JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101
Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam
Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project (NUSP) Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kumuh (KabupatenTanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri)

## Yurizal Nurzen, Muhammad Safri, Nazarudin
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Jl. A Manaf Telanaipura Jambi 36124 Email: jeansipil@yahoo.com

## ABSTRAK
Kebijakan nasional untuk pengentasan permukiman kumuh dalam RPJMN Tahun 2015- 2019  adalah  program  100-0-100.  Bertolak  dari  kebijakan  tersebut  pemerintah  melalui Kemenpupera  meluncurkan  program  NUSP    yang  konsen  terhadap  pengentasan  kekumuhan namun  berbasis  kepada  partisipasi  masyarakat  dengan  harapan  program  tersebut  berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah. Adapun tujuan penelitian adalah 1) Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam program NUSP di wilayahkumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram ItamKiri, 2) Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri, 3) Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pengambilan sampel secara Proportionate stratified  random  sampling, dimana  jumlah  sampel  sebanyak  39  responden.  Penentuan  jumlah sampel  mempergunakan  metode Slovin dengan  pengolahan  data  secara  deskriptif.  Dari  hasil penelitian diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam program NUSP Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri dari segi bentuk yang paling dominan adalah patisipasi dalam  bentuk  fisik  (tenaga)  yaitu  27%,  dari  segi  tingkat  partisipasi  yang  paling  tinggi  adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan yaitu 33%. Faktor Internal Masyarakat di tinjau dari segi: usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Dari faktor usia partisipasi yang paling dominan adalah masyarakat dengan kisaran umur 30-39 tahun yaitu 48.7%, faktor jenis kelamin  yang  terbesar  adalah  laki-laki  dengan  jumlah  71.8%,  faktor  pendidikan  partisipasi terbanyak pada tingkat pendidikan SD-SMP/MTS 51.3%, faktor pekerjaan sebagian besar yaitu bekerja sebagai petani 41.0%, dari faktor penghasilan di dominasi oleh masyarakat berpengahsilan Rp.1.500.000-2.500.000  yaitu  48.7%.  Faktor  eksternal  kepemimpinan  stakeholder  yang mendorong partisipasi masyarakat yaitu 38.5% tergolong aktif.
Kata Kunci : kawasan kumuh, partisipasi masyarakat, NUSP, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor- faktor pengaruh partisipasi.

## PENDAHULUAN
JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101

## Latar Belakang
Pemukiman kumuh ( slumarea ) adalah daerah yang sifatnya kumuh tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan. Pemukiman kumuh ini ditandai oleh sejumlah ciri-ciri antara lain adalah  banyak  dihuni  oleh  pengangguran,  tingkat  kejahatan/kriminalitas  tinggi,  demoralisasi tinggi,  emosi  warga  tidak  stabil,miskin  dan  berpenghasilan  rendah,  daya  beli  rendah,  kotor, jorok,tidak sehat dan tidak beraturan, warganya adalah kaum migran yang bermigrasi dari desa ke kota, fasilitas publik sangat tidak memadai, kebanyakan warga slum yang bekerja sebagai pekerja kasar  dan  serabutan,  bangunan  rumah  kebanyakan  gubuk-gubuk  dan  rumah  semi  permanen, Waston, M (2013: 40).
Kebijakan nasional untuk pengentasan permukiman kumuh dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah program 100-0-100 yaitu: 100% akses air minum, 0 % kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi.  Dilanjutkan RPJMN Tahun  2005-2025  yaitu,  “Kota  Tanpa  Kumuh  2025”  dan  rencana  RPJMN  2030  yang  terdapat dalam target SDGs ( Sustainable Development Goals ) yaitu perumahan dan pelayanan dasar layak, aman,  dan  terjangkau  untuk  semua,  termausuk  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh. Manajemen  perencanaan  permukiman  yang  inklusif,  terintegrasi,  dan  berkelanjutan    dengan mengedepankan partsipasi masyarakat, Akses universal dan pemerataan terhadap air minum yang terjangkau,  Akses  universal  dan  pemerataan  terhadap  sanitasi  layak,  bebas  BABS,  dengan memperhatikan  kesetaraan  gender  (Direktur  Permukiman  dan  Perumahan,  Kementerian PPN/Bappenas, 2016:208).
Mengingat  keterbatasan  dana  APBN  dan  dalam  rangka  mendukung  upaya  mewujudkan kota  bebas  kumuh  pada  tahun  2020,  Direktorat  Jenderal  Cipta  KaryaKementerian  Pekerjaan Umum  telah  menyiapkan Neighborhood  Upgrading  and  Shelter  Project (NUSP)  dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Program NUSP merupakan pengembangan  dari  Program  NUSSP  ( Neighborhood  Upgrading  and  Shelter  Sector    Project ) yang  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2005–2010. Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)  merupakan  salah  satu  program  strategis  untuk  mendukung  upaya  mengurangi kawasan  kumuh  di  perkotaan  hingga  0%.  Penyelenggaraan    program    dan  kegiatan  NUSP dilaksanakan  selama  3  (tahun)  yaitu  pada  tahun  2015-2017  (Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya– Kementerian Pekerjaan Umum, 2015:42).
Tujuan  penyelenggaraan  kegiatan  NUSP  adalah  meningkatkan  kualitas  hunian,  fungsi sarana dan prasarana serta utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta secara mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan.Dalam upaya peningkatan kualitas kawasan/lingkungan permukiman kumuh tersebut, program NUSP telah menetapkan strategi dan pendekatan  yang  sesuai  dengan  arah  kebijakan  dan  strategi  penanganan  permukiman  kumuh nasional.Strategi  dan  pendekatan  pelaksanaan  program/kegiatan  NUSP  diarahkan  untuk memperkuat  kapasitas  pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  membangun  kesadaran  dan  peran masyarakat  didalam  penanganan  permukiman  kumuh,  serta  membangun  kelembagaan penanganan kumuh di pusat dan daerah.Melalui NUSP proses pembangunan akan dimulai pada kelurahan yang memiliki area kumuh sebagai nuclear spot area selanjutnya diperluas pada area
JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101
lain  dikelurahan  yang  sama  dan  selanjutnya  dapat  dikembangkan  di  seluruh  wilayah kota/kabupaten ( National Management Consultant NUSP, 2014:35).
Adanya  kemampuan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  akan  lebih  memudahkan  bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab dukungan masyarakat  merupakan  modal  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  programnya.  Partisipasi masyarakat  dapat  dilakukan  dalam  beberapa  hal,  antara  lain:  Partisipasi  dalam  perencanaan, partisipasi  dalam  pelaksanaan  operasional,  dan  Partisipasi  dalam  evaluasi/  monitoring  dan partisipasi dalam menerima hasil (Kunarjo 2002:63).
Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat mempunyai karakteristik bottom-up , demikian halnya dengan proses pengambilan keputusan, karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan  dan  masalah  yang  dihadapi,  masyarakatlah  yang  memiliki  kebebasan  untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat inidisadari  penting,  karena  permasalahan  pembanguan  yang  ditangani  oleh  suatu  negara  atau permasalahan pembangunan dalam skala kota sekalipun, masih terlalu luas untuk ditangani. Salah satu alternatifpenanganan masalah pembangunan sudah semestinya diturunkan menjadi penangan skala unit lingkungan , karena pada skala tersebut masyarakat justru sangat akrab dengan rutinitas masalah yang dihadapi langsung (Wahyudi & Prakosa, 2008; 15).
Proses ini merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Partisipasi  menyiratkan  pemecahan  masalah  yang  kooperatif.Melalui  pendekatan  partisipatif tampak terlibatnya penduduk dalam proses pengambilan keputusan dalam komunitas tersebut dan dalam implementasi serta evaluasi dari peraturan-peraturan, perencanaan dan program-program. Hal ini mengidentifikasi bahwa masyarakatakan ikut menerima tanggung jawab bersama untuk keberlanjutan pembangunan tempat tinggal mereka. Sehingga pembangunan berkelanjutan yang bertujuan  untuk  menciptakan  ekonomi  yang  kuat,  lingkungan  yang  serasi,  tingkat  sosial  yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang dengan baik akan dapat di wujudkan.
Melalui  program  ini  pemerintah  daerah  ditunjuk  sebagai  penyelenggara  wewenang penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan  pengawasan  penataan  ruang,  yang  didasarkan  pada  pendekatan  wilayah  dengan  batasan wilayah  administratif.    Di  Indonesia  terdapat  19  wilayah  yang  terbagi  dalam  16  provinsi teridentifikasi permukiman kumuh dan sekaligus menjadi sasaran dari program NUSP, diantaranya Makasar, Palopo, Bone, Kendari Ambon, Semarang, Pekalongan, Pasuruan, Serang, Sukabumi, Banjarmasin,  Kapuas,  Palangkaraya,  Bengkulu,  Batam,  Tanjung  Jabung  Barat,  Palembang, Tanjung Balai, dan Provinsi Lampung (Direktorat Jenderal Cipta Karya–Kementerian Pekerjaan Umum, 2015).
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu  Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Program    NUSP,  Kawasan  perkotaan  yang  berkembang  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat adalah di ibukota kabupaten.Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan  di  Provinsi  Jambi  berkembang  dengan  pesat,  yang  dapat  dilihat  dari  perkembangan kawasan terbangun. Perkembangan pemukiman semakin cepat sehingga menjadi padat dan tidak tertata  di  Kawasan  Perkotaan  Kuala  Tungkal.Permukiman  umumnya  menyatu  dengan  kegiatan perdagangan  dan  jasa.Kondisi  permukiman  diperburuk  dengan  keterbatasan  dan
JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101
ketidakberfungsian prasarana lingkungan, sehingga mengalami penurunan kualitas dan mengarah menjadi permukiman kumuh.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  diwajibkan  untuk  melakukan  peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang diawali melalui proses pendataan permukiman kumuh. Selain itu, pendataan permukiman kumuh perlu dilakukan dalam rangka mencapai target RPJPN Tahun 2005-2025 dan MDG’s (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2014).
Kawasan  Kumuh  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tahun  2013-2033,  Dokumen  Buku  Putih  Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013, Dokumen SPPIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun  2012.  Dari  survei  yang  dilakukan,  permukiman  kumuh  terdapat  di  Kawasan  Perkotaan Kuala Tungkal dan ibukota Kecamatan Bram Itam dengan luas sekitar 115,41 Ha, dengan tingkat kekumuhan pada kondisi kumuh berat.
Program NUSP  Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Di Kelurahan Bram Itam Kiri sebagai salah satu lokasi sasaran program/kegiatan NUSPdimulai tahun  2016  dengan  Luas  wilayah  4.060  hektar  dan  memiliki  kawasan/lingkungan  permukiman kumuh  seluas  10,88  hektar  yang  akan  ditingkatkan  kualitasnya  melalui  program/kegiatan NUSP.Jumlah penduduk di Kelurahan Bram Itam Kiri sebanyak 3.594 jiwa dan sebanyak 979 KK. Jumlah  Penduduk  miskin  sebanyak  283  KK  dengan  sebaran  lokasi  kumuh  terdiri  dari  seluruh wilayah permukiman penduduk RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 dan 14 (Profil Kelurahan Bram Itam Kiri, 2016).
Lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Bram Itam Kiri berada pada pinggiran kota dengan karakteristik kawasan sekitar lokasi permukiman kumuh berupa kawasan perumahan,  industri,  dan  berada  pada  tepi  sempa  dan  sungai.  Status  kepemilikan  lahan  pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh sebagian besar merupakan lahan milik warga, dimana status  peruntukkan  lahan  adalah  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Kota.Kondisi infrastruktur jaringan jalan yang terdapat pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh meliputi jalan lingkungan (lokal sekunder) dan jalan setapak dengan panjang jalan 900 m dalam kondisi yang  pada  umumnya  rusak.Disamping  jaringan  jalan,  pada  lokasi  kawasan/lingkungan permukiman kumuh juga terdapat jembatan penghubung.Sistem drainase pada kawasan/lingkungan  permukiman  hanya  aliran  anak  sungai  (Profil  Kelurahan  Bram  Itam  Kiri, 2016).

## METODE PENELITIAN
a) Bentuk partisipasi masyarakat
Bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  merupakan  wujud  partisipasi  yang  diberikan  oleh masyarakat  terhadap  program.Untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam program  NUSP  digunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan  distribusi  frekuensi.  Adapun
JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101
indikatornya  adalah  sebagai  berikut:  1.  Partisipasi  dalam  bentuk  buah  pikiran/  keahlian, 2.Partisispasi dalam bentuk pembiayaan atau uang, 3. Partisispasi dalam bentuk tenaga/ fisik, 4. Partisispasi  dalam  bentuk  material.  Menganalisis  bentuk  partsipasi  masyarakat  dengan menggunakan  kuesioner  (12  pernyataan)  dengan  menggunakan  Skala  Likert,  dengan  pilihan: Sangat sering  diberi  nilai  5, Sering nilai 4,  Kadang-kadang  nilai  3,  Jarang nilai 2, dan Tidak pernah nilai 1. Adapun rumus yang digunakan:
Keterangan: Range (R)   : Jumlah skor tertinggi-jumlah skor terendah Kategori(K): Banyaknya kelompok yang digunakan untuk skor tertinggi
Hasil interval variabel bentuk partisipasi adalah:  I = 12/5 = 2,4. Dengan kategori: Kategori / kelompok 1 (tidak aktif): (3.0 ─ 5.3), kategori / kelompok 2 (kurang aktif):  (5.4 ─ 7.7), kategori / kelompok 3 (cukup aktif): (7.8 ─ 10.1), kategori / kelompok 4 (aktif): (10.2 ─ 12.5), kategori / kelompok 5 (sangat aktif): (12.6 ─ 15.0)
b) Tingkat partisipasi masyarakat.
Adalah  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan  program  merupakan keikutsertaan  masyarakat  dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Adapun  indikatornya  adalah sebagai  berikut:1.  Partisipasi  pada  tahap  perencanaan,  partisipasi  pada  tahap  pelaksanaan, partisipasi pada tahap evaluasi/ monitoring, partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil.
Untuk  mengukur  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  program Neighborhood Upgrading and  Shelter Project (NUSP) yang terdiri dari  17 item  pernyataan. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata- kata yaitu: sangat tinggi dengan nilai 5, tinggi 4, sedang 3, rendah 2dan sangat rendah 1. Untuk memperoleh  gambaran  tentang  kondisi  setiap  variabel  secara  tunggal  dilakukan  dengan  tabel frekuensi  dengan  analisis  deskriptif  dengan  menentukan  skor  interval.  Tingkat  partisipasi masyarakat  dikategorikan  menjadi  5,  yaitu:  sangat  tinggi,  tinggi,  sedang,  rendah  dan  sangat rendah. Pengkategorian tersebut menggunakan skor interval. Untuk menentukan  skor interval sebagai berikut:
Keterangan: Range (R)    : Jumlah skor tertinggi-jumlah skor terendah Kategori(K) : Banyaknya kelompok yang digunakan untuk skor tertinggi
Interval (I)= Range (R) Kategori (K)
Interval (I)=Range (R) Kategori (K)
JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Bentuk  Partisipasi  Masyarakat    Dalam  Program Neighborhood  Upgrading  And  Shelter Project (NUSP)  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Wilayah  Kumuh  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam  Kiri yang paling dominan adalah patisipasi dalam bentuk tenaga yaitu 27%, dan tingkat distribusi keaktifan tertinggi masyarakat terhadap masing-masing bentuk partisipasi adalah : Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pemikiran / ide tergolong aktif  dengan  persentase  33.3  %,  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  sumbangan  uang  adalah responden lebih banyak memberikan penilaian cukup aktif yaitu 51.3%, partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik (tenaga) tergolong aktif persentase 41.0%, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk material (barang) tergolong cukup aktif dengan persentase 48.7%.
Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program Neighborhood  Upgrading  And  Shelter Project (NUSP) ) Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  Kelurahan  Bram  Itam    Kiri  yang  paling  tinggi  adalah  partisipasi  pada  tahap pelaksanaan yaitu 33%, dan kategori tertinggi terhadap masing-masing tingkat partisipasi adalah: Tingkat  partisipasi  masyarakat  pada  tahap  perencanaan    tergolong  sangat  tinggi51.3%,  tingkat partisipasi  masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan  tergolong  sedang  46.2%,  tingkat  partisipasi masyarakat  pada  tahap  evaluasi/monitoring  tergolong  sedang  51.3%,  dan    tingkat  partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang 43.6%,
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project (NUSP) Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan  Bram  Itam    Kiri  adalah:  Faktor  Internal  Masyarakat  meliputi:  Usia,  jenis  kelamin, pekerjaan,  pendidikan  dan  penghasilan/pendapatan.  Faktor  usia  dengan  persentase  partisipasi terbesar usia 30-39 tahun yaitu 48.7%. Ditemukan ada hubungan antara faktor usia dengan semua bentuk partisipasi yaitu bentuk ide, bentuk uang, bentuk tenaga,bentuk material dengan semuanilai p-value di bawah 0.05 (<0.05), dan ada hubungan antara antara faktor usia dengan semua tingkat partisipasi yaitu tahap perencanaan,tahap pelaksanaan, tahap evaluasi/ monitoring dengan p-value semua d bawah 0,05 (<0.05),  Faktor jenis kelamin responden yang terbesar adalah laki-laki 71.8%. Ditemukan ada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan partisipasi bentuk ide, bentuk uang dengan ,tenaga, bentuk material dengan p-value di bawah 0,05 (<0.05), ada hubungan antara faktor jenis  kelamin  dengan  tingkat  partisipasi  dalam  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap evaluasi/  monitoring,  tahap  pemanfaaatan  hasil  dengan p-value (<0.05),  faktor  pendidikan responden  terbanyak  pada  tingkat  pendidikan  SD-SMP/MTS  46.2%.Ditemukan  ada  hubungan antara  faktor  pendidikan  dengan  partisipasi  bentuk  ide,  bentuk  uang,  bentuk  tenaga,  bentuk material  dengan  semua  nilai p-value (<0.05),  dan  ada  hubungan  antara  faktor  pendidikandengan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan, tahap evaluasi/ monitoring, tahap pemanfaaatan hasil dengan semuanilai p-value (<0.05), faktor jenis pekerjaan sebagian besar yaitu bekerja sebagai petani  41.0%.Ditemukan  ada  hubungan  antara  faktor  pekerjaan  dengan  semua  bentuk  yaitu partisipasi bentuk ide, bentuk tenaga, bentuk material dengan p-value (<0.05), dan ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan semua tingkat partisipasi yaitu dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,  tahap  evaluasi/  monitoring,  tahap  pemanfaaatan  hasil  dengan  semua  nilai p- value (<0.05),  dan  faktor  penghasilan  diperoleh  penghasilan  responden  terbanyak  48.7%  pada 1.500.000-2.500.000. Ditemukan ada hubungan antara faktor penghasilan dengan semua bentuk partisipasi yaitu bentuk ide, bentuk uang, bentuk tenaga, bentuk material dengan p-value 0.007
JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019 DOI: https://doi.org/10.22437/jpb.v21i1.5101
(<0.05), dan ada hubungan antara faktor penghasilandengan semua tingkat partisipasi yaitu dalam tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap  evaluasi/  monitoring,  tahap  pemanfaaatan denganhasil semua nilai p-value (<0.05).
Faktor  Eksternal  masyarakat  diketahui  bahwa  responden  yang  mengatakan  bahwa kepemimpinan stakeholder yaitu: pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat  atau  tokoh  adat  dan  konsultan  pendamping  berpengaruh  terhadap  berpartipasi masyarakat menempati frekuensi tertinggi sebanyak 38.5% berada kategori aktif.

## Saran
Melihat  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  Program Neighborhood  Upgrading  And  Shelter Project (NUSP) Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri masih dalam kategorinya sedang, maka perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah daerah untuk merangsang  masyarakat  untuk  berpartisipasi  sebagai  bagian  dari  proses  pembangunan berkelanjutan.  Salah  satu  contoh  yang  perlu  ditempuh  adalah  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  memilih  cara  bagaimana  mereka  mau  berpartisipasi  dalam  pembangunan. Berdasarkan hubungan antara bentuk, tingkat partisipasi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasinya  dalam  Program Neighborhood  Upgrading  And  Shelter  Project (NUSP), dengan hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah Kecamatan Tanjung Jabung Barat  perlu  di  tingkatkan  perhatiandan  pembinaan  terhadap  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah,  khususnya  yang  mata  pencaharian  sebagai  petani  agar  taraf  hidup  mereka meningkatmenjadi  lebih  layak  sehingga  kesempatan  berpartisipasi  mereka  dalam pembangunanbisa lebih tinggi.

## Daftar Pustaka
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2014).
Direktorat Jendral Cipta Karya. (2015). Panduan Umum Program NUSP. Jakarta.
Dirjen Perumahan dan Permukiman. (2002). Pengelolaan tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman dalam kerangka penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kab/kota. Makalah Lokakayra Wewenang Pemerintah Dalam rangka Otonomi Daerah. Jakarta.
Direktur  Permukiman  dan  Perumahan,  Kementerian  PPN/Bappenas.  (2016).  Perencanaan  dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan Berkelanjutan. Jakarta.
Kunarjo.(2002). PerencanaandanPengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI Press . Profil Kelurahan Bram Itam Kiri.(2015).
Wahyudi & Prakoso.(2008). Manajeman Konflik Dalam Organisasi. Bandung: Alfabeta.
Waston, M. (2013). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah
Perkotaan. JUPIIS (vol 5 no 2, pp 39-47). Medan: UNIMED.