## Artikel

## Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
Shintya Kurniawati 1 dan Lailul Mursyidah 2
1 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
* Korespondensi : shintyakurniawati123@gmail.com

## Abstrak
Sistem  informasi  pelayanan  publik  melibatkan  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  penyimpanan, pengelolaan,  dan  mekanisme  pengiriman  informasi  antara  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan masyarakat,  baik  melalui  komunikasi  lisan  maupun  melalui  media  manual  atau  elektronik.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pemerintahan berbasis elektronik, yang dimana dalam pasal 86 menegaskan bahwa setiap desa harus memiliki  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  untuk  melayani  masyarakat  desa  dengan  mudah  melalui memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  terkait  informasi  desa.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata  tertulis  dari  individu  atau  perilaku  yang  diamati.  Keabsahan  data  yang  dikumpulkan diverifikasi  melalui  teknik  triangulasi.  Analisis  data  dilakukan  secara  interaktif  dan  berkelanjutan hingga selesai, sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman proses ini melibatkan tiga langkah yaitu: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data  atau  kesimpulan.  Peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling  dalam  menentukan  informan.  Penelitian  ini  menggunakan  pengukuran efektifivitas  yang  dikemukakan  oleh  Sutrisno  (2010:125-126)  yaitu  :  pemahaman  program,  tepat sasaran, tepat waktu, tercapaianya tujuan dan perubahan nyata. Fokus dalam penelitian ini berada di Desa  Kalidawir  Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  mengetahui  apakah  program sistem  informasi  dalam  pelayanan  publik  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 mengenai  pemanfaatan  teknologi  serta  mendorong  terwujudnya  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik.  Berdasarkan  hasil  observai,  ternyata  dalam  pelayanan  publik  berbasis  elektronik mengalami  permasalahan seperti  tidak aktifnya sistem aplikasi SID, belum  adanya sosialisasi oleh aparatur desa kepada masyarakat sehingga masih belum berjalan dengan efektif, dari aparatur desa mengalami  kendala  tersendiri  yang  menyebabkan  salah  satu  aparatur  desa  mengelola  beberapa aplikasi..
Kata Kunci:   : Efektivitas, Pelayanan Publik, dan Sistem Informasi.

## Abstract
Public service information systems involve a series of activities that include storage, management, and  mechanisms  for  transmitting  information  between  the  provision  of  public  services  and  the community, through oral and manual or electronic communication. In accordance with Law Number 6 of 2014 concerning the utilization of information technology and electronic-based government, in article  86  mandates  each  village  to  have  a  Village  Information  System  (VIS)  for  convenient community access to relevant information. The study uses a qualitative, descriptive method, gathering written or observed data from individuals' words or behaviors. The validity of collected data is verified through triangulation techniques. Data analysis is iteratively conducted until finished, following the process of data reduction, data presentation, and data verification or conclusion, as proposed by Miles and Huberman. The researcher uses purposive sampling techniques to select informants. This study utilizes  the  effectiveness  measurement  proposed  by  Sutrisno  (2010:125-126),  which  includes: program comprehension, accuracy of targets, timeliness, achievement of goals, and tangible changes. The focus of this research is on Kalidawir Village in the Tanggulangin Sub-district, Sidoarjo Regency,
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
to determine whether the information system program in public services aligns with Law Number 6 of  2014  regarding  technology  utilization  and  promotes  the  realization  of  an  electronic-based government  system.  Based  on  the  observation  results,  it  turns  out  that  the  electronic-based  public service encounters issues such as the inactivity of the VIS application system, lack of village apparatus socialization to the community resulting in ineffective implementation, and village apparatus facing individual challenges leading to the management of multiple applications.
Keywords: Effectiveness, Public Service, and Information Systems .

## 1. Pendahuluan
Pelayanan  publik  dibangun  melalui  keterlibatan  masyarakat  dengan  tujuan  utama memenuhi kebutuhan warga (Suharta & Firdausi, 2019). Di Indonesia, terdapat tiga Undang- Undang yang mengatur desa secara spesifik. Undang-Undang pertama adalah UU No. 19 Tahun 1965  tentang  Desapraja.  Setelahnya,  diikuti oleh  UU  No.  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintah Desa,  dan  UU  terakhir  yaitu  UU  No.  6  Tahun  2014  mengenai  Desa.  Selain  itu,  peraturan- peraturan desa terkait dengan peraturan pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, dimana beberapa pasalnya berkaitan dengan administrasi desa. Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peran penting bagi komunitas desa, sesuai dengan ketetapan dalam UU No. 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  terutama  diuraikan  dalam  Pasal  86.  Pasal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah diwajibkan mengadopsi SID di desa untuk memberikan layanan kepada penduduk desa.  Melalui  SID,  warga  mendapatkan  kemudahan  dalam  mengakses  informasi  mengenai kondisi  desa.  Pendekatan  ini  sejalan  dengan  prinsip  transparansi  dalam  administrasi  negara yang  diatur  dalam  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik merujuk pada usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal barang, jasa, dan administrasi yang  diberikan  oleh  negara  sebagai  penyedia  layanan  publik.  Agar terlaksana  secara  efektif, penyelenggaraan  pelayanan  publik  diatur  dalam  Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  UU  ini  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  urusan  di  wilayahnya,  termasuk  dalam  memberikan  layanan  kepada  penduduk setempat.
Hal  ini  mencakup  aspek  pemenuhan  fasilitas  umum,  penyelenggaraan  pendidikan, penanganan masalah sosial, layanan kependudukan, administrasi sipil, isu ketenagakerjaan, dan layanan  dasar  lainnya  (Saputra  &  Widiyarta,  2021).  Dalam  upaya  meningkatkan  layanan publik, Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005 yang mengatur Layanan Publik di wilayah tersebut. PERDA ini menjadi landasan hukum yang memungkinkan  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Panduan  ini  memberikan  kemandirian  kepada  pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan berpegang pada standar dan prinsip layanan  bermutu  (Suharta  &  Firdausi,  2019).  Untuk  meningkatkan  mutu  layanan  publik, perubahan dalam sistem dan prosedur diperlukan melalui berbagai program informatif. Salah satu eksekusi dari program ini adalah Sistem Informasi Desa, yang merupakan bagian dari e- government. Sistem Informasi Desa bertujuan untuk merampingkan dan meningkatkan proses pelayanan  di  tingkat  pemerintah  desa,  guna  meningkatkan  efisiensi  dalam  mengatasi permasalahan  dalam  pengelolaan  desa.  Melalui  implementasi  Sistem  Informasi  Desa, pemerintah desa diharapkan dapat memberikan layanan publik yang lebih efisien dan terbuka bagi masyarakat. Program ini berperan dalam mengelola data, mengoptimalkan administrasi, dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Tujuan perubahan ini adalah untuk secara signifikan meningkatkan mutu layanan publik
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
di tingkat desa, memberikan manfaat lebih besar bagi warga lokal, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan wilayah. Inovasi ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan e-government dengan fokus pada integrasi sistem. Di Indonesia, pengembangan  e-government  didukung  oleh  berbagai  peraturan,  seperti  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan demikian, menjadi  penting  bagi  desa  untuk  memiliki  akses  ke  Sistem  Informasi  Desa  yang  berfungsi untuk  mengelola  data  dan  informasi  secara  komprehensif  di  tingkat  desa.  Sistem  ini  juga membuka  peluang  partisipasi  antara  warga  dan  aparat  desa  dalam  membangun  suasana demokratis  melalui  perangkat  lunak  (Apriyansyah  et  al.,  2019).  Program  ini juga membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data dan aktivitas masyarakat dengan lebih efisien (Apriyansyah et al., 2019). Dengan pemanfaatan sistem informasi, kinerja pemerintahan desa dapat ditingkatkan dalam hal efisiensi dan kemudahan (Melinda et al., 2018).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengenai  desa,  terdapat  upaya  untuk mendorong  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pencapaian  sistem  pemerintahan  yang berbasis elektronik. Pasal 86 dengan jelas menguraikan bahwa desa diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk memiliki Sistem Informasi Desa (SID) dengan maksud meningkatkan mutu pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi desa. Efektivitas merupakan ukuran  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  suatu  organisasi.  Apabila  sebuah  organisasi berhasil  mencapai  tujuannya,  dapat  dikatakan  bahwa  organisasi  tersebut  beroperasi  secara efektif (Mardiasmo, 2017: 134). Dalam garis besar, efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil atau pencapaian dengan sasaran dan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam suatu organisasi.  Efektivitas  mencerminkan  kemampuan  organisasi  untuk  mencapai  sasaran  yang telah  ditetapkan  melalui  penerapan  kebijakan  dan  prosedur  yang  sesuai.  Dalam  konteks  ini, tingkat  keefektifan  organisasi  dapat  diukur  berdasarkan  sejauh  mana  hasil  yang  diperoleh sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya (Beni, 2016: 69). Efektivitas merujuk pada keterhubungan antara  tujuan  atau  sasaran  yang  perlu  dicapai.  Suatu  proses  atau  kegiatan  dianggap  efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan tersebut (Mahmudi, 2010: 143).  Secara  ringkasnya,  efektivitas  berperan  penting  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran dengan  tepat.  Untuk  menilai  prestasi  suatu  program,  kita  bisa  menggunakan  pendekatan pengukuran  efektivitas  yang  diajukan  oleh  Edy  Sutrisno  (2010:  125-126)  yang  mencakup: pemahaman  mengenai  program,  ketepatan  sasaran,  penyelesaian  sesuai  waktu,  pencapaian tujuan, serta perubahan yang nyata.
Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa layanan administrasi adalah kebutuhan dasar  dalam  setiap  sistem  pemerintahan.  Karena  itu,  pelaksanaan  program  harus  mematuhi ketentuan  yang  diuraikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik (UUPP). Ma’arif (2013) juga menyatakan bahwa layanan administrasi bisa diatur secara teratur melalui pengembangan standar pelayanan publik, dengan tujuan mencapai tata kelola pemerintahan  yang  optimal  atau  good  governance  yang  berkualitas  (Zutiasari  et  al.,  2020). Panduan  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  48  Tahun  2019  mencerminkan kebijakan  implementasi  yang  bertujuan  untuk  memberikan  layanan  dan  kemudahan  kepada berbagai aspek yang penting. Fokus layanan ini adalah untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat (Setyawan, 2022). Sistem Informasi Desa (SID) adalah suatu alat yang dirancang  dengan  maksud  untuk  mendukung  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan,  serta  pengelolaan  sumber daya di desa. Komponen utama SID meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia (Aziz Nandana Sumarno, dan Suranto, 2020). SID mewakili inovasi e- government yang telah dikembangkan di tingkat desa. Fungsinya adalah sebagai aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mencatat data yang berkaitan dengan kehidupan di wilayah
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
tersebut. Secara lebih luas, SID merupakan rangkaian sistem yang bertujuan untuk mengelola sumber daya di komunitas desa dengan menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber  daya  manusia.  Tujuan  utama  SID  adalah  menciptakan  pemerintahan  desa  yang transparan,  akuntabel,  serta  meningkatkan  aksesibilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam proses pengambilan keputusan (Yoraeni et al., 2022).
Sistem Informasi Desa (SID) diimplementasikan dengan tujuan mendorong keterbukaan dan  akses  informasi  sesuai  dengan  visi  Kalurahan  Panggungharjo.  Visi  ini  menekankan pentingnya  pemerintahan  yang  jujur,  transparan,  dan  bertanggung  jawab,  guna  menciptakan masyarakat  yang  demokratis,  mandiri,  sejahtera,  dan  memiliki  kesadaran  lingkungan (Sulistyowati  et  al.,  2021).  Pada  tahap  permulaan,  diperlukan  upaya  untuk  mengaplikasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa dengan dukungan dari Pemerintah Desa Rejoso. Dalam  konteks  ini,  Pemerintah  Desa  Rejoso  melakukan  inovasi  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  efisiensi,  kualitas, efektivitas,  dan  partisipasi  dalam  tugas-tugas  pemerintahan  desa  (Ahmad  Sunaryo  &  Imam Rosidi,  2020).  Peran  yang  sangat  penting  dari  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  dalam  konteks komunitas desa tidak boleh diabaikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 86 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menerapkan SID di desa guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melalui  SID,  masyarakat  dapat  lebih  mudah  mengakses  informasi  tentang  desa  mereka (Karimullah  et  al.,  2022).  Dengan  adanya  teknologi  informasi,  pemerintah  desa  dapat berinteraksi  dan  berbagi  informasi  dengan  warga,  mempermudah  pengelolaan  pemerintahan desa, serta memberikan layanan dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat  dan  pengolahan  data  (Sucipto  et  al.,  2022).  Pengukuran  efektivitas  Sistem Informasi Desa adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pengoperasian Sistem Informasi Desa (Rahayu et al., 2021).
Menurut Pasolong (2007), keberhasilan dalam mencapai hasil produktivitas yang optimal bergantung pada efektivitas. Efektivitas ini mencakup kemampuan mencapai target dalam hal kuantitas,  kualitas,  dan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hasil  akhirnya  akan  berdampak  pada kesuksesan  keseluruhan  kinerja  (Apriyansyah  et  al.,  2019).  Keberhasilan  dalam  mencapai tujuan dan sasaran yang telah disetujui merupakan faktor penting dalam segala jenis aktivitas organisasi dan program. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  dan  berhasil  mewujudkannya  (Suharta  &  Firdausi,  2019).  Ariyani,  Indah Mindarti,  dan  Nuh  (2016)  menjelaskan  bahwa  inovasi  memainkan  peran  penting  dalam perkembangan dan kemajuan organisasi pemerintahan. Sektor publik memiliki variasi inovasi, termasuk  inovasi  produk  layanan,  proses,  metode  pelayanan,  strategi,  dan  kebijakan,  serta inovasi  sistem.  Dalam  hal  ini,  aplikasi  SIPRAJA  dapat  dianggap  sebagai  inovasi  metode pelayanan  karena  melibatkan  perubahan  dalam  interaksi  dengan  pelanggan  dan  pendekatan baru dalam penyediaan serta penyampaian layanan (Ilmu & Politik, 2020). Pemerintah Desa Karijati  di  Kecamatan  Jatisari,  Kabupaten  Karawang,  berhasil  menerapkan  inovasi  aplikasi yang dikenal sebagai Sapa Cetar. Aplikasi ini digunakan oleh semua penduduk dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh kantor pemerintahan desa. Melalui pemanfaatan teknologi yang terus berkembang, aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan digital di tingkat desa, memberikan sumbangan positif pada pertumbuhan ekonomi  digital  di  wilayah  tersebut  (Anggraeni  &  Purnamasari,  2022).  Desa  Tegalsawah  di Kabupaten  Karawang,  Jawa  Barat,  menjalin  kemitraan  dalam  PKM.  Walaupun  desa  ini memiliki  arsip,  pengelolaan  arsipnya  belum  sepenuhnya  dioptimalkan.  Oleh  karena  itu,  ada kebutuhan  untuk  mengembangkan  Sistem  Informasi  Pelayanan  Desa  (SIPEDES)  agar pelayanan  masyarakat  menjadi  lebih  efisien.  Dengan  adanya  SIPEDES,  aparatur  desa, masyarakat,  dan  pemerintahan  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  melalui  Sistem Informasi  Desa  yang  sudah  ada  (Fikri  et  al.,  2021).  Penelitian  ini  menggunakan  metode
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Triangulasi digunakan sebagai teknik utama untuk  mengumpulkan  data.  Fokus  penelitian  ini  didasarkan  pada  teori  Siagian  (2015)  yang membahas  efektivitas  pengukuran  sumber  daya,  dana,  sarana,  dan  prasarana.  Selain  itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilkan, batas waktu, serta prosedur tata cara pelayanan yang harus diikuti. Pada gambar dibawah adalah data jumlah penduduk yang ada di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:
Gambar 1. Untuk Data Jumlah Penduduk
Sumber : Pihak Balai Desa Kalidawir Sidoarjo
Berdasarkan  gambar  1,  dapat  dijelaskan  bahwa  Desa  Kalidawir  terletak  di  Kecamatan Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo.  Pada  Tahun  2023,  populasi  Desa  Kalidawir  mencapai 3.957  orang,  terdiri  dari  1.938  laki-laki  dan  2.019  perempuan.  Sebelumnya,  Desa  Kalidawir dianggap  sebagai  desa  mati  karena  kurang  produktif  dalam  waktu  yang  lama  dan  memiliki akses  yang  tidak  memadai  untuk  menuju  desa  lainnya  (Firmansyah,  2020).  Namun,  saat  ini Desa  Kalidawir  telah  mengalami  perubahan  dengan  mengembangkan  sektor  pertanian  dan mendirikan  35  unit  usaha  kecil,  termasuk  industri  dan  kerajinan.  (Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2018:74). Salah satu contoh kerajinan atau usaha industri yang berperan penting  dalam  perekonomian  adalah  batik  yang  dihasilkan  oleh  KUB  Lestari.  Keberadaan industri  ini  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  Kabupaten  Sidoarjo  dalam memperkaya  budaya  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2018:13).
Di Desa Kalidawir memiliki 21 aplikasi website desa dalam pelayanan publik yang sudah aktif  sejak tahun  2015,  namun  yang  sering  digunakan  adalah  10  aplikasi  website.  Dari  hasil wawancara  dan  observasi  oleh  peneliti,  ditemukan  sebuah  permasalahan  terkait  Efektivitas Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik di Desa Kalidawir seperti, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengurus suatu dokumen atau menggunakan pelayanan publik secara online karena memang belum diadakan edukasi terkait hal tersebut. Lalu dari aparatur desa  nya  juga  memiliki  kendala  tersendiri  yang  menyebabkan  ada  salah  satu  aparatur  desa memegang atau mengelola beberapa aplikasi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa serta kurangnya pemahaman mengenai job description dan tidak adanya prosedur untuk mengelola standar pelayanan, dan ada beberapa aplikasi yang sudah tidak di update lagi seperti https://desakami.com/daerah/detail/3515060/tanggulangin ,SID, dan SDG’S. Berdasarkan hasil wawancara  kepada  kasi  pemerintah  dan  kasi  pelayanan  diketahui  bahwa  ada  kendala  dalam website desakami yang sudah tidak dipengaruhi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2. Contoh Website Desakami yang sudah tidak aktif
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Pihak Balai Desa Kalidawir Sidoarjo
Berdasarkan gambar 2 menjelaskan di website ini sudah tidak berjalan lagi dikarenakan beberapa masalah seperti banyaknya website atau sistem aplikasi dari pemerintah untuk desa sehingga masih kewalahan dalam mengelolanya, serta kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang ada. Saat peneliti melalukan wawancara dengan aparatur desa bahkan ada yang sudah tidak tau atau siapa yang mengelola website tersebut.
Dari  beberapa  penelitian  diatas,  terdapat  dua  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan dengan  penelitian  sekarang  diantaranya  adalah  penelitian  (Suharta  &  Firdausi,  2019)  dan (Nuraida, 2020). Dari kedua penelitian tersebut membahas terkait teori pengukuran efektivitas program yang dikembangkan oleh Edy Sutrisno (2010: 125-126) yang mencakup: pemahaman mengenai  program,  ketepatan  sasaran,  penyelesaian  sesuai  waktu,  pencapaian  tujuan,  serta perubahan  yang  nyata.  Terdapat  perbedaan  dalam  penelitian  ini  dibandingkan  dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya (Nuraida, 2020), fokusnya adalah pada efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang.  Penelitian  tersebut  menyoroti  masalah  seperti  minimnya  pemahaman  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  mengenai  hak  dan  kewajibannya,  kurang  efektifnya  pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  menyebabkan  beberapa  masyarakat  miskin  belum mendapatkan  bantuan,  serta  kekurangan  dalam  pendampingan  terkait  Program  Keluarga Harapan (PKH)  yang  tidak melakukan  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  keluarga setiap  bulan.  Di  sisi  lain,  dalam  penelitian  lain  (Suharta  &  Firdausi,  2019), fokusnya  adalah pada  efektivitas  Sistem  Informasi  Kelurahan  (SIK)  dalam  meningkatkan  layanan  publik  di Kelurahan Sisir, Kota Batu. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan snowball sampling, yang merupakan perbedaan pendekatan dari yang digunakan dalam penelitian saat ini.
Penelitian  sekarang  ini  mengalami  kebaharuan  dengan  fokus  pada  permasalahan  yang terjadi  di  desa,  yaitu  Efektivitas  Sistem  Informasi  dalam  Pelayanan  Publik,  serta  bagaimana cara  mengatasi  masalah  tersebut.  Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  deskriptif  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Selain  itu,  dalam  memilih  informan,  peneliti menggunakan teknik purposive sampling . Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki  Efektivitas  Sistem  Informasi  dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa  Kalidawir, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami apakah aplikasi yang digunakan di desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  yang  mengatur  tentang  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  mendorong  terwujudnya sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengidentifikasi masalah yang muncul serta memberikan solusi terhadapnya. Dengan adanya penelitian  ini,  diharapkan  akan  memberikan  manfaat  dalam  memperluas  pemahaman masyarakat  mengenai  pentingnya  sistem  informasi  dalam  pelayanan  publik.  Informasi memegang  peran  krusial  dalam  meningkatkan  efektivitas  program  pelayanan.  Penelitian  ini dapat  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  wawasan  masyarakat  terkait  penerapan
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
sistem  informasi  dalam  pelayanan  publik,  sekaligus  menjadikan  program-program  tersebut lebih efektif dalam pelaksanaannya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif (Apriyansyah et al., 2019). Berdasarkan definisi Bogdan dan Taylor (seperti yang dikutip oleh Moleong,  2014:4),  metode  kualitatif  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  deskriptif  dalam bentuk kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati (Kurnianto, 2021). Proses penelitian ini melibatkan penggunaan pertanyaan dan prosedur pengumpulan data yang spesifik,  analisis  data  yang  dilakukan  secara  induktif  dari  tema-tema  yang  spesifik  menuju tema-tema  yang  lebih  umum,  serta  penafsiran  makna  data.  Keabsahan  data  yang  terkumpul melalui  teknik  triangulasi.  Analisis  data  dilakukan  secara  interaktif  dan  berkesinambungan hingga selesainya penelitian, sesuai dengan pendekatan yang diakui oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:334). Tahapan ini melibatkan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini,  teori  pengukuran  efektivitas program  yang  dikembangkan  oleh  Edy  Sutrisno  (2010:125-126)  digunakan,  yang  meliputi pemahaman  mengenai  program,  ketepatan  sasaran,  penyelesaian  sesuai  waktu,  pencapaian tujuan, serta perubahan yang nyata.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih Balai Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  lokasi  penelitian.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan  pada pertimbangan  mengenai  permasalahan  yang  ada,  khususnya  berkaitan  dengan  Efektivitas Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik yang belum optimal dalam memberikan pelayanan publik secara online atau digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yang melibatkan  interaksi  sosial  antara  peneliti  dan  informan  (Moleong,  2010:125-126).  Dalam metode ini, peneliti secara langsung mendatangi lokasi sebagai objek penelitian (Apriyansyah et  al.,  2019).  Wawancara  digunakan  sebagai  metode  pengumpulan  data  dengan  mengajukan pertanyaan  secara  lisan  (Kurnianto,  2021).  Selain  itu,  dokumen  juga  menjadi  teknik pengumpulan data tidak langsung yang memberikan data pendukung yang relevan bagi peneliti (Deddy, 2004:195). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini termasuk gambar dan tabel. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal terkait dan situs internet yang relevan  dengan  permasalahan  penelitian.  Peneliti  menggunakan  teknik purposive sampling untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tujuan untuk menemukan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan sengaja dan tidak acak, untuk  memastikan  akurasi  penelitian.  Informan  dipilih  berdasarkan  kemampuannya  untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi daerah penelitian dan masalah yang diteliti. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti mengambil 8 orang informan yaitu :  Kepala  desa  kalidawir  (informan),  Sekretaris  desa  (informan),  Kasi  pemerintah  desa  (key informan), 2 orang staff pelayanan (key informan), 3 orang masyarakat desa (informan).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini,  muatan  naskah  penelitian  bisa  ditulis  dengan  sub-bab  sesuai  dengan substansinya  secara  langsung,  tidak  harus  ditulis  dengan  penamaan  sub-bab:  Pembahasan. Bagian ini adalah pemaparan tentang temuan dan data, baik lapangan atau pustaka, yang sesuai dengan pertanyaan dasar naskah penelitian sebagaimana disampaikan di bagian pendahuluan. Pada bagian ini disarankan untuk membagi dalam beberapa sub-bab yang dianggap penting.

## Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
Sedangkan  pernyataan  tentang  hasil  penelitian  boleh  di  awal  atau  akhir  pembahasan.(Lay, 2012)(Mendoza et al., 2019)
Dalam  melakukan  pembahasan,  penulis  disarankan  untuk  tetap  melakukan  pengutipan ( citation ) terhadap literatur lain. Adapun gaya pengutipan hanya diperbolehkan menggunakan model  bodynote  dan  endnote, dilarang  menggunakan  footnote (Adam,  2019).    Pengutipan yang  dimaksud  adalah  untuk  memberi  penegasan  atas  temuan.  Artinya,  pembahasan  bukan berarti hanya menjelaskan data dan temuan, tetapi sebuah analisis yang tetap terkoneksi dalam sebuah diskusi dengan literatur-literatur sebelumnya.
Pelayanan  kepada  masyarakat  melibatkan  serangkaian  kegiatan  yang  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  semua warga  negara  dan  penduduk.  Kegiatan  ini  mencakup  penyediaan  barang,  jasa,  dan  layanan administratif  oleh  berbagai  penyelenggara  pelayanan  publik.  Ini  termasuk  institusi penyelenggara negara, perusahaan, lembaga independen yang didirikan berdasarkan undang- undang,  serta  badan  hukum  lain  yang  didirikan  khusus  untuk  aktivitas  pelayanan  publik. Keberhasilan Sistem Informasi Desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa  diukur  melalui  efektivitasnya.  Efektivitas  adalah  faktor  kunci  dalam  meraih  tujuan  dan sasaran yang disetujui dalam setiap kegiatan organisasi atau program. Efektivitas dicapai saat tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  berhasil  terpenuhi.  Semakin  tinggi  persentase pencapaian  target,  semakin  tinggi tingkat  efektivitas (Hani,  2015:7).  Penelitian ini  bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi dalam pelayanan publik di Desa Kalidawir, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo.  Analisis  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada pengukuran  efektivitas  yang  diusulkan  oleh  Edy  Sutrisno  (2010:125-126),  yang  meliputi pemahaman  mengenai  program,  ketepatan  sasaran,  penyelesaian  sesuai  waktu,  pencapaian tujuan,  serta  perubahan  yang  nyata.  Dengan  pendekatan  ini,  penelitian  bertujuan  untuk mengukur sejauh mana Sistem Informasi Desa telah berhasil mencapai tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan dan sejauh mana perubahan yang diharapkan telah terjadi.

## 3.1 Sistem  Informasi  dalam  Pelayanan  Publik  melalui  Sistem  Aplikasi  yang  ada  di Desa
Sistem  informasi  pelayanan  publik  melibatkan  serangkaian  kegiatan  yang  mencakup penyimpanan,  pengelolaan,  dan  mekanisme  pengiriman  informasi  antara  penyelenggara pelayanan  publik  dan  masyarakat,  baik  melalui  komunikasi  lisan  maupun  melalui  media manual  atau  elektronik.  Dalam  kerangka  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang pemanfaatan teknologi informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, pasal 86 menegaskan bahwa setiap desa harus memiliki Sistem Informasi Desa (SID). Namun, hingga saat ini masih terdapat  berbagai  kendala  terkait  implementasi  SID  di  Indonesia,  dan  beberapa  desa  bahkan belum  mengadopsi  SID  ini.  Meskipun  Undang-Undang  tersebut  telah  ada  sejak  tahun  2014, implementasinya  baru-baru  ini  terwujud,  dan  ada  desa  yang  belum  menerapkan  SID.  Oleh karena  itu,  peran  pemerintah  daerah  sangatlah  penting  dalam  mewujudkan  hal  ini  dengan melakukan  pengawasan  terhadap  desa  agar  pengelolaan  SID  berjalan  dengan  jelas  dan terstruktur. Berbagai tantangan internal dihadapi dalam pengembangan sistem informasi untuk pembangunan  desa,  antara  lain  kurangnya  data  administrasi  desa  yang  lengkap  untuk membangun  SID,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  desa  dalam  mengelola  dan mengembangkan SID, kesulitan dalam menarik perhatian masyarakat desa terhadap informasi pembangunan  lokal,  serta  ketidaksesuaian  aplikasi  sistem  informasi  yang  disediakan  atau dikembangkan  untuk  desa  dengan  karakteristik  setempat.  Semua  tantangan  ini  perlu  diatasi untuk memastikan implementasi yang sukses dan berkelanjutan dari Sistem Informasi Desa.
Termasuk di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dalam Sistem Informasi Desa (SID) tidak aktif lagi sejak Tahun 2018, namun dalam memberikan pelayanan keada  masyarakat  aparatur  desa  masih  menggunakan  sistem  aplikasi  yang  lainnya,  berikut
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
sistem  aplikasi  yang  ada  di  Desa  Kalidawir  Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo sebagai berikut :
Tabel 1. Penanggungjawab sistem aplikasi di Balai Desa Kalidawir
o Nama Aplikasi Keterangan Penanggung Jawab 1 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Aktif tahun 2017 Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes),  sebelumnya dikenal sebagai SIMDA Desa, merupakan hasil pengembangan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP).  Aplikasi  Siskeudes  dirancang dengan  fitur-fitur  yang  sederhana  dan  mudah  digunakan, sehingga  mempermudah  pengoperasiannya.  Tujuan  utama dari  penerapan  Siskeudes  adalah  untuk  membantu kemudahan  pemerintah  desa  dalam  mengoptimalkan pengelolaan  finansial,  sekaligus  menjadi  alat  pengawasan dan standar evaluasi atas akuntabilitas manajemen keuangan di tingkat desa. Kehadiran Siskeudes juga memiliki manfaat dalam  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja  pemerintah desa, khususnya dalam ranah pengelolaan aspek keuangan. Kaur Keuangan 2 Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Aktif tahun 2015 Profil  Desa  dan  Kelurahan  (Prodeskel)  memiliki tujuan  untuk  mengumpulkan  dan  melakukan  analisis terhadap  data  dan  informasi  terkait  sumber  daya  yang tersedia  di  suatu  wilayah  desa  atau  kelurahan.  Data  dan informasi  ini  meliputi  berbagai  aspek,  seperti  potensi sumber  daya  manusia,  kekayaan  sumber  daya  alam,  dan dinamika sumber daya ekonomi yang ada. Hal ini bertujuan untuk membentuk gambaran lengkap mengenai potensi dan karakteristik desa atau kelurahan tersebut. Dengan memiliki profil  yang  komprehensif,  pemerintah  dan  pihak  terkait dapat  melakukan  perencanaan,  pengembangan,  dan pengelolaan yang lebih baik dalam upaya memajukan desa atau kelurahan tersebut. Kasi  Pemerintah Desa 3 Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) Aktif tahun 2019 Epdeskel merupakan sebuah platform yang digunakan untuk  melaksanakan  evaluasi  mengenai  kemajuan  dan perkembangan di tingkat desa dan kelurahan, dengan tujuan untuk  menetapkan  tingkat  perkembangan  yang  berhasil dicapai oleh wilayah-wilayah tersebut. Tingkat
perkembangan desa dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu desa kurang berkembang, desa berkembang, dan desa cepat  berkembang.  Fungsi  utamanya  adalah  memberikan bantuan  kepada  desa-desa  dalam  melaksanakan  proses evaluasi  sesuai  dengan  ketetapan  yang  diuraikan  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  81  Tahun  2015.
Evaluasi  ini  dilakukan  oleh  setiap  desa  pada  setiap  bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari. Kasi  Pemerintah Desa 4 Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo (Sipraja) Aktif tahun 2020 Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) (Saputra
& Widiyarta, 2021) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat  desa  atau  kelurahan.  Tujuan  utamanya  adalah memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat.  Aplikasi  ini memungkinkan  masyarakat  untuk  mengajukan  berbagai surat  permohonan,  seperti  izin  mendirikan  bangunan  atau surat permohonan keringanan biaya. Selain itu, masyarakat juga  dapat  menggunakan  aplikasi  ini  untuk  mengajukan pengaduan  terkait  masalah  yang  mereka  hadapi  dalam pelayanan publik. Kasi Pelayanan 5 Indeks Desa Membangun (IDM) Aktif tahun 2022 Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  diciptakan  dengan maksud  untuk  menilai  kemajuan  dan  kemandirian  suatu desa, sekaligus menyajikan data serta informasi pokok yang Kasi Seksi Kesejahteraan
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
diperlukan  dalam  upaya  pembangunan.  Konsepnya melibatkan  rangkaian  kerja  untuk  pembangunan  yang berkelanjutan, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.  Ini  bertujuan  untuk  mendorong  desa  dalam mencapai perkembangan serta kemandirian yang
berkelanjutan dalam jangka panjang. 6 Pelayanan  Via  Online  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Plavon) Aktif tahun 2022 Plavon merupakan layanan administrasi
kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang  dapat  diakses secara online. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat dan  menyederhanakan  proses  pelayanan  di  bidang administrasi  kependudukan.  Layanan  ini  mencakup rangkaian  kegiatan  seperti  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil,  yang  bisa  dilakukan  dengan  cara  mandiri atau  dibantu  oleh  petugas  pelayanan.  Aplikasi  ini menyediakan  berbagai  jenis  layanan,  termasuk  penerbitan dokumen-dokumen seperti KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian,  Kartu  Keluarga,  dan  dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Kasi Pelayanan 7 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Aktif tahun 2020 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation  (SIKS-NG)  adalah  sebuah  aplikasi  yang memfasilitasi  pengubahan  dan  rekomendasi  keanggotaan warga dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta  program-program  bantuan  pemerintah.  Aplikasi  ini merupakan  solusi  nasional  bagi  penerima  berbagai  jenis bantuan  dari  pemerintah.  Untuk  melakukan  penginputan data,  kerjasama  dan  dukungan  dari  berbagai  pihak  sosial sangatlah  penting  guna  memastikan  program  penanganan fakir miskin dapat berjalan sesuai tujuan dan fungsinya. Kasi Seksi Kesejahteraan 8 Ebuddy Aktif tahun 2021 Ebuddy  adalah  sebuah  aplikasi  yang  digunakan  oleh ASN  di  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  mendukung  kegiatan sehari-hari mereka. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur yang  berguna,  seperti  pencatatan  kegiatan  harian,
pengiriman  disposisi  surat  dinas,  persetujuan  surat  dinas, jadwal  pertemuan,  dan  presentasi  harian.  Penggunaan Ebuddy  sangat  bermanfaat  bagi  ASN  karena  dapat mempermudah  berbagai  tugas  yang  mereka  lakukan, terutama dalam hal surat menyurat. Kepala  Urusan Tata Usaha dan Umum 9 Rupabumi Aktif tahun 2021 Rupabumi  adalah  sebuah  representasi  visual  yang mencakup semua fitur topografi yang terlihat di permukaan bumi. Rupabumi terdiri dari dua jenis unsur, yaitu alami dan buatan.  Dengan  menggunakan  aplikasi  ini,  kita  dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dalam pengambilan  keputusan  serta  meningkatkan  kerjasama  di antara  masyarakat.  Rupabumi  ini  meliputi  luas  wilayah desa, seperti sungai, tanah, perkebunan, dan lain sebagainya (Juhadi, 2009). Kasi  Pemerintah Desa 1 0 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Aktif tahun 2020 Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD) adalah  sebuah  sistem  yang  memiliki  fungsi  dalam mengumpulkan,  menyediakan,  dan  mengelola  data  dan informasi  terkait  pembangunan  daerah  melalui  metode elektronik. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam segi penyusunan,  perencanaan,  pengendalian,  dan  evaluasi pembangunan  di  tingkat  lokal.  Konsep  inti  yang  diusung oleh  SIPD  adalah  pemanfaatan  data  berbasis  aspek-aspek tertentu  dalam  perencanaan,  evaluasi,  dan  perkembangan pembangunan. Sistem ini terbagi menjadi empat komponen utama,  yaitu  e-Database,  e-Planning,  e-Budgeting,  dan  e- Money. SIPD memiliki peran penting dalam menyediakan informasi kepada publik mengenai pelaksanaan pemerintahan  di  daerah.  Tujuannya  adalah  menciptakan layanan informasi pemerintahan daerah yang terhubung dan Kepala  Urusan Perencanaan
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
terintegrasi,  dengan  akibat  meningkatnya  transparansi  dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

## Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk urusanan penanganan sistem aplikasi yang ada di desa seperti pada tabel diatas menjadi sebuah tanggung jawab bagi kasi pemerintah, kasi pelayanan maupun kepala urusan perencanaan. Diatas merupakan sistem aplikasi yang masih dipakai hingga saat ini, diantara 21 aplikasi desa yang ada.

## 4. Pembahasan
Dalam pembahasan ini, peneliti menguraikan teori pengukuran efektivitas program yang dikembangkan oleh Sutrisno (2010:125-126) dengan mempertimbangkan lima variabel sebagai indikator keberhasilan program. Adapun kelima variabel tersebut mencakup:
1. Pemahaman Program
Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap program, penggunaan program dapat  membantu  mengorganisir  dan  mengoperasionalkan  berbagai  rencana  dengan  lebih efisien.  Dengan  memperhatikan  respons  dari  kelompok  masyarakat,  dapat  diketahui  sejauh mana  program  tersebut  efektif  atau  tidak.  Pemahaman  merupakan  proses  untuk  memahami sesuatu  dengan  lebih  baik.  Dalam  penelitian  sebelumnya  mengenai  pemahaman  program Sistem Informasi Kelurahan (SIK) di Kelurahan Sisir Kota Batu, masyarakat telah dinyatakan siap  berdasarkan  observasi  yang  dilakukan. Namun,  mereka  belum menyadari  bahwa  sistem telah  mengalami  perubahan  dari  yang  konvensional  menjadi  Sistem  Informasi  Kelurahan (SIK), yang memberikan perbedaan yang dapat dirasakan. Dalam hal ini, pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah siap. Oleh karena itu, perangkat  kelurahan,  khususnya  pelaksana  teknis  sistem,  memiliki  peran  yang  sangat  aktif dalam memberikan pelayanan yang memadai (Suharta & Firdausi, 2019).
Sedangkan,  di  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  Subang,  tidak  semua  anggota  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  memahami  sepenuhnya  hak  dan  kewajibannya  sebagai  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM).  Masih  ada  KPM  yang  tidak  menghadiri  fasilitas  kesehatan, meskipun mereka seharusnya melakukan pemeriksaan kesehatan bulanan jika memiliki balita atau ibu hamil sesuai prosedur yang ditetapkan. Wawancara dengan Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak mengungkapkan bahwa pemahaman KPM terhadap hak dan kewajibannya masih belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan pendamping PKH dalam memberikan informasi dan sosialisasi yang lebih efektif kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  sehingga  mereka  dapat  memahami  dan  melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik (Nuraida, 2020).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  dalam  pelaksanaan  sistem  aplikasi Desa  Kalidawir  dapat  dikatakan  cukup  efektif,  namun  masyarakat  masih  kurang  memahami program  sistem  aplikasi  sehingga  mereka  belum  tahu  mengenai  sistem  informasi  melalui online,  misalnya  saat  membuat  akta  kelahiran  di  aplikasi  Plavon  itu  dapat  diisi  sendiri  oleh masyarakat, namun masih banyak yang melakukan pengurusan secara langsung dengan cara datang ke Kantor Balai Desa. Alasan mereka melakukan hal tersebut karena tidak mau ribet dalam pengurusannya kalau melalui online serta masih belum dilakukan edukasi atau sosialisasi dari aparatur desa kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan sistem informasi secara online.  Dari  segi  aparatur  desa  juga  memiliki  sebuah  kendala  dimana  ada  seseorang  yang menangani  atau  mengelola  beberapa  sistem  aplikasi  dikarenakan  masih  terdapat  kurangnya pemahaman  program  dan job  description antara  aparatur  desa  dan  kurangnya  sumber  daya manusia dalam mengelola sistem aplikasi tersebut. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti  terhadap  aparatur  desa,  mereka  mengakui  bahwa  masih  terjadi  kewalahan  dalam mengelola  sistem  aplikasi,  yang  dimana  jika  muncul  sistem  aplikasi  dan  sudah  dilakukan
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
sosialisasi terhadap aparatur desa namun tidak lama kemudian muncul lagi sistem aplikasi lain. Sehingga mereka kesusahan dalam pemahaman program. Ada 21 sistem aplikasi yang ada di Desa  Kalidawir,  namun  yang  sering  digunakan  hingga  saat  ini  ada  10  sistem  aplikasi. Pemanfaatan sistem informasi yang efektif dapat mendukung aparatur desa dalam mengelola data  dan  informasi  secara  komprehensif  di  tingkat  desa.  Selain  itu,  hal  ini  juga  membuka peluang partisipasi aktif antara masyarakat dan aparatur desa untuk membangun desa secara demokratis melalui penerapan perangkat lunak ( software ) yang sesuai. Dengan adanya sistem informasi, pemerintahan desa dan masyarakat dapat dengan mudah mendokumentasikan data terkait kepemilikan desa dan kegiatan masyarakat desa.
2. Tepat Sasaran
Keberhasilan suatu program yang dirancang oleh pengelola untuk kelompok sasaran dapat diukur  berdasarkan  tingkat  pencapaian  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Tingkat keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana program tersebut mampu merealisasikan sasaran yang telah ditentukan. Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan penyajian data di Kelurahan  Sisir  Kota  Batu  yang  melibatkan  pelatihan  dan  sosialisasi  program  atau  sistem pelayanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya pendukung, terutama dalam hal sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan untuk mendukung implementasi sistem pelayanan yang ada. Dapat dikatakan bahwa petugas memiliki pemahaman yang baik mengenai  sistem  ini,  karena  telah  ada  persiapan  sebelumnya  di  kelurahan.  Oleh  karena  itu, petugas mampu menjalankan sistem ini dengan lancar (Suharta & Firdausi, 2019).
Sedangkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan rentan yang dipilih berdasarkan Basis Data Terpadu (BPS). Program ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk kesehatan dan pendidikan. Komponen kesehatan melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak usia nol hingga enam tahun. Sementara itu, komponen pendidikan mencakup anak-anak di jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, serta mereka yang berusia enam hingga 21 tahun dan belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun. Sejak  tahun  2016,  Program  Keluarga  Harapan  juga  memasukkan  komponen  kesejahteraan sosial yang mencakup lanjut usia, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang berusia 60 tahun  ke  atas,  serta  penyandang  disabilitas  berat.  Namun,  dalam  wawancara  dengan  Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, terungkap bahwa masih terdapat kekurangan dalam menjangkau seluruh masyarakat miskin dengan tepat sasaran. Bantuan dari PKH  masih  belum  merata  dan  hanya mencakup  sebagian  kecil  dari masyarakat  yang  berada dalam garis kemiskinan (Nuraida, 2020).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  di  desa  Kalidawir  masih  kurang efektif  karena  masih  belum  tepat  sasaran  dalam  sistem  aplikasi  yang  ada  masih  belum  di maksimalkan pengelolaannya oleh aparatur desa karena masih ada sistem aplikasi yang sudah tidak aktif seperti aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang hanya digunakan terakhirTahun 2018. Namun sudah ada upaya dari aparatur desa untuk mempertahankkan sistem aplikasi yang sudah  di  gunakan  supaya  tetap  digunakan  dalam  memberikan  sebuah  pelayanan  kepada masyarakat dan aktif untuk mengelola aplikasi yang ada. Dan di Desa Kalidawir masih belum tepat  sasaran  dalam  memberikan  sebuah  program  bantuan  sosial  itu  yang  dirasakan  oleh beberapa masyarakat. Karena pada dasarnya masih ada masyarakat yang kurang mampu atau miskin  tidak  mendapatkan  bantuan.  Namun  dari  segi  memberikan  sebuah  informasi  kepada masyarakat terkait kapan pengambilan program bantuan, kapan pengambilan sebuah dokumen pengurusan itu sudah baik atau jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Tepat Waktu
Untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan program, penting untuk mematuhi jadwal yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Pelaksanaan  progam  yang  tepat  waktu  merupakan  kunci utama dalam kesuksesan suatu program. Keberhasilan suatu organisasi atau program ditentukan oleh penelitian sebelumnya, sistem pelayanan telah beroperasi dengan baik melalui penerapan kebijakan  mereka  dalam  mengikuti  jadwal  yang  telah  ditetapkan  dengan  disiplin  dan  tepat
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
waktu.  Pada  pengelolaan  database  yang  diperbarui  setiap  tahun.  Selain  itu,  dalam pengembangannya ke depan, fokus akan lebih diberikan pada pengembangan layanan online (Suharta & Firdausi, 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Seksi  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  Cisalak Kabupaten Subang, terlihat bahwa pelaksanaan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dari  pemerintah  pusat  berlangsung  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  yakni  setiap tiga  bulan.  Meskipun  demikian,  tanggal  pencairan  seringkali  tidak  konsisten,  terkadang dilakukan pada permulaan, pertengahan, ataupun akhir bulan. Selain itu, ada kekurangan dalam pelaksanaan  Pendampingan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga.  Fakta  ini mengindikasikan  bahwa  beberapa  pendamping  hanya  menjalankan  kegiatan  tersebut  ketika terjadi pencairan dana PKH setiap tiga bulan. Seharusnya, diharapkan agar para pendamping menjalankan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  setiap  bulan,  sejalan  dengan tanggung  jawab  yang  telah  diberikan.  Tidak  hanya  itu,  tercatat  bahwa  ada  tiga  pendamping yang belum mengikuti pelatihan Family Development System atau Peningkatan Kemampuan Keluarga. Dari temuan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana PKH berjalan sesuai jadwal, namun pelaksanaan pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan  Keluarga  masih  belum  berjalan  secara  efektif.  Beberapa  pendamping  hanya melakukan pertemuan ini setiap tiga bulan sekali (Nuraida, 2020).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  di  desa  Kalidawir  dari  ditemui hambatan  seperti down server yang  menyebabkan  terganggunya  dalam  memberikan  sebuah pelayanan publik secara optimal, misalnya dalam website https://sipd.kemendagri.go.id/ itu jam untuk mengaksesnya hanya pagi, karena kalau sudah siang hari itu susah sekali saat mau masuk, dan  hanya  bisa  dibuka  atau  diisi  dua  kali  dalam  setahun  yaitu  di  bulan  Maret  dan  Oktober. Sedangkan untuk jam operasional nya sudah tepat waktu dimana sudah dimulai pukul 08.00- 14.00.  Untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  juga  tepat  waktu  semisal  kalau  ada informasi  pembagian program  bantuan,  sudah  di  share informasinya  melalui  undangan yang dibagikan dan informasi jam pengambilan di share malalui grup whatsapp. Desa kalidawir juga memberikan  kontak  petugas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  sudah  disediakan  di  depan meja, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi mengenai pelayanan yang akan  dilakukan  di  desa.  Namun  dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  petugas mengalami kesulitan untuk mengatur waktu atau menjawab pertanyaan dari masyarakat, karena dari masyarakat sering chat bahkan telepon nomor petugas walaupun di malam hari jadi merasa terganggu.  Saat  pandemi  Covid-19  aparatur  desa  masih  beroperasi  di  Kantor  Balai  Desa Kalidawir dan masih memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat, namun saat pandemi aparatur  desa  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ada.  Untuk  solusi  yang  diberikan  oleh aparatur  desa  terkait  masyarakat  yang  chat  bahkan  telepon  nomor  petuga  pelayanan,  sudah mulai akan dilakukan sebuah pesan otomatis yang merespon jadi kalau diluar jam operasional tidak akan dilakukan pelayanan.
4. Tercapainya Tujuan
Tercapainya tujuan diukur sejauh mana  aparatur desa berhasil meningkatkan efektivitas layanan publik yang ada, dengan tujuan mewujudkan pencapaian yang efektif. Dalam upaya mencapai  tujuan  ini,  diperlukan  pendekatan  menyeluruh  yang  harus  dianggap  sebagai  suatu proses.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  langkah-langkah  yang  diperlukan  termasuk  dalam pencapaian bagian-bagiannya serta dalam perencanaan jangka waktu tertentu. Dalam penelitian sebelumnya mengenai Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), tujuan berhasil dicapai melalui pelatihan dan aktivitas lain yang telah direncanakan dalam program pelayanan surat-menyurat di Kelurahan Sisisr, Kota Batu. Proses ini berjalan dengan efisiensi, ketepatan, dan kecepatan, dan  berhasil  mewujudkan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  pemerintah kelurahan (Suharta & Firdausi, 2019).
Sedangkan  dari  hasil  wawancara  tersebut  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

## Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
Banyak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang masih tidak dapat memenuhi kewajiban hadir di fasilitas pendidikan dan kesehatan, meskipun beberapa KPM telah berhasil mengubah pola pikir  mereka  untuk  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan.  Menurut  Sutrisno,  untuk  menilai efektivitas suatu program, kita perlu melihat sejauh mana tujuannya tercapai. Namun, dari segi pencapaian  tujuan,  program  ini  belum  sepenuhnya  berjalan  secara  efektif  karena  masih  ada banyak  KPM  yang  belum  dapat  memenuhi  berbagai  kewajiban  yang  ditetapkan  (Nuraida, 2020).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  di  desa  Kalidawir  dapat  dikatakan hampir tercapai tujuannya karena dari aparatur desa sudah mulai membuat Standar Pelayanan, Alur  pelayanan,  dan  Berapa  lama  sebuah  pelayanan  yang  dilakukan.  Supaya  memberikan sebuah  pelayanan  yang  efektif  kepada  masyarakat.  Dari  desa  juga  sudah  melakukan transparansi mengenai dana desa dipakai untuk apa saja dengan cara di buatkan banner lalu di taruh didepan Kantor Balai Desa.
5. Perubahan Nyata
Untuk mengidentifikasi bentuk perubahan yang nyata sebelum dan setelah implementasi program,  dapat  diukur  melalui  sejauh  mana  program  tersebut  mampu  menciptakan  dampak serta  perubahan  yang  terlihat  bagi  masyarakat.  Perubahan  yang  nyata  diartikan  sebagai perubahan yang dapat diamati, yang dapat dilihat dari seberapa besar program atau kegiatan webinar telah berdampak dan memberikan perubahan yang signifikan. Tujuan dari perubahan ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  program  tersebut  memiliki  efek  yang  efektif  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Penelitian  sebelumnya  di  Kelurahan  Sisir,  Kota Batu, telah mengatasi berbagai masalah dalam hal penyimpanan, pengolahan, dan penyusunan data,  serta  menerapkan  pelayanan  dengan  efisien.  Hasil  tersebut  mengindikasikan  bahwa program atau kegiatan tersebut telah berhasil membawa dampak positif dan perubahan yang signifikan dalam hal penyelenggaraan layanan masyarakat (Suharta & Firdausi, 2019). Namun, terjadi perubahan pada hasil wawancara di Kelurahan Cisalak Kabupaten Subang pada tahun 2019. Dalam perubahan ini, ditemukan bahwa beberapa keluarga Penerima Manfaat tidak lagi menerima Program Keluarga Harapan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak pendamping  atau  pihak  kesejahteraan  sosial.  Meskipun  demikian,  pihak  pendamping  tetap berupaya memberikan dukungan agar KPM dapat mencapai kemandirian (Nuraida, 2020).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti  di  desa  Kalidawir  tingkat keberhasilan sistem informasi juga sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dimana saat dilakukan webinar mengenai Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel  di  Era  Digitalisasi.  Yang  dilakukan  oleh  Dosen  Prodi  Administrasi  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saat dilakukan kegiatan webinar perangakat desa aktif memberikan sebuah pertanyaan mengenai permasalahan atau bagaimana cara memberikan pelayanan publik yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel.  Melalui  kegiatan  tersebut  desa  mengalami  sebuah perubahan nyata dimana sudah memberikan kontak petugas pengurus pelayanan publik, supaya masyarakat  dapat  berkomunikasi  mengenai  pelayanan,  dan  sudah  mulai  membuat  atau memperbaiki standar pelayanan yang ada.
Beberapa faktor yang menghambat implementasi sistem informasi dalam pelayanan publik di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo agar sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, adalah sebagai berikut:
1. Sumber daya manusia
Dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  sistem  informasi  dalam  pelayanan  publik  di  Desa Kalidawir tidak dilakukan oleh petugas dalam mengelola sistem aplikasi yang ada, khususnya yang menangani tentang Sistem Informasi Desa (SID). Karena sudah lama tidak aktif kembali, disebabkan  oleh  banyaknya  sistem  aplikasi  yang  ada  sehingga  kewalahan  dalam  mengelola sistem  aplikasi  yang  ada.  Kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  menyebabkan  kurangnya pemahaman program terkait sistem aplikasi. Dibutuhkan sebuah kesadaran dari aparatur desa
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
mengenai pentingnya sistem informasi dalam pelayanan publik, karena apabila tidak ada sistem informasi maka tidak ada cara berkomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga akan terjadi kesulitan dalam mengelola data desa yang ada.
2. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana memainkan peran yang krusial dalam mendukung efektivitas sistem informasi  dalam  pelayanan  publik.  Aspek sarana  dan  prasarana ini  mencakup  beragam jenis peralatan,  perlengkapan,  dan  fasilitas  yang  berfungsi  sebagai  alat  bantu  dalam  pelaksanaan sistem  informasi  dalam  pelayanan  publik.  Namun,  di  Desa  Kalidawir,  Kecamatan Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo,  terdapat  beberapa  keterbatasan  dalam  hal  sarana  dan prasarana. Kekurangan perangkat komputer yang memadai, keterbatasan fasilitas penyimpanan dokumen terkait pelayanan publik, serta kondisi ruangan yang belum terawasi dan belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan, menjadi isu yang perlu diperhatikan di sana.
Dari kelima variabel pengukuran efektivitas program yang dikembangkan oleh Sutrisno (2010:125-126), terlihat bahwa implementasi sistem informasi dalam pelayanan publik belum optimal  karena  masih  menghadapi  beberapa  kendala,  salah  satunya  adalah  kegagalan  server yang mengganggu proses pelayanan publik secara daring. Walaupun permasalahan pada sistem informasi  dalam  pelayanan  publik  secara  online  masih  ada  maka  aparat  pemerintah  Desa Kalidawir terus melakukan sebuah upaya untuk membuat pelayanan publik lebih efektif baik dari  pelayanan  secara  langsung  maupun  melalui  online.  Kedepannya  Desa  Kalidawir  akan membuat  Standar  Pelayanan,  Alur  pelayanan,  dan  Berapa  lama  sebuah  pelayanan  yang dilakukan. Supaya memberikan sebuah pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Serta akan diberikan  sebuah  edukasi  atau  rapat  dengan  masyarakat  mengenai  sistem  informasi  dalam pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Efektivitas  Sistem  Informasi  dalam  Pelayanan Publik di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, penerapan lima teori pengukuran  efektivitas  program  yang  dikembangkan  oleh  Sutrisno  (2010:125-126)  berhasil dilakukan  dengan  baik.  Teori-teori  tersebut  mencakup  pemahaman  program,  sasaran  yang tepat, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Proses ini sejalan dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pemanfaatan teknologi informasi dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Meskipun ada beberapa yang belum sepenuhnya berjalan atau terdapat masalah karena dari masyarakat yang masih  belum  mengetahui  atau  bagaimana  menggunakan  sistem  informasi  dalam  pelayanan publik secara online melalui aplikasi, aparatur desa yang mengelola beberapa aplikasi karena kurangnya job description dan masih belum adanya standar pelayanan yang ada serta masih ada aplikasi yang sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Tetapi pihak desa Kalidawir sudah memberikan sebuah solusi dalam menangani sistem informasi dalam pelayanan publik dalam pemahaman program dan perubahan nyata akan diadakan sebuah sosialisasi dengan masyarakat mengenai bagaimana memberikan pelayanan yang efektif serta bagaimana alur menggunakan pelayanan secara online. Dan memberikan sebuah kontak petugas pengurus pelayanan supaya masyarakat dapat berkomunikasi mengenai pelayaan yang di hadapi. Sudah tepat waktu dan sasaran karena aparatur desa mampu mempertahankan aplikasi yang ada walaupun hanya 10 aplikasi yang sering digunakan diupayakan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan, jam operasional di desa juga sudah jelas serta sudah mulai dibuatkan standar pelayanan yang lebih  baik  supaya  memudahkan  masyarakat  dalam  mengajukan  pelayanan.  Tujuan  desa Kalidawir  memberikan  solusi  adalah  untuk  memberikan  informasi  terkait  sistem  informasi dalam  pelayanan  publik  yang  efektif,  transparansi  dan  efisien  kepada  masyarakat.  Untuk mendukung  program  atau  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  Efektivitas  Sistem

## Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
Informasi  dalam  Pelayanan  Publik  Desa  Kalidawir  Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten Sidoarjo tentunya terdapat sebuah kelemahan pada penelitian ini diantaranya seperti :
1.  Saat  peneliti  meminta  izin  untuk  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  yang kebetulan  berjualan  disitu  jaraknya  dekat  dengan  Balai  Desa  Kalidawir  namun  masyarakat tersebut menolak memberikan jawaban alasannya karena bukan dari Desa Kalidawir, sehingga peneliti mencari informan lain.
2.  Saat peneliti meminta izin untuk meminta sebuah data secreenshot mengenai aplikasi pelayanan yang ada, ada yang tidak memberikan karena tidak mengetahui pasword beberapa aplikasi  salah  satunya  seperti  pada  website  desakami.com  sudah  tidak  ada  yang  mengelola bahkan saat dibuka sudah error, contoh lainnya seperti sudah tidak berjalannya SID sejak lama.
3.  Pada  penelitian  ini  masih  memerlukan  data  yang  lebih  spesifik  tidak  hanya menggunkan data observasi, wawancara dan dari segi dokumentasi juga masih kurang kalau hanya  memberikan  sebuah  gambaran  screenshot  tampilan  aplikasi,  mungkin  dapat ditambahkan dengan data yang lebih spesifik.
Berdasarkan  rangkuman  tersebut,  peneliti  dapat  mengusulkan  rekomendasi  yang signifikan bagi Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Rekomendasi ini  bertujuan  untuk  mendorong  inovasi  dan  perbaikan  yang  lebih  baik,  serta  untuk meningkatkan  strategi  dalam  hal  kualitas  pelayanan  dan  kinerja  para  aparatur  desa  secara efektif. Hal ini diharapkan akan memberikan kepada masyarakat pengalaman yang lebih mudah dan memuaskan dalam menggunakan layanan publik secara digital atau online.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyadari,  bahwa  penyusunan  Tugas  Akhir  Jurnal  ini  masih  jauh  dari kesempurnaaan  tanpa  doa  dan  bimbingan  dari  berbagai  pihak  yang  telah  membantu  dan memberikan dukungan atas penyusunan jurnal ini. Oleh karena itu penulis akan memberikan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :
1.  Bapak Dr. Hidayatulloh, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2.  Ibu Poppy Febriana, S.Sos. M.Med.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3.  Ibu Ilmi Usrotin, M.AP selaku Ketua Program Studi Adminisrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
4.  Ibu Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama dalam penyusunan jurnal.
5.  Keluarga  yang  telah  memberikan  begitu  banyak  kasih  sayang,  perhatian,  dukungan serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan jurnal ini.
6.  Pacar yang senantiasa memberikan semangat, doa serta nasihat dan membantu selama ini. Dan selalu jadi penyemangat dalam penulisan jurnal ini.
7.  Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih turut membantu dan memberikan dukungan atas penyusunan jurnal penelitian ini.

## Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo

## Referensi
1. Wahyu Hidayat Ibrahim, 2Idria Maita. (2017). Sistem Informasipelayanan Publikberbasis Webpada Dinas  Pekerjaan  Umumkabupatenkampar. Jurnal  Ilmiah  Rekayasadan  Manajemen  Sistem Informasi, 3 (agustus 2017), 1–6.
2. Ahmad Sunaryo, & Imam Rosidi. (2020). Efektifitas Media Website Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam , 1 (2), 63–69. https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i2.186
3. Anggraeni, N., & Purnamasari, H. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-GovernmentStudi Kasus Pada Aplikasi Sapa Cetar. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (6), 2009–2014. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index
4. Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 10–24. https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901
5. Fikri, R., Amrillah, M. F., Selwa, H., & ... (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis  Website  Di  Desa  Pedekik  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis. …  Information Technology … , 4 . https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/INTECOM/article/view/3154
6. Ilmu, F., & Politik, I. (2020). Jurnal Syntax Transformation . 1 (6), 206–213.
7. Juhadi,  J.  (2009).  Fungsi  Dan  Aplikasi  Peta  Rupabumi  Untuk  Pembelajaran  Di  Sekolah. Geo Edukasi , 1(2).
8. Karimullah,  A.,  Maulany,  R.  R.,  &  Amiruddin,  M.  (2022).  Problematika  Penerapan  Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum , 3 (4), 335– 351. https://doi.org/10.15642/mal.v3i4.134
9. Kurnianto,  S.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Penyesuaian  Tarif  Retribusi  Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. 1(1), 689–697.
10. Nuraida,  N.  (2020).  Efektifitas  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Cisalak  Kabupaten  Subang. The  World  of  Public  Administration  Journal , 1 (2),  148–165. https://doi.org/10.37950/paj.vi.741
11. Rahayu,  A.  D.,  Lestari,  H.,  &  ...  (2021).  Efektivitas  Sistem  Informasi  Di  Desa  Purwogondo, Kecamatan  Boja,  Kabupaten  Kendal. Journal  of  Public  Policy  … , 10 (4),  113–129. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32123
12. Risqi,  M.  D.,  &  Murahman,  M.  (2023).  Efektivitas  Penggunaan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa. Demokrasi , 3 (1), 39–52.
https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i1.1440
13. Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 7 (2), 194–211. https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497
14. Satriawan, W., Santika, I. D., Naim, A., Tarbiyah, F., Raya, B., Selatan, L., Timur, L., Bakoman, A.,  &  Panggung,  P.  (2021).  Guru  Penggerak  Dan  Transformasi  Sekolah. Al-Idarah:  Jurnal Kependidikan Islam Volume , 11 (1), 1–12.
15. Schwarz, P., Body, J. J., Cáp, J., Hofbauer, L. C., Farouk, M., Gessl, A., Kuhn, J. M., Marcocci, C., Mattin, C., Muñoz Torres, M., Payer, J., Van De Ven, A., Yavropoulou, M., Selby, P., & ح ,یمطاف. (2014).  No  Title  ییاذغ  داوم  یمیش. European  Journal  of  Endocrinology , 171 (6),  727–735. https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml
16. Setyawan, A. (2022). Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa  Wonokerto  Kabupaten  Lumajang  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Penelitian  Administrasi Publik , 2 (05), 42–51.
17. Sucipto, A., Jupriyadi, J., Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Firmansyah, G., & Sangha, Z. K. (2022). Penerapan Sistem  Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari. Journal of  Social Sciences and Technology for
Community Service (JSSTCS) , 3 (1), 29. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1512
18. Suharta,  S.  R.,  &  Firdausi,  F.  (2019).  Efektivitas  Sistem  Informasi  Kelurahan  (Sik)  Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kelurahan Sisir Kota Batu). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) , 8 (2), 64–69. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1718
19. Sulistyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, M. C. R., & Puspitasari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi  Desa ( SID )  untuk  Mewujudkan Smart Village di Kalurahan  Panggungharjo, Sewon, Bantul,  DI  Yogyakarta. Jurnal  IPTEK-KOM  (Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi Komunikasi) , 23 (1), 213–226.
Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo
20. Yoraeni, A., Basri, H., & Puspasari, A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Desa Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dan  Mewujudkan  Smart  Village. JMM  (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 6 (5), 4–10. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10655
21. Zutiasari, I., Saputri, S. E., Yuvita, L. F., Hotimah, H., Assegaff, M. F., & Malang, U. N. (2020). Sistem  Aplikasi  Tata  Kelola  Administrasi  (SIPATAS)  dalam  Peningkatan  Pelayanan  Prima Administrasi Desa. Jurnal Karinov , 3 (3), 140–146