## POLITIK HUKUM: PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL (STUDI PADA KOTA BATAM)
1* Dian Prima Safitri, 2 Pery Rehendra Sucipta
1 Department of Public Administration, Faculty  of Social and Political Science, University of Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia;
2 Department  of  Law  Science,  Faculty  of  Social  and  Political  Science,  University  of  Maritim  Raja  Ali  Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, Indonesia
*Corresponding author :dianprima@umrah.ac.id )

## Abstrak
Tuntutan  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah menyebabkan sistem otonomi daerah terutama pertumbuhan bidang ekonomi menjadi sangat penting.  Kondisi  geografis  Kota  Batam  yang  sangat  strategis  dan  status  khusus  Free  Trade Zone  yang  diberlakukan  seharusnya  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  untuk penanaman  modal.  Diantara  keinginan  untuk  meningkatkan  laju  investasi  yang  bersumber baik dalam negeri maupun luar negeri ternyata pemerintah abai terhadap perlindungan tenaga kerja.  Dampak  yang  tidak  dinginkan  tersebut  yaitu  pemutusan  kerja  secara  sepihak dilanjutkan  dengan  perusahaan  melarikan  diri  dan  tidak  bertanggungjawab.    Metode penelitian  yang digunakan adala  yuridis  normative dan  yuridis empiris. Secara teoritik,  jenis investasi,  kelembagaan  hingga  proses  seharusnya  dapat  menjelaskan  disertai  dengan  hukum perlindungan  tenaga  kerja.  Berbagai  kasus  serupa  sejauh  ini  belum  dapat  diselesaikan  oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan kebijakan legal formal yang belum dirumuskan di Kota Batam  yang  memiliki  kondisi  khusus  yang  berbeda  dengan  daerah  lainnya.  Keberadaan Pemerintah  Kota  Batam  dan  Badan  Pengusahaan  Kawasan  harus  mengambil  peran  dalam penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja.
Kata Kunci: Tenaga Kerja, Perlindungan,Penanaman Modal, Politik Hukum
The demand for devolution of authority from the central government to local governments has caused the regional autonomy system, especially  the economic growth  to  be very important. The geographical condition of Batam City which is very strategic and the special status of the Free  Trade  Zone  that  should  provide  a  very  large  contribution  to  investment.  Among  the desire  to  increase  the  rate  of  investment  sourced  both  domestically  and  abroad,  the government  was  negligent  towards  the  protection  of  labor.  The  undesirable  impact  is  the unilateral  termination  of  employment,  followed  by  an  escaping  and  irresponsible  company. The  research  method  used  is  normative  and  empirical  juridical.  Theoretically,  the  type  of investment,  institutions  and  processes  should  be  able  to  explain  accompanied  by  labor protection laws. Various similar cases have so far not been resolved by the government. This is supported by formal legal policies that have not been formulated in Batam City which have special  conditions  that  are  different  from  other  regions.  The  existence  of  the  Batam  City Government  and  the  Regional  Concession  Board  must  take  a  role  in  investment  and  labor protection .
Keywords: Labor, Protection, Investment, Legal Politic

## Pendahuluan
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah merupakan suatu fenomena yang mengisyaratkan
pada bergesernya pemahaman  pengelolaan  suatu  daerah yang  berpegang  penuh  pada  kendali Pemerintah Pusat beralih kepada kewenangan  seluas-luasnya  suatu  daerah untuk  dapat  mengelola  daerahnya  sendiri secara  mandiri.  Artinya,  desentralisasi memberikan kebebasan kepada masyarakat di daerah untuk dapat mengelola daerahnya  sendiri  guna  mensejahterakan masyarakat  yang  menduduki  wilayah daerah  tersebut  (Nurcholis,dkk,2009:7). Desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  karena melalui desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas
dalam pembuatan  kebijakan  nasional,  dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih  besar  kepada  pejabat  tingkat  lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Desentralisasi  akan  dapat  memungkinkan para  pejabat  setempat  untuk  lebih  dapat mengatasi  masalah-masalah  yang  selama ini  dianggap  kurang  baik  dan  ciri-ciri prosedur  yang  sangat  birokratis  di  dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan  yang  sering  kali  dialami oleh  negara  berkembang  yang  acapkali tercipta  konsentrasi  kekuasaan,  otoritas dan sumber-sumber yang begitu berlebihan di tingkat pusat.
Kota  Batam  sebagai  wujud  nyata dari  kegiatan  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  telah  melaksanakan  secara  utuh amanat  dari  desentralisasi  dan  otonomi daerah.  Mulai  dari  awal  pembentukannya, Kota Batam memang sudah di design untuk melaksanakan  prinsip  dan  azas  dari desentralisasi. Posisi Batam sebagai daerah yang  memiliki  lokasi  strategis,  yakni berbatasan langsung dengan Negara Singapura  dan  Malaysia,  berdampak  pada penetapan Batam sebagai
Daerah Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas
( Free  Trade  Zone) .  Dapat  dikatakan bahwa,  posisi  Batam  sebagai  daerah  3T, Terdepan, Terluar, namun tidak Tertinggal telah  mendapatkan  perhatian  khusus  dari pemerintah pusat. Dikatakan tidak tertinggal  karena  dengan  status  Batam sebagai Free  Trade  Zone serta  posisinya yang  strategis sangat  menguntungkan  bagi Batam.  Kota  Batam  juga  telah  mengubah citra  sebuah  wilayah  perbatasan,  dimana selama  ini  wilayah  perbatasan  hanya dijadikan sebagai halaman belakang Nusantara,  namun  Batam  mampu  menjadi pusat  perhatian  dunia  (Rawis,2002:312- 315).  Selain  itu,  dengan tersedianya berbagai  lapangan  usaha  dan  kerja  yang mampu  menampung  angkatan  kerja  yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air  dan  secara  tampilan  fisik,  Kota  Batam dapat  disandingkan  dengan  Negara Jiran Singapura  (cerminnya  Singapura).  Sampai dengan tahun 2015, jumlah angkatan kerja lokal  dibatam  berjumlah    350.674  dan tenaga  kerja  asing  sebanyak  5.891  dari total  penduduk  sebanyak  1.031.121  jiwa. Namun  hal  ini  tidak  sejalan  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  menurun, yakni  pada  tahun  2014  sebesar  7,99  % berkurang  pada  tahun  2015  menjadi  6,33 %.
Penurunan  jumlah  pertumbuhan ekonomi  juga  memiliki  dampak  yang siginifikan  terhadap  angka  investasi  yang ada  di  Kota  Batam.  Hal  ini  terjadi  tidak hanya  karena  kondisi  yang  semakin  tidak kondusif  menurut  para  investor,  namun juga karena kualitas layanan yang diberikan  kepada  para  investor  juga  tidak maksimal,  belum  lagi  masalah  kepastian hukum  yang  juga  bermasalah.  Kondisi  ini juga  diperparah  dengan  wacana  dari Pemerintah Pusat yang ingin membubarkan Badan Pengusahaan
Kawasan (BP) Batam dan serta mengganti status  Batam  tidak  lagi  menjadi  FTZ melainkan  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK).  Hal  ini  juga  semakin  membuat para  investor  takut  untuk  berinvestasi  di Kota Batam.
Lebih lanjut, banyaknya perusahaan  terutama  perusahaan  asing yang  tutup  di  Kota  Batam  dikarenakan permasalahan penyelesaian hubungan industrial  tenaga  kerja yang  belum optimal.  Seperti  contohnya  adalah  masih seringnya terjadi demonstrasi yang dilakukan  oleh  para  buruh  dan  pekerja terkait Upah Minimum  Kota (UMK)  yang naik  dari  tahun  ketahun  namun  tidak dibarengi  dengan  kualitas, skill dan kompetensi  yang  dimiliki  oleh  para pekerja.  Hal  ini  membuat  para  pengusaha lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja asing  dengan  kompetensi  tinggi  atau menutup  perusahaannya  dan  pindah  ke negara  lain  dengan  upah  murah  namun memiliki kualitas  yang  sama  bahkan  lebih dari  para  pekerja  atau  buruh  yang  ada  di Kota Batam. Alasan lainnya adalah dengan ditetapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN  (MEA)  pada  akhir  tahun  2015 kemarin  dan  efektif  akan  dilaksanakan pada  tahun  2016  ini,  membuat  semakin beratnya  kompetisi  yang  ada  khususnya terkait masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Batam,  sampai dengan  bulan  Desember  2014,  sebanyak 37  perusahaan  tutup  dan  memberikan kontribusi  pengangguran  sebanyak  13.620 pekerja  dan  pada  tahun  2015  sebanyak  54 perusahaan tutup dengan mem-PHK sebanyak 7.188 pekerja.
Merujuk  pada  penjelasan  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa kondisi geografis Kota Batam yang sangat strategis seharusnya memberikan kontribusi  yang  sangat  besar  untuk  angka investasi.  Belum  lagi,  pengelolaan  Kota Batam  yang  dinaungi  oleh  dua  lembaga (BP Batam dan Pemko Batam) yang secara teori  akan  membuat  Batam  semakin terdepan  dan  maju  dibandingkan  dengan daerah  lain  yang  ada  di  Indonesia. Pemerintah  Kota  Batam  bersama  Badan Pengusahaan  Kawasan  (BP)  Batam  harus mempunyai  kapasitas  yang  memadai  serta mampu mengimbangi dinamika dan
tuntutan  investasi,  agar  modal  yang ditanam  maupun  yang  akan  ditanamkan aman serta tenaga kerja dalam negeri/lokal mendapatkan  hak  nya  sebagai  mana peraturan  yang  berlaku.  Namun  faktanya, hal  ini sukar untuk diwujudkan  mengingat kedua  instansi  pemerintah  ini  masih memiliki ego sektoral  masing-masing. Hal ini  dapat  dibuktikan  dari  masih  adanya tarik  menarik  kepentingan  khususnya terkait masalah lahan, permasalahan tenaga kerja yang tak kunjung selesai, dan yang  paling  memprihatinkan  adalah  pihak perusahaan  terutama  perusahaan  asing yang meninggalkan begitu saja pekerjanya tanpa  ada  kejelasan  dan  tanggung  jawab sedikitpun  sesuai  peraturan  perundangan yang  berlaku  dengan  alasan  klasik  yakni sepinya orderan.
Selain  itu  juga,  ketika  terjadi sebuah  perselisihan  hubungan  industrial maka  baik  pekerja  dan  pihak  pengusaha memiliki  hak  untuk  melaporkan  ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan biasanya selalu dimenangkan oleh pekerja. Tapi hal ini hanya sebuah putusan hitam di atas  putih.  Pihak  pengusaha  tetap  tidak bisa menaati keputusan pengadilan tersebut seperti membayar upah, pesangon, dll dikarenakan sudah tidak berada di Kota Batam  dan  Indonesia.  Istilahnya  adalah ‗‘lari  malam‖.  Fakta  ini  mencerminkan bahwa  dengan  adanya  dua  kewenangan bukan membuat pekerjaan dibidang investasi  menjadi  lebih  baik  namun  yang ada  hanyalah  tarik  menarik  kepentingan dan lempar melempar kesalahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  diperlukan  sebuah  payung  hukum oleh  Pemerintah  Kota  Batam  khususnya dalam penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja sehingga outputnya menghasilkan  sebuah  wujud  Rancangan Peraturan  Daerah  Kota  Batam  tentang Penanaman  Modal  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini akan membahas urgensi / perlu dilakukannya  penyusunan  atas  Rancangan Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Penanaman
Modal  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di
Kota Batam sebagai dasar hukum penyelesaian  atau  solusi  permasalahan yang  ada  dalam  kerangka  politik  hukum pada proses perumusan kebijakan penanaman modal dan perlindungan
tenaga kerja.
Kajian Teoritik

## Investasi Pemerintah
Dalam investasi pemerintah, terdapat subjek pengelolaan investasi pemerintah yang akan di sajikan pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Subjek Pengelolaan Investasi Pemerintah
Keterangan: - - - - - - : dikuasakan : didelegasikan Sumber: Pusat Investasi Pemerintah
Teori Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan
Kedudukan
pekerja pada
hakikatnya  dapat  ditinjau  dari  dua  segi, yaitu  dari  segi  yuridis  dan  dari  segi  sosial ekonomis.  Dari  segi  sosial  ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum  dari  negara  atas  kemungkinan adanya  tindakan  sewenang-wenang  dari pengusaha.(Wijayanti,
2009) Bentuk
perlindungan  yang  diberikan  pemerintah adalah dengan membuat peraturan- peraturan  yang  mengikat  pekerja/buruh dan  majikan,  mengadakan  pembinaan, serta  melaksanakan  proses  hubungan industrial.  ―hubungan  industrial  pada
dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi,  konsultasi  musyawarah  serta berunding  dan  ditopang  oleh  kemampuan dan  komitmen  yang  tinggi  dari  semua elemen yang ada di dalam perusahaan‖.(Sutedi, 2009)
Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruh sama dengan  majikan/pengusaha,  namun  secara sosial  ekonomis  kedudukan  keduanya tidak  sama,  dimana  kedudukan  majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi  rendah  dalam  hubungan  kerja  ini mengakibatkan adanya hubungan diperatas ( dienstverhoeding ),
sehingga menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha untuk berbuat

## PRESIDEN
(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara)
MENTERI/KETUA LEMBAGA (Pengguna Anggaran) Gubernur/Bupati/Walikota (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) MENTERI KEUANGAN
(Pengelola Fisikal Bendahara Umum

## SEKRETARIS DAERAH
KEPALA SKPD (Pengguna Anggaran) melaksanakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum
Daerah)
sewenang-wenang
kepada pekerja/buruhnya.
Berbeda  dengan  hubungan  hukum keperdataan  yang  lain,  dalam  hubungan kerja kedudukan para pihak tidak sederajad, pihak pekerja/buruh tidak bebas menentukan
kehendaknya dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak sederajad  ini  mengingat  pekerja/buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan majikan/pengusaha  adalah  pihak  yang secara  sosial  ekonomis  lebih  mampu sehingga setiap kegiatan apapun tergantung pada kehendaknya.
Secara  teori,  ada  asas  hukum  yang mengatakan  bahwa,  buruh  dan  majikan mempunyai  kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  pekerja.  Ini  jelas  tampak dalam  penciptaan  berbagai  kebijakan  dan peraturan perusahaan‖.(Damanik,2006) Mengingat  kedudukan  pekerja/buruh  yang lebih  rendah  dari  majikan  inilah  maka perlu  campur  tangan  pemerintah  untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan  Hukum  menurut  Philipus sebagaimana dikutif Asri Wijayanti, yakni: ‗Selalu berkaitan dengan kekuasaan.  Ada  dua  kekuasaan yang  selalu  menjadi  perhatian, yakni  kekuasaan  pemerintah  dan kekuasaan ekonomi. Dalam Hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan  hukum  bagi  rakyat (yang diperintah), terhadap
pemerintah  (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan  ekonomi,  permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah
(ekonomi) terhadap si kuat
(ekonomi),  misalnya  perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.‘
Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dasar pekerja/buruh  dan  menjamin  kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan  perkembangan  kemajuan dunia usaha.
Menurut  Adrian  Sutedi  hanya  ada dua cara melindungi pekerja/buruh. Pertama , melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan  pemberian  jaminan  sosial  setelah pensiun. Kedua , melalui serikat pekerja/serikat  buruh  (SP/SB).  Karena melalui SP/SB pekerja/buruh dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima.  SP/SB  juga  dapat  mewakili pekerja/buruh  dalam  membuat  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak- hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  dengan pengusaha  melalui  suatu  kesepakatan umum  yang  menjadi  pedoman  dalam hubungan industrial.
―Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita
membicarakan hak-hak asasi, maupun hak  yang  bukan  asasi.  Hak  asasi adalah  hak  yang  melekat  pada  diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak  lahir  dan  jika  hak  tersebut terlepas/terpisah  dari  diri  pekerja  itu akan  menjadi  turun  derajad  dan harkatnya sebagai manusia.
Sedangkan  hak  yang  bukan  asasi berupa  hak  pekerja/buruh  yang  telah diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang sifatnya non asasi.‖(Sutedi. 2009)
Berdasarkan uraian mengenai hakikat  hukum  ketenagakerjaan  di  atas, maka  menjadi  dasar  dalam  pemberian
perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja. Menurut  Zainal  Asikin,  perlindungan hukum  tenaga  kerja  dibagi  menjadi  tiga macam, yaitu:
1. Perlindungan ekonomis
Yaitu  perlindungan  tenaga  kerja dalam  bentuk  penghasilan  yang cukup  termasuk  bila  tenaga  kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial
Yaitu  perlindungan  tenaga  kerja dalam  bentuk  jaminan  kesehatan kerja dan kebebasan  berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 3. Perlindungan teknis
Yaitu  perlindungan  tenaga  kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.(Asikin, 2004)
Ketiga  jenis  perlindungan  di  atas mutlak  harus  dipahami  dan  dilaksanakan sebaik-baiknya  oleh  pengusaha  sebagai pemberi  kerja.  Jika  pengusaha  melakukan pelanggaran,  maka  peran  pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, termasuk  juga penegakan hukum  melalui  prosedur  dan  mekanisme yang berlaku.
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak  dasar  tenaga  kerja  dan  menjamin kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan  kesejahteraan  tenaga  kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Adapun beberapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diantaranya:
1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Program jaminan sosial tenaga kerja;
3. Waktu kerja;
4. Upah; dan
5. Cuti.
Ada  beberapa  objek  perlindungan tenaga kerja yang diatur di dalam Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini yang dikaji adalah  perlindungan  khusus  bagi  tenaga kerja  wanita  dalam  hal  mengenai  cuti  dan upah.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja wanita  khusunya  mengenai  cuti  diatur dalam  Pasal  76  sampai  dengan  Pasal  83 Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  mengenai perlindungan  upah  diatur  dalam  Pasal  88 sampai  dengan  Pasal  98  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan  melalui  studi  pustaka  dengan menelaah data sekunder yang berupa:
a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan  dengan  penanaman  modal dan perlindungan tenaga kerja
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  meliputi: literatur-literatur  yang  terkait  dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari  buku-buku,  surat  kabar,  pendapat ahli  hukum  dari  segi  kepustakaan, artikel  internet,  hasil  kajian,  hasil penelitian, majalah hukum, hasil focus group discussion , dan sebagainya.
c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
1) Kamus Hukum;
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
Sebagai  data  penunjang  dilakukan wawancara  dengan  beberapa  informan yang terkait dengan penyusunan Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam tentang Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kota Batam.
Metode  yuridis  empiris  dalam penyusunan  penelitian  ini  diawali  dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap  Peraturan  Perundang-undangan (normatif)  sebagaimana  diuraikan  di  atas yang  dilanjutkan  dengan  observasi  yang mendalam  serta  penyebarluasan  kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang  terkait  dan  yang  berpengaruh terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  diteliti  dalam  rangka  penyusunan kebijakan  Kota Batam tentang Penanaman Modal  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di Kota Batam.

## Temuan dan Pembahasan
Kajian terhadap
Praktik
Penyelenggaraan,  Kondisi  yang  Ada, serta  Permasalahan  yang  Dihadapi Masyarakat
Sebagaimana  Visi  Kota  Batam yaitu  terwujudnya  Kota  Batam  sebagai bandar  dunia  madani  yang  modern  dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian  nasional,  maka  sudah  tentu salah  satu  rencana  strategi  daerah  Kota Batam  adalah  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Investasi  merupakan  salah  satu indikator yang dapat mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Teknis  Daerah  dan  Lembaga  Lainnya dilingkungan pemerintah
Kota
Batam,tanggal  12  Maret  2014,  maka dibentuklah  Badan  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPM- PTSP).  Pada  dasarnya  Pemerintah  Kota Batam  tidak  dapat  mengenyampingkan keberadaan  Badan  Pengusahaan  (BP) Kawasan  Kota  Batam  yang  merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (delegasi)  dalam  rangka  pengelolaan  Kota Batam  dengan  visi  Menjadikan  Batam sebagai  Kawasan  Investasi  yang  Berdaya Saing di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Batam,  yang  merupakan  konsekuensi  atas Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2007 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2000 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas Menjadi Undang-Undang.
Angka  investasi  secara  nominal maupun  prosentase  akan  meningkat  salah satunya karena dipengaruhi oleh pelayanan investasi. Pemerintah Kota Batam bersama BP  Kawasan  Batam  secara  bersama menyelenggarakan  pelayanan  perizinan satu  atap  di  Gedung  Sumatera  Centre. Pemerintah  Kota  Batam  telah  melakukan langkah-langkah sejak tahun 2001, melalui Surat Keputusan Walikota Batam No:Kpts.315/HK/IX/2001 tentang
Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Perizinan Usaha  ( One  Stop  Service )  Kota  Batam.

## Gambar 8
Total Investasi Di Kota BatamPer Juni 2015 (Dalam US $)
Sumber:http://www.bpbatam.go.id Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa  total  investasi  di  Kota  Batam didominasi  oleh  investasi  swasta  luar negeri/asing  yaitu  sebesar  51,07  %  dari total  investasi.  Kemudian  diikuti  oleh investasi swasta dalam negeri yaitu sebesar 29,34  %  dari  total  investasi  dan  investasi
pemerintah  yaitu  sebesar 19,58 %. Hal  ini menunjukkan  bahwa  investasi  pemerintah di  bawah  30  %  namun  data  menunjukkan bahwa  investasi  pemerintah  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Dari  tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
mengalami peningkatan 800 USD.

## Gambar 9
Jumlah Investasi Pemerintah2011-2015 (Dalam US $)
Sumber:http://www.bpbatam.go.id
Jumlah  investasi  per  Juni  Tahun  2015 tersebar ke beberapa jenis kegiatan di Kota Batam.  Industri  merupakan  jenis  kegiatan yang  merupakan daya tarik tersendiri  bagi investor, data menunjukkan bahwa sebesar
55,65  %  diinvestasikan  ke  kegiatan industry, sebesar 29,17 % pada pariwisata, sebesar 7,36 % pada perdagangan, sebesar 3,07  %  pada  perumahan  dan  sebesar  1,09
% pada kegiatan pertanian.

## Gambar 10 Investasi Berdasarkan Jenis Kegiatan
Sumber:http://www.bpbatam.go.id Dalam  hal  investasi,  industri  merupakan bidang  investasi  yang  menjadi  perhatian,
di  Kota  Batam  ada  beberapa  perusahaan yang  terlibat  dalam  industri  berat  seperti
pembuatan  baja,  pipa  threading,  peralatan eksplorasi  minyak, rig  minyak,  jaket  lepas pantai,  dan  alat  berat.  Selain  itu,  juga terdapat  kurang  lebih  41  galangan  kapal untuk  industri  dan  perbaikan  kapal  di Batam.  Dengan  kontrol  yang  memadai, limbah berbahaya serta bahan kimia industri  juga  diperbolehkan.  Diantara industri kimia yang sekarang beroperasi di Batam  yaitu  pabrik  alkohol,  cat  produksi, pipe  coating,  dan  perusahaan  kimia. Beberapa perusahaan multinasional terkenal  yang  sudah  beroperasi  di  Batam meliputi: Ciba  Vision,  Epson,  Halliburton, Hydril,  Hyundai,  Matsushita,  McDermott, Nikon, Nippon Steel, Pan United Shipyard, Philips,  Sanyo,  Schneider  Manufacturing,
Seagate  Technology,  Siemens,  Sony, Sumitomo,  Thomson  Television,  dan  lain- lain. (www.bpbatam.go.id)
Kondisi  saat  ini  ada  beberapa permasalahan  yang  dihadapi    oleh  para tenaga kerja yang dipekerjakan di beberapa  perusahaan  sebagai  dampak  dari investasi.  Bermula  dari  perusahaan  yang melakukan  pengurangan  karyawan  hingga perusahaan yang tutup dengan meninggalkan kewajiban yang harus ditunaikan  kepada  tenaga  kerja.  Menurut laporan  dari  hasil  Rapat  Dengar  Pendapat di  Komisi  IV  DPRD  Kota  Batam,  berikut adalah  daftar  beberapa  daftar  perusahaan yang  melakukan  pengurangan  tenaga kerja:
Tabel 1

## Daftar Perusahaan yang Mengurangi Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2015
NO PERUSAHAAN PENGURANGAN 1 PT.NIPPON STELL 115 dari 115 orang 2 PT.NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD 200-300 dari 700 orang 3 PT.USDA SEROJA 900 dari 1200 orang 4 PT.AKER SOLUTION 95 dari 499 orang Sumber: RDP Komisi IV DPRD Batam, 2015 Permasalahan  tenaga  kerja  yang menjadi  tanggung  jawab  investor  pada akhirnya  menjadi  permasalahan  bersama, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap industry-industri yang berpotensi gulung tikar/ tutup. Manajemen beberapa  perusahaan  tidak  melaksanakan kewajibannya  dan  meninggalkan  Kota Batam  secara  illegal  tentunya  ini  menjadi permasalahan bersama.
Kajian  terhadap  Implikasi  Penerapan Sistem  Baru  yang  Akan  Diatur  dalam Peraturan  Daerah  terhadap  Aspek Kehidupan
Masyarakat dan Dampaknya  terhadap  Aspek  Beban Keuangan Negara
Dengan berbagai permasalahan
yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka tentunya  diperlukan  aturan  legal  yang dapat menyelesaikan permasalahan hubungan  industrial  tadi.  Selama  ini  di
Kota  Batam,  peraturan  yang  ada  hanya fokus  pada  penyelenggaraan  pelayanan publik  dimana  pemerintah  harus  cepat tanggap  terhadap  kebutuhan  investor. Sebagaimana telah diatur Pemerintah Kota Batam  dalam  Surat  Keputusan  Walikota Batam  No:Kpts.315/HK/IX/2001  tentang Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Perizinan Usaha  ( One  Stop  Service )  Kota  Batam.
Peraturan  lainnya  yang  menitikberatkan pada  investasi  adalah  keberadaan  Perda No.  2  Tahun  2009  tentang  Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha,  yang menimbang  perlu  adanya  upaya-upaya yang  dilakukan  agar  pembangunan  yang melibatkan badan usaha dapat memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  oleh Kota Batam.
Namun, yang  perlu  diketahui adalah  proteksi  terhadap  Kota  Batam dengan  segala  komponen  di  dalamnya cukup  rendah,  sehingga  sangat  diperlukan
Peraturan
Perundang-Undangan yang secara  terpadu  mengatur  seluruh  aktor yang  terlibat  dalam  proses  investasi  dari hulu  ke  hilir  dan  mengimplementasikan aturan  yang  telah  disepakati  bersama sehingga investasi tidak hanya menguntungkan  secara  ekonomis  tetapi berdampak  ke  seluruh bidang baik pendidikan,  social,  budaya,  dan  lain sebagainya.
Oleh  karena  itu  Ranperda  ini dirumusan  untuk  mengatur  perlindungan investasi yang menjangkau kepada beberapa rencana strategis dengan menimbang beberapa hal yaitu:
a. penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian  daerah,  pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk
meningkatkan  realisasi  penanaman modal;
b. bahwa  terdapat  kecenderungan, kegiatan  penanaman  modal  di daerah ini menunjukkan
peningkatan  yang  cukup  pesat, maka untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal  diperlukan  regulasi  tentang pelaksanaannya;
c. bahwa  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum bagi para penanam  modal  dan  pemanfaatan sumberdaya perlu ditetapkan regulasi  yang  mengatur  tentang penanaman modal di daerah; Ranperda  ini  akan  menjangkau beberapa hal yang tentunya akan berdampak  pada  aspek  keuangan  daerah, karena  akan  mengatur  hal-hal  sebagai berikut:  (a)  Kewenangan  pemerintah daerah;  (b)  Kebijakan  penanaman  modal daerah;  (c)  Peran  serta  masyarakat;  (d) Insentif dan kemudahan penanaman
modal;  dan  (d)  Sanksi  administrasi. Khusus  pada  ruang  lingkup  kebijakan penanaman modal daerah, maka dititikberatkan  bukan  hanya  mengatur kewajiban pemerintah tetapi juga penanam hak dan kewajiban penanam modal.
Ruang  lingkup  kebijakan penanaman  modal  akan  mengatur  tentang kerjasama  penanaman  modal;  promosi penanaman  modal;  pelayanan  penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman  modal;  pengelolaan  data  dan sistem  informasi  penanaman  modal;  dan penyebarluasan,  pendidikan  dan  pelatihan penanaman  modal.  Pelayanan  penanaman modal selama ini sudah terlaksana melalui Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  ( One  Stop Service ),  begitu  juga  dengan  kerjasama penanaman modal yang telah diatur dalam Perda  No.  2  Tahun  2009  tentang Kerjasama  Pemerintah  Daerah  dan  Badan Usaha,  hal  baru  lainnya  adalah  dalam  hal pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang harus membentuk ―tim deteksi dini‖  yang  bertugas  untuk  melakukan menangani permasalahan penanaman modal  di  Daerah,  yang  mempunyai  tugas pokok membantu penyelesaian
permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan  penanaman  modal  di Daerah.  Tim  ini  akan  dibetuk  berdasarkan Surat  Keputusan  Walikota  yang  tentunya harus  representatif  dari  berbagai  dinas, badan, lembaga yang berhubungan dengan urusan penanaman modal.

## Penutup
Permasalahan yang dihadapi dalam bidang penanaman modal dan perlindungan  tenaga  kerja  di  Kota  Batam saat ini adalah dengan status yang dimiliki oleh  Kota  Batam  sebagai  daerah  dengan tujuan  investasi  dan  perdagangan  bebas tidak sejalan dengan jumlah investasi yang menurun di tahun 2015. Selain itu, dengan adanya
Undang-Undang
tentang Pemerintahan  Daerah  dimana  pengawasan hubungan  industrial  diserahkan  kepada
Pemerintah  Provinsi  maka  Pemerintah
Kota  Batam  harus  segera  mengambil kebijakan lokal guna mengahadapi keputusan ini. Selain itu, dengan banyaknya  perusahaan  asing  yang  tutup dan  ―lari  malam‖  menyebabkan  hak-hak karyawan terabaikan.
Alasan  yang  melandasi  perlunya pengaturan tentang penamaman modal dan perlindungan  tenaga  kerja  adalah  dengan pemerintah  lokal  bersama  dengan  instansi terkait dapat bekerjasama dengan kawasan industri  guna  menyelesaikan  persoalan hilir  yang  sering  terjadi  khususnya  terkait hubungan industrial.

## Daftar Pustaka
Damanik,  Sehat.  2006.  Outsourcing  & Perjanjian  Kerja  menurut  UU.
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: DSS Publishing
Friedman,  Lawrence  M.  2009.  Sistem Hukum Persfektif Ilmu Sosial, The Legal  System;  A  Social  Science Perspective. Bandung: Nursamedia Halim,  Hamzah  dan  Kemal  Redindo Syahrul  Putera.  2010.  Cara  Praktis Menyusun  & Merancang Peraturan
Daerah;  Suatu  Kajian  Teoritis  & Praktis  Disertai  Manual;  Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group Hani,  Handoko,    T.  2001.  Manajemen Personalia    dan    Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE Handayaningrat,
Soewarno.
1992. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi Dan  Manajemen.  Jakarta:  Gunung Angung Harjono.  2008.  Konstitusi  Sebagai  Rumah Bangsa. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Harjono,  Dhaniswara  K.  2007.  Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang -Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman  Modal.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 67  tahun  2007,  Undang-Undang No.  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hil Co 1998. Pembangunan dan
Pembangunan  Ekonomi  Nasional dalam Globalisasi. Makalah  dalam Seminar    Tentang    Pendekatan Ekonomi    dalam    Pengembangan Sistem    Hukum    Nasional  Dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH Unpad Bandung Manullang, M. 1996. Dasar-dasar manajemen. Jakarta : Ghalia
Indonesia Murti,  Sari  Widiyastuti.  2007.  Ringkasan
Disertasi  untuk  Ujian  Promosi Doktor Dari Dewan Penguji
Sekolah Pascasarjana UGM
Mustafa,  Marmi  Emmy.  2007.  Prinsif-
Prinsif  Beracara  Dalam  Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikatikan  Dengan  TRiPs-WTO.
Bnadung: PT. Alumni
Nurcholis, Hanif dkk. (2009). Administrasi
Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto.  1985.  Ikhtiar  Antinomi Aliran  Filsafat  Sebagai  Landasan Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali Prawoto, Agus. 2011. Pengantar Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE Rawis, Jeffrey. Menjahit Laut yang Robek.
Jakarta: Yayasan Melesung
Sembiring, Sentosa. 2007. Hukum
Investasi  Pembahasan  Dilengkapi dengan  Undang  -  Undang  No.  25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal. Bandung: Nuansa Aulia Situmorang,  Victor  M.  1998.  Aspek Hukum Pengawasan Melekat
Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah .Jakarta: Rineka Cipta Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta: UI-Press
Soeroso.  2006.  Pengantar  Ilmu  Hukum.
Jakarta: Sinar Grafika
Sujatno.  1992.    Manajemen  Partisipasi.
Jakarta: Bumi Aksara Sumantoro. 1986. Hukum Ekonomi. Jakarta:UI-Press Sutedi,  Adrian.  2009.  Hukum  Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika Suwitri,  Sri.  (2008).  Jejaring  Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik.  Jurnal  Volume  VI,  Nomor 3, Januari 2008. Dari http://eprints.undip.ac.id/19623/1/J URNAL_JEJARING.pdf\  diakses 11 Juli 2015 Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika Yuliandri.  2009.  Asas-azasPembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang- undang Berkelanjutan. Jakarta: RajaGrafindo Persada .