Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam

## Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro
cantikaniscala@gmail.com, gonda@umm.ac.id 1, 2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717

## Abstract
Diplomacy  is  commonly  understood  as  a  country's  art,  practice,  and  negotiation activity to advance that country's interests. Currently, conventional diplomacy is being practised,  which  is  seen  as  having  many  flaws.  Conventional  diplomacy  appears relatively unclean, so it is necessary to build and strengthen clean diplomacy based on an  Islamic  perspective,  also  known  as  Islamic  Diplomacy.  The  OIC's  Islamic diplomacy  is  very  different  from  conventional  diplomacy,  which  has  flaws  and  is relatively  dirty  in  its  execution.  This  article  attempts  to  analyze  the  role  of  the Organization  of  Islamic  Cooperation  in  strengthening  Islamic  diplomacy  using  a descriptive  qualitative  approach.  Islamic  diplomacy,  which  prioritizes  peace  and cooperation to solve problems, is deemed appropriate to protect and defend Muslims' vital interests and to find solutions to conflicts. The authors also found that the OIC plays  two  essential  roles  in  strengthening  Islamic  diplomacy.  First,  by  prioritizing cooperation and peace, the OIC optimizes diplomacy. Second, diplomacy focuses on conflict prevention and resolution. This finding could be an alternative to developing Islamic diplomacy as another way of international relations.

## Abstrak
Diplomasi secara umum dipahami sebagai seni, praktik, dan kegiatan negosiasi untuk meraih  kepentingan  suatu  negara.  Diplomasi  konvensional  yang  selama  ini dipraktikkan dinilai memiliki berbagai kekurangan. Diplomasi konvensional dipandang relatif  tidak  bersih,  sehingga  penting  untuk  membangun  dan  memperkuat  diplomasi yang  bersih  berdasarkan  perspektif  Islam  yang  disebut  sebagai  diplomasi  Islam. Diplomasi  Islam  yang  dilakukan  oleh  OKI  sangat  berbeda  dengan  diplomasi konvensional  yang  memiliki  banyak  kekurangan  dan  relatif  tidak  bersih  dalam pelaksanaannya.  Artikel ini  berupaya menganalisis peran  Organisasi  Kerjasama Islam dalam  penguatan  Diplomasi  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif. Penggunaan Diplomasi Islam yang mengedepankan perdamaian dan  kerja sama untuk menyelesaian suatu permasalahan, dipandang tepat untuk melindungi dan mempertahankan  kepentingan  vital  umat  Islam  serta  sebagai  upaya  pencarian  solusi untuk  menyelesakan  konflik.  Penulis  juga  menemukan  bahwa  dalam  memperkuat diplomasi Islam, OKI melakukan dua peran penting, pertama, optimalisasi diplomasi dengan  mengutamakan  kerja  sama  dan  perdamaian.  Kedua,  diplomasi  yang berorientasi  pada  pencegahan  dan  penanganan  konflik.  Temuan  ini  bisa  menjadi alternatif  pengembangan  diplomasi  islam  sebagai  jalur  lain  dalam  hubungan internasional.

## Keywords
Conflict, Cooperation, Diplomacy, Islam, OIC

## Article History
Received August 9, 2022 Revised August 19, 2022 Accepted August 23, 2022 Published August 27, 2022
Corresponding Author Cantika Niscala Puri. Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas No. 246 Tlogomas, Babatan, Tegalgondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

## Pendahuluan
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang  mewakili  umat  Islam  dunia  ("Kemenpppa",  2016).  Organisasi  Kerjasama  Islam  dibentuk berdasarkan adanya berbagai isu-isu yang menyebar di berbagai belahan dunia terutama di bagian timur dengan berbagai isu keagamaan (Mughofar et al., 2016). Hal tersebut membawa pengaruh kepada negara-negara dengan mayoritas pemeluk Islam dengan menggabungkan dirinya bersama dengan negara-negara Islam lainnya dan membentuk organisasi keislaman. Tujuan didirikannya
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
OKI adalah untuk menciptakan rasa solidaritas antar negara anggota, menciptakan perdamaian dengan  kerja  sama,  dan  menyelesaikan  permasalahan  atau  konflik  yang  melibatkan  negara anggota  OKI  dan  umat  Muslim  serta  agar  terbentuknya  persatuan  antar  umat  muslim, meningkatkan  kerja  sama  dibidang  ekonomi,  politik,  dan  ilmu    pengetahuan  (Mughofar  et  al., 2016). Pendirian OKI ini berdasarkan resolusi pada 25 September 1969  yang dilaksanakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rabat, Maroko, yang didasarkan atas respon negara-negara Islam terhadap insiden Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang mana insiden itu adalah pembakaran Masjid.  OKI  mengadakan  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  di  Jeddah  tahun  1970  dan diputuskan untuk mendirikan sekretariat permanen yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (OIC, 2022).  Sampai  saat  ini  OKI  merupakan  organisasi  besar  kedua  di  dunia  dengan  keanggotaan sebesar  57  negara  anggota  di  empat  benua  (OIC,  2022).  Pembentukan  OKI  yang  berdasarkan konsep  ummah  juga  mencerminkan  keinginan  dari  umat  Islam  diseluruh  dunia  untuk  bersatu, terlepas dari politik, ekonomi, dan budaya (Fattah, 2005).
Pada  awalnya,  OKI  berfokus  pada  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Palestina,  tetapi OKI sekarang memperluas fokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh umat Islam di seluruh dunia  dengan  cara  mempromosikan  dan  membangun  kerja  sama  antar  organisasi-organisasi dunia  dan  kerja  sama  antar  negara,  khususnya  negara  Muslim.  Kerja  sama  OKI  mencakup berbagai aspek seperti, politik, masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, serta perdagangan.  Perubahan  fokus  dari  OKI  ini  bermula  ketika  adanya OIC  10th  Years  Program  of Actions yang  ditetapkan  berdasarkan blueprints pada  KTT  Luar  Biasa kelima  di  Makkah  pada Desember  2005  (OIC,  2022).  Tindakan  tersebut  dilakukan  seiring  banyak  dan  meningkatnya tantangan  bagi  negara-negara  Islam.  Program  tersebut  menjadi  titik  awal  OKI  dalam memfokuskan  kebijakannya  untuk  melindungi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  mengupayakan penghapusan segala bentuk manifestasi dan diskriminasi terhadap Muslim. Kehadiran OKI juga dianggap sebagai pencapaian besar bagi dunia Islam.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  diplomasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  seni,  praktek, proses,  dan  aktivitas  negosiasi  suatu  negara  kepada  negara  lain  demi  tercapainya  kepentingan nasional  (Soesilowati,  2015).  Diplomasi  bertujuan  untuk  menciptakan  perdamaian  dunia,  yang artinya dapat menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat internasional ("UMY", 2015). Dalam  perkembangnya  diplomasi  tidak  hanya  mengenai  pengiriman  perwakilan  dan  negosiasi politik, tetapi diplomasi telah memiliki berbagai variasi di dalam praktiknya baik dari aktor, isu, instrument,  dan  kepentingan  dari  hasil  diplomasi  tersebut  (Saptomo,  2020).  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  diplomasi  adalah  segala  kegiatan/aktivitas  dalam  hubungan  internasional, dimana  aktor/pelakunya  adalah  negara  atau  aktor  non-negara  yang  dilakukan  demi  mencapai kepentingan  nasional.  Namun,  diplomasi  yang  dilakukan  saat  ini  merupakan  diplomasi konvensional yang dipandang masih memiliki banyak kelemahan. Negara melalui para diplomat melakukan  berbagai  cara  dan  upaya  demi  tercapainya  kepentingan  nasional.  Tidak  jarang  hal tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dan penekanan yang akan mengakibatkan pihak lain tunduk terhadap pihak yang melakukan penekanan (Pratiwi, 2017). Ancaman dan tekanan yang dilakukan  suatu  negara  kepada  pihak  yang  dituju  tersebut  dapat  dalam  bentuk  pemberhentian bantuan luar negeri, embargo ekonomi, dan bahkan ancaman militer (Pratiwi, 2017). Bentuk dan cara  dari  implementasi  diplomasi  tersebut  membuat  diplomasi  konvensional  dipandang  relatif
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
tidak  bersih,  sehingga  perlunya  membangun  dan  menguatkan  diplomasi  bersih  berdasarkan perspektif islam atau disebut dengan Diplomasi Islam.
Diplomasi  Islam  atau  disebut  juga  dengan clean  diplomacy adalah  diplomasi  yang berlandaskan pada perspektif Islam (Warsito & Surwondono, 2015). Diplomasi Islam juga dapat didefinisikan  sebagai  Diplomasi  Islam  dimaknai  sebagai  diplomasi  yang  berdasar  pada  risalah Islam  rahmatan  lil  Alamin,  yang  mengutamakan  perdamaian  dan  kerja  sama  dalam  hubungan internasional  dan  perang  hanya  dilakukan  apabila  terpaksa  (Saptomo,  2020).  Diplomasi  Islam memperkenalkan  perubahan  revolusioner  dengan  menanamkan  prinsip  diplomasi  dan  prinsip hukum internasional  (Warsito & Surwondono, 2015). Islam secara lugas dan tegas menyatakan kesetaraan dan persamaan antar manusia serta larangan berbuat dzalim, selalu menjunjung tinggi keadilan, serta bersikap toleran dalam kehidupan sosial. Jika hal tersebut diterapkan dengan benar dan  baik  akan  dapat  menciptakan  perdamaian.  Dalam  Islam,  saat  melakukan  negosiasi  dan diplomasi,  haruslah  memperhatikan  dan  memenuhi  hak-hak  musuh  saat  dalam  keadaan  damai maupun  perang  berdasarkan  pada  Al-Qur’an  dan  Sunnah  (Warsito  &  Surwondono,  2015).  Di dalam diplomasi Islam juga terdapat aturan dan regulasi yang dibuat dengan seadil-adilnya bagi seluruh negara-negara di dunia, baik negara-negara Islam ataupu negara non-Islam (Nasirrudin et al., 2020). Islam juga memberikan fondasi dasar mengenai hubungan dan aktivitas bilateral dan multilateral  yaitu  dengan al‘adalah  al  ‘alamiyyah atau  disebut  dengan  keadilan  universal  dan  juga menjungjung  tinggi al-silm atau  keadaan  damai  (Hidayat,  2014).  Dengan  itu,  maka  proses  dan hasil  dari  diplomasi  akan  berjalan  dengan  adil  dan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  semua pihak.  Islam  dalam  hubungan  internasional  adalah  perdamaian  yang  mana  penyelesaian  suatu masalah  yaitu  dengan  jalan  damai  yang  nantinya  akan  berpengaruh  pada  terciptanya  hubungan baik antar masyarakat internasional. Diplomasi Islam juga dapat menjadi suatu strategi diplomasi yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai kepentingan.
Diplomasi  Islam  yang  dilakukan  oleh  OKI  sangat  berbeda  dengan  diplomasi konvensional  yang  memiliki  banyak  kekurangan  dan  relatif  tidak  bersih  dalam  pelaksanaannya. Dimana  mereka  melakukan  pemaksaan  dan  penekanan  yang  akan  mengakibatkan  pihak  lain tunduk terhadap pihak yang melakukan penekanan  (OIC, 2022). Pemaksaan dan ancaman dari suatu negara kepada pihak yang dituju dapat berupa penangguhan bantuan luar negeri, embargo ekonomi,  bahkan  ancaman  militer  (Pratiwi,  2017). Dalam  diplomasi  Islam  juga  terdapat  segala aturan dan regulasi yang telah dibuat dengan seadil-adilnya, dimana aturan dan regulasi tersebut berlaku  untuk  semua  negara,  baik  negara  dengan  mayoritas  beragama  Islam  maupun  negara dengan mayoritas masyarakat non-Islam. Islam juga memberikan suatu fondasi dasar mengenai hubungan  kerja  sama  dengan  menerapkan  keadilan  universal  dan  mengutamakan  kedaiamaian. Dengan  menerapkan  unsur-unsur  tersebut  maka  proses  dan  hasil  dari  diplomasi  akan  berjalan dengan  adil  dan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  semua  pihak.  Bentuk  dan  cara  dari implementasi  diplomasi  tersebutlah  yang  membuat  diplomasi  cara  konvensional  dianggap berbanding  terbalik  dengan  nilai-nilai  Islam,  sehingga  perlunya  membangun  dan  menguatkan Diplomasi Islam.
Sebagai  representasi  negara-negara  Islam  di  dunia  global,  OKI  punya  peran  strategi dalam  penguatan  diplomasi  Islam.  OKI  secara  rutin  mengadakan  pertemuan  atau  konferensi tingkat  tinggi  internal  OKI  dalam  merespon  suatu  permasalahan  atau  konflik  yang  melibatkan negara-negara  anggota  OKI.   Dalam  OKI  terdapat  dua  pertemuan  besar,  yaitu  Konferensi
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
Tingkat  Tinggi  (KTT)  dan  Pertemuan  Menteri  Luar  Negeri  (OIC,  2022).  Selain  itu,  OKI  juga menjalin kerja sama dengan PBB sebagai organisasi terbesar pertama di dunia dan juga menjalin kerja  sama  dengan  organisasi  internasional  lainnya  dengan  tujuan  untuk  melindungi  dan mempertahankan  kepentingan  vital  umat  Islam  serta  sebagai  upaya  pencarian  solusi  untuk menyelesakan  konflik.  Pertemuan  dan  kerja  sama  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan diplomasi Islam dengan tujuan melindungi norma, nilai, dan tentunya umat Islam. Adapun fokus prioritas  utama  dari  OKI  seperti,  koordinasi  dan  kolaborasi  antar  negara  anggota,  penanganan Islamophobia, dan mempromosikan dan mengutamakan kepentingan vital umat Islam di dunia dalam  forum  internasional  (OIC,  2022).  OKI  mempunyai  kehormatan  tunggal  dalam membentuk  kesatuan  umat  Islam  dan  secara  aktif  mewakili  umat  Islam  (Khamsiani,  2018). Dalam  aktivitas  internasional  ataupun  penanganan  konflik  dengan  menanamkan  nilai-nilai moralitas  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  Dalam  hal  ini  OKI  juga  dapat  memainkan  peran pelengkap  sebagai  mitra  dari  organisasi  internasional  seperti  PBB  dan  lainnya.  Peran  tersebut dimainkan oleh OKI terutama sebagai mediator antar negara atau pihak-pihak yang berkonflik (OIC, 2022). Dalam hal ini, OKI telah menunjukan perannya yang berorientasi pada kerja sama dan  perdamaian  dengan mendorong  dan  meningkatkan  kerja  sama  eksternal  dengan  PBB,  Uni Eropa, dan media internasional dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Islamophobia di  Perancis  akibat  adanya  serangan  pada  tanggal  13  November  2015  yang  terjadi  di  Paris (Khamsiani,  2018).  OKI  juga  memfokuskan  upaya-upaya  anti  terorisme, interfaith  dialogue dan kerja sama yang dibangun OKI dengan PBB, Uni Eropa, dan media internasional. Pada intinya penelitian  ini  mengedepankan  peran  OKI  dalam  mendorong  adanya  pluralisme  budaya  dan mendorong  rasa  saling  menghormati  satu  sama  lain  melalui  pendekatan Interfaith  Dialogue serta menekankan dan meningkatkan kerja sama eksternal OKI demi untuk menguatkan posisi Islam di dunia (Khamsiani, 2018).
Dari  adanya  aktivitas  dan  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  OKI  telah  menunjukan bahwa  dalam  kiprahnya,  OKI  telah  mengupayakan  berbagai  usaha  dan  perannya  dalam penguatan  dan  peningkatan  Diplomasi  Islam. Peran  OKI  dalam  peningkatan  dan  penguatan diplomasi  Islam  sangat  penting,  karena  OKI  merupakan  forum  yang  dapat  digunakan  untuk mempromosikan kepentingan dan mengumpulkan sumber daya di dunia Islam, memungkinkan negara-negara  Islam  untuk  mencapai  tujuannya.  Tidak  hanya  itu,  peran  penting  OKI  dalam diplomasi Islam adalah sebagai wadah bagi negara-negara Islam untuk berdialog dengan satu titik fokus untuk kemajuan Islam di dunia internasional. Implementasi Diplomasi yang dilakukan oleh OKI  haruslah  berdasarkan  pada  tujuan  OKI  sesuai  dengan  Piagam  OKI  pasal 1.Implementasikan  dalam  hubungan  internasional  Islam  didasarkan  dua  prinsip  yaitu:  pertama, dalam  menjalin  hubungan  dan  melaksanakan  diplomasi  harus  dilandasi  prinsip  memelihara ketertiban  dan  perdamaian  dunia.  Kedua,  dalam  melakukan  hubungan  internasional  dan diplomasi, hendaknya memenuhi segala kesepakatan dan perjanjian yang telah disetujui (Kailani, 2016). Sehingga  implementasi  diplomasi  Islam  akan  lebih  efektif,  komprehensif,  dan  lebih berkualitas serta mampu mencapai tingkat kebenaran absolut serta membedakan antara diplomasi Islam  yang  bersih  dengan  diplomasi  konvensional,  yang  relatif  kotor  dan  hanya  mencari keuntungan sepihak.
Oleh  karena  itu,  dalam  implementasi  penguatan  dan  peningkatan  Diplomasi  Islam dibutuhkan dukungan dari negara-negara Islam, terutama dari Organisasi Kerjasama Islam yang
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
dinilai  memiliki  peran  penting  dalam  penguatan  Diplomasi  Islam.  Peran  OKI  dalam  kemajuan diplomasi Islam sangatlah penting, karena OKI merupakan wadah yang dapat digunakan untuk mempromosikan  kepentingan  dan  mengumpulkan  sumber  daya  yang  ada  pada  dunia  Islam sehingga membuat terbukanya akses bagi negara-negara Islam untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga langkah-langkah yang akan diambil OKI kedepannya akan memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  tercapainya  perdamaian  dunia  dengan  melakukan  dua  peran penting yaitu peran diplomasi yang berorientasi kerja sama dan perdamaian serta peran diplomasi yang berorientasi pencegahan dan penanganan konflik.

## Diplomasi Islam
Diplomasi  Islam  dapat  didefinisikan  sebagai  hubungan  resmi  antara  dua  negara berdasarkan Al-Qur'an, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya (UNIDA,  2021).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Diplomasi  dalam  prespektif  Islam  memiliki berbagai aturan dan regulasi sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits.  Dr. Afzal Iqbal dalam bukunya yang berjudul Diplomasi Islam mendefinisikan bahwa Diplomasi Islam adalah Diplomasi  yang  dilakukan  Rasulullah  yang  mengedepankan  kesopanan  dalam  menjalin hubungan dan memegang keyakinan akan kebenaran  (Afzal, 2000). Dalam bukunya, Ia juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan sikap Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam bergosiasi dan dalam pengambilan keputusan.
Tulus  Warsito  dan  Surwandono  mengemukakan  bahwa  Diplomasi  Islam  atau  disebut juga dengan clean diplomacy adalah diplomasi yang berlandaskan pada perspektif Islam (Warsito & Surwondono, 2015).  Ia juga mengemukakan Rahmatan Lil ‘Alamin sebagai sebuah konsep untuk  membedakan  antara  diplomasi  Islam  yang  dipandang  bersih  dan  menjunjung persamaan dengan diplomasi yang konvensional yang relatif tidak bersih, tidak konsisten, dan hanya mencari keuntungan sepihak (Warsito & Surwondono, 2015).
Sedangkan  Buyan  Saptomo  mendefinisikan  bahwa  Diplomasi  Islam  merupakan diplomasi berdasar pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang mana didalamnya terdapat ajaran yang berkaitan dengan global governance, international relations, dan diplomasi (Saptomo, 2020). Ia juga  mengemukakan  mengenai  lima  pengertian  yang  terkait  dengan  Diplomasi  Islam,  yaitu: Diplomasi  menurut  ajaran  Islam,  Sejarah  Diplomasi  Islam,  Diplomasi  oleh  negara  Islam, Diplomasi  oleh  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI),  dan  Diplomasi  oleh  Ormas  Islam (Saptomo,  2020).  Implementasi  Diplomasi  Islam  menurut  Saptomo  juga  harus  menunjukan risalah  Islam  sebagai Rahmatan  Lil  ‘Alamin yang  mengutamakan  perdamaian  dan mengedepankan kerja sama.
Dari  berbagai  definisi  mengenai  Diplomasi  Islam  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa Diplomasi Islam merupakan segala aktivitas diplomasi yang dilakukan berdasarkan pada Al- Qur’an  dan  Hadits  yang  diwujudkan  dalam  sikap  dan  tindakan  Nabi  Muhammad  dan  para sahabatnya  dalam  bergosiasi  dan  mengambil  keputusan.  Diplomasi  Islam  juga  memiliki karakteristik yang merujuk pada konsep Rahmatan Lil ‘Alamin yang mengutamakan kerja sama dan perdamaian serta mencegah terjadinya peperangan. Islam juga memberikan suatu fondasi dasar  mengenai  hubungan  dan  aktivitas  bilateral  dan  multilateral  yaitu  dengan  al‘adalah  al ‘alamiyyah  atau  disebut  dengan  keadilan  universal  dan  juga  menjungjung  tinggi  al-silm  atau keadaan damai (Hidayat, 2014).
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
OKI  sebagai  suatu  organisasi  kerja  sama  terbesar  kedua  setelah  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam peningkatan dan penguatan Diplomasi Islam. Hal ini  dibutuhkan  untuk  memastikan  keterbukaan  akses  bagi  negara-negara  Islam  agar  mampu mencapai kepentingan mereka dan sebagai suatu sarana untuk mengumpulkan sumber daya yang ada pada dunia Islam sehingga mampu mendorong kemajuan Islam di dunia internasional. OKI dalam kiprahnya mengupayakan berbagai usaha dan perannya dalam penguatan dan peningkatan Diplomasi Islam. OKI mengedepankan peran strategisnya yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian seperti, Pertama , mengadakan KTT dan pertemuan lain antar negara-negara anggota dengan fokus pembahasan menciptakan perdamaian dan mensejahterakan umat Islam diseluruh dunia. Kedua ,  untuk  lebih  menguatkan  posisi  diplomasinya,  OKI  menjalin  berbagai  kerja  sama dengan pihak eksternal seperti adanya kerja sama OKI dengan Uni Eropa. Ketiga , peran strategis yang  dilakukan  OKI  selanjutnya  adalah  peran  yang  berorientasi  penanganan  dan  pencegahan konflik. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai upaya penanganan konflik di berbagai kasus seperti,  adanya  isu  muslim  di  Pattani  Thailand  Selatan,  kasus  Islamophobia  di  Perancis,  dan konflik  Rohingya  di  Myanmar.  Penangan  dan  penyelesaian  konflik  tersebut  tentunya mengedepankan  diplomasi  yang  sesuai  dengan  diplomasi  Islam  yang  sedang  dibangun  dan dikuatkan  oleh  OKI.  Dengan  usaha  dan  proses  diplomasi  dan  negosiasi  tersebut  maka  akan memberi  keuntungan  bagi  semua  pihak  serta  menciptakan  rasa  adil  yang  dapat  meminimalisir terjadinya konflik atau perang. Tujuan yang ingin diwujudkan dan diterapkan oleh Islam dalam hubungan internasional adalah perdamaian yang mana penyelesaian suatu masalah yaitu dengan jalan  damai  yang  nantinya  akan  berpengaruh  pada  terciptanya  hubungan  baik  antar  masyarakat internasional. Oleh karena itu, dalam implementasi penguatan dan peningkatan Diplomasi Islam tentunya  membutuhkan  dukungan  dari  negara-negara  Islam  terutama  dari  OKI  yang  dinilai memiliki  peran  penting  dalam  penguatan  Diplomasi  Islam.  Berdasarkan  kerangka  berpikir tersebut, menarik untuk menganalisis bagaimana peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam penguatan diplomasi Islam.

## Metode
Metode  yang  penulis  gunakan adalah  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Penulis  mencari sejumlah  literatur,  termasuk  jurnal,  dan  artikel,  melalui  aplikasi Harzing’s  Publish  or  Perish .  Kata kunci  yang  digunakan  adalah  Organisasi  Kerjasama  Islam  dan  Diplomasi  Islam.  Penulis mengklasifikasikan  dan  menganalisis  data  berdasarkan  pada  buku,  jurnal  maupun  artikel-artikel yang telah dikumpulkan dengan menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman. Model ini  menganalisis  data  dengan  dengan  menggunakan  beberapa  cara  yaitu  dengan  langkah pengumpulan  sumber  data,  pereduksi  dan  sumber  data,  serta  uni  memverifikasi  atau menyimpulkan.  Langkah  pertama  yaitu,  pengumpulan  data  berdasarkan  pada  sumber-sumber yang  ada  dan  melakukan  kategorisasi  data  sesuai  dengan  masalah  penelitian.  Kedua,  penulis melakukan reduksi data dengan menajamkan dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga topik  tulisan  dapat  terfokus.  Ketiga,  penyajian  data,  penulis  menyajikan  data  dengan  cara memberikan narasi sesuai dengan fokus penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan, kesimpulan didapatkan berdasarkan pada data yang telah direduksi lalu disajikan sehingga dapat ditemukan kesimpulan  yang  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Model  analisis  tersebut  dipilih  agar data-data yang diperoleh sesuai dengan tema dan lebih terstruktur.
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Peran Diplomasi Berorientasi Kerja Sama dan Perdamaian
Peran strategis OKI yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian ini dapat dilihat dari  dalam  tubuh  OKI  sendiri,  yang  mana  OKI  beserta  negara-negara  anggota  mengupayakan berbagai cara untuk dapat menciptakan perdamaian dilakukan dengan beberapa hal, seperti
Pertama ,  mengadakan  KTT  dan  pertemuan  lain  antar  negara-negara  anggota  dengan fokus  pembahasan  menciptakan  perdamaian  dan mensejahterakan  umat  Islam  diseluruh  dunia. Sebagai  sebuah  organisasi  internasional  yang  pada  awalnya  memfokuskan  diri  untuk memperhatikan  masalah  politik,  khususnya  masalah  Palestina,  Organisasi  Konferensi  Islam dalam perkembangannya telah mengubah dirinya menjadi sebuah wadah kerja sama bagi negara- negara  Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan  seperti  ekonomi,  politik,  masyarakat,  budaya,  dan ilmu  pengetahuan  (Kemlu,  2014).  OKI  menyelenggarakan  KTT  ke-10  antara  Kepala  Negara pada  11-17  oktober  2003  di  Putrajaya,  Malaysia.  Pertemuan  ini  sebagai  suatu  upaya  konkret dalam restrukturisasi Sekretariat OKI, yang berfokus dalam empat aspek, yaitu penyederhanaan struktur, peningkatan keuangan, metodologi, dan juga sumber daya manusia (Kemenpppa, 2016). Selanjutnya, pada KTT Luar Biasa ke-3 yang dilaksanakan pada 7-8 Desember 2005 di Mekkah, arab Saudi telah memenuhi keinginan OKI yang dituangkan dalam OIC 10-years Program of Actions dan Macca Declaration , yang mana keduanya membawa OKI kedalam restrukturisasi dan reformasi dalam  tubuh  OKI  (Kemlu,  2014). OIC  10-years  Program  of  Actions menandai  dimulainya perkembangan  fokus  Organisasi  Kerjasama  Islam  yang  semula  hanya  memiliki  fokus  pada masalah politik, menjadi memiliki berbagai fokus seperti, HAM, sosial, dan  ekonomi. Program tersebut membahas tantangan politik dan ilmu pengetahuan serta isu-isu yang berkaitan dengan peningkatan  pembangunan,  ekonomi,  sosial,  dan  ilmiah,  dengan  tujuan  untuk  menutup kesenjangan  dalam  kesejahteraan  masyarakat  (Kemlu,  2014).  Hal  tersebut  dilakukan  dengan harapan mampu menangani berbagai keprihatinan, termasuk upaya untuk menanamkan cita-cita toleransi,  penghapusan  kekerasan,  penghapusan  ekstremisme,  dan  terorisme,  serta pemberantasan Islamophobia.
Adapun  implementasi  dari OIC  10-years  Program  of  Actions yaitu  dibentuknya The Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) sebagai suatu badan yang bekerja secara independen  dalam  masalah  hak  asasi  manusia.  yang  berfokus  pada  kerja  sama  negara  anggota OKI  dalam  memprioritaskan  isu  HAM  (Ramadhan,  2014).  IPHRC  ini  dibentuk  berdasarkan makna dan isi dari Piagam OKI yang telah disetujui dalam KTT Islam ke-111 yang bertempat di Dakar, Senegal pada tanggal 13-14 Maret 2008 (Hidayat, 2014). Dalam kiprahnya IPHRC sangat konsisten mengupayakan tercapainya nilai-nilai HAM dan secara terbuka menerima ide dan saran dari  negara-negara  anggota  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  Islam  dan  penegakan  HAM. Kerja  sama  IPHRC  ini  terlihat  dari  berbagai  periode  sesi  pertemuan  yang  mana  pada  setiap periode  sesi  terdapat  negara-negara  anggota  yang  menjadi  komisioner  IPHRC.  Pada  p eriode 2012-2018,  Indonesia  sebagai  komisaris  IPHRC  telah  berhasil  menyelenggarakan  sesi inaugural dari IPHRC  pada  20-24  Februari  2012  dan  OKI  juga  telah  pada  tanggal  4-6  Desember  2012 OKI juga telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Menteri Luar Negeri OKI dengan tema Role of Women in Developnment (Kemlu, 2019). Dalam konferensi tingkat menteri yang diadakan di Jakarta  tersebut  telah  melahirkan Jakarta  Declaration yang  berisi  langkah-langkah  dalam peningkatan  dan  penguatan  implementasi  dari  berbagai  kebijakan  dan  komitmen  yang  telah
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
dibentuk, contohnya penetapan indikator evaluasi dan pengawasan terhadap OIC Plan of Action for the Advancement of Women (OIC-IPHRC, 2020).
Kedua , untuk lebih menguatkan posisi diplomasinya, OKI menjalin berbagai kerja sama dengan  pihak  eksternal  seperti  adanya  kerja  sama  OKI  dengan  Uni  Eropa. Kerja  sama  OKI dengan Uni Eropa ini mengenai pembentukan Misi Pengamat Permanen di Brussels, Belgia telah terbentuk sebelum adanya peristiwa Islamophobia di Perancis (Khamsiani, 2018). Pembentukan Misi Pengamat tersebut didasarkan pada tingginya Islamophobia di Eropa. Oleh karena itu, OKI membangun  dan  meningkatkan  hubungan  menjadi  lebih  inklusif  dengan  negara-negara  Eropa. Dengan terbentuknya Misi Pengamat tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan OKI dalam mencari fakta-fakta terkait Islamophobia dan untuk menelaah HAM di Eropa. Sejak 2014 kerja sama antara OKI dengan Uni Eropa semakin erat yang ditandai dengan diadakannya pertemua tingkat tinggi antara OKI dan Uni Eropa pada 8-9 Sepetember 2014 yang untuk pertama kalinya diadakan di Brussels dan bertempat di Gedung Uni Eropa (Khamsiani, 2018). Pada pertemuan tersebut  membahas  mengenai  perlindungan  umat  Muslim  sebagai  mayoritas  di  Eropa,  anti terorisme, radikalisme, Islamophobia, dan keamanan.  Hingga tahun 2017, OKI dan UE masih memiliki  hubungan  kerja  sama  yang  erat,  yang  ditunjukan  dengan  adanya  keberlangsungan pembahasan  mengenai  penguatan  kolaborasi  di  kedua  belah  pihak.  Kerja  sama  dan  aktivitas bilateral  yang  terjalin  antara  OKI  dengan  UE,  membuat  suatu  penegasan  tersendiri  yaitu  OKI mempunyai peran penting dalam menciptakan dan mempromosikan toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap HAM.

## 2. Peran Diplomasi yang Berorientasi Pencegahan dan Penanganan Konflik
Peran  strategis  OKI  selanjutnya  adalah  peran  yang  berorientasi  penanganan  dan pencegahan  konflik.  Peran  ini  implementasikan  oleh  OKI  dengan  berbagai  upaya  penanganan konflik  di  berbagai  kasus  seperti,  adanya  isu  muslim  di  Pattani  Thailand  Selatan,  kasus Islamophobia di Perancis, dan konflik Rohingya di Myanmar.
Penangan  dan  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  OKI  tersebut  tentunya mengedepankan  diplomasi soft  power sesuai  dengan  diplomasi  Islam  yang  sedang  dibangun  dan dikuatkan oleh OKI. Contohnya, pada kasus isu muslim di Pattani Thailand Selatan yang mana didasari  oleh serangan  terhadap  Masjid  Krue  Se  yang  dilakukan  oleh  militer  Thailand  pada  28 April  2004  dan  adanya  kekerasan  di  wilayah  Tak  Bai,  Narathiwat,  yang  mana  insiden  tersebut menewaskan 86 orang muslim Pattani yang terjadi pada 25 Oktober 2004 (OIC-IPHRC, 2020). Hal  itu  menyebabkan  berbagai  kecaman  keras  dari  masyarakat  internasional,  khususnya  dari Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI).  Kecaman  dari  OKI  tersebut  disampaikan  oleh  Prof Ekhmelden Ihsanoglu sebagai Sekretaris Jenderal. OKI mengecam kejadian yang menewaskan 86 Muslim  di  Pattani  serta  menuntut  dan  menekan  pemerintah  Thailand  untuk  menghilangkan diskriminasi dan menjamin hak-hak minoritas terutama hak-hak Muslim di Thailand (Rachman, 2019).  Tidak  hanya  itu,  OKI  juga  menekan  pemerintah  Thailand  untuk  melakukan  dialog bersama antara OKI dan negara-negara Islam. Kritik keras OKI itu langsung direspon dengan baik  oleh  pemerintah  Thailand.  Dimana  pemerintah  Thailand  langsung  mengirimkan  utusan khusus untuk bertemu dan berdiskusi dengan OKI. Sekretaris Jenderal OKI dan utusan khusus Thailand,  Nissai  Vejjajiva,  dan  Dr.  Surakiart  telah  bertemu  di  Sekretariat  Jenderal  OKI  Pada tanggal 5 Maret 2005 (Rachman, 2019).
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
Dalam pertemuan itu, delegasi Thailand mengemukakan situasi, kondisi, dan fakta-fakta terjadinya  insiden  Pattani.  Pemerintah  Thailand  juga  menerangkan  mengenai  langkah-langkah dalam  memulihkan  situasi  dan  kondisi  di  Pattani  serta  menyatakan  keinginan  pemerintah Thailand  menciptakan  perdamaian  dan  ketentraman  di  Pattani  dengan  mengupayakan peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  melaui  ekonomi,  sehingga  aspek-aspek  kehidupan  lainnya juga  dapat  mengalami  peningkatan  (Rachman,  2019).  OKI  juga  menyatakan  kesiapan  dalam berkontribusi  menciptakan  perdamaian.  Hal  tersebut  diimplementasikan  dengan  diperkuatnya kerja sama antar OKI dan Thailand dengan pertimbangan adanya itikad baik dari Thailand dan posisi Thailand sebagai salah satu negara pengamat OKI. Kerja sama tersebut tentunya bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Muslim  di  Thailand.  Pada akhir  Juni  2005  OKI mengadakan kunjungan ke Thailand dengan tujuan untuk meninjau langsung kondisi dan situasi umat  Muslim  di  wilayah  selatan  Thailand,  terutama  di  Pattani  (Rachman,  2019).  Dari  hasil tinjauan  tersebut  ditemukan  fakta-fakta  dibalik  terjadinya  konflik  Pattani  yang  mana  penyebab utama konflik tersebut adalah adanya budaya di wilayah selatan Thailand (Rachman, 2019).
Adapun  penyelesaian  isu  dan  masalah  yang  dilakukan  oleh  OKI  dengan  cara mengedepankan penekanan peran diplomatik sebagai inisiator, mediator, serta fasilitator. Peran OKI  tersebut  diambil  berdasarkan  atas  tujuan  untuk  mengembalikan  citra  baik  Islam  di  mata dunia.
a. Inisiator dan Mediator
Peran  tersebut  dapat  dilihat  dari  Islamophobia  yang  terjadi  di  Perancis  yang  mana Islamophobia di Perancis semakin meningkat ketika adanya serangan terhadap pusat penerbitan majalah Charlie Hebdo dan diikuti juga oleh serangan 13 November 2015, dampak dari serangan tersebut  Muslim  mengalami  tindakan-tindakan  rasisme  dan  sering  menimbulkan  konflik.  Hal seperti  itulah  yang  membuat  semakin  meningkatnya  Islamophobia  di  Perancis  (Amrad,  2020). Dalam hal ini, OKI berupaya untuk melindungi umat Muslim di Perancis serta mengembalikan citra  baik  Islam  di  mata  dunia.  Oleh  karena  itu,  OKI  memainkan  fungsi  diplomatik  penting sebagai inisiator dan mediator. Selain itu, OKI juga melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dan PBB  untuk  menghilangkan  prasangka  agama  dan  intoleransi  di  kalangan  umat  beragama.  Hal tersebut  membuat  OKI  harus  memposisikan  diri  sebagai  inisiator,  mediator,  dan  sekaligus fasilitator  dalam  konflik  tersebut.  Peran  tersebut  dilakukan  oleh  OKI  dengan  tujuan  untuk melindungi umat Islam di Prancis dan mengembalikan citra Islam di mata dunia. OKI dengan sigap mengambil tindakan dengan menyerukan kepada dunia internasional untuk menuntut dan mendesak  pemerintah  Perancis  agar  bersikap  adil  kepada  kaum  Muslim  di  Perancis.  OKI  juga melakukan  inisiasi  untuk  menggalang  keprihatinan  dunia  internasional  sehingga  bantuan  dan dukungan  dari  masyarakat  internasional  akan  berdampak  pada  kesuksesan  penyelesaian Islamophobia di Perancis.
Selanjutnya,  Konflik Rohingya  di  Myanmar  yang  telah  menarik  banyak  kecaman  dari dunia  internasional,  terutama  kecaman  dari  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI).  Sebenarnya, keberpihakan OKI terhadap kondisi umat Muslim sudah dilakukan sejak lama, yang mana OKI menyerukan kepada negara-negara anggota untuk selalu berkontribusi terhadap perlindungan dan kesejahteraan umat Islam di dunia dan menyerukan untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  melibatkan  negara  anggota  OKI  dan  umat  Islam  di dunia.  OKI  juga  menyerukan  kepada  dunia  internasional  untuk  menekankan  fokus  untuk
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
meningkatkan  perlindungan  terhadap  identitas  dan  hak  asasi  masyarakat  muslim  yang  menjadi masyarakat minoritas di suatu negara. Peran tersebut dapat dilihat dari perannya sebagai inisiator, mediator, dan fasilitator. OKI menjalankan peran tersebut berdasarkan dengan Diplomasi Islam.
Peran Inisiator dan Mediator yang diambil oleh OKI yaitu dengan mengecam tindakan pelanggaran  HAM  terhadap  Myanmar  dan  dunia  internasional  untuk  menekan  pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik tersebut. Hal tersebut direspon oleh negara anggota OKI yang memiliki  kedekatan  geografis  dengan  Myanmar  yaitu,  Indonesia  dan  Malaysia.  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  merespon  dengan  mengirimkan  sebuah  pesan  diplomatik  kepada Myanmar dan perencanaan kunjungan ke Myanmar (Dewinta et al., 2016). Sedangkan Malaysia merespon dengan mendesak Myanmar agar mengambil upaya-upaya penyelesaian konflik. OKI juga telah membawa kasus Muslim Rohingya tersebut ke forum-forum internasional seperti PBB, Uni  Eropa,  dan  ASEAN  untuk  mendesak  dan  menekan  pemerintah  Myanmar  agar mengembalikan identitas dan hak Muslim Rohingya. Peran dari OKI tersebut membuahkan hasil yaitu dengan dikirimkannya utusan PBB ke Myanmar pada tanggal 24 Maret 2013 (BBC, 2017). Pengiriman  utusan  tersebut  ditujukan  untuk  menyelidiki  kasus  Rohingya  dan  mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus tersebut.
b. fasilitator
Dalam memainkan peran sebagai fasilitator OKI memberikan fasilitas bantuan terhadap para korban OKI peristiwa Charlie Hebdo dan juga untuk umat Muslim yang terkena dampak negatif  dari  Islamophobia  di  Perancis  (Anandaru,  2021).  Pada  saat  itu,  OKI  juga  menjadi jembatan  dalam  mempertemukan  Presiden  Bulan  Sabit  Merah  Qatar  pada  dan  Yayasan  Amal Internasional dengan pejabat politik Perancis untuk melakukan pembahasan mengenai dukungan bantuan  oleh  OKI  kepada  para  korban  (Dewinta  et  al.,  2016).  Pertemuan  tersebut  membawa hasil yang positif yang mana pemerintah Perancis setuju menerima bantuan dari OKI. OKI juga mengirimkan  utusan-utusan  khusus  ke  Perancis  untuk  melihat  dan  memastikan  kondisi  umat Muslim  di  Perancis  dan untuk  bertemu  dengan  pemerintah  Perancis  dengan  tujuan  membahas mengenai  kondisi  umat  Muslim  serta  bertemu  dengan  pemuka  agama  di  Perancis  untuk mendiskusikan cara mengurangi dan menghilangkan Islamophobia di Perancis.
Sedangkan peran sebagai fasilitator yang dimainkan oleh OKI dalam konflik Rohingya yaitu dengan mengirimkan utusan khusus ke Myanmar yang diwakili oleh Jusuf Kalla, Atta El- Manan, Asisten Sekretaris Jenderal OKI, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar, dan perwakilan dari organisasi  amal  Kuwait  (Siba  &  Qomari’ah,  2018).  Utusan  khusus  tersebut  bertemu  dengan presiden  Myanmar,  Thein  Sein  untuk  membahas  mengenai  bantuan  OKI  terhadap  Muslim Rohingya.  Pembahasan  tersebut  menghasilkan  persetujuan  Presiden  Myanmar  terhadap pembukaan akses bagi bantuan dari OKI. OKI juga memberi bantuan sebesar 25 juta dollar A.S. untuk korban konflik dan mobilisasi Islamic Development Bank dalam memberikan bantuan berupa pendidikan dan kesehatan (Dewinta et al., 2016).

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terlihat  OKI  mempunyai  komitmen  yang  kuat  dalam pengembangan  diplomasi  Islam.  Hal  ini  didasari  oleh  adanya  berbagai  upaya  dan  usaha  OKI dalam mengedepankan diplomasi Islam. Paling tidak dua peran penting yang dilakukan oleh OKI
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
yaitu,  peran  OKI  yang  berorientasi  kerja  sama  dan  perdamaian  dan  peran  diplomasi  yang berorientasi pencegahan dan penanganan konflik.
Dalam  kiprahnya,  peran  yang  berorientasikan  pada  kerja  sama  dan  perdamaian  yang dilakukan  OKI  yaitu,  OKI  telah  melakukan  pertemuan  atau  konferensi  tingkat  tinggi  internal OKI dalam merespon suatu permasalahan atau konflik yang melibatkan negara-negara anggota OKI.  Aktivitas-aktivitas  OKI  tersebut  menciptakan  suatu  program  yang  disebut OIC  10-years Program of Actions yang mana menandai perubahan fokus Organisasi Kerjasama Islam yang semula hanya  memiliki  fokus  pada  masalah  politik,  menjadi  memiliki  berbagai  fokus  seperti,  HAM, sosial, dan ekonomi. Adanya OIC 10-years Program of Actions yang menjadi suatu program pemicu meluasnya fokus OKI dan meningkatnya kerja sama antara negara-negara OKI, terbentuknya The Independent  Permanent  Human  Rights  Commission (IPHRC)  sebagai suatu  badan  independen  dalam masalah  hak  asasi  manusia  seta  berfokus  pada  kerja  sama  negara  anggota  OKI  dalam memprioritaskan isu HAM, dan adanya kerja sama eksternal yaitu kerja sama OKI dengan Uni Eropa,  yang  ditandai  oleh  pembentukan  Misi  Pengamat  Permanen  di  Brussels,  Belgia  dengan tujuan untuk menangani permasalahan Islamophobia di Eropa.
Adapun peran diplomasi yang dilakukan OKI yang berorientasi pada penanganan dan penyelesaian  konflik  seperti,  kecaman  keras  OKI  terhadap  pemerintah  Thailand  mengenai  Isu Muslim di Pattani Thailand Selatan. Kecaman tersebut di respon baik oleh pemerintah Thailand dengan  langsung  mengirimkan  utusan  khusus  untuk  bertemu  dan  berdiskusi  dengan  OKI  dan mengungkapkan  keinginan  kuat  untuk  bekerja  sama  membina  perdamaian  dan  harmoni  di wilayah Selatan. Selanjutnya adanya penanganan Islamophobia di Perancis dan Konflik Rohingya di  Myanmar  yang  mana  peran  OKI  disini  adalah  sebagai  sebagai  inisiator,  mediator,  dan fasilitator.
Peran isnisiator dan mediator dalam isu Islamophobia OKI yaitu, menyerukan kepada dunia  internasional  untuk  menuntut  dan  mendesak  pemerintah  Perancis  agar  bersikap  adil kepada  kaum  Muslim  di  Perancis  serta  OKI  mengupayakan  bantuan  dan  dukungan  dari masyarakat  internasional  pada  kesuksesan  penyelesaian  Islamophobia  di  Perancis.  Sedangkan peran  fasilitator  yaitu,  OKI  menjadi  jembatan  dalam  mempertemukan  Presiden  Bulan  Sabit Merah  Qatar  pada  dan  Yayasan  Amal  Internasional  dengan  pejabat  politik  Perancis  untuk melakukan pembahasan mengenai dukungan bantuan oleh OKI kepada para korban.
Dalam kasus konflik Rohingya, OKI telah membawa kasus Muslim Rohingya tersebut ke  forum-forum  internasional  seperti  PBB,  Uni  Eropa,  dan  ASEAN  untuk  mendesak  dan menekan  pemerintah  Myanmar  agar  mengembalikan  identitas  dan  hak  Muslim  Rohingya  serta OKI  telah  mengirimkan  utusan  khusus  ke  Myanmar  yang  diwakili  oleh  Jusuf  Kalla,  Atta  El- Manan, Asisten Sekretaris Jenderal OKI, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar, dan perwakilan dari organisasi amal Kuwait. Utusan khusus tersebut bertemu dengan presiden Myanmar, Thein Sein untuk membahas mengenai bantuan OKI terhadap Muslim Rohingya. OKI menjalankan peran tersebut berdasarkan dengan Diplomasi Islam yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah.
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Referensi
Afzal, I. (2000). Diplomacy In Early Islam. In Pustaka Al-Kautsar . Pustaka Al-Kautsar. Amrad,  A.  (2020). Analisis  Kecenderungan  Peningkatan  Islamofobia  Di  Perancis  Pasca  Arab  Spring [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29189;jsessionid=F762E53AF389E19F27
BCEC4BD459F90E Anandaru, A. B. (2021). Analisis Peran Oki Dalam Kasus Islamophobia Di Prancis Pada Tahun 2015 [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31701?show=full
BBC.  (2017,  March). Utusan  khusus  PBB  sebut  militer  Myanmar  lakukan  “kejahatan  terhadap kemanusiaan” - BBC News Indonesia . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39227570 Dewinta, R. T. A., Windiani, R., & Hanura, M. (2016). Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
Dalam  Menangani  Konflik  Etnis  Rakhine-Rohingya  Di  Myanmar  Tahun  2012-2013. Journal of International Relations , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v2i2.11140 Fattah,  A.  (2005).  Proposisi  Kewargaan  Dalam  Islam:  Tafsir  Baru  Konsep  Ummah. Ulumuna ,
9 (2), 239–256. https://doi.org/10.20414/UJIS.V9I2.485 Hidayat,  A.  (2014).  Format  Hubungan  Internasional  dalam  Konstruksi  Hukum  Islam  (Fiqh Diplomatik  pada  Masa  Damai). Al-Maslahah  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam , 02 (03). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v2i03.125 Kailani,  K.  (2016).  Islam  Dan  Hubungan  Antar  Negara. Jurnal  Ilmu  Agama:  Mengkaji  Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama , 14 (2).
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/471
Kemenpppa.  (2016,  February). Informasi  Singkat  Tentang  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI)  Dan Konferensi  Tingkat  Menteri  (KTM) .  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan
Anak.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/572/informasi-singkat- tentang-organisasi-kerjasama-islam-oki-dan-konferensi-tingkat-menteri-ktm
Kemlu.  (2014,  January). Organisasi  Kerja  Sama  Islam  OKI .  Portal  Kementerian  Luar  Negeri Republik
Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama- islam-oki
Kemlu.  (2019,  March). Institusi  Ham  Di  Asean  Dan  OKI .  Portal  Kementerian  Luar  Negeri Republik
Indonesia. https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/104/halaman_list_lainnya/institusi-ham-di- asean-dan-oki
Khamsiani,  Y.  (2018). Peran  OKI  Dalam  Upaya  Mengatasi  Tindakan  Islamophobias  di  Perancis  Pasca Tragedi  Serangan  13  November  Periode  2015-2017 [Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43648 Mughofar, J. K., Arisusanto, H., & Hanief, I. (2016). Eksistensi Dan Peranan Organisasi Kerja Sama
Islam . Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. https://www.academia.edu/30640223/EKSISTENSI_DAN_PERANAN_ORGANIS ASI_KERJA_SAMA_ISLAM_OKI Nasirrudin,  M.,  Mulyani,  R.,  &  Hadi,  N.  (2020).  Teori  dan  Praktek  Hubungan  Internasional dalam Perspektif Islam.
Jurnal
Madinatul Qur’an , 1 (1). https://jurnal.iais.ac.id/index.php/madinatulquran/article/view/55
OIC-IPHRC. (2020). Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) of The Organisation of Islamic  Cooperation  (OIC) .  Independent  Permanent  Human  Rights  Commission. https://oic-iphrc.org/home/#:~:text=OIC  Independent  Permanent  Human  Rights Commission holds its 19th Regular,from 22-26 May 2022.
Copyright © 2022, Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro This is an open access article under the CC–BY-SA license
OIC. (2022). History . Organisation of Islam Cooperation. https://www.oic- oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam. Journal of Islamic World and Politics , 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jiwp.1106 Rachman,  A.  (2019). Upaya  Organisasi  Kerjasama  Islam  Menangani  Isu  Muslim  Pattani  Di  Thailand Selatan (2005-2015) [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30097?show=full Ramadhan.  (2014).  Kepentingan  Indonesia  Dalam  Pembentukan  Mekanisme  Independent Permanent  Human Rights  Commission  (IPHRC  )  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI) Tahun  2011  [Universitas  Syarif  Hidayatullah  Jakarta].  In Repository  UIN  Jakarta . https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40464 Saptomo,  B.  (2020).  Penguatan  Diplomasi  Islam. Prodising  ISID , 1 ,  15–20. https://doi.org/10.37092/PROSIDINGISID.V1I1.174
Siba,  M.  A.  M.,  &  Qomari’ah,  A.  N.  (2018).  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konflik Rohingya  Human  Right  Violations  on  Rohingya  Conflict. Journal  of  Islamic  World  and Politics , 2 (2), 367–385. https://doi.org/10.18196/jiwp.2221 Soesilowati,  S.  (2015).  Diplomasi  Soft  Power  Indonesia  melalui  Atase  Pendidikan  dan
Kebudayaan. Global Strategis , 9 (2), 293–308. https://doi.org/10.20473/JGS.9.2.2015.293-308 UMY.  (2015,  October). Tujuan  Diplomasi  Adalah  Untuk  Ciptakan  Perdamaian  Dunia  –  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://www.umy.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia UNIDA. (2021). Diplomasi Islam . Universitas Darussalam Gontor. https://hi.unida.gontor.ac.id/diplomasi-islam
Warsito, T., & Surwondono. (2015). “Diplomasi Bersih” Dalam Perspektif Islam. Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam , 16 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/thaq.2015.%25x