Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro

## Research Article
Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Eko Nurisman Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia eko.nurisman@uib.edu

## ABSTRACT
Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) is a complement to the existing laws  and  regulations  in  tackling  the  Crime  of  Sexual  Violence.  However,  there  are  challenges  in  law enforcement because it is influenced by the law enforcement factor itself. This study uses a normative legal research type with a conceptual approach, which aims to find out the challenges of law enforcement against the crime of sexual violence after the enactment of the UU TPKS. The results of this study are: First, the UU TPKS is a complement to Indonesian criminal law instruments to tackle TPKS. Second, the UU TPKS provides legal protection for victims of systemic sexual violence. Third, the TPKS Law contains both penal and non- penal means to tackle criminal acts of sexual violence.

## Keywords: Sexual Violence Crime; Law enforcement; UU TPKS

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  (UU TPKS) merupakan pelengkap  bagi  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  konseptual,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan  pelengkap  instrumen  hukum  pidana  Indonesia  untuk  menanggulangi  TPKS.  Kedua,  UU  TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

## Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum; UU TPKS

## A. PENDAHULUAN
Pada  12  April  2022,  RUU  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  disahkan  menjadi  Undang- Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini
memiliki  arti  penting  untuk  pengutatan  pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah,  menangani  kasus  kekerasan  seksual, dan  memulihkan  korban  secara  komprehensif. Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ saja.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Terdapat  beberapa  catatan  yang  wajib  diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Mengapa  demikian,  karena  kejahatan  kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi, secara massif, di dunia maya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan  2022,  selama  kurun  waktu  10  tahun, tahun  2021  tercatat  sebagau  tahun  dengan  jumlah Kasus  Berbasis  Gender  (KBG)  tertinggi,  yakni meningkat  50%  disbanding  tahun  2020,  dengan jumlah  338.496  kasus.  Dalam  CATAHU,  terdapat beberapa  jenis  Kekerasan  Berbasis  Gender  yang menjadi  perhatian  di  tahu  2021,  antara  lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBS) terhadap  perempuan,  KGBS  terhadao  perempuan dengan  disabilitas,  kekerasan  dengan  pelaku anggota  TNI  dan  Polri,  serta  kekerasan  seksual  di lingkungan  pendidikan  (Catatan  Tahunan  Komnas Perempuan, 2022). Kategori KBGS pada pengaduan Komnas  Perempuan  dan  data  lembaga  layanan didominasi  kasus  intimidasi  secara  online  ( cyber harassment ), ancaman penyebaran foto/video pribadi ( malicious  distribution )  dan  pemerasan  seksual online  ( sextortion )  (Catatan  Tahunan  Komnas Perempuan, 2022).
Hal  di  atas  merupakan  salah  satu  dampak negatif  dari  perkembagan  teknologi.  Perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup internasional di era globalisasi  berasal  dari  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  yang  memiliki  dampak positif  dan  negatif  bagi  kehidupan  umat  manusia (Nurullia,  2021).  Salah  satu  bentuk  perkembangan tesebut yaitu hadirnya ruang siber ( cyberspace ) atau
ruang maya yang bersifat artifisial (Disemadi, 2021). Ruang  ini  memungkinkan  setiap  orang  beraktivitas dan  terhubung  dengan  siapapun,  kapanpun,  dan dimanapun  melalui international  network (internet) (Dewi, 2019). Habermas pernah mengatakan bahwa, ruang  siber  menjelma  menjadi  ruang  publik  ( public sphere )  (Pembayun,  2017).  Melalui  internet,  media diskusi  publik  terbuka  bagi  setiap  orang  tanpa adanya  pembatas.  Perkembangan  ini  mengalihkan aktivitas  dan  interaksi  setiap  orang  yang  semula dilakukan  di  dunia  nyata,  kini  dilakukan  di  dunia maya  (Tan,  &  Disemadi,  2021). Adapun  beberapa media  di  dunia  maya  yang  menjadi  ruang  publik tersebut  misalnya  seperti e-mail,  webblog,  chat, webcam, hingga facebook,  twitter,  instagram, dan masih banyak lagi media sejenisnya.
Perkembangan  tersebut  bersifat double  face atau berwajah ganda karena disertai dengan dampak yang  positif  dan  negatif  (Amboro,  &  Komarhana, 2021).  Pada  sisi  yang  positif,  bermanfaat  untuk mepermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya.  Sedangkan,  pada  di  sisi  yang  negatif memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan  secara  global  (Haris,  &  Tantimin,  2022). Dari sudut pandang kriminologi, perkembangan ITEK dapat  dikatakan  sebagai  faktor  kriminogen,  yaitu faktor  yang  menyebabkan  seseorang  untuk  berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid, & Labib, 2005).
Di  bidang  yang  berkaitan  dengan  kesusilaan, berbagai  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran kesusilaan  juga  sering  terjadi  (Rofiq,  Pujiyono  & Arief,  2021).  Beberapa  diantaranya,  yaitu  seperti
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
kasus cyberporn,  cybersex,  cyberprostitution hingga revenge porn (Kang, 2021) . Keempat jenis kasus ini menjadi  beberapa  contoh  kejahatan  di  dunia  maya atau ruang siber yang terjadi tanpa harus melakukan kontak  fisik.    Dalam  rangka  penegakan  hukum, Indonesia  memiliki  beberapa  instrument  hukum nasional  yang  digunakan  untuk  menanggulangi kejahatan  dan  pelanggaran  kesusilaan.  Beberapa diantara,  yaitu:  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP); Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  beserta  aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014;  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga;  Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  serta perubahannya  Undang-Undang-Undang  RI  Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang;  Undang-Undang  RI  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  beserta  aturan  perubahannya,  Undang- Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2016;  dan  Undang- Undang  RI  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.  Namun,  tentu  saja  upaya  menegakan hukum  memiliki  tantangan  yang  dapat  berasal  dari berbagai  faktor.  Menurut  Soerjono  Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,  yaitu  antar  lain:  (1)  faktor  hukum;  (2)  faktor aparat  penegak  hukum;  (3)  faktor  sarana  dan fasilitas;  (4)  faktor  masyarakat;  dan  (5)  faktor kebudayaan  (Soekanto,  2014).  Selain  kelima  faktor
tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang  juga  dapat  menjadi  tantangan  dalam mewujudkan  tujuan  penegakan  hukum,  yaitu: kepastian  hukum,  kemanfaatan  sosial,  dan  keadilan yang menjadi kenyataan.
Penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama  telah  dilakukan,  seperti  penelitian  yang mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  korban pelecehan  seksual  (Paradiaz,  &  Soponyono,  2022); Mengkaji residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual  perspektif kriminologi (Syifawaru, Pawennei,  &  Fadil,  2022);  Mengkaji  perlindungan hukum  terhadap  korban  kekerasan  seksual  dalam rangka  mewujudkan  keadilan  restoratif  (Wadjo,  & Saimima,  2020);  Mengkaji  tindakan  penghapusan kekerasan  seksual  di  kampus  (Griffin  dkk,  2017); pengaruh kencan pada hasil kekerasan seksual dan pelecehan  seksual  di  kalangan  remaja  sekolah menengah  (DeGue  dkk,  2021).  Berdasarkan beberapa  penelitian  terdahulu  dan  uraian  di  atas, maka  dapat  dirumuskan  tiga  permasalahan  yang akan  menjadi  risalah  tentang  tantangan  penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di era digitalisasi. Ketiga  rumusan  masalah  dimaksud,  yaitu:  (1) bagaimana  instrumen  hukum  pidana  Indonesia mengatur  mengenai  tindak  pidana  kekerasan seksual?  (2)  bagaimana  bentuk  perlindungan terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual? (3)  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  Indonesia terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, fokus kajian penelitian  ini  yaitu  mengkaji  tantangan  penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual (UU TPKS).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan tema  kajian.  Maka,  penelitian  ini  cukup menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif, dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual. Bahwa keduanya akan dianalisis dengan melihat  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait dan  kemudian  memberikan  suatu  konsep  kebijakan hukum pidana untuk masalah yang dikaji. Penelitian hukum  ini  merupakan  penelitian  doktrinal.  Dalam penelitian doktrinal ini, data yang  akan dikaji  adalah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung  melalui  studi  dokumenter.  Dalam  rangka memahami  permasalahan  yang  dibahas,  tulisan  ini menggunakan conceptual  approach .  Pengumpulan bahan  hukum  menggunakan  teknik  studi  dokumen yang  dianalisa  menggunakan  analisis  kualitatif. Pengumpulan data untuk memecahkan permasalahan ini dilakukan dengan studi dokumenter atau  studi  kepustakaan  ( library  research ),  kemudian dianalisis  secara  kualitatif.  Teknik  analisis  dilakukan secara  bertahap  yaitu  bahan-bahan  atau  literatur- literatur  hukum  dicari  dan  dikumpulkan  untuk dipelajari  sehingga  dapat  memberikan  gambaran- gambaran  tentang  topik  penelitian,  pada  akhirnya
akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang objektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Instrumen  Hukum  Pidana  Mengenai  Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kekerasan  seksual  merupakan  pelanggaran hak  asasi  manusia,  kejahatan  terhadap  mastabat kemanusiaan,  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapuskan  (Penjelasan  UU  No.  12  Tahun  2022). Merujuk  pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  (UU  TPKS),  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  adalah  segala  perbuatan  yang memenuhi  unsur  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual  lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  sepanjang  tidak  ditentukan  dalam  Undang- Undang ini.
Sebelumnya,  di  dalam  Naskah  Akademis  UU TPKS)  definisi  dari  kekerasan  seksual  memiliki  tiga jenis  kekerasan  seksual  yang  ditemukan  normanya dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah ada,  yaitu:  perkosaan,  eksploitasi  sesksual,  dan perdagangan  orang  walaupun  tidak  spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual (Pohlman, 2017). Namun, aturan  hukum  dari ketiga bentuk kekerasan seksual  itu  masih  sangat  terbatas  jika  dibandingan dengan  fakta  jenis  kekerasan  seksual  yang  telah teridentifikasi.  Berdasarkan  laporan  Komnas Perempuan,  terdapat  15  jenis  kekerasan  seksual (Komnas  Perempuan,  2013),  antara  lain  yaitu:  1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau  Percobaan  Perkosaan;  3)  Pelecehan  Seksual;
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
4)  Eksploitasi  Seksual;  5)  Perdagangan  Perempuan untuk  Tujuan  Seksual;  6)  Prostitusi  Paksa;  7) Perbudakan  Seksual;  8)  Pemaksaan  perkawinan, termasuk  cerai  gantung;  9)  Pemaksaan  Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan  sterilisasi;  12)  Penyiksaan  Seksual;  13) Penghukuman  tidak  manusiawi  dan  bernuansa seksual;  14)  Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang membahayakan  atau  mendiskriminasi  perempuan; dan  15)  Control  seksual,  termasuk  lewat  aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
Kelima  belas  jenis  kekerasan  seksual  ini merupakan  temuan  Komnas  Perempuan  dari  hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013). Menurut Komnas Perempuan, kelima belas bentuk kekerasan seksual  ini  bukanlah  daftar  final,  karena  ada kemungkinan  sejumlah  bentuk  kekerasan  seksual yang  belum  dikenali  akibat  keterbatasan  informasi (Komnas  Perempuan,  2013).  Namun,  dari  kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas hanya sembilan  yang  nantinya  dinormakan  atau dirkiminalisasi  dalam  UU  TPKS.  Setelah  UU  TPKS diterbitkan,  terdapat  Sembilan  jenis  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual,  yang  terdiri  dari  pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi;  pemaksaan  sterilisasi,  pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan  seksual,  dan  kekerasan  seksual berbasis elektronik.
Selain  kesembilan  jenis  tersebut,  Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan  cabul;  persetubuhan  terhadap  Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi
seksual  terhadap  anak;  perbuatan  melanggar kesusilaan  yang  bertentangan  dengan  kehendak Korban;  pornografi  yang  melibatkan  Anak  atau pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat  kekerasan dan  eksploitasi  seksual;  pemaksaan  pelacuran; tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  ditujukan untuk  eksploitasi  seksual;  kekerasan  seksual  dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang  tindak  pidana  asalanya  merupakan  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual;  dan  tindak  pidana  lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Adapun, dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi  aturan  khusus  yang  utama  dan  pertama dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual,  serta  menjadi  pelengkap  bagi  peraturan perundang-undangan  yang  sebelumnya  telah mengatur  substansi  tindak  pidana  kekerasan seksual,  seperti  beberapa  peraturan  yang  akan dijabarkan  di  bawah  ini,  yang  berkaitan  dengan perbuatan kekerasan seksual (Ilyasa, 2021).
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, kekerasan  seksual  dinormakan  dalam  bentuk perkosaan  dan  pebuatan  cabul  (percabulan).  KUHP tersebut  merumuskan  keduanya  sebagai  kejahatan terhadap  kesusilaan.  Inilah  yang  kemudian  menjadi salah  satu  kelemahan  atau  kekurangan  dari  KUHP dalam  masalah  substansi  hukum  yang  memadai terhadap  kasus  kekerasan  seksual.  Permasalahan lainnya  yaitu  perkosaan  dianggap  sebagai  suatu kejahatan  terhadap  kesusilaan  atau  melanggar
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
norma-norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.
Padahal,  perkosaan  merupakan  suatu  bentuk kekerasan  atau  kejahatan  terhadap  orang  atau integritas  tubuh/seksualitas  seseoran.  Berikutnya, KUHP  juga  tidak  konsisten  secara  tegas membedakan antara perkosaan dan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu  pasal  yang  merumuskan  tindak  pidana percabulan.
Adapun  alasan  perkosaan  dan  percabulan dikategorikan  sebagai  bentuk  kejahatan  terhadap kesusilaan  dapat  dilihat  dari  pendapat  P.A.F. Lamintang, bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh  pembentuk  Undang-Undang  dengan  maksud untuk  memberikan  perlindungan  bagi  orang-orang yang  dipandang  perlu  untuk  mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan  asusila atau ontuchte  handeligen dan  terhadap  perilaku- perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila  karena  bertentangan  dengan  pandangan orang  tentang  kepatutan-kepatutan  di  bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat  setempat  dimana  kata-kata  itu  telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam  menjalankan  kehidupan  seksual  mereka (Lamintang, & Lamintang, 2009).
Kata  “kesusilaan”  berarti  perihal  susila. “Kesusilaan”  mempunyai  arti  tentang  budi  bahasa, sopan  santun,  kesopanan;  Keadaban,  adat  istiadat
dan  tata  tertib  yang  baik  (KBBI,  2021)  Jika  dalam perspektif  masyarakat,  kesusilaan  adalah  kelakuan yang  benar  atau  salah,  khususnya  dalam  hal  yang berhubungan  dengan  kejadian  seksual  (Marpaung, 1996), maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah  laku,  perbuatan,  percakapan,  bahkan sesuatu  apapun  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi  terwujudnya  tata  susila  dan  tata  tertib  dalam kehidupan  masyarakat  (Puspa,  1977).  S.R.  Sianturi menyebutkan bahwa, kejahatan terhadap kesusilaan adalah  kejahatan  terhadap  norma-norma  dalam kehidupan  sehari-hari/kesusilaan  yang  berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang  dimaksud  dengan  delik  kesusilaan  yaitu peristiwa  atau  tindakan/perbuatan  dan  atau kejahatan  di  bidang  kesusilaan  adalah  bidang kelakuan  yang  memandang  nilai  baik  dan  buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi (Sianturi, 1982).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapatlah dikatakan  bahwa  jenis  kekerasan  seksual  berupa perkosaan  yang  diatur  dalam  KUHP  dinilai  sangat sempit,  karena  hanya  meletakan  hubungan  seksual sebagai  penetrasi  dari  penis  (laki-laki)  ke  vagina (perempuan).  Ditambah  lagi  dengan  sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak  berdaya  dan/atau  terjadi  karena  bujuk  rayu, intimidasi, atau  pemaksaan yang tidak semata-mata fisik,  tetapi  juga  psikologis.  Sementara  itu,  unsur paksaan  seringkali  dimaknai  secara  tunggal,  yaitu secara  fisik.  Dengan  demikian,  aparatur  penegak
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
hukum  mengharuskan  adanya  pembuktian  dari korban  berupa  upaya  mempertahankan  diri  dari tindak  perkosaan,  misalnya  berupa  jeritan,  adanya baju  pelaku  yang  robek,  cakaran  tangan  korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau  pelaku.  Apabila  korban  tidak  mampu menunjukkan  tanda  perlawanan  atau  upaya mempertahankan  diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus  perkosaan  kerap  kali  tidak  dapat  dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban, hal ini tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pembuktian  juga merupakan salah satu hal yang bermasalah,  korban diharuskan membuktikannya secara fisik.
Rumusan delik perkosaan, eksploitasi seksual, dan  perdagangan  orang  berbeda  dengan  realitas atau  fakta  kekerasan  yang  dialami  korban. Berdasarkan  pelaporan  korban  kepada  lembaga pengada  layanan  dan  ke  Komnas  Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual  sangat  beragam.  Kejadian  perkosaan  tidak terbatas  pada  penis  (laki-laki)  ke  vagina (perempuan),  tetapi  dengan  menggunakan  benda dan/atau  anggota  tubuh  lain  yang  dimasukkan  ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki- laki)  atau  organ  tubuh  lainnya.  Bentuk  pemaksaan juga  bisa  mencakup  pemaksaan  psikologis  yang berasal  dari  hubungan  antara  pelaku  dan  korban, ataupun  bentuk-bentuk  tekanan  psikologis  lainnya yang  tertuang  dalam  Naskah  Akademik  RUU  PKS, 2017.
b. Kitap  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Selama kekerasan seksual belum diatur dalam undang-undang khusus, maka prosedur acara pidana untuk  menegakan  hukum  terhadap  kekerasan seksual  tetap  berdasar  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengecualiaan untuk itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang hanya belaku pada pelaku atau korban yang berusia anak.  Menurut  Komnas  Perempuan,  itupun  dalam beberapa  hal  tertentu  tidak  diatur  secara  spesifik dalam  KUHAP,  misalkan  seperti  tata  raca pemeriksaan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam persidangan.
Konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa  kelemahan  dan/kekurangan  dari  KUHAP. KUHAP  masih  belum  mengakomodasi  hukum  acara yang  sensitif-korban  dan  berperspektif  gender  yang dikenal  dengan  konsep  “Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Seksual Terhadap  Perempuan”  (SPPT-PKKTP).  Salah  satu dampaknya  yaitu:  KUHAP  tidak  mengatur  perlunya dilakukan  pendampingan  secara  medis  ataupun psikologis  kepada  korban  agar  ia  siap  memberikan keterangannya  untuk  proses  peradilan  pidana. Adapun  di  dalam  KUHAP  tidak terdapat  pengaturan tata  cara  khusus  melakukan  proses  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  terhadap  korban  Kekerasan Seksual  seperti  pengajuan  pertanyaan  yang berulang-ulang  oleh  penyidik,  atau  proses  BAP dalam  hal  pengajuan  pertanyaan  kepada  korban yang  dilakukan  oleh  penyidik  yang  tidak  bertugas dalam  kasus  tersebut,  dan  pengajuan  pertanyaan yang  menyudutkan  korban  atau  menimbulkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
dampak  pengulangan  traumatis  korban.  Padahal tindakan  dan  kondisi  tersebut  hanya  membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah  yang  pada  akhirnya  menempatkan  korban dalam  kondisi  viktimisasi  berulang  (Heroepoetri, 2015).
KUHAP  juga  tidak  mengatur  hak  korban  atas informasi  apabila  pihak  korban  ingin  mengetahui proses  penyelesaian  perkara.  Hal  ini  mengingat dalam KUHAP ditentukan bahwa pihak yang  berhak mendapatkan  salinan  BAP  adalah  tersangka, sementara  korban  hanya  berhak  membaca  berkas, dan  lain-lain.  Padahal  kondisi  ini  nantinya  membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan  atas  perkara  yang  dialaminya  karena sering  ditemukan  hal-hal  penting  pada  saat  proses pemeriksaan  berlangsung,  yang  seharusnya  dapat dipergunakan  untuk  memperkuat  kasus  dalam proses  peradilan  pidana,  justru  menjadi  terabaikan dan merugikan korban (Heroepoetri, 2015).
Penanganan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  -termasuk  kekerasan  seksual-  penuntut umum  sangat  jarang  berkomunikasi  dengan  korban atau  keluarga  korban  atau  pendamping  korban sebelum  proses  persidangan.  Penyebabnya  karena KUHAP  tidak  mengatur  wewenang  penuntut  umum untuk  berkomunikasi  dengan  korban,  keluarga korban dan pendamping korban (Heroepoetri, 2015), sehingga  muncul  keraguan  pada  penuntut  umum apakah  hal  tersebut  terlarang  atau  tidak.  Padahal, Penuntut  Umum  sebagai  representasi  dari  negara yang  mewakili  kepentingan  korban  di  persidangan, seharusnya  memiliki  pemahaman  utuh  atas
kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya  (Heroepoetri,  2015).  Karena  tidak  ada ketentuan  yang  secara  tegas  mengatur,  justru sebaliknya, ada penuntut umum yang tidak membela korban  jika  ada  pertanyaan  yang  memojokkan korban  dari  pihak  terdakwa  atau  penasihat  hukum terdakwa atau hakim pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Heroepoetri, 2015).
Mengenai  pembuktian,  ketentuan  KUHAP yang  seringkali  dibaca  parsial  bahwa  keterangan saksi  tidak  dapat  menjadi  dasar  untuk  menunjukan tersangka/terdakwa  bersalah  seringkali  menyulitkan korban  kekerasan  seksual.  Hal  terjadi  karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada  orang  lain.  Sehingga  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  menimpa  perempuan korban  menjadi  tidak  terdengar  dan  tersembunyi  di dalam  perasaan  aib  sekaligus  trauma.  Oleh karenanya,  terhadap  kekerasan  seksual  seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat  bukti  yang  sah,  keterangan  saksi  atau  korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

## c. Undang-Undang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perlindungan Anak)  berlaku  apabila  korban  adalah  anak,  yaitu orang  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun.  Patut
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
diapresiasi  bahwa  Undang-Undang  Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak.  Sementara, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan  disusun  akan  membangun  mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara  yang  jauh  lebih  tinggi  lagi,  termasuk kewajiban  rehabilitasi  khusus.  Pemidanaan  yang dijatuhkan  akan  disertai  pemberatan  apabila  korban adalah anak.
Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga  menyebutkan  hak  atas  pemulihan  bagi  anak yang  tereksploitasi  seksual,  walaupun  tanpa  uraian lebih  lanjut  bagaimana  hak  tersebut  dipastikan secara  teknis  dan  berkesinambungan  dinikmati  oleh korban.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga mengatur  pemidanaan  terhadap  orang  yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan  ini  hanya  berlaku  apabila  korban  adalah anak,  sementara  tindak  pidana  eksploitasi  seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan  anak  yang  berada  dalam  kondisi  relasi  kuasa yang  timpang  dengan  pelaku,  RUU  tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan  hukum  terhadap  UU  Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi  korban  eksploitasi  seksual  bagi  siapapun korban,  termasuk  anak  yang  menjadi  korban eksploitasi seksual.
Adapun  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Perlindungan  Anak  menyebutkan  kejahatan  seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak.  Hal  ini  sesungguhnya  merupakan  kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat  kejahatan  seksual  juga  merupakan perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  terhadap  semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki  maupun  anak  perempuan.  Oleh  karenanya, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan disusun  dengan  memperhatikan  apabila  kekerasan seksual  terjadi  pada  anak,  di  mana  pemberatan pidana  akan  dijatuhkan  terhadap  orang  yang melakukan  kekerasan  seksual  pada  anak.  Lebih lanjut,  RUU  tentang  Penghapusan  Kekerasan Seksual  juga  akan  membangun  pengaturan  tentang pemulihan  dalam  berbagai  tahapannya,  yang  akan diberikan  terhadap  anak  dan  perempuan  korban kekerasan  seksual,  serta  kebutuhan  perlakuan berbeda  bagi  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

## d. Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (UU  PKDRT)  menerjemahkan  kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan  terhadap  seseorang  yang  posisinya sebagai  pasangan  suami  atau  istri,  atau  seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau  tujuan  tertentu  (Safrina,  Jauhari  &  Arif, 2010).  Ketentuan  ini  pada  dasarnya  bisa  digunakan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
dalam  kasus  perkosaan  dalam  perkawinan,  incest (hubungan  seksual  dengan  orang  yang  memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun  demikian,  UU  PKDRT  menegaskan, terhadap  seseorang  yang  posisinya  sebagai pasangan  suami  atau  istri  maka  kekerasan  seksual merupakan delik aduan.
Dalam  praktiknya,  aparatur  penegak  hukum dalam  penegakan  UU  PKDRT  seringkali  meminta akta  perkawinan  sebagai  bukti  adanya  hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. Tindakan ini  pada  akhirnya  membuat  istri  korban  KDRT  yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta  perkawinan  atas  berbagai  alasan  menjadi terhambat  mendapatkan  keadilan  (Sibarani,  2016). Terlihat  di  sini  bagaimana  penegakan  keadilan terhambat  oleh  karena  kurangnya  pemahaman aparatur penegak hukum. Dalam praktiknya, aparatur penegak  hukum  dalam  penegakan  UU  PKDRT seringkali  meminta  akta  perkawinan  sebagai  bukti adanya  hubungan  suami  istri  atau  relasi  dalam rumah tangga. (Laporan pengaduan kepada Komnas Perempuan).  Tindakan  ini  pada  akhirnya  membuat istri  korban  KDRT  yang  tidak  memegang  akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai  alasan  menjadi  terhambat  mendapatkan keadilan.  Terlihat  di  sini  bagaimana  penegakan keadilan  terhambat  oleh  karena  kurangnya pemahaman  aparatur  penegak  hukum  tentang perkawinan  dan  alat  bukti  yang  sah.  Sehingga berakibat  penegakan  keadilan  dengan  mudahnya terpinggirkan karena hambatan teknis administrasi.

## e. Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Saat  ini  Indonesia  memiliki  dua  undang- undang  sebagai  instrument  hukum  melindungi  saksi dan  korban,  yaitu  Undang-Undang  RI  Nomor  13 Tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  RI  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Secara  umum, undang-undang ini memuat tentang ketentuan dasar yang  baik  dan  terperinci  untuk  melindungi  hak-hak saksi  dan  korban.  Hak-hak  dimaksud  diatur  dalam Pasal  5  undang-undang  tersebut,  yaitu: a) Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan  datang,  atau  telah  diberikannyal;  b)  Ikut  serta dalam  proses  memilih  dan  menentukan  jenis perlindungan  dan  dukungan  keamanan;  c) Memberikan  keterangann  tanpa  tekanan;  d) Mendapat  penerjemah;  e)  Bebas  dari  pertanyaan yang  menjerat;  f)  Mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan  kasus:  g)  Mendapatkan  informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) Mendapat identitas baru; j)  Mendapatkan  tempat  kediaman  baru;  k) Memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai dengan  kebutuhan;  l)  Mendapat  nasihat  hukum; dan/atau  m)  Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir. Dalam  undang-undang  yang  baru  pun diatur  norma  baru  yang  ditambahkan  pada  Pasal  6. Lengkapnya  berbunyi  bahwa “Korban  pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang,
Korban  tindak  pidana  penyiksaan,  Korban  tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat,  selain  berhak  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5,  juga  berhak  mendapatkan:  a.  bantuan medis;  dan  b.  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis.”
Perubahan  ini  mengingat  bahwa,  Undang- Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2006  hanya memberikan  hak  tambahan  dalam  Pasal  6  bagi korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat dan  korban  tindak  pidana  terorisme.  Sedangkan, korban tindak pidana lain, tidak terkecuali kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Undang- undang yang baru kemudian menegaskan kewajiban Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) untuk  memberikan  bantuan  medis,  rehabilitasi psikososial  dan  psikologis  bagi  korban  kekerasan seksual,  di  mana  perempuan  dan  anak  rentan menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual (Mukarramah, 2015).
f. Undang-Undang Pemberantasan Tindak

## Pidana Perdagangan Orang
Terkait  dengan  kekerasan  seksual,  UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang  untuk  tujuan  eksploitasi.  Eksploitasi didefinisikan  sebagai  “tindakan  dengan  atau  tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun immateriil” (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO). Dapat kita lihat  bahwa  frasa  pemanfaatan  seksual  menjadi salah  satu  jenis  eksploitasi  yang  merupakan  salah satu unsur TPPO. Saat ini UU TPKS telah mengatur secara  khusus  ancaman  pidana  terhadap  tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

## g. Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik merupakan cyber  law pertama  di  Indonesia  yang dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum  dalam  pemafaatan  teknologi.  Oleh  sebab ruang  siber  memiliki  karakteristik  khusus,  maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional (Setiawan,  2013).  Undang-undang  ini  memiliki  dua bagian  besar.  Bagian  pertama  mengatur  hal-hal terkait e-commerce atau perdagangan digital. Bagian kedua  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  teknologi  informasi,  seperti  konten illegal  (misalnya  informasi  SARA,  ujaran  kebencian, informasi  bohong/hoaks,  penipuan),  akses  illegal (seperti  peretasan), illegal  interception (seperti penyadapan),  dan data  interference (seperti gangguan  atau  perusakkan  sistem  secara  illegal) (Hadiyati, & Stathany, 2021).
Dalam  konteks  kekerasan  seksual,  undang- undang ini juga mengatur norma tentang perbuatan- perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  dalam  Pasal
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
21  ayat  (1),  yang  berbunyi: “Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.” Perbuatan  -  perbuatan  seperti mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan  membuat dapat  diaksesnya  informasi  dengan  muatan  asusila merupakan  suatu  tindak  pidana.    Di  era  digitalisasi saat  ini,  banyak  ditemui  kasus-kasus  asusila  yang dilakukan melalui media sosial. Salah satu contohnya yaitu  kasus  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh “Gilang”  seorang  mantan  mahasiswa  salah  satu Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Surabaya  pada  tahun 2020  yang  lalu.  Dalam  kasus  ini  penyidik  Polri memilih  menggunakan  UU  ITE  daripada  KUHP karena  menilai  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan tidak  memenuhi  unsur  delik  Pasal  292,  296,  dan Pasal  297  KUHP.  Adapun  ketiga  Pasal  tersebut mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan  mendukung  pelaku  kekerasan  seksual, dan perdagangan anak.
Oleh  sebagian  kalangan  hal  demikian  dirasa kurang  tepat  sasaran.  Lembaga Indonesia  Judicial Reseach  Society menilai  bahwa  penggunaan  Pasal KUHP dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Polisi berpendapat bahwa perbuatan Gilang diduga dengan sengaja  menggunakan  teknologi  elektronik  untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, dan dapat dipidana  penjara  maksilam  enam  tahun.  Adapun alasan  lainnya,  yaitu  kepolisian  menjustifikasi penggunaan  UU  ITE  karena  belum  menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang
mengarah  pada  dugaan  pelecehan  seksual  atau kesusilaan  (Collins,  &  Tarigan,  2020).  Namun, menurut  Collins  dan  Tarigan,  perbuatan  tersebut dapat  dikenai  dengan  Pasal  289  KUHP.  Adapun rumusan pasal tersebut berbunyi bahwa, “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  seseorang  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang menyerang  kehormatan  kesusilaan  dengan  pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Adapun unsur- unsur  perbuatan  pasal  tersebut,  yaitu  “perbuatan cabul”  dan  “dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan”. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  atau kesopanan,  atau  dapat  pula  merupakan  suatu perbuatan  keji  yang  masuk  dalam  lingkungan  nafsu birahi  kelamin.  Sehingga,  perbuatan  cabul merupakan  semua  jenis  perbuatan  yang  memiliki dimensi  seksual  dan  berkaitan  dengan  hasrat seksual. Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan  kain  dan  dibungkus  seperti  jenazah.  Dari contoh  kasus  Gilang  di  atas,  dapat  kita  simpulkan bahwa  UU  ITE  bersifat  komplementer-pelengkap bagi KUHP. Terhadap kasus-kasus serupa atau yang dilakukan  melalui  media  sosial,  UU  ITE  dapat melengkapi kekurangan KUHP.

## h. Undang-Undang Pornografi
Definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  menyatakan  bahwa “Pornografi  adalah yang dilakukan melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang  memuat kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar norma  kesusilaan  dalam  masyarakat”. Dokumentasi Komnas  Perempuan  juga  menunjukkan  bahwa kekerasan  seksual  berupa  eksploitasi  seksual sebenarnya  berbeda  dengan  uraian  definisi  yang diberikan  oleh  UU  Pornografi.  Eksploitasi  seksual merupakan  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan yang  timpang,  atau  penyalahgunaan  kepercayaan, untuk  tujuan  kepuasan  seksual,  maupun  untuk memperoleh  keuntungan  dalam  jenis  uang,  sosial, politik  dan  lainnya  (Purwanti,  &  Hardiyanti,  2018).
Contohnya,  menggunakan  kemiskinan  perempuan sehingga  ia  masuk  dalam  prostitusi  atau  pornografi dan  tindakan  mengiming-imingi  perkawinan  untuk memperoleh  layanan  seksual  dari  perempuan.  UU Pornografi  tidak  menjangkau  eksploitasi  seksual dalam  jenis  lainnya  tersebut,  dan  justru  sebaliknya terkesan  membangun  pemahaman  yang  keliru bahwa  eksploitasi  seksual  bukan  merupakan serangan  terhadap  tubuh  dan  seksualitas  korban namun  sebagai  konten  dari  pornografi,  sehingga rentan mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi  seksual  (Pendapat  Komnas  Perempuan dalam  Sidang  Uji  Materiil  UU  Pornografi).  Definisi tersebut  juga  mencerminkan  pandangan  yang mencampuradukan  persoalan  kekerasan  dengan persoalan  moralitas.  Hal  demikian  berakibat  pada munculnya  persoalan  baru.  Karenanya  perempuan yang  hamper  selalu  dijadikan  symbol  moralitas
masyarakatnya  dan  menjadi  target  utama pelaksanaan peraturan tersebut.
Selain  itu,  undang-undang  tersebut  juga  tidak menyasar  persoalan  struktural  seperti  penggunaan kemiskinan  atau  relasi  tidak  seimbang  yang  dialami perempuan,  yang  menyebabkan  pornografi.  RUU tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  akan mengoreksi  kekeliruan  dalam  UU  Pornografi  terkait pemaknaan eksploitasi seksual, sekaligus menunjukkan rumusan eksploitasi seksual dalam UU Pornografi tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum  dalam  penanganan  pornografi  karena  uraian definisinya yang multitafsir.
i. Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual (TPKS)
Undang-Undang ini mengatur mengeai Pencegahan  segala  bentuk  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan  Hak  Korban;  koordinasi  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama  internasional  agar  Pencegahan  dan Penanganan  Korban  Kekerasan  Seksual  dapat terlaksana  dengan  efektif.  Selain  itu  diatur  juga keterlibatan  Masyarakat  dalam  Pencegahan  dan Pemulihan  Korban  agar  dapat  mewujudkan  kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.
Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara  lain  adalah:  (1)  selain  pengkualifikasian  jenis TPKS,  juga  terdapat  tindak  pidana  lain  yang dinyatakan  secara  tegas  sebagai  TPKS  sebagaima diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan  lainya; (2)  terdapat  pegaturan  hukum  acara  yang komprehensif  mulai  dari  tahap  penyidikan,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak  asasi  manusia,  kehormatan,  dan  tanpa intimidasi;  (3)  Hak  Korban  atas  Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi  kewajiban  negara  dan  dilaksanakn  sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan  Korban;  (4)  perkara TPKS  tidak  dapat  dilakukan  penyelesaian  di  luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.
2. Perlindungan Korban Tindak Pidana

## Kekerasan Seksual
Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan  perjuangan  atas  hak-hak  para  korban. Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  ialah  pemangku kewajiban  ( duty  holder )  yang  berperan  memberikan perlindungan  kepada  hak  asasi  manusia  setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab  negara  untuk  menghormati  ( to  respect ), melindungi ( to protect ), dan memenuhi ( to fulfill ) HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlidungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang belaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang  terjadi  di  dunia  nyata  maupun  di  dunia  maya. Jika  merujuk  pada  teori  Sistem  Hukum  yang dikemukakan  oleh  Lawrance  M.  Friedman,  maka perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan seksual  harus  dilakukan  secara  komprehensif dengan  membangun  sistem  hukum  yang  memadai, mulai  dari  substansi  hukum,  struktur  hukum,  hingga budaya hukumnya.
Fokus  pembahasan  pada  bagian  berikutnya yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap
korban  TPKS  melalui  pembaharuan  substansi hukum, penguatan struktur hukum, dan peningkatan kesadaran/budaya hukum.

## a. Substansi Hukum
Pembangunan  substansi  hukum  dilakukan dengan politik hukum yang berorientasi pada korban kekerasan  seksual.  Secara  umum,  Indonesia  telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan  hukum  bagi  korban  dalam  KUHP  dan KUHAP, serta secara khusus dalam Undang-Undang RI  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  yang  telah  diperbaharui  dengan Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Peruahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-undang  ini  mendefinisikan  perlindungan sebagai  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  Saksi  dan/atau  Korban  yang  wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Dalam  KUHP,  perlindungan  terhadap  korban dapat  diberikan  melalui  Putusan  Pengadilan  dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan  Pasal  14c  ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika  dijatuhkan  pidana  denda,  selain  menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak  pidana,  hakim  dapat  menetapkan  syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih  pendek  daripada  masa  percobaannya,  harus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
mengganti  segala  atau  sebagian  kerugian  yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  14c  ayat  (1), Pasal  14a  dan  14b  KUHAP,  hakim  dapat menjatuhkan  pidana  dengan  menetapkan  syarat khusus  kepada  terpidana  dengan  maksud  untuk menganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hampir sama dengan KUHP, KUHAP juga menjamin perlindungan  kepada  korban  tindak  pidana  dengan melakukan  ganti  kerugian.  Ketentuan  Pasal  98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengatur tentang ganti  kerugian  yang  diberikan  dengan  cara menggabungkan  perkara  pidana  dan  perdata  (Putri, 2018).  Jika  KUHP  dan  KUHAP  mengatur  kebijakan perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana secara  umum,  maka  Undang-Undang  RI  Nomor  13 Tahun  2006  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur  lebih  spesifik  lagi  tentang  upaya perlindungan  korban  tindak  pidana.  Kedua  undang- undang  ini  mengatur  dua  bentuk  perlindungan  bagi korban tindak pidana, yaitu kompensasi dan restitusi. Korban  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  berhak  mengajukan  ke  pengadilan berupa  hak  atas  kompensasi  dan  restitusi. Kompensasi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberian oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti  kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  Korban  atau  Keluarganya. Restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan kepada  Korban  atau  Keluarganya  oleh  pelaku  atau pihak ketiga.
Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  selain  mengajukan kedua  permohonan  tersebut,  korban  juga  berhak untuk  mendapatkan  bantuan  medis  dan  bantuan rehabilitasi  psiko-sosial.  Bantuan  medis  adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal  Korban  meninggal  dunia  misalnya  pengurusan jenazah  hingga  pemakaman.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  rehabilitasi  psikososial  adalah semua  bentuk  pelayanan  dan  bantuan  psikologis serta  sosial  yang  ditujukan  untuk  membantu meringankan,  melindungi,  dan  memulihkan  kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.  Dalam  hal  ini,  LPSK  berupaya  melakukan peningkatan  kualitas  hidup  Korban  dengan melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  yang berwenang  berupa  bantuan  pemenuhan  sandang, pangan,  papan,  bantuan  memperoleh  pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
Selain  beberapa  bentuk  perlindungan  yang tersebut  di  atas,  korban  juga  berhak  memperoleh perlindungan  dalam  bentuk  lain,  yaitu  seperti perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang berkenaan  dengan  kasaksian  yang  akan,  sedang, atau telah diberikannya. Dilindungi dari tekanan saat memberikan keterangan, bebas dari pertanyaan yang menjerat,  identitas  dirahasiakan  (menggunakan nama  samara  atau  alias),  mendapat  identitas  baru,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
mendapat  tempat  kediaman  sementara  atau  baru, dan  mendapat  nasihat  hukum  ( legal  assistance ). Kesemuanya  itu  merupakan  hak  yang  diberikan kepada  korban  berdasarkan  Undang-Undang  RI Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban.  Semua  bentuk  perlindungan  tersebut dapat  dilaksanakan  apabila  struktur  hukum  yang dibentuk  dan  atau  yang  tersedia  juga  berperspektif korban.

## b. Struktur Hukum
Struktur hukum yang dimaksud dalam sub-bab ini  ialah  Sistem  Peradilan  Pidana  beserta  dengan semua  sub-sistemnya,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan, Kehakiman,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan. Mardjono  Reksodiputro  menyebutkan  bahwa,  pada hakekatnya,  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal Justice  System )  adalah  sistem  yang  dibuat  untuk menanggulangi  masalah-masalah  kejahatan  yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Indonesia mengenal konsep  ini  sebagai  suatu  kondisi  dimana  terdapat jalinan  hubungan  yang  bersifat  fungsional  dan instansional.  Hal  ini  diartikan  sebagai  koordinasi  di antara subsistem atau dengan yang lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana  diatur  dalam  hukum  acara  pidana dalam  rangka  menegakan  hukum  pidana  yang berlaku  (Reksodiputro,  1994).  Adapun  Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Untuk  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan 3) Untuk
mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan  tidak  mengulanginya  lagi  (Afrizal,  2020). Ketiga tujuan tersebut di  atas dapat  dicapai  dengan adanya  keterpaduan.  Keterpaduan  inilah  yang melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated  Criminal  Justice  System, yang berkarakter integration ( coordinated and synchronization ), clear  aims,  process ( input- throughput-output ),  dan effective  control  mechanism (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019).
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  penyelesaian kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakan  dan  yang bersalah  dipidana,  maka  perlindungan  korban kejahatan  perlu  juga  diperhatikan  dalam  proses penegakan  hukum.  Muladi  berpendapat  bahwa secara  mendasar,  terdapat  dua  model  pengaturan hukum  pidana  terhadap  korban  kejahatan,  yakni model  hak-hak  prosedural  ( the  procedural  rights model )  dan  model  pelayanan  ( the  service  model ). Model  hak-hak  prosedural  menekankan  pada dimungkinkannya  korban  dipandang  sebagai  subjek bukan  objek.  Adapun  alasan  memandang  korban sebagai subjek karena korban memainkan peran aktif dalam  proses  peradilan  dengan  diberi  hak  untuk mengadakan  tuntutan  pidana  atau  berhak  untuk dihadirkan  dan  didengarkan  di  setiap  tingkatan sidang  pengadilan,  termasuk  hak  untuk  dimintai konsultasi  oleh  LAPAS  sebelum  memberikan  lepas bersyarat  kepada  narapidana.  Korban  juga  berhak mengadakan  perdamaian  atau  peradilan  perdata. Dalam  model  pendekatan  ini,  seorang  korban (subjek) harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
menuntut  dan  mengejar  kepentingannya  (Muladi, 2002).
Model yang kedua yaitu service model. Model ini menekankan pada perlunya menciptakan standar baku  pembinaan  korban  kejahatan,  yang  dapat digunakan  oleh  polisi.  Seperti  contohnya  berbentuk pedoman  yang  berguna  sebagai  motifikasi  kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penuntutan perkaranya.  Serta  pemberian  kompensasi  sebagai sanksi  pidana  yang  bersifat  restitutif  dan  dampak pernyataan  korban  sebelum  pidana  dijatuhkan. Intinya,  model  pelayanan  ini  melihat  korban kejahatan  sebagai  sasaran  khusus  untuk  dilayani dalam rangka penegakan hukum oleh polisi dan atau para aparat penegak hukum lainnya.

## c. Budaya Hukum
Pada budaya hukum masih terdapat beberapa masalah  karena  aparatur  penegakan  hukum  masih mengadopsi  pandangan  masyarakat  tentang moralitas  dan  kekerasan  seksual  (Sugiarto  dkk, 2021).  Hal  ini  berakibat  pada  sikap  aparat  penegak hukum  terhadap  kasus  dengan  tidak  menunjukan empati  pada  perempuan  korban,  bahkan  cenderung ikut  menyalahkan  korban.  Contohnya  yaitu  bentuk- bentuk  pertanyaan  yang  biasa  ditanyakan  ketika korban  mengajukan  laporan  adanya  kekerasan seksual,  seperti  perkosaan.  Beberapa  bentuk pertanyaan  yaitu  seperti  menanyakan  tentang  baju apa  yang  dipakai,  sedang  berada  di  mana,  dengan siapa jam berapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukan  bahwa  budaya  hukumnya  aparatur penegak  hukum  tidak  berperspektif  korban,  tetap juga  merupakan  bentuk  menghakimi  korban  dan
membuat  korban  mengalami  kekerasan  kembali (reviktimisasi),  hal  ini  dituangkan  dalam  Naskah Akademik RUU PKS, 2017.
Banyak  ditemui  pandangan  aparatur  penegak hukum  yang  tidak  berperspektif  korban.  Akibatnya kasus  kekerasan  seksual  dianggap  persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik  keluarga  dan  masyarakat.  Anggapan  ini tercermin dari perilaku aparatur penegak hukum dan penyelenggara  negara  dalam  menyikapi  terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan  empati  pada  perempuan  korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus  menceritakan  berkali-kali  peristiwa  kekerasan seksual  yang  dialaminya  dari  sejak  penyelidikan hingga  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. Kerahasiaan  korban  juga  seringkali  menjadi terabaikan.  Kurangnya  keahlian  memahami  kasus kekerasan  seksual  dan  tidak  adanya  perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan  seksual,  yang  tertuang  dalam  Naskah Akademik RUU PKS, 2017.
d. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Soerjono  Soekanto,  menyebutkan  bahwa masalah  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak pada  faktor-faktor  yang  memungkinkan  untuk mempengaruhinya  (penegakan  hukum  itu  sendiri). Fakor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral, sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Beliau  menyebutkan lima  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum (Soekanto,  2014),  yaitu:  1)  Faktor  hukum;  2)  Faktor
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
penegak  hukum  (aparat  gakum);  3)  Faktor  sarana dan  fasilitas;  4)  Faktor  masyarakat;  dan  5)  Faktor kebudayaan.  Dalam  konteks  penegakan  hukum terhadap  TPKS,  kelima  faktor  di  atas  turut mempengaruhi.  Sebelumnya,  telah  dibahas  pada pembahasan  sub-bab  sebelumnya  bahwa  jika melihat  dari  perspektif  sistem  hukum,  maka  masih terdapat  kekurangan-kekurangan  yang  sifatnya sistemik  yang  menyebabkan  upaya  penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena  itu  perlu  dilakukan  pembaharuan  secara sistemik  yang  menyasar  seluruh  sub-sistem  hukum, mulai  dari  substansi  hukum,  struktur  hukum,  hingga budaya  hukum.  Pada  bagian  ini,  UU  TPKS merupakan jawabannya.
Undang-Undang  TPKS  menjadi  wujud  dari pembaharuan  tersebut  yang  dilakukan  dengan politik/kebijakan  hukum  pidana  yang  menyasar semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum.  Apabila  dilihat  dari  kelima  faktor  penegakan hukum  di  atas,  maka  upaya  penegakan  hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal,  dievaluasi,  dan  diperbaharui  untuk menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  zaman. Adapun  jika  berkaitan  dengan  faktor  hukum,  maka substansi  hukum  perlu  direvisi.  Begitu  juga  halnya dengan  faktor  penegak  hukum  dan  saran-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat  juga  melepaskan  peran  masyarakat  dan kebudayaan  dalam  hal  ini.  Kedua  hal  ini  turut berperan  membentuk  pandangan  masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.
Melalui  kebijakan  hukum  pidana,  kini  UU TPKS  hadir  untuk  menanggulangi  tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum. UU TPKS  merupakan  bentuk  kebijakan  kriminal  dalam arti  paling  luas.  Hal  ini  berdasar  pada  definisi kebijakan  kriminal  yang  dikemukakan  oleh  Prof. Sudarto,  bahwa  kebijakan  kriminal  dapat  diartikan dalam  tiga  pengertian  (Sudarto,  1981),  yaitu:  1)  Arti sempit,  yaitu  keseluruhan  asas  dan  metode  yang menjadi  dasar  dari  reaski  terhadap  pelanggaran hukum berupa pidana; 2) Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi  aparatur  penegak  hukum,  termasuk  di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen  Jepsen,  yaitu  keseluruhan  kebijakan  yang dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan- badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).
Dalam  upaya  menanggulangi  kejahatan, kebijakan kiriminal memiliki dua sarana, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan melalui upaya  penegakan  hukum  pidana  (kebijakan  hukum pidana), sedangkan sarana non-penal melalui upaya diluar  penegakan  hukum  pidana.  Menurut  Barda Nawawi  Arief,  kebijakan  hukum  pidana  harus digunakan  secara  sistematik  dengan  melewati beberapa  tahapan  (Arief,  1998),  yaitu  sebagai berikut: 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penyusunan atau  pembuatan  undang-undang.  Disebut  juga sebagai tahap kebijakan legislatif; 2) Tahap aplikasi, yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh  aparatur penegak  hukum  mulai  dari  Kepolisian  hingga Pengadilan.  Disebut  juga  sebagai  tahap  kebijakan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
aplikatif; 3) Tahap eksekusi, yaitu tehap pelaksanaan hukuman  pidana  secara  nyata  oleh  arapatur peraksana  pidana.  Disebut  juga  tahap  kebijakan eksekutif atau administratif.
Tahap  formulasi  merupakan  tahap  awal  dan menjadi  landasan  bagi  pelaksanaan  kedua  tahap selanjutnya. Pada tahap ini, pembuat undang-undang wajib merumuskan tiga hal dalam pengaturan hukum tersebut, berupa tindak pidana, pertanggung jawaban pidana,  dan  pidana.  Moeljatno  menyebut  ketiganya sebagai  elemen  utama  dalam  kebijakan  hukum pidana.  Elemen  tindak  pidana  ialah  pebuatan  yang dilarang;  elemen  pertanggungjawaban  pidana  ialah orang yang melanggar larangan; dan elemen pidana ialah bentuk pidana (pemidanaan) yang diancamkan kepada  pihak  yang  melanggar  larangan  (Muladi, 2005).
Walaupun  UU  TPKS  telah  ada,  perlu  untuk diketahui  bahwa  merujuk  pada  Naskah  Akademis RUU PKS, Para perumusnya merumuskan empat hal pokok  agar  berdampak  pada  perlindungan perempuan  dan  anak  (perempuan  dan  anak merupakan  kaum  rentan)  dari  kekerasan  seksual. Keempat  hal  pokok  tersebut,  yaitu  antara  lain:  1) Perubahan  cara  pandang,  pola  pikir,  dan  perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatankebi terhadap martabat kemanusiaan,  bukan  sebagai  tindak  kesusilaan;  2) Pencegahan  kekerasan  seksual  harus  dimulai  dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya  ketimpangan  posisi  relasi  perempuan  yang lebih  subordinat  dibandingkan  posisi  laki-laki  dalam konstruksi masyarakat yang terkadang
dilanggengkan oleh negara; 3) Perubahan konstruksi hukum  yang  menempatkan  pengalaman  korban sebagai  basis  mengenali  jenis  kekerasan  seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku; dan 4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum  Acara  termasuk  pembuktian  yang memberikan  kemudahan  bagi  perempuan  dan  anak korban mendapatkan akses keadilan.
Undang-Undang TPKS menggabungkan sarana  penal  dan  non-penal  di  dalamnya.  Sarana penal  digunakan  untuk  menangani  TPKS.  Artinya kesembilan jenis TPKS dan beberapa tindak  pidana yang  termasuk  TPKS  telah  dikriminalisasi. Kriminalisasi  adalah  tindakan  atau  penetapan penguasa  mengena  perbuatan-perbuatan  tertentu yang  oleh  masyarakat  atau  golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat  dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  (tindak pidana/delik)  atau  membuat  suatu  suatu  perbuatan menjadi  perbuatan  kriminal  dank  arena  itu  dapat dipidana  oleh  pemerintah  dengan  cara  kerja  atas namanya  (Soekanto,  1981).  Selain  itu,  hal  ini  juga melingkupi  berbagai  kebijakan  yang  berorientasi pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1)  tindak  pidana  (perbuatan  yang  bersifat  melawan hukum), (2) pertanggungjawaban pidana (kesalahan/pelaku),  dan  (3)  pidana/pemidanaan (berbagai  alternatif  sanksi,  baik  yang  merupakan pidana  maupun  tindakan).  Termasuk  di  dalamnya penambahan  (peningkatan)  sanksi  pidana  terhadap tindak pidana yang sudah ada (Luthan, 2009).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Seperti  telah  disebutkan  bahwa  UU  TPKS telah  mengkriminalisasi  sembilan  bentuk  kekerasan seksual,  yaitu:  (1)  pelecehan  seksual  nonfisik;  (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4)  pemaksaan  sterilisasi;  (5)  pemaksaan perkawinan;  (6)  penyiksaan  seksual;  (7)  eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual  berbasis  elektronik.  Adanya  kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk TPKS merupakan suatu terobosan  baru  untuk  mengisi  kekosongan  hukum pidana  untuk  menanggulangi  masalah  kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penanggulangan  TPKS,  mulai  dari  pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu,  hadirnya  UU  TPKS  melengkapi  sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya  telah  mengatur  secara  parsial  dan tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang- udangan.
Kemudian,  dikarenakan  UU  TPKS  mengatur norma  khusus  untuk  masalah  TPKS,  maka  undang- undang  ini  bersifat  khusus  ( lex  specialis )  terhadap berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang selama  ini  berlaku.  Penyusunannya  sesuai  dengan politik  hukum  nasional  dan  ditujukan  untuk mewujudkan  cita-cita  nasional,  yaitu  kesejahteraan dan  keamanan  masyarakat  pada  umumnya,  dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.
Undang-Undang  TPKS  juga  membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana  yang  disebut  Sistem  Peradilan  Pidana
Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan  (SPPT-PKKTP).  Sistem  ini  merupakan bagian  dari  sifat  kekhususan  yang  dimiliki  oleh  UU TPKS.  Sistem  ini  merupakan  sistem  terpadu  yang menunjukan  proses  keterkaitan  antar-instansi/pihak yang  berwenang  menangani  kasus  kekerasan seksual  dan  akses  pelayanan  yang  mudah  dan terjangkau  bagi  korban  dalam  setiap  proses peradilan  kasus  kekerasan  seksual.  Harapannya SPPT-PKKTP  menjadi  mekanisme  yang  mampu mendekatkan  akses  keadilan  bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara atarpenegak  hukum  dalam  penanganan  perkara bersangkutan,  dan  menghindarkan  reviktimisasi terhadap  korban  yang  melakukan  pembelaan  diri dengan menyerang pelaku.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan  (SPPT-PKKTP)  dibangun  atas  dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan  korban  menjadi  atau  diletakan  pada pusat  berjalannya  sistem  peradilan.  Dalam  konsep SPPT-PKKTP,  korban  diposisikan  sebagai  subjek yang  berhak  didengar  keterangannya,  mendapatkan informasi  atas  upaya-upaya  hukum  yang  berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang  ingin diperolehnya,  dan  dipulihkan  situasi  dirinya  atas perampasan  hak-haknya  dan  kekerasan  yang dialaminya.  SPPT-PKKTP  merombak  kebiasaan yang  umumnya  menempatkan  korban  sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya (Heroepoetri, 2015).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Memposisikan  perempuan  korban  sebagai subjek  pada  SPPT-PKKTP  harus  sudah  dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan  penanganan  pertama  terhdap  korban  (medis, sosial,  dan  psikologis),  penanganan  hukum  yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  pemeriksaan  di  tingkat peradilan,  putusan  peradilan,  dan  eksekusi  putusan peradilan (Heroepoetri, 2015).
Adapun  SPPT-PKKTP  mengandung  prinsip- prinsip,  sebagai  berikut:  1)  Perlindungan  dan penegakan  atas  hak  asasi  manusia  dan  khususnya hak  asasi  perempuan;  2)  Kesetaraan  dan  keadilan gender;  dan  3)  Nondiskriminasi.  Berdasar  pada prinsip-prinsip  tersebut  di  atas,  SPPT-PKKTP  dapat diwujudkan  dalam  berbagai  cara,  antara  lain:  1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban; 2)  Pengalokasian  dana  yang  efektif  bagi pihak/instansi  yang  berwenang  untuk  menangani kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,  dimulai  dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan  bagi  korban;  3)  Partisipasi  masyarakat dalam  pemantauan  proses  peradilan  untuk  kasus- kasus  kekerasan  terhadap  perempuan;  4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan, sehingga  mampu  memberikan  pelayanan  yang berperspektif  gender  ketika  menangani  perempua korban  tindak  kekerasan;  dan  5)  Penyediaan  ruang pemeriksaan  khusus  di  setiap  tingkat  pemeriksaan, terutama  penyediaan  di  tingkat  polsek  sehingga
kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani.
Melalui  cara-cara  yang  telah  disebutkan  di atas,  kekurangan  sumber  daya,  baik  manusia maupun  dana  diharapkan  dapat  menanggulangi faktor  penegakan  hukum  pada  bidang  sarana  dan fasilitas.  Pada  intinya  SPPT-PKKTP  menjadi  sistem terpadu yang menhubungkan dan mengkoodinasikan sub-sistem  peradilan  pidana  dan  semua  pihak  yang berkaitang  dengan  kasus  kekerasan  seksual.  Tidak hanya  itu,  SPPT-PKKTP  juga  memberikan perlindungan  hukum  bagi  korban  dalam  menjalani proses peradilan pidana.
Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan  kejahatan  tidak  cukup  dengan menggunakan  hukum  pidana  karena  hukum  pidana hanya  berusaha  mengatasi  gejala  atau  akibat  dari suatu  penyakit  dan  bukan  sebagai  obat  ( remidium ) untuk  mengatasi  sebab-sebab  terjadinya  suatu penyakit.  Hukum  pidana  memiliki  keterbatasan karena  kejahatan  begitu  beragam  dan  kompleks. Adapun  batas-batas  hukum  pidana  sebagai  salah satu  sarana  kebijakan  kriminal,  yaitu  antara  lain:  1) Penyebab  kejahatan  yang  kompleks  berada  di  luar jangkauan  hukum  pidana;  2)  Hukum  pidana  hanya merupakan  bagian  kecil  (sub-sistem)  dari  sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan  sebagai  masalah  kemanusiaan  dan kemasyarakatan  yang  sangat  kompleks  (sebagai masalah  sosio-psikologis,  sosio-politik,  sosio- ekonomi, sosio-kultural, dan lainnya); 3) Penggunaan hukum  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan hanya  merupakan “kurieren  am  symptom”, oleh
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
karena  itu  hukum  pidana  hanya  merupakan “pengobatan  simptomatik”  dan  bukan  “pengobatan kausatif”;  4)  Sanksi  hukum  pidana  merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontrafiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta  efek  samping  yang  negative;  5)  Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional;  a)  Keterbatasan  jenis  sanksi dan  sistem  perumusan  sanksi  pidana  yang  bersifat kaku dan imperatif; dan b) Berkerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana  pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menutut biaya tinggi.
Karena  keterbatasan-keterbatasan  tersebut, maka  penanggulangan  kejahatan  melalui  hukum pidana  harus  dilakukan  secara  integral  dengan  juga menggunakan  sarana  non-penal/pidana.  Upaya penanggulangan  dengan  sarana  non-penal  lebih bersifat  mencegah.  Pencegahan  berfungsi  untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjaddinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu antara  lain  berpusat  pada  masalah-masalah  atau kondisi-kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh- suburkan  kejahatan.  Dengan  demikian,  dilihat  dari sudut  kebijakan  kriminal,  upaya-upaya  non-penal menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari keseluruhan  upaya  penanggulangan  kekerasan seksual.  Maka  untuk  itu  dalam  RUU  tentang Penghapusan  Kekerasan  seksual  ini  dimuat tindakan-tindakan  pencegahan  dan  pemulihan kekerasan seksual.
Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada,  usaha-usaha  kebijakan  non-penal,  menurut Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  dapat  berupa: penyantunan  dan  pendidikan  sosial  dalam  rangka mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga masyarakat;  penggarapan  jiwa  masyarakat  melalui pendidikan  moral,  agama,  dan  sebagainya; peningkatan  usaha-usaha  kesejahteraan  anak  dan remaja;  serta  kegiatan  patrol  dan  pengawasan lainnya  oleh  polisi  dan  aparatur  keamanan  lainnya. Usaha-usaha  nonpenal  ini  dapat  meliputi  bidang yang  sangat  luas  di  seluruh  sektor  kebijakan  sosial (Prakoso, 2013).
Pencegahan  kejahatan  atau  upaya  nonpenal memfokuskan  diri  pada  campur  tangan  sosial, ekonomi,  dan  pelbagai  area  kebijakan  publikc dengan  maksud  mencegah  terjadinya  kejahatan. Kebijakan  nonpenal  juga  mensyaratkan  adanya keterlibatan  masyarakat  untuk  mencegah  kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal, dan  karenanya,  dibutuhkan  upaya  peningkatan kapasitas masyarakat (Prakoso, 2013).
Lahirnya  UU  TPKS  berdampak  secara  positif bagi  masyarakat.  Di  antaranya  yaitu  masyarakat akan  semakin  berani  untuk  melaporkan  kasusnya, baik  kepada  lembaga  layanan  maupun  kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan  atas  membaiknya  hukum  dan  kebijakan serta  ketersediaan  layanan,  sumber  daya  manusia, dan  infrastruktur  hukum  yang  memadai,  berkualitas serta  memiliki  perspektif  korban  dan  hak  asasi manusia.  Hal  ini  menjadikan  seluruh  sistem  yang dihadirkan  berdasarkan  undang-undang  ini  akan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  baik kepada  korban  dan  keluarganya  maupun  kepada saksi  dan  pelapor.  Ketersediaan  sistem  hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki  perspektif  korban  dan  hak  asasi  manusia, menjadi  salah  satu  faktor  yang  meningkatkan keberanian  dan  kemampuan  masyarakat  untuk melaporkan  kasus  kekerasan  seksual  yang dialaminya.
Dampak  positif  lain  dari  implementasinya adalah  terbangunnya  sistem  layanan  terpadu berbasis  komunitas  dalam  upaya  pencegahan  dan penanganan  kasus-kasus  kekerasan  seksual. Nantinya  pelaksanaan  UU  TPKS  tidak  hanya meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat tentang TPKS saja, tetapi menggerakkan potensi  dukungan  dan  layanan  dari  komunitas terdekatnya  untuk  terlibat  dalam  pencegahan, penanganan,  dan  pemulihan  korban.  Hak masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan,  penanganan,  dan  pemulihan,  akan dijamin  dan  dilindungi  secara  khusus  UU  TPKS, bahkan  hak  atas  perlindungan  untuk  tidak  dapat dilaporkan  balik  atas  pelaksanaan  tanggung jawabnya  sebagai  masyarakat.  Secara  tidak langsung,  masyarakat  termobilisasi  berdasarkan kesadarannya,  yang  dilakukan  secara  sukarela  dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa /kelurahan,  dan  lingkungan  masyarakat  yang  anti TPKS/tidak mentoleransi TPKS.

## D. SIMPULAN
Pertama, Undang-Undang TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS. Kehadiran  UU  TPKS  akan  mengikis  tantangan- tantangan  penegakan  hukum  TPKS  karena  ia mewadahi  setiap  aspek  penanggulangan  tindak pidana  kekerasan  seksual,  mulai  dari  upaya pencegahan,  penanganan,  hingga  upaya  pemulihan Korban  TPKS. Kedua ,  UU  TPKS  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  Korban  TPKS  secara sistemik.  Mulai  dari  aspek  substansi  hukum  dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial,  perlindungan  pribadi,  dan  mendapat pendampingan  hukum  selama  proses  penegakan hukum;  aspek  struktur  hukum  berupa  sub-sistem peradilan  pidana  terpadu  yang  menjadikan  Korban TPKS  sebagai  subjek  dalam  proses  peradilan pidana; Hingga aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat  untuk  memandang  TPKS  sebagai kejatahan. Ketiga, UU  TPKS  memuat  sarana  penal dan  saran  non-penal.  Sarana  penal  menjadi  upaya “pengobatan simptomatik” atau mengobati gejala/masalah  yang  sudah  terjadi.  Sedangkan, sarana  non-penal  menjadi  upaya  “pengobatan kausatif”  yang  berfungsi  mencegah  sebab-sebab terjadinya TPKS.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Afrizal,  R.  (2020).  Penguatan  Sistem  Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 130/PUU-XIII/2015). Jurnal  Yudisial ,  Vol.13,
(No.3),pp.391-408.
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386
Amboro,  FL  Yudhi  Priyo.,  &  Komarhana,  Khusuf.
(2021).  Prospek  Kecerdasan  Buatan  Sebagai
Subjek  Hukum  Perdata  Di  Indonesia. Law
Review ,Vol.XXI,(No.2),pp.145-172. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513 DeGue,  Sarah.,  Niolon,  Phyllis  Holditch.,  Estefan,
Lianne Fuino., & Taylor, Bruce. (2021). Effects of  Dating  Matters®  on  sexual  violence  and sexual  harassment  outcomes  among  middle school  youth:  A  cluster-randomized  controlled trial. Prevention  science , Vol.22 , (No.2),  pp.
175-185.  https://doi.org/10.1007/s11121-020- 01152-0
Dewi,  Mastriati  Hini  H.  (2019).  Analisa  Dampak Globalisasi
terhadap
Perdagangan
Internasional. Jurnal  Ekonomia ,  Vol.9,  (No.1),
pp.48-57.  https://www.ejournal.lembahdempo. ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24
Disemadi,  Hari  S.  (2021).  Urgensi  Regulasi  Khusus dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika , Vol.5 , (No.2),pp.177-199. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460
Griffin, Vanessa Woodward., Pelletier, Dylan., Griffin,
O  Hayden.,  &  Sloan,  Joh  J.  (2017).  Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving  face?. American  Journal  of  Criminal
Justice , Vol.42 , (No.2),pp.401-425. https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4 Hadiyati,  Nur.,  &  Stathany,  Hayllen.  2021.  Analisis Undang-Undang  ITE  Berdasarkan  Asas
Pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan  di  Indonesia. Mizan:  Jurnal  Ilmu Hukum ,Vol.10,(No.2),pp.146-156.
https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657
Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman., & Tantimin.
(2022).  Analisis  Pertanggungjawaban  Hukum Pidana  Terhadap  Pemanfaatan  Artificial Intelligence  Di  Indonesia. Jurnal  Komunikasi Hukum(JKH) , Vol.8,(No.1),pp.307-316.
http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408
Ilyasa,  Raden  Muhammad  A.  (2021).  Legal  and Victimological Perspective on Sexual Violence against  Children  Cases  in  Indonesia. The Indonesian  Journal  of  International  Clinical Legal Education , Vol. 3, (No. 3),  pp. 281-300, https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269
Kang,  C.  (2021).  Urgensi  Pengesahan  RUU  PKS sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Revenge  Porn. Jurnal  Yustika:  Media Hukum  Dan  Keadilan , Vol. 24, (No.  01),  pp.
49-62.  https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01. 4601
Luthan,  S.  (2009).  Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum ,
Vol.16,(No.1),pp.1-17.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1
Nurullia,  S.  (2021).  Menggagas  Pengaturan  dan Penerapan  Central  Bank  Digital  Currency  di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. Journal
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
of  Judicial  Review , Vol.  23 , (No.2),  pp.275- 290. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014 Paradiaz,  Rosania.,  &  Soponyono,  Eko.  (2022).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Pelecehan  Seksual. Jurnal  Pembangunan Hukum  Indonesia , Vol.4 , (No.1),  pp.61-72.
https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72
Pembayun, Jaduk G. (2017). Rekonstruksi Pemikiran
Habermas  di  Era  Digital. Jurnal  Komunikasi dan  Kajian  Media ,  Vol.  1,  (No.  1),  pp.1-14.
https://doi.org/10.31002/jkkm.v1i1.381
Pohlman,  A.  (2017).  Sexual  violence  as  torture:
Crimes  against  humanity  during  the  1965–66 killings  in  Indonesia. Journal  of  Genocide
Research , Vol.19,(No.4),pp.574-593. https://doi.org/10.1177/1363460716645789 Purwanti,  Ani.,  &  Hardiyanti,  Marzellina.  (2018).
Strategi  Penyelesaian  Tindak  Kekerasan Seksual  Terhadap  Perempuan  dan  Anak Melalui  RUU  Kekerasan  Seksual. Masalah- Masalah Hukum , Vol.47 , (No. 2), pp. 138-148. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138- 148
Putri, Rianda P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan  Ganti  Kerugian  dalam  Perkara Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1B
Bukittinggi. Soumatera  Law  Review ,  Vol.1,
(No.1),pp.176-197.
http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3348
Rofiq,  Ahmad.,  Disemadi,  Hari  Sutra.,  &  Jaya,
Nyoman  Serikat  Putra.  (2019).  Criminal Objectives  Integrality  in  the  Indonesian Criminal  Justice  System. Al-Risalah ,  Vol.  19,
(No.2),pp. 179-190. https://doi.org/10.30631/al- risalah.v19i2.458
Rofiq,  Ahmad.,  Pujiyono.,  &  Arief,  Barda  Nawawi.
(2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan  Masyarakat  Indonesia. Journal  of Judicial  Review , Vol. 23, (No.2),  pp.  241-256. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957
Safrina,  Rahmi.,  Jauhari,  Imam.,  &  Arif.  (2010). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Jurnal Mercatoria , Vol.3,(No.1),pp.34-44. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591 Setiawan,  R.  (2013).  Efektivitas  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di Indonesia  dalam  Aspek  Hukum  Pidana. Recidive ,Vol.2,(No.2),pp.139-146. https://jur nal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324
Sibarani,  S.  (2016).  Prospek  Penegakan  Hukum Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT). Jurnal HAM , Vol. 7 , (No. 1), pp. 1-9, http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9
Sugiarto,  Laga.,  Astuti,  Enny  Puji.,  Dewi,  Mentari
Berliana  Kemala.,  &  Salsabila,  Retno  Wulan.
(2021).  Perlindungan  Pekerja  Hiburan terhadap Kedaulatan Tubuh dengan
Pendekatan  kapabilitas  “Capability  Approach” di Kecamatan Bandungan. Jurnal Pengabdian Hukum  Indonesia ,  Vol.  4,  (No.  1),  68-76, https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.45076
Syifawaru,  Andi  Suci.,  Pawennei,  Mulyati.,  &  Fadil,
Ahmad.  (2022).  Tinjauan  Kriminolgi  Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Pelecehan  Seksual. Journal  of  Lex  Generalis (JLG) , Vol.3 , (No. 2), pp. 148-166. http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/765
Tan,  Kendry.,  &  Disemadi,  Hari  Sutra.  (2021).
Urgency  of  Electronic  Wallet  Regulation  in Indonesia. Nagari  Law  Review , Vol.5 , (No.1), pp.1-14.
https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1- 14.2021
Wadjo,  Hadibah  Zachra.,  &  Saimima,  Judy  Marria.
(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Jurnal
Belo , Vol.6,(No.1),pp.48-59.
https://doi.org/10.30598/BELOVOL7ISSUE2P AGE165-172

## BUKU
Arief,  Barda  N.  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Heroepoetri,  A.  (2015). Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  yang  Berkeadilan  Gender  dalam Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan,  Serial  Publikasi  Kemitraan Perempuan  dan  Penegak  Hukum ,  Jakarta:
Komnas Perempuan, LBPP Derap  Warapsari, LBH  APIK  Jakarta,  Convention  Watch,  PKWJ
UI.
Lamintang, P.AF., & Lamintang, Theo. (2009). Delik- Delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan  dan  Norma  Kepatutan (Ed  2,  Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, L. (1996). Kejahatan terhadap Kesusilaan dan  Masalah  Prevensinya .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Mukarramah,  E.  (2015). Menggugah  Komitmen Negara  Terhadap  Perlindungan  Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap  Rancangan  Peraturan  Perundang- undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan . Jakarta: Komnas Perempuan.
Muladi.  (2002). Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat . Bandung: Refika Aditama.
Prakoso,  A.  (2013). Kriminologi  dan  Hukum  Pidana .
Yogyakarta: Sinar Grafika.
Puspa,  Yan  P.  (1997). Kamus  Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.
Reksodiputro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum  Melawan Kejahatan,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem Peradilan  Pidana). Jakarta:  Pusat  Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia.
Sianturi,  SR.  (1982). Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Cet.  13 Rajawali  Press).  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Soekanto,  S.  (1981). Pengantar  Penelitian  Hukum .
Jakarta: Universitas Indonesia.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196                                                           Universitas Diponegoro
Sudarto.  (1981). Hukum  dan  Hukum  Pidana .
Bandung: Alumni.
Wahid,  Abdul.,  &  Labib,  Muhammad.  (2005). Cyber
Crime . Bandung: Reflika Aditama.

## SUMBER ONLINE
Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan.  (2022).
Peningkatan  Jumlah  Kasus  KBG  di  Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan. Retrieved from
https://komnasperempuan.go.id/kabar- perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas- perempuan-2022.
Collins, Josua Satria., & Tarigan, Maria I. 2020. UU
ITE  untuk  Kasus  Kekerasan  Seksual,
Tepatkah?,  Retrieved  from  http://ijrs.or.id/uu- ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah/
KBBI. (2021). Susila. Retrieved from
https://kbbi.web.id/susila
Komnas  Perempuan.  (2013).  15  Bentuk  Kekerasan
Seksual:  Sebuah  Pengenalan.  Retrieved  from https://komnasperempuan.go.id/instrumen- modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk- kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan