Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK)
Diah Pitaloka diahpitaloka523@gmail.com
Sasmiar sasmiar@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 21 Maret 2020; Accepted: 11 Juni 2021; Published: 11 Juni 2021

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  and  analyze  the  reasons  for  the  consideration  of  judges' decisions  in  the  case  of  unilaterally  terminating  the  agreement  in  MA  Decision No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK.  This  research  uses  the  Normative  Juridical  research  method, namely  by  conducting  studies  and  analysis  that  refers  to  the  legal  norms  contained  in  the legislation and court decisions and legal norms that exist in the society. In addition, by looking at  synchronization  of  rules  and  the  other  rules  in  a  hierarchical  manner.  MA  Decision No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK  is  a  case  of  unilateral  termination  of  an  agreement  made  by PT.RWB to PT.AGS. PT. AGS objected and filed a lawsuit against the law at the Depok District Court. The result of this research is the act of terminating the agreement unilaterally fulfilling the  elements  in  Article  1365  BW.  Because  the  result  of  the  unilateral  termination  of  the agreement  has  been  detrimental  to  one  of  the  parties  bound  in  the  agreement.  And  lack  of good  faith  in  carrying  out  cooperation  agreements.  So  that  the  act  of  terminating  the agreement  unilaterally  can  be  classified  as  an  act  against  the  law.  With  the  decision  to terminate the agreement unilaterally as an act against the law, this means that there has been a shift where violations of the law originating from the agreement can be sued as acts against the law.
Keywords: Agreement; Termination of the Agreement; Act Against The Law

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan keputusan Hakim  dalam  kasus  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  pada  Putusan  MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif
Volume 2 Nomor 1
Februari 2021     Halaman 111 - 128
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
yaitu dengan melakukan pengkajian dan analisa yang mengacu kepada norma – norma hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang  –  undangan  dan  putusan  –  putusan  pengadilan serta  norma  –  norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  dengan  melihat sinkronisasi  suatu  aturan  dengan  aturan  lainnya  secara  hierarki.  Putusan  MA No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK  adalah  sebuah  kasus  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  yang dilakukan  PT.  RWB  kepada  PT.  AGS.  PT.  AGS  merasa  keberatan  dan  mengajukan  gugatan perbuatan  melawan  hukum  ke  Pengadilan  Negeri  Depok.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah tindakan  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  telah  memenuhi  unsur  –  unsur  dalam  Pasal 1365 BW. Karena akibat pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah merugikan salah satu  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian.  Dan  tidak  adanya  itikad  baik  dalam  melaksanakan perjanjian  kerjasama.  Sehingga  tindakan  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan diputuskannya perkara pemutusan perjanjian  secara  sepihak  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  ini  berarti  telah  terjadi pergeseran  yang  mana  pelanggaran  hukum  yang  bersumber  dari  perjanjian  dapat  digugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: Perjanjian; Pemutusan Perjanjian; Perbuatan Melawan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  kasus  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  yang  dilakukan  oleh PT.RWB kepada PT.AGS, yang mana PT.AGS memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui alasan Hakim yang menjatuhkan  putusan  bahwa  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  adalah  termasuk perbuatan melawan hukum. Awal mula kasus ini adalah PT. Rizki Wahana Bersama (PT.RWB) mengadakan  perjanjian  kerjasama  dengan  PT.  Arta  Gading  Semesta  (PT.AGS)  berdasar  pada salinan akta Nomor 14 tanggal 15 November 2017 yang dibuat di depan dan di hadapan Ilwa, S.H,  M.kn  Notaris  dan  PPAT  Kota  Tangerang  Selatan.  Objek  perjanjian  kerjasama  tersebut adalah pengelolaan parkir di Ruko Blok-A Cinere, yang terletak di Jalan Cinere Raya No.51 RT- 08/RW-06  Blok-A  Cinere  Kota  Depok  Provinsi  Jawa  Barat.  Dalam  perjanjian  kerjasama tersebut telah disepakati hak dan kewajiban para pihak. Namun seiring berjalan waktu pada pertengahan  Januari  2018,  PT.  Rizki  Wahana  Bersama  secara  sepihak  tanpa  peringatan terlebih  dahulu  memutuskan  perjanjian  kerjasama  dengan  PT.  Arta  Gading  Semesta berdasarkan  surat  No.  003/Sp-P/01/RWB/2018  tanggal  15  Januari  2018.  Atas  tindakan  PT. Rizki  Wahana  Bersama  tersebut,  PT.  Arta  Gading  Semesta  memberikan  tanggapan  memuat alasan – alasan untuk tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerjasama, namun jika PT. Rizki  Wahana  Bersama  tetap  dengan  keputusannya  maka  PT.  Arta  Gading  Semesta meminta
penggantian  biaya  operasional  yang  telah  dikeluarkan  selama  menjalankan  perjanjian kerjasama. Namun, PT Rizki Wahana Bersama tidak memberi tanggapan lanjutan.
Tindakan  PT.  Rizki  Wahana  Bersama  memutuskan  perjanjian  secara  sepihak  adalah bersumber  dari  perjanjian  kerjasama  yaitu  akta  Nomor  14  tanggal  15  November  2017  yang telah  dibuat  dan  disepakati  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  sumber  perikatan  menurut  Pasal 1233 BW, ada perikatan yang bersumber dari persetujuan atau perjanjian, dan perikatan yang bersumber dari undang – undang yaitu salah satunya perbuatan melawan hukum.
Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak,  karena  memang  perjanjian  didasarkan  atas  kesepakatan  yaitu  persesuaian  kehendak antara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian. Sedangkan  akibat  hukum  suatu  perikatan  yang lahir  dari  undang-undang  mungkin  tidak  dikehendaki  oleh  para  pihak,  tetapi  hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. 1
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif,  mengacu  kepada  norma  –  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  dengan  melihat  sinkronisasi  suatu  aturan  dengan  aturan lainnya secara hierarki. 2 Sehingga  dalam  artikel ini permasalahan  yang ingin  dibahas  adalah mengapa  Hakim  menjatuhkan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  Putusan  MA  No. 31/Pdt.G/2018/PN.DPK.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN
Hukum  Perikatan  diatur  dalam  Buku  III  Burgerlijk  Wetboek  (BW),  tetapi  definisi mengenai  Perikatan  tidak  diatur  di  dalamnya.  Hukum  Perikatan  menganut  sistem  terbuka. Perikatan  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  di  dalam  lapangan  harta  kekayaan, dimana  pihak  yang  satu  (kreditur)  berhak  atas  prestasi  dan  pihak  yang  lain  (debitur) berkewajiban  memenuhi  prestasi  itu. 3 Sedangkan  menurut  Pitlo,  Perikatan  itu  adalah  suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang  satu  berhak  dan  pihak  yang  lainnya  mempunyai  kewajiban  terhadap  sesuatu.  Ikatan
1 Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas – Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. III, No. 2, (2016), hlm. 281.
2 Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Keenam, 2015), hlm. 105.
3 Riduan Syahrani, Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata ( Bandung: P.T. Alumni, Cet. Kedua, 2013) hlm. 196.
harta kekayaan ini merupakan akibat hukum dari perjanjian atau peristiwa hukum. 4 Hofmann berpendapat  perikatan  adalah  hubungan  hukum  antara  beberapa  subjek  hukum  tertentu, yang  berakibat  bahwa  satu  dari  beberapa  debitur  wajib  melaksanakan  hal  –  hal  yang disepakati di antara mereka. 5
Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang – undang”, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1233  BW.  Berdasarkan  ketentuan  ini  ada  dua  sumber perikatan  yaitu  pertama  perikatan  yang  lahir  dari  persetujuan  atau  perjanjian,  kedua perikatan  yang  lahir  dari  undang  –  undang. 6 Pengertian  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313 BW,  yang  selanjutnya  disebut  BW  menyebutkan:  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Namun  pengertian  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1313  ini  memiliki  kekurangan, sehingga beberapa Sarjana Hukum memberikan definisi mengenai perjanjian.
Menurut  R.  Setiawan,  S.H.,  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  hukum,  di  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang atau  lebih.  Dan  menurut  Abdulkadir  Muhammad,  S.H.,  perjanjian  adalah  suatu  persetujuan dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  hal dalam lapangan harta kekayaan. 7 Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan sesuatu  hal,  sedang  pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan  janji  itu. 8 Sedangkan  menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber – sumber lain.  Suatu  perjanjian  juga  dinamakan  persetujuan,  karena  dua  pihak  itu  setuju  untuk melakukan  sesuatu.  Dapat  dikatakan  bahwa  dua  perkataan  (perjanjian  dan  persetujuan)  itu
4 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 9.
5 Mariam Badrulzaman, Hukum Perikatan, hlm. 10.
6 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta:  Sinar Grafika 2016), hlm. 5.
7 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, Cetakan ke 3, 2017), hlm. 285- 286.
8 Wirjono Prodjodikoro , Azas – azas Hukum Perjanjian (Jakarta: CV Mandar Maju, 2011 ), hlm. 4.
adalah  sama  artinya.  Perkataan  kontrak,  lebih  sempit  karena  ditujukan  kepada  perjanjian atau persetujuan yang tertulis. 9
Perjanjian  melahirkan  perikatan,  yang  menciptakan  kewajiban  pada  salah  satu  atau lebih  pihak  dalam  perjanjian.  Kewajiban  yang  dibebankan  pada  debitur  dalam  perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  tersebut.  Pelaksanaan  prestasi  dalam  perjanjian yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian  adalah  pelaksanaan  dari  perikatan yang terbit dari perjanjian.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT – SYARAT SAH PERJANJIAN
Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa:
“Untuk  sahnya  persetujuan  –  persetujuan  diperlukan  empat  syarat  yakni  sepakat  mereka yang  mengikatkan  diri;  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  suatu  hal  tertentu;  dan suatu sebab yang halal”.
Syarat  pertama  dan  kedua  yang  disebutkan  di  atas  dinamakan  syarat  subjektif,  karena menyangkut  soal  orang  –  orang  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  syarat  ketiga  dan keempat  disebut  syarat  objektif,  karena  menyangkut  objek  dari  peristiwa  yang  dijanjian  itu. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

## 1. Kesepakatan
Kesepakatan  adalah  persesuaian  kehendak  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak lain.  Pengertian  sesuai  disini  adalah  pernyataannya,  karena  kehendak  itu  tidak  dapat dilihat/diketahui  orang  lain.  Dengan  sepakat  atau  juga  dinamakan  perizinan,  apa  yang dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu,  juga  dikehendaki  oleh  pihak  yang  lain.  Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan – perkataan, ia dapat dicapai pula dengan  memberikan  tanda  –  tanda  apa  saja  yang  dapat  menerjemahkan  kehendak  itu,  baik oleh  pihak  yang  mengambil  prakarsa  yaitu  pihak  yang  menawarkan  (melakukan  offerte) maupun  pihak  yang  menerima  penawaran  tersebut.  Dengan  demikian  maka  yang  akan
9 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, Cet. Keduapuluhsatu, 2005), hlm. 1.
menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan – pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
Mengingat Kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka BW kesepakatan tidak  diberikan  secara  sukarela  yaitu  karena  adanya  paksaan,  kekhilafan  ( dwaling )  dan penipuan  ( bedrog )  yang  diatur  dalam  Pasal  1321  BW.  Seiring  dengan  cacat  kehendak  yang telah  diatur  dalam  BW.  Perkembangan  yang  terjadi  dalam  hukum  kontrak  memantapkan penyalahgunaan  keadaan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membatasi  penerapan  wujud kesepakatan.

## 2. Kecakapan
Kecakapan  bertindak  adalah  kecakapan  atau  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang – orang  atau  pihak  –  pihak  dalam  membuat  suatu  perjanjian  haruslah  cakap  menurut  hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 BW berikut.
“Setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat  perikatan  –  perikatan,  jika  oleh  undang  – undang tidak dinyatakan tak cakap”.
Pasal 433 BW menentukan bahwa orang – orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah  setiap  orang  dewasa  yang  selalu  berada  dalam  keadaan  dungu,  sakit  otak,  atau  mata gelap,  atau  boros.  Dalam  hal  ini  pembentuk  undang  –  undang  memandang  bahwa  yang bersangkutan  tidak  mampu  menyadari  tanggung  jawabnya  dan  karena  itu  tidak  cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. 10
Menurut  Undang  –  undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  merevisi aturan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  telah  mencapai umur  19  tahun  dan  wanita  sudah  mencapai  19  tahun  (Pasal  50  ayat  (1)).  Untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapat izin dari orang tua. 11 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat  (1)  juga  mengatur  usia  dewasa  adalah  anak  yang  telah  berusia  18  tahun.  Sedangkan menurut  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat  pergeseran  dalam menentukan  usia  dewasa.  Dalam  pasal  39  ayat  1  disebutkan  bahwa:  “Penghadap  harus
10 I Ketut, Hukum Perikatan, hlm. 63. 11 I Ketut, Hukum Perikatan, hlm. 63.
memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. 12

## 3. Hal Tertentu
Syarat  ketiga  dari  suatu  perjanjian  haruslah  memenuhi  “hal  tertentu”,  maksudnya adalah  suatu  perjanjian  haruslah  memiliki  objek  (bepaald  onderwerp)  tertentu  yang sekurang  –  kurangnya  dapat  ditentukan.  Objek  perjanjian  itu  diatur  dalam  Pasal  1333  BW menyatakan:  “Suatu  persetujuan  harus  mempunyai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit ditentukan  jenisnya. Tidaklah  menjadi  halangan  bahwa  jumlah  barang  tidak  tentu,  asal  saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
Menurut ketentuan Pasal 1332 BW, hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja  yang  dapat  menjadi  pokok  suatu  perjanjian.  Selanjutnya  menurut  Pasal  1334  alinea  1 BW,  barang  –  barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  dapat  menjadi  pokok  suatu perjanjian.

## 4. Sebab (Causa) yang Halal
Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut oorzaak , dan dalam bahasa Latin disebut causa . Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam pandangannya menyatakan bahwa causa dalam Hukum Perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu. Causa menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat  menguji,  apakah  tujuan  perjanjian  itu  dapat  dilaksanakan  dan  apakah  isi  perjanjian tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335 – 1337 BW).

## D. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS – ASAS HUKUM PERJANJIAN

## 1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  salah  satu  asas  yang  sangat  penting,  sebab merupakan  perwujudan  dari  kehendak  bebas,  pancaran  dari  hak  manusia.  Kebebasan berkontrak  artinya  bebas  menentukan  isi  perjanjian  dengan  siapa  mengadakan  perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak,  meskipun  asas  ini  tidak  dituangkan  menjadi  aturan  hukum  namun  mempunyai pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam  hubungan  kontraktual  para  pihak.  Dengan  adanya
12 https://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/, diakses pada 26/11/2019.
kebebasan  berkontrak  maka  sistem  hukum  perjanjian  terbuka.  Pihak  –  pihak  bebas  untuk mengadakan  perjanjian  sepanjang  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  di  dalam Pasal  1320  BW.  Di  dalam  perkembangannya  asas kebebasan  berkontrak  ini  semakin  sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu:
a) Dari segi kepentingan umum;
b) Dari segi perjanjian baku (standar); dan
c) Dari segi perjanjian dengan pemerintah (Perjanjian Publik). 13

## 2. Asas Konsensualisme
Asas  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1320  BW  yang  merefleksikan  asas  kebebasan berkontrak dan merupakan dasar – dasar dari sistem Hukum Perjanjian yang bersifat terbuka. Asas  konsensualisme  berasal  dari  perkataan  latin    consensus  yang  berarti  sepakat. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari  pemikiran  bahwa  yang  berhadapan  dalam  kontrak  itu  adalah  orang  yang  menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”.
Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 BW alinea 1 kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang  ditekankan  adalah  adanya  persesuaian  kehendak  ( meeting  of  mind )  sebagai  inti  dari hukum  kontrak.  Asas  konsensualisme  merupakan  “ruh”  dari  suatu  perjanjian.  Hal  ini tersimpul  dari  kesepakatan  para  pihak,  namun  demikian  pada  situasi  tertentu  terdapat perjanjian  yang  tidak  mencerminkan  wujud  kesepakatan  yang  sesungguhnya.  Hal  ini disebabkan  adanya  cacat  kehendak  ( wilsgebreke )  yang  mempengaruhi  timbulnya  perjanjian.
Dalam BW cacat kehendak ( wilsgebreke ) meliputi 3 hal, yaitu:
a) Kesesatan ( dwaling );
b) Penipuan ( bedrog );
c) Paksaan ( dwang ); 14
Seiring dengan cacat kehendak yang telah diatur dalam BW. Perkembangan yang terjadi dalam hukum kontrak memantapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi  penerapan  wujud  kesepakatan.  Istilah  penyalahgunaan  keadaan  dalam  hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah misbruik van omstandigheden dan undue influence.
13 Mariam Badrulzaman, Hukum Perikatan, hlm.  88.
14 Firman Floranta, Aspek Hukum Perikatan (Bandung: Mandar Maju, Cet. Pertama, 2014), hlm. 98.
Penyalahgunaan  keadaan  sebagai  faktor  yang  membatasi  kebebasan  berkontrak, berhubungan  dengan  terjadinya  kontrak,  bukan  karena  causa  yang  tidak  dibolehkan. Penyalahgunaan  keadaan  tidak  semata  berhubungan  dengan  isi  perjanjian,  melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak bebas menentukan  kehendaknya  dalam  kontrak.  Penyalahgunaan  keadaan  menyangkut  keadaan- keadaan  yang  berperan  pada  terjadinya  kontrak,  yakni  menikmati  keadaan  orang  lain  tidak menyebabkan  isi  atau  maksud  kontrak  menjadi  tidak  dibolehkan,  tetapi  menyebabkan kehendak  yang  disalahgunakan  menjadi  tidak  bebas.  Penyakit  sesungguhnya  tidak  terletak pada causa yang tidak dibolehkan, tetapi terletak pada cacat kehendak
Penyalahgunaan  keadaan  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu,  Penyalahgunaan  karena keunggulan  ekonomis  dapat  terjadi  dengan  persyaratan  dasar:  (1)  satu  pihak  harus mempunyai  keunggulan  ekonomis  terhadap  yang  lain;  (2)  pihak  lain  terpaksa  mengadakan perjanjian  atau  kontrak.  Sementara  itu,  terhadap  penyalahgunaan  karena  keunggulan kejiwaan  dapat  terjadi  apabila:  (1)  salah  satu  pihak  menyalahgunakan  keuntungan  relatif, yaitu  terdapat  hubungan  kepercayaan  istimewa,  seperti  antara  orang  tua-anak,  suami-isteri, dokter-pasien; (2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, yang dapat disebabkan oleh gangguan jiwa, usia lanjut, tidak berpengalaman, gegabah, kurang  pengetahuan,  dan  kondisi  badan  yang  tidak  baik.  Dengan  kondisi  kejiwaan  yang demikian, pihak yang dirugikan ada dalam keadaan yang sangat mudah dipengaruhi. 15

## 3. Asas Pacta Sunt Servanda
Suatu  perjanjian  merupakan  perwujudan  hukum  sehingga  mengandung  kepastian hukum.  Hal  ini  tersirat  dalam  Pasal  1338  alinea  1  BW  yang  menyatakan  bahwa  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang  –  undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Kepastian  ini  terungkap  dari  kekuatan  mengikat  perjanjian  itu,  yaitu  sebagai undang  –  undang  bagi  para  pihak.  Terikatnya  para  pihak  pada  perjanjian  itu  tidak  semata  – mata  terbatas  pada  apa  yang  diperjanjikan,  tetapi  juga  terhadap  beberapa  unsur  lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

## 4. Asas Itikad Baik
Pasal  1338  alinea  3  BW  menyebutkan  bahwa  “perjanjian  –  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik“.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yang  dimaksud
15 Muhammad Arifin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, Jurnal Ilmu Hukum , Vo.14, No.2, (2011), hlm. 288.
dengan  itikad  adalah  kepercayaan,  keyakinan  yang  teguh,  maksud,  kemauan  (yang  baik). Sehingga perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.
Pengertian  itikad  baik  dalam  Pasal  1338  alinea  3  BW  yang  berarti  melaksanakan perjanjian  dengan  itikad  baik,  adalah  bersifat  dinamis.  Artinya  dalam  melaksanakan perbuatan ini, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Titik berat dari kejujuran  ini  terletak  pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  hal melaksanakan janji. Jadi harus selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain.

## E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN
Pembatalan  dalam  pembuatan  suatu  perjanjian  dapat  dimintakan  oleh  salah  satu  pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:
a. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami (Pasal 1330 BW).
b. Perjanjian  itu  bertentangan  dengan  undang  –  undang,  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
c. Perjanjian  itu  dibuat  karena  kekhilafan,  paksaan  atau  penipuan  (Pasal  1321  BW) ditambah dengan penyalahgunaan keadaan. 16
Sedangkan  menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  dari  berbagai  pasal  dalam  Burgerlijk Wetboek (BW) dapat disimpulkan bahwa pengertian pembatalan perjanjian adalah ada suatu pembatalan  mutlak  (absolute  nietigheid),  apabila  suatu  perjanjian  harus  dianggap  batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Dan perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Batal mutlak adalah suatu perjanjian yang diadakan tidak dengan  mengindahkan  cara  (vorm)  yang  dikehendaki  oleh  undang  –  undang  secara  mutlak, misalnya  suatu  penghibahan  menurut  BW  yang  tidak  dilakukan  dengan  akte  notaris  (Pasal 1682  BW).  Juga  batal  mutlak  adalah  suatu  perjanjian  yang  causanya  bertentangan  dengan kesusilaan ( geode zeden ) atau dengan ketertiban umum ( open orde ).
Pembatalan  lain  adalah  tak  mutlak  (relatief),  yaitu  hanya  terjadi  jikalau  diminta  oleh orang  –  orang  tertentu  dan  hanya  berlaku  terhadap  orang  –  orang  tertentu  itu.  Pembatalan tak mutlak itu dapat dibagi menjadi dua macam pembatalan:
16 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata , hlm 298.
a. Pembatalan  atas  kekuatan  sendiri  (nietig  atau  van  rechtswegenietig)  maka  pada Hakim diminta supaya menyatakan batal (nietig verklaard).
b. Pembatalan belaka oleh Hakim (vernietigbaar).

## F. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Menurut  Pasal  1365  BW,  maka  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  melanggar  hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. 17 Dahulu,  pengadilan  menafsirkan  “melawan hukum”  sebagai  hanya  pelanggaran  dari  pasal  –  pasal  hukum  tertulis  semata  –  mata (pelanggaran  perundang  –  undangan  yang  berlaku),  tetapi  sejak  tahun  1919  terjadi perkembangan  di  negeri  Belanda,  dengan  mengartikan  perkataan  “melawan  hukum”  bukan hanya  untuk  pelanggaran  perundang  –  undangan  tertulis  semata  –  mata,  melainkan  juga melingkupi  atas  setiap  penggaran  terhadap  kesusilaan  atau  kepantasan  dalam  pergaulan hidup  masyarakat.  Sejak  tahun  1919  tersebut,  di  negeri  Belanda,  dan  demikian  juga  di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagai berikut:
1. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain
2. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri
3. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan
4. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati – hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang baik
Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tergolong perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur – unsur yang diatur dalam Pasal 1365 BW:

## 1. Harus Ada Perbuatan, baik yang Bersifat Positif maupun Negatif
Suatu  perbuatan  melawan  hukum  diawali  oleh  suatu  perbuatan  dari  si  pelakunya. Umumnya  diterima  anggapan  bahwa  dengan  perbuatan  di  sini  dimaksudkan,  baik berbuat  sesuatu  (dalam  arti  aktif)  maupun  tidak  berbuat  sesuatu  (dalam  arti  pasif), misalnya  tidak  berbuat  sesuatu,  padahal  dia  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk membuatnya,  kewajiban  mana  timbul  dari  hukum  yang  berlaku  (karena  ada  juga kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kontrak).  Karena  itu,  terhadap  perbuatan  melawan
17 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Cet. Kelima,2017), hlm. 11.
hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

## 2. Perbuatan itu Harus Melawan Hukum
Perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  haruslah  melawan  hukum.  Sejak  tahun  1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi hal – hal sebagai berikut:
a) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku.
b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ( goede zeden ), atau
e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ( indruist tegen de zorgvuldingheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed ). 18

## 3. Ada Kerugian
Adanya  kerugian  (schade)  bagi  korban  juga  merupakan  syarat  agar  gugatan berdasarkan  Pasal  1365  BW  dapat  dipergunakan.  Berbeda  dengan  kerugian  karena wanprestasi  yang  hanya  mengenal  kerugian  materil,  maka  kerugian  karena  perbuatan melawan  hukum  di  samping  kerugian  materil,  yurisprudensi  juga  mengakui  konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

## 4. Ada  Hubungan  Sebab  Akibat  antara  Perbuatan  Melawan  Hukum  itu  dengan Kerugian
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada  2  macam  teori,  yaitu  teori  hubungan  faktual  dan  teori  penyebab  kira  –  kira. Hubungan  sebab  akibat  secara  faktual  (causation  in  fact)  hanyalah  merupakan  masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya  elemen  kepastian  hukum  dan  hukum  yang  lebih  adil,  maka  diciptakanlah konsep  “sebab  kira  –  kira”  (proximate  cause).  Proximate  cause  merupakan  bagian  yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang
18 Munir, Perbuatan Melawan Hukum , hlm.11.
perbuatan  melawan  hukum.  Kadang  –  kadang,  untuk  penyebab  jenis  ini  disebut  juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

## 5. Ada Kesalahan (schuld)
Agar  dapat  dikenakan  Pasal  1365  tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  tersebut, undang  –  undang  dan  yurisprudensi  mensyaratkan  agar  pada  pelaku  haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena  itu,  tanggung  jawab  tanpa  kesalahan  (strict  liability)  tidak  termasuk  tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 BW.

## G. ANALISIS PUTUSAN MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK
Awal mula kasus ini adalah PT. Rizki Wahana Bersama (PT.RWB) mengadakan perjanjian kerjasama  dengan  PT.  Arta  Gading Semesta  (PT.AGS)  berdasar  pada salinan  akta  Nomor  14 tanggal 15 November 2017 yang dibuat di depan dan di hadapan Ilwa, S.H, M.kn Notaris dan PPAT  Kota  Tangerang  Selatan.  Objek  perjanjian  kerjasama  tersebut  adalah  pengelolaan parkir di Ruko Blok-A Cinere, yang terletak di Jalan Cinere Raya No.51 RT-08/RW-06 Blok-A Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Namun  seiring  berjalan  waktu  pada  pertengahan  Januari 2018,  PT.  Rizki  Wahana  Bersama  secara  sepihak  tanpa  peringatan  terlebih  dahulu memutuskan  perjanjian  kerjasama  dengan  PT.  Arta  Gading  Semesta  berdasarkan  surat  No. 003/Sp-P/01/RWB/2018 tanggal 15 Januari 2018. Atas tindakan PT. Rizki Wahana Bersama tersebut,  PT.  Arta  Gading  Semesta  memberikan  tanggapan  memuat  alasan  –  alasan  untuk tidak  dapat  dilakukan  pemutusan  hubungan  kerjasama,  namun  jika  PT.  Rizki  Wahana Bersama  tetap  dengan  keputusannya  maka  PT.  Arta  Gading  Semesta  meminta  penggantian biaya operasional yang telah dikeluarkan selama menjalankan perjanjian kerjasama. Namun, PT Rizki Wahana Bersama tidak memberi tanggapan lanjutan.
Perbuatan PT. RWB menyebabkan kerugian pada PT.AGS yaitu sebagai berikut:
- Kerugian  Materil  berupa  tagihan  pembayaran  bagi  hasil  sebesar  Rp.  274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- Kerugian  Immateril  yang  mana  Penggugat  telah  tersita  waktu,  tenaga  dan pikirannya guna mempertahankan apa yang menjadi haknya, walaupun tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar sebagai suatu harga diri diminta ganti kerugian  sebesar  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  maka  total  kerugian Materil  dan  Immateril  yang  diderita  Penggugat  adalah  Rp.  274.000.000  +  Rp.
500.000.000  =  sebesar  Rp.  774.000.000  (tujuh  ratus  tujuh  puluh  empat  juta rupiah). 19
PT.  RWB  adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  di  lokasi  parkir  yang  terletak  di  Ruko Blok A RT 08/RW 06. Berdasarkan Surat Kuasa dari perwakilan penghuni Ruko Blok A Cinere Jl.  Cinere  Raya  RT  08/RW  06  Kelurahan  Cinere  Kecamatan  Cinere  Kota  Depok  Jawa  Barat tanggal 12 Februari 2016. Lahan yang akan dikelola sebagai lahan parkir adalah milik warga penghuni Ruko yang telah dikuasakan kepada Ketua RW 06, untuk dikelola secara baik dan kemudian  Ketua  RW  06  memberikan  kewenangan  tersebut  kepada  PT.  Rizki  Wahana Bersama (RWB).
Atas ketidakmampuan PT.AGS dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut. Maka PT.RWB  mengalami  kerugian  materiil  maupun  immateriil  yang  selanjutnya  antara  PT.RWB dan  PT.AGS  telah  beberapa  kali  mengadakan  pertemuan  yang  pokok  pembahasannya mengevaluasi  prestasi  kinerja  PT.AGS  yang  kontra  produktif  dengan  tujuan  perjanjian kerjasama. Diharapkan membawa keuntungan justru menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat, yang mana pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 20 dan 27 November 2017, 27 Desember 2017 dan 10 Januari 2018.
PT.AGS  telah  gagal  dan  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  hal  pengelolaan  parkir sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  surat  tanggapan  PT.AGS  No.  01/TIS/II/2017  yang ditujukan  kepada  PT.RWB.  Maka  PT.RWB  melakukan  pemutusan  hubungan  kerjasama tersebut,  tindakan  PT.RWB  tersebut  sudah  tepat  dengan  tujuan  agar  PT.RWB  tidak mengalami  kerugian  yang  lebih  besar  lagi.  Oleh  karena  PT.RWB  dalam  hal  memutuskan hubungan  kerja  dengan  PT.AGS.  Karena  PT.AGS  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam perjanjian kerjasama. Maka tindakan PT.RWB bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membuat PT.AGS mengalami kerugian.
Pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dapat  dikatakan  tergolong  perbuatan  melawan hukum, jika memenuhi semua unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, yaitu:
a) Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif, artinya adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, perbuatan  yang  dimaksud  baik  berbuat  sesuatu  (dalam  arti  aktif)  maupun  tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Jika dikaitkan dengan pemutusan perjanjian secara
19 Lembaran Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK
sepihak  dalam  Putusan  MA  No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK,  artinya  telah  ada  perbuatan yang  dilakukan  oleh  pelaku  yaitu  PT.  RWB  untuk  secara  sengaja  memutuskan perjanjian kerjasama sepihak yang tidak dikehendaki oleh PT.AGS.
b) Perbuatan itu harus melawan hukum, artinya perbuatan itu termasuk perbuatan:
(1) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
(2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
(3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
(4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
(5) Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sikap  yang  baik  dalam  bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
Pemutusan perjanjian secara sepihak dalam Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK  jika  dikaitkan  dengan  unsur  diatas,  maka  perbuatannya  tergolong  perbuatan yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku.  Kewajiban  hukum  pihak  – pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  adalah  harus menjalankan  isi  perjanjian  sesuai dengan yang telah disepakati para pihak, baik sebelum maupun dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan kata lain para pihak harus beritikad baik untuk selalu mematuhi isi perjanjian. Pada Pasal 1338 alinea 3 juga mengatur bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian harus melaksanakan perjanjian yang disepakati dengan itikad baik.
c) Ada kerugian
Pada Pasal 1365 BW untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu tergolong perbuatan melawan hukum, maka harus menimbulkan kerugian pada orang lain. Kerugian yang diatur  menurut  yurisprudensi  yaitu  kerugian  materil  dan  kerugian  immateril  yang akan  dinilai  dengan  uang.  Pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dalam  Putusan  MA No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK  yang  perbuatannya  tidak  dikehendaki  oleh  pihak  lain dalam  perjanjian  kerjasama,  dan  merasa  keberatan  dengan  pemutusan  perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak, itu karena pemutusan perjanjian kerjasama  membawa  kerugian  oleh  pihak  tertentu  yang  dalam  melaksanakan perjanjian  kerjasama  telah  mengeluarkan  biaya  –  biaya  yang  pastinya  tidak  dalam jumlah  yang  sedikit.  Dalam  Putusan  MA  No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK,  pihak  PT.AGS dirugikan sebesar Rp.274.000.000 yang harusnya menjadi hak PT.AGS.
d) Ada hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
Harus  ada  hubungan  sebab  akibat  (kausal)  antara  perbuatan  yang  dilakukan  dan kerugian  yang  terjadi  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  BW.  Dalam  Putusan  MA No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK  perbuatan  pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  yang dilakukan,  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  korban  (PT.AGS),  karena  perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut tidak disepakati oleh pihak yang lain.
e) Ada kesalahan
Pasal  1365  BW  mengatur  bahwa  syarat  agar  suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut.
Dalam Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK, perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak  itu  dilakukan  secara  sengaja  dan  tidak  adanya  pemberitahuan  sebelum  perbuatan dilakukan,  serta  tidak  adanya  alasan  yang  jelas  kenapa  pemutusan  perjanjian  kerjasama dilakukan,  sehingga  pihak  lain  yang  terikat  dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut  merasa keberatan dan mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.
Pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dalam  Putusan  MA  No.31/Pdt.G/2018/PN  DPK berkaitan erat dengan salah satu asas penting dalam perjanjian yaitu asas itikad baik. Diatur dalam  Pasal  1338  alinea  (3)  BW  yang  mengatakan:  “perjanjian  –  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Sebelum  itu,  Pasal  1338  alinea  (2)  juga  mengatur: “perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak”
Pemutusan perjanjian secara sepihak artinya tidak boleh dilakukan oleh pihak yang satu, jika pihak lain dalam perjanjian tidak menyepakati terjadinya pemutusan perjanjian. Seperti halnya pemutusan perjanjian secara sepihak dalam Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK, perbuatan  pemutusan  perjanjian  dilakukan  tanpa  persetujuan  dan  tanpa  pemberitahuan terlebih dahulu oleh PT.AGS, padahal perjanjian kerjasama tersebut masih berjalan. Padahal dalam perjanjian kerjasama tersebut mensyaratkan adanya peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 kali, maka baru boleh perjanjian kerjasama tersebut ditarik kembali untuk diatur kembali kesepakatan perjanjiannya. Itikad baik dalam pemutusan perjanjian secara sepihak tidak  terlaksana  jika  salah  satu  pihak  merasa  keberatan  dan  dirugikan  oleh  perbuatan pemutusan perjanjian kerjasama tersebut.

## H. KESIMPULAN
Pemutusan  sepihak  atas  suatu  perjanjian  dapat  diartikan  sebagai  ketidaksediaan  salah satu  pihak  untuk  memenuhi  prestasi  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  dalam perjanjian.  Perjanjian  yang  sah  tidak  dapat  ditarik  kembali  secara  sepihak.  Perjanjian tersebut  mengikat  pihak-pihaknya,  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  dibatalkan  secara sepihak  saja.  Jika  ingin  menarik  kembali  atau  membatalkan  itu  harus  memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi.
Pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum,  karena  telah  memenuhi  semua  unsur  –  unsur  yang  menjadi  syarat perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  praktek  yang  ditemui  di  putusan  –  putusan  pengadilan menunjukkan  bahwa  hubungan  hukum  yaitu  perjanjian  yang  terjadi  antara  penggugat  dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.

## Daftar Pustaka
Adonara,  Firman  Floranta .  Aspek  –  Aspek  Hukum  Perikatan .  Cetakan  Pertama.  Mandar  Maju, Bandung, 2014.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Badrulzaman,  Mariam  Darus. Hukum  Perikatan  dalam  KUH  Perdata  Buku  Ketiga .  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Fuady,  Munir. Perbuatan  Melawan  Hukum .  Cetakan  kelima.  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2017.
Hartana,  HUKUM  PERJANJIAN  (DALAM  PERSPEKTIF  PERJANJIAN  KARYA  PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA), Jurnal Komunikasi Hukum, Vo.2, No. 2, 2016.
https://docplayer.info/47821706-Bab-ii-tinjauan-umum-tentang-perjanjian-kerjasama-2-1- pengertian-perjanjian-kerjasama-dan-tempat-pengaturannya.html, diakses
29/7/2019.
P.N.H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia . Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta, 2017.
Prayogo, Sedyo. Penerapan Batas – Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2 . 2016.
Prodjodikoro,  Wirjono. Azas  –  azas  Hukum  Perjanjian .  Cetakan  Kesembilan.  Mandar  Maju, Bandung, 2011.
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan . Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Syahrani, Ridwan. Seluk – Beluk dan Asas – asas Hukum Perdata . Cetakan Kedua. P.T. Alumni, Bandung, 2013.