## ANALISA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBELIAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL

## ¹Sulis Tiawati, ²Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.
Email : sulistiawati989@gmail.com
Info Artikel: | Submission : 12 November 2020          | Revissions : 20 November 2020             | Accepted : 20 Desember 2020 : 16 Desember 2020 : 18 Desember 2020

## Abstrack
The  advancement  of  science  and  technology  increases  over  time.  National  development activities also make aspects of life in the community significantly improved. Similarly, in the fields  of  science,  art,  and  literature  that  are  closely  related  to  Intellectual  Property  Rights. The  increase  in  innovation  technology  and  the  development  of  the  science  sector  should  be supported  by  public  awareness  and  market  participants  in  understanding  the  importance  of protecting  intellectual  property  rights  for  an  original  product  produced  by  a  person. However,  piracy  of  books  that  is  still  today  indicates  a  lack  of  enforcement  of  copyright  in Indonesia that harms the creator. This type of research is empirical juridical. The method of data  collection used in  the dissemination  of questionnaires and literature studies is to  study secondary legal materials related to the policy of Law No. 28 of 2014 On Copyright.The thing that  affects  the  rise  of  piracy  as  well  as  from  the  people  who  become  consumers,  economic factors  are  the  most  chosen  reason.  Therefore  the  legal  protection  for  copyright  holders  is governed  by  sections  99  and  113  of  Law  No.  28  of  2014  On  Copyright,  so  that  this  piracy phenomenon can be overcome.
Keywords : Law; Protection; Copyright; Electronic; Books.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  negara  dengan  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  sumber  hukum utamanya  menggunakan  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu  bangsa  Indonesia mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  melalui  pembuatan  pengaturan melalui  Undang-Undang.  Dalam  upaya  untuk    mencapai  atau  mewujudkan  cita-cita tersebut terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, dan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI.
Pengaturan  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dibuat  seiring  perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Tidak seperti benda yang bisa dilihat  bahkan  diraba  secara  langsung,  suatu  pemikiran  tidak  demikian.  Akan  susah ditelusuri  siapa  yang  mempunyai  suatu  pemikiran  atau  ide  terlebih  dahulu,  maka perlindungan  terhadapnya  sangat  penting  untuk  menegaskan  kepemilikan  pemikiran original dan ide kreatif.
Menurut Adrian Sutedi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah telah  mengeluarkan  perundang-undangan  tentang  HKI  yang  merupakan  pemberlakuan peraturan  perundang-undangan  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  berlaku  di  negeri Belanda untuk kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa  itu  bidang  HKI  mendapat  pengakuan  baru  3  (tiga)  bidang  HKI,  yaitu  Hak  Cipta, Merek  Dagang  dan  Industri,  serta  Hak  Paten.  Adapun  peraturan  Perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut: 1
a. Auteurswet 1912  (Undang-undang  Hak  Pengarang  1912  Undang-undang  Hak Cipta; S.1912-600)
b. Reglement  Industriele  Eigendom  Kolonien 1912  (Peraturan  Hak  Milik  Industrial Kolonial 1912;S.1912-545jo.S.1913-214).
c. Octrooiwet 1910  (Undang-undang  Pten  1910;  S.1910-33,  yis  S.1911-33,s.1922- 54).
Istilah Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan revisi dari hak atas kekayaan intelektual.  HKI  pada  dasarnya  merupakan  suatu  hak  yang  timbul  sebagai  hasil kemampuan  intelektual  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  menghasilkan  suatu proses atau  bidang  yang  bermanfaat  bagi  umat  manusia. 2 Sedangkan  menurut  Abdul  Atsar kekayaan  intelektual  merupakan  hak  yang  timbul  untuk  melindungi  hasil  olah  pikir
1 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.
2 Ibid , hlm. 38
dan/atau  kreativitas  seseorang  yang  menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang mempunyai kegunaan bagi manusia. 3
Dalam  perkembangannya  HKI  tidak  hanya  mengatur  3  (tiga)  bidang  saja, melainkan  mencakup  7  (tujuh)  bidang  yaitu;  Hak  Cipta,  Merek,  Paten,  Desain  Industri, Sirkuit  Terpadu,  Varietas  Tanaman,  dan  Rahasia  Dagang.  Perlindungan  hukum  terhadap HKI  pada  dasarnya  berbentuk  pengakuan  terhadap  kekayaan  karya  dan  hak  untuk menikmati  kekayaan  tersebut  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Artinya  selama  karya  berada dalam masa perlindunan, pemilik atau pemegang hak atas HKI memiliki kewenagan untuk memberikan izin ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.
Buku  adalah  instrumen  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  serta  tidak  dapat diingkari  lagi  bahwa  keberadaan  buku  merupakan  kebutuhan  utama  bagi  masyarakat. Terutama  hasil  karya  ilmiah  yang  sangat  dibutuhkan  khususnya  bagi  mahasiswa  dan dosen dalam proses pembelajaran. Karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (printed Book) , dalam  bentuk digital (e-Book) yang  berupa  file (pdf, doc, txt), dan dapat diunduh serta dibaca  melalui perangkat elektronik. Lahirnya  satu buku  juga  bukan merupakan  hal  yang  sederhana.  Terbitnya  suatu  buku  sampai  pada  format  yang  dapat digunakan  oleh  masyarakat  memerlukan  proses  yang  Panjang.  Proses  ini  melibatkan modal  dan  sumber  daya  manusia  baik  dari  penulis,  penerbit,  distributor  dan  dari  pihak- pihak lain yang terlibat dalam proses penerbitan suatu buku.
Melihat dari panjangnya proses pembentukan suatu karya, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang layak dan patut. Perlindungan atas HKI buku termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  sebagai  UUHC).  Pasal  40  ayat  (1)  UUHC menyebutkan “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni,  dan  sastra, terdiri  atas  buku,  pamflet,  perwajahan  karya  tulis  yang  diterbitkan,  dan semua hasil karya tulis lainnya.
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul  secara otomatis  berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 4 Hak  cipta  ( copy rights )  terdiri  atas  hak  ekonomi  ( economic  rights )  dan  hak  moral  ( moral  rights ).  Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
Peraturan  tentang  perlindungan  atas  hak  cipta  telah  sedemikian  rupa  disusun  dan dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan, namun dalam kenyataannya. Undang-undang
3 Abdul Atsar, Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Depublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 3
4 Tim  Visi  Yustisia, Panduan  Resmi  Hak  Cipta:  Mulai  Mendaftar,  Melindungi,  dan  Menyelesaikan  Sengketa, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm.1
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yang  telah  sah  dan  berakibat  hukum  saja  tetap  dilanggar  dan  seolah  dikesampingkan keberadaannya.  Masyarakat  seolah  tidak  mementingkan  keberadaan  undang-undang  hak cipta,  bahkan  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  yang  terkait,  seolah  membiarkan pelanggaran  tersebut,  dan  akhirnya  masyarakat  menormalisasi  tindakan  yang  melanggar undang-undang.
Salah  satu  objek  hak  cipta  yang  paling  banyak  mendapatkan  pelanggaran  adalah buku, dan bentuk paling umum atas pelanggaran terhadap buku adalah pembajakan buku. Sampai  pada  tahun  2020  ini  pembajakan  buku  masih  marak  terjadi  di  masyarakat,  dan karena  teknologi  yang  semakin  maju,  pembajakan  buku  tidak  hanya  terjadi  dalam  versi cetak  ( print  book) melainkan  juga  dalam  versi  buku  elektronik  ( e-book). Sasaran pembajakan buku  ini  marak terjadi kepada  buku-buku referensi, kamus,  buku-buku teks popular, dan juga novel. Banyak pelaku yang sudah tertangkap oleh aparat, namun masih banyak  pula  yang  masih  berkeliaran  dan  tumbuh,  seiring  tingginya  permintaan  oleh masyarakat.
Teknologi  saat  ini    mempermudah  pelaku  pembajakan  buku  dan  konsumen  buku elektronik  ilegal.  Jika  pembajakan  buku  cetak  rata-rata  melabeli  harga  20%  dari  harga buku asli, pembajakan buku secara elektronik hanya melabeli harga dasar yaitu Rp.5000 – Rp.  10.000,  bahkan  ada  situs  atau  website  tertentu  yang  menyediakan  buku  elektronik secara  ilegal  untuk  kemudian  diunduh  secara  gratis.  Hal  ini  cukup  memprihatinkan, dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik pada aplikasi resmi dengan situs berbayar,  sehingga  penulis  yang  memiliki  hak  cipta  atas  buku  tersebut  dapat  pula menikmati  hasil  ciptaanya.  Namun  demikian,  realitas  menunjukkan  bahwa  pelanggaran hak  cipta  telah  mencapai  tingkat  yang  membahayakan  dan  dapat  merusak  tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya. 5
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pembajakan  buku,  salah  satunya adalah  kurangnya  penegakan  hukum,  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pembajakan buku terjadi banyak dilakukan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Di kota yang  telah  disebutkan  di  atas  terdapat  tempat  khusus  yang  juga  sudah  terkenal  untuk memperjual-belikan buku bajakan.
5 Maulana,  dkk, Kapita  Selekta  Hak  Kekayaan  Intlektual ,  (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  UII  Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki, 2000), hlm. 89

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan  yaitu  model penilitan kualitatif,  menurut John W.  Cresswel  dalam  Fuqoha,  dkk. 6 ,  menunjukkan  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  cara  mengumpulkan  data  selengkap mungkin  untuk  menggambarkan  fakta-fakta  secara  sistematis  dan  terintegrasi.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, artinya penelitian  secara  pustaka  untuk  dapat  mengetahui  pelaksanaan  dari  Pasal  40  Ayat  (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis data dalam penelitian ini adalah :
a. Data  primer  :  data  yang  diperoleh  langsung  dari  fakta-fakta  sosial  yang  terkait dengan bekerjanya hukum dalam harapan ( das sein ) dan hukum dalam kenyataan ( das  sollen) .  Data  diperoleh  langsung  dari  responden  yang  telah  mengisi  angket terkait pembelian dan pengunduhan buku elektronik.
b. Data  sekunder  :  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  yang  dapat memperkuat  atau  mendukung  data  primer.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  data  kepustakaan,  serta  Undang-Undang,  khususnya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  20014  Tentang  Hak  Cipta  dan Undang-Undang terkait.
Teknik  memperoleh  data  yang  dilakukan  penulis  adalah  menyebarkan  angket berisi  pertanyaan-pertanyaan  seputar  pengunduhan  dan  pembelian  buku  elektronik  ilegal melalui platform media sosial agar dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  pembelian  dan  pengunduhan  buku  elektronik  secara  ilegal.  Sumber  data dalam penelitian ini adalah :
a) Data  primer  :  sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  penyebaran angket  yang dilakukan oleh penulis.
b) Data  sekunder  :  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan  penelusuran situs di internet.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Buku  Elektronik  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Perlindungan  Hukum  berasal  dari  bahasa  Belanda rechtsbescherming  van de burgers  tegen  de  overhead .  Sedangkan  Henry  C.  Black  menyatakan legal  protection of  the  individual in  relation  to  acts  of  administrative  authorities .  Perlindungan  tidak hanya  berdasarkan  hukum  tertulis  tetapi  juga  termasuk  hukum  tidak  tertulis  dengan
6 Fuqoha Fuqoha, Arif Nugroho, and Indrianti Azhar Firdausi, “Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 (2019): 153–66, http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1893/pdf.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
harapan  ada  jaminan  terhadap  benda  yang  dimiliki  dalam  menjalankan  hak  dan kewajibannya.  Prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  adalah  prinsip pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang  bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila. 7 Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM)  yang dirugikan orang  lain dan perlindungan  itu diberikan kepada  masyarakat agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Hukum  dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan  yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,  melainkan  juga  prediktif  dan  antisipatif.  Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka yang  lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  untuk  memperoleh keadilan sosial. 8
Philipus  M. Hadjon  bahwa perlindungan  hukum  bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa, termasuk  penanganannya  di  lembaga  peradilan. 9 Menurut  Robert  M.  Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di bawah ini : 10
1. Reward  Theory ,  bahwa  seseorang  yang  telah  berhasil  menemukan  atau menciptakan  karya-karya  intelektual  perlu  diberikan  pengakuan  dan penghargaan  berupa  perlindungan  terhadap  karya-karyanya  sebagai  imbangan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
2. Recovery  Theory ,  bahwa  penemu  atau  pencipta  yang  telah  mengeluarkan waktu,  biaya,  serta  tenaga  dalam  menghasilkan  karya  intelektualnya  perlu diberi  kesempatan  untuk  memperoleh  kembali  apa  yang  telah  dikeluarkannya tersebut.
3. Incentive  Theory ,  bahwa  penemu  dan  pencipta  memerlukan  insentif  untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
4. Risk  Theory ,  bahwa  HaKI  merupakan  hasil  karya  yang  mengandung  risiko, yang  dapat  memungkinkan  orang  lain  yang  terlebih  dahulu  menemukan  cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga  wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. Economic  Growth  Stimulus  Theory ,  bahwa  perlindungan  terhadap  HaKI merupakan  suatu  alat  pembangunan  ekonomi  yaitu  keseluruhan  tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.
Berdasarkan  teori-teori  tersebut  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sesuai dengan Reward Theory. Hak Cipta merupakan salah satu  bagian  dari  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  ruang  lingkup  objek  dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang
7 Denny Kusmawan, Perlindungan  Hak Cipta Atas Buku, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, hlm. 39
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54
9 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm.29.
10 Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011, hlm., 323-324.
di  dalamnya  mencakup  pula  program  komputer. 11 Konsep  perlindungan  Hak  Cipta biasa  disebut  juga  dengan copyright. Hak  cipta  terhadap  suatu  objek  HKI  tidak melekat dan berlangsung selamanya, melainkan hanya berlaku selama pencipta hidup dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan bagi Badan Hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hal ini tercantum pada pasal 58 (lima puluh delapan) UUHC.
Dalam  suatu  karya  cipta  melekat  kepada  pemilik  karya  dua  hak  yang  utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara langsung setelah lahirnya sebuah karya, yang menegaskan keterkaitan antara karya dan penciptanya. Hak moral meliputi:
a. hak agar nama pencipta tidak dihilangkan dari karya cipta; dan
b. hak agar karya cipta tidak dilakukan  modifikasi  yang dapat  merusak  martabat atau reputasi pencipta.
Hak ekonomi sendiri merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta, dan memberikan kewenangan kepada pencipta untuk : 12
a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian atau pentranformasian ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Pengomunikasiaan ciptaan, dan;
i. Penyewaan ciptaan. Pembajakan  atau  bisa  juga  disebut piracy merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran  hak  cipta  terhadap  buku.  Menurut  kamus  hukum  pembajakan  adalah tindakan  menggandakan  suatu  hak  cipta  yang  dilakukan  tanpa  izin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta. 13 Pada  zaman  yang  serba  modern  sekarang,  pembajakan  juga merambah dunia elektronik. Masyarakat pun mulai familiar dengan penggunaan buku elektronik.  Pembajakan  terhadap  buku  elektronik  dilakukan  khusus  pada  novel  dan buku-buku  pengembangan  diri  yang  sedang  tren  di  masyarakat.  Penyebarannya dilakukan  dengan  memperjual-belikan  buku  elektronik  di  platform  jual-beli,  melalui website-website illegal, dan juga melalui percakapan grup di platform berkirim pesan, berikut  data  yang  didapat  oleh  penulis  mengenai  beberapa  buku  elektronik  ilegal terbitan dalam negeri dan luar negeri.
Tabel 1
Daftar Judul-Judul Buku Yang Dibajak Dalam Format Electronic Book 1.  Aroma Karsa Dee Lestari indonesiaebook.com 2.  Pulang Leila S. Chudori blindhypnosis.com 3.  Bumi Tere Liye gudangebookz.blogspot.com
11 https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta
12 Tim Visi Yudtisia, Op. Cit. hlm. 3
13 https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Gambar 1 & 2
Penyediaan Buku Elektronik Ilegal Pada Platform Online Telegram
Sanksi  hukum  yang  diterapkan  terhadap  tindakan  pembajakan  buku  secara elektronik  hanya  berlaku  bagi  penjual  atau  penyedia.  Pemberian  sanksi  terhadap konsumen  buku  elektronik  illegal  belum  pernah  dilakukan.  Hal  ini  membuat konsumen  dari  buku  elektronik  merasa  aman  dalam  membeli  dan  mengunduh  buku elektronik  ilegal  tersebut.  Padahal  sanksi  pidana  juga  dipertegas  dalam  UUHC  Pasal 112  yang  berisi  bahwa:  Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dan/atau  Pasal  52  untuk  Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana  denda  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah).  Kemudian pada pasal 113 dijelaskan bahwa:
1) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  c,  huruf  d,  huruf  f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal di atas  menjelaskan  bahwa  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  hak ekonomi  pencipta  maka  dapat  dijerat  dengan  ketentuan  yang  ada.  Sedangkan  untuk mendapat  hak  ekonomi,  pencipta  diharuskan  untuk  terlebih  dulu  menjadi  anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dikutip dari Luky Prawenda “Untuk mendapatkan hak
ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terlebih dahulu menjadi  anggota  LMK  agar  dapat  menarik  imbalan  yang  wajar  dari  pengguna  yang memanfaatkan  hak  cipta  dan  hak  terkait  dalam  bentuk  layanan  publik  yang  bersifat komersial,”  ujar  Kepala  Seksi  LMK  Nasional  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham),  Di Jakarta, Selasa (28/8). 14
LMKN  berfungsi  untuk  melakukan  koordinasi  dan  mengawasi  pengumpulan royalti  oleh  LMKN  dibawahnya.  Setelah  menjadi  anggota  LMK,  setiap  pencipta, pemegang  hak  cipta,  dan  pemilik  hak  terkait,  melalui  LMK  akan  dibantukan  proses memperoleh  royalti  dari  pengguna.  Dalam  prosesnya,  pengguna  yang  memanfaatkan hak  ekonomi  ciptaan  membayarkan  royalti  tersebut  melalui  LMK.  Sebelum  itu, pengguna terlebih dahulu  membuat perjanjian dengan  LMK  yang kurang  lebih  berisi kewajiban  untuk  membayar  royalti  atas  hak  cipta  dan  hak  terkait  yang  digunakan. 15 Undang-undang  hak  cipta  nomor  28  tahun  2014  telah  menegaskan  dalam  pasal  99 bahwa:
(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak  mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga  atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang diperoleh  dari  penyelenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah,  pertunjukan  atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
a) meminta  penyitaan  Ciptaan  yang  dilakukan  Pengumuman  atau Penggandaan,  dan/atau  alat  Penggandaan  yang  digunakan  untuk menghasilkan  Ciptaan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  produk  Hak Terkait; dan/atau
b) menghentikan  kegiatan  Pengumuman,  Pendistribusian,  Komunikasi, dan/atau  Penggandaan  Ciptaan  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
Hak-hak  dalam    kewenangan  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  melalui pengadilan  niaga  tersebut  dibuat  untuk  melindungi  kepentingan  ekonomi  pencipta sekaligus  menjelaskan  peranan  pemegang  hak  cipta  dan  peranan  pengadilan  niaga. Penyelesaian  sengketa  secara  perdata  dapat  diajukan  oleh  pemegang  hak  cipta  atas pelanggaran hak ciptanya kepada pengadilan niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu  yang  perhitungannya  dengan  sendirinya  harus  masuk  akal  dan  dapat dipertanggung jawabkan. Dalam upaya perlindungan hak cipta atas suatu karya, tidak cukup  hanya  mengandalkan  Undang-Undang.  Para  pemilik  karya  bias  mendaftarkan karya  mereka  untuk  mendapatkan  hak  cipta  yang  sah  secara  hukum  ke  Dirjen  HKI. Pendaftaran  ini  bisa  dilakukan  langsung  dengan  datang  ke  kantor  Dirjen  HKI  di provinsi  masing-masing.  pendaftaran  hak  cipta  juga  bisa  dilakukan  melalui  online dengan mengunjungi situs web https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta.
14 https://www.hukumonline.com.
15 https://www.hukumonline.com
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Salah  satu  upaya  normatif  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  hak  cipta terhadap  buku  elektronik  ini  adalah  dengan  menggunakan  konsep  lembaga creative common dan  dengan  implementasi  ketentuan  mengenai  lembaga  manajemen  kolektif di  Indonesia. Creative  Common (CC)  adalah  organisasi  nirlaba  global  yang memberdayakan  penyebaran  dan  penggunaan  ulang  kreativitas  dan  pengetahuan melalui  penyediaan  perangkat  hukum  bebas.  CC  memiliki  afiliasi  di  seluruh  dunia yang  membantu  memastikan  lisensi  dapat  diterapkan  secara  internasional.  Pencipta dan  pemegang  hak  cipta  lainnya  dapat  memeriksa  organisasi  pemungut  royalti sebelum menetapkan lisensi CC terhadap ciptaan mereka. 16

## 2. Faktor  yang  Mempengaruhi  Pembelian  dan  Pengunduhan  Buku  Elektronik Secara Ilegal
Pengunduhan  buku  elektronik  secara  illegal  dapat  terjadi  karena  beberapa faktor  yang  mempengaruhinya.  Oleg  karena  itu,  peneliti  melakukan  survey  terhada beberapa responden untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang turut mempengaruhi pembelian  dan  pengunduhan  secara  illegal.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  keputusan  konsumen  untuk  membeli  dan  mengunduh  buku elektronik  secara  ilegal  penulis  menyebarkan  angket  berisi  pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelian dan pengunduhan buku elektronik ( e-book) yang disebar melalui platform media sosial.
Gambar 3
Data Responden Mengudnduh dan Membeli Buku Elektronik Secara Ilegal
Data responden yang diukur menggunakan  metode survey/kuisioner diperoleh jumlah responden sebanyak 60 (enam puluh) responden. Dari hasil kuisioner diperoleh hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sebanyak  51,7%  responden  dipengaruhi  alasan ekonomi,  21,7%  responden  memilih  alasan  kurangnya  pengetahuan  terhadap  hak cipta,  15%  responden  dipengaruhi  karena  alasan  kelengkapan  buku,  dan  11,7% memilih  alasan  lain-lain.  Berikut  beberapa  penjelasan  dari  responden  tentang  alasan lain-lain:
16 Etry  Mike,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Tindakan  Pelanggaran  Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017.
a. Kesulitan dan kekurangan akses terhadap perpustakaan;
b. Kekurangan akses terhadap buku legal di kota tempat tinggal; dan
c. Survei sebelum membeli buku cetak yang legal.
Sedangkan  data  responden  yang  melakukan  pengisian  merupakan  pengguna teknologi informasi dengan berbagai latar belakang dan usia sebagai berikut :
Gambar 4 & 5
Data Responden Penyebaran Angket Penelitian
a.
b.
c. d. e. f.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  cipta  diatur  dalam  pasal  99  dan  113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain melaui jalur hukum, pemegang hak cipta dapat mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan hak cipta yang sah  secara  hukum  ke  Dirjen  HKI,  mendaftar  menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Creative Common Indonesia (CCID) untuk dapat diakses oleh  konsumen  universal. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  Pembelian  dan Pengunduhan  Buku  Elektronik  Secara  Ilegal  dari  60  responden  sebanyak  51,7% dikarenakan alasan ekonomi, 21,7 % karena alasan kurangnya pengetahuan terhadap hak cipta, 15 % dengan alasan kelengkapan buku, dan 11,7 % memilih alasan lain-lain. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :
1) Bagi  pemerintah  diharapkan  untuk  lebih  memperhatikan  isu  pembajakan  ysng terjadi  Indonesia.  Pemeritah  juga  seharusnya  segera  merevisi  Undang-Undang yang  ada  saat  ini  karena  tidak  adanya  aturan  yang  tegas  mengatur  tentang pelanggaran terhadap buku elektronik.
2) Masyarakat  agar  dapat  menghargai  Hak  Cipta  buku  elektronik  yang  banyak dibajak  saat  ini  yaitu  dengan  cara  berhenti  mengunduh  dan  membeli  buku elektronik  bajakan  karena  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  hukum  terhadap Hak Cipta dan kreatifitas dari setiap penulis yang nantinya akan berdampak pada menurunnya  tingkat  kreatifitas  dari  setiap  penulis  karena  karya  mereka  tidak dihargai oleh masyarakat.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdul Atsar, Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan  Intelektual, Penerbit  Depublish  : Yogyakarta, 2018.
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Maulana,  dkk, Kapita  Selekta  Hak  Kekayaan  Intlektual ,  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki, 2000.
Philipus  M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia , Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005.
Tim  Visi  Yustisia, Panduan  Resmi  Hak  Cipta:  Mulai  Mendaftar,  Melindungi,  dan Menyelesaikan Sengketa, Jakarta: Visimedia.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya  Bakti, 2000.

## Jurnal :
Denny Kusmawan, “Perlindungan  Hak Cipta Atas Buku” ,  Volume  XIX  No.  2  Tahun  2014 Edisi Mei.
Etry Mike, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”, AL-  IMARAH: Jurnal Pemerintahan  dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017.

## Fuqoha Fuqoha, Arif Nugroho, and Indrianti Azhar Firdausi, “Stabilitas Pemerintahan Pasca
Pemilihan  Umum  Di  Indonesia  Antara  Checks  and  Balances  Dan  Demokrasi Transaksional,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2  (2019):  153–66,  http://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1893/pdf.
Hamdan Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Jurnal Law Review , Volume X No. 3 – Maret 2011.

## Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Internet : https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/ https://www.hukumonline.com