TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 1 Maret 2020: TheJournalish Hal. 028-033

## ANALISIS DAMPAK SISTEM MULTIPARTAI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI ERA JOKOWI DAN JUSUF KALLA
M. Alief Akhbar PA.G (1) , Adelia Miranda (2), Ahmad Naufal Fahrezi (3) , Miftahul Jannah (4)
(1) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia (2) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia
(3) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia (4) Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan, Indonesia Email Korespondensi: aliefakhbar22@gmail.com
Abstrak: Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  (2014-2019), Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, atau dapat dikatakan multipartai  ektrim  dikarenakan  banyaknya  jumlah  partai  pada  masa  itu.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan pasangan  Jokowi-JK  sangat  berketergantungan  terhadap  partai  koalisi,  serta  menimbulkan  berbagai permasalahan lainnya. Bahkan, banyak pengamat politik menilai bahwa era tersebut adalah era “presidensil rasa parlementer”.    Implementasi  sistem  presidensial  bersamaan  dengan  multipartai  saat  itu  tidak  berjalan  dengan lancar.  Diperlukan  keseimbangan  ekstra,  pemerintahan  yang  tegas,  serta  berwibawa  dalam  mengembangkan pola pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multipartai.
Kata kunci; Sistem Presidensial; Multipartai; Era Jokowi-JK;
Abstract: During  the  administration  of  President  Joko  Widodo,  and  Vice  President  Jusuf  Kalla  (2014-2019), Indonesia  implemented  a  presidential  system  together  with  a  multiparty  system,  or  could  be  said  to  be  an extreme multiparty due to the large number of parties at that time. This then caused the Jokowi-JK pair to be highly dependent on coalition party, as well as causing various other problems. Infact, many political observers consider  that  this  era  the  “presidential  sense  of  parliamentary”  era.  Implementation  of  presidential  system together  with  multiparty  at  that  time  didn’t  run  smoothly.  Extra  balance,  strict  government,  and  authority  is needed in developing presidential governance patterns together with multiparty systems.
Keywords: Presidential System; Multiparty; Jokowi-JK Era;
Article History : Received: 21-01-2020; Revised: 23-02-2020; Accepted: 05-03-2020

## PENDAHULUAN
Secara  teoritis  negara  Indonesia  saat  ini  menggunakan  sistem  pemerintahan  presidensial. Sistem presidensil dapat secara gamblang di artikan sebagai suatu sistem dimana Presiden menjabat sebagai  kepala  negara  dan  sekaligus  kepala  pemerintahan,  serta  memangku  tampuk  kekuasaan terbesar. Sistem ini sebenarnya telah di laksanakan di  Indonesia pada masa awal kemerdekaan akan tetapi  hanya  bertahan  selama  kurang  lebih  2  bulan  saja,  yaitu  mulai  dari  Agustus  sampai  dengan November 1945. Kemudian Indonesia berlanjut menggunakan sistem parlementer. Kemudian barulah pada tahun 1967 Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial sampai dengan sekarang.
Dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung dan kekuasaan eksekutifnya diimbangi oleh  dewan  legislatif  yang  tidak  tunduk  kepada  Presiden  karena  ia  juga  di  pilih  oleh  rakyat,  jadi  di dalam  sistem  presidensial  ini  ada  2  lembaga  yaitu  eksekutif  dan  legislatif  yang  mendapatkan legitimasi  dari  rakyat  sebagai  wakilnya  yang  duduk  di  tampuk  pemerintahan.  Presiden,  diantara semua pejabat negara memiliki tanggung jawab umum atas perkara publik. Dia dapat mengangkat dan memberhentikan  menteri  atau  anggota  kabinet.  Akan  tetapi  menteri  itu  hanyalah  Presiden  dalam
menjalankan  tugasnya  atas  urusan  departemen    mereka  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden dalam menjalankan tugasnya tersebut, bukan kepada legislatif.
Sebuah  negara  yang  menganut  sistem  presidensial,  maka  akan  melangsungkan  dua  kali pemilu. Pertama, pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Kedua, pemilu langusng untuk memilih anggota parlemen atau DPR. Sebuah negara dapat disebut menganut sistem presidensial apabila memiliki tiga unsur berikut :
a) Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemimpin pemerintahan
b) Presiden  secara  bersamaan  menjabat  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  serta dalam jabatannya ini mengangkat perjabat-pejabat pemerintahan yang terkait;dan
c) Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi
Memang  secara  teoritis,  Indonesia  telah  memenuhi  kriteria-kriteria  tersebut  seperti,  jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia  yang  tetap  yaitu  5  tahun,  mengadakan  pemilihan  umum, adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta adanya check and  balance  dalam  pemerintahan,  dan  sebagainya.  Namun  penulis  percaya  bahwa  tidak  ada  era pemerintahan di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem presidensil seutuhnya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2014-2019, Indonesia tetap menjalankan  sistem  presidensil  bersamaan  dengan  sistem  multipartai,  bahkan  dapat  dikatakan  multi partai ekstrim, dikarena jumlah partai politik yang begitu banyak. Hal inilah yang kemudian berujung pada  ketergantungannya  pasangan Jokowi-JK  pada  opini  partai  koalisi,  serta  menimbulkan  berbagai permasalahan  lainya.  Banyak  pengamat  politik  bahkan  mengatakan  bahwa  pada  era  tersebut  adalah era “presidensil rasa parlementer”.
Hal  ini juga  terbukti  dengan  adanya  beberapa  penulis  yang  membahas  topik  mengenai  sistem presidensil  dan  kaitannya  dengan  sistem  multipartai  di  Indonesia,  terutama  pada  era  Jokowi-JK. (Elfriza, 2018) menuliskan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Jokowi,  adalah  pengelolaan  koalisi  bersifat  “gemuk” dengan  kepemimpinan  yang  akomodatif  dan  cenderung  transaksional.  Sifat  pengelolaan  tersebut sebuah  upaya  menjaga  hubungan  harmonis  antara  Presiden  dan  DPR  dengan  konsekuensi  bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi  kekuasaan.  (Wibisono,  2017)  menyatakan  masalah  yang  muncul  dengan  adanya  perpaduan sistem  presidensial  dan  multipartai  di  era  reformasi  menimbulkan  ketidakstabilan  politik  dan pemerintahan,  diantaranya  terkait  masalah  pembentukan  dan  perombakan  kabinet,  lemahnya  koalisi partai pendukung pemerintah, besarnya struktur koalisi, ancaman pemakzulan, hak prerogatif presiden dilemahkan,  factor  politik  sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan  kebijakan,  loyalitas  ganda menteri  dari  partai  politik,  ketidakharmonisan  hubungan  presiden  dengan  wakil  presiden,  lemahnya karakter kepemimpinan nasional.
Kemudian  (Rantau,  2019)  menyatakan  bahwa  sistem  presidensialisme  yang  disertai  dengan keadaan multipartai ekstrem di Indonesia ternyata menghasilkan pemerintahan minoritas dan terbelah, yang  mengharuskan  presiden  terpilih  untuk  melakukan  kompromi  politik  di  parlemen  demi mendukung  efektifitas  jalannya  pemerintahan.  Selain  itu,  (Arman,  2018)  menyatakan  bahwa penerapan  sistem  multipartai  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  justru  memperlemah  sistem presidensial  dan  memiliki  implikasi  terhadap  relasi  eksekutif  dan  legislatif.  Tiga  hal  yang  menjadi implikasinya  yaitu;  Pertama,  banyaknya  kepentingan  partai  politik  yang  bertentangan  dengan kebijakan  pemerintah.  Kedua,  tidak  adanya  pengaturan  koalisi  tetap.  Ketiga,  lemahnya  posisi Presiden.  Terakhir,  (Wospakrik,  2016)  menyatakan  koalisi  partai  politik  Indonesia  dalam  sistem presidensil  memberikan  gambaran  bahwa  kekuasaan  presiden  bisa  terkooptasi  atau  terbatas dikarenakan  adanya  kompromi-kompromi  politik  antarpartai  politik  dan  Presiden  yang  tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi  berdasarkan  komposisi  kursi  diparlemen  dan  dukungan  partai  selama  Pilpres  (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam cabinet pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus yang bersifat instrumental ( Instrumental case ). Yang mana kasus yang digunakan adalah era pemerintahan Jokowi- JK (2014-2019). Kasus ini berkontribusi membantu penulis memahami fenomena serta dampak yang ditimbulkan  dari  sistem  multipartai  terhadap  implementasi  sistem  pemerintahan  presidensial  di
Indonesia  itu  sendiri.  Salah  satu  fenomena  yang  menjadi  tolak  ukur  ialah  ketergantungan  presiden Jokowi terhadap DPR, yang kemudian menimbulkan adanya anggapan “presidensil rasa parlementer”.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik literature  review .  Data-data  dari berbagai jurnal serta buku yang berkaitan dengan implementasi sistem presidensial serta multipartai di Indonesia,  kemudian  peneliti  analisis  untuk  dijadikan  suatu  hasil  yang  konkrit  tentang  pengaruh sistem multipartai terhadap implementasi sistem presidensial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  kelembagaan,  Indonesia  secara  murni  menerapkan  sistem  pemerintahan  presidensial, wujud nyata adalah ditandai dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Legitimasi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung sangatlah kuat, namun belum mampu menghasilkan  pemerintahan  yang  efektif  dan  stabil.  Karena  sistem  pemerintahan  presidensial  yang dianut  oleh  Indonesia  tidak  kompatibel  dengan  sistem  multipartai  yang  berkembang  sejak  era reformasi.  Di  samping  menghasilkan  legitimasi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  kuat,  sistem multipartai ini telah menghasilkan parlemen (DPR) yang kuat juga.
Mengenai  sistem  pemerintahan  presidensial,  yaitu  merupakan  sistem  yang  memegang kekuasaan  eksekutif  tidak  harus  bertanggung  jawab  kepada  badan  legislatif.  Pemegang  kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa  jabatan  yang  ditentukan  dalam  konstitusi  suatu  negara  dan tidak  dapat  dipaksa  mengundurkan diri  oleh  badan  legislatif,  kecuali  impeachment  karena  kepala  negara  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  konstitusi.  Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial,  Presiden  memiliki kedudukan  yang  seimbang  dengan  legislatif  maupun  yudikatif.  Karena  antara  ketiga  cabang kekuasaan  negara  terdapat  hubungan  secara  horizontal,  sehingga  tidak  dapat  saling  menjatuhkan kecuali  dengan  alasan  yang  ditentukan  UUD.  Ciri-ciri  sistem  pemerintahan  presidensial  antara  lain sebagai berikut.
a) Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
b) Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi.
c) Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif.
d) Presiden  tidak  dapat  dijatuhkan  oleh  badan  legislatif,  kecuali  melalui  dakwaan  yang biasanya jarang terjadi.
e) Presiden  tidak  dapat  membubarkan  badan  legislatif  untuk  kemudian  memerintahkan pemilu baru.
Biasanya  Presiden  dan  lembaga  legislatif  dipilih  untuk  jangka  waktu  tertentu  (Arman, 2018:29).  Menurut  Arend  Lipjhart  (dalam  Sidqi,  2008:35)  ciri  utama  dari  sistem  presidensil  adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai ajang  utama  penyusunan  undang-undang  dan  (melalui  keputusan  mayoritas)  kekuatan  eksekutif. Definisi  paling  sederhana  mengenai  perbedaan  kedua  sistem  itu  adalah  tingkat  independensi  relatif eksekutif.  Pada  sistem  presidensiil,  eksekutif  relatif  independen  dari  legislatif.  Pada  sistem parlementer, terdapat saling ketergantungan dan saling keterkaitan dalam kapasitas-kapasitas legislatif dan eksekutif.
Wiliam juga memaparkan ciri utama sistem presidensil adalah presiden (top executive) dipilih untuk  suatu  periode  tertentu  dan  dilakukan  melalui  pemilihan  langsung.  Bentuk  pemerintahan  ini memungkinkan  stabilitas  eksekutif.  Jika  eksekutif  dipilih  secara  langsung  maka  ia  memiliki  basis pemilih  sendiri  sehingga  tidak  tergantung  pada  badan  legislatif.  G.Bingham  Powell  Jr,  mengatakan dengan  demikian  presiden  tidak  mudah  digulingkan  oleh  parlemen  yang  mungkin  saja  menguasai mayoritas parlemen. Namun demikian pemisahan secara tegas kekuasaan Presiden (eksekutif) dengan kekuasaan legislatif sering menghalangi pelaksanaan program pemerintah. Khususnya jika parlemen tidak  setuju  dengan  program  pemerintah.  Jika  parlemen  dikuasai  oleh  oposisi  maka  besar kemungkinan  pemerintah  akan  menjadi  pemerintah  minoritas.  Situasi  dimana  partai  menguasai  hak eksekutif  maupun  legislatif  juga  mungkin  terjadi.  Dalam  keadaan  seperti  ini  jelas  bahwa  eksekutif sangat  dominan,  dominasi  eksekutif  bukan  tanpa  bahaya.  Karena  eksekutif  dominan  jika  terancam kelangsungan pemerintahannya dapat mengubah sistem demokrasi menjadi non demokrasi seperti di philipina (Sidqi, 2008).
Lain halnya dengan Scott Mainwaring (dalam Saraswati, 2017) mengemukakan ciri dari konsep sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-cirinya :
1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;
3. Lembaga  eksekutif  bukan  bagian  dari  lembaga  legislatif,  sehingga  tidak  dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;
4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen
Realitas  saat  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  presidensial  tengah  dihadapkan  pada  gejolak politik  yang  cenderung  mengarah  pada  sistem  parlementer.  Pasalnya,  sistem  pemerintahan presidensial  selalu  dihadapkan  pada  sistem  multipartai  yang  seharusnya  sistem  ini  lebih  sesuai  di terapkan pada sistem pemerintahan parlementer.
Sistem  kepartaian  pertama  kali  dijelaskan  oleh  Maurice  Duverger.  Duverger  mengadakan klasifikasi menurut tiga teori, yaitu, sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem  multipartai. Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak disetiap proses  pemilu  setiap  negara.  Sistem  kepartaian  tergantung  pada jenis sistem  politik  yang  ada  dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung kepada kemajemukan suku, agama,  ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di mana di dalam negara atau  badan  perwakilan  terdapat  lebih  dari  dua  partai  politik  dan  tidak  ada  satupun  partai  yang memegang mayoritas mutlak.
Sistem  multipartai  dianggap  lebih  mencerminkan  keanekaragaman  budaya  dan  politik dibandingkan dengan sistem dua partai. Hal-hal yang mendorong berkembangnya sistem multipartai adalah keanekaragaman komposisi masyarakat. Mengapa demikian?, karena perbedaan-perbedaan ras, agama,  dan  suku  merupakan  faktor  yang  sangat  kuat  untuk  menyatukan  ikatan  dalam  satu  wadah. Sistem  multipartai  lazimnya  diperkuat  oleh  sistem  pemilihan  perwakilan  berimbang  yang  memberi kesempatan  luas  untuk  tumbuhnya  partai-partai  dan  golongan-golongan  kecil.  Semenjak  dimulainya orde reformasi, sistem pembatasan peserta pemilihan umum hanya dengan partai Golongan Karya dan dua  partai  politik  diakhiri,  Orde  reformasi  mengubahnya  menjadi  sistem  multipartai  dengan  alasan untuk  membuka  seluas-luasnya  bagi  keterwakilan  seluruh  golongan  rakyat  Indonesia.  Jumlah  partai pun membengkak menjadi puluhan seperti saat ini (Arman, 2018).
Bagi  sejumlah  negara  yang  menerapkan  atau  mengklaim  diri  sebagai  negara  demokrasi (berkedaulatan  rakyat),  pemilihan  umum  memang  dianggap  sebagai  lambang  sekaligus  tolak  ukur utama dan pertama dari demokrasi. Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan  berdasarkan  prinsip  checks  and  balances  dalam  arti  yang  luas.  Sebaliknya,  efektif bekerjanya  fungsi-fungsi  kelembagaan  negara  itu  sesuai  prinsip  checks  and  balances  berdasarkan konstitusi  sangat  menentukan  kualitas  sistem  kepartaian  dan  mekanisme  demokrasi  yang dikembangkan  suatu negara.  Upaya  menyederhanakan  sistem  kepartaian  antara lain  dapat  dilakukan dengan  memperberat  ketentuan  pembentukan  partai  politik  baru,  yakni  peningkatan  persyaratan jumlah  warga  negara  yang  dapat  membentuk  partai,  dan  pemberlakuan  larangan  bagi  partai  gagal Electoral  Threshold  (ET)  untuk  berganti  nama  sebagai  partai  baru  untuk  menghilangkan  jejak sebelumnya karena gagal dalam Electoral Threshold (Arman, 2018).
Penerapan  sistem  presidensial  yang  diiringi  dengan  sistem  multipartai  pada  era  reformasi  ini dirasa  kurang  efektif  dalam  penerapannya,  secara  teori  sistem  multipartai  mengharuskan  adanya koalisi  pada  setiap  partai  yang  ada  untuk  dapat  maju  mengikuti  kontestasi  pemilihan.  Walaupun tujuan  awal  adanya  sistem  multipartai  ini  sebagai  jaminan  agar  semua  partai  politik  dapat berpartisipasi  dalam  demokrasi,  adanya  koalisi  sendiri  dianggap  sebagai  karakteristik  dari  sistem parlementer. Banyaknya peserta di dalam koalisi mencerminkan banyaknya kepentingan yang dibawa di  setiap  perwakilan  partai  yang  tentunya  dengan  maksud  untuk  memenangkan  kontestasi  agar kepentingan  itu  dapat  tercapai.  Hal  ini  tentunya  berdampak  pada  penerapan  sistem  presidensil  itu sendiri, karena Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan mulai dari menetapkan kabinet kerja  sampai  dengan  membuat suatu  kebijakan  harusnya  berkompromi  dengan  koalisinya  agar  tidak terjadi kegaduhan pada masa pemerintahannya.
Kompromi  itulah  yang  dapat  melemahkan  kekuasaan  Presiden  dalam  menjalankan pemerintahan dan menjadikannya tidak efektif serta cenderung hanya mengikuti apa yang di inginkan
partai  koalisinya.  Dan  tentu  hal  tersebut  bertentangan  dengan  konsep  demokrasi  yang  dimana pemerintah  harus  mendengarkan  suara  rakyat  dalam  bertindak,  dimana  seperti  yang  kita  ketahui bersama  partai  politik  sekarang  jarang  sekali    kita temui  dapat  menginterprestasikan  langsung  suara rakyat dan cenderung hanya mementingkan golongannya saja yang ada di dalam tubuh partai bahkan ada  yang  hanya  mementingkan  pribadi  petinggi  partainya  saja.  Hal  itu  kemudian  yang  sulit  untuk mengkombinasikan  antara  sistem  presidensial  dengan  sistem  multipartai.  Ditambah  pimpinan lembaga legislatif yaitu DPR yang berkuasa pada masa kepemimpinan Jokowi-JK merupakan orang- orang  yang  di  usung  oleh  partai  oposisi,  hal  tersebut  menambah  masalah  karena  bisa  saja  dapat mempengaruhi  jalannya  pemerintahan,  dalam  menetapkan  anggaran  untuk  menjalankan  suatu kebijakan.  Yang  seperti  kita  ketahui  bersama  lembaga  ekskutif  atau  DPR  merupakan  representatif suara rakyat itu sendiri, tentunya di dalam sistem presidensial hal ini melemahkan keseimbangan serta pengaruh  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  terhadap  kebijakan  yang  akan dijalankan pada masa kepemimpinan Jokowi-JK.

## KESIMPULAN
Penerapan  sistem  presidensial  yang  dibarengi  dengan  sistem  multipartai  pada  masa kepemimpinan  Jokowi-JK  dapat  dibilang  tidak  berjalan  dengan  lancar.  Mulai  dari  melemahnya Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara akibat adanya koalisi, baik pada kubu Jokowi-JK sendiri  yang selalu mendesak setiap kebijakan yang akan dibuat, hingga pihak yang ber- oposisi  dengan  pemerintahan  yang  mayoritas  duduk  di  kekuasaan  parlemen.  Hal  ini  dapat menyebabkan  adanya  bola  panas  yang  dimainkan  masyarakat  dan  dapat  menimbulkan  kegaduhan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, yang seolah-olah hanya bergatung pada  partai  dalam  membuat  kebijakan,  sehingga  pemerintah  yang  semula  dipilih  oleh  rakyat  tidak dapat  mewakili  suara  rakyat  seutuhnya  dan  hanya  mewakili  kepentingan  partai  yang  berkoalisi dengannya saja.
Dibutuhkan  keseimbangan  ekstra,  pemerintahan  yang  tegas,  serta  berwibawa  dalam mengembangkan pola pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, hal ini bukan tidak  beralasan.  Indonesia  sekarang  dapat  dikatakan  menganut  sistem  semi-parlementer  dalam pelaksanaan  pemerintahannya.  Dengan  semakin  kuatnya  kekuasaan  lembaga  legislatif  dengan memperkuat hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal itu juga yang melemahkan kekuasaan Presiden. Hal ini  di  dukung  dengan  pihak  oposisi  sebagai  mayoritas  di  kursi  legislatif,  tentunya  dapat mempengaruhi kebijakan yang akan di buat Pemerintah era Jokowi-JK.
Harapan kedepannya agar negara Indonesia memiliki sistem yang ideal dan pemerintahan yang tidak  hanya  bergantung  pada  partai  saja,  tetapi  membuat  kebijakan  dan  memutuskan  segala  perkara didasari  pada  kebutuhan  rakyat  secara  efisien,  efektif  dan  inovatif,  guna  membangun  stabilitas pemerintahan  di  negara  kita  yang  sedang  berkembang  ini.  Mengingat  baik  lembaga  eksekutif  dan legislatif  mendapat  legitimasi  dari  rakyat,  sudah  seharusnya  mereka  bekerja  untuk  kepentingan masyarakat Indonesia.

## REFERENSI
Arikunto, Suharsimi.  2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta
Arman,  Zuhdi.  (2018).  Tinjauan  Terhadap  Sistem  Multi  Partai  Dalam  Sistem  Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. Jurnal Cahaya Keadilan, 6(1)
Elfriza.  (2019).  Koalisi  Dan  Pengelolaan  Koalisi,  Pada  Pemerntahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla. Politica, 9(1)
Manan,  Firman.  (2017).  Relasi  Eksekutif  Dan  Legislatif  Dalam  Presidensialisme  Multipartai  Di Indonesia. Jurnal Wacana Politik, 2(2)
Rantau, Muhammad Ibrahim. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang  Undang  No  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  Jurnal  Penelitian  dan  Karya Ilmiah, 2(19)
Saraswati, Retno. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. Mmh, 41(1)
Sidqi,  Sexio  Yuni  Noor.  (2008).  Anomali  Sistem  Presidensial  Indonesia  (Evaluasi  Praktek  Politik Parlementerian). Jurnal Hukum, 15(1)
Wibisono,  Yusuf.  (2017).  Anomali  Praktik  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Dan  Multipartai  Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. Jurnal Ilmu dan Budaya, 40(55)
Wospakrik,  Decky.  (2016).  Koalisi  Partai  Politik  Dalam  Sistem  Politik  Presidensil  Di  Indonesia. Papua Law Journal, 1(1)