Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan

## Jaminan Hak Tanggungan
Murlyta Nevi Sukmawarti, SH Nevisukma.mns@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Airlangga

## Abstrak
Didalam  pengaturan  Hukum  Keperdataan Personal  guarantee termasuk  kedalam  kategori penanggungan  utang  yang  dalam  sistem  hukum  nasional  kita  diatur  dalam  Pasal  1820-1850 Burgerlijk  Wetboek (Selanjutnya  disebut  BW).  Dalam  Pasal  1820  BW  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  penanggungan adalah  suatu  perjanjian,  dimana  pihak  ketiga, demi  kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya.  Debitor  dalam  mengajukan  utang  tidak  jarang  untuk  dimintai  jaminan  sebagai bentuk perlindungan terhadap terhadap hak kreditor. Tetapi dalam hal ini biasanya yang dijadikan objek jaminan bukan merupakan benda yang dimiliki oleh debitor melainkan pihak ketiga. Dalam lembaga  jaminan  hak  tanggungan  sering  ditemukan  bahwa  pihak  yang  menjaminkan  tanahnya sebagai objek hak tanggungan bukanlah si debitor, melainkan pihak ketiga diluar perjanjian kredit yang  secara  sukarela  mengikatkan  dirinya.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  menyajikan  penelitian secara  normatif  tentang  Personal  Guarantee  dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  Hak Tanggungan.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Bank  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Selanjutnya disebut  Undang-Undang  Perbankan)  didefinisikan  sebagai  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Dari  pengertian  Bank  tersebut, maka  Bank  memiliki  peranan  penting  untuk  menunjang  perekonomian  nasional, dan  juga  mengemban  tugas  serta  amanat  pembangunan  bangsa  demi  tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Bank berperan  sebagai Intermediary  Institution .  Sebagai  lembaga  perantara  keuangan masyarakat ( intermediary institution ) , bank  menjadi  media perantara pihak pihak yang memiliki kelebihan dana ( surplus of funds ) dengan pihak-pihak yang

## Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
kekurangan dana ( lack of found ). 1 dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 2
1. Fungsi menghimpun dana;
2. Fungsi pemberian kredit;
3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran;
4. Fungsi sebagai penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.
Dalam proses pemberian kredit, tentulah pihak bank tidak semerta-merta begitu  saja  memberikan  pinjaman  kepada  siapapun.  Disini,  ada  kriteria-kriteria yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  mendapatkan  pinjaman  dari  bank.  Kriteria- kriteria ini merupakan prinsip-prinsip pemberian kredit.
Menurut  Kasmir  ada  beberapa  prinsip-prinsip  penilaian  kredit  yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas :
a Character ,  adalah  sifat  atau  watak  seseorang  dalam  hal  ini  adalah  calon debitur.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  keyakinan  kepada  Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar- benar dapat dipercaya.
b Capacity  (capability) ,  untuk  melihat  kemampuan  calon  nasabah  dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
c Capital ,dimana  untuk  mengetahui  sumber-sumber  pembiayaan  yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
d Collateral, merupakam  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  baik  yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
e Condition ,  dalam  menilai  kredit  hendaknya  dinilai  kondisi  ekonomi sekarang  dan  untuk  dimasa  yang  akan  datang  sesuai  sektor  masing- masing. 3
Kemudian  penilaian  kredit  dengan  metode  analisis  7  P  menurut  Kasmir adalah sebagai berikut :
1. Personality , yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup
1 Ibid., h. 29.
2 Neni Sri Imaniyanti, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , Refika Aditama, 2010, Bandung, 13.
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta, Rajawali Pers, 2012, h. 95.
sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Party , yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.  Sehingga  nasabah  dapat  digolongkan  ke  golongan  tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. Purpose , yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk  jenis  kredit  yang  di  inginkan  nasabah.  Tujuan  pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. Prospect ,  yaitu  untuk  menilai  usaha  nasabah  di  masa  yang  akan  datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.  Hal  ini  penting  mengingat  jika  suatu  fasilitas  kredit  yang  di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. Payment, merupakan  ukuran  nasabah  bagaimana  cara  nasabah mengembalikan  kredit  yang  telah  di  ambil  atau  dari  sumber  mana  saja dana untuk pengembalian kredit.
6. Profitability untuk  menganalisis  bagaimana  kemampuan  nasabah  dalam mencari  laba.  Profitability  diukur  dari  periode  ke  periode  apakah  akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. Protection, tujuannya adalah bagaimana  menjaga  agar usaha dan  jaminan mendapatkan  perlindungan.  Perlindungan  dapat  berupa  jaminan  berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 4
Selanjutnya  penilaian  kredit  dengan  metode  analisis  3  R  menurut Hasibuan sebagai berikut :
1. Returns adalah  penilaian  atas  hasil  yang  akan  dicapai  perusahaan  calon debitur  setelah  memperoleh  kredit.  Apabila  hasil  yang  diperoleh  cukup untuk  membayar  pinjamannya  dan  sekaligus  membantu  perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. Repayment adalah  memperhitungkan  kemampuan,  jadwal,  dan  jangka waktu  pembayaran  kredit  oleh  calon  debitur,  tetapi  perusahaannya  tetap berjalan.
3. Risk  Bearing  Ability adalah  memperhitungkan  besarnya  kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan
4 Ibid , h. 96.
calon  debiturnya  risikonya  besar  atau  kecil.  Kemampuan  perusahaan menghadapi  risiko  ditentukan  oleh  besarnya  modal  dan  strukturnya,  jenis bidang usaha, dan  manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability  perusahaan  besar  maka  kredit  tidak  diberikan,  tetapi  apabila  risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit diberikan. 5
Untuk  pemberian  kredit,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  prinsip Collateral atau  di  sini  dikenal  dengan  sebutan  jaminan.  Jaminan  merupakan  suatu  langkah penting  dalam  langkah-langkah  menjaga  keamanan  kredit  bank.  Langkah pengamanan  ini  dilakukan  sedemikian  rupa  oleh  karena  pemberian  kredit  terkait dengan  suatu  resiko  ( degree  of  risk )  atau  setidak-tidaknya  memperkecil  resiko yang  timbul.  Oleh  karena  itu  bank  dilarang  memberikan  kredit  tanpa  jaminan sesuai  dengan  bunyi  pasal  2  ayat  1  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Februari  1991  tentang  Jaminan  Pemberian Kredit.  Karena  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  mengandung  resiko,  sehingga dalam  pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang sehat. 6
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan (Selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perbankan),  jaminan  tidak  merupakan syarat  mutlak,  karena  itu  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Perbankan memungkinkan  untuk  memberikan  kredit  tanpa  jaminan.  Jaminan  dalam  arti collateral di  sini  hanya  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  di samping syarat  lainnya. Di dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dikatakan  bahwa  dalam  pemberian  kredit  tidak  ada  kewajiban  bank  untuk meminta  jaminan  tambahan.  Karena  itu  fungsi  yuridis  materiil  suatu  jaminan sebagai tindakan preventif itu hampir dapat dikatakan tidak ada. Sehingga timbul peluang-peluang  bagi  debitur  yang  mempunyai  itikad  kurang  baik  untuk mengambil  keuntungan  dari  celah-celah  tersebut.  Meskipun  menurut  ketentuan
5 Hasibuan Malayu S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h.108.
6 “Bambang Catur P.S., Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan ,  diakses    melalui    http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1468, pada hari Kamis, pukul 20.54 WIB.
Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, jaminan bukan merupakan syarat mutlak dan hanya  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi,  namun  di  dalam kenyataannya  dalam  pemberian  kredit  pihak  bank  selalu  mensyaratkan  adanya jaminan berupa harta milik debitur. 7
Jaminan  adalah  tanggungan  yang  diberikan  oleh  debitor  dan  atau  pihak ketiga  kepada  kreditor  karena  pihak  kreditor  mempunyai  suatu  kepentingan bahwa  debitor  harus  memenuhi  kewajiban  dalam  suatu  perikatan . 8 Jenis  jaminan dalam  Hukum  Perdata  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni  jaminan  kebendaan dan jaminan perorangan. 9
Jaminan  yang  bersifat  kebendaan  ialah  jaminan  yang  berupa  hak  mutlak atas sesuatu benda, yang mempuyai ciri-ciri:  mempunyai hubungan langsung atas benda  tertentu  dari  debitor,  dapat  dipertahankan  terhadap  siapapun,  selalu mengikuti bendanya ( Droit de suit ) yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu  akan  diutamakan  dari  pada  hak  yang  yang  lahir  kemudian, droit  de preference adanya preferensi dan dapat dipertalihkan. 10 Pihak  yang  memiliki  hak kebendaan ini dalam hal pelunasannnya harus lebih didahulukan pembayarannya, dan  gugatannya  berupa  gugatan  kebendaan  dimana  pemegang  jaminan berkedudukan  sebagai  kreditor  preferen  yaitu  kreditor  yang  didahulukan pelunasannya. 11
Jaminan  yang  bersifat  perorangan  ialah  jaminan  yang  menimbulkan hubungan  langsung  pada  perorangan  tertentu,  terhadap  harta  kekayaan  debitur seumumnya. 12 Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau borgtocht yang pengaturannya pada Bab XVII Buku III BW, hak yang dilahirkan adalah hak
7 Djumhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat  Pada  Tanah  Dalam  Konsepsi  Penerapan  Azas  Pemisahan  Horisontal ,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996), h. 14
8 Hasanuddin Rahman, Op. cit, h.162.
9 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  S.H., Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  Yogyakarta, Liberty Offset, 2003, h.46.
10 Ibid , h.47.
11 Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Leonora  Bakarbessy, Hukum  Jaminan ,  Revka  Petra Media, Surabaya, 2014, h. 15-16
12 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Op.cit, h.47.
yang  bersifat  relatif, 13 yaitu  hak  yang  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  orang tertentu  yang  terikat oleh  perjanjian.  Dalam  jaminan  perorangan  tidak  ada  benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  debitor,  sehingga  apabila debitor  ingkar  janji,  dalam  perjanjian  jaminan  perorangan  berlaku  ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.
Dalam  perjalanan,  untuk  pemberian  kredit  dengan  jumlah  yang  sangat besar,  untuk  menjaga  jalannya  kredit  dengan  langkah  pengamanan,  atas  jumlah tertentu  yang  besar,  selain  menerima  jaminan  kebendaan,  untuk safeguard dan tentunhya  penerapan  prinsip  kehati-hatian  bagi  Bank  sebagai  bagian  dari Good Corporaate Governance , bank  juga  meminta  jaminan personal  guarantee seperti dalam halnya pinjaman oleh suatu perusahaan kepada bank. Dimana, selain diikat atas  hak  tanggungan,  berupa  aset  perusahaan  yang  misalnya  berupa  Hak  Guna Usaha,  tetapi  bank  sebagai  perlindungan  meminta  jaminan  perorangan  oleh direktur perusahaan.
Yang  ingin  penulis  bahas  disini,  ialah  kedudukan  perjanjian Personal Guarantee sebagai  jenis  perjanjian  dan  dimana  kedudukan  serta  penjalanan prinsip  kehati-hatian  bank  dengan  dilaksanakannya  pinjaman  berdasar  dua  jenis jaminan.

## Rumusan Masalah
1. Personal  Guarante sebagai  jaminan  utang  dengan  objek  hak tanggungan
Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian doctrinal  research ,  yaitu penelitian  ini  menghasilkan  penjelasan  yang  sistematis  mengenai  aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. 14 Selain itu doctrinal
13 Trisadini, Op.Cit ., h.18.
14 Terry C. M. Hutchinson , Researching and Writing in Law, Lawbook Company (Thomson Reuters), Sydney, Australia, 2010, h. 10.
research bertujuan  pula  sebagai  keperluan  akademis  yaitu  peneliti  berposisi sebagai  pihak  yang  netral  dan  sasaran  pembacanya  adalah  akademisi  maupun praktisi.  Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  undang-undang ( statute  approach )  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian  untuk  kegiatan  akademis,  peneliti  perlu  mencari  ratio  legis  dan  dasar ontologism  lahirnya  undang-undang  tersebut.  Sehingga  dapat  ditemukan  suatu aturan  yang  relevan  untuk  memecahkan  masalah  tersebut. 15 Selain  itu  peneliti menggunakan  Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dilakukan  dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami  suatu  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  dalam  membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi. 16

## II. PEMBAHASAN

## 1. Karakteristik Jaminan Hak Tanggungan
Ketentuan  dalam  peraturan  mewajibkan  bank  untuk  melakukan  usaha berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  merupakan  kewajiban  bank  untuk  tidak merugikan  kepentingan  nasabah  penyimpan  dana.  Pada  hubungan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  nasabah  dan  selama  dana  tersebut  dalam penyimpanan  di  bank  maka  bank  dapat  menggunakan  dana  tersebut,  dengan jaminan  kepastian  bahwa  bank  mampu  mengembalikan,  hal  tersebut  bilamana nasabah  menarik  dananya,  oleh  karena  itu  dalam  rangka  penyaluran  dana  dalam bentuk  kredit  dengan  menggunakan  dana  dari  nasabah  penyimpan  dana  maka bank  harus  cermat  dan  seksama  dalam  melakukan  analisa  kredit  terhadap  calon
15 Ibid , h. 93-94.
16 Ibid , h. 95.
nasabah  debitor  agar  dana  yang  telah  disalurkan  dapat  dilunasi  sesuai    dengan yang diperanjikan. 17
Perjanjian  yang  mengakibatkan  perikatan  adalah  perjanjian obligatoir . Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pribadi. Dinamakan perjanjian pribadi karena  perjanjian  hanya  mengikat  pihak-pihak  yang  membuatnya  saja  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1315  jo  1340  BW.  Salah  satu  contoh  dari  perjanjian obligatoir adalah  perjanjian  kredit  atau  utang.  Pengertian  kredit  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan  yaitu penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.  Dari  penjelasan  Pasal  tersebut  terlihat  bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian obligatoir .
Dalam  pelaksanaan  pinjam  meminjam  uang  atau  kredit  pada  umumnya disyaratkan  adanya  perjanjian  tambahan  berupa  perjanjian  jaminan  demi keamanan pemberian kredit tersebut. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada  pihak  kreditor  atas  pembayaran  utang-utang  yang  telah  diberikannya kepada debitor, hal ini terjadi karena hubungan hukum terbit dari suatu perjanjian yang  bersifat assessoir terhadap  perjanjian  pokoknya.  Mengenai  sifat  perjanjian jaminan  adalah assessoir, yaitu  perjanjian  tersebut  mengikut  jaminan  pokok berupa  perjanjian  utang  piutang  atau  kredit.  Jenis  jaminan  utang  piutang  dapat berupa  jaminan kebendaan  yang akan  menimbulkan  hak kebendaan atau jaminan perorangan,  biasa  disebut  dengan borgtocht yang  akan  menimbulkan  hak perorangan . Pada  umunya  kreditor  memilih  menggunakan  jaminan  kebendaan, karena  dengan  memegang  jaminan  kebendaan  maka  kedudukan  kreditor  akan menjadi  kreditor preferen dan  hak  kebendaan  atas  jaminan  tersebut  akan  beralih kepada  kreditor  yang  akan  memberikan  hak  untuk  mendapat  pembayaran  utang terlebih dahulu atas eksekusi terhadap benda-benda jamian. Berbeda dengan
17 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd, Shomad, Hukum Perbankan, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015, h.112 .
jaminan  perorangan  yang  hanya  menimbulkan  hak  perorangan  dan  hanya  dapat dipertahankan kepada pihak yang membuat perjanjian.
Jaminan  kebendaan  adalah  jaminan  atas  benda  tertentu  milik  debitor  atau milik  pihak  ketiga  yang  diperuntukan  secara  khusus  bagi  kepentingan  kreditor tertentu  pula.  Jaminan  kebendaan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  adalah  perjanjian kebendaan  bukan  perjanjian  obligatoir. 18 Jaminan  kebendaan  memiliki  beberapa ciri-ciri  khusus  yang  juga  merupakan  alasan  mengapa  para  kreditor  memilih menggunakan jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah: 19
a. Bersifat  absolut  yang  berarti  dapat  ditegakkan  kepada  siapa  saja,  tidak hanya pada rekan sekontraknya saja. Berbeda dengan jaminan perorangan yang  tidak  bersifat  absolut  sehingga  hanya  bisa  ditegakkan  pada  rekan sekontraknya saja.
b. Memiliki  asas  prioritas  yang  berarti  bahwa  hak  kebendaan  yang  lahir terlebih  dahulu  maka  akan  lebih  didahulukan  daripada  hak  yang  lahir kemudian.
c. Memiliki  asas  preferensi  yaitu  kreditor  berhak  untuk  memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Kreditor lainnya dalam  hak  ini  adalah  kreditor  yang  tidak  memegang  hak  kebendaan  atau kreditor konkuren.
d. Bersifat Droit de Suite yang berarti bahwa hak kebendaan akan mengikuti dimanapun bendanya berada.
Melihat  ketentuan  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Perbankan  dan penjelasannya,  maka  arti  jaminan  pemberian  kredit  diberikan  arti  yang  lain dengan  agunan.  Jaminan  pemberian  kredit  diartikan  sebagai  keyakinnan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitor  untuk  melunasi  utangnya  sesuai  dengan yang  diperjanjikan.  Dengan  kata  lain  bahwa  Undang-Undang  Perbankan  telah memberikan  arti  yuridis  bagi  jaminan  pemberian  kredit  bukan  sebagai  agunan kredit,  sedangkan  agunan  kredit  hanya  merupakan  salah  satu  unsur  dari  jaminan pemberian kredit.
18 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op. Cit., h.11.
19 Ibid, h. 17.
Jaminan kredit  yang selama  ini kita kenal dapat berupa jaminan kebendaan dan  jaminan  perorangan,  dalam  Undang-Undang  Perbankan  disebut  agunan. Dalam  praktik  dan  dalam  tulisan-tulisan  mengenai  perbankan  khususnya  kredit perbankan  arti  yuridis  dari  jaminan,  pemberian  kredit  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Perbankan  tidak  dipergunakan.  Dalam  Undang-Undang Perbankan membagi agunan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan. 20
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit  yang  sebagai  perjanjian  pokok,  bank tidak ingin dirugikan, sehingga dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank harus meminta perjanjian jaminan kepada debitor. Guna dari perjanjian jaminan itu agar bank tidak dirugikan apabila debitur tidak bisa melunasi utangnya. Jaminan yang biasanya  digunakan  untuk  melengkapi  perjanjian  kredit  tersebut  adalah  jaminan kebendaan.  Penggunaan  jaminan  kebendaan  ini  digunakan  kreditur  sebagai pemegang jaminan degan kedudukan yang diutamakan atau bank sebagai kreditur preference , karena:
1. “Kreditur  didahulukan  dan  dimudahkan  dalam  mengambil  pelunasan  atas tagihannya  atau  hasil  penjualan  benda  tertentu  atau  sekelompok  benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga.
2. Ada  benda  tertentu  milik  debitur  atau  pihak  ketiga  yang  dipegang  oleh kreditur  dan  terikat  kepada  hak  kreditur,  yang  harganya  bagi  debitur  dan dapat  memberikan  suatu  tekanan  psikologis  terhadap  debitur  untuk memenuhi kewajibannya dengan baik kreditur.” 21
Prinsip collateral adalah  salah  satu  prinsip  yang  seringkali  dalam  dunia perbankan  sebagai  salah  satu  prinsip  yang  digunakan  untuk  menjamin  kreditur atas  pelunasan  utang  debitur.  Risiko  dalam  pemberian  kredit  adalah pengembaliannya.  Hal  tersebut  bermula  dari  kewajiban  debitor  yang  tidak dibayarkan  sehingga  menimbulkan  kredit  macet.  Maka  untuk  menambah keyakinan  bank  dalam  memberikan  kredit,  pada  umumnya  bank  akan
20 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op. Cit. , h. 17
21 J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002,h.12.
mensyaratkan  kepada  calon  debitor  untuk  menyerahkan  jaminan  tambahan (agunan). 22
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Selanjutnya  disebut  UUPA),  dalam hukum  dikenal  lembaga-lembaga  hak  jaminan  atas  tanah  yaitu,  jika  yang dijadikan jaminan tanah hak barat, seperti Hak Eigendom , Hak Erfpacht atau Hak Opstal , lembaga  jaminannya adalah Hipotik, sedangkan Hak Milik dapat sebagai obyek Credietverband .  Dengan  demikian  mengenai  segi  materilnya  mengenai Hipotik  dan Credietverband atas  tanah  masih  tetap  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  BW  dan  Stb  1908  Nomor  542  jo  Stb  1937  Nomor  190  yaitu  misalnya mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari  adanya  hubungan  hukum  itu mengenai  asas-asas  Hipotik,  mengenai  tingkatan-tingkatan  Hipotik  janji-janji dalam Hipotik dan Credietverband . 23
Dengan  berlakunya  UUPA  maka  dalam  rangka  mengadakan  unifikasi hukum  tanah,  dibentuklah  hak  jaminan  atas  tanah  baru  yang  diberi  nama  Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga Hipotik dan Credietverband dengan Hak milik,  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna  Bangunan  sebagai  obyek  yang  dapat dibebaninya  Hak-hak  dalam  hukum  eropa  ( Western )  sebagai  obyek  Hipotik  dan Hak  Milik  dapat  sebagai  obyek Credietverband tidak  ada  lagi,  karena  hak-hak tersebut  telah  dikonversi  menjadi  salah  satu  hak  baru  yang  diatur  dalam  UUPA. Munculnya  istilah  Hak  Tanggungan  itu  lebih  jelas  setelah  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  (Selanjutnya  disebut  Undang- Undang Hak Tanggungan).
Hak  Tanggungan  adalah  jaminan  atas  tanah  dan  tidak  termasuk  gadai, kreditur  hanya  menguasai  tanah  dan  rumah  secara  yuridis  saja  berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan. Debitur tetap merupakan pemegang hak tanah yang bersangkutan yang menguasai secara yuridis dan fisik hak atas tanah
22 Utya Prawanirah, Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h.3.
23 Sri Soedewi Masjehoen, Hak Jaminan Atas Tanah , Liberty, Yogyakarta, 1975, h. 6
tersebut. Beranjak dari pengertian di atas, dapat ditarik unsur pokok dari Hak Tanggungan, sebagai berikut: 24
1. “Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA
2. Hak  Tanggungan  dapat  dibebankan  atas  tanahnya  (hak  atas  tanah)  saja, tetapi  dapat  pula  dibebankan  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
3. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu;
4. Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”
Sebagai salah satu lembaga jaminan, hak tanggungan memiliki ciri kebendaan untuk menjaminkan utang seorang debitur kepada kreditur. Ciri Hak Tanggungan adalah: 25
1. “Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau  mendahulu  kepada pemegangnya atau yang dikenal dengan droit de preference ;
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun objek itu berada  atau  disebut  dengan droit  de  suite .  Keistimewaan  ini  ditegaskan dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Hak  Tanggungan.  Biarpun  objek  Hak Tanggungan  sudah  dipindahkan  haknya  kepada  pihak  lain,  kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan umum jika debitur cedera janji;
3. memenuhi  asas  spesialitas  dan  publisitas  sehingga  dapat  mengikat  pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan; dan
4. mudah  dan  pasti  pelaksanaan  eksekusinya.  Dalam  Undang-Undang  Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.”
24 http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-tanggungan definisi.html ,
Diakses melalui, www.Notaris_Indonesia, (Wadah komunikasi Notaris & PPAT Indonesia), pada tanggal 4 April 2017, pada pukul 22.44 WIB.
25 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2004, h. 98.
Apabila  mengacu  beberapa  ketentuan  Pasal  dari  Undang-Undang  Hak Tanggungan,  maka  terdapat  beberapa  sifat  dan  asas  dari  Hak  Tanggungan. Adapun sifat dari hak tangggungan adalah sebagai berikut:
1. “Hak  Tanggungan  mempunyai  sifat  hak  didahulukan,  yakni  memiliki kedudukan  yang  diutamakan  bagi  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur  lain ( droit  de  preference )  dinyatakan  dalam  pengertian  Hak  Tanggungan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Hak Tanggungan.
2. Hak  Tanggungan  mempunyai  sifat  tidak  dapat  dibagi-bagi.  Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  menentukan:  “Hak  Tanggungan mempunyai  sifat  tidak  dapat  dibagi-bagi,    kecuali    jika    diperjanjikan dalam  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  dan  juga  di  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-  Undang  Hak Tanggungan.
3. Hak  Tanggungan  mempunyai  sifat  membebani  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Hak  Tanggungan  dapat dibebankan  selain  atas  tanah  juga  berikut  benda-benda  yang  berkaitan dengan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 1  angka  1  Undang-undang  Nomor  Hak  Tanggungan,  menentukan  bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu.  Hak Tanggungan  dapat  saja  dibebankan  bukan  saja  pada  hak  atas  tanah  yang menjadi  objek  Hak  Tanggungan,  tetapi  juga  berikut  bangunan,  tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
4. Hak  Tanggungan  mempunyai  sifat Accessoir Hak  Tanggungan  menurut sifat accessoir dijelaskan  dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  Hak Tanggungan  angka  8  menentukan  bahwa,  “Hak  Tanggungan  menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
5. Hak Tanggungan  mempunyai sifat dapat  diberikan  lebih dari satu hutang. Hak  Tanggungan  dapat  menjamin  lebih  dari  suatu  hutang  dinyatakan dalam  Pasal  3    ayat    (2)    Undang-Undang    Hak    Tanggungan, menentukan:  “Hak Tanggungan dapat diberikan  untuk suatu hutang yang berasal dari satu hubungan  hukum atau untuk satu  hutang atau lebih  yang berasal dari beberapa hubungan hukum.”
6. Hak Tanggungan mempunyai sifat tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun  objek  tersebut  berada.  Hak  Tanggungan  mengikuti  objeknya dalam  tangan  siapapun  objek  Hak  Tanggungan  itu  berada  berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan menentukan: “Hak Tanggungan
tetap  mengikuti  objeknya  dalam    tangan    siapapun    objek    tersebut berada”.  Dengan  demikian  Hak  Tanggungan  tidak  akan  hapus  sekalipun objek Hak Tanggungan itu berada pada pihak lain.
7. Hak  Tanggungan  mempunyai  sifat  dapat  beralih  dan  dialihkan.  Hak Tanggungan  dapat  beralih  dan  dialihkan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, menentukan:  “Jika piutang yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan  beralih  karena cessie , subrogasi , pewarisan,  atau  sebab-sebab  lain.  Hak  Tanggungan  tersebut  ikut  beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. ”Hak Tanggungan dapat beralih dan  dialihkan  karena  mungkin  piutang  yang  dijaminkan  itu  dapat  beralih dan  dialihkan.  Ketentuan  bahwa  Hak  Tanggungan  dapat  beralih  dan dialihkan  yaitu  dengan  terjadinya  peralihan  atau  perpindahan  hak  milik atas  piutang  yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan  tersebut  atau  Hak Tanggungan beralih karena beralihnya perikatan pokok.”
Hak  Tanggungan  mempunyai  sifat  pelaksanaan  eksekusi  yang  mudah Menurut Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, menentukan:
“Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  dibawah kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”
Dengan  sifat  ini,  jika  debitur  cidera  janji  maka  kreditur  sebagai  pemegang  Hak Tanggungan tidak perlu  memperoleh persetujuan  dari pemberi Hak Tanggungan, juga  tidak  perlu  meminta  penetapan  dari  pengadilan  setempat  apabila  akan melakukan  eksekusi  atas  Hak  Tanggungan  yang  menjadi  jaminan  hutang. Pemegang  Hak  Tanggungan  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  kepada Kepala  Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan objek Hak Tanggungan  yang bersangkutan.
Jaminan  perorangan  berasal  dari  kata borgtocht ,  Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan  mengartikan  jaminan  perorangan  adalah  jaminan  yang  menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur  tertentu,  terhadap  harta  kekayaan  debitur  umumnya.Dari  pengertian  di atas, maka dapa diperoleh unsur dari jaminan perorangan, yaitu:
1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terdapat harta kekeayaan debitur umumnya.
Soebekti  mengartikan  jaminan  perorangan  adalah  suatu  perjanjian  antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban  si  berhutang  (debitor).  Ia  bahkan  dapat  diadakan  di  luar  (tanpa)  si berutang  tersebut.  Dari  pengertiannya,  Soebekti  mengkaji  jaminan  dari  dimensi kontraktual  antara  kreditur  dengan  pihak  ketiga.  Selanjutnya  ia  mengemukakan, bahwa  maksud  adanya  jaminan  ini  adalah  untuk  pemenuhan  kewajiban  si berhutang,  yang  dijamin  pemenuhannya  seluruhnya  atau  sampai  suatu  bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Dalam jaminan perorangan terdapat empat jenis, yaitu:
1. Penanggung ( borg ) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Akibat  hak  dari  tanggung  renteng  pasif,  yaitu  bersifat  ekstern  dan  intern. Hubungan  hak  yang  bersifat  ekstern  yaitu  hubungan  hak  antara  para debitur  dengan  pihak  lain  dan  hubungan  hak  yang  bersifat  intern  yaitu hubungan hak antara sesame debitur itu satu dengan yang lainnya;
4. Perjanjian  garansi,  yaitu  bertanggungjawab  guna  kepentingan  ketiga.
Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur,
mengikatkan  dirinya  untuk  memenuhi  perikatan  debitur,  bila  debiur  itu  tidak memenuhi  perikatannya.  Dari  definisi  tersebut,maka  jelaslah  bahwa  ada    tiga pihak  yang  terkait  dalam  perjanjian  penanggungan  utang,  yaitu  pihak  kreditur, debitur,  dan  pihak  ketiga.  Kreditur  berkedudukan  sebagai  pemberi  kredit  atau pihak yang berpiutang, debitur berkedudukan sebagai pihak yang menerima kredit atau  yang  berutang,  dan  pihak  ketiga  berkedudukan  sebagai  penanggung  utang debitur.  Sebagai  penanggung,  pihak  ketiga  bertanggungjawab  atas  utang  debitur ketika wanprestasi.
Pada  prinsipnya,  pihak  ketiga  sebagai  penanggung  tidak  mempunyai kewajiban  untuk  membayar  utang  debitur  kepada  kreditur,  kecuali  jika  debitur lalai  tidak  membayar  utangnya.  Jadi  ketika  debitur  wanprestasi  tidak  membayar utannya,  maka  benda  kepunyaan  debitur  harus  disita  dan  dijual  terlebih  dahulu untuk melunasi utangnya.
Penanggungan  tidak  dapat  menuntut  supaya  barang  milik  debitur  lebih dahulu  disita  dan  dijual  untuk  melunasi  utangnya  jika;  penanggung  utang  telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita  dan  dijual,  penanggung  utang  mengikatkan  dirinya  bersama-sama  debitur utama  secara  tanggung  menanggung,  debitur  dapat  mengajukan  suatu  eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, debitur dalam keadaan pailit, dan dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim.
Terdapat  beberapa  akibat  dari  penaggungan  antara  debitur  dengan penanggung  dan  antara  para  penanggung.  Hubungan  hukum  antara  penanggung dengan  debitur  utama  adalah  erat  kaitannya  dengan  telah  dilakukannya pembayaran  utang  debitur  kepada  kreditur.  Untuk  itu,  pihak  penanggung menuntut  kepada  debitur  supaya  membayar  apa  yang  telah  dilakukan  oleh penanggung  kepada  kreditur.  Selain  itu  penaggung  utang  juga  berhak  untuk menuntut pokok dan bunga, penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
Disamping  itu,  penanggung  juga  dapat  menuntut  debitur  untuk  diberikan ganti  rugi  atau  untuk  dibebaskan  dari  suatu  perikatannya,  bahkan  sebelum  ia membayar utangnya:
1. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;
2. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu;
3. Bila uangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;
4. Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga Stidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu tertentu.

## III. PENUTUP
Kesimpulan
1. Perjanjian  jaminan  merupakan  perjanjian  accessoir  yang  harus  didahului dengan  perjanjian  pokok,  dalam  hal  ini  perjanjian  pokoknya  adalah perjanjian  kredit.  Jamian  hak  tanggungan  adalah  salah  satu  lembaga jaminan  kebendaan  yang  banyak  digunakan  oleh  bank  untuk  melindungi kredit yang diajukan oleh debitor. Pemegang  jaminan  hak tanggungan  ini didahulukan  dalam  pelunasannya  karena  termasuk  dalam  kreditor preferens. Dan jaminan hak tanggungan ini adalah jaminan yang objek hak tanggungan berupa tanah yang telah didaftarkan.
2. Arti dari penanggungan ( borgtocht ) dapat kita lihat dalam Pasal 1820 BW, di  mana  dikatakan  penanggungan  ialah  suatu  persetujuan  di  mana  pihak ketiga  demi  kepentingan  kreditur,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi perikatan debitur, bila debitur  itu  tidak  memenuhi perikatannya. Personal guarantee adalah  salah  satu  jenis  penanggungan  yang  mana  seseorang menjadi penjamin utang bagi orang lain, hal tersebut biasanya dituangkan dalam akta pembebanan hak tanggungan. Atau dalam hal suatu perusahaan mengajukan utang, maka yang menjadi penanggung adalah direktur dalam perusahaan  tersebut.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  terdapat  pemisahan harta  antara  perusahaan  dan  direktur  maka  apabila  harta  pribadi  direktur yang  menjadi  objek  jaminan  hak  tanggungan,  maka  direktur  tersebut penjadi personal guarantee atas utang perusahaan.

## Saran
1. Undang-Undang  Hak  Tanggungan  telah  sedemikian  mengatur  tentang jaminan  hak  tanggungan,  baik  itu  hak  dan  kewajiban  kreditor  maupun debitor.  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  telah  sempurna  dibuat  oleh lembaga  yang  berwenang.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak masyarakat  yang  kurang  paham  tentang  subjek  dan  objek  dari  hak tanggungan. Sehingga perlu adanya sosialisasi maupun pengarahan kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  serta  pihak  perbankan  selaku  penyedia fasilitas kredit dengan penerapan prinsip collateral .
2. Penuangan  subjek  dalam  personal  guarantee  yang  merupakan  jaminan perorangan  harus  sedemikian  jelas  karena  dalam  hal  ini personal guarantee selaku  penangguh  harus  menanggung  utang  apabila  debitor cidera  janji.  Dan  dalam  hal  ini  terdapat  dua  jaminan  yaitu  jaminan perorangan  dan  jaminan  kebendaan  dalam  satu  akta  yang  dibuat  oleh pejabat  yang  berwenang.  Sehingga  pejabat  yang  berwenang  mengingat suatu  objek  jaminan  hak  tanggungan  yang  dijaminkan  oleh  personal guarantee harus benar-benar mencerminkan asas spesialitas.