## PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KAPASITAS MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Rizki Ramadentinata
( Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP)
Lili Anita
( Program Studi Akuntansi FE UNP, Email: lilianita2371@gmail.com)

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  1)  Effect  of  Organizational  Culture  on  Performance  of  Local  Government Agencies, 2) Effect of Entrepreneurial Management Capacity of the Local Government Performance, 3) Effect of  Organizational  Culture  on  Government  Performance  Management  Capacity  Region  with  Entrepreneurship as an intervening variable. Type of research is causative. The population in this study is SKPD in Padang. The total  sample  taking  technique  of  sampling.  Data  analysis  using  path  analysis.  The  results  show  that:  (1) organizational culture have a significant positive impact on the performance of local government (2) Capacity entrepreneurial  management  had  no  significant  negative  effect  on  the  performance  of  local  government agencies. (3) organizational culture had no significant negative effect on the performance of local government through entrepreneurial management capacity
Keywords: Organizational Culture, Local Government Performance and Capacity Management Entrepreneurship.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah  terus  melakukan  berbagai  upaya dengan  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara  menyeluruh.  Pemerintah  daerah juga  melakukan  pengelolaan  manajemen keuangan  daerah  dengan  pengorganisasian dan pengelolaan sumber- sumber daya atau kekayaan  yang  ada  pada  suatu  daerah untuk  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai  tujuan  tersebut  disebut  Kinerja Pemerintah Daerah.
Secara  umum,  kinerja  merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode  tertentu  (Indra,  2006).  Kinerja pemerintah  daerah  didefinisikan  sebagai keseluruhan  pencapaian  hasil  yang  telah diraih  dan  telah  dicapai  oleh  pemerintah daerah  dalam  menangani  keseluruhan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
daerah  dalam  satu  periode  tertentu  (Fadel, 2008).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah  menurut  Fadel (2008) ada empat yaitu, kapasitas manajemen kewirausahaan, budaya organisasi, lingkungan makro dan endowment daerah,  yang  kesemuanya menuntut  untuk  segera  dilakukannya pembenahan atau reinventing local government .  Akan  tetapi,  peneliti  hanya akan  membahas  budaya  organisasi  dan kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai variabel intervening . Alasan peneliti  memilih  budaya  organisasi  dan kapasitas manajemen kewirausahaan karena  dalam  penelitian  Fadel  (2008) budaya organisasi dan kapasitas manajemen kewirausahaan memiliki pengaruh  yang  lebih  besar  dan  lebih  kuat terhadap  kinerja  dibandingkan  dengan lingkungan  makro  dan endowment daerah. Selain  itu,  peneliti  juga  ingin  melihat apakah perpaduan antara budaya organisasi sebagai  variabel  independen  dan  kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai
variabel  antara  dapat  memberikan  efek yang  baik  terhadap  kinerja  pemerintah daerah sebagai variabel dependen.
Budaya  menurut  Schein  (2010) merupakan  nilai,  konsep,  kebiasaan,  dan perasaan  yang  diambil  dari  asumsi  dasar sebuah organisasi yang kemudian diinternalisasikan  oleh  anggotanya  dan untuk  itu,  seorang  profesional  yang berkarakter  dan  kuat  kulturnya  akan meningkatkan kinerjanya dalam organisasi dan  secara  sekaligus  meningkatkan  citra dirinya.
Apabila  seperangkat  norma  sudah menjadi  budaya  dalam  organisasi,  maka para anggota organisasi akan  bersikap dan bertingkah  laku  sesuai  dengan  budaya  itu tanpa  merasa  terpaksa.  Dilihat  dari  segi hasil  yang  didapat,  maka  hasilnya  pun akan  memuaskan  sesuai  dengan  rencana awal.  Akhirnya  pelaksanaan  budaya  itu akan  menghasilkan output kinerja  yang baik.
Variabel intervening yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kapasitas manajemen kewirausahaan. Kapasitas manajemen kewirausahaan adalah tingkat
kemampuan sistem manajemen  dan  para  manajer  instansi pemerintah  daerah  dalam  menerapkan prinsip-prinsip  manajemen  kewirausahaan ke  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  seluruh bidang  yang  terdapat  di  suatu  instansi pemerintah daerah (Fadel, 2008).
Kapasitas  manajemen  kewirausahaan  atau dengan  kata  lain  disebut New  Public Management (NPM)  merupakan  suatu spirit utama dan nilai inti dari administrasi publik (Fadel, 2008).
Fadel (2008) mengemukakan bahwa kapasitas manajemen
kewirausahaan  akan  berperan  signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah,  asalkan  faktor  budaya  organisasi tidak  menghambatnya.  Variabel  faktor budaya organisasi berfungsi sebagai variabel  independen,  sementara  faktor kapasitas manajemen kewirausahaan berfungsi  sebagai  variabel  antara  atau dapat  disebut  pula  sebagai  variabel
intervening .  Hal  ini  dimaksudkan  untuk melihat  atau  dengan  kata  lain  untuk memberikan  informasi  apakah  budaya organisasi  merupakan  faktor  penghambat atau  faktor  pendukung  yang  paling signifikan bagi  kapasitas manajemen kewirausahaan.  Selain  itu,  kedua  variabel ini  juga  digunakan  untuk  melihat  apakah memiliki  pengaruh  secara  signifikan  atau tidak  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah di Kota Padang.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  dapat  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:  1)  Pengaruh  budaya  organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.  2)  Pengaruh  kapasitas  manajemen kewirausahaan  terhadap  kinerja  instansi pemerintah  daerah.  3)  Pengaruh  budaya organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dengan kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai
variabel intervening .

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1. Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja adalah gambaran
pencapaian suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis ( strategic planning )  suatu  organisasi.  Secara  umum, kinerja  merupakan  prestasi  yang  dicapai oleh  organisasi  dalam  periode  tertentu (Indra,  2006).  Menurut  Fadel  (2008) kinerja  pemerintah  daerah  didefinisikan sebagai keseluruhan pencapaian hasil yang telah  diraih  dan  telah  dicapai  oleh pemerintah  daerah  dalam menangani keseluruhan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  satu  periode tertentu.
Dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugasnya dibantu oleh pimpinan  yang  lain  bersama  dengan
pegawai  mereka.  Keberhasilan  pimpinan melaksanakan  tugasnya  akan  dipengaruhi oleh kontribusi pihak lain.  Artinya, kinerja pimpinan  akan  dipengaruhi  oleh  kinerja pegawai,  jika  kinerja  pegawai  baik  akan mempengaruhi  kinerja  pimpinan  dan selanjutnya kinerja organisasi, untuk mengetahui perlu dilakukan pengukuran.
Menurut  Fadel  (2008),  kinerja dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:
a. Prestasi  Aksi  ( Action  Performance ), diukur dari: 1)  Relevansi ( Relevance ), tingkat  kesesuaian  antara  kegiatan yang  dijalankan  dan  kebutuhan  atau masalah  yang dihadapi  masyarakat,  2)
Keekonomian
( Economy ), perbandingan antara input atau sumber daya yang direncanakan dan input atau sumber  daya  yang  direalisasikan dalam kegiatan yang dijalankan.
b. Prestasi Hasil ( Achievement Performance ), diukur dari:1) Efisiensi, tingkat kesesuaian antara
perbandingan  biaya  dan  hasil  yang dicapai,  dengan  biaya  dan  hasil  yang direncanakan  dalam  kegiatan  yang dijalankan.2)  Efektivitas  hasil  atau output ,  perbandingan  antara output yang  direncanakan  dengan output yang  dicapai  dalam  kegiatan  yang dijalankan.  3)  Efektivitas  hasil  akhir atau outcome ,  perbandingan  antara hasil  akhir  yang  direncanakan  dan hasil  akhir  yang  dicapai  dalam kegiatan yang dijalankan.

## 2.2. Budaya Organisasi
Menurut  Fadel  (2008),  budaya organisasi didefinisikan sebagai keyakinan seorang  aparat  terhadap  kegunaan  dari nilai  dan  norma  yang  berasal  dari  doktrin New  Public  Management (NPM),  yang menuntun  atau  memengaruhi  sikap  dan tindakannya dalam melaksanakan keseluruhan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Sedangkan  menurut Nevizond  Chatab,  dalam  buku Profil Budaya Organisasi (2007), budaya organisasi  merupakan  pengendali  sosial dan pengatur jalannya organisasi atas dasar
nilai  dan  keyakinan  yang  dianut  bersama, sehingga  menjadi  norma  kerja  kelompok dan  secara  operasional  disebut  budaya kerja karena merupakan pedoman dan arah perilaku kerja karyawan.
Robbins (1998) memberikan karakteristik  budaya  organisasi  sebagai berikut:  (1)  Inovasi  dan  keberanian mengambil  risiko  ( innovation  and  risk taking ),  adalah  sejauhmana  organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif  dan  berani  mengambil  resiko. Selain itu bagaimana organisasi menghargai  tindakan  pengambilan  risiko oleh  karyawan  dan  membangkitkan  ide karyawan;  (2)  Perhatian  terhadap  detil ( attention  to  detail ),  adalah  sejauh  mana organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan  kecermatan,  analisis  dan perhatian  kepada  rincian;  (3)  Berorientasi kepada hasil ( outcome orientation ), adalah sejauhmana pimpinan memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian  pada  teknik  dan  proses  yang digunakan  untuk  meraih  hasil  tersebut. Penerapannya  antara  lain:  menganalisis dan  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas;  (4) Berorientasi  kepada  manusia  ( people orientation ), adalah sejauhmana keputusan manajemen  memperhitungkan  efek  hasil- hasil pada orang-orang di dalam organisasi.  Penerapannya  antara  lain: mendorong  karyawan  yang  menjalankan ide-ide  mereka,  memberikan  penghargaan kepada karyawan yang berhasil menjalankan  ide-ide;  (5)  Berorientasi  tim ( team  orientation ),  adalah  sejauhmana kegiatan  kerja  diorganisasikan  sekitar  tim- tim  tidak  hanya  pada  individu-individu untuk mendukung kerjasama.
Penerapannya antara lain: dukungan manajemen  pada  karyawan  untuk  bekerja sama dalam satu tim, dukungan manajemen  untuk  menjaga  hubungan dengan rekan kerja di anggota tim lain; (6) Agresivitas ( Aggressiveness ), adalah sejauhmana  orang-orang  dalam  organisasi itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan  budaya  organisasi  sebaik- baiknya. Penerapan antara lain: persaingan
yang  sehat  antar  karyawan  dalam  bekerja, karyawan didorong untuk mencapai produktivitas optimal; (7) Stabilitas
( Stability ),  adalah  sejauhmana  kegiatan organisasi  menekankan status  quo sebagai kontras  dari  pertumbuhan.  Penerapannya antara  lain:  manajemen  mempertahankan karyawan yang berpotensi, evaluasi penghargaan  dan  kinerja  oleh  manajemen ditekankan kepada upaya-upaya individual.
Dalam  organisasi,  setiap  anggota mempunyai  ciri  dan  karakteristik  budaya masing-masing sehingga diperlukan penyatuan  persepsi  seluruh  anggota  atas budaya organisasi. Dengan adanya kesatuan  budaya  tersebut,  maka  anggota akan membuat perimbangan antara budaya sendiri  yang  disesuaikan  dengan  budaya organisasi yang terbentuk. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan  oleh anggota sebagai penunjuk identitas organisasi. Budaya organisasi juga menjadi pemersatu  anggota,  peredam  konflik, memotivasi  anggota  untuk  merealisasikan tujuan organisasi dan menciptakan kepuasan  kerja.  Budaya  organisasi  yang kuat  dapat  membuat  organisasi  menjadi besar.
2.3. Kapasitas
Manajemen

## Kewirausahaan
Menurut  Fadel  (2008)  kapasitas manajemen kewirausahaan diartikan sebagai tingkat kemampuan sistem manajemen  dan  para  manajer  instansi pemerintah  daerah  dalam  menerapkan prinsip-prinsip  manajemen  kewirausahaan dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Di  sektor  publik,  makna  tersebut terus  berkembang  dengan  munculnya pemikiran tentang public entrepreneurship yaitu  proses  penciptaan  nilai  bagi  warga negara  dengan  mengombinasikan  sumber daya  publik  dan  atau  swasta  dan memanfaatkannya untuk mendapatkan social  opportunities (Morris  and  Jones: 1999).
Konsep public  entrepreneurship bermanfaat untuk mengembangkan penilaian  kritis  atas  perubahan  pada lingkungan pemerintahan. Hubungan pertukaran  antara  pemerintah  dan  warga negara-konsumen-klien  menempati  tempat utama  dalam public  entrepreneurship .
Konsep public entrepreneurship memberikan  kemungkinan  dilakukannya reformasi radikal pada birokrasi pemerintahan, khususnya melalui
penginjeksian  persaingan  dan  kontrol demokratis ke dalam organisasi politik. Kapasitas manajemen kewirausahaan  diartikan  sebagai  suatu konsep atau
konstruksi yang menggambarkan  tingkat  kehadiran  konsep red-tape dalam  suatu  sistem  manajemen, dan  tingkat  fleksibilitas  dari  para  manajer di instansi pemerintah.

## 2.4. Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  dilakukan oleh  Fadel  (2008)  yang  menguji  pengaruh kapasitas manajemen kewirausahaan, budaya  organisasi,  lingkungan  makro,  dan endowment daerah terhadap kinerja pemerintah  daerah  (studi  kasus  pada Provinsi Gorontalo). Hasilnya menunjukkan kapasitas manajemen
kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, budaya  organisasi  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, lingkungan  makro  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  dan endowment daerah  tidak  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kemudian penelitian yang dilakukan  oleh  Kurniawan  (2011)  yang menguji  pengaruh  komitmen  organisasi, budaya  organisasi,  dan  kepuasan  kerja terhadap  kinerja  organisasi  publik  (studi kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Demak). Hasilnya menunjukkan komitmen organisasi  berpengaruh  positif  terhadap kinerja organisasi publik, budaya organisasi  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  organisasi  publik,  kepuasan  kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi publik.

## 2.5. Pengembangan Hipotesis
2.5.1. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Budaya  organisasi  mengikat  para karyawan  yang  bekerja di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke dalam organisasi, maka seperangkat  norma  sudah  menjadi  budaya dalam organisasi sehingga karyawan harus bersikap  dan  bertingkah  laku  sesuai dengan  budaya  yang  ada  tanpa  merasa terpaksa. Keberadaan budaya dalam organisasi  akan  menjadi  perekat  dan pedoman dari seluruh kebijakan perusahaan  serta tuntutan  operasional  bagi aspek-aspek  lain  dalam  organisasi.  Jika nilai-nilai  budaya  telah  menjadi  pedoman dalam  pembuatan  aturan  organisasi,  maka budaya perusahaan akan mampu memberikan  kontribusi  terhadap  kinerja organisasi  (Sheridan:  1992).  Hal  tersebut berarti  bila  budaya  organisasinya  baik maka kinerja organisasi juga akan baik.
Menurut  Fadel  (2008),  budaya organisasi  memiliki  hubungan  pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya penjelasan di atas, maka terdapat keterkaitan antara budaya organisasi dengan kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja instansi pemerintah daerah.
2.5.2. Pengaruh  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kapasitas manajemen
kewirausahaan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan sistem manajemen dan para  manajer  instansi  pemerintah  daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen kewirausahaan ke dalam
pelaksanaan  kegiatan  di  seluruh  bidang yang  terdapat  di  suatu  instansi  pemerintah daerah (Fadel:2008).
Menurut  Fadel  (2008)  kapasitas manajemen  kewirausahaan  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Dengan kata lain, kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada kapasitas manajemen kewirausahaan. Dengan  adanya  penjelasan  di  atas,  maka terdapat keterkaitan antara kapasitas manajemen  kewirausahaan  dengan  kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  kapasitas  manajemen kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.
2.5.3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan  sebagai  Variabel Intervening Fadel (2008) mengemukakan bahwa kapasitas manajemen kewirausahaan  akan  berperan  signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah,  asalkan  faktor  budaya  organisasi tidak  menghambatnya.  Variabel  faktor budaya organisasi berfungsi sebagai variabel  independen,  sementara  faktor kapasitas manajemen kewirausahaan berfungsi  sebagai  variabel  antara  atau dapat  disebut  pula  sebagai  variabel intervening .
Dari  hasil  penelitiannya,  Fadel (2008) memberikan arahan untuk melakukan reinventing  local  government agar  suatu  pemerintah  daerah  mampu berkinerja  lebih  baik,  yaitu:  (1)  Jika  ingin memberdayakan kapasitas manajemen kewirausahaan, maka yang harus diperhatikan adalah faktor budaya organisasi.;  (2)  Jika  ingin  meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah,  maka  yang harus diperhatikan adalah kapasitas manajemen  kewirausahaan  dan  faktor budaya  organisasi.  Kapasitas  manajemen kewirausahaan  pengaruhnya  lebih  besar dalam  membentuk  Kinerja  Pemerintah
Daerah dibandingkan dengan faktor Budaya Organisasi.
Hasil  penelitian  Fadel  (2008), membawa beberapa implikasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu poinnya menjelaskan kapasitas manajemen  dalam  konfigurasi  variabel yang  memengaruhi  kinerja  pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh variabel lain sebelum  memengaruhi  kinerja  pemerintah daerah  itu.  Oleh  karena  itu,  untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah tidak  cukup  dengan  membenahi  kapasitas manajemen  kewirausahaan  saja,  tetapi secara  simultan  harus  mempersiapkan budaya  organisasi  yang  mendukung  bagi peningkatan kapasitas manajemen kewirausahaan, yaitu menghadirkan national  culture dan development  culture . Pendapat diatas secara singkat menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan NPM hanya mungkin terwujud apabila terdapat kesiapan  budaya  yang  matang,  mendapat dukungan  lingkungan,  dan  tidak  ada hambatan  dari  birokrasi  dan  elit-elit  yang ada.
Dengan adanya penjelasan di atas, maka  terdapat  keterkaitan  antara  budaya
organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dengan kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai variabel intervening . Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  budaya  organisasi berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi pemerintah daerah dengan kapasitas manajemen kewirausahaan sebagai variabel intervening .

## 2.6. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan  antara  variabel  yang  akan diteliti  yaitu  kinerja  instansi  pemerintah daerah  sebagai  variabel  dependen  dengan budaya organisasi sebagai variabel independen  dan  kapasitas  manajemen kewirausahaan sebagai variabel antara.
Hubungan  antara  ketiga  variabel tersebut  adalah  kapasitas  manajemen kewirausahaan  (variabel  antara)  akan berperan secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (variabel dependen), asalkan faktor budaya organisasi  (variabel  independen)  tidak menghambatnya (Fadel: 2008).

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
2.7. Hipotesis H 1 :   Budaya Organisasi berpengaruh  signifikan  positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. H 2 :   Kapasitas Manajemen Kewirausahaan berpengaruh siginifikan positif terhadap
Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah. H 3 : Budaya Organisasi berpengaruh  signifikan  positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan sebagai
Variabel Intervening.
Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Budaya Organisasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  aparat  pemerintah daerah  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  Kota  Padang  yang  berjumlah  45
SKPD. Alasan peneliti mengambil populasi  di  instansi  ini,  karena  dapat menggambarkan keadaan  yang sebenarnya dari  variabel-vaariabel  yang  diteliti  oleh penulis  dan  langsung  bertindak  sebagai pelaksana di lapangan.
Pemilihan  sampel  menggunakan metode  atau  teknik total  sampling . Responden  dalam  penelitian  ini  adalah kepala  dari  dinas,  badan,  dan  kantor  dan kepala-kepala  bidang  yang  terdapat  di dinas, badan, dan kantor.

## 3.2. Metode Pengumpulan Data
Data untuk penelitian ini dikumpulkan  dengan  cara  menyebarkan kuesioner  kepada  para  pimpinan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota  Padang. Kuisoner diberikan kepada responden pada saat  penelitian.  Pengambilan  kuisoner diambil langsung dari responden maksimal dua hari setelah kuisoner diberikan.

## 3.3. Variabel Penelitian
Variabel  terikat  dalam  penelitian ini  adalah  kinerja  instansi  pemerintah daerah.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi variabel  bebas  yaitu  Budaya  Organisasi. Sedangkan yang menjadi variabel
intervening adalah  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan.
3.4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data untuk pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan analisis jalur ( path analysis ).

## 4. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek

## Penelitian
Jumlah  populasi  penelitian  ini adalah  45  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).  Setiap  sampel  masing-masing terdiri  atas  Kepala  Dinas,  Kantor,  Badan, Kecamatan,  dan  Inspektorat,  dan  Kepala Bidang  atau Middle  Manager yang terdapat  pada  di  Dinas,  Kantor,  Badan, Kecamatan, dan Inspektorat, dengan estimasi masing-masing SKPD diberikan 5 kuesioner, sehingga total responden menjadi 225 orang.

## Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Kuisoner Jumlah kuesioner yang disebar 225 Jumlah kuesioner yang kembali 168 Jumlah  kuesioner  yang  dapat diolah 168 Respon rate 74,67 % Sumber: Data primer yang diolah, 2011
4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Tabel berikut memperlihatkan hasil uji  validitas  dan  reliabilitas  instrumen penelitian
Tabel 2. Nilai Corrected Item dan Nilai Cronbach’s Alpha
Instrumen Variabel Nilai Corrected Item- Total Correlation terkecil Nilai Cronbach’s Alpha Kinerja Instansi Pemerintah daerah 0,182 0,676 Sistem PengendBudaya Organisasi 0,356 0,844 Kapasitas Manajemen Kewirausahaan 0,163 0,701 Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011)
4.3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Residual
Pengujian normalitas
dapat dilakukan  dengan  menggunakan One
Sample Kolmogorov-Smirnov Test , dengan taraf  signifikan  0,05.  Dari  tabel  berikut terlihat  bahwa  nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar  0,713  dengan  signifikan  0,689. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

## Tabel 3. Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 168 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 2.12625131 Most Extreme Differences Absolute .055 Positive .055 Negative -.039 Kolmogorov-Smirnov Z .713 Asymp. Sig. (2-tailed) .689

## a. Test distribution is Normal.
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011)

## b. Uji Heterokedastisitas
Untuk  mendeteksi  adanya  heteros- kedastisitas pada penelitian ini menggunakan  uji Glejser .  Pengujian  ini membandingkan  signifikan  dari  uji  ini apabila  hasilnya  sig  >  0,05.  Berdasarkan tabel  di  bawah,  dapat  dilihat  tidak  ada variabel  yang  signifikan  dalam  regresi
dengan  variabel Unstandardized  Residual . Tingkat  signifikansi  >  α  0,05,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terbebas dari heteroskedastisitas.
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .376 9.876 .038  .970 X1_5 -.225 3.686 -.005  -.061  .951 X2_5 .003 1.761 .000 .002  .999 a. Dependent Variable: Unstandardized Residual Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011)

## 4.4. Analisis Data
a. Substruktur 1
Substruktur 1 menggambarkan pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap Kapasitas Manajemen Kewirausahaan. Adapun hasil pengujiaannya sebagai berikut.
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011)
Tabel 6. Koefisien Regresi Substruktur 1
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 69.119 4.617 14.971 .000 x1 -.009 .085 -.008 -.109 .913
a. Dependent Variable: x2
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011)
Dari  pengolahan  data  diatas  maka dapat  diketahui  koefisien  jalur  Pengaruh Budaya  Organisasi  terhadap  Kapasitas Manajemen Kewirausahaan sebesar –0,008
sedangkan  pengaruh  variabel  lain  yang tidak  dimasukkan  ke  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien Determinasi Substruktur 1
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .008 a .000 -.006 6.323 a. Predictors: (Constant), x1
b. Dependent Variable: x2
Koefisien tersebut memberikan makna bahwa variabel lain lebih mempengaruhi Kapasitas Manajemen Kewirausahaan dibandingkan Budaya Organisasi  terhadap  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan sebesar 100%. Hasil pengolahan data substruktur 1 dapat dilihat pada gambar berikut.
Σ 1 Px 2 Σ 1 =1
Px 2 x 1 =0,330
Gambar 2. Substruktur 1: Pengaruh X 1 terhadap X 2
Adapun persamaan jalur untuk substruktur 1 sebagai berikut:
1 0 1 2   x X

## b. Substruktur 2
Substruktur 2 menggambarkan pengaruh Budaya Organisasi dan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah.
Adapun hasil pengujiaannya sebagai berikut. Tabel 7. Koefisien Determinasi Substruktur 2 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .535 a .286 .278 2.139
a. Predictors: (Constant), x2, x1
b. Dependent Variable: Y
Sumber:  Pengolahan  data  statistik  SPSS  (2011)
Tabel 8.  Koefisien Regresi Substruktur 2
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.200 2.394 4.260 .000 x1 .232 .029 .532 8.087 .000 x2 -.022 .026 -.054 -.822 .413 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011)
Dari  pengolahan  data  diatas  maka dapat  diketahui  koefisien  jalur  pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Intansi  Pemerintah  Daerah  sebesar  0,532 dan pengaruh Kapasitas Manajemen Kewirausahaan  terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah sebesar -0,054 sedangkan  pengaruh  variabel  lain  yang tidak  dimasukkan  ke  dalam  penelitian  ini sebagai berikut.
714 , 0 286 , 0 1 1 2 1 2      x yx R Pye
Koefisien tersebut memberikan makna  bahwa  pengaruh  variabel  lain terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah  sebesar  71,40%.  Hasil  pengolahan data  substruktur  2  dapat  dilihat  pada gambar berikut.
Budaya Organisasi X 1 Kapasitas Manajemen Kewirausahaan X 2
Pyx 1 =0,532 PyΣ 2 =0,714 PyΣ 2 =0,714 Pyx 2 =-0,054
Gambar 3.  Substruktur 2: Pengaruh X 1 dan X 2 terhadap Y
Adapun persamaan jalur untuk substruktur 2 sebagai berikut: 714 , 0 054 , 0 532 , 0 2 1    x x y
Dari  kedua  substruktur  di  atas  maka dapat  diketahui  besar  pengaruh  langsung dan  tidak  langsung  dari  masing-masing variabel penyebab terhadap variabel akibat yaitu sebagai berikut:
a) Variabel Budaya Organisasi ( X 1 ) Pengaruh langsung:
X 1 terhadap Y = Y X
Y   1
= ) )( ( 1 1 YX YX P P = 0,532 x 0,532 = 0,2830
Pengaruh tidak langsung: X 1 terhadap Y melalui X 2 = Y X X   2 1 = )) )( (( ) ( 1 2 2 1 X X YX YX P P P  = 0,529 x ((-0,008 x -0,054))
= 0,0002
b) Variabel Kapasitas Manajemen Kewirausahaan (X 2 ) Pengaruh langsung:
X 2 terhadap Y = Y X Y   2
= ) ( ( 2 2 YX YX P P = - 0,054 x -0,054
= 0,0003
Indikator  hasil  pengolahan  pengaruh langsung  dan  tidak  langsung  diatas  dapat dringkas  seperti  terlihat  pada  tabel  berikut ini.
Tabel 9. Rekapitulasi Pengaruh Variabel Penyebab terhadap Variabel Akibat No Keterangan % 1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 28,30 2. Pengaruh Kapasitas Manjemen Kewirausahaan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 0,03 3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah  Daerah  dengan  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan sebagai variable Intervening 0,02 4. Pengaruh variabel-variabel lain terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD 71,65 Total 100 Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2011
Budaya Organisasi
X 1 Kapasitas Manajemen Kewirausahaan X 2 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Y

## Pengujian Hipotesis
Sebelum melakukan uji parsial untuk pengaruh Budaya Organisasi dan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan terhadap Kinerja  Intansi  Pemerintah  Daerah  maka perlu  dilakukan  uji  F.  Uji  F  ini  dilakukan untuk  menguji  apakah  secara  bersama- sama variabel eksogen mampu menjelaskan  variabel  endogen  secara  baik atau  untuk  menguji  apakah  model  yang digunakan  telah fix atau  tidak.  Dari  hasil analisis  data  yang  diperoleh  mengenai
Budaya
Organisasi dan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan terhadap Kinerja  Intansi  Pemerintah  Daerah  dapat dilakukan  pengujian  terhadap  hipotesis yang  diajukan.  Hasil  pengolahan  statistik analisis  regresi  menunjukkan  nilai  F  = 33,093 yang  signifikan  pada  level  0,000.
Dikarenakan  nilai  signifikansi  jauh  lebih kecil  dari  0,05,  maka  model  regresi  yang digunakan  sudah fix, sehingga  dapat digunakan  untuk  memprediksi  variabel- variabel penelitian.
Tabel 10. Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 302.853 2 151.427 33.093 .000 a Residual 754.998 165 4.576 Total 1057.851 167 a. Predictors: (Constant), x2, x1 b. Dependent Variable: Y
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS (2011 )
4.4.1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Hipotesis  diterima  jika  t hitung >  t tabel atau  nilai  sig  <  α  0,05.  Nilai  t tabel pada  α 0,05 adalah 1,7139. Untuk variabel Budaya Organisasi  (X 1 )  nilai  t hitung adalah  8,087 dan  nilai  sig  adalah  0,000  (tabel  8). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa t hitung > t tabel yaitu  8,087 > 1,7139 atau nilai signifikansi  0,000 <  α  0,05,  dimana  nilai koefisien  β  yaitu  0,232.  Hal  ini  dapat membuktikan  bahwa  Budaya  Organisasi (X 1 )  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah,  sehingga  hipotesis  pertama  dari penelitian ini diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin  Budaya  Oragnisasi  meningkat, maka Kinerja Instansi Pemerintah Semakin baik.  Pernyataan  ini  juga  sejalan  dengan Menurut  Fadel  (2008),  yang  mengatakan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Chatman  dan  Bersade
(1997)  yang  mengemukakan  hasil  temuan berkaitan dengan budaya organisasi, yaitu: (1) Budaya organisasi yang kuat membantu kinerja organisasi  bisnis karena menciptakan  suatu  tingkatan  yang  luar biasa  dalam  diri  para  karyawan;  (2) Budaya  organisasi  yang  kuat  membantu kinerja  organisasi  karena  memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang kaku  dan  yang  dapat  menekan  tumbuhnya motivasi dan inovasi.

## 4.4.2. Pengaruh  Kapasitas  Manajemen
Kewirausahaan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah.
Untuk variabel Kapasitas Manajemen
Kewirausahaan  (X 2 )  nilai  t hitung adalah  - 0,822  dan  nilai  sig  adalah  -0,22  (tabel  8). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa t hitung <  t tabel yaitu  -0,822  <  1,7139  atau nilai  signifikansi  0,413  >  α  0,05,  dimana nilai  koefisien  β  negatif  yaitu  -0,022.  Hal ini  dapat  membuktikan  bahwa  Kapasitas Manajemen  Kewirausahaan  (X 2 )  tidak berpengaruh signifikan dan negatif
terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah,  sehingga  hipotesis  kedua  dari penelitian  ini ditolak. Hal  ini  berarti semakin  tinggi  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan,  maka tidak  akan  memberi pengaruh apapun terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
Hasil  penelitian  juga  tidak  sejalan dengan  Fadel  (2008),  dimana  kapasitas manajemen  kewirausahaan  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Dengan kata lain, kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada kapasitas manajemen kewirausahaan. Pandey,  Corsey,  dan  Moyi  Nihan  (2004) dengan  menggunakan  data  yang  dihimpun dari National Administrative Studies Project (NASP-II),  menemukan  bahwa red-tape memiliki  hubungan  langsung yang  bersifat  negatif  dengan  kinerja. Artinya  semakin  rendah  tingkat red-tape dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia, sistem  informasi,  semakin  tinggi  tingkat kinerja.
4.4.3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Manajemen Kewirausahaan  sebagai  Variabel Intervening
Untuk  variabel  Budaya  Organisasi (X 1 ) nilai  t hitung adalah  -0,109  dan  nilai  sig adalah  0,913.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  t  hitung  <  t  tabel  yaitu  - 0,109  <  1,7139  atau  nilai  signifikansi
0,913  >  α  0,05,  dimana  nilai  koefisien  β negatif  yaitu  -0,009.  Sedangkan  pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,529 x ((-0,008 x  -0,054))  =  0,0002.  Hal  ini  dapat membuktikan  bahwa  Budaya  Organisasi tidak  berpengaruh  signifikan  dan  negatif terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah  melalui  Kapasitas  Manajemen Kewirausahaan,  sehingga  hipotesis  ketiga dari penelitian ini ditolak.
Sedangkan  untuk  pengaruh  tidak langsung  dimana  Budaya  Organisasi  tidak berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
dengan
Kapasitas Manajemen Kewirausahaan sebagai Variabel Intervening . Hasil penelitian tidak sejalan dengan  Fadel  (2008),  dimana  kapasitas manajemen  kewirausahaan  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah, asalkan variabel budaya organisasi tidak  menghambatnya.  Variabel  budaya organisasi  sebagai  variabel  independen, sementara  faktor  kapasitas  manajemen kewirausahaan sebagai variabel antara.
Dari  hasil  penelitiannya,  Fadel (2008) memberikan arahan untuk melakukan reinventing  local  government agar  suatu  pemerintah  daerah  mampu berkinerja  lebih  baik,  yaitu:  (1)  Jika  ingin memberdayakan kapasitas manajemen kewirausahaan, maka yang harus diperhatikan adalah faktor budaya organisasi.;  (2)  Jika  ingin  meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah,  maka  yang harus diperhatikan adalah kapasitas manajemen  kewirausahaan  dan  faktor budaya  organisasi.  Kapasitas  manajemen kewirausahaan  pengaruhnya  lebih  besar dalam  membentuk  Kinerja  Pemerintah Daerah dibandingkan dengan faktor Budaya Organisasi.
5. KESIMPULAN,
KETERBATASAN, DAN SARAN 5.1. Simpulan a. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan  positif  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
b. Kapasitas  Manajemen  Kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
c. Budaya  Organisasi  tidak  berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kinerja Instansi  Pemerintah  Daerah  dengan Kapasitas  Manajemen  Kewirausahaan sebagai Variabel Intervening .

## 5.2. Keterbatasan
a. Dikarenakan  beberapa  SKPD  yang memiliki  kendala  dalam  prosedur perizinan  dan  pengisian  kuesioner,
menyebabkan  data  yang  diolah  kurang optimal, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju  dapat  melakukan  pengisian kuesioner yang disebarkan.
b. Pilihan  jawaban  yang  peneliti  ajukan tidak  mewakili  semua  aspirasi  dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.
c. Dari  semua  SKPD  yang  ada  di  Kota Padang,  hanya  Dinas  saja  yang memiliki  Kepala  Bidang,  sedangkan Kantor, Badan, Kecamatan, dan
Inspektorat  hanya  memiliki  Kepala Seksi.  Oleh  karena itu,  peneliti menambahkan dalam responden Kepala Bidang atau Middle Manager.
5.3. Saran
a. Untuk peneilitan selanjutnya, dikarenakan  adanya  variabel  lain  yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah  daerah,  maka  hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain,  seperti Lingkungan makro  dan Endowment Daerah,  selain Budaya Organisasi.
b. Untuk  pemerintah  daerah,  hendaknya lebih  meningkatkan  dan  lebih  mandiri dalam melaksanakan Kapasitas Manajemen  Kewirausahaan,  sehingga dapat memberikan kemandirian pendanaan dalam hubungannya terhadap  kinerja  instansi  pemerintah daerah.
c. Kapasitas  dari  manajemen  yang  ada pada  masing-masing  SKPD  dalam menjalankan  wirausaha  agar  lebih mandiri  harus  lebih  ditingkatkan, supaya  masing-masing  SKPD  tersebut tidak terus-menerus menjalankan kegiatan operasional dari APBN.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Sobirin. 2007. Budaya Organisasi:  Pengertian,  Makna, dan Aplikasinya dalam
Kehidupan Organisasi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Bellone,  C.  J.  and  G.  F.  Goerl.  1992. Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy . Public Administration Review , 52 (2).
Bozeman,  Barry.  2000. Bureaucracy  and Red  Tape .  New  Jersey:  Prentice Hall.
Chatman,  Jennifer,  and  Bersade.  1997.
Employee  Satisfaction,  Factor Associated with Company Performance . Journal of Applied
Psychology. February 29-42.
Deal,  T.  E.,  and  Kennedy,  A.  A.  1982.
Corporate  Cultures:  The  Rites and  Rituals  of  Corporate  Life . Harmondsworth: Penguin Books. Ensiklopedia  Wikipedia.  2008. Daftar Provinsi  Di  Indonesia  Menurut Indeks Pembanguanan Manusia .
Melalui http://www.id.wikipedia.org  [23 April 2011].
Fadel  Muhammad.  2008. Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah . Jakarta: Gramedia. Golembiewski,  Robert  T.  2003. Ironies  in Organization Development . New York: Marcell Dekker. Hughes,  K.  1994. The  Future  of  UK
Competitiveness  and  Role  of Industrial Policy. London: Policy Studies Institute. Imam  Ghozali.  2007. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program SPPS. Semarang: Badan Penerbit Undip. Indra  Bastian.  2006. Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Ingraham,  P.  W.,  and  A.  E.  Donahue. 2000.  Dissecting  the  Black  Box Revisited: Characterizing Government Management
capacity.  In  C.  Heinrich  and  L. Lynn  (Eds) Governance  and Performance:  New  Perspective.
Washington  D.  C.:  Georgetown University.
Ingraham  P.  W.,  P.  G.  Joyce,  and  A.  D. Donahue.  2003. Government Performance:  Why  Management Matters. Baltimore,  MD:  John Hopkins University Press. Ingraham,  P.  W.  2005. Performance:
Promises  to  Keep  and  Miles  To Go . Public Administation Review. Instruksi  Presiden  No.4  Tahun  1995. Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Kang,  Hwang-Sun.  2003.  Efficiency. Dalam J. Rabin, (ed). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy .  New  York:  Marcel Dekker Inc. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  No:  Kep- 26/M.PAN/2/2004. Tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Akuntabilitas  dan  Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Kuncoro  Mudrajad.  2003. Metode  Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana  meneliti  &  menulis tesis?. Jakarta: Erlangga.
Lijan  Poltak  Sinambela.  2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Luthans, Fred. 1989. Organizational Behaviour . Singapore: Mc.Graw-Hill International Edition Lynn,  Laurence  E.,  Carolyn  J.  Heinrich,
and  Carolyn  J.  Hill.  2000.
Studying  Public  Management: Challenges and Prospect .
Journal of Public Administration
Research and Theory.
Manahan  P.  Tampubolon.  2004. Perilaku Keorganisasian .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:
Andi
Offset. Martin, S. J., 2002. The Challenge of Best Value: Seven Keys to Successful Reviews  Local  Governance.  In Best Value: New Public
Management  or  New  Direction in  The New  Public Management
Edited  by  McLaughlin,  K.,
Stephen  P.  Osborne,  and  Ewan Ferlie. London: Sage.
Meier, Kenneth J.,  Laurence O’Toole, and
Sean  Nicholson-Crotty.  2004. Multilevel Governance and Organizational Performance: Investigating the Political- Bureaucratic  Labyrinth .  Journal of Policy Analysis and Management 23(1): 31-47. Mohamad  Mahsun.  2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik .
Yogyakarta: BPFE UGM.
Morris,  M.  H.  and  F.F.  Jones.  1999.
Entrepreneurship  in  Established Organizations:  The  Case  of  the Public  Sector.  Entrepreneurship Theory and Practice . Fall.
Muhammad  Rizki  Nur  Kurniawan.  2011.
Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja  Orgnisasi  Publik  (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang. Nevizond  Chatab.  2007. Profil  Budaya Organisasi Mendiagnosis Budaya . Jakarta: Alfabeta. Osborne, Stephen P., and Kate
McLaughlin.  2002.  The  New Public  Management  in  Context.
Dalam New Public Management edited  by  Kate  McLaughlin, Stephen  P.  Osborne,  and  Ewan Ferlie. New York: Plume.s Osborne,  David,  and  Ted  Gaebler.  1993. Reinventing  Government.  How The  Entrepreneurial  Spirit  is
Transforming  the  Public  Sector . New York: Plume. Owens,  Robert  G.  2001. Organizational Behavior in Education: Instructional  Leadership  and School  Reform .  Boston:  Allyn and Bacon.
Pandey, Sanjay K., David H. Coursey, and Donald  P.  Moynihan.  2004.
Organization Culture, Red Tape,
and  Performance .  Department of Public Policy and Administration, Rutgers University. Pollit,  Christopher.  1993. Managerialism and  Public  Services:  The  Ango- American Experience 2nd Editions . USA: Blackwell Business. Pollit,  Christopher.  2002. The  New  Public Management in The International Perspective: an Analysis of Impacts and Effects. Dalam New Public Management edited  by  Kate  McLaughlin, Stephen  P.  Osborne,  and  Ewan Ferlie. New York: Routledge. Robbins,  Stephen  P.  1998. Organization Behavior, Concepts, Controversies, Application .
Jakarta:  Englewood  Cliffs  dan Prenhallindo.
Schein,  Edgar.  H.  2010. Organizational Culture  And  Leadership .  San Fransisco: Josseybass.
Schedler,  K.  and  I.  Proeller.  2002.  The
New  Public  Management:  A Perspective from Mainland Europe. In K. McLaughlin., S. P. Osborne.,  and  E.  Ferlie  (eds). New Public Management:
Current  Trends  and  Future Prospects . London: Routledge.
Sekaran, Uma. 2003. Reseach Methode for
Bussiness A Skill Building Approach , Fourth Edition. Southerm  Illnois  University  at Carbondala.  John  Weley  and
Sons, inc.
Selden,  S.  C.,  and  J.  E.  Sowa.  2004.
Testing a Multi-dimensional Model of Organizational Performance:  Prospects  and Problems .  Journal  of  Public Administration  Research  and Theory.
Sheridan,  John  E.,  1992. Organization Culture and Employee Retention . Academy of Management Journal.
Sugiyono. 2004. Metode Pemelitian Bisnis . Bandung: PT Alfabeta. Taylor,  Marylin.  2002. Public  Policy  in The  Community:  Public  Policy and  Politics .  USA:  Palgrave
Macmillan.
Terry,  L.  D.  1993. Why  We  Should Abandon the Misconceived
Quest to Reconcile Public Entrepreneurship with Democracy:  A  Response  to Bellone and Goerl’s “Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy . Public Administration Review. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Van Mierlo, J.G.A. 1996. Public Entrepreneurship  as  Inovative Management  Strategy  in  the Public Sector . Paper yang
disampaikan  pada  65th  Annual Conference  of  the  Southern Economic Association, New Orleans,  Louisiana,  November, 18-20. Vigoda, Eran. 2003. New Public Management in Jack Rabin (ed.) Encyclopedia of Public Administration and Public Policy,  Volume  Two.  New York: Marcel Dekker.
Wirawan. 2007. Budaya dan Iklim Organisasi: Teori, Aplikasi, dan
Penelitian . Jakarta: Salemba Empat.
Halaman ini sengaja dikosongkan