## Konsumsi dan Gaya Hidup: Interseksi Kelas di Asia Tenggara

## Linggar Rama Dian Putra

## Abstract
This  paper  discusses  on  the  current  developments  in  the  cities  of Southeast  Asia  by  looking  at  the  expansion  of  the  global  market  as an  independent  variable  that  give  an  impact  on  the  consumption patterns of urban communities in Southeast Asia. Although the wave of globalization has swept the region from few decades ago, but since the 2000s the cities in Southeast Asia experience significant changes due  to  the  overwhelming  stream  of  mass  commodity  products.  The emergence of modern business and shopping district at the heart of major cities in Southeast Asia become a common phenomenon that evolves and has a contribution in shaping the face of urban areas in Southeast Asia. The presence of a mass commodity also contributes in shaping the discourse of lifestyle and consumption then defining the atmosphere of urban and social dynamics in the public space. This paper demonstrates the changes in the landscape and its impact on a culture of consumption that occurred in the cities in Southeast Asia. Focus area as the case study in this paper is Surabaya (Indonesia) and Kuala Lumpur (Malaysia)

## Pendahuluan
Setidaknya  sebelas  tahun  setelah  krisis  moneter  memporakporandakan Indonesia  di  tahun  1997-1999,  Surabaya  mendeklarasikan  spirit  baru  kota Surabaya,  yakni Sparkling Surabaya .  Dengan  percaya  diri,  Pemerintah  Kota Surabaya mengatakan bahwa makna dibalik spirit tersebut adalah Surabaya yang gemerlap, terang, nyaman, dan tak pernah tidur dari aktifitasnya sebagai sebuah kota besar. Pemerintah Kota Surabaya itu juga menyampaikan bahwa langkah  tersebut  juga  merupakan  salah  satu  upaya  menunjukkan  pada khalayak domestik maupun internasional bahwa Surabaya saat ini menuju kota yang siap menjadi wahana internasional di Asia Tenggara. 1
Sebelumnya,  di  tahun  2010,  Singapura  juga  me- launching brand barunya, Your Singapore . Brand tersebut dideklarasikan untuk menggantikan slogan  sebelumnya Uniquely Singapore .  Di  slogan  sebelumnya,  Singapura menampilkan  diri  sebagai  kota  yang  atraktif,  plural,  dan  tentu  saja menunjukkan kualitasnya sebagai kota paling modern dengan design yang
futuristik  di  Asia  Tenggara.  Tetapi  di  slogan  terbarunya, Your  Singapore, Singapura mennjelaskan kepada khalayak bahwa kota tersebut adalah milik mereka, baik warga Singapura maupun pengunjung dari luar negeri, yang menciptakan sendiri pengalaman dan fantasinya di wahana kota Singapura. 2
Apa  yang  terjadi  pada  Surabaya  dan  Singapura  di  atas  merupakan gambaran  kecil  perkembangan  terkini  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara, khususnya  di  kawasan  perkotaan.  Sejak  tahun  1990-an,  kota-kota  di  Asia Tenggara  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  cepat,  baik  dari  segi infrastruktur maupun dari segi demografisnya. Beng Huat (2003) menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan kota di Asia Tenggara ini tidak terlepas dari pengaruh  aktifitas  kapitalisme  global  yang  menempatkan  Asia  Tenggara menjadi bagian tak terpisahkan dari lalu lintas kapital dan distribusi barang produk kapitalisme global tersebut. Selain itu, karena secara historis kota-kota di Asia Tenggara telah lama terlibat dalam jejaring perdagangan global, maka wilayah kota merupakan wilayah yang paling mudah dalam mengakomodir kebutuhan kapitalisme, dalam hal ini investasi dan distribusi produk-produk global. 3
Sementara itu, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB),  Asia  Tenggara  merupakan  kawasan  dengan pertumbuhan kota yang paling signifikan 4 . Meskipun tingkat urbanisasinya terbilang  rendah  jika  dibandingkan  dengan  kawasan  yang  lain,  tetapi mobilitas sosial dari kawasan rural ke pusat-pusat kota besar terus mengalami peningkatan.  Saat  ini,  kota-kota  besar  di  Asia  Tenggara  seperti  Jakarta, Manila, dan Bangkok dihuni lebih dari 10 juta jiwa dengan diikuti oleh trend pertumbuhan penduduk di kota besar lainnya seperti Ho Chi Min, Surabaya, dan  Bandung 5 .  Selain  karena  disebabkan  oleh  tingginya  angka  natalitas penduduk, pertambahan penduduk dipusat kota-kota besar di Asia Tenggara juga banyak disebabkan oleh tingginya mobilitas tenaga kerja yang menuju ke kawasan pusat maupun suburban kota.
Dua faktor di atas menjadi aspek penting dalam kajian perkotaan Asia Tenggara  kontemporer  yang  banyak  dijadikan  dasar  oleh  para  ahli  dalam melihat  perkembangan  terkini  kota-kota  besar  di  kawasan  Asia  Tenggara. Studi Evers dan Korff (2000) menunjukkan bahwa kota-kota di Asia Tenggara memiliki  peran  yang  begitu  besar  dalam  dinamika  sosial  masyarakat  Asia Tenggara. Selain menjadi pusat jejaring perdagangan internasional, kota-kota
2 ‘ Your Singapore’ diakses dari situs resmi pariwisata Singapura (www.yoursingapore.com) pada tanggal 9 November 2012.
3 Sejak sebelum era kolonial, wilayah-wilayah di Asia Tenggara telah terhubung satu sama lain dalam jejaring perdagangan yang saat itu juga melibatkan Cina di Asia Timur dengan beberapa wilayah di Timur-Tengah.  Sentra-sentra dagang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kota hingga masa kolonial dan setelahnya.  Reid (1990), Modern Asian Studies 24, hlm. 1-30 .
4 United Nations (2001) dalam Jones (2002)
5 Jones (2002)
di Asia Tenggara juga menjadi sentra administrasi dan politik pemerintahan negara. Dua fungsi tersebut menyebabkan kota memiliki peran yang  yang kuat bagi kehidupan masyarakat di Asia Tenggara baik di kawasan urban maupun rural, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Simpson (2001) melihat bahwa ruang perkotaan di Asia Tenggara menjadi mileu bagi munculnya  kelas  menengah  perkotaan  dan  sekaligus  menjadi  medium tumbuhnya consumer culture di Asia Tenggara.
Studi  yang  lain  melihat  perkembangan  kota  di  Asia  Tenggara menyisakan problematika tersendiri, terutama bagi kalangan kelas menengah ke  bawah  yang  banyak  mendiami  wilayah  perkotaan.  Semakin  tingginya nilai  ekonomis  ruang-ruang  di  kota  akibat  dari  semakin  padatnya  jumlah penduduk  dan  tingginya  investasi  yang  masuk  menyebabkan  kalangan kelas menengah ke bawah memiliki akses yang kecil terhadap ruang tersebut sehingga  harus  menempati  wilayah-wilayah slum yang  selalu  menghadapi ancaman penggusuran  oleh  pemerintah  kota  (Ockey  1997;  King  &  Idawati 2002;  Peters  2009).  Tak  hentinya,  perkotaan  menjadi  ruang  yang  rentan akan konflik horizontal, antara kalangan miskin perkotaan dalam menjaga eksistensinya terhadap ruang-ruang perkotaan dan pemerintah kota dalam proses penataan ruang-ruang perkotaan (Ockey 199; Bunnell 2002; Silas 2002; Peters 2009).
Berangkat dari dua kutub studi perkotaan di atas, tulisan ini berupaya untuk memunculkan wacana alternatif untuk melihat perkembangan terkini kota-kota  di  Asia  Tenggara.  Studi  ini  mengangkat  gaya  hidup  sebagai diskursus yang saat ini dominan dalam membentuk pola kehidupan perkotaan di Asia Tenggara dan memiliki implikasi yang cukup kuat dalam perubahan sosial yang diasosiasikan lebih luas dengan pola hidup kontemporer di Asia Tenggara, terutama setelah krisis ekonomi yang menerpa kawasan ini di tahun 1997.  Terdapat  dua  faktor  utama  yang  menyebabkan  gaya  hidup  menjadi wacana yang cukup dominan dalam konteks perkotaan di Asia Tenggara saat ini, yakni munculnya kelompok kelas menengah Asia Tenggara dan ekspansi modal dan komoditi global ke Asia Tenggara.
Di  Asia  Tenggara,  kelas  menengah  merupakan  kelompok  yang sebenanrnya telah eksis sejak lama, bahkan sebelum kawasan ini memasuki era  indsutrialisasinya.  Di  masa  pra-industri,  kelompok  kelas  menengah  di Asia Tenggara diidentikkan dengan kalangan intelektual yang independen, petani pemilik lahan, pedagang, serta mereka yang menduduki kursi birokrasi sipil  (Geertz,  1960;  Young  1989;  Okcey  1999).  Dalam  perkembangannya, terutama  pasca  kemerdekaan  dan  industrialisasi  awal,  kelas  menengah di  Asia  Tenggara  mengalami  pergeseran  yang  diakibatkan  oleh  adanya perubahan mode of production . Beberapa ilmuwan menyebut kelas menengah ini  dengan  istilah  kelompok  kaya  baru  ( new rich )  karena  kelompok  ini muncul sebagai kelompok dengan nominal pendapatan yang tinggi karena
keberhasilan  restrukturisasi  ekonomi  dalam  konteks  transformasi  moda produksi dari agraris menjadi industri di Asia Tenggara (Lev, 1990; Tanter & Young, 1990; Shamsul, 1999; Simpson, 2001). Kelas ini identik dengan gaya hidup dan konsumsi sebagai karakternya. Berasal dari kalangan intelektual dan tingkat pendidikan menengah ke atas, serta dengan tingkat pendapatan yang tinggi kelas ini membentuk karakternya melalui gaya hidup ( lifestyle ) dan peningkatan standard hidup (Dick, 1990). Kelompok ini banyak berada di perkotaan dan sentra-sentra industri serta memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam membentuk pola kehidupan perkotaan di Asia Tenggara.
Faktor lain yang menjadi pendorong menguatnya wacana gaya hidup di perkotaan kontemporer adalah fenomena booming -nya komoditi global di Asia Tenggara setelah krisis ekonomi 1997. Dalam konteks Asia Tenggara, krisis finansial 1997 merupakan momentum yang menjadi penyebab banjir produk- produk komoditi global ke kawasan ini. Porak-porandanya ekonomi nasional negara-negara  yang  di  Asia  Tenggara  sebagai  akibat  dari    krisis  memaksa dikeluarkannya regulasi untuk membuka selebar-lebarnya pintu investasi dan pasar di Asia Tenggara bagi komoditi global yang dibawa oleh trans nasional retails, terutama produk dari negara-negara barat  (Mutebi, 2007). Tak ayal, diakhir  1990-an  hingga  saat  ini,  fenomena booming supermarket, mall ,  dan membanjirnya produk komoditi global menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  melihat  bahwa  kombinasi  antara  terus bertambahnya kelas menengah atau kelompok dengan pendapatan menengah ke  atas  di  perkotaan  dan  membanjirnya  komoditi  global  menjadikan  kota sebagai ruang pembentukan gaya hidup di dalam konteks budaya konsumsi. 6 Untuk menelaah pemikiran tersebut, penulis meurujuk pada apa yang pernah disampaikan  Featherstone  (2007)  bahwa  dalam  struktur  budaya  konsumsi kontemporer ini, masyarakat tidak hanya berbicara melalui pakaian, tetapi juga  melalui  hunian,  perabot,  dekorasi,  mobil,  dan  berbagai  aktifitas  yang merepresentasikan  selera.  Inilah  yang  kemudian  menempatkan  konsumsi sebagai  salah  satu  aspek  penting  yang  dominan  dalam  membentuk  gaya hidup karena konsumsi itu sendiri telah diasumsikan sebagai indikator gaya hidup  (Chaney,  1996).  Dalam  konteks  masyarakat consumer culture inilah kota  menjadi  ruang  yang  penuh  dengan  simbol  gaya  hidup,  sebagai  titik temu antara kelas menengah dan kehadiran pasar yang menjadi wadah bagi komoditi global. Dan dalam beberapa kasus, pasar atau pelaku komersial
6 Budaya  konsumsi  muncul  sebagai  sebuah  konstruksi  sosial  akibat  dari  sistem  produksi massa  yang  ditandai  dengan  bergeseranya  motif  konsumsi  terhadap  suatu  barang  dari kegunaannya  menjadi  konsumsi  nilai  simboliknya.  Sehingga,  dalam  budaya  konsumsi barang  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  barang  itu  sendiri,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai communicator yang  terkait  dengan  asosiasi-asosiasi  tertentu  dalam  sebuah  masyarakat (Sahlin, 1976; Baudrillard, 1975, 1981; Featherstone, 2007).
memiliki  intervensi  dalam  pembangunan  kota  yang  efeknya  adalah mempengaruhi wajah dan atmosfer kota. 7
Untuk mengurai lebih lanjut perkembangan kota-kota di Asia Tenggara, tulisan ini akan diawali dengan tinjauan terhadap pertumbuhan kota-kota di Asia Tenggara yang difokuskan pada dua kota, yakni Surabaya dan Kuala Lumpur. Berdasarkan data PBB, dua kota tersebut merepresentasikan standar PBB  yang  digolongkan  sebagai  mega  urban. 8 Adapun  sumber  data  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  data-data  literatur  yang  diambil  dari jurnal, artikel, dan buku dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dari sumber-sumber yang lain seperti surat kabar dan media elektronik online

## Surabaya Setelah Orde Baru
Beberapa tahun setelah krisis moeneter 1997 yang sempat meruntuhkan kelas menengah dan menjatuhkan rezim politik Orde Baru, Indonesia kehilangan sense keamanan dan ketertiban yang dulu menjadi jargon pemerintah Orde Baru dalam mengkondisikan ruang-ruang publik, baik di perkotaan maupun di  wilayah rural (Peters,  2009).  Runtuhnya  rezim  orde  baru  sekaligus berpengaruh  terhadap  berkurangnya  peran  negara  dalam  menciptakan social order di  ruang-ruang  publik  kota  dan  menjadikan  ruang  publik  kota sebagai  kawasan frontier yang  diperebutkan  oleh  aktor-aktor  baru  yang bermunculan.  Bersamaan  dengan  ‘absen’-nya  negara,  kekuatan  komersial muncul mengambil alih wacana di ruang-ruang perkotaan bersamaan dengan investasi  baik  domestik  maupun  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  (Kusno, 2009).
Di  Surabaya,  tekanan  investasi  dan  kekuatan  komersial  memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap landscape kota itu sendiri maupun dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Di era 2000-an, Surabaya mengalami pertumbuhan infrastruktur yang cukup pesat. Sebagai dampak dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99/1998 dan Surat Keputusan Kementrian Investasi No 29/SK/1998, Surabaya mengalami booming market yang ditandai dengan menjamurnya mall dan trans national retails, seperti Carrefour, Giant,
7 Peters (2009) menunjukkan tetang bagaimana hadirnya Supermall di Surabaya di era 2000- an  merubah  wajah  surabaya  secara  drastis.  Dan  ini  pun  diikuti  oleh  kebijakan  tentang penertiban terhadap sektor informal yang kemudian dianggap mengganggu pola dan gaya hidup yang dicitrakan oleh hadirnya komersialisasi perkotaan tersebut.
8 Menurut organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang digolongkan ke dalam mega urban  adalah kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa (United Nation dalam Jones, 2002).
dan yang lainnya 9 (Peters, 2009). Hingga tahun 2011, setidaknya terdapat 29 plaza dan mall yang beroperasi di Surabaya dengan berbagai segmentasinya yang  meliputi common lifestyle dan electronic mall (Putra,  2012).  Di  tahun 2007-2008, Surabaya menjadi bagian dari proyek jalan raya trans-Jawa yang menghubungkan jalan antar kota di pantai utara Jawa dengan nilai investasi mencapai  US$  2,7  milliar  dan  US$  234  proyek  jembatan  Suramadu  yang menghubungkan  Surabaya  dengan  pulau  sentra  industri  garam  Madura (World  Highways,  2008b;  World  Highways,  2008c;  Peters  2010).  Dengan dukungan infrastruktur tersebut, Surabaya telah menjadi pusat zona ekonomi baru di Jawa Timur yang menjadi sentra lalu lintas barang, jasa, dan modal.
Seiring dengan itu, jumlah penduduk Surabaya juga semakin meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Di  tahun  2005,  penduduk  Kota  Surabaya  berjumlah 2.740.490 jiwa, dan angka tersebut membengkak mencapai 2.929.528 jiwa 5 tahun kemudian. 10 Angka tersebut juga dibarengi migrasi ke kota Surabaya juga terus meningkat dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai 2010, angka migrasi menuju kota Surabaya bertambah dua kali lipat dari 32.912 ke angka 61.649 jiwa. 11 Secara langsung maupun tak langsung, pertambahan jumlah penduduk dan migrasi ke kota Surabaya memberikan pengaruh pada semakin berkembangnya sektor properti, terutama dalam penyediaan hunian bagi mereka yang bekerja di Surabaya. Khusus di sektro properti ini, trend perkembangannya telah berkembang sejak tahun 1990-an yang saat itu para developer telah melihat real estate sebagai kesempatan pasar yang menjanjikan di  Surabaya  (Silas,  1995;  Peters,  1999).  Pada  masa  krisis  ekonomi  Amerika Serikat di tahun 2008, sektor properti di Surabaya mengalami peningkatan yang  drastis  hingga  di  tahun  2011  dan  2012  mencapai  rata-rata  5%  untuk rumah dengan harga Rp 1 – 1,5 miliar. 12 Di samping itu, angka pertumbuhan hunian hotel dan apartemen juga terus menjamur. Di era 2000-an ini seperti superblok City of Tomorrow (Cito), The Adhiwangsa Tower, Bukit Darmo Golf, Metropolis Tower, TS Suite Hotel, dan masih banyak lagi (Putra, 2012).
Di  tengah  pertumbuhan  infrastruktur  kota  dan  pasar  di  Indonesia, beberapa ilmuwan menyoroti perubahan pola hidup masyarakat perkotaan yang  berorientasi  pada better  life. Menurut Freddy  Istanto  dalam  Leeuwen (2011) yang  menyoroti pertumbuhan mall di Indonesia melihat bahwa selain berfungsi  sebagai  pusat  perbelanjaan, mall yang  tumbuh  menjamur  telah menjadi  pusat  aktifitas  sosio-kultural  yang  memungkinkan  masyarakat
9 Surat Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan yang ditawarkan oleh International Monetray Fund (IMF) dalam kesepakatan yang ditandatangi pemerintah Indonesia dan IMF pada Januari 1998. Isi dari kesepakatan tersebut adalah IMF akan memberikan bantuan finansial Indonesia dalam krisis 1998 dengan syarat Indonesia membuka jalan bagi masuknya Trans National Retails dan meliberalisasi sektor perdagangan dan konsumsi (Mutebi, 2007).
10  BPS Kota Surabaya, 2010 11  BPS Kota Surabaya, 2010 12  Diakses dari lensaindonesia.com pada hari Jum’at, 30 November 2012.
membentuk gaya hidupnya, selain juga mall dapat menjadi sumber knowledge , informasi, sistem nilai, dan moral. Selain itu, konsumsi terhadap media juga memberikan  pengaruh  pada  perubahan  orientasi  gaya  hidup  masyarakat perkotaan  pasca  orde  baru.  Yulianto  (2008)  dalam  studiya  menunjukkan bahwa  konsumsi  terhadap infotainment (acara  gosip  selebriti)  dan  sinetron setelah tahun 2000 memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan gaya hidup  masyarakat  kota.  Hal  ini  berpengaruh  kepada  bagaimana  selera masyarakat  berubah  mengikuti  apa  yang  hadir  dalam  iklan,  sinetron,  dan tayangan gaya hidup selebriti Indonesia. Oleh karenanya, tekanan pasar dan referensi hidup yang ada di media televisi Indonesia menjadi faktor penting dalam membentuk pola kehidupan masyarakat kota dewasa ini.
Di  Surabaya,  orientasi better life pada  masyarakat  kota  tercermin  dari bagaimana mereka menentukan gaya hidup mereka yang dimanifestasikan dalam  bentuk  konsumsi  dan  cara  mereka  menghabiskan  waktu  luangnya. Dalam  konteks  Surabaya, Mall telah  menjadi  pusat  aktifitas  masyarakat kota, tidak hanya dalam aktifitas konsumsi tetapi juga rekreasi. Berdasarkan data  yang  dipublikasikan  oleh  Asosiasi  Pengelola  Pusat  Belanja  Indonesia (APPBI), di hari reguler, mall - mall di Surabaya dikunjungi rata-rata 25.000- 35.000 pengunjung dalam sehari. 13 Jumlah pengunjung ini barvariasi, yang terdiri  laki-laki  dan  perempuan,  kelompok  remaja,  dan  dewasa.  Jumlah pengunjung  tersebut  akan  bertambah  dua  kali  lipat  ketika  hari  libur  atau menjelang perayaan hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru, serta perayaan Imlek. Meskipun secara ekonomis berbelanja di mall terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan tempat perbelanjaan lainnya, tetapi gengsi dan prestige yang melatari gaya hidup menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar pengunjung mall Surabaya.
Mall sebagai ruang yang menyediakan sensasi better life menjadi referensi bagi masyarakat kota Surabaya untuk mereproduksi gaya hidupnya. Cerita tentang pentingnya mall sebagai ruang mikro kultur kota ini diungkapkan oleh Roni yang kerap berbelanja di Delta Plaza dan Tunjungan Plaza. Bagi Roni, berbelanja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga bagaimana membentuk citra tentang gaya hidupnya.
“ Beda kalau beli di pasar, bungkusnya kertas koran dan plastik warna hitam, jadi kalau  beli  barang  di  mal,  jelas  lebih  berkelas  dong.  Lebih  punya  gengsi....  Dari merknya saja kita punya gengsi. Di sini tidak ada produk dengan merk ‘kacangan’ seperti yang dijual di pasar”.
Wacana  gengsi,  produk  berkelas,  merk  ‘kacangan’  menjadi  alat tools dalam melegitimasi selera publik yang berefek pada bagaimana orang-orang
13   Harian Jatim edisi 23 Januari 2012, diakses dari www.harianjatim.com
perkotaan  di  Surabaya  harus  bersikap,  bertindak,  bergaya,  serta  berpikir untuk  orientasi  hidupnya.  Dalam  kondisi  ini,  gengsi prestige merupakan kata kunci bagi bagi terbentuknya pola hidup masyarakat perkotaan untuk menggambarkan bagaimana mereka memaknai dirinya maupun lingkungan sosialnya.
Selain  mengunjungi  pusat  belanja  modern , ekspresi  gaya  hidup  kota kontemporer  di  Surabaya  juga  dilakukan  dengan  penggunaan  peralat teknologi canggih terbaru seperti handphone, mobil, dan produk-produk yang bisa dipamerkan lainnya. Tak dapat dipungkiri, di era teknologi dan informasi ini penggunaan peralatan teknologi komunikasi tidak hanya sebagai media berkomunikasi  tetapi  juga  sebagai  penunjang  gaya  hidup.  Jenis  dan  moda komunikasi yang ditawarkan oleh berbagai peralatan berteknologi menjadi seakan  menjadi  penanda  kapasitas  seseorang  dalam  jejaring  komunikasi virtual. Sehingga penggunaan peralatan teknologi komunikasi serba canggih menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi kalangan masyarakat, terutama di  wilayah  perkotaan.  Di  Surabaya,  trend  penggunaan  peralatan  teknologi komunikasi canggih atau smartphone cenderung tinggi yang ditandai dengan tingginya angka penjualan berbagai macam jenis smartphone di kota ini. Di tahun 2011 misalnya, angka penjualan smartphone yang kisaran harganya di atas 3 juta rupiah mengalami kenaikan sebanyak 50% dari tahun sebelumnya yang angka penjualannnya dari berbagai merek mencapai 3000 unit dalam sebulan. 14 Trend tersebut terus meningkat di tahun 2012. Misalnya penjualan salah  satu  merek  telepon  seluler  canggih BlackBerry tipe  menengah  atas mencapai angka 500 unit sedangkan menengah bawah berkisar di angka 300 unit dalam sebulan. 15
Tidak  hanya  itu,  tingkat  konsumsi  masyarakat  kota  Surabaya  dalam hal  moda  transportasi  pribadi  juga  terbilang  tinggi.  Fenemona  ini  bisa dilihat dari terus meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi di Surabaya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kota Surabaya, pada tahun 2006 kepemilikan sepeda motor di Surabaya adalah 7.444.716 unit. Di tahun 2010, angka kepemilikan sepeda motor meningkat mencapai 9.102.454. Hal yang sama  juga  terjadi  pada  peningkatan  kepemilikan  kendaraan  roda  empat pribadi yang jumlahnya mencapai angka 191.525 pada tahun 2010. Jika dilihat dari jumlah kendaraan pribadi pada tahun 2010, baik roda dua maupun roda empat  yang  jika  dikalkulasikan  jumlahnya  adalah  9.293.979,  maka  jumlah kendaraan pribadi di kota Surabaya jauh melebihi jumlah penduduknya yang hanya  2.929.528  jiwa.  Jika  jumlah  tersebut  dirata-rata,  maka  satu  orang  di kota Surabaya bisa memiliki tiga kendaraan pribadi. Berdasarkan data yang dicatat oleh salah satu pabrikan mobil, Honda, Surabaya merupakan lahan
14  Surabaya Post Online edisi 15 November 2012, diakses dari www.surabayapost.com pada tanggal 17 Desember 2012.
15  Berita Surabaya edisi 2 Mei 2012, diakses dari www.beritasurabaya.net pada 17 Desember 2012.
basah bagi pasar otomotif yang hingga tahun 2012 angka pembelian mobil Honda di kota itu selama  periode Januari-September mencapai 5.543 unit. 16 Selain karena ketatnya penetrasi pasar, fenomena merebaknya penggunaan kendaraan bermotor di Surabaya juga disebabkan oleh wacana gaya hidup yang menjadikan kendaraan bermotor sebagai salah satu penandanya.
Dalam konteks Surabaya kontemporer, konsumsi pada produk-produk penopang gaya hidup tidak hanya terjadi pada lingkaran kelas menengah atas tetapi juga merambah pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Secara umum, produk-produk yang menjadi properti gaya hidup saat  ini  berada  pada  level  harga  menengah  atas.  Namun  demikian,  harga yang sedikit lebih mahal tersebut bukan berarti tanpa akses bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Berbeda dengan kalangan menengah  atas  yang  dalam  melakukan  konsumsinya  tanpa  pertimbangan negosiasi harga, para konsumen dari kelas menengah bawah sangat melihat ruang-ruang konsumsi yang bisa mereka ‘negosiasikan’ dengan latar belakang ekonominya. Seperti yang diungkapkan oleh Arifin yang gemar berbelanja di Tunjungan Plaza:
Soal harga sebenarnya nggak jauh beda, hanya beda tipis. Paling selisih Rp 15 ribu. Meski kantong tipis, kita bisa mencari tempat yang membandrol diskon tinggi 17
Penjelasan Arifin di atas menunjukkan bahwa dalam kasus shopping mall yang secara umum berstigma sebagai pusat perbelanjaan yang mahal, tetapi pada  kenyataannya  memiliki  ruang  yang  dapat  menjembatani  kalangan menengah ke bawah untuk bernegosiasi dengan keadaan ekonominya dalam menjalankan  praktik  konsumsinya.  Kemudahan  seperti discount, kredit murah,  serta  paket-paket  khusus  lain  dengan  potongan  harga  hingga  50% menjadi  ruang  dimana  kelas  menengah  bawah  dapat  mengakses  produk- produk kelas menengah atas untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya.
Dari fakta di atas, sebenarnya bisa terlihat bagaimana antusiasme dan orientasi  masyarakat  perkotaan  di  Surabaya.  Bersamaan  dengan  hadirnya pasar  dan  konstruksi  hidup  yang  dilakukan  oleh  media, 18 Surabaya  kini menjadi arena di mana pembentukan gaya hidup berpusat di dalamnya. Jika dulu  kota  di  Indonesia  menjadi  maket  bagi  unjuk  giginya  penguasa  Orde Baru  yang  ditunjukkan  melalui  pembangunan  dan  modernisasi,  namun saat ini kota menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengeskpresikan gaya hidupnya.  Runtuhnya  rezim  Orde  Baru  yang  sebelumnya  dominan  dalam membentuk wacana hidup sejahtera dibawah naungan negara, saat ini telah
16  Harian online Okezone edisi 8 November 2012, diakses dari http://autos.okezone.com 03
Januari 2013.
17   www.merdeka.com, diakses pada 20 Desember 2012.
18  Studi  tentang  pengaruh  media  pada  gaya  hidup  masyarakat  di  Indonesia  ini  pernah dilakukan oleh Ida (2008) tentang pengaruh film drama Taiwan, Meteor Garden , yang banyak menginspirasi masyarakat perkotaan di Indonesia dalam hal gaya hidup.
tergantikan  oleh  pasar  yang  menawarkan  sensasi  hidup  yang  imajiner. Simulasi hidup yang dibayangkan melalui konsumsi dan terbentuknya ruang- ruang konsumtif tumbuh menjamur diikuti dengan antusiasme masyarakat perkotaan  yang  tidak  selalu  berasal  dari  kelas  menengah  atas,  tetapi  juga menengah ke bawah tetapi dengan frekuensi konsumsi yang berbeda. Di sini konsumsi menjadi lokus penting yang menentukan bagaimana orang ingin dilihat dan melihat.

## Kuala Lumpur Pasca ‘Pemindahan’ Ibukota
Hampir dua dekade yang lalu, ketika Perdana Menteri Malaysia Mahathir bin Mohamad menggagas proyek besar untuk merekayasa sebuah kota yang menjadi  pusat  aktifitas  pemerintahan  Malaysia,  kini  kota  itu  berdiri  di  25 km selatan Kuala Lumpur, ibukota Malaysia sebelumnya. Putra Jaya, areal yang sebelumnya merupakan kawasan perkebunan sawit milik pemerintah Malaysia  yang  dialiri  oleh  banyak  sungai  dan  terdiri  danau-danau  kecil, kini  berwajah  tegap  dengan  gedung-gedung  artistik  berarsitektur  modern. Sejak  tahun  1999,  pemerintah  Malaysia  secara  resmi  memindahkan  pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Dari sanalah kemudian Putra Jaya menjadi kota pusat pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur tetap menjadi Ibukota tetapi tanpa pemerintahan pusat di dalamnya.
Wacana semakin padatnya Kuala Lumpur sebagai Ibukota merupakan argumen  utama  untuk  membangun  proyek  sebesar  20  milyar  ringgit tersebut. 19 Menurut Mahathir, di dekade 1990-an Kuala Lumpur sudah terlalu padat  untuk  menjadi  sebuah  ibukota.  Selain  itu,  berbagai  permasalahan seperti  kemacetan  dan  banjir  dinilai  telah  menghambat  mobilitas  di  Kuala Lumpur sehingga mengganggu aktifitas pemerintahan, ekonomi, dan bisnis. Oleh  karenanya,  opsi  pemindahan  perangkat  pemerintahan  negara  federal Malaysia menjadi pilihan meskipun banyak mendapatkan pertentangan dari kalangan  oposisi  Mahathir.  Kini  Kuala  Lumpur  telah  ‘ditinggalkan’  oleh negara  dan  menjadi  salah  satu  tren baru  urbanisme  kontemporer  di  Asia Tenggara di mana pusat pemerintahan tidak lagi berada di ibukota utama, dan ibu kota beralih menjadi pusat aktifitas ekonomi dan gaya hidup.
Kuala  Lumpur  merupakan  kota  terbesar  di  Malaysia  dan  hingga kini  masih  menjadi  ibukota  negara  tersebut  sejak  Malaysia  merdeka  dari kolonialisme Inggris. Luas wilayah kota ini adalah 423 km  dengan populasi 1.700.000 jiwa pada tahun 2010. 20 Angka tersebut relatif stagnan jika dilihat setidaknya  dari  dua  tahun  kebelakang  dimana  pada  tahun  2008  jumlah penduduk Kuala Lumpur hanya 1.600.000 jiwa. Jika dilihat secara keseluruhan dalam greater atau  metro  Kuala  Lumpur,  maka  total  luas  kota  ini  adalah 19  Lander (1999) 20 Department of  Statistic,  Malaysia ,  diakses  dari  situs  resmi  statistik  Malaysia  http://www. statistics.gov.my pada 17 Januari 2013.
2,243.27  km 2 dengan  jumlah populasi  mencapai  13,239,871  dengan  kepadatan penduduknya  kurang  lebih  251.9/km. 2 Dibandingkan  kota  lainnya  di  Asia Tenggara, Kuala Lumpur merupakan kota  yang  kepadatan  penduduknya menempati peringkat keenam setelah Manila, Jakarta, Singapora, Bangkok, dan Hanoi yang kepadatan penduduknya di atas 1.500/km².
Perjalanan historis Kuala Lumpur sebagai wilayah urban tidak terlepas dari  posisinya  yang  vital  dalam  lalu  lintas  perdagangan  internasional  di Semenanjung Malaka. Menurut Evers dan Korff (2000) setidaknya terdapat dua masa pembentukan urbanisme di Kuala Lumpur, kolonial dan poskolonial. Di masa kolonial, Kuala Lumpur terbentuk karena aktifitas perdagangan dan pergudangan di pertengahan abad delapan belas yang cukup masif di dua ‘sirkuit urbanisme’ semenanjung Malaka, yakni Melaka sebagai pusat aktifitas dan  Penang  sebagai harbour settlement di  kawasan  pantai  barat  tersebut (Nagata,  1979;  Evers  dan  Korff,  2000).  Hingga  pada  abad  sembilan  belas, ketika orang-orang Eropa mulai mendirikan pertambangan di Semenanjung Malaka karena permintaan material di Eropa, sirkuit urbanisme mulai beralih dari Melaka-Penang menjadi Melaka-Georgetown sebagai pusat pelabuhan dan industri timah di kawasan semenanjung (Sendut, 1965; Evers dan Korff, 2000).
Masifnya  aktifitas  penambangan  Timah  di  kawasan  pantai  barat semenanjung banyak menarik para imigran, selain dari melayu juga datang dari  kawasan  India  bagian  Selatan  dan  Cina  bagian  selatan,  yang  datang untuk bekerja sebagai buruh-buruh tambang dan membentuk pemukiman- pemukiman  padat  di  kawasan  pantai  barat  (Winsedt  &  Wilkinson,  1974; Evers  &  Korff,  2000).  Salah  satu  pemukiman  pekerja  yang  saat  itu  mulai padat adalah di kawasan Kampung Bahru di Kuala Lumpur yang menjadi pemukiman  bagi  pekerja  di  kawasan  kamp  penambangan  Taiping  utara Kuala Lumpur (Provencher, 1971). Hingga pada masa pemerintahan kolonial, ketika  pertanian  dan  perkebunan  diintroduksikan,  sekitar  Kuala  Lumpur berubah  menjadi  kawasan  perkebunan  yang  menarik  banyak  tenaga  kerja yang dikenal dengan ‘ transfer of human capital ’ dari Melaka ke Kuala Lumpur dan menyebabkan Kuala Lumpur semakin berkembang dan memiliki peran yang jauh lebih penting ketimbang sirkuit lamanya, Melaka (Pryor, 1975).
Setelah mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1957, Kuala Lumpur bertransformasi menjadi metropolitan dan menjadi pusat ‘ booming towns’ bagi kota satelitnya Petaling Jaya, dan beberapa kota lainnya seperti Butterworth, Kelang, Johor Baru, Alor Setar, Sungai Petani, Mentakab, Kuantan, Kota Bahru, dan Melaka (Evers & Korff, 2000). Birokratisasi yang terpusat di kota, terutama Kuala Lumpur setelah kemerdekaan memberikan pengaruh bagi terbentuknya kawasan metropolitan akibat migrasi penduduk yang bekerja sebagai tenaga administratif dan pegawai negeri  Malaysia (Tilman, 1964; Jones, 1965; Evers & Korff, 2000). Tren ini juga diikuti oleh booming industri, terutama di sektor
manufaktur,  selama  dekade  1960  dan  1970an  yang  memberikan  pengaruh bagi  terpusatnya  migrasi  tenaga  kerja  di  kantong-kantong  industri  seperti Butterworth, Petaling Jaya, dan Kelang, serta di pusat administrasi di Kuala Lumpur (Osborn, 1974; McGee, 1976; Evers & Korff, 2000), sementara di saat yang sama sektor pertanian Malaysia juga mengalami perubahan dari sistem pertanian subsistensi beralih menjadi sistem pertanian berbasis pasar akibat dari penurunan produksi oleh penyempitan lahan sehingga memaksa petani beralih pencaharian ke sektor jasa dan industri di kawasan urban (Chander, 1970; Pryor, 1974; Evers & Korff, 2000).
Meskipun birokratisasi, industrialisasi, dan perubahan di sektor pertanian merupakan tiga faktor penting yang menlandasi urbanisme di Malaysia abad 20,  tetapi  momentum  puncak  perubahannya  adalah  pada  masa  Malaysia East Asian Miracle (Keong, 2006). East Asian Miracle merupakan sebutan Bank Dunia untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang sangat progresif  di  bawah  pimpinan  PM  Mahathir  (Khoo,  2003;  Keong  2006).  Di bawah Vision 2020 yang menjadi visinya,  Mahathir membelanjakan milyaran dollar Amerika untuk menyulap Malaysia menjadi negara modern, dengan Kuala Lumpur sebagai pusatnya. Tak kurang US$ 2.36 milyar digelontorkan untuk  membangun  Kuala  Lumpur  International  Airport  sebagai  pintu gerbang Malaysia di Ibukota (Keong, 2006). Mega proyek yang tak kalah besar lainnya adalah US$ 756 milyar untuk membangun simbol Kuala Lumpur dan Malaysia yang sangat monumental, menara kembar Petronas atau Petronas Twin Towers (Keong, 2006). Dua mega proyek tersebut segera diikuti dengan semakin megahnya Kuala Lumpur dengan hadirnya berbagai aktifitas bisnis yang mendorong berdirinya bermacam-macam infrastruktur.
Di  abad  ke-21,  Kuala  Lumpur  menagalami  perubahan landscape yang signifikan  sebagai  upaya  penyesuaian  terhadap  semakin  meningkatnya aktifitas  global.  Selain  perkembangan  jumlah  populasi,  Kuala  Lumur  juga mengalami  perkembangan  spasial  yang  mengekspansi  kawasan-kawasan rural di  sekitarnya. 21 Selain  itu  pertumbuhan  ekonomi  di  Kuala  Lumpur juga semakin meningkat oleh berbagai aktifitas produksi maupun jasa yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga terkoneksi dengan jejaring global. Kuala Lumpur sebagai pusat urbanisme di Malaysia telah mengintegrasikan berbagai aktifitasnya dengan perkembangan ekonomi global. Melalui alokasi finansial yang besar Kuala Lumpur mengimprovisasi infsrastruktur kotanya untuk  menjadikannya  lebih  suportif  dan  kompetitif  di  abad  ke-21  (Thong, 2005). Oleh karenanya, selain pertumbuhan populasi, spasial, dan ekonomi, Kuala Lumpur juga mengalami pertumbuhan infrastruktur.
Sesuai  dengan Kuala  Lumpur  Structure  Plan  2020, di  awal  abad  ke-21 pemerintah kota Kuala Lumpur mulai mengatur skala pertambahan
21  Diakses dari global-cities.info pada 17 januari 2013.
penduduk  yang  menjadi  target  dalam  20  tahun,  yakni  dari  1,4  juta  jiwa pada  tahun  2000  menjadi  2,2  juta  jiwa  pada  tahun  2020. 22 Jumlah  tersebut disesuaikan dengan kalkulasi ketersediaan lahan di Kuala Lumpur, terutama terkait dengan masalah hunian perkotaan. Selain populasi penduduk, Kuala Lumpur Structure Plan 2020 juga memprioritaskan infrastruktur komunikasi dan  transportasi  modern  untuk  menjamin  kapasitas  Kuala  Lumpur  dalam jaringan  global.  Untuk  akses  jalan  raya,  terdapat  19  jalur  tol  yang  lima diantaranya  dibangun  pada  tahun  1990-an  sementara  yang  lain  dibangun pada  tahun  2000-an  (Nor,  Nor,  dan  Jaafar,  2011).  Di  samping  itu,  Kuala Lumpur juga difasilitasi dengan sarana transportasi publik modern seperti commuter bus yang sehari-harinya mengangkut 280.000 penumpang dengan total armada mencapai 1.100 bus (Nor, Nor, dan Jafaar, 2011).  Di tahun 2005, Kuala  Lumpur  secara  resmi  mengoperasikan  kereta  komuter Light  Rapid- transit System (LRT) dan People-mover Rapid Transit (PRT) yang melayani rute dari pusat komersial Kuala Lumpur ke wilayah pinggiran kota yang sehari- harinya  membawa  450.000  penumpang  hilir  mudik  di  Kuala  Lumpur. 23 Sarana telekomunikasi dan informasi modern juga telah banyak digunakan di  Kuala  Lumpur,  terutama  dalam  komunikasi,  pendidikan,  dan  beberapa bidang lainnya. Studi Balakrishnan dan Soo Loo (2012) menunjukkan bahwa setidaknya  3,4  juta  telepon  seluler  berteknologi  tinggi  telah  digunakan di  Malaysia  dengan  konsumen  mulai  dari  pelajar  hingga  mereka  para profesional.  Penggunaan  telekomunikasi  modern  di  Kuala  Lumpur  tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penunjang kegiatan lainnya seperti sebagai alat bantu untuk pendidikan lingkungan serta  pelayanan dan informasi perpustakaan (Karim dkk, 2006; Balakrishnan dan Soo Loo, 2012).
Tabel 1. Jalan tol di Kuala Lumpur
22  Kuala  Lumpur  Structure  Plan  2020,  diakses dari  http://www.dbkl.gov.my/pskl2020/ english/land_use_and_development_strategy/index.htm pada 5 Februari 2013
23  Global City Research Institute: Kuala Lumpur-Malaysia, diakses dari global-cities.info pada
17 januari 2013
Nama Jalan Tol Panjang Tahun Dibangun Shah Alam Expresway (KESAS) Kuala Lumpur-Karak Highway Cheras-Kajang Highway Damansara-Puchong Highway (LDP)
Sungai Besi Highway (BESRAYA) Ampang Elavated Highway (AKLEH) Western Kuala Lumpur Traffic Dispersal Scheme Highway (SPRINT) New North Klang Strait Bypass Highway East West Link Expressway Kajang Highway (SILK) New Pantai Expressway (NPE) East Coast Highway (LPT) Kuala Lumpur-Putrajaya Highway (MAJU) Guthrie Corridor Expressway Kemuning-Shah Alam Highway (LKSA) SMART Tunnel 3.0 April 2007 2 Duta-Ulu Klang Expressway (DUKE) 18.0 Jan 2009 7 Kajang-Seremban Highway (KASEH) 44.3 Oct 2009 8 South Klang Valley Expressway (SKVE) 51.0 June 2010 9
34.5 60.0 11.7 40.0 16.7 7.9 26.0 17.5 17.0 37.0 19.6 169.0 26.0 25.0 14.7 3.0 18.0 44.3 51.0 Sept 1998 April 1999 Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999 Des 2000 Juni 2001 Maret 2000 Agust 2003 Juni 2004 April 2004 Agust 2004 Des 2004 April 2005 Agust 2006 April 2007 Jan 2009 Okt 2009 Juni 2010
Konsumsi dan Gaya Hidup: Interseksi Kelas di Asia Tenggara
Sumber: Nor, Nor, dan Jafaar (2011)
Berdasarkan Kuala  Lumpur  Structure  Planning  2020 ,  wilayah  urban  di Kuala Lumpur terbagi menjadi beberapa zona, yakni City Center, Wangsa Maju-Maluri, Sentul-Menjalara, Damansara-Penchala, Bukit Jalil-Seputeh, dan Bandar Tun Razak-Sungai Besi. Kelima zona urban tersebut terhubung oleh jalan-jalan raya, jalan tol, serta LRT dan PRT yang setiap harinya digunakan oleh warga kota sebagai sarana hilir-mudik dari dan menuju pusat kota. City center  merupakan  wilayah  strategis  yang  memiliki  luas  area  1.813  ha  dan dibatasi oleh dua  jalan raya utama, Jalan Tun Abdul Razak dan Mahameru highway. Selain memiliki Merdeka Square sebagai salah satu simbol sejarah di Malaysia, City Center juga menjadi basis aktifitas komersial dan turisme dengan Menara Kembar Petronas sebagai simbolnya.
Beberapa  pemukiman  juga  berada  di  wilayah  ini,  tetapi  jumlahnya kecil.  Meskipun  data  menunjukkan  bahwa  pada  kurun  waktu  1984-2000 pemukiman merupakan fungsi paling besar untuk penggunaan tanah yang mencapai 22% dari total jumlah tanah di Kuala Lumpur, tetapi di City Center justru terjadi penurunan jumlah luasan pemukiman dari 390,58 ha menjadi hanya 254,88 ha di tahun 2000 (Shuid, 2004). Sementara itu, dalam kurun 16 tahun  tersebut,  penggunaan  tanah  sebagai  wilayah  komersial  mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari 504,36 ha pada 1984 menjadi 1.091,7 ha di tahun 2000 dan bersamaan dengan itu City Center mengalami penurunan jumlah populasi yang cukup drastis. Fenomena ini disebabkan oleh semakin mahalnya    tanah  dan  perumahan  di  kawasan  City  Center  akibat  aktifitas komersial  dan  munculnya  kelompok  Melayu  Baru  yang  konsumtif  dalam dua dekade terakhir abad 20 (Shuid, 2004). 24
Di  era  tahun  2000-an,  aktifitas  komersial  tidak  lagi  hanya  terpusat  di

## City  Center,  tetapi  juga  merambah  ke  wilayah  suburban  lainnya,  namun
24  Terminologi Melayu Baru merupakan terminologi yang digunakan para ilmuwan sosial di Malaysia untuk  menyebut  munculnya orang-orang  kaya  sebagai  efek  dari New  Economic Policy (NEP) antara tahun 1971 dan 1990. Kelompok Melayu baru ini merujuk pada para pengusaha, elite politik, profesional, namun dalam perspektif ini lebih banyak tertuju pada golongan etnik non melayu seperti Cina dan India yang tinggal di Kuala Lumpur dan kota- kota lain di Malaysia (Shamsul, 1999).
Dibangun Shah Alam Expresway (KESAS)
Kuala Lumpur-Karak Highway Cheras-Kajang Highway Damansara-Puchong Highway (LDP) Sungai Besi Highway (BESRAYA) Ampang Elavated Highway (AKLEH) Western Kuala Lumpur Traffic Dispersal Scheme Highway (SPRINT) New North Klang Strait Bypass Highway East West Link Expressway Kajang Highway (SILK) New Pantai Expressway (NPE) East Coast Highway (LPT) Kuala Lumpur-Putrajaya Highway (MAJU) Guthrie Corridor Expressway Kemuning-Shah Alam Highway (LKSA) SMART Tunnel 3.0 April 2007 2
Duta-Ulu Klang Expressway (DUKE) 18.0 Jan 2009 7
Kajang-Seremban Highway (KASEH) 44.3 Oct 2009 8 South Klang Valley Expressway (SKVE) 51.0 June 2010 9 34.5 60.0 11.7
40.0 16.7 7.9
26.0 17.5 17.0 37.0 19.6 169.0 26.0 25.0 14.7 3.0 18.0 44.3 51.0
Maret 2000 Agust 2003 Juni 2004 April 2004 Agust 2004 Des 2004 April 2005 Agust 2006 April 2007 Jan 2009 Okt 2009 Juni 2010
dengan  tingkat  perkembangan  yang  jauh  lebih  lambat  jika  dibandingkan dengan  kawasan  City  Center.  Berdasarkan  data Kuala  Lumpur  Structure Plan 2020 , hingga tahun 2000 total wilayah komersial di semua kawasan di Kuala Lumpur adalah 64.000.000 m².  Dari total jumlah tersebut, lebih dari separuhnya terpusat di City Center, sementara yang lain tersebar di kawasan suburban Kuala Lumpur.
Tabel 2.
J umlah dan persebaran kawasan komersial di Kuala Lumpur

## Sumber: Kuala Lumpur Structure Plan 2020
Berdasarkan  tabel  di  atas,  juga  dapat  dilihat  bahwa  perkembangan kawasan komersial di Kuala Lumpur masih akan terus bertambah. Dilihat dari status perkembangan, jumlah kawasan yang sedang di bangun, dalam penataan  pembangunan,  ataupun  yang  masih  dalam  fase  mendapatkan persetujuan untuk dibangun, jumlah kawasan komersial yang akan muncul di setiap kawasan mencapai lebih dari separuh angka kawasan komersial yang telah berdiri di tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam dekade 2000-an  hingga  tahun  2020  mendatang,  angka  wilayah  dan  infrastruktur komersial akan terus bertambah dalam jumlah yang besar dan beragam.
Berdasarkan catatan yang ada, aktifitas komersial di Kuala Lumpur dibagi ke  dalam  beberapa  kategori  yakni  perkantoran,  perhotelan,  perbelanjaan, apartemen, dan pelayanan lainnya.
Strategic Zone Development Status (in square matre) Total Existing Under Construction Development Order Approved in Principle City Centre 10,452,000 2,688,300 3,387,300 1,141,100 17,668,700 Wanga Maju-Maluri 2,435,100 435,600 2,214,400 522,600 5,607,700 Sentul-Menjalana 2,250,400 807,400 1,599,100 301,000 4,957,900 Damansara-Penchala 1,548,700 280,500 788,700 503,200 3,121,100 Bukti-Jalil 3,530,800 868,000 1,916,200 959,800 7,274,800 Bandar Tun Razak-Sg.Besi  1,918,100 36,800 1,123,800 135,000 3,213,700 Total 22,135,100 5,184,800 11,070,600 3,562,700 41,953,200

## Tabel 3.

## Komponen aktifitas komersial di Kuala Lumpur

## Sumber: Kuala Lumpur Struture Plan 2020
Perkantoran terdiri dari kompleks perkantoran lama yang merupakan gedung-gedung tua bersejarah yang digunakan sebagai kantor pemerintah, serta  kompleks  perkantoran  baru  yang  digunakan  sebagai  perkantoran swasta. 25 Di  wilayah  City  Center,  Seputeh,  Bukit  Indah,  dan  Sentul  yang merupakan  pusat  aktifitas  komersial  dan  finansial  internasional  banyak berdiri  hotel  dan  apartemen  dan  biasanya  digunakan  oleh  para  ekspatriat yang menjalankan aktifitas bisnisnya di Kuala Lumpur. Sedangkan pelayanan publik lainnya meliputi arena rekreasi, fasilitas pergudangan, exhibition hall, gedung  teater,  bioskop,  arena  konser,  dan  restauran  hampir  44%  darinya terpusat di City Central, sedangkan yang lain tersebar di wilayah suburban Kuala Lumpur.
Aktifitas komersial lainnya yang mengalami peningkatan cukup pesat adalah perbelanjaan modern. Berdasarkan Kuala Lumpur Structure Plan 2020, Kuala Lumpur menjadi pusat berkembangnya ruang-ruang belanja modern. Hadirnya hypermarket dan mega mall sebagai pusat rekreasi dan belanja ini berpengaruh terhadap infrastruktur dan pola kehidupan di kota. Seperti di lihat pada tabel di bawah ini, berdirinya perbelanjaan modern tidak hanya terpusat di City Central, tetapi juga merambah daerah pinggiran kota dan ditargetkan  dapat  merubah  pola  pengembangan  retail  di  Kuala  Lumpur, yang  sebelumnya  berupa  pasar  tradisional  dan  pertokoan  rumah,  menjadi retail modern dan berskala internasional seperti mall dan supermarket.
25  Sejak pusat pemerintahan dipindahkan ke Putra Jaya,  gedung-gedung perkantoran lama tersebut digunakan sebagai cagar peninggalan sejarah.

## Gambar 1.

## Persebaran ruang belanja modern di Kuala Lumpur
Sumber: Kuala Lumpur Structure Plan 2020
Pertumbuhan  perbelanjaan  modern  di  Kuala  Lumpur  sebenarnya muncul sejak beberapa dekade yang lalu, yakni bersamaan dengan booming pertumbuhan ekonomi Malaysia di tahun 1980-an, namun saat itu Malaysia
masih dikuasai oleh retail tradisional, terutama di kawasan semenanjung. 26 Modern  retail  mulai  mendapatkan  popularitasnya  di  era  1990-an,  ketika banyak  perusahaan  retail  transnasional  datang  di  wilayah-wilayah  kota, seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Penang, dan Johor (Mutebi, 2007).  Kini di abad ke-21, Kuala Lumpur dipenuhi transnasional retail dan mega mall yang  tumbuh  di  antara  pusat-pusat  keramaian  dan  pemukiman. The  Store Corporation, Giant TMC, Carrefour Malaysia, dan Parkson Retail Group adalah beberapa nama transnasional retail yang memegang peranan penting dalam lalu lintas retail di Kuala Lumpur (Mutebi, 2007). Sementara itu, gemerlap shoppping  mall mendominasi  wilayah  City  Center  dan  beberapa  area  lain seperti Klang Valey dan Petaling Jaya. Beberapa mall yang sangat populer di Kuala Lumpur antara lain Pavilion KL, Suria KLCC, Plaza Lowyat, Midvalley Mega  Mall  &  The  Gardens, Lot10,  Fahrenheit88,  1Utama,  Sunway  Pyramid , dan  mall  terbesar  di  Kuala  Lumpur Berjaya  Times  Square. Dengan  desain rekreasi belanja, mall-mall tersebut juga dijejali oleh komoditi dengan brand internasional sehingga citra yang melekat pada mall lebih dari sekedar belanja, tetapi juga menentukan selera dalam berbelanja.
Hadirnya  ruang-ruang  yang  membentuk  citra  dan  selera  ini  secara signifikan  memberikan  pengaruh  bagi  persepsi  dan  selera  masyarakat perkotaan  di  Kuala  Lumpur.  Studi  Lim,  Arokiasamy,  dan  Moorthy  (2010) menunjukkan  bahwa  hadirnya  transnasional  retail  dan  shopping  mall  ini telah  membentuk  tradisi  berbelanja  masyarakat  perkotaan  di  Malaysia. Masyarakat  perkotaan  di  Malaysia,  termasuk  Kuala  Lumpur,  cenderung untuk berbelanja di hypermarket dan shopping mall d aripada di perbelanjaan tradisional. Meningkatnya taraf hidup dan pendidikan ditambah  pengaruh media  massa  global  menjadikan  masyarakat  perkotaan  di  Kuala  Lumpur semakin knowledgable dan kosmopolitan sehingga terbuka terhadap hadirnya komoditi global. Selain itu, masyarakat Kuala Lumpur dan kota-kota lainnya kini telah bergeser, dari belanja dengan kebutuhan pokok yang simpel menjadi masyarakat dengan kebutuhan gaya hidup yang kompleks seperti kesehatan, kecantikan, fashion, dan lainnya (Malaysian Household Expenditure Survey Report, 1998/9; Lim, Arokiasamy, dan Moorthy, 2010).
Di Kuala Lumpur, upaya pemenuhan gaya hidup ini dikreasikan dalam praktek-praktek konsumsi dan segmentasi pelengkap kebutuhan. Banyaknya hypermarket dan  mall  yang  menjadi  tempat  berlabuh  bagi  komoditi  global
26 Booming pertumbuhan  ekonomi  Malaysia  terjadi  pada  dekade  1970-1980-an  ketika pemerintah Malaysia memberlakukan Kebijakan Ekonomi Baru (KBE) atau populer dengan istilah New Economic Policy. KBE diberlakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar  ras  yang  terjadi  di  Malaysia  yang  dalam  hal  ini  warga  negara  Malaysia  dari  etnis Melayu  mengalami  keterpurukan  ekonomi  dibandingkan  dengan  etnis  Cina  dan  India di  negara  yang  menjadi  warga  negara  Malaysia.  Puncaknya,  pada  tahun  1969  terjadi kerusuhan  rasial  yang  disebabkan  oleh  ketimpangan  ini.  Dalam  Implementasinya,  KBE berhasil  menaikkan  ekonomi  masyarakat  etnis  Melayu  Malaysia  yang  ditandai  dengan meningkatnya kepemilikan lembaga perbankan dan keuangan sebanyak 69% dan 32% di sektor perkebunan oleh etnis Melayu Malaysia. Lihat Mei Ling (1998)
menyebabkan pergeseran pola konsumsi masyarakat perkotaan di Malaysia. Meskipun  dihuni  oleh  mayoritas  muslim  dan  pemerintah  Malaysia memberlakukan  ideologi  Islam,  tetapi  banyak  dari    masyarakat  perkotaan di  Malaysia  saat  ini  justru  banyak  mengkonsumsi  produk-produk  impor dari  negara-negara  barat.  Artikel  yang  ditulis  oleh  Rosenfeld  yang  dimuat di  Washington  Post  edisi  26  Oktober  1998,  sedikit  memberikan  gambaran tingginya  konsumsi  masyarakat  perkotaan  di  Kuala  Lumpur  terhadap produk-produk  barat  seperti  McDonalds,  film-film  hollywood,  MTV,  dan produk  lainnya.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  konsumsi  telah  menjadi bagian dari ekpresi gaya hidup masyarakat urban kontemporer. 27
Di sisi lain, studi Murphy (2007) dalam Lim, Arokiasamy, dan Moorthy (2010)  menunjukkan  bahwa  44%  warga  Malaysia  dari  semua  lapisan kelompok pendapatan, baik bawah, menengah, dan atas adalah warga yang patuh terhadap merek dalam menentukan perilaki konsumsinya. Konsumen di  Malaysia  lebih  percaya  terhadap  merek  melebihi  kemampuan  mereka meskipun pada akhirnya dituntut untuk membayar lebih mahal. Citra yang melekat pada merek produk merupakan determinan yang sangat berpengaruh bagi  konsumen  di  Malaysia,  terutama  di  wilayah  perkotaan.  Merek  tidak hanya sebuah nama pembeda suatu produk dengan produk lainnya, tetapi juga  mengandung  seperangkat  atribut    fisik  dan  sosio-psikologis  yang  di dalamnya  terkandung  pengalaman-pengalaman,  emosi,  sikap,  gaya  hidup, dan bahkan loyalitas  (Simoes and Dibb, 2001; Lim, Arokiasamy, dan Moorthy, 2010; Aaker, 1996; Arvidsson, 2005).
Temuan  di  atas,  selain  menunjukkan  bahwa  pembangunan  Kuala Lumpur selaras dengan ekspektasi kelas menengah perkotaan di Malaysia, tetapi  juga  sekaligus  menunjukkan  bahwa  warga  kota  yang  berada  pada lapisan  pendapatan  bawah  aktif  terlibat  dalam  habitus  kelas  menengah. Studi Saravanamuttu (2003) menunjukkan data statistik yang jelas bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup dan peralatan sehari-hari warga Malaysia kelas pendapatan bawah cenderung menyerupai cara-cara pemenuhan hidup kelas pendapatan menengah atas. Melalui fantasi-fantasi yang didapat dari media dan  aktifitas  hiburan  di  kota,  warga  kelas  bawah  Malaysia  membangun orientasi  hidupnya  di  atas  fondasi life  style melalui  aktifitas  konsumsi (Saravanamuttu, 2003).

## Konklusi: Refeleksi Studi Sosial Perkotaan di Asia Tenggara
Sebagaimana  dipaparkan  pada  bagian  introduksi,  tulisan  ini  berupaya mencari  wacana  alternatif  dari  studi-studi  sosial-budaya  di  perkotaan Asia  Tenggara  untuk  melihat  perubahan  yang  terjadi  di  kota-kota  di  Asia
27  Sebagaimana dalam studi Lysonski, Durvasula and Zotos’s (1996) bahwa salah satu dari tiga komponen penting yang menentukan sikap konsumen ketika melakukan praktek konsumsi adalah gaya hidup ( life style ).
Tenggara  dan  implikasinya.  Sejak  era  negara  bangsa,  studi-studi  yang menyentuh aspek sosial dan budaya perkotaan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, banyak terfokus pada isu-isu pembangunan (Abiyasekere, 1987; Jellinek, 1991; Evers dan Korff, 2000; Dick, 2002), terutama setelah booming capital dan investasi  asing  di  Asia  Tenggara  (Robison,  1986;  Lindblad, 1998).  Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  merangsang berkembangnya kawasan kota dengan berbagai infrastrukturnya seperti jalan raya, perkantoran, pemukiman baru, untuk menunjang aktifitas permodalan, perdagangan,  dan  industri  (Evers  dan  Korff,  2000;  Dick,  2002;  Silas,  2002), tetapi juga menimbulkan problematika sosial di perkotaan.
Beberapa studi melihat bahwa salah satu persoalan dalam pembangunan perkotaan adalah relasi elit politik dan masyarakat kelas bawah perkotaan yang  menghasilkan  problem inequality dan  terabaikannya  kelompok- kelompok  miskin  perkotaan  dalam  dinamika  perkembangan  kota  (Lewis, 1967;  Lloyd,  1979)  yang  implikasinya  menyebabkan  kelompok  miskin perkotaan menjadi lingkar labirin di kampung-kampung kota (McGee, 1974; Krause, 1975; Thompson, 2004).  Namun demikian bukan berarti kelompok ekonomi  bawah  di  perkotaan  hanya  menjadi  objek  pasif  dalam  dinamika perkotaan. Justru sebaliknya, himpitan ekonomi dan tekanan elit politik di kota menjadikan kampung kota sebagai ruang yang dinamis dengan basis relasi kultural dan jejaring ekonomi informal yang stabil di dalamnya (Guinness, 1986; Jellinek, 1990; Murray, 1991; Thompson, 2004; Desmond, 2012). Dalam perkembangannya, studi sosial masyarakat perkotaan melihat bahwa orang- orang  kampung  kota  menjadi  target  pendisiplinan  yang  dilakukan  oleh negara atas dalih keamanan, ketertiban, dan keindahan kota (Guinness, 1986; Murray,  1991;  Peters,  2010;  King  dan  Idawati,  2010),  meskipun  terkadang mereka melakukan penolakan di ruang-ruang kultural di mana mereka dapat mendelegitimasi kekuasaan negara (Peters, 2013).
Beberapa  studi  di  atas  cukup  komprehensif  dalam  menjelaskan fenomena  sosial  yang  terjadi  di  perkotaan,  tetapi  masih  mengandung  cara pandang yang menempatkan kelompok kelas ekonomi bawah di perkotaan sebagai the other dalam konteks pembangunan. Cara pandang ini tercermin dari masih dilihatnya kelompok ekonomi bawah dan kampung kota sebagai objek disiplin elit politik kota. Selain itu beberapa studi yang menemptakan kampung  kota  sebagai  komunitas  dengan  relasi  kultural  yang  menguat  di dalam  juga  mengandung  cara  pandang  yang  memarjinkan.  Implikasinya adalah  kampung  dan  kelompok  ekonomi  bawah  di  kota  tidak  memiliki kontingensi di dalam ruang publik kota secara keseluruhan, kecuali hanya di ruang-ruang mereka tinggal. Cara pandang ini justru melegitimasi bahwa kelompok ekonomi bawah di perkotaan adalah kelompok yang rentan dan tidak mampu menjadi agen dalam dinamika sosial dan politik di perkotaan.
Berdasarkan  data-data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini,  penulis ingin  berargumen  bahwa    meskipun  pembangunan  di  perkotaan  tidak menguntungkan  bagi  kelompok  kelas  bawah,  tetapi  mereka  memiliki agensi  dalam  mengisi discourse di  ruang-ruang  perkotaan.  Dalam  kasus  di Surabaya, beberapa informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka enggan datang ke sebuah ‘R’ mall 28 karena dianggap mall-nya ‘orang kampung’.  Sebagian  dari  informan  lain  menyebutnya  sebagai  ruang  anak- anak alay. 29 Beberapa informasi yang didapatkan penulis ketika melakukan wawancara  dengan  penjaga  R  mall  tersebut,  terungkap  bahwa  sebagian besar pengunjungnya adalah mereka yang berasal dari kampung-kampung di  Wonokromo  dan  kawasan  Surabaya  selatan  yang  merupakan  kantong pemukiman menengah ke bawah.
Fakta menarik lain dari kasus bergeraknya kelompok bawah di ruang- ruang  kota  adalah  kasus  Taman  Bungkul  Surabaya.  Studi  Putra  (2012) menunjukkan bahwa sejak direvitalisasinya Taman Bungkul menjadi taman modern di tengah kota Surabaya, taman tersebut diokupasi oleh kelompok masyarakat  bawah  di  Surabaya  yang  tidak  hanya  menjadikannya  sebagai ruang-ruang ekonomis, tetapi juga sebagai ruang ekspresi gaya hidup kelas bawah. Jika selama ini gaya hidup lekat pada kelompok kelas menengah atas, maka  di  Taman  Bungkul,  kelompok  kelas  bawah  dari  kampung-kampung di sekitaran taman menjadikannya ruang publik dalam menghadapi tekanan ekspansi modal dan kelas menengah atas di Surabaya.
Melalui praktek-praktek konsumsi masyarakat kelas bawah perkotaan membangun  diri  mereka  sendiri  di  ruang-ruang  yang  selama  tidak diidentikkan  bagi  kelompok  mereka  seperti  di  pusat  perbelanjaan  modern atau di ruang gaya hidup lainnya. Pola konsumsi mereka juga tidak hanya sebatas  tenggelam  di  dalam  arus  budaya  massa.  Kelas  bawah  perkotaan perlu juga dilihat sebagai konsumen cerdas dengan pilihan komoditi yang secara  ekonomi  terjangkau  tetapi  efektif  dalam  membentuk  citra  identitas gaya  hidup  kota.  Fakta  ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa  kelas  bawah perkotaan tidak hanya berinvolusi di ruang-ruang mereka sendiri, tetapi juga menjadi kontingen di ruang-ruang publik kota yang selama ini diidentikkan oleh Leeuwen (2011) dan Talib (2000) sebagai ruang habitus kelas menengah perkotaan. l
28  Nama Samaran untuk mall yang berada di jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Surabaya. 29 Alay adalah bahasa slang yang digunakan anak-anak muda di Indonesia untuk menyebut sikap  atau  cara  berdandan  seseorang  yang  dianggap  terlalu  berlebihan  dan  dianggap memalukan.

## Referensi
Aaker, D. 1996. Building Strong Brands. New York: The Free Press. Abeyasekere,  Susan.  1987. Jakarta:  A  History .  Singapore:  Oxford  University Press.
Arvidsson,  Adam. 2005. “Brands: A critical perspective ” , Journal of Consumer Culture 5. Badan Pusat Statistik. 2010. Surabaya Dalam Angka . Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Balakrishnan,  Vimala  dan  Huck-Soo  Loo.  2012 . “Mobile  Phone  and  Short Message Service: Appropriation, Usage and Behavioral Issues among University Students”, Journal of Social Sciences, Vol. 8 , No. 3. Baudrillard, Jean. 1975. The Mirror of Production . St. Louis, MO: Telos Press. Beng  Huat,  Chua.  2003. Life  Is  Not  Complete  Without  Shopping:  Consumption Culture in Singapore . Singapore: Singapore University Press. Bunnel,  Tim.  2002.  “Kampung  Rules:  Landscape  and  the  Contested Government of Urban(e) Malayness ”, Urban Studies , Vol. 39, No. 9.
Chander, R. 1970. Socio-Economic Sample Survey of Households 1967-68 . Kuala Lumpur: Department of Statistic.
Chaney,  David.  1996. Lifestyles:  Sebuah  Pengantar  Komprehensif .  Yogyakarta:
Jalasutra.
Desmond, Matthew. 2012. “Disposable Ties and the Urban Poor”, American Journal of Sociology , Vol. 117, No. 5 (March 2012).
Dick, Howard W. 1990. “Further Reflection On Middle Class”, Richard Tanter and Kenneth Young (ed.). The Politics of Middle Class Indonesia . Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
----------.  2002. Surabaya  City  of  Work:  A  Socio-economic  History,  1990-2000 . Singapore: NUS Press.
Evers, Hans-Dieter and Rudiger Korff. 2000. Southeast Asian Urbanism. Meaning and Power of Social Space . New York: St. Martin’s Press, Inc.
Featherstone, Mike. 2007. Consumer Culture and Postmodernism . London: Sage Publication Geertz,  Clifford.  1960. The  Religion  of  Java .  Chicago:  University  of  Chicago Press.
Guinness,  Patrick.  1986. Harmony  and  Hierarchy  in  A  Javanese  Kampung . Singapore: Oxford University Press. Ida,  Rahma.  2008 . “Consuming  Taiwanese  Boys  Culture  Watching  Meteor Garden  with  Urban  Kampung  Women  in  Indonesia” dalam  Ariel Heryanto  (ed.). Popular  Culture  in  Indonesia  Fluid  identities  in  Post- Authoritarian Politics. New York: Routledge Jellinek, Lea. 1990 . The Wheel of Fortune . Sydney: Allen and Unwin. Jones, Gavin W. 1965. The Employment Characteristic of Small Towns in Malaysia . Malayan Economic Review, Vol. 10, No. 1.
----------.  2002.  “Southeast  Asian  Urbanization  and  The  Growth  Of  Mega- Urban Regions”, Journal of Population Research , Vol. 19, No. 2 (September 2002).
Karim, N.S.A,  S.H. Darus, dan R. Hussin. 2006. “Mobile Phone Applications in Academic Library Services: A Students’ Feedback Survey”, Campus- Wide Inform. Syst , 23.
Keong,  Choy  Yee.  2006.  “Behind  Malaysia’s  “Miracle”:  A  Veblenian Perspective on Mahathir’s Era of Economic Modernization”, Journal of Economic Issues , Vol. 40, No. 4 (Dec., 2006).
Khoo, Boo Teik. 2003. Beyond Mahathir: Malaysian Politics and Its Discontens .
London; New York: Zeed Book, Ltd.
King, Ross and Dyah Erti Idawati. 2010. “Surabaya Kampung and Disrtorted Communication”, Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 25, No. 2 (2010).
Krausse, G .1975. The Kampungs of Jakarta, Indonesia: A Study of Spatial Patterns . Ph.D Thesis, University of Pittsburgh.
Kusno, Abidin. 2009. Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-
Soeharto . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Leeuwen, Lizzy Van. 2011. Lost in Mal:. An Ethnography of Middle Class Jakarta in the 1990s . Leiden: KITLV Press.
Lev, Daniel S. 1990. “Intermediate Classes and Change in Indonesia: Some Initial Reflection”. Richard Tanter and Kenneth Young (ed.). The Politics of  Middle  Class  Indonesia .  Center  of  Southeast  Asian  Studies,  Monash University.
Lewis, Oscar. 1967. La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty .
London: Secker and Warburg.
Lim, Jenny Marisa, Lawrence Arokiasamy, and M. Khrisna Moorthy. 2010. “Global Brands Conceptualization: A Perspective from the Malaysian Consumers”. American Journal of Scientific Research, Issue 7. Lindblad, J. Thomas. 1998. Foreign Investment in Southeast Asia in the Twentieth
Century . New York: St. Martin’s Press, Inc.
Lloyd, P. C. 1979. Slums of Hope? Shanty Towns of the Third World . Manchester: Manchester University Press.
Lysonski, S, Durvasula, S. and Zotos, Y. 1996. “Consumer Decision-Making Styles: A Multi-Country Investigation”, European Journal of Marketing 30 (12).
McGee,  T.  G.  1974.  “Peasants  in  Cities:  Indiginous  Paradox  or  Conceptual Muddle?: A Rejoinder”, Human Organization , Vol. 33 (3).
Mei  Ling,  Sieh  Lee.  1998.  “Transformasi  Kelompok-Kelompok  Usaha Malaysia”  Ruth  Mc  Vey  (ed.). Kaum  Kapitalis  Asia  Tenggara .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Murray, J. Allison. 1991. No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitute Women in Jakarta . Singapore: Oxford University Press. Mutebi, Alex M. 2007. “Regulatory Responses to Large-format Transnational
Retail in South-east Asian Cities”, Urban Studies , Vol. 44, No. 2.
Nagata,  J.A.  1979. Malaysian  Mosaic:  Perspective  from  a  Poly-Ethnic  Society .
Vancouver: University of British Columbia Press.
Nor, Abdur Rahim Md, Nor Ghani Md, and Mokhtar Jafar. 2011. “Greater Kuala  Lumpur’s  Public  Transport:  Government  Initiatives  and Stakeholders Response” , Australian Journal of Basic and Applied Sciences , Vol. 5(6).
Ockey, J. 1997. “Weapons of the Urban Weak: Democracy and Resistance to Eviction in Bangkok Slum Communities”, Sojourn , Vol. 12. Peters, Robbie. 2009. “The Assault on Occupancy in Surabaya: Legible and
Illegible Landscapes in a City of Passage”, Development and Change, Vol. 40(5).
----------.  2010.  “The  Wheels  of  Misfortune:  The  Street  and  Cycles  of Displacement  in  Surabaya,  Indonesia”, Journal  of  Contemporary  Asia, Vol. 40, No. 4, November 2010.
----------.  2013. Surabaya,  1945-2010.  Neighbourhood,  State  and  Economy  in Indonesia’s City of Struggle . Singapore: NUS Press Provencher, R. 1971. Two Malay Worlds: Interaction in Urban and Rural Settings . Research  Monograph  No.  4,  Center  for  South  and  Southeast  Asia Studies, University of California.
Pryor, R. J. 1975. Movers and Stayers in Peninsular Malaysia: A Social and Economic Study . Department of Geography, Occasional Paper No. 1, University of Malaya, Kuala Lumpur.
Putra, Linggar Rama Dian. 2012. “City Park and The Production of Urban
Lifestye  in  Contemporary  Indonesia:  The  Case  of  Taman  Bungkul Surabaya”,  presentation  paper  at  The  Asian  Studies  Association  of Australia (ASAA) 19 Biennial Conference, 2012, Sydney, Australia.
Reid, Anthony. 1990. An ‘Age of Commerce’ in Southeast Asian History . Modern Asian Studies Vol. 24.
Robison,  Richard.  1986. Indonesia:  The  Rise  of  Capital .  Sydney:  Allen  and Unwin.
Sahlin, Marshall. 1976. Culture and Practical Reason . Chicago University Press.
Saravanamutu,  Johan.  2005.  “Malaysia:  Middle  Class  Affectations  of  a Democratizing  Multicultural  Society” Takashi  Inoghuci,  Miguel
Basanez,  Akihiko  Tanaka  and  Timur  Dadabaev  (ed). Values  and  Life Styles in Urban Asia . A Cross-Cultural Analysis and Sourcebook Based on the AsiaBaromoter Survey of 2003. Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo.
Sendut, Hamzah. 1965. “The Structure of Kuala Lumpur: Malaysia’s Capital City” , The Town Planning Review , Vol. 36, No. 2 (Jul., 1965). Shamsul,  A.B.  1999.  “From  Orang  Kaya  Baru  to  Melayu  Baru:  Cultural Construction of the Malay ‘New Rich’”. Michael Pinches (ed.). Culture and Privilege in Capitaist Asia. London: Routledge. Shuid, Syafeei. 2004. Urbanization and Housing in Kuala Lumpur City Centre : Issues and Future Challenges . 19th Earoph World Planning and Housing Congress 2004, Melbourne Australia.
Silas, Johan. 1995. “Kota yang Dirancang Salah Bisa-bisa Lahirkan Kejahatan”,
Surabaya Post , 12 April.
----------.  2002.  “Toll  Roads  and  the  Development  of  New  Settlements:  The Case of Surabaya Compared to Jakarta”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , Vol. 158, No. 4.
Simoes, Claudia and Dibb, Sally. 2001. Rethinking the Brand Concept: New Brand Orientation ”, http: // www.emerald-library.com
Simpsons, Timothy A. 2001. “Themed Environments, Suburbs, and the Middle Class in Bangkok”, Etnofoor , Vol. 14, No. 1.
Talib, Rokiah. 2000. “Malaysia: Power Shifts and the Matrix of Consumption ”. Chua  Beng  Huat  (ed.). Consumption  in  Asia:  Lifestyles  and  identities.
London: Routledge Tanter, Richard and Kenneth Young (ed.). 1990. The Politics of Middle Class Indonesia . Center of Southeast Asian Studies, Monash University Thompson, Eric. C. 2004 . “Rural Villages as Socially Urban Spaces in Malaysia”, Urban Studies, Vol. 41, No. 12.
Thong, Bon Lee. 2005. “Urban Development In Malaysia: The Case For A More Holistic  And  Strategic  Approach  To  Urbanisation”,  paper  presented at  the  Southeast  Asian-German  Summer  School  on  Urban  and  Peri- Urban Developments: Structures, Processes and Solutions, University of Cologne, Koln, Germany, 16 th October – 29 th October 2005. Tilman,  R.O.  1964. Bureaucratic  Transtition  in  Malaya .  Durham,  NC:  Duke University Press.
Windstedt, R.O and R. J Wilkinson. 1974. A History of Perak . Kuala Lumpur:
Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. World Highways. 2008b. Indonesia Road Project Faces Delays? Worldhighway.
com.
----------. 2008c. Indonesia Bridge Plan . Worldhigway.com.

## Website
www.transsurabaya.com www.yoursingapore.com www.lensaindonesia.com www.harianjatim.com
www.surabayapost.com www.beritasurabaya.net http://autos.okezone.com www.merdeka.com www.statistics.gov.my global-cities.info www.dbkl.gov.my/kuala_lumpur_structure_plan_2020