## PERAI{U JLR}{AL  HUKUM
ISSI{ 2338 - 333X
h 3l$mor 2, September 2015, Halaman 1-80
fdr bohn Maret dan  September. Berisi tulisan  yang berasal dari  hasil d[ i*hng Hukum.
P3nrnggungjawab :
Petms Atonc
H.M. Kurniawan  Candra Abanc Zainudin Felii Semaun
Pemimpin  Umum :
Robert  Hoffman
Pemimpin Redaksi :
Redin
Wrkil Pemimpin  Redaksi :
Sopian
Sekretsrls Redaksi :
Antonius  Erwandi
Redaktur Pelakssna :
Genopepa Sedia Rosalia Tri SuPranti
Tata Usaha :
Batha Juariah
Ts,fil,'i$:,li,r
Percetakan:
Perc. Pelangi-Sintang
Aid Rdrtsi dan  Tata Usaha : Fakultas  Hukum  Universitas Kapuas Jalan l-C Oarng Oerry Telp.  0565-22256  Faks.  0565'22256
I.d*ci nengundang para doserVstafpengajar, mahasisw4 pengamat, praktisi dan lainnyayang  berminat 1mck mrberikan tulisan mengenai  bidang  ilmu  hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos ateu e'mail. Tu[ism 1'mg dimuat adalatr tulisan yang belum pernah diterbitkan pada  media lain. Naskah diketik & os kertas A4 spasi  ganda  sepanjang kurang lebih 10 halaman,  Naskah yang diterima dilakukan Fngrditsn  unpa mengurangi  makna  isi tulisan.
lsi ulisan diluar tanggung jawab  percetakan.
Tulisan  yang dimuat dalam jurnal  ini
tidak mewakili pendapat resmi Fakultas  Hukum Universitas Kapuas
PERAHU rssN 2338 * 333X Volume 3, Nomor 2, September 2015 , Halaman 1 - 80

## DAFTAR ISI
EFEKTIFITAS PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN  HURUNGAN INDUSTRIAL (Studi di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang) Robert Hofima.....
..-...-..1-32
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PASAL 284 KIIUHP FX. Nikola$................

## KEWENANGA|{  LEMBAGA ADAT BERDASARKAN  PERATURAN DAERAH

## NOMOR 4 TAHUN 2OO7 TENTANG LEMBAGA  KBMASYARAKATAN  DALAM PENEGAKAI\ HUKUM  ADAT DI KELURAHAN TANJUNGPURI  KECAMATAN SINTANG
Wctor Emanuel..
........45-62

## PENYELESAIAN  SENGKETA TAI\AH ADAT DI DESA ULAK MUID
KECAMATAN  TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI Gadion
........63-80

## EFEKTIFTTAS  PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELBSAIKAN PERSELISIHAN  HIJBUNGAN
INDUSTRIAL
(Studi di Kantor  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan fransmigrasi  Kabupaten Sintang)
Robert Hoffman
Fakultas  Hukum  Universitas  Kapuas  Sintang

## ABSTRAK
Peranan mediator Pada kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Kabupaten Sintang dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah  sebagai pemimpin
perundingan mediasi setringga pihah-
pihak yang berselisih diberikan motivasi,
berupa pengarahan-pengarahan dan komunikasi. Dinas  Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang telah berupaya mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan industrial yaitu
dengan mengikutsertakan aparatur
dalam pendidikan dan pelatihan mediasi,
kesediaan afiggaran dan kesediaan sarana
dan prasarana.
Kata Kunci : Peranan, Mediator,
Perselisihan,  Hubungan Industrial.

## PENDAHULUAN
Perkembangan waktu. teknologi,
dan investasi secara perlahan-lahan  telah mengubah wajah lndonesia  yang  semula merupakan negara agraris,  menjadi sebuah negara industri.  Sebagai konsekuensi dari lahirnya  eta industri ini, masalah ketenagakerjaan seperti hubungan industrial  merupakan suatu halyang pasti terjadi, sebagaimana Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor l3 Tahun
2003 Pasal I angka 16 mendefinisikan hubungan industrial sebagai "suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila  dan
Undang Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945". Dalam hubungan industrial terdapat  suatu hubungan yang
i : I I I '--
2 Perahu, Volume  3 Nomor 2, September 2015, HIm 1-32
lebih mikro dan merupakan pokok  dari
hubungan industrial, yaitu  hubungan kerja.
Hubungan kerja adalah hubungan a;.tara pengusaha  dengan buruh berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,  upah, dan  perintah.
Hubungan kerja dapat dikatakan bersifat unik, di satu sisi hubungan kerja merupakan  hubungan saling membutuhkan antara pekerja dan pengusaha yang merupakan awal bagi terciptanya hubungan  kerjasama antara pekerja dengan  pengusaha, tetapi di sisi lain hubungan kerja merupakan hubungan  sosial yang  tidak seimbang karena secara ekonomi pengusaha lebih kuat dibandingkan  dengan ekonomi pekerja. Akibatnya,  tercipta hubungan yang rentan terhadap terjadinya perselisihan  hubungan industrial. Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial mendefinisikan perselisihan hubungan industrial sebagai "perbedaan pendapat yang mengakibatkan  pertentanga n antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh  karena adanya  perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja dan perselisihan antar serikat  pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaall".
Dalam perselisihan hubungan  industrial terdapat empat jenis perselisihan,  yaitu
: 1). perselisihan hak, 2). perselisihan kepentingan,  3). perselisihan pemutusan hubungan  kerja (PHK) dan 4). perselisihan antar  serikat pekerj a/serikat buruh.
Gangguan terhadap hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan akan membawa dampak buruk bagi perekonomian yaitu turunnya pertumbuhan  ekonomi. Untuk mencegah dampak buruk ini terjadi,
maka  diperJukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, dan adil.
Dengan  iertimbangan inilah maka pemerintah  kemudian  menyusun Undang-
Undang  Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial. Langkah pertama penyelesaian perselisihan adalah melalui  perundingan
bipartit. Jika perundingan bipartit gagal,
maka  para pihak mempunyai  kesempatan
yang  sama untukmeminta  bantuan instansi ketenagakerj aan kota/kabupaten.  lnstansi
ketenagakerjaan memberikan pilihan
bagi  para  pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau
arbitrase. Jika para pihak  tidak memilih
keduanya, maka instansi ketenagakerjaan meiimpahkan  perkara kepada mediator,
untuk diselesaikan melalui mediasi. Jika perkara tidak dapat diselesaikan melalui
mediasi atau konsiliasi, maka perkara
dapat dibawa  ke pengadilan hubungan
industrial. Sedangkan j ika arbitrase dipilih
dan kemudian salah satu atau kedua belah
pihak keberatan dengan  putusan  arbiter,
maka putusan  arbiter dapat diajukan ke
Mahkamah Agung untuk dimintakan pembatalan.
Penyelesaian perkara melalui
mekanisme perundingan bipartit,
konsiliasi, arbitrase, maupun mediasi,
seluruhnya dilakukan di luar pengadilan.
Salah satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan  yang tidak asing dalam penyelesaian perselisihan hubungan
Robert Hoffman, Efbktifitas Peranan Mediator  3
industrial  adalah  mediasi. Mediasi  adalah penyelesaian persel isihanhak,persel  isihan kepe'-rtingan, perselisihan pemutusan hubungan  kerja. dan perselisihan antar serikat  pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi  oleh seorang atau  lebih mediator yang netral. Mediator dalam suatu mediasi haruslah seorang  pegawai instansi  pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  yang memenuhi syarat-syarat  sebagai mediator. Meskipun mediasi merupakan istilah baru dalam penyelesaian perselisihan hubungan  industrial, tetapi inti dari mediasi yaitu perantaraan oleh pegawai instansi pemerintah. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan I4dustrial memberikan kewajiban bagi mediator untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya  dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan jika tidak, maka mediator  dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman  disiplin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana ditetapkan
I-32 Hr ffiqg kmatmrr mrk membuat suatu  kuasi keputusan
berupa anjuran tertulis, jika kesepakatan penyelesaian  perselisihan tidak dapat
dicapai melalui mediasi. Anjuran tertulis oleh mediator merupakan kuasi keputusan sebab anjuran tersebut merupakan keputusan final mediator. Jika para pihak menerima anjuran tertulis, maka mediator membantu  para  pihak  membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di pengadilan  untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Jika salah satu dari pihak yang bersengketa menolak anjuran  tertulis,  maka tugas mediator telah selesai. Para pihak  hanya dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan  hubungan  industrial.
Berdasarkan pra pengamatan peneliti dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang  tercatat jumlah angkatan  kerja di Kabupaten Sintang  mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mencapai
50.300 orang. Dari jumlah tersebut,
16.700  orang  diantaranya  adalah pekerja.
Para  pekerja di Kabupaten Sintang  ini
ry rrftftid dao Pernutusan
Huhmgan  Kerja di Tingkat Perusahaan
dan Pemerantaraan.
Peranan mediator  disebut juga "kuasi hakim." Peranan mediator sebagai
kuasi hakim ini dapat ditunjukkan dari adanya kewenangan mediator untuk memanggil saksi atau  saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi  guna diminta dan didengar  keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang dipanggil  oleh mediator wajib datang serta wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan  surat-surat yang
diperlukan. Jika saksi tidak bersedia datang atau tidak bersedia memberikan keterangan,  maka  saksi  tersebut diancam dengan sanksi pidana  kurungan paling lama enam bulan  dan paling  singkat satu
bulan danlatau denda  paling sedikit Rp
10.000.000,00 dan paling banyak Rp
50.000.000,00.  Peranan mediator sebagai kuasi hakim juga dapat ditunjukkan dari adanya kewajiban bagi mediator
diserap oleh 182 perusahaan. Dengan
jumlah pekerja dan perusahaan yang
banyak, mak-a perselisihan hubungan industrial rentan terjadi. Di samping
itu, dalam pra pengamatan  peneliti bahwa Dinas  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang
mempunyai tenaga "mediator" untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan
hubungan  industrial. Namun ironisnya jumlah mediator di kantor Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang hanya  berjumlah I
(satu) orang. Jumlah ini tidak sebanding
dengan jumlah kasus perselisihan yang
kerap muncul setiap tahunnya,  contohnya
saja pada tahun 2011 tercatat ada 8
(delapan)  kasus perselisihan hubungan industrial  di Kabupaten Sintang.
Dari pengamatan-pengamatan
yang diperoleh  tersebut di atas maka maka peneliti tertarik  untuk meneliti mengenai  efektifitas  peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industial di kantor Qinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang.
Robert Hoffman, Efekttfitas Peranan Mediutor  5

## TIASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
A. Gambaran Penelitian Umum Lokari Kabupaten Sintang terletak di bagian  timur  Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1"05' Lintang Utara serta
0"46' Lintang Selatan dan 110'50'Bujur
Timur serta 113"20' Bujur Timur.  Batas wilayah administratif Kabupaten  Sintang yaitu : sebelah ttara berbatasan dengan Kabupaten  Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), sebelah selatan berbatasan  dengan Propinsi Kalimantan Tengah,  Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten  Sanggau danKabupatenKapuas Hulu, sebelahbarat berbatasan  dengan Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Sanggayr, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.
. Kabupaten Sintang merupakan
kabupaten  yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang  dan Kabupaten  Kapuas Hulu. Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2011 dinyatakan bahwa luas
6 Perahu, Volttme 3 Nomor  2, September 2015. Hlm I-32
wilayah Kabupaten  Sintang yaitu : 21.635 km2 dengan wilayah  terluas terdapat di Kecanratan Ambalau yaitu : 6.386,40km2 atau sebesar 29,52 persen, sedangkan
Kecamatan Sintang merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya  yaitu 277,05 kmZ  atau  hanya sebesar  1,28 persen. Dari luas tersebut,
sebagian besar merupakan wilayah perbukitan  dengan  luas sekitar 13.573,75
km2 atau 62,74 persen.
Selain itu, Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua)  sungai  besar  yaitu : Sungai Kapuas dan Sungai  Melawi,
serta 2 (dua) sungai kecil yaitu : Sungai
Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi.
Sungai  Kapuas melalui Kecamatan
Ketungau Hilir, Kelam Permai,  Binjai
Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke
Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai,
Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui  Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan  Ketungau
Hulu, Ketungau Tengah  sampai ke Ketungau Hilir.
Kabupaten  Sintang bila dilihat dari tekstur tanahnya,  sebagian besar
daerah terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02  juta hektar  atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu : 2,16 .iuta, selanjutnya tanah podsolit  sekitar 0,93
,iuta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paiing sedikit ditemui  di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol.
Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat ,jijadikan objek wisata berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki air terjun  yaitu : Sepa,;k,  Kayan
Hulu, Ambalau,  Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.  Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat) gunung yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan
Serawai dan Kecamatan Ambalau.
Berdasarkan data Kabupaten Sintang  dalam Angka Tahun 20 t I bahwa secara administratif, Pemerintahan
Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2012 tediri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa  dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2012,  berjumlah  365.058 jiwa.
Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang @insosnakertrans) Kabupaten
Sintang  terletak di Jalan MT. Haryono
Sintang, Kalimantan Barat merupakan salah satu unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten  Sintang yang rnemberikan pelayanan publik dalam
Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi 5,ang dibentuk berdasarkan
Peraturan  Pemerintah Nomor 4l Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Pemerintah
Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008  tentang
Susunan  Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
Kantor Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan  Peraturan  Bupati
Sintang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Susunan  Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Keuangan dan Program
b. Sub Bagian Aparatur dan Umum c. Sub Bagian Perlengkapan 3. BidangPelayanandanRehabilitasi Sosial, membawahi :
Robert Hoffmary  Efbhifitas Peranan Mediator 7
a. Seksi Rehabilitasi  Penyandang Cacat b. Seksi Urusan  Korban Bencana c. Seksi Pelayanan  Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial Bidang  Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi : a. Seksi Pendayagunaan  Sumber dan Jaminan  Sosial
b. Seksi Pemberdayaan  Bantuan Sosial c. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial B idang Te naga  Kerj a, membawahi
a. SeksiPeiatihan,Prociuktivitas dan Penempatan Perluasan Tenaga Kerja b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat  Kerja
(-). Seksi Pengawasan Tenaga Kerja B idang Transmigrasi,  membawahi
a. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan
b. Seksi Pengembangan Kawasan,  Pengerahan dan Penempatan  Penduduk
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): LLK-UKM
Kelompok  Jabatan  Fungsional.
Berdasarkan  peraturan di atas, maka kantor Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten  yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab  kepada Bupati  Sintang melalui Sekretaris  Daerah  sesuai  dengan
4.
5.
6.
7.
8.
bidang kewenangannya- Berdasarkan pengamatan penulis  bahwa Kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang  mempunyai Visi dan
Misiyaitu :
Visi : Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin, masyarakat produktif yang mampu mendukung
perluasan dan kesempatan kerja  serta penataan  persebaran mobilitas penduduk yang terarah  dalam rangka pemberdayaan potensi sumber daya  yang ada  sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
kebutuhan daerah.
6. Meningkatkan peluang dan menciptakan  lapangan kerja serta pelayanan  penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan  pendapatan yang layak. 7. Meningkatkan keterampilan, keahlian  dan produktifiias tenaga
kerja.
Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan  berserikat.
Mewujudkan persebaran dan mobilitas penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam  dan  daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya.
Tugas pokokDinas  Sosial, Tenaga Kerja dan Kabupaten
Sintang adalah  untuk  membantu  Bupati Sintang di bidang ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian.  Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun 2008 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transnigrasi  Kabupaten Sintang dinyatakan bahwa  untuk melaksanakan tugas  pokok tersebut,  Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki 12 fungsi sebagaimana dijabarkan  dalam tabel berikut ini.
8. 9. 2. kesejahteraan sosial melalui
bimbingan,  motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial. kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses  rehabilitasi sosial serta pelayanan  masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan  sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,  sarana dan prasarana yang mendukung Misi: l. Meningkatkan pelaksanaan tugas profesional.
5. Mengoptimalkan pelayanan administratif
teknis dalam pelaksanaan pokok dan  fungsi  kerja.
kualitas
yang
fungsi dan tugas
Tabel l. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabuPaten
Sintang Tahun 2012. ' .Tugr, P.loI
i*gr'.
, frirtrorugW:tungdibrdrng I Pcn\uiliJn  ptrencanm  I'erla scsur ddlin I'tbi'J'rn ketenasalcltran ran; me|pun uanr lcloh dilcliplan olch  Bupru Snldn'j I po*.iruon pelakauan dm 2 Pehk*mu  usur rknis  opensronal dan mcngrdrkan imcmdrirrn lcrrsrrnr den'rn rnibsr lcknls til8 l<lkail dJhm : DclalsrilJr  hrsrrmm tn -ur lihr I'e lu nc:crr dJn peru nan lc0rga  eshg: 3 Pelalisanian  loordma:i  dengan Balti Lalihan Kerla I |BLK) KursiJ Lrrihm Keria KLK)- \lobil! ?iulil1g l.irt rN{TLl} su'na  melakukan latilrrn pembnurn dan i p"ngrr,aun tcnlsg  pelalisril  lrtilun keqa rang Ji*lcnggarakrn  olel lemtuga latiltal swasta: 4 Pelaksaman  pernbenan  Peturiuk  dan bimbtngm {cnbng prlalsmam opcr,*rrl oryanssi  I'ebnaiaLel13d dan or;rnrras p.n;usaha.  pembennrlan Lcubagr  Kcrrr  5am, : (LKS) Brpdt. LKS Tripd{, pcnaganan  penchrhan hubmgm  ud$hrl  *tu p€laksmi.n pendidikrn hili'ungrn irdustsial: i. Pelali$Man  p€mbcriil  pemiuk dil bi$bingan tenlans petaliJan$n Noma Kerja dm Noma  Kdehalan dil ; Kcslarnnlan  Kerja K3l Jamsoslck lepada  pcgaua
I pekerla:
6 Pembiuru ktsiriterm pekerla dail pe0ganggLl $na I meningkatlm kcsejrhtm Pekerja: 7 Pclaksanaatr pngautm terhadap *gab usrha , dil Le-qFtil ulul melalsaialiil  penslmman Jbj ' pelalsdrn  luga pokol sesMl  pemlwn  lxMJanS_ sdongd van-e herlaiiu: i 8  Pelakwaan  kcsdimi  dd  ke4awa dcngat
rnffii  tell'ril dlr lmbega  msial mstrrht  brlsr kere@akerN, i9.  Pemb,nu,  rrng melrputi meqgalatkar Kelurga
Bqen.aM  (K3l dr &iifrn. PeBluan  P€rusafitr {PPi j da Kcsepakatm Kria Bswa I kKB ). ' loPflBaqasn dm pengmdalian brdang I'ehr8alrriil pelrtsilrJn  prc3nn  kda s3 rn8sdrn kiltol
i I LPflgelolail  rdnruffir  ).'N  sgah  usha  kcgse
I di biJog  penw*m prcgrm.  hrdmg  lehhusrhm. i I keFgrwars pslengkapil. anggaan4ieungm
' pcmbinao orymrwi dm lcuu]rl snoao lanor'  drn
, 12 P€la(sMo  (mrdlndiddgan rnsns'/utrkcilakrlidt i,._-
Sumber  Data : Kantor Dinas Sosial knaga
Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sintang, 2012.
Dari tabel diatas terlihat bahwa kantor Dinas  Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang
dalam melaksanakan tugas Pokok untuk membantu BuPati Sintang di
bidang ketenagakerjaan adalah dengan
melaksanakan ke-12 fungsinya,  termasuk
fungsi penanganan perselisihan
hubungan industrial.  Oleh karena itu peneliti berpendapat  bahwa sudah  sangat
Robert Hoffman,  Efektifitas Peranan Mediator 9
tepatlah jika Dinas Sosial, Tenaga  Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintairg menaruh  perhatian yang cukup besar terhadap penanganan kasus-kasus perselisihan hubungan  industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang, sebab hal itu sudah meniadi  fungsi kantor dalam melaksanakan  tugas pokoknya membantu Bupati Sintang di bidang ketenagaakerjaan.
Kantor Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Kepala Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang, bahwa  Dinas  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Sintang dalam melaksanakan tugas pokok  dan fungsi di dukung  oleh 56 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :
a. Pegawai Organik (Pegawai
. Negeri Sipil) dengan jumlah 52 orang l.  Dari segi KePangkatan/ Golongan Ruang, terdiri dari :
.
a). Golongan II sebanYak 10 orang
b). Golongan III sebanYak 36 orang
c). Golongan IV sebanyak 6 orang.
2. Dari segi Jabatan  StrukturaV Eselon, terdiri dari : a). Eselon II.b sebanyak  I orang
b). Eselon III.a sebanYak I
10 Perahu, Volume  3 Nomor 2, Septenber  2015, Hlm I-32
orang c). Eselon III.b sebanyak 3 orang
d). Eselon IVa sebanyak 15 orang e). Eselon IV.b sebanyak I
orang 0. Jabatan fungsional
sebanyak 2 orang
g). Non Eselon sebanyak  29
orang.
b. Pegawai Non Organik (Tenaga
Cleaning Service)  dengan jumlah 4 (empat)  orang.
Tabel 2. Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja  dan Transmigrasi
Kabupaten S intang  berdasarkan Eselon dan  Golongan Tahun 2012. Jumlah Sumber Data: Kantor Dinas SosialTenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang,
Tohun 2012.
Selanjutnya, dalam menangani
kasus-kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sintang,
kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Kabupaten  Sintang  juga
telah memiliki aparatur yang ditugaskan pada bidang hubungan industrial  yaitu :
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja. Jabatan itu berada dalam struktur organisasi Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang pada Bidang Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 37 Tahun  2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagaimana tampak
pada tabel di bawah ini :
Tabel3. Tuga: Seksi Hubungan  [ndustrial dan  Syarat Kerja Dinas Sosial, Tenaga  Keria  dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2012.
lr{elaksanakar  penlediaan bahtar I n nrnomm leril nplrlivnrrn rcncana dan program kerja. pelalsanaan, plaranan  administrari  dan teknn. pelatihan. fasilitasi pnrusunan perlanjian ker1a. praturan ; penrsalraan, Peqanjian Kerla Benama (PKB). i Pujanjran Keqa  Waktu Tertentu (PK\IT) dan Fnc?talanrlya. Penerbitan izin oprasi pnrsahaan pnredia  jasa pekeria/bumh (oulshoning), pmbinaan  lembaga keqa uma tripartil, pmbinmn lembaga ke !a sarna bipatit fasilihsi deu'an pengupalan, pembinaan dan fasilitasi Jaminan  Sosial  Tenaga  Ker1a, pembinaan  dan pngesahal  sedkat  pekerja pmantauan  dan evaluasi sertaplaporan bidang  pengupahan  dar kemjahleman lenaga  kerJa,  hbungan  industrial. detoksi diu Frftgahm dar pnvehuian pndisihan  hubungan  industrial,  mogok dar
' Sumber Data : Kantor  DinasSo s ial Tbnaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang,
Tahun 2012.
Jahdan
No Eselon / Non Eselon Jumlah Golongan
IV il il I II I 2. III 4 a J I 1 l. N
t6 2 l4 Sub Jumlah 2l 6 l4 4. Non  Eselon
31
2t l0 52 6 36 l0
Dalam tabel di atas terlihat bahwa
dalam hal penanganan perselisihan
hubungan industrial di Kabupaten
Sintang, aparatur yang memiliki jabatan sebagai Seksi Hubungan  lndustrial dan
Syarat Kerja diberikan tugas untuk
memberikan petunjuk dan bimbingan tentang pelaksanaan operasional penanganan perselisihan hubungan industrial.
Denga-n demikian, peneliti berpendapat bahwa keberadaan
kantor Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
dalam struktur organisasinya yang telah
memiliki jabatan  untuk  menangani  kasus-
kasus  perselisihan hubungan  industrial menandakan kantor tersebut sangat serius untuk menyelesaikan  kasus-kasus
perselisihan  hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten  Sintang.
Keseriusan  kantor Dinas Sosial,
Tenaga  Kerj a dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan kasus- kasus  perselisihan hubungan  industrial di Kabupaten Sintang tidak hanya dibuktikan sekedar  strukrur organisasinya saja, bahkan di kantor tersebut  sudah ada
pegawai yang khusus  bertugas sebagai
mediator. Hal ini sebagaimana dikatakan
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Robert Hoffmun, Efehffitas Peranan Mediator Il
Transmigrasi  Kabupaten Sintang dari hasil wawancara  dengan peneliti bahwa
: "kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang telah memiliki pegawai  yang bertugas khusus dalam menangani kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang bertindak  sebagai  mediator. "Petugas mediator tersebut dijabat oleh Kepala Seksi Hubungan fndustrial Dan Syarat Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerla dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang," ungkap Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan penulis.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa petugas mediator di kantor  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hanya I (satu) orang  dan telah memiliki  kualifikasi sebagai mediator iesuai dengan  ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 92 Tahun 2004 tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, yaitu : 1). Mediator tersebut adalah pegawai negeri sipil pada kantor Dinas
a P€garvai Negeri Sipil pada hstrui atau din6  ymg bertmggug jarvab di bidug lietenogalierjaa dalm hal ioi Dino Tenaga Kerja da Tmigrui Kabupaten  Siotang b. WugaNegua lndonesia. c. Berymdidikm Shtta Satu(Sl) d. Telah  mengikuti da lulus pndidikan dm pelatihm  teknis hubugm industrial dm  sydat kerja. e. Telah melaksuaka  tugo  di bidmg pnbim hubugu inrfustriat  dcngrn nca kerja  lebih d{i I Gatu) tahu.
i Mmitiki  legitinui  dui Menteri Temga  Kerja
l2 PeraharYolume 3 Nomor 2, September 2015,  Hlm l-32
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang,  2). Mediator  tersebut adalah warga negara Indonesia, 3)-
Mediator  tersebut berpendidikan Strata
Satu (Sl), 4). Mediator tersebut  telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis hubungan industrial dan syarat kerja, 5). Mediator tersebut  telah melaksanakan  tugas di bidang pembinaan hubungan industrial dengan  masa kerja lebih dai'i i (satu) tairun dan 6). ivlediator tersebut memiliki legitimasi  dari  Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun kualifikasi mediator yang ada di kantor Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang dapat dilihat dalam tabeldi bawah ini : Tabel 4. Kualifikasi  Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang Tahun 2012.
Sumber Data : Hasil Wanancara  Peneliti dengan KePala Dinas knaga Kerja Dan Ti ansmi gr a s i Kab uP at en Sintang, Thhun  2012.
Dilihat  dari tabel di atas,  Kepala  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  $infang dari hasil \,t'awancara dengan peneliti mengatakan bahwa mediator yang ada di Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang telah
memenuhi syarat untuk menjadi seorang mediator sebab berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (l) Keputusan
Menteri Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi,
bahwa jika setrrang calon mediator telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan  tei<nis hubungan industrial dan syarat kerja,  maka  calon mediator tersebut dapat memperoleh legitimasi untuk menjadi  mediator. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Sintang  dari hasil wawancara dengan peneliti mengathkan bahwa pengangkatan Sarma Simanullang,
S.Sos sebagai mediator Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan
Keputusan Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor
: 28/]vIEN/V2006 tentang Pengangkatan
Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas/lnstansi Yang Bertanggunglawab
Di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi,
Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi
Kalimantan  Barat yang diterbitkan pada tanggal 12 lanuari 2006.
Dengan demikian, menurut peneliti dengan  adanya petugas  mediator
tersebut inenandakan bahwa  pemerintah daerah melalui kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sangat  serius untuk menyelesaikan kasus-
kasus  perselisihan  hubungan industrial di
Kabupaten Sintang.
Selanjutnya, berdasarkan data statistik  yang diperoleh dari kantor Dinas
Sosial.  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang  diketahui bahwa sejak kurun waktu tahun 2009 hingga tahun
2012 telah terjadi kasus perselisihan
hubungan industrial sebanyak 27 kasus yaitu pada tahun 2009 terjadi 5 (lima) kasus, tahun 2010 terjadi 4 (empat)
kasus, tahun 2011 terjadi 8 kasus, dan tahun 2012terjadi 10 kasus sebagaimana
terlihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 5. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan lndustrial di Kabupaten Sintang Tahun 2009 Hi Tahun  2012 Tahun Jumlah Kasus 2009 5 2AI0 4 20t1 8 2012 10 Total  Jumlah 27
Robert Hoffman, ffikttfitas Peranan Mediator 13
Sumber Data : Kantor Dinas SosialTenaga Kerja  dan Transntigt ctsi

## KabL!Paten
Sintang,Tahttn 2012.
Dari tabel di atas terlihat bahwa
setiap tahunnya di daerah Kabupaten
Sintang pernah terjadi peristiwa perselisihan hubungan industrial.
Hal ini menunjukan bahwa bidang
ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah  daerah KabuPaten
Sintang, terutama  bagi kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang telah memiliki tugas pokok  dan fungsi daiam  menangani perselisihan hubungan  industrial.
Selanjutnya,  dari hasil wawancara peneliti  dengan Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja  dan Transmigrasi
Kabupaten S intang  diketahui  bahwa kasus perselisihan hubungan industrial yang 'terjadi  di Kabupaten Sintang sejak  tahun
2009  hingga tahun 2012, dilatarbelakangi oleh berbagai  macam persoalan yaitu :
1). perselisihan karena hak-hak pekerja tidak diberikan sebanyak 9 kasus, 2). perselisihan dalam kasus pemutusan
14 Peruhu, Volume 3 Nomor 2. September 2015, Hlm I-32
hubungan kerja (PHK) karena karyawan mangkir kerja dan melakukan kesalahan-
kesalahan dalam bekerja sebanyak 17
kasus dan 3). perselisihan PHK karena
perusahaan berhenti  beroperasi  sebanyak
I (satu) kasus.
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang mengatakan bahwa pengajuan
permohonan  penetapan PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha ini dikarenakan mereka memahami Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerj aan, sehingga  dalam masalah PHK, pihak pengusaha mengajukan permohonan  kepada  petugas mediator yang ada di kantor  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Pengajuan permohonan
penetapan  PHK  tersebut dilakukandengan maksud  untuk  memenuhi ketentuan  Pasal l5l ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan  bahwa :
1. Pengusaha, pekerjalburuh,
serikat  pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus  mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan  oleh pengusaha dan
Kasus-kasus perselisihan
hubungan industrial yang terjadi di
Kabupaten Sintang sejak tahun 2009
hingga  tahun 2012 tersebut diketahui
dari data yang dimiliki oleh kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang berdasarkan
permohonan penetapan PHK yang
diajukan  oleh pihak perusahaan. Hal ini diperoleh dari  hasil wawancara peneliti
dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerj a
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang
mengatakan bahwa munculnya kasus
perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sintang sejak tahun
2009 hingga tahun 2Ol2 yang kemudian
diketahui jumlah keseluruhannya mencapai 27 kasus bermula  dari pihak pengusaha mengajukan permohonan
penetapan pemutusan hubungan kerja
kepada  petugas mediator di kantor Dinas
serikat pekerja/serikat  buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak menjadi  anggota serikat pekerj a/se rikat buruh. 3. Dalam  hal
perundingan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan pengusaha persetujuan, hanya dapat memutuskan  hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian  perselis ihan hubungan  industrial.
Jadi, pengajuan permohonan
penetapan PHK oleh pihak pengusaha
kepada petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang
dilakukan setelah benar-benar  tidak
menghasilkan pengusaha
perundingan
perusahaan.
B. Peranan
persetujuan antzra
dengan pekerja dalam
yang dilakukan pihak
Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan
Hubungan  Industrial
Mediator adalah orang yang memimpin jalannya perundingan mediasi, sehingga dapat dikatakan  bahwa
petugas  mediator memiliki peranan
sebagai pemimpin perundingan  mediasi.
Robert  Hoffnwn, Efektifitas Peranan (vfediator 15
Terkait dengan ini, Kepala Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang dari hasil wawancara
dengan peneliti mengatakan  bahwa bila kita melihat tugas-tugas yang dilakukan seondlg mediator. maka sudah sangat tepatlah bila dikatakan  seorang  mediator
sebagai pemimpin perundingan  mediasi.
Senada dengan itu, Kepala Bidang
Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti juga mengatakan bahwa bila melihat  tugas-tugas yang dilakukan
seorang mediator,  maka sudah sewajarnya bila dikatakan  mediator adalah pemimpin
perundingan  mediasi,  sebab dalam tugas- tugas yang dimilikinya, seorang  mediator merupakan orang yang memimpin jalannya perundingan. Begitu juga
ketika hal ini ditanyakan  kepada  petugas mediator yang ada di kantor Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang dari hasil wawancara
dengan peneliti yang mengatakan bahwa
selama dirinya bertugas sebagai mediator, tugas utama yang sering dilakukannya
l6 Perahu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm I-32
adalah memimpin jalannya perundingan
mediasi.  Begitupun dengan pihak
perusahaan ketika hal ini ditanyakan dalam  wawancara  dengan peneliti yang
mengatakan  bahwa dari pengalaman yang
pernah dihadapi mengenai  perselisihan hubungan industrial  terhadap pihak
karyawan yang melibatkan Petugas mediator, pihak perusahaan selalu memposisikan diri sebagai pihak yang selalu menunggu  arahan,  bimbingan atau pencerahan dari petugas mediator  dalam
memberikan solusi bagi penyelesaian perselisihan yang terjadi, sebab petugas mediator merupakan orang Yang memimpin j alannya perundingan mediasi,
sehingga demikian, apapun yang menjadi
putusan dari petugas mediator,  pihak
perusahaan senantiasa menghormatinya untuk dilaksanakan secara bersama baik
perusahaan maupun karyawan.  Begitu juga dengan pihak karyawan ketika hal ini ditanyakan dalam wawancara  dengan peneliti bahwa karyawan yang ikut dalam perundingan mediasi  selalu meletakan kepercayaan kepada petugas  mediator untuk memberikan  putusan yang seadil-
adilnya terhadap kasus yang menimpanya, sebab petugas mediator tersebut merupakan orang  yang memimpin jalannya  perundingan mediasi.
Dari  uraian hasil  wawancara yang diperoleh di atas, maka menurut peneliti bahwa keberadaan  petugas mediator dalam perundingan mediasi merupakan orang  yang memimpin jalannya perundingan sehingga dapat  dikatakan dalam penelitian ini bahwa petugas
mediator adalah pemimpin.
Oieh karena petugas mediator memiliki peranan  sebagai pemimpin perundingan mediasi maka segala tindakannya  adalah untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan 3 (tiga)  kemungkinan  cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perselisihan tersebut, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan  lndustrial yaitr : 1). Agar pihak-pihak  yang berselisih dapat mencapai  kesepakatan dengan
membuat  Perjanjian Bersama ymg ditandatangani oleh paru pihak dm
disaksikan oleh mediaor  serta  didaftar
di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah hukum
tempat dimana  pihak-pihak mengadakan
perjanjian bersatna untuk mendapatkan
akta bukti pendaftaran,2). Agar pihak-
pihak yang berselisih menyetujui anjuran
tertulis yang dibuat mediator ketika  para
pihak tidak mencapai  kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama
untuk kemudian  didaftar di Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah hukum  tempat dimana pihak-pihak mengadakan Perjanjian
Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendafbaran dan 3). Agar pihak-pihak yang berselisih dapat melanjutkan penyelesaian  perselisihan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri  setempat ketika  anjuran  tertulis yang dibuat oleh mediator ditolak  oleh
salah satu pihak atau para pihak.
Dari 3 (tiga) kemungkinan cara yang dapat ditempuh oleh petugas
mediator di atas bukanlah sesuatu hal yang mudah, sebab mediator sebagai pemimpin perundingan mediasi
Robert  Hoffman, EJbktrlttas Peranan lt"Iediator I7
mempunyai  peranan untuk menggerakan atau mempengaruhi pihak-pihak yang berselisih agar mau menuruti hasil perundingan.  Petugas mediator berkeinginan agar semua perselisihan hubungan  industrial  sebisa mungkin
dapat  selesai di tingkat mediasi. FIal ini sebagaimana dikatakan  oleh Kepala Dinas
Sosial, Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari  hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa apabila perselisihan dapat selesai di tingkat  mediasi, maka  petugas mediator
telah membina hubungan  industrial yang harmonis  antara pekerja,  pengusaha,  dan pemerintah. Begitu juga dikatakan oleh
Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas
Sosial, Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan di tingkat mediasi bertujuan untuk menghindari penyelesaian yang berbelit-belit, sebab jika berbelit-belit membutuhkan braya yang tinggi, dan waktu yang lama yang berpotensi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi akibat hubungan
18 Perahu,  Volume 3 Nomor 2, September 2015, Hlm 1-32
yang tidak harmonis antara pekerja dan
pengusaha. Begitu juga dikatakan oleh
petugas med-ator yang ada di Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang  dari hasil wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa
dirinya selalu mengutamakan  pendekatan
kerj asama atau pendek atan w in-w in, y aitu
pendekatan mediasi dimana  perselisihan
diselesaikan tuntas oleh paru pihak
dengan kemenangan berimbang bagi para
pihak.
Dari hasil pengamatan  Pneliti di kantor Dinas Sosial, Tenaga  Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
diketahui bahwa  sejak kurun waktu tahun 2009 hingga20ll telah terjadi 17
kasus  perselisihan  hubungan industrial, namun semua kasus  itu telah diselesaikan
melalui mediasi yang dilakukan oleh
petugas mediator dari kantor Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang. Pada umumnya,
penyelesaian dengan cara mediasi itu telah menghasilkan : l). Kesepakatan pihak  pertama dan pihak kedua sehingga dibuat  perjanjian bersama  dan, 2). Adanya
kesepakatan pihak pertama dan
kedua sehir-rgga mediator  mengeluarkan anjuran  tertulis, sebagaimana  peneliti kemukakan  dalam tabeldibawah ini : Tabel 6. Hasil  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2009 Hingga t"ahun2012.
Sun$er Data : Kantor Dinas Sosial knaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang,
Tahun  2012.
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 27 kasus perselisihan hubungan
industrial  yang ditangani oleh mediator didominasi penyelesaiannya dalam bentuk  kesepakatan untuk  melaksanakan anjuran tertulis  yang dibuat mediator yang mencapai 14 kasus meskipun  hal iar
tidak berbeda jauh dengan penyelesaian dalam  bentuk kesepakatan bersama yarg
mencapai I 3 kasus. Namun demikian, dari tabel di atas terlihat  juga bahwa  kasus- kasus tersebut belum pemah hingga  kc
No I Hasil Mediasi I iurnlah Kasus l. I edanta kcsepakatan pihali pertama dan pihak kedua sehingga dibuat peqanjian bersama.
2 | Adanra kesepakatan pihak pertama dan pihali  kedua  sehingga mediator
tingkat Pengadilan Hubungan  Industrial
pada Pengadilan Negeri Sintang.
Dari uraian di atas dapat dikatakan
bahwa untuk menyelesaikan  perselisihan hubungan industrial bukanlah sesuatu
hai yang mudah, sehingga mediator
dalam tugasnya  memerlukan tehnik kepemirnpinan yang tepat diantaranya adalah pemberian motivasi dan komunikasi.
C. Motivator
Berhasil-tidaknya perundingan
mediasi sangat ditentukan oleh seorang
mediator  yang memiliki peran sebagai pemimpin perundingan. Oleh sebab itu maka seorang mediator harus
menggunakan tehnik kepemimpinan yang tepat, salah satunya adalah tehnik
motivasi. Mediator  harus sebisa mungkin memberikan motivasi  atau dorongan-
dorongan  kepada para  pihak yang
bersengketa untuk memiliki semangat
menyelesaikan  perselisihan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Petugas mediator  yang
ada di kantor Dinas  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Sintang
Rohert Hoffman, Efektfitas Peranan Mediator 19
diketahui bahwa kasus-kasus  yang  pernah ditangani diselesaikan dengan cara memberikan motivasi kepada  para pihak yang berselisih. Dari hasil wawancara peneliti dengan Petugas mediator  yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  mengatakan  bahlr,a  sejak dirinya menangani  kasus-kasus perselisihan hubungan industrial, pemberian motivasi kepada para pihak yang berselisih merupakan hal yang utama  dilakukan yakni dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan kepada para pihak yang berselisih. Petugas mediator yang ada di kantor Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang ini menjelsakan bahwa dalam memberikan pengarahan itu, dirinya memberikan 4 (empat) pilihan konsep pemecahan  yang dapat dilakukan  dalam meyelesaikan  perselisihan, yaitu : 1).
Kerjasama, yaitu sengketa diselesaikan tuntas oleh para pihak dengan kemenangan berimbang bagi para pihak (win/w in), 2). Kompromi,  yaitu sengketa diselesaikan  sebagian oleh para pihak
20 Perahu, Volume 3 l{omor 2, September 2015, Hlm l-32
dengan hasil satu pihak memperoleh sebagian kemenangan, dan pihak yang
lain menderita sebagian kekalahan  (port win/part lose), 3). Kompetisi, yaitu sengketa diselesaikan oleh para pihak
dengan hasil satu pihak memperoleh
kemenangan total dan Pihak lain menderita kekalahan total (win/lose), dan
4). Pengorbanan,  yaitu supaya pemecahan diabaikan sehingga kedua belah pihak
menderita kekalahan (lose/lose). Petugas
mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  ini
mengatakan keempat  konsep itu secara
mendetail dijelaskan secara lisan kepada
pihak-pihak yang berselisih dengan
harapan mereka  dapat memilih konsep pemecahan yang digunakan. Alhasil, kata
petugas mediatoryang ada di kantorDinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang ini bahwa dari 4
(empat) konsep pemecahan perselisihan
yang  diberikan kepada para pihak itu
temyata membuka  pemikiran  para pihak untuk  memilih  cara penyelesaiannya dengan  konsep  kerjasama.
di atas, peneliti berpendapat bahwa  dalam menyelesaikan kasus  hubungan industrial,
perugas mediator di kantor Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten
Sintang  sebagai pemimpin perundingan
mediasi telah memberikan motivasi kepada  para pihak yang berselisih dengan bentuk pengarahan yang dimaksudkan
untuk menentukan tentang apa Yang harus dike{akan dan  apayang  harus tidak
dikerjakan.
Petugas mediator di kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang ini menjelaskan  bahwa
oleh karena para pihak telah terdorong untuk mau menyelesaikan perselisihan dengan  cara kerjasama,  maka  selanjutnya ia dengan mudah untuk  mengajak para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan  berpedoman
pada peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku. Tahapan-tah apan  y ang dilakukan
dalam  musyarawarah  itu menurut Petugas
mediator di kantor Dinas Sosial, Tenaga ..Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang ini bahwa dalam pelaksanaan
perundingan, dirinya terlebih dahulu Jadi dari uraian hasil wawancara
mengkaji  secara detail permasalahan secara mendalam, kemudian
menganalisisnya  menggunakan peraturan perundang-undangan Yang berlaku,
dan selanjutnya  menyampaikan hasil
analisis tersebut kepada  para pihak yang
berselisih. Selanjutnya dirinya  kemudian
memberikan kebebasan bagi para pihak
untuk mengintepretasikan hasil analisis sebagai bahan berunciing untuk mencapai solusi. Jika pada akhirnya para pihak masih tidak dapat  mencapai solusi, maka
dirinya akan memberikan saran  dan usulan penyelesaian permasalahan bagi para
pihak yang berselisih dengan senantiasa
mengedepankan kerjasama Yang menghasilkan  kemenangan berimbang bagi para pihak yang  berselisih.
Dari uraian hasil Penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa petugas  mediator  dalam menyelesaikan
perselisihan  hubungan industrial telah
menggunakan tehnik kePemimPinan
berupa pemberian motivasi kePada
para  pihak yang berselisih yaitu de.ngan
pengarahan-pengarahan secara jelas dan
mendalam sehingga  para pihak mau  diaj ak
Robert Hoffman,  Efehifitas Peranan Mediator 2l
berunding dan mau melakukan  apa yang menjadi kesepakatan hasil perundingan tersebut. Hal iri mengaftikan bahwa petugas  mediator telah menyelesaikan perselisihan secara optimal dengan  upaya memberikan motivasi kepada para pihak yang berselisih.

## D. Komunikator
Seorang peranannya mediator dalam sebagai pemimpin
perundingan med ias i untuk menye lesaikan perselisihan hubungan industrial jr.rgu
memerlukan tehnik  kepemimpinan yang lainnya secara tepat yaitu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berselisih.  Terkait  dengan  hal ini, menurut Kepala  Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan  bahwa  keberadaan mediator selain sebagai motivator juga harus
mampu  berkomunikasi dengan jelas dan tepat kepadapara pihak yang bersengketa'
Begitu juga menurut  KePala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabuPaten
Sintang dari hasil wawancara dengan
22 Peruhu, Volume  3 Nomor 2, September 2015, HIm l-32
peneliti mengatakan  bahwa  komunikasi merupakan salah satu cara yang paling
baik  dalam inenyelesaikan  perselisihan hubungan industrial sebab para pihak
yang berselisih sangat  mengharapkan
kepastian  sehingga mereka daPat
menentukan pilihan yang tepat.
Terkait dengan komunikasi ini. petugas mediator kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi
Kabupaten  Sintang  dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa
memang diakui komunikasi menjadi hal
yang sangat penting dalam menyelesaikan
perseli  sihan,  sebab perselisihan hubungan
industrial adalah perbedaan pendapat
yang mengakibatkan  pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan  pekerj  a/buruh atau serikat pekerj a/
serikat buruh  karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan  kepentingan,
perselisihan  pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan  antar serikat pekerja/
serikat buruh dalam satu perusahaan".
Petugas  mediator kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang dari hasil wawancara
kepada peneliti mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan hak, bentuk komunikasi yang dilakukan adala.r memberikan penjelasan-penjelasan
tentang permasalahan yang  terjadi dan
kemudian  permasalahan itu dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Misalnya pennasalahan tentang perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama, maka hal itu harus
dipadukan dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Petugas mediator kantor Dinas Sosial,
Tenaga Kerj a dan  Transmi grasi Kabupaten
Sintang dari hasil wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa penjelasan- penjelasan seperti  itu harus  disampaikan
kepada para pihak supaya mereka dapat memahami apa ya-ng sedang mereka hadapi.
Petugas  mediator kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan  Transmigrci
Kabupaten  Sintang dari  hasil  wawancare
.kepada peneliti mengatakan bah*r ketika terjadi perselisihan hubungn industrial, maka masalah-masah
yang muncul  seperti  misalnya tentang masalah  hubungan kerja, pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja
yang  ditetapkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja, masalah pemutusan hubungan
kerja (PHK), masalah  perselisihan  antar
serikat pekerja/serikat buruh tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan
kewajiban, maka  semua masalah itu harus dijelaskan dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari uraian  hasil penelitian di atas, maka peneliti berpendapat  bahwa
dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, petugas mediator
menggunakan tehnik kepemimpinan berupa  komunikasi  dengan  menggunakan penjelasan-penjelasan dengan melihat ketentuan  peraturan perundang-
undangan yaflg berlaku. Penjelasan- penjelasan tersebut digunakannya untuk
menyampaikan  segala pikiran maupun pendapatnya kepada  para pihak yang
berselisih. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator telah menyelesaikan
Robert Hoffmun,  Efehifitas Peranan Mediator 23
perselisihan  secara optimal  dengan  upaya melakukan  komunikasi  kepada para pihak yang berselisih.
E. Upaya mengefektifkan peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan industrial Efektivitas memiliki arti berhasii atant tepat guna. Eefektivitas adalah
menggambarkan seluruh siklus input, proses  dan output yang mengacu pada hasil guna  daripada suatu organisasi, program atau kegiatan  yang  menyatakan sejauhmana duan (kualitas, kuantitas,
dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil  tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Dalam kaitannya dengan  peranan  mediator  menyelesaikan perselisihan  hubungan industrial maka akan dapat dikatakan efektil bilamana seorang mediator  dalam melaksanakan peranannya didukung sedikitnya oleh pendidikan  dan  latihan tentang mediasi, adanya dukungan sumber dana dan adanya dukungan sarana dan prasarana,
24 Peruhu, Volume 3 Nomor 2, September 2015, HIm l-32
( sebagaimana  diuraikan di bawah  ini.
F. Pendidikan dan latihan
Pendidikandan  latihanyangpernah
diperoleh  seorang  mediator merupakan suatu upaya untuk mengelektifkan
peranan mediator  dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial. Salah
satu tuiuan pendidikan  dan latihan  adalah
menghasilkan seseorang untuk  memiliki kompetensi.  Pendidikan dan latihan merupakan bentuk kompetensi dalam
memperoleh  pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan sikap (auitude).
Oleh  karena itu, dalam kaitannya dengan
penelitian ini, maka seorang mediator dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan  industrial jrrgu diharapkan memiliki pendidikan dan latihan guna
memiliki kompetensi dibidangnya.
Terkait dengan ini, Kepala Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang dari hasil wawancara
dengan peneliti mengatakan bahwa pendidikan dan latihan diakui sebagai
salah upaya untuk mengefektifkan
peranan mediator  dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan industrial.
Begitu juga menurut Kepala Bidang
Ketenagakerjaan Dinas  Sosial, Tenaga
Kerj a dan Tran sm i grasi Kabupaten S intang dari hasil wawancara dengan peneliti
mengatakan  bahwa dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan industrial, seorang mediator harus mempunyai  kualifikasi berupa pendidikan dan latihan.
Berdasarkan  pengamatan peneliti
dari data yang ada di kantor Dinas
Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang, diketahui bahwa petugas mediator yang ada di kantor tersebut telah memiliki kualifikasi sebagai  petugas mediator,  sebab telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
teknis hubungan industrial dan syarat kerja, sehingga memperoleh  legitimasi untuk menjadi mediator- Petugas
mediator yang ada di kantor Dinas
Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang dari hasil wawancara
peneliti mengatakan bahwa  dirinya telah bertugas  sebagai mediator sejak tahun
2007  setelah  mengikuti  pendidikan dnn
pelatihan teknis hubungan industrial dnn syarat kerja yang kemudian memperoleh
(-
legitimasi untuk menjadi seorang
mediator yang diusulkan oleh Bupati
Sintang  kepada Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Dari hasi I penel  itian yangdiperoleh
di atas, maka peneliti berpendapat  bahwa
kantor Dinas Sosial.  Tenaga Kerja
dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang
telah berupaya dalam mengefektifkan
peranan  mediator  untuk menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial yaitu
mengikutsertakan pegawainya dalam
pendidikan dan pelatihan di bidang hubungan industrial.  Hal ini mengartikan
bahwa petugas mediator  telah memiliki
kualifi  kasi  sebagai  mediator.
G. Anggaran
Anggaran  meruPakan hal Yang sangat urgen dalam meningkatkan
efektivitas peranan mediator untuk
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Terkait dengan hal ini,
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten S intang  dari  hasil
wawancara dengan peneliti mengalakan
bahwa  kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang
Robert Hoffman, EfektiJitas Peranan Mediator 25
dalam menyelesaikan  kasus perselisihan hubungan industrial pada tahun 2012
telah menggunakan  anggaran sebesar Rp.
19.175.000,-.
Keperluan anggaran daiam penyelesaian  hubungan industrial melalui
mediasi telah dinyatakan secara tegas
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial Yaitu untuk
membiayai  perjalanan dan akomodasi
terhadap saksi-saksi yang memenuhi panggilan.
Dari hasil Penelitian Yang diperoleh di atas, maka Peneliti berpendapat bahwa kantor Dinas
Sosial, Tenaga Kerja  dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang  telah  berupaya  dalam mengefektifkan peranan mediator untuk
menyelesaikan  perselisihan hubungan
industrial. Hal ini mengartikan bahwa petugas mediator  telah berupaya secara optimal dalam  mengefektifkan peranan
mediator.
H. Sarana dan Prasarana
Salah satu sumber  daYa Yang mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas
26 Perahu, Volume  3 Nomor 2, Septenber 2015, Hlm I-32
adalah tersedianya  sarana dan prasarana
yang memadai. Berdasarkan hasil
waw-.ncara penulis  dengan Kepala Dinas
Sosial, Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang diketahui bahwa
sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
a. Gedung  Kantor
Gedung Kantor  Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KabuPaten Sintang terdiri
dari 1 (satu) unit Yaitu gedung
kantor Yang meruPakan Kantor
Pinas Sosial, Tenaga Kerja dan l
\-/Transmigrasi Kabupaten Sintang yang terletak di Jalan MT.
Haryono  Km.2 Sintang.
b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  KabuPaten Sintang juga mengelola gedung-gedung
yaitu : 1). Gedung Fasilitas
Pelatihan  di Jalan Teluk MenYurai
(LLK-UKM) dan 2). Gedung
Fasilitas Pelatihan Paca di Jalan
Oevang OeraY (BLK).
Terkait dengan sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan peran
mediator untuk menYelesaikan perselisihan  hubungan industrial, petugas
mediator yang ada di kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang dari  hasil wawancara dengan peneliti mengatakan  bahwa dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial, dirinya  terkadang mengalami hambatan yang disebabkan oleh kurang
memadainya sarana dan Prasarana pendukung  mediasi. Bentuk sarana
dan prasarana yang  kurang memadai
terlihat dari tidak adanya tempat khusus
pelaksanaan  sidang mediasi pada Dinas
Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang. Tidak adanya  tempat
sidang sedikit mengurangi kenyamanan
proses mediasi.
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2012. Sarana dan  Prasarana Ada Tidak Ada Gedunq Kanto'r
Kursi Kantor Meia Kmtor KomDuter Mesin Ketik Alat Tulis Ruans Sidms Permanen Pendingin Ruang Sidang {AC\
Sumber Data : Kantor  Dinas  SosialTenoga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sirxurg
Tahun 2012.
Berdasarkan
pengamatan
lapangan, kantor Dinas  Sosial, Tenaga
Kerja dan Tran:nigrasi KabuPaten
Sintang memang tidak memiliki tempat
khusus  digunakan untuk melaksanakan
sidang mediasi. Selama ini, sidang
mediasi diselenggarakan di ruang serba
guna Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Kabupaten Sintang. Ruang
tersebut  berukuran 25 rn2, bernuansa
suram dan gelap  karena terletak di pojok gedung Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Kabupaten Sintang. Ruang serbaguna tersebut tidak dilengkapi
dengan  peralatan pendukung yang
memadai seperti : Air Conditioning (AC) dan peralatan elektronik.  Pada awalnya tidak ada kurir dan alat transportasi lqtulnengirim surat panggilan sidang mediasi ke para  pihak,  terutama pihak pekerja yang lokasi rumahnya jauh dan terpencil, cukup menghambat  mediator dalam melakukan mediasi. Namun
dalam perkembanganny4 kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang mempekerjakan pegawai tidak tetap yang bertugas
Robert Hoffman, EJbktifitas Perancn Mediator 27
sebagai kurir  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sintang termasuk bertugas untuk mengirirnkan dokumen-dokumen dan surat-surat dari mediator  kepada para pihak yang berselisih.  Se.iak dipekerjakann5rn  Lu.lt tersebut, pengiriman surat-surat kepada
para pihak yang berselisih dapat berjalan
dengan  lancar.
Menanggapi  hal ini, Kepala Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa belum  lama ini tengah membuat anggaran pembangunan ruang  mediasi. Anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan  Dinas  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang. Apabila anggaran tersebut sudah
disahkan oleh Bupati Sintang  dan DPRD
Sintang,  maka  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang akan merealisasikan pembangunan ruang khusus  mediasi. Adanya ruang khusus mediasi dengan fasilitas yang memadai dapat memperlancar jalannya sidang mediasi. Jika jalannya sidang terasa
2E Perahu, Volume  3 Nomor 2, September 2015' Hlm 1-32
nyaman dan menYenangkan bagi Para
pihak,  maka  para pihak yang berselisih dapat mendiskusikan permasalahatt
mereka dengan kepala  dingin, sehingga
dapat  menghasilkan  keputusan yang lebih baik bagi kedua belah Pihak.
Dari hasil penelitian  yangdiperoleh di atas,  maka Peneliti berPendaPat
bahwa  meskipun sarana  dan prasarana
yang ada kurang memadai dalam  upaya
mengefektifkarr  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial,  namun  kantor Dinas
Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten  Sintang  telah memiliki  tempat
yang disediakan bagi perundiangan
mediasi. Bahkan  penyediaan sarana
dan prasarana ini terus diupayakan oleh
kantor Dinal Sosi|, Tenaga Kerja dan
\
Transmigrasi XS6upaten Sintang-  Hal
ini mengartikan bahrva petugas mediator
telah berupaya semaksimal  mungkin
untuk memperoleh  sarana  dan parasarana
yang memadai  meskiPun  masih dalam bentuk rencana.
KESIMPULAI\ DAI\ SARAN
A. Kesimpulan
dapat disimpulkan  bahwa :
a. Peranan rnediator Pada kantor
Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi KabuPaten Sintang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai pemimPin Perundingan mediasi sehingga Pihah-Pihak yang berselisih diberikan motivasi,
berupa pengarahan-pengarahan  dan
kornunikasi.
b. Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang telah berupaya mengefektifkan Peranan mediator dalam menYelesaikan
perselisihan  hubungan  industrial yaitu dengan mengikutsertakan aparatur dalam pendidikan dan Pelatihan mediasi,  kesediaan anggaran dan
kesediaan sarana dan Prasarana.

## B. Saran
Dari hasil kesimPulan di atas.
maka dapat  penulis sarankan  agar :
a. Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan
. Transmigrasi KabuPaten Sintang
untuk mengoptimalkan lagi dalam pemberian motivasi dan  komunikasi- Berdasarkan  hasil  penelitian maka
b. Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  KabuPaten Sintang
untuk meningkatkan lagi dalam  upaya memberikan  pendidikan  dan pe latihan
kepada  petugas mediator berkaitan dengan  tugas dan fungsinYa.
c. Dinas Sosial.  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  KabuPaten Sintang
untuk menyediakan  anggaran dan
menyediakan sarana dan prasarana'

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks :
Ambarriani, Susty. A. 2000. Manajemen Biaya. Jakarta  : Salemba EmPat.
Anthony,  Robert N. et all. 1993. Sistem Pengendalian Manaiemen.
Terjemahan Agus Maulana. Edisi Kelima. J akarta : Erlangga.
dan Vijay Govindarajan. I 998. Management Control System. Ninth Edition.
,Mc Grow Hill : Illionis. Inc. \----l
Brantas.  2009.  Dasar- Dasar Manai emen. Bandung : Alfabeta.
Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia. 2007. Mediasi Konsiliasi Arbitrasi Bohasa  Indonesia dan English. Jakarta : Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan JaPan
Robert  Hoffman, Efektrfitus Peranan Mediator  29 International Agency. Cooperation Effendy. Onong  Uchjana.  L989. Sistem
Informasi  Manaiemen Bandung : Mandar Maju.
-...-.-1993- Ilmu,
Tbori & Filsafat Komuniknsi. Bandung : Citra Aditya Bakti
Gibson, James L., Ivancevich, John M., dan DonnellY, James H. 2000.  Organizations : Behovior, Structure, Processes. Boston : Irwin McGraw-Hill.
Gie, T.L. 2005. Administrasi Perkantoran Mo dern. YogYakarta  : LibertY.
Horngren, C.T. , dan Foster, G. 1994. Cost Accounting : A Managerial Emphasis  (6 th ed). New JerseY : Prentice Hall International Inc.
Hutapea, P. dan Toha, N. 2008. Kompetensi PIus Tbori, Desain, dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi yang dinamrs. Jakarta : Gramedia  Pustaka  Utama.
Komarudin. 1994. EnsikloPedia Manajemen  Edisi Ke 2. Jakarta : Bina Aksara
Kumiawan,  Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. YogYakarta : Pembaruan.
Lewis.  Roland W. et  all. 2004. Fundamentqls of the Finite Element  Mehod Heat and Fluid Flow. USA: WilleY.
Mahmudi.  2005. Manajemen Kinerja
30 Peruhu, Volume 3 Nomor 2, September  2015, Hlm l-32
Notoatmodjo, Soekidjo. Pengembangan Sumber Manusia. Jakarta : Rineka Sektor Publik. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
Manullang, M. 1983. Dasar-Dasar Manajemen-  Jakarta : Ghalia
Indonesia,
Moenir,  H.A.S. 2006. Mamlemen Pelayanan Umum di Indonesia.
.lakarta  : Bumi Aksara.
Sendjaja, Djuarsa. 2004. Pengctntur
Ilmu Komunikasi.  Jakarta : Raja Grafindo  Persada.
Soekanto,  Soerjono. 2002. Sosiologi Suattt Pengantar. Jakarta.
Penerbit  Raja  Grafindo
Supriyono R. A. 1994. Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dart Penentuan Harga Pokok Buku I Edisi  Ke-2.  Yogyakarta : BPFE- UGM.
Supriyono. 1999. Akuntansi  Manai etnen. Edisi Pertama.  Yogyakarta: STIE YKPN.
Susanto, Astrid. S. 1975. Pendapaf [Jmum. Bandung : Bina Cipta.
Siswanto, B. 1989. Manaiemen knaga Kerja. Bandung : Sinar Baru.
Steers,  Richard M. dan  Porter, Lyman W. 1991. Motivation and Work Behaviour. 5th ed. New  York : McGraw-Hill.
Tunggal, Amin Widjaya. 1996. Dasar- Das ar Budgeting. Jakarta : Rineka Cipta.
Wahjosumi  djo. 1992.  Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta  : Ghalia Indonesia.
Winarno, B. 2005. Teori dan Proses Ke b ij akan P ub I i k. Yo gyakarta
: Media Presindo.
Wursanto. 2007. Dasar-Dasqr IJmu
Organisasi. Yogyakarta : Andi.
Zahnd,  Markus.  2006. Perancangan l(otc Secara Terpadu. Yogyakarta :
Kanisius.
2005. Da1'a
Cipta.
Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. 1998. Komttnikasi Organisasi :
Sn'arcgi Meningkatkan Kineria Perusahaan  Penerjemah DeddY Mulyana.  Bandung : Remaja Rosdakarya.
Poerrvardarminta, W.J.S. 1995. Kamus (Jmurn Bahasa  Indonesia,  Jakarta : Balai Pustaka.
Veithzal. 2004. Manajemen
Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan  Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo.
Robbins, Stephenl P. 2002. Perilaku
Organisas i, l<ort"p, Kontrover si,
AplikaMisi Bahasa Indonesia Jilid2. Jakarta  : Prenhallindo.
Ruslan,  Rosady. 1999.  Pengantar llmu Komunikasi.  Bandung : Rosda Karya.
Sastrohadiwiryo, Siswanto B. 2003. Manajemen  Tbnoga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional.
Jakarta : Bumi Aksara.
Robert  Hoffman, EJbktifitas Peranan Mediator  31
Peraturan  Perundang-Undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-

## Undang RePublik
Indonesia
Nomor I Tahun  2005.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja <ian
Transmigrasi Nomor : 15Ai MEN/I994  Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan

## Hubungan
Industrial dan
Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan
Pemerantaraan Menteri Tenaga
Kerja.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor : 92iIvIEN/ VIl2004 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi.