## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)
Sharen Peari Carakata Email : sharenpearic@yahoo.co.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ambar Budhisulistyawati Email :ambarbudhi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given  to  the  creditor  if  the  fiduciary  deed  is  not  registered  to  the  Fiduciary  Registration  Office.  This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office.
Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection .

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari  perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.  Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang  tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.

## A.   Pendahuluan
Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum kita dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminan diikat dalam bentuk gadai. Objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotek (sekarang ada hak tanggungan). Dalam konteks ini, barang objek jaminan tidak diserahkan kreditur tetapi tetap dalam kekuasaan debitur (Munir Fuady, 2014 :100).

## Perlindungan Hukum bagi Kreditur Terhadap Objek
Disisi lain terdapat kasus-kasus dengan barang objek jaminan utang yang masih tergolong barang bergerak tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan apabila barang tersebut diserahkan kepadanya. Adanya keterkaitan tersebut maka dibutuhkan bentuk jaminan utang yang objeknya tergolong benda brgerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dengan objek benda bergerak tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur ke kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.Lembaga jaminan fidusia ini memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan atau tetap berada ditangan pemberi fidusia, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah constitutum possesorium (Munir Fuady, 2013 :104).Pengalihan hak kepemilikan yaitu pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Didalam berbagai literatur juga disebutkan bahwa fidusia lazim disebut juga dengan istilah eigendom overdract (FEO) yaitu menyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Hal ini juga diperkuat dengan jurnal internasional antara lain:
Fiduciary duty is grounded on a relatively stable set of legal principles that have survived for centuries. However, interpretation of fiduciary principles can be quie dynamic (James Hawley, 2011: 32).
Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan wajib dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan adanya perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi juga harus juga didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Akta notariil ini merupakan akta otentik yang dibuat, dibacakan dan ditandatangani dihadapan seorang notaris, isi akta merupakan keinginan dari para pihak dimana pejabat umum notaris ini bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam akta tersebut, untuk itu bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapanseorang notaris apalagi tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, demikian juga tidak adanya pengaturan yang tegas didalam Undang- Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia serta bagaimana jika eksekusi jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suite . Asas droit de suite adalah salah satu ciri kebendaan berdasarkan suatu hak kebendaan seseorang yang berhak atas benda tersebut, yaitu mempunyai kekuasaan atau wewenangan untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda tersebut berada.
Kendala - kendala tersebut diperburuk dengan adanya tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia  di  lapangan,  yaitu  diantaraya  pihak  kreditur  hanya  berhenti  pada  pembuatan  perjanjian kredit saja, adapun yang lainnya pihak kreditur berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jamainan fidusia, sehingga dengan adanya hal ini sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat sehingga bentuk perlindungan hukum sangat diperlukan suatu aturan hukum tersebut, manakala di lapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusiadi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY.

## B.  Metode Penelitian
Peneliti ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor pendaftaran fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinalresearch .
Dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan yangdilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan data-data yang diperoleh atau dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan menggunakan studi lapangan, yaitu peneliti datang ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan valid dengan cara wawancara oleh narasumber dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dilapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dalam teknis analisis ini terdapat tiga komponen utama antara lain.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Di Indonesia, perlindungan hukum merupakan hal yang pentingdikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan tentang pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat. Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujun untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan menurut teori perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Peraturan perundang-undangan ini biasanya diletakan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran yang akan dibuat. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terlatak dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.” Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri mereka pada perjanjian tersebut maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut akan menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat pada Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi  menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi, denda,penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Didalam sebuah perjanjian pembiayaan,  objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang adalah yang paling efektif diantaranya hal ini disebabkan karena menggunakan jaminan fidusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut memuat sanksi-sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum represif antara lain sebagai berikut (Nur Adi Kumaladewi. 2005 : 15) :
a.  Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman  pidana  bagi  debitur  yang  menggadaikan  atau  mengalihkan  objek  jaminan  fidusia tanpa ijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda pejara paling banyak Rp50.000.000,00.
b.  Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan konsumen menyatakan
bahwa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melangar adanya pengunaan klausla bagi sebagaimana termuat dalam Pasal 18 yaitu dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun pidana denda sebanayak Rp2.000.000.000,00
c.  Pasal 5 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratakan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan cara peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
Pembuatan akta jaminan fidusia, dikenakan biaya yang besarnya telah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 (satu) mil dari nilai peminjaman atau nilai kredit. Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, namun para notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan kepada debitur. Tarif yang dikenakan oleh notaris sebesar 2% dari jumlah jaminan.Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan dalam praktek dikehidupan khususnya di dunia usaha, baik pada lembaga leasing ataupun pada lembaga pembiayaan lainnya banyak ditemui bahwa setelah kreditur membuat akta pembebanan tersebut yang dibuat dengan akta notariil yang kemudian tidak lagi di tindak lanjuti dengan prosedur ataupun ketentuan pendaftaran yang ada. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditur selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran jaminan fidusia. Hal lain yang mendasari salah satunya adalah selama pembebanan jaminan fidusia ini kebanyak tidak bermasalah dalam pelaksanaan prakteknya, namun sebagai pegangan akta pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapan oleh kreditur untuk mmengantisipasi kemungkinan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia apabila dikemudian hari dalam hubungan pembebanan jaminan fidusia antara pemberi fidusia dan penerima fidusia tersebut terjadi suatu permasalahan yaitu apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuatnya, maka kreditur untuk lebih amannya lebih memilih pembuatan perjanjian dengan akata notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta dibawah tangan (J Satrio, 2004 : 330-331).
Karena jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidisia oleh kreditur atau lembaga pembiayaan, maka jaminan fidusia ini tidaklah lahir  sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal  14  ayat  (3)  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  dimana  menyebutkan  bahwa  fidusia  lahir pada tanggal yang sama dimana dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Lembaga pembiayaan tersebut juga tidak dapat dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Jaminan Fidusia serta hak preferensinya tidaklah tinggi atau tidak ada hak yang dididahulukan dari kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari objek benda yang dijadikan jaminan fidusia . Hal ini berarti perjanjian tersebut merupakan perjanjian keperdataan biasa dimana hak-hak atau rezim pada fidusia tidak dapat dilindungi dan peraturan fidusia ini belum dapat berlaku karena masih merupakan perjanjian umum (sesuai KUHAPerdata) yang menyebutkan bahwa semua kebendaan si terhutang itu menjadi tanggungan seluruh utang-utangnya.Dengan tidak didaftarkannya maka menyebabkan perjanjian tersebut menjadi perjanjian keperdataan biasa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata.Adapun syaratsahnya perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi antara lain :
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c.  Suatu hal tertentu;
d.  Suatu sebab yang halal;
Dari syarat-syarat tersebut diatas, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif . Apabila salah satu atau kedua dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum(Sri Ahyani, 2011 :17 ).
Perjanjian yang dibuat tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dilihat secara jelas bahwa sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan ataupun karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selain itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik.
Suatu perjanjian ini selain tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas tetapi juga harus sesuai dengan sifat perjanjian dan harus berdasarkan kepaatutan, kebiasaan ataupun undang- undang yang berlaku.Secara terperinci perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu perjanjian keperdataan perjanjian pinjam- meminjam, sesuai dalam ketetapan Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan pengertian dari pinjam-meminjam antara lain :“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Namun sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari benda yang dipinjamkan tetapi apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut musnah maka dengan cara apapun menjadi tanggungannya. Dalam perjanjian pinjam-meminjam utang yang terjadi karena peminjaman utang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan didalam kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.
Maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa perlindungan hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia ini adalah perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa,dimana perlindungan hukum tersebut merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang  tidak memiliki peraturan secara khusus serta tidak ada pelindungan atau hak-hak khusus yang dicantumkan atau memiliki hak preferensi (hak mendahului) seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Perlindungan hukum ini jika ditarik secara umum tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pada Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa :“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak maka sejak saat itu juga semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
Sedangkan pada Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa :“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”Dalam pasal ini dapat diartikan bahwa harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan bagi para krediturnya dan apabila adanya penjualan jaminan maka hasil dari penjualan jaminan tersebut wajib dibagin secara imbang atau rata antara masing-masing pihak kecuali jika ada hak untuk didahulukan.

## D. Simpulan
Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu perjanjian keperdataan biasa dengan perlindungan hukum perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang  tidak memiliki peraturan secara khusus serta tidak ada pelindungan atau hak-hak khusus yang dicantumkan atau memiliki hak preferensi (hak mendahului) seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum ini jika ditarik secara umum tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

## E. Saran
Diharapkan lembaga pembiayaan atau kreditur tetap melakukan prosedur pendaftaran fidusia sebagaimana yang telah ditententukan baik dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun
1999 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, hal ini dimaksudkan agar lembaga pembiayaan atau kreditur mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sebagaimana mestinya untuk menghindarkan kerugian karena dalam perjanjian fidusia ini hanya didasarkan pada kepercayaan dan iktikad baik dari debitur.

## Buku
J Satrio. 2004. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta:Erlangga.
___________. 2014. Konsep Hukum Perdata . Jakarta: Rajawali.
Setiono. 2012. Hukum Perikatan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) . Surakarta : UNS Press.

## Jurnal
James Hawley, Keith Johnson dan Ed Waitzer.2011. “Reclaiming Fiduciary Duty Balance ”. Rotman International Journal of Pension Management , Vol. 4, 2012.Canada: University of Toronto Press.
Nur Adi Kumaladewi. 2005. “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga “. Jurnal Repertorium . Volume II No. 2 Juli - Desember 2015. Surakarta: UNS. Sri Ahyani. 2010. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”. Jurnal Wawasan Hukum . Volume 24 No. 01 Februari 2011. Bandung: STHB.

## Peraturan Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermontor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

## F. Daftar Pustaka