PEMBIAYAAN BMT Al-AMIN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO DI KOTA MAKASSAR
Oleh:
Heri Iswandi Universitas Islam Makassar herifatma01@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BMT Al- Amin terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Kota Makassar, Faktor  yang menjadi pendukung dan penghambat BMT Al-Amin dalam peningkatan nasabah usaha  mikro  di  kota  Makassar.  Jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  sampel  40 orang.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Alokasi  dana  BMT  al-Amin terhadap  pelaku  usaha  mikro  di  Kota  Makassar  seiap  tahunnya  mengalami peningkatan dengan indikasi bahwa usaha setiap nasabah peminjam usaha mikro BMT  al-Amin  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,    dan  Berdasarkan  hasil perhitungan  regresi  linear  sederhana  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi  R  sebesar 0,933, koefisien determinan R Square 0,870 yang diperoleh dari R 2 = 0,933 x 9,033, hal  inilah  menunjukkan  bahwa  angka  R  atau  R 2 anatar  variable  X  (pembiayaan) memilik  pengaruh  terhadap  variable  Y  (usaha  mikro),  artinya  besarnya peningkatan  X    dalam  meningkatkan  Y  adalah  sebesar  87%.  Demikian  halnya dengan uji t hitung diperoleh = 6,57 dan harga t tabel = 1,681 yang menunjukkan t hitung > t tabel dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan  oleh  penulis  diterima.  Faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan usaha mikro, factor pendukung dibutuhkan  solusi  diantaranya  adalah,  pentingnya  peningkatan  SDM,  regulasi hukum  terhadap  sektor  usaha  mikro,  sementara  penghambatnya  antara  lain hubungan  antara  BMT  lain  masih  sangat  lemah,  modal  dan  sumber  pendanaan yang masih lemah, kurangnya pengawasan dan belum ada aturan baku terhadap kelembagaan  BMT,  serta  sulitnya  mengidentifikasi  penggunaan  dana  yang diberikan oleh BMT terhadap nasabah.
Kata Kunci: Pembiayaan, BMT, Usaha Mikro

## PENDAHULUAN
Keadilan  merupakan  konsep  hukum  dan  sosial.  Keadilan  sosial  Islam adalah  keadilan  kemanusiaan  yang  meliputi  seluruh  segi  faktor  kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak  menuntut  persamaan  penghasilan  bagi  seluruh  anggota  masyarakat,  tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya. 1 Mencermati  fenomena  tersebut,  ketimpangan  ekonomi  terjadi  di  berbagai bidang,  yaitu  individu  dengan  individu,  kelompok  dengan  kelompok,  sektor dengan sektor,  wilayah dengan wilayah, dan negara dengan  negara.  Fenomena ini  akan  semakin  mengusik  rasa  ketidakadilan  ekonomi  bagi  kalangan  miskin pada umumnya. 2
Ekonomi  Islam  tidak  melupakan  ciri  pokok  kemajuan  manusia  yang bergantung kepada sejauhmana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek  moral  dan  material  dalam  kehidupan  manusia.    Apabila  aspek  moral dipisahkan  dari  perkembangan  ekonomi,  ia  akan  kehilangan  kontrol  yang berfungsi menjaga kestabilan  dan keseimbangan dalam sistem sosial. Di samping itu,  apabila  kegiatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tidak mempunyai batas-batas moral dan menuju pada materialis, yang  mengakibatkan goyahnya  kestabilan  ekonomi  masyarakat.  Akibatnya,  masyarakat  akan
1 Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Departemen Agama, 2006), h. 1-2.
2 Individu dengan individu, yaitu lahir sebagai akibat keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu  dalam  banyak  aspek,  sehingga  menimbulkan  eksploitasi  sumber  daya  yang  tidak  seimbang. Kelompok dengan  kelompok, yaitu  sekelompok orang kuat, membangun kerjasama dalam bisnis, agar lebih kuat  dalam  menguasai  sumber  daya  ekonomi  tanpa  peduli  terhadap  kelompok  lemah  lain  yang  jumlahnya banyak.  Sektor  dengan  sektor,  yaitu  ketimpangan  yang  terjadi  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari ketimpangan kelompok, dimana sektor yang kuat dikelola dengan teknologi maju, berhadapan dengan sektor yang lemah yang dikelola secara tradisional. Wilayah dengan wilayah yaitu setiap wilayah memiliki kultural dan struktural  yang berbeda, sehingga lahirlah  wilayah  yang kuat  dapat  mengeksploitasi  wilayah  yang lebih lemah.  Negara  dengan  negara,  yaitu  dengan  adanya  perbedaan  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia, sumber  daya  modal,  dan  sumber  daya  teknologi,  menimbulkan  pengeksplotasian  terhadap  negara  lemah. Lihat: Hasan Edy, Indahnya Ekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4-5.
menghadapi  persaingan  dan  permusuhan,  hilangnya  sikap  saling  bekerja  sama dan  berkasih  sayang  dan  akhirnya  membawa  kehancuran  dan  kekacauan  pada masyarakat. 3
Salah  satu  lembaga  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mendistribusikan sebagian  harta  seseorang  dan  untuk  kepentingan  sosial  atau  kemaslahatan  umat serta dapat diproduktifkan adalah lembaga keuangan syari’ah yaitu Bait al-Ma>l Wa al-Tamwi>l (BMT).
Kehadiran  lembaga  keuangan  syari’ah  dalam  berbagai  ragamnya,  yang marak dalam beberapa tahun ini menggambarkan suatu realitas yang hadir untuk melakukan dekontruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. salah satu  lembaga  keuangan  syari’ah  yang  berkembang  pesat  adalah  lembaga keuangan  mikro  syari’ah  (LKMS).  lembaga  ini  hadir  untuk  menjembatani kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  tersentuh  oleh  lembaga  keuangan  bank.  LKM Syari’ah  hadir  memenuhi  jasa  keuangan/modal  pembiayaan  bagi  pelaku  usaha ekonomi mikro. 4
Peneliti  memilih  BMT  sebagai  objek  penelitian  atas  pertimbangan  bahwa BMT  merupakan  lembaga  keuangan  non  formal  yang  bergerak  secara  swadaya dan dapat menggerakkan ekonomi umat. BMT apabila dikelola secara professional akan  memberikan  sumbangsi  besar  terhadap  perkembgan  usaha  mikro  serta memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat  karena  telah  memberdayakan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dengan cara yang lebih produktif. Adapun peneliti lebih memilih pada peningkatan usaha mikro, karena secara umum apabila usaha mikro  meningkat  maka  kesejahteraan  dan  kesenjagan  sosial  dapat  berkurang  di masyarakat, sehingga kemiskinan bisa berkurang sedikit-demi sedikit.
3 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 13-14.
4 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Ed.I (Ce. I: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 79

## TINJAUAN TEORITIS
Pengertian Bait al-Ma>l wa al-Tamwi>l (BMT)
BMT  terdiri  dari  dua  istilah,  yaitu, bait  al-ma>l  dan  bait  al-tamwi>l.  Bait  al-ma>l lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit,  seperti; zakat,  infaq, dan sadaqah. sedangkan bait  al-tamwi>l sebagai  usaha pengumpulan  dana  dan  penyaluran  dana  komersial. 5 BMT sendiri  merupakan lembaga  ekonomi  atau  lembaga  keuangan  syariah  nonperbankan  yang  sifatnya informal.  Disebut  bersifat  informal  karena  lembaga  keuangan  ini  didirikan  oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

## Produk-Produk Pembiayaan BMT
Pada  dasarnya  produk-produk  yang  terdapat  di  BMT  tidak  jauh  berbeda dengan yang ada di BPR Syariah. diantara pembiyaan tersebut adalah Pembiayaan al-Mura>bahah ,  k ata muraba>hah berasal  dari  kata ribhu (keuntungan).  Sehingga mura>bahah  berarti  saling  menguntungkan.  Secara  sedehana  muraba>hah  berarti  jual  beli barang  ditambah  keuntungan  yang  disepakati. 6 Pembiayaan  al-Bai’  Bidhaman  a>jil,  Ba’i bidhaman  a>jil dikenal  dengan  jual  beli  tertangguh  yaitu  menjual  sesuatu  dengan disegerakan  penyerahan  barang-barang  yang  dijual  kepada  pembeli  dan ditangguhkan pembayaran. dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba’i al-salam,  yang  mana  pembayaran  dilakukan  secara  tunai,  sedangkan  pengantaran  barang
5 Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi .. (Cet. IV: Yoyakarta: Ekonosia, 2007)  h. 43.
6 Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi .. (Cet. IV: Yoyakarta: Ekonosia, 2007)  h. 136.
ditangguhkan. 7 Pembiayan al-Mudha>rabah Secara etimologis mudha>rabah mempunyai arti berjalan  diatas  bumi  yang  biasa  dinamakan  bepergian. 8 Pembiayaan  al-Musya>rakah Syirkah  secara  etimologis  mempunyai  arti  percampuran,  yakni  percampuran  salah  satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. 9

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif    dengan pendekatan  ekonomi  Islam,  manajerial,  dan  sosial.  Teknik  pengumpulan  data melalui  observasi,  kuosioner,  dan  wawancara.  Adapun  jenis  sumber  data, penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang  diperoleh langsung  dari sumber atau  tempat  dimana  penelitian  dilakukan.  Populasi  penelitian  ini  dilakukan seluruh nasabah pembiayaan BMT Al-amin yang mendapatkan pembiayaan usaha yang berjumlah 220 orang dengan sampel 40 orang. Pengambilan sampel tersebut berkisar 18% dari populasi. Penentuan sampel yang digunakan accidental sampling. Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  regresi linear sederhana.
7 Hulwati, Ekonomi  Islam,  Teori  dan  Prakteknya  dalam  Perdagangan  Obligasi  Syariah  di  Pasar Modal  Indonesia  dan  Malaysia, (Cet.I:  Jakarta:  Ciputat  Press  bekerja  sama  Fakultas  Syariah  IAIN  Imam Bonjol Padang, 2009), h. 89.
8 Abdul  Azis  Muhammad  Azzam, Nidzam  al-muamalat  fi  al-fiqh  al-islami, edisi  Indonesia, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 245.
9 Ramat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 183.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Produk  Pembiayaan  BMT  Terhadap  Peningkatan  Usaha  Mikro Nasabah di Kota Makassar
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  diperoleh  t hitung =  6,57  dan  harga  t tabel = 1,681 dengan ketentuan tingkat kesalahan α = 0,05; dan db = n  – 2 = 40 – 2 = 38. Ternyata harga t hitung ≥ t tabel (6,57 ≥ 1,681) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 yaitu terdapat pengaruh pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro.  Jadi,  usaha  mikro  yang  menggunakan  pembiayaan  dari  BMT  lebih meningkat dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pembiayaan BMT.
Berdasarkan  analisis  data  tersebut,  ditemukan  bahwa  pengaruh  produk pembiayaan  BMT  al-Amin  terhadap  nasabah  usaha  mikro  berkisar  87%,  indikasi pengaruh  pembiayaan  tersebut  adalah  banyaknya  nasabah  yang  pembiayaannya meningkat.  Sebelumnya  pembiayaan  yang  diajukan  kisaran  Rp.  1.000.0000- Rp.5.000.000, meningkat menjadi Rp. 10.000.000-, bahkan lebih.
Sebagian  besar  nasabah  BMT  al-Amin  selalu  meningkatkan  permohonan pembiayaan, mulai dari permohonan Rp. 1.000.000 hingga Rp. 50.000.000-, hal ini tidak terlepas dari pelayanan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT al-Amin terhadap nasabah sehingga terdapat peningkatan pembiayaan. 10
Perkembangan pembiayaan tersebut telah dirasakan juga oleh pihak nasabah pembiayaan usaha mikro yang ada di pasar pa’baeng-baeng.
Tiga tahun yang lalu dagangan ini masih kecil, pinjaman pun masih berkisar Rp. 5.000.000-, tapi saat ini, karena usaha ini sudah besar bahkan lapakpun mesti diperbesar  sehingga  pembiayaan  yang  diambil  saat  ini  di  BMT  mencapai  Rp. 30.000.000-. 11
10 Ahsan, Manager BMT, wawancara, tanggal 03 September 2012
11 Aminah, Pedagang Pasar pa’baeng-baeng, wawancara, tanggal 04 september 2012
BMT  al-Amin  saat  ini  mengelola  dana  kisaran  Rp.5.000.000.000,  dari anggaran tersebut alokasi untuk pembiayaan kisaran Rp. 3.400.000.000, sekitar Rp. 2.000.000.000-,  untuk  pembiayaan  usaha  sisanya  yang  masuk  kedalam  sewa  dan semua yang berkaitan dengan pembiayaan. 12
Dari  informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  BMT  al-Amin  menyiapkan anggaran  untuk  pembiayaan  usaha  mikro  untuk  anggaran  tahun  2012,  ini menunjukkan  keseriusan  dari  pihak  BMT  untuk  meningkatkan  usaha  di  sektor mikro,  karena  sektor  usaha  mikro  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  bagi peningkatan ekonomi nasional.

## Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pembiayaan  BMT  al-Amin  Dalam Meningkakan Usaha Mikro di Kota Makassar
Faktor-Faktor yang menjadi Problematika Operasionalisasi Baitul Maal Wa Tamwil  (BMT)  di  Indonesia  saat  ini  yaitu  Modal  dan  sumber  pendanaan Permodalan  dan  sumber  pendanaan  yang  relatif  sedikit  dan  sulit  yang  dialami BMT  menjadi  hambatan  yang  cukup  menyulitkan.  Manajemen  Pemasaran  yang kurang  Inovasi  di  bidang  pemasaran  yang  kurang  karena  umumnya  BMT memiliki kualitas SDM yang rendah dan dana yang terbatas. Selain itu juga tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan itu. Teknologi yang  tidak  memadai Banyak  BMT  yang  masih  belum  mempunyai  teknologi  informasi  yang  baik. Padahal  saat  ini  kita  dituntut  untuk  memiliki  teknologi  yang  baik  untuk kelancaran dan kemajuan BMT. Adanya anggapan bahwa BMT yang satu adalah saingan bagi BMT yang lain.  Hal ini sangat berbahaya, karena sudah sepantasnya antar  BMT  saling  mendukung  dan  bekerjasama  menjadi  mitra  dalam perkembangan  BMT  di  Indonesia.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat  yang  masih
12 Ahsan, Manager BMT, wawancara, tanggal 03 September 2012
kurang  Di jaman sekarang  ini masyarakat masih menganggap bahwa BMT sama dengan bank-bank konvensional yang lain. Mereka masih lebih berminat ke bank konvensional.  Label  Islam  yang  ada  di  BMT  belum  mampu  menarik  masyarakat untuk  bertransaksi  ke  BMT.  Jaringan  koordinasi  antar  BMT  yang  masih  lemah Seperti  yang  sudah  dijelaskan,  bahwa  antar  BMT  cenderung  terjadi  persaingan. Padahal  apabila  BMT  satu  dengan  yang  lain  bisa  berkoordinasi  dengan  baik,  itu bisa  mengurangi  adanya  penipuan  yang  dilakukan  nasabah.  Misalnya  ada nasabah  yang  melakukan  penipuan  disatu  BMT,  lalu  BMT  ini  bisa  melakukan koordinasi  pada  BMT-BMT  lain  yang  ada  dengan  memberitahukan  hal  ini sehingga  tidak  ada  penipuan  lain  yang  dilakukan  nasabah  tersebut.  Belum  ada badan hukum yang jelas yang BMT Tidak adanya badan hukum yang jelas yang mengatur  seluruh  BMT  di  Indonesia  juga  menjadikan  masyarakat  belum  bisa mempercayakan uang sepenuhnya apabila disimpan di BMT. Mereka takut BMT bertindak  sewenang-wenangnya  karena  tidak  ada  hukum  yang  mengatur  segala kegiatan BMT. Belum ada pengawasan dan pembinaan yang baku dari pemerintah atau  lembaga  pengawas  yang  ditunjuk  pemerintah.  Pengawasan  dan  pembinaan baku dari pemerintah sebenarnya sangat penting untuk eksistensi BMT ke depan. Dengan ini seluruh BMT bisa melakukan transaksi seragam sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan pembinaan, BMT satu dengan yang lain cenderung berbeda dalam peraturan yang ditetapkan.
Masalah secara umum tersebut, telah dialami pula oleh pihak BMT al-Amin seperti  yang  diungkapkan  oleh,  Ismail  salah  satu  manajer  pembiayaan  BMT  al- Amin,
Kehadiran  BMT  khususnya  di  Kota  makassar  memiliki  peluang  sekaligus tantangan.  Salah  satu  peluang  tersebut  antara  lain  BMT  mampu memberikan pembiayaan sekecil mungkin dilapisan masyarakat menengah ke  bawah,  dari  sisi  lain  BMT  mempunya  tantangan,  yakni  BMT  harus memberikan  kepercayaan  yang  besar  terhadap  masyarakat  mengenai pembiayaan  untuk  penerapan  sistem  bagi  hasil  (untung  atau  rugi),
sementara  psikologi masyarakat  masih  belum  mampu  menghadapi  sistem tersebut.  Sehingga  BMT  tetap  bekerja  keras  untuk  menjalin  komunikasi dengan masyakarat demi tumbuhnya sikap saling percaya,  antara pemilik modal dan pengelola modal. 13
Didasarkan  pada  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  BMT,  maka  ada beberapa  solusi  yang  dapat  digunakan  untuk  BMT  al-Amin,  antara  lain: Ditetapkan  badan  hukum  yang  jelas  bagi  BMT  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  dalam  bertransaksi  di  BMT.  Meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  tepat.  Diperlukan pengetahuan mengenai nilai-nilai Islam dalam berbisnis serta mengamalkan dalam setiap  perilaku  pengelola  dan  karyawan  BMT  dengan  masyarakat  dan  nasabah. Memperluas  jaringan  kerjasama  antar  BMT.  Meraih  dukungan  dari  tokoh masyarakat  dan  agama  dalam  mensosialisasikan  potensi  dan  eksistensi  BMT sebagai  lembaga  keuangan  yang  siap  membantu  dalam  pemberdayaan  potensi usaha kecil dan menengah. Dilakukan pengawasan dan pembinaan yang optimal setelah dibentuk lembaga pengawas.
13 Ismail, Manajer Pembiayaan BMT al-Amin, Wawancara , tanggal 9 Juli 2012 Pukul 11.21 Wita

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Alokasi  dana  BMT  al-Amin  terhadap  pelaku  usaha mikro di Kota Makassar seiap tahunnya mengalami peningkatan dengan indikasi bahwa usaha setiap nasabah peminjam usaha mikro BMT al-Amin tiap tahunnya mengalami  peningkatan;  Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  linear  sederhana diperoleh nilai koefisien korelasi R  sebesar  0,933, koefisien determinan R Square 0,870 yang diperoleh dari R 2 = 0,933 x 9,033, hal inilah menunjukkan bahwa angka R atau R 2 anatar variable X (pembiayaan) memilik pengaruh terhadap variable Y (usaha  mikro),  artinya  besarnya  peningkatan  X    dalam  meningkatkan  Y  adalah sebesar 87%; Demikian halnya dengan uji t hitung diperoleh = 6,57 dan harga t tabel = 1,681  yang  menunjukkan  t hitung >  t tabel dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan oleh  penulis  diterima;  Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  peningkatan usaha mikro, factor pendukung dibutuhkan solusi diantaranya adalah, pentingnya peningkatan  SDM,  regulasi  hukum  terhadap  sektor  usaha  mikro,  sementara penghambatnya antara lain hubungan antara BMT lain masih sangat lemah, modal dan  sumber  pendanaan  yang  masih  lemah,  kurangnya  pengawasan  dan  belum ada  aturan  baku  terhadap  kelembagaan  BMT,  serta  sulitnya  mengidentifikasi penggunaan dana yang diberikan oleh BMT terhadap nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, 1984. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang. Ascarya, 2007. Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press.
Djamil, Fathurrahman, 2001. Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan  Oleh  Mariam  Darus  Badrul  Zaman,  Bandung:  PT  Cipta  Adiya Bhakti.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Islam  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  2006, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf , Jakarta: Departemen Agama.
Hulwati, Ekonomi  Islam,  2009.  Teori  dan  Prakteknya  dalam  Perdagangan  Obligasi Syariah  di  Pasar  Modal  Indonesia  dan  Malaysia, Cet.I:  Jakarta:  Ciputat  Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009.
Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, Ed. I (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rahman, Afzalur , 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Muhammad Azzam,  Abdul Azis, 2010 Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami, edisi Indonesia, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah.
Muhammad, 2009. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Ed.I, Ce. I: Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sudarsono,  Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi . Cet. IV: Yoyakarta: Ekonosia, 2007.
Syafe’i, Ramat . 2001. Fiqh Muamalah, bandung: Pustaka Setia, 2001.
Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil  (PINBUK), Pedoman  Cara  Pembentukan BMT , (Jakarta : PINBUK, tt), h. 1
Agung,  I  Gusti  Ngurah, Manajemen  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan Disertasi, Cet.  III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Ali  hasan,  M, Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Ash-Shiddiqy, Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Azwar, Saifuddin Metode Penelitian, Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Azzam,  Abdul  Azis  Muhammad, Nidzam  al-muamalat  fi  al-fiqh  al-islami, Ed Indonesia, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah, 2010
Bungin, Burhan Penelitian Kualitatif, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
Departemen Agama Republik Indonesia. Alqura>n dan Terjemahnya . Bandung: Al- Jumanatul Ali, 2005.
Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Islam  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
Djamil,  Fathurrahman, Hukum  Perjanjian  Syariah, dalam  Kompilasi  Hukum Perikatan  Oleh  Mariam  Darus  Badrul  Zaman,  Bandung:  PT  Cipta  Adiya Bhakti, 2001.
Edy, Hasan, Indahnya Ekonomi Islam, Bandung: Alfabeta, 2007.
Faisal,  Sanapiah Format-format  Penelitian  Sosial, Cet.  VI;  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Hasan Ali, A.M. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
Hadjar, Ibnu, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
Hisranuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
Hulwati, Ekonomi Islam, Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar  Modal  Indonesia  dan  Malaysia, Cet.I:  Jakarta:  Ciputat  Press  bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009.
Idem, Dasar-Dasar Statistika Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009.
Kara,  Muslimin,  dkk, Pengantar  Ekonomi  Islam, Cet.  I:Makassar:  Alauddin  Press,
2009.
Manan,  M.  Abdul, Teori  dan  Praktek  ekonomi  Islam, Cet.  I;  Yogyakarta:  PT.  Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah, Ed.  I,  Cet.  I:  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
, Praktek Jual Beli Via Telepon dan Internet, Tangerang: Majalah Hukum dan HAM, Vol. IV No. 8 Agustus 2009.
Masyury, Ekonomi Mikro, Cet. I; Yogyakarta: UIN Malang Press, 2007.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif  , Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,
2008.
Muhammad, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah ,  Ed.I,  Cet.  I:  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2009.
, Manajemen  Bank  Syari’ah, Ed.  Revisi,  Cet.  I;  Yogyakarta:  UPP AMPYKPN, 2005.
, Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam ,  Ed.  I  Cet.  I:  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2007.
Muslimin, Bank  Syari’ah  di  Indonesia;  Eksistensi  dan  Regulasinya, Cet.  I:  Jakarta Selatan: LeKAS, 2009.
Nata, Abuddin Metodologi Studi  Islam, Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
Pinbuk  Pusat, Pedoman  dan  Cara  Pembentukan  BMT  Balai  Usaha  Mandiri  Terpadu, Jakarta, t.t.
Purwaatmadja,  Karnaen, Membumikan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia, Cet.  I:  Depok: Usaha Kami, 1996.
Qadamah, Ibnu, al-mughni , jilid 4, Bieurut dar elfikr, 1405 H.
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Ramat Syafe’i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Retnadi,  Djoko, Prospek  Keuangan  Mikro  Kian  Menjadi  rebutan, Info  bank  No.  356, November 2008.
Ridwan Ahmad, Hasan, BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah,
Cet, I; bandung: Pustaka bany Quraisy, 2004.
Riduwan, Dasar-dasar Statistika, Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009.
, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian Bandung: Alfabeta, 2009. Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah ed. I Cet,II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi ..  Cet. IV: Yoyakarta: Ekonosia, 2007.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D, Cet.  VI;  Bandung: Alfabeta, 2009.
, Statistik untuk Penelitian, Bandung:  Alfabeta, 2002.
, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: CV. Alfabeta, 1997.
, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2008.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Sujana, Nana, Tuntutan Penyusunan  Karya Ilmiah, Bandung: Sinar Baru, 1988.
Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Ed. III, Cet. XX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni, Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama, Cet.  II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
Sutrisno Hadi, Statistik , Jilid II, Yogyakarta; Fakultas Psikologi UGM, 1987.