## KEBIJAKAN NASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Oleh: Poerwanti Hadi Pratiwi 1
Abstracts
This  article  is  going  to  discuss  about  national  policy  in  the development  of  environment  concept,  or  known  as  Ecodevelopment.  The focus  of  this  article  will  be  more  illuminated  on  the  decreasing  of  causal factor of development in Indonesia.
Ecodevelopment  strategy  consist  of  especially  elements  are community  different  from  others,  specific  cultural  values,  live  in  specific territories,  and  specific  resources  too.  Because  of  ecodevelopment  strategy goals are reform and develop specific conditions, not create "development" in term  GNP  (Gross  National  Product)  or  another  abstraction. Ecodevelopment can be applied in various local ecosystem according cultural and ecology data from specific community.
Now,  Indonesia  active  doing  development  in  all  aspect,  be  up against  some  problems  of  ecology  acpect.  Ecodevelopment  policies  are approach of resources management, the welfare meaning, responsibility from inter-generation, and factor of problems.
Keywords: Ecodevelopment, National Policy, Environment

## A. PENDAHULUAN
Gagasan mengenai ecodevelopment  lahir dalam konferensi PBB mengenai lingkungan pada tahun 1972. pencetusnya pada waktu itu adalah Maurice Strong dan kemudian konsep tersebut dikembangkan  dan  dipopulerkan  oleh  Ignacy  Sachs,  yang mengemukakan  definisi  tentang  ecodevelopmen.  Ecodevelopment adalah  suatu  gaya  pembangunan  yang  dalam  setiap  kawasan ekologi,  membutuhkan  solusi  khusus  bagi  masalah  tertentu  di kawasan  tersebut  berdasarkan  data  kultural  dan  data  ekologi  serta
Poerwanti Hadi Pratiwi
DIMENSIA, Volume 2, No. 1, Maret 2008
kebutuhan jangka panjang dan mendesak. Karena itu, pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan kriteria pembangunan yang dihubungkan dengan setiap kasus tertentu, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan memainkan peranan penting. 2 Pembangunan  berwawasan  ekologi  memerlukan  strategi pembangunan  yang  sangat  berbeda  dari  strategi  konvensional dengan unsur universalnya, yaitu: modal, tenaga kerja, investasi, dan lain-lain.  Strategi  pembangunan  berwawasan  lingkungan  (ekologi), sebaliknya,  terdiri  atas  unsur-unsur  yang  spesifik,  yaitu:  kelompok masyarakat  tertentu,  dengan  nilai  budaya  tertentu,  yang  hidup dalam  kawasan  tertentu,  dengan  sumber  daya  tertentu  pula.  Oleh karena itu, tujuan strategi pembangunan berwawasan ekologi adalah memperbaiki  dan  mengembangkan  situasi  spesifik  itu,  bukan menciptakan “pembangunan” dalam pengertian GNP atau abstraksi lainnya.
Pembangunan  berwawasan  ekologi  dapat  diterapkan  pada berbagai ekosistem local dan hanya dengan jalan inilah sifat abstraksi konsep  tersebut  diganti  oleh  pemahaman  konkret  mengenai implikasinya.  Karena  itu,  mari  kita  hubungkan  pembahasan mengenai  pembangunan  berwawasan  ekologi  dengan  praksis (penerapan) konsep tersebut di Indonesia.
Indonesia  sejak  beberapa  dasawarsa  terakhir  sangat  giat melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang,  dalam  menghadapi berbagai  permasalahan  di  bidang  lingkungan  hidup.  Secara  umum permasalahan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  terdapat  5  hal  pokok, yaitu:    pencemaran  (pollution),  pemanfaatan  alam  secara  tidak terkendali,  kepadatan  penduduk  (population  bomb),  menurunnya populasi fauna, dan ketidakseimbangan ekosistem-ekosistem
1. Pencemaran (pollution)
Pencemaran  yang  kini  dirasakan  berbarengan  erat dengan  teknologi  mekanisme,  industrialisasi,  serta  pola-pola hidup  yang  mewah  dan  konsumtif.  Masalah  pencemaran muncul  bilamana  suatu  zat  atau  energi  dengan  tingkat

## Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan
konsentrasi  yang  sedemikian  rupa  hingga  dapat  merubah kondisi lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung dan  pada  akhirnya  lingkungan  tidak  dapat  lagi  berfungsi sebagaimana mestinya.
Timbulnya  pencemaran  tentu  saja  erat  kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain: a. Kegiatan-kegiatan  industri,  dalam  bentuk  limbah,  zat-zat buangan  berbahaya  seperti  logam-logam  berat,  zat radioaktif,  air  buangan  panas  (thermal  water  waste).  Juga dalam  bentuk  kepulan  asap  (smog),  kebisingan  dan  lain- lain b. Kegiatan  pertambangan,  berupa  terjadinya  kerusakan instalasi,  pencemaran  buangan-buangan  penambangan,
pencemaran  udara  dan  rusaknya  lahan-lahan  bekas pertambangan
c. Kegiatan  transportal,  berupa  asap,  naiknya  suhu  udara kota,  kebisingan  dari  kendaraan  bermotor,  tumpahan- tumpahan bahan baker terutama minyak bumi dari kapal- kapal tanker, dan lain-lain
d. Kegiatan  pertanian,  terutama  akibat  residu  pemakaian zat-zat  kimia  yang  memberantas  binatang-binatang  dan tumbuhan-tumbuhan  penggangu,  seperti:  insektisida,
pestisida,  herbisida,  atau  fungisida.  Demikian  pula pemakaian pupuk organik dan lain-lain
2. Pemanfaatan alam secara tidak terkendali Masalah berikut ialah rusaknya tata lingkungan alami.
Hal ini merupakan dampak dari tingkah laku manusia dalam mengeksploitasi  dan  menggunakan  sumber-sumber  daya alam  secara  tidak  seimbang  (over  stress).  Disadari  atau  tidak, kenyataan ini dapat dilihat lewat praktek-praktek masyarakat seperti  penebasan  hutan  sampai  gundul,  pemanfaatan ekosistem pantai (esturia, mangrove, karang-karang pantai, pasir, kerikil, atau timah), penangkapan ikan laut sampai melampaui batas  konservasinya,  penggunaan  alat-alat  beracun  dan
Poerwanti Hadi Pratiwi
DIMENSIA, Volume 2, No. 1, Maret 2008
104
peledak  untuk  penangkap  ikan,  berburu  binatang-binatang liar, pertanian dengan sistem lahan berpindah.
Masalah  ini  merupakan  dampak  yang  kait-mengait satu  dengan  lainnya  oleh  kenyataan-kenyataan  berikut  ini antara  lain:  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  lebih mengungguli  pertumbuhan  kebutuhan  dasar  dan  kebutuhan lainnya, perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  peningkatan  taraf  hidup konsumerisme,  masalah  keterbatasan  alam  untuk  diolah terutama  sumber-sumber  daya  yang  bersifat  renewable (sumber-sumber  daya  yang  tidak  dapat  diperbaharui), pengangguran,  dan  lain-lain.  Tetapi  menurut  Prof.  Sumitro Djojohadikusumo  masalah  yang  paling  pokok  kini  dihadapi manusia  terutama  di  negara  berkembang  ialah  masalah kemiskinan pangan.
3. Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk lazim disebut “ledakan penduduk” (population bomb). Pertambahan penduduk makin lama  makin  meningkat  hingga  akhirnya  memadati  muka bumi.  Hal  ini  kemudian  justru  merupakan  rentetan-rentetan masalah-masalah besar  yang  membentuk  sistem  lingkungan, dan  juga  karena  setiap  manusia  tidak  lepas  dari  kebutuhan mulai  dari  yang  pokok  sampai  kebutuhan  pelengkap. Sedangkan  semua  faktor  tersebut  baru  dapat  dipenuhi  bila siklus  dan  cadangan-cadangan  sumber  daya  alam  masih mampu  dan  mencukupi,  tetapi  akan  lain  jadinya  jika pertambahan  penduduk  kian  melewati  batas  siklus  ataupun jumlah  cadangan  sumber-sumber  kebutuhan.  Andaikata kondisi perkembangan demikian tidak ditata secara terencana maka pada saatnya akan terjadi suatu masa krisis. 4. Menurunnya populasi fauna
Menurunnya  populasi  makhluk  hidup  (terutama binatang-binatang  liar)  selain  yang  untuk  mencukupi kebutuhan  berupa  tindakan  berburu,  namun  juga  banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa
menganggu  perkembangbiakan  (populasi)  dan  merusak habitat binatang-binatang tersebut.
Lewat  media  massa,  kita  dapat  mengetahui  adanya gajah yang  secara  bergerombol  mengobrak-abrik  dan menghancurkan  rumah-rumah  penduduk,  harimau  yang membinasakan  beberapa  orang  peladang,  dan  lainnya. Timbulnya kenyataan ini sebagai akibat pengaruh hutan yang sudah gersang sehingga habitat untuk hewan-hewan tersebut sudah  tidak  ada  lagi.  Populasi  fauna  pun  kian  langka  dan menuju pada kepunahan.
Aktivitas  lain  juga  berupa  penyemprotan  hama melalui  obat  pembasmi  pestisida  dan  semacamnya  seperti sudah  disebutkan  di  atas.  Memang  penyemprotan  dengan cara itu cukup praktis untuk membunuh serangga dan hama- hama yang merusak tanamanatau mengganggu ketenteraman.  Pemakaian  DDT  dan  semacamnya  (eldrin, dieldrin,  chlordane, dan  lain-lain)  yang  peristen  dan  sukar terurai akan merembes ke dalam rantai-rantai makanan, yang selanjutnya  akan  mempengaruhi  mahkluk-makhluk  lain. Disini  timbul  pula  dampak  yang  tidak  disadari.  Tindakan pembasmian  tersebut  ternyata  juga  telah  mengakibatkan makhluk-makhluk  lain  yang  bukan  menjadi  sasaran  ikut terbasmi,  padahal  makhluk-makhluk  tersebut  berfungsi sebagai  predator,  yaitu  binatang  pemangsa  yang  bermanfaat mengontrol  populasi  binatang  secara  efektif  dan  banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia.
5. Ketidakseimbangan ekosistem-ekosistem Masalah lingkungan tidak saja terbatas pada  masalah biofisik, tetapi juga pada lingkungan sosial (ekosistem sosial), misalnya  yang  dapat  dirasakan  berupa  bergesernya  sistem nilai  seperti  nilai  kegotong-royongan,  etika,  serta  nilai-nilai budaya lainnya.
Bertumpunya  pembangunan  di  kota  mengakibatkan terjadinya  kesenjangan  kesejahteraan,  sehingga  banyak
Poerwanti Hadi Pratiwi
DIMENSIA, Volume 2, No. 1, Maret 2008
106
penduduk  desa  yang  mengadakan  urbanisasi  ke  kota. Masalah  yang  ditimbulkan  kemudian  adalah  padatnya penduduk  di  kota  dan  pada  tahap  lebih  lanjut  akan menambah  permasalahan-permasalahan  perkotaan  seperti timbulnya pengangguran, gelandangan, meningkatnya kriminalitas,  terganggunya  kelancaran  lalu  lintas,  rendahnya mutu kesehatan lingkungan, dan sebagainya
Masyarakat  nelayan  yang  pada  umumnya  miskin semakin  dilanda  kemiskinan  dan  keresahan  karena  adanya ketidakseimbangan  ekosistem  sosial.  Apabila  di  dalam lingkungan tersebut tidak tercipta suatu keharmonisan, maka dapat  menimbulkan  keresahan  sosial  bagi  masyarakat nelayan, misalnya sistem pemilik trawl (pukat harimau) yang diizinkan  beroperasi.  Trawl  dengan  sistem  teknologi  yang canggih dan dengan kapasitas (catching capacity) yang bersifat raksasa,  memang  memakmurkan  beberapa  gelintir  orang. Tetapi  sebaliknya  semakin  menerjang  kehidupan  sebagian besar  masyarakat  nelayan.  Adanya  Kep.Pres  No  39  Tahun 1980  tentang  pelarangan  penggunaan  trawl  untuk  beroperasi di  perairan  Indonesia,  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup.
B. KEBIJAKSANAAN DALAM PEMBANGUNAN

## BERWAWASAN LINGKUNGAN
Hasil  pembangunan  yang  terpenting  adalah  tumbuhnya aspirasi  baru  mengenai  kesejahteraan  hidup  penduduk.  Ada beberapa  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat kesejahteraan  penduduk,  mulai  dari  pemenuhan  kebutuhan  pokok berupa  sandang  dan  pangan,  pelayanan  kesehatan,  tersedianya lapangan  pekerjaan  dan  perumahan  yang  layak,  kesempatan mengenyam  pendidikan,  adanya  jaminan  sosial,  hingga  pada kesempatan  maju  yang  sama  dalam  lingkungan  hidup  dan  hukum yang adil dan berkualitas.
Disini  terlihat  bahwa  makna  yang  terkandung  dalam “pembangunan” jauh  lebih  luas  daripada  hanya  sekedar  kenaikan
pendapatan  nasional.  Pembangunan  berwawasan  lingkungan mengandung  makna  mengolah  sumber  daya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masa  kini,  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi masa  depan  mengolah  sumber  daya  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.  Untuk  itu  perlu  dikaji  lebih  lanjut  hal-hal  berikut ini:
1. Pendekatan dalam mengelola sumber daya Sumber daya dibagi atas:
a. Sumber daya alam 1) Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources), dengan pendekatan “mengolah sumber daya alam ini tanpa mengurangi kemampuan sumber daya untuk memperbaharui diri supaya bisa tetap berfungsi 2) Pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), dengan pendekatan “teknologi yang digunakan agar bisa menghasilkan dan mengadakan daur ulang” b. Sumber daya manusia
1) Nilai kuantitatif, dengan mempertimbangkan jumlah pertumbuhan dan pola persebaran
2) Nilai kualitatif, dengan melihat kemampuan kreatif  yang dimiliki dan produktivitas yang dihasilkan
Pentingnya  pendekatan  dalam  pengelolaan  sumber daya ini karena “pembangunan” berarti mengolah sumber daya, dan  dalam  mengolah  sumber  daya  dibutuhkan  pengetahuan mengenai  lingkungan  alam,  lingkungan  buatan  manusia  dan lingkungan  sosial.  Dalam  pengelolaan  sumber  daya  untuk pembangunan  inilah  maka  akan  timbul  permasalahan- permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas.
2. Makna kesejahteraan
Apabila  keperluan  untuk  kelangsungan  hidup  sudah tercapai,  seperti  terpenuhinya  sembilan  bahan  kebutuhan pokok,  maka  kebutuhan  manusia  makin  meluas,  mencakup
Poerwanti Hadi Pratiwi
DIMENSIA, Volume 2, No. 1, Maret 2008
108
berbagai  segi  kesejahteraan  dengan  muatan  kuantitatif  dan kualitatif. Dalam mencapai kesejahteraan ini, berbagai dimensi tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar, yang mempengaruhialokasi sumber daya, seperti:
a) Segi kualitas lingkungan alam, yaitu seberapa besar nilai sumber daya yang habis terkuras?
b) Segi kualitas lingkungan buatan, yaitu seberapa banyak nilai air, udara, dan ruang yang tercemar?
c) Segi kualitas sosial, yaitu bagaimana kebutuhan rakyat miskin bisa dipenuhi apabila ia tidak memiliki sumber daya akibat kemiskinan?
Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  ini  membutuhkan intervensi  pemerinta  untuk  menanggulanginya,  baik  dengan mengusahakannya secara langsung maupun dengan mengoreksi  mekanisme  pasar  sehingga  menghasilkan  isi  dan makna kesejahteraan mencakup segi kualitas lingkungan alam, lingkungan buatan manusia dan kualitas lingkungan sosial. 3. Tanggung jawab antar generasi
Pembangunan berwawasan lingkungan memuat makna berkesinambungan.  Dalam  proses  perubahan  yang  sedang berlangsung,    diperlukan  adanya  pengelolaan  sumber  daya yang  mengarah  pada  investasi,  orientasi,  pengembangan teknologi  dan  perubahan  kelembagaan  yang  berjalan  seiring dengan  keperluan  untuk  memenuhi  kesejahteraan  generasi masa kini dan generasi masa depan.
Untuk  mencapai  makna  kesinambungan  itu,  perlu ditopang  oleh  perencanaan  pembangunan  yang  tepat  dan kemampuan  sistem  ekonomi  dalam  mengolah  sumber  daya masa  kini.  Selain  itu  juga  perlu  dipersiapkan  kebutuhan generasi  masa  depan  beserta  dengan  sumber  daya  yang dibutuhkan dan pemilihan tingkat teknologi yang tepat. 4. Faktor kendala
Terdapat  berbagai  fakor  kendala  yang  membatasi  usaha pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain:
a) Perkembangan teknologi masa kini banyak yang didasarkan pada  kebutuhan  yang  berorientasi  pasar  dan  tidak memperhatikan dimensi lingkungan dan kepentingan masa depan. Contohnya adalah perkembangan energi nuklir yang masih  belum  sanggup  menjawab  berbagai  pertanyaan lingkungan  yang  berkaitan  dengan  resiko  yang  akan dihadapi  generasi  masa  depan.  Hal  ini  mendorong keharusan  untuk  menguji  ulang  kemampuan  dan  posisi teknologi. Teknologi belum sanggup menciptakan biosphere  tambahan  atau  biosphere  baru  sehingga perkembangan  teknologi  harus  tertuju  pada  usaha  untuk mengurangi  dampak  negatif  perilaku  manusia  terhadap biosphere
b) Kemampuan  organisasi  kemasyarakatan  menanggapi tantangan persoalan baru yang ditimbulkan oleh pertambahan penduduk, semakin kompleks dan meningkatnya kebutuhan masyarakat
c) Terbatasnya  kemampuan  lingkungan  untuk  mendukung jumlah  dan  permintaan  kebutuhan  manusia  yang  semakin meningkat
C. PENUTUP Dengan meningkatnya makna perluasan wawasan pembangunan  dengan  pertimbangan  lingkungan,  maka  hambatan pokok  dalam  pengembangan  pola  pembangunan  ini  adalah  bahwa unsur-unsur  yang  ada  tidak  tertampung  dalam  arus  pemikiran ekonomi. Banyaknya unsur-unsur lingkungan yang tidak tertampung  oleh  mekanisme  pasar  ini  menyebabkan  “lingkungan” jauh dari perhitungan para penyusun kebijakan pembangunan.
Pembangunan  ekonomi  masih  menjadi  tantangan  pokok  di masa  depan,  jadi  wajar  bila  diusahakan  agar  wawasan  lingkungan diintegrasikan  ke  dalam  wawasan  ekonomi.  Dalam  hubungan  ini, perlu  dikembangkan  instrumen  analisis  ekonomi  lingkungan  yang
Poerwanti Hadi Pratiwi DIMENSIA, Volume 2, No. 1, Maret 2008
memuat masalah pengolahan sumber-sumber daya agar permasalahan lingkungan yang timbul semakin berkurang.
Berbagai  sumber  daya  yang  memerlukan  prioritas  perhatian khusus  dalam  pola  pembangunan  berwawasan  lingkungan  adalah sumber-sumber  daya:  air,  tanah,  hutan,  energi,  dan  manusia. Berbagai  masalah  lingkungan  yang  timbul  bertumpu  pada  lima sumber  daya  tersebut,  seperti  masalah-masalah  kekeringan,  banjir, erosi, kerusakan hutan, perubahan suhu, kerusakan keanekaragaman biologi, pencemaran, keracunan, dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya.  Untuk  menanggulangi  berbagai  masalah  lingkungan  ini perlu  diusahakan  pengembangan  sumber-sumber  daya  air,  tanah, hutan,  energi,  dan  manusia  dengan  pertimbangan  lingkungan  yang terintegrasi ke dalam instrumen analisis ekonomi dan teknologi.
Pertimbangan  lingkungan  yang  dimaksud  mencakup  segi- segi  lingkungan  alam,  lingkungan  buatan  manusia,  dan  lingkungan sosial.  Instrumen  analisis  ekonomi  dengan  wawasan  lingkungan yang  perlu  dikembangkan  adalah  yang  relevan  berkaitan  dengan pengolahan  kelima  sumber  daya  strategis  di  atas.  Usaha  ini  tidak hanya berhenti pada pengembangan  instrument analisis, tetapi  juga harus  bermuara  pada  implementasi  instrumen  analisis  tersebut dalam  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Peran  pemerintah  dalam  perencanaan  pembangunan  di negara-negara berkembang sangat besar melalui penggunaan:
1. Seperangkat instrumen kebijakan dalam menetapkan sumber pendapatan  pemerintah,  missal:  pajak,  bea  cukai,  dan pungutan
2. Seperangkat instrumen kebijakan dalam menetapkan sumber pengeluaran  pemerintah  seperti  anggaran  rutin  dan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Kegiatan  berproduksi  langsung  melalui  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN)
4. Hak dan kewajiban dalam menetapkan peraturan
5. Kemampuan persuasi melalui penerangan dan pendidikan

## Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Meskipun  peran  pemerintah  cukup  penting,  namun pelaksanaan  pembangunan  umumnya  berada  di  tangan  masyarakat yang  terintegrasi  dalam:  organisasi  politik  dengan  motivasi  politik, organisasi  ekonomi  dengan  motivasi  ekonomi,  organisasi  sosial dengan motivasi sosial, dan organisasi swadaya masyarakat dengan motivasi  kemanusiaan.  Dalam  pola  pembangunan  berwawasan lingkunga  perlu  dikembangkan  iklim  yang  mendorong  masyarakat melaksanakan  hak  untuk  berperan  serta  melalui  jalan  politik, ekonomi, dan swadaya masyarakat dan bersama dengan pemerintah menumbuhkan kebijaksanaan pemerintah untuk:
1. Mengoreksi mekanisme pasar agar memuat permasalahan lingkungan dalam lingkungan
2. Menumbuhkan segi kualitatif pembangunan yang tidak bisa dicapai melalui tindakan ekonomi biasa
3. Menciptakan iklim usaha yang merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi politik, ekonomi, sosial dan swadaya dalam arus motivasinya masing-masing
Pada  hakikatnya,  masalah  lingkungan  bersifat  kait-mengait dalam  hubungan  lintas  sektor,  maka  proses  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  berwawasan  lingkungan  harus  berada  sedekat mungkin dengan lokasi kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif. Ini berarti, dikembangkannya proses desentralisasi dan debirokratisasi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  ditujukan  untuk memberikan  lebih  banyak  peluang  kepada  masyarakat  untuk mengembangkan prakarsa dan daya kreativitasnya.
Sejak  tahun  2000,  proses  pembangunan  di  Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti meningkatnya sumber daya dalam negeri, menanggulangi tekanan pada sumber daya luar negeri, merobak  struktur  ekonomi  berimbang,  menanggapi  akibat pertambahan  penduduk  Indonesia  yang  terus  meningkat,  dan mengembangkan  kualitas  hidup  dengan  tingkat  kemiskinan  yang berkurang dalam masyarakat yang berkeadilan social.
Faktor  yang  yang  beraneka  macam  itu  memerlukan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  dikelola  dalam  pola
Poerwanti Hadi Pratiwi
DIMENSIA, Volume 2, No. 1, Maret 2008
pembangunan berwawasan lingkungan, agar cita-cita jangka panjang bisa  tercapai  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  tidak  hanya untuk  generasi  masa  kini,  tetapi  juga  untuk  generasi  masa  depan. Kesemuanya  itu  membutuhkan  peran  aktif  dan  perhatian  dari pemerintah  pusat  maupunpemerintah  daerah,  swasta,  LSM,  dan masyarakat  luas.  Keberhasilan  pembangunan  secara  keseluruhan tentu tidak harus diikuti oleh kerusakan alam yang kita lindungi.
Daftar Pustaka
Arief  Budiman.  Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. 2000.
Emil  Salim.  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan.  Jakarta:  Mutiara. 1981.
Hettne,  Bjorn.  Teori  Pembangunan  dan  Tiga Dunia.  Jakarta:  Gramedia. 2001.
Mansour  Fakih.  Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar. 2002. Sumitro Djojohadikusumo. Indonesia dalam Perkembangan Dunia, Kini, dan Masa yang Akan Datang. Jakarta: LP3ES 1981.