P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ACEH DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI MASJID

## Kamaruddin
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh kamaruddin@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Peran masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masjid dari aspek  historinya.  Namun  realitanya,  masjid-masjid  di  Aceh  selama  ini  hanya  menjalankan fungsi  sebagai  tempat  pelaksanaan  ibadah mahdhah dan  pusat  pendidikan  Islam  non-formil. Sementara  itu,  fungsi  masjid  sebagai  penggerak  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  umat  kurang mendapat  perhatian  dari pengelola  masjid,  terlebih  lagi  di  masa  pandemi  COVID-19  seperti saat  ini.  Artikel  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  strategi  pemberdayaan  ekonomi masyarakat Aceh di masa pandemi COVID-19 melalui masjid. Kajian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif  deskriptif  analitik,  dengan  menerapkan  metode  penelitian  lapangan. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dapat  dikemukakan  bahwa  kendala  utama  yang dihadapi masyarakat miskin dalam meningkatkan ekonomi keluarga sangat berkaitan dengan kemampuan  mereka  dalam  mengakses  permodalan.  Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat melalui  masjid  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  angka kemiskinan  di  Aceh  di  masa  pendemi  COVID-19.  Masjid  yang  selama  ini  melaksanakan perannya sebagai tempat beribadah mahdhah semata, memiliki potensi sebagai institusi yang dapat  memberikan  pinjaman  modal  kepada  jamaah  dan  masyarakat  miskin  yang  tinggal  di sekitar  masjid.  Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  masjid,  perlu  menjadi program prioritas bagi seluruh masjid di Aceh.
Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, Masjid, Aceh, Covid-19

## Abstract
The role of the mosque as a center of economic activity cannot be separated from the existence of  the  mosque  from  its  historical  aspect.  However,  in  reality,  mosques  in  Aceh  have  only functioned as a place for the implementation of mahdhah praying and a center for non-formal Islamic education. Meanwhile, the function of mosques as a stimulus of social and economic activities  for  peoples  who  has  received  not  enough  attention  from  man  who  manage  the mosques, especially during the COVID-19 pandemic. This article talk about how the economic empowerment  strategy  of  the  Acehnese  people  during  the  COVID-19  pandemic  through mosques.  This  study  uses  an  analytical  descriptive  qualitative  research  type,  by  taking  field research methods. Based on the research, the conclusion which is found that the main problem faced by the poor people in improving the family economy is closely related to their ability to get source of funds. The community of economic empowerment through mosques is one way that can be used to reduce poverty in Aceh during the COVID-19 pandemic. The mosque, which has been carry out its role as a mahdhah praying place, has the potential as an institution that can provide source of funds loans to poor people who live around the mosque. The community of  economic  empowerment  program  through  mosques  needs  to be  a priority  program  for  all mosques in Aceh.
Keywords : Economic Empowerment, Mosque, Aceh, Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Pandemi  virus  corona  (COVID-19) yang melanda dunia sejak setahun lalu, telah mempengaruhi  semua  sektor  kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Hal ini kemudian  juga  berdampak  pada  perubahan sosial dan ketahanan masyarakat. Sampai saat ini,  pemerintah  masih  terus  berupaya  untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Anjuran  penerapan  protokol  kesehatan  dan pembatasan  ruang  gerak  masyarakat  secara ketat,  telah  memberi  pengaruh  terhadap  laju perekonomian  yang  berdampak  pada  tingkat kesejahteraan  sosial  masyarakat,  dengan tingkat  kemiskinan  yang  semakin  tinggi.  Di masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat  harus  rela  kehilangan  pekerjaan. Jika  pun  ada  usaha  yang  dijalankan masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga,  usaha tersebut mengalami  stagnan, ada  pula  yang  gulung  tikar.  Bahkan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  di  tengah pandemi,  akan  semakin  diperparah  tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah.
Banyak  pihak  yang  mempertanyakan kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan COVID-19,  karena  dianggap  tidak  memiliki arah yang jelas dan tanpa mempertimbangkan aspek secara menyeluruh terhadap efek yang ditimbulkan oleh COVID-19. Pada masa awal penanganan  COVID-19  di  Indonesia,  Aceh termasuk  salah  satu  daerah  dengan  kasus penularan terendah dibanding daerah lainnya. Hanya  saja,  fokus  Pemerintah  Aceh  kala  itu masih  pada  upaya  memutus  mata  rantai penyebaran  virus  COVID-19,  sebagaimana halnya kebijakan secara nasional, masih abai terhadap  pemberdayaan  masyarakat  sebagai imbas  pandemi  yang  sedang  berlangsung. Akibatnya, ketika kasus penularasan COVID- 19 di Aceh mengalami lonjakan, Pemerintah
1 Baca  Johan  H.  Meuleman,  2002,  (ed.) Islam  in  the  Era  Globalization:  Muslim  Attitudes  Towards Modernity  and  Identity ,  (London:  Routledge,  2002)  dan  Mohammad  Tajuddin  Haji  Mohammad  Rasdi, The Mosque  as  a  Community  Development  Centre:  Programme  and  Architectural  Guidelines  for  Contemporary
Aceh  mulai  kalang  kabut.  Hingga  akhirnya ikut  menerapkan  pembatasan  ruang  gerak masyarakat,  seperti  daerah-daerah  lain  di Indonesia. Dimana hal ini kemudian memunculkan protes dari masyarakat, terutama  mereka  yang  tidak  bisa  bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Sementara pemerintah tidak mampu memberikan jaminan  apa-apa  untuk  keberlangsungan ekonomi dan hidup masyarakat.
Kondisi  ini  tentunya  akan  mampu diminimalisir,  jika  Pemerintah  Aceh  mampu melihat  alternatif  lain  terkait  pemberdayaan ekonomi  masyarakat.  Salah  satunya,  melalui pengelolaan manajeman masjid yang berbasis pada  pemberdayaan  ekonomi  umat.  Konsep ini akan sangat membantu dalam memperkuat berbagai  program  perlindungan  sosial  untuk menangani  krisis  selama  pandemi  COVID  - 19.  Program-program  pemberdayaan  yang dilakukan  melalui  masjid,  akan  melindungi masyarakat  miskin  dan  masyarakat  yang berpenghasilan  menengah  ke  bawah  dari guncangan ekonomi, sehingga mampu bertahan  di  tengah  himpitan  pandemi
COVID-19.
Pemberdayaan  ekonomi  umat  melalui masjid merupakan usaha peningkatan kemampuan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki masjid  untuk  menjaga  keberlangsungan masjid,  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  jamaah.  Dari  aspek  historis, keberadaan masjid tidak dapat dilepaskan dari perannya  sebagai  pusat  aktivitas  ekonomi. Fakta  historis  menunjukkan  bahwa,  masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas spiritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaan  ibadah  mahdhah  semata,  tetapi juga berperan dalam aspek pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. 1 Pada masa
Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi pusat segala  aktivitas  dalam  rangka  pembangunan umat Islam. Masjid mempunyai nilai strategis bagi umat Islam untuk menyelesaikan segala permasalahan,  mulai  dari  diskusi  terkait strategi  perang,  proses  pengajaran  agama Islam,  penyelesaian  permasalahan  konflik sosial,  dan  juga  berperan  sebagai  penggerak ekonomi umat Islam masa itu. 2
Namun  realita  yang  terjadi  hari  ini, masjid-masjid di  Indonesia  selama  ini  hanya menjalankan fungsi sebagai tempat pelaksanaan  ibadah  mahdhah  dan  pusat pendidikan  Islam  non-formil.  Sementara  itu fungsi  masjid  sebagai  penggerak  kegiatan sosial  dan  ekonomi  umat,  kurang  mendapat perhatian  dari  takmir  masjid.  Sehingga  tidak jarang  ditemui masjid-masjid  yang  dibangun megah dengan ornamen-ornamen yang indah, sepi  dari  aktivitas  umat.  Bahkan  banyak dijumpai,  masjid  hanya  digunakan  sebagai tempat shalat berjamaah lima waktu. 3
Di  Indonesia,  upaya  untuk  menata kembali masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi telah mulai dilakukan  di  beberapa  daerah.  Adapun masjid-masjid yang mulai melakukan pemberdayaan ekonomi di antaranya, masjid Jogokariyan  di  Yogyakarta,  masjid  al-Akbar di Surabaya, masjid Cut Mutia, Masjid Raya Pondok Indah, dan Masjid Jami’ Bintaro Jaya
Muslim Societies , (Johor Bahru: UTM, 1998. Lihat Cucu Nurjjamilah, 2016, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW”, Journal of Islamic Studies, and Humanities , Vol 1, No. 1, hal. 93- 119.
2 Ahmad Supriyadi, 2017, “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. Nomoe 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat), Jurnal An- Nisbah , Vol. 03. No. 02, April 2017, (p 209-229), hal. 209. 3 Said  Tuhuleley. Masjid,  Rekonstruksi  Wawasan  Kemanusiaan,  dan  Pembangunan  Ummat, Seminar Nasional  Milad  Masjid  Syuhada,  Yogyakarta,  2002.  Lihat  juga  Kamaruddin  dkk. Revitalisasi  Fungsi  Masjid Dalam Pemberdayaan Umat di Aceh, Studi kasus di Banda Aceh Besar, Aceh Tengan dan Aceh Tamiang . Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Arraniry, 2011
4 Wahu  Panca  Hidayat  dan  Puji  Lestari,  tt,  “Strategi  Pengembangan  Jama’ah  Masjid  Jogokariyyan Yogyakarta Sejak 2003-2013”
5 Abdusy Syakur. 2021, Rekapitulasi Data Masjid Yang Melaksanakan Sholat Jumat di Aceh. (Dinas Syariat Islam)  diakses  pada  https://data.acehprov.go.id/dataset/rekapitulasi-data-masjid-yang-melaksanakan-sholat- jumat-di-aceh
di  Jakarta. 4 Jika  dilihat  dari  lingkup  Aceh, gerakan  pemberdayaan  ekonomi  melalui masjid masih belum terlihat. Padahal dengan segala  keistimewaan  yang  dimiliki,  Aceh sangat berpotensi untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid. Berdasarkan  rekapitulasi  data  yang  dipublis Dinas  Syariat  Islam  tahun  2021,  jumlah masjid  yang  melaksanakan  shalat  Jumat  di Aceh  mencapai  3.954  unit,  tersebar  di  23 kabupaten/kota. 5
Secara  umum,  status  masjid  di  Aceh terbagi dua, yaitu masjid yang pengelolaannya  didukung  oleh  pemerintah, baik  dalam  hal  pendanaan  maupun  para pengurus  yang  bertugas  mengelola  masjid. Biasanya masjid-masjid ini terletak di tengah kota dan sering dikenal dengan istilah masjid raya  atau  masjid  jamik  yang  memiliki bangunan  besar  dan  megah  serta  pengurus takmir  masjid  mendapat  insentif  dari pemerintah.  Ada  juga  masjid  yang  didirikan untuk  keperluan  tempat  ibadah  pegawai- pegawai  perkantoran,  tetapi  masjid  tersebut hanya  melakukan  aktivitas  shalat  berjamaah lima waktu. Selain itu, ada juga masjid yang pengelolaannya  murni  swadaya  masyarakat. Masjid-masjid  ini  biasanya  terletak  di kampung-kampung, dimana dari segi ukuran sangat  tergantung  dengan  taraf  hidup masyarakat sekitar.
Meski  begitu,  dana  yang  digunakan untuk  biaya  pembangunan,  operasional  dan pemeliharaan masjid, baik itu yang disubsidi pemerintah  mahupun  swadaya  masyarakat, sangat  bergantung  dari  sedekah  jamaah masjid  melalui  tabungan  amal  yang  sering diedarkan  ketika  shalat-shalat  berjamaah. Jumlah tabungan amal  yang  diperoleh setiap masjid  sangat  tergantung  dengan  jumlah jamaah yang shalat di masjid tersebut. Selain itu  juga  dipengaruhi  tingkat  kehidupan ekonomi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar masjid.  Jumlah  total  keseluruhan  tabungan amal  dan  pengeluaran  untuk  pengelolaan masjid,  biasanya  akan  diumumkan  setiap Jumat. Jumlah sedekah jamaah biasanya akan mengalami peningkatan pada bulan Ramadan.
Selain  itu  biaya  pembangunan  dan operasional  masjid  juga  diperoleh  dari sumbangan-sumbangan individu masyarakat, seperti pada  saat  prosesi  pernikahan.  Tradisi masyarakat Aceh yang lebih tertarik melaksanakan  prosesi  pernikahan  di  masjid ketimbang  di  rumah  atau  Kantor  Urusan Agama  (KUA),  telah  menjadikan  tabungan amal di masjid semakin bertambah jumlahnya. Akan tetapi tidak semua masjid di Aceh  memiliki  peluang  untuk  dipilih masyarakat  dalam  melaksanakan  prosesi pernikahan.  Biasanya  masjid  yang  dipilih masyarakat  untuk  prosesi  pernikahan  adalah masjid-masjid  yang  terletak  di  perkotaan dengan bangunan megah dan indah. Sementara  itu  untuk  masjid-masjid  yang berada  di  kampung,  biasanya  pengumpulan dana untuk pembangunan dan biaya operasional,  serta  pemeliharaan  masjid  juga diperoleh  melalui  penggalangan  dana  di jalanan, dengan menempatkan drum di tengah badan  jalan.  Sukarelawan  berdiri  dengan memegang wadah sebagai tempat sumbangan para  pengendara  kendaraan  roda  dua  dan empat.
Kemampuan masjid dalam mengumpulkan dana infaq dan sedekah tidak berbanding lurus dengan kompetensi pengurus  takmir  masjid.  Selama  ini,  orang- orang  yang  masuk  dalam  kepengurusan masjid  di  Aceh  tidak  memiliki  standar tertentu  terkait  keahlian  yang  harus  dimiliki dalam  pengelolaan  masjid.  Siapa  saja berpeluang  untuk  menjadi  pengurus  takmir masjid,  selama  dia  mau  meluangkan  waktu untuk  mengelola  masjid.  Hal  ini  kemudian berdampak  pada  manajemen  pengelolaan masjid  yang  masih  bersifat  tradisional. Dimana  masih  banyak  masjid  yang  belum memiliki  pembukuan  keuangan  yang  baik. Selain  itu,  sumber  daya  takmir  masjid  yang lemah juga berakibat pada upaya memakmurkan masjid  lebih  didasarkan pada peningkatan  jumlah  jamaah  shalat  lima waktu.  Di  samping  itu,  masjid  juga dimanfaatkan sebagai tempat Taman Pendidikan  Al-Qur’an  (TPA),  kegiatan majelis  ta’lim,  dan  pelaksanaan  hari  besar perayaan  agama  Islam,  seperti  maulid,  Israk Mi’raj,  dan  sebagainya.  Masih  sangat jarang ditemui  masjid  di  Aceh  yang  memiliki kegiatan inovatif, seperti program pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat sekitar.
Padahal,  jika  dilihat  dari  kemampuan masjid dalam mengumpulkan dana infaq dan sedekah  dari  jamaah  dan  masyarakat sekitarnya,  seharusnya  masjid  berpotensi untuk  dijadikan  sebagai  motor  penggerak pemberdayaan  masyarakat  di  Aceh.  Oleh karena  itu,  kompetensi  sumber  daya  takmir masjid  dengan  kapasitas  yang  baik,  akan berimplikasi  pada  manajemen  pengelolaan masjid professional, transparan, dan akuntabel.  Di  samping  itu,  juga  akan  dapat melahirkan program-program kegiatan masjid  yang  kreatif  dan  inovatif  dalam memberdayakan masyarakat.
Penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih dalam  tentang  potensi  masjid  sebagai  motor penggerak pemberdayaan
ekonomi masyarakat  Aceh  di  masa  pandemi  COVID- 19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  gambaran  tentang  rumusan strategi  dan  model  yang  sesuai  untuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  Aceh  di masa  pandemi  COVID-19.  Permasalahan kajian  ini  dibatasi  pada  upaya  revitalisasi fungsi  masjid  sebagai  motor  penggerak pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  Aceh, dengan  cara  menganalisis  potensi  masjid sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat, baik  dari  aspek  ekonomi  maupun  sosial. Adapun  yang  dijadikan  sumber  dianalisis adalah  masjid-masjid  yang  terletak  di  kota, dengan  jamaah  yang  ramai  dan  terdapat aktivitas sosial-keagamaan.

## B. KAJIAN PUSTAKA
1. Pemberdayaan Ekonomi
Istilah  pemberdayaan  pertama  kali diperkenalkan  oleh  aktivis  Gerakan  Black Panther dalam mobilisasi politik di USA pada tahun  1960-an  atas  respon  isu  kala  itu 6 . Pemberdayaan
ekonomi masyarakat
merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Kesulitan yang selama ini dialami masyarakat miskin  adalah  akses  terhadap  permodalan. Sementara  motivasi  mereka  untuk  dapat hidup  sejahtera  cukup  tinggi,  namun  tidak diimbangi  oleh  kemudahan  mereka  dalam memperoleh pinjaman modal  usaha.  Dengan berbagai instrumen yang dimilikinya, masjid telah  memberi  peluang  bagi  munculnya program-program  pemberdayaan  ekonomi
6 Maisaroh,  S.,  &  Sukhemi,  S.  (2011).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pengembangan    Budaya Kewirausahaan  Untuk  Mengurangi    Pengangguran  Dan  Kemiskinan. JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan , 4 (1), 23–33. https://doi.org/10.15294/JEJAK.V4I1.4638
7 Azhar  bin  Abdul  Wahab,  “Financial  Management  of  Mosques  in  Kota  Setar  District:  Issues  and Challenges”, Tesis, Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008, hal. iii.
8 World Bank. (2001). What Is Empowerment ? Development , (Unicef), hal. 10
masyarakat.  Masjid  memiliki  potensi  yang signifikan, seperti  dana  yang  banyak melimpah  dari  para  jamaah. 7 Hal  ini semestinya  dapat  digunakan  dalam  rangka pemberdayaan ekonomi umat sekitar masjid. Upaya  pemberdayaan  untuk  menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui masjid, akan  menciptakan  hubungan  timbal  balik antara masyarakat dengan masjid.
Secara  konsep,  para  peneliti  memiliki pandangan berbeda tentang makna pemberdayaan.
Istilah pemberdayaan memiliki  makna  yang  beragam  dalam berbagai konteks. Misalnya saja, ketika istilah pemberdayaan  digunakan  dalam  wilayah kajian  sosial  budaya  atau  ekonomi,  akan berbeda  dengan  bidang  politik.  Begitu  pun tema pemberdayaan, selalu memiliki arti yang lebih  fleksibel  dan  mengandung  elemen- elemen  yang  terdiri  dari  kekuatan  diri, kontrol, kemandirian, pilihan sendiri, kehidupan  yang  bermartabat  sesuai  dengan nilai-nilai seseorang, mampu memperjuangkan hak, kemandirian,
pengambilan  keputusan  sendiri,  Definisi- definisi  ini  tertanam  dalam  sistem  nilai  dan kepercayaan lokal 8
Pemberdayaan  masyarakat  tidak  dapat dijalankan tanpa memperhatikan potensi dari sumber  daya  manusia  yang  ada,  karena sumber  daya  manusia  inilah  yang  akan dijadikan  sebagai  subjek  yang  paling  vital dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.  Setidaknya  ada  tiga  jenis kekuatan  yang  patut  diperhatikan  dalam upaya pemberdayaan masyarakat ditinjau dari
potensi  sumber  daya  manusianya,  antara lain 9 : a. Kekuatan Pendorong  ( motivational forces ).  Dicirikan  dengan  orang-orang yang tidak merasa puas dengan kondisi yang  selama  ini  mereka  hadapi,  dan masih  mempunyai  perasaaan  adanya sesuatu  yang  belum  dimiliki  secara kejiwaan.
b. Kekuatan Bertahan ( resistance forces ). Kekuatan ini bertujuan mempertahankan  sesuatu  yang  telah ada  di  masyarakat,  antara  lain  sikap apatis,  tidak  mudah  percaya  terhadap pihak  luar.  Rasa takut  yang  berlebihan dan  cenderung  suka  mempertahankan apa yang sudah dimiliki saat ini. c. Kekuatan  Pengganggu  ( interference forces ).  Kekuatan  ini  muncul  karena
dalam  suatu  masyarakat  akan  ada kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dalam proses pembangunan. Umumnya kekuatan ini
menginginkan ketidakkompakan atau perpecahan.
Sementara  itu,  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  di  lapangan,  ada tiga  pandangan  yang  dapat  digunakan  untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat. 10 Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran
kekuasaan atau power to nobody . Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah mengisolasi dan menghancurkan manusia  dari  eksistensinya.  Oleh  karena  itu, untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan  manusia  dari  keterpencilan dan  penindasan,  maka  kekuasaan  harus ditiadakan.
9 Lucie Setiana, 2005, Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat , (Jakarta: Ghalia Indonesia)
10 Pemberdayaan:  Konsep,  kebijakan  dan  implementasi.  Onny  S.  Prijono  dan  A.M.W  Pranarka (penyunting); 1996; hal. 45-70. CSIS; Jakarta
11 Hutomo,  M.  Y.  (2000).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Bidang  Ekonomi:  Tinjauan  Teoritik  dan Implementasi. Naskah , 20 (20), hal.1–11.
Pandangan kedua, pemberdayaan adalah  pembagian  kekuasaan  kepada  setiap orang  ( power  to  everybody ).  Pandangan  ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang  terpusat  akan  menimbulkan  kezaliman dan  cenderung  mengalienasi  hak  normatif manusia  yang  tidak  berkuasa  atau  yang dikuasai.  Oleh  sebab  itu,  kekuasaan  harus didistribusikan  ke  semua  orang,  agar  semua orang  dapat  mengaktualisasikan  dirinya sendiri.  Pandangan  ketiga,  pemberdayaan adalah  penguatan  kepada  yang  lemah  tanpa menghancurkan  yang  kuat.  Pandangan  ini adalah  pandangan  yang  paling  moderat  dari dua  pandangan  lainnya.  Pandangan  ini merupakan  sintesa  dari  pandangan power  to nobody dan power  to  everybody .  Menurut pandangan ini, Power to nobody adalah suatu kondisi yang mustahil dilaksanakan.
Sedangkan  pendekatan power  to  everybody akan  dapat  menimbulkan chaos dan  anarki. Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  paling sesuai  dan  realistis  adalah power  to powerless . 11
Ada  banyak  strategi  yang  telah dipraktekkan  oleh  pemerintah,  masyarakat sipil  dan  sektor  swasta  terkait  inisiasi pemberdayaan  masyarakat  miskin.  Dimana indikator kesuksesan suatu kegiatan pemberdayaan  masyarakat  dalam  berbagai konteks  dapat  dilihat,  ketika  masyarakatnya sudah  memiliki  sikap  bebas  memilih  dan bertindak.  Ada  empat  unsur  penting  yang harus  diperhatikan  pada  setiap  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yaitu,  akses
terhadap  informasi,  inklusi  dan  partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. 12

## 2. Fungsi Masjid
Mayoritas  muslim  memahami  bahwa masjid  adalah  tempat  melaksanakan  shalat dan  ibadah  lainnya.  Bahkan  bagi  sebagian muslim,  memahami  masjid  sebagai  tempat menunaikan  shalat  Jumat.  Padahal  masjid memiliki  makna  yang  luas,  bukan  hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah mahdhah.  Dilihat  dari  segi  harfiah  istilah masjid  berasal  dari  Bahasa  Arab  yang merupakan  isim  makan  dari  kata sajada – yasjudu – sujudan – masjidun ,  yang  berarti tempat  orang  sujud.  Secara  Bahasa,  sujud berarti  patuh,  taat,  serta  tunduk  dengan hormat dan takzim. 13
Meskipun dalam pengertian sehari-hari masjid  merupakan  bangunan  tempat  kaum muslim shalat atau bersujud, namun sebenarnya  tempat  shalat  atau  sujud  umat Islam sangat luas seluas hamparan bumi. Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada Jabir bin  Abdullah  Al-Ansary  bahwa  “ Bumi  ini bagiku suci bersih dan boleh dijadikan tempat untuk  shalat,  maka  dimanapun  seorang berada  bolehlah  ia  shalat  apabila  waktunya tiba .”  (HR.  Muslim,316).    Hadis  ini mengandung makna kewajiban muslim untuk menunaikan  ibadah  shalat  ketika  tiba waktunya  dimana  saja  ia  berada,  dengan syarat  tempat  atau  ruang  untuk  shalat keadaannya  bersih  dan  suci.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masjid  bukan  hanya bangunan  tempat  shalat  kaum  muslim. Sebagaimana pendapat  Quraish  Shihab  yang mengatakan  bahwa,  hakikat  masjid  adalah
12 World Bank. (2001). What Is Empowerment ? Development , (Unicef), hal. 10 13 M. Quraish Shihab (1996), Wawasa Al-Qur’an , Bandung: Mizan, 1996, hal. 452.
14 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , hal. 453.
15 Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat , hal. 120.
16 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, hal. 455-456. Baca juga Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat , hal. 126-138.  Lihat  juga  Syahalul  Kurniawan,  2014,  “Masjid  dalam  Lintasan  Sejarah  Umat  Islam”, Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies , Vol. 4, No.2, hal. 169-184, hal. 174-176.
tempat  melakukan  segala  aktivitas  yang mengandung  kepatuhan  kepada  Allah  sesuai dengan  akar  katanya  mengandung  makna sujud. 14
Pendapat  tersebut  kemudian  diperkuat oleh  Gazalba  yang  mengatakan  bahwa, masjid  sebagai  tempat  shalat  adalah  fungsi kedua karena jagat raya di luar masjid sangat luas, yang berfungsi sebagai masjid. Berdasarkan fakta historis, Nabi Muhammad SAW  mendirikan  masjid  setelah  12  tahun menjalankan  tugas  kerasulan  di  Mekkah. Pembangunan  masjid  justru  dilakukan  Nabi ketika  melakukan  perjalanan  hijrah  ke Madinah . 15
Pada  masa  Rasulullah,  fungsi  masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam yang tidak hanya  terbatas  pada  ritual  shalat  berjamaah, melainkan  juga  berfungsi  sebagai  tempat musyawarah  untuk  menyelesaikan  berbagai masalah  sosial.  Adapun  beberapa  fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW 16 : a. Tempat  ibadah  umat  Islam,  seperti shalat,  zikir,  dan  sebagainya.  Masjid pada  masa  Rasulullah  berfungsi  untuk pelaksanaan  shalat  fardhu  lima  waktu, shalat  Jumat,  shalat  sunat  berjamaah, berzikir dan ibadah lainnya.
b. Tempat berkumpul dan berbagi informasi,
pelaksanaan shalat berjamaah  lima  waktu  sehari  semalam telah menjadikan masjid sebagai tempat berkumpulnya  kaum  muslim  yang berada di sekitar masjid. Pertemuan itu dapat  dijadikan  sebagai  sarana  berbagi informasi  terkait  hal-hal  penting  yang menyangkut hidup masyarakat muslim. Peristiwa  yang  berhubungan  kesatuan
sosial  di  sekitar  masjid  diumumkan melalui masjid.
c. Tempat  pengajaran  dan  diskusi  ilmu pengetahuan  agama  Islam.  Nabi  SAW banyak  menerima  wahyu  dalam  kurun waktu  di  Madinah.  Segala  ilmu  dan pengetahuan agama Islam didiskusikan di masjid, termasuk permasalahan yang berkaitan  dengan  hukum  dapat  ditanya atau  diminta  penyelesaian  masalahnya langsung pada Rasulullah SAW.
d. Tempat  mengeluarkan  fatwa  untuk menyelesaikan
problematikan
keumatan  saat  itu.    Problematika  yang dimaksud  tidak  hanya  berhubungan dengan  persoalan  agama,  tetapi  juga keduniawian.
e. Tempat  mengadili  perkara,  bila  terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat Islam.
f. Baitul  mal  yang  dikenal  dengan  kas negara  atau  kas  masyarakat  muslim bertempat  di  masjid  yang  dananya digunakan  untuk  membiayai  segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan kesatuan sosial Muslim. g. Tempat  penginapan  musafir  yang tengah dalam perjalanan.
h. Tempat menyambut  tamu,  rombongan, atau  utusan  dari  berbagai  wilayah  di Jazirah Arab.
i. Tempat melangsungkan upacara
pernikahan  dan  tempat  mengadili perselisihan rumah tangga atau mahkamah perceraian.
j. Tempat latihan perang. Pada masa Nabi
SAW, masjid berfungsi sebagai tempat
latihan perang, baik itu untuk
pembinaan fisik maupun mental.
k. Tempat  layanan  medis  atau  kesehatan. Rasulullah  SAW  menjadikan  masjid
17 Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat , hal. 322.
sebagai  tempat  untuk mengobati  orang sakit, khususnya pada masa perang. Uraian  di  atas  merupakan  sebagian fungsi masjid di masa Rasulullah SAW, yang memperlihatkan  bahwa  masjid  difungsikan sebagai  tempat  melayani  urusan  keagamaan dan  keduniawian  secara  berimbang.  Fungsi masjid  sangat  sesuai  dengan  hakikat  hukum Islam yang senantiasa mengutamakan keseimbangan,  seperti  statis  dan  dinamis, takdir dan ikhtiar, spiritualisme dan materialisme,
individualisme dan kolektivisme, antara ukhrawi dan duniawi dan lain  sebagainya.  Sehingga  dapat  dikatakan bahawa  masjid  sebagai  pusat  ibadah  dan kebudayaan.  Di  mana  agama  bersifat  serba tetap,  bertujuan  akhirat,  karena  itu  masjid bersifat  suci,  sedangkan kebudayaan bersifat dinamis,  bertujuan  dunia  maka  masjid  juga profane (duniawi). Sifat masjid yang suci dan duniawi  harus  berfungsi  secara  berimbang. Ketika  terjadi  peningkatan  kesucian  masjid, maka akan merusak keberimbangan.
Pada perkembangan selanjutnya,
masjid mengalami peningkatan sifat kudusnya dibandingkan profannya. Sehingga masjid  pada  era  kontemporer  dipahami sebagai  tempat  ibadah  dan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  urusan  akhirat  semata, sedangkan  soal-soal  keduniawian bukan  lagi di  masjid  tempatnya.  Masyarakat  muslim yang  bertempat  tinggal  di  sekitaran  masjid bersatu  dalam  ibadah,  tapi  terpecah  dalam kebudayaan di luar masjid. Masjid tidak lagi menjadi  pusat  aktivitas  sosial,  ekonomi, politik,  ilmu,  kesenian,  dan  filsafat,  tetapi masjid  hanya  sebagai  tempat  ritualitas keagamaan. 17
3. Masjid  sebagai  Urat  Nadi  Ekonomi
Masyarakat Menurut Mohd Yahya, Fidlizan,
Mohamad,  Azila,  dan  Nurul  Fadly,  peranan
masjid dalam kehidupan umat Islam memiliki ruang  lingkup  yang  sangat  luas.  Hal  ini dikarenkan  masjid  merupakan  institusi  yang menyatukan  seluruh  umat  Islam.  Di  antara langkah yang dapat dilakukan untuk memakmurkan  masjid  adalah  melaksanakan aktivitas  pengembangan  ekonomi  masjid. Oleh  karena  itu,  masjid  boleh  menghasilkan secara ekonomi demi memastikan kelangsungan  dan  keberlanjutan  aktivitas masjid, hingga memacu pembangunan ekonomi  umat  melalui  pelibatan  dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. 18 Satu  hal  yang  lumrah,  pada  awal pembangunannya,  kita  sering  mendapati masjid berada  di  kawasan  yang  luas.  Hal  ini berpotensi  untuk  menumbuhkan  aktivitas bisnis  bersamaan  dengan  meningkatnya kunjungan  jamaah  masjid,  baik  itu  karena untuk tujuan wisata religi, maupun meramaikan  aktivitas  sosial  keagamaan  di masjid. Sehubungan itu, masjid bisa menyediakan  lapak  bagi  masyarakat  di  luar masjid untuk menjual aneka keperluan. Selain itu,  budaya  menerima  sumbangan  dari kalangan  dermawan,  mesti  dijaga  dengan pelbagai  usaha  ekonomi  yang  berlandaskan kewirausahaan  dan  perniagaan.  Hal  ini merupakan satu tantangan bagi masjid dalam memperjuangkan  ekonomi  umat,  dengan tetap  mengedepankan  etika  Islam  dalam aktivitas  ekonomi,  terutama  yang  berada dalam  kawasan  masjid,  sehingga  kesucian masjid tetap terjaga.
Selain itu, masjid juga dapat menyediakan ruang atau tempat khusus untuk pungutan  zakat,  wakaf  dan  sedekah.  Selain untuk memudahkan masyarakat Islam melaksanakan tanggungjawab untuk
18 Maisaroh,  S.,  &  Sukhemi,  S.  (2011).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pengembangan    Budaya Kewirausahaan  Untuk  Mengurangi    Pengangguran  Dan  Kemiskinan. JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan , 4 (1), 23–33. https://doi.org/10.15294/JEJAK.V4I1.4638 Wyer, P., & Mason, J. (1999). Empowerment in  small businesses. Participation  and  Empowerment: An International Journal , 7 , 180–193. https://doi.org/10.1108/14634449910298169
mengeluarkan zakat, kesadaran untuk bersedekah dan berwakaf juga perlu disuntik melalui  ceramah-ceramah  atau  khutbah Jumat. Hal ini penting, karena kekayaan yang dikurniakan  oleh  Allah  itu  adalah  kelebihan yang  perlu  dibagikan  bersama  dengan masyarakat  Islam  yang  lain.  Penanaman kesedaran  ini  sesuai  dengan  fungsi  dan peranan  masjid  itu  sendiri  sebagai  pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Sementara  itu,  ekonomi  umat  Islam  dapat dimajukan  dan  diperkokoh.  Di  samping  itu, masjid juga dapat menjadi tempat pendistribusian sumbangan dana yang
didapatkan  kepada  pihak  yang  memerlukan. Dengan begitu, kehidupan ekonomi masyarakat  akan  lebih  terjamin  dan  dekat dengan masjid.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Kajian  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif,  menggunakan  pendekatan  historis dan  sosio-antropologi  dalam  memahami konteks  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat melalui  masjid.  Untuk  mendapatkan  model pemberdayaan ekonomi, peneliti menggunakan pendekatan partisipatif dengan tujuan  agar  model  yang  dihasilkan  sesuai dengan  keperluan  masyarakat.  Data-data penelitian  dalam  kajian  ini  disajikan  dalam bentuk  deskriptif  analisis.  Melalui  kaedah kualitatif,  diharapkan  dapat  mengungkapkan secara  holistik  potensi  yang  dimiliki  masjid untuk  memberdayakan  ekonomi  jamaah  dan masyarakat di masa COVID-19.
Selain  itu,  juga  dapat  merumuskan strategi  dan  model  pemberdayaan  ekonomi masyarakat melalui masjid dengan pendekatan pengamatan langsung ke lapangan.  Pengamatan  akan  diarahkan  pada
fenomena-fenomena  umum  yang  terkait dengan  eksistensi  dan  peran  masjid  dalam aktivitas  keagamaan,  sosial,  dan  ekonomi  di masa  pandemi  COVID-19.  Penelitian  ini dilakukan di dua daerah di Aceh, yaitu Banda Aceh  dan  Kota  Langsa.  Kedua  daerah  ini dipilih  karena  memiliki  kegiatan  ekonomi dalam  aktivitas.  Disamping  itu,  pada  masa pandemi COVID-19 dua daerah ini memiliki tingkat  penularan  wabah  yang  tinggi.  Kota Banda  Aceh  sebagai  ibu  kota  provinsi  dan Kota Langsa daerah yang berdekatan dengan wilyah Sumatera Utara, sekaligus jalur masuk penduduk  antar  provinsi.  Penentuan  sampel penelitian  dilakukan  menggunakan  metode porpusive  sampling ,  dimana  peneliti  hanya memilih masjid-masjid dan pengelola takmir masjid  berdasarkan  beberapa  pertimbangan yang berkaitan dengan topik penelitian.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah primer  dan  data sekunder.  Data primer  yaitu data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang didasarkan  pada  seluruh  perkembangan pendapat  dan  pandangan  yang  dikemukakan oleh informan dan narasumber terkait potensi masjid  sebagai  penggerak  pemberdayaan ekonomi  bagi  masyarakat  di  masa  pandemi COVID-19.  Data  primer  juga  diperoleh melalui  pengamatan  langsung  di  lapangan terkait  potensi  yang  dimiliki  masing-masing masjid  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini. Sementara  data  sekunder  diperoleh  melalui sumber-sumber  yang  berasal  daripada  buku- buku, artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal yang  berkenaan dengan  pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid di Aceh. Data-data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan melalui Participation Observation, wawancara mendalam,
dan studi
dokumentasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  masjid  di  Aceh  memiliki potensi  yang  mungkin  dikembangkan  untuk
menambah pendapatan guna mengembangkan  program  pemberdayaan kemandirian.  Baik  itu  untuk  biayai  rutin jumatan,  pembangunan  dan  perawatan  fisik, maupun  kebersihan  dan  keamanan  masjid. Selain  aktivitas  tersebut,  sebenarnya  masih banyak  kegiatan  dan  program  yang  bisa dilakukan  di  masjid  atau  sekitar  masjid, sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dalam memfungsikan  masjid  sebagai  kemaslahatan jamaah  dan  masyarakat  di  sekitarnya. Berbagai  kegiatan  itu  meliputi  pendidikan informal seperti TPA dan TKA di area lahan masjid  yang  begitu  luas  dan  belum  tergarap secara  maksimal.  Disamping  itu,  sebagian besar masjid di Banda Aceh dan Kota Langsa juga  memiliki  area  di  sekitarnya  yang  bisa difungsikan  sebagai  lahan  parkir,  dan  lapak pedagang kecil untuk mencari nafkah.
Selain  itu,  masjid  yang  ada  di  Banda Aceh  dan  Kota  Langsa  juga  memiliki  aset properti toko yang pada umumnya disewakan kepada  masyarakat  untuk  berdagang.  Toko- toko  itu  ada  yang  terdapat  di  dalam  area masjid, ada juga  yang berada  di luar  masjid. Bahkan ada masjid di Kota Banda Aceh yang mengelola  penginapan  dan  ruang  pertemuan yang  disewakan  untuk  pelatihan-pelatihan. Selain  itu,  sebagaimana  halnya  yang  sedang lumrah  terjadi  di  Aceh  saat  ini,  masjid  juga difungsikan sebagai tempat pernikahan.
Keberadaan  aset  milik  masjid  yang dikelola  dengan  beragam  jenis  bisnis  ini, tentunya  akan  memberikan  pemasukan  rutin dalam  jangka  panjang,  sehingga  masjid semakin madiri dan berkembang. Namun, hal ini  tidak  terlepas  dari  kesiapan  sumber  daya manusia  dalam  mengelola  potensi  yang dimiliki  masjid.  Kemampuan  pengelolaan manajemen  masjid  dengan  segala  potensi yang  ada,  tidak  hanya  memberi  kemajuan bagi  masjid  itu  sendiri,  tetapi  juga  akan membuat kehadiran masjid benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Meski beberapa masjid di Banda Aceh dan  Kota  Langsa  telah  memiliki  aset-aset yang  dikelola  dalam  bentuk  bisnis,  namun program-program  yang  berkenaan  dengan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  masih sangat minim. Bahkan sebagian masjid masih belum  memiliki  wacana  sama  sekali  tetang hal  tersebut.  Para  pengurus  masjid,  masih memahami  fungsi  masjid  hanya  sebatas tempat  pelaksanaan  ibadah  semata.  Terkait hal  ini,  diperlukan  keberanian  pengurus masjid  untuk  melahirkan  kegiatan  yang terancang  secara  kreatif  dan  inovatif,  serta menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dengan kegaitan rutin masjid lainnya.
Keberadaan  masjid  dengan  sumber daya  pengurus  yang  memiliki  kompetensi dalam mengembangkan masjid dalam lingkup  yang  lebih  luas,  terutama  berkaitan dengan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, akan membuat masjid semakin dekat dengan para  jamaahnya.  Dalam  kondisi  pandemi COVID-19  yang  sedang  melanda  saat  ini, masjid sebagai sentral aktivitas umat muslim memiliki  peluang  untuk  mengambil  peran dalam  memberdayakan  umat.  Pengurus masjid  perlu  merancang  upaya-upaya  yang dapat  meningkatkan pendapatan  masyarakat, termasuk  menjawab  sebagian  permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil yang terimbas pandemi  COVID-19.  Upaya-upaya  yang dilakukan  dapat  berupa,  pelatihan/workshop bagi  para  pedagang  kecil  yang  berada  di sekitar  kawasan  masjid.  Disamping  itu, masjid juga dapat mengembangkan kegiatan- kegiatan  usaha  yang  berdampak  secara ekonomi,  seperti  memanfaatkan  lahan  sisa untuk parkir dengan memperkerjakan jamaah yang terimbas pandemi. Menyediakan lahan/lapak  bagi  pedagang  kecil  untuk memasarkan hasil produksi rumahan mereka. Selain  memberi  pemasukan  tambahan  bagi masjid,  juga  dapat  menambah  pendapatan masyarakat.
Upaya  peningkatan  pendapatan  masjid juga  bisa  dilakukan  dengan  mebuka  unit usaha  yang  menyediakan  kebutuhan  harian bagi  masyarakat  di  sekitarnya.  Misal,  usaha air isi ulang untuk kebutuhan air minum yang sehat dan berkah. Bahkan jika memungkinkan,  menciptakan  produk  air kemasan  untuk  mengisi  kebutuhan  akan produksi  air  mineral  yang  selama  ini didominasi  oleh  perusahaan.  Jika  melihat potensi  pasar  air  mineral  kemasan  ini, kebutuhannya sangat tinggi dan hampir rata- rata  didominasi  oleh  produk-produk  luar daerah.  Terobosan  ini  tentu  harus  diawali dengan  pemahaman  atas  studi  kelayakan bisnis, termasuk pelatihan kapasitas softskill , mulai  dari  analisa  pasar,  mendesain  produk dan  tentunya  pendanaan,  hingga  bagaimana mengelola  unit  usaha  agar  berkelanjutan dikemudian hari.
Dari segi pembiayaan, untuk kelancaran  usaha,  sudah  saatnya  pula  setiap masjid yang dianggap
berpotensi dikembangakan, menghadirkan unit-unit pembiayaan ekonomi mikro. Dimana sumber pendanaannya  bisa  berasal  dari  peran  serta pengusaha  dan  orang  kaya  yang  berada  di sekitar  masjid.  Namun  juga  tidak  tertutup kemungkinan  para  donatur  yang  berada  di luar kawasan masjid. Untuk pengelolaannya, harus diisi oleh orang-orang profesional, agar akuntabilitas dan transparansinya terpelihara. Sumber  pendanaan  ini  juga  bisa  datang  dari sedekah dan infaq jamaah.
Selain  zakat  yang  tersalurkan  secara rutin untuk konsumtif, perlu juga dicari solusi agar  potensi  keuangan  umat  bisa  digunakan untuk  tujuan-tujuan  produktif  berkelanjutan. Membuat  perubahan  bagi  mereka  yang  hari ini menerima sedekah dan zakat, dikemudian hari  bisa  menjadi  pemberi  zakat.  Perlu  juga diajukan  pemikiran  untuk  merangkul  pihak- pihak  yang  menjadi  sumber  pendanaan  dari perbankan  bebas  riba.  Pengurus  masjid  juga
perlu  menginisiasi  untuk  memperoleh  dana corporate  social  responsibility (CSR)  dari perusahaan-perusahaan besar yang beraktifitas  di  Aceh,  agar  pemberdayaan ekonomi  umat  dapat  terwujud  secara berkelanjutan, terlebih lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19.

## E. KESIMPULAN
Masyarakat  Aceh,  terutama  pengrus masjid  masih  memahami  masjid  hanya sebatas  tempat  untuk  melaksanakan  shalat dan  ibadah  lainnya.  Meskipun  beberapa masjid di Aceh telah memiliki aset-aset yang dikelola  dalam  bentuk  bisnis,  namun pemasukan  yang  didapat  sebagian  besar hanya digunakan untuk keperluan pembiayaan rutin masjid. Seharusnya,
keberadaan  masjid  harus  mampu  dikelola tidak  hanya  sebatas  memberi  kenyamanan jamaah dalam beribadah, tetapi juga
dikembangkan  dalam  lingkup  lebih  luas
seperti pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 merupakan satu contoh kecil, dimana masjid harus  hadir  sebagai  motor  penggerak ekonomi umat. Melalui usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh masjid, selain dapat  menambah  pemasukan  dana  untuk masjid, juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat,  terlebih  dalam  kondisi  pendemi COVID-19  saat  ini.  Untuk  mewujudkan manajemen  masjid  yang  memiliki  konsep pemberdayaan, diperlukan dukungan tenaga- tenaga  profesional  yang  tergabung  di  dalam kepengurusan setiap masjid. Kualitas sumber daya manusia pengurus masjid yang berkompeten,  akan  melahirkan  program- program  yang  kreatif  dan  inovatif  dalam pengelolaan  dan  pengembangan  masjid berbasis  pemberdayaan  ekomoni  kepada masyarakat yang berkelanjutan. Selain
kegiatan-kegiatan  ibadah  rutin,  masjid  juga harus  mampu  menjawab  persoalan  yang dihadapi masyarakat miskin dalam meningkatkan  ekonomi  keluarga,  terutama berkaitan  dengan  kemampuan  mereka  dalam mengakses permodalan.
Selain  itu,  seluruh stakeholder, seperti tokoh  masyarakat,  ulama,  para  intelektual, serta aktivis penggerak pemberdayaan ekonomi  masyarakat,  juga  harus  dilibatkan untuk  berkontribusi,  baik  secara  konseptual maupun  aksi.  Pemahaman  tentang  fungsi masjid  secara  lebih  luas  juga  perlu  terus dilakukan, sehingga  muncul kesadaran bersama bahwa di samping aktivitas-aktivitas ibadah, masjid juga harus dikembangkan pada hal-hal yang mampu menggerakkan masyarakat  secara  lebih  luas.  Salah  satunya, melalui pemberdayaan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Syakur,  Abdusy.  (2021),  “ Rekapitulasi  Data Masjid  Yang  Melaksanakan  Sholat Jumat  di  Aceh”. (Dinas  Syariat  Islam)
diakses pada https://data.acehprov.go.id/
dataset/rekapitulasi-data-masjid-yang- melaksanakan-sholat-jumat-di-aceh
Supriyadi,  Ahmad.  (2017), “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid  (Studi Kritis Pasal  53,  54,  dan  55  PP.  Nomor  14 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  UU Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Zakat)” ,  An-Nisbah  : Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam,  Vol.  03.  No.  02,  April  2017. Tulungagung : IAIN Tulungagung
Azhar bin  Abdul Wahab.  (2008),  “ Financial Management of Mosques in Kota Setar District:  Issues  and  Challenges”, Kedah: Universiti Utara Malaysia
Cucu  Nurjjamilah.  (2016), “Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Masjid  dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW” , Journal
of Islamic Studies and Humanities, Vol 1, No. 1. Semarang : UIN Walisongo
Hutomo,  M.  Y.  (2000).  “ Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Bidang  Ekonomi:
Tinjauan  Teoritik  dan  Implementasi ”. Naskah.
Meuleman,  Johan  H.  (2002),  “ Islam  in  the Era  Globalization:  Muslim  Attitudes Towards  Modernity  and  Identity”, London: Routledge
Kamaruddin  dkk.  (2011), “Revitalisasi Fungsi  Masjid  Dalam  Pemberdayaan
Umat  di  Aceh,  Studi  kasus  di  Banda Aceh  Besar,  Aceh  Tengah  dan  Aceh Tamiang” . Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Arraniry Setiana,  Lucie.  (2005), “Teknik  Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat”,
Jakarta: Ghalia Indonesia
Shihab,  M.  Quraish.  (1996), “Wawasan  Al- Qur’an” , Bandung: Mizan Maisaroh,  S.,  &  Sukhemi,  S.  (2011). “Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pengembangan Budaya Kewirausahaan  Untuk  Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan” . JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 4(1), 23–33. https://doi.org/10.15294/JEJAK.V4I1. 4638 .  Semarang  :  Universitas  Negeri Semarang Rasdi, Mohammad Tajuddin Haji Mohammad. (1998), “The Mosque as a Community Development Centre: Programme and Architectural Guidelines  for  Contemporary  Muslim Societies ”, Johor Bahru: UTM Tuhuleley, Said. (2002). “Masjid, Rekonstruksi  Wawasan  Kemanusiaan, dan  Pembangunan  Ummat”, Seminar Nasional Milad  Masjid  Syuhada , Yogyakarta.
Gazalba, Sidi. (1989). “Mesjid : Pusat ibadat dan  kebudayaan  islam” ,  Jakarta  : Pustaka Al-Husna
Kurniawan, Syahalul. (2014), “Masjid dalam Lintasan  Sejarah  Umat  Islam” ,  Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No.2. Pontianak : IAIN Pontianak Hidayat,  Wahyu  Panca  dan  Lestari,  Puji, “Strategi Pengembangan Jama’ah Masjid Jogokariyyan Yogyakarta Sejak 2003-2013”. Yogyakarta  :  Universitas Negeri Yogyakarta.
The  World  Bank.  (2001). “What  Is
Empowerment ? Development” . Wyer, P., & Mason, J. (1999).
“Empowerment  in  small  businesses”.
Participation  and  Empowerment:  An International Journal. https://doi.org/10.1108/146344499102 98169 .  United  Kingdom  :  Emerald
Publishing