Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13 No. 1 Maret 2024 P - ISSN : 2503-4413 E – ISSN : 2654-5837, Hal  54 - 62
Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
(studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta)
Deni Saeful Rizal
Program Studi Akuntansi, STIE DR. KHEZ Muttaqien, Indonesia
Penulis Korespondensi Deni Saeful Rizal rizaldeni2@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received 04 Jan  - 2024 Accepted 15 Feb - 2024 Available Online 15 Mar  – 2024 This research aims to determine the influence of perceptions of tax  fairness  related  to  PP  Number  23  of  2018  on  taxpayer compliance  in  fulfilling  their  tax  obligations.  The  population  in this study were taxpayers of micro, small and medium enterprises in Purwakarta district. This research uses primary data obtained by distributing questionnaires to micro, small and medium owners in Purwakarta district. This research is quantitative research with descriptive  and  verification  methods  using  simple  regression analysis. The software program used to analyze the data was IBM SPSS 23. Data analysis in this research began with validity and reliability  tests.  Followed  by  the  classic  assumption  test  which includes normality, linearity and correlation analysis tests. After that, a simple regression test and hypothesis test were carried out in the form of a regression coefficient test (t test) and a coefficient of determination test. Based on the results of research and testing that has been carried out, it shows that perceptions of tax fairness have a positive and significant effect on taxpayer compliance
Keyword : Perception of Tax Justice, Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULIAN
Ekonomi  di  Indonesia  belum  dapat mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur, banyak pembangunan nasional yang masih kurang bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti  jalan  raya,  puskesmas  dan  lembaga masyarakat  lainnya  yang  perlu  diperbaiki. Masyarakat  seringkali  mengeluh  dan  tidak puas  akan  kebijakan  pemerintah  dalam  hal pembangunan  nasional.  Sumber  utama pembangunan  nasional  dan  pembiayaan belanja negara berasal dari penerimaan pajak.
Pajak  memiliki  kontribusi  yang  cukup tinggi  dalam  menopang  penerimaan  internal negara terkait APBN. Pajak terus menunjukkan  eksistensinya  dalam  menopang penerimaan  negara,  pemasukan  dari  sektor pajak  digunakan  untuk  pembangunan  negara terkait  dengan  perbaikan  infrastruktur  seperti
jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, dll, dan juga  digunakan  untuk  subsidi  pemerintah terkait pelayanan seperti pendidikan, kesehatan,  perumahan  rakyat,  dan  untuk mendanai  pertahanan  dan  keamanan  hidup bernegara.
Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga  sumber  penerimaan  diantaranya  dari penerimaan  pajak,  penerimaan  bukan  pajak dan  penerimaan  hibah.  Sumber  penerimaan dana  APBN  terbesar  di  Indonesia  terdapat pada  penerimaan  pajak.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dari  data  postur  anggaran  yang dipublikasikan oleh Kemenkeu yang menjadi RAPBN di tahun 2020 yakni penerimaan pajak sebesar  1.865,7T  dari  Outlook  2019  sebesar 1.643,1T,  PNBP  367,0T  dari  Outlook  2019 sebesar  386,3T  dan  penerimaan  hibah  0,5  T
dari Outlook 2019 sebesar 1,3T.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2009  (UU  KUP),  Indonesia menganut  sistem  perpajakan  self  assessment. Dalam  sistem  self  assessment,  Wajib  Pajak diberikan fleksibilitas dan kewenangan penuh untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang menurut  perhitungannya  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Hasil  perhitungan  tersebut  tertuang dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  baik  SPT
Masa maupun SPT Tahunan yang disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  kepada Direktorat  Jenderal  Pajak.  Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sendiri lebih banyak pada  tatanan  pengarahan  dan  pengawasan sehingga  untuk  mencapai  target  penerimaan yang  telah  dicanangkan,  Direktorat  Jenderal Pajak  tentu  tidak  dapat  bekerja  sendirian. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan  terus  menerus  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  (Dyah  Purnamasari, 2013).
Peningkatan  kepatuhan  perpajakan, merupakan salah satu target utama yang ingin dicapai  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP). Kepatuhan  yang  meningkat  pada  akhirnya akan  berdampak  positif  pada  penerimaan pajak. Namun kondisi kepatuhan di Indonesia saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, apalagi  jika  menggunakan  angka  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  sebagai indikatornya (Dyah Purnamasari dkk, 2020).
Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi  besar  dalam  perekonomian Indonesia.  Kontribusi  Kontribusi  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) ditargetkan  sebesar  61  persen  di  tahun  2020. Jumlah  tersebut  meningkat  1,67  persen dibandingkan  tahun  2019  setelah  mengalami penurunan sebesar 0.3 persen dari tahun 2018. Hingga  saat  ini,  UMKM  Indonesia  sebanyak 64.194.057  unit  atau  99,99%  dari  total  unit usaha di Indonesia
( www.databoks.katadata.co.id ).
Salah  satu  provinsi  yang  menaruh kepedulian  sangat  tinggi  kepada  sektor UMKM  adalah  Jawa  Barat  khususnya  di Kabupaten  Purwakarta.  Menjadi  daerah  yang
dikenal  dengan  pariwisata  dan  budayanya, selain  itu  Purwakarta  juga  berada  dekat dengan  beberapa  wilayah  kawasan  industri. Hal  ini  berdampak  juga  terhadap  besarnya pertumbuhan UMKM pada setiap daerah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Melihat jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang  cukup  banyak,  hal  ini  diharapkan  akan sejalan  dengan  meningkatnya  kontribusi penerimaan pajak di KPP Pratama Kabupaten Purwakarta.
Pada  tahun  2016  jumlah  peningkatan sebesar  1.130  WP,  dan  pada  tahun  2017 peningkatan  bertambah  sebesar  1.437  WP, puncaknya peningkatan berada di tahun 2018 yaitu  sebesar  3.908  WP,  tetapi  pada    tahun 2019 kembali seperti tahun-tahun  sebelumnya yaitu    terjadi  peningkatan  sekitar  1.928  WP dengan  jumlah  keseluruhan  10.368  Wajib Pajak  UMKM  yang  patuh  melaporkan  dan membayar kewajibannya dari 12.385 UMKM yang ada di Kabupaten Purwakarta.
Meningkat jumlah Wajib Pajak UMKM tidak terlepas dari dukungan serta kebijakan- kebikajan yang di keluarkan oleh pemerintah sehingga mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dengan  menerapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018.  Kebijakan  yang berlaku efektif  sejak 1  Juli  2018  bagi pelaku UMKM  itu  mengatur  penurunan  tarif  pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Pengambilan keputusan tentang penurunan  tarif  melewati  perdebatan  yang cukup  panjang.  Pada  awalnya  Presiden  ingin perubahan  tarif  dari  1%  menjadi  0,25%  dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan  dan  pendapatan  pemerintahan (Supriatin, 2018).
Menurut  Richardson,  (2006)  pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar  pajak  jika  mereka  menganggap sistem  pajak  tidak  adil.  Hal  tersebut menunjukkan  pentingnya  dimensi  keadilan pajak  sebagai  variabel  yang  mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan yang  di  kemukakan  oleh  Jackson  &  Million (1986) bahwa salah satu variabel nonekonomi kunci  dari  perilaku  kepatuhan  pajak  adalah dimensi  keadilan  pajak  (Tax  Fairness),  yang mana  menjadi  hal  utama  yang  bisa mempengaruhi wajib pajak.
Dalam penelitian Rifki Syaputra (2019) menyatakan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak yang merupakan salah  satu  dari  asas  peraturan  perpajakan, tetapi  pada  tata  pelaksanaan  pajak  asas keadilan  terkadang  dikalangan  masyarakat beranggapan  tidak  sesuai  dengan  maksud keadilan yang menjadi asas dalam perpajakan.
Persepsi  wajib  pajak  merupakan  suatu tindakan  atau  sikap  seseorang  untuk mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami,  dan  mengolah  isyarat  yang ditunjukkan  pada  sesuatu  informasi.  Wajib pajak  yang  berpersepsi  positif  terhadap penerapan  PP  No.  23  tahun  2018  pasti  akan menerima  keputusan  tersebut  sehingga kepatuhan  wajib  pajak  tersebut  juga  positif. Persepsi  positif  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak  berupa  menerima  dan  percaya  bahwa dengan  peraturan  tersebut  wajib  pajak  akan lebih  mudah  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Adapun  dalam  beberapa  penelitian sebelumnya,  seperti  penelitian  Ari  Yulianti dkk (2019) persepsi keadilan pajak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  usaha  mikro  dan  kecil  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hasil penelitian Teguh Setiawan (2019) menyimpulkan  bahwa  persepsi  Wajib  Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau  dari  tarif,  sanksi,  kemudahan  dan sosialisasi  pajak  secara  keseluruhan  sudah cukup  baik,  serta  telah  memberikan pemahaman  dan  menawarkan  kemudahan dalam  pembayaran  pajak  pelaku  UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan  beberapa  responden  yang  kurang memahami  terkait  peraturan  ini.  Perlunya meningkatkan    sosialisasi  mengenai  PP  23 Tahun  2018  kepada  wajib  pajak  khususnya pelaku  UMKM  agar  mengerti  dan  paham tentang  manfaat  membayar  pajak  dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak. Namun  peneliti  mengungkapkan  bahwa penelitian yang dilakukan hanya pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.
Sedangkan  menurut  penelitian  Endro Andayani,  dkk  (2019)  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  variabel  Persepsi Keadilan,  Religiusitas,  Kesadaran,  dan Administrasi  Pelaksanaan  PP  No.  23  tahun 2018  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM. Sedangkan
Pengetahuan, Manfaat, Sanksi dan Sosialisasi Pelaksanaan  PP  No.  23  tahun  2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  Simpulan  ini  secara  parsial  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Teguh Setiawan (2019) dan Ari Yulianti dkk (2019) hal  ini  di  sebabkan  perbedaan  lokasi  dan responden dari peneliti.
Pentingnya  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  salah  satunya  pelaku  UMKM,  maka peneliti tertarik untuk menguji terkait dengan persepsi keadilan dalam penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku  UMKM.  Adapun  perbedaan  dengan penelelitian  sebelumnya  adalah  pada  objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka penulis memilih judul :
“Pengaruh  Persepsi  Keadilan  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta)”
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian  ini  mempunyai  rumusan  masalah sebegai berikut :
1. Apakah Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM.
2. KAJIAN

## PUSTAKA
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  James  dan  Alley  (2002) kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan  individu  untuk  bertindak  sesuai dengan  hukum  dan  peraturan  pajak  tanpa didahului  penegakan  hukum.  Sedangkan kepatuhan  pajak  menurut  International Bureau  of  Fiscal  Documentation  (2015) adalah:
“ degree to which a taxpayer complies (or fails to comply) with the tax rules of the country, for  example  by  declaring  income,  filing  a return,  and  paying  the  tax  due  in  a  timely manners ”.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendefinisikan kepatuhan  perpajakan  membagi  kepatuhan perpajakan  mejadi  dua  kategori  (OECD 2008), yaitu:
1. Kepatuhan administratif, yakni kepatuhan terhadap peraturan administratif  yang  diukur  dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan  membayar  pajak.  Kepatuhan administratif ini dikenal dengan kepatuhan formal.
2. Kepatuhan teknis, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan teknis ini dikenal dengan kepatuan material.
Menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010:112) kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentun peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam suatu negara. Dan menurut Hasseldine (1993) menyatakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan  semua  harta  kekayaan  Wajib pajak  yang  tercatat  pada  waktu  yang ditentukan  dan  pengembalian  laporan pertanggung  jawaban  pajak  yang  akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan.

## 2.2. Persepsi Keadilan
Persepsi  adalah  suatu  proses  dari individu  dalam  memilih,  mengelola  dan menginterprestasikan  suatu  rangsangan  yang diterimanya  ke  dalam  suatu  penilaian  yang terkait  apa  yang  ada  disekitarnya.  Melalui persepsi ini setiap individu dapat melakukan penilaian terkait kondisi yang ada disekitarnya  kemudian  tergerak  melakukan sesuatu  yang  sesuai  dengan  persepsi  yang terbentuk  sebelumnya  (Sariati  &  Khusni,
2017).
Persepsi  oleh  wajib  pajak  dalam menilai sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  untuk bersikap patuh sesuai aturan maupun bersikap melanggar  aturan.  Keadilan  yang  dirasakan oleh wajib pajak, apakah sistem yang berlaku sudah adil sama rata kepada setiap wajib pajak akan  mempengaruhi  sikap  wajib  pajak kedepannya  dalam  membayar  pajak  (Berutu & Harto, 2012). Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan (Mardiasmo, 2009).
Keadilan  ini  meliputi  keadilan  dalam prinsip  mengenai  peraturan  perundang- undangan  dan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Menurut  Mansury  (1996)  keadilan  dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Keadilan  horizontal,  yaitu  semua  orang yang  mempunyai  kemampuan  ekonomi atau mendapatkan tambahan keemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Keadilan  vertikal,  yaitu  berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan  membayarnya  tidak  sama, yaitu  semakin  besar  kemampuannya untuk  membayar  pajak  maka  harus semakin  besar  tarif  pajak  yang dikenakan.
Persepsi  keadilan  pajak  merupakan sifat  atau  perbuatan  wajib  pajak  yang  tidak sewenang-wenang  atau  tidak  berat  sebelah atas  sistem  perpajakan  yang  sudah  berlaku. Persepsi  masyarakat  mengenai  keadilan sistem  perpajakan  yang  berlaku,  sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik  dinegara  tersebut.  Persepsi  masyarakat ini  akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan pajak  dan  perilaku  penghindaran  pajak  (tax evasion).  Masyarakat  akan  cenderung  tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa  sistem  pajak  yang  berlaku  tidak  adil (Soliyah  Wulandari  dan  Andrie  Budiaji  , 2017).

## 3. METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah mengenai Persepsi Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  pasca  penerapan Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018. Penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  Wajib Pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta.
Model  penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif  dan verifikatif.
Populasi yang diangkat sebagai sasaran penelitian  yaitu  seluruh  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Purwakarta yaitu berjumlah 12.385 UMKM. Sampel yang diambil dalam penelitian ini  sebanyak  100  wajib  pajak  UMKM.  100 sampel  diambil  secara  probability  Sampling. Teknik  pengolahan  data  dan  analisis  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji validitas  dan  reliabilitas,  uji  asumsi  klasik, koefisien korelasi, dan uji t (parsial).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan  regresi  linier  berganda.  Skala yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Skala Likert dan pengukuran datanya interval atau rasio.
Kuesioner  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  21  item  pernyataan  yang  dideskripsikan berdasarkan variabel Persepsi Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai korelasi pada uji validitas menunjukan bahwa semua  pernyataan  memiliki  nilai  korelasi lebih besar dari 0,195 dan pada uji resiabilitas memiliki nilai Cronbach Alpha setiap variabel lebih  besar  dari  0,60.  Hal  ini  membuktikan bahwa instrumen penelitian persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak sudah valid, dan  semua  intrumen  sudah  layak  digunakan dalam penelitian.
4.1. Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  data  dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.
Berdasarkan  nilai  probabilitas  dalam penelitian  ini  (Asymp.  Sig)  melalui  uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200>5% (0,05),  maka  penelitian  ini  berdistribusi normal.
4.2. Uji Linieritas
Uji  Linearitas  untuk  mengetahui bentuk  hubungan  antara  variabel  bebas dengan  variabel  terikat,  apakah  berhubungan linear/garis lurus atau tidak.
Berdasarkan  Hasil,  nilai  signifikansi Linearity  untuk  Variabel  Persepsi  Keadilan Pajak    adalah  0,000  <  0,05  artinya  terdapat hubungan yang linear antara variabel Persepsi Keadilan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.

## 4.3. Analisis Korelasi
Analisis  korelasi  bertujuan  untuk melihat  ada  atau  tidaknya  hubungan  linear anatara dua variabel serta mengukur keeratan hubungan dari kedua variabel tersebut.
Berdasarkan Hasil perhitungan menunjukan  bahwa  nilai  dari  uji  correlation pearson  diatas  antara  variabel  persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, memiliki korelasi positif dengan nilai pearson correlation  adalah  sebesar  0,575  yang tergolong cukup kuat.

## 4.4. Analisis Regresi Sederhana
Analisis  regresi  sederhana  merupakan sebuah  alat  analisis  untuk  menguji  hipotesis penelitian.  Regresi  ini  digunakan  untuk menguji  apakah  terdapat  pengaruh  dari persepsi  keadilan  pajak  (X)  sebagai  variabel bebas serta  kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat.
Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka  dapat  dibuat  model  persamaan  analsis regresi sebagai berikut :
Y = 27,752 + 0,398 PKP + e Berdasarkan  model  persamaan  regresi linear  berganda  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1) Konstanta  (a)  memiliki  nilai  27,752. Secara matematis nilai ini berarti jika tidak ada variabel persepsi keadilan pajak maka nilai dari kepatuhan wajib pajak UMKM di Purwakarta  sebesar  27,752.  Secara sederhana  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak
akan  tercapai  sejumlah  27,752  tanpa adanya persepsi keadilan dari wajib pajak.
2) Koefisien  regresi  variabel  persepsi keadilan pajak (bX) adalah sebesar 0,398 artinya  jika  variabel  independen  lain nilainya  tetap  dan  nilai  dari  persepsi keadilan  pajak  mengalami  kenaikan  1 poin,  maka  nilai  dari  kepatuhan  wajib pajak  akan  mengalami  kenaikan  0,398. Begitu  pula  sebaliknya  jika  nilai  dari persepsi  keadilan  pajak  mengalami penurunan  sebesar  0,398  poin,  dalam  hal ini  pengaruh  dari  variabel  persepsi keadilan  pajak  adalah  berbanding  lurus dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  artinya semakin  meningkat  persepsi  keadilan pajak,  maka  nilai  dari  kepatuhan  wajib pajak  akan  semakin  meningkat.  Begitu pula sebaliknya.

## 4.5. Pengujian Hipotesis
Pengujian  terhadap  hipotesis  dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (Y) dan dilakukan dengan uji t( t-test) pada level 5% ( a = 0,05).
Uji T ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat  pengaruh  dari  variabel  independen terhadap variabel dependen.
Dasar pengambilan  keputusan  ini  yaitu  jika  nilai signifikansi < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. dan begitu sebaliknya jika nilai signifikansi >  0,05  atau  t  hitung  <  t  tabel,  maka  tidak terdapat  pengaruh  variabel  X  terhadap Variabel  Y.  Berdasarkan  penentuan  hipotesis di awal dengan ketentuan jika :
H0  (b=0)  :  Persepsi  keadilan  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Ha  (b≠0)  :  Persepsi  keadilan  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pada hasil Coefficients dapat diketahui bahwa  nilai  signifikansi  untuk  pengaruh variabel  persepsi  keadilan  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,000  <  0,05 dan  nilai  t  hitung  13,347  >  t  tabel  1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya persepsi keadilan pajak  (X)  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4.6. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk  mengukur  seberapa  baik  garis  regresi
sesuai  dengan  data  aktualnya  (goodness  fit). Koefisien determinasi ini mengukur persentase total  variasi  variabel  dependen  (Y)  yang  di jelaskan oleh variabel independen (X) didalam garis regresi.
Pada  hasil  Model  Summary  diatas, diperoleh hasil koefisien determinasi atau nilai
R  square  adalah  0,330.  Artinya  menunjukan bahwa  pengaruh  variabel  persepsi  keadilan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah 33%  dan  sisanya  sebesar  67%  di  pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelakan dalam penelitian ini.

## 4.7. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  diatas  dapat  di simpulkan bahwa hasil penelitian ini berbeda dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh Endro Andayani, Aji Prasetyo, M. Yusuf (2019)  yang  menyatakan  bahwa  persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak,  akan  tetapi  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifki Syaputra (2019), Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati  (2019)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara persepsi  keadilan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Rifki  Syaputra  (2019) menegaskan  bahwa  persepsi  wajib  pajak merupakan  suatu  tindakan  atau  sikap seseorang untuk mengorganisasi, menginterpretasi,  mengalami,  dan  mengolah isyarat    yang  ditunjukkan  pada  sesuatu informasi.  Wajib  pajak    yang  berpersepsi positif  terhadap  penerapan  PP  Nomor.  23 tahun  2018  pasti  akan  menerima  keputusan tersebut  sehingga  kepatuhan  wajib  pajak tersebut  juga  positif.  Persepsi  positif    yang dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib  pajak  akan  lebih  mudah  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Variabel  persepsi  keadilan  pajak diukur  menggunakan  lima  indikator  menurut lima dimensi keadilan dalam Gerbing (1988) yang  dikombinasikan  dengan  unsur-unsur dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018.  Lima indikator  tersebut  meliputi  Keadilan  Umum (General Fairness), Timbal Balik Pemerintah
(Exchange  with  Government),  Ketentuan- ketentuan  Khusus  (Special  Provisions), Struktur Tarif Pajak (Tax Rate Structures), dan Kepentingan  Pribadi  (Self  Interest).  Unsur- unsur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang digunakan  berfokus  pada  penetapan  pajak penghasilan bersifat final dengan tarif tunggal 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, dalam kuesioner  yang  disebar  dengan  indikator tersebut  menunjukan  bahwa  hasil  analisis deskripsi persepsi keadilan pajak berada pada kriteria  baik  dengan  nilai  indeks  variabel sebesar 3,58. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak di Purwakarta. Memiliki persepsi yang baik  terhadap  PP  Nomor  23  Tahun  2018 karena  dengan  menurunkan  tarif  pajak tersebut  selain  meringankan  wajib  pajak UMKM  diharapkan  agar  usaha  mikro  dapat tumbuh  dan  akhirnya  meningkat  menjadi usaha  kecil,  meningkat  ke  usaha  menengah, kemudian menjadi usaha besar.
Dalam  penelitian  di  buktikan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  akan  tercapai  dengan baik  karena  adanya  persepsi  keadilan  positif dari  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  didukung pula  oleh  hasil  yang  baik  pada  persepsi keadilan pajak di tunjukan dari hasil analisis uji  korelasi  yang  menunjukan  bahwa correlation  pearson  memiliki  korelasi  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  nilai 0,575  artinya  bahwa  hasil  analisis  korelasi memilki  kriteria  hubungan  yang  tergolong kuat.  Nilai  koefisien  korelasi  yang  bertanda positif menunjukan bahwa hubungan persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan searah.
Jadi kesimpulannya  semakin  baik  persepsi keadilan  pajak  dari  wajib  pajak  UMKM terhadap  PP  Nomor  23  Tahun  2018  maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dalam  menilai  pengaruh  persepsi keadilan  pajak  sebagai  variabel  independen terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM sebagai  variabel  dependen  setelah  penerapan PP  Nomor  23  tahun  2018  di  KPP  Pratama Kabupaten Purwakarta, hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  Persepsi  Keadilan  Pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018.

## 6. REFERENSI
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned Behavior.  Organizational  Behavior and  Human  Decision  Processes,  50,
179-211. doi: 10.1016/0749- 5978(91)90020-T Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. 2019. Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan  dan  Persepsi  Keadilan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  melalui  Kepercayaan.  Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi. Vol 5. No 1 Tahun 2019.
Arum,  H.P  dan  Zulaikha,  2012.  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Volume 1. Nomor 1. Tahun 2012.
Berutu  dan  Harto,  2012.  Persepsi  Keadilan
Pajak  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(WPOP).Jurnal.  Diponegoro  Journal Of  Accounting.  Vol  2,  No  2,  Hal  1-
10.
Devano, Sony dan Rahayu . 2006. Perpajakan, Konsep,  teori  dan  isu  .  Jakarta  : Kencana.
Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar
Perpajakan.  Bandung  :  PT.Refika Aditama.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  S- 421/PJ.03/2018  tentang  Pedoman Terkait  Surat  Keterangan  Bebas Pemotongan  bagi  Wajib  Pajak  yang Dikenai  PP  Nomor  46  Tahun  2013 tentang  Pajak  Penghasilan  atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor  23  Tahun  2018.  Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta. Direktorat  Jenderal  pajak,  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  tata  Cara Perpajakan.
Direktorat  Jenderal  Pajak,  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2007  tentang
Perubahan  Ketiga  atas  Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  tata  Cara Perpajakan.
Dyah  Purnama  Sari,  2013.  Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan.  Volume  12. Nomor 1. Tahun 2013.
Dyah  Purnama  Sari,  Rusdin  Tahir,  Yoyo Sudaryo, 2020. Implementation of E- Filing Information System as a Public Policy  Form  in  Increasing  Taxpayer Compliance. Solid State Technology, Volume 63 Issue 4 Tahun 2020. Endro  Andayani,  Aji  Prasetyo,  M.  Yusuf.
2019.  Faktor-Faktor  Pelaksanaan  PP
23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Jakarta dengan Kesadaran Wajib Pajaksebagai Variabel Intervening. Jurnal EKSEKUTIF Volume 16 No. 2019
Franzoni,  A.  Luigi.  1999.  Tax  Evasion  and Tax Compliance. Italy: University of Bologna.
Hasseldine,  J.  1993.  How  do  revenue  audits affect  tax  evasion.  Bulletin  for International  Fiscal  Documentation 47: 424 – 35.
Heri,  P.  1999.  Pengantar  Perilaku  Manusia untuk Keperawatan. Jakarta: EGC.
Jackson,  B.R.,  &  Milliron  V.C.  1986.  “Tax compliance  research,  findings  and problems  and  prospects”.  Journal  of Accounting  Research,  vol.  5  :  125- 165.
James,  Simon  dan  Clinton  Alley.  2002.  Tax compliance,  self-assessment  and  tax administration.  Journal  of  Finance and Management in Public Services, Vol. 2, No. 2: pp. 27-42. Martin, Lumumba Omweri, Migwi S.Wanjohi ,Obara  Magutu  and  John  Mageto Makoro.  2010.  Taxprayer  Attitudes and  Tax  Compliance  Behavior  in Kenya. African Journal of Business & Management, 1:h:112-122.
Nasucha, Chaizi, Dr., Reformasi Administrasi Publik:  Tbori  dan  Prahik.  lakarta: Penerbit  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2004.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012 tentang  Tata  Cara  Penetapan  dan Pencabutan  Penetapan  Wajib  Pajak
Dengan  Kriteria  Tertentu  Dalam Rangka  Pengembalian  Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak.
Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax
Fairness Dimensions on Tax
Compliance  Behavior  in  an  Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong,
International Tax Journal.
Rifki  Syaputra.  2019.  Pengaruh  Persepsi
Wajib Pajak Atas Penerapan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  Dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 6 No. 2. Tahun 2019. Robbins,  Stephen  P.,  1996.  Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Vol. 1. Jakarta:Prenhallindo. Safri  Nurmantu.  2007.  Faktor-  Faktor  yang mempengaruhiPelayanan Perpajakan. Jurnal Ilmu Adminstrasi dan Organisasi,  Bisnis  &  Birokrasi, Vol.15, No.1. Tahun 2007.
Sariati.,  Hidayati,  Kusni.,  &  Wahyuni,  Susi. 2017.  Pengaruh  Persepsi  Keadilan, dan Persepsi Kemudahan Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Pasca  Penetapan  PP  No.  46 Tahun 2013.
Sellywati  Mohd  Faizal,  Mohd  Rizal  Palil, Ruhanita  Maelah,  Rosiati  Ramli. 2017.  Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. Kasetsart  Journal  of  Social  Sciences 38 (2017) 226e232.
Siti  Kurnia  Rahayu,  (2010),  Perpajakan Indonesia:  Konsep  dan  Aspek Formal.  Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Soliyah Wulandari dan Andrie Budiaji. 2017.
Pengaruh  Persepsi  Keadilan  Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan. Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 2 Tahun 2017. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung:PT Alfabet.
Surjoputro,  Djoko  Slamet  dan  Junaedi  Eko Widodo,  “Meningkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak  melalui  Modernisasi Administrasi  Perpajakan,”  dalam
Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi  Perpajakan  Berkelas
Dunia : Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Penerbit Kharisma, 2004. Teguh  Setiawan.  2019.  Analisis  Persepsi
Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018.
Internasional  Journal  Social  Science and  Business.  Vol.  3  No.  4.  Tahun 2019. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM). https://www.kemenkeu.go.id www.databoks.katadata.co.id www.majalahpajak.net