## STRATEGI KEAMANAN SIBER KOREA SELATAN

## Dinanda Diadeska Diara
Universitas Paramadina
Jakarta, Indonesia
Email: deskaliem@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Diterima: 27 Oktober 2020 Diterima dalam bentuk revisi: 07 November 2020 Diterima dalam bentuk revisi: 19 November 2020
Keywords: Cybersecurity, South Korea, Cybersecurity
Strategy
Abstract: This study aims to understand and analyze  South Korea's cybersecurity strategy in order to know the level of security and the role  of  each  aspect  of  the  cybersecurity  strategy  in South  Korea. Besides, it also aims to make it a reference for a country to build or strengthen  its  country's  cyber  security  strategy  so  as  to  prevent misuse  of  information.  as  well  as  data  of  each  citizen  as  well  as important country data in the cyber world. The method used in this study  is  a  quantitative  method  by  analyzing  the application  of  the concept of sovereignty theory along with its aspects and quantitative methods  by  providing  the  results  of  data  analysis  on  strategic patterns  and  the  realization  of  South  Korean  cybersecurity  data using  the  MAXQDA  2020  application,  and  GEPHI  0.9.2.  The results of the author's quantitative analysis of the document South Korea's Cybersecurity Strategy can be concluded that the context of the  South  Korean  cybersecurity  strategy  has  a  tendency  towards state  regulation  of  the  national  aspects  of  cybersecurity, cybersecurity  awareness,  cyberspace  threats,  international  rules, laws and regulation, cyber crisis nation-wide, cyber. crime, as well as cyber infrastructure and it is open
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan menganalisa  strategi  keamanan  siber  Korea  Selatan  agar  dapat diketahui tingkat keamanan dan peran tiap aspek  strategi keamanan siber  pada  Korea  Selatan  selain  itu  juga  bertujuan  agar  dapat dijadikan  referensi  oleh  suatu  negara  untuk  membangun  maupun memperkuat strategi keamanan siber negaranya sehingga mencegah penyalahgunaan informasi maupun data tiap warga negara maupun data penting negara yang ada di dunia siber. Metode yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode kuantitatif  dengan  menganalisa penerapan konsep teori kedaulatan beserta     aspek-aspeknya     dan metode     kuantitatif     dengan
memberikan  hasil  analisa  data  pola  strategi  dan  realasi  data
Kata kunci: Keamanan
Ruang Siber , Korea Selatan, Strategi Keamanan Siber
keamanan  siber  Korea  Selatan  menggunakan  aplikasi  MAXQDA 2020, dan GEPHI 0.9.2. Hasil analisis kuantitatif penulis terhadap dokumen South Korea’s Cybersecurity Strategy dapat disimpulkan bahwa  konteks  strategi  keamanan  siber  korea  sealtan  memiliki kecenderungan  arah  pada  pengaturan  negara  terhadap  aspek national  cybersecurity,  cybersecurity  awarness, cyberspace threats,  international  rules,  laws  and  regulation,  cyber  crisis nation-wide,  cyber  crime,  serta  cyber  infrastructure dan  bersifat terbuka.
Koresponden author: Dinanda Diadeska Diara
Email: deskaliem@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2020

## Pendahuluan
Dewasa ini, kemajuan teknologi memaksa suatu negara untuk bertransformasi pada bidang diplomasi  dan  keamanan  nasional  untuk  menjaga  kedaulatan  serta  stabilitas  negaranya.  Hal  ini ditandai  dengan  pendekatan  aktifitas  hubungan  internasional  suatu  negara  dalam  diplomasi digitalnya (Bjola & Pamment, 2018). Internet sebagai sebuah “ the networks of the networks ” ke seluruh dunia, menjadikannya suatu ruang baru yang dinamakan Cyberspace (Eoghan, 2001). Adapun cyberspace adalah  suatu  ruang  komunikasi  global  dimana  tak  ada  negara  yang berhak mengatur informasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Tentunya dengan adanya cyberspace memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul dari cyberspace adalah terjadinya cyber crime (Howard, 1995).
Maraknya cyber crime memerlukan perhatian serius dalam  mengembangkan cybersecurity bagi  sebuah  negara.  Definisi security dalam  operasi  informasi  adalah  semua  mekanisme  yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan ( confidentiality ), integritas ( integrity ),  dan  ketersedian  ( availability )  informasi.  Mekanisme  ini  harus  bisa  melindungi informasi  baik  dari  physical  attack  maupun cyber  attack . Cybersecurity lebih  lanjut  dimaknai sebagai  semua  mekanisme  yang  dilakukan  untuk  melindungi  dan  meminimalkan  gangguan kerahasiaan  ( confidentiality ),  integritas  ( integrity ),  dan  ketersediaan  ( availability )  informasi. Mekanisme  ini  ditujukan  untuk  melindungi  informasi  baik  dari physical  attack maupun cyber attack . Cybersecurity merupakan  upaya  untuk  melindungi  informasi  dari cyber  attack (Plano, 2000).
Eksistensi  dunia cyber sekarang  menjadi  urusan  dunia  internasional  dan  bukan  hanya menjadi urusan domestik suatu negara lagi. Hal ini karena dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dapat menimpa siapa saja, tidak terikat waktu dan tempat. Sebagai contoh, penyebaran virus “I love u “ pada tahun 2000 yang menyerang ke 45 juta sistem  jaringan di dunia dan memberikan dampak kerugian kurang lebih sekitar 10 miliar USD (Sørensen & Jackson,  2005)  Menurut Korea Information  Technology  Research  Institute (KITRI),  gagasan
Best of the Best dirancang untuk melatih para ahli komputer untuk melawan serangan cyber dari dalam maupun luar negeri. Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling terhubung dengan internet di dunia. Artinya, Korea menjadi rentan terhadap cyber , terutama oleh negara tetangganya yaitu  Korea  Utara.  Penelitian  kali  ini  mengkaji  tentang  strategi  keamanan  siber  korea  selatan dengan metode kuantitatif menggunakan aplikasi GEPHI DAN MAXQDA, penulis ingin meneliti sejauh mana strategi keamanan siber yang diterapkan oleh korea selatan untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negaranya (Dimas., n.d.).

## Metode Penelitian
Dalam  suatu  penelitian,  diperlukan  konsep  atau  rancangan  yang  berisi  rumusan  dan gagasan  perihal  objek  yang  akan  diteliti.  Penelitian  ini  meniliti  tentang  strategi  keamanan  siber Korea  Selatan  dimana  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif.  Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa penerapan konsep teori kedaulatan beserta aspek-aspeknya yang diolah menggunakan bantuan software MAXQDA 2020 dan GEPHI 0.9.2. Analisa lanjutan dilakukan dengan merelasikan data-data yang timbul diantara satu aspek dengan aspek lainnya serta menerapkan metode network analysis menggunakan bantuan software GEPHI  dan  MAXQDA.  Proses  analisanya  adalah  memperoleh  matriks  dari  relasi  data lalu  matriks  akan  dikonversi  dalam  bentuk  sajian  data  analisis  jaringan  GEPHI.  Adapun penggunaan software tersebut memberikan hasil analisa data pola strategi dan relasi data keamanan siber Korea Selatan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Strategi Kemanan Siber Korea Selatan
Untuk menjawab research question pertama mengenai prioritas Korea Selatan dalam mengatur  keamanan  siber,  menggunakan  penerapan  konsep  kedaulatan,  kemudian  diolah dalam bentuk aplikasi software MAXQDA. Mekanismenya adalah melakukan coding dalam dokumen national cyber security strategy. Coding ini terbagi dalam tiga code (masing- masing code memiliki sub-code ) dengan penjabaran sebagai berikut:
 Code ( Nation ) dengan sub-code : core , infrastructure , dan application ; 
 Code ( Sovereignty ) dengan sub-code : exlusive dan transfer; 
 Code ( Aspects )  dengan sub-code : National  cybersecurity,  cybersecurity awareness, cyberspace threats, international rules, laws and regulations, cyber crisis nation-wide, cyber crime dan critical infrastructure. 
2. Kerangka Teori
Untuk menganalisa strategi keamanan siber Kanada yang ada dalam dokumen national cybersecurity strategy maka akan menggunakan pendekatan konsep kedaulatan dunia maya. Pendekatan  konsep  ini  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu core;  application;  dan  infrastructure. Hubungan  antara  bagian  itu  memiliki  sifat  yakni  kedaulatan exclusive (tertutup)  dan kedaulatan yang bersifat transfer (terbuka) (Yeli, n.d.)

## Exclusive
Gambar 1 Prinsip Teori Kedaulatan
Bagian  pertama  dalam  pendekatan  konsep  kedaulatan  dalam  gambar  x  adalah core, bagian  ini  berfokus  pada  prinsip  negara  mengenai  keamanan  siber.  Selanjutnya  adalah application, yang berfokus  pada interaksi  antar aktor (individu, kelompok individu,  negara, kelompok negara, sistem internasional) (Soltani, F., Naji, S., & Amiri, 2015). Bagian ketiga adalah infrastructure, yang menjadi alat atau teknologi dalam menjalankan keamanan siber. Dalam  pengaplikasian  kontekstualnya  tingkat core bersifat exclusive karena  bagian  dari penerapan  kedaulatan  negara  dalam  keamanan  siber.  Lalu  untuk  tingkat application  dan infrastructure mempunyai  sifat transfer karena  cenderung  terbuka  dan  dinamis  dalam interaksinya (Yeli, n.d.).
3. Code (Nation)
Untuk dapat mendapatkan hasil analisa kedaulatan pada suatu  negara  yang mana pada penelitian  ini  adalah  Korea  Selatan,  maka  penulis  melakukan  analisa  pada  data  olahan menggunakan MAXQDA. Data yang diambil bersumber dari National Security Office Korea Selatan (National Security Office of South Korea, 2019) yang didapatkan dari MAXDA adalah kedaulatan  yang  diatur  oleh  Korea  Selatan  dalam  dokumen South  Korea’s  Cybersecurity Strategy (KSCSS)  didominasi  oleh  aspek Application (50,0%)  disusul  secara  berturut-turut oleh Infrastructure (35,3%) dan Core (14,7%).
Gambar 2 Persentase aspek kedaulatan Korea Selatan
Transferabilit
Gambar  2  merupkan  data  persentase  aspek  kedaulatan  Korea  Selatan.  Dari  data tersebut dapat dilihat bahwa persentase application mendominasi dibandingkan aspek lainnya yang  mana  dapat  diasumsikan  bahwa  pemerintah  Korea  Selatan  serius  dalam  mengatur interaksi  yang  terjadi  dalam  ruang  siber  namun  hal  ini  tentunya  menimbulkan  perdebatan karena negara dapat melanggar privasi individu alih-alih melindungi keamanan negara.
Namun,  Korea  Selatan  dalam  aspek infrastructure memiliki  persentase  35%  yang mana berarti Korea Selatan memberikan kelonggaran terhadap pengembangan alat, jaringan ataupun infrastruktur penunjang kegiatan siber.

## 4. Code (Sovereignty)
Seperti  yang  diketahui  pada  konsep  teori  kedaulatan  bahwa  jenis  dari  ketiga  bagian aspek  kedaulatan  berhubungan  dengan  sifat  dari  kedaulatan  itu  sendiri  yaitu exclusive atau transferability. Berdasarkan  besaran  persentase  tiap  aspek  kedaulatan  Korea  Selata  yang tercantum  pada  dokumen  KSCSS,  berikut  adalah  perbandingan  kedaulatan  yang  bersifat exclusive dan transferability.

## Gambar 3 Persentase sifat aspek kedaulatan
Data  di  atas  menyajikan  fakta  yang  menarik.  Bila  pada  poin  sebelumnya  diketahui bahwa  kehadiran  negara  didominasi  pada  aspek Application ,  namun  pada  persentase  sifat aspek kedaulatan menampilkan hasil bahwa aspek kedaultan yang bersifat terbuka (transfer) lebih  besar  dibandingkan  aspek  kedaulatan  dengan  sifat  terututup  (exclusive).  Bila diperhatikan  dengan  seksama,  akumulasi  nilai  dari  aspek  kedaulatan Application dan Infrastructure yang diatur dalam KSCSS menunjukkan angka yang  lebih  besar dibandingkan dengan aspek Ideologi. Kesimpulannya adalah Korea Selatan cukup dominan dalam konteks keamanan siber  yang mana aspek ideologi  yang bersifat exclusive dan aspek  ideologi  yang bersifat transferability diatur oleh otoritas yang bertanggung jawab.
Jika  dilihat  pada  konsep  segitiga  kedaulatan  aspek application dan infrastructure bersifat transferability dan  peralihan  antara transferability dengan exclusive maka  sudah sewajarnya  jika  persentase  sifat  dari  aspek  kedaulatan  Korea  Selatan  lebih  mendominasi sifat  terbuka . Maka,  Korea  Selatan  melakukan  penetrasi  terhadap  aspek-aspek  kedaulatan yang sifatnya terbuka.

## 5. Code (Aspects)
Untuk dapat melakukan penetrasi, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur-unsur negara  yang  merupakan  perhatian  otoritas  setempat  dalam  mengatur  keamanan  siber  di wilayahnya.  Hasil  analisa  tersebut  adalah  didapatkan  poin-poin  aspek  kedaulatan  Korea Selatan  sebagai  berikut  yang  terbagi  ke  dalam  kelompok National  cybersecurity, Cybersecurity  awareness,  Cyberspace  threats,  International  rules,  Laws  and  regulations, Cyber  crisis  nation-wide,  Cyber  crime  dan  Critical  infrastructure .  Poin-poin  aspek  ini didapatkan dari KSCSS yang penulis interpretasikan ke dalam code  { Aspects } sehingga dapat diketahui  pengaturan,  kehadiran  maupun  interaksi  negara  Korea  Selatan  dengan  berbagai aspek.
Gambar 4 Poin Aspek Kedaulatan Korea Selatan Berdasarkan  Gambar  4  diketahui  bahwa  national cybersecurity mendominasi  Korea Selatan yang mana memberi ruang yang cukup besar bagi aktor non-negara untuk ikut serta dalam  kerjasama  penanganan  isu  keamanan  siber.  Persentase  selain  national cybersecurity adalah Critical  infrastructure yang  mana  persentasenya  sangat  kecil  di  dalam  KSCSS. Keamanan  siber  Korea  Selatan  lebih  fokus  kepada  aspek Cybersecurity  awareness dan Cyberspace threats dan juga berkolaborasi antar lembaga non pemerintah maupun pemerintah dengan  kelompok  masyarakat.  Aspek  international  rules  memiliki  persentase  lebih  besar dibandingkan laws  and  regulations meskipun  aspek cyber  crisis  nation-wide menjadi  salah satu alasan dibalik hadirnnya negara dalam berbagai aspek kedaulatan yang bersifat terbuka. Namun, faktanya adalah hanya 4,9% perhatian yang diberikan  otoritas Korea Selatan terhadap aspek cyber crisis nation-wide . Selain itu aspek cybersecurity awareness memiliki persentase yang cukup besar dalam dokumen KSCSS, hal ini dapat dipahami karena jumlah kehadiran aspek national cybersecurity yang dominan dalam tiap aspek keamanan siber Korea Selatan. Jika ingin mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana cara Korea Sekatan menjalankan strategi kemanan siber maka perlu dilakukan realasi data-data dengan aspel-aspek peraturan yang  terdapat  didalam  KSCSS.  Penjabaran  dalam code ( aspects )  ini  dimulai  dari sub-code National  cybersecurity dengan  yang  paling  mendominasi  sebesar  (29,3%); cybersecurity awareness (19,5  %); cyberspace  threats (19,5%); international  rules (11%); laws  and regulations (9,8%); Cyber  crisis  nation-wide
(4,9%); cyber  crime (3,7%); dan  yang paling sedikit critical infrastructure (2,4%). Melihat penjabaran sub-code tersebut, National cyber security terpilih menjadi code ( aspect ) dengan presentase  tertinggi.  Lalu  Bagaimanakah  cara  Korea  Selatan  dalam  melaksanakan  strategi keamanan siber?
6. Relasi Data
Seperti  yang  telah  diberitahukan  sebelumnya  bahwa  untuk  mendapatkan  gambaran yang  utuh  mengenai  strategi  keamanan  siber  suatu  negara  maka  perlu  dilakukan  analisa lanjutan. Analisa lanjutan dilakukan dengan merelasikan data-data yang timbul diantara satu aspek  dengan  aspek  lainnya  dengan  menerapkan  metode network  analysis menggunakan GEPHI  dan  MAXQDA.  Proses  analisanya  adalah  memperoleh  matriks  dari  relasi  data  lalu matriks akan dikonversi dalam bentuk sajian data analisis jaringan GEPHI.
Gambar 5 Matriks relasi data
Gambar  diatas  merupakan  matriks  yang  akan  dikonversikan  pada  GEPHI.  Hasil yang diperoleh dari relasi data menggunakan GEPHI adalah sebagai berikut:

## Gambar 6 Hasil relasi data utama GEPHI
Gambar di atas menunjukkan bagaimana  relasi data antara satu  aspek dengan aspek lainnya  menghasilkan  dua  cluster  data  besar:  Merah  dan  Biru.  Setelah  diketahui  bentuk pengolahan  dari  MAXQDA  ke  Gephi,  berikutnya  adalah  menambahkan  fitur  yang  untuk membaca  relasi  secara  lebih  mendalam  dari  bentuk layout  radial  axis. Langkahnya  adalah Pilih layout radial axis > node placement > group nodes by: modularity class > order node in spar/axis: weighted degree > draw spar/axis as spiral: click for check list. Gambar akan
ditunjukan untuk mengetahui hasil dari setting yang sudah dilakukan pada langkah-langkah modifikasi data dari layout radial axis pada gambar 7.
Berikut ini adalah bentuk layout ( spiral ) radial axis Gephi:
Gambar 7 Detail relasi data GEPHI
Agar mempermudah penjelasan hasil relasi data di GEPHI maka penulis melakukan penyesuaian  terhadap  tampilan  data  dengan  menyematkan  fitur  tambahan  pada  pengaturan layout GEPHI.  Temuan  yang  dapat  diperoleh  dari  kedua cluster tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Cluster  Merah  [C1]  terdiri  dari nodes (berurutan  dari  besar  ke  kecil) : Application, National cybersecurity, Transfer, Infrastructure, Cyberspace
b. threats,  Cybersecurity  awareness,  Cyber  crisis  nation-wide,  Critical infrastructure, Cyber crime.
c. Cluster Hijau [C2] terdiri dari: Exclusive, Core/Ideologi, Laws and  regulations, International rules.
Sehingga dapat dipahami bahwa relasi data yang terdapat pada [C1] merupakan aspek- aspek yang memiliki kaitan dengan pengaturan atau tata kelola keamanan siber yang bersifat lebih  terbuka  dibandingkan  dengan  relasi  data  [C2]  yang  cenderung  lebih  ekslusif  milik otoritas  negara.  Hal  itu  dapat  dikonfirmasi  bila  melihat  masing-masing node yang terkelompok  pada  [C1]  dan  [C2].  Untuk  penjelasan  yang  lebih  terperinci  penulis menyajikannya pada poin-poin di bawah ini.
7. National cybersecurity
Dari  hasil  pengolahan  MAXQDA  pada  Gambar  4  diketahui  bahwa  aspek national cybersecurity pada Korea Selatan adalah sebesar 29,3% dan dilihat dari relasi data yang terjadi bahwa  aspek  ini  tidak  memiliki  relasi  dengan  seluruh  aspek  yang  ada  di  dalam  KSCSS. Namun,  aspek nationak  cybersecurity pada  [C1]  hanya transfer,  application, dan infrastructure sedangkan pada [C2] berada pada exclusive dan core/ideologi sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek national cybersecurity dokumen KSCSS memiliki kaitan dengan seluruh aspek kedaulatan baik dari tataran ideologi maupun interaksi dan  infrastruktur sistem informasi.  Dengan  kata lain,  aspek national cybersecurity terhadap keamanan  siber
Korea Selatan menjadi menu wajib dalam ramuan aspek kedaulatan.
Gambar 8 Relasi national cybersecurity Korea Selatan terhadap aspek lain

## 8. Cyberspace threats
Dari  pengolahan  MAXQDA  pada  Gambar  4  diketahui  bahwa  persentase  aspek cyberspace  threats memiliki  19,5%.  Namun,  Aspek  ini  memiliki  relasi  yang  cukup  luas dengan  aspek-aspek  lainnya  pada  dokumen  KSCSS.  Hal  ini  tentu  wajar  bila  melihat cybespacer  threats atau  ancaman  siber  sebagai  konsep  utama  dalam  penyusunan  strategi keamanan siber Korea Selatan.
Akan tetapi, dengan tidak adanya temuan pada aspek Cyber crime yang secara eksplisit menyebutkan jenis serangan tertentu, penulis menemukan bahwa konteks ancaman siber yang dituangkan dalam KSCSS bersifat general. Bisa diperhatikan pada relasi data berikut dimana aspek cyberspace threats memiliki relasi dengan aspek national cybersecurity. Artinya, ada patokan khusus untuk mendefinisikan ancaman siber yang dimaksud pada dokumen KSCSS.
Gambar 9 Relasi aspek cyberspace threats Korea Selatan terhadap aspek lainnya

## 9. Cybersecurity awareness
Persentase  yang  dimiliki  aspek cybersecurity  awareness memiliki  nilai  yang  sama dengan aspek cybersecurity threats . Dalam dokumen KSCSS, aspek ini dinyatakan sebagai salah  satu  aspek  penting  dan  selain  itu  aspek  ini  memiliki  relasi  hampir  dengan  seluruh aspek lainnya kecuali data laws and regulations .
Secara  kontekstual,  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  Korea  Selatan  guna  melindungi kepentingan nasionalnya melalui kehadiran unsur pertahanan dan keamanan negara dalam isu keamanan  siber.  Negara  berupaya  untuk  melakukan  proteksi  terhadap  seluruh  aspek kedaulatan ( core, application, infrastructure; exclusive/ transfer) serta aspek turunan lainnya. Konteks  ini  dapat  diperluas  lagi  bila  melihat  kaitannya  dengan national  cybersecurity. Otoritas Korea Selatan memberikan porsi khusus bagi militer (aktor negara) untuk  turut andil dalam  pengamanan  ruang  siber  negara  tersebut.  Di  sisi  lain,  kehadiran  militer  tetap  diatur secara administratif melalui perlembagaan siber negara.
Gambar 10 Relasi aspek cybersecurity awareness Korea Selatan terhadap aspek lainnya 10. International rules
Berdasarkan  hasil  olahan  data  MAXQDA  diperoleh  persentase  aspek international rules sebesar  11%.  Aspek internation  rules sanbat  berhubungan  dengan  ketentuan,  aturan maupun  regulasi  negara  dalam  mengatur  keamanan  siber  maupun  kedaulatan  negara. Hubungan penting antara international rules dengan core Korea Selatan  dapat  dilihat pada Gambar 11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip, regulasi, ideologi negara juga harus sejalan dengan aturan maupun regulasi yang berlaku secara global atau internasional.
Gambar 11 relasi aspek international rules Korea Selatan dengan aspek lainnya
11. Laws and regulations
Berdasarkan  hasil  olahan  data  MAXQDA,  persentase  aspek laws  and  regulation adalah  9,8%  dan  sama  seperti international  rules bahwa laws  and  regulation tentunya bersifat tertutup dan sangat erat kaitannya dengan prinsip negara karena mengatur kebijakan suatu negara yang dapat dilihat relasinya pada Gambar 12 bahwa laws and regulations hanya berelasi dengan core dan exclusive .
Gambar 12 relasi laws and regulations Korea Selatan dengan aspek lainnya

## 12. Cyber crisis nation-wide
Berdasarkan  hasil  olahan  data  MAXQDA  pada  Gambar  4  dapat  diketahui  bahwa persentase aspek ini adalah 4,9% dan berdasarkan relasi data yang dilakukan diketahui bahwa cyber crisis nation-wide berhubungan dengan application yang mana termasuk dalam aspek kedaulatan yang bersifat terbuka namun tidak berhubungan dengan aspek kedaulatan terbuka lainnya  dan  dikarenakan  persentase  yang  cukup  rendah  maka  aspek  ini  tidak  akan  terlalu mempengaruhi keamanan siber Korea Selatan.
Gambar 13 Relasi aspek cyber crisis nation-wide Korea Selatan terhadap aspek lainnya 13. Cyber crime
Persentase aspek cyber crime yang didapatkan dari hasil olahan data MAXQDA yang dapat  dilihat  pada  Gambar  4  adalah  sebesar  3,7%  dan  berdasarkan  relasi  daata  diketahui bahwa cyber crime hanya berhubungan dengan cyberspace threats namun walaupun cukup rendahnya  persenase cyber crime tidak menutup  kemungkinan  jika  keamanan siber Korea Selatan terganggu maka akan meningkatkan kejadikan kejahatan siber. Maka penting untuk tetap mengatur kebijakanmengenai cyberspacethreats.
Gambar 14 relasi aspek cyber crime Korea Selatan dengan aspek lainnya

## 14. Critical infrastructure
Berdasarkan  hasil  olahan  data  MAXQDA  diketahui  bahwa  aspek  ini  memiliki persentase terendah yaitu 2,4% dan relasi aspek ini terhadap aspek lainnya adalah aspek ini termasuk  dalam  bagian application dan infrastructure namun  juga  berhubungan  dengan cybersecurity  awareness .  Maka  walaupun  persentasenya  terendah  karena  berelasi  dengan kedua  aspek  utama  terbesar  yang  bersifat transferability maka  aspek  ini  juga  harus  tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
Gambar 15 Relasi aspek critical infrastructure Korea Selatan dengan aspek lainnya.

## Dinanda Diadeska Diara

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  kuantitatif  penulis terhadap  dokumen South Korea’s Cybersecurity Strategy dapat  disimpulkan  bahwa  konteks  strategi  keamanan  siber  korea  sealtan  memiliki kecenderungan arah pada pengaturan negara terhadap aspek national  cybersecurity, cybersecurity awarness, cyberspace threats, international rules, laws and  regulation, cyber crisis nation-wide, cyber crime, serta cyber infrastructure dan bersifat terbuka. Fokus negara untuk mengamankan menjadi paramater penting bagaimana negara menjalankan fungsinya terhadap kebebasan dalam ruang siber di Korea Selatan.
Langkah pendekatan Korea Selatan terhadap keamanan siber memiliki celah yang cukup fundamental terhadap privasi individu-individu saat mengakses ruang siber.  Adapun hal lain yang cukup menarik adalah korea selatan melakukan terobosan progresif terhadap aspek pengembangan teknologi  serta  infrastruktur  sistem  informasi  meskipun  pada  aspek  kedaulatan,  Korea  Selatan cenderung  konservatif.  Kebebasan  teknologi  serta  didukung  regulasi  yang  tepat  memberikan keamanan bagi kelompok siber untuk membuat ekosistem siber yang efektif.
Dokumen KSCSS menunjukan bahwa strategi Korea Selatan dalam konteks keamaan siber menyangkut  hal-hal  yang  bersifat  teknis,  administratif,  kolaboratif,  dan  praktis.  Pun  demikian, Korea  Selatan  menggunakan  pendekatan  terbuka  terhadap  perkembangan  tekonologi  sehingga berbagai  pihak  baik  pemerintah  maupun  diluar  pemerintah  bisa  bersinergi  membentuk  suatu aliansi yang konstruktif untuk mencapai kepentingan nasional Korea Selatan.
Pengalaman analisa yang mendalam dan advance ini didapatkan dari software MAXQDA yang  mampu  mengkategorikan  seberapa  besar  prioritas  yang  ada  bagi  strategi  keamanan  siber Korea Selatan. Analisis jaringan yang dimiliki Gephi juga menyusun konektivitas yang  ada dalam unsur-unsur keamanan siber Korea Selatan. Kombinasi analisa ini kemudian menjadikan data yang terpetakan dengan baik. Gambaran mengenai apa yang diperlukan bagi Kanada terhadap strategi keamanan  sibernya  serta  faktor-faktor  apa  saja  masuk  dalam  katergori  keamanan  siber  telah teridentifikasi, Prioritas dan faktor tersebut terdiri dari nation ( core, infrastructure, application ); sovereignty ( exclusive dan transfer )  dan aspects ( national  cybersecurity,  cyberspace  threats, cybersecurity awareness, international rules, laws and regulations, cyber crisis nation-wide, cyber crime, dan critical infrastructure ).

## Bibliografi
Bjola, C., & Pamment, J. (2018). Countering online propaganda and extremism: The dark side of digital diplomacy . Routledge.
Dimas. (n.d.). (n.d.). Microsoft
bangun pusat cyber di Korea .
https://kriptologi.com/2016/03/09/microsoftbangun-pusat-cybersecurity-di-korea
Eoghan, C. (2001). Digital Evidence and Computer Crime . A Harcourt Science and Technology Company.
Howard, & J. D. (1995). An Analysis of Security Insidents of the Internet .
National Security Office of South Korea. (2019). International Telecommunication Union .
Plano, & J. C. (2000). Kamus Hubungan Internasional . Abardin.
Soltani, F., Naji, S., & Amiri, R. E. (2015). Levels of Analysis in International Relations and Regional Security Complex Theory. Journal of Public Administration and Governance .
Sørensen, G., & Jackson, R. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional .
Yeli, H. (n.d.). A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty . 2 , 109–115.