## PARTISIPASI PENDUDUK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG
(Kajian Perbandingan Antara Penduduk Asli dan Pendatang)
Oleh: Asep Mulyadi*)

## ABSTRAK
Pembangunan  dibidang  pendidikan  merupakan  upaya  yang  ditempuh dalam  rangka  memperoleh  manusia  berkualitas.  Keberhasilan  pembangunan nasional  sangatlah  tergantung  pada  kemampuan  bangsa  yang  bersangkutan untuk  mengoptimalkan  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki.  Melalui  proses pendidikan diharapkan  kebutuhan  akan  sumberdaya manusia  berkualitas  dapat terpenuhi,  sehingga  pendidikan  menjadi  prasyarat  utama  dalam  menopang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan sangatlah dipengaruhi oleh berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya,  diantaranya  adalah  faktor  sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta peranan pemerintah. Di samping budaya yang  masih  belum  mendukung,  faktor  ekonomi  ternyata  masih  merupakan faktor dominan  bagi masyarakat  di  kecamatan  Blanakan  untuk  menyekolahkan anak-anak  mereka.  Faktor-faktor  tersebut  menjadi  sedikit  berbeda  ketika membandingkan  antara  masyarakat  atau  penduduk  "asli"  dan  pendatang. Masyarakat  pendatang  lebih  memiliki  motivasi  tinggi  dalam  berpartisipasi  di bidang pendidikan anak-anak mereka, dibandingkan dengan penduduk asli. Latar belakang pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan cukup berhubungan erat dengan rata-rata tingkat partisipasi dalam bidang pendidikan anak-anak mereka di semua jenjang, tetapi sikap atau pandangan hidup mereka sebagai pendatang yang ingin selalu eksis di tempat mereka tinggal, lebih dominan sebagai faktor yang menempatkan pendidikan memiliki nilai penting dalam kehidupannya.
Kata Kunci: Partisipasi, pendidikan.
*) Drs. Asep Mulyadi, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Kerangka  pendekatan  pembangunan  nasional  Indonesia  saat  ini  nampak mulai bergeser dari paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi,  iptek  dan  berorientasi  politik,  kepada  pembangunan  manusia. Paradigma dengan titik berat bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, iptek dan politik  ternyata  telah  gagal  menjawab  berbagai  tantangan  dan  masalah  umat manusia  seperti  kemiskinan,  keterbelakangan,  kerusakan  lingkungan  dan masalah  moral.  Hal  ini  terjadi  karena  paradigma  pembangunan  tersebut  telah mengabaikan  pembangunan  manusia  sebagai  pusat  dan  titik  pembangunan. Karena  itu,  sudah  saatnya  titik  berat  pembangunan  sekarang  ditentukan  atau bertumpu pada pembangunan manusia.
United  Nation  Development  Program (UNDP)  telah  mengembangkan parameter  pembangunan  yang  bertumpu  pada  pembangunan  manusia  dengan menentukan Human  Development  Index (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan Manusia (1PM) yang disusun berdasarkan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan  indeks  daya  beli.  Tiga  variabel  tersebut  cukup  signifikan  kontribusinya terhadap peningkatan IPM, karena langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.
Berdasarkan laporan UNDP tahun 2002, IPM Indonesia secara nasional, regional  (provinsi),  maupun  lokal  (kabupaten/kota)  berada  pada  kondisi  yang memprihatinkan. Untuk tingkat nasional, Indonesia berada pada urutan 110 dari 173 negara-negara miskin dan berkembang di dunia. Posisi tersebut berada di bawah  Vietnam  yang  menempati  urutan  ke  109  dan  tertingal  jauh  dengan Singapura diurutan ke 25, Brunei ke 32, Malaysia ke 54 dan Thailand ke 70.
Pada  lingkup  regional,  IPM  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  1999 sebesar  65,6  dan  berada  diurutan  ke  15.  Angka  tersebut  turun  jika dibandingkan tahun 1966 sebesar 68,2 yang berada diurutan ke 14. Pada tahun 2004 dan 2005 ternyata Jawa Barat masih relatif rendah yakni sebesar 73,5 dan  74,5.  Pada  tingkat  kabupaten/kota,  Kabupaten  Subang  ternyata  memiliki IPM terendah di provinsi Jawa Barat, bersama kabupaten Indramayu, Cirebon, Garut dan Majalengka.
Sejak  tahun  1999  IPM  Kabupaten  Subang  sesungguhnya  menunjukkan kenaikan,  yaitu  63,1  tahun  1999  menjadi  65,64  di  tahun  2000  dan  naik  lagi menjadi  66,65  tahun  2002.  Namun  demikian,  kenaikan  tersebut  tidak  jauh berbeda  dengan  IPM  Jawa  Barat.  Berikut  ini  dapat  diamati  rangking  IPM kabupaten/kota  se  Jawa  Barat  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  se Indonesia.
Tabel 1. Rangking IPM kabupaten/kota se-Jawa Barat
Aspek pendidikan sebagai salah satu komponen dalam IPM, merupakan variabel yang memiliki kontribusi cukup signifikan. Variabel ini dapat merupakan dasar pendukung bagi pengembangan aspek-aspek lainnya dalam IPM. Indikator pendidikan yang langsung berpengaruh terhadap peningkatan IPM adalah Angka Melek Hurup (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan AMH dan RLS ini akan langsung dipengaruhi oleh angka Partisipasi Sekolah (APK) tingkat SD, SMP dan SMA. Rendahnya angka IPM Subang dari indeks pendidikan lebih disebabkan oleh angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang rendah.
Tabel 2. IPM Kabupaten Subang tahun 2004
Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APK) mutlak diperlukan faktor-faktor  pendukung  seperti  jumlah  dan  kualifikasi  guru,  kurikulum,  buku pelajaran,  sarana  prasarana,  dan  faktor  lain  yang  memiliki  keterkaitan  kuat dengan  peningkatan  indeks  pendidikan  seperti:  kemiskinan,  anggaran pendidikan, budaya masyarakat dan motivasi masyarakat untuk berkembang.
Luasnya masalah yang berpengaruh pada indeks pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, banyak pula variabel yang dapat diidentifikasi. Penelitian ini berusaha  mengungkap  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh,  terutama  ingin melihat  bagaimana  karakteristik  masyarakat  kabupaten  Subang,  khususnya  di Kecamatan  Blanakan  yang  memiliki  karakterisik  cukup  prular  dalam  sosial  dan budaya berpengaruh pada upaya-upaya peningkatan di bidang pendidikan. Dalam
kesempatan  ini,  peneliti  mencoba  memusatkan  perhatian  pada  bagaimana budaya dan motivasi masyarakat khususnya keluarga-keluarga pada masyarakat "asli" dan "pendatang " di Desa Blanakan sebagai desa sampel penilitian, dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Untuk lebih memperjelas permasalahan di atas maka diajukan rumusan pertanyaan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah kondisi pendidikan penduduk di Desa Blanakan ?
b. Apakah ada perbedaan tingkat partisipasi pendidikan antara penduduk asli dan pendatang di Desa Blanakan ?
c. Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  rendahnya  tingkat  partisipasi pendidikan antara penduduk asli dan pendatang di Desa Blanakan ?

## 2. Pembangunan Pendidikan di Pedesaan
Keberhasilan  pembangunan  nasional  sangatlah  tergantung  dari kemampuan  bangsa  yang  bersangkutan  untuk  mengoptimalkan  sumberdaya manusia  yang  dimiliki.  Untuk  memperoleh  manusia  yang  berkualitas  dapat ditempuh melalui proses pendidikan. Karena itu, pendidikan menjadi prasyarat yang  harus  diutamakan  dalam  bidang  pembangunan.  Partisipasi  masyarakat terhadap  dunia  pendidikan  juga  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  dan  perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah.
Sejak  kemerdekaan  Repupblik  Indonesia  sampai  dekade  keenam, tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan  terutama  di  pedesaan masih rendah. Hal ini diduga sebagian besar masyarakat belum menyadari arti pentingnya  pendidikan  atau  pun  adanya  faktor  lain  seperti  kondisi  sosial ekonomi yang membatasi keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
Desa sering didentikan dengan kemiskinan. Namun demikian, kemiskinan di  pedesaan  berbeda dengan  kemiskinan di  kota. Tingkat kemakmuran di desa umumnya rendah. Indikasi tersebut dapat kita kenali dengan sedikitnya rumah dengan  kondisi  yang  baik.  Bersamaan  dengan  standar  yang  rendah  tersebut, pelayanan  masyarakat  pun  menjadi  rendah  pula  dibanding  dengan  pelayanan masyarakat di kota. Dunia pedesaan dalam bentuk sekarang ini merupakan hasil proses  sejarah  dan  tidak  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang sedang berkembang. Harus segera diambil tindakan pencegahan untuk menjaga agar  masyarakat  tidak  mengalami  penderitaan  sebagai  akibat  kebijaksanaan ekonomi dan sistem pendidikan yang dewasa ini nampak berpihak, tetapi belum memberikan keuntungan pada pedesaan.
Seperti  apa  pembangunan  pendidikan  di  pedesaan  sebaiknya dikembangkan? Di pedesaan, lebih-lebih pada desa-desa yang tergolong sebagai daerah tertinggal, tidak sedikit kasus murid meninggalkan sekolah ketika musim
panen tiba, berhenti sekolah sebelum SD atau SMP terselesaikan, atau banyak anak-anak usia sekolah tidak berada di sekolah.
Dalam  rangka  pembangunan  pendidikan  di  pedesaan  sangatlah  penting memahami karakteristik  sumberdayanya.  Pedesaan adalah tempat  sumberdaya alam, tentunya membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat mengolahnya, agar  sumberdaya  alam  tersebut  memiliki  nilai  guna  dan  nilai  jual  yang  lebih tinggi. Dalam kaitan ini Murwatie B. Rahardjo mengemukakan:
Dalam  kaitannya  dengan  usaha  pembangunan  di  bidang  ketenaga kerjaan,  sarana  kelembagaan  untuk  mencetak  tenaga  kerja  yang diperlukan  dalam  pembangunan  antara  lain  adalah  pendidikan  sekolah, khususnya  sekolah  kejuruan.  Lembaga  pendidikan  ini  juga  tersedia dalam  sistem  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Apabila  kita  melihat lebih  jauh  arah  pembangunan  yang  sedang  dan  akan  dijalankan,  maka peranan pendidikan kejuruan ini tentu akan lebih besar lagi. Hal ini bisa terjadi  apabila  pembangunan  juga  lebih  jauh  mengarah  pada pemanfaatan sumberdaya alam berupa lingkungan fisik yang tidak hanya berskala besar... tetapi juga yang berskala kecil dan berjumlah banyak di  Indonesia.  Keadaan  semacam  ini  tentu  akan  memerlukan  tenaga- tenaga kerja dengan mutu keterampilan yang sesuai.
Pembangunan  wilayah  pedesaan  yang  memiliki  sumber  daya  agraris harus  dibangun  dan  dikembangkan  oleh  mereka  yang  memiliki  ketrampilan sesuai  dengan  karakteristik  agraris  di  pedesaan  bersangkutan.  Hal  ini  dapat dicapai melalui sekolah kejuruan yang sesuai.
Untuk mengetahui kebutuhan pendidikan di pedesaan perlu diefektifkan peranan  Dewan  Pendidikan  yang  berada  di  Kabupaten,  karena  melalui  dewan pendidikan  ini  diharapkan  dapat  diketahui  kebutuhan  masing-masing  wilayah, sehingga  tidak  terjadi  berdirinya  suatu  jenis  sekolah  sementara  masyarakat tidak  memerlukannya.  Karena  itu  diperlukan  peran  serta  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  pendidikan,  yang  akhirnya  hasil  pendidikan  untuk masyarakat itu sendiri, dimana lulusannya terjun langsung di masyarakat secara relevan. Mulyasa (2003 : 10) menguatkan pendapat ini:
...dunia  pendidikan  dituntut  untuk  dapat  menunjangpembangunan nasional.  Karena  itu,  dalam  hal  relevansi  ditujukan  pada  keberhasilan sekolah  dalam  mengelola  pendidikan,  dengan  bekerja  sama  dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya.
Pernyataan di atas pada dasarnya mengarahkan bahwa pentingnya usaha pembangunan  pendidikan  di  pedesaan  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik pedesaan.  Pembangunan  sekolah-sekolah  diusahakan  semaksimal  mungkin  pada bentuk-bentuk  sekolah  yang  mampu  memberikan  kemampuan  kepada  generasi mudanya  memiliki  ketrampilan-ketrampilan  yang  dapat  memanfaatkan  secara maksimal  sumber-sumber  daya  yang  terdapat  di  pedesaan.  Jika  potensi  desa memiliki  sumber-sumber  agraris  maupun  kebaharian  maka  kesanalah keterampilan  sebaiknya  dikembangkan,  sehingga  kualitas  kehidupan  penduduk pedesaan menjadi lebih baik.
Pada  dasarnya  pendidikan  dibutuhkan  dan  diinginkan  oleh  setiap individu,  masyarakat,  atau  bangsa  dimanapun.  Dengan  pendidikan,  dalam  arti pendidikan  formal,  semakin  banyak  dan  tinggi  pendidikan  seseorang,  maka semakin baik dan berkualitas diri seseorang tersebut. Dalam kaitan pentingnya bangsa  yang  berkualitas,  tentunya  diinginkan  agar  setiap  warga  negara melanjutkan pendidikan sepanjang hidup. Awalnya banyak tugas pendidikan yang dipegang  oleh  keluarga,  tapi  lambat  laun  beralih  pada  lembaga  lain  seperti sekolah  bahkan  untuk  kebutuhan  termasuk  persiapan  untuk  mencari  nafkah, kesehatan,  agama,  kesejahteraan  keluarga  dan  sebagainya.  Namun  demikian, pendidikan  formal  tak  dapat  diharapkan  sepenuhnya  mampu  menanggung transmisi  keseluruhan  kebudayaan  bangsa.  Masyarakat  masih  akan  tetap memegang  peran  dan  fungsi  yang  penting  dalam  pendidikan  transmisi kebudayaan. Pendidikan norma-norma, sikap, adat istiadat, keterampilan sosial, dan  lain-lainnya  banyak  diperoleh  justru  tidak  dari  sekolah,  tetapi  dalam keluarga  masing-masing.  Proses  tersebut  diperoleh  anak  terutama  berkat pengalamannya  dalam  pergaulan  dengan  angota  keluarga,  teman  sepermainan dan kelompok primer lainnya.
Berbagai  bentuk  pendidikan  yang  muncul  sejak  dulu  hingga  kini, merupakan  akibat  dari  sistem  ekonomi  sosial  atau  metode  produksi  yang berbeda-beda.  Berbagai  tipe  masyarakat  (perbudakan,  kapital  maupun  sosial) mempunyai sistem pendidikan berbeda, namun demikian sasaran pokonya adalah memperoleh  pengetahuan.  Hanya  saja  sasaran  tersebut  tidak  senantiasa mencakup  keseluruhan  proses  pendidikan  keluarga,  lingkungan  fisik  dan lingkungan sosial yang memegang peranan penting.
Dalam  setiap  masyarakat,  berbagai  bentuk  pendidikan  yang  berbeda akan  memasyarakatkan  dan  melahirkan  kembali  kebudayaan.  Generasi  yang berkuasa  selalu  mewariskan  ide  dan  teknik  kepada  generasi  yang  sedang berkembang. Sesungguhnya sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain, di pedesaan selalu mempunyai cara-cara sendiri untuk mendidik anak-anak agar kelak mampu hidup di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Secara tradisional
terdapat  pengajaran  informal  yang  diselenggarakan  oleh  keluarga  atau  oleh sanak  saudara  pada  keluarga  besar.  Peran  orangtua  dan  pemuka  agama  yang dianut  masyarakat  pedesaan  sangat  menunjang.  Pendidikan  jenis  ini  sering mempunyai  isi  lebih  jelas  dan  definitif  serta  kurikulumnya  meliputi  agama, etika,  latihan  fisik  dan  latihan  kerja  keterampilan.  Inilah  yang  selanjutnya disebut  pendidikan  masyarakat.  Namun  lambat  laun  orang-orang  desa  kurang menghargai  pendidikan masyarakat  seperti  ini  karena  :  1)  banyak  orang-orang yang  menggantungkan  harapan  kepada  anak-anaknya;  2)  terpengaruh  oleh adanya ide-ide atau nilai-nilai baru yang masuk ke pedesaan. (Griffiths ; 1982).
Sesudah  Indonesia  merdeka  usaha-usaha  perbaikan  terhadap pendidikan terus dilakukan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pergantian kurikulum  sesuai  perkembangan  tuntutan  kebutuhan  manusia  yang  semakin kompleks. Berbagai upaya pelayanan dan perbaikan sistem pendidikan, terlihat banyak  orangtua  di  pedesaan  terdorong  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya semakin meningkat, namun demikian harus diakui pula bersamaan dengan kondisi tersebut  banyak  pula  anak-anak  yang  putus  sekolah  dengan  berbagai  alasan. Untuk  ini  Griffit  menyatakan  alasan  tersebut  diantaranya  karena  :  1) kekurangan  biaya  atau  bahkan  ketiadaan  biaya;  2)  tuntutan  ekonomi,  banyak anak-anak  usia  sekolah  yang  terpaksa  untuk  sementara  waktu  membantu orangtua  mengerjakan  pekerjaan  tertentu;  3)  kurang  atau  terbatasnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak.
Bila  kita  meninjau  hubungan  antara  sistem  pendidikan  dengan  dunia pedesaan,  maka  muncul  beberapa  fakta  sebagai  berikut:  1)  Pendidikan  umum kurang menaruh perhatian terhadap usaha untuk memerangi kelaparan maupun kepada  peranan  pertanian  di  dalam  proses  perkembangan  kebutuhan  untuk meningkatkan  produktivitas  pekerjaan  sebagai  landasan  pertumbuhan  secara menyeluruh dan cara untuk mencapai peningkatan itu, atau terhadap hubungan yang harus diletakkan antara industri dan pertanian dalam proses pertumbuhan dan  perubahan  sosial  secara  menyeluruh;  2)  Penduduk  pedesaan  umumnya kurang  berbeda  dan  berada,  dan  beberapa  hal  tingkat  pendidikannya  lebih rendah  dibandingkan  dengan  warga  negara  biasa.  Keadaan  ini  dimungkinkan karena berbagai kekurangan yang sudah menjadi ciri kehidupan pedesaan. Pada hakikatnya  ketimpangan  tersebut  lebih  diakibatkan  oleh  struktur  sosial ekonomi  yang  tidak  menguntungkan  maupun  karena  mekanisme  yang dilembagakan  oleh  beberapa  kalangan  terkemuka  dalam  masyarakat  yang sengaja  tidak  mengambil  tindakan  untuk  meningkatkan  pendidikan  pedesaan demi keuntungan sendiri.
Sikap  negatif  terhadap  pendidikan  tidak  hanya  ditunjukkan  atas perbedaan masyarakat  pedesaan  dan kota  saja.  Dalam kehidupan  industri  dan
stratifikasi  masyarakat,  juga  terjadi  pandangan  negatif  pada  pendidikan. Sebagaimana  yang  dinyatakan  Schneider  (1986):  anak  dari masyarakat  strata rendah  dirintangi  bukan  hanya  oleh  kurangnya  sumber  keuangan,  tetapi  juga oleh sikap negatif tertentu terhadap pendidikan. Terbukti hanya 39% saja dari kelompok mereka berkeinginan anak-anaknya melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan kelompok jabatan atau profesional hanya 35%  kelompok  buruh  non  pertanian  yang  berkeinginan  anak-anaknya melanjutkan  ke  perguruan  tinggi.  Selanjutnya  dinyatakan  pula  bahwa  individu dari  kelas  bawah  mewarisi  suatu  kebudayaan  yang  menempatkan  nilai  rendah pada ide-ide abstrak, iptek atau membaca untuk berhasil dalam banyak peran jabatan. Pada individu kelas bawah cenderung mencurigai hal-hal baru, hal-hal yang  belum  dicoba  dan  merasa  setiap  perubahan  tidak  akan  bermanfaat baginya.  Sebaliknya  pada  waktu  yang  sama  bersifat  lugu  dan  terlalu  mudah percaya,  gampang  dipengaruhi  oleh  propaganda  sekalipun  berlawanan  dengan kepentingan mereka sendiri. Sering pula individu kelas bawah memiliki perasaan rendah  diri,  horisonnya  terbatas  dan  tingkat  aspirasinya  rendah.  Dengan demikian,  kesempatan  hidup  individu  kelas  rendah  mendapat  rintangan  dalam diri  sendiri  untuk mendapatkan  pengetahuan  umum dan  informasi  khusus  yang akan sangat berguna untuk meningkatkan kesempatan hidupnya.

## 3. Tingkat  Partisipasi  Penduduk  Asli  dan  Pendatang  dalam  Pendidikan  di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang
Kecamatan Blanakan secara geografis merupakan salah satu kecamatan di  Kabupaten  Subang  yang  wilayahnya  berbatasan  langsung  dengan  laut  Jawa, sehingga  pemanfaatan  sumberdaya  laut  dan  pesisir  turut  mewarnai  orietasi mata  pencaharaian  penduduknya  yang  sebagian  besar  pada  pertanian  (sawah). Posisinya yang berada di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), tentunya lebih terbuka  bagi  mobilitas  dan  pergerakan  manusia  antar  ruang  yang  intens  di kawasan  ini,  sehingga  memungkinkan  corak  prularisme  masyarakat  di  kawasan ini cukup menonjol. Kemajemukan yang ada tentunya memberikan pula pengaruh pada cara pandang masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pada bagaimana partisipasi mereka dibidang pendidikan.
Banyak  faktor  yang  berpengaruh  pada  masalah  rendahnya  tingkat partisipasi  masyarakat  di  kecamatan  Blanakan  dalam  pendidikan,  diantaranya kondisi  sosial,  ekonomi,  maupun  budaya.  Kondisi  ekonomi  sangat  umum  kita jumpai  sebagai  faktor  yang  dominan  di  berbagai  daerah  sebagai  kendala kurangnya  partisipasi  dalam  pendidikan.  Latar  belakang  pendidikan  maupun profesi yang berbeda, membentuk sikap hidup atau persepsi yang berbeda pula pada masyarakat dalam menilai pendidikan.
Wajar  banyak  masyarakat  saat  ini,  terutama  di  pedesaan  tidak  lagi menempatkan  pendidikan  sebagai  prioritas  dalam  hidup  dan  kehidupan  anak- anaknya.  Tidak  sedikit  dari  mereka  menganggap  pendidikan  tidak  terlalu berpengaruh  pada  keberhasilan  ekonomi,  sehingga  pendidikan  adalah  bukan segalanya.
Keragaman  pun menjadi milik masyarakat di  kecamatan  Blanakan.  Cara pandang  atau  persepsi  mereka  yang  beragam,  dimungkinkan  karena karakteristik  masyarakat  yang  beragam  pula.  Berdasarkan  karakteristik budaya,  daerah  Pantura  di  Jawa  Barat  pada  umumnya  merupakan  perpaduan antara  Sunda  dan  Jawa.  Beberapa  tempat  dikawasan  ini  berkomunikasi  dalam bahasa  'Jawa"  dan  lainnya  Sunda.  Namun  demikian,  umumnya  mereka  dapat berkomunikasi dan saling mengerti sekalipun digunakan salah satu dari bahasa mereka. Sehingga secara region, kawasan ini menjadi region transisi.
Berdasarkan  mata  pencaharian,  komunitas  "jawa"  nampak  lebih berorientasi pada laut, sedangkan komunitas berbahasa "sunda" umumnya lebih kepada  pertanian  sawah.  Banyak  masalah  yang  dapat  diidentifikasi  bertolak dari variabel ini, tetapi penelitian ini tidak diarahkan semata-mata berdasarkan perbedaan  tersebut.  Dalam  partispasi  penduduk  terhadap  pendidikan, perbedaan  yang  terjadi  nampak  lebih  pada  perbedaan  berdasarkan  penduduk "asli" dan "pendatang". Penduduk asli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota  masyarakat  yang  telah  turun  temurun  tinggal  di  daerah  ini.  Mereka umumnya  memiliki  lahan  pertanian  sendiri  dan  orientasi  mata  pencahariannya umumnya  adalah  petani  disamping  nelayan  dan  lainnya.  Sedangkan  yang dimaksud  penduduk  pendatang  adalah  anggota  masyarakat  yang  tinggal  belum terlalu  lama  di  daerah  ini  dan  orientasi  mata  pencaharian  mereka  umumnya pedagang, jasa dan lainnya. Sebagian besar dari mereka awalnya berdagang di daerah ini namun dikarenakan mereka sudah merasa nyaman, kemudian mereka menetap di daerah ini.
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Kondisi  tingkat  pendidikan penduduk  di  Blanakan;  (2)  Perbedaan  tingkat  partisipasi  penduduk  asli  dan pendatang dalam pendidikan anak-anak mereka; (3) Faktor-faktor dominan yang berpengaruh  pada  tingkat  partisipasi  pendidikan.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh penduduk di kecamatan Blanakan. Teknik pengambilan sampelnya adalah  teknik  acak  bertingkat (stratified  random  sampling). Pada  kecamatan Blanakan  terpilih  desa  Blanakan  sebagai  desa  sampel.  Pada  desa  yang  terdiri dari  tujuh  dusun  tersebut  terpilih  14  hingga  15  responden  dari  setiap  dusun yang  ada,  sehingga  responden  seluruhnya  berjumlah  100  orang.  Pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  primer dilakukan  dengan  cara  menyebarkan  angket  dan  melakukan  wawancara  kepada
responden.  Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi dokumentasi  dan  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  100 responden diperoleh gambaran umum sebagai berikut:
1) Tingkat  pendidikan  responden  sebagian  besar  berpendidikan  rendah  yakni 57% lulus SD dan 31% tidak tamat maupun tidak bersekolah. Sementara itu tamat  SMP  dan  SMA  masing-masing  6%  dan  3%.  Sedangkan  yang berkesempatan berpendidikan tinggi atau sarjana 3%.
2) 76%  responden  merupakan  penduduk  asli  atau  orangtua  mereka  memiliki lahan  pertanian  sendiri  dan  umumnya  bermatapencaharian  sebagai  petani. Sedangkan  24%  sisanya  merupakan  pendatang.  Tingkat  partisipasi pendidikan  penduduk  dengan  melihat  tingkat  pendidikan  pada  anak-anak mereka  adalah  sebagai  berikut:  Pada  penduduk  asli  24,21%  tidak bersekolah,  37,89%  berpendidikan  SD,  SMP  dan  SMU  masing-masing 27,36%  dan  9,47%,  sedangkan  perguruan  tinggi  mencapai  1,05%. Sementara  itu  pada  penduduk  pendatang  :  tidak  bersekolah  10%, berpendidikan SD 47,5%, SMP 30%, SMA 12,5%, dan perguruan tinggi 0%.
3) Latar  belakang  penduduk  baik  penduduk  asli  dan  pendatang  dalam  hal pekerjaan  dan  kondisi  ekonomi  atau  tingkat  penghasilan  sebagai  berikut: 63%  penduduk  asli  bermatapencaharian  petani  sedangkan  penduduk pendatang  hanya  16,67%,  sebagai  buruh  7%  penduduk  pendatang  0%, Nelayan 6,58% adalah penduduk asli sedangkan penduduk pendatang 8,33%, pedagang  penduduk  asli  sebanyak  11,84%  sedangkan  penduduk  pendatang 33.33%, jasa ojek 1,32% penduduk asli dan pendatang sebanyak 12,5%. PNS sebanyak  2,63%  penduduk  pendatang  dan  penduduk  pendatang  sebanyak 12,5%,  wiraswasta  sebanyak  5,26%  penduduk  aslidan  12,5%  penduduk pendatang,  dan  lain-lain  1,32%  penduduk  asli  sedangkan  penduduk pendatang sebanyak 4,17%.
4) Dalam hal tingkat pendapatan pada penduduk asli yang berpendapatan lebih dari  2  juta  rupiah  perbulan  sebanyak  13,16%  sementara  pada  penduduk pendatang 12,5%, berpendapatan antara 1-2 juta rupiah pada penduduk asli sebanyak 23,68% dan penduduk pendatang 50%, berpendapatan antara 500 ribu  hingga  1  juta  rupiah  pada  penduduk  asli  sebanyak  32,89%  dan  pada penduduk pendatang 29,17%, dan berpendapatan antara 100 ribu - 500 ribu pada  penduduk  asli  sebanyak  30,26%  dan  pada  penduduk  pendatang sebanyak 8,33%.
5) Bila  dilihat  dari  lingkup  daerah  asal  penduduk  pendatang  memperlihatkan sebagian  besar  berasal  dari  daerah  masih  dalam  satu  propinsi  sebanyak 37%,  16,67%  dalam  satu  kecamatan,  12,5%  dalam  satu  desa,  25%  dalam satu kabupaten, dan dari luar propinsi sebanyak 8,33%.
Besarnya  angka  kesempatan  pendidikan  penduduk  hanya  pada  tingkat sekolah  dasar  (57%)  ditambah  tidak  bersekolah  (31%)  secara  keseluruhan berarti  mencapai  88%.  Ini  menunjukkan  sebagian  besar  tingkat  pendidikan penduduk di desa Blanakan sangat rendah. Belum lagi jika di dikaitkan dengan Wajar  dikdas  9  tahun,  baru  6%  saja  responden  usia  produktif  (16-45  tahun) yang  berkesempatan  mengenyam  pendidikan  hingga  tingkat  SMP,  dan  3%  di SMA. Tingkat pendidikan responden memang tidak langsung berpengaruh pada tingkat pendidikan anak-anaknya, akan tetapi wawasan pengetahuan dan tingkat keterampilan  yang  rendah  tentunya  cenderung  memiliki  peluang  yang  kecil dalam  memperoleh  kesempatan  kerja  dan  penghasilan  yang  memadai,  terlebih jika  tidak  mewarisi  atau  memiliki  lahan  sebagai  modal  pengembangan  bagi pemenuhan  kebutuhan  pokok  hidup  sehari-hari maupun  usaha  lainnya  .  Kondisi ekonomi  yang  terbatas  dapat  menjadi  kendala  yang  berarti  bagi  pembiayaan pendidikan anak-anaknya, sehingga faktor ini dapat menjadi faktor kuat sebagi kendala  bagi  kelangsungan  pendidikan  anak-anaknya.  Terbatasnya  keadaan ekonomi  mereka  untuk  membiayai  pendidikan  anak-anaknya  bersekolah,  maka mereka memilih pendidikan agama di madrasah atau pengajian di masjid-masjid sebagai  penggantinya.  Mereka  masih  memandang  pendidikan  agama  lebih penting  dari  pada  pendidikan  di  sekolah  formal,  di  dalam  menghadapi  masa depan kehidupan mereka nantinya.
Terdapat  gambaran  yang  berbeda  jika kita melihat  bagaimana  tingkat partisipasi antara penduduk asli dan pendatang dalam pendidikan anak-anaknya. Kondisi tersebut dapat kita saksikan pada label berikut ini:
Tabel 3. Perbandingan parisipasi penduduk asli dan pendatang Dalam pendidikan anak-anaknya
No Pendidikan Anak Jumlah Asli Pendatang F % F % 1 Tidak sekolah 23 24,21 4 10 2 SD 36 37,89 19 47,5 3 SMP 26 27,36 12 30 4 SMA 9 9,47 5 12,5 5 PT 1 1,05 - 0 Jumlah 95 100 40 100
Sumber: KKL Geografi 2005.
Data  di  atas  menunjukkan  kecenderungan  yang  besar  pada  responden penduduk asli berpartisipasi sangat rendah dalam pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut ditunjukkan oleh 60% lebih dari mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya  melampaui  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  bahkan  hampir
setengah  dari  jumlah  tersebut  tidak  mengenyam  atau  tidak  dapat menyelesaikan  pendidikan  pada  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  Baru  27%  saja anak-anak  mereka  yang  berhasil  melampaui  wajar  dikdas  9  tahun,  yaitu  yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat SMP. Namun demikian, ada sebagian kecil  anak-anak mereka  mampu menyelesaikan  tingkat  SMU  (9,47%), bahkan  perguruan tinggi  sebesar  1.05%.  Sementara  pada  penduduk  pendatang data  diatas  menunjukkan  kecenderungan  yang  lebih  baik.  Hal  tersebut ditunjukkan  oleh  sekalipun  relatif  lebih  besar  pada  anak-anak  mereka  yang mampu  menyelesaikan  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  tetapi  lebih  sedikit  dari anak-anak mereka yang tidak tamat SD atau pun tidak mengenyam pendidikan formal  di  SD.  Sekalipun  pada  tingkat  perguruan  tinggi  responden  penduduk pendatang  menunjukkan  tidak  terdapat  anaknya  yang  melanjutkan  perguruan tinggi,  namun  pada  tingkat  sekolah  lanjutan  baik  SLTP  atau  SMP  maupun SMU/SMK  pada  penduduk  pendatang  menunjukkan kecenderungan  angka yang lebih  besar  yakni  42  %  lebih.  Ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesadaran penduduk pendatang jauh lebih baik dalam memberikan pendidikan formal anak- anak mereka.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  bahwa  banyak  faktor  yang mempengaruhi  angka  partisipasi  pendidikan  pada  penduduk  di  Desa  Blanakan, diantaranya  adalah  latar  belakang  ekonomi  atau  tingkat  penghasilan,  profesi atau mata pencaharian penduduk, maupun budaya yang terdapat di masyarakat. Dapat  dijelaskan  bahwa  secara  khusus  perbedaan  kelas,  profesi  dalam masyarakat  dapat  membentuk  kebudayaan  tersendiri  diantara  kelompok tersebut.  Demikian  pula  dalam  memandang  pentingnya  pendidikan,  perbedaan mata  pencaharian  penduduk  dapat  berbeda  pula dalam memandang  pentingnya pendidikan khususnya terhadap pendidikan anak-anak mereka.
Tabel  4  menunjukkan mata  pencaharian  petani  sangat dominan dimiliki oleh  penduduk  asli,  sementara  itu  penduduk  pendatang  umumnya  berorientasi pada  mata  pencaharian  pedagang  sekalipun  cukup  besar  pula  yang  memilih petani sebagai mata pencaharian pokoknya. Selanjutnya untuk jenis pekerjaan seperti pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta dan jasa transportasi ojek juga cukup  besar dimiliki  oleh  penduduk  pendatang.  Dengan  demikian,  mata pencaharian  petani  sangat  berhubungan  dengan  kurangnya  dukungan  terhadap partispasi  dalam  pendidikan  anak-anak  mereka.  Selanjutnya  jika  tingkat pendapatan  atau  penghasilan  menjadi  alasan  kuat  bagi  kurangnya  dukungan untuk  menyekolahkan  anak-anak,  mata  dapat  disimpulkan  mata  pencaharian petani  kurang dapat memberikan  pemenuhan kebutuhan  hidup  terutama untuk kepentingan pendidikan.

## Tabel 4. Jenis mata pencaharian penduduk asli dan pendatang
No Pendidikan Anak Jumlah Asli Pendatang F % F % 1 2 3 4 5 6 7 8 Petani Buruh Nelayan Pedagang Jasa ojek PNS Wiraswasta Lain-lain 48 6 5 9 1 2 4 1 63,16 7,89 6,58 11,84 1,32 2,63 5,26 1,32 4 - 2 8 3 3 3 1 16,67 - 8,33 33,33 12,5 12,5 12,5 4,17 Jumlah 76 100 24 100
Sumber: KKL Geografi 2005.
Selanjutnya  dapat  dilihat  perbandingan  tingkat  penghasilan  antara  penduduk asli dan pendatang.
Tabel 5. Penghasilan penduduk asli dan pendatang No Jumlah pendapatan Jumlah Asli Pendatang F % F % 1 2 3 4 100.000 – 500.000 501.000 – 1.000.000 1.001.000 – 2.000.000 > 2.000.000 23 25 18 10 30,26 32,89 23,68 13,16 2 7 12 3 8,33 29,17 50 12 Jumlah 100 100 Sumber: KKL Geografi 2005.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendapatan  relatif  tinggi cenderung  berada  pada  masyarakat  atau  penduduk  pendatang,  yang  jika  kita kaitkan  dengan  mata  pencaharian  mereka,  umumnya  dari  mereka  adalah  non pertanian  yaitu  pedagang,  PNS  maupun  usaha  lainnya.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan jenis mata pencaharian non pertanian lebih memberikan pendapatan yang  relatif  lebih  besar  atau  memadai  dibandingkan  pertanian.  Ditambah umumnya dari mereka memiliki pendidikan sedikit lebih baik dari pada penduduk asli,  sehingga  dengan  tingkat  pendapatan  yang  relatif  memadai  dibandingkan umumnya  penduduk  asli,  memudahkan  mereka  mengelola  keuangan  mereka termasuk untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya.
Sementara itu, rendahnya pendapatan para penduduk asli yang sebagian besar  mata  pencahariannya  adalah  pertanian  dan  rendahnya  pendidikan  yang dimiliki,  mengakibatkan  mereka  kesulitan  dalam  mengelola  keuangan  mereka, termasuk  untuk  kepentingan  pendidikan  anak-anak  mereka.  Mereka  merasa terlalu  banyak  kebutuhan  pokok  yang  harus  mereka  penuhi  sebelum  berpikir untuk  kepentingan  pendidikan.  Pendidikan  anak-anak  mereka  nampak  sekali tidak  menjadi  prioritas  utama,  sehingga  sangat  beralasan  jika  tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan relatif rendah.
Selain faktor ekonomi, pendidikan, latar belakang pekerjaan atau mata pencaharian, nampak faktor sosial budaya juga memiliki kontribusi yang berarti pada  rendahnya  tingkat  partisipasi  pendidikan  anak-anak  terutama  pada penduduk  asli  di  desa  Blanakan.  Beberapa  pandangan  dari  sebagian  besar responden menyatakan bahwa:
1) Biaya pendidikan saat ini teralalu tinggi untuk kemampuan ekonomi mereka;
2) Masih  adanya  pandangan  pada  sebagaian  besar  penduduk  bahwa  "anak sebaiknya membantu orang tua bekerja di sawah, di ladang atau melaut dari pada pergi ke sekolah";
3) Adanya  kenyataan  dari  sebagian  besar  penduduk  atau  anak-anak  mereka yang  telah  mengenyam  pendidikan  relatif  tinggi,  masih  banyak  yang menganggur dan masih bergantung pada orangtua mereka.
Pada  mayarakat  pendatang,  mereka  memiliki  pandangan  yang  berbeda berkenaan  dengan  pendidikan.  Mereka  merasa  jauh  dari  sistem  sosial  budaya asal  mereka,  sehingga  mengangap  penting  pendidikan  sebagai  modal  utama untuk survive dan eksis di tempat baru mereka. Di Blanakan, dorongan tersebut memberikan  semangat  untuk  menyekolahkan  anak-anak  mereka  setinggi  dan selama  mungkin,  sepanjang  mereka  mampu  membiayainya.  Bagi  mereka  anak adalah investasi, sehingga melalui sekolah yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan meneruskan orangtua.
Penduduk asli cenderung mengikuti kebiasaan yang ada pada lingkungan tempat mereka tinggal tanpa melihat bagaimana dinamika di luar lingkungannya, sehingga kemajuan-kemajuan yang terjadi di tempat lain kurang diadopsi untuk mereka  miliki.  Sebaliknya,  masyarakat  atau  penduduk  pendatang  cenderung memiliki motivasi untuk bagaimana dapat hidup lebih baik. Kemajuan-kemajuan yang  terjadi  di  daerah  lain  cepat  diadopsi  untuk  mereka  miliki,  sehingga merekapun dapat berkembang seperti yang terjadi di tempat lainya.

## 4. Penutup
Sekalipun  kurang  signifikan,  terdapat  perbedaan  antara  penduduk  asli dan pendatang pada partisipasi anak-anak mereka dalam pendidikan, terutama
dalam melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perbedaan persepsi  terhadap  nilai-nilai  pendidikan  tidak  terlepas  dari  latar  belakang budaya  mereka  dimana  penduduk  asli  yang  umumnya  petani  masih  belum terbuka dan skeptis pada pendidikan sebagai jaminan keberhasilan hidup secara ekonomi  selanjutnya.  Mereka  umumnya  masih  berpandangan  bahwa  pendidikan bukan segalanya. Sikap hidup seperti ini tidak menjadi milik mereka penduduk pendatang. Mereka lebih meyakini ungkapan bahwa sekalipun pendidikan bukan segalanya  namun  untuk  meraih  segalanya  diperlukan  pendidikan.  Untuk  itu motivasi  dari  mereka  jauh  lebih  besar  dibandingkan  penduduk  asli  dalam menyekolahkan  dan  melanjutkan  sekolah  anak-anak  mereka.  Namun  demikian, faktor  ekonomi,  keterbatasan  tingkat  penghasilan  baik  pada  masyarakat  atau penduduk  pendatang  dan  asli,  masih  merupakan  kendala  yang  berarti  dalam partisipasi pada pendidikan anak-anak mereka.
Bertolak  dari  kesimpulan  hasil  penelitian,  dapat  direkomendasikan upaya-upaya  sebagai  berikut  :  (1)  Pemerintah  Kabupaten  hendaknya  dapat membangun  prasarana  dan  sarana  transportasi  yang  menjangkau  seluruh pelosok  desa,  seperti  jalan-jalan  desa  yang  menyebar  merata  dan  angkutan umum  pedesaan  yang  diperluas.  Jasa  angkutan  ojek  memang  membantu memecahkan  lapangan  kerja,  tetapi  angkutan  pedesaan  dapat  meringankan beban  biaya  transportasi  termasuk  untuk  kepentingan  anak-anak  sekolah;  (2) Pemerintah kabupaten atau kecamatan dan bersama masyarakat melalui komite sekolah-komite  sekolah  menciptakan  upaya  bersama  memperoleh  sumber- sumber pembiayaan alternatif sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak  menjadikan  beban  yang  berat  bagi  masyarakat  dalam  menyekolahkan anak-anak  mereka, termasuk  kemudahan bagi  anak-anak  putus  sekolah melalui SMP  Terbuka  yang  menjangkau  semua  tempat  tinggal  murid  ;  (3)  Adanya gerakan-gerakan  yang  berkesinambungan  melalui  program-program  di kecamatan  yang  berlanjut  ke  desa  bahkan  dusun  serta  melalui  pengajian- pengajian  di  mesjid-mesjid  untuk  mengubah  cara  pandang  menempatkan pendidikan  formal  sebagai  sesuatu yang  bernilai  penting bagi  kehidupan  anak- anak sebagai generasi pelanjut.

## Daftar Pustaka
Laporan KKL Jurdik Geografi FPIPS UPI. (2005). Laporan  Pengolahan  dan  Analisi  Data  Hasil  Sensus  Pendidikan,  Kesehatan  dan Daya Beli Masyarakat Kabupaten Subang, Bapeda Kab. Subang (2004).
E.F Schneider. 1986. Sosiologi Industri. Aksara Persada.
2004.  Pedesaan  Dalam  Aktivitas  :  Lingkungan  dan  Pengembangan  Wilayah, Jurnal Jurdik Geografl UPI. GEA, Vol4 No.7, April . Bandung.