## RUMAH PRODUKTIF (SEJAHTERA) BAGI MASYARAKAT TANPA PEKERJAAN
(The Productive House for Jobless People)
Arief Sabaruddin 1) , Lya Meilani 2) , Titi Utami E.R 3) .
Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan. Panyaungan Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung 40393 Email : 1 ars@puskim.pu.go.id  ; 2 lyataufik@yahoo.com ; 3 titirachlan@yahoo.com

## ABSTRACT
The  basic  function  of  house  has  as  place  for  growth  and  development  of  family.  The terminology  of  the  decent  house  is  not  only  limited  to  the  physical  aspect  but  also  to  be proper  on the  social, cultural  and  economic  (non-physical  aspects).  The definition  of  house as  a  place that  support a  welfare  of the  occupant  is  not reached  yet.  The  high  rates  of the unemployment in Indonesia, from the standpoint of housing shows that the function of house is not optimized yet. It have not been find a concept of productive house base on the culture “gotong-royong”  is  the  the  main  problem  in  this  research.This  study  aims  to  explore  the concept of home and housing provision that can improve the welfare of its inhabitants. The research  method  is  to  conduct  exploration  analysis  approach  concepts  and  values  of  the family  home  as  development  human  aspect  of  environmental,  social,  and  economic.  The results of the study is the concept of a productive house model.
Keywords: community, jobless, productive house, social value, welfare.

## ABSTRAK
Rumah  memiliki  fungsi  sebagai  tempat  tumbuh  dan  berkembangnya  sebuah  keluarga. Pengertian  rumah  layak  huni  tidak  hanya  sebatas  layak  secara  fisik  akan  tetapi  juga  harus layak  dari  sudut  sosial,  budaya  dan  ekonomi  (aspek  non  fisik).  Rumah  dalam  arti  sebagai tempat  yang  dapat  mensejahterakan  penghunian  belum  terdefiniskan.  Tingginya  angka pengangguran  di  Indonesia,  dari  sudut  pandang  perumahan  memiliki  arti  bahwa  fungsi rumah  belum  optimal.  Belum  tergalinya  konsep  rumah  produktif  yang  berbasis  budaya gotong  royong  merupakan  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini.  Telaah  ini  bertujuan  untuk melakukan  eksplorasi  konsep  rumah  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bagi penghuninya.  Metoda  yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan  pendekatan  analisis eksplorasi  dan  tata  nilai  rumah  sebagai  tempat  pengembangan  keluarga  dari  aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil telaah berupa konsep model rumah produktif.
Kata Kunci : komunitas, masyarakat tanpa pekerjaan, rumah produktif, sejahtera, tata nilai.

## PENDAHULUAN
Target  pembangunan  perumahan  dan permukiman nasional adalah capaian terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat, sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  45,  pasal  28  H  ayat  (1) “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  mendapatkan pelayanan kesehatan”.
Tingkat kesejahteraan  memiliki  korelasi  dengan tingkat pengangguran, data Badan Pusat Statistik  (BPS)  tahun  2011  menunjukkan bahwa  tingkat  pengangguran  terbuka pada Agustus 2011 mencapai 6,65% atau sekitar  7,7  juta  jiwa,  serta  pengangguran
yang  dikatagorikan  setengah  menganggur mencapai  13,52  juta  jiwa,  sehingga  total pengangguran  di  Indonesia  mencapai  21,22 jiwa.
Berdasarkan  data  BPS  tahun  2007, jumlah angka kemiskinan mencapai 37.168.300  jiwa  serta  penduduk  pada  garis kemiskinan  mencapai  166.697  jiwa  yang tersebar sepertiganya di perkotaan dan dua- pertiganya  di  perdesaan,  dengan  demikian jumlah  angka  kemiskinan  di  perkotaan mencapai  13,6  juta  jiwa.  Dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2009,  bahwa “Kesejahteraan  Sosial  merupakan  kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual, dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.  Kondisi  ideal  tersebut  tidak terlepas  dari  ketersediaan  rumah  dan perumahan layak huni.
Kompleksnya masalah kemiskinan disikapi  oleh  pemerintah  dalam  enam program serba murah, yang bertujuan untuk mengatasi  masalah  kemiskinan.  Sesuai dengan  arah  kebijakan  fiskal  2011  yakni mewujudkan program-program yang menunjang  pro-poor,  pro-growth,  dan  pro- environment.  Pada  tahun  yang  sama  di sektor perumahan pemerintah telah menggulirkan  program  rumah  murah,  yang mana  pemerintah  telah  menawarkan  harga rumah murah sebesar 20 – 25 juta rupiah.
Ketersediaan perumahan rakyat masih belum memenuhi  kebutuhan,  tingginya kebutuhan rumah baru belum dapat diimbangi  oleh  penyediaan  perumahan. Berdasarkan  laju  pertumbuhan  penduduk nasional  sebesar  1,49%,  maka  kebutuhan rumah  baru  setiap  tahunnya  mencapai 800.000  unit.  Backlog  perumahan  pada tahun  2014  telah  mencapai  15  juta  unit, dimana  diantaranya  tinggal  pada  rumah yang  tidak  layak  huni,  tinggal  di  kawasan ilegal, tinggal dengan orang tua atau dengan keluarga  lainnya.  Berdasarkan  data  BPS 16%-nya  merupakan  kelompok  sasaran sangat miskin dan miskin. Dengan demikian pertumbuhan  kebutuhan  rumah  baru  yang layak huni bagi kelompok ini adalah 128.000 unit per tahun.
Program rumah murah sebagaimana  yang  tercantum  dalam kebijakan nasional terkait dengan program  rakyat  dalam  empat  cluster,
yakni pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Terkait juga  dengan  Inpres  No.  01  tahun  2010, dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  maka penyediaan perumahan murah bagi masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan merupakan aspek
strategis  dalam  penyediaan  perumahan. Hingga  saat  ini  pendekatan  penyediaan perumahan  bagi  masyarakat  miskin  tidak berpenghasilan  Indonesia  belum  memiliki pola  penyediaannya.  Pola  penyediaan yang  mendekati  pola  tersebut  adalah permukiman  transmigrasi,  namun  dalam penyediaannya  lebih  dititikberatkan  pada pemerataan penyebaran penduduk.
Terminologi  dan  konsep  rumah menurut Undang-Undang Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  No.  01  tahun 2011,  menyatakan  “Bahwa  setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat, yang  merupakan  kebutuhan  dasar  dalam pembentukan  watak  serta  kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati-diri, mandiri, dan produktif”.  Keberadaan  rumah  dalam konteks  riil  seharusnya  dapat  menunjang visi  Presiden  RI  dalam  melaksanakan Revolusi
Mental.
Dalam rumah seharusnya  tumbuh  sebuah  keluarga yang  memiliki  kepribadian,  berjati-diri, mandiri, dan produktif.
Produktif  menurut  kamus  besar bahasa Indonesia adalah “1) bersifat atau mampu  menghasilkan  2)  mendatangkan (memberi, hasil, manfaat, dsb); menguntungkan; 3) mampu menghasilkan  terus  dan  dipakai  secara teratur  untuk  membentuk  unsur-unsur baru”.  Produktif  adalah  suatu  upaya  atau kegiatan yang dapat menghasilkan sebuah  barang,  jasa,  regulasi,  dan administrasi yang memberikan nilai tambah  (added  value).  Sehingga  Rumah
Produktif  dapat  didefinisikan  sebagai
rumah  yang  mampu  memberikan  peluang bagi  penghuninya  untuk  mengembangkan diri,  keluarga  dan  lingkungannya  secara komunitas.
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  keberadaan  budaya  gotong-royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia belum terakomodasi dalam kebijakan penyediaan perumahan nasional, khususnya bagi  kelompok  masyarakat  berpenghasilan rendah (MBR) dan miskin. Nilai-nilai budaya gotong-royong  merupakan  modal/kekuatan dalam  membangun  sosial  dan  ekonomi masyarakat  (social  capital).  Pengembangan konsep  rumah  berbasis  pada  budaya gotong-royong  dapat  menciptakan  sebuah hunian kolektif yang produktif. Belum adanya wujud  rumah  produktif  baik  pada  level konsep  maupun  pada  level  implementasi merupakan pokok masalah berikutnya dalam penelitian ini.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk membangun  kembali  budaya  gotong-royong melalui  eksplorasi  konsep  model  rumah produktif  berdasarkan  modal  sosial  budaya dan potensi lingkungan lokal.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan metode  eksploratif  analitik  terhadap  potensi elemen-elemen rumah dan perumahan yang berpotensi  memiliki  nilai  tambah  untuk meningkatkan  produktifitas  rumah  untuk menumbuhkan  modal  sosial  pada  skala komunitas.
Data yang diperlukan adalah data-data terkait  dengan  elemen  atau  komponen bangunan  rumah    pada  skala  komunitas yang memiliki potensi ekonomi. Sumber data yang  digunakan  berasal  dari  data-data sekunder, yang diolah dengan menggunakan metoda  perhitungan  potensi  terhadap  nilai ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aspek Penghuni
Rumah  produktif  diperuntukan  bagi kelompok masyarakat yang tidak atau nyaris tidak memiliki penghasilan/pekerjaan (Masyarakat  Tidak  Berpenghasilan/MTB), yakni  kelompok  masyarakat  yang  hidup  di bawah garis kemiskinan, namun keberadaan kelompok  tersebut  sangat  diperlukan  di
perkotaan.  Potret kelompok tersebut  saat ini  dapat  diidentifikasi  sebagai  kelompok masyarakat  dengan  bekerja  apa  adanya, kelompok tersebut oleh masyarakat dinyatakan sebagai bekerja serabutan.
Seleksi  kelompok  masyarakat  yang dapat menjalankan rumah dan perumahan  produktif  dengan  indikator; usia produktif, sudah berkeluarga, memiliki  anak  maksimal  dua  usia  balita, dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
Selanjutnya masyarakat tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok kemiskinan (tabel 1).
Tabel 1: Indikator Kemiskinan di Desa dan Kota
Kategori Dasar penentuan: Jumlah total uang yang dibutuhkan  kemudian  disetarakan dengan  jumlah  beras  1  orang  per tahun
Desa                              Kota Miskin 240 – 320 kg               380 - 480 kg Miskin sekali 180 – 240 kg               270 – 380 kg Paling miskin < 180 kg beras< 270 kg
(Sumber : Sayogyo, 2011)
Penguatan  sosial  dan  ekonomi pada  kelompok  MBR  serta  membangun perkonomian  pada  kelompok  MTB  dapat dibangun  melalui  nilai-nilai  akar  budaya masyarakatnya.  Budaya  gotong  royong merupakan akar budaya yang dimiliki oleh hampir seluruh suku bangsa yang ada dii Indonesia.    Nilai-nilai  yang  dikandung dalam  budaya  gotong-royong  merupakan modal  sosial  budaya  merupakan  pintu masuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan energi kolektif, diutarakan oleh Pranadji (2009).

## Aspek Desain

## Persampahan
Peluang-peluang  bisnis  yang  dapat dilakukan  pada  konsep  Rumah  Produktif adalah  bagaimana  mengelola  sampah yang  ada  di  lingkungan  rumah  produktif, antara  lain  mengelola  sampah  organik dengan  sistem  pengomposan  aerobik secara komunal yang dapat menghasilkan
kompos, mengelola sampah  organik  dengan  menggunakan anaerob  digester  (waste  to  energy)  yang dapat  menghasilkan  energi  dan  kompos cair,  mengelola  sampah  anorganik  yang
masih bernilai ekonomi  dengan membangun bank sampah.
Proses pemilahan sampah yang sangat  mendukung  pengelolaan  sampah berbasis masyarakat serta berbasis 3R(Reuse,Reduce,  Recycle).maka  selain dapat  mengelola  dengan  teknologi  ramah lingkungan  dapat  pula  digunakan  sebagai peluang kerja para penghuni rumah produktif.
Berdasarkan hasil uji komposisi sampah  di  permukiman    menunjukkan bahwa  sampah  organik  yang  terkandung 49,38%,  sampah  plastik  20,09%,  sampah kertas  7,41%,  sampah  gelas/kaca    1,59%, sampah  logam/kaleng  1,2  %,styrofoam 0,49%,  pamper  7,99%,  B3  0,33%,  lain-lain 2,16%.
Sampah akan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, dapat menambah kesejahteraan  masyarakat.  Beberapa  nilai tambah  dari  pengelolaan  sampah  rumah tangga,  dengan  rata-rata  setiap  rumah tangga  di  Indonesia  akan  menghasilkan timbulan  sampah  sebesar  15  L/KK/hari    =3 kg/KK/ hari, maka diantaranya:
a. Timbulan Sampah Organik dengan komposisi  49,38%  yang  dikelola  dengan sistem  pengomposan  secara  aerobik, merupakan  jenis  sampah  yang  dapat dibuat  kompos  dengan  faktor  recovery 80%  dengan  perkiraan  produksi  kompos 50%.  Sehingga  setiap  rumah  tangga dalam  satu  bulan  akan  menghasilkan kompos  sebesar  18  kg,  yang  setara dengan Rp. 18.000,-, atau
b. Sampah  Organik  dengan  komposisi sebesar  49,38%yang  dikelola  dengan sistem  anaerobik  digester.  Sehingga setiap  10  rumah  tangga  (dasa  wisma) dalam  satu  bulan  akan  menghasilkan gas  methan    sebesar  91  m 3 ,  setara dengan 28 KwH yang setara dengan Rp 27.410.,-.
c. Plastik,  Kaca,  dan  Logam,  dengan komposisi  sebesar  22,88  %.  Potensi daur ulang jenis ini, setiap rumah tangga dalam satu bulan
berpotensi
menghasilkan sampah yang dapat didaur-ulang  dengan  faktor  recovery 40% adalah sebesar 8,24  kg atau setara dengan Rp. 12.355 ,-
d. Kertas,  sampah  kertas  dalam  bentuk kertas  sisa  dokumen  pekerjaan  maupun
koran  dengan  komposisi  sebesar 7,413%, setiap bulan darisetiap rumah  tangga  akan  menghasilkan sampah  kertas  yang  masih  bernilai ekonomi  sebesar  3,34  kg  atau  setara dengan Rp. 2.500,-
Pendapatan  masyarakat  dari  hasil pengelolaan  sampah  setiap  bulannya akan  menghasilkan  sebesar  Rp.  60.265,- dari  setiap  rumah  tangga  yang  dikelola, dalam  tipe  rumah  produktif  dengan jumlah  unit  sebanyak  delapan  unit,  maka dari  setiap  blok  rumah  produktif  akan menghasilkan Rp. 482.120,- per bulan.

## Air Limbah
Penanganan kotoran manusia (KOMA) sampai saat ini masih berorientasi  pada  aspek  penanganan kesehatan  lingkungan  dan  belum  banyak dilihat dari aspek nilai ekonominya. KOMA memiliki  potensi  menghasilkan  biogas dalam  bentuk  methan.  Setiap  kg  KOMA akan  menghasilkan  gas  methan  sebesar 2,5  kg  CH 4 per  orang  per  tahun.  Dalam setiap  rumah  tangga  (asumsi  4  jiwa) setiap bulannya akan menghasilkan KOMA  sebesar  (0,15  kg/org/hari)  18  kg, sehingga  gas  methan  yang  dihasilkan dari setiap rumah tangga adalah 360 liter biogas  per  bulan.  Bila  gas  ini  dikelola dengn  baik,  melalui  inovasi  tangki  septik yang  mampu  menangkap  biogas  dan mengumpulkannya  maka  dalam  setiap bulan gas methan yang dihasilkan adalah sebesar  1m 3 biogas  setara  dengan  0,46 kg  gas  elpiji,  sehingg  dalam  satu  rumah tangga menghasilkan  0,360  m 3 x  0,46 kg = 0,17 kg. Untuk satu Cohouse menghasilkan  1,3  kg  gas  elpiji,  atau setara  dengan  Rp.  15.000,-  (asumsi harga  gas  elpiji  per  kg  adalah  Rp. 11.500,-).

## Air hujan
Pemanenan air hujan (PAH) merupakan  cara  yang  digunakan  untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan dari  atap  rumah,  atap  gedung  atau  di permukaan  tanah  pada  saat  hujan. Sebagai  salah  satu  sumber  air  bersih, pemanfaatan  air  hujan  dapat  digunakan untuk mengatasi permasalahan
kelangkaan  air  bersih,  mengurangi  volume air  limpasan  hujan  dan  mengisi  kembali  air tanah terutama di perkotaan.
Berdasarkan  pada  meteorologi  dan karakteristik geografis pemanenan air hujan, curah  hujan  tahunan  di  Indonesia  mencapai 2.263  mm  yang  cenderung  terdistribusi secara  merata    sepanjang  tahun  tanpa  ada perbedaan  yang  mencolok  antara  musim hujan dan musim kemarau.
Ketentuan tentang terekomendasinya pemba-ngunan  penampungan  air  hujan (PAH)  minimum  mempunyai  curah  hujan 1.100  mm/tahun  dan  sulit  mendapatkan  air minum.  Maka  pengembangan  PAH  di Rumah  Produktif  menjadi  peluang  untuk diterapkan  dalam  upaya  pengadaan  air bersih  sedekat  mungkin  dengan  penghuni dan    menggunakan  teknologi  yang  tepat guna  agar    dapat  menghemat  biaya  dalam penyediaan air bersih.
Di  dalam  penyelenggaraan  PAH  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Lokasi tempat PAH dipilih pada daerah- daerah  dengan  curah  hujan  minimal 1.100 mm per tahun,
b.  Pelaksanaan konstruksi PAH harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. PAH dipasang di lokasi atau daerah yang membutuhkan  air bersih,
d. Penempatan PAH harus dapat menampung  air  hujan  dan/atau  pada kondisi  tertentu  dapat  menampung  air minum  dari  PDAM  yang  didistribusikan melalui mobiltangki air/kapal tangki air,
b. Adanya partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan PAH,
c. PAH dapat digunakan secara individual maupun kelompok
masyarakat,
d. Air  hujan  jatuh  pertama  setelah musim  kemarau    tidak  boleh  langsung ditampung,  lima  menit  pertama  harus dibuang,
e. PAH harus kedap air.
Kapasitas  bak  penampung  air  hujan ditentukan berdasarkan:
a. Tinggi  curah  hujan  minimal  1.100  mm per tahun,
b. Luas  bidang  penangkap  air  (minimal sama dengan luas satu atap rumah),
c. Kebutuhan  pokok  pemakaian  air  10– 15 L/orang/hari,
d. Jumlah hari kemarau,
e. Jumlah penduduk terlayani.
Dalam  perhitungan  pembangunan PAH  dan  talang  yang  dibutuhkan  untuk  1 KK  yang  terdiri      dari  5  orang  adalah sebagai berikut :
− Karena  kebutuhan  air  pada  bulan- bulan  kering  diselingi  oleh  kelebihan hujan, maka kapasitas PAH: = (2.100 + 2.325) L = 4.425 L = 4,425 m 3 dibulatkan 4,5 m 3 − Pemeriksaan hasil perhitungan: Jumlah  air  yang  dapat  ditadah  = 52.000 L/tahun Keperluan air = 27.375 L/tahun Sisa air = 52.000 – 27.375 = 24.675 L/tahun Kelebihan air = 35.585 L/tahun Kekurangan air = 10.960 L/tahun Sisa air = 35.585 – 10.960 = 24.625 L/tahun

## Pertanian
Halaman  merupakan  area  yang diwajibkan  oleh  Undang-Undang,  baik  itu Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 tahun  2007  maupun  Undang-Undang Bangunan Gedung (UUBG) No. 28 tahun 2002.  Dalam  amanat  UUBG  yang  diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006,  setiap  bangunan  harus memiliki Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP). Fungsi RTHP dalam konsep Rumah Produktif adalah digunakan  oleh  tanaman  produktif  dalam bentuk  kebun  buah-buahan  dan  sayur mayur,  idealnya  bila  setiap  unit  hunian memiliki  satu  jenis  tanaman  buah- buahan.
Setiap  unit  hunian  bila  mengacu pada Kepmen Kimpraswil
403/KPTS/M/2002,  maka  setiap  rumah tangga  seharusnya  memiliki  halaman dengan luas minimal 18 m 2 bila mengacu pada  luas  lahan  minimal  60  m 2 .  Di  atas lahan dengan luas tersebut dapat ditanami  sebuah  tanaman  besar  berupa tanaman yang menghasilkan buah- buahan, dan sebagian lahannya
digunakan  untuk  menanam  palawija  atau sayur-sayuran.
Jenis tanaman seperti mangga, jambu, rambutan atau jenis tanaman lainnya dimana dalam  satu  tahun  dapat  menghasilkan (panen)  satu  kali.  Umumnya  panen  terjadi antara  bulan  September  dan  Oktober, setelah usia tanaman cangkok empat tahun. Pada  buah  pertama  setiap  pohon  akan menghasilkan  sekitar  15  sampai  dengan  20 buah,  dan  ketika  usia  tanaman  mencapai sepuluh tahun setiap tanaman akan menghasilkan 300 sampai dengan 500 buah dari  setiap  tanaman,  atau  menghasilkan rata-rata  200  kg.Harga  setiap  kilogram adalah  Rp.  5.000,-  maka  dari  setiap  pohon dalam  setahun  akan  menghasilkan  Rp. 1.000.000,-.  Kemampuan  produksi  tanaman akan meningkat sejalan dengan usia tanaman.  Usia  tanaman  15  tahun  akan menghasilkan 1.000 buah dan usia tanaman 20 tahun akan menghasilkan buah sebanyak 2.000  butir  berdasarkan  Kementerian  Riset dan Teknologi (2013).
Demikian  juga  sisa  lahan  lainnya  bila digunakan  untuk  menanam  jenis  sayuran tertentu  atau  palawija,  seperti  kangkung, cabai,  bawang  dan  lainnya,  maka  setiap rumah tangga  akan  dapat menghasilkan  0,8 kg  per  bulan,  atau  setara  Rp.  9.600,- (asumsi per kg adalah Rp. 12.000,-).

## Perikanan
Alternatif  lain  memanfaatan  halaman adalah  dengan  membuat  kolam-kolam  ikan dengan  target  melakukan  budidaya  ikan, baik untuk konsumsi maupun ikan hias.
Dengan  meningkatkan  nilai  setiap komponen  rumah,  dapat  meningkatkan  nilai ekonomi  sebagai  sumber  penghasilan  bagi penghuni, seperti dijelaksan dalam tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Ekonomi Rumah Produktif Aspek Potensi Nilai (Rp.) RTH buah dan palawija 1 tanaman buah dan palawija per KK 428.000,- Persampahan 15 L/KK/hari 482.120,- Pengolahan Air Limbah 360 liter biogas 15.000,- Air Hujan 52.000 per tahun 50.000,- Total pendapatan 975.120,- (Sumber: Survey, 2015)
Berdasarkan analisis potensi pemaningkatan  nilai  elemen  rumah  dan perumahan, maka dari pengelolaan dengan  konsep  rumah  produktif,  akan terjadi  peninkatan  pendapatan  sebesar Rp. 975.120,- per kepala keluarga.

## Model Penanganan Masyarakat
Penyelenggaraan  rumah  produktif bermakna  pada  bentuk  penghunian  dan pemanfaatan  halaman  atau  area  sekitar hunian secara maksimal. Sebagai sebuah unit  tinggal,  kesatuan  unsur-unsurnya memberikan  nilai  lebih  dari  sekedar tempat  mukim.  Lingkungan  sekitarnya diciptakan  agar  menjadi  produktif  dan menjadi  salah  satu  sumber  penghasilan bagi penghuninya.
Berbagai bentuk pemanfaatan lahan  sekitar,  sebagai  tempat  berkebun atau  beternak  ikan.  Walaupun  mungkin bukan  dalam  skala  besar  tetapi  paling tidak, penghuni mampu mencukupi kebutuhan minimal dan nantinya diharapkan  dapat  mencukupi  kebutuhan yang  lebih  luas  lagi,  bagi  penduduk disekitar.  Rumah  produktif  ini  diharapkan menjadi  salah  satu  alternatif  untuk mengurangi  jumlah  pengangguran  pada usia  produktif.  Penduduk  usia  produktif tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri akan menjadi beban bagi masyarakat sekitarnya, terlebih jika
mereka sudah berkeluarga, akan menjadi beban bagi orang-orang disekitarnya.
Pengangguran sendiri memiliki berbagai  pengertian,  antara  lain  seperti yang  diungkapkan  oleh  Sadono  Sukirno, pengangguran  adalah  suatu  keadaan dimana  seseorang  yang  tergolong  dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat
memperolehnya.  Menurut  Payman  J.
Simanjuntak,pengangguran  adalah  orang berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan  dan  berusaha  memperoleh pekerjaan.  Melalui  perencanaan  rumah produktif inilah, kondisi tersebut diupayakan  untuk  menjadi  lebih  kecil, sedikit demi sedikit dapat terkikis, sejalan dengan  semakin  banyaknya  orang-orang yang  berminat  dan  kemudian  mencontoh
atau  mewujudkan  program  Rumah  Produktif ini oleh mereka sendiri.
Terkait  dengan  upaya  peningkatan produktifitas ini, ternyata dalam diri seseorang  ataupun  masyarakat  tertanam sebuah  potensi,  yang  kemudian  dikenal dengan  nama  “modal  sosial”.  Pemahaman serta  pengenalan  diri  dengan  baik,  menjadi salah  satu  cara  mengenali  modal  atau potensi  yang  ada  dalam  diri  manusia. Fukuyama  (1995)  mendefinisikan,  modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai ataunorma-norma  informal  yang  dimiliki bersama  diantara  para  anggota  suatu kelompok  yang  memungkinkan  terjalinnya kerjasama  diantara  mereka.  Modal  sosial (social capital) berbeda definisi dan terminologinya dengan humancapital.
Bentuk  human  capital  adalah  ‘pengetahuan’ dan  ‘keterampilan’manusia.  Modal  sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan  umum  di  dalam  sebuah masyarakat  atau  bagian-bagian  tertentu darinya.  Modal  sosial  dapat  dilembagakan dalam  bentuk  kelompok  sosial  paling  kecil atau  paling  mendasar  dan  juga  kelompok- kelompok  masyarakat  paling  besar  seperti halnya negara (bangsa).
Lebih  lanjut  Deviana  menyebutkan bahwa  Pranadji  (2006)  membahas  lebih mendalam  mengenai  modal  sosial  dalam kelembagaan masyarakat perdesaan, dimana  hubungan  mutual  trust,  mutual respect,  dan  mutual  benefit  dalam  sistem sosial  merupakan  rangkaian  luar  dari  modal sosial.  Sedangkan  lingkaran  dalam  dari modal  sosial  adalah  tata  nilai  yang  hidup  di masyarakat tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan Fukuyama  (1995)  bahwa  tata  nilai  di  dalam masyarakat  akan  membentuk  trust  dalam modal sosial. Sebagai ilustrasi pendapat dari Pranadji  dapat  terlihat  pada  gambar  1 berikut:
Gambar 1.  Tata Nilai Sebagai Inti, Pembentuk, Penguat Modal Sosial dalam Masyarakat Perdesaan (Sumber:
Pranadji, 2006)
Modal  sosial    yang  timbul  dari adanya kepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas, dapat diartikan  modal sosial  bukan  berfokus  pada  hubungan sosial  dan  keanggotaan  kelompok  saja,
tetapi terkandung didalamnya kepercayaan antara individu,
kepercayaan yang menjadi perekat hubungan  sehingga  terjaganya  sebuah kesatuan  masyarakat.  Semakin  tinggi kepercayaan,  semakin  kuat  masyarakat dan potensi modal sosialnya.
Kepercayaan  yang  timbal  balik merupakan unsur-unsur yang dapat mempertahankan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat
dan memungkinkan  orang  untuk  melakukan tindakan  yang  saling  menguntungkan. Unsur lain yang terkait erat, bukan hanya kepercayaan  saja  tetapi  konsep  modal sosial  ini  menjadi  konsep  yang  tidak berguna karena kualitas dari modal sosial yang dibentuk tidak dapat dipisahkan dari kualitas  institusi.  Jika  pemahaman  ini diterapkan  dalam  upaya  menciptakan “Rumah Produktif” diperlukan upaya yang kuat  dari  berbagai  elemen  yang  terlibat, mulai dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan wewenang, pihak masyarakat sebagai warga yang dijadikan “obyek” dan pihak pemberi dana,
seandainya  ada.  Aturan  harus  disusun sedemikian rupa untuk untuk menghindarkan  terjadinya  tumpang  tindih kepemilikan  atau  bahkan  perebutan  hak
dari warga yang betul-betul membutuhkan.
Terkait dengan mekanisme pengadaan rumah  produktif,  dapat  dijelaskan  melalui bagan 1 alur kerja adalah sebagai berikut :
Untuk
melaksanakan rumah produktif,  disusun  model  penyelenggaraan yang  melibatkan  unsur  masyarakat  dan pemerintah dengan peran dan tugas masing- masing adalah :
Pemerintah :
a. membentuk  “badan  pengelola”  yang bertugas  menerbitkan  ketentuan  dasar untuk penyelenggaraan seleksi peminat.
b. mewujudkan permukiman, dengan sarana  dan  prasarana  sesuai  dengan standar  yang  ada,  dan  memungkinkan terwujudnya “nilai lebih” melalui
pengolahan lingkungan perumahan,
limbah  manusia,  mendaur  ulang    air buangan dan upaya lain untuk mengurangi  limbah  dan  menghasilkan sesuatu  yang  berguna  bagi  warga setempat.
c. melakukan  pembinaan  para  penghuni, agar  terwujud  “modal  sosial”  sebagai salah  satu  unsur  untuk  mewujudkan keberhasilan rumah produktif.
d. melakukan  monitoring  dan  evaluasi, secara  bersama-sama  dengan  warga dan pihak ketiga  yang sifatnya netral.
Sedangkan  keberlangsungan  “Rumah Produktif”  tergantung  sepenuhnya  pada upaya  dan  gerak  yang  diciptakan  oleh anggotanya.
Bagan 1.  Mekanisme Penyelenggaraan Rumah Produktif ********************************* Sehingga peran masyarakat antara lain : a. membentuk  kelompok  kerja,  yang berasal dari unsur warga dan bersama dengan pemerintah mewujudkan pembentukan rumah produktif, secara teknis maupun administrasi.
b. melakukan  pembinaan  kepada  para warga,  agar  mejalankan  kewajiban dan haknya, sesuai dengan
kesepakatan awal.
Pemerintah memberikan umpan melalui aparatnya, serta menyepakati dan melaksanakan  pengadaan  perumahan produktif.  Sumber  dana  pembangunan sepenuhnya menjadi wewenang
pemerintah,  apakah  menggunakan  dana murni  pemerintah  ataupun  membentuk kerjasama  permodalan  dengan  lembaga donor atau swasta. Ketentuan pembangunan perumahan, berikut sarana umum  dan  sosial,  dibangun  sesuai dengan standar yang sudah ada, sehingga memudahkan pelaksana pembangunan. Disisi lain, aparat pemerintah  daerah    terendah  RT/RW, kelurahan  dan  kecamatan,  mendata
jumlah warga yang benar-benar membutuhkan  hunian  dan  bersedia  untuk mengelola  lingkungannya  sebagai  sebuah unit  kerja.  Persyaratan  yang  harus  ada, antara lain : usia produktif, sudah berkeluarga,  memiliki  anak  maksimal  2 orang  usia  balita  dan  pada  saat  pendataan dilakukan,  tidak  memiliki  pekerjaan  sama sekali. Warga yang terpilih, harus mengajukan  lamaran  secara  resmi  dan melalui serangkaian wawancara untuk mengetahui  kesungguhannya  mengajukan diri sebagai calon penghuni.
Banyak  pendapat  yang  dilontarkan untuk memberikan arti “miskin dan kemiskinan”.  Machmoed  Zain  menjelaskan bahwa  kemiskinan  merupakan  sebuah  hal yang mencakup problem yang kompleks,ditengarai
dengan tingkat pendapatan, jenis yang dikonsumsi, kebutuhan  lain  yang  menyangkut  aspek sosial. Kemiskinan merupakan kondisi terbatasnya kesempatan kerja untuk mengakumulasi  basis  kekuatan  sosial  atau modal yang produktif seperti tanah, perumahan,  peralatan,  terbatasnya  jaringan sosial  untuk  memperoleh  kesempatan  kerja, pengetahuan,  keterampilan,  kesehatan,  dan sebagainya  untuk  mewujudkan  kehidupan yang  layak.  Machmoed  Zain  juga  mengikuti pendapat  dari    chambers  yang    melihat kemiskinan  itu  sebagai  kemiskinan  terpadu, yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang disebutnya  sebagai  ketidakuntungan  atau disadvantages, yang saling terkait satu sama lain.  Kelima  komponen  ketidakberuntungan tersebut adalah(1) kemiskinan, (2) kelemahan fisik, (3) kerentanan, (4) keterisolasian,  dan  (5)  ketidakberdayaan. Meski pun  diakui bahwa tidak selalu kelima fenomena  kemiskinan  itu  selalu  muncul bersamaan,  namun  setidaknya  fenomena yang  tampak  lebih  dari  satu.  Inti  persoalan masalah  kemiskinan  sebenarnya  terletak pada  faktor  manusia.  Pembangunan  adalah fenomena perubahan.
Diperlukan kecermatan serta pertimbangan  yang  matang  untuk  memberi makna  pada  kemiskinan  sehingga  dapat menghindarkan  terjadinya  kesalahan  dalam membuat  arah  pembangunan.  Tidak  terjadi pemberian bantuan yang sedianya diberikan kepada rakyat miskin tetapi pada
kenyataannya  diberikan  pada  kelompok yang  tidak seharusnya dikatakan miskin. Perlu  dilakukan  batasan  dan  pemilahan yang cermat bagi  kelompok warga   yang miskin dan siapa yang dianggap  tidak, di antara  yang  miskin  sendiri  perlu  dipilah siapa  yang  termasuk    miskin  absolut  dan siapa miskin relatif.
Kemiskinan  absolut  yaitu  kondisi seseorang dengan jumlah hasil pendapatannya  berada  di  bawah  garis kemiskinan,  tidak  cukup  untuk memenuhi kebutuhan hidup  minimum: pangan, sandang,  kesehatan,  papan,  pendidikan. Seseorang yang termasuk kategori miskin relatif adalah mereka yang berada di  atas  garis  kemiskinan  namun  masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan  erat  dengan  sikap  seseorang atau  sekelompok  masyarakat  yang  tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya.
Berdasarkan penjelasan dari pekerja sosial, juga terdapat tiga kategori kemiskinan yaitu : kelompok prasejahtera, kelompok  hampir  miskin  dan  kelompok paling  miskin  atau  sering  dikenal  dengan fakir miskin, dengan penghasilan dibawah garis  kemiskinan  karena  umumnya  tidak memiliki pekerjaan sama sekali penghasilan.
Terkait  dengan  pembinaan  yang diarahkan  pada  “capacity  building”  pada penghunian  dan  pengelolaan  rumah produktif,  mereka  perlu  dibina  untuk diarahkan pada  dan  mendapatkan  posisi, terlibat  dalam  aspek  pengelolaan  sosial maupun fisik, sedangkan kelompok “hampir  miskin”  dan  “prasejahtera”,  diberi pengetahuan  tentang  “tugas,  kewajiban“ sebagai  bagian  dari  perumahan  produktif tersebut.  Pertimbangan  yang  diberikan pada  keadaan  ini,  adalah  kelompok hampir  miskin  dan  prasejahtera,  memiliki “beban  lebih”  menanggung  keluarga  dan kehidupannya sehingga diperlukan keseriusan  dari  mereka  serta  bimbingan yang  lebih  untuk  mampu  menopang hidupnya  sendiri.  Walaupun  demikian, semua  kategori  ini  kemudian  dipilih  dan duduk  bersama  dalam  sebuah  kelompok kerja.  Masing-masing  memiliki  peran  dan
tanggung  jawab,  sehingga  masing-masing merasa  “dibutuhkan”  dan  menumbuhkan “harga diri”.
Selanjutnya  wadah  pengelola  atau Pengelola  POKJA,  tidak  sepenuhnya  lepas dari  pengawasan  karena  sebuah  badan pengawas akan selalu mengawasi, mendampingi  dan  menjadi  tempat  bertanya bagi  POKJA  ini.  Secara  teknis  memang seluruh  elemen  dalam  siklus  ini  terlibat dengan erat dan bila salah satu elemen tidak bekerja dengan semestinya, akan berdampak  pada  keseluruhan  penghuni. POKJA  juga  memiliki  keharusan  untuk menjembatani  warga  dan  masyarakat  luas, terutama  dalam  hal  pemasaran  produk  dari warga. Sehingga terlihat bahwa permukiman ini, merupakan sebuah “unit kerja yang utuh” dari mulai memikirkan : hal atau bentuk yang akan diproduksi dengan mengandalkan yang ada  dilingkungan,  kemudian  mengolah  atau memproduksi  dan  memasarkan.  Tentu  saja semua  keterampilan  ini  harus  bersertifikasi atau mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.

## Model Desain Rumah
Model  rancangan  rumah  produktif seperti  dijelaskan  oleh  gambar  2  terdiri delapan  kelompok  unit  hunian  dalam  satu blok bangunan. Konsep bangunan merupakan  bangunan  bersusun  dua  lantai, yang mana setiap lantainya terdiri dari empat unit  hunian.  Kedelapan  unit  hunian  diikat oleh fungsi-fungsi bersama, seperti entrance, tangga, dan hall/teras.

## Gambar 2. Model Rumah Produktif
Dalam  sistem  lingkungan,  tipe rumah produktif menuntut adanya sharing dalam berbagai aktifitas diantara penghuni.  Limbah  rumah  tangga  akan menjadi  memiliki  nilai  ekonomi  bilamana limbah  rumah  tangga  tersebut  dikelola secara bersama, demikian juga keberadaan  ruang  terbuka  bila  dikelola bersama  maka  akan  dapat  ditingkatkan fungsi maupun luasnya. Dengan demikian kekuatan  rumah  produktif  berada  pada tingkat  keberadaan  komunitas,  sehingga
istilah  lain  yang  dapat  dilekatkan  pada  jenis rumah ini adalah rumah komunitas (cohouse).
Setiap  kepala  keluarga  menempati unit  hunian  dengan  luas  36  m 2 ,  sesuai dengan ketentuan luas minimal berdasarkan Permen  Kimpraswil  No.  403/KPTS/M/2002, denah setiap unit dijelaskan oleh Gambar 3. Teras,  tangga  dan  kelengkapan  bangunan disatukan menjadi bagian milik bersama.
Gambar 3. Denah Unit Hunian luas 36 m 2
Model rancangan kelengkapan
bangunan  (utlitas)  rumah  produktif  seperti ditunjukkan  oleh  Gambar  4.  Mengacu  pada pendekatan mewujudkan fungsi-fungsi utilitas  bangunan  yang  semula  selalu diletakkan  di  bagian  terluar,  terjauh,  dan terpinggirkan  menjadi  diletakkan  pada  sisi terdepan,  terdekat  dan  utama.  Perlu  ada perubahan  mindset  dari  penghuni,  bahwa limbah  bukan  untuk  dibuang  akan  tetapi dikelola, sehingga limbah merupakan bagian yang  menghasilkan  dan  merupakan  benda produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan  manusia.  Limbah  yang  tidak terkelola  akan  mengakibatkan  gangguan bagi manusia maupun lingkungan . Perubahan  mindset  memang  tidak selalu  berjalan  dengan  waktu  yang  singkat dan mudah, karena secara umum; seseorang  sudah  diperkenalkan  kepada limbah sebagai sesuatu yang harus dibuang jauh-jauh  dan  tidak  perlu  “dipelihara”  akan tetapi  sekaligus  pula  bahwa  sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal dipermukiman  di  pedesaan,  secara  tidak disadari telah melakukan pengelolaan
limbah. Sesuatu yang sebenarnya dianggap  tidak  layak  tetapi  secara  tidak disadari  kemudian  menjadi  bagian  yang akrab dalam kehidupan sehari-hari mereka.

## Gambar 4. Sistem Distribusi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Pola  mengelola  limbah  ini  pada dasarnya  sudah  amat  dekat  dan  dikenal oleh  berbagai  kalangan  masyarakat, walaupun  pola  tersebut  terlihat  sangat sederhana,  seperti  yang  dilakukan  oleh warga  Kampung  Naga.  Ardy  Padma et.al(2001) mengemukakan bahwa
didalam menjaga kelangsungan permukiman,  masyarakat  Naga  berusaha memanfaatkan  sumber  daya  alam  tanpa merusaknya.    Secara  tidak  disadari  cara mereka  melakukan  pola  hidup  secara turun  temurun  menunjukkan  adanya upaya  untuk  melakukan  daur  ulang terhadap  rantai  makanan.  Pola  ini  juga dikenal dikalangan masyarakat luas umumnya di Indonesia.
Kita dapat menjumpai bahwa banyak kolam ikan yang dibagian atasnya dimanfaatkan  sebagai  kandang  ternak ataupun untuk MCK,
sehingga
R. TIDUR R. TIDUR R. TAMU DAPUR WC TERAS
sebenarnya secara tidak langsung, ada pola ketergantungan  satu  sama  lain  hanya didalam hal ini,  memanfaatan limbah dilakukan secara sadar dan “terorganisir”.
Model rumah produktif dapat
diibaratkan  sebagai  sebuah  permukiman yang memiliki karakteristik berbasis komunitas, karena kemudian masing-masing warga  dalam  lingkungan  yang  terbentuk memiliki  peran.  Mereka  kemudian  bekerja sama  untuk  memenuhi  kebutuhan  semua warga  walaupun    secara  individu  masing- masing mempunyai wilayah yang tidak dapat dicampuri  oleh  warga  lainnya.  Ilustrasi gambar 5.

## Gambar 5.  Pola Lingkungan Perumahan Produktif
Pada  skala  kawasan  perumahan  atau permukiman,  kelompok  rumah  produktif dapat berfungsi sebagai kelompok penunjang sebuah kawasan. Idealnya dalam satu  lingkungan  setingkat  lingkungan  Rukun Warga  (RW)  dengan  jumlah  KK  sebanyak 250, membutuhkan pekerja pengelola lingkungan  yang  bertugas  menjadi  petugas kebersihan,  petugas  keamanan,  pekerja rumah  tangga,  dsb.  Bila  kelompok  tersebut direkrut  secara  khusus  dengan  disediakan fasilitas  tempat  tinggal  dengan  konsep rumah produktif, maka selain dapat meningkatkan  kesejahteraan  juga  dapat menjamin keberlangsungan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik.
Konsep  rumah  produktif  bila  ditinjau dari  skala  lingkungan,  akan  memberika  nilai tambah yang lebih besar.
Seperti pemanfaatan
ruang terbuka hijau
lingkungan,  bila  dikelola  menjadi  taman dengan  jenis  tanaman  produktif  maka akan  memberikan  penghasilan  tambahan yang  dapat  digunakan  sebagai  biaya pengelolaan  lingkungan.  Demikian  juga biogas  yang  didapat  dari  tangki  septik komunal  akan  menghasilkan  gas  methan yang lebih banyak.
Rasio  ideal  dari  satuan  lingkungan perumahan  adalah  tersedianya  satu  blok rumah  produktif  pada  setiap  lingkungan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 250 KK.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Model rumah produktif bagi masyarakat tidak berpenghasilan memiliki pola pendekatan yang dapat menumbuhkan  dan  pembangunan  yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bercirikan: Dari aspek fisik : a. dari  aspek  fisik  rumah  produktif merupakan  rumah  dengan  tingkat kebersamaan dalam bertempat tingggal,  rumah  tersebut  berbasis komunitas. Dalam satu rumah produktif  terdiri  dari  beberapa  kepala keluarga,
b. rumah produktif sebagai rumah komunitas  memiliki  fasilitas  bersama pada bagian bangunan dan lingkungannya,  yang  dikelola  dan dimanfaatakan bersama untuk mendapatkan keuntungan sosial, ekonomi dan ekologis oleh masyarakat.
Dari aspek non-fisik :
a. memberikan  posisi  dan  porsi  pada penghuni  untuk  menggali    prakarsa atau  inisiatif  serta        pengambilan keputusan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri,
c. meningkatkan  potensi  warga  untuk menggali  dan  mengelola  sumber produktif  yang  terdapat  di  dalam komunitas
untuk memenuhi
kebutuhan mereka,
d. warga  tidak  terlalu  dibatasi  tetapi dibiarkan berkembang atau
membentuk  peran  yang  disesuaikan
Pusat Lingkungan Rumah Produktif Wilayah manfaat rumah produktif
dengan kondisi lokal, sehingga
memudahkan  warga  maupun  pengelola untuk  saling  berinteraksi  dan  saling mengisi,
e. mementingkan  perkembangan  proses relasi dan potensinya
untuk bekerjasama,  baik  dengan    pemerintah, masyarakat atau pihak-pihak lain,
f. warga  mampu  mengatur  diri  sendiri dalam wadah organisasi POKJA, sehingga  diharapkan  mereka  memiliki “posisi  tawar”  dalam  berbagai  hal  terkait dengan  upaya  dari  luar  lingkungan mereka.

## Saran
Penyediaan perumahan produktif disarankan  menjadi  bagian  pendukung  dari setiap  kawasan  perumahan  secara  umum. Perumahan  produktif  tidak  dapat  berdiri sendiri, keberadaannya harus menjadi bagian  dari  kawasan  perumahan  secara luas.  Sehingga  masyarakat  yang  ditampung pada  kawasan  ini  adalah  masyarakat  yang mengelola  dan  bekerja  untuk  mendukung kawasan perumahan secara luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengembangan  Permukiman  Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya
merealisasikan  model  rumah  town  house sebagai  embrio  rumah  produktif,  serta kepada  Ir.  Zulfi  Koto  Syarif,  MSi,  atas masukkan dan saran-sarannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardy  Padma,  et.al.,  2001,  Kampung  Naga,
Permukiman Warisan Karuhun. Bandung, Architecture & Communication.
Hasbullah,  J.  2006.,  Sosial  Kapital:  Menuju
Keunggulan Budaya Manusia Indonesia.
Jakarta: MR-United Press.
Fani  Deviana  &  Titi  Utami,  Manuskrip,
2012Evaluasi pembentukan kelembagaan masyarakat pada implementasi “program penataan
kawasan  permukiman  di  hulu  DAS
melalui penilaian dimensi modal sosial”.
Fukuyama, Francis. 1995. Trust : The Social Virtues  and  The  Creation  of  Prosperity. New York: Free Press Paper Backs.
Machmoed Zain, 2010,Reformasi Pengentasan Kemiskinan: Dari Pendekatan Ekonomi Ke Pendekatan Kesejahteraan,  Jurnal  Masyarakat
Kebudayaan  Dan  Politik,  FISIP- Universitas  Air  Langga.  Volume  12, Nomor 4, hal 79 - 96.
Pranadji,  Tri,  2006.  Penguatan  Modal
Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan  Agroekosistem  Lahan Kering.  Jurnal  Agro  Ekonomi,  Vol  24 No. 2, Oktober 2006, hal. 178 – 206. Pranadji, Tri, 2009, Penguatan Kelembagaan Gotong Royong Dalam Perspektif  Sosio  Budaya  Bangsa, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 27 No. 1, hal. 61-72.
Agus  Supriono,  Dance  J.  Flassy,  Sasli
Rais,  2005.,    Modal  Sosial1:  Unsur- Unsur Pembentuk.
Kementerian  Ristek,  Mangga,  Teknologi
Tepat Guna, http://www.iptek.net.id/ind/warintek/? mnu=6&ttg=2&doc=2a13, diunduh pada 2 Januari 2013.
Sajogyo  &  Pujiwati,  S.,  2011,  Sosiologi Perdesaan,  Gadjah  Mada  University Press.
Sri Wahyuni, MP , 2013,  Panduan Praktis Biogas, Penebar Swadaya, Jakarta.
Tuti  kustiasih,  Lya  Meilany,dkk  ,  2013,
Laporan Penelitian Penentuan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca dari Sampah Organik Yang Dapat Terdekomposisi,Puslitbang Permukiman  Kementerian PU, Jounathan  Rouse,  Silke  Rothenberger, Chris Zurbiigg, Eawag, 2008,
Marketing  Cmpost  ,  A  Guide  For Compost  Producers  in  Low  and Middle Income Countries.
Kementerian  Pekerjaan  Umum,  2008,
Modul  Penampungan  Air  Hujan,
Lampiran Permen PU Tentang
Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.