## EVALUASI YURIDIS SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DAN IUS CONSTITUENDUM PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN UMUM

## Nurul Ula Ulya
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Lialea65@gmail.com

## Fazal Akmal Musyarri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Fazalakmalmusyarri.bu@gmail.com

## ABSTRACT
The General Election Judicial System in Indonesia currently runs partially in Indonesia because the institutional structure that plays a role in handling General Election cases consists of elusive anatomy. Some of these institutions include the Constitutional Court, the Election Supervisory Body, and the Administrative Court which have different portions of authority and lack synergy in their representation. This can lead to miscoordination and overlapping of authority. The focus of this research is to evaluate the dispute resolution system and recommend an appropriate Grand Design. The research method used is Normative Juridical. The author finds problems in the elusive electoral dispute resolution legal construction. Therefore, the formation of a Special Election Judicial body is an alternative solution that can be done to maintain the implementation of a democratic General Election up to the stage of case resolution.
Keywords : Electoral Justice System; Justice Institution Connectivity; Special Election Judiciary.

## INTISARI
Sistem Peradilan Pemilihan Umum di Indonesia saat ini berjalan secara parsial di Indonesia dikarenakan struktur kelembagaan yang memainkan peran dalam menangani perkara Pemilihan Umum terdiri dari anatomi yang elusif. Beberapa kelembagaan tersebut diantaranya Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki porsi kewenangan yang berbeda dan kurang sinergitas dalam pengejawantahannya. Hal tersebut dapat menimbulkan miskoordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem penyelesaian sengketa dan merekomendasikan Grand Design yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penulis menemukan permasalahan dalam konstruksi hukum penyelesaian sengketa Pemilihan Umum yang elusif. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, pembentukan badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum merupakan solusi alternatif yang dapat dilakukan demi menjaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis hingga tahap penyelesaian perkara.
Kata Kunci : Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum; Koneksitas Lembaga Peradilan; Sistem Peradilan Pemilihan Umum.

## A. PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 merepresentasikan makna bahwa NKRI dijalankan dengan kontrol rakyat sebagai implementasi demokrasi melalui hukum, yang mencerminkan korelasi antara hukum dan demokrasi. 1
Miriam Budiarjo berpendapat, Pemilihan Umum merupakan Conditio Sine Quanon atas negara demokrasi, dimana warga negara menyerahkan sementara hak politiknya yaitu hak berdaulat untuk turut menjalankan negara. 2 Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang imparsial, terintegrasi dan saling melengkapi, yang menunjang tujuan negara. 3 Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Maka sudah sepatutnya Pemilihan Umum diselenggarakan melalui mekanisme yang jujur dan adil ( Free and Fair Elections ) serta diminimalisasi dari tindakan pelanggaran yang dapat menghambat proses untuk mencapai tujuan dari Pemilihan Umum. 4
Pemilihan Umum yang diatur secara berkeadilan dan berkepastian hukum
1 Fauzi, Ispan Diar, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, Jurnal Adhyasta Pemilu , Vol.4, No.1, 2018, p.32.
2 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, 2011, Buku  16  Seri  Demokrasi Elektoral:  Penanganan  Sengketa  PEMILU , Penerbit Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, p.21.
3 Jimly Asshiddiqqie, 2012, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia . dalam Patmoko. Bunga Rampai “ Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia ”, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, p.41.
4 Widianingsih, Yuliani. “Demokrasi dan PEMILU di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik”, Jurnal Signal, Vol.5, No.2, 2017, p.1.
merupakan wujud pilar demokrasi yang mengikutsertakan warga negara secara aktif dalam kehidupan bernegara. Pemilihan Umum yang jujur dan adil sebagai salah satu agenda demokrasi merupakan konkretisasi dari kedaulatan rakyat dimana negara benar-benar melibatkan peran warga negara dalam konstelasi politik. 5 Maka dari itu, konfigurasi ketentuan mengenai mekanisme Pemilihan Umum harus dikonstruksikan dengan matang demi mewujudkan Pemilihan Umum yang ideal dan dapat meminimalisasi sengketa dan pelanggaran yang terjadi baik kecurangan, kekhilafan serta strategi pemenangan Pemilihan Umum yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik. 6
Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang. 7 Perubahan tersebut juga disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan masukan dari akademisi terutama mengenai evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Saat ini, undang-undang yang berlaku mengenai Pemilihan Umum adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
5 Tjenreng, M.B. Zubakhrum, 2016, PILKADA Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia , Penerbit Pustaka Kemang, Jakarta, p.8.
6 Jimly Asshiddiqqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang , Penerbit Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, p.218.
7 Pardede, Marulak, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia”, Jurnal Rechtvinding , Vol.3, No.1, April 2014, p.97.
Pemilihan Umum yang merupakan derivasi dari UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6). yang pada intinya mengamanahkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Dalam fakta empirisnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini tersebut membawa perubahan signifikan bagi sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia terutama dalam sistem penyelesaian sengketa. 8
Kajian dalam Paper ini diarahkan pada evaluasi sistem Pemilihan Umum dari segi penyelesaian atas sengketa yang muncul seputar Pemilihan Umum, sebagai bagian dari penegakan hukum atas sistem Pemilihan Umum. 9
Multilisme kelembagaan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan Pemilihan Umum menurut hemat penulis merupakan suatu pangkal problematika yang perlu dikaji secara komprehensif untuk perbaikan dan pembentukan sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal di masa yang akan datang. Kompleksitas penyelesaian sengketa Pemilihan Umum juga semakin rumit dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
8 Prisma Fadli, 2018, Evolusi  Kewenangan Penyelenggara PEMILU di Indonesia , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, p.5.
9 Jesús Orozco-Henríquez, dkk., 2010, Electoral Justice:  The  International  IDE  Handbook , Penerbit International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, p.10.
97/PUU-XI/2013 yang membedakan rezim Pemilihan Kepala Daerah dari rezim Pemilihan Umum. Putusan itu juga mengamanatkan terbentuknya badan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah yang berada dibawah Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang mengadili perkara Pemilihan Kepala Daerah.
Di satu sisi, penambahan suatu peradilan baru dapat mengakibatkan sistem penyelesaian sengketa Pemilihan Umum semakin elusif. Namun di sisi lain, pembentukan badan Peradilan Khusus tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum yang tepat untuk memicu unifikasi lembaga yudisial yang khusus menangani perkara Pemilihan Umum secara holistik. Lembaga peradilan khusus itu belum dibentuk oleh Mahkamah Agung hingga saat ini. Padahal, model lembaga ajudikasi serupa berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Uruguay, Brazil, Jerman, Costa Rica, Nigeria, Meksiko dan Inggris. 10 Pembentukan badan peradilan khusus Pemilihan Umum, layaknya peradilan khusus lainnya, juga memerlukan konstruksi hukum acara tersendiri. 11 Maka dalam Paper ini, penulis juga akan menyarankan konstruksi menyeluruh hukum acara Pemilihan Umum sebagai rekomendasi substansi Ius Constituendum sistem penyelesaian sengketa Pemilihan 10 Nurhalimah, Siti, Pembentukan Peradilan Khusus PILKADA. Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan , Vol.1, No.5c, 2017, p.26.
11 Yuliandri, 2013, Politik Hukum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia . dalam Roejito dan Titik Ariyati Winahyu, Bunga Rampai “ Putih Hitam Pengadilan Khusus ”, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, p79.
Umum di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ditarik yaitu: 1) Bagaimana evaluasi yuridis sistem penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Indonesia? 2) Bagaimana konstruksi peradilan khusus dan rancangan teknis hukum acara peradilan Pemilihan Umum sebagai substansi kerangka Ius Constituendum di masa yang akan datang?

## B.  METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam Paper ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute-approach ) dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). 12 Bahan hukum yang dikaji dalam Paper ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer serta literatur seperti buku, majalah, jurnal, karya tulis akademis, pendapat para ahli dalam kepustakaan, dan artikel dari internet. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode preskriptif untuk mendapat solusi yang tepat dan ideal. 13

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum
12 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, p.96.
13 Moh. Nazir, Metode Penelitian , 2005, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, p.35.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, salah satunya adalah dengan diperkuatnya kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mana lingkup dari pemantauan juga mencakup kewenangan represif yaitu menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum dan keputusannya bersifat final and binding . 14 Hal tersebut memperlihatkan pengejawantahan dari parameter Transparansi sebagai salah satu dari lima parameter penentu kadar demokrasi, yaitu Universalitas, Kesetaraan, Kebebasan, Kerahasiaan dan Transparansi itu sendiri. Tentu saja dengan adanya penguatan kewenangan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum, memperlihatkan adanya kenaikan kadar demokrasi yang membuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia mendekati asasnya yaitu LUBERJURDIL. 15
Penguatan tersebut terdapat dalam Pasal 461 undang-undang a quo , Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak lagi hanya sekedar memberikan rekomendasi atas pelanggaran dalam administrasi Pemilihan Umum namun juga menerima, memeriksa, mengkaji, memutuskan serta melakukan eksekusi perkara pelanggaran
14 Hamimah, Siti, “Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU”, Jurnal  Seminar  Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol.4, No.3, 2018, p.803.
15 Febriadi, Herry, “Implementasi UU No.7 Tahun 2017 terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas PEMILU Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Al’Adl , Vol.X, No.1, Januari 2018, p.47.
administrasi dalam Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Pasal 460 undang- undang a quo juga menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi yang dimaksud adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapannya. Konsekuensi kelembagaan dari adanya ketentuan tersebut menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi peradilan. Kedua fungsi tersebut pada saat yang sama dijalankan secara beriringan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan konstelasi politik di Indonesia.
Di sisi lain, penguatan kewenangan tersebut dapat memicu timbulnya permasalahan apabila dikaji dengan lebih komprehensif. Masalah pertama y ang   mu nc u l   a d a l a h   me nge nai dualisme fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawasan dan lembaga peradilan, yang pada esensinya kurang sesuai jika dikombinasikan dalam satu institusi karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki standar penilaian atas pelanggaran administratif. Namun untuk selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum juga yang memutus perkara pelanggaran itu. Sehingga dengan kata lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum bertindak sebagai pengumpul keterangan, akan tetapi pada saat yang sama juga bertindak sebagai hakim.
Sehingga, penilaian Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap suatu kasus saat menjalankan fungsi pengawasan akan mepengaruhi putusannya saat menjalankan fungsi peradilan. Padahal, setiap lembaga peradilan termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum, sejatinya memiliki sifat yang pasif atau dalam arti menunggu laporan, aduan atau gugatan dari masyarakat. 16
Permasalahan berikutnya adalah mengenai struktur kelembagaan dimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dapat dikatakan elusif dan kompleks. Terdapat multilisme lembaga dalam pusaran perkara Pemilihan Umum, meliputi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi. Problematika yang melingkupi tidak hanya sebatas kerancuan kewenangan, namun juga logika administrasi dengan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum. Penulis akan menjabarkan satu per satu permasalahan terkait koordinasi dan konsolidasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian perkara Pemilihan Umum. Mengenai hulu penyelesaian perkara pemilihan umum saat ini, kewenangan tersebut secara parsial diemban oleh dua lembaga sentral yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki distribusi kewenangan yang berbeda
16 Eri Yulikhsan, 2016, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN) , Penerbit Deepublish, Yogyakarta, p.25.
berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum.
B a d a n   Pe n g aw a s   Pe m i l i h a n Umum menyelesaikan perselisihan proses pemilihan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi mendapat derivasi kewenangan dari Pasal 24C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. 17
Kerancuan pelaksanaan hukum acara yang digunakan, pada intinya berpangkal dari ketidakjelasan penegakan hukum yang digunakan sebagai akibat dari adanya dualisme kelembagaan yang memiliki wewenang tersebut. 18 Pola yang digunakan oleh pihak yang bersengketa saat ini cenderung memposisikan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan di tingkat akhir. Padahal kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan parsial dan hukum acara yang berbeda, serta bukan suatu bentuk struktural kelembagaan dalam atap yang sama.
Di dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yang menjadi objek perselisihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang secara normatif
17 Muchammad Ali Safa’at, dkk., 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, p.221.
18 Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, 2015, Transformasi  BAWASLU  dan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengawasan  PEMILU , Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, p.35.

## bukan termasuk Keputusan Tata
Usaha Negara sehingga tidak dapat dimohonkan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Konstitusionalitas kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi sebatas pada proporsionalitas perolehan hasil suara para pihak yang bersengketa. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum apabila perolehan suara yang dimohonkan memberikan dampak yang signifikan dan mempengaruhi hasil dari pemilihan umum. 19 Menurut penulis, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum sebenarnya tidak memiliki relevansi langsung dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada esensinya mendasarkan setiap pertimbangan putusan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu ujinya. 20
Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum selain tidak relevan karena batu uji pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan diri pada tataran filosofis yang tidak hanya dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi hingga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia 21 , 19 Soimin dan Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia , Penerbit UII Press, Yogyakarta, p.156.
20 Moh.  Mahfud  MD,  2012, Politik  Hukum  di Indonesia ,  Penerbit  RajaGrafindo  Persada (Rajawali Press), Jakarta,.p.350-352.
21 Yance Arizona, dkk., 2014, Pancasila dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi , Penerbit Epistema Institute bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Jakarta, p.7-9.
juga karena sifat pertimbangan yang mendasar tersebut menyebabkan dalam memutusakan perkara hakim konstitusi tidak hanya harus melihat dari bukti kuantitatif, namun hingga data-data faktual. Data-data faktual tersebut digunakan untuk penggalian pertimbangan lebih dalam dan penilaian kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. 22 Perkembangan paradigma tersebut telah digunakan sejak Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004. Karena merupakan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib menjaga kualitas Pemilihan Umum agar sesuai dengan prinsip yang telah digariskan dalam Pasal 22E ayat (1) hingga ayat (5) UUD NRI 1945 sebagai batu uji, yang pada intinya mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi terciptanya negara hukum yang demokratis. 23
Namun disini terlihat inefisiensi pertimbangan hakim, karena perkara Pemilihan Umum termasuk PHPU sejatinya merupakan kasus konkrit yang seharusnya merupakan ranah dari Mahkamah Agung sebagai “ Court of Justice ” dan kewenangan itu tidak relevan untuk Mahkamah Konstitusi sebagai “ Court of Law ” yang memang memerlukan dasar timbangan hingga tataran filosofis. Padahal, perkara Pemilihan Umum adalah kasus konkrit dan tidak perlu menyusun putusan yang
22 Jimly Asshiddiqqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang , Penerbit Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, p.193-194.
23 Mustafa  Lutfi,  2010, Hukum  Sengketa PEMILUKADA di Indonesia , UII Press, Yogyakarta.
tautologis seperti berisi pertimbangan yang bersifat filosofis. 24 Hal tersebut dikarenakan perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum pada esensinya merupakan kasus nyata yang lebih tepat apabila ditangani oleh Court of Justice yang dalam bangunan lembaga yustisi di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan bukan Court of Law seperti Mahkamah Konstitusi. 25
Badan Pengawas Pemilihan Umum apabila dikaitkan pada peranannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia merupakan tonggak pengawas. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memiliki fungsi lain yaitu untuk mengadili. Namun, karena lembaga ini bukan merupakan lembaga peradilan atau merupakan lembaga yang memiliki kewenangan quasi yudisial 26 , sering kali putusannya tidak dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. 27 Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebenarnya merupakan garda harapan untuk pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, bermartabat, adil, bebas, bersih dan jujur. Namun dalam upaya untuk memenuhi tantangan tersebut,
24 Jimly Asshiddiqqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, diakses dari https://mkri.id/index. php?page=web.Berita&id=11779, diakses pada 22 September 2019.
25 Isra, Saldi, 2015, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol.4, No.1, Maret 2015, p.19.
26 Rahmatunnisa, Mudiyati, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?”, Jurnal Bawaslu , Vol.3, No.1, Juni 2017, p.55.
27 Muchammad Ali Safa’at, dkk., 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, p.221.
peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhambat dengan adanya konstelasi politik serta kewenangan lembaga dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang perlu diperkuat sehingga terkesan putusannya bersifat rekomendasi semata dan perannya tidak lebih seperti halnya wasit, pelapor ataupun sekedar tukang pos dari aduan-aduan yang dimohonkan oleh masyarakat. 28
D i n a m i k a   p e ny e l e n g g a r a a n pemilihan umum di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya problematika d a l a m   i n t e r n a l   k e l e m b a g a a n penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Faktor ego sektoral instansi menjadi permasalahan yang masih melingkupi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dikarenakan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu dari instansi yang terlibat dalam Pemilihan Umum, terdapat juga partisipasi lembaga lain dalam sistem seperti Komisi Pemilihan Umum. Berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga semi-yudisial, terdapat dilematika dalam internal lembaga Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan logika administrasi yang secara tidak langsung mempermasalahakan tentang kedudukan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum serta hulu masalah yang berupa eksekusi putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum. 29
28 Nur Hidayat Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan PEMILU di Indonesia , Penerbit Fajar Media Press, Yogyakarta, p.130.
29 Nur Hidayat Sardini, 2017, Mengeluarkan PEMILU dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil  Manik  1975-2016 , Penerbit Yayasan
Kembali pada problematika awal, bahwa adanya dualisme kewenangan kelembagaan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat dalam hal perbedaan kewenangan penyelesaian perkara Pemilihan Umum. Masyarakat, bahkan kalangan hukum sendiri dapat memiliki interpretasi subjektif mengenai pembagian kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara Pemilihan Umum. Misalnya dalam perkara Nomor 01/ PHPU-PRES/XVII/2019 yang diajukan oleh Tim Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hakim Konstitusi menyorot salah satu permohonan pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01, Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin karena adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. 30
Padahal dalam konstruksi norma pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta bukanlah pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, p.224.
30 Rilis Badan Pengawas Pemilihan Umum Bontang, “Putusan Sengketa PILPRES, MK Nyatakan Penanganan TSM di BAWASLU” diakses dari http://bontang.bawaslu.go.id/2019/06/28/ putusan-sengketa-pilpres-mk-nyatakan- penanganan-tsm-di-bawaslu/, diakses pada 22 September 2019.
(TSM). Wewenang tersebut merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang dalam konteks dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM telah diatur dalam Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Hal tersebut juga berkaitan dengan hubungan kelembagaan. Di dalam anatomi rangkaian norma pengaturan atas lembaga yang berwenang memutus perkara Pemilihan Umum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan lembaga peradilan tingkat banding atau kasasi dari perkara yang telah diselesaikan melalui penyelesaian hukum lokal dan sektoral. Titik tumpunya, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir hasil Pemilihan Umum, yang secara kuantitatif mempengaruhi signifikansi hasil akhir dan secara kualitas serta konstitusionalitas pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. 31
Selain permasalahan konsolidasi lembaga dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat permasalahan kelembagaan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lebih spesifik, pangkal permasalahan berawal dari kekuatan mengikat atas putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dalam Pasal 469 undang- undang a quo tegas menyatakan bahwa sifatnya adalah final dan mengikat. Namun meskipun putusan itu adalah hasil dari proses ajudikasi, putusan
31 Janedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan PEMILU di Indonesia , Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, p.3.
Badan Pengawas Pemilihan Umum justru tidak benar-benar bersifat final dan mengikat. Karena apabila para pihak tidak menerima putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, masih dimungkinkan “upaya hukum” dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk perkara tertentu. Dari konstruksi tersebut, terlihat inkonsistensi sifat putusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. 32 Sedangkan tumpang tindih kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah teratasi dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 33 Selain itu juga melakukan kemitraan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan mengakselerasi efektivitas proses input perkara mengenai dugaan tindak pidana Pemilihan Umum. 34
Jika dikaji dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan diantara kondisi multilisme lembaga yang memiliki
32 Kaban, Ahmad Rizqi Robbani, “Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi BAWASLU dalam Sengketa Proses PEMILU 2019”, Jurnal Hukum Adigama , Vol.1, No.2, Januari 2019, p.23.
33 Abd. Rahim H. Jangi, 2017, Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, p.194.
34 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, 2011, Buku  16  Seri  Demokrasi Elektoral:  Penanganan  Sengketa  PEMILU , Penerbit Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, p.15.
kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. 35 A d a n y a   k o m p l e k s i t a s   a t a s penyelesaian perkara Pemilihan Umum yang elusif dalam multi lembaga, menyebabkan sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum di tahap hilir berpotensi mengalami banyak kerancuan, permasalahan dan perlu anotasi kritis untuk merekonstruksi penyelesaian permasalahan Pemilihan Umum yang mangkus dan sangkil. Mengingat penyelesaian sengketa Pemilihan Umum adalah elemen tak terpisahkan dari sistem keadilan Pemilihan Umum. Tersedianya mekanisme itu merupakan kunci penting konstitusionalitas pemilu. Elemen ini juga dapat memberikan implikasi berupa legitimasi hasil Pemilihan Umum, meningkatkan kepercayaan publik pada supremasi hukum, serta berkontribusi pada terinstitusionalisasinya norma dan praktik demokrasi. 36
35 Refly  Harun,  2016, PEMILU Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa PEMILU Kini dan ke Depan , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, p.6.
36 Ipp, Oren dan Terenca F. Hoverter, “ Identifying International Principles for Resolving Election Disputes ”. Administrative Law Review , Vol.57, No.3, 2005, p.830.

## 2.  Konstruksi Ideal Konsepsi Hukum Acara Peradilan Pemilihan Umum
Berdasarkan paparan masalah diatas, Peradilan Khusus Pemilihan Umum adalah solusi efektif yang dapat memecahkan permasalahan penegakan hukum pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi sebetulnya telah melakukan terobosan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 yang menafsirkan bahwasannya rezim Pemilihan Kepala Daerah bukan lagi masuk dalam domain Pemilihan Umum sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi memutuskan perkara tersebut. Putusan itu juga mengamanatkan pembentukan peradilan khusus yang menangani perselisihan Pemilihan Kepala Daerah. 37 Namun, hukum positif justru mengembalikan kembali amanat pengalihan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, yang termaktub dalam Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 157 ayat 3 tersebut berbunyi “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. 38
37 Sigit Setiawan, 2016, Inkonsistensi Putusan Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Kewenangan Mengadili  Sengketa  Pemilihan  Kepala Daerah , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, p.13.
38 Alfin Prasetya, 2016, Penyelesaian Sengketa Hasil PEMILUKADA Setelah Putusan Mahkamah
Tidak segera dibentuknya Peradilan Khusus tersebut menimbulkan kerancuan lembaga yang berwenang menangani Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, Peradilan Khusus tersebut merupakan suatu cita hukum dengan tujuan untuk memberikan proteksi hak konstitusional warga negara dan peserta pemilihan tersebut, sekaligus upaya penyelesaian pelanggaran yang akseleratif selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah. 1 Menurut penulis, pembentukan Peradilan Khusus ini juga menjadi momentum yang tepat untuk mencari desain pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam konteks penyelesaian perselisihan secara yudisial, yang apabila dilaksanakan secara efektif bukan tidak mungkin dalam amandemen UUD NRI 1945 selanjutnya, kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum akan dianulir dari Mahkamah Konstitusi dan dialihkan sepenuhnya ke Peradilan Khusus Pemilihan Umum. Pada proyeksinya, desain tepat akan membawa Pemilihan Kepala Daerah sebagai “Pemilihan Umum Lokal” kembali pada klasifikasi Pemilihan Umum. 2 Karena dalam pengejawantahan terhadap Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang lebih
Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 , Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, p.ii.
1 Saragih, Andre Dosdy Ananta, “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam PEMILU Serentak Menurut Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah”, Lex  et Societatis , Vol.V, No.3, Mei 2017, p.169.
2 Ayuni, Qurrata, “Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol.48, No.1, Maret 2018, p.199-221.
jauh, akan memberi dampak signifikan berupa pemberian ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan negara demokrasi. 3 Di sisi lain juga perlu hukum acara untuk peradilan yang jujur dan adil ( Fair Trial ).
Penulis bermaksud mengajukan grand design hukum acara yang sesuai untuk mendukung konstruksi Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Peradilan Khusus Pemilihan Umum tersebut harus dibentuk yang mana tidak hanya menjalankan fungsi peradilan, namun juga diwadahi dalam lembaga yang berkewenangan. Pengadilan itu juga memiliki tugas, fungsi dan posisi organisasional untuk mengadili sehingga memiliki bargaining position kuat. 4
H a l   t e r s e b u t   j u g a   u n t u k mengkonkritisasi keseluruhan aspek penegakan hukum represif yang diterapkan, termasuk hukum acara yang dipakai dalam penyelesaian perselisihan. Lembaga tersebut memiliki dua kewenangan sebagai fusi dari yurisdiksi hukum yang diemban oleh dua lembaga utama saat ini, yaitu perselisihan proses dan hasil pemilihan umum. Peradilan Khusus Pemilihan Umum dapat menjadi garda terakhir dari penegakan hukum Pemilihan Umum.
3 Marpaung, Jerico Mathias dan Tirta Mulya Wira Pradana, “Efektifitas Peradilan Khusus PEMILU Menuju PILPRES 2019”. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol.4, No.2, 2018, p.333.
4 Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, 2015, Transformasi  BAWASLU  dan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengawasan  PEMILU , Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, p.39-40.
Sedangkan hulu dari hukum acara Peradilan Khusus Pemilihan Umum, sebetulnya telah diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu melakukan kemitraan dengan institusi seperti Kepolisian dan Kejaksaan. 5
Namun untuk lebih menjamin penegakan hukum yang lebih kuat, disinilah model yang diterapkan dalam Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi dapat digunakan sebagai desain hukum acara keseluruhan. Di dalam Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi, terdapat lembaga penunjang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertindak sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut selain Kepolisian dan Kejaksaan. 6 Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum lebih tepat apabila kewenangannya diperluas dengan menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut untuk Tindak Pidana Pemilihan Umum serta tidak perlu bertransformasi menjadi Peradilan Khusus Pemilihan Umum. Adapun lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum harus berdiri sendiri dalam lingkungan yudikatif di bawah Mahkamah Agung dan bukan merupakan hasil transformasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan peran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang vital dan tidak hanya sekedar menjalankan kewenangan kontrol, namun juga sebagai lembaga yang mengakomodasi
5 Siregar, Fritz Edward, “Urgensi Peningkatan Peran BAWASLU dalam PEMILU Serentak”, Opini Konstitusi , No.116, Oktober 2016, p.8-9.
6 Waani, Daniel Hendry Gilbert, “Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen , Vol.IV, No.7, September 2015, p.77.
pengawasan partisipatif dalam mengawal Pemilihan Umum yang demokratis. 7 Sehingga kewenangan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum terkonsentrasi dalam Hukum Acara Peradilan Pemilihan Umum, yang meliputi kewenangan mengadili perkara-perkara dan kasus-kasus atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Umum di Indonesia. Termasuk juga dalam segi Hukum Acara Peradilan Pemilihan Umum adalah penggunaan alat bukti yang lebih konkrit yang dapat mengikuti alat bukti dalam hukum pidana maupun hukum perdata yang menitikberatkan pada alat bukti dari surat dan saksi, yang mana hal ini merupakan problematika penegakan hukum saat ini karena masih ada alat bukti yang diajukan diluar dua alat bukti utama tersebut seperti portal berita yang tidak relevan validitas buktinya. 8
Dikarenakan badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang digagas dalam Paper ini merupakan fusi dari kewenangan beberapa lembaga yang pada saat ini memiliki kewenangan u n t u k   m e ny e l e s a i k a n   p e r k a r a Pemilihan Umum, maka diperlukan juga strukturisasi kelembagaan dalam rangka penyesuaian internal. Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum tersebut di dalamnya dapat terdiri dari
7 Solihah, Ratnia, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, Pentingnya  Pengawasan  Partisipatif  dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis, Jurnal Wacana Politik , Vol.3, No.1, Maret 2018, p.23.
8 Akbar, Muhammad Fatahillah, “Menimbang Bukti Kecurangan PEMILU”, diakses dari https:// kolom.tempo.co/read/1215984/menimbang- bukti-kecurangan-pemilu, diakses pada 22 September 2019.
beberapa kamar peradilan, meliputi kamar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, kamar administratif Pemilihan Umum, kamar penegakan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, kamar hasil Pemilihan Umum, dan kamar Pidana Pemilihan Umum. Pembagian kamar disesuaikan dengan jenis perkara. Untuk kamar-kamar peradilan selain kamar Pidana Pemilihan Umum dapat menggunakan hukum acara yang selama ini digunakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara Pemilihan Umum. Misalnya kamar hasil Pemilihan Umum, walaupun dalam pertimbangan hukumnya tidak secara langsung merujuk pada UUD NRI 1945, namun perlu ada kewajiban yang diderivasikan oleh undang-undang supaya Peradilan Hasil Pemilihan Umum tetap berperan sebagai Guardian of Democracy seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selama ini, dengan menimbang prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga badan peradilan ini tidak terkesan hanya sebagai peradilan kalkulator. Kualitas dan konstitusionalitas Pemilihan Umum tetap dinilai dan apabila terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, majelis hakim dapat memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang dalam amar putusannya. 9
9 Maulidin, La Ode, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil PEMILUKADA Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi , Vol.IV, No.1, Juni 2011, p.74-75.
Sedangkan dalam kamar Pidana Pemilihan Umum, hukum acara yang digunakan dapat merujuk pada hukum acara pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang mana di dalamnya berisi rangkaian hukum acara mulai dari proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, hingga proses Peradilan. 10 Model hukum acara yang digunakan secara teknis tidak jauh berbeda dengan hukum acara yang diterapkan dalam peradilan khusus pidana lain misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, terdapat penguatan atau perluasan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tidak hanya berperan sebagai kanal pengaduan dan pelaporan dugaan tindak pidana sebagai mekanisme pengawasan Pemilihan Umum, namun juga diperluas kewenangannya sebagai pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan khusus tindak pidana Pemilihan Umum yang dalam penerapannya dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dimaksimalisasi dan dapat menjaga marwah penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia agar tetap demokratis dan sesuai dengan prinsip pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan UUD NRI 1945. Dalam hal adanya kemitraan dengan institusi penegak hukum lain, perlu juga dikonkritisasi
10 Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, p.50-52.
kewenangan, koordinasi dan konsolidasi kelembagaannya agar tidak saling tumpang tindih satu sama lain.
Komposisi majelis hakim juga perlu dikaji dengan lebih mendalam dalam pembentukan badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum. Hal ini mengingat sifat dari badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum ini yang bersifat ad hoc atau hanya dibentuk sementara untuk satu tujuan saja, yaitu menyelesaikan perkara Pemilihan Umum. Maka hakim yang diangkat disini adalah hakim ad hoc dengan persyaratan, pengetahuan dan pengalaman di bidang tertentu dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 11
Misalnya bidang berasal dari latar belakang statistika, politik, dan keilmuan lainnya sehingga komposisi hakim tidak serta merta hanya berasal dari sarjana hukum saja.
Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum dapat dibentuk dengan struktur yang menyesuaikan dengan kebutuhan, apakah hanya terdapat satu institusi di pusat seperti model yang diterapkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau dapat ditetapkan cabang-cabang di daerah khususnya di wilayah provinsi seperti model yang diterapkan pada Pengadilan Niaga, atau bahkan bisa juga ditetapkan dengan menumpang pada Pengadilan Negeri di wilayah kabupaten/ kota jika dirasa membutuhkan badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum
11 Bawono, Adi Condro, “Pengertian Hakim Karier, Nonkarier, dan Hakim Ad Hoc ”, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/cl641/hakim-karir-dan-non-karir, diakses pada 22 September 2019.
untuk menangani “tsunami perkara” di tingkat daerah. Sebagai badan peradilan khusus, maka muara terakhir upaya hukum tetap berada di bawah Mahkamah Agung sebagai verifikator pelaksanaan hukum positif. Sehingga sifat putusan badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum bukan bersifat final dan mengikat, namun dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai mahkamah yang menaungi Peradilan Khusus Pemilihan Umum sebagai amanat dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Selain itu khusus kamar hasil Pemilihan Umum, dapat dibentuk lembaga atau pranata koneksitas dengan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga peran Guardian of Democracy . Mengenai koneksitas antara Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum dengan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hal menarik karena selama ini Mahkamah Konstitusi dipercaya sebagai lembaga peradilan yang dapat menjaga marwah Pemilihan Umum secara ideal sebagai muara akhir dari penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah melakukan prestasi dan produktifitas kinerja kelembagaan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam kerangka Pemilihan Umum sebagai bagian dari penegakan atas langkah- langkah reformasi. Pencapaian tersebut direfleksikan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelesaian hasil Pemilihan Umum di Indonesia yang bahkan telah mendapat pengakuan
oleh masyarakat luas sebagai bentuk perwujudan Fair Trial . 12 Upaya tersebut tentu perlu diapresiasi untuk mencapai tujuan terbentuknya institusi peradilan yang berwibawa, dihormati serta dipercaya oleh publik. 13
Namun yang perlu diperhatikan seperti yang telah dipaparkan diatas adalah mengenai sifat peradilan dari Mahkamah Konstitusi yang pada esensinya dibangun atas konstruksi Court of Law , sedangkan Pemilihan Umum adalah kasus nyata yang lebih tepat apabila dikategorisasi sebagai kasus yang ditangani oleh Court of Justice atau dalam hal ini yang tercermin dalam Mahkamah Agung dan institusi peradilan yang berada di bawahnya. Dalam historiograf i penegakan Pemilihan Umum di Indonesia, Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya pernah menjadi lembaga yang menangani perkara Pemilihan Kepala Daerah sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembuat undang- undang mengkategorisasi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah sebagai rezim yang parsial dari Pemilihan Umum yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif. 14 Hal ini
12 MD,  Moh.  Mahfud,  “Rambu  Pembatas  dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum , No.4, Vol.16, Oktober 2009, p.444.
13 Galingging, Ridarson, “Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa”, ADIL : Jurnal Hukum , Vol.7, No.1, Juli 2016, p.11.
14 Ali, M. Mahrus, dkk., 2011, Tafsir Konstitusional Pelanggaran  PEMILUKADA  yang  Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif , Penerbit Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
membuktikan bahwasannya Pemilihan Umum bisa jadi dapat dimasukkan dalam koridor Court of Justice karena pembuktiannya yang lebih teknis serta tidak memerlukan dalil yang lebih tautologis seperti pertimbangan filosofis.
Mahkamah Konstitusi yang memiliki penafsiran serupa dengan membedakan Pemilihan Kepala Daerah dari rezim Pemilihan Umum karena secara materiil Pemilihan Kepala Daerah merupakan implementasi dari Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh lagi, Mahkamah Konst itusi b a h kan menyat a kan bahwasannya Pemilihan Kepala Daerah bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 22E jo. 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah. Dalam perkembangannya, terdapat wacana desain Peradilan Khusus dibentuk dibawah Mahkamah Agung. 15 Namun karena adanya kerancuan norma, pembentukan peradilan khusus tersebut masih mengalami tarik ulur. 16
Sehingga berdasarkan paparan diatas, Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang digagas penulis dapat berada di
Republik Indonesia, Jakarta, p.2. 15 Fakhrizal Fakhri, BAWASLU Minta Peradilan Khusus PEMILU, Mendagri Serahkan ke MK , diakses dari https://nasional.okezone.com/ read/2019/08/13/337/2091175/bawaslu-minta- peradilan-khusus-pemilu-mendagri-serahkan- ke-mk, diakses pada 26 September 2019.
16 Nasrullah dan Tanto Lailam, Desain Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah , Penelitian Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, p.88.
bawah Mahkamah Agung maupun berdiri sendiri sebagai peradilan yang memeriksa dan mengadili perselisihan Pemilihan Umum, yang diharapkan diatur secara khusus dalam bagian tersendiri ketika terjadi amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di masa yang akan datang. Namun sebagai pengejawantahan prinsip Check and Balances , dapat dibentuk pranata koneksitas tersendiri secara teknis dengan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang selama ini efektif menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum. Koneksitas tersebut dimaksudkan untuk menguji kembali terutama perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diputus oleh badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang terbentuk kelak. Adapun pengaturan teknis hukum acara koneksitas tersebut dapat dibentuk dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas kemanfaatan dan asas praduga rechsmatig sehingga lembaga koneksitas itu dibenarkan keberadaannya. 17
Di dalam memutus perkara, badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum berpatokan pada dua jenis keadilan yang diciptakan oleh badan peradilan, yaitu keadilan formil dan keadilan materiil. Keadilan formil dalam konteks Pemilihan Umum memperhatikan bukti surat suara sebagai alat bukti otentik yang mutlak ada khususnya untuk kamar hasil Pemilihan Umum. Sedangkan
17 Widiarto, Aan Eko, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , Vol.16, No.1, Maret 2019, p.40.
keadilan materiilnya menimbang dalil- dalil dari saksi, mencoba menggali lebih dalam dan menghubungkan premis- premis serta kesaksian sehingga didapat kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Untuk mengupayakan kombinasi keadilan formil dan materiil itu, konkretisasi alat bukti yang harus diajukan oleh pihak yang berperkara terutama alat bukti utama untuk memenuhi asas ulus testis nullus testis yang perlu diadakan standardisasi dan harus dipenuhi para pihak sebelum alat bukti komplementer. 18 Seluruh alat bukti tersebut juga harus menjadi titik tumpu untuk menguatkan keyakinan hakim sebagai bentuk pengejawantahan keadilan materiil dalam memutus perkara Pemilihan Umum.
Maka sistem pembuktian yang sesuai untuk dipraktekkan dalam hukum acara Pemilihan Umum adalah sistem pembuktian negatif, mengikuti pada sistem yang digunakan dalam hukum pidana di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian negatif atau konsepnya adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ( negative wettelijk ), hakim menjatuhkan pertimbangan dalam putusan setelah menimbang alat-alat bukti minimal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti yang telah disiapkan tersebut. Pembuktian berdasar alat bukti yang ada
18 Michael Barama, 2011, Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana , Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, p.20.
disertai dengan keterangan para pihak untuk mendukung keyakinan dari hakim sebagai salah satu alat bukti penguat dalam sistem pembuktian yang negatif. 19
N a m u n   t i d a k   m e n u t u p kemungkinan juga sistem pembuktian akan dikombinasikan dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis  yang bertitik tumpu pada keyakinan hakim dan beberapa alat bukti. Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada dasar- dasar pembuktian dari alat bukti yang ada disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pembuktian tertentu (penafsiran sistematis). Teori pembuktian ini disebut juga dengan sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya selama dapat diterima oleh logika. 20
Selain aspek-aspek yang telah dikonsepkan diatas, yang perlu diperhatikan adalah aspek pelayanan publik yang berkaitan dengan teknis administrasi penanganan perkara. Aspek ini penting untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu implementasi dari upaya perwujudan Good Governance . 21 Hal ini tentu memerlukan personalia pengadilan seperti panitera yang handal, jujur,
19 Andi Hamzah, 1994, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek , Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, p.307
20 Andi Hamzah, Ibid. .
21 Wangol, Winly A., “Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, Jurnal Lex Privatum , Vol.IV, No.7, Agustus 2016, p.43.
berintegritas serta berdisiplin tinggi s e h i ng g a   d ap at   m e m i n i m a l i s i r penyimpangan administrasi. 22 Sistem administrasi penanganan perkara yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang kompleks bagi lima kamar di dalamnya.
Sehingga dengan diejawantahkannya gambaran Peradilan Khusus Pemilihan Umum berikut beserta aspek-aspek teknis yang dibangun di dalamnya seperti hukum acara yang digunakan, hubungan kelembagaan dengan instansi lain seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, konkritisasi alat bukti, sistem pembuktian, hingga teknis administrasi penanganan perkara, diharapkan badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum dapat menyempurnakan sistem penyelesaian perkara Pemilihan Umum sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berwibawa, bermartabat, jujur, adil, dan demokratis.
Perwujudan ini dapat dilakukan melalui amandemen kelima UUD NRI 1945 yang pada wacananya akan dilakukan dalam waktu yang dekat. Dalam kerangka amandemen, perlu diadakan transfer kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ke badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum baik berdiri sendiri maupun berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga dalam proyeksi ius constituendum NKRI dapat lebih menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis dari hulu ke hilir.
22 Faisal Salam, 2001, Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek , Penerbit Mandar Maju, Bandung, p.23.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan paparan Paper diatas, dapat ditarik kesimpulan: 1.  Tidak terunifikasinya lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara berkaitan dengan Pemilihan Umum dalam peta konsep peradilan di Indonesia secara kontekstual dapat memicu munculnya problematika baik yang saat ini telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Hulu dari problematika tersebut apabila dianalisis dengan komprehensif berpangkal pada adanya kerancuan koordinasi dan konsolidasi lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan Pemilihan Umum yang dikhawatirkan memberikan dampak berupa tumpang tindih kewenangan kelembagaan jika dianalisis dari segi normatif derivasi kewenangan lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mengenai sifat perkara Pemilihan Umum yang lebih tepat apabila ditangani oleh Court of Justice yang tidak sesuai dengan MK sebagai Court of Law dan masalah logika peradilan jika ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2.  Konstruksi badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum secara keseluruhan merupakan solusi yang diperlukan guna memecahkan problematika kelembagaan peradilan yustisi Pemilihan Umum di Indonesia. Hal itu juga bertepatan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 yang mengamanatkan pembentukan
badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah yang diproyeksi berada dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai Court of Justice di Indonesia. Momentum tersebut dapat digunakan untuk menstimulasi gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang apabila suatu hari nanti berhasil dibentuk dan juga dijalankan secara mangkus dan sangkil, bukan tidak mungkin dalam Amandemen Kelima atas UUD NRI 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum akan dianulir dan kemudian seluruh perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum akan disentralisasi wewenangnya dalam badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum. Hal tersebut merupakan titik tekan yang memiliki urgensi untuk dibahas dan dipertimbangkan untuk mengubah konsep Pemilihan Umum di Indonesia dengan menambahkan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang berdiri sendiri dan terpisah sehingga dapat merapikan elus i f it as  p e ne g a k an  hu ku m Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam operasionalisasinya, Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum memerlukan konstruksi hukum acara dan struktur kelembagaan yang matang sehingga dapat menunjang penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, M. Mahrus, dkk., 2011, Tafsir Kon stitu si onal  Pel ang g aran PEMILUKADA yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif , Penerbit Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Andi Hamzah, 1994, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek , Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
Eri Yulikhsan, 2016, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN) , Penerbit Deepublish, Yogyakarta. Faisal Salam, 2001, Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek , Penerbit Mandar Maju, Bandung. Janedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan PEMILU di Indonesia , Penerbit Konstitusi Press, Jakarta. Jesús Orozco-Henríquez, dkk., 2010,
Electoral Justice: The International IDE Handbook , Penerbit International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm. Jimly Asshiddiqqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang , Penerbit Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.
Jimly Asshiddiqqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang , Penerbit Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.
Jimly Asshiddiqqie, 2012, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia . dalam Patmoko. Bunga Rampai “ Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia ”, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia , Penerbit RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), Jakarta.
Moh. Nazir, Metode Penelitian , 2005, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muchammad Ali Safa’at, dkk., 2010, H u k u m   A c a r a   M a h k a m a h Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Sengketa PEMILUKADA di Indonesia , Penerbit UII Press, Yogyakarta. Nur Hidayat Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan PEMILU di Indonesia , Penerbit Fajar Media Press, Yogyakarta.
Nur Hidayat Sardini, 2017, Mengeluarkan PEMILU dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016 , Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, 2011, Buku 16 Seri Demokrasi Elektoral: Penanganan Sengketa PEMILU , Penerbit
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.
Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, 2015, Transformasi BAWASLU dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PEMILU , Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
R e f l y   H a r u n ,   2 0 1 6 ,   P E M I L U Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa PEMILU Kini dan ke Depan , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
Soimin dan Mashuriyanto, 2013,
Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Penerbit UII Press, Yogyakarta.
Tjenreng, M.B. Zubakhrum, 2016, PILKADA Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia , Penerbit Pustaka Kemang, Jakarta. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Yance Arizona, dkk., 2014, Pancasila d a l a m   P u t u s a n   Ma h k a m a h Konstitusi , Penerbit Epistema Institute bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Jakarta.
Yuliandri, 2013, Politik Hukum Penyeleng garaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia . dalam Roejito dan Titik Ariyati Winahyu, Bunga Rampai “ Putih Hitam Pengadilan Khusus ”, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

## Hasil Penelitian
Abd. Rahim H. Jangi, 2017, Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP) d a l a m   N e g a r a   D e m o k r a s i Berdasarkan Hukum , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Alfin Prasetya, 2016, Penyelesaian Sengketa Hasil PEMILUKADA S etelah Putu san Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 , Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
Michael Barama, 2011, Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana , Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Nasrullah dan Tanto Lailam, Desain Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah , Penelitian Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
Prisma Fadli, 2018, Evolusi Kewenangan Penyelenggara PEMILU di Indonesia , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
Sigit Setiawan, 2016, Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mu h a m m a d i y a h   Su r a k a r t a , Surakarta.

## Jurnal
Ayuni, Qurrata, “Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil
Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol.48, No.1, Januari-Maret 2018. Fauzi, Ispan Diar, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, Jurnal Adhyasta Pemilu , Vol.4, No.1, 2018).
Febriadi, Herry, “Implementasi UU No.7
Tahun 2017 terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas PEMILU Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Al’Adl , Vol.X, No.1, Januari 2018.
Galingging, Ridarson, “Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Pe r a d i l an   y ang   B e r s i h   d an Berwibawa”, ADIL : Jurnal Hukum , Vol.7, No.1, Juli 2016.
Hamimah, Siti, “Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol.4, No.3, 2018).
Ipp, Oren dan Terenca F. Hoverter, “ Identifying International Principles for Resolving Election Disputes ”. Administrative Law Review , Vol.57, No.3, 2005).
Isra, Saldi, “Titik Singgung Wewenang M a h k a m a h   A g u n g   d e n g a n Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol.4, No.1, Maret 2015. Kaban, Ahmad Rizqi Robbani, “Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi BAWASLU dalam Sengketa Proses
PEMILU 2019”, Jurnal Hukum Adigama , Vol.1, No.2, Januari 2019. Marpaung, Jerico Mathias dan Tirta Mulya Wira Pradana, “Efektifitas Peradilan Khusus PEMILU Menuju PILPRES 2019”. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol.4, No.2, 2018). Nurhalimah, Siti, Pembentukan Peradilan Khusus PILKADA. Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan , Vol.1, No.5c, 2017).
Maulidin, La Ode, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil PEMILUKADA Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi , Vol.IV, No.1, Juni 2011.
MD, Moh. Mahfud, “Rambu Pembatas d an Perlu as an Ke wenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum , No.4, Vol.16, Oktober 2009.
Pardede, Marulak, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia”, Jurnal Rechtvinding , Vol.3, No.1, April 2014.
Rahmatunnisa, Mudiyati, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?”, Jurnal Bawaslu , Vol.3, No.1, Juni 2017. Saragih, Andre Dosdy Ananta, “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah”, Lex et Societatis , Vol.V, No.3, Mei 2017. Siregar, Fritz Edward, “Urgensi Peningkatan Peran BAWASLU
dalam PEMILU Serentak”, Opini Konstitusi , No.116, Oktober 2016. Solihah, Ratnia, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis”, Jurnal Wacana Politik , Vol.3, No.1, Maret 2018.
Waani, Daniel Hendr y Gilbert, “Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen , Vol.IV, No.7, September 2015.
Wangol, Winly A., “Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP”, Jurnal Lex Privatum , Vol.IV, No.7, Agustus 2016.
Widiarto, Aan Eko, “Implikasi Hukum P e n g a t u r a n   Hu k u m   A c a r a Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , Vol.16, No.1, Maret 2019. Widianingsih, Yuliani, “Demokrasi dan PEMILU di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik”, Jurnal Signal, Vol.5, No.2, 2017.
Internet
A kb ar,   Mu h am m a d   Fat a h i l l a h , “Menimbang Bukti Kecurangan PEMILU”, diakses dari https:// kolom.tempo.co/read/1215984/ menimbang-bukti-kecurangan- pemilu, diakses pada tanggal 22 September 2019.
Bawono, Adi Condro, “Pengertian Hakim Karier, Nonkarier, dan Hakim Ad Hoc ”, diakses dari https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/cl641/hakim-karir-dan-non- karir, diakses pada 22 September 2019.
Fakhrizal Fakhri, BAWASLU Minta Pe radi l an   K hu su s   PE M I LU, Mendagri Serahkan ke MK , diakses dari https://nasional.okezone.com/ read/2019/08/13/337/2091175/ bawaslu-minta-peradilan-khusus- pemilu-mendagri-serahkan-ke-mk, diakses pada 26 September 2019. Jimly Asshiddiqqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, diakses dari https://mkri.id/index. php?page=web.Berita&id=11779, diakses pada tanggal 22 September 2019.
Rilis Badan Pengawas Pemilihan Um u m   B o n t a n g ,   “ P u t u s a n Sengketa PILPRES, MK Nyatakan Penanganan TSM di BAWASLU” diakses dari http://bontang. bawaslu.go.id/2019/06/28/putusan- sengketa-pilpres-mk-nyatakan- penanganan-tsm-di-bawaslu/, diakses pada 22 September 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. L emb aran Negara R epubli k Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

## Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. L emb aran Negara R epubli k Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU-B-II/2004.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.