NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI KONTRAK DI KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BENGKULU

## Lucky Hesliano Winerungan, Budi Ispriyarso, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: heslianol@yahoo.com

## Abstract
Position of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is an  element of the state apparatus. Based on the research results it is known that (1) Contract employee work agreements within the National Land Agency have not yet fulfilled the legal requirements for making work agreements, (2) Legal protection for contract employees is regulated in Article 33 of Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus. If the Bengkulu Province Land Office does not comply with the provisions stipulated in Article 33 of Law Number  5  Year  2014  concerning  the  State  Civil  Apparatus,  then  it  will  be  subject  to sanctions.
Keywords: Legal Protection; Contract Employees; Land Offices

## Abstrak
Kedudukan  Pegawai  Pemerintah    dengan    Perjanjian  Kerja  (PPPK)    adalah  sebagai  unsur aparatur negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Perjanjian kerja pegawai kontrak  di  lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional  ternyata  belum  memenuhi    syarat  sah pembuatan  perjanjian  kerja,  (2)  Perlindungan  hukum  terhadap  pegawai  kontrak  diatur dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara. Apabila  Kantor  Wilayah  Pertanahan  Provinsi  Bengkulu  tidak  mematuhi  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka akan mendapat sanksi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pegawai Kontrak; Kantor Pertanahan

## A. Pendahuluan
Bidang  ketenagakerjaan  mengatur  tentang  hubungan  kerja  antara  pemberi kerja  dengan  pekerja,  dimana  pemberi  kerja  memberikan  perintah  pekerjaan  yang harus  dilaksanakan  oleh  pekerja  ,  dan  pekerja  akan  diberi  upah  sebagai  imbalan terhadap  pekerjaan  yang  telah  dilakukannya.  Bekerja  merupakan  usaha  yang dilakukan  oleh  seseorang  untuk  mendapatkan  penghasilan  agar  dapat  memenuhi
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
semua  kebutuhan  hidupnya.  Dalam  usaha  untuk  mendapatkan  penghasilan  tersebut, seseorang pasti akan memerlukan orang lain dalam hubungan saling bantu-membantu dan  saling  tukar  bantu  dalam  memberikan  segala  apa  yang  telah  dimiliki  dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari orang lain. Seseorang yang kurang memiliki modal atau penghasilan inilah yang akan memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan  penghasilan  kepadanya,  setidaknya  sebatas  kemampuan.  (A.  Ridwan Halim, 1987)
Pelaksanaannya  pada  waktu  sekarang  ini,  tujuan  dari  reformasi  peraturan hukum  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan rasa  keadilan  dan  perlindungan  terhadap  /pekerja  serta  untuk  memenuhi  amanat Undang-Undang  Dasar  1945  Republik  Indonesia  yaitu  untuk  melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya,  dan  untuk  meningkatkan  harkat,  martabat  dan  harga  diri  tenaga  kerja serta  mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur  dan  merata  baik  materil maupun  sprituil  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang  dicita-citakan.  Penyebab terjadinya akibat tersebut terdapat berbagai faktor, salah satunya adalah dengan cara memkan  dengan sistem pegawai kontrak.
Dalam  pelaksanaannya  pada  waktu  sekarang  ini,  tujuan  dari  reformasi peraturan  hukum  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap /perkeja serta untuk memenuhi amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yaitu  untuk melakukan  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya,  dan  untuk  meningkatkan  harkat,  martabat  dan harga  diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur  dan merata  baik  materil  maupun  sprituil  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang  dicita- citakan.  Penyebab  terjadinya  akibat  tersebut  terdapat  berbagai  faktor,  salah  satunya adalah dengan cara memkan  dengan sistem pegawai kontrak.
Menurut  pendapat  (R.  Subekti,  2014)  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
1233  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menyebutkan  bahwa perikatan  dapat  lahir  dari  perjanjian  atau  dari  Undang-Undang  ( verbintenissen onstaan  uit  overeenkomst,  of  uit  de  wet ).  Ketentuan  ini  terlihat  bahwa  KUHPerdata membedakan  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  dan  perikatan  yang  lahir  dari Undang-Undang.  Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  artinya  dua  orang  atau lebihdapat  menjadi  terikat  untuk  melakukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing dikarenakan  mereka  menyetujui  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  itu  menerbitkan  suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak  akan  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagaimana  Undang-Undang  bagi keduanya, hal ini dikenal dengan asas pacta sunt servanda.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  diartikan  bahwa  kantor  wilayah pertanahan  Provinsi  Bengkulu  dan  karyawan  kontrak  kantor  wilayah  pertanahan Provinsi  Bengkulu  telah  melakukan  pengikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  untuk melakukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  serta  menjadi  Undang-Undang  bagi para  pihak  yang  saling  sepakat,  hal  ini  dikarenakan  kantor  wilayah  pertanahan Provinsi Bengkulu dan karyawan kontrak kantor wilayah Provinsi telah setuju dengan pegawai  kontrak,  yang  selanjutnya  disebut  Perjanjian  Kerja.  Kantor  wilayah pertanahan  Provinsi  Bengkulu  dalam  eksistensinya  menerapkan  sistem  pegawai kontrak  tersebut,  berasumsi  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  wilayah pertanahan  Provinsi  Bengkulu  untuk  suatu  pekerjaan  menjadi  lebih  kecil,  karena kantor  wilayah  pertanahan  Provinsi  Bengkulu  tidak  harus  memiliki  tenaga  kerja dalam  jumlah  yang  banyak.  Sebagaimana  diketahui  apabila  kantor  wilayah pertanahan  Provinsi  Bengkulu  memiliki    yang  banyak,  maka  kantor  wilayah pertanahan  Provinsi  Bengkulu  harus  memberikan  berbagai  tunjangan  untuk kesejahteraan  para  pegawai,  seperti  tunjangan  pemeliharaan  kesehatan,  tunjangan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  tunjangan  penghargaan  kerja  dan  sebagainya. Akan  tetapi  dengan  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  sistem  pegawai  kontrak, maka biaya tersebut dapat ditekan bahkan dikesampingkan.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
Berdasarkan  Pasal  6  dan  7  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara,  ASN  terbagi  menjadi    dua  jenis  Kepegawaian  yakni  PNS  (Pegawai  Negeri Sipil) yang diangkat  sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki  nomor  induk  pegawai  secara  nasional  dan  PPPK  (Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat  Pembina  Kepegawaian  sesuai  dengan  kebutuhan  instansi  Pemerintah  dan ketentuan Undang-Undang.
Hal  yang  menimbulkan  permasalahan  adalah  banyaknya  terjadi  pelanggaran dalam penerapan sistem pegawai kontrak. Sejalan dengan hal tersebut, banyak terjadi penyimpangan  terhadap  pelaksanaan  aturan  pegawai  kontrak,  atau  dengan  kata  lain pegawai  kontrak  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan (wanprestasi),  sebagaimana  bentuk-bentuk  wanprestasi  adalah  (Achmad  Busro, 2013):  1)  Tidak  melakukan  prestasi  sama  sekali;  2)  Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; 3) memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Penulis  mengambil  salah  satu  contoh  Pasal  dalam  perjanjian  kerja  antara kantor wilayah pertanahan Provinsi Bengkulu dan karyawan kontrak kantor wilayah pertanahan  Provinsi  Bengkulu,  yang  dijadikan  penulis  sebagai  kesenjangan  antara peraturan  dan  kenyataan  di  lapangan,  sebagaimana  dalam  pegawai  kontrak  tersebut antara  kantor  wilayah  pertanahan  Provinsi  Bengkulu  dan  karyawan  kontrak  kantor wilayah  pertanahan  Provinsi  Bengkulu  telah  melanggar  point  2  bentuk-bentuk wanprestasi  yang  berdasarkan  penjelasan  Achmad  Busro  tersebut  diatas,  adapun  isi Pasalnya  (klausula  kontrak)  adalah  Pasal  1  tentang  Jenis  Dan  Uraian  an:  bahwa PIHAK  KEDUA  bekerja  di  kantor  wilayah  pertanahan  Provinsi  Bengkulu  pada  sub Bagian  Tata  Usaha  dengan  status  PEGAWAI  TIDAK  TETAP  dengan  pekerjaan sebagai OPERATOR KOMPUTER.
B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Yuridis Empiris .  Pedekatan  yuridis  empiris  yang  dengan  kata  lain  adalah  jenis  penelitian
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002)
C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Antara  Pegawai  Kontrak  Dengan  Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bengkulu
Penyelenggaraan  dibidang  pertanahan  secara  menyeluruh  dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi  Bengkulu  yang adalah  unit  kerja BPN  yang  berada  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah.
Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bengkulu  berada    di bawah  dan    bertanggung  jawab    kepada    Menteri  yang  sekaligus  menjadi Kepala    BPN  melalui    Kepala    Kantor    Wilayah    BPN  dan  dipimpin  oleh seorang Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan  Pasal  6  dan  7  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara,  ASN  terbagi  menjadi    dua  jenis  Kepegawaian  yakni  PNS (Pegawai  Negeri  Sipil)  yang  diangkat    sebagai  pegawai  tetap  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki  nomor  induk  pegawai  secara  nasional dan  PPPK  (Pegawai  Pemerintah    dengan  Perjanjian  Kerja)  yang  diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian  kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
Pegawai  kontrak  tersebut  telah  berlangsung  dalam  1  tahun  dengan pembaharuan  tiap  tahunnya  yang  berarti  bahwa  perjanjian  kerja  tersebut terus-menerus  diperpanjang.  Menurut  ketentuan  Pasal  59  ayat  (6)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  dan  Peraturan  Pelaksana  yaitu KEP.100/MEN/VI/2004,  pegawai  kontrak  di  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Bengkulu  didasarkan  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Pegawai  Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
1) Pembuatan  Perjanjian  Kerja  Antara  Pegawai  Kontrak  Dengan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bengkulu
Pembuatan  Perjanjian  kerja  pada  umumnya  dibuat  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bengkulu  kepada  karyawan  yang  bertujuan untuk  melindungi  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bengkulu  dan pegawai.  Tetapi  dalam  hal  ini  penulis  menitikberatkan  serta  menganalisis pegawai  kontrak  yang  dibuat  oleh  Kantor    Pertanahan  Provinsi  Bengkulu kepada  pegawainya,  yang  memiliki  peranan  yang  cukup  besar  baik terhadap  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  maupun  pegawai.  Hal  ini  dapat diketahui  karena  pegawai  kontrak  tersebut  didasarkan  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Pegawai  Tidak  Tetap  di  Lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional yang  merupakan  suatu  ketentuan  hukum  yang  bersifat  mengikat  bagi Kantor Pertanahan Provinsi Bengkulu dan pegawai.
2) Jenis  Pekerjaan  Dalam  Pegawai  Kontrak  Antara  Badan    Pertanahan Nasional  Provinsi  Bengkulu dan  Karyawan  Badan    Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu
Berbicara  mengenai  pegawai  pemerintah  yang  berstatus  non  PNS tidak  lepas  dari  berbagai  kebijakan  yang  pernah  dikeluarkan  oleh pemerintah  baik  pemerintah  saat  ini  maupun  pemerintah  sebelumnya.  Di dalam  regulasi  kepegawaian,  kebijakan mengenai    non  PNS  yang  bekerja pada  instansi  pemerintahan  diwadahi  oleh  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  1999  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian.  Di  dalam  Pasal  2  UU  No.  43  Tahun 1999  disebutkan  bahwa  pejabat  yang  berwenang  dapat  mengangkat pegawai  tidak  tetap.  Namun  demikian,  nomenklatur  pegawai  tidak  tetap dapat  dikatakan  tidak  terlalu  populer  di  dalam  praktik  kepegawaian  di instansi pemerintah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
Pekerjaan  yang  terdapat  dalam  pegawai  kontrak  di  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bengkulu  adalah  pekerjaan  dalam  bidang jasa  hukum  yakni  dibagian  legal  drafting,  administrasi,  pengantar  berkas dan customer  service serta  bidang  administrasi  ataupun  keuangan  dan  an pendukung  lainnya  seperti  supir.  Menurut  Dyah  Retno  Puji  Astuti  selaku karyawan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, biasanya Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bengkulu  mengangkat  karyawan  dengan perjanjian  kerja  pegawai  kontrak  dikarenakan  mendapatkan  perjaan  untuk menyiapkan pengurusan di bidang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat  diperoleh kesimpulan  yang  diantaranya:  Dalam  hal  cara  penyusunan  perjanjian  kerja  pegawai kontrak  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bengkulu  yang  didasarkan  pada Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Badan Pertanahan Nasional belum memenuhi  syarat  sah  pembuatan  perjanjian  kerja  karena  belum  memenuhi  syarat kesepakatan  kedua  belah  pihak,  karena  pegawai  kontrak  pada  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Bengkulu  dibuat  secara  sepihak  (Standart  Contract).  Dalam kontrak  kerja  tidak  dijelaskan  secara  rinci  apa  sebenarnya  pekerjaan  yang  harus dilakukan  oleh  pegawai  kontrak,  dan  pada  kontrak  tersebut  hanya  tercantum  jenis pekerjaan secara umum.
Perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi  Bengkulu,  secara  umum  perlindungan  hukum  terhadap  pegawai  kontrak diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  namun  pada  kenyataannya  masih  terdapat  keresahan  khususnya  dikalangan pegawai  kontrak  karena  terkait  dengan  masalah  perlindungan  hukum  ini.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  telah  mengatur perlindungan  hukum  terhadap  ASN,  termasuk  tenaga  kontrak,  tetapi  penerapannya
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                 ISSN: 2086-1702 -
tidak  semuannya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Apabila dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bengkulu yang memakai pegawai dengan sistem pegawai kontrak tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara tersebut, terdapat sanksi yang akan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Busro, Achmad. (2013). Kapita Selekta Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Pohon Cahaya. Halim, A. Ridwan. (1987). Sari Hukum Peran . Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Djohari Santosa dan Achmad Ali, Beberapa Asas-Asas Hukum Pembuktian Dan Asas- Asas  Hukum  Perjanjian  Di  Dalam  Hukum  Perdata  Di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII)