Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Aji Sakti Hidayatullah 1* , Ahmad Chumeidi 2 , Yusuf Fadli 3 , Adie Dwiyanto Nurlukman 4
*Corresponding Author: ajisaktihidayat@gmail.com 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504

## Abstract
This study aims to explain the political pragmatism of Nahdlatul Ulama in Joko Widodo  administration.  As  a  socio-religious  organization  with  a  strong  mass base, it can accompany NU's political fluctuations, both internally and externally. Many consider the political actions of Nahdlatul Ulama (NU) to be pragmatic. In a sense, NU's political actions were motivated by the motivation to gain status and  power  because  they  were very  pro-government  in  the  past  and  in  recent years, especially during the reign of President Jokowi. To answer this problem, Ekowati's  theory  of  political  pragmatism  is  used  which  is  then  supported  by James S. Coleman's rational choice theory. The data were collected through the literature  contained  in  books,  journals  and  other  online  sources  that  are representative and relevant and analyzed qualitatively using a literature approach. This study concludes that in theory it is true that NU has taken pragmatic steps in politics. However, on the other hand, NU does all of this in accordance with the  existing  Qoidah  Fiqh,  and  indeed  NU's  politics  has  never  really  departed from the foundations contained in Fiqh.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menjelaskan pragmatisme politik Nahdlatul Ulama pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis  massa  yang  kuat,  dapat  mengiringi  fluktuasi  politik  NU,  baik  internal maupun eksternal. Banyak yang menilai aksi politik Nahdlatul Ulama (NU) itu pragmatis.  Dalam  artian  tindakan  politik  NU  didorong  oleh  motivasi  untuk memperoleh  status  dan  kekuasaan  karena  sangat  pro-pemerintah  di  masa  lalu dan beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk  menjawab  masalah  ini,  menggunakan  teori  dari  Ekowati  tentang Pragmatisme politik yang kemudian ditopang dengan teori pilihan rasional James
S. Coleman. Data-data dikumpulkan melalui literatur yang termaktub pada buku, jurnal  maupun  sumber  online  lainnya  yang  representative  serta  relevan  dan dianalisis  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  kepustakaan.
Kajian  ini menyimpulkan  bahwa  Secara  teori  memang  benar  NU  melakukan  langkah pragmatisnya dalam politik. Namun, disisi  lain juga NU melakukan semua ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang ada, dan memang sedari dulu politik NU tidak pernah benar-benar keluar dari landasan yang ada dalam Fiqih.

## Keywords
Nahdlatul Ulama, Pemerintahan, Politik, Pragmatisme

## Article History
Received September, 5 Revised November, 19 Accepted December, 26 Published December, 28
Corresponding Author Aji Sakti Hidayatullah. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33
Pendahuluan Dalam  dunia  politik  kontemporer,  Nahdlatul  Ulama  terlihat  semakin  dekat  dengan kekuasaan pemerintah. Kedekatannya dengan PKB dan Jokowi membuat NU semakin tenang dan perkasa, sehingga banyaknya elite senior NU yang menduduki posisi strategis birokrasi, korporasi dan  BUMN  (Fealy,  matamatapolitik.com,  2020).  Jika  menilik  kebelakang,  NU  pernah  menjadi partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu. Kegembiraan NU saat menjadi calon dalam pemilihan umum 1955 mengilhami NU bahwa ia tidak bisa lepas dari konstelasi politik. Corak dan ragam ketika para kader NU menduduki kursi politik kala itu selalu terbayang hingga sekarang (Setiawan,  2022).  NU  selalu  mengalami  perubahan  konstruksi  dan  orientasi;  dilahirkan  sebagai organisasi social keagamaan, tetapi tumbuh kembang dan aktif dalam arena politik. Perubahan
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
tersebut  memperlihatkan  bahwa  NU  adaptif  terhadap  situasi,  kendati  demikian  hal  tersebut memperkuat  anggapan  kalau  NU  tidak  berpendirian,  inkonsisten,  dan  bersifat  dualistic  (Iqbal, 2019).
Meski  demikian,  NU  selalu  bergerak  permisif  dan  turut  berperan  dalam  membangun bangsa, kejelasannya dalam memposisikan diri sebagai organisasi social keagamaan membuat NU memiliki kekuatan politik dengan basis massa yang dekat secara structural, kultural, dan intelektual. Sehingga, NU tidak bisa dilepaskan dari fragmentasi politik nasional. NU bukanlah gerakan politik, melainkan kekuatan politik. (Karim, 1995; Chumaedi, 2006; Mahatma, 2017; Basri, 2019; Haris & Dardum, 2021) .Sebagai Jam’iyah so sial keagamaan, NU seharusnya tidak memasuki ranah sistem politik. Keterlibatan politik menurut Khittah merupakan keterlibatan individu, bukan organisasi. Membenarkan keterlibatan individu dalam politik, baik atas nama individu atau organisasi, sangat kompleks.  Namun  perlu diingat  bahwa  ketika  seorang  pemimpin  organisasi memasuki wilayah secara  langsung atau  tidak  langsung,  organisasi  tersebut  berada  dalam gejolak  politik.  Sungguh ironis jika era NU memproklamirkan independensinya terhadap politik pasca kembalinya ke Kittah 1926, ternyata masih berselingkuh dengan partai politik dan elit partai (Syam, n.d.).
Dalam situasi saat ini, peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan bukan berarti apolitis. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  NU  masih  memiliki  kekuatan  yang  cukup  besar,  dekat  dengan kekuasaan,  dan  memiliki  sejumlah  besar  tokoh  dan  Elite  NU  yang  duduk  pada  posisi  esensial pemerintahan daerah maupun pusat. Fenomena terpilihnya Ma'ruf Amin menjadi cawapres Joko Widodo dapat menjadi sumber daya tawar sekaligus ancaman bagi ikatan sosial politik internal NU (Izad,  Asumsi.co,  2018).  Argumentasi  ini  meyakini  bahwa  oportunisme  yang  dihadirkan merupakan  strategi  untuk  mencegah  NU  terlibat  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  dapat merugikan NU sendiri (Chalik, 2011).
Banyak yang menilai aksi politik Nahdlatul Ulama (NU) itu pragmatis. Dalam artian tindakan politik NU didorong oleh motivasi untuk memperoleh status dan kekuasaan. Kepraktisan politik NU  dipandang  oleh  sebagian  ahli  berasal  dari  pandangan  politik  dasar  Sunni  yang  lebih mementingkan  stabilitas  dan  berusaha  sebaik  mungkin  untuk  menghindari chaos (Hamdi, nasional.sindonews.com, 2019). Dalam banyak kasus, pengurus NU bahkan pimpinan NU pun bingung saat terjun ke dunia politik karena tidak memiliki pijakan atau referensi dalam berpolitik. Referensinya  banyak,  pengalamannya  numpuk,  tapi  catatan  pengalaman-pengalaman  itu berserakan,  kurang  terdokumentasi,  dan  tidak  mudah  ditemukan,  akhirnya  banyak  kader  NU berpolitik tanpa rujuan, tradisi, dan pijakan. Ia tidak dapat memainkan peran yang menentukan dalam membentuk strategi dan kebijakan nasional (Mun’im, 2011) . Terdapat  beberapa  kajian  pustaka  terkait  relasi  politik  NU,  baik  secara  Elite,  Lembaga, maupun afiliasi parpol yang coba di analisis dan topik-topik yang di mapping. Artikel pertama yang ditulis (Febrina et al. 2014) memaparkan bahwa Nahdlatul Ulama dalam kontestasi electoral di level lokal mengambil posisi sebagai organ perantara yang independen, membantu rakyat dalam mewakili kepentingan mereka antara urusan publik dan negara. Di sini NU tidak dipandang sebagai organisasi  keagamaan  yang  oportunis,  sehingga  memiliki  tempat  tersendiri  di  publik.  Artikel selanjutnya yang ditulis oleh (Husna & Febriyanti, 2017), menjelaskan bahwa NU adalah Orma (organisasi  agama)  paling  besar  di  Indonesia,  yang  menghidupkan  kembali  tradisi  keagamaan Sunni. Kendati demikian, dari sisi kebijakan nasional, corak budaya NU tidak menyimpang dari prinsip  tasammuh  (toleransi),  tawasuth  (moderasi),  tawazun  (serasi  dan  seimbang),  dan  ta'adul (adil). Sikap NU ini juga bersifat al-ghayah wa al-wasa'il, yaitu memanfaatkan politik untuk tujuan pembangunan kebangsaan.
Terakhir, artikel yang ditulis oleh Muhammad (2015). ini meng- hightlight dinamika politik NU dari perspektif antropologis, historis, dan sosiologis. Berlandaskan fakta, dinamisasi politik NU tampaknya telah menjalar berbagai aspek, termasuk faktor agama, budaya, dan politik. NU yang
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
terlibat  dalam  politik,  kemudian  mendeklarasikan  keluar  dari  perpolitikan.  NU  yang  adaptif terhadap perubahan zaman dengan kontekstualisasi gerakan politik yang luwes membuatnya tetap eksis ditengah transfigurasi politik masyarakat sehingga membuatnya menjadi Orma (organisasi agama) terkemuka. Dari segi kebaruan, belum ada penelitian yang membahas atau menguraikan tentang sepak terjang organisasi NU dalam menjalankan misi politiknya pada zaman Jokowidodo periode pertama dan kedua, sehingga penulisan ini memiliki hal baru yang menarik untuk dikaji. Nahdlatul Ulama sendiri sering disebut sebagai entitas pragmatis karena sangat pro-pemerintah di masa lalu dan beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko widodo. Untuk melihat secara lengkap, holistik dan universal antara relasi NU dan politik. Fenomena ini menarik. Sebab, di antara generasi dengan warna yang berbeda-beda karakteristik dan tipe NU sangat terpancang sebagai kelompok sosial keagamaan, namun juga hadir mewarnai agenda politik diberbagai lini di tengah tranformasi politik.
Pragmatisme  sendiri  dapat  dipahami  sebagai  aliran  yang  mengajarkan  bahwa  apa  yang terbukti benar dengan hasil yang praktis dan bermanfaat adalah benar (Hadinatha, 2018; Herman, Robyan,  &  Bafadal,  2022).  William  James  menjelaskan  bahwa  pragmatisme  adalah  nama  baru untuk beberapa ide lama. Dalam hal pragmatisme, manfaat dari hasil teoretis bukanlah hal yang diperoleh  dari  prinsip-prinsip  abstrak,  melainkan  prinsip-prinsip  objek  konkret  yang  dapat mengarahkan  kehidupan  untuk  terus  ke  depan  (Prayoga,  2018).  Sebuah  gerakan  filosofis  yang menganggap  makna  dan  kebenaran  dari  setiap  ide  sebagai  fungsi  dari  konsekuensi  praktisnya. Hegel  menjelaskan  tentang  poin  penting  dari  pragmatisme  adalah  bahwa  dasar  catatan kebenarannya  yang  berubah  pada  konsepsi  yang  berubah  secara  alamiah,  baik  untuk  tujuan maupun  metodenya  (Renault,  2013).  Berdasarkan  hal  ini,  tujuan  berpikir  kita  adalah  untuk mencapai  hasil  akhir  yang  dapat  memajukan  hidup  kita  dan  menjadikannya  lebih  bermanfaat (Wasitohadi, 2012). Adapun menurut Ekowati, politik pragmatis adalah perilaku, perspektif, dan perbuatan  yang  memperhitungkan  semua  kebutuhan  dan  political  interest  guna  memperoleh otoritas, manfaat, dan  kemenangan.
Terdapat  dua  jenis  pragmatisme  dalam  politik,  yaitu  pragmatisme  positif  dan  negatif. Pragmatisme  positif  memakai  metode  praktis  serta  konkret  demi  menyelesaikan  permasalahan. Pragmatisme  negatif,  disisi  lain,  menggunakan  metode  transaksional  (Ekowati,  2019). Pragmatisme, kemudian dapat diperkuat dengan teori pilihan rasional James S. Coleman, aktor dan sumberdaya merupakan unsur yang menggambarkan sebagai berikut: Dalam perilaku sosial yang melibatkan minimal dua orang. Keduanya memiliki sumber daya yang diinginkan atau dibutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kerjasama, saling ketergantungan, dan perilaku sistematis muncul dari sumber daya yang diinginkan pemangku kepentingan lainnya (Candra, 2018). Menariknya dalam penelitian ini, penulis melihat adanya kepraktisan rasional yang sistematis di dalamnya.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Maka, karakteristik penelitian kualitatif perlu diterjemahkan ke dalam konteks penelitian kepustakaan. Relokasi setting outdoor ke perpustakaan, mengkonversi pekerjaan  wawancara  dan  observasi  menjadi  Analisa  tulisan  dan  bacaan  (Hamzah,  2020). Penjelasan di atas memberi alasan mengapa peneliti dalam hal ini tidak turun langsung ke lapangan untuk  melakukan  observasi  atau  wawancara  selayaknya  penelitian  kualitatif  pada  umumnya. Dengan demikian peneliti menggunakan pendekatan ini akan menelusuri data secara mendalam, kemudian mengkaji literature yang termaktub pada jurnal, buku ataupun sumber online lainnya yang representative serta relevan untuk melengkapi analisis dari penelitian. Data yang terkumpul kemudian disaring, dan dikategorisasi lalu dihubungkan satu sama lain sampai akhirnya diperoleh
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
data untuk disimpulkan (Chumaedi, 2006). Secara garis besar tujuan penelitian ini dibagi menjadi tiga poin. 1) Discovery, di mana data yang didapat dari penelitian masih tidak umum. 2) verification, di mana data yang digunakan untuk menjawab karagu-raguan pada pandangan tertentu; dan 3) development,  di  mana  data  yang  didapat  dipergunakan  untuk  mendalami  dan  memperluas wawasan yang ada (Adhari & Suntara, 2020).

## Hasil dan Pembahasan Relasi Nahdlatul Ulama dengan Politik
Nahdlatul  Ulama  (NU),  selaku  organisasi  besar  islam  di  Indonesia  sangat  terlibat  dalam mempromosikan moderatisme islam. Lahirnya NU sebagai respon terhadap tumbuh kembangnya politik internasional. Perkembangan tersebut menjadi postulat terbentuknya NU, realitas sosial dan keagamaan hanyalah sebagian dari alasan pembentukan organisasi ini (Fuad, 2020). Sebagai ormas, NU memiliki keunikan dibandingkan ormas Islam lainnya. Salah satu peningkatannya terlihat pada dinamika  peran  NU  dalam  mengelola  perubahan  sosial  politik  yang  terjadi  di  Indonesia.  NU bersifat defensif, oportunistik, dan terkadang bahkan radikal (Saepulah, 2021).
Perjalanan Nahdlatul Ulama awalnya banyak terlibat dalam politik praktis, namun tidak lepas dari keterlibatannya dalam proses politik langsung maupun tidak langsung. Keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai partai dari tahun 1952 hingga 1973, menunjukkan pengalaman panjangnya di wajah politik Indonesia dengan begitu dinamis (Man, 2018). Pada saat itu NU telah menceburkan dirinya kedalam politik praktis yang mana secara tidak sadar dapat menggradasi semangat keagamaan yang menjadi cita-cita awal. Perjuangan politik NU bukan hanya karena mempertahankan pemikiran, tetapi juga politik merupakan jalan perjuangan yang sangat legit dalam hidup bernegara. Sedari dulu,  banyak  Elite  muda  NU  yang  condong  berkiprah  dalam  konteks  politik  ketimbang  aktif mensyiarkan  agama.  Hal  demikian  dapat  dilihat  dari  kiprah  politik  Nahdlatul  Ulama  sebagai organisasi islam yang tidak berimbang dengan performa social dan keagamaan, namun demikian satu hal yang perlu dicermati bahwa terlibatnya NU kedalam politik merupakan representasi cita- cita politik umat muslim.
NU  memiliki  tiga  bagian  dalam  tujuan  politiknya,  masing-masing  terkait  erat  dengan  visi keagamaannya.  Pertama,  penyaluran  hibah  dari  pemerintah  kepada  kaum  nahdliyin  sangat meningkatkan  fasilitas  pendidikan  dan  keagamaan.  Kedua,  NU  dan  afiliasinya  berusaha mendapatkan  peluang  bisnis  dari  pemerintah.  Tujuan  ketiga  adalah  mendapatkan  posisi  bagi anggota NU dalam birokrasi (Fealy, 2009). Hal tersebut yang menjadi semangat moral perjuangan NU harus mendukung pengembangan peran politik yang lebih dari sekedar politik institusional sehingga keterkaitan langsung dengan politik praktis dihilangkan. Menurut Gus Dur, NU harus memainkan peran politik yang lebih baik dalam transformasi dan perubahan masyarakat. Nahdlatul Ulama  harus  menyiapkan  kadernya  untuk  merangkul  masa  industri  tanpa  harus  kehilangan landasan  religiusitasnya,  dan  NU  harus  memberikan  lebih  dari  sekedar  pijakan  politik  kepada kadernya. Dengan kata lain, mengedepankan objek ketimbang subjek (Karim, 1995).
Gaya  NU  dalam  berpolitik  terlepas  dari  background  pesantren,  dan  lembaga  pendidikan agama  yang  memberi  kesan  konservatif,  menjalar  secara  kultural.  Old-School,  ulet,  dan  sangat menjaga tradisi Islam. Oleh karenanya, motif politik yang digunakan adalah politik komunalism santri dan kalangan nahdliyyin lainnya, di mana sikap rasionalisme tidak terlalu dominan. Hal ini karena NU mengandalkan monetisasi tradisi budaya, patronase ulama, dan santri, menjadikan NU sebagai induk daripada pesantren tersebut. Karena kausalitas inilah yang membuat NU berinteraksi dengan budaya dan politik secara fleksibel. Islam tradisional menjadi identitas dan karakter politik NU (Raharjo Jati, 2012).
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama
Pragmatisme,  sebagai  cara  mengembangkan  pranata  sosial  yang  diperlukan  untuk mengusahakan kepentingan bersama, memberikan landasan intelektual yang rasional untuk nilai- nilai kebenaran bagi manusia dengan mengedepankan keterbukaan pikiran (Giri, 2020). Pragmatis dalam dimensi politik adalah perilaku, perspektif, dan perbuatan yang memperhitungkan semua kebutuhan dan political interest guna memperoleh otoritas, manfaat, dan kemenangan. Keputusan NU untuk kembali berkhittah merupakan upaya untuk menjauhkan NU dari satu partai politik. Putus  hubungan  dengan  partai  politik  merupakan  hak  penting  untuk  dijalankan  jika  NU  ingin merebut  kembali  vitalitas  dan  visinya  dalam  menjalankan  kegiatan  pendidikan,  sosial,  dan keagamaan.  Dengan  demikian  NU  membebaskan  warganya  untuk  mengekspresikan  semangat berpolitiknya ke partai manapun (Daud, 2021). Jika kita melihat sejarah keterlibatan NU dalam politik,  kita  dapat  melihat  bahwa  pertimbangan  politiknya  selalu  didasarkan  pada  konteks  dan situasi politik yang berkembang. Akibatnya, hubungan NU dengan pemerintah (negara) sering kali renggang  dan  saling  menguntungkan.  Sederet  nama  elite  NU  juga  turut  menghiasi  wajah pemerintahan Jokowi.
Selain Gus Dur yang menjadi presiden keempat, para petinggi NU tidak pernah memainkan peran penting dalam politik setelah jatuhnya Suharto. Meskipun politisi yang berafiliasi dengan NU kadang-kadang mendapatkan pengangkatan dalam Kabinet, mereka terutama terbatas pada Kementerian  Agama.  Di  bawah  Kepresidenan  Abdurrahman  Wahid,  Kader  NU  Muhammad Tolchah Hasan diangkat menjadi Menteri Agama. Di bawah Presiden Megawati, Said Agil Husin Al  Munawar  mengambil  posisi  itu,  dan  antara  2004  dan  2009,  di  bawah  pemerintahan  SBY, Menterinya adalah Muhammad Maftuh Basyuni. Suryadharma Ali, juga anggota NU tetapi politisi PPP, adalah Menteri selama pemerintahan kedua SBY (Saat & Dewayanti, 2020).
Terlibatnya elite NU (Kyai dan Ulama) dalam politik praktis memang sudah menjadi akar yang  kuat  jauh  sebelum  Republik  ini  merdeka.  sebagai  contoh  beberapa  tahun  terakhir.  Pada pilpres 2014, secara gamblang NU tetap berpegang pada Khittah, tidak memberikan  dukungan pada  calon  manapun  dan  melakukan  politik  langsung  mengatasnamakan  jam'iyyah.  Kendati demikian,  para  tokoh  NU,  saling  berkoalisi  untuk  mendukung  diantara  calon-calon  yang  akan dimenangkan.  Kedudukan  NU  secara  resmi  diungkap  dalam  taushiyah  lima  poin  yang ditandatangani KH. Said Aqil Sirad, KH. Marsyudi Syuhud, KH. Mustofa Bisri, dan KH. A. Malik Madani. intisari dari taushiyah itu adalah ketikutsertaan warga NU dalam pilpres adalah ibadah, jika dilakukan dengan benar, tidak melakukan politik uang, dan juga harus menjaga ukhuwah agar pilpres dapat berjalan dengan lancar dan damai (Ridwan, 2020).
Mengingat kuatnya jalinan NU dengan penguasa, terkadang kita dapat menemukan wajah elit  Nahdatul  Ulama,  seperti  kemitraan  yang  harmonis,  hubungan  timbal  balik,  dan  hubungan akomodatif (Sanusi & Gumilar, 2019). Maka pada kabinet Jokowi-Jk tidak heran apabila diisi oleh beberapa nama yang memiliki latar belakang NU. Seperti, Hanif Dhakiri (Menaker), Marwan Ja’far (Menteri  PDTT)  yang  kemudian  diganti  oleh  Eko  Putro  Sandjojo,  Lukman  Hakim  (Menag), Mohamad  Nasir  (Menrisdikti),  dan  Khofifah  Indar  Parawansa  (Mensos)  (Khumaini, merdeka.com, 2014). Hanya beberapa saja posisi menteri yang dijabat oleh Elite NU atau dari partai yang berafiliasi dengan NU, sebagian besar kemudian diisi oleh tenaga profesional dan partai yang berada diluar koalisi. Dari gambaran singkat ini, baik kelompok manapun, apabila memiliki kapasitas dari berbagai keahlian, semua akan memiliki chance yang sama. Jokowi lebih cenderung bermain  seimbang  dalam  politik,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  komposisi  menterinya  dalam kabinet. Dan Jokowi perlu orang-orang NU untuk dapat menjaga keseimbangan itu. Kemudian Pilpres 2019 kemarin, menjadi babak kedua bagi petinggi NU dalam memainkan peran  penting  dalam  politik,  keputusan  Jokowi  untuk  menunjuk  Kyai  Ma'ruf  entah  bagaimana membawa NU kembali sebagai pesaing politik yang serius. Nama lain sebelum ditunjuknya Kyai
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
Ma’ruf  adalah  Mahfud  MD,  yang  juga  menjunjung  tinggi  orientasi  NU,  nama  Mahfud  sangat kencang di media dan digadang menjadi calon kuat wapres Jokowi pada pilpres 2019. Gagalnya Mahfud MD menjadi pendamping Joko Widodo dikarenakan adanya intervensi dari elite PBNU. Terlebih  lagi  elite  tersebut  memperingatkan,  apabila  Wapres  yang  terpilih  sebagai  pendamping Joko Widodo bukan dari orang NU, maka Nahdlatul Ulama enggan menjamin secara moral kepada pemerintahan yang sah. Bahkan Mahfud menuturkan bahwa dirinya sengaja dijegal oleh Ketum PBNU  Said  Aqil,  Ketua  Harian  PBNU  Robikin,  Ketum  PKB  Cak  Imin,  dan  Ketum  PPP Romahurmuziy (Ridhoi, tirto.id, 2018).
Keikutsertaan tokoh NU dan NU dalam kegiatan politik praktis yang diselenggarakan dan dimobilisasi oleh Ketua PKB (Muhaimin Iskandar) tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan jiwa. semangat  Khittah  1926.  Muhaimin  Iskandar  menggunakan  taktik  lain  untuk  mendapatkan dukungan dari komunitas NU. Keterlibatan Kiai dan tokoh NU menunjukkan betapa kegiatan politik praktis tumpang tindih dengan Khittah 1926. Saat Ma'ruf jadi pilihan sebagai Cawapres Joko  Widodo,  PBNU  juga  menawarkan  dukungan  moral  dan  politik  kepada  calon  presiden bernomor urut 01 tersebut dan berharap pasangan tersebut memenangkan Pilpres 2019. Hal Ini menguraikan mengapa para pengurus besar NU memasang badan NU dan menyodorkan support moral  dan  politik  kepada  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  Jokowi  Ma'ruf.  Dengan bahasa  lain,  PBNU  secara  gamblang  mendukung  pasangan  calon  nomor  urut  01.  Selanjutnya, Ma'ruf Amin, cawapres, mengajak dan menyeru para pengurus NU di wilayah Banten untuk aktif melibatkan dan memfungsikan Kiai NU dalam berkampanye untuk memenangkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. NU tampaknya terbawa-bawa dan terlibat dalam kegiatan politik praktis (Ismail, 2020).
Apabila dilihat dari sudut pandang lain, terjun bebasnya PBNU pada konstelasi politik adalah karna  gejala  Pilpres  2019,  termasuk  fase  pra-kampanye,  adalah  mengkristalnya  SARA  (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dieksploitasi sebagai bahan bakar propaganda politik. Indikasi kedua ialah maraknya hate speech yang marak di masyarakat beberapa tahun sebelum dan selama Pilpres 2019. Akibat negara ini, kondisi sosial di Indonesia rentan Ditunggangi akan kepentingan politik  tersendiri  yang  membahayakan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Ardipandanto,  2020).  NU  memiliki  kemampuan  rekonsiliasi  yang  bisa  meredam  konflik  yang kemudian  NU  mengambil  peran  disana  dengan  berijtihad  dapat  menjaga  keseimbangan  sosial politik,  dengan  berlandaskan  pada  Qoidah Dar'ul  Mafasid  Muqoddamun  Ala  Jalbil  Mashalih (Mencegah kerusakan lebih penting ketimbang mengambil keuntungan). Dalam tulisannya Sonny, dengan judul “Nilai Strategis Kefiguran Kh Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden” (2019) menjelaskan bahwa, memang pilihan yang sangat tepat dan rasional apabila sosok NU digaet untuk bertanggang pada pilpres kemarin, Figur Ma'ruf Amin sanggup mengkonsolidasikan suara nahdliyin secara kultural dan struktural. Ia dinilai  sebagai  sosok  yang  cakap  dalam  memecahkan  permasalahan  esensial,  seperti  serentetan konflik  SARA  (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar  Golongan)  di  Indonesia.  Kita  tahu  bahwa  pada akhirnya NU tidak mendapatkan posisi apapun di Kabinet Indonesia Maju. Peran Menteri Agama yang biasa dijabat kader NU diberikan kepada purn. Jenderal TNI Fachrul Razi (Nathaniel, tirto.id, 2022). Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh Gus nadir yang mengatakan bahwa, elite NU tidak euforia berlebihan  atas  apa  yang  didapat,  dan  tidak  murung  atas  apa  yang  hilang,  inilah  corak keagamaan yang nyata dalam politik NU (Hosen, 2019). Kemudian pada tahun 2020-2021, barulah elite  NU  mendapatkan  posisi  dalam  jajaran  pemerintah.  Misalnya,  Ketum  PBNU  Aqil  Siradj diangkat menjadi Komisaris PT.KAI (Persero), kemudian Ketum GP Ansor Gus Yaqut Cholil dipilih menjadi Menag menggantikan Fachrul Razi.
Sikap politik yang NU tempuh membuat para elit-elit NU mendapatkan keuntungan dari frame politik NU ada yang masuk dalam legislative, eksekutif maupun lembaga-lembaga tinggi
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
Negara  lainnya.  Mereka  memainkan  peranannya  secara  pragmatism,  makanya  yang  dihasilakan dalam politik NU selalu tidak mendapatkan keuntungan politik yang besar. Masih banyak yang tidak bisa dikelola oleh NU dalam politik, NU terabaikan akan kebesarannya, karena minimnya rasionalisasi atas peran dan fungsi politik dalam NU.
Adapun tentang Khittah NU yang disebut juga Khittah 1926, Muktamar 1984 juga merinci landasan  pemahaman  beragama  kaum  NU,  sikap  sosial,  dan  upaya  yang  dilakukan  NU  dalam bidang ilmu pengetahuan, dakwah, dan peningkatan kualitas hidup umat. Dinyatakan antara lain bahwa  NU  mendasarkan  pemahaman  keagamaannya  pada  sumber:  Al-Qur'an,  As-Sunnah,  Al- Ijma',  dan  Al-Qiyas.  Kemudian  NU  menggunakan  pendekatan  (Al-Madzhab)  dalam  bidang keimanan, mengikuti ideologi Ahlussunah Waljama'ah yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab, dan dalam bidang tasawuf, berkiblat pada Imam Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.
Sementara  itu,  perumusan  Khittah  NU  bertepatan  dengan  perubahan  signifikan  dalam sejarah organisasi NU. Sejak 1952 NU telah bertransformasi menjadi organisasi politik. Bahkan pada pemilu 1955, NU menjadi salah satu partai politik yang memenangkan pemilu.  Kemudian pada 1984, NU tak lagi harmonis dalam ruang politik. Terlebih banyak lembaga-lembaga, madrasah dan pondok pesantren yang tidak terurus karena atensi dan waktu para kyai, menjadi bias untuk kepentingan politik. Kemudian NU dalam kepemimpinan Gus Dur, mendeklarasikan bahwa NU bukan  lagi  organisasi  politik.  Deklarasi  tersebut  juga  disebut  sebagai  langkah Kembali  ke  Khittah 1926 , sehingga Khittah NU sering diartikan secara sederhana bahwa NU tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Namun, tujuan khittah NU seharusnya lebih dari itu (Anam, 2014). Membicarakan politik Nahdlatul Ulama yang layak dan tidak layak tidak sama dengan membahas nilai-nilai moral. Namun,  untuk  organisasi  setingkat  NU  harus  terintegrasi  penuh  dalam  kehidupan  bangsa  dan negara. NU memang layak menggunakan segala cara yang ada untuk menciptakan kehidupan yang adil  dan  makmur,  termasuk  menempuh  jalur  politik.  Politik  yang  baik,  elegan,  dan  berwibawa. Bukan hanya benturan kepentingan dan taktik papan catur.
Secara  spesifik,  pengembangan  landasan  politik  terangkum  menjadi  sembilan  pedoman berpolitik warga NU. Itu termasuk politik yang baik, kesadaran berbangsa, bertanggung jawab, beretika,  bermoral,  komunikatif,  kerukunan,  dan  kemandirian.  Pluralisme  di  Indonesia  harus dilestarikan secara utuh. NU telah melakukan ini sejak dahulu kala sebagai Civil Society (Arief Auly, 2013).    Kembali  ke  Khittah  menciptakan  peluang  luar  biasa  bagi  organisasi  ini  untuk  muncul sebagai tulang punggung Civil Society masa depan. NU dan lembaganya berupaya menapaki jalan baru yang telah dirintisnya, dengan orientasi mendahulukan kesejahteraan umum, ditopang oleh tiga pilar ukhuwwah Islamiyah, wathoniyyah, dan basyariyyah, dan visi politik inklusif Islam sebagai rahmatan lil' alamin . Pendidikan kewarganegaraan, diskusi kontekstual isu-isu keagamaan, kajian dan penelitian  sosial,  pengabdian  masyarakat  dan  advokasi  merupakan  contoh  program  konkrit (Hikam, 2000).
Semangat  Khittah  NU  menjadi  kekuatan  yang  signifikan  dalam  kehidupan  bernegara  di negeri ini. Khittah NU berharap dapat melahirkan aktivis-aktivis NU yang cakap untuk mengabdi pada bangsa dan negara. NU tidak akan menjadi kecil atau menyusut, tetapi Khittah NU akan mengubah NU menjadi organisasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Politik NU sangat cemerlang karena menerima partisipasi semua pihak dan menyatukan mereka dalam sebuah platform yang disebut NU (Sumarta, 2022). Sikap ini pula yang dilakukan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang tidak ingin menjadikan NU satu corak saja, terlihat dari  komposisi  PBNU  dalam  periodenya  yang  menghadirkan  kadernya  dari  berbagai  partai (pinterpolitik.com,  2022).  Yang  kemudian  hal  ini  akan  mempermudah  pengawasan  PBNU terhadap masuknya kepentingan politik yang mencoba masuk dalam tubuh NU (Permana, era.id, 2022).
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
Upaya Gus Yahya untuk menghidupkan kembali Gus Dur bertujuan untuk melanjutkan visi yang  telah  dilakoni  (Triono,  2022).  NU  menjadi  kekuatan  moral  untuk  memperkuat  jaringan kultural dan struktural sebagai Civil Society yang mandiri, menjadikan NU sebagai gerakan agama, pendidikan, sosial dan budaya. Menjaga keharmonisan, menjadi titik tengah antargolongan, etnis, dan agama. Sebagai kekuatan Civil Society, NU harus berada di garis depan untuk mengikhtiarkan kepentingan  masyarakat.  Menimbang  kapasitas  NU  tidak  hanya  dalam  segmen  politik,  dan kebutuhan  kaum  nahdliyin  bukan  cuma  dalam  segmen  politik  saja.  Peneguhan  perekonimian, agama, dan kelembagaan lainnya harus dikerjakan secara betul-betul oleh pada kader-kader NU. Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa NU bukanlah medium politik, lapangan business , atau sarana untuk mengejar kepentingan individu atau kelompok.

## Kesimpulan
Nahdlatul Ulama memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Indonesia, secara holistik  baik  NU  secara lembaga, ataupun  Elitenya  yang  berafiliasi  dengan ParPol,  masih  terus melakukan perjuangannya di jalur politik. Dalam beberapa kasus penempatan kader NU di cabinet, itu  berdasarkan  pada  pilihan  rasional.  Kemudian,  Pilpes  2019  kemarin  menunjukan  betapa terpampang  jelasnya  pragmatism  dalam  tubuh  NU,  fenomena  ini  jelas  mengagetkan  banyak kalangan, NU yang sudah final dengan Khittahnya malah secara gamblang mendukung salah satu jagoan politiknya. Secara teori memang benar NU melakukan langkah pragmatisnya dalam politik. Namun,  disisi  lain  juga  NU  melakukan  semua  ini  sesuai  dengan  Qoidah  Fiqih  yang  ada,  dan memang sedari dulu politik NU tidak pernah benar-benar keluar dari landasan yang ada dalam Fiqih.  Konsekuensi  kembali  ke  Khittah  memang  harus  terus  dijalankan,  NU  tidak  boleh  lagi digerus oleh kepentingan yang pragmatis.

## Referensi
Adhari,  N.  R.,  &  Suntara,  R.  A.  (2020).  Meningkatkan  Kesadaran  Bela  Negara  Melalui  Peran Nahdlatul Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. JIPIS , 29 (2). Anam, A. K. (2014). Makna Khittah NU. Nu.or.Id . Retrieved from https://www.nu.or.id/risalah- redaksi/makna-khittah-nu-sl5Tx
Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan  Internasional , 11 (1),  43 – 63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582
Arief Auly, M. (2013). Unpolitical Politic: Arah Politik Nahdlatul Ulama (pp. 1 – 3). pp. 1 – 3. nu.or.id. Arroisi, J., Putra Perdana, M., & Reza Hutama Al Faruqi, A. (2020). Pembaharuan Pemikiran Islam Model  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama. Jurnal  Islam  Nusantara , 04 (02),  172 – 188. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223 Basri, Y. (2019). Dinamika Kultur Politik NU: Studi Kiai Khos Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Candra,  T.  (2018).  Aktor  dalam  Timbangan  Pilihan  Rasional  |  Sanglah  Institute. Sanglah- Institute.Org .  Retrieved  from  https://www.sanglah-institute.org/2018/09/aktor-dalam- timbangan-pilihan-rasional.html Chalik, A. (2011). Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesinambungan (X). Sleman: Impulse & Buku Pintar Yogyakarta.
Chumaedi,  A.  (2006). Nu  Dan  Civil  Society:  Studi  Atas  Paradigma  Khittah  1926  (1984-2004) . Universitas Indonesia, Jakarta.
Daud, S. (2021). Re-Orientasi Politik Nu Pada Masa Orde Baru . Bandar Lampung: Pusaka Media.
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.197-206
Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. Jurnal Transformative , 5 (1). Fealy, G. (2009). Ijtihad politik ulama : sejarah NU 1952-1967 (IV). Yogyakarta: LKiS.
Fealy, G. (2020). NU dan Jebakan Politik: Masa Depan, Kedekatan dengan Jokowi, dan PKB. Matamatapolitik.Com .  Retrieved  from  https://www.matamatapolitik.com/news/analisis-nu- dan-jebakan-politik-masa-depan-kedekatan-dengan-jokowi-dan-pkb
Febrina, R. H., Mustika, B. U., & ... (2014). Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013.
… Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik . Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13131 Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , 31 (1), 153 – 168. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991
Giri,  A.  K.  (2020). Pragmatism,  Spirituality  and  Society  New  Pathways  of  Consciousness,  Freedom  and Solidarity . Palgrave Macmillan.
Hadinatha,  M.  F.  (2018).  Jejak  Pragmatisme  dalam  Politik  di  Indonesia  (Era  2009 – 2017). KALIMAH , 16 (2). https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2872 Hamdi,  A.  Z.  (2019).  Jejak  Oposisi  Politik  Nahdlatul  Ulama. Nasional.Sindonews.Com .  Retrieved from  https://nasional.sindonews.com/berita/1455567/18/jejak-oposisi-politik-nahdlatul- ulama
Hamzah, A. (2020). Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis dan aplikatif . Malang: Literasi Nusantara.
Haris,  A.,  &  Dardum,  A.  (2021).  Kiai  NU  dan  Politik  (Keterlibatan  Kiai  Nu  Jember  Dalam Kontestasi
Pilpres 2019). Fenomena , 20 (1), 91 – 114. https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51
Herman, Robyan, & Bafadal. (2022). Pragmatisme Dan Politik Pemilu. Jurnal Mentari Republika ,
2 (2). Hikam, A. (2000). Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society (Cet-1). Jakarta: Erlangga. Hosen, N. (2019). Posisi NU dan Keseimbangan Sosial-Politik. Ltnujabar.or.Id , pp. 1 – 5. Retrieved from https://ltnnujabar.or.id/posisi-nu-dan-keseimbangan-sosial-politik/3/ Husna,  A.,  &  Febriyanti.  (2017).  Sikap  Keagamaan  Moderat  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Komitmennya dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan. Seminar Nasional PKn-Unnes 2017- Penguatan Spirit Kebangsaan Di Tengah Tarikan Primodialisme Dan Globalisme , 15 – 24. Iqbal, M. M. (2019). Nahdlatul Ulama Dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokriktik Orientasi NU Dalam Politik Perspektif Insider. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) . Retrieved from http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4852 Ismail,  F.  (2020). NU  moderatisme  dan  pluralisme (Cetakan  Pertama;  Nurr,  Ed.).  Yogyakarta: IRCiSoD.
Izad,  R.  (2018,  September  25).  Politik  Nahdlatul  Ulama  |  Asumsi. Asumsi.Co .  Retrieved  from https://asumsi.co/post/2070/politik-nahdlatul-ulama Karim, A. G. (1995). Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia . Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar. Retrieved from www.muslims.net/KMNU
Khumaini,  A.  (2014).  Deretan  Menteri  dari  NU  di  Kabinet  Kerja  Jokowi-JK. Merdeka.Com . Retrieved  from  https://www.merdeka.com/politik/deretan-menteri-dari-nu-di-kabinet- kerja-jokowi-jk.html
Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan … . Retrieved from https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/maw/article/view/695
Copyright © 2022, Aji Sakti Hidayatullah, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman This is an open access article under the CC – BY-SA license
Man,  Y.  L.  (2018).  Urgensi  Nahdlatul  Ulama  dalam  Pemerintahan  Indonesia. Al  Imarah:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik … . Retrieved from https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2148
Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama . 9 (1). Mun’im, A. (Ed.). (2011). Piagam Perjuangan Kebangsaan . Jakarta: Setjen PBNU-NU Online. Nathaniel, F. (2022). Peran NU di Pilpres 2019 dan Balas Budi Jokowi. Tirto.Id . Retrieved from https://tirto.id/peran-nu-di-pilpres-2019-dan-balas-budi-jokowi-goyS
Permana, E. (ed). (2022). Sejumlah Kader Partai Masuk Kepengurusan NU, Gus Yahya Pastikan Tak Istimewakan Parpol Tertentu - ERA.ID. Era.Id . Retrieved from https://era.id/nasional/85256/sejumlah-kader-partai-masuk-kepengurusan-nu-gus-yahya- pastikan-tak-istimewakan-parpol-tertentu pinterpolitik.com.  (2022).  NU  Tidak  Butuh  PKB  Lagi? Pinterpolitik.Com .  Retrieved  from https://www.pinterpolitik.com/in-depth/nu-tidak-butuh-pkb-lagi/ Prayoga,  A.  (2018).  Realitas,  Politik,  dan  Pragmatisme. Lsfcogito.Org .  Retrieved  from https://lsfcogito.org/realitas-politik-dan-pragmatisme/
Raharjo  Jati,  W.  (2012).  Ulama  dan  Pesantren  Dalam  Dinamika  Politik  dan  Kultur  Nahdlatul Ulama. Ulul Albab , 13 (1). Renault, E. (2013). The naturalistic side of Hegel’s pragmatism. Critical Horizons , 13 (2), 244 – 274. https://doi.org/10.1558/crit.v13i2.244
Ri dhoi, M. A. (2018). Bantahan dan Pengakuan Politikus atas “Nyanyian” Mahfud MD. Tirto.Id . Retrieved  from  https://tirto.id/bantahan-dan-pengakuan-politikus-atas-nyanyian-mahfud- md-cSLW
Ridwan, N. K. (2020). Ensiklopedia Khittah NU Jilid III (Cetakan 1; A. M. Azzet, Ed.). Yogyakarta: DIVA Perss (Anggota IKAPI).
Saat, N., & Dewayanti, A. (2020). Jokowi’s Management of Nahdlatul Ulama (NU): A New Order Approach? ISEAS – Yusof Ishak Institute , 1 – 10.
Saepulah. (2021). Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU Dalam Merespon Perubahan Sosial. Jurnal.Stai-Mifda.Ac.Id , 7 (1). Retrieved from http://jurnal.stai- mifda.ac.id/index.php/ar/article/view/12
Sanusi, A., & Gumilar, G. (2019). Peran Ma’ruf Amin Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019. Lentera , 3 (1), 65 – 81. https://doi.org/10.1057/9781137436818_7
Setiawan, H. (2022, June 18). NU dan Tantangan Pergulatan Politik Kekuasaan | The Columnist.
Columnist Intermediate Writer, Milennial
Reader . Retrieved from https://thecolumnist.id/artikel/nu-dan-tantangan-pergulatan-politik-kekuasaan-2203 Sonny. (2019). Nilai Strategis Kefiguran Kh Ma’ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan  Presiden  2019. Jurnal  Renaissance , 4 (02),  541 – 550.  Retrieved  from http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance
Sumarta.  (2022).  NU  Antara  Politik  Praktis  dan  Khittah. Khulasah , 4 (1),  1 – 13. https://doi.org/10.556556/kisj.v4i1.73
Syam, N. (n.d.). Relasi NU dan Politik yang Fluktuatif . Retrieved from https://www.academia.edu/5577918/politik_NU Triono, A. L. (2022, March). Di Pesantren Cipasung, Ketum PBNU Tegaskan Visi Menghidupkan Gus  Dur. Nu.or.Id .  Retrieved  from  https://www.nu.or.id/nasional/di-pesantren-cipasung- ketum-pbnu-tegaskan-visi-menghidupkan-gus-dur-MIrBI
Wasitohadi.  (2012).  Pragmatisme,  Humanisme  dan  Implikasinya  Bagi  Dunia  Pendidikan  di Indonesia. Satya Widya , 28 (2).