HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050

## Keseimbangan Sosial untuk Keserasian Sosial (Kasus Keserasian Sosial antara Penduduk Setempat dan Pendatang di Daerah Industri Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat)
Rudi Saprudin Darwis 1 , Agus Wahyudi Riana 2
1. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran rudi.darwis@unpad.ac.id
2. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
agus.wahyudi@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Pembangunan sektor industri telah mendorong berdirinya  pusat-pusat industri di berbagai daerah dalam bentuk kawasan industri ataupun tidak dalam bentuk kawasan industri. Keberadaan pusat industri menjadi daya tarik bagi  para  pencari kerja untuk datang ke daerah tersebut. Situasi tersebut dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan antara penduduk setempat dengan penduduk. Tulisan ini akan menguraikan tentang keseimbangan sosial yang terdapat pada masyarakat di daerah industri yang akan mencerminkan kondisi keserasian sosial masyarakat tersebut  berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Aspek-aspek keseimbangan sosial dalam tulisan ini meliputi kemerataan sosial ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha yang sama, kesamaan hak dan kewajiban, serta kemampuan mengelola konflik.  Hasil penelitian menunjukkan keseimbangan sosial antara penduduk setempat dengan pendatang secara keseluruhan dirasakan masih  seimbang, walaupun dalam  mendapatkan pekerjaan dan berusaha penduduk pendatang mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan penduduk setempat.
Kata kunci: keserasian sosial, keseimbangan sosial, masyarakat industri

## ABSTRACT
Development of industrial sector has encouraged the establishment of industrial centers in various regions in the form of industrial estates or not. The existence of an industrial estates becomes an attraction for job seekers to come to the area. This situation may lead to a conflict of interest between the local people and the migrant in relation to the existence of the industry. This paper will describe the social balance that existed in the community in industrial areas that will reflect the condition of social harmony of the community based on the results of research conducted Sumedang District, West Java Province. The aspects of social balance in this paper include equal socio-economic, employment and endeavor, equal rights and obligations, and the ability to manage conflict. Factors affecting social balance will be discussed also in this paper. The results indicate that the social balance between the local people and the migrants as a whole is felt to be balanced, although in getting jobs and trying the migrant has a greater opportunity than the local people.
Keywords: social harmony, social balance, industrial society

## PENDAHULUAN
Kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu telah mendorong tumbuhnya industri- industri manufaktur. Lokasi pendirian industri ini telah diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah  agar  industri-industri tidak tersebar begitu saja, namun terpusat pada daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah industri baik dalam bentuk industrial estate ataupun
industrial zone .  Menurut Emil Salim (1986), keuntungan dari pemusatan industri di dalam suatu kawasan adalah untuk  membantu mempermudah pengendalian pencemaran industri.
Pendirian industri tidak lagi selalu harus di  dekat sumber bahan mentah. Menurut Bintarto (1969), penentuan lokasi industri lebih memperhitungkan pengeluaran biaya minimal,
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
diantaranya biaya untuk bahan bakar, air, listrik,  lahan, dan sarana  angkutan.  Seringkali lokasi industri itu berkembang menjadi pusat industri, karena suatu jenis industri yang didirikan di daerah pinggiran menarik industri- industri lain yang sejenis untuk didirikan di sana  (Schneider,  1993).  Tidak jarang pula, pendirian  pusat industri sudah  direncanakan sebelumnya yang tentunya dengan memperhitung-kan tata ruang wilayah.
Dari sejak awal, pengembangan sektor industri ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran bangsa karena sektor industri akan memberikan  percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bagi Bangsa Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian, “sektor industri merupakan alternatif untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, mengingat pertumbuhan perekonomian yang mengandalkan dari sektor pertanian saja tidak begitu cepat pertumbuhannya"  (Sutowo,  1982). Industri dipandang akan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan mampu mengubah pengangguran tersembuyi (yang dinamis) menjadi kerja yang produktif.
Munculnya  industri sebagai alternatif dalam memperoleh penghidupan menyebabkan terganggunya  sektor pertanian.  Hal ini disebabkan adanya daya tarik yang lebih besar untuk  bekerja di industri bila dibandingkan dengan bekerja menjadi buruh tani, seperti adanya penghasilan yang tetap dan cepat bila bekerja di industri. Kesempatan ekonomi pun akan lebih banyak bertolak dari sektor  idustri karena untuk bakerja di luar industri lebih terbatas peluangnya  sementara  untuk bekerja atau  berusaha sendiri diperlukan kemampuan materil dan non material serta keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang garapannya.
Sektor industri  menjadi  salah satu penggerak dalam pertumbuhan ekonomi  yang juga  menjadi faktor penarik (pull factor) bagi migran yang berharap mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor industri menunjukkan bahwa kesempatan kerja pada
sektor industri menjadi daya tarik untuk masuknya para pencari kerja dari berbagai daerah. Akibatnya, masyarakat yang berada di daerah-daerah industri cenderung memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi.
Hai ini penting untuk diantisipasi, karena bagaimanapun juga pembangunan industri pada suatu daerah akan menimbulkan adanya perubahan pada masyarakat di sekitarnya seperti dalam struktur lapangan kerja disamping perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Pembukaan industri baru menyebabkan terjadinya perubahan pada pola kehidupan masyarakat antara lain lapangan pekerjaan, peranan wanita, lapangan pendidikan, peranan keluarga, serta persepsi masyarakat terhadap industri (Sani dkk., 1985; Suhandi dkk.,  1985).  Akan tetapi, perubahan tersebut  tidak disertai dengan kesiapan masyarakat untuk menghadapi situasi yang baru.  Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki  masyarakat lokal tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri.
Industri yang didirikan pada suatu daerah memberikan harapan kepada masyarakat disekitarnya akan adanya lapangan kerja baru. Daya tarik ini dirasakan sangat besar, terutama oleh mereka yang tidak memiliki sumber daya materil yang dapat dijadikan modal usaha; walaupun dalam melakukan tuntutan tersebut seringkali warga masyarakat setempat tidak memperhitungkan adanya tuntutan kualifikasi tertentu dari industri.
Situasi demikian merupakan hal yang cukup rawan untuk memicu adanya ketidakserasian sosial antara penduduk setempat dengan pendatang, jika penduduk setempat memandang hanya dari satu sisi saja bahwa penduduk pendatang telah mengambil hak penduduk setempat untuk bekerja pada industri.  Perebutan kesempatan ekonomi seperti bekerja pada industri dapat berkembang menjadi konflik, terlebih lagi bila sumber yang ada jumlahnya sangat terbatas dan penduduk setempat mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber ekonomi lainya.
Konflik yang ditimbulkan oleh persaingan dalam memperoleh kesempatan
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
ekonomi ini merupakan salah satu sumber ketidakseresian sosial (Pelly, 1992).
Kesempatan ekonomi yaitu peluang untuk bekerja di industri, peluang untuk bekerja di luar industri, dan peluang untuk bekerja atau berusaha sendiri yang terbatas menyebabkan terjadinya  persaingan (competition) antar anggota masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada gilirannya, persaingan yang terjadi akan menganggu keserasian sosial pada masyarakat tersebut; terlebih lagi bila persaingan itu berjalan dengan tidak seimbang dan tidak jujur. Keserasian sosial dalam masyarakat sekitar industri yang dipengaruhi oleh adanya persaingan dalam memperoleh kesempatan ekonomi,  dapat terlihat dari  proses interaksi yang terjadi pada masyarakat tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Metode ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam fenomena sosial yang ada pada masyarakat di daerah industri.
Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat dalam proses interaksi di daerah industri, yang secara garis besar terbagi dua kelompok, yaitu kelompok penduduk setempat dan kelompok penduduk pendatang. Pemilihan informan dari masing-masing kelompok dilakukan dengan menggunakan teknik purposif. Selain itu, informasi dikumpulkan pula dari aparat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengetahui gambaran situasi masyarakat secara umum.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data yang dikumpulkan mencakup data mengenai: (1) kondisi keseimbangan sosial pada interaksi antara penduduk setempat dan pendatang dalam berbagai aspek kehidupan; dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keseimbangan sosial penduduk setempat dengan pendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak dari pendirian industri pada suatu komunitas adalah adanya  pemanfaatan tenaga kerja di daerah tersebut oleh industri yang  akan berpengaruh kepada aktifitas kerja yang sudah ada di daerah sekitarnya  serta banyaknya pendatang yang menetap dan mecari penghidupan di daerah tersebut.
Perubahan struktur penduduk di Desa Sindangpakuon mengakibatkan pula  terjadinya pergeseran keseimbangan sosial dalam komunitas tersebut, khususnya antara penduduk setempat dengan pendatang. Keseimbangan sosial ini menunjuk kepada situasi yang terjadi dalam masyarakat, dimana institusi sosial yang ada di dalamnya berfungsi sebagaimana mestinya dan saling mengisi. Institusi yang dimaksud adalah institusi ekonomi, politik, pendidikan, keluarga, dan agama, yang tercermin dalam kemerataan sosial ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha yang sama, kesamaan hak dan kewajiban, serta kemampuan mengelola konflik. Keberadaan setiap institusi dalam masyarakat yang berfungsi akan mampu menopang kehidupan anggota masyarakatnya.
Seperti yang disampaikan oleh Schneider (1993:430), “salah satu akibat yang terpenting dari timbulnya industrialisme adalah terbentuknya komunitas-komunitas baru, atau perubahan serta pertumbuhan yang cepat dan komunitas yang sudah ada." Secara khusus Parker  et.al  (1990:93)  menunjukkan bahwa munculnya industri-industri  baru  dalam  suatu wilayah akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan komunitas di sekitar industri yang cepat disebabkan oleh masuknya para pekerja pendatang dalam jumlah yang banyak dan menetap di daerah tersebut. Pertumbuhan komunitas ini dikarenakan "Industri membutuhkan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan dapat masuk kerja setiap hari dan pada waktu yang tepat" (Schneider, 1993:430), sehingga para pekerja pendatang memilih bermukim di sekitar industri.
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
Kesenjangan atau ketidakseimbangan secara sosial-ekonomi pada masyarakat dapat menyebabkan adanya keadaan yang tidak stabil dalam kehidupan masyarakat tersebut. Bahkan yang keseimbangan inilah yang justru menjadi awal untuk keserasian sosial diantara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat. Sebab dalam keseimbangan sosial akan terlihat dalam berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya interaksi yang positif atau konflik diantara mereka. Demikian juga dengan masyarakat di Desa Sidangpakuon, apabila terjadi ketidakseimbangan antara penduduk setempat dengan pendatang akan terjadi ketidakserasian sosial, yang dapat menyebabkan konflik manifest diantara penduduk pendatang dengan penduduk setempat.
Perbedaan ras dan kesukuan diantar penduduk pendatang dan setempat tidak menjadi persoalan yang menimbulkan gesekan diantara mereka. “Seringkali orang-orang ini berasal dari daerah, ras, suku, atau agama yang berbeda-beda" (Schneider, 1993:437) yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat setempat. Sebagai akibatnya masyarakat di sekitar industri tersebut menjadi semakin heterogen.
Berdasarkan hasil penelitian dalam keseimbangan sosial, penduduk pendatang justu lebih banyak menguasai beberapa aspek kehidupan seperti perekonomian, baik dalam kesempatan bekerja maupun kesempatan untuk berusaha. Hal ini diperkuat dengan beberapa informasi hasil penelitian yang menjelaskan bahwa dalam aspek perdagangan pun justru para pendatang lebih banyak yang maju mulai dari warung-warung pinggir jalan sampai ke usaha-usaha yang lebih besar seperti toko grosir di pasar, tempat makan maupun toko-toko kelontong lainnya. Namun pelaku usaha ini adalah pendatang yang sudah lama menetap di Sindangpakuon dan memiliki motivasi datang ke Sindangpakuon untuk berusaha. Hal ini memperlihatkan bahwa pendatang lebih banyak mendominasi  dalam bidang perdagangan informal daripada penduduk setempat.
Dari beberapa tokoh penduduk setempat menginformasikan bahwa pendatang justru lebih maju daripada penduduk setempat. Yang menjadi penyebab kenapa pendatang lebih maju daripada penduduk setempat yaitu bahwa penduduk pendatang dinilai memiliki sifat ulet, tekun  dan rajin hingga inilah yang menjadi kesuksesan pendatang yang berusaha di Sindangpakuon. Kelebihan penduduk pendatang yang seperti ini tidak menjadi persoalan dalam membangun hubungan diatara mereka.
Keseimbangan sosial yang didalamnya ada kesempatan dalam bidang ekonomi sangat menentukan keserasian sosial di suatu daerah terutama daerah yang heterogen karena adanya penduduk pendatang seperti di Desa Sindangpakuon. Dalam  kaitannya  dengan keserasian  sosial, Pelly  (1993) mengungkapkan: “...pertarungan di bidang ini ( ekonomi, pen.) biasanya dimenangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih unggul, baik apabila ditinjau dari sumber daya manusia ataupun teknologi yang dipergunakan.” Perebutan dalam memanfaatkan sumber- sumber ekonomi pasti akan terjadi, karena individu memerlukan sumber mata pencaharian bagi kehidupannya. Seperti hasil penelitian di Sindangpakuon bahwa sektor ekonomi lebih didominasi pendatang yang notabene memiliki kemampuan berdagang lebih baik daripada penduduk setempat, hingga dari sumber ekonomi yang lebih banyak dikuasai pendatang, menyebabkan posisi pendatang menjadi lebih unggul.
Dalam pekerjaan di industri pun, lebih didominasi oleh pendatang sebab masih ada pandangan bahwa penduduk setempat kurang bagus dalam bekerja, sehingga banyak kasus yang menyebabkan penduduk setempat dikeluarkan oleh pabrik. Penyebabnya adalah mabok-mabokan dalam bekerja atau perkelahian, Hal ini tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat secara keseluruhan yang seolah-olah tidak dapat bekerja dengan tuntutan kerja yang terdapat pada sektor indutri.
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri adalah mereka yang mempunyai sifat yang dapat mendukung lancarnya produksi, karena yang penting adalah produksi dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat jalannya produksi. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industri adalah :
"... suatu  angkatan  kerja  yang  mobil, yaitu  suatu  angkatan  kerja  yang  tidak terikat baik kepada tempat maupun kepada oknum.... Selanjutnya, industrialisme menuntut disiplin kerja yang ketat, yang  tidak mungkin diperoleh tanpa suatu angkatan kerja yang tidak mempunyai sumber penghasilan, ikatan, hak- hak selain yang diberikan oleh Industri ltu." (Schneider, 1993:440).
Pekerja industri harus siap bekerja dengen jadwal kerja yang ketat, yang terkadang waktu kerja pun berubah-ubah dengan adanya sistem shift .  Pola kerja yang diberlakukan dalam industri sangat berbeda dengan pola kerja yang biasanya dilakukan pada sektor pertanian. Tuntutan jam kerja dan pengaturan pekerjaan sangat ketat serta tidak dapat ditawar- awar. Hal ini menuntut kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan tuntutan pola kerja dalam industri. Dengan demikian, hanya mereka yang dapat memenuhi tuntutan- tuntutan dari pihak industri saja yang dapat dapat bekerja di industri.
Tidak mengherankan jika terdapat beberapa pandangan bahwa masyarakat setempat tidak mampu untuk bekerja di industri. Namun sebaliknya, beberapa penduduk setempat bepandangan adanya ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan kerja.  Pendatang dianggap telah merebut pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan penduduk setempat. Kondisi ini terutama terjadi pada penduduk setempat yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya melihat menjadi pekerjaan industri sebagai harapn utamanya.
Pada beberapa kelompok masyarakat harapan  masyarakat setempat terhadap akan adanya lapangan pekerjaan dari pendirian industri adalah antara lain karena hilangnya lahan garapan mereka yang beralih fungsi
menjadi pabrik atau pemukiman bagi pekerja. Luasnya tanah yang dibutuhkan untuk membangun suatu kawasan Industri menyebabkan masyarakat petani di daerah tersebut harus kehilangan tanahnya. Tidak adanya lahan garapan untuk bertani, maka harapan masyarakat tertuju pada industri yang didirikan, termasuk juga dan anggota masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan; terutama mereka yang sudah memasuki usia kerja den putus sekolah. Harapan masyarakat terhadap industri dihadapkan pada situasi adanya pendatang yang juga bermaksud untuk bekerja di industri tersebut.
Perubahan  lingkungan yang disebabkan perkembangan industri  dapat  menimbulkan terjadinya masalah-masalah dalam masyarakat. Penyesuaian  terhadap  perubahan  tersebut tidak  dapat dilakukan dengan cepat bersamaan dengan saat industri berdiri, sedangkan kebutuhan industri akan tenaga kerja tidak dapat ditunda. Maka hanya mereka yang sudah siap dapat bekerja di industri. Bila dibandingkan, kelompok masyarakat yang sudah  siap –secara mental- untuk  bekerja pada industri adalah para pekerja pendatang, yang dari sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk dapat bekarja pada industri di daerah tersebut, sebagaimana tujuan mereka datang ke daerah tersebut.
Walaupun masih bisa dijaga keseimbangan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang, tetapi perasasan kekecewaan  masih ada di penduduk setempat. Mereka masih menganggap ada kesenjangan dalam masalah perekonomian di antara mereka, bahkan banyak penduduk pendatang yang bekerja dan sekian lama bisa membeli rumah untuk menetap di Sindangpakuon.
Untuk terwujudnya keseimbangan sosial pada masyarakat, maka kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan untuk berusaha harus dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Dengan adanya kesamaan ini, maka tidak akan terjadi rasa saling curiga dan merasa diperlakukan tidak  adil.  Apabila dalam masyarakat kondisi ini tidak tercipta,
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
maka keseimbangan sosial masyarakat akan terganggu.
Pada penduduk setempat terdapat perbedaan pandangan mengenai kesempatan untuk bekerja di Sindangpakuon. Beberapa penduduk setempat berpandangan  kesempatan kerja mereka di pabrik-pabik direbut oleh penduduk pendatang, dan sebagian penduduk setempat lainnya mengatakan bahwa penduduk pendatang banyak yang berhasil karena mereka lebih ulet dalam bekerja, dan memiliki keseriusan untuk bekerja.
Upaya dari penduduk setempat dan para pendatang untuk memperoleh pekerjaan pada industri menimbulkan terjadinya persaingan di antara mereka. Soekanto (1987:146) mengemukakan bahwa: “Suatu konflik antar kelompok disebabkan karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama”. Bila persaingan  itu menghasilkan ketidakpuasan pada  pihak yang dikalahkan, maka konflik akan menjadi sulit untuk dihindarkan. Dalam hal ini, penduduk setempat merasa tidak dapat menerima kenyataan bahwa para pekerja pendatang lebih mudah diterima bekerja di industri, sedangkan seharusnya merekalah yang memperoleh prioritas.
Sebenarnya kesempatan yang sama sudah diberikan kepada penduduk setempat maupun pendatang, khususnya yang sudah diupayakan oleh pemerintah desa. Menurut salah satu tokoh masyarakat, jika dari pihak industri memberikan jatah pekerjaan bagi penduduk sekitar pabrik, permintaan ini langsung disampaikan melalui kepala desa dan dimintai ke tiap RW.  Maka yang diusulkan akan dibuatkan seadil mungkin. Misalkan jika industri meminta 30 orang karyawan, maka kepala desa langsung membagi adil 15 dari penduduk setempat dan 15 orang lagi dari penduduk pendatang. Namun dari hasil evaluasi pihak industri setelah mereka bekerja, ternyata karyawan yang lebih bagus bekerja adalah dari penduduk pendatang, karena mereka dianggap lebih rajin dan ulet. Berbeda dengan penduduk setempat yang lebih olo-olo dalam pekerjaan serta dianggap justru membuat masalah dalam bekerja.
Kesempatan yang sama dalam bekerja di industri disampaikan pula oleh pihak pendatang, bahkan untuk berusaha pun mereka memiliki kesempatan yang sama. Hanya saja dari beberapa penduduk setempat tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, hingga mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan penduduk pendatang, yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh pabrik.
Bahkan beberapa  informan mengatakan kesempatan untuk bekerja di industri justru lebih besar dimiliki penduduk setempat karena domisilinya yang dekat dengan pabrik dapat mengetahui lebih dahulu mengenai lowongan pekerjaan. Sedangkan penduduk pendatang baru mengetahuinya dari teman atau saudara yang sudah bekerja di pabrik tersebut.
Bila  berdasarkan  gender, baik laki-laki penduduk setempat maupun penduduk pendatang mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan di industri. Itulah sebabnya lebih banyak pengontrak perempuan dibandingkan laki-laki.  Bila pengontrak itu sudah berkeluarga, istrilah yang bekerja sedangkan suami mengurus rumah.
Masih munculnya anggapan bahwa penduduk setempat tidak memiliki kesempatan yang sama karena  pada  beberapa kasus penerimaan pekerja terdapat kecenderungan pihak industri lebih memperioritaskan penduduk pendatang untuk bekerja di pabrik. Hal ini diperkuat dengan informasi dari tokoh penduduk setempat yang menduga ada beberapa pabrik yang lebih senang menerima pekerja dari kelompok pendatang; yang bisa jadi disebabkan oleh keterampilan yang dibutuhkan oleh pabrik adalah keterampilan yang tidak akan  dimiliki oleh pekerja dari kalangan penduduka setempat.
Kejadian lain yang memperkuat pandangan bahwa penduduk setempat tidak memiliki prioritas untuk masuk kerja adalah ketika banyak penduduk setempat yang tidak diterima bekerja karena berpendidikan lebih rendah dari kualifikasi yang dibutuhkan tetapi tetap memaksakan untuk mengajukan lamaran ke industri. Misalnya industri membutuhkan
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
kualifikasi pendidikan minimal SMA sedangkan penduduk setempat yang melamar hanya memiliki pendidikan SMP, maka secara otomatis penduduk setempat tidak lolos dalam saringan rekrutmen.
Kemudian pandangan ini justru dibenarkan dengan tindakan-tindakan dari beberapa tokoh yang mempioritaskan penduduk pendatang. Mereka beranggapan kinerja penduduk pendatang lebih bagus daripada penduduk setempat dan mereka ingin penduduk setempat dapat mau lebih banyak belajar, mau berubah dan maju seperti yang dialami oleh penduduk pendatang. Inilah yang menyebabkan beberapa kesempatan dalam faktor ekonomi dilihat lebih memprioritaskan pada penduduk pendatang. Namun, kekecewaan para penduduk terhadap situasi tersebut lebih diarahkan ke pihak industri, tidak mengarah ke penduduk pendatang, sehingga masih ada demo-demo yang dilakukan penduduk untuk meminta jatah pekerjaan di industri yang bersangkutan.
Dalam aspek kehidupan lainnya pun, tidak ada pembedaan hak dan kewajiban antara penduduk setempat dengan pendatang. Terutama yang berkaitan dengan statusnya sebagai penduduk yang tinggal di desa Sindangpakuon. Penduduk pendatang mendapatkan perlakuan  yang sama dengan penduduk setempat dalam hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat seperti mengenai pelayanan keamanan (ronda) maupun untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pebaikan jalan dan kegiatan lainnya.
Dalam hal kontribusi dalam bentuk iuran atau sumbangan untuk kagiatan kemasyarakatan,  ketua RT justru sudah menyamakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap penduduk. Namun demikian,  khusus  dalam kegiatan perayaan kemerdekaan RI  penduduk pendatang sering dibebani kewajiban lebih daripada penduduk setempat, dan dianggap sebagai hal wajar.
Pengurus RT maupun RW sudah berupaya untuk menyamakan hak dan kewajiban penduduk baik pendatang maupun penduduk setempat, hal ini untuk mempererat
pula silaturahmi di semua penduduk. Bahkan begitu banyak penduduk pendatang yang mulai menggantikan peran-peran penduduk asli dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal inilah yang menekan posisi penduduk setempat untuk menerima penduduk pendatang secara perlahan-lahan. Bahkan pendatang yang sudah bertahun-tahun tinggal di Sindangpakuon memberikan perubahan-perubahan seperti memajukan perekonomian Sindangpakuon dengan mulai munculnya usaha-usaha perdagangan, lapangan pekerjaan, kontrakan- kontrakan yang menambah penghasilan penduduk setempat yang mengontrakan beberapa kamar di rumahnya bagi pendatang. Bahkan semakin banyaknya pendatang dianggap semakin memajukan daerah tersebut dan dapat merubah cara pandang penduduk setempat terhadap perubahan dan kemajuan.
Perkembangan di Desa Sindangpakuon seperti itu menuntut kemampuan-kemampuan dalam mengelola konflik agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Terutama dengan begitu banyak  pendatang yang semakin menguasai aspek kehidupan di Sindangpakuon.
Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi  di  setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Seperti disampaikan oleh Dahrendorf bahwa dalam masyarakat akan selalu ada konflik dan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengupayakan agar konflik tersebut dapat ditanggulangi. Namun demikian, bahwa konflik sosial menjadi tidak lumrah dan menjadi sumber malapetaka manakala disertai dengan tindakan anarkis dan brutal. Konflik tidak dapat dihilangkan sama sekali, karena itu konflik yang ada dalam masyarakat kiranya perlu dikelola dengan dilakukan upaya pengendalian sehingga konflik menjadi lumrah, bahkan dapat menciptakan dinamika sosial yang positif.
Apabila konflik sudah dapat dikelola oleh masyarakat baik penduduk setempat atau penduduk pendatang maka tidak hanya keseimbangan sosial saja yang dapat diwujudkan tapi ketertiban sosialpun dapat diciptakan sehingga memunculkan rasa aman.
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
Berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang berhasil ditemui di lapangan menjelaskan bahwa pada umumnya baik penduduk setempat maupun penduduk pendatang telah aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bahkan ketika ada gejala yang mengarah pada situasi konflik masyarakat dengan cepat meredamnya.
Pertentangan yang pernah terjadi antara penduduk setempat dengan pendatang dilatarbelakangi kecemburuan terhadap pendatang yang nampak mudah untuk bekerja di Industri. Pada umumhya jika penduduk setempat memiliki rasa kecemburuan kepada penduduk pendatang, mereka tidak berani langsung mengungkapkan di depan orangnya langsung, tetapi menyimpannya secara pibadi ataupun hanya dibicarakan pada teman- temannya sesama penduduk setempat atau kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat masih bisa mengelola rasa kecemburuan ini untuk tidak mencuat ke permukaan dan menjadi konflik terbuka, dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk mempererat  hubungan sosial mereka.
Dengan proses ini perlakuan-perlakukan yang mengarah ke kebencian dan konflik tersebut masih bisa diantisipasi dengan menenangkan masyarakat dan mengalihkannya dengan melibatkan penduduk pendatang yang baru tersebut ke kegiatan kemasyarakatan dengan meminta partisipasi mereka dalam bentuk sumbangan yang lebih besar dari pada penduduk setempat agar ada pandangan positif dari penduduk setempat.
Sesekali konflik  diarahkan ke konflik vertikal seperti penduduk dengan perusahaan/pabrik. Berdasarkan hasil penelitian konflik vertikal masih terjadi terutama  terkait  permasalahan tenaga kerja karena penduduk setempat masih menganggap ketidakadilan mengenai jatah tenaga kerja, sebab  justru penduduk pendatang yang lebih banyak. Disinilah terjadinya pengelolaan konflik tersebut  yang berawal dari  rasa kekecewaan dan kebencian dengan sesama penduduk menjadi konflik vertikal antara
penduduk dengan perusahaan melalui  dialog yang difasilitasi tokoh masyarakat yang juga penduduk pendatang lama seperti ketua BPD desa maupun kecamatan. Dalam situasi tersebut, penduduk pendatang pun membantu aksi ini, hingga tidak ada lagi kebencian antar penduduk.
Kemudian adanya penduduk pendatang yang sudah lama menetap di Sindangpakuon dapat membawa perubahan-perubahan yang positif, dan keberadaannya menguntungkan bagi pihak penduduk setempat. Pendatang dianggap memiliki nilai-nilai yang patut dicontoh oleh penduduk setempat. Bahkan pendatang memiliki andil cukup besar untuk memajukan daerah Sindangpakuon, dengan adanya partisipasi ide, tenaga dan materi untuk menggerakan daerah Sindangpakuon dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Penduduk pendatang juga memberikan dampak positif   bagi penduduk  setempat dengan memanfaatkan ruang atau tanah yang dimilikinya seperti kamar di rumahnya untuk dikontrakan atau membangun kontrakan- kontrakan. Kemudian warung-warung kecil menjadi salah satu alternatif penambahan penghasilan penduduk setempat.
Adanya  pergeseran  nilai nilai lama ke nilai-nilai yang dibawa pendatang  dapat menguntungkan penduduk setempat walaupun pada satu sisi penduduk setempat harus berjuang untuk tidak tergeser perannya di dalam aspek kehidupan di Desa Sindangpakuon dalam nilai-nilai yang berlaku di Desa Sindangpakuon.

## D. Simpulan dan Rekomendasi
Keseimbangan sosial antara penduduk setempat dan pendatang secara keseluruhan dirasakan Seimbang. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara penduduk setempat dan pendatang. Akan tetapi jika dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan berusaha penduduk pendatang mempunyai kesempatan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena penduduk pendatang telah mempersiapkan diri untuk memasuki persaingan.
HALAMAN: 55-63 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v8i1.16050
Perlu affirmatif policy yang diberlakukan pengusahan.  Membuat aturan khusus bagi penduduk setempat oleh perusahaan industri. Hal ini ditujukan agar masyarakat setempat dapat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Tertinggalnya pendidikan, keahlian, dan mental penduduk setempat dibandingkan dengan pendatang akan berpotensi memunculkan kecemburuan yang lebih jauhnya dapat memunculkan konflik. Oleh sebab itu diperlukan aturan khusus sehingga tenaga kerja dari penduduk setempat dapat diterima  bekerja di industri pada pekerjaan- pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bintarto, R. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya . Jakarta : Ghalia Indonesia Dharmawan, A. 1986. Aspek-aspek dalam Sosiologi Industri . Bandung : Binacipta Parker, S.R., Brown, R.K., Child, J., Smith, M.A. 1990. Sosiologi Industri . Jakarta : Rineka Cipta Pelly, Usman. 1993. Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk. Dalam Analisa CSIS hal 187- 193, Tahun XXII, No. 3/Mei-Juni 1993 Sani, M. Y. 1990. Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Sulawesi Selatan . Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya. Jakarta : Depdikbud Schneider, E.V. 1993. Sosiologi Industri.
Terjemahan J.L. Ginting. Jakarta : Aksara Persada Indonesia Soekanto, Soerjono, 1987 Sosiologi Industri . Bandung : Remaja Karya Suhandi, A. 1990. Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri (Daerah Jawa Barat) . Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya. Jakarta : Depdikbud Suharto, Ph.D., Edi. (tanpa tahun). Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif PekerjaanSosial. Melalui< http://www.policy.hu/suharto/mak Indo14.html > [15/09/08]
Sutowo, Ponco. 1982. Industrialisasi Sebagai Alternatif. Dalam Prisma , Tahun XI, No. 7/Juli 1982. Hal. 48-51.