## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## REHABILITASI MEDIS TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
Riki Afrizal 1* , Iwan Kurniawan 2 , Tenofrimer 3
1,2,3 Fakultas Hukum Unversitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: rikiafrizal@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 24/05/2023 Rehabilitasi  medis  dapat  dijatuhkan  dalam  putusan  hakim  terhadap  terdakwa penyalahgunaan narkotika. Meskipun hal tersebut telah diatur dan diberi  ruang dalam  Undang  -  Undang  Narkotika,  namun  terbatas  dalam  penerapannya.  Hal itu  tidak  hanya  tergantung  hakim,  Penuntut  Umum  untuk  menempatkan rehabilitasi  sebagai  prioritas  dalam  dakwaan  dan  tuntutan.  Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan perumusan dakwaan dalam perkara penyalahgunaan  narkotika  tergantung  kepada  kualifikasi  pelaku  berdasarkan hasil  penyidikan  dan  hasil  asesmen  terpadu.  Dalam  hal  terdakwa  merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka dakwaan tunggal menjadi pilihan  dengan  tuntutan  berupa  rehabilitasi.  Bentuk  dakwaan  yang  sering digunakan dalam perkara ini adalah dakwaan subsider atau dakwaan alternatif. Dalam  bentuk  dakwaan  ini  rehabilitasi  medis  tidak  ditempatkan  pada  pilihan utama  sebagai  dakwaan  primer  pada  bentuk  dakwaan  subsider  atau  alternatif terakhir  pada  dakwaan  alternatif.  Hal  tersebut  menutup  kemungkinan  tuntutan rehabilitasi  karena  Penuntut Umum  lebih  mengejar  pembuktian  terhadap  pasal dengan ancaman pidananya. Direvisi, 20/06/2023 Dipublikasi, 27/07/2023 Kata Kunci: Rehabilitasi Medis;
Dakwaan dan Tuntutan; Penyalahgunaan Narkotika
Abstract Keywords: Medical Rehabilitation; Indictment and Charge; Narcotics Abuse Medical  rehabilitation  can  be  imposed  in  a  judge’s  decision  against  a defendant of narcotics abuse. Although this has been regulated and given space in the narcotics law, it is limited in its application. It is not only up to the judge, the public prosecutor to place rehabilitation as priority in the indictments and charges.  The  research  method  used  is  sociological  juridical  and  descriptive analysis. The results showed that the form and formulation of the indictment in narcotics abuse cases depended on the qualifications of the perpetrator based on the results of the investigation and the results of an integrated assessment. In the event that the defendant is an addict and a victim of narcotics  abuse, a single indictment becomes an option with a demand for rehabilitation. The form of  indictment  that  is  often  used  in  this  case  is  the  subsidiary  charge  or alternative  charge.  In  this  form  of  indictment,  medical  rehabilitation  is  not placed  as  the  primary  indictment  or  the  last  alternative  in  the  alternative indictment.  This  close  the  possibility  of  a  rehabilitation  claim  because  the public  prosecutor  is  more  in  pursuit  of  proving  the  article  with  a  criminal threat.

## PENDAHULUAN
Peredaran  narkotika  masih  merupakan  persoalan  besar  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia.  Hal  itu  ditandai  dengan  makin  masifnya  penyalahgunaan  narkotika  yang  terjadi. Pada  tahun  2021  (pertengahan  tahun  2021)  Polri  telah  mengungkap  sebanyak  19.229  kasus
narkoba dengan 24.878 tersangka. 1 Jumlah pengguna narkotika di Indonesia lebih kurang 3,6 juta orang. 2 Pada tahun 2021 saja Badan Narkotika Nasional telah mengungkap 107 jaringan sindikat  berskala  nasional  dan  internasional  dari  126  jaringan  yang  berhasil  dipetakan. Barang  bukti  narkotika  yang  telah  disita  dari  tahun  2020  hingga  pertengahan  tahun  2021 tercatat  sebanyak  3,52  ton  shabu,  5,91  ton  ganja,  87,5  Ha  ladang  ganja,  dan  515.519  butir ekstasi  yang  banyak  diselundupkan  oleh  sindikat  melalui  jalur  laut. 3 Jumlah  ini  sungguh memprihatinkan  sehingga  memerlukan  upaya  yang  serius  dari  berbagai  pihak  terutama penegak hukum dalam mencegah dan memberantasnya.
Tingginya  angka  peredaran  narkotika  ini  tentu  berbanding  lurus  dengan  jumlah  orang yang  ketergantungan  atau  menjadi  pecandu  terhadap  narkotika  tersebut.  Oleh  sebab  itu, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (UU  Narkotika)  menempatkan pendekatan  non  penal  berupa  pendekatan  aspek  pemulihan  kesehatan  sebagai  alternatif  lain selain  pendekatan  penal  atau  pidana  dalam  kasus  penyalahgunuaan  narkotika.  Salah  satu upaya adalah melalui pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika.
Dalam  Pasal  54  UU  Narkotika  mengatur  bahwa  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya didalam Pasal 127 ayat (2),  mengatur  bahwa  dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal  103. Pasal-pasal  tersebut  mengatur  mengenai  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika dapat memutus pecandu narkotika  yang  terbukti  bersalah  dalam  tindak  pidana  narkotika  atau  menetapkan  pecandu yang tidak terbukti bersalah untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Meskipun undang- undang secara tegas mengatur mengenai dimungkinkannya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu  narkotika  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  narkotika,  namun  jika  dilihat  dari beberapa  putusan  pengadilan  diketahui  bahwa  tidak  banyak  putusan  atau  penetapan  hakim mengenai rehabilitasi ini diterapkan kepada terdakwa atau terpidana. Sebagai gambaran data, terdapat  321  perkara  narkotika  yang  masuk  ke  Pengadilan  (khususnya  Pengadilan  Negeri Padang) pada Tahun 2017 dimana sebagian besar dengan putusan pemidanaan dan terdapat 5 perkara yang disertai dengan putusan rehabilitasi medis. 4
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  kenyataannya  rehabilitasi  medis  sebagai alternatif lain selain pemenjaraan bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk diterapkan tetapi dari  data  terlihat  jumlahnya  masih  terlalu  sedikit.  Putusan  hakim  (termasuk  rehabilitasi medis)  terhadap  terdakwa  tentu  saja  didasarkan  kepada  pembuktian  serta  keyakinan  hakim terhadap  pemeriksaan  suatu  perkara.  Meskipun  demikian,  putusan  hakim  tidak  terlepas  dari dakwaan  dan  tuntutan  Penuntut  Umum,  karena  dakwaan  merupakan  dasar  pemeriksaan  di persidangan.  Dari  segi  penuntutan  oleh  Penuntut  Umum  sebagai  tahapan  selanjutnya  dari proses  penyidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  tentu  memiliki  relevansi  terhadap penerapan  sanksi  atau  tindakan  rehabilitasi  medis  ini  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  putusan hakim.
Penuntutan oleh Penuntut Umum secara umum berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam tindak pidana penyalahguna narkotika. Dakwaan merupakan dasar dari  pemeriksaan  persidangan  oleh  hakim  di  pengadilan.  Bentuk  dakwaan  yang  digunakan
1 “Kapolri: Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Selama
2021,” n.d.,
https://www.antaranews.com/berita/2214046/kapolri-polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-selama-2021.
2 “Kepala BNN: Pengguna Narkoba Pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang,” Liputan6.Com , 2019.
3 “HANI  2021 :  PERANG  MELAWAN  NARKOBA  (WAR  ON  DRUGS)  DI  ERA  PANDEMI  COVID-19 MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR),” BNN.GO.ID , 2021.
4 Upita  Anggunsuri  Riki  Afrizal,  “Optimalisasi  Proses  Asesmen  Terhadap  Penyalahguna  Narkotika  Dalm Rangka  Efektivitas  Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Bagi  Pecandu  Narkotika,” Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure 19, no. 3 (2019): 259–68, doi:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.259-268.
oleh  Penuntut  Umum  akan  menentukan  mengenai  hal-hal  yang  akan  dibuktikan  dan mengenai  tuntutan  terhadap  terdakwa  nantinya  pada  akhir  persidangan.  Bentuk  dakwaan yang digunakan (tunggal, alternatif, subsidair, atau kumulatif) juga sebagai strategi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Hal yang lazim, Penuntut Umum  akan  menggunakan  strategi  untuk  membuktikan  terdakwa  bersalah  sesuai  dengan pasal yang dilanggar.
Dalam  kasus  narkotika,  terdapat  beberapa  pasal  yang  sering  dikenakan  oleh  Penuntut Umum  dalam  dakwaannya.  Mulai  dari  Pasal  111,  Pasal  112,  dan  Pasal  114  UU  Narkotika, sedangkan  bentuk  dakwaan  yang  digunakan  model  subsidiaritas.  Jenis  pasal  dan  model dakwaaan  ini  akan  berpengaruh  terhadap  kemungkinan  diterapkannya  rehabilitasi  medis. Penempatan  ketiga  pasal  tersebut  diatas  (111,  112,  114  UU  Narkotika)  lebih  sering ditempatkan  sebagai  dakwaan  primer  sehingga  berpeluang  menjerat  dengan  pasal pemidanaan terhadap terdakwa. Hal ini akan berbeda dengan apabila Pasal 127 UU Narkotika yang  ditempatkan  pada  dakwaan  primer,  maka  akan  terbuka  lebar  peluang  diterapkannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 5
Berdasarkan  kepada  latar  belakang  persoalan  diatas,  maka  penulis  akan  membahas persoalan mengenai rehabilitasi medis ini kaitannya dengan peran dari Jaksa Penuntut Umum Dengan  Judul  Rehabilitasi  Medis  Terhadap  Terdakwa  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. Dari  aspek  normatif  dilakukan  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konsep hukum. 6 Sementara itu peneltian hukum empiris dengan menguji ketentuan atau aspek hukum yang  ada  terkait  dengan  pengaturan  mengenai  rehabilitasi  medis  dan  sosial  dengan  melihat bagaimana kenyataan dalam penerapan hukumnya.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menghimpun  data  yakni  data  sekunder  dan  data primer.  Data  sekunder  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  narkotika  dan ketentuan  hukum  acara  pidana  serta  aturan  mengenai  Kejaksaan.  Hal  tersebut  juga  akan didukung dengan tinjauan doktrin  atau teori-teori hukum  terkait dengan tujuan pemidanaan. Perundang-undangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  mengenai  peraturan perundang-undangan  mengenai  narkotika  (UU  Narkotika  dan  peraturan  dibawahnya), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu aspek empiris dari penelitian ini akan didukung dengan penggunaan data primer atau data yang diperoleh langsung. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasi Medis
Dari segi tata bahasa narkotika berasal dari bahasa Inggris “ narkotics ” yang berarti obat bius.  Sebuah  arti  yang  sama  dengan  istilah  narcosis  dalam  bahasa  Yunani  yang  artinya menidurkan  atau  membiuskan. 8 Narkotika  pada  dasarnya  merupakan  zat  atau  obat  yang berasal  dari  tanaman  atau  non  tanaman  yang  berguna  dalam  bidang  kesehatan.  Namun,
5 Anggara Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Meninjau Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan Pidana , ed. Luthfi Widagdo Eddyono Ajeng Gandini Kamilah (Jakarta: Institute For CriminalJustice Reform, 2016).
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta (Penerbit Universitas Indonesia, 2008).
8 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2009).
penggunaan secara tidak benar dapat menimbulkan kesenangan, melumpuhkan produktivitas, dan bahkan menyebabkan kematian.
Dalam Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilang  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  dibedakan  kedalam  golongan-  golongan  sebagaimana terlampir  dalam  undang-undang”.  Secara  umum  didalam  pembagian  golongan-golongan narkotika tersebut terbagi kedalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.
Pada dasarnya penggunaan narkotika diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan atau melawan  hukum,  seperti  digunakan  untuk  kepentingan  dunia  medis  dan  kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Penggunaan  narkotika  diluar  hal  tersebut  tentu  saja merupakan  hal  yang  sangat  dilarang  dan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Terdapat empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika dan terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu :
a. Kategori  pertama,  yakni  perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
b. Kategori  kedua,  yakni  perbuatan  berupa  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
c. Kategori  ketiga,  yakni  perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara  dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
d. Kategori  keempat,  yakni  perbuatan  berupa  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. 9
Untuk narkotika dalam bentuk tanaman pada narkotika golongan I, perbuatan melawan hukum berupa perbuatan menanam juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Ancaman sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana narkotika minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati  dapat  dijatuhkan  dengan  syarat  untuk  jenis  narkotika  berbentuk  tanaman  beratnya melebihi  1  (satu)  kg  atau  tidak  boleh  melebihi  5  (lima)  batang  pohon  serta  untuk  narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya ancaman pidana seumur hidup juga  dapat  dijatuhkan  dalam  hal  memberikan  narkotika  untuk  digunakan  orang  lain  yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut atau cacat permanen.
Penyalahguna  narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  dan melawan  hukum.  Batasan  tentang  penggunaan  narkotika  tanpa  hak  dan  melawan  hukum tersebut mengacu pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Pasal 7 menyebutkan bahwa  “narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi”.  Didalam  pasal  8  disebutkan  bahwa narkotika  golongan  I  dilarang  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan  dan  hanya  digunakan untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  dan  untuk  reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Penggunaan narkotika selain dari tujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika.
9 Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
Terdapat  beberapa  istilah  terkait  dengan  orang  yang  terlibat  dengan  penggunaan narkotika  ini,  yaitu  penyalahguna,  pecandu,  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika. Penyalahguna  narkotika  merupakan  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak  sengaja  menggunakan narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan narkotika.  Baik  Pengguna,  korban  penyalahgunaan,  dan  penyalahguna  narkotika  dapat menjadi pecandu apabila adanya ketergantungan terhadap narkotika tersebut.
Ketergantungan  psikis  penggunaan  narkotika  berupa  timbulnya  keadaan  lupa  pada  si pemakai,  sehingga  ia  dapat  melepaskan  diri  dari  suatu  situasi  konflik  tanpa  bisa  lepas  dari sebab  kesulitan  tersebut.  Pemakai  narkotika  semakin  tidak  dapat  menyesuaikan  diri  dengan masyarakat  sehingga  kesulitan  yang  dialaminya  semakin  besar  dan  kebutuhan  terhadap narkotika  akan  semakin  besar.  Ketergantungan  fisik  menimbulkan  berkurangnya  kepekaan terhadap  bahan  tersebut.  Tubuh  menjadi  terbiasa  hingga  sampai  pada  kekebalan.  Hal  ini semakin  menjadi  rumit  dimana  dosis  penggunaannya  akan  semakin  meningkat  dan  ketika penggunaannya dihentikan akan mengakibatkan kematian.
Terdapat  perubahan  paradigma  dalam  pencegahan  dan  penanganan  perkara penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif sanksi.Undang-Undang  Narkotika  tidak  hanya  mengatur  sanksi  berupa  pidana  saja  terhadap penyalahguna  narkotika,  tetapi  juga  aspek  pemulihan  ketergantungan  melalui  rehabilitasi. Pengaturan  mengenai  rehabilitasi  medis  dan  sosial  dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang Narkotika.  Pasal  54  Undang-Undang  Narkotika  mengatur  bahwa  “pecandu  narkotika  dan korban  penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial’.  Pecandu narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam keadaan  ketergantungan  pada  narkotika,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Dalam  pengertian ini  terdapat  dua  kategori,  yaitu  orang  yang  menggunakan  narkotika  dan  orang  yang menyalahgunakan narkotika.
Rehabilitasi  medis  merupakan  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan  narkotika.  Sedangkan  rehabilitasi  sosial  adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu  narkotika  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat. Bahkan  dalam  Pasal  103  Undang-Undang  Narkotika  menyebutkan  hakim  yang  memeriksa perkara  pecandu  narkotika  dapat  memutus    atau  menetapkan  yang  bersangkutan  untuk rehabilitasi.  Dalam  Pasal  127  Undang-Undang  Narkotika  menyatakan  bahwa  dalam  hal penyalahguna  narkotika  dapat  dibuktikan  sebagai  korban  penyalahguna  narkotika penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.
Upaya  Rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  sudah  merupakan  komitmen  penegak hukum  dalam  hal  menangani  perkara  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  tersebut  setidaknya terlihat  melalui  ditindak  lanjutinya  amanat  Undang-Undang  Narkotika  dengan  menetapkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Kesehatan, Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan  Badan  Narkotika  Nasional  No  : 01/PB/MA/III/2014, No: 03 Tahun 2014, No: 11 Tahun 2014, No: 03 Tahun 2014, No: PER-
005/A/JA/03/2014, No: 1 Tahun 2014, No: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

## Bentuk  dan  Rumusan  dakwaan  dan  tuntutan  Penuntut  Umum  terhadap  terdakwa penyalahguna narkotika
Dalam  sistem  peradilan  pidana  terdapat  subsistem  yang  bekerja  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  hukum  yang  disebut  penegakan  hukum.  Menurut  Soerjono  Soekanto, penegak  hukum  adalah  luas  sekali,  karena  mencakup  mereka  yang  secara  langsung  dan secara  tidak  langsung  berkecimpung  dibidang  penegakan  hukum.  Subsistem  yang  terlibat secara  langsung  dalam  penegakan  hukum  mencakup  mereka  yang  bertugas  dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. 10
Proses  penuntutan  dalam  proses  peradilan  pidana  merupakan  tahapan  selanjutnya setelah  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  kepolisian.  Berdasarkan Pasal 1 butir 3 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk  melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dengan  permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 11
Terkait  dengan  kewenangan  penuntutan,  berkerjanya  Penuntut  Umum  ini  dalam persidangan  dimulai  dengan  adanya  dakwaan  dalam  surat  dakwaan  yang  dilimpahkan  ke Pengadilan.  Surat  dakwaan  sangat  penting  dalam  proses  penanganan  perkara  pidana  karena surat  dakwaan  merupakan  pembatasan  tuntutan.  Terdakwa  tidak  dapat  dituntut  atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan- perbuatan yang tidak tercantum dalam  surat  dakwaan.  Seorang  terdakwa  yang  dihadapkan  ke  sidang  pengadilan  baru  dapat dijatuhi  hukuman  apabila  telah  terbukti  seperti  yang  disebutkan  atau  dinyatakan  oleh  Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya. 12
Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte ( acte  van verwizing ) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur  yuridis  dari  pasal-pasal  tindak  pidana  (delik)  yang  dilanggar. 13 Surat  dakwaan akan  menjadi  dasar  pemeriksaan  dipersidangan  dan  dasar  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan putusan.  Hakim  tidak  boleh  mengadili  perbuatan  yang  tidak  didakwakan.  Peranan  surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan adalah sebagai berikut : 14
a) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri
b) Dasar tuntutan pidana ( requisitoir )
c) Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembela
d) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
e) Dasar  pemeriksaan  peradilan  selanjutnya  (banding,  kasasi,  peninjauan  kembali  bahkan kasasi demi kepentingan hukum)
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , 1 Cet 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
11 Riki  Afrizal,  “Penguatan  Sistem  Peradilan  Pidana  Melalui  Kewajiban  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015,” Jurnal Yudisial 13, no. 3 (2020): 391–408, doi:http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386.
12 Ibid.
13 Ramelan, Hukum Acara Pidana (Teori Dan Implementasi) (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006).
14 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana : Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
Dalam penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan secara jelas. Rumusan delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan  dalam  bentuk  uraian  fakta  perbuatan  yang  dilakukan  sehingga  jelas  kedudukan dari  pelakunya.  Dalam  merumuskan  surat  dakwaan,  Penuntut  Umum  harus  membuat  dan menyusunnya  secara  cermat.  Menurut  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  terdapat  beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu : 15

## 1) Dakwaan biasa
Adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Umumnya dakwaan ini dijumpai  pada  tindak  pidana  yang  jelas  serta  tidak  mengandung  faktor  penyertaan, atau concursus, maupun faktor alternatif atau subsidair.
2) Dakwaan alternatif
Dakwaan  ini  digunakan  untuk  tindak  pidana  yang  satu  sama  lainnya  saling mengecualikan  sehingga  memberi  pilihan  bagi  hakim  untuk  menentukan  dakwaan mana yang tepat.
3) Dakwaan subsidair
Merupakan  bentuk  dakwaan  yang  terdiri  dari  dua  atau  beberapa  dakwaan  yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan terhadap tindak pidana yang terberat, hingga tindak pidana yang paling ringan.
4) Dakwaan kumulasi
Merupakan  surat  dakwaan  yang  disusun  berupa  rangkaian  dari  beberapa  bentuk dakwaan atau disebut juga gabungan dari beerapa dakwaan sekaligus.
Didalam  persidangan  Penuntut  Umum  akan  berupaya  membuktikan  dakwaannya  telah terbukti melalui alat bukti yang dihadirkan dan diperiksa dipersidangan.
Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atau requisitor. Surat Tuntutan atau Requisitor memuat hal-hal mengenai : 16
a) Hal tindak pidana yang didakwakan
b) Fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan
c) Analisis  hukum  terhadap  fakta-fakta  untuk  memberikan  kontruksi  hukum  atas  peristiwa yang didakwakan
d) Pendapat tentang terbukti atau tidaknya dakwaan
e) Permintaan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim
Putusan terhadap suatu perkara pidana tentu saja tidak terlepas dari proses persidangan dalam  rangka  pembuktian  kebenaran  terhadap  peristiwa  pidana  yang  diadili  dalam persidangan yang diputus  tersebut.  Dakwaan dan Tuntutan menempati  posisi  penting dalam pemeriksaan suatu  perkara pidana, karena akan  menjadi  dasar pemeriksaan perkara tersebut didalam persidangan pengadilan.
Demikian  juga  halnya  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika,  dakwaan  Penuntut Umum  akan  menjadi  dasar  dilakukannya  pemeriksaan  dan  pembuktian  peristiwa  pidana tersebut  didalam  persidngan.  Meskipun  dakwaan  menjadi  dasar  pemeriksaan  persidangan, tetapi sejalan dengan pemeriksaan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap penyidikan.
15 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP :  Penyidikan  Dan  Penuntutan ,  2 Cetakan (Jakarat: Sinar Grafika, 2016).
16 Adami Chazawi, Kemahiran Dan Kterampilan Praktik Hukum Pidana (Malang: Bayumedia, 2005).
Surat  dakwaan  harus  sinkron  dengan  hasil  penyidikan,  harus  benar-benar  sejalan  dan seiring  dengan  hasil  pemeriksaan  penyidikan.  Rumusan  surat  dakwaan  yang  menyimpang dari hasil penyidikan merupakan surat dakwaan palsu dan tidak benar untuk dibawa ke sidang pengadilan.  Materi  surat  dakwaan  sebagai  dasar  pemeriksaan  hakim  dalam  sidang pengadilan,  tidak  boleh  menyimpang  atau  bertentangan  dengan  tindak  pidana  yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara penyidikan. 17
Upaya  untuk  sinkronisasi  antara  hasil  penyidikan  dengan  surat  dakwaan  yang  akan dibuat oleh Penuntut Umum  dalam perkara tindak pidana narkotika sudah terlihat  pada saat penelitian  terhadap  hasil  penyidikan.  Pada  proses  ini  Penuntut  Umum  memastikan kelengkapan  berkas  perkara  penyidikan  khususnya  mengenai  kualifikasi  tindak  pidana, barang  bukti,  unsur  kesalahan,  dan  termasuk  kualifikasi  tersangka.  Kualifikasi  tersangka menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  penelitian  ini  karena  mempunyai  keterkaitan dengan dimungkinkan atau tidaknya dilakukan rehabilitasi.  Dalam hal tersangka dinyatakan posistif  menggunakan  narkotika  maka  wajib  dilakukan  asesmen  terpadu  guna  menentukan kulifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya.
Kualifikasi  penyalahguna  narkotika  penting  dalam  kaitannya  terhadap  tuntutan  yang akan diajukan dan proses selanjutnya terhadap terdakwa. Sebagaimana Batasan penelitian ini pada  penyalahguna  narkotika,  terdapat  3  (tiga)  kualifikasi  penyalahguna  narkotika,  yaitu penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika, dan pecandu narkotika. Dalam hal terdakwa  dikualifikasikan  sebagai  pecandu  narkotika  atau  korban  penyalahguna  narkotika yang  dibuktikan  dengan  hasil  asesmen  terpadu,  maka  wajib  diterapkan  pasal  127  Undang- Undang  Narkotika.  Terhadap  terdakwa  kategori  ini  bentuk  dakwaannya  adalah  tunggal dengan  tuntutan  rehabilitasi.  Apabila  pecandu  sekaligus  juga  sebagai  pengedar  atau  bandar atau kurir maka juga diterapkan pasal 127 dan pasal-pasal lain sesuai perbuatannya.
Bentuk  dakwaan  yang  sering  digunakan  dalam  perkara  penyalahgunaan  narkotika biasanya  adalah  bentuk  subsidiaritas  atau  dengan  dakwaan  alternatif.  Mengingat  dalam perkara  penyalahgunaan  narkotika  seringkali  terdapat  fakta  yang  berkaitan  dengan  pasal lainnya  dalam  undang-undang  narkotika,  maka  bentuk  dakwaan  alternatif  lebih dipertimbangkan untuk digunakan.

## Pengaruh  bentuk  dakwaan  dan  tuntutan  Penuntut  Umum  dalam  perkara penyalahgunaan narkotika terhadap penerapan rehabilitasi medis
Penerapan  hukum  pidana  berupa  pidana  penjara  bagi  korban  pengguna  narkotika terbukti  tidak  berhasil  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  peredaran  dan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika.  Faktanya  yang  terjadi  justru  setiap  tahunnya  korban  pengguna narkotika  yang  dijatuhi  pidana  penjara  justru  semakin  meningkat. 18 Orientasi  pada  pidana penjara  atau  pemenjaraan  ini  mengakibatkan  persoalan  yang  lebih  rumit  lagi  menyangkut kelebihan  kapasitas  ( over capacity )  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  ini  sesuai  dengan penilaian  Institute  For  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  bahwa  permasalahan  over  kapasitas
17 Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim,” Jurnal Yudisial 5, no. 3 (2012): 286.
18 Parasian  Simanungkalit,  “Model  Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban  Pengguna  Narkoba  Di  Indonesia,” Jurnal Yustisia 1, no. 3 (2012): 86.
terjadi  karena  di  Indonesia  terlalu  banyak  mengedepankan  pemenjaraan. 19 Bahkan permasalahan  over  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagian  besar  karena  penghuninya berasal dari narapidana kasus narkotika.
Rehabilitasi  medis  terhadap  penyalahguna  narkotika  menjadi  salah  satu  alternatif pendekatan disamping pemidanaan. Dengan upaya rehabilitasi, maka terhadap penyalahguna narkotika tidak selalu berakhir dengan pemenjaraan tetapi menekankan pada aspek pemulihan ketergantungan  pada  narkotika.  Menyadari  pentingnya  upaya  ini  maka  sudah  sepatutnya menjadi prioritas dari penegak hukum terkait, salah satunya Penuntut Umum.
Dari perspektif Penuntut Umum keseriusan dalam penerapan rehabilitasi medis ini bisa dianalisis  dari  bentuk  dakwaan  dan  tuntutan  dalam  perkara  penyalahgunaan  narkotika. Bentuk  dakwaan  dan  pasal  yang  digunakan  Penuntut  Umum  memiliki  pengaruh  terhadap kemungkinan  diterapkannya  upaya  rehabilitasi  medis  ini.  Dakwaan  tersebut  akan  menjadi dasar  bagi  Hakim  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  dan  selanjutnya  berdasarkan pembuktian  dalam  persidangan  Hakim  akan  memutus  terdakwa  dengan  rehabilitasi  atau tidak.
Putusan  atau  penetapan  rehabilitasi  terhadap  terdakwa  penyalahguna  narkotika  sangat dimungkinkan  dalam  hal  terdakwa  penyalahguna  narkotika  termasuk  kedalam  kualifikasi pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika.  Bahkan  dalam  perspektif  Penuntut  Umum penanganan  terhadap  terdakwa  dengan  kualifikasi  ini  akan  berbeda  dengan  penyalahguna narkotika  lainnya.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pedoman  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Dalam  pedoman  tersebut  diatur  dan  ditegaskan  bahwa  penanganan  terhadap  terdakwa penyalahgunaan  narkotika  yang  memenuhi  unsur  Pasal  127  Undang-Undang  Narkotika adalah wajib rehabilitasi.
Bahkan  secara  khusus  terkait  rehabilitasi  medis  ini  ditindak  lanjuti  dengan  Pedoman Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Penyelesaian  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Rehabilitasi  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restorative Sebagai  Pelaksanaan  Asas  Dominus  Litis  Jaksa.  Pedoman  tersebut  menegaskan  bahwa penanganan  penyalahguna  narkotika  khususnya  terdakwa  yang  didakwa  dengan  Pasal  127 Undang-Undang  Narkotika  melalui  rehabilitasi  medis  merupakan  upaya  yang  tidak  dapat dipisahkan dari pelaksanaan Restoratif Justice. Keberadaan pedoman ini menunjukkan bahwa ada  upaya  optimalisasi  rehabilitasi  medis  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Bentuk  dakwaan  tunggal  dengan  Pasal  127  Undang-Undang  Narkotika  sebagai  pasal yang dikenakan memungkinkan adanya ruang terhadap penerapan rehabilitasi medis. Hanya saja didalam praktek penegakkan hukumnya Penuntut Umum lebih banyak menemukan unsur suatu  perbuatan  penyalahgunaan  narkotika  ini  juga  memenuhi  unsur  lainnya.  Unsur  yang dimaksud adalah pelaku juga terlibat sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen sehingga bentuk  dakwaan  tunggal  dengan  melanggar  Pasal  127  Undang-Undang  Narkotika  tidak mungkin  untuk  diterapkan.  Dengan  demikian  peluang  rehabilitasi  juga  semakin  tidak mungkin dalam putusan hakim.
19 “Banyak Lapas Overkapasitas,
ICJR:
Terlalu Mengedepankan Pemenjaraan,” n.d.,
https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu-mengedepankan- pemenjaraan.
Bentuk  dakwaan  lainnya  terhadap  perkara  penyalahgunaan  narkotika  adalah  bentuk dakwaan  subsidiaritas  atau  subsider  dan  bentuk  dakwaan  alternatif.  Bentuk  dakwaan  ini paling  umum  digunakan  dalam  perkara  penyalahgunaan  narkotika  dimana  terdakwa  tidak hanya  sebagai  pecandu  atau  korban  penyalahguna  narkotika  tetapi  juga  memenuhi  unsur perbuatan pidana lainnya dalam undang-undang tersebut.
Dalam kualifikasi ini Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dapat dikenakan disamping pasal  lainnya.  Penempatan  Pasal  127  yang  membuka  peluang  rehabilitasi  bukanlah  sebagai prioritas pembuktian utama yang dikejar oleh Penuntut Umum. Misalnya saja dalam dakwaan alternatif, pasal ini menjadi alternatif kedua setelah Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.  Bahkan  tidak  jarang  juga  pada  kualifikasi  perbuatan  ini  rehabilitasi  tidak mendapatkan tempat dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
Dengan  bentuk  dakwaan  subsider  atau  dakwaan  alternatif  dimana  fokus  dari pembuktian  yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  kesalahan  dan  sanksi  pidana  yang tentu  saja  pada  akhirnya  bermuara  pada  putusan  pidana.  Sementara  itu  rehabilitasi  tetap hanya  sebagai  alternatif  yang  tidak  menjadi  prioritas  untuk  dibuktikan  lagi.  Hal  tersebut diatas  menunjukkan  bahwa  bentuk  dan  perumusan  surat  dakwaan  memiliki  kaitan  erat dengan optimalisasi penerapan rehabilitasi medis dalam proses hukum.

## KESIMPULAN
Rehabilitasi  medis  merupakan  alternatif  selain  penghukuman  yang  dapat  diterapkan pada  perkara  penyalahguna  narkotika.  Dalam  hal  dakwaan  dan  tuntutan  penuntut  umum, rehabilitasi  medis  dapat  diterapkan  pada  kualifikasi  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika  dengan  tuntutan  rehabilitasi.  Untuk  kualifikasi  perbuatan  ini  biasanya  dalam dakwaan tunggal.
Selain  kualifikasi  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika,  maka  juga  dapat diancam  dengan Pasal  127 dan pasal-pasal  sesuai  perbuatan lainnya dalam  bentuk  dakwaan subsidiaritas  atau  dakwaan  alternatif.  Dalam  bentuk  dakwaan  tersebut  sangat  kecil kemungkinan rehabilitasi medis menjadi prioritas utama yang dikejar dalam pembuktiannya ataupun menjadi tuntutan Penuntut Umum. Dengan  demikian dapat dipahami bahwa bentuk dakwaan  dalam  perkara  penyalahgunaan  narkotika  akan  berpengaruh  kepada  peluang diterapkannya rehabiltasi medis dalam tahap penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Kusno. Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Anak . Malang: UMM Press, 2009.
Afrizal,  Riki.  “Penguatan  Sistem  Peradilan  Pidana  Melalui  Kewajiban  Penyampaian  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.” Jurnal Yudisial 13, no. 3 (2020): 391–408. doi:http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386.
“Banyak  Lapas  Overkapasitas,  ICJR:  Terlalu  Mengedepankan  Pemenjaraan,”  n.d. https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu- mengedepankan-pemenjaraan.
Chazawi, Adami. Kemahiran Dan Kterampilan Praktik Hukum Pidana . Malang: Bayumedia, 2005.

## BNN.GO.ID.  “HANI  2021 :  PERANG  MELAWAN  NARKOBA  (WAR  ON  DRUGS)  DI
ERA  PANDEMI  COVID-19  MENUJU  INDONESIA  BERSIH  NARKOBA (BERSINAR),” 2021.
Harahap,  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP :  Penyidikan  Dan Penuntutan . 2 Cetakan. Jakarat: Sinar Grafika, 2016. “Kapolri: Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Selama 2021,” n.d.
https://www.antaranews.com/berita/2214046/kapolri-polri-ungkap-19229-kasus- narkoba-selama-2021.
liputan6.com. “Kepala BNN: Pengguna Narkoba Pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang,” 2019. Marpaung,  Leden. Proses Penanganan Perkara  Pidana : Bagian  Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi . Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Mas, Marwan. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim.” Jurnal Yudisial 5, no. 3 (2012): 286.
Parasian Simanungkalit. “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia.” Jurnal Yustisia 1, no. 3 (2012): 86. Ramelan. Hukum Acara Pidana (Teori Dan Implementasi) . Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006. Riki  Afrizal,  Upita  Anggunsuri.  “Optimalisasi  Proses  Asesmen  Terhadap  Penyalahguna Narkotika  Dalm  Rangka  Efektivitas  Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Bagi  Pecandu Narkotika.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  3  (2019):  259–68. doi:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.259-268.
Siswanto. Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Narkotika  (UU  Nomor  35  Tahun  2009) . Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . 1 Cet 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
———. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008. Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Erasmus  Napitupulu,  Anggara. Meninjau  Rehabilitasi  Medis Pengguna  Narkotika  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana .  Edited  by  Luthfi  Widagdo Eddyono Ajeng Gandini Kamilah. Jakarta: Institute For CriminalJustice Reform, 2016.