Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI
Nazaruddin Lathif*, Khansa Kamilah Roza Irawan**, Dona Putri Purwinarto***, Syarifah Faizah, Rivan Mandala Putra ****.
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail: nazaruddin.lathif@unpak.ac.id, khansakamilah79@gmail.com, donaputri177@gmail.com, syarifahfaiza3@gmail.com, rivan.010121027@unpak.ac.id Naskah diterima : 21/09/2022, revisi : 28/10/2022, disetujui :09/11/2022

## Abstrak
Tujuan  Peneleitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  dalam  catatan  tahunan komnas perempuan telah tercatat terdapat 8.234 kasus kekerasan seksual. Kasus yang marak  terjadi  adalah  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kekerasan  terhadap hubungan  (pacaran),  pemerkosaan,  pencabulan,  dan  sebagainya.  kebanyakan  korban adalah  perempuan  dan  anak  karena  anggapan  bahwa  mereka  berada  di  posisi subordinat dalam masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana implikasi Undang-undang ini bagi korban dan pelaku. Metode penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatifyaitu  menggunakan  studi  kepustakaan. Hadirnya  Undang-Undang  TPKS  ini,  menyempurnakan  penyelesaian  kasus  kekerasan seksual  yang  marak  terjadi  tanpa  mengesampingkan  hak  korban.  Yaitu  hak  atas penanganan,  perlindungan,  dan  pemulihan.  Sebelumnya,  kekerasan  seksual  juga tertuang dalam KUHP, namun hanya terfokus pada sanksi pidana tanpa memperhatikan hak-hak korban. Implikasi bagi pelaku, Pengesahan UU TPKS bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Pelaku yang terdapat pada pasal 16 ayat (2) yaitu pengumuman identitas pelaku.  Hal  ini  berbahaya,  menurut  Teori  Labelling  Kriminologi  pelaku  dapat  di  cap buruk oleh masyarakat. Akibatnya,orang ini merasa sia-sia jika ingin memperbaiki diri dan dapat berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.
Kata kunci : kekerasan seksual, reformasi UU TPKS,  Pelaku, Korban.

## Abstract
The purpose of this research is to explain that in the annual records of Komnas Perempuan there have been 8,234 cases of sexual violence recorded. Cases that are rife are cases of domestic violence, violence against relationships (dating), rape, obscenity, and so on. most victims are women and children because of the assumption that they are in a subordinate position  in  society.  Through  Law  Number  12  of  2022  concerning  the  Crime  of  Sexual Violence, this study aims to find out what the implications of this law are for victims and perpetrators. This research method uses a normative juridical approach, namely using a
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
literature  study.  The  presence  of  the  TPKS  Law  has  perfected  the  resolution  of  cases  of sexual violence that are rife without compromising the rights of victims. Namely the right to treatment, protection, and recovery. Previously, sexual violence was also contained in the Criminal Code but only focused on criminal sanctions without paying attention to the rights of victims. The implication for the perpetrators is that the ratification of the TPKS Law contradicts the human rights of the perpetrators as contained in article 16 paragraph (2),  namely  the  announcement  of  the  identity  of  the  perpetrator.  This  is  dangerous, according  to  the  Criminological  Labeling  Theory,  perpetrators  can  be  labeled  badly  by society. As a result, this person feels that it is futile to want to improve himself and can potentially become a perpetrator in the future.
Keywords: sexual violence, reform of the TPKS Law, Perpetrators, Victims.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Kekerasan seksual bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja serta waktunyapun dapat terjadi tidak menentu. Adanya suatu tindakan pelecehan terkadang dapat terjadi di lingkungan sekitar kita, baik terjadi di sekolah, rumah, masyarakat, tempat kerja ataupun di lingkungan pertemanan. Gangguan atau korban kekerasan seksual biasanya terjadi pada wanita  yang  notabenenya  adalah  lemah.  Berbagai  kasus  kekerasan  perempuan  telah menjadikan sumber permasalahan serius dan mengerikan untuk semua wanita. Kekerasan dan adanya suatu pelecehan perempuan sebagian besar dikarenakan oleh sistem penilaian bahwasanya  para  perempuan  dikategorikan  seperti  makhluk  yang  lebih  memiliki kelemahan dan inferior jika diperbandingkan dengan pria. 1
Kekerasan  yang  dikategorikan  berdasarkan gender ,  khususnya  kekerasan  yang sering  terjadi  kepada  perempuan,  menjadi  topik  yang  sering  dibicarakan.  Hal  ini didasarkan  pada  model  atau  pendekatan  yang  telah  berkembang  tanpa  mengikuti kebijakan  untuk  melindungi  korban  dan  masyarakat  untuk  beradaptasi  dan  memenuhi kebutuhan mereka. 2
Jika dilihat saat ini, isu kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada titik yang  mengkhawatirkan.  Isu  kekerasan  seksual  yang  tercatat  pada  Catatan  Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada saat ini telah tercatat 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga  puluh  empat)  kasus  kekerasan  seksual  yang  dipegang  oleh  lembaga  layanan  mitra Komnas Perempuan. Tercatat bahwa kasus yang sering terjadi di dalam kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini kasus adalah KDRT yaitu terdapat 79% (6.450 kasus), yang di antaranya kekerasan terhadap istri sebanyak 50% (3.221 kasus), selanjutnya kekerasan dalam  pacaran  20%  (1.309  kasus),  dan  yang  terakhir  adalah  kekerasan  terhadap  anak perempuan 15% (954 kasus). 3
Walaupun  demikian,  data-data  ini  diyakini  tidak  menggambarkan  potret  faktual yang akurat di lapangan. Perlu diingat bahwa tidak semua korban mempunyai keberanian
1 Riyan Alfian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Jurnal  Lex  Renaissance    NO.  1  VOL.  7  JANUARI  2022:  69-83,  terdapat  di:  https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/view/22029/pdf, diakses 2 Agustus 2022.
2 Ibid.,
3 Komnas Perempuan, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/ catahu-2020- komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses 30 Juli 2022
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
yang  cukup kuat  untuk melaporkan  dan menceritakan kasusnya serta menjalani proses hukum tersebut. Pada sisi lain,  korban kekerasan seksual sering mendapat diskriminasi baik oleh aparat penegak hukum maupun publik. Perempuan seringkali disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya, karena pakaiannya, pulang larut malam, kondisi kedekatan dengan pelaku dan sebagainya.
Selama  ini,  kekerasan  seksual  sering  terjadi  pada  perempuan  dan  anak,  hal  ini disebabkan  dalam  konstruksi  sosial  budaya,  bahwa  perempuan  dan  anak  berada  pada posisi subordinat dalam masyarakat. 4 Perempuan dan anak dianggap dimiliki oleh laki-laki dan orang tuanya. 5 Cara berpikir demikian, telah dinormalisasi dan dipraktikkan berabad- abad  lamanya  sehingga  perempuan  tidak  mempunyai  otonomi  atas  dirinya  sendiri  dan merupakan property laki-laki,  bahkan  menurut  tradisi  kuno common  law di  Inggris, pemerkosaan terhadapp erempuan dianggap sebagai tindak pidana terhadap properti atau harta benda seseorang bukan tindak pidana terhadap seseorang/tubuh.
Berkaitan  dengan  perkembangan  di  masyarkat  yang  ideal  tentunya  adalah bercirikan sebagai suatu masyarakat yang modern dalam  arti menerima  perkembangan zaman, damai, dan juga sejahtera atau dikenal dengan ( civil society ), bukan suatu penduduk yang  memiliki  sifat  totalitarianisme,  yaitu  penduduk  yang  seringkali  merendahkan  hak asasi. Disinilah karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung hak asasi, perdamian dan terbuka  atas  perkembangan  zaman,  maupun  dalam  demokrasi  perubahan  terhadap regulasi  atau  undang-undang  khususnya  berkaitan  dengan  hadirnya  peraturan  atau regulasi  yang  bertujuan  mengatur  mengenai  tindak  pidana  terkait  mengenai  kekerasan seksual  dengan  tujuan  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  bagi  korban  dan  juga menegakan hak asasi manusia.
Melalui aturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU TPKS), besar harapannya bias dijadikan sebagai payung hukum yang memadai untuk pihak korban, serta memberikan suatu kepastian hokum serta kemanfaatan untuk korban serta dapat  mengurangi  angka  kekerasan  seksual  di  Indonesia  serta  untuk  mewujudkan masyarakat indonesia yang madani.

## 2. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan rumusan masalah yang menjadi dasar permasalahan di penulisan hukum ini yaitu:
a. Bagaimana  kebijakan  penegakan  hukum  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan  seksual terhadap korban kekerasan seksual?
b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi pelaku kekerasan seksual?
3. Tujuan  dan Manfaat Penulisan
a. Tujuan Penulisan
1) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penegakan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual.
4 Nurtjahyo,  Lidwina  Inge  dan  Choky  Ramadhan.eds.  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dalam  Peradilan Pidana:  Analisis  Konsistensi  Putusan.  Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
5 Ibid .,
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
2) Untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi  pelaku kekerasan seksual serta untuk mengetahui sejauh mana reformasi pada kebijakan penanganan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
b. Manfaat Penulisan
1) Memberikan  masukan  kepada  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  mengenai kebijakan  penegakan  hukum  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual.
2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaturan pidana mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam UU TPKS

## B. Metode Penelitian

## 1. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ilmiah  ini  adalah  menggunakan  sifat  penelitian deskriptif analitis, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan menjelaskan dan menyajikan data yang diperoleh secara lengkap, terperinci serta sistematis, kemudian terhadap data tersebut  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  teori-teori  dalam  ilmu  hukum, khususnya  hukum  pidana,  Peraturan  Perundang-undangan,  khususnya  yang  berkaitan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

## 2. Jenis Penelitian
Adapun yang menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dimana  dilakukan  dengan menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  peraturan-peraturan  khususnya  peraturan  TPKS yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan juga mengenai  KUHP.  Pada  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini,  peneliti  akan  menelaah, memaparkan, serta menjelaskan latar belakang serta masalah-masalah yang terdapat pada judul penelitian hukum ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  Penelitian  Kepustakaan (Library  Research), dimana  pengumpulan  data berdasarkan data kepustakaan yang merupakan sumber hukum tertulis yang terbagi atau terdiri dari bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

## 4. Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan  menggunakan  kata-kata  dan  kalimat-kalimat  agar  tersusun  suatu  materi pembahasan  yang  sistematis  dan  mudah  dipahami  sekaligus  dapat  menjawab  rumusan masalah  dan  juga  menghasilkan  sebuah  saran  serta  rekomendasi  yang  nantinya  dapat dipakai dan dipergunakan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Undang-Undang Tndak Pidana Kekerasan Seksual dan Reformasi Hukum Pidana Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani.
Hak setiap masyarakat Indonesia memili hak untuk bebas dari penganiayaan dan perundungan serta tindakan yang buruk seperti merendahkan harga diri seseorang, hal tersebut merupakan hak konstitusional yang mana dilindungi oleh UUD 1945. Kekerasan seksual adalah wujud kekerasan dan perlakuan yang melukai tingkatan martabat manusia.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Hal ini menodai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan menyerang keamananan dan ketentraman warga negara.
Hingga saat ini, ada undang-undang dan peraturan yang mengeluarkan beberapa bentuk kekerasan seksual, tetapi sangat terbatas dalam wujud serta cakupannya. Undang- undang    yang  ada  belum  mampu  menjawab  fenomena  kekerasan  dalam  hal  seksual  di negara kita. Realitas kekerasan dalam hal seksual yang terus berlangsung serta meningkat di  kalangan  penduduk  dari  tahapan  penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan  kasus kekerasan  dalam  hal  seksual  tidak  memperhatikan  hak-hak  korban  hingga  akhirnya masyarakat malah menyalahkan korban. Maka, untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan seksual, pemerintah harus melibatkan masyarakat.
KUHP  termasuk  salah  satu  aturan-aturan  yang  menyasarkan  mengenai  tindak pidana kekerasan seksual. Didalamnya belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban,  akibatnya  berimplikasi  pada  penanganan,  perlindungan,  dan  pemulihan  yang minim menciptakan keadilan bagi korban.Ketentuan dalam KUHP umumnya menuju pada aspek sanksi pidana dan kurang terfokus pada pemenuhan korban. Sementara itu, korban sangat  membutuhkan  penanganan  kesehatan  fisik  dan  psikis.  Selain  itu,  definisi pemerkosaan dalam KUHP berbeda dengan draft RUU TPKS. Dalam KUHP pemerkosaan hanya dimaknai “masuknya suatu penis/alat kelamin pria ke dalam vagina/alat kelamin wanita”. Diartikan, bahwa harus adanya suatu penetrasi, yang nantinya dapat dibuktikan dengan  suatu  bukti  visum/fisik  untuk  memenuhi  adanya  unsur  persetubuhan.  Bagi Johanna  Poerba,  selaku  peneliti  dari  Pusat  Studi  Hukum  dan    Kebijakan  (PSHK), mengutarakan  bahwa  sering  terjadi  kasus  yang  tidak  mewujudkan  unsur  persetubuhan sehingga diadili dengan pasal yaitu  pencabulan. Pemerintah sendiri memang meniatkan akan  memanifestasikan  rumusan  pasal  pemerkosaan  yang  ekstensif  di  RKUHP.  Namun, hingga saat ini analisis RKUHP masih belum menemukan titik terang.Semakin lama RKUHP disahkan  akan  semakin  lama  pula  masyarakat  dipaksa  bersiteguh  memakai  pasal pemerkosaan yang telah usang. 6
Ketentuan  mengenai  pemulihan  hak  korban  sudah  banyak  tercantum  dalam undang-undang  salah  satunya  melalui  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban 7 dan PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada  Saksi  dan  Korban.  Akan  tetapi,  mekanisme  ini  tidak  berjalan  optimal  pada praktiknya.  Pemulihan  ekonomi,  sosial  dan  reproduksi  yang  dibutuhkan  bagi  korban, seperti  kehamilan, penyakit menular seksual, infeksi bahkan  penyakit pendarahan, juga sulit  diperoleh  melalui  proses  hukum. 8 Beberapa  putusan  pengadilan  masih  ditemukan situasi  dimana  hakim  tidak  mau  memperhatikan  keadaan  trauma,  fisik,  psikologis  yang dialami oleh korban. 9 Ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun UU Perlindungan  Anak  masih  belum  cukup  substansial  untuk  mengakomodasi  kekerasan
6 Nurul  Fitri  Ramadhani,terdapat  dalam  https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah- sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330, diakses 1 Agustus 2022
7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  terdapat  dalam  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31- tahun-2014, diakses 1 Agustus 2022
8 Syafioedin,  M.  Hisyam  dan  Faturochman.  Menggugat  Budaya  Patriarki.  Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001.
9 Nurtjahyo & Ramadhan, Op.cit ., hlm. 337
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
seksual.  Perlunya  undang-undang  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan bahayanya kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. Karena belum adanya aturan khusus  atau  spesifik  mengenai  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  yang  selama  ini pengaturannya  masih  secara  umum  diatur  di  dalam  KUHP,  sehingga  untuk  mengisi kekosongan  maka  memerlukan  suatu  aturan  atau  undang-undang  yang  mengatur  dan dapat  melengkapi  dengan  sifatnya  yang  khusus  segala  bentuk  tindak  pidana  kekerasan seksual  ( lex  specialis  propensionem  sexualem  identitatemque ).  Sehingga  keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini  hadirnya  UU  TPKS  menjadi  penting  dan  sangat  diperlukan  dengan  tujuan  untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang- undangan sebelumnya. UU TPKS lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70  yaitu,  hak  mengenai  penanganan,  perlindungan,  serta  pemulihan.  Dekonstruksi ketentuan  hak  korban  dalam  UU  TPKS  bertujuan  untuk  melengkapi  dan  memperkuat ketentuan  hak  korban  yang  diatur  dalam  undang-undang  sebelumnya  dalam  rangka menghormati hak konstitusional korban. Melalui pasal-pasal mengenai hak korban, maka korban  mendapatkan  jaminan  penanganan  yang  meliputi  jaminan  akses  informasi  dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik.Sedangkan, jaminan  perlindungan  melingkupi  jaminan  akses  informasi  dan  fasilitas  perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan  perlakuan  yang  merendahkan  korban.Sementara  itu,  dalam  jaminan  pemulihan meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi.
Berkaitan dengan Kekerasan Seksual baik itu Pancasila, norma agama, serta nilai budaya bangsa tidak pernah membenarkan kekerasan seksual. Melalui UU TPKS sebagai upaya  reformasi  hukum  untuk  mengatasi  permasalahan  kekerasan  seksual  yang  ada  di Indonesia demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang Madani yaitu masyarakat yang damai,  sejahtera,  terbuka,  maju  dan  modern  serta  menerima  keberagaman.  Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum, dimana hukum menjadi panglima tertinggi yang harus di hormati di masyarakat. Hak asasi manusia adalah merupakan bagian dari ciri dari  Negara  hukum  yang  di  dalamnya  harus  adanya  suatu  kepastian  hukum  untuk menjamin  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Hal-hal  inilah  yang  menjadi  ciri  khas  dari masyarakat madani yang ada di Negara Indonesia salah satunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum, yang ditandai dengan hadirnya suatu peraturan terkait mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik didalam aturan tersendiri yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itupun sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana, dimana dapat diartikan  pemerintah  dapat  bertindak  atau  mengambil  suatu  kebijakan,  dalam  hal  ini terkait mengeluarkan aturan hukum pidana yaitu dengan disahkannya UU TPKS, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan  seksual. Dan hal tersebut termasuk kedalam benuk reformasi hukum pidana untuk mencapai masyarakat indonesia yang madani.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
2. Implikasi  Pengesahan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap Korban
Setelah UU TPKS disahkan maka memberikan perlindungan dan kekuatan hukum terhadap  semua  masyarakat  dan  perempuan  mengenaitentang  kejahatan  seksual  yang marak terjadi di  lingkungan masyarakat ini.Pengesahan RUU TPKS tentu menjadi kabar baik  di  dalam  upaya  perlindungan  bagi  masyarakat  jika  terjadi  peristiwa  tindak  pidana yaitu berupa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
Dengan  disahkannya  UU  TPKS  atau  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  ini,  para korban  menjadi  lebih  terlindungi.  Secara  keseluruhan,  pasal-pasal  dalam  UU  TPKS ini memang lebih banyak memberikan keuntungan bagi para korban kekerasan seksual. Berikut ini manfaat disahkannya UU TPKS untuk korban kekerasan seksual, yaitu:
1. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagai Peran Lembaga Negara harus memastikan dan memasukkan peran lembaga sebagai fasilitator layanan untuk  penduduk  dalam  bentuk  pusat  layanan  terpadu  sehingga  dapat  memproses pendampingan dan perlindungan untuk korban.
2. Pemberian Dana untuk Korban
UU  TPKS  mengatur  mengenai  dana  bantuan  bagi  korban  kekerasan  seksual.  Dana bantuan  ini  diberikan  ketika  korban  menjalani  proses  penanganan  perkara,  gugat perdata atau eksekusi putusan. 10
3. Psikis Korban Harus Menjadi Prioritas Utama RUU TPKS melarang pelaku mendekati korban dalam jangka waktu yang ditentukan selama  proses  hukum  sedang  berlangsung  dengan  maksud  menjaga  psikis  korban. RUU TPKS juga mewajibkan penegak hukum untuk melakukan proses hukum tanpa harus menimbulkan trauma baru bagi korban.
4. Keluarga dan Saksi Korban Harus Dilindungi
UU  TPKS  memiliki  ketentuan  untuk  melindugi  keluarga  dan  saksi  korban  sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan.
UU TPKS mengatur ancaman hukuman bagi petugas, polisi, jaksa, serta hakim yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang dan UU TPKS juga melarang petugas memeriksa dan menjalankan laporan dengan seenaknya seperti, memperlakukan korban tanpa memperhatikan kondisinya.
UU  TPKS  menjadi  hal  yang  menggembirakan  bagi  korban  kekerasan  seksual, undang-undang  ini  juga  menuntut  jaksa  untuk  wajib  meminta  restitusi  kepada  pelaku. Adanya  keunggulan  dalam  undang-undang  ini  diharapkan  para  korban  tidak  lagi  takut untuk melapor. 11
Mengutip dari teori negara kesejahteraan, bahwa sesuai dengan arti Sistem yang terdapat dalam The Poor Law yangmengungkapkan bahwa fokus tertinggi pada teori ini adalah pada hak-hak  warga negaranya dengan sistem yaitu  perlindungan sosial. Negara wajib  memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  masyarakatnya  terutama  pada  korban kekerasan seksual ini. Para korban sangat memerlukan perlindungan dan dukungan dari
10 Anindya  Milagsita, “ternyata  Ini  Keuntungan  UU  TPKS  untuk  Perempuan  &  Masyarakat  di  Indonesia” , terdapat dalam https://www.beautynesia.id/life/resmi-sah-ternyata-ini-keuntungan-uu-tpks-untuk- perempuan-masyarakat-di-indonesia/b-254100, diakses 2 Agustus 2022.
11 Hestianingsih, “Akhirnya  Disahkan,  Ini  Manfaat  RUU  TPKS  untuk  Para  Wanita” terdapat  dalam https://wolipop.detik.com/love/d-6031053/akhirnya-disahkan-ini-manfaat-ruu-tpks-untuk-para-wanita, diakses 2 Agustus 2022
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
pemerintah untuk menjalani proses kasus tersebut. Teori negara kesejahteraan ini tertuju pada  seluruh  warga  negara  tanpa  memandang  status  suku,  sosial,  umur,  warna  kulit, budaya, serta sebagainya.
Maka  dari  itu  negara  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  kepada korban  kekerasan  seksual  untuk  mensejahterakan  semua  masyarakatnya  dan  untuk terciptanya masyarakat yang madani.

## 3. Implikasi  Pengesahan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap Pelaku
Setelah membahas implikasi pengesahan UU TPKS terhadap korban, penulis akan membahas mengenai implikasi pengesahan UU TPKS terhadap Pelaku. Kekerasan seksual selalu  mengalami  peningkatan  pada  setiap  tahunnya.Agar  terjadi  pengurangan  kasus kekerasan seksual di Indonesia, maka perlu dilakukan aturan hukum untuk pelaku yang diharapkan  dapat  memberi  efek  jera  dan  meminimalisir  tindak  kejahatan  ini. 12 Aturan hukum sebagai mana dimaksud salah satunya adalah penerapan atau pemberian hukuman berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana mengenai kekerasan seksual.
UU  TPKS  membebankan  pelaku  untuk  membayar  ganti  rugibaik  untuk  kerugian materiil  maupun  immateriil  yang  diderita  korban  atau  ahli  warisnya.  Hakim  memiliki kewajiban  untuk  meminta  besaran  ganti  kerugian  kepada  pelaku  yang  memperoleh hukuman  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih,  serta  hakim  juga  dapat  memberikan hukuman tambahan seperti:
a. Hak asuh atau pengampuan dapat dicabut;
b. Pengumuman informasi pelaku;
c. Keuntungan kekayaan hasil tindak pidana kekerasan seksual akan dirampas.
Selain  itu,  pelaku  juga  mendapatkan  rehabilitasi.Rehabilitas  ini  bertujuan  agar pelaku  dapat  melaksanakan  perannya  kembali  baik  sebagai  individu,  warga  negara maupun anggota keluarga dengan memulihkan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial.Rehabilitasi  ini  dibawah  pengawasan  jaksa  dan  menteri  sosial  serta  menteri kesehatan. 13 Mengutip  dari  teori labelling kriminologi,  bahwa  pengesahan  Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  bertentangan dengan Hak Asasi Manusia si Pelaku pada Pasal  16  ayat  (2)  yaitu  hakim  dapat  dapat  memberikan  pidana  tambahan  berupa pengumuman  identitas  dari  pelaku.  Hal  ini  berhubungan  dengan  Teori Labelling Kriminologi  bahwa  pelaku  dapat  di  cap  buruk  sehingga  menimbulkan  perhatian masyarakat,  pada  kondisi  ini  seseorang  ini  akan  diperhatikan  terus  menerus  tentang tindakan  yang  telah  dilakukan.  Akibatnya,  seseorang  ini  merasa  sia-sia  jika  ingin memperbaiki diri karena telah mendapat cap buruk dari masyarakat.Secara teori, bahwa labelling membawa dampak yang buruk bagi korban labelling . Meskipun pelaku kekerasan seksual, ia tetaplah korban labelling . Menurut kriminologi, dapat dilihat takaran besaran
12 Anastasia  Hana  Sitompul,  “Kajian  Hukum  Tentang  Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Di Indonesia”, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
mantan pelaku kekerasan seksual dapat melakukan kejahatannya kembali. 14 Teori labelling menguraikan  bahwa  penguasa  sosial  dapat  melabelkan  atau  mencap  warga  negaranya lewat  sistematis  atau  undang-undang.  Ketika  warga  negaranya  dicap  atau  dilabelkan, korban labelling akan bertindak sebagaimana seperti label yang dikaitkan pada dirinya. 15 Adanya  hukuman  pengumuman  identitas  pelaku  sangat  berdampak  negatif  bagi pelaku kekerasan seksual, misalnya dalam isu ekonomi, mantan pelaku yang ingin berubah dan  diterima  oleh  lingkungan  sosial  akan  merasa  sulit  dalam  memenuhi  kebutuhan pokoknya. Mereka akan sulit dalam mendapatkan pekerjaan disebabkan adanya ketakutan yang tumbuh dalam masyarakat, dimana pelaku tetap dianggap sebagai penjahat. Labelling ini dapat berdampak terlalu melekat dan menjadi sebuah budaya. Akibatnya, para korban labelling akan kesulitan dalam sektor pekerjaan, dimana hampir tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. 16 Misalnya, adanya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang didalamnya  adanya  catatan  mengenai  kejahatan  seseorang,  dimana  orang  yang  tidak mempunyai  catatan  kejahatan  yang  diperkenankan  mendapatkan  SKCK.  Tujuan  SKCK awalnya  sebagai  tuntutan  bagi  seseorang  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  CPNS.Akan tetapi, semakin banyak perusahaan swasta yang ingin mengikuti syarat tersebut sehingga sangat  berdampak  bagi  mantan  narapidana  dalam  mencari  pekerjaan.Pilihan  pekerjaan yang terdapat bagi bekas narapidana hanyalah area non-formal dan membuka wirausaha, tetapi  hal  tersebut  masih  bisa  dilakukan  bagi  seseorang  yang  mempunyai  pendidikan tinggi.Misalnya, warga di Makam Rangkah, Surabaya, dominan berasal dari kelas bawah.
Dari 7 (tujuh) subjek yang ditelaah bahwa pekerjaan awal warga Makam Rangkah merupakan maling, perampok, calo STNK, dan penjudi togel. Namun, saat warga Makam Rangkah  memilih  untuk  tidak  melakukan  pekerjaan  yang  melawan  hukum,  pekerjaan penggantinya  hanya  sebagai  memulung,  meminta-minta,  atau  menyanyi  dijalanan. Sehingga tidak ada giliran untuk mereka memiliki pekerjaan yang layak. 17

## 4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam kehidupan sosial manusia intinya mempunyai ukuran untuk menilai mana yang baik maupun yang buruk.  Pendapat hal ini selalu memanifestasikan  dirinya dalam pasangan  tertentu,  seperti  yang  memiliki  nilai  damai,  nilai-nilai  yang  mengandung kepentingan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan yang bersifat pribadi, dan sebagainya.  Di  dalam  penegakan  hukum,  nilai-nilai  ini  yang  dibutuhkan  penyelarasan. Pasangan nilai yang terkoordinasi membutuhkan elaborasi karena nilai seringkali abstrak. Elaborasi khusus datang sebagai aturan, yang isinya berupa perintah srta larangan yang diperbolehkan. Aturan-aturan tersebut dijadikan patokan atau tolak ukur terhadap suatu sikap  pantas  atau  tidak  pantas.  Perilaku  Tindakan  atau  sikap  dari  suatu  tindakan  yang dirancang  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  memelihara  perdamaian.  Penegakan
14 Azhari  Alaska, “ Analisis  Kriminologis,  “Labelling  Terhadap  Mantan    Narapidana  Pembunuhan Pembinaan  Rutan  Kelas  II  B  Kabanjahe .” ,  terdapat  dalam  https://repositori.  usu.ac.id/bitstream/handle /123456789/31445/170200082.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses 4 Agustus 2022.
15 Ibid.,
16 Ibid ., hlm. 94
17 Ibid .,  hlm. 97
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
hukum  merupakan  upaya  memerangi  kejahatan  secara  rasional  dan  mencapai  rasa keadilan dan efisiensi. 18
Suatu proses demi menegakkan  atau benar-benar memberlakukan norma  aturan sebagai patokan tingkah laku di suatu masyarakat atau Negara adalah merupakan arti dari penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  dengan  demikian  merupakan  proses menghubungkan nilai-nilai yang benar, aturan dan sikap dengan pedoman aturan yang ada, dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  kedamaian  serta  persamaan  yang  sama  di  depan hukum. Tugas penegak hukum yaitu merealisasikan suatu persamaan didepan hukum dan bagaimana  menegakkan  aturan  dengan  sebenar-benarnya.  Penegakan  pasti  akan didasarkan pada sistem hukum. Tanpa dukungan institusi hukum yang berintegritas tinggi dan profesional, yang ada hanya peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum tidak akan bisa diterapkan, hal ini agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik dan ditegakkan dengan baik.
Pelecehan  seksual  yang  terjadi  seringkali  tidak  disadari  sebab  dilakukan  dengan cara diam-diam oleh pelaku. Mekanisme bagi korban pelecehan seksual untuk mengadu ke polisi  juga  jarang  ditegakkan,  dan  kebanyakan  perempuan  mengetahuinya  dan melaporkannya ke polisi. Banyak korban justru malu dan hanya diam dan tidak melawan karena merasa malu.
Penegakan  hukum  adalah  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  kepentingan terhadap  masyarakat.  Untuk  menjaga  kepentingan  suatu  masyarakat,  aturan  harus menjadi prioritas utama. Di dalam pelaksanaannya, aturan dapat terjadi sesuai tujuannya, atau juga dapat terjadi sebaliknya. Maka dari itu aturan yang tidak ditepati. Dengan adanya penegakan hukum, maka akan tercipta suatu legalitas hukum dan juga persamaan hukum. Dalam menegakkan hukum harus diperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan, kepentingan, dan  kepastian  hukum.  Berdasarkan  interpretasi  tersebut,  dapat  disimpulkan  adanya beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  suatu  penerapan  hukum  diantaranya  yaitu faktor hukum, faktor penegakannya, faktor sarana prasarana yang mendukung penerapan hukum, serta faktor masyarakat itu sendiri dan budaya. 19
Lawrence s Meir i Friedman t mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki 3 (tiga) komponen  yang  menyebakan  hokum  tersebut  dapat  dilaksanakan  atau  tidaknya  yakni berkaitan  dengan  substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum. 20 Ketiga  komponen  tersebut mendukung  berfungsinya  suatu  sistem  di  dalam  suatu  masyarakat.  Faktor  substansi berkaitan dengan aturan atau regulasi yang saat ini berlaku, dan memiliki suatu sifat yang mengikat  dan  dapat  dilaksanakan  sebagai  patokan/gambaran  terhadap  aparat  penegak hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen struktur hukum adalah struktur dari lembaga  penegak  hukum  itu  sendiri.  Pada  saat  yang  sama,  melibatkan  suatu  budaya
18 Muhammad Hanafi,  “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan  Hukum  Di  Indonesia”,  terdapat  dalam  http://rpository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789 /2213/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual% 20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf;jsessionid=7AE7972D85747CF84BE655E6B3097 15A?sequence=1.,diakses tanggal 9 Agustus 2022
19 Ibid.,
20 Nita Anggraeni dan Humaeroh,  “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di  Indonesia”,  Jurnal  Al  ahkam,    Vol  17  No  2  (2021):  Juli  -  Desember  2021,  terdapat  dalam  http://jurnal. uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/5429/3427, diakses 2 Agustus 2022.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
hukum,  yaitu  adanya  sikap  masyarakat  terhadap  hukum.  Dalam  pandangan  Friedman, faktor-faktor tersebut menjadi suatu penentu baik tidaknya suatu sistem hukum. 21

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  jabarkan,  penulis  memiliki  rekomendasi terhadap  permasalahan  kekerasan  seksual  yang  terdapat  di  Indonesia,  diharapkan beberapa rekomendasi dapat diterapkan untuk mengurangi angka kekerasan seksual :
Adapun  rekomendasi  bagi  lembaga  legislative/pembuat  undang-undang  terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dan juga aborsi menempati posisi teratas dalam kasus terbanyak  di  Indonesia  yang  menurut  penulis  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana kekerasan  seksual,  dan  ternyata  tidak  diatur  dalam  UU  TPKS.    Untuk  itu  penulis memberikan rekomendasi agar tindak  pidana  pemerkosaan dan juga aborsi yang masih menjadi  kesatuan  dalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  untuk  diatur  di  dalam RKUHP.
Harus adanya penerapan pelatihan asertif. Pelatihan asertif sebagai upaya preventif kekerasan  seksual.  Asertif  ialah  suatu  kemampuan  sehingga  seseorang  dapat mengkomunikasikan apa yang ia inginkan dan pikirkan kepada orang lain dengan tetap menghargai  orang  lain.  Mengingat  masih  adanya  pemikiran  bahwa  kaum  perempuan sebagai  kaum  yang  tidak  berdaya,  tidak  mampu  bersuara,  dan  tidak  bisa  mengambil keputusan.  Pelatihan  asertif  mampu  meningkatkan selft  esteem perempuan  serta menghilangkan  rasa  cemas.  Perilaku  asertif  juga  penting  untuk  mencapai  perlindungan diri,  meningkatkan  rasa  hormat,  dan  memuaskan  hubungan  intrapersonal  serta  dapat mencapai kesetaraan gender. Adanya kasus kekerasan dalam berpacaran dapat dilakukan upaya  preventif menggunakan pendekatan  asertif ini, korban yang mempunyai perilaku asertif akan dapat adaptif dan mampu berperilaku secara tepat, meninggalkan seseorang yang  perilaku  dapat  membahayakan  dirinya.  Dengan  adanya  pelatihan  asertif  juga diharapkan dapat menumbuhkan keberanian korban dalam melaporkan dan menceritakan kronologis  kejadian  yang  dialaminya  sehingga  memudahkan  penegak  hukum  dalam memproses tindak pidana yang terjadi.
Perlu segera dibuatkan Peraturan Pemerintah terkait dengan Peraturan Pelaksana dari UU TPKS, yang mengatur secara teknis mengenai penegakan tindak pidana kekerasan seksual,  baik  dalam  bidang  pencegahan  dan  lain  sebagainya  yang  terkait  dengan pelaksanaan  dari  UU  TPKS.  Serta  perlu  segera  dibuat  Peraturan  Presiden  sebagaimana amanat  dalam  UU  TPKS  terkait  dengan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

## E. Ucapan Terimakasih
Rasa  syukur  penulis  panjatkan  kepada  Allah  SWT,  karena  atas  bimbingan  dan hidayah-Nya karya tulis ilmiah ini bisa selesai tanpa hambatan. Semoga rasa syukur juga terlimpahkan  kepada  pihak-pihak  yang  mendukung  karya  tulis  ilmiah  ini.  Menyadari bahwa kritik dan saran dari pihak-pihak yang membantu terselesaikannya jurnal ilmiah ini. Dengan terselesaikannya jurnal ilmiah ini, penulis berharap semoga dapat menambah
21 Lathif, Nazaruddin), “Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota  Bogor”.  Jurnal  Gagasan  Hukum,  1  (1)  (2019),,  41–62,  terdapat  dalam https://journal.unilak.ac.id/index. php/gh/article/view/2902, diakses tanggal 2 Agustus 2022.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
pengetahuan hukum bagi masyarakat luas. Terimakasih kami sampaikan kepada redaksi jurnal palar, sehingga tulisan ilmiah ini dapat diterbitkan dalam jurnal palar ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
1. Nazaruddin Lathif
Penulis  adalah  Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  Bogor,  dengan memperoleh  pendidikan  S1  Ilmu  Hukum  yang  diperoleh  pada  tahun  2009  dan  penulis memperoleh  gelar  Magister  Ilmu  Hukum  di  Universitas  Tarumanagara  dengan  tahun kelulusan  2011.    Penulis  mengawali  karir  sebagai  Legal  &  HRD  pada  Korporasi  Swasta, penulis juga pernah bergabung menjadi Tenaga Ahli di Kementerian dan menjadi tenaga ahli di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Bogor  dan  saat  ini,  selain  mengabdikan  diri  sebagai  dosen  Fakultas  Hukum Universitas Pakuan,  penulis juga sebagai Praktisi Hukum (Advokat).
2. Khansa Kamilah Roza Irawan
Penulis  adalah  merupakan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  yang mengawali  masuk  perkuliahan  angkatan  tahun  2020,  adapun  tempat  dan  tanggal  lahir penulis yaitu  Jakarta, pada tanggal 7 Febuari 2002. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

## 3. Dona Putri Purwinarto
Penulis  adalah  merupakan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  yang mengawali  masuk  perkuliahan  angkatan  tahun  2020,  adapun  tempat  dan  tanggal  lahir penulis  yaitu    Kediri,  24  Febuari  2001.  Penulis  saat  ini  aktif  dalam  organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

## 4. Syarifah Faizah
Penulis  adalah  merupakan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  yang mengawali  masuk  perkuliahan  angkatan  tahun  2020,  adapun  tempat  dan  tanggal  lahir penulis yaitu  Jakarta, pada tanggal 3 Febuari 2002. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

## 5. Rivan Mandala Putra
Penulis  adalah  merupakan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  yang mengawali masuk perkuliahan angkatan tahun 2021. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius  Wisnubroto, Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan Komputer . Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2009. Aji, Sony Setyoko. Dampak Pemberian Labelling Lady Bikers Pada Komunitas IBLBC (Inuk Blazer Lady Bikers Club) Di Lingkungan Sekitar Kopi Darat. Yogyakarta: Uiversitas Negeri Yogyakarta. 2014.
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
E.Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku saku untuk Penegak Hukum . Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana. 2010. Maria,Marsha,Arsa  dkk. Refleksi  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Di  Indonesia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS). 2022.
Nurtjahyo, Lidwina Inge dan Choky Ramadhan.eds. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  dan  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia. 2016.
Syafioedin, M.Hisyam, dan Faturochman. Menguggat Budaya Partriarki . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. 2001. Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi . Yogyakarta: Total Media. 2009.
Agus  Hendrayady,  “ Reformasi  Administrasi  Publik” ,  Reformasi  Administrasi  Publik:  Tim Pengelola  Jurnal  Perbatasan  FISIP  UMRAH.  Jurnal  Fisip  UMRAH.  Vol.  I,  No.  1, 2011.
Anastasia Hana Sitompul. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia .  Jurnal Lex Crimen. Vol. IV/No. 1. 2015.
M. Anwar  Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”, PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol 8, No 2. 2011. terdapat dalam http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553 /2736 , diakses 30 Juli 2022.
Lathif, N. (2019). Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor. Jurnal Gagasan Hukum, 1 (1), 41–62.
https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2902.
Nita Anggraeni dan Humaeroh,  “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem  Hukum  di  Indonesia”,  Jurnal  Al  ahkam,    Vol  17  No  2  (2021):  Juli  - Desember 2021, terdapat dalam http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/5429  /3427 .  diakses 2 Agustus 2022.
Ratih  Probosiwi  dan  Daud  Bahransyaf,  “Pedofilia  Dan  Kekerasan  Seksual:  Masalah  Dan Perlindungan Terhadap Anak”, Jurnal Sosio Informa Vol. 01,  No. 1, Januari - April,
Tahun 2015, terdapat dalam https://e- journal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma /article/view/88/56 . diakses 30 Juli 2022
Riyan  Alfian,    “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di Perguruan Tinggi”, Jurnal Lex Renaissance  NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022. terdapat di: https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029/pdf .  diakses  2 Agustus 2022.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  sebagai  perubahan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Ardianoor,  F. Pelecehan  Seksual  Ditinjau  Dari  Hukum  Pidana  Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). 2020.
Azhari  Alaska,  “Analisis  Kriminologis,  “Labelling  Terhadap  Mantan    Narapidana Pembunuhan  Pembinaan  Rutan  Kelas  II  B  Kabanjahe.”,  terdapat  dalam https://repositori.usu.ac.id/bitstream
/handle/123456789/31445/170200082.pdf?sequence=1&isAllowed=y .  diakses 4 Agustus 2022.
Anindya Milagsita. “Ternyata ini Keuntungan UU TPKS untuk Perempuan & Masyarakat di Indonesia”. https://www.beautynesia.id/life
/resmi-sah-ternyata-ini- keuntungan-uu-tpks-untuk-perempuan-masyarakat-di-indonesia/b-254100 . Diakses 2 Agustus 2022.
Dosen  pendidikan  3..  “Pengertian  Masyarakat  Madani  Menurut  Para  Ahli” .https://www.dosenpendidikan.co.id/masyarakat-madani/ . Diakses 30 Juli 2022. Hestianingsih.  “Akhirnya  Disahkan,  Ini  Manfaat  RUU  TPKS  untuk  Para Wanita”. https://wolipop.detik.com/love/d6031053/akhirnyadisahkan-ini-
manfaat-ruu-tpks-untuk-para-wanita . Diakses 2 Agustus 2022.
Komnas Perempuan. 2020. “Catatan Tahunan Komnas Perempuan”, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas- perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 .  Diakses  pada  30  Juli 2022.
Komnas  Perempuan.  2021.  “Mewujudkan  Akses  dan  Layanan  Aborsi  Legal  bagi Perempuan  Korban  Pemerkosaan  sebagai  Upaya  Pemenuhan  HAM Perempuan”. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers- komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28- september-jakarta-29-september-2021 . Diakses 8 Agustus 2022.
Muhammad  Hanafi,    “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia”. http://rpository.umsu.ac.id/ bitstream/handle/123456789/2213/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%2 0Korban%20Tindak%20 Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegaka n%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf;jsessionid=7AE7972D85747CF84BE655E6 B309715A?sequence=1. ,diakses tanggal 9 Agustus 2022 Nurul  Fitri  Ramadhani.  2022.  “Pakar  Menjawab:  UU  TPKS  sudah  sah!  Apa  yang  patut dirayakan  dan  apa  yang  kurang?”. https://theconversation.com/pakar- menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang- 181330 . Diakses 1 Agustus 2022.
Universitas  Kristen  Satya  Wacana.  “Teori  Negara  Kesejahteraan”. https:// www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repo  sitory.uksw.edu
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
/bitstream/123456789/11651/2/T2_322013902_BAB%2520II.pdf&ved=2ahUK EwitiKfdyrT5AhV_R2wGHQcZBZ0QFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw1f9-ub1EOcIzSdF 6cLWTZO , diakses 30 Juli 2022.