## UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN REFORMA AGRARIA UNTUK MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT YANG BERSENGKETA LAHAN

## Hartana, Ketut Meri Kertiasih
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com , meri.kertiasih@undiksha.ac.id ,

## ABSTRAK
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  tentang  reforma  agraria  merupakan  hal  yang  krusial. Indonesia telah berupaya melaksanakan reformasi pertanian dengan mengubah beberapa undang- undang dan peraturan pemerintah. Studi deskriptif ini dilakukan di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah bermaksud dapat mendeskripsikan kejadian yang terjadi di  lapangan,  dan  verifikasi  sehingga  bertujuan  agar  dapat  mengetahui  dampak  pelaksanaan reformasi  agraria  terhadap  tanggapan  positif  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak.  Kajian semacam  ini  merupakan  kajian  eksplanatori  yang  berusaha  menjelaskan  dampak  penerapan strategi reforma agraria yang tidak menentu terhadap reaksi masyarakat yang terkena dampak. 100 kuesioner dibagikan ke desa-desa yang terkena dampak sebagai bagian dari proses pengumpulan data  untuk  studi  ini,  dan  pejabat  dari  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional,  pimpinan  organisasi petani, dan penggarap tanah yang disengketakan juga diwawancarai. Temuan studi menunjukkan bahwa reforma agraria memiliki dampak yang bermanfaat dan nyata pada bagaimana penduduk yang terkena dampak bereaksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam sengketa lahan dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menanggapi reformasi pertanian dengan baik.
Kata Kunci : Reforma Agraria, Respon Masyarakat, Bersengketa Lahan.

## ABSTRACT
The  Indonesian  government's  policy  on  agrarian  reform  is  crucial.  Indonesia  has attempted  to  implement  agricultural  reforms  by  amending  several  laws  and  government regulations.  This  descriptive  study  was  conducted  in  Punggelan  Village,  Punggelan  District, Banjarnegara,  Central  Java  with  the  aim  of  being  able  to  describe  events  that  occurred  in  the field, and verification so as to be able to determine the impact of the implementation of agrarian reform on the positive response of the affected communities. This kind of study is an explanatory study  that  seeks  to  explain  the  impact  of  the  implementation  of  an  uncertain  agrarian  reform strategy on the reactions of the affected people. 100 questionnaires were distributed  to affected villages as part of the data collection process for this study, and officials from the office of the National Land Agency, leaders of farmers' organizations, and tenants of the disputed land were also interviewed. The study's findings show that agrarian reform has a beneficial and real impact on how the affected population reacts. This suggests that those involved in land disputes can meet their needs and respond well to agricultural reforms.
Keywords : Agrarian Reform, Community Response, Land Disputes.

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  akan  selalu  berkeinginan  untuk  memiliki  dan  menguasai  tanah,  yang merupakan  dorongan  dasar  manusia,  ini  bukanlah  hal  yang  baru.  Ini  dapat  berfungsi  sebagai katalisator atau memberikan peluang bagi sengketa tanah untuk berkembang di lingkungan sekitar.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Di  Indonesia,  penanganan  dan  penyelesaian  masalah  pertanahan  memerlukan  strategi  holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan), dan  ekologi. 1 Konflik  antar  anggota  masyarakat  (konflik  horizontal)  atau  antara  masyarakat dengan  negara,  khususnya  pemerintah,  seringkali  diakibatkan  oleh  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  dan  penggunaan  harta  benda  (konflik  vertikal). 2 Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  bahwa  “Bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  tanah  bagi  masyarakat dan negara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, umumnya dikenal dengan UUPA, yang bermaksud menata kembali tatanan agraria yang tidak adil menjadi adil,  menyelesaikan  konflik  agraria,  dan  mensejahterakan  rakyat  setelah  reforma  agraria dilaksanakan,  juga  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Sengketa tanah sering terjadi di masyarakat dan terjadi hampir di mana-mana di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Selain  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal,  tanah  juga  dapat  digunakan  untuk  kemajuan sosial, politik, dan budaya seseorang atau masyarakat. 3 Sumber utama kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang didorong kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kaum tani.  UUPA  1960  menetapkan  aturan  dasar  untuk  mengatur  kepemilikan,  penggunaan,  dan eksploitasi  tanah,  dengan  fokus  khusus  pada  kebutuhan  untuk  memberikan  prioritas  kepada penduduk  yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi  yang  keberadaannya  bergantung  pada  tanah, khususnya  petani  penggarap.  Undang-undang  ini  mensyaratkan  bahwa  setelah  reforma  agraria dilaksanakan,  sistem  agraria  yang  tidak  adil  ditata  ulang  menjadi  lebih  adil,  konflik  agraria diselesaikan,  dan  rakyat  sejahtera.  Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  45  Tahun  2016  tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tujuan pelaksanaan reforma agraria antara lain: 1. Penguatan hukum dan penyelesaian konflik agraria; 2. Pengaturan dan kepemilikan; 3. Kepastian hukum; 4. Pemberdayaan masyarakat; dan 5. Lembaga reforma agraria pusat dan daerah.
Inisiatif reforma agraria di Banjarnegara menemui sejumlah persoalan. Tanah dari tanah HGU  yang  menjadi  pokok  reforma  agraria  dan  sudah  ada  tanda-tanda  akan  ditinggalkan  atau pernah menjadi tanah HGU tetapi belum diperpanjang oleh pemegang hak. Sebelum berakhirnya Hak  Guna  Usaha  di  Kabupaten  Banjarnegara  seluas  76.661  hektar  yang  digunakan  untuk perkebunan kopi, kelapa, dan cengkeh, sempat terpikir oleh PT. Pakis Aji Banyumas. Pemegang hak tidak menggunakan haknya secara efektif. Namun, kelompok tani di sekitar perkebunan secara fisik  telah  menguasai  dan  menggarap  lahan  tersebut.  Lahan  tersebut  diusulkan  menjadi  obyek tanah reforma agraria (TORA) pada tahun 2011, setelah berakhirnya masa HGU.
Pada kenyataannya, Negara memberikan seseorang atau organisasi kepemilikan tanah yang memiliki  hak  sebagaimana  ditentukan  oleh  penunjukan  dan  persyaratan  penggunaannya. 4 Hak ulayat  dari  kesatuan-kesatuan  masyarakat  yang  diakui,  selama  entitas-entitas  itu  masih  nyata keberadaannya, membatasi penggunaan hak tersebut. Hukum agraria ditegakkan oleh negara, dan jika batas-batas tersebut tidak diikuti, akan timbul kesulitan atau perbedaan pendapat. Memahami bahwa tanah adalah sumber daya alam penting yang menopang hampir semua bidang kehidupan
1 Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. Yuridika , 28 (2).
2 Asmawati, A. (2014). Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 5 (1), 43283.
3 Erwiningsih, W. (2009). Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
4 Silviana, A. (2017). Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi. Diponegoro Private Law Review , 1 (1).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sangat  penting  untuk  memahami  perselisihan  dan  konflik  pertanian. 5 Menurut  Pasal  17  Perpres Nomor 86 Tahun 2018, penanganan sengketa dan konflik agraria dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan  sosial  dan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak,  baik  orang,  kelompok,  maupun  badan formal. Penyelesaian melalui litigasi hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus sengketa agraria.
Reforma  Agraria  adalah  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  tanah  secara  lebih  berkeadilan  melalui  Pengelolaan  Aset  dan  disertai  Pengaturan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2018 tentang  Reforma  Agraria.  Penataan  kekayaan  adalah  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan, penggunaan, dan pengusahaan tanah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) untuk memberikan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Pemberian kesempatan kepada subyek reforma agraria untuk  mengakses  permodalan  dan  bantuan  lain  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan berdasarkan penggunaan tanah, yang lazim disebut pemberdayaan masyarakat, disebut pengaturan akses dalam Pasal  1 ayat (3). Berkaitan dengan penyelesaian konflik berbasis program  reforma agraria menjadi perhatian hingga saat ini, maka dari itu saya ingin mengetahui lebih luas persoalan konflik agraria antar pihak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  deskriptif  normatif  ini  bermaksud  mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi  di lapangan,  dan  verifikasi  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  pelaksanaan  reforma  agraria terhadap tanggapan positif masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini menyangkut penerapan syarat-syarat  hukum  normatif  dalam  praktek  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam  suatu  masyarakat.  Kajian  semacam  ini  merupakan  kajian  eksplanatori  yang  berusaha menjelaskan  dampak  penerapan  strategi  reforma  agraria  yang  tidak  menentu  terhadap  reaksi masyarakat yang terkena dampak di wilayah Banjarnegara-Jawa Tengah, Kecamatan Punggelan, Desa  Punggelan.  Jenis  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dampak  penerapan  teknik reforma  agraria  yang  belum  terbukti  terhadap  respon  penduduk  yang  terkena  dampak.100 kuesioner dibagikan ke desa-desa yang terkena dampak sebagai bagian dari proses pengumpulan data  untuk  studi  ini,  dan  pejabat  dari  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional,  pimpinan  organisasi petani,  dan  penggarap  tanah  yang  disengketakan  juga  diwawancarai.  Temuan  studi  ini menunjukkan bahwa reforma agraria memiliki dampak positif dan signifikan terhadap bagaimana mereka yang terkena dampaknya merespons.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Reforma Agraria
Menurut  Arif  Budimanta,  reformasi  pertanian  UUPA,  Pancasila,  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  operasional  dipandang  sebagai  penataan kembali  sistem  politik  dan  hukum  pertanahan.  Reformasi  aset  dan  reformasi  akses  adalah  dua bidang dasar di mana reforma agraria dapat dibagi. Reformasi aset memerlukan penataan ulang siapa yang memiliki apa dan bagaimana aset itu digunakan eksploitasi tanah sesuai dengan hukum dan  peraturan  yang  berlaku.  Kementerian  ATR/BPN  bertugas  melakukan  reformasi  aset. Sementara  itu,  reformasi  akses  mensyaratkan  pembentukan  kelembagaan  dan  manajemen  yang efektif sehingga mereka yang telah menerima redistribusi tanah dapat mengubah bidang tanahnya menjadi  sumber  penghidupan  yang  sukses,  implementasi  kebijakan  reformasi  akses  oleh pemerintah daerah. 6 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reforma agraria adalah suatu upaya
5 Contreras-Hermosilla, A., & Fay, C. (2006). Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan sistem penguasaan tanah: permasalahan dan kerangka tindakan . World Agroforestry Centre.
6 Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. Jurnal Kertha Patrika , 41 (3), 289.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sistematis, terencana, dan cepat dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial serta  membuka  jalan  bagi  terciptanya  masyarakat  yang  demokratis  dan  berkeadilan.  Diawali dengan langkah menata kembali penguasaan, penggunaan, dan eksploitasi tanah dan sumber daya alam  lainnya,  kemudian  dilanjutkan  dengan  sejumlah  inisiatif  pendukung  lainnya  untuk meningkatkan produktivitas petani pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya. 7
UUPA menandai dimulainya program reforma agraria Indonesia yang memiliki maksud dan  tujuan  alangkah  baiknya  jika  kita  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui Program land reform dikedepankan, fokus implementasi reformasi pertanian  adalah  pada  kebijakan  yang  mengubah  sistem  kepemilikan  dan  tata  kelola  tanah Indonesia  yang  timpang.  Ternyata  isu  reforma  pertanian  tidak  berubah  secara  penting  dalam memenuhi tujuan inisiatif reformasi tanah, yang dimulai pada tahun 1960 hingga setelah reformasi tahun 1998. Hal ini terlihat dalam berbagai sengketa tanah dalam konteks yang berbeda, termasuk kasus pembebasan tanah. 8
Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada tahun  2014  menandai  dimulainya  babak  baru  upaya  reforma  agraria  di  Indonesia.  Nawacita memuat  rencana  reforma  agraria  serta  pendekatan  pembangunan  daerah  dan  desa  di  Indonesia. Reforma agraria digambarkan sebagai “menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, menyelesaikan  sengketa  properti,  dan  memerangi  kriminalisasi  pemulihan  hak  ulayat”  dalam Agenda  Sembilan  Prioritas,  juga  dikenal  sebagai  Nawacita.  Menanggapi  berbagai  persepsi, aspirasi, dan harapan terhadap reforma agraria yang selama ini telah ditanggapi oleh TAP MPR IX Tahun 2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap reforma agraria.

## Reforma Agraria dan Masyarakat Terdampak Sengketa Lahan
Di Indonesia, reforma agraria dilaksanakan untuk mengubah cara tanah diatur, dimiliki, dieksploitasi, dan dimanfaatkan untuk menjamin keadilan dan kejelasan hukum di bidang-bidang tersebut. 9 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan perencanaan Reforma Agraria  dan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  3  Peraturan Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria.  Perencanaan  Pengelolaan  Aset Penguasaan  Tanah  dan  Kepemilikan  Obyek  Reforma  Agraria  (TORA),  Pengaturan  Kejelasan Hukum, Akses Penggunaan, Produksi TORA dan Peraturan Perundang-undangan tentang TORA, Penanganan  Sengketa  dan  Konflik  Agraria,  serta  Perencanaan  Kegiatan  Lain  yang  Mendukung Reforma Agraria semuanya termasuk dalam perencanaan Pasal 4.
Pembagian tanah  yang dikuasai  negara, mempunyai  luas  maksimum  lebih besar, tidak  hadir,  atau  dianggap  menjadi  sasaran  reforma  agraria  dan  disediakan  bagi  petani  dan penggarap kecil menonjolkan gagasan redistribusi tanah. Namun, pada intinya, ada tiga komponen
7 Riawan, F., Nasution, K., & Setyadji, S. (2019 ). Wujud Penatagunaan Tanah dalam Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Jurnal Akrab Juara , 4 (5), 15-26.
8 Sujadi, S. (2007). Masalah-masalah Hukum Aktual dalam Wacana Reformasi Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 37 (1), 90-118.
9 Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya . Veritas et Justitia , 4 (2), 252-273.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
utama reforma agraria di bawah UU No. 86 Tahun 2018, yaitu pengaturan aset, pengaturan akses, dan penyelesaian konflik.
Lahan  yang  ditunjuk  TORA  tersebar  untuk  penggunaan  pertanian  dan  non- pertanian. Apabila TORA telah tersedia dan disertai dengan penerbitan sertifikat hak milik atau Hak Milik Bersama, maka didistribusikan kembali kepada subjek Reforma Agraria yang memiliki luas tanah tidak lebih dari 5 (lima) hektar untuk pertanian. Redistribusi untuk tujuan nonpertanian, baik  di  perkotaan  maupun  pedesaan,  merupakan  kegiatan  di  luar  sektor  pertanian.  Konsolidasi tanah dan pemberian sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat digunakan  untuk  redistribusi  tanah  untuk  penggunaan  non-pertanian.  Bagi  rakyat  atau  petani penggarap  yang  seluruh  tanahnya  telah  dibagi  menjadi  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai lainnya,  atau  Hak  Pakai  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  perusahaan  perkebunan,  dilakukan redistribusi tanah.

## Konflik Agraria di Banjarnegara
Ketidaksepakatan  muncul  dari  PT  Pakis  Aji  Banyumas,  yang  hak  guna  usaha perkebunan kopi, cengkeh, dan kelapanya berakhir pada 31 Desember 2011, menjadi perselisihan. Komunitas  tani  setempat  kemudian  berjuang  untuk  mendapatkan  tanah  yang  dialihkan  kepada mereka  sebagai  miliknya.  Pasalnya,  PT  Pakis  Aji,  pemilik  HGU,  melanggar  izin  dengan mengosongkan  lahan  yang  seharusnya  tidak  digunakan  untuk  perkebunan  kopi,  cengkeh,  dan kelapa. Setelah hasil panen PT Pakis Aji anjlok pada 1980-an, membuat sebagian lahan tidak bisa ditanam. Perusahaan dan petani lokal mencapai kesepakatan bahwa petani akan mengembangkan lahan dengan menanam rempah-rempah, dengan syarat tidak merusak tanaman kopi. Perusahaan tersebut akan menjual hasil panen dan menginformasikan hasilnya kepada petani kecil. Namun, PT  Pakis  Aji  gagal  memenuhi  komitmen  kontraktualnya,  khususnya  untuk  memasarkan  hasil panen,  sehingga  terjadi  akumulasi  hasil  panen  yang  tidak  dapat  didistribusikan.  Akibatnya, masyarakat  petani setempat  terpaksa menjual  hasil produksinya sendiri secara langsung kepada konsumen  bukan  melalui  tengkulak,  dan  hal  ini  terus  berlanjut  hingga  kepemilikan  tersebut sepenuhnya berada di bawah penguasaan masyarakat pada akhir HGU pada tanggal 31 Desember 2011.
Sebelumnya,  Bupati  Kantah  Banjarnegara,  PT.  Serayu  Makmur,  PT.  Pakis  Aji Banyumas,  dan  berbagai  instansi  terkait  lainnya  diundang  oleh  Bupati  Banjarnegara  untuk membahas  PT.  Kegagalan  Pakis  Aji  Banyumas  dalam  mengelola  lahan  sesuai  peruntukannya, khusus  untuk  tanaman  kopi  dan  cengkeh.  Pada  tahun  2010,  PT.  Pakis  Aji  Banyumas menyampaikan  kepada  Bupati  Banjarnegara  permohonan  rekomendasi  No.  47/VII/PB/2010 dengan  perpanjangan  HGU  atas  tanah  tersebut.  Menindaklanjuti  permintaan  tersebut,  Bupati Banjarnegara  menolak  PT.  Permintaan  Pakis  Aji  Banyumas  untuk  memperpanjang  HGU-nya melalui surat dengan nomor referensi 525.3/3134 tanggal 1 Oktober 2010.
Setelah itu, diputuskan bahwa PT Pakis Aji sebagai pemegang hak/pemilik HGU No.  3/Desa  Punggelan  akan  mendapatkan  surat  teguran  berkaitan  dengan  aturan  yang  berlaku mengingat  berakhirnya  haknya  pada  tanggal  31  Desember  2011.  Teguran  pertama  diterbitkan tanggal 1 Juli 2011, peringatan kedua diberikan pada tanggal 1 Agustus 2011, dan peringatan III diberikan pada tanggal 1 September 2011, dengan surat nomor 5295/16-500/IX/33/2011 masing- masing  tanggal  13  September.  Namun  demikian,  pemegang  hak  tidak  menggarap,  atau mempergunakan  tanah  sebagaimana  mestinya  setelah  teguran  III  berhenti  sampai  dengan  masa berlaku HGU No.3/Desa Punggelan tanggal 31 Desember 2011. Secara hukum, HGU atas tanah tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT. Pakis Aji; sebaliknya, itu sekali lagi milik negara.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pemda Kabupaten Banjarnegara pada hakekatnya ingin mengelola sebagian lahan bekas HGU untuk tujuan konservasi dan agrowisata. Kemudian, pada tanggal 31 Juli 2013, Bupati Banjarnegara mengirimkan surat kepada BPN RI dengan nomor permohonan 050/2733/Setda/511/2013  meminta  agar  PT.  Aset  Pakis  Aji  Banyumas  dikembalikan  ke pemerintah daerah. Sedangkan Himpunan Petani Masyarakat Banjarnegara memiliki penguasaan penuh atas harta benda (HITAMBARA). Akibatnya, timbul perselisihan antara anggota Hitambara dengan pemerintah daerah Banjarnegara.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2010,  akibat  hukum  tanah  terlantar. Hubungan hukum antara orang yang berhak atas tanah dengan benda tanahnya berubah apabila sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan negara mengklaim kembali penguasaan atas tanah tersebut. Sehubungan dengan itu sebagaimana tercantum dalam PP No. 11 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) dan (3) tentang penguasaan dan pengusahaan tanah terlantar:
“(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah, maka penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula penetapan hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukum, dan pengukuhan sebagai tanah yang langsung dimiliki oleh negara dan tanah milik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(3)  Penetapan  tanah  terlantar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pula  pemutusan hubungan  hukum  dan  penegasan  bahwa  tanah  tersebut  dikuasai  langsung  oleh  Negara  apabila tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  adalah  tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai tempat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.”
Oleh karena itu, jika pemilik hak atas tanah menyalahgunakan barang dengan cara yang tidak  sesuai  dengan  sifat  dan  maksud  pemberian  hak,  mereka  berisiko  kehilangan  kepemilikan atau  penguasaan  atas  barang  tersebut.  Pemerintah  pada  akhirnya  memiliki  kekuatan  untuk menghapus hak atas tanah. Atas usul Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, mencabut seluruh atau sebagian hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia.
Melalui surat tertanggal 5 Desember 2018 dengan nomor sbb: 2298/19-33/600/XII/2018 dari  Kanwil  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah  perihal  Tindakan  Berkelanjutan  Terindikasi  Tanah Terlantar Yang Haknya Telah Habis, HGU No. 3/Desa Pugggelan menjadi tanah Negara dan akan digunakan  sebagai  sumber  tanah  untuk  proyek  reformasi  pertanian  atau  Program  Strategis Pemerintah lainnya, menurut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
Masyarakat  petani  dan  KPA  (Konsorsium  Pembaruan  Agraria)  bekerja  untuk menjaga  kondisi  lahan  agar  tetap  baik  karena  mereka  percaya  bahwa  hal  itu  akan  lebih menguntungkan masyarakat setempat daripada mengubahnya menjadi lokasi agrowisata. Dalam upaya  penyerahan  sertifikat-sertifikat  tanah  Negara  eks  PT.  Pakis  Aji  Banyumas,  petani  yang tergabung dalam HITAMBARA (Himpunan Masyarakat Tani Banjarnegara) melakukan prosedur pemetaan. Lahan tersebut terlantar sejak tahun 1980 karena tidak digarap sesuai dengan HGU, dan HGU  berakhir  pada  tahun  2011.  Sampai  sejauh  mana  kasusnya  saat  ini?  Di  tiga  komunitas Punggelan,  Karangsari,  dan  Jembangan  yang  terletak  di  Kecamatan  Punggelan,  Kabupaten Banjarnegara, para petani berupaya meminta tanah yang sudah dikelola lebih dari 20 tahun untuk menjadi  milik  mereka  (Diyantoro  2014).  Tujuan  diadakannya  pendaftaran  tanah  adalah  untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memudahkan pengelola tanah memahami keadaan atau kedudukan hukum tanah atau tanah yang dikuasainya, beserta letak, luas, dan batas-batasnya, serta siapa pemiliknya dsb. 10
Penyebab tanah HGU digunakan untuk perkebunan PT Pakis Aji Banyumas terbengkalai antara lain tidak mengoperasikan, menggunakan, atau mengelola lahan perkebunan sesuai dengan izin  peruntukannya,  serta  perusahaan  tidak  melakukan  pemeliharaan  yang  baik  terhadap tanamannya. Kemudian, PT Pakis Aji Banyumas melanggar izin yang telah dikeluarkan dengan mengadakan  perjanjian  bagi  hasil  dengan  petani  penggarap.  Selain  itu,  PT  Pakis  Aji  tidak memandang pemeliharaan tanaman utama (kopi) atau tanaman penutup sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik HGU dan, untuk waktu yang cukup lama, pemilik hak PT. Pakis Aji Banyumas terbengkalai.
Sebelum masa berlaku tanah berakhir, status pemanfaatan lahan PT Pakis Aji Banyumas dapat diklasifikasi sebagai terabaikan. Sekali lagi menjadi milik negara. Karena hak dicabut oleh pejabat  yang  ditunjuk  sebelum  waktunya  habis  sebagai  akibat  kecerobohan  pemegang  hak  dan lalai  menjalankan  kewajibannya,  maka  status  HGU  dihapuskan.  Daerah  ini  adalah  tanah masyarakat akibat hapusnya Hak Guna Usaha. Oleh sebab itu, para petani yang mengelola lahan tersebut  memohon  agar  dibiarkan  terus  dikelola  karena  diyakini  akan  lebih  bermanfaat  bagi masyarakat setempat daripada memanfaatkan kawasan tersebut untuk agrowisata.
Tanah  negara  didefinisikan  sebagai  tanah  yang  dapat  diberikan  hak  guna  usaha berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996.  Apabila  benda  yang  akan diberikan hak guna usaha adalah tanah negara dan kawasan hutan, maka hak guna usaha hanya dapat diberikan setelah properti yang dipermasalahkan telah kehilangan statusnya sebagai kawasan hutan. Pelaksanaan ketentuan hak pakai hasil tersebut baru dapat dilaksanakan setelah selesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pakai hasil diberikan atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah  Daerah,  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Pemerintah  Desa,  dan masyarakat  ikut  serta  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  tanah.  Satgas  Reforma  Agraria memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria secara bertahap. Satgas yang terdiri dari Satgas  Reforma  Agraria  Pusat,  Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota  yang  tugasnya  antara  lain mengoordinasikan  penyediaan  TORA  dalam  rangka  pengelolaan  aset  di  tingkat  pusat, mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan akses di tingkat pusat, mengintegrasikan pelaksanaan pengelolaan aset dan pengaturan akses di tingkat pusat, serta menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Nasional kepada Komite Reforma Agraria Nasional.

## Dampak Program Reforma Agraria terhadap Harapan Petani
Hasil keluaran SPSS  yang digunakan untuk  menguji seberapa berhasil  reforma agraria menurunkan sengketa agraria dapat digunakan untuk menurunkan temuan regresi untuk menilai seberapa  baik  program  reforma  agraria  memenuhi  harapan  petani.  Konflik  pertanahan diperkirakan akan berkurang jika kebijakan reforma agraria telah sesuai dengan harapan petani. Meski proses pelaksanaan program reforma pertanian masih jauh dari kata selesai, namun dinilai telah memberi rasa aman hukum kepada para penanam lahan milik PT Pakis Aji yang lama. Petani yang  bekerja  di  PT.  Tanah  bekas  HGU  milik  Pakis  Aji  secara  de  facto  telah  menguasainya,
10 SUKITO,  S.  (2010). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMILIK  TANAH  PERORANGAN  YANG TANAHNYA  DIPERGUNAKAN  UNTUK  LEMBAGA  PENDIDIKAN  (STUDI  DI  YAYASAN  PENDIDIKAN SUMBER DAYA INSANI KOTA BEKASI) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
meskipun faktanya mereka tidak memiliki dokumen hukum yang membuktikan kepemilikan sah tanah tersebut.

## PENUTUP Simpulan
Pelaksanaan program reforma agraria belum dipahami oleh 98% penggarap PT. Pakis Aji yang terlibat konflik tanah, menurut analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Selain itu, Bisa juga disimpulkan bahwa petani tidak sepenuhnya memahami bagaimana pemerintah terlibat dalam upaya tersebut. Para petani ini senang dengan prosedur penyelesaian sengketa tanah, tetapi mereka belum puas  dengan hak kepemilikan  yang di  kuasai.  Mengingat proses reforma  agraria masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai.
Warga  Desa  Punggelan,  Banjarnegara,  yang  memiliki  persoalan  pertanahan  menyambut baik inisiatif reforma pertanian. Tapi karena prosesnya belum selesai, mereka belum mendengar apa-apa tentang keuntungan mempraktekkan reforma agraria. Persoalan mendasar adalah petani tidak  mengakui  hak  kepemilikannya  atas  harta  yang  dikelolanya.  Mereka  dapat  menggunakan tanah tersebut sebagai sumber pendapatan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Namun,  mereka  belum  memiliki  argumentasi  hukum  yang  kuat  bahwa  masyarakatlah  yang memiliki tanah tersebut. Petani di eks PT. Harta Pakis Aji memprihatinkan karena tidak memiliki sertifikat  resmi,  siapa  pun  dapat  terus  mengelola  dan  merugikan  orang  yang  telah  bekerja sementara  masyarakat  tidak  memiliki  legal  standing.  Akibatnya,  pemerintah  harus  membantu petani  memahami  inisiatif  reforma  agraria.  Ini  mencegah  pengalihan  kepemilikan  yang  tidak mengikuti prosedur hukum yang benar.

## SARAN
Penulis  menyarankan  hal-hal  sebagai  berikut  karena  Badan  Pertanahan  Nasional  dan Pemerintah  tidak  melihat  hasil  yang  diinginkan  dari  penerapan  reforma  pertanian  di  wilayah Banjarnegara-Jawa Tengah, Kecamatan Punggelan, dan Desa Punggelan:
a) Untuk  melaksanakan  reformasi  pertanian,  harus  ada  kebijakan  yang  jelas  (UU,  Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Daerah/Perda).
b) Pentingnya  peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  bidang  pertanahan,  khususnya kuantitas dan kualitas SDM pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan Badan Pertanahan Nasional secara keseluruhan.
c) Agar Badan Pertanahan Nasional, organisasi pemerintah lainnya, dan sektor swasta berhasil melakukan reformasi aset dan reformasi akses, perlu ada kolaborasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartana,  H.  (2017).  PELAKSANAAN  AKUISISI  DI  SEKTOR  PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (2), 18-32.
Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI  SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. Perspektif , 22 (2), 142-165. Hartana,  H.  (2018).  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DALAM  BIDANG  BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (1), 27-45.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hartana,  H.  (2019).  SEJARAH  HUKUM  PERTAMBANGAN  DI  INDONESIA. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (1), 145-154.
Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRCTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 161-175.
Hartana,  H.  (2021).  Regulation  of  Group  Company  Expansion  Restrictions  in  the  Coal  Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 520-526.
Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR  PERTAMBANGAN  BATUBARA  DITINJAU  DARI  UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 233-243.
Kantor Staf Presdien RI 2017, Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional  reforma  agraria  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun  2017,  Kantor Staf Presiden RI, Jakarta.
Latif, F. (2018). Pengaturan tanah terlantar menurut hukum positif nasional dan hukum ekonomi syariah (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). Limbong, B. (2012). Hukum agraria nasional . Pustaka Margaretha.
Luthfi, A. N. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo- Jusuf Kalla. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (2), 140-163. Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan  Harapan  Masyarakat  Yang  Bersengketa  Lahan. BHUMI:  Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 5 (2), 150-162. Mulyani, L. (2014). Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , (39), 314-355. Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. Veritas et Justitia , 4 (2), 252-273. Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Riawan,  F.,  Nasution,  K.,  &  Setyadji,  S.  (2019). Wujud  Penatagunaan  Tanah  dalam  Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Jurnal Akrab Juara, 4(5), 15-26. Salim, M. N., & Utami, W. (2020). Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria . STPN Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A., Mangku, D. G. S., & Pratama, A. C. P. N. (2022). Sistem
Hukum  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  pada  Perkawinan  Campuran  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 7 (1), 189- 197.
Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat  9  juta  hektar  tanah  Indonesia. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4 (1), 24-38.