JIGE 4 (2) (2023) 716-721

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PELAKSANAAN  GUGATAN PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  TERHADAP  WARGA  NEGARA ASING DI BALI
Stephanie Priscilla Darmawan 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Indonesia, Indonesia

## History Article

## Article history:
Received Mei 05, 2023 Approved Mei 19, 2023 ABSTRACT
Bali  as  an  international  tourist  destination  has  many  foreign nationals  who  live  and  carry  out  activities  there.  However, sometimes  legal  disputes  occur  between  foreign  nationals  and other  parties  in  Bali,  resulting  in  unlawful  acts  lawsuits  being filed against foreigners. Therefore, a juridical analysis is needed on the implementation of lawsuits against foreigners in Bali. This study  aims  to  analyze  legally  the  implementation  of  lawsuits against foreigners in Bali and provide a clearer understanding of procedures and legal guidelines for litigation of lawsuits against foreign  nationals  in  Bali.  Normative  juridical  research  with literature  study  is  the  method  used  in  this  research.  By  using content analysis technique, the data obtained will be examined qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that  the  procedure for lawsuits against foreigners in Bali is the same as for lawsuits against  Indonesian  citizens.  According  to  Indonesian  laws  and regulations, foreigners who violate the law in Bali may be subject to  criminal  charges  and/or  administrative  sanctions.  Courts  in Bali  will  try  cases  of  unlawful  acts  of  foreign  nationals  by considering national law, international law, and the principle of justice.  In  addition,  there  are  risks  in  suing  foreign  nationals, such  as  difficulties  in  gathering  evidence  and  limitations  on execution laws abroad. ABSTRAK
Bali  sebagai  destinasi  wisata  internasional  memiliki  banyak warga  negara  asing  yang  tinggal  dan  melakukan  kegiatan  di sana.  Namun,  terkadang  terjadi  permasalahan  hukum  antara warga  negara  asing  dengan  pihak-pihak  lain  di  Bali,  yang mengakibatkan  dilakukannya  gugatan  perbuatan  melawan hukum  terhadap  WNA.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  analisis yuridis  terhadap  pelaksanaan  gugatan  perbuatan  melawan hukum  terhadap  WNA  di  Bali.    Penelitian  ini  bertujuan menganalisis  secara  yuridis  pelaksanaan  gugatan  perbuatan
Keywords: Lawsuit, Unlawful Activities,  Foreigner, Bali
melawan  hukum  terhadap  WNA  di  Bali  serta  memberikan pemahaman  yang  lebih  jelas  tentang  prosedur  dan  pedoman hukum  untuk  litigasi  gugatan  terhadap  warga  negara  asing  di Bali.  Penelitian  yuridis  normatif  dengan  studi  kepustakaan adalah  metode  yang  digunakan  dalam  riset  ini.  Dengan menggunakan  teknik  analisis  isi,  data  yang  diperoleh  akan diperiksa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  WNA di  Bali  sama  dengan  prosedur  gugatan  perbuatan  melawan hukum  terhadap  WNI.  Menurut  peraturan  perundang- undangan  Indonesia,  WNA  yang  melanggar  hukum  di  Bali dapat dikenakan tuntutan pidana dan/atau sanksi administratif. Pengadilan  di  Bali  akan  mengadili  kasus  perbuatan  melawan hukum  warga  negara  asing  dengan  mempertimbangkan hukum  nasional,  hukum  internasional,  dan  prinsip  keadilan. Selain  itu,  terdapat  risiko  dalam  menggugat  warga  negara asing,  seperti  kesulitan  dalam  mengumpulkan  bukti  dan keterbatasan hukum eksekusi di luar negeri.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: stephaniepublikasi@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sebuah wilayah Indonesia bernama Bali terletak di bagian paling selatan kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri dari Pulau Bali dan sejumlah pulau kecil di dekatnya, termasuk Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan,  dan  Pulau  Nusa  Ceningan  (Abdillah,  2011).  Bali  dikenal  sebagai  destinasi  wisata  yang populer,  dengan  keindahan  alamnya  yang  luar  biasa  dan  kekayaan  budayanya  yang  unik.  Bali  memiliki pantai-pantai  yang  memukau,  gunung-gunung  yang  tinggi,  sawah-sawah  hijau  yang  luas,  dan  tempat- tempat suci yang indah.
Bali telah lama menjadi destinasi  wisata internasional yang populer,  dan  hal  ini  membuat banyak warga  negara  asing  yang  tinggal  dan  melakukan  kegiatan  di  sana.  Bali  memiliki  pantai-pantai  indah, tempat-tempat  wisata  yang  menakjubkan,  dan  berbagai  kegiatan  yang  menarik  bagi  para  wisatawan, sehingga membuat banyak orang asing tertarik untuk tinggal dan menetap di Bali. Beberapa di antaranya adalah  pelaku  bisnis,  pelancong,  atau  bahkan  mereka  yang  memilih  untuk  menetap  di  Bali  karena  pola kehidupannya yang santai serta lingkungan yang nyaman (Nugraha & Nahlony, 2023). Meskipun begitu, para  warga  negara  asing  yang  tinggal  di  Bali  tetap  harus  mengikuti  aturan  yang  ada  untuk  menjaga keamanan  dan  kenyamanan  lingkungan  sekitarnya.  Dalam  konteks  hukum,  warga  negara  asing  yang tinggal di Bali tetap berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga mereka harus mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia.
Hal ini juga membawa risiko adanya konflik hukum antara warga negara asing dengan pihak-pihak lain  di  Bali.  Contoh  masalah  hukum  yang  sering  terjadi  adalah  sengketa  tanah,  terutama  antara  pemilik asli, warga negara asing, dan pihak-pihak lain. Selain itu, ada contoh orang asing yang melanggar undang- undang visa yang relevan dengan tiba di Bali tanpa izin menetap yang valid (Dimaswari, 2023). Masalah kriminalitas  seperti  pencurian  atau  perampokan  juga  bisa  melibatkan  warga  negara  asing  di  Bali. Kemudian,  warga  negara  asing  di  Bali  juga  dapat  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  seperti penipuan  atau  penggelapan,  yang  dapat  mengakibatkan  mereka  terkena  sanksi  hukum  dari  pihak berwenang.  Menurut  laporan  dari  (Kumparan,  2021),  terdapat  28  orang  asing  berbuat  kriminal  di yurisdiksi  Polda  Bali.  Mayoritas  kasus  yang  dilaporkan  adalah  kasus  penganiayaan  dengan  jumlah  13 kasus, sedangkan sisanya terdiri dari kasus curat, KDRT, skimming, penipuan, pemalsuan, dan berbagai kasus  lainnya.  Selain  tindak  kriminal,  sengketa  bisnis  juga  dapat  terjadi  antara  investor  asing  dan  mitra bisnis lokal, maupun antara investor asing dengan karyawan atau konsumen.
Sebagai  negara  yang  mendukung  supremasi  hukum,  Indonesia  memiliki  peraturan  perundang- undangan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang, termasuk warga negara asing yang tinggal dan
beraktivitas di sana. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai keimigrasian, termasuk pemberian izin menetap juga izin bekerja bagi WNA di Indonesia (Hidayat, 2019). Namun, terkadang terjadi pelanggaran atau sengketa hukum yang melibatkan warga negara asing, sehingga perlu dianalisis secara yuridis untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Analisis  yuridis  dapat  membantu  untuk  mengidentifikasi  dasar  hukum  dan  prosedur  yang  berlaku dalam menangani gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan warga negara asing di Bali. Selain itu, analisis yuridis juga dapat memberikan pandangan yang objektif dan terkini mengenai interpretasi dan aplikasi  hukum  terhadap  kasus  yang  bersangkutan  (Rumani,  2015).  Dengan  melakukan  analisis  yang cermat dan mendalam, maka dapat dihasilkan kesimpulan yang akurat dan memastikan kepastian hukum dalam  menangani  sengketa  hukum  yang  melibatkan  WNA  di  Bali.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Warga Negara Asing di Bali”.

## METODE
Penelitian yuridis normatif digunakan pada penelitian kali ini, yaitu suatu bentuk penelitian hukum kepustakaan dengan meninjau sumber literatur atau data sekunder yang tersedia (Soekanto, 2007). Tujuan dari  pendekatan  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang relevan dan dokumen hukum lainnya. Peneliti akan memperhatikan aspek-aspek yuridis dari masalah yang  diteliti  dan  menganalisis  data  secara  sistematis  untuk  menghasilkan  kesimpulan  yang  akurat  dan bermanfaat  dalam  bidang  hukum.  Prosedur  pengumpulan  informasi  yang  digunakan  dalam  ujian  ini adalah  penelitian  kepustakaan.  Data  yang  digunakan  dalam  metode  ini  berasal  dari  berbagai  sumber, antara  lain  artikel,  buku,  jurnal,  undang-undang,  dan  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan  pokok kajian  (Zed,  2008).    Metode  analisis  data  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis kualitatif  terhadap  data  yang  terkumpul.  Strategi  ini  melibatkan  analisis  isi  data  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diselidiki (Arafat, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep perbuatan melawan hukum dan implikasinya pada warga negara asing di Bali
Konsep  perbuatan  melawan  hukum  mencakup  tindakan  atau  perilaku  yang  bertentangan  dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian atau merugikan pihak lain (Sari, 2021). Implikasi dari perbuatan melawan  hukum  pada  warga  negara  asing  di  Bali  akan  tergantung  pada  jenis  perbuatan  yang  dilakukan dan  aturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  WNA  yang  melanggar  hukum  di  Bali  dapat  terkena  sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan hukum di Indonesia (Sutansyah, 2022).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 ayat (2) menyatakan  bahwa  sanksi  administratif  yang  diterapkan  oleh  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  harus berdasarkan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Namun,  terdapat  beberapa  UU  yang  mengatur  sanksi administratif,  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## Aturan perundang-undangan mengenai gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap warga negara asing di Bali
Di  Bali,  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  asing  diatur  oleh  hukum Indonesia,  yaitu  UU  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  UU  No.  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  KUHP  dan  UU  Alternatif  Penyelesaian Sengketa merupakan dua undang-undang dan peraturan tambahan juga dapat diterapkan dalam kasus ini. Apabila  warga  negara  asing  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  di  Bali,  maka  mereka  akan  dikenai sanksi  pidana  dan/atau  administratif  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Pengadilan  di  Bali  akan menyelesaikan kasus pelanggaran hukum oleh WNA dengan mempertimbangkan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip keadilan (Kusumadara, 2022). Berikut adalah perundang-undangan yang terkait pelanggaran hukum pada warga negara asing di Bali adalah sebagai berikut:
1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa orang yang merusak gedung atau  bangunan  yang  terletak  di  atasnya  secara  melanggar  hukum  dapat  dimintai  ganti  rugi  sesuai dengan Pasal 90 ayat (1).
2. Pasal  97  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menyatakan  bahwa  pihak  direksi dan/atau  komisaris  yang  melakukan  tindakan  melawan  hukum  atau  menyalahgunakan  kekuasaan dapat dituntut oleh perseroan atau pihak lain yang dirugikan untuk membayar kerugian yang timbul.
3. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang yang tidak diperbolehkan atau melanggar hukum menanam, merawat, mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menjual narkotika tertentu dapat dijatuhi hukuman pidana.
4. Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa orang yang melakukan pencucian uang dapat dihukum pidana.
5. UU  Nomor 2  Tahun 2017 tentang  Perubahan  atas UU  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82A menyatakan bahwa seseorang yang berbuat kekerasan terhadap anak dapat dihukum pidana.
Selain itu, terdapat pedoman lain yang dapat digunakan dalam menggugat perbuatan melawan hukum warga negara asing di Bali, tergantung pada kasus dan permasalahan yang dihadapi.

## Prosedur gugatan perbuatan melanggar hukum pada WNA di Bali
Prosedur  gugatan  perbuatan  melanggar  hukum  pada  WNA  di  Bali  sama  dengan  prosedur  gugatan perbuatan melawan hukum terhadap warga negara Indonesia, yakni (Nasution, 2018):
Pertama-tama, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memulai proses gugatan.  Pengadilan  akan  memeriksa  dan  memproses  permohonan  tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Setelah  itu,  pengadilan  akan  mengeluarkan  panggilan  untuk  pihak  tergugat  untuk  hadir  dalam sidang pengadilan dan memberikan jawaban atas gugatan penggugat.
Selanjutnya,  proses  persidangan  akan  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  bukti  dan  keterangan  dari para saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan keterangan tersebut untuk memutuskan apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak. Apabila terbukti, pengadilan akan memberikan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum.
WNA  yang  melanggar  hukum  di  Bali  dapat  dijerat  dengan  hukuman  pidana  dan/atau  sanksi administratif  sesuai  dengan  aturan  hukum  di  Indonesia.  Pengadilan  di  Bali  akan  mengadili  kasus perbuatan  melawan  hukum  warga  negara  asing  dengan  mempertimbangkan  hukum  nasional,  hukum internasional, dan prinsip keadilan.

## Tantangan dan risiko dalam menggugat warga negara asing di Bali
Menggugat  warga  negara  asing  di  Bali  atas  perbuatan  melawan  hukum  dapat  menjadi  tantangan dan  mengandung  risiko.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kesulitan  dalam  mengumpulkan  bukti  yang cukup  untuk  mendukung  gugatan,  terutama  jika  bukti  harus  didapatkan  dari  negara  asal  warga  negara asing. Selain  itu,  terdapat keterbatasan dalam hukum eksekusi di  luar negeri,  yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang menguntungkan (Sunarso et all, 2013).
Risiko lain yang harus dipertimbangkan adalah kemungkinan adanya konsekuensi diplomatik yang dapat mengganggu hubungan antara Indonesia dan negara warga negara asing tersebut (Arumsari, 2019). Selain  itu,  biaya  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk  memproses  gugatan  dan  menghadapi  proses  hukum juga dapat menjadi risiko yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggugat warga negara  asing  di  Bali,  penting  bagi  pihak  yang  bersangkutan  untuk  mempertimbangkan  risiko  dan konsekuensi  potensial,  serta  memastikan  bahwa  bukti  yang  cukup  tersedia  untuk  mendukung  gugatan. Selain  itu,  konsultasi  dengan  pengacara  yang  berpengalaman  dalam  kasus  seperti  ini  juga  sangat dianjurkan untuk membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam gugatan.

## Tinjauan kasus-kasus hukum terkait perbuatan melawan hukum yang melibatkan warga negara asing di Bali
Beberapa kasus  hukum  yang  melibatkan warga  negara  asing dalam perbuatan  melawan hukum di Bali pernah terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus dugaan penipuan yang melibatkan seorang warga negara Australia di Bali. Warga negara Australia tersebut diduga telah menipu vila. Pada tahun  2013,  korban  membeli  properti  berupa  vila  dan  apartemen  berjumlah  9  unit.  Namun,  tersangka hanya menawarkan satu vila saja kepada korban. Terjadi penipuan terhadap korban yang berupa penjualan hanya satu vila padahal seharusnya satu paket properti. Korban yang menjadi korban penipuan bernama I Ketut  Sumadi  dan  Tommy  Comeford,  yang  terjadi  di  Xanadu  Villa,  Jalan  Dewi  Saraswati,  Seminyak, Badung. Pelaku dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman masing-masing pasal hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp 900 juta (Jaya, 2016).
Selain  itu,  kasus  dugaan  kekerasan  seksual  yang  melibatkan  seorang  warga  negara  Prancis  juga pernah terjadi di Bali. Warga negara Prancis tersebut diduga melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur di Bali. Seorang pria asal Prancis bernama Manuel Alain Pascal Mailet (53) telah dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan  Negeri  Denpasar, Bali  atas  kasus kejahatan seksual kepada anak  atau pedofilia. Meski tuntutan jaksa sebesar 12 tahun penjara, hakim  memutuskan untuk  memberikan  vonis yang  lebih ringan.  Ketua  Majelis  Hakim,  Heriyanti,  menyatakan  bahwa  tindakan  pelaku  telah  merusak  kehidupan anak tersebut kedepannya dan hakim memastikan bahwa terdakwa valid bersalah atas pelecehan kepada anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan  pasal 82 ayat 1 serta pasal 76 E dari UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sidang tersebut digelar secara virtual (Chusna, 2021).
Kasus-kasus  seperti  ini  menunjukkan  pentingnya  pelaksanaan  hukum  yang  adil  dan  tegas  kepada WNA  yang  melanggar  hukum  di  Bali.  Sebagai  destinasi  wisata  internasional,  Bali  harus  menjamin keamanan  dan  perlindungan  bagi  wisatawan,  baik  warga  negara  Indonesia  maupun  asing,  dari  segala bentuk tindak kejahatan dan perbuatan melawan hukum.

## Rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan pelanggaran hukum WNA di Bali
Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan pelanggaran hukum WNA di Bali, perlu dilakukan beberapa rekomendasi dan solusi, diantaranya yakni:
1. Pemerintah  harus  meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  memperkuat  penegakan  hukum,  terutama terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi  yang  mudah  diakses  mengenai  peraturan-peraturan  tersebut  dan  memberikan  pendidikan hukum kepada masyarakat.
2. Perlu  adanya  kerja  sama  antara  lembaga  penegak  hukum,  dan  pihak-pihak  terkait,  seperti  hotel  dan penginapan,  untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan  pelanggaran hukum oleh  WNA di  Bali dengan  melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan  perilaku warga  negara  asing di  Bali, termasuk pelaksanaan perizinan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
3. Pengadilan  di  Bali  harus  meningkatkan  kapasitas  dan  keterampilan  dalam  menangani  kasus-kasus hukum  yang  melibatkan  WNA  dengan  cara  memberikan  pelatihan  dan  pendidikan  hukum  terkait dengan hukum internasional dan prinsip keadilan, serta memperkuat sistem pengadilan di Bali.
4. Perlu  ada  perbaikan  dalam  proses  eksekusi  putusan  pengadilan  terhadap  warga  negara  asing  yang terbukti  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  di  Bali.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memperkuat kerja  sama  antara  Indonesia  dengan  negara  asal  warga  negara  asing  yang  bersangkutan,  serta meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Perlu  adanya  strategi  untuk  meningkatkan  keterbukaan  dan  tanggung  jawab  dalam  proses pengadilan dan eksekusi putusan pengadilan terhadap warga negara asing di Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan  memperkuat  pengawasan  dan  pemantauan  dari  berbagai  pihak  terkait,  serta  memperkuat mekanisme  pelaporan  dan  penanganan  pengaduan  terkait  dengan  pelaksanaan  gugatan  perbuatan melawan hukum terhadap warga negara asing di Bali.

## KESIMPULAN
Prosedur  gugatan  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  WNA  di  Bali  sebenarnya  sama  dengan prosedur gugatan terhadap WNI. WNA yang bertindak melawan hukum di Bali dapat dijatuhi hukuman pidana  dan/atau  denda  sesuai  dengan  aturan  hukum  di  Indonesia.  Namun,  pengadilan  di  Bali  akan mempertimbangkan  hukum  nasional,  hukum  internasional,  dan  prinsip  keadilan  dalam  mengadili  kasus perbuatan  melawan  hukum  warga  negara  asing.  Meskipun  demikian,  terdapat  risiko  dalam  menggugat warga negara asing. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti karena sulitnya akses ke informasi dan dokumen di negara asing. Selain itu, keterbatasan dalam hukum eksekusi di luar negeri juga dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar hukum di Bali. Oleh  karena  itu,  pihak  yang  menggugat  warga  negara  asing  harus  memperhatikan  faktor-faktor  tersebut dan  memastikan  bahwa  bukti-bukti  yang  diperoleh  cukup  kuat  untuk  dapat  memenangkan  gugatan. Sebagai  solusi  alternatif,  penyelesaian  melalui  mediasi  atau  negosiasi  dapat  menjadi  pilihan  yang  lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan hukum antara warga negara asing dan pihak-pihak lain di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Dariusman.  (2011).  Lingkungan  Geologi  Situs  Hunian  Gua  Gede  Di  Pulau  Nusa  Penida, Kabupaten  Klungkung  Provinsi  Bali.  Amerta:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Arkeologi Nasional.
Arafat, G. Y. (2019). Membongkar isi pesan dan media dengan content analysis. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 32-48.
Arumsari,  R.  R.  (2019).  Peran  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia (Tki) Sektor Informal Di Arab Saudi. Global Political Studies Journal , 3 (1), 52-72.
Chusna, Miftachul. (2021). Predator Anak Asal Prancis Divonis 8 Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar  Bali.  Okenews: https://news.okezone.com/read/2021/04/09/340/2391762/predator- anak-asal-prancis-divonis-8-tahun-penjara-oleh-pengadilan-negeri-denpasar-bali .  Diakses  pada  14 April 2023.
Dimaswari, N. P. M. (2023). Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
Hidayat, A. T. (2019). Kebijakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pssi) Terhadap Pemain Sepak Bola  Warga  Negara Asing  Di Indonesia Tanpa Kartu  Izin  Tinggal  Terbatas (Kitas) Dihubungkan Dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  (Doctoral  dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
Jaya,  Gede  Nadi.  (2016).  Lama  buron,  WN  Australia  penipu  bisnis  vila  di  Bali  akhirnya  dibekuk. Merdeka: https://www.merdeka.com/peristiwa/lama-buron-wn-australia-penipu-bisnis-vila-di-bali- akhirnya-dibekuk.html . Diakses pada 14 April 2023. Kumaparan.  (2021).  28  WNA  Terlibat  Kriminalitas  di  Bali  pada  2021:  Skimming  hingga  Perampokan. Kanal Bali: https://kumparan.com/kanalbali/28-wna-terlibat-kriminalitas-di-bali-pada-2021- skimming-hingga-perampokan-1xCh9rVKlNe/full . Diakses pada 14 April 2023. Kusumadara, A. (2022). Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesia. Arena Hukum , 15 (3), 443-470. Nasution,  M.  I.  (2018). Kepastian  Hukum  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Gugatan  Sederhana  (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation).
Nugraha, R. N., & Nahlony, A. Y. (2023). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Penanganan Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali. NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 2(1), 01-07.
Rumani,  E.  J.  M.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Di  Dunia Maya. Lex Crimen, 4(2).
Sari,  I.  (2021).  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1).
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sunarso Budi, P., S ugijono., & Zulaika, E. (2013). Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia. Sutansyah,  F.  V.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Di Desa  Badung  Provinsi  Bali  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: 2593K/Pdt/2020) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor. Indonesia.