JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.2, Des 2019, pp. 153~164 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.105  153

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG BERKEADILAN DI KOTA PONTIANAK
1 Yenny AS, 2 Rini Setiawati
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti e-mail: yenny.upb@gmail.com

## Abstrak
Kewajiban  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  guru  dalam  melaksanakan  tugas  profesionalnya, terutama  diletakkan  pada  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Kewajiban  itu dimulai dengan menyediakan regulasi peraturan perundang-undangan  yang mengakomodir perlindungan terhadap guru. Menyikapi hal tersebut Kota Pontianak telah meregulasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Guru.  Substansi  pokok  di  dalam  Perda  tersebut  telah  mengakomodir perlindungan  terhadap  guru  melalui  amanah  pentingnya  pembentukan  Unit  Pelayanan  Hukum  dan Perlindungan  Guru  (UPHPG)  yang  dapat  dijadikan  wadah  menyelesaikan  permasalahan  garu  dalam menjalankan tugas profesinya guna terwujudnya keadilan. Mendasari hal tersebut,  permasalahannya apa urgensinya  pembentukan  UPHPG  tersebut  dan  bagaimana  mengimplementasikan  kelembagaan  UPHPG tersebut.  Melalui  metode  yuridis-sosiologis    dengan  pendekatan  kualitatif  terungkap  hasil  penelitian bahwa  urgensi  pembentukan  UPHPG  dilandasi  fakta  sosiologis  bahwa  belum  adanya  mekanisme penanganan  dan  penyelesaian  permasalahan  guru  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  serta  landasan filosofis pentingnya mewujudkan nilai keadian maka UPHPG yang telah diamanatkan dalam Perda Kota Pontianak  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Guru  penting  untuk  segera  diwujudkan pembentukannya melalui Peraturan Walikota dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan .
Kata Kunci : UPHPG, Perlindungan Guru, Keadilan

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan    memiliki  pengaruh yang sangat besar dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat serta bangsa  dan  negara.  Sebaliknya  apabila mutu  pendidikan  rendah  maka  akan memiliki  efek  negatif.  Rendahnya tingkat  pendidikan  penduduk  akan berdampak  pada  kemampuan  penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi  kemajuan  zaman,  ilmu pengetahuan, dan teknologi. Belum lagi rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan  menimbulkan  permasalahan  lain salah satunya pengangguran yang memunculkan efek domino pada meningkatnya tindakan kriminalitas.
Selanjutnya,  dalam  sebuah  proses pendidikan  dikenal  adanya  proses belajar-mengajar yang melibatkan peran guru  dan  siswa.  Peranan  guru  sangat penting dalam menentukan keberhasilan
dalam  proses  belajar  mengajar,  dimana guru dalam hal ini menjalankan 2 (dua) peran,  yakni  sebagai  tenaga  pengajar sekaligus  pendidik.  Artinya  guru  selain memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab dalam proses transfer ilmu pengetahuan juga bertanggung jawab dalam mendidik  para  siswa  untuk  membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik.
Dalam  prakteknya  hingga  saat  ini masih  diketemukan  guru  sebagai  salah satu  figur  terpenting  dalam  dunia pendidikan  masih  belum  mendapatkan perlindungan secara optimal dari pemerintah, dapat dilihat dalam faktanya  sebagai  contoh  masih  terdapat “kriminalisasi”  terhadap  guru.  Kondisi seperti ini dalam realitasnya berimplikasi para guru enggan memainkan  perannya  sebagai  pendidik karena  akan  berimplikasi  terjadinya “kriminalisasi”  terhadap  guru  itu sendiri, baik oleh siswanya,
154 keluarga/orangtua siswa. Oleh karenanya permasalahan mengenai perlindungan terhadap guru perlu mendapatkan  perhatian  secara  serius baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan  tugas  profesionalnya, terutama  diletakkan  pada  pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah.  Kewajiban  itu dimulai  dengan  menyediakan  peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai
payung  hukum  bagi  pemerintah  dan pemerintah  daerah  dalam  mengambil kebijakan  dan  bentuk-bentuk  kebijakan yang  tepat  dan  sesuai  dengan  hak  yang harus diterima oleh guru.
Penelitian terdahulu
peneliti mengungkapkan  upaya  mewujudkan perlindungan  hukum  terhadap  guru  ini sangat  penting  untuk  diwujudkan,  agar: (1)  Mewujudkan  figur  guru  yang berkualitas dan memiliki profesionalitas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya  terhadap  dunia  pendidikan ( Realizing  the  figure  of  qualified teacher  having  professionalism  in carrying out the function and education responsibility) dan  (2)  Terciptanya proses belajar-mengajar di sekolah yang daat  melahirkan  peserta  didik  yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan  dan  memiliki  karakter yang  baik. (Achieving  teaching  and learning  process  in  schools  that spawned  learner  who  have  competence in  the  field  of  science  and  have  good character) . (1)
Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005
tentang  Standar  Nasional  Pendidikan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74
Tahun  2008  tentang  Guru.  Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan  landasan  utama  atau  dasar hukum bagi pemerintah dalam
melaksanakan  kewajiban  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  guru. Namun  peraturan  perundang-undangan tersebut  belum  akomodatif  mengatur pola  dan  mekanisme  perlindungan hukum terhadap guru, sehingga penghadiran  regulasi  Kebijakan  Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah di Kota Pontianak  menjadi  krusial.  Melandasi pemikiran  tersebut  maka  Pemerintah Kota Pontianak telah meregulasi kebijakan  berupa  Peraturan  Daerah Kota  Pontianak  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Perlindungan Guru yang
diharapkan  menjadi  landasan  hukum bagi  Pemerintah,  Satuan  Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan masyarakat menjalankan  mekanisme  penyelesaian permasalahan yang dihadapi guru dalam menjalankan  tugas  profesinya  sebagai pendidik dengan mengedepankan prinsip keadilan.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan apa urgensinya pembentukan UPHPG di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan  Guru?  dan  bagaimana mengimplementasikan kelembagaan UPHPG  yang  terumuskan  di  dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru dengan mengedepankan prinsip keadilan?

## C. METODE
Metode  penelitian yang digunakan adalah  yuridis-sosiologis,  dimaksudkan untuk memahami hubungan atau keterkaitan  antara  fenomena  hukum dengan masyarakat. Sebab pada dasarnya  hukum  tidak  hanya  dilihat sebagai sesuatu intensitas normatif yang mandiri  atau  isoterik,  melainkan  justru sebagai  bagian  riil  dari  sistem  sosial yang  berkaitan  dengan  variabel  sosial, kultural  dan  lain  sebagainya.  Melalui metode  ini,  diharapkan  akan  ditemukan makna-makna  yang  tersembunyi  di balik  ataupun  subyek  yang  diteliti, sehingga  dapat  mengungkapkan  rahasia sesuatu  dengan  cara  menghimpun informasi  dalam  keadaan  sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan.  Tidak  hanya merekam  hal-hal  yang  tampak  secara eksplisit,  melainkan  harus  melihat keseluruhan  fenomena  yang  terjadi. Fokus  penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Pontianak  melalui  teknik  wawancara dan  diskusi  terfokus (focus  group discussion) .

## D. PEMBAHASAN
1. Realitas Permasalahan Guru dalam Menjalankan Tugas Profesinya di Kota Pontianak Guru  merupakan  sebuah  profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan.  Guru  merupakan  pelaksana jalannya  pendidikan  dan  pembelajaran. Tanpa  adanya guru,  baik  tujuan pembelajaran maupun proses
pendidikan  akan  sangat  sulit  dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang  mudah.  Bukan  hanya  dalam bidang  pendidikan,  dalam  kaitannya dengan  hubungan  sosial,  guru  juga sangat berperan.
Guru dapat
membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh  juga  terhadap  aktivitas siswa  di  lingkungan  dia  berada.  Profesi guru  juga  dipandang  sebagai  pekerjaan yang sangat baik dan mulia. Masysrakat berharap  banyak  pada  keberadaan guru. (2)
Guru,  dari  fungsi,  peran,  dan kedudukannya  dalam  posisi  strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga selayaknnya dikembangkan  sebagai  profesi  yang bermartabat,  profesional  dalam  tugas utama mendidik,
mengajar,
membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai,  dan  mengevaluasi  peserta didik. (3)
Guru  sebagai  pendidik  profesional dalam  melaksanakan  tugasnya  akan bersinggungan  dengan  subyek  yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik,  masyarakat  pemerhati.  Subyek tersebut  pada  saat  guru  melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi beda  tafsir  antara  guru  profesional dengan  pihak  lain,organisasi  profesi secepat mungkin berperan secara profesional,  karena  tidak  jarang  guru profesional  harus  bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. (3) Dengan mengingat berat dan kompleksnya  membangun  pendidikan, adalah  sangat  penting  untuk  melakukan upaya-upaya  guna  mendorong  dan memberdayakan  tenaga  pendidik  untuk semakin  profesional.  Hal  ini  tidak  lain dimaksudkan  untuk  menjadikan  upaya membangun  pendidikan  kokoh,  serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih berkualitas. (4)
Perlindungan  Guru  Dalam  Dalam konteks  Indonesia  dewasa  ini,  nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus
mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati
156
sejajar  dengan  profesi  lainnya  yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari  lahirnya  UU  No  14  tahun  2005 tentang Guru dan Dosen yang menggambarkan  bagaimana  pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik  melalui  perlindungan  hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik. (4) Guru  secara  normatif,  memang telah
mendapatkan perlindungan,
sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) “Pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan  pendidikan  wajib  memberikan perlindungan  terhadap  guru  dalam pelaksanaan  tugas”.  Rumusan  undang- undang  tersebut  telah  memberikan  dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat  (2)nya  menjelaskan  ruang  lingkup perlindunginya yang meliputi “Perlindungan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja”. Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang  perbedaan  antara  perlindungan hukum, perlindungan
profesi,
perlindungan  keselamatan  kerja  dan perlindungan kesehatan kerja.
Profesi  guru  merupakan  profesi yang  sangat  penting  dalam  kehidupan suatu  bangsa.  Guru  merupakan  unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas
pendidikan  banyak  ditentukan  oleh kualitas  pendidik  dalam  menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Oleh karena  itu,  upaya-upaya  untuk  terus mengembangkan  profesi  guru  menjadi suatu  syarat  mutlak  bagi  kemajuan suatu  bangsa.  Meningkatnya  kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan  kualitas  pendidikan  baik
proses maupun hasilnya. Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar  dengan  profesi  lainnya  terlihat dari  lahirnya  UU  No  14  tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  yang  berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Pemerintah telah berupaya untuk
meningkatkan profesionalisme guru diantaranya  meningkatkan  kualifikasi dan  persyaratan  jenjang  pendidikan yang  lebih  tinggi  bagi  tenaga  pengajar mulai  tingkat  persekolahan  sampai perguruan tinggi. Namun dalam tataran implementasinya, mengembangkan profesi  guru  memang  bukan  sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor  yang  dapat  mempengaruhinya. Sebagaimana halnya upaya pengembangan  profesi  guru  di  Kota Pontianak,    realitas  permasalahan  yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pendidikan terdapat ancaman kekerasan terhadap  guru baik oleh orang tua siswa maupun  oleh  siswa  terhadap  guru  atau kekerasan  oleh  guru  terhadap  siswanya merupakan    gambaran  kecil  dari degradasi moral yang terjadi  dan dapat berdampak  muncul  sikap  apatis  guru dalam menjalankan tugas pendidikannya. Dalam  tataran  empiris  di  Kota Pontianak menunjukan kekerasan
terhadap/oleh guru masih terjadi,
walaupun belum terdata secara
komprehensif data kekerasan dimaksud,
terutama ketika terjadi kekerasan terhadap  guru  belum  ada  pendataan secara  khusus  dilakukan,  oleh  karena realitasnya  ketika  terjadi  kekerasan terdapat  berbagai  bentuk  dan  variasi penanganannya. sehingga secara kuantitatif  belum  pernah  ada  pendataan kasus  kekerasan  baik  yang  dilakukan oleh  guru  maupun  kekerasan  terhadap
157 guru dalam menjalankan tugas profesinya.  Sebagaimana  halnya  hasil penelitian dari Agus Gandara mengungkap  bahwa  kekerasan  yang terjadi  terhadap  anak  yang  dilakukan oleh  guru  seakan  sulit  untuk  diungkap karena tertutupi dengan adanya anggapan bahwa kekerasan itu
dilakukan  agar  anak  menjadi  disiplin dan  taat  kepada  guru  sehingga  muncul anggapan  sangat  wajar  apabila  guru melakukan  kekerasan  asal  tujuannya menanamkan kedisiplinan terhadap anak didik asal tidak sampai keterlaluan padahal  perlakuan  kasar  dan  kekerasan apapun  terhadap  anak  tidak  dapat dibenarkan. Disisi lain eksistensi pendidik  seringkali  dihadapkan  dengan realitas
yang tidak mendukung
pelaksanaan  tugas  profesinya.  Sebut saja,  adanya  pengaduan  orang  tua  dan masyarakat  terhadap  kekerasan  yang dilakukan pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah. Akan  halnya  di  Kota  Pontianak data  kekerasan  terhadap  guru  sulit diungkap  karena  kecenderungan  guru yang mengalami kekerasan oleh orangtua/keluarga  siswa  diselesaikan secara  damai,  namun  sebalikan  ketika guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya kerapkali diselesaikan melalui proses hukum. Sebagaimana  terungkap adanya data  penanganan  kasus  kekerasan  yang dilakukan  oleh  guru  terhadap  siswanya pada tabel berikut.
Tabel 1. Data Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswanya yang Ditangani Polresta Pontianak
Tahun 2010-2018 No Waktu Kejadian Uraian Kejadian Pelaku Korban  Keterangan 1 17 Maret 2010 Guru di SUPM melakukan pemukulan terhadap siswa  sehingga  menyebabkan  memar  dibagian pipi  kanan  dan  pipi  kirinya  dan  mengeluarkan darah  dibagian  telinga  sebelah  kiri  karena siswanya  membersihkan kolam pendederan  lele sehingga  bibit  lele  yang  ada  di  kolam  tersebut tumpah dan menyebabkan bibit lele mati karena bertebaran di tanah Guru Siswa Kekerasan terhadap anak 2 25  Februari 2011 Guru  SD  Bruder  mendapat  laporan  dari  siswa kelas  3B  bahwa  siswa  (korban)  telah  merobek buku  pelajaran  Matematika  ,  selanjutnya  guru membawa  korban  keluar  kelas  dengan  cara memegang  tangan  korban  namun  korban meronta-ronta dan hendak menjatuhkan diri lalu tersangka tarik kerah baju korban mengakibatkan  luka  lecet  dileher  korban,  dan korban  yang  terjatuh  dilantai  ditarik  kakinya oleh guru keluar dari kelas. Setelah diluar kelas korban  yang  masih  dalam  posisi  terbaring dilantai  menendang  kaki  gurunya  dan  dibalas oleh  guru  tsb    dengan  menendang  kaki  korban sebelah  kanan,  dan  korban  yang  sudah  berdiri memukul  gurunya  kemudian  ditepis  oleh gurunya  dengan  tangan  sehingga  mengenai wajah korban Guru Siswa Kekerasan terhadap anak 3. 30 Januari 2015 Kejadian  di  SMAN  Pontianak  dimana    terjadi pemukulan  terhadap  korban  yang  dilakukan oleh  guru  karena  korban  kedapatan  membawa minuman  keras  ke  dalam  lingkungan  sekolah SMA  N  2  Pontianak,  yang  mana  awalnya Guru Siswa Kekerasan terhadap anak
158 korban  di  tanya  oleh  guru  selaku  Kepala Sekolah  tidak  menjawab  dengan  jujur  dan kemudian baru mengakui bahwa telah membawa  minuman  keras  ke  sekolah  sehingga membuat guru  emosi dan memukul korban 4. 19 November 2015 Guru sedang  mengajar , datang anak anak-anak kelas  lain  masuk  kedalam  kelas  mengolok ngolok temannya yang sedang belajar, kemudian  guru  menyuruh  keluar  sambil menendang  secara  pelan  serta  mengibaskan tangan  dan  mengenai  bibir  salah  satu  anak sehingga harus dibawa ke Klinik Guru Siswa Kekerasan terhadap anak 5. 11 Januari 2016 Guru  SD  memukul  korban  dikarenakan  pada saat  Guru    sedang  mengajar  pelajaran  di  kelas korban bercanda dengan teman korban sehingga membuat  suasana  kelas  ribut,  sehingga  Guru memberi  hukuman  memukul  korban  dengan menggunakan  penggaris  kayu  dan  mengenai tangan dan telapak tangan krban (siswa) Guru Siswa Kekerasan terhadap anak 6. 5 Februari 2016 Guru  SMP  melakukan  pemukulan  terhadap siswanya  karena  tidak  mengerjakan  tugas  yang sudah  diberikan  lima  minggu  sebelumnya  oleh guru sehingga siswanya  mengalami luka bagian kedua  belah  pipi  dan  memar  di  bagian  telinga kanan akibat dicubit Guru Siswa Kekerasan terhadap anak 7. 7 Maret 2018 Berawal  dari  korban  sebagai  siswa    menegur gurunya yang sedang bermain hp pada saat jam belajar  karena  tidak  terima  kemudian  guru tersebut    memukulkan  1  buah  kursi  ke  arah kepala korban dan  melempar hp ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan rasa sakit pada bagian kepala korban Guru Siswa Kekerasan terhadap anak 8. 8 Agustus 2018 Guru    memukul,  meninju,  mencengkram  dan meninju korban (siswanya) sehingga mengakibatkan  luka  pada  bahu  kiri  dan  memar pada punggung dan kaki korban Guru Siswa Kekerasan terhadap anak Sumber: Polresta Pontianak Fakta pada tabel di atas menunjukkan  bahwa  masih  terdapat juga guru  yang belum memahami tugas profesionalismenya  sebagai  guru  untuk melakukan pendidikan, dengan gambaran  fakta  masih  ada  guru  yang melakukan kekerasan terhadap siswanya walaupun dilandasi menghadapi  perilaku  anak  yang  masih
bermasalah  atau  nakal,  sehingga  harus diselesaikan melalui jalur hukum.
Disamping  penyelesaian  melalui jalur  hukum  atau  guru  yang  harus berhadapan dengan hukum, juga terdapat permasalahan guru dan siswanya diselesaikan melalui organisasi  profesi  guru  yaitu  PGRI dalam  penanganannya,  yaitu  pada  tabel berikut.
Tabel 2. Data Kasus yang Melibatkan Guru dan Siswa yang ditangani PGRI Kota Pontianak
No. Tgl/bln/thn Jenis Kasus Pelaku Korban Penanganan Keterangan 1 29/09/2014 Pemukulan Kepala Sekolah Wartawan Mediasi Kasus  berlanjut  ke kepolisian 2 16/09/2015 Pelecehan Guru Siswa SD Mediasi Kasus  berlanjut  ke kepolisian
159 3 02/03/2016 Pemukulan/ pembinaan/ penerapan disiplin Guru Siswa Mts Mediasi Kasus damai bersyarat 4 13/06/2016 Disiplin pegawai Guru - Mediasi Kasus  diselesaikan  di Dinas Pendidikan Kota Pontianak 5 03/09/2016 Pemukulan/p embinaan/pe nerapan disiplin Guru Siswa Mts Mediasi Kasus  diselesaikan  di Kantor Kepolisian 6 07/03/2018 Pemukulan Murid SMP/Mts Guru Mediasi Kasus damai bersyarat 7 30/01/2019 Pelecehan Guru Murid SD Konsultasi Kasus  berlanjut  ke kepolisian Sumber: PGRI Kota Pontianak Dengan demikian realitasnya
dalam  penanganan  permasalahan  guru belum  ditemukan  mekanisme  yang jelas,  sebagaimana  terungkap  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  terhadap guru,  penyelenggara  sekolah  maupun
Pengurus PGRI di  Kota Pontianak, ada beberapa  tindakan  yang  dilakukan ketika  menghadapi  kasus  kekerasan terhadp/oleh guru sebagaimana tergambar pada tabel berikut.
Tabel 3. Tindakan yang dilakukan dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap/oleh Guru di
Kota Pontianak No Tindakan Jumlah % 1 Diselesaikan secara musyawarah (damai di sekolah) 17 48,57 2 Diselesaikan dengan pemberian ganti rugi 1 2,86 3 Diselesaikan oleg organisasi guru (PGRI) 6 17,14 4 Diselesaikan melalui Dinas terkait 5 14,29 5 Diselesaikan melalui proses hukum 2 5,71 6 Lain-lain 4 11,43 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer, 2019
Data  pada  tabel  tersebut  di  atas terungkap  sebagian  besar  responden  di
Kota  Pontianak  sejumlah  17  (48,57%) menyelesaikan  permasalahnnya  dengan jalan  musyawarah,  dan  terdapat  6
(17,14%) responden menyatakan
diselesaikan  melalui  organisasi  PGRI serta terdapat juga 5 (14,29%)
responden  melimpahkan  ke  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk menyelesaikan permasalahannya, sementara terdapat 4 (11,43%)
menyatakan lain-lain, diantaranya diselesaikan secara pribadi atau melalui media  sosial,  dan  terdapat  juga  2 (5,71%) responden menyelesaikan persoalannya melalui jalur hukum. Ketika penelitian lapangan dilakukan melalui forum diskusi terfokus walaupun permasalahan
tersebut  sebagian  besar  diselesaikan secara  damai,  yaitu  sejumlah  48,57%, namun  pihak  sekolah  mengungkap perlunya  Pemerintah  mengakomodir pembentukan  suatu  unit  yang  dapat menjadi
wadah
penyelesaian permasalahan  terhadap  guru,  yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam penanganannya. Oleh karena ditemukan realitas  walaupun  diselesaikan  damai,
160
namun  damai  disini  dimaknai  tidak diproses  secara  hukum,  namun  pihak orangtua  siswa  tetap  menuntut  guru diberikan  sanksi  administratif  dengan berbagai  bentuk  oleh  pihak  sekolah dengan  dasar  guru  telah  melakukan kekerasan terhadap siswanya, sementara guru  berpendapat  bahwa  kekerasan tersebut  dilakukan  dalam  rangka  proses pendidikan  terhadap  siswanya.  Kondisi tersebut pihak sekolah berharap perlunya pembentukan unit atau lembaga  yang  dapat  menjadi  wadah menyelesaikan  persoalan  tersebut  dan tentunya dapat memberikan perlindungan baik terhadap guru maupun anak. Pentingnya  pembentukan  Unit  atau lembaga  tersebut,  menurut  Peneliti dapat  disebut  sebagai  Unit  Pelayanan Hukum dan perlindungan Guru (UPHPG)  melalui  suatu  kebijakan daerah  guna  mengakomodir  layanan konsultasi  hukum  bagi  guru    ketika berhadapan dengan permasalahan dengan  siswa  dalam  menjalankan  tugas profesinya,  guna  menghilangkan  sikap apatis  guru,  khususnya  di  bidang pendidikan  agar    profesionalisme  guru dalam  menjalankan  tugas  profesinya dapat diwujudkan.
2. Urgensi Pembentukan UPHPG di
dalam  Peraturan  Daerah  Kota
Pontianak  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Perlindungan Guru Pandangan secara filosofis pembentukan peraturan daerah diharapkan sebagai pembaharuan hukum
daerah yang memiliki kedudukan  yang  strategis,  sebagai landasan  dan  perekat  pembangunan  di daerah, yang bermakna
teraktualisasikannya fungsi hukum
sebagai  alat  rekayasa  pembangunan (law  as  a  tool  of  social  engineering), instrumen penyelesaian masalah
(dispute  resolution) dan  instrumen pengatur  perilaku  masyarakat (social control) . (5)
Secara  filosofis  Peraturan  Daerah Kota  Pontianak  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Perlindungan  Guru  dilandasi pertimbangan, Pertama, meningkatkan kualitas  pendidikan  di  Kota  Pontianak. Kedua, memberikan perlindungan terhadap guru sebagai salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan di Kota Pontianak. Kedua pertimbangan tersebut memuat  cita  hukum  yang  bertemali dengan nilai-nilai filosofis, yang mempertimbangkan nilai-nilai pandangan  hidup,  kesadaran,  kearifan lokal  dan  citahukum  yang  meliputi suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa Indonesia  agar  nantinya  konsisten dengan kaidah penuntun hukum.
Secara sosiologis, eksistensi hukum (peraturan daerah) adalah untuk kehidupan bersama manusia. Andai kata hukum  dikaitkan  dengan  hal-hal  lain, namun  ia  pada  akhirnya  akan  selalu terkait  dengan  kehidupan  bersama manusia  tersebut.  Dengan  demikian, secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa hukum  itu  berfungsi  untuk  melayani dan  sekaligus  mengatur  kehidupan bersama manusia (masyarakat). Sehingga  dengan  demikian  bahwa masalah  yang  menyangkut  hukum berkaitan  erat  dengan  berbagai  aspek kemasyarakatan. Hukum bukanlah entitas yang terlepas dari dunia sekelilingnya. Oleh karenanya pentingnya
meregulasi  Kebijakan    Daerah  tentang Perlindungan Guru disusun berdasarkan realitas  masyarakat  Kota  Pontianak yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat  dan  aspek  sosial,  guna menghindari  tercerabutnya  peraturan yang  dibuat  dari  akar-akar  sosialnya  di masyarakat  Kota  Pontianak,  disamping dilandasi  fakta  empiris  kebutuhan
161 mengakomodir upaya memberikan perlindungan  hukum  terhadap  guru yang  realitasnya  mendapat  ancaman dari  tindakan  kekerasan  baik  dari peserta didiknya maupun orangtua/keluarga.  Dimana  fakta  sosial mengemuka,  walaupun  sudah  terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang memberikan rumusan  perlindungan  hukum  terhadap guru,  namun  belum  mengakomodir bagaimana  mewujudkan  perlindungan hukum  terhadap  guru  tersebut,  serta pola mekanisme perlindungannya.
Usaha memenuhi aspirasi masyarakat  hendaknya  sejalan  dengan perubahan yang dialami
oleh masyarakat itu, karena penerapan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Peraturan  Daerah  tidak dapat  bekerja  menurut  ukuran  dan pertimbangannya  sendiri,  melainkan membutuhkan suatu kekuatan pendorong. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut membutuhkan perangkat  pelaksana  sesuai  dengan fungsinya. Mendasari  pemikiran    baik  dari aspek  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis maka dari penelitian ini dapat dirumuskan  guna  mengambil  langkah implementatif memberikan
perlindungan  hukum  terhadap  guru dalam  menjalankan  tugas  profesinya agar  terhindar  dari  segala  bentuk ancaman  dan  tindakan  kekerasan, maka perlu dituangkan suatu Kebijakan Daerah yang dalam perumusan norma/substansinya mengatur diantaranya bahwa Perlindungan hukum terhadap guru dilakukan apabila mendapatkan tindak
kekerasan,
ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak  peserta  didik,  orangtua  peserta didik,  masyarakat,  pemerintah,  atau pihak lain. Perlindungan hukum
dimaksud diberikan dalam bentuk akses mendapatkan  konsultasi  hukum,  dan pendampingan  hukum  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai wujud konkretisasi perlindungan  hukum  terhadap  guru tersebut serta sebagai langkah
implementatif  perlindungan  terhadap guru  maka  dalam  kebijakan  daerah tersebut  penting  dirumuskan  bahwa guna  mengefektifkan  dan  menjamin pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi guru  penting  untuk  dibentuknya    Unit Pelayanan Hukum dan Pengaduan Guru (UPHPG) yang selama ini belum ada.
UPHPG  dapat  dikatakan  sebagai suatu  bentuk/wadah  organisasi  yang dapat dijadikan model dalam memberikan perlindugan hukum terhadap guru, dimana wadah/organisasi tersebut    beranggotakan  unsur  dari Pemerintah  Daerah,  Organisasi  Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Aparat Kepolisian,  Akademisi  dan  Lembaga Masyarakat  yang  bergerak  di  bidang bantuan hukum. UPHPG sebagaimana rumusan dalam  Pasal  19  ayat  (3)  Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru merupakan  suatu  lembaga  koordinatif yang  dapat  diberikan  tugas  dan  peran, antara lain: a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak tindak kekerasan, ancaman,
perlakuan  diskriminatif,  intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta  didik,  orangtua  peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
b. memberikan  pelayanan  konsultasi hukum kepada guru;
c. memberikan
layanan
pendampingan  hukum  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan kepada guru;
162
d. memantau perkembangan pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap guru; dan e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
3. Strategi Mengimplementasikan Kelembagaan UPHPG yang terumuskan  di  dalam  Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru Dalam  memberikan  perlindungan guru melalui wadah UPHPG yang telah diamanatkan  melalui  Pasal    Pasal  19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan  Guru  diharapkan  dapat mewujudkan  perlindungan  guru  yang berkeadilan. Hart mengemukakan,
bahwa  prinsip  umum  keadilan  dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.  Artinya  bahwa  untuk hal  yang  serupa  diperlakukan  dengan cara  yang  serupa,  sedangkan  untuk  hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.
Pandangan
ini memberikan  persepsi  bahwa  kesetaraan terhadap  individu  harus  diperlakukan sama  dengan  individu  yang  lainnya, menjadi  relatif  jika  kesetaraan  berbeda dari  apa  yang  dilakukan  terhadap  cara yang  diperlakukannya,  begitu  juga dengan  perlakuan  terhadap  hal  yang serupa dengan cara yang serupa pula. (6)
Keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan  orang  yang  selain  dalam  hal iustum,  yakni  mengenai  apa  yang sepatutnya  bagi  orang  lain  menurut sesuatu kesamaan proporsional ( aliquod opus  adaequatum  alteri  secundum aliquem aequalitatis modum). (7)
Nilai  keadilan  di  sini  adalah bagaimana  penormaan  dan  substansi Perlindungan  Guru  ini  mengedepankan nilai  persamaan  bagi  setiap  orang,
bahwa  dalam  mekanisme  mewujudkan pelayanan  hukum  dan  perlindungan guru  setiap  orang  diperlakukan  sama,
baik terhadap guru maupun orangtua/keluarga siswa serta masyarakat dengan membangun mekanisme  dan  alur  penanganannya bahwa  setiap  terdapat  permasalahan antara  siswa  dan  guru  bagaimana bentuk  dan  instensitasnya  dirujuk  dan diselesaikan  melalui  unit  atau  lembaga UPHPG  dengan  perlakuan  yang  sama tanpa  melihat  dan  membedakan  status pendidikan,  status  ekonomi  dan/atau status sosialnya lainnya, sehingga UPHPG dapat menjadi wadah penyelesaian masalah dengan mengedepankan nilai keadilan. Sebagaimana diketahui Bangsa Indonesia  adalah  bangsa  besar  yang memiliki  keragaman  budaya.  Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan  hidup  yang  dihadapi, termasuk  di  dalamnya  kearifan  dalam menyelesaikan  masalah.  Diantaranya penyelesaian
masalah dengan menerapkan  keadilan  restoratif,  seperti contoh  penerapan  pendekaran  keadilan restoratif  melalui  metode  penyelesaian konflik  primitif  seperti  forum  abulo sibatang (Makassar) atau Mabulo sibatang  (bugis),  sistem  peradilan  adat di  Papua  dan  sebagainya. (8) Konsep pendekatan restorative  justice pada dasarnya  merupakan  suatu  pendekatan yang  lebih  menitik  beratkan  pada pemulihan  kerugian  dan  penderitaan korban  sehingga  terciptanya  keadilan dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak pidana serta korbannya.
Terkait permasalahan strategi menyelesaikan permasalahan antara guru  dan  siswa  di  dalam  pelaksanaan proses pendidikan yang masih terjadi di Kota  Pontianak,  maka  pembentukan UPHPG  sebagaimana  amanat  yang dinormakan  Perda  Kota  Pontianak
163 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan  Guru  tentunya  sangat krusial  untuk  diimplementasikan  agar terwujud  penyelesaian  masalah  dengan mengedepankan nilai keadilan tersebut. Strategi untuk mengimplementasikan kelembagaan UPHPG  yang  terumuskan  di  dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perlindungan  Guru  tentunya  perlu dilakukan  dengan  regulasi  kebijakan, yaitu  penyusunan  Peraturan  Walikota yang  memuat  substansi  pembentukan kelembagaannya, pihak-pihak yang terlibat  di  dalam  kelembagaan  tersebut, diantaranya  unsur  dari  Pemerintah
Daerah sepeeti instansi yang menanganai  bidang  Pendidikan  dan Kebudayaan dan instansi yang menangani Perlindungan Guru agardapat mengedepankan aspek perlindungan  guru  dan  perlindungan anak,    Organisasi  Profesi  Guru,  Satuan Pendidikan, Aparat Kepolisian,
Akademisi  dan  Lembaga  Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum serta  dimungkinkan  pihak  lainnya, seperti  psikolog  atau  lembaga  lainnya. Pihak  terkait  tersebut  di  atas  tentunya perlu  diletakkan  perannya  masing- masing  siapa  harus  berbuat  apa, sehingga  ketika  terdapat  permasalahan antara guru dan siswa dalam penyelenggaraan proses pendidikan dapat  diselesaikan  dengan  musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan  dalam  perspektif  perlindungan guru dan perlindungan anak.
Selain  perumusan  pembentukan kelembagaan dan para pihak yang terliat di  dalam  kelembagaan  UPHPG,  yang paling penting untuk dirumuskan adalah bagaimana  proses  dan  mekanisme penyelesaian masalah tersebut dilakukan, sehingga tersusun mekanisme penyelesaian
masalah secara integral dan komprehensif.
Strategi  untuk  penyusunan  norma kelembagaan  UPHPG  ini  tentunya diperlukan  ide,  konsep  dan  masukan dari berbagai pihak yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah persiapan,  penyusunan,  pembahasan dan pengundangannya
melalui
Peraturan Walikota.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti)  Republik  Indonesia yang  telah  membiayai  penelitian  ini serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian.

## F. PENUTUP
Urgensinya  pembentukan  UPHPG di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan  Guru  adalah  sebagai wujud konkretisasi kewajiban Pemerintah  Daerah  khususnya  Kota Pontianak menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah  baik dilakukan  oleh/terhadap  guru  dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.
Strategi mengimplementasikan kelembagaan  UPHPG  yang  terumuskan di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota
Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Guru tersebut perlu dituangkan di dalam Peraturan Walikota untuk  pembentukan  kelembagaannya yang  perlu  dilakukan  dengan  berbagai langkah dengan menampung ide, konsep  dari  berbagai  pihak  mulai tahap persiapan,  penyusunan,  pembahasan dan pengundangannya.
164

## DAFTAR PUSTAKA
1. AS Y. The Urgency of Pontianak Local Public  Policy  in  Emboding  Legal Protection  Against  Teacher.  Int  J Humanit Arts, Soc Sci.
2. Komara  E.  Perlindungan  Profesi  Guru di  Indonesia.  Mimb  Pendidik  J  Indones untuk Kaji Pendidik. 2016;1(2):151–60.
3. Harun.  Perlindungan  Hukum  Profesi Guru  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif. Law Justice. 2016;1(1):74–84.
4. Mustofa. Upaya Pengembangan Profesionalisme  Guru  di  Indonesia.  J Ekon Pendidik. 2007;4(1):76–88. 5. Yusdiyanto. Partisipasi Masyarakat
Dalam  Pembentukan  Program  Legislasi
Daerah. Fiat Justisia. 2014;5(2). 6. Hayat. Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum :  Tinjauan  Teoretis  dalam Konsep  Demokrasi.  Padjadjaran  J  Ilmu Huku. 2015;2(2):388–408. 7. Dwisvimiar I. Keadilan Dalam Perspektif  Filsafat  Ilmu  Hukum.  J  Din Huk. 2011;11(3):522–31. 8. Sukardi.  Penanganan  Konflik  Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. J Huk Pembang. 2016;46(1):70–89.