” KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH KHUSUSNYA TENTANG BANK MILIK NEGARA ”
Andy Noor Januar Rizky, S.H dan H.Hudali Mukti, S.H., M.H

## ABSTRAK
Seiring dengan berjalannya perkembangan dan pertumbuhan dari Negara Republik Indonesia maka  pemerintah  juga  mengeluarkan  peraturan  tentang  adanya  Badan-badan  hukum  yang dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  itu  adalah Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963  yang  mengatur  tentang  Badan-badan  hukum  yang dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah. Namun dengan  perkembangan  saat  ini  dimana  banyak bank-bank yang telah go publik tidak terkecuali juga dengan bank-bank milik negara, seperti yang diketahui bahwa setidaknya ada 4 bank milik negara  yang telah go  publik yaitu Bank- bank  Milik  Negara  seperti  Bank  BRI,  BNI  dan  BTN, oleh  karenanya bagaimana penerapan peraturan terhadap bank  negara  yang sahamnya telah dimiliki oleh Negara dan status Tanah terhadap bank-bank negara yang sahamnya telah dimiliki oleh Negara atau publik tersebut.
Kata kunci : Badan-badan Hukum, Hak Perbankan dan Hak Pertanahan.

## ABSTRACT
Overdevelopment and the growth of the Republic of Indonesian, the government also issued the regulations on the bodies of law that could have ownership rights over land regulations issued by the government it is Regulation No. 38 of 1963 governing bodies of law that could have ownership rights soil. However, with the current development, where many banks have gone public is no exception with the state-owned banks, as it is known that there are at least four state-owned banks that have goes to public, namely Banks are state-owned, such as Bank BRI,  BNI  and  BTN,  therefore,  how  the  application  of  the  rules  on  state  bank  whose  shares have been owned by the State and the status of land to the state banks whose shares have been owned by the State or the public.
Keywords: legal entity, Law Rights Banking and Land Rights.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  sebagai  penguasan  tertinggi  dalam  sistem  pertanahan  di  Indonesia  mempunyai peranan  yang  amat  vital  untuk  dapat  mengurai  benang  kusut  dalam  kasus  agraria.  Sejak kemerdekaan  Indonesia  masalah  pertanahan  adalah  permasalahan  yang  sulit  untuk diselesaikan bahkan banyak terjadi pertikaian ataupun perebutan terhadap pengusaan hak atas tanah yang saling diklaim atau diakui oleh pihak yang bertikai.
Karena itu Negara mencoba untuk mengatur masalah pertanahan ini dalam suatu Undang- Undang tentang pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1960 atau yang lebih kita kenal dengan  UUPA.  Isi  dari  UUPA  itu  sendiri  mengatur  banyak  hal  dalam  pertanahan  salah satunya  adalah  dasar  pemberian  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh  warga  negara
serta  macam-macam  hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai  berikut  : Dasar adanya  pemberian  hak-hak  atas  tanah  kepada  warga  negara  adalah  pasal  4  ayat  (1)  UUPA yang bunyinya adalah sebagai berikut :
”  Atas  dasar  hak  mengusai  dari  Negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasa l  2  ditentukan adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta  badan- badan  hukum”.  Dasar  dasar  tersebut  maka  pada  pasal  16  UU PA  diatur  pula tentang hak-hak apa saja yang dapat diberikan yang bunyinya adalah sebagai berikut:
” Yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :
a. Hak milik b. Hak guna-usaha
c. Hak guna-bangunan
d. Hak pakai
e. Hak sewa
f. Hak membuka tanah
g. Hak memungut hasil hutan
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak- hak tersebut’.
Dari sekian banyaknya hak-hak yang dapat dimiliki hanya ada 1 hak yang menurut penulis adalah  hak  yang  spesial,  hak  itu  adalah  hak  milik.  Dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria, pengertian  akan  hak  milik  seperti  dirumuskan  didalam  pasal  20  UUPA  yang  disebut  dalam ayat  (1),  hak  milik  adalah  hak  turun  menurun,  terkuat  dan  terpenuh,  yang  dapat  dipunyai orang atas tanah ; ayat (2), hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Di dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa dalam pasal 20 UUPA disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya.
Hak milik adalah hak yang ”terkuat dan terpenuhi” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian  sifat  ini  tidak  berarti  bahwa  hak  i tu  merupakan  hak  ”mutlak”,  tak  terbatas  dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang terangan bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari  tiap-tiap  hak.  Kata-kata ”terkuat  dan  terpenuhi”  itu  bermaksud  untuk  membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lain, yaitu untuk menunjukan, bahwa diantara hak-hak atas tanah  yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang ter (artinya paling) kuat dan terpenuhi. Hak milik diartikan hak yang terkuat diantara sekian hak-hak yang ada,  dalam  pasal  570  KUHPerdata,  hak  milik  ini  dirumuskan  bahwa  hak  milik  adalah  hak untuk  menikmati  kegunaan  sesuatu  kebendaan  dengan  leluasa,  dan  untuk  berbuat  bebas terhadap  kebendaan  itu,  dengan  leluasa,  dan  untuk  berbuat  bebas  terhadapa  kebendaan  itu, dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang  berhak  menetapkannya,  dan  tidak menggangu hak-hak  orang  lain,  kesemuanya  itu  dengan  tak  mengurangi  kemungkinan  akan pencabutan  hak  demi  kepentingan  umum  berdasar  atas  ketentuan  Undang-undang  dan pembayaran ganti rugi. 1
Didalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  pada  pasal  1  bahwa  Badan-badan hukum  yang disebut  dibawah  ini  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  masing-masing  yang  dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal 2, 3, dan 4 pada peraturan ini :
a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara. (selanjutnya disebut Bank Negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan  Koperasi  Pertanian  yang  didirikan  berdasar  atas  Undang- undang No 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
1 Sudaryo Soimin,Status Hak dan Pembebasan Tanah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cet. 1, 1994, hlm. 1
c. Badan-badan  keagamaan  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian/Agraria,  setelah mendengar Menteri Agama;
d. Badan-badan  sosial,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian/Agraria,  setelah  mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
Selanjutnya pada pasal 2 berisi sebagai berikut :
(1) Bank Negara dapat mempunyai hak milik atas tanah :
a. Untuk  tempat  bangunan-bangunan  yang  diperlukan  guna  menunaikan  tugasnya serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya;
b. Yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai ekseklisi dari Bank yang  bersangkutan,  dengan  ketentuan,  bahwa  jika  bank  sendiri  tidak memerlukannya untuk keperluan tersebut pada huruf a, didalam waktu satu tahun sejak  diperolehnya,  tahan  itu  harus  dialihkan  pada  pihak  lain  yang  dapat mempunyai  hak  milik.  Untuk  dapat  mempunyai  guna  keperluan  tersebut  pada huruf  a,  diperlukan  izin  Menteri  Pertanian/Agraria.  Jangka  waktu  satu  tahun tersebut  diatas,  jika  perlu  atas  permintaan  Bank  yang  bersangkutan  dapat diperpanjang Menteri Pertanian/Agraria atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Pembatasan  tersebut  pada  ayat  (1)  pasal  ini  berlaku  pula  bagi  Bank-bank  Negara tersebut  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  No.2  tahun  1960  (Tambahan  Lembaran- Negara  No.  2086)  yo.  Peraturan  Menteri  Agraria  No.5  tahun  1960  (Tambahan Lembaran-Negara No.2149).
Dari  dua  pasal  yang  disebutkan  diatas  terlihat  bahwa  pemerintah  ingin  memberikan suatu  jaminan  atau  kepastian  kepada badan-badan  hukum  tertentu  artinya  tidak  semua badan hukum dapat memiliki hak milik atas tanah. Dengan perkembangan saat ini dimana banyak  bank-bank  yang  telah go  publik tidak  terkecuali  juga  dengan  bank-bank  milik negara,  dari  tinjauan  penulis  diketahui  bahwa  setidaknya  ada  4  bank  milik  negara  yang telah go publik. Dan daftar nama bank-bank tersebut adalah sebagai berikut :
 Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Tbk
 Bank BNI (Bank Nasional Indonesia) Tbk
 Bank Mandiri Tbk
 Bank Tabungan Negara 2
Hal  inilah yang  membuat  ketertarikan  untuk  dapat  mengkaji  secara  ilmiah  tentang peraturan tersebut, karena jika memang demikian artinya bank-bank tersebut sahamnya dapat dimiliki oleh siapapun, lantas bagaimana dengan orang asing  atau pihak  asing, sebagaimana pasal  2 1  ayat  (1)  UUPA  yang  berbunyi  :  ”  hanya  warga  negara  Indonesia  saja  yang  dapat memiliki hak milik’’

## B. Permasalahan
1. Bagaimana  penerapan  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963  pasal  1  huruf  a  terhadap Bank Negara yang sahamnya telah dimiliki oleh publik?
2. Bagaimana  status  tanah  hak  milik  Bank-bank  Negara  yang  sahamnya  telah  sebagian dialihkan ke publik?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Memperhatikan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :
2 Sahamok.com/pasar-modal/emiten/bumn-publik-bei,
a. Mengetahui  penerapan  Peraturan Pemerintah  No  38  Tahun  1963  terhadap  Bank  Negara yang sahamnya telah dimiliki oleh publik.
b. Mengetahui status tanah hak milik bank-bank negara yang sahamnya sebagian dialihkan ke publik.
Kegunaan Penelitian
a. Untuk  kepentingan  ilmiah  bagi  penulis  khususnya tentang  bagaimana  pemberian  hak milik kepada Bank Negara yang sahamnya sebagian dialihkan ke publik.
b. Untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  akademisi,  pemerintah  maupun masyarakat luas tentang status tanah dari Bank Negara saat ini dan penerapan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 saat ini.

## BAB II METODE PENELITIAN

## 3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian  yang digunakan oleh penulis sesuai dengan judul di atas adalah Yuridis Normatif. Menurut  Prof.  Dr.  Soerjono  Soekanto,  SH.,  MA.  dan  Sri  Mamudji, SH.,  MLL. bahwa  ”penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka,  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan” 3 . 4. Sumber Data a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen IV
2. Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Hukum Agraria dan Hukum Tanah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
4. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang perbankan
6. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
7. PP No 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari berbagai bahan pustaka seperti buku-buku tentang tanah, perseroan terbatas, perseroan terbuka, saham, perbankan, serta buku-buku lain yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  Hukum Tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  terkait  dengan  bahan  ini  penulis menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.
2. Teknis Pengumpulan Data
Penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan yang ada sebagai berikut :
a. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan  adalah dengan  cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa data dari  peraturan  perundang-undangan  tentang  badan  hukum  yang  dapat  memilki  hak  atas tanah serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku tentang hak milik atas
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. VIII, 2004,, hlm. 13.
tanah, BUMN, serta buku-buku tentang perbankan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.
b. Studi Ke lapangan
Dimana  penulis  mengadakan  kajian  serta  penelitian  terhadap  Peraturan  Pemerintah yang  berlaku  maka  penulis  juga  melakukan  studi  ke  lokasi  penelitian yang  sifatnya  akan membantu  memecahkan  permasalahan  yang  dikemukakan  oleh  penulis  lokasi  penelitian yang  dipilih  oleh  penulis  adalah  instansi  dan  juga  badan  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diangkat.
3. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam kegiatan ini dengan mengunakan analisis isi (content analisis) dan analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman data.

## BAB III PEMBAHASAN
A. Penerapan Peraturan  Pemerintah Nomor 38  Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan- Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah  pasal  1  huruf  a terhadap Bank Negara yang sahamnya telah dimiliki oleh publik
Bahwa  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963 Tentang  Penunjukan  Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Pasal 1 huruf a terhadap Bank Negara yang  sahamnya  telah  dimiliki  oleh  publik yang  terjadi  di  lapangan  adalah  bahwa  peraturan tersebut  tidaklah  berjalan  sebagaimana  mestinya  khususnya  pada  bank-bank  milik  Negara. Dari  penelitian  yang  dilakukan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  diketahui  bahwa Keefektifan dari Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 tidak dapat diimplementasikan atau diterapkan pada bank-bank milik negara. Maksud dari tidak dapat diimplementasikan adalah dalam penerapannya bagi bank milik negara yang baru akan dibentuk. Hal ini disebabkan  ada beberapa hal  yang harus dipenuhi oleh bank milik negara selaku pemohon atas tanah dalam pengajuan  permohonannya,  yang  sampai  saat  ini  belum  mampu  dipenuhi  oleh  bank-bank milik  negara,  hal  yang  dimaksud  adalah  pemohon  harus  mengikuti  prosedur  dan  tata  cara yang telah ditetapkan oleh BPN. Sementara dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963, dikatakan  bahwa Bank  Negara  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  untuk  digunakan sebagai  tempat  bangunan-bangunan  yang  diperlukan  guna  menunaikan  tugasnya  serta  untuk perumahan  bagi  pegawai-pegawainya,  sedangkan  tanah  yang  berasal  dari  pembelian dalam pelelangan  umum  sebagai  ekseklisi  dari  Bank  yang  bersangkutan,  dengan  ketentuan,  bahwa jika  Bank  tersebut  tidak  memerlukannya  untuk  keperluan  pribadi  dari  bank  yang bersangkutan,  maka  dalam  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya,  tanah  itu  harus  dialihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai hak milik. Untuk dapat tetap mempunyai hak milik. Untuk dapat tetap mempunyai guna keperluan tersebut pada huruf a, diperlukan izin Menteri Pertanian  Agraria.  Jangka  waktu  satu  tahun  tersebut  diatas,  jika  perlu atas  permintaan  Bank yang  bersangkutan  dapat  diperpanjang  Menteri  Pertanian/Agraria  atau  penjabat  lain  yang tunjuknya.
Ketentuan  terkait  adanya  tenggang  waktu  1  (satu)  tahun  yang  telah  ditetapkan  atas kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  bank-bank  negara untuk  dapat  menggunakan  tanah  yang dihaki  tersebut  merupakan  kendala  utama  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No  38 Tahun  1963,  artinya  bahwa  jika  tanah  yang  dihaki  oleh  bank  negara  tersebut  dalam  kurun waktu  1  (satu)  tahun  tidak  dipergunakan  oleh  bank  yang  bersangkutan  baik  untuk pembangunan  sarana  pendukung  tugas  dan  fungsi  bank  ataupun  dipergunakan  untuk
bangunan  perumahan  pegawai,  maka  untuk  dapat  tetap  mempunyai  hak  milik  atas  tanah tersebut  haruslah  dialihkan  kepada  pihak  lain. Dengan  adanya  ketentuan  1  (satu)  tahun tersebut akan menjadi beban bagi bank negara dalam kepemilikan hak atas tanah, dikarenakan tanah  tersebut  harus  difungsikan  sendiri  oleh  bank  yang  bersangkutan,  sedangkan  alternatif lain yang harus ditempuh jika tidak digunakan sendiri tanah tersebut oleh bank adalah dengan mengalihkan  hak  milik  atas  tanah  tersebut  kepada  pihak  lain  yang  dapat  mempunyai  hak milik. Sehingga  dengan  demikian  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963 Tentang Penunjukan  Badan-Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah  tidak berjalan  dengan  baik  dalam  penerapannya  terhadap  bank  negara  karena  hanya  kepemilikan hak atas tanah yang sudah ada bangunan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf a saja peraturan tersebut  dapat  diterapkan  sedangkan  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  bank  negara yang  belum  digunakan  untuk  sarana  dan  prasarana  bagi  bank  tersebut  perarturan  ini  tidak dapat diterapkan, Walaupun bank tersebut mempunyai atau melekat padanya status go publik, tidaklah  menjadi  adanya  suatu  pengaruh  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Karena  yang dijadikan acuan adalah kepemilikan dari sertifikat tersebut.

## B. Status  hak  milik  atas  tanah  Bank-Bank  milik  Negara  yang  sebagian  sahamnya  telah dialihkan ke publik
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut juga BUMN sesuai dengan Undang- Undang  No  19  Tahun  2003  pasal  1  angka  1  yang  menyatakan  bahwa  Badan  Usaha  Milik Negara adalah badan usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara dalam pembentukannya juga harus berbentuk badan hukum yang salah  satunya  adalah  persero.  Pendirian  persero  diusulkan  oleh  Menteri  kepada  Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan  pendirian  persero  dilakukan  oleh  menteri  dengan  memerhatikan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 Undang-Undang No 19 Tahun 2003). Pada pasal 11 Undang-Undang  No  19  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  terhadap  persero  berlaku  segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaiman diatur didalam Undang-Undang  No  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas. Mengingat  bahwa  persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang kini telah digantikan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas termasuk pula segala peraturan pelaksananya, berlaku juga bagi persero.
Di dalam sebuah persero terdiri dari beberapa elemen penting yang disebut sebagai organ persero seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 2 : Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan  Komisaris.  Ketiga  organ  persero  itulah  yang  berperan  penting  dalam  menjalakan sebuah perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS menurut Undang-Undang  No  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  terbatas  adalah  organ  persero  yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Melalui RUPS tersebutlah para  pemegang  saham  sebagai  pemilik  (eigenaar,  owner)  perseroan  melakukan  kontrol terhadap  kepengurusan  yang  dilakukan  direksi  maupun  terhadap  kekayaan  serta  kebijakan kepengurusan  yang  dijalankan  manejemen  perseroan. RUPS  sangat  erat  kaitannya  dengan para pemilik saham dari perusahaan tersebut. Dalam perseroan terbuka (Persero Tbk) saham yang  dimiliki  oleh  perusahan  sebagian  dijual  yang  tujuannya  adalah  sebagai  penambahan modal perusahaan. Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam
suatu  Perseroan.  Atas  invenstasi  itu  pada  umumnya  pemegang  saham  mendapat keuntungan dari  perseroan  dalam  bentuk dividen sebanding  dengan  besarnya  uang  yang  diinvestasikan. Saham juga merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak yang tidak dapat diraba. Namun demikian dapat dialihkan, oleh karena itu pemegang saham dapat menjual  sahamnya  atau  menggunakannya  dalam  bentuk  ”gadai”  ( Pland,  Pledge)  maupun berbentuk  ”fidusia”  ( fiduciary).  Bahkan  dapat  mengalihkannya  kepada  orang  lain.  Sehingga semua hak yang melekat pada saham itu secara paket beralih kepada penerima saham. 4 Pemegang  saham  sebagai  anggota  Perseroan  pada  dasarnya  tidak  mempunyai kepentingan  atas  pengurusan  harta  kekayaan  perseroan.  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Bapak Sunarso SE dan Muhamad Saleh, S.H Asisten Manager Bagian Pengawasan Perbankan Bank Indonesia  beliau menyampakan bahwa :
”Peran dari pemengang saham terhadap kinerja dari bank yang berbentuk perusahan atau persero  sejatinya  dibatasi  oleh  peraturan  yang  ada,  akan  tetapi  para  pemilik  saham  yang memiliki  saham  mayoritas  umumnya  memberikan  warna  atau  arah  mana  yang  akan  dituju dalam pelaksanaan kinerja dari bank tersebut”. 5
Kepemilikan  atas  saham  perseroan  dalam  kedudukannya  sebagai  pemegang  saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas :
a. Mempunyai  partisipasi  dalam  RUPS  yang  diselenggarakan  perseroan  serta  berhak atas deviden, sepanjang perseroan masih berlangsung,
b. Berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan dibubarkan.
Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang dilakukan perseroan.  Juga  tidak  bertanggung  jawab  atas  utang  perseroan  melebihi  saham  yang dimilikinya  dalam  perseroan  dalam  perseroan.  Hal  itu  sesuai  dengan  asas  tanggung  jawab terbatas (limited liability) yang digariskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang  Perseroan  Terbatas. Dalam  kasus  Bank  milik  Negara  yang  berupa  bank  umum, saham  terbesar  atau  saham  mayoritas  adalah  milik  Negara.  Sebagai  contoh  adalah  Bank Mandiri  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  75  Tahun  2010 tentang  Perubahan Sruktur Kepemilikian Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Peseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri Tbk. Pasal 2 menyatakan bahwa ”kepemilikan saham Negara  paling  sedikit  adalah  60  %  (Enam  Puluh  Persen)  dari  seluruh  saham  perusahaan perseroan  PT  bank  Mandiri  Tbk”. Hal  itu  menguatkan  bahwa  pemerintah  memiliki  saham mayoritas terhadap bank tersebut  yang artinya seluruh aset dari bank tersebut termasuk juga didalamnya adalah hak atas tanah adalah milik pemerintah.
Menurut Bapak Sunarso SE dan Muhamad Saleh SH mengatakan bahwa ”Kepemilikan bank dan asetnya terngantung pada siapa pemilik saham mayoritas dari bank tersebut, karena pemilik  saham  mayoritaslah  yang  dapat  memiliki  bank  berserta  asetnya,  walaupun bank tersebut telah go publik statusnya tidak merubah dari kepemilikan bank dan aset bank tersebut karena yang dijual sahamnya adalah saham minoritas bukan mayoritas, bila saham mayoritas yang dijual maka barulah dapat berubah kepemilikannya.” 6 Pernyataan yang diucapakan oleh Bapak Sunarso SE dan  Muhamad Saleh SH juga mempunyai kesamaan  pendapat dari pihak BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional)  dalam  hal  siapa  pemilik  dari  hak  milik  atas  tanah yang sahamnya  telah  go  publik. Bapak  Sudarno  SH  menyatakan  bahwa  ”Statu s  tanah  bank  milik negara tidak berubah walaupun sahamnya telah dimiliki oleh publik” 7 . Karena menurut Bapak
4 M. Yahya, Op.cit, hlm 257
5 Wawancara Penulis dengan Asisten Manager bagian Pengawasan bank di Bank Indonesia,
6 Wawancara Penulis dengan Asisten Manager bagian Pengawasan bank di Bank Indonesia,
7 Wawancara penulis dengan Kasubsi Pemberdaya Tanah Pemerintah Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda,
Sudarno  SH  status  kepemilikan  hak-hak  atas  tanah  dilihat  dari  pemilik  tanah  tersebut  yang tercamtum didalam sertifikat hak  atas tanah sebagai  alat bukti kepemilikan  yang sah. Selain itu status kepemilikan hak atas tanah dengan hak milik merupakan hak yang istimewa, karena selain  hak  penguasaan  yang  mutlak  terhadap  fisik  dan  yuridis,  juga  hak  milik  atas  tanah tersebut  dapat  dimiliki  secara  turun  temurun.  Hak  kepemilikan  atas  tanah  dengan  hak  milik yang dimiliki oleh perorangan adalah tidak ada perbedaan dengan kepemilikan hak atas tanah hak  milik  bagi  badan  hukum.  Sehingga  Status  hak  milik  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  bank milik negara yang sahamnya telah dimiliki oleh publik sama keistimewaannya dengan status tanah hak milik  yang dimiliki oleh perorangan.

## BAB IV PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Bahwa  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963  tidak  dapat  diimplementasikan  atau diterapkan  pada  bank-bank  milik  negara.  Terkait  adanya  tenggang  waktu  1  (satu)  tahun yang telah ditetapkan atas kepemilikan hak atas tanah bagi bank-bank negara untuk dapat menggunakan  tanah  yang  dihaki  tersebut  merupakan  kendala  utama  dalam  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963,  dengan  demikian  Penerapan  Peraturan Pemerintah  No  38  Tahun  1963  tidak  berjalan  dengan  baik  terkait  dengan  bank-bank negara.
2. Bahwa status Kepemilikan Hak Milik Atas tanah dari bank yang sahamnya telah go publik adalah  dilihat  dari  siapa  pemilik  saham  mayoritas  dari  bank  tersebut.  Karena  pemilik saham  mayoritaslah  yang  memiliki  bank  tersebut  dan  juga  aset-aset.  Dimana  hal  tersebut juga  dikuatkan  oleh  pihak  BPN  bahwa  nama  yang  tercantum  dalam  sertifikat  Hak  Milik tersebut adalah pemilik Hak Atas tanah yang benar dan sah.
2. Saran-saran
1. Mengaharapkan adanya  perubahan dari Peraturan tersebut ataupun suatu peraturan  yang dapat  membantu  dari  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963  tersebut  dilapangan. Maksudnya  adalah  perubahan  jangka  waktu  yang  diberikan  kepada  bank  milik  negara untuk  dapat  memanfaatkan  dari  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  dan  juga  peraturan tersebut harus dapat langsung diterapkan kepada badan-badan hukum yang telah ditunjuk didalam  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963  tersebut.  Dikarenakan  badan-badan hukum  tersebut  adalah  badan-badan  hukum  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam perkembangan pemerintahan dan negara.
2. Mengarapkan adanya suatu aturan baru tentang kepemilikan dari Hak Milik Atas Tanah tersebut. Dikarenakan Hak Milik Atas Tanah yang diberikan Negara kepada Bank Negara sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  1963  adalah  dalam  kondisi  yang dahulunya  Bank  milik  Negara tersebut  sepenuhnya  milik  Negara.  Walaupun  saat  ini Negara  atau  pemerintah  masih  memiliki  saham  mayoritas  dari  bank  tersebut  alangkah baiknya jika ada peraturan tersendiri yang mengatur permasalah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Daftar buku-buku:
Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Karya Agung, Surabaya, 2005 Budiyono, Tri,DR. SH.,M.Hum., Hukum Dagang, Penerbit Griya Media, Salatiga, 2010 Djumhana, Muhamad,S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Harahap, Yahya M,S.H, Hukum Perseroan terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Harsono,  Boedi,Prof., Hukum  Agraria  Indonesia  :  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999 Muhammad,  Abdulkadir,Prof.,S.H, Hukum  Perusahaan  Indonesia,  Penerbit  PT Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010 Rido, Ali, R, SH. Hukum Dagang, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994 Sembiring, Sentosa,S.H.M.H. Hukum  Dagang, Penerbit  PT  Citra  Aditnya  Bakti, Bandung, 2008
Sunggono, Bambang,S.H,M.S, Metodologi  Penelitian  Hukum, Penerbit  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Soekanto, Soerjono  dan  Mamudji, Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Soimin, Sudaryo,S.H, Status Tanah dan Pembebasan tanah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
1994
Daftar Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke IV
- Undang-Undang Pokok  Agraria  No  5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria  dan  Hukum Tanah
- Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah No 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Lain-lain:
- Sahamok.com/pasar-modal/emiten/bumn-publik-bei,