## PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTERI PADA MASA TUNGGU IKRAR TALAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH
HUSBAND'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE WIFE DURING THE WAITING PERIOD OF TALAK POWER IN THE DISTRICT IT'S REALLY FUN
Susi Susanti 1 , Jamaluddin 2 , Ramziati 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Kewajiban  memberikan  nafkah  oleh  suami  kepada  isteri  adalah  salah  satu kewajiban utama suami setelah pernikahan diadakan. Hal ini diatur dalam Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam.  Ketika  terjadi  perceraian  melalui  talak,  ada  batas  waktu  selama  6 bulan  untuk  mengucapkan  ikrar  talak.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan tanggung jawab suami memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak serta upaya perlindungan hukum bagi isteri yang tidak diberikan nafkah oleh suami pada masa tunggu ikrar talak. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  empiris- normatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  langsung  oleh reponden  dan  informan  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri selama masa tunggu ikrar talak. Namun, dalam praktiknya, seringkali suami enggan melaksanakan  kewajiban  tersebut.  Faktor  penyebabnya  antara  lain  ketidakmauan dan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah. Untuk melindungi hak-haknya, isteri  dapat  mengajukan  gugatan  nafkah,  menuntut  hak  nafkah  yang  tertunggak, atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke pihak berwenang.

## Kata Kunci: Nafkah, Ikrar Talak, Pertanggungjawaban Suami

## Abstract
The obligation of a husband to provide maintenance to his wife is one of the primary responsibilities of a husband after marriage. This is regulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. In the event of divorce through talak, there is a time limit of 6 months to pronounce the talak declaration. This research aims to examine the implementation and obstacles in  the  husband's  responsibility  to  provide  maintenance  to  the  wife  during  the
waiting period for the talak declaration, as well as the legal protection efforts for wives who are not provided with maintenance by their husbands during the waiting period. This research adopts a qualitative research approach with an empirical- normative  research  method.  Data  collection  techniques  involve  direct  interviews with  predetermined  respondents  and  informants.  The  findings  of  the  research indicate that husbands have an obligation to provide maintenance to their wives during the waiting period for the talak declaration. However, in practice, husbands often  neglect  or  refuse  to  fulfill  this  obligation.  Factors  causing  this  include unwillingness and the husband's capability to provide maintenance. To protect their rights, wives can file a claim for maintenance, demand overdue maintenance rights, or report domestic violence to the relevant authorities.
Key Word : Maintenance, Talak Declaration, Husband’s Responsibilities

## A. Latar Belakang
Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isteri merupakan salah satu kewajiban pokok suami setelah akad perkawinan terjadi. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami untuk isteri merupakan kewajiban yang timbul karena penikahan secara sah sesuai dengan syari’at Islam. Dengan adanya akad yang sah dalam suatu ikatan perkawinan menjadikan nafkah wajib dikeluarkan oleh suami kepada isteri maupun anak. Nafkah yang diberikan suami kepada isteri dapat berupa makanan, pakaian rumah, perawatan kesehatan dan lainnya. 1
Pemberian  dan  pemenuhan  nafkah  pada  hubungan  suami-isteri  merupakan bagian  dari  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( dharuriyat ).  Menjaga  kebutuhan  pokok seperti makan, minum, pakaian bertujuan mempertahankan keberlangsungan hidup. Apabila  kebutuhan  pokok  itu  tidak  dipenuhi  maka  akan  mengancam keberlangsungan hidup jiwa manusia. 2
Pengaturan  tentang  nafkah  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Khusunya  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
1 Arini Rufaida dan Nuryati, Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam , Jurnal Qiyas, Vol. 7, No. 1, April 2022., hlm. 2.
2 Husni Fuadi, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah , Jurnal Syar’iyah, 2017., hlm. 22.
Perkawinan)  dan  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan UU Perkawinan pengaturan terkait nafkah sebagai hak maupun tanggungjawab dimuat pada Pasal 30  hingga  Pasal  34.  Berdasarkan  Pasal  80  ayat  (2)  KHI  menyebutkan  bahwa kewajiban suami untuk melindungi isterinya serta memberikan segala hal keperluan rumah tangga sesuai kemampuan suami.
Kewajiban memberikan nafkah diatur dalam Al-Qur’an (Al-Baqarah: 233) yang menjelaskan  bahwa  kewajiban  suami  memberikan  nafkah  (pangan  dan  sandang) dengan  cara  yang  ma’ruf.  Kenyataannya,  saat  ini  banyak  terjadi  pengabaian terhadap tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah kepada isteri. Suami yang tidak  memberikan  nafkah  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  perceraian  di Kabupaten Bener Meriah. Misalnya pada perkara talak cerai pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Str dan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Str.
Di Kabupaten Bener Meriah banyak perkara gugatan perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah yang alasan gugatannya tersebut salah satunya yaitu suami tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan  nafkah  kepada  isteri  dan  anak yang  menjadi  tanggungannya.  Dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini  perkara perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut :
Tabel 1. Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 2020-2022
No Tahun Jumlah perkara cerai talak yang diputus Jumlah perkara cerai talak yang diputus yang putusannya gugur Jumlah perkara cerai talak yang cabut 1 2020 94 8 9 2 2021 87 7 6 3 2022 80 3 10
Sumber: Kepaniteraan  Muda  Hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong
Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa ada perkara gugatan cerai talak yang putusannya  gugur  dikarenakan  suami  tidak  menjalankan  kewajibannya  untuk mengikrarkan  talak  sesuai  dengan  putusan  dan  batas  waktu  yang  ditetapkan, sehingga putusan tersebut dinyatakan gugur. Untuk itu yang terjadi pada Putusan perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Str yang gugur karena penggugat (suami) tidak menjalankan ikrar talak hingga batas waktu yang ditentukan  (enam bulan) sejak tanggal  ditetakannya  hari  sidang  ikrar  talak.  Pada  Putusan  Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Str,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  memberikan  ijin kepada penggugat agar mengucapkan ikrar talak kepada tergugat di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Putusan tersebut di atas digugurkan karena  pihak  pemohon  (suami)  tidak  melakukan  ikrar  talak  pada  sampai  batas waktu  6  bulan  ikrar  talak.  Gugurnya  kekuatan  putusan  tersebut  melalui  Surat Keterangan Nomor 91/Pdt.G/2021.MS.Str.
Pada  masa  tunggu  ikrar  ini,  suami  masih  tetap  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  nafkah  kepada  isteri.  Namun,  pada  kenyataannya  sering  kali  suami tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada isterinya walau pada masa ikrar talak, dikarenakan pada kenyataannya pasangan suami isteri yang akan  bercerai  biasanya  sudah  tidak  tinggal  dalam  satu  atap  rumah  bahkan  suami akan  keluar  dari  rumah  tersebut  ataupun  si  isteri  yang  akan  kembali  ke  rumah orangtuanya.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah”.

## B. Metode Penelitian
Istilah  penelitian  dalam  bahasa  Inggris  disebut  sebagai research yang  dapat diartikan  sebagai  mencari  kembali.  Dalam  bahasa  Latin,  kata  “ research ” disebut dengan reserare yang  berarti  mengungkapkan  atau  membuka. 3 Penelitian
3 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) , Depok, RajaGrafindo Persada, 2020., hlm. 125.
merupakan  suatu  tindakan  untuk  memutuskan,  memajukan,  serta  menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuan dalam penelitian hukum adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan  mahasiswa/i  dan  sarjana  hukum  adalah  mengungkapkan  kebenaran ilmiah, yang sistematis, metodek dan objektif. 4

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pelaksanaan Taggung Jawab Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak
Pelaksanaan  tanggung  jawab  merujuk  pada  pelaksanaan  tindakan  atau kewajiban yang dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tanggung  jawab  adalah  kondisi  di  mana  seseorang  memiliki  kewajiban  untuk bertanggung jawab  atas segala hal (jika terjadi sesuatu, seseorang dapat  dituntut, disalahkan, atau terlibat dalam perselisihan). 5 Pelaksanaan tanggung jawab suami kepada isteri yaitu memberikan nafkah baik pada saat ikatan pernihakan belangsung atau pada saat putusnya ikatan perkawinan.
Ajaran  Agama  Islam  mencakup  berbagai  urusan  dunia  dan  akhirat.  Artinya Agama  Islam  tidak  hanya  mengajarkan  tentang  urusan  beribadah  kepada  Allah SWT. Namun, Agama Islam juga mengajarkan berbagai hal mencakup muamalah, munakahat dan jinayah. Munakahat merupakan ajaran Agama Islam terkait dengan melaksanakan  perkawinan  yang  tujuannya  adalah  beribadah  untuk  menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. 6
Pernikahan merupakan proses penyatuan dua kepribadian, sikap dan pemikiran. Oleh karena itu salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya (calon suami dan  calon  isteri)  apabila  akan  menikah  adalah  kematangan  fisik  dan  mental  agar
4 Hilman Hadikusuma , Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 1995., hlm. 8.
5 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Kemendikbud, 2020.
6 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000., hlm. 81.
dalam  perjalanan  kehidupan  rumah  tangganya  tidak  terjadi  perselisihan  di kemudian  hari  yang  berakibat  pada  perceraian.  Hal  ini  senada  dengan  yang disampaikan oleh Tgk. Abdurrahman Lamno bahwa modal dari perkawinan tidak hanya  bermodalkan  cinta,  namun  juga  kemampuan  untuk  memenuhi  kewajiban keduanya, khususnya kemampuan untuk memberikan nafkah. 7
Hadist Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW  bersabda  kepada  kami:  “ Hai  para  pemuda.  Barang  siapa  di  antara  kamu sudah  mampu  kawin,  maka  kawinlah.  Karena  dia  itu  dapat  menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan. ” (HR. Bukhari Muslim) 8
Menurut Tgk. Abdurrahman Lamno menjelaskan bahwa makna mampu dalam hadist  di  atas  adalah  juga  termasuk  kemampuan  dalam  aspek  ekonomi  yaitu memberikan  nafkah. 9 Selain  itu,  makna  mampu  ( al-baa’ah )  merupakan kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah termasuk tempat tinggal. 10
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  anjuran  pernikahan  yang  ditujukan kepada pemuda didasarkan pada kemampuan baik secara batin dan jasmani. Hal ini menjelaskan  bahwa  kemampuan  memberikan  nafkah  menjadi  hal  dasar  dalam hubungan  perkawinan.  Sehingga  dalam  perjalanan  kehidupan  rumah  tangganya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang berakibat pada perceraian. Menurut Zahrul  Bawady  bahwa  salah  satu  faktor  perceraian  adalah  perselisihan  rumah tangga  yang  diakibatkan  permasalahan  ekonomi  termasuk  tidak  diberikannya nafkah. 11 Untuk itu pentingnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isteri agar hubungan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis.
7 Tgk. Abdurrahman Lamno, kesiapan untuk menikah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.
8 Firman Arifandi, Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan , Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018., hlm. 12.
9 Tgk.  Abdurrahman  Lamno,  makna  mampu  untuk  menikah,  Wakil  Ketua  MPU  Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.
10 STID  DI  Alhikmah, Menikalah ,  Jakarta,  2015  diakses  melalui  website https://alhikmah.ac.id/menikahlah pada 28 April 2023, 23.42 WIB.
11 Zahrul  Bawady,  faktor-faktor  perceraian,  Hakim  Mahkamah  Syariyah  Simpang  Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
Dari hasil wawancara dengan Tgk Aburrahman Lamno juga menyampaikan hal yang  sama  bahwa  nafkah  tidak  hanya  berupa  makan  saja,  namun  nafkah  yang diberikan suami juga termasuk nafkah dalam bentuk sandang dan papan. Artinya bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dalam bentuk pangan, sandang  dan  papan. 12 Dalam  ajaran  Islam,  wajib  hukumnya  seorang  suami memberikan nafkah pada isterinya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal layak, dan  lainnya.  Menurut  Sayyid  Sabiq  menjelaskan  bahwa  memenuhi  kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia (suami) seorang kaya. Memberikan nafkah hukumnya wajib menurut Alquran, Sunnah dan Ijma’. 13
Pelaksanaan  kewajiban  suami  dalam  memberikan  nafkah  termuat  dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaq Ayat 7, An-Nisa: 34 dan beberapa hadist  Rasulullah.  Berdasarkan  berbagai  sumber  hukum  dalam  Al-qur’an  dan Hadist jelas bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri. Kewajiban ini  terjadi  karena  ikatan  perkawinan.  Pada  saat  masa  tunggu  ikrar  talak,  status hubungan  suami  isteri  masih  terjalin.  Sehingga  suami  tetap  berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kesanggupannya.
Masa tunggu ikrar talak artinya hubungan suami isteri masih berlaku. Artinya kewajiban dan hak suami dan isteri berlaku walaupun pada implementasinya suami tidak  melaksanakan  kewajibannya  pada  masa  tunggu  ikrar  talak.  Hal  ini dikarenakan biasanya suami dan isteri sudah pisah rumah. Selain  itu masa tunggu ikrar  talak  tidak  memutuskan  hubungan  perkawinan  suami-isteri,  sehingga  pada masa tunggu hubungan suami isteri masih berlangsung dan kewajiban suami tetap memberikan nafkah kepada isteri sesuai kemampuannya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Salah satu yang diatur adalah kewajiban  suami  untuk  memberikan  nafkah  bagi  isteri.  Ketentuan  dalam  UU
12 Tgk. Abdurrahman Lamno, makna nafkah bukan hanya memberi makan, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.
13 Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah 7 ,  Penerjemah  Muhammad  Thalib,  Bandung,  Al-Ma’arif, 1999., hlm. 63.
Perkawinan  menjelaskan  bahwa  suami  dan  isteri  memiliki  tanggung  jawab  yang mulia  dalam  mempertahankan  rumah  tangga  sebagai  dasar  dari  susunan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan, hak dan kedudukan  isteri  memiliki  keseimbangan  yang  sama  dengan  hak  dan  kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  dalam  interaksi  sosial  di  dalam masyarakat.  Suami  isteri  memiliki  hak  untuk  melakukan  tindakan  hukum  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Ketentuan  Pasal  31  ayat  (3)  menjelaskan  Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai tempat kediaman, yaitu suami dan isteri diharapkan memiliki tempat tinggal yang tetap  atau  tempat  kediaman  yang  stabil  dalam  rangka  membangun  dan  menjaga keutuhan  rumah  tangga.  Penentuan  rumah  tempat  kediaman  biasanya  dilakukan secara  bersama  oleh  suami  dan  isteri,  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan, kesepakatan, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
Suami  dan  isteri  memiliki  kewajiban  untuk  saling  mencintai,  menghormati, setia,  dan  memberikan  dukungan  baik  secara  fisik  maupun  emosional  satu  sama lain.  Sebagai  suami,  suatu  kewajiban  untuk  melindungi  isteri  dan  memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 14
Jika  suami  atau  isteri  tidak  memenuhi  kewajibannya  masing-masing,  pihak  yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 15
Menurut Zahrul Bawadi ketika diwawancari terkait kelalaian suami memberian nafkah  pada  masa  tunggu  ikrar  talak  yaitu  Pasal  34  ayat  (3)  UU  Perkawinan menetapkan hak bagi isteri untuk mengajukan gugatan terhadap suami jika suami lalai dalam memberikan nafkah. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama  masa  tunggu  ikrar  talak,  isteri  berhak  untuk  mengambil  langkah  hukum dengan  mengajukan  gugatan  terkait  nafkah  tersebut.  Selain  itu,  kelalaian  suami
14 Ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan
15 Ketentuan mengenai kelalaian dalam menjalankan kewajiban suami isteri dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan.
tersebut juga dapat dianggap sebagai tindakan pidana dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga. 16
Pengaturan kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 80 KHI. Dalam ketentuan KHI suami wajib memberikan nafkah kepada isteri terkait dengan:
1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. Biaya pendidikan untuk anak
Ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur  mengenai  tempat kediaman yang merupakan kewajiban bagi suami kepada isteri. Tempat kediaman dimaksudkan sebagai tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Fungsi tempat kediaman yang wajib disediakan suami digunakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Selain itu, suami wajib melengkapi tempat kediaman  sesuai  dengan  kemampuannya  serta  disesuaikan  dengan  keadaan lingkungan  tempat  tinggalnya,  baik  berupa  alat  perlengkapan  rumah  tangga maupun sarana penunjang lainnya.
Perlindungan  hukum  menegaskan  tentang  terpenuhinya  hak  setiap  warga negara  dan  kewajiban  bagi  negara  sebagai  penyelenggara  perlindungan. 17 Untuk itu,  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  kewajiban  suami  memberikan  nafkah  bagi isteri dapat dihubungkan dengan perlindungan hukum. Diaturnya tentang hak isteri mendapatkan nafkah dari suami dalam UU Perkawinan dan KHI merupakan bentuk dari perlindungan hukum.
16 Zahrul  Bawady,  keterkaitan  faktor  ekonomi  dengan  perceraian,  Hakim  Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
17 M. Nurdin, Op. cit., hlm. 92.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  isteri  dan  anak  adalah  dipenuhinya  nafkah oleh suami. Pada dasarnya perlindungan hukum memberikan rasa kepastian hukum bagi isteri. Terlaksananya ketentuan UU Perkawinan dan KHI sebagai  pedoman bagi suami dan isteri dalam menjalankan kehidupa rumah tangga. Karena kepastian hukum  adalah  nilai  yang  melekat  bagi  hukum.  Untuk  itu,  hukum  yang  memiliki nilai kepastian merupakan hukum yang dapat dijadikan petunjuk oleh masyarakat dalam berperilaku. 18
Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang  mengatur  tentang  kewajiban  suami  tentang  nafkah  sudah  sangat  jelas  dan rinci. Ketentuan hukum yang jelas dan rinci merupakan suatu ciri dalam kepastian hukum. Namun, jelas dan rincinya UU Perkawinan dan KHI secara empiris tidak dapat  diterapkan  bagi  sebagian  masyarakat.  Misalnya  suami  yang  lalai  pada kewajibannya memberikan nafkah. Walaupun ketentuan tentang kewajiban tersebut sudah sangat rinci dan jelas diatur. 19
Kelalaian  suami  tidak  memberikan  nafkah  bagi  isteri  berimplikasi  pada hilangnya  rasa  keadilan  bagi  isteri.  Karena  hak-hak  isteri  tidak  terpenuhi  yang menimbulkan  kesengsaraan  bagi  isteri.  Karena  keadilan  pada  umumnya  dapat diletakkan dalam 4 (empat) hal yaitu: 20
1. Keadilan sebagai keseimbangan;
2. Keadilan dalam persamaan;
3. Keadilan dalam memberikan hak; dan
4. Perlimpahan wujud.
Keadilan dalam memberikan hak dapat dimaknai bahwa pemenuhan kewajiban suami memberikan nafkah merupakan pemuhan hak isteri mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami. Sehingga apabila suami lalai melaksanakan kewajibannya maka  rasa  keadilan  bagi  isteri  tidak  terpenuhi.  Untuk  itu  diperlukan  upaya
18 Tata Wijayanta, Op. cit., hlm 220.
19 Mhd. Syukri Adly, aturan hukum kelalaian suami melaksanakan kewajiban memberikan nafkah, Wakil Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara 14 April 2023.
20 Ibid ., hlm. 43-46.
penegakan  hukum.  Namun  dalam  hukum  perdata,  bahwa  isteri  dapat  melakukan upaya  hukum  ke  pengadilan/Mahkamah  Syariyah  apabila  hak-haknya  tidak terpenuhi  oleh  suami.  Misalnya  mengajukan  gugatan  nafkah  pada  kasus  lalainya suami melaksanakan kewajibannya. 21
Menurut  Sajipto  Rahardjo  seseorang  dapat  menegakkan  hukum  untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi  pencapaian  tujuaan  atau  kepentingan  lain. 22 Hukum  memiliki  fungsi  dalam melindungi kepentingan manusia. Fungsi tersebut menyebabkan hukum sebaiknya dilaksanakan  secara  normal  dan  damai.  Selain  itu,  ada  kondisi  terjadinya pelanggaran  hukum  yang  menyebabkan  hukum  harus  ditegakkan  agar  hukum menjadi nyata. 23
2. Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu IKrar Talak
Pada umumnya hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dapat timbul dari berbagai  faktor.  Beberapa  contoh  hambatan  yang  mungkin  terjadi  meliputi keterbatasan sumber daya, seperti waktu, keuangan, atau tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab dengan efektif.
Kehidupan  realita  memperlihatkan  bahwa  keharmonisan  tidak  selamanya mewarnai  kehidupan  rumah  tangga,  kadang  muncul  konflik  sebagai  akibat  dari adanya  ketidaksiapan  dari  beberapa  aspek.  Beberapa  dari  konflik  yang  muncul berkembang  menjadi  sengketa  yang  berujung  pada  perceraian. 24 Saat  ini  banyak isteri di Kabupaten Bener Meriah mengajukan gugatan cerai karena faktor ekonomi. Suami  tidak  memberikan  nafkah  kepada  isteri.  Faktor  lainnya  adalah  suami melakukan tindak pidana sehingga dipenjara selama 5 tahun atau lebih. Biasanya yang menjadi pertimbangan hakim dari berbagai faktor tersebut adalah perselisihan
21 Zahrul  Bawady,  upaya  mengajukan  gugutan  nafkah,  Hakim  Mahkamah  Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
22 Satjipto Rahardjo, Op.cit ., hlm. 169.
23 Peter M. Marzuki, Op. cit hlm. 28.
24 Loc. cit .
atau  pertengkaran  secara  terus  menerus  dengan  pertengkaran  ini  tidak  dapat didamaikan lagi. 25
Pada perkara cerai talak yang merupakan hak suami biasanya disebabkan karena perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri yang tidak dapat didamaikan kembali. Faktor ini menjadi alasan suami mengajukan cerai talak  di  Mahkamah  Syariyah  Simpang  Tiga  Redelong.  Pada  kebiasaanya  alasan perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya tidak dipenuhinya nafkah bagi isteri atau suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri. 26
Suami tidak memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak karena berbagai hambatan. Hambatan suami tidak memberikan nafkah pada masa tunggu ikrar talak biasanya dikarenakan 1) suami tidak mampu memberikan nafkah karena suami  tidak  memiliki  pekerjaan;  2)  suami  dan  isteri  tidak  berada  di  satu  tempat tinggal  yang  sama  atau  suami  isteri  sudah  pisah  tempat  tinggal;  3)  suami menganggap  tidak  perlu  lagi  memberikan  nafkah  kepada  isteri  yang  sudah diceraikan  di  luar  pengadilan;  dan  4)  suami  enggan  memberikan  nafkah  kepada isteri karena kebenciannya kepada isteri. 27
Menurut Bapak Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah bagi isteri  pada  masa  tunggu  ikrar  talak  adalah  karena  suami  tidak  mau  memberikan nafkah kepada isteri dan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga tuntutan nafkah dari isteri yang terlalu besar tidak sesuai dengan pendapatan suami. 28 Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abudurrahman Lamno yang menyebutkan hambatan pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah bagi isteri di masa tunggu ikrar talak adalah tergantung
25 Mhd. Syukri Adly, pertikaian dalam rumah tangga menjadi faktor perceraian, Wakil Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.
26 Zahrul Bawady, faktor tidak diberikan nafkah menjadi alasan perceraian, Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
27 Mhd. Syukri Adly, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.
28 Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
kemauan  suami,  dimana  suami  telah  enggan  untuk  memberikan  nafkah  kepada isteri dikarenakan suami telah benci kepada isteri. 29
Hambatan  dalam  konteks  kemauan  suami  menyebabkan  tidak  terlaksananya kepastian  hukum  bagi  isteri.  Secara  jelas  bahwa  ketentuan  memberikan  nafkah adalah  bentuk  dari  kewajiban.  Secara  yuridis,  peraturan  perundang-undangan ketentuan mengenai kewajiban suami rinci diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 34 UU  Perkawinan  dan  Pasal  80  Kompilasi  Hukum  Islam.  Artinya  bahwa ketidakmauan  suami  memberikan  nafkah  kepada  isteri  merupakan  pengingkaran terhadap ketentuan hukum yang merupakan penjelmaan dari kepastian hukum.
Perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  isteri  yang  tidak  diberikan  nafkah karena faktor ketidakmauan suami. Perlindungan menekankan pentingnya hukum untuk menjaga hak-hak individu dan memastikan adanya keadilan. Hal ini sejalan dengan  prinsip  perlindungan  hukum  yang  menjelaskan  bahwa  hukum  harus berfungsi  sebagai  alat  untuk  melindungi  warga  negara  dari  penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak adil. 30
Keberadaan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menjadi upaya perlindungan hukum  bagi  isteri.  Perlindungan  hukum  ini  memungkinkan  isteri  melakukan penuntutan  terkait  nafkah  apabila  suami  lalai  memberikan  nafkah.  Namun,  perlu perlindungan  hukum  yang  lebih  rinci  terkait  faktor  ketidakmauan  suami memberikan  nafkah.  Karena  ketidakmauan  bukan  termasuk  tindakan  lalai  tetapi upaya  sadar  untuk  tidak  memberikan  nafkah.  Sehingga  perlu  pengaturan  tentang ketidakmauan suami memberikan nafkah kepada isteri sebagai bentuk perlindungan hukum yang menjaga hak isteri mendapatkan nafkah.
Hambatan-hambatan tersebut di atas sebagian besar dikarenakan kemauan dan kemampuan  suami  untuk  memberikan  nafkah  bagi  isteri.  Apabila  dilihat  dari hukum positif di Indonesia khususnya UU Perkawinan dan KHI dijelaskan bahwa
29 Tgk. Abdurrahman Lamno, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara,  12 April 2023.
30 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.
dalam kewajiban suami memberikan nafkah disesuaikan pada kemampuan suami. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 80 KHI dan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.
Hambatan suami tidak memberikan nafkah bagi isteri karena tidak sanggup atau tidak mampu seharusnya dapat diselesaikan dengan ketentuan agama islam. Bahwa kadar pemenuhan nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Namun faktanya suami tidak bekerja dan malas menjadi faktor lain yang membuat hubungan perkawinan berujung pada perceraian. Artinya bukan karena kesanggupan memberikan nafkah sesuai kondisi suami-isteri tetapi karena sifat suami yang malas bekerja dan tidak bekerja. Hal tersebut dikarenakan kesiapan menjadi suami tidak terpenuhi baik melindungi isteri dan memberikan nafkah untuk isteri. 31
Ketentuan agama Islam dan ketentuan dalam UU Perkawinan dapat menjawab permasalahan suami tidak sanggung memberikan nafkah bagi isteri. Artinya adanya kepastian hukum yang mengatur secara jelas mengenai jalan keluar dari hambatan tidak memberikan nafkah (sesuai kesanggupan suami). Namun disisi lain, adanya pelanggaran kepastian hukum oleh masyarakat (suami) dengan lalai atau tidak mau memberikan  nafkah.  Sehingga  isteri  melakukan  upaya  tuntutan  nafkah  ke pengadilan/Mahkamah Syariyah.
Pelanggaran terhadap kepastian hukum menimbulkan upaya penegakan hukum agar  hukum  berjalan  semestinya.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  melibatkan serangkaian  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan hukum,  baik  melalui  upaya  penindakan  maupun  pencegahan.  Kegiatan  ini mencakup  aspek  teknis  dan  administratif  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. 32
31 Tgk.  Abdurrahman  Lamno,  kesiapan  menjadi  suami  dan  hambatan  pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara 12 April 2023.
32 Bima  Anggarasena  dalam  Luthvi  Febryka  Nola, Upaya  Perlindungan  Hukum  Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) , Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016., hlm. 38.
Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum memiliki tujuan yang lebih  luas  daripada  sekadar  mencapai  kepastian  hukum.  Penegakan  hukum  juga bertujuan  untuk  menciptakan  manfaat  sosial  dan  keadilan. 33 Penegakan  hukum terhadap sengketa kelalain memberikan nafkah oleh suami bertujuan memberikan keadilan bagi isteri dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
Faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas  menjadi  hambatan  suami  tidak melaksanakan  kewajibannya  memberikan  nafkah  kepada  isteri.  Hambatan  suami tidak  melaksanakan  kewajibannya  mempengaruhi  tidak  terlaksananya  kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi isteri. Sehingga isteri dapat melakukan upaya  hukum  dan  penegak  hukum  (Mahkamah  Syariyah)  dapat  menjalankan fungsinya. .
Nafkah  adalah  hak  isteri.  Apabila  suami  tidak  memberikannya  maka  tetap menjadi  bentuk  hutang  atas  tanggung  jawabnya.  Apabila  di  saat  dituntut  (untuk membayarnya) maka dia (suami) harus membayarnya. Hal ini dikenal pula dengan nafkah lampau yang artinya nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak diberikan oleh  suami  terhadap  isteri  ketika  keduanya  terikat  oleh  perkawinan  yang  sah. 34 Menurut Zahrul Bawady bahwa "Nafkah lampau" merujuk pada dukungan finansial yang tidak dibayar oleh seorang suami selama ia masih dalam pernikahan dengan isterinya.
Upaya  isteri  yang  tidak  diberikan  nafkah  oleh  suami  pada  masa  perkawinan masih  berlangsung  dapat  dilakukan  dengan  cara  gugatan  nafkah  lampau.  Namun upaya  ini  perlu  pembuktian  dan  pada  umumnya  dilakukan  pada  saat  perkara perceraian  berlangsung.  Terkait  dengan  upaya  yang  dilakukan  isteri  yang  tidak diberikan  nafkah  pada  saat  masa  tunggu  ikrar  talak  adalah  mengajukan  gugatan nafkah ke Mahkamah Syariyah. Hal ini dikarenakan masa tunggu ikrar talak yang cukup lama yaitu 6 bulan. 35
33 Ibid ., hlm. 39. 34 Zahrul Bawady, kewajiban nafkah lampau, Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
35 Zahrul  Bawady,  gugatan  nafkah  pada  masa  tunggu  ikrar  talak,  Hakim  Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
Tindakan  yang  dilakukan  di  atas  merupakan  bentuk  dari  penegakan  hukum terhadap  permasalahan  yang  timbul.  Salah  satu  faktor  proses  penegakan  hukum yang baik adalahnya adanya undang-undangan (materiil). Kejelasan substansi dan terpenuhinya kepastian hukum membuat proses penegakan hukum berjalan dengan di penegak hukum maupun masyarakat. 36
Faktor lain yang berpengaruh pada proses penegakan hukum adalah faktor yang terkait  dengan  pelaku  penegak  hukum  itu  sendiri.  Termasuk  di  dalamnya  adalah individu  atau  kelompok  yang  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam bidang penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, seringkali penegak  hukum  menghadapi  beberapa  kendala,  seperti  kurangnya  kemampuan beradaptasi,  kurangnya  aspirasi,  kurangnya  pemikiran  progresif,  pandangan materialistik,  dan  kurangnya  inovasi.  Kendala-kendala  tersebut  dapat  diatasi dengan  mengembangkan  sikap  terbuka,  fleksibel,  sensitif,  berpengetahuan, sistematis,  percaya  diri,  optimis,  berpikiran  futuristik,  tidak  tertinggal  dalam teknologi, serta menghargai diri sendiri dan orang lain. 37
Pentingnya  penegakan  hukum  dalam  upaya  menyelesaikan  permasalahan pertanggungjawaban  suami  memberikan  nafkah  bagi  isteri.  Proses-proses penegakan hukum ini memperhatikan berbagai faktor agar upaya penegakan hukum memberikan  perlindungan  hukum  bagi  isteri.  Sehingga  menciptakan  keadilan, kepastian dan kesejahteran sosial bagi isteri.

## 3. Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Tidak Diberikan Nafkah Oleh Suami Pada Masa Tunggu Ikrar Talak
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  tindakan  untuk  melindungi  atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat  hukum. 38 Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu
36 Soerjono Soekanto, Op. cit ., hlm. 11-67. 37 Loc. cit . 38 Philipus M. Hadjon, Op. cit. , hlm. 10.
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 39
Perlindungan  hukum  bagi  isteri  untuk  mempertahankan  hak-haknya  secara preventif dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi isteri terhadap kelalaian suami melaksanakan kewajibannya telah diatur dalam UU Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal  34  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa apabila  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Menurut Zahrul Bawadi ketika diwawancari terkait kelalaian suami memberian nafkah pada masa tunggu ikrar talak yaitu: 40
“Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan adalah hak isteri apabila suami lalai  dalam  melaksanakan  kewajibannya  memberikan  nafkah.  Apabila  di  masa tunggu ikrar talak suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Maka upaya yang dapat  dilakukan  isteri  adalah  mengajukan  gugagatn  terhadap  nafkah.  Selain  itu, kelalaian ini juga masuk ke ranah pidana yaitu penelantaran dalam rumah tangga.”
Pendapat  yang  sama  disampaikan  oleh  Bapak  Mhd.  Syukri  Adly  yang menjelaskan bahwa isteri dapat mengajukan perkara ke ranah pidana apabila suami tidak  memberikan  nafkah  kepada  isteri  (penelantaran  dalam  rumah  tangga). Apabila perkara yang sedang diajukan di ranah perdata adalah perkara perceraian sedangkan di ranah pidana adalah penelantaran dalam rumah tangga. Menurutnya silahkan  diajukan  gugatan  selama  kedua  perkara  tersebut  tidak  ada ketrekaitan/berbeda. 41
Perlindungan  hukum  secara  represif  dapat  dilihat  dari  putusan  majelis  hakim yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Misalnya pada kasus perceraian yang dalam putusan hakim memuat pemenuhan terhadap hak-hak isteri sebelum ikrar talak diucapkan. Majelis hakim memiliki kewenangan dalam
39 Satjipto Rahardjo, Op.cit ., hlm. 54. 40 Zahrul Bawady, kelalaian suami memberian nafkah pada masa tunggu ikrar talak, Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara 13 April 2023.
41 Mhd. Syukri Adly, boleh mengajukan gugatan KDRT walau perkara perceraian berjalan, Wakil Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.
menentukan  secara exofficio terkait  dengan  hak-hak  yang  diperoleh  oleh  isteri termasuk nafkah iddah, mut’ah dan lainnya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2017  juga  telah  mengatur  tentang  isteri  yang  dapat  menuntut haknya.  Selain  itu  majelis  juga  mempertimbangkan  kesanggupan  suami memberikan nafkah. Sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara. 42
Pada  fokus  penelitiannya  perlindungan  hukum  bagi  isteri  dalam  menuntut haknya  didukung  dengan  penegakan  hukum  yang  progresif  oleh  aparat  penegak hukum.  Sehingga  terlaksananya  ketentuan  dalam  UU  Perkawinan  dan  KHI mengenai  pelaksanaan  kewajiban  suami  pada  masa  tunggu  ikrar  talak.  Serta terlaksananya upaya hukum yang dilakukan isteri dalam menuntut haknya.
Kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  bentuk  kekerasan terhadap  perempuan  yang  insidennya  paling  tinggi,  dan  dapat  berbentuk  fisik, psikis maupun ekonomi. Salah satu bentuk penindasan yang sering terjadi dalam keluarga adalah kekerasan ekonomi. Menurut Bapak Zahrul Bawady ketika ditanya terkait apabila di masa tunggu ikrar talak, suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dapat dikategorikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggga. 43
Menurut  Pasal  1  Undang-undang  PKDRT  yang  dimaksud  dengan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:
“Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkungan rumah tangga.”
Penelantaran rumah tangga yang masuk dalam kategori KDRT termuat dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
42 Mhd.  Syukri  Adly,  perlindungan  hukum pada  perkara perceraian  dan  pemenuhan  hak isteri, Wakil Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.
43 Zahrul Bawady, suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dapat dikategorikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggga, Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
Bentuk  kekerasan  ekonomi  dalam  rumah  tangga  terbagi  menjadi  dua  bentuk. Pertama , melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1). yang dimaksud  dengan  penelantaran  dalam  pasal  9  ayat  (1)  ini  adalah  larangan menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal  menurut  hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.  Dalam  istilah istilah  hukum  perkawinan,  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharan dikenal dengan istilah nafkah. Kedua , penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2). Yang dimaksud dengan penelantaran dalam pasal 9 ayat (2) ini adalah membatasai dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga  korban  berada  di  bawah  kendali  orang  tersebut  yang  mengakibatkan ketergantungan ekonomi.
Faktor  terjadinya  penelantaran  dalam  rumah  tangga  oleh  suami  disebabkan beberapa  hal.  Misalnya  kurangnya  pemahaman  tentang  hukum.  Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum, menjadi salah satu penyebab hukum tidak efektif dilaksanakan. Secara empiris telah dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga. Secara teori dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi proses  penegakan  hukum  oleh  penegak  hukum  adalah  faktor  masyarakat.  Faktor masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. 44 Ketidaktahuan masyatakat tentang hukum menyebabkan kasus penelantaran dalam rumah  tanggah  terus  berlangsung.  Sehingga  suami  dengan  mudah  mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembasahan di atas penulis menarik kesimpulan yaitu:
1. Pada  masa  tunggu  ikrar  talak,  suami-isteri  masih  memiliki  ikatan perkawinan  sehingga  suami  tetap  wajib  melaksanakan  tanggungjawab memberikan nafkah pada isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 34  UU  Perkawinan  dan  Pasal  80  KHI.  UU  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  juga  mengatur  bahwa  putusnya  perkawinan  yang  sah dilakukan dihadapan sidang Mahkamah Syariyah.
2. Hambatan  utama  dalam  pelaksanaan  kewajiban  suami  untuk  memberikan nafkah kepada isteri selama masa tunggu ikrar talak adalah kemauan dan kesanggupan suami. Secara empiris, seringkali suami menolak atau enggan memenuhi  kewajibannya  memberikan  nafkah  kepada  isteri  selama  masa tunggu  ikrar  talak.  Selain  itu,  kegagalan  suami  dalam  melaksanakan kewajiban tersebut juga disebabkan oleh ketidakmampuan finansial.
3. Isteri memiliki upaya yang tegas untuk melindungi diri secara hukum dalam kasus  ketidakpemberian  nafkah,  termasuk  mengajukan  gugatan  nafkah, menuntut  nafkah  yang  belum  dibayarkan,  atau  melaporkan  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti penelantaran. Hubungan yang jelas antara ketidakpemberian nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam  Pasal  34  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dan  Pasal  49  huruf  a  UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku
Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Jakarta, Rajawali Press, 2012.
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Kemendikbud, 2020.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi , 2016.
Firman Arifandi, Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan , Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018.
Hilman Hadikusuma , Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum ,
Mandar Maju, Bandung, 1995.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram, Mataram University Press, 2020.
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
Peter M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005.
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2011.
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
______________, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta, Kompas, 2006.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7 , Penerjemah Muhammad Thalib, Bandung, Al- Ma’arif, 1999.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,
Jakarta: Fakultas Hukum Universsitas Indonesia, 1983.
_____________, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 1986. Suteki dan Gilang Taufani, Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) , Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
2. Jurnal/Artikel Ilmiah
Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam , Jurnal Pendikan Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
Annisa dan Rusli, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Junral Pena Justisia, Vol. 18, No. 1, 2019.
Arini  Mutiara  Agi  dan  Indah  Dwi  Prignita  Ningtias, Analisis  Yuridis  Mengenai Gugatan  Nafkah  Yang  Menjadi  Alasan  Perceraian ,  Jurnal  Dialetika Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
Dudi Badruzaman, Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi  Jiwa, Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Syriah,  Vol.  3,  No.  1, Januari 2019
Husni  Fuadi, Nafkah  Wajib  Menurut  Pemikiran  Yusuf  al-Qardhawi  Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah , Jurnal Syar’iyah, 2017.
Lutfil  Ansori, Reformasi  Pengekan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) , Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
M.  Nurdin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Korban  Malpraktek Dokter. Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.
R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah  Konstitusi  No.  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara dalam  Pengujian  Undang-Undang ,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.  13, No. 02, Juni 2016.
Slamet  Tri  Wahyudi, Problematika  Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Konteks Penegakan Hukum di Indonesia , Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.
Tata  Wijayanta, Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.
3. Lainnya
STID  DI  Alhikmah, Menikalah ,  Jakarta,  2015  diakses  melalui  website https://alhikmah.ac.id/menikahlah pada 28 April 2023, 23.42 WIB.

## 4. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.