Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP) Vol. 5 No. 2, Agustus 2024, pp. 127-168 ISSN: 2721-7795. DOI: 10.30596/jppp.v5i2.17397

## Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen
Meliza 1 , Siraj 2 , Zahriyanti 3
1,2,3 Universitas Almuslim, Bireuen, Indonesia
1 mmel65794@gmail.com
2 siraj@unimal.ac.id
3 zahriyanti_zubir@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Implementasi  Kurikulum  Merdeka  yang  sedang  diterapkan  saat  ini  untuk  semua  satuan  pendidikan  diharapkan  mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam berbagai bidang di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan berpikir yang inovatif oleh para guru sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebanyak 236 SD sudah mandiri berubah, dan 9 SD menjadi Sekolah Penggerak di Kabupaten Bireuen. Namun permasalahannya pemahaman guru masih rendah terkait teknologi informasi, guru belum memiliki kesiapan untuk menghadapi era digital saat  ini  untuk  implemetasi  kurikulum  merdeka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Mendeskripsikan  perencanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, (2) Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen  implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  sekolah  dasar  di  Kabupaten  Bireun,  (3)  Mendeskripsikan  evaluasi manajemen  implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireuen.  Penelitian  ini  bersifat  kajian lapangan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dilaksanakan  pada  SD  di  Kabupaten  Bireuen.  Teknik  pengumpulan  data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: upaya ketersediaan sumber daya, diantaranya: tenaga pendidik dan staf, bahan ajar  dan  materi  pembelajaran,  infrastruktur  dan  fasilitas,  teknologi  dan  perangkat,  anggaran,  partisipasi  orang  tua  dan masyarakat, evaluasi dan monitoring, pengembangan kurikulum lokal, kerja sama dengan pihak terkait, komunikasi dan keterlibatan stakeholder . (2) Pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun: memiliki visi dan komitmen yang jelas, memiliki program pengembangan rencana dan strategi, memiliki program pelatihan dan pengembangan guru, melakukan pemantauan dan evaluasi, memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada  guru  dan  staf,  melibatkan  orang  tua  dan  masyarakat,  melakukan  penyelesaian  masalah,  pengambilan  keputusan sangat informatif dan terbuka. (3) Evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: identifikasi tujuan evaluasi, mengumpulkan data yang relevan, menggunakan alat dan metode evaluasi yang tepat, melakukan analisis data diskusi dan umpan balik, membuat perencanaan tindakan perbaikan, implementasi tindakan perbaikan,  melakukan  evaluasi  lanjutan,  melakukan  kolaborasi  terus-menerus,  melaksanakan  pemantauan  yang berkesinambungan, dan melakukan publikasikan hasil
Kata Kunci: Implementasi, Manajemen, Kurikulum Merdeka
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Penulis Korespondensi: Meliza Universitas Almuslim J l. Medan - Banda Aceh, Matangglumpangdua, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh mmel65794@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  pendidikan  dari  tahun  ketahun  terus  mengalami  perubahan  seiring  dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Salah satu  permasalahannya  adalah  di  bidang  pendidikan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia,  yaitu  masih rendahnya  kualitas  pendidikan  pada  setiap  jenjang  di  satuan  pendidikan.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  terus berupaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional,  salah  satunya  dengan  melakukan  penyempurnaan kurikulum, (Hidayat, 2019: 28).
Saat  ini  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai  opsi  tambahan  dalam  rangka  melakukan  pemulihan  pembelajaran  selama  2022-2024.  Esensi  dari Merdeka  Belajar  adalah  menggali  potensi  terbesar  untuk  para  guru  dan  murid  untuk  berinovasi  dan meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  karenanya,  pemerataan  akses  teknologi  menjadi  keniscayaan.  (Alam, 2020: 16)
Menurut  Erlangga  (2020:  41),  Merdeka  Belajar  merupakan  sebuah  gebrakan  baru  untuk  dapat merubah  sistem  pendidikan  nasional  yang  selama  ini  terkesan  monoton.  Dalam  Merdeka  Belajar  guru  dan
siswa  diberikan  kepercayaan  secara  penuh  dalam  proses  pembelajaran  (Mulyasa,  2021:  11).  Kehadiran Kurikulum Merdeka Belajar melahirkan empat pokok kebijakan, diantaranya: (1) penghapusan Ujian Sekolah Berstandar  Nasional  (USBN),  (2)  mengganti  Ujian  Nasional  (UN)  menjadi  Asesmen  Nasional,  (3) penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan (4) penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih fleksibel.
Implementasi  Kurikulum  Merdeka  (IKM)  yang  sedang  diterapkan  saat  ini  untuk  semua  satuan pendidikan  di  Indonesia  diharapkan  mampu  menghasilkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  unggul  dan berkualitas  dalam  berbagai  bidang  di  masa  depan.  Beberapa  program  yang  mendukung  implementasi Kurikulum Merdeka adalah adanya program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Program tersebut akan memberikan dukungan mendapatkan pengalaman yang baik, sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dengan baik di sekolah.
Adanya program IKM, diharapkan mampu merubah sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan berpikir yang inovatif oleh para guru sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Guru dan siswa diberikan kepercayaan secara penuh dalam proses pembelajaran (Mulyasa, 2021: 39). Merdeka tidak memiliki makna sebebas-bebasnya dalam menjalankan aktivitas pengajaran tanpa kontrol akademik.  Merdeka  belajar  artinya  kemerdekaan  dan  kemandirian  bagi  lingkungan  pendidikan  dalam menentukan  sendiri  metode  terbaik  dalam  proses  pembelajaran.  Melalui  konsep  merdeka  belajar sekolah/madrasah  diberikan  hak  memajukan  pola  orientasi  pembelajaran  yang  akan  dikembangkan  sesuai dengan keperluan yang terjadi di publik berlandaskan sajian kurikulum nasional, (Zuhaidi, 2023: 31).
Saat  ini  di  Kabupaten  Bireuen  Sekolah  Dasar  (SD)  berjumlah  sebanyak  236  sekolah  yang  sudah mandiri  berubah. Mandiri  berubah  merupakan  sekolah  yang  sudah  mulai  mengimplementasikan  Kurikulum Merdeka serta memberikan keleluasaan untuk menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada tingkat sekolah  Dasar  (SD),  sedangkan  jumlah  sekolah  penggerak  berjumlah  sebanyak  9  sekolah  di  tingkat  SD. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan profil pelajar pancasila, mencakup kompetensi dan karakter SDM terbaik.
Namun  permasalahannya  adalah  dalam  penerapan  IKM  pemahaman  guru  masih  rendah  terkait teknologi informasi, guru belum memiliki kesiapan untuk menghadapi era digital saat ini. Pelatihan untuk guru yang  berkaitan  dengan  pengimplementasian  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  masih  sangat  minim pelaksanaannya, selain itu sarana dan prasarana masih kurang mendukung terhadap implementasi kurikulum merdeka.  Sedangkan  dalam  program  merdeka  belajar,  guru  dituntut  untuk  kreatif,  inovatif,  serta  mampu menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang semakin canggih sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan.
Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Hamdani, selaku kepala UPTD SD Negeri 21  Bireuen  menyatakan  bahwa  untuk  implementasian  Kurikulum  Merdeka  masih  belum  terlaksana  dengan baik, karena terkendala dengan beberapa faktor diantaranya: kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi, masih banyak guru yang kurang memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka, hal  ini  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  ataupun  pelatihan  kepada  guru-guru  tentang  kurikulum  merdeka. Pelatihan hanya diikuti oleh beberapa perwakilan guru saja. Sedangkan jumlah keseluruhan guru kelas I dan IV ada enam orang. Untuk guru yang tidak mengikuti pelatihan tersebut harus belajar secara mandiri ataupun berguru kepada guru yang sudah mengikuti pelatihan, namun hal tersebut tidak efektif, karena guru yang sudah mengikuti pelatihan terbatas waktunya untuk berbagi ilmunya, (Wawancara: 03 Oktober 2022).
Sedangkan hasil observasi peneliti di lapangan terlihat bahwa di UPTD SD Negeri 18 Bireuen, belum sepenuhnya siap mengimplementasikan kurikulum merdeka. Namun sejak awal pihak sekolah memberanikan diri mendaftar untuk menjadi salah satu sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah yaitu ada beberapa kendala, diantaranya pemahaman guru masih kurang tentang teknologi informasi, dan pemahaman guru tentang implemetasi kurikulum Merdeka juga masih sangat minim, misalnya TP, ATP, modul ajar, profil pelajar Pancasila, dan KOSP, selain itu kesadaran guru untuk berliterasi juga masih kurang, sarana prasarana masih kurang mendukung, dan pengelolaan waktu yang kurang optimal. (Observasi: 03 Oktober 2022).
Hasil wawancara dan observasi di atas merupakan dua sekolah yang menjadi tempat penelitian yang peneliti lakukan, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka,  kenyataannya  masih  banyak  kendalanya.  Kendala  tersebut  berasal  dari  dalam  diri  guru  yang bersangkutan  maupun  dari  sekolah.  Berbagai  kendala  tersebut  di  antaranya  terkait  dengan  minimnya kemampuan  guru  menggunakan  teknologi  informasi,  dan  pemahaman  guru  tentang  implemetasi  kurikulum Merdeka masih sangat kurang, serta sarana prasarana yang kurang mendukung, misalanya sulitnya akses digital atau internet  juga menjadi  kendala  guru mengimplementasikam kurikulum merdeka. Jaringan internet  yang tidak stabil akan menyulitkan guru mengakses materi yang menjadi sumber belajar. Bahkan beberapa sekolah masih ada yang belum memiliki fasilitas digital dan internet yang memadai.
Kenyataan  di  atas,  sangat  kontradiksi  antara  harapan  dengan  kenyataan,  harapannya  bahwa implementasi  kurikulum  Merdeka  dapat  berjalan  dengan  maksimal,  namun  kenyataanya  guru,  sekolah  dan pemerintah daerah kurang memiliki kesiapan. Seharusnya kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka memiliki kesiapan yang matang, dengan melibatkan berbagai unsur untuk dapat bersinergi dan  berkolaborasi,  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  lebih  baik,  dan  berkualitas.  Dalam menjalankan merdeka belajar diperlukan manajemen tata kelola dari segala unsur yang professional dan handal dibidangnya,  baik  pemerintah  daerah,  swasta,  kepala  sekolah,  pengajar,  serta  publik  turut  serta  mendukung atas kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marliyani,  dkk,  (2022),  menjelaskan  adanya  Kurikulum  Merdeka menjadi  acuan  di  sekolah  penggerak,  menghasilkan  siswa  yang  berakhlak  mulia,  mandiri,  bernalar  kritis, kreatif,  berjiwa  gotong  royong,  rasa  kebinekaan.  Kepala  sekolah  penggerak  mendorong  berbagai  macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifa (2020: 60), bahwa IKM sebagai opsi tambahan dalam pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19 memerlukan kerja  sama  dari  seluruh  pemangku  kepentingan  agar  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan.  Beberapa tantangan IKM mencakup kesiapan kompetensi, keterampilan, mindset pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan  infrastruktur,  serta  sarana  dan  prasarana,  oleh  sebab  itu  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan kesiapan tersebut.
Fyanto (2021: 7), menunjukkan bahwa penerapan kebijakan merdeka belajar pada kurikulum SMK dengan  melaksanakan  sistem  pendidikan  pada  ranah input ,  proses,  dan output ,  hambatannya:  memerlukan peningkatan  kompetensi  guru  yang  terprogram,  guru  belum  mempunyai  pengalaman  lapangan,  perubahan standar kompetensi yang dinamis memerlukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan pemenuhan sarana  prasarana,  kesulitan  memfasilitasi  pembelajaran  dengan  efektif  sesuai  dengan  budaya,  upaya  untuk mengatasi kendala yang ada dari penerapan merdeka belajar adalah membuat program kesepakatan kerjasama, mengembangkan metode pembelajaran yang mampu menciptakan nuansa kerja, sinkronisasi kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru dalam konteks pemenuhan harapan.
Sedangkan  Rasino  (2022:  2),  menunjukkan  bahwa  implementasi  merdeka  belajar  dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya diawali pembuatan kurikulum operasional sekolah dalam pembelajaran, melaksanakan modul rencana pembelajaran yang telah dibuat serta menggunakan  metode literasi dan steam serta  memakai  media looseparts .  Hasilnya  anak-anak  lebih  bebas menentukan media, kegiatan, dan kreativitasnya serta tidak terikat pada instruksi guru. Sehingga anak antusias dalam belajar karena belajar dengan cara yang menyenangkan.
Menurut  Sumersih,  dkk  (2022:  1)  bahwa  Kurikulum  Merdeka  yang  menjadi  acuan  di  sekolah penggerak, menghasilkan siswa  yang berakhlak  mulia, mandiri,  bernalar  kritis, kreatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi.  Memupuk  kerja  sama  dengan  guru-guru  yang  mendukung  pemimpinnya  berpartisipasi  dalam mewujudkan  sekolah  penggerak.  Berbeda  halnya  hasil  penelitian  Dewi,  dkk  (2022:  1),  bahwa  kendala penerapan IKM yaitu sering bergantinya regulasi, belum meratanya pelatihan pada  guru, belum lengkapnya sarana  dan  prasarana,  guru  belum  memahami  substansi  Kurikulum  Merdeka,  guru  masih  kesulitan  dalam menyusun RPP. Sedangkan permasalah yang dihadapi siswa yaitu siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang kurang, siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan guru, butuh waktu untuk menjadi aktif mencari dan mempelajari materi.
Berdasarkan  teori  dan  beberapa  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  implementasi manajemen Kurikulum Merdeka ada yang berjalan dalam pelaksanaannya, dan ada juga yang terkendala dalam pelaksanaannya. Implementasi pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya. Menurut Edwards dalam Subianto (2020: 70) studi implementasi kebijakan adalah krusial  bagi  administrasi  publik  dan  kebijakan  publik.  Implementasi  kebijakan  adalah  tahap  pembuatan kebijakan  antara  pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang dipengaruhinya.  Sedangkan  menurut  Webster  implementasi  kebijakan  adalah  menyediakan  sarana  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  sehingga  dapat  menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  suatu  tertentu (Subianto, 2020: 71).
Dye  dan  Jonnes  dalam  Mustari  (2015:  36)  implementasi  adalah  pelaksana  suatu  kegiatan  setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Sebatier dan Mazmania dalam Subianto (2020: 540) implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan. Menurut Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara  individu  atau  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  kebijakan (Subianto, 2020: 73).
Edwards  III  menambahkan  implementasi  dipandang  sebagai  salah  satu  tahapan  dalam  proses kebijakan yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau implikasi ( output,
outcome )  yang ditimbulkan  oleh  kebijaksanaan  (Subianto,  2020:  75).  Menurut  Ripley  dan  Franklin mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan, dan berhubungan dengan upaya mentransformasikan atau menterjemahkan pernyataan-pernyataan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam program dan tindakan konkrit,  membentuk  staf  organisasi  yang  bertugas  memberikan  manfaat  dan  pelayanan  terhadap  kelompok sasaran serta memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan (Subianto, 2020: 78).
Sedangkan  menurut  Jones  (2019:  101-102)  menyebutkan  bahwa  program  merupakan  salah  satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Salah satu  model  implementasi  program  yakni  model  yang  dikembangkan  oleh  David  C.  Korten,  memakai pendekatan  proses  pembelajaran  dan  lebih  dikenal  dengan  model  kesesuaian  implementasi  program,  tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.
Korten menyatakan bahwa suatu program  akan  berhasil  dilaksanakan jika terdapat  kesesuaian dari tiga unsur implementasi manajemen program, (1) kesesuaian antara program dengan pemanfaat, (2) kesesuaian antara  program  dengan  organisasi  pelaksana,  (3)  kesesuaian  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Tarigan, 2020: 12).
Pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan.  Jika  organisasi  pelaksana  program  tidak  memiliki  kemampuan  melaksanakan  tugas  yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok  sasaran  tidak  mendapatkan output program.  Oleh  karena  itu,  kesesuaian  antara  tiga  unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Dari  uraian  di  atas  menjelaskan  berbagai  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi manajemen  Kurikulum  Merdeka  di  sekolah,  namun  tidak  dinafikan  bahwa  ada  juga  keberhasilan  dalam mengiplementasikannya dengan berbagai dukungan yang dimiliki oleh sekolah. Berdasarkan latar belakang, teori dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen”

## 2. PEMBAHASAN
2.1 Hakikat Implementasi
2.1.1 Pengertian Implementasi
Implementasi  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang  dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan  program  yang  telah  disusun  demi  tercapainya  tujuan  dari  program  yang  telah  direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.
Dalam  kehidupan  kemanusiaan  penting  halnya  menerapkan  apa  yang  sudah  dipelajari  dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu sebenarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan kehidupan ini tentunya membutuhkan bekal agar bisa bersosial kemasyarakatan. Bekal yang dibutuhkan adalah Penerapan dan pengamalan yang berupa perbuatan, perkataan, sikap  dan  karakter.  Kegiatan  penerapan  ini  dapat  disebut  sebagai  implementasi.  Implementasi  mempunyai makna pelaksanaan dan penerapan (Darmadi, 2020: 29).
Sebelum terjadinya proses implementasi diperlukan sebuah konsep yang ideal agar implementasi yang dilakukan membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan sang pembuat kegiatan. Asal muasal implementasi yaitu berasal dari bahasa Inggris to implement yang dapat diartikan sebagai pengimplementasian. Implementasi juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang tidak hanya aktivitas (Fauzan & Adiputri, 2020: 63).
Menurut  Edwards  III  dalam  Subianto  (2020:  70)  studi  implementasi  kebijakan  adalah  krusial  bagi administrasi publik dan kebijakan publik, dengan tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  dipengaruhinya.  Implementasi  adalah  juga sebuah konsep yang ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing-masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah  prinsip  yang  berlawanan,  melainkan  hanya  sedikit  perbedaan  dalam  beberapa  hal  dan  jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi.
Implementasi  merupakan  aktivitas  yang  terlihat  setelah  adanya  pengarahan  yang  sah  dari  suatu program  yang  meliputi  upaya  mengelola input .  Meter  dan  Horn  (Subianto,  2020:  74)  mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan  dalam  keputusan  kebijaksanaan”.  Tindakan-tindakan  yang  dimaksud  mencakup  usaha  untuk mengubah  keputusan  menjadi  tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.
Menurut  Hamalik  (2020:  104)  bahwa  “Implementasi  merupakan  suatu  penerapan  ide,  konsep, kebijakan,  atau  inovasi  dalam  bentuk  tindakan  praktis  sehingga  memberikan  dampak,  baik  perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap”. Implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan  dalam  bentuk  tindakan  ataupun  kegiatan,  sehingga  memberikan  perubahan  baik,  dari  segi  afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Senada dengan hal tersebut, dalam oxford advance learner’s dictionary sebagai mana yang dicatat oleh Hamalik (2020: 107) “implementasi adalah “ put something into effect ” atau penerapan sesuatu yang memberikan efek.
Implementasi suatu program merupakan suatu  yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor  yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Abdullah,  (2019:  17),  mengatakan  bahwa  dalam  tahap  implementasi  program  terdapat  dua  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  yaitu  faktor  pendorong  ( facilitating  conditions ),  dan  faktor  penghambat ( impending conditions ). Pengertian dan unsur unsur pokok dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:
a. Proses  implementasi  program  ialah  rangkaian  kegiatan  tindak  lanjut  yang  terdiri  atas  pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
b. Proses  implementasi  dalam  kenyataanya  yang  sesunguhnya  dapat  berhasil,  kurang  berhasil  ataupun gagal  sama  sekali  ditinjau  dari  hasil  yang  dicapai  “ outcomes ”  serta  unsur  yang  pengaruhnya  dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
c. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu:
1) Implementasi  program  atau  kebijaksanaan  tidak  mungkin  dilaksanakan  dalam  ruang  hampa.  Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.
2) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
3) Adanya  program  yang  dilaksanakan.  Unsur  pelaksanaan  atau  implementer,  baik  organisasi  atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan implementasi tersebut.
Penerapan  implementasi  haruslah  dipersiapkan  dengan  perencanaan  yang  ideal  sejak  dini  agar penerapannya  nanti  dapat  bertahan  dengan  waktu  yang  lama  implementasi  sendiri  hanya  dapat  diterapkan sesudah adanya rencana dan persiapan yang matang dan bukan hanya sekedar tindakan semata saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan implementasi harus sistematis dan terikat oleh mekanisme guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan dari implementasi tentunya membutuhkan sebuah konsep.  Sebelum  implementasi  dibuat  hal  yang  terpenting  adalah  desain  atau  menggambar  implementasi dengan  melihat  berbagai  kemungkinan  yang  terjadi  baik  kemungkinan  positif  maupun  kemungkinan negatifnya, (Daniel & Budi, 2018: 2).
Implementasi merupakan aktivitas yang sudah direncanakan secara matang sebelum diterapkan secara langsung. Aktivitas ini tentunya membutuhkan acuan di dalam penerapannya. Acuan yang sangat cocok adalah norma-norma yang sesuai dengan tujuan implementasi. Pelaksanaan aktivitas yang sudah direncanakan secara matang merupakan bentuk suatu tindakan dan aksi yang nyata bagi terwujudnya implementasi. Implementasi berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas  yang  peneliti  maksud  dalam  penelitian  ini  adalah implementasi  manajemen  kurikulum  merdeka,  yaitu  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau pejabat-pejabat,  kelompok-kelompok,  lembaga-lembaga,  baik  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada terciptanya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan  untuk  melaksanakan  kurikulum merdeka.
2.1.2 Model-Model Implementasi
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Untuk itu,  diperlukan suatu  model kebijakan  guna menyederhanakan pemahaman  konsep  suatu  implementasi  kebijakan.  Terdapat  banyak  model  yang  dapat  dipakai  untuk menganalisis  sebuah  implementasi  kebijakan,  namun  yang  peneliti  fokus  pada  model  implementasi  yang dikemukakan  oleh  George  Edward  III.  George  Edward  dalam  Subianto  (2020:  76)  melihat  implementasi
communication resources disposition implementation
kebijakan  sebagai  suatu  proses  yang  dinamis,  dimana  terdapat  banyak  faktor  yang  saling  berinteraksi  dan mempengaruhi implementasi kebijakan.
Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: (1) apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? (2)  apakah  yang  menjadi  faktor  utama  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan?  Guna  menjawab pertanyaan  tersebut,  Edward  mengajukan  empat  indikator  yang  berperan  penting  dalam  pencapaian keberhasilan implementasi. Indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: faktor communication , resources , disposition , dan bureucratic structure .

## Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III
Ewards  III  untuk  mencapai  suatu  keberhasilan  terhadap  implementasi  kebijakan  publik,  maka diperlukan empat indikator (Subianto, 2020: 78), yaitu:
a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi.
b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya  manusia,  misalnya  kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi,  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor .  Apabila implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementor tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi  dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda- beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan,  saluran  perintah  dan  penyampaian  laporan.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan  kompleks,  yang  menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak  fleksibel.  Aspek  dari  stuktur  organisasi adalah Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan  fragmentasi.  Model  implementasi  kebjakan  dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.
2. Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grindle
Model  pendekatan  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  Grindle  (Subianto,  2020:  47) dikenal  dengan implementasi as  A Political  and Administrative Process . Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi impelementasi kebijakan publik yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil  akhir ( outcomes ),  yaitu tercapai atau tidaknya tujuan  yang ingin diraih yang mana pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua hal:
a. Dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai yang dimana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu: a) Efeknya pada masyarakat secara individu dan  kelompok, b) Tingkat perubahan  yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

## bureucratic
structure
Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Gindle ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan ( content of policy ) dan konteks kebijakan ( context of policy ) a). Isi kebijakan: (1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, (2) Tipe manfaat, (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program, (6) Sumber-sumber daya yang diinginkan. b). Konteks/lingkungan kebijakan: (1). Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang  terlibat,  (2)  Karakteristik  atau  rezim  yang  berlaku,  (3)  Tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari pelaksana.
Menurut  Grindle  (Subianto,  2020:  48),  indikator  perencanaan  manajemen  implementasi  kebijakan dapat mencakup beberapa elemen penting. Grindle adalah seorang ahli ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam studi kebijakan publik dan administrasi di negara-negara berkembang, telah melakukan penelitian yang signifikan  tentang  implementasi  kebijakan  dan  membagikan  pandangannya  tentang  indikator  yang  relevan dalam konteks tersebut. Berikut ini adalah beberapa indikator perencanaan manajemen implementasi kebijakan menurut Grindle, yaitu:
a. Ketersediaan Sumber Daya.  Indikator ini melibatkan penilaian terhadap ketersediaan dana, personel, infrastruktur,  dan  sumber  daya  lain  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  dengan  efektif. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan,
b. Koordinasi  Antar  instansi.  Indikator  ini  mencerminkan  tingkat  koordinasi  dan  kerjasama  antara berbagai instansi atau departemen yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi hambatan dan mempromosikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan,
c. Penguatan  Kapasitas.  Indikator  ini  menyoroti  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas organisasi  atau  individu  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Hal  ini  dapat  melibatkan  pelatihan, pengembangan keterampilan, transfer pengetahuan, dan upaya lainnya untuk memperkuat kemampuan yang diperlukan untuk implementasi yang sukses,
d. Pengukuran  Kinerja.  Indikator  ini  berkaitan  dengan  upaya  untuk  mengukur  kinerja  implementasi kebijakan, baik dalam hal hasil yang dicapai maupun proses yang digunakan. Pengukuran kinerja yang akurat  dan  terukur  dapat  memberikan  informasi  berharga  tentang  efektivitas  implementasi  dan membantu dalam penyesuaian strategi jika diperlukan,
e. Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Indikator ini mengacu pada partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dapat membantu memastikan dukungan dan pemahaman yang lebih besar terhadap kebijakan, serta membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama implementasi,
f. Mekanisme  Monitoring  dan  Evaluasi.  Indikator  ini  mencakup  sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang dirancang  untuk  memantau  pelaksanaan  kebijakan,  mengidentifikasi  kelemahan,  dan  memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Mekanisme yang baik untuk monitoring dan evaluasi merupakan elemen penting dalam manajemen implementasi kebijakan.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  indikator  perencanaan  manajemen  implementasi  kebijakan  dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik dan sifat kebijakan yang diimplementasikan. Namun, pandangan Grindle ini memberikan gambaran umum tentang elemen-elemen yang releven.
Menurut  Grindle  (Subianto,  2020:  49),  indikator  pelaksanaan  manajemen  implementasi  kebijakan dapat  mencakup  beberapa  aspek  penting.  Berikut  adalah  beberapa  indikator  pelaksanaan  manajemen implementasi kebijakan menurut pandangan Grindle:
a. Kecepatan  Pelaksanaan.  Indikator  ini  melibatkan  penilaian  terhadap  sejauh  mana  kebijakan  dapat diimplementasikan  dengan  cepat.  Kecepatan  pelaksanaan  menjadi  penting  karena  semakin  lama kebijakan tertunda, semakin besar kemungkinan terjadinya kendala atau perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan,
b. Konsistensi  Implementasi.  Indikator  ini  mencerminkan  konsistensi  dalam  menerapkan  kebijakan  di berbagai  tingkatan  pemerintahan  atau  unit  pelaksana.  Konsistensi  yang  baik  dalam  implementasi kebijakan  akan  membantu  mencegah  adanya  perbedaan  perlakuan  yang  tidak  adil  atau  diskriminatif antara kelompok atau wilayah yang berbeda,
c. Dukungan Kepemimpinan.  Indikator ini berkaitan dengan tingkat  dukungan dan komitmen dari para pemimpin dan pejabat pemerintah terhadap implementasi kebijakan. Dukungan  yang kuat dari pihak yang  berwenang  akan  memberikan  motivasi  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan,
d. Partisipasi Masyarakat. Indikator ini mencakup tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang  diimplementasikan  memperhitungkan  kebutuhan  dan  perspektif  mereka,  serta  meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tersebut,
e. Kapasitas Pelaksana. Indikator ini menyoroti kemampuan dan keterampilan para pelaksana kebijakan dalam  menjalankan  tugas-tugas  mereka.  Kapasitas  pelaksana  yang  memadai  meliputi  pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif,
f. Koordinasi  Antarinstansi.  Indikator ini melibatkan tingkat  koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi  atau  departemen  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan.  Koordinasi  yang  baik  antara pemangku  kepentingan  dapat  membantu  mengatasi  hambatan,  mengurangi  tumpang  tindih,  dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan,
g. Monitoring  dan  Evaluasi.  Indikator  ini  mencakup  mekanisme  yang  digunakan  untuk  memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Monitoring yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan  dapat  membantu  mengidentifikasi  kelemahan  dan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk meningkatkan kinerja implementasi kebijakan.
Berikut  adalah  beberapa  indikator  evaluasi  implementasi  kebijakan  menurut  pandangan  Grindle (Subianto, 2020: 47), yaitu:
a. Pencapaian Tujuan. Indikator ini menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan melihat apakah kebijakan telah menghasilkan dampak yang diharapkan dan mencapai hasil yang diinginkan,
b. Efektivitas Pelaksanaan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Evaluasi akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan diimplementasikan sesuai dengan rencana, apakah langkah-langkah pelaksanaan telah efektif, dan apakah sumber daya yang diperlukan tersedia,
c. Efisiensi  Pelaksanaan.  Indikator  ini  mengukur  sejauh  mana  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya.  Evaluasi  akan  menilai  sejauh  mana  kebijakan  mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
d. Kesetaraan atau Keadilan. Indikator ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan diterapkan secara adil dan merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi akan melihat apakah kebijakan menyebabkan ketimpangan atau diskriminasi yang tidak adil dalam pelaksanaannya.
e. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat. Indikator ini mengevaluasi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan.  Evaluasi  akan  melihat  sejauh  mana  masyarakat  terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan apakah mereka memiliki akses yang memadai ke informasi dan mekanisme partisipasi.
f. Dampak  Sampingan  atau  Efek  Tidak  Terduga.  Indikator  ini  melibatkan  evaluasi  terhadap  dampak sampingan yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan. Evaluasi akan mengidentifikasi efek tidak terduga yang muncul selama pelaksanaan kebijakan dan mencari tahu apakah ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi dampak tersebut.
g. Keberlanjutan.  Indikator  ini  mengevaluasi  sejauh  mana  kebijakan  dapat  dipertahankan  dan  berlanjut setelah  periode  implementasi  awal.  Evaluasi  akan  melihat  apakah  ada  rencana  jangka  panjang  dan sumber daya yang memadai untuk menjaga kelangsungan kebijakan setelah pelaksanaan awal.
Pandangan  Grindle  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang  bermanfaat  untuk  mengevaluasi implementasi  kebijakan.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  indikator  evaluasi  dapat  bervariasi  tergantung  pada konteks dan sifat kebijakan yang sedang dievaluasi.
3. Model implementasi Donal van Meter dan Carl van Horn
Model implementasi kebijakan yang dikenal oleh Donal van Meter dan Carl van Horn adalah A Model of  The  Policy  Implementation .  Dimana  bahwa  proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah  abstraksi  atau perforamsi  suatu  pengejawantahan  kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih kinerja  implementasi  kebijakan  publik  yang  tinggi  dan  berlangsung  dalam  hubungan  berbagai  variabel. Menurut Donal van Meter dan Carl van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik,  yakni:  (a)  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  (b)  Sumber  daya,  (c)  Karakteristik  agen  pelaksana,  (d) Sikap/kecendrungan para pelaksanan (disposisi implementasi), (e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
4. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones
Jones  (2019:  199)  menyebutkan  dalam  melaksanakan  aktivitas  implementasi  program  atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni:
a. Organisasi
Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan  metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Aktivitas pengorganisasian ( organization ), merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing- masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi.

## b. Interpretasi atau Pemahaman
Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.  Aktivitas  interpretasi  ( Interpretation )  merupakan  aktivitas  penjelasan  substansi  dan  suatu kebijakan  dalam  bahasa  yang  operasional  dan  mudah  dipahami,  sehingga  substansi  kebijakan  dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.
Sejalan dengan pemikiran ini, Abidin (2021: 199) juga menggambarkan tentang suatu sistem kejiwaan ( behavior )  dari  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  pemahaman  pelaksanaan  maupun  sasaran  tentang kebijakan  yang  pada  akhirnya  dapat  menerima  atau  menolak  kebijakan  tersebut.  Pengaruh  faktor  kejiwaan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting bahkan lebih penting dari substansi itu sendiri.
Disamping itu pemahaman masyarakat tidak terletak pada isi kebijakan tetapi juga cara pendekatan dan  penyampaian  serta  cara  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Interprestasi  dalam  kaitan  dengan  keberhasilan impementasi  kebijakan  mengangkut  pemahaman  mendalam  tentang  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  sehingga dapat  memberikan  dukungan  dengan  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  berhubungan  dengan  kebijakan tersebut.
c. Penerapan
Ketentuan  rutin  dari  pelayanan,  pembayaran  atau  lainnya  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  atau perlengkapan  program.  Sejalan  dengan  Abidin  (2021:  199)  mengemukakan  juga  tentang  keberhasilan implementasi  kebijakan  dari  pendekatan procedural ,  yang  berupa  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam pelaksanaan  kebijakan.  Sesuai  dengan  prosedur  tersebut,  maka  yang  terpenting  dalam  implementasi  adalah berdasarkan urutan pentingnya maupun prioritas menurut waktunya. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa petunjuk pelaksana kebijakan.
2.2 Konsep Manajemen
2.2.1 Pengertian Manajemen
Kata manajemen biasanya identik dengan bisnis dan diajarkan dalam kegiatan ekonomi. Padahal bila ditelisik  lebih  jauh  manajemen  bisa  masuk  dalam  banyak  kegiatan.  Hal  ini  dikarenakan  manajemen  itu memerlukan suatu perencanaan, pengelompokan, aktivitas, bahkan ada pengawasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara aktif untuk mencapai sasaran, atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (Sugono, 2018: 870).
Menurut Terry, (2019: 21) bahwa manajemen merupakan istilah yang menggambarkan proses khas yang  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  serta  pengawasan  yang  dilakukan  secara  sistematis  guna mencapai  sasaran  yang  diimplementasikan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber-sumber lainnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Bangun, manajemen adalah rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuannya.
Parah  ahli  yang  lain  seperti  Stoner,  (2016:  1-2),  mendefinisikan  manajemen  adalah  proses perencanaan,  pengorganisasian,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  organisasi  lainnya  demi  mencapai  tujuan organisasi. Sedangkan Taylor, (2019: 4) mendefinisikan manajemen adalah mengetahui secara tepat apa yang anda ingin kerjakan dan anda melihat bahwa mereka mengerjakan dengan cara yang terbaik dan murah. Follet (2019:  51),  menyatakan  bahwa  manajemen  sebagai  kiat  atau  seni  dalam  mencapai  suatu  tujuan  atau menyelesaikan sesuatu melalui bantuan orang lain.
Menurut  Suhardan,  (2019:  87),  manajemen  merupakan  rangkaian  berbagai  kegiatan  wajar  yang dilakukan  seseorang  berdasarkan  norma-norma  yang  telah  ditetapkan  dan  dalam  pelaksanaannya  memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang  ada  dalam  organisasi  dan  diberi  tugas  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Martayo  (2019:  13) mengemukakan  bahwa  manajemen  adalah  usaha  untuk  menentukan,  menginterpretasikan,  dan  mencapai tujuan-tujuan  organisasi  dengan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  perencanaan,  pengorganisasian,  penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan, dan kepemimpinan serta pengawasan.
Menurut Kartono (2018: 48) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya  manusia  dan  sumber-sumber  lain  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen dapat disebut pula sebagai proses  pendelegasian/pelimpahan  wewenang  kepada  beberapa  penanggungjawab  dengan  tugas-tugas kepemimpinan,  atau  proses  penggerakan  serta  bimbingan  pengendalian  semua  sumber  daya  manusia  dan sumber material dalam kegiatan mencapai sasaran.
Meskipun  cenderung  mengarah  pada  satu  fokus  tertentu,  para  ahli  masih  berbeda  pendapat  dalam mendefenisikan  manajemen,  karenanya  belum  dapat  diterima  secara  universal.  Untuk  memahami  istilah manajemen, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman manajer. Manajemen sebagai suatu sistem  yang  setiap  komponennya  menampilkan  sesuatu  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Dengan  demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian
tujuan-tujuan  organisasi  dilaksanakan  dengan  pengelolaan  fungsi-fungsi  manajemen  oleh  seorang manajer/pemimipin.
Berdasarkan beberapa definisi manajemen yang dikemukan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa  manajemen  adalah  ilmu  atau  seni  mengelola  sumber  daya  seperti  perencanaan,  mengorganisasi, pergerakan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi dibawah bimbingan dan arahan seorang manajer kepada bawahannya.
Sedangkan manajemen sekolah sebagai terjemahan dari school management adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala  Sekolah  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  perbaikan  kinerja  sekolah  yang mencakup  guru,  siswa,  kepala  sekolah  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Manajemen  Sekolah merupakan sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan ditingkat lokal ( local stakeholders ), (Fattah, 2019: 11).
Manajemen Sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan  bersama.  Diarahkan  pada  peningkatan  kualitas  pembelajaran,  dengan mendayagunakan segala sumber yang ada di lingkungan sekolah, (Prangbakat, 2021: 13).
Menurut  Arikunto,  (2020:  72),  manajemen  sekolah  menata  sistem  pendidikan  yang  memberikan keleluasaan  penuh  kepada  kepala  sekolah,  atas  kesiapan  seluruh  staf  sekolah,  untuk  memanfaatkan  semua sumber  dan  fasilitas  belajar  yang  ada  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  bagi  siswa  serta  memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. Manajemen sekolah dapat definisikan sebagai suatu proses kerja komunitas  sekolah  dengan  cara  menerapkan  kaidah-kaidah  otonomi,  akuntabilitas,  partisipasi,  dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu, (Danim, 2018: 34).
Satori  (2019:  45)  memberikan  pengertian  manajemen  sekolah  dengan  menggunakan  istilah administrasi  sekolah  yang  diartikan  sebagai  “keseluruhan  proses  kerjasama  dengan  memanfaatkan  semua sumber  personil  dan  materil  yang  tersedia  dan  sesuai  untuk  mencapai  tujuan  sekolah  yang  telah  ditetapkan secara  efektif  dan  efisien”.  Antara  administrasi  sekolah  dan  manajemen  sekolah  dapat  dipandang  secara essensial dari tiga sudut pandang yakni sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai suatu proses kegiatan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  manajemen  sekolah  merupakan  proses pendayagunaan  sumber  daya  sekolah  melalui  kegiatan  fungsi-fungsi  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan  dan  pengendalian  dengan  lebih  efektif  dan  efisien.  Dari  fungsi  perencanaan  sekolah  tentunya diawali dari penentuan visi, misi dan tujuan sekolah yang telah dirancang dan dikembangkan pada setiap tahun ajaran baru.
2.2.2 Tujuan Manajemen Sekolah
Subakir (2001: 67) tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Adapun menurut Mulyasa (2021: 25) tujuan manajemen sekolah adalah:
a. Peningkatan  efisiensi,  antara  lain  diperoleh  melalui  keleluasaan  mengelola  sumber  daya  partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi,
b. Peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
c. Peningkatan  pemerataan,  antara  lain  diperoleh  melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat  yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Manajemen  sekolah  bertujuan  untuk  memberdayakan  sekolah  melalui  pemberian  otonomi  kepada sekolah  dan  mendorong  sekolah  untuk  melakukan  pengambilan  keputusan  secara  partisipatif.  Secara  rinci, tujuan manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001: 5) adalah:
a. Meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  kemandirian  dan  inisiatif  sekolah  dalam  mengelola  dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,
b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama,
c. Meningkatkan  tanggung  jawab  sekolah  kepada  orang  tua,  masyarakat  dan  pemerintah  tentang  mutu sekolah,
d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Pakar  ilmu  pendidikan  Soelaeman,  dalam  Depdiknas  menyatakan  bahwa  manajemen  sekolah bertujuan  untuk  memberdayakan  sekolah,  terutama  sumberdaya  manusianya,  seperti  kepala  sekolah,  guru, karyawan, siswa, orangtua siswa, dan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan sumberdaya manusia ini melalui pemberian  kewenangan,  fleksibilitas,  dan  pemberian  tanggung  jawab  untuk  memecahkan  masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  manajemen  sekolah  bertujuan  untuk meningkatkan tanggung jawab, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui  keleluasaan  mengelola  sumber  daya  yang  ada,  dengan  partisipasi  masyarakat,  dan  penyederhanaan birokrasi yang ada.
2.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Sekolah
Adapun  fungsi-fungsi  manajemen  adalah:  perencanaan  ( planning ),  Pengorganisasian  ( organizing ), pelaksanaan, ( actuating ), dan pengawasan ( controlling ). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin,  dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala  aspeknya agar tujuan organisasi tercapai  secara efektif dan efisien. (Fattah, 2020:  19).  Hal  yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan  kegiatan pendidikan  dapat  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  manajemen  yakni,  adanya planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC), (Muhsin, 2019: 22) yaitu:
a. Perencanaan  ( planning ):  yaitu  merencanakan  setiap  kegiatan  pembinaan  yang  akan  dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya.  Dalam  merencanakan  sebuah  kegiatan,  hendaknya  mengetahui  kemampuan yang dimilikinya, baik tenaga, biaya ataupun sarana dan fasilitas. Selain itu, perlu diperhatikan apakah sebuah kegiatan yang direncanakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan atau tidak. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam membuat sebuah perencanaan yaitu:
1) Menetapkan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang kebutuhan  organisasi.  Tanpa  rumusan  tujuan  yang  jelas,  organisasi  akan  menggunakan  dayanya secara tidak efektif. Kegiatan  yang tidak secara langsung menjurus tujuan  yang telah ditetapkan, pada dasarnya adalah sebuah pemborosan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam rencana kegiatan majelis taklim
2) Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai  atau sumber  yang tersedia untuk  tujuan  adalah sangat  penting karena tujuan dan  rencana menyangkut  waktu  yang  akan  datang.  Analisa  rencana  dapat  dirumuskan  untuk  menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.
3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan, kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi  mencapai  tujuannya,  atau  yang  mungkin  menimbulkan  masalah.  Walaupun  sulit dilakukan,  antisipasi  keadaan,  masalah  dan  kesempatan  serta  ancaman  yang  mungkin  terjadi  di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses  perencanaan  meliputi  pengembangan  berbagai  alternatif  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan, penilaian alternatif tersebut adalah pemilihan alternatif terbaik.
b. Pengorganisasian ( organizing ): yaitu mengatur atau mengorganisasikan semua tenaga, biaya dan sarana yang  dimiliki.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  pembagian  tugas  antar  pengurus,  pengaturan  tempat, pengaturan  pengajaran  dan  pengaturan  biaya  (keuangan).  Menurut  Handoko,  (2022:  24) pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara:
1) Penentuan sumber daya sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal tujuan.
3) Penugasan tanggung jawab tertentu,
4) Pendelegasian  wewenang  yang  diperlukan  kepada  individu-individu  untuk  melaksanakan  tugas- tugasnya.
c. Aksi/tindakan ( actuating ): yaitu menyelenggarakan atau melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah  disepakati  dalam  tindakan  nyata  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya  masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan ini harus benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karenanya,  dibutuhkan  semangat  dan  kemampuan  pengurus  agar  program  atau  kegiatan  yang  telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai keinginan dan tujuan semula.
d. Pengawasan ( controlling ): yaitu mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan dan semua penggunaan dana dan sarana (fasilitas) untuk kemudian memperbaiki dan meningkatkan kemampuan lembaga untuk mencapai tujuan secara optimal.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  fungsi  manajemen  sekolah  adalah  sebagai proses  merencanakan,  mengorganisasikan,  memimpin,  dan  mengendalikan  dengan  segala  aspeknya,  agar tujuan organisasi sekolah tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi sekolah. 2.2.4 Unsur-Unsur Manajemen Sekolah
Manajemen sekolah memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dengan satu sama lain, yaitu: a. Manusia ( Man )
Manusia merupakan sarana penting dan utama dalam setiap manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan berbagai kegiatan seperti yang terdapat dalam fungsi manajemen memerlukan adanya sumber daya manusia untuk menjalankannya. Begitu juga halnya di lembaga pendidikan sekolah, seperti ada kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru dan peserta didik. Semuanya memiliki peran masing-masing di lembaga pendidikan sekolah, itulah beberapa unsur manajemen sekolah yang berkaitan dengan manusia.
b. Uang ( Money )
Uang selalu dibutuhkan dalam lembaga pendidikan sekolah, mulai dari pendirian sekolah, oprasional sekolah, proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, uang sebagai sarana manajemen sekolah harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kelancaran atau ketidaklancaran proses manajemen sekolah sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik.
c. Metode ( Methode )
Metode sangat penting agar kegiatan  belajar mengajar di  sekolah  dapat  berjalan secara  efektif dan efisien. Manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode cara dalam menjalankan pekerjaan sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.
d. Bahan-bahan/perlengkapan (Material)
Bahan-bahan/perlengkapan  dianggap  sebagai  alat  atau  sarana  manajemen,  karena  dalam  proses pelaksanaan  kegiatan,  manusia  menggunakan  bahan-bahan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Begitu juga halnya di lembaga pendidikan sekolah materil merupakan hal yang penting untuk tercapainya pendidikan yang berkulitas.
d. Mesin-mesin ( Machines )
Mesin  memegang  peranan  penting  dalam  proses  produksi  setelah  terjadinya  revolusi  industri. Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  menyebabkan  penggunaan  mesin  semakin  menonjol.  Hal  ini karena  banyaknya  mesin-mesin  baru  yang  ditemukan  oleh  para  ahli  sehingga  memungkinkan  peningkatan dalam  produksi.  Begitu  juga  halnya  dalam  bidang  pendidikan,  mesin  diibaratkan  sebagai  tenaga  pendidik, tanpa ada tenaga pendidikan mustahil berjalannya proses pembelajaran.
e. Pasar ( Market )
Pasar  merupakan  tempat  kita  memasarkan  produk  yang  telah  diproduksi.  Pasar  sangat  dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Pasar tersebut berupa masyarakat (pelanggan) itu sendiri. Tanpa adanya pasar suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan harus memikirkan manajemen pasar (pemasaran)  yang  baik,  agar  distribusi  produk  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan. Begitu juga halnya dalam bidang pendidikan, membuka jurusan tertentu harus disesuikan dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga setelah lulus nantinya tidak menjadi pengangguran.
f. Informasi ( Information )
Informasi sangat dibutuhkan dalam suatu sekolah, baik informasi apa yang sedang populer, disukai, dan terjadi di masyarakat. Adanya informasi tersebut dapat membantu sekolah dalam menganalisis peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkemajuan (Arsyad, 2020: 36).
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen sekolah memiliki unsur-unsur yaitu man (manusia),  material  (barang), machine (mesin), money (uang) method (metode) market (pasar), minut (waktu) untuk pencapaian proses pendidikan di sekolah.
2.2.5 Prinsip-Prinsip Manajemen Sekolah
Teori yang digunakan manajemen sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu  prinsip  ekuifinalitas,  prinsip  desentralisasi,  prinsip  sistem  pengelolaan  mandiri,  dan  prinsip  inisiatif sumber daya manusia.
a. Prinsip  Ekuifinalitas  ( principle of  equifinality ). Prinsip  ini didasarkan pada teori  manajemen modern yang  berasumsi  bahwa  terdapat  beberapa  cara  yang  berbeda-beda  untuk  mencapai  suatu  tujuan. Manajemen  sekolah  menekankan  fleksibilitas  sehingga  sekolah  harus  dikelola  oleh  warga  sekolah menurut kondisi mereka masing-masing.
b. Prinsip Desentralisasi ( principle of decentralization ). Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya.
c. Prinsip  Sistem  Pengelolaan  Mandiri  ( principle  of  self-managing  system ).  Prinsip  ini  terkait  dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan  maka  harus  diselesaikan  dengan  caranya  sendiri.  Sekolah  dapat  menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah.
d. Prinsip Inisiatif Manusia ( principle of human initiative ). Berdasarkan perspektif ini maka Manajemen Sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur  dari  perkembangan  aspek  sumber  daya  manusianya.  Prinsip  ini  mengakui  bahwa  manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis (Nurkolis, 2019: 2).
Menurut  Usman,  (2021:  28)  prinsip-prinsip  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mengimplementasikan manajemen sekolah antara lain sebagai berikut:
a. Komitmen,  kepala  sekolah  dan  warga  sekolah  harus  mempunyai  komitmen  yang  kuat  dalam  upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk bermanajemen sekolah,
b. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk bermanajemen sekolah,
c. Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak,
d. Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif,
e. Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan,
f. Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum,
g. Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana,
h. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders sekolah.
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip manajeman pendidikan secara umum,  yaitu  prinsip  ekuifinalitas,  prinsip  desentralisasi,  prinsip  sistem  pengelolaan  mandiri,  dan  prinsip inisiatif  sumber  daya  manusia.  Sedangkan  secara  khusus  memiliki  prinsip,  yaitu  prinsip  komitmen,  prinsip kesiapan, prinsip keterlibatan, prinsip kelembagaan, prinsip keputusan, prinsip kesadaran, prinsip kemandirian, dan prinsip ketahanan.
2.2.6 Karakteristik Manajemen Sekolah
Menurut  Danim,  kerakateristik  ideal  manajemen  berbasis  sekolah  dan  karakteristik  ideal  sekolah untuk abad ke-21 ( school for the twenty-first characteristics ), seperti berikut ini:
a. Adanya  keragaman  dalam  pola  pengajian  guru,  istilah  populernya  adalah  pendekatan  prestasi  ( merit system ) dalam hal pengajian dan pemberian aneka bentuk kesejahteraan material lainnya,
b. Otonomi  manajemen  sekolah.  Sekolah  menjadi  sentral  utama  manajemen  pada  tingkat  strategis  dan operasional dalam kerangka penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran,
c. Pemberdayaan  guru  secara  optimal,  dikarenakan  sekolah  harus  berkompetisi  membangun  mutu  dan membentuk citra di masyarakat guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan diri secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermakna.
d. Pengelolaan  sekolah  secara  partisipatif.  Kepala  sekolah  harus  mampu  bekerja  dengan  dan  melalui seluruh komunitas sekolah agar masing-masing dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara baik dan terjadi transparansi pengelolaan sekolah.
e. Sistem  yang didesentralisasikan, di  bidang penganggaran misalnya, pelaksanaan manajemen sekolah mendorong  sekolah-sekolah  siap  berkompetisi  untuk  mendapatkan  dana  dari  masyarakat  atau  dari pemerintah secara kompetitif ( block grant ) dan mengelola dana itu dengan baik.
f. Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan aneka pilihan. Program akademik dan non akademik dapat dikreasi oleh sekolah sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai pula dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, atau global.
g. Hubungan kemitraan ( partnership ) antara dunia bisnis dan dunia pendidikan hubungan kemitraan itu dapat dilakukan secara langsung atau melalui komite sekolah.
h. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri perluasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah  memberi  ruang  gerak  baginya  untuk  membuat  keputusan  inovatif  dan  mengkreasi  program demi peningkatan mutu sekolah.
i. Pemasaran  sekolah  secara  kompetitif.  Tugas  pokok  dan  fungsi  sekolah  adalah  menawarkan  produk unggulan atau jasa.
Menurut Suprihatiningrum, (2020: 122) karakteristik sekolah yang melaksanakan manajemen sekolah di antaranya:
1) Proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi,
2) Kepemimpinan sekolah kuat,
3) lingkungan sekolah aman dan tertib,
4) Pengelolaan tenaga kependidikan efektif,
5) Memiliki budaya mutu,
6) Memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis,
7) Memiliki kewenangan (kemandirian),
8) Partisipasi tinggi dari warga sekolah dan masyarakat,
9) Memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen,
10) Memiliki kemauan untuk berubah,
11) Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan,
12) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan,
13) Memiliki komunikasi yang baik,
14) Memiliki akuntabilitas,
15) Memiliki kemampuan menjaga keberlanjutan.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  karakteristik  manajemen  sekolah  dapat  dipahami,  yaitu  proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan efektif, mutu pendidikan yang bagus, memiliki tim kerja yang solid, cerdas, dan dinamis, memiliki  kewenangan,  partisipasi  warga  sekolah  dan  masyarakat,  transparansi,  semangat  untuk  berubah, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 2.3 Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka
2.3.1 Implementasi Manajemen Kurikulum
Manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Sedangkan implementasi manajemen kurikulum merupakan realisasi atau penerapan dari pengelolaan kurikulum yang akan dilaksanakan. Terkait implementasi manajemen kurikulum tetap berada pada ranah fungsi manajemen itu sendiri, yaitu diantaranya:
a. Perencanaan Kurikulum
Perencanaan  adalah  penetapan  secara  sistematik  pengetahuan  tentang  guna  untuk  mengontrol  dan mengarahkan  kecenderungan  perubahan  menuju  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  Kompri perencanaan  adalah  kegiatan  persiapan  yang  dilakukan  melalui  perumusan  dan  penetapan  keputusan,  yang berisi  langkah-langkah  penyelesaian  suatu  masalah  atau  pelaksanaan  suatu  pekerjaan  yang  terarah  pada pencapaian  tujuan  tertentu.  Perencanaan  kurikulum  merupakan  perencanaan  kesempatan  belajar  yang bertujuan untuk membimbing peserta didik kearah perubahan tingkah laku yang lebih baik (Batubara, 2021: 23).
Perencanaan  kurikulum  adalah  langkah  awal  membangun  kurikulum  ketika  pekerja  kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. Peningkatan iman dan takwa,
b. Peningkatan akhlak mulia,
c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik,
d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan,
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional,
f. Tuntutan dunia kerja,
g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,
h. Agama,
i. Dinamika perkembangan global,
j. Persatua nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Pasal  ini  jelas  menunjukkan  berbagai  aspek  pengembangan  kepribadian  peserta  didik  yang menyeluruh  dan  pengembangan  pembangunan  masyarakat  dan  bangsa,  ilmu,  kehidupan  agama,  ekonomi, budaya, seni, teknologi dan tantangan kehidupan global. Oleh karena itu, kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan  ini  dengan  serius  dan  menjawab  permasalahan  ini  dengan  menyesuaikan  diri  pada  kualitas manusia yang diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang Pendidikan.
b. Pelaksanaan Kurikulum
Tahap  pelaksanaan  merupakan  tahap  yang  paling  menentukan  apakah  suatu  sekolah  mampu mewujudkan program sekolah atau tidak. Proses belajar mengajar akan berjalan secara efektif apabila guru dan kepala  sekolah  memiliki  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum juga diartikan sebagai proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran di sekolah,  dan  adanya  pelaksanaan  kurikulum  maka  guru  dituntut  untuk  menjadi  mahir  dalam  merancang pembelajaran  efektif  dan  bermakna  (menyenangkan),  memilih  desain  dan  pendekatan  serta  melakukan pembentukan  konsep  kompetensi  secara  aktif  dan  menerapkan  kriteria  keberhasilan  dalam  pendidikan (Syafaruddin & MS, 2017: 72).
Garis besarnya implementasi kurikulum yang perlu diperhatikan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu  guru  mencakup  tiga  kegiatan  pokok,  yaitu  pengembangan  program,  pelaksanaan  pembelajaran  dan
evaluasi.  Dari  penjelasan  tersebut  maka  diambil kesimpulan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kurikulum  hal  yang paling penting diperhatikan adalah potensi dan perkembangan peserta didik karena peserta didik merupakan subjek  dalam  kegiatan  pembelajaran.  Kegiatan  implementasi  kurikulum  adalah  pengembangan  program. Pengembangan program kurikulum oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru meliputi:
a. Pengembangan program  tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan,
b. Program  semester.  Program  semester  berisikan  garis-garis  besar  mengenai  hal-hal  yang  hendak dilaksanakan dan hendak dicapai dalam semester tersebut,
c. Program modul. Program modul adalah program yang dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang akan disampaikan dan merupakan penjabaran dari program semester dan berisi lembar kegiatan  peserta  didik,  lembar  kerja,  kunci  lembar  kerja,  lembar  soal,  lembar  jawaban  dan  kunci jawaban,
d. Program mingguan dan harian. Program ini merupakan program penjabaran dari program semester dan program modul. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan perlu diulang bagi setiap peserta didik,
e. Program  pengayaan  dan  remidial.  Program  ini  merupakan  pelengkap  dan  penjabaran  dari  program mingguan dan harian,
f. Program  bimbingan  dan  konseling.  Dalam  pelaksanaan  kurikulum  saat  ini,  sekolah  berkewajiban memberikan program pengembangan diri memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, yang menyangkut pribadi sosial, belajar, dan karir.
c. Evaluasi Kurikulum
Evaluasi  kurikulum  adalah  penelitian  yang  sistemik  tentang  manfaat,  kesesuaian  efektifitas  dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau  telah  dijalankan.  Evaluasi  kurikulum  ini  dapat  mencakup  keseluruhan  kurikulum  atau  masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.
Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang  berubah.  Evaluasi  kurikulum  dapat  menyajikan  bahan  informasi  mengenai  area-area  kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik.
Menurut  Hermawan  evaluasi  adalah  proses  pengukuran  dan  perbandingan  hasil-hasil  yang  dicapai secara nyata dengan hasil-hasil  yang seharusnya  dicapai  sesuai  dengan  yang telah ditetapkan. Evaluasi erat kaitannya dengan penilaian,  yaitu memberi nilai  atau angka kualitatif terhadap hal  yang dievalusi sehingga tergambar  tingkat  perbandingan  antara  hasil  yang  dicapai  dengan  patokan  yang  telah  ditetapkan.  Evaluasi sangat penting dimana kemungkinan ada baiknya dan ada keburukan atau hambatan dalam pelaksanaan sesuai program yang telah dibuat dan disepakati bersama, baik kepala sekolah, pengawas, dan guru.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan  yang  dilaksanakan  di  lembaga  pendidikan.  Artinya  bahwa  mendayagunakan  sumberdaya kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.
2.3.2 Pengertian Kurikulum Merdeka
Kurikulum merdeka belajar diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) yaitu Nadiem Anwar Makarim pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021. Program Sekolah Penggerak merupakan katalis  untuk  mewujudkan  visi  pendidikan  di  Indonesia  dengan  mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila (Kemendikbud,  2021).  Kurikulum  Merdeka  adalah  kurikulum  dengan  pembelajaran  intrakurikuler  yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Guru  memiliki  keleluasaan  untuk  memilih  berbagai  perangkat  ajar  sehingga  pembelajaran  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  belajar  dan  minat  peserta  didik.  Projek  untuk  menguatkan  pencapaian  profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.
2.3.3 Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka
Pada bagian ini diuraikan mengenai rekomendasi untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan di Indonesia dalam rangka pemulihan pembelajaran. Para pemangku kepentingan terkait perlu memahami dan menyadari bahwa perubahan kurikulum merupakan suatu proses besar yang kompleks,
dan memiliki beberapa tantangan dari berbagai aspek seperti kompetensi guru, situasi dan konteks lokal, serta pengaruh dari kebijakankebijakan lainnya yang terkait pendidikan.
Proses pemaknaan kebijakan dan kemampuan adaptasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait menjadi aspek kunci untuk menyiapkan implementasi Kurikulum Merdeka secara efektif, yaitu implementasi yang  memberikan  dampak  positif  terhadap  hasil  belajar  peserta  didik.  Untuk  itu,  Kemendikbudristek memberikan pilihan bagi satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing satuan pendidikan itu sendiri.
Adapun  tiga  pilihan  kurikulum  yang  disiapkan  oleh  Kemendikbudristek  dalam  rangka  pemulihan pembelajaran  meliputi  Kurikulum  2013  (secara  penuh),  Kurikulum  Darurat  (Kurikulum  2013  yang disederhanakan),  dan  Kurikulum  Merdeka.  Bersamaan  dengan  diluncurkannya  kebijakan  pemulihan pembelajaran ini, Kemendikbudristek juga menyediakan sistem informasi tentang kurikulum-kurikulum di atas dan  sebuah  platform  bernama  Platform  Merdeka  Mengajar  sebagai  dukungan  untuk  membantu  satuan pendidikan memahami kebijakan ini.
Pada bab tiga menjelaskan rancangan Kurikulum Merdeka dan disampaikan bahwa pemerintah pusat hanya menetapkan kompetensi yang dituju (Capaian Pembelajaran) dan struktur dasar kurikulum yang relatif longgar. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum. Desain kurikulum yang memberikan fleksibilitas tersebut juga perlu diikuti dengan implementasi yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan.
Oleh  karena  itu  Bab  lima  menjelaskan  kerangka  berpikir  yang  melandasi  strategi  implementasi Kurikulum Merdeka untuk memulihkan pembelajaran dengan struktur sebagai berikut. Bagian A menjelaskan kerangka teori implementasi yang diadaptasi dari teori sistem ekologi  yang dicetuskan oleh Bronfenbrenner dan disesuaikan oleh OECD (2020: 74) untuk menjelaskan faktor-faktor  yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kurikulum.
Model sistem ekologi tersebut membantu dalam menganalisis tantangan implementasi kurikulum dari berbagai level sistem serta dalam mengidentifikasi peran masing-masing aktor dari level yang berbeda, yang dapat mendukung proses implementasi kurikulum. Dalam Bagian A juga disampaikan teori proses pemaknaan ( sensemaking )  kebijakan  pendidikan  (Spillane,  2019:  38)  yang  dipengaruhi  faktor  internal  individu,  faktor situasi  dan  konteks  lokal,  serta  faktor  dukungan  yang  didapat  oleh  pendidik  dan  satuan  Pendidikan  untuk mengimplementasikan kurikulum.
Selanjutnya  bagian  B  menjelaskan  konteks  pandemi  COVID-19  yang  menambah  kompleksitas implementasi  kurikulum.  Konteks  ini  penting  sekali  untuk  disadari,  mengingat  implementasi  Kurikulum Merdeka dilakukan pada masa yang tidak “normal”. Setelah itu Bagian  C menjelaskan strategi kunci untuk implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan kerangka teori dan konteks saat ini, dan dengan merujuk pula pada prinsipprinsip perancangan kurikulum yang telah disampaikan pada Bab tiga Kajian Akademik.
Ada  tiga  prinsip  yang  melandasi  strategi  implementasi  kurikulum,  yaitu:  (1)  Kurikulum  Merdeka merupakan pilihan, sehingga tidak ada kewajiban untuk satuan pendidikan mengimplementasikannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran,  (2)  Implementasi kurikulum adalah proses belajar  untuk  satuan pendidikan dan pendidik, sehingga perlu sesuai dengan tahap kesiapan masing-masing tanpa harus mengimplementasikannya secara seragam, dan (3) dukungan implementasi diberikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pendidik.
Dalam masa pemulihan pembelajaran akan dilaksanakan monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi  kebijakan  terkait  beserta  komponenkomponennya.  Hasil  dari  proses  monitoring  dan  evaluasi ( monev ) kemudian akan menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan pendidikan nasional di masa mendatang. Namun demikian, monev juga dilakukan untuk membantu satuan pendidikan bergerak dari tahap implementasi satu ke tahap berikutnya, sehingga implementasi benar-benar menjadi bagian dari perbaikan terus menerus ( continuous improvement ).
2.3.4 Kerangka Teori Implementasi Kurikulum
Implementasi  perubahan  kebijakan  pendidikan,  termasuk  kurikulum,  adalah  suatu  proses  yang kompleks. Perancang kebijakan perlu memperhatikan kompleksitas karena keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum tersebut tetapi juga oleh pengelolaan perubahan ( change management ) serta strategi yang digunakan untuk mendukung satuan pendidikan dan pendidik mengimplementasikannya. Menurut  Stephen  Ball,  dkk.,  (2019:  90),  perubahan-perubahan  kebijakan  termasuk  kurikulum seringkali  tidak  menghasilkan  perubahan  nyata  di  ruang-ruang  kelas  di  satuan  pendidikan  karena  pembuat kebijakan tidak memperhatikan kompleksitas implementasinya di tingkat lokal, yaitu di tingkat daerah, satuan pendidikan,  dan  di  kelas.  Spillane  (2019:  69)  menggunakan  analogi  permainan  “pesan  berantai”  untuk menjelaskan  proses  implementasi  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  hingga  ke  guru.  Pemain  di  ujung  kiri membisikkan pesan kepada orang di sebelahnya, dan kemudian orang ke-2 tersebut melanjutkan ke orang ke- 3, dan seterusnya hingga mencapai orang terakhir. Pemenang dari permainan beregu ini adalah kelompok yang dapat menghantarkan pesan dengan deviasi atau penyimpangan isi yang paling sedikit.
Akan tetapi, dalam implementasi kebijakan di satuan pendidikan, permainan pesan berantai ini lebih rumit. Satuan pendidikan dan pendidik sebagai orang ke-3 dari permainan tadi juga menerima pesan dari pihak lain, tidak hanya dari orang pertama (pemerintah pusat). Pesan-pesan itu datang dari pemerintah daerah, orang tua murid, masyarakat, bahkan juga peserta didik. Mereka menyampaikan harapan, keluhan, dan pandangan yang mengharapkan satuan pendidikan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan mereka. Inilah salah satu analogi yang digunakan untuk menjelaskan kompleksitas implementasi kurikulum. Menurut pengamatan Stephen Ball, dkk (2019: 91), seringkali masalah implementasi diselesaikan melalui pembuatan kebijakan baru tanpa mengubah strategi implementasinya secara signifikan.
Hal ini dilakukan karena pembuat kebijakan berasumsi bahwa rancangan kebijakan sedemikian kuat pengaruhnya  untuk  mengelola  perilaku  guru  yang  menerapkan  kebijakan  tersebut,  tanpa  peduli  bagaimana kebijakan  tersebut  diperkenalkan  dan  dikelola  implementasinya.  Kegagalan  kebijakan  membuat  perubahan disatuan pendidikan dianggap sebagai kegagalan desain, bukan kegagalan implementasi.
Sementara  menurut  Taylor  (2019:  19),  respon  tersebut  juga  dilakukan  karena  pemerintah  merasa bahwa membuat kebijakan adalah hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan di bawah kendali mereka, sementara hal-hal yang terjadi di akar rumput berada di luar kendali mereka. Hal ini lah yang mendorong apa yang disebut “ the more things change, the more they remain the same ” (semakin banyak perubahan, semakin banyak yang sama saja) (Wilcox, 2019: 40). Karena perubahan terus dilakukan namun strategi implementasi yang justru menjadi problemnya tidak pernah diselesaikan.
Dalam  kajiannya  tentang  bagaimana  sekolahsekolah  di  Amerika  Serikat  merespon  reformasi kebijakan, Bryk, dkk., (2019: 93) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda akan selalu menimbulkan reaksi dan respon yang berbeda. Hal ini terjadi sebagai dampak dari interaksi antara kebijakan yang datang dari luar sekolah dengan kebijakan, praktik, tradisi, dan budaya yang sudah berjalan di sekolah.  Proses  adaptasi  kebijakan  seringkali  akan  menimbulkan  konflik  dan  masalah  baru  di  satuan pendidikan,  dan  hal  ini  pada  hakikatnya  adalah  bagian  dari  proses  belajar  (Bryk  et  al.,  2019:  48).  Namun demikian,  pemerintah  sebaiknya  tidak  membiarkan  satuan  pendidikan  sendiri  melewati  proses  belajar  yang penuh dinamika tersebut.
Sebaliknya,  dukungan  harus  terus  diberikan  agar  proses  yang  terjadi  di  satuan  pendidikan  tersebut menghasilkan luaran yang diharapkan, yaitu implementasi kebijakan yang secara nyata berdampak positif pada kualitas  pembelajaran.  Dinamika  dan  problem  baru  yang  muncul  akibat  diperkenalkan  dan diimplementasikannya  kebijakan  baru  pun  berbeda-beda  sesuai  konteks  satuan  pendidikan  masing-masing. Pada saat yang sama, dukungan untuk melancarkan proses implementasi juga dibutuhkan dari berbagai pihak atau  pemangku  kepentingan  dalam  sistem  pendidikan.  Untuk  memahami  konteks  serta  dukungan  dari pemangku kepentingan yang dimaksud, pendekatan sistem ekologi digunakan untuk memvisualisasikannya.
2.3.5 Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka
Proses  pemaknaan  ( sensemaking )  dan  pembuatan  keputusan  atau  kebijakan  yang  benar-benar diterapkan, menurut Ball (2019: 97), akan selalu dilakukan terlepas dari arahan pemerintah pusat. Dengan kata lain, didukung ataupun tidak didukung oleh pemerintah, proses penyesuaian atau adaptasi kebijakan di level satuan pendidikan bahkan di kelas akan tetap ada. Oleh karena itu, agar proses ini tidak melenceng dari tujuan perubahan kurikulum, pemerintah perlu merancang strategi implementasi kurikulum dengan memperhatikan kompleksitas di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan juga di konteks pembelajaran yang terganggu dengan adanya pandemi COVID-19.
Indonesia  telah  mengalami  beberapa  kali  pergantian  kurikulum  nasional.  Seperti  juga  di  banyak negara  lainnya,  perubahan  kurikulum  adalah  salah  satu  strategi  utama  untuk  merespon  isu-isu  krisis pembelajaran, terlepas dari isu spesifik yang dihadapi di masing-masing negara (Bjork, 2020: 48). Perancangan strategi  implementasi  Kurikulum  Merdeka  perlu  didasari  pada  pelajaran  dari  implementasi  kurikulum  yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain.
Selain  itu,  strategi  implementasi  Kurikulum  Merdeka  juga  didasarkan  pada  prinsip-prinsip perancangan  kurikulum,  yaitu:  (1)  sederhana,  mudah  dipahami  dan  diimplementasikan,  (2)  fokus  pada kompetensi  dan  karakter  semua  peserta  didik;  (3)  fleksibel,  (4)  selaras,  (5)  bergotong  royong,  dan  (6) memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Berdasarkan prinsip-prinsip perancangan kurikulum, kerangka teori  implementasi  kurikulum,  pembelajaran  dikonteks  pandemi  COVID-19,  serta  berbagai  pelajaran  dari implementasi  kurikulum  yang  telah  dilakukan  diberbagai  konteks,  ada  tiga  prinsip  kunci  yang  melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.
Pertama, Kurikulum Merdeka adalah pilihan, sehingga satuan pendidikan dapat mengambil keputusan apakah mereka akan menerapkannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran atau tidak. Kedua, implementasi kurikulum  adalah  proses  belajar,  sehingga  seperti  halnya  peserta  didik  belajar  sesuai  dengan  tahap  capaian kompetensi  mereka,  satuan  pendidikan  dan  pendidik  juga  mengimplementasikan  kurikulum  sesuai  tahap kesiapan mereka. Dengan demikian, bentuk implementasi kurikulum tidak harus seragam untuk semua satuan pendidikan.  Ketiga,  bantuan  dan  dukungan  implementasi  kurikulum  dilakukan  secara  komprehensif,
sebagaimana sistem ekologi yang diadaptasi dari teori Bronfenbrenner (OECD, 2020: 77) sehingga intervensi dilakukan untuk mempengaruhi faktor yang langsung dan yang tidak langsung berkaitan dengan implementasi kurikulum.
Perlu disampaikan bahwa kebijakan tentang pemulihan pembelajaran ini diatur untuk jangka pendek sekitar dua atau tiga tahun mulai pada Tahun Ajaran 2022/2023, saat masa pemulihan pembelajaran berlaku. Ini artinya strategi implementasi serta status Kurikulum Merdeka sebagai salah satu pilihan juga berlaku untuk jangka  waktu  tersebut.  Setelah  dua  atau  tiga  tahun  diimplementasi,  Kemendikbudristek  rencananya  akan menetapkan status Kurikulum Merdeka karena harapannya pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID- 19  juga  sudah  berakhir,  dan  perubahan  ini  pun  dapat  mempengaruhi  strategi  implementasi  yang  akan diterapkan  kemudian.  Berikut  ini  adalah  penjelasan  tentang  tiga  prinsip  kunci  yang  melandasi  strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.

## 3. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yaitu  prosedur  penelitian dalam menghasilkan sumber data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku  yang  diamati.    Penggunaan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  karena  penelitian  ini  mempunyai permasalahan yang kompleks, dinamis dan penuh makna, serta perlu pemahaman situasi sosial yang mendalam, (Hadi, 2004: 73). Menurut Sukmadinata (2009: 34), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan  menganalsis  tentang  fenomena,  peristiwa,  kepercayaan,  sikap,  dan  aktivitas  sosial  secara  individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam  mengenai  makna  beberapa  individu  maupun  kelompok  dianggap  sebagai  masalah  kemanusiaan  atau masalah sosial Creswell (2019: 23).
Penelitian  deskriptif  merupakan  teknik  penelitian  yang  berupaya  mendeskripsikan,  mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan kondisi atau kejadian yang telah ada dan ditemui di lapangan berupa masyarakat,  permasalahan,  atau  gejala  didalam  masyarakat,  dengan  mengumpulkan  fakta-fakta  yang mendalam, kemudia data disajikan dalam bentuk  verbal,  bukan dalam bentuk  angka  (Meleong, 2020:  107). Dalam  hal  ini  peneliti  berupaya  mendeskripsikan  secara  mendalam  tentang  implementasi  manajemen kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen.

## Tempat dan WaktuPenelitian
Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:
a. UPTD  SD  Negeri  21  Bireuen,  yang  berlokasi  di  jalan  Laksamana  Malahayati,  Kampung  Baru  Kota Juang, Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
b. UPTD SD Negeri 18 Bireuen, yang berlokasi di Jalan Pendidikan, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena di 2 (dua) satuan Pendidikan tersebut saat ini sedang mengimplementasikan kurikulum merdeka, selain itu lokasi tersebut merupakan tempat yang mudah dijangkau bagi peneliti untuk mengadakan penelitian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di 2 (tiga) satuan Pendidikan tersebut yang berada di wilayah Kabupaten Bireuen.
Waktu penelitian dijadwalkan dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2023. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian dapat melebihi batasan waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, penentuan jadwal penelitian terkait erat dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Pengumpulan data tidak dilakukan lagi apa bila dipandang telah mencukupi dan tidak ada informasi baru, (Afifuddin, 2019: 58).

## Subjek Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan studi lapangan, maka pengumpulan datanya merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka yang berupa data verbal dalam bentuk kata bukan angka. Oleh karena itu, penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan kajian pustaka, sehingga pembahasannya dapat dilakukan dengan mengedit, mereduksi, menyajikan, dan selanjutnya menganalisis, (Muhajir, 2020: 36). Penekanan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  manajemen  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  (SD)  di Kabupaten Bireuen.
Penelitian  kualitatif  tidak  dimaksudkan  untuk  membuat  generalisasi  dari  hasil  penelitiannya.  Oleh karena  itu,  pada  penelitian  kualitatif  tidak  dikenal  adanya  populasi  dan  sampel.  Subjek  penelitian  telah tercermin  dalam  fokus  penelitian.  Subjek  penelitian  menjadi  informan  yang  akan  memberikan  berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:
a. Informan  kunci (key  informan), yaitu  mereka  yang  mengetahui  dan  memiliki  berbagai  informasi  pokok yang diperlukan dalam penelitian.
b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
c. Informan  tambahan,  yaitu  mereka  yang  dapat  memberikan  informasi  walaupun  tidak  langsung  terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan informan dengan Teknik purposive sampling yaitu  penentuan  informan  tidak  didasarkan  strata,  pedoman  atau  wilayah  tetapi  didasarkan  adanya  tujuan tertentu  yang  tetap  berhubungan  dengan  permasalahan  penelitian.  Mereka  yang  dijadikan  sebagai  informan pada penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa mereka telah mewakili dan disesuaikan dengan bidang-bidangnya di sekolah tempat peneliti melakukan penelitian. Maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan yang terdiri dari:
a. Informan kunci, berjumlah 2 orang kepala sekolah, yaitu:
1. Hamdani, M. S. Pd, Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen
2. Bahagia, S. Pd, Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen,
b. Informan utama, berjumlah 6 orang orang guru, yaitu:
1. Nilawati, S. Pd, guru kelas I pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
2. Dewi Anjani, S. Pd, guru kelas II pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
3. Sariana, S. Pd, guru kelas III pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
4. Tri Wahyuni, S. Pd, guru kelas IV pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen
5. Ernawati, S. Pd, guru kelas V pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen
6. Ernita, S. Pd, guru kelas VI pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen
c. Informan tambahan, berjumlah 4 orang siswa, yaitu:
1. Aqil Akmal, peserta didik kelas IV pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
2. M. Ikhsan, peserta didik kelas V pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen
3. Lukman, peserta didik kelas VI pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen.

## Instrumen Penelitian
Moleong (2020: 83) mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencaritahu (peneliti) alamiah lebih banyak  bergantung  pada  dirinya  sendiri  sebagai  alat.  Hal  itu,  katanya,  mungkin  disebabkan  oleh  sukarnya mengkhususkan  secara  tepat  apa  yang  akan  diteliti.  Sejalan  dengan  itu,  Nasution  (2019:  29)  mengatakan, “Manusia sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi.” Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan.
Untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  pedoman  wawancara, tape  recorder , kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data (Bogdan dan Biklen, 2020: 162).
Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi manajemen kurikulum merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireueun.  Untuk  pemperoleh  data  yang  diperlukan,  dibedakan antara pedoman wawancara yang digunakan khusus untuk kepala sekolah, guru dan pedoman wawancara untuk siswa. Pedoman wawancara khusus untuk kepala sekolah dan guru berisi pertanyaan-pertanyaan tentang proses pelaksanaan implementasi manajemen kurikulum merdeka.
Pedoman  wawancara  untuk  siswa  tentang  implementasi  di  kelas. Tape  recorder digunakan  untuk merekam pembicaraan saat mengadakan wawancara. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa- peristiwa  atau  hal-hal  yang  dianggap  mendukung  serta  mendapatkan  kejelasan  tentang  data  tertentu  dalam penelitian, sementara catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Sugiono (2019: 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses- proses pengamatan dan ingatan. Peneliti memilih observasi sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data  adalah  untuk  proses  validasi  terhadap  teknik  pengumpulan  data  lainnya  yaitu  proses  wawancara. Observasi langsung dari peneliti terhadap tempat penelitian dapat menguatkan terhadap hasil wawancara dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang sesuai antara hasil wawancara dan pengamatan (observasi), sekaligus untuk mengatasi kelemahan teknik wawancara.
a. Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi pendahuluan untuk menemukan permasalahn yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report , atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2019: 194).
Sugiyono (2019: 195) menambahkan teknik wawancara terdiri atas wawancara terstruktur, wawancara tidak  terstruktur  dan  wawancara  semi  terstruktur.  Wawancara  terstruktur  adalah  teknik  pengumpulan  data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengehatui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara  tidak  terstruktur  adalah  wawancara  yang  bebas  dimana  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.
Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.  Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  semi  terstruktur  dengan  maksudkan untuk memperoleh data secara mendalam. Tanya jawab dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber atau informan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  mengenai  implementasi  manajemen  kurikulum  merdeka  di sekolah SD Negeri Kabupaten Bireuen.
b. Observasi.
Mengadakan  pengamatan  langsung  terhadap  subjek  atau  lapangan  yang  ditelilti,  seluruh  data  hasil pengamatan  selanjutnya  dikumpulkan  dan  diklarifikasikan  menurut  jenisnya  yaitu  tentang  implementasi manajemen  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireueun.  Peneliti  melakukan  dua  tahap observasi  yang  sifatnya  umum  adalah  pengamatan  dilakukan  terhadap  berbagai  unsur  di  satuan  Pendidikan Kabupaten Bireuen, yang dapat membantu penelitian ini.
Sedangkan  yang  bersifat  khusus  adalah  pengamat  melihat  langsung  dan  mencatat  situasi  yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun pengetahuan atau informasi yang langsung diperoleh dari data  yang  dibutuhkan,  yang  dilakukan  terhadap  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Bireueun  yaitu (1). Struktur organisasi, (2). Pelaksanaan program, (3). Keberadaan Sekolah, (4). Data/dokumentasi struktur sekolah, (5). Usaha-usaha pengembangan yang berwujud finansial yang dilakukan, (6). Hasil akhir kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.
c. Dokumentasi
Arikunto, (2020: 94) dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah dan sebagainya (Nasution, 2019: 49).

## Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan  kepada  penelitian  kualitatif  yang  mengatakan  tidak  ilmiah,  juga  merupakan  sebagai  unsur  yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan karya ilmiyah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:
1. Credibility. Uji  credibility (kredibilitas) atau uji kepercaan terhadap data hasil  penelitian  yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
2. Transfer  ability. Merupakan  validitas  eksternal  dalam  penelitian  kualitatif.  Validitas  eksternal menunjukkan  derajat  ketepatan  atau  dapat  diterapkannya  hasil  penelitian  ke  populasi  di  mana  sampel tersebut diambil.
3. Dependability. Dependability adalah penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian  apabila  penelitian  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  dengan  proses  penelitian  yang  sama  akan memperoleh hasil yang sama pula.
4. Confirmability. Objektivitas  pengujian  kualitatif  disebut  juga  dengan  uji confirmability penelitian. Penelitian  bisa  dikatakan  objektif  apabila  hasil  penelitian  telah  disepakati  oleh  lebih  banyak  orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil  penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian  yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability , (Moleong, 2019: 97).

## Teknik Analisis Data
Analisis data akan peneliti lakukan sebagai upaya untuk mencatat hasil observasi secara sistematis, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang peneliti teliti dan  menyajikannya  sebagai  temuan  bagi  orang  lain,  untuk  memudahkan  peneliti  melakukan  analisis  data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. a. Reduksi data
Data yang diperoleh dengan melakukan pengelompokkan data, merangkumkan data-data mana yang penting  dan  tidak  penting,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  apabila  peneliti  semakin  lama  di  lapangan  maka jumlah data-data yang adapun semakin banyak, luas dan semakin rumit. b. Penyajian data
Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti selanjutnya akan melakukan penyajiaan data yaitu  dari  data/hasil  yang  didapat  dilapangan  dan  telah  dikelompokkan  atau  dirangkumkan  dengan  lebih spesifik dan jelas, peneliti akan melakukan penyajian data yang sesuai dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil dari yang telah didapat, seperti hasil dari observasi, maka peneliti akan mengurutkan observasi yang mana terlebih  dahulu  untuk  disusun  agar  hasil  observasi  yang  dilakukan  lebih  memiliki  hubungan  yang  saling keterkaitan

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Perencanaan Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun.
Untuk mengetahui perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten  Bireun,  diukur  dengan  6  (enam)  indikator  pertanyaan,  yaitu:  (a)  ketersediaan  sumber  daya  (b) koordinasi  antar  instansi,  (c)  penguatan  kapasitas,  (d)  pengukuran  kinerja,  (e)  keterlibatan  pemangku kepentingan,  dan  (f)  mekanisme  monitoring  dan  evaluasi  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun.
a. Ketersediaan Sumber Daya
Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Ketersediaan  sumber  daya  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada Sekolah Dasar sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka, di SD ini sudah tersedia  SDMnya  untuk  mendukung  implementasi  kurikulum  Merdeka,  misalnya:  (1)  ketersediaan tenaga pendidik dan staf, saat ini memiliki jumlah guru yang memadai untuk melaksanakan kurikulum merdeka, mereka semua dibekali dengan pelatihan agar memahami dan dapat menerapkan kurikulum merdeka  dengan  efektif,  (2)  ketersediaan  bahan  ajar  dan  materi  pembelajaran  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  kurikulum  merdeka,  ini  mencakup  buku  teks,  materi  tambahan,  alat  peraga,  dan sumber  daya  digital,  (3)  ketersediaan  infrastruktur  dan  fasilitas,  saat  ini  sekolah  memiliki  fasilitas yang  memadai  untuk  mendukung  pembelajaran  berbasis  kurikulum  merdeka,  termasuk  kelas  yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan peralatan lain yang diperlukan. (Wawancara: 04 September 2023).
Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Saya  rasa  sudah  lengkap  terkait  dengan  ketersediaan  sumber  daya  dalam  perencanaan  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  misalnya:  (1) ketersediaan  teknologi  dan  perangkat  ajar,  dalam  era  digital  saat  ini,  teknologi  menjadi  alat  yang sangat  penting  dalam  mendukung  implementasi  kurikulum  merdeka,  sekolah  memiliki  akses  ke perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang  diperlukan,  seperti  komputer,  proyektor,  dan  perangkat pembelajaran online ,  (2)  ketersediaan  dana  dan  anggaran,  kepala  sekolah  sudah  berupaya  untuk tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka, kepala sekolah memastikan ada anggaran yang cukup untuk melatih guru, membeli bahan ajar, dan memelihara fasilitas, (3) partisipasi orang tua dan Masyarakat, ini sangat pemting melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, karena dapat membantu mengumpulkan dukungan dan sumber daya tambahan,  mereka dapat berkontribusi dalam berbagai  cara, mulai dari mendukung pembelajaran di rumah hingga menyumbangkan sumber daya fisik atau keahlian khusus. (Wawancara: 05 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Untuk sekolah kami di sini Syukur Alhamdulillah sudah sangat mendukung ketersediaan sumber daya dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka,  diantaranya:  (1)  tersedianya Tenaga pendidik dan tendik, (2) tersedianya bahan ajar dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum  merdeka,  (3)  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  (4)  adanya  kerja  sama dengan  pihak  terkait,  dan  (5)  adanya  komunikasi  dan  keterlibatan stakeholder .  (Wawancara:  06 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  terhadap  ketersediaan  sumber  daya  dalam  perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sudah tersedia  sumber  daya  untuk  mendukung  implementasi  kurikulum  Merdeka,  hal  tersebut  terlihat  dengan tersedianya  guru,  staf,  bahan  ajar,  materi  ajar,  sarana  prasarana  yang  lengkap,  adanya  teknologi  informasi
perangkat ajar, tersedianya anggaran yang cukup, adanya dukungan orangtua siswa, adanya komunitas belajar, dan terlibatnya stakeholder . (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  ketersediaan  sumber  daya  dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa, sudah tersedia dengan lengkap sumber dayanya, diantaranya: (a) tersedianya tenaga pendidik dan staf, (b) bahan ajar dan materi pembelajaran, (c) infrastruktur dan fasilitas, (d) teknologi dan perangkat, (e) dana dan anggaran, (f) partisipasi orang tua dan masyarakat, (g) evaluasi dan monitoring, (h)  pengembangan  kurikulum  lokal,  (i)  kerja  sama  dengan  pihak  terkait,  (j)  komunikasi  dan  keterlibatan stakeholder . b. Koordinasi Antar Instansi
Untuk  mengetahui  tentang  koordinasi  antar  instansi  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  berikut  ini  hasil  wawancara  peneliti  dengan Yuliana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Koordinasi antar instansi sangat penting dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Kurikulum merdeka adalah sebuah inisiatif pendidikan yang melibatkan berbagai pihak,  termasuk  pemerintah,  sekolah,  guru,  orang  tua,  dan  masyarakat.  SD  Negeri  1  menganggap penting dalam koordinasi antar instansi, selama ini hal  yang dilakukan diantaranya, (1) melakukan koordinasi  antar  Pemerintah,  perlu  bekerja  sama  secara  terkoordinasi  untuk  menyusun  pedoman, kebijakan, dan panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, (2) melakukan  koordinasi  antara  dinas  pendidikan  dan  sekolah  di  tingkat  kabupaten,  hal  ini  perlu berkomunikasi secara teratur dengan sekolah-sekolah lain untuk syering terkait penerapan kurikulum merdeka  yang  benar,  (3)  adanya  partisipasi  guru,  guru  merupakan  aktor  kunci  dalam  pelaksanaan kurikulum merdeka, koordinasi dengan guru melibatkan pelatihan yang berkualitas, pengembangan kurikulum,  dan  forum  kolaboratif  untuk  berbagi  pengalaman  dan  praktik  terbaik.  (Wawancara:  08 September 2023).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Tri  Wahyuni,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Sejauh  ini  sekolah  sudah  melakukan  koordinisi  dengan  sangat  baik,  misalnya  (1)  melakukan koordinasi dengan orang tua siswa dan masyarakat, dalam hal ini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan adalah penting, sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin, seminar, atau program pendidikan orang tua untuk menjelaskan tentang kurikulum merdeka dan mengajak mereka terlibat dalam mendukung pembelajaran di rumah, (2) sekolah melakukan koordinasi dengan lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan swasta, LSM pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, berkolaborasi dengan pihak-pihak ini dapat  memperluas  sumber  daya  dan  pengalaman  yang  tersedia,  (3)  sekolah  melakuka  koordinasi teknologi  dan  infrastruktur,  Pemerintah,  sekolah,  dan  mitra  lainnya  perlu  berkoordinasi  untuk memastikan  tersedianya  infrastruktur  teknologi  yang  diperlukan,  seperti  akses  internet,  perangkat keras,  dan  perangkat  lunak,  untuk  mendukung  pembelajaran  berbasis  teknologi.  (Wawancara:  09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Nilawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Menurut  yang saya ketahui  sekolah sudah melakukan koordinasi  antar instansi dalam perencanaan manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka,  misalnya  (1)  koordinasi  dengan  pemerintah  terkait implemetasi kurikulum merdeka, (2) koordinasi dengan dinas pendidikan, (3) koordinasi antar sekolah, (4)  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  bersama,  (5)  melakukan  pemecahan  masalah  bersama, koordinasi antar instansi memungkinkan pemecahan masalah bersama untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul, (6) pemberian dukungan finansial, koordinasi juga dapat mencakup alokasi dan  pengelolaan  anggaran  yang  efisien  untuk  mendukung  implementasi  kurikulum  Merdeka. (Wawancara: 10 September 2023).
Observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  koordinasi  antar  instansi  dalam  perencanaan  manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah melakukan koordinasi  antar  pemerintah,  melakukan  koordinasi  antara  dinas  pendidikan  dan  sekolah,  melakukan koordinasi  dengan  orang  tua  dan  masyarakat,  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  non-pemerintah, melakukan  koordinasi  terkait  teknologi  dan  infrastruktur,  dan  melibatkan  partisipasi  guru  terhadap perencanaan implementasi kurikulum Merdeka. (Observasi: 11 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  koordinasi  antar  instansi  dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum  dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)  melakukan  koordinasi  antara  dinas  pendidikan  dan  sekolah,  (2)
melakukan  koordinasi  dengan  orang  tua  dan  masyarakat,  (3)  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  non- pemerintah, (4) melakukan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur, (5) melibatkan partisipasi guru, (6) melakukan monitoring dan evaluasi bersama, (7) melakukan pemecahan masalah bersama, dan (8) memberikan pemberian dukungan finansial.
c. Penguatan Kapasitas
Untuk  mengetahui  penguatan  kapasitas  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Penguatan kapasitas yang dilakukan sekolah yaitu: (1) pelatihan dan pengembangan guru, melakukan pelatihan  intensif  bagi  guru  tentang  kurikulum  merdeka,  termasuk  pemahaman  mendalam  tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum merdeka, dan memfasilitasi guru-guru untuk mengikuti pelatihan tambahan yang relevan, baik secara daring maupun tatap muka, yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, (2) sumber daya kurikulum, memastikan bahwa sumber daya kurikulum yang diperlukan, seperti  buku  teks,  materi  pembelajaran,  dan  alat  bantu  pengajaran,  tersedia  dan  sesuai  dengan kurikulum Merdeka, mengembangkan atau memperbarui bahan ajar  yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. (Wawancara: 04 September 2023).
Hasil wawancara dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa: Banyak  hal  yang  sudah  dilakukan  untuk  penguatan  kapasitas  dalam  perencanaan  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka,  diantaranya  (1)  melakukan  kolaborasi  dan  konsultasi,  pihak sekolah mendorong kolaborasi antara  guru-guru  dalam tim  kurikulum dan tim  manajemen sekolah untuk berbagi pengalaman dan strategi pengajaran yang berhasil, melibatkan orang tua dan wali murid serta  komunitas  dalam  proses  perencanaan  dan  implementasi  kurikulum  merdeka,  (2)  penguatan pemantauan  dan  evaluasi,  membentuk  tim  pemantauan  dan  evaluasi  yang  akan  memonitor pelaksanaan  kurikulum  merdeka  di  sekolah,  mengidentifikasi  masalah,  dan  menyusun  solusi. Melakukan  evaluasi  berkala  terhadap  pencapaian  tujuan  kurikulum  dan  mengadaptasi  rencana  jika diperlukan. (Wawancara: 05 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Penguatan  yang  kami  lakukan  di  sekolah  ini  yaitu  (1)  dukungan  administratif,  memastikan  bahwa adanya dukungan administratif yang memadai, termasuk alokasi anggaran, perencanaan jadwal, dan manajemen  waktu  yang  efisien,  (2)  pengembangan  kepemimpinan,  mendorong  pengembangan kepemimpinan  yang  kuat  di  tingkat  sekolah,  termasuk  kepala  sekolah  dan  koordinator  kurikulum, yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  kurikulum  merdeka  dan  mampu  memotivasi  staf sekolah. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  penguatan  kapasitas  dalam  perencanaan  manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah melakukan penguatan terhadap (1) peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga mereka selalu memperbaharui  pengetahuan  dan  keterampilan  mereka,  (2)  pelibatan stakeholder ,  mengadakan  pertemuan rutin  dengan stakeholder utama,  seperti  Komite  Sekolah,  untuk  berdiskusi  tentang  perkembangan  dan tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan  bahwa  penguatan  yang  dilakukan  yaitu  (a)  penguatan  pelatihan  dan  pengembangan  guru,  (b) penguatan sumber daya kurikulum, (c) penguatan kolaborasi dan konsultasi, (d) penguatan pemantauan dan evaluasi, (e) penguatan dukungan administratif, (f) penguatan pengembangan kepemimpinan, (g) penguatan peningkatan  kapasitas  secara  berkelanjutan,  dan  (h)  penguatan  pelibatan stakeholder .  Penguatan  kapasitas dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah.
d. Pengukuran Kinerja
Untuk  mengetahui  pengukuran  kinerja  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Pengukuran kinerja dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka di sekolah SD ini sangat penting untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan
memastikan  bahwa  tujuan  kurikulum  tercapai,  selama  ini  ada  beberapa  langkah  untuk  mengukur kinerja dilakukan, misalnya: (1) melakukan identifikasi indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan dan sasaran kurikulum merdeka, ini dapat mencakup tingkat pencapaian siswa, peningkatan hasil tes, tingkat partisipasi, dan sebagainya, (2) penetapan target, menetapkan target yang jelas untuk setiap indikator kinerja, target yang realistis dan dapat diukur, sehingga memungkinkan evaluasi yang akurat,  (3)  pemantauan  berkala,  melakukan  pemantauan  secara  berkala  dilakukan  melalui  evaluasi harian,  mingguan,  bulanan,  atau  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan.  (Wawancara:  08 September 2023).
Hasil  wawancara  dengan  Ernawati,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen,  menyatakan bahwa:
Pengukuran kinerja yang dilakukan di SD ini yaitu: (1) melakukan pengumpulan data, mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja, seperti hasil tes siswa, laporan kehadiran, atau survei kepuasan  orang  tua,  (2)  melakukan  analisis  data,  analisis  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk mengidentifikasi  tren,  pencapaian,  dan  ketidaksesuaian  dengan  target  yang  telah  ditetapkan,  (3) evaluasi  proses  pengajaran,  evaluasi  proses  pengajaran  yang  dilakukan  guru  dengan  melibatkan observasi  kelas,  penilaian  portofolio  siswa,  dan  wawancara  dengan  guru.  (Wawancara  dengan Ernawati, (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara dengan Dewi Anjani, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Pengukuran kinerja yang dilakukan di sekolah SD kami diantaranya yaitu: (1) melakukan konsultasi stakeholder , melibatkan stakeholder seperti orang tua, siswa, dan guru dalam proses evaluasi untuk mendapatkan  masukan  dan  pandangan  guru-guru  tentang  implementasi  kurikulum  merdeka,  (2) melakukan  perbaikan  dan  penyesuaia,  setelah  menganalisis  data  kinerja,  kemudian  melakukan identifikasi area yang perlu perbaikan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka, (3) membuat laporan dan melakukan komunikasi, secara  berkala  tentang  kinerja  kurikulum  merdeka  dan  membagikan  kepada  semua  pihak  terkait, termasuk komite sekolah, orang tua, dan guru. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  pengukuran  kinerja  dalam  perencanaan  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa  sekolah:  (1) membuat pelatihan dan pengembangan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pihak sekolah menentukan apakah diperlukan  pelatihan  atau  pengembangan  tambahan  bagi  guru  atau  staf  sekolah  untuk  meningkatkan pelaksanaan  kurikulum,  (2)  melibatan  komunitas,  hal  ini  jika  memungkinkan,  maka  melibatkan  komunitas lokal  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  untuk  mendapatkan  dukungan  dan  masukan  dari  mereka,  (3) melakukan evaluasi berkelanjutan, pada proses pengukuran kinerja diharuskan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan terus dilakukan dan kurikulum berkembang sesuai dengan kebutuhan. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang pengukuran kinerja dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat dipahami  bahwa,  sekolah  berupaya  melakukan:  (a)  mengidentifikasi  indikator  kinerja  utama,  (b)  penetapan target,  (c)  pemantauan  berkala,  (d)  pengumpulan  data,  (e)  analisis  data,  (f)  evaluasi  proses  pengajaran,  (g) konsultasi stakeholder ,  (h)  perbaikan  dan  penyesuaian,    (i)  laporan  dan  komunikasi,  (j)  pelatihan  dan pengembangan, (k) pelibatan komunitas, dan (l) evaluasi berkelanjutan. Pengukuran kinerja yang efektif dalam implementasi  Kurikulum  Merdeka  akan  membantu  sekolah  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ini.
e. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Khusus untuk  SDN 1 ini semua komponen pemangku kepentingan sangat  terlibat,  diantaranya:  (a) keterlibatan  guru  dan  staf  sekolah,  adalah  pemangku  kepentingan  utama  dalam  implementasi kurikulum, mereka harus aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, ini dilakukan melalui pertemuan rutin, pelatihan, dan forum diskusi, (b) keterlibatan orang tua dan wali murid,  memiliki  peran  penting  dalam  pendidikan  anak-anak  mereka,  sekolah  harus  mengadakan pertemuan  orang  tua-guru,  mengirimkan  laporan  perkembangan  siswa  secara  berkala,  dan mendengarkan  masukan  serta  kekhawatiran  orang  tua  terkait  kurikulum,  (c)  dukungan  dari  komite sekolah, adalah lembaga pengambil keputusan di tingkat sekolah, anggota komite sekolah memiliki pemahaman  yang  cukup  tentang  kurikulum  merdeka  dan  melibatkan  mereka  dalam  proses pengambilan keputusan terkait kurikulum. (Wawancara: 04 September 2023).
Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP) Vol. 5 No. 2, Agustus 2024, pp. 127-168 ISSN: 2721-7795. DOI: 10.30596/jppp.v5i2.17397
Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Syukur Alhmadulillah semua terlibat, diantaranya: (a) guru dan staf yang memiliki peran penting di sekolah,  (b)  komite  sekolah  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mengambil  kebijakan  sekolah,  (c) berkolaborasi  dengan  komunitas  belajar,  dapat  menjadi  sumber  daya  yang  berharga  dengan  bekerja sama untuk  mendukung inisiatif pendidikan, seperti mengadakan acara kegiatan ekstrakurikuler atau mendapatkan  dukungan  dalam  hal  sumber  daya  dan  fasilitas,  (d)  melakukan  konsultasi  dengan  ahli pendidikan  seperti  pengembang  kurikulum  atau  peneliti  pendidikan  ini  dapat  membantu  dalam merancang dan mengevaluasi  implementasi kurikulum merdeka, (e) membuat  forum  diskusi terbuka yang melibatkan semua pemangku kepentingan, berupa pertemuan rutin, seminar, atau lokakarya yang memungkinkan  semua  pihak  untuk  berbicara  tentang  isu-isu  terkait  kurikulum.  (Wawancara:  05 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan kunci kesuksesan implementasi kurikulum merdeka, selama ini semua komponen terlibat, diantaranya, kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat, serta pemerintah. Selain itu sekolah melakukan survei kepuasan dan umpan balik terhadap orang tua, siswa, dan guru secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik tentang pelaksanaan  kurikulum  merdeka,  menggunakan  hasil  survei  ini  untuk  perbaikan  dan  penyesuaian. Kemudian  adanya  transparansi  dan  komunikasi  terbuka,  memastikan  bahwa  informasi  tentang kurikulum  merdeka,  rencana  pelaksanaan,  dan  perkembangan  terbaru  disampaikan  secara  terbuka kepada semua pemangku kepentingan, hal ini dapat dilakukan melalui situs web sekolah, buletin, atau media social. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil  observasi  di  lapangan  tentang  keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa semua pemangku  kepentingan  terlibat,  seperti:  kepala  sekolah,  guru,  staf,  orangtua  siswa,  komite  sekolah,  dan Masyarakat, kemudian pihak sekolah mempertimbangkan masukan dalam pengambilan keputusan, dari semua pemangku  kepentingan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  perubahan  atau  peningkatan  pada kurikulum Merdeka. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa, semua elemen pemangku kepentingan terlibat, diantaranya: (a) keterlibatan guru  dan  staf  sekolah  (b)  keterlibatan  orang  tua  dan  wali  murid,  (c)  dukungan  dari  komite  sekolah,  (d) berkolaborasi dengan komunitas belajar, (e) melakukan konsultasi dengan ahli Pendidikan, (f) membuat forum diskusi terbuka, (g) melakukan survei kepuasan dan umpan balik terhadap orang tua, (h) siswa, dan guru secara berkala,  (i)  transparansi  dan  komunikasi  terbuka.  Keterlibatan  pemangku  kepentingan  adalah  elemen  kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif dan memastikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa.
f. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Untuk mengetahui mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Miftahul Jannah, sebagai guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Mekanismenya  yaitu:  (a)  penetapan  indikator  kinerja,  menentukan  indikator  kinerja  utama  yang digunakan untuk mengukur kemajuan implementasi kurikulum, hal ini termasuk tingkat pencapaian siswa,  hasil  tes,  tingkat  partisipasi,  dan  lainnya,  (b)  pengumpulan  data  yang  diperlukan  untuk mengukur indikator kinerja, ini mencakup data hasil tes siswa, laporan kehadiran, data partisipasi, dan hasil survei, dan (c) pemantauan berkala, melakukan pemantauan secara berkala selama pelaksanaan kurikulum, ini dapat melibatkan observasi kelas, penilaian portofolio siswa, dan wawancara dengan guru. (Wawancara: 08 September 2023).
Hasil wawancara peneliti dengan Ernita, sebagai guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Ada  3  (tiga)  mekanisme  yang  dilakukan,  yaitu:  (a)  evaluasi  hasil  yang  telah  dikumpulkan  untuk mengevaluasi  pencapaian  indikator  kinerja,  melakukan  identifikasi  tren,  pencapaian,  dan ketidaksesuaian dengan target  yang telah ditetapkan, (b) evaluasi proses pengajaran, penting untuk mengevaluasi  proses  pengajaran,  ini  dilakukan  melalui  observasi  kelas,  penilaian  pengajaran  guru, dan diskusi dengan guru tentang pendekatan yang digunakan dalam pengajaran, (c) survei dan umpan balik  terkait  kepuasan  siswa,  orang  tua,  dan  guru  untuk  mengumpulkan  umpan  balik  tentang kurikulum  dan  implementasinya,  ini  dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  area  yang  perlu perbaikan. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Sariana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Mekanisme  yang  dilakukan  ada  beberapa  tahapan  yaitu:  (a)  pertemuan  dan  diskusi  berkala, mengadakan  pertemuan  rutin  dengan  tim  manajemen  sekolah,  guru,  dan  pemangku  kepentingan lainnya untuk membahas perkembangan implementasi kurikulum, masalah yang muncul, dan rencana perbaikan,  (b)  perbandingan  dengan  standar,  melakukan  perbandingkan  hasil  dan  proses  dengan standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum Merdeka, ini membantu dalam menentukan apakah sekolah  telah  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  (c)  tindak  lanjut  dan  perbaikan,  setelah  evaluasi, melakukan identifikasi area yang perlu perbaikan dan menindak lanjuti dengan rencana tindakan yang jelas, memastikan bahwa rencana tindakan tersebut dapat dijalankan dengan efektif. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil observasi peneliti di lapangan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat  bahwa: (a) pelaporan  hasil,  membuat  laporan  berkala  tentang  hasil  monitoring  dan  evaluasi,  laporan  ini  disampaikan kepada  semua  pemangku  kepentingan,  termasuk  komite  sekolah,  orang  tua,  dan  guru,  (b)  evaluasi berkelanjutan,  monitoring  dan  evaluasi  menjadi  bagian  dari  proses  berkelanjutan,  proses  ini  harus  berjalan sepanjang tahun ajaran untuk memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan, (c) pelatihan dan pengembangan, berdasarkan hasil evaluasi, maka menentukan apakah diperlukan pelatihan atau pengembangan tambahan bagi guru atau staf sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (a) penetapan indikator kinerja, (b) pengumpulan data yang diperlukan, (c) pemantauan berkala,  (d)  evaluasi  hasil  yang  telah  dikumpulkan,  (e)  evaluasi  hasil  yang  telah  dikumpulkan,  (f)  evaluasi proses pengajaran, (g) survei dan umpan balik terkait kepuasan siswa, (h) pertemuan dan diskusi berkala, (i) perbandingan dengan standar, (j) tindak lanjut dan perbaikan.

## Pelaksanaan Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun
Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten  Bireun,  diukur  dengan  7  (tujuh)  indikator  pertanyaan,  yaitu  sebagai  berikut:  (a)  kecepatan pelaksanaan,  (b)  konsistensi  implementasi,  (c)  dukungan  kepemimpinan,  (d)  partisipasi  masyarakat,  (e) kapasitas pelaksana, (f) koordinasi antar instansi, (g) monitoring dan evaluasi.
a. Kecepatan Pelaksanaan
Untuk  mengetahui  kecepatan  terhadap  pelaksanaan  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Menurut  saya  terkait  dengan  kecepatan  terhadap  pelaksanaan  implementasi  kurikulum  Merdeka tergantung pada dua faktor: (a) kesiapan sekolah, tingkat kesiapan sekolah dalam hal sumber daya, infrastruktur,  dan  SDM  akan  memengaruhi  sejauh  mana  kurikulum  ini  dapat  segera diimplementasikan,  kami  bersyukur  di  sekolah  ini  sangat  siap  dalam  aspek  ini,  (b)  pelatihan  dan pengembangan  guru,  pelatihan  yang  efektif  bagi  guru-guru  tentang  kurikulum  merdeka  akan mempersiapkan  guru  dengan  baik  untuk  mengimplementasikannya,  kecepatan  dan  ketepatan pelatihan serta penerimaan oleh guru dapat memengaruhi tingkat kesiapan mereka. (Wawancara: 04 September 2023).
Berbeda  halnya  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bahagia,  selaku  Kepala  UPTD  SD  Negeri  18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Kami siap dalam dalam segala hal untuk kecepatan implementasi kurikulum Merdeka, misalnya: (a) adanya dukungan pemerintah dan sumber daya, tingkat dukungan dari pemerintah daerah atau pusat, serta  ketersediaan  sumber  daya  yang  diperlukan,  seperti  buku  teks,  materi  ajar,  dan  perangkat pembelajaran, sangat berdampak pada kecepatan implementasi, (b) terjadinya perubahan budaya dan mindset ,  perubahan  dalam  budaya  sekolah  dan mindset guru,  siswa,  dan  orang  tua  terhadap pendekatan kurikulum merdeka memang memerlukan waktu, namun proses di sekolah ini bisa lebih cepat,  karena  ada  pemahaman  dan  komunikasi  yang  efektif  tentang  manfaatnya.  (Wawancara:  05 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Berdasarkan  pengalaman  di  sekolah  ini  kecepatan  terhadap  pelaksanaan  manajemen  implementasi kurikulum  merdeka  tergantung  pada  dua  hal  yaitu:  (a)  evaluasi  dan  penyesuaian,  implementasi kurikulum selalu memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, kecepatan dalam merespons hasil  evaluasi  dan  melakukan  perubahan  yang  diperlukan  akan  memengaruhi  kesuksesan implementasi,  (b)  faktor  lokal,  faktor-faktor  khusus  seperti  kondisi  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan
geografis  di  daerah  tempat  sekolah  berada  juga  dapat  memengaruhi  kecepatan  implementasi. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  kecepatan  terhadap  pelaksanaan  manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa (a) adanya kesiapan sekolah, (b) adanya dukungan pemerintah, (c) adanya pelatihan kepada guru-guru, (d) terjalinya komunikasi dan keterlibatan stakeholder , keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses implementasi dapat mempercepat proses implementasi kurikulum Merdeka. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  kecepatan  terhadap  pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa, kecepatan pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, yaitu: (a) kesiapan sekolah, (b) pelatihan dan pengembangan guru, (c) dukungan pemerintah dan  sumber  daya,  (d)  perubahan  budaya  dan mindset ,  (e)  evaluasi  dan  penyesuaian,  (f)  faktor  lokal,  (g) komunikasi  dan  keterlibatan stakeholder .  Dalam  banyak  kasus,  implementasi  kurikulum  baru  memerlukan waktu untuk adaptasi dan pengembangan. Penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Kesabaran, dukungan, dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mempercepat pelaksanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireuen.
b. Konsistensi Terhadap Pelaksanaan
Untuk  mengetahui  tentang  konsistensi  terhadap  pelaksanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Yuliana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Konsistensi dalam pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 adalah kunci keberhasilan jangka Panjang, dan kami sangat konsisten melaksanakannya, hal ini terukur dengan (a) perencanaan yang matang, kami membuat rencana yang matang dan terperinci untuk implementasi kurikulum,  termasuk  tujuan  jangka  panjang,  strategi,  dan  langkah-langkah  yang  diperlukan,  (b) mengadakan pelatihan berkelanjutan, pelatihan yang berkelanjutan untuk guru dan staf sekolah agar mereka  selalu  mendapatkan  pemahaman  terbaru  tentang  kurikulum  merdeka  dan  dapat  mengikuti perkembangan terkini dalam Pendidikan, (c) melakukan monitoring dan evaluasi rutin, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses implementasi dan hasilnya, ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan yang terdapat kekurangannya. (Wawancara: 08 September 2023). Tidak jauh berbeda halnya hasil wawancara dengan Tri Wahyuni, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Sekolah  SDN  18  sangat  konsiten  buktinya  kami  (a)  membuat  perencanaan  yang  matang  untuk pelaksanaannya,  (b)  mengadakan  pelatihan-pelatihan  kepada  guru  dan  staf  terkait  implemetasi kurikulum merdeka, (c) melibatkan stakeholder , sekolah melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum merdeka dan memastikan komunikasi terbuka dan  keterlibatan  mereka  dalam  pelaksanaannya,  (d)  menyediakan  sumber  daya  yang  konsisten, termasuk  buku  teks,  perangkat  pembelajaran,  dan  peralatan  pendidikan  lainnya,  (e)  memiliki pemimpin  yang  mendukung  sepenuhnya  implementasi  kurikulum  merdeka  dan  memastikan konsistensi dalam penerapannya di sekolah. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Nilawati, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Sejauh  ini  sangat  konsisten  dilakukan  oleh  sekolah  terhadap  implementasi  kurikulum  merdeka, misalnya:  (a)  melakukan  komunikasi  yang  efektif,  antara  semua  pihak  terkait,  termasuk  guru,  staf sekolah, orang tua, dan siswa, untuk memastikan pemahaman yang sama tentang kurikulum merdeka dan tujuan pendidikan, (b) melakukan penyesuaian dan perbaikan, selalu siap untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari guru dan siswa, (c)  adanya  budaya  sekolah  yang  mendukung,  membangun  budaya  sekolah  yang  mendukung perubahan dan inovasi dalam pendidikan, sehingga konsistensi dalam implementasi kurikulum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. (Wawancara: 10 September 2023).
Observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  konsistensi  terhadap  pelaksanaan  manajemen  implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah-sekolah SD di Kabupaten Bireuen  sangat  konsisten  pelaksanaanyanya,  hal  tersebut  terukur  dengan  perencanaan  yang  matang, mengadakan  pelatihan  berkelanjutan  kepada  guru-guru  dan  staf,  serta  adanya  pemantauan  oleh  otoritas pendidikan  di  tingkat  pemerintah  daerah  bahkan  pusat  berperan  aktif  dalam  memantau  dan  mendukung pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. (Observasi: 11 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  konsistensi  terhadap  pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa sangat konsisten, hal ini terukur dengan beberapa indikator yaitu: (a) perencanaan yang
matang, (b) mengadakan pelatihan berkelanjutan, (c) melakukan monitoring dan evaluasi rutin, (d) melibatkan stakeholder ,  (e)  menyediakan  sumber  daya  yang  konsisten,  (f)  memiliki  pemimpin  yang  mendukung sepenuhnya  implementasi  kurikulum  merdeka,  (g)  melakukan  komunikasi  yang  efektif  antara  semua  pihak terkait, (h) melakukan penyesuaian dan perbaikan, (i) adanya budaya sekolah yang mendukung, dan adanya pemantauan oleh otoritas pendidikan. Konsistensi dalam implementasi kurikulum sangat membantu mencapai hasil  yang  diinginkan  dalam  jangka  panjang  dan  meningkatkan  kualitas  Pendidikan,  hal  ini  juga  dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang stabil dan terstruktur bagi siswa.
c. Dukungan kepemimpinan
Untuk  mengetahui  dukungan  kepemimpinan  terhadap  pelaksanaan  manajemen  implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Dukungan  kepemimpinan  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka di SDN 1 ini, kepemimpinan yang kuat dapat memberikan arah, motivasi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil menerapkan kurikulum merdeka. Kepala sekolah sekolah memiliki visi yang jelas tentang pentingnya kurikulum merdeka dan komitmen untuk menerapkannya. Kepala sekolah menjadi teladan bagi staf sekolah dan menunjukkan dukungan mereka secara aktif. Kepala sekolah bekerja sama dengan staf sekolah untuk mengembangkan rencana dan strategi implementasi yang konkret dan terperinci. Rencana ini mencakup tujuan jangka panjang, langkah-langkah taktis, dan alokasi sumber daya. (Wawancara: 08 September 2023).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ernawati,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Kepala  sekolah  memastikan  bahwa  guru-guru  mendapatkan  pelatihan  yang  memadai  tentang kurikulum Merdeka, hal ini mencakup pelatihan awal dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka. Kepala sekolah aktif dalam pemantauan dan evaluasi proses implementasi dan mengadakan pertemuan rutin dengan guru-guru untuk mendengar masukan  mereka,  mengidentifikasi  hambatan,  dan  mencari  solusi.  Kepala  sekolah  memberikan dukungan  emosional  kepada  staf  sekolah,  terutama  dalam  menghadapi  perubahan,  kepala  sekolah mendorong dan memotivasi guru-guru untuk beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara dengan Dewi Anjani, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Kepala  sekolah  sangat  berperan  dalam  melibatkan  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  mendukung implementasi kurikulum merdeka, hal ini mencakup menyelenggarakan pertemuan orang tua, diskusi masyarakat, atau kampanye komunikasi. Kepala sekolah selalu siap untuk mengatasi masalah yang muncul selama implementasi kurikulum merdeka dan mencari solusi secara proaktif. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  dukungan  kepemimpinan  terhadap  pelaksanaan manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa kepemimpinan sekolah berbasis data dan fakta dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kurikulum merdeka,  ini  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data  tentang.  Kepemimpinan  kepala  sekolah  menjaga komunikasi  terbuka  dan  transparan  dengan  staf  sekolah,  orang  tua,  dan  masyarakat  sekitar,  ini  sangat membantu menghindari kesalahpahaman dan ketidakpastian. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  dukungan  kepemimpinan  terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum  dapat  disimpulkan  bahwa:  (a)  kepala  sekolah  memiliki  visi  dan  komitmen  yang  jelas,  (b)  kepala sekekolah  memiliki  program  pengembangan  rencana  dan  strategi,  (c)  kepala  sekolah  memiliki  program pelatihan dan pengembangan guru, (d) kepala sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi, (e) kepala sekolah memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada guru dan staf, (f) kepala sekolah melibatkan orang tua dan  masyarakat,  (g)  kepala  mampu  melakukan  penyelesaian  masalah,  (h)  kepala  sekolah  dalam  setiap pengambilan keputusan sangat informatif dan terbuka. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan terlibat, implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireuen, maka memiliki peluang lebih besar untuk  berhasil  dan  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diinginkan.  Kepemimpinan  yang  efektif  adalah  kunci dalam membimbing dan memotivasi seluruh komunitas sekolah menuju perubahan positif dalam pendidikan.
d. Partisipasi Masyarakat
Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  berikut  ini  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Miftahul Jannah, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Masyarakat sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 ini, dan partisipasinya sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sukses dan  berkelanjutan.  Partisipasi  masyarakat  dapat  membantu  memperkuat  hubungan  antara  sekolah, siswa,  dan  komunitas  sekitar.  Selam  aini  asyarakat  memberikan  dukungan  moral  dan  emosional kepada  sekolah  dengan  menghadiri  acara-acara  sekolah,  seperti  pertemuan  orang  tua  guru, pertunjukan siswa, atau kegiatan sosial. Masyarakat berperan sebagai mitra pendidikan dengan aktif terlibat  dalam  proses  pembelajaran,  masyarakat  dilibatkan  menjadi  pembicara  tamu,  mentor,  atau sukarelawan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. (Wawancara: 08 September 2023).
Hasil wawancara peneliti dengan Ernita, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Masyarakat  disini  sangat  berpartisipasi  aktif,  mereka  memberikan  kontribusi  berupa  sumber  daya materi,  seperti  buku,  peralatan,  atau  dana  untuk  mendukung  kegiatan  pendidikan  di  sekolah.  Saat sekolah  mengadakan  forum  atau  pertemuan  melibatkan  orang  tua  dan  anggota  masyarakat  untuk mengumpulkan masukan dan ide terkait implementasi kurikulum merdeka. Masyarakat dalam hal ini turut  andil  membantu  merumuskan  kebijakan  sekolah  dan  memberikan  perspektif  yang  beragam. Orang tua siswa dan masyarakat saling membantu dalam proses evaluasi sekolah, seperti mengikuti survei  kepuasan  orang  tua  atau  memberikan  umpan  balik  konstruktif  tentang  program  Pendidikan. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Sariana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Syukur Alhamdulillah masyarakat di sini sangat kompak untuk ambil bagian berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka.  Masyarakat  membantu  dengan  sarana transportasi desa bagi siswa yang kesulitan mencapai sekolah, terutama di daerah yang sulit diakses siswa, dan masyarakat terlibat aktif membantu mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya kurikulum  merdeka  dan  dampak  positifnya  terhadap  pendidikan  anak-anak.  (Wawancara:  10 September 2023).
Hasil observasi peneliti di lapangan tentang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa  masyarakat berpartisipasi membantu menjaga keamanan sekolah dan lingkungan sekitarnya dengan melaporkan kejadian yang  mencurigakan  atau  memberikan  dukungan  dalam  hal  keselamatan  siswa.  Orang  tua  dan  Masyarakat memantau  perkembangan  akademik  dan  sosial  siswa,  serta  berkomunikasi  dengan  sekolah  tentang  masalah yang mungkin timbul. Selain itu Masyarakat memberikan inspirasi kepada siswa dengan berbagi pengalaman hidup dan karier mereka, berperan sebagai model bagi siswa. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  partisipasi  masyarakat  terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa Masyarakat sangat berperan aktif, diantaranya: (a) mendukung sekolah, (b) menjadi mitra pendidikan, (c) memberikan sumber daya, (d) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (e) membantu  mengevaluasi  proses,  (f)  membantu  dengan  sarana  transportasi,  (g)  kampanye  kesadaran,  (h) keamanan sekolah, (i) memantau kemajuan siswa, (j) memberikan inspirasi dan peran model. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum merdeka tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
e. Kapasitas Pelaksana
Untuk mengetahui kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah SDN 1 ini sangat bagus dan berkualitas, kemampuan dan kesiapan sekolah sangat mendukung, guru, staf, dan seluruh komunitas sekolah untuk mengelola, mendukung, dan mengintegrasikan kurikulum baru ini dalam sistem pendidikan mereka juga sangat mendukung kapasitasnya. Sekolah berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas adalah kunci untuk kesuksesan implementasi kurikulum yang baru saat ini. Sekolah  sudah  memberikan  pelatihan  yang  memadai  kepada  guru  tentang  kurikulum  merdeka, termasuk pemahaman mendalam tentang filosofi, tujuan, dan metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum  Merdeka,  ini  merupakan  modal  besar  yang  dimiliki  oleh  sekolah  dalam  pelaksanaan kurikulum Merdeka. (Wawancara: 04 September 2023).
Hasil wawancara dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa: Saya rasa sekolah memiliki kapasitas yang bagus, sekolah berupaya untuk mengembangkan materi ajar dan sumber daya pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sesuai dengan prinsip-prinsip  kurikulum  merdeka.  Meningkatkan  pemahaman  dan  pemanfaatan  teknologi  dalam
proses  pembelajaran  untuk  mendukung  implementasi  kurikulum  merdeka  yang  sering  kali menekankan  pembelajaran  berbasis  teknologi,  dala  hal  ini  sekolah  memiliki  guru  yang  rata-rata memiliki  kemampuan  menggunakan  teknologi  dengan  sangat  baik.  Guru  mampu  melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses implementasi dan hasil pembelajaran, hal ini membantu mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. (Wawancara: 05 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Kapasitas  terhadap  pelaksanaan  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  di  SDN  21  sudah sangat  bagus,  mampu  dan  siap  melaksanakannya  dengan  memiliki  berbagai  keahlian  guru. Mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antara guru-guru, staf sekolah, dan kepala sekolah dalam pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  merdeka.  Saya  sebagai  kepala  sekolah  memiliki pemahaman  yang mendalam tentang kurikulum merdeka dan saya berkomitmen untuk mendukung implementasinya. Saat ini sekolah memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, seperti buku teks,  perangkat  pembelajaran,  perangkat  keras,  dan  perangkat  lunak,  yang  dibutuhkan  untuk mendukung kurikulum Merdeka. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil observasi peneliti di lapangn tentang kapasitas terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah memiliki kapasitas yang bagus  dan  memenuhi  standar,  hal  tersebut  terukur  dengan  terlibatnya  orang  tua  dan  masyarakat  dalam mendukung  proses  implementasi  kurikulum  merdeka  dengan  cara  menyelenggarakan  pertemuan  orang  tua guru,  diskusi  komunitas,  atau  proyek  bersama.  Menyediakan  dukungan  psikososial  kepada  guru  dan  staf sekolah untuk mengatasi tantangan dan stres yang mungkin muncul selama proses implementasi. Mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan dan kurikulum merdeka, dan siap untuk melakukan penyesuaian dan pembaruan  jika  diperlukan.  Memfasilitasi  keterlibatan  guru  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait implementasi  kurikulum,  sehingga  mereka  merasa  memiliki  kurikulum  tersebut.  (Observasi:  07  September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  kapasitas  terhadap  pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa memiliki kapsitas yang baik, hal ini terukur dengan indikator: (a) adanya pelatihan dan pengembangan guru, (b) adanya pengembangan kurikulum lokal, (c) adanya penggunaan teknologi pendidikan, (d)  adanya  pemantauan  dan  evaluasi  berkelanjutan,  (e)  adanya  kerja  kolaboratif,  (f)  adanya  dukungan kepemimpinan, (g) adanya akses ke sumber daya, (h) adanya pelibatan orang tua dan masyarakat, (i) adanya penyediaan  dukungan  psikososial,  (j)  adanya  pembaruan  terus-menerus,  (k)  keterlibatan  guru  dalam pengambilan keputusan.

## Evaluasi Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun
Untuk  mengetahui  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Bireun, diukur dengan 7 (tujuh) indikator pertanyaan, yaitu: (a) pencapaian tujuan, (b) efektivitas pelaksanaan, (c) efisiensi pelaksanaan, (d) kesetaraan atau keadilan, (e) partisipasi dan keterlibatan masyarakat, (f) dampak sampingan atau efek tidak terduga, dan (g) keberlanjutan.
a. Pencapaian tujuan
Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Miftahul Jannah, sebagai guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Pencapaian tujuan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah SDN 1 memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  terstruktur.  Menetukan  secara  jelas  tujuan  dan sasaran  evaluasi  yang  ingin  dicapai  dengan  melakukan  evaluasi,  misalnya,  mengukur  peningkatan hasil  belajar  siswa,  efektivitas  metode  pembelajaran,  atau  pemahaman  guru  tentang  kurikulum merdeka. Kemudian melakukan  identifikasi indikator-indikator kinerja  yang akan digunakan untuk mengukur  pencapaian  tujuan  evaluasi.  Indikator  ini  dapat  berupa  data  hasil  tes,  observasi pembelajaran, penilaian guru, atau data lain yang relevan. (Wawancara: 08 September 2023). Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Tri  Wahyuni,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Untuk  pencapaian  tujuan  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  di  Sekolah SDN 18, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, ini melibatkan penggunaan berbagai alat evaluasi, seperti tes, kuesioner, wawancara, atau observasi. Analisis  data  yang  telah  dikumpulkan  mengidentifikasi  tren  dan  temuan  yang  relevan.  Evaluasi dilakukan  berfokus  pada  apa  yang  telah  berjalan  baik  dan  di  mana  perbaikan  diperlukan. Menyelenggarakan  pertemuan  atau  diskusi  dengan  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  guru, kepala  sekolah,  orang  tua,  dan  siswa,  untuk  membahas  hasil  evaluasi.  Ini  membantu  dalam
merumuskan  pemahaman  bersama  tentang  hasil  evaluasi  dan  mengidentifikasi  area  perbaikan. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Nilawati selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Berdasarkan temuan evaluasi,  pihak sekolah membuat  rencana tindakan perbaikan  yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi atau meningkatkan area yang perlu ditingkatkan. Implementasikan tindakan perbaikan yang telah direncanakan, ini dapat mencakup perubahan dalam metode pengajaran, pelatihan guru tambahan, alokasi sumber daya tambahan, atau perubahan kebijakan sekolah. Kemudian memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan hasil yang dicapai, selanjutnya melakukan evaluasi lanjutan untuk memantau perkembangan dan menilai apakah tindakan perbaikan berhasil mencapai tujuan. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  pencapaian  tujuan  dalam  evaluasi  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa  pihak  sekolah mempertahankan  komunikasi  terbuka  dan  kolaborasi  yang  kuat  antara  semua  pemangku  kepentingan pendidikan, termasuk guru, orang tua, komunitas, dan pihak-pihak terkait lainnya. membagikan hasil evaluasi dan  kemajuan  yang  telah  dicapai  dengan  semua  pemangku  kepentingan,  hal  ini  sangat  membantu  dalam menjaga transparansi dan memastikan partisipasi aktif dari semua pihak. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  pencapaian  tujuan  dalam  evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa (a) identifikasi tujuan evaluasi, (b) mengumpulkan data yang relevan, (c) menggunakan alat  dan  metode  evaluasi  yang  tepat,  (d)  melakukan  analisis  data  diskusi  dan  umpan  balik,  (e)  membuat perencanaan  tindakan  perbaikan,  (f)  implementasi  tindakan  perbaikan,  (g)  melakukan  evaluasi  lanjutan,  (h) melakukan  kolaborasi  terus-menerus,  (i)  melaksanakan  pemantauan  yang  berkesinambungan,  dan  (j) melakukan publikasikan hasil.
Efektivitas  pelaksanaan  evaluasi  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen. Evaluasi yang baik akan memberikan pandangan yang akurat tentang kondisi saat ini dan memberikan arahan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.
b. Efektivitas pelaksanaan,
Untuk  mengetahui  efektivitas  pelaksanaan  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Sangat efektif dan semua terukur, karena pihak sekolah sudah memastikan ada perencanaan evaluasi yang baik sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka dimulai, merencanakan tujuan evaluasi dengan baik, mempersiapkan metode yang akan digunakan, serta membuat perencanaan indikator pencapaian yang  diharapkan.  Selama  implementasi  kurikulum  merdeka,  kami  memastikan  bahwa  data  relevan dikumpulkan  secara  teratur.  Data  dapat  berupa  hasil  belajar  siswa,  partisipasi  guru,  dan  lain-lain. Pengumpulan  data  kami  lakukan  dengan  sangat  akurat  dan  konsisten.  (Wawancara:  04  September 2023).
Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Sangat efektif pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 18, hal  ini  kami  lakukan  dengan  sangat  maksimal  pelaksanaannya.  Kami  melakukan  pemantauan  dan evaluasi berkala selama implementasi kurikulum merdeka berlangsung, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan para guru, staf sekolah, dan pihak terkait untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Selain itu melakukan identifikasi tren positif dan negatif dalam pencapaian siswa, serta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, dan mencari solusinya. (Wawancara: 05 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Selama ini sekolah kami sangat efektif pelaksanaannya, hal ini karena terjadi karena semangat kinerja yang dilakukan oleh semua unsur kepentingan di sekolah ini, jika ada kekeurangannya kami selalu melakukan perbaikan dan tindakan korektif, hal  tersebut  dilakukan berdasarkan hasil  evaluasi, dan menindaklanjuti dengan perbaikan dan tindakan korektif, hal ini bisa berarti memberikan pelatihan tambahan kepada guru, mengubah strategi pengajaran, atau menyesuaikan kurikulum jika diperlukan. Kelebihan kami di sini karena adanya keterlibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan  komunitas  sekolah,  dalam  proses  evaluasi.  Pendapat  mereka  dapat  memberikan  wawasan berharga tentang efektivitas implementasi. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  efektivitas  pelaksanaan  dalam  evaluasi  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa  sangat  efektif pelaksanaannya,  hal  ini  terukur  dengan  keterlibatan  semua  unsur  dalam  implementasi  kurikulum  merdeka. Kemudian  sekolah  memastikan  hasil  evaluasi  yang  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  yang  relevan, mencakup  perubahan  dalam  kebijakan  sekolah,  anggaran,  atau  dukungan  tambahan  kepada  guru.  Sekolah melaporkan  hasil  evaluasi  secara  transparan  kepada  semua  pihak  terkait,  hal  ini  akan  membantu  dalam membangun kepercayaan dan mendukung perbaikan yang diperlukan. (Observasi: 07 September 2023).
Beradasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di atas tentang  efektivitas pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpukan bahwa sangat efektif pelaksaan implementasi yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Efektivitas  pelaksanaan  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di Kabupaten  Bireun  terukur  dengan  komitmen,  keterlibatan,  dan  keseriusan  semua  pihak  terkait.  Dengan perencanaan yang baik, pengumpulan data yang akurat, dan tindakan yang sesuai, sekolah dapat meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum di sekolah dasar.
c. Efisiensi pelaksanaan,
Untuk  mengetahui  efisiensi  pelaksanaan  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Agar efisiensi pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1, kami tingkatkan  dengan  memperhatikan  beberapa  langkah  dan  praktik  terbaik  yaitu,  melakukan perencanaan  yang  tepat,  hal  ini  penting  kami  lakukan  untuk  memiliki  rencana  evaluasi  yang terstruktur dan terperinci sebelum implementasi kurikulum merdeka dimulai, melakukan identifikasi tujuan evaluasi yang jelas, metode yang akan digunakan, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi. Penggunaan Sumber Daya dengan efisien, memastikan bahwa sumber daya seperti  waktu,  tenaga kerja, dan anggaran dialokasikan dengan bijak untuk  pelaksanaan  evaluasi, dan  menghindari  pemborosan  sumber  daya  yang  dapat  menghambat  efisiensi.  (Wawancara:  08 September 2023).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ernawati,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Untuk efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1,  maka  guru-guru  dan  staf  memanfaatkan  teknologi  dan  perangkat  lunak  yang  sesuai  untuk mempermudah pengumpulan dan  analisis data, sistem  otomatisasi dapat  mengurangi  beban kerja manual dan mempercepat proses evaluasi. Selain itu menjadwalkan pengumpulan data secara teratur dan sesuai kebutuhan, akan membantu dalam pemantauan yang konsisten dan mendeteksi masalah dengan  cepat.  Dalam  hal  pelaksanaan  evaluasi  melibatkan  tim  yang  terampil  dan  berkolaborasi dengan baik,  setiap anggota tim mengetahui  peran dan tanggung jawab mereka. (Wawancara:  09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Dewi Anjani, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
SDN 21 sudah berupaya semaksimal mungkin agar efisien dalam pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi  kurikulum  merdeka,  banyak  kegiatan  yang  dilakukan  di  sekolah  ini  seoperti, memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan kurikulum merdeka dan dalam pengumpulan data  evaluasi,  guru  yang  terlatih  dengan  baik  dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  pelaksanaan implementasi  kurikulum merdeka. Memastikan bahwa instrumen evaluasi  yang digunakan sesuai dengan  tujuan  dan  lingkungan  sekolah.  Instrumen  yang  tepat  akan  memberikan  hasil  yang  lebih akurat. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  efisiensi  pelaksanaan  dalam  evaluasi  manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa umumnya SD di Kabupaten Bireuen sangat efisien dalam pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Sekolah selalu melakukan evaluasi diri terhadap proses evaluasi yang digunakan. Melakukan identifikasi peluang perbaikan dan terus-menerus meningkatkan efisiensi pelaksanaan kurikulum merdeka, dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu, jika ada proses birokratis yang tidak memberikan nilai tambah dalam evaluasi, maka sekolah mempertimbangkan untuk menguranginya atau menyederhanakannya. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas  tentang  efisiensi  pelaksanaan  dalam  evaluasi manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa umumnya  SD  di  Kabupaten  Bireuen,  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh sekolah  sudah  sangat  efisien.  Sekolah  merencanakan  evaluasi  yang  terstruktur  dan  terperinci  sebelum implementasi  kurikulum  merdeka  dimulai.  Sekolah  menggunakan  sumber  daya  dengan  efisien.  Sekolah
manfaatkan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data, dengan sistem otomatisasi dapat mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses evaluasi. Sekolah melibatkan tim yang terampil dan berkolaborasi dengan baik, setiap anggota tim diberi tahu peran dan tanggung jawab mereka. Instrumen evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan dan lingkungan sekolah.
Hasil evaluasi yang digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Sekolah memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan kurikulum merdeka dan dalam pengumpulan data evaluasi secara efektif dan efisien. Guru yang terlatih dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.  Sekolah  selalu  melakukan  evaluasi  diri  terhadap  proses  evaluasi  yang  digunakan,  dan  melakukan identifikasi  peluang  perbaikan  terus-menerus  untuk  meningkatkan  efisiensi  pelaksanaannya.  Selain  itu melakukan kebijakan pengurangan birokrasi yang tidak perlu.
d. Kesetaraan atau keadilan,
Untuk  mengetahui  kesetaraan  atau  keadilan  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Yuliana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Kesetaraan  atau  keadilan  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  di  SDN  1 merupakan faktor penting untuk  memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan  yang sama dalam Pendidikan, di SDN 1 memiliki prinsip dan praktik yang digunakan untuk mencapai kesetaraan atau  keadilan  dalam  evaluasi,  misalnya  instrumen  evaluasi  yang  digunakan  adil  dan mempertimbangkan beragam latar belakang siswa, mempertimbangkan penggunaan variasi instrumen dan pendekatan evaluasi yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang  sesuai  bagi  mereka.  Memberikan  akomodasi  khusus  kepada  siswa  yang  memiliki  kebutuhan khusus  atau  berkebutuhan  khusus,  seperti  siswa  dengan  disabilitas,  hal  ini  dapat  mencakup  waktu tambahan,  bantuan,  atau  peralatan  khusus  untuk  menjalani  evaluasi.  (Wawancara:  08  September 2023).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Tri  Wahyuni,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 18, yaitu memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau kecurangan, siswa harus merasa nyaman dan aman dalam menjalani evaluasi, dan sekola memberikan pelatihan  kepada  guru  dalam  mengenali  kebutuhan  individu  siswa  dan  bagaimana  memberikan dukungan  kepada  mereka  dalam  evaluasi,  guru  dapat  mengidentifikasi  dan  merespons  perbedaan dalam pemahaman dan kemampuan siswa. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan  hasil  wawancara  dengan  Nilawati,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  21  Bireuen, menyatakan bahwa:
Sekolah ini sebelum IKM sudah menerapkan kesetaraan atau keadilan terhadap siswa, guru, dan staf. SDN 21 memiliki  perencanaan kurikulum  yang  Inklusif, memastikan bahwa kurikulum dan materi ajar yang digunakan selama implementasi kurikulum merdeka mencerminkan keadilan dan inklusi. Kurikulum dirancang untuk memenuhi  beragam  kebutuhan siswa, dan sekolah melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan bahwa mereka telah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam evaluasi dan implementasi kurikulum Merdeka. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Nuraini,  selaku  peserta  didik  pada  UPTD  SD  Negeri  1  Bireuen, menyatakan bahwa:
Kami  sebagai  peserta  didik  merasakan  kesetaraan  atau  keadilan  dalam  segala  hal,  sekolah memperlakukan kami sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kami masing, adanya kurikulum baru ini  membuat  kami  belajar  lebih  menyenangkan,  kami  belajar  banyak  hal  dengan  guru-guru,  dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan mata Pelajaran yang diberikan oleh guru. (Wawancara: 13 September 2023).
Hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  kesetaraan  atau  keadilan  dalam  evaluasi  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa  sekolah menerapkan diversifikasi metode evaluasi, sekolah menggunakan berbagai metode evaluasi  yang mengukur beragam  keterampilan dan pengetahuan, ini dapat  membantu  siswa dengan berbagai  bakat  dan kemampuan untuk  menonjol  dalam  cara  yang  berbeda,  dan  sekolah  memberikan  akomodasi  khusus  kepada  siswa  yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, ini mencakup waktu tambahan, bantuan, atau peralatan khusus untuk menjalani evaluasi. (Observasi: 11 September 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  di  lapangan  tentang  kesetaraan  atau  keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  sekolah  menerapkan  kesetaraan  atau  keadilan  dalam  melakukan evaluasi,  hal  tersebut  terukur  dengan  indikator:  (a)  instrumen  evaluasi  yang  digunakan  adil  dan mempertimbangkan  beragam  latar  belakang  siswa,  (b)  memberikan  akomodasi  khusus  kepada  siswa  yang
memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, (c) evaluasi dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau kecurangan, sehingga siswa merasa nyaman dan aman dalam menjalani evaluasi, (d) memantau proses evaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan  tidak  adil  terhadap  siswa  tertentu,  (e)  menggunakan  berbagai  metode  evaluasi  yang  mengukur beragam  keterampilan  dan  pengetahuan  siswa,  sehingga  dapat  membantu  siswa  dengan  berbagai  bakat  dan kemampuan untuk menonjol dalam cara yang berbeda, (f) kurikulum dan materi ajar yang digunakan selama implementasi  kurikulum  merdeka  mencerminkan  keadilan  dan  inklusi,  kurikulum  harus  dirancang  untuk memenuhi  beragam  kebutuhan  siswa,  dan  (g)  sekolah  melakukan  evaluasi  diri  secara  berkala  untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam evaluasi dan implementasi kurikulum merdeka.
e. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat,
Untuk mengetahui partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Murtala, selaku Kepala UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Syukur Alhamdulillah masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum  merdeka  di  SDN  1  Bireun,  hal  ini  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  akuntabilitas program  pendidikan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  ada  beberapa  langkah  yang  dilakukan  untuk mendorong  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  evaluasi,  sosialisasi  program Pendidikan,  dimulai  dengan  menyelenggarakan  pertemuan  atau  seminar  untuk  menginformasikan kepada masyarakat tentang kurikulum merdeka, tujuannya, dan manfaatnya, informasi disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua anggota masyarakat. Mengundang orang tua siswa ke  sekolah,  untuk  berpartisipasi  dalam  pertemuan  sekolah,  baik  secara  reguler  maupun  dalam pertemuan  khusus  yang  membahas  evaluasi  kurikulum  Merdeka,  agar  dapat  menjadi  forum  untuk mendengarkan masukan dan keprihatinan orang tua. (Wawancara: 04 September 2023).
Hasil wawancara peneliti dengan Bahagia, selaku Kepala UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Membentuk  komite  orang  tua  yang  dapat  bekerja  sama  dengan  sekolah  dalam  evaluasi  dan pengembangan  kurikulum  merdeka,  komite  ini  dapat  memberikan  masukan  berharga,  memantau kemajuan, dan mengadvokasi perubahan jika diperlukan. Survei dan kuesioner untuk mengumpulkan pandangan dan pemikiran masyarakat tentang implementasi kurikulum merdeka, pertanyaan dalam survei dapat mencakup pendapat mereka tentang bagaimana program ini memengaruhi pembelajaran anak-anak mereka. Diskusi terbuka dengan masyarakat setempat untuk membahas hasil evaluasi dan tantangan  yang  dihadapi,  dapat  menciptakan  ruang  bagi  orang  tua  dan  warga  masyarakat  untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memberikan masukan. (Wawancara: 05 September 2023). Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Hamdani, selaku Kepala UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Dukungan teknis kepada orang tua dan masyarakat dalam hal penggunaan data dan informasi evaluasi, mereka memahami cara membaca dan menggunakan hasil evaluasi. Transparansi informasi tentang pelaksanaan  kurikulum  merdeka,  hasil  evaluasi,  dan  rencana  tindak  lanjut  tersedia  secara  terbuka untuk  Masyarakat,  dan  membuat  laporan  evaluasi  dan  informasi  relevan  lainnya  mudah  diakses. Pertemuan  periodik  antara  sekolah  dan  masyarakat  untuk  membahas  perkembangan  implementasi kurikulum  merdeka  dan  hasil  evaluasi,  dapat  meningkatkan  komunikasi  dan  kolaborasi  yang berkelanjutan. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil  wawancara peneliti dengan Kausar, selaku  peserta didik pada  UPTD SD Negeri 18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Masyarakat  sangat  antusias  berpartisipasi  dan  terlibat  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi kurikulum  merdeka  di  SDN  18  Bireun,  seperti  halnya  orangtua  saya,  selalu  aktif  dan  hadir  setiap pertemuan  yang  diadakan  oleh  sekolah,  selain  itu  orangtua  saya  selalu  mengevaluasi  terhadap perkembangan  saya  dalam  pembelajaran  di  sekolah,  apa  saja  yang  saya  capai  selama  penerapan kurikulum baru. (Wawancara: 06 September 2023).
Hasil observasi peneliti di lapangan tentang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa sekolah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan pendidikan atau isu-isu pendidikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum merdeka. Penghargaan dan pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi, dapat memberikan insentif kepada orang tua dan masyarakat untuk terus berpartisipasi. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di  atas tentang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara
umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program Pendidikan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, yaitu: (a) melakukan sosialisasi program pendidikan, (b) mengundang orang tua ke sekolah, (c) membentuk komite orang tua, (d) melakukan survei dan kuesioner, (e) melakukan  diskusi  terbuka,  (f)  memberikan  dukungan  teknis,  (g)  transparansi  informasi,  (h)  melakukan pertemuan periodik, (i) bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan pendidikan atau isu-isu pendidikan, (j) memberikan apresiasi dan akui kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi.
f. Dampak Sampingan atau Efek Tidak Terduga
Untuk  mengetahui  dampak  sampingan  atau  efek  tidak  terduga  dalam  evaluasi  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  berikut  ini  hasil  wawancara dengan Miftahul Jannah, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  sekolah  bisa  menghadapi  dampak samping atau  efek tidak  terduga, sebagian dampak sampingan ini bisa positif, sementara  yang lain bisa negatif. Adapun dampak positif yaitu inovasi pembelajaran yang cermat dapat membuka pintu untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran, guru dan sekolah dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Sedangkan dampak negatif yaitu stres dan tekanan guru, evaluasi yang  sangat  ketat  atau  kurang  adil  dapat  menyebabkan  stres  dan  tekanan  pada  guru,  yang  dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dan pengajaran mereka. (Wawancara: 08 September 2023). Hasil wawancara peneliti dengan Ernita, selaku guru pada UPTD SD Negeri 18 Bireuen, menyatakan bahwa:
Dampak  positifnya  yaitu  tertanamnya  motivasi  guru  dan  siswa,  hasil  evaluasi  yang  positif  dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa, karena mereka merasa pencapaian mereka diakui dan dihargai. Sedangkan dampak negatifnya yaitu fokus pada tes standar, terlalu banyak penekanan pada hasil tes standar dalam evaluasi dapat menyebabkan guru dan siswa hanya fokus pada persiapan untuk tes dari pada pengembangan keterampilan yang lebih luas. (Wawancara: 09 September 2023).
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Sariana, selaku guru pada UPTD SD Negeri 21 Bireuen, menyatakan bahwa:
Dampak positifnya yaitu perbaikan kinerja guru, evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan  kelemahan  dalam  kinerja  guru,  yang  pada  gilirannya  dapat  membantu  guru  untuk mengembangkan keterampilan mereka. Sedangkan dampak negatifnya  yaitu ketidaksetaraan dalam evaluasi,  jika  evaluasi  tidak  dilakukan  dengan  adil,  ini  dapat  menghasilkan  ketidaksetaraan  dalam penilaian  siswa,  terutama  jika  kurikulum  atau  instrumen  evaluasi  tidak  memperhatikan  kebutuhan beragam siswa. (Wawancara: 10 September 2023).
Hasil observasi peneliti di lapangan tentang dampak sampingan atau efek tidak terduga dalam evaluasi manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  terlihat  bahwa dampak positifnya dapat meningkatkan partisipasi orang tua, jika evaluasi melibatkan orang tua dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, ini dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak- anak mereka. Sedangakan dampak negatifnya yaitu reaksi negatif Masyarakat dan orangtua siswa, jika evaluasi dipandang  sebagai  kurang  adil  atau  tidak  akurat  oleh  masyarakat,  ini  dapat  menciptakan  reaksi  negatif  dan ketidakpercayaan terhadap sistem Pendidikan. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang dampak sampingan atau efek tidak terduga dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa dampak positifnya yaitu (a) evaluasi yang cermat dapat membuka pintu untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran, guru dan sekolah dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, (b) hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa, karena mereka merasa pencapaian mereka diakui dan dihargai, (c) evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan  dalam  kinerja  guru,  yang  pada  gilirannya  dapat  membantu  guru  untuk  mengembangkan keterampilan  mereka,  (d)  jika  evaluasi  melibatkan  orang  tua  dan  melibatkan  mereka  dalam  pengambilan keputusan,  ini  dapat  meningkatkan  keterlibatan  orang  tua  dalam  pendidikan  anak-anak  mereka.  Sedangkan dampak negatifnya yaitu: (a) evaluasi yang sangat ketat atau kurang adil dapat menyebabkan stres dan tekanan pada  guru,  yang  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  mereka  dan  pengajaran  mereka,  (b)  terlalu  banyak penekanan  pada  hasil  tes  standar  dalam  evaluasi  dapat  menyebabkan  guru  dan  siswa  hanya  fokus  pada persiapan untuk  tes daripada pengembangan keterampilan  yang lebih luas, (c) jika evaluasi tidak dilakukan dengan  adil,  ini  dapat  menghasilkan  ketidaksetaraan  dalam  penilaian  siswa,  terutama  jika  kurikulum  atau instrumen evaluasi tidak memperhatikan kebutuhan beragam siswa, (d) jika evaluasi dipandang sebagai kurang adil atau tidak akurat  oleh masyarakat,  ini dapat  menciptakan reaksi  negatif dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan.
g. Keberlanjutan.
Untuk mengetahui keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, berikut ini hasil wawancara dengan Isralidin, selaku guru pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Keberlanjutan  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka  adalah  faktor  penting untuk memastikan bahwa evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan sekali saja, namun menjadi bagian integral  dari  perbaikan  berkelanjutan  dalam  sistem  pendidikan,  untuk  memastikan  keberlanjutan dalam  evaluasi,  kami  membuat  perencanaan  jangka  panjang,  rencana  evaluasi  yang  berkelanjutan dengan  jangka  waktu  yang  panjang  mencakup  tujuan  evaluasi  jangka  panjang,  sumber  daya  yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi dalam beberapa tahun ke depan. Integrasi evaluasi dalam proses  Pendidikan,  evaluasi  bukan  hanya  kegiatan  terpisah,  tetapi  diintegrasikan  ke  dalam  siklus pembelajaran dan manajemen sekolah, memasukkan pemantauan dan penilaian terus-menerus dalam proses pengajaran dan manajemen sekolah. (Wawancara: 08 September 2023).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ernawati,  selaku  guru  pada  UPTD  SD  Negeri  18  Bireuen, menyatakan bahwa:
Terkait dengan keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum Merdeka di SDN 18, yaitu adanya komitmen kepemimpinan kepala sekolah, untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian penting dari budaya sekolah, mendukung dan mempromosikan praktik evaluasi yang baik. Pelatihan dan kapasitasi terkait evaluasi kepada guru, staf sekolah, dan pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dengan efektif. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, siswa, dan masyarakat, dalam proses evaluasi, agar menciptakan dukungan yang lebih besar dan mengintegrasikan perspektif beragam dalam evaluasi. (Wawancara: 09 September 2023).
Lain halnya hasil wawancara peneliti dengan Asyifa Nurjannah, selaku peserta didik pada UPTD SD Negeri 1 Bireuen, menyatakan bahwa:
Ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka di SDN 1 Bireun, diantaranya sekolah melakukan evaluasi berkala terhadap  rencana  evaluasi,  berdasarkan  perubahan  dalam  kurikulum,  kebijakan,  dan  kebutuhan sekolah, bahwa rencana evaluasi tetap relevan dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas internal sekolah  untuk  melaksanakan  evaluasi  secara  independent,  mencakup  pelatihan  bagi  guru  atau  staf yang bertanggung jawab atas evaluasi. (Wawancara: 13 September 2023).
Hasil observasi peneliti di lapangan tentang keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, terlihat bahwa adanya dukungan keuangan, yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dalam jangka panjang, mencakup alokasi anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan perbaikan yang ditemukan melalui evaluasi. Evaluasi proses dan hasil yang mencakup evaluasi proses  penerapan  kurikulum  dan  evaluasi  hasil  yang  di  capai  oleh  siswa  mencapai  tujuan  pembelajaran. (Observasi: 07 September 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas tentang keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (a) membuat rencana evaluasi yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang, mencakup tujuan evaluasi jangka panjang, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi dalam beberapa tahun ke  depan,  (b)  integrasi  evaluasi  dalam  proses  Pendidikan,  (c)  komitmen  kepemimpinan  untuk  menjadikan evaluasi sebagai bagian penting dari budaya sekolah, mendukung dan mempromosikan praktik evaluasi yang baik,  (d)  memberikan  pelatihan  terkait  evaluasi  kepada  guru,  staf  sekolah,  dan  pengambil  kebijakan  untuk memastikan  guru  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  evaluasi dengan  efektif,  (e)  melibatkan  pemangku  kepentingan,  (f)  hasil  evaluasi  digunakan  secara  efektif  untuk perbaikan dalam kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah, (g) sekolah menilai diri sendiri dalam hal implementasi kurikulum merdeka dan proses evaluasi digunakan untuk merumuskan rencana perbaikan, dan (h) dukungan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dalam jangka panjang, mencakup alokasi anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan perbaikan yang ditemukan melalui evaluasi.

## Analisis Peneliti

## Analisis  Perencanaan  Manajemen  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Bireun.
Guna  memajukan  pendidikan  di  Indonesia  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nadiem  Makarim membuat salah satu trobosan baru dengan inisiatif kurikulum terbaru yakni Kurikulum Merdeka Belajar yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk  mengembalikan  esensi  dari  asesmen  yang  semakin  dilupakan.  Konsep  Merdeka  Belajar  adalah
mengembalikan  sistem  pendidikan  nasional  kepada  esensi  undang-undang  untuk  memberikan  kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka.
Menutut Purwaningrum, merdeka belajar merupakan langkah tepat mencapai pendidikan ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesui dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Merdeka belajar sangat memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka belajar memberi kebebasan kepada peserta didik dan guru untuk mengembangkan bakat dan  keterampilan  yang  ada  dalam  diri  mereka.  Selama  ini  pendidikan  lebih  menekankan  terhadap  aspek pengetahuan
Implementasi merupakan usaha dalam menerapkan suatu hal. Implementasi ialah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah  sempurna  yang  bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya  mekanisme  suatu  sistem  yang terencana. Dalam implementasi kurikulum ada perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap  pelaksanaannya,  yaitu:  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  evaluasi.  Penting  untuk dipahami  bahwa  untuk  implementasi  kurikulum  Merdeka  harus  didukung  oleh  ketersediaan  sumber  daya disetiap satuan jenjang Pendidikan.
Seperti  halnya  ketersediaan  sumber  daya  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  sudah  tersedia  dengan  lengkap  sumber  dayanya, diantaranya: tersedianya tenaga pendidik dan staf, tersedianya bahan ajar dan materi pembelajaran, tersedianya infrastruktur  dan  fasilitas,  tersedianya  teknologi  dan  perangkat,  tersedianya  dana  atau  anggaran,  adanya partisipasi  orang  tua  dan  masyarakat,  melakukan  evaluasi  dan  monitoring,  melakukan  pengembangan kurikulum lokal, bekerjasama sama dengan pihak terkait, membangun komunikasi dan keterlibatan stakeholder . Implementasi  dilakukan  ketika  perencanaan  sudah  sempurna  yang  berlanjut  pada  aktivitas,  aksi, tindakan,  atau  adanya  mekanisme  suatu  sistem  yang  sesuai  perencanaan.  Implementasi  tidak  dapat  berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan yang lain. Misalnya sumber daya manusia, alam, sarana, prasarana, dan pendanaan.  Kaitannya  dengan  implementasi  MBKM  di  lingkungan  sekolah  tingkat  dasar  tentu  dipengaruhi oleh  kurikulum,  kelas,  peserta  didik,  guru,  hingga  pendanaan  yang  tidak  murah.  Selain  itu  membangun koordinasi antar intansi agar maksimal dalam penerapannya.
Selama ini koordinasi antar instansi dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, yaitu melakukan koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah, melakukan  koordinasi  dengan  orang  tua  dan  Masyarakat,  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  non- pemerintah, melakukan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur, melibatkan partisipasi guru, melakukan monitoring  dan  evaluasi  bersama,  melakukan  pemecahan  masalah  bersama,  dan  memberikan  pemberian dukungan finansial.
Implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar jika dijalankan sesuai fungsinya pasti akan berjalan dengan baik. Konsep merdeka belajar merupakan konsep yang memberikan kemerdekaan dalam belajar untuk mengusahakan  kesiapan  lulusan  dari  sekolah  dasar  negeri  maupun  swasta  agar  mampu  menghadapi perkembangan  zaman  dan  teknologi  yang  semakin  pesat.  Menurut  Nadiem  Makariem,  inti  dari  kurikulum merdeka  adalah  merdeka  belajar,  yaitu  konsep  yang  dibuat  agar  siswa  bisa  mendalami  minat  dan  bakatnya masing-masing.  Untuk  itu  sangat  dibutuhkan  guru-guru  yang  berkompeten  dalam  penerapan  kurikulum Merdeka, oleh sebab itu guru dan staf di sekolah perlu diberikan penguatan kapasitas.
Penguatan kapasitas dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  sudah  dilakukan  yaitu:  (a)  penguatan  pelatihan  dan  pengembangan  guru,  (b) penguatan sumber daya kurikulum, (c) penguatan kolaborasi dan konsultasi, (d) penguatan pemantauan dan evaluasi, (e) penguatan dukungan administratif, (f) penguatan pengembangan kepemimpinan, (g) penguatan peningkatan  kapasitas  secara  berkelanjutan,  dan  (h)  penguatan  pelibatan stakeholder .  Penguatan  kapasitas dalam perencanaan dan manajemen implementasi kurikulum merdeka memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang  komprehensif  dan  berkelanjutan,  Sekolah  Dasar  dapat  berhasil  menjalankan  kurikulum  merdeka  dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Kurikulum merdeka dirasa menjadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan semangat belajar siswa serta untuk mengembangkan kompetensi siswa dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka, yaitu fokus terhadap materi esensial (literasi dan numerasi). Dengan  begitu,  siswa  diharapkan  dapat  memiliki  kemampuan  literasi  dan  numerasi  yang  lebih  baik.  Agar semakin  optimal  dalam  menerapkan  kurikulum  merdeka  maka  harus  mengetahui  karakteristik  kurikulum Merdeka oleh setiap jenjang sekolah, dan sekolah harus mampu mengur kinerja dalam implementasinya.
Pengukuran kinerja dalam perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  yaitu:  (a)  mengidentifikasi  indikator  kinerja  utama,  (b)  penetapan  target,  (c) pemantauan  berkala,  (d)  pengumpulan  data,  (e)  analisis  data,  (f)  evaluasi  proses  pengajaran,  (g)  konsultasi
stakeholder , (h) perbaikan dan penyesuaian, (i) laporan dan komunikasi, (j) pelatihan dan pengembangan, (k) pelibatan  komunitas,  dan  (l)  evaluasi  berkelanjutan.  Pengukuran  kinerja  yang  efektif  dalam  implementasi Kurikulum  Merdeka  akan  membantu  sekolah  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  pendidikan  sesuai  dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ini.
Implementasi kurikulum merdeka belajar kedudukanya sebagai kurikulum nasional pada hakikatnya sama  dengan  penerapan  kurikulum  sebelumnya,  namun  yang  berbeda  dalam  penerapanya  bahwa  dalam implementasi kurikulum merdeka lebih diarahkan kepada pendidikan pancasila yang melahirkan berkompeten, berkarakter,  yang berperilaku sesuai  dengan nilai-nilai  pancasila, sehingaa dalam perwujudan implementasi kurikulum  merdeka,  menuntut  guru  untuk  secara  profesional  dan  merancang  atau  mendesai  pembelajaran efektif  dan  menyenangkan.  Dalam  konteks  ini  sekolah  sangat  membutuhkan  dukungan  dan  keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum Merdeka.
Keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  semua  elemen  pemangku  kepentingan  terlibat,  seperti keterlibatan  guru  dan  staf  sekolah,  keterlibatan  orang  tua  dan  wali  murid,  dukungan  dari  komite  sekolah, berkolaborasi  dengan  komunitas  belajar,  melakukan  konsultasi  dengan  ahli  Pendidikan,  membuat  forum diskusi  terbuka,  melakukan  survei  kepuasan  dan  umpan  balik  terhadap  orang  tua,  siswa,  dan  guru  secara berkala, transparansi dan komunikasi terbuka. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah elemen kunci untuk menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  kolaboratif  dan  memastikan  bahwa  Kurikulum  Merdeka  dapat menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa.
Mekanisme  monitoring  dan  evaluasi  dalam  perencanaan  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  yaitu:  penetapan  indikator  kinerja,  hasil  yang  telah dikumpulkan,  evaluasi  hasil  yang  telah  dikumpulkan,  evaluasi  proses  pengajaran,  survei  dan  umpan  balik terkait  kepuasan  siswa,  pertemuan  dan  diskusi  berkala,  perbandingan  dengan  standar,  tindak  lanjut  dan perbaikan. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, dari evaluasi dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan, termasuk  di  dalam  evaluasi  cara  mengatasi  problematika  yang  muncul.  Implementasi  tidak  hanya  sebatas melaksanakan  dari  sebuah  program,  tetapi  sebelum  pelaksanaannya  ada  perencanaan  yang  sesuai  dengan kurikulum berlaku, tugas selanjutnya melaksanakannya dan pengevaluasian dari hasil evaluasi akan didapatkan keputusan apakah rencana tersebut telah sesuai dengan tujuan ataukah melakukan perencanaan ulang lagi.

## Analisis  Pelaksanaan  Manajemen  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Bireun
Implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SD mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran abad-21 dimana pembelajaran mengfokuskan tidak hanya pada ranah pengetahuan tapi juga menekankan pada aspek karakter, penguasaan literasi, keterampilan dan teknologi.  Pembelajaran pada kurikulum merdeka akan dikembalikan dalam  pendekatan  mata  Pelajaran,  penyusunan  jadwal  cukup  memudahkan  guru  karena  pembagian  waktu perminggu menggunakan mata pelajaran. Penyusunan pada kurikulum merdeka berbeda dengan penyusunan jadwal pada kurikulum sebelumnya, dimana harus mempertimbangkan rincian hari efektif dan minggu efektif.
Penerapan kurikulum merdeka belajar masih dilakukan secara bertahap yang artinya baru diterapkan di beberapa kelas dan jenjang pendidikannya yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka belajar  dari  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Selain  itu,  sistematika  dan  susunan  yang  ada  dalam kurikulum  merdeka  belajar  ini  sebenarnya  sangat  sederhana  dalam  penerapannya.  Namun  dalam perencanaannya perlu kecermatan, dan kecepatan agar saat pelaksanaannya bisa maksimal.
Kecepatan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di  Kabupaten  Bireun,  pelaksanaannya  dapat  bervariasi  yang  memengaruhinya,  yaitu  kesiapan  sekolah, pelatihan dan pengembangan guru, dukungan pemerintah dan sumber daya, perubahan budaya dan mindset , evaluasi  dan  penyesuaian,  faktor  lokal,  komunikasi  dan  keterlibatan stakeholder .  Dalam  banyak  kasus, implementasi  kurikulum  baru  memerlukan  waktu  untuk  adaptasi  dan  pengembangan.  Penting  untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Kesabaran, dukungan, dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mempercepat pelaksanaan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireuen.
Saat  ini  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun  sangat  konsisten  terhadap  pelaksanaan  manajemen implementasi kurikulum merdeka hal ini terukur dengan beberapa indikator yaitu: perencanaan yang matang, mengadakan  pelatihan  berkelanjutan,  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  rutin,  melibatkan stakeholder , menyediakan sumber daya  yang konsisten, memiliki pemimpin  yang mendukung sepenuhnya implementasi kurikulum merdeka, melakukan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, melakukan penyesuaian dan perbaikan, adanya budaya sekolah  yang mendukung, dan adanya pemantauan oleh otoritas pendidikan. Konsistensi dalam implementasi kurikulum sangat membantu mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka
panjang dan meningkatkan kualitas Pendidikan, hal ini juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang stabil dan terstruktur bagi siswa.
Dukungan kepemimpinan terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, sangat baik karena kepala sekolah memiliki visi dan komitmen yang jelas, kepala  sekekolah  memiliki  program  pengembangan  rencana  dan  strategi,  kepala  sekolah  memiliki  program pelatihan  dan  pengembangan  guru,  kepala  sekolah  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi,  kepala  sekolah memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada guru dan staf, kepala sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat,  kepala  mampu  melakukan  penyelesaian  masalah,  kepala  sekolah  dalam  setiap  pengambilan keputusan  sangat  informatif  dan  terbuka.  Dengan  dukungan  kepemimpinan  yang  kuat  dan  terlibat, implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Bireuen, maka memiliki peluang lebih besar untuk  berhasil  dan  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diinginkan.  Kepemimpinan  yang  efektif  adalah  kunci dalam membimbing dan memotivasi seluruh komunitas sekolah menuju perubahan positif dalam pendidikan.
Selain itu masyarakat sangat berperan aktif terhadap pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  misalnya  masyarakat  mendukung  sekolah,  masyarakat menjadi  mitra  pendidikan,  masyarakat  memberikan  sumber  daya,  masyarakat  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan,  masyarakat  membantu  mengevaluasi  proses,  masyarakat  membantu  dengan  sarana transportasi,  masyarakat  berkampanye  kesadaran  tentang  pentingnya  implementasi  kurikulum  merdeka, Masyarakat  menjaga  keamanan  sekolah,  masyarakat  memantau  kemajuan  siswa,  masyarakat  memberikan inspirasi  dan  peran  model.  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kurikulum  merdeka  tidak  hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun  memiliki  kapsitas  yang  sangat  baik  terhadap  pelaksanaan manajemen  implementasi  kurikulum  merdeka,  hal  ini  terukur  dengan  indikator:  (a)  adanya  pelatihan  dan pengembangan guru, (b) adanya pengembangan kurikulum lokal, (c) adanya penggunaan teknologi pendidikan, (d)  adanya  pemantauan  dan  evaluasi  berkelanjutan,  (e)  adanya  kerja  kolaboratif,  (f)  adanya  dukungan kepemimpinan, (g) adanya akses ke sumber daya, (h) adanya pelibatan orang tua dan masyarakat, (i) adanya penyediaan  dukungan  psikososial,  (j)  adanya  pembaruan  terus-menerus,  (k)  keterlibatan  guru  dalam pengambilan  keputusan.  Kapasitas  yang  kuat  dalam  aspek-aspek  ini  sangat  membantu  sekolah  SD  di Kabupaten  Bireun  dalam  melaksanakan  manajemen  implementasi  Kurikulum  Merdeka  dengan  sukses  dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa.

## Analisis  Evaluasi  Manajemen  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten Bireun
Kepala  sekolah  memiliki  peran  penting  melakukan  evaluasi  secara  berkelanjutan,  memastikan bagaimana  program  implementasi  kurikulum  Merdeka  berjalan  dengan  maksimal,  pengembangan  dan ketercapaian pembelajaran, penggunaan teknologi digital, dan memastikan bahwa seluruh komponen program dijalankan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Berikutnya evaluasi dampak kurikulum merdeka pada kualitas pembelajaran yang mencakup penilaian terhadap peningkatan prestasi akademik siswa, partisipasi  siswa  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler,  peningkatan  keterampilan  dan  kemampuan  siswa,  serta kepuasan siswa dan guru terhadap program.
Selain  itu  evaluasi  pengembangan  guru  bertujuan  untuk  mengetahui  relevansi  materi  pelatihan, metode  pengajaran  yang  diterapkan  dalam  kelas,  serta  dampaknya  terhadap  peningkatan  kompetensi  guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar. Evaluasi dukungan infrastruktur dan sumber daya evaluasi ini perlu dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, akses ke teknologi pendidikan, perpustakaan, laboratorium, dan sumber belajar dapat mendukung implementasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi umpan balik dari stakeholder yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan umpan balik terkait dengan implementasi kurikulum merdeka belajar.
Umpan balik dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok. Evaluasi akan memberikan  perspektif  yang  beragam  tentang  keberhasilan  dan  perbaikan  yang  perlu  dilakukan  dalam implementasi  kurikulum. Selanjutnya kepala sekolah juga menyampaikan  bahwa  evaluasi dalam  kurikulum merdeka  belajar  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  holistik.  Khusus  evaluasi  koordinasi  dan  implementasi program merdeka belajar. Untuk memastikan bahwa seluruh komponen program dijalankan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sangat penting.
Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun  untuk  pencapaian  tujuan  dalam  evaluasi  manajemen implementasi  kurikulum  merdeka,  melakukan  beberapa  Langkah,  diantaranya  identifikasi  tujuan  evaluasi, mengumpulkan data yang relevan, menggunakan alat dan metode evaluasi yang tepat, melakukan analisis data diskusi  dan  umpan  balik,  membuat  perencanaan  tindakan  perbaikan,  implementasi  tindakan  perbaikan, melakukan  evaluasi  lanjutan,  melakukan  kolaborasi  terus-menerus,  melaksanakan  pemantauan  yang berkesinambungan, dan melakukan publikasikan hasil. Efektivitas pelaksanaan evaluasi sangat penting dalam
meningkatkan kualitas pendidikan dan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen. Evaluasi yang baik akan memberikan pandangan yang akurat tentang kondisi saat ini dan memberikan arahan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.
Selam aini sangat efektivitas pelaksanaan evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  hal  ini  terukur  dengan  komitmen,  keterlibatan,  dan  keseriusan  semua pihak  terkait.  Dengan  perencanaan  yang  baik,  pengumpulan  data  yang  akurat,  dan  tindakan  yang  sesuai, sekolah  dapat  meningkatkan  efektivitas  implementasi  kurikulum  di  sekolah  dasar.  Mengevaluasi  dan memperhatikan sejauh mana fasilitas yang digunakan mendukung pelaksanaan program ini.
Efisiensi pelaksanaan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar  di  Kabupaten  Bireun,  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  sekolah  sudah  sangat  efisien.  Sekolah merencanakan  evaluasi  yang  terstruktur  dan  terperinci  sebelum  implementasi  kurikulum  merdeka  dimulai. Sekolah menggunakan sumber daya dengan efisien. Sekolah manfaatkan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai  untuk  mempermudah  pengumpulan  dan  analisis  data,  dengan  sistem  otomatisasi  dapat  mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses evaluasi. Sekolah melibatkan tim yang terampil dan berkolaborasi dengan  baik,  setiap  anggota  tim  diberi  tahu  peran  dan  tanggung  jawab  mereka.  Instrumen  evaluasi  yang digunakan sesuai dengan tujuan dan lingkungan sekolah.
Hasil evaluasi yang digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Sekolah memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan kurikulum merdeka dan dalam pengumpulan data evaluasi secara efektif dan efisien. Guru yang terlatih dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.  Sekolah  selalu  melakukan  evaluasi  diri  terhadap  proses  evaluasi  yang  digunakan,  dan  melakukan identifikasi  peluang  perbaikan  terus-menerus  untuk  meningkatkan  efisiensi  pelaksanaannya.  Selain  itu melakukan kebijakan pengurangan birokrasi yang tidak perlu.
Umumnya Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun menerapkan kesetaraan atau keadilan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka, hal tersebut terukur dengan indikator: (a) instrumen evaluasi yang digunakan adil dan mempertimbangkan beragam latar belakang siswa, (b) memberikan akomodasi khusus kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, seperti siswa dengan disabilitas, (c) evaluasi dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya penipuan atau kecurangan, sehingga siswa merasa nyaman dan aman dalam menjalani evaluasi, (d) memantau proses evaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap siswa tertentu, (e) menggunakan berbagai metode evaluasi yang mengukur beragam  keterampilan dan pengetahuan siswa, sehingga dapat  membantu  siswa dengan berbagai bakat dan kemampuan untuk menonjol dalam cara yang berbeda, (f) kurikulum dan materi ajar yang digunakan selama  implementasi  kurikulum  merdeka  mencerminkan  keadilan  dan  inklusi,  kurikulum  harus  dirancang untuk  memenuhi  beragam  kebutuhan  siswa,  dan  (g)  sekolah  melakukan  evaluasi  diri  secara  berkala  untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai kesetaraan dan keadilan dalam evaluasi dan implementasi kurikulum merdeka.
Masyarakat  sangat  berpartisipasi  dan  terlibat  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas  dan  akuntabilitas  program  Pendidikan,  ada  beberapa  langkah  yang  dilakukan  untuk  mendorong partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  evaluasi,  yaitu:  (a)  melakukan  sosialisasi  program pendidikan, (b) mengundang orang tua ke sekolah, (c) membentuk komite orang tua, (d) melakukan survei dan kuesioner,  (e)  melakukan  diskusi  terbuka,  (f)  memberikan  dukungan  teknis,  (g)  transparansi  informasi,  (h) melakukan  pertemuan  periodik,  (i)  bekerja  sama  dengan  organisasi  non-pemerintah  yang  peduli  dengan pendidikan  atau  isu-isu  pendidikan,  (j)  memberikan  apresiasi  dan  akui  kontribusi  masyarakat  dalam  proses evaluasi.
Dampak  sampingan  atau  efek  tidak  terduga  dalam  evaluasi  manajemen  implementasi  kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, bahwa dampak positifnya yaitu (a) evaluasi yang cermat dapat membuka pintu untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran, guru dan sekolah dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, (b) hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi guru dan  siswa,  karena  mereka  merasa  pencapaian  mereka  diakui  dan  dihargai,  (c)  evaluasi  dapat  membantu mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  kinerja  guru,  yang  pada  gilirannya  dapat  membantu  guru untuk mengembangkan keterampilan mereka, (d) jika evaluasi melibatkan orang tua dan melibatkan mereka dalam  pengambilan  keputusan,  ini  dapat  meningkatkan  keterlibatan  orang  tua  dalam  pendidikan  anak-anak mereka.  Sedangkan  dampak  negatifnya  yaitu:  (a)  evaluasi  yang  sangat  ketat  atau  kurang  adil  dapat menyebabkan stres dan tekanan pada guru, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dan pengajaran mereka, (b) terlalu banyak penekanan pada hasil tes standar dalam evaluasi dapat menyebabkan guru dan siswa hanya fokus pada persiapan untuk tes daripada pengembangan keterampilan yang lebih luas, (c) jika evaluasi tidak  dilakukan  dengan  adil,  ini  dapat  menghasilkan  ketidaksetaraan  dalam  penilaian  siswa,  terutama  jika kurikulum atau instrumen evaluasi tidak memperhatikan kebutuhan beragam siswa, (d) jika evaluasi dipandang
sebagai  kurang  adil  atau  tidak  akurat  oleh  masyarakat,  ini  dapat  menciptakan  reaksi  negatif  dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan.
Keberlanjutan dalam evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: (a) membuat rencana evaluasi yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang, mencakup tujuan evaluasi jangka panjang, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan evaluasi dalam beberapa tahun ke depan, (b) integrasi evaluasi dalam proses Pendidikan, (c) komitmen kepemimpinan untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian penting dari budaya sekolah, mendukung dan mempromosikan praktik evaluasi yang baik,  (d)  memberikan  pelatihan  terkait  evaluasi  kepada  guru,  staf  sekolah,  dan  pengambil  kebijakan  untuk memastikan  guru  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  evaluasi dengan  efektif,  (e)  melibatkan  pemangku  kepentingan,  (f)  hasil  evaluasi  digunakan  secara  efektif  untuk perbaikan dalam kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah, (g) sekolah menilai diri sendiri dalam hal implementasi kurikulum merdeka dan proses evaluasi digunakan untuk merumuskan rencana perbaikan, dan (h) dukungan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dalam jangka panjang, mencakup alokasi anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan perbaikan yang ditemukan melalui evaluasi.

## 5. KESIMPULAN
Perencanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu upaya ketersediaan sumber daya, diantaranya: (a) tersedianya tenaga pendidik dan staf, (b) bahan ajar dan materi pembelajaran, (c) infrastruktur dan fasilitas, (d) teknologi dan perangkat, (e) dana dan anggaran, (f) partisipasi orang tua dan masyarakat, (g) evaluasi dan monitoring, (h) pengembangan kurikulum lokal, (i) kerja sama dengan pihak terkait, (j) komunikasi dan keterlibatan stakeholder . Pelaksanaan manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu sekolah memiliki visi dan komitmen yang jelas, sekolah memiliki program pengembangan rencana dan strategi,  sekolah memiliki program  pelatihan dan pengembangan  guru, sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi,  sekolah memberikan dukungan  emosional  dan motivasi kepada  guru dan staf, sekolah melibatkan orang  tua  dan  masyarakat,  mampu  melakukan  penyelesaian  masalah,  sekolah  dalam  setiap  pengambilan keputusan  sangat    informatif  dan  terbuka.  Dukungan  kepemimpinan  yang  kuat  dan  terlibat,  implementasi kurikulum  merdeka  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  berhasil  dan  mencapai  tujuan  pendidikan  yang diharapkan.
Evaluasi manajemen implementasi kurikulum merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireun, yaitu: (a)  identifikasi  tujuan  evaluasi,  (b)  mengumpulkan  data  yang  relevan,  (c)  menggunakan  alat  dan  metode evaluasi yang tepat, (d) melakukan analisis data diskusi dan umpan balik, (e) membuat perencanaan tindakan perbaikan,  (f) implementasi  tindakan perbaikan, (g) melakukan evaluasi lanjutan, (h) melakukan kolaborasi terus-menerus, (i) melaksanakan pemantauan yang berkesinambungan, dan (j) melakukan publikasikan hasil. Efektivitas pelaksanaan evaluasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengoptimalkan pelaksanaan  kurikulum  merdeka  pada  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Bireuen.  Evaluasi  yang  baik  akan memberikan pandangan yang akurat tentang kondisi saat ini dan memberikan arahan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek , Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2007. Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, K, Stock Market Response During COVID- 19 Lockdown Period in India: An event study . Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (7), 2020.
Ali Mudlofir dan Masyhudi Ahmad, Pengembangan Kurikulum , Surabaya: Revka Petra Media, 2009. Arikunto, Suharsimi, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Beatty, A., Emilie, B., Luhur, B., Menno, P., Daniel, S., Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia’s Learning Profiles Between 2000 and 2014 , International Journal of Educational Development 85 (2021). Burhan  Nurgianto, Dasar-dasar  Pengembangan  Kurikulum  Sekolah  (Sebuah  Pengantar  Teoritis  dan  Pelaksanaan) , Yogyakarta: BPFE, 1988.
R Fathan, Hardiknas 2020: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid 19 . Jurnal Pos Media, 2021.
Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. Hamid Syarif, Pengembangan Kurikulum , Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2009. Hidayat, Sholeh, Pengembangan Kurikulum Baru , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan , Jakarta: Gaung Persada, 2010. Manab Abdul. Manajemen Perubahan Kurikulum , Yogyakarta: Kali Media, 2015. Mardalis, Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum, Konsep Implementasi, Evaluasi dan Inovasi , Yogyakarta: Teras, 2009. Mulyasa, Menjadi  Guru  Profesional  Menciptakan  Pembelajaran  Kreatif  dan  Menyenangkan ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2006.
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010. S Nasution, Pengertian Belajar , Bandung: Bumi Aksara, 2003.
Nasution, A. K. P., Integrasi Media Sosial dalam Pembelajaran Generasi Z . Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 2020. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002. Pasaribu, Veta Lidya Delimah dan Krisnaldy, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Hasil Kinerja Karyawan Kelurahan Pisangan Ciputat , Prosiding Seminar Nasional, 2020.
Pritchett, W. L. and Fisher, R. F., Properties and Management of Forest Soil , 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York, 1987.
Sutrisno Hadi, Met odologi Research , Yogyakarta: Andi Offset, 1995. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26.