Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ijtihad terhadap Dalil Qath’i dalam Kajian Hukum Islam
Saifuddin Sa‟dan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: saifuddinsadan@gmail.com

## Abstrak
Lapangan ijtihad sangat luas dalam fiqh. Para ulama sepakat tentang hal tersebut  pada  hal-hal  yang  tidak  ada  nash  ataupun  pada  dalalah  yang masih  dhanni.  Tetapi  pada  persoalan  yang  telah  ada  nash  dan  yang bersifat qath‟i al-dalalah urusan yang menjadi perbedaan para ulama. Hal ini  dikarenakan  adanya  beberapa  ijtihad,  khususnya  Umar,  yang melakukan ijtihad terhadap hukum yang telah ada nashnya dan juga pada dalil  yang  telah  qath‟i.  Penelitian  ini  menggunakan  dekriptif  analisis dengan  pendekatan  historis  normatif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa  Nash  dari  segi  wurud  dan  tsubut  adalah qath’i, karena  semua ayatnya  sampai  kepada  kita  dengan  jalan mutawatir.N amun  dari  segi penunjukannya  menjadi qath’I  ad-dalalah  dan  zanni  ad-dalalah . Pembagian  ini  untuk  menjelaskan  bahwa  ada  hal-hal  yang  sudah  terang disebutkan  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis  dan  ada  yang  masih  perlu diijtihadkan  agar  dapat  diimplementasikan  dan  diamalkan. Nash  qath’i manurut  para  ulama  ushuliun  tidak  boleh  menjadi  objek  ijtihad  karena sudah  jelas  dan  terang  disamping  juga  agar  tidak  terjadi  kekacauan  dan terlalu  bebas  dalam  melakukan  ijtihad,  serta  tidak  memasukkan  hal-hal seperti  kewajiban  shalat  lima  waktu,  zakat  dan  hukum-hukum  syara‟ lainnya  yang  telah  disepakati  menjadi  pembahasan  ijtihad.  Namun diantara  ulama  ushuliun sendiri  masih  berbeda  dalam  menentukan  mana yang  menjadi  dali  qath‟I  dan  mana  yang  menjadi  dalil  zanni.  Persoalan yang  menyangkut  dengan  dalil qath’i dan  dalil zanni ini,  tidak  hanya terjadi  perbedaan  dalam  pengkatagorian,  akan  tetapi  adajuga  yang membatasi  dengan  syarat-syarat  tertentu,  seperti  yang  dilakukan  oleh Asy-Syatibi  dan  ada  yang  menolak  sama  sekali  dikotomo qath’i dan zanni ,namun  mereka  tidak  cukup  kuat  dalam  mengemukakan  alasan- alasan yang dapat kita terima.
Kata Kunci: Ijtihad, Dalil Qath’i  dan Hukum Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Al-Qur‟an  dan  Hadis  adalah  sumber  hukum  Islam  yang  utama, darinya  kemudian  dikembangkan  oleh  para  ahli  hukum  Islam  sehingga ditemukan  sumber-sumber  lainnya,  namun  sebagian  tidak  dinamakan sumber  hukum  Islam,  akan  tetapi  dinamakan  dengan  metodologi  yang digunakan  untuk  memahami  dan  menangkap  subtansi  yang  ada  dalam teks suci (nash). seperti; qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, istishab dan banyak lainnya.
Metodologi  sebagai  alat/prosedur  yang  merupakan  temuan manusia  (ulama/mujtahid)  yang  berusaha  keras  digunakan  untuk memahami  nash  dalam  rangka  menjawab  kebutuhan  manusia  tentang hukum, baik karena ketidakjelasan nash maupun karena adanya persoalan baru  yang  tidak    dijelaskan  dalam  nash  dengan  tegas.Karena  itu  para ulama ushul membagi nash qath’i dan nash zanni agar dalam memahami teks  dapat  terkontrol  dan  tidak  dilakukan  ijtihad  secara  sembarangan, mana  yang  menjadi  wilayah  ijtihad  dan  mana  yang  tidak  boleh diijtihadkan.
Diantara para ulama berbeda dalam menentukan dalil qath’i dan dalil zanni  karena sifatnya  sangat  subyektif  menurut  pemahaman  ulama masing-masing.Disamping  itu  ada  pula  para  pakar  hukum  Islam  yang tidak mengakui dikotomi antara dali qath’i dan dalil zanni , bermula dari pendapat Umar bin Khattab yang terlihat melampaui ketetapan nash yang sudah  jelas  ketika  Umar  melepaskan  pencuri  dari  hukuman  potong tangan.  Dari  situ  para  ulama  belakangan  ada  yang  berbeda  dalam memaknai dalil  qath’I dan dalil  zanni seperti  Asy-Syatibi  berbeda dengan  ulama  mazhab,  dan  lebih  jauh  ada  yang  menolak  konsep qath’I dan zanni dalam al- quran seperti Syahrur dengan teori hududnya.
Konsekwensi  dari  itu  semua  itu,    ulama  yang  yang  sepakat  dan mengakui  teori qath’i dan zanni membatasi  ijtihad  pada  yang zanni semata-mata, mereka tidak menyentuh ayat-ayat qath’i untuk diijtihadkan walaupun  berbeda  dalam  menentukan  mana  saja  yang  tergolong  sebagai ayat yang qath’I sehingga terlepas dari ijtihad dan mana yang zanni yang boleh  diijtihadkan.  Sebagian  yang  lain,  yang  menolak  teori qath’I dan zanni tidak membatasi wilayah ijtihad, mereka mengatakan bahwa hukum itu  harus  bergerak  seiring  dengan  pergerakan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Masyarakat  selalu  berubah  dan  berkembang  dari  segala bidang,  sehingga  hukumpun  harus  berkembang  dan  berubah  agar  tidak terlindas  dan  responsive  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  selalu mengalami perubahan dan perkembangan tersebut.
Dalil  secara lughah berarti  sesuatu  yang  menunjukkan  hal-hal yang  dapat  ditanggap  secara  inderawi  atau  ditanggap  secara
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
maknawi.Adapun  menurut  istilah  ahli  ushul  fiqh  pengertian  dalil  itu adalah  sesuatu  yang  digunakan  sebagai  petunjuk  pandangan  yang  sehat untuk menetapkan hukum  syara‟ tentang amal perbuatan manusia secara qath’i (pasti)  dan zhanni (dugaan  keras). 1 Dalil  adalah  sesuatu  yang dapat  menghantarkan  padaapa  yang  dicari  yang  bersifat  pasti  dan  yakin atau  praduga.  Sebagian  ahli  ushul  berpendapat  bahwa  sesuatu  yang menghantarkan  yang  bersifat  pasti  ( qath’i )  maka  disebut  dalil/petunjuk, namun  apabila  sesuatu  yang  menghantarkan  itu  bersifat  praduga ( zhanny )itu  disebut amarah/tanda. Akan  tetapi  pendapat  yang  masyhur adalah yang mengatakan bahwa dalil adalah sesuatu yang menghantarkan pada apa yang dicari, baik yang bersifat pasti ( qath’i ) atau yang bersifat praduga ( zanni ). 2
Menurut  Abdul  wahhab  Khallaf  istilah  dalil-dalil  hukum merupakan  sinonim  dengan  istilah  pokok-pokok  hukum,  sumber-sumber hukum  Islam  yang  pengertiannya  sama. 3 Namun  sebagian  pendapat membedakan  antara  dalil  dan  sumber  hukum.Terlepas  dari  perbedaan tersebut para ulama ushul membagi dalil kedalam dua katagori yaitu dalil yang  sifatnya  pasti  dan  jelas  disebut  dengan  dalil qath’I dan  dalil  yang sifatnya  praduga  disebut zhanny .dikotomi qath’i dan zanni ini  dilakukan oleh  ulama  ushul  untuk  menentukan  lapangan  ijtihad,  sebagaimana ditegaskan  oleh  Imam  Al-Ghazali  bahwa  ijtihad  hanya  boleh  dilakukan terhadap hukum syara‟ yang tidak ada dalil qath’inya , agar mujtahid tidak memasukkan  hal-hal  seperti  kewajiban  shalat  lima  waktu,  zakat  dan hukum-hukum syara‟ lainnya yang telah disepakati menjadi pembahasan ijtihad mereka. 4
Kaum  muslimin  sepakat  bahwa  semua  ayat  al-Qur‟an  dari  segi wurud ( kedatangannya) dan dari segi tsubut (penetapannya) adalah qath’I, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. 5 artinya  kita  menyakini  bahwa  ayat  al-Quran  yang  sampai kepada kita sekarang adalah benar-benar nash al-Quran yang diturunkan oleh  Allah  tanpa  adanya  perubahan,  penambahan  atau  pengurangannya. Sementara itu nash al- Quran dari segi penunjukannya terbagi kepada dua yaitu nash yang qath’I dilalahnya dan nash yang zhanny dilalahnya.
1 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchur  Rahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Fiqh  Islam,
( Bandung: Alma‟arif, 1986), h. 27
2 Muhammad  Wafaa, Metode  Tarjih,  Kotradiksi  Dalil-Dalil  Syara’ ,  (Jatim:  AL-
Izaah, 2001), h. 35-36
3 Abdul Wahhab Khallaf, Ushul FIqh , terj. Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 13 4 ibid 5 Rahmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqh , (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h.54
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Qath’I ad-dalalah
Nash  yang Qath’i  ad-dalalah adalah  nash  yang  menunjukkan kepada  arti  yang  terang/jelas    sekali  untuk  dipahami,  hingga  nash  itu tidak bisa ditakwilkan 6 dan dipahami dengan arti yang lain. 7 Artinya nash tersebut  telah  memberikan  makna  tertentu  dengan  jelas  dan  tidak  ada peluang untuk merubah, mengembangkan, dan  mengalihkan pada makna yang  lainnya.  Katagori  nash qath’i menurut  Muhammad  „Adib  Salih adalah  jika  suatu  lafadh  itu    mencakup  dua  hal  yaitu:  pertama, mengandung  nilai  aqidah.  Kedua,  lafadh  itu  mengandung  nilai-nilai universal  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  moral,  seperti menegakkan keadlan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturrahim, dan menepati janji. 8 Terhadap nash qath’i Imam al-Ghazali menegaskan bahwa:
ذحاو ّيف قحناو فلاتخلا لااجي ٌىكي لاف داهتجلا لااخَ سين ةرورضناب ٍيسنا ٍي ىهع اي مك دذعثي ريغ
“semua yang diketahui secara pasti (qath’i) dalam agama, tidak ada tempat untuk   melakukan  ijtihad,  dan  tidak  ada  pula  tempat untuk   memperselisihkannya, dan yang
benar  itu  hanya  satu tidak ganda.” 9
Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa nash qath’i tidak ada  peluang  untuk  berijtihad  untuk  mengalihkan  maknanya  kecuali memahami  makna  sesuai  dengan  bahasa  yang  terkandung  di  dalamnya, sehingga  dalam  mengamalkannya  harus  seperti  apa  adanya. Nash qath’i juga  tidak  boleh  terkontaminasi  dengan  pengaruh  perubahan  dan perkembangan sosio-cultur ,  ia  bersifat ta’abbudi (  diterima  dan dilaksanakan tanpa komentar) dan ia beresifat tetap tidak berubah  sampai akhir zaman.Dalam bidang hukum misalnya ayat mawaris, surat an-Nisa‟ ayat 12
6 Takwil  secara  etimologi  mengandung  arti  tafsir  (penjelasan,  uraian)  atau  al marja’,  al  mashir  (tempat  kembali)  atau  al-jaza’  (balasan  yang  kembali kepadanya).Sedangkan  secara  terminology dapat dilihat  pengertian  yang  diberikan  oleh Imam  AL-Ghazali  dalam  kitabnya  al-  Mustashfa’  yaitu;  sesungguhnya  takwil  itu merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadh yang bersifat probabilitas yang  didukung  oleh  dalil  dan  menjadikan  arti  yang  lebih  kuat  dari  makna  yang ditunjukkan oleh lafadh dhahir. Lihat: Rahmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqf , h. 56
7 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, h. 37
8 Muhammad  „Adib  Shalih, Tafsir  al-Nushush  fi  al-Fiqh  al-Islami ,  (Bairut:  al- Maktabah al-Islami, 1984),h. 171
9 Abd.  Salam  Arief, Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  FAkta  dna Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut , (Yogyakarta, Lesfi, 2003), h,
Ijtihad terhadap Dalil Qath’i dalam Kajian Hukum Islam Saifuddin Sa‟dan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“ Bagian-bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan  untuk  suami  oleh isteri ½ bila tidak meninggalkan anak dan ¼ bila ada anak adalah bersifat qath’I, sehingga tidak   boleh  diijtihadkan  dengan  alasan apapun.misalnyadiberkan untuk suami ¼ baik   ada  anak  maupun  tidak ada anak karena suami mungkin sudah mapan dari segi  ekonominya, sementara  anak  masih  panjang  perjalanan  hidupnya.  Sebaliknya diberikan  untuk  suami  ½  dengan  alasan  suami  akan membelanjakan anak-  anaknya.Demikian juga pembagian harta warisan ini tidak boleh diberikan lebih   atau  kurang  dari  yang  telah ditentukan dalam ayat yang tergolong kedalam   ayat qath’i .” Kemudian ayat-ayat al-Qur‟an yang menjelaskan kadar hukuman had  yang  telah  tercamtum  dengan  jelas  mengenai  kuantitas  dan  kualitas hukumannya tergolong qath’i . 10 misalnya hukuman dera seratus kali bagi penzina  tidak  boleh  lebih  dan  kurang  atau  ditakwilkan  dengan mengumpulkan seratus alat cambuk dan dicambuk satu kali.

## Zhanny ad-dalalah
Nash  yang zanni  ad-dalalah adalah  nash  yang  menunjukkan kepada arti yang masih dapat dita’wilkan atau dialihkan kepada arti yang lain. 11 Artinya  nash  yang  zanni  ada  peluang  untuk  diijtihadkan,  karena sifat  nash  ini  memang  tidak  tegas/terang  atau  satu  lafadh  memiliki banyak  arti.  Ali  Hasballah  yang  dikutip  Abd.  Salam  Arief  menjelaskan tentang luasnya ruang lingkup ijtihad, ia mencakup zanni al-tsubut yang perlu diijtihadkan disini adalah sanadnya dan zanni al-dilalah yang perlu diijtihadkan adalah penafsiran dan takwilnya . 12
10 Abdul Wahhab Khallaf, h. 35
11 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, h. 38
12 Abd. Salam Arief, h. 44
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Abdul  Wahhab  Khallaf  mengambil  surat  al-Baqarah  ayat  228  sebagai contoh ayat zhanny:
Lafadh quruui dalam  bahasa  Arab  merupakan  lafadh musytarak yang mempunyai arti lebih dari satu, ia dapat diartikan “suci” dan dapat juga diartikan  “haidh”.  Jadi  dalam  ayat  tersebut  ada  kemungkinan  bahwa wanita-wanita  yang  di  talak  oleh  suami  masa  tunggunya  bisa  tiga  kali suci  dan  biasa  tiga  kali  haidh. 13 Contoh  lain  tentang  lafadh  umum  yang terdapat dalam QS. al-Maidah: 3
وذناو تتيًنا ىكيهع تيرح
Lafadh  “ maitah” (bangkai)  itu  umum , mempunyai  kemungkinan setiap  bangkai  dan  juga  mempunyai  kemungkinan  untuk  pengecualian terhadap bangkai ikan/ binatang laut.
Demikianlah  pemahaman  ulama  ushul  tentang  dikotomi qath’i dan zanni ,  namun  dikalangan  para  ulama  tersebut  masih  ada  perbedaan dalam menentukan mana yang tergolong dalil-dalil qath’i dan mana dalil- dalil zanni.

## Ta’arudh al-adillah
Ta’arudh  al-adillah adalah  satu  dari  dua  dalil  menghendaki hukum  yang  berbeda  dengan  hukum  yang  dikehendaki  oleh  dalil  yang lain. 14 Maksudnya adalah  perbedaan hukum terhadap satu kasus diantara dua dalil.  Dua dalil tersebut sama derajadnya, jika salah satu dali berupa al-Quran  dan  yang  lainnya  berupa  hadis  ahad,  maka  tidak  ada ta’arudh disini,  karena  sudah  jelas  yang  diamalkan  adalah  yang  lebih  tinggi derajadnya yaitu al-Qur‟an.
Ahli ushul seperti al-Asnawi, al-Amidi, berpendapat bahwa tidak boleh  mempertentangkan  dalil qath’i dengan  dalil zanni .Dalil qath’i selamanya  harus  diutamakan  daripada  dalil zanni. Derajad  dalil qath’I lebih  tinggi  Karena  kepastiannya,  sementara  dalil zanni menunjukkan
13 Abdul Wahhab Khallaf, h. 38
14 Satria Efendi, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
praduga  atau  keraguan. 15 Dengan  demikian  bila  terdapat  perbedaan ( ta’arudh ) antara dalil qath’i dengan dalil zanni dengan sendirinya dalil qath’i yang digunakan/diamalkan.
Kamal bin Hamma 16 berbeda pendapat dalam hal ini, menurutnya ta’arudh bisa terjadi antara dalilqath’i dan dalil dhanny, karena menurut dia  pertentangan  dalil  itu  hanya  bersifat  lahiriah  saja  bukan  hakiki. Sementara  secara  hakiki  tidak  ada  pertentangan  antar  dalil,  hanya  saja kemampuan  manusia  terbatas  untuk  memahaminya.  Jadi  pendapat  yang mensyaratkan  bahwa ta’arudh hanya  terjadi  pada  dalil  yang  sama derajadnya menganggap pertentangan itu terjadi secara hakiki. 17 Mencermati  pendapat  Hamam  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa tidak ada dalil yang bertentangan secara hakiki, baik dalil qath’i maupun dalil zanni , hanyasaja kita tidak mampu menangkap dan memahaminya.Namun secara lahiriah boleh saja ada pertentangan antara dalil  qath’i dan dalilzhanny walaupun  akhirnya dalil  qath’I yang diutamakan.
Sehubungan  dengan  pertentangan  antara  dua dalil  qath’i ,  maka manyoritas  ulama  berpendapat  bahwa  pertentangan  tidak  dapat  terjadi antara  dua dalil qath’i ,  baik  dalil  tersebut  berbentuk naqli maupun aqli , baik  secara  hakiki  maupun  secara  lahiriyah.Mereka  berasalan  bahwa pertentangan  seperti  ini  tidak  mungkin  diselesaikan  baik  dengan cara dijama’kan (kompromikan), ditarjihkan atau  digugurkan  salah satunya atau ditiadakan keduanya, karena keduanya mempunyai kekuatan yang sama. 18 Bila kelihatan secara lahiri ada pertentangan antara dua dalil qathi, maka para ulama akan mengkaji kembali masa turunnya, objeknya mungkin  berbeda  dan  waktu  berlakunya  hukum  serta  hubungan  antara dua dalil tersebut mungkin juga berbeda.
Sementara  pada dalil  zanni dimungkinkan  adanya  pertentangan, namum  mereka  berbeda  pendapat  apakah  bersifat  hakiki  atau  lahiri,  ada yang menganggap bisa terjadi keduanya dan ada yang beranggapan hanya secara  lahiriyah  saja.Al-Asnawi  menuturkan  bahwa  para  ahli  ushul sepakat  tentang  boleh  (mungkin)  terjadi  pertentangan  antara  dua  dalil
15 Muhammad Wafaa, Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara’, hl.37-38
16 Ia  bernama  Muhammad  ibnu  abd  al-Wahid  ibn  abdul  Hamid  ibn  mas‟ud  as- Siwasi  as-Sukandari  Kamaluddin  yang  dikenal  dengan  nama  ibn  al-Hamam,  seorang ulama  Hanafiyah  yang  ahli  di  bidang  fiqh,  ushul  fiqg.  Lahir  di  Iskandaria.  Karyanya adalah:  Fath  al-Qadir  fi  syarh  al  hidayat  fi  al-fiqh  al-Hanafi,  at-tahrir  fi  Ushul  Fiqh  dan lain-lain, lihat: 16 Muhammad Wafaa, Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara’, hl.39
17 Ibid 18 Ibid
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
zanni  dalam  pandangan  atau  pemikiran  seorang  mujtahid  (maksudnya secara lahiriah). 19
Pertentangan dua dalil zanni secara lahiriah sangat dimungkinkan, karena yang namanya dalil zanni itu sifatnya tidak tegas, makna  yang  terkandung  dalam  satu lafahd lebih  dari  satu  dan  para mujtahid  yang  memahami  teks  tersebut  juga  berbeda  sehingga hasilnyapun  juga  berbeda.  Akan  tetapi  secara  hakiki  menurut  penulis tidak  mungkin  dalil-dali  baik qath’I maupun zanni yang  bersumber  dari yang maha tahu itu akan bertentangan satu sama lainnya. Konon lagi dalil yang  jumlahnya  terbatas  mengurus  persoalan  yang  tidak  terbatas  akan bertentangan,  karena  akan  mengurangi  lagi  yang  terbatas  itu.  Hal  ini senada  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  para  fuqaha  Hanafiyah  bahwa tidak  ada  pertentangan  antara  dalil-dalil  syara‟,  pertentangan  tersebut hanya terjadi menurut pandangan kita, karena ketidaktahuan kita terhadap dalil yang menasakh dan dalil yang dinasakh , salah satu dalil pasti datang lebih  akhir  dari  pada  dalil  lainnya,  sehingga  ia  dapat menasakh dalil lainnya.  Apabila  masa  datangnya  tidak  dapat  diketahui,  maka  menurut kita,  akan  Nampak  terjadi  pertentangan  antara  dalil-dalil  syara‟. 20 Asy- Syatibi juga tidak mengakui adanya pertentangan antara dalil-dalil syara‟, beliau  menyebutkan  beberapa  ayat  al-Qur‟an  dalam  menjelaskan  hal  ini yaitu: QS. an-Nisa‟:82
اريثك اف لاتخا ّيف اوذج ىن الله ريغ ذُع ٍي ٌاكىنو
“kalau  kiranya  al-Qur’an  itu  buka  dari  sisi  Allah,  tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak disisinya.”
Apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa terdapat dua ayat al-Qur‟an  saling  bertentangan  atau  berselisih,  maka  itu  tidak  benar, karena  ayat  al-Qur‟an  sendiri  menyuruh  kembali  kepada  al-Qur‟an  jika ada pertentangan, sebagaimana yang terdapat dalam QS.an-Nisa‟:59
لىسرنا و الله ينا ِودرف ئيش ىف ىتعز اُت ٌاف
“jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah ia kepada Allah   dan Rasul”

## Kajian Ulang Tentang Pembatasan Ijtihad pada Nash Qath’i
Dikotomi nash qath’i dan nash zanni dewasa ini menjadi sorotan dikalangan  pemikir  hukum  Islam,    bagi  mereka 21 perlu  dikaji  ulang
19 Ibid, dikutip dari syarah al-Asnawi
20 ibid
21 Al-Musawi,  seorang  ulama  Syiah  yang  membolehkan  ijtihad  dengan menyimpang dari bentuk tekstual nash qath‟I dalalah, Diauddin Sardar  dan yang terkini adalah    Syahrur  dengan  teori  limitnya  (hudud),  lihat:  Ilyas  Supena  dan  M.  Fauzi,
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
karena  dengan  adanya  dikotomi  tersebut  lapangan  ijtihad  menjadi terbatas  dan  bersifat  parsial,  sehingga  menjadi  penghalang  bagi pembaharuan hukum Islam secara universal. Menurut mereka kaidah “La  ijtihad  fima  fih  nash” sebuah  kaidah  yang  menjadi  senjata  bagi ulama  ushuliun  dalam  melarang  ijtihad  pada  nash qath’i sifatnya  sangat subjektif  dan  tanpa  dasar  yang  kuat  serta  mengingkari  realitas. Sebenarnya  nash  sangat  dipengaruhi  oleh sosio-kultural masyarakat Arab, jadi anggapan ayat qath’i tidak boleh disentuh ijtihad karena telah menafikan  adanya  unsur historisitas al-Quran.  Beberapa  ayat  yang dianggap qath’i selama  ini  dikaji  ulang  serta  diberi  penjelasan  sampai nash  tersebut  tidak  lagi  menjadi qath’i .  sebagai  contoh  yang dikemukakan  oleh  mereka  (telah  disebutkan  beberapa  nama  tokoh  pada catatan kaki) adalah QS. 5: 38
الله ٍي لا اكَ ابسك اًب ءاسج اًهي ذيا اىعطقاف تقراسناو قر اسناو --- “lelaki  dan  perempuan  yang  mencuri  hukumannya  adalah dipotong kedua  tangannya,  sebagai  balasan  atas  perbuatan  yang dilakukannya dan siksaan dari   allah…”
Menurut mereka yang menolak adanya  dikotomidalil qath’i dan dalil zanni ,    maka  ayat  di  atas  masih  bisa  diijtihadkan,  karena  ayat tersebut adanya pengaruh sosio-kultural masyarakat Arab pada waktu itu. Secara geografis, jazirah Arab merupakan tanah tandus dan gersang, yang berupa  lembah  yang  dikelilingi  gunung  (QS.  14:37),  karena  kondisi seperti  itu,  maka  pekerjaan  masyarakat  Arab  lebih  cenderung  kepada perdagangan.Harta  yang  melimpah  ruah  dalam  bentuk  barang  dagangan tersebut,  tentunya  membangkitkan  gairah  para  pembegal  dan  perampok yang  menjadi  kebanggan  masyarakat  Arab  pada  waktu  itu.  Oleh  karena itu  ayat  yang  member  hukuman  potong  tangan  kepada  pencuri  sangat tepat  pada  waktu  itu,  karena  kejahatan  yang  meraja  lela  hanya  dapat ditanggulangi dengan hukuman yang berat. 22 Namun dalam kondisi yang berbeda  dengan  kondisi  masyarakat  Arab  sebagaimana  yang  telah disebutkan  di  atas,  maka  ayat  tersebut  masih  bisa  diijtihadkan  sehingga hukuman yang diberikan kepada pencuri juga akan berbeda.
Untuk  menguatkan  argumentasinya,  mereka  mengambil  ijtihad para  sahabat  khususnya  Umar  Bin  Khattab  yang  secara  terang-terangan berani  menyimpang  dari  bunyi  verbal  nash  yang  selama  ini  dianggap qath’i al-dalalahnya . 23
Dekontruksi  dan  Rekontruksi  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta,  Gema  Media,  2002),  h.  271-- 275 22 Ibid 23 Ibid
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berbeda  dengan  al-Musawi,  Sardar  dan  Syahrur  yang  menolak dikotomi nash  qath’i  dan  nash  zanni ,    Asy-Syatibi  masih  mengakui adanya nash  qath’i dan nash  zanni ,  namun  nash  tersebut  tidak  berdiri sendiri  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ilyas  dalam Muwafaqat ,  bahwa jarang  sekali  ada  sesuatu  yang qath’i sesuai  dengan  istilah  yang “popular”  menurutnya  bila  dalil-dalil  syara‟  tersebut    berdiri  sendiri (bersifat  Ahad),  maka  tidak  dapat  memberi  kepastian.  Karena  ahad bersifat zanni .Apabila  dalil  tersebut mutawatir  lafadhnya ,  maka  untuk menarik  maknanya  yang  pasti  dibutuhkan  premis-premis  yang qath’i , dalam hal ini premis-premis tersebut harus bersifat mutawatir .Padahal ini sulit  ditemukan,  karena  kenyataan  membuktikan  bahwa  premis  tersebut kesemuanya  atau  sebagian  besarnya  bersifat zanni .  Sesuatu  yang bersandar  kepada zanni ,  akan  menghasilan  yang zanni .  Premis-premis yang dimaksud Asy-Syatibi tersebut adalah:
1. Riwayat-riwayat kebahasaan
2. Gramatika (nahwu)
3. Perubahan kata
4. Bukan kata musytarak
5. Bukan kata metaforis
6. Tidak mengandung peralihan makna
7. Sisipan
8. Pendahuluan dan pengakhiran
9. Pembatalan hukum
10. Tidak mengandung penolakan dari sudut akal. 24
Lebih  lanjut  Asy-Syatibi  menegaskan  bahwa  munculnya kepastian  makna  ( qath’I ad-dalalah) suatu nash  adalah  dari  sekumpulan dalil zanni ,  yang  semua  mengandung  kemungkinan  makna  yang  sama. Berkumpulnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu menambah  kekuatan  sendiri,  yang  pada  akhirnya  menjadikan  tidak bersifat zanni lagi,  ia  telah  berubah  menjadi  semacam mutawatir ma’nawi , dan dengan demikian baru dapat disebut qath’i al dalalah . 25
Penolakan  adanya  dikotomi dalil  qath’i dan dalil  zanni untuk memperluas  lapangan  ijtihad  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  dapat mengakibatkan  terlalu  bebas  dan  tidak  terkontrol  dalam  memahami  teks suci  (al-Qur‟an  dan  Hadis),  hal-hal  yang  sudah  jelas  disebutkan  dalam nash  khususnya  menyangkut  dengan  masalah  aqidah  dan  ibadah  juga dijadikan lapangan ijtihad, sehingga aqidah (menyangkut dengan masalah keimanan)  dan  Ibadah  berbeda  antara  satu  tempat  dengan  tempat  yang
24 Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi…..h. 262-263
25 Ibid
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
lain,  berbeda  antara  kondisi  social  masyarakat  yang  berbeda,  berbeda karena berbeda waktu.Dengan demikian tidak ada lagi standar yang jelas, semuanya menjadi benar dan pada akhirnya semua agama menjadi benar.

## Penutup
Nash  dari  segi  wurud  dan  tsubut  adalah qath’I, karena  semua ayatnya  sampai  kepada  kita  dengan  jalan mutawatir.N amun  dari  segi penunjukannya  menjadi qath’I  ad-dalalah  dan  zanni  ad-dalalah . Pembagian  ini  untuk  menjelaskan  bahwa  ada  hal-hal  yang  sudah  terang disebutkan  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis  dan  ada  yang  masih  perlu diijtihadkan  agar  dapat  diimplementasikan  dan  diamalkan. Nash  qath’i manurut  para  ulama  ushuliun  tidak  boleh  menjadi  objek  ijtihad  karena sudah  jelas  dan  terang  disamping  juga  agar  tidak  terjadi  kekacauan  dan terlalu  bebas  dalam  melakukan  ijtihad,  serta  tidak  memasukkan  hal-hal seperti  kewajiban  shalat  lima  waktu,  zakat  dan  hukum-hukum  syara‟ lainnya  yang  telah  disepakati  menjadi  pembahasan  ijtihad.  Namun diantara  ulama  ushuliun sendiri  masih  berbeda  dalam  menentukan  mana yang menjadi dali qath‟I dan mana yang menjadi dalil zanni.
Persoalan  yang  menyangkut  dengan  dalil qath’i dan  dalil zanni ini,  tidak  hanya  terjadi  perbedaan  dalam  pengkatagorian,  akan  tetapi adajuga  yang  membatasi  dengan  syarat-syarat  tertentu,  seperti  yang dilakukan oleh Asy-Syatibi dan ada yang menolak sama sekali dikotomo qath’i dan zanni ,namun  mereka  tidak  cukup  kuat  dalam  mengemukakan alasan-alasan yang dapat kita terima.

## Daftar Kepustakaan
Abd.  Salam  Arief, Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  FAkta dna Realita, Kajian Pemikiran  Hukum  Syaikh  Mahmud
Syaltut , Yogyakarta, Lesfi, 2003 Abdul Wahhab Khallaf, Ushul FIqh , terj. Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
----------, Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Ilyas  Supena  dan  M.  Fauzi, Dekontruksi  dan  Rekontruksi  Hukum  Islam ,
Yogyakarta, Gema Media, 2002.
Muhammad „Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami , Bairut: al-Maktabah al- Islami, 1984
Muhammad Wafaa, Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara’ , Jatim:
AL-Izaah, 2001.
Mukhtar  Yahya  dan  Fatchur  Rahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Fiqh Islam, ( Bandung: Alma‟arif, 1986.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Rahmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqh , Bandung: Pustaka Setia, 1999 Satria Efendi, Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, 2008 Umar  Sulaiman  al-  Asyqar,  Fiqh  Islam,  Sejarah  Pembentukan  dan
Perkembangan, Jakarta: Akademik Presindo, 2001