Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 67-71 DOI: https://doi.org/10.29210/3003817000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Konsep dasar kebijakan pendidikan
Fadiyah Elwijaya 1 , Vivi Mairina 1*) ,  Nurhizrah Gistituati 1 1 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT
Article history:
Received Apr 02 nd , 2021 Revised May 07 th , 2021
Accepted Jun 10 th , 2021 Education  policy  is  important  in  the  process  of  achieving  national  education goals  so  that  an  understanding  of  the  basic  concepts  of  education  policy  is needed in order to produce pro-active education policies and problem solving.
The purpose of writing this article is to examine the scope of education policy which  consists  of  the  meaning  of education  policy, components  of  education policy,  characteristics  of  educational  policies  and  implementation  of educational  policies.  This  writing  methodology  uses  literature  study methodology.  The  writing  of  this  article  was  carried  out  by  reviewing  26 journals  related  to  education  policy.  The  results  of  the  study  found  that education  policy  is  a  policy  related  to  the  education  sector  in  the  process  of elaborating the vision and mission of education in order to achieve educational goals  through  strategic  steps  in  the  implementation  of  education.  The education  policy  component  consists  of  five,  namely  objectives,  plans, programs,  decisions,  and  impacts.  The  characteristics  of  education  policy  are that of having educational objectives, fulfilling legal-formal aspects, having an operational concept, being made by the authorities, being able to be evaluated and having a systematic approach. The approach to implementing educational policy  consists  of  a  structural  approach,  a  procedural  and  managerial approach, a behavioral approach and a political approach.
Keyword: Concept Policy Education © 2021 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Vivi Mairina, Universitas Negeri Padang Email: vivijundrial@gmail.com

## Pendahuluan
Kebijakan berasal dari kata yunani yaitu polis yang berati kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi   (Kiwang et al, 2014). Lebih lanjut kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan  oleh  lembaga  (pemerintah)  dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum (Nasarudin, 2016).
Kebijakan  yang  mengatur  tentang  sistem  pendidikan  disebut  dengan  kebijakan  pendidikan.  Kebijakan pendidikan  sudah  banyak  dilahirkan  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  dan  memfasilitasi  penyelenggara pendidikan  dan masayarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Junaid, 2016). Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan  diantaranya  yaitu  faktor  pendidik,  faktor  peserta  didik,  faktor  tujuan  pendidikan  ,  faktor  alat pendidikan  dan  faktor  lingkungan  (Dewi,  2016).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  merupakan sebuag sistem yang sistematis yang saling berkaitan antar sub sistem. Sistem tidak akan berjalan apabila salah
satu sub sistem  bermasalah yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi sub sistem   tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan yag telah ditetapkan.
Tujuan  pendidikan  Indonesia  terdapat  pada  sistem  pendidikan  nasional.  Sistem  pendidikan  nasional merupakan  sistem  yang  mengintergrasikan  setiap  satuan  dan  aktivitas  pendidikan  yang  saling  berhubungan antara  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  (Hakim,  2016).  Tujuan pendidikan  nasional  ini  dirumuskan  melalui  sebuah  kebijakan  yang  disebut  dengan  kebijakan  pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dnegan tujuan untuk menghasilkan sistem  pendidikan  nasional  yang  mencirikan  bangsa  Indonesia.  Pada  tahun  2003  ditetapkanya  Undang- undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Dikeluarkannya undang-undang tersebut menandakan  bahwa  pemerintah  Indonesia  serius  dalam    mencapai  tujuan  pendidikan  melalui  sebuah kebijakan pendidikan.
Pencapaian tujuan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan (Azhari and Kurniady, 2016). Mutu pendidikan tersebut dapat dikelola berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari hal ini dibuktikan bahwa kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain yang berdampak kepada proses berjalanyan  sistem  pendidikan  tersebut.  Maka  dalam  hal  kebijakan  pendidikan  harus  dirumuskan  dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pendidikan tersebut.
Pemerintah  sebagai  penyelengara pendidikan harus  merumuskan  kebijakan pendidikan  yang bersifat  pro aktif  dan  problem  solving  bsehingga  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  pendidikan dapat  diatasi  (Istanti,  2018).  Berbicara  sistem  pendidikan  bukanlah  hal  yang  mudah,  Sistem  pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks dan  berhubungan antara satu dengan yang lainya. Oleh sebab itu diperlukannya  pemahaman  mengenai  kebijakan  pendidikan  agar  penyelenggara  pendidikan  mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia.
Hal  ini  lah  yang  menjadi  latarbelakang  penulisan  artikel  ini  dengan  memaparkan  konsep  mengenai kebijakan  pendidikan.  Oleh  sebab  itu  tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji  ruang  lingkup kebijakan  pendidikan  yang  terdiri  dari  makna  kebijakan  pendidikan,  komponen  kebijakan  pendidikan, karakteristik kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan.

## Pembahasan

## Pengertian kebijakan pendidikan
Kebijakan  merupakan  aktivitas  politik  yang  dilaksanakan  dengan  sengaja  berdasarkan  pemikiran  yang bijaksana  dan  terarah  yang  dilakukan  oleh  organisasi,  lembagai  maupun  intansi  pemerintah  dalam memecahkan  permasalahan  untuk  mendapatkan  keputusan  yang  sesuai  dengan  tujuan  (Risnawan,  2017). Setiap  aspek  kehidupan  terdapat  kebijakan  masing-masing  yang  dijadikan  pedoman  dan  panduan  dalam melakukan aktivitas dan membatasi prilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.
Kebijakan  pendidikan  ada  dikarenakan  munculnya  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  bidang pendidikan  (Sutapa,  2008).  Permasalahan  ini  terjadi  dikarenakan  terdapatnya  kesenjangan  antara penyelenggara  pendidikan  dengan  tujuan  pendidikan  (Suyahman,  2016).  Kebijakan  pendidikan  merupakan sebuah  aktivitas  dalam  merumuskan  langkah  maupun  tahapan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  melalui penjabaran  visi  misi  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  pada  waktu  tertentu (Fatkuroji,  2017).  Selain  itu  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  kebijakan  pendidikan  berhubungan  dengan efektivitas  dan  efisiensi  anggaran  Pendidikan  (Riant,  2008).    Kebijakan  pendidikan  merupakan  kebijakan publik  yang  mengelola  khusus  bidang  pendidikan  serta  berhubungan  dengan  alokasi,  penyerapan  dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan  (Bakry, 2010). Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  merupakan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

## Komponen Kebijakan Pendidikan
Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu; 1) Goal (Tujuan). Tujuan diartikan  sebagai  hasil  yang  ingin  didapatkan  oleh  individu  maupun  kelompok  dalam  rentang  waktu  yang ditetapkan.  Tujuan  dirancang  sebagai langkah awal  dalam  merencanakan  suatu  kegiatan. Sebuah  kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapanya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak; 2) Plans (Rencana). Setelah tujuan pendidikan dirancang  maka  selanjutnya  adalah  membuat  perencanaan  kerja  yang  lebih  spesifik  agar  dapat  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Rencana  kerja  dibuat  bertujuan  untuk  proses  manejemen  dan  penerapan

## Konsep dasar kebijakan pendidikan
kebijakan  pedidikan agar proses pengeimplementasianya  terarah  dan  jelas;  3) Programme (Program). Setelah perencanaan  kerja  dibuat  maka  selanjutnya  adalah    proses  pengembangan  program.  Program  merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya  yang  dilakukan  agar  tercapainya  tujuan  dengan  cara  melihat  tingkat  keberhasilannya.  Pembuatan kebijakan  pendidikan  diharapkan  untuk  dapat  mengembangkan  beberapa  alternatif  yang  dapat  dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan; 4) Decision (Keputusan). Keputusan merupakan sebagai bentuk  tindakan  dalam  penentuan  tujuan,  pembuatan  rencana  program,  pelaksanaan  program,  dan  proses evaluasi  program.  Pengambilan  keputusan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hasil  uji  coba    terhadap alternatif-alternatif  kebijakan    pendidikan.  Hasil  keputusan  kebijakan  pendidikan  harus  bersifat  rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak; 5) Efects (Dampak). Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupan  dampak  priimer  maupun  dampak  sekunder.  Dampak  juga  dapat  berupa  dampak  positif  maupun dampak negatif.
Komponen-komponen  ini lah  yang  dapat  melahirkan  sebuah  kebijakan  pendidikan.  Tanpa adanya  salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

## Karakteristik Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  memiliki  karakteristik  yang  membedakannya  dengan  kebijakan  lainnya.  Adapun karakteristik kebijakan pendidikan yaitu:

## Memiliki tujuan pendidikan
Sebuah  kebijakan  pendidikan  harus  memiliki  tujuan  khusus  yang  berhubungan  dengan  dunia  pendidikan. Tujuan  pendidikan  yang  disusun  harus  lebih  terarah  dan  jelas  serta  memberikan  gambaran  mengenai kontribusi terhadap dunia pendidikan, (Lazwardi, 2017).

## Terpenuhinya aspek legal dan formal
Sebelum  kebijakan  pendidikan  di  belakukan  maka  perlu  dipenuhi  prasyarat-prasyarat  yang  agar  kebijakan tersebut  berlaku  sah  dan  diakui.  Oleh  sebab  itu  perlunya  kebijakan  tersebut  di  sah  kan  melalui  persyaratan konstitusional berdasarkan hirarki konstitusi yang berlaku sehingga dilahirkan legimasi kebijakan pendidikan, (Anwar, 2017).

## Memiliki konsep operasional
Kebijakan  pendidikan  merupakan  seperangkat  panduan  yang  bersofat  umum.  Maka  sebuah  kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan, (Solichin, 2015). Konsep operasional ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat di ukur secara jelas.

## Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan  pendidikan  dirumuskan  dan  dibuat  oleh  par  ahli  yang  memiliki  hak  dan  wewnang  dalam pembuatan  kebijakan,  (Heriawan,  2018).  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  timbulnya  permasalahan  baru  yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

## Dapat dievaluasi
Kebijakan  pendidikan  harus  dapat  dievaluasi.  Suatu  kebijakan  apabila  baik  maka  kebijakan  tersebut  dapat dikembangkan,(Lukitasari  et  al,  2017).  Apabila  kebijakan  tersebut  terdapat  kesalahan  maka    harus  dapat diperbaiki

## Memiliki sistematika
Kebijakan  pendidikan  terdapat  sistematika  yang  berhubungan  dengan  seluruh  aspek  yang  terdapat didalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan. Kebijakan juga harus bersifat  tidak  pragmatis  dan  deskriminatif.  Kebijakan  juga  tidak  boleh  bersofat  rapuh  struktur,  (Rahman, 2014). Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun eksternal.

## Implementasi Kebijakan Pendidikan
Dalam  proses  pembuatan  kebijakan  ada  satu  tahapan  penting  yang  harus  dilaksanakan  yaitu  implementasi kebijakan.  Implementasi  kebijakan  merupakan  sebuah  proses  dalam  menerapkan  kebijakan  yang  telah diesepakati  dari  beberbagai  alternatif  kebijakan  yang  telah  di  desain,  (Akib,  2012).  Jika  dikaitkan  dengan kebijakan pendidikan maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang  telah  diputuskan  bersama  dari  berbagai  alternatif  kebijakan  pendidikan  lainnya,  (Sulistyadi,  2014). Implementasi  kebijakan  pendidikan  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  individu maupun  sekelompok  pemangku  kepentingan  untuk  menerapkan  kebijakan  dalam  mencapai  tujuan
pendidikan, (Prasojo, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan.
Dalam  proses  implementasi  kebijakan  akan  terlihat  kendala  atau  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pencapain  tujuan  pendidikan.  Dari  semua  rangkaian  perumusan  kebijakan  pendidikan,  maka  proses implementasi  ini  lah  yang  menjadi  tahapan  yang  lebih  rumit  dan  kompleks.  Hal  ini  dikarenakan  perlunya kerjasama yang kuat antar elemen yang ada baik dari pihak pusat maupun elemen daerah.
Proses  implementasi  kebijakan  pendidikan  terdiri  umumnya  menggunakan  empat  pendekatan  yaitu:  1) Pendekatan struktural. Pada hakikatnya pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang bahwa  perancangan,  pengimplementasian  dan  proses  evaluasi  kebijakan  pendidikan  dilakukan  secara struktutral  serta  sesuai  dengan  tingkatan  maupun  tahapannya,  (Yuliah,  2020).  Sehingga  jika diamati  bahwa pendekatan  ini  lebih  bersifat  birokratis  dan  cendrung  kaku;  2)  Pendekatan  prosedural  dan  manajerial. Pendekatan  prosedural  dan  manjerial  lebih  mementingkan  prosedur  dan  teknik  yang  tepat  dalam mengembangkan  kebijakan  dibandingkan  penantaan  struktur  pelaksana,  (Setyawan,  2014).  Sehingga pendekatan  ini  membutuhkan  alat  teknologi  dalam  proses  pengimplementasian  kebijakan;  3)  Pendekatan perilaku.  Pendekatan  perilaku  memandang  bahwa  pelaksana    kebijakan  adalah  prilaku  manusia,  (Machali, 2015). Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki prilaku yang  baik;  4)  Pendekakatan  politik.  Pendekatan  politik  lebih  memfokuskan  faktor  politik  penguasa  dalam mempermudah  maupun  memperhambat  penerapan  kebijakan  pendidikan,  (Hartono,  2016).  Pendekatan  ini cendrung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi.
Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan namun sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakanya agar kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan.

## Simpulan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  bidang  pendidikan  dalam  proses penjabaran  visi  misi  pendidikan  agar  tercapainya  tujuan  pendidikan  melalui  langkah  strategis  pelaksanaan pendidikan. Komponen kebijaka pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Karakteristik kebijakan pendidikan yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal-formal, memiliki  konsep  operasional,  dibuat  oleh  yang  berwenang,  dapat  dievaluasi  dan  memiliki sistematika.Pendekatan  dalam  pengimplementasian  kebijakan  pendidikan  terdiri  dari  pendekatan  struktural, pendekatan prosedural dan manejerial, pendekatan prilaku dan pendekatan politik.

## Referensi
Akib,  H.  (2012).  Implementasi  kebijakan:  Apa,  mengapa  dan  bagaimana. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik , 1 (1), 1-11.
Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 3 (05), 1-10.
Azhari,  U.  L.,  &  Kurniady,  D.  A.  (2016).  Manajemen  pembiayaan  pendidikan,  fasilitas  pembelajaran,  dan mutu sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan , 23 (2), 1-10. Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek , 2 (1), 1-13. Dewi, R. (2016). Kebijakan pendidikan di tinjau dari segi hukum kebijakan publik. Jurnal Ilmu Hukum, 7 (2), 58-71.
Fatkuroji,  F.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Pembelajaran  Terpadu  dan  Minat  Pelanggan Pendidikan. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan , 2 (02), 28-40.
Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan  amanat Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial , 2 (1), 1-10.
Hartono,  Y.  (2016).  Pendidikan  Dan  Kebijakan  Politik  (Kajian  Reformasi  Pendidikan  Di  Indonesia  Masa Orde Lama Hingga Reformasi). Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya , 6 (01), 35-45.
Heriawan,  I.  (2018).  Kebijakan  Pendidikan  Provinsi  (SLTA  dan  SMK)  dan Analisis  SWOT di  Kalimantan Timur. Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dasar , 3 (2), 98-116.
Jones,  C.  O.  (1979).  American  politics  and  the  organization  of  energy  decision  making. Annual  Review  of Energy , 4 (1), 99-119.
Junaid, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman , 7 (2), 84-102.

## Konsep dasar kebijakan pendidikan
Kiwang,  A.  S.,  Pandie,  D.  B.,  &  Gana,  F.  (2014).  Kebijakan  Publik  dan  Efektivitas  Organisasi. Jurnal Kebijakan Publik , 5 (3), 31-36.
Lazwardi,  D.  (2017).  Manajemen  kurikulum  sebagai  pengembangan  tujuan  pendidikan. Al-Idarah:  Jurnal Kependidikan Islam , 7 (1), 119-125.
Lukitasari,  S.  W.,  Sulasmono,  B.  S.,  &  Iriani,  A.  (2017).  Evaluasi  implementasi  kebijakan  pendidikan inklusi. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 4 (2), 121-134.
Machali,  I.  (2015).  Pendekatan  Integrasi-Interkoneksi  dalam  Kajian  Manajemen  dan  Kebijakan  Pendidikan Islam. EL TARBAWI , 8 (1), 32-53.
Nasarudin,  T.  M.  (2016).  Asas  dan  Norma  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Pembuatan  Instrumen Pemerintahan. Jurnal Hukum Novelty , 7 (2), 139-154.
Prasojo,  L.  D.  (2010).  Financial  Resources  Sebagai  Faktor  Penentu  Dalam  Implementasi  Kebijakan Pendidikan. Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan , 4 (02), 1-10.
Rahman,  H.  (2014).  Miskonsepsi  Pendidikan Gratis. Jurnal  Al-Qalam:  Jurnal  Kajian  Islam  & Pendidikan , 6 (1), 36-45.
Riant,  N.  (2008). Kebijakan  Pendidikan  yang  Unggul,  Kasus  Pembangunan  Pendidikan  di  Kabupaten  Jembrana, 2000—2006 . Yogyakarta: Pustka Pelajar.
Risnawan,  W.  (2017).  Peran  dan  Fungsi  Infrastruktur  Politik  dalam  Pembentukan  Kebijakan Publik. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 4 (3), 511-518.
Setiyawan,  E.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Pendidikan  (Studi  tentang  Kebijakan  Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 122-128. Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam , 6 (2), 148-178.
Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 1-10.
Sutapa,  M.  (2008).  Kebijakan  pendidikan  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik. Jurnal  Manajemen  Pendidikan UNY , 112408.
Suyahman,  S.(2016).    Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Gratis  Di  Sekolah  Menengah  Atas  Dalam  Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 6 (2), 1047-1054. Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan , 30 (2),
16-40.