## RELASI MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA
(SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH
THE RELATION BETWEEN LOCAL PEOPLE AND PRIVATE SECTOR (SARI BUMI KUSUMA) IN FOREST MANAGEMENT IN KATINGAN RIVER UPSTREAM, CENTRAL KALIMANTAN
Mohammad Fathi Royyani 1 , Abdul Sukur 2, dan Oscar Efendy 1 1. Pusat Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Universitas Islam Negeri Gunung Djati, Bandung moha036@lipi.go.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  relasi  antara  masyarakat  dan  perusahaan  kehutanan  yang memiliki izin konsesi di Kalimantan Tengah. Terdapat masyarakat yang sudah lama tinggal di dalam kawasan  konsesi  tersebut.  Diantara  bentuk  relasi  antara  kedua  pihak  adalah  adanya  kesepakatan bahwa  swasta  memberikan  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat,  selain  sebagai  bentuk  tanggung jawab  sosial  juga  sebagai  ruang  baru  bagi  swasta  untuk  berelasi  dengan  masyarakat.  Dengan menggunakan konsep-kritis tentang negara, artikel ini berusaha menjelaskan cara perusahaan berperan sebagai  negara  pada  satu  sisi  sedangkan  di  sisi  lain  tetap  berorientasi  keuntungan.  Melalui pembahasan  mengenai  program-program  yang  diberikan,  artikel  ini  berargumen  bahwa  peran-peran swasta dalam memberdayakan dan membangun masyarakat adalah bagian dari sistem produksi.
Kata kunci: Hutan, Transformasi Masyarakat, Marjinal, Pemberdayaan, Swasta.

## Abstract
This  paper  aims  to  discuss  the  relation  between  local  peoples  and  private  sector  who  has  forest concession  in  Central  Kalimantan.  There  are  local  peoples  living  for  years  in  the  concession  area. Onetype of interaction between those two parties is private sector should empower and develop local people. This commitment is a ‘new space’ for private sector to relate with local people. Using critical state  theories,  I  will  explain  how  private  sector  act  like  a  state  in  one  side  and  maintain  the  profit oriented side on the other side. Through discussion about empowering programs, I argue that private sector roles in empowering and developing local people are part of their production system.
Keywords: Forest, Marginalized Society, State, Empowering, Private Sector.

## Pendahuluan
Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas relasi antara swasta dan masyarakat lokal dalam mengelola  sumber  daya  alam  yang  dilakukan secara bersama karena kawasan hutan adat milik masyarakat juga masuk dalam area konsesi milik satu  perusahaan  swasta.  Kajian  ini  penting dilakukan  mengingat  kajian-kajian  sebelumnya seringkali  membahas  persoalan  konflik  antara masyarakat  dan  negara  atau  masyarakat  dan swasta dalam perebutan dan pengelolaan sumber daya  alam  atau  kehutanan  (Peluso,  1993,  2006; Li,  2002;  Edmunds  dan  Wollenberg,  2003). Bahkan,  kajian-kajian  dengan  sudut  pandang
masyarakat  melihat  peran  masyarakat  sebatas pada  gerakan-gerakan  perlawanan  masyarakat lokal  terhadap  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh negara,  swasta  atau  orang  di  luar  masyarakat (Ghee  &  Gomes,  1993;  Ellen,  2002;  Peluso, 2006; Maring, 2010).
Belum banyak kajian yang melihat relasi antara perusahaan swasta kehutanan dan masyarakat dalam mengelola kawasan secara bersama-sama. Kasus  yang  terjadi  di  Kalimantan  Tengah  dan Barat  ini  bermula  dari  pemberian  izin  konsesi hutan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat, dalam  hal  ini  Kementerian  Kehutanan,  kepada perusahaan  Sari  Bumi  Kusuma.  Ternyata,  di
dalam  kawasan  konsesi  terdapat  sembilan  desa yang masuk wilayah konsesi. Masyarakat sudah hidup  secara  turun-temurun  di  desa-desa  tersebut. Kesembilan  desa  ini  masuk  di  pedalaman  dan sulit  djangkau  karena  akses  jalan  yang  belum tersedia. Jalur transportasi tradisional adalah dengan menggunakan jalur sungai. Butuh waktu berhari- hari  dengan  medan  sungai  yang  berarus  deras untuk bisa sampai ke desa yang terdekat. Masyarakat yang  tinggal  di  daerah  ‘pedalaman’  seringkali digambarkan sebagai masyarakat yang tersingkir karena  adanya  proses  ‘pembangunan’  atau  juga eksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitar kehidupannya dan negara berperan besar membantu perusahaan  untuk  ‘menyingkirkan’  masyarakat (Li, 2002).
Masyarakat  dan  perusahaan  adalah  dua pihak  yang  ‘terikat’  dengan  keputusan  negara mengenai  izin  pengelolaan  kawasan  hutan.  Dalam keputusan  tersebut,  penentuan  hutan  konsesi yang dikelola oleh PT. Sari Bumi Kusumabukan berdasarkan kondisi di lapangan, melainkan pemetaan yang  ada  di  Jakarta.  Seiring  dengan  beroperasinya perusahaan,  terjadi  interaksi  antara  masyarakat dan  perusahaan.  Interaksi  tersebut  mengalami pasang surut, adakalanya terjadi konflik dan ada kalanya juga terjadi kolaborasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan dan negara melakukan upaya-upaya  melibatkan  masyarakat  dalam pembangunan  dan  pengembangan  wilayah  melalui sinergi  program.  Pertimbangan  perusahaan  terlibat dalam program pemberdayaan adalah menghindari pontensi  ancaman  berupa  gangguan  dari masyarakat  dan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab sosial  yang  dimiliki,maka  swasta  membantu negara  dalam  menjalankan  peran-perannya berupaya pelayanan publik. Peran dan kehadiran perusahaan  dalam  konteks  ini  perting  untuk dilihat  sebab  terdapat  dualisme.  Di  satu  sisi, sebagai  warga  negara,  masyarakat  di  desa-desa tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak sipil.Namun,  di  sisi  lain  wilayah  desa-desa tersebut  berada  di  dalam  konsesi  yang  dikelola oleh swasta.
Alasan  lain  dari  pilihan  pemberdayaan dan pemberian hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh  perusahaan  adalah  supaya  swasta  dapat terus  berproduksi  menghasilkan  kayu-kayu  dan masyarakat dapat berdaya dengan menggali potensi yang  terdapat  di  dalam  desanya.  Untuk  itu, kajian  ini  menyoroti  peran  aktif  swasta  dalam memberdayakan masyarakat di kawasan konsesi. Peran  tersebut  dilakukan  selain  sebagai  bagian
dari  tanggung  jawab  sosial  juga  sebagai  upaya pembangunan  kehutanan  sosial.  Usaha-usaha mengatasi  permasalahan  kehutanan  dengan melibatkan  masyarakat  di  beberapa  tempat dianggap berhasil, seperti di Selandia Baru (Tipa &  Welch,  2006).  Dalam  konteks  artikel  ini, keterlibatan  swasta  dalam  memberdayakan masyarakat juga terkait dengan ‘ketidak-hadiran’ negara  atau  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masyarakat yang tinggal di dalam hutan konsesi  dapat  dikategorikan  sebagai  masyarakat yang  marjinal,  yakni  masyarakat  yang  terbatas aksesnya  pada  sumber  daya  (Ribot  dan  Peluso, 2003),  lahan,modal,  pengetahuan  dan  teknologi, sertaterhadap  market  (Marin-Burgos,  2014). Akibatnya,  masyarakat  tidak  dapat  secara cekatan  merspon  perubahan  yang  ada  di  luar. Dampak lain adalah masyarakat kurang mendapatkan beberapa hak yang seharusnya mereka dapatkan dari negara, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastuktur, dan lain sebagainya.
Kajian  ini  penting  dilakukan  karena selama  ini,  ketika  berbicara  tentang  relasi dengan  melibatkan  negara,  maka  definisi  orang akan  merujuk  pada  pengertian  negara  dilihat sebagai  sistem  politik  yang  memiliki  kekuasaan melalui  aktor-aktor  yang  terdapat  di  dalamnya. Negara  dimaknai  sebagai  sistem  politik  dan pemerintahan  yang  memberikan  kontrol  terhadap masyarakat,  baik  dalam  pembentukan  formasi negara maupun dalam operasionalnya (Corrigan, 1994;  Eilenberg,  2012;  Hansen  &  Stepputat, 2001;  Migdal,  2001;  Eilenberg,  2012).  Dengan cara  pandang  seperti  itu,  maka  yang  selalu terlihat adalah adanya konflik antara masyarakat dan  negara,  walaupun  tidak  dipungkiri  bahwa konflik  memang  terjadi  (Contreas-Hermosila dan  Fay  2005,  Barr  2002,  Peluso  1993,  1998). Idealnya, melihat konflik antara masyarakat dan negara atau dengan pihak lainnya adalah sebagai rangkaian  proses  yang  belum  tuntas.Selalu  ada pasang  surut.  Adakalanya  terjadi  konflik  dan tidak jarang terjadi kesepakatan.
Dalam  pengelolaan  secara  bersama  ini, swasta  diantaranya  memberikan  pelayanan  dan mengadvokasi  masyarakat  untuk  secara  optimal mengelola potensi daerahnya. Peran-peran perusahaan sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial  terhadap masyarakat mengikuti proses-proses yang disyaratkan oleh  negara.  Swasta  melakukan  pengawasan, pemetaan  kondisi  geografis  dan  konflik  secara partisipatif, pendataan jumlah penduduk, memberikan
pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan,  serta membangun  infrastruktur.  Dalam  perspektif  yang lain,  tindakan-tindakan yang dilakukan oleh swasta adalah  proses  bagaimana  kekuasaan  itu  dapat dicapai (Corrigan, 1985), yakni kekuasaan terhadap sumber  daya.  Untuk  itu,  artikel  ini  menjelaskan relasi-relasi  yang  terjadi  antara  masyarakat  dan perusahaan.  Ada  dinamika  atau  pasang  surut dalam  relasi  keduanya.  Hal  ini  bukan  hanya persoalan perebutan sumber daya tetapi juga ada faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi.

## Kehidupan Masyarakat di Lahan Konsesi
Memang  tidak  ada  kesibukan,  paling  ketika ada  yang  mengurus  kartu  penduduk  atau ada  bantuan  beras  bagi  rakyat  miskin,  itu pun  tidak  lama.  Jika  tidak  ada,  kami  hanya duduk-duduk  seperti  ini,  di  kantor  maupun di  rumah  sama  saja.  Sesekali  saya bergabung  dengan  masyarakat,  jika  ada keperluan. Mengenai  program  lainnya kami tidak  punya,  silahkan  tanya  ke  SBK(staf kecamatan).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  terdapat setidaknya  tujuh  desa  yang  ada  di  Kalimantan Barat  dan  sembilan  desa  di  Kalimantan  Tengah yang  masuk  dalam  wilayah  konsesi  Sari  Bumi Kusuma.Kesembilan  desa  tersebut  adalah  Desa Tanjung Paku, Riam Batang, dan Tumbang Teberau (Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan); Desa  Tumbang  Kaburai,  Tanjung  Batik,  Tumbang Karuei,  dan  Tumbang  Kajamei  (Kecamatan  Bukit Raya,  Kabupaten  Katingan);  serta  Desa  Kiham Batang dan Rangan Kawit (Kecamatan Katingan Hulu,  Kabupaten  Katingan).  Kesembilan  desa  ini dalam  kesehariannya  hidup  seolah-olah  ‘tanpa negara’.  Berbagai  keperluan  dan  pelayanan diberikan  oleh  perusahaan  SBK  (Sari  Bumi Kusuma).
Berdasarkan  sejarah  perusahaan,  izin pengelolaan hutan PT. Sari Bumi Kusuma sejak dikeluarkannya  Forestry  Agreement  (FA)  No. FA/N/016/III/1978  pada  tanggal  29  Maret  1978 dan  SK  Menteri  Pertanian  No.  599/Kpts/Um/11/ 1978  pada  tanggal  18  November  1978  tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan menyatakan bahwa luas hutan yang dikelola adalah 84.000 ha (kelompok  hutan  Sungai  Delang).   Berdasarkan Add.  FA/N-AD/045/VII/1979  yang  dikeluarkan pada  tanggal  14  Juli  1979,  luas  areal  konsesi bertambah  menjadi  270.000  ha  (penambahan luas  186.000  ha  berada  di  kelompok  hutan Sungai Seruyan).
Setelah  masa pengusahaan hutan jangka waktu  pertama  (20  tahun)  berakhir,  IUPHHK- HA  PT.  Sari  Bumi  Kusuma  memperoleh perpanjangan  konsesi  berdasarkan  SK.  Menhut No.  201/Kpts-II/1998  yang  dikeluarkan  pada tanggal  27  Februari  1998  dengan  pengelolaan Hutan  Tanaman  Industri  dengan  sistem  Tebang Pilih  dan  Tanam  Jalur  (HPHTI-TPTJ).  Luas areal  kerja  seluruhnya  208.300  Ha  yang  terbagi dalam  kelompok  hutan  Sungai  Seruyan  seluas 147.600  Ha  dan  kelompok  Hutan  Sungai  Jelai- Sungai Delang seluas 60.700 ha.  Berkurangnya luas  areal  tersebut  karena  telah  dikeluarkannya areal hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung dan  peruntukkan  lain  dari  areal  pengelolaan (Sari Bumi Kusuma, 2017).
Ketika  perusahaan  ini  mulai  beroperasi, ternyata  banyak  desa  atau  pemukiman  masyarakat yang  masuk  dalam  kawasan  konsesi.  Pada  awal mula  beroperasinya  perusahaan,  sering  terjadi konflik  antara  perusahaan  dan  masyarakat, terutama  pada  persoalan  batas  wilayah,  antara wilayah  masyarakat,  wilayah  adat,  dan  wilayah perusahaan.  Dalam  praktik  pemanenan  hasil hutan, seringkali perusahaan dituduh mengambil kayu dari wilayah adat atau wilayah hutan yang dikelola  dan  peruntukannya  sebagai  persediaan berbagai macam kebutuhan masyarakat.
Konflik  dengan  masyarakat  mengganggu produktivitas  perusahaan  dalam  memperoleh keuntungan.  Ketika  konflik  terjadi,  karyawan yang bertugas menebang pohon dan mengangkut kayu hasil  tebangan  tidak  berani bekerja  karena mereka  dihadang  oleh  masyarakat  yang  protes. Jika  kondisi  demikian  terus  dibiarkan  akan berdampak kurang baik bagi operasional perusahaan. Oleh  karena  itu,  kemudian  perusahaan  pun membentuk  satu  divisi  tersendiri  yang  bertugas ‘menangani’ masyarakat lokal, yaitu PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) yang bertugas memberdayakan  masyarakat.  Dalam  menjalankan programnya,  PMDH  melakukan  pendekatan  pada masyarakat  dan  berinteraksi  secara  langsung dengan masyarakat.
Bila merunut sejarah, kehadiran perusahaan di pedalaman dan di batas-batas negara bukanlah sesuatu  yang  baru.  Perusahaan  swasta  yang terdapat  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Malaysia memang  sengaja  dimasukkan  oleh  ‘negara’ sebagai klaim atas wilayah dan representasi dari kehadiran negara, melalui izin yang dikeluarkan (Ishikawa, 2012). Sementara itu, dari sisi perusahaan, penggarapan  daerah  tersebut  berdasarkan  alasan
ekonomi, yakni menguntungkan secara finansial, karena  masih  banyak  potensi  alam  yang  bisa dieksplorasi dari kawasan yang diberikan izin.
Mendatangi  desa-desa  yang  masuk  area konsesi  perusahaan  Sari  Bumi  Kusuma,  akan terlihat  secara  umum  kondisi  desa  hampir seragam,yaitu  adanya  akses  jalan  darat  yang menggunakan  jalan  perusahaan  serta  fasilitas kendaraan  sebagai  alat  transportasi  mereka. Sementara  itu,  bila  melalui  jalur  sungai,  belum ada transportasi publik. Hanya ada perahu milik perorangan  yang  bisa  kita  gunakan  untuk disewa.  Bangunan  kantor  kepala  desa  pun  tidak ada.  Hanya  ada  bangunan  kantor  kecamatan  di desa  Tumbang  Kajame  sebagai  pusat  kota kecamatan.
Beberapa  ruas  jalan  yang  terdapat  di desa  tampak  terlihat  rusak  parah,  hanya beberapa  ruas  jalan  yang  masih  bagus,  itu  pun menggunakan  beton,  dan  menurut  penuturan warga,  perbaikan  jalan  ini  merupakan  bantuan dari  perusahaan.  Pihak  perusahaan  memang memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk warga  desa,  dari  perbaikan  jalan,  bantuan  air bersih,  sampai  pada  kepentingan  pribadi  dalam memasarkan  hasil  ladang  atau  ternak.Negara baru  terlihat  hadir,  melalui  aktor-aktornya, menurut  Kepala  Desa  yang  saya  jumpai  ketika ada proses pengurusan administrasi seperti Kartu tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga,  Akte  Kelahiran, saksi  jual  beli  ladang,  dan  penyaluran  bantuan raskin (beras rakyat miskin).
Masyarakat  tersebut  masuk  dalam  etnis Dayak.  Ada  ragam  sub-etnis  Dayak  yang menetap  di  lokasi  ini.  Mata  pencaharian  utama mereka  adalah  bertani  ladang  berpindah  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  selain  berburu hasil  hutan,  baik  binatang  maupun  hasil  hutan bukan  kayu  lainnya.  Namun,  perkembangan terakhir  menunjukkan  bahwa  banyak  area  yang pada  mulanya  ladang  kini  menjadi  lokasi tambang  emas  yang  dikelola  secara  sederhana. Banyaknya peralihan area hutan menjadi ladang emas menunjukkan bahwa aktivitas ini menggiurkan masyarakat.  Banyak  warga  yang  beralih  profesi dari peladang menjadi petambang.
Fasilitas  umum  maupun  pendidikan yang  terdapat  di  setiap  desa,  seperti  satu  unit sekolah  maupun  balai  adat,  adalah  bantuan  dari perusahaan. Dari tiga orang guru yang mengajar di  sekolah,  dua  tenaga  pendidiknya  berasal  dari perusahaan.  Tiap  sekolah  terdapat  dua  tenaga pendidik  yang  berasal  dari  karyawan  perusahaan.
Jalan  dan  berbagai  fasilitas  sosial  yang  terdapat di  desa  umumnya  diperoleh  dari  bantuan perusahaan.  Ada  memang  proyek  dari  negara, melalui PNPM Mandiri, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan ‘tidak membekas’ secara kuat dalam ingatan masyarakat.
Bagi  sebagian  kalangan  mungkin  mengira bahwa  masyarakat  ini  terisolasi  sejak  lama  dan tidak melakukan interaksi dengan masyarakat di luar.  Namun,  jika  ditelusi  lebih  jauh,secara tersirat  terlihat  adanya  jejak-jejak  tradisi  yang menunjukkan bahwa mereka telah lama berinteraksi dengan kelompok etnis lain. Ini misalnya terlihat dalam  penggunaan  mantra-mantra,  baik  untuk tujuan  penyembuhan  maupun  perlindungan  lahan dari  serangan  hama  dan  hasil  yang  kurang maksimal.  Dari  data  yang  diperoleh,  mereka melafalkan  mantra-mantra  yang  diawali  dengan bismillah dan diakhiri dengan Muhammadurrosulillah. Sementara itu, di pertengahan mantra menggunakan bahasa  daerah  yang  sebagain  anak-anak  muda sudah  tidak  memahami  lagi  artinya.  Bismillah dan  muhammadrosulilah adalah kalimant- kalimat yang identik dengan ajaran Islam.
Penelusuran  lebih  lanjut  menunjukkan bahwa mereka membaca mantra ini berdasarkan pengetahuan  yang  turun-temurun,  tanpa  ada penambahan  dalam  kalimat  mantra.  Bahkan, menurut beberapa informan yang dijumpai, ayah dari  kakeknya  sudah  menggunakan  kalimat  ini ketika  membaca  mantra  untuk  tujuan  pengobatan maupun  membuka  ladang  baru.  Jejaklainnya yang  merujuk  pada  adanya  interaksi  dengan Islam  adalah  penggunakan  kata  sahabat  untuk menyebut  kekuatan  gaib.  Bila  ditelusuri,  kata sahabat berakar dari bahasa Arab, shohabat yang berarti  teman  atau  juga  temannya  Nabi,  yaitu orang-orang  yang  percaya  dan  beriman  pada Nabi  Muhammad.  Sahabat  pun  memiliki  peran tersendiri dalam sejarah Islam.
Penggunaan  mantra  yang  mengandung kata  dalam  Bahasa  Arab  dilakukan  oleh  Pak timbas  (68  tahun)  dan  yang  lainnya,  sebagai salah satu cara tradisional dalam mengusir hama di  ladang.  Ketika  melafalkan  mantra  untuk melindungi  ladangnya  Pak  Timbas  menggunakan kata-kata bahasa Arab (bismillah) dan menyebut nama  Nabi  Muhammad.  Menurutnya  ini  diperoleh secara  turun  temurun  dari  beberapa  generasi sebelumnya.  Dia  sendiri  tidak  mengetahui  sejak kapan  mantra  tersebut  ada  di  masyarakat.  Dia hanya  mendapatkan  mantra  tersebut  dari bapaknya.
Selain  mantra  yang  menggunakan  kata Arab  dan  kata  Sahabat  yang  menunjukkan ‘kekuatan  besar’,  masyarakat  Dayak  di  konsesi SBK  juga  memiliki  persepsi  sendiri  tentang Nabi  Muhammad.  Dalam  pandangan  mereka, Nabi  Muhammad  bukan  hanya  Nabinya  orang Islam,  melainkan  Nabi  untuk  semua  manusia (Nabi  universal)  yang  tidak  pilih  kasih.Siapa saja  yang  menyebut  dan  memanggil  namanya akan  dibantu.  Nabi  ini  sangat  baik.  Nabi Muhammad  adalah  ‘penguasa  tertinggi’  alam dan berbagai pujian terhadap Nabi Muhammad.
Kajian  dari  Wolf  (1982)  tentang masyarakat pedalaman di hutan Amazon menunjukkan bahwa  masyarakat  pedalaman  yang  sering disebut ‘primitif’ serta seolah terisolasi dan tidak pernah berinteraksi dengan kelompok masyarakat lainnya  justru  menunjukkan  bahwa  mereka memiliki  interaksi  dengan  kelompok  di  luar dirinya  dalam  rentang  waktu  yang  cukup  lama. Interaksi  ini  terus  diceritakan  dan  menjadi sejarah  mereka.Justru  yang  tidak  memiliki sejarah  adalah  masyarakat  yang  mengklaim dirinya  modern  dan  maju,  atau  masyarakat Eropa (Wolf, 1982).

## Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan Representasi Swasta
Pernah  kami  tawarkan  ke  masyarakat bahwa dana yang biasa kami sediakan untuk membantu masyarakat (penyediaan transportasi, bantuan  bibit,  pupuk,  dan  lain  sebagainya) dikelola oleh kecamatan. Jadi nantinya tidak ada  hubungan  antara  masyarakat  dan perusahaan. Semuanya diatur oleh kecamatan,  tetapi  masyarakat  menolaknya (Staf PMDH).
Dalam  memberikan  tanggung  jawab sosial  yang  dimandatkan  oleh  negara,  perusahaan Sari Bumi Kusuma membentuk satu divisi yang bernama  PMDH  (Pembinaan  Masyarakat  Desa Hutan).  Tujuannya  adalah  untuk  membantu meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup masyarakat  yang  ada  di  lahan  konsesi  dengan beberapa  program,  seperti  pembinaan  pertanian menetap,  peningkatan  ekonomi  masyarakat, pengembangan  sarana  dan  prasarana  umum, pengembangan  sosial  budaya,  dan  konservasi sumber  daya  hutan  dan  lingkungan  (www.sari bumikusuma.com).
Setiap  tahun,  perusahaan  mengeluarkan dana  yang  cukup  besar  yang  dikelola  oleh PMDH.  Informan  kami  yang  merupakan  staf PMDH tidak menyebut jumlah yang pasti, tetapi
dana  yang  dikeluarkan  kira-kira  6,5  milyar  per tahun,  termasuk  di  dalamnya  adalah  gaji karyawan.  Dana  tersebut  dikeluarkan  untuk berbagai  bantuan  pupuk,  bibit,  transportasi,  dan menjalankan program-program perusahaan (PMDH). Angka  tersebut  cukup  besar  untuk  mengurusi kebutuhan  dan  memberikan pelayanan  sembilan desa yang masuk dalam area konsesi perusahaan.
Pilihan  program-program  yang  dilakukan oleh  PMDH  terkait  dengan  pemberdayaan masyarakat  membantu  tugas-tugas  negara  yang belum  maksimal  dalam  melayani  warganya. Bahkan,  program  yang  digulirkan  oleh  PMDH terkait dengan pemberdayaan masyarakat dilakukan sudah lama, yakni sejak tahun 1980an. Program- program  awal  yang  disusun  oleh  PMDH  masih bermasalah  karena  melihat  masyarakat  sebagai objek  dan  tanpa  adab  atau  ‘primitif’.  Seiring dengan  berjalannya  waktu  dan  interaksi  yang intensif diketahui bahwa masyarakat juga memiliki kecerdasan  tersendiri.  Bahkan  beberapa  anak- anak  yang  dari  desa  sudah  ada  yang  telah sarjana.  Akan  tetapi,  perubahan  cara  pandang perusahaan terhadap  masyarakat lokal pun tidak sampai  mengubah  kata  ‘pembinaan’  dan  program yang  telah  ditetapkan,  melainkan  sebatas  pada cara  bagaimana  mereka  berinteraksi  dengan masyarakat.  Artinya,  pemahaman  yang  dimiliki oleh  staf  baru  perusahaan  hanya  berganti  baju, tetapi  inti  atau  perlakukan  perusahaan  terhadap masyarakat masih tetap sama.
Dalam  menjalankan  misi  perusahaan, PMDH  memfasilitasi  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  terhadap  perusahaan.  Dari  penyediaan bibit,  pupuk,  sampai  pada  pembangunan infrastruktur  melalui  berbagai  program  yang digulirkan.  Namun,  program  ini  berdampak kurang baik, yakni menciptakan ketergantungan. Masyarakat  justru  menjadi  “manja”dan  kurang optimal dalam mengembangkan potensi diri dan sumber  daya  yang  dimiliki.  Namun,  dengan adanya  perubahan  dan  perkembangan  masyarakat, juga  masuknya  staf  baru  di  PMDH,  sedikit banyak mempengaruhi ‘budaya organisasi’ yang ada.  Bila  dulu  perusahaan  memandang  masyarakat lokal sebagai ‘objek’ dari pemberdayaan,   sekarang paradigma  tersebut  telah  bergeser  menjadi masyarakat  adalah  ‘subjek’  dari  pembinaan  itu sendiri.  Namun,  staff  barupun  harus  merujuk pada  lima  program  yang  di  atas,  hanya  saja ‘pendekatan yang beda’.
Berdasarkan  data  lapangan,  diketahui bahwa  pertanian  menetap  sudah  sangat  lama diprogramkan, demplot pun sudah lama dibikin. Namun,  hal  ini  tidak  juga  kunjung  mengubah masyarakat  dalam  hal  berladang.  Menurut  PMDH, program  ini  disusun  untuk  mengubah  masyarakat dari perladangan berpindah menjadi perladangan menetap.  Program-program  tersebut  disusun untuk  mengalihkan  perhatian  warga  dari  aktivitas yang  dilakukan  oleh  SBK.  Namun,  dalam pelaksanaannya,  masyarakat  tidak  juga  mengubah praktik perladangan mereka.
Dari  satu  kacamata,  program-program yang  dilakukan  oleh  PMDH  tampak  tidak berhasil  dan  seolah  hanya  sedang  menutupi prilaku  lainnya,  berupa  ‘perampasan’  hak-hak warga terhadap tanah dan hak-hak lainnya yang bisa  diperoleh.Namun,  dari  perspektif  lain, program-program PMDH adalah media interaksi antara  masyarakat  dengan  orang  luar,  dan  dari interkasi  tersebut,  perubahan  di  masyarakat terlihat lebih nyata.
Dalam melihat ketidak berhasilan program- program  PMDH,  pemikiran  Scott  (1998)  sangat relevan,  terutama  mengenai  masyarakat  yang direkayasa oleh skema-skema pembangunan hanya akan menghasilkan  manusia-manusia pasif yang tak  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  itu sendiri.  Masyarakat  yang  berhasil  adalah masyarakat  yang  bebas  untuk  menentukan  cara meraih  keberhasilannya  sendiri,  bukan  yang direkayasa dari atas. Pembangunan itu seharusnya, bagaimana  membuat  masyarakat  yang  tak berdaya  menjadi  berdaya.  Hal  ini  terlihat  dari ‘ketidak  berhasilan’  program  pertanian  menetap yang  dilakukan  oleh  PMDH  terhadap  masyarakat lokal.  Kebijakan  tersebut  tidak  mengubah prilaku  masyarakat  dalam  bertani,  padahal program  tersebut  sudah  berjalan  lebih  dari  tiga puluh  tahun.Selain  itu,  program  bantuan  dari PMDH juga membuat masyarakat menjadi pasif. Masyarakat  lokal  tidak  memiliki  inisiatif  dalam melakukan perubahan. Mereka selalu menunggu dan  bergantung  terhadap  bantuan  dari  perusahaan, jika tidak ada bantuan yang datang maka mereka tidak  melakukan  apapun.  Hal  ini  pun  disadari oleh  staff  perusahaan  yang  berwenang  dalam ‘membina’ masyarakat.
Ketidak-berhasilan  program  PMDH  dan ketergantungan  masyarakat  lokal  itu  selain disebabkan program  yang  dijalankan  tidak  tepat dengan  ‘budaya’  mereka,  juga  bisa  dilihat sebagai  salah  satu  bentuk  ‘pembangkangan’
yang  dilakukan  oleh  petani.  Etika  subsistensi, yakni  etika  untuk  bertahan  hidup dalam  kondisi minimal  melandasi  segala  perilaku  kaum  tani dalam  hubungan  sosial  mereka  di  pedesaan, termasuk  pembangkangan  mereka  terhadap inovasi  yang  datang  dari  penguasa  mereka (Scoot 1998). Penguasa dalam konteks ini bukan negara,  melainkan  perusahaan  yang  berperilaku layaknya negara.
Walaupun demikian, kehadiran perusahaan dengan berbagai programnya, yang memungkinkan adanya  interkasi  masyarakat  dengan  orang  luar yang  dianggap  terdidik  dan  maju  oleh  masyarakat, telah  mengubah  kondisi  sosial-budaya  masyarakat. Dalam  hal  pendidikan  misalnya.  Kehadiran pendidikan  telah  mengubah  orientasi  kehidupan masyarakat yang sebelumnya berorientasi ke masa lalu  menjadi  berorientasi  ke  masa  depan.  Sebelum masyarakat  mengenal  sistem  pembelajaran  melalui sekolah,  orientasi  masyarakat  dalam  melakukan aktivitasnya terutama berkaitan dengan ekonomi dan  keuntungan  materi  supaya  bisa  melaksanakan upacara  Tiwah,  yakni  upacara  penyempurnaan kematian  seseorang.  Pelaksanaan  upacara  ini menghabiskan  dana  yang  tidak  sedikit,  tidak jarang  orang  menjual  ladang  dan  menghabiskan tabungan hanya mengejar gengsi telah melaksanakan upacara Tiwah untuk leluhurnya. Setelah kehadiran sekolah dan interaksi yang  terus menerus  antara staf  PMDH  dan  masyarakat,  maka  lambat  laun orientasi  masyarakat  berubah.  Sebagian  besar masyarakat  kini  lebih  melihat  pendidikan  dan sekolah  sebagai  prospek  untuk  memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya.
Perubahan  tersebut  berdampak  pada aktivitas  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sumber  daya.  Bila  dulu  aktivitas  berladang maupun  pengumpulan  sumber  daya  lainnya (seperti  ternak  babi,  sapi,  dan  ayam)  tidak  saja bertujuan  untuk  memperkaya  diri  melainkan juga  menyimpan  sebagian  kekayaannya  untuk melakukan  upacara  Tiwah,  maka  kini  simpanan kekayaan  supaya  bisa  membiayai  anak-anak untuk  sekolah,  bahkan  berusaha  sampai  jenjang tertinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  interaksi sosial  tidak  selalu  dibaca  sebagai  relasi  kuasa tetapi  proses-proses  keseharian  yang  silang sengkarut dan di luar dari garis kebijakan. Kasus ini  serupa  dengan  yang  terjadi  di  perbatasan ketika  negara  hadir  justru  bukan  berupa kekuasaan  melainkan  melalui  interaksi  dalam keseharian  (Eilenberg,  2012).  Dalam  konteks ini,  dalam  interaksi  antara  swasta  melalui mandor  dan  masyarakat  terjadi  proses  saling
serap  dan  hubungan-hubungan  yang  tidak  lagi berorientasi kekuasaan. Di dalamnya  ada dinamika tersendiri sehingga memungkinkan adanya perubahan perspektif  dan  orientasi  masyarakat  terhadap suatu praktik budaya yang sudah lama dilakukan.
Perubahan  oreintasi  juga  terjadi  dalam praktik  berladang,  secara  umum  masyarakat Dayak yang tinggal di hutan konsesi SBKmasih melakukan  praktik  perladangan  sebagai  bagian dari  kehidupannya.  Praktik  perladangan  pun masih  menggunakan  cara-cara  tradisional,  baik dari  persiapan  sampai  panen.  Praktik  ini  walaupun terbukti  mampu  menjaga  keanekaragaman  biota dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan (Dove,  1988;  Soedjito,  1995),  tetapi  seiring dengan populasi orang yang kian meningkat dan sempitnya  lahan  membuat  orang  mulai  berpikir ulang  tentang  praktik  berladang  secara  tradisional. Persoalan  lain  dari  ladang  berpindah  adalah kebutuhan  lahan.  Ini  berarti  ancaman  bagi perusahaan  yang  kemungkinan  lahannya  akan digunakan untuk ladang.
Kondisi  ini  disadari  oleh  perusahaan. Oleh  karena  itu,  perusahaan  berinisiatif  membuat demplot pertanian menetap dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk membuatnya. Bahkan, beberapa  orang  berinisiatif  sendiriuntuk  mencoba mempraktikkan  sistem  perladangan  menetap. Namun,  program  ini  belum  dapat  dikatakan berhasil.  Selain  karena  kondisi  tanah  yang  tidak mendukung, daerah persawahan memerlukan perawatan yang  intensif  dan  telaten,  tidak  seperti  ladang. Beraktivitas  rutin  pada  satu  tempat  serta  belum berhasilnya  usaha  persawahan  membuat  orang- orang  meninggalkan  aktivitas  ini  dan  kembali membuat ladang.
Teknik penanaman padi melalui persawahan tidak  sesuai  dengan  karakter  masyarakat  setempat. Alasan  kegagalan  diantaranya  karena  perlakuan terhadap  sawah  sama  dengan  perlakuam  terhadap ladang. Dari menanam sampai memanen. Ketika menanam, alat yang digunakan pun masih sederhana, sama dengan alat yang digunakan untuk ladang. Setelah  ditanam,  sawahpun  ditinggalkan  dan tidak  diurus  seperti  halnya  ladang.  Akibatnya, padi tidak  tumbuh dengan baik dan lebih rentan terserang hama.
Para  pelaku  persawahan  umumnya orang-orang  yang  sudah  dianggap  tua.  Alasan dipilihnya  kegiatan  bersawah  adalah  hasil  lebih pasti dan bisa diduga, walaupun dalam beberapa kali  panen  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Alasan lainnya  adalah  tidak  terlalu  banyak  hama  yang
berupa  serangan  binatang  (babi,  monyet,  atau burung).Lebih  lanjut,  dalam  bersawah,  tidak terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan sehingga lebih  efektif.  Ketika  mulai  menanam  di  sawah, maka  ladang-ladang  dan  kebun  yang  dimiliki tidak  lagi  dianggap  sebagai  sumber  ekonomi yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  harian,  tetapi dianggap sebagai investasi masa depan, terutama untuk  menyiapkan  biaya  kebutuhan  anak  untuk sekolah.  Ladang  dan  kebun  akan  dijual  ketika anak  hendak  masuk  perguruan  tinggi  yang membutuhkan banyak biaya.
Dalam  menjalankan  program-program pemberdayaan,  pihak  perusahaan  juga  harus berhadapan  dengan  negara.  Sebagian  dari  staff SBK dalam  melihat  negara  atau representasinya melalui  aktor-aktor  di  pemerintahan  daerah sebagai  wujud  ancaman  yang  perlu  diwaspadai. Ancaman disini lebih pada klaim-klaim terhadap usaha  dan  kerja  SBK.  Pandangan  demikian didasarkan  pada  interaksi  sebelumnya  yang seringkali  usaha-usaha  pemberdayaan  maupun program  lainnya  yang  dilakukan  oleh  SBK diklaim  sebagai  usaha  atau  program  yang  telah dilaksanakan  oleh  negara.  Seperti  yang  terjadi pada tahun 2008, pemerintah setempat memiliki dana  98  Milyar  untuk  rehabilitasi  hutan.  Pihak SBK  mengetahui  itu  karena  sering  diajak berkerja  sama  dalam  suatu  rapat.  Sebelum kesepakatan  kerjasama  ditandatangani,  negara “menghilang”  dan  lalu  diketahui  bahwa  pohon meranti  dan  karet  yang  ditanam  oleh  SBK diklaim  sebagai  program  yang  dijalankan  oleh pemerintah.
Kasus-kasus seperti ini membuat perusahaan lebih  berhati-hati  ketika  menjalankan  program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengantisipasinya, program  yang  dilaksanakan  diberikan  penanda yang  menunjukkan  bahwa  kegiatan  tersebut dijalankan  oleh  perusahaan.  Masyarakat  sendiri tidak  mengetahui  konflik  kepentingan  yang terjadi antara perusahaan dan negara.
Membangun  Bersama:  Dinamika  Interaksi antara Perusahaan dan Masyarakat
Pada  awal-awal  beroperasi, ketika pendekatannya  adalah  legal-formal  semata,  sering terjadi  konflik  antara  perusahaan  dan  masyarakat. Konflik bermula dari adanya penolakan penebangan hutan adat dan hutan yang penting bagi masyarakat oleh  perusahaan.  Seiring  dengan  interkasi  yang terus terjadi, pihak perusahaan mulai menyadari bahwa  di  dalam  kawasannya  terdapat  masyarakat
yang  memiliki  tradisi  dan  kaitan  dengan  hutan. Walaupun  secara  legal-formal  masuk  dalam konsesi,  tetapi  perusahaan  tetap  menghormati hak-hak  adat  masyarakat.  Beberapa  kawasan hutan  adat  tidak  ditebang  oleh  perusahaan. Demikian  juga  hutan  keramat  dan  bekas  ladang masyarakat. Keputusan ini, selain dasarnya adalah kesadaran  dari  pihak  perusahaan,  juga  sebagai bagian dari kesepakatan pengelolaan hutan secara berkeanjutan.
Selain kesepakatan tentang tidak menebang hutan  adat  dan  keramat,  terdapat  juga  kesepakatan mengenai  pemberdayaan  dan  bantuan  masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan ini menjadi ruang baru bagi  perusahaan  dalam  interaksinya  dengan masyarakat.  Program-program  pemberdayaan  dan pembangunan  disusun  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, walaupun tidak semua tuntutan masyarakat dapat  dipenuhi  oleh  perusahaan.  Adanya  ruang baru  memungkinkan  bagi  perusahaan  untuk  lebih intensif  dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat. Meskipun demikian, sebetulnya sebelum adanya peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, SBK  sudah  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang disebut  oleh  mereka  sebagai  pemberdayaan masyarakat dan supaya masyarakat  terlibat  aktif dalam pembangunan.
Pada  dasarnya  pembangunan  adalah wacana  yang  dalam  praktiknya  menggunakan beberapa  cara  supaya  masyarakat  dapat  diarahkan atau  didisiplinkan  sesuai  dengan  kehendak produser wacana (Foucault, 1995). Hal ini dilakukan supaya  ‘kekuasaan’  yang  ada  pada  perusahaan dapat  terus  dijalankan.  Oleh  karena  itu,  seluruh aktivitas masyarakat harus diketahui oleh perusahaan. Pengawasan  yang  menyeluruh  tersebut  biasa disebut  dengan  panopticon  (Foucault,  1995) yang  melahirkan praktik-praktik  tertentu  supaya masyarakat  dapat  disiplinkan,  seperti  dalam kasus di Sulawesi (Li, 2012).
Dalam  konteks penelitian  ini,  cara  yang digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat adalah penempatan mandor dan membuat kantor perwakilan  di  setiap  desa  yang  masuk  dalam konsesi.  Kantor  ini  diisi  oleh  seorang  mandor (staf  perusahaan)  dan  dua  karyawan  yang diambil  dari  warga  setempat.  Rutinitas  keseharian mereka  adalah  memastikan  program  yang  telah ditetapkan  oleh  PMDH  dilakukan.  Misalnya mengurus  demplot,  membantu  warga,  mengatur jadwal  keperluan  warga  terhadap  perusahaan, dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan hubungan masyarakat dan perusahaan. Di setiap
kecamatan  atau  wilayah—tergantung  letak geografis—terdapat seorang kordinator lapangan (seperti  camat)  yang  bertugas  mengkordinasi para  mandor,  guru  bantu,  dan  bantuan perusahaan  lain  untuk  masyarakat.  Kordinator ini juga terkadang bertugas menfasilitasi mandor dan perusahaan.
Dalam usaha pemberdayaan dan berelasi dengan  masyarakat,  selain  memberikan  bantuan dan  fasilitas  untuk  masyarakat,  perusahaan  juga menempatkan  guru  bantu yang bertugas mengajar  di  sekolah-sekolah  yang  gedungnya dibangun  oleh  perusahaan  serta  menempatkan mandor  di  tiap-tiap  desa.  Mandor  ini  bertugas menadampingi  masyarakat  dalam  menjalankan program-program  yang  telah  ditetapkan  oleh perusahaan,  walaupun  secara  substansial  program tersebut  tidak  begitu  efektif  dalam  mengubah perilaku masyarakat.
Sebagai  representasi  perusahaan,  dalam keseharian,  tugas  mandoradalah  melaporkan aktivitas  harian  masyarakat,  mencatat  jumlah penduduk,  melakukanpenyuluhan,  dan  berbagai aktivitas  lainnya  dalam  “membantu”  masyarakat. Terkadang,  mandor  juga  menjadi  fasilitator dalam  konflik.  Setiap  gerakan  masyarakat  tidak luput  dari  pengawasan  mandor.  Pada  pagi  hari, mandor  sudah  harus  bangun  dari  pos  (rumah warga  yang  disewa)  untuk  kemudian  “absensi kehadiran”  melalui  radio  pada  kantor  PMDH sambil  melaporkan  situasi  yang  terjadi  pada rentang  waktu  malam  sebelumnyahingga  pagi tadi. Tugas melaporkan biasanya dilakukan oleh salah  satu  karyawan  yang  berasal  dari  desa. Melalui  sistem  pelaporan  tersebut,  perusahaan dapat mengetahui siapa sedang butuh apa, siapa pergi kemana, siapa sedang melakukan apa, dan lain sebagainya mengenai gerak-gerik masyarakat. Tim penulis pun pernah mengalami, berdasarkan jadwal  yang  telah  kami  susun,  di  hari  tertentu kami harus mengunjungi desa A.Namun, berdasarkan informasi  dari  karyawan  perusahaan,  lebih  baik jadwal  dirubah,  karena  di  desa  B  sedang  ada aktivitas  masyarakat  yang  bagus  untuk  dilihat. Karyawan tersebut mendapatkan informasi tersebut dari mandor. Maka Tim pun mengubah jadwal.
Mandor  adalah  “garda  depan”  perusahaan dalam  berhadapan  dengan  masyarakat.  Jika  ada tuntutan atau apapun terkait dengan kepentingan masyarakat  terhadap  perusahaan,  mandor  akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya di  tingkat  desa,  supaya  tidak  menyebar  ke  desa lainnya  dan  juga  tidak  sampai  ke  kantor
perusahaan. Selain mandor, perusahaan juga mengangkat tenaga  harian  untuk  bekerja  di  perusahaan, terutama  dalam  membantu  tugas  mandor. Tenaga  harian  ini  biasanya  berasal  dari masyarakat desa setempat.
Biasanya  konflik  yang  terjadi  antara perusahaan  dan  masyarakat  tidak  berkaitan dengan lahan, melainkan karena ada masyarakat yang  merasa  tidak  mendapatkan  bagian  yang setara dengan lainnya dalam hal bibit karet, bibit sayuran,  pupuk,  atau  kesempatan  bekerja.  Konflik pun  terjadi  karena  permintaan  transportasi masyarakat  desa  tidak  segera  dipenuhi  oleh perusahaan.  Konflik  antara  masyarakat  dan perusahaan  belum  bersifat  masif.  Alasan  tidak adanya  konflik  yang  tidak  meluas  karena  sebelum perusahaan  ini  beroperasi,  telah  dilakukan kesepakatan  antara  perusahaan  dan  masyarakat. Kesepakatan  tersebut  diantaranya  berbunyi  bahwa perusahaan  tidak  akan  menebang  pohon  buah- buahan,  kayu  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat, pohon damar, tempat-tempat penting,  dan lainnya. Imbalannya, masyarakat tidak akan mengganggu operasional  perusahaan.  Tampaknya  kesepakatan ini dihormati oleh kedua belah pihak.
Media  atau  ruang  lain  yang  digunakan oleh perusahaan, melalui mandor, dalam berinteraksi dengan  masyarakat  adalah  melalui  program demplot  pertanian  menetap.  Program  pertanian memungkinkan  mandor  berinteraksi  dengan masyarakat secara  lebih luas. Tiap hari, mandor bertemu  tidak  saja  dengan  masyarakat  yang membuat demplot tetapi juga masyarakat lainnya.
Dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat, mandor  “mendapa”’  tempat  tersendiri.  Ia merupakan  simbol  dari  perusahaan  yang  harus dihormati oleh masyarakat. Hal ini dapat  terjadi karena sebagian besar masyarakat adalah karyawan harian  lepas  yang  bekerja  atas  rekomendasi mandor.  Dalam  rapat-rapat  warga,  terutama  terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat, suara mandor sangat diperhatikan. Bila berkaitan dengan relasi antara masyarakat dan perusahaan, pendapat  mandor  menjadi  pertimbangan  utama dalam pengambilan  keputusan,  seperti  penentuan usulan  jalan  yang  diperbaiki,  penentuan  warga yang berhak menerima bantuan, dan sebagainya.
Membangun Imajinasi dan Kontrol: Demografi, Peta, dan Hak Tradisional
Dari  kecamatan  atau  kabupaten  pun mengambil  data  dari  kami  untuk  masalah
penduduk,  baik  untuk keperluan  raskin  atau pemilihan (staf PMDH).
Dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat, swasta melalui program-program yang digulirkannya adalah suatu pondasi bangunan yang mencitrakan perusahaan.  Dalam  interaksi  tersebut,  swasta memberikan  berbagai  bantuan  ke  masyarakat, seperti  pemberian  sarana  pertanian  dan  kebutuhan kolektif,  transportasi  masyarakat  dari  desa  ke kota—yangdiberikan  secara  gratis  melalui  truk, pemberian  berbagai  bibit  tanaman  dan  pupuk, dan  lain  sebagainya.  Dari  perspektif  swasta, program bantuan tersebut adalah modal produksi yang harus kembali menguntungkan.
Untuk  beberapa  lama,  terutama  ketika PMDH  dibentuk  sampai  dengan  era  reformasi, citra  perusahaan  adalah  “Sinterklas”  yang memberikan bantuan disaat masyarakat membutuhkan. Namun,  seiring  dengan  dinamika  yang  ada  di masyarakat  dan  perusahaan  itu  sendiri,  pola relasi  juga  mengalami  perubahan.  Hadirnya  aktor- aktor  baru di  perusahaan  mempengaruhi  perspektif dan  kebijakan  perusahaan  terhadap  masyarakat. Bila  dulu  perusahaan  menganggap  masyarakat lokal  sebagai  objek  dari  pemberdayaan,  kini paradigma  tersebut  telah  bergeser  menjadi masyarakat  adalah  subjek  dari  pembinaan  itu sendiri. Dalam praktiknya, masyarakat diberikan stimulus  supaya  dapat  mandiri  dan  melepas ketergantungan  terhadap  perusahaan.  Akan  tetapi, perspektif  baru  ini  masih  terjebak  pada  lima program  yang  di  atas,  hanya  saja  pendekatan yang dilakukan memang berbeda.
Dalam  usaha  mendukung  citranya  sebagai perusahaan  yang  baik  terhadap  masyarakat, maka perusahaan harus melakukan interaksi yang terus  menerus  dengan  masyarakat.  Penguasaan data  kependudukan,  kebutuhan  masyarakat,  dan hak masyarakat mutlak diperlukan. Dengan data ini,  perusahaan  bisa  menentukan  kapan  suatu program  digulirkan  dan  ke  desa  mana  program itu akan tepat diberikan. Dari data yang ada, data kependudukan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan sangat  lengkap,  bahkan  lebih  lengkap  dari  data penduduk yang  biasa ditemukan di banyak desa di Indonesia. Data penduduk yang ada menyebutkan tidak  hanya  nama  melainkan  juga  pekerjaan, suku, agama, pendidikan, dan lain sebagainya.
Data  penduduk  ini  selalu  diperbaharui setiap  tiga  bulan  sekali.  Setiap  tiga  bulan, perusahaan  sudah  mengetahui  perkembangan masyarakat  dan  juga  prediksi  kebutuhan  akan makanan  dan  sumber  daya.  Bertambahnya  jumlah
kelahiran  berarti  juga  keperluan  terhadap makanan  akan  meningkat  dan  berimplikasi  pula pada  prilaku  orang  yang  memiliki  tambahan anggota  keluarga.Data  kependudukan  ini  juga digunakan untuk memprediksi kebutuhan transportasi  masyarakat  yang  masih  menggunakan sarana  perusahaan,  jumlah  bantuan  yang diberikan, dan berbagai jenis pelayanan lainnya—termasuk  juga  persoalan  penggunaan lahan  untuk  ladang.  Tanpa  adanya  data  yang jelas,  perusahaan  akan  kesulitan  menghadapi klaim yang dilakukan oleh masyarakat.
Cara lain yang digunakan selain melalui data  demografi  adalah  pembuatan  peta.  Peta yang  disusun  oleh  perusahaan,  dengan  melibatkan sebagian  masyarakat,  tidak  saja  tentang  peta kewilayahan  seperti  batas  desa,  melainkan  juga terkait  dengan  hak-hak  adat  masyarakat,  seperti situs  keramat,  ladang,  bekas  ladang,  serta bekas pemukiman.  Peta  yang  dibuat  juga  memuat aktivitas-aktivitas  masyarakat  terkait  dengan penggunaan  lahan.  Melalui  peta  ini,  perusahaan sudah  mengetahui  bahwa  suatu  kawasan  pada tahun  ini  digunakan  sebagai  ladang  berpindah atau  penggunaan  lainnya  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Pembuatan  peta  seperti  ini  dapat digunakan oleh perusahaan sebagai modal relasi dengan  masyarakat.  Relasi  ini  seringkali dipahami  sebagai  alat  kontrol  terhadap  populasi dan sumber daya yang ada dan efektif digunakan (Anderson, 1991).
Di  dalam  peta  tersebut,  tercantum  batas wilayah dan aktivitas masyarakat terkait dengan kewilayahan,  seperti  apa  yang  boleh  dan  tidak boleh  diambil,  kapan  suatu  lahan  dapat digunakan lagi sebagai ladang, dan pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya,  perusahaan  melibatkan  berbagai lembaga  yang  dianggap  dapat  mewakili  suara kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas. Pembuatan  dan  penyusunan  peta  hak-hak tradisional  masyarakat  terkait  dengan  sumber daya  dilakukan  oleh  PMDH  (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) dari perusahaan dengan dibantu oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif menyuarakan kepentingan lingkungan dan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan, seperti TNC (The Nature Conservancy) dan FFI (Fauna  dan  Flora  International).  Peta  yang  dibuat mencakup  sembilan  desa  yang  terdapat  di  area konsesi perusahaan.
Pembuatan peta sebagai bahan relasi dan solusi  dari  persoalan  yang  dihadapi  oleh
masyarakat adalah bentuk simplifikasi persoalan dan  cara  penyelesaian  yang  terlalu  teknis  (Li, 2012).  Persoalan-persoalan  yang  terdapat  di masyarakat  dianggap  sederhana  dan  mudah diselesaikan.  Padahalsejatinya  permasalahan yang  ada  di  masyarakat  tidak  hanya  hak-hak tradisional  melainkan juga hak-hak nontradisional. Pembuatan peta yang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak di atas juga memasukkan kawasan tradisional  atau  hutan-hutan  adat  yang  secara tradisi  dikelola  oleh  masyarakat.  Kawasan tersebut  adalah  kawasan  yang  tidak  bisa ditebang  oleh  perusahaan.  Selain  kawasan tradisional  adalah  kawasan  yang  dapat  dikelola oleh perusahaan.
Relasi  antara  masyarakat  dan  perusahaan dengan  menggunakan  peta  sebagai  panduannya dapat  dipahami  sebagai  bentuk  kontrolterhadap sumber  dayadan  aktivitas  masyarakat.  Bahkan, melalui pembuatan peta dan identifikasi hak-hak tradisional,  perusahaan  secara  tidak  langsung menunjukkan  dominasinya  terhadap  masyarakat dalam  relasi  diantara  keduanya  (Roseberry, 1994).  Walaupun  pada  saat  yang  bersamaan, masyarakat  dapat  melakukan  penolakan  dengan tidak  mengakui  peta  yang  disusun  oleh perusahaan, tetapi di sini tidak terjadi seperti itu; masyarakat  masih  menerima  penamaan,  peta, dan identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan.
Kerja-kerja perusahaan dalam pendataan masyarakat  dan  pembuatan  peta  sumber  daya alam  juga  menunjukkan  bahwa  pengaturan  atau kontrol  terhadap  sumber  daya  alam  tidak menjadi  monopoli  negara,  tetapi  lembaga  yang berperan  sebagai  negara  juga  melakukan  hal tersebut  (Trouillot,  2001).  Dengan  demikian, power  atau  kekuasaan  melekat  pada  “negara”. Pihak  perusahaan  melalui  berbagai  usaha penguasaannya  melakukan  berbagai  pengaturan dan  kontrol  terhadap  masyarakat.  “Negara”, dalam  konteks  ini  adalah  perusahaan  swasta, seharusnya  tidak  lagi  dipahami  hanya  sebagai sumber  kekuasaan  yang  bisa  memaksakan otoritasnya,  akan  tetapi  perusahaan  merupakan suatu  cara  yang  digunakan  untuk  melakukan pengaturan oleh kelompok-kelompok yang lebih dominan (Hansen dan Stepputat, 2001).
Data  demografi  dan  pembuatan  peta kawasan  juga  membentuk  identitas  sendiri  di masyarakat.  Melalui  data  tersebut,  masyarakat dicitrakan  sebagai  kelompok  orang  yang  dalam kehidupannya  dapat  hidup  dengan  rukun bersama  perusahaan  karena  adanya  berbagai
bantuan dan kemudahan yang diberikan perusahaan. Identitas  kewarganegaraan  yang  dibentuk  oleh perusahaan terhadap masyarakat desa yang dibentuk melalui kontrol dan lain sebagainya yang terjadi di Hulu  Sungai  Katingan  ini  agak  mirip dengan yang  terjadi  di  Desa  Brassika,  Klungkung,  Bali (Parker,  2003).  Masyarakat  adalah  “karyawan” tidak  langsung  dari  perusahaan  dan  menjadi bagian  dari  perusahaan.  Akibatnya,  masyarakat pun  lebih  memilih  terlibat  dan  berpartisipasi dengan program-program yang dibuat oleh perusahaan. Imaginasi  dan ketergantungan  terhadap perusahaan selalu  ditanamkan.  Perusahaan  “diciptakan”  seolah sebagai  “bapak”  yang  dapat  mengatur  dan memenuhi kebutuhan warga.
Dalam usaha untuk mengetahui permainan kuasa  pada  relasi  antara  masyarakat  dan perusahaan,  Abrams  (1998)  menawarkan  untuk mengurai satu persatu praktik-praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak yang dianggap dominan. Bahkan, Abrams mensinyalir bahwa semua kebaikan yang  diberikan  pada  dasarnya  untuk  memenuhi dan  kepentingan  perusahaan  (Abrams,  1988).  Hal itu  dapat  mengurai  permainan  kuasa  dan  dominasi untuk  meraih  keuntungan  untuk  perusahaan— bukan  untuk  rakyat  seperti  yang  selama  ini dibangun dan diimajinasikan oleh perusahaan.
Pada  perspektif  lain,  relasi  perusahaan dengan  masyarakat  melalui  pendataan  demografi, wilayah,  dan  membangun  imajinasi  perusahaan adalah  dasar-dasar  dari  pembentukan  negara (Migdal, 2001; Gupta, 1995). Dalam konteks ini, imajinasi  tersebut  adalah  persepsi  masyarakat terhadap  perusahaan  yang  menempatkannya sebagai pusat dari aktivitas masyarakat. Padahal image  diperoleh  melalui  dominasi,  integrasi, kontrol,  dan  lain  sebagainya.  Sementara  itu, praktik itu  sendiri adalah dinamika sosial ketika ada  akomodasi  dari  perusahaan  ke  masyarakat dan  juga  sebaliknya  serta  adanya  kontestasi antara  aktor  dan  agen  di  dalam  perusahaan  dan di masyarakat, misalnya tentang ladang dan juga kemitraan  masyarakat  terutama  dalam  hal mendapatkan bantuan.
Dalam  perspektif  masyarakat,  perusahaan adalah  pihak  yang  membantu  dan  memudahkan kehidupan  mereka.  Masyarakat  tidak  berpikir bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan adalah  untuk  kepentingan  perusahaan  itu  sendiri, bukan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Imaginasi masyarakat tentang perusahaan seringkali digunakan oleh perusahaan ketika diketahui ada masyarakat yang  mencoba  menggugat  atau  melakukan
aktivitas  yang  dianggap  mengganggu  perusahaan, seperti  penambangan.  Dengan  imaginasi  yang demikian, perusahaan menempatkan dirinya sebagai pelindung  dan  masyarakat  adalah  yang  dilindungi. Ketika pelindung mengalami masalah, maka masyarakat yang biasanya dilindungi akan membantu.
Konsesi,  Pelestarian  Alam,  dan  Kontrol Sumber Daya
Pada beberapa tahun belakangan, persoalan relasi antara perusahaan dan masyarakat mengalami gejolak,  terutama  dengan  maraknya  aktivitas penambangan emas oleh warga di lokasi perusahaan. Sebenarnya,  penamaan  lokasi  konsesi  adalah bentukan dari perusahaan, karena sebelum perusahaan itu  ada,  masyarakat  telah  lama  bermukim. Penambangan emas ini merupkan kegiatan yang ilegal  secara  aturan  negara  dan  perusahaan,  karena tidak memiliki perizinan. Namun, menurut persepsi masyarakat,  kegiatan  penambangan  ini  adalah aktivitas  legal  karena  dilakukan  di  ladang  atau sungai.
Kategori  legal  dan  ilegal  adalah  diskursus yang  terus  dinegosiasikan  dalam  relasi  antara masyarakat  dan  perusahaan.  Hanya  karena  area tersebut  diklaim  oleh  perusahaan  masuk  dalam wilayah  konsesinya,  maka  aktivitas  tersebut dianggap ilegal. Namun, negosiasi wacana legal dan ilegal ini tidak mencegah masyarakat dalam menambang  emas  di  lahan  konsesi.  Tiap  hari ada  penambahan  warga  yang  menambang  dan mulai  merambah  lahan-lahan  lainnya.  Kondisi ini  tentu  mengkhawatirkan  karena  beberapa wilayah dianggap sebagai wilayah area produksi perusahaan.
Lahan  bekas  tambang,  selain  rusak secara  ekosistem  juga  tidak  bisa ditanami  ulang dengan  tanaman-tanaman  yang  bernilai  ekonomi. Untuk  beberapa  waktu,  perusahaan  tidak  bisa berbuat  banyak.  Mandor  sebagai  “garda  depan” pun tidak berdaya. Isu pemotongan bantuan atau tidak  diberikan  fasilitas  lainnya  tidak  cukup ampuh  meredam  aktivitas  penambangan  tersebut. Hasil  dari  menambang  yang  diperoleh  sudah cukup  besar  sehingga  penambang  tidak  lagi membutuhkan berbagai bantuan dari perusahaan.
Perusahaan  juga  tidak  bisa  memberi tindakan  secara  langsung  karena  dikhawatirkan masyarakat  akan  berbuat  nekat  yang  kemudian bisa  memicu  konflik  yang  lebih  luas.  Jika  hal tersebut terjadi, dapat dipastikan akan mengganggu operasional  perusahaan  yang  lebih  luas.  Hal yang  bisa  dilakukan  oleh  perusahaan  adalah
membangun  wacana  lain,  yakni  batas  wilayah dan  pelestarian  lingkungan.  Pihak  perusahaan selalu  mendorong  wacana  tersebut  bergulir  di masyarakat;  ada  yang  sadar  dan  ada  yang  tidak. Dalam operasionalisasi wacana tersebut, perusahaan tidak  menggunakan  mandor  secara  langsung tetapi  memberdayakan  masyarakat  yang  sudah sadar dan menganggap bahwa aktivitas penambangan adalah merusak lingkungan.
Untuk mendukung wacana ini, perusahaan memberikan  hasil-hasil  penelitian  dari  lembaga di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  mengenai dampak buruk dari kerusakan lingkungan secara umum,  seperti  pemanasan  global  dan  dampak langsung  pertambangan.  Selain  itu,  kesaksian dari orang-orang tua tentang kondisi lingkungan yang  alami  ikut  mempengaruhi  dan  mendukung wacana  yang  dikembangkan  oleh  perusahaan. Bukti-bukti fisik seperti air sungai yang menjadi keruh,  dangkal,  dan  kerusakan-kerusakan  lainnya dapat  menyakinkan  masyarakat  untuk  sesaat menjauhi  penambangan.  Dalam  konteks  ini, masyarakat berhadapan dengan masyarakat.
Wacana  konsesi  yang  sebelumnya didengungkan oleh perusahaan mulai dilupakan. Padahal  sebelumnya  masyarakat  selalu  “dicecoki” oleh  wacana  area  konsesi  perusahaan.  Area konsesi  ini  selain  memang  memiliki  kekuatan legal formal dari negara juga dijadikan “senjata” dalam  mengontrol  masyarakat  untuk  membuka lahan baru. Karena melalui menyebaran wacana konsesi  ini,  masyarakat  terhegemoni  oleh  wacana perusahaan.  Wacana  yang  dikembangkan  oleh masyarakat,  seperti  batas  lahan  yang  dimiliki oleh suatu desa sepanjang 5 km dari pusat desa, tidak  begitu  kuat  mengemuka.  Padahal,  batas  5 km  tersebut  merupakan  kesepakatan  suku  Dayak secara  umum  berdasarkan  pertemuan  besar seluruh elemen Dayak pada tahun 1920an (Ilon, 1990). Gugatan masyarakat tentang batas wilayah 5 km  dari  pusat  desa  tidak  dihiraukan  oleh perusahaan. Dalam kontestasi di atas, batas wilayah yang  dimaksud  oleh  perusahaan  adalah  wilayah konsesi,  bukan  wilayah  yang  menjadi  gugatan kepemilikan lahan oleh warga.
Wacana lainnya yang dihembuskan oleh perusahaan  terkait  dengan  pertambangan  emas yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  penjagaan terhadap situs keramat alami  yang diyakini oleh masyarakat  sebagai  tempat  yang  penting.  Di tempat  ini,  memori  kolektif  masyarakat  di  simpan, upacara tradisi biasa digelar, dan berbagai keperluan masyarakat  terhadap  tradisi  didapatkan.  Di  tempat
ini  perusahaan  tidak  menebang  sama  sekali, sedangkan  di  bekas  ladang  atau  bekas  pemukiman hanya kayu-kayu tertentu saja yang diambil. Pelusso (1993) secara jeli melihat adanya penyimpangan dan  pemaksaan  perusahaan  dalam  konservasi. Dalam kasus ini pun bisa dilihat bagaimana peta dan  batas-batas  wilayah  operasional  perusahaan memberikan  “kesepakatan” tertentu dengan  asumsi bahwa perusahaan mempunyai kapasitas, legitimasi, dan  kewenangan  yang  akan  mengatur  semua sumber dalam batas teritori perusahaan tersebut. Implikasinya  adalah  bahwa  perusahaan  akan dapat  mengontrol  tingkah  laku  dari  semua pengguna  lokasi  sumber  dalam  wilayah  operasi mereka;  apa  pun  sebab  dari  klaim  perusahaan, apapun  kompetisi  alam  untuk  sumber  itu,  dan apapun  alam  atau  keaslian  resistensi  untuk sumber kontrol perusahaan.
Selain  itu,  Peluso  (1993)  dalam  salah satu  artikelnya  yang  berjudul  “Coercing Conservation:  The  Politics  of  State  Resources Control”  juga  memaparkan    bagaimana  proses “kekerasan”,  baik  fisik  maupun  nonfisik,  yang dijalankan  oleh  aktor  negara  dan  aktor  nonnegara untuk menegakkan fungsi negara dalam mengontrol sumber  daya.  Peluso  menjelaskan  bagaimana  di balik  program  konservasi  yang  diluncurkan  oleh negara  terdapat  kepentingan  untuk  mengontrol akses terhadap sumber daya, terutama sumber daya kehutanan.  Dalam  mendukung  argumentasinya, Peluso membuat dua asumsi. Pertama, kepentingan “negara”  terkait  dengan  penyediaan  ideologi, legitimasi,  dan  teknologi  konservasi  dimaksudkan sebagai  upaya  kontrol  terhadap  sumber  daya alam. Kedua, program yang didukung kelompok konservasi  internasional  menghasilkan  pencabutan hak  milik  masyarakat  lokal  atas  klaim  sumber daya.
Pembuatan  peta  dan  wacana  perusakan lingkungan  serta  area  konsesi  membatasi  gerak masyarakat  lokal  dalam  melakukan  penambangan emas,  walaupun  aktivitas  tersebut  dilakukan  di tanah yang secara tradisi sebagai tanah miliknya. Masyarakat takut menghadapi perusahaan ketika melakukan  aktivitas  tersebut,  apalagi  jika sampai  tertangkap  tangan,  walaupun  perusahaan sebenarnya  juga  mengetahui  adanya  aktivitas tersebut.  Apa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan, pada  dasarnya  adalah  topeng  yang  penuh selubung  dalam  rangka  menutupi  kepentingan perusahaan itu sendiri.
Antara  Masyarakat,  Negara  dan  Swasta: Penutup
Ada  beberapa  program-program  yang disusun  oleh  SBK,  sebagai  induk  dari  PMDH, dalam  memfasilitasi  kepentingan-kepentingan masyarakat. Program-program tersebut misalnya penyediaan  bibit,  pupuk,  sampai  pada  infrastruktur lainnya telah menciptakan ketergantungan masyarakat pada  perusahaan.  Selain  itu,  program-program tersebut  juga  menjadi  ruang  bagi  perusahaan untuk  mengontrol  masyarakat.  Tujuannya,  supaya aktivitas  masyarakat  tidak  mengganggu  sistem produksi  perusahaan  yang  telah  lama  disusun. Dua  kepentingan  ini  membuat  relasi  diantara kedua  pihak  berdasarkan  azas  mutualisme  atau saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkan perusahaan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan perusahaan  membutuhkan  masyarakat  untuk tenaga kerja dan kelancaran produksi.
Dalam  relasi  antara  masyarakat  dan perusahaan, negara belum berperan sebagaimana layaknya. Bahkan, negara seringkali hadir bukan untuk menyelesaikan sengketa atau menfasilitasi kepentingan  kedua  belah  pihak.  Kehadiran  negara bahkan  justru  untuk  kepentingannya,  yakni  klaim atas  program-program  yang  telah  dilaksanakan oleh perusahaan.
Dalam menjalankan program di masyarakat selalu terjadi benturan antara menjaga kepentingan perusahaan  pada  satu  sisi  dan  memberdayakan masyarakat sisi lainnya. Dalam usahanya menjaga kepentingan perusahaan, praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui program-program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara  langsung,  seperti  bantuan,  perekrutan sebagai karyawan harian, serta pengadaan fasilitas transportasi. Program-program  yang diadakan pun tidak secara sungguh-sungguh dilakukan, karena sejatinya  itu  hanyalah  bentuk  pengalihan  terhadap kepentingan  perusahaan.  Tanpa  adanya  program, masyarakat  akan  menanyakan  atau  menggugat praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan.
Dalam  konteks  ini,  penanaman  karet adalah  salah  satu  hal  yang  menarik.  Sebagain masyarakat  berinisitif  menanam  karet  di  kebun, sebagai  usaha  yang  dulu  pernah  dilakukan  oleh orang  tuanya  dan  melihat  keuntungan  sekarang. Masyarakatpun  mendesak  SBK  supaya  dapat memfasilitasi  keinginan  masyarakat  dengan penyediaan bibit yang baik. Namun, ketika bibit tersedia, masyarakat justru mengambil bibit dari tetangga atau keluarga. Sampai saat ini, perkebunan karet  yang  digagas  oleh  masyarakat  belum
memperlihatkan  hasil—belum  terlihat  masyarakat yang menjual getah karet.
Hubungan  antara  masyarakat  dan  SBK adalah  hubungan  yang  saling  menguntungkan dan  saling  bergantung.  Satu  sama  lain  saling memanfaatkan.  Dalam  relasi  seperti  ini,  kehadiran negara dalam pengertian yang sebenarnya justru ditolak. Penolakan tersebut karena dapat mengganggu relasi  yang  sudah  lama  terjalin.  Contoh  kasus adalah adanya keinginan dari pemerintah desa dan kecamatan  untuk  mengelola  dana  pemberdayaan yang  dikeluarkan  oleh  SBK  untuk  masyarakat. Masyarakat menolak usulan tersebut. Dalam anggapan masyarakat, jika dana sudah dikelola oleh negara maka tidak pernah menjadi barang dan dirasakan oleh masyarakat.
Berperannya  perusahaan  Sari  Bumi Kusuma  (SBK)  sebagai  “negara”,  terutama dalam  memberikan  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan bagi masyarakat karena negara lambat bergerak,  sedangkan  kebutuhan  masyarakat  sudah mendesak.  Salah  satu  contohnya  adalah  bangunan sekolah  yang  sudah  rusak  dan  ketiadaan  tenaga pengajar.  Negara  lama  merespon  kondisi  ini, sedangkan  kebutuhan  pendidikan  harus  terpenuhi. Hal  lainnya  adalah  infrastruktur  bangunan  maupun jalan.  Antara  pengajuan  dan  realisasi  sangat lama.  Kondisi-kondisi  ini  membuat  masyarakat beralih  ke  SBK  yang  merespon  dengan  cepat berbagai  kebutuhan  masyarakat.  Sebagai  usaha memperkuat  posisi  masyarakat  dalam  interaksi dengan  perusahaan,  untuk  itu,  kehadiran  negara yang  sesungguhnya  sangat  diperlukan,  apalagi beberapa  kawasan  konsesi  milik  perusahaan berstatus hutan adat.

## Daftar Pustaka
Abrams, Philip. (1988). “Notes on the Difficulty of  Studying  the  State”.  Journal  of Historical Sociology Vol. 1 No. 1.

## Anderson, Benedict. (1991). Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso. London.
Barr,  C.  (2002).  Desentralization  of  Forest administration  in  Indonesia:  Implication for  forest  sustainability,  community livelihood  and  economic  development. Cifor, Bogor.
Contreas-Hermosila,  A  &  Fay,  C.  (2005). Strengthening  forest  management  in Indonesia  through  land  tenure  reform: issues and framework for action. Forest
Trends  and  World  Agroforestry  Centre (ICRAF), Indonesia.
Corrigan,  Philip.  (1994).  “State  Formation”,  in Joseph,  Gilbert,  M  dan  Daniel  Nugent. (eds.). Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of  Rule  in  Mexico.  Duke  University
Press. Durham and London.
Dove, Michael R. (1988). Sistem Perladangan di
Indonesia:  Studi  kasus  di  Kalimantan Barat, Yogyakarta: Gajahmada University
Press.
Edmunds,  D.  dan  Eva  Wollenberg,  E.  (2003). Local  forest management: the impact of devolution policies. Earthscan Publications,
London.
Eilenberg,  Michael.  (2012).  At  the  Edges  of States:  Dynamics  of  state  Formation  in the  Indonesian  borderlands.  KITLV Press. Leiden.
Ellen,  R.  (2002).  “Pengetahuan  tentang  hutan, transformasi hutan: Ketidakpastian politik,  sejarah  ekologi,  dan  renegosiasi terhadap  alam  di  Seram  Tengah”  dalam Li,  Tania  Murray  (peny).  2002.  Proses Transformasi  Daerah  Pedalaman  di Indonesia.  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta.
Ferguson, J dan Akhil Gupta. (2002). “Spatializing states:  Toward  an  Ethnography  of Neoliberal  Governmentality”  American Ethnologist  29  (4):  981-1002. American Anthropological Association.
Foucault,  Michel,  (1995).  Discipline  and Punish: the Birth of the Prison. Vintage, New York.
Ghee,  Lim  Teck  &  Gomes,  Alberto  G  (peny).
(1993).  Suku  Asli  dan  Pembangunan  di Asia  Tenggara.  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta.
Gupta,  A.  (1995).  “Blurred  Boundaries:  The Discourse  of  Corruption,  the  Culture  of Politics,  and  the  Imagined  State”. American  Ethnologist  22  (2):  375-402. American Anthropological Association.
Hansen, Thomas Blom dan Stepputat, Finn  (ed).
(2001). State of Imagination: Ethnographic Explorations  of  the  Postcolonial  State. Duke  University  Press.  Durham  and London.
Ilon,  Nathan,  Y.  (1990).  Ilustrasi  dan  Perwujudan Lambang  Batang  Garing  dalam  Dandang Tingang; Sebuah  Konsepsi Memanusiakan Manusia  dalam  Filsafat  Suku  Dayak Ngaju,  Kalimantan  Tengah.  TT.  Proyek Bantuan  Pembinaan  Kebudayaan  Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
Ishikawa,  Noburu.  (2012).  Between  Frontier.
Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland.  NUS  Singapore  dan  NIAS Press.
Joseph,  Gilbert,  M  dan  Daniel  Nugent.  (1994).
Everyday  Forms  of  State  Formation: Revolution  and  the  Negotiation  of  Rule in  Mexico.  Duke  University  Press. Durham and London.
Kelly, J, D., dan Martha Kaplan. (2003). Nation and  Decolonization:  Toward  a  new anthropology of nationalism. Anthropological Theory  Vol.  1(4):  419–437.  SAGE Publications London, housand Oaks, CA and New Delhi.
Li, Tania Murray (ed.). (2002). Proses Transformasi
Daerah  Pedalaman  di  Indonesia.  Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta.
Li, Tania Murray. (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di  Indonesia.  Marjin  Kiri.  Jakarta. Penerjemah  Hery  Santoso,  Pujo  Semedi dari  judul  asli  The  will  to  improve: governmentality,  development,  and  the practice  of  politics.  Duke  University Press.
Marin-Burgos, V., Acces, Power, and Justice  in Commodity  Frontiers;  The  Political Ecology of Access to Land and Palm Oil Expansion  in  Colombia;  The  Netherlands, University of Twente, Enschede.
Maring, Prudensius.  (2010). Bagaimana Kekuasaan Bekerja  di  Balik  Konflik,  Perlawanan, dan Kolaborasi: Sebuah Sudut Pandang Antropologi  Tentang  Perebutan  Sumber daya  Ekologi.  Lembaga  Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia. Bekasi.
Marzali,  Amri,  (2002).  Hukum  Adat  dan Komersialisasi  Hutan  di  Luar  Pulau Jawa  Pada  Masa  Orde  Baru.  dalam Endang Suhendar (Penyunting). Menuju Keadilan  Agraria:  70  Tahun  Gunawan Wiradi. Akatiga. Bandung.
Migdal,  Joel  S.  (2001).  State  in  Society: Studying  How  States  and  Societies Transform  and  Constitute  One  Another. Cambridge University Press.
Mitchell,  Timothy.  (1991).  “The  Limits  of  the
State:  Beyond  Statist  Approaches  and Their  Critics”.    The  American  Political Science  Review,  Vol.  85,  No.  1.  (Mar., 1991), pp.77-96.
Parker,  Lyn.  (2003).  From  Subjects  to  Citizens: Baliness  Vilagers  in  the  Indonesian Nation State. Leifsgade: NIAS Press.
Peluso, Nancy Lee. 1993. Coercing Conservation?: The  Politics  of  State  Resource  Control. Publisher, Butterworth-Heinemann.
Peluso,  Nancy  Lee.  (1998).  “Legal  Pluralism and  Legacies  of  ‘Customary  Right’  in Indonesia  and  Malaysian  Borneo.”
Dalam  Common  Property  Resources
Digest 47:10-13.
Peluso, Nancy Lee. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan  Rakyat.  Yogyakarta:  Insist Press.
Pembinaan  Masyarakat  Desa  Hutan.  (2009). Identifikasi Hak dan Kawasan Tradisional Masyarakat  Desa  Tanjung  Paku  di IUPHHK  PT.  Sari  Bumi  Kusuma
Kalimantan Tengah. Report PMDH, The Nature Conservancy, Fauna Flora International.
Pembinaan  Masyarakat  Desa  Hutan.  (2009).
Identifikasi Hak dan Kawasan Tradisional Masyarakat  Desa  Riam  Batang  di IUPHHK  PT.  Sari  Bumi  Kusuma
Kalimantan Tengah. Report PMDH, The Nature Conservancy, Fauna Flora International.
Roseberry, William. (1994). Hegemony and The
Language  of  Contention,  (in)  Joseph, Gilbert,  M  dan  Daniel  Nugent  (eds.). Everyday  Forms  of  State  Formation: Revolution  and  the  Negotiation  of  Rule in  Mexico.  Duke  University  Press. Durham and London.
Sayer,  Derek.  (1994).  Everyday  Forms  of  State Formation: Some Dissudent Remarks on “Hegemony.  Ini  Joseph,  Gilbert,  M  dan Daniel  Nugent.  (eds.).  Everyday  Forms of  State  Formation:  Revolution  and  the
Negotiation  of  Rule  in  Mexico.  Duke University Press. Durham and London.
Scoot,  James  C.  (1998).  Seeing  Like  A  State: How  certain  Schemes  to  Improve  the Human  Have  Failed.  Yale  University
Press.
Soedjito, H. (1995). Masyarakat Dayak: Perladangan dan Pelestarian Plasma Nutfah. Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani II:  330–341.  24-25  Januari  1995. Puslitbang  Biologi-LIPI,  Fak.  Biologi UGM,  Ikatan  Pustakawan  Indonesia. Yogyakarta.
Tipa, Gail & Welch, Richard. (2006). “Comanagement  of  Natural  Resources: Issues of Definition From an Indegenous Perspective”.  The  Journal  of  Applaied Behavioral  Science,  Vol.  42  No.  3  pp 373-391.
Trouillot,  Michel-Rolph. (2001). “The Anthropology of the State in the Age of Globalization: Close  Encounters  of  the  Deceptive Kind”.  Current  Anthropology  Volume 42, Number 1.
Wolf,  Eric  Robert.  (1982).  Europe  and  People Without  History.  Universitas  of  California
Press.
Internet
http://www.saribumikusuma.net/index.php?optio n=com_content&view=article&id=46:se jarah&catid=35:sejarah&Itemid=53.Dia kses  hari  rabu,  18  Januari  2017,  pukul 11.45.
http://www.saribumikusuma.com/index.php?opti on=com_content&view=article&id=60 &Itemid=78 diakses haru Jum’at, 13 Oktober 2017, pukul 10:00.