## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

## Vol 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)
Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru
Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril
Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942 Firmanda Dwi Septiawan
Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati

## Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia
Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti

## Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri

## Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV
Siti Khusnul Khotimah, Yuliati

## Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia
Privera Ajeng Ersanda

## Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir
Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril
Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi
Ira Sugiarnik
Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX
Yohanes Purwanto

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)
Dewi Angraini, M.Si. (Universitas PGRI Silampari)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii

## 1. Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril ................................................................... 79
2. Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942 Firmanda Dwi Septiawan .......................................................................................... 88 3. Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati ............................. 98 4. Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti ..................................... 106

## 5. Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan
Model Keamanan Nasional Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri ....................... 114 6. Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV Siti Khusnul Khotimah, Yuliati ................................................................................. 128
7. Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia Privera Ajeng Ersanda ............................................................................................... 134 8. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril ........................................................................... 141 9. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Ira Sugiarnik ............................................................................................................. 150 10. Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX Yohanes Purwanto ..................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 114-127

## POLA INSURJENSI ANDI AZIS SEBAGAI PEMBERONTAKAN MILITER DALAM PENDEKATAN MODEL KEAMANAN NASIONAL
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri Universitas Pertahanan RI
Alamat korespondensi: novky.asmoro@idu.ac.id
Diterima: 30 April 2022; Direvisi: 30 Mei 2022; Disetujui: 15 Juni 2022

## Abstract
The  Andi  Azis  incident  gave  an  important  meaning  to  the  historical  traces  of  the  Indonesian military's  struggle  in  eradicating  the  rebellion  which  was  actually  driven  by  its  officers  at  that time. The incident that occurred in early April 1950 in Makassar, South Sulawesi was not only interpreted as a form of rebellion due to dissatisfaction with Jakarta's political policies in managing the formation of the state which at that time was still unstable but also as a social resistance of the regional army as the most effective representation of people's power in its time. Historical Research analysis  which  refers  to  the  historical  research  methodology  process  in  the  form  of  Heuristics, Source  Criticism,  Interpretation,  and  Historiography  in  this  article  will  try  to  juxtapose  the theories of Insurgency and National Security so that the interesting dimensions of the Andi Azis incident  bring  new  perspectives  in  the  development  of  defense  strategy  studies  and  military philosophy. Andi Azis' rebellion movement can be a separate experience and lesson, especially for the  Indonesian  Armed  Forces  (Tni)  in  promoting  a  social  approach  and  oneness  with  the community in addition to repressive measures in tackling similar movements, which are actually still happening in several regions in the archipelago.
Keywords : Andi Azis incident, insurgency, national security, Indonesia Armed Force, Unity.

## Abstrak
Peristiwa Andi Azis memberi arti penting pada jejak sejarah perjuangan militer Indonesia dalam  memberantas  pemberontakan  yang  justru  digerakkan  para  perwiranya  saat  itu. Peristiwa  yang  terjadi  di  awal  April  1950  di  Makassar  Sulawesi  Selatan  tersebut  tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan politik Jakarta dalam mengelola pembentukan negara yang saat itu memang masih belum stabil namun juga sebagai perlawanan sosial tentara daerah sebagai representasi kekuatan rakyat paling efektif di masanya.  Analisis Historical Research yang mengacu pada proses metodologi  penelitian  sejarah  berupa  Heuristik,  Kritik  Sumber,  Interperetasi,  dan Historiografi  pada  artikel  ini  akan  mencoba  menyandingkan  teori-teori  Insurjensi  dan Keamanan  Nasional  sehingga  dimensi  menarik  pada  peristiwa  Andi  Azis  tersebut membawa  perspektif  baru  dalam  pengembangan  studi  strategi  pertahanan  dan  ilmu filsafat  militer.    Gerakan  pemberontakan  Andi  Azis  dapat  menjadi  pengalaman  dan pelajaran  tersendiri  terutama  bagi  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dalam mengedepankan pendekatan sosial serta kemanunggalan bersama masyarakat disamping langkah-langkah  represif  dalam  menanggulangi  gerakan  serupa  yang  sesungguhnya hingga saat ini pun masih terjadi di beberapa daerah di nusantara.
Kata Kunci : Peristiwa Andi Azis, insurjensi, keamanan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI), kemanunggalan.

## A. Pendahuluan
Pada  awal  April  1950,  dimana  usia kemerdekaan  masih  sangat  muda, muncul  pemberontakan  Andi  Azis terjadi  di  Makassar,  Sulawesi  Selatan. Pemberontakan berupa gerakan
insurjensi  militer  ini  dikomandoi  oleh seorang mantan perwira KNIL berpangkat  Kapten  yakni  Andi  Azis.
Sebenarnya  Kapten  Andi  Azis  ini  baru diterima  masuk  kedalam  Angkatan Perang  Republik  Indonesia  Serikat (APRIS).  Andi  Azis  yang  memiliki pengaruh  kuat  sehingga  memiliki banyak pasukan ingin mempertahankan eksistensi  Negara  Indonesia  Timur (NIT).  Selain  itu,  motif  lainnya  yakni dilatarbelakangi oleh penolakan
terhadap  masuknya  anggota  TNI  ke dalam  bagian  APRIS.Tepatnya  pada  5 April  1950,  pasukan  pimpinan  Andi Azis  mulai  melancarkan  beberapa serangan  dan  menduduki  tempat- tempat  penting,  bahkan  menawan atasannya  sendiri  yakni  Panglima Teritorium  Indonesia  Timur,  Letnan Kolonel  A.J.  Mokoginata.  Gerakan tersebut  diawali  dengan  maraknya kegiatan  pasukan  APRIS  (ABRI)  yang diganggu  oleh  KL/KNIL.    Provokasi juga  kerap  dilancarkan  pasukan  KNIL sehingga  menyulut  beberapa  konflik dengan  pasukan  APRIS.  Pertempuran keduanya  meletus  pada  tanggal  5 Agustus 1950.
Kemelut di Makassar tersebut membuat Jakarta
mengeluarkan ultimatum  sebagai  bentuk  respon semakin  meluas  dan  masifnya  gerakan militer  Andi  Azis  terutama  puncaknya pada  tanggal  8  April  1950.    Ultimatum yang  secara  umum  berisi  perintah kepada  Andi  Azis  untuk  melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  itu  ke  APRIS  di  pusat. Tenggat  waktu  yan  diberikan  kepada Kapten  Andi  Azis  yakni  4  x  24  jam untuk  segera  menyerahkan  senjata beserta,  menarik  pasukannya  dan membebaskan  seluruh  sandera  yang ditahannya.

## B. Metode Penelitian
Untuk mengeksplorasi terkait analisis tentang  pola  insurjensi  Andi  Azis sebagai  pemberontakan  militer  dalam pendekatan  model  keamanan  nasional maka  ditetapkan  bentuk  metodologi penelitian  kualitatif.        Hal  ini  terkait bahwasannya tindakan insurjensi secara time  lines telah  berlangsung  dalam periode  transisi  sistem  pemerintahan Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  ke Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
(NKRI).    Oleh  karena  itu  perlu  adanya upaya analisis yang berangkat dari awal timbulnya  pemberontakan  milter  ini hingga  untuk  meng- capture seoptimal mungkin data serta kronologis peristiwa yang  ada  sehingga  perlu  pendekatan Histiorical Research .   Melalui pendekatan ini  diharapkan  akan  terkumpul  data secara  sistematis  dan  relevan  dengan obyek  penelitian  sehingga  mampu menganalisis beberapa dampak dan tren yang akan berkembang dalam menguraikan
permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  saat  ini sebagai  upaya  antisipatif  di  masa mendatang (Gay, 1996).  Disamping itu, analisis juga akan mengkaitkan beberapa  fenomena  menarik  yang terjadi bagiamana Andi Azis menyusun kekuatan,  mengorganisir  pasukan  dan pola-pola insurjensinya hingga memiliki pengaruh  kuat  di  masyarakat  dan akhirnya mampu ditumpas oleh pasukan APRIS/TNI. Penetapan pendekatan Historical Research dalam  penelitian  kualitatif adalah  usaha  untuk  menggali  sebanyak mungkin  data  dan  informasi  yang  ada. Dengan  bentukan  beberapa  landasan teori,  definisi  serta  variabel  maka analisis akan lebih banyak mengekplorasi  hubungan  antarvariabel sehingga kombinasi pendekatan tersebut akan memperdalam pemahamaan “mengapa” dan
“bagaimana”  sebuah  imperium  terluas dalam sejarah dunia itu mampu tumbuh cepat  dalam  segala  keterbatasannya. Untuk  membangun  pemahaman  yang komprehensif selain dikonstruksikannya  penelitian  dengan pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian  sejarah,  maka  diperlukan survei-survei  lanjutan  yang  berguna dalam  membentuk  desain  penelitian agar  lebih  detail,  analitis  dan  relevan
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri . Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
dengan  perspektif  strategi  perang moderen.
Guna  mendapatkan    penelitian kualitatif yang sistematis maka
penelitian  akan  didesain  berdasarkan kombinasi antara pendekatan penelitian dengan survei-survei berdasarkan pengembangan  subjek  dan  objek penelitian.  Seperti  pada  penelitian sejarah  lainnya,  adanya  pendekatan beberapa  strategi  pertahanan counter insurgency , konsep intelijen modern dan metode  perang  modern,  maka  fokus historical  research  akan  menjawab bagaimana  gerakan  Andi  Azis  mampu bertahan  terutama  di  daerah  Sulawesi Selatan.
Untuk  mendapatkan  pemahaman yang  tepat  sesuai  proses  dari  desain penelitian  termasuk  atribusi  dari pendekatan yang digunakan maka akan ditampilkan  dalam  diagram  pada Gambar 3 berikut ini :
Gambar 2. Diagram Proses Desain Penelitian Sumber: Wahyuni (2012).  Qualitative Research Method: Theory and Practice,
Sesuai  diagram  di  atas,  desain  dari proses  penelitian  diawali  dengan  tahap persiapan.   Identifikasi dari unit analisis memerlukan kecermatan karena sebagai landasan  dalam  menentukan  berbagai pertanyaan terkait penelitian ini.   Pada penelitian  kali  ini  yang  menjadi  unit analisisnya  antara  lain  sistematika organisasi,  mekanisme  taktik  dan
strategi    gerkan  Andi  Azis  maupun konstruksi leadership -nya dalam memimpin pasukannya.
Untuk  mendapatkan  reliabilitas  dan content  validity yang  akurat  terhadap hasil  penelitian  ini,  disusun  beberapa pertanyaan  utama  di  dalam guide  line pertanyaan utama.  Dengan tersusunnya panduan pertanyaan tersebut diharapkan proses penggalian informasi dengan  pendekatan hystotical  research dapat  terancang  secara  sistematis  dan fokus pada target-target objek penelitian.    Melalui  hal  tersebut diharapkan pertanyaan-pertanyaan
terkait  historical research -pun  dapat  ter- cover karena  pada  prinsipnya  panduan pertanyaan merupakan daftar pertanyaan  sebagai  panduan  untuk membuat  sebuah  laporan  penelitian (Yin, 2003).
Untuk  mempersiapkan  penelitian yang  kaya  akan  informasi-informasi akurat,  diperlukan  sebuah pilot  study sebagai  awal  dari  penelitian  terkait pihak-pihak  yang  dipilih  sebagai informan. Terkait sejarah perkembangan pasukan  Mongol,  maka  pihak  yang dapat  dijadikan  narasumber  antara  lain dosen  sejarah  perang,  dosen  strategi pertahanan  militer  dan  pengamat sejarah  dunia .  Pilot  interview dapat dilaksanakan dengan menentukan beberapa  orang  yang  sekiranya  dapat membantu peneliti dalam menghubungkannya ke para
narasumber  terpilih  sesuai  kriteria  di topik  penelitian  sehingga  mampu memberikan  informasi-informasi  yang akurat selama berlangsungnya penelitian. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan berdasarkan proses triangulasi guna mencapai hasil penelitian kualitatif yang komprehensif. Empat metode pengumpulan data akan digunakan pada penelitian ini
diantaranya  in-depth  interviews,  studi literatur, expert  advice dan  in-direct observation .      Untuk  melaksanakan in- depth  interview maka  formatnya  akan ditetapkan dalam bentuk semi-structured yang  berdasarkan  daftar  pertanyaan yang  telah  disusun  lewat  panduan wawancara.      Agar  hasil  penelitian sesuai  kaidah construct  validity maka diperlukan sebuah studi literatur.   Pada studi  ini,  peneliti  akan  mengkonfirmasi hasil interview responden  dengan beberapa  data  sekunder  dan  data statistik  yang  bersumber  dari  institusi yang  legitimate  serta  dipublikasikan lewat beberapa sumber media.
Guna  mendapatkan theoritical  sense yang  lebih  tepat  maka  pengumpulan data dari berbagai responden juga harus dikonfirmasi dengan beberapa teori atau definisi yang telah disumpulkan sebelumnya  dengan  cara expert  advice . Jika  langkah-langkah  tersebut  telah dilaksanakan maka pengambilan sample terhadap unit analisis akan  tepat dalam merepresentasikan  efektifitas  pasukan Mongol  dalam  menaklukan  bangsa- bangsa koloninya.
Pada  tahap  penyusunan  laporan  dan verifikasi,  maka  beberapa  hal  penting yang  telah  dikembangkan  berdasarkan case  study  protocol dapat  dijadikan rujukan  awal.      Dengan  selalu  menjaga konsistensi  dan  fokus  pada  outline pertanyaan maka laporan dan verifikasi akan  mengikuti  hasil  penelitian  yang telah dilaksanakan. Melalui kesimpulan  awal  tersebut  paling  tidak telah  memberikan  gambaran  awal terhadap  fenomena  yang  berhasil diamati oleh peneliti.   Berdasarkan latar belakang strategi militer yang dijadikan acuan,  maka  secara  garis  besar  telah tersaji  penjelasan  yang  relevan  terkait kejeniusan  para  panglima  Mongol dalam menerapkan konsep intelijen dan perang  psikologi  guna  membumi
hanguskan negara-negara yang ditundukannya.
Penyusunan rencana penelitian harus dilaksanakan  dengan  tahapan  yang cermat  terutama  untuk  memenuhi empat  kriteria  dalam The  Four  Design Tests (Yin, 2003) yakni Construct Validity, Internal  Validity,  External  Validity dan Reliability . Pada  construct  validity, akan  membuktikan  bahwa  sebuah penelitian kualitatif bukanlah penelitian yang  subyektif.      Penelitian  kualitatif harus  memiliki  derajat  kesesuaian dengan  teori  atau  definisi  yang  ada selayaknya  sebuah  penelitian  ilmiah. Hal  ini  akan  menjadikan  sebuah penelitian kualitatif memiliki obyektifitas yang kuat berdasarkan teori yang  ada  ( theoretical  sense). Pada interval  validity ,  proses  triangulasi adalah faktor yang terpenting baik yang berdasarkan  keragaman  sumber  data, investigator,  lokasi  dan  sebagainya (Denzin dan Lincoln, 1994).
Internal  validity  akan  menjamin bahwa  data  yang  terkumpul  berasak dari  beberapa  sumber  dan  diolah dengan bermacam metode serta responden  terjamin  pula  sebagai  orang yang  layak  dipertanggungjawabkan pendapatnya  atas  dasar  legitimasi  yang dimiliki.      Sedangkan  external  validity akan  membuat  hasil  penelitian  yang mampu  digeneralisir  sebagai  perspektif umum  dari  objek  penelitian  bahkan mampu  diatribusi  pada  institusi  atau organisasi  yang  lain.      Dengan reliabilitas  yang  tinggi,  penelitan kualitatif  diharapkan  mampu  diadopsi cara-cara  pengolahan  datanya  untuk waktu serta objek yang berbeda namun dapat dipertanggungjawabkan memiliki hasil yang sama

## C. Pembahasan
Data  dan  fakta  yang  dianalisis  serta dielaborasi  secara  spesifik  diharapkan
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri . Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
akan  menghasilkan lesson  learned yang dapat diambil manfaatnya guna pengembangan kajian strategi kampanye militer kontemporer. Menjadi  tantangan  tersendiri  ketika Historical Research
berdasarkan fenomena sejarah masa lalu harus dapat dianalisis  secara  akurat  guna  proyeksi masa depan (Gay, 1996)
Faktor  yang  Memicu  Niat  Insurjensi Andi Azis
Setelah  merdeka  pada  17  Agustus 1945, Indonesia masih berbentuk negara bagian  atau  federasi.  Salah  satunya  ada NIT  yang  sudah  terbentuk  pada Desember 1946. Wilayahnya terdiri dari kepulauan  Sunda  Kecil  (sekarang  Bali dan  sekitarnya),  Maluku,  dan  Sulawesi. Setelah  Konferensi  Meja  Bundar  atau KMB  (23  Agustus-2  November  1949)  di Den  Haag,  Indonesia  mengumumkan bentuk  Negara  RIS  dengan  dibagi menjadi  16  federasi  agar  diakui kedaulatannya oleh pihak Belanda.
Menurut  Laessach  M  Pakatuwo  dan dkk (2018) dalam artikel Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945- 1950 yang termuat di jurnal Pattingalloang menyatakan bahwa
perjanjian  KMB  (Konferensi  Meja Bundar)  ini  hanya  akal-akalan  Belanda yang berusaha memecah belah Indonesia  dan  mempertahankan  tanah jajahannya ketika itu. Akhirnya,
keputusan  KMB  tidak  bertahan  lama. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) diajukan oleh beberapa kalangan  pro  persatuan  sebagai  satu- satunya pemerintahan, sedangkan wilayah  lain  harus  dileburkan  di dalamnya, termasuk NIT.
Pemberontakan  yang  dipimpin  Andi Azis,  mantan  perwira  Koninklijke Nederlandsch-Indische  Leger  (KNIL), berlangsung  mulai  5  sampai  15  April 1950  yang  terjadi  di  Makassar  Sulawesi Selatan yang di latarbelakangi oleh tidak
setujunya  Andi  Azis  terhadap  rencana penyatuan  Negara  Indonesia  Timur (NIT) ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).    Menurut Bachtiar  dan  dkk,  (2019),  dalam  artikel Peristiwa Andi Azis di Sulawesi Selatan 5  April  1950  yang  termuat  di  Seminar Series  in  Humanities  and  Social  Science No.1  (2019),  akhir  Maret  1950,  RIS meresmikan  Negara  Bagian  Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur termasuk bagian  NKRI.  Sedangkan,  NIT  baru mendapatkan kabar penyatuannya pada 4 April 1950.
Andi  Azis  dan  para  mantan  anggota KNIL  ketika  itu  tidak  menyetujui  hal tersebut,  terlebih  lagi  terhadap  rencana kedatangan  APRIS  pada  5  April  ke wilayah  Makassar.  Disana,  akhirnya terdapat  dua  kubu  yang  saling bersinggungan  satu  sama  lain,  yakni Andi  Azis  dengan  pihak  yang menginginkan persatuan. Terdapat tujuan  yang  membawa  Andi  Azis hingga  berani  menentang  kebijakan pemerintah  pusat.  Ia  ternyata  ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara  federasi  di  bidang  militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan  Sukowati  selaku  presidennya, (Yuda Prinada, 2021).

## Kondisi Politik dan Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan di Awal Kemerdekaan RI
Pada bulan Agustus 1945 merupakan tonggak  sejarah  yang  penting  dalam perjalanan  sejarah  Indonesia  modern. Pada  saat  itu  perang  pasifik  memasuki fase terakhir, seiring dengan kemenangan  kekuatan  sekutu  disatu pihak  dan  kekalahan  Jepang  di  pihak yang lain. Ditengah kondisi ketidakpastian dan kekosongan kekuasaan dalam masa transisi kekuasaan  dari  pihak  yang  kalah (Jepang) kepada pemenang sekutu, para pemimpin  bangsa  Indonesia  beserta
para pemuda dengan sigap mengisi saat yang genting itu untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsanya. Namun  berita proklamasi kemerdekaan tidak diterima langsung  dengan  jelas  di  Sulawesi Selatan,  disebabkan  karena  ada  usaha Jepang  untuk  menutup-nutupi  tentang proklamasi  kemerdekaan.  Akibatnya sangat  sulit  di  dapatkan  informasi tentang kemerdekaan.
Penandatanganan  piagam  penyerahan Jepang  pada  sekutu  dilakukan  pada tanggal 16 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan  Jepang  dan  pernyataan penyerahan  kekuasaan  kepada  sekutu membangkitkan semangat yang meluap-luap dari pemuda-pemuda
Indonesia  yang  selama  ini  bergiat- bergiat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia
agar mengumumkan kemerdekaan Indonesia (Harun, 1984).
Suasana di Sulawesi selatan, terutama di Kota Makassar setelah penduduknya secara resmi mendengar berita Proklamasi kemerdekaan, memperlihatkan yang lain dari
biasanya.  Jika  menjelang  Proklamasi kemerdekaan
terutama saat-saat terakhir  masa  pendudukan  militer Jepang  hampir  semuanya  diliputi  oleh suasana ketakutan dan perasaan tertekan. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan  suasana  itu  berubah menjadi  yang  diliputi  kegembiraan. Semua lapisan sosial di masyarakat dari semua  tingkatan  umur  dan  kelompok etnik penduduk kota Makassar menyambut  berita  proklamasi  dengan rasa syukur.
Sejak  diketahui  bahwa  diantara pasukan  sekutu  yang  datang  ke Makassar  terdapat  anggota  NICA
(Netherlands Indies Civil Administration),  rakyat  yang  berada  di Kota  Makassar  melakukan  protes dengan
melakukan demonstrasi
mengibarkan  bendera  Merah  Putih tanggal 27 September 1945. Pemerintah NICA dengan keinginannya membentuk negara
bagian  (federasi)  seperti  wilayah  timur besar mendirikan NIT (Negara Indonesia  Timur)  hal  ini  tentunya bersebrangan dengan pandangan pejuang-pejuang muda Sulawesi Selatan yang siap untuk mati. Pemuda-pemuda Sulawesi  Selatan  berangkat  ke  Jawa untuk  mencari  bantuan  dari  MBT (Markas Besar Tentara) guna melakukan perjuangan  di  sulawesi  selatan.  Akhir desember 1945 delegasi pemuda Sulawesi  tiba  di  Jawa  yaitu  Manai Sopian,  kemudian  Saleh  Lahade  dan Andi  Matalatta.  Mereka  kemudian mencari  rekan-rekan  guna  membantu perjuangan  di  Sulawesi  Selatan,  satu- satunya kesatuan bersenjata yang dapat di  ajak  bekerjasama  adalah  Kahar Muzakkar dengan BKI (Barisan Kemajuan  Indonesia)  (Laessach  M Pakatuwo dan dkk, 2019).
Makassar  pada  masa  pemerintah Indonesia  Timur  tetap  menjadi  pusat perekonomian  untuk  daerah  Sulawesi selatan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan  perekonomian  yang  ada  di Makassar  ketika  itu  dapat  dilihat  pada pekerjaan  Grosir  yang  merupakan kerjasama  antara  pihak  asing  dan jawatan-jawatan  perokonomian  serta dewan  ekonomi  Indonesia  yang  ada  di Makassar, contohnya pengusaha- pengusaha  indonesia  telah  dipercaya untuk  menjadi  pengusaha  grosir  dari pabrik-pabrik  kenamaan  milik  bangsa asing.  Seperti  N.V.  pusat  penjual  gula Indonesia di Makassar untuk gula pasir dan  N.V  Serdid  di  Makassar  untuk hasil-hasil  Produksi  dari  Unilever. Selain  dalam  bidang  grosir  kegiatan perekonomian juga dapat dilihat dengan adanya empat dealer mobil di Makassar. Jumlah  ini  merupakan  yang  terbanyak
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri . Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
untuk  pulau  sulawesi  di  susul  dengan Manado  dengan  satu  dealer.  Selain  itu juga  ada  usaha  penggilingan  padi  yang bertambah  jumlahnya  di  bandingkan sebelum  terjadinya  perang  dunia  II. Usaha  semacam  ini  khusus  di  Kota Makassar  terdapat  dalapan  pabrik, (Laessach M Pakatuwo, dkk, 2019).
Selain  dari  kondisi  alam,  kondisi lahan juga berpengaruh dalam pengembangan  produktifitas  beras, lahan Sulawesi  Selatan di  kenal  sebagai lahan yang sangat subur untuk tanaman padi  dan  amat  baik  untuk  semua  jenis persawahan,  baik  persawahan  basah (irigasi)  di  tanah  datar  maupun persawahan  kering  (tenda  hujan)  di dataran  tinggi  (Muhlis,  2013).  Namun patut  diuraikan  bahwa  walaupun daerah  Sulawesi  Selatan  secara  umum dan  Makassar  secara  khusus  telah berada  dalam  kuasa  Belanda  dengan bentuk NIT, namun sistem kepemilikan tanah  atau  lahan  persawahan  masih mengadopsi  gaya  feodalisme,  yakni kepemilikan  tanah  dikuasai  oleh  tuan tanah  bangsawan  dan  regent  atau kepala daerah (Muhlis, 2013).
Setidaknya  terdapat  tiga  alasan utama  mengapa  beras  dipandang sebagai  komoditi  penting  di  Sulawesi Selatan  dan  Makassar  secara  khusus pada  masa  Negara  Indonesia  Timur: pertama,  beras  sebagai  kebutuhan pokok  masyarakat  Sulawesi  Selatan. Kedua,  beras  sebagai  salah  satu komoditi  ekspor  andalan  Sulawesi Selatan  yang  diekspor  ke  berbagai daerah  minus  beras  seperti  Maluku. Ketiga,  beras  dapat  ditukar  dangan kopra  seperti  beberapa  kasus  yang terjadi  di  Maluku,  dimana  daerah Maluku  adalah  daerah  penghasil  kopra berkualitas baik yang sangat di inginkan pasaran Amerika dan Eropa.
Di bidang militer banyak usaha untuk memperlemahkan  proklamasi  yang
telah diraih, misalnya dengan mengadakan  siasat  berunding  sehingga menghasilkan  situasi  terjepit  bagi  TNI. Seperti  dengan  adanya  perjanjian Linggar  Jati  dan  Renville,  dipandang dari sudut militer perundingan- perundingan tersebut berarti memberikan  kesempatan  konsolidasi kepada  Belanda.  Dan  menetralisir kedudukan  TNI  yang  telah  dapat menduduki  posisi-posisi  yang  sangat menyulitkan  Belanda.  Van  Mook sebagai  pimpinan  Belanda  semasa sebelum pengakuan kedaulatan berusaha  menghimpun  unsur-unsur yang  masih  dapat  dirangkulnya,  untuk memecah  belah  Indonesia  dengan idenya membentuk negaranegara bagian  federasi.  Tentang  pembentukan negara  federal  mulai  dirintisnya  pada Konferensi  Malino,  tanggal  15-25  Juli 1946  dengan  dihadiri  oleh  oknum- oknum daerah yang berhasil dipengaruhi kembali terutama
Indonesia Timur (Bachtiar, 2019).
Dari  konferensi-konferensi  ini  lahir pertama kali NIT pada bulan Desember 1946  meliputi  pulau-pulau  Sunda  kecil, Sulawesi  dan  Maluku.  Selanjutnya berturut-turut  dengan  pembentukan negara  Sumatera  Timur  (1947)  Madura (1948),  Pasundan  (1948),  Sumatera Selatan  (1948)  dan  Jawa  Timur  (1948). Dalam  kondisi  yang  terjepit  negara kesatuan masih dapat memperjuangkan diadakannya  KMB,  antara  pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia.  Wakil-wakil  negara  federal yang telah berhasil dibentuk Van Mook pada  tangga  23  Agustus-2  Nopember 1949  di  Den  Haag  yang  melahirkan pengakuan  kedaulatan.  Meskipun  pada dasarnya  masih  kurang,  yaitu  dengan adanya  bentukan  RIS  dan  pengaruh  ke cita-cita Uni Indonesia Belanda (Agung, 1985: 614).
Dengan  resminya  terbentuk  RIS, maka  seluruh  Indonesia  terdiri  dari  16 negara  bagian.  Negara-negara  tersebut yaitu  Negara  Republik  Indonesia, Negara  Indonesia  Timur,  Negara Sumatera  Timur,  Negara  Madura, Negara  Sumatera  Selatan,  Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Kenegaraan  Dayak  Besar,  Kesatuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, Satuan Kenegaraan Riau, Satuan Kenegaraan  Daerah  Banjar,  Satuan Kenegaraan  Kalimantan  Timor,  Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan
Satuan Kenegaraan  Jawa  Tengah.  Pihak-pihak yang  menganut  federasi  mendapat angin, cita-cita negara kesatuan ternyata cepat  tercapai  dengan  kesadaran  dan kemauan yang keras bangsa kita sendiri untuk  tidak  mempertahankan  lebih lama produk KMB. Dalam Kasus NIT ini sebenarnya  tidak  seluruhnya  hanya sebahagian  tokoh-tokoh  saja  yang menghendaki  berdirinya  NIT  (Anonim, 1978: 12). Andi Azis turut sependapat di mana rupanya telah tercapai persetujuan  pendapat  antara  Andi  Azis dengan  Soumokil,  bahwa  kelak  dalam NIT  Soumokil  adalah  tokoh  politik, sedangkan  ia  sendiri  adalah  tokoh militer atau panglimanya.
Andi  Azis  secara  politik  termasuk kelompok yang tetap ingin mempertahankan federalisme, ia mengharap mendapat kedudukan pucuk  pimpinan  militer  dalam  bentuk federalisme. Dalam
NIT, yakni Soumokil  sebagai  tokoh  politik  dan Sukowati  sebagai  presiden.  Hal  ini dapat  dipahami  mengingat  disamping latar belakang bentuk pribadi Andi Azis yang  dibesarkan  dalam  lingkungan Belanda, dengan berkat didikan penjajahan  pada  umumnya  maka  ia tetap  ingin  dengan  bentuk  federalis tersebut,  sesuai  dengan  paham  feodalis
yang  dianut  oleh  sebagian  kaum bangsawan.
Parlemen  NIT,  Fraksi  Kesatuan  yang diketuai  oleh  Lanto  Daeng  Pasewang menganjurkan mosi membubarkan NIT, sehingga  menimbulkan  perdebatan yang  seru.  Dengan  secara  spontan rakyat  di  Sulawesi  Selatan  mendukung mosi  Fraksi  Kesatuan.  Kemudian  Biro Pejuang  Pengikut  Republik  Indonesia (BPRRI)  yang  menggerakkan  kekuatan kaum  republiken  untuk  membubarkan NIT, mengadakan demonstrasi bekerjasama  dengan  partai-partai  dan organisasi  yang  berada  di  Makassar.
Untuk melaporkan keadaan di
Makassar,  maka  diutus  ke  Yogyakarta (sebagai ibukota), menghadap Pemerintah RI yaitu Makkaraeng Daeng Manjarungi  dan  Riri  Amin  Daud (Djarwadi, 1972: 46).
Meningkatnya  tuntutan  terhadap pembubaran NIT, memyebabkan pemerintah  NIT  mencoba  mencari dalangnya.  Menjelang  akhir  Maret  1950 penangkapan  terjadi  di  mana-mana, sebagian  besar  yang  dicari  adalah aktivis  BPRI  (Barisan  Pemberotakan Rakyat)  seperti  Yusuf  Bauty  dan  F. Pondaag. Di samping ada penangkapan oleh  polisi  terhadap  aktivitas  BPRRI. Sebaliknya  rumah  orang-orang  pro Belanda atau yang ingin
mempertahankan  NIT  seperti  Andi Massarapi,  Baso  Daeng  Malewa,  dan sebagainya  dilempari  batu  atau  granat tangan.  Suasana  tersebut  membuat Kabinet NIT di bawah Perdana Menteri Diapari menjadi gugup, karena penangkapan  yang  dilakukan  justru memancing kekerasan baru (Poelinggomang, dkk, 2005: 266). Perjuangan yang sama juga dilakukan  oleh  pemimpin-pemimpin lokal dari kalangan aristokrat atau kaum bangsawan  di  Sulawesi  Selatan  yang tidak  ingin  memperoleh  kedaulatan
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri . Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
dalam  bentuk  negara  federal.  Mereka berusaha  lewat  pemerintah  RI  yang berada di Yogyakarta agar membubarkan NIT. Untuk mewujudkan itu  berangkat  ke  Yogyakarta  sejumlah pimpinan  dari  kalangan  aristokrat  pro republik  pada  akhir  Maret  1950  seperti Andi Mappanyukki (mantan Raja Bone), Andi  Jemma  (mantan  Datu  Luwu), Pajonga daeng Ngalle (mantan Karaeng Polombangkeng),  Andi  Sultan  Daeng Raja  (mantan  Karaeng  Gantarang),  dan lain-lain. Rombongan tersebut di bawah pimpinan  Lanto  Daeng  Pasewang, diserta  Kapten  M.  Yusuf,  dan  Letnan Bing Latumahina dari KMTIT (Poelinggomang, dkk, 2005: 267).
Situasi  kemiliteran  di  Indonesia Timur  dijelaskan  sebagai  berikut  sesuai dengan  hasil  KMB,  maka  KNIL  itu dimasukkan  kedalam  TNI.  Terutama bagi  KNIL  asal  bangsa  Indonesia, dengan  melalui  prosedur  administratif yang  cukup  berbelit.  Tentu  saja mengalami  banyak  persoalan-persoalan psikologis mengingat mereka dilebur ke dalam  TNI  yang  katakanlah  selama berdiri  pada  pihak  yang  berbeda kepentingannya.
KNIL untuk
kepentingan  Belanda,  TNI  yang  semula memang berasal dari segala lapisan dan golongan
yang spontan memperjuangkan  kemerdekaan  dengan semangat  tidak  kenal  pamrih.  Masalah psikologis  akan  lebih  terasa  oleh  pihak KNIL  termasuk  pasukannya  Andi  Azis,
sehingga
kemudian banyak menimbulkan
kegelisahan seperti keraguan  apakah  benar  akan  diterima dalam  TNI,  apakah  akan  diturunkan pangkatnya demikian rendah.
Usaha-usaha Belanda dibidang militer  kelihatan  juga,  seperti  dengan memusatkan pasukan-pasukan KNIL di Indonesia  Timur.  TNI  di  daerah  ini belum mempunyai kekuatan pengamanan  yang  berarti,  tidak  seperti
halnya  di  Jawa  dan  Sumatera.  Bagi pihak-pihak yang menginginkan Republik  Indonesia  bersatu  yang  lazim disebut  golongan  unitaris,  saat  itu menyatu di jiwa rakyat Indonesia sesuai dengan  cita-cita  Proklamasi.  Sebaliknya upaya  Belanda  untuk  kembali  di Indonesia  Timur  melalui  tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang dapat dipengaruhinya,  karena  mempunyai latar  belakang  kehidupan  Eropa  yang mendalam.
Reaksi dari golongan unitaris terlihat dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat Sulawesi  Selatan  (DPRSS)  pada  bulan Desember  1949,  yang  dipelopori  oleh tokoh-tokoh  A.  Rasyid  Faqih,  Haji Mattewakkang  Daeng  Raya,  dan  A. Karim  Mamangka  mengajukan  mosi mendesak  kepada  pemerintah  Republik Indonesia  di  Jakarta,  agar  supaya didatangkan pasukan TNI guna menjaga  keamanan  di  daerah  Sulawesi Selatan.  Mosi  ini  mendapat  tantangan dari  golongan  federalis  menginginkan pasukan-pasukan  bekas  KNIL  yang telah  berada  di  Indonesia  Timur,  untuk tetap  menjaga  keamanan  atas  nama APRIS.
Golongan  ini  diawali  oleh  Andi Massarapi  dan  kawan-kawan,di  mana telah  mengadakan  pemungutan  suara, ternyata  sesuai  dengan  aspirasi  rakyat kita, hasilnya golongan unitaris menang. Sehingga disampaikan kepada pemerintah  RIS  di  Jakarta  untuk mengirimkan pasukan TNI ke Indonesia Timur,  maksudnya  adalah  untuk mengamankan  Makassar.  Mosi  ini disampaikan kepada
Menteri
Pertahanan  Hamengkubuwono  tanggal 23 Desember 1949 (Agung, 1985: 721).

## Pertikaian Elite Militer
Dalam
jabatannya Hamengkubuwono  didampingi  A.H.
Nasution berkeliling ke seluruh ibukota negara bagian RIS, untuk menempatkan seorang  panglima  dari  TNI  sebagai gubernur  militer  yang  bertanggung jawab  di  bidang  keamanan  dan  untuk menerima  kekuatan  Territorial  dari tangan  Belanda.  Hanya  di  ibukota  NIT usaha  menempatkan  seorang  panglima menemui  kegagalan,  karena  Kabinet NIT  mempunyai  rencana  tertentu. Akhirnya  dicapai  suatu  kompromi dengan  diadakan  suatu  Komisi  Militer Territorial  Indonesia  Timur  (MTIT), untuk  mengatur  konsolidasi  APRIS (Djarwadi, 1972: 43).
KMTIT  ini  terdiri  dari  Ir.  Putuhena Menteri Pekerjaan Umum sebagai ketua, Letkol  A.J.  Mokoginta  dari  TNI  sebagai anggota, dan Mayor Nanlohy dari KNIL sebagai  anggota.  Yang  bertanggung jawab menyelesaikan masalah keamanan di Indonesia Timur termasuk penampungan KNIL yang akan menjadi anggota  TNI  dengan  segala  prosedur dan  kebijaksanaannya  (Djarwadi,  1972: 43). Sebagai gerakan imbangan tanggal 3 April 1950 panitia pembentukan peralihan KNIL ke APRIS yang diketuai oleh  seorang  pensiunan  Sersan  Mayor KNIL Christofe telah mengadakan rapat di  Makassar  dan  telah  mengeluarkan pernyataan  sikap  Mendesak  pimpinan KNIL dan APRIS di Jakarta supaya sisa KNIL  di  Makassar  selekas  mungkin dimasukkan ke dalam APRIS, mendesak pimpinan  NIT  supaya  pengiriman APRIS  ke  Makassar  ditunda  dulu, mendesak  pemerintah  NIT  mencegah kedatangan pasukan APRIS di Makassar (Djarwadi, 1972: 47).
Oleh  karena  itu  tanggal  4  April  1950 setelah beberapa rapat sebelumnya yang dilakukan oleh anggota KNIL bertempat di  Bioskop  Alhambra  dan  ditempat- tempat  lainnya,  mengeluarkan  mosi penolakan  atas  pengiriman  pasukan APRIS  bekas  TNI  oleh  Pemerintah  RIS.
Sejumlah  300  orang  anggota  KNIL  dan polisi  yang  dipimpin  oleh  Hitepoo, Lilipaly,  dan  lain-lain,  mengadakan pertemuan  di  kediaman  Soumokil  yang dihadiri  juga  Andi  Azis.  Topik pembicaraan rencana melakukan tindakan pencegahan kehadiran Batalyon  Worang  yang  mendarat  besok dengan  menggunakan  Kapal  Wikelo dan Bonteku (Kadir, dkk, 1984: 235).
Presiden  NIT  Sukowati  yang  hadir juga  pada  pertemuan  itu  turut memberikan  pengarahan,  agar  mereka tetap  tenang  dan  tidak  mengambil tindakan-tindakan  yang  tidak  pantas. Petunjuk  dan  nasehat  itu  diterima  oleh hadirin,  akan  tetapi  setelah  Sukowati meninggalkan pertemuan, tampil Soumokil  yang  berusaha  mendorong dan menghasut. Menurut Soumokil agar perlu dilaksanakan tindakan pencegahan pendaratan
Batalyon Worang,  karena  keadaan  semakin hangat.  Dengan  hasutan  Soumokil, maka  Andi  Azis  bersedia  melakukan rencana  yang  dicanangakan  oleh Soumokil  (Bagi  Andi  Azis  dinyatakan sebagai  taktik  yang  ditempuh  untuk dapat  menguasai  anggota  KNIL,  ia sudah terpancing oleh hasutan Soumokil) agar tidak terjadi pertumpahan  darah  yang  hebat  (Kadir, dkk, 1984: 238).
Suasana dikalangan militer menjelang tanggal 5 April 1950 hangat sekali, baik oleh  terjadinya  Angkatan  Perang (APRA)  di  Jawa  Barat  yang  memakan cukup  banyak  korban,  apalagi  saat tibanya pendaratan Batalyon Worang di Makassar.  Untuk  meredakan  keadaan dilakukan usaha oleh kedua belah pihak yaitu oleh Kapten Tahya dari KNIL dan Letkol A.J. Mokoginta dari APRIS/TNI. Kapten  Tahya  telah  melakukan  pem bicaraan-pembicaraan  selama  6  jam dengan  anggota-anggota  KNIL.  Hasil pembicaraan  memberikan  pengharapan
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri . Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
untuk  adanya  saling  pengertian  serta tidak  menimbulkan  persoalan  yang membahayakan.  Kapten  Tahya  telah melaporkan  pada  Pemerintah  NIT, bahwa apabila Batalyon Worang mendarat  tidak  akan  terjadi  apa-apa. KNIL  tetap  memegang  disiplin  akan dimasukkan  ke  APRIS  dengan  melalui proses  yang  ditentukan  oleh  pucuk pimpinan  APRIS  dan  KNIL  (Djarwadi, 1972: 47).
Tindakan militer Andi
Azis sebenarnya  berpangkal  pada  rencana pengiriman  tambahan  pasukan  APRIS dari  Jawa  ke  Makassar.  Menurut rencana  semula,  peleburan  bekas  KNIL menjadi  anggota  APRIS  ternyata  tidak dilaksanakan  secepat  mungkin.  Hanya satu  unit  pasukan  KNIL  di  bawah pimpinan  Letnan  Andi  Azis  yang dilantik  tanggal  30  Maret  1950, pangkatnya  dinaikkan  menjadi  kapten (Kadir,  dkk.  1984:  234),  sedangkan pasukan  KNIL  lainnya  belum  dilebur menjadi  APRIS.  Sebagaimana  diketahui Sulawesi  Selatan  merupakan  daerah pemusatan  pasukan  KNIL,  karena Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang  perlawanannya  begitu  hebat  oleh Belanda.
Oleh  pasukan  KNIL  setempat, terutama Andi Azis dengan kedatangan pasukan  ditolak  dengan  alasan  toh mereka  juga  sudah  TNI,  untuk  apa didatangkan  TNI  dari  Jawa.  Namun sebenarnya alasan ini tidaklah demikian saja, sebab sebenarnya telah dipolitikkan sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan kepentingan federalis. Di  mana  Belanda  mempunyai  banyak kepentingan,  alasan-alasan  ini  banyak dikemukakan.
Pola Model Keamanan Nasional dalam Stabilisasi Kondisi Keamanan Sulawesi Selatan Pasca Insurjensi Andi Azis
Pendekatan yang digunakan pemerintah  dan  APRIS/TNI  pada  saat itu  tidak  lepas  dari  pola  model keamanan  nasional  yang  komprehensif. Merujuk pada teori Keamanan Nasional yang  disampaikan  Prof.  Joewono Sudharsono, Mantan
Gubernur Lemhannas  bahwa  paradigma  Kamnas secara utuh jika mampu mengakomodir kepentingan
negara untuk menyelenggarakan  Pertahanan  Negara, Keamanan  Negara,  Keamanan  Publik dan  Keamanan  Insani  (Sumantri,  2020). Oleh  karena  itu  tindak  lanjut  dari peristiwa ini, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS)
meminta  agar  dikirim  wakil  NIT  ke Jakarta  untuk  memberikan  laporan tentang  peristiwa  ini.  Akhirnya  tanggal 6 April 1950 berangkat Mokoginta yang didampingi  Menteri  Penerangan  NIT, Dr.  J.  W.  Ratulangi  ke  Jakarta  untuk membicarakan  situasi  di  Sulawesi Selatan.  Bersama  Pemerintah  RIS  dan Markas  Besar  Angkatan  Darat,  dalam pembicaraan  itu  Ratulang  menyatakan bahwa  tindakan  Andi  Azis  di  luar kehendak dan tidak didukung oleh NIT.
Pemerintah  RIS  melalui  telegram lewat  presiden  NIT  Sukowati,  yang isinya  menyebutkan  kalau  Andi  Azis cepat  menghadap  ke  Jakarta  ia  tidak akan  ditahan  tapi  akan  diselesaikan sebaik-baiknya.  Andi  Azis  membalas surat  kepada  presiden  Sukowati  untuk meminta  waktu  mengenai  pemanggilan itu.  Akhirnya  Andi  Azis  diberi ultimatum  menyerahkan  diri  selama empat  kali  24  jam  kepada  Andi  Azis, sejak  tanggal  9  April  1950  (Amir,  2001: 45; Agung, 1985: 735).
Satu  hari  sebelumnya  Andi  Azis bersedia  memenuhi  panggilan  menteri Pertahanan  di  Jakarta,  telah  diterima perintah dari Letkol Sentot melalui Lettu A.  Yusuf  di  Jakarta.  Yang  mengirim kurir  Nona  Andi  Nurhani  Makkasau
yang  berisi:  (1)  Supaya  kemampuan tempur  pasukan  tetap  dipelihara,  (2) Tidak  lama  lagi  kita  akan  menyerang dan  merebut  Makassar,  untuk  itu supaya pasukan Andi Sapada menempati posisi yang dapat mengamankan pendaratan di Lapangan Terbang  Mandai,  pantai  daerah  Barru, pantai  jurusan  Bantaeng,  pantai  daerah Sinjai (Djarwadi, 1972: 51).
Oleh  sebab  itu  selama  bermarkas`di Palangga  telah  diadakan  rapat  yang memberi keputusan:
(1) Tetap memelihara kekompakan
pejuangpejuang  dan  daya  tempur pasukan,  (2)  menggalang  pasukan pejuang  bersenjata  Republik  Indoneisa dan  memelihara  daya  juang  rakyat republik,  (3)  berusaha  melepaskan tawanan,  (4)  mengadakan  kontak langsung  dengan  Jakarta  melalui  kurir melakukan tindakan yang mengamankan pendaratan TNI
(Djarwadi, 1972: 51).
Tepat  pada  tanggal  13  April  1950 Andi  Azis  menyerahkan  diri  demikian juga  pistolnya,  kemudian  meminta jaminan  kebebasan  sesuai  dengan telegram tersebut. Selanjutnya
diperintahkan  juga,  agar  Andi  Azis mengkonsinyir
pasukannya.
Melepaskan  semua  tawanan  akibat peristiwa itu, dan menyerahkan kembali alat-alat  senjata  yang  telah  jatuh ketangannya  kepada  yang  berhak. Tuntutan  yang  terakhir  itu  ternyata disanggupi  oleh  Andi  Azis  dan  akan dipenuhi  untuk  melaporkan  diri  ke Jakarta  tanggal  13  April,  pernyataan kesanggupan  disampaikan  lewat  Letkol A.J.  Mokoginta.  Namun  kenyataannya tidak  demikian  membuat  Andi  Azis kecewa dan sakit hati, karena kemudian ia ditangkap dan di penjara. Dari pihak Kementrian  menganggap  ia  telah melewati  batas  waktu  yang  ditentukan, karena  menyerahkan  diri  sesudah
pidato  Bung  Karno,  jadi  telah  melewati batas  waktu  yang  ditentukan  (Bactiar dan dkk, 2019).
Pada Kamis, 13 April 1950, 20.15 WIB, dengan  melalui  radio  RIS  di  Jakarta sebagai  Persiden  RIS  dan  panglima tertinggi dari Angkatan Perang RIS telah menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak terhadap kekuasaan pemerintah  RIS,  selanjutnya  beliau mempercayakan  Angkatan  Perang  RIS untuk menyelesaikan peristiwa Makassar  yang  bertentangan  dengan hukum  negara  dan  tentara  (Bardosono, 1956:  17).  Kehadiran  pasukan  ekspedisi mendapat  sambutan  gembira  dari rakyat,  di  pihak  lain  kegembiraan  ini juga menjadi pangkal ejekan bagi bekas KNIL,  yang  mengundang  terjadinya beberapa  kali  insiden  kecil  antara pasukan TNI dan pasukan bekas KNIL, namun  sebelum  ekspedisi  tiba  di Makassar, yang mendalangi gerakan itu
Soumokil dan pendukungnya meninggalkan Makassar dengan menggunakan pesawat Angkatan Perang Belanda menuju Ambon. Batalyon Worang mendarat di Pattontongan dapat memasuki Makassar atas bantuan
Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS).  Pasukan  ini  yang  kemudian menata  pendaratan  Divisi  pasukan ekspedisi  sehingga  tidak  mengalami hambatan (Kadir, dkk, 1984: 241).
Situasi  di  Makassar  sudah  berubah membaik,  ada  pesa  khusus  dari Komandan  Operasi  terahadap  semua komandan  batalyon  supaya  menjaga benar  mobilitas  pasukan  dengan  tidak mencampuri  urusan  territorial,  politik, dan  pemerintahan  sipil,  terhadap pasukan  diharapkan  berhati-hati  dan bijaksana.  Pada  upacara  17  Agustus 1950,  Presiden  Sukarno  mengumumkan pembubaran  RIS  dan  menyatakan kembali  terbentuknya  Negara  Kesatuan
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri . Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
Republik Indonesia, sejak saat itu semua negara bagian dinyatakan bubar bersama kabinetnya. Terbentuknya NKRI  berdasarkan  Undang  Undang dasar  Sementara  1950  yang  disahkan pada  15  Agustus  1950  dan  diumumkan ke seluruh pelosok tanah air.
Akhirnya setelah Andi Azis menyerahkan  diri  di  Jakarta  kemudian ditahan  di  CPM  Guntur  Jakarta selanjutnya  diadili  ditahanan  militer  di Yogyakarta  tahun  1953,  dengan  saksi- saksi antara lain: Letkol Mokoginta, dan Bekas  Presiden  NIT  Sukowati,  hakim oleh  R.S.  Gandasubrata,  dan  Jaksa  Mr. Imam  Bardjo.  Persidangan  Andi  Azis berlangsung  cukup  panjang  dan  lama dari  25  Maret  1953  selanjutnya keputusannya pada tanggal 9 April 1953 dengan  dijatuhi  hukuman  14  Tahun  di potong waktu selama ditahan (Anonim, 1953: 299).
Menentukan  bahwa  hukuman  itu harus  dikurangi  dengan  waktu  selama terdakwa  ditahan  di  CPM  dan  rumah penjara  sampai  hari  putusan  ini mendapat kekuatan. Menunjuk terhukum  sebagai  pihak  yang  harus memikul  biaya  perkara-perkara  ini. Demikian  putusan  ini  dinyatakan  pada hari:  Rabu  tanggal  8  April  1953  oleh kami  Letkol  RST  Gandasubrata,  ketua pengadilan  tentara  di  Yogyakarta  dan pada hari itu juga putusan ini oleh ketua tersebut  diumumkan  dengan  dihadiri oleh  Mayor  Slamet  Cokroprawiro, angota-anggotanya  Mayor  Mr.  Imam Bardjo,  Jaksa  tentara  Kapten  RP. Muhammad  Mukhtar  Suryaningrat,
Panitera dan Terhukum tersebut
(Anonim, 1953: 299). Pada  tahap  pertama  ia  ditahan  di rumah  penjara  Wiraguna  Yogyakarta selama
tiga tahun, kemudian dipindahkan  ke  Cimahi.  Di  Cimahi  ia ditahan  tiga  tahun  dan  sempat  pula berontak  dengan  melucuti  penjaga,
tetapi dapat ditangkap kembali. Kemudian  ia  dipindahkan  ke  Penjara Ambarawa.  Menurut  Andi  Azis  waktu dipenjara  ia  didatangi  oleh  utusan Presiden  Soekarno  (sabur)  untuk menghadap  Presiden  Soekarno  untuk menjadi  komandan  Cakrabirawa  tetapi ditolak.  Andi  Azis  menjalani  hukuman hingga selesai di Jakarta, selama setahun sesudah  dilepas  ia  masih  diharuskan melapor  kepada  yang  berwajib  setiap hari  senin.  Pasukan-pasukannya  setelah Andi Azis menyerah kemudian menyerahkan  diri  kepada  pasukan  TNI (Kapten
Hertasning), selanjutnya pengamanan  berjalan  lancar.  Andi  Azis kemudian  dibebaskan  tahun  1958  dan menetap di Jakarta, tetapi belum pernah kembali  ke Makassar hingga masa orde baru.
Berdasarkan  kasus-kasus  insurjensi yang  pernah  terjadi  di  Indonesia membuktikan  bahwa  negara  yang berdaulat tidak terlepas dari kemungkinan adanya insurjensi. Karena insurjensi  lahir  dari  ketidak  puasan masyarakat  kepada  pemerintah,  maka dari itu pemerintah harus memperhatikan seluruh masyarakat nya tanpa membeda-bedakan.

## D. Kesimpulan
Peristiwa  Andi  Azis  memberi  warna pada  jejak  sejarah  perjuangan  militer Indonesia dalam memberantas pemberontakan  yang  justru  digerakkan para  perwiranya  saat  itu.    Peristiwa yang  terjadi  di  awal  April  1950  di Makassar  Sulawesi  Selatan  tersebut tidak  hanya  dimaknai  sebagai  bentuk pemberontakan  akibat  ketidakpuasan terhadap kebijakan politik Jakarta dalam mengelola  pembentukan  negara  yang saat  itu  memang  masih  belum  stabil namun  juga  sebagai  perlawanan  sosial tentara  daerah  sebagai  representasi kekuatan  rakyat  paling  efektif  di masanya.
Perkembangan  Kota  Makassar  pada masa-masa  awal  kemerdekaan,  maka
terlebih  dahulu  dibahas  secara  singkat tentang  pembntukan  Propinsi  Sulawesi.
Sebelum dikenal sebagai daerah Sulawesi  Selatan,  wilayah  yang  dihuni oleh etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini dahulunya merupakan bagian dari  Propinsi  Sulawesi.  Gubernur  yang pertama-tama ditunjuk oleh pemerintah pusat  adalah  Dr.  G.S.S.J.  Ratulangi. Adapun  pusat  pemerintahan  Propinsi Sulawesi  yaitu  di  Kota  Makassar. Gerakan  pemberontakan  Andi  Azis dapat menjadi pengalaman dan pelajaran  tersendiri  terutama  bagi  TNI dalam  mengedepankan  pendekatan sosial  serta  kemanunggalan  bersama masyarakat disamping  langkah-langkah represif  dalam  menanggulangi  gerakan serupa  yang  sesungguhnya  hingga  saat ini pun masih terjadi di beberapa daerah di nusantara.
Sejak  dibentuknya  negara  Indonesia Timur  terjadi  gerakan-gerakan  yang berupaya  untuk  kembali  ke  Negara Republik  Indonesia.  Hal  ini  dianggap oleh  pemerintah  sebagai  gerakan  yang bersifat  destruktif  (merusak).  Sehingga untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut pemerintah melakukan pendekatan  kepada  pemimpin  gerakan dan  masyarakat  umum  secara  terus- menerus  baik  itu  di  Kota  Makassar maupun  dipedalaman  atas  dasar persetujuan RIS-RI mengenai pembentukan  negara  kesatuan,  yang harus  diusahakan  sesuai  dengan  jalur hukum  yang  benar,  bukan  dengan memberontak.

## Daftar Referensi
Anderton, J.L, dkk. (2002). Nefrologi.
Jakarta : Hiprokates. Al Rasyid, Harun. (1984). Dasar Statistika Terapan. Program Pasca Sarjana, Unpad: Bandung Bahtiar, Ansaar, Sritimuryati, (2019), Andi Azis Events In South Sulawesi 5 April 1950, Seminar Series in Humanities and Social Sciences No. Clausewitz, Karl Von, (1954). Tentang Perang (Terjemahan R. Soeatyo), Jakarta : Pembimbing
Connell, Meehan. T. (1966).  Spirituality and spiritual care from a Careful Nursing perspective, Journal of Nursing Management, 20(8), pp. 990– 1001. doi: 10.1111/j.1365- 2834.2012.01462.x
Fahri Abdillah, (2019), Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis Galula, David (2020).
Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Strategic Studies
Gay, L. R., and P. L. Diehl. (1996).
Research Methods For Business and Management. International Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Laessach M Pakatuwo, Mustari Bosra, Ahmadin, (2018), Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945- 1950, Jurnal Pattingalloang, Vol 5 No.1.
Oatley, Carl. (2000). Australia’s National Security Framework A Look to the Future. Australian Defence Studies
Centre
O’Neill, G. & McMahon, T. (2005).
Student-centred learning: What does it mean for students and lecturers?. (Online).
(http://www.aishe.org/readings/20 05- 1/oneillmcmahon- Tues_19th_Oct_SCL.html, diakses 15 Agustus 2021).
Perwita, Anak Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. (2006). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sumantri, Siswo Hadi (2020), Ontologi IV: Keamanan Nasional sebagai Konteks Makro Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan RI Yuda Prinada, (2021), Sejarah Pemberontakan Andi Azis: Penyebab, Tujuan dan Dampaknya.