## STRATEGI BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI JAMBI

## Sucipto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id

## Abstrak
Strategi  yang  berbasis  pada  maqashid  syariah  sangat  jarang ditemukan, namun ia merupakan prinsip dasar bagi pengembangan murni lembaga keuangan yang berbasis pada syariah dan bertujuan untuk  mencapai  falah  dan  maslahah.  Tulisan  ini  dimaksuksudkan untuk mengkaji  strategi  untuk  meningkatkan  daya  saing  lemabag keuangan syaraih di Provinsi Jambi yang didasarkan kepada strategi berbasis  maqashid  syariah.  Tulisan  ini  menjelaskan  bahwa  kinerja Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  Kota  Jambi  memiliki  tingkat efisiensi  yang  berbeda-beda  bahwa,  untuk  mensiasati  demi meningkatnya  daya  saing  lembga  keuangan  syaraih  agar  di[perkuat pada  aspek  modal  sosial  berbasis  maqashid  syariah.  Modal  sosial Islam  dapat  dibentuk  dari  kepercayaan  antara  lembaga  dengan nasabah,  dan  menjadi  intrumen  dari  aksi  yang  bertalian  dengan lembaga  dalam  setiap  agen  sosial  konomi,  nilai ukhuwah dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan lemabaga keuangan syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada kasus lemabaga keuangan konvensional
Kata Kunci: Strategi, Maqashid Syariah, LKS, Jambi

## PENDAHULUAN
Persoalan  strategi  daya  saing  cukup  banyak  yang  telah  mengkaji  dan mengembangkan hingga yang sangat praktis, namun jarang ditemukan strategi yang berbasis pada maqashid syariah, karena ia sebagai prinsip dasar bagi pengembangan murni  LKM  berbasis  pada  syariah  yang  bertujuan  untuk  mencapai  falah  dan
maslahah 1 .  Prinsip  tersebut  didasarkan  pada  aksioma  etik  dari  keuangan  dan kelembagaan  syariah,  prinsip  yang  mengatur  strategi  daya  saing  untuk  Lembaga Keuangan mikro syariah seperti BMT dan Koperasi jasa keuangan syariah,di mana dewasa ini telah saling berebut peran dan pengaruh dalam Lembaga keuangan.
Tonggak dasar maqashid syariah selama ini berasal dari Imam Al-Ghazali, As- Syatibi,  Alalfashi,  Ahmad  al-Raysuni  dan  Abdul  wahab  Khallaf.  Lembaga  non- syariah  yang  kemunculannya  sangat  cepat  dan  terstuktur  di  berbagai  wilayah  di Jambi,  dengan  perkembangan  LKM  sebagian  besar  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dalam  layanan  jasa  keuangan  pada  kelompok  miskin  dan berpenghasilan  miskin  dan  rendah,  termasuk  memenuhi  kebutuhan  kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki akses yang lebih besar.
Persoalan persaingan kualitas baik layanan untuk membiayai usaha kecil yang mencakup  fasilitas  kredit,  tabungan,  asuransi  dan  transfer  uang,  karena  sebagain nasabah  keuangan  mikro  sulit  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  lembaga keuangan konvensional  atau  formal. Sebagaimana  Sajeda  et  al  (2003) mengungkapkan  bahwa  program  kredit  mikro  seperti  Grameen  Bank  populer mencapai relatif miskin dan rentan di dua desa Bangladesh.Sementara kredit mikro berhasil  menjangkau  masyarakat  miskin,  tetapi kurang  berhasil  mencapai  rumah tangga yang rentan miskin.
Jangkauan  ( Outreach )  didefinisikan  sebagai  kemampuan  LKM  untuk menyediakan jasa keuangan berkualitas tinggi untuk sejumlah besar klien. Indikator kinerja  jangkauan  termasuk  perubahan  dalam  jumlah  klien,  persentase  klien perempuan,  total  nilai  aset,  jumlah  tabungan  pada  deposito,  nilai  outstanding kredit,  rata-rata  tabungan  deposito  ukuran,  ukuran  rata-rata  kredit  dan  jumlah cabang.Persoalan jangkauan yang terbatas Lembaga keuangan mikro syariah karena telah  sedikit  tersebar,  walaupun  undang-undang  telah  dibuat  di  beberapa  Negara tetapi  permintaan  untuk  LKM  menjadi  tidak  populer,  seperti  di  Iran,  sedangkan LKM di Negara yang lainnya telah muncul dengan respon permintaan yang cukup
1 Akram Khan, Introduction to Islamic Economic (
popular. Sebagian menanggapi lemahnya dan kurang optimalnya dukungan regulasi negara, seperti di Suriah.
Anyanwu (2004) mengungkapkan bahwa permintaan layanan keuangan mikro yang tinggi dan meningkat di Nigeria. Terus menerus memberhentikan tenaga kerja dari kedua sektor dan meningkatnya jumlah pengangguran lulusan dari sekolah dan perguruan  tinggi  adalah  mendorong  sejumlah  besar  populasi  ke  dalam  kegiatan sektor  informal.Juga  pasar  domestik  besar  dengan  lebih  dari  130  juta  orang membutuhkan berbagai barang dan jasa termasuk jasa keuangan. Oleh karena itu, pertumbuhan  kegiatan  keuangan  mikro  mencerminkan  perluasan  kegiatan  sektor informal dan mengesampingkan sebagian besar populasi yang aktif secara ekonomi dari berbagai jasa keuangan sektor formal.Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Sentral Nigeria (2001) mengidentifikasi 160 lembaga keuangan mikro yang terdaftar di Nigeria.Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2001,  responden  memiliki  tabungan  agregat  senilai  $  645.000  dan  outstanding kredit dari $ 418.000 yang menunjukkan transaksi bisnis besar di sektor ini. 2
Persoalan  selanjutnya  telah  terstandar  melalui  keberhasilan Muhamad Yunus dalam mengembangkan LKM di Bangladesh yang terkenal dengan Grameen Bank (GB)  telah    menginsiprasi  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah  di  Indonesia. 3 Sedangkan di Indonesia pengelolaan lembaga keuangan mikro sudah berkembang cukup  lama,  Menurut  Wijono  (2005)  LKM  sudah  banyak  dibentuk  dan  tersebar dengan karakteristiknya masing-masing namun fungsinya sama sebagai intermediasi suatu perekonomian. 4
Oleh sebab ini latar belakang untuk penelitian yang lebih sistematis keuangan mikro  syariah  di  Indonesia,  negara  muslim  terbesar,  di  mana  jumlah  keuangan mikro  syariah,  formal  dan  semi-formal,  telah  berevolusi  sejak  tahun  1990  secara
2 Gumel Gambo Babandi, Micro Finance Institutions in Nigeria Outreach and Sustainability: Questionnaire Survey Findings, International Journal of Business and Sosial Science, Special Issue - May 2011, Vol. 2 No. 9, hlm. 12 7. 3 M Amin Aziz , Pendekatan Grameen Bank untuk BMT, Republika online, 27 Agustus 2009
4 Wijono  dalam  Rachmat  Hendayana  dan  Syahrul  Bustaman, Penomena  Lembaga  keuangan  Mikro  Dalam Prespektif  Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan (Bogor,  Balai  Pengkajian  dan  pengembangan  teknologi  Pertanian,  2006), hlm. 1.
paralel. Perbankan syariah kini resmi diakui sebagai bagian dari sistem dual banking di Indonesia. Kurang luas permintaan populer, pengalaman berbeda dengan sub- sektor.Hanya  bank-bank  komersial  telah  berhasil  memperoleh  seni  perbankan syariah dengan melatih orang-orang muda dan dinamis, namun kurang pengalaman dalam keuangan mikro.
Dari  sisi  kebijakan  Pemerintah  berupa  bantuan  dana  bagi  LKM  di  Jambi cukup besar dan diharapkan dapat memberi dampak positif bagi keberlangsungan LKM tersebut, namun masih saja ditemukan LKM yang tidak menggunakan dana sesuai tujuan program bantuan pemerintah, penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya  manusia,  seleksi,  perencanaan,  pembinaan,  pengawasan,  serta kebijakan  pemerintah,  tingkat  pengembalian  yang  rendah  yang  diakibatkan  gagal dalam  meningkatkan  kinerjanya. 5 Hal  ini  menegaskan  bahwa  Pola-pola  bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah  (top-down)  kurang  mempertimbangkan  aspek  kelayakannya  menurut kondisi spesifik  obyek  binaan  di  lapangan,  serta  kurang  konsistennya  dukungan sumberdaya  dan  lemahnya  manajemen  dan  belum  efektifnya  mekanisme  bawah- atas (bottom-up) di lapangan. Kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah belum mengakomodir kebutuhan yang betul-betul real dari koperasi/UMKM.
Pembiayaan  syariah  pada  Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  Jambi dalam laporan  neraca  keuangan  bulan  februari  tahun  2012  sebesar  2,7  milyar,  nilai  ini akan tidak sebanding dengan keberadaan LKM syariah di Jambi. Sedangkan dengan kaitan  potensi  kapasitas  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  seperti  BMT  yang memiliki  keunggulan  utuh  bila  dibandingkan  dengan  LKM  yang  lain.  BMT  bisa memfungsikan diri sebagai jasa keuangan langsung ke sektor riil, memberikan dana sosial  sebagai  jaminan  sosial melalui  pengelolaan  dana  Baitul  Maal  seperti penghimpunan  dana  Zakat,  Infaq,  Shodaqoh  serta  Wakaf    dan  memiliki  potensi mengembangkan dana ‘ tabaru ’ yang disetor oleh anggota sebagai ‘asuransi bersama’ yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat. Konsep ‘asuransi rakyat kecil’ ini
5 Haryadi  Kamal,  Profil  dan  Permasalahan  UMKM  Di  Provinsi  Jambi  (Studi  Potensi  dan  Pembinaan UMKMdi Provinsi Jambi), 2009, hlm. 30.
merupakan  pemanfaatan  jaringan ukhuwah diantara  anggota  untuk  dapat  saling menanggung, sehingga dapat menjamin distribusi rasa keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. 6
Persoalan kapasitas lembaga yang kurang menginovasi produk-produk layanan yang dapat  menjawab  kebutuhan  dan permintaan  masyarakat  di Jambi yang  kian meningkat,  sebab  utama  LKM  syariah  biasa  terkesan  lemah  dalam mensosialisasikan kapasitas lembaga secara legal karena keterbatasan pengetahuan legalitas usaha dan apriori terhadap peraturan daerah yang sering berubah, belum lagi  regulasi  yang dilakukan  pemerintah  daerah  tidak memiliki kesamaan visi  dan misi.
Kinerja  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  kota  Jambi  memiliki  tingkat efisiensi  yang  berbeda-beda. 7 Karena itu  pilihan  masyarakat  akan  LKM  syariah dipilih berdasarkan tingkat efisiensi yang optimum, kemudian strategi LKM syariah dalam operasionalisasi dituntut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah. Fakta,  secara  empiris  bank  penyedia  layanan  kredit  mikro  bersaing  ketat  untuk merebut pangsa pasar kredit mikro yang masih luas.
Propinsi Jambi menurut Mulya Siregar ada 50% responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syariah, 8 sehingga dengan potensi ini LKM Syariah di Jambi dapat  menjadi  patner  untuk  mengakomodir  potensi  tersebut.  Jumlah  LKM  Di Jambi  sebagaimana  data  Departemen  koperasi  dan  usaha  kecil  menengah menunjukkan  potensi  LKM  di  Jambi,  data  tersebut  menjelaskan  LKM  yang beroperasi  aktif  sebagai  potensi  LKM  syariah  menjanjikan  untuk  dapat  bertahan ( sustainability ),  didukung  dengan  cukup  besarnya  jumlah  LKM  dibanding  wilayah Jambi  yang  dapat  dicover  oleh  keberadaan  LKM,  kemudian  dukungan  dari jangkauan sebagian besar wilayah Jambi relative terjangkau. Jumlah LKM yang ada
6 Karnaen A.Purwaatmaja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Jakarta, Usaha Kami, 1997) hal 113-124 7 Besse Widiwaati, Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wattamwil di Provinsi Jambi (Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Vol 2 No 2 Tahun 2003)
8 Mulya  Siregar,  Agenda  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Untuk  Mendukung  Sistem  Ekonomi  Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan, IQTISAD Journal of Islamic Economics , Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002, hlm. 53.
di  Jambi  diperkirakan  tidak jauh  berbeda  dengan  jumlah  desa  di  Jambi,terdapat 3,263  dengan  kategori  beroperasi  masih  aktif  dan  beroperasi  tidak  aktif berdasarkan  kategori  tersebut  LKM  Jambi  yang  aktif  2,346  dan  tidak  aktif  917 dengan potensi anggota aktif 352,477 dan aktif 253,593 orang  tidak aktif 98,884. 9
Oleh karena itu berdasarkan data di atas, Jambi memiliki potensi LKM yang kuantitas  dari  LKM  yang  cukup  besar  dan  dapat  didayagunakan  untuk  kekuatan kapasitas  lembaga  yang  efektif  dalam  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. 10 Maka akan berdampak cukup positif bagi ekonomi wilayah.
Penelitian  ini  akan  melakukan  pemetaan  ketersedian  LKM  syariah  di  setiap kecamatan dan kelurahan merupakan potensi Lembaga keuangan Mikro kelompok muslim  non-bank,  pemetaan  ini  akan  menyangkut  dukungan  infrastruktur, dilakukan  secara  internal  pada  LKM  syari’ah  non-bank  diasumsikan  memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, belum efektifnya manajemen yang  berdampak pada  kurang  efisien  dan  keterbatasan  modal.    Potensi  infrastruktur  LKM  yang tampak seadanya namun dapat menjadi home industri untuk berkembangnya LKM syariah  di  Kota  Jambi,  kantor  LKM  syariah  memiliki  fungsi  ganda  satu  sisi merupakan  rumah  tinggal  pengelola  LKM  syariah  dan  kantor  LKM  Syariah. Kondisi  ini  berdampak  pada  pelayanan  LKM  syariah  non  bank  terhadap  usaha mikro masih lebih ekonomis.
Akhirnya kompleksitas dalam pemetaan pengembangan LKM syariah di Kota Jambi akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini akan menjelaskan peta potensial LKM syariah non bank di kota  Jambi.  Sehingga  ditemukan  sebuah  formulasi  strategi  yang  efektif  dalam pengembangan LKM syariah non-bank di kota Jambi.
9 Departemen koperasi RI, Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 30 Desember 2010.

## LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI PROVINSI JAMBI.
Berkaitan dengan  pengembangan  usaha  maka  mau  tidak  mau harus  melihat aspek ketersediaan modal, berbicara pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha ini akan berkait langsung dengan realitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada. Rata-rata  kebutuhan  dana  untuk  usaha  mikro  adalah  Rp  1  juta  per  unit  usaha sementara untuk usaha kecil sebesar Rp 50 juta. Dalam bentuk kelembagaan bank yang bersentuhan langsung dengan UMKM tahun 2005 bisa dijumpai lebih 2.427 BPR,  86  BPRS,  3.694  BRI  Unit  dan  5.345  Badan  Kredit  Desa  (BKD).  Dalam bentuk non-bank; secara formal terdapat Koperasi dengan 1.097 unit dan 1.620 Lembaga  Dana  Kredit  Pedesaan  (LDKP)  sedangkan  yang  non-formal  yang masyur adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang mencapai 3.037 unit.
Keuangan  mikro  secara  prinsip  meliputi  kredit  mikro, simpanan  mikro, ansuransi mikro dan transfer uang kepada masyarakat miskin.Kredit mikro yang dipraktekkan  untuk  pinjaman  tanpa  jaminan  yang  biasanya  peminjam  atau anggota dari koperasi yang tidak mendapatkan akses untuk kredit tidak digaji. 11
Propinsi Jambi menurut Mulya Siregar ada 50% responden berpotensi untuk menjadi  mitra  bank  syariah, 12 namun  tidak  semua  dapat  mengakses  lembaga keuangan  seperti  Bank,  karena  persoalan  jangkauan  dan  kesulitan  pada  standar kredit  yang  ketat  sehingga  potensi  bagi  LKM  Syariah di  Jambi cukup  mencolok, selain itu secara sosial masyarakat Jambi yang relative agamis dan agraris beberapa yang masih tabu pada distriminasi syariah dan non syariah membuka pintu LKM syariah dapat menjadi patner untuk mengakomodir potensi tersebut.
Berdasarkan  jumlah  LKM  di  Jambi  sebagaimana  data  Departemen  koperasi dan  usaha  kecil  menengah  menunjukkan  potensi  LKM  di  Jambi,  data  tersebut menjelaskan LKM yang beroperasi aktif sebagai potensi LKM syariah menjanjikan
11 Stewart R, van Rooyen C, Majoro M, de Wet T, What is the impact of microfinance on poor people? A systematic review  of  evidence  from  sub-Saharan  Africa (Protocol)  (The  EPPI-Centre  is  part  of  the  Sosial  Science  Research  Unit, Institute of Education, University of London of the Sosial Science Research Unit, Institute of Education, University of London: 2010) hlm 6
12 Mulya  Siregar,  Agenda  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Untuk  Mendukung  Sistem  Ekonomi  Yang Sehat  Di  Indonesia:  Evaluasi, Prospek  Dan  Arah  Kebijakan, IQTISAD  Journal  of  Islamic  Economics ,  Vol.  3,  No.  1, Muharram 1423 H/Maret 2002, hlm. 53.
untuk  berdaya  siang  dengan  didukung  dengan  cukup  besarnya  jumlah  LKM dibanding  wilayah  Jambi  yang  dapat  dicover  oleh  keberadaan  LKM,  kemudian dukungan dari jangkauan sebagian besar wilayah Jambi relative terjangkau. Jumlah LKM  yang  ada  di  Jambi  diperkirakan  tidak  jauh  berbeda  dengan  jumlah  desa  di Jambi,terdapat 3,263 dengan kategori beroperasi masih aktif dan beroperasi tidak aktif berdasarkan kategori tersebut LKM Jambi yang aktif 2,346 dan tidak aktif 917 dengan potensi anggota aktif 352,477 dan aktif 253,593 orang  tidak aktif 98,884. 13 Berdasarkan  persoalan  jangkauan  dan  demografi  LKM  di  provinsi  Jambi sebagaimana  temuan  Mulya  siregar  (2000)  tentang  calon  nasabah  yang  lebih memilih  faktor  syariah,  Bret  (2006)  yang  menemukan  bahwa  desa  kaya  secara signifikan  lebih  mungkin  dapat  berpartisipasi daripada  desa  yang  miskin.  Maka startegi  penguatan  potensi  dalam  menguatkan  Modal  untuk  meningkatkan profitibilitas LKM syariah dalam mempertahankan posisi ketika kebanyakan LKM- LKM di Indonesia terpuruk karena ketidakmampuan menumbuhkan modal, maka banyak  pihak  mengannggap  LKM  menjadi  tidak  layak  sebagai  bank (unbankable). Kemudian LKMtersebut akan cenderung mengandalkan modal sendiri atau karena tidak ada pilihan dalam meminjam dana untuk menambah modal selain kepada  lembaga  keuangan  non  formal (money  lender) ,  kelemahan  LKM  syariah  ini umum terjadi. 14
Selain itu soal jangkauan luas dan dalam bagi LKM di Provinsi jambi dengan jumlah desa dan LKM berbanding rendah dan cukup signifikan sebagai mana yang telah ditemukan oleh Haryadi.Oleh sebab itu untuk menjembati antara jangkauan yang mampu menghasilkan sejumlah calon anggota LKM syariah perlu dukungan aspek  operasional  dan  sumber  daya  manusia  dalam  menjalankan  rencana  bisnis LKM  syariah.sedangkan  pembahasan  aspek  keuangan  dan  pemasaran  dilakukan oleh anggota kelompok lainnya. Islamic Microfinance ini diusulkan berbentuk koperasi
13 Departemen Koperasi RI, Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 30 Desember 2010.
14 Suryani, Analisis efisiensi usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus Alfa Dina r), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNS  2004, hlm. 1.
yang  berasaskan  kekeluargaan  dan  gotong  royong  karena  sesuai  dengan  prinsip syariah Islam yang berkeadilan dan saling tolong menolong. 15

## PENGUATAN INSTITUSI LKM SYARIAH.
Penguatan  Institusi  LKM  syariah  dengan  jangkauan  dan  sumber  daya  yang professional,  selanjutnya  juga  harus  ditingkatkan  kemampuan  managerial,  karena dalam beberapa kasus profesionalitas yang sesuai profesion bagi account officer (AO) masih  dibawah  standar  atau  belum  memiliki  standar  yang  kuat  karena  persoalan kemudahan  dalam  pendirian  LKM  syariah  seperti  BMT.    Sejalan  dengan  hasil penelitian Ely Siswanto dalam Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Dalam  Memberdayakan  Usaha  Kecil  Menengah perlu  meningkatkan  manajerial  dan pengelolaan keuangan untuk memajukan efisiensi BMT dalam pembiayaan kredit bagi  sektor  kecil  menengah.  keseimbangan  dalam  pengembangan  aspek paradigmatic, mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya  dan  klien  pada  khususnya.  Hambatan  serta  tantangan  yang  harus diantisipas  persepsi  masyarakat  yang  masih  rendah  akan  kemampuan  BMT  dan eksistensinya dalam memfasilitasi pembiayaan kredit. 16
Beberapa temuan menunjukkan bahwa LKM syariah masih rentan bermasalah dalam persoalan moral  hazard, sebagaimanabeberapa  wilayah di  Indonesia  muncul LKM  syariah  yangtelah  menyalahkan  wewenang  dengan  memberikan  publikasi sesuai  dengan  prinsip  mudhorabah  namun  justru  dana  yang  telah  terhimpun dilarikan,seperti  yang  terjadi  di  Yogyakarta  terdapat  7  (tujuh)  buah  BMT  yang mengalami masalah manegrial.
Oleh  sebab  itu  dalam  wilayah  peran  perlu  distrandarisasi  persoalan  dengan menganilisi  kinerja  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  sebagaimana  studi  kasus
15 Muhammad  Adnan, Business  Plan  Project  Pendirian  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  “Mitra  Maju  Sejahtera”: Rencana Operasional Dan Sumber Daya Manusia (tesis), (Jakarta, FE UI: 2012)
16 Refky Fielnanda, "Analisis Kesiapan Penerapan Branchless Banking Bank Syariah Dengan Pendekatan Analytic Network Process Bocr (ANP BOCR)." Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
pada  Baitul  Mal  Wattamwil  di  Provinsi  Jambi  yang  telah  dilakukan  oleh  Besse Wediawati,  penelitian  ini  telah  menganalisis  hubungan  beberapa  Baitul  Maal Wattamwil (BMT) sebagai Keuangan Mikro Syariah faktor kinerja Lembaga seperti AKPEN,  AKPEM,  PERPUNG,  BIRUP  dan  LARAP  dengan  faktor  kinerja costumer: JARAK, SELANG, RAYNAS, BAHASTAB, BAHASPIN. Juga untuk mengetahui  apakah  ada  perbedaan  dilakukan  dengan  metode  survei  pada  150 pelanggan  BMT  yang  digunakan  kuesioner.Sampel  diambil dengan  menggunakan non  probability  random  sampling  (metode  pengambilan  sampel  secara proporsional).Data  dianalisis  dengan  korelasi  Rank  Spearman  dan  One  Way ANOVA  (K>  2).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  dari  5  faktor  kinerja konsumen untuk berhubungan dengan faktor kinerja BMT ini, terdapat tiga faktor menunjukkan  korelasi  yang  signifikan:  Pemrosesan  kredit  (SELANG),  bagi  hasil tabungan  (BAHSTAB)  dan  pembagian  keuntungan  kredit  (BAHASPIN),  faktor- faktor lain: jarak antara pelanggan dan lokasi BMT ini (JARAK) dan pendapatan pelanggan  (RAYNAS)  tidak  menunjukkan  korelasi  yang  signifikan.  Meskipun, berdasarkan salah satu cara ANOVAs menganalisis, juga ditemukan dari 5 faktor kinerja,  ada  4  (empat)  faktor  tidak  berbeda  nyata,  mereka  AKPEN,  AKPEN, PERPUNG  dan  LARAP.  Faktor  lain:  BIRUP  sebagai  pengukuran  manajemen biaya operasional BMT, menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara tingkat efisiensi BMT Al Amanah dan BMT Al Arif dan antara BMT Al-Ishlah dan BMT Al-Arif. 17
Dalam  persolan  di  atas  Muhammad  Khaleequzzaman,  dalam “Islamic Microfinance:  Outreach  and  Sustainability” ,    menjelaskan  tentang  modal  sosial  Islam dapat  dibentuk  dari  kepercayaan  (trust)  antara  lembaga  dengan  nasabah,  dan menjadi intrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial konomi, nilai ukhuwah (unity) dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan LKM syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada
17 Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan  Manajemen  Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Vol  2 No 2 Tahun 2003
N egat ive Social  Capital N egat ive Social  Capital MFI  Fard al Kafayah  Adl  Ihsan
Clients
 Joint Liability
 Information disclosure  Self-esteem
 Cooperation  Payment -Deceit and Coercion -Mistrust -Idleness/ Niggardliness -Selection Bias - Inefficiency -Willful Default N egat ive Social  Capital N egat ive Social  Capital MFI  Fard al Kafayah  Adl  Ihsan
Clients
 Joint Liability
 Information disclosure  Self-esteem
 Cooperation  Payment -Deceit and Coercion -Mistrust -Idleness/ Niggardliness -Selection Bias - Inefficiency -Willful Default
kasus  LKM  konvensional.  Seperti  ukuran  membentuk  kepercayaan  akan  dapat membantu informasi penuh yang disingkap, menghormati transparansi, dan tidak termasuk masalah agen dan informasi asimentris. Fardu kifayah, keadilan dan ihsan menjadi kekuatan motivasi bagi donnatur, lembaga, dan nasabah ( client ). Kesedian sumberdaya akan mungkin tidak mendapatkan hasil. Nilai-nilai ini jika terlembaga, maka dampak negatif modal sosial dapat dihindari seperti tadlis , gharar , tidak efisien, kelalaian  yang  disengaja,  ketidakpercayaan,  dan  lain  sebagainya. 18 Sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

## Gambar Struktur Nilai Lembaga Keuangan Syariah
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  LKM  menurut  Suthapa adalah permodalan yang merupakan faktor paling penting dalam mengembangkan LKM,  pembinaan  pemerintah  secara  terpadu  dan  berkelanjutan,  pelatihan  SDM, adanya  kebijakan  yang  memihak  pada  LKM,  adapun  ukuran  yang  tepat  untuk digunakan dalam menilai Kinerja LKM adalah kenaikan laba serta perkembangan usaha,  omset,  dan  asset.  Pandangan  yang  berbeda  tentang  faktoryang  paling
18 Muhammad  Khaleequzzaman, Islamic  Microfinance  :An  Inclusive  Approach  with  Special  Reference  to Pakistan (Second European Research Conference on Microfinance June 16 – 18, Groningen, the Netherlands)  lihat juga  dalam Muhammad  Khaleequzzaman, “Islamic  Microfinance:  Outreach  and  Sustainability ”  (A  paper  presented  at IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, 23 – 25 April 2007, Kuala Lumpur, Malaysia)
berpengaruh  adalah  kualitas  SDM,  peraturan  dan  strategi  pemerintah  dalam membina LKM. 19
Oleh karena itu berdasarkan data di atas, Jambi memiliki potensi LKM yang kuantitas  dari  LKM  yang  cukup  besar  dan  dapat  didayagunakan  untuk  kekuatan kapasitas  lembaga  yang  efektif  dalam  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. 20 Maka akan berdampak cukup positif bagi ekonomi wilayah.
Namun David Hulme menegaskan bahwa 3 dampak LKM secara umum yaitu pertama, tidak semua potensi lembaga keuangan mikro memberi dampak ekonomi dan  sosial  yang  sangat  menguntungkan, 21 kedua,    LKM  juga  memberi  dampak negatif pada keuangan mikro, ketiga, LKM dapat menjadi moderasi akan dampak LKM  menguntungkan tetapi  tidak  sepenuhnya  membantu  orang  yang  paling miskin, seperti yang sering diklaim oleh sebahagian pihak. 22 Dinamika LKM inilah yang secara kongkret menunjukkan realitas ‘kesejahteraan’ mayoritas masyarakat. 23
Kebijakan Pemerintah berupa bantuan dana bagi LKM di Jambi cukup besar dan  diharapakn  dapat  memberi  dampak  positif  bagi  keberlangsungan  LKM tersebut, namun masih saja ditemukan LKM yang tidak menggunakan dana sesuai tujuan  program  bantuan  pemerintah,  penyebabnya  adalah  rendahnya  kualitas sumberdaya manusia,  seleksi,  perencanaan,  pembinaan,  pengawasan,  serta kebijakan  pemerintah,  tingkat  pengembalian  yang  rendah  yang  diakibatkan  gagal dalam  meningkatkan  kinerjanya. 24 Hal  ini  menegaskan  bahwa  Pola-pola  bantuan
19 I  Dewa  Gede Suthapa  dalam  Roberto  Akyuwen,  dkk, Teori  dan  Praktek  Keuangan  Mikro  di  Indonesia , (Yogyakarta:  Sekolah  Pascasarjana  UGM:  2010)  hlm  214 -217, Optimalisasi peran  Bank  perkreditan  rakyat  dalam penanggulangan  kemiskinan  di  provinsi  Jawa  barat . Disertasi ,  tidak  dipublikasikan  (Yogyakarta:  Sekolah  Pascasarjana Universtas Gajah Mada: 2008)
20 David Hulme, Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And Better Practice (United Kingdom: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester), hlm. 35-45.
21 Holcombe, 1995; Hossain, 1988; Otero dan Rhyne, 1994; Remenyi, 1991; Schuler, Hashemi dan Riley, 1997 dalam David Hulme, Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And Better Practice, (UK: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester)
22 Ibid .,
23 M.  Amin  Aziz, Revitalisasi  BMT  untuk  Kesejahteraan  Umat ,  makalah  disampaikan  pada  kuliah  Umum  di syari’ah banking institute, ciputat tanggerang Banten 2005
24 Ibid.,
teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah  (top-down)  kurang  mempertimbangkan  aspek  kelayakannya  menurut kondisi  spesifik  obyek  binaan  di  lapangan,  serta  kurang  konsistennya  dukungan sumberdaya  dan  lemahnya  manajemen  dan  belum  efektifnya  mekanisme bawah- atas (bottom-up) di lapangan. Kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah belum mengakomodir kebutuhan yang betul-betul real dari koperasi/UMKM.
Pembiayaan  syariah  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  Jambi  dalam laporan  neraca  keuangan  bulan  februari tahun  2012  sebesar  2,7  milyar,  nilai  ini akan tidak sebanding dengan keberadaan LKM syariah di Jambi.

## PENUTUP
Berkaitan  dengan  Potensi  kapasitas  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  seperti BMT  yang  memiliki  keunggulan  utuh  bila  dibandingkan  dengan  LKM  yang  lain. BMT  bisa  memfungsikan  diri  sebagai  jasa  keuangan  langsung  ke  sektor  riil, memberikan  dana  sosial  sebagai  jaminan  sosial  melalui  pengelolaan  dana  Baitul Maal  seperti  penghimpunan  dana  Zakat,  Infaq,  Shodaqoh  serta  Wakaf  dan memiliki potensi mengembangkan dana ‘ tabaru ’ yang disetor oleh anggota sebagai ‘asuransi  bersama’  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  kondisi  darurat.  Konsep ‘asuransi  rakyat  kecil’  ini  merupakan  pemanfaatan  jaringan ukhuwah diantara anggota untuk dapat saling menanggung, sehingga dapat menjamin distribusi rasa keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. 25
Persoalan  kapasitas  lembaga  yang  kurang  menginovasi  produk-produk layanan yang dapat menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat di Jambi yang kian  meningkat,  sebab  utama  LKM  syariah  biasa  terkesan  lemah  dalam mensosialisasikan kapasitas lembaga secara legal karena keterbatasan pengetahuan legalitas usaha dan apriori terhadap peraturan daerah yang sering berubah, belum lagi  regulasi  yang dilakukan  pemerintah  daerah  tidak memiliki kesamaan visi  dan misi.
25 Karnaen A.Purwaatmaja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Jakarta, Usaha Kami, 1997) hal 113-124
Pihak regulasi terus berupaya menekankan pada kapasitas internal lembaga untuk  penguatan  sumber  daya  insani  (SDI)  yang  memahami  teori  dan  praktek keuangan  syariah.Karena  alasan  tersebut  masyarakat  lebih  memilih  untuk mengunakan  produk  konvesional,  karena  beberapa  produk  unggulan  dari  LKM syariah  hanya  mampu  membuka  peluang  bagi  kalangan  terdekat  dan  tidak  dapat memenuhi kebutuhan pasar.
Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi  yang  berbeda-beda. 26 Karena  itu  pilihan  masyarakat  akan  LKM  syariah dipilih berdasarkan tingkat efisiensi yang optimum, kemudian strategi LKM syariah dalam operasionalisasi dituntut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah. Fakta,  secara  empiris  bank  penyedia  layanan  kredit  mikro  bersaing  ketat  untuk merebut pangsa pasar kredit mikro yang masih luas.
Pemetaan potensi eksternal pada  LKM syariah  non-Bank di  Jambi diarahkan pada kebijakan pemerintah yang membuka pelatihan lembaga keuangan mikro yang berbasis  syariah  yang  dilaksanakan  oleh  DEPKOPPERINDAG  Kota  Jambi. Namun  perlu  penguatan  regulasi  yang  belum  efektif  untuk  memonitor  output pasca pelatihan dan lemahnya pengalaman pengoperasi LKM syariah non bank.
Potensi infrastruktur LKM yang tampak seadanya namun dapat menjadi home industri untuk  berkembangnya  LKM  syariah  di  Kota  Jambi,  kantor  LKM  syariah memiliki fungsi ganda satu sisi merupakan rumah tinggal pengelola LKM syariah dan kantor LKM Syariah. Kondisi ini berdampak pada pelayanan LKM syariah non bank terhadap usaha mikro masih lebih ekonomis.
Akhirnya kompleksitas dalam pemetaan  pengembangan LKM syariah di kota Jambi akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini akan menjelaskan peta potensial LKM syariah non bank di kota Jambi.  Sehingga  ditemukan  sebuah  formulasi  strategi  yang  efektif  dalam pengembangan LKM syariah non-bank di kota jambi.
26 Besse Widiwaati, Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wattamwil di Provinsi Jambi (Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Vol 2 No 2 Tahun 2003)
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Salam, Koperasi Simpan Pinjam: Sustainbilitas Lembaga Keuangan Mikro , Working Paper In Interdisciplinary Studies, (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, 2008)
Adiwarman  Karim,  “ Menimbang  Risiko  Kredit  di  Bank  Syariah ”.  (Majalah  Investor No.88 Tahun V. Jakarta: 2003)
Adiwarman  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  ( Rajagrafindo  Persada,  2008: 10) hlm 60
Adiwarman  karim, Teori  ekonomi  makro  Islam, (Jakarta,  PT  Rajagrafindo,  2007),
2013.
Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Maal , (Bandung, CV. Pustaka setia: 2013) Amyria Yulita, Strategi  Meningkatkan  Volume  Penjualan  Dengan  Pendekatan Marketing Mix Dan Analisis Swot Pada Pt Interbis Sejahtera Palembang
Andri  Soemitro, Bank  dan  Lembaga  keuangan  Syariah ,  (Jakarta,  Kencana  Predana media Group: 2009)
Asian Foundation, Microfinance Service in Indonesia: Survey of Institutions in 6 Provinces ,
(2002)
Bank  Indonesia, Peran  Lembaga  Keuangan  Bank  Dan  Non  Bank  Dalam  Pembiayaan Komoditas Terpilih Umkm Dari Tiga Sektor Penyumbang Pdrb Terbesar Di Jawa Tengah, Merupakan executive summary Hasil Penelitian Kantor Bank Indonesia Semarang bekerjasama dengan Center for Micro and Small Enterprise  Dynamics  (CEMSED)  Fakultas  Ekonomi  UKSW Salatiga)
Besse  Widiawati,  Jurnal  Manajemen  dan  Pembangunan  Jurusan  Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Vol 2 No 2 Tahun 2003 Buchori Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung, Alfabeta: 2005) Budi Juwono, Strategi PT.Nanda Bangun Nusa untuk mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam agribisnis pertamanan pada hotel berbintang lima di Bali.
Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga  keuangan ,  (Jakarta,  Lembaga  Penerbitan  FE UI:1999)
David Hulme, Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And Better  Practice, (UK,  Institute  for  Development  Policy  and Management, University of Manchester)
Departemen koperasi RI dalam Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 30 Desember 2010
Ely  Siswanto, Strategi  Pengembangan  BMT  (Baitul  Maal  Wa  Tamwil)  Dalam Memberdayakan  Usaha  Kecil  Menengah ,  (Malang,  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Malang)

## Eriyati, FAKTOR - FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PERMINTAAN PEMBIAYAAN  KREDIT  PADA PT.  BANK  BRI  SYARIAH PEKANBARU
Fandy  Tjiptono  dan  Singgih  Santoso, Riset  Pemasaran:  Konsep  dan  Aplikasi  dengan SPSS (Jakarta:  PT.  Elex  Media  Kompetindo  Kelompok  Gramedia:
2001)
Haryadi, Profil  Dan  Permasalahan  Umkm  Di  Provinsi  Jambi ,  Studi  Potensi  dan Pembinaan UMKM di Provinsi Jambi tahun 2009
Heri  Sudarsono, Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  Dan  Ilustrasi ,
(Yogyakarta, Ekonisa: 2007) cet ke 4
I Dewa Gede Suthapa, Optimalisasi peran Bank perkreditan rakyat dalam penanggulangan kemiskinan  di  provinsi  Jawa  barat .  Disertasi,  tidak  dipublikasikan (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universtas Gajah Mada: 2008)
Ibrahim  Warde ,  Islamic  Finance:  Keuangan  Islam  Dalam  Perekonomian  Global, (Edinburgh,  Edinburgh  University  Press:2000)  diterj,  (Yogyakarta, Pustakapelajar: 2009)
Karnaen A. Purwaatmaja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Jakarta, Usaha Kami, 1997)
Lincolin  Arsyad, Lembaga  Keuangan  Mikro:  institusi,  kinerja  dan  sustainabilitas , (Yogyakarta, penerbit Andi: 2008)
M Amin Aziz, Pendekatan Grameen Bank untuk BMT , Republika online, 27 Agustus 2009
M.  Amin  Aziz, Revitalisasi  BMT  untuk  Kesejahteraan  Umat ,  makalah  disampaikan pada  kuliah  Umum  di  syari’ah  banking  institute,  Ciputat  tanggerang Banten 2005
Marguerite  S.  Robinson, The  Microfinance  Revolution ,  tahun  2002  terhadap  Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta:PT. Pustaka LP3ES:1995)
Microcredit Summit (1997) pada Microcredit Summit di New York tahun 2002 Mohammad  Khaled, Building  A  Succesfull  Business  Model  For  Islamic  Microfinance, (Valladoid-Spain, global Microcredit summit commissioned workshop paper, November 14-17 , 2011) hlm 3
Mohammed Abubakar Mawoli, Effective Market Segmentation And Viability Of Islamic Banking  In  Nigeria, (Australian  Journal of  Business and Management Research Vol.1 No.10 [01-09] January-2012)
Muchdarsyah  Sinungan,  “ Manajemen  Dana  Bank ”;,(Jakarta,  Penerbit  Bumi  Aksara: 1993). Edisi Kedua, Cetakan Pertama
Muhammad  Adnan, Business  Plan  Project  Pendirian  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah “Mitra  Maju  Sejahtera”:  Rencana  Operasional  Dan  Sumber  Daya  Manusia (tesis), (Jakarta, FE UI: 2012)
Muhammad , Ekonomi Islam , (Yogyakarta, FE UII: 2000)
Muhammad, Lembaga keuangan syariah, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007)
Mulya  Siregar, Agenda  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Untuk  Mendukung  Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan , (IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002)
Naresh K. Malhotra, Riset Pemasaran ,. (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia: 2005) Jilid 1
Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi untuk Strategidan Penelitian Pemasaran . (Bogor, Kencana:2003)
Patriadi Pandu, Segi Hukum bisnis dalam kebijakan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal indonesia ”
Philip  Kotler,  dan  Gary  Armstrong.. Dasar-dasar  Pemasaran ,(Jakarta:  PT.  Indek Kelompok Media: 2003) Edisi Kesembilan
Philip  Kotler, Manajemen  Pemasaran  :  Analisis,  Perencanaan,  Implementasidan Pengendalian . (Jakarta, Prentice Hall: 1997)
Philip  Kotler, Manajemen  Pemasaran ;  Edisi  Milenium,  (Jakarta,Prenhallindo:  2002) Jilid 1.
Prathama  Rahardja,  “ Uang  dan  Perbankan ”;  (Penerbit  PT Rineka  Cipta,  Jakarta: 1997) Cetakan Ketiga
Rachmat  Hendayana  dan  Syahrul  Bustaman, Penomena  Lembaga  keuangan  Mikro Dalam  Prespektif  Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan ,  (Bogor,  Balai Pengkajian dan pengembangan teknologi Pertanian, 2006).
Refky Fielnanda, "Analisis Kesiapan Penerapan Branchless Banking Bank Syariah Dengan Pendekatan Analytic Network Process Bocr (ANP BOCR)." Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
Roberto Agyuwen, dkk. Teori dan Praktek:  Keuangan mikro di Indonesia, (Yogyakarta, Sekolah Pascasrjana UGM: 2010)
Serli Wijaya, dan Gunawan Adi Chandra. 2006. Analisa Segmentasi, Penentuan target dan Posisi Pasar Pada Restoran Steak dan Grill di Surabaya , dalam Jurnal Manajemen Perhotelan. Vol 25 no.3
Sri Hayati dan Hayati Suroso, ” analisis strategi bersaing pada PD BPR BKK Mandiraja Kabupaten  Banjarnegara” Jurnal  Manajemen  dan  Pembangunan  Jurusan Manajemen Fak. Ekonomi Vol 2 No 2 Tahun 2003
Stewart R, van Rooyen C, Majoro M, de Wet T, What is the impact of microfinance on poor  people?  A  systematic review  of  evidence  from  sub-Saharan  Africa (Protocol)  (The  EPPI-Centre  is  part  of  the  SosialScience  Research Unit,  Institute  of  Education,  University  of  London  of  the  Sosial Science Research Unit, Institute of Education, University of London: 2010)
Suryani, Analisis  efisiensi  usaha di  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (studi  kasus  Alfa Dina r) tahun 2004
Anonim,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Widayat dan Amirullah, Riset Bisnis , Edisi 1. (Malang , Cahaya Press:2002) Zamir Iqbal, Islamic  Financing system , (Jurnal Finance and development: 1997)