Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LOKASI WISATA

## Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari oheokh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  ditujukan  menganalisis  kepatuhan  terhadap  kebijakan  protokol  kesehatan  seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di lokasi wisata wisata Pantai Toronipa  menimbulkan  kekahawatiran  akan  berpotensi  menjadi  klaster  baru  penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi wisata. Selanjutnya, penelitian ini menilai upaya-upaya yang harus dilakukan guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebijakan protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris. Penelitian  ini menghasilkan bahwa  pendidikan  hukum  melalui  penguatan  nilai-nilai  budaya  lokal  dalam  rangka  mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara penguatan regulasi berbasis komunitas integrasi dan relasi, penguatan kelembagaan secara integratif baik  antara  pemerintah,  masyarakat  maupun  swasta  sebagai  upaya  mitigasi  bencana  COVID-19. Selain  itu,  cara  utama  untuk  mengantisipasi  kondisi  tersebut  adalah  dengan  miningkatkan kecerdasan  dan  pemahaman  hukum  tentang  kebijakan  protokol  kesehatan  melalui  pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya. Penguatan kelembagaan yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini tentang peningkatan COVID-19 di sektor pariwisata.
Kata kunci: COVID-19; Nilai Budaya Lokal; Pendidikan Hukum

## LEGAL EDUCATION THROUGH STRENGTHENING VALUES LOCAL CULTURE TO PREVENT THE SPREAD COVID-19 AT BEACH TOURISM LOCATION

## Abstract
This  research  aimed  at  analyzing  of  obedience  of  health  protocol  policies  such  as  physical distancing    and  wearing  masks,  especially  while  at  the  Toronipa  beach  tourist  location,  raises concerns that it will potentially become a new cluster of COVID-19 spread at tourist sites and in the end, it might spread in the community around the Toronipa beach tourist location. Subsequently, this paper also assessing of efforts that ought to be implemented community awareness toward health protocol policies. The research method used is empirical research. This study is revealing that legal education by means of local culture values in order to prevent COVID-19 spreading in the tourism location of Toronipa. In such condition, it has to be strengthened the regulation by relation-based community-based regulations, strengthening institutional integration both between the government, the community and the private sector as an effort to mitigate the COVID-19 disaster. Besides, the main way to anticipate these conditions is to increase intelligence and legal understanding of health protocol policies through legal education, especially legal education through strengthening cultural values. Legal education through strengthening local cultural values in order to prevent the spread of COVID-19  at  the  Toronipa  beach  tourist  location  can  be  done  by  strengthening  integration  and
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
strengthening local wisdom-based institutions in the form of preparedness, early warning systems regarding the increase in covid in the tourism sector Keywords: COVID-19; Local Cultural Value; Legal Education

## I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kepadatan  pengujung  di  tempat  wisata  semakin  hari  semakin  ramai. Meskipun  telah  memasuki  era  adaptasi  kebiasaan  baru  ( new  normal ),  masih banyak wisatawan yang tidak mematuhi kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di  lokasi wisata.  Sementara,  penyebaran  pandemi  COVID-19  di  Indonesia  secara signifikan  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  berdasarkan  data  yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan dan Penanganan COVID- 19 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2021 tambahan kasus baru yaitu 5.436 sehingga total positif COVID-19 di tanah air sudah mencapai 4.079.267 kasus. Melihat  perkembangan  penyebaran  pandemi  COVID-19  yang  senantiasa mengancam  kesehatan  bahkan  jiwa  seseorang,  tentu  ini  akan  menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat yang hidup di lokasi wisata.
Penelitian  sebelumnya  membahas  permasalahan  apa  saja  yang  terjadi pada  pendidikan  di  masa  pandemi  COVID-19  dan  memberikan  solusi  yang tepat untuk permasalahan yang ada pada pembelajaran daring agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang meskipun di masa pandemi COVID- 19 saat  ini. 1 Begitu  pula  penelitian  lainnya  membahasa  tentang  bagaimana sebenarnya  peran  orang  tua  dalam  mendampingi  putra-putrinya  saat  terjadi pandemi COVID-19 termasuk di antaranya saat mendampingi anak belajar dari rumah. 2 Sedangkan  penelitian  lainnya  adalah  mengetahui  dan  menganalisis penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  masa pandemi  COVID-19  di  Kota  Ambon.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan  yang  dilakukan mayarakat  pada  masa  pandemi  COVID-19  di  Kota  Ambon. 3 Kelebihan beberapa  tulisan  terdahulu  adalah  kepedulian  dan  perhatian  khusus  terhadap penangan COVI-19 beserta beberapa solusi-solusinya. Sebaliknya kelemahan
1 Irinna  Aulia  Nafrin  and  Hudaidah,  “Perkembangan  Pendidikan  Indonesia  Di  Masa  Pandemi Covid-19,” Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 3, no. 2 (2021): 458.
2 Fitri Andriani Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, “Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (2021): 421.
3 Iqbal  Taufik  Sherly  Adam,  Reimon  Supusepa,  Jacob  Hattu,  “Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Yang  Dilakukan  Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kota Ambon,” SASI 27, no. 2 (2021): 230–46.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
penelitian  sebelumnya  adalah  bervariasi  antara  lain  latar  belakang  cara penanganan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap penyebaran COVID-19, misalkan  di  beberapa  tempat  yang  memiliki  karakter  tersendiri.  Dengan demikian,  penanganan  dan  penyelesaian  terhadap  penularan  COVID-19  ini sangat  beragam.  Akan  tetapi  penelitian  ini  membahas  tentang  kepatuhan masyarakat berdasarkan nila-nilai dan budaya kearifan lokal khususnya yang berada di lokasi tempat wisata pantai Toronipa.
Gambar 1.1. Berita Pelanggaran Kebijakan Protokol Kesehatan Mitra di Sektor Pariwisata
Sumber: Antaranews.com/LENTERASULTRA.COM
Penyebaran  COVID-19  semakin  meluas  khususnya  di  lokasi  wisata kelurahan  Toronipa.  Kondisi  ini  juga  menjadi  kekhawatiran  masyarakat setempat. Melihat banyaknya kerumunan pengunjung di lokasi wisata Pantai Toronipa  yang  tidak  memperhatikan  kebijakan  protokol  kesehatan, dikhawatirkan akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di lokasi  wisata  dan  pada  akhirnya  akan  menyebar  di  lingkungan  masyarakat sekitar lokasi wisata Pantai Toronipa. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1,
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menunjukkan masih banyaknya pengujung wisata Pantai Toronipa yang tidak mematuhi  kebijakan  protokol  kesehatan,  misalnya  menjaga  jarak  dan menggunakan masker. Kepatuhan atas kebijakan protokol kesehatan dilakukan hanya  pada  saat  pengunjung  hendak  memasuki  pintu  masuk  wisata  Pantai Toronipa. Setelah berada di dalam lokasi pantai pengunjung sudah tidak lagi mengindahkan dan mematuhi kebijakan protokol kesehatan sebagaimana yang diberlakukan oleh pengelola wisata Pantai Toronipa. 4
Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  maka  perlu  adanya  upaya  yang  harus dilakukan  guna  menumbuhkan  dan  meningkatkan  kesadaran  atas  kebijakan protokol  kesehatan  oleh  pengunjung  maupun  masyarakat  setempat  guna mencegah  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata.  Jalan  utama  untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan meningkatkan kecerdasan dan pemahaman hukum tentang kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum  khususnya  pendidikan  hukum  melalui  penguatan  nilai-nilai  budaya. Secara  konseptual  Pendidikan  hukum  merupakan  pendidikan  dalam  upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum. Sementara kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang seyogyanya yang harus dilakukan atau perbuatan atau  yang  seyogyanya  tidak  dilakukan  atau  perbuat  terutama  terhadap  orang lain  serta  kesadaran  akan  kewajiban  masing-masing  terhadap  orang  lain. 5 Dengan demikian, diharapkan pendidikan hukum berbasis penguatan teknologi informasi  dan  budaya  ini,  akan  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan tentang berbagai kebijakan hukum tentang protokol kesehatan bagi pengunjung dan  masyarakat  setempat,  khususnya  tentang  pengetahuan  dan  kesadaran hukum terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama berada di lokasi wisata melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal.
Pendidikan  hukum  melalui  penguatan  nilai-nilai  budaya  lokal  dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 disektor pariwisata yang dimaksud adalah  pemberian  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  di  lokasi  wisata Pantai Toronipa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan  berbasis  nilai-nilai  budaya  lokal  di  situasi  pandemi  COVID-19  di sektor  pariwisata.  Langkah  ini  dipilih  sebagai  solusi  menghadapi  banyaknya pengunjung  dan  masyarakat  ketika  berada  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa tidak mengindahkan kebijakan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan memakai  masker.  Dengan  demikian  melalui  pendidikan  hukum  melalui penguatan  nilai-nilai  budaya  lokal  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  narasi-
4 Abdul Azis Senong, “Pantai Toronipa Konawe Dikunjungi Ribuan Wisatawan,” Antara Sultra, 2020; Redaksi Lenterasultra, “Ribuan Pengunjung Padati Pantai Toronipa,” Lentera Sultra, 2020.
5 Sudikno  Mertokusumo, Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat ,  1st  ed.  (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
narasi  budaya  lokal  yang  berisi  pesan-pesan  bahaya  dan  perlunya penanggulangan  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
Keberadaan penelitian sebelumnya telah membahas latar belakang yang berbeda-beda dalam penanganan terhadap penyebaran COVID-19. Kelebihan penelitian sebelumnya adalah terletak pada proses pembelajaran online selama masa  COVID-19.  Dalam  hal  ini  peran  guru  dituntut  untuk  dapat  berinovasi dalam  menyampaikan  materi  pembelajaran. 6 Guru  dapat  memanfaatkan platform yang  ada  untuk  menunjang  pembelajaran.  Pembelajaran  yang dilakukan  secara  daring  tidak  menjadi  alasan  untuk  kita  untuk  tidak mendapatkan  pendidikan.  Kelebihan  lain  dari  artikel  ini  terkait  COVID-19 adalah  peran  orang  tua  yang  muncul  selama  pandemi  COVID-19  adalah sebagai  pembimbing,  pendidik,  penjaga,  pengembang  dan  pengawas.  secara spesifik menunjukkan bahwa peran orang tua adalah menjaga dan memastikan anak  untuk  menerapkan  hidup  bersih  dan  sehat,  mendampingi  anak  dalam mengerjakan  tugas  sekolah,  melakukan  kegiatan  bersama  selama  di  rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens  dengan  anak,  bermain  bersama  anak,  menjadi  role  model  bagi  anak, memberikan  pengawasan  pada  anggota  keluarga,  menafkahi  memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. 7
Kelebihan  lainnya  adalah  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran protokol  kesehatan  pada  masa  pandemi  COVID-19  di  Kota  Ambon dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Ambon melalui sosialisasi- sosialisasi  dalam  pencegahan  penyebaran  virus  COVID-19  dan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. 8 Sebaliknya,  kelemahan-kelemahan  penelitian    terdahulu  adalah terdapat  dalam  masing-masing  latar  belakang  antara  lain  faktor-faktor  yang menghambat  dalam  hal  memutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19, kurangnya  sarana  dan  prasarana,  ketiadaan  komunikasi  antar  pemegang kebijakan  ( decision  maker ) dan  masyarakat  ( stakeholders ).  Hal  ini  dapat
6 Opict , Nafrin and Hudaidah, “Perkembangan Pendidikan Indonesia Di Masa Pandemi Covid- 19.”
7 Opcit ,  Euis  Kurniati,  Dina  Kusumanita  Nur  Alfaeni,  “Analisis  Peran  Orang  Tua  Dalam Mendampingi Anak Di Masa Pandemi Covid-19.”
8 Opcit ,  Sherly  Adam,  Reimon  Supusepa,  Jacob  Hattu,  “Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Yang  Dilakukan  Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kota Ambon.”
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dimaklumi  bahwa  mengakhiri  penyebaran  COVID-19  sangat  membutuhkan partisipasi  semua  pihak,  mengelaborasi  semua  upaya,  menyesuaikan  semua aturan satu dengan lainnya, dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya,  melalui  kegiatan  pelatihan  dan talkshow .  Dengan melakukan dua kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra sejak dini khususnya dalam  menanggulangi  penyebaran  pandemi  COVID-19  di  sektor  pariwisata khususnya  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa.  Berbagai  permasalahan  mitra tersebut  di  atas  menjadi  persoalan  umum  yang  saat  ini  sedang  melanda masyarakat  Indonesia.  Masalah  ini  menjadi  sangat  urgen  karena  jika  tidak segera dicegah maka akan menimbulkan peningkatan dan akan menjadi klaster baru  penyebaran  pandemi  COVID-19.  Maka  dari  itu,  perlu  melakukan sosialisasi, penguatan dan pendidikan hukum yang berbasis nilai-nilai budaya lokal  serta  melakukan  pengawasan  secara  ketat  sebagai  upaya  pencegahan penyebaran COVID-19.
Melalui program pengabdian kemitraan ini akan melahirkan masyarakat peduli  wisata,  yang  mampu  mengedukasi  pengunjung  maupun  masyarakat lainnya  yang  berada  di  sekitar  lokasi  wisata  untuk  dapat  menjadi  pelopor lahirnya  budaya  patuh  protokol  kesehatan  di  sektor  pariwisata  khususnya  di lokasi  wisata  Pantai  Toronipa.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kegiatan pengabdian  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Selanjutnya  sebagai  bentuk tindak lanjut dari kegiatan ini, maka akan dibentuk gerakan masyarakat peduli wisata di situasi pandemi COVID-19 di Kelurahan Toronipa. Di mana melalui gerakan  inilah  yang  akan  menyebarkan  pesan-pesan  positif  yang  diperoleh dalam  pendidikan  hukum  kebijakan  protokol  kesehatan  dalam  pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di sektor pariwisata, khususnya dalam bentuk narasi-narasi budaya lokal.

## B. Permasalahan
Berikut  rincian  permasalahan  masyarakat  Kelurahan  Toronipa  sebagai wadah peningkatan kesadaran hukum kebijakan protokol kesehatan di sektor pariwisata adalah:
1. Bagaimana  kesadaran  hukum  terkait  pelaksanaan  kebijakan  protokol kesehatan di sektor pariwisata khususnya di lokasi wisata Pantai Toronipa?
2. Bagaimana  model  sosialisasi  hukum  tentang  sanksi  pelanggaran  protokol kesehatan dalam pendekatan budaya lokal disektor pariwisata khususnya di lokasi wisata Pantai Toronipa?
3. Bagaimaan  pemanfaatan  dan  penguatan  nilai-nilai  budaya  lokal  yang berbasis narasi budaya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di sektor pariwisata khususnya di lokasi wisata Pantai Toronipa?
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
4. Bagaimana  upaya  pendekatan  Kolaborasi  antara  Penguatan  pendidikan hukum  dan  budaya  dalam  pencegahan  penyebaran  COVID-19  disektor pariwisata khususnya di lokasi wisata Pantai Toronipa?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  empiris  ini  pada  dasarnya  merupakan penggabungan antara pendekatan hukum dengan adanya penambahan berbagai unsur  empiris. 9 Metode  penelitian  hukum  empiris  mengenai  implementasi ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat.  Teknik Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  2  cara  yakni  teknik pengumpulan bahan hukum primer yang meliputi, pengumpulan bahan melalui wawancara  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi  observasi  di  wilayah Pantai Toronipa.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perkembangan Rezim Pengaturan Hukum Berbasis Budaya Lokal di Situasi Pandemi COVID-19 di Sektor Pariwisata di Pantai Toronipa Saat ini, Indonesia sedang berperang dan berjuang melawan penyebaran dan penularan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) di  tanah air. Dalam rangka  menangani  penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  di Indonesia,  pemerintah  telah  membentuk  beberapa  peraturan  perundang- undangan  di  antaranya,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).
Tidak  berhenti  di  situ  saja,  mengingat  makin  bertambahnya  pasien COVID-19 di Tanah Air, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah- langkah strategis dalam rangka penanggulangan COVID-19 di tanah air. Salah satu  langkah  yang  diambil  oleh  Presiden  Joko  Widodo  saat  itu  adalah menetapkan  COVID-19  sebagai  wabah  yaitu  4  Februari  Tahun  2020,  yang mana  hal  tersebut  dituangkan  lewat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  HK.01.07/MENKES/104/2020  tentang  Penetapan  Infeksi
9 Irwansyah and Ahsan Yunus (Editor), Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta, Indonesia: Mirra Buana Media, 2020)., Yogyakarta, p.184.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Novel  Coronavirus  (Infeksi  2019-nCoV)  sebagai  Penyakit  yang  Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
Untuk menangani penyebaran COVID-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  di seluruh daerah, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona  Virus  Disease  2019 yang  kemudian  di  teruskan  dengan  dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan  Peraturan  Daerah  dalam  Rangka  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
Hal ini pula ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten  Konawe. Di  mana Pemerintah Provinsi  Sulawesi Tenggara terkait Instruksi Presiden tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  2019. Sementara  di  Kabupaten Konawe,  untuk  mengatasi  dan  menangani  meluasnya  COVID-19, dikeluarkanlah  Peraturan Bupati Kabupaten Konawe 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-2019  dalam  Tatanan  Kehidupan  Era Barua.
Terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di beberapa daerah, akhir-akhir menjadi perbincangan yang hangat salah satunya yaitu di lokasi wisata khususnya wisata pantai. Dimana banyak ditemukan para pengunjung wisata pantai tidak mematuhi protokol kesehatan ketika berada di lokasi wisata.
Berangkat dari hal tersebut, dalam upaya penyelenggaraan kepariwisataan  dengan  di  tengah  pandemi  COVID-19,  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi  Masyarakat  di  Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam  Rangka  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan terfokus pada penerapan  kebersihan,  kesehatan,  keamanan  dan  keberlanjutan  lingkungan pada  destinasi-destinasi  pariwisata  di  Indonesia.  Selain  itu  juga,  pemerintah dalam rangka mengantisipasi lonjakan wisatawan pada masa pandemi COVID- 19,  melalui  Kementerian  Kepariwisataan  dan  Ekonomi  Kreatif  menyiapkan program  CHSE  yang  mengacu  pada  protokol  kesehatan  yang  meliputi
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Cleanliness (Kebersihan), Healty (Kesehatan) dan Environment Sustainability , yang  dilengkapi  dengan  pedoman-pedoman  penyelenggaraan  CHSE  dan diterapkan  pada  9  bidang  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif,  yaitu  daya  tarik wisata, home  stay /pondok  wisata,  hotel,  panduan  MICE,  penyelenggaraan kegiatan event ,  restoran/rumah  makan,  wisata  arung  jeram,  wisata  golf,  dan wisata  selam.  Namun,  persoalan  yang  muncul  kemudian  adalah  pedoman penyelenggaraan  CHSE  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  aturan  turunannya sehingga  dalam  penyelenggaraannya  tidak  terdapat  pengawasan  ataupun sanksi  penyelenggara  kepariwisataan  tersertifikasi  dan  yang  tidak melaksanakan CHSE. Dengan kata lain, Pedoman CHSE yang berlaku saat ini masih  belum  cukup  memiliki  kekuatan  di  masyarakat  untuk  dapat  dipatuhi, sehingga  pedoman  CHSE  memerlukan  dasar  hukum  pelaksanaan  agar  dapat ditaati  dan  memberikan  manfaat  dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan, khususnya di lokasi wisata.
Hal ini pula terjadi di lokasi wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe. Banyak  pengunjung  Pantai  Toronipa  yang  tidak  melaksanakan  protokol kesehatan ketika berada di lokasi wisata. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang  mengatur  secara  khusus  terkait  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum protokol  bagi  para  pengunjung  maupun  para  pengusaha  di  lokasi  wisata khususnya Pantai Toronipa. Hal ini tentu, apabila dibiarkan begitu saja akan menjadi  tempat  penyebaran  dan  penularan  COVID-19  yang  pada  akhirnya akan  menimbulkan  peningkatan  kasus  positif  dan  akan  menjadi  klaster  baru dalam penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe.  Untuk  itu,  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  khususnya Kabupaten  Konawe  bersama  masyarakat  harus  duduk  bersama  untuk membahas persoalan ini. Langkah yang dapat dilakukan misalnya membentuk peraturan tentang pelaksanaan dan penegakkan hukum protokol kesehatan di lokasi  wisata.  dimana  dalam  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  dengan  cara sosialisasi  pelaksanaan  protokol  kesehatan  yang  berbasis  kearifan  lokal maupun  membuat  narasi-narasi,  simbol  atau  gambar  yang  berisi  nasehat- nasehat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal.
B. Penguatan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Pembentukan Komunitas Masyarakat  Berbasis  Budaya  dalam  Rangkah  Mencegah  Penularan COVID-19 di Pantai Toronipa
Pandemi  COVID-19  telah  menyebabkan  terjadinya  krisis  global  IMF memprediksi output ekonomi dunia akan menyusut hampir 5% atau hampir 2% lebih  buruk  dari  perkiraan  yang  dirilis  pada  bulan  April.  Secara  Nasional, pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal  pertama  ditahun  2020  yang biasanya berada pada angka 5 persen, kini turun pada angka 2,97 persen. Di Indonesia penurunan perekonomian salah satunya karena anjloknya pariwisata.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, untuk itu perlu dilakukan konstruksi  norma  dalam  menyongsong new  normal di  bidang  pariwisata. Dalam  mengonstruksikan  kebijakan new  normal tersebut  harus  menekankan pada  Konsep Community  Based  Tourism . 10 Konsep Community  Based Tourism muncul bermula atas kritik pengelolaan pariwisata yang dilakukan dan dipandang kurang mampu melibatkan masyarakat.
Berdasarkan  definisi  ASEAN  tersebut  setidaknya  terdapat  10  prinsip CBT yaitu: 11
1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi manajemen.
2. Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan,
3. Mendapatkan pengakuan
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan martabat manusia,
5. Mekanisme berbagi manfaat yang adil dan transparan,
6. Meningkatkan hubungan ekonomi lokal dan daerah,
7. Menghormati budaya dan tradisi lokal,
8. Berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam,
9. Meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung dengan memperkuat interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan.
10. Bekerja menuju kemapanan finansial.
Penerapan  konsep Community  Based  Tourism sangat  efektif meningkatkan  perekonomian  masyarakat  yang  kini  menurun  karena  dengan penerapan  konsep Community  Based  Tourism masyarakat  memiliki  kontak langsung  dengan  wisatawan.  Michel  Picard  berpendapat  bahwa  terdapat perbedaan mencolok yang tidak dapat disangkal antara mereka yang memiliki akses langsung dan tidak dengan uang wisatawan. Masyarakat yang memiliki akses langsung dengan wisatawan memiliki kesempatan lebih baik dan cepat dalam mengembangkan perekonomian dan potensi yang mereka miliki. 12
Partisipasi  masyarakat  merupakan  komponen  terpenting  dalam  upaya pemulihan  ekonomi  masyarakat  melalui  pariwisata.  Pengabaian  partisipasi masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata  juga  merupakan  awal  dari kegagalan pengembangan pariwisata serta kegagalan dalam mencapai  tujuan kepariwisataan,  sebagaimana  disebutkan  Pasal  4  Undang-Undang  No.10 Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  yaitu untuk  meningkatkan pertumbuhan
10 A.A. Istri Eka Krisna Yanti, “Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 82, https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31458.
11 Eka  Krisna  Yanti,  “Community  Based  Tourism  Dalam  Menyongsong  New  Normal  Desa Wisata Bali.”
12 Ibid.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  menghapus  kemiskinan  dan mengatasi pengangguran. 13
Untuk  itu,  dalam  rangka  pengembangan  pariwisata  di  tengah  pandemi COVID-19  saat  ini,  partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  khususnya masyarakat  di  lokasi  wisata.  Diharapkan  melalui  partisipasi  masyarakat  di lokasi wisata dapat mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 di lokasi wisata.  Mengingat  kepadatan  pengujung  di  tempat  wisata  semakin  hari semakin ramai. Dan masih banyak wisatawan yang tidak mematuhi kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di lokasi wisata.
Kondisi  ini  menjadi  kekhawatiran  masyarakat  Kelurahan  Toronipa. Melihat  banyaknya kerumunan pengunjung di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa yang tidak memperhatikan kebijakan protokol kesehatan, dikhawatirkan akan berpotensi  menjadi  klaster  baru  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata  dan pada akhirnya akan menyebar di lingkungan masyarakat sekitar lokasi wisata Pantai Toronipa.
Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  maka  perlu  adanya  upaya  yang  harus dilakukan  guna  menumbuhkan  dan  meningkatkan  kesadaran  atas  kebijakan protokol kesehatan oleh pengunjung maupun partisipasi masyarakat setempat guna mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata. Salah satu jalan yang bisa ditempuh  mengingat  belum ada peraturan  yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi wisata untuk mengantisipasi kondisi  tersebut  adalah  dengan  membentuk  komunitas  masyarakat  peduli wisata atau relawan COVID-19 di lokasi wisata pantai. Dimana dengan adanya komunitas  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  terhadap  para pengunjung,  pelaku  usaha  maupun  warga  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan dan pemahaman hukum tentang  kebijakan  protokol  kesehatan  melalui  pendidikan  hukum  khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya khususnya nilai-nilai kearifan lokal.
Secara  konseptual  kearifan  lokal  adalah  kecendekiaan  budaya  yang dimiliki setiap masyarakat beradab yang syarat dengan nilai-nilai kesantunan, kehormatan,  kemartabatan,  dan  kebudayaan  manusia.  Kearifan  lokal  sangat penting  sebagai  sumber  pengetahuan  dalam  pembelajaran  dan  pendidikan. 14 Di  tengah  pandemi  COVID-19  saat  ini,  nilai-nilai  luhur  kearifan  lokal
13 Ibid.
14 Aswati M., Aslim Aslim, and Sarman Sarman, “Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat Melalui Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penanganan COVID-19 Di Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara,” Jurnal Idea of History 3, no. 2 (2020): 38.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
masyarakat  setempat  dapat  dikolaborasikan  guna  mencegah  penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa.
Nilai-nilai  yang  ada  dalam  kearifan  lokal  merupakan  nilai-nilai  luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat terjaga dengan baik. Kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas  semata  melainkan  nilai  tradisi  yang  mempunyai  daya  guna  untuk mewujudkan  harapan  atau  nilai-nilai  kemapanan  yang  juga  secara  universal yang  didambakan  oleh  manusia  terlebih  saat  pandemi  sekarang,  dimana kearifan lokal sangat penting karena dalam prinsip sebuah kearifan lokal salah satunya  adalah  kebersamaan  yang  merupakan  jantung  utama  sebuah  budaya dalam  masyarakat  dapat  berjalan  dengan  baik.  Untuk  kondisi  saat  ini  yaitu adaptasi kebiasaan baru, masyarakat perlu diedukasi secara persuasif dengan pendekatan nilai kearifan lokal. 15 Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk berpikir  tentang  kondisi  yang  terjadi  saat  ini.  Peduli  terhadap  lingkungan, disiplin pada diri sendiri, berempati serta bersama mencari solusi permasalahan dengan  mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  berupa  protokol kesehatan yang menjamin kehidupan bersama bersifat adil, gotong royong dan orientasi terhadap kemajuan untuk penyelesaian masalah pandemi ini. 16
Dalam  kondisi  adaptasi  kebiasaan  baru  ini  masyarakat  diminta  untuk dapat  hidup  berdampingan  dengan  COVID-19  dengan  disiplin.  Masyarakat harus  disiplin  menerapkan  protokol  kesehatan  dengan  melihat  indikator Perilaku Hidup  Bersih dan Sehat  (PHBS) dalam  berbagai tatanan kehidupan yaitu  kebiasaan  CTPS:  menggunakan  masker;  tidak  merokok;  melakukan aktivitas fisik; tidak meludah sembarangan; melakukan etika batuk dan bersin; menjaga jarak; berjemur di pagi hari; mandi setelah beraktivitas di luar rumah; mengonsumsi  buah  dan  sayur;  memasak  makanan  sampai  matang, menggunakan air bersih; menggunakan jamban sehat; membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Konsistensi dalam diri masyarakatlah yang diharapkan untuk melakukan perubahan menjadi budanya dan perilaku yang bersih dan sehat agar pandemi ini segera berlalu. 17
15 M., Aslim, and Sarman, “Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat Melalui Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penanganan COVID-19 Di Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara.”
16 Ibid.
17 Ibid.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
C. Penguatan Nilai-nilai  Budaya  Lokal  Melalui Pembentukan Komunitas  Masyarakat  Berbasis  Budaya  dalam  Rangkah  Mencegah Penularan COVID-19 di Pantai Toronipa
Di  Sulawesi  Tenggara  sendiri  terdapat  beberapa  suku/etnik  yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara di antaranya yaitu suku Muna, Tolaki, dan Bajo. Dengan adanya suku/etnik tersebut, maka dipastikan bahwa begitu beragam warisan nilai (kearifan lokal) masyarakat yang mengandung agenda pendidikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Dalam  rangka  mencegah penyebaran COVID-19, terdapat beberapa nilai kearifan lokal yang digunakan atau  diaplikasikan  masyarakat  dalam  mencegah  penyebaran  COVID-19  di lokasi wisata Pantai Toronipa di antaranya sebagai berikut:
1.  Nilai kearifan lokal Suku Muna
Suku Muna memiliki banyak kearifan yang memiliki unsur nasehat dan pendidikan. Nilai tersebut tidak hanya menjadi konsep pengetahuan dan nilai semata,  akan  tetapi  cukup  banyak  menjadi  landasan  perilaku.  Adapun  nilai- nilai  kearifan  lokal  yang  dapat  digunakan  dalam  mencegah  penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa yaitu: 18
a. Katangari (nasehat).
Dalam  bahasa  Muna  mengandung  muatan  nasehat  dan  pesan  yang memiliki fungsi dan makna bagi kehidupan masyarakat. Setiap generasi pada suku  ini  pasti  mendapatkan  proses katangari (nasehat)  baik  secara  formal maupun  informal.  Formal  dalam  artian  budaya  melalui  ritual  khusus  sesuai siklus  hidup  manusia. Menurut tokoh  Muna,  La  Waweha, sejak dalam perut ibunya bagi orang Muna sudah harus diberikan nasehat-nasehat. Memberikan perlakuan khusus dan bisikan pada bayi yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya saat lahir dan saat anak tersebut diakikah. Proses sunat/khitan bagi anak  baik  laki-laki  maupun  perempuan  wajib  diberikan  “toba”  yaitu  suatu substansi  nasehat  untuk  merefleksikan  hakikat  dirinya  sebagai  manusia  dan tujuan hidupnya. Hal lain yang diberikan dalam toba ini adalah prinsip-prinsip dalam bersikap dan bertutur kata baik pada sanga pencipta, pada kedua orang tua, pada saudara yang lebih tua, pada saudara yang lebih muda, bahkan pada sesama makhluk yang lain.
Melalui  Nilai  luhur  yang  terkandung  dalam katangari tersebut, masyarakat Pantai Toronipa atau para pengunjung Pantai Toronipa dapat saling menasihati  pentingnya  menerapkan  protokol  kesehatan  dengan  cara
18 Pendais Hak, “Etnopedagogik Pada Masyarakat Suku Muna, Tolaki, Dan Bajo Di Sulawesi Tenggara  (Strategi  Pengintegrasian  Kearifan  Lokal  Dalam  Pembelajaran  Sejarah  Untuk  Penguatan Karakter Siswa),” in Seminar  Nasional  Sejarah  Ke  4  Jurusan  Pendidikan  Sejarah  Universitas  Negeri Padang (Padang: Universitas Negeri Padang, 2019), 286–87.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
memberikan nasehat untuk hakikat menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain serta manfaatnya, bahkan merefleksikan hakikat dirinya sebagai manusia dan  tujuan  hidupnya.  Dengan  demikian,  akan  tumbuh  rasa  sadar  akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di  lokasi  wisata  Pantai Toronipa demi  kesehatan diri sendiri dan kesehatan bersama serta kenyamanan bersama.
b.  Falia (Pantangan).
Sama  dengan  suku  lainya,  setiap  kelompok  masyarakat  ada pantangannya. Tetapi bagi orang Muna, falia suatu tata nilai yang dibuat untuk mengaja  tubuh/fisik  manusia,  menjaga  hubungan  sosial  manusia,  menjaga perilaku,  menjaga  tutur  kata  dan  sebagainya  yang  dilengkapi  dengan  rumor akibat/dampak  jika falia tersebut  dilanggar.  Jaman  dulu  orang  Muna  sangat memegang teguh konsep falia ini. Takut melanggarnya karena akan berdampak buru bagi dirinya.
Dalam  rangka  mencegah  penularan  COVID-19  di  lokasi  Pantai Toronipa, nilai-nilai falia dapat diterapkan dengan melakukan tulisan-tulisan atau narasi-narasi  yang berisi  pesan falia (pantangan) berperilaku melanggar protokol  kesehatan  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa.  Misalnya,  membuat tulisan-tulisan atau narasi-narasi di sekitar pantai bahwa falia batuk di hadapan orang  lain  tanpa  menutup  mulut, falia buang  ingus  sembarangan  di  lokasi pantai dan lain sebagainya.
c. Pokadulu
Istilah pokadulu dapat  dimaknai  dengan  gotong  royong. Pokadulu dilakukan  dengan  tujuan  agar  dalam  setiap  pekerjaan  tidak  terlalu  berat, menguji kesetiaan dan kepedulian teman atau tetangga, dan adanya tenggang rasa dalam kehidupan mereka. Pokadulu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Muna  sejak  masa  kerajaan.  Beberapa  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  cara pokadulu misalnya pekerjaan “ degalu ” yaitu berkebun mulai membuka lahan sampai  panen,  bidang  sosial  seperti pokadulu membangun  rumah,  pindah rumah, membangun bantea (tenda) untuk perkawinan dan acara-acara lainnya. Nilai pokadulu dapat  terapkan  dalam  upaya  mencegah  penularan COVID-19  di  lokasi  Pantai  Toronipa,  misalnya  dengan  membentuk  satuan tugas  gotong  royong  pencegahan  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata Pantai Toronipa. Penerapan nilai Pokadulu misalnya dapat dilakukan dengan mengumpulkan  donasi  secara  sukarela  untuk  keperluan  pembelian  masker untuk  para  pengujung  wisata  Pantai  Toronipa,  menyediakan  tempat  cuci tangan,  membuat  tulisan-tulisan  atau  narasi  yang  berisi  bahwa,  “ pogadulu menjaga lokasi wisata Pantai Toronipa dari penyebaran COVID-19”.
2.  Nilai kearifan lokal Suku Tolaki
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Tolaki  adalah  salah  satu  suku  yang  cukup  banyak  popularitasnya  di Sulawesi Tenggara, mendiami wilayah daratan dan tersebar pada 4 kabupaten di  Sulawesi  Tenggara  seperti  Konawe,  Konawe  Utara,  Konawe  Selatan,  dan Kota Kendari. Memiliki warisan ragam budaya dan kearifan yang patut selalu direvitalisasi sebagai menjaga identitas dan jati diri etnik ini. Adapun nilai-nilai kearifan  lokal  Suku  Tolaki  yang  dapat  digunakan  dalam  menanggulangi penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa yaitu: 19
a. Samaturu .
Samaturu, dapat dimaknai dengan saling menopang, saling memberi, dan saling menjaga. Bagi Tolaki, budaya ini untuk memuliakan dan mengutamakan hidup untuk saling menjalin persatuan, suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan  pertolongan. Samaturu juga  merupakan  bentuk  kepekaan  dan kepedulian sosial. Tradisi samaturu bukanlah sekedar slogan saja, akan tetapi mengandung  ranah  afektif  (sikap)  dan  psikomotorik  (praktik  kebersamaan) yang syarat dengan tanggung jawab sesama. Jika membantu orang dengan asal- asalan  maka  itu  tetap  dikategorikan  sebagai  orang  yang  belum  menjalankan budaya samaturu dengan baik dan tanggung jawab. 20
Melalui  nilai-nilai  luhur  yang  terdapat  dalam samuturu dapat dikolaborasikan dengan pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi wisata Pantai Toronipa  guna  mencegah  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  Pantai  Toronipa, misalnya dengan membuat narasi bahwa “Memakai masker, mencuci tangan dan tidak berkerumun di lokasi pantai bagian dari saling menjaga antar sesama manusia ( samaturu)”, dan seterusnya.
b.  Kohanu .
Kohanu, sering  disebut  dengan  budaya  malu.  Nilai  kearifan  ini merupakan sistim pertahanan moral bagi diri sendiri, misalnya ada orang yang dikatakan  malas  bekerja  maka  pihak  yang  dijadikan  sasaran  klaim  tersebut akan  merasa  malu  dan  memotivasi  diri  untuk  berubah  lebih  tekun  dan  rajin. Orang akan selalu menjaga dirinya dari stigma pemalas, atau stigma lainnya yang  bermakna  tidak  baik,  hal  ini  karena  setiap  orang  Tolaki  harus  merasa kohanu atau  malu.  Dalam  kegiatan  pendidikan  siswa  akan  merasa  malu  jika tidak  menyelesaikan  tugas  dengan  baik,  dia  dianggap  pemalas  dan  tidak tanggung jawab. Maka nilai-nilai kohanu harus selalu ditumbuhkan termasuk dalam  proses  pembelajaran.  Pada  pembelajaran  sejarah  lokal  bahkan  sejarah sosial, orang Tolaki dikenal dengan kegarangan dalam mempertahankan harga
19 Hak, “Etnopedagogik Pada Masyarakat Suku Muna, Tolaki, Dan Bajo Di Sulawesi Tenggara (Strategi  Pengintegrasian  Kearifan  Lokal  Dalam  Pembelajaran  Sejarah  Untuk  Penguatan  Karakter Siswa).”
20 Ibid.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dirinya  karena  pada  diri  mereka  melekat  nilai kohanu .  Kondisi  ini  memiliki norma yang sama dengan suku Bugis-Makassar.
Nilai-nilai  luhur kohanu yang  bisa  digunakan  dalam  upaya  mencegah penyebaran  dan  penularan  COVID-19  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa, misalnya dengan membuat narasi-narasi seperti “memalukan ketika datang di pantai tidak memakai masker (pesan dari kohanu)”.
3.  Nilai Kearifan Lokal Suku Bajo
a. Bapongka
Bapongka yaitu sebuah tradisi melaut yang ramah terhadap alam. Istilah bapongka disebut juga dengan babangi adalah bermalam di laut selama 3 hari sampai sebulan. Pongka adalah berlayar mencari nafkah atau hasil-hasil laut ke daerah atau provinsi lain, selama beberapa minggu/bulan. Menangkap Hasil Laut bapongka adalah suatu kegiatan melaut khas masyarakat Bajo atau Bajau di Pulau Saponda yang telah dilakukan sejak lama. Mereka pergi ke satu tempat di  luar  kampungnya  untuk  mencari  hasil  laut  selang  berhari-hari  hingga berminggu-minggu  secara  berkelompok.  Setiap  kelompok  terdiri  dari  tiga sampai lima perahu, masing-masing perahu terdapat satu orang. Pembentukan kelompok  kecil bapongka lebih  sering  dilakukan  berdasarkan  kedekatan hubungan. Biasanya kelompok kecil tersebut akan bertemu dengan kelompok kecil  yang  lain  di  suatu  lokasi  penangkapan  dan  akhirnya  membentuk kelompok  besar  yang  jumlahnya  bisa  mencapai  15  bahkan  20  perahu. Kelompok bapongka berupaya  menangkap  ikan,  udang,  lola,  atau  kepiting, teripang.  Mereka  melakukan  penangkapan  secara  bergerombol  dan  saling membantu  bukan  saling  bersaing.  Selanjutnya  hasil  dari  tangkapan  mereka dipasarkan  langsung  pada  Pasar  Ikan  Pelelangan  Kota  Kendari  yang  telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. 21
Nilai-nilai luhur dari bapongka yang dapat diaplikasikan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa misalnya dengan  membentuk  kelompok  kecil  dalam  sebagai  relawan  COVID-19  di lokasi  wisata.  memberikan  pemahaman  terhadap  para  pengunjung,  pelaku usaha  maupun  warga  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa  sehingga  di  harapkan dapat  meningkatkan  kecerdasan  dan  pemahaman  hukum  tentang  kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui  penguatan  nilai-nilai  budaya  khususnya  nilai-nilai  kearifan  lokal. Dengan  kelompok  kecil  yang  dibentuk  diharapkan  dapat  menggerakkan
21 Pendais  Hak,  “Kajian  Pemberdayaan  Pendidikan  Masyarakat  Etnik  Bajo  Berbasis  Kearifan Lokal (Studi Di Pulau Saponda Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe),” in Prosiding Seminar Nasional Dan Pra Lokakarya Asosiasi Departemen/Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia (ADJASI) (Kendari: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, 2018), 275.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
masyarakat  yang  lain  sehingga  akan  terbentuk  kelompok  besar,  yang  pada akhirnya nilai-nilai luhur dari bapongka terealisasi dengan baik.
b. Pasipupukang
Pasipupukang, yang  artinya  perkumpulan  masyarakat  suku  Bajo  atau tradisi  berkumpul  masyarakat  Bajo  untuk  mencari  solusi  dari  permasalahan- permasalahan  yang  mereka  hadapi. Pasipupukang ini  biasanya  dilakukan dengan  tata  cara  misalnya  jika  terjadi  kasus  perkelahian  di  antara  sesama masyarakat Bajo, diadakanlah pertemuan di suatu tempat, misalnya di rumah tokoh adat atau di balai pertemuan di Desa. Pertemuan ini dihadiri oleh kedua belah pihak yang berseteru, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa. Fungsi pasipupukang di Pulau Saponda juga dijadikan sebagai media kerja sama dan mempersatukan. Bahkan di Pulau Bokori satu kawasan dengan Pulau Saponda, sama-sama  masuk  dalam  Kecamatan  Soropia,  mereka  menjadikan  tradisi pasipupukang sebagai bentuk gotong royong dalam menyekolahkan anak-anak Bajo  di  pulau  ini,  sehingga  sudah  ada  puluhan  anak-anak  Bajo  yang menamatkan  sekolah  pada  PT  (S1).  Konsep  ini  memiliki  kesamaan  dengan tradisi pokadulu yang  dikembangkan  masyarakat  Muna.  Hanya  saja  pada masyarakat Muna tradisi pokadulu lebih diarahkan pada bentuk-bentuk kerja sama  dan  gotong  royong  dalam  meringankan  beban  pekerjaan  tertentu, misalnya dalam bertani, acara hajatan pesta perkawinan, memindahkan rumah, dan lain-lain. 22
Nilai-nilai luhur yang dapat diaplikasikan dari nilai pasipupukang yaitu dengan secara bersama-sama, berkumpul dan berdialog mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi khususnya persoalan banyaknya pengunjung, pelaku usaha dan warga setempat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di lokasi  wisata  Pantai  Toronipa.  Dengan  demikian,  melalui  kegiatan  tersebut akan  diperoleh  suatu  kesepakatan  hal-hal  yang  akan  dilakukan  dalam mencegah  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa,  baik dengan  membentuk  komunitas  masyarakat  untuk  menjadi  garda  terdepan dalam  meningkatkan  kecerdasan  dan  pemahaman  hukum  tentang  kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya khususnya nilai-nilai kearifan lokal.

## D. Penguatan Integratif, Relasi dan Kebijakan Hukum Berbasis Budaya Lokal
COVID-19  tidak  lagi  menjadi  bencana  nasional  tapi  juga  dianggap sebagai  bencana  internasional  yang  telah  mampu  melumpuhkan  peradaban manusia di berbagai sektor. Upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat telah
22 Hak,  “Kajian  Pemberdayaan  Pendidikan  Masyarakat  Etnik  Bajo  Berbasis  Kearifan  Lokal (Studi Di Pulau Saponda Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe).”
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan sosial  masyarakat.  Namun  demikian  upaya  kesiapsiagaan  masyarakat  perlu dilaksanakan  melalui  pendidikan  hukum  yang  berorientasi  pada  penguatan nilai-nilai  budaya  lokal  yang  tidak  hanya  berbasis  komunitas  tetapi  basis komunitas tersebut harus mampu diintegrasikan di antara kelompok-kelompok masyarakat  melalui  penguatan  struktural  yang  nantinya  akan  menciptakan relasi  yang  kuat  bagi  masyarakat  sebagai  ujung  tombak  pencegahan penyebaran COVID-19.
Penguatan  kelembagaan  secara  integratif  baik  antara  pemerintah, masyarakat  maupun  swasta  merupakan  faktor  esensial  dalam  upaya  mitigasi bencana  COVID-19.  Penguatan  kelembagaan  yang  berbasis  kearifan  lokal dalam  bentuk  kesiapsiagaan,  sistem  peringatan  dini  tentang  peningkatan COVID-19  di  sektor  pariwisata,  tindakan  darurat  oleh  komunitas  di  daerah pariwisata yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang berbudaya sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19.
Teori  Benjamin  Blum  menyatakan  bahwa  pengetahuan  atau  kognitif merupakan  domain  yang  sangat  penting  untuk  terbentuknya  tindakan seseorang. Dalam teori ini mengandung frasa bahwa setiap sikap dan perilaku masyarakat  pengunjung  Pantai  Toronipa  merupakan  faktor  terbesar  dalam rangka  pencegahan  penyebaran  COVID-19.  Sikap  atau  perilaku  merupakan faktor  penentu  karena  sikap  berhubungan  dengan  persepsi,  kepribadian  dan motivasi.  Sikap  pula  dapat  diartikan  sebagai  kesiapsiagaan  mental  yang dipelajari  dan  diorganisasi  melalui  pengalaman  dan  mempunyai  pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, terhadap lingkungan pariwisata dan situasi sosial yang berhubungan dengannya melalui pendidikan hukum penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi pantai wisata Pantai Toronipa akan menumbuhkan sikap integratif  di  dalam  masyarakat  yang  akan  berdampak  pada  relasi  komponen emosional, komponen kognitif berupa persepsi pendapat dan keyakinan dalam berperilaku  yang  berdasarkan  pada  penerapan  protokol  kesehatan  secara terstruktur, sistematis dan masif.
Penguatan  narasi  simbol  dan  gambar  yang  mengandung  nasihat  nilai- nilai  luhur  budaya  lokal  akan  mampu  mempengaruhi  persepsi  masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol sebelum, saat, sesudah berada di lokasi wisata. dalam rangka upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di lokasi pariwisata yang berbasis komunitas, integratif dan relasi maka perlu dilakukan langkah  preventif  dalam  rangka  menjamin  keselamatan  pengunjung,  pelaku usaha dan masyarakat sekitar di lokasi wisata Pantai Toronipa sebagai berikut:
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## 1.  Pembentukan komunitas/desa tangguh bencana
Pembentukan komunitas/desa tangguh  yang berfokus pada pencegahan penyebaran  COVID-19  melibatkan  berbagai  masyarakat  antar  suku  yang tergabung dalam satu komunitas. Komunitas tersebut bertugas menyampaikan pesan yang berisi nasihat-nasihat yang bersumber dari nilai-nilai budaya luhur kearifan lokal yang dikolaborasikan dengan ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan saat berada di lokasi wisata Pantai Toronipa.
2.  Penyuluhan  pendidikan  hukum  yang  terkait  dengan  regulasi  pencegahan penyebaran COVID-19.
Pendidikan  hukum  terkait  regulasi  pencegahan  COVID-19  perlu diketahui  oleh  komunitas  tentang  aturan  dan  sanksi  yang  dapat  diterapkan terhadap pelanggar protokol kesehatan di Pantai Toronipa terutama kaitannya dengan sanksi kurungan dan denda. Beberapa peraturan perundang-undangan yang  wajib  diketahui  oleh  komunitas,  pengunjung,  pelaku  usaha  dan masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19);
c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV);
e. Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nomor  32  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;
f. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Konawe  Nomor  37  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-2019  dalam  Tatanan Kehidupan Era Baru.
3 . Kebijakan  peningkatan  kapasitas  pendidikan  hukum  melalui  nilai-nilai budaya lokal.
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Secara konkret pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal  untuk  meningkatkan  kapasitas  penanggulangan  risiko  penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa:
a. membangun  pemahaman  masyarakat  komunitas,  pengunjung,  dan  pelaku usaha  mengenai  ancaman,  kerentanan  serta  konsekuensi  risiko,  dampak penyebaran COVID-19;
b. menyiapkan  kader-kader  lokal  yang  potensial  untuk  menggerakkan partisipasi  melalui  komunitas  dalam  membangun  gerakan  pencegahan COVID-19;
c. melakukan  pemetaan  di  Kelurahan  Toronipa  secara  partisipasi  terhadap titik-titik kerawanan penyebaran COVID-19;
d. pemanfaatan sumber daya alam melalui penanaman tanaman-tanaman obat tradisional sebagai alternatif pengobatan yang terdampak COVID-19.
Penguatan program komunitas yang integratif dalam rangka  penguatan relasi antar masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. prinsip pencegahan COVID-19 adalah tanggung jawab bersama;
b. masyarakat sebagai pelaku utama;
c. pemanfaatan sumber daya lokal;
d. prinsip kemanusiaan;
e. kemitraan.
Melalui pendidikan hukum yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dalam rangka  pencegahan  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa diharapkan  mampu  melahirkan  sikap  dan  perilaku  bahwa  COVID-19 merupakan bahaya nyata dan bukan isu global yang sengaja disampaikan untuk menciptakan  ketakutan  masyarakat.  Melalui  pendidikan  hukum  pula  dapat menciptakan  pengetahuan  hukum  bahwa  akibat  pelanggaran  protokol kesehatan berorientasi pada sanksi baik yang bersifat pidana.

## III. PENUTUP
Pendidikan  hukum  melalui  penguatan  nilai-nilai  budaya  lokal  dalam rangka  mencegah  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa dapat dilakukan dengan cara penguatan regulasi berbasis komunitas integrasi dan  relasi.  Selanjutnya,  Penguatan  melalui  nilai-nilai  budaya  lokal  dapat dilakukan  melalui  penguatan  kelembagaan  secara  integratif  baik  antara pemerintah,  masyarakat  maupun  swasta  merupakan  faktor  esensial  dalam upaya  mitigasi  bencana  COVID-19.  Penguatan  kelembagaan  yang  berbasis kearifan  lokal  dalam  bentuk  kesiapsiagaan,  sistem  peringatan  dini  tentang peningkatan COVID-19 di sektor pariwisata, tindakan darurat oleh komunitas di daerah pariwisata yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang berbudaya sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Selain itu juga, Penguatan narasi simbol dan gambar yang mengandung nasihat nilai-nilai
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
luhur budaya lokal akan mampu mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol sebelum, saat, sesudah berada di lokasi wisata. Dimana,  upaya  penanggulangan  penyebaran  COVID-19  di  lokasi  pariwisata yang  berbasis  komunitas,  integratif  dan  relasi  dapat  dilakukan  langkah preventif dalam rangka menjamin keselamatan pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat  sekitar  di  lokasi  wisata  Pantai  Toronipa  seperti  melakukan pembentukan  komunitas/desa  tangguh  bencana,  penyuluhan  pendidikan hukum  yang terkait dengan regulasi pencegahan  penyebaran  COVID-19  dan melalui kebijakan peningkatan kapasitas pendidikan hukum melalui nilai-nilai budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Eka  Krisna  Yanti,  A.A.  Istri.  “Community  Based  Tourism  Dalam
Menyongsong  New  Normal  Desa  Wisata  Bali.” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 72–86. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31458. Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, Fitri Andriani. “Analisis Peran
Orang  Tua  Dalam  Mendampingi  Anak  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (2021): 421. Hak, Pendais. “Etnopedagogik Pada Masyarakat Suku Muna, Tolaki, Dan Bajo Di Sulawesi Tenggara (Strategi Pengintegrasian Kearifan Lokal Dalam
Pembelajaran  Sejarah  Untuk  Penguatan  Karakter  Siswa).”  In Seminar Nasional Sejarah Ke 4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang , 279–96. Padang: Universitas Negeri Padang, 2019.
———. “Kajian Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat Etnik Bajo Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Pulau Saponda Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe).” In Prosiding Seminar Nasional Dan Pra Lokakarya Asosiasi Departemen/Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia (ADJASI) , 270–86. Kendari: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, 2018.
Lenterasultra, Redaksi. “Ribuan Pengunjung Padati Pantai Toronipa.” Lentera Sultra, 2020.
M.,  Aswati,  Aslim  Aslim,  and  Sarman  Sarman.  “Sosialisasi  Dan  Edukasi Masyarakat  Melalui  Kearifan  Lokal  Sebagai  Upaya  Penanganan COVID-19  Di  Kelurahan  Kampung  Salo  Kecamatan  Kendari  Kota Kendari Sulawesi Tenggara.” Jurnal Idea of History 3, no. 2 (2020): 31– 43.
Nafrin, Irinna Aulia, and Hudaidah. “Perkembangan Pendidikan Indonesia Di Masa  Pandemi  Covid-19.” Edukatif:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan 3,  no.  2 (2021): 456–62.
Senong,  Abdul  Azis.  “Pantai  Toronipa  Konawe  Dikunjungi  Ribuan Wisatawan.” Antara Sultra, 2020.
Sherly  Adam,  Reimon  Supusepa,  Jacob  Hattu,  Iqbal  Taufik.  “Penegakan Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Yang  Dilakukan Masyarakat  Pada Masa  Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon.” SASI 27,
Pendidikan Hukum Melalui Penguatan Nila Budaya Lokal Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 Di Lokasi Wisata Oheo K. Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
no. 2 (2021): 230–46. Sudikno Mertokusumo. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat . 1st ed.
Yogyakarta: Liberty, 1981.
Yunus (Editor), Irwansyah and Ahsan. Penelitian Hukum, Pilihan Metode &
Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta,  Indonesia: Mirra Buana Media,
2020.