## Wajah Hukum

## Pembatalan Akta Pembagian Harta Waris Yang Didasarkan Pada Hukum Adat Batak Toba

## (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/PDT/2019)

## Solagratia Moza Tessalonika Simanjuntak, Meliyana Yustikarini
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Correspondence: solagratia.moza@ui.ac.id , meliyana.yustikarini@ui.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akibat  hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/Pdt/2019  terhadap  pewarisan  menurut  Hukum  Adat  Batak  Toba,  dan  menganalisis  peran  notaris  dalam pembuatan  Akta  Wasiat  yang  memuat  kehendak  penghadap  untuk  mewarisi  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak Toba.  Penelitian  doktrinal  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan Hukum  Waris  dan  Hukum  Adat  Batak  Toba.  Akibat  hukum  Putusan a  quo terhadap  pewarisan  berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah Akta Wasiat dinyatakan sebagai cacat dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan  perundang-undangan.  Selain  itu  dapat  dinyatakan  juga  bahwa  telah  terjadi  pergeseran  dalam pewarisan  di  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  yang  semula  memegang  teguh  norma  hukum  yang patrilineal menjadi  mulai  mengakomodasi  persamaan  hak  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Dalam  kaitannya dengan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dapat dikemukakan bahwa penyuluhan hukum tentang pewarisan harus disampaikan sebelum pembuatan akta agar penghadap dapat memahami ketentuan  hukum  yang dipilihnya untuk dijadikan dasar dalam  pewarisan. Selain  itu,  notaris dapat membuat  klausula  dalam  Akta  Wasiat  untuk  mengklarifikasi  maksud  yang  terkandung  dalam  akta  tersebut, terutama dalam konteks pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir dari pewaris.
Kata Kunci : Akta Wasiat, Hukum Adat Batak Toba, Pembagian Harta Waris Adat
Abstract.  This  research  aims  to  analyze  the  legal  consequences  of  Supreme  Court  Decision  Number  909 PK/Pdt/2019  on  inheritance  according  to  Toba  Batak  Customary  Law,  and  analyze  the  role  of  notaries  in making  a Deed of Testament  containing  the  will  of the confronter to  inherit based on Toba Batak Customary Law. This doctrinal research uses secondary data in the form of legal materials relevant to Inheritance Law and Toba Batak Customary Law. The legal  effect  of the Decision  a quo on inheritance based on Toba Customary Law  is  that  the  Deed  of  Testament  is  declared  defective  and  null  and  void  because  it  violates  statutory provisions.  In  addition,  it  can  also  be  stated  that  there  has  been  a  shift  in  inheritance  in  the  Toba  Batak Customary  Society,  which  initially  adhered  to  patrilineal  legal  norms  to  begin  to  accommodate  equal  rights between sons and daughters. In relation to the role of notaries in the preparation of Testament Deeds based on Toba  Batak  Customary  Law,  it  can  be  stated  that  legal  counseling  on  inheritance  must  be  delivered  before making  a  deed  so  that  the  confronter  can  understand  the  legal  provisions  he  chooses  to  use  as  the  basis  for inheritance.  In  addition,  the  notary  can  make  clauses  in  the  Deed  of  Testament  to  clarify  the  intentions contained in the deed, especially in the context of the distribution of inheritance made based on the last will of the testator.

## Keywords: Testament Deed, Toba Batak Customary Law, Customary Inheritance Distribution

## PENDAHULUAN
Akta Wasiat dalam pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris  Adat (khususnya dalam hal  ini  adalah  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba)  yang  dipilih  menurut  kehendak  pewaris  sebelum meninggal  dunia  seharusnya  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  putusan  untuk  menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Hal ini dikarenakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni Hukum Waris  Adat, Hukum  Waris  Islam dan  Hukum  Waris  Barat  yang  tercantum  dalam Burgerlijk  Wetboek . 1 Dengan  demikian  semestinya Hukum  Adat  menjadi  bagian  dari  sumber  hukum  yang  digunakan  oleh  penegak  hukum  dalam memutus perkara guna memenuhi rasa keadilan masyarakat, seperti juga dalam persoalan pewarisan.
Hukum  Waris  Adat  diakui  sebagai  salah  satu  sumber  Hukum  Waris  di  Indonesia.  Dalam konteks  pluralisme  Hukum  Waris  yang  ada  di  Indonesia  semestinya  hakim  tidak  hanya  memutus
1 Mohammad  Yasir  Fauzi,  “Legislasi  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia”, Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam , Vol. 9, No. 2 (2016), hlm. 54.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
berdasarkan  kententuan  yang  bersifat  yuridis  normatif  namun  juga  memperhatikan  kebiasaan- kebiasaan Masyarakat  Adat Batak Toba (yang pada umumnya mendiami  wilayah Provinsi Sumatera Utara)  dalam  hal  pembagian  harta  waris.  Oleh  karena  itu  keinginan  pewaris  untuk  menggunakan Hukum Waris Adat  sebagai norma hukum yang masih hidup dan berlaku di Masyarakat Batak Toba dalam  pembagian  harta  waris,  sudah  semestinya  dihargai  oleh  semua  pihak,  termasuk  hakim.  Kasus pewarisan  Hukum  Adat  Batak  Toba  sebagaimana  dikemukakan  tersebut  ditemukan  dalam  Putusan Pengadilan  pada  Tingkat  Peninjauan  Kembali  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/Pdt/2019.
Kehendak  penghadap  yang  akan  mewariskan  dengan  menggunakan  Hukum  Adat  Batak  Toba selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk Akta Wasiat oleh notaris. Hal ini adalah sesuai dengan tugas notaris  dalam  memberikan  layanan  hukum  untuk  menghasilkan  produk  berupa  suatu  akta  autentik, melakukan  pengesahan  akta,  mendaftarkan  akta  yang  bersifat  di  bawah  tangan  serta  kewenangan- kewenangan yang lain. 2 Dalam menjalankan tugas jabatan terkait pembuatan akta autentik (dalam hal ini  adalah  Akta  Wasiat),  notaris  wajib  melakukan  pengecekan  terkait  identitas  diri  penghadap, memverifikasi  secara  saksama  dan  teliti  data  subjek  dan  objek  dari  penghadap,  bertindak  hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas dasar etika dan moral. 3 Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang  dibuat  oleh  notaris  di  kemudian  hari  dan  untuk  menghindari  risiko  berupa  sanksi  terhadap notaris, maupun batalnya akta autentik. 4
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang  untuk  membuat  akta autentik,  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  bersikap  profesional,  mematuhi  peraturan  perundang- undangan,  serta  menjunjung  tinggi  Kode  Etik  Notaris. 5 Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditegaskan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  mengalami  perubahan  melalui  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah Akta Wasiat. Akta ini  memuat  pernyataan  dari  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  setelah  ia  meninggal  dunia. Meskipun akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun akta  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  hakim  apabila  ternyata  melanggar  ketentuan  dalam  perundang- undangan. Begitu pula Akta Wasiat yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan oleh hakim karena Akta Wasiat  tersebut  dinyatakan  cacat,  sehingga  kerap  kali  notaris  turut  di  bawa  ke  jalur  hukum  melalui pengadilan sebagai turut tergugat atau bahkan tergugat terkait Akta Wasiat yang dibuatnya.
Notaris  seharusnya  tidak  turut  terjerumus  bahkan  dilarang  oleh  undang-undang  turut  serta dalam  suatu  perbuatan  hukum  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  akta  notariil  yang  dibuatnya. 6 Notaris  mempunyai  pembatasan  dalam  melibatkan  dirinya  dalam  pembuatan  akta  yaitu  sekedar menuangkan  perbuatan  hukum  para  penghadap  ke  dalam  akta  dan  selanjutnya  notaris  meresmikan akta  yang  dibuatnya  dengan  menandatangani  akta  tersebut.  Ketika  seorang  notaris  telah  sepenuhnya melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajibannya dalam menuangkan perbuatan hukum penghadap ke  dalam  suatu  Akta  Wasiat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  namun  timbul  gugatan terhadap  notaris  mengenai  akta  yang  dibuatnya,  maka  sebagai  akibat  dari  gugatan  tersebut,  notaris bisa dibawa ke pengadilan hingga pada tingkat Peninjauan Kembali atas Akta Wasiat yang dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.
Salah  satu  permohonan  peninjauan  kembali  yang  menarik  untuk  diteliti  adalah  tentang pembatalan Akta Wasiat dalam pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh AMT, MT, dan AT (Tergugat I, II, dan III) dalam Putusan Mahkamah  Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali
2 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Perbuatan  Akta , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm.121.
3 Ida  Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa dan I Gusti  Ketut  Ariawan  “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, Jurnal  Hukum Kenotariatan Acta Comitas , Vol. 3, No.1 (2018), hlm. 72.
4 Ibid, hlm. 73.
5 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan ,  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 375.
6 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum , (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
untuk  meninjau  kembali  Putusan  Pengadilan  pada  Pada  Tingkat  Kasasi  yaitu  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 yang  pada amarnya menyatakan bahwa cacat dan batal demi hukum Akta  Wasiat  yang  dibuat  oleh  Notaris  HH,  S.H.  (Tergugat  IV). 7 Isi  Akta  Wasiat  almarhum  PS (Pewaris) yang dibuat di  hadapan  Tergugat  IV adalah memberikan  sebagai  wasiat pada saat pewaris meninggal dunia kepada  Tergugat  I,  Tergugat  II, dan  Tergugat  III masing-masing  hak atas sebidang tanah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  547/Petisah  Hulu,  Nomor  540/Petisah  Hulu,  dan  Nomor 541/Petisah Hulu. 8
Dasar pertimbangan Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat almarhum pewaris yang dibuat di hadapan  Tergugat  IV yaitu Akta Wasiat dengan   Nomor 1 tanggal 9 April 2007 karena dinilai bertentangan dengan hukum serta keadilan. Menurut Hakim pada tingkat  Kasasi,  persamaan  kedudukan  dalam  mewaris  terhadap  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan seharusnya  diakui  oleh Judex  Facti (Pengadilan  pada  Tingkat  Pertama  dan  pada  Tingkat  Banding) sebagaimana  ternyata  dalam  Yurisprudensi  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961, Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  serta  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 9
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  dasar  pertimbangan  Hakim  pada  Tingkat  Pertama  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  558/Pdt.G/2013/PN.Mdn  yang  menyatakan  bahwa meskipun  dalam  repliknya  Para  Penggugat  mendalilkan  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor  179  K/Sip/1961  tanggal  1  November  1961,  yang  isinya  menganggap  sebagai  hukum  yang hidup  bahwa  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  dari  seorang  peninggal  warisan  mempunyai  hak bagian yang sama. Namun oleh karena dalam perkara ini Adat Batak yang menganut asas patrilineal oleh  MT  dan  PS  (Pewaris)  tetap  ingin  ditegakkan  dengan  tetap  memperhatikan  hak  anak-anak perempuan dengan suatu pemberian yang disebut Pauseang , maka berhubung dalam perkara ini telah terbukti pemberian kepada anak laki-laki melalui Akta Wasiat tidak dilakukan  keberatan/protes oleh anak-anak  perempuan  pada  saat  pesan/wasiat  disampaikan,  maka  fakta/keadaan  ini  menurut  Majelis juga  merupakan  hukum  yang  hidup  dalam  Masyarakat  Adat  Batak  yang  harus  dihormati  dan merupakan pengecualian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961. 10
Akan  tetapi  Hakim  Peninjauan  Kembali  menguatkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  573 K/Pdt/2017  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  dengan  tetap  menyatakan cacat  dan  batal  demi  hukum  Akta  Wasiat  pewaris  yang  dibuat  di  hadapan  Tegugat  IV  sebagaimana dibuat  sesuai  dengan  keinginan  pewaris  yang  mengingikan  pembagian  harta  waris  dilakukan berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  keadilan  serta  tidak memandang kesetaraan gender. 11 Putusan Peninjauan Kembali yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi dalam kasus yang telah dikemukakan dengan menyatakan bahwa Akta Wasiat dalam pembagian  harta  waris  berdasarkan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  yang  dipilih  menurut  kehendak pewaris  sebelum  meninggal  dunia  dan  kemudian  dinyatakan  cacat  sehingga  batal  demi  hukum seharusnya  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  putusan  untuk  menyelesaikan  sengketa  pembagian harta  waris.  Hal  ini  mengingat  bahwa  adanya  pluralisme  Hukum  Waris  di  Indonesia.  Seperti  yang telah dikemukakan, sistem Hukum Waris yang diyakini di Indonesia melingkupi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 12 Dilihat dari perkembangannya, jika dibandingkan dengan sistem Hukum Waris lainnya, sistem Hukum Waris Adat telah ada terlebih dahulu, karena Hukum Adat terkhusus pada Hukum Waris Adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang menyatu pada nenek moyang dan telah melembaga
7 Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 573 K/Pdt/2017, HT dkk melawan AMT dkk (2017), hlm. 16.
8 Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn, HT dkk melawan AMT dkk (2013), hlm. 3-4.
9 Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 573 K/Pdt/2017, HT dkk melawan AMT dkk (2017), hlm. 15.
10 Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn, HT dkk melawan AMT dkk (2013), hlm. 50.
11 Mahkamah  Agung,  Putusan  Peninjauan  Kembali  No.  909  PK/Pdt/2019, AMT  dkk  melawan  TM  dkk (2019), hlm. 10.
12 Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan …” hlm. 54.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
serta diinternalisasikan secara turun menurun. 13 Terlebih lagi harta warisan yang menjadi objek dalam Akta Wasiat yang dibuat di hadapan Tergugat IV yang kemudian menjadi objek perkara dalam kasus ini  adalah  berupa  3  (tiga)  bidang  tanah.  Menurut  Pasal  5  Undang-undang  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dinyatakan  bahwa:“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan ruang  angkasa  ialah  Hukum  Adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan lainnya,segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar  pada  hukum  agama.” Ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  Hukum  Adat  adalah  sebagai  hukum  aslinya  rakyat  Indonesia  di bidang pertanahan. Hal ini didasarkan oleh tujuan dari UUPA yang bermaksud menghapus dualisme antara menurut Hukum Adat dan menurut hukum perdata. Dengan demikian ingin untuk mengadakan suatu  kesatuan  hukum,  sesuai  dengan  keinginan  rakyat  menjadi  bangsa  yang  satu,  sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum angka III (1).
Namun dalam hal pewarisan, belum ada kesatuan hukum secara nasional. Tentang hal tersebut, Boedi  Harsono  menjelaskan  bahwa  dalam  Hukum  Adat  di  Indonesia  yang  tersusun  atas  beraneka ragam  isi  norma  hukum,  dalam  kenyataannya  yang  beragam  itu  adalah  perangkat  hukum  yang mengatur bidang kekeluargaan dan pewarisan. 14 Sehingga dapat dinyatakan di sini bahwa belum ada unifikasi hukum dalam pewarisan di Indonesia. Dengan demikian sudah seharusnya dipertimbangkan oleh  hakim  dalam  putusannya  untuk  menyelesaikan  sengketa  pembagian  harta  waris  dengan didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba sebagai salah satu sistem hukum yang hidup dan diakui di Indonesia.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  yang  telah in  kracht tentunya bedampak  pada  pewarisan  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba.  Selain  itu,  putusan  tersebut  tentu saja berpengaruh terhadap notaris dalam upaya membuat suatu Akta Wasiat tentang pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat, khususnya Hukum Adat Batak Toba.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan utama  yang diangkat dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  pembatalan  akta  pembagian  harta  waris  yang  didasarkan  pada Hukum  Adat  Batak  Toba  sebagaimana  ditemukan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/Pdt/2019.  Untuk  dapat  menjawab  permasalahan  utama  tersebut,  maka  dikemukakan  beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana  akibat  hukum  Putusan a  quo terhadap  pembagian  harta  waris  menurut  Hukum  Adat Batak Toba?
2. Bagaimana  peran  notaris  dalam  pembuatan  Akta  Wasiat  yang  memuat  kehendak  penghadap berdasarkan Hukum Adat Batak Toba?

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  hukum  ini  adalah  berbentuk  doktrinal.  Menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana dikutip  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  doktrinal  didefinisikan  sebagai  berikut “Penelitian  doktrinal  adalah  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  mengenai  aturan yang  mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antara  peraturan menjelaskan  daerah  kesulitan  dan  mungkin  memprediksi  pembangunan  masa  depan” 15 . Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  doktrinal  diantaranya  adalah  pendekatan  undang- undang, pendekatan kasus, serta pendekatan  konseptual. 16 Penelitian doktrinal dipilih  karena data sekunder  yang  dikumpulkan  untuk  diteliti  adalah  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba.
2. Rancangan Kegiatan
13 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia , diterjemahkan oleh A. Soehardi, (Vorkink van Hoeve Bandung), hlm. 78.
14 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, ed. Revisi, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007), hlm. 6.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 93.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
Rancangan  kegiatan  terkait  dengan  penelitian  tentang  pembatalan  akta  pembagian  harta waris  yang  didasarkan  pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  sebagaimana  ditemukan  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  dilakukan  selama  2  (dua)  bulan  yaitu  selama  bulan September sampai dengan bulan November tahun 2023.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  memberikan  batasan  terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti yakni terkait dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat  Batak  Toba  dengan  menganalisis  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Kemudian  objek dalam penelitian yang merupakan sasaran yang hendak diteliti adalah terkait akta pembagian harta waris  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  yang  dinyatakan  cacat  dan  batal  oleh  hukum  dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019.
4. Bahan dan Alat Utama
Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen di sini adalah berupa bahan-bahan hukum  yang  memiliki  relevansi  dengan  pembatalan  akta  pembagian  harta  waris  yang  didasarkan pada  Hukum  Adat  Batak  Toba.  Bahan-bahan  hukum  yang  dimaksudkan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif,  yakni  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas. 17 Adapun  bahan  hukum  primer tersebut  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA), dan Kode Etik Notaris.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  tidak  bersifat  mengikat  sebagaimana bahan  hukum  primer,  tetapi  membantu  dan  atau  menunjang  bahan  hukum  primer  dalam penelitian  yang  akan  memperkuat  penjelasan  di  dalamnya. 18 Pada  umumnya,  bahan  hukum sekunder  berupa  doktrin  yang  ada  dalam  buku,  jurnal  hukum  dan  internet.  Dalam  penelitian tentang  pembatalan  akta  pembagian  harta  waris  yang  didasarkan  pada  Hukum  Adat  Batak Toba,  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  buku-buku  hukum,  artikel-artikel  tentang  hukum yang  berkaitan  dengan  pembatalan  akta  pembagian  harta  waris  yang  didasarkan  pada  Hukum Adat Batak Toba.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 19 Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan  adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  Kamus  Hukum  untuk memberikan  penjelasan  terhadap  istilah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu, digunakan  fasilitas  internet  untuk  melakukan  pengunduhan  buku  atau  jurnal  elektronik  dan mengunjungi  perpustakaan  digital  yang  berkaitan  dengan  pembatalan  akta  pembagian  harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba.
5. Tempat
Penelitian  berkaitan  dengan  analisis  suatu  permasalahan  yang  tentu  terjadi  pada  suatu wilayah  atau  tempat.  Tempat  dalam  penelitian  yang  dianalisis  adalah  negara  Indonesia  berkaitan dengan  permasalahan  tentang  pembatalan  akta  pembagian  harta  waris  yang  didasarkan  pada Hukum Adat Batak Toba yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba yaitu studi dokumen, yakni dilakukan dengan cara studi  dokumen  dari  berbagai  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  kaidah  perundang-
17 Marzuki, Op.Cit , hlm. 141.
18 Marzuki , Op.Cit, hlm. 142.
19 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 296.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
undangan. Selain dokumen-dokumen yang dikumpulkan melalui studi dokumen, diperkuat dengan wawancara  terhadap  beberapa  informan  yang  memahami  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang berlaku  dalam  kehidupan  Masyarakat  Hukum  Adat  Batak  Toba.  Informan  dalam  penelitian  ini berjumlah 4 (empat) orang. Salah satu dari mereka adalah seorang notaris, dan keempatnya adalah masyarakat keturunan Batak Toba yang masih memegang erat Adat Istiadat Batak Toba, meskipun pada saat ini mereka bertempat tinggal di luar Provinsi Sumatera Utara.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional  variabel penelitian pada penelitian tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba sebagai berikut:
a. Akta Wasiat
Berdasarkan  Burgerlijk  Wetboek  yang  dikenal  sebagai  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), seorang pewaris semasa hidupnya dapat menyatakan dalam surat wasiat tentang apa  yang  diinginkannya  terjadi  setelah  kematiannya. 20 Surat  wasiat  ( testament )  wajib  dibuat secara  tertulis  baik  di  bawah  tangan  ataupun  dengan  akta  autentik. 21 Pada  penelitian  ini,  yang dimaksudkan  dengan  Akta  Wasiat  dalam  pembagian  harta  waris  adalah  suatu  akta  autentik yang  memuat  kehendak  terakhir  dari  pewaris  mengenai  pembagian  harta  waris  berdasarkan Hukum Adat Batak Toba, yang dibuat di hadapan notaris.
b. Hukum Adat Batak Toba Hukum  Adat Batak  Toba adalah salah satu  Hukum  Adat yang hidup dan berlaku di  Indonesia dengan  sistem  kekerabatannya  yaitu  mengikuti  garis  keturunan  bapak  ( patrilineal )  yang membedakan  kedudukan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. 22 Sehingga  pada  Masyarakat Batak  Toba  mengutamakan  keturunan  anak  laki-laki  dalam  pembagian  harta  waris,  terutama mengenai tanah seperti sawah atau ladang dan rumah karena merupakan sebagai penerus marga ayahnya.
c. Pembagian Harta Waris Adat
Pembagian  harta  waris  adat  adalah  pembagian  harta  waris  di  kalangan  keluarga  masyarakat adat yang didasarkan pada hukum adat setempat. Pada penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pembagian  harta  waris  adat  adalah  aturan  pembagian  harta  waris  yang  berdasarkan  Hukum Adat  Batak  Toba  yang  menganut  sistem  kekeluargaan patrilineal dari  pewaris  kepada  ahli waris.
8. Teknik Analisis
Data  sekunder  yang  diperkuat  dengan  wawancara  dianalisis  secara  kualitatif.  Menurut Bogdan  dan  Bikler  dalam  Moleong,  analisis  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilih-milihnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan yang dipelajari, dan memutuskan  apa yang dapat diceritakan kepada orang  lain. 23 Pada penelitian ini data yang diperoleh selanjutnya diorganisasikan dan dikategorikan sesuai dengan relevansinya terhadap  masing-masing  pertanyaan  penelitian  (beberapa  masalah  yang  diteliti).  Selanjutnya dilakukan  pemaknaan  atas  data  yang  sudah  dikategorikan  tersebut  guna  memberikan  penjelasan yang ekstensif tentang permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian.

## HASIL

## Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris  yang  Dibuat Berdasarkan Hukum Adat Batak
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  lahir  karena  adanya  pandangan  tentang ketidakadilan dalam Akta Wasiat mengenai pembagian harta waris di antara saudara sekandung yakni pewarisan  kepada  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Penggugat  I  dan  Penggugat  II  memiliki
20 https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata- lt6216dd5a3f160/ , diakses pada tanggal 5 September 2023.
21 J. Satrio, Hukum Waris , cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 165.
22 Elpina,  “Kedudukan  Perempuan  dalam  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba”, Kalam  Keadilan,  Vol.  3, No.2 (2015), hlm. 229.
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
keinginan  pembagian  harta  waris  agar  dibagikan  secara  sama  rata.  Namun  oleh  hakim  dinyatakan cacat  dan  batal  demi  hukum  Akta  Wasiat  yang  dibuat  berdasarkan  keinginan  pewaris  yakni  agar pembagian harta waris dilakukan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan dari Penggugat  I dan  II dan tindakan hakim melalui keputusannya yang menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menguatkan  Putusan  Mahkmah  Agung  Nomor  573  K/Pdt/2017  bertentangan  dengan  Hukum  Waris Adat Batak Toba.
Hukum  Adat  Batak  Toba  yang  berkaitan  dengan  pewarisan  memiliki  peran  penting  dalam pembagian  harta  waris  di  antara  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  yang  menganut  asas patrilineal yaitu sistem  kekerabatannya  ditarik  berdasarkan  keturunan  bapak  atau  laki-laki,  sehingga  dalam  hal pembagian  harta  waris,  hanya  mengutamakan  anak  laki-laki  yang  menjadi  ahli  waris.  Namun  tentu dengan  tetap  memperhatikan  pembagian  terhadap  anak  perempuan  dengan  suatu  pemberian  yang disebut “ Pauseang ” 24 sehingga tidak semata-mata mengesampingkan anak perempuan dari pewarisan. Harta waris yang ditemukan dalam sengketa pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat  Batak  Toba  sebagaimana  dijumpai  dalam  Putusan  Pengadilan  pada  Tingkat  Pertama  yaitu Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  558/Pdt.G/2013/PN.Mdn  adalah  3  (tiga)  bidang  tanah berikut  bangunan  tempat  tinggal  di  atasnya.  Namun  selain  ketiga  objek  tersebut,  pewaris  juga memiliki  harta  lainnya  yaitu  4  (empat)  bangunan  rumah  (bukan  merupakan  objek  perkara),  dan pewaris  telah  membagi  semua  harta  waris  kepada  semua  anak-anaknya  menurut  adat  Batak  yang masih  dipegang  teguh  Masyarakat  Adat  Batak  Toba,  di  mana  pihak  perempuan  menerima  waris pemberian yang disebut “ Pauseang ”. 25
Harta  waris  yang  menjadi  objek  perkara  dalam  sengketa  pembagian  harta  waris  pada  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  adalah  berupa  3  (tiga)  bidang  tanah  berikut  bangunan rumah  beserta  Sertifikat  Hak  Milik  atas  masing-masing  3  (tiga)  bidang  tanah  tersebut.  Adapun pedoman pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 5 UUPA menjelaskan bahwa Hukum Adat berlaku dalam pengaturan pertanahan di Indonesia karena budaya dan tradisi Indonesia yang sangat beragam. Terdapat beberapa ketentuan mengenai Hukum Adat dalam UUPA yang melandasi pengaturan hukum pertanahan di  Indonesia, yaitu Pasal 5 dan penjelasannya, Penjelasan  umum  III  angka 1, dan Bagian Pendahuluan dengan Kata “Berpendapat” huruf a.
Dari ketentuan-ketentuan dalam UUPA tersebut menunjukkan bahwa Hukum Adat memegang peranan penting dalam perkembangan peraturan pertanahan di  Indonesia sehingga menjadi pedoman pengaturan  mengenai  permasalahan  pertanahan  maupun  hal-hal  terkait  agraria  di  Indonesia.  Begitu pula  dalam  hal  pewarisan,  Hukum  Adat  merupakan  salah  satu  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  di Indonesia.  Sehingga  keberadaan  Hukum  Adat  hendaknya  juga  menjadi  pedoman  pengaturan mengenai permasalahan pembagian harta waris adat  terlebih  lagi dalam pembagian harta  waris  yang objeknya berupa tanah. Hal ini  selaras dengan pengaturan mengenai pertanahan diatur dalam UUPA yang menganggap Hukum  Adat sebagai  acuan dalam proses perikatan masyarakat  Indonesia dengan tanah.
Ketiga bidang tanah yang diterima oleh masing-masing anak laki-laki yaitu Tergugat I, II, dan III sebagai pelaksanaan dari pewarisan berdasarkan Akta Wasiat dari pewaris yang dibuat di hadapan notaris, menurut Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didukung dengan Putusan Hakim pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan cacat dan batal demi hukum  Akta  Wasiat  tersebut  karena  dinilai  bertentangan  dengan  hukum  dan  keadilan,  serta  tidak memandang kesetaraan gender.
24 “ Pauseang” adalah istilah untuk harta yang diberikan kepada anak perempuan, sedangkan harta yang diberikan kepada anak  laki-laki disebut dengan " Harta  Panjaean ". Pemberian-pemberian harta ini  mempunyai istilah  yang  berbeda-beda  namun  memiliki  makna  yang  sama.  Pemberian  harta  dari  orang  tua  kepada  anak- anaknya  baik  anak  laki-laki  atau  anak  perempuan  disebut  dengan  " Holong  Ate "  atau  diartikan  sebagai  kasih sayang” Lihat dalam Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan ... ”, hlm. 72.
25 Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn, HT dkk melawan AMT dkk (2013), hlm. 13.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
Pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  dalam  amarnya  dinyatakan  oleh Majelis  Hakim  dengan  tegas  “menolak  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Para  Pemohon Peninjauan  Kembali”.  Dari  amar  putusan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Majelis  Hakim  pada  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  menguatkan  Putusan  Mahkmah  Agung  Nomor  573 K/Pdt/2017 dengan menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat yang dibuat atas kehendak terakhir pewaris di hadapan  notaris  agar pembagian harta  waris dilakukan berdasarkan Hukum  Adat Batak  Toba.  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  memiliki  pertimbangan  hukum,  salah satunya  dijelaskan  oleh  Majelis  Hakim  bahwa  Akta  Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007 bertentangan dengan hukum dan keadilan.
Akta  Wasiat  yang  dibuat  notaris  dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum  karena  cacatnya  suatu akta  notaris  tersebut.  Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  mengenai  pembagian  harta  waris  dan dituangkan dalam bentuk Akta Wasiat dapat dinyatakan cacat apabila tidak terpenuhinya atau syarat- syarat  objektif  atau  terlanggarnya  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  perundang-undangan.  Akta notaris  yang  cacat  sehingga  batal  demi  hukum  mengakibatkan  perbuatan  hukum  yang  tercantum  di dalam  akta  notaris  menjadi  tidak  memiliki  akibat  hukum  bagi  para  pihaknya,  dengan  demikian perbuatan  hukum  dalam  Akta  Wasiat  yang  awalnya  sah  dan  berkekuatan  hukum  menjadi  tidak  sah sehingga tindakan hukum yang tercantum dalam Akta Wasiat dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan akta notaris  dapat  dibatalkan.  Pembatalan  Akta  Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007  yang  dinilai bertentangan  dengan  hukum  dan  keadilan  oleh  majelis  hakim  sesuai  dengan  salah  satu  sebab  atau alasan  pembatalan  akta  notaris  yang  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  yaitu  disebabkan  oleh karena akta tersebut bertentangan dengan undang-undang.
Suatu  akta notaris dikatakan bertentangan karena dipandang dari aspek substansi akta tersebut yang  dilarang  sehingga  menyebabkan  pelaksanaannya  turut  dilarang.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Mahkamah  Agung,  bahwa    Akta  Wasiat  tentang  Nomor  1  tanggal  9  April  2007  merupakan  bentuk diskriminasi terhadap hak anak perempuan untuk memperoleh hak waris yang sama dengan anak laki- laki.  Sehingga  substansi  dari  Akta  Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007  dan  diikuti  dengan dilakukannya  pelaksanaan  dari  Akta  Wasiat  tersebut  yaitu  membagi  harta  waris  hanya  kepada  anak laki-laki merupakan substansi dan pelaksanaan yang dilarang oleh undang-undang.
Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Agung  menjelaskan  bahwa  alasan  pembatalan  Akta Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007  adalah  karena  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita.  Dari  tindakan  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/Pdt/2019 yang  menguatkan  Putusan  Mahkmah  Agung  Nomor  573  K/Pdt/2017  tentunya  menimbulkan  akibat hukum  terhadap  pembagian  harta  waris  berdasarkan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  dan  terhadap Masyarakat Adat Batak Toba.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  yang  menguatkan  Putusan  Mahkmah Agung  Nomor  573  K/Pdt/2017  diputuskan  karena  mengingat  adanya  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Nomor  179  K/Sip/1961  yang  isinya  menganggap  sebagai  hukum  yang  hidup  bahwa  anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal harta waris mempunyai hak bagian yang sama. Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  Yurisprudensi a  quo menimbulkan  adanya  upaya  persamaan hak dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan anak perempuan.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  179  K/Sip/1961  yang  telah  menjadi  yurisprudensi  tetap tentu  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  di  mata  masyarakat  khususnya  Masyarakat  Adat  Batak Toba. Ada pihak yang dengan tegas tidak setuju dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, dan ada pula pihak yang setuju dengan adanya yurisprudensi a quo yang mana didukung dengan  adanya  putusan-putusan  pengadilan  salah  satunya  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang mengakui persamaan hak dan memberikan hak waris kepada anak perempuan dengan berlandaskan Yurisprudensi Nomor 179 K/Sip/1961.
Salah  satu  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  yaitu  Bapak  Simanjuntak  memberikan  pendapatnya terkait  akibat  dari  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  yang  menguatkan Putusan  Mahkmah  Agung  Nomor  573  K/Pdt/2017  diputuskan  dengan  berlandaskan  Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 terhadap pewarisan yang berdasarkan Hukum Adat Batak
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
Toba.  Bapak  Simanjuntak  berpendapat  bahwa  akibat  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/Pdt/2019  terhadap  pembagian  harta  waris  di  Masyarakat  Adat  Batak  Toba.  Beliau  berpendapat bahwa  akibat  dari  Putusan a  quo adalah  telah  terjadi  pergeseran  terhadap  pembagian  waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba, yang mana seharusnya tetap dijunjung tinggi dan dihargai dan dipertahankan keberadaannya sebagai hukum yang hidup dan berlaku di  Indonesia oleh semua pihak, terkhusus Masyarakat Adat Batak Toba agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Pergeseran tersebut  telah  membuat  pembagian  harta  waris  di  kalangan  sebagian  Masyarakat  Adat  Batak  Toba telah  bergeser  mulai  meninggalkan  sistem patrilineal , sehingga  dapat  dipahami  bahwa  sebagian Masyarakat  Adat  Batak  Toba  telah  bergeser  dari  Hukum  Adat  Batak  Toba  untuk  dijadikan  sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupannya terlebih dalam hal pembagian harta waris.
Berikutnya  pendapat  Bapak  Siahaan,  seorang  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  yang  memberikan pendapatnya  terkait  akibat  dari  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  yang menyatakan  bahwa  akibat  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  terhadap  pembagian  harta  waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah pelaksanaan pewarisan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba  mengalami  pergeseran  sesuai  dengan  perubahan  zaman.  Artinya  pembagian  harta  waris  antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat dilaksanakan secara seimbang  atau sama rata  dengan tidak lagi  membedakan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  dengan  mengingat  prinsip hagabeon. Bagi  Masyarakat  Adat  Batak, hagabeon adalah  salah  satu  tujuan  hidup  sebagai  ukuran  pencapaian atas kebermaknaan dan kesempurnaan hidup seseorang. 26 Hagabeon dilakukan dengan berjuang untuk memiliki  keturunan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan ( maranak dan marboru )  sebagai  pencapaian dalam hidup Masyarakat Adat Batak. 27 Untuk mencapai kesempurnaan hidup Masyarakat Adat Batak khususnya  Batak  Toba,  dapat  diperoleh  dengan  dimilikinya  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. Sehingga menurut Bapak Siahaan dalam hal pembagian harta waris dapat dilakukan secara seimbang atau  sama  rata  dengan  mempertimbangkan  bahwa  dalam  Adat  Batak  Toba  anak  laki-laki  dan  anak perempuan sama-sama dipandang penting dan pada prinsipnya adalah sama.
Adapun  pendapat  Ibu  Matondang,  seorang  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  yang  memberikan pendapatnya  terkait  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  yang  menyatakan bahwa  akibat  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  terhadap  pembagian  harta  waris  berdasarkan  Hukum Adat  Batak  Toba  adalah  pembagian  harta  waris  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki, namun juga dapat dilakukan dengan pembagian harta waris  yang  sama  rata  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  karena  telah  terjadi  perubahan terhadap pola pikir Masyarakat Adat Batak Toba yang modern, sehingga pembagian harta waris, anak perempuan  dapat  menerima  hak  waris  dalam  pewarisan  yang  seimbang  atau  sama  rata  dengan  anak laki-laki.
Maka  dapat  ditegaskan  akibat  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019 terhadap  pewarisan  yang  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  adalah  Hukum  Waris  Adat  Batak Toba  telah  mengalami  pergeseran  untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  bergeser  dalam Masyarakat  Adat  Batak  Toba.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perubahan  pola  pikir  pada  sebagian Masyarakat Adat Batak Toba yang mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi yang terjadi saat  ini.  Maka  dapat  dilihat  bahwa  pembagian  harta  waris  terhadap  anak  perempuan  telah  berubah menjadi  sama  dengan  persamaan  hak  waris  dengan  anak  laki-laki,  yakni  dipandang  setara  terhadap harta  peninggalan  orang  tuanya.  Dengan  demikian  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/Pdt/2019  sistem  kekeluargaan patrilineal pada  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  telah  menegalami pergeseran ke arah sistem masyarakat parental atau bilateral. 28
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  Akta  Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007 tentang  pembagian  harta  waris  yang  dibuat  oleh  notaris  dinyatakan  cacat  dan  batal  demi  hukum melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019.  Dapat  ditegaskan  di  sini  bahwa
26 Roster  Simanullang,  “Hamoraon,  Hagabeon  dan  Hasangapon  Filsafat  Batak  dalam  Tujuan  Hidup”, Buletin Pembaharu STT LETS , ed. 35 (2021), hlm. 2.
27 Ibid, hlm. 1.
28 Mahrita  A.  Lakburlawal,  “Kedudukan  Suami  dalam  Sistem  Kekerabatan  Masyarakat  Adat  Ditinjau dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  pada  Desa  Letwurung  Kecamatan  Babar  Timur  Kabupaten  Maluku Barat Daya)”, Jurnal Sasi , Vol. 20, No. 2 (2014), hlm. 37.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
Mahkamah  Agung  memutuskan  pembatalan  akta  tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Wanita,  secara  khusus  dalam  kaitannya  dengan  hak  untuk  memperoleh keadilan bagi setiap orang.
Selain  pertimbangan  yuridis  dogmatis  seperti  yang  disampaikan  oleh  Hakim  Mahkamah Agung,  dalam  konteks  penelitian  ini  dapat  pula  dijelaskan  pertimbangan  secara  yuridis  sosiologis. Pertimbangan  yang  dimaksudkan  tersebut  adalah  bahwa  dalam  pewarisan  Masyarakat  Adat  Batak Toba yang patrilineal mulai terjadi pergeseran di mana Hukum Waris  Adat Batak Toba tidak secara mutlak  digunakan  sebagai  pedoman  pembagian  harta  waris  sehingga  anak  perempuan  juga  bisa mendapatkan hak waris yang sama dengan anak laki-laki.

## Peran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Wasiat  Berdasarkan  Kehendak  Pewaris  dengan Menggunakan Hukum Adat Batak Toba
Peran seorang notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat dengan memiliki kewenangan yaitu untuk membuat akta autentik. Dalam  membuat  Akta  Wasiat  yang  melibatkan  campur  tangan  seorang  pejabat  resmi  dalam  hal  ini seorang  notaris  wajib  memperhatikan  dan  mematuhi  syarat-syarat  wasiat,  baik  yang  bersifat  formil maupun  materil,  serta  menghindari  melanggar  larangan-larangan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  notaris  diwajibkan  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan secara khusus adalah UUJN, dengan memperhatikan bentuk akta yang akan  dibuat,  baik  itu  dalam  bentuk  wasiat  umum,  wasiat  tertulis  ( olographis  testament )  maupun wasiat rahasia.
Dalam  pembuatan  Akta  Wasiat,  langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  notaris  adalah melakukan  pengenalan  penghadap  secara  cermat.  Notaris  harus  memastikan  dengan  seksama  bahwa penghadap  dalam  keadaan  cakap  dan  mampu  melakukan  perbuatan  hukum  saat  dilakukanya pengenalan  terhadap  penghadap.  Langkah  selanjutnya,  notaris  mengajukan  pertanyaan  terkait kehendak  penghadap  dan  mencermati  keinginan  penghadap.  Notaris  dapat  memberikan  penjelasan atau  pengetahuan  tentang  wasiat  dan  bagaimana  proses  pemberian  wasiat,  sehingga  penghadap memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  wasiat  yang  dikehendaki  olehnya.  Selanjutnya  notaris memeriksa secara  rinci bukti surat dan objek yang  akan diberikan untuk memastikan  keabsahan dan kecocokan  berdasarkan  kehendak  penghadap.  Hal  ini  juga  mencakup  verifikasi  apakah  ada  akta sebelumnya yang terkait dengan objek wasiat tersebut, dan kemudian diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta oleh pihak-pihak yang terlibat. 29
Secara umum, orang yang ingin membuat Akta Wasiat selalu di hadapan notaris. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UUJN,  di  mana  tiap  wasiat  tersebut  harus  diwujudkan  dalam bentuk  akta  untuk  mendapatkan  keabsahan  serta  kepastian  hukum  sebagai  akta  autentik  yang memiliki  kekuatan  hukum  dan  mengikat.  Pembuatan  Akta  Wasiat  memberikan  pemahaman  kepada pihak  terkait  tentang  akibat  dari  perbuatannya  dapat  diatur  dengan  baik.  Ini  memastikan  bahwa kepentingan  penghadap  terlindungi  secara  adil  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  sebagaimana diawasi oleh  notaris.  Selama proses pembuatan  Akta Wasiat,  seseorang  yang  hendak membuat Akta Wasiat  datang  menghadap  kepada  seorang  notaris  dan  harus  memperhatikan  beberapa  formalitas tertentu  yang  telah  diatur  dalam  diatur  dalam  Pasal  938  dan  Pasal  939  KUHPerdata.  Hal  ini diperlukan agar Akta Wasiat tersebut dapat berlaku secara sah sebagai akta autentik.
Jika dikaitkan dengan proses pembuatan Akta Wasiat dalam pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan  kehendak  penghadap  kepada  notaris,  langkah  pertama  yang  harus  diperhatikan  oleh notaris  adalah  memastikan  identitas  pemberi  wasiat.  Selanjutnya,  notaris  perlu  memastikan  pemberi wasiat dalam menentukan hukum waris yang akan digunakan, apakah itu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, atau Hukum Waris Perdata, yang mana tidak hanya tergantung pada kehendak pemberi wasiat namun juga keyakinan dari pemberi wasiat. Jika pemberi wasiat adalah penganut agama Islam,
29 Mohammad  Hafid  Arkan,  “Peran  Notaris  dalam  Membuat  Akta  Wasiat  yang  Bertentangan  dengan Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi  Akta  Notaris  Nomor  12  Tanggal  27  Oktober  1984  Tentang  Wasiat”, Lex Renaissance , Vol. 5, No. 3 (2020), hlm. 634.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
notaris  harus  mengacu  pada  ketentuan  Hukum  Waris  Islam  dengan  berlandaskan  Al-Qur’an  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Apabila  pemberi  wasiat  adalah  penganut  agama  non-Islam,  notaris dapat  merujuk  pada  Hukum  Waris  Perdata  dengan  bedasarkan  KUHPerdata  untuk  mengatur pembagian harta waris.
Hal ini senada dengan pendapat Bapak Simatupang, seorang Masyarakat Adat Batak Toba yang juga merupakan seorang notaris berkedudukan di Kota Pontianak. 30 Berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan  oleh  seorang  notaris  dalam  pembuatan  Akta  Wasiat,  Bapak  Simatupang  menyatakan bahwa  hal  pertama  yang  dilakukan  pada  saat  seseorang  datang  menghadap  kepada  notaris  dengan maksud untuk dibuatkan Akta Wasiat, maka notaris menanyakan kepada penghadap terkait golongan penghadap.  Golongan  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  terkait  Sistem  Hukum  Waris  yang  akan digunakan oleh penghadap, apakah penghadap termasuk golongan yang menggunakan Sistem Hukum Waris  Perdata,  Hukum  Waris  Islam,  atau  Hukum  Waris  Adat  sebagaimana  diketahui  bahwa  ketiga sistem tersebut merupakan Sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.
Selanjutnya  beliau  menjelaskan,  apabila  penghadap  tidak  paham  mengenai  Golongan  Sistem Hukum Waris  tersebut, maka  notaris akan menjelaskan  kepada penghadap terkait golongan tersebut. Untuk mengetahui Sistem Hukum Waris yang akan digunakan oleh penghadap, notaris dapat meminta kepada  penghadap  untuk  dapat  memperlihatkan  identitasnya  kepada  notaris.  Identitas  yang diperlihatkan  kepada  notaris  dapat  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk melihat  dan  mengetahui  agama  yang  dianut  oleh  penghadap,  sehingga  notaris  dapat  menjelaskan kepada  penghadap  terkait  golongan  yang  kemudian  akan  membantu  penghadap  dalam  menentukan Sistem  Hukum  Waris  yang  berlaku  bagi  penghadap  yang  akan  membuat  wasiat.  Jika  penghadap beragama Islam, maka otomatis akan menggunakan Hukum Waris Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan KHI, dan apabila penghadap non-Muslim, maka berlaku Hukum Waris Perdata yang berdasarkan KUHPerdata.
Selain  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Simatupang  sebelumnya,  tidak  dipungkiri  pula  dalam beberapa  keluarga  pada  masyarakat  di  Indonesia  ditemukan  adanya  keinginan  dari  pemberi  wasiat yang menghendaki untuk mengikuti Hukum Waris Adat dalam pembagian harta waris. Dalam hal ini, notaris  dalam  menuangkan  keinginan  penghadap  ke  dalam  suatu  akta  harus  memperhatikan  dan memenuhi  kehendak  pemberi  wasiat  yang  merupakan  kehendaknya  yang  terakhir  sesuai  dengan prinsip-prinsip Hukum Waris Adat yang hidup dan diakui sebagai salah satu sistem hukum pewarisan di Indonesia.
Namun terkait pembuatan  Akta Wasiat  yang  berdasarkan Hukum  Adat  khususnya  Adat Batak Toba  yang patrilineal ,  Bapak  Simatupang  menambahkan  dengan  berpendapat  bahwa  notaris  tidak semata-mata memenuhi keinginan penghadap yang menghendaki pembagian harta waris berdasarkan Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  yang patrilineal, namun  juga  harus  mempertimbangkan  anak perempuan  dalam  menerima  hak  dalam  pewarisan.  Sehingga  notaris  juga  harus  memperhatikan  dan mematuhi  hukum  positif  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini dilakukan  agar  Akta  Wasiat  yang  memuat  pewarisan  dapat  dilakukan  dengan  baik  tanpa  melanggar hak-hak  ahli  waris  yang  lain  dan  mencegah  adanya  sengketa  di  antara  ahli  waris  karena  para  ahli waaris  telah  bersepakat  atas  pembagian  harta  waris  tersebut.  Dengan  demikian  Akta  Wasiat  dapat dinyatakan  sebagai  akta  autentik  yang  sah  dan  tidak  dapat  digugat  hingga  ke  pengadilan  hingga berakibat dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh pengadilan.
Dalam  sengketa  pembagian  harta  waris  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  yang  berujung hingga  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019,  terdapat  Akta  Wasiat  Nomor  1 tanggal 9 April 2007 yang dibuat di hadapan notaris yang kemudian dinyatakan cacat dan batal demi hukum  oleh  Mahkamah  Agung  karena  dinilai  bertentangan  dengan  hukum  dan  keadilan  serta  tidak memandang kesetaraan gender. Diketahui semasa hidupnya pewaris secara Adat Batak telah membagi warisan tersebut kepada semua anak-anaknya. Pembagian warisan tersebut tidak sama besarnya antara yang  diterima  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  karena  menurut  Adat  Batak  yang  masih  tetap
30 Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Simatupang,  Seorang  Masyarakat  Batak  Toba  dan  Notaris berkedudukan di Kota Pontianak, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023 di kantornya di Kota Pontianak.
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
dipertahankan orang Batak Toba bahwa pihak perempuan menerima warisan pemberian yang disebut Pauseang .
Notaris  yang  membuat  Akta  Wasiat  tersebut  juga  telah  mempertegas  sebagai  bentuk penyuluhan  hukum  ( legal  advice )  dengan  bertanya  mengapa  wasiat  hanya  diberikan  untuk  3  (tiga) orang laki-laki kenapa tidak ikut perempuan, dan Penggugat I menegaskan kembali agar dibuat Surat Wasiat tersebut kepada ketiga orang saudaranya laki-laki karena semua ahli waris perempuan masing- masing telah menerima warisan tanpa memerinci nama-nama dan bentuk dan jumlah warisan masing- masing.  Akan  tetapi  pada  akhirnya  Akta  Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007  digugat  oleh Penggugat  I  dengan  menyatakan  bahwa  Akta  Wasiat a  quo telah  melanggar  hak  Penggugat  I, Penggugat  II  dan  saudara  perempuan  lainnya.  Sehingga  pada  putusannya,  Mahkamah  Agung menyatakan  cacat  dan  batal  demi  hukum  Akta  Wasiat  pewaris  yang  dibuat  di  hadapan  notaris sebagaimana  dibuat  sesuai  dengan  keinginan  pewaris  yang  menginginkan  pembagian  harta  waris dilakukan  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  karena  dinilai  bertentangan  dengan  hukum  dan keadilan, serta tidak memperhatikan adanya kesetaraan gender.
Hukum Waris Adat merupakan salah satu hukum yang hidup dan diakui di Indonesia, sehingga sudah semestinya hakim tidak hanya memutus berdasarkan kententuan yang bersifat yuridis normatif namun juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat Batak Toba dalam hal pembagian harta  waris.  Maka  keinginan  pewaris  untuk  menggunakan  Hukum  Waris  Adat  sebagai  suatu  hukum yang  hidup  dan  berlaku  di  Masyarakat  Batak  Toba  dalam  pembagian  harta  waris,  sudah  semestinya untuk  dihargai  oleh  semua  pihak  dan  sudah  sepantasnya  notaris  dapat  membuat  Akta  Wasiat  yang pembagian harta warisnya didasarkan pada Hukum Waris a quo .
Adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019,  maka  tentunya  berdampak kepada  notaris  terkait  upaya  atau  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  notaris  kedepannya  dalam membuat Akta Wasiat pembagian harta waris yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat khususnya Adat Batak Toba. Hal ini diperlukan  agar Akta Wasiat yang dibuat oleh  notaris berdasarkan Hukum Waris  Adat Batak Toba tidak kembali dinyatakan cacat oleh pengadilan hingga berakibat  batal demi hukum terhadap Akta Wasiat tersebut.
Bapak Simatupang menyatakan upaya atau tindakan yang harus dilakukan oleh notaris sebelum proses  pembuatan  Akta  Wasiat  pembagian  harta  waris  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Hukum  Adat khususnya  Adat  Batak  Toba  yaitu  notaris  harus  berhati-hati  dan  memahami  Hukum  Waris  Adat terutama  dalam  hal  ini  adalah  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba.  Notaris  harus  menanyakan  dan memperjelas terkait objek pewarisan yang akan diwariskan secara cermat. Apabila terjadi seperti pada kasus  dalam  penelitian  ini,  yakni  diketahui  ada  keterangan  bahwa  terdapat  pembagian  waris  yang telah dibagikan kepada anak perempuan yaitu Pauseang yang merupakan objek harta yang lain selain dari objek yang ada di Akta Wasiat, maka hal tersebut juga harus dituangkan ke dalam Akta Wasiat.
Terkait menuliskan keterangan mengenai Pauseang, hal ini harus dilakukan pada saat sebelum dibuatnya  Akta  Wasiat.  Sebelum  notaris  menuangkannya  ke  dalam  Akta  Wasiat,  maka  harus dilakukan dengan atas dasar adanya penjelasan terlebih dahulu dari pembuat wasiat mengenai adanya pembagian  waris  kepada  perempuan,  yang  istilahnya  dalam  masyarakat  Batak  Toba  disebut  dengan Pauseang . Hal ini untuk mempertegas dan menjelaskan bahwa kenyataannya pembagian harta waris juga  sudah  dilakukan  terhadap  anak  perempuan  dan  mereka  sudah  menerima  bagian  hak  warisnya. Sehingga  Akta  Wasiat  tersebut  tidak  kembali  dibatalkan  oleh  pengadilan  karena  dinyatakan bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak memandang kesetaraan gender.
Dengan  demikian  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  notaris  agar  Akta  Wasiat  tidak  kembali dibatalkan  oleh  pengadilan  kedepannya  adalah  dengan  mencantumkan  suatu  klausula  dalam  Akta Wasiat. Klausula tersebut merupakan klausula yang bersifat accesoir , yang berarti klausula tambahan. Tujuan  dari  klausula  tambahan  tidak  hanya  semata-mata  untuk  mencegah  risiko  digugatnya  Akta Wasiat  hingga  mengakibatkan  notaris  dibawa  ke  jalur  hukum,  namun  yang  terutama  adalah  dalam rangka  memperjelas  tujuan  dan  maksud  dari  kehendak  pemberi  wasiat  mengenai  pembagian  harta waris  yang  dibuat  berdasarkan  kehendak  terakhirnya  pembuat  wasiat  dalam  hal  ini  berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba dalam suatu Akta Wasiat.
Klausula  yang  dapat  ditambahkan  oleh  notaris  pada  akhir  Akta  Wasiat  yang  pembagiannya berdasarkan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  yang patrilineal dan  tetap  memperhatikan  pembagian terhadap  anak  perempuan  dapat  dengan  menggunakan  frasa  yang  berbunyi  sebagai  berikut,  yaitu:
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
“Penghadap  menyatakan  dengan  ini  telah  membagi  harta  waris  kepada  semua  anak-anaknya berdasarkan  Hukum  Waris  Adat  Batak  sebagai  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  serta  masih  tetap dipertahankan  oleh  Masyarakat  Adat  Batak  Toba,  dengan  memperhatikan  pembagian  terhadap  anak perempuan  yang  telah  menerima  pembagian  harta  waris  berupa  pemberian  yang  disebut  dengan Pauseang .”
Bapak  Simatupang  turut  memberi  pendapat  dan  saran  untuk  menyempurnakan  klausula tersebut, menjadi: “Penghadap menyatakan dengan ini telah membagi harta waris kepada semua anak- anaknya  berdasarkan  Hukum  Waris  Adat  Batak  sebagai  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  serta  masih tetap  dipertahankan  oleh  Masyarakat  Adat  Batak  Toba,  dengan  memperhatikan  pembagian  terhadap anak  perempuan  yang  telah  menerima  pembagian  harta  waris,  dalam  istilah  Bahasa  Batak  disebut dengan Pauseang, yang  dalam  Hukum  Nasional  hal  ini  adalah  sama  merupakan  bagian  yang diberikan  oleh  pewaris  kepada  ahli  waris  sebagai  hak  waris,  dengan  rincian  pembagian  sebagai berikut: (kemudian diuraikan Pauseang ).”
Dengan  adanya  penambahan  klausula  di  dalam  Akta  Wasiat  yang  dibuat  oleh  notaris berdasarkan  keinginan  penghadap  menggunakan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  diharapkan  sudah semakin  memperjelas  maksud  dari  Akta  Wasiat  pembagian  harta  waris  yang  dilaksanakan berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba.  Oleh  karena  itu,  kepada  semua  pihak  terutama  Hakim  untuk dapat  menghargai  keinginan  terakhir  pembuat  wasiat  yang  menghendaki  agar  pembagian  waris didasarkan oleh Hukum Adat Batak Toba.
Apabila  Akta Wasiat dibawa hingga  ke jalur  hukum melalui pengadilan, maka Hakim sebagai penegak  hukum  sudah  seharusnya  tidak  lagi  dapat  menyatakan  cacat  dan  batal  demi  hukum  Akta Wasiat yang didasarkan pada Hukum Waris Adat khususnya Adat Batak Toba. Hal ini penting karena seorang  hakim  ketika  memeriksa  dan  memutuskan  suatu  perkara,  memiliki  kewajiban  untuk mendalami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan  masih  berlaku  serta  dijunjung  tinggi  di  tengah-tengah masyarakat dalam hal ini adalah Hukum Adat.
Sebagaimana  yang  telah diuraikan bahwa  Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 tentang pembagian  harta  waris  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  dinyatakan  cacat  sehingga  batal  demi hukum  Akta  Wasiat a  quo melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019.  Dapat dijelaskan  di  sini  peran  notaris  sebelum  membuat  suatu  akta,  khususnya  Akta  Wasiat  yang  dibuat berdasarkan  kehendak  terakhir  pewaris,  adalah  melakukan  penyuluhan  hukum.  Hal  tersebut  penting untuk  dilakukan  oleh  notaris  karena  tujuan  dari  penyuluhan  hukum  itu  sendiri  adalah  memberikan pemahaman  hukum  kepada  penghadap  yang  hendak  berwasiat.  Begitu  pula  halnya  pembuatan  Akta Wasiat  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  untuk  menggunakan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba.  Di sini  notaris  berperan  memberikan  pengetahuan  mendasar  kepada  penghadap  mengenai  ketentuan- ketentuan Hukum Waris dalam pewarisan yang berlaku di Indonesia. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko  terjadinya  hal  yang  tidak  diinginkan  yakni  pembatalan  akta  pembagian  harta  waris  dengan menggunakan Hukum Adat Batak Toba yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir pewaris.
Selain peran notaris sebelum membuat akta seperti yang telah dikemukakan tersebut, dapat pula ditegaskan  bahwa  notaris  berperan  penting  dalam  pembuatan  Akta  Wasiat  yang  didasarkan  pada kehendak  atau  keinginan  terakhir  dari  pewaris.  Terdapat  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  notaris dalam  membuat  Akta  Wasiat  pembagian  harta  waris  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Hukum  Adat khususnya Adat Batak Toba. Upaya tersebut adalah dengan mencantumkan suatu klausula dalam Akta Wasiat  yang  bertujuan  untuk  memperjelas  maksud  dari  Akta  Wasiat  pembagian  harta  waris  yang dibuat  berdasarkan  kehendak  terakhir  pewaris.  Hal  tesebut  dimaksudkan  untuk  mengurangi  risiko suatu  Akta  Wasiat  yang  dibuat  berdasarkan  keinginan  terakhir  pewaris  untuk  menggunakan  Hukum Waris  Adat  Batak  Toba  dalam  pembagian  waris  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  agar  tidak  kembali dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh pengadilan.

## SIMPULAN
1. Akibat  hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909  PK/Pdt/2019  terhadap  pembagian  harta waris  yang  dibuat  berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  dapat  dijelaskan  dari  perspektif  yuridis dogmatis  dan  yuridis  sosiologis.  Dari  sudut  pandang  yuridis  dogmatis,  Mahkamah  Agung menyatakan  Akta  Wasiat  Nomor  1  tanggal  9  April  2007  sebagai  cacat  dan  batal  demi  hukum karena melanggar  ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
Manusia juncto ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita.  Adapun  dari sudut  pandang  yuridis  sosiologis,  akibat  dari  Putusan a  quo adalah  terjadi  pergeseran  pandangan dalam pembagian waris di Masyarakat Adat Batak Toba di mana sebagian Masyarakat Adat Batak Toba  tidak  lagi  menggunakan  ketentuan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  yang patrilineal secara mutlak  sebagai  pedoman.  Namun,  mulai  mempertimbangkan  penggunaan  Putusan a  quo dan beberapa  yurisprudensi  lainnya  yang  memberikan  hak  yang  sama  kepada  anak  perempuan  dan anak laki-laki dalam pewarisan.
2. Peran  notaris  dalam  pembuatan  Akta  Wasiat  yang  memuat  kehendak  penghadap  berdasarkan Hukum  Adat  Batak  Toba,  dapat  dijelaskan  dari  proses  pembuatan  Akta  Wasiat,  yakni  di  awal (pada  saat  sebelum  pembuatan  Akta  Wasiat)  dan  pada  saat  pembuatan  Akta  Wasiat.  Pada  saat sebelum  pembuatan  Akta  Wasiat,  notaris  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  penyuluhan hukum terhadap penghadap untuk memastikan bahwa penghadap yang berencana untuk membuat wasiat  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  ketentuan-ketentuan  Hukum  Waris  dalam pewarisan yang berlaku di Indonesia. Adapun pada saat pembuatan Akta Wasiat, notaris berperan dengan  dapat  melakukan  upaya  dalam  membuat  Akta  Wasiat  pembagian  harta  waris  yang dilaksanakan  berdasarkan  Hukum  Adat  khususnya  Adat  Batak  Toba.  Upaya  tersebut  adalah dengan  mencantumkan  suatu  klausula  dalam  Akta  Wasiat,  dengan  tujuan  untuk  mengklarifikasi maksud  yang  terkandung  dalam  Akta  Wasiat  tersebut,  terutama  dalam  konteks  pembagian  harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiono,  Herlien, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2008.
Harsono, Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. ed. Revisi. cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007.
Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. ____________________, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. Satrio, J, Hukum Waris. cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ).
Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Perbuatan  Akta . Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi dan Profesi Hukum . Semarang: Aneka Ilmu, 2003. Van Dijk, R. Pengantar Hukum Adat Indonesia , diterjemahkan oleh A. Soehardi. Bandung: Vorkink van Hoeve.

## Tesis
Nainggolan,  Torop  Eriyanto  Sabar,  “Kedudukan  Anak  Perempuan  dalam  Hukum  Waris  Adat  Pada Masyarakat  Batak  Toba  di  Kecamatan  Pontianak  Kota  di  Kota  Pontianak” Tesis  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang: UNDIP, 2005.

## Jurnal
Arkan,  Mohammad  Hafid,  “Peran  Notaris  dalam  Membuat  Akta  Wasiat  yang  Bertentangan  dengan Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi  Akta  Notaris  Nomor  12  Tanggal  27  Oktober  1984  Tentang Wasiat”, Lex Renaissance. Vol. 5. No. 3 (2020).
Elpina,  “Kedudukan  Perempuan  dalam  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba” Kalam  Keadilan.  Vol.  3. No.2 (2015).
Fauzi,  Mohammad  Yasir,  “Legislasi  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia”, Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 9. No. 2 (2016).
Solagratia  Moza Tessalonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini,  Pembatalan  Akta  Pembagian  Harta Waris  Yang  Didasarkan  Pada  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  909 PK/PDT/2019)
Lakburlawal,  Mahrita  A,  “Kedudukan  Suami  dalam  Sistem  Kekerabatan  Masyarakat  Adat  Ditinjau dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  pada  Desa  Letwurung  Kecamatan  Babar  Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)”, Jurnal Sasi. Vol. 20. No. 2 (2014).
Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-hatian Notaris  dalam  Membuat  Akta  Autentik”, Jurnal  Hukum  Kenotariatan  Acta  Comitas.  Vol.  3. No.1 (2018).
Simanullang,  Roster,  “Hamoraon,  Hagabeon  dan  Hasangapon  Filsafat  Batak  dalam  Tujuan  Hidup”, Buletin Pembaharu STT LETS. ed. 35 (2021).

## Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata- lt6216dd5a3f160/

## Peraturang Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia. Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung Putusan Kasasi No. 573 K/Pdt/2017. Republik Indonesia, Mahkamah Agung Putusan Peninjauan Kembali No. 909 PK/Pdt/2019. Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Medan. Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn.