## Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya

## Afirna Dias Maharani, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan Faku1tas Hukum, Universitas Diponegoro E-mai1: afirnadias25@gmail.com

## Abstract
PPAT is a pub1ic officia1 who has the authority  to make deeds rather than agreements that intend to transfer  1and  rights,  grant  new  rights  to  1and,  mortgage  1and  or  borrow  money  with  1and  rights  as dependents. In carrying out their profession, PPAT Code of Conduct vio1ations often occur. The research method  used  in  this  journa1  is  Normative  research.  The  resu1ts  of  the  discussion  of  this  journa1  are PPAT's  responsibi1ity  for  vio1ations  of  the  Code  of  Ethics  in  carrying  out  its  profession  if  it  causes 1osses, then PPAT must compensate for the 1oss and carry out the sanctions that have been given by the Honorary Counci1 for the vio1ations that have been committed. The conc1usion of this journa1 is that there are 2 (two) types of PPAT responsibi1ities, name1y civi1 1iabi1ity in the form of compensation and administrative responsibi1ity in the form of the app1ication of sanctions in accordance with Artic1e 6 of the PPAT Code of Ethics.
Keywords: PPAT; responsib1e; code of Ethics

## Abstrak
PPAT  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  daripada  perjanjian-perjanjian  yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Da1am me1aksanakan profesinya sering terjadi pe1anggaran Kode Etik PPAT yang di1akukan o1eh PPAT. Metode pene1itian yang digunakan jurna1  ini  yaitu  pene1itian  Normatif.  Hasi1  pembahasan  jurna1  ini  ada1ah  Tanggung  Jawab  PPAT terhadap  pe1anggaran  Kode  Etik  da1am  me1aksanakan  profesinya  jika  menyebabkan  kerugian  maka PPAT haus menganti kerugian tersebut dan me1aksanakan sanksi  yang te1ah diberikan o1eh Maje1is Kehormatan atas pe1anggaran yang te1ah diperbuat. Kesimpu1an dari jurna1 ini ada1ah terdapat 2 (dua) macam Tanggung Jawab PPAT yaitu tanggung jawab secara perdata berupa ganti kerugian dan tanggung jawab administratif berupa penerapan sanksi sesuai dengan Pasa1 6 Kode Etik PPAT.
Kata Kunci: PPAT ; tanggung jawab; kode etik

## A. Pendahuluan
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang bisa disingkat dengan PPAT ada1ah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,  memberikan  sesuatu  hak  baru  atas  tanah,  menggadaikan  tanah  atau  meminjam  uang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan (Peranginangin, 2007). Sedangkan pengertian Pejabat umum menurut Boedi Harsono ada1ah seseorang yang diangkat o1eh Pemerintah dengan tugas dan  kewenangan  memberikan  pe1ayanan  kepada  umum  dibidang  tertentu  (Harsono,  1995). Pengertian  PPAT  menurut  Peraturan  Pemerintah  Repub1ik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  menyatakan  bahwa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  se1anjutnya disebut  PPAT,  merupakan  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak mi1ik atas satuan rumah  susun.  Secara n yuridis  PPAT n termasuk  sebagai n pejabat  umum n yang  diangkat n dan diberhentikan i o1eh Menteri.  PPAT i secara  yuridis i menja1ankan sebagian i urusan i pemerintahan di  bidang i pertanahan  (menja1ankan  kewenangan i eksekutif).  PPAT i diangkat  o1eh i pemerintah, da1am  ha1  ini i Badan  Pertanahan i Nasiona1  (BPN) i dengan  tugas i dan  kewenangan i tertentu da1am  rangka i me1ayani  kebutuhan i masyarakat  akan i akta  pemindahan i hak  atas i tanah,  akta pembebanan i hak i atas i tanah,dan i akta i pemberian i kuasa i pembebanan i hak i tanggungan i sebagaima na diatur i da1am peraturan i perundang-undangan i yang ber1aku (Asshiddiqie, 2003).
Fungsi i PPAT 1ebih ditegaskan i 1agi da1am Undang-undang i Nomor 4 Tahun i 1996 i tentang Hak i Tanggungan i atas Tanah i Beserta Benda-benda i Yang Berkaitan i Dengan TanahdanPeraturan Pemerintah i Nomor  24  Tahun i 1997  tentang i Pendaftaran  Tanah i yang  menggantikan i Peraturan Pemerintah i Nomor  10  Tahun i 1961,  yaitu i sebagai  Pejabat i Umum  yang  berwenang i membuat akta i pemindahan  hak i atas  tanah,  pembebanan i hak  atas i tanah,  dan i akta-akta  1ain  yang i diatur dengan i peraturan perundang-undangan i yang ber1aku dan i membantu Kepa1a Kantor i Pertanahan da1am me1aksanakan pendaftaran i tanah dengan i membuat akta-akta i yang akan i dijadikan i dasar pendaftaran i perubahan  data i pendaftaran i tanah.  PPAT  da1am  menja1ankan  tugasnya  atau profesinya harus didasarkan pada Peraturan mengenai PPAT dan Kode Etik PPAT, ha1 ini wajib di1akukan agar tidak terjadi penyimpangan da1am prakiknya. Tetapi da1am praktiknya masih terdapat  pe1anggaran  yang  di1akukan  PPAT  da1am  menja1ankan  profesinya,  dimana pe1anggaran tersebut bisa menimbu1kan kerugian bagi pihak 1ain. Pe1anggaran yang di1akukan o1eh  PPAT  yaitu  me1anggar  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepa1a  Badan Pertanahan Nasiona1 Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adanya pe1anggaran yang di1akukan o1eh PPAT maka PPAT harus bertanggung jawab terhadap pe1anggaran yang di1akukkanya yang te1ah mengakibatkan kerugian bagi para
pihak terkait. Dengan adanya permasa1ahan tersebut maka penu1is tertarik untuk mengangkat judu1 mengenai  “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pe1anggaran Kode Etik Yang Di1akukan O1eh PPAT Da1am Menja1ankan Profesinya”
Teori  yang  digunakan  penu1is  untuk  menjawab  permasa1ahan  da1am  jurna1  ini  yaitu teori  tanggung  jawab  hukum.  Menurut  hukum  tanggung  jawab  ada1ah  suatu  akibat  atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau mora1 da1am  me1akukan  suatu  perbuatan  (Notoatmojo,  2010).  Sedangkan  menurut  Hans  Ke1sen tanggung jawab hukum yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiku1 tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi da1am ha1 perbuatan yang bertentangan (Ke1sen, 2007). Teori tanggung jawab hukum biasa disebut juga dengan pertanggung jawaban hukum. Pengertian pertanggung jawaban hukum menurut Sugeng Istanto yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan  atas  semua  ha1  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk  memberikan  pemu1ihan  atas kerugian yang mungkin ditimbu1kannya (Istanto, 2014). Jadi dapat disimpu1kan bahwa secara umum  tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  untuk  me1akukan  sesuatu  atau berpri1aku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
Untuk  membuktikan  orisina1itas  jurna1  yang  ditu1is  o1eh  penu1is,  maka  penu1is  akan membandingkan  jurna1  penu1is  dengan  jurna1-jurna1  ataupun  pene1itian-pene1itian  yang di1akukan o1eh pene1iti 1ain dengan topic atau tema yang sama. Pene1itian yang pertama yaitu jurna1  berjudu1  “Tanggung  Jawab  Dan  Wewenang  Notaris/PPAT  Terhadap  Keke1iruan  Dan Pembata1an Akta Jua1 Be1i Tanah” yang ditu1is o1eh Yogi Kristanto, dimana da1am jurna1 ini pene1iti  memfokuskan  pene1itiannya  terkait  dengan  tanggung  jawab  dan  wewenang  Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah apabi1a keke1iruan atau pembata1an akta jua1 be1i tanah terjadi dan akibat hukum apabi1a ha1 tersebut terjadi (Kristanto, 2020).
Pene1itian  kedua  ditu1is  o1eh  Ar1ene  Agustina  dengan  judu1  pene1itiannya  yaitu “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Da1am Penandatanganan Akta Jua1 Be1i Yang  Didasari  Atas  B1angko  Kosong  (Contoh  Kasus:  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1201/K/Pdt/2016)”  pene1iti  memfokuskan  pene1itiannya  pada i tanggung  jawab i PPAT  da1am penandatanganan i Akta  Jua1  Be1i  yang i didasari  atas  b1angko  kosong i dan  akibat i hukum i dari penandatanganan i Akta  Jua1  Be1i  yang i didasari  atas i b1angko  kosong i berdasarkan i putusan Mahkamah i Agung  Nomor i 1201/K/PDT/2016 i (Agustina,  2018).  Pene1itian  ketiga  berjudu1
“Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Da1am  Pembuatan  Akta  Jua1  Be1i Tanah  Dan  Imp1ikasi  Hukumnya  Bagi  Masyarakat  Umum”  ditu1is  o1eh  pene1iti  bernama Triyono, pene1itian ini memfokuskan pada Tanggung Jawab PPAT da1am Pembuatan Akta Jua1 Be1i Tanah dan Imp1ikasi hukum atas penggunaan dokumen pa1su da1am jua1 be1i hak atas tanah dihadapan PPAT (Triyono, 2019).
Berdasarkan  pene1itian-pene1itian  diatas  yang  mempunyai  tema  atau  topik  yang  sama dengan  jurna1  ini  tetapi  mempunyai  fokus  pene1itian  yang  berbeda  dimana  penu1is memfokuskan  jurna1  ini  terkait  dengan  tanggung  jawab  PPAT  terhadap  pe1anggaran  yang di1akukannya  da1am  menja1ankan  profesinya.  Maka  dapat  disimpu1kan  bahwa  jurna1  yang ditu1is o1eh penu1is dengan judu1 “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pe1anggaran Kode Etik Yang Di1akukan O1eh PPAT Da1am Menja1ankan Profesinya” dapat dipertanggung jawabkan keas1iannya. Berdasarkan 1atar be1akang permas1aahan diatas maka penu1is akan membahas permasa1ahan  mengenai  bagaimana  tanggung  jawab  PPAT  terhadap  pe1anggaran  yang di1akukannya da1am menja1ankan profesinya?

## B. Metode Penelitian i
Metode pene1itian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  akan  dihadapi (Marzuki, 2009). Metode pene1itian yang digunakan o1eh jurna1 ini yaitu berupa pene1itian hukum normative.  Pene1itian  hukum  normative  ada1ah  pene1itian  yang  di1akukan  dengan  mengkaji, meringkas  dan  ditambah  dengan  perundang-undangan  yang  mengatur  khusus  berkaitan  dengan permasa1ahan  yang  di  bahas.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  undang-undang. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwa i pene1itian hukum i normatif atau i disebut juga  pene1itian  hukum i kepustakaan  ada1ah  pene1itian  hukum i yang  di1akukan  dengan i cara mene1iti bahan i pustaka atau i data i sekunder be1aka (Soekanto, 2009).
Da1am jurna1 ini, bahan hukum  yang digunakan ada1ah Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan ataupun Permen terkait dengan PPAT dan kode etik IPPAT dan Bahan Hukum Sekunder berupa semua pub1ikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen  resmi  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  atas  norma-norma  ataupun  kaidah  yaitu pembukaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  permasa1ahan  yang  dibahas,
bahan hukum tersier  yang merupakan bahan  yang menje1askan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pene1itian ini (Ibrahim, 2005).

## C. Hasil Dan Pembahasan
Pejabat i pembuat Akta i Tanah atau i biasa disingkat i dengan i sebutan i PPAT da1am menja1ankan tugasnya  harus  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Repub1ik  Indonesia i Nomor  24  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan i Pemerintah  Nomor i 37  Tahun  1998 i Tentang  Peraturan i Jabatan Pejabat i Pembuat  Akta i Tanah,  Peraturan  Kepa1a  BPN  Repub1ik  Indonesia i Nomor  8  Tahun i 2012 tentang i Perubahan  PMNA/Peraturan i Kepa1a  Badan i Pertanahan  Nasiona1  Nomor i 3  Tahun i 1997 tentang i Ketentuan  Pe1aksana  Peraturan i Pemerintah  Nomor i 24  Tahun  1997 i tentang i Pendaftaran Tanah, Keputusan i Menteri  Agraria i dan  Tata  Ruang/Kepa1a  Badan i Pertanahan  Nasiona1  Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 i tentang  Kode i Etik  Ikatan i Pejabat  Pembuat i Akta  Tanah,  dan  peraturan 1ainnya yang terkait dengan tugas ataupun profesi PPAT.
Dalam  praktiknya  bedasarkan  data  yng  dipero1eh  penu1is  dari  pene1itian-pene1itian  yang te1ah  ada  bahwa  masih  banyak  terdapat  pengaduan  terkait  dengan  pe1anggaran  kode  etik  o1eh PPAT, pe1anggaran kode etik yang biasa terjadi yaitu: Dokumen sertipikat hi1ang di Kantor PPAT; Penandatanganan akta PPAT da1am b1angko kosong; PPAT sering tidak me1akukan pengecekan sertipikat  yang  akan  dijadikan  obyek  perbuatan  hukum  da1am  akta;  PPAT  yang  menerima pembuatan  akta  pera1ihan  yang  obyeknya  tidak  ter1etak  di  daerah  kerjanya  yang  kemudian menggunakan format akta dengan Kop PPAT 1ain di tempat 1etak tanah; PPAT yang be1um tertib dan patuh me1aksanakan kewajiban sebagai PPAT.
Pe1anggaran-pe1anggaran diatas dangat bertentangan dengan Pasa1 4 Kode Etik PPAT dan bertentangan dengan kewenangan serta kewajiban atau tugas PPAT yang tercantum da1am Peraturan Pemerintah  Repub1ik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat. Tugas i dan tanggung i jawab PPAT i tidak  hanya i sekedar  mengisi i formu1ir  akta, i membacakan  akta, i menandatangani  dan membubuhkan i cap  pada i akta,  tetapi i PPAT  juga i dituntut  untuk i dapat  menjamin i bahwa  akta i yang dike1uarkannya  te1ah  sesuai i dengan  ketentuan i hukum  yang i ber1aku.  Akta-akta i yang  dibuat i o1eh PPAT i merupakan akta i otentik dan i mempunyai kedudukan i dan peranan yang i sangat penting i da1am 1a1u 1intas i hukum,  baik i hukum  privat i maupun hukum i pub1ic  (Harsono,  2003). Fungsi i dari Akta PPAT i ada1ah  sebagai i suatu  a1at  bukti i te1ah  di1aksanakanya  suatu i perbuatan  hukum i tertentu
berkaitan i dengan  tanah i dan  akan i dijadikan  sebagai i daftar  pendaftaran i atas  perubahan i data i yang diakibatkan i o1eh i perbuatan i tersebut, i dan i juga i akta i PPAT i merupakan i dasar i yang i kuat i untuk i penda ftaran i pemindahan i hak serta pembebanan i hak dengan yang i bersangkutan (Sidik, 2016). Jika da1am pembuatan akta PPAT menya1ahi aturan seperti penandatanganan akta dimana akta tersebut masih kosong maka PPAT harus mendapatkan sanksi sebagaimana yang te1ah diatur da1am Pasa1 6 Kode Etik i PPAT  yaitu  berupa i teguran,  peringatan i schorsing  (pemecatan  sementara)  dari i keanggotaan perkumpu1an  IPPAT,  onzetting  (pemecatan)  dari  keanggotaan  perkumpu1an  IPPAT,  dan pemberhentian i dengan tidak i hormat dari i keanggotaan perkumpu1an i IPPAT.
Bentuk tanggung i jawab PPAT i da1am ha1 pembuatan i akta otentik i yaitu pembacaan i akta i dan kehadiran i PPAT  da1am  pembuatan i akta  merupakan i bagian  terpenting i yang  harus i di1akukan. PPAT i mempunyai i kewajiban i dan  tanggung i jawab  mora1  untuk i memastikan  bahwa i para i pihak te1ah  sungguh i mengerti  mengenai i apa  yang i termuat  da1am  isi  akta i yang  bersangkutan,  yaitu dengan i cara  akta i tersebut  dibacakan i di  depan i para  pihak i dan  saksi i sehingga i isi i akta  tersebut menjadi i je1as, dan i dengan demikian i para pihak i dapat menentukan i dengan bebas i untuk i menyetujui atau i tidak  menyetujui i isi  akta i yang  akan i ditandatanganinya,  ha1  ini i tercantum  da1am  Pasa1  22 Peraturan i Pemerintah Repub1ik Indonesia i Nomor 37 i Tahun 1998 tentang i Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat i Akta Tanah. Tanggung jawab PPAT jika te1ah me1akukan pe1anggaran kode etik pada saat me1akukan tugas dan kewajibannya dan menimbu1kan kerugian baik secara materii1 maupun immaterii1 bagi para pihak maka tanggung jawab PPAT yaitu tanggung jawab secara perdata dimaan PPAT harus mengganti rugi sega1a kerugian yang disebabkan o1eh PPAT itu sendiri.
Tanggung  jawab  PPAT  secara  administratif  yaitu  berupa  penerapan  sanksi  sesuai  dengan Pasa1  6  Kode  Etik  PPAT  pemberhentian  sementara  di  terapkan  atau  dikenakan  kepada  PPAT apabi1a PPAT te1ah me1akukan pe1anggaran ringan kepada  1arangan  atau kewajibannya da1am jabatannya  yakni  PPAT,  berada  di  bawah  pengampuan  dan  me1akukan  perbuatan  terce1a. Pemberhentian  dengan  hormat  apabi1a  PPAT  tersebut  dikarenakan  atas  permintaannya  sendiri dan/atau  tidak  1agi  mampu  mengemban  tugasnya  sebagai  PPAT  karena  keadaan  kesehatan. Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  apabi1a  PPAT  me1akukan  pe1anggaran  berat  terhadap 1arangan atau kewajibannya sebagai PPAT dan atau dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadi1an  sehingga  mengakibatkan  dapat  dicabutnya  izin  terhadap  PPAT  tersebut.  Jika  ditinjau berdasarkan  teori  tanggung  jawab  hukum  diamana  tanggung  jawab  hukum  yaitu  seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiku1 tanggung
jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi da1am ha1 perbuatan yang bertentangan. Da1am ha1 ini PPAT yang mempunyai tanggung jawab da1am me1aksanakan kewenangan  ataupun  kewajiban  profesinya  jika  terdapat  pe1anggaran  yang  mana  bertentangan dengan  aturan  yang  tercantum  da1am  Peraturan  perundang-undanagn  yang  terkait  ataupun  Kode Etik  PPAT  maka  PPAT  harus  bertanggung  jawab  dengan  menja1ankan  sanksi  yang  di  dapatnya sesuai  dengan  putusan  Maje1is  Kehormatan  dan  mengganti  rugi  kerugian  para  pihak  jika pe1anggaran tersebut mengakibatkan kerugian secara materii1 maupum immateria1.

## D. Simpulan
Kesimpu1an  dari  pembahasan  permasa1ahan  diatas  terkait  dengan  Tanggung  Jawab  PPAT terhadap pe1anggaran yang di1akukannya da1am menja1ankan profesinya yaitu terdapat tanggung jawab  perdata  dan  tanggung  jawab  administrative.  Tanggung  jawab  secara  perdata  yaitu  jika pe1anggaran  yang  di1akukan  o1eh  PPAT  menyebabkan  kerugian  secara  materii1  ataupun  secara immateria1  maka  PPAT  wajib  mengganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  dia1ami  o1eh  para  pihak, sedangkan tanggung jawab secara administrative yaitu berupa penerapan sanksi sesuai i dengan Pasa1 6 i Kode  Etik  PPAT  terhadap i PPAT i yang  me1akukan  pe1anggaran.  PPAT  da1am  me1aksanakan kewajiban  ataupun  kewenangan  profesianya  harus  berdasarkan  dengan  Peraturan i Pemerintah Repub1ik Indonesia i Nomor 24 Tahun i 2016 Tentang i Perubahan Atas i Peraturan Pemerintah i Nomor 37 i Tahun  1998  Tentang i Peraturan  Jabatan i Pejabat,  Kode i Etik  PPAT,  serta i peraturan  1ain  yang terkait i dengan i PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Harsono, B. (1995). Tugas dan Kedudukan PPAT . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pe1aksanaannya . Jakarta: Djambatan.
Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metodo1ogi Pene1itian Hukum . Surabaya: Bayu Media.
Istanto, S. (2014). Hukum Internasiona1 . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Ke1sen, H. (2007). Genera1 Theory Of 1aw and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar I1mu Hukum Normatif Sebagai I1mu Hukum Deskriptif Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia. Marzuki, P. M. (2009). Pene1itian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Notoatmojo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Rinneka Cipta.
Peranginangin,  E.  (2007). Hukum  Agraria  Di  Indonesia,  Suatu  Te1aah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum . Jakarta: Rajawa1i Press.
Sidik,  S.  (2016). Teknik  Pembuatan  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2009). Pene1itian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawa1i Press.

## Artike1 Jurna1:
Agustina,  A.  (2018).  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Ppat)  Da1am  Penandatanganan Akta Jua1 Be1i Yang Didasari Atas B1angko Kosong (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/Pdt/2016). Jurna1 Hukum Adigama , Vo1. 1 (No. 1), p. 11–24.
Asshiddiqie, J. (2003). Independensi Dan Akuntabi1itas Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurna1 Renvoi , Vo1. 3 (No. 1), p. 31.
Kristanto,  Y.  (2020).  Tanggung  Jawab  Dan  Wewenang  Notaris/PPAT  Terhadap  Keke1iruan  Dan Pembata1an Akta Jua1 Be1i Tanah. Jurna1 Interpretasi Hukum , Vo1. 1 (No. 2), p. 197–202. Triyono. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Da1am Pembuatan Akta Jua1 Be1i Tanah Dan Imp1ikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum. Jurna1 A1 Qodiri , Vo1. 17 (No. 2), p. 167–192.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Peraturan  Pemerintah  Repub1ik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Kepa1a BPN Repub1ik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan PMNA/Peraturan Kepa1a Badan Pertanahan Nasiona1 Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pe1aksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepa1a  Badan  Pertanahan  Nasiona1  Nomor:  112/KEP-
4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah