  dan  Rusmusi,  IMP.  2015.  Ketimpangan  Pendapatan  Dan  Keuangan Daerah  Di Kabupaten Purbalingga. Jurnal Eko Regional 10(2): 139-144.
Khor,  N.  and  Chun,  N.  2010.  Minimum  Wages  and  Changing  Wage  Inequality  in  Indonesia.  ADB Economics Working Paper Series No.196
Kurniasih, E. Panca. 2013. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. Jurnal Eksos 9(1): 36-48.
Levitan, A. dan Richard S. Belous. 1979. More Than Subsistence: Minimum Wages for the Working Poor. Baltimore: The Hopkins University Press.
Mahrizal,  Hamzah  A,  dan  Sofyan  Syahnur.  2014.  Analisis  Kesenjangan  Pendapatan  Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi 2(2): 91-100.
Matondang, Z. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Desa  Palopat  Maria  Kecamatan  Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2(2), 255–270.
Novriansyah,  M.Arif.  2018.  Pengaruh  Pengangguran  dan  Kemiskinan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Jurnal Gorontalo Development Review 1(1): 59-73.
Nurlina, Chaira, M.I. Chaira. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika 1(2): 174-182.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Pitartono,  R.  dan  Hayati,  B.  2012.  Analisis  Tingkat  Pengangguran  Di  Jawa  Tengah  Tahun  1997- 2010. Jurnal Of Economics Diponegoro. 1(1): 1-10.
Pangkiro,  H.  A.  K.,  Ch.Rotinsulu,  D.,  &  Wauran,  P.  2017.  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kemiskinan Terhadap, 1(2), 196–210.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2012-2017.
Rosa,  Y.  Del  dan  Ingra  Sovita.  2016.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa. Jurnal Menara Ekonomi 2(4): 41-52.
Sjafrizal. 2009. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma. Nomor 3 tahun XXVI. 34-52. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
Sudarlan.  2015.  Pertumbuhan  Ekonomi,  Ketimpangan  Dan  Kemiskinan  Di  Indonesia.  Jurnal  Eksis 11(1): 3096-3103.
Sukirno, Sadono. 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali pers.
Sungkar, S. N., Nazzamudin, & Nasir, M. 2015. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, 40–53.
Stewart,  Francis.  2000.  Income  Distribution  And  Development.  QEH  Working  Paper  Series  - QEHWPS37.
Tambunan, Tulus, TH. 2009. Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Todaro,Michael P, 2013. Edisi Kesebelas. Pembangunan Ekonomi. Jakarta :Erlangga.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
www.bps.go.id www.katadata.co.id
Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Ketimpangan  Antar  Wilayah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Kalimantan Timur. Ilmu Ekonomi , 2 , 230–240.