## PELAKSANAAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA: Analisis pada Adat Mayarakat Melayu Kota Dumai

## Neneng Desi Susanti, Kalijunjung Hasibuan
Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
Jl. Utama Karya No. 03, Kota Dumai, Riau e-mail: nenengDumai85@gmail.com , kalijunjunghasibuan@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertjuan  untuk  menganalisis  sistem  kewarisan  yang berkembang di negara Indonesia, yang fokus kajiannya paa masyarakat Melayu kota Dumai. Penelitian  ini memilih masyrakat tersebut dikarenakan kekuatan adat  yang memang  bersinggungan  dengan  sistem  pembarian  warisan  dalam  Islam.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kasus. Informan penelitian pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat Melayu kota Dumai. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  Secara  teoritis  sistem  kekerabatan  di  Indonesia  dapat dibedakan  atas  tiga  corak,  yaitu  sistem  patrilineal,  sistem  matrilineal,  dan  sistem parental atau bilateral. Hukum waris adat Melayu di kota Dumai  dipengaruhi oleh sistem  kekerabatan  partilineal  atau  dikenal  juga  dengan  system  pembagian shulh . Sistem  hukum  waris  adat  yang  digunakan  lebih  kepada  Hukum  Islam  di  mana bagian  laki-laki  lebih  banyak  dua  kali  lipat  dari  perempuan.  Pembagian  warisan dilakukan  oleh  tokoh  adat/agama  dan  dihadiri  oleh  ahli  waris  dalam  musyawarah keluarga. Dengan tetap memisahkan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan  harta  bawaan  suami-istri  (orang  tua),  setelah  itu  baru  pembagian  harta warisan  ini  dapat  dibagikan  kepada  ahli  warisnya  berdasarkan  hukum  Islam. Namun,  setelah  mengetahui  bahagian  masing-masing  warisan.  Dengan  tetap mempertahankan  rumah  peninggalan  ahli  waris  dan  menjaga  salah  satu  orang  tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang kurang mampu.
Kata Kunci: Sistem kewarisan, Adat Melayu, Hukum Islam, Shulh
Abstract: This study aims to analyze the inheritance system that has developed in Indonesia, which focuses on the Malay community in the city of Dumai. This study chose these communities due to the strength of adat which is intersecting with the system  of  inheritance  in  Islam.  The  research  method  used  is  qualitative  based  on case  studies.  Traditional  research  informants,  religious  leaders,  and  the  Malay community of Dumai City. Data collection techniques using observation interviews and documentation studies.. The results of this study indicate that theoretically the kinship  system  in  Indonesia  can  be  distinguished  into  three  patterns,  namely  the patrilineal  system,  the  matrilineal  system,  and  the  parental  or  bilateral  system. Malay  customary  inheritance  law  in  the  city  of  Dumai  is  influenced  by  the partilineal  kinship  system,  also  known  as  the  sulhu  distribution  system.  The customary inheritance law system that is used is more Islamic law where the share of men is more than double that of women. Inheritance distribution is carried out by traditional/religious leaders and attended by heirs in family meetings. By continuing to  separate  high  inheritance,  low  inheritance  and  the  inheritance  of  husband  and wife (parents), only  after that  the  division of this  inheritance can  be distributed to their  heirs  based  on  Islamic  law.  However,  after  knowing  the  parts  of  each inheritance. By continuing to  maintain the house left  by the heirs and still looking after one of the parents who  is still alive and  helping relatives who are  in  need or less fortunate.
Keywords: Inheritance system, Malay adat, Islamic law, Shulh

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya akan  budaya  dan  adat,  termasuk  dalam  hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam  bentuk  waris,  diantaranya  waris menurut  hukum  perdata,  menurut  hukum Islam, dan menurut hukum adat. (Poespasari & SH,  2018).  Masing-masing  hukum  tersebut memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  yang lain. Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum  yang  masih  digunakan  dalam  proses kewarisan.  (Haniru,  2014).  Proses  pewarisan yang  mengedepankan  musyawarah  sebagai landasannya  merupakan  hal  terpenting,  agar keselarasan  dan  kerukunan  dalam  keluarga tetap terjaga. Pewarisan  merupakan  salah  satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga.pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya  harta  peninggalan  pewaris  kepada ahli  warisnya.  (Abubakar,  2013).  Keberadaan ahli  waris  mempunyai  kedudukan  penting dalam  proses  pewarisan.  Kedudukan  ahli waris,  seperti  janda  harus  dipenuhi  haknya sebagai  ahli  waris  dalam  pembagian  harta warisan.  Pengertian  yang  lazim  di  Indonesia pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban  tentang  kekayaan  seseorang  yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Dinata, 2022).
Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian  dari  hukum  Islam  yang    memegang peranan  sangat  penting  berkaitan  dengan peralihan  sesuatu,  baik  berwujud  benda ataupun bukan benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.  (Assyafira,  2020).  Aturan  tentang peralihan harta ini dalam literatur hukum Islam dikenal  dengan  beberapa  istilah  seperti:
faraidh,  fikih  mawaris,  dan  hukum  al-waris. Dalil tentang Kewarisan:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh ibu-bapanya  (saja),  Maka  ibunya  mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya. (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa:11).
Kewarisan  sebagai  sebuah  perbuatan yang  mengalihkan  kepemilikan  harta  atau benda  benda  lainnya  dari  orang  yang  telah meninggal  kepada  orang  lain  yang  masih hidup  merupakan  perbuatan  yang  dianjurkan dalam  Islam.  (Mufid,  2020).  Anjuran  itu memperoleh  kekuatan  hukum  baik  dari  Al- Qur’an  maupun  Hadis.  Alasannya  karena sudah  merupakan sunnatullah bahwa  setiap manusia pasti mengalami kematian, sedangkan orang  yang  meninggal  itu  memiliki  harta  dan sanak  keluarga  yang  masih  hidup.  Salah  satu tujuan  pengalihan  itu  agar  harta  tidak terbengkalai setelah  terjadinya  kematian pemilik    harta.  Adakalanya  kematian  itu disebabkan  oleh  faktor  usia  yang  sudah  tua, terserang  penyakit,  akibat  kecelakaan,  atau sebab-sebab yang lain.
Kematian  seseorang  akan  membawa akibat  terhadap  orang  lain,  yakni  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  terhadap orang lain yang masih hidup terutama bagi ahli warisnya.  Hak  dan  kewajiban  yang  dimaksud adalah  bahwa  ahli  waris  tersebut  akan memperoleh harta peninggalan, namun sebelumnya  ia  harus  menyelesaikan  beberapa hal  yang  menyangkut  biaya  penyelenggaraan jenazah,  membayar  hutang  dan  membayar wasiat jika ada.
Menurut  ketentuan  hukum  Islam,  hak untuk  memperoleh  kewarisan  didasarkan  atas adanya  hubungan  antara  pewaris  dengan  ahli waris.  Hubungan  tersebut  dapat  dilihat  dari beberapa  sisi,  yakni:  (1)  Hubungan  nasab (pertalian  darah),  Kewarisan  berdasarkan hubungan  nasab  atau  berdasarkan  pertalian darah  mencakup  semua  ahli  waris  yang  ada
pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan.  Dalam  pembagian  harta  Islam tidak membedakan seseorang dalam kewarisan baik  dari  segi  fisik  maupun  status  sosial kecuali karena pertalian darah semata. Bahkan bayi  yang  baru  dilahirkan  dari  kandungan ibunya  dengan  keadaan  hidup,  memiliki  hak yang  sama  dengan  ahli  waris  yang  sudah dewasa dalam menerima harta warisan. (Roﬁq, 2003). Pembagian  harta warisan  bagi  masing- masing  ahli  waris  telah  diatur  secara  rinci dalam hukum kewarisan Islam. Dengan tujuan agar  tidak  terjadi  perselisihan  antara  sesama ahli  waris.  Salah  satu  landasan  hukum  yang menjelaskan  tentang  hak  mewarisi  atau hubungan nasab dengan pewaris yakni:
                                                                                                                                                              Artinya: bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. an-Nisa: 7).
Jadi  antara  seorang  ibu,  bapak,  cucu, saudara,  paman,  bibi  dan  orang-orang,  yang seketurunan  (senasab)  dengan  mereka  berhak untuk menjadi ahli waris apabila salah seorang dari  keluarganya  meninggal  dunia.  (2) hubungan  perkawinan,  pernikahan  yang  sah menurut  Islam  merupakan  ikatan  untuk mempertemukan  seorang  laki-laki  dengan perempuan.  Selama  pernikahan  itu  masih berlangsung,  masing-masing  pihak  adalah teman  hidup  bagi  yang  lain  dalam  memikul
beban  hidup  bersama.  Setelah  dilakukan  akad nikah  yang  sah  antara  suami  istri  sekalipun belum terjadi persetubuhan  maka kedua  belah pihak  (suami  istri)  mempunyai  sebab  adanya hak  saling  mewarisi.    Oleh  karena  itu,  wajar dan  patut  apabila  seorang  istri  mewarisi  harta suaminya yang meninggal dunia dan meninggalkan  harta  pusaka.  Sebagai  bentuk adanya  hak  dan  kewajiban  yang  timbal  balik antara keduanya. (3) Karena wala’ , maksudnya hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan  hamba  sahaya,  atau  melalui perjanjian  tolong  menolong  dan  sumpah  setia antara seseorang dengan orang lain.
Berkaitan  dengan  sistem  kewarisan Islam, terdapat adat yang terkadang bersinggungn langsung dengan sistem kewarisan  yang  memang  sudah  ditentukan dalam  hukum  Islam.  Ada  yang  bertolak belakang  dan  ada  juga  yang  selaras.  Harta warisan  menurut  hukum  adat  bisa  dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing  pihak.  Hal  ini  sangat  berbeda dengan  kewarisan  hukum  perdata  dan  hukum Islam  yang  mana  harta  warisan  harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia.  Apabila  harta  warisan  diberikan  pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut  pemberian  biasa  atau  dalam  hukum Islam  bisa  disebut  sebagai  hibah.  (Wahyuni, 2018).
Hukum  kewarisan  Islam  pada  dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam  dan  kehidupan  masyarakat  di  negara atau  wilayah  daerah  tersebut  memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Setiap  suku  bangsa  sejak  dari  yang    tertutup
atau  primitif  sampai  kepada  yang  terbuka struktur masyarakatnya atau modern, umumnya  mempunyai  pandangan  hidup sendiri,  yang    berbeda  satu  dengan  yang lainnya.  Pandangan  hidup  suatu  suku  bangsa atau  bangsa  ialah  perpaduan  dari  nilai-  nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan menimbulkan    tekad  pada  suku  bangsa  atau bangsa  itu untuk mewujudkannya.
Suku Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia  khususnya  merupakan  salah  satu suku  yang  ada  di  Kota  Dumai  ini  yang mempunyai  pandangan  hidup  sendiri  yang berbeda  dengan  pandangan  hidup  suku-suku bangsa  lainnya.  Pandangan  hidup  orang Melayu  tertuang  dalam  ketentuan  adat,  yang disebut  adat  Melayu.  Masyarakat  Melayu menganut  sistem  parental  atau  bilateral,  yaitu sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis orang tua, atau  menurut  garis dua sisi (bapak- ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Sehingga tidak ada  perbedaan  yang  menonjol  antara  pihak wanita  dan  laki-laki.  Dari  penjelasan  di  atas timbullah persoalan: bagaimana sistem kewarisan  masyarakat  suku  Melayu  dikota Dumai.  Sebab  tentu  hal  ini  bersinggungan dengan  sisem  kewarisan  Islam  yang  memang secara  pembagian  memberikan  bagian  lebih banyak  kepada  pihak  laki-laki.  Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berfokus untuk menganalisis  sistem  kewarisan  Islam  yang ditinjau  praktik  kehidupan  masyarakat  adat Melayu  khususnya  di  kota  Dumai.  (Banks, 1976).
Penelitian  ini  tentu  memiliki  distingsi dari  penelitian  lain,  penelitian  lain  hanya
berfokus  pada  adatnya,  sementara  penelitian ini  mengarah  pada  sistem  atau  pandangan menyeluruh  dari  sistem  kewarisan  Islam  di daerah  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  pengetahuan  yang  lebih  detail dan  luas,  sehingga  dapat  lebih  berhati-hati dalam  memvonis  hukum  kewarisan  yang diprakttikan  masyarakat  Melayu  Dumai. Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  yang fokus pada adatnya saja, yakni: (1) konsep al- ‘adah  muhakkamah dalam  sistem  kewarisan adat Melayu (Gunardi et al., 2017); (2) sistem kearisan adat Melayu Rokan Hulu (Ali, 2011); (3)  integrasi  kewarisan  adat  Melayu  dengan Islam  (Darussamin,  2017);  (4) hukum kewarisan  adat  Melayu  Banjar  (Maskuri  & Aufa,  2022);  (5)  sistem  kewarisan  pada  adat Melayu  dan  Minang  di  Kota  Dumai  (Susanti, 2018); (6) pembagian harta waris menurut adat Melayu  di  Kalimantan  Barat  (Hidayat,  2022); (7) pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam  masyarakat  Melayu  (Widodo,  2022). Secara teoritis penelitian ini tentu memberikan kontribusi  bagi  khazanah  hukum  Islam,  dan secara  praktis  tentu  dapat  menjadi  landasan pemahaman  bagi  para  pemuka  adat,  dan agama  dan  masayrakat  Melayu  kota  Dumai seara umumnya.

## METODE
Jenis  penelitian  ini field  research (penelitian  lapangan),  menggunakan  metode penelitian  kualittif  dengan  pendekatan  studi fenomenologi. Penelitian  ini dilaksanakan di Kota  Dumai,  Riau.  Alasan  pemilihan  lokasi ini  karena  daerah  ini  menjadi  basis masyarakat yang didominasi oleh masyarakat  Melayu.  Selain  itu  sebagaimana permasalahan penelitian, bahwa adat Melayu
pada  kota  Dumai  bersiggungan  dengan sistem kewarisan Islam.
Sumber  data  pada  penelitian  ini terdiri dari dua yakni sumber data primer dan sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer yakni  sumber  data  utama  dalam  hal  ini informan  penelitian  yakni  pemangku  adat, tokoh  agama  dan  masyarakat  Melayu  yang secara  total  berjumlah  lima  belas  orang. Sedangkan  sumber  sekunder  yakni  sumber data  pendukung  dalam  hal  ini  bahan-bahan pustaka  terkait  dengan  topik  penelitian  ini, seperti  buku,  artikel  jurnal,  dan  hasil penelitian terdahulu.
Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara  daan studi  dokumentasi.  Observasi  dilakukan dengan  cara  mengamati  secara  langsung kegiatan  masyarakat  Melayu  Dumai  dalam melakukan musyawarah terkait dengn pembagian  warisan.  Wawancara  digunakan untuk memperoleh data terkait dengan sistem kewarisan  di  masyarakat  Melayu  Kota Dumai. Sementara studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen atau pun  bahan  pustaka  yang  menjadi  sumber data penelitian.
Teknik  analisis  data  menggunakan
teori Miles dan Huberman, yakni pengumpulan  data,  reduks  data,  penyajian data,  dan  penarikan  simpulan.  Untuk menjamin  keabsahan  data  digunakan  teknik trianggulasi  sumber data, trianggulasi teknik dan memperpanjang pengamatan di lapangan.
Penyajian  data  menggunakan  teknik analisis  deskriptif.  Maksudnya  data  yang diperoleh  dianalisis  menggunakan  teknik yang telah disebutkan sebelumnya kemudian
disajikan  dengan  cara  mendeskripsikan  apa yang telah menjadi temuan penelitian. Narasi temuan  penelitian  didukung  dengan  teori  – teori ataupun Nash baik yang bersumber dari Al-Qur’an  maupun  Hadis  Nabi  Saw.  Untuk lebih  lanjut  metode  penelitian  ini  dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  yang  teah  dikemukakan pada  bagian  pendahuluan  bahwa  tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisis  sistem kewarisan  masyarakat  adat  Melayu  Kota Dumai  dan  persinggungannya  dengan  sistem kewarisan  Islam.  Namun  sebelum  membahas lebih  detail  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu tentang  konsep  dasar  hukum  waris  dan  asas hukum  waris  dalam  Islam.  Hal  ini  bertujuan untuk  mengetahui  persinggungannya  dengan praktik  kewarisan  yang  berlaku  pada  adat Melayu.
Dalam  hal  ini  pelaksanaan  hukum kewarisan  harus  kelihatan  dalam  sistem keluarga  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Maka  hukum  perkawinan  dan  kewarisanlah yang  menetukan  dan  mencerminkan  sistem
kekeluargaan  yang  sekaligus  merupakan  salah satu  bagian  dari  hukum  perdata.  Selain  dari sistem  waris  dalam  hukum  Islam,  seringkali digunakan  sistem  waris  adat  yang  sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing.
Berbicara  mengenai  adat  tentunya tidak  lepas  dari  kebudayaan  suatu  daerah. Kebudayaan merupakan wujud dari daya cipta, karsa  dan  rasa  manusia.  Sebagai  suatu  etnis yang  mempunyai  sejarah  cukup  panjang, Melayu memiliki kebudayaan yang amat kaya, yang merupakan perwujudan daya cipta, karsa dan rasa orang Melayu itu sendiri. Wujud daya cipta manusia berupa benda-benda hasil karya manusia.  Wujud  daya  rasa  manusia  berupa aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.  Termasuk  disini  hasil-hasil  karya kesenian.  Sedangkan  wujud  daya  karsa manusia  merupakan  komplek  dari  ide-ide, gagasan,  nilai-nilai,  norma-norma,  peraturan- peraturan,  dan  lain  sebagainya.  Termasuk disini karakter dan pola berpikir manusia.
Hukum  waris  adat  meliputi  aturan- aturan  dan  keputusan  keputusan  hukum  yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan  peralihan/perpindahan  harta  kekayaan materiil  dan  non  materiil  dari  generasi  ke generasi.  Istilah  waris  didalam  kelengkapan istilah  hukum  waris  adat  diambil  alih  dari bahasa  Arab  yang  telah  menjadi  bahasa Indonesia,  dengan  pengertian  bahwa  didalam hukum  waris  adat  tidak  semata-mata  hanya akan  menguraikan  tentang  waris  dalam hubungannya  dengan  ahli  waris,  tetapi  lebih luas dari itu.
Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistem dan  azas-azas  hukum  waris,  tentang  harta
Sistem Kewarisan pada masyarakat adat Melayu Kota Dumai Observasi Interview Studi dokumen Sistem kewarisan
Pemangku adat
Tokoh Agama
Masyarakat Penelitian relevan
warisan,  pewaris  dan  ahli  waris  serta  cara bagaimana harta  warisan itu  dialihkan penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris kepada  ahli  waris.  Hukum  waris  adat sesungguhnya  adalah  hukum  penerusan  harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan  bagaimana  pendapat  para  ahli hukum  adat  di  masa  lampau  tentang  hukum waris adat.
Pembagian  harta  waris  di  Indonesia terbagi  atas  tiga  cara  yaitu  menurut  hukum perdata,  hukum  adat,  dan  hukum  Islam. Sebagai  umat  yang  beragama  Islam  tentunya kita harus mengikuti syariat-syariat dari agama Islam,  namun  kenyataannya  dalam  kehidupan sehari-hari  pembagian  harta  waris  masih  saja banyak  yang  menggunakan  hukum  adat sebagai  acuan.  Tentu  saja  hal  ini  sangat bertolak  belakang  dengan  hukum  Islam. Hukum    kewarisan    menjadi      seperangkat ketentuan    yang  mengatur  cara-cara  peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada  orang  yang  masih  hidup  yang ketentuan-ketentuan  tersebut    berdasarkan pada  wahyu  Ilahi  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an    dan    penjelasannya  yang  diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam istilah Arab disebut Faraidhl . (Susanti & Syafrianti, 2020).
Dalam  kewarisan  Islam  ada  beberapa asas  yang  berkaitan  dengan  peralihan  harta kepada  ahli  waris,  cara  pemilikan  harta  oleh yang  menerima  kadar  atau  jumlah  harta  dan waktu  terjadinya  peralihan  harta.  Asas tersebut:
a. Asas ijbar ,  yaitu  pengalihan  harta  dari seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada ahli  warisnya  berlaku  dengan  sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa
digantungkan  kepada  kehendak  pewaris dan ahli warisnya, dan ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:
1. Dari  segi  pewaris,  mengandung  arti sebelum  meninggal  ia  tidak  dapat menolak  peralihan  harta  tersebut. Apapun  kemauan  pewaris  terhadap hartanya,  maka    kemauannya  dibatasi oleh ketentuan yang ditetap oleh Allah. Maka  dari  itu  sebelum  meninggal  ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang  secara  otomatis  hartanya beralih kepada ahli warisnya.
2. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dunia  itu  beralih  dengan  sendirinya, bukan  dialihkan  ileh  sesiapapun, kecuali  oleh  Allah.  Oleh  karena  itulah kewarisan  dalam  Islam  diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.
3. Dari  segi  jumlah  harta  yang  beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “ mafrudan ”  secara  etimologi  berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan,  istilah  tersebut  dalam ilmu  fiqh  berarti  sesuatu  yang  telah diwajibkan  Allah  kepadaNya,  yaitu berarti waris sudah ditentukan ada
4. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu penerima harta, dan mereka yang berhak  atas  harta  peninggalan  itu sudah ditentukan secara pasti.
b. Asas  bilateral,  yaitu  asas  bilateral  dalam
hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima  hak  kewarisan  dari  kedua belah  pihak  kerabat,  yaitu  dari  garis keturunan perempuan  maupun keturunan laki-laki.  Untuk  lebih  jelasnya  asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an- Nisa’  ayat  7  dan  11.  Dalam  ayat  7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak  memperoleh  warisan  dari  pihak ayah maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.
c. Asas  individual,  yaitu  setiap  ahli  waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan  tanpa  terikat  kepada  ahli waris  lainnya.  Dengan  demikian  bagian yang  diperoleh  oleh  ahli  waris  secara individu  berhak  mendapatkan  semua harta  yang  telah  menjadi  bagiannya. Ketentuan  ini  dapat  dijumpai  dalam ketentuan  pada  surah  an-Nisa’  ayat  7 yang  secara  garis  besar  menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak  menerima  warisan  dari  orang tuanya  dan  karib  kerabatnya,  terlepas dari  jumlah  harta  yang  telah  ditentukan yang  mengemukakan  bahwa  masing- masing  ahli  waris  ditentukan  bagian masing-masing.
d. Asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dengan
kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan.  Dengan  perkataan  lain  dapat dikemukan  bahwa  faktor  jenis  kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.
e. Kewarisan  akibat  kematian.  Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya  peralihan  harta  hanya  semata-
mata  karena  adanya  kematian.  Dengan kata  lain  harta  seseorang  tidak  dapat beralih  apabila  belum  ada  kematian. Apabila  pewaris  masih  hidup  maka peralihan  harta  tidak  dapat  dilakukan dengan  pewarisan.  Pada  dasarnya  waris dalam  Islam  merupakan  suatu  yang  tak terpisahkan,  oleh  karena  itu,  untuk mengaktualisasikannya dalam Islam maka  eksistensinya  harus  dijabarkan dalam bentuk faktual.
Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Melayu  dan  Persinggungannya  Dengan Sisem Kewarisan Islam
Masyarakat  adat  Meayu  Kota  Dumai lazim  disebut  dengan  masayarakat  Melayu Riau,  yaitu  masyarakat  Melayu  yang tinggal dalam  wilayah  Provinsi  Riau  atau  tepatnya masyarakat  Melayu  yang  bermukim  di daerah  bekah  wilayah  kesultanan  Melayu– Siak.  (Supandi,  2015)  dan  (Halimi,  2008). Adat  istiadat  dan  budaya  Melayu  Riau merupakan  seperangkat  nilai-nilai  kaidah- kaidah  dan  kebiasaan  yang  tumbuh  dan berkembang  sejak  lama  bersamaan  dengan pertumbuhan dan perkembangan  masyarakat yang  telah  dikenal,  dihayati  dan  diamalkan oleh  yang  bersangkutan  secara  berulang- ulang  secara  terus  menerus  dan  turun- temurun  sepanjang  sejarah,  adat  istiadat  dan budaya  Melayu  Riau  yang  tumbuh  dan berkembang sepanjang zaman tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Asman, 2020). Satu kesatuan masyarakat adat biasanya terdiri satu puak atau bagian dari suku bangsa (sub etnis). Di Riau misalnya dapat dikenal beberapa puak
suku  Melayu,  seperti  Puak  Melayu  Riau- Lingga,  Puak  Melayu  Siak,  Puak  Melayu Indragiri, Puak Melayu Kuantan, Puak Melayu Kampar,  Puak  Melayu  Pelalawan,  Puak Melayu  Pekanbaru,  Puak  Melayu  Dumai,  dan sebaginya.  Dalam  satu  Puak  dapat  dipimpin oleh  beberapateraju  adat  dengan  gelar  Datuk. (Susanti, 2018)
Dalam  adat  Melayu  pembagian  harta warisan  dilakukan  bersinggungan  dengan hukum kewarisan Islam, yang mana bagiannya mengikuti  apa  telah  ditetapkan  dalam  Al- Qur’an,  yaitu  seperti  yang  tercantum  dalam surat  an-nisa  ayat  7  bagi  orang  laki-laki  ada hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagiannya  pula  dari  harta  peninggalan  ibu- bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sudah  ditetapkan  dalam  Al-Qur’an.  Adapun yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta warisan dalam adat Melayu biasanya dilakukan  dalam  internal  keluarga  yang dikenal  dengan  sebutan  perdamaian  warisan. Dalam  adat  Melayu  sering  didengar  sebutan shulh. Makna  dari shulh ini  lah  yang  disebut dengan  perdamaian  warisan,  dalam  adat Melayu  mereka  menyelesaikan  pembagian warisan  dengan shulh yaitu  mengambil  jalan damai.  (Interview,  ahar  yazid  [ketua  LAMR Dumai, 2022).
Kata shulh menurut  bahasa  ialah "memutuskan pertentangan", sedangkan menurut  istilah shulh ialah  suatu  bentuk  akad di  antara  dua  pihak  yang  berperkara  yang dapat  menyelesaikan  adanya  pertentangan (perselisihan). Pertentangan dalam penelitin ini adalah  pertentangan  atau  perselisihan  dalam harta  warisan  (Ali,  2014).   Rasulullah  Saw. bersabda:

## ُحْلُّصلا
ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َْيِْمِلْسُمْلا َْيَْ ب ٌزِئاَج اًطْرَش َّلاِإ ْمِهِطْوُرُش ىَلَع َنْوُمِلْسُمْلاَو اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح Artinya: Berdamai  dengan  sesama  muslimin itu  diperbolehkan  kecuali  perdamaian  yang menghalalkan  suatu  yang  haram  atau mengharamkan  suatu  yang  halal.  Dan  kaum Muslimin  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang telah  mereka  sepakati  kecuali  syarat  yang mengharamkan  suatu  yang  halal  atau menghalalkan  suatu  yang  haram. (H.R. Bukhari)
Perdamaian warisan merupakan perwujudan  dari  budaya  ‘ berdamai’ dalam adat  Melayu  Riau.  Dalam  pembagian  harta waris  adat  berdamai  ini  diwujudkan  dengan pola pembagian waris secara faraidh  & shulh. Akad shulh (perdamaian)  itu  hukumnya  sah dengan  disertai  adanya  pernyataan  (iqrar), yakni pernyataan orang  yang didakwa dengan barang  yang  didakwakan  dalam  beberapa harta.  sedangkan  harta  itu  sendiri  telah  jelas keterangannya. (Darussamin, 2015).
Dalam adat Melayu harta warisan yang ditinggalkan  orang  tua  terlebih  dahulu  di faraidh ,  setelah  masing  masing  mengetahui bagiannya kemudian mereka melakukan shulh . Tetap  saja  dalam  pembagian  ini  bagian  laki- laki  lebih  besar  dari  bagian  perempuan  yaitu seperti  tercantum  dalam  Al-Qur’an  surat  an- nisa  ayat  11,  yaitu  bagian  seorang  anak  laki- laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan,  dan  jika  anak  itu  semuanya perempuan  lebih  dari  dua,  maka  bagi  mereka dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separuh  harta.  Untuk  dua  orang ibu  bapak,  bagi  masing  masingnya  seperenam
dari  harta  yang  ditinggalkan  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak.  Jika  orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat  sepertiga,  jika  yang  meninggal  itu mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya mendapat  seperenam  (pembagian  pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang  tua  mu  dan  anak  anakmu,  kamu  tidak mengetahui  siapa  diantara  mereka  yang  lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Setelah  semua  mengetahui  bagian masing-masing,  dalam  adat  Melayu  ini adakalanya  terjadi  perdamaian  warisan  yang tadi  disebut  dengan  sulhu.  Contoh  dari shulh dalam  adat  Melayu  yaitu,  setelah  harta  di- faraidh sesuai dengan hukum kewarisan Islam, masing-masing  sudah  mengetahui  bagiannya yang  mana telah ditetapkan dalam  Al-Qur’an, dan  jika  seorang  laki-laki/perempuan  ahli waris  telah  memiliki  kehidupan  yang  mapan dari  saudara  perempuan  atau  saudara  laki-laki lainnya, dengan melihat keadaan tersebut maka laki-laki/perempuan ahli waris tersebut menyerahkan  bagiannya  kepada  ahli  waris lainnya  karena  menganggap  yang  lain  lebih membutuhkan  harta  itu  dibanding  dia  yang sudah  berkecukupan,  maka  hal  ini  sah  dalam hukum  Islam,  sebagaimana  telah  dibahas diatas  tadi  tentang  akad  sulhu  jika  disertai dengan  pernyataan  ( iqrar )  maka  hukumnya sah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  Adapun  yang  berkaitan dengan  pembagian  harta  warisan  dalam  adat
Melayu  biasanya  dilakukan  dalam  internal keluarga  yang  dikenal  dengan  sebutan perdamaian  warisan.  Dalam  adat  Melayu sering  didengar  sebutan shulh. Makna  dari shulh ini  lah  yang disebut  dengan perdamaian warisan, dalam adat Melayu mereka menyelesaikan  pembagian  warisan  dengan shulh yaitu  mengambil  jalan  damai.  Dalam adat  Melayu  harta  warisan  yang  ditinggalkan orang  tua  terlebih  dahulu  di faraidhh ,  setelah masing masing mengetahui bagiannya kemudian mereka melakukan shulh . Tetap saja dalam  pembagian  ini  bagian  laki-laki  lebih besar  dari  bagian  perempuan.  Persinggungan dengan  keislaman,  masyarakat  Melayu  pada dasarnyat  tidak  menolak  sistem  kewarisan dalam  Islam,  bahkan  mereka  menjadikan faraidhh sebagai  landasan  awal  sebelum mengambil  jalan  damai.  Jalan  damai  pada akhirnya  berkemungkinan  saja  tidak  sesuai ketentuan,  namun  jalan  damai  melegalisasi pembagian  sehingga  menjadi  halal,  dan  tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat
Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia.
Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 319–331. https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/ind ex.php/JDH/article/view/213
Ali,  Z.  M.  (2011).  Sistem  Kewarisan  Adat
Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam). Kutubkhanah , 14 (2), 204–222. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah .v14i2.260 Ali, Z. M. (2014). Hukum Waris:
Pelaksanaan  Al-Shulh  dalam  Pranata Sosial Masyarakat Melayu Riau . Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Sarif Kasim Riau. https://repository.uin-
suska.ac.id/5728/1/FM.pdf
Asman,  A.  (2020).  The  Problem  of Distribution  of  Inheritance:  A  Case Study  on  the  Malay  Community  of Sambas Kalimantan Barat In Indonesia.
Jurnal Syariah , 28 (3), 343–358. https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.1
Assyafira,  G.  N.  (2020).  Waris  Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. Al-
Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  Dan Pranata Sosial , 8 (1), 68–81. http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i1.771
Banks,  D.  J.  (1976). Islam  and  Inheritance in Malaya: Culture Conflict or Islamic Revolution? American  Ethnologist ,
3 (4),
573–586. https://doi.org/10.1525/ae.1976.3.4.02
a00020
Darussamin,  Z.  (2015). Integrasi  Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam . Suska Press.
Darussamin,  Z.  (2017).  Integrasi  Kewarisan
Adat  Melayu-Siak  Dengan  Kewarisan Islam. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , 11 (2), 186–205. http://dx.doi.org/10.24014/af.v11i2.3857
Dinata, R. P. (2022). Pelaksanaan Perkawinan  Adat  Asli  Masyarakat
Melayu  Antara  Bergelar  Raja  dengan Tidak  Bergelar  Raja  di  Pekanbaru . Universitas Islam Riau.
https://repository.uir.ac.id/11378/
Gunardi, S., Mochammad Sahid, M., Nor, A. H. M., Ab Rahman, A., Abdul Rab, M., Ali,  M.,  Wardi,  F.,  Wajis,  N.  R.  N.,  & Hami,  M.  (2017).  Konsep  Al-’Adah
Muhakkamah  dalam  Pewarisan  Tanah Adat Menurut Adat Perpatih di Malaysia. Malaysian Journal of Syariah and Law . http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurna lmjsl/article/view/67
Halimi,  A.  J.  (2008). Sejarah  dan  tamadun bangsa Melayu . Utusan Publications.
Haniru,  R.  (2014).  Hukum  Waris  di
Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Hukum Adat. Al-Hukama: The Indonesian  Journal  of  Islamic  Family Law , 4 (2), 456–474. https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/i ndex.php/JDH/article/view/213
Hidayat,  R.  (2022). Pembagian  Harta Warisan  Menurut  Hukum  Islam  Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik  Kecamatan  Kapuas  Kabupaten
Sanggau  Provinsi  Kalimantan  Barat) . Universitas Islam Malang. http://repository.unisma.ac.id/handle/12 3456789/5118
Maskuri,  E.,  &  Aufa,  D.  A.  (2022).  Hukum Kewarisan  Masyarakat Adat Banjar  dalam Perspektif  As-Sulh. Al-’Adalah:  Jurnal Syariah dan Hukum Islam , 7 (2), 334–354.
https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535
Mufid,  A.  (2020).  Rekonstruksi  Hukum
Warisan Di Indonesia Perspektif
Pluralisme  Agama. Al-Qadha:  Jurnal
Hukum Islam dan Perundang-Undangan ,
7 (1),
60–72. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1531
Poespasari,  E.  D.,  &  SH,  M.  H.  (2018).
Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris Adat di Indonesia . Kencana.
Roﬁq, A. (2003). Hukum Islam di Indonesia. In Raja Graﬁndo Persada, Jakarta .
Supandi,  A.  (2015). Kesultanan  Siak  Sri Indra  Pura:  Islam  dan  perlawanan terhadap  Kolonialisme  pada  tahun 1706-1946 M [UIN Syarifhidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/ha ndle/123456789/28871
Susanti,  N.  D.  (2018).  Penerapan  Hukum Kewarisan Islam terhadap Sistem Pembagian  Warisan  Adat  Melayu  dan
Adat  Minang  di  Kota  Dumai. Jurnal Az-Zawajir , 1 (1), 32–47. https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.9
Susanti,  N.  D.,  &  Syafrianti,  T.  (2020).
Pembagian Warisan dari Sisi Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan dan
Modifikasinya  dalam  Hukum  Positif Dunia Islam. Jurnal Az-Zawajir , 3 (2), 41– 58. https://doi.org/10.57113/jaz.v3i2.285
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  dalam
Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar- I , 5 (2),
147–160. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412
Widodo, D. (2022). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat
Melayu  di  Tinjau  dari  Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ujungbatu . Universitas Islam Riau. https://repository.uir.ac.id/11418/