Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI
KOTA MATARAM)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain 1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Email: herru0481@gmail.com

## Abstract
This  paper  is  to  examine  the  implementation  of  community participation  in  the  process  of  forming  regional  regulations  in Mataram  City.  This  study  uses  a  sociological  (empirical)  juridical legal  research  method  with  a  statutory  approach  and  a  sociological approach.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of community  participation  in  the  process  of  forming  regional regulations  in  Mataram  City  using  information  technology  channels through an application called Partner (community participation in the formation  of  regional  regulations)  based  on  mobile  phones,  is considered  to  be  able  to  overcome  obstacles  in  the  manual participation  process.  has  not  been  fully  implemented  in  accordance with the provisions of laws and regulations, especially in fulfilling the provisions  for  the  involvement  of  the  community  in  the  process  of forming  regional  regulations  which  refer  to  Article  354  Paragraph (1),  (3),  (4)  and  (5)  Law  Number  23  Year  2014  regarding  Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9  of  2015  and  Article  2,  3  and  Article  4  of  Government  Regulation Number  45  of  2017  concerning  Community  Participation  in  the Implementation  of  Regional  Government,  because  the  application  is not  supported  by  the  legality  of  its  utilization  and  human  resources who manage the application. So that the implementation of community participation in the process of forming regional regulations in the City of  Mataram  has  not  been  maximal  and  the  resulting  regional regulations cannot be said to have a responsive legal character.

## Keywords: Participation, Local Regulation, Responsiveness

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1
Dalam rangka mencapai tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan  daerah  dalam  rangka  memberikan  pelayanan,  peningkatan  peran serta,  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  itu  sendiri.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  semakin mendekatkan jarak antara pengambil kebijakan dengan masyarakat. Dengan demikian  pemerintah  daerah  dapat  lebih  cepat  dalam  merespon  tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 2
Salah  satu  upaya  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peran  serta  masyarakat  atau  sering  disebut  dengan istilah  Partisipasi,  dimana  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  memiliki  fungsi  penting,  antara  lain  sebagai  sarana bagi  masyarakat  baik  orang  perseorangan,  kelompok  masyarakat,  maupun organisasi  kemasyarakatan  dalam  mengekspresikan  kebutuhan  dan kepentingannya  sehingga  proses  pembentukan  kebijakan  daerah  lebih aspiratif    terhadap  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat.  Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan  masyarakat  untuk  keberhasilan  pembangunan  di  daerahnya dikarenakan  jika  masyarakat  dapat  mengetahui  sejak  dini  proses pengambilan kebijakan yang ada dan ikut serta di dalamnya, pada akhirnya akan  berdampak  pada  ketaatan  masyarakat  dalam  melaksanakan  kebijakan tersebut.
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  paling tidak  pelibatanya  dalam  dua  tahap  utama  yakni pertama ,  agenda setting , yaitu  tahap  untuk  memilih  masalah  apa  yang  hendak  dibahas  dan
1 Konsideran  menimbang  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terahir  deenga  Undng-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2 Praptanugraha, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan daerah, Jurnal Hukum No. 3 vol. 15 juli  2008: 459 - 473
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
diputuskan; kedua , deciding  the  outcome ,  yaitu  tahap  pengambilan keputusan 3 . Dengan demikian peranan masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan masalah apa yang akan dibahas dan diputuskan serta berperan dalam pengambilan keputusan yang akan tertuang dalam kebijakan.
Dalam  perspektif  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis, partisipasi  pada  dasarnya  bukanlah  suatu  konsep  yang  baku,  ia  hanya a mean  to  an  end, jadi  bukan  tujuan  akhir  itu  sendiri, 4 tujuan  sebenarnya adalah  “pengaruh  yang  berarti”  terhadap  proses  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  arti  luas  mulai  dari  pengambilan  kebijakan, pelaksanaan,  sampai  dengan  evaluasi  kebijakan  terutama  yang  berkenaan dengan  pengelolaan  sumber  daya  publik  baik  berupa  sumber  daya  alam, keuangan  dan  yang  lainnya.  Oleh  karenanya,  pola  partisipasi  sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi di suatu tempat dan konteks yang  menyertainya.  Walau  demikian  perdebatan  seputar  seberapa  perlu partisipasi  publik  harus  dilakukan,  bagaimana  teknis  yang  tepat  untuk melakukannya,  dan  seberapa  jauh  jaminan  terhadap  substansi  yang  berasal dari  proses  partisipasi  harus  tersedia,  terus  berkembang.  Selain  itu  yang tidak  kalah  pentingnya  juga  adalah  sejauh  mana  produk  kebijakan  itu responsif  terhadap  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat.  Mahfud  MD 5 , mengemukakan  produk  hukum  responsif  adalah  produk  hukum  yang karakternya  mencerminkan  pemenuhan  atas  tuntutan-tuntutan  individu maupun berbagai  kelompok sosial dan lebih dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk  hukum  yang  karakternya  mencerminkan  visi  politik  pemegang kekuasaan  dominan  sehingga  pembuatannya  tidak  mengundang  partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.
3 Gafar,  Afan.  Politik  Indonesia  Transsisi  menuju  Demokrasi,  Pustaka  Pelajar,Yogyakarta,  2004, hlm.6.
4 Santosa, Mas Achmad. Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 48- 49.
5 Mahfud MD, Moh. Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 31.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  Perundang- undangan merupakan suatu cerminan dari sebuah Negara Demokrasi dimana keikutsertaan  rakyat  merupakan  suatu  hal  yang  niscaya,  meskipun  rakyat sudah  diresperentasikan  oleh  Wakil-wakil  di  lembaga  Perwakilan  Rakyat (DPR dan DPRD) tidak berarti suatu Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak  akan  berpotensi  terjadi  penyimpangan  substansinya  pada  proses pembahasannya  bersama  Kepala  Daerah,  Tahapan  terakhir  proses  legislasi adalah  sebuah black  box ,  yaitu  proses  pengajuan  draft  Peraturan  Daerah untuk  dibahas  dalam  sidang  paripurna  sampai  pengundangannya  dalam lembaran  daerah.  Pada  tahapan  ini,  proses  bersifat  politis  dan  sangat menentukan  nasib  dari  peraturan  yang  diajukan  tersebut.  Karenanya  pada setiap  tahapan  legislasi  sangat  berpotensi  untuk  terjadinya  penyimpangan substansi  Peraturan  Daerah.  Penyimpangan  substansi  ini  terkait  dengan kepentingan  stakeholder  yang  berbeda  terhadap  peraturan  yang  sedang disusun,  baik  yang  pro  maupun  yang  kontra.  Namun  dengan  ketelitian, argument,  dan  pendekatan  yang  baik  dan  rasional  pada  saat  pembahasan, biasanya  penyimpangan  tersebut  dapat  dihalangi  dan  dikembalikan  pada substansi yang benar. 6
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kebijakan  dituangkan kedalam  produk  hukum  daerah,  baik  produk  hukum  daerah  berbentuk pengaturan  maupun  penetapan.  Produk  hukum  daerah  yang  bersifat pengaturan  terbagi  menjadi  2  (dua)  yakni  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Kepala  Daerah.  Untuk  Peraturan  Daerah  di  Kota  Mataram  proses pembentukannya secara umum sama dengan daerah lainnya secara nasional yakni dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  sampai  dengan tahapan  pengundangan.  Pelibatan  masyarakat  secara  luas  umumnya  dapat dilakukan  pada  semua  tahapan  proses  pembentukan  peraturan  daerah, namun pada pelaksanaannya pelibatan masyarakat  sering ditekankan hanya
6 Darmini.  “Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Melalui  Inisiatif  DPRD  Kota Mataram”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume VI Nomor 2 Tahun 2018, hlm.3.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
pada  tahapan  penyusunan  dan  pembahasan,  padahal  tahapan  pengesahan atau  penetapan  dan  pengundangan  dua  tahapan  yang  sangat  penting  juga. Pada semua tahapan ini penulis mencoba mengkaitkan dan mejadikan dasar apakah  sebuah  produk  hukum  daerah  itu    dapat    dikualifikasikan  kedalam produk  hukum  responsif  atau  konservatif/ortodoks.  Proses  Pembentukan Peraturan  Daerah  sebagai  salah  satu  aspek  penting  dari    penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  dimana  proses  ini  perlu  mendapat  perhatian  dan pengembangan  dalam  pelaksanaannya  kearah  yang  lebih  baik,  yang  pada ahirnya  dapat  terwujudnya  tujuan  dari  penyelenggaraan  pemerintahan daerah itu sendri.
Kota  Mataram  sebagai  salah  satu  Kota  diantara  Kabupaten/Kota  di Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah Daerah otonom, sehingga memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  otonomi,  dan  di  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  berhak  membentuk  Peraturan  Daerah  sebagai  perangkat regulasi  untuk  menjadi  dasar  legalitas  untuk  melaksanakan  pemerintahan dan  pembangunan  guna  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di daerahnya.  Penulisan  mengenai  pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Kota Mataram  sebetulnya  bukanlah  sesuatu  yang  baru  sama  sekali,  sepanjang penelitian  dan  penulisan,  ditemukan  1  (satu)  tesis  yang  terkait,  yaitu  tesis ditulis  tahun  2018  oleh  ,  Janur  Yudistyo  Prabowo  dalam  Tesisnya  yang berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah  Yang Aspiratif Melalui Inisiatif DPRD Kota  Mataram”, penelitian  ini  lebih  menitik  beratkan  pada Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  bersumber  dari  Inisiatif  DPRD  Kota Mataram, dimana diketahui bahwa Pertama, pembentukan peraturan daerah dalam  tahapan  penyusunan  dan  pembahasannya tidak  semua  didahului dengan  naskah  akademik  dimana  dari  8 Peraturan  Daerah Kota  Mataram yang  direncanakan  hanya  1  (satu)  yang  memiliki  Naskah  Akademik  dan selebihnya  tidak  memiliki. Kedua, pelaksanaan  konsultasi  publik  dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, dinyatakan bahwa tidak semua Rancangan Peraturan Daerah melalui proses konsultasi  publik,  mengingat  terbatasnya  anggaran,  sehingga  dalam
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
pelaksanaannya  diprioritaskan  untuk  rancangan  peraturan  daerah  yang dinilai  menyentuh  langsung  terhadap  kepentingan  masyarakat  Kota Mataram,  masyarakat  yang  dilibatkan  pun  tidak  secara  menyeluruh, keterlibatan  masyarakat/ stakeholders sangatlah  terbatas  dalam  memberikan masukan dalam penyempurnaan sebuah rancangan peraturan daerah padahal masyarakat/ stakeholders sangat  dibutuhkan  dalam  memberikan  masukan,
apalagi yang menyangkut pembebanan kepada masyarakat.
Dalam  Proses  pembentukan  Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Kota Mataram  pada  tataran  pelaksanaannya  dapat  dikatakan  sudah  memberikan ruang  partisipasi  masyarakat  di  dalam  pembentukannya,  akan  tetapi memiliki  perbedaan  yang  sangat  mendasar  antara  Peraturan  Daerah  yang berasal dari inisiatif DPRD Kota Mataram dengan Daerah yang berasal  dari inisiatif  Pemerintah  Kota  Mataram,  dimana  Peraturan  Daerah  yang  berasal dari inisiatif DPRD Kota Mataram cenderung berkarakter responsif  karena bersifat  aspiratif  yang  cenderung  merespon  akan  kebutuhan  masyarakat (bottom  up)  dan  proses  pembuatannya  pun  bersifat  partisipatif,  serta  dari segi  penafsiran  maka  produk  hukumnya  memberikan  sedikit  peluang  bagi pemerintah  untuk  membuat  penafsiran  sendiri  melalui  berbagai  peraturan pelaksanaan.  Sedangkan  Peraturan  Daerah  yang  diajukan  oleh  Kepala Daerah  cenderung  berkarakter  ortodoks  karena  bersifat  positivis- instrumentalis,  artinya  memuat  materi  yang  lebih  merefleksikan  visi  sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah (top down). Kemudian proses pembuatannya yang bersifat sentralistik, serta dari segi  penafsiran  maka  produk  hukumnya  memberi  peluang  luas  kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan.
Berbeda halnya dengan kajian yang diteliti oleh penulis, dimana fokus kajiannya  mengenai  pelaksanaan  partisipasi  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui  aplikasi  bebasis  handphone  yang diberi  nama  Partner  (patisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  regulasi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
daerah)  di  Kota  Mataram,  pelaksanaan  partisipasi  tersebut  sebagai  amanat Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2017 Tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.  Kemudian  dikaitkan  dalam  pelaksanaannya  di  Pemerintah  Kota Mataram  produk  hukum  berupa  Peraturan  Daerah  yang  diajukan  oleh Kepala  Daerah  sebagamana  yang  disebutkan  di  atas  dari  penelitian sebelumnya  cenderung  berkarakter  ortodoks  yang  proses  pembuatannya yang bersifat sentralistik ( top down ).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris  yaitu mengkaji  bahan  hukum  primer  dari  Peraturan  Perundang-undangan  dan bahan  hukum  skunder  berupa  pendapat  para  pakar.  Selain  itu  juga  akan dikaji  implementasi  Peraturan  Perundang-undangan  yakni  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dengan  menggunakan  wawancara  sebagai  penunjang  penelitian normatif.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  yuridis sosiologis  empiris  ini  adalah  Pendekatan  konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan  Perundang-undangan (Statute  Approach), dan Pendekatan  Sosiologis (Sociological  Approach) .  Sumber  data  yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  baik  terhadap  responden  maupun informan.  Teknik  dan  alat  pengumpulan  data  primer  data  didapat  melalui Wawancara (interview). Metode interview ini dilakukan melalui wawancara (interview) terstruktur dan mendalam (depth interview) terhadap responden dan informan. Sumber data sekunder, yakni sumber data/bahan hukum yang menjelaskan sumber data primer, karena itu bahan hukum ini diperoleh dari
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
buku-buku,  makalah,  jurnal  yang  ditulis  oleh  para  ahli  serta  dari dokumen/risalah.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menginventarisir, menyusun  berdasarkan  subyek,  selanjutnya  dikaji/dipelajari  kemudian diklasifikasi  sesuai  dengan  pokok  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian ini.  Teknik  pengumpulan  ini  disebut  dengan  teknik  studi  dokumentasi dengan menggunakan alat bantu kartu kutipan berdasarkan pengarang/penulis maupun tema  atau masalah pokok (obyek). Setelah data dan  informasi  terkumpul,  selanjutnya    dianalisis  secara  deskriptif  analitik untuk  mendapat  jawaban  dari  permasalahan  penelitian.  Data-data  dan informasi  dianalisis dengan pemaparan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  pelaksanaan    partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Mataram.
Pengaturan  hak  partisipasi  publik  ini  telah  ditegaskan  oleh  berbagai Peraturan  Perundang-undangan  selain  yang  ada  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  misalnya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015,  yang  merupakan dasar  pijakan  bagi  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  memberikan  ruang partisipasi  publik  seperti  tercantum  dalam  pasal  237  ayat  (3)  berbunyi: “Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis dalam  pembentukan  Perda”,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2017  tetang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. Salah satu cakupan partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
adalah  dalam  hal  penyusunan  peraturan  daerah.10  Partisipasi  masyarakat dilakukan dalam bentuk:
(a) Konsultasi publik;
(b) Musyawarah;
(c) Kemitraan;
(d) Penyampaian aspirasi;
(e) Pengawasan; dan/atau
(f) Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sementara  itu  ketentuan  poin  f  tersebut  jika  dikaitkan  dengan pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  maka  akan diketahui  jika  masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  dimana  masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat  umum,  kunjungan  kerja,  sosialisasi  dan/atau  seminar,  lokakarya, dan/atau diskusi.
Partisipasi  Publik  merupakan  suatu  proses  masyarakat  turut  serta mengambil  bagian  dalam  pembuatan  keputusan  dan  dalam  kegiatan- kegiatan  nyata  pemerintah,  pelaksanaannya  bisa  dalam  bentuk  diskusi, publik  hearing,  workshop,  survey  atau  interview  terhadap  masing-masing individu anggota masyarakat. Dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah penyerapan  aspirasi  publik  dapat  dimulai  dengan  mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Daftar masalah dan inisiatif warga merupakan  bagian  terpenting  bagi  penyusunan  draft  naskah  akademik kemudian  disosialisasikan  melalui  konsultasi  publik.  Adapun  peserta konsultasi  publik  ini  adalah  warga  yang  relevan  dengan  isu/usulan  warga tersebut  seperti  aktifis,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Organisasi Masyarakat,  Pers,  Mahasiswa  dan  Akedemisi,  Anggota  DPRD,  Tokoh Masyarakat dan, Pejabat Pemerintah Kota/Kabupaten.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Sehubungan  dengan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah,  maka  perlu  juga  dikemukakan  pandangan  W.  Riawan Tjandra  dan  Kresno  Budi  Sudarsono,  yang  menegaskan  terdapat  tiga  akses (three  accesses)  yang  perlu  disediakan  bagi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan 7 , yaitu:
(1) Akses terhadap informasi yang meliputi 2 (dua) tipe yaitu:
(a) Hak akses informasi pasif
(b) Hak informasi aktif.
(2) Akses  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  (public  participation in decision making) meliputi:
(a) Hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
(b) Partisipasi  dalam  penetapan  kebijakan,  rencana  dan  program pembangunan.
(c) Partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.
(3) Akses  terhadap  keadilan  (access  to  justice)  Menyediakan  mekanisme bagi  masyarakat  untuk  menegakkan  hukum.  Sifat  dasar  dan  peran serta adalah:
(a) Keterbukaan (openness)
(b) Transparansi (transparency).
Akses  yang pertama tentu  ini  berkaitan  erat  dengan  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  terutama pada  pasal  7,  8  dan  9,  dimana  Badan  Publik  wajib  menyediakan, memberikan  dan/atau  menerbitkan  Informasi  Publik  yang  berada  di  bawah kewenangannya  kepada  Pemohon  Informasi  Publik,  selain  informasi  yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi  Publik  yang  akurat,  benar,  dan  tidak  menyesatkan.)  Kewajiban- kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  Badan  Publik  salah  satunya  dalam proses  penyusunan  peraturan  daerah,  dimana  pemerintah  dengan  DPRD harus  menyampaikan  kepada  publik  proses  penyusunan  peraturan  daerah
7 W.  Riawan  Tjandra  dan  Kresno  Budi  Sudarsono,  Legislative  Drafting:  Teori  dan  Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, Hlm. 85.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
tersebut,  sehingga  tidak  terjadi  penyimpangan  terhadap  penyusunan peraturan daerah.
Akses kedua , dimana masyarakat diberikan pelibatan secara langsung dalam  kebijakan  pemerintah,  dalam  berbagai  penyusunan  peraturan  daerah sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,sehingga  masyarakat  ikut  serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam penyusunan peraturan daerah, dan
Akses ketiga adalah  keadilan  terhadap  penegakan  hukum  dari  aturan yang  dibuat,  lebih  melihat  kepada  kepentingan  masyarakat.  Berdasarkan pasal  237  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Masyarakat berhak memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan Perda dan pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, ada hal yang menjadi penting, yaitu setiap rancangan peraturan  daerah  harus  diumumkan  melalui  media  masa  lokal  atau  media lainya  yang  dapat  dipakai  sebagai  upaya  untuk  menampung  aspirasi masyarkat  terhadap  peraturan  daerah  tersebut.  Untuk  memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap Rancangan  Peraturan  Perundang  undangan  harus  dapat  diakses  dengan mudah oleh masyarakat, sebagaiamana disebutkan dalam ketentuan Pasal 96 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perlu  diketahui  bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota  termasuk dalam  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sehingga  dalam pembentukannya  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dimana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  menyebutkan  bahwa  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
undangan  adalah  pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan  yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Pemerintahan  Kota  Mataram dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
(1) Tahapan Perencanaan :
Dalam  tahapan  ini  dilakukan  perencanaan  terkait  Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tersebut berdasarkan atas:
(a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
(b) rencana pembangunan daerah;
(c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
(d) aspirasi masyarakat daerah.
Sebagaimana  hal  tersebut  diatas  dimuat  dalam  ketentuan  pasal 15  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun 2018.
Agar  memberikan  gambaran  yang  jelas  terkait  perencanaan Peraturan Daerah, maka akan dipaparkan oleh penulis secara runtut :
(a) Walikota  Mataram  memerintahkan  pimpinan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  menyusun  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Propemperda)  di  lingkungan  pemerintah daerah.
(b) Propemperda  ditetapkan  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(c) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum  penetapan  Rancangan  Perda  tentang  APBD  provinsi dan APBD kabupaten/kota.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
(d) Penyusunannya  dikoordinasikan  dengan  Bagian  Hukum  Setda Kota  Mataram,  dimana  dapat  juga  mengikutsertakan  instansi vertikal yang terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan,
atau kebutuhan dalam pengaturan.
(e) Setelah penyusunan selesai, maka hasil penyusunan Propemperda tersebut diajukan oleh Bagian Hukum Setda Kota Mataram kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah.
(f) Kemudian  Walikota  Mataram  menyampaikan  hasil  penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah  daerah kepada  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui pimpinan DPRD.
Dalam  tahapan  ini  perencanaan  Peraturan  Daerah  yang  disusun disepakati  oleh  Kepala  Daerah  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kota  Mataram  menjadi    Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Propemperda)  dan  ditetapkan  dengan  Keputusan DPRD  Kota  Mataram  dalam  Rapat  Paripurna  DPRD.  Dalam  tahapan ini perencanaan Peraturan Daerah tidak terpublikasikan lewat aplikasi Partner  yang  dimiliki  Pemerintah  Kota  Mataram,  hanya  saja  pada sidang  Rapat  Paripurna  DPRD  Kota  Mataram  tersebut  dinyatakan terbuka  untuk  umum,  sehingga  bisa  diakses  oleh  siapapun  dalam bentuk permintaan manual.
(2) Tahapan Penyusunan :
Dalam tahapan penyusunan ini rancangan Peraturan Daerah memiliki mekanisme sebagai berikut :
(a) Walikota  Mataram  memerintahkan  kepada  pimpinan  SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda. selanjutnya  Pimpinan  SKPD  menyusun  Rancangan  Perda dengan  disertai  naskah  akademik  dan/atau  penjelasan  atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.  Kemudian  setelah  rancangan  tersebut  disusun  oleh Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait  maka
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
selanjutnya  diajukan  kepada  Bagian  Hukum  Setda  Kota Mataram  untuk  untuk  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsepsi  terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah yang  telah  disusun.  Kemudian  Bagian  Hukum  Setda  Kota Mataram  menjadwalkan  kegiatan  konsultasi  publik  terhadap Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut,  hal  ini  dimaksudkan kepada    masyarakat,  akademisi,  organisasi  yang  terkait  untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan kritikan, masukan baik secara lisan maupun tertulis. 8
(b) Setelah  proses  penyusunan  telah  selesai  dilaksanakan,  maka Walikota  Mataram  menyampaikan  Rancangan  Perda  tersebut kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Janur  Sulistyo  Prabowo, SH.,  MH,  Kasubag  Peraturan  Perundangan-undangan  Bagian  Hukum Setda  Kota  Mataram,  diketahui  bahwa  Rancangan  Peraturan  Daerah yang  berasal  dari  Kepala  Daerah  dalam  hal  ini  yang  diajukan  oleh Organisai    Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  “tidak  semua  didahului dengan  naskah  akademik”,  adapun  ketentuan  yang  mengamanatkan mengenai disertainya naskah akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan  Daerah  dimuat  dalam  Pasal  56  ayat  (2)  dan  Pasal  63 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  berlaku  secara  mutatis  mutandis terhadap  penyusunan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  yang  pada pokoknya menyatakan bahwa :  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai  dengan  penjelasan  atau  keterangan  dan/atau  Naskah Akademik.  Demikian  juga  dalam  Pasal  22  sampai  dengan  Pasal  24 Peraturan  Menteri  Dalam  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018,
8 Wawancara dengan, Janur Yudistyo Prabowo, SH,MH, Kasubag Peraturan Peraturan Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, pada tanggal 9 Agustus 2020.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
mengamanatkan  mengenai  disertainya  naskah  akademik  dalam penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah,  berlaku  secara  mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain  itu,  bahwa  Urgensi  dari  naskah  akademis  dalam  proses pembentukan  Peraturan  Daerah  antara  lain  naskah  akademis merupakan  media  nyata  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan- alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak  diatur  dalam  peraturan  daerah.  Naskah  akademis menjelaskan  aspek  filosofis,  aspek  sosiologis,  yuridis  dan  aspek politik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  daerah  yang  akan  dibuat. Naskah  akademis  memberikan  gambaran  mengenai  substansi,  materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat, dan Naskah Akedemis (NA)  digunakan  sebagai  penyaring,  penyembatani  dan  upaya  untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Peraturan  Daerah  (Perda).  Di  samping  itu,  NA  memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan  mengenai  peraturan  yang  akan  dibuat.  Berangkat  dari pemahaman  terhadap  urgensi  naskah  akademis  dalam  pembuatan peraturan  daerah,  keberadaan  NA  memang  sangat  diperlukan  untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah  di  kemudian  hari.  Kualitas  NA  pun  perlu  mendapatkan perhatian  serius,  NA  yang  tidak  berkualitas  akan  menghasilkan peraturan  daerah  yang  tidak  berkualitas  pula,  untuk itulah  diperlukan strategi  dan  proses  penyusunan  NA,  sehingga  menghasilkan  NA partisipatif  yang  berkualitas.  Keberadaan  NA  akan  mengidentifikasi permasalahan  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  adanya  peraturan daerah.  Jadi  berdasarkan  penyampaian  dari  Janur  Sulistyo  Prabowo, SH.,  MH,  Kasubag  Peraturan  Perundangan-undangan  Bagian  Hukum Setda  Kota  Mataram  di  atas  tidak  semua  didahului  dengan  naskah
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan naskah akademik.
Begitu  juga  halnya  pelaksanaan  konsultasi  publik dalam rangka  menyerap  aspirasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  dimana  diketahui  berdasarkan  hasil  wawancara yang  sama 9 ,  menyebutkan  bahwa  tidak  semua  Rancangan  Peraturan Daerah  melalui  proses  konsultasi  publik,  mengingat  terbatasnya anggaran  dalam  1  (satu)  Tahun  Anggaran,  Sehingga  dalam pelaksanaannya  diprioritaskan  untuk  Rancangan  Peraturan  Daerah yang  dinilai  menyentuh  langsung  terhadap  kepentingan  masyarakat Kota  Mataram.    Masyarakat  yang  dilibatkan  pun  tidak  secara menyeluruh  akan  tetapi  hanya  masyarakat  yang  terkait  atau  terkena dampak  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  penetapan  Peraturan Daerah  (stakeholder/  pemangku  kepentingan  di  luar  DPRD  Kota Mataram dan Pemerintah Daerah Kota Mataram).
Dari  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Bagian  Hukum  Setda Kota  Mataram  tersebut,  sudah  dipastikan  bahwa  keterlibatan masyarakat/stakeholders  dalam  tahapan  penyusunan  ini  sangatlah terbatas  dalam  memberikan  masukan  dalam  penyempurnaan  sebuah Rancangan Peraturan daerah. Padahal masyarakat/stakeholders sangat dibutuhkan  dalam  memberikan  masukan,  apalagi  yang  menyangkut pembebanan kepada masyarakat.
(3) Tahapan Pembahasan :
Di  dalam  Pembahasan  Peraturan  Daerah  untuk  mendapatkan persetujuan  bersama pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah tersebut  dilakukan  melalui  2  (dua)  tingkat  pembicaraan  yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, dengan mekanisme sebagai berikut :
(a) Pembicaraan tingkat I
9 Wawancara dengan, Janur Yudistyo Prabowo, SH,MH, Kasubag Peraturan Peraturan Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, pada tanggal 9 Agustus 2020.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
Pada pembicaraan tingkat I ini dilakukan sebagai berikut :
(1) Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
(2) Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
(3) Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.
(b) Pembicaraan tingkat II Pembicaraan pada tingkat ini, meliputi :
(1) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
(2) Penyampaian laporan hasil kerja pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan.
(3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
(4) Pendapat Akhir Walikota Mataram.
Dalam  hal  persetujuan  tersebut  tidak  dapat  dicapai  secara musyawarah  untuk  mufakat,  keputusan  diambil  berdasarkan  suara terbanyak.  Dalam  hal  rancangan  Perda  tidak  mendapat  persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda tersebut tidak  boleh  diajukan  lagi  dalam  persidangan  DPRD  masa  itu. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
Penarikan kembali Rancangan Perda tersebut oleh kepala daerah, disampaikan  dengan  surat  kepala  daerah  disertai  alasan  penarikan. Sedangkan  penarikan  kembali  Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut oleh  DPRD,  dilakukan  dengan  keputusan  pimpinan  DPRD  dengan disertai  alasan  penarikan.  Dimana  Rancangan  Perda  yang  ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Rancangan  Perda  yang  sedang  dibahas  hanya  dapat  ditarik kembali  berdasarkan  persetujuan  bersama  DPRD  dan  kepala  daerah dan hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
Dapat  dipastikan  bahwa  keterlibatan  masyarakat/stakeholders dalam  tahapan  penyusunan  ini  sangatlah  terbatas  dalam  memberikan masukan dalam penyempurnaan sebuah Rancangan Peraturan daerah.
Dalam  tahapan  pembahasan  ini  rancangan  Peraturan  Daerah belum  dapat  melibatkan  banyak  pihak  melalui  aplikasi  Partner dikarenakan  belum  adanya  operator  yang  ditunjuk  sebagai  pelaksana pengoperasian  aplikasi  Partner  tersebut,  dengan  demikian  pelibatan masyarakat  dalam  tahapan  ini  sangat  terbatas  yakni  hanya  pada peserta  undangan  sidang  Rapat  Paripurna  DPRD  Kota  Mataram  saja, itupun  dikarenakan    sidang  Rapat  Paripurna  DPRD  Kota  Mataram tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.
(5) Tahapan Pengesahan atau Penetapan :
Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Mataram  dan  Walikota  Mataram  serta  telah  difasilitasi  dan/atau dievaluasi  oleh  Gubernur,  disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  Kota Mataram  kepada  Walikota  Mataram  untuk  ditetapkan  menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak  tanggal  persetujuan  bersama.  Walikota  Mataram  menetapkan Rancangan  Peraturan  Daerah  dengan  membubuhkan  tanda  tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD Kota Mataram dan Walikota Mataram. Dalam  hal  kepala  daerah  tidak  menandatangani  Rancangan  Perda, maka  Rancangan  Perda  tersebut  sah  menjadi  Peraturan  Daerah  dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Pada  tahapan  ini  dapat  disebut  sebagai  tahapan  sangat  penting, karena  sebagai  bagian  dari  tahapan  ahir  dari  rangkain  tahapan pembentukan  Peraturan  Daerah  sebelum  pengundangan  sebagai penghujungnya,  keberadaan  substansi  yang  diatur  didalamnya  akan sesuai  atau  tidak  dengan  hasil  penyempurnaan  yang  telah  disetujui bersama oleh Walikota Mataram dan DPRD Kota Mataram yang juga sebelumnya  telah  melalui  tahapan  pembahasan  dan  persetujuan penyempurnaan  banyak  pihak  atas  substansi  yang  akan  diatur  dalam sebuah  Peraturan Daerah tersebut.
(6) Tahapan Pengundangan :
Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan dengan menempatkannya di dalam lembaran daerah oleh Sekretaris  Daerah  Kota  Mataram,  sedangkan  penjelasan  Peraturan Daerah  dicatat  di  dalam  tambahan  lembaran  daerah.  Pengundangan Peraturan  daerah  tersebut  sebagai  syarat  hukum  agar  setiap  orang mengetahuinya  (Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Kemudian  ketentuan  lebih  lanjut  di  atur  dalam  Pasal  107  dan  Pasal 121  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Pada  tahapan ini juga  menjadi tidak  kalah  penting  dari  tahapan sebelum-sebelumnya mengingat keabsahan keberlakuan substansi dari sebuah  Peraturan  Daerah  yang  akan  diberlakukan  dan  dijalankan sangat  ditentukan  pada  tahapan  pengundangan  ini,  naskah  Peraturan Daerah  tersebut  harus  benar-benar  dipastikan  sama  dengan  naskah Peraturan  Daerah  hasil  persetujuan  bersama  kepala  daearah  DPRD Kota Mataram dan Walikota Mataram. Walau menjadi tahapan terahir dari  proses  pembentukan  peraturan  tahapan  pengundangan  tidak
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
berarti  suatu  Rancangan  Peraturan  tersebut  tidak  akan  berpotensi terjadi  penyimpangan  substansinya  karena  pada  tahapan  ini masyarakat  sudah  tidak  dilibatkan  lagi  untuk  memastikan  yang diundangkan  sama  dengan  hasil  pembahsan  dan  penyempurnaan. Pandangan  ini  sejalan  dengan  yang  disampaikan  Darmini 10 bahwa Tahapan  terakhir  proses  legislasi  adalah  sebuah black  box ,  yaitu proses pengajuan draft Peraturan Daerah untuk dibahas dalam sidang paripurna  sampai  pengundangannya  dalam  lembaran  daerah.  Pada tahapan  ini,  proses  bersifat  politis  dan  sangat  menentukan  nasib  dari peraturan  yang  diajukan  tersebut.  Karenanya  pada  setiap  tahapan pembentukan peraturan sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan  substansi  Peraturan  Daerah.  Penyimpangan  substansi ini  terkait  dengan  kepentingan  stakeholder  yang  berbeda  terhadap peraturan yang sedang disusun, baik yang pro maupun yang kontra.
Apabila  proses  pembentukan  peraturan  daerah  baik  melalui inisiatif kepala daerah maupun melalui inisiatif DPRD Kota Matatam, maka  indikator  yang  digunakan  untuk  menentukan  produk  hukum yang  dihasilkan  berkarakter  responsif  atau  ortodoks  yaitu  dari  segi fungsinya  hukum,  proses  pembuatannya  dan  penafsiran  atas  sebuah produk  hukum,  maka  Rancangan  yang  berasal  dari  inisiatif  kepala daerah  bersifat  positivis-instrumentalis,  artinya  memuat  materi  yang lebih  merefleksikan  visi  sosial  dan  politik  pemegang  kekuasaan  atau memuat  materi  yang  lebih  merupakan  alat  untuk  mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah (top down). Dari segi proses  pembuatannya  yang  bersifat  sentralistik  dalam  arti  lebih didominasi  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  hal  ini  SKPD  terkait, kemudian dari segi penafsiran atas sebuah produk hukumnya memberi
10 Darmini.  “Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Melalui  Inisiatif  DPRD  Kota Mataram”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume VI Nomor 2 Tahun 2018, hlm.3.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis, hal tersebut dapat jelas terlihat  pada  ketentuan  pasal  7  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram Nomor  :  8  tahun  2008  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
“Hal-hal  yang mengatur tentang pelaksanaan dan hal lain yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini  ditetapkan dengan  Keputusan  Walikota  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”
Begitu  juga  halnya  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram yang terbaru yakni Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Mataram  Tahun  2011  –  2031,  yakni Peraturan  Daerah  Nomor  5    Tahun  2019    tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  12    Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Mataram  Tahun  2011  –  2031,  ,  yang memberikan amanat di dalam Pasal-Pasalnya untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sebanyak 21 (dua puluh satu) ketentuan.
Ketentuan sebagaimana telah dikemukakan tersebut memberikan  peluang  yang  besar  kepada  pemerintah  daerah untuk melakukan interpretasi sesuai dengan kepentingan sepihak pemerintah daerah,  sehingga  Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  kepala  daerah cenderung berkarakter ortodoks.
Hambatan-hambatan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Mataram
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Pemerintahan Daerah diberikan  kewenangan  melalui  prinsip  otonomi  seluas-luasnya,  nyata  dan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
bertanggung  jawab,  meskipun  tidak  semua  urusan  harus  diserahkan  ke daerah.  Urusan-urusan  yang  tidak  diserahkan  kepada  daerah  adalah  Politik Luar  Negeri,  Agama,  Pertahanan,  Keamanan,  Yustisi,  Moneter,  dan  Fiskal Nasional.  Dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  tersebut,  daerah berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kewenangan tersebut, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, masing-masing daerah menggunakan kesempatan  ini  untuk  membentuk  Peraturan  Daerah  yang  disesuaikan dengan  karakteristik  masyarakat,  potensi  dan    kebutuhan  terutama  dalam Pemerintahan Daerah melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 120  Tahun  2018,  maka  dari  segi  sifatnya,  di  daerah  dikenal  2  (dua)  jenis yakni  produk  hukum  daerah  yang  bersifat  pengaturan  dan  produk  hukum daerah  yang  bersifat  penetapan.  Kemudian  dari  segi  bentuknya  di  daerah dikenal 3 (tiga) macam yakni : Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah  (Perkada),  dan  Peraturan  DPRD.  Pembentukan  Peraturan  Daerah merupakan  kewenangan  Kepala  Daerah  bersama-sama  dengan  DPRD, dimana  inisiatif  pembentukan  Peraturan  Daerah  dapat  berasal  dari  kepala Daerah  maupun  inisiatif  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), yang  nantinya  akan  ditetapkan  sebagai  Program  Pembentukan  Peraturan Daerah (Propemperda).
Bahwa  kewenangan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  dalam implementasi  atau  pelaksanaannya  tidak  selalu  dapat  terlaksana  atau berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sehingga menyebabkan target atau sasaran yang diinginkan tidak bisa dicapai. Dalam implementasi  atau  pelaksanaannya  secara  empirik  dihadapkan  beberapa kendala.  Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  Pemerintahan  Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, adalah sebagai berikut:
(1) Kendala substansi hukum (legal substance);
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Belum diatur dengan jelas baik di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram  dan  Peraturan  Walikota    Mataram  maupun  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah,  terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  hal  ini  Bagian  Hukum Setda  Kota  Mataram  melalui  kegiatan  konsultasi  publik,  sehingga terhadap  rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  pada  tataran pelaksanaannya  semua  rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut  tidak diadakan  konsultasi  publik  padahal  ketentuan  untuk  melibatkan masyarakat  ada  pengaturannya  dan  bila  dihubungkan  dengan pengertian  asas  keterbukaan  berarti  bahwa  dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan  bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan masukan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Dengan  demikian  pelibatan  masyarakat  secara  seluas-luasnya  mutlak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram.
(2) Kendala struktur hukum (legal structure);
Sumber  Daya  Aparatur  Pemerintah  Daerah yang  memiliki kemampuan  dibidang  perancangan  produk  hukum  daerah (legislatif drafter) sangat  terbatas.  Padahal  kemampuan  Sumber  Daya  Aparatur ini  sangat  penting  dalam  rangka  merumuskan  rancangan  kebijakan- kebijakan  daerah  terlebih  lagi  rancangan  Peraturan  Daerah.  Dari keterangan  yang  diperoleh  bahwa  pada  Bagian  Hukum  Setda  Kota Mataram  hanya  memiliki  Sumber  Daya  Aparatur  yang  memiliki kemampuan  dibidang  legislatif  drafting  sebanyak  2  (dua)  orang, padahal  pekerjaan  membuat  rancangan  produk  hukum  daerah  sangat banyak  baik  yang  bersifat  mengatur  maupun  bersifat  penetapan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Dengan  demikian  antara  pekerjaan  perancangan  dengan  jumlah personalia  yang  memiliki  kemampuan  perancangan  produk  hukum daerah adalah tidak sebanding.
(3) Kendala di bidang sarana
Salah  satu  yang  penting  dalam  perancangan  produk  hukum daerah  adalah  tersedianya  sarana  yang  memadai,  antara  lain  sarana informasi  dan  dokumentasi  hukum.  Sarana  ini  sangat  dibutuhkan mengingat  dalam  merancang  sebuah  produk  hukum  daerah,  maka yang  harus    dipahami  lebih  awal  adalah  dasar  kewenangan,  materi muatan apa yang akan diatur, dasar hukum sebagai rujukan, karenanya informasi dan dokumentasi hukum sangat dibutuhkan, terutama adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  masih  berlaku, akan  tetapi  fasilitas  tersebut  baru  dimiliki  oleh  Bagian  Hukum  Setda Kota Mataram pada tahun 2016. 11 Ditambah lagi dengan hasil inovasi Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Mataram  bernama  Aplikasi hasil  inovasi  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Mataram bernama Aplikasi PARTNeR (Partisipasi Rakyat Terhadap
Pembentukan Regulasi) yang ada dan dilaunching pada 5 Maret 2018, sebagai  upaya  memaksimalkan  peran  serta  masyarakat  untuk  terlibat dalam  pembentukan  regulasi,  dengan  demikian  regulasi  akan  hadir memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  bisa  memberikan  payung hukum  yang  berpihak  pada  masyarakat 12 .  Namun  operator  aplikasi tersebut dan dasar hukum penggunaanya belum ada.
(4) Kendala budaya hukum ( legal culture );
Lamanya  koordinasi  antar  lembaga/  instansi  terkait  dalam melakukan  kajian  terhadap  materi  maupun  substansi  Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram terlebih lagi seringnya ketidak tepatan
11 Wawancara  dengan,  Janur  Yudistyo  Prabowo,  SH,MH,  Kasubag  Peraturan  Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, pada tanggal 9 Agustus 2020.
12 https://kabarntb.com/2018/03/pemkot-mataram-launching-aplikasi-partner/
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain
waktu  lembaga/  instansi  terkait  dalam  memberikan  jawaban  kajian teknis terkait Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  maka  berikut  ini  akan  diuraikan mengenai  solusi  yang  dilakukan  dalam  rangka  mengatasi  kendala- kendala yang dihadapi tersebut.
Meskipun  Belum  diatur  dengan  jelas  baik  di  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Mataram  dan  Peraturan  Walikota    Mataram  maupun Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tidak diatur secara jelas terkait dengan  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah  khususnya  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota Mataram,  dalam  tataran  pelaksanaannya,  pihaknya  selalu  melakukan koordinasi secara intensif bersama Anggota Tim Pembentukan Produk hukum  daerah  yang  telah  dibentuk  melalui  Keputusan  Walikota Mataram  dalam  rangka  menghasilkan  Peraturan  Daerah  yang  sesuai dengan  amanat  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku. 13
Dalam  hal  menyikapi  kurangnya  Sumber  Daya  Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dibidang perancangan  produk  hukum  daerah (legislatif  drafter), pihaknya dalam hal ini dibentuk tim pengkajian peraturan perundang-undangan sehingga  keterbatasan  Sumber  Daya  Aparatur  yang  memiliki kemampuan  dibidang  perancangan  produk  hukum  daerah (legislatif drafter) dapat teratasi.
Dalam  hal  keterbatasan  sarana  informasi  dan  dokumentasi hukum guna menunjang kegiatan pembentukan produk hukum daerah, pihaknya  telah  berupaya  memanfaatkan  fasilitas  yang  ada  berupa
13 Wawancara  dengan,  DR.Hubaidi,  SH.,  MH  Kepala  Bagian  Hukum  Setda  Kota  Mataram,  pada tanggal 15 Agustus 2020.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
layanan  internet  dan  di  tahun  anggaran  2016  Bagian  Hukum  Setda Kota  Mataram  telah  meluncurkan  Website  Sistem  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (SJDIH)  sehingga  dapat memudahkan  semua  pihak  dalam  mendapatkan  aturan-aturan  yang baru  disahkan  maupun  mempublikasikan  Rancangan  Maupun Peraturan  Daerah  yang  sedang  dibahas  atau  yang  sudah  ditetapkan. Selanjutnya  pada  Aplikasi  hasil  inovasi  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah  Kota  Mataram  bernama  Aplikasi  PARTNeR  (Partisipasi Rakyat Terhadap Pembentukan Regulasi), sebagai upaya memaksimalkan  peran  serta  masyarakat  untuk  terlibat  dalam pembentukan  regulasi,  dengan  demikian  regulasi  akan  hadir memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  bisa  memberikan  payung hukum  yang  berpihak  pada  masyarakat  akan  tetapi  operator  aplikasi tersebut  dan  dasar  hukum  penggunaanya  belum  ada  dan  sampai sekarang belum ada upaya  untuk mengatasi hal tersebut.
Dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram pada  tataran  pelaksanaannya  selalu  melibatkan  lembaga/  Instansi terkait  mengingat  keberadaan  Bagian  Hukum  Setda  Kota  Mataram hanya  sebagai Supporting  System 14 ,    dimana  melakukan  sinkronisasi dan  harmonisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  kemudian  melakukan  koordinasi  dengan  jajaran  Perangkat Daerah  (PD)  terkait  maupun  lembaga-lembaga  vertikal  yang  dinilai memiliki  kompentensi  terhadap  keberadaan  Rancangan  Peraturan daerah    Kota  Mataram.  Melakukan  kegiatan  koordinasi  bukanlah suatu  hal  yang  mudah  mengingat  diperlukan  komitmen  yang  lebih antara  satu  dan  lainnya,  apalagi  dalam  hal  melakukan  pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram yang melibatkan banyak  lembaga/instansi  terkait  yang  masing-masing  memiliki  tugas
14 Wawancara  dengan,  DR.Hubaidi,  SH.,  MH  Kepala  Bagian  Hukum  Setda  Kota  Mataram,  pada tanggal 15 Agustus 2020.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
dan  fungsi  yang  tidak  kalah  padatnya  dengan  Bagian  Hukum  Setda Kota  Mataram  selaku  koordinator,  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri jawaban  dari  lembaga/instansi  terkait  yang  dikendaki  cepat  menjadi agak  lama.  Akan  tetapi  dalam  hal  melakukan  koordinasi  tersebut pihaknya  telah  menyusun  strategi  dengan  cara  mengundang lembaga/instansi terkait untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan melampirkan  terlebih  dahulu  naskah  rancangan  Peraturan  Daerah, yang  kemudian  masing-masing  perwakilan  dari  lembaga/instansi terkait  dapat  hadir  dengan  tepat  waktu  sekaligus  membawa  hasil kajian teknis dari rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

## D. SIMPULAN
Dalam  Proses  pembentukan  Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Kota Mataram  pada tataran  pelaksanaannya  sudah  memberikan  ruang  partisipasi masyarakat di dalam pembentukannya dengan adanya Aplikasi hasil inovasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram yang diberi nama Aplikasi PARTNeR  (Partisipasi  Rakyat  Terhadap  Pembentukan  Regulasi)  yang dilaunching pada 5 Maret 2018, sebagai upaya memaksimalkan peran serta masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pembentukan  regulasi,  dengan  demikian regulasi akan hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisa memberikan payung  hukum  yang  berpihak  pada  masyarakat,  namun  operator  aplikasi tersebut dan dasar hukum penggunaanya belum ada sehingga menyebabkan tidak  terpakainya  aplikasi  dimaksud,  sehingga  dengan  demikian  dapat dikatakan  Proses  pembentukan  Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Kota Mataram  belum  maksimal,  selain  hal  tersebut  Peraturan  Daerah  yang diajukan  oleh  Pemerintah  Daerah cenderung  berkarakter  ortodoks  karena bersifat  positivis-instrumentalis,  artinya  memuat  materi  yang  lebih merefleksikan  visi  sosial  dan  politik  pemegang  kekuasaan  atau  memuat materi  yang  lebih  merupakan  alat  untuk  mewujudkan  kehendak  dan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
kepentingan  program  pemerintah  (top  down).  Kemudian  proses pembuatannya  yang  bersifat  sentralistik,  serta  dari  segi  penafsiran  maka produk  hukumnya  memberi  peluang  luas  kepada  pemerintah  untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan.
Dalam  tataran  pelaksanaan  insiatif  mengajukan  rancangan  Peraturan Daerah  Kota  Mataram  tidak  dapat  dipungkiri  menemui  berbagai    Kendala baik terhadap Pemerintah Daerah Kota Mataram, antara lain :
(1) Di  bidang  substansi  hukum  (legal  substance),  dimana  masih  belum terdapat aturan yang jelas terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Peraturan  Daerah,  baik  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Mataram dan Peraturan Walikota  Mataram.
(2) Di  bidang  struktur  hukum  (legal  structure),  dimana  terbatasnya kemampuan Sumber Daya aparatur pemerintah daerah;
(3) Di  bidang  sarana,  dimana  kurangnya  sarana  Informasi  dan Dokumentasi  Hukum  yang  terdapat  di  Bagian  Hukum  Setda  Kota Mataram, ditambah dengan belum adanya operator yang mengoperasikan  Aplikasi  PARTNeR  (Partisipasi  Rakyat  Terhadap Pembentukan Regulasi) serta belum adanya dasar hukum pemanfaatannya;
(4) Di  bidang  budaya  hukum  (legal  culture),  dimana  dalam  melakukan koordinasi  dengan  lembaga/  instansi  terkait,  sering  kali  ketidak tepatan  waktu  dalam  memberikan  jawaban  kajian  teknis  terkait Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
1 Irawan Kusumahadi, 2 Kaharudin, 3 Muh. Risnain

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan  (2006),  dalam  Ridwan  HR, Hukum  Admnistrasi  Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
Darmini.  (2018 )“Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Melalui Inisiatif  DPRD  Kota  Mataram”. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan Volume VI Nomor 2 Tahun.
Gafar,  Afan.  (2004), Politik  Indonesia  Transsisi  menuju  Demokrasi ,  Pustaka Pelajar,Yogyakarta,.
Maria  Farida  Indrati  S.,(  2007) Ilmu  Perundang-Undangan,  jenis,  fungsi  dan materi muatan , Kanisius, Jogjakarta,.
Mahfud MD, Moh. (2011) Politik Hukum Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers,.
Santosa,  Mas  Achmad. Good  Governance  dan  Hukum  Lingkungan ,  (Jakarta: ICEL, 2001).
Praptanugraha,  (2008), Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan daerah, Jurnal Hukum No. 3 vol. 15 juli  :459 – 473
W.  Riawan  Tjandra  dan  Kresno  Budi  Sudarsono,(  2009),  Legislative  Drafting: Teori  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Daerah, Penerbit  Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
https://kabarntb.com/2018/03/pemkot-mataram-launching-aplikasi-partner/
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5679).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 6 (1) (2021)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tetang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 7 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  2036).  Sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).