## ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA PALEMBANG

## ANALYSIS OF VIOLENCE PROTECTION POLICIES AGAINST CHILDREN IN THE CITY OF PALEMBANG
1 Holipah, 2 Asmawati
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
email : aryanisila2022@gmail.com 1 ; asmawati040482@gmail.com 2
Submitted: 02-02-2023; Accepted: 27-01-2023; Published : 30-01-2023

## ABSTRACT
Seeing the modern-day style of times in Indonesia, times of violence in the direction of youngsters in Palembang City are despite the fact that quite high. Many factors can purpose the occurrence of these acts of violence, every factors from the child himself who commits acts of violence in the direction of distinct youngsters. This act of violence end up born from the presence of aggressiveness in youngsters that arises for various reasons. One of them is the every day have an impact on. For this reason, studies propose that mother and father get worried in controlling their infant's play behavior. In addition, the government is predicted to make a rule to alter exercise centers in which time is frequently spent after university to ensure that violence among youngsters can be reduced effectively. This study refers to and is representative of the effects of previous studies related to the have an impact on of on line video video games at the quantity of violence with the useful resource of the usage of youngsters and young adults withinside the city of Palembang. This study used a qualitative technique with a secondary records descriptive technique. Also, research effects related to times is probably raised and analyzed with a research focus. The effects of this study end that the recommendations completed with the useful resource of the usage of the government in infant protection have now not been maximized in their implementation, now not pleasant the feature of the government, but the participation of all tiers of society is needed. Policy implementation can be determined out because of the truth it is stimulated with the useful resource of the usage of four factors, specially communication factors, reassets that can useful resource the implementation of these recommendations, behavioral factors, and moreover bureaucratic form factors

## Keywords: coverage analysis, violence on kids, Palembang

## ABSTRAK
Melihat kejadian terkini di Indonesia, kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di Palembang. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan tersebut, namun kedua faktor tersebut disebabkan oleh seorang anak melakukan tindak kekerasan terhadap anak lainnya. Perilaku kekerasan ini disebabkan oleh agresi masa kanak-kanak yang terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah efek harian. Untuk itu, penelitian merekomendasikan agar orang tua terlibat dalam mengontrol perilaku bermain anak. Pemerintah juga berencana untuk mengatur olahraga sekunder, yang sering dilakukan anak-anak sepulang sekolah, untuk mengurangi kekerasan di kalangan anak secara efektif. Penelitian ini didasarkan pada temuan sebelumnya dan memberikan informasi tentang  dampak game online terhadap tingkat kekerasan terhadap anak dan remaja di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan koleksi sekunder deskriptif. Itu juga mengumpulkan temuan penelitian terkait kasus dan mengevaluasinya dengan cara yang berorientasi pada penelitian. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah kurang terlaksana secara optimal dan membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya peran pemerintah. Implementasi

## Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang (Holipah, Asmawati)
kebijakan dicapai dengan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber informasi pendukung implementasi kebijakan, faktor perilaku, dan faktor struktural birokrasi.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Kekerasan Terhadap Anak, Palembang

## PENDAHULUAN
Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap  anak dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja, misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat bahkan di lingkungan pendidikan pada umumnya. Karena kebanyakan anak tidak tahu bagaimana harus bersikap untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap diri mereka sendiri.Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dilansir dari situs kpai.go.id, kasus pengaduan yang diterima KPAI adalah
Tabel 1. Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak
Anak Tahun Jumlah Kasus 2016 625 Kasus 2017 120 Kasus 2018 52 Kasus 2019 6 Kasus 2020 85 Kasus 2021 14 Kasus
Pembacaan kasus yang lazim berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak anak berfluktuasi dan jumlahnya masih signifikan. Kita bisa melihat sifat kasus dari tahun 2017 ke 2018, jumlah kasus meningkat 745 dibandingkan tahun 2018, menurun 52 kasus pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dan jumlah kasus meningkat pada tahun 2019. Berkurang sebanyak 6 kasus dan menurun lagi. . Pada tahun 2020, jumlah kasus kembali meningkat hingga mencapai  85  kasus. Meski meningkat pada tahun 2020, jumlah  pelanggaran hak anak masih cukup tinggi.
Undang-undang menyatakan bahwa semua anak berhak atas pendidikan, termasuk Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau afiliasi lain pada satuan pendidikan. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi diskriminasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan, dan kekerasan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, emosional bahkan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan harus segera ditindak dan diputus mata rantainya. Dengan demikian, kita dapat mencegah agar masalah ini tidak semakin meluas  di Indonesia dan merugikan anak-anak dengan berada di lingkungan pendidikan, padahal sekolah adalah tempat di mana pengetahuan diperoleh dan dikembangkan. Pengetahuan anak- anak dan nasib masa depan negara ini tergantung pada kualitas anak-anak negara. Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting. Pendidikan adalah standar dimana suatu negara memenuhi kebutuhan warganya (kebutuhan primer, sekunder dan tersier). Selain itu, pendidikan juga merupakan prasyarat untuk pengembangan berbagai bidang. Tak perlu dikatakan bahwa anak-anak adalah generasi penerus dan ibu kota negara. Berhasil atau tidaknya tumbuh kembang anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Jika perkembangan anak berhasil, mereka akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dengan kualitas tinggi, dan akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan lebih lanjut.
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Pendidikan adalah standar dimana suatu negara memenuhi kebutuhan warganya (kebutuhan primer, sekunder dan tersier). Pendidikan juga merupakan prasyarat untuk pengembangan berbagai bidang. Tak perlu dikatakan bahwa anak-anak adalah generasi penerus dan ibu kota negara. Berhasil atau tidaknya tumbuh kembang anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Pertumbuhan anak akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, serta akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang terus menghadapi tantangan baru.
Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif selama satu dekade terakhir. Namun, angka yang dipublikasikan terbatas pada kasus yang dilaporkan atau orang yang menerima layanan di rumah sakit, puskesmas, KPAI, kepolisian, pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak. Walaupun jumlah sebenarnya sulit ditemukan karena berbagai alasan (Suradi, 2013), namun jumlah anak dan remaja di Indonesia telah mencapai 63 juta (BKKBN, 2011) dan 8.000. Diperkirakan mencapai~90  juta. Menurut Global Fitness Enterprise Enterprise (WHO) (Department of Health, 2015), remaja termasuk dalam kelompok usia 10 sampai 19). Kasus kekerasan terhadap anak terbanyak dilaporkan oleh orang tua kandung (44,3%), teman (25,9%), tetangga (10,9%), orang tua angkat (9,8%), guru (6,7,7%) dan kerabat. (2%) (Komnas Perlindungan Anak, Fiki, 2014). Definisi kekerasan yang dimaksud adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan cedera fisik atau tekanan emosional (Carpenito & Moyet, 2009).
Berdasarkan informasi dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia tentang berita kekerasan terhadap anak di tujuh kota besar Indonesia antara tahun 1992 dan 2002, terdapat 2969 kasus kekerasan anak yang bersifat fisik (25,5%). Ternyata itu terjadi dengan cepat) dan mental (28,8%). Sebagian besar kasus kekerasan emosional dialami dan dilakukan oleh anak-anak berusia antara 6 hingga 12 tahun (Solihin dalam Fiqi, 2014).
Pelecehan anak terjadi di semua aspek lingkungan tanpa membedakan reputasi lingkungan dan ekonomi. Ironisnya, lingkungan sosial yang melindungi anak, seperti keluarga  dan sekolah, justru menjadi penyumbang angka kekerasan anak yang cukup signifikan  (Kabar Jakarta.com dalam Suradi, 2013).
Memang, negara dan pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Pada tahun 1974, Indonesia menerbitkan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989 dan memberlakukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah merespon masalah kekerasan terhadap anak selama
40 tahun.
Diketahui bahwa angka kasus Kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengatasinya Kebijakan Pencegahan dan Kampanye Penyadaran; Kebijakan Pembentukan Gugus Tugas Perlindungan Anak; Kebijakan Pengembangan Layanan Kesejahteraan Remaja untuk Melindungi Anak; Dalam keadaan seperti itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan berfungsi sebagai pedoman untuk layanan Youthline. Kebijakan ini akan memungkinkan pengembangan mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, kebijakan tersebut pada akhirnya mengarah pada peningkatan pengawasan sosial terhadap anak (Amalia, 2016).
Badan Pemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melindungi anak korban kekerasan melalui dukungan, perlindungan, konseling, pemantauan, dan pemulihan pasca trauma. Pemerintah kemudian memberikan pendampingan dan konseling hukum kepada korban selama proses berlangsung, dan korban juga dapat mengakses informasi selengkap mungkin tentang perkembangan proses tersebut. (Andriju
Pencegahan kekerasan belum maksimal dilakukan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya dukungan masyarakat terhadap layanan pencegahan, sosialisasi, dan perlindungan hukum kekerasan terhadap anak, sementara prosedur pengadilan berjalan lambat dan keadilan diberikan kepada semua korban anak. Tidak, tetapi institusi medis sudah memiliki layanan pemulihan fisik khusus. Hal ini terkendala oleh proses reintegrasi dan perlu tertanam kuat dalam koordinasi antar lembaga. Saya mempunyai. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. B. Kurangnya sumber daya manusia, budaya penegakan hukum yang lemah, dan stigma sosial yang kuat bagi korban kekerasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meningkatkan kerjasamanya dengan LSM dan media untuk mengedukasi masyarakat tentang kekerasan anak. (Lestari, E.P., et al., 2022).
Badan Pemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melindungi anak korban kekerasan melalui dukungan, perlindungan, konseling, pemantauan, dan pemulihan pasca

## Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang (Holipah, Asmawati)
trauma. Pemerintah kemudian memberikan pendampingan dan konseling hukum kepada korban selama proses berlangsung, dan korban juga dapat mengakses informasi selengkap mungkin tentang perkembangan proses tersebut. (Andrijus, 2021). Kekerasan fisik dan non fisik merupakan bentuk kekerasan yang umum terjadi dalam pendidikan. Tindakan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak, khususnya di bidang pendidikan, sangatlah penting. Namun implementasinya membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya peran pemerintah. Implementasi kebijakan dimungkinkan karena dipengaruhi oleh empat  faktornya yaitu faktor komunikasi, sumber informasi yang dapat mendukung implementasi kebijakan tersebut, faktor perilaku, dan faktor struktural birokrasi. (Novianti, R. et al., 2020).
Pencegahan kekerasan belum maksimal dilakukan. Hal ini ditandai dengan  tidak adanya dukungan masyarakat terhadap layanan pencegahan, sosialisasi, dan perlindungan hukum kekerasan terhadap anak, sementara prosedur pengadilan berjalan lambat dan keadilan diberikan kepada semua korban anak. Tidak, tetapi institusi medis sudah memiliki layanan pemulihan fisik khusus. Hal ini terkendala oleh proses reintegrasi dan perlu tertanam kuat dalam koordinasi antar lembaga. Saya mempunyai. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. B. Kurangnya sumber daya manusia, budaya penegakan hukum yang lemah, dan stigma sosial yang kuat bagi korban kekerasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meningkatkan kerjasamanya dengan LSM dan media untuk mengedukasi masyarakat tentang kekerasan anak. (Lestari, E.P.,dkk., 2022).
Kebijakan untuk  melindungi anak dari kejahatan kekerasan dilaksanakan dengan baik di Kota Semarang, namun kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat dan stigma negatif dari masyaraka dan lain-lain, masih bukan kualitas terbaik  karena beberapa kesalahan. Mengamankan dan memantau sekolah secara teratur untuk sosial, kesulitan dan korban kekerasan. (Mustikasari, N.A., dkk. 2020).
Antara tahun 2022 dan 2026, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kronprogo
diproyeksikan  mencapai kurang dari 0,00%-nya. Jenis kekerasan yang meningkat adalah penistaan, psikologi dan eksploitasi. Di sisi lain, penurunan penelantaran, kekerasan fisik, pelecehan seksual, perkosaan dan perdagangan manusia diprediksi. Kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dilaksanakan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015. Hal tersebut telah diubah dalam Perda Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kabupaten Ramah Anak. (Ilham, AA 2022).
Prediksi kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo periode 2022-2026 berikutnya tidak sampai nol. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan bahwa kekerasan psikis masih tabu atau everyday dan menyebabkan anak-anak menjerit, membentak, dan mempermalukan diri sendiri. Hal ini sependapat dengan pandangan Tower bahwa kekerasan yang terjadi bersumber dari kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang baik dan kurangnya pemahaman tentang cara membesarkan anak (Hasanah & Raharjo, 2016:82).
Dilakukan dalam rangka penerbitan pedoman penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Analisis kebijakan menghasilkan dan menyajikan informasi dengan cara yang memberikan dasar bagi pengambil keputusan untuk mengambil keputusan.
Selain itu, analisis kebijakan dapat mengidentifikasi kesesuaian isi kebijakan untuk memecahkan masalah yang ada. Dari analisis kebijakan dapat ditelusuri faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan upaya pemerintah pusat dan daerah Kota Palembang. Permasalahan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

## Kekerasan Anak
Undang-Undang 23 Tahun 2002 menjelaskan “Pada pasal 1: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” sedangkan pasal 1 angka 2: menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
Menurut WHO (Huda, 2008) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri,
perorangan atau sekolompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari sehi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (ignored) (http://www.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm) (Baker, 2003) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang  –  ulang secara fisik dan emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

## Bentuk Kekerasan Terhadap Anak
Bentuk  -  bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi empat yaitu: 1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi karena mudah dideteksi. Biasanya terbuka dan mudah diketahui oleh orang lain. Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti nakal, rewel, suka menangis. 2. Kekerasan Psikis
Meliputi penyampaian kata -  kata kotor, penghardikan. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptife seperti menarik diri, pemalu. 3. Kekerasan Seksual
Dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa atau melalui kontak langsung antara anak dengan orang dewasa. Magistra No. seventy 3 Tahun. XXII September 2010 67 ISSN 0215- 9511 Kekerasan Terhadap Anak “BOM Waktu” Masa Depan.

## Kekerasan Sosial
Berupa penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang kurang memperhatikan proses tumbuh kembang anaknya. Dari keempat bentuk kekerasannya, kekerasan fisik adalah yang paling umum. Karena mudah dikenali, biasanya terlihat
jelas, dan mudah dikenali orang lain.
Hasil Penelitian Nurul Illumi Zurkihuli (2013:38), 132 (58,9%) laki-laki melakukan tindak kekerasan, mayoritas, dan 25 (47,2%) perempuan melakukan tindak pidana kekerasan. Dengan kata lain, laki-laki jalanan anak-anaknya lima kali lebih mungkin daripada perempuan jalanan anak- anaknya untuk melakukan kejahatan kekerasan dalam proporsi usia 12 tahun (67,2%). Kekhawatiran responden (54,6%) adalah alasan paling umum untuk melakukan kejahatan kekerasan.
Studi lain oleh Cao & Su (Syahran, 2015) pada siswa yang mengalami kecanduan exercise net di Korea Selatan menemukan bahwa siswa dengan kecanduan inner bersifat emosional, emosional, tidak stabil, dan imajinatif. Anda telah terbukti kaya, termenung, mandiri, eksperimental, dan berselera tinggi membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anak mengalami kecanduan aktivitas akibat kekuatan game.
Penelitian yang dilakukan oleh Dinni Kurnia Sugiharti dkk, tentang perlindungan hukum terkait kasus kekerasan fisik pada anak menyimpulkan: 1. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt yang mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik masih tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang tidak dapat berjuang sendiri berkaitan dengan kedudukannya sebagai korban dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tersebut yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tidak mewujudkan perlindungan dan keadilan terhadap anak korban kekerasan fisik karena putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku. Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan ini sehingga tampak pengabaian terhadap nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dari pemaparan tersebut kemudian menunjukkan bahwa pada dasarnya penegakan hukum serta kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap kekerasan anak belum menjadi prioritas utama. Selain itu masih Banyak aparat penegak hukum yang  menjadi

## Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang (Holipah, Asmawati)
pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi di mana masyarakat kita masih banyak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Aparat penegak hukum hampir selalu melakukan kriminalisasi anak, terhadap anak-  anak yang berkonflik dengan hukum, tanpa berusaha melakukan diversi agar penghukuman cukup dilakukan dengan tindakan kasus pemidanaan anak yang dituduh berjudi, penembakan seorang anak oleh oknum polisi, Penyiksaan seorang anak di depan orang tuanya, dan berbagai kasus lainnya sebagaimana laporan dari berbagai pihak kepada KPAI. (Dwi, 2015:42).

## METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiono (2021:13) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dapat mengetahui nilai variable mandiri  yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan.
Jenis pengumpulan facts menggunakan records sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, magazine, berita di media cetak, dan media online. Dengan metode penelitian diharapkan bisa memudahkan dalam pengumpulan statistics dan melihat permasalahan yang ada terkait analisis kebijakan.

## Lokasi Penelitian
Adapaun lokasi penelitian dalam penelitan yang akan dilakukan ialah berada di lingkup wilayah kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil berbagai statistics
dan informasi yang dimuat atau dipublikasikan dimedia cetak dan media elektronik. Data yang diperoleh kemudian diuji dengan literasi kajian teoritis yang ada. Information atau informasi yang dikumpulkan terkait dengan kebijakan yang telah atau akan dikeluarkan oleh pemerintah dan isu kekerasan anak yang terjadi disemua lini dengan berbagai sebab dan indikasi,

## Sumber Data
Secara umum sumber informasi yang digunakan yaitu statistics sekunder, statistics- statistics yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumentasi dan literasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh statistics berupa statistics tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam hal dapat berupa statistics-data, dokumen arsip, atau catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis pedoman yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan. Sejumlah besar arahan telah dikeluarkan, baik secara internasional, nasional maupun regional. Upaya pemerintah dunia internasional adalah meratifikasi Konvensi Hak Anak, UU No. 26 Tahun 1990. Upaya ini merupakan bagian dari peran negara dalam mengatasi kekerasan KHA terhadap anak.
Sementara itu, di tingkat nasional, UU No 35 Tahun 2014 mendahului UU No 35 Tahun 2014 juncto UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadikan Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua” diubah menjadi Orang yang berpengalaman atau wali wajib dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak” dan Pasal 21(3) menegaskan bahwa pemerintah
berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak sedang melakukan.
Dua tahun sebelumnya, Undang-Undang Nomor eleven Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lahir dan baru ditandatangani pada Juli 2012. Undang-undang tersebut menerapkan prinsip keadilan restoratif dan memperkenalkan mekanisme diversi yang efektif untuk menangani kasus-kasus yang menimpa anak, termasuk rehabilitasi.
Perkembangan perlindungan anak terjadi berdasarkan Pasal 28B (2) UUD 1945. Konstitusi menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menekankan keikutsertaan anak di bawah usia 18 tahun,  termasuk anak Indonesia berkomitmen untuk menciptakan dunia ramah anak (globally infant pleasant world). Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, Indonesia telah memperkenalkan kebijakan kabupaten atau kota ramah anak. Kota ramah anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan dalam kebijakan, perangkat lunak, dan kegiatannya hak anak secara terencana.
Konsep kota ramah anak merupakan salah satu solusi strategis untuk menjamin perlindungan anak. Mencapai kota layak anak adalah keharusan dan tanpa kompromi. Salah satunya, anak berhak diberi ruang yang cukup untuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan keinginannya, namun ada kekhilafan. Jeni (2011) Salah satu prasyarat kota layak anak adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan operasional, tugas pokoknya adalah: Menerima dan menindaklanjuti segala bentuk pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
P2TPA2 memiliki tugas, fungsi, perangkat lunak dan struktur administrasi yang berbeda untuk setiap kabupaten/kota. Tetapi tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak anak dan perempuan.
Komitmen praktis pemerintah juga dapat diukur dari kinerja Badan Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2003. Lembaga ini bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Sebagai lembaga pemerintah, KPAI berfokus pada pengembangan organisasi yang: Menyusun aturan, merumuskan rencana strategis, membuat program perangkat lunak jangka pendek dan jangka panjang, membangun kegiatan tahunan, melengkapi infrastruktur, menyelesaikan struktur organisasi melalui pekerjaan desain, dan lainnya. Kelompok dan tim profesional, staf kesekretariatan, pedoman inner dan mekanisme kerja, pedoman penetapan KPI-nya untuk daerah (Melati, 2015).
Sebuah penelitian yang dilakukan di Kendall menemukan bahwa karakteristik anak muda itu sendiri merupakan faktor penting dalam kenakalan siswa (Fuadah, 2011). Penyebabnya adalah siswa tersebut memiliki sikap yang berlebihan dan pengendalian diri yang rendah. Kontrol diri yang rendah memastikan adanya rangsangan yang kuat. Harlock (1998) Kekerasan masa kecil dimulai dengan perilaku agresif yang berkembang dan bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dapat ditemukan di Ristek dan Pendidikan Rumah Universitas Hasanuddin Kota Palembang. Pelaku kekerasan terhadap anak dan remaja, kami meneliti secara menyeluruh. Kajian yang dilakukan berjudul 'Pengaruh Aktivitas Daring Terhadap Tingkat Kekerasan Anak dan Remaja di Kota Palembang dan Studi Kasus Agresi Anak di Kabupaten Tallo'.
Data penelitian menunjukkan bahwa jenis game online yang dimainkan tidak secara langsung mempengaruhi agresi pada anak dan remaja. Namun, jenis game kekerasan online bergantung pada intensitas game yang Anda mainkan. Beginilah cara anak-anak dan remaja meniru apa yang mereka lihat di game online.
Teori belajar menjelaskan bahwa perilaku agresif, seperti halnya perilaku manusia lainnya, muncul melalui proses belajar. Anak-anak juga mempelajari perilaku yang berbeda melalui peniruan (Crider et al., 1983). Bandura (Crider et al., 1983) didasarkan pada penelitian di mana anak- anak meniru semua versi, termasuk perilaku agresif, yang diamati secara luas baik dalam tugas dunia nyata maupun dunia maya. (Wisnu dan Adiyaanti 1992).

## Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang (Holipah, Asmawati)
Penelitian di atas didukung oleh anekdot yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kekerasan dan kejahatan sering terjadi setelah adanya sport. Misalnya, Rizaldin, 16 tahun, pelajar SMK swasta di Palembang, meninggal di depan sebuah tempat rekreasi. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut diduga terjadi setelah Rizaldin dan rombongannya keluar dari tempat rekreasi tersebut, diikuti beberapa rombongan anak lainnya. Perkelahian kemudian terjadi antara kedua kelompok tersebut dan Rizardine meninggal dunia setelah tertusuk benda tajam (Abdurrahman, 2016). Dalam kasus berikutnya, dua gadis remajanya dari Wisconsin, AS membunuh seorang teman sekelasnya. Pasalnya, dua remaja berusia 12 tahun ini takut dengan karakter sport horor Narrow Man dan harus mengorbankan teman-temannya agar tidak dihantui oleh makhluk fiksi tersebut. (Reza, 2016).
Berdasarkan bukti yang terdokumentasi dan penelitian, diyakini perlu adanya kebijakan khusus yang menangani dampak intensitas hiburan on line terhadap agresi anak yang memicu perilaku kekerasan. Pemerintah harus mempertimbangkan undang-undang khusus yang membatasi permainan anak-anak untuk mencegah intensitas yang tidak semestinya. Regulasi politik  penyedia layanan sport on line, seperti warnet, pusat rekreasi, dan produsen sport on line, membutuhkan regulasi dan aturan yang jelas. Secara terpisah, diyakini bahwa harus ada pos yang didedikasikan untuk menangani sport online. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran orang tua yang memantau anak-anak mereka, dan untuk memperkuat kesadaran anak- anak akan bahaya intensitas bermain di waktu luang yang berhubungan dengan kekerasan.

## KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil analisis kebijakan perlindungan kekerasan anak di Kota Palembang. Berbagai bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal itu, terlihat dari peningkatan kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan yang dikeluarkan terhambat
dalam hal implementasi, walaupun sudah dibentuk beberapa badan seperti KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di setiap kabupaten/kota.
Dalam analisis facts ditemukan bahwa penyumbang records peningkatan kekerasan anak adalah anak lainnya sebanyak (25,9%), (Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014). Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan kedepan penting memperhatikan beberapa subjek yang menjadi pelaku kekerasan pada anak. Terfokus kepada pelaku kekerasan terhadap anak yaitu anak itu sendiri (teman). Di buktikan dari hasil penelitian tim PKM Penelitian Universitas Hasanuddin yang memperoleh hasil adanya pengaruh intensitas bermain exercising on-line bertema kekerasan terhadap tingkat agresivitas anak. Stimulus agresivitas yang berkembang akan membuahkan tindak kekerasan.
Adapun kesimpulan dari penelitian yaitu harus ada kebijakan khusus yang mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan oleh anak karena agresivitas yang ditimbulkan oleh data on line. Solusi yang ditawarkan yaitu hadirnya usulan kebijakan kepada pemerintah, membuat aturan perizinan hobby middle berupa surat kontrak yang membahas mengenai aturan waktu beroperasi, jarak antar hobby middle. Hadirnya badan khusus yang menangani masalah kekerasan oleh anak akibat pengaruh intensitas bermain hobby. Sosialisasi kepada orang tua terkait pengawasan anak-anak dan remaja/ Selanjutnya, pengelolaan produksi hobby online bertema kekerasan yang masuk di Indonesia agar dapat diminimalisir. Semua rekomendasi yang diajukan bertujuan meminimalisir pengaruh intensitas bermain hobby online terhadap perilaku agresivitas oleh anak-anak dan remaja yang memicu meningkatnya angka kekerasan terhadap anak.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Muhammad Nur. (2016). Siswa SMK di Makassar Tewas Dikeroyok di Depan Game Center.https://news.detik.com/berita/32 59745/siswa-smk-di-makassar-tewas- dikeroyok-di-depan-game-center (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 17:20 WITA)
Afifah, Dian Fitriani. (2015). Jurnal Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan  Peremppuan  dan  Anak  di Kabupaten Cianjur.Universitas Padjajaran.  Yogyakarta Agustino,  Leo.
2008.  Dasar-dasar Kebijakan  Publik. Bandung: Alfabeta.
Alfiana, S.,et.al., (2017) Analisis Kebijakan
Perlindungan Kekerasan terhadap Anak Di Kota Makassar. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan publik, 3 (1).
Amalia, S. (2016). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak . Jurnal Wacan Kinerja Puslatbang Pkasn LAN Sumedang. Vol. 19 No. 1,
Tahun 2016, http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v19i1.204
Andriyus, (2021). Analisis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Wedana Universitas Islam Riau Vo. VII No. II. https://doi.org/10.25299/wedana.2021.vol7( 2).9478
Carpenito, L. J. & Moyet. (2007). Buku Saku Diagnosis Keperawatan Edisi 10.
Jakarta: EGC.
Chusniyah, Tutut.    . Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak. Universitas  Negeri Malang.  http://fppsi.um.ac.id/?p=1276# (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 Pukul 11.45  WITA) Crider,  Andrew.  B.
198Illinoisology. Illionis Scot Foresman and Company.
Dunn,  William  n.,  (2013).  Pengantar  Analisis
Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press; Yogyakarta
Fakultas  Psikologi  UNM  Makassar.  (2016). Sumbangsih  PT2P2A.  Diakses  melalui http://psikologi.unm.ac.id/index.php/blog
/artikel/121-penanganan-kasus- kekerasan-di-kota-makassar.  Pada  3  Juli 2017 pukul 12:34 WITA.
Fiqi, Nurul. (2014). Hubungan Kekerasan Emosional dan Fisik Orang Tua dengan Konsep Diri pada Remaja di SMP N 35 Padang .
Skripsi.
http://repository.unand.ac.id/22498/3/ba
b%201.pdf  (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12:35 WITA).
Fuadah,  N.  ( 2011). Gambaran  Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4
Kendal . Jurnal Psikologi, 09(01), 29-40 Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016).
Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat . Share : Social Work Journal, 6(1), 80–92. https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150 Huda, Nurul. (2008). Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis . Pena Justisia. 3 (14): 82-96.
Hurlock, E.  (1998). Psikologi Perkembangan:
pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: Erlangga. Ilham, A.A. (2022). Analisis Kasus Kekerasan
Terhadap Anak dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten  Kulon Progo. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan  Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 11 (4), Edisi Desember 2022: 86-102. https://doi.org/10.21831/sakp.v11i4.1822
7
Kementrian Kesehatan RI. 2015 InfoDatin:
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. http://www.depkes.go.id/resources/dow nload/pusdatin/infodatin/infodatin%20re produksi%20remaja-ed.pdf (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12:35 WITA)
Lestari, E.P.,et.al. (2022). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review  Universitas Diponegoro Semarang. Vo. 11 No. 3. https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34288 Makassar Today. (2016). Tim P2TP2A Terbentuk, Ini Tugas dan Fungsinya. Diakses
melalui

## Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang (Holipah, Asmawati)
http://makassartoday.com/2016/03/22/tim- p2tp2a-makassar-terbentuk-ini-tugas-dan- fungsinya/. Pada 3 Juli 2017 pukul 12:00 WITA
Martani, Wisnu dan M.G. Adiyanti. (1992). [Jurnal Psikologi] Pengaruh Film
Televisi  Terhadap  Tingkahlaku  Agresif Anak.Universitas Gajah Mada. Yogyakarta Melati,  Dwi  Putri.  (2015).  Implementasi Penanganan  Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Mustika N.A.,et.al. (Journal of Public Policy and Management Review Universitas Diponegoro Semarang. Vo. 9 No. 1, Hal.
175-189, Tahun 2020, https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.2637 0 Novianti R.,et.al. (2020). Implementasi KebijakanPerlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work  and Social Service. Vol. 1 No. 2. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmat sosial/article/view/8604
Qodar,  Nafiysul.  (2015).  Survei ICRW: 84  % Anak  Alami  Kekerasan  di  Sekolah. Diakses melalui http://news.liputan6.com/read/2191106/su rvei-icrw-84-anak-indonesia-alami- kekerasan-di-sekolah.  Pada  3  Juli  2017 pukul 16:10 WITA Ainul, Alifiah. (2017). Kasus Kekerasan Perempuan  dan Anak di Makassar
Meningkat.
Diakses melalui
http://news.rakyatku.com/read/54254/20
17/06/27/kasus-kekerasan-perempuan- dan-anak-di- makassar-meningkat.  Pada
3  Juli  2017 pukul 14:00 WITA
Reza,  Jeko  Iqbal. (2016). Takut Digentayangi ‘Slender  Man’,  Remaja Nekat  Bunuh Temannya. http://tekno.liputan6.com/read/2190967/ takut-digentayangi- slender-man-
remaja-nekat-bunuh-temannya  (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 17:30
WITA)
Sappewali, Alif. (2017). Tiga Bulan, Dinas PPPA Tangani 67 Kasus Kekerasan
Anak. Diakses
melalui
http://fajaronline.com/2017/04/04/tiga- bulan-dinas-pppa-tangani-67-kasus-
perempuan-dan-anak.  Pada  3  Juli  2017 pukul 15:00 WITA
Suradi. (2013). Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal. 18 (02):
183-202.
Sugiharti,  Dinny  Kurnia.  Agus  Raharjo  dan Setya  Wahyudi.  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80  ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt). diakses melalui http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bi bliofile/Artikel%20ilmiah.pdf pada 7
juni 2017 pukul 18.30 WITA
S., Jenica Ricca. ( 2011). Implementasi Kebijakan  Perlindungan  Anak  di  Kota Pekan     Baru.  Universitas  Republik Indonesia. Pekan Baru
Utomo,  Tri  Widodo  Wahyu,  1999-2000,
Pengantar Kebijakan Publik, Introdusction to Public Policy, Hal: 4
Wong, D. Dkk. (2009). Buku Ajar keperawatan untuk Pediatrik. Jakarta: EGC.
Yarini,  Dhini  Sesi.  2014.  Peran  Negara  Dalam Upaya  Mengatasi  Tindak  Kekerasan Terhadap Anak. Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah.  Jakarta.  Diakses melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstre am/123456789/27426/1/DHINI 20SESI%
20YARRINI-FISIP.pdf. Pada 3 Juli 2017 pukul 16:17 WITA.
Zairullah. (2016). Implementasi Peraturan Pemerintah  No  37  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Daerah  Aliran  SungaiDi Sungai  Karang  Mumus  Kota  Samarinda. eJournal  Ilmu  Pemerintahan,  4  (4):  1387- 1400, ISSN: 2488-2458.
Zulkifli, Nurul Ilmi. (2013). Efek Game Online Terhadap Tindakan Kekerasan Anak Jalanan.  Jurnal Pekommas.  E-ISSN: 2502-1907. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.