JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERGERUS OLEH KEBUTUHAN ZAMAN
Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas

## Rachel Farakhiyah
Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: rachelfrk23@gmail.com

## Maulana Irfan
Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: maulana.irfan@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Pengakuan pemerintah terhadap hukum adat masih setengah hati. Padahal, eksistensi hukum adat memiliki landasan konstitusional  yang  kuat  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945.  Tubrukan  antara  proyeksi  pembangunan  dari pemerintah,  kepentingan  masyarakat  umum,  beserta  hak  ulayat  dari  masyarakat  adat,  telah  menimbulkan  gesekan yang sangat rentan akan timbulnya konflik. Seperti halnya yang memicu terjadinya konflik yang memanas di dalam masyarakat sunda wiwitan atas sengketa lahan. Yang mana perlakuan Jaka yang mengklaim tanah adat menjadi tanah milik pribadi sebagai bentuk pelanggaran hukum adat dan kemudian ditambah dengan putusan PN Kuningan  yang memanangkan permintaan Jaka atas hak milih tanah adat seluas 224 m 2 . Putusan PN tersebut dinilai cacat hukum dan tidak  memperhatikan asal  usul sejarah.  Maka  hal tersebut  menimbulkan  berbagai aksi  perlawanan  dari pihak  kubu masyarakat  adat  Sunda  Wiwitan  untuk  berusaha  memperoleh  kembali  haknya  atas  tanah  adat  mereka.  Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan latarbelakang terjadinya konflik dan pemicu terjadinya konflik dengan menggunakan teori identitas yang nantinya dapat dirumuskan resolusi konflik yang efektif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan studi litelatur yang diperoleh dari jurnal,buku, dan berbagai macam berita. Hingga saat ini konflik yang bergulir belum menemukan kejelasan karena belum terdapat resolusi konflik yang jelas dan masih sampai kepada tahap digagalkannya proses eksekusi tanah adat seluas 224 m 2 oleh Pengadilan Negri Kuningan.
Kata Kunci : Sunda Wiwitan, sengketa lahan adat, kehilangan identitas adat, hak ulayat

## ABSTRACT
Government recognition of customary law is still half-hearted. In fact, the existence of customary law has a strong constitutional  foundation  in  Article  18B  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution.  Collisions  between  projected development from the government, the interests of the general public, along with customary rights from indigenous peoples, have created a very vulnerable friction in the emergence of conflict. As is the case that triggered a heated conflict in Sunda Wiwitan society over land disputes. Which is the treatment of Jaka who claimed customary land to be privately owned as a form of violation of customary law and then added with the Kuningan District Court decision to adopt Jaka's request for customary land rights of 225 m2. The Kuningan District Court ruling was deemed legally flawed and did not pay attention to the origin of history. So this caused various acts of resistance from the sides of the Sunda Wiwitan indigenous people to try to regain their rights to their customary lands. The purpose of writing this article is to explain the background of the occurrence of the conflict and the trigger for the occurrence of conflict by using identity theory which can later be formulated effective conflict resolution. The method used in writing this article is to use litelatur studies obtained from journals, books, and various kinds of news. Until now the rolling conflict has not  yet  found  clarity  because  there  is  no  clear  conflict  resolution  and  is  still  up  to  the  stage  where  the  process  of execution of customary land of 225 m2 was thwarted by the Kuningan District Court.
Keywords : Sunda Wiwitan, customary land disputes, loss of indigenous identity, communal rights
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## PENDAHULUAN
Eksistensi  masyarakat  adat  merupakan suatu  gambaran  jelas  dari  negara  plural. Eksistensi  tersebut  tidak  dinilai  melalui seberapa  banyaknya  masyarakat  adat  yang mendiami  negara  tersebut,  namun  hal tersebut  dilihat  melalui  perbedaan  frekuensi antar  masyarakat  dengan  masyarakat  adat yang  saling  memegang  teguh  prinsip  hidup satu  sama  lain,  yang  jelas  memiliki  banyak perbedaan  yang  mencolok.  Kekhasan  dari tiap  masyarakat  adat  merupakan  harga tertinggi dari sebuah identitas yang dibangun oleh masyarakat adat itu sendiri, dan dengan beragam  bentuk  yang  autentik.  Misalnya, Dayak  dengan  tradisi Kanayatn dan  bentuk penguburannya  berupa Selokng ,  ataupun Sunda  Wiwitan  dengan  prinsip Undak Usuk /bertatanan dalam kekeluargaan.
Perbedaan prinsip/hukum yang terjadi di antara  masyarakat  adat  dengan  masyarakat pada  umumnya  menghadirkan  perbedaan kepentingan  didalamnya.  Lalu,  perbedaan tersebut  dapat  melahirkan  polarisasi  & fragmentasi social yang terjadi pada bangsa, yang  selanjutnya  dapat menciptakan  konflik akibat  adanya  gesekan  antara  kepentingan- kepentingan  tersebut.  Dalam  tatanan  teori konflik,  terdapat  salah  satu  teori  yang memberikan pemahaman mengenai bagaimana  hubungan  masyarakat  dapat menimbulkan konflik. Teori  ini menyatakan bahwa  konflik  disebabkan  oleh  adanya polarisasi  &  fragmentasi  sosial,  serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi  diantara  kelompok  -  kelompok masyarakat  yang  berbeda  atau  majemuk. Teori  ini  membantu  menjelaskan  adanya kemajemukan  dan  ketegangan  social  yang sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan  pertentangan  kepentingan,  prinsip  dan kehendak yang ada.
Perseteruan  terkait  gesekan  kepentingan antara  masyarakat,  mampu  menghadirkan terenggutnya  hak  dari  masing-masing  pihak yang  berseteru.  Konflik  dapat  bermula  dari
adanya hak yang direnggut ataupun keadilan yang  tidak  dapat  dikukuhkan,  yang  mana berakhir  kepada  sengketa  dan  merujuk kepada  terdapat  konflik  –  konflik  lainnya yang  bermunculan.  Percabangan  dari  satu konflik  ke  konflik  lainnya  memicu  durasi konflik yang akan terus bertambah lama dan menumpuk,  seiring  berjalannya  waktu. Untuk  itulah  peninjauan  kembali  akar  dari permasalahan atau konflik, seringkali ditemukan  beberapa  gesekan  kepentingan yang  menyangkut  masalah  ekonomi,  social dan budaya.
Tergerusnya identitas dari suatu kelompok  oleh  zaman,  dapat  bermula  dari konflik kecil antar-masyarakat yang bercabang  menjadi  konflik  dengan  isu sebesar “eksistensi budaya yang tergerus oleh kebutuhan masyarakat di zaman kemajuan”. Hal  ini  pula  yang  terjadi  pada  masyarakat adat  Sunda  Wiwitan  yang  berada  di Kabupaten  Kuningan  Provinsi  Jawa  Barat. Konflik  yang  bermula  dari  berbagai  macam bentuk  diskiriminasi  yang    dari  negara ataupun masyarakat umum. Yaitu, diskriminasi pada tidak diakuinya keyakinan leluhur/aliran  kepercayaan  sunda  wiwitan. Selain itu ditambah lagi banyak tanah leluhur yang  merupakan  situs  budaya  yang  sudah hilang , beralih fungsi dan berpindah menjadi milik  pemerintah.  Hal  tersebut  terasa  sejak ditetatpkannya Undang-Undnag Pokok Agraria Tahun 1960.
Bentuk  diskriminasi  ini  adalah  sebagai awal  rasa  kekecewaan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  adat  sunda  wiwitan  kepada pemerintah,  yang  belum  menjadi  konflik terbuka  masih  laten.  Kemudian  ketika  ada kasus  akan  diadakannya  penggusuran  tanah adat  yang  dimilikinya  oleh  Pengadilan Negeri atas kemenangan yang diterima Jaka Rumantaka memicu konflik laten itu menjadi konflik  terbuka  (manifest).  Akhirnya  rasa amarah  dan  kekecewaan  masyarakat  adat semakin  memanas  ,  yang  berujung  pada berbagai aksi penolakan dan berakhir ricuh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
Terlepas  dari  sengketa  lahan  tersebut, konflik  ini  kemudian  berkembang  menjadi konflik  vertical  antara  masyarakat  Sunda Wiwitan  dengan  Penguasa  (pemerintah  dan aparat)  yang  dapat  dikatakan  sebagai  ajang pemudaran eksistensi dari masyarakat Sunda Wiwitan, yang memiliki semangat perjuangan untuk
mempertahankan eksistensi peninggalan adat, beserta eksistensi masyarakatnya sendiri.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Konflik
Konflik  adalah  hubungan  antara  dua pihak  atau  lebih  (  individu  atau  kelompok  ) yang  memiliki  atau  yang  merasa  memiliki  , sasaran-sasaran  yang  tidak  sejalan.  Konflik adalah  suatu  kenyataan  hidup  ,  yang  tidak terhindarkan  dan  bersifat  kreatif.  Konflik terjadi ketika tujuan masyarkat tidak sejalan dan  munculnya  ketidakseimbangan  diantara hubungan-hubungan  sub  sistem  yang  ada  di masyarakat (Fisher, 2001,p.4). Jadi intinya di dalam masyarakat akan selalu terjadi konflik yang  disebabkan  karena  setiap  individu  itu unik  dan  tidak  sama  yang  memungkikan benturan  kepentingan  dan  perenggutan  hak salah satu pihak. Konflik itu sendiri ada yang destruktif maupun yang konstruktif.

## Teori Konflik
Teori  konflik  yang  digunakan  untuk menganalisis  konflik  ini  yaitu  dengan menggunakan  konflik  identitas.  Konflik identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan  karena  identitas  yang  terancam, yaitu  sering  berakar  pada  hilangnya  sesuatu atau  penderitaan  di  masa  lalu  yang  tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini yaitu :
a. melalui  fasilitasi  lokakarya  dan dialog antar pihak yang mengalami konflik  mereka  diharapkan  dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan dan
untuk  membangun  empati  dan rekonsiliasi diantara mereka.
b. Meraih  kesepakatan  bersama  yang mengakui  identitas  pokok  semua pihak. (Fisher,2001,p.8)

## Jenis Konflik
Berikut  empat  bentuk  konflik  sosial menurut Simon Fisher, yaitu sebagai berikut (fisher,2001,p.5):
a. Tanpa Konflik, menggambarkan situasi  yang  relatif  stabil,  hubungan- hubungan  antarkelompok  bisa  saling memenuhi  dan  berlangsung  damai. Dalam  hal  ini,  bukan  berarti  bahwa konflik  sama  sekali  tidak  terjadi, melainkanada beberapa kemungkinan yang mendukung situasi tanpa konflik.
b. Konflik Laten , suatu keadaan yang di dalamnya  terdapat  banyak  persoalan sifat tersembunyi, dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani.
c. Konflik  Terbuka,  situasi  ketika konflik  sosial  telah  muncul  ke permukaan,  berakar  dalam  (deep rooted),  dan  sangat  nyata,  sehingga diperlukan  berbagai  tindakan  untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai dampaknya.
d. Konflik  di  Permukaan,  umumnya tidak  berakar  dalam  dan  muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai hal-hal tertentu, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi dan dialog antarpihak.

## Dinamika konflik
Menurut fisher tahapan dinamika konflik meliputi  prakonflik,  konfrontasi,    krisis, akibat dan pasca konflik(fisher, 2000,p.19):
a. Prakonflik  adalah  priode  pada  saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran  diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
b. Konfrontasi  memperlihatkan  suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka.
c. Krisis  adalah  puncak  konflik.  Tahap ketika  konflik  pecah  menjadi  bentuk aksi-  aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal.
d. Akibat, merupakan hasil dari krisis.

## METODE RISET
Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode  penulisan  studi  literatur.    Studi literatur  adalah  mencari  referensi  teori  yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.  Maka  dari  itu  sumber  dan  jenis data-data yang digunakan dalam penyusunan artikel  ini  berasal  dari  berbagai  literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan  yang  dibahas.  Beberapa  jenis referensi  utama  yang  digunakan  adalah artikel  ilmiah  yang  bersumber  dari  internet jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online, buku  dan  situs  –  situs  di  internet.  jenis  data yang  diperoleh  variatif,  bersifat  kualitatif maupun kuantitatif.
Studi literatur di sini mampu menguatkan dasar referensi teori. Output yang didapakan dari  studi  literatur  terkait  masyarakat  adat sunda  wiwitan  ,  eksistensi  masyarakat  adat sunda wiwitan di Kuningan, dan konflik yang terjadi  di  dalam    masyarakatnya.  Dalam menganalisis  data  yaitu  setelah  semua  data yang  dibutuhkan  terkumpul  diseleksi  dan diurutkan  kembali  sesuai  topik  pembahasan dalam artikel. Kemudian dilakukan penyusunan  artikel  berdasarkan  data  yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematis.  Teknis  analisis  data  bersifat deskriptif argumentatif. Sedangkan kesimpulan  didapatkan  setelah  merujuk kembali  pada  rumusan  masalah  .  tujuan penulisan serta pembahasan.

## HASIL PENELITIAN
Kornologis Terjadinya Konflik pada Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur, Kuningan

## Prakonflik
Mempertahankan diri menjadi penghayat sunda  wiwitan  itu  bukan  suatu  hal  yang mudah,  karena  ada  berbagai  macam  bentuk diskiriminasi yang ia terima dari pemerintah daerah  ataupun  masyarakat  umum.  Yang pertama diskriminasi pada keyakinan leluhur/aliran  kepercayaan  sunda  wiwitan yaitu  ketika  ditanya  mengenai  identitas agama oleh masyarakat umum ataupun untuk kepentingan administrasi oleh petugas pemerintahan,  mereka  menganggap  remeh agama kepercayaan sunda wiwitan dan tidak mengakuinya.  Jadi  ketika  pembuatan  KTP, mereka  tidak  dapat  menuliskan  agama kepercayaan  sunda  wiwitan  di  dalam  kolom agama  ,  alhasil  yang  membuat  para  petugas terkadang sembarangan menulis agama yang hanya  diakui  resmi  oleh  pemerintah,  karena tidak dapat dikosongkan. Sama halnya ketika pendaftaran sekolah,pembuatan akte kelahiran, daftar kerja dan lainnya. Selain itu ditambah  lagi  banyak  tanah  leluhur  yang merupakan situs budaya yang sudah hilang , beralih  fungsi  dan  berpindah  menjadi  milik pemerintah.  Hal  tersebut  terasa  sejak ditetatpkannya Undang-Undnag Pokok Agraria Tahun 1960.
Bentuk  diskriminasi  ini  adalah  sebagai awal  rasa  kekecewaan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  adat  sunda  wiwitan  kepada pemerintah,  yang  belum  menjadi  konflik terbuka atau masih berbentuk konflik laten.
Sekitar tahun 1980-an, tanah adat seluas 224  M 2 diberikan  kepada  pihak  lain  oleh Pangeran JatiKusuma, yaitu keluarga Kusnadi  dan  Mimin  untuk  dijadikan  rumah adat  dan  cagar  budaya.  Namun  Jaka Rumantaka  merasa  bahwa  masyarakat  adat yang  bukan  keturunan  sesepuh  adat  tidak memiliki  hak  untuk  mengklaim  tanah tersebut  sebagai  tanah  adat.    Jaka  merasa bahwa tanah yang seluas 224 M 2 adalah tanah peninggalan warisan ibunya yaitu Siti Djenar yang  merupakan  anak  dari  ketua  adat terdahulu yaitu Tedjabuana, maka hanya dia
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
yang  berhak  untuk  memanfaatkan  tanah tersebut untuk apapun.  Jaka tidak ingin ada pihak lain yang memanfaatkan tanah tersebut karena  ia  ingin  membuat  rumah  makan  di atas tanah tersebut sebagai cara untuk untuk menafkahi keturunan ibunya yaitu Siti Djenar (  anak  dari  Tedja  Buana,  sesepuh  sunda wiwitan setelah Madrais).
Namun sebenarnya sudah jelas tercantum di  dalam  manuskrip  yang  dibuat  oleh  Pak Madrais sebagai ketua adat pertama/ pendiri AKUR (Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang) bahwa keturunan tidak mendapatkan pembagian  waris.  Adapun  tanah-tanah  dan bangunan  memang  diperuntukkan  untuk masyarakat  adat  guna  melestarikan  ajaran kebudayaan  untuk  kepentingan  bangsa. Tetapi pihak Jaka Rumantaka tidak menghiraukan hal tersebut.
1. Konfrontasi Pada  tahun  2008  Raden  Jaka
Rumantaka  melayangkan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  Kuningan,  untuk menggungat  Kusnadi  dan  K.Mimin. Setelah  melalui  berbagai  proses  sidang akhirnya  pada  tahun  2012,  Mahkamah Agung  melalui  putusan  peninjauan kembali  memenangkan  Jaka  sebagai pemilik  tanah  itu.  Hal  ini  dikarenakan Jaka  telah  memiliki  kekuatan  hukum mengikat yaitu keterangan ahli waris dan sertifikat  kepemilikan  tanah,  sehingga secara yuridis - normatif, objek sengketa dalam  gugatan  dapat  dieksekusi,  kecuali ada hal-hal tertentu yang dapat menunda atau menangguhkan eksekusi.
Dipicu  dari  kemenangan  Jaka  atas kepemilikan tanah adat seluas 224 M 2 dan akan  dilakukannya  eksekusi  oleh  pihak
Pengadilan Negeri menimbulkan
perlawanan  dari masyarakat  Adat  Sunda Wiwitan  yang  akan  mempejuangkan kepemilikan  atas  tanah  adatnya.  Hal  ini dikarenakan  terdapat  cacat  hukum  yang mana  masyarakat  penghayat  Sunda Wiwitan  mengklaim,  sejak  1960  leluhur
warga  adat  termasuk  Pangeran  Tedja Buana  tidak  membuat  sertifikat  tanah karena  menyadari  seluruh  tanah  adat adalah  milik komunal, yang tidak dapat dijual  kepada  pihak  mana  pun  dan Masyarakat Sunda Wiwitan menganggap putusan tersebut tidak mempertimbangkan  amanat  leluhur  dari aspek sejarah, sosial, dan budaya. Maka  dari  itu  pada  tahun  2015 Jatikusuma
sebagai pihak dari
Masyarakat adat Sunda Wiwitan melayangkan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  Kuningan,  namun  karena  pihak MA dan Pengadilan
Negeri meminggirkan legitimasi hukum adat dan lebih  menggunakan  kerangka  hukum waris  jadi  gugatan  yang  diajukan  oleh masyarakat adat gagal dan dimenangkan oleh  Jaka  Rumantaka  yang  berarti  tetap memiliki hak atas tanah dan akan segera langsung  dilakukan  eksekusi  oleh  pihak Pengadilan Negeri.
2. Krisis
Setelah terjadi 2  kali usaha eksekusi tanah yaitu 14 dan 20 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Pengadilan Negri, akhirnya terjadi Konflik puncaknya pada eksekusi tanah tanggal 24 Agustus 2017. Pada  hari  itu,  Petugas  Juru  sita Pengadilan Negeri Kuningan telah dikawal  oleh  450  polisi.  Namun, kedatangan mereka dihadang oleh 300-an masyarakat  adat  Sunda  Wiwitan.  Warga melakukan  aksi  tidur  di  jalan  oleh  para wanita yang lengkap mengenakan pakaian adat putih berselendang batik.Setelah aksi tidur di jalan, masyarakat  adat  pun  melakukan  aksi bakar ban bekas.
Kericuhan  terjadi  setelah  warga  adat Sunda  Wiwitan  yang  didukung  berbagai elemen  massa  sendiri  yang  melakukan aksi  menolak  eksekusi  tanah  adat  seluas sekitar  224  meter  persegi  terlibat  adu dorong dengan petugas keamanan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
Kericuhan  pertama  terjadi  saat  ibu-ibu warga  adat  Sunda  Wiwitan  yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sambil  menangis  terlibat  saling  dorong dengan  polisi  wanita  (polwan)  Polres Kuningan  yang  menjaga  pelaksanaan eksekusi.  Kericuhan  juga  terjadi  antara petugas  pengamanan  yang  terdiri  dari polisi dan Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan massa aksi, yang terdiri dari warga adat, LSM GMBI, mahasiswa, dan warga umum. Mereka terlibat saling dorong  hingga  adu  pukul.    Akibat  dari konflik  dan  kericuhan  yang  memuncak pada  saat  proses  akan  melakukan eksekusi  tanah  adat  ,  seorang  petugas polisi,  dua  petugas  Satpol  PP,  dan seorang  warga  adat  dilaporkan  terluka, dan langsung dibawa ke rumah sakit yang berjarak dekat dengan lokasi kericuhan.
3. Akibat Setelah  kejadian  pada  tanggal  24
Agustus 2017 yang menimbulkan korban, pada  akhirnya  Kedua  belah  pihak akhirnya  melakukan  gencatan  senjata. Juru  Sita  Pengadilan  Negeri  Kuningan langsung  menyampaikan  berita  acara bahwa proses eksekusi dinyatakan selesai dan  gagal.  Pemohon  (Jaka)  dapat melanjutkan kasus, namun harus melakukan pengajuan dari awal lagi.

## Negara  ‘Setengah  Hati’  Dalam Mengakui Hukum Adat Sunda Wiwitan
Konflik  pertanahan  yang  menimpa komunitas  Sunda  Wiwitan  ini  semakin menambah ‘daftar hitam’ diskriminasi negara terhadap  hak-hak  komunitas  adat.  Seperti dikeluhkan  oleh  salah  satu  pemuka  adat Sunda  Wiwitan,  dalam  konflik  pertanahan yang  menimpa  mereka,  pengadilan  melihat sengketa  dengan  kerangka  hukum  waris kolonial, bukan dengan kerangka hukum adat lokal. Dengan kata lain, pengakuan pemerintah  terhadap  hukum  adat  masih setengah hati.
Laporan dari KOMNAS HAM menyebutkan,  bahwa  konflik  agrarian  yang berawal  dari  sengketa  kepentingan  umum telah  menjadi  salah  satu  bentuk  konflik social-ekonomi  yang  sering  terjadi  di Indonesia, bahkan terdapat trend peningkatan jumlah  dan  kompleksitas  konflik  yang semakin meningkat. Tragedy berdarah akibat konflik agrarian yang berdimensi pelanggaran HAM datang silih berganti, dan sebagian  besar  yang  menjadi  korban  adalah komunitas  masyarakat  hukum  adat  dalam mempertahankan hak ulayatnya.
Selanjutnya, hak ulayat kembali dipertanyakan seiring dengan adanya sentiment yang menyatakan bahwa eksistensinya dapat menghambat
pembangunan  untuk  tujuan  kepentingan umum.  Kepentingan  umum  itu  sendiri menurut  UU  No.  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diartikan sebagai kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini pun menimbulkan tubrukan konsep antara kepentingan  umum  dengan  hukum  tanah ulayat  pada  masyarakat  adat  yang  memiliki hukum  adat  beserta  kepentingannya  sendiri. Padahal,  eksistensi  hukum  adat  memiliki landasan  konstitusional  yang  kuat  dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hukum adat itu  sendiri  merupakan  salah  satu  sub-sistem hukum  nasional—selain  hukum  Islam  dan hukum  Barat—yang  diakui  dalam  bingkai pluralisme  hukum  nasional  sebagaimana diatur  dalam  butir  ke-2  TAP  MPR  No. IV/MPR/1999  tentang  GBHN  Tahun  1999- 2004.
Selain  itu,  hak-hak  komunal  masyarakat adat juga diakui dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang lebih dikenal dengan istilah  “hak  ulayat”.  Meskipun  demikian, secara faktual hak-hak konstitusional
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
masyarakat  adat  kerap  ‘dikebiri’  oleh pemerintah. Tubrukan antara proyeksi pembangunan  dari  pemerintah,  kepentingan masyarakat  umum,  beserta  hak  ulayat  dari masyarakat adat, telah menimbulkan gesekan yang sangat rentan akan timbulnya konflik.
Ironi  yang  terjadi  pada  benturan  antara berbagai  kepentingan  tersebut  pun  juga dirasakan  oleh  masyarakat  Sunda  Wiwitan. Bukan hanya sengketa lahan di Cigugur saja, sampai  saat  ini  pun  masyarakat  Sunda Wiwitan masih kewalahan dalam mempertahankan warisan leluhur yang telah diamanahkan  oleh  penerusnya  melalui manuskrip/Nawala warisan leluhur, khususnya warisan berupa tanah leluhur yang merupakan  situs  budaya  dari  masyarakat Sunda  Wiwitan.  Salah  satu  contoh  dari kewalahan  tersebut  ialah  patungan  yang diadakan oleh masyarakat Sunda Wiwitan di Kuningan  untuk  membeli  kembali  tanah leluhur  mereka  seluas  satu  hektar.  Situs tersebut  terletak  di  Kawasan  Curug  Goong dan masih terdapat 2 hektar tanah yang belum bisa terbeli.Pembelian situs Curug Goong ini merupakan  salah  satu  cara  agar  masyarakat adat  mempertahankan  peninggalan  leluhur Sunda Wiwitan, sehingga anak cucu mereka mengetahui,  lalu  dijadikan  sebagai  wilayah komunal.  Namun  sampai  saat  ini,  bukannya memberikan  bantuan,  pemerintah  malah semakin mempersulit keadaan dengan dibuatnya  banyak  peraturan  yang  menutup akses  untuk  masyarakat  Sunda  Wiwitan mendapatkan haknya kembali.

## PEMBAHASAN
Penyebab Konflik Melalui Teori Penyebab Konflik
identitas , dapat dikaitkan bahwa konflik yang terjadi  pada  masyarakat  Sunda  Wiwitan disebabkan  oleh  adanya  identitas  yang terancam  yang  seringkali  berakar  pada hilangnya  sesuatu  atau  penderitaan  di  masa lalu yang tidak terselesaikan. Pemilihan teori ini dikaitkan dengan rekam jejak diskriminasi
yang terjadi pada masyarakat Sunda Wiwitan oleh negara selama beberapa tahun kebelakang,  hingga  saat  ini.  Asumsi  bahwa kasus  pengambilan  lahan  adat  oleh  Jaka dengan  masyarakat  AKUR  hanyalah  sebuah bentuk  pemicu  dari  konflik  yang  sudah dipendam  lama  terkait  lahan  adat  yang banyak  yang  menghilang  tanpa  adanya kepastian  hak  ulayat  oleh  negara  dan  pihak penguasa,  merupakan  bentuk  dukungan  dari kecocokan Teori Identitas yang menyebabkan  terjadinya  konflik.  Karena identitas  dari  masyarakat  yang  semakin termarjinalkan  oleh  system  beserta  hukum yang berlaku saat ini, tanpa mempertimbangkan  hukum adat yang sudah mengikat masyarakat Sunda Wiwitan secara lebih serius, memberikan efek keberlangsungan  konflik  yang  kokoh  dan berputar  dalam  tatanan  eksistensi  atau identitas  dari  adat  Sunda  Wiwitan  di Indonesia.
Selain pada pihak AKUR, Jaka Rumantaka  selaku  pewaris  lahan  pun memiliki  penderitaan  masa  lalu  yang  tidak terbantahkan.  Factor  pemicu  konflik  pada Jaka  ialah  kekecewaan  atas  tanah  ibunya yang  selama  ini  dikuasai  oleh  keluarga Jatikusuma,  yang  mana  hal  tersebut  berefek pada kehilangan martabat beserta nama baik dari ibunya yang juga merupakan keturunan dari leluhur Sunda Wiwitan, dengan menjadi pengemis untuk mengisi perut anak-anaknya.

## Tipe Konflik
Konflik yang terjadi diantara masyarakat Sunda  Wiwitan  dengan  pihak  pro  eksekusi lahan  dapat  dikatakan  sebagai  konflik terbuka  (konflik  manifest),  yang  mana memiliki  akar  penyebab  yang  nyata  dan dengan  berbagai  efek  didalamnya.  Konflik ini  memberikan  duduk  perkara  atau  akar permasalahan  yang  lebih  konkrit  ketimbang sebatas  perselisihan  sengketa  lahan  antara masyarakat  dengan  Jaka  saja,  yang  mana konflik ini memberikan akar dari banyaknya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
bentuk  diskriminasi  yang  diberikan  kepada hak-hak  masyarakat  Sunda  Wiwitan  dalam proses pengadilan, ataupun sebelum terjadinya  sengketa  lahan  bergulir.  Hal  ini didasari  dari  aksi  terencana  yang  dilakukan oleh  masyarakat  AKUR  dalam  menuntut keadilan  pada  eksekusi  lahan,  lalu  disusul dengan  patungan  uang  untuk  pengambilan kembali  lahan  yang  hilang  menjadi  wilayah komunal  dari  masyarakat  Sunda  Wiwitan. Pergerakan  dari  masyarakat  AKUR  ini didasari oleh urgensitas eksistensi masyarakat  Sunda  Wiwitan  yang  tergerus oleh beragam kebutuhan zaman dan kepentingan  dari  pihak  penguasa,  terhadap situs  yang  dilestarikan  oleh  leluhur  dari masyarakat Sunda Wiwitan. Bentuk keterbukaan  dari  konflik  ini  pun  dapat diambil  melalu  pergerakan  terorganisir beserta perencanaan aksi yang mampu untuk menggagalkan  eksekusi  tersebut,  yang merupakan  sebuah  respon  atas  gerakan  dari Jaka dan kecacatan hukum, serta pengesampingan  hak  ulayat  yang  dilakukan oleh  PN  Kuningan  beserta  petinggi  lainnya. Konflik  ini  dapat  dikatakan  sebagai  konflik yang  terlihat  jelas  melalui  perseteruan  yang panas sewaktu diadakan persidangan juga.

## Aktor Dalam Konflik
Banyak  aktor  yang  terlibat  di  dalam konflik  sengketa  lahan  masyarakat  adat sunda  wiwitan  di  Kuningan,  yaitu  Jaka Rumantaka salah satu keturunan Tedjabuwana  sebagai  tokoh  utama  yang memicu terjadinya konflik. Aktor-aktor yang mendukung  dan  berpihak  pada  Jaka  yaitu  ;
Badan
Pertahanan Nasional sebagai pengadministrasi pertanahan berperan mengeluarkan  surat  titel  atas  tanah  dan mengadministrasikannya; Lurah Kantor
Cigugur  sebagai  pimpinan  tertinggi  di kelurahan berperan mengeluarkan
keterangan  ahli  waris  bagi  Raden  Jaka Rukmantaka;  Camat  Kecamatan  Cigugur sebagai  atasan  Lurah  Cigugur  berperan
dalam  administrasi  pertanahan.  Sedangkan pihak yang kontra dan melakukan perlawanan, yaitu Jatikusuma sebagai Kepala Adat  AKUR  Sunda  wiwitan,  Masyarakat Adat  Sunda  Wiwitan  dan  didukung  oleh LSM GMBI

## Dampak Konflik
Dampak  yang  disebabkan akibat  konflik perebutan  tanah  adat    diantara  Jaka  dengan masyarakat  sunda  wiwitan  menyebabkan dampak yaitu :
a. Dampak Negatif :
 Membuat Masyarakat Adat Sunda Wiwitan  terancam  terusir  dari tanah  adatnya  sendiri.  Membuat Masyarakat  adat  harus  patungan membeli  tanah  adatnya  sendiri demi mempertahankannya.
 Masyarakat  adat  Sunda  Wiwitan mengalami perlakuan diskriminatif  dalam  kehidupan sosial.
 Masyarakat  adat  Sunda  Wiwitan kehilangan  cagar  budaya  dan tempat  untuk  melangsungkan upacara adat.
 Hilangnya kekuatan dan kedudukan hukum adat masyarakat  sunda  wiwitan  di dalam kehidupan masyarakat dan tidak diakui oleh pemerintah.
b. Dampak Positif :
 Meningkatnya  solidaritas  antar masyarakat  adat  Sunda  Wiwitan dengan  pertimbangan  kesadaran kolektif masyarakat adat akan hak adat dan tanah adat yang terampas.
 Memunculkan empati pada kelompok atau perseorangan yang mengulurkan tangan untuk menyelesaikan  konflik  sengketan tanah  adat  ini  yaitu  seperti  LSM GMBI, dan mahasiswa.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
 Kesadaran taat hukum dan pergerakan  yang  prosedural  serta sistematis  yang  timbul  pada masyarakat adat Sunda Wiwitan.
 Aspirasi  yang  disalurkan  oleh masyarakat Sunda Wiwitan mampu  diserap  oleh  masyarakat umum  dan  pemerintah  dengan penyebar-luasan
kabar di berbagai  media  nasional  yang ekspansif.

## Resolusi Konflik
Konflik  sengketa  lahan  yang  bergulir diantara  masyarakat  adat  Sunda  Wiwitan dengan  kubu  Jaka  Rumantaka  sebenarnya belum  terselesaikan  dengan  tuntas,  karena baru  sampai  kepada  digagalkannya  proses eksekusi tanah adat. Meskipun upaya resolusi konflik sudah dilakukan melalui jalur litigasi ( melalui proses hukum) tetapi ternyata jalur hukum  itu  tidak  netral  dan  memihak  pihak Jaka  ,  sedangkan  usaha  audiensi  dan pertemuan  /mediasi  dua  kubu  ini  untuk membicarakan  duduk  perkara  tidak  juga terlaksana  hal  tersebut  yang  membuat  kasus ini  tidak  juga  menemukan  titik  terang penyelesainnya.  Meskipun  saat  ini  kondisi sudah  mulai  mereda  karena  eksekusi  tanah digagalkan  tetapi  sewaktu-waktu  konflik dapat  memanas  kembali  jika,  pihak  jaka melakukan gugatan kembali meskipun harus kembali dari awal.
Melalui  Teori  Identitas  pada  penyebab konflik,  maka  resolusi  konflik  yang  dapat ditempuh  dalam  menyelesaikan  konflik masyarakat  Sunda  Wiwitan  dengan  Jaka beserta pihak pendukung lainnya yang dapat dikaitkan  sebagai  pihak  penguasa/negara, ialah  berupa  terdapat  tindakan  oleh  pihak ketiga  yang  tidak  terkait/netral  (seperti KOMNAS  HAM)  untuk  memfasilitasi diadakannya  lokakarya  dan  dialog  antara pihak pro (Jaka, BPN, Lurah Kantor Cigugur, Camat  Kecamatan  Cigugur)      dengan  pihak kontra (Kepala Adat AKUR Sunda wiwitan,
Masyarakat  Adat  Sunda  Wiwitan,  LSM GMBI  dan  LSM  Lainnya)  dengan  agenda pengidentifikasian ancaman tergerusnya identitas masyarakat Sunda Wiwitan dengan identitas tanah milik Tedjabuwana, Kepastian  perlindungan  hukum  yang  jelas dan  adil  antar-pihak  konflik  pemaparan ketakutan  yang  antar-pihak  rasakan  agar mendorong terbangunnya empati dan rekonsiliasi antar-pihak, dan terakhir agenda pengawasan HAM terkait perjalanan konflik tersebut.  Jadi  intinya  perlu  adanya  pihak ketiga yang netral terlibat sebagai advokator dan  mediator  yang  mendampingi  terus selama  konflik  berlangsung.  Dari  ,  pihak pemerintah  daerah  pun  harus  mulai  dapat mengakui  keberadaan  dari  hukum  adat  dan hak  ulayat  dari  masyaakat  Sunda  wiwitan, sehingga  proses  implementasi  kebijakan lebih jelas dan adil.
Sasaran yang ingin diraih dari resolusi ini ialah  tercapainya  kesepakan  bersama  antara pihak  pro  eksekusi  dengan  kontra  eksekusi, yang  mana  masing-masing  harus  ditinjau melalui  kebutuhan  identitas  pokok  semua pihak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Konflik yang terjalin diantara masyarakat adat  Sunda  Wiwitan  dengan  pihak  Jaka Rumantaka  merupakan  konflik  manifest/ terbuka karena sangat jelas akar permasalahannya    akar  permasalahan    jadi sebenarnya tidak sebatas perselisihan sengketa  lahan  antara  masyarakat  dengan Jaka saja, yang mana konflik ini memberikan akar  dari  banyaknya  bentuk  diskriminasi yang  diberikan  kepada  hak-hak  masyarakat Sunda  Wiwitan  dalam  proses  pengadilan, ataupun  sebelum  terjadinya  sengketa  lahan bergulir  yang  dilakukan  oleh  negara  dan sistem  pemerintahan.  sepertihalnya  yang dijelaskan di dalam teori identitas.
Bahkan  perlu  dicatat  bahwa  secara logika,  keberhasilan  perjuangan  puluhan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
masyarakat AKUR yang termobilisasi untuk melakukan unjuk rasa dan banyak memakan korban  luka,  tidaklah  sebanding  dengan penyelesaian kegagalan eksekusi yang dapat dilayangkan  gugatan  kembali  oleh  Jaka, tanpa  adanya  kepastian  apakah  konflik  ini akan  terulang  kembali  atau  tidak.  Seperti yang  diungkapkan  dalam  tatanan  teori, bahwa konflik hanya mampu untuk diredam, tidak dihilangkan
Hal ini disebabkan karena belum mampu mengelola  konflik,  resolusi  konflik  yang sudah  dilakukan  selama  ini  pun  hanya formalitas semata , jadi meskipun dilakukan melalui  jalur  litigasi  tetap  merugikan  salah satu pihak yaitu masyarakat Sunda Wiwitan , karena  ternyata  haknya  dan  hukum-hukum adatnya sudah benar-benar tidak diperhatikan lagi.  Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum seakan-akan  cacat  hukum  karena    tidak mementingkan  hak  ulayat  dan  hukum  adat, padahal  sudah  jelas-jelas  diatur  landasan konstitusional  yang  kuat  dalam  Pasal  18B ayat (2) UUD 1945. Konflik ini harus segera diselesaikan  karena  jika  tidak  masyarakat adat  Sunda  Wiwitan  akan  semakin  terusir dari tanah adatnya sendiri ,dan eksistensinya semakin  memudar.  Maka  dari  itu  hal  ini menjadi tugas semua pihak , tidak hanya bagi pemerintah  saja  tetapi  pihak  lain  yang  juga ikut terlibat dan memerlukan jalur lain di luar pengadilan.

## Saran
Perjuangan  dari  masyarakat  AKUR  ini seakan-akan  menyiratkan  sebuah  pesan kepada  negara,  yang  seharusnya  mampu untuk bertindak adil dengan memperhitungkan  hak-hak  yang  dimiliki oleh  masyarakat  Sunda  Wiwitan.  Aparat Pemerintah  harus  lebih  mempertimbangkan hukum  adat  dan  mendengarkan  faktor sosiokultural dalam pengambilan keputusan. Untuk memperkuat posisi masyarakat kiranya harus memperkuat nilai/norma yang selama  ini  dianut.  Penyelesaian  konflik
dengan  menggunakan  pihak  ketiga  seperti komnas  ham  perlu  dilakukan  juga  agar keputusan yang diperoleh tidak memihak dan dapat mendampingi masyarakat sunda wiwitan selama proses penyelesaian konflik. Hal yang dapat dilakukan oleh komnas HAM ataupun  LSM/NGO  seperti  LBH  yaitu Misalnya  untuk  memfasilitasi  diadakannya lokakarya dan dialog antara pihak pro dengan pihak kontra,melakukan proses advokasi dan menjadi  mediator.  Dengan  usaha  tersebut diharapkan  dapat  menemukan  titik  terang dari permaslahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,Andi aco .2017. Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Hukum Indonesia Jurnal  Sosilsasi  Pendidikan  Sosiologi UNM.Vol.4 No.1
Fisher,S.,Ludin,.J.,Williams,S.,Abdi,D.,Smit h,R.,&William,S.(2001).
Mengelola konflik:  Keterampilan  &  Strategi  untuk Bertindak.Kartikasari SN,MD Tapilatu,R Maharani,dan DN Rini,Penerjemah:Kartikasari SN,editor.Jakarta(ID):The British Council. Gamin,&Fati Lazira.2017. Penyelesaian Sengketa  Ruang  Hidup  Masyarakat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan.JSPH.Volume  2,nomor  1  Hal 1-8. Husen  Alting,  Dinamika  Hukum  dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah (Yogyakarta:  LaksBang  PRESSindo,
2010), hlm. 30.
Mudjiono.2004.Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan  Daerah.Jurnal  Hukum. Vol.11 No 25 Hal 152-166.
Tim  Pembela  Kesatuan  Masyarakat  AKUR Sunda  Wiwitan  (2017,mei  30).  Siaran
Pers Tim Pembela Kesatuan Masyarakat
Adat  Sunda  Wiwitan  (Bagian  1).
Retrieved desembe 6,2018, from Http://www.Findglocal.com/ID/Jakarta/6
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 1 HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
68695293269863/Perhimpunan- Pembela-Masyarkat- Adat-Nusantara. https://kbr.id/berita/10- 2017/membentengi_tanah_sunda_wiwita n/93130.html, yang diakses pada tanggal 11 Desember 2018. https://www.cnnindonesia.com/nasional/201 70823191041-20-236802/sunda- wiwitan-tersingkir-dari-tanah-sendiri, yang diakes 11 Desember 2018 https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016 /10/14/mengenal-lebih-dekat-ageman- sunda-wiwitan/, yang diakses 11 Desember 2018 https://regional.kompas.com/read/2017/09/0 4/05353971/warga-adat-sunda-wiwitan- patungan-beli-tanah-leluhur,yang diakses 11 Desember 2018 https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat,y ang diakses 11 Desember 2018 https://www.academia.edu/14085902/Dilem atika_Pencabutan_Hak_Ulayat_Untuk_ Kepentingan_Umum_diIndonesia https://www.merdeka.com/peristiwa/perjuan gan-warga-sunda-wiwitan-di  kuningan- pertahankan-tanah-adat.html,  diakses  11 Desember 2018