Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 33 - 51 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP MARAKNYA FENOMENA BULLYING DITINJAU DALAM PERSFEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Arkianti Anindita Putri, Dewi Ratnadewanti, Kamila Khaerunisa, Sheikha Dwi Nabilla, Nadia Rastika Alam, Yenny Febrianty
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor arkiantianindita929@gmail.com, dewiratnadewanti3031@gmail.com, kamilakhaerunissa@gmail.com, sheikhadwinabilla24@gmail.com, nadrastik@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

## ABSTRAK
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  selalu  berinteraksi  dengan  manusia  lainnya,  berarti  setiap tingkah lakunya menimbulkan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, apabila dilanggar maka  akan  diberi  sanksi.  Namun  diketahui  bahwa  masih  sering  terjadi  ketimpangan  di  masyarakat, khususnya  di  jenjang  pendidikan  sehingga  menimbulkan  fenomena  sosial.  Salah  satunya  fenomena bullying yang  kerap  kali  terjadi,  dan  dialami  pada  anak-anak  dibawah  umur,  meski  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  pada  kalangan  lainnya. Bullying ini,  tidak  hanya  terjadi  melalui  perkataan, kekerasan  fisik,  ataupun  perbuatan  yang  menyinggung  secara  tidak  langsung  tapi  juga  terjadinya  di dunia  maya  ( cyber  bullying ).  Maraknya  fenomena bullying menimbulkan  pertanyaan  terkait implementasi  terhadap  UU  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  anak.  Tulisan  ini  bertujuan untuk mengetahui implementasi UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying yang terjadi. Pada karya ilmiah ini di pergunakan penelitian secara kuantitatif, metode ini dilakukan secara sistematis dan melalui data-data yang di peroleh dari suatu fenomena. Pada metode yang diterapkan ini akan ditonjolkan proses, tahapan, data,  dan  juga  mengkaji  dari  dokumen  atau  buku  yang  berkaitan  dengan  karya  yang  akan  diteliti. Maraknya fenomena bullying ini menandakan bahwa peraturan mengenai bullying ini belum berjalan dengan baik, terlebih dengan banyaknya faktor yang mendukung.
Kata Kunci: Makhluk Sosial; Hukum; Bullying; Perlindungan Anak.

## ABSTRACT
Humans are social creatures who always interact with other humans, meaning that their every behavior gives rise to legal actions that must be held accountable, if they are violated they will be given sanctions. However, it is known that inequality still often occurs in society, especially at the educational level, giving  rise  to  social  phenomena.  One  of  the  phenomena  is  bullying  which  often  occurs  and  is experienced by underage children, although it does not rule out the possibility of it occurring in other groups.  This  bullying  does  not  only  occur  through  words,  physical  violence,  or  indirectly  offensive actions  but  also  occurs  in  cyberspace  (cyber  bullying).  The  rise  of  the  bullying  phenomenon  raises questions regarding the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This article  aims  to  determine  the  implementation  of  Law  number  35  of  2014  regarding  changes  to  Law number  23  of  2002  concerning  child  protection  against  the  widespread  bullying  phenomenon  that occurs. In this scientific work, quantitative research is used, this method is carried out systematically and through data obtained from a phenomenon. The method applied will highlight the process, stages, data,  and  also  examine  documents  or  books  related  to  the  work  to  be  researched.  The  rise  of  this bullying phenomenon indicates that the regulations regarding bullying are not working well, especially with the many supporting factors.
Keywords: Social Creatures; Law; Bullying; Child Protection.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  hukum,  hal  ini  terkandung  dalam  UUD 1945,  menyatakan  dengan  tegas  dalam  Pasal  1  ayat  (3),  “Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum.”  Dalam  presepsi  Negara  Hukum,  idealnya  bahwa  hukum  harus dijadikan  pedoman  dalam  dinamika  kehidupan  kenegaraan,  bukan  politik  maupun ekonomi. Dengan adanya istilah negara  Indonesia merupakan negara hukum  maka masyarakat di Indonesia pun saling berkaitan dan membutuhkan hukum, yang mana sesuai dengan adagium Ubi Societas Ibi Ius  oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) seorang  pakar  hukum  dan  ahli  politik  dari  Roma  Italia.  Hukum  selaku  etik  sosial mempunyai peran penting untuk mewujudkan ketentraman, keadilan dan keamanan serta  mengatur  seluruh  perbuatan  manusia  baik  yang  dilarang  maupun  yang diperintahkan.
Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan makhluk sosial lainnya. Hal  tersebut  bisa dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk  sosiologi dimana maksudnya berarti individu satu dapat dan selalu berhubungan timbal balik atau berinteraksi dengan individu lainnya.
Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan juga bahwa setiap perbuatan di wilayah Indonesia diatur oleh hukum. Hukum ini meliputi bermacam, diantaranya aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik.  Hal  ini  pun  menjadikan  Indonesia memiliki  kepastian  hukum,  yaitu  negara  menjamin  hak  dan  kewajiban  dari  setiap warga dan negaranya. Negara yang kuat ialah negara yang memiliki aturan, dimana aturan  pastinya  membatasi  segala  bentuk  kesewenanga.  Sehingga  pada  akhirnya keadilan serta keseimbangan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.
Di Indonesia, setiap perbuatan selalu memiliki pertimbangan penuh mengenai peraturan  atau  norma  yang  ada.  Dengan  begitu  Indonesia  dapat  disebut  sebagai rechtstaat  atau  the  rule  of  law  yang  artinya  negara  menjalankan  suatu  tindakan

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
berdasarkan ketentuan serta hukum yang berlaku. Namun, masih banyak perbuatan yang  menyimpang  dari  hukum  dan  dapat  menimbulkan  fenomena  hukum.  Setiap fenomena  hukum  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  tugas  dan  kewajiban pemerintah  yang  menerobos  aspek  kehidupan  pribadi. 1 Pada  ketentuan  ini,  apabila suatu  subjek  hukum  melakukan  tindakan  yang  melanggar  ketentuan  maka  akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan ancaman hukuman yang sifatnya memaksa dan dapat merugikan sepihak. Dengan begitu istilah sanksi ada untuk memaksa seseorang menaati  aturan,  ketentuan  dan  hukum.  Hal  ini  juga  berarti  setiap  perbuatan  yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan dimata hukum. Norma hukum dan norma masyarakat  lainnya  sebenarnya  dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan, keselarasan,  dan  keselarasan  hubungan  antarpribadi  dalam  Masyarakat. 2 Kepastian hukum juga dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang sama maka akan memiliki hukuman yang sama terlepas dari umur, jabatan ataupun lainnya. Salah satu contoh kejahatan  dimana  pelaku  dan  korban  masih  tergolong  di  bawah  umur  ialah  kasus bullying .  Dalam  hal  ini,  kasus bullying ini  masih  sering  terjadi  di  seluruh  belahan dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Bullying ini tidak pernah punah dari masa ke masa bahkan mengalami peningkatan, sehingga menjadi sebuah fenomena.
Dari  dampak  beberapa  macam bullying disebutkan  rata-rata  menyatakan korban akan kehilangan rasa percaya diri. Dimana, Semakin besar intensitas bullying individu  semakin  rendah  percaya  diri,  semakin  rendah  risikonya,  semakin  tinggi percaya diri. Diketahui bahwa kepercayaan diri merupakan hal yang sangat penting untuk  membentuk  pribadi  seseorang.  Maka  dari  itu,  kepercayaan  diri  merupakan salah satu aset dari tiap individu untuk perkembangan realisasi diri. Dengan demikian semakin  meningkatnya  fenomena bullying di  Indonesia  maka  semakin  buruk  pula kondisi generasi muda yang menjadi korban bullying . Perbuatan bullying ini tentunya
1 Hotmaria  H  Sijabat,  S.Kep.,  M.K.M.,  Dr.  Hotma  P.  Sibuea,  S.H.,  M.H., Hukum  Administrasi Keperawatan, (Depok: Rajawali Pers 2021), hlm. 2.
2 Dr.Indien Winarwati.S.H., M., Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Setara Press 2012).

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
sudah di muat dalam beberapa Undang- Undang Indonesia, seperti terdapat di KUHP pasal 335 mengenai tindakan tidak menyenangkan dimana bunyinya ialah “Barang siapa  secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan,  tidak melakukan  atau  membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  atau  dengan memakai  ancaman  kekerasan,  baik  terhadap  orang  itu  sendiri  maupun  orang  lain”, Pasal  310  dan  311  KUHP  mengenai  pencemaran  nama  baik,  serta  Pasal  76c  UU Nomor  35  Tahun  2014  Atas  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Fenomena bullying ini  umumnya  terjadi  pada  anak-anak  dan  remaja.  Hal tersebut dikarenakan masa ini ialah fase untuk mengembangkan emosi ke hal yang positif, kematangan fisik, sosial, dan psikis. Fase ini biasa disebut dengan pencarian jati  diri,  karena  emosi  yang  belum  stabil.  Peran  lingkungan  terhadap  pertumbuhan dan  perkembangan  remaja  juga  cukup  berpengaruh,  karena  peran  lingkungan  ini dapat  membentuk  kepribadian  seorang  remaja.  Perjalanan  seorang  anak  menjadi remaja  pelaku  agresif  cukup  kompleks,  dapat  dipengaruhi  berbagai  faktor  seperti faktor  biologis,  psikologis,  dan  sosiokultural. 3 Lingkungan yang kurang baik dan lemahnya emosi seseorang ini yang bisa berdampak terhadap peristiwa yang terjadi di kalangan remaja misalnya maraknya bullying masa kini. Kekerasan di sekolah atau bullying yang terjadi di sekolah bukan hal baru lagi. Karena masalah tersebut akan terulang  kembali,  apabila  tidak  segera  ditangani  dengan  cepat  dan  tepat  dari  inti permasalahannya.
Dalam persoalan bullying tersebut tentunya diperlukan adanya perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada  Pasal  2  (1)  "Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan
3 Indo Tang, Wido Supraha dan Imas Kania Rahman,” Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2020.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun, dengan maraknya tindak bullying yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak ini tentunya tidak sesuai dengan hal tersebut.  Menurut Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan, “kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan ataupun  perampasan  kemerdekaan  dengan  cara  melawan  hukum”.  Atas  UU perlindungan  anak  tersebut  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bullying masuk kepada bentuk kekerasan mengenai anak.
Anak-anak  juga  bisa  melakukan  kejahatan.  Sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha Esa, anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang lain, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk eksis.  Oleh  karena  itu,  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  perlu  ditanggulangi sesegera  mungkin,  sehingga  terjamin  masa  depan  yang  berkelanjutan. 4 Bullying masuk kedalam  tindakan yang serius, karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa  yang  masih  pada  tahap  tumbuh  kembang  baik  fisik  maupun  mental, seharusnya dapat di awasi oleh orangtua dan juga lebih di perhatikan lingkungannya. Dengan demikian, kasus bullying terhadap anak ini harus di kaji untuk mengurangi fenomena bullying . Dengan adanya peraturan terhadap perlindungan anak seharusnya sudah dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap siapa yang menjadi pelaku
4 Yenny Febrianty, Krisna Murti, “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)”, PAJOUL (Pakuan Justice journal Of Law), hlm. 25, 2022.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
dan  korban bullying anak,  yang  mana  peraturan  tersebut  diharapkan  dapat mengurangi bahkan meniadakan fenomena bullying yang terjadi. Problematika yang dapat di simpulkan disini yakni bagaimana implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian bullying terhadap  anak.  Dengan  permasalahan  yang  terjabar  tersebut, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  pada  bentuk  karya  ilmiah  yang  memiliki  judul “Implementasi  UU  Nomor  35  Tahun  2014  Atas  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun 2002  Terhadap  Maraknya  Fenomena Bullying Ditinjau  Dalam  Persfektif  Sosiologi Hukum”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ialah  sarana  atau  langkah  yang  memiliki  pencapaian  agar  dapat memperluas  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Penelitian  sendiri dilakukan  untuk  betujuan  mengungkapkan  kebenaran  dan  pencegahan  atau  upaya menghindari  dengan  cara  sistematis,  metodelogis,  dan  tentunya  secara  konsisten. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu berupa metode  yang  mengkaji  setiap  dokumen  atau  buku  yang  relevan  dan  tentunya berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, serta observasi lapangan.

## C. HASIL DAN ANALISIS
1. Implementasi Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pasal  76C  UU  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan  mengenai  kekerasan,  yang  berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak."  Kekerasan  yang  biasanya dilakukan  ini,  juga  termasuk  kedalam  kejahatan  pidana.  Seperti  yang  telah  diatur dalam  KUHP  pasal  335  yang  berbunyi  "Barang  siapa  secara  melawan  hukum

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Dengan berbagai tindakan bullying diantaranya tentang  pengeroyokan  pasal  170,  tentang  penganiayaan  351,  tentang  perundungan yang dilakukan ditempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang pada pasal 310 dan 311. Fenomena bullying ini dapat dikategorikan masuk dalam salah satu dari banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia.
Realita  ini  harus  dicegah  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Dengan  demikian  pengembangan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dilaksanakan oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab  sangat  diperlukan.  Seperti  salah  satunya  pada Pasal  76C  UU  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi  “Setiap  orang  dilarang  menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasa terhadap  anak”.  Orang  yang  melakukan  kekerasan  pada  anak  dapat  diberi  sanksi pidana  penjara  dan  denda  seperti  yang  ditegaskan  pada  Pasal  80  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat,  maka  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila  yang  melakukan  penganiayaan  tersebut  Orang

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
Tuanya.
Undang-Undang saat ini hanya sebatas peraturan saja tanpa adanya pengawasan dalam  pemberlakuan  peraturan  tersebut  di  negara  Indonesia,  karena  pada  realitanya banyak  korban  pembullyan  tidak  mendapatkan  keadilan  yang  layak  dan  sepadan. Tidak  jarang  pelaku  tindakan  tersebut  dibiarkan  bebas  begitu  saja  tanpa  menjalani hukuman yang seharusnya karena alasan tertentu. Hal ini membuktikan tidak hanya para pelaku kekerasan terhadap anak saja yang perlu dicegah, tetapi para pemerintah atau  seseorang  yang  diberikan  tanggung  jawab  menangani  kasus  tersebut  pun  perlu dilakukan  pengawasan  yang  lebih  tegas,  agar  terlaksana  dengan  baik  dan  benar. Sehingga  tidak  menimbulkan  keresahan  terhadap  masyarakat.  Namun,  fakta  di lapangan  menunjukan  bahwa  hal  ini  belum  selaras  dengan  tujuan  dari  peraturan tersebut.
Dalam  praktik  lapangannya,  masih  sering  kali  terjadi  kasus  perundungan, bahkan  hingga  saat  ini  perundungan  sudah  pada  tahap cyberbullying ,  yaitu perundungan  yang  dilakukan  di  dunia  maya  dengan  berbagai  jenis  kekerasan  yang terjadi pada anak atau remaja dan dilakukan teman sebaya melalui dunia maya sebagai tanda  pesatnya  perkembangan  teknologi.  Perundungan    di    media    sosial  mencakup tindakan-tindakan  yang  merendahkan,  mengintimidasi,  atau  merugikan  seseorang secara verbal,   non-verbal,   atau  melalui  konten-konten  yang  menyinggung  dan merugikan. 5 Teknologi  informasi  pada  periode  ini  telah berkembang dengan sangat signifikan sehingga tidak ada batasan bagi siapapun untuk mengakses  berbagai  media masa  yang  memberikan  kemudahan  bagi  setiap  individu manusia  dalam  memenuhi kebutuhan-kebutuhan    yang    menjadi    keperluan    oleh    setiap  manusia. 6 Perilaku perundungan  cyber  di  Indonesia  sebenarnya  adalah  masalah  baru  seiring  dengan
5 Andri Fransiskus Gultoma,Suparnoa,Ludovikus Bomans Wadu, “ Strategi Anti Perundungan di Media Sosial  dalam  Paradigma Kewarganegaraan”,  De  Cive:Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Pancasila  dan KewarganegaraanVol. 3 No. 7 Juli Tahun 2023, 8.
6 Holili,Bayuwega Tustikarana, Amak UI Ho”, Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik 209. 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
perkembangan  teknologi  informasi. 7 Tindak cyber  bullying ini  bertujuan  agar menakuti, membuat marah atau mempermalukan korbannya. Lembaga survei IPSOS mensurvei bahwa ada18,687 juta orang di 24 Negara, termasuk Indonesia menemukan satu  dari sepuluh  orang  melaporkan bahwa anak-anak mereka telah menjadi  korban kekerasan  melalui  media  online.  Hal  tersebut  menunjukkan  jumlah  anak-anak  dan remaja di Indonesia yang dilaporkan terlibat dalam cyber bullying cukup tinggi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa baik bullying maupun cyber bullying dilakukan dan terjadi pada anak. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dihimpun dari Republika, terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Adapun kasus kasus perundungan ini dapat di golongkan di beberapa jenjang pendidikan, diantaranya:
1) Perundungan  di  lingkungan  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama menjadi kasus paling banyak terjadi dengan proporsi 25% dari keseluruhan kasus.
2) Kemudian, perundungan terjadi juga pada lingkungan Sekolah Menengah Akhir dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  yang  sama  sama  mendapatkan  mendapatkan persentase sebesar 18,75%
3) Sementara di lingkungan Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, masing- masing dengan persentase sebesar 6,25%.
4) Data FSGI juga menunjukan, jumlah korban  perundungan di satuan pendidikan selama  paruh  pertama  2023  adalah  sebanyak  43  orang.  Rinciannya,  41  orang korban berasal dari peserta didik dan dua orang lainnya adalah guru.
5) Sementara pelaku perundungan didominasi oleh peserta didik, yaitu sejumlah 87 orang  pelaku.  Diikuti  oleh  pendidik  (5  orang),  orang  tua  (1  orang),  dan  kepala madrasah (1 orang).
Melalui  data  yang  telah  dijabarkan  maka  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa
7 Hasan  Bastomi,Sri  Noor  Mustaqimatul  Hidayah,  “ FENOMENA  PERUNDUNGAN  DI  SOSIAL MEDIA:  TELAAH  DAMPAK  PERUNDUNGAN  BAGI  REMAJA ”,  At  Tabsyir  Jurnal  Komunikasi Penyiaran Islam, hlm 237. 2019.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
fenomena bullying di  tahun  2023  ini  semakin  meningkat  dan  seharusnya  dengan terdapatnya UU Nomor 35 tahun 2014 terhadap perlindungan anak dapat melindungi anak dari kekerasan terhadap tindakan bullying dan setidaknya fenomena bullying ini dapat berkurang karena memiliki kepastian hukum terhadap penyelesaian fenomena bullying . Namun, pada faktanya peraturan tersebut masih belum terimplementasikan dengan  baik,  dikarenakan  menurut  data  yang  telah  di  lampirkan  masih  banyak fenomena bullying yang  terjadi  hingga  saat  ini.  Hal  tersebut  artinya pengimplementasian  terhadap  peraturan  tersebut  perlu  diarahkan  dan  diperhatikan kembali  agar  korban  mendapatkan  keadilan,  dan  pelaku bullying mendapatkan ganjaran terhadap apa yang telah diperbuatnya.
Dari  data  FGSI  yang  sudah  di  jabarkan  diatas  menunjukan  bahwa  fenomena bullying atau perundungan di Indonesia kian marak hingga saat ini, diketahui bahwa fenomena bullying ini  dapat  terjadi  di  berbagai  kalangan.  Akan  tetapi,  mayoritas daripada  kasus bullying ini  merupakan  anak  yang  masih  pada  tahap  pendidikan. Namun, tidak tertutupnya kemungkinan bahwa bullying dapat terjadi di ruang lingkup lain. Seperti dalam lingkungan kerja, lingkungan rumah, dan berbagai tempat lainnya. Namun, di Indonesia sendiri di jelaskan bahwa fenomena bullying sering terjadi pada anak  anak  yang  masih  sekolah,  dimana  dimulai  Sekolah  Dasar  sampai  Sekolah Menengah  Atas.  Atas  maraknya  fenomena bullying ini,  penulis  melakukan  survei terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76C yang apakah Undang Undang tersebut sudah  terlaksana  dengan  baik  atau  justru  kurang  di  sosialisasikan.  Penulis  juga melakukan  survei  melalui  Google  Form  yang  sudah  disebar  luaskan  kepada masyarakat  melalui media sosial.  Terdapat  perbedaan pendapat  atas survei  tersebut, dimana  kami  memiliki  49  koresponden  dengan  perbandingan  39  atau  83.7% koresponden  perempuan  dan  10  atau  16.3%  koresponden  laki  laki  di  rentang  usia mulai dari 19 tahun hingga 53 tahun. Melalui hasil survei yang kami lakukan, maka dapat  diperoleh  hasil  bahwa  mayoritas  berpendapat  Implementasi  UU  Nomor  35 Tahun  2014  Atas  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Terhadap  Maraknya

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
Fenomena Bullying sebagai data berikut:
Tabel 1 Hasil Penelitian
No Pendapat Alasan 1 Bullying dianggap hal yang lumrah dan disepelehkan
Maraknya kasus bullying yang terjadi di  Indonesia, dan sikap yang tidak tegas dari masyarakat maupun pihak  yang  berwenang  menjadikan bullying merupakan tindakan yang lumrah
2 Kurangnya  edukasi mengenai bullying
Edukasi  mengenai bullying seperti  dampak, penyebab  maupun  faktor  ini  masih  minim  sekali diterapkan  di  lingkungan  baik  sekolah  maupun Masyarakat
3 Kurangnya sosialisasi UU mengenai bullying
Terdapatnya  Undang-Undang  mengenai bullyin g belum  tentu  dapat  memberantas  kasus bullying ini, hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang  ini  hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Maka, sosialisasi UU bullying ini  sangat  diperlukan  agar  seluruh masyarakat  paham  mengenai  UU  tersebut  dan mengetahui  bahw a  bullying telah  diatur  dalam  UU dan memiliki sanksi 4 Perlindungan Korban Korban  yang  mengalami bullying sudah  pasti dirugikan,  baik  materiil  maupun  imaterill.  Tidak sedikit  korban bullying ini  memiliki  hasrat  untuk menghilangkan  nyawanya  sendiri.  Oleh  sebab tersebut  masyarakat  sekitar  dan  pihak  yang berwenang sudah seharusnya memberikan

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
perlindungan  dan  perhatian  terhadap  korban bullying .  Mayoritas  korban  merupakan  kaum  yang lebih  lemah  sehingga  takut  untuk  melapor  hal  ini juga harus menjadi perhatian akan keamanan korban kasus bullying ini.
5 Tindakan yang tegas Banyak  kasus  bullying  yang  terjadi  dimana  para pelaku  tidak  mendapat  sanksi  yang  tegas,  baik  dari masyarakat maupun pihak yang berwenang. Hal ini akan menyebabkan para pelaku tidak mersakan efek jera sehingga bullying pun akan terus terjadi.
6 Faktor lingkungan Bullying merupakan fenomena sosial, dimana sebuah kasus  disebabkan  oleh  faktor-faktor  sosial,  dalam kasus bullying faktor  lingkungan  merupakan  hal yang utama, dikarenakan lingkungan dapat mempengaruhi sikap seseorang. Oleh sebab tersebut lingkungan  yang  baik  dapat  dimulai  dari  keluarga, sekolah,  dan  lingkungan  tempat  tinggal,  maka diperlukannya  pendidikan  karakter  yang  baik  di lingkungan tersebut

## 2. Upaya Efektif Untuk Mengurangi Maraknya Kasus Bullying di Indonesia
KPAI  menyampaikan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam  kurun  waktu  9 tahun  dari  2011  sampai  2019,  tersapat  37.381  pengaduan  kekerasan  terhadap  anak, untuk  kasus bullying mencapai  2.473  laporan  dan  terus  mengalami  peningkatan. Berdasarkan hasil riset pada negara Indonesia, perilaku ini dilakukan oleh laki-laki dan korban nya pun laki-laki, tetapi tidak sedikit juga korban adalah seorang wanita. Saat

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
ditinjau lebih dalam lagi, anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar lah yang sering melakukan tindakan bullying ini. Berdasarkan data KPAI dalam bidang pendidikan, tercatat 14,3% anak pelaku tawuran, 19,3% korban bullying , 22,4% pelaku kekerasan, 25,5% kasus bullying, dan 18,7% korban.
Perundungan, ini telah merajalela di Indonesia selama beberapa waktu, dan terus meningkat  terutama  ditahun  2023  ini.  Berbagai  media  pun  memberitakan  kasus bullying seperti News anchor membacakan melalui media elektronik televisi, penyiar menjelaskan  melalui  media  elektronik  radio,  dan  para  wartawan  menuliskannya  di berbagai  surat  kabar.  Meskipun  maraknya  kasus bullying yang  terungkap  ke  publik akan  tetapi  seringkali  hukum  dan  pemerintah  kurang  cepat  dan  cermat  dalam menangani kasus bully atau perundungan di Indonesia.
Pelaku  perundungan  atau  yang  dikenal  dengan  pelaku bullying sering  kali menindas  orang-orang  yang  mereka  anggap  lemah  dan  tidak  berdaya,  bahkan melakukan  kekerasan.  Perilaku  ini  sering  diulang  dan  menjadi  kebiasaan  sehingga dapat merugikan korbannya. Bullying tidak hanya terjadi pada fisik dan verbal, tetapi terdapat juga jenis-jenisnya. Diantaranya, adalah tindakan pengucilan, bullying dunia maya, bullying seksual dan juga bullying antar saudara.
Bullying ini harus segera diberantas karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat serius bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, bullying dapat mengakibatkan kerugian fisik pada korbannya sehingga menimbulkan rasa tidak aman seperti rasa takut untuk bersekolah di tempat yang sama dengan pelakunya, atau bahkan rasa takut untuk meninggalkan tempat tersebut, pulang ke rumah dan bertemu dengan teman-temannya. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami  masalah  emosional  dan  rendah  diri,  kesulitan  sosial,  perasaan  depresi, bahkan dapat menimbulkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya sendiri.
Dampak  intimidasi  terhadap  korban  dapat  mempengaruhi  individu  korban hingga  dewasa.  Dampak  yang  dirasakan  dapat  berupa  dampak  psikis  dan  fisik.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
Bullying jelas  memberikan  dampak  buruk  bagi  korbannya  sehingga  selain  fokus menghukum pelaku, penanganan terhadap korban juga merupakan hal yang sangatlah penting untuk dilakukan agar meminimalisir akibat dari bullying tersebut.
Dampak yang ditimbulkan dari bullying ini sangat berbahaya untuk kehidupan korbannya,  oleh  sebab  itu  diperlukannya  upaya  untuk  dapat  mengontrol  ataupun mengurangi kasus bullying , sehingga UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor  23  Tahun  2002  dapat  terimplementasikan  dengan  baik.  Upaya  preventif merupakan  upaya  pengendalian  sosial  dengan  bentuk  pencegahan  terhadap  adanya gangguan.  Sedangkan,  upaya  represif  merupakan  upaya  yang  bertujuan  untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.
Dalam  kasus bullying ,  upaya  preventif  atau  upaya  sebelum  terjadinya pelanggaran ini dapat dilakukan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Salah satu faktor  penyebab bullying ialah  lingkungan,  dimana  keluarga  ialah  lingkup  terdekat. Keluarga dapat sangat berpengaruh dalam pencegahan tindakan kekerasan. Perhatian yang dihasilkan oleh keluarga tidak bisa diacuhkan, karena adanya pengaruh positif maupun negatif dari ikatan keluarga yang bisa membuat seseorang menjadi kuat atau lemah  sehingga  dapat  melakukan  tindakan  kriminal.  Cara  orang  tua  dalam membesarkan  anaknya  pun  menjadi  salah  satu  perhatian,  cara  dan  sikap  dalam membesarkan anak akan mempengaruhi kepribadiannya kelak. Oleh karena itu, cara orang  tua  dalam  membesarkan  anaknya  sangat  mempengaruhi  pembentukan kepribadian  anaknya.    Jika  Perilaku  seorang  anak  dibesarkan  dengan  buruk,  maka perilaku anak tersebut juga akan buruk. Memberikan pengetahuan kepada anak untuk mencegah bullying juga  sangat  membantu.  Zaman  yang  semakin  modern  pun mengharuskan  para  orang  tua  untuk  mengontrol  atau  mengawasi  anak  nya  dari jangkauan  media  yang  tiada  batas  ini.  Hal  ini  di  karenakan  teknologi  tidak  hanya memiliki  dampak  positif  tetapi  juga  memiliki  dampak  negatif.  Contohnya  seperti tontonan film  atau series yang mengandung adegan bullying , dapat  menjadi  pemicu

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
anak  untuk  melakukan bullying ini.  Lingkungan  yang  salah  pun  menjadi  salah  satu faktor penyebab yang membentuk anak memiliki sifat pembully.
Ketika bullying terjadi di area sekolah, seluruh lapisan masyarakat dan sekolah dapat  menjadi  wadah  bagi  anak  korban bullying ini  untuk  mengungkapkan  segala keluh kesahnya. Orang tua dan lingkungan sekitar pun dapat memberikan dukungan kepada  anak  yang  menjadi  korban  perundungan.  sekolah  khususnya  layanan bimbingan  dan  konseling,  dapat  memberikan  bimbingan  kepada  anak  tentang  cara mencegah  perundungan,  atau  memberikan  peringatan  tegas  terhadap  para  pelaku bullying ini.
Tindakan bullying ini harus ditanggulangi secara cepat dan serius, apabila tidak ditangani  dengan  serius  akan  lambat  laun  akan  menghambat  kemajuan  bangsa Indonesia.  Karena  hal  yang  paling  utama  agar  majunya  bangsa  Indonesia  dititik beratkan  kepada  Sumber  daya  manusia  nya  (SDM),  apabila  SDM  Indonesia  rendah maka akan menghambat terwujudnya visi misi negara Indonesia.
Selain upaya prefentif untuk mencegah terjadinya bullying , terdapat juga upaya represif.  Upaya  represif  merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  setelah  terjadinya sebuah  penyimpangan,  dengan  kata  lain  upaya  untuk  mengekang  para  pelaku kejahatan  agar  memiliki  sifat  jera  sehingga  memungkinkan  kejahatan  tidak  dapat terulangi.  Upaya  ini  dapat  berupa  berjalannya  sebuah  peraturan  sesuai  dengan perundang-undangan,  dalam  hal bullying ini  maka  para  pelaku  sudah  seharusnya mendapatkan  ganjaran  atau  hukuman  sesuai  dengan  peraturan  tanpa  adanya pertimbangan yang terlalu berlebih terkait umur sang pelaku. Pemberlakuan peraturan yang sesuai dan tepat ini diharapkan akan memberikan efek jera dan sekaligus menjadi peringatan nyata kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Selain upaya diatas, terdapat juga beberapa konsep yang diperacaya dapat mencegah tindakan pembullyan secara efektif. Diantaranya adalah:
1) Konsep Sipakainge ,  konsep  ini  dapat  menyelesaikan  masalah  dengan  saling

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
mengingatkan  satu  sama  lain  seperti  memperingatkan  sang  pelaku  kejatahan tersebut melalui pendekatan personal (indirect). Selain itu terdapat cara lain, yakni tak tik komunikasi terhadap pelaku maupun korban. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan pembullyan ini. Komunikasi ini dilakukan tidak dengan secara terang -terangan, tetapi dilakukan secara personal dan tidak dihadapan orang lain yang dapat menimbulkan rasa malu dan bisa memperburuk situasi.
2) Konsep Sipakslebbi , konsep ini mengajarkan agar kita semua dapat menghargai dan hormat  dalam  pergaulan. Diharuskan  agar kita bertutur sopan dan menjaga sikap masing- masing sehingga dapat menyesuaikan dengan lewan bicara. Maka dari itu berfikir sebelum melakukan tindakan sangat  penting dan menjadi salah satu  cara  agar  dapat  menghargai  orang  lain.  Selain  itu  menjaga  perasaan  orang yang belum tentu benar juga merupakan hal yang penting.
3) Teori  Moral Agency yang  dikemukakan  oleh  Bandura  dalam  teori  ini  manusia merupakan  agen  moral.  Disaat  anak-anak  menginjak  usia  dini,  mereka  harus meningkatkan kapasitas diri nya masing-masing secara bertahap, dan diharuskan melalui  pengawasan  dari  orang  tua  maupun  pihak  sekolah  secara  ketat.  Karena mempunyai  moral  yang  baik  dapat  memudahkan  anak-anak  tersebut  menjalani kehidupannya  dengan  benar  dan  tertata.  Selain  itu,  moral  juga  dapat  membuat anak-anak  dapat  membedakan  mana  yang  baik  dan  juga  mana  yang  tidak  baik. Matsumoto dan Juang mengemukakan bahwa orang Indonesia merupakan bagian dari masyarakat kolektif.
Kejahatan  memang  tidak  bisa  dihilangkan  sepenuhnya,  dikarenakan  masih banyaknya  kesenjangan  yang  terjadi.  Namun,  bukanlah  hal  yang  mustahil  untuk mengurangi dan mencegah agar tidak terulangnya kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukannya  kontribusi  antara  masyarakat,  petugas  yang  berwenang,  dan  semua lapisan  masyarakata  agar  terwujudnya  kedamaian,  keadilan,  dan  kepastian  hukum.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
Undang-undang dapat terimplementasikan dengan baik, apabila masyarakat itu sendiri memiliki  perilaku  yang  baik.  Perilaku  adalah  proses  dimana  seseorang  mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu dan masa kini, mengubah lingkungan untuk beradaptasi dengan keadaan di masa depan.

## D. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:
1) Perundungan/ Bullying belum diatur dalam undang undang khusus, namun seperti yang diketahui bahwa aparat penegak hukum dapat memperoleh pasal pokok lain yang  mengacu/  berkaitan  seperti  UU  Nomor  35  Tahun  2014.  Namun,  dalam Implementasinya UU Nomor 35 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan baik. Sikap  pihak  berwenang  dalam  menanggapi  fenomena bullying ini  juga  kurang tegas,  sehingga  anak  anak  atau  pelaku bullying ini  dapat  bertindak  sesukanya karena  merasa  apa  yang  dilakukannya  adalah  tindakan  sepele.  Kurangnya sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut dapat menjadikan salah satu alasan mengapa masih banyak anak anak yang melakukan tindakan bullying .
2) Terdapat  upaya,  konsep,  dan  teori  untuk  mengurangi  fenomena bullying ,  yakni upaya  refresif  sebagai  pencegahan,  upaya  prefentif  sebagai  penanggulangan, konsep  sipakainge  yaitu  saling  mengingatkan,  konsep  sipakslebbi  yaitu  saling menghormati  dan  menghargai,  serta  teori  moral  agency  yaitu  moral  pada  anak. Dalam    kasus  perundungan  atau bullying di  lingkungan  sekolah  yang    masih sering terjadi maka harus   diberikannya sanksi atau hukuman  bagi pelaku tindak perundungan, contoh hukuman  tersebut dapat berupa skorsing beberapa hari bagi pelaku,  dan  apabila  korban  merasa  di  rugikan  baik  fisik  maupun  mental seharusnya korban dapat menuntuk pertanggung jawaban dari pelaku.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Halima,Asniar Khumas, Kurniati Zainuddin. (2021). Sipakatau, Sipakainge,Sipakalebbi:Sebuah  Nilai  Budaya  untuk  Upaya  Pencegahan Bullying dengan Memaksimalkan Peran Bystander. Indonesian Psychological Research , 88.
Andri Fransiskus Gultoma,Suparnoa,Ludovikus Bomans Wadu. (2023). Strategi Anti Perundungan  di  Media  Sosial  dalam  Paradigma  Kewarganegaraan. De Cive:Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanVol. 3No. 7Juli Tahun 2023 , 8.
Dr.Indien Winarwati.S.H., M. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press.
Giska  Finillia  Kumontoy,  Roosje  M.  S.  Sarapun,  Vonny  A.  Wongkar.  (2022). PENEGAKKAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  KEKERASAN  ANAK MENURUT  PASAL  76C  DAN  PASAL  80  UNDANG-UNDANG  NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Lex Privatum .
Hasan Bastomi,Sri Noor Mustaqimatul Hidayah. (2019). FENOMENA PERUNDUNGAN DI SOSIAL

## MEDIA: TELAAH DAMPAK
PERUNDUNGAN BAGI REMAJA. At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam , 237.
Holili,Bayuwega  Tustikarana,  Amak  UI  Hosnah,  Yenny  Febrianty.  (2023). PERLINDUNGAN  HAK  CIPTA  KARYA  ARSITEKTUR  YANG BEREDAR  BEBAS  DI  DUNIA  MAYA. Equivalent:  Jurnal  Ilmiah  Sosial Teknik , 209.
Indo  Tang,  Wido  Supraha&  Imas  Kania  Rahman.  (2020).  Upaya  mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , 95.
LESTARI, W. S. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK (STUDI KASUS PADA SISWA SMPN 2 KOTA TANGERANG SELATAN). 4.
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. (2014, Januari 16 Kamis). “Perbuatan  Tidak  Menyenangkan”  Bertentangan  dengan  Konstitusi .  From https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9480#:~:text=Selain%2 0Pasal%20335%20ayat%20

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Persfektif Sosiologi Hukum
Muhammad Akbar, Rhendy Sugiyanto, Andre Darmaramadhan, Mirra Sri Wahyuni. (2023). PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING PADA ANAK DENGAN PENINGKATAN  PENGETAHUAN  MELALUI  SOSIALISASI  DAN PENDAMPINGAN  TERHADAP  ANAK  KELURAHAN  BENTIRING PERMAI. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS .
Ns. Hotmaria H Sijabat, S.Kep., M.K.M., Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. (2021).
Hukum Administrasi Keperawatan. Depok: Rajawali Pers.
Yenny  Febrianty,  Krisna  Murti.  (2022).  KEADILAN  RESTORATIF  SEBAGAI WAHANA  KEBIJAKAN  NON-PIDANA  DALAM  SISTEM  PERADILAN (Analisis  Socio  Legal  Dalam  Pengisian  Kesenjangan  Hukum  Acara  Di Indonesia  Sebagai  Upaya  Untuk  Memulihkan  Kejahatan  Anak). PAJOUL (Pakuan Justice journal Of Law) , 25.