INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5785-5796 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Perubahan Teknologi Terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan
Aina Putri Ayu 1 ✉ , Nikmah Dalimunthe 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: putriayuaina@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pesatnya  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  dalam  beberapa  dekade  terakhir  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  bidang ketenagakerjaan.  Perubahan  teknologi  seperti  otomatisasi,  kecerdasan  buatan,  robotika,  dan digitalisasi  telah  mengubah  lanskap  kerja  secara  fundamental.  Akibatnya,  peraturan  hukum ketenagakerjaan perlu disesuaikan untuk  menjawab tantangan baru yang muncul dan melindungi hak-hak  pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji pengaruh perubahan teknologi terhadap peraturan hukum ketenagakerjaan.Konsep kerja yang fleksibel, seperti kerja jarak jauh dan kontrak kerja  sementara,  menjadi  semakin  umum  dengan  adopsi  teknologi  digital.  Regulasi  hukum ketenagakerjaan perlu mengakomodir kerja fleksibel ini dengan memperhatikan perubahan teknologi, regulasi  hukum  keternagakerjaan,  dampak  perubahan  teknologi  terhadap  hubungan  kerja,  dan regulasi hukum keternagakerjaan dapat disesuaikan agar tetap relevan dan melindungi pekerja dalam era perubahan teknologi.Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa permasalahan yang telah terjadi dan  akan  terus  berlanjut  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  ini  diatur  dalam  UU  No.  13  tentang Ketenagakerjaan  dan  peraturan  turunannya.  Selain  itu,  perubahan  teknologi  juga  mempengaruhi masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Penggunaan robotika dan otomasi dapat menimbulkan risiko baru bagi pekerja, seperti cedera fisik dan tekanan psikologis. Peraturan hukum ketenagakerjaan harus mempertimbangkan aspek keselamatan kerja terkait dengan teknologi baru dan memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang adaptif dan responsif.
Kata  Kunci:  Perubahan teknologi, Pengaruh Teknologi, Regulasi hukum keternagakerjaan

## Abstract
The rapid development and advancement of technology in the last few decades has had a significant impact on various aspects of life, including in the field of employment. Technological changes such as automation,  artificial  intelligence,  robotics  and  digitization  have  fundamentally  changed  the  work landscape. As a result, labor law regulations need to be adapted to respond to new challenges that arise and protect workers' rights. This study aims to examine the impact of technological change on labor law regulations. Flexible working concepts, such as remote work  and temporary employment contracts, are becoming  increasingly  common  with the  adoption of  digital technologies.  Labor  law regulations need to accommodate this flexible work by taking into account technological changes, labor law regulations, the impact of technological changes on work relations, and labor law regulations can be adjusted so that they remain relevant and protect workers in an era of technological change. The results of the study indicate that there are several problems that have occurred and will continue in the Era  of  the  Industrial  Revolution  4.0,  this  is  regulated  in  Law  no.  13  concerning  Manpower  and  its derivative regulations. In addition, technological changes also affect occupational health and safety issues. The use of robotics and automation can create new risks for workers, such as physical injury and psychological  distress.  Labor  law  regulations  must  consider  work  safety  aspects  related  to  new technology and ensure adequate protection for workers. The results of this research are expected to provide  useful  insights  for  policy  makers  in  developing  adaptive  and  responsive  labor  laws  and regulations.
Keywords: Technological change, Technology Influence, Labor law regulations

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang cepat dan transformasional telah mengubah cara kita bekerja  dan  berinteraksi  di  lingkungan  kerja.  Inovasi  seperti  otomasi,  kecerdasan  buatan, robotika, dan digitalisasi berdampak signifikan terhadap lapangan kerja dan tuntutan tenaga kerja.  Dalam  konteks  ini,  peraturan  hukum  ketenagakerjaan  perlu  dimutakhirkan  dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul. Sejalan  dengan  adopsi  teknologi  baru,  terjadi  pergeseran  kebutuhan  akan  tenaga  kerja. (Autor, D. H. : 2015)
Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rutin dan fisik cenderung digantikan oleh otomatisasi dan  robotika, sementara pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kognitif dan  interaksi  sosial menjadi  semakin  penting. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan harus dapat mengatasi ketidaksetaraan ini dengan memberikan perlindungan yang tepat dan mempromosikan  pembelajaran  berkelanjutan  bagi  pekerja.  Selain  itu,  teknologi  juga mempengaruhi hubungan antara pengusaha dan pekerja. (Lee, S. H., & Nica. E :2019)
Kemajuan  digital  memungkinkan  kerja  jarak  jauh,  kontrak  kerja  sementara,  dan fleksibilitas  lainnya.  Peraturan  hukum  ketenagakerjaan  perlu  beradaptasi  dengan  tren  ini untuk memastikan perlindungan yang adil bagi pekerja dan menjaga keseimbangan antara kepentingan  pengusaha  dan  pekerja.  Selain  itu,  perubahan  teknologi  juga  menghadirkan tantangan baru dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Penggunaan teknologi seperti robotika dan otomasi dapat menimbulkan risiko baru bagi pekerja, antara lain cedera fisik dan dampak psikologis. (Pe’er, A., Dery, K., & Sheaffer, Z. :2019)
Peraturan hukum ketenagakerjaan harus dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko tersebut  dengan  memperbarui  standar  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  perubahan  teknologi  terhadap  peraturan  hukum ketenagakerjaan.  Melalui  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  dampak  teknologi  dalam konteks ketenagakerjaan, diharapkan dapat dikembangkan peraturan hukum yang tepat dan responsif terhadap perkembangan teknologi. (L. Hadi Adha : 2020)
Pengaruh perubahan teknologi terhadap pengaturan hukum ketenagakerjaan mengacu pada  dampak  yang  timbul  dari  adopsi  dan  perkembangan  teknologi  terhadap  kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Seiring kemajuan teknologi dan  mempengaruhi  cara  kerja,  tuntutan  kerja  dan  kondisi  kerja,  peraturan  hukum ketenagakerjaan  perlu  disesuaikan  agar  tetap  relevan  dan  melindungi  hak-hak  pekerja. Perubahan teknologi dapat meliputi otomatisasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, robotika dan perkembangan  teknologi  lainnya  yang  mempengaruhi  cara  kerja  dan  organisasi  kerja. Dampak dapat meliputi:
1.  Perubahan  jenis  pekerjaan:  Kemajuan  teknologi  dapat  menggantikan  pekerjaan rutin dan berulang dengan otomatisasi. Hal ini dapat mengubah persyaratan keterampilan kerja  dan  memengaruhi  peraturan  hukum  ketenagakerjaan  terkait  upah,  jam  kerja,  dan perlindungan pekerja.
2.  Hubungan  kerja  yang  fleksibel:  Perkembangan  teknologi  juga  memungkinkan model kerja yang fleksibel, seperti kerja jarak jauh atau kontrak kerja sementara. Peraturan hukum  ketenagakerjaan  perlu  mempertimbangkan  perlindungan  hak-hak  pekerja  dalam konteks kerja yang fleksibel ini.
3.  Kesehatan dan keselamatan kerja: Penerapan teknologi baru, seperti robotika dan otomasi, dapat mengubah lingkungan kerja dan menimbulkan risiko baru. Peraturan undang- undang ketenagakerjaan harus memperbarui standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengakomodasi risiko yang terkait dengan teknologi ini.
4.  Perlindungan  sosial:  Perkembangan  teknologi  dapat  memengaruhi  sistem perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan lainnya. Peraturan hukum ketenagakerjaan harus mempertimbangkan perlindungan sosial yang diperlukan bagi pekerja di era perubahan teknologi.
Dampak  perubahan  teknologi  terhadap  regulasi  undang-undang  ketenagakerjaan
melibatkan penyesuaian dan pembaruan undang-undang untuk mengakomodasi tren dan tantangan baru yang muncul. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perlindungan yang memadai  bagi  pekerja,  mempromosikan  kesetaraan  dan  menjaga  keseimbangan  antara kepentingan pengusaha dan pekerja dalam lingkungan kerja yang berubah dengan cepat. (Rho, H. J., & Brown, H. : 2016)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Untuk memperoleh data yang valid maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kutipan, rangkaian kata-kata. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu  menghasilkan  uraian  mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  perilaku  yang  diamati  dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi. Dan metodologi riset pada penelitian kali ini yang digunakan dengan memakai penemuan tambah postingan bacaan terhadap penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara mencari di jurnal - jurnal dan buku - buku yang terkait tentang penelitian ini dan Metodologi riset pada kesempatan ini yang digunakan dengan memakai penemuan tambah terhadap beberapa jurnal dan artikel ilmiah serta buku yang diterbitkan di beberapa web pada 5 tahun terakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia memiliki  sumber daya manusia yang melimpah dari segi  kuantitas,  sehingga menjadi lahan yang subur sangat potensial untuk penerapan industri 4.0. Di era informasi digital ini selain membawa kemajuan bagi dunia industri, tetapi memiliki potensi untuk menciptakan masalah bagi hukum  ketenagakerjaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  menganalisis  permasalahan  ketenagakerjaan yang mungkin terjadi akibat tidak adanya regulasi yang sesuai dengan kondisi di era revolusi industri 4.0.  Masalah  Ketenagakerjaan  Yang  perlu  segera  diatur  adalah  hubungan  teknologi  yang  lebih bersifat  persahabatan/kemitraan  dibandingkan  dengan  statis,  mempekerjakan  biaya  yang pembayarannya  lebih  tergantung  pada  kesepakatan,  tingkat  keterampilan  dan  hasil  kerja, mengembangkan kompetensi karyawan dan melindungi pekerja dari  PHK hubungan kerja yang memiliki kecenderungan terjadi secara besar-besaran. Revisi UU No 13 Tahun 2003 harus dapat mengakomodir  secara  khusus  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  bidang  Ketenagakerjaan seiring dengan Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi terhadap regulasi ketenagakerjaan yang luar biasa cepat membawa perubahan yang signifikan untuk dunia teknolgi dan juga akan berdampak pada perubahan hubungan kerja. Hubungan kerja
yang diperbaiki banyak diganti dengan pekerja lepas / freelancer, fenomena ini dikenal dengan istilah “GIG Economy”. Dalam hukum Ketenagakerjaan No 3 Tahun 2013 Pasal 56 ayat 1 dikenal dua
bentuk perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang merupakan perjanjian kerja Freelance untuk berbagai perusahaan. Di dalam  Indonesia  sudah  mulai  melihat  fenomena  GIG  Ekonomi  telah  terjadi,  pada  pandangan pertama  jelas  pada  industri  transportasi  online  dan  pekerja  dengan  keahlian  tertentu.  Dokar perekonomian mulai berkembang juga di bidang industri kreatif dan start-up.
Regulasi Hukum Ketenagakerjaan Saat Ini Mengatasi Tantangan Yang Timbul  Akibat Perubahan Teknologi
Peraturan  hukum  ketenagakerjaan  saat  ini  berupaya  menjawab  tantangan  yang  timbul  dari perubahan teknologi dengan mengadaptasi dan memperbarui kerangka hukum yang mengatur hubungan  kerja  di  era  transformasi  digital.  Peraturan  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan perlindungan  yang  memadai  bagi  pekerja,  mempromosikan  kesetaraan,  dan  menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Regulasi hukum ketenagakerjaan saat ini  bertujuan  untuk  mengatasi  tantangan  yang  ditimbulkan  oleh  perubahan  teknologi  dengan memastikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  pekerja  dan  menjaga  keseimbangan  antara kepentingan pengusaha dan pekerja dalam lingkungan kerja yang terus berubah. ( Sun, L. Y., Aryee, S., & Law, K. S :2017) Peraturan ini berupaya mengakomodasi perubahan jenis pekerjaan, hubungan kerja yang fleksibel, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan sosial di era perubahan teknologi. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan saat ini berusaha mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi, tetapi tanggapan terhadap perubahan ini mungkin berbeda di  setiap  negara  dan  wilayah.  Beberapa  langkah  yang  dilakukan  dalam  pengaturan  hukum ketenagakerjaan untuk menghadapi perubahan teknologi antara lain:
1. Perlindungan  hak-hak  pekerja:  Peraturan  hukum  ketenagakerjaan  melindungi  hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja yang berubah akibat perubahan teknologi. Ini termasuk hak- hak seperti upah yang adil,  jam kerja  yang wajar, keselamatan  dan kesehatan kerja, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. (Wilkinson, A., & Wood, G. : 2017)
2. Reformasi  peraturan:  Peraturan  undang-undang  ketenagakerjaan  perlu  diperbarui  untuk mempertimbangkan perkembangan teknologi dan mengatasi tantangan yang muncul. Ini mungkin melibatkan merevisi peraturan yang ada, mengembangkan peraturan baru, atau membuat kerangka kerja yang fleksibel untuk memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan teknologi. (De Stefano, V. : 2018)
3. Perlindungan  pekerja dalam gig economy Perkembangan  teknologi telah melahirkan gig economy  yang  melibatkan  pekerja  lepas  atau  kontrak.  Peraturan  undang-undang ketenagakerjaan  berupaya  untuk  memperluas  perlindungan  bagi  pekerja  dalam  gig economy, termasuk hak-hak seperti upah yang adil, akses ke jaminan sosial, dan jaminan pekerjaan. (Estlund, C. L. :2019)
4. Penyediaan  pelatihan  dan  pendidikan:  Peraturan  undang-undang  ketenagakerjaan  dapat mendorong  penyediaan  pelatihan  dan  pendidikan  yang  relevan  dengan  perkembangan
teknologi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan pekerja agar dapat beradaptasi dengan  perubahan  teknologi  dan  mempertahankan  daya  saing  di  pasar  tenaga  kerja. (Mathews, V. H., & Beirne, M : 2019)
Dalam  hal  ini  salah  satu  contoh  kasus  yang  menggambarkan  bagaimana  peraturan  hukum ketenagakerjaan  saat  ini  mengatasi  tantangan  yang  timbul  dari  perubahan  teknologi  adalah pengaturan platform digital dan gig economy.
Dalam beberapa tahun terakhir, platform digital seperti Uber, Grab, dan Airbnb telah mengubah cara orang bekerja dan mengakses layanan. Namun, ada banyak perdebatan tentang status pekerja di platform ini dan perlindungan hukum yang mereka terima. Peraturan hukum ketenagakerjaan saat ini berupaya mengatasi tantangan ini dengan mengatur hubungan antara platform dan pekerja yang menggunakan platform.
Misalnya,  beberapa  negara  telah  mengadopsi  pendekatan  inovatif  terhadap  regulasi  hukum ketenagakerjaan  untuk  mengatasi  tantangan  platform  digital.  Misalnya,  di  beberapa  negara, pengadilan  telah  memutuskan  bahwa  pekerja  di  platform  seperti  Uber  memiliki  status  sebagai karyawan dan  bukan hanya  sebagai mitra atau kontraktor  independen. Keputusan ini mengatur hak-hak pekerja seperti upah minimum, jaminan kesejahteraan, dan perlindungan kerja.
Selain  itu,  beberapa  negara  juga  telah  mengadopsi  peraturan  khusus  yang  mengatur  platform digital.  Misalnya,  mereka  dapat  mewajibkan  platform  untuk  memberikan  perlindungan  sosial kepada pekerjanya, atau memaksakan kewajiban untuk membayar upah yang adil. Beberapa negara juga mengatur jam kerja, istirahat, dan kondisi kerja lainnya untuk pekerja platform.
Contoh nyata adalah pengadilan di Inggris pada tahun 2021 memutuskan bahwa pengemudi Uber berstatus  sebagai  karyawan  dan  bukan  sebagai  mitra  atau  kontraktor  independen.  Putusan  ini berarti bahwa pengemudi Uber berhak atas hak-hak seperti upah minimum, cuti tahunan berbayar, dan perlindungan ketenagakerjaan lainnya.
Contoh  lain  adalah  di  Spanyol,  pemerintah  melalui  undang-undang  bernama  "Real  Decreto-ley 9/2021" memberlakukan aturan baru untuk platform digital. Undang-undang ini mengatur bahwa platform digital harus mengakui status pekerja bagi pekerja yang bekerja melalui platform tersebut. Ini berarti pekerja di platform digital memiliki hak seperti upah minimum, cuti tahunan berbayar, dan perlindungan pekerjaan.
Kasus seperti ini mencerminkan upaya peraturan hukum ketenagakerjaan saat ini untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi, khususnya dalam konteks platform digital dan  gig  economy.  Peraturan  ini  berusaha  untuk  memastikan  perlindungan  yang  memadai  bagi pekerja di lingkungan kerja yang berkembang pesat dan cepat berubah.
Dampak Perubahan Teknologi Terhadap Hubungan Kerja dan Kondisi Kerja Para Pekerja Perubahan  teknologi  memiliki  dampak  signifikan  pada  hubungan  kerja  dan  kondisi  kerja  para pekerja. Berikut adalah beberapa dampak yang umum terjadi:
1. Perubahan dalam jenis pekerjaan: Kemajuan teknologi sering kali mengarah pada perubahan
dalam  jenis  pekerjaan  yang  ada.  Pekerjaan  yang  cenderung  rutin  dan  berulang  dapat digantikan oleh otomatisasi dan robotika. Di sisi lain, teknologi juga menciptakan pekerjaan baru  yang  terkait  dengan  pengembangan,  pemeliharaan,  dan  pengoperasian  teknologi tersebut. (Autor, D. H., & Dorn, D. : 2013)
2. Fleksibilitas kerja: Perubahan teknologi juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam cara kerja. Misalnya, kerja  jarak  jauh atau kerja lepas (freelance) menjadi lebih umum dengan bantuan teknologi komunikasi dan platform daring. (Baruch, Y., & Nicholson, N : 2017)
3. Perubahan  dalam  kebutuhan  keterampilan:  Perkembangan  teknologi  dapat  mengubah kebutuhan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Pekerja perlu mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang ada agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. (Acemoglu, D., & Autor, D. H. : 2011)
4. Pengaruh pada kondisi kerja: Perubahan teknologi dapat mempengaruhi kondisi kerja para pekerja.  Misalnya,  otomatisasi  dapat  mengurangi  beban  kerja  fisik,  sementara  teknologi komunikasi  dapat  mempercepat  aliran  informasi  dan  memperpendek  waktu  respons. (Demerouti E., Bakker, A. B., & Leiter, M. 2014)
5. Keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi: Perubahan teknologi juga dapat memengaruhi keseimbangan  antara  kehidupan  kerja  dan  kehidupan  pribadi.  Dalam  beberapa  kasus, teknologi memungkinkan fleksibilitas waktu kerja, namun juga dapat memperluas ekspektasi ketersediaan dan meningkatkan tekanan kerja. (Golden, T. D., & Veiga, J. F. 2005)
Dampak perubahan teknologi terhadap hubungan kerja dan kondisi kerja para pekerja mengacu pada  konsekuensi  yang  timbul  akibat  kemajuan  teknologi  terhadap  cara  pekerjaan  dilakukan, interaksi antara pekerja, dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang terdampak oleh perubahan teknologi:
1. Jenis  pekerjaan:  Perubahan  teknologi  dapat  mengubah  jenis  pekerjaan  yang  tersedia. Beberapa  pekerjaan  yang  terotomatisasi  dapat  menghilang,  sementara  pekerjaan  baru muncul  dalam  bidang  yang  terkait  dengan  teknologi,  seperti  pengembangan  perangkat lunak, analisis data, atau keahlian dalam teknologi baru.
2. Keterampilan dan pendidikan: Perubahan teknologi mempengaruhi kebutuhan keterampilan dalam dunia kerja. Pekerja perlu mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan  yang  ada  agar  tetap  relevan  dan  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan teknologi.
3. Fleksibilitas  kerja:  Teknologi  memungkinkan  adanya  fleksibilitas  dalam  cara  kerja.  Pekerja dapat bekerja dari jarak jauh atau memilih waktu kerja yang lebih fleksibel dengan bantuan teknologi komunikasi dan platform daring.
4. Interaksi  dan  kolaborasi:  Perubahan  teknologi  dapat  mempengaruhi  cara  pekerja berinteraksi  dan  berkolaborasi.  Teknologi  komunikasi  memungkinkan  adanya  kolaborasi jarak jauh dan komunikasi real-time antara pekerja yang berada di lokasi yang berbeda.
5. Kondisi  kerja:  Teknologi  juga  dapat  mempengaruhi  kondisi  kerja  para  pekerja.  Misalnya,
otomatisasi  dapat  mengurangi  beban  kerja  fisik,  sedangkan  teknologi  komunikasi mempercepat aliran informasi dan mempengaruhi waktu respons.
6. Keseimbangan  kehidupan  kerja  dan  pribadi:  Perubahan  teknologi  dapat  memengaruhi keseimbangan  antara  kehidupan  kerja  dan  kehidupan  pribadi.  Teknologi  yang memungkinkan pekerjaan dilakukan dari jarak jauh dapat memberikan fleksibilitas, namun juga dapat memperluas ekspektasi ketersediaan dan meningkatkan tekanan kerja.
Dampak  perubahan  teknologi  terhadap  hubungan  kerja  dan  kondisi  kerja  para  pekerja  dapat berbeda-beda tergantung pada sektor industri, tingkat penggunaan teknologi, dan konteks sosial- ekonomi setempat. Penting untuk memperhatikan dan mengelola dampak ini agar para pekerja dapat  beradaptasi  dan  memanfaatkan  perubahan  teknologi  dengan  cara  yang  positif  dan berkelanjutan.  Contoh  kasus  yang  menggambarkan  dampak  perubahan  teknologi  terhadap hubungan kerja dan kondisi kerja para pekerja yakni pada Otomatisasi dalam sektor manufaktur: Dalam  industri  manufaktur,  pengenalan  mesin-mesin  otomatisasi  telah  menggantikan  pekerja manusia dalam tugas-tugas yang repetitif dan rutin. (L. Hadi Adha : 2020)
Misalnya, penggunaan robotik dalam lini produksi mobil telah mengurangi jumlah pekerjaan yang membutuhkan  intervensi  manusia  langsung.  Dampaknya  adalah  pergeseran  tenaga  kerja  dari pekerjaan  manual  ke  pekerjaan  yang  membutuhkan  keterampilan  teknis  yang  lebih  tinggi.  dan Platform kerja daring: Munculnya platform kerja daring seperti Uber, Airbnb, atau Upwork telah mengubah cara orang bekerja. Pekerja dapat menjadi pekerja lepas dan menawarkan jasa mereka melalui platform ini.
Meskipun memberikan fleksibilitas, pekerja di platform ini sering kali menghadapi ketidakpastian kerja,  ketidakstabilan  pendapatan,  dan  kurangnya  perlindungan  sosial  yang  diberikan  oleh pekerjaan formal.
Aspek-Aspek  Khusus  Dalam  Regulasi  Hukum  Ketenagakerjaan  Yang  Perlu  Disesuaikan  Dengan Perkembangan Teknologi
Berikut  adalah  beberapa  aspek  khusus  dalam  regulasi  hukum  ketenagakerjaan  yang  perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi:
1. Perlindungan terhadap pekerja lepas: Munculnya platform kerja daring telah mengubah cara orang  bekerja,  namun  regulasi  hukum  ketenagakerjaan  belum  sepenuhnya  dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja lepas. Perlindungan ini dapat berupa hak-hak kerja seperti upah, jam kerja, asuransi kesehatan, dan jaminan sosial. (De Stefano, V. :2018)
2. Kesetaraan hak antara pekerja kontrak dan tetap: Pekerja kontrak dan pekerja tetap memiliki hak-hak  yang  berbeda,  namun  dengan  adanya  perubahan  teknologi,  pekerja  kontrak semakin  banyak  bermunculan.  Regulasi  hukum  ketenagakerjaan  perlu  memastikan kesetaraan hak antara kedua jenis pekerja tersebut, terutama dalam hal upah dan jaminan sosial. (Akkermans, J., Richardson, J., & Kraimer, M. : 2020)
3. Keselamatan  dan  kesehatan  kerja:  Perubahan  teknologi  juga  dapat  mempengaruhi
keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja, seperti kelelahan karena tugas yang terus menerus di depan komputer, risiko kecelakaan karena mesin otomatis, dan risiko kesehatan akibat  paparan  bahan  kimia.  Regulasi  hukum  ketenagakerjaan  perlu  memastikan  bahwa pekerja dilindungi dari risiko-risiko tersebut dan memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. (Lee, S. Y., & Lee, S. H. : 2018)
4. Pembelajaran  seumur  hidup:  Perkembangan  teknologi  juga  berarti  pekerja  harus  terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan di pasar kerja. Regulasi hukum ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa ada akses untuk pembelajaran seumur  hidup  dan  pelatihan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  daya  saing pekerja. (Eurofound : 2021)
Berikut  adalah  contoh  kasus  yang  menggambarkan  aspek-aspek  khusus  dalam  regulasi  hukum ketenagakerjaan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi:
1. Regulasi kerja jarak jauh (remote work): Dalam era digital dan teknologi informasi, kerja jarak jauh atau kerja dari rumah menjadi semakin umum. Regulasi hukum ketenagakerjaan perlu mengakomodasi  kebutuhan  dan  hak-hak  pekerja  yang  bekerja  secara  jarak  jauh,  seperti pengaturan  jam  kerja  yang  fleksibel,  hak-hak  peralatan  kerja,  hak  privasi,  serta  hak  atas kompensasi yang adil.
2. Perlindungan  terhadap  diskriminasi  teknologi:  Penggunaan  teknologi  dalam  proses perekrutan  dan  seleksi  karyawan  dapat  meningkatkan  risiko  diskriminasi,  baik  dalam  hal gender,  ras,  usia,  atau  disabilitas.  Regulasi  hukum  ketenagakerjaan  perlu  menetapkan panduan dan aturan yang jelas untuk mencegah diskriminasi dalam penggunaan teknologi dalam proses ketenagakerjaan.
Memasuki era industri 4.0 terpaksa Manusia memasuki dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Internet hal-hal yang adalah semangat dalam pengkondisian era ini manusia secara pribadi dan komunal bergantung pada dunia maya yang semakin hari semakin meningkat hari semakin rumit dan cerdas. Ada beberapa jenis pekerjaan akan hilang digantikan oleh robot atau otomatisasi, tetapi juga akan masih ada pekerjaan yang tidak digantikan oleh mesin di masa depan seperti ahli di bidang teknologi informasi, guru, dokter hingga arsitek (“Will jobs manusia tergantikan di era revolusi  industri  4.0?”,  2019). Selain  itu  di  era  digital  seperti  saat  ini,  perlunya  penguasaan  atas teknologi tenaga kerja adalah kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasikan karena perkembangan teknologi  tumbuh  sangat  cepat.  Oleh  karena  itu  membutuhkan  pelatihan  bagi  para  pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus mengupdate teknologi terbaru mendukung setiap pekerjaan. Bagi Tenaga Kerja, keadaan Industri 4.0 memiliki dampak yang signifikan. Pabrik pintar hampir  tidak  membutuhkan  tenaga  manusia,  kecuali  beberapa  pekerja  pekerjaan  yang  sangat terampil.
Dan  karena  itu,  akan  ada  banyak  tenaga  kerja  yang  dapat  diprediksi  akan  menjadi pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang
tinggi.  Tanpa  Industri  4.0,  banyak  negara  termasuk  Indonesia  yang  memiliki  masalah pengangguran. Industri 4.0 akan menambah beban setiap saat mengatasi masalah peningkatan kompetensi angkatan kerja, pengangguran meningkat, dan kesenjangan kesejahteraan. Ini semua akan memberi tekanan pada pasar kerja kuat. (Yeni Nuraeni : 2020)
Tidak  diragukan  lagi,  kemampuan  untuk  maju  teknologi  yang  muncul  dari  revolusi  industri terkini memiliki potensi untuk diciptakan peningkatan yang lebih besar dan lebih besar pada setiap aspek kehidupan kita yang terus berubah dari tiga aspek pertama dari revolusi industri diringkas bersama-sama.  Di  sisi  lain,  ada  berbagai  tantangan  yang  berasal  dari  revolusi  industri  keempat harus  diatasi.  Dari  ketimpangan  pendapatan  untuk  cybersecurity,  manfaat  dari  revolusi  industri keempat  memiliki  kendala  yang  harus  diatasi  dimanfaatkan,  diarahkan  dan  diatasi,  seperti ketimpangan pendapatan, keamanan dunia maya, dan dilema etika.Teknologi dan kemajuan dalam sains mendorong transformasi di seluruh dunia. Mereka menciptakan efek riak pada masyarakat, institusi, dan ekonomi. Mereka akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Pahami teknologi baru ini dan potensinya gangguannya sangat penting bagi semua negara dan terutama negara berkembang. (Bagus Prasetyo : 2014)
Tujuan  hukum  ketenagakerjaan  untuk  mencapai  atau  melaksanakan  keadilan  sosial  dalam bidang ketenagakerjaan, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek  pembangunan,  bukan  sebaliknya  sebagai  objek  pembangunan.  Pemerintah  dengan mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan,  turut  serta  melindungi  pihak  yang  lemah (pekerja/buruh) dari pengusaha/pemberi kerja agar menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. (Kornelius Benuf :2019)

## SIMPULAN
Masalah Ketenagakerjaan yang perlu segera diatur adalah hubungan teknologi yang lebih bersifat  persahabatan/kemitraan  dibandingkan  dengan  statis,  mempekerjakan  biaya  yang pembayarannya  lebih  tergantung  pada  kesepakatan,  tingkat  keterampilan  dan  hasil  kerja, mengembangkan kompetensi karyawan dan melindungi pekerja dari PHK hubungan kerja yang memiliki kecenderungan terjadi secara besar-besaran.
Regulasi  hukum  ketenagakerjaan  saat  ini  mengatasi  tantangan  yang  timbul  akibat perubahan teknologi peraturan hukum ketenagakerjaan saat ini berupaya menjawab tantangan yang timbul dari perubahan teknologi dengan mengadaptasi dan memperbarui kerangka hukum yang mengatur hubungan kerja di era transformasi digital.
Regulasi  hukum  ketenagakerjaan  saat  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  tantangan  yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi dengan memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja  dan  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  pengusaha  dan  pekerja  dalam lingkungan kerja yang terus berubah.
Dampak Perubahan Teknologi Terhadap Hubungan Kerja dan Kondisi Kerja Para Pekerja Perubahan teknologi memiliki dampak signifikan pada hubungan kerja dan kondisi kerja para
pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, D., & Autor, D. H. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. Handbook of labor economics, 4, 1043-1171.
Autor, D. H. (2015). Why are  there  still so many jobs? The history and future of workplace automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3-30.
Autor, D. H., & Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. American Economic Review, 103(5), 1553-1597.
Bamber, G. J., & Lansbury, R. D. (2016). International and comparative employment relations: National regulation, global changes. SAGE Publications.
Baruch, Y., & Nicholson, N. (2017). Flexibility in the workplace: Implications of flexible work arrangements for individuals, teams, and organizations. Applied Psychology, 66(1), 5-23.
De Stefano, V. (2016). The rise of the just-in-time workforce: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig-economy. Comparative Labor Law & Policy Journal, 37(3), 471-504.
De Stefano, V. (2018). The rise of the “just -in- time workforce”: On -demand work, crowdwork, an d labour  protection  in the “gig - economy”. Comparative Labor Law  & Policy Journal,
37(3), 619-654.
Demerouti, E., Bakker, A. B., & Leiter, M. (2014). Burnout and job performance: The moderating role  of  selection,  optimization,  and  compensation  strategies.  Journal  of  Occupational Health Psychology, 19(1), 96-107.
Estlund, C. L. (2019). Regulating in a digital era: Old responses to new challenges. Comparative Labor Law & Policy Journal, 41(4), 691-717.
Golden, T. D., & Veiga, J. F. (2005). The impact of extent of telecommuting on job satisfaction:
Resolving inconsistent findings. Journal of Management, 31(2), 301-318.
Lee,  S.  H.,  &  Nica,  E.  (2019).  Artificial  intelligence,  robotics,  and  the  future  of  work:  Policy implications and recommendations for the European Union. Telematics and Informatics, 46, 101246.
Mathews, V. H., & Beirne, M. (2019). Regulating the gig economy: New labour law models for crowdwork. Journal of Industrial Relations, 61(3), 338-361.
Pe'er,  A.,  Dery,  K.,  &  Sheaffer,  Z.  (2019).  Flexible  working  arrangements:  Implications  for employment law and human resource management. Employee Relations, 41(3), 533-548.
Rho, H. J., & Brown, H. (2016). Technological change and the future of work. International Journal of Health Services,
Sun,  L.  Y.,  Aryee,  S.,  &  Law,  K.  S.  (2017).  High-performance  human  resource  practices, citizenship behavior, and organizational performance: A relational perspective. Academy of Management Journal, 60(1), 299-322.
Valenduc, G., & Vendramin, P. (2018). Regulation of work and employment in the digital era. Transfer: European Review of Labour and Research, 24(2), 129-142.
Wilkinson, A., & Wood, G. (2017). The impacts of automation on employment relations: An international review. International Journal of Human Resource Management, 28(3), 382- 408.