## PRAKTIK OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

## *Berlian Tyasotyaningrum
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : berlian.tyasotyaningrum@gmail.com

## Abstrak
Partisipasi  publik  melalui  Dialog  Publik  Jumat  di  kabupaten  Bojonegoro  merupakan  salah satu  wujud  praktik open government dalam  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas. Melalui  inovasi  pembangunan  partisipasi  publik  tersebut,  kabupaten  Bojonegoro  telah mendapatkan  prestasi  sebagai  proyek  percontohan open government di  dunia.  Penelitian  ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi  bagaimana  praktik open  government melalui  partisipasi  publik  dapat mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  di  kabupaten  Bojonegoro.  Hasil  studi menunjukkan bahwa open government melalui dialog publik dapat mewujudkan transparansi berupa: penyampaian informasi terkait sosialisasi program-program pemerintah, finansial dan penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Sedangkan  akuntabilitas  yang  terwujud  melalui  dialog publik terkait  kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dialog publik  memiliki peran dalam mewujudkan  praktik  transparansi  dan  akuntabilitas  di  kabupaten  Bojonegoro,  yaitu  : meningkatkan  kepercayaan  publik,  membentuk  legitimasi  masyarakat  serta  memperbaiki pengambilan keputusan. Pembelajaran dari inovasi partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten  Bojonegoro  adalah:  pentingnya  komunikasi  langsung  antara  pejabat  publik  dan masyarakat,  pentingnya  peran  pemimpin  sebagai  pelatih,  dan  partisipasi  publik  memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya.
Kata Kunci : open government ; partisispasi publik; transparansi.

## Abstract
Public  participation  through  the  Friday  Public  Dialogue  in  Bojonegoro  district  is  a  form  of open  government  practice  in  realizing  transparency  and  accountability.  Through  these  public participation  development  innovations,  Bojonegoro  district  has  gained achievements  as  a  pilot project  for  open  government  in  the  world.  This  research  uses  qualitative  research  techniques with  descriptive  methods.  This  study  aims  to  identify  how  open  government  practices  through public participation can achieve transparency and accountability in the Bojonegoro district. The results  of  the  study  show  that  open  government  through  public  dialogue  can  achieve transparency  in  the  form  of  delivery  of  information  related  to  the  socialization  of  government programs,  finance,  and  public  service  delivery.  Meanwhile,  accountability  is  realized  through public dialogue related to government performance and public services. Public dialogue has a role  in  realizing  transparency  and  accountability  practices  in  the  Bojonegoro  district,  namely: increasing  public  trust,  establishing  community  legitimacy,  and  improving  decision-making. Lessons  learned  from  public  participation  innovation  through  public  dialogue  in  Bojonegoro district are the importance of direct communication between public officials and the community,
the  importance  of  the  role  of  leaders  as  trainers,  and  public  participation  to  ensure  that  the government is always connected to its people.
Keywords : open government; public participation; transparency.

## PENDAHULUAN
Dialog publik jumat merupakan salah satu inovasi pembangunan partisipasi publik dan  salah  satu  bentuk  inovasi  yang  menjadi  unggulan  di  Kabupaten  Bojonegoro (Habibah,  2017).  Partisipasi  publik  melalui  Dialog  Publik  Jumat  di  Kabupaten Bojonegoro  merupakan  salah  satu  wujud  praktik open  government dalam  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Melalui inovasi pembangunan partisipasi  publik  tersebut,  Kabupaten  Bojonegoro  telah  mendapatkan  prestasi  sebagai proyek percontohan open government di dunia (Safarov et al., 2017).
Open government menurut Global Integrity (Lauranti et al., 2017) mencakup tiga hal  yakni  transparansi  informasi,  keterlibatan  publik  dan  akuntabilitas.  Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka  publik  dapat  mempengaruhi  cara  kerja  pemerintah  dalam  proses  kebijakan pemerintah  dan  pelayanan  publik.  Akuntabilitas  bermakna  bahwa  masyarakat  dapat meminta  pemerintah  mempertanggungjawabkan  kinerja  kebijakan  dan  pelayanannya. Open government dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan  akuntabilitas  pemerintah  untuk  memulihkan  kepercayaan  masyarakat  (Nawawi, 2012).  Dengan  demikian, open  government merupakan  sebuah  konsep  bagus  untuk menjembatani interaksi antara birokrat dan masyarakat.
Inovasi pembangunan partisipasi publik melalui Dialog Publik Jumat muncul pada tahun  2008  saat  Suyoto  (Bupati  Bojonegoro  periode  2008-2018)  melaksanakan kampanye  pencalonan  Bupati.  Inovasi  ini  dilatarbelakangi  atas  berbagai  kekhawatiran masyarakat  terhadap  janji  politik  yang  diberikan  Suyoto  (2018).  Kemudian  Suyoto memperoleh masukan dari salah satu tokoh masyarakat yang terispirasi dari kegiatan di Timor-Timor untuk melakukan kegiatan dialog di pendopo setiap jumat agar masyarakat bisa  menagih  janji  Suyoto.  Kegiatan  Dialog  Publik  Jumat  tersebut  membantu memfasilitasi dan menjembatani diskusi interaktif antara pejabat publik dan masyarakat.
Dengan  demikian  adanya  partisipasi  publik  melalui  dialog  publik  tersebut  selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat bagi pejabat publik.
Partisipasi  publik  dalam  administrasi  publik  sebagai  sarana  untuk  kerjasama dengan  masyarakat  dalam  meningkatkan  nilai  demokrasi  seperti  transparansi  dan akuntabilitas (Kim & Lee, 2017). Pengalaman masyarakat pada kegiatan partisipasi aktif dapat  menjadi  hubungan  positif  dengan  penilaian  transparansi  di  pemerintah  daerah (Kim  &  Lee,  2017).  Secara  konseptual,  partisipasi  publik  merupakan  strategi  yang penting  untuk  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam  proses  pemerintahan  daerah (Duadji, 2013). Peningkatan keterlibatan masyarakat mengarah pada aspirasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan serta peningkatan akuntabilitas (Sharma, 2008).  Dengan  demikian,  partisipasi  publik  sangat  berkaitan  dengan  transparansi  dan akuntabilitas.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  partisipasi  publik  sangat berkaitan  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Oleh  sebab  itu,  partisipasi  publik melalui dialog publik jumat memiliki peran dalam pelaksanaan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi  bagaimana  praktik open  government melalui  partisipasi  publik, khusunya  Dialog  Publik  Jumat  dapat  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  di kabupaten Bojonegoro.

## TINJAUAN PUSTAKA
Selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Habibah,  2017)  dengan  judul penelitian  Efektifitas  Dialog  Jumat  Sebagai  Model  Pembuatan  Kebijakan  Publik Deliberatif  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Adapun  penelitian  yang  menggunakan  tipe analisis  kualitatif  dengan  analisis  kualitatif.  Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dengan  Teknik  wawancara,  observasi  serta  dokumentasi  yang ditentukan dengan teknik purposive dan snowball dimana data disajikan dengan absah. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi  dengan  adanya  pelaksanaan  Dialog  Jumat  dalam  menerima  program  ini  dengan baik.  Karena  dengan  adanya  Dialog  Jumat  ini  memberikan  ruang  untuk  masyarakat
untuk  berkomunikasi  secara  luas  karena  hasil  dari  Dialog  Jumat  menjadi  pengaruh terhadap kebijakan yang sudah atau yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik  yang  digunakan  pada    penelitian  ini  adalah Purposive  Random  Sampling. Dimana data didapatkan dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro melalui media Dialog Publik Jumat merupakan salah satu wujud praktik open government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Inisiasi Program Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro
Pada  dasarnya  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  sejak  tanggal  15  Maret  2008 telah  menfasilitasi  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  publik  melalui  media dialog publik yang memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasinya.  Dialog  Publik  menjadi  sarana  warga  untuk melakukan verifikasi terhadap semua media keluhan masyarakat lainnya. Dialog publik, dilaksanakan  secara  rutin  setiap  Hari  Jum’at  Pukul  13.00  sampai  15.00  WIB. Masyarakat  bebas  hadir,  menyuarakan  aspirasinya,  mengadukan  permasalahan  apapun, saran,  kritik,  memohon  informasi,  bahkan  hingga  masalah  pribadi.  Semua  didengar ditampung,  dijawab,  dipenuhi  secara  terbuka  oleh  Bupati,  Wakil  Bupati,  Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala SKPD (PPID Kabupaten Bojonegoro, 2015).
Inisiatif  dialog  publik  jumat  muncul  pada  saat  Suyoto  akan  melaksanakan kampanye  pemilu  Bupati  Bojonegoro  tahun  2008.  Suyoto  (2018)  menerangkan  bahwa saat  melakukan  kampanye,  bermunculan  berbagai  kekhawatiran  masyarakat  terhadap janji  yang  diberikannya.  Dialog  publik  jumat  yang  digagas  Suyoto  di  kabupaten Bojonegoro  berawal  dari  usulan  mbah  Har  yang  terinspirasi  dari  kegiatan  di  Timor- Timor yang membuka diskusi di pendopo setiap habis sholat jumat. Kemudian inspirasi tersebut  ditidaklanjuti  oleh  Suyoto  setelah  dilantik  menjadi  Bupati  Bojonegoro  pada tanggal  12  Maret  2008.  Pada  tanggal  14  Maret  2008  atau  dua  hari  setelah  pelantikan
bupati  dan  wakil  bupati  kabupaten  Bojonegoro,  dialog  publik  tersebut  pertama  kali dilaksanakan.
Menurut  penuturan  Suyoto  (2018),  pada  awalnya  tujuan  dialog  publik  adalah untuk menagih janji politik Kang Yoto kepada rakyat pada saat kampanye pemilu 2008. Dialog  publik  tersebut  digunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  sosialisasi  dan menjadi  sebuah  asuransi  demokrasi  sosial.  Dengan  demikian,  secara  langsung  maupun tidak langsung dialog publik tersebut memberikan manfaat yang signifikan baik kepada masyarakat  maupun  pejabat  publik  yaitu  meningkatkan  kepercayaan  publik,  menjadi saluran untuk mengundang partisipasi publik dan menjadi cara belajar bersama sehingga bisa dilakukan inovasi (Musthofa, 2016).

## Implementasi Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro
Berbeda  dengan  dialog-dialog  yang  biasa  digelar  oleh  instansi  pemerintah  di daerah  lain,  Dialog  Publik  di  Kabupaten  Bojonegoro  bersifat  terbuka.  Semua masyarakat bisa datang tanpa prosedur protokoler yang biasa diberlakukan. Berdasarkan informasi dari Dinas Kominfo, peserta dan aktor yang terlibat dalam dialog publik jumat yaitu  seluruh  perwakilan  dari  OPD  Kabupaten  Bojonegoro,  masyarakat  Bojonegoro, masyarakat luar Bojonegoro, pelaku UKM, kelompok-kelompok masyarakat (kelompok tani,  kelompok  PKL,  dan  lain-lain).  Aktor  pada  dialog  publik  jumat  meliputi  Bupati, Wakil  Bupati,  OPD.  Dalam  rangka  memperluas  informasi  kepada  masyarakat,  dialog publik  juga  disiarkan  langsung  melalui  radio  pemerintah  dan  swasta  yaitu  radio Malowopati FM dan radio Madani FM.
Berdasarkan  observasi  langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  teknisnya  dalam dialog publik jumat adalah sebagai berikut:
1. Peserta dialog publik jumat mengisi daftar hadir
2. Pembukaan  dialog  publik  jumat  oleh  moderator  yang  telah  ditunjuk  oleh Dinas Kominfo.
3. Pemaparan  seputar  isu  terkini  dan/atau  laporan  dari  OPD  maupun organisasi  publik  lainnya.  Biasanya  pemaparan  berupa  sosialisasi program,  laporan  keuangan,  pemaparan  seputar  isu  terkini  maupun laporan kinerja dari oleh salah satu atau beberapa OPD setiap minggunya.
Salah satu contoh sosialisasi program OPD terjadi pada tanggal 6 Januari 2017  dengan  narasumber  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bojonegoro  yang menyampaikan topik tentang “Pengendalian hama penyakit serta rencana distribusi  pupuk  Tahun  2017.”  (Dinas  Kominfo  Kabupaten  Bojonegoro, 2018)
4. Penyampaian  aspirasi  masyarakat  dilakukan  secara  bergantian  baik perorangan  maupun  kelompok.  Masyarakat  diberikan  kesempatan berinteraksi  langsung  dengan  pejabat  publik  yang  bersangkutan. Masyarakat tidak diberikan batasan dalam menyampaikan aspirasinya.
5. Tanggapan  langsung  dari  OPD  terkait  sesuai  dengan  pertanyaan  maupun kritik masyarakat.
6. Penutupan  dialog  publik  jumat  oleh  moderator.  Sebelum  acara  ditutup, terlebih  dahulu  Bupati  Bojonegoro  memberikan  pengarahan  yang berkaitan  dengan  keluhan  atau  pengaduan  masyarakat  saat  itu.  Setelah pengarahan dari bupati selesai, selanjutnya acara ditutup oleh moderator.
Berdasarkan proses pelaksanaan dialog publik tersebut, terlihat bahwa pada dialog publik Jumat komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat tersebut bersifat dialogis. Dimana  komunikasinya  dua  arah  antara  pejabat  publik  dan  masyarakat  secara  terbuka dan  komunikatif.  Masyarakat  secara  bergantian  diberikan  ruang  untuk  berkomunikasi langsung  dengan  pejabat  publik  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Setelah  masyarakat menyampaikan  aspirasinya  kepada  pemerintah,  pemerintah  langsung  memberikan timbal balik terhadap aspirasi masyarakat tersebut.
Dalam  rangka  menjamin  keberlanjutan  dialog  publik,  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro  sudah  membuat  dasar  hukum  melalui  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati Bojonegoro  Nomor  188/305/KEP/412.12/2008  Tentang  Dialog  Publik  antara  Pemkab Bojonegoro  dan  Masyarakat  Kebupaten  Bojonegoro.  Kemudian  dari  Surat  Keputusan (SK)  tersebut  diterjemahkan  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  Dinas  Infokom Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Penyampaian Informasi dan Sosialisasi Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro .
Peran  Dialog  Publik  Jumat  Dalam  Melaksanakan  Praktik  Transparansi  Dan Akuntabilitas Di Kabupaten Bojonegoro
Partisipasi  publik  melalui  Dialog  Publik  Jumat  di  kabupaten  Bojonegoro merupakan  salah satu wujud  implementasi open  government di kabupaten  Bojonegoro. Menurut  Global  Integrity  (Lauranti  et  al.,  2017) open  government mencakup  tiga  hal yakni  transparansi  informasi,  keterlibatan  publik  dan  akuntabilitas.  Berikut  ini  prinsip open government yang ada pada Dialog Publik Jumat:

## Transparansi
Dialog Publik Jumat sebagai sarana Pemerintah dalam melaksanakan keterbukaan informasi  kepada  masyarakat.  Keterbukaan  informasi  pada  Dialog  Publik  Jumat  di kabupaten Bojonegoro berupa:
1. Penyampaian  informasi  terkait  sosialisasi  program-program  pemerintah Program kerja pemerintah tersebut tentunya tidak dapat terealisasikan
Tanpa  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan sosialisasi  untuk  menyebarkan  informasi  program  pemerintah  tersebut  kepada masyarakat.  Salah  satu  contoh  program  pembangunan  pemerintah  kabupaten Bojonegoro  yang  disosialisasikan  dalam  dialog  publik  jumat  yaitu  program  dari DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Program dari DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yaitu Upaya  peningkatan  pemberdayaan  perempuan  dalam  mendukung  program  Kampung KB,  Program  tersebut  disosialisasikan  pada  dialog  publik  jumat  edisi  182  tanggal  28 April  2017  (Dinas  Kominfo  Kabupaten  Bojonegoro,  2018).  Dengan  demikian  tercipta transparansi  dalam  penyampaian  informasi  terkait  sosialisasi  program-program pemerintah.
2. Penyampaian informasi terkait finansial
Pada  Dialog  Publik  Jumat,  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  ikut  serta berpartisipasi dalam proses anggaran. Salah satu bentuk transparansi pada Dialog Publik Jumat  secara  finansial  adalah  sosialisasi  dan  laporan  terkait  keuangan.  Sosialisasi  dan laporan terkait finansial tersebut penting dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang aturan,  prosedur  dan  bahkan  laporan  terkait  keuangan  pemerintahan.  Dengan  adanya sosialisasi  tersebut  membuat  masyarakat  mengerti  terkait  aturan  dan  prosedur  terkait
keuangan  pemerintah,  sehingga  memudahkan  masyarakat  melakukan  aktivitas  yang berhubungan dengan urusan finansial dalam pemerintahan. Berikut ini beberapa contoh sosialisasi terkait finansial pada dialog publik jumat.
Tabel 1 Sosialisasi Terkait Finansial dalam Dialog Publik Jumat
No Edisi Tanggal Topik Narasumber 1 168 11 Januari Penyerahan klaim asuransi Bupati 2017 pertanian dari PT. Jasindo oleh Bapak Bupati ke Petani 2 171 3 Februari Biaya pembuatan STNK dan  UPT Badan Pendapatan Daerah 2017 BPKB Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro 3 172 10 Februari Besaran tarif dasar listrik dan PT. PLN APJ Kabupaten 2017 sasaran subsidinya Bojonegoro
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro diolah penulis, 2018
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  transparansi  secara  finansial  dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Dengan sosialisasi seperti ini dapat menciptakan interaksi  langsung  masyarakat  dengan  pemerintah,  sehingga  masyarakat  dapat  dengan mudah  memahani  tata  keuangan  pemerintahan.  Interaksi  secara  langsung  tersebut meminimalkan terjadinya kesalahan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian  masyarakat dapat mengerti dan  mengerti terhadap sosialisasi  yang dipikirkan dan dilakukan pemerintah. Hal tersebut dapat menciptakan transparansi secara finansial, juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  khususnya terkait urusan finansial.
3. Penyampaian  informasi  terkait  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  dari proses  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan  serta  monitoring  dan  evaluasi pelayanan publik.
Pada  dialog  publik  jumat  di  Kabupaten  Bojonegoro,  salah  satu  bentuk  informasi pemberian  pelayanan  publik  yaitu  sosialisasi  program  pelayanan  publik  kepada masyarakat  dan  aduan  masyarakat  terkait  kualitas  pelayanan  publik.  Dalam penyampaian  layanan  tersebut,  masyarakat  dan  pelaku  usaha  dilibatkan  agar mewujudkan  suatu  pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkualitas,  serta  sejalan  dengan kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  perhatian  semua  pihak  mulai  dari pemerintah  sebagai  pembuat  regulasi,  aparatur  negara  sebagai  pelaksana,  serta
masyarakat  dan  pihak  swasta  sebagai  pengawas  jalannya  pelayanan  publik.  Berikut  ini adalah beberapa contoh sosialisasi pemberian layanan pada dialog publik jumat.
Tabel 2 Informasi Pemberian Layanan pada Dialog Publik Jumat
No Edisi Tanggal Topik Narasumber 1 177 17 Maret 2017 Prosedur pemberian bantuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Bojonegoro 2 180 7 April 2017 Langkah-langkah dalam Dinas Penanaman Modal dan menarik investasi/ modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Mekanisme pemberian klaim  PT. Jasa Raharja cabang santunan korban kecelakaan Bojonegoro 3 181 21 April 2017 Penjelasan terkait ijin Bagian Sumber Daya Alam Setda pertambangan Kabupaten Bojonegoro

## Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro diolah penulis, 2018
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dialog publik jumat dapat dijadikan sebagai  media  untuk  pemberian  informasi  dan  sosialisasi  program  pelayanan  publik. Setelah masyarakat ataupun pihak swasta mengetahui prosedur pelayanan tersebut, maka akan  dengan  mudah  pelayanan  publik  tersebut  dilaksanakan.  Melalui  dialog  publik jumat, pemerintah dapat  melakukan transparansi  informasi  agar  masyarakat  memahami cara kerja pemerintah.

## Keterlibatan Publik
Pada  Dialog  Publik  Jumat,  keterlibatan  publik  menjadi  masukan  kepada Pemerintah  Kabupaten  berupa  aspirasi,  saran,  keluhan,  koreksi  dan  permasalahan. Keterlibatan  publik  sehubungan  dengan  proses  kebijakan  pemerintah  dan  program pemberian layanan, dengan demikian keterlibatan publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah.  Berdasarkan  hasil  observasi,  bentuk-bentuk  aspirasi  dari  masyarakat  dapat berupa:
a. Kritik  dan  usulan:  berupa  kritik  dan  usulan  terhadap  masalah  yang  terjadi baik  di  tingkat  desa  sampai  fenomena  yang  masif  terjadi  di  Kabupaten Bojonegoro.  Selain  itu  kritik  dan  usulan  bisa  juga  terhadap  program pemerintah serta pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, baik pembangunan  yang  sifatnya  fisik  maupun  pembangunan  Sumber  Daya Manusia (SDM).
b. Evaluasi  dan  monitoring:  Dialog  publik  jumat,  dapat  dijadikan  sebagai media  untuk  evaluasi  serta  monitoring  program  pemerintah  mulai  dari urusan  pemerintah  desa  sampai  kabupaten.  Pada  Dialog  Publik  Jumat, masyarakat  dapat  terlibat  langsung  dalam  evaluasi  dan  mobitoring  terkait kebijakan  pemerintah  dan  program  pelayanan  publik  yang  diberikaan pemerintah.
c. Promosi  masyarakat:  Promosi  pada  dialog  publik  berupa  promosi  produk lokal yang dibuat oleh masyarakat ataupun kelompok masyarakat, misalnya : produk  jamu,  makanan  ringan,  produk  UKM.  Selain  itu  ada  juga  promosi pemberian  jasa, seperti pijat. Bahkan ada  juga  yang promosi  lagu dan puisi yang diciptakan. Salah satu contoh promosi adalah pada dialog publik edisi 85  periode  II/2015,  ada  warga  desa  pumpungan  bernama  Fauzi  seorang pengrajin  souvenir  bambu  mempromosikan  produknya  secara  langsung  di dialog publik jumat.
Bentuk-bentuk  aspirasi    dari    masyarakat    tersebut    dijadikan    sebagai  masukan untuk  keberlangsungan  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro.  Selain  itu  aspirasi masyarakat  juga  dijadikan  pertimbangan  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian dialog publik dapat menciptakan proses interaksi  secara  seimbang  antara  pejabat  publik  dan  masyarakat  yang  dapat  dapat membangun paradigma kebijakan publik yang berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## Akuntabilitas
Dialog  Publik  Jumat  sebagai  sarana  Pemerintah  dalam  melaksanakan akuntabilitas.  Akuntabilitas  terjadi  seiring  dengan  transparansi  yang  dilakukan  pada Dialog  Publik  Jumat  di  kabupaten  Bojonegoro. Pada  Dialog  Publik  Jumat,  masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan terkait:

## Akuntabilitas terkait kinerja pemerintah
Dialog  Publik  Jumat  menjadi  sarana  bagi  pejabat  publik  untuk  melakukan akuntabilitas  terkait  kinerja  kebijakan.  Pada  dialog  tersebut,  pejabat  publik  melakukan akuntabilitas  dengan  cara  menyampaikan  rencana  kinerja  kebijakan,  proses  kinerja kebijakan,  tujuan  kebijakan  tersebut  dilakukan  serta  pertanggungjawaban  atas  kinerja kebijakan  tersebut.  Selain  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  terhadap  masyarakat, pemerintah  juga  melibatkan  masyarakat  dalam  membuat  kinerja  kebijakan  menjadi sukses.  Dengan  demikian  dialog  publik  dapat  menciptakan  proses  interaksi  secara seimbang  antara  pejabat  publik  dan  masyarakat  yang  dapat  dapat  membangun paradigma kebijakan publik yang berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk konsultasi antara pejabat publik dengan masyarakat terkait program kerja maupun pembuatan peraturan daerah.
Tabel 3 Konsultasi terkait Program Kerja Pemerintah Daerah
No  Edisi Tanggal Topik Narasumber 1 171 3 Februari Rencana pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2017 tahun 2017 serta penataan dan Penataan Ruang Kabupaten ruang di Bojonegoro Bojonegoro 2 172 10 Februari Rencana program kerja Dinas Dinas Perumahan Pemukiman dan 2017 Perumahan Pemukiman dan  Cipta Karya Cipta Karya Tahun 2017 3 178 24 Maret 2017 Rencana kerja serta target Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro
Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro diolah penulis, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dialog  publik  dijadikan  media  untuk  mendiskusikan beberapa  program  kerja  pemerintah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat dilibatkan  dalam  kegiatan  tata  kelola  pemerintah.  Berdasarkan  observasi,  masyarakat diberikan  ruang  untuk  menyampaikan  saran  maupun  keluhan  terhadap  program  kerja yang dipaparkan oleh salah satu perwakilan OPD tersebut. Dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut, sehingga kandungan keputusan tersebut mencerminkan pandangan dan tuntutan masyarakat.

## Akuntabilitas terkait pelayanan
Melalui  dialog  publik  jumat,  pejabat  publik  dapat  mempertanggungjawabkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi terkait penyelenggaraan pelayanan publik baik dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta  monitoring  dan  evaluasi  pelayanan  publik  menunjukkan  bahwa  adanya  praktik akuntabilitas pada Dialog Publik Jumat. Dimana pemerintah mempertanggungjawabkan dengan  menyampaikan  perencanaan,  proses  dan  hasilnya  pelayanan  publik  kepada masyarakat.  Akuntabilitas  terkait  pelayanan  pada  dialog  publik  tersebut  menciptakan komunikasi dialogis antara pejabat pembuat pelayanan publik dan masyarakat, selain itu saran  maupun  keluhan  tentang  kinerja  pelayanan  publik  pemerintah  dapat  diketahui. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur seberapa jauh kinerjanya ditanggapi oleh masyarakat dan dapat menciptakan pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dengan demikian dapat tercipta kepuasan pelayanan karena  masyarakat  memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Partisipasi  publik  melalui  dialog  publik  jumat  memiliki  pengaruh  dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Berikut ini peran Dialog Publik Jumat dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro:
1. Meningkatkan kepercayaan publik
Melalui partisipasi publik, pemerintah kabupaten Bojonegoro dapat menghasilkan pelayanan  berkualitas  tinggi  yang  diinginkan  masyarakat  dan  ketika  pejabat  publik menunjukkan  integritas,  kejujuran  dan  kepemimpinan  moral  melalui  partisipasi  publik. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  perubahan  positif  kabupaten  Bojonegoro  dari  tahun 2007  sampai  tahun  2015.  Tercatat  pada  tahun  2008,  80%  jalan  Bojonegoro  dalam kondisi  buruk,  sementara  utang  Bojonegoro  mencapai  42%  dari  total  anggarannya (Amir,  2019)  .  Tidak  heran  apabila  pada  tahun  2008  kabupaten  Bojonegoro  menjadi kabupaten paling miskin di Jawa Timur.
Kerusakan  jalan  dan  jembatan  yang  sebelumnya  80%  pada  tahun  2015 kerusakannya  menurun  menjadi  19,8%.  Dalam  kurun  delapan  tahun,  kemiskinan  di
Bojonegoro  turun  hingga  50  persen.  Menurut  World  Bank,  Bojonegoro  masuk  10 kabupaten  di  Jawa  Timur  dengan  kemampuan  tercepat  dalam  mengurangi  kemiskinan. Dimana persentase penduduk miskin sampai dengan tahun 2008 mencapai lebih dari 28 %,  sedangkan  pada  tahun  2015  persentase  penduduk  miskin  kurang  dari  14  %  (Amir, 2019).  Dengan  demikian  partisipasi  publik  dapat  mempengaruhi  kepercayaan  publik ketika  pejabat  publik  menunjukkan  integritas,  kejujuran  dan  kepemimpinan  moral melalui partisipasi publik.

## 2. Membentuk legitimasi masyarakat
Upaya  pemerintah  kabupaten  Bojonegoro  melakukan  partisipasi  publik  melalui dialog  publik  jumat  pada  masa  kepemimpinan  Suyoto  untuk  menciptakan  pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi yang dialegis. Pelayanan publik  dapat  dijadikan  tolak  ukur  keseriusan  pemerintah  dalam  menjalankan  tanggung jawabnya,  khususnya  melayani  masyarakat.  Dengan  demikian  dapat  tercipta  kepuasan pelayanan  karena  masyarakat  memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan dan  diharapkan.  Hal  ini  ditegaskan  juga  oleh  pendapat  Suyoto  saat  wawancara  bahwa, ”Dari  survey,  orang  yang  tadinya  puas  sama  pemerintahan  itu  cuma  35%  di  2008. Sekarang  survey  terakhir  saya  73%”.  Prinsip  kepuasan  masyarakat  dalam  proses pelayanan  publik  yang  dilakukan  pemerintah  sangat  penting  karena  hanya  dengan memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  keberadaan  pemerintah  itu  diakui  dan  mendapatkan legitimasi masyarakat.
3. Memperbaiki  pengambilan  keputusan  dengan  melibatkan  beragam kepentingan dan mencari solusi yang lebih ekonomi
Secara  umum,  ketika  pemerintah  mendorong  konsultasi  dan  keterlibatan  publik, mereka  akan  mendapatkan  ide-ide  baru  serta  masukan  dari  warga  negara  mengenai kebijakan  dan  layanan,  sehingga  meningkatkan  kualitas  pemerintahan  dan  kepatuhan warga negara terhadap pemerintah.

## Tantangan
Meskipun  Dialog  Publik  Jumat  sudah  terlaksana  sampai  dua  periode  masa kepemimpinan  Suyoto,  bukan  berarti  tidak  ada  tantangan  yang  dapat  menjadi
kendala. Menurut Suyoto (2018), ada beberapa tantangan yang dapat menjadi kendala dalam kelangsungan Dialog Publik Jumat tersebut, antara lain:
1. Beberapa pejabat publik belum siap menghadapi masyarakat pada Dialog Publik Jumat
Pada awal Dialog Publik Jumat, kepala-kepala Satuan Kerja (Satker) tidak suka dengan  adanya  dialog  ini.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  Dialog  Publik  Jumat, kepala  Satker  tersebut  kehilangan privilege di  depan  masyarakat.  Bahkan  beberapa tokoh  lokal  juga  merasa  tidak  nyaman  dengan  adanya  dialog  ini.  Beberapa  Kepala Desa  sempat  protes  karena  merasa  harkatnya  diinjak-injak  oleh  masyarakat.  Upaya yang  dilakukan  dalam  rangka  mengatasi  tantangan  tersebut  adalah  dengan menonjolkan  peran  pemimpin  sebagai coach .  Dimana  pemimpin  menjembatani supaya tidak ada yang merasa disudutkan. Dengan demikian, peran pemimpin sangat kuat dalam mengatasi tantangan terkait hal tersebut.

## 2. Mental belajar beberapa pejabat publik masih rendah
Keberhasilan  Dialog  Publik  Jumat  tersebut  sangat  pengaruhi  oleh  adanya mental  belajar  pejabat  publik  yang  tinggi.  Namun  pada  awal  dialog  publik,  kondisi yang  terjadi  justru  pejabat  publik  tersebut  kurang  belajar  dan  memiliki  mental tertutup. Hal ini dapat menjadi kendala, dimana beberapa pejabat publik yang masih memiliki  mental  belajar rendah tersebut dapat menghambat kinerja beberapa pejabat publik lainnya yang memiliki  mental belajar yang tinggi. Selain itu juga menjadikan citra  instansinya  di  muka  publik  kurang  baik  yang  dapat  mengurangi  kepercayaan publik.  Dalam  rangka  mengatasi  tantangan  tersebut,  maka  pejabat  publik  dituntut untuk menanggapi aspirasi masyarakat secara langsung sesuai dengan bidang masing- masing. Oleh karena itu, pejabat publik harus mampu memberikan tanggapan terbaik atas  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Hal  tersebut  mendorong pejabat  publik  untuk  terus  belajar  mempersiapkan  tanggapan-tanggapan  terbaiknya pada dialog publik jumat.
3. Keterlibatan masyarakat dalam Dialog Publik Jumat belum merata
Kegiatan  Dialog  Publik  Jumat  dapat  diakses  oleh  semua  masyarakat  kabupaten Bojonegoro.  Akan  tetapi  masih  kendala  terkait  keterlibatan  masyarakat  yaitu  tidak
semua masyarakat di kabupaten Bojonegoro mengikuti dialog publik dan mendengarkan radio yang menyiarkan program dialog publik jumat. Upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi  tantangan  tersebut  adalah  terus  berupaya  melakukan  diseminasi  agar informasi  yang  didapatkan  di  dialog  publik  penyebarannya  lebih  merata  lagi.  Saat  ini pemerintah  berupaya  untuk  melakukan  diseminasi  dengan  cara  mengadakan  dialog publik  secara  bergilir  di  setiap  kecamatan.  Hal  ini  dilakukan  agar  dialog  publik  jumat tidak  hanya  banyak  diikuti  oleh  masyarakat  kota  dan  pinggiran  kota,  namun    secara menyeluruh.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pembelajaran dari  inovasi  partisipasi publik  melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro  adalah:  (a)  pentingnya  komunikasi  langsung  antara  pejabat  publik  dan masyarakat;  (b)  pentingnya  peran  pemimpin  sebagai  pelatih;  dan  (c)  partisipasi  publik memastikan  bahwa  pemerintah  selalu  terhubung  dengan  masyarakatnya.  Adanya komunikasi  secara dialogis antara pejabat publik  dan  masyarakat sangat penting dalam hal  memperbaiki  pengambilan  keputusan  dengan  melibatkan  beragam  kepentingan. Adanya  komunikasi  secara  dialogis,  secara  tidak  langsung  juga  dapat  menciptakan semangat  belajar  pada  masyarakat  dan  pejabat  publik  itu  sendiri.  Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan meningkatkan pemahaman masyarakat akan isu melalui keterlibatannya dalam aktivitas pemerintahan.
Peran pemimpin  sebagai pelatih agar pimpinan dapat menjembatani  masyarakat dan  pejabat  publik  dalam  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dengan bertindak  sebagai  pelatih,  pimpinan  tidak  bertindak  sebagai  hakim,  sehingga  tidak  ada yang merasa disudutkan karena pelatih tersebut berada ditengah-tengah masyarakat dan pejabat  publik  sebagai  fasilitator.  Kemudian  peran  pelatih  menarik  benang  merah pelajaran-pelajaran  ataupun  nilai-nilai  garis  besar  dari  sistem  mekanisme  yang  telah sepakati bersama antara masyarakat dan pejabat publik.
Partisipasi  publik  memastikan  bahwa  pemerintah  selalu  terhubung  dengan masyarakatnya.  Maksud  terhubung  disini  adalah  peraturan  yang  dibuat  pemerintah tersebut  harus  bisa  dipahami  masyarakat,  biar  maksud  dari  peraturan  tersebut  tidak
disalahartikan  oleh  masyarakat.  Selain  itu  maksud  setiap  program  pemerintah  sesuai dengan kebutuhan  masyarakat. Dengan  adanya partisipasi publik  melalui dialog publik tersebut  dapat  memastikan  bahwa  peraturan  yang  dipikirkan  dan  yang  dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan  masyarakat dan dapat dipahami  masyarakat. Cara seperti  ini  merupakan  cara  yang  efisien  dan  murah  untuk  meningkatkan  kepercayaan publik dan mendapatkan legitimasi masyarakat.

## REFERENSI
Amir, M. 2019. Gaya Kepemimpinan Transformatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam  Penanggulangan  Bencana  BanjiR  (Studi  Di  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro) . University of Muhammadiyah Malang.
Duadji,  N.  2013. Partisipasi  publik  dalam  pengambilan  keputusan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  Provinsi  Lampung .  Jurnal  Bina  Praja: Journal of Home Affairs Governance, 5(3), 197–203.
Habibah,  B.  A.  2017. Efektivitas  Dialog  Jumat  sebagai  Model  Pembuatan  Kebijakan Publik Deliberatif di Kabupaten Bojonegoro . Universitas Airlangga.
Kim, S., & Lee, J. 2017. Citizen Participation and Transparency in Local Government: Do Participation Channels and Policy Making  Phases Matter? Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
Lauranti,  M.,  Djamhari,  E.  A.,  &  Mawesti,  D.  2017. Open  Government:  Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah di Indonesia.
Musthofa,  Y.  2016.  Bojonegoro Inspirasi  untuk  Negeri. Jakarta:  INFID  (International NGO Forum on Indonesia Development) .
Nawawi,  J.  2012.  Membangun  kepercayaan  dalam  mewujudkan  good  governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (3), 19–29.
Safarov,  I.,  Meijer,  A.,  &  Grimmelikhuijsen,  S.  2017. Utilization  of  open  government data:  A  systematic  literature  review  of  types,  conditions,  effects  and  users. Information Polity, 22(1), 1–24.
Sharma, B. 2008. Voice, accountability and civic engagement:  A conceptual overview. Paper Commissioned by Oslo Governance Centre, Bureau for Development Policy, United  Nations  Development  Programme.  Overseas  Development  Institute, London .
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik