## PENERAPAN ATURAN STANDAR MINIMAL PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN SISTEM PEMASYARAKATAN (Studi Pada
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok)
Iyah Faniyah 1* Nora Wulan Sari 2
1) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: norawulansari1992@gmail.com
*Corresponding Author: Iyah Faniyah 1
Abstract: Since 1964 the coaching system for prisoners has changed fundamentally, namely from  a  prison  system  to  a  correctional  system.  The  purpose  of  this  change  is  to  protect Human Rights (HAM). This update refers to the Standard Minimum Rules for The Treatment of  Prisoners  (SMR)  1933,  which  applies  to  all  member  states  of  the  United  Nations. Indonesia  as  a  member  of  the  United  Nations  implements  this  coaching  system  in  Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, the application of which is in the Class IIB Solok Penitentiary  through  personality  development  and  independence  development.  Excess capacity  also  results  in  a  decrease  in  the  carrying  capacity  of  facilities  and  infrastructure which will have other impacts such as illicit drug trafficking, abuse of cell phone use, lack of health  services,  lack  of  clean  water  availability  and  others.  to  function  optimally  in conditions of excess occupants.

## Keywords: Coaching System; SMR
Abstrak: Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu  dari  sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan.  Tujuan  perubahan  ini  adalah untuk  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Pembaharuan  ini  mengacu  pada Standard Minimum  Rules  for  The  Treatment  of  Prisoners (SMR)  1933,  yang  berlaku  untuk  seluruh negara  anggota  PBB.  Indonesia  sebagai  anggota  PBB  menerapkan  sistem  pembinaan  ini  di dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.  Lapas  yang  seyogyanya  adalah  tempat  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  tidak  akan  berfungsi  secara  maksimal  dengan  keadaan  yang  kelebihan penghuni.
Kata Kunci: Sistem Pembinaan; SMR

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, usaha pembaharuan Pidana Penjara mengalami jalan terang ketika para pemimpin Jawatan Kepenjaraan menyelenggarakan Konferensi pada tanggal 27 April sampai
dengan 7 mei 1964 di Lembang Bandung yang kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan.
Bahwa Sistem  Pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk  memasyarakatkan kembali  Narapidana sebagai  mahluk  individu  dan  makhluk  Sosial.  Inti  dari  kegiatan  Pemasyarakatan  memiliki banyak  persamaan  dengan  unsur  dalam  konsep  pembaharuan  hukum  pidana  penjara  yang terkandung  di  dalam  prisnsip  rehabilitasi, communiti  treatment,  corection, dan social defencie. 1
Dalam SMR dinyatakan bahwa tujuan dan pembenaran suatu hukuman pemenjaraan, atau  upaya  serupa  yang  sifatnya  merampas  kebebasan  adalah  melindungi  masyarakat  dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai kalau jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh mungkin bahwa sekembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya  mau,  tetapi  juga  dapat  menjadi  seorang  yang  mematuhi  hukum  dan  dapat  hidup mandiri. Semua tujuan di atas dapat terlaksana melalui pola pembinaan terhadap narapidana dan tahanan. 2
Konsep  Sistem  Pemasyarakatan  dalam  instrumen  nasional  tentang  reaksi  negara terhadap  orang  yang  telah  divonis  melanggar  hukum,  yang  diilhami  oleh  10  Prinsip Pemasyarakatan  dari  Sahardjo,  memperlihatkan  kecenderungan  nilai  dan  pendekatan  yang hampir  sama  dengan  nilai  dan  pendekatan  yang  terdapat  dalam  instrumen  internasional tentang  perlakuan  terhadap  tahanan  dan  narapidana,  sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan- peraturan  Standar  Minimum  (Perserikatan  Bangsa  Bangsa)  bagi  Perlakuan  terhadap narapidana, Resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan Resolusi 2076 Tahun 1977. 3
Pembinaan  yang  diterapkan  di  dalam  lapas  sangat  beragam  bentuknya  mulai  dari pembinaan mental, pendidikan, kerohanian, pembinaan kemandirian dan lain sebagainya. Hal ini  telah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  UU  Pemasyarakatan,  yang  secara  jelas telah  mengamanatkan  kepada  pemerintah  untuk  melakukan  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan.
Adanya model  pembinaan bagi  narapidana di dalam  lapas tidak terlepas  dari sebuah dinamika,  yang  bertujuan  untuk  lebih  banyak  memberikan  bekal  bagi  narapidana  dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana (bebas). Seperti halnya yang terjadi  jauh  sebelumnya,  peristilahan  Penjara  pun  telah  mengalami  perubahan  menjadi pemasyarakatan.  Tentang  lahirnya  istilah  lapas  dipilih  sesuai  dengan  visi  dan  misi  lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. 4
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  sebagai  salah  satu  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  sudah menerapkan sistem pemasyarakatan yang tentunya hampir sama dengan nilai dan pendekatan
1 Bambang  Poernomo,  O perasi  Pemberantasan  Kejahatan  dan  Kemanfaatan  Ahli  Dokter  Jiwa , PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 254
2 Suwarto, Pengembangan Ide Individualisasi dalam Pembinaan Narapidana , Gelanggang Mahasiswa USU, Medan, 2009, hlm. 7
3 Heru  Susetyo, Sistem  Pembinaan  Narapidana  Berdasarkan  Prinsip  Restorative  Justice ,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2012, hlm. 18-19
4 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 2004, hlm.16
yang  terdapat  dalam  instrumen  Internasional  tentang  perlakuan  terhadap  tahanan  dan narapidana,  sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan-peraturan  Standar  Minimum  (SMR). Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala khususnya kendala dari sarana dan prasarana  dan  over  kapasitas  penghuni  Lapas  ini.  Dari  kapasitas  hunian  Lapas  yang berjumlah  192  orang,  Lapas  Klas  IIB  Solok  ini  dihuni  oleh  505  orang  Narapidana  dan Tahanan dengan jumlah pegawai 67 orang. 5 Hal ini tentu sangat menarik dibahas bagaimana standar yang diatur berimplikasi kepada kondisi Lapas yang ada saat ini.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang “Penerapan  Aturan  Standar  Minimal  Perlakuan  Terhadap  Narapidana  dalam  Pembinaan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitin hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menggambarkan  tentang  penerapan  aturan  standar minimal  perlakuan  terhadap  narapidana  (SMR)  dalam  pembinaan  sistem  pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.
Terhadap  masalah  yang  diteliti,  digunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  terkait Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners dalam Pembinaan Narapidana. Serta didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris , yaitu penelitian untuk melihat bekerjanya aturan hukum mengenai  penerapan  aturan  standar  minimal  perlakuan  terhadap  narapidana  (SMR)  dalam pembinaan  sistem  pemasyarakatan  dalam  praktiknya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Solok.

## . HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Dalam Pembinaan Narapidana (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok
Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagai  payung  sistem  pemasyarakatan  Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  narapidana  dapat  diterima  kembali  dalam  lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.
Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak- haknya  sebagai  warga  negara  akan  dibatasi.  Sesuai  Undang-undang  Pemasyarakatan, narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Walaupun  terpidana  kehilangan  kemerdekaannya,  tapi  ada  hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Secara Internasional pengaturan terhadap hak asasi narapidana diatur dalam Standard Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners.  Dalam  Standard  Minimum  Rules  for  the Treatment of Prisoners. yang disepakati oleh konggres PBB di Jenewa 1995, disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1957, disebutkan beberapa hak narapidana adalah Access to court, Propection  from  cruel  and  unusual,  Civil  rights  dan  Protection  of  rights  in  decisions  when
5 Data Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok Tahun 2022
adverse consequwnces are possible. Narapidana berhak untuk mendapat akses ke pengadilan, perlindungan  dari  tindakan  kekerasan,  pemenuhan  hak-hak  sipilnya  dan  perlindungan  hak dalam keputusan ketika konsekuensi yang merugikan mungkin terjadi bagi Narapidana.
Undang-undang  tentang  Pemasyarakatan  dibentuk  dengan  mengakomodir  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  SMR.  Di  dalam  SMR  diatur  tentang  pembinaan  terhadap narapidana  yang  terdiri  dari  pembinaan  olah  raga,  pembinaan  pendidikan  dan  rekreasi, pembinaan  keagamaan,  pembinaan  kerja,  dan  pembinaan  mental.  Pengaturan  pembinaan narapidana yang terdapat di dalam SMR di Indonesia juga tercermin dalam Undang-undang pemasyarakatan.
Dalam  melaksanakan  penerapan  aturan  standar  minimal  perlakuan  terhadap narapidana dalam pembinaan, ada empat hal penting yang harus diperhatikan Lapas Klas IIB Solok yakni:
1. Diri sendiri, yaitu person dari narapidana itu sendiri.
Dimulai dari diri sendiri dan mendapatkan pemahaman akan pentingnya kesadaran menuju ke arah yang baik terhadap narapidana, ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran narapidana  dengan  didukung  peran  aktif  petugas  dan  memperhatikan  hak-hak  dasar mereka.
2. Keluarga, adalah anggota inti dari keluarga, atau keluarga terdekat. Dukungan  dari  keluarga  narapidana  sangat  membantu  proses  pembinaan  selama narapidana di Lapas.
3. Masyarakat,  adalah  kelompok  orang  yang  berada  di  sekitar  atau  disekeliling  narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat/  tokoh  masyarakat,  dan  pejabat  setempat.  Dukungan  masyarakat  pada  saat pembimbingan  pasca  pembinaan  narapidana  menjadi  hal  penting  karena  dapat mengembalikan  kepercayaan  narapidana  untuk  dapat  berintegrasi  di  masyarakat lingkungannya.
4. Petugas,  ini  dapat  berupa  petugas  kepolisian,  kuasa  hukum/pengacara,  satpam/petugas keagamaan,  petugas  sosial,  petugas  Lapas,  Rutan,  BAPAS,  Hakim  dan  lain-lain.  Peran serta petugas disini untuk membantu dan memperlancar proses pembinaan yang dilakukan. Petugas  disini  harus  memperhatikan  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  terhadap  narapidana yang mendapatkan pembinaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  perlindungan  terhadap  hak-hak  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  dilakukan  melalui  program-program  pembinaan. Pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  disesuaikan  dengan  asas-asas  yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan SMR yang tercermin dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan sebagai berikut:
1. Orang  yang  tersesat  diayomi  juga,  dengan  memberikan  kepadanya  bekal  hidup  sebagai warga  masyarakat  yang  baik  dan  berguna  dalam  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila.  Bekal  hidup  yang  dimaksud  tidak  hanya  berupa  Finansial  dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan sehingga orang  mempunyai  kemauan  dan  kemampuan  sehingga  yang  potensial  dan  efektif  untuk menjadi  warga yang baik, tidak melanggar hukum  lagi dan berguna bagi  pembangunan Negara;
2. Menjatuhi    pidana  bukan  tindakan    balas  dendam  dari  negara.  Maksudnya  terhadap narapidana  tidak  boleh  ada    penjelasan  baik  berupa  tindakan,  cara  perawatan  atau penempatan dan satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan;
3. Tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan  penyiksaan,  melainkan  dengan  bimbingan  kepada narapidana  harus  ditanamkan  pengertian  mengenai  norma-norma  hidup  dan  kehidupan serta diberi  kesempatan  untuk  merenungkan perbuatannya yang lampau dan narapidana dapat  diikut  sertakan  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial  untuk  menumbuhkan  rasa  hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara yang residivis dan yang bukan residivis , yang  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  berat  dengan  yang  ringan, macam tindak pidana yang diperbuat,  dewasa, dewasa muda dengan anak-anak,  orang terpidana dan tahanan;
5. Selama  kehidupan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  harus  dikenalkan  dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;
6. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu  atau hanya  diperuntukkan  kepentingan  jabatan  atau  negara  sewaktu-waktu  saja.  Pekerjaan harus  atau  dengan  pekerjaan  masyarakat  lainnya  ditujukan  kepada  pembangunan nasional,  karena    itu    harus  ada  integrasi  antara  pekerjaan  narapidana  dengan Pembangunan Nasional;
7. Bimbingan  dan  didikan  harus  berdasarkan  Pancasila.  Bimbingan  dan  didikan  yang diberikan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila;
8. Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai  manusia  meskipun  telah tersesat.  Tidk  boleh  selalu    ditunjukkan  kepada  narapidana  bahwa  ia  dipandang  dan diperlakukan  sebagai    binatang,    oleh  sebab  itu  petugas  pemasyarakatan  tidak  boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaan;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Perlu  didirikan  Lembaga-lembaga  Pemasyarakatan  yang  baru  sesuai  dengan  kebutuhan pelaksanaan  program  pembinaan  dan  mengindahkan  lembaga-lembaga    yang  berada  di tengh-tengah  kota setempat yang sesuai dengan kebutuhan proses kemasyarakatan.
Implementasi  SMR  dalam  pembinaan  narapidana  dituangkan  dalam  hukum  nasional kita  yaitu  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, meng-akomodir  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  SMR,  hal  ini  terlihat  dalam Pasal 2 yang secara umum terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
Pelaksanaan pembinaan kepribadiaan dan pembinnaan kemandirian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam Bab VII  Keputusan  Menteri  tersebut  dinyatakaan bahwa ruang lingkup  pembinaan  narapidana  dibagi  dalam  dua  bidang  yaitu  pembinaan  kepribadian  dan pembinaan kemandirian.
Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di Lapas Klas IIB Solok, yaitu:

## 1. Pembinaan Kepribadian
Pembinaan  kepribadian  itu  diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan  watak  untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab pada  diri  sendiri,  keluarga  dan  masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  narapidana  yang menjalani  pembinaan  kepribadian  ini  diharapkan  setelah  bebas  dari  masa  pidananya  akan bertobat dan menyesali kesalahan yang telah ia lakukan.
Bentuk  pembinaan  kepribadian  yang  dilakukan  di  Lapas  Klas  IIB  Solok  adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan Rohani
b. Pembinaan Jasmani/Kesenian/Keterampilan dan Umum yang dilakukan melalui kegiatan :
c. Pembinaan kebersihan
d. Pembinaan di luar Lapas
e. Pendidikan

## 2. Pembinaan Kemandirian
Pembinaan  kemandirian  diarahkan  kepada  pembinaan  bakat  dan  keterampilan  warga binaan, agar dapat  kembali ke tengah masyarakat  sebagai  masyarakat  yang bebas dan dapat bersosialosasi  ke  dalam  masyarakat  dalam  melanjtkan  kehidupannya  khususnya perekonomian dengan mandiri sesuai dengan keahlian yang telah dipelajari selama berada di lapas.
Untuk memberikan keterampilan kepada narapidana diterapkan suatu program khusus yaitu  memberikan  suatu  keahlian  tertentu  kepada  mereka,  dengan  tujuan  setelah  mereka keluar dari lapas mereka punya keahlian dan dapat membuka lapangan kerja sendiri. Adapun keterampilan  yang  diberikan  kepada  mereka  adalah  dengan  melibatkan  warga  binaan  pada pembinaan  keterampilan  di  lapas  Klas  IIB  Solok  yang  bekerjasama  dengan  Balai  Latihan Kerja dan Bantuan beberapa investor.
Dalam Pasal 71 Ayat (1) SMR dijelaskan bahwa setiap tahanan wajib diberikan bekal sesuai dengan bakat dan minat dari tahanan tersebut. Dan tahanan tersebut berhak menerima upah  atau  premi  dari  pekerjaan  yang  telah  ia  lakukan.  Akan  tetapi  upah  atau  pun  premi tersebut tidak langsung ia terima melainkan ditabung sebagai bekal kelak setelah ia keluar.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di  Lapas  Klas  IIB Solok  program pembinaan kepribadian  dan  kemandirian  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan telah banyaknya mantan warga binaan pemasyarakatan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah  mereka  keluar  dari  Lapas  Klas  IIB  Solok.  Mantan  warga  binaan  pemasyarakatan Lapas Klas IIB Solok telah berhasil membuka usaha sendiri dan sukses di pasaran dan hal ini sangat  sesuai  dengan  tujuan  utama  pelaksanaan  pembinaan  yang  salah  satu  tujuannya  yaitu memberikan  keterampilan  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  dapat  mandiri  dan setelah bebas mampu menciptakan lapangan usaha.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petugas Lapas Klas IIB Solok,  beliau mengatakan bahwa salah satu  mantan warga binaan pemasyarakatan telah berhasil  membuka  usaha  perabot  dan  usaha  tersebut  sudah  sangat  berhasil,  keahlian  yang
didapatkannya  tersebut  di  peroleh  sewaktu  ia  mengikuti  pembinaan  di  Lapas  Klas  IIB Solok.6
Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas IIB Solok telah sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan  yang  juga  telah  mengakomodir  ketentuan-ketentuan  pembinaan  yang terdapat di dalam SMR. Dalam SMR setiap warga binaan diwajibkan diberikan bekal dalam supaya  setelah  bebas  dapat  menjalani  kehidupan  yang  lebih  baik.  Karena  penerapan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dirasakan sangat  bermanfaat  untuk  masa depannya kelak.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  salah  satu  warga  binaan  di  Lapas Klas IIB Solok, penyebab utama minimnya peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan khususnya  warga  binaan  yaitu  faktor  dari  individu  warga  binaan  sendiri  yang  malas  untuk mengikui program-program pembinaan yang telah ditetapkan pihak Lapas.7
Pada dasarnya penyebab utama yang membuat warga binaan tersebut malas mengikuti program pembinaan ini yaitu berasal dari individu warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, kebanyakan dari mereka sebelum masuk ke Lapas Klas IIB Solok terbiasa dengan kehidupan bermalas-malasan. Akibat dari sikap yang bermalas-malasan tersebut terbawa sampai mereka berada di Lapas.
Upaya yang dilakukan pihak Lapas Klas IIB Solok dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan pengarahan dan siraman rohani kepada warga binaan tersebut, hal ini  dilakukan  karena  dengan  diberikan  pengetahuan  tersebut  dapat  membuka  kembali pemikiran warga binaan tersebut supaya mereka mau mengikuti program pembinaan.
Cara  yang  diterapkan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  dengan memberikan  pengarahan  dan  siraman  rohani  tersebut  telah  dapat  terlaksana  dengan  mulai dibukakan kesadaran kepada warga binaan Lapas Klas IIB Solok akan pentingnya mengikuti program pembinaan ini terhadap diri warga binaan tersebut.
Disamping  itu,  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  mengobati  mental  warga binaan  di  Lapas  Klas  IIB  Solok  juga  menggunakan  jasa  psikolog  yang  sangat  baik  berpen dalam mengobati mental dari setiap warga binaan Lapas Klas IIB Solok  di samping dengan pembinaan kerohaniaan yang telah diterapkan.
Hal ini dimaksudkan jasa psikolog tersebut sangat membatu dalam mengobati mental setiap warga binaan Lapas Klas IIB Solok karena fakta menunjukkan bahwa sebahagian besar narapidana  yang  berada  di  Lapas  perlu  pembinaan  mental  yang  baik,  dikarenakan  jas apsikolog yang bisa membimbing narapidana agar lebih baik kepribadiannya.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  dalam penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan (SMR) dalam pembinaan Narapidana '
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  dalam penerapan aturan SMR terhadap narapidana dalam pembinaan sistem pemasyakaratan adalah: 1. Kendala Internal
a. Kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan warga binaan khusus
b. Kurang teraturnya jadwal kunjungan keluarga
6 Wawsancara  dengan  Erizon,  SH,  Kepala  Seksi  Bimbingan  dan  Kegiatan  Kerja  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok
7 Wawancara dengan Beni, Warga Binaan Lapas Klas II A Solok
c. Fasilitas dalam pembinaan warga binaan sangat terbatas
d. Kurangnya tenaga ahli dan
e. Sikap petugas yang kasar
2. Kendala Eksternal
a. Kurangnya kemauan dari warga binaan
b. Kurang dukungan dari pemerintah daerah
Upaya  yang  dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  untuk  mengatasi kendala-kendala  dalam  penerapan  Aturan  Standar  Minimal  Perlakuan  (SMR)  Dalam Pembinaan Narapidana
Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  penerapan  Aturan Standar Minimal Perlakuan (SMR) Dalam Pembinaan Narapidana adalah:
1. Upaya dari Kendala Internal
a. tetap  mempergunakan  ruangan  yang  ada  dengan  memaksimalkan  fungsinya  atau menjadikannya multi fungsi
b. Kunjungan keluarga dibuat teratur oleh pihak Lapas Solok
c. Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  luar  atau  disebut  dengan  Bapak  angkat  dan peminjaman Koperasi Pegawai Lapas Klas IIB Solok
d. Mengirimkan  personel  yang  ada  untuk  mengikuti  latihan-latihan  tambahan  yang menyangkut tugas pokok lainnya
e. Memberikan pembinaan teknis dan pengarahan-pengarahan kepada petugas. Sedangkan
2. Upaya dari Kendala Eksternal
a. Dengan  memberikan  pemahaman  kepada  warga  binaan  tersebut  dengan  bimbingan kerohanian
b. Dilakukan koordinasi antara Lapas dan Pemda dengan memberikan pemahaman terkait program  pembinaan  dan  tujuan  dari  dilakukannya  pembinaan  yang  membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

## KESIMPULAN
Penerapan  aturan  standar  minimal  perlakuan  terhadap  narapidana  dalam  pembinaan sistem  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Solok  adalah  Pembinaan kepribadian  yang  arahnya  pada  pembinaan  mental  serta  watak  untuk  menjadi  manusia seutuhnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  pemasyarakatan  yang  telah mengadopsi prinsip-prinsip SMR sehingga bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan pembinaan kemandirian yang merupakan pembinaan bakat dan keterampilan agar  dapat  kembali  ke  tengah  masyarakat  sebagai  masyarakat  yang  bebas  dan  dapat bersosialosasi  ke  dalam  masyarakat  dalam  melanjutkan  kehidupannya  ekonomi  dengan mandiri sesuai dengan keahlian yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Sujatno, Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia ,  Dirjen  Pemasyarakatan  Departemen Kehakiman RI, 2004.
Bambang Poernomo, O perasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa , PT Bina Aksara, Jakarta, 198.
Heru  Susetyo, Sistem  Pembinaan  Narapidana  Berdasarkan  Prinsip  Restorative  Justice , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2012.
Suwarto, Pengembangan  Ide  Individualisasi  dalam  Pembinaan  Narapidana ,  Gelanggang Mahasiswa USU, Medan, 2009.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.