Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## EFEKTIFITAS PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS KODE ETIK ASN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ASN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS 2014-2015)
M.Agus Sahran 1 , Ahkam Jayadi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Email Koresponden: Aghus010896@gmail.com

## Abstract
State administrative law is a set of rules that allow the state administration to perform its function, which is also a protector of citizens against acts of state administration and as a protector of state administration itself. For example, the number of cases of violations of the ASN code of ethics in the city of Makassar in 2014-2015. The  results  of  the  information  obtained  are  that  the  implementation  of  the  imposition  of  sanctions  in  the Makassar City Government has not fully followed the provisions of Government Regulation No. 53 of 2010. The inhibiting factors for the implementation of the imposition of sanctions in the Makassar City Government are caused by omission by superiors, Lack of awareness of Civil Servants in carrying out their duties. obligations and commitments not to violate discipline, and the political situation, often becomes an obstacle in imposing sanctions  in  the  Makassar  City  Government.  In  this  study,  the  author  wants  to  know  what  factors  are  ASN violating the code of ethics and the causes of delays in the imposition of sanctions against ASN who violate it, using the Juridical Empirical method and located at the Regional Personnel and Human Resources Agency of Makassar city..
Keywords: State civil apparatus, Code of ethics, Sanctions

## Abstrak
Hukum  adminstrasi  negara  merupakan  suatu  perangkat  aturan  yang  memungkinkan  admnistrasi  negara melakukan fungsinya,yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap tindak perbuatan admnistrasi negara dan sebagai pelindung admnistrasi negara itu sendiri. Sebagai contoh banyaknya kasus pelanggaran kode etik ASN dikota Makassar tahun 2014-2015. Hasil informasi yang didapatkan yaitu pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah kota Makassar belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.  Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  penjatuhan  sanksi  di  Pemerintah  Kota  Makassar  yaitu Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam  melakukan  kewajibannya  dan  berkomitmen  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  disiplin,  dan  situasi politik, sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar. Dalam penelitian ini  penulis,  penulis  ingin  mengetahui  apa  yang  menjadi  faktor  ASN  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dan penyebab  terhambat  jatuhnya  sanksi  terhadap  ASN  yang  melanggar,dengan  menggunakan  metode  Yuridis Empiris dan berlokasi di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah kota Makassar.
Kata Kunci: Aparatur sipil negara, Kode etik, Sanksi
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaanya  pada  tanggal  17  Agustus  1945  dan bersamaan dengan itu dibentuk satu Negara Hukum Indonesia ( rechsataat ) dengan konstitusinya yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu Indonesia membentuk satu sistem hukum  yang didasarkan  pada  pancasila  dan  Undang-Undang  1945  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia  dan  menjamin  kesejahteraan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  menjamin  hak-hak perlindungan setiap anak. 1
Masalah kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi  pemerintah.Seorang  PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil)  tidak  akan  bisa  bertanggung  jawab  atas pekerjaannya  apabila  kurang  disiplin  terhadap  aturan-aturan  yang  berlaku.Disiplin  PNS  adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggarakan  dijatuhi hukuman disiplin. 2 Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan PNS,pemerintah telah memberikan suatu kebijaksanaan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  yaitu  tentang Peraturan  Disiplin  PNS. Dalam  PP  Nomor  53 Tahun 2010  telah  diatur  dengan  jelas  kewajiban  yang harus ditaatidan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS. Dengan ditetapkannya peraturan tentang disiplin bagi PNS adalah penting guna menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas- tugas yang dipercayakan kepada mereka.
Peraturan  disiplin  PNS  merupakan peraturan  yang mengatur  kewajiban,  larangan dan  sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati (dilanggar) oleh PNS. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendidik  dan  membina  PNS  yang  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  disiplin  adalah  setiap ucapan,tulisan,  atau  perbuatan  PNS  yang  tidak  menaati  kewajiban  dan  melanggar  ketentuan  disiplin PNS,baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Penegakan peraturan disiplin PNS berlaku diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kota Makassar.  PNS  yang  tidak  disiplin  atau  melanggar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentunya akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat. Terdapat tiga tingkatan  hukuman  disiplin  bagi  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  yaitu  hukuman  disiplin  ringan berupa teguran lisan maupun tertulis, hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat,  dan  hukuman  disiplin  berat  berupa  penurunan  pangkat  sampai  pemberhentian  secara  tidak hormat sebagai PNS.
Keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tersebar, baik yang berada di pemerintahan pusat maupun yang berada di pemerintahan daerah. Pegawai negeri sipil yang berada di pusat tersebar di  berbagai  lembaga-lembaga  negara  seperti  kementerian  dalam  negeri,  kementerian  luar  negeri, kementerian  hukum  dan  HAM,  serta  Kementerian  Pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi.  Sedangkan  pegawai  negeri  sipil  yang  berada  di  daerah,  tersebar  di  berbagai  provinsi  di Indonesia yakni, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan dan lain-lain. 3
1 Ahkam  Jayadi,  Desember  2018, Petsranan  Penasehat  Hukum  Dalam  mewujudkan  Keadilan ,Jurnal Alauddin Law Develompent Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018. h. 2
2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
3 Leberti Pandiangan, Manajemen Pegawai Negeri Sipil ,(Jakarta:Mitra Wacana Media)  h. 9-11.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  mempunyai  jumlah  pegawai  negeri  sipil  yang  cukup tinggi adalah provinsi Sulawesi Selatan yang berikota Makassar. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa  jumlah  pegawai  negeri  sipil  yang  berada  di  kota  Makassar  berjumlah  sekitar  14.000  orang. Sebagai besar dari jumlah tersebut didominasi oleh tenaga pendidik, yakni sekitar 9000 orang pegawai. 4
Dengan jumlah pegawai negeri sipil yang cukup besar di kota Makassar, salah satu masalah yang  sering  timbul  adalah  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil  negara  tersebut. Sebagai  contoh,  pada  tahun  2015  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  kota  Makassar  mengeluarkan surat  keputusan  (SK)  sanksi disiplin  terhadap  17 orang  pegawai  pemerintah kota  Makassar.  Ketujuh belas  orang  tersebut  diduga  telah  melanggar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri.  Adapun  sanksi  yang  diterapkan  cukup  beragam  mulai  dari  sanksi  ringan sanksi pemberhentian sebagai aparatur sipil negara.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif  yakni  penulis  menganalisis  dan  menggambarkan  penelitian  secara  objektif  dan  mendetail untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat.  Secara  teoritis,  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  suatu  gejala,  yaitu  keadaan  menurut  apa  adanya  pada  saat dilakukan suatu penelitian, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta dengan menganalisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor Penghambat Penjatuhan Sanksi Kode Etik Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran
Bermula Dari hasil wawancara dengan Bapak Munandar.,S.H.,M.Si selaku kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Kota  Makassar  Yang  menjadi  penghambat  penjatuhan  sanksi  itu  karena  pada  saat  dipemeriksaan awal  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melanggar  kode  etik  sulit  ditemukan  bukti  sehingga  harus melakukan pemeriksaan berulang yang membuat penjatuhan sanksi menjadi terhambat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Hamdana.,S.E  selaku  Kepala  Sub  Bidang Perlindungan,Penghentian  dan  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  Salah  satu  faktor  penghambat jatuhnya sanksi kode etik terhadap Aparatur Sipil yang melanggar karena terlalu panjangnya proses pemeriksaan bagi ASN yang melanggar dan memiliki hubungan atau kedekatan dengan seseorang yang menduduki jabatan tinggi.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  faktor  yang menghambat jalannya penjatuhan sanksi kode etik di Pemerintahan kota Makassar tersebut yakni Disebabkan  karena  adanya  pembiaran  yang  dilakukan  oleh  atasan,  yang  dimaksud  dengan pembiaran disini adalah dimana atasan tersebut mengetahui bahwa adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya tetapi dia tidak memberikan teguran atas perbuatannya. Dengan alasan,
4 Ainun, Berikut Jumlah Pegawai di Pemkot Makassar, https://makassar.rakyatku.com/post/berikut-jumlah-pegawai-di-pemkot-makassar.html, diakses pada 1 Agustus 2019.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
atasan  langsung  di  instasi  tersebut  tidak  memahami  tentang  kewenangan  yang  diberikan  untuk menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.
Dan apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 21 yakni
Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melukan pelanggaran disiplin.
Apabila pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukaman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman  disiplin oleh atasannya.
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Kurangnya  kesadaran  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  melakukan  kewajibannya  dan berkomitmen  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  disiplin.Situasi  politik,  situasi  politik  sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi, sebab dalam pemerintah Kota Makassar, masih sarat akan  nepotisme,  sehingga  masih  terkesan  memilih  dalam  penjatuhan  sanksi  disiplin,  ketika pelanggar adalah seorang yang memiliki link keatas ataupun mempunyai keluarga yang menduduki jabatan  pimpinan  tinggi  maka  hukuman  yang  dihasilkan  lebih  ringan  dari  pelanggaran  yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran kode etik di kota Makassar, Disebabkan oleh tidak sesuainya lingkungan kerja yang diinginkan oleh Aparatur Sipil Negara, banyaknya peluang yang ada, tidak ternanam dalam dirinya bahwa Aparatur Sipil Negara harus bekerja  profesional  dalam  bidang  apapun  dan  sistem  yang  tidak  terlalu  ketat  mengatur  itu  sehingga membuat Aparatur sipil Negara berpeluang melukan pelanggaran kode etik itu sendiri.
Faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar, Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kewajibannya, dan situasi politik sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi.

## DAFTAR REFERENSI
A’an Efendi & Freddy Poernomo,2017,Hukum Administrasi,Sinar Grafika : Jakarta. Achmad Ali,S.H.,M.H,2011, Menguak  Tabir Hukum,Ghalia Indonesia : Bogor. Achmad Ruslan,S.H.,M.H,2013,Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia,Rangkang Education
: Yogyakarta.
Angger  Sigit  Pramukti  &  Melyani  Chahyaningsih,2016,Pengawasan  Hukum  Terhadap  Aparatur Negara,Pustaka Yustisia : Yogyakarta.
Anwar  Prabu  Mankunegara,2017,Manajemen  Sumber  Daya  Alam  Manusia  Perusahaan,Remaja RosdaKarya : Bandung.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Edy Sutrisno,2009,Manajemen Sumber Daya Manusia,Kencana : Jakarta.
Faisaln Abdullah,S.H.,M.Si,2012, Hukum Kepegawaian Indonesia,Rangkang Education : Yogyakarta. Liberti Pandiangan,2019,Manejemen Pegawai Negeri Sipil,Mitra Wacana Media : Bogor. Marbun,Moh. Mahfud,2011,Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty : Yogyakarta. Miftah Thoha, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, PrenadaMedia Grup : Jakarta. Moh.Mahfud,1998, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty : Yogyakarta. Muchsan,1982, Hukum Kepegawaian,Bina Aksara : Jakarta.
Phlipus  M.Hadjon,2008,Pengantar  Hukum  Admnistrasi  Indonesia,Gadja  Mada  Unversity  Press  :
Yogyakrta.
Ridwan HR,2016,Hukum Administrasi Negara,RajaGrafindo Persada : Jakarta. Ridwan HR. 2003. Hukum Admnistrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Sahya Anggara,2016,Administrasi Kepegawaian Negara,CV Pustaka Setia : Bandung. Sastra Djamaika dan Marsono,1995,Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan : Jakarta. Sri Hartini,S.H.,M.H, dkk,2010,Hukum Kepegawaian Indonesia, Sinar Grafika : Bandung. Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty : Yogyakarta. Yopie  Morya  Immanuel  Patiro,2013,Antara  Printah  Jabatan  dan  Kejahatan  Jabatan  Pegawai  Negeri Sipil,Keni Media : Bandung.
Zulkarnaen. 2018. Dinamika Sejarah Hukum. Cv.Pustaka Setia : Bandung.