P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE
Mas Rara Tri Retno Herryani, Harsono Njoto masrara@unik-kediri.ac.id harsononjoto@unik-kediri.ac.id Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Pesatnya  perkembangan  teknologi  semakin  hari  sulit  untuk  diindari.  Salah  satu kemajuan  yang  dapat  dirasakan  ialah  hadirnya  Internet.  Hadirnya  internet mempermudah  aktifitas  kita  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer,  sekunder  maupun tersier.  Semua  kebutuan  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan  menggunakan  perantara perdagangan  elektronik  atau online  maretplace .  Hal  menarik  yang  dapat  dikaji berkaitan  dengan  adanya online  marketplace ialah  berkaitan  dengan  keamanan  data pribadi konsumen yang menggunakan online marketplace. Penelitian ini menggunakan peneltian yuridis normatif dengan melakukan penelitian peraturan perundangundangan. Dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dapat diketahui  apabila  terjadi  pelanggaran  data  pribadi  konsumen,  penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan ialah menggunakan proses adjudifikasi dan proses konsensus.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Online Marketplace

## PENDAHULUAN
Perkembangan  globalisasi  yang  semakin  pesat  ikut  mendorong  percepatan kemajuan teknologi. Kemajuan tersebut dapat kita rasakan sehari-hari, seperti telepon genggam yang  sering kita  gunakan untuk  berkomunikasi dengan  sanak  saudara yang jaraknya terlampau jauh. Kemajuan teknologi juga diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet. Perkembangan internet semakin hari juga  semakin dipercanggih dengan  beberapa aplikasi-aplikasi yang  sangat membantu memudahkan  aktivitas  banyak  orang.  Misalnya  kemudahan  akses  perjalanan  untuk memesan tiket kereta api,  kita tidak perlu datang langsung ke  stasiun untuk  membeli tiket ke kota tujuan. Dengan bantuan internet kita dapat memesannya hanya dari rumah. Begitu  juga  untuk  belanja,  mulai  dari  belanja  untuk  kebutuhan  primer,  kebutuhan
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
sekunder  sampai  kebutuhan  tersier.  Semua  kebutuhan  tersebut  dapat  dibeli  melalui perdagangan elektronik atau online marketpalce .
Online Marketplace dapat diartikan sebagai aktivitas komersial daring yang berfokus pada  pertukaran  komoditas  (barang  atau  jasa)  dengan  sarana  elektronik,  internet khususnya 1 . Online Marketplace begitu diminati masyarakat adalah karena pada sistem Online Marketplace , penjual ( seller ) tidak diharuskan bertemu secara langsung ( face to face )  dengan  konsumen  atau  pembeli  ( buyer ).  Transaksi  bisa  tercapai  melalui suratmenyurat elektronik ( electronic email ), telekopi, dan  lain-lain. Pembayaran juga dilakukan menggunakan perantara internet yang  mana sistem seperti ini dinilai lebih efisien. 2
Aktifitas belanja secara daring menjadi fenomena tersendiri di Indonesia.  Data dan laporan  yang  dihimpun  oleh The  Wall  Street  Journal maupun We  are  Social menunjukkan peningkatan kegiatan daring yang sangat signifikan. Hal ini tak lepas  dari banyaknya pengguna aktif internet yang memanfaatkan koneksi mobile internet untuk menjalankan aktivitas daringnya. Lembaga survei yang bergerak dalam isu  tren global infrastruktur internet, We are Social , dalam laporannya menyatakan bahwa  pada Januari 2019 pengguna internet aktif di seluruh duniaadalah sebesar 3 Milyar  pengguna, dengan prosentasi  pertumbuhan  sebesar  21%. 3 Banyaknya  angka    pengguna  internet  di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan  mempengaruhi munculnya berbagai  peluang  bisnis  baru.  Disisi  lain,ada  beberapa    hal  yang  perlu  diperhatikan dalam kegiatan belanja daring adalah isu tentang   perlindungan data pribadi dan para konsumen daring. Bahwa dalam aktifitas daring, data pribadi merupakan salah satu hal esensial terutama berkaitan dengan metode pembayaran, pemasaran dan penawaran .
Perusahaan online  marketplace dalam  menawarkan  dan  memasarkan  barangnya bergantung  kepada  teknologi  apa  yang  disebut  sebagai ad-targeting.  Ad-targeting adalah kegiatan yang  dilakukan oleh kalangan industri dan  bisnis untuk  memasarkan sebuah  produk  barang  dan  jasa  dengan  cara  menarget potential  consumer .  Latar
1 Zheng Qin, Introduction to E-commerce , (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), hal. 7.
2 Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce , (Yogyakarta; Andi, 2001), hal. 138.
3 Simon, Jean Paul. " How Europe missed the mobile wave ." info (2016), hlm. 2
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
belakang  dari ad-targeting sendiri  adalah  adanya  teknologi  yang  memberikan kemudahan dan keakurasian dalam promosi dan pemasaran dengan biaya rendah. 4
Praktek Surveillance dan Unlawful Interception sebagai Pelanggaran  terhadap Hak atas  Privasi  dalam  Kebebasan  Melalui teknologi  yang  digunakan    tersebut, terdapat potensi permasalahan pemanfaatan data pribadi para konsumen  diantaranya pelacakan transaksi daring  dimana didalamnya terdapat preferensi   belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat seorang konsumen. 5 Teknologi yang bernama cookies , dari perangkat tersebut mampu untuk merekam aktifitas pencarian kita dan hasilnya adalah ad targeting yang sesuai dengan hasil pencarian daring konsumen sebelumnya. Praktik intervensi terhadap privasi dan gangguan terhadap data pribadi tentunya menjadi salah satu  persoalan  besar  yang  mengemuka  terutama  dengan  semakin  meningkatnya pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi seperti cookies dalam ad-targeting . Situasi tersebut tentunya berakibat pada  rentannya perlindungan hak atas privasi tiap- tiap konsumen daring.
Narasi terkait perlindungan data pribadi terus meningkat, baik di dunia internasional, regional  sampai  di  tingkat  nasional.  Organisasi  internasional  maupun  regional mengeluarkan    rekomendasi  yang  diharapkan  dapat  dijadikan  pedoman  untuk negaranegara  anggota.  Rekomendasi  yang  dikeluarkan  tersebut  turut  menjadi  bahan pertimbangan yang berpengaruh terhadap proses pembentukan peraturan perlindungan data  pribadi  pada  masing-masing negara.  Di  tingkat  regional,  sebagai  contoh  yakni ASEAN  diterbitkan Framework  on  Personal  Data  Protection yang  disetujui  dalam ASEAN Telecommunications  and  Information  Technology  Ministers  Meeting . 6
Sejatinya terdapat dua  istilah yang  berkembang di  masyarakat terkait informasi yang sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya yakni data privasi dan data pribadi.
4 Indriani,  Masitoh.  "Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi  Konsumen  Daring  Pada Online Marketplace System ." Justitia Jurnal Hukum 1, No. 2 (2017): hal 4.
5 Tridipta, Komang Pande Angga, I. Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap  Pelanggar Privasi Konsumen  Dalam Jual Beli  Online." Jurnal  Analogi Hukum 2,  no. 3 (2020): hal 356-360.
6 Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Becoss ( Business Economic, Communication, and Social Sciences ) 1, no. 1 (2019), https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662 (diakses 10 September 2021).
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Sejatinya hukum di Indonesia masih belum memberikan kepastian dan perlindungan privasi  dan  data  pribadi  kepada  konsumen,  karena  Indonesia  sampai  saat  ini  belum memiliki instrumen hukum yang  khusus mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memperoleh  perlindungan  yang  lebih  kuat  di  bidang  privasi  dan  data  pribadi. Ketidaksiapan  hukum  Indonesia  dalam  mengantisipasi  perkembangan  teknologi informasi bisa berakibat fatal dan bahkan mendatangkan ancaman terhadap masyarakat.
Instrumen  hukum  perlindungan  data  privasi  di  zaman  modern  setidaknya  harus memenuhi 3 syarat: (1) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi; (2) memiliki karakter internasional; dan (3) mendorong masyarakat untuk ikut menjadi bagian masyarakat era ekonomi digital. 7
Walaupun belum terdapat undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, di  Indonesia telah berlaku beberapa  regulasi yang  mengandung muatan perlindungan data  pribadi  konsumen  di  dalamnya  namun  pengaturannya  masih  bersifat  parsial contohnya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi dan  Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014  tentang  Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data  dan/atau  Informasi Pribadi Konsumen.
Walaupun  dengan  kehadiran  regulasi  sebagaimana  tersebut  di  atas  keabsenan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi konsumen masih menyisakan ruang  di struktur hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Narasi  ini  diperkuat United  Nations  Conference  On  Trade  And  Development (UNCTAD)  yang  menilai
7 Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”, Jurnal Veritas et Justitia 4,
no. 1 (2018) http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507 (diakses pada 10 September 2021) 8 Edmon Makarim, “Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia” (Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Couse 14 September 2019)
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
dalam pelaksanaan e-commerce Indonesia  masih kekurangan  dalam dua  aspek  yakni aspek perlindungan konsumen ( consumer protection ) dan aspek privasi (privacy ). 8
Pernyataan UNCTAD  tersebut dibenarkan oleh kenyataan yang terjadinya di Indonesia.
Pada 17  April 2020  silam peretas internasional dengan nickname ‘ Why  So  Dank ’ berhasil  meretas  Tokopedia.  Berita  terkait  peretasan  Tokopedia  ini  pada  mulanya beredar di media sosial Twitter, salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun Twitter @underthebreach, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang  datanya  telah diretas. Menurut  @underthebreach, data  yang  telah diretas berisi email, password, dan nama pengguna.
Namun setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun  pengguna Tokopedia yang  berhasil  diretas  bertambah  menjadi  91  juta  akun    dan  7  juta  akun Merchant . Setahun  sebelumnya  Tokopedia    menginformasikan  terdapat  sekitar  91  juta  di platformnya .  Artinya  dapat  dikatakan  hampir  semua  akun  yang  terdapat  dalam marketplace Tokopedia  berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan Cyber ,
Pratama  Persadha,  menceritakan  peretas  yang  meretas  Tokopedia  pertama  kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di dark web yakni Raid  Forums .
Di  situs  tersebut  dapat  diketahui,  hasil  peretasan  data  pengguna  Tokopedia dipublikasikan  untuk  dijual  menggunakan  nama Why  So  Dank .  Dilaporkan  bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di dark web ,  data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat  tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut  dijual oleh pelaku sebesar US$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta. 8
Berdasarkan uaraian diatas penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kebocoran  Data  Pribadi  Konsumen Online Marketplace.
8 Rahmad Fauzan, (2020), “Ini Kronologis Informasi Perentasan di Tokopedia!”, Teknologi.bisnis.com, https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/inikronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia (diakses 13 September 2021)
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2

## RUMUSAN MASALAH
Merujuk pada persoalan-persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tulisan ini akan meneliti dengan rumusan masalah :
1. Bagaimana  pengaturan  keamanan  data  pribadi  konsumen online  marketplace di Indonesia dan negara-negara lain?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dan tanggungjawab online marketplace terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.  Penelitian  normatif  adalah  suatu  proses  menemukan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum,  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. Penelitian hukum  normatif ini  dilakukan untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 9
Langkah  awal  yang  dilakukan  dalam  penelitian  normatif  ini  adalah  dengan melakukan  penelitian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  serta  pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
Untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan  cara mengidentifikasi dan  menginventarisasi  aturan hukum  positif, meneliti bahan  pustaka  seperti  buku,  jurnal  imiah, dan  laporan  hasil  penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.
9 Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana, hal. 35
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Pengolahan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menstrukturkan, mendeskripsikan, dan  mensistematisasi bahan-bahan  hukum  tersebut  dalam  2  (dua) tataran, yaitu: Pertama, Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga  tertata dalam suatu  sistem yang  koheren.  Kedua,  Tataran Teleologis,  yaitu mensistematisasi  peraturan hukum  berdasarkan substansi hukum  dengan  cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya lebih  jelas  dan  berkembang  dengan  menerapkan  metode  teleologis  sebagai  patokan sistematisasi internalnya.
Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mengunakan  metode  deskriptif,  yaitu  metode  yang  memusatkan  dan  fokus  pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan
akan  menghasilkan  kesimpulan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Keamanan Data Pribadi Online Marketplace di Indonesia dan Negara- Negara Lainnya.
Hukum  ekonomi  klasik  telah  memberi  tanda  terkait  bagaimana  sistem  dan mekanisme perdagangan dijalankan, dimana jika ada  permintaan ( Supply ), selalu ada penawaran ( Demand ), pun halnya terjadi didalam mekanisme e-commerce hari ini, yang dibutuhkan oleh penjual dan penyedia jasa online marektplace melihat peluang bahwa data  privasi  dari  konsumen  daring  memberikan  kemudahan  untuk  mengetahui  dan menjual produk-produk sesuai yang  diinginkan dengan  tepat dan  tanpa  susah  payah, walau  hal  tersebut jelas-jelas telah  melanggar  hak  privasi  dari  konsumen  daring  itu sendiri.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Definisi online marketplace system menurut Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki 10 sebagai The collection and use of personal information for marketing purposes . Dalam istilah tersebut, dapat dilihat bahwa definisi terkait Online Markeplace System sebagai cara-cara  mengkoleksi  informasi  pribadi  secara  daring  untuk  tujuan  bisnis.  Selain melanggar hak privasi konsumen juga bentuk pengabaian prinsip-prinsip kepercayaan yang dibangun antara konsumen dengan penyedia jasa e-commerce yang dilakukan oleh penyedia platform online marketplace system .
Selanjutnya,  teknologi cookies yang  digunakan  bagi  penyedia platform  online marketplace system untuk pengumpulan pelbagai macam preferensi pencarian produk seseorang  tersebut digunakan sebagai basis pengetahuan dan minat dari calon pembeli dan  pengetahuan bagi penyedia platform online marketplace system iklan-iklan mana yang  cocok  untuk  dipasarkan dengan  presisten kepada  calon  pembeli yang  tepat, hal tersebut  dapat  diketahui  melalui  aksi-aksi  yang  dilakukan  calon  pembeli  seperti: pengulangan akses terhadap suatu situs; interaksi; kata kunci; konten produk yang dicari
secara online ; dsb. setidaknya hal tersebut yang digambarkan oleh Rosemary Jane untuk mendefinisikan online marketplace system . 11
Secara  definisi,  Anup  K.  Gosh  menjabarkan Privacy  Policy sebagai  “... as  a comprehensive description of a Website's practices which is located in one place on the site and may  be easily accessed. Every organization involved in electronic commerce transactions has  a  responsibility to  adopt  and  implement  a  policy for  protecting the privacy of individually identifiable information ”. 12
Privacy  policy merupakan  deskripsi  yang  lengkap  yang  menyatakan  tentang tanggungjawab dan pelaksanaan dari ketentuan tersebut dalam rangka melindungi hak privasi seorang  individu  yang  telah  mengungkapkan  data  privasinya dalam  kegiatan
10 Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki, (2003), Privacy Handbook: guidelines, exposures, policy implementation, and international issue, New Jersey: John Wiley & Sons,Inc, hlm. 198.
11 Rosemary  Jay, (3rd edition), (2007), Data  Protection:  Law and  Practices, Sweet  &  Maxwell, London, hlm. 769-770.
12 Anup K. Ghos, (2001), E-commece Security and Privacy, Massachusetts: Kluwer Publishing, hlm. 71.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
ecommerce . Privacy policy dalam setiap transaksi kegiatan e-commerce dapat diakses dengan  mudah,  hal ini dikarenakan ketentuan tersebut menjadi sangat  penting dalam kegiatan e- commerce sebagai code of conduct yang dihormati oleh para pihak.
Indonesia secara umum memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai privacy policy dalam online marketplace system , yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (selanjutnya disebut “UU ITE”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  “PP  PSTE”).  Salah  satu lead sector Pemerintah  Indonesia  yang  menangani e-commerce adalah  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  (Kemenkominfo), 13 dari  dua  regulasi  hukum  tersebut Kemenkominfo  memiliki  program  pendaftaran  dan  pendataan  bagi  pelaku  usaha ecommerce melalui serangkaian proses profiling dan report databased . Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kedepan, proyeksi perlindungan data privasi melalui mekanisme privacy policy pada online marketplace system terus berbenah, karena ada dua regulasi hukum yang secara
spesifik  mengatur  mengenai  hak  privasi,  yaitu  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut “Permenkominfo PDPSE”) yang merupakan  amanah  dari  PP  PSTE  serta  Rancangan  Undang-Undang  mengenai Perlindungan Data Pribadi, dua regulasi hukum tersebut didorong oleh pemerintah untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  terkait  dengan  perlindungan  privasi  konsumen. Tujuan  dari  regulasi  hukum  tersebut  mendorong  agar  klausul  baku  yang  sering disuguhkan  kepada  calon konsumen  pada  aplikasi e-commerce dapat  secara adil  dan terbuka untuk disepakati kedua belah pihak.
13 Hasil field research di Bidang Hukum Sub Direktorat E-Business, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, pada tanggal 21 Agustus 2016.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Dalam  konteks  ini  negara  bersifat justice  and  fairness dalam  menjadi  “pihak ditengah-tengah” dan menjadi pihak yang mengkontrol privacy policy yang dirumuskan disepakati oleh penyedia jasa e-commerce /penjual dengan konsumen terkait dengan data privasi yang dilakukan secara daring. sehingga dalam konteks ini, klausul baku privacy policy yang  sangat banyak kekurangan  tersebut dapat segera diperbaiki agar hak-hak konsumen tidak terlanggar.
Di  beberapa negara  khususnya  di  negara-negara anggota  Uni  Eropa  dan  Amerika Serikat yang telah established kondisi e-commerce yang ada telah mengatur mengenai mekanisme privacy policy dalam online marketplace system telah dituangkan didalam pelbagai regulasi hukum baik dalam aspek hukum internasional, tingkat regional (seperti EU Directive ) maupun dalam perundang-undangan nasional.
Pengaturan  secara umum  mengenai e-commerce di  Uni  Eropa  dituangkan dalam Europe  Union  Directive on  Electronic  Commerce 14 ( EU  Directive  on  E-Commerce ) mengatur  mengenai hubungan  para  pihak  dalam e-commerce ( Business  to  Business / B2B)  termasuk terkait dengan mekanisme hukum manakah yang digunakan bagi para pihak  jika  terjadi  permasalahan  hukum  yang  diterapkan  termasuk  yurisdiksi    dan peradilan mana yang berwenang mengadili dalam sengketa e-commerce .
Pada Pasal 3 (1) EU Directive on E-Commerce mengatur mengenai intepretasi aturan ini dalam wilayah apa saja dapat diterapkan, yaitu: 15
a. Aturan-aturan dalam hukum privat internasional yang relevan diterapkan dalam setiap transaksi e-commerce .
b. Aturan mengenai hukum privat internasional ini terkait dengan IPL Rules of the country establishment of  the information society service provider (ISSP)  yang relevan diterapkan dalam  transaksi e-commerce .
14 EU  Directive  2000/31/EC, ditandatangani pada 8 Juni 2000 oleh perwakilan negara-negara Uni Eropa dalam The European Parliament and of the Council.
15 Lilana Edward,( 2005), The New Legal Framework From E-Commerce in Europe, Oregon: Hart Publishing, hlm. 4-5.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
c. Aturan-aturan tersebut hanya berpusat  pada substansi hukum, jadi hukum  privat internasional tidak dapat diterapkan/dilarang jika telah diatur dengan tegas dalam mekanisme hukum nasional para pihak.
Terkait  dengan  regulasi  hukum  internasional mengenai  perlindungan  hak  privasi dalam  kegiatan e-commerce , The  Organization  for  Economic  Cooperation  and Development (OECD) yang merupakan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 29 Negara anggota yang berasal dari negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, dan Selandia Baru telah membuat perjanjian multilateral terkait dengan perlindungan data privasi dalam kegiatan e-commerce pada konteks global marketplace . Dimana  didalam    rekomendasinya memberikan kewajiban  bagi  negara-negara pihak untuk membuat regulasi nasional dengan prinsip-prinsip khusus mengenai proteksi atas privasi dan  kebebasan individu yang  berkaitan dengan  data privasi konsumen  daring yang  terekam  dalam  cookies  agar  tidak  disalahgunakan,  hal  ini  menjadi  formulasi hukum yang bersifat universal dan berlaku bagi negara-negara pihak. 16
Lalu, di tingkat Uni Eropa, terdapat regulasi hukum ditingkat regional yang mengatur mengenai  perlindungan  data  privasi  dalam  kegiatan e-commerce ,  seperti  pada EU Directive on  the  protection  of  Consumers  in  Respect  of  Distance  Contract , 17 dalam regulasi hukum  tersebut mengatur mengenai: perlindungan konsumen dari  ketentuan kontrak  yang  tidak  adil,  penjualan  serta  jaminan  atas  jangka  waktu  penjualan,  hal tersebut berkaitan dengan bagaimana harmonisasi dan pembaharuan hukum antar negara anggota Uni Eropa untuk kontrak konsumen baik barang maupun jasa. 18
Selain itu, pada tahun 1995 telah diadopsi European Union Data Protection Directive (EU Data Protection Directive ), yang memberikan ketentuan-ketentuan mengenai
perlindungan data privasi bagi  masyarakat European  Union  (EU),  selain hal tersebut berkaitan  dengan  dilarangnya aliran  bebas  informasi antar-negara anggota  EU,  juga dikembangkan untuk pelaksanaan bisnis dan e-commerce .
16 Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki, Op.Cit, hlm. 74.
17 EU Directive 1997/7/EC
18 Pablo Cortez, (2011), Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union,  New York: Routledge, hlm.13-14.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Lebih spesifik, terkait privacy policy dalam online marketplace system di Uni Eropa diatur dalam Pasal 7EU Directive on E-Commerce dan diatur lebih spesifik dalam Pasal 5(3) The  Privacy  and  Electronic Communication  Directive 2002  (PECD),    didalam aturan tersebut dijelaskan bahwa  teknologi cookies dalam online marketplace system telah memberi dampak  yang  besar  terhadap  pelanggaran atas  data privasi konsumen daring  yang  sedang  melakukan  transaksi e-commerce ,  perlu  ada  upaya  banning  dari teknologi tersebut dalam segala kegiatan e-commerce yang sifatnya wajib untuk ditaati.
Seluruh  kegiatan e-commerce termasuk  perusahaan  yang  memproduksi produkproduk yang akan dipasarkan dalam e-commerce maupun perusahaan perbankan yang  memproduksi kartu kredit bagi konsumen-konsumen yang  berada di  Uni  Eropa diwajibkan membuat ketentuan yang jelas dan dita’ati para pihak melalui privacy policy yang sesuai dengan standar dari EU Directive tersebut. Didalam privacy policy tersebut harus  bersifat  jujur  dan  memuat  informasi  yang  komprehensif, baik  tentang  tujuan hingga  proses  dari  pengolahan  data  daring  tersebut,  sehingga  hak-hak  privasi  dari konsumen daring tidak terlanggar dalam kegiatan e-commerce tersebut. 19
Selain  berlaku  di  tingkat  regional  EU,  pelbagai  regulasi  yang  berkaitan  dengan privacy  policy dalam online  marketplace  system juga  diterapkan  didalam  ketentuan hukum nasional beberapa negara di Uni Eropa, tidak semua negara-negara Uni Eropa akan dibahas didalam pembahasan ini, pembahasan dikhususkan kepada negara-negara yang  telah established dalam  pembuatan  kebijakan privacy  policy dalam online marketplace system , negara-negara tersebut adalah: Prancis, Jerman, Britania Raya.
Bagi Negara Prancis, telah memiliki regulasi hukum yang telah lama diterapkan pada tahun  1978  berkaitan  dengan data  processing,  data  files,  and  individual    liberties ( relative  it  l'infonnatique,  aux  fichiers  et  aux  libertes ),  regulasi  hukum  tersebut kemudian  terdapat  perubahan-perubahan  yang  menyesuaikan  ketentuan  dalam  EU Directive .
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ” Computers must be at the service of each citizen. Their development must occur in the framework of international co-operation. It must cause no damage or loss to either human identity, human rights, right of  privacy, or to  public and  individual liberties ”. pada regulasi hukum tersebut secara   tersirat menyatakan bahwa  Pemerintah Negara Prancis menjamin penggunaan teknologi komputer  khususnya internet sesuai dengan mekanisme hukum internasional (baik  yang  berlaku  di  tingkat  regional  Uni  Eropa  maupun  internasional) dan  tanpa melanggar HAM, hak privasi, dan kebebasan individu seseorang.
Lembaga Negara yang memiliki otoritas untuk mengkontrol agar hak privasi dapat terpenuhi  dengan  dibentuknya  “ Commission  Nationale  de  l'Infonnatique  et  des Libertes " selanjutnya disingkat CNIL.  Pada Pasal 19, pengaturan mengenai data privasi ini digunakan dalam sektor, yaitu: identitas pemilik data, tujuan dari pemrosesan data, penerima data, pengelolaan data di wilayah-wilayah manakah yang diperkenankan, alih pihak data, katagori siapa-siapakah yang berhak mengakses data privasi, dsb.
Walaupun  dapat  dilihat  masih  umum,  namun  regulasi  hukum  tersebut  berlaku terhadap  semua  sektor,  salah  satunya  adalah  sektor e-commerce ,  dan  segala perubahannya  mengikuti  ketentuan  yang  diterapkan  di  negara-negara  Uni  Eropa sehingga tidak ada hambatan bagi Negara Prancis untuk melindungi konsumen daring yang melakukan transaksi e-commerce agar tidak terlanggar hak privasinya pada online marketplace system .
Negara  Jerman telah memiliki regulasi hukum yang  berkaitan dengan data  privasi dalam  transaksi e-commerce yang  merupakan  penerapan  langsung  dari Directive 97/7/EC dari Kesepakatan parlemen-parlemen di Uni Eropa terkait dengan perlindungan konsumen  yang  berkaitan dengan  kontrak,  hal  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam Distance Contract Act .
Dalam  regulasi  hukum  tersebut  menjelaskan    secara  komprehensif  mengenai kewajiban dan  tanggung jawab  dari  pelaku usaha,  khususnya  terakit proteksi kepada status  perlindungan  konsumen  yang  ditempatkan  sangat  baik,  yang  juga mengedepankan prinsip favourable . Selain itu, juga berlaku integrasi standart privacy policy pada online  marketplace  system yang  disesuaikan  dengan  Pasal  2 Distance Contract  Act ,  sehingga  memastikan baik  penyedia  jasa e-commerce dan  konsumen
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
daring melakukan perikatan dengan baik dan menjamin terpenuhinya perlindungan data privasi.
Sebagai gabungan dari negara-negara Inggris daratan, Britania Raya yang terdiri dari Inggris,  Wales,  dan  Irlandia  memiliki regulasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  data privasi, hal tersebut dituangkan dalam The Data Protection Act 1998, memuat ketentuan mengenai  informasi  pribadi  didalam  regulasi  hukum  nasional  yang  diatur  dibawah regulasi English  Law.  Dapat  diringkas, bahwa  hak  privasi dalam  aspek e-commerce mengatur mengenai:
a. Proses  yang  adil  dan  sesuai  kaidah  hukum  (termasuk hal-hal  yang  berkaitan dengan informasi sensitif konsumen daring);
b. Proses dan tujuan khusus pengelolaan data privasi
c. Keadaan,  relevansi,  dan  hal-hal  yang  tidak  diperkenankan  terkait  dengan pengelolaan data privasi.
d. data  dapat  dikumpulkan  sejauh  dari  kesesuaian  tujuan  apa  data  tersebut dikumpulkan/ bukan untuk tujuan profit.
e. Menghormati  hak-hak  setiap  individu  yang  berkaitan  dengan  informasi  data pribadi dan preferensi pencarian didalam kegiatan e-commerce .
f. Melindungi dari akses terhadap data pribadi yang tidak diperkenankan
g. Dapat  menerima  konsekwensi  pengaturan  diluar  yurisdiksi  hukum  yang ditentukan oleh  Uni  Eropa asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan di Britania Raya mengenai perlindungan data privasi.
Sama  halnya  dengan    Negara-negara  di  Uni  Eropa,  pengaturan  mengenai perlindungan data  privasi di  Negara  Amerika  Serikat dibahas  secara  detail, hal  ini berlaku baik di negara-negara bagian maupun Negara federal.
Terkait dengan perlindungan data privasi terhadap konsumen diatur dalam Federal Trade  Commision  Act 2010  (FTC  Act  2010)  yang  dilaporkan  dalam  ‘ Protecting Consumer  Privacy in a  Era of Rapid  Change; A  Proposed Framework  for Business and Policymaker .
Dalam FTC Act 2010 dapat dilihat  terkait dengan kerangka kerja hubungan transaksi elektronik dari penyedia e-commerce dan konsumen daring, yaitu:
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
a. Menerapkan  dan  membangun  prinsipperlindungan data  privasi  dalam  setiap praktik bisnis.
b. Menyediakan ruang yang luas bagi konsumen untuk meghormati perlindungan data  privasi  yang  dipunya  termasuk  dalam  rangka  pemanfaatan  kepentingan komersial dari data privasi itu sendiri.
c. Membuat praktik pemanfaatan data privasi lebih transparan agar tidak ada para pihak yang terciderai hak nya.
d. Mengambil langkah edukatif kepada konsumen terkait praktik penggunaan data privasi untuk kepentingan komersial dengan pilihan-pilihan yang ada.
e. Penegakkan hukum bagi pelanggar FTC Act 2010 tersebut, pemerintah Amerika memiliki badan-badan untuk perlindungan konsumen, yaitu: (i) US Departement of Commerce,  WhiteHouse/ sub bagian Kepresidenan AS (National Strategy of Trusted Identities in Cyberspace Initiative ) yang bekerjasama dengan kekuatan sipil lainnya untuk mendorong privasi, keamanan, dan perlindungan data sensitif dalam transaksi online .
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Tanggungjawab Online
Marketplace terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.
Undnag-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”), dalam Pasal 29  ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas  perlindungan  diri  pribadi…”  Maka  dalam  pernyataan  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan  mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak ( privacy rights ) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam privacy rights setiap  orang  memiliki hak  untuk  menutup  atau  merahasiakan hal-hal  yang  sifatnya pribadi. 20 Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan
20 I  Dewa  Gede  Adi  Wiranjaya  dan I  Gede  Putra  Ariana, 2016, Perlindungan  Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016, hlm. 3
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk  lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. 21
Syarat dan Ketentuan ( Terms & Conditions ) adalah aturan yang ditetapkan oleh Online Marketplace sebagai penyedia layanan. Syarat  dan ketentuan yang ditetapkan
mengatur  pemakaian  jasa  terkait  penggunaan Online  Marketplace .  Konsumen  yang melakukan  pendaftaran  dan/atau  menggunakan Online  Marketplace dianggap  telah memahami dan menyetujui isi syarat dan ketentuan Syarat dan ketentuan tersebut pada dasarnya  berkedudukan  sebagai    perjanjian  elektronik  ( e-contract ) bagi  para  pihak.
Bentuk perjanjian elektronik tersebut dikenal sebagai click-wrap agreement .
Dalam e-contract pada  umumnya  kesepakatan  tercapai  ketika pihak konsumen melakukan click pada  bagian persetujuan ( agreement ). Click-wrap  agreement adalah suatu  kontrak  untuk    pembelian  barang  atau  penggunaan  barang  atau  jasa  yang ditawarkan   oleh pedagang  online. Pada umumnya pembeli online harus   menyetujui persyaratan-persyaratan yang disebut dalam kontrak baku  yang sudah disiapkan dengan meng-klik  icon,  (yang  biasa  berisi    tulisan I  agree , I  Accept ,  OK,  Setuju)  sebelum melengkapi transaksi. 22
Perjanjian click-wrap  agreement ini  biasa  ditemui  ketika    seseorang  ingin mengunduh perangkat lunak, mendaftarkan akun  pada  suatu platform dan  lain-lain. 23
Konsumen  tentunya  terikat  oleh e-contract tersebut,  masalahnya  dalam e-contract Syarat dan    Ketentuan biasanya terdapat poin  yang  dapat dianggap sebagai   klausula eksonerasi ( exemption clause ). Klausula eksonerasi fungsinya adalah untuk membatasi atau  bahkan  menghapus   tanggung  jawab  yang  seharusnya dibebankan kepada  pihak produsen/pelaku  usaha.  Klausula  semacam  ini  tentunya  merugikan  pihak  konsumen
21 Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018. Hlm. 96
22 Edy Santoso, “Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmiah
Living Law 7, no. 1 (2015), https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/529 (diakses pada (13 September 2021)
23 Bambang Pratama, “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”, https://business-law.binus.ac.id, https://businesslaw.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal- kontrakelektronik-click-wrapagreementdan-tanda-tangan-elektronik/ (diakses pada 13 September 2021)
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
karena pada dasarnya konsumen dipaksa agar  tunduk terhadap aturan yang secara nyata merugikan konsumen dan  menguntungkan pelaku usaha. 24
Pengaturan  terkait  penggunaan  klausula  baku  telah  diatur  di    dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”) tepatnya di Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut memberikan batasan dan larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha. Di dalam Pasal 18 ayat  (1) butir a UUPK menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dalam    menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang ditujukan untuk  diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku
pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku    tersebut menyatakan pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Bila  melihat  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3) UUPK  dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dinyatakan batal demi hukum.
Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU ITE, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1)  dan (2) yang menyatakan bahwa:
(1) Kecuali ditentukan lain oleh  peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media  elektronik yang  menyangkut data  pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan dapat disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  pasal  tersebut  merupakan perlindungan  yang  diberikan  terhadap  data  pribadi  seseorang  secara  umum,  artinya dalam setiap kegiatan yang  menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data
24 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm. 166.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
pribadi  seseorang  maka  wajib  untuk  menjaga  dan  melindungi  data  pribadi  tersebut, dengan  pengaturan  tersebut,  maka  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap  data  pribadi  yang  telah  diberikan  tersebut  harus  digunakan  sesuai  dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiaannya. 25
Sebelum  amandemen UUD  1945,  penghormatan terhadap  hak  privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia,  bahkan  ketika  periode  kolonial.  Hal  ini  sebagaimana  mengemukakan  di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan BAB XXVII  KUHP  tentang Kejahatan
Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara  melawan  hukum.  Sementara  KUHPerdata  mengatur  hubungan  hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain. 26
Pasal 15  ayat (1) UU  ITE  menyebutkan bahwa  Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)  wajib    menyelenggarakan  sistem  elektronik  secara  andal  dan  aman  serta bertanggung jawab  terhadap beroperasinya sistem elektronik   sebagaimana mestinya. Pasal  15  ayat  (2)  menyebutkan  PSE  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan sistem elektroniknya.
Namun ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15  ayat (1) dibatasi oleh Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan ketentuan  Pasal 15 ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam  hal  PSE  dapat    membuktikan  adanya  keadaan  memaksa,  dan/atau  adanya kesalahan/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.
Konsumen yang merasa dirugikan akibat peristiwa kebocoran data pribadinya dapat menjadikan  Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  sebagai    dasar  hukum  dalam  tuntutannya. Namun  perlu  diperhatikan    penggunaan  Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  sebagai  dasar
25 Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam  Layanan  Aplikasi  Pinjaman Online." Vol  8  No  12  Kertha Wicara Universitas Udayana (2019) hlm. 6
26 Wahyudi  Djafar  dan Asep Komarudin. “Perlindungan Hak  Privasi di  Internet: Be berapa Kata Kunci”, Elsam, Jakarta, 2014, hlm 9
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
hukum  dalam    tuntutan  dapat  dipergunakan  selama  Tokopedia  tidak  dapat membuktikan adanya  keadaan  memaksa dan  kesalahan/kelalaian   berada  di  pihak pengguna/konsumen.
Namun,  di dalam UU  ITE  tidak dijelaskan secara spesifik   sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PSE yang  melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2). Penjelasan lebih   lanjut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  merupakan  revisi  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun 2012.  Pasal  3  ayat  (1)    PP  PTSE  mewajibkan  PSE  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.  Meskipun demikian,  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  PP  PTSE    menjadi  tidak  berlaku  dalam  hal terjadinya keadaan memaksa ( force majeur ), dan/atau kelalaian dari pengguna  sistem elektronik yang  kejadiannya atau kelalaiannya dapat dibuktikan. Selama dua syarat
pembatalan Pasal 3  ayat  (1)  PP  PTSE  tidak dapat  dibuktikan PSE  maka  pihak  yang dibebankan tanggung jawab adalah PSE. Pasal 8 PP PTSE berbicara tentang perangkat lunak yang digunakan PSE dalam rangka menyelenggarakan transaksi berbasis  digital. Pasal 8 PP PTSE  mewajibkan PSE untuk menjamin  keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya. Pasal  14  PP  PTSE  berbicara banyak  mengenai perlindungan data  pribadi. Pasal  14  ayat  (1)  huruf  e  PP  71/2019  mewajibkan PSE    melaksanakan prinsip perlindungan data  pribadi dalam pemrosesan   data pribadi. Pasal  14  ayat (1) huruf  e  menjelaskan bahwa    pemrosesan Data  Pribadi  dilakukan dengan  melindungi keamanan  Data  Pribadi dari  kehilangan, penyalahgunaan,  Akses  dan    pengungkapan yang  tidak sah, serta pengubahan atau  perusakan Data   Pribadi. Pasal 14  ayat (5)  PP PTSE  menjelaskan  terkait  kewajiban  PSE  untuk  menginformasikan  jika  terjadi kegagalan  dalam upaya perlindungan data pribadi yang dikelola oleh PSE, ayat tersebut juga  menegaskan  bahwa  informasi  tersebut  harus  diberikan    dalam  bentuk  tertulis kepada pemilik data.
Pasal 100 ayat (2) PP PTSE menjelaskan aturan-aturan yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis; (b) denda administratif;
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
(c) penghentian  sementara; pemutusan akses; dan/atau (d) dikeluarkan dari daftar.  Pasal 100 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi administratif  sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri sesuai   ketentuan perundang-undangan. Pasal 100 ayat (5) menjelaskan  bahwa  penjatuhan  sanksi  administratif  tidak  menghilangkan  tanggung jawab pidana dan perdata.
Permenkominfo 20  Tahun  2016  memberikan  definisi terkait  data  pribadi  yakni “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu   yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran  serta  dilindungi    kerahasiaannya. Pada  pasal  2  ayat  (1)  dijelaskan ruang lingkup    perlindungan  data  pribadi  dari  proses  perolehan  sampai  pada  proses pemusnahan  data  pribadi.  Pasal  2  ayat  (2)  mewajibkan  PSE  untuk    melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana   dimaksud ayat (1) berdasarkan asas perlindungan data pribadi, yang  mana salah satu asas perlindungan data pribadi adalah adanya  itikad    baik  untuk  segera  menginformasikan  kegagalan  perlindungan  data pribadi kepada pemilik data (konsumen) yang mana informasi   tersebut dalam bentuk tertulis ketentuan ini terdapat pada Pasal 2  ayat (2) huruf f.
Tindakan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi diatur lebih  lanjut pada  Pasal  28  huruf  c    Permenkominfo PDPSE.  Pasal 28  huruf  c menjelaskan  bahwa PSE wajib menginformasikan kegagalan dalam perlindungan  data pribadi  kepada  pemilik  data  pribadi  dalam  bentuk  tertulis,    dengan  ketentuan pemberitahuan  sebagai  berikut;  (a)  harus  disertai    alasan  atau  penyebab  terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data  pribadi; (b) dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data  pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan  pada saat dilakukannya perolehan dan pengumpulan data pribadinya;  (c) harus dipastikan telah diterima  oleh  pemilik  data  pribadi  jika    kegagalan  tersebut  mengandung  potensi kerugian bagi  yang    bersangkutan; dan  (d)  pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik  data  pribadi  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak  diketahui  adanya kegagalan tersebut.
Pasal  3  Permenkominfo  PDPSE  mengatur  terkait    perlindungan  data  pribadi. Menurut pasal 3  Permenkominfo   PDPSE  perlindungan atas data  pribadi dilakukan pada proses; (a)  perolehan dan pengumpulan; (b) pengolahan dan penganalisisan; (c) penyimpanan; (d) penampilan, pengumuman, pengiriman,  penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan; (e) pemusnahan.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Permenkominfo  PDPSE  tidak  menjelaskan  sanksi  atau    hukuman  terkait pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 3  huruf c, Pasal 26 huruf a, dan Pasal 28  huruf  c  yang  diduga  telah   dilakukan oleh  Tokopedia.  Namun  Pasal  26  huruf  b menjelaskan    bahwa  konsumen  sebagai  pemilik  data  pribadi  dapat  mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi  yang dilakukan oleh PSE ke Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik Indonesia, kemudian Pasal 29 ayat  (1)  juga  menyebutkan   bahwa  pemilik data  pribadi  dan  penyelenggara sistem elektronik   dapat mengajukan  pengaduan  ke  Menteri atas kegagalan    perlindungan kerahasiaan  data  pribadi.  Pasal  29  ayat  (2)  menjelaskan    pengaduan  sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya  penyelesaian alternatif lainnya.
Pasal  29  ayat  (3)  menjelaskan  terkait  alasan  dapati    dilakukannya  pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dilakukan dengan  alasan; (a) PSE tidak melakukan  pemberitahuan    secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi  atau  PSE lainnya atas  kegagalan dalam perlindungan data pribadi baik berpotensi maupun  tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau (b) telah terjadinya  kerugian bagi pemilik data pribadi  atau  PSE  lainnya  terkait  dengan    kegagalan  perlindungan  data  pribadi, meskipun sudah dilakukan  pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan data  pribadi  namun  waktu  pemberitahuannya terlambat.  Pengaduan    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 26 huruf f  dilakukan berdasarkan tata cara yang tercantum dalam Pasal 31  huruf a, b, c, dan e.
Penyelesaian  sengketa  secara  pantas  merupakan  keinginan    setiap  pihak  yang terlibat persengketaan, termasuk juga sengketa  yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha/produsen.  Mekanisme    penyelesaian  sengketa  dapat  dipilih  oleh  para  pihak dapat  melalui    pengadilan  atau  di  luar  pengadilan.  Namun  penyelesaian  sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha/produsen  kadang  dirasa  tidak    patut,  hal  ini dikarenakan  adanya  ketidakseimbangan  kedudukan    konsumen  dan  pelaku usaha/produsen  sebagai  pihak  yang    bersengketa.  Namun  dengan  kehadiran
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
UndangUndang  Perlindungan  Konsumen  ketidakseimbangan  kedudukan  tersebut berangsurangsur menghilang. 27
Adanya  ruang penyelesaian sengketa di  bidang konsumen   merupakan kebijakan yang  baik  dalam  upaya  memberdayakan    konsumen.  Upaya  penguatan  atau pemberdayaan konsumen  merupakan bentuk kesadaran terhadap karakteristik khusus dunia  konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara  dua pihak yang memiliki perbedaan dalam posisi tawarnya  ( bargaining position ). 28
Dalam  Permenkominfo  PDPSE  terdapat  bab  tersendiri  terkait  penyel esaian sengketa, penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 29  sampai Pasal 33.  Pasal  29 terdiri atas  4  ayat.    Pasal 29  ayat (1)  menjelaskan bahwa  pemilik data  pribadi dan penyelenggara  sistem  elektronik  dapat  mengajukan  pengaduan  ke    Menteri  atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, pasal  ini memiliki hubungan dengan Pasal  26  huruf  b  yang  menyebutkan    pemilik  data  berhak  melakukan  pengaduan kepada Menteri atas  kegagalan perlindungan data pribadi.
Pasal 29  ayat  (2) menjelaskan tujuan dari dilakukannya   pengaduan  yakni untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara  musyawarah atau melalui upaya
penyelesaian sengketa  lainnya.   Pasal 29  ayat (3)  menjelaskan terkait alasan dalam melakukan    pengaduan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1).  Pasal  29  ayat  (4) menjelaskan  terkait  tindakan  Menteri  sebagai  respon  dari  adanya    pengaduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)  dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.
Pasal 31 huruf a memberikan batasan waktu pengaduan,  pengaduan paling lambat dilakukan 30 hari kerja sejak pengadu  mengetahui informasi sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) huruf  a atau b. Pasal 31 huruf b mewajibkan pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat informasi terkait nama dan alamat pengadu, alasan pengaduan, permintaan penyelesaian masalah yang diadukan, dan tempat pengaduan, waktu  penyampaian  pengaduan  dan  tanda  tangan  pengadu.  Pasal  31  huruf  c
27 Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, “Win-Win Solution Sengketa Konsumen”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), .hlm 2.
28 Rosmawati, “Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen”, (Depok: Prenada Media Group, 2018), .hlm 109.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
menyebutkan bahwa  harus dilengkapi oleh bukti-bukti pendukung. Pasal 31 huruf e menyebutkan bahwa pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi  pengadu dengan batas waktu  30  hari kerja sejak pengadu menerima   respon  bahwa  pengaduan tidak lengkap.
Pasal 30 ayat (1) menjelaskan terkait tindakan lanjutan yang  dilakukan Menteri bila menerima pengaduan  terkait sengketa data    pribadi. Berdasarkan  Pasal 30  ayat  (1) Menteri akan melakukan pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada   Direktur Jenderal. Pasal 30 ayat  (2) menjelaskan setelah Direktur   Jenderal menerima pelimpahan  kekuasaan  dari  Menteri  terkait   penyelesaian sengketa  data pribadi,  berdasarkan  ayat  ini  Direktur    Jenderal  memiliki  kewenangan  untuk membentuk panel penyelesaian  sengketa data pribadi.
Panel  penyelesaian  sengketa  data  pribadi  yang  dibentuk  atas    adanya  indikasi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi berkewajiban menanggapi/memeriksa pengaduan yang telah dibuat  oleh pengadu paling lambat 14 hari  kerja  sejak  pengaduan  diterima    baik  lengkap  maupun  tidak  lengkap,  hal  ini berdasarkan  ketentuan    Pasal  31  huruf  d.  Berdasarkan  Pasal  31  huruf  f  Panel penyelesaian sengketa data pribadi berkewajiban menangani penyelesain  pengaduan mulai 14 hari sejak pengaduan yang telah lengkap  diterima.
Penyelesaian  sengketa  data  pribadi  dengan  pengaduan  yang    telah  lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf f dilakukan  secara musyawarah atau melalui upaya  penyelesaian sengketa    alternatif lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  31  huruf  g.  Pasal  31  huruf  h menjelaskan  bahwa  panel  penyelesaian  sengketa  data  pribadi  dapat    memberikan rekomendasi  kepada  Menteri  untuk  penjatuhan  sanksi    administratif kepada  PSE, rekomendasi ini diberikan terlepas dari  pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah  atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
Pasal  32  ayat  (1)  menjelaskan apabila  dalam proses  penyelesaian  sengketa data pribadi secara musyawarah atau melalui  upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak menyelesaikan  sengketa,    pemilik  data  pribadi  yang  dirugikan  dan  PSE  lainnya diperbolehkan   mengajukan gugatan atas kegagalan perlindungan data pribadi. Pasal 32 ayat (2) membatasi gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik data pribadi atau PSE lainnya, gugatan sebagaimana dimaksud ayat  (1) hanya berupa gugatan perdata.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2

## KESIMPULAN
Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen daring terkait pelanggaran data privasi dapat dilihat dari dua proses, yaitu proses ajudikatif (litigasi dan arbitrase) dan proses  konsensus  (mediasi  dan  negosiasi),  UNCTAD  dalam Ecommerce  and Development  Report 2003  memberikan  gambaran  mengenai  unsur-unsur  dalam penyelesaian secara ajudikatif dan konsensus. Selain itu,   terkait dengan  hukum yang tersedia bagi korban pelanggaran hak privasi sesuai regulasi hukum Negara Indonesia berdasarkan UU  ITEdan  PP  PSTE  dapat melakukan gugatan kerugian secara perdata, artinya bahwa  mekanisme hukum  menuntut ganti  rugi  dari  pengguna  daring  kepada penyedia online marketplace yang  baru  tersedia  mekanisme  meminta  ganti  rugi keperdataan. Padahal pelanggaran data privasi ini luas sifatnya dan tidak terbatas pada unsur  keperdataan  semata,  maka  perlu  ada  regulasi  hukum  yang  lebih  spesifik  dan memperluas  upaya  hukum  yang  dilakukan  bagi  konsumen  yang  terlanggar  hak privasinya.
Konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh online marketplace dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan kepada  Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia  untuk  menuntut    pertanggungjawaban online marketplace selaku Penyelenggara Sistem Elektronik  hal ini sesuai dengan UU ITE, PP
PSTE,  dan Permenkominfo PDPSE.  Namun,  ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan  data  pribadi  tentunya  menyulitkan    konsumen  dalam  hal  menuntut pertanggungjawaban online marketplace .

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Abd.  Haris Hamid, 2017, Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar, CV.  Sah Media.
Albert J.  Marcella Jr.  dan  Carol  Stucki, 2003, Privacy  Handbook:  guidelines, exposures, policy implementation, and international issue , New Jersey: John Wiley & Sons,Inc.
Anup K. Ghos, 2001, E-commece Security and Privacy , Massachusetts: Kluwer Publishing.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Intan  Nur  Rahmawati  &  Rukiyah  Lubis,  2014,  Win-Win Solution  Sengketa  Konsumen, Yogyakarta, Medpress Digital.
Lilana Edward, 2005, The New  Legal Framework  From  E-Commerce  in Europe , Oregon: Hart Publishing.
Pablo Cortez, 2011, Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union ,  New York: Routledge.
Riyeke Ustadiyanto, 2001, Framework E-Commerce , Yogyakarta, Andi.
Rosemary Jay, (3rd edition), 2007, Data Protection: Law and Practices, Sweet & Maxwell, London.
Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen , Depok, Prenada Media Group.
Simon, Jean Paul, 2016, How Europe missed the mobile wave, info.
Wahyudi  Djafar  dan  Asep  Komarudin,  2014, Perlindungan  Hak  Privasi  di  Internet: Beberapa Kata Kunci, Elsam, Jakarta.
Zheng Qin,  2009, Introduction to E-commerce , Beijing, Tsinghua University Press.

## II. Jurnal
Edmon  Makarim,  Pengaturan  E-commerce  Dalam  Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia, Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Couse 14 September 2019.
Hasil field research di Bidang Hukum Sub Direktorat E-Business, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, pada tanggal 21 Agustus 2016.
I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen  dalam  Bertransaksi Online , Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016.
Indriani, Masitoh, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System, Justitia Jurnal Hukum 1, No. 2, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum , Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana.
Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, & Nyoman A. Martana, Perlindungan Hukum Terhadap Data  Pribadi  Peminjam  Dalam  Layanan  Aplikasi Pinjaman  Online, Vol  8  No  12 Kertha Wicara Universitas Udayana , 2019.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol. 5 No. 1 / J anuari 202 2
Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018.
Tridipta,  Komang  Pande  Angga,  I.  Nyoman  Sujana,  &  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Privasi  Konsumen  Dalam  Jual  Beli Online , Jurnal Analogi Hukum 2, No. 3, 2020.

## III. Internet
Bambang Pratama, “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”,
https://business-law.binus.ac.id,
https://businesslaw.binus.ac.id/2017/03/31/ mengenal-kontrak-elektronik- clickwrapagreementdan-tanda-tangan-elektronik/ (diakses pada 13 September 2021)
Edy Santoso, “Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait  Transaksi  Elektronik”,  Jurnal  Ilmiah  Living  Law  7,  no.  1  (2015), https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/529 (diakses pada 13 September 2021)
Rahmad  Fauzan,  (2020),  “Ini  Kronologis  Informasi  Perentasan  di  Tokopedia!”,
Teknologi.bisnis.com,https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini kronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia (diakses 13 September 2021)
Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Becoss ( Business Economic, Communication, and Social Sciences )  1, no. 1 (2019), https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662  (diakses  10 September 2021).
Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi  Digital  Di  Indonesia”,  Jurnal  Veritas  et  Justitia  4,  no.  1  (2018) http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507 (diakses pada 10 September 2021)