HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993

## KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945: DISKURSUS PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

## I Wayan Pardi
Prodi, Pendidikan Sejarah, Universitas 17 Agustus 1945
iwayanpadri65@gmail.com
Abstract: The purpose of this article is 1) to describe the dynamics of the formulation of the opening of the third Constitution on August 18, 1945, and 2) to describe the dynamics of the formulation of the opening of the third paragraph of the Republic of Indonesia until the Presidential Decree of July 5, 1959. used in writing this article is a method of historical writing. The findings indicate that on August 18, 1945, at the suggestion of Mr. I Gusti Ketut Pudja The opening of the third paragraph of the 1945 Constitution which reads “On the blessing of the Grace of God ...” has been replaced with “On the blessing of God’s Grace ...”. The proposal also did not get a refusal from other PPKI trial participants, so Sukarno finally ratified the aforementioned Opening with the approval of all PPKI members. But precisely in the News of the Republic of Indonesia II No. 7 February 15, 1946 the changes have not been made. Therefore, so that the next generation is not contaminated by amnesia suffered by its predecessor, then the opening of the third Constitution must be immediately changed to “On the blessing of the Grace of God Almighty” . Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika perumusan Pembukaan Undang- Undang Dasar alenia ketiga pada tanggal 18 Agustus 1945, dan untuk mendeskripsikan dinamika rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar alenia ketiga dari Republik Indonesia Serikat sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penulisan sejarah. Hasil temuan menunjukkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, atas usulan Mr. I Gusti Ketut Pudja Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alenia ketiga yang berbunyi “Atas berkat Rahmat Allah…” telah diganti dengan “Atas berkat Rahmat Tuhan…”. Usulan tersebut juga tidak mendapatkan penolakan dari peserta sidang PPKI lainnya, sehingga Sukarno akhirnya mengesahkan Pembukaan tersebut di atas dengan persetujuan seluruh anggota sidang PPKI. Akan tetapi justru dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 perubahan itu belum dilakukan. Diskursus dalam artikel ini menguraikan dinamika kalimat “Atas berkat rahmat Allah” dan “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.
Kata Kunci: Pembukaan, UUD 1945, Alenia Ketiga,

## PENDAHULUAN
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia adalah titik kulminasi yang menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan maka keesokan harinya, sabtu tanggal 18 Agustus 1945 bersidanglah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Gedung Tyuuoo Sangi-In untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar (Simorangkir, 1984). Di awal sidang Sukarno selaku ketua PPKI menyatakan:
“Sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin, menurut kehendak rakyat, telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 ( Nippon )…Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis-garis yang besar saja yang mengandung sejarah” (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998).
Sebelum rapat tersebut dilaksanakan memang sempat terjadi perselisihan pendapat antara perwakilan masyarakat Indonesia bagain Timur dengan anggota PPKI yang mewakili golongan Islam, akan tetapi perselisihan tersebut dapat segera diselesaikan. Hingga akhirnya rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berlangsung dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) ( Dokuritso Zyunbi Cosakai ), berhasil dibahas dan ditetapkan dalam tempo kurang dari 2 (dua) jam (Posponegoro dan  Notosusanto, 2010). Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memiliki landasan kehidupan yang meliputi, yakni sebuah Undang-Undang Dasar yang kini dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Menurut Simorangkir (1984: 225) menekankan bahwa: “Ia (baca: Undang-Undang Dasar 1945) diperjuangkan, dipersiapkan dan disusun dan suasana “perjuangan supaya merdeka”. Dia dipersiapkan, disusun, disyahkan dan ditetapkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Ia, Undang-Undang Dasar 1945 itu, merupakan hasil perjuangan, sebagai suatu “Karya Agung” dari seluruh bangsa dan rakyat Indonesia”.

## Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 dalam Perspektif  Sejarah
Namun dalam catatan sejarah ketatanegaraan, bangsa Indonesia tidak hanya pernah menggunakan satu undang- undang. Menurut Syahuri (2004), sejak 18 Agustus 1945 hingga sekarang, bangsa Indonesia telah mengalami lima kali penggunaan konstitusi/Undang-Undang Dasar. Undang- Undang Dasar 1945 berlaku sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, kemudian diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB). Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950, karena bentuk Negara Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan seperti amanat UUD 1945 dengan konstitusi baru, yakni Undang-Undang Sementara 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah dekrit yang salah satu isinya menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan di Republik Indonesia, sehingga secara otomatis UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Mulai 5 Juli 1959 sampai sekarang bangsa Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dari tahun 1999-2002 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang dilakukan oleh MPR.
Akan tetapi dibalik itu semua itu terdapat satu masalah yang mengusik beberapa bagian dari masyarakat Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang lengkapnya berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”. Persoalan tersebut akan muncul jika dikaitkan dengan komposisi agama yang ada di Indonesia. Kalimat tersebut akan dapat diterima oleh tiga agama besar di Indonesia, yakni Islam, Kristen Khatolik, dan Kristen Protestan, namun tidak pada pemeluk agama Hindu, Buddha, Konghucu dan penghayat kepercayaan.
Selain itu, narasi sejarah perdebatan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 umumnya hanya terhenti pada adanya kesepakatan antara golongan kebangsaan dengan golongan Islam mengenai perubahan kalimat “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Padahal selain itu, ada persoalan lain yang sangat menarik untuk dikaji pada Pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang sampai saat ini masih membutuhan penjelasan hitoris proses perumusan dan penetapan serta dinamika yang menyertainya dalam panggung sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika perumusan Pembukaan Undang- Undang Dasar alenia ketiga pada tanggal 18 Agustus 1945, dan untuk mendeskripsikan dinamika rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar alenia ketiga dari Republik Indonesia Serikat sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang langkah-langkah meliputi: Pertama , Heuristik (Pengumpulan Data). Teknik studi dokumen adalah teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan artikel ini. Data
dokumen/sumber tertulis yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah buku, artikel, laporan penelitian, berita, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul artikel. Kedua , setelah data terkumpul maka penulis akan menyaring secara kritis terhadap sumber- sumber yang telah dikumpulkan melalui kritik sumber. Kritik yang digunakan adalah kritik ekstern yaitu dengan menguji otentisitas atau keaslian sebuah sumber, kemudian juga dilakukan kritik intern yaitu dengan mengkaji kredebilitas atau dapat tidak dipercayai data yang terkumpul (Pageh, 2000: 67). Melalui kedua kritik tersebut maka diharapkan data-data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hasilnya dapat mendekati kebenaran. Ketiga , menafsirkan fakta-fakta yang telah didapat dan menghubungkan atau merangkaikannya sehingga menjadi bangunan cerita yang jelas relevansinya dan masuk akal. Selain itu, melakukan interpretasi juga memungkinkan penulis melakukan proses seleksi terhadap fakta-fakta sejarah karena tidak semua fakta dapat dan harus dimasukkan dalam cerita sejarah. Oleh karena itu, penting juga melakukan seleksi terhadap fakta-fakta yang relevan dan bermakna dalam kisah sejarah yang dibuat. Kelima, penulisan sejarah tentang dinamika perumusan dan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia Ketiga dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 W + 1 H.
Selain itu, juga menggunakan prinsip kronologi (urutan- urutan waktu terjadinya peristiwa), prinsip serialisasi (cara membuat urutan-urutan peristiwa), prinsip kausasi (hubungan sebab akibat), prinsip koligasi (menghubungkan fakta-fakta yang secara intrinsik dan memberikan arti bagi keseluruhan peristiwa masa lampau yang ingin dibangun). Bahkan, prinsip imajinasi  juga digunakan untuk membuat analogi antara peristiwa di waktu yang lampau dengan tindakan di waktu sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Perumusan Pembukaan UUD 1945 Alenia Ketiga Pada Sidang Ppki Tanggal 18 Agustus 1945 Pasca terdesaknya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pada bulan September 1944 Perdana Menteri Koiso mengambil langkah strategis untuk mempertahankan pengaruh Jepang terhadap Indonesia, yaitu dengan memberikan janji Kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji kemerdekaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan serentak di seluruh wilayah Indonesia mengingat situasi yang berbeda antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur dan juga perbedaan struktur komando angkatan perang Jepang yang menguasainya. Indonesia bagian barat berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat ( Rikugun ) pada dasarnya sudah merupakan daerah belakang peperangan, sedangkan Indonesia bagian timur berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun) masih merupakan daerah mandala perang.
Sementara itu, dalam struktur angkatan perang jepang terdapat pula Komando Tentara Kawasan Selatan yang menjadi komando utama Angkatan Perang Kekaisaran Jepang dan membawahi kesatuan-kesatuan Angkatan Darat, baik dalam bentuk Army Group maupun Army . Pada tahun 1945
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Panglima Tentara Kawasan Selatan adalah Marsekal Hisaichi, yang membawahi Tentara ke XVI untuk pulau Jawa dan Tentara ke XXV untuk pulau Sumatera. Komando-komando angkatan darat inilah yang melaksanakan janji kemerdekaan yang diucapkan Perdana Menteri Koiso. Sementara itu, wilayah Indonesia bagian timur yang berada di bawah komando angkatan laut Kekaisaran Jepang ( Kaigun) tidak berada di bawah Komando Tentara Kawasan Selatan, yang merupakan komando utama angkatan darat.
Dengan struktur komando seperti di atas, maka terbentuklah dua buah BPUPK ( Dokuritso Zyunbi Cosakai ) di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. BPUPK untuk Pulau Jawa dipimpin oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Saiko Sikikan (Panglima Tentara) Tentara ke XVI. Sedangkan BPUPK untuk Pulau Sumatera dipimpin oleh Muhammad Sjafei, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Saiko Sikikan Tentara ke XXV. Untuk Indonesia bagian timur tidak ada/dibentuk BPUPK. BPUPK untuk Pulau Jawa mempunyai arti penting untuk Indonesia karena badan inilah yang menghasilkan rancangan Undang-Undang. BPUPK di Pulau Sumatera yang baru dibentuk tanggal 25 Juli 1945 hanya dapat menyusun program-program jangka pendek.
Pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan (Panglima Tentara Jepang) Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) ( Dokuritsu Jumbi Cosakai ), sebagai Kaico (ketua) ditunjuk dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat (Sudiyo, 2002: 95). Setelah itu pada tanggal 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) (Dokuritsu Jumbi Cosakai). Sidang BPUPK dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945-17 Juli 1945 (Basarah, 2017).
Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Dokuritsu Zyunbi Iinkai) (Sudiyo, 2002). Berbeda dengan BPUPK yang dibentuk untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia, anggota dan wilayah kerja PPKI ( Dokuritsu Zyunbi Iinkai ) sudah meliputi seluruh Indonesia. Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat dengan agenda untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar di Gedung Tyuuoo Sangi-In (Sekarang Departemen Luar Negeri). Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dipimpin oleh Ir. Sukarno dengan wakil ketua Muhammad Hatta.  Rapat yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada pukul 09.30 tersebut ternyata sampai lebih dari pukul 11.00 belum juga dimulai. Rapat baru bisa dilaksanakan pada pukul 11.30. Selain itu, terdapat pula tambahan anggota sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti, Koesoema Soemantri, dan Soebardjo.
Ada beberapa hal yang telah disepakati dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada sidang-sidang sebelumnya yang akhirnya dirubah oleh peserta sidang PPKI. Beberapa
perubahan yang sangat penting karena menyangkut keutuhan Republik Indonesia, misalnya perubahan pada pasal 6 alenia 1 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam” diganti menjadi “Presiden ialah orang Indonesia Asli, sedangkan “yang beragama Islam” dicoret. Kemudian, Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, juga dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (1998) Muhammad Hatta selaku wakil ketua sidang PPKI menjelaskan mengenai alasan perubahan di atas, yaitu:
“…oleh karena penetapan yang kedua: Presiden Republik orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun . Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini. Berhubung dengan itu juga berubah pasal 29. Ini bersangkutan juga dengan Preambule. Pasal 29 ayat 1 menjadi begini: “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat yang di belakang itu yang berbunyai: “dengan kewajiban” dan lain-lain dicoret saja”.
Perubahan di atas menurut Muhammad Hatta merupakan perubahan yang “maha penting” karena akan mampu menyatukan segala bangsa (baca: suku bangsa dan agama). Sebelum diadakan perubahan memang terdapat keberatan pemeluk agama lain terhadap anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, karena penganut agama lain selain Islam di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasikan dan jika hal tersebut tidak dirubah maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia (Posponegoro dan Notosusanto, 2010). Muhammad Hatta menyatakan:
“…mereka mengakui, bahwa bagian kalimat itu (baca: dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri berdiri di luar Republik Indonesia” (Fauzi, dkk., 1983).
Untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia bagian Timur terhadap anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan

## Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 dalam Perspektif  Sejarah
“Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam”, maka Drs. Mohammad Hatta bersama K.H.A. Wachid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. H. Teuku Moehammad Hasan, dan Mr. Kasman Singodimedjo mengadakan rapat menjelang pembukaan rapat pertama PPKI. Dalam waktu yang relatif cepat disepakati untuk meniadakan anak kalimat yang berkenaan dengan Islam itu demi persatuan dan kesatuan nasional (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998). Selain narasi besar perubahan UUD 1945 di atas, sebenarnya terdapat perubahan lain yang diajukan oleh perwakilan masyarakat Indonesia Timur. Dalam rapat tersebut sempat ada usulan yang dikemukakan oleh Mr. I Gusti Ketut Pudja mengenai naskah Pembukaan UUD 1945 Alenia Ketiga yang ditawarkan oleh Ir. Sukarno kepada peserta sidang PPKI. Usulan tersebut diawali dengan keterbukaan Sukarno sebagai kepala sidang untuk menampung segala macam pendapat dari berbagai golongan masyarakat, sehingga produk Undang- Undang Dasar yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama. Sebagai catatan, tokoh Mr. I Gusti Ketut Pudja sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 2011, atas jasanya mengembangkan pemikiran “Multikulturalisme”. Berikut adalah cuplikan usulan tersebut dikutip dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (1998: 530), yaitu:
Katua Sukarno:
Tuan-tuan, tidak ada lagi perubahan? Silakan Tuan Gusti. Anggota I Gusti Ktut Pudja:
Ayat 3 “Atas berkat Rahmat Allah” diganti dengan “Tuhan” saja, “Tuhan Yang Maha Kuasa”.
Ketua Sukarno:
Diusulkan, supaya perkataan “Allah Yang Maha Esa” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Esa”. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan “Allah” diganti dengan “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, Tuan-tuan?
Kalau tidak ada lagi, saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan.
PEMBUKAAN “…Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya…”.
Setuju, Tuan-tuan? (Suara: Setuju)
Dengan ini sahlah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
Berdasarkan kutipan pembicaraan sidang antara Mr. I Gusti Ketut Pudja dengan Ir. Sukarno yang merupakan ketua sidang PPKI dapat disimpulkan bahwa perkataan “Atas berkat Rahmat Allah” dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia
Ketiga telah diganti dengan perkataan “Atas berkat Rahmat Tuhan”. Usulan tersebut juga tidak mendapatkan penolakan dari peserta sidang PPKI lainnya, sehingga Sukarno akhirnya mengesahkan Pembukaan tersebut di atas dengan persetujuan seluruh anggota sidang. Menurut Simorangkir (1984: 215) diterimanya usul mengganti kata “Allah” menjadi “Tuhan”, menggambarkan pula peran serta penganut agama lainnya (selain Islam) dalam persiapan/penyusunan UUD 1945. Secara lebih lengkap berikut ini adalah tabel perbandingan perubahan Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah ditetapkan oleh PPKI di tabel 5.1,
Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI dengan perubahan-perubahan seperti di atas, kemudian diumumkan dengan resmi dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Namun, yang menarik usul Mr. I Gusti Ketut Pudja agar anak kalimat “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” diganti dengan “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” yang telah disepakati dan disetujui sidang PPKI akan tetapi dalam penerbitan Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 perubahan itu belum dilakukan” (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998: xxxi).
Kemungkinan besar hal ini merupakan kesalahan teknis dalam suasana revolusi saat itu” (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998: 538). Untuk mempertegas bunyi alenia ketiga di dalam Pembukaan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, yaitu “ Atas berkat Rachmat Allah Jang Maha Koeasa dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer soepaja berkehidudoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja ”.
Dari Republik Indonesia Serikat (RIS) sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Dinamika Rumusan Pembukaan UUD 1945 Alenia Ketiga Menurut Syahuri (2004) sejak proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, bangsa Indonesia telah mengalami lima kali penggunaan konstitusi, yaitu:
1.  Konstitusi Pertama, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.
2.  Konstitusi Kedua, adalah Konstitusi (Sementara) Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tahun 1949 yang merupakan hasul Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949.
3.  Konstitusi ketiga, adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950, dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1950
4.  Konstitusi Keempat, sama dengan konstitusi pertama yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945.
5.  Konstitusi Kelima, Undang-Undang Dasar Negara
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993 No. Hukum Dasar (BPUPKI) 16-7-1945 Undang-Undang Dasar (PPKI) 18-8-1945 1 Istilah “Hukum Dasar” Diganti menjadi “Undang-Undang Dasar” 2 Mukadimah Diganti menjadi “Pembukaan” 3 Kalimat Pembukaan alenia ketiga “…Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Diganti menjadi “…Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa…” 4 “…dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia…” Diubah dengan “dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia” 5 “…dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya…” Diubah menjadi “…dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa” 6 “…menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Diganti dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” 7 “dua orang wakil presiden” Diganti dmenjadi “…seorang wakil presiden…” 8 “Presiden haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam” Diganti menjadi “Presiden harus orang Indonesia asli” 9 Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 10 Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 11 Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan Undang-Undang Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan Undang-Undang 12 Tidak ada ketentuan Perubahan UUD Diatur ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar 14 Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan Negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, Negara Indonesia bekerja bersama seerat-eratnya dengan Dai Nippon Dihapus 15 Jumlah pasal 42 (termasuk ketentuan Peralihan dan Aturan Tambahan) Jumlah Pasal 37 plus 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan Sumber: Syahuri (2004, 115-117) Tabel 5.1. Perbandingan Perubahan Hukum Dasar Karya BPUPKI dan Undang-Undang Dasar PPKI
Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dirubah empat kali, tahun 1999 sampai 20002.
Empat tahun setelah Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah Indonesia dipaksa untuk melakukan perubahan fundamental atas bentuk Negara, sistem pemerintahan, dan undang-udangnya (Syahuri, 2004). Mulai tanggal 27 Desember 1949 Republik Indonesia Serikat menggunakan Konstitusi RIS sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS sebenarnya adalah sebuah Konstitusi Sementara, karena menurut Pasal 186 K-RIS berbunyi “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS yang akan menggatikan konstitusi sementara ini” (Kansil, 1979).
Walaupun demikian menarik untuk dicermati perbedaan antara Pembukaan UUD 1945, Pembukaan Konstitusi RIS, dan Pembukaan UUDS, utamanya pada alenia ketiga atau pemakaian kata “Rahmat Allah”. Naskah Pembukaan atau Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut:
“ Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak- hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik- federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusian, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna ” (Tiga Undang-Undang Dasar, 1977: 31).
Pada pembukaan Konstitusi RIS di atas terlihat jelas bahwa tidak adanya kontradiksi dalam pemakaian kata “Tuhan”. Pada alenia kedua berbunyi “…berkat dan rahmat Tuhan…”, sementara itu pada alenia ketiga juga menggunakan redaksional kata yang sama “…pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa…”. Berdasarkan hal tersebut di
Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 dalam Perspektif  Sejarah
atas dapat diketahui bahwa kesepakatan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tidak serta merta ditinggalkan, melainkan tetap dijadikan bahan rujukan dalam penuangan kata “Tuhan” dalam Pembukaan Konstitusi RIS. Hal ini tidak dapat dilepaskan karena Konstitusi RIS digarap bersama oleh wakil dari Republik Indonesia dan daerah-daerah bagian pada tanggal 29 Oktober 1949 (Kansil, 1979: 62). Hal lain yang patut dicatat bahwa walaupun pada masa Republik Indonesia Serikat Konstitusinya menggunakan Konstitusi RIS, akan tetapi di Negara Bagian Republik Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Perjanjian Renville (Syahuri, 2004).
Pada tanggal 15 Agustus 1950 sejarah ketatanegaraan Indonesia mengawali babak baru dengan dibacakannya piagam terbentuknya Negara Kesatuan Repulik Indonesia oleh Presiden RIS Ir. Sukarno (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 43). Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun, Pembukaan atau Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah sebagai berikut:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan kedalilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna” (Tiga Undang-Undang Dasar, 1977: 90).
Sama seperti Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Konstitusi RIS, Pembukaan UUDS 1950 alenia ketiga tetap menggunakan kata “rahmat Tuhan”. Hal ini juga sekaligus mendandakan bahwa para pendiri-pendiri bangsa menunjukkan konsistensi terkait apa yang telah mereka sepakati bersama sebelumnya.
Dinamika perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak hanya berhenti disana karena pada tanggal 22 April 1959 dalam pidato di depan sidang Konstituante, Presiden Sukarno menganjurkan agar dalam rangka melaksanakan Demokrasi Terpimpin, Konstituante agar memberlakukan kembali UUD 1945. Sukarno menekankan bahwa Demokrasi Tertimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bukan oleh perdebatan dan perhitungan
pro dan kontra (Posponegoro dan Notosusanto, 2010). Latar belakang Presiden menawarkan untuk memberlakukan Demokrasi Terpimpin diungkapkan oleh Mansoer (1977: 66- 67), yaitu:
“…pergolakan-pergolakan daerah dengan pemberontakannya PRRI/Permesta pada akhir tahun 1956, dinyatakannya seluruh Indonesia dalam keadaan darurat perang sejak 14 Maret 1957, retaknya Dwi Tunggal: Sukarno-Hatta, karena yang terkahir mengundurkan diri dari Jabatannya Wakil Presiden… Ditambah pula Konstituante yang bersidang, sebagai hasil pemilihan umum, untuk menentukan Undang- Undang Dasar Negara mencapai jalan buntu”.
Selain itu, usulan Presiden Sukarno untuk kembali menggunakan UUD 1945 ditolak oleh Konstituante, dan setelah itu anggota Konstituante enggan untuk bersidang lagi. Keadaan tersebut oleh Presiden dianggap keadaan yang membahayakan (Atmadja, 2010). Oleh sebab itu, maka pada hari minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Secara garis besar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat 3 (tiga) keputusan, yaitu sebagai berikut: 1.  Pembubaran Konstituante;
2.  Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1959; dan
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) (Simorangkir, 1984: 122). Sebelum Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Departemen Penerangan Republik Indonesia pada bulan Feberuari 1959 mengeluarkan buku dengan judul “Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945”. Dalam buku tersebut dijelaskan salah satu putusan Dewan Menteri mengenai Pelaksanaan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini dipertahankan sebagai keseluruhan (Departemen Penerangan, 1959: 6). Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati untuk diterapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tanpa ada penambahan, pengurangan ataupun perubahan. Pada buku tersebut diuraikan pula mengenai Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
“Bahwa sesungguhnja Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Kemudian daripada itu, untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada:
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan-Perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia” (Departemen Penerangan, 1959: 13).
Melihat isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas dapat dengan mudah ditafsirkan bahwa pemerintah pada waktu itu berkeinginan agar Republik Indonesia kembali menggunakan UUD yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustsus 1945 oleh PPKI, yang substansi (Pembukaan dan Pasal-Pasal) Undang-Undang Dasarnya dipertahankan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila pada Pembukaan UUD 1945 alenia ketiganya tetap berbunyi “Atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa” seperti apa yang diusulkan oleh Mr. I Gusti Ketut Pudja (Pageh, 2010).
Kembali Kepada Pembukaan UUD 1945 Alenia Ketiga Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Presiden Sukarno secara sah (berdasarkan Hukum Darurat Negara/ Staatsnoordrecht dan dukungan DPR) menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Simorangkir (1984) Undang Dasar 1945 yang ditetapkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bersifat “Tetap” dan tidak bersifat “Sementara” seperti 3 (tiga) UUD yang pernah berlaku sebelumnya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian didukung lagi dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966. Dalam Tap MPRS tersebut dijelaskan mengenai pokok pikiran dan ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:
a.  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila, sesuai dengan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1.  ,,Negara’’-begitu bunyinya-melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.  Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3.  Pokok yang ketiga yang terkandung dalam ,,pembukaan”, ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas
kerakyatan  dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim Negara yang terbentuk dalam Undang- Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
4.  Pokok pikiran yang ke-4, yang terkandung dalam ,,pembukaan”, ialah Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b.  Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuangguhnya dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang kini terkenal sebagai ,,Pidato Lahirnya Pancasila”.
c.  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil Pemilihan Umum, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang menetapkan dan merobah Undang- Undang Dasar, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara.
Salah satu hal penting dari Tap MPRS Nomor XX/ MPRS/1966 Tahun 1966 adanya ketetapan bahwa “…merubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara”. Walaupun Tap MPRS tersebut sekarang ini sudah tidak memiliki kekuatan hukum (dicabut melalui Tap MPR Nomor 1/MPR/2003), akan tetapi hal tersebut dapat kita jadikan sebagai warning bahwa Pembukaan UUD 1945 bersifat sakral sehingga tidak ada satu lembaga negarapun yang dapat (berani) mengubahnya. Dalam Tap MPRS tersebut juga ditekankan bahkan MPR hasil Pemilihan Umum pun yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang menetapkan dan merobah Undang-Undang Dasar tidak diperbolehkan untuk merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila ketika terjadi amandemen/perubahan UUD 1945 pada Era Reformasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu “sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945…” (kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999). Hal tersebut juga ditekankan oleh Rudy (2013: 133) bahwa begitu pentingnya kedudukan Pembukaan UUD 1945 sehingga dalam periode amandemen UUD 1945 secara masif disepakati bahwa Pembukaan (Preambule) UUD 1945 untuk tidak diubah sama sekali.
Namun berbeda dengan fakta-fakta sejarah di atas, realita sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia menunjukkan adanya persoalan. Usulan Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai perwakilan Indonesia bagian Timur mengenai pergantian kata “Atas berkat Rahmat Allah” menjadi “Atas berkat Rahmat Tuhan” dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia Ketiga tetap tidak ada perubahan (sampai sekarang).

## Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 dalam Perspektif  Sejarah

## SIMPULAN
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang dengan menghasilkan beberapa keputusan maha penting, diantaranya perubahan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam” yang kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Presiden ialah orang Indonesia Asli”. Selain itu, atas usulan Mr. I Gusti Ketut Pudja Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ketiga yang sebelumnya berbunyi “Atas berkat Rahmat Allah…” diusulkan untuk diganti menjadi “Atas berkat Rahmat Tuhan…”. Usulan tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan anggota sidang PPKI, kemudian karena tidak ada keberatan dari anggota PPKI, maka Sukarno selaku Ketua PPKI menetapkan usulan tersebut sebagai bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ketiga.
Dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 perubahan itu belum dilakukan, bahkan hingga sekarang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, serta merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Maka menjadi diskursus yang menarik jika dikaji kembali sejarah dinamika kata “Atas berkat Rahmat Tuhan…” pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ketiga yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ada tanggal 18 Agustus 1945.

## REFERENSI
Atmadja, I Dewa Gede. (2010). Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 . Malang: Setara Press Basarah, Ahmad. (2017). Bung Karno, Islam, dan Pancasila. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress) Departemen Penerangan. (1959). Kembali Kepada Undang- Undang Dasar 1945 . Jakarta: Perbitan Chusus Masoer, M.T. (1977). Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita Kansil, C.S.T. (1979). Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Aksara Baru Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesiauntuk Melanjutkan Perubahan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 Fauzi, Achmad, dkk., (1983). Pancasila Ditinjau dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis . Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Pageh, I Made. (2000). Pengantar Ilmu Sejarah (Buku Ajar). STKIPN Singaraja Pageh, I Made. (2010). Kepahlawanan dan Perjuangan Sejarah Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Konteks Lampah Mr. I Gusti Ketut Pudja, 1908-2010 . Denpasar: Pustaka Larasan Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (2010). Sejarah Nasional Indonesia VI . Cet. 2. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. 1998. Jakarta: Sekretariat Negara RI Rudy. (2013). Kedudukan dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945. Dalam Jurnal Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Halaman 126-134 Simorangkir. J. C. T. (1984). Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat Dari Segi Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: PT Gunung Agung Sudiyo. (2002). Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta: PT Asdi Mahasatya Syahuri, T. (2004). Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002. Bogor: Ghalia Indonesia
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1985). 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada Tiga Undang-Undang Dasar: Republik Indonesia 1945 serta Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI. 1997. Jakarta: Balai Aksara