## K I B AGUS H ADIKUSUMO DAN P ROBLEM R ELASI A GAMA -N EGARA
Muhamad Hisyam 1

## Abstract
This article examines the debates on the relationship between religion and state in the early formation of Indonesia’s independent. The formulation of this relation was firmly stated in the Jakarta Charter, as “the state is based on a divinity, which obligates the Muslim to implement the shari’a of Islam”. Thus the Jakarta Charter provides an evidence that the implementation of shari’a has to involve the state. However, the charter was modified by Preparatory Committee for Indonesian Independent (PPKI), just a day after proclamation of independent, and the relationship between religion and state became unclear. During the rule of the authoritarian New Order regime the voice demanding implementation of the shari’a was largely unheard, but it does not mean that the aspiration had died down. After the fall of Soeharto, and the rise of “Reformasi” order, political parties with affiliation to Islam took a strong stance to demand that omitted seven words in the Jakarta Charter were reinstated. Is the demand to restore of the seven words corresponds to the ideas of its formation during debates in the Committee for Preparatory Work for Indonesian Independent (BPUPKI) in which the document was formulated? To answer this question I investigated the minute of the Committee with special attention to Ki Bagus Hadikusumo, a Muslim representative which has well known as a vocal person in the Committee. The answer is, as I found a fact that the seven words formula in the Jakarta Charter was strongly rejected by Hadikusumo.
Keywords : BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo, Jakarta Charter.
1 Penulis adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB)-LIPI. Widya Graha Lantai 6, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710. Dapat dihubungi lewat email: muhhisyam@yahoo.com.
Ki Bagus Hadikusumo 1890 – 1954

## Pendahuluan
Ketika reformasi ditiupkan di akhir kejayaan Orde Baru, lahirlah banyak partai politik dari berbagai latar belakang ideologi. Umat Islam ikut ”tersihir” oleh gelombang baru itu, reformasi, mendirikan partai-partai Islam. Pada pemilu 1999 ada 11 partai Islam, empat di antaranya klaim sebagai ’ titisan’ Masyumi. Mereka ingin menghidupkan kembali agenda lama ”membawa Islam ke dalam negara”, walaupun mereka tidak memakai jargon Negara Islam. Mereka ingin agar umat Islam yang mayoritas mempunyai peran yang proporsional. Maksudnya peran Islam lebih besar dalam negara maupun pemerintahan. Pada awal reformasi itu yang menjadi isu sentral umat Islam adalah bagaimana memaksimalkan tuntutan Islam dalam kerangka rule of law dan negara konstitusional, yaitu memulihkan Piagam Jakarta secara demokratis. Dapat dikatakan bahwa mendorong pulihnya Piagam Jakarta itulah yang menjadi raison d’etre partai-partai Islam pasca Soeharto. Mereka meyakini bahwa pemulihan Piagam Jakarta merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan syari’at Islam di Indonesia.
Selain mengupayakan pulihnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, mereka mempunyai pemikiran yang hampir sama tentang partai politik Islam dan negara. Partai politik Islam punya peran sangat penting dalam negara Indonesia. Mereka mengambil posisi oposisi terhadap pemikir
liberal seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Hanya saja terdapat perbedaan di antara eksponen pemimpin Islam. Sama-sama menginginkan pelaksanaan syari’at Islam, tetapi ada yang moderat dan ada yang ’garis keras’. Pemimpin Partai Umat Islam (PUI) Deliar Noer dan Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berbeda dari tokoh Islam ”semodel” tetapi radikal seperti Abubakar Ba’asyir, ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Ja’far Umar Thalib ketua Forum Komunikasi Ahlus Sunah wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad (LJ). Pemimpin Islam ”garis keras” ini memahami syari’at secara literal, yakni seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi. Sedangkan Deliar Noer dan Ihza Mahendra beranggapan bahwa syari’at itu terbuka terhadap interpretasi. Mahendra meyakini bahwa hukum Islam itu dapat dimasukkan ke dalam hukum posistif negara melalui interpretasi. Ketika Mahendra menjadi Menteri Hukum dan HAM menyarankan pentingnya hukum Islam sebagai sumber bagi reformasi hukum di Indonesia.
Tujuan utama dari Partai Islam adalah menegakkan syari’at Islam dan melaksanakannya dalam kerangka negara. Itulah sebabnya, maka upaya memulihkan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada waktu amandemen UUD 45 dimulai, sangat santer disuarakan oleh partai- partai Islam yang didukung oleh sejumlah ormas Islam. Mereka berkeyakinan bahwa pulihnya Piagam Jakarta merupakan pintu gerbang menuju penegakan syari’at Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sesuatu yang memiliki asas legalitas konstitusional serta memiliki akar historis. Bagaimana kaitan historis dimaksud dapat ditelusur sebagai berikut.
Seperti diketahui, pada bulan Maret 1945, ketika kekalahan pihak Jepang telah mulai nampak, Pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/ Dokuritu Syoonbi Tyoosakai ). Badan ini mempunyai tugas menyusun dasar negara dan konstitusi. Di dalam badan ini berpadu para pemimpin dari berbagai golongan, termasuk para pemimpin Islam. Pemimpin Islam memainkan pernan yang sangat penting. Rapat-rapat BPUPKI dimulai 28 Mei bertempat di gedung Tyuuoo Sangi-In , bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Keanggotaannya mencerminkan perwakilan dari semua golongan pemimpin setengah umur, khususnya dari Jawa. Radjiman Wedyodiningrat sebagai yang tertua ditunjuk menjadi ketua Badan, sedangkan di belakangnya ada Soekarno, Hatta, Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Abikoesno
TjokroSoejoso, Ki Bagus Hadikoesoemo, Wachid Hasyim,  Muhammad Yamin, dan lainnya. Jepang kelihatannya menginginkan jika Indonesia merdeka hendaknya dipegang oleh pemimpin yang lebih tua dari pada pemimpin muda yang tidak dapat diprediksi arahnya. (Ricklefs, 1994: 208/209)
Dalam pertemuan-pertemuan badan ini selama dua minggu pertama terjadi polarisasi dua faksi, yaitu yang ingin menjadikan negara Indonesia merdeka berdasar Islam, dan kelompok lain yang menghendaki dasar negara Pancasila. Kelompok pertama didukung kaum Nasionalis Islam dan yang kedua oleh Nasionalis Sekuler. Dalam bahasa mereka waktu itu, dua golongan ini secara populer disebut Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan. Walaupun demikian, tidak satupun anggota BPUPKI dari Golongan Islam yang menyuarakan ide Negara Islam bagi Indonesia. 2
Dalam sidang-sidang BPUPKI dua golongan itu berdiskusi mencari solusi atas perbedaan-perbedaan landasan berpikir, sehingga tercapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Jakarta.
Artikel ini akan mencoba mengungkap perdebatan antara golongan Islam dengan Golongan Kebangsaan, khususnya dalam persoalan yang terkait dengan hubungan antara agama dan negara, dengan referensi khusus kepada Ki Bagus Hadikusumo. Diskusi ini akan mengungkap apa sebenarnya yang terpikirkan oleh para pemimpin Islam dan pemimpin Kebangsaan sehingga menghasilkan Piagam Jakarta, khusunya terkait ‘klausul syari’at Islam’, dan pandangan Hadikusumo tentang klausul tersebut. Dari sini, dapat dinilai apakah aspirasi pemulihan Piagam Jakarta di era reformasi sejalan dengan pemikiran Golongan Islam yang telah memperjuangkannya dalam BPUPKI atau tidak. Ki Bagus Hadikusumo dipilih dalam pembahasan ini mengingat ia tergolong tokoh Islam yang sangat vokal dalam sidang- sidang BPUPKI.

## Riwayat Hidup Ki Bagus Hadikusumo
Ketika dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 24 Nopember 1890 atau 11 Rabi'ul Akhir tahun 1308 H, Ki Bagus
2 Sebelum pemberontakan Darul Islam (DI) tahun 1948, istilah “Negara Islam” jarang sekali dipakai, bahkan dalam sidang-sidang BPUPKI para pemimpin muslim mengabaikan istilah tersebut.
Hadikusumo diberi nama Raden Hidayat. Ayahnya Raden Kaji Lurah Hasyim adalah abdi dalem mutihan, yaitu pejabat Kesultanan Yogyakarta yang menangani administrasi agama Islam, di bawah Pengulu Ageng Kraton Yogyakarta sebagai ‘Menteri Agamanya’. Raden Hidayat adalah putera ketiga dari lima bersaudara. Sebagai anak Kauman, sosialisasi pertama Hidayat adalah lingkungan santri, yakni penganut agama Islam yang taat. Ia belajar shalat dan mengaji hapalan do’a-doa shalat pertama dari orang tuanya yang memang abdi dalem mutihan. Di samping mengaji pokok-pokok amalan agama, Hidayat juga dikirim oleh orang tuanya ke sekolah formal tingkat dasar Volks School Gubernemen. Hidayat adalah juga santri (murid) K.H. Ahmad Dahlan, pendiri perserikatan Muhammadiyah. Ia melanjutkan belajar agama di Pondok Pesantren Wonokromo, tidak jauh dari Kota Yogyakarta ke arah selatan. Setelah itu pelajaran agama ditempuhnya pula di Mekah selama dua tahun.
Meskipun karakter santri mewarnai sangat kental kepribadian hidayat, tetapi ia adalah seorang Jawa yang sangat mencintai identitas kejawaannya. Setelah menikah, nama Hidayat yang bernuansa santri diganti dengan Ki Bagus Hadikusumo, sebuah nama Jawa berkonotasi elitis. Dalam banyak kemunculannya di depan publik Hadikusumo lebih sering memakai pakaian Jawa dari pada memakai pakaian fesen kiyai atau haji, bersorban. Ia memakai blangkon dan beskap , tetapi dengan kombinasi sarung, bukan kain tapih seperti setelan ‘asli’ Jawa. Ia menulis beberapa buku dalam bahasa Jawa.
Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang yang dikaruniai Allah kecerdasan yang istimewa. Walaupun pendidikan formalnya  hanyalah sekolah dasar, tetapi ia seorang yang gemar belajar sendiri (otodidak), sehingga pemikirannya selalu cemerlang. Ia belajar kepada siapa saja yang menurutnya memiliki kepandaian khusus, tidak pandang bulu, apakah ia seorang santri atau bukan. Ia gemar belajar bahasa, karena menurutnya, selain alat berkomunikasi, bahasa juga alat untuk mengerti pikiran orang lain. Bahasa yang ada pada masanya selain Bahasa Jawa, sebagai bahasa ibu, adalah Bahasa Melayu (Indonesia), Bahasa Arab, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris. Hadikusumo belajar sastera Jawa kepada Mas Ngabehi Sosrosugondo. 3 Kepadanya pula Hadikusumo
3 Mas Ngabehi Sosrosugondo adalah guru Bahasa Melayu pada Kweek School Gubernemen di Jetis Yogyakarta. Ia termasuk salah seorang pengurus Budi Utomo Cabang Yogyakarta bersama KH Ahmad Dahlan. Tokoh ini pula
belajar Bahasa Melayu dan Belanda. Belajar Bahasa Arab telah menjadi bagian dari pelajarannya di waktu mengaji di Kampung Kauman dan Pondok Wonokromo. Kemampuannya berbahasa Inggris ia gali dari gurunya seorang asal Pakistan, Mirza Wali Ahmad Ba’iq, perintis Ahmadiyah di Indonesia. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Bagoes_ Hadikoesoemo)
Kecerdasan Hadikusumo dilengkapi pula dengan keaktifannya dalam berbagai gerakan atau organisasi. Jadilah ia seorang aktivis, yang tidak saja gemar mengikuti kegiatan organisasi yang sudah ada, tetapi juga memelopori berdirinya suatu perkumpulan. Bersama kawan-kawan pencinta bola, Hadikusumo mendirikan klub sepak bola ‘anak-anak’ Kauman yang ia beri nama Kauman Voetbal Club (KVC). Kelak klub ini menjadi Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan (PSHW). 4 Dalam bidang seni, Hadikusumo mendirikan perkumpulan sandiwara yang ia beri nama Stambul.
Sebagai anak Kauman dan santri KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo bergabung pula dengan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam reformis pertama di Indonesia. Di Muhammadiyah itu karir organisasinya terus menanjak. Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Hoofdbestuur (Piminan Pusat) Muhammadijah (1926), dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah (1942-1953). Tahun 1922 Gubernur Jendral Hindia Belanda membentuk Komisi Perbaikan Priesterrad atau Raad Agama yang diketuai oleh Husein Jayadiningrat. Anggota komisi ini terdiri dari sejumlah penghulu dan tokoh Islam, termasuk ketua Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Ketika Dahlan meninggal dunia, posisinya dalam komisi digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dalam komisi ini Hadikusumo berusaha tidak saja mendudukan hukum Islam pada posisi yang tinggi dalam negara kolonial, tetapi juga memperkokoh institusi kehukuman Islam. Akan tetapi ia menjadi sangat kecewa, karena pemerintah kolonial tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini, alih-alih
yang membantu KH Ahmad Dahlan menyusun Anggaran Dasar Muhammadiyah dalam Bahasa Melayu dan Belanda. Lihat Syarifuddin Jurdi et. al (eds.), 2010, 1 Abad Muhammadiyah , Jakarta: Buku Kompas. hlm. 25.
4 Hizbul Wathan adalah nama perkumpulan Kepanduan (Gerakan Pramuka) Muhammadiyah.
menerapkan hukum adat sebagai hukum positif (Muhamad Hisyam, 2001: 63; 163; 272).
Ketika Hadikusumo diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah, sebenarnya sedang dalam posisi Wakil Ketua Muhammadiyah yang masa baktinya belum berakhir. Ketua PP pada waktu itu adalah KH. Mas Mansur. Masa kepemimpinan Mas Mansur belum habis ketika Jepang datang pada bulan Maret 1942. Akan tetapi karena ia dipaksa Jepang untuk menjadi ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) maka posisi ketua PP Muhammadiyah diserahkan kepada Hadikusumo. Di dalam Putera, Mas Mansur bersama Soekarno, Hatta dan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Empat Serangkai.
Di bawah kepemimpinan Hadikusumo, Muhammadiyah berhasil menggali dasar ideologi bagi gerakan. Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan diolah, dirumuskan sedemikian rupa oleh Hadikusumo menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar perserikatan yang kemudian menjadi petunjuk arah gerak Muhammadiyah. Mendapat inspirasi dari muqaddimah ini, Hamka misalnya merumuskan dua landasan idiil Muhammadiyah, yaitu Matan Kepribadian Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. (http://www. pkesinteraktif.com)
Pada tahun 1938, Ki Bagus Hadikusumo bersama Mas Mansur, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dan Abdul Kahar Muzakir mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Ia juga  terlibat dalam pendirian Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937, yaitu sebuah badan federasi organisasi-organisasi Islam sebelum perang. Pada tahun 1943 Hadikusumo memprakarsai pula pendirian Gerakan Rakyat Islam yang direstui Jepang yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang merupakan kelanjutan dari organisasi federasi Islam yang mendahuluinya, MIAI. Masyumi menjadi organisasi yang mempersatukan organisasi-organisasi Islam dengan inti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Nama Masyumi sudah cukup populer di masa pendudukan Jepang, dan ketika merdeka Masyumi berkembang lebih populer setelah Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada bulan Nopember 1945 memutuskan nama ini sebagai satu-satunya partai politik Islam dalam menyalurkan aspirasi politik umat Islam.
Sebagai ketua PP Muhammadiyah, Jepang menganggap penting ketokohan Hadikusumo di hadapan kaum muslimin Indonesia. Itulah sebabnya pada bulan Oktober 1943, Hadikusumo diterbangkan ke
Tokyo bersama Soekarno dan Hatta. Ini tampaknya berkaitan dengan kebijakan Armada ke 16, yakni penguasa militer yang membawahi Jawa dan Madura, yang menginginkan adanya pergerakan lebih cepat dibanding Armada 25 di Sumatera dan Angkatan Laut di Indonesia Timur ataupun Tokyo. 5 Dengan alasan ini Soekarno, Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo diterbangkan ke Tokyo dengan sponsor Kekaisaran Jepang. 6
Ki Bagus Hadikusumo menikah pertama dengan Siti Fatimah, putri Raden Kaji Suhud pada usia 20 tahun. Dari isteri pertamanya ini Hadikusumo memperoleh enam orang anak. Salah seorang di antaranya adalah Djarnawi Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi orang nomor satu di Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada jaman Orde Baru. Isteri pertamanya itu meninggal dunia, ketika anak- anak masih kecil. Setelah Fatimah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Setelah dikaruniai tiga orang anak, Mursilah pun meninggal dunia. Kemudian, Ki Bagus menikah lagi dengan Siti Fatimah (juga seorang pengusaha) setelah istri keduanya meninggal, dan dari istrinya yang ketiga ini ia memperoleh lima orang anak lagi. Ki Bagus Hadikusumo memimpin Muhammadiyah sebagai Ketua PP selama 11 tahun. Ia wafat di Jakarta pada usia 64 tahun. Oleh jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan negara, Ki Bagus Hadikusumo dianugerahi oleh Pemerintah Republik Indonesia gelar Pahlawan Nasional.

## Hadikusumo dalam BPUPKI
Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemedekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Syoonbi Tyoosakai yang dibentuk
5 Pada masa pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah. Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Armada ke 25, Jawa dan Madura di bawah Armada ke 16. Keduanya berada di bawah komando Wilayah ke-7 yang berkedudukan di Singapura. Sedangkan Kalimantan dan Indonesia bagian timur berada di bawah kendali Angkatan Laut. Masing-masing wilayah memiliki kebijakan yang berbeda-beda.
6 Bagi Soekarno ini adalah pengalaman pertama kalinya pergi ke luar negeri, melihat negara industri. Ini agaknya merupakan pengalaman besar baginya, tetapi upayanya untuk mendapat dukungan Jepang bagi nasionalisme Indonesia  agaknya tidak berhasil. Perdana menteri Jepang, Jendral Tojo Hideki menolak penggunaan merah putih dan lagu Indonesia Raya. (Ricksleffs: 1994: 205).
oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang pada bulan Maret 1945, terdiri dari 60 orang anggota, diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua  RP Suroso. Keenam puluh anggota BPUPKI itu terdiri dari semua golongan yang ada pada waktu itu, yaitu golongan Kebangsaan, golongan Islam, Golongan Kristen, Golongan Hindu dan Golongan Cina. Harapannya, dengan diikut sertakannya berbagai golongan yang ada pada waktu itu hasil-hasil kerja BPUPKI mencerminkan keterwakilan semua golongan di Indonesia.
Sidang-sidang resmi BPUPKI dilaksanakan dalam dua kali masa sidang, yaitu sidang pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, Panitia Kecil mengadakan rapat di Kantor Besar Jawa Hokokai yang dihadiri oleh 38 anggota, untuk membicarakan berbagai hal yang penting sebagai bahan masukan bagi panitia Kecil. Dalam rapat itu dibentuk Panitia Kecil lagi yang terdiri dari 9 orang, yaitu: Mohamad Hatta, Muhamad Yamin, Subarjo, maramis, Sukarno, KH Abdul Kahar Muzakir, KH Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim. Panitia yang sering disebut sebagai Panitia 9 ini berkewajiban menyusun rancangan preambul Undang-Undang Dasar (UUD). Hadikusumo tidak masuk dalam Panitia 9, karena telah ditugasi menjadi Panitia Kecil Perancang UUD.
Enampuluh anggota BPUPKI itu dibagi habis ke dalam Bunkakai atau kelompok kerja yang antara lain terdiri dari Panitia Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar  yang terdiri dari 19 orang, diketuai oleh Ir. Sukarno. Sebagian dari panitia Undang-Undang Dasar ditugaskan untuk duduk dalam Panitia Kecil Perancang UUD, dan Ki Bagus Hadikusumo duduk di dalam Panitia Kecil ini, bersama anggotra- anggota lainnya: KH. Wachid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Sutarjo, Maramis, Oto Iskandardinata, Drs. Mohamad Hatta dan Sukarno sebagai Syusa (ketua). Tugas dari Panitia Kecil adalah menghimpun usul-usul tertulis dari para anggota, mengelompokkan dan kemudian menyusun draf Undang-Undang Dasar.
Panitia Kecil telah mengumpulkan usulan dari anggota sebanyak 40 usulan. Setelah diperiksa ke-40 usul itu berkaitan dengan 32 persoalan, dan setelah diperas lagi dapat dikelompokkan menjadi 9 golongan. Kesembilan golongan itu ialah:
1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya.
2. Golongan usul yang mengenai dasar
3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi atau federasi
4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara.
5. Golongan usul yang mengenai warga negara
6. Golongan usul yang mengenai daerah
7. Golongan usul yang mengenai agama dan negara
8. Golongan usul yang mengenai pembelaan.
9. Golongan usul yang mengenai keuangan
Walaupun sudah banyak usulan yang masuk, Ketua BPUPKI masih mengimbau kepada anggota-anggota lain yang belum menyampaikan usulan tertulis supaya menyampaikan usulnya masing-masing.
Dalam laporan Ketua Panitia Kecil pada masa sidang ke-dua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 disebutkan bahwa dalam rapat-rapat Panitia UUD telah terjadi kesulitan sehubungan dengan perbedaan pendapat yang tajam antara golongan Islam dengan golongan Kebangsaan, terutama dalam soal hubungan antara agama dan negara. Panitia 9 telah melakukan pembicaraan yang masak dan sempurna dan telah mencapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Persetujuan itu termaktub dalam suatu rancangan pembukaan UUD. Rancangan itu berbunyi sebagai berikut:
“Pembukaan: Bahwa sesungguhynya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ( Risalah Sidang ... hlm. 95) 7
Dalam pembicaraan tentang bentuk negara pada sidang tanggal 10 Juli itu Hadikusumo berpidato sebagai berikut:
Assalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Tuan Ketua yang termulia, ingin saya memperingatkan tuan- tuan kepada perkataan beberapa kawan, yakni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi musuh.
Peringatan itu saya rasa penting, karena mungkin sekali di pojok –pojok ada mata-mata musuh banyak. Oleh karena itu saya harap jangan kita mementingkan soal perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan atau perdebatan yang hebat. Jangan. Sebab di pojok-pojok, di belakang kita mungkin ada mata-mata musuh. Itulah yang sangat menguatirkan saat ini. Jadi pembicaraan didasarkan pada isinya saja.
Tuan-tuan yang terhormat, dengan tegas, dengan pendek dan tegas, maka tentang bentuk negara Indonesia yang akan datang dalam perkataan Republik atau Monarchi menurut pendapat saya, sudah tersembunyi setan. Artinya dua buah perkataan itu bisa menimbulkan perbantahan dan perdebatan yang dahsyat dan memuncak sekali, sehingga menyenangkan musuh. Padahal kalau kita memperhatikan, kalau kita mengambil pendapat di Zandankai . Kodangkai di dalam pembicaraan di rumah, pendek kata di mana-mana isi yang dimaksud adalah sama. Umpamanya ditanyakan apakah
7 Diambil dari buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI), 28 Mei 1945–22 Agustus 1945, diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, Tim Penyunting Saafroeddin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, dengan kata pengantar Prof. Dr. Taufik Abdullah. Dalam artikel ini untuk merujuk pada sumber ini hanya ditulis Risalah Sidang … dengan menyebut nomor halamannya.
negara Indonesia akan dipimpin oleh seorang raja yang turun temurun, semua orang setuju dengan pimpinan yang tidak turun temurun. Seandainya ditanya apakah negara Indonesia akan didasarkan kepada golongan orang  kepada rakyat atau kepada seorang saja, semua orang menghendaki agar negara kita harus didasarkan rakyat. Pendek kata tuan-tuan memang ahli negara semua.
Semua orang mupakat juga bahwa republik yang akan dibangunkan memakai majelis wakil rakyat. Tetapi kalau saya katakan agar republik yang bersifat begitulah yang dibangunkan, orang akan menolaknya pula. Karena dalam dua buah perkataan itu sekarang ini, menurut pendapat saya terkandung setan dan iblis. Tentang maksudnya saya sepakat, apa lagi untuk mempercepat datangnya kemerdekaan yang pemerintah sendiri juga sudah mengharap-harapkan dan kita minta supaya kita segera bersatu. Hendaknya tujuannya saja diambil, dan jangan ditambah dengan republik. Yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun temurun dan dimupakati oleh rakyat, dengan pemerintahan yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Adapun nama republik itu bisa juga disebutkan dalam bahasa Indonesianya dengan singkat ialah ”kedaulatan rakyat”. Kalau perkataan itu tidak disukai, marilah kita cari yang lain. Pendeknya, maksudnya sajalah yang diperlukan.Biarpun perbantahan di sini tidak akan menimbulkan apa-apa karena kita semua sudah saudara yang serapat-rapatnya, tetapi kalau dilihat oleh mata-mata musuh, perbantahan itu tidak baik. Perbantahan tidaklah baik, sungguhpun di dalamnya ada sifat yang baik dan tidak nenyebabkan suatu apa, tetapi memberi kesan ke luar yang tidak baik. Sebab itu ambil saja isinya. Saya mupakat dengan isinya dan dengan lekas datangnya Indonesia merdeka. Dahulu saya tidak mupakat, tetapi karena kemudian tujuan itu saya rasa benar, saya sekarang mupakat sekali. ( Risalah Sidang... , hlm.105)
Pada sidang tanggal 14 Juli 1945, Ketua Panitia UUD, Ir. Soekarno melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI hasil kerja panitia, terutama yang mengenai ’pernyataan kemerdekaan’. Dalam laporan itu sekali lagi dibacakan naskah preambul, yang di antaranya terdapat pernyataan kemerdekaan: ”maka rakyat Indonesia dengan ini: Menyatakan Kemerdekaan”.
Bagian akhir naskah preambul yang menyatakan: ”dengan berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dipersoalkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Menurutnya kata-kata ”bagi pemeluk-pemeluknya” lebih baik dihilangkan saja. Hadikusumo mengajukan argumen sebagai berikut:
Di dalam keterangan Tuan Syusa tadi hanya satu perkara yang kecil sekali yang akan saya minta dicabut atau dihilangkan. Saya menguatkan voorstel kiyai Sanusi dalam pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah swt  ”bagi pemeluk-pemeluknya’ adalah menurut keterangan Kiyai Sanusi tidak ada haknya dalam kata-kata Arab dan menambah janggalnya kata-kata. Jadi tidak ada artinya dan menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap  supaya ”bagi pemeluk- pemeluknya” itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan, dan pada prakteknya maksudnya sama saja. ( Risalah Sidang . . . hlm. 241)
Terhadap argumen Hadikusumo itu Soekarno menjelaskan bahwa ’kalimat-kalimat itu seluruhnya berdasar pada ke-Tuhanan’. Soekarno melanjutkan argumennya:
”Sudahlah, hasil kompromis di antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu perselisihan di antar dua pihak hilang. Tiap kompromis berdasarkan kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen . Ini suatu kompromis yang berdasar pada memberi dan mengambil. Bahkan kemarin di dalam panitia soal ini ditinjau kembali sedalam-dalamnya, di antara lain sebagai tuan-tuan yang terhormat mengetahui, dengan Tuan Wachid Hasyim dan Agus Salim di antara anggota panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin ”Jakarta Charter” yang disertai perkataan tuan anggota yang terhormat  Sukiman ” gentlement agreement ” supaya ini dipegang teguh oleh pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Saya mengharap kepada tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap panitia ini.” ( Risalah Sidang .... hlm. 241.
Hadikusumo masih tetap pada pendirian perlunya kata-kata ”bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Ia mengatakan:
”Tuan Ketua, sesudah saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mendapatkan kompromi, yang membuat perkataan menjadi begitu, tetapi saya masih kurang senang. Yaitu kalau kita panjangkan, tadi saya menghaturkan alasan yang enteng.
Tetapi rupanya alasan yang enteng itu, karena entengnya, tidak diterima. Sekarang saya akan menghaturkan alasan yang lebih berat, yaitu saya masih ingat sewaktu di Amerika diadakan wet hukuman minuman keras, rupanya umat Islam Indonesia memuji wet itu. Sehingga waktu dimusyawarahkan dengan Budi Utomo, yang menceritakan kepada saya adalah almarhum Soegondo, .... apakah memuaskan sekiranya di Indonesia diadakan wet larangan minuman keras untuk orang-orang Islam saja, Budi Utomo waktu itu merasa dihina. Pendapat saya sendiri jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti di sini akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam, dan satu lagi untuk yang bukan Islam, saya kira di dalam satu negara, meskipun prakteknya barang kali sama saja rasa- rasanya kurang enak. Maka saya kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali.” ( Risalah Sidang .... hlm. 246)
Soekarno kembali menjelaskan bahwa kata-kata itu merupakan hasil kompromi yang alot, antara golongan Kebangsaan dan golongan Islam. Jadi lebih baik tidak diubah lagi.
Hadikusumo tetap pada pendirian, dengan alasan:
”Yang dikemukakan oleh Syusa Panitia itu tidak bisa terjadi. Sebab bagi pemerintah, sungguhpun menjalankan kewajiban semata-mata, pemerintah tidak dapat menjalankan syariat Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Jadi kalau saya, tetap tidak.” ( Risalah Sidang ..... hlm. 247)
Melihat persoalan ini cukup penting, Ketua, Dr. Rajiman ingin agar keputusannya diambil dengan cara stem (voting), akan tetapi Abikusno Cokrosuyoso menolak voting itu. Ia berargumen:
”Seperti diterangkan oleh ketua panitia, apa yang tertera di situ adalah buah kompromi antara golongan Kebangsaan dan Islam. Sekiranya tiap-tiap kita harus membentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan sebagaimana harapan Tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dengan tegas oleh paduka tuan ketua panitia, sudah dinyatakan bahwa kita harus memberi
dan mendapat. Untuk mendapatkan persatuan, janganlah terlihat perbedaan paham tentang soal ini dari stem an. Itulah tanda yang tidak baik bagi dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh kita mendesak kepada semua golongan yang ada dalam badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian. Janganlah sampai nampak pada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan.”( Risalah Sidang ... hlm. 247/248)
Setelah mendengar penjelasan pendapat Abikusno, Hadikusumo pun menyatakan dapat menerima. Stem lalu ditiadakan.
Rapat 15 Juli, melanjutkan pembahasan rancangan UUD. Setelah syusa ,  Soekarno memberi pengantar umum pembahasan rancangan UUD, ketua Dr. Rajiman mempersilahkan anggota Panitia Kecil pembuat rancangan UUD, Prof. Dr. Mr. Soepomo untuk menjelaskan pasal demi pasal. Selesai penjelasan pasal demi pasal oleh Soepomo, dilanjutkan dengan diskusi mengenai pasal demi pasal itu. Dalam kemesempatan ini Hadikusumo meminta kepada Soepomo untuk menerangkan makna kata-kata ”dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tampaknya Hadikusumo menganggap bahwa klausul itu tidak dapat dimengerti. Bagaimana dalam satu negara akan dibuat hukum yang berbeda-beda terhadap warga negara yang berbeda agama? Hadikusumo tetap tidak dapat menerima penjelasan bahwa klausul itu merupakan hasil kompromi. Kompromi boleh saja, tetapi kalau tidak masuk akal harus direvisi. Hadikusumo mendesak Soepomo menjelaskan hal ini.
”Lebih dulu saya minta diterangkan oleh paduka Tuan Soepomo, apa arti perkataan ”dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluknya” itu. Arti perkataan itu bagaimana? Supaya diterangkan.” Risalah Sidang ... hlm. 335.
Soepomo tidak diberi kesempatan oleh Rajiman untuk menjelaskan pertanyaan Hadikusumo. Perdebatan ringan antara Rajiman dan Hadikusumo pun terjadi. Ketua, Dr. Rajiman tampaknya tidak sependapat kalau klausul itu dibicarakan kembali, sebab soal agama sudah selesai dalam preambul, dan Hadikusumo pun sudah mengatakan dapat menyetujui.
Tetapi menurut Hadikusumo, dalam batang tubuh bab 10 Pasal 28 berbunyi juga demikian. Menurut Rajiman, isinya sama dengan yang
dalam preambul. ”Tuan Hadikusumo toh kemarin sudah mengatakan bisa mengerti setelah mendapat penjelasan Tuan Abikusno.” Hadikusumo tetap pada pendirian, bahwa kata-kata tersebut harus dijelaskan, karena sungguh-sungguh tidak dapat dimengerti. Bukan karena berkedok, tetapi benar-benar tidak mengetahui. Dalam keadaan tidak satupun anggota maupun ketua yang bersedia menjelaskan makna klausul tersebut, Dr. Rajiman minta agar Tuan Hadikusumo menanyakan saja kepada panitia kecil yang merumuskan preambul.
Hadikusumo melanjutkan ”perdebatan”:
”Saya katakan dengan terus terang, bahwa kemarin juga saya terpaksa. Sesungguhnya dengan terus terang, karena perintah yang mulia Tuan Soekarno dan Tuan Hatta: ’sudah, sudah, sudah’ saya sendiri belum mengatakan ’sudah’. Terus terang umpamanya saya sudah kalah stem , tidak jadi apa. Saya katakan dengan terus terang saja, bahwa saya sesungguhnya tidak mengerti, karena ada dua buah soal. Sekarang saya mau berbicara, bukan tentang preambul, sesungguhnya perkara preambul itu kemarin sudah diputuskan. Umpamanya kita bicarakan sekarang antar anggota bersama, apakah tidak bisa diubah? Biasanya putusan rapat bestuur boleh diubah dalam rapat. Putusan rapat beberapa anggota boleh diubah oleh putusan kongres. Itulah umpamanya kita mau mengubah. Sekarang ini yang dibicarakan bukan preambule tetapi bab 10 Pasal 28, ini yang saya mau bicarakan. Saya mau bicara tentang hal ini.” ( Risalah Sidang .... hlm. 337)
Rajiman masih juga tidak memberi kesempatan Hadikusumo bicara soal ini. Dengan singkat Rajiman mengatakan ”Haraplah menerima, Tuan Hadikusumo”.
Hadikusumo:
”Sekarang pembicaraan saya buka, hal itu benar termasuk dalam preambule juga, mengenai hukum dasar, kita diberi waktu untuk berbicara. Adanya dasar peraturan minister sudah selaras dengan preambule. Tetapi soal minister itu tidak berhubungan dengan preambule sama sekali.”
Rajiman:
”Ya tapi soal minister itu tidak berhubungan dengan prembule sama sekali.”
Hadikusumo:
”Kalau dipaksakan saya harap jangan ada yang menyesal. Tetapi saya menyatakan bahwa saya tidak mupakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan preambule yang berbunyi ’berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya’. Kalau sidang mupakat, saya terima. Saya mengatakan itu dengan terus terang saja. Tetapi saya mengatakan saya tidak mupakat, kalau saya tidak boleh berbicara. ” ( Risalah Sidang ... hlm. 338)
Rajiman:
”Saya sudahi soal ini, yang sudah kita terima semua dari uraian Tuan Abikusno. Cukup begitu saja tuan-tuan? Rapat ditunda, sekarang  kita beristirahat selama 10 menit.”
Rapat dibuka kembali setelah istirahat selama 10 menit. Pembahasan selanjutnya tentang Pasal 28 dengan Bab 7 tentang presiden harus orang Indonesia Asli dan beragama Islam, serta presiden disumpah menurut agamanya. Pembahasan mengenai hal ini rupanya juga melibatkan perdebatan yang seru antara golongan Islam dengan Kebangsaan. Keberatan golongan Islam adalah pada kata-kata ”presiden disumpah menurut agamanya.” Mengenai hal ini anggota, Kiyai Masykur mengatakan:
”.... Lalu saya membaca dalam rancangan UUD ini, yaitu dalam Pasal 28 bab 7, bahwa presiden harus bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa presiden itu beragama apa saja boleh. Dengan demikian maka saya pikir keadaan begini: kalau di dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk- pemeluknya, padahal Republik Indonesia dikepalai oleh presiden beragama lain Islam, umpamanya, apakah keadaan seperti ini dapat dijalankan dengan baik? Atau apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya? Dan apakah yang demikian itu tidak jahat? .... oleh karena itu saya usul, Pasal 28 yang berbunyi ”wajib menjadikan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluknya”, diganti saja dengan kalimat ”agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama Islam”. Bahkan faham ini akan lebih ringan, sebab tidak ditulis bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya, sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya saya rasa lebih mudah, apakah salah satu dari dua pasal itu
diadakan perubahan, ialah ditentukan di dalam Pasal 7, bahwa presiden harus orang Islam, atau ayat di dalam Pasal 28 diganti. .... ” ( Risalah Sidang ... hlm. 344)
Soekano mengatakan bahwa yang menjadi pokok masalah Tuan Masykur adalah keberatan pada kata ”Presiden bersumpah menurut agamanya”. Bagaimana kalau kata tersebut dihapus, menjadi berbunyi: ”presiden bersumpah”, kata ”menurut agamanya” dihapus saja. Ini adalah sebuah kompromi dari panitia. Walaupun demikian, berdasarkan usul-usul dari kedua kelompok Islam maupun Kebangsaan  akhirnya disepakati, diubah menjadi  ”Presiden bersumpah menurut agama”.
Dalam pada itu Tuan Muzakir berbicara pendek, tetapi isinya sangat mengejutkan.
Muzakir:
”Saya mau mengusulkan kompromi. Paduka Tuan Ketua, supaya tuan-tuan anggota Tyoosakai senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernyataan Indonesia merdeka sampai kepada pasal dalam UUD itu yang menyebut- nyebutAllah atau agama Islam, atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu.” (memukul meja) ( Risalah Sidang .... hlm 347).
Usul Muzakir tersebut ditolak oleh Syusa , Soekarno, tetapi Muzakir masih minta dipertimbangkan.
Hadikusumo berbicara:
”Saya berlindung kepada Allah dari setan yang merusak. Tuan-tuan dengan pendek sudah berulang kali diterangkan di sini, bahsa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam, sebab corak ’Islam agama dan negara’ itu sudah diterangkan. Begitulah arti perkataan. Kalau voorstel (usulan pen.) itu memang ditolak, artinya tidak berarti senyata-nyatanya negara itu akan netral dalam hal agama. Karena voorstel saya, pilih saja yang terang-terang, dari pada saya tidak mengerti dan tidak boleh diterangkan. Dengan alasan-alasan dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Islam, tentang hal pembelaannya, tentang hal ekonominya, tentang hal segala-galanya, mempunyai ideologi sebagaimana yang sudah diterangkan. Jadi saya menyetujui usul Tuan Kahar Muzakir tadi, kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima. Jadi nyata negara ini tidak berdiri di
atas agama Islam, dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan sedikit-sedikit diambil kompromi seperti diterangkan Tuan Soekarno. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terangan saja kalau memang ada keberatan akan menerima ideologi umat Islam, siapa yang mupakat yang berdasar agama Islam, minta supaya menjadi satu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama. Itulah terang-terangan, itulah yang lebih tegas. Kalau- kalau sudah nyata netral jangan mengambil-ambil perkataan Islam yang rupanya hanya dipakai ujung-ujungnya saja. Orang-orang mengerti betul pengalaman ini. Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan yang rupa-rupanya dipakai ujung-ujungnya saja, tidak nyata-nyata berarti, saya tahu bahwa tidak baik kesannya pada umat Islam. Karena itu saya mupakat dan setuju dengan kehendak Tuan Abdul Kahar Muzakkir, coba distem saja dengan terang- terangan, siapakah yang mupakat supaya negara ini berdasar Islam, dan siapa yang tidak.
Atau, oleh karena di sini ada macam-macam agama, supaya diusulkan apakah negara ini berdasarkan agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasarnya? Kristenkah, Islamkah, Budhakah? Atau lainnya lagi, ini barulah kita boleh memilih. Jadi terang dan beres. Saya kira, itu adalah usul yang sebaik- baiknya. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ya, ya. Itu pendapat saya yang bulat. Barang kali dengan begitu beres soalnya. Kita menghadapi mata-mata musuh, Tuan-tuan, jangan hendaknya keras-kerasan, tetapi berkepala dingin. Saya minta yang terang saja, dan saya mupakat dengan Tuan Muzakir. Supaya beres, betulkah usul sekarang tentang agama itu. Berdasar agamakah, atau tidak? Ini perlu saya terangkan. Wassalamualaikum ww. ( Risalah Sidang ... hlm. 351).
Ketua Tuan Rajiman:
”Tidak ada keberatan, tetapi kita harus mengingat bahwa kita ini mendapat pekerjaan dari pemerintah, jadi kita harus menjalankan kewajiban itu. Harus ada keputusan tentang semua hal yang diindahkan oleh pemerintah. Saya kira bahwa hal itu disetujui. Saya setuju sekali, maka saya tutup sidang malam ini, dan saya tunda sampai besok pagi. Jadi hal yang masih menanti keputusan ini besok pagi tentu dapat diselesaikan dengan perasaan tenang.” ( Risalah Sidang ... hlm. 352/254).
Pada sidang hari berikutnya, tanggal 16 Juli 1945, setelah dibuka oleh ketuanya, Dr. Rajiman, Soekarno diminta berbicara pertama. Dalam pidatonya, Soekarno antara lain mengajak agar semua anggota  BPUPKI mengakhiri perdebatan ini, sebab kalau dibicarakan terus-menerus juga tidak akan ada habisnya. Sedangkan kita sama-sama menginginkan agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya dapat terwujud. Soekarno mengajak agar kita semua berkorban demi persatuan bangsa yang segera akan merdeka. Ia mengajak seluruh anggota menyetujui usulnya yang merupakan kompromi dari golongan Kebangsaan dan golongan Islam, yaitu:
”terimalah clausule di dalam Undang-undang Dasar bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 yang berbunyi: ”Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”, ayat ke-2: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Saya minta apa yang saya usulkan ini diterima bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui bahwa ini adalah pengorbanan yang sehebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam.” (Risalah Sidang ... hlm. 357).
Setelah pidato Soekarno ini tidak lagi ada anggota yang mempersoalkan masalah hubungan agama dan negara. Soepomo melanjutkan pembahasan pasal demi pasal yang tersisa, dan tanggapan anggota tampaknya tidak ada yang mengundang perdebatan. Pada bagian akhir dari sidang kedua BPUPKI, ketua Dr. Rajiman mengatakan:
”Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat- bulatnya. Bagaimana tuan-tuan? Untuk penyelesainnya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima berdiri. (Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-undang Dasar ini. Terimakasih tuan- tuan.” ( Risalah Sidang .... hlm. 361).

## Hadikusumo dan PPKI
Pada tanggal 6 Agustus bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima, membunuh 78.000 orang. Hari berikutnya, di Jakarta dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tanggal 9 Agustus bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, dan pada hari yang sama Soviet invasi Manchuria. Pada hari yang sama, Soekarno, Hatta dan Rajiman diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Komando Wilayah Asia Tenggara, Laksamana Terauchi Masaichi. Kepada tiga pemimpin Indonesia itu Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia yang meliputi wilayah bekas wilayah negara Hindia Belanda ( Nederlands Oost-Indie ). Soekarno ditunjuk menjadi ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya. Tanggal 14 Agustus Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Sehari berikutnya, tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu. Indonesia dalam suasana tidak menentu: Jepang sudah menyerah, Indonesia belum merdeka, tentara Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, dan Tentara Indonesia belum terbentuk. Hari berikutnya Gunseikan menerima perintah agar statusquo sampai Sekutu datang. Kaum muda menginginkan agar pengumuman kemerdekaan Indonesia segera dilakukan, terlepas dari rencana-rencana Jepang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukan. Pagi-pagi tanggal 16 Agustus Soekarno dan Hatta tidak ditemukan di Jakarta. Rupanya mereka diculik ke Rengasdengklok oleh para pemimpin pemuda, untuk memaksa mereka mengumumkan kemerdekaan di luar rencana Jepang. Laksamana Maeda mengimbau kepada para pemuda itu agar dua pemimpin itu dikembalikan ke Jakarta dalam keadaan selamat. Maeda akan mencarikan jalan lain bagi kepulangan tentara Jepang setelah proklamasi kemerdekaan. Malam tanggal 16 Agustus, Sukarno dan Hatta telah berada di rumah Laksamana Maeda. Di rumah itu, semalaman para pemimpin merumuskan naskah proklamasi. Pagi tanggal 17 Agustus, proklamasi kemudian dibaca oleh Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia.
PPKI terdiri dari 19 anggota ditambah 6 anggota baru menjadi genap 25 orang. Ki Bagus Hadikusumo termasuk salah satu anggota panitia ini. Sehari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus diadakan sidang pertama PPKI untuk menetapkan UUD, menetapkan presiden dan wakil presiden dan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang yang direncanakan dibuka jam 9.00 WIB, molor sampai jam 11. Rupanya dalam waktu 2 jam itu telah terjadi sejumlah perubahan atas
dasar kesepakatan para pemimpin Kebangsaan dan Islam. Setelah sidang dibuka, Ketua PPKI, Soekarno menjelaskan adanya beberapa perubahan terhadap naskah UUD, dan kemudian meminta kepada Wakil Ketua, Mohamad Hatta untuk menyampaikan perubahan-perubahan tersebut. Telah masuk berbagai usul kepada PPKI yang patut diperhatikan. Hal itu menyebabkan perubahan-perubahan kecil. Pertama, menghilangkan pernyataan Indonesia Merdeka. Dengan demikian, naskah preambul kembali ke teks awal yang dibuat oleh panitia 9. Kedua, mengganti klausul ”berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- pemeluknya” dengan rumusan baru ”...berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Ketiga menghilangkan kata yang ”beragama Islam” dari Pasal 6 ayat 1, sehingga berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli. Keempat, Pasal 29 ayat 1, dibuang klausul ”dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk menyesuaikan dengan perubahan pada preambul. Keseluruhan perubahan ini telah mendapatkan kesepakatan  dari berbagai golongan. ”Ini mempermudah pekerjaan selanjutnya.” kata Hatta. Keseluruhan perubahan di atas adalah terkait dengan hubungan agama dan negara. Selain itu masih terdapat beberapa perubahan, misalnya ”Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan” ditambah dengan ”menurut Undang-undang Dasar”.  Kemudian ayat 2 Pasal 4, wakil presiden tidak lagi dua orang tetapi satu orang saja, demi efisiensi. Dan masih ada beberapa perubahan yang tidak disebut dalam paper ini, karena tidak terkait dengan masalah hubungan agama dan negara.
Setelah Hatta menyampaikan perubahan-perubahan, Soekarno membacakan sekali lagi naskah preambul yang telah diubah. Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar kata ”menurut dasar” setelah ”Ketuhanan Yang Maha Esa” dihilangkan saja, sehingga berbunyi ”dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab” dan seterusnya. Anggota I Gusti Ketut Puja mengusulkan agar kata-kata ”atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” diganti menjadi ”atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Kedua usul tersebut dapat diterima secara bulat oleh sidang. ( Risalah Sidang ... hlm. 418 dan 419).

## Konsep Relasi Agama dan Negara dalam Perkembangan Sejarah
Indonesia
Sesungguhnya konsep hubungan agama dan negara telah menjadi materi perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis netral agama sejak tahun 1920-an. Kalangan Islam mencita- citakan Indonesia merdeka nanti berdasarkan persatuan yang diciptakan oleh adanya solidaritas Islam yang dianut oleh 90% penduduk Hindia Belanda. Sedangkan kaum Kebangsaan mengatakan persatuan itu didasarkan atas cinta tanah air. Karena itu sudah selayaknya jika golongan Islam mempunyai cita-cita Indonesia merdeka didasarkan atas Islam, sedangkan kaum Kebangsaan pada cinta tanah air. (Taufik Abdullah dan Muhamad Hisyam (eds), 2003: 161-166)
Perdebatan tentang hubungan agama dan negara kembali mencuat dalam BPUPKI sebagaimana sudah dipaparkan di atas. Inti permasalahannya masih sama, bahwa Islam adalah agama yang mengandung ideologi negara, dan karena itu tidak mungkin agama dipisahkan dari negara. Sedangkan kaum Kebangsaan menganggap bahwa antara agama Islam dan negara harus dipisahkan, sebab kalau disatukan, berarti mendirikan negara Indonesia bukan sebagai negara persatuan.  Memang benar bahwa negara Islam itu akan dapat menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan agama lain, tetapi golongan agama kecil-kecil itu tentu tidak dapat mempersatukan dirinya dengan negara. ”Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat a-religieus ” kata Soepomo. ”Negara Indonesia yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu, dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan pula oleh agama Islam.” ( Risalah Sidang ... hlm. 40).
Adalah menarik untuk memerhatikan buku karya Dr. Luthfi Assyaukanie, berjudul Islam and the Secular State in Indonesia, ISEAS, Singapore, 2009, yang membahas perkembangan hubungan agama- negara dalam sejarah Indonesia merdeka. Menurutnya, sejarah Indonesia adalah perkembangan menuju ke arah penyempurnaan tipe hubungan agama-negara. Tidak banyak negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang kaum intelektualnya memikirkan dengan serius konsep-konsep politik modern. Indonesia merupakan kekecualian. Intelektual muslim Indonesia selama tiga generasi terakhir telah memikirkan dengan sungguh-sungguh konsep politik modern seperti
demokrasi, sekularisasi, pluralisme dan liberalisme. Dalam tahapan- tahapan yang jelas, intelectual muslim Indonesia memainkan peran menentukan  dalam mencoba menerapkan konsep-konsep politik modern di Indonesia sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, di hadapkan pada kenyataan tak terbantahkan bahwa masyarakat Indonesia adalah pluralis.
Penulis buku ini membagi model of polity Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan agama-negara menjadi tiga model. Pertama, merupakan hasil pemikiran para intelektual muslim Indonesia generasi proklamasi, yaitu yang disebut model “Negara Demokrasi Islam”. Model ini mencitakan sebuah negara Islam, dengan cara memasukkan Islam dalam negara melalui proses demokrasi. Hubungan agama–negara menurut model ini ialah bahwa negara mempunyai peran menentukan dalam kehidupan agama rakyat. Model ini ternyata tidak dapat  dilaksanakan  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik. Kedua, model “Negara Demokrasi Agama”, yaitu negara bersikap netral terhadap agama, tetapi menganggap pentingnya peran agama dalam negara.
Eksponen Model 2 kebanyakan adalah generasi baru muslim yang hadir ke panggung politik di awal 1970-an. Secara genealogis, mereka datang dari lingkungan santri yang sebagian besarnya adalah keturunan dan kerabat eksponen Model 1, baik Masyumi maupun NU. Tetapi tidak seperti orang tua mereka, generasi baru ini kurang concern dengan afiliasi ideologi. Dalam soal hubungan agama-negara generasi baru santri ini kemudian terbelah menjadi dua kelompok. Pertama yang cenderung menganggap pentingnya peran agama dalam negara, dan kedua mereka yang melihat hubungan itu tidak begitu penting. Kelompok pertama mengilhami lahirnya Model 2 dan yang kedua menginspirasi Model 3.
Model 3  disebut “Negara Demokrasi Liberal”. Model ini lahir sebagai reaksi terhadap banyaknya masalah hubungan agama-negara yang muncul dalan Model 2. Kritik yang keras disebabkan oleh posisi hegemonik negara atas aktivitas agama rakyat, dan mencoba mencari format baru hububngan agama-negara yang lebih layak. Seperti Model 2, Model 3 juga berangkat dari kesadaran sosiologis tentang realitas pluralistik rakyat Indonesia untuk menemukan integritas nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme itu. Jika Model 2 prinsip pluralisme berada pada kesadaran agama dan pentingnya peran negara
dalam memelihara agama rakyatnya, sementara mereka menolak sekularisme, maka Model 3 prinsip pluralisme diletakkan pada pemisahan peran agama dan negara. Pluralisme tidak akan jalan jika negara terlampau intervensi pada aktivitas agama rakyatnya.
Pemikiran tentang Negara Demokrasi Liberal di Indonesia tumbuh pesat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Perubahan rezim mengakibatkan makin liberalnya iklim politik, dimana kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi semakin normal. Sejumlah tulisan di media muncul dari para intelektual muda muslim, mengeritik peran hegemonik negara atas masalah-masalah agama dan mengimbau kaum muslimin untuk tidak menyerahkan urusan agama kepada pemerintah. Ada dua alasan mengapa mereka mengkritisi situasi ini. Pertama sebagai bagian dari ketidak-puasan mereka atas sistem politik dan ekonomi, pelaksanaan hukum serta peran negara atas agama yang telah dibangun oleh pemrintahan Soeharto. Kedua sebagai respons terhadap munculnya kelompok fundamentalisme Islam, yang agendanya adalah membawa Islam ke dalam negara. Beberapa isu menonjol yang menjadi bahan kritik adalah tuntutan negara Islam, tuntutan memulihkan Jakarta Charter, dan kritik atas RUU yang esensinya mendorong intervensi negara atas kehidupan beragama kaum muslimin.
Dalam konteks perkembangan pemikiran politik Islam seperti itu, Ki Bagus Hadikusumo sebagai eksponen ‘angkatan 45’ tidak dapat dipisahkan dari karakter Model 1 yang memandang pentingnya negara mengatur pelaksanaan agama. Tetapi pemikiran semacam ini bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ketika berhadapan dengan formula “7 kata” dalam Jakarta Charter, yang dianggap oleh banyak kalangan Islam sebagai dasar konstitusional bagi pelaksanaan syari’at Islam, Hadikusumo justeru tidak sepaham. Ia berpendirian bahwa negara tidak boleh campur tangan atau mengatur dalam urusan agama. Pendirian semacam ini sejalan dengan pemikiran Model 3. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Bagus Hadikusumo menerabas jauh ke depan, mendahului jamannya.

## Penutup
Tentang hubungan antara agama dan negara merupakan perdebatan yang ramai di kalangan kaum muslimin, dan tiada putus dalam sejarah Islam maupun sejarah Islam Indonesia. Prinsip paling dasar dalam hubungan antara agama dan negara yang menjadi pokok
perdebatan adalah apakah antara keduanya dipisahkan atau dipersatukan. Apa bila dipisahkan disebut negara sekuler, dan jika dipersatukan menjadi negara teokrasi. Negara sekuler tidak direstui oleh golongan Islam, dan negara teokrasi tidak disukai oleh kaum Kebangsaan.
Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh Islam yang terlibat dalam perjuangan anti sekulerisasi negara pada  saat-saat paling genting dalam sejarah Indonesia. Bersama-sama dengan pemimpin Islam lainnya ia berjuang, agar Islam masuk dalam negara, bukan melalui jalan paksaan, tetapi demokrasi. Hadikusumo memberi perhatian yang sangat serius terhadap klausul 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan argumen bahwa kata-kata  “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu merupakan konsep ambigú yang tidak dapat dipahami. Apakah dengan begini, negara akan membeda-bedakan penganut Islam dengan penganut agama lain? Ataukah ini merupakan sugesti halus bahwa orang Islam tidak melaksanakan syari’at agamanya? Karena itu secara elegan Hadikusumo menyatakan: “Saya menyatakan bahwa saya tidak mupakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan preambul yang berbunyi ’berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjaankan syariat bagi pemeluknya.” Karena itu, menurut hemat penulis, upaya-upaya memulihkan 7 kata tersebut pada masa kini, tidak relevan dengan prinsip yang dipegangi secara kokoh oleh Ki Bagus Hadikusumo.
Aspirasi ‘memasukkan’ agama Islam ke dalam negara Indonesia dengan cara demokrasi seperti disebut di atas boleh disebut gagal, tetapi sekurang-kurangnya para pemimpin Islam dalam BPUPKI berhasil dalam mendorong negara Indonesia tidak menjadi negara sekuler. Dalam perkembangan lebih lanjut perdebatan bentuk hubungan negara-agama tidak saja melibatkan golongan Islam dan Kebangsaan, melainkan antara kalangan pemimpin dan intelektual Islam sendiri. Pemikiran intelektual muslim Indonesia agaknya melangkah lebih maju dibanding banyak negara muslim lainnya. Hinggá kini konsepsi hubungan agama-negara yang dihasilkan oleh pemikiran intelektual muslim Indonesia memang mencapai tingkat yang maju, dalam pengertian semakin ada persesuaian dengan pemikiran modern tentang demokrasi, pluralisme, HAM, persamaan gender, civil society dan kebebasan. Meskipun demikian, tetap saja ke-Islaman Indonesia mewarnai dengan pekat kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik dan Muhamad Hisyam (eds.), 2003. Sejarah Umat Islam Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Amat.
Assyaukanie, Luthfi. 2009. Islam and the Secular State in Indonesia. Singapore: ISEAS.
Hisyam, Muhamad. 2001. Caught Between Three Fires, The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942 . Jakarta, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).
Jurdi, Syarifuddin et. al (eds.). 2010. 1 Abad Muhammadiyah . Jakarta: Buku Kompas.
Ricklefs, MC. 1994. A History of Modern Indonesia Since C. 1300, second edition. London: The Macmilan Press, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS.
Saafroeddin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati (eds.). 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Maarif, Ahmad Syafii. 1985. Islam dan Masalah Kenegaraan , Jakarta:
LP3ES.
Wiryosukarto, Amir Hamzah. 1992. Kiyai Haji Mas Mansur, Kumpulan Karangan Tersiar . Yogyakarta: Penerbit PT Persatuan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Bagoes_Hadikoesoemo http://www.pkesinteraktif.com