## PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)
Reynaldi Aji Prasetya 1 ,Yohana Kus Suparwati 2 , Rudi Suryo Kristanto 3 1,2,3 STIE Bank BPD Jateng
1 Email: rey.ajiprasetya@gmail.com
2 Email: yohana.kussuparwati@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine and examine the effect of budgetary participation, clarity of budget targets, and public accountability on the managerial performance of local governments. The population in this study were all  Regional  Apparatus  Organizations  (OPD)  in  Grobogan  Regency.  The  sample  in  this  study  were  81 respondents. The selected respondents are the head/leader of the Regional Apparatus Organization (OPD), the head of the finance sub-section, the head of the planning and evaluation sub-section in each Regional Apparatus Organization. This sampling method uses purposive sampling. The analytical tool used is the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. The results of this study indicate that clarity of budget targets, and public accountability have a significant positive effect on the managerial performance of local  governments.  budgetary  participation  has  not  effect  on  the  managerial  performance  of  local governments.
Keywords: managerial performance of local governments

## Abstrak
Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong  pemerintah  untuk  senantiasa  tanggap  akan  tuntutan  lingkungannya,  dengan  berupaya memberikan  pelayanan  terbaik  secara  transparan  dan  berkualitas.  Kinerja  manajerial  merupakan  alat penilaian  untuk  memotivasi  aparatur  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efisien  serta menuntun  prilaku  aparatur  untuk  sesuai  dengan  standar  prilaku  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menguji  pengaruh  partisipasi  peyusunan  anggaran,  kejelasan sasaran  anggaran,  dan  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Grobogan.  Sampel  pada penelitian ini sebanyak 81 responden. Responden terpilih adalah kepala/pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  kepala  sub  bagian  keuangan,  kepala  sub  bagian  perencanaan  dan  evaluasi  pada  masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Metode pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling . Alat analisis yang  digunakan  adalah  IBM  Statistical  Package  for  Sosial  Sciences  (SPSS)  versi  21.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran,  dan  akuntabilitas  publik  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah.  Variabel  partisipasi  penyusunan  anggaran  tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
Kata kunci : kinerja manajerial pemerintah daerah

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  Daerah  merupakan  salah satu  bagian  dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah  Daerah  harus  mengutamakan kepentingan  masyarakat.  Kepercayaan  yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah  harus  diimbangi  dengan  kinerja  yang baik.  Menurut  PP  Nomor  58  Tahun  2005, kinerja  merupakan  keluaran  atau  hasil  dari kegiatan/program/  yang  akan  atau  telah
dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang terukur. Kinerja  manajerial  merupakan  alat penilaian  untuk  memotivasi  aparatur  dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menuntun perilaku aparatur untuk sesuai  dengan  standar  perilaku  yang  telah ditetapkan oleh organisasi (Seber et al., 2019). Sebagai  organisasi  sektor  publik,  pemerintah daerah  dituntut  agar  memiliki  kinerja  yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan
mendorong  pemerintah  untuk  senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian  tugas  yang  baik  pada  pemerintah tersebut  (Annisa  et  al.,  2020).  Tidak  hanya untuk  masyarakat,  Pemerintah  Daerah  juga harus dapat bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri karena di akhir periode akan dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan atau BPK.
Berdasarkan  UU  No.  15  tahun  2006 bahwa segala bentuk pemeriksaan pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  pada Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan  Layanan  Umum,  BUMD,  dan  semua lembaga  lainnya  yang  mengelola  keuangan negara  dilakukan  oleh  BPK.  BPK  juga memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya tindak
kecurangan  salah  satunya  di  pemerintah daerah  yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Dalam pemeriksaan triwulan III, BPK menemukan penyerapan anggaran yang masih rendah  di  Kabupaten  Grobogan,  terutama dalam hal alokasi belanja langsung. Capainnya masih di bawah target yang ditentukan, yaitu hanya  mencapai  39,10  persen  pada  realisasi keuangan.  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Grobogan  mengatakan  alokasi belanja langsung  dalam  APBD  pada  triwulan  ketiga yaitu,  Rp  1.223.494.797  atau  sekitar  45,23%
dari total anggaran sebesar
Rp 2.704.857.077.774.  Pada  akhir  September 2019,  capaian  realisasi  keuangan  hanya  Rp 478.420.095.885  atau  sekitar  39,  10  persen. Padahal  target  yang  ditentukan  yaitu  Rp 594.549.543.023  atau  sekitar  48,59  persen. Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Grobogan meminta beberapa OPD yang capaian realisasi masih  rendah  agar  segera  melaksanakan program  dan  kegiatan  yang  belum  tercapai. Keterlambatan  dapat  menimbulkan  banyak efek.  Selain  itu,  seluruh  kepala  OPD  harus mengendalikan  seluruh  kegiatan  sehingga yang  telah  dianggarkan  dapat  terealisasi  dan yang terpenting, harus benar-benar mencegah
terjadinya permasalahan hukum. (https://jateng.bpk.go.id/penyerapan- anggaran-masih-rendah/)
Kinerja  manajerial  pemerintah  daerah merupakan  isu  yang  saat  ini  menjadi  sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik  yang  dirasakan  oleh  rakyat  dan  mulai mempertanyakan  manfaat  yang  mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah(Sari  et  al.,  2016).  Kinerja manajerial  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) merupakan salah satu kunci keberhasilan  OPD  dalam  menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena kinerja yang  baik  akan  berdampak  pada  tata  kelola pemerintah  yang  baik  (Melia  &  Sari,  2019). Penilaian  terhadap  kinerja  manajerial  OPD menjadi  hal  yang  sangat  penting  karena penilaian  kinerja  manajerial  akan  membantu mengoptimalkan  organisasi  sektor  publik terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan  kebijakan  guna  mencapai  tujuan organisasi sektor publik.
Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi  kinerja  manajerial  adalah partisipasi  penyusunan  anggaran,  kejelasan sasaran  anggaran,  dan  akuntabilitas  publik.
Menurut (Nugroho, 2018) Partisipasi anggaran  merupakan  keterlibatan  seluruh manajer  atau  pimpinan  dan  bawahan berpartisipasi  dalam  menyiapkan  anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat  pertanggungjawaban  mereka  masing- masing. Hal ini cukup penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa lebih berhasil dalam  menjalankan  pekerjaannya  sehingga memungkinkan  timbulnya  rasa  puas  yang dapat meningkatkan kinerjanya. Kinerja akan dikatakan  efektif  ketika  pihak  bawahan mendapat kesempatan terlibat dalam penyusunan  anggaran.  Hal  ini  kemungkinan juga dapat mempengaruhi kinerja manajerial karena  bawahan  merasa  terlibat  dalam penyusunan  anggaran  sehingga  diharapkan dapat  melaksanakan  anggaran  dengan  baik. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Hasil penelitian ini  sejalan dengan  (Annisa et al., 2020) dan (Widigdo, 2020) yang menyatakan bahwa  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  manajerial.  Namun  hal  ini  bertolak
belakang dengan penelitian (Nugroho, 2018) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Faktor  kedua  yang  diduga  dapat mempengaruhi  kinerja  manajerial  adalah Kejelasan  Sasaran  Anggaran.  Kejelasan sasaran  anggaran  merupakan  sejauh  mana target  anggaran  ditentukan  secara  jelas  dan spesifik  yang  bertujuan  agar  anggaran  dapat dipahami oleh aparat yang bertanggung-jawab atas  pencapaian  sasaran  anggaran  tersebut (Fauzan,  2016).  Kejelasan  sasaran  anggaran akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai kinerja  yang  diharapkan,  dimana  dengan mengetahui  sasaran  anggaran  tingkat  kinerja akan  tercapai(Annisa  et  al.,  2020).  Adanya sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka  akan mempermudah
untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya  (Hafiza,  2019).  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Melia & Sari, 2019)  dan  (Hani,  2017)  menyatakan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja manajerial.  Namun  tidak  sejalan  dengan penelitian    (Annisa  et  al.,  2020)  yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Faktor  ketiga  yang  diduga  dapat mempengaruhi  kinerja  manajerial  adalah Akuntabilitas  Publik.  Menurut  (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabn tersebut. Adanya akuntabilitas
publik tentunya dapat
meningkatkan  kinerja  manajerial  karena semakin  tinggi  tingkat  pertanggungjawaban atas  semua  kegiatan  yang  dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi. Peneliti sebelumnya menunjukkan adanya ketidak kosistenan akuntabilitas publik terhadap  kinerja  manajerial  yang  ditunjukan oleh (Seber et al., 2019) dan (Sari et al., 2016)
yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  publik berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja manajerial,  sedangkan  menurut  penelitian (Candrakusuma  &  Bambang  Jatmiko,  2017) menyatakan  bahwa  akuntabilitas  publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Uraian latar belakang diatas
permasalahan di atas menjadi fenomena yang sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian, berkenaan dengan kinerja manajerial  pemerintah  Kabupaten  Grobogan maka  menimbulkan  pertanyaan  penelitian sebagai berikut: 1)Apakah partisipasi penyusunan  anggaran  berpengaruh  terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten  Grobogan?  2)Apakah  kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Grobogan?  3)Apakah  akuntabilitas  publik berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Grobogan?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran, kejelasan  sasaran  anggaran,  dan  akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

## 2.  Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan Hipotesis
Goal Setting Theory dikemukakan oleh Edwin  Locke  pada  tahun  1960.  Menurut (Locke & Latham, 2006) untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya. Organisasi memberikan  kesempatan  kepada  pegawainya untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  menatapkan tujuan  cenderung  kinerjanya  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  tujuan  yang  ditetapkan oleh atasan saja.
Teori  ini  menjelaskan  hubungan  antara tujuan  yang  ditetapkan  dengan  prestasi  kerja atau  kinerja.  Konsep  dasar  dari  Teori Penetapan  Tujuan  adalah  individu  yang memahami  tujuan  atau  sasaran  akan mempengaruhi  perilaku  kerjanya.  Penerapan Goal  Setting  Theory dalam  penelitian  ini adalah  bahwa  untuk  memperoleh  kinerja manajerial yang optimal, harus ada keselarasan antara  tujuan  individu  dengan  tujuan organisasi.  Individu  yang  memahami  tujuan (sasaran)  anggaran  yang  jelas  dan  ikut
berpartisipasi  dalam  penyusunan  anggaran akan  memiliki  prestasi  kerja  (kinerja)  lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak mengetahui  tujuan  (sasaran)  anggaran  secara jelas  serta  tidak  berpartisipasi  dalam penyusunan anggaran. (Melia & Sari, 2019)

## Kinerja Manajerial
Menurut  PP  Nomor  58  Tahun  2005, kinerja  merupakan  keluaran  atau  hasil  dari kegiatan/program/  yang  akan  atau  telah dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang terukur.
Kinerja Manajerial
adalah kemampuan  atau  prestasi  kerja  yang  telah dicapai  oleh  personil  atau  sekelompok  orang dalam  suatu  organisasi  untuk  melaksanakan fungsi,  tugas,  dan  tanggungjawab  mereka dalam  menjalankan  operasional  organisasi (Melia  &  Sari,  2019).    Sebagai  organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang mengutamakan kepentingan  masyarakat  dan  mendorong pemerintah  untuk  senantiasa  tanggap  akan lingkungannya,  dengan  cara  memberikan pelayanan  yang  baik  secara  transparan  dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Menurut (Sari et al., 2016) kinerja manajerial adalah kinerja para  individu  anggota  organisasi  dalam kegiatan  manajerial,  antara  lain  :  (1)
Perencanaan (2) Investigasi (3) Pengkoordinasian (4) Evaluasi (5)
Pengawasan  (6) Pemilihan  staf  (7)  Negosiasi (8) Perwakilan

## Partisipasi Penyusunan Anggaran
Partisipasi  merupakan  sebuah  proses pembuatan keputusan di antara dua orang atau lebih  yang  akan  membawa  dampak  bagi keputusan  di  masa  mendatang  (Widigdo, 2020). Menurut Brownel dan Mc. Innes (1986) dalam  (Sari  et  al.,  2016)  partisipasi penyusunan  anggaran  adalah  keikutsertaan individu  berupa  perilaku,  pekerjaan,  dan aktifitas oleh aparat pemerintah selama proses penyusunan anggaran tersebut berlangsung.
Dalam partisipasi penyusunan anggaran keikutsertaan Kepala bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang  dalam  penentuan  anggaran  akan bermanfaat pada keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan organisasi
yang lebih baik. Sedangkan menurut (Badu et al.,  2019)  partisipasi  dalam  penyusunan anggaran  dapat  memberikan  kesempatan kepada  atasan  maupun  bawahan  untuk  ikut serta  menentukan  bagaimana  anggaran tersebut  disusun  sesuai  dengan  sasaran anggaran  dimana  bawahan  dilibatkan  dalam proses  penyusunan  anggaran  karena  mereka mempunyai  kecukupan  informasi  untuk memprediksi  masa  depan  secara  tepat, sehingga  keterlibatan  mereka  mengurangi kecenderungan  individu  yang  terlibat  dalam proses penyusunan anggaran untuk melakukan kesenjangan anggaran. Menurut (Sitepu, 2017) patisipasi  anggaran  dapat  dilihat  dari  :  (1) Melibatkan bawahan (2) Memberi kesempatan bawahan  (3)  Informasi  kepada  bawahan  (4) Kontribusi bawahan dalam anggaran OPD

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Anggaran  adalah  rencana  kerja  yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek mapun jangka Panjang (Safitri et  al.,  2015).  Salah  satu  karakteristik  sistem penganggaran  adalah  kejelasan  sasaran anggaran yang merupakan sejauh  mana  target anggaran ditentukan secara jelas dan  spesifik yang  bertujuan  agar  anggaran dapat       dipahami oleh  aparat  yang  bertanggung-jawab  atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Fauzan, 2016).  Kejelasan  sasaran  anggaran  juga merupakan  salah  satu  penentu  dalam pencapaian  kinerja  manajerial.  Seorang pemimimpin  harus  menentukan  apa  yang menjadi  tujuan  organisasi.  Adanya  sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah
untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran- sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Sasaran  anggaran  yang  tidak  jelas  dapat menyebabkan  kebingungan,  tekanan,  dan ketidakpuasan  dari  karyawan  sehingga  akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial. Dalam  penelitian  ini  pengukuran  sasaran anggaran yang efektif ada pada tujuh indikator (Melia & Sari, 2019) :  (1) Tujuan (2) Kinerja (3) Standar (4) Jangka waktu (5) Sasaran (6) Tingkat kesulitan (7) Koordinasi Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo, 2018) Pengertian akuntabilitas ini
memberikan  suatu  petunjuk  sasaran  pada semua reformasi sektor publik dan mendorong munculnya  tekanan  untuk  pelaku  kunci  yang terlibat  untuk  bertanggung  jawab  dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas  publik  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  dimensi  akuntabilitas  publik yang dikemukakan oleh Elwood (1993) dalam (Melia & Sari, 2019) yang diturunkan menjadi indikator yaitu :
1. Akuntabilitas kebijakan Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan  kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi di masa depan.
2. Akuntabilitas program
Adalah program bermutu serta
mendukung  strategis  atau  pencapaian visi,  misi  dan  tujuan  organisasi  serta mempertanggungjawabkan program yang  telah  dibuat  hingga  pelaksanaan program terealisasi.
3. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas  manajerial  atau  kinerja ialah pertanggungjawaban untuk melaksanakan  pengelolaan  organisasi secara tepat.
4. Akuntabilitas hukum dan kejujuran Akuntabilitas  hukum  yaitu  kepatuhan terhadap  hokum  dan  peraturan  lain dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan  jabatan,  korupsi  dan kolusi. Akuntabilitas hokum menjamin ditegakkanya supremasi hokum, sedangkan  akuntabilitas  kejujuran menjamin  adanya  praktik  organisasi yang sehat.
Akuntabilitas  publik  dapat  diukur menggunakan indikator sebagai berikut (Tarjo, 2019)
( 1) Kejujuran dan keterbukaan informasi (2) Kepatuhan  dalam  pelaporan  (3)  Kesesuaian prosedur  (4)  Kecukupan  informasi  (5) Ketepatan penyampaian informasi
Pengaruh Partisipasi Penyusunan
Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial Pemerintah Daerah
Partisipasi  anggaran    merupakan kegiatan  keikutsertaan  dalam  menyusun anggaran  dengan  cara  melibatkan  pejabat OPD  dari  level  kepala  hingga  staff  untuk menentukan  berapa  jumlah  anggaran  yang dibutuhkan  oleh  masing-masing  OPD  dalam menjalankan organisasinya selama satu tahun. Seseorang  yang  terlibat  dalam  penyusunan anggaran  akan  termotivasi  dalam  situasi kelompok  karena  diberi  kesempatan  untuk mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas.
Dalam
Goal Setting Theory menyatakan  bahwa  apabila  organisasi memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  menatapkan tujuan  cenderung  kinerjanya  lebih  tinggi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh atasan saja.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Badu et al., 2019) (Annisa et al.,  2020)  dan  (Widigdo,  2020)  menyatakan bahwa  partisipasi  anggaran  berpengaruh secara  positif  terhadap  kinerja  manajerial pemerintah daerah
H 1 =  Partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  kinerja manajerial pemerintah daerah.
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah
Kejelasan  sasaran  anggaran  dapat membantu pegawai untuk meraih kinerja yang diharapkan,  dengan  mengetahui  sasaran anggaran  yang  jelas  ini,  maka  dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan  berhasil  atau tidaknya  tujuan-tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Ketidak  jelasan sasaran  anggaran  akan  membuat  pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak tenang
Hal  ini  sejalan  dengan Goal  Setting Theory yang  menyatakan  bahwa  individu yang  mengetahui  sasaran  anggaran  secara jelas  akan  lebih  baik  kinerjanya  daripada individu  yang  tidak  mengetahui  sasaran anggaran  secara  jelas.  Tujuan  yang  jelas dalam  suatu  organisasi  akan  membuat individu  bekerja  dengan  lebih  giat  dalam mencapai  tujuan  sehingga  kinerja  yang didapatkan akan meningkat daripada tidak ada sasaran  atau  keharusan  yang  harus  mereka capai.
Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2015) (Melia & Sari, 2019)  (Hani, 2017) menyatakan bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh secara  positif  terhadap  kinerja  manajeriaal pemerintah daerah.
H 2 = Kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  kinerja manajerial pemerintah daerah.
Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Akuntabilitas  merupakan  prinsip pertanggungjawaban  yang  berarti  bahwa proses penganggaran dimulai dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak  untuk  mengetahui  anggaran  tersebut tetapi juga berhak menuntut
pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun pelaksanaan  pelaksanaan  anggaran  tersebut (mardiasmo, 2018).
Jika  dikaitkan  dengan Goal  setting Theory , akuntabilitas ini cukup penting dalam meningkatkan  kinerja  manajerial  karena semakin  tinggi  pertanggungjawaban  dalam segala  hal  yang  dilaksanakan  di  organisasi maka  semakin tinggi  pula  kinerja yang akan dihasilkan.  Dengan  kinerja  yang  tinggi tersebut  maka  tujuan-tujuan  dari  organisasi dapat tercapai.
Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh (Sari et al., 2016) (Hani, 2017) dan  (Seber  et  al.,  2019)  menyatakan  bahwa partisipasi  anggaran  berpengaruh  posisitif terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah daerah.
H 3 =  Akuntabilitas  Publik  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  manajerial pemerintah.

## 3. Model Penelitian
4. Metode Penelitian
Populasi  pada  penelitian  ini  seluruh
Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  ada  di Kabupaten Grobogan yang berjumlah 27 OPD. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan
metode purposive  sampling dimana  dalam pengambilan sampel terbatas pada jenis orang tertentu  yang  dapat  memberikan  informasi yang diinginkan serta memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini,
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Akuntabilitas Publik (X3) H1+ H2+ H3+ Kinerja Manajerial
Pemerintah Daerah (Y)
E-ISSN : 2685-1504
seluruh  populasi  yakni  27  OPD  ditetapkan sebagai  sampel  penelitian.  Setiap  OPD diberikan 3 kuesioner untuk diisi pejabat yang menjabat  sebagai  kepala  instansi/organisasi perangkat daerah, kepala sub bagian keuangan, dan  kepala  sub  bagian  perencanaan  dan evaluasi.  Maka  jumlah  responden  dalam penelitian  ini  sebanyak  81  responden. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu  pendekatan  dengan  menganalisis perhitungan angka yang didukung menggunakan  sebuah  perangkat  lunak  yaitu Statistical  Package  for  the  Social  Sciences (SPSS) versi 21.

## 5. Hasil dan Pembahasan Hasil Uji Keandalan Instrumen Penelitian Uji Validitas dan reliabilitas
Pengujian  validitas  digunakan  untuk mengukur valid atau tidaknya indikator dalam kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 81 dan alpha (α) = 0,05, derajat kebebasan (df) = n-2 =  81-2  =  79,  didapat  r  table  sebesar  0,215. Hasil  uji  validitas  yang  telah  dilakukan menunjukan Pearson Correlation dari masing- masing variabel menunjukan r hitung > r table (0,215) dengan nilai signifikansi < 0,05. Maka pernyataan  yang  ada  di  kuesioner  tersebut adalah  valid.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  semua  pernyataan  yang terdapat  di  kuesioner  telah  mampu  untuk mengukur setiap variabel yang diharapkan.
Pengujian  reliabilitas  dalam  penelitian ini yaitu teori Cronbach Alpha, suatu variabel dikatakan  reliable  jika  memiliki  nilai cronbach  alpha  >  0,70.  Berdasarkan  dari  uji reliabilitas, menunjukan bahwa nilai Cronbach’s  Alpha  (α)  untuk  setiap  variabel lebih > 0,70. Artinya semua konsep pengukur masing2  variabel  dan  kuesioner  adalah reliable  yang  berarti  bahwa  kuesioner  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan kuesioner yang handal.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  Normalitas  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  sampel  yang  digunakan berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.  Hasil  pengujian  statistic  One  Sampel
Kolmogrov-Smirnov  di  atas  menunjukan hasil/nilai  signifikansi  dari  uji  normalitas sebesar 0,251 dimana nilai tersebut lebih besar dari  taraf  signifikansi  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  uji  tes  normalitas  pada penelitian ini adalah terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.
Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan, variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai tolerance 0,992 dengan VIF 1,008, maka dapat diketahui bahwa nilai  tolerance 0,992 > 0,10 dan nilai VIF  1,008<  10  maka  variabel  tersebut  tidak terjadi  gejala  multikolinearitas.  Variabel Kejelasan  Sasaran  Anggaran  memiliki  nilai tolerance 0,993 dengan nilai VIF 1,007, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance 0,993 > 0,10, dan nilai VIF 1,007 < 10 maka variabel tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Variabel  akuntabilitas  publik  memiliki  nilai tolerance 0,999 dengan nilai VIF 1,001, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance 0,999 > 0,10  dengan  nilai  VIF  1,001  <  10  maka variabel  tersebut  tidak  terjadi  gejala multikolinearitas.  Dari  hasil  pengujian  yang dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  seluruh variabel  memiliki  nilai  tolerance  >  0,10  dan nilai  VIF  <  10,  sehingga  dapat  disimpulkan dalam data penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.
Uji Heteroskedastis
Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya heteroskedastis, dalam penelitian ini digunakannya Uji Glejser.  Berdasarkan hasil Uji  Glejser  yang  dilakukan,  dapat  diketahui bahwa  variabel  partisipasi  penysusunan anggaran  (X1)  memperoleh  nilai  sig.  0,738, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastis. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) memperoleh nilai  0,521,  maka  dapat  disimpulkaan  bahwa variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastis. Serta  variabel  Akuntabilitas  Publik  (X3) memperoleh  nilai  sig.  0,713,  maka  dapat disimpulkan  variabel  tersebut  tidak  terjadi heteroskedastis.  Dari  hasil  tersebut  semua variabel  memperoleh  sig  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastis  atau  bisa  dikatakan  asumsi non-heteroskedastis telah terpenuhi.

## Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan  hasil  analisis  linier berganda dapat diketahui bahwa konstanta (α) =  7,287.  Nilai  koefisien  regresi  b1  =  0,071, nilai koefisen b2 = 0,438, dan nilai koefisien b3  =  0,334.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat ditentukan  persamaan  regresi  linier  berganda pola pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran  (X1),  kejelasan  sasaran  anggaran (X2), serta akuntabilitas publik (X3) terhadap kinerja  manajerial  (Y)  dapat  dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :
Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e
PF  =  7,287  +  0,071PPA  +  0,438KSA  + 0,334AP + e (sig 0,690)   (sig 0,000)    (sig 0,014)

## Uji Hipotesis Uji Simultan (F-test)
Uji  F  dilakukan  untuk  melihat keberartian  pengaruh  variabel  independen
secara  simultan  terhadap  variabel  dependen atau  sering  disebut  uji  kelinieran  persamaan regresi.  Nilai  F  dalam  table  (ANOVA) digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan  sudah  layak  atau  belum  dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  F hitung sebesar 36,874 dengan nilai signifikan F  sebesar  0,000  <  α  (0,05).  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  H1  diterima  dan  H0 ditolak, maka variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik secara simultan memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja manajerial.

## Uji Statistik t (t-test)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  secara  individu  (parsial)  variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Berikut ini adalah hasil pengujian uji parsial :
Hasil Uji Statistik t (t-test) Model B Sig. Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) 0,071 0,690 Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) 0,438 0,000 Akuntabilitas Publik (X3) 0,334 0,014 Sumber: Hasil olah data primer, 2021 1. Hipotesis 1
Nilai  signifikansi  pengaruh  variabel partisipasi  penyusunan  anggaran  sebesar 0,690  dan  koefisien  regresi  bertanda positif. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh  >  0,05  dan  koefisien  regresi positif  maka  partisipasi  penyusunan anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan  terhadap  kinerja  manajerial, maka H1 ditolak.
2. Hipotesis 2 Nilai  signifikansi  pengaruh  variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,000 dan  koefisien  regresi  bertanda  positif. Oleh  karena  nilai  signifikan  yang diperoleh  <  0,05  dan  koefisien  regresi positif  maka  kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  manajerial,  maka  H2 diterima.
3. Hipotesis 3 Nilai  signifikansi  variabel  akuntabilitas publik sebesar 0,014 dan koefisien regresi bertanda  positif.  Oleh  karena  nilai signifikan  yang  diperoleh    <  0,05  dan koefisien regresi positif maka
akuntabilitas  publik  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, maka H3 diterima.
Uji Koefisien Determinasi /

## Adjusted R Square
Uji koefisien determinasi  /  adjusted r square adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran  dalam  persen  pengaruh  variabel independen  secara  keseluruhan  terhadap variabel dependen. Hasil dari analisa ini dapat dilihat dalam table sebagai berikut :
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,768 a 0,590 0,574 2,672 Sumber: Hasil olah data primer, 2021
Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  / adjusted  r  square  diperoleh  nilai  adjusted  r square  sebesar  0,574  atau  57,4%.  Artinya bahwa  kinerja  manajerial  dipengaruhi  oleh 57,4%  variabel  partisipasi  penyusunan anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran,  serta akuntabilitas  publik.  Sedangkan  42,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.
Diskusi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial
Hasil  uji  signifikan  menunjukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial. Artinya,  partisipasi  penyusunan  anggaran tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja manajerial.  Hal  ini  diakibatkan  karena kurangnya  kontribusi bawahan  dalam penyusunan  anggaran  dalam  OPD.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  responden yang  menunjukkan  bahwa  nilai  terendah terdapat  pada  indikator  kontribusi  bawahan dalam  penyusunan  anggaran  OPD,  dimana responden yang memberikan nilai terendah 2 (TS) sebanyak 5 responden, serta nilai 3 (KS) sebanyak  11  responden.  Dalam  variabel partisipasi  penyusunan  anggaran  yang memiliki nilai terendah 2 dan 3 terbanyak diisi pada  indikator  kontribusi  bawahan  dalam OPD  dibandingkan  dengan  melibatkan bawahan,  memberikan  kesempatan  kepada bawahan, dan informasi kepada bawahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nugroho, 2018)  dan  (Candrakusuma  &  Bambang Jatmiko,  2017)  yang  menyatakan  bahwa partisipasi  penyusunan  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial, namun  tidak  sejalan  dengan  penelitian (Annisa  et  al.,  2020)  dan  (Widigdo,  2020) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan  anggaran  berpengaruh  terhadap kinerja manajerial.

## Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap Kinerja Manajerial
Hasil  uji  signifikan  menunjukan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  manajerial.  Artinya, kejelasan  sasaran  anggaran  dalam  OPD Kabupaten  Grobogan  berjalan  secara  optimal dan  dapat  mempengaruhi  kinerja  manajerial. Hal  ini  sejalan  dengan Goal  Setting  Theory yang  menyatakan  bahwa  individu  yang mengetahui sasaran anggaran secara jelas akan lebih  baik  kinerjanya  daripada  individu  yang tidak  mengetahui  sasaran  anggaran  secara jelas. Tujuan yang jelas dalam suatu organisasi akan membuat individu bekerja dengan lebih giat  dalam  mencapai  tujuan  sehingga  kinerja yang  didapatkan  akan  meningkat  daripada tidak  ada  sasaran  atau  keharusan  yang  harus mereka  capai.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan dengan penelitian (Melia & Sari, 2019) yang  menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial. Hal ini juga didukung dengan hasil responden  yang  menunjukkan  bahwa  semua indikator memiliki indeks yang tinggi, dimana nilai minimum sebesar 62%, nilai maksimum 73%, serta nilai rata-rata sebesar 66,7%. Dari hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  sudah  dijalankan  dengan baik dalam setiap instansi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan (Melia &  Sari,  2019)  dan  (Hani,  2017)  yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial, namun  tidak  sejalan  dengan  (Annisa  et  al., 2020)yang  menyatakan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja manajerial.
Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  terhadap Kinerja Manajerial
Hasil  uji  signifikan  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  publik  berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Artinya, akuntabilitas publik  dalam  OPD Kabupaten Grobogan  berjalan  secara  optimal  dan  dapat
mempengaruhi  kinerja  manajerial.  Hal  ini sejalan  dengan Goal  setting  Theory karena semakin  tinggi  pertanggungjawaban  dalam segala  hal  yang  dilaksanakan  di  organisasi maka semakin  tinggi pula kinerja yang  akan dihasilkan.  Dengan  kinerja  yang  tinggi tersebut  maka  tujuan-tujuan  dari  organisasi dapat  tercapai.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  (Seber  et  al.,  2019) akuntabilitas  publik  berpengaruh  terhadap kinerja  manajerial.  Hal  ini  juga  didukung dengan  hasil  responden  yang  menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks yang tinggi, dimana nilai minimum sebesar 70,2%, nilai  maksimum  sebesar  73,8%,  serta  nilai rata-rata  sebesar  71,72%.  Dari  hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  publik sudah  dijalankan  dengan  baik  dalam  setiap instansi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan (Seber et al., 2019) dan (Sari et al., 2016) yang menyatakan  bahwa  akuntabilitas  publik berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja manajerial,  namun  tidak  sejalan  dengan (Candrakusuma  &  Bambang  Jatmiko,  2017) yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  secara empiris  mengenai  pengaruh  partisipasi penyusunan  anggaran,  kejelasan  sasaran anggaran,  dan  akuntabilitas  publik  terhadap kinerja  manajerial  yang  dilakukan  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan bahwa :
1. Partisipasi  penyusunan  anggaran  tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai  signifikan yang  diperoleh  dari  uji  t  dimana  nilai signifikan  >  0,05,  yang  artinya  bahwa partisipasi  penyusunan  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial. Serta  memiliki  salah  satu  indikator  yang kurang  dijalankan    dengan  baik  dan memiliki  nilai  indeks  respon  responden yang rendah.
2. Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja manajerial.
Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai  signifikan yang  diperoleh  dari  uji  t  dimana  nilai signifikan  <  0,05,  yang  artinya  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  manajerial.  Serta hasil  dari  nilai  indeks  respon  responden yang  menunjukkan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  telah  dijalankan  dengan baik  dalam  kinerja  manajerial  di  OPD Kabupten Grobogan.
3. Akuntabilitas  publik  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai  signifikan yang  diperoleh  dari  uji  t  dimana  nilai signifikan  <  0,05,  yang  artinya  bahwa akuntabilitas  publik  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  manajerial.  Serta  hasil dari  nilai  indeks  respon  responden  yang menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  publik telah dijalankan dengan baik dalam kinerja manajerial di OPD Kabupaten Grobogan.

## Daftar Pustaka
Annisa,  F.,  Sariningsih,  E.,  &  Luthfi,  M. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap Kinerja  Manajerial  (Studi  Kasus  Pada Skpd  Kabupaten  Pesawaran). Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Rahmaniyah  (JIAR) ,
3 (2), 1–14.
Badu, I., Awaluddin, I., & Mas’ud, A. (2019).
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme,  Gaya  Kepemimpinan dan Struktur Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. JPEP  (Jurnal  Progres Ekonomi  Pembangunan) , 4 (1),  1–15. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP/articl e/view/6247
Candrakusuma,  D.,  &  Bambang  Jatmiko. (2017).  Dampak  Komitmen  Organisasi, Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,
Akuntabilitas Publik, Partisipasi
Anggaran  Dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 24 (1),
87–93.
Ermawati,  N.,  &  Apriyanti,  H.  W.  (2016).
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap
Kinerja Manajerial dengan Motivasi kerja sebagai  variabel  Pemoderasi. Indonesia, Jurnal Akuntansi , 6 (2), 141–155.
Fauzan,  R.  H.  (2016).  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,  Sistem  Pelaporan  Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP)  (Studi  Empiris  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Provin. JOMFekom , 4 (1), 843–857. https://media.neliti.com/media/publicatio ns/125589-ID-analisis-dampak- pemekaran-daerah-ditinja.pdf
Ferdinand,  A.  (2014). Metode  penelitian manajemen:  Pedoman  penelitian  untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen  (5th  ed.) . Badan  Penerbit Universitas Diponegoro . Ghozali. (2018). Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 .
Hafiza,  P.  E.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Akuntabilitas Publik, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 4 , 763–773.
Hani, M. (2017). Faculty of Economics Riau University ,. JOMFekom , 4 (1), 843–857. https://media.neliti.com/media/publicatio ns/125589-ID-analisis-dampak- pemekaran-daerah-ditinja.pdf
Locke,  E.  A.,  &  Latham,  G.  P.  (2006).  New directions in goal-setting theory. Current Directions  in  Psychological  Science ,
15 (5), 265–268. https://doi.org/10.1111/j.1467-
8721.2006.00449.x mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor  Publik . penerbit andi.
Melia,  P.,  &  Sari,  V.  F.  (2019).  Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Dan  Partisipasi  Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial  (Studi Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1068–1079.
Nugroho,  P.  (2018). Pengaruh  Partisipasi Anggaran  Dan  Komitmen  Organisasi Terhadap  Kinerja  Manajerial  (Studi
Empiris Pada Pemda Kabupaten Pekalongan,  Pemda  Kota  Pekalongan, Dan Pemda Kabupaten Sleman)
[Skripsi] .
Safitri, D., Agusti, R., & Nugraha, V. (2015). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Desentralisasi  dan  Akuntabilitas  Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (Studi  Empiris  pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 2 (2), 33930.
Sari,  E.,  Taufik,  T.,  &  Hasan,  M.  (2016).
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DESENTRALISASI,  DAN  SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH  DAERAH  (Studi  Pada SKPD  Kabupaten  Kuantan  Singingi). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi  Universitas  Riau , 3 (1),  380–
393.
Seber,  I.,  Rustam,  F.,  &  Husain,  S.  (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran  Anggaran  Dan  Partisipasi Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1068– 1079. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/arti cle/view/128 Sitepu,  O.  O.  (2017). Universitas  Sumatera
Utara 4 . 4–16. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian
Pendidikan . Alfabeta.
Tarjo, T. (2019). ( Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  The Influence Of The Competence Of Village Officials And Organizational Commitment To The. Jurnal Tata S , 5 (2).
Widigdo,  A.  L.  (2020).  Pengaruh  Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD). Canopy , 17 (2), 14–22.