Partisipatory Action Research ( Par )  Implementasi Kebijakan Wajib Belajar

## Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Serang
Engkos Kosasih *)
*) Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: *) ngkoskosasih123@gmail.com

## Abstract
Education is the most important aspect in nation building. Quality human resources will only be realized from quality education. Education distribution strategy should get main priority because in  reality  there  are  still  children  in  Serang  District  who  dropped  out  of  school  or  did  not  continue their education,  especially in  elementary  education  level.  The government's  step  in dealing  with the problem of dropping out of school in Serang Regency with the promulgation of the compulsory 9-year basic  education  should  be  continued.  Because  in  the  implementation  there  are  still  some  inhibiting factors,  such  as,  the  state  of  the  economy,  the  circumstances  of  social  and  cultural  environment, facilities  of  education  and  community  participation.  This  study  aims  to  determine  the  constraints faced, how the socialization, and what kind of characteristics of school drop outs. This research uses qualitative  approach  and  descriptive  by  using  Partisipatory  Action  Reseach  (PAR)  method.  The presence  of  researchers  in  this  study  as  the  main  instrument  in  collecting  data  until  the  reporting stage of the results. Source of data used in this research is primary data source, FGD, interview and narrative. The Researcher becomes the key informant and supporting informant chosen purposively. The  results  of  the  research  formulation  of  the  problem  shows  that  there  are  obstacles  faced  by  the Government  of  Serang  Regency  in  the  success  of  wajardikdas  program,  such  as:  Demographic- Economy, Culture, Human Resources, Budget Limitations, Monitoring and Evaluation, Validity Data obtained and lack of socialization, Understanding of the characteristics of school drop outs.
Keywords : Implementation, Socialization, 9 Year Compulsory Education and  Drop Out
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)

## A. PENDAHULUAN
Pengembangan  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  upaya  strategis pembangunan  nasional.  Sidi  (2001:87) menyatakan  “Belajar  dari  berbagai  negara baru dibidang industri di Asia Timur untuk meningkatkan pembangunan bangsa, diperlukan  apa  yang  disebut critical  mass dibidang pendidikan. Konsep ini mengusahakan  adanya  suatu  persentase penduduk  dengan  tingkat  pendidikan tertentu  yang  harus  disiapkan  oleh  suatu bangsa agar pembangunan dapat meningkat  dengan  cepat,  karena  adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai.  Untuk  meningkatkan  sumber daya  manusia  disuatu  bangsa  tidak  ada jalan  lain  kecuali  dengan  meningkatkan pendidikan,  Pada  tinjauan  secara  luas, pengetahuan  merupakan  kebutuhan  pokok dan  kebutuhan  dasar  bagi  setiap  manusia. Dikatakan kebutuhan pokok karena manusia  tak  bisa  lepas  dari  pendidikan. Dengan demikian manusia dapat melaksanakan tugas hidup di dunia.
Mengingat  begitu  pentingnya  peran dan  misi  pendidikan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah berlebihan jika pemerintah menggantungkan  harapan  kepada  dunia pendidikan.  Maju  dan  mundurnya  sebuah negara dapat dilihat dari sektor pendidikan warga negaranya. Oleh sebab itu,
pemerintah  mencanangkan  wajib  belajar  9 tahun bagi warga negara Indonesia berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan  UUD  1945  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta pasal  31  UUD  1945  yang  menyatakan  (1) Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem  pengajaran  nasional  yang  diatur dengan undang-undang.
Secara historis, program wajib belajar dikumandangkan  oleh  Pemerintah  Suharto yang  dituangkan  dalam  pelitia  I  meskipun pelaksanaannya  baru  dimulai  pada  pelita IV.  Pada  momentum  hari  pendidikan Nasional 2 Mei 1984 hal tersebut dijadikan sebagai  pidato  politik  untuk  pelaksanaan program wajib belajar.
Program wajib belajar tersebut ditumpukan kepada anak usia 7 sampai 12 tahun untuk dapat mengenyam pendidikan dasar  baik  SD,  MI  atau  sederajat. Kewajiban yang terkandung dalam pengertian  wajib  belajar  itu  sendiri bertumpu pada orang tua untuk menyekolahkan anaknya dilembaga pendidikan  dasar,  khususnya  yang  berusia 7 sampai 12 tahun. Walaupun kalau dilihat lebih  jauh  sebenarnya  program  wajib belajar  sudah  pernah  dicanangkan  tahun
1950-an  ketika  dilangsungkanya  konfrensi UNESCO  di  India.  Dalam  perjalanannya program  ini  terkesan  agak  lambat,  hanya diawal  yang  kelihatan  bersemangat  tetapi dalam  pelaksanaanya  banyak  menemui kendala. Hal ini bisa dilihat karena setelah sepuluh tahun pemerintah baru mencanangkan  kembali  program  wajib belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  yaitu pada pidato politik saat  memperingati hari pendidikan  Nasional  tanggal  2  Mei  1994. Rencana  wajib  belajar  sembilan  tahun yang dikumandangkan dalam pidato Poltik oleh  presiden  Suharto,  hanya  sebatas retorika  politik  semata,  sebab  sampai mundurnya  tahun  1998  belum  pernah dikeluarkan  peraturan  pemerintah  tentang wajib belajar. Memang sebelumnya ada PP No.27 tahun  1990  tentang  pendidikan dasar, tetapi secara spesifik belum mengatur tentang pelaksanaan wajib belajar  sembilan  tahun.  Jadi  sejak  di canangkannya program wajar 9 tahun oleh presiden Suharto pada tanggal 2 Mei 1994 sampai  lahirnya  PP  No.  47  Tahun  2008, pelaksanakan wajib belajar 9 tahun seperti berjalan  tanpa  arah  yang  jelas,  karena hanya  didasarkan  peraturan  setingkat menteri.  Sehingga  terkesan  pemerintah tidak  serius  dalam  melaksanakan  program wajib  belajar  9  tahun  tersebut.  Bagaimana mungkin  program  wajar  9  tahun  dapat selesai  tahun  2006,  sebagaimana  pidato
presiden RI pada pengantar RAPBN tahun 2000.
( https://khamdanguru.wordpress.com/2012 /03/13/analisis-kebijakan-wajib-belajar- tahun-khamdan-m-pd-i/ .  Diakses  tanggal 06-05-017).
Seiring  dengan  lahirnya  UU  sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No.  2  Sistem  Pendidikan  Nasional  Tahun 1989,  maka  pemerintah  harus  segera menjabarkan  pelaksanaan  Undang-undang tersebut dalam tataran operasional pelaksanaan,  tidak  terkecuali  dengan  hak setiap  warga  negara  untuk  memperoleh pendidikan  secara  utuh  dan  merata.  Maka sebagai konsekwensi terhadap ditetapkannya  dari  UU  Sisdiknas  No.  20 Tahun  2003,  maka  lahirlah  Peraturan Pemerintah  No.  47  Tahun  2008,  tentang Wajib Belajar 9 Tahun.
Pendidikan  wajib  belajar  9  tahun menganut  konsepsi  pendidikan  semesta (universal  basic  education ),  yaitu  suatu wawasan  untuk  membuka  kesempatan pendidikan  dasar.  Jadi,  sasaran  utamanya adalah  menumbuhkan  aspirasi  pendidikan orang  tua  dan  peserta  didik  yang  telah cukup  umur  untuk  mengikuti  pendidikan, dengan  maksud  untuk  meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro.
Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program
pendidikan  wajib  belajar  9  tahun  bagi semua  anak  usia  7-15  mulai  tahun  1994 adalah:
1. Sekitar  73,7%  angkatan  kerja
Indonesia  pada  tahun  1992  hanya berpendidikan  Sekolah  Dasar  atau lebih  rendah,  yaitu  mereka  tidak tamat  Sekolah  Dasar,  dan  tidak pernah  sekolah.  Jauh  ketinggalan dibandingkan dengan negara- negara  lain  di  ASEAN,  seperti Singapura.
2. Dan  sudut  pandang  kepentingan ekonomi,  pendidikan,  dasar  9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia  yang dapat  memberi  nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Dengan rata-rata  pendidikan  dasar  9  tahun, dimungkinkan  bagi  mereka  dapat memperluas  wawasannya  dalam menciptakan  kegiatan  ekonomi secara lebih beraneka ragam ( diversified ).
3. Semakin tinggi tingkat pendidikan  seseorang,  maka semakin  besar  peluang  untuk lebih  mampu  berperan  serta sebagai pelaku ekonomi dalam  sektor-sektor  ekonomi atau sektor-sektor industri.
4. Dari segi kepentingan peserta
didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan  keterampilan.  Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar  peluang  yang lebih merata untuk meningkatkan martabat,
kesejahteraan,  serta  makna hidupnya.
5. Dengan  semakin  meluasnya kesempatan  belajar  9  tahun, maka  usia  minimal  angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan  dari  10  tahun menjadi 15 tahun.
Berdasarkan
Undang-Undang
RI Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, maka tujuan pendidikan  nasional  ditetapkan  untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No.  28/1990  tentang  Pendidikan  Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan  Dasar  9  Tahun.  Orientasi  dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan  anak  usia  7-12  tahun  untuk Sekolah  Dasar  (SD),  (2)  penuntasan  anak usia  13-15  tahun  untuk  SLTP,  dan  (3) pendidikan  untuk  semua (education  for all).
Program  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar  9  Tahun  diharapkan  mampu mengantarkan  manusia  Indonesia  pada pemilikan  kompetensi  pendidikan  dasar, sebagai  kompetensi  minimal.  Kompetensi Pendidikan  Dasar  yang  dimaksudkan, mengacu  pada  kompetensi  yang  termuat dalam  Pasal  13  UU  No.  2/1989  yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan  dasar  yang  diperlukan  untuk hidup  dalam  masyarakat  serta  untuk mengikuti  pendidikan  yang  lebih  tinggi (pendidikan menengah).
Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada suatu negara mencerminkan negara tersebut maju karena  cukup  tersedianya  sumberdaya
manusia  yang  berilmu,  cakap  dan  kreatif, terampil  dan  memiliki  keahlian  yang profesional. Untuk mencapai tingkat keberhasilan  pendidikan,  banyak  hal  yang perlu dipenuhi seperti: infrastruktur, mutu, manajemen,  kepemimpinan,  biaya,  dan sistem  pendidikan.  Selain  hal  tersebut, khusus  untuk  Negara  Indonesia,  budaya, disparitas  ekonomi,  kondisi  geografis,  dan perilaku  budaya  lokal  merupakan  salah satu faktor kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Menurut penulis, Keberhasilan implementasi  kebijakan  pendidikan  dasar sembilan  tahun  di  Kabupaten  Serang  bisa dilihat  dari  beberapa  faktor. Pertama : angka  partisipai  murni. Kedua ,  angka siswa  yang  putus  sekolah. Ketiga indek pembangunan  manusia.  Fakta  dilapangan menunjukan  bahwa  Angka  Partisipasi Murni  di  Kabupaten  Serang,  khususnya untuk  jenjang  pendidikan  anak  Sekolah Dasar  anak  usia  7-12  tahun  dari  jumlah 182.071  orang  adalah  99,98%  dan  ada sekitar  3.641  orang  (0,2%)  angka  yang putus  sekolah.  Sedang  Angka  Partisipasi Murni usia 13-15 dari jumlah 59.310 orang adalah  90.85%,  dan  ada  sekitar  5.426 orang  (9,15%)  angka  yang  putus  sekolah (BPS  Kab.  Serang  2016).  Adapun  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten Serang  64.61%  (sumber  BPS  Provinsi Banten 2016).
Dari  data  di  atas,  penulis  bisa  melihat bahwa  ada  permasalahan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Serang. Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  juga memainkan  peran  yang  sangat  penting terhadap  permasalahan  anak  yang  putus sekolah, masyarakat menilai bahwa bersekolah  membutuhkan  biaya  yang sangat  mahal  sehingga  memunculkan pemahaman  negatif  akan  pentingnya sekolah.  Sikap  negatif  orang  tua  terhadap sekolah  mempengaruhi  terhadap  prestasi anak-anaknya.  Orang  tua  memiliki  sikap negatif terhadap pendidikan akan menanamkan  sikap  yang  sama  pada anaknya.  Hal  ini  akan  mengakibatkan semangat belajar menurun, pada gilirannya prestasinya  rendah  dan  akhirnya  drop-out. Jika  sikap  orang  tua  negatif,  mereka mempunyai pengharapan yang tidak realistis  terhadap  sekolah.  Artinya  orang tua  tidak  perduli  apa  yang  dipelajari  di sekolah tetapi lebih memikirkan uang yang dihasilkan  setelah  tamat  sekolah.  Ivan Illich  (1982:  45)  menyebut  uang  lebih berharga  daripada  ijazah  disamping  itu juga,  apresiasi  dan  pemahaman  tokoh- tokoh  masyarakat  yang  tidak  sama mengenai  pentingnya  pendidikan.  Ini  juga tidak  terlepas  dari  kurangnya  sosialisasi program  wajardikdas  sembilan  tahun kepada masyarakat dari pihak yang terkait.
Kebijakan hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah baik di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah  untuk melakukan  intervensi  terhadap  kehidupan masyarakat  termasuk  pelaksanaan  wajib belajar  pendidikan  dasar  sembilan  tahun dengan  tujuan  agar  kehidupan  masyarakat dapat  tertata  lebih  baik  lagi  dan  memiliki ilmu pengetahuan. Implementasi kebijakan pendidikan  wajib  belajar  sembilan  tahun tidak  cukup  hanya  didasarkan  pada  data dan kondisi fisik secara rasional saja tetapi memerlukan  nilai  peradaban (ethical proposition) yang  ada  pada  kepentingan masyarakat.
Thomas  B.  Smith  (1973)  dalam tulisannya The  Policy  Implementation Process ,  mengatakan  bahwa  dalam  proses implementasi  kebijakan  publik  terdapat empat  komponen  yang  memengaruhi keefektifannya,  yaitu:  1)  kebijakan  yang diidealkan (idealized policy) , 2) Organisasi pelaksana (implementing      organization) ,
3)    Kelompok      sasaran      ( target    group) ,
dan 4) Lingkungan (environmental factors) dimana kebijakan itu diimplementasikan. Dengan demikian dalam  konteks  ini  terdapat  tiga  unsur pokok dan satu faktor.
Dalam  prosesnya  keempat  elemen tersebut  terjadi  interaksi  satu  dengan  yang lain,  sehingga  menghasilkan  ketegangan (tensions) yang  perlu  dicari  solusinya
melalui  transaksi-transaksi (transactions) , dan institusi-institusi (institutions) .
Transaksi-transaksi  dan  institusi-institusi ini  selanjutnya  merupakan feedback untuk perumusan  kebijakan  publik  yang  akan datang.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  metode/teknik  PAR.  PAR melibatkan  peneliti  secara  langsung  untuk mendefinisikan  sebuah  masalah  yang sedang  dihadapi  dan  mengali  lebih  jauh beragam informasi sehingga dapat dituangkan langsung kedalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah teridentifkasi. Disamping itu, PAR menuntut  partisipatif  dalam  arti  bahwa  di sebuah  kondisi  yang  diperlukan  dimana peneliti  memainkan  peran  kunci  di dalamnya  dan  memiliki  informasi  yang relevan  tentang  sistem  sosial  (komunitas) yang  tengah  berada  di  bawah  penelitian, dan  bahwa  mereka  berpartisipasi  dalam rancangan  dan  implementasi  rencana  aksi itu didasarkan pada hasil penelitian.
Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian    yang  melibatkan  secara  aktif semua pihak-pihak yang relevan ( stakeholders )  dalam  mengkaji  tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan  dan  perbaikan  ke  arah  yang lebih  baik.  Untuk  itu,  mereka  harus
melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis,  dan  konteks  lain-lain  terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan  yang  diinginkan  (Agus  Afandi, dkk. 2013:41-42).
Berdasarkan  fenomena  tersebut  yang ingin diteliti adalah implementasi kebijakan  pada  tataran  operasional  yang belum  tepat,  organisasi  penyelenggara pendidikan  formal,  yang  dirasakan  perlu adanya penyempurnaan untuk memperoleh konsep  baru  bagi  pengembangan  ilmu  di bidang  kebijakan  pendidikan.  Oleh  karena itu    penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang mendalam tentang “ Partisipatory  Action  Research (PAR) Implementasi  Kebijakan  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun  di Kabupaten Serang”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  maka  rumusan  masalah  yang  bisa penulis  ambil  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
1. Apa  kendala  yang  dihadapi  Pemeritah Kabupaten  Serang  dalam  mendukung kebijakan wajib belajar 9 tahun?
2. Bagaimana  sosialisasi  wajib  belajar  9 tahun  dari  Pemerintah  Kabupaten Serang?
3. Bagaimaan  karaktersitik  anak  putus sekolah  usia  7-15  tahun  di  Kabupaten Serang?
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  kendala  yang dihadapi  Pemeritah  Kabupaten  Serang dalam  mendukung  kebijakan  wajib belajar 9 tahun.
2. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi  wajib  belajar  9  tahun  dari Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Untuk mengenalisa karaktersitik anak  putus  sekolah  usia  7-15  tahun  di kabupaten serang.

## B. KERANGKA TEORITIS

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi yang merupakan terjemahan  dari  kata  “ implementation ”, berasal  dari  kata  kerja “to  implement'.
Menurut Webster's Dictionary (1979: 914), kata to  implement dari  bahasa  Latin “ implementum ’ dari asal kata “ impere ” dan “plere”. Kata  “ implere ’  dimaksudkan  “ to fill  up”;  “to  fill  up yang  artinya  mengisi penuh;  melengkapi,  sedangkan “plere” maksudnya “ To fiil’, yaitu mengisi.
Pertama, to  implement dimaksudkan “membawa  ke  suatu  hasil  (akibat);
melengkapi  dan  menyelesaikan”.  Kedua, to  implement dimaksudkan  “menyediakan sarana  (alat)  untuk  melaksanakan  sesuatu;
memberikan  hasil  yang  bersifat  praktis terhadap  sesuatu”.  Ketiga, to  implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.
Sehubungan dengan kata implementasi  di  atas,  Pressman  dan Wildavsky  (1978  :  xxi)  mengemukakan bahwa, “implementation  as  to  carry  out ., accomplish,  fulfill,  produce,  complete”. Maksudnya:  membawa,  menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.
Jadi  secara  etimologis  implementasi itu  dapat  dimaksudkan  sebagai  suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian  suatu  pekerjaan  dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil.
Menurut  Meter  dan  Horn  (1975) dalam Rusli (2013:105), ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: pertama , Standar/ukuran dan sasaran-sasaran kebijakan; kedua , Sumber- sumber  daya; ketiga ,  Karakteristik  /  sifat implementor  kebijakan  (badan/instansi /pelaksana); keempat ,  Komunikasi  antar organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan pelaksanaan; kelima , Sikap para pelaksana; keenam ,  Lingkungan  ekonomi,  social  dan politik.

## Kebijakan Publik
Kebijakan ( policy ) adalah suatu kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh
seorang  pelaku  atau  kelompok  politik, dalam  usaha  memilih  tujuan  dan  cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai
kekuasaan untuk melaksanakan
(Budiardjo,2009:20) Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang  pemerintahan,  organisasi,  dsb); pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  dan garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam usaha mencapai sasaran.
Carl  J  Federick  sebagaimana  dikutip Leo  Agustino  (2008:  7)  mendefinisikan  : Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan- kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu.
Secara terminologi pengertian kebijakan  publik  ( publik  policy )  itu ternyata  banyak  sekali,  tergantung  dari sudut  mana  kita  mengartikannya.  Easton memberikan  definisi  kebijakan  publik
sebagai the  authoritative  allocation  of values  for  the  whole  society atau  sebagai pengalokasian  nilai-nilai  secara  paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell  dan  Kaplan  juga  mengartikan kebijakan  publik  sebagai a  projected program  of  goal,  value,  and  practice atau sesuatu  program  pencapaian  tujuan,  nilai- nilai dalam praktek-praktek yang terarah.
Pressman  dan  Widavsky  sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai hipotesis  yang  mengandung  kondisi- kondisi  awal  dan  akibat-akibat  yang  bisa diramalkan.  Kebijakan  publik  itu  harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan  yang  lain  misalnya  kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert  Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai “ hubungan  antara  unit  pemerintah  dengan lingkungannya ”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu  luas  untuk  dipahami,  karena  apa yang  dimaksud  dengan  kebijakan  publik dapat mencakup banyak hal.
Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1)  kebijakan  publik  merupakan sesuatu  yang  mudah  untuk  dipahami, karena  maknanya  adalah  hal-hal  yang
dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;  2)  kebijakan  publik  merupakan sesuatu  yang  mudah  diukur,  karena ukurannya  jelas  yakni  sejauh  mana kemajuan  pencapaian  cita-cita  sudah ditempuh.  Menurut  Woll  sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa  kebijakan  publik  ialah  sejumlah aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan masalah  di  masyarakat,  baik  secara langsung maupun melalui berbagai lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupan masyarakat.
Thomas  R  Dye  sebagaimana  dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan Kebijakan  publik  sebagai “  is  whatever government  choose  to  do  or  not  to  do” (apapun  yang  dipilih  pemerintah  untuk dilakukan  atau  untuk  tidak  dilakukan). Definisi  ini  menekankan  bahwa  kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabat  publik  semata.  Di  samping  itu pilihan  pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu  juga  merupakan  kebijakan  publik karena  mempunyai  pengaruh  (dampak yang  sama    dengan  pilihan  pemerintah untuk melakukan sesuatu.
Adapun  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  dapat  didefinisikan  sebagai keputusan  yang  diambil  bersama  antara pemerintah  dan  aktor  di  luar  pemerintah
dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau  tidak  dilaksanakan  pada  bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. (Nanang Fatah, 2013: 136).
Kebijakan  publik  bidang  pendidikan meliputi  anggaran  pendidikan,  kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan  profesional  staf,  tanah  dan bangunan,  pengelolaan  sumber  daya,  dan kebijakan  lain  yang  bersentuhan  langsung maupun  tidak  langsung  atas  pendidikan. (Muhammad Munadi dan Barnawi, h. 19).
H.A.R Tilaar (2009:7) sendiri memberikan  makna  yang  sedikit  berbeda tentang “kebijakan
pendidikan”, menurutnya kebijakan pendidikan merupakan  rumusan  dari  berbagai  cara untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional,  diwujudkan  atau  dicapai  melalui lembaga-lembaga sosial (social institutions) atau  organisasi  sosial  dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan metode Partisipatory Action Reseach (PAR). Kehadiran peneliti dalam  penelitian  ini  sebagai  instrumen utama  dalam  pengumpulan  data  sampai pada  tahap  laporan  hasil.  Sumber  data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu sumber data primer, FGD, wawancara dan narrative.
Adapun yang menjadi Subyek/informan  dalam  penelitian  ini diantaranya adalah, Kabid SD/SMP (Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Serang),  Dewan  Pendidikan  Kabupaten Serang  (praktisi  pendidikan),  Masyarakat (Komite  Sekolah),  anak  putus  sekolah, Asosiasi  Kepala  Sekolah,  DPRD  Kab. Serang dan UPTD Pendidikan.

## Prosedur Penelitian PAR
1. Pemetaan Awal
a. Melakukan wawancara (interview)
b. Fokus Group Diskusi (FGD)
c. Mencari Sumber atau data yang dibutuhkan
2. Membangun hubungan dengan staikholder dan Masyarakat
a. Menyatu dengan masyarakat
b. Belajar  memahami  masalah  yang ada di tengah masyarakat
c. Memecahkan  persoalan  bersama- sama
3. Pemetaan partisipatif
a. Melakukan pemetaan wilayah
b. Mengorganisir persoalan yang dialami masyarakat dalam pendidikan
4. Menyusun strategi gerakan
a. Menentukan langkah sistematik
b. Menentukan  pihak  yang  terlibat (stakeholders)
c. Merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakan
d. Mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program
5. Melakukan aksi perubahan
a. Memberikan  pemahaman  kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan
b. Mendata  jumlah  anak  usia  7-15 tahun  untuk  mendapatkan  pelayan pendidikan
c. Mengusulkan pogram kepada pemerintah untuk memberikan beasiswa  kepada  anak  usia  7-15 tahun yang putus sekolah
d. Mengusulkan  kepada  pemerintah untuk mengeluarkan sebuah peraturan  daerah  (Perda/Perbup) yang  khusus  menyangkut  wajib belajar sembilan tahun
6. Melakukan evaluasi dan refleksi
a. Program  Wajardikdas  sembilan tahun  harus  diawasi  terus  menerus agar Program Wajardikdas sembilan tahun menjadi lebih baik
b. Stakeholder  yang  terkait  harus melakukan evaluasi yang komprehensive

## D. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten  Serang.  Adapun  yang menjadi penelitian yaitu Partisipatory Action  Research (PAR)  Implementasi Kebijakan  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar  Sembilan  Tahun  di  Kabupaten Serang.
Penelitian  ini  direncanakan  selama 6  (Enam)  bulan  yaitu  dimulai  dari bulan  Februari  2017  sampai  dengan bulan Juli 2017

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kendala  Yang  Dihadapi  Pemeritah
Kabupaten Serang Dalam Mendukung Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Dari hasil
"Focus Group
Discussion" yang dilakukan dan diikuti oleh  peneliti,  teridentifikasi  beberapa kendala yang terkait dengan wajardikdas  9  tahun  di  Kabupaten Serang,  diantaranya  adalah  ada  dua yaitu  faktor  eksternal  dan  internal. Representasi  peserta  FGD  adalah berasal  dari  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Serang,
Praktisi  Pendidikan  yang  tergabung dalam    Dewan  Pendidikan,  Asosiasi Kepala  Sekolah,  Komite  Sekolah, Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  Kabupaten  Serang  dan  Komisi Pendidikan.
Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) sekolah  di  Provinsi  Banten,  pada  satu sisi  pendulum,  tergolong  tinggi,  yaitu 107,73%, dibanding batas APK nasional  yaitu  sebesar  68%  ditunjang dengan  payung  hukum  kebijakan  PP no.  47  tahun  2008  tentang  Wajar Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun, idealnya  respon  kebijakan  terhadap polemik putus sekolah sudah menghasilkan sebuah progres terukur.
Kabupaten Serang Sendiri
memiliki  APK  64,92%  (BPS  Provinsi Banten 2016). Artinya APK Kabupaten Serang  telah  mencapai  tenggat  batas revisi respon kebijakan untuk ancangan perbaikan repon.

## APK Kabupaten Serang Dari Tahun ke Tahun
Menurut data di atas, dapat disimpulkan  bahwa  ada  kenaikan  APK dari  tahun  ke  tahun,  walaupun  data tersebut  tidak  menunjukkan  progres  yang signifikan, hal tersebut tidak sesuai dengan
Usia APK (%) 2013 2014 2015 2016 7-15  63,91 64,05 64,5 6 64,92
PP  No  47  tahun  2008    tentang  wajib belajar dasar sembilan tahun.
Refleksi  kritis  terbangun  dari  FGD diatas  dapat  diuraikan  ke  dalam  dua  tema besar  yaitu  eksternal  dan  internal  untuk nantinya digaris bawahi ke dalam beberapa catatan penting:
a. Faktor Eksternal:
1) Demografis-Ekonomi Aspek demografis-ekonomi sepertinya menjadi alasan primer putus atau  tidak  melanjutkan  sekolah  pada mereka  dalam  usia  sekolah.  Wilayah lingkup Kecamatan Cikeusal misalnya, mayoritas  informan  dan  keluarga informan yang sempat ditemui peneliti, menyatakan keharusan untuk membantu  memenuhi  nafkah  keluarga menjadi alasan klise untuk meninggalkan bangku sekolah.
Kontradiktif  dengan  program-program strategis  ‘bantuan’  (dari  pihak  di  luar pemerintah,  dalam  hal  ini  Dinas Pendidikan)  dan  ‘sumbangan’  (dari pihak  lingkungan  organik  sekolah), kondisi  ekonomi  seperti  kewajiban mencari  nafkah  penyambung  hidup cenderung  terinternalisasi  di  benak pelbagai pihak terlibat dalam penuntasan  ‘wajib  belajar  Sembilan tahun.
Kondisi sosial-demografis Kabupaten  Serang  dengan  kondisi
wilayah  sarat  kehidupan  masyarakat religius  yang  minus  kesempatan  kerja, pada  sisi  lain,  menciptakan  budaya berpikir  ‘calistung’  (baca  tulis  hitung) sebagai modal dasar yang diasumsikan sudah  cukup  dengan  tujuan  akhir adalah  penciptaan  lapangan  kerja sendiri  dana  atau  modal  mencari  kerja di  wilayah  lain  (terutama  wilayah urban-metropolitan). Budaya pragmatis seperti ini menyebar dengan mudahnya dari  individu  ke  individu  lain,  atau antar kelompok masyarakat di Kabupaten  Serang  dengan  anggapan dasar  bahwa  lama  tempuh  sekolah tidak berbanding lurus dengan kesempatan  lebih  baik  di  lokus demografis  lokal,  dan  lebih  lagi ditambah budaya pikir prioritas perbaikan  ekonomi  keluarga  secara sederhana  kerja  di  wilayah  lain  diatas perbaikan kesempatan melalui perbaikan pendidikan.
Dengan demikian, menurut peneliti aspek demografis memiliki peran yang cukup  signifikan.  ini  selaras  dengan yang  dikemukakan  oleh  John  Stuart Mill  (dalam  mantra,  2000,60)  ,  yang mengatakan bahwa : Kondisi demografis akan mempengaruhi perilaku  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat tersebut  akan  mencari  wilayah  atau
lapangan pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk menghidupi keluarganya.  Sehingga  arus  urbanisasi dari  desa  ke  kota  tidak  bisa  diabaikan, oleh karena susahnya mencari lapangan pekerjaan.
Berbicara  tentang  ekonomi  tidak lepas  dari  pengeluaran  rata-rata  rumah tangga  perbulan.  Asumsi  ini  bila dijelaskan  bahwa  semakin  tinggi  rata- rata pengeluaran rumah tangga semakin  rendah  kemungkinan  anak untuk  meninggalkan  sekolah  (semakin tinggi  rata-rata  konsumsi  semakin rendah drop out) . Besarnya pengeluaran untuk konsumsi memberikan  arti  bahwa  komponen pengeluaran  konsumsi  lebih  penting mereflesikan  status  ekonomi  rumah tangga (Mulyanto Sumardi, 1986: 74).
Sementara kondisi  ekonomi seperti ini  disebabkan  berbagai  faktor,  di antaranya  orang  tua  tidak  mempunyai pekerjaan  tetap,  perceraian  dan  hanya mengandalkan diri sebagai buruh tani.
Hal selaras juga dikemukakan oleh Gerungan (1998: 182) bahwa:
Hubungan  orang  tua  dengan  anaknya dalam  status  sosial-ekonomi  serba cukup dan kurang mengalami tekanan- tekanan  fundamental  seperti  dalam memperoleh  nafkah  hidupnya  yang memadai. Orang tuanya dapat
mencurahkan  perhatian  yang  lebih mendalam  kepada  pendidikan  anaknya apabila  ia  tidak  disulitkan  dengan perkara  kebutuhan-kebutuhan  primer kehidupan manusia
2) Budaya
Budaya  ‘mondok’  atau  ‘nyantren’ dengan  jangka  waktu  dari  mulai setengah  tahun  sampai  dengan  satu tahun, menurut tuturan Komite Sekolah  menjadi  pendorong  keluarnya siswa-siswa  usia  sekolah  diluar  aspek ekonomi.  Budaya  ‘keluar  begitu  saja’ dari  sekolah  dianggap  sebagai  sebuah ‘kewajaran’  oleh  masyarakat  setempat lokus  penelitian  ini.  Setelah  selesai program  Pesantren,  contohnya  lagi, siswa-siswa usia sekolah dengan pilihan  ‘mondok’  tidak  melanjutkan sekolah  mereka.  Sebaliknya  mereka juga tidak kembali ke Pondok Pesantren.  Implikasi  dari  pola  sosial- budaya ini adalah timbulnya kelompok masyarakat usia sekolah tanpa pendidikan  baik  formal  (sekolah) maupun  informal  (Pondok  Pesantren dan  sejenisnya).  Relatif  pada  kondisi ini,  kelompok  masyarakat  tersebut berakhir  menjadi  pekerja  serabutan, dalam  artian  mengerjakan  apa  saja dimana saja.
Budaya merupakan faktor lain yang terkait  dengan  kebiasaan  masyarakat
disekitarnya.  Rendahnya  kesadaran orang  tua  atau  masyarakat  akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat  khususnya  di  pedesaan dalam  menyekolahkan  anaknya  lebih banyak dipegaruhi oleh faktor lingkungan, mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anak-anak mereka dapat hidup  layak  seperti  anak  lainnya  yang bersekolah,  oleh  karena  umumnya  di desa jumlah anak yang tidak bersekolah,  dan  mereka  hidup  layak, maka  kondisi  seperti  itu  menjadi landasan  dalam  kehidupan  anaknya, pandangan  banyak  anak  banyak  rezeki membuat  masyarakat  pedesaan  lebih banyak  mengarahkan  anaknya  yang masih  usia  sekolah  diarahkan  untuk membantu  orang  tua  dalam  mencari nafkah, selain itu, orang tua beranggapan daripada memilih anaknya  disekolahkan  pada  sekolah formal  lebih  baik  mereka  masukkan anaknya kepondok pesantren.
Selaras dengan pendapat tersebut di atas,  menurut  para  ahli,  kebudayaan adalah:  Richard  brisling  (1990:  11) Kebudayaan  sebagai  mengacu  pada cita-cita  bersama  secara  luas,  nilai, pembentukan dan penggunaan kategori,  asumsi  tentang  kehidupan, dan kegiatan goal-directed yang menjadi  sadar  tidak  sadar  diterima
sebagai  "benar"  dan  "benar"  oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota masyarakat b. Faktor Internal
1) Sumber Daya Manusia
Analisis peneliti bahwa kesiapan  sumber  daya  pemerintah
Kabupaten Serang, khususnya kesiapan  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan
dalam mengimplementasikan kebijakan program  wajib  belajar  pendidikan dasar  sembilan  tahun  di  daerah Kabupaten Serang belum menunjukan  tingkat  kesiapan  yang berarti.  Hal  ini  tampak  keberadaan pegawai  baik  kualitas  maupun kuantitas,  jumlahnya  masih  sangat terbatas, rekruitmen pegawai negeri dengan kualifikasi S1 belum berjalan karena kurangnya anggaran  yang  tersedia,  sehingga berakibat  pada  kewenangan  dalam pengambilan  keputusan,  demikian pula kapabilitasnyapun dapat dikatakan belum memiliki kesiapan yang mumpuni. Hal ini disebabkan kewenangan  dalam  pengambilan keputusan serta kapabilitas sumberdaya manusia sangat ditentukan  oleh  status  dan  tingkat kependidikan  pelaksana  kebijakan
program  wajib  belajar  pendidikan dasar sembilan tahun.
Sumber  daya  manusia  sering diartikan sebagai daya yang bersumber  pada  manusia  yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun  kekuatan  (power).  Tenaga dan  kekuatan  yang  bersumber  dari manusia  itu  dapat  berupa  ide,  ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain  yang  berupa  potensi  fsik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan,
keterampilan, kesehatan, dan sebagainya (Zainun, 1993 )
Sementara  menurut  ahli  lain yang  dikemukakan  oleh  Hasibuan dalam  Donni  JP  (  2011:  131) mendefinisikan:
Sumber  Daya  Manusia  adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan  daya  fisik  yang  dimiliki  oleh suatu individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan  oleh  lingkungan  dan keturunannya,  sedangkan  prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan agar bisa memenuhi kepuasannya.
Sedangkan menurut Mary Parker  Follett  dalam  Donni  J.P (2016:135)  Sumber  Daya  Manusia merupakan  suatu  seni  agar  bisa mencapai  tujuan-tujuan  organisasi
dengan  pengaturan  orang-orang lain  untuk  melaksanakan  berbagai pekerjaan  yang  dibutuhkan  atau bisa  dibilang  tidak  melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut sendirian.
2) Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan  sarana  kelas  dan gedung  sekolah  masih  menjadi masalah klasik tanpa solusi paradoks  dengan  besaran  jumlah dana yang telah digulirkan pemerintah  dalam  usaha  suksesi program  wajib  belajar  Sembilan tahun.  Penambahan  jumlah  tenaga pengajar  (guru  SD,  SMP)  tidak serta-merta
menyelesaikan permasalahan wajib belajar Sembilan tahun. Kebijakan
publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan,  kurikulum,  rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan  profesional  staf, tanah  dan  bangunan,  pengelolaan sumber  daya,  dan  kebijakan  lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.  (Muhammad  Munadi dan Barnawi, h. 19).
Berbicara tentang mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan, maka
pembiayaan pendidikan merupakan salah  satu  komponen  masukan instrumen (instrumental inpuf) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya  di  sekolah/madrasah). Dalam  setiap  upaya  pencapaian tujuan  pendidikan,  baik  tujuan- tujuan  yang  bersifat  kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan  mempunyai  peranan yang  sangat  menentukan.  Hampir tidak  ada  upaya  yang  dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa tanpa  biaya,  proses  pendidikan  (di sekolah/madrasah)  tidak  berjalan. Biaya  ( cost )  dalam  pengertian  ini memilki  cakupan  yang  luas,  yakni semua  jenis  penyelenggaraan  yang berkenaan  dengan  semua  jenis penyelenggaraan  pendidikan,  baik dalam  bentuk  uang,  barang  dan tenaga  fyang  dapat  diuangkan). Dalam  pengertian  ini  misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya,  tetapi  semua  sarana  fisik, baik  sekolah  maupun  guru  juga adalah biaya (Dedi Supriadi,
2003:4).
Terkait dengan kebijakan pembiayaan (Pendanaan)
pendidikan perlu pola dasar
kebijakan pendanaan yang terfokus dan komprehensif. Untuk
mengukur dampak biaya
pendidikan  terhadap  mutu  proses dan  hasil  belajar  terdapat  asumsi sebagai berikut: Pertama, berangsur-angsur dikembangkan kebijakan  yang  tidak  membedakan sekolah  negeri  dan  suasta, Kedua, bagi  sekolah,  baik  negeri  maupun suasta-  yang  dana  masyarakatnya cukup  besar,  pemerintah  tidak perlu  memberikan  subsidi  yang sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya kecil. Ketiga, perlu  dicari  varian- varian  yang  dapat  dipakai  untuk mendinamisasikan pendanaan pendidikan  yang  mengarah  ke  satu pola. Keempaf, subsidi  parsial dipakai  untuk  menolong  institusi yang  lemah,  misalnya  dengan diberikan  bantuan  gedung,  guru atau  bantuan  lain  yang  memberi efek ganda.
3) Validitas Data
Validitas data disertai
keraguan  atas  kebenaran  data menjadi faktor penambah kompleksitas akar masalah kebijakan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan  Tahun  di  Kabupaten Serang.
Mekanisme  penggalangan  data dari  pelaporan  berkala  dan  tertib- admnistrasi menjadi kendala pencapaian validitas dan reliabilitas data acuan Dinas Pendidikan dalam rancangan  program-program  solusi kebijakan.
4) Monitoring
Kendala  internal  lain,  menurut representasi dinas pendidikan, adalah  pada  belum  optimalnya proses  monitoring  ‘siapa  sajakah sebetulnya anak-anak putus
sekolah?’.  Tercatatnya  siswa-siswa putus  sekolah  yang  digunakan selama  ini  ( by  name  dan  by address ) seringkali tidak menyelesaikan masalah sebab kebanyakan kasus ditemukan
dalam monitoring
tidak
menemukan siswa-siswa tersebut di
atas  di  lokasi  tempat  tinggal mereka. Bahkan, pada kasus tertentu ditemukan siswa-siswa putus  bangku  sekolah  ini  sudah meninggalkan Banten untuk bekerja  di  kota-kota  besar  seperti Jakarta, Bandung, dan lainnya.
Menurut  Siagian  (1970:170) mengemukakan  bahwa  monitoring ialah proses pengamatan dari
pelaksanaan  seluruh  pelaksanaan kebijakan  untuk  menjamin  agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan  rencana  atau  tujuan  yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan  evaluasi  didefinisikan sebagai  proses  pengukuran  dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan  yang  nyatanya  dicapai dengan hasil-hasil  yang seharusnya di capai. Baik pengawasan maupun evaluasi dilaksanakan sebagai upaya  untuk  melakukan  perbaikan atas segala kegiatan.

## 2. Sosialisasi  Wajib  Belajar  9  Tahun Dari Pemerintah Kabupaten Serang
Dari  hasil "Focus  Group  Discussion" yang  dilakukan  dan  diikuti  oleh  peneliti, ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, dalam hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Serang. Diantaranya
Dinas  sudah  memberikan  sosialisasi wajardikas  9  tahun  kepada  Kepala Sekolah,  melalui  rapat  pembinaan  Kepala Sekolah  yang  diselenggarakan  satu  bulan sekali.
Pelibatan  Komite  Sekolah  dalam sosialisasi program ini, tapi hanya dilakukan 2-3 saja.
Dinas  pendidikan  sudah  melakukan beberapaka kali sosialisasi kepada
masyarakat  melalui  komite  sekolah,  dan kepala  sekolah,  harapannya  agar  Kepala Sekolah  dan  Komite  Sekolah  dapat menyampaikan  kepada  masyarakat  terkait dengan wajardikas sembilan tahun, namun disadari  sosialisassi  tersebut  tidak  cukup, hal  ini  disebabkan  oleh  keterbatasan pegawai yang ada di pemerintahan.

## 3. Karaktersitik  Anak  Putus  Sekolah
Usia  7-15  Tahun  di  Kabupaten Serang
Dari hasil "wawancara" yang dilakukan  dan  diikuti  oleh  peneliti, teridentifikasi  beberapa  karaktersitik  anak putus sekolah usia 7-15 tahun, diantaranya :
a. Malas
b. Ikut-ikutan (lingkungan)
c. Faktor ekonomi
d. Lingkungan tempat tinggal

## Refleksi
Implementasi  kebijakan  wajib  belajar pendidikan dasar sembilan tahun di daerah Kabupaten  Serang,  secara  keseluruhan belum optimal, dikarenakan adanya kendala  yang  dihadapi,  berupa  masih adanya  anak  putus  sekolah  di  Kabupaten Serang,  secara  internal  ada  beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten  Serang  dalam  mensukseskan program ini, diantaranya kesiapan sumberdaya  aparat  yang  belum  mampu
mewadahi  kegiatan  pengimplementasian kebijakan  ini,  disamping  itu,  Keterbatasan anggaran  seperti  sarana  kelas  dan  gedung sekolah  masih  menjadi  masalah  klasik tanpa  solusi  paradoks  dengan  besaran jumlah dana yang telah digulirkan pemerintah  dalam  usaha  suksesi  program wajib  belajar  Sembilan  tahun,  Validitas data  disertai  keraguan  atas  kebenaran  data menjadi  faktor  penambah  kompleksitas akar  masalah  kebijakan  Kebijakan  Wajib Belajar  Pendidikan Dasar  Sembilan Tahun  di  Kabupaten  Serang,  dan  belum optimalnya  proses  monitoring  ‘siapa sajakah sebetulnya anak-anak putus sekolah?’.  Tercatatnya  siswa-siswa  putus sekolah  yang  digunakan  selama  ini  ( by name  dan  by  address )  seringkali  tidak menyelesaikan  masalah  sebab  kebanyakan kasus  ditemukan  dalam  monitoring  tidak menemukan siswa-siswa tersebut di atas di lokasi  tempat  tinggal  mereka.  Bahkan, pada kasus tertentu ditemukan siswa-siswa putus bangku sekolah ini sudah meninggalkan  Banten  untuk  bekerja  di kota-kota  besar  seperti  Jakarta,  Bandung, dan lainnya.
Adapun kendala eksternal yang menjadikan  belum  optimalnya  program pendidikan  sembilan  tahun  di  Kabupaten Serang adalah Aspek demografis-ekonomi, dan  budaya,  ini  sepertinya  menjadi  alasan primer  putus  atau  berhenti  sekolah  pada
mereka  dalam  usia  sekolah  sehingga  ini juga  menghambat  keberhasilan  program wajib belajar 9 tahun.
Selain  itu,  peran  komite  sekolah kurang  optimal,  karena  Komite  Sekolah yang  selama  ini  diharapkan  sebagai ‘government watchdog’ menjadi cenderung disfungtif saat keterbatasan atau bisa dikatan tidak adanya otoritas mengambil keputusan semakin mengecilkan  peran  Komite.  Representasi Komite  Sekolah  terlihat  memahami  jelas permasalahan actual-faktual polemik putus sekolah,  namun  sebagai  ‘mediator’  suara (voice)  perwakilan  warga  pelajar,  fungsi mediasi  tidak  terbentuk  sebagaimana mestinya.  Penyampaian  paparan  Komite menduduki peringkat kedua setelah referensi  data  berupa  angka-angka  hasil monitoring  dan  atau  koordinasi  antar SKPD  seperti  data  Litbang  Bappeda  serta BPS.
Sebagaimana  yang  diakui  oleh  Dinas Pendikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten, proses  sosialisasi  wajib  belajar  9  tahun telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Serang  dengan melibatkan pemangku-pemangku pendidikan,  baik  itu  kepala  sekolah  yang terlibat  langsung  dilapangan,  yang  tahu kondisi  siswa  dan  masyarakat  sekolahnya, yang  sering  berkoordinasi  dengan  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengenai
siswa-siswa  disekolah,  dan  melaporkan kondisi terbaru dari siswa-siwanya, maupun  komite  sekolah  yang  mewakili orang  tua  dan  masyarakat  setempat,  dan komite  sekolah  harusnya  bisa  dijadikan ujung  tombak  dalam  proses  sosisalisasi program  ini,  karena  mereka  adalah  pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat,  mereka  adalah  suara  dan aspirasi  masyarakat,  sehingga  dengan mengoptimalkan  peran  komite  sekolah dalam  sosialisasi  program  ini,  diharapkan kedepan  program  wajardikdas  sembilan tahun  di  Kabupaten  Serang  bisa  lebih optimal.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  wajib  belajar pendidikan  dasar  sembilan  tahun  di Kabupaten  Serang,  secara  keseluruhan belum  optimal,  dikarenakan  ada  beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:
1. Kendala  Yang  Dihadapi  Pemeritah Kabupaten  Serang  Dalam  Mendukung Kebijakan  Wajib  Belajar  9  Tahun, yaitu:
a. Demografis-Ekonomi Kabupaten
Serang menciptakan kondisi eksternal pembatas antara Sekolah- Dindik-masyarakat,  dalam  artian kondisi  demografis  ekonomi  lebih mendorong budaya cepat kerja.
b. Budaya
‘mondok pesantren’
Budaya  ‘mondok’  atau  ‘nyantren’ dengan  jangka  waktu  dari  mulai setengah tahun sampai dengan satu tahun,  menurut  tuturan  Komite Sekolah menjadi pendorong
keluarnya siswa-siswa usia sekolah diluar  aspek  ekonomi.  Budaya ‘keluar  begitu  saja’  dari  sekolah
dianggap sebagai sebuah
‘kewajaran’ oleh masyarakat setempat  lokus  penelitian  ini. Budaya  mondok  ini  banyaknya ditemukan  dikalangan  perempuan, itu  terjadi  karena  adanya  anggapan dari  orang  tua  bahwa  perempuan tidak  mesti  sekolah  tinggi,  karena nantinya  hanya  menjadi  ibu  rumah tangga  saja,  sudah  cukup  dengan baca tulis saja.
c. Sumber Daya
Manusia, Kekurangan  Pegawai  Negeri  Sipil di  lingkungan  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Serang,  khususnya  untuk  tenaga pendidik  cukup  besar,  jadi  untuk menutupi KBM di sekolah, akhirnya  dinas  mengangkat  tenaga honorer,  dan  mau  tidak  mau  itu memberatkan  anggaran  BOS,  BOS yang  seharusnya  untuk  mencover siswa-siswa miskin, terbebani untuk  biaya  honor  guru  honorer
saja, sehingga anggaran  BOS  tidak menjadi  optimal  dalam  menyerap anak anak-anak miskin yang rentan terhadap putus sekolah.
d. Keterbatasan Anggaran,
Keterbatasan  sarana  kelas  dan gedung  sekolah  masih  menjadi masalah klise dalam dunia pendidikan  di  Indonesia,  ini  juga dirasakan  oleh  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang,  kurangnya  anggaran  untuk rehab  ruang  kelas  yang  tidak  laik pakai,  ini  menjadi  kendala  internal dalam anggaran.
e. Validitas  Data,  Validitas  data mengenai  anak  yang  putus  sekolah disertai  keraguan  atas  kebenaran data  menjadi  faktor  penambah kompleksitas akar masalah
kebijakan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan  Tahun  di  Kabupaten Serang.  Mekanisme  penggalangan data  dari  pelaporan  berkala  dan tertib-admnistrasi  menjadi  kendala pencapaian validitas dan reliabilitas data acuan Dinas Pendidikan dalam rancangan  program-program  solusi kebijakan
f. Monitoring, belum optimalnya proses monitoring dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten  Serang  terhadap  data anak yang putu sekolah
2. Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun Dari Pemerintah Kabupaten Serang Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Serang,  sudah  melakukan sosialisasi,  namun  belum  optimal  karena hanya  sebatas  melibatkan  Kepala  Sekolah dan Komite Sekolah, sedangkan dari unsur masyarakatnya tidak ada.
3. Karakteristik Anak Putus Sekolah.
Dari  hasil  penelitian yang  dilakukan dan  diikuti  oleh  peneliti,  teridentifikasi beberapa  karaktersitik  anak  putus  sekolah usia 7-15 tahun, diantaranya :
a. Malas
b. Ikut-ikutan (lingkungan)
c. Faktor ekonomi
d. Lingkungan tempat tinggal

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan simpulan  yang  telah  dipaparkan  di  atas, berikut diajukan saran-saran sebagai berikut:
1.  Dinas  Pendidikan  harus  menyiapkan
Sumber Daya Manusia yang memadai, baik  yang  ada  di  struktural    (kantor) maupun fungsional (guru)
2.  Data anak usia putus sekolah dari BPS
harus  diverifikasi,  hal  ini  penting karena untuk menentukan arah
kebijakan  (misalnya  bantuan  siswa putus sekolah).
3.  Siswa  putus  sekolah  harus  dijadikan sebagai  isu  sistemik  dengan  tidak hanya  memandang  sempit  persoalan administrasi. Namun, perlu ada tindak lanjut  secara  komprehensif  yang melibatkan berbagai stakeholder terkait.
4.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan harus  melakukan  bargaining  baik dengan  eksekutif  maupun  legislatif terkait  dengan  ketersediaan  anggaran yang dibutuhkan.
5.  Perlu  dibuat  regulasi  Perda/Perbup sebagai  implementasi  dari  PP  no  47 tahun 2008 tentang wajardikdas sembilan tahun.
6.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan harus  memiliki  data  base  siswa  putus sekolah setiap tahun.
7.  Harus  dilakukan  monitoring  dan evaluasi wajardikdas secara berjenjang.
8.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  harus lebih massif.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  W  Gerungan.  1998. Psikologi
Sosial . Jakarta: Eresco.
Abdul Wahab, Solichin. 1990.
Pengantar  Analisis  Kebijakan  Negara.
Jakarta : Rineka Cipta.
Afandi,  Agus,  dkk.  2014. Modul Participatory  Action  Research (PAR),
LPPM IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Atweh  Bill,  Kemmis  Stephen  and Weeks  Patricia. 2002. Action  Research  in practice  partnerships  for  social  justice  in education , Routledge: London.
Borgatti,    Stephen  P.    and    Halgin, Daniel  S.    2011.    “ On  Network  Theory”.
Organization  Science  Article  in  Advance , pp.  1-14  ISSN  1047-7039  EISSN  1526- 5455
BPS Provinsi Banten Tahun 2016 Brisling,  Richard.  1990. Translation,
Application  and  Research. New  York:
Oxpord University Press.
Chevalier, J.M. and Buckles,
D.J.,2013. Participatory  Action  Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry.
London: Routledge.
D.  Gunarsa,  Singgih,  Yulia  Singgih. 2004. Psikologi  Perkembangan  Anak  dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003 . Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
Djojonegoro,    Wardiman.    1992. Pengembangan    Sumberdaya    Manusia Melalui  Sekolah    Menengah  Kejuruan . Jakarta: Balai Pustaka.
Donaldson,  Thomas  dan  Lee  E. Preston. 1995. “ The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence, and Implications . The
Academy of Management Review, Vol.20, No. 1.
Evers,  Hans-Dieter  dan  Mulyanto Sumardi  (ed.).  1982. Kemiskinan  dan Kebutuhan  Pokok  (Poverty  and  Basic Needs ).  Jakarta:  CV  Rajawali/Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
Fatah Nanang, 2013. Analisis Kebijakan.  Pendidikan .  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya.
Frederickson,    H.    George.    1997. The    Spirit    of    Public  Administration. California:Jossey-Bass.
Goldsmith,      Stephen    and      Eggers, William    D.      2004. Governing          by Network .  Washington  DC:  Brookings Institusion Press
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy  Implementation  in  The  Third World. United  States  of  America: Princeton University Press.
Habermas,  J.  1992. Postmetaphysical thinking:  philosophical  essays (W.M.
Hohengarten, Trans.). Cambridge,
Massachusetts: MIT Press.
Hogwood,  Brian  W,  and  Lewis  A. Gunn,  1986. Policy  Analysis  for  the Real World , Oxford University Press.
Huseini,  Martani,  1989. Perencanaan Strategik Dalam Organisasi. Jakarta, PAU
Ilmu-ilmu Sosial UI.
Jalal  Fasli  dan  Supriadi  Dedi  (cd.).
2001. Reformasi Pmdidikan Dalam
Kanteks  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:
Adicita Karya Nusa.
Jones,  Charles  O.1996. Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Rick Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Lay,  Cornelis  dan  Masudi,  Wawan.
2005.  “ Perkembangan  Kajian    Ilmu Pemerintahan ”. Jurnal    Ilmu    Sosial  dan Ilmu  Politik. Volume  9,  Nomor  2, November 2005.
Lester,  James  P,  Stewart,  Joseph.
2000. Public  Policy  An  Evolutionary
Approach , Wadsworth, Stamford, USA.
LKPJ Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan 2016
Mantra,  Ida  Bagus,  2000. Demografi
Umum . Pustaka Pelajar Yogyakarta. Yogyakarta.
Martinez,  Laia.  2011. “Governance Networks  as  Collaborative  platforms      for
Innovation  in  the  Public  Sector . Network Governnace:  Theories,  Methods,  and practice. RUC October 2011.
Moleog  Lexy  J.  2008. ”Metodologi Penelitian  Kualitatif” (Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Muhajir  Noeng,  2000. Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  edisi  IV,  Jogjakarta: Rake Sarasin.
Mulyasa E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Musfiqon.  2007. Menangani  Putus Sekolah . Rianeka Cipta Jakarta. Nugroho, Riant. 2008. Public
Policy: Teori Kebijakan–Analisis
Kebijakan–Proses. Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
OECD/Asian Development Bank. 2003. Education    in  Indonesia:    Rising  to the challenge ,  OECD Publishing, Paris.
Osborne,  Stephen  P.  (ED)  2010. The New  Public  Governance?. New  York:
Routledge.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
Ratna  Zunita  Putri  2013. Fenomena Pengemis  Anak  Studi  Kualitatif  Proses Sosialisasi  Serta  Eksploitasi  Ekonomi pada  Pengemis  Anak  Di  Makam  Sunan
Giri  Kecamatan  Kebomas Kabupaten Gresik,  Program  Studi  Sosiologi,  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas Airlangga.
Reason,  P.  &  Bradbury,  H.  2001.
Inquiry  and  participation  in  search  of  a world  worthy  of  human  Aspiration .  In  P.
Reason  &  H.  Bradbury  (Eds.), Handbook of  action  research:  Participative  inquiry and practice . London: Sage.
Ripley  and  Franklin;  1982. Policy Implementation and Bureaucracy ;
Chicago; Dorsey Press. Chicago.
Rohman  Arif,  2009. Politik  Ideologi Pendidikan . Yogyakarta:
LaksBang
Mediatama.
S. Nasution. 2004. Sosiologi Pendidikan. Jakarta; Bumi Aksara.
Siagian,  Sondang,  P.  1970  . Filsafat Administrasi . Bandung: Bumi Aksara.
Sidi  Indra  Djati.  2001. Memijit
Masyarakat Belajar: Menggapai
Paradigma  Ham  Pendidikan. Jakarta:  PT Logos Wacana llmu.
Simon  &  Schuster.  1983. Webster's
New  Twentieth  Country  Dictionary  of  the English Language. New York: The World Publishing  Company,  William  Collins  & World Publishing Co., Inc.
Smith,  Thomas  B.  1973. The  Policy
Implementation Process . School of
Political Science
and Public
Administration ,  Victoria  University  of Wellington, Wellington: New Zealand.
Supriadi  Dedi.  2003. Satuan  Biaya
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Biandung: Remaja Rosdakarya.
Suwatno dan J.P.Donni. 2011. Manajemen  SDM:  Dalam  Organisasi Publik dan Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  S.  2003. Implementasi  Kebijakan  Publik .  Jakarta:
Lukman Offset.
Thoha, 2012. Birokrasi Politik.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Torres,  M.  2004. The  role  of participatory  democracy  in  the  critical praxis  of  social  justice .  In  J.  O’Donnell,
M.  Pruyn,  &  R.  Chavez  Chavez  (Eds.), Social  justice  in  these  times .  Greenwich Connecticut: Information Age Publishing.
Ulrich (dalam Riswanda et.al, 2016) Wadsworth Yoland. 1998. What is Participatory Action Research (articel)?
Action research international.