## PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES BUKITINGGI

## TERHADAP PELAJAR *
Anny Yuserlina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Jl. Sertu Kamaruddin Blok W. No.7 Kel. Sapiran Kec. ABTB Kota Bukittinggi e-mail: annyyuserlina87@gmail.com

## Abstract
The use of  motorbike vehicles in  the city of  Bukittinggi is currently very rapid, but not accompanied by an increase will be aware and safe driving, especially  for students at the high  school/vocational/equivalent  level,  many who do not  meet  the safety standards  in driving as stipulated in legislation. Bukittinggi is one city that also has a lot of both public and  private  schools,  this  also  causes  the  violations  committed  by  the  instructor,  including not having a SIM (Driving License), not wearing a helmet and changing vehicle standards. The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  and  analyze  the  response  to  traffic  violations committed  by  students  by  the  Bukittinggi  Police  Traffic  Unit.  The  problem  in  this  study  is how  to  overcome traffic violations  committed by students  by the Bukittinggi  Police Traffic Unit. To make this system more systematic, the writer uses an empirical juridical approach. The  results  of  this  study  indicate  that  in  overcoming  traffic  violations  committed  by students, the Bukittinggi police traffic unit conducts preventive and respite prevention. The factors  that  become  obstacles  in  overcoming  traffic  violations  committed  by  students  are: The problem of legal awareness and traffic legal compliance among students is still lacking. Therefore  it  is  necessary  to  look  at  the  form  of  response  so  that  it  can  overcome  traffic violations.
Keywords: Traffic Unit; Violation; Traffic; Students.

## Abstrak
Penggunaan kendaraan sepeda motor di Kota Bukittinggi saat ini sangat pesat, akan tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan akan sadar dan amannya berkendara terutama pada siswa di tingkat  SMA/SMK/Sederajat,  banyak  yang  tidak  memenuhi  standar  keselamatan  dalam berkendaraan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Bukittinggi adalah  satu  kota  yang  juga  banyak  memiliki  sekolah-sekolah  baik  negeri  maupun  swasta,  hal  ini juga menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar antara lain tidak memiliki SIM  (Surat  Izin  Mengemudi),  tidak  memakai  helm  dan  merubah  standar  kendaraan.  Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas  yang  dilakukan  pelajar  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Bukittinggi.  Permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  penanggulangan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  pelajar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi. Untuk  menjadikan lebih sistematika-nya penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  dalam  menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pelajar,  satuan  lalu lintas  Polres  Bukittinggi  melakukan  pencegahan  secara  preventif  dan  respresiff.  Adapun  faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar  yaitu:  Masalah  kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum  berlalu  lintas  dikalangan  pelajar
* Naskah diterima: 23 Februari 2019, direvisi: 24 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.133
masih  kurang.  Oleh  karena  itu  perlu  dilihat  bentuk  penanggulangannya  sehingga  bias menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
Kata Kunci: Satuan Lalu Lintas; Pelanggaran; Lalu Lintas; Pelajar.

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menambah pesatnya jumlah  produksi  kendaraan.  Hal  ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan manusia yang semakin kompleks, khususnya kebutuhan sekunder.  Oleh  karena  itu,  sering  terlihat dan  terdengar  di  koran,  televisi,  radio, atau  media  massa  lainnya.  Pelanggaran lalu  lintas  yang  dapat  menyebabkan timbulnya  korban  jiwa  dan  harta  benda merupakan  suatu  kejadian  yang  sangat tragis dan merupakan akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat  dalam  berlalu  lintas  dan keteledoran  para  masyarakat  pemakai jalan yang terkadang tidak
memperhitungkan aspek-aspek yang dapat  menjadi  penyebab  pelanggaran  lalu lintas (Soerjono Soekanto: 1980).
Rambu  lalu  lintas  adalah  bagian perlengkapan jalan  yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,  perintah,  atau  petunjuk  bagi pengguna  jalan.  Undang-undang  yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas telah  disahkan  oleh  pemerintah  maka penegakan  hukum  harus  dilaksanakan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  merupakan kewenangan
Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Ayu
Yohana Putri: 2015).
Ketidakseimbangan antara daya tampung jalan dengan peningkatan kendaraan, baik  kendaraan bermotor roda dua  maupun  roda  empat  dan  angkutan jalan  lainnya  yang  ada  di  jalan  raya, membawa akibat peningkatan pelanggaran yang berdampak negatif bagi masyarakat. Untuk mencegah pelanggaran lalu  lintas  semakin  meningkat,  maka diperlukan  adanya  kaidah  hukum  yang merupakan  pengamanan  agar  mencapai ketertiban  lalu  lintas.  Kaidah  hukum adalah  salah  satu  kaidah  yang  diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan hukum,  termasuk  hukum  yang  mengatur masalah  lalu  lintas  jalan  (Kansil,  C.S.T: 1995).
Pelajar masih  tergolong sebagai  anak di dalam pandangan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan  antara  lain  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan anak, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal  1  ayat  (1),  Anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (Delapan  Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (R. Soesilo: 1985).
Remaja yang secara psikologis masih berada dalam kondisi labil masih
menangkap  hal-hal  baru  begitu  saja, karena  belum  bisa  menyaring  hal-hal positif  ataupun  negatif  yang  datang  atau yang  diterima  oleh  mereka  secara  akal sehat (R. Soesilo: 1985).
Berkendara yang aman ( safety riding ) sangat  diperlukan  di  dalam  berlalu  lintas untuk  menjaga  kelancaran  transportasi, selain itu berkendara yang aman bertujuan untuk  mencegah  dan  meminimalisir dampak  dari  kecelakaan.  Masyarakat sebagai  subjek  sosial  dan  hukum  harus patuh  dan  disiplin  terhadap  standard berkendara yang  aman yang  telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan menerapkan berkendara yang aman, maka akan  menciptakan  lalu  lintas  yang  lancar dan aman bagi seluruh penggunanya. Sulit memang  untuk  menerapkan  keamanan berkendara, hal ini dikarenakan kesadaran dan  kedisiplinan  masyarakat  yang  masih kurang  terhadap  keamanan  berkendara serta  kurangnya  pemahaman  tentang manfaat  berkendaraan  (Aryo  Perdana: 2015).
Permasalahan  lalu  lintas  di  kota Bukittinggi  cukup  rumit.  Penduduk  yang heterogen menjadi perhatian utama dalam mengatasi  problem  lalu  lintas  dan angkutan  jalan.  Pertumbuhan  penduduk yang  terjadi  setiap  tahun,  secara  otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi  semakin  meningkat,  baik transportasi  umum  maupun  pribadi.  Di tengah  kondisi  seperti  itu,  fasilitas angkutan  umum  juga  memprihatinkan sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  para pengguna  jalan  selain  menggunakan kendaraan pribadi.
Bahkan  saat  ini  masyarakat  kalangan menengah  ke  bawah  pun  tidak  kesulitan untuk  membeli  sepeda  motor.  Semuanya merupakan  akibat  dari  mudahnya  proses pembelian, mulai dari proses administrasi sampai  pada  harga  uang  muka  untuk motor  cicilan  begitu  murahnya,  sehingga mempermudah masyarakat untuk membeli  termasuk  untuk  memenuhi kebutuhan  anak  mereka  (Agoes  Dariyo: 2004).
Berdasarkan  pengamatan  penulis  di wilayah  penelitian,  remaja  umumnya telah mempunyai kendaraan sepeda motor sebagai  akibat  dari  kemudahan  dalam mengakses  pembelian  sebuah  sepeda motor.  Tidak  hanya  siswa  SMA,  SMK bahkan  siswa  SMP  dan  SD  pun  juga memiliki  sepeda  motor,  yang  mereka gunakan untuk  track-trackan, untuk  balap liar yang tidak menggunakan perlengkapan  bersepeda  motor  seperti tidak menggunakan helm.
Pelajar  umumnya  sangat  terlihat bebas  di  jalan  raya  dalam  menggunakan kendaraan roda dua/sepeda motor, bahkan banyak  pelajar  yang  tidak  menggunakan helm,  memodifikasi  kendaran  sehingga terlihat tidak sesuai standar pabrik, seperti knalpot racing, tidak memakai kaca spion, dll.  Sebagian  besar  diantara  mereka  yang tidak  membawa  STNK  sehingga  jika pemeriksaan  atau  operasi  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  petugas  maka  banyak terjaring razia (Agoes Dariyo: 2004).
Dan  diantara  motor-motor  tersebut banyak  motor  yang  baru.  Hal  ini  sesuai bunyi  Pasal  52  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Modifikasi kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas,  mengganggu  arus  lalu  lintas,  serta merusak  lapis  perkerasan/daya  dukung jalan yang dilalui.
Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 lalu, Pemerintah mengesahkan Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru yang  mencabut  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1992  dan  menyatakannya  tidak berlaku lagi. Keberadaan Undang-Undang baru tersebut diharapkan akan memberikan regulasi dalam dunia perlalulintasan  dan  mampu  memecahkan persoalan saat ini yang sulit dipecahkan.
Sosialisasi  terhadap  undang-undang baru memang sering kali terasa sulit untuk dapat  diterapkan.  Setiap  pengendara sepeda  motor  harus  menggunakan  kaca spion standar motor bersangkutan,
Pengendara juga
diwajibkan menggunakan  helm  standar  berlabel Standar  Nasional  Indonesia  (SNI),  serta pengendara  sepeda  motor  diwajibkan menyalakan  lampu  utama  kendaraan  di siang  hari  berdasarkan  bunyi  Pasal  107 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan:  “Pengemudi  sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  menyalakan  lampu  utama  pada siang  hari”  (Pasal  107  Ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009).
Penggunaan  kendaraan  sepeda  motor sangat pesat di Indonesia akan tetapi tidak
dibarengi  dengan  peningkatan  akan  sadar aman  berkendara  terutama  pada  para pelajar SMA/SMK/Setara
tentang berkendara  aman  dan  memenuhi  standar keselamatan. Kesadaran pentingnya aturan  berkendaraan  motor  hanya  ada dalam undang-undang yang tidak diketahui pelajar. Bahkan untuk mendapat SIM  (Surat  Izin  Mengemudi)  tidak  harus bersusah-payah  mengikuti  prosedur  layak mengemudi.  Banyak  pelajar  yang  belum cukup  umur  menggunakan  kendaraan bermotor ke sekolah dan bahkan ada yang telah memiliki SIM (Surat Izin
Mengemudi).    Padahal  dalam  Pasal  81 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  SIM  C disebutkan  dengan  jelas  bahwa  syarat permohonan  SIM  C  perseorangan  adalah memiliki KTP dan telah berusia 17 tahun.
Lalu  lintas di  dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  didefinisikan sebagai  gerak  Kendaraan  dan  orang  di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud  dengan  Ruang  Lalu  Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan,  orang,  dan/atau  barang  yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi keamanan dan keselamatan  lalu  lintas  yang  sangat kurang,  kemacetan  lalu lintas  dan pelanggaran  lalu  lintas  serta  ketidak tertiban  lalu  lintas (C.S.T.  Kansil  dan Christine: 1995).
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor  dan  kendaraan  tidak  bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan yang  berjalan  di  atas  rel,  terdiri  dari kendaraan  bermotor  perseorangan  dan kendaraan  bermotor  umum.  Kendaraan tidak  bermotor  adalah  kendaraan  yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan (Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) (Ahmad A.K. Muda: 2010).
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  satu  kesatuan sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas, angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  kendaraan,  pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. lalu lintas  adalah  gerak  kendaraan  dan  orang di  ruang  lalu  lintas  jalan.  Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau  barang  dari  satu  tempat  ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Tata  tertib  lalu  lintas  ditunjukkan untuk  mewujudkan,  mendukung,  dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan  para  polisi  lalu  lintas  demi mewujudkan  ketertiban  lalu  lintas  dan kenyamanan berkendara, serta
keselamatan  para  pengguna  jalan  raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara,  kelayakan  mengemudi,  serta
kegiatan-kegiatan  diskusi  umum  dengan tujuan  meningkatkan  ketertiban  dalam berlalu lintas (Fathur Rahim: 2018).
Secara  umum  dikatakan  lalu  lintas adalah  sebagai  urat  nadi  kehidupan masyarakat  yaitu  sebagai  pendukung aktifitas dan produktifitas yang mensejahterakan  kehidupan  masyarakat itu  sendiri.  Namun,  dalam  kehidupan sehari-hari  begitu  kompleks  masalah  lalu lintas. Dari masyarakat yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, pengguna  jalan,  infrastruktur,  sistem transportasi,  aparat  atau  petugas  yang menangani  (Polisi,  Dinas  Perhubungan, Dinas  Pekerjaan  Umum),  sektor  bisnis, tata  ruang.  Belum  lagi  masalah  alam maupun masalah sosial lainnya. Menangani  lalu  lintas  tidak  bisa  hanya dari  satu  sisi  saja,  harus  ditangani  secara terpadu  dan  berkesinambungan  (C.S.T. Kansil dan Christine: 1995).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  merupakan  sebuah  paradigma  baru dalam  pengaturan  berlalu  lintas  dan angkutan jalan yaitu Pendefinisian kembali  yang  berhubungan  dengan  lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan memberikan definisi yang lebih  tajam  dan  lebih  banyak  dari  pada Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1992. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya definisi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan  dalam  ketentuan  umum  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Setidaknya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  memberikan  40  definisi yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan.  Dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  ini  meluaskan cakupan  dan  pengaturan  lalu  lintas  dan angkutan jalan. Luas cakupan ini ditandai dengan muculnya beberapa bab baru yang lebih  spesifik  mengatur  mengenai  lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya tidak diakomodir pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.
Adapun  jenis  kendaraan  bermotor, menurut  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, Pasal 5 yaitu:
1. Sepeda  motor  adalah  kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa  rumah-rumah  dan  dengan atau  tanpa  kereta  samping  atau kendaraan  bermotor  beroda  tiga tanpa rumah-rumah.
2. Mobil  penumpang  adalah  setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi  sebanyak-banyaknya 8  (delapan)  tempat  duduk  tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi  lebih  dari  8  (delapan) tempat  duduk  tidak  termasuk tempat  duduk  pengemudi,  baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 4. Mobil  barang  adalah  setiap kendaraan  bermotor  selain  dari yang  termasuk  dalam  sepeda
motor,  mobil  penumpang  dan mobil bus.
5. Kendaraan khusus adalah
kendaraan bermotor selain daripada  kendaraan  bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor  untuk  barang,  yang penggunaannya  untuk  keperluan khusus  atau mengangkut barang- barang khusus.
Kepatuhan  berarti  mengikuti  suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur  dengan  jelas  yang  biasanya diterbitkan  oleh  lembaga  atau  organisasi yang  berwenang  dalam  suatu  bidang tertentu.  Lingkup  suatu  aturan  dapat bersifat  internasional  maupun  nasional, misalnya  standar  internasional yang diterbitkan  oleh  ISO  ataupun  aturan- aturan  nasional  seperti  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan terdapat  aturan-aturan  yang  mengatur mengenai  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan. Salah satu aturan tersebut adalah mengenai  kewajiban  pengendara  sepeda motor  untuk  menyalakan  lampu  di  siang hari  yaitu  pada  Pasal  107  ayat  (2). Apabila para pengendara tersebut mengikuti  hukum  yang  diatur  dengan jelas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  maka  pengendara  tersebut  bisa dianggap patuh.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek
Anny Yuserlina: Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas...
yuridis  dan  praktik  hukum  di  lapangan tentang  peranan  satuan  lalu  lintas  dalam menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas oleh pelajar di Polres Bukittinggi.
Bahwa penelitian ini bersifat Deskriptif , yaitu penelitian yang
memberikan  data  tentang  sesuatu  atau gejala-gejala  sosial  yang  berkembang  di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang objek yang akan di teliti.
Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian  yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah
sedemikian  rupa  secara  sistematik.  Dari pengolahan  data  yang  telah  dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian  kalimat  yang  kritis  dan  relevan dengan  pemecahan  permasalahan.  Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk  menganalisa  data  yang  diperoleh dari  lapangan  dan  kemudian  data  primer dan  data  sekunder  dianalisa  secara kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Satuan lalu lintas dalam melaksanakan peranan dalam
menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas, sesuai  dengan  Pasal  7  Peraturan  Kapolri Nomor  23  Tahun  2010,  satuan  lalu  lintas merupakan  Unsur  pelaksana  tugas  Pokok di  tingkat  Polres.  Selanjutnya  lebih
ditegaskan  pada  Pasal  59  Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa  Satlantas  sebagaimana  dijelaskan bahwa:
1. Satuan  lalu  lintas  merupakan unsur  pelaksana  tugas  pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satlantas  bertugas  melaksanakan
Turjawali  lalu  lintas,  pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan
kecelakaan lalu lintas dan penegakan  hukum  di  bidang  lalu lintas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat lantas menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. Pembinaan partisipasi masyarakat  melalui  kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. Pelaksanaan operasi kepolisian  bidang  lalu  lintas dalam  rangka  penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); d. Pelayanan administrasi registrasi  dan  identifikasi kendaraan  bermotor  serta pengemudi;
e. Pelaksanaan  patroli  jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan  kecelakaan  lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum, serta menjamin
Kamseltibcarlantas  di  jalan raya;
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. Perawatan  dan  pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit    Laka  Polres  Bukittinggi  Bapak Novandri,  S.H  Pada  Tanggal  12  Januari Pukul  10.00  Wib  beliau  menyampaikan selain  hal  diatas  juga  satuan  lalu  lintas melakukan  hal-hal  yang  menekan  angka pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan oleh pelajar, antara lain adanya penyuluhan  tentang  ketertiban  berlalu lintas  di  jalan  raya  pada  saat  upacara  di sekolah-sekolah  yang  ada  di  wilayah hukum  Polres  Bukittinggi,    namun  dalam melaksanakan  peranannya  sebagai  satuan lalu  lintas  yang  sesuai  aturan  yang berlaku.  Pada  tahun  2016  terjadi  2.241 kasus,  pada  tahun  2017  terjadi  1.850 kasus,  dan  pada  tahun  2018  terjadi penurunan  1.116  kasus.  (Sumber  Data Satuan  Lalu  Lintas  Kota  Bukittinggi Tahun 2018).
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu pelajar  yang  bernama  Hidayat  yang melanggar lalu lintas, bahwa dia mengetahui  apa  yang  telah  dilakukannya adalah  sebuah  pelanggaran  lalu  lintas, namun  dia  merasa  bahwa  perbuatannya tersebut  juga  sering  dilakukan  oleh teman-teman  sekolahnya.  Dia  pun  tau efek  yang  ditimbulkan  dari  pelanggaran tersebut tidak hanya dari bentuk pelanggaran  yang  dituangkan  dalam Undang-undang  saja  tetapi  ada  efek  yang
ditimbulkan  akibat  dari  pelanggaran tersebut.
Hasil wawancara dengan salah seorang  Personil  Satuan  lalu  Lintas Bukittinggi,  Bapak  Romi,  S.H  beliau mengatakan
Pertumbuhan jumlah
kendaraan  bermotor  di  Wilayah  Hukum Polres Bukittinggi terus mengalami penurunan  dari  tahun  ke-tahun.  Namun kondisi  tersebut  juga  diiringi  dengan peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas dari  masyarakat  sebagai  pengguna  jalan raya,  khususnya  pelajar  di  Wilayah Hukum  Polres  Bukittinggi.  Penggunaan kendaraan  bermotor  di  kalangan  pelajar yang  pada  umumnya  rata-rata  masih dibawah umur sering melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.
Penegak  hukum  khusus  di  dalam hukum  pidana  merupakan  proses  hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut  hukum  bertentangan  dan  dapat dihukum  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Selain  itu  diatur  pula  petunjuk- petunjuk tindakan  yang  harus diupayakan untuk  kelancaran  berlakunya  hukum. Peradilan  hukum  pidana  di  Indonesia dilaksanakan  oleh  lima  lembaga  yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan,  dan  advokasi.  Polisi sendiri  merupakan  salah  satu  penegak hukum  yang  mengungkap  kasus  sebagai modal dasar proses hukum yang selanjutnya  di  proses  oleh  jaksa  dan hakim  di  pengadilan.  Peraturan  hukum akan  berjalan  sebagaimana  mestinya  jika ada  kesadaran  warga  masyarakat  untuk mematuhi  hukum  dan  penegakan  hukum oleh  aparat  yang  berwenang  (Giyan
Apandi  dan  Anom  Wahyu  Asmorojati: 2014).
Lembaga Kepolisian
adalah merupakan organisasi yang disusun secara berjenjang  dari  tingkat  pusat  sampai tingkat daerah. Peranan Polisi tidak hanya terbatas  dalam  artian  sebagai  alat  negara untuk  melaksanakan  penegakan  hukum dalam  hal  adanya  tindak  pidana,  tetapi juga  dalam  hal  adanya  pelanggaran hukum.
Tugas  pokok  dan  fungsi  Polri  dalam hal  penyelenggaraan  lalu  lintas  sebagai suatu  urusan  pemerintah  di  bidang registrasi  dan  identifikasi  kendaraan bermotor  dan  pengemudi,  penegakan hukum,  operasional  manajemen  dan rekayasa  lalu  lintas  serta  pendidikan berlalu  lintas,  oleh  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan oleh  pelajar  dapat  dilakukan  dengan cara:  Preventif/upaya  pencegahan  secara Moralitas,  dan  Secara  abolisionistik, Represif/penegakan  hukum.  Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas yang  dilakukan  oleh  pelajar  yaitu: Masalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum  berlalu  lintas  dikalangan  pelajar masih  kurang.  Dikalangan  pelajar  masih banyak  yang  belum  mengetahui  dan mengerti  tentang  peraturan  berlalu  lintas, mengenai  pengetahuan  berlalu  lintas masih  belum  ada  di  dalam  kurikulum sekolah,  masih  kurangnya  kesadaran hukum  masyarakat  Bukittinggi,  adanya
kesempatan pelajar untuk tetap membawa sepeda  motornya  ke  sekolah  dengan menitipkan  sepeda  motornya  ke  warung- warung  yang  berada  diluar  sekitar sekolahnya,  masih  kurangnya  kepedulian pihak  sekolah  terhadap  pelajar  yang mengendarai  sepeda  motor  ke  sekolah, masih kurang optimalnya pihak Kepolisian memberikan edukasi mengenai lalu lintas ke sekolah-sekolah.
Peranan  adalah  aspek  yang  dinamis dari  kedudukan  atau  statusnya.  Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini merupakan ia menjalankan  suatu  peranan.  Keduanya tidak  dapat  dipisah-pisahkan  dan  saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai  macam-macam  peranan  yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.  Hal  tersebut  sekaligus  berarti bahwa  peranan  menentukan  apa  yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan  lebih  banyak  menekankan  pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.
Peranan  adalah  suatu  perbuatan seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan cara  tertentu  dalam  usaha  menjalankan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan status  yang  dimilikinya.  Pelaku  peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  status  sosialnya  dengan masyarakat.  Jika  seseorang  mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat,  maka  selanjutnya  akan  ada kecenderungan akan timbul suatu harapan harapan baru.
Peran  di  sini  adalah  sesuatu  yang memainkan  role,  tugas  dan  kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan  lingkungan  untuk  dilakukan oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  karena  kedudukannya  akan  dapat memberi  pengaruh  pada  lingkungan tersebut.
Peranan
menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu,  kelompok  yang  melakukan suatu  usaha  untuk  mencapai  tujuan tertentu  atas  suatu  tugas  atau  bukti  yang sudah  merupakan  kewajiban  dan  harus dilakukan  sesuai  dengan  kedudukannya. Peranan Satlantas Polresta berarti menunjukkan  pada  keterlibatan  para pegawai  Satlantas  Polresta  dalam  upaya cara tertib berlalu lintas.
Tugas  Satlantas  sesuai  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
“Melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk  terciptanya  kepatuhan  dan  budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas”.
Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun 2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  ini pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di  jalan dapat  dilakukan  secara  berkala  setiap  6 (enam)  bulan  atau  insidental  sesuai dengan kebutuhan Pemeriksaan
kendaraan bermotor di  jalan sebagaimana yang  telah  diatur  diatas  dilakukan  oleh petugas satlantas secara gabungan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu  dengan  adanya  peningkatan angka  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu lintas  di  jalan,  angka  kejahatan  yang menyangkut  kendaraan  bermotor,  jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan  teknis  dan  persyaratan  layak jalan,  ketidaktaatan  pemilik  kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada  waktunya,  pelanggaran  perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai  ini  dijelaskan  pada  Pasal  13 Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun 2012  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan Bermotor  di  Jalan  dan  Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.
Penanggulangan  pelanggaran  terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :
1. Pre-Emtif
Upaya Pre-emtif di sini adalah upaya- upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran, sebagaimana hasil penelitian penulis, dalam wawancara terhadap polisi sebagai  aparat  hukum  mengenai  upaya Polres  Kampar  dalam  menanggulangi terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  pelajar  Kanit  Laka  Polres Bukittinggi Bapak Novandri, S.H, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi  di  sekolah-sekolah,  melalui ceramah,  penyuluhan,  maupun  upacara dan  melakukan  sosialisasi  di  TK  guna
Anny Yuserlina: Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas...
memberikan  pemahaman  etika  berlalu lintas di usia dini.
Menurut penulis upaya yang dilakukan  polisi  tersebut  merupakan upaya  pencegahan  yang  baik  untuk remaja di usia dini, dimana upaya tersebut merupakan  upaya  untuk  menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik
sehingga norma-norma
tersebut terintenalisasi  dalam  diri  seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan  pelanggaran/kejahatan  tapi tidak  ada  niatnya  untuk  melakukan  hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.
2. Preventif
Preventif  adalah  tindak  lanjut  dari upaya  pre-emtif.  Dalam  upaya  pre-emtif yang  ditekankan  adalah  menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  Dalam  hal  ini  keberadaan polisi  pada  setiap  pos  keamanan  yang berada  di  jalan-jalan  sangatlah  efektif dalam hal  menutup kesempatan bagi  para pelajar  yang  belum  cukup  umur  dan/atau remaja  yang  belum  memiliki  surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor  di  jalan.  Selain  itu  juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping.  Kanit  Laka  Polres  Bukittinggi Bapak  Novandri,  S.H  mengatakan  bahwa swiping biasanya dilakukan pada saat ada penugasan  dari  atasan,  yaitu  dilakukan pada  saat  ramadhan  (operasi  ketupat), pada  saat  natalan  (operasi  lilin),  (operasi simpati) setiap 6 bulan sekali dan swiping rutin (operasi patuh).
Dari  sini  sebenarnya  sudah  dapat dilihat  bahwa  dengan  adanya  jadwal
swiping yang sedemikian rupa seharusnya sudah  tidak  ada  lagi  pelanggaran  lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  karena dengan  penjagaan  yang  ketat  anak  tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan di jalan-jalan.

## 3. Represif
Upaya  ini  dilakukan  pada  saat  telah terjadinya  tindak  pidana  atau  kejahatan yang  tindakannya  berupa  penegakan hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman. Dalam  hal  ini  apabila  polisi  menemukan anak  dibawah  umur  yang  membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.  Kanit  Laka  Polres  Bukittinggi Bapak  Novandri,  S.H  mengatakan  bahwa dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah,  melakukan  penindakan dengan tilang apabila menemukan pelanggaran kepada pelajar yang menggunakan sepeda motor guna memberikan  efek  jera  sehingga  si  anak tidak mengulangi lagi.
Dengan  diadakannya  sosialisasi  di sekolah maka akan memberikan pengetahuan  lebih  awal  sehingga  pelajar lebih tahu dan memahami arti penting saat berlalu  lintas.  Sedangkan  dengan  cara tilang,  anak  tersebut  akan  tahu  bahwa sebenarnya  belum  diperbolehkan  untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan  upaya  penanggulangan  yang paling  efektif.  Adapun  ketika  anak menggunakan  sepeda  motor  dengan kecepatan  tinggi  dengan  sengaja  untuk menghindari  petugas  polisi  maka  polisi
juga  dapat  menindaki  anak  tersebut dengan  cara  mengejar  anak  tersebut dengan motor BM. Dimana motor BM itu merupakan  salah  satu  alat  kelengkapan tugas  dari  polisi,  dimana  motor  itu digunakan untuk berpatroli di samping itu juga  pengejaran  terhadap  pelanggaran. Tetapi  tidak  semua  polisi  lalu  lintas mendapatkan  motor  BM  karena  banyak pula  motor  yang  sudah  rusak  sehingga tidak dapat digunakan lagi.
Dalam  upaya  pelanggaran  tersebut diatas terdapat beberapa faktor penghambat  bagi  pihak  kepolisian  dalam hal  melakukan  upaya  penanggulangan pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan oleh pelajar. Sebagaimana hasil penelitian penulis,  Kanit  Laka  Polres  Kampar
Bukittinggi Bapak Novandri, S.H
mengatakan  bahwa  faktor  yang  menjadi penghambat  bagi  pihak  kepolisian  adalah belum  ada  dukungan  sepenuhnya  dari orang tua bila ada pelajar yang melakukan pelanggaran  lalu  lintas,  orang  tuanya keberatan  anaknya  di  tilang,  kadang  si remaja  juga  tidak  mau  tahu  dengan kondisi/situasi yang ada (membandel).
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum lalulintas  dan  angkutan  jalan  telah  men- jadi  keharusan  bagi  para  pelaksana  dan penegak  hukum  lalulintas  dan  angkutan jalan,  agar  pelanggaran  lalu  lintas  terus diminimalisir.  Maka  dari  sisi  kondisi  ter- sebut  perlu  ditingkatkan  pula  peranan Polisi  Lalu  Lintas  dalam  penegakan hukum  tersebut  (Megawati  Barthos: 2018).

## SIMPULAN
Satuan lalu lintas dalam melaksanakan peranan dalam menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas sudah  dilaksanakan  sesaui  dengan  aturan perundang-undangan namun belum efektif  karena  bahwa  pihak  kepolisan dalam  hal  ini  tidak  begitu  tegas  dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh remaja dikarenakan remaja tersebut  dilarang  orang  tuanya  untuk ditahan  padahal  sebagai  penegak  hukum ia  tidak  seharusnya  mengiyakan  hal tersebut  karena  sudah  jelas  anak  itu melakukan  pelanggaran/kesalahan  dan seharusnya ia tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes Dariyo, 2004, Psikologi Perkembangan Remaja , Ghalia Indonesia, Jakarta.
C.S.T.  Kansil,  1995, Disiplin  Dalam Berlalu  Lintas  di  Jalan  Raya ,
Rineka Cipta, Jakarta.
M.  Karyadi,  1990, Mengurus  Kejahatan Pelanggaran Lalu Lintas ,
Dislitbang Mabes Polri,  Jakarta.
R. Soesilo, 1985, Krimininologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politeia, Bogor.
Soerjono  Soekanto,  1980, Pokok-pokok
Sosiologi Hukum , PT Raja Grafindo, Jakarta.
Fathur  Rahim,  2018, Peranan  Unitlantas Polsek Muara Jawa Dalam Meningkatkan  Ketertiban  Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara , Hlm 86-99.
Aryo  Perdana,  2015, Peran  Guru  Dalam Pembentukan Perilaku Santun Berlalu  Lintas  Pada  Siswa ,  Hlm. 45-57
Megawati  Barthos,  2018, Peran  Polisi
Lalu  Lintas  Dalam  Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan
Angkutan  Jalan ,  Jurnal  LexLibrum,
Vol.  IV,  No.  2,  Juni  2018,  Hlm.
739-757
Giyan Apandi dan Anom Wahyu
Asmorojati,  2014, Peranan  Polisi Lalu  Lintas  dalam  Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna  Kendaraan  Bermotor  di Wilayah  Kepolisian  Resort  Bantul , Jurnal  Citizenship,  Vol.  4  No.  1, Juli 2014.
Ayu  Yohana  Putri,  2015, Efektivitas
Sanksi  Terhadap  Pelanggar  Marka
Jalan Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  2009
Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan
Jalan  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota Pekanbaru ,  Jomfakultas  Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015