## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE (SLOT) DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI
Aldi Miraj Wijaya, Usman. Fakultas Hukum, Universitas Jambi aldimirajwijayaa@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan:  1)  Untuk  mengetahui  dan  memahami faktor  sesorang  melakukan  Perjudian  Online  (Slot,  2)  Untuk mengetahui dan memahami Upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam  mengatasi  Perjudian  Online:  1)  Apa  faktor  yang menjadikan  sesorang  melakukan  Perjudian  Online  (Slot)  2) Bagaimana  Upaya  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  dalam mengatasi  Perjudian  Online  Ada  beberapa  teknik  yang digunakan  dalam  Penulisan  dan  penelitian  ini  terhadap  asas- asas hukum yang merupakan suatu penelitian hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.  Penelitian  tipe  ini  lazim  disebut dogmatic atau penelitian doctrinal (Doctrinal Research) yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian: 1) dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuan, ahli dan sarjanan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relefansinya dengan  pokok  bahasan  skripsi.  Hasil  dari  mempelajari  buku- buku dan lainnya itu di ambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi  ini  2)  pembahaan  diatas,  maka  penulis  Perlu  melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya  dalam  mendeskripsikan  masalah  dalam  pembahasan skripsi ini yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Jambi 1) Banyaknya yang  melatarbelakangi  terjadinya  perjudianonline  yang dilakukan  oleh  anggota  keluarga  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, antara lain kemudahan  mengakses  situs-situs  perjudian  online,  rasa  iseng dan  ikut-ikutan  teman,  faktor  lingkungan  yang  memberikan kesempatan  2)  Penegakan  hukum  terhadap  judi  online  dapat dilaukan  dengan  menggunakan  tiga  strategi  yang  dilakukan secara  simultan  dan  dalam  dengan  intensitas  yang  berbeda- beda  sesuai  tingkatan  atau simultaneous  strategy  to  social problem .
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian, Judi Online .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-09 Accepted: 2023-10-09 Publish: 2023-11-30
Keywords: Law Enforcement, Gambling, Online Gambling.

## ABSTRACT
This study aims: 1) To find out and understand the factors that make  someone  do  online  gambling  (slots,  2)  To  know  and understand the efforts of the Jambi City Resort Police in dealing with  online  gambling:  1)  What  are  the  factors  that  make someone do online gambling (slots) 2) How Efforts by the Jambi City  Police  Resort  in  Overcoming  Online  Gambling  There  are several  techniques  used  in  writing  and  this  research  on  legal principles  which  is  a  legal  research  aimed  at  discovering  the applicable  legal  principles  or  positive  legal  doctrine.  This  type of research is commonly called dogmatic or doctrinal research,
namely  the  exploratory  stage  of  a  research:  1)  conducted  by studying  books,  journals,  essays  by  scientists,  experts  and scholars  as  well  as  laws  and  regulations  that  are  relevant  to the subject matter of the thesis. The results of studying books and others are extracted as secondary data, which is useful in formulating  and  compiling  the  theoretical  framework  of  this thesis  2)  in  the  discussion  above,  the  writer  needs  to  conduct research  in  the  field  to  obtain  primary  data,  it  is  important  in describing the problem under discussion This thesis is the Jambi City  Resort  Police  1)  The  number  of  factors  behind  the occurrence of online gambling carried out by family members is caused  by  several  factors,  both  internal  and  external  factors, including  the  ease  of  accessing  online  gambling  sites,  fun  and joining  friends  ,  environmental  factors  that  provide opportunities 2) Law enforcement against online gambling can be  carried  out  using  three  strategies  that  are  carried  out simultaneously  and  in  different  intensities  according  to  the level or simultaneous strategy to social problems

## A. PENDAHULUAN
Fenomena  judi  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu.  Bahkan  di  kalangan masyarakat  adat  tertentu,  judi  dianggap  sebagai  tradisi  kuno  yang  harus dilestarikan. namun nyatanya judi adalah patologi sosial karena bertentangan dengan  nilai  dan  norma  masyarakat.  Judi  merupakan  “penyakit  sosial”  yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Perbuatan judi tidak hanya dilakaukan secara offline akan tetapi juga secara online, untuk perbuatan judi secara online dengan mudah diakses oleh masyarakat bertebaran dengan berbagaimacam modus dan situs, karena judi online bekerja dengan sempurna di dunia maya. 9
Karena maraknya situs perjudian di Internet dan kemudahan akses dan transaksi,  terutama  perbankan  elektronik,  sulit  bagi  aparat  penegak  hukum untuk  menyelidikinya.  Karena  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  situs  judi tersebut,  banyak  orang  yang  tertarik  untuk  mencoba  peruntungan  untuk menang  besar.    Dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  banyak  pembatasan  yang diberlakukan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Dikatakan  lagi  bahwa  pembatasan yang  diberlakukan  bukan  merupakan  pelanggaran  terhadap  kebebasan berekspresi  atau  pelanggaran  terhadap  hak  atas  pendidikan,  informasi  atau teknologi, yang semuanya diatur dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan opini. 10
Dalam  pelaksanaannya,  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi
9 Harahap, Nurhotia, "Pelaksanaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Padangsidimpuan." Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman 4.2 (2018):
10 Irman  Syahriar,  2015.  Hukum  Pers  Telaah  Teoritis  atas  Kepastian  Hukum  dan Kemerdekaan Pers di Indonesia, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, hlm. 117.
Elektronik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Karena undangundang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana  dan  memberikan  ancaman  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  dengan beberapa  arti  khusus  (misalnya  pengertian  dokumen  elektronik,  komunikasi telepon).  Walaupun  pengertian  secara  umum  harus  mengacu  pada  ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum. 11
Namun, tanpa disadari, perjudian menyebabkan berbagai masalah sosial dan  kecanduan  keinginan  untuk  mencoba  lagi,  membuat  mereka  melupakan tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam  kehidupan  pribadi  dan  masyarakat.  Pada penjahat yang kalah dalam perjudian, hal ini menimbulkan rasa ingin tahu untuk mencoba  lagi,  yang  menyebabkan  hutang  dan  kemiskinan,  yang  meningkatkan tingkat kejahatan. maka perjudian memiliki efek negatif berbahaya langsung dan tidak  langsung  pada  kehidupan  dampak  negatif  lainnya  dari  pada  judi  online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga. 12 Seperti yang kita ketahui, judi online merupakan kategori kejahatan baru yang muncul akibat  perkembangan  teknologi  modern.  Tindak  pidana  perjudian  sulit  diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga mudahkan orang untuk melakukannya 13 Perjudian daring tidak dianggap sebagai kejahatan umum tetapi menjadi luar biasa karena dampak perjudian daring pada struktur sosial dan psikologis para  penjahat.  Banyak  sekali  kejadian  yang  terjadi  dan  berkaitan  dengan  judi online  seperti  perampokan,  pencurian,  pencurian  dan  kasus  kriminal  lainnya yang dilatarbelakangi dan tujuan prediksi judi untuk keuntungan kriminal, yang mengganggu  sistem  demokrasi  bangsa  kita.  Ada  juga  anak-anak  dan  orang dewasa yang kini sangat mudah menggunakan internet karena dijadikan alasan untuk mempelajari informasi baru, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Juga tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak menutup kemungkinan para gamers  online  bisa  berasal  dari  kalangan  anak-anak,  remaja  hingga  dewasa, yang tentunya dapat merugikan moral generasi penerus bangsa. Oleh karena itu pemerintah  mengatur  penegakan  hukum  terhadap  kegiatan  ini  agar menimbulkan efek jera dan dikhawatirkan tidak mendekati perjudian online ini sebagai bentuk penanganan konflik sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto  Rahardjo,  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  upaya  untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,  secara  konseptual,  esensi  makna  penegakan  hukum  terletak  pada harmonisasi hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang kokoh dan sikap  final  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  memelihara  kehidupan  sosial yang damai. 14
11 Miftahul  Farida  Ruslan, Pertanggungjawaban  Pidana  Tindak  Pidana  Judi  Online  di Indonesia , Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hlm. 62
12 Ahmad Zurohman, dkk, Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), Jurnal of education. Desember, 2016, hlm. 159.
13 Christianata, Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Teknologi Informasi, hlm. 70.
14 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,
Begitu  juga  halnya  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  perjudian online  berbeda  dengan  perjudian  biasa  karena  internet  berjudi.  adalah  sistem yang kompleks, sehingga para penjahat rata-rata adalah intelektual. Hal ini tentu saja berbeda dengan permainan judi seperti sabung ayam, remi atau judi yang faktor rata-ratanya adalah kelompok masyarakat pedesaan
Dalam  tiga  tahun  terakhir  di  wilayah  hukum  Polresta  Jambi,  tindak pidana Perjudian Online selalu saja terjadi sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel.1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Polresta Jambi
Sumber Data : Kepolisian Resort Kota Jambi
Dengan adanya table diatas bahwa terlihat Jelas upaya Kepolisian Resort Kota  Jambi  dalam  mengatasi  Tindak  Pidana  Perjudian  Online  Masih  sangat minim,  karena  pada  umumnya  pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  Online  masih sangat banyak dan sangat Transparan dilakukan di depan umum, hal ini sangat disayangkan bagi penulis, dikarenakan kurangnya effort dan Kinerja Kepolisian Resort Kota Jambi dalam memberantas Perjudian Online di wilayah Hukum Kota Jambi.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis empiris yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum” dalam Masyarakat yaitu Polresta Jambi
C. PEMBAHASAN
1. Faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  Perjudian  Online  (Slot) diwilayah hukum kota Jambi
Dengan  berkembangnya  teknologi,  jenis  judi  pun  semakin  beragam dengan  teknologi  saat  ini  yaitu  internet  yang  kemudian  dikenal  dengan  judi online.  Perjudian  online  menarik  lebih  banyak  pemain  berkat  layanan  online yang ramah pengguna. Adanya banyak situs judi online yang ditawarkan semakin meningkatkan jumlah orang yang bermain judi online. Saat ini, situs judi online telah dikunjungi oleh jutaan orang dari berbagai belahan dunia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kompol  Afrito  Marbaro Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polda  Jambi,  tentang  faktor-faktor  yang menghambat Bareskrim Polda Jambi dalam melaksanakan hukum khususnya di bidang  kepolisian.  mengenai  judi  online,  jika  penulis  kaitkan  dengan  metode penegakan hukum Soejono Soekanto maka penulis dapat mengambil kesimpulan:
1) Faktor Penegak hukum dan sarana prasarana
NO Tahun Jumlah Kasus Terselesaikan 1 2020 3 3 2 2021 - 1 3 2022 5 4
Kedua factor ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dikarnakan tidak dapat dipungkiri bahwa Kinerja beberapa oknum kepolisian masih  sangat  minim  dalam  mengeerti  tentang  bagaimana  car  dalam mengoprasikan suatu system dalam rangka memblokir situs judi online yang ditemukan sehingga apabilah mendapatkan situs judi online yang masih aktif, kepolisian khususnya bagian cyber kota jambi, masih harus mengirimkan ke kementrian  kom  info  untuk  melakukan  pemblokiran  dikarnakan  masih terbatasnya  alat  dan  orang  yang  mengetahui  cara  mengoprasikan  alat tersebut.
2) Faktor masyarakat atau pelaku perjudian online
Banyaknya  penjudi  online  berdampak  besar  pada  merebaknya  judi online. Menurut bandar taruhan online, perputaran uang mencapai ratusan juta miliar per hari, belum termasuk biaya iklan. Perputaran dana judi online per  bulan  mencapai  300-9  miliar,  sedangkan  iklan  segala  jenis  judi  online bisa mencapai dua miliar.
Meski judi online sudah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa  diberantas,  namun  tidak  mudah  untuk  dideteksi  apalagi  ditindak. Minimnya  bukti  dan  saksi  yang  cukup  membuat  kasus  judi  online  sulit dibawa  ke  pengadilan,  meski  diketahui  judi  online  masih  marak.  Kompol Afrito  Marbaro,  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polda  Jambi,  menjelaskan salah  satu  elemen  dasar  adalah  karakter  para  pemain.  Orang  yang  pada dasarnya adalah penjudi mencoba menemukan cara untuk bermain. Sebagai contoh, polisi dan Kementerian Informasi dan Komunikasi telah memblokir situs-situs  video  game,  yang  menyebabkan  orang-orang  dengan karakteristik  game  mencoba  mencari  cara  untuk  masuk  ke  dalam  blok tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan  VPN (Virtual Protocol Network)  untuk  melanjutkan.  aktivitas  mereka.  .  bermain  Alasan  bermain online  saat  ini  adalah  adanya  layanan  yang  mendukung  jaringan  online, smartphone dan situs judi online yang mudah ditemukan di hampir semua aplikasi online

## 2. Upaya  penangulangan  oleh  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  dalam  mengatasi Perjudian Online dikota Jambi
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  promosi  judi  online.  Faktor  utamanya adalah  kondisi  sosial  yang  mendukung  perjudian  online  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  tindakan  pencegahan dengan  menghilangkan  penyebab  dan  kondisi  yang  dapat  menimbulkan  tindakan kriminal  khususnya  perjudian  online.  Upaya  preventif  yang  sifatnya  preventif terhadap  tindakan  kriminal  yang  berkaitan  dengan  perjudian  online  meliputi beberapa aspek, yaitu:
a. Faktor Hukum (Undang-Undang)
Perjudian  mengacu  pada  permainan  apa  pun  yang  biasanya  bergantung  pada kemungkinan  menang,  meskipun  peluangnya  meningkat  dengan  latihan  atau keterampilan para pemain.
b. Penegak Hukum
Untuk  mencegah  aktivitas  perjudian  online,  Unit  Cybercrime  berkoordinasi dengan  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika  untuk  memblokir  situs  web yang  dilaporkan  terlibat  dalam  aktivitas  perjudian  online.  Telah  terjalin hubungan pemblokiran dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengunci  suatu  website  guna  mencegah  siapapun  untuk  bermain  judi  online, karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang memainkannya.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum Sarana  prasarana  merupakan  seperangkat  fasilitas  yang  digunakan  oleh penegak  hukum  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  sebaik-baiknya sesuai  dengan  perUndang-Undangan  yang  berlaku.  Untuk  dapat  menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti moda transportasi dan anggaran  operasional.  Fasilitas  moda  transportasi  seperti  kendaraan,  sarana komunikasi,  perangkat  teknologi  deteksi  perjudian  online  dan  sebagainya. Fasilitas  anggaran  digunakan  untuk  menjalankan  operasional  pencegahan  dan penindakan  seperti  pembelian  logistic  (bahan  bakar,  perangkat  teknologi  dan sebagainya).  Adanya  fasilitas  yang  mendukung  penegak  hukum  maka pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  hukum  dapat  dilakukan dengan lebih baik lagi.
d. Faktor Masyarakat Langkah  selanjutnya  dalam  pencegahan  perilaku  kriminal  perjudian  online adalah dengan melibatkan masyarakat yaitu larangan sosial terhadap perjudian dan bahayanya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mis. B. melalui penggunaan  media  sosial  baik  secara  elektronik  maupun  dalam  bentuk  cetak. Selain  itu,  pihak  kepolisian  juga  berperan  aktif  dalam  menyebarkan  atau mensosialisasikan  larangan  situs  web  konten  perjudian  dengan  memberikan larangan  dan  sanksi  bagi  pelanggar.  Langkah  ini  diambil  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak atau  bahaya judi online. Selain berurusan dengan  pihak  berwenang,  para  gamer  online  juga  kecanduan  game  online sehingga  sering  melalaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam  keluarga  dan masyarakat.
e. Faktor Kebudayaan Faktor  budaya  mengacu  pada  adat  istiadat  masyarakat  setempat.  Sedangkan untuk  game  online,  budayanya  mencakup  penggunaan  internet  baik  melalui warnet  (kafe)  maupun  ponsel  pintar.  Upaya  preventif  untuk  meminimalisasi penyimpangan  penggunaan  internet  adalah  dengan  melakukan  penyerangan secara  berkala  terhadap  warnet  dan  tidak  terfokus  pada  area  yang mencurigakan, serta menginstruksikan penyedia jasa internet untuk memblokir situs web yang diduga mengandung unsur perjudian internet. Langkah ini terasa sulit karena diketahui ada ratusan warnet di Jambi.
Langkah  terakhir  untuk  mencegah  judi  online  adalah  dengan  menutup warnet  yang  dicurigai  menawarkan  judi  online.  Penuntutan  tidak  dapat  dilakukan karena tidak ada bukti yang diperoleh dari publik. Laporan masyarakat tanpa bukti hanya akan digunakan sebagai bukti bahwa perjudian online telah terjadi dan akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Jika ditemukan bukti perjudian online berupa email  dan  bukti  pengiriman,  maka  akan  dipindahkan  ke  tahap  investigasi  untuk
diproses  lebih  lanjut.  Bahkan,  menurut  informasi  dari  Tim  Siber  Polda  Jambi, ditemukan  perjudian  online  tidak  dilaporkan  ke  polisi,  padahal  perjudian  online memang benar-benar terjadi. Di antara kasus yang dilaporkan melalui fasilitas tanya jawab elektronik adalah seseorang yang memenangkan permainan judi online dan tidak  menerima  pembayaran,  dimana  pelaku  kejahatan  judi  online  takut  untuk langsung melapor ke polisi karena sudah pasti akan dijerat hukum. Mereka akhirnya hanya  memberi  tahu  teman-teman  mereka.  Temannya  menanyai  polisi  tentang kasus  itu  dan  meminta  solusi.  Kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa  tanpa  disertai laporan masyarakat sulit untuk menegakkan hukum, karena sulit menemukan bukti perjudian  online.  Djanggih  mengatakan,  reaksi  masyarakat  terhadap  penegakan hukum  dari  segi  hukum,  konten  hukum,  aktivitas  kepolisian,  akun  infrastruktur, koordinasi  antar  lembaga  yang  tidak  efektif,  dan  reaksi  masyarakat  terhadap penanganan korban kejahatan dunia maya harus segera disikapi.

## D. SIMPULAN
1. Banyaknya  yang  melatarbelakangi  terjadinya  perjudianonline  yang  dilakukan oleh  anggota  keluarga  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  baik  dari  faktor intern  maupun  faktor  ekstern,  antara  lain  kemudahan  mengakses  situs-situs perjudian  online,  rasa  iseng  dan  ikut-ikutan  teman,  faktor  lingkungan  yang memberikan kesempatan
2. Penegakan  hukum  terhadap  judi  online  dapat  dilaukan  dengan  menggunakan tiga strategi yang dilakukan secara simultan dan intensitas yang berbeda-beda sesuai tingkatan atau simultaneous strategy to social problem .

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Repuublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik

## Buku
Abdulkadir  Muhammad. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum. PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2002.
Adami Chazawi . Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Penerbit Raja Gravindo Persada. Jakarta, 2010.
Andi Hamzah. KUHP dan KUHAP . Rincka Cipta, Jakarta, 1990.
Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Mandar  Maju,  Bandung, 2008.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Fajar  Interpratama, Semarang, 2011.
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2010, hlm. 108
Budi  Suhariyanto. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (CYBERCRIME). PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Dellyana  Shanty. Konsep  Penegakan  Hukum .  Liberty,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, 1998.
I  Made  Widyana. Asas-asas  Hukum  Pidana  Buku  Panduan  Mahasiswa .  Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
Ismu  gunadi,  Jonaedi  Efendi. Cepat  &  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana. Kencana, Jakarta, 2014.
Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik , Alumni, Bandung, 2008.
Mahrus  Ali. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana .  Cetakan  Pertama.  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2011.
M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni, Bandung, 2010.
P.A.F.  Lamintang. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Penerbit  PT.  Citra  Aditya Bakti. Bandung, 1997
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009
Soedarto Hukum  Pidana  I .  Penerbit  Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro). Semarang, 1990
Soerjono Soekanto. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali pres, Jakarta, 1999.
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 Jurnal
Ardiyanto, S.  Y.,  &  Hidayat,  T.  A.  (2021).  Pola  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1 (3), 79- 91. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.1054
Diansah,  H.,  Usman,  U.,  &  Monita,  Y.  (2022). Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Tindak  Pidana Carding. PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 3 (1),  15-30. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704
Gulo,  A.  S.,  Lasmadi,  S.,  &  Nawawi,  K.  (2021). Cyber  Crime  dalam  Bentuk  Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1 (2), 68-81.
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574.
Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial  Ownership di Sektor Jasa
Keuangan  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2 (3), 37-58.
https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946.
Veronika,  A.,  Nawawi,  K.,  &  Erwin,  E.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penyelundupan  Baby  Lobster. PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 1 (3),  45- 57. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085.