## SURVIVAL MECHANISM VICTIM HOUSHOLD OF LUMPUR LAPINDO IN SIDOARJO - JAWA TIMUR
Pardamean Daulay (pardamean@upbjj.ut.ac.id) Mamik Sumarmi UPBJJ-UT Surabaya

## ABSTRACT
Emerged mud deposited by a heat in around the location of eksploration natural gas PT. Lapindo property in Kecamatan Porong Sidoarjo, it gave a extraordinary uncommon impact on the social environment and economics society on around. For sustain life its household, it conducted survival mechanism. This research purpose for describe of survival mechanism conducted by victim household of lumpur Lapindo. This research use qualitative approach with case studies strategy and data collecting conducted comprises deep interviewing on 10 victim household of lumpur Lapindo. The research result that survival mechanism conducted by victim of lumpur Lapindo, that (1) conducted economizing, (2) using manpower of family, include manpower of children, (3) using social network, (4) using outpouring of victim Lapindo location being promise a tour, (5) strategy the instigation of migration being last choised, and (6) public mobilitation of demontration and demonstrasi for fighting their land compensation. The research result to many influence choised survival mechanism factor that conducted, that (1) did not stabil household earnings, (2) a narrow opportunities for employment, (3) a damaged infrastructur and economic accses, (4) handling victim of lumpur walked slowly, and (5) cultural social of society condition who still haved family uinion society and strong social solidary. Many survival mechanism used that being their helped and gived life expectancy in the future.
Keywords : survival mechanism, victim household of lumpur lapindo
Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan bencana, dan diprediksi masih akan terus menerpa bangsa Indonesia mengingat wilayahnya terdiri dari gugusan pulau dan gunung berapi yang sangat rawan memicu terjadinya berbagai bencana alam. Dalam hal ini, Kyaw Win (Vijay Nath), Medical Officer Emergency Humanitarian Action (EHA), memberikan pernyataaan pada “Lokakarya Nasional Kesiapan Darurat bencana Industri” di ITS Surabaya Tanggal 28 – 29 Maret 2006 bahwa “Indonesia is emergency supermarket” atau Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam jenis bencana. Beberapa bencana yang cukup menyita perhatian, bahkan sampai sekarang penanganannya masih belum optimal adalah bencana banjir lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Peristiwa lumpur panas Lapindo di Sidoarjo telah terjadi lebih dari 4 tahun, dimulai pada tanggal 29 Mei 2006, namun sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Peristiwa semburan lumpur panas ini berawal dari keluarnya asap yang diduga akibat kebocoran pipa di kawasan eksplorasi sumur Banjarpanji-1 yang merupakan satu diantara 43 sumur milik PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) di Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika secara perlahan kebocoran tersebut memuntahkan lumpur panas dan mulai menenggelamkan beberapa rumah, bangunan sekolah, pabrik, dan lahan pertanian yang berada di sekitarnya. Bahkan, pada saat
debitnya mencapai kurang lebih 50.000 meter kubik per hari cakupan lokasi semakin meluas dengan korban yang semakin terus bertambah. Semburan lumpur panas yang akhirnya membentuk kubangan danau ini memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga sekitar dan menenggelamkan 8 desa yaitu; desa Kalitengah, desa Basuki, desa Pejarakan, desa Siring, desa Kedungbendo, desa Jatirejo dan kompleks Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) Sidoarjo (“Lumpur Sidoarjo”, 2007).
Semburan lumpur panas ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, melaporkan total warga yang dievakuasi pada awal munculnya lumpur sekitar 7.994 jiwa atau 2.064 keluarga, rumah yang rusak sebanyak 1.683 unit, 500 ha areal perkebunan rusak, dan 25 pabrik yang tenggelam terpaksa menghentikan produksinya dan merumahkan sekitar 1.873 orang. Di samping itu, lumpur Lapindo juga telah menenggelamkan areal persawahan, pemukiman penduduk, termasuk kerusakan lingkungan sekitar, rusaknya sarana dan prasarana (jaringan listrik dan telepon), terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Tanggulangin yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur (Illah, 2006).
Bencana lumpur panas juga berdampak pada kemunduran pranata-pranata sosial ekonomi dan merusak tatanan sosial yang telah lama dibangun diantara masyarakat sekitanya. Status mereka yang semula bekerja menjadi menganggur, semula mempunyai usaha menjadi kehilangan usaha, dan yang memiliki tanah bahkan sudah menjadi juragan tanah, menjadi hilang begitu saja ditelan lumpur Lapindo. Bahkan, para buruh tani, buruh tanam sudah tidak memiliki alternatif pekerjaan lagi. Anak-anak sekolah yang semula belajar dengan nyaman dan tenang, kini harus terbengkalai. Dengan demikian, secara sosiologis bisa dikatakan semburan lumpur Lapindo tidak hanya berdampak secara fisik, namun juga telah membunuh proses kehidupan banyak orang.
Dalam menanggulangi masalah lumpur Lapindo, Pemerintah telah membentuk Tim Penanggulangan Semburan Lumpur sesuai dengan Keputusan Presiden No. 13 tahun 2006. Tim ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan lumpur Lapindo yang meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, dan penanganan masalah sosial yang ditimbulkanya. Sebagai tindak lanjut Kepres tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tugas utama BPLS adalah menangani peraturan pembayaran jual beli asset lahan dan bangunan warga korban lumpur Lapindo sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2007, yaitu pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan warga korban lumpur dilakukan secara bertahap, tahap pertama uang muka 20 % dibayarkan dan sisanya 80% akan dilunasi dua tahun berikutnya.
Dalam implementasinya, Perpres No. 14 Tahun 2007 ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak warga yang telah menerima uang muka tidak dapat mempergunakannya untuk menyewa rumah di sekitar porong karena semakin mahalnya harga sewa rumah. Alih-alih realisasi pembayaran uang ganti rugi yang dijanjikan pemerintah terlaksana, nasib korban lumpur Lapindo semakin tidak jelas, karena dukungan makanan untuk pengungsi yang masih bertahan di Pasar Baru Porong, per 1 Mei 2008 dihentikan. Selanjutnya, menyusul keputusan pemerintah yang menetapkan ijin menempati lokasi Pasar Baru Porong telah berakhir sejak bulan April 2009, maka pengungsi terpaksa pindah dari tempat tersebut karena mereka tidak memiliki pilihan untuk bertahan setelah bertahun-tahun menunggu kejelasan nasib dan status mereka dari segala hak sosial ekonomi dan budaya yang telah direnggut oleh lumpur Lapindo.
Berbeda dengan kasus pengungsi lain di Indonesia seperti tsunami, gempa Yogyakarta, gempa Nias dan Padang yang langsung mendapat penanganan pemerintah dan berbagai bantuan dari masyarakat luas, tetapi  pengungsi korban lumpur Lapindo ini memiliki perbedaan khusus. Perbedaan mendasar terlihat dari munculnya pendapat yang berbeda tentang penyebab munculnya lumpur Lapindo. Di satu sisi dianggap sebagai kesalahan perusahaan yang tidak mengikuti aturan- aturan eskplorasi migas, di sisi lain kasus ini dianggap sebagai bencana nasional, sehingga penanganan korban lumpur Lapindo dalam banyak hal masih belum optimal, berjalan sangat lambat, dan kelihatannya masih menyisakan banyak persoalan. Dalam banyak kasus dapat dikatakan belum menunjukkan perbaikan, baik menyangkut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, terganggunya sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, tekanan psikis yang bertubi-tubi, dan krisis sosial pun mulai mengemuka. Perpecahan warga muncul menyangkut biaya ganti rugi (Yoppy, 2008), munculnya teori konspirasi penyuapan (Azhar, 2007), hingga penolakan lokasi pembuangan lumpur yang tidak mustahil akan memunculkan situasi konflik horizontal diantara warga, manakala pola penanganan secara komprehensif belum optimal dilaksanakan.
Sebagai konsekuensi dari kegagalan pemerintah dalam menangani kasus lumpur Lapindo, seluruh warga korban lumpur terpaksa berusaha agar dapat bertahan hidup melalui berbagai mekanisme atau strategi, baik  secara individual, rumahtangga serta dalam lingkungan yang lebih luas dan memiliki  jaringan kekerabatan ataupun dalam suatu ikatan komunitas. Secara terus menerus korban lumpur Lapindo menuntut ganti rugi aset lahan dan bangunan dengan cara menjebol tanggul untuk menarik perhatian dan menyadarkan pihak-pihak yang bersangkutan bahwa mereka adalah orang–orang yang harus diperhatikan. Selain itu, mereka juga melakukan demonstrasi dan unjuk rasa, hingga melakukan perjalanan ke Istana Merdeka untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada presiden. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, menegaskan bahwa kehidupan warga korban lumpur Lapindo tidaklah nyaman. Pertanyaan substansial yang kemudian patut diajukan adalah bagaimana mekanisme survival yang dilakukan oleh rumahtangga korban lumpur Lapindo dalam mempertahankan hidupnya ditengah situasi dan kondisi yang melingkupinya?
Untuk menjawab pertanyaan itu, dilakukan studi emperik terhadap masyarakat korban lumpur Lapindo dengan cara mendalami mekanisme survival yang mereka lakukan dalam mempertahankan kehidupan sosial ekonomi rumahtangganya. Studi dilakukan di lokasi pengungsian, dimana rumahtangga menjadi unit analisisnya, karena sekalipun aktivitas kerja dilakukan oleh individu anggota keluarga, namun pengelolaannya berada dalam satu unit rumahtangga. Dengan demikian, pola pembagian kerja yang dibangun oleh anggota rumahtangga, termasuk peran wanita dan anak-anak dalam membantu ekonomi keluarga  dapat diamati secara jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menarik sepuluh rumahtangga korban lumpur Lapindo sebagai kasus untuk ditelaah lebih mendalam. Kesepuluh rumahtangga kasus dipilih dengan mempertimbangkan faktor demografi, seperti umur (tua-muda), asal pengungsi (asli – pendatang), jenis pekerjaan, dan kepemilikan lahan (aset). Keempat faktor tersebut diduga turut menentukan mekanisme survival yang dilakukan oleh rumahtangga kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung, serta studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif sesuai dengan pandangan Miles dan Huberman (1992) yang membagi tiga alur kegiatan analisis data dan dilakukan secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang studi sosiologi terutama memperluas pola berpikir dalam kajian mekanisme survival masyarakat korban lumpur Lapindo yang telah menelan banyak korban. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan penanganan korban lumpur Lapindo sesuai dengan realitas kehidupan nyata para pengungsi yang terlihat dari strukutr mekanisme survival yang mereka lakukan.

## PENDEKATAN KONSEPTUAL
Pendekatan aset dan aktivitas dari Ellis (1998), Moser (1998), Scott (1990), Carner dalam Korten dan Sjahrir (1998) serta Chambers (1995) digunakan untuk memahami mekanisme survival rumahtangga korban lumpur Lapindo. Moser (1998), menyatakan bahwa mekanisme survival merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola atau memenej berbagai aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsep ini, Moser (1998) membuat kerangka analisis yang disebut The Asset Vulnerability Framework. Kerangka ini meliputi berbagai pengelolaan aset, (1) aset tenaga kerja (labour assets), misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan  anak-anak dalam keluarga untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga, (2) aset modal manusia (human capital assets), misalnya memanfaatkan status kesehatan  yang dapat menentukan kapasitas orang untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan  yang menentukan kembalian atau hasil kerja (return) terhadap tenaga yang dikeluarkannya, (3) aset produktif (productive assets), misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya, (4) aset relasi rumah tangga atau keluarga (household relation assets), misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman” (remittances), dan (5) aset modal sosial (social capital assets), misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial  lokal, dan pemberi kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.
Scott (1990), menjelaskan upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya adalah, pertama, mereka dapat mengikat sabuk lebih kencang dengan mengurangi frekuensi makan dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Kedua, menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau berimigrasi. Ketiga, menggunakan jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi.
Carner dalam Korten dan Sjahrir (1998) menjelaskan bahwa strategi kelangsungan hidup yang ditempuh oleh kelompok miskin adalah: (1) para anggota rumahtangga menganekaragamkan kegiatan kerja mereka; (2) berpaling ke sistem penunjang yang ada di desa, seperti sanak saudara atau keluarga yang lebih kaya yang mungkin dapat menyediakan bantuan; (3) bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit makan, yang berarti meminimalkan konsumsi dan bahan-bahan pokok lainnya; dan (4) meninggalkan tempat yang selama ini ditempati dalam arti berimigrasi.
Secara garis besar, bentuk mekanisme survival keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga. (1) peningkatan aset: melibatkan lebih banyak anggota keluarga untuk bekerja, memulai usaha kecil-kecilan, memulung barang-barang bekas, menyewakan kamar, menggadaikan barang, meminjam uang di bank atau lintah darat, (2) pengontrolan konsumsi dan pengeluaran: mengurangi jenis dan pola makan, membeli barang-barang murah, mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, mengurangi kunjungan ke desa, memperbaiki rumah atau alat-alat rumah tangga sendiri, dan (3) pengubahan komposisi keluarga: migrasi ke desa atau ke kota lain, meningkatkan jumlah anggota rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan, menitipkan anak ke kerabat atau keluarga lain baik secara temporer maupun permanen.
Sementara itu, Ellis (1998), mengungkapkan bahwa untuk memahami mekanisme survival yang dilakukan individu atau rumahtangga miskin penting dipahami tentang  konsep mata pencaharian (livelihood) karena merupakan bagian dari strategi mata pencaharian (livelihood strategies). Suatu mata pencaharian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi jender, dan hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan. Berbagai komponen dan interaksi antara berbagai aspek mata pencaharian ditunjang oleh interaksi antara orang, aset nyata dan aset tidak nyata, sebagaimana ditunjukkan dalam  Gambar 1. Orang menunjuk pada kemampuan mencari nafkah (livelihood capabilities), aset nyata menunjuk pada simpanan (makanan, emas, tabungan) dan sumber-sumber (tanah, air, sawah, tanaman, binatang ternak), sedangkan aset tidak nyata menunjuk pada klaim dan akses yang merupakan kesempatan-kesempatan untuk menggunakan sumber, simpanan, pelayanan, informasi, barang-barang, teknologi, pekerjaan, makanan dan pendapatan (Chamber, 1995).
Sumber: Chambers (1995:24)

## Gambar 1: Komponen dan Sistem Mata Pencaharian
Dalam perspektif  teori rasional, setiap rumahtangga bebas memanipulasi dan menentukan kombinasi mekanisme survival yang paling memungkinkan dan paling sesuai dengan pemikiran sang pengambil keputusan. Kombinasi penggunaan masing-masing jenis mekanisme survival akan berkembang menjadi pilihan yang terpenting. Konsep-konsep teori pilihan rasional digunakan untuk melihat bagaimana tindakan sosial dibangun sebagai bentuk rasionalitas rumahtangga. Dharmawan (2001), menyatakan mekanisme survival sama dengan konsep strategi bertahan hidup. Strategi merupakan penetapan suatu pilihan yang ada, mencakup beberapa aspek antara lain: (1) adanya pilihan; (2) memberikan perhatian pada suatu pilihan dan mengurangi perhatian pada pilihan yang lain; (3) merencanakan strategi yang mantap, ketidakpastian (posisi) yang dihadapi seseorang dapat dieliminir; (4) strategi dibangun sebagai respon terhadap tekanan hebat yang menerpa seseorang; (5) harus ada sumber daya dan pengetahuan sehingga seseorang bisa membentuk dan mengikuti berbagai strategi yang berbeda; dan (6) strategi biasanya merupakan keluaran dari konflik dan proses yang terjadi dalam rumahtangga.
Terkait dengan pilihan rasional tersebut, pilihan mekanisme survival yang dilakukan rumahtangga sangat terkait dengan konsep modal. Modal dalam hal ini berbeda dengan modal dalam konsep ekonomi. Dalam konsep ekonomi, modal dipahami sebagai suatu persediaan barang
People Livelihood Capabilities Stores and Resources Claims and Access A Living Tangible Assets Intangible Assets
dan jasa yang tidak dipergunakan untuk konsumsi di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun modal dalam kajian ini selain mengacu pada penjumlahan dari aset yang ada seperti kemampuan sumber daya menghasilkan barang dan jasa sebagai aset materi, juga aset non materi seperti pengetahuan teknis dan keahlian. Fungsi modal dalam hubungannya dengan proses ekonomi dapat dipandang dari tiga sudut, yaitu: (1) modal sebagai aset produksi, (2) modal sebagai alat penghimpun daya beli (alat tukar), dan (3) modal sebagai dana investasi (Frith, 1969). Sementara itu, modal menurut Scoones (1998) dibedakan 5, modal alamiah (dalam bentuk sumber daya alam seperti tanah dan air), ekonomi atau finansial (dalam bentuk uang), manusia (dalam bentuk pendidikan dan keterampilan), fisik (cadangan makanan, ternak, mesin, jalan raya, sarana transportasi, pasar, sarana sanitasi, fasilitas air bersih, prasarana irigasi), dan modal sosial (dalam bentuk relasi sosial dan jaringan kerja).
Modal sosial berupa relasi antarorang, baik ditingkat keluarga maupun dalam hubungan ketetanggaan dapat dipandang sebagai perekat sosial yang menyatukan manusia dan lembaga- lembaga lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk meraih tujuan kolektif maupun tujuan perorangan. Konsep modal sosial ini terkait erat dengan strategi nafkah di tingkat komunitas. Modal sosial menurut Fukuyama (2005) adalah institusi, pola hubungan, nilai-nilai dan sikap yang mengatur hubungan antarorang dan mempunyai kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Pengukuran modal sosial dapat dilakukan dengan memahami unsur-unsur modal sosial sebagai: jaringan kerja (network), norma kepercayaan (radius kepercayaan) dan hubungan timbal balik (reciprocity). Sinergi antara ketiga unsur tersebut ditambah dengan dukungan keempat modal yang lain sangat mendukung ketahanan ekonomi rumahtangga korban lumpur Lapindo. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan ekonomi rumahtangga pengungsi adalah: penghasilan (pendapatan, pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga), konsumsi keluarga atau rumahtangga, serta pemenuhan kebutuhan lain, misalnya kebutuhan akan pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Rumahtangga Korban Lumpur Lapindo
Karakteristik sosial ekonomi rumahtangga korban lumpur Lapindo memiliki sejarah yang panjang. Sebelum tumbuh dan berkembangnya berbagai industri makanan, mebel, rokok dan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Porong Sidoarjo, mayoritas penduduk di sekitarnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Selain itu, mereka juga mencari tambahan penghasilan dengan berdagang hasil bumi yang ditanaminya sendiri, beternak, dan menjadi pengrajin. Kegiatan semacam itu terus menerus dilakukan secara turun temurun oleh banyak keluarga untuk menopang kehidupannya. Pada masa itu, jumlah penduduk di kawasan Porong masih sedikit, jarak antar rumah berjauhan, dan areal pekarangan rumah masih luas. Areal pekarangan biasanya ditanami berbagai jenis tanaman dan hasilnya dipergunakan untuk konsumsi sendiri dan sisanya baru dijual ke pasar.
Perlahan-lahan, kondisi semacam itu mulai berubah yang dilatarbelakangi oleh munculnya beberapa pabrik di wilayah tersebut. Banyaknya pabrik yang berdiri di kawasan Porong dan sekitarnya, ternyata membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai buruh pabrik. Warga setempat banyak yang berminat menjadi buruh pabrik dan mulai beralih pekerjaan dari petani menjadi buruh industri. Kebutuhan tenaga kerja di pabrik ternyata juga menarik minat pendatang dari Sidoarjo, Pasuruan, Madura dan bahkan ada juga pendatang dari Sumatera. Mereka yang diterima bekerja kemudian tinggal di Porong dan sebagian berhasil menikah dengan warga setempat dan terus menetap di Porong.
Sektor industri di Porong Sidoarjo berkembang pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Meningkatnya produksi industri di Porong Sidoarjo, berakibat terhadap pembangunan sentra-sentra industri, misalnya di Tanggulangin dibangun sentra industri tas dan koper yang dirintis sejak tahun 1913 dan produksinya sampai ke pasar luar negeri (Amerika, Kanada, Hongkong dan Korea). Di kecamatan Waru terdapat industri sandal dan sepatu, serta industri kerupuk udang di Telasih Tulangan yang pemasarannya sampai ke luar negeri.
Di samping itu, Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai penghasil minyak dan gas bumi, dimana dari 49 sumur yang terdapat di Jawa Timur (Blok Brantas), 43 sumur berada di Kabupaten Sidoarjo, 4 sumur di Kabupaten Mojokerto, dan 2 sumur di Kabupaten Pasuruan. Potensi minyak dan gas tersebut  menyebabkan banyak perusahaan, baik swasta nasional maupun perusahaan luar negeri, yang berminat membuka perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di daerah tersebut. Salah satu diantaranya adalah PT Lapindo Brantas Inc (LBI) yang berdiri sejak tahun 1996 dengan luas sekitar 3.050 km (Akbar, 2007). PT. LBI bertugas melakukan eksplorasi gas di wilayah kerja blok brantas, yaitu di jalur aktif mudvolcano yang memanjang dari Purwodadi – Cepu – Bojonegoro – Porong. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, seperti gas kota, petrokimia, dan tenaga listrik di Jawa Timur, yang jumlah dan cadangannya semakin menipis ( www.jatam.org , diakses 26 Maret 2008).
Keberadaan PT. LBI disambut gembira oleh masyarakat sekitar, karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka, dan secara tidak langsung memiliki dampak positif terhadap tingkat pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan PT. LBI ini membuat kabupaten Sidoarjo menjadi desa yang cukup tenteram, nyaman, dan masyarakat yang agamis dengan tingkat perekonomian rata-rata tergolong mampu. Namun, kejayaan Porong hancur seketika akibat bencana banjir lumpur Lapindo yang  menghancurkan tanah, rumah/tempat tinggal dan barang-barang berharga, termasuk juga pekerjaan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Banyak diantara mereka yang dulu bekerja sebagai petani, wiraswasta, pedagang dan buruh pabrik terpaksa berhenti, karena usaha mereka tenggelam ditelan lumpur Lapindo.
Untuk menyelamatkan diri dari dampak luapan lumpur Lapindo, masyarakat terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda yang mereka miliki, tanpa status ganti rugi yang belum jelas. Pengungsian dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri dari bahaya bencana, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Lokasi pengungsian berada di beberapa tempat, seperti Pasar Baru Porong, Kantor desa Renokenongo, Kantor desa Kedung Bendo dan di jalan tol yang tidak dimanfaatkan lagi. Masing-masing lokasi pengungsian menampung pengungsi dengan jumlah yang berbeda sesuai luas tempat yang digunakan. Ketika lumpur terus menerus menyembur dan mengakibatkan lebih banyak lagi desa yang terendam, jumlah pengungsi pun bertambah banyak. Hal ini diakibatkan oleh ledakan pipa gas pertamina yang terjadi pada bulan November 2006. Gelombang pengungsi tahap kedua ini terdiri dari masyarakat perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai dan Tanggulangin Anggun Sejahtera dan desa yang terendam akibat jebolnya tanggul dan melubernya lumpur ke arah utara.
Selama tinggal di pengungsian, seluruh aktivitas kehidupan para pengungsi menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Mereka bertugas mengatur dan memberikan setiap kebutuhan hidup pengungsi seperti makanan, sarana air bersih, santunan (memfasilitasi pemberian uang kontrak dan jatah hidup), pelayanan kesehatan dan sarana transportasi bagi anak-anak yang
masih duduk dibangku sekolah. Di samping itu, bertangggung jawab pula terhadap setiap bantuan dari luar yang hendak diperuntukkan bagi para pengungsi korban lumpur.
Setelah bertahan hampir 4 tahun, masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong berada dalam posisi yang sangat terjepit, karena sejak April 2009, ijin menempati lokasi Pasar Baru Porong telah berakhir sehingga mereka terpaksa harus pindah dari tempat tersebut. Saat ini mereka bertempat tinggal di Desa Macan Mati, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan di sepanjang jalan tol Porong yang tidak dapat difungsikan lagi, karena areal tol telah terendam lumpur Lapindo.
Desa Macan Mati merupakan salah satu lokasi pengungsian terletak 3 km dari pusat semburan lumpur Lapindo. Lokasi pengungsian ini merupakan areal perkebunan tebu milik pengusaha swasta yang dibeli oleh masyarakat korban lumpur Lapindo secara urunan (patungan) dari uang ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah mereka yang telah diterima sebesar 20%. Setiap warga memperoleh 1 kapling dengan luas tanah  8 x 15 meter dengan harga Rp. 17 juta. Semua warga yang bertempat tinggal di lokasi ini dibatasi hanya warga yang berasal dari desa Renokenongo. Ketentuan ini dirumuskan untuk menghindari masuknya warga  pendatang di lokasi tersebut, sehingga sanak keluarga dan kerabat mereka yang dulunya tinggal di desa Renokenongo dapat berkumpul kembali dan kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dihidupkan dan diteruskan kembali.
Berbeda dengan pengungsi yang berada di desa Macan Mati yang tergolong sebagai desa terdampak sesuai peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2007, pengungsi yang berada di bekas jalan tol Gempol berasal dari desa yang tidak termasuk desa terdampak, karena munculnya dampak lumpur belakangan, tepatnya sejak Febuari 2008, setelah tanggul titik km 40 jebol. Dengan demikian, masalah yang dialami oleh pengungsi di lokasi ini jauh lebih rumit, yakni bukan hanya memikirkan strategi bertahan hidup saja, tetapi mereka juga sedang mencoba berusaha dengan berbagai cara agar desa mereka dapat dimasukkan dalam desa terdampak. Lokasi pengungsian Jalan Tol Gempol berada persis di sebelah Utara kawasan lumpur.
Adapun gambaran ringkas karakteristik sosial ekonomi rumahtangga korban lumpur Lapindo ini dapat ditelusuri dari tiga babakan periode sejarah, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Sosial Ekonomi Rumahtangga Korban Lumpur Lapindo
Karakteristik  sosial ekonomi Sebelum masuknya industri Masuknya industri dan PT. Lapindo Setelah Munculnya Lumpur Lapindo Sumber mata pencaharian  tergantung pada sektor pertanian, baik sebagai petani atau buruh tani.  mencari  tambahan  penghasilan dengan berdagang hasil bumi yang ditanami sendiri (subsistensi),  beternak,  dan menjadi pengrajin  sebagai petani atau buruh tani
 bekerja  sebagai  buruh pabrik, buruh di PT. Lapindo
 bekerja  sebagai  wiraswasta dan  industri kecil
 sektor  informal,  seperti pedagang,  supir  angkot, tukang ojek, dan lain-lain.  kebutuhan makan, minum, dan kesehatan disediakan pemerintah dan PT. Lapindo
 bekerja secara   serabutan.  Mayoritas  tidak  memiliki pekerjaan atau menganggur Kondisi rumah/tempat tinggal dan kepemilikan aset lahan dan alat  memiliki  rumah/tempat  tinggal permanen  yang  dibangun sendiri
 memiliki sawah, ladang, ternak dan lain-lain
 rumah  permanen  yang dibangun sendiri dan warisan orang tua
 memiliki  rumah  dengan mengangsur pada depelover  seluruh  harta  kekayaan yang  telah  mereka  miliki terpaksa hilang
 mengontrak  rumah  atau membangun  rumah  di lokasi pengungsian
Tabel 1. (lanjutan) Karakteristik  sosial ekonomi Sebelum masuknya industri Masuknya industri dan PT. Lapindo Setelah Munculnya Lumpur Lapindo Kondisi pendidikan  mayoritas  pendidikan  orang tua belajar di pesantren  kesadaran  tentang  manfaat pendidikan  bagi  anak mulai terbaca  anak-anak  masih  sekolah, tetapi motivasi anak belajar  berkurang  akibat situasi  di  pengungsian yang tidak nyaman.
Sumber : Diinterpretasikan ulang dari Sumarmi & Daulay (2009)

## Mekanisme Survival Rumahtangga Korban Lumpur Lapindo
Secara ekonomi dan sosial, struktur masyarakat korban lumpur Lapindo yang berada di pengungsian menggambarkan sebuah komunitas yang terhempas dan sedang menghadapi tekanan hidup yang serba sulit akibat hilangnya harta benda, rumah/tempat tinggal, pekerjaan, dan diperparah lagi dengan terbatasnya sumberdaya alam di sekitar lokasi pengungsian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan ekonomi keluarga. Artinya, masyarakat korban lumpur Lapindo saat ini diperhadapkan pada suatu situasi dimana terdapat desakan atau keterbatasan sumber nafkah pada modal alami (natural capital) dan terbatasnya peluang pekerjaan baik di sektor pertanian maupun di luar pertanian yang menjadi basis penghidupan ekonomi rumahtangga mereka selama ini. Namun, ditengah desakan kehidupan tersebut, masyarakat korban lumpur Lapindo masih memiliki ciri yang kuat berupa hadirnya beragam tipe ikatan sosial yang berbasiskan pada kelembagaan sosial dalam kehidupan tradisi dan solidaitas yang sangat erat sesama warga. Solidaritas tersebut semakin terlihat dalam menghadapi beragam dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh munculnya kasus lumpur Lapindo. Studi yang mempelajari mekanisme survival rumahtangga korban lumpur Lapindo ini, berkonsentrasi pada bagaimana pola pemanfaatan sumberdaya kehidupan yang dijalankan sepuluh rumahtangga kasus.
Dari sepuluh rumahtangga kasus tersebut terungkap enam struktur pola mekanisme survival yang dilakukan, yaitu; menekan pengeluaran rumahtangga, pemanfaatan tenaga kerja keluarga, memanfaatkan jaringan sosial, pemanfaatan wisata lumpur Lapindo sebagai usaha yang menjanjikan, siasat usaha melalui migrasi sebagai pilihan terakhir, mobilisasi massa, unjuk rasa dan demonstrasi. Untuk lebih jelasnya keenam mekanisme survival tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 memperlihatkan ada enam mekanisme survival yang dilakukan rumahtangga korban lumpur Lapindo dalam mempertahankan kehidupannya, yaitu; pertama, menekan penegeluaran rumahtangga. Upaya menekan pengeluaran rumahtangga dilakukan melalui; mengurangi frekuensi makan, menyesuaikan pendapatan dengan pola konsumsi, tidak mengkonsumsi barang mewah, menghilangkan kebiasaan nyekar menjelang lebaran dan tidak memaksa membelikan baju lebaran kepada anak-anaknya. Temuan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Scott (1990), bahwa upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya adalah mengikat sabuk lebih kencang dengan mengurangi frekuensi makan dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah.
Kedua, pemanfaatan tenaga kerja keluarga. Upaya pemanfaatan tenaga kerja keluarga merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi rumahtangga kasus.

## Tabel 2. Struktur Mekanisme Survival Rumahtangga Korban Lumpur Lapindo
Tipe mekanisme survival yang dilakukan Sumberdaya/ modal utama yang digunakan Aktifitas yang dilakukan Pelaku utama aktivitas Orientasi atau tujuan utama aktifitas Menekan pengeluaran rumahtangga Modal  sosial mengurangi frekuensi makan, menyesuaiakan pola konsumsi dengan pendapatan, dan hilang kebiasaan nyekar (jiarah) menjelang lebaran Seluruh anggota rumahtangga Survival dan menjaga kebersamaan  ”mangan ora mangan sing penting kumpul” Pemanfaatan tenaga kerja keluarga (kemitraan suami- istri dan anak) Modal finansial, dan modal fisik membuka warung, pengamen, dan pedagang kaos bergambar lumpur Lapindo Kepala RT (suami),  istri, dan anak saling bekerjasama Survival dan peningkatan kesejahteraan Pemanfaatan jaringan sosial dan integrasi sosial Modal sosial membangun jaringan sosial antar rumahtangga dan kerabat yang berguna sebagai sarana untuk bertahan hidup ketika kesulitas ekonomi dan berusaha tetap menjadi bagian dari angota komunitas (paguyuban Renokenongo) Kepala rumahtangga (suami), istri, anak dan seluruh anggota keluarga keamanan sosial dan untuk mempertahankan kehidupan sosial budaya masyarakat Diversifikasi pekerjaan: melalui pemanfaatan wisata lumpur Lapindo Modal alam obyek wisata ”Danau Lumpur Panas Sidoarjo” yang menghasilkan pekerjaan: tukang ojek, pedagang VCD, kaos, pedagang informal, jasa parkir, dan lain-lain. Orang tua (kepala RT) sebagai pelaku utama dan anak sebagai pembantu survival dan jaminan keamanan ekonomi RT Siasat usaha melalui migrasi sebagai pilihan terakhir modal sosial yang di bangun  petemanan dan kekerabatan bekerja sebagai pedagang sepatu keliling dan pekerja bangunan Kepala RT (suami)bekerja di perantauan dan istri di rumah Survival dan akumulasi asset RT Mobilisasi massa, unjuk rasa dan demonstrasi. Modal sosial melakukan unjuk rasa dan demonstrasi dengan berbagai cara, seperti menghalangi jalan utama truk melakukan mobilisasi massa Kepala RT dan seluruh anggota keluarga beserta masyarakat korban lumpur ganti rugi tanah dan rumah para korban sesuai dengan aturan yang terdapat dalam
Kepres No. 15/2007.
Sumber : Diinterpretasikan ulang dari Sumarmi & Daulay (2009)
Sebenarnya upaya ini menemui hambatan karena tidak tersediannya peluang kerja sehingga mereka terpaksa melakukan pekerjaan apa saja, walau dengan penghasilan rendah. Artinya, bagi mereka jenis pekerjaan tidak menjadi masalah yang terpenting adalah dari pekerjaan tersebut, mereka bisa memperoleh penghasilan. Para pengungsi perempuan bekerja sebagai pedagang makanan di lokasi lumpur Lapindo, dan membantu suami menjaga warung. Sedangkan anak-anak terlibat membantu
ekonomi rumahtangga dengan bekerja sebagai pengamen di pinggir jalan atau di bus yang melintas di jalan Porong, dan bekerja sebagai pedagang kaos bergambar lumpur Lapindo. Berjualan kaos dan mengamen dijalani untuk menambah biaya sekolah dan membantu kebutuhan hidup keluarga. Penggunaan tenaga kerja anak dalam ekonomi rumahtangga dengan bekerja mendapatkan upah sendiri juga dapat dilihat dari temuan Harbirson (Effendi, 1995). Harbirson memperlihatkan bahwa pada masyarakat pedesaan yang mengalami transisi perubahan kondisi ekonomi akan menuntut adaptasi keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia terutama dengan memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Jika tenaga kerja wanita, terutama ibu rumahtangga belum dapat memecahkan masalah yang dihadapi, biasanya anak-anak yang belum dewasa diikutsertakan dalam menopang ekonomi keluarga. Di satu sisi, strategi pelibatan anak dalam tenaga kerja sangat signifikan membantu  ekonomi keluarga, tapi di sisi lain, berdampak pada pemenuhan kebutuhan hak anak terutama hak untuk memperoleh pendidikan karena sebagian besar waktu yang seharusnya untuk belajar mereka pergunakan untuk bekerja, sehingga kualitas pendidikan anak-anak relatif rendah. Dengan demikin, pemanfaatan anak bekerja ini dapat dikonotasikan sebagai suatu jebakan kemiskinan.
Ketiga, pemanfaatan jaringan sosial. Membangun jaringan sosial untuk sebuah mekanisme survival diantara kelompok masyarakat miskin bukanlah hal yang baru. Untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak atau tidak dalam bentuk materi, jaringan sosial ini menjadi bentuk mekanisme survival paling awal, paling banyak digunakan dan paling sedikit mengandung risiko diantara banyak mekanisme yang dilakukan. Clark (1986) menjelaskan upaya meredam kemiskinan dilakukan dengan cara menekan pengeluaran rumah tangga, tetapi orang miskin juga melakukan apa yang disebutnya informal social support network. Jaringan sosial ini adalah suatu bentuk pertukaran timbal balik dalam bentuk uang, barang atau jasa untuk mempertemukan kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan mendadak. Jaringan sosial itu juga berupa hubungan kerabat, tetangga dekat dan teman kerja. Jaringan sosial yang berdasarkan hubungan kekerabatan, ketetanggaan, dan teman lebih dikenal dengan jaringan sosial yang bersifat horizontal, sebaliknya jaringan sosial yang berdasarkan hubungan kerja dan berorientasi pada untung rugi lebih dikenal dengan jaringan sosial vertikal. Jaringan sosial yang berkaitan dengan hubungan kerja dan berorientasi pada untung rugi tidak terlalu menonjol dalam rumahtangga kasus. Hal yang menonjol adalah jaringan sosial dengan sesama pengungsi yang berlangsung dalam ikatan silaturrahmi dan hubungan ekonomi yang berkaitan dengan pinjam meminjam barang atau uang. Pinjaman uang dilakukan kepada saudara, mertua, anak dan kerabat lain atau berhutang ke warung apabila mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama biaya makan, jajan anak, dan biaya sekolah, karena ketiga kebutuhan terakhir ini harus selalu dipenuhi dan tidak bisa ditunda-tunda. Strategi ini cukup efektif untuk mengatasi kekurangan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan.
Keempat, diversifikasi pekerjaan melalui pemanfaatan wisata lumpur Lapindo sebagai usaha jasa yang menjanjikan. Usaha jasa yang dilakukan berkaitan dengan keberadaan lokasi semburan lumpur yang kini telah menjadi danau lumpur. Hampir setiap hari pengunjung datang ke tempat tersebut, baik yang berasal dari Sidoarjo maupun pengunjung dari luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh rumahtangga korban lumpur Lapindo untuk mencari penghidupan dengan cara membuka jasa usaha di sekitar wisata tersebut. Diversifikasi pekerjaan ini disebut Scooness (1998) dengan istilah pola nafkah ganda. Berbagai jenis pekerjaan di bidang jasa yang dilakukan oleh rumahtangga korban lumpur adalah, jasa ojek tanggul, pedagang VCD, pedagang kaos, buruh bangunan dan pedagang asongan. Rata-rata pendapatan tukang ojek sekitar  Rp. 75.000,- perhari,
tetapi pada hari Minggu atau hari libur bisa mencapai sekitar Rp. 150.000,- sedangkan penghasilan dari jualan VCD Rp. 100.000,- perhari. Berbagai usaha jasa yang telah dirintis oleh para korban lumpur Lapindo ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, misalnya untuk mengembangkan usaha jasa tersebut dimasa depan, sehingga tidak menjadi alternatif lapangan pekerjaan, tetapi benar-benar menjadi usaha jasa yang menjanjikan. Dengan demikian, program pemberdayaan yang perlu dilakukan adalah memberikan kesempatan dan memberdayakan kemampuan bargaining untuk melakukan diversivikasi usaha, serta memberikan modal usaha.
Kelima, siasat usaha: migrasi sebagai pilihan terakhir. Migrasi menjadi pilihan terakhir bagi rumahtangga korban lumpur Lapindo yang masih muda, karena secara fisik masih kuat untuk menempuh perjalanan yang relatif jauh. Migrasi dilakukan karena pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga lebih besar dan lebih teratur daripada pendapatan sebagai tukang ojek atau berjualan di sekitar lokasi pengungsian. Artinya optimalisasi kerja diukur dari besarnya pendapatan yang dapat dinikmati anggota keluarga. Rumahtangga kasus melakukan migrasi dari wilayah yang tidak menguntungkan. Sesuai dengan konsep Scoones (1998), migrasi mempertimbangkan aspek ruang (space). Korban lumpur Lapindo melakukan migrasi internal dengan ruang (space) lintas kabupaten Sidoarjo, Surabaya dan Jawa Tengah menjadi tujuan utama. Jenis migrasi yang mereka lakukan adalah migrasi sirkuler atau migrasi jangka pendek, bukan migrasi permanen. Berdagang sepatu dengan sistem keliling ternyata mampu meraup penjualan yang sangat besar, meskipun risikonya juga lebih besar. Dalam sehari, mampu menjual sedikitnya 100 pasang sepatu. Hal itu sangat berbeda dengan di Tanggulangin, mampu menjual dua pasang sepatu dalam sehari sudah luar biasa. Pendapatan dari hasil migrasi ini sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena jika hanya mengandalkan hidup dari bantuan pemerintah, dirasa tidak cukup untuk menghidupi keluarga.
Keenam, mobilisasi sosial, unjuk rasa dan demonstrasi. Kekecewaan yang dirasakan para rumahtangga kasus menyebabkan mereka terlibat dalam melakukan unjuk rasa dan mobilisasi massa. Tujuan mobilisasi massa adalah mencari dukungan yang lebih banyak agar issu lumpur Lapindo menjadi issu nasional dan internasional. Mobilisasi massa ini dilakukan dengan berbagai cara yakini; unjuk rasa ke Istana Merdeka dengan tujuan bertemu langsung dengan Presiden SBY, melakukan pendekatan opini publik kepada tokoh-tokoh terkemuka, seperti Prof. Syafi’i Ma’arif, Gus Sholah, Prof Frans Magnis Suseno, Mohamad Noer (mantan gubernur Jatim) dan Rieke Dyah Pitaloka. Dukungan tokoh-tokoh tersebut, bisa memperluas basis perjuangan, sehingga desakan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka akan lebih kuat. Berbagai demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan rumahtanga kasus, menunjukkan bahwa permasalahan yang terkait dengan proses ganti rugi tanah dan bangunan rumah hingga saat ini belum juga terselesaikan. Diperkirakan berbagai demonstrasi dan unjuk rasa akan tetap dilakukan, karena itu pemerintah perlu menyelesaikan proses ganti rugi tanah dan rumah korban lumpur ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kepres No. 15/2007.
Dari tipe-tipe mekanisme survival yang berkembang tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sistem penghidupan yang terbangun ternyata senantiasa memanfaatkan modal alamiah dan modal sosial. Jika keenam tipe mekanisme survival tersebut disinergikan dengan kelima modal menurut Scoones (1998), yaitu modal alam, finansial, fisik, manusia, dan sosial, maka secara tipologis mekanisme survival rumahtangga korban lumpur Lapindo dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu; (1) mekanisme survival rumahtangga berbasis modal alam, dan (2) rumahtangga yang berbasis bukan modal alam. Mekanisme survival tersebut menunjukkan  bahwa ditengah kondisi yang membelit warga korban pengungsi mampu memanipulasi ekonomi dengan
cara yang cerdik melalui jaringan sosial berbasiskan pada berbagai macam modal (alam, finansial, fisik, ekonomi dan sosial) yang tersedia demi memenuhi kebutuhan survival maupun akumulasi serta jaminan keamanan antargenerasi. Formasi beragam tipe mekanisme survival yang terbentuk juga menunjukkan bahwa pranata-pranata sosial yang dimiliki masyarakat sebelum munculnya kasus lumpur ternyata masih sangat berperan. Oleh karena itu, dalam melakukan penanganan masyarakat korban lumpur ini selayaknya peran pranata-pranata lokal ini dilibatkan terutama dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## Pilihan Rasional Penggunaan Mekanisme Survival
Rumahtangga korban lumpur Lapindo dalam penelitian ini diartikan sebagai korban lumpur yang mampu mengatasi keadaan kehidupan ekonomi yang serba kurang dengan berbagai macam mekanisme survival yang dilakukan. Berbagai mekanisme survival tersebut dilakukan agar mereka dapat bertahan hidup atau survive. Berbagai mekanisme yang dilakukan tersebut ternyata memang dapat menolong mereka dan bahkan juga untuk mempunyai harapan hidup di masa depan. Namun, pertanyaan yang muncul mengapa terdapat banyak mekanisme survival dan munculnya pilihan- pilihan mekanisme yang berbeda diantara rumahtangga korban lumpur Lapindo ini, padahal dalam beberapa aspek rumahtangga mereka memiliki ciri-ciri yang relatif homogen.
Penggunaan beragam mekanisme survival yang dilakukan rumahtangga korban lumpur Lapindo dapat dikelompokkn menjadi 5 tujuan utama, yaitu; (1) pendapatan atau penghasilan rumahtangga yang tidak menentu. Kebanyakan pendapatan rumahtangga kasus sebsar Rp. 10.000,00 per hari, dan penghasilan ini jelas tidak memadai karena keperluan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan ditambah lagi dengan tanggungan mereka dalam rumahtangga seperti anak atau orang tua. Di luar kebutuhan dasar, mereka juga dihadapkan pada persoalan kebutuhan yang berhubungan dengan perayaan/ritual daur hidup, seperti pernikahan, sunatan, idul fitri, dan kebutuhan lainnya. (2) sempitnya lapangan pekerjaan. Peluang kerja di sektor pertanian dan industri yang selama ini dijalani tidak dapat diharapkan lagi, karena telah terbenam lumpur Lapindo, sehinga mereka terpaksa melakukan pekerjaan apa saja meskipun dengan resiko mendapatkan penghasilan yang rendah. (3) rusaknya infrastruktur dan akses ekonomi di wilayah sekitar. Semburan lumpur yang kian meluas mengancam dan melumpuhkan aktivitas ekonomi daerah sekitarnya, termasuk Tanggulangin, kecamatan terdekat dari Porong. Rusaknya infrastruktur jalan akses menuju Tanggulangin harus disiasati agar usahanya tidak berhenti terus-menerus. Strategi menjemput bola pun dilakukan dengan melakukan migrasi internal dengan ruang (space) lintas kabupaten Sidoarjo, Surabaya dan Jawa Tengah. (4) Penanganan korban lumpur Lapindo berjalan lambat, dan kelihatannya skema yang ditawarkan pemerintah seperti relokasi, ganti rugi, cash and carry, dan berbagai macam jenis lainnya, ternyata hanya sebatas di perundingan dan wacana di media saja, sehingga kepercayaan rumahtangga kasus kepada pemerintah mulai berkurang dan akhirnya mereka berani melakukan unjuk rasa dan demonstrasi. (5) kondisi sosial budaya masyarakat yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dan solidarits sosial yang erat. Hal ini membantu para korban lumpur Lapindo unuk tetap survive, karena kalau dalam kesulitan mereka masih bisa meminta bantuan kepada kerabat atau pada teman serta jaringan sosial lainnya. Hal ini sama dengan kehidupan masyarakat petani yang dikemukakan Scott (1981) bahwa dalam masyarakat petani terdapat azas resiprositas, yaitu azas timbal balik saling membantu diantara sesama petani karena mereka sama-sama memiliki kekurangan dalam sumber daya.

## PENUTUP
Karakteristik kehidupan sosial ekonomi rumahtangga korban lumpur Lapindo dapat diamati dari tiga babakan. (1) sebelum munculnya  industri di kawasan Porong, masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik sebagai petani atau buruh tani, (2) berkembangnya industri yang ditandai dengan berdirinya pabrik, jasa dan usaha ekonomi lainnya serta didukung pula keberadaan PT. Lapindo Brantas, Inc, kemudian masyarakat beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal ini  dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga yang terlihat jelas dari kepemilikan rumah sebagi tempat tinggal, dan (3) lumpur Lapindo telah membawa kemunduran infrastruktur di Porong Sidoarjo, yang berdampak pada hilangnya rumah dan kekayaan yang mereka miliki sebelumnya dan masyarakat terpaksa mengungsi. Meskipun, fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti makan, minum, dan kesehatan disediakan pemerintah dengan bantuan dari PT. Lapindo Brantas, Inc, tetapi  hanya  bersifat temporer atau sementara, sehingga ketika bantuan tidak diberikan lagi, kehidupan sosial ekonomi mereka semakin terpuruk.
Untuk menghadapi situasi ekonomi yang semakin memburuk, warga  pengungsi melakukan berbagai mekanisme survival, yaitu: (1) melakukan penghematan, (2) pemanfaatan tenaga kerja keluarga termasuk tenaga kerja anak-anak, (3) memanfaatkan jaringan sosial, (4) memanfaatkan lokasi semburan sebagai obyek wisata lumpur Lapindo, (5) siasat usaha melalui migrasi sebagai pilihan terakhir, dan (6) mobilisasi massa melalui unjuk rasa dan demonstrasi untuk memperjuangkan ganti rugi tanah dan rumah mereka kepada pemerintah dan PT. Lapindo Brantas, Inc. Berbagai mekanisme survival yang dilakukan tersebut dapat menolong mereka dan bahkan juga untuk mempunyai harapan hidup di masa depan.
Pilihan mekanisme survival yang dilakukan rumahtangga korban lumpur Lapindo dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; (1) pendapatan rumahtangga yang tidak menentu, (2) sempitnya lapangan pekerjaan di sekitar lokasi pengungsian, (3) rusaknya infrastruktur dan akses ekonomi, (4) penanganan korban lumpur masih berjalan lambat, dan (5) kondisi sosial budaya masyarakat yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dan solidarits sosial yang erat.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran:
1. Merealisasikan keinginan dan harapan rumahtangga korban lumpur Lapindo untuk mempercepat proses ganti rugi tanah dan rumah mereka sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam Kepres No. 14 Tahun 2007.
2. Memberikan bantuan modal usaha bagi korban lumpur Lapindo dengan cara memberikan bantuan yang tepat sarasan dan produktif, sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan diversifikasi pekerjaan ke sektor jasa, seperti “Wisata Danau Lumpur Lapindo” sebagai usaha jasa yang menjanjikan.
3. Melakukan penelitian lanjutan dengan sifat saling melengkapi dan mungkin berguna bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, yaitu tentang model penanggulangan dampak bencana lumpur Lapindo melalui revitalisasi peran lembaga-lembaga lokal, seperti “bedol desa” yang berfungsi sebagai penyangga agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

## REFERENSI
Anonim. (2008). Sejarah Pembangunan PT. Lapindo Brantas. Diambil tanggal 26 Maret 2008 dari http://www.jatam.org.
Azhar AA. (2007). Konspirasi di balik lumpur lapindo: Dari aktor hingga strategi kotor. Yogyakarta: Galang press.
Chambers. (1995). Poverty and livelihood: Whose reality counts, Discussion Paper 347, Brighton: Institute of Development Studies Clark. (1986). Women-Hesded household and povert. Dalam Gelpi Barbara C, et al, Women and Poverty, Chicago and London: University Chicago Press.
Dharmawan. (2001). Form Household livelihood strategies and soscio-economic changes in rural
Indonesia. Jerman: University of Gottingen.
Effendi. (1995). Buruh anak fenomena di kota dan pedesaan. Dalam Buruh Anak di Sektor Informal-
Tradisional dan Formal. Jakarta: Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia.
Ellis. (1998). Household strategies and rural livelihood diversification. The Journal of Development Studies. 35(1) 1-38.
Frith & Yamey B.S. (1996). Capital saving and credit in peasant societies. Chicago: Aldine Publishing Company.
Fukuyama, F. (2005). Guncangan besar: Kodrat manusia dan tata sosial baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ilah. (2006). Perkembangan dampak luapan lumpur di kecamatan Porong dan sekitarnya. Dalam Diskusi Panel Ikatan Alumni Ekonomi Unair Surabaya.
Korten, DC & Sjahrir. (1998). Pembangunan berdimensi kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Lumpur Sidoarjo: Desa Jatirejo makan tenggelam, rel KA Terancam (2007, 19 September). Jawa Pos, hal 12.
Miles B. & Huberman AM. (1992). Analisis data kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan dari Analyzing qualitative data : A source book for new methods. Jakarta: UI Press.
Moser. (1998). The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty reduction strategies.
World Development, 26(1) 1-19.
Rusli, S. (1999). Pengantar Ilmu Kependudukan, Jakarta: LP3ES. Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper No. 72. Sussex: IDS.
Scott. (1981). Moral ekonomi petani pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. Scott. (1990). Perlawanan kaum tani. Jakarta: LP3ES. Sumarmi & Daulay. (2009). Mekanisme survival rumahtangga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Terbuka.
Yoppy E. N. (2008). Konflik lumpur porong (studi deskriptif mengenai konflik lumpur warga desa
Renokenongo, Kecamatan Porong dengan PT. Lapindo Brantas.Inc dan pemerintah daerah dalam upaya memperoleh mekanisme pembayaran ganti rugi). Skripsi Program Studi Antropologi FISIP Universitas Airlangga (tidak dipublikasi).