Vol. 15 No. 2 Desember 2019 Hal. 109- 116

## Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue
dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Di Indonesia Secara Online Dewi Lesmanawati
Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB , Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received 6 November 2019 Revised  4 Desember 2019 Accepted 12 Desember 2019

## Keywords:
Disclosure of Online Financial Statements, Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue and Audit.

## A B S T R A C T
The aim of this article is to examine the extent of the influence of local government wealth,  intergovernmental  revenue  and  audit  opinion  on  disclosure  of  online financial  statements  of  provincial  governments  in  Indonesia..  The  data  of  this research comprise 128 out of 32 provincial governments in Indonesia during 2014- 2017, using purposive sampling method. The analysis techniques used were logistic regression.  The  results  of  this  study  show  that  the  local  government  wealth  and intergovernmental revenue has positive significant influence on disclosure of online financial  statements,  while  audit  opinion  do  not  have  significant  influence  on disclosure of online financial statements .

## A B S T R A K
Tujuan artikel ini adalah untuk menguji sejauh mana pengaruh local government wealth,  intergovernmental  revenue  dan  opini  audit  terhadap  pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia secara online. Data penelitian ini terdiri dari 128 dari 32 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2014- 2017, menggunakan metode purposive sampling.  Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa local government wealth  dan  intergovernmental  revenue  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan  laporan  keuangan  online,  sedangkan  opini  audit  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan online.

## 1. PENDAHULUAN
Keterbukaan  informasi  publik  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  14  Tahun  (2008) menyebutkan  “setiap  informasi  publik  harus  bersifat  terbuka,  serta  dapat  diakses  oleh  pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.” Hal ini menjadi perhatian terkait perlunya  transparansi  informasi  pemerintah  kepada  publik.  Selain  regulasi  di  atas,  pemerintah melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  56  tahun  (2005)  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah menyatakan  bahwa  “pemerintah  daerah  (pemda)    berkewajiban  untuk  meman-faatkan  dan mengembangkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  menyalurkan  informasi  keuangan  melalui situs  resmi  (website)  masing-masing.”  Sebagai  entitas  pelaporan,  pemda  wajib  menyediakan  sarana komunikasi efektif dan efisien agar dapat menyampaikan informasi kepada publik.
Saat  ini  hampir  seluruh  pemda  di  Indonesia  baik  tingkat  provinsi,  kabupaten  dan  kota  telah memiliki  situs  resmi  ( website ).  Verawaty  (2015)  mengemukakan  bahwa  ada  kesenjangan  praktik keterbukaan  informasi  terkait  keuangan  melalui e-government dan  mayoritas  pemda  belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Padahal kewajiban pemda adalah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Ada  beberapa  faktor  yang  diduga  dapat  mempengaruhi  pemda  ketika  melakukan pengungkapan  laporan  keuangannya  secara  online.  Laswad  et  al.  (2005),  pengungkapan  pelaporan keuangan yang dipublikasikan secara online dapat dipengaruhi oleh local municipal wealth . Salah satu
* Corresponding author, email address:
kinerja  yang  bisa  dinilai  dari  pemerintah  daerah  bisa  dilihat  dari  kekayaan  pemerintah  daerah. Pemerintah    tidak  perlu  khawatir    untuk  mengungkapkan    informasi  keuangannya  jika  memang kinerjanya  baik.  Biasanya  ada  kecenderungan  bagi  pemerintah  yang  kekeayaannya  kecil  untuk membatasi  informasi  keuangannya  pada stakeholder -nya  secara online (Craven  dan  Martson,  dalam (Laswad  et  al.,  2005).  Gandia  (2008)  berpendapat  bahwa public  municipal  wealth perlu  dihubungkan dengan  optimalisasi  pengungkapan informasi  karena  memberikan  sinyal  kualitas  manajemen  yang lebih baik dalam pengelolaannya.
Selain bagaimana mengelola kekayaannya dengan baik, pemerintah daerah juga perlu mengelola pendapatan  daerah  dari  transfer  pemerintah  pusat.  Patrick  (2007),  menyatakan intergovernmental revenue merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  untuk  pembiayaan  operasional pemerintah  di  daerahnya.  Dana  tersebut  digunakan  dan  dialokasikan  sesuai  anggaran  yang  telah dibuat.  Peningkatan  pengungkapan  informasi  keuangan  biasanya  didorong  oleh  oleh  semakin besarnya  intergovern-mental  revenue,  hal  ini  disebabkan  bentuk  tanggungjawab  pemda  kepada pihak pemerintah pusat atas pengelolaan keuangannya.
Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan auditor eksternal yang  melakukan proses audit terhadap laporan keuangan pemda. Hasil akhir audit BPK atas laporan keuangan adalah opini  audit,  opini  audit  diberikan  atas  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  pemda.  Opini  menjadi salah  satu  indikator  kualitas  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  pemda.  Menurut  Handayani (2010),  opini  audit  dapat  memengaruhi  publikasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  secara  online. Peningkatan  penyimpangan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemda,  akan  berdampak  pada adanya  kecenderungan  pemerintah  daerah  akan  menutupi  informasi  yang  disajikan,  sehingga  ada kecenderungan untuk tidak mengungkapkannya secara online di internet.
Penelitian lain seperti yang dikemukakan  oleh Nor,  Hudaya dan Novriyandana  (2019) bahwa opini audit  berpengaruhs  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  di  situs  web  pemda  di  Indonesia, sementara temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat pendidikan, tingkat  kesejahteraan dan komitmen kepala pemda tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemda di seluruh Indonesia.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Agensi
Menurut Mulgan (1997), “dalam konteks sektor publik bisa diilustrasikan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan  wewenang pengaturan kepada agen dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam  bentuk  pajak  dan  lain-lain).  Sebagai  wujud  pertang-gungjawaban  atas  wewenang  yang  diberikan,  agen memberikan  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  prinsipal.  Karena  tidak  mengetahui  apa  yang  sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar.” Jika dihubungkan dengan pengungkapan laporan keuangan  secara  online  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  pemerintah  sebagai  agen  perlu  memberikan informasi terkait laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat sebagai prinsipal melalui media online untuk kemudahan akses informasi.

## Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Secara Online
Pengungkapan  data  keuangan  saat  ini    perlu  menggunkanan  teknologi  dan  jaringan  internet  untuk mempermudah  akses  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (Dâmaso  &  Lourenço,  2001).  Sehingga perkembangan sistem teknologi informasi akan berdampak pada sistem pemerintahan di Indonesia. Saat ini,  berbagai  aktivitas  pengelolaan  keuangan  dalam  pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah  telah didukung  oleh  sistem  teknologi  yang  memadai.  Penyajian  laporan  keuangan  secara  tepat  dan  cepat merupakan tujuan akhirnya.
Melalui  penyajian  laporan  keuangan  secara  tepat  waktu  melalui  penggunaan  teknologi  secara  tepat maka  diharapkan  pemerintah  dapat  mengoptimalkan  keterbukaan  dan  pertanggung-jawaban  laporan keuangan daerah kepada  publik. Teknologi seperti internet dapat digunakan  untuk melaporkan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  menyatakan  bahwa  “ badan  publik  harus  bersifat  terbuka  dan  bertanggung-jawab  atas  setiap  informasi publik .”
Pengaruh Local  Government  Wealth terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi Secara Online
Menurut Trisnawati dan Achmad (2014) kekayaan daerah merupakan gambaran kemakmuran suatu daerah. Pada daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan cenderung disalahgunakan, sehingga perlu adanya  pengawasan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  tersebut.  Dampaknya  publik  perlu menuntut  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk  memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah daerah perlu mencari alternatif penyampaian informasi yang lebih efektif. Salah  satu  media  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  mempublikasikannya  melalui  internet.  Internet merupakan  media  informasi  berbiaya  murah  dan  mudah  penyebarannya  sehingga  dapat  mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya.
Lasward et al . (2005) menyatakan  peningkatan kekayaan suatu daerah  akan berdampak pada usaha pemerintah untuk meningkatkan pelaporan keuangannya melalui internet. Kekayaan pemerintah daerah yang  diproksikan  dengan  pendapatan  daerah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan pelaporan  keuangan  secara  sukarela  melalui website nya.  Liestiani  (2008)  menemukan  bahwa  kekayaan daerah  berhubungan  dengan  peningkatan  pengung-kapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang di ajukan adalah:
H 1 : Local  Government  Wealth berpengaruh  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi secara online.
Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara Online Intergovernmental revenue atau di Indonesia sering disebut dana perimbangan, merupakan dana dari APBN  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  desentralisasi.  Namun  pada pelaksanaannya  perlu  adanya  pengawasan  sebagai  bentuk  keterbukaan  dan  akuntabilitas.  Menurut Waliyyani  &  Mahmud  (2015)  peningkatan  pengungkapan  informasi  keuangan  biasanya  didorong  oleh oleh semakin besarnya intergovernmental revenue, hal ini disebabkan bentuk tanggungjawab pemda kepada pihak  pemerintah  pusat  atas  pengelolaan  keuangannya.  Pengungkapan  dan  pelaporan  yang  lengkap  di LKPD merupakan bentuk akuntabilitas yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa  ketergantungan  yang  besar  terhadap  pemerintah  pusat  akan  berdampak  pada  besarnya  tingkat pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Namun  Patrick  (2007)  menemukan intergovernmental  revenue berdampak  negative terhadap  inovasi  penerapan Governmental  Accounting Standard Board (GASB) 34. Sehingga hipotesis penelitian ini: H 2 : Intergovernmental  Revenue berpengaruh  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provisi secara online.
Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara Online Persepsi  publik  akan  opini  selain  WTP  biasanya  akan  menimbulkan  persepsi  bahwa  kemungkinan adanya  penyim-pangan  yang  dilakukan  oleh  entitas  terkait  pengelolaan  keuangnya,  sehingga  ada kecenderungan  untuk  tidak  ingin  mengungkapkan  informasi  keuangannya.  Namun  bagi  pemda  yang memperoleh  opini  WTP,  akan  cenderung  mengungkapkannya  secara online karena  ingin  menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang dikelolanya dengan baik.
Handayani  (2010),  menemukan  bahwa  tingkat  penyimpangan  yang  terjadi  pada  suatu  entitas  akan berdampak  negatif  terhadap  tingkat  pengungkapan.  Entittas  akan  cenderung  tidak  mengungkapkan informasi  jika  tingkat  penyimpangan  semakin  tinggi.  Namun  Nosihana  dan  Rizal  (2016),  menemukan opini tidak berpengaruh terhadap internet financial reforting melalui e-government . Sehingga hipotesis yang di ajukan adalah:
H 3 :  Opini  Audit  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online.

## 3. METODE PENELITIAN Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  kuantitatif  asosiatif  merupakan  jenis  penelitian  ini  karena  meneliti  pengaruh  antara variabel  yang  satu  dengan  variabel  lain,  sedangkan  pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  analisis
kuantitatif.  Variabel  yang  diteliti  adalah  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online , local  government  wealth , intergovernmental  revenue dan  opini  audit.  Sedangkan  fokus  penelitian  ini pada laporan keuangan yang diungkapkan secara online tahun 2014-2017. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Adapun pengukuran variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Data  pada  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.  Data  diperoleh  dengan  mengakses  berbagai website terkait dengan data yang diinginkan  oleh peneliti sesuai tujuan  penelitian. Adapun pengecualian untuk  Kalimantan  Timur  dan  Kalimatan  Utara  tidak  diikutsertakan  karena  data  terkait akses  internet  di rumah tangga masih digabung yang disajikan oleh BPS pada tahun 2014. Variabel pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online diperoleh dengan mengakses situs resmi pemerintah provinsi di  Indonesia.  Data  terkait local  government  wealth dan intergovernmental  revenue diperoleh  melalui  situs resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Data terkait opini audit BPK diperoleh dari Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2018 di website BPK RI.

## Pengukuran Variabel Penelitian
Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Penelitian Pengukuran Skala Pengungkapan Laporan Keuangan secara Online (Y). Verawaty (2015) Jika pemda melaporkan laporan keuangan secara online maka diberi angka “1”, apabila tidak melaporkan maka diberi angka “0” Nominal Local Government Wealth (X1). Laswad et al. , (2005) Ln Total Pendapatan Daerah Rasio Intergovernmental Revenue (X2). Setyaningrum dan Syafitri (2012) Rasio Opini Audit (X3). SPKN (2017) Opini audit, yaitu (1) Tidak Memberikan Pendapat (TMP),
(2) Tidak Wajar (TW),
(3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (4) Wajar Tanpa Pengecualian dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP),
(5) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ordinal

## Sumber: diolah penulis (2019)

## Metode dan Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data regresi logistic dengan persamaan regresi logistik:
Keterangan:
=  Pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online (Y)
b0
=  Konstanta Ln =  Logaritma Natural X1
= Local Government Wealth X2 = Intergovernmental Revenue X3 =  Opini Audit b1-b3  =  Koefisien Regresi = error

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  sebanyak  128  data  yaitu  32  provinsi  dikalikan  dengan  tiga periode  pelaporan  (2014-2017).  Hasil  statistik  deskriptik  variabel  penelitian  ditunjukkan  oleh  tabel  2 berikut:
Tabel 2. Statistik Deskriptif N Min Mak Mean S. Dev Local Gov Wealth 128 27,82 31,80 29,29 0,86 Intergovermental Revenue 128 4487 89,46 1896 9291,39 1141 44757,4 27836 5860,4 Opini Auditt 128 1 6 4,65 0,78 Pengungkapan Lap. Keu secara Online 128 0 1 0,56 0,50
Sumber: Data diolah (2019)

## Kelayakan Model Regresi Logistik
Peneliti  menguji  kelayakan  model  regresi (goodness  of  fit) yakni  dengan Hosmer  and  Lemeshow  Test, menilai  keseluruhan  model  regresi (overall  model  fit), dan  kemudian  mengetahui  apakah  semua  variabel bebas atau salah satu satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen dengan Omnibus Tests of Model Coefficient. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, tidak ada masalah dalam model regresi logistic. Adapun Nilai Cox dan Snell R Square serta Nagelkerke R Square , berdasarkan hasil output SPSS nilai Cox  dan  Snell  R adalah  0,110  dan  nilai Nagelkerke  R  Square adalah  0,147  yang  artinya  14,7%  variabel pengungkapan  laporan  keuangan  secara online dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu local government wealth, intergovernmental revenue dan opini audit.

## Hasil Uji Regresi Logistik
Hasil uji dengan menggunakan regresi logistic diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Logistik B SE Wald  df Sig Exp(B) X1 0,944 0,299 9,983 1 0,002 2,570 X2 0,000 0,000 4,271 1 0,039 1,000 X3 -,320 0,274 1,368 1 0,242 0,726 Constant - 25,65 8,699 8,696 1 0,003 0,000
Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan hasil  uji regresi logistik yang ditunjukkan oleh tabel 3 maka dapat disusun  persamaan regresi logistik sebagai berikut:
Keterangan:
=  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara Online LNX1 = LN Local Government Wealth X2
= Intergovernmental Revenue X3 = Opini Audit
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  logistik  pada  tabel  3,  koefisien  regresi  variabel local  government  wealth adalah  0.944  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,002,  lebih  kecil  dari  0,05  (5%).  Artinya,  variabel local government wealth yang di ukur dengan Ln local government wealth berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online .  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  Lasward  et  al.  (2005)  yang  menemukan  kekayaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan secara online .
Pemda  yang  melakukan    pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online berkeinginan  menunjukkan  bahwa  kekayaan  yang  diperoleh  dari  pendapatan  daerah  dan  akan dibelanjakan,  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Menurut  Gilardi  (2001)  hubungan  atara  agen  dan principal merupakan chains of delegation , yakni pendelegasian masyarakat kepada wakilnya di legislatif dan dari  legislatif  kepada  eksekutif.  Oleh  karena  itu  sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk
mempertanggungjawabkan  apa  yang  dikelolanya  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  pendapatan daerah salah satunya juga diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakatnya.
Pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online yang  dilakukan  oleh  pemda dapat  mening-katkan  kepercayaan  pihak  eksternal  khususnya  masyarakat  terhadap  pemda. Pengungkapan  pelaporan  keuangan  secara online memberikan  kemudahan  bagi  pihak  eksternal  untuk mengetahui  seberapa  besar  pendapatan  daerah  yang  menjadi  penerimaan  dalam  rangka  meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Hasil uji regresi logistik pada tabel 4, koefisien intergovernmental revenue daerah sebesar 0,000 dan nilai signifikansi  sebesar  0,039,  lebih  kecil  dari  5%  atau  0,05.  Artinya,  variabel intergovernmental  revenue berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online .
Hasil penelitian penulis berbeda dengan temuan Patrick (2007), Setyaningrum dan Syalitri (2012) dan Waliyyani  &  Mahmud,  (2015)  yang  membuktikan  adanya  pengaruh  negatif  antara intergovernmental revenue terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online .  Namun  penelitian ini  konsisten  dengan  penelitian    Sumarjo  (2010)  dalam  Suhardjanto et  al., (2011)  yang  membuktikan pengaruh positif intergovernmental revenue terhadap tingkat pengungkapan dipemerintah daerah. Lupia dan McCubbins (2000), mengungkapakan “ Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik  secara  implisit  maupun  eksplisit,  dengan  pihak  lain  (agent)  dengan  harapan  bahwa  agen  akan bertindak/melakukan  peker-jaan  seperti  yang  dinginkan  oleh  prinsipal  (terjadi  pendelegasian  wewenang).  Pende- legasian  terjadi  ketika  seseorang  atau  satu  kelompok  orang  (prinsipal)  memilih  orang  atau  kelompok  lain  (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal .” Besarnya intergovernmental  revenue yang  digunakan  untuk  dibelanjakan,  mengharuskan  pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggung-jawabkannya. Pada era otonomi daerah saat ini, perlu adanya pengawasan efektif dari pemerintah pusat untuk proses transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan  melalui  BPKP  dari  fungsi  pengawasan  internal  dan  BPK  RI  dari  pemeriksaan  eksternal, mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkannya sebagai bentuk pertanggung-jawaban. Bentuk pertanggungjawaban  dilakukan  dengan  pengungkapan  laporan  keuangan  daerah  secara online . Pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online merupakan  wujud  tanggung  jawab pemerintah provinsi dalam upaya mewujudkan trans-paransi informasi keuangan kepada masyarakat.
Hasil pada tabel 3,  koefisien regresi variabel  opini audit adalah  -0,320 dan nilai signifikansi sebesar 0,242, lebih besar dari 0,05 (5%). Artinya, variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online .
Handayani  (2010),  menemukan  bahwa  tingkat  penyimpangan  yang  terjadi  pada  suatu  entitas  akan berdampak  negatif  terhadap  tingkat  pengungkapan.  Entitas  akan  cenderung  tidak  mengungkapkan informasi  jika  tingkat  penyimpangan  semakin  tinggi.  Namun  Nosihana  dan  Rizal  (2016),  menemukan opini tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet melalui situs resmi pemerintah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  sejumlah  pemda  di  Indonesia  tetap  melakukan  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online walaupun  masih  belum  memperoleh  opini  WTP. Sebaliknya  ada  beberapa  provinsi  yang  mendapatkan  opini  WTP  tetapi  tidak  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  provinsi  secara online. Artinya  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi secara online tidak tergantung opini audit atas laporan keuangan pemerintah provisi. Hal inilah yang diduga mengakibatkan tidak adanya pengaruh antara opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online.
Menurut Mulgan (1997), “ dalam konteks sektor publik bisa dianalogikan bahwa hubungan prinsipal dan agen seperti hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang penga-turan kepada agen dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal .” Pengungkapan laporan keuangan secara online merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai agen untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan  kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk kemudahan akses informasi.
Pengungkapan  hasil  audit  laporan  keuangan  berupa  opini,  merupakan  bentuk  transparansi  kepada publik  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  ke  masyarakat  sebagai  prinsipal . Pengungkapan  laporan keuangan secara online bisa menjadi media bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi terhadap
keuangan  yang  dikelolanya.  Disisi  lain  masyarakat  dapat  menilai  kinerja  pemerintah,  disamping  dapat berpartisipasi untuk kemajuan dan perkembangan daerahnya, melalui pengawasan terhadap pengelolaan keuangan  oleh  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  pengungkapan  laporan  keuangan  secara online dapat memberikan kemudahan bagi pemda untuk mewujud-kan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta menyampaikan infor-masi kepada seluruh penduduk secara ekonomis, efektif, dan efisien.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Variabel local government wealth yang di ukur dengan Ln local government wealth dan intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online . Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  beberapa  implikasi  bagi  pemerintah  daerah  bahwa  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  secara online dipengaruhi  oleh local  government  wealth dan intergovernmental  revenue .  Pengungkapan  laporan  keuangan  secara online merupakan  bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai agen untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan  kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk kemudahan akses informasi.
Penelitian ini  masih keterbatasan yaitu pengumpulan data terkait pengungkapan laporan keuangan secara online sebagaian tidak secara langsung ada web pemerintah provinsi namun harus masuk dulu ke web  sopd.  Sebaiknya  pemerintah  provinsi  perlu  menyajikan  data  laporan  keuangan  secara online diweb pemerintah provinsi secara langsung untuk kemudahan akses masyarakat ketika membutuhkan informasi tersebut,  dan  bagi  peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  bisa  lebih  dalam  melakukan  riset  dengan  menambah pemerintah  kabupaten/kota  sebagai  sampel  penelitian.  Pemerintah  pusat  perlu  memberikan  peringatan dan  sangsi  yang  tegas  bagi  pemerintah  daerah  yang  tidak  mengungkapkan  laporan  keuangan  secara online .  Karena  selama  ini  tidak  ada  sanksi  apapun  bagi  pemerintah  daerah  yang  tidak  mengungkapkan laporan keuangan secara online. Sanksi tersebut misalnya dapat berupa pengurangan anggaran (misalnya DBH)  yang  diberikan  kepada  pemda.  Peneliti  selanjutnya  juga  dapat  menambah  variabel  lain  seperti jumlah penduduk, belanja, hutang dan jumlah anggota DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. D. T. K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet.
Prosiding SNA 17 Mataram , 3. Lombok: Universitas Mataram. Dâmaso, M. G., & Lourenço, I. C. (2001). Legitimacy Theory and Internet Financial Reporting . Retrieved from http://www.fep.up.pt/conferencias/10seminariogrudis/Dâmaso,  Goreti  (Santarém);  Lourenço, Isabel (ISCTE), Legitimacy Theory and Internet Financial Reporting.pdf Djoko  Suhardjanto,  &  Rena  Rukmita  Yulianingtyas.  (2011).  Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah terhadap  kepatuhan  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing , 8 (1), 1–94.
Gandía,  J.  L.  (2008).  Determinants  of  web  site  information  by  Spanish  city  councils. Online  Information Review . https://doi.org/10.1108/14684520810865976
Gilardi, F. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. ECPR General Conference, Canterbury (UK) .
Handayani,  S.  (2010).  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota  di Indonesia Tahun 2006. Jurnal Ilmu Administrasi , 7 (2), 143–154.
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government
authorities. Journal of Accounting and Public Policy . https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
Lupia, A., & McCubbins, M. D. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. European Journal of Political Research . https://doi.org/10.1111/1475-6765.00514 Mulgan,  R.  (1997).  The  processes  of  public  accountability. Australian  Journal  of  Public  Administration . https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1997.tb01238.x
Nor,  W.,  Hudaya,  M.,  &  Novriyandana,  R.  (2019).  Financial  statements  disclosure  on  Indonesian  local government
websites.
Asian Journal of
Accounting Research , 4 (1),
112–128. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043 Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting  dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya
Pada  Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  Di  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis , 3 (2),  89– 104. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389 Patrick, P. (2007). The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government . (May), 36. Retrieved from
https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4828
Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah . , (2005). Pemerintah  Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik .  , (2008).
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 9 (2),  154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Verawaty.  (2015).  Determinan  Aksesibilitas  Internet  Financial  Reporting  melalui  E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi .
Waliyyani,  G.  M.  A.  M.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal , 4 (2), 1–8.