## ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH
Ardhiwinda Kusumaputra* dan Endang Retnowati Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV – 54, Surabaya 60225 ardhiputra82@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a country with regions that have autonomy rights. Through the Act No. 23 of 2014 concerning  Regional  Government,  a  division  of  functions  is  arranged  between  the  Central Government  and  Regional  Governments.  However,  the  regulation  of  the  division  of  functions does not always guarantee legal certainty, especially in dealing with health emergencies, such as the corona virus outbreak. It is possible to have a conflict of authority that occurs in creating policies,  especially  in  the  creating  of  a  lockdown  policy  for  a  particular  region.  This  paper raises two basic problems: First, what is the fundamental basis for a lockdown policy on health emergencies?  Second,  does  the  local  government  establish  a  lockdown  policy  for  health emergencies that occur in the regions? This paper recommends the need for further construction related to the role of the Regional Government in this matter.
Keyword: Lockdown Policy; Health Emergencies; Regional Government

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  yang  memberlakukan  hak  otonomi  di  daerah.  Melalui  adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Namun,  pengaturan  atas  pembagian  urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang  terjadi  berkaitan  dengan  penyusunan  kebijakan,  khususnya  pada  pembentukan  kebijakan lockdown atas  suatu  daerah  tertentu.  Dalam  penulisan  ini  akan  dibahas:  Pertama,  apa  yang menjadi  dasar  fundamental  adanya  kebijakan lockdown atas  situasi  darurat  kesehatan?  Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang  terjadi  di  daerah?  Tulisan  ini  merekomendasikan  perlunya  konstruksi  lebih  lanjut  terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut.
Kata Kunci: Kebijakan Lockdown ; Darurat Kesehatan; Pemerintah Daerah

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya,  negara  merupakan integrasi  dari  kekuasaan  politik.  Negara merupakan  alat  dari  masyarakat  yang mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur hubungan-hubungan
manusia dalam
masyarakat  dan  menertibkan  gejala-gejala kekuasaan  dalam  masyarakat  (Budiardjo,
2008). Negara mempunyai wilayah permanen dan menguasai atas wilayah serta apa yang ada di dalamnya. Kekuasaan yang dimiliki  oleh  negara,  dijalankan  oleh pemerintah,  dengan  didasarkan  pada  suatu sistem  pemerintahan.  Artinya,  Pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara, guna mencapai  tujuan  negara.  Berdasar  pada konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), salah satu tujuan  negara  adalah  untuk  melindungi segenap  bangsa  Indonesia.  Hal  itu  tentunya termasuk  dalam  hak-hak  dasar  bagi warganya.
Guna  pencapaian  tujuan tersebut, maka pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan desentralisasi  dan  otonomi,  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi, sebagaimana  diatur  berdasarkan  Pasal  18 UUD  NRI  1945,  memberikan  kebebasan kepada  daerah  untuk  dapat  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  rumah  tangga daerahnya. Namun, kebebasan tersebut tidak bermakna merdeka sepenuhnya. Pelaksanaannya  tetap  memperhatikan  dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat (Pangerang  &  Pradana;,  2018).  Salah  satu bentuk tindak lanjut adanya otonomi daerah, termasuk  pada  tingkat  Kabupaten/Kota, telah  diundangkan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  No.  23 Tahun  2014).  Berdasar  pada  UU  No.  23 Tahun  2014,  telah  diatur  pembagian  urusan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 dan 10 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa  urusan  pemerintahan  terbagi  atas urusan  pemerintahan  absolut,  konkuren  dan umum.
Sekalipun  telah  ditetapkan  pembagian urusan,  tidak  menutup  kemungkinan  masih terdapat konflik kewenangan antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah.  Pada  situasi  tertentu,  yang menghendaki  adanya  keputusan  cepat  dan tepat,  walaupun  seharusnya  melalui  proses persetujuan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  sangat  mungkin  memberikan keputusan.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan prinsip  otonomi  dan  dalam  bentuk  diskresi, tentunya  dengan  tetap  berpegang  pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  situasi  darurat  yang  terjadi adalah  darurat  kesehatan.  Pada  tahun  2020, darurat  kesehatan  menjadi  kondisi  yang
mempengaruhi  stabilitas  negara  Indonesia, khususnya pada daerah-daerah tertentu yang mengharuskan  adanya  penanganan  secara tepat  dan  cepat.  Wabah  Virus  Covid-19 (dikenal  pula  sebagai  virus  corona),  telah menginfeksi  setidaknya  29.521  orang  (per tanggal  1  Juni  2020),  dan  merenggut  1.770 nyawa  di  seluruh  Indonesia.  Dasar  hukum yang  digunakan  untuk  menyusun  kebijakan penanganan, setidaknya turut pula
mendasarkan  pada  UUD  NRI  1945,
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana
(selanjutnya  disebut  UU  No.  24  Tahun 2007) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2018).
Apabila  ditelaah,  antara  UU  No.  24 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2018, dan UU No.  23  Tahun  2014,  memang  dapat berpotensi  menimbulkan  adanya  konflik apabila  tidak  dipahami  secara  tepat. Pemerintah  Daerah,  atas  dasar  otonomi mempunyai  hak  untuk  mengurus  urusan daerahnya,  termasuk  dalam  menangani persoalan yang ikut terjadi di daerah, dengan juga  didasarkan  pada  UU  No.  23  Tahun 2014.  Berbeda  dengan  tatanan  yang  diatur berdasar  pada  UU  No.  24  Tahun  2007, penanganan  atas  situasi  darurat  dilakukan secara  khusus  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  dan Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD).  Ditegaskan  pula  pada  Pasal  1 angka  3  UU  No.  24  Tahun  2007,  bahwa wabah  penyakit  masuk  sebagai  kategori bencana  non-alam.  Secara  lebih  khusus, berkaitan  dengan  bencana  non-alam  yaitu wabah penyakit, turut diatur dalam UU No. 6  Tahun  2018.  Mencermati  materi  muatan dalam UU No. 6 Tahun 2018, ternyata tidak menyebut peran dari BNPB maupun BPBD. Padahal  kategori  persoalannya  seharusnya masuk  dalam  penanganan  BNPB  maupun BPBD.  Berdasar  Pasal  4  UU  No.  6  Tahun 2018,  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  mempunyai  tanggung  jawab  untuk melindungi  masyarakat  dari  darurat  wabah penyakit. Bahkan, berdasar pada Pasal 5 UU No.  6  Tahun  2018  Pemerintah  Pusat,
bersama  dengan  Pemerintah  Daerah  juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekarantinaan  kesehatan.  Berdasar  pada regulasi  ini,  maka  Pemerintah  Daerah  pada dasarnya  juga  mempunyai  kewenangan untuk  melakukan  penanganan  darurat kesehatan.
Penetapan  kebijakan  “ lockdown ”  pada daerah
tertentu, termasuk tingkat
Kabupaten/Kota  idealnya  harus  disusun secara  terpadu  dan  tepat  sasaran.  Diikuti dengan  langkah  implementasi  yang  efektif. Kebijakan lockdown merupakan  upaya penutupan wilayah guna mencegah penyebaran  wabah  penyakit  yang  terjadi. Secara  yuridis,  kebijakan  “ lockdown ”  dapat disebut  sebagai  karantina  wilayah,  yang diikuti  dengan  adanya  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB). Perlu kiranya untuk dikaji secara komprehensif berkaitan dengan kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk menetapkan  kebijakan “lockdown ”,  tanpa harus melalui persetujuan Pemerintah Pusat. Apabila  mencermati  pada  peraturan perundang-undangan  yang  ada,  memang belum ditemukan rumusan yang secara tegas menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah dapat  menetapkan  kebijakan lockdown atas darurat kesehatan tanpa persetujuan Pemerintah  Pusat.  Kondisi  demikian  ini tentu  menjadi  problematika  hukum  secara normatif,  khususnya  berkaitan  dengan ketidaklengkapan  norma.  Padahal  situasi darurat  kesehatan  sangat  mungkin  terjadi hanya  di  suatu  daerah  tertentu,  dan membutuhkan  penanganan  cepat  dari Pemerintah  Daerahnya.  Namun,  regulasi yang ada masih mengarahkan pada tindakan prosedural Pemerintah Pusat, khususnya jika hendak  memberlakukan lockdown .  Hal  ini dibuktikan  dengan  beberapa  peraturan  yang ada  dalam  menghadapi  darurat  kesehatan (wabah Virus COVID-19), yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  Pusat,  antara  lain:  a) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 ( COVID-19 );  b) Surat Edaran HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol  Isolasi  Diri  Sendiri  dalam
Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19);  c)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Covid-19;  d)  Keputusan Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Status  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat;  e)  Keputusan  Presiden  Nomor 12  tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana non-alam  Penyebaran  Covid-19  sebagai Bencana Nasional.
Selama  ini,  kebijakan  tersebut  menjadi acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam menyusun kebijakannya. Artinya, Pemerintah  Daerah  masih  harus  menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat atas situasi darurat kesehatan, baru kemudian Pemerintah  Daerah  dapat  menentukan sikapnya.  Pada  tingkat  daerah,  misalnya  di Jawa  Timur,  turut  ditindaklanjuti  dengan adanya  Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Timur Nomor
420/1780/101.1/2020
tentang Peningkatan  Kewaspadaan  terhadap  Corona Virus  Disease  2019  ( COVID-19 )  di  Jawa Timur;  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  188/202/KPTS/013/2020  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  di  Wilayah  Kota
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Memang, apabila melihat secara substansi dari produk hukum tersebut, kurang  mempunyai  kekuatan  mengikat,  dan tidak ada akibat hukumnya (Baihaki, 2020).
Hal  ini  tentu  justru  dapat  menghambat penyelesaian darurat kesehatan yang terjadi, sebab hanya berpaku pada legal proseduralnya.  Padahal  penanganan  atas situasi  darurat  kesehatan  membutuhkan langkah  yang  cepat  dan  efisien,  agar  tidak terjadi  penyebaran  wabah  penyakit.  Pada kondisi  ini,  eksistensi  hukum  harus  mampu menjawab  dan  mengatasi  persoalan,  bukan justru  menjadi  penghambat.  Apalagi  jika mengingat bahwa darurat kesehatan menghendaki  adanya  kebijakan lockdown (karantina  wilayah),  dengan  maksud  agar wabah  tidak  menyebar  ke  daerah-daerah lain. Diperlukan adanya penyusunan kebijakan  yang  proporsional,  dengan
memperhatikan  pada  beberapa  aspek  yang sifatnya fundamental.
Kebijakan  tersebut  juga  mempunyai dampak  lanjutan,  khususnya  terhadap  hak masyarakat  dalam  beraktifitas.  Hal  tersebut mengingat bahwa keadaan bahaya dibangun atas  dasar  dikotomi  buatan  antara  norma ( norm )  dan  pengecualian  ( exception ). Kondisi  keadaan  bahaya,  yang  melahirkan kebijakan lockdown , dapat menjadi legitimasi  pembatasan  hak  oleh  Pemerintah (Sheeran,  2013).  Jangan  sampai  kebijakan lockdown yang  ditetapkan,  justru  menjadi alat  bagi  Pemerintah  untuk  mencederai warga  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu, menjadi  aspek  yang  penting  untuk  dikaji berkaitan dengan dua rumusan problematika dasar.  Pertama,  apa  yang  menjadi  dasar fundamental  adanya  kebijakan lockdown atas  situasi  darurat  kesehatan?  Kedua,
apakah Pemerintah Daerah
dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat  kesehatan  yang  terjadi  di  daerah tanpa penetapan Pemerintah Pusat?
B. Pembahasan
1. Dasar Fundamental Kebijakan
Lockdown pada  Suatu  Daerah  atas Situasi Darurat Kesehatan Secara mendasar, dalam lingkup negara kesejahteraan ( wefare state ), tugas pemerintah  tidak  hanya  sebatas  untuk melaksanakan  undang-undang.  Pemerintah turut mempunyai kewajiban
untuk menyelenggarakan kepentingan umum ( bestuurzor ), atau mengupayakan kesejahteraan sosial. Konsekuensinya, maka pemerintah  diberi  kewenangan  untuk campur  tangan  ( staatsbemoeienis )  dalam kehidupan  masyarakat,  dengan  batas-batas yang sudah diperkenankan oleh hukum (HR, 2010). Bersamaan dengan adanya kewenangan  tersebut,  maka  pemerintah dapat menyusun, menggunakan dan melaksanakan
peraturan perundang- undangan.
Berdasar  pada  kewenangan  yang dimiliki  itu  pula,  maka  ketika  negara menghadapi  situasi  darurat  ( state  of
emergency ),  dapat  segera  mengambil langkah  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat.  Hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan dari  pemahaman  bahwa  negara  tidak  selalu dalam  kondisi  normal.  Terdapat  potensi yang  mengancam  stabilitas  negara,  baik karena  faktor  eksternal  maupun  internal. Secara  teoritis,  setidaknya  terdapat  tiga unsur  penting  yang  secara  bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan  kegentingan  yang  memaksa, yaitu (Asshiddiqie, 2007): a) Unsur ancaman yang membahayakan ( dangerous threat ); b) Unsur  kebutuhan  yang  mengharuskan ( reasonable  necessity );  dan  c)  Unsur keterbatasan waktu ( limited time ).
Kondisi  demikian  itu,  mempunyai relevansi konstitusional dengan Pasal 12 dan 22  UUD  NRI  1945.  Apabila  menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku,  berkenaan  dengan  situasi  darurat, maka  setidaknya  terdapat  beberapa  kondisi darurat  yang  mungkin  terjadi  di  Indonesia, yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer, Darurat Perang,  Darurat  Bencana  (terbagi  dalam Bencana  alam,  non-alam  dan  sosial),  dan Darurat Kesehatan.
Menelusuri  aspek  historis  tentang keadaan  darurat  yang  pernah  terjadi  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  keadaan darurat  militer  pada  tahun  1965-1966.  Saat itu  terjadi  gerakan  G30S/PKI,  yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya  Surat  Perintah  11  Maret (Supersemar).  Presiden  pada  waktu  itu memang  tidak  mengumuman  terjadinya situasi  darurat,  tapi  suasana  yang  terjadi menunjukkan  adanya  kondisi  darurat (Asshiddiqie,  2007).  Hal  itu  juga  ditandai dengan  adanya  penegasan  dari  Presiden sebagai  Panglima  Tertinggi  Angkatan Perang.
Saat  ini,  ketika  negara  mengalami situasi  darurat kesehatan, tentu memerlukan penanganan  yang  berbeda,  khususnya  jika ditinjau  dari  aspek  hukum.  Pengaturan darurat kesehatan, tidak dapat dipersamakan dengan  situasi  darurat  militer  atau  darurat perang,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  1959  tentang Keadaan  Bahaya.  Eksistensi  UU  No.  24 Tahun  2007  dan  UU  No.  6  Tahun  2018, dapat  menjadi  rujukan  dalam  menghadapi situasi darurat kesehatan.
Perlu  kiranya  terlebih  dahulu  dipahami berkaitan  dengan  konstruksi  dasar  hakikat munculnya  situasi  darurat.  Berdasar  pada Pasal  12  dan  Pasal  22  UUD  NRI  1945, kewenangan  dasar  tetap  melekat  pada Presiden.  Meskipun  secara  mendasar terdapat  juga  perbedaan  karakteristik penerapan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945,  utamanya  sejak  adanya  Putusan Mahkamah  Konsitusi  (Simamora,  2010). Kondisi  demikian  itu  juga  mempunyai korelasi  dengan  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI 1945,  yaitu  Presiden  memegang  kekuasaan Pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, itu juga yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, apabila Presiden belum menetapkan adanya  situasi yang dianggap darurat, maka kondisi  negara  masih  dalam  keadaan normal.  Apabila  situasi  darurat  telah diumumkan  oleh  Presiden,  maka  barulah diikuti  dengan  berbagai  peraturan  yang bersifat pelaksana (Nuh, 2011).
Pernyataan Presiden untuk mengumumkan  adanya  situasi  darurat,  juga tidak sembarangan dilakukan. Tetap diperlukan  adanya  pertimbangan  yang komprehensif,  sehingga  keputusan  yang diambil  tidak  menimbulkan  keresahan  dan dampak  lanjutan  yang  merugikan.  Apabila merujuk pada Pasal  1 angka 19 UU No. 24 Tahun  2007,  maka  salah  satu  pemberi rekomendasi  atas  status  darurat  bencana kepada Presiden adalah BNPB. Hal ini juga tidak lepas dari peran dan fungsi dari BNPB sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 UU No.  24  Tahun  2007.  Apabila  situasi  darurat telah  ditetapkan,  maka  sangat  mungkin untuk  dilakukan  penyimpangan  hukum  dari keadaan normalnya (Adhari, 2019).
Jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum administrasi  negara,  tindakan  pemerintah tersebut,  dengan  membentuk  peraturan kebijaksanaan,  tidak  dapat  dilepaskan  dari
kewenangan  bebas  ( vrijbevoegdheid )  atau sering  juga disebut sebagai freiss  ermessen . Pembentukkannya  dimaksudkan  sebagai wujud  efektifitas  dalam  mencapai  suatu tujuan  sosial  (kepentingan  umum  dan kesejahteraan  sosial)  (Mahfud,  1987).  Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan freiss  ermessen .  Menurut Sjachran  Basah  (Basah,  1992),  setidaknya terdapat empat hal, antara lain: a) Ditujukan untuk  menjalankan  tugas-tugas  pelayanan publik  (berorientasi  pada  kepentingan umum);  b)  Dimungkinkan  oleh  hukum;  c) Dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan  penting  yang  timbul  secara  tiba- tiba;  d)  Dapat  dipertanggungjawabkan  baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun secara hukum.
Ketika freiss ermessen tersebut dituangkan  dalam  suatu  instrumen  yuridis yang tertulis, maka jadilah sebagai peraturan kebijaksanaan. Kewenangan pembentukannya  menjadi  satu  bagian  yang melekat  pada  pemerintahan  ( inherent  aan het  bestuur )  (HR,  2010).  Ada  berbagai bentuk peraturan kebijaksanaan  yang sering kali  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  seperti beleidslijnen (garis-garis kebijaksanaan), het beleid (kebijaksanaan), voorschriften (peraturan-peraturan), richlinen (pedoman- pedoman), aanschrijvingen (instruksi- instruksi), reglemen (ministriele) (peraturan- peraturan menteri), beschikkingen (keputusan-keputusan), en  bekenmakingen (pengumuman-pengumuman)  (HR,  2010). Menurut  Philipus  M.  Hadjon  (Hadjon, 2005),  peraturan  kebijaksanaan  merupakan produk  dari  perbuatan  tata  usaha  negara. Peraturan  ini  juga  dapat  dipahami  sebagai suatu  peraturan  bayangan,  atau  peraturan semu ( psudo-wetgeving ). Hal ini menjadikan adanya akibat hukum yang bersifat anomali.
Dapat  dipahami  bahwa  pernyataan presiden  untuk  mengumumkan  adanya situasi  darurat,  merupakan  bagian  dari implementasi  diskresi.  Diikuti  dengan pembentukan  berbagai  peraturan  yang mempunyai  sifat  pelaksana.  Peraturan kebijakan  yang  memuat  pembatasan  akses suatu  wilayah  ( lockdown ),  merupakan  salah
satu  bentuk  tindak  lanjut  atas  pernyataan presiden  tentang  situasi  darurat.  Peraturan yang ditetapkan saat dan mendasarkan pada situasi  darurat,  merupakan  perturan  luar biasa. Materi muatannya
sangat dimungkinkan  mengatur  hal-hal  yang menyimpang  dari  ketentuan  hukum  yang berlaku  pada  saat  situasi  normal  (Nuh, 2011).
Diperbolehkan  bagi  suatu  negara  atau wilayah menutup akses bagi warganya untuk keluar  masuk  wilayah  tersebut,  serta melarang  adanya  orang  dari  luar  untuk masuk ke negara atau wilayah tersebut. UU No.  6  Tahun  2018,  juga  telah  mengatur perihal karantina wilayah jika terjadi situasi wabah  penyakit.  Mengingat  dampak  yang ditimbulkan apabila dilakukan suatu karantina  wilayah  ( lockdown ),  khususnya terhadap  hak  asasi  manusia,  maka  dalam perumusan  dan  pelaksanaannya  haruslah dilakukan  secara  efektif  dan  efisien.  Tidak dapat  dipungkiri  jika  masih  dimungkinkan adanya  kelonggaran  dalam  pelaksanaan karantina wilayah (Amaluddin, 2020). Perlu  juga  dipahami  bahwa,  kebijakan lockdown atas  suatu  negara  atau  wilayah diambil dengan dasar kajian yang komprehensif.  Merujuk  pula  pada  dasar pembentukan peraturan kebijakan, sebagaimana yang diuraikan oleh Indroharto (HR,  2010),  bahwa  terdapat  beberapa  hal yang  harus  diperhatikan,  antara  lain:  a) Tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan; b) Tidak boleh bertentangan  dengan  nalar  yang  sehat;  c) Harus  dipersiapkan  dengan  cermat,  semua kepentingan,  keadaan  serta  alternatif- alternatif  yang  ada  perlu  dipertimbangkan; d) Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban  dari  warga  yang terkena  peraturan  tersebut;  e)  Tujuan  dan dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan harus  jelas;  f)  Memenuhi  syarat  kepastian hukum  material,  artinya hak-hak  yang  telah diperoleh  dari  warga  masyarakat  yang terkena  harus  dihormati,  kemudian  juga
harapan-harapan  warga  yang  pantas  telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.
Idealnya,  keenam  aspek  tersebut haruslah dipahami secara kumulatif. Apalagi perspekti  diskresi  ini  mempunyai  relevansi substansi dengan penetapan dan pelaksanaan keadaan darurat kesehatan.  Setiap peraturan kebijakan yang dibentuk, khususnya peraturan kebijakan tentang lockdown harus memperhatikan  keselurahan  aspek  itu. Mengingat  pula  bahwa  kebijakan lockdown diambil  pada  situasi  darurat,  khususnya dalam menghadapi situasi darurat kesehatan, seperti  halnya  saat  terjadi  wabah  virus Corona.
Berdasar  pada  Pasal  12  dan  Pasal  22 UUD  NRI  1945,  setidaknya  terdapat  dua keadaan darurat negara ( state of emergency ), yaitu keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa.  Sebenarnya,  kedua  hal  tersebut memang  sama-sama  memberi  makna keadaan  darurat,  namun  secara  substansi mempunyai  perbedaan.  Keadaan  bahaya lebih  menekankan  pada  pengaruh  faktor eksternal,  di  luar  negara,  sedangkan  hal ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  lebih menitik  beratkan  pada  faktor  internal  (Nuh, 2011).  Lebih  lanjut  diuraikan  pula  oleh Jimly  Asshiddiqie  (Asshiddiqie,  2007), bahwa  terdapat  tiga  unsur  penting  untuk dapat  disebut  sebagai  keadaan  darurat. Pertama, adanya ancaman yang membahayakan  baik  kepada  pemerintahan ataupun  warga  masyarakatnya.  Kedua, kebutuhan  yang  mengharuskan  bahwa situasi  perlu  untuk  diwaspadai.  Ketiga, adanya  keterbatasan  waktu,  bahwa  keadaan tersebut  menghendaki  adanya  penanganan secepatnya,  sebab  jika  tidak,  dapat menimbulkan dampak berantai.
Selain itu, dalam pembentukannya juga tidak boleh mengesampingkan adanya Asas- Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (selanjutnya  disebut  AUPB).  Secara  teoritis AUPB  (Hamidi,  1999),  merupakan  nilai- nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan    Hukum  Administrasi  Negara dan berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi  negara  dalam  menjalankan fungsinya,  serta  merupakan  alat  uji  bagi
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 222-232
hakim  administrasi  dalam  menilai  tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking). Berdasar pada Pasal  10  Undang-Undang Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (selanjutnya  disebut  UU  No.  30  Tahun 2014),  ditegaskan  bahwa  AUPB  meliputi, asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan  wewenang,  keterbukaan, kepentingan  umum,  dan  pelayanan  yang baik. AUPB tersebut  dipahami pula  sebagai asas  yang  bersifat  kumulatif,  harus diterpakan seluruhnya.
Berkaitan  dengan  kebijakan lockdown pada tingkat daerah (provinsi,
kabupaten/kota),  memang  sangat  mungkin dilakukan,  khususnya  atas  situasi  darurat kesehatan.  Kontruksi  penyusunan  dan penetepan  kebijakan  tersebut,  haruslah mendasarkan  pada  pernyataan  Presiden  dan peraturan  perundang-undangan.  Artinya, sebelum  adanya  pernyataan  dan  keputusan resmi  dari  Presiden  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka
Pemerintah  Daerah  tidak  boleh  menetapkan kebijakan lockdown .
Didasarkan pula pada UU No. 6 Tahun 2018, kebijakan untuk melakukan menetapkan  kebijakan  karantina  wilayah ( lockdown ),  yang  dapat  diikuti  dengan munculnya  PSBB,  hanya  dilakukan  apabila terjadi  suatu  wabah  penyakit  menular. Menimbulkan lonjakan penderita yang tidak wajar  dalam  kurun  waktu  berdekatan. Ditegaskan  pada  Pasal  1  angka  1,  bahwa: “Kekarantinaan  Kesehatan  adalah  upaya mencegah  dan  menangkal  keluar  atau masuknya  penyakitdan/atau  faktor  risiko kesehatan  masyarakat  yang  berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Pada Pasal 1 angka 10, bahwa: “Karantina  Wilayah  adalah  pembatasan penduduk  dalam  suatu  wilayah  termasuk wilayah  pintu  Masuk  beserta  isinya  yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk mencegah kemungkinan penyebaran
penyakit atau kontaminasi”.
Pada  prinsipnya,  dasar  pertimbangan kebijakan lockdown yang  secara  khusus dibentuk  pada  kondisi  darurat  kesehatan harus  memperhatikan  beberapa  komponen fundamental  di  antaranya:  a)  Mempunyai relevansi  dengan  peraturan  perundang- undangan yang ada. Memperhatikan undang-undang  yang  sifatnya  lebih  khusus, berkaitan  dengan  keadaan  darurat  dan darurat  kesehatan;  b)  Disusun  dengan  tetap memperhatikan  pada  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB);  c) Mempersiapkan  alternatif  atas  segala kemungkinan  yang  terjadi  atas  situasi darurat  kesehatan.  Sebagai  contohnya, ketika  dihadapkan  pada  situasi  darurat kesehatan atas virus corona, maka penetapan kebijakan lockdown harus  menyiapkan alternatif  untuk  menanggulangi  dampak sosial,  ataupun  ekonomi  yang  mungkin terjadi;  d)  Perlu  diperhatikan  keseimbangan kepentingan  antara  pembentuk  kebijakan dengan  kepentingan  masyarakat.  Jangan sampai  penetapan  kebijakan lockdown atas situasi  darurat  kesehatan,  justru  hanya menguntungkan  dan/atau  merugikan  pihak tertentu.  Apalagi  ketika  dimunculkan kebijakan lockdown ,  memunculkan  situasi masyarakat  untuk  menyiapkan  kebutuhan logistik;  e)  Secara  substansi,  kebijakan lockdown atas  situasi  darurat  kesehatan, harus  diikuti  dengan  menetapkan  hak  dan kewajiban,  baik  bagi  pemerintah  maupun masyarakat.  Artinya,  ada  hak-hak  yang diterima  oleh  masyarakat,  misalnya  dalam hal  pelayanan  kesehatan.  Tetap  juga  harus memperhatikan  aspek  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Apalagi  pada  saat  pelaksanaan kebijakan lockdown , segala bentuk aktivitas masyarakat  juga  sangat  dibatasi;  f)  Perlu juga  diperhatikan  berkaitan  dengan  tingkat risiko  atau  dampak  kesehatan  bagi masyarakat.  Dilakukan  apabila  terdapat suatu  bahaya  atau  risiko  yang  sangat  tinggi bagi  kesehatan  masyarakat,  dan  sudah terjadi  penyebaran  virus  ( diseases )  secara masif.
Keenam komponen fundamental tersebut  dapat  diringkas  menjadi  beberapa aspek  dasar, yang  bersifat yuridis,
sosiologis, ekonomi, bahkan aspek
filosofisnya.  Hal  tersebut  menjadi  satu kesatuan  (kumulatif),  dalam  perumusan kebijakannya. Menetapkan kebijakan lockdown ,  yang  secara  khusus  pada  situasi darurat  kesehatan  merupakan  bentuk  upaya terakhir.  Tidak  setiap  situasi  darurat  selalu dikeluarkan kebijakan karantina ( lockdown ), sebab  terdapat  dampak  yang  luar  biasa terhadap  kebijakan lockdown ,  khususnya aspek  ekonomi,  pendidikan  dan  sosial. Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan, harus  mampu  secara  bijak  menetapkan langkah  yang  tepat  dalam  menghadapi segala  situasi,  khususnya  jika  dihadapkan pada situasi darurat
kesehatan.
Perumusannya  juga  harus  tetap  dilakukan dengan  nalar  yang  sehat,  baik  yang berpengaruh  secara  nasional,  maupun khususnya  pada  lingkup  daerah  (provinsi, kabupaten/kota).
2. Kebijakan Lockdown atas  Situasi Darurat  Kesehatan oleh  Pemerintah Daerah Sebagaimana  telah  disampaikan  bahwa telah terdapat pembagian urusan kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah, dengan didasarkan  pada  UU  No.  23  Tahun  2014. Berdasar  pada  hal  itu  pula,  maka  daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), mempunyai hak otonomi  (kebebasan)  untuk  mengatur daerahnya  masing-masing.  Daerah  juga dapat  menyusun  produk  hukum  sendiri, yang  berlaku  mengikat  khusus  pada  daerah tersebut  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah (Perda).  Meskipun  tiap  daerah  mempunyai kebebasan  untuk  mengatur  urusan  rumah tangga  daerahnya,  dalam  konteks  hubungan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah,  tetap  diperlukan  adanya  bentuk pembinaan  dan  pengawasan.  Namun, pengawasan  yang  dilakukan  tersebut  harus dilakukan secara berimbang. Apabila bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah  Pusat  terlalu  ketat,  maka  justru akan  membelenggu  adanya  desentralisasi dan otonomi (Manan, 1994). Ditunjang pula dengan  penerapan  sistem  rumah  tangga
daerah  yang  berisifat  nyata.    Hal  ini bertujuan  untuk  melakukan  sinergi,  agar pencapaian  tujuan  sebagaimana  yang dituangkan  dalam  pembukaan  UUD  NRI 1945, dapat tercapai.
Berdasar  pada  dasar  kewenangan  itu pula,  pada  Pasal  11  dan  12  UU  No.  23 Tahun  2014  telah  ditegaskan,  bahwa  salah satu urusan kewenangan wajib daerah adalah berkaitan dengan kesehatan. Dapat dipahami pula, daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota),  mempunyai  hak  untuk mengelola  urusan  kesehatan,  mulai  dari menentukan  standar  pemenuhan  kesehatan, pengawasan,  hingga  pada  penanganan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, berkaitan  dengan  urusan  kesehatan,  telah diatur pula pada bagian lampiran UU No. 23 Tahun  2014,  yaitu  “Pembagian  Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan”.
Apabila ditelaah lebih lanjut dalam UU No. 23 Tahun 2014, memang tidak terdapat ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur peran  daerah  dalam  hal  wilayahnya mengalami  situasi  darurat  kesehatan. Namun,  dalam  penanganan  kasus  bidang kesehatan,  dapat  ditafsirkan  melalui  peran pengelolaan kesehatan oleh daerah, termasuk  penyediaan  tenaga  kesehatan  dan fasilitas kesehatan. Ketentuan yang demikian  itu,  dalam  kerangka  otonomi  dan desentralisasi,  memang  dapat  menimbulkan dualisme  penafsiran.  Pertama,  dalam  hal situasi darurat kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menentukan sikap atau langkah untuk menanggulangi  penyebaran  suatu  wabah penyakit, tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan  kebijakan lockdown .  Hal tersebut  didasarkan  pada  dasar  kewenangan yang  dimiliki  oleh  daerah  dalam  urusan kesehatan,  dan  suatu  kondisi  yang  tidak kondusif di daerahnya. Apalagi jika lingkup daerahnya
hanya pada daerah Kabupaten/Kota, dan diperlukan
penanganan  dan  sikap  tanggap  dari Pemerintah Daerah-nya.
Kedua,  dengan  adanya  ketentuan lampiran  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014, yang  telah  membagi  urusan  bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah  Kabupaten/Kota,  maka  terdapat penafsiran sempit jika daerah hanya sebatas melakukan penanganan dalam hal perawatan, pemberian obat, ataupun rujukan di  suatu  rumah  sakit.  Pemerintah  Daerah tidak dapat menetapkan kebijakan lockdown jika mengalami darurat kesehatan, termasuk pada lingkup daerah Kabupaten/Kota. Secara  normatif,  jika  turut  berpegang pada Pasal 4 ayat (1), 12 dan 22 UUD NRI 1945,  maka  tafsir  kedua  itulah  yang  paling tepat.  Pemerintah  Daerah  tidak  dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat  kesehatan  di  daerahnya.  Dipahami bahwa kekuasaan pemerintahan yang ada di daerah  adalah  turunan  dari  kekuasaan Pemerintah  sebagaimana  yang  ditegaskan pada  Pasal  4  ayat  (1),  bahwa:  “Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar”.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  ada di  daerah,  turut  berada  dalam  pengawasan pusat dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Harus  dipahami  pula  bahwa  kekuasaan tertinggi  tetap  berada  di  tangan  Pemerintah Pusat.  Hal  ini  pula  yang  menjadi  dasar bahwa  setiap  tindakan  dari  Pemerintah Daerah,  pada akhirnya  akan  dievaluasi  oleh Pemerintah  Pusat.  Aspek  krusial  yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya  melalui  pembentukan  kebijakan, dan  dapat  berpengaruh  bagi  masyarakat  di luar  dari  pada  daerah  tertentu,  menjadi bagian  penting dari  peran  Pemerintah  Pusat sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi (Michael, 2016).
Selain  itu,  hanya  Presiden  yang  dapat menentukan  keadaan  bahaya,  sebagaimana ditegaskan  pada  Pasal  12  UUD  NRI  1945 bahwa:  “Presiden  menyatakan  keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya  ditetapkan  dengan  undang-undang”. Keadaan  bahaya  yang  dimaksud  juga termasuk kondisi darurat kesehatan, misalnya  dalam  penyebaran  wabah  virus corona.
Kondisi  demikian  itu  juga  sejalan dengan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018.  Ditegaskan  pada  Pasal  5,  bahwa: “Pemerintah  Pusat  bertanggung  jawab menyelenggarakan  kekarantinaan  di  pintu masuk  dan  di  wilayah  secara  terpadu”. Dilanjutkan pula pada Pasal 10 ayat (1), (2) dan  (3),  bahwa:  (1)  Pemerintah  Pusat menetapkan  dan  mencabut  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) Pemerintah Pusat menetapkan  dan  mencabut  penetapan  Pintu Masuk  dan/atau  wilayah  di  dalam  negeri yang  Terjangkit  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat;  (3)  Sebelum  menetapkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu
menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang  dapat  menimbulkan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Berdasar pada ketentuan tersebut, maka semakin  memperkuat  dasar  jika  Pemerintah Daerah  tidak  dapat  menetapkan  kebijakan lockdown atas  kondisi  darurat  kesehatan dalam  lingkup  daerahnya,  tanpa  adanya keputusan dari Pemerintah
Pusat. Pemerintah  Daerah  hanya  membantu  sesuai dengan  arahan  Pemerintah  Pusat,  seperti misalnya yang ditegaskan pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018, bahwa: (1) Selama dalam Karantina  Wilayah,  kebutuhan  hidup  dasar orang  dan  makanan  hewan  ternak  yang berada  di  wilayah  karantina  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat;  (2) Tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  dalam penyelenggaraan Karantina
Wilayah
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  dengan  melibatkan  Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Namun,  jika  ditelaah  lebih  lanjut khususnya  didasarkan  pada  hak  otonomi yang melekat pada daerah, maka hendaknya ada  suatu  ketentuan  yang  dapat  menjadi dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk memberikan  pengajuan  atau  rekomendasi kepada  Pemerintah  Pusat  mengenai  adanya darurat  kesehatan  di  suatu  daerah  tertentu. Hal  ini  bertujuan  untuk  lebih  memberikan perlindungan  bagi  warga  masyarakat, khususnya yang berada di daerah terdampak. Pengaturan  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014,
maupun  UU  No.  6  Tahun  2018,  keduanya sama-sama tidak memberikan dasar kewenangan ataupun peran bagi Pemerintah Daerah  untuk  (setidaknya)  memberikan pengajuan  kepada  Pemerintah  Pusat  untuk mengeluarkan  kebijakan lockdown jika terjadi  darurat  kesehatan.  Selama  ini, Pemerintah  Daerah  hanya  menunggu keputusan  dari  Pemerintah  Pusat.  Padahal, suatu kondisi darurat
kesehatan memperlukan  penanganan  yang  cepat  dan tanggap,  khususnya  terhadap  suatu  virus yang  dianggap  berbahaya  seperti  virus corona.  Meskipun  diketahui  pula  bahwa dalam menetapkan suatu peraturan kebijakan lockdown bagi  negara  atau wilayah  tertentu,  diperlukan  suatu  kajian yang  komprehensif  agar  tidak  berdampak merugikan bagi masyarakatnya.
Pada  kondisi  seperti  inilah  hubungan koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), harus disinergikan. Teringat pula akan suatu adagium, “tidaklah timbul  kekacauan  atas  suatu  kaum  di  muka Bumi,  melainkan  hingga  datangnya  suatu wabah/penyakit”. Pemerintah sebagai fasilitator  haruslah  mampu  bertindak  secara progresif, yaitu menitikberatkan pada tujuan dan nilai kemanfaatannya, dari pada sekedar melihat  pada  prosedur.  Aspek  progresif  ini juga  turut  mempertimbangkan  logika keadilan. Esensi dari hukum, bahwa “hukum untuk  manusia”  harus  dikuatkan,  dengan mengingat hukum untuk manusia (Rahardjo, 2006). Artinya, demi memberikan kemanfaatan  yang  lebih  bagi  masyarakat, dan  dengan  mendasarkan  pula  pada  nilai keadilan, progresivisme ini berani mendobrak langkah prosedural yang dianggap memperlambat arah
pengembangan  hukum,  khususnya  ketika hukum  diperlukan  di  waktu  krusial  dalam menyelesaiakan  persoalan  kemanusiaan. Namun,  tentunya  tetap  harus  melihat  pada kesesuaian  peraturan  perundang-undangan yang ada (Mukhidin, 2014).
Nilai  dasar  dari  hukum  progresif  yang digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo,  mempunyai relevansi  dalam  penyusunan  kebijakan
lockdown
di suatu daerah. Mengesampingkan  prosedural  yang  justru menghambat tindakan cepat yang seharusnya  dilakukan  oleh  Pemerintah, khususnya  dalam  menghadapi  darurat kesehatan  di  tingkat  Daerah  (Provinsi maupun  Kabupaten/Kota).  Hal  ini  juga mengingat bahwa eksistensi hukum seharusnya  mampu  untuk  mencegah  dan mengatasi  persoalan  yang  timbul  di masyarakat,
bukan menghambat penyelesaiannya  (Faizal,  2016).  Secara tegas,  dengan  berdasar  pada  hak  otonomi, dan hukum progresif, serta peraturan terkait dengan  kewajiban  daerah  dalam  bidang kesehatan,  maka  idealnya  Pemerintah Daerah dapat membentuk kebijakan lockdown tanpa  harus  menunggu  keputusan dari  Pemerintah  Pusat  yang  sifatnya prosedural.  Apalagi  jika  di  suatu  daerah tersebut sudah mengalami situasi yang kritis dan  genting.  Mekanisme  prosedural  yang terlalu  positivistik  justru  menghambat penanganan situasi darurat kesehatan.

## C. Simpulan
Dasar fundamental penyusunan kebijakan lockdown atas  situasi  darurat kesehatan  dengan  memperhatikan  aspek yuridis, sosiologis, ekonomi bahkan filosofisnya.  Aspek  yuridis  dengan  melihat pada  kesesuaian  peraturan  perundang- undangan,  dan  asas-asas  yang  berlaku. Aspek  sosiologis  dan  ekonomi  dengan melihat  pada  urgensi  di  masyarakat,  dan pertimbangan ekonomi, termasuk menentukan  langkah  alternatif  atas  dampak yang  timbul.  Filosofisnya  memperhatikan tujuan  dasar  pembentukan  kebijakan, termasuk  dengan  memperhatikan  hak-hak masyarakat.  Menyesuaikan  pada  dasar tersebut,  maka  di  tingkat  daerah  (Provinsi maupun  Kabupaten/Kota),  sangat  mungkin dilakukan lockdown atas  situasi  darurat kesehatan.  Untuk  saat  ini,  dengan  berdasar pada  peraturan  perundang-undangan  yang ada, memang Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan  kebijakan lockdown tanpa adanya  Keputusan  dari  Pemerintah  Pusat. Namun,  berdasar  pada  hak  otonomi,  dan
hukum  progresif,  serta  tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, maka  idealnya  daerah  dapat  menyusun kebijakan lockdown tanpa  harus  menunggu keputusan  Pemerintah  Pusat.  Apalagi  jika Daerah  yang  bersangkutan  sedang  dalam situasi  kritis  dan  menghendaki  tindakan segera.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhari,  A.  (2019).  Ambiguitas  Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia. Dialogia Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan
Investasi , 11 (1), 43–61.
Amaluddin.  (2020). Dishub  Jatim  Beri
Kelonggaran  Akses  Masyarakat  di Surabaya Raya . Medcom.Id. https://www.medcom.id/nasional/daerah /lKYxPoQk-dishub-jatim-beri- kelonggaran-akses-masyarakat-di- surabaya-raya
Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat . Rajawali Pers.
Baihaki,  R.  (2020). Anomali  Instruksi Presiden  dalam  Penanganan  Wabah Corona . https://news.detik.com/kolom/d- 4942778/anomali-instruksi-presiden- dalam-penanganan-wabah-corona
Basah, S. (1992). Perlindungan Hukum atas Sikap  Tindak  Administrasi  Negara . Alumni.
Budiardjo,  M.  (2008). Dasar  -  Dasar  Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Faizal,  L.  (2016).  Problematika  Hukum Progresif di Indonesia. Ijtima’iyya , 9 (2).
Hadjon,  P.  M.  (2005). Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia .  Gajah  Mada University Press.
Hamidi,  J.  (1999). Penerapan  Asas-Asas Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan yang  Layak  (AAUPB)  di  Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia . Citra Aditya Bakti.
HR, R. (2010). Hukum Administrasi Negara . Rajawali Pers.
Mahfud, S. M. dan M. (1987). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Liberty.
Manan, B. (1994). Hubuungan Antara Pusat dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 .
Pustaka Sinar Harapan.
Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi  Hukum  yang  Mensejahterakan Rakyat. Jurnal  Pembaruan  Hukum ,
1 (3), 267–286.
Nuh,  M.  S.  (2011).  Hakekat  Keadaan Darurat  Negara  (State  Of  Emergency) sebagai  Dasar  Pembentukan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang. JURNAL HUKUM , 18 (2), 229–246.
Pangerang,  A.,  &  Pradana;,  S.  A.  (2018). Pokok-Pokok  Hukum  Pemerintahan Daerah . Rajawali Pers.
Rahardjo,  S.  (2006). Membedah  Hukum Progresif . Kompas.
Sheeran,  S.  P.  (2013).  Reconceptualizing States of Emergency under International Human  Rights  Law:  Theory,  Legal Doctrine,  and  Politics. Michigan Journal  of  International  Law , 34 (3),
491–557.
Simamora,  J.  (2010).  Multitafsir  Pengertian “Ihwal  Kegentingan  yang  Memaksa” dalam  Penerbitan  Perppu. Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas
Gadjah Mada , 22 (1), 58–70. https://doi.org/10.20303/jmh.v22i1.300