## HUKUM ISLAM DAN REALITAS MASYARAKAT
(Upaya Memitrakan Konsep Hukum dengan Realitas Sosial)
Oleh: Firdaus achmad
Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

## ABSTRACT
Life is a relationship between the activities of the occupant totality of the universe. For the sake of keeping the arranged activity, social and human as rational beings, designing various rules which then crystallization into a hunk of law. Awareness of the existence of human omnipotence of God in the governance of the universe of the universe, inspire omniscience of God involvement in the process of building the legal arrangement.
Religious  rules  contained  in  the  scriptures,  as  a  description  of  his  omnipotence  and omniscience of God, an option spiritualistic when humans are exposed to must resolve the problems of life that is realistic. The existence of empty space between the realistic problems in your life with religious rules in the scriptures, human require to maximize the potential of rationality which naturally are able to present a realistic and the positive facts.
Using the second option, the rule of God and product capabilities most rational way out is  ideal.  However,  sometimes  problems  in  your  life  require  realistic  humans  tend  to choose one of the two choices it. This condition necessitates the existence of thought on human wisdom to face realistic problems in your life.
Key word: concept of law, Social reality

## A. Pendahuluan
Di  penghujung  abad  XX  ini,  orang  semakin  tertarik  untuk  menjadikan  Islam sebagai  lahan  pembicaraan  dan  kajian.  Ketertarikan  tersebut  beranjak  dari  klaim  yang sering  terlontar  dikalangan  ummat  Islam  sendiri,  tentang  kesempurnaan  Islam  sebagai sebuah  agama  (dalam  makna  formal),  dalam  segala  hal.  Kajian  tentang  Islam  terarah pada dua bentuk. Yang pertama mengarah pada bentuk kajian keilmuan, engan tujuan, memperoleh  data  tentang  nilai-nilai  kebenaran  yang  terkandung  di  dalam  Islam  (baca: ajaran islam, demukian untuk selanjutnya), dan kedua, kajian keagaman yang tujuannya lebih diarahkan pada upaya penebalan nilai kepercayaan terhadap Islam.
Bentuk kajian yang pertama, lebih sering dilakukan oelh mereka yang memiliki sikap kritis dalam penerimaan informasi/ajaran, terutama di kalangan insane akademis, melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti, diskusi, seminar, penelitian, ataupun kegiatan- kegiatan  yang  sengaja  diarahkan  pada  upaya  menggali  dan  membuktikan  kebenaran
Islam.  Kajian  seperti  ini  akan  bersifat  korektif  terhadap  apa  yang  Selma  ini  telah menjadi  keyakinan  ummat  Islam.  Di  samping  itu,  ia  akan  memberikan  bentuk pemahaman yang lebih logis dan ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara dialektis, walaupun  terkadang  berkesan  “merubah”  atau  “menggugat”  dalam  makna  yang dipersempit.
Sementara itu bentk kajian kedua senantiasa dilakukan oleh mereka yang akrab dengan  kegiatan  keagamaan  dalam  makna  khusus.  Pengajian  rutin  dengan  ceramah sebagai  metode  pendekatannya  (approach  system),  lebih  mendominasi  gambaran tentang  aktivitas  bentuk  kedua  ini.  Pendalaman  terhadap  ajaran  agama,  merupakan tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  kajian  ini,  dan  pada  akhirnya  nanti  diharapkan terbentuknya  figure  muslim  kaffah.  Indikasi  dari  figure  tersebut  pendeteksiannya diarahkan hanya pada aktivitas ibadah mahdahnya (continued rituality).
Berbeda  dengan  kajian  pertama,  kajian  yang  kedua  ini  cenderung  bersifat justifikasi  terhadap  klaim  “kesempurnaan  Islam”,  dan  pada  akhirnya  nanti  sangat berpotensi  untuk  menumguhkembangkan  sikap  apologitik  dalam  beragama.  Sebagai akibat  yang  tak  terelakkan  dari  pendekatan  seperti  ini  adalah,  sikap  menutup  diri  dari kebenaran  yang  ditawarkan  oleh  pihak  lain.  Demikian  pula  dengan  sikap  kritis  yang hampir ternafikan.
Perbedaan secara nyata yang dapat diamati dari kedua bentuk kajian tersebut di atas, adalah,  lahan  kajiannya.  Bentuk  pertama  lebih mengarahkan  kajiannya  pada nilai tersebut,  selanjutnya  divisualisasikan  dalam  bnetuk  riil.  Semnetara  bentuk  kedua lebih menekankan  pada  pemahaman  terhadap  ajaran  Islam  itu  sendiri,  dengan  menjadikan rutinitas ibadah sebagai indikasi utamanya.
Dalam  arus  perubahan  zaman  saat  ini,  dimana  biasanya  dapat  terdeteksi  dari tuntutan  perubahan  struktur  hidup    masyarakat  manusia  dengan  berbagai  problemnya, bentuk  kajian  pertama,  dirasakan  lebih  memberikan  harapan  daripada  bentuk  kedua. Pendekatan konstruktural terhadap ajaran agama yang merupakan approach system dari kajian  keilmuan,  dapat  menjadi  saran  untuk  mendialogiskan  ajaran  agama  dengan problem  social  yang  sedang  bergejolak,  seirama  dengan  pergolakan  perubahan  zaman (Abdullah, 1995: 232)
Perlu  disadari  bahwa  saat  ini  telah  terjadi  kesenjangan  antara  terapi  kehidupan yang  ditawarkan  oleh  Al-Qur’an  sebagai  sumber  ajaran  Islam,  dengan  patologi  social modern,  dikarenakan  problematikan  kehidupan  yang  dihadapi  masyarakat  modern sangat  berbeda  dengan  problematikan  yang  menjadi  latar  belakang  ditirinkannya  al- Qur’an (Abdullah, 1995: 225)
Terpai  social  keagamaan  yang  ditawarkan  dari  hasil  bentukkajian  kedua,  terasa kurang  menyentuh  tatanan  pemahaman  dan  prilaku  masyarkat  modern.  Bahkan  pada bagian-bagian  tertentu  tawaran  tersebut  tergambar  sangat  doktriner,  sementara  salah satu cirri dari modernitas masyarakat adalah anti doktrin. Dengan demikian terciptalah tabir  tipis  yang  semakin  hari  kian  menebal,  bahkan  menjamurkan  sikap  anti  pati terhadap ajaran Islam.

## B. Perubahan dalam Realita Masyarakat (Agen Permasalahan)
Perubahan  zaman  yang  terjadi  saat  ini,  terasa  banyak  membawa  dampak  bagi kehidupan manusia.  Tidak  hanya  pada  bagian  organic  kehidupan  masyarakat  manusia, namun juga terjadi pada pola pandang dan pola tindak manusia itu sendiri, dan hal ini terjadi pada segenap lapisan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang telah diberlakukan selama  ini  sudah  terasa  kurang  mempu  menyertai  perjalanan  sejarah  hidup  manusia yang  sedang  memasuki  zaman  baru  (the  new  age),  yaitu  zaman  dimana  manusia berusaha untuk membebaskan dirinya dari keterikatan formalitas nilai (Rachman, 1996: 45)  Karena selama dalam penggalan sejarah  yang lalu, formalitas nilai dirasakan telah menjadi dalah satu bagian penghambat gerak laju perkembangan peradaban manusia ke arah yang lebih baik (modern).
Salah  satu  bentuk  formalitas  nilai  yang  dianggap  telah  mengkerangkeng kebebasan lajunya peradaban manusia adalah “formalitas agama”. Oleh karena itu, John Naisbit  dan  Patricia  Aburdene  dalam  “Megtren  2000”nya  mencetuskan  selogan  anti formalitas agama- “Spirituality, yes !; Organized Religion, No!” (1990).
Terjadinya kejolak di kalangan masyarakat manusia modern dalam bentuk usaha pembebasan  dirinya  dari  sikap  formalitas,  merupakansalah  satu  akibat  dari  kehadiran ajaran agama  yang  dirasakan  kurang  memberikan  pengharapan  terhadap  pola  pandang danpola sikap masyarakat. Di sisi lain, gejolak tersebut juga ikut dilatarbelakangi oleh perbedaan  penilaian  terhadap  “perbuatan”  manusia,  antara  pandangan  agama  dengan penilaian yang lahir secara alami.
Islam,  sebagai  salah  satu  perwujudan  dari  formalitas  nilai,  juga  tidak  dapat menghindari dari tantangan zaman/era (the new age) tersebut. Dalam penggalan sejarah terdahulu  Islam,  melalui  Al-Qur’an  sebagai  sumber  ajarannya,  telah  membuktikan kepiawaiannya dalam mengantisipasi patologi social. Dalam penggalan sejarah saat ini, Islam  Islam  ditaantang  kembali  untuk  mengulurkan  bantuannya  guna  menangani problematika yang sedang bergejolak di dalam masyarakat manusia.
Permaslahannya  ekarang  adalah,  realitas  kehidupan  manusia  modern  sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di saat Al-qur’an ditirunkan. Perbedan ini tentunya akan memberikan pengaruh yang besar bagi Islam (Al-Qur’an) dalam mengantisipasinya.
Perbedaan prilaku social pada masa sekarang dengan prilaku masyarakat dalam penggalan  sejarah  yang  lalu,  menuntut  adanya  perubahan  sikap  dan  tindakan  hokum. Sementara  itu  sebagaian  dari  kandungan  Al-qur’an  secara  jelas,  telah  memberikan ketetapan sikap dan tindakan terhadap prilaku social masyarakat manusia. Akan tetapi, sat ini telahmulai terasa, bahwa ketetapan yang telah ada di dalam Al-Qur’an, yang juga dipertegas  melalui  hadits  rasul,  dan  telah  pula  diberlakukan  dalam  penggalan  sejarah masa  lalu,  kurang  memberikan  sentuhan  terhadap  patologi  social  yang  sedang  terjadi saat  ini.  Kasus  “ecstacy”  misalnya,  sementara  ini  penanggulangannya  di  mata  hokum Islam  cenderung  hanya  bersifat  analogis  praktis  dengan  kasus  khamr  pada  masa  lalu, walalupun disadari bahwa banyak sisi perbedaan antara kedunya. Demiian pula dengan kasus  “miras”  (minuman  keras)  yang  sepertinya  akan  selalu  menjadi  agenda permasalahn ummat manusia. Argumentasi untuk mengharamkan miras hingga saat ini masih  bertahan  pada  paradigma  lama,  dengan  berlandaskan  pada  pemahaman  bahwa menuman  keras  (yang  memabukkan)  adalah  khamr,  dan  setiap  khamr  adalah  haram
(HR. Bukhari dan Muslim). Konsep ini telah lama menjadi embrio terbangunnya sebuah persepsi  bahwa  yang  haram  itu  adalah  zatnya  (baca:  bentuk  bendanya),  bukan  pada pengaruh  yang  ditimbulkan  dari  padanya.  Jika  konsep  hokum  seperti  ini  tetap dipertahankan,  maka  sebagai  akibat  yang  akan  muncul,  adalah  sulitnya  menemukan sentuhan  antara  konsep  hokum  dengan  realitas  social  yang  senantiasa  berubah,  tanpa mempromosikan keduanya pada posisi biner (saling berhadapan dan berlawanan).
Sehubungan dengan kedua kasus tersebut dapat diperhatikan data sejarah, bahwa istilah  khamr  dipergunakan  rasulullah  dalam  makna  yang  sangat  simbolistik.  Karena pada saat itu zat yang sering dipergunakan oleh masyarakat dengan akibat memabukkan adalah  khamr.  Dengan  demikian  keharamannya  bukan  terletak  pada  zat  atau  bentuk bendanya, namun pada aspek akibat yang ditimbulkannya.
Pada  bagian  lain  juga  ditemukan  kasus  diman  terjadi  ketidakserasian (unharmonic)  antara  konsep  hokum  dengan  tuntunan  realitas  social,  yaitu  kasus  dalam dunia  wanita.  Terapi  hokum  yang  diberlakukan  terhadap  permasalahan  dalam  dunia wanita, memberikan gambaran seakan-akan wanita dalam Islam adalah makhluk Allah nomor  dua  dalam  segala  hal,  ibadah  maupun  mu’amalah.  Hal  ini  memancing  sikap apriori  dunia  luar  terhadap  Islam,  terutama  pada  akhir  abad  XX  masehi  ini,  dimana sedang maraknya isu pergerakan wanita dengan berbagai konsep feminismenya.
Konsep  thalaq misalnya,  hingga  saat  ini masih  mempergunakan  konsep  hokum yang  sepintas  cenderung  mengarah  pada  pelecehan  hak  azasi  kewanitaan.  Keharusan menanti dalam waktu 3 (tiga) kali suci (tiga bulan) bagi wanita yang dithalaq (QS. Al- Baqarah/2:  228),  pada  sisi  tertentu  sangat  sulit  untuk  ditolerir.  Pemberlakuan  hokum tersebut  dalam  data  sejarah  ditetapkan  karena  kondisi  yangtidak  memungkinkan  untuk menangkap  misi  Al-Qur’an,  dimana  ilmu  kedokteran  yangdinilai  mampu  untuk mendiagnosis rahim wanita, belum ditemukan. Akan tetapi pada masa sekarang, hal itu dengan  mudah  dapat  dilakukan  dengan melalui  kecanggihan  ilmu  kedokteran.  Dengan demikian  apakah  masih  harus  dipertahankan  konsep  iddah  seperti  yang  diberlakuykan pada penggalan sejarah masa lalu, dimana seorang wanita dalam kondisi jiwa yang sakit setelah  ditinggalkan  suaminya,  harus  menjalani  kehidupannya  seorang  diri,  sementara seorang  laki-laki  (baca:suami)  dalam  waktu  semenit  atau  sedetik  sudah  diperbolehkan untuk menjadikan wanita lain sebagai pengganti mantan istrinya. Dalam kasus ini yang terpenting  adalah  missi  mulia  Al-Qur’an.  Al-qur’an  menetapkan  iddah  3  (tiga)  bulan bagi  seorang  wanita  yang  dithalaq  dengan  alas  an  untuk  memastika  bersih  atau  tidak rahimnya, sehingga dapat ditentukan status anak yang dikandungnya (jika ia hamil dari mantan suaminya).
Kesemua  bentuk  terapi  hokum  Islam  yang  selama  ii  diberlakukan,  teras  belum mampu  memberikan  jawaban  terhadap  agenda  problematika  ummat  manusia  yang semakin  kompleks.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena:  Pertma,  ketetapan  hokum  yang ditawarkan  Al-qur’an,  sarat  dengan  nilai  budaya  masa  lalu  yang  memperngaruhinya, sebab kemunculan katetapan Al-qur’an tersebut sangat bersifat kasuistik, sementara itu, budaya  yang  sedang  berkembang  saat  ini  memiliki  banyak  sisi  perbedaannya;  kedua, munculnya  patlogi  social  yang  belum  dibicarakan  oleh  Al-qur’an,  sebagai  akibat  dari pergeseran waktu. Pada bagian ini muncul pertanyaan, apakah konsep-konsep al-Qur’an masih  cukup  applicable  dlam  memberikan  solusi  dan  terapi  terhadap  kegaulan  social yang  diakibatkan  oleh  medernitas  dan  perubahan  social  yang  begitu  cepat  (Abdullah, 1995: 225).
Dalam  mengantisipasi  permasalahan  pertama,  sebagian  besar  ummat  Islam cenderung  melakukan    pendekatan  historic,  dimana  “qiyas”  dijadikan  sebagai  metode penggalian nilai hokum yangterkandung dalam Al-Qur’an dengan cara korektif terhadap realita  prilaku  hokum.  Pendekatan  seperti  ini  dilakukan  sebagai  wujud  dari  sisi fleksibelistik Al-Qur’an.
Sementara itu, dalam mengantisipasi permasalahan kedua, sebagian dari ummat Islam  cenderung  untuk  melakukan  pendekatan  ijtihadi,  dalam  arti  bahwa  ketika ditemukan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  prilaku  hokum  dimana  belum/tidak didapati bahasa Al-qur’an yang memberikan terapinya, maka “nilai hukum” dari prilaku tersebut  dapat  ditetapkan  oleh  masyarakat  itu  sendiri  dengan  mempergunakan kecemerlangan  daya  kerja  akal,  tentunya  dengan  tidak  meninggalkan  “nilai kemaslahatan”.  Namun  pada  bagian  lain,  terdapat  pula  kelompok  ummat  Islam  yang tetap  melakukan  pendekatan  historic,  walaupun  mereka  sadar,  bahwa  Al-Qur’an belum/tiak  memberikan  tawaran  pemecahan  masalahnya.  Jal  ini  mereka  lakukan  dlam rangka mempertahankan kewibawaan Al-Qur’an, yang dipahami bersifat universalistic. Sikap  yang  kedua  ini  pada  akhirnya  nanti  mengakibatkan  terlembaganya  paradigma hokum Islam, dan hampir menafikan upaya pergeseran paradigma (shifting paradigma) itu sendiri. Sikap seperti inilah yang nantinya akan menjadi embrio “fantisme mazhab” dalam beragama.

## C. Hukum Islam dalam Pemahaman
Kekakuan dan keterbelengguan  yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat modern  terhadap  hokum  Islam  akhir-akhir  ini,  berawal  dari  sikap  hokum  yang ditampakkan  oleh  ummat  Islam  di  saat menghadapi  permasalahan  yang  terkait  dengan prilaku  social  (patologi  social).  Kecenderungan  untukbertahan  pada  terapi  dan  solusi hukum  yang  telah  ada  semakin  menampakkan  nilai  kemajuan  udaya  masyarakat manusia.
Jika  diamati  secara  sepintas,  maka  akan  didapati  beberapa  penyebab  yang melatarbelakngi  persoalan  tersebut,  antara  lain:  pertama,  kekeliruan  dalam  memahami “hokum  Islam”  itu  sendiri.  Atho’  Mudzhar,  dalam  tulisannya  “Fiqh  dan  Reaktualisasi ajaran  Islam”,  mengemukakan,  bahwa  sebagian  besar  ummat  Islam  senantiasa mengidentikkan  “Hukum  Islam”  itu  dengan  “Fiqh”  (Rachman,  1994:  371).  Artinya, ummat  Islam  cenderung  beranggapan  bahwa  fiqh  yang  ada  saat  ini  merupakan  hokum Islam  yang  harus  dilaksanakan.  Hal  ini  menyebabkan  sedikit  demi  sedikit,  mereka melupakan unsure fleksibelistik dan universalistic ajaran Al-Qur’an. Bakan pada babak berikutnya  mereka  akan  terjabak  dalam  kekakuan  klaim  kesempurnaan  Al-qur’an. Mereka hanya mementingkan realistic sejarah dari Al-qur’an dengan menafikan realitas sosial.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Atho’  Mudzhar  memberikan  rincian problematika  yang  dihadapi  oleh  ummat  Islam  dengan  hokum  islamnya  dalam  bentuk alternatif.  Pertama,pilihan  antara  wahyu  dan  akal;  kedua,  pilihan  nilai  kesatuan  dan keragaman,  ketiga,  pilihan  idealisme  dan  realisme  dna  terakhir,  pilihan  nilai  stabilitas dan perubahan (Rachman, 1994: 372).
Penyebab  kedua  yang  mengakibatkan  keterbelakangan  hokum  Islam  adalah, pemahaman  yang  keliru  terhadap  “makna  sumber  hokum  Islam”.  Kebanyakan  ummat
Islam terjebak pada pandangan yang bersifat hirarkis dan birokratis keagamaan tentang sumber  hokum  Islam.  Hal  ini  sebagai  akibat  dari  kekeliruan  memahami  hasil  karya (ijtihad) ummat terdahulu.
Berkenaan  denagn  sumber  ajaran  Islam,  Al-Qur’an,  sebagaian  besar  ummat Islam  cenderung  memberikan  pemaknaan  sempit  terhadap  upaya  pemberlakuannya dengan  pendekatan  sakralisme.  Persepsi  yang  berkembang    saat  ini  mengarah  pada “imanensi” Al-qur’an dengan Tuhan, sebagai akibtnya adalah, hadirnya sikap khawatir untuk  memberikan  nuansa  pemahaman  baru  terhadap  Al-qur’an.  Dalam  hal  ini  perlu disadari bahwa “Al-qur’an adalah bagian dari “makhluq” Tuhan, dan dia bukan bagian yang immanent dengan Tuhan itu sendiri (Rahman, 1983: 1).
Berikutnya,  didapati  pula  penyebab  lain  dlam  permasalahan  di  seputar  hokum Islam,yaitu  sikap  menomorduakan  “akal”.  Sikap  ini  bermula  dari  pendangan  (klaim) bahwa  akal  adalahmakhluk  Tuhan  yang  memiliki  batas  daya  kerja.  Akal  dipandang sebagai  sesuatu  yang  tidak  mampu  memberikan  terapi  dan  solusi  secara  maksimal terhadap  patologi  sosial  yang  edang  berkembang,  dikarenakan  akal  merupakan  bagian dari  diri  mansia  yang  selalu  disertai  nilai  “relatif”.  Mereka  lupa  bahwa  di  dalam relatifitas  akal  sebenarnya  terdpat  nilai  rasional.  Artimya,  nilai  realitifitas  tersebut merupakan  rentetan  dari  daya  kerja  akal  yang  rasional.  Sejalan  dengan  permasalahan ini, hasan Hanafi memberikan solusi dalam bentuk penawaran untuk memenagkan akal jika didapati benturan langsung (dalam pemahaman Al-Qur’an) dengan wahyu, karena daya kerja wahyu sangat tergantung pada daya kerja akal (Ali, 1991: 30).
Kesadaran  yang  hingga  saat  ini  belum  disepakati  adalah  tentang  status kesejajaran  wahyu  dengan  akal.  Dalam  pemahaman  “tradisional”,  wahyu  selalu diposisikan pada urutan pertama, sementara akal pada urutan berikutnya. Keterjebakan seperti  ini,  pada  akhirnya  nanti  akanmelahirkan  sikap  fanatisme  ajaran  agama,  dan berakibat pada penafian daya kerja akal. Olehkarenanya diperlukan solusi yang “berani” untuk  mensejajarkan  akal  dengan  wahyu.  Sikap  seperti  ini  dibutuhkan,  karena  daya kerja wahyu dan akal sama-sama berlandaskan pada wawancara realitas social. Selama wahyu mengandung unsure realistis, objektif dan rasionalistik, maka selama itu pulalah wahyu akan dapat diterima oleh akal. Sebaliknya, akal tidak mungkin bersifat i-rasional, karena akal adalah sumber rasionalisme.

## D. Penutup
Keberadan hukum Islam yang selama ini dirasakan belum memberikan sentuhan terhadap  kebutuhan  insani  secara  utuh,  harus  diperbaharui  dalam  kemasan  yang  lebih berwawasan  kemanusiaan.  Jika  Selma  ini  kita  terjebak  dalam  pandangan  keilahiyahan dalam  memahami  Al-qur’an,  maka  sudah  sewajarnya  kita  melakukan  kaji  ulang terhadap  bentuk  pemahaman  tersebut.  Satu  hal  perlu  disadari  bahwa  Al-Qur’an  adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kapada manusia untuk manusia, bukan untuk tuhan.
Hukum  yang  ditawarkan  oleh  Tuhan  dalam  Al-Qur’an  pada  sisi-sisi  tertentu bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas  dari  proses  penyatuan  Tuhan  dengan  makhluk-Nya (Murata,  1999:  80).  Dan  pada  sisi  yang  lain  bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas  macro cosmos  yang  diciptakannya  sendiri.  Pada  sisi  terakhir  ini  Tuhan  sangat  berehendak untuk membaiat manusia sebagai Tuhan bagi cosmos.
Alternatif  terbaik  dalam  upaya  untuk  memecahkan  permasalahan  di  seputar hukum  Islam  saat  ini  adalah,  mengalihkan  perhatian  kajian  terhadap  Al-qur’an,  dari mengkaji  tekstualnya  guna  penebalan  iman,  kepada  kajian  terhadap  misi  keAl-Qur’an itu sendiri. Tindakan seperti inilah yang diinginkan Tuhan, dan kita dituntut untuk selalu melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek ajaran Islam, Mizan, bandung, 1991
Budi  munawar  rachman,  edt.  Kontektualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah,  yayasan wakaf Para Madina, Jakarta, 1994.
Dilip  Hiro,  Holy  wars,  The  Rise  of  Islamic  Fundamentalism,  New  York,  Routledge, 1989.
Ernest  Gellner,  Menolak  Posmodernisme,  Antara  Fundamentalisme  Rasional  dan Fundamentalisme Religius, Mizan, Bandung, 1994
Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur’an, pustaka, Bandung, 1983
Fazlur Rahman,  Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1987
Harun Nasution, Islam Rasional, Mizan, Bandung, 1995
Jeffery hopper, Understanding Modern Theology I, Cultural Revolution & New Worlds, Philadewlphia, fortress Press, 2 nd ., 1989
John  Naisbit  dan  Patricia  aburdene,  Sepuluh  arah  baru  untuk  Tahun  1990-an, Megatrends 2000, alih bahasa oleh FX budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990
Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, refleksi social Seorang Cendikiawan Muslim, Mizan, bandung, 1992
Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlany, Sulubussalam, Syarah Bulugul Maram min adalatil Ahkam, juz 3-4, Dar Al-Fikr, Al-kahiro.tt
M.  Quraish  Shihab,  membumikan  Al-Qur’an,  Fungsi  wahyu  dalam  Kehidupan masyarakat, Mizan, bandung, 1993
M.  Quraish  Shihab,    Wawasan  Al-Qur’an,  Tafsir  maudhu’I  atas  Pelbagai  Persoalan Ummat, Mizan, Bandung, 1996
M.  amin  Abdullah,  Falsafah  Kalam  di  era  Postmodernisme,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 1995
Muhammad  Wahyuni  Nafis,  edt.,  Rekonstruksi  dan  Renungan  Religius  Islam, Paramadina, Jakarta, 1996
Nurcholish Madjid, Islam doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keilmuan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Paramadina, Jakarta, 1992.