Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto Elvi Rahmi
I
IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1430-1442 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Faktor Penegak Hukum Yang Terdapat Dalam Praktik Hukum Acara Pidana
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Resty Anugrah Yanti 2 , Fitri Yani 3 , Ady Kuswanto 4
Elvi Rahmi 5
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam rangka penegakan dari hukum pidana materil. Sistem  Peradilan  Pidana  ini,  dibentuk  sebagai  sebuah  sistem  yang  mempunyai  tujuan  sebagai pengendali  kejahatan  di  masyarakat.  Dalam  jalannya  sistem  peradilan  tersebut  terdapat  beberapa faktor  penting,  salah  satunya  adalah  penegak  hukum.  Penegak  hukum  menjadi  salah  satu  bagian penting karena tanpa penegak hukum, hukum yang telah disepakati oleh masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam hukum acara pidana yang dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap  topik  utama  di  dalam  penelitian  ini,  yakni  peranan  faktor  penegak  hukum  dalam  praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai peranan dari penegak hukum terkait yang ada di dalam hukum acara pidana dan peranan penegak hukum.
Kata Kunci: Penegak Hukum, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana
Abstract
The criminal justice system is a system for the enforcement of material criminal law. This Criminal Justice System was formed as a system that has the goal of controlling crime in society. In the course of the justice system there are several important factors, one of which is law enforcement. Law enforcement is an important part because without law enforcement, the law that has been agreed upon  by  the  community  will  not  be  implemented.  One  part  of  the  law  in  question  is  criminal procedural law. The law enforcers contained in the criminal procedural law are the Police, Advocates, Prosecutors  (Public  Prosecutors)  and  Judges.  In  this  study,  the  role  of  law  enforcers  in  criminal procedural law will be examined, which in this study consist of the Police, Advocates, Prosecutors (Public  Prosecutors)  and  Judges.  This  research  uses  normative  juridical  research  by  linking  the subject matter to the main topic in this study, namely the role of law enforcement factors in the practice of criminal procedural law. The results of this study will explain the role of relevant law enforcers in criminal procedural law and the role of law enforcers.
Keywords : Law Enforcement, Criminal Procedure Code, Criminal Justice System .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  penegakan  hukum  paling  berpengaruh  di  Indonesia  adalah  dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, perlu untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Terdapat banyak pandangan dalam mendefenisikan hukum, bahkan tidak akan ditemukan  defenisi  hukum  yang  final  di  dunia  ini.  Namun,  dalam  memahami  apa  yang dimaksud  dengan  hukum  butuh  beberapa  pengertian  yang  ditafsirkan  oleh  pakar  untuk memahami  artinya.  Hukum  oleh  Ronald  M.  Dworkin  didefenisikan  sebagai  dari  suatu masyarakat,  yakni  suatu  perangkat  aturan-aturan  khusus  yang  digunakan  oleh  masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku  mana  yang  dapat  dihukum  atau  perilaku  mana  yang  diidentifikasi  dan  dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen  Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan  dari perkembangan hukum tidak terletak pada  undang-undang,  tidak  pula  di  dalam  ilmu  hukum  dan  juga  tidak  di  dalam  putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.
Hukum  merupakan  keseluruhan  aturan  maupun  kaidah  yang  berlaku  di  dalam kehidupan  bersama  yang  mengatur  mengenai  tingkah  laku  dimana  dalam  pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi (Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, 2021). Salah satu aspek hukum yang memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh besar dalam kehidupan  manusia  adalah  hukum  acara  pidana.  Hukum  acara  pidana  sering  juga  disebut dengan  hukum  pidana  formil.  Mengenai  defenisi  dari  hukum  acara  pidana  tidak  akan ditemukan  secara  tegas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Simons mendefenisikan hukum acara pidana bertugas mengatur  cara-cara  negara  dengan  alat  perlengkapannya  mempergunakan  haknya  untuk memidana dan menjatuhi pidana. Kemudian J. de Bosch Kemper mendefenisikan hukum acara pidana  sebagai  sejumlah  asas-asas  dan  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  hak  negara  untuk  menghukum  bilamana  undang-undangan  pidana  (materil) dilanggar (Suryono Sutarto, 1987). Kemudian R. Soesilo mendefenisikan hukum acara pidana sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  cara  bagaimana  mempertahankan  atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putus itu harus dilakukan (R. Soesilo, 1982).
Pembahasan di  dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai peranan  dari  penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal  (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018). Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai bagaimana  kekuatan-kekuatan  sosial  mempengaruhi  hukum,  kemudian  dilanjutkan  dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto Elvi Rahmi
mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian  kegiatan  yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Sebelumnya,  perlu  untuk  membahas  mengenai  beberapa  defenisi  tentang  sistem peradilan pidana. Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.  Pengertian  menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi  masyarakat  (M.  Reksodiputro,  2007).  Sistem  yang  bekerja  untuk  pengendalian kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan pemasyarakatan terpidana. Kemudian, menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan  dasar  pendekatan  sistem.  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang disampaikan  Remington  &  Ohlin  mengenai  sistem  peradilan  pidana  sebagai  pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial (Romli Atmasasmita, 2010). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya (Riki Afrizal, 2020).
Secara  yuridis  dan  faktual,  sub-sistem  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  sebagai pengemban  kekuasaan  penegakan  hukum,  tidak  bernaung  dalam  satu  atap  kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga
pengemban  fungsi  Yudikatif  tersebut  adalah  organ  Eksekutif  dan  di  bawah  subordinasi kekuasaan  Eksekutif.  Kalau  secara  konstitusional  Kekuasaan  Kehakiman  diakui  sebagai kekuasaan  yang  merdeka,  tentunya  sub-sistem  penyelenggara  Kekuasaan  Kehakiman  di bidang penegakan hukum pidanapun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan  yudikatif  (Pujiyono,  2012).  Sistem  peradilan  pidana  (Criminal  Justice  System) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara (Ferdian Rinaldi, 2022). Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti menanggulangi  kejahatan  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat.  Oleh  karenanya  tujuan sistem peradilan pidana adalah (Mardjono Reksodiputro, 1994):
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. Menyelesaiakan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

## 2. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi  penegakan  hukum  yang  didasarkan  pada  pendekatan  hukum  dan  ketertiban  yang sangat  menggantungkan  keberhasilan  penanggulangan  kejahatan  pada  efektivitas  dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam penegakan hukum acara pidana, secara garis besar terdapat  beberapa  penegak  hukum  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  hal  ini,  yaitu Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, Advokat (Penasihat Hukum), Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai landasan hukum dan peranan dari setiap penegak hukum dalam hukum acara pidana.
A. Kepolisan
Setelah reformasi, kedudukan dari POLRI telah dipisahkan darii ABRI/TNI sejak tanggal
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto Elvi Rahmi
1 April 1999. Secara konstitusional, kedudukan POLRI berada di bawah Presiden sebagaimana yang  diharapkan  oleh founding  father  and  mother  pendiri  negara  Indonesia  (I  Ketut  Adi Purnama, 2018). Dalam sistem peradilan pidana, dapat dikatakan Kepolisian (POLRI) memiliki peranan yang menarik, hal ini karena di dalamnya banyak terlibat manusia dalam pengambilan suatu keputusan. Mengenai Kepolisian secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepolisian  didefenisikan  sebagai  segala  hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dalam  penegakan  hukum  pidana,  kedudukan  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik (Geofani Milthree Saragih, 2022). Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefenisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindakan pidana  guna  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  di  dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kemudian, peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di  dalam  Pasal  1  angka  10  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Penyidik didefenisikan sebagai  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  aspek  utama  yang berkenaan  dengan  hukum  acara  pidana  adalah  mengenai  kedudukan  Kepolisian  sebagai penyelidik  dan  penyidik.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefenisikan di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefenisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau
pejabat  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan.
Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum  menjadi  salah  satu  tugas  pokok  yang  djimiliki  oleh  Kepolisian.  Mengenai  peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana di tegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. Melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling  sibuk  dalam  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  hukum  pidana  (Edi Saputra Hasibuan, 2021).
B. Advokat
Di dalam KUHAP, tidak akan ditemukan diksi Advokat, yang dikenal di dalam KUHAP adalah  Penasihat  Hukum.  Dalam  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto Elvi Rahmi
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penasihat Hukum didefenisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP dalam proses sistem peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini  (KUHAP).  Tersangka  atau  terdakwa  berhak  dalam  memilih  sendiri  siapa  yang  menjadi penasihat hukumnya sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 55 KUHAP.
Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang disangka (tersangka) telah diatur  dengan  lengkap  dalam  KUHAP  yang  telah  ditentukan  hak-hak  tersangka,  bantuan hukum,  pembatasan  penahanan.pengangkapan  adanya  lembaga  praperadilan,  kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia.  Disinilah  peranan  dari  Advokat  sangat  dibutuhkan.  Dalam  hal  kepentingan  untuk membela hak hukum dari tersangka atai terdakwa yang pada dasarnya secara hukum telah diberikan  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditegaskan di dalam Pasal 56 KUHAP (Danialsyah & Dhina Syahfira, 2021). Advokat memiliki status sebagai penegak hukum memiliki peranan penting sebagai penegak hukum dalam proses peradilan yang dimana kedudukan dari Advokat sama dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat memiliki peranan sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan dan supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia (Zulaidi, 2011).
Mengenai  advokat  secara  umum  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Advokat didefenisikan sebagai orang yang berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Advokat.  Mengenai  peranan  Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum  yang  bebas  dan  mandiri  yang  dalam  hal  ini  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.  Sehingga,  Advokat  merupakan  penegak  hukum  dan  sebagai  profesi yang  bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab  dalam  menegakkan  hukum  yang  dalam menjalankan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  diatur  dan  dijamin  oleh  undang-undang (Mumuh  M.  Rozi,  2015).  Sehingga,  Advokat  merupakan  penegak  hukum  yang  memiliki
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto Elvi Rahmi
jangkauan  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  proses  hukum  acara  pidana.  Hal  ini  karena Advokat akan ikut serta dalam peroses hukum acara pidana dari

## C. Jaksa
Kejaksaan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara  pemerintahan  yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak  manapun,  yakni  dilaksanakan  secara  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan  lainnya  (Josua  D.  W.  Hutapea,  2017). Pada  dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dibedakan  antara  Jaksa  dan  Penuntut  umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  serta  melaksanakan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut  umum  didefenisikan  sebagai  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penutut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek  fungsi  dalam  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim  di  depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:
1. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terhukum setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang  macam,  jumlah  waktu  berakhirnya  hukuman  tersebut  (Pasal  3  dan  4 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1952  Tentang  Peraturan  Untuk  Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan;
2. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah
bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
3. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
4. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
5. Melakukan penyidikan menurut ketentutan khusus acara pidana sebagaimana yang telah  ditentukan  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  atau  melakukan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang  sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan  permintaan  secara  tertulis  terhadap  pengeluaran  barang  rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
6. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
7. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala  Desa  dan  perangkatnya  dalam  jajaran  departemen  dalam  negeri  yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
8. Melakukan  penyeldidikan  dan/atau  penyidikan  atau  hasil  temuan  BPKP  dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.
D. Hakim
Sebagai  salah  satu  pilar  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  hakim  memiliki pereanan  menentukan  hingga  kedudukannya  dijamin  oleh  undang-undang.  Dalam  Pasal  1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefenisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak
memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang- undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di  dalam  pasal tersebut  ditegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  gua  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

## SIMPULAN
Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena dalam sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen  atau lembaga-lembaga  yang masing-masing  mempunyai wewenang  dan  tugas  sesuai  dengan  bidang  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mendasarinya.  Dalam  sistem  peradilan  pidana,  terdapat  beberapa  sub  sistem  yang  dalam proses sistem pereadilan pidana menjadi satu kesatuan. Dalam hukum acara pidana, terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam hal menegakkan hukum pada proses sistem peradilan  pidana. Adapun penegak hukum yang  dimaksud adalah Kepolisian yang  dalam  hal  ini  dapat  berperan  sebagai  penyelidik  dan  penyidik.  Penegak  hukum selanjutnya  adalah  Advokat  (Penasihat  Hukum)  yang  memiliki  peranan  penting  dalam melindungi hak hukum yang melekan pada tersangka atau terdakwa mulai proses pemeriksaan hingga peradilan dan pelaksanaan putusan. Jaksa (Penuntut Umum) adalah penegak hukum lainnya yang memiliki peranan penting dalam hukum acara pidana sebagai penyidik, penuntut hingga  pelaksana  penetapan  atau  putusan  hakim.  Terakhir  penegak  hukum  yang  memiliki peranan penting bahkan dapat dikatakan final dari sistem peradilan adalah hakim

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Kencana.
Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768.
Danialsyah, & Dhina Syahfira. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkata Penyidikan. AL- HIKMAH, 2(1), 133. Edi Saputra Hasibuan. (2021). Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Raja Grafindo.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto Elvi Rahmi
Ferdian Rinaldi. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan  Keadilan. Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 21(2), 180.
Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.
I Ketut Adi Purnama. (2018). Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Refika Aditama.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, VI(2), 60.
Lilik Mulyadi. (2012). Hukum Acara Pidana . PT Alumni.
M. Reksodiputro. (2007). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas  Indonesia.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mardjono Reksodiputro. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Universitas Indonesia.
Mumuh M. Rozi. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat. Jurnal Mimbar Justitia, VII(1), 640.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Pujiyono. (2012). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 119. R. Soesilo. (1982). Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum. Politeria.
Riki Afrizal. (2020). PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN  PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Jurnal Yudisial, 13(3), 395.
Romli Atmasasmita. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana.
Suryono Sutarto. (1987). Sari Hukum Acara Pidanaa 1. Yayasan Cendekia Purna
Dharma.
Zulaidi. (2011). Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan. Rafika Aditama .