## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KOTA PROBOLINGGO (STUDI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN PROBOLINGGO (STUDY OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 95 OF 2018 CONCERNING ELECTRONIC-BASED GOVERMENT SYSTEM)
Andhi Nur Rahmadi 1 , Maulana Jibril 2 , Muhammad A ’ yun 3
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
E-mail : mjibril402@gmail.com
Abstrak: E-government sebagai mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet harus mampu meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat. E-government adalah  pemanfaatan teknologi informasi  dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan  pemerintahan yang efisien  dan efektif, serta memberikan  pelayanan yang transparan  dan memuaskan kepada masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-government di Kotamadya Probolinggo dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menganalisis dan mempelajari dokumen. Dimana dokumen yang akan dianalisis adalah dokumen kajian kepustakaan, berita dan Peraturan Presiden Republik No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Tata Kelola Elektronik. Hasil dari  penelitian ini adalah implementasi e-government di Kota Probolinggo telah memenuhi layanan sistem pemerintahan elektronik yang tercantum dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Tata Kelola Elektronik.
Kata Kunci: E-Government, Implementasi, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Publik, SPBE
Abstract: E-government as a new mechanism in the interaction between government and society, in the use of information technology, especially the internet, must be able to improve services to the community. E-government is the use of information and telecommunications technology for efficient and effective governance, as well as providing transparent and satisfying services to the public. Electronic -Based Government System (SPBE) is a government administration that uses information a nd communication technology to provide services to SPBE users. This study aims to determine the implementation of e - government in the Municipality of Probolinggo with reference to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 95 of 2018 concerning the Electronic Government System (SPBE). This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique used is to analyze and study the document. Where the documents to be analyzed are literature review doc uments, news and Presidential Regulations of the Republic No. 95 of 2018 concerning the Electronic Governance System. The results of this study are the implementation of e -government in Probolinggo City has fulfilled the electronic government system services listed in Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning the Electronic Governance System.
Keywords: E-Government, Implementation, Administrative Services, Public Services, SPBE

## PENDAHULUAN
Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
karena saat ini pelayanan  publik di
Indonesia cenderung  kurang, sehingga masyarakat Indonesia mulai memiliki rasa kehilangan kepercayaan
kepada pemerintah sebagai birokrasi publik.
Andhi  Nur  Rahmadi, Maulana  Jibril  dan  Muhammad  A’yun:  Implementasi  E -
Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sebagian besar masyarakat tidak memiliki informasi,  bingung dalam memperoleh prosedur pelayanan, bahkan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan    publik. Perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi berkembang sangat pesat, baik  dalam mencari dan menerima informasi,  dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efektif setiap saat dan di mana saja. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan
dalam pengembangan pembangunan smart city,
salah satunya adalah aplikasi  untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik  dan meningkatkan kesejahteraan warga. Masalah good governance semakin  berkembang di era reformasi dan semakin membuka ruang demokrasi bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan  pemerintahan. Sejalan  dengan perkembangan tema good governance yang disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi, juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terlepas dari masyarakat modern seperti saat ini, yang telah mendorong masyarakat untuk meminta kepada pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih terbuka, lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas  pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan akses informasi, khususnya informasi pemerintah (Atthahara,  2018). Untuk menjawab  kebutuhan masyarakat dalam membangun good governance di era globalisasi, muncul layanan e-
government. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Salah satu teknologi informasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia
khususnya di Indonesia adalah  penerapan e-government. E-Government dalam hal ini mengacu pada distribusi informasi dan layanan kepada individu atau  perusahaan atau departemen pemerintah lainnya oleh pemerintah nasional atau lokal melalui Internet atau sarana digital lainnya. E- Government adalah istilah umum untuk layanan berbasis web lokal, negara bagian dan federal. E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,  dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini  fokus di Indonesia pada implementasi e-government. Singkatnya, salah satu tujuan e-government adalah untuk mencapai pelayanan publik yang  baik. Dimana diperlukan  komitmen serius pemerintah  untuk menyediakan birokrasi yang  baik. (Wahab, 2015) menjelaskan bahwa penerapan e-government akan mengubah tatanan birokrasi yang  kaku menjadi kompleks  dan dinamis guna memfasilitasi berbagai bentuk interaksi dengan pihak lain. Dalam proses ini, pemerintah dapat mengoptimalkan
penggunaan TIK  untuk menghilangkan hambatan organisasi birokrasi, serta membangun jaringan sistem manajemen dan proses  kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terintegrasi untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan  publik yang  harus disediakan  untuk mencapai pemerintahan yang  baik. Ada beberapa faktor yang berperan penting  dalam keberhasilan implementasi e-government, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur dan regulasi yang  komprehensif. Salah satu  peraturan yang mengaturnya adalah Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik  (SPBE) (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, n.d.). Upaya
Meningkatkan Perubahan
Kemajuan implementasi e-government terjadi pada April 2004, ketika pemerintah
menggunakan elektronik dalam memberikan pelayanan kepada pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian
mewajibkan semua warga negara Indonesia,    paspor, SIM dan    nomor jaminan sosial dengan nomor identifikasi (SIN). Para evaluator berfokus  pada kehadiran web, interaksi, transaksi dan transisi,  keberlanjutan, ketersediaan dan transparansi E-government,  nilai investasi di setiap wilayah, kepemimpinan, pelembagaan e-government di sektor- sektor ini, proses manajemen, kepemimpinan front office kinerja, dan faktor anggaran.
Implementasi e-government di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak pertama kali diterapkan. Menyadari bahwa Indonesia masih merupakan  negara berkembang,  dalam implementasi E-government sebenarnya masih menemui berbagai macam kendala (Kurniawan & Atmojo, 2020). Mengingat implementasi e-government memerlukan berbagai macam persiapan seperti biaya yang mahal, SDM yang berkualitas, jadwal kerja yang jelas, waktu implementasi yang lama dan risiko kegagalan, dan yang terpenting pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk mengundang  keterlibatan masyarakat untuk mendukung berfungsinya E-government.    program kerja pemerintah. Keberadaan e-
government menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya bagi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik yang responsif. Keberadaan e-government menghadirkan
tantangan tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif. Tantangan  pemerintah  daerah dalam memberikan layanan yang responsif memunculkan inovasi layanan  berbasis elektronik. Menurut (Said,  2015) ) ia mendefinisikan inovasi sebagai perubahan yang direncanakan dengan memperkenalkan teknologi
dan penggunaan
peralatan baru dalam pekerjaan instansi. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang juga
masyarakat. Terbukti Kota Probolinggo mampu menjadi salah satu kota paling inovatif di Indonesia yang  pernah meraih predikat Pemerintah Daerah Inovatif sepanjang tahun 2017, dengan Innovative Government Award 2017  (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. “ Penghargaan Pemerintahan Inovatif ” merupakan bentuk apresiasi atau apresiasi kepada pemimpin  daerah yang  diyakini berhasil mengupayakan  upaya strategis inovatif kepemimpinan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah. Kota Probolinggo merupakan salah satu dari 10 kota teratas di seluruh Indonesia. Sembilan kota lainnya adalah Surabaya, Tangerang Selatan, Bontang, Magelang, Surakarta, Makassar, Sawahlunto, Pontianak, dan Jogjakarta.
Lima inovasi unggulan Kota Probolinggo yang  dipresentasikan di hadapan tim evaluasi IGA  2017 yaitu program :
 Inol Aja (Sistem Inovasi Arisan dan
Layanan Jamban) dari Dinas Kesehatan.
 MBS Puser Oriented (Manajemen Berbasis Sekolah Publik Servis Oriented) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 Kencan Untukmu (Kemasan Cantik Untuk Produk Bermutu) dari Dinas Perikanan.
 Si Kepho (Sistem Informasi Kelompok Peduli HIV/ODHA) dari
Dinas Kesehatan.
 Siber PAM (Sistem Informasi
Berbasis Edukasi Masyarakat PAM) dari PDAM (ANTARA News, n.d.)
Kegiatan evaluasi dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang inovatif bertujuan untuk menumbuhkan persaingan  positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan
Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
penerapan E-government dilakukan  di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh (Damanik,  2017) dalam
Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media berjudul E-government dan Penerapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah  (Studi Kasus  kualitas informasi website di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Penelitian tentang e-government menurut kajian isi kebijakan belum ada, sehingga penelitian ini penting  untuk dikaji. Lebih lanjut,  perkembangan e-government di Indonesia belum menunjukkan tren yang positif, antara lain disebabkan oleh kurangnya  kontribusi lembaga  penelitian dan  pengembangan  dalam memberikan berbagai masukan untuk mengoptimalkan implementasi e-government.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlah penelitian terkait e- government masih kurang  dalam upaya pengembangan e-government
di Indonesia (Napitupulu, 2015). Terkait dengan latar belakang tersebut maka rumusan
masalahnya
“ Bagaimana implementasi E-government  di Kota
Probolinggo mengacu  pada Peraturan Presiden No.  95 Tahun  2018 tentang sistem pemerintahan  berbasis elektronik (SPBE)? ”

## METODE
Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah   penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek  penelitian  berdasarkan  fakta secara lebih   rinci permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono,  2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu dari studi literatur beberapa dokumen terkait dengan pembahasan topik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan analisis mempelajari dan mengkaji dokumen. Dimana dokumen yang akan di analisis adalah
dokumen pada studi literature, berita, dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan dikaji pada implementasi E-government di Kota Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi E-government
Penerapan E-government ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui penggunaan TIK yang efektif di kalangan pejabat pemerintah. Menurut (Nugraha,  2018) Di tingkat nasional,
banyak  pemerintah
daerah yang    berinisiatif untuk menerapkan e-government. Namun,
kondisi di lapangan menemukan perbedaan antar daerah karena berbagai alasan, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur  dan sumber  daya manusia yang  berbeda. Ada beberapa faktor yang penilaiannya harus  didasarkan pada bukti terdokumentasi  dari implementasi e- government yang  berorientasi kepada masyarakat, misalnya kebijakan. Studi selanjutnya diharapkan mampu menentukan metode penilaian yang cocok dengan seluruh faktor kematangan sekaligus penetapan level kematangannya.
E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan
teknologi digital untuk  bertransformasi kegiatan  pemerintahan,  dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Menurut (Wulansari & Inayati, 2019) masyarakat merupakan  pemangku kepentingan utama dalam implementasi e-government.
Namun dalam konteks penelitian E- government,  orientasi masyarakat belum dimanfaatkan secara luas karena sebagian besar proyek E-government hanya mengubah layanan  dan informasi yang semula masih tradisional menjadi pemanfaatan teknologi. Pengembangan egovernment menjelaskan bahwa egovernment merupakan upaya untuk
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik  dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen  dan proses kerja  di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi (Wijarnoko et al., 2020). Model yang ada untuk menilai kematangan E- government kebanyakan  hanya mengukur kemampuan teknologi
E-government. Kesamaan penelitian antara Wulan Sari &
Inayati dengan  peneliti terletak  pada melihat tingkat kematangan implementasi e-government bagi masyarakat. Sedangkan  perbedaan penelitian antara
Wulansari dan Inayati dengan  peneliti adalah melihat tingkat kematangan implementasi e-government oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat lokal. Menurut (Hardjaloka, 2014) menyatakan  bahwa ada beberapa peluang dengan penerapan e-government. Beberapa di antaranya adalah:
a) Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menekan biaya. Dengan penerapan E-government dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan  publik melalui pelayanan yang tepat waktu, cepat dan adil kepada seluruh  pengguna layanan tanpa diskriminasi. Hal ini dikarenakan E-government menggunakan aplikasi berbasis internet yang  dapat mengumpulkan,
mengirimkan, mengirimkan  data dan berkomunikasi secara cepat  dengan pengguna. Dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien maka akan menekan  biaya operasional pemerintah.
b) Peningkatan pelayanan. Pelayanan publik yang berfokus  pada pengguna jasa menjadi jantung  dari reformasi pelayanan publik saat ini. Dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, maka integrasi
e-government harus dicapai antar instansi pemerintah  baik  di tingkat pusat maupun daerah. Dengan integrasi tersebut, pengguna layanan dapat mengakses sebuah website untuk semua jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. c) Meningkatkan partisipasi masyarakat. Setiap warga negara berhak untuk berpendapat dan dengan menerapkan e-government masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran dan masukan  dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah. Selanjutnya,
partisipasi publik dalam e- government juga  dapat  berubah menjadi sebuah  demokrasi dimana masyarakat dapat    berpartisipasi
secara langsung melalui media online untuk memilih pejabat yang duduk di pemerintahan. d) Meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Dalam implementasi e-government, masyarakat dapat mengakses semua informasi pemerintahan
yang dipublikasikan melalui website seperti publikasi rapat, anggaran dan pengeluaran dan lainnya. Oleh karena itu, E-government
membantu meningkatkan transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat memberantas korupsi dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengendalikan kegiatan pemerintahan. Dari sisi kebijakan, pemerintah mengatur E-government  di Indonesia dalam peraturan presiden nomor 95 tahun
2018 tentang sistem E-government (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Sebagaimana dijelaskan  dalam pasal 2  peraturan presiden ini, prinsip-prinsip SPBE
Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
meliputi: a) Efektivitas, adalah optimalisasi
penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE yang efektif sesuai dengan kebutuhan.
b) Integrasi, adalah keterpaduan sumber daya yang mendukung SPBE.
c) Keberlanjutan, adalah keberlanjutan SPBE secara terencana,  bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangannya.
d) Efisiensi, adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE yang efektif.
e) Tanggung jawab, adalah  kejelasan fungsi dan tanggung jawab SPBE.
f) Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antara  proses bisnis dan antar sistem elektronik,  dalam rangka pertukaran  data, informasi,
atau layanan SPBE.
g) Keamanan adalah kerahasiaan,
keaslian dan non-penyangkalan dari sumber daya yang mendukung SPBE. Terbitnya Keputusan Presiden no. 95 Tahun 2018 menandai pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena SPBE atau biasa disebut e-government merupakan upaya menekan biaya dan waktu serta memperkecil kemungkinan terjadinya praktik  korupsi dalam pelayanan yang diberikan  pemerintah. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang menerapkan
e-government
dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara online. Salah satu aspek yang menjadi tujuan penerapan e- government adalah tersedianya sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan dan pelayanan yang  dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Keberadaan sistem informasi  bertujuan untuk mengelola data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah  dalam rangka pengembangan sistem informasi tersebut guna memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Oleh karena itu, terdapat sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo yang bertujuan untuk mendukung proses birokrasi dan prosedur birokrasi dapat memanfaatkan potensi teknologi informasi secara maksimal  dan mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemerintah dengan  baik.  dari kota Probolinggo.
2. Pelayanan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) di Kota

## Probolinggo
Dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan elektronik, layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi publik  berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
a. Pelayanan
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Hal tersebut disebutkan oleh pasal 42 ayat 2 Perpres  no. 95 Tahun 2018, bahwa pelayanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
merupakan layanan SPBE yang mendukung pengelolaan internal birokrasi dalam  rangka meningkatkan kinerja  dan akuntabilitas pemerintahan pada instansi pemerintah pusat dan  daerah. Disebutkan pula dalam Pasal 43 (1) bahwa pelayanan administrasi publik elektronik
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 42 (2) meliputi pelayanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang  dan jasa,  kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara,
pengawasan, akuntabilitas  kinerja dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah. Pelayanan  penyelenggaraan  pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan pembinaan dan  pengembangan aplikasi umum, dimana aplikasi umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik dan
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
penerapannya di Kota Probolinggo antara lain:
a) E-planning adalah salah satu bagian dari E-government di bidang perencanaan. E-planning atau Sistem Informasi. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebuah alat penyusunan  RPJMD,  Renstra, RKPD,   Renja Pemerintah Daerah agar  dapat terselesaikan  dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan  dokumen  perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun  2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Paat et al., 2018). Dengan adanya alat bantu e-planning,  BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisis secara informatif bagi para pemangku kepentingan. Kota Probolinggo turut menggunakan e-planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses perencanaan dan  penyusunan  RPJMD,  Renstra, RKPD, maupun Renja Pemerintah Daerah. Sistem dapat diakses melalui website http://probolinggokota.go.id. Selain itu, hasil RPJMD, Renstra,
RKPD    dan Renja Pemkot Probolinggo  dapat dilihat di website http://bappedalitbang.probolinggokot a.go.id. b) E-Procurement atau layanan pengadaan secara elektronik Yang dimaksud dengan E-procurement
adalah proses pengadaan barang/jasa
publik yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik  dan berbasis web/internet dengan menggunakan layanan  komunikasi dan teknologi informasi yang meliputi lelang   umum elektronik yang  di selenggarakan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Jasa Pengadaan Secara Elektronik) LPSE). E-procurement atau LPSE meliputi pelelangan umum, pra kualifikasi dan pengadaan secara elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, n.d.) Proses Pengadaan barang  dan jasa yang dilakukan  dengan menggunakan E- procurement diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sehingga terwujud
efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Hidayat, 2020). Dasar hukum pembentukan E-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Peraturan Presiden Pasal 73 Nomor 16 Tahun  2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang  ketentuan teknis operasionalnya diatur  oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan  pengadaan Secara
Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Andhi  Nur Rahmadi,  Maulana  Jibril  dan  Muhammad  A’yun:  Implementasi  E -
Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan pengadaan barang dan jasa di Kota Probolinggo menggunakan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dapat dilihat melalui situs website https://lpse.probolinggokota.go.id. c) E-performance atau E-kinerja adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan https://ekinerja.probolinggokota.go.i d. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Kota Probolinggo turut menerapkan sistem aplikasi penilaian    kinerja secara elektronik (E-kinerja) kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan mereka. Sistem aplikasi ini dapat di unduh melalui situs website
http://bkpsdm.probolinggokota.go.id.
Tujuan dari aplikasi ini, antara lain (1) Mempermudah proses monitoring dan evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun
2011,  (2) Standarisasi penggunaan tabel referensi (unit organisasi, jabatan,    uraian tugas),    (3)
Tersedianya Database Prestasi Kerja yang terdokumentasi yang digunakan sebagai media information sharing antar unit, (4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, dan (5) Meningkatkan kemudahan bagi ASN (Nurhayati,
2019).
b. Pelayanan Publik Berbasis

## Elektronik
Hal ini tertuang  dalam pasal 42
ayat (3) Perpres No. 95 Tahun 2018 bahwa layanan publik elektronik adalah layanan SPBE yang mendukung penyelenggaraan layanan  publik  di instansi pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa pelayanan publik elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi pelayanan yang menunjang  kegiatan di bidang  pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, perumahan,  komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, asuransi sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya (Manurung et al.,  2019). Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat
melaksanakan pembangunan    dan
pengembangan Aplikasi Khusus. Banyak sekali layanan publik elektronik  di Kota Probolinggo  di berbagai bidang, antara lain:
a) Bidang Pariwisata
Terdapat aplikasi khusus layanan publik di sektor pariwisata di Kota Probolinggo yaitu aplikasi GOVIS (Go Visit). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Probolinggo berbasis web android yang dapat membantu  dan mempermudah pengolahan informasi di tempat, wisata, di antaranya di Probolinggo. Sedangkan hasil pengujian yang  dilakukan oleh pengguna  pada sistem berguna  dalam mempermudah wisatawan, dalam mendapatkan informasi tempat wisata, hotel dan  kuliner. Aplikasi ini awalnya membantu wisatawan  untuk menjelajahi dan menikmati keindahan Kota
Probolinggo yang merupakan kota budaya dan kuliner dengan cepat dan mudah. Bentuk inovasi ini adalah aplikasi android berbasis web, aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan kapan saja, dimana saja.
b) Bidang Kesehatan
Dalam mempemudah dalam melaksanakan kegiatan pelaksana pelayanan  kesehatan  di Puskemas, setiap daerah mulai mengembangkan  berbagai bentuk strategi atau inovasi. Kegiatan pelaksana pelayanan kesehatan disetiap
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Puskesmas sebelumnya dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Kelemahan dalam penggunaan cara manual atau tradisional menjadi tantangan  bagi setiap Puskesmas untuk melakukan
pengembangan strategi (Eprilianto et al., 2019). Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Probolinggo juga membawa inovasi baru yaitu Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak Probolinggo cerdas Cermat ANdal Teliti Inovatif dan Kualitas (SISKIA Probolinggo Cantik). Aplikasi tersebut merupakan inovasi terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yaitu aplikasi berbasis website yang
menyediakan data ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita yang dilayani oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pemerintah dan rumah sakit swasta, rumah sakit ibu dan anak (RSIA) dan klinik. Website aplikasi tersebut yaitu https://siskia.probolinggokota.go.id. Aplikasi ini merupakan bentuk konkrit untuk menekan AKI dan AKB karena dapat memantau keselamatan ibu hamil, sehingga dengan adanya aplikasi ini mungkin kita dapat meminimalisir situasi yang membahayakan wanita dalam risiko tinggi hamil dan tidak menambah nomor MMR ke Kota Probolinggo lagi.
Diharapkan dengan inovasi ini dapat berkonsultasi dengan dokter khususnya dalam menangani ibu hamil risiko tinggi melalui website atau telepon.
c) Pengaduan Masyarakat Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah  pengaduan  berbasis Internet. Dimana layanan ini dapat diakses melalui website http://ppid.probolinggokota.go.id. Dimana
terdapat berbagai pilihan pengaduan seperti pajak illegal, perizinan, jalan dan selokan, angkutan, parkir, BST, lampu lalu lintas, kesehatan, kependudukan Pelayanan, warga miskin dan  bantuan sosial. Untuk mewujudkan visi pemerintahan yang  baik, perlu mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik ke dalam
satu pintu. Pentingnya mengadakan sarana pengelolaan  pengaduan,  bertujuan  untuk memperbaiki kekurangan  dan  kesalahan dari pemberi pelayanan  dengan  berfokus mengadakan sarana pengelolaan pengaduan maupun membantu penyelenggara dalam memperbaiki kekurangan yang diberikan dalam pelaksanaan  pelayanan sehingga mampu mengurangi masalah yang  ditemui dalam pelayanan agar mampu menjadikan pelayanan yang lebih baik lagi (Sabeni & Setiamandani, 2020).

## SIMPULAN
Diketahui, dalam pasal 42 Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Elektronik Penyelenggaraan Publik, Pelayanan SPBE terdiri dari Pelayanan
Elektronik Penyelenggaraan Publik  dan
Pelayanan Publik Elektronik. Pelayanan penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis perangkat elektronik terdiri dari E- planning, E-procurement, E-performance. Dalam penyelenggaraannya, Pemkot Probolinggo telah menerapkan pelayanan penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis perangkat elektronik. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi umum di pemerintahan Kota Probolinggo, yang dapat mendukung  pengelolaan internal birokrasi  dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas  pemerintah daerah. Sementara itu, pelayanan publik elektronik di Kota Probolinggo dibuktikan dengan adanya aplikasi khusus yang dikembangkan  oleh  pemerintah  daerah setempat. Aplikasi khusus tersebut antara lain aplikasi GOVIS (Go Visit) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo berbasis web android inovasi pelayanan publik berbasis elektronik lainnya. Dimana aplikasi khusus tersebut memuat berbagai fitur layanan publik elektronik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan e-government di Kota Probolinggo telah sesuai dengan pelayanan sistem pemerintahan
elektronik yang tertuang  dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Tata Kelola Elektronik. Pelaksanaan penerapan pemerintah di Kota Probolinggo bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi pelaksanaan SPBE, namun pengembangan SPBE masih dalam tahap integrasi. Dengan harapan  kedepannya tidak banyak aplikasi tapi terintegrasi dan semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## ANTARA News. (n.d.). Lima Inovasi
Antarkan Kota Probolinggo Raih Penghargaan “ Innovative Government Awar d” 2017. ANTARA News Jawa Timur. Retrieved November 15, 2021, from https://jatim.antaranews.com/berita/24 5951/lima-inovasi-antarkan-kota- probolinggo-raih-penghargaan- innovative-government-award-2017 Atthahara,
H. (2018). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E- GOVERNMENT :  S TUDI KASUS APLIKASI OGAN LOPIAN DINAS KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA
DI KABUPATEN PURWAKARTA. 12. Damanik, E.  (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Jurnal Studi
Komunikasi dan Media, 21(2), 151 –
164.
Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). MEWUJUDKAN INTEGRASI DATA MELALUI IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL. JPSI (Journal of Public Sector
Innovations), 4(1), 30. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30 -37 Hardjaloka, L. (2014). STUDI

## PENERAPAN E-GOVERNMENT DI
INDONESIA DAN NEGARA

## LAINNYA
SEBAGAI SOLUSI

## PEMBERANTASAN KORUPSI DI
SEKTOR PUBLIK. Jurnal Rechts Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 435. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding. v3i3.35 Hidayat,  C. N.  (2020). EFETIVITAS HUKUM SISTEM E- PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK. Pamulang Law Review, 2(1), 37. https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5 335 Kurniawan, R., & Atmojo, M. E. (2020). Implementasi E-Government Kulon Progo: Inovasi Dinas Kesehatan Melalui Aplikasi BumilKU  2019. JURNAL SOSIAL POLITIK, 6(2), 142 –
156.
https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.1
1077
Manurung, E. D.,  Rahmayani Sembiring,
S. N.,  & Sulistyani, W.  (2019). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DAN PERILAKU ANTI KORUPSI. Veritas et Justitia, 5(2), 399 – 420. https://doi.org/10.25123/vej.3614
Napitupulu, D.  (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government,
Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Sisfo, 05(03). https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.0 3.009 Nugraha. (2018). E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN
SUKSES PENGEMBANGAN E-

## GOVERNMENT DI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN). JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA,
2(1), 32 – 42.
Nurhayati, E. (2019). PENGARUH
PENERAPAN SISTEM PENILAIAN E-KINERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
DI KECAMATAN
SEMARANG TIMUR MELALUI MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis, 2(2). https://doi.org/10.33633/jpeb.v2i2.227 4
Paat, H. P., Tuju, E. F., & Kalalo, M. Y.
B. (2018). IPTEKS  IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-PLANNING
PADA  BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) SULAWESI UTARA. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 2(02). https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.201
8.21627
Peraturan Presiden  No.  95 Tahun  2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. (n.d.). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.).
Sabeni, H., & Setiamandani, E. D. (2020). PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. JISIP : Jurnal Ilmu  Sosial dan  Ilmu Politik, 9(1), 43 – 52. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.221 4 Said, A. (2015). INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  (Studi Pada Layanan   Cetak Tiket Mandiri di Stasiun Besar Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(11), 7.
Sugiyono.  (2016). Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
Wahab, A. (2015). Studi Implementasi E-
Government di Daerah Perbatasan The Study
of
E-Government Implementation in Border Area. Jurnal
Pekommas, 18(1), 14.
Wijarnoko, M. A., Asy ’ ari, M. A., & Rouf, A.  (2020). PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DKI JAKARTA (STUDI PORTAL RESMI PROVINSI DKI JAKARTA) [Preprint]. Open Science Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/7vc3y Wulansari, A., & Inayati, I. (2019). Faktor-faktor kematangan implementasi e-government yang
berorientasi kepada masyarakat.
Register: Jurnal Ilmiah Teknologi
Sistem Informasi, 5(1), 24. https://doi.org/10.26594/register.v5i1.
1288