History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r
Attribution-NonComme rcial-No De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  420 - 427 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.4383
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  497 -
502 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3773

## FORMULASI KEBIJAKAN  PUBLIK DALAM MERUMUSKAN  DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH  (DESERTADA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Gunawan  Undang
Universitas  Pembinaan  Masyarakat Indonesia  (UPMI), Indonesia. Email: gunawanundang@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  analyze  regional  planning  policies  through  policy  formulation  strategies  in  the formulation  of the  Grand  Design  for  Regional  Arrangement  (Desertada)  in  North  Sumatra  Province  (Provinsi Sumut)  based on Law Number  23 of 2014 concerning  Regional Government.  Regional structuring  is considered important  in  order  to  improve  public  services,  increase  welfare,  equalize  development,  and  bring  the  span  of control  closer.  This  study  uses  descriptive  qualitative  research  methods.  The results  of  the  research  show  that North  Sumatra  Province  still does not have regulations  that specifically  regulate  Desertada  as a manifestation  of the process  of improving  public  services,  welfare,  equitable  development,  and  bringing  the span  of control  closer in  the 33 districts/cities  of North  Sumatra  Province.  We recommend  that one strategy  to overcome  the disparity in  public  services  is  through  a new paradigm  of Desertada  policy  formulation  in  North  Sumatra  Province.  The formulation  of the Dissertation  can have implications  for  the process  of identifying  policy problems;  preparation of agenda setting;  policy formulation;  policy approval;  policy implementation;  and policy evaluation  so that it can help facilitate  the government  (central  and regional)  and  stakeholders  in  the process  of forming  new prospectiv e autonomous  regions  (CDOB).
Keywords:  policy formulation  - grand  design  - regional  planning

## Abstrak
Tujuan kajian ini menganalisis kebijakan penataan daerah melalui strategi formulasi kebijakan dalam perumusan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  (Desertada)  di  Provinsi  Sumatera  Utara  (Sumut) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Penataan daerah tersebut  dianggap  penting  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik,  men ingkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali. Kajian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sumut masih belum  memiliki  regulasi  yang  mengatur  khusus  tentang  Desertada  sebagai  wujud  dari  proses peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumut. Kami merekomendasikan salahsatu strategi mengatasi disparitas pelayanan publik  tersebut  melalui  paradigma  baru  (new  paradigm)  formulasi  kebijakan perumusan Desertada  di  Provinsi  Sumut.  Perumusan  Disertada  dapat  berimplikasi  pada  proses identifikasi  masalah  kebijakan;  penyusunan  agenda  seting;  perumusan  kebijakan;  pengesahan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan sehingga dapat membantu mempermudah pemerintah (pusat dan  daerah) dan para pemangku  kepentingan  dalam proses pembentukan  calon daerah otonom baru (CDOB).
Kata Kunci:  formulasi kebijakan – desain besar - penataan daerah

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  Republik  Indonedia  tentang  penataan  daerah tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Pasal  31  antara  lain  menjelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  desentralisasi

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
penting  dilakukan  penataan  daerah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  efektivitas penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah;  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat;  mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik;  meningkatkan kualitas  tata kelola  pemerintahan;  meningkatkan  daya saing  nasional  dan daya saing daerah;  serta  memelihara  keunikan  adat  istiadat,  tradisi  dan  budaya  daerah.  Pasal tersebut  pun  mengatur  bahwa  pembentukan  daerah  –  yang  berupa  pemekaran daerah  dan  penggabungan  daerah  --  mencakup  pembentukan  daerah  provinsi  dan pembentukan  daerah  kabupaten/kota.  Gubernur  atas  persetujuan  bersama  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  mengusulkan  pembentukan  daerah berupa  provinsi,  kabupaten  atau kota  kepada  pemerintah  pusat.  Hal tersebut  diatur dalam Pasal 46 Undang-undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan  Daerah. Berkaitan  dengan  strategi  penataan  daerah,  dalam  Pasal 56 Undang-undang tersebut  mengatur  bahwa  (1)  Pemerintah  Pusat  menyusun  strategi  penataan  Daerah untuk  melaksanakan  penataan  Daerah;  (2) Pemerintah  Pusat menyampaikan  strategi penataan Daerah kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (DPR RI) dan Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI);  (3)  Strategi  penataan Daerah  dituangkan  dalam  desain  besar  penataan  Daerah;  (4)  Desain  besar  penataan Daerah  memuat  perkiraan  jumlah  pemekaran  Daerah  pada  periode  tertentu;  (5) Desain  besar  penataan  Daerah  dijadikan  acuan  dalam  pemekaran  Daerah  baru;  (6) Desain  besar penataan  Daerah ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah.
Strategi  penataan  Daerah  di  Provinsi  Sumatra  Utara (Sumut)  antara  penting mempertimbangkan  kondisi  letak  dan  kondisi  alam  daerah.  Berdasarkan  kondisi letak  dan  kondisi  alam, Provinsi  Sumut  dibagi  ke dalam  3 (tiga)  kelompok  wilayah/ Kawasan,  yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan  Pantai Barat meliputi  Kabupaten  Nias,  Kabupaten  Nias  Utara, Kabupaten  Nias  Barat, Kabupaten Mandailing  Natal,  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  Kabupaten  Padang  Lawas, Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Kabupaten  Nias Selatan,  Kota  Padang  Sidempuan,  Kota  Sibolga  dan  Kota  Gunungsitoli.  Kawasan dataran  tinggi  meliputi  Kabupaten  Tapanuli  Utara,  Kabupaten  Toba  Samosir, Kabupaten  Simalungun,  Kabupaten  Dairi,  Kabupaten  Karo,  Kabupaten  Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak  Bharat,  Kabupaten Samosir,  dan  Kota Pematangsiantar. Sedangkan  Kawasan Pantai  Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu,  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan, Kabupaten  Asahan,  Kabupaten  Batu  Bara,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Kabupat en Langkat, Kabupaten  Serdang  Bedagai,  Kota  Tanjungbalai,  Kota  Tebing  Tinggi,  Kota Medan,  dan Kota  Binjai (BPS Prov.  Sumut, 2023).
Beberapa  masalah  yang  dihadapi  Provinsi  Sumut  dalam  penataan  daerah antara lain, pertama, masih  belum memiliki  peraturan  formal  dalam  bentuk Peraturan Daerah,  terutama  yang  mengatur  khusus  tentang  Desain  Penataan  Daerah (Desertada)  kabupaten  dan  kota.  Kedua,  Jumlah  kabupaten  dan  kota  eksisting  di Provinsi  Sumut  sebanyak  33  kabupaten/kota  masih  tidak  seimbang  dengan  jumlah penduduk  di  perkotaan  dan  Kawasan  Pantai  Timur,  seperti  di  Kabupaten  Deli

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
Serdang, Kota Tanjungbalai,  Kota Tebing  Tinggi,  Kota Medan, dan Kota Binjai. Ketiga, rentang kendali  dari ibu kota provinsi  sangat jauh, sehingga  menjadi  kendalan  dalam mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  mempercepat peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan;  khususnya  di  kawasan  Pantai  Barat  dan  Dataran  Tinggi.  Keempat, disparitas  pembangunan  khususnya  antara Kawasan  Pantai Barat dan Dataran Tinggi dengan  Kawasan  Pantai  Timur  dapat  menghambat  percepatan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat dan meningkatkan  daya saing  Daerah.
Di  bidang  kemandirian  anggaran; misalnya,  hasil  riset  menunjukkan  bahwa di 33 kabupaten/kota  di Provinsi  Sumut, 88,49% daerah  masih  bergantung  pada dana transfer  pemerintah  pusat,  sehingga  hakikat  otonomi,  yakni  kemandirian  daerah otonom  masih  jauh  dari  harapan  (Gunawan  Undang,  dkk.,  2023).  Dalam  urusan pemerintahan  konkuren,  implementasi  kebijakan  sosial  di  Daerah  Kepulauan  Nias masih  mengalami  ketimpangan,  terutama  dari  aspek  alokasi  anggaran.  Dari  33 kabupaten/kota  di Provinsi  Sumut, 5 kabupaten/kota  yang berada di Kepulauan  Nias, yakni  Kabupaten  Nias,  Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten  Nias  Utara, Kabupaten Nias  Barat,  dan  Kota  Gunungsitoli  mengalami  ketimpangan  alokasi  anggaran  yang ekstrim  dengan  28 daerah  lainnya  dan berada  di  bawah rata-rata  provinsi  (Ali  Mukti Tanjung,  Gunawan  Undang,  Aji  Primanto,  2023).  Hasil  penelitian  lainnya menunjukkan  bahwa  dari  33 kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumut, 15  kabupaten  dan  7 kota  di  antaranya  menggambarkan  bahwa  sumber  fiskal  dari  PAD  berpengaruh positif  terhadap  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT).  Namun,  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  mempunyai  dampak  negatif  terhadap  IDT,  bahkan DAU  mempunyai  dampak  negatif  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Kota  Medan  memperoleh  nilai  tertinggi  dengan  indeks  (1,205765),  sedangkan  yang terendah  adalah  Kabupaten  Tebing  Tinggi  (0,452854) (Sembiring,  2019). Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Toba  Samosir  berpengaruh  positif  terhadap  belanja daerah  (Panggabean, 2009).
Provinsi  Sumut  pun  memiliki  keterbatasan  infrastruktur,  padahal  sangat berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD  (Febriaty,  2018);  kontribusi  infrastruktur industri  sangat  besar  terhadap  peningkatan  PAD  dan  meningkatkan  kemandirian daerah  (Anggraeni,  2016). Dalam  hal sumber  daya  ilmu  pengetahuan,  dan teknologi dipengaruhi  sumber  daya alam, sumber  daya manusia,  dan hal tersebut  berpengaruh pula  terhadap  perkembangan  PAD  Kabupaten  Pulau  Samosir  dan  Danau  Toba Sumatera (Arnita,  dkk., 2019).
Salahsatu  strategi  pemecahan  masalah  tersebut  adalah  melalui  penataan calon  daerah  otonom  baru  (CDOB)  di  Provinsi  Sumut.  Tujuannya  antara  lain untuk meningkatkan  pelayanan  publik, meningkatkan  kesejahteraan, pemerataan pembangunan,  dan mendekatkan  rentang kendali. Implikasi  penataan daerah  melalui pembentukan  CDOB  antara  lain  tersalurkannya  kepentingan  (aspirasi)  masyarakat (bottom up),  keterlibatan  eksekutif  dan  legislatif  daerah  serta  pemerintah  pusat  (top down), bermanfaat  bagi peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  dan  berguna  untuk

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan.  Upaya  untuk  menuju  ke  arah  tersebut antara  lain  melalui  perumusan  kebijakan  penataan  wilayah  sehingga  pelayanan publik,  kesejahteraan, pemerataan  pembangunan,  serta  pengendalian dan pertimbangan  pertumbuhan  penduduk  dapat  terwujud  (Gunawan  Undang,  dkk., 2022).  Hal  ini  sangat  penting  dilakukan  karena  berdasarkan  hasil  identifikasi  kami, Provinsi  Sumut  belum  memiliki  regulasi  khusus  tentang  Desertada  tersebut. Beberapa  strategi  yang  kami  usulkan  antara  lain  merancang  formulasi  kebijakan perumusan  Desertada  Provinsi  Sumut.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ilmu-ilmu  sosial,  model  penelitian  kualitatif  sangat  penting (Darmalaksana,  2020).  Pendekatan  kualitatif  (Abowitz  &  Toole,  2010),  (Rezvi  et  al., 2022);  (Bitektine,  2008);  (Waters,  1987);  (Mahootian  &  Eastman,  2009),  dan (Syawaludin,  2023)  bertujuan  untuk  mengembangkan  hipotesis  deduktif.  Data diperoleh  dari  hasil  penelitian  sejenis,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  dan  regulasi (kebijakan)  pemerintah  pusat  di  bidang  penataaan  CDOB.  Data  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif  melalui  proses  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan  sehingga  menghasilkan  paradigma  baru  (new  paradigm),  yakni  model strategi  Desertada  di  Provinsi  Sumut.  Dengan  demikian,  new  paradigm  tersebut diharapkan  dapat  menghasilkan  hipotesis  deduktif  sebagai  kebaruan penelitian  ini.
Pparadigma  baru  dalam  merumuskan formulasi kebijakan  tersebut diharapkan  dapat  menghasilkan  hipotesis  deduktif  (Bitektin,  2008);  (Perairan,  1987); (Mahootian  &  Eastman,  2009);  (Oh,  2012);  dan  (Guthery,  2007),  terutama  dalam merumuskan  model  Desertada  di Provinsi  Sumut sehingga dapat  diuji dalam praktek oleh  pemerintah  setempat  dan  dapat  dikembangkan  para  peneliti  selanjutnya. Implikasi  dari penelitian  ini diharapkan  berkontribusi  dalam  proses  penataan  daerah dan percepatan  pembangunan  di  Provinsi  Sumut.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN Data dan Pembahasan

## 1. Kebijakan Penataan Daerah
Kebijakan  penetaan  daerah  tercantum  dalam  regulasi  publik,  yakni  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014,  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang tersebut  merupakan  Undang-undang  yang  berlaku  saat  ini  setelah  sebelumnya melalui  perubahan  dari Undang-undang  sebelumnya,  yakni Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan  Daerah, Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Ketiga  Undang-undang  tersebut  merupakan  produk pasca  pemerintahan  Orde  Baru  yang pada  saat  itu  bersandar  pada  Undang-undang Nomor  5 Tahun  1974 tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah.
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan  beberapa  asas, yakni Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Asas  Otonomi  adalah prinsip  dasar  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Otonomi  Daerah. Desentralisasi  adalah  penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat kepada  daerah otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi.  Sedangkan Dekonsentrasi  adalah pelimpahan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah Pusat  kepada  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat,  kepada  instansi  vertikal  di wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota  sebagai penanggung  jawab  urusan  pemerintahan  umum.  Undang-undang  tersebut  pun menjelaskan  bahwa  Daerah  Otonom  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.
Dalam  hal  penetaan  daerah,  Pasal  31  Undang-undang  No  23  Tahun  2014 mengatur bahwa pelaksanaan  desentralisasi  dilakukan  melalui  penataan  daerah yang bertujuan  untuk: a) mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah; b)  mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;  c)  mempercepat peningkatan  kualitas  pelayanan  publik;  d)  meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan;  e)  meningkatkan  daya  saing  nasional  dan  daya  saing  daerah;  dan  f) memelihara  keunikan  adat  istiadat,  tradisi,  dan  budaya  daerah.  Penataan  daerah tersebut  terdiri  atas pembentukan  daerah  dan penyesuaian  daerah. Pasal 32 mengatur bahwa  pembentukan  daerah  dapat  berupa:  a)  pemekaran  daerah;  dan  b) penggabungan  daerah.  Pembentukan  daerah  tersebut  mencakup  pembentukan daerah  provinsi  dan  pembentukan  daerah  kabupaten/kota.  Selanjutnya  Pasal 33 dan 34 mengatur  bahwa  pemekaran  daerah  dilakukan  melalui  tahapan  daerah  persiapan provinsi  atau  daerah  persiapan  kabupaten/kota  yang  wajib  memenuhi  persyaratan dasar dan persyaratan  administratif.  Persyaratan  dasar  meliputi:  a) persyaratan  dasar kewilayahan;  dan  b)  persyaratan  dasar  kapasitas  daerah.  Persyaratan  dasar kewilayahan  meliputi:  a) luas  wilayah minimal;  b) jumlah penduduk  minimal;  c) batas wilayah;  d)  cakupan  wilayah;  dan  e)  batas  usia  minimal  daerah  provinsi,  daerah kabupaten/kota,  dan  kecamatan.  Sedangkan  persyaratan  dasar  kapasitas  daerah adalah  kemampuan  daerah  untuk  berkembang  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Prosedur  pembentukan  daerah  persiapan  diusulkan  oleh  gubernur  kepada Pemerintah  Pusat,  DPR  RI  atau  DPD  RI  setelah  memenuhi  persyaratan  dasar kewilayahan  dan persyaratan  administratif.  Selanjutnya, berdasarkan  usulan  tersebut Pemerintah  Pusat  melakukan  penilaian  terhadap  pemenuhan  persyaratan  dasar kewilayahan  dan  persyaratan  administratif.  Hasil  penilaian  tersebut  kemudian disampaikan  kepada  DPR RI dan DPD RI.
Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 pun menjelaskan  bahwa pembentukan daerah  persiapan  diusulkan  oleh  gubernur  kepada  Pemerintah  Pusat.  Namun demikian,  masih  banyak  daerah  yang  belum  membuat  regulasi  khusus  dalam pembentukan  daerah  otonom  tersebut,  termasuk  Desertada  di  Provinsi  Sumut.

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
Salahsatu  hambatannya adalah  bahwa sejak ditetapkannya  undang-undang  tersebut, Pemerintah  Pusat  belum  menetapkan  regulasi  penunjuk  pelaksanaannya,  termasuk di  dalmnya  Peraturan  Pemerintah  tentang  Desain  Besar  Penataan  Daerah  Nasional. Padahal, Rancangan  Desertada  sudah  dirumuskan  sejak tahun  2015 oleh  Kementrian Dalam Negeri.

## 2. Formulasi Kebijakan Desertada Provinsi Sumut
Meskipun  Desertada Nasional  belum  ditetapkan  pemerintah pusat, pemerintah  daerah  dapat  berinisiatif  dan  mengambil  peran  untuk  merancang Desertada  Provinsi  Sumut. Dokumen  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  formulasi kebijakan  Desertada  Provinsi  Sumut.  Sebagaimana  dikatakan Thomas  R.  Dye (2001) dan Parson  (2005) dalam Sholih  Muadi,  Ismail  M.H., & Ahmad  Sofwani  (2016) proses kebijakan  publik  tersebut  meliputi  langkah  1)  identifikasi  masalah  kebijakan;  2) penyusunan  agenda;  3)  perumusan  kebijakan;  4)  pengesahan  kebijakan;  5) implementasi  kebijakan;  dan  6)  evaluasi  kebijakan.  Langkah  1—3  dimungkinkan dilakukan  pemerintah  daerah  sambil  menunggu  regulasi  penetapan  Peraturan Pemerintah  sebagai  turunan  dari  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014. Sedangkan langkah 4—6 dapat  dilakukan  setelah  penetapan  Peraturan  Pemerintah  tersebut.
Pertama, identifikasi  masalah  kebijakan.  Identifikasi  masalah  tersebut  antara lain  berkaitan  1) persyaratan  dasar  kewilayahan  dan  2)  persyaratan  dasar  kapasitas daerah.  Persyaratan  dasar  kewilayahan  meliputi  parameter  luas  wilayah  minimal, jumlah  penduduk  minimal,  batas  wilayah,  cakupan  wilayah,  batas  usia  minimal daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  kecamatan.  Sedangkan  persyaratan  dasar kapasitas  daerah  meliputi  parameter  geografi,  demografi,  keamanan,  sosial,  politik, adat,  dan  tradisi,  potensi ekonomi,  keuangan  Daerah,  dan  kemampuan penyelenggaraan  pemerintahan.
Kedua,  penyusunan  agenda  seting.  Yang  paling  penting  dalam  penyusunan agenda  seting  pembentukan  daerah  otonom  yang  dituangkan  ke  dalam  Desertada Provinsi  Sumut  antara  lain  1) transfaransi  dari  kalangan  elit;  2)  mengkomodasi  isu- isu  strategis  yang tersebar  di  masyarakat,  termasuk  masalah  aspirasi  pembentukan daerah-daerah  otonom,  isu  disparitas  pembangunan,  dan  ketimpangan  pelayanan publik  serta  jauhnya  jarak  rentang  kendali    dalam  layanan  umum;  3)  penanganan konflik;  4)  perebutan  sumberdaya  atau  dukungan  antar-aktor;  dan  5)  berorientasi pada tujuan  bersama.
Ketiga,  perumusan  kebijakan.  Dalam  perumusan  kebijakan,  terutama  dalam proses  perumusan  kebiajakan  Desertada  Provinsi  Sumut,  ada  beberapa  faktor  yang penting  diperhatikan,  antara  lain  1) tipologi  aktor  yang terlibat  di  dalamnya;  setiap aktor  perlu  memiliki  kekuatan  yang  seimbang  dalam  mempengaruhi  suatu keputusan  kebijakan;  2) melalui  pendekatan  sistem  politik,  aktor-aktor  yang terlibat dalam  struktur  politik  meliputi  supra  struktur  politik  (kekuatan  negara); suprastruktur  politik  tidak  memiliki  kekuasaan  memaksa  terhadap  infra  struktur politik  (kekuatan  masyarakat);  3)  mobilitas  antar-infrastruktur  politik,  terutama

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
pemilik  modal  dan  kekuatan  masa  (aspirasi  masyarakat)  dapat  berkolaborasi  secara positif  untuk  tujuan  kesejahteraan  masyarakat;  4)  mobilisasi  modal  swasta (infrastruktur  politik)  tidak  mempengaruhi  keputusan  pemerintah  daerah  dan pemerintah  pusat  (supratruktur  politik);  dan 5) dalam  proses  perumusan  kebijakan  - -  berdasarkan  pandangan  teori  metafora  sosial  --    perumusan  kebijakan  publik merupakan  sebuah  peristiwa  sosial  (social  event)  dan  arena  perjuangan  (an  arena  of struggle),  tempat  dimana  para  aktor  (individu  atau  kelompok)  yang  berbeda pandangan dan lapisan  sosialnya  berkompetisi  untuk memenangkan kepentingannya (Arief,  1999;  Giddens,  1986;  Anshari,  2004;  Grindle,  1991;  dan  Wahab  1999  dalam Winengan,  2016).
Bertitik  tolak dari penjelasan  di atas, disusunlah  Kerangka Pemikiran  – sebagai paradigma  baru  (new paradigm) formulasi  kebijakan  Desertada  di  Provinsi  Sumut  -- sebagai  berikut:

## Gambar 1:
Kerangka  Pemikiran  Desertada  Provinsi  Sumut
Pemprov Sumut belum memiliki  Desertada Proses Kebijakan Publik  Desertada: Formulasi Kebijakan, Implementasi  Kebijakan, Evaluasi Kebijakan Formulasi Kebijakan Identif ikasi Masalah Kebijakan:
1) P ersyaratan dasar kewilayahan (parameter luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; 2) P ersyaratan dasar kapasitas daerah (parameter geografi, demografi, keamanan,  sosial, politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan Daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Agenda Seting:
1) transfaransi dari kalangan elit; 2) mengkomodasi isu- isu strategis yang tersebar di masyarakat, termasuk masalah aspirasi pembentukan daerah-daerah otonom, isu disparitas pembangunan, dan ketimpangan pelayanan publik serta jauhnya jarak rentang kendali dalam layanan umum; 3) penanganan konflik; 4) perebutan sumberdaya atau dukungan antar-aktor; dan 5) berorientasi pada tujuan bersama.
Perumusan  Kebijakan:
1) tipologi  actor; setiap aktor perlu m em iliki kekuatan y ang seim bang dalam  mempengaruhi suatu keputusan kebij akan;  2) m elalui pendekatan sistem politik:  supra struktur politik
(kekuatan  negara) dan infra struktur  politik  (kekuatan m asy arakat); 3) kolaborasi positif antar-infrastruktur politik (pem ilik m odal dan aspirasi
m asy arakat); 4) mobilisasi m odal swasta (infrastruktur politik) tidak  m em pengaruhi keputusan pem erintah daerah dan pem erintah pusat (supratruktur politik);  dan 5) para aktor y ang berbeda pandangan dapat berkom petisi secara positif dalam m em enangkan kepentinganny a. Dokumen  Disertada Feed back Outcome Bahan Siklus Berikutnya untuk Pengesahan, Implementasi,  Evaluasi
Kebijakan Bahan Evaluasi Diri untuk memenuhi  Syarat
Dasar Kew ilayahan dan Kapasitas Daerah  Penetapan  Perda Prov . Sumut tentang Desertada;  Penetapan  Peraturan Pemerintah Tentang
daerah  persiapan
(CDOB);
Sumber: Ilustrasi  Diolah  penulis,  2024.
Gambar  1  tersebut  menunjukkan  bahwa  masalah  utama  Pemprov  Sumut adalah  belum  memiliki  dokumen  resmi  yang  secara  spesifik  mengatur  tentang Desertada.  Alternatif  proses  formulasi  kebijakan  yang  dapat  ditempuh  antara  lain melalui  proses  kebijakan  publik  yang  meliputi  proses  formulasi  kebijakan  yang meliputi  identifikasi  masalah,  agenda  seting,  dan  perumusan  kebijakan.  Melalui langkah tersebut  diharapkan  Pemprov  Sumut memiliki  feed back yang berguna untuk melalukan  evaluasi  internal  (evaluasi  diri),  khususnya  dalam pemenuhan  persyaratan dasar  kewilayahan  dan persyatan  dasar  kapasitas  daerah.  Secara teoritik  hal tersebut merupakan  langkah  1, 2, dan  3 (identifikasi  masalah  kebijakan;  penyusunan  agenda seting,  dan  perumusan  kebijakan)  sebagaimana  dikemukakan  Thomas  R. Dye (2001) dan  Parson  (2005)  dalam  Sholih  Muadi,  Ismail  M.H.,  &  Ahmad  Sofwani  (2016). Sedangkan  outcome,  berguna  untuk  siklus  berikutnya,  yakni  sebagai  strategi memenuhi  langkah  ke-4  ke-5,  dan  ke-6  (pengesahan  kebijakan;  implementasi kebijakan;  dan  evaluasi  kebijakan).  Setelah  terpenuhinya  feed  back  dan  outcome tersebut,  diharapkan  Pemprov  Sumut  memiliki  Peraturan  Daerah  (Perda)  khusus yang  mengatur  tentang  Desertada  yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pengusulan penataan  daerah  (pembentukan  calon  daerah  otonom  baru/CDOB)  kepada pemerintah  pusat  hingga  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  tentang  daerah persiapan  otonomi  baru (sekitar  lima  tahun)  dan  Undang-undang  yang menetapkan suatu  daerah  otonomi  baru sesuai  dengan  dokumen  Desertada  Pemprov  Sumut.

## Kesimpulan
Sejak  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  Provinsi  Sumut  belum  memiliki  regulasi  khusus  tentang Desertada,  baik dalam bentuk Peraturan  Daerah atau jenis  lainnya. Padahal kebijakan daerah  tersebut  sangatlah    penting  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik, meningkatkan  kesejahteraan,  pemerataan  pembangunan,  dan  mendekatkan  rentang kendali  dalam  pelayanan  publik  di  33  kabupaten/kota  Provinsi  Sumut.  Kami merekomendasikan  salahsatu  strategi  mengatasi  disparitas  pelayanan  publik  tersebut melalui  formulasi  kebijakan  perumusan  Desertada  di  Provinsi  Sumut.  Perumusan Disertada  dapat  berimplikasi pada  proses  identifikasi masalah  kebijakan; penyusunan agenda  seting;  perumusan kebijakan;  pengesahan kebijakan;
implementasi  kebijakan;  dan  evaluasi  kebijakan  sehingga  dapat  membantu mempermudah  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  dan  para  pemangku  kepentingan dalam  proses  pembentukan  daerah  otonom  baru (DOB).

## Daftar Pustaka
Abowitz,  D. A.,  & Toole,  T.  M. (2010). Mixed  Method  Research:  Fundamental  Issues of  Design,  Validity,  and  Reliability  in  Construction  Research.  Journal  of Construction
Engineering
and Management,
136(1), 108–116. https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-  7862.0000026.
Ali  Mukti  Tanjung,  Gunawan  Undang,  dan  Aji  Primanto  (2023).  Social  Policy  in  the Implementation  of  Concurrent  Government  Affairs  in  the  Nias  Archipelago Area,  Indonesia.  Khazanah  Sosial,  5(2), 318-330, DOI: 10.15575/ks.v5i2.25728.
Anggraeni,  A. (2016). The Effect of Capital  Expenditure  on Financial Performance  with Regional  Original  Income  as  an  Intervening  Variable.  Jurnal  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis,  1, 1–18.
Arnita,  V.,  M, E. E., & Darma Nst,  D. A.  (2019). The  Influence  of Traditional  Markets on  the  Development  of  Local  Revenue  on  the  Island  of  Samosir,  Lake  Toba. Riset  Akuntansi  Keuangan,  4(2), 50–60.
Bitektine,  A. (2008). Prospective  Case Study Design:  Qualitative  Method  for Deductive Theory Testing.
Organizational Research Methods, 11(1), 160–180. https://doi.org/10.1177/1094428106292900.
BPS  Provinsi  Sumatera  Utara  (2023)  Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Angka.  Kota Medan:  BPS Provinsi  Sumatera Utara.
Febriaty,  H.  (2018).  The  Influence  of  Road  Infrastructure  and  Electricity  Deficit  on North  Sumatra’s  Economic  Growth.  Jurnal  Riset  Finansial  Bisnis,  2(2), 71–80.
Gunawan  Undang, Deden  Suhendar,  Heri,  Eny Nuryani  R, Achdijat  Sulaeman, Meiry Akmara  Dhina,  Adam  Darmawan  (2023).  Policy  Reformulation  Action-Cycle Framework  (PRACYF):  A  Case  Study  Decentralization  and  Regional  Autonomy Policy in North Sumatra Province. Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik,  06(02), 65-83. DOI http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021.
Hewitt,  S. (2009).  Discourse  Analysis  and  Public  Policy  Research.  In  Centre for Rural Economy Discussion Paper Series, 24(24).
Hoppe,  R. (1999). Argumentative  Turn.  Science and Public Policy, 26(3), 201–210.
Mahootian,  F.,  &  Eastman,  T.  E.  (2009).  Complementary  Frameworks  of  Scientific Inquiry:  Hypothetico-Deductive,  Hypothetico-Inductive,  and  Observational- inductive.  World  Futures:  Journal  of  General  Evolution,  65(1),  61–75. https://doi.org/10.1080/02604020701845624.
Panggabean,  H.  E.  H.  (2009).  The  Effect  of  Regional  Original  Income  on  Regional Expenditures  in Toba Samosir  Regency.  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Ratih  Indah  Puspita  (2016).  Analisis  Penyusunan  Agenda  Kebijakan  Publik  (Studi Kajian  Agenda  Penyusunan  Kebijakan  Penyelesaian  Pelanggaran  RTRW  oleh

## Gunawan  Undang, FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN  DAERAH (DESERTADA)  DI PROVINSI  SUMATERA UTARA
Industri  CV.  Evergreen  Indogarment).  Skripsi.  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Rihoux,  B., Rezsöhazy,  I.,  & Bol,  D. (2011). Qualitative  Comparative  Analysis  (QCA) in  Public  Policy  Analysis:  an Extensive  Review.  German Policy Studies, 7(3), 9– 82.
Rondinelli,  D.  A.  (1981).  Government  Decentralization  in  Comparative  Perspective:
Theory  and  Practice  in  Developing  Countries.  International  Review  of
Administrative Sciences, 47(2), 133–145.
https://doi.org/10.1177/002085238004700205.
Sembiring,  E. A.  (2019).  The  Effect  of  Regional  Original  Income,  General  Allocation Funds  and Special  Allocation  Funds  on the North  Index,  Human Development in  Regencies  and  Cities  of  North  Sumatra  Province.  Accumulated  Journal (Accounting  and Management  Research  Edition  Journal),  1(2), 160–170.
Sholih  Muadi,  Ismail  M.H.,  &  Ahmad  Sofwani  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori Perumusan  Kebijakan  Publik.  Jurnal  Review  Politik,  06(02),  195-224.  ISSN: 2088-6241.
Waters,  C.  K.  (1987).  Relevance  Logic  Brings  Hope  to  Hypothetico-Deductivism.
Philosophy of Science, 54(3), 453–464. https://doi.org/10.1086/289393.
Winengan  (2016).  Kuasa  Aktor  dalam  Perumusan  Kebijakan  Publik  di  Aras  Lokal (Studi  Pada  Kebijakan  Pembebasan  Lahan  Kawasan  Mandalika  Resort  di Lombok). Jurnal  Review  Politik,  06(02), 367-387. ISSN: 2088-6241.
Yanow,  D. (2007). Interpretation  in  policy  analysis:  On methods  and  practice.  Critical Policy Studies, 1(1), 110–122. https://doi.org/10.1080/19460171.2007.9518511.