Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat e-ISSN: 2829-6958 * https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/ Volume 5 Nomor 1, Mei 2022
ESENSI KEADILAN DALAM KONTRAK BAKU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HINDU
I Putu Pasek Bagiartha W 1 , Pahrur Rizal
2
IAHN Gde Pudja Mataram 1,2 ; bagiarthaputu@iahn-gdepudja.ac.id 1 , rizalpahrur@gmail.com 2

## Abstract
Keywords: Justice,  Standard Contract,  Hindu Law The image of a standard contract that puts forward the determination of  contract  terms  unilaterally  becomes  the  core  of  the  study  of  the essence  of  justice  in  a  standard  contract,  especially  from  the perspective  of  Hindu  law.  The  method  used  is  a  type  of  qualitative research  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  For  data collection techniques using literature studies and documentation with reference  to  the  analysis  of  the  application  of  Aristotle's  theory  of justice to the unilateral application of standard contract terms. Based on the results of the analysis, it was found that the standard contract is included in the category of sources of procedural law (Sadacara) in Hinduism  which  must  not  conflict  with  Sruti  and  Smerti  as  lex superiorioir.  In  the  context  of  Smerti,  the  standard  contract  is included  in  the  Arthasastra  section,  especially  the  Manawa Dharmasastra group, so the provisions in the Manawa Dharmasastra also  apply  to  standard  contracts  such  as  the  provisions  of  Article 1338  of  the  Civil  Code  which  has  similar  arrangements  with  Book VIII Sloka 46 Manawa Dharmasastra, while the provisions of Article 1320  of  the  Civil  Code  have  essence  similarity  with  Book  VIII Manawa Dharmasastra Sloka 143 (regarding object/achievement/guarantee),  Sloka  163  (regarding  legal competence),  Sloka  164  (regarding  halal  causa),  and  Sloka  165 (regarding  agreement).  Furthermore,  regarding  the  essence  of standard  contract  justice,  it  is  categorized  as  equal  justice  (justitia commutativa) as long as it fulfills the legal certainty aspect, namely it does not conflict with the provisions of public legislation such as the fulfillment of the provisions of Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code, as well as Article 18 Paragraph (1, 2,3,4) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

## Abstrak
Kata kunci: Keadilan, Kontrak Baku, Hukum Hindu Citra  kontrak  baku  yang  mengedepankan  penetapan  syarat kontrak  secara  sepihak  menjadi  inti  kajian  mengenai  esensi keadilan  dalam  kontrak  baku,  khususnya  dari  perspektif hukum  Hindu.  Adapun  metode  yang  digunakan  merupakan jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  konseptual.  Untuk  teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi  dengan mengacu  pada  analisa  penerapan  teori  keadilan  Aristoteles terhadap  pemberlakuan  syarat  sepihak  kontrak  baku. Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  kontrak  baku masuk dalam kategori sumber hukum Acara (Sadacara) dalam Hindu  yang  tidak  boleh  bertentangan  terhadap  Sruti  dan Smerti  sebagai  lex  superioirnya.  Dalam  konteks  Smerti kontrak  baku  masuk  dalam  bagian  Arthasastra,  khususnya kelompok  Manawa  Dharmasastra,  sehingga  ketentuan  dalam Manawa  Dharmasastra  berlaku  juga  terhadap  kontrak  baku seperti  ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang  memiliki kesamaan  pengaturan  dengan  Buku  VIII  Sloka  46  Manawa Dharmasastra, sedangkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata memiliki  kesamaan  esensi  dengan  Buku  VIII  Manawa Dharmasastra  Sloka  143  (mengenai  objek/prestasi/jaminan), Sloka 163 (mengenai kecakapan hukum), Sloka 164 (mengenai causa  halal),  dan  Sloka  165  (mengenai  kesepakatan).  Lebih lanjut  lagi,  mengenai  esensi  keadilan  kontrak  baku dikategorikan  sebagai  keadilan  sama  rata  (justitia commutativa)  asalkan  memenuhi  aspek  kepastian  hukum yaitu  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang- undangan  publik  seperti  pemenuhan  ketentuan  Pasal  1338 dan  Pasal  1320  KUH  Perdata,  serta  Pasal  18  Ayat  (1,2,3,4)
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.

## Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  monodualistik  yakni  sebagai  individu  yang  bermasyarakat akan selalu berkorelasi terhadap pemenuhan kepentingan atau kebutuhan sebagai akibat dari hubungan  sosial  yang  dilakukan.  Aplikasi  kepentingan  dari  hubungan  sosial  itu,  menurut Sobhi  Mahmassani  didasarkan  pada  beberapa  alasan,  antara  lain:  hasrat  untuk  memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; hasrat untuk membela diri; dan hasrat untuk mengadakan keturunan (Suharto dan Efendi, 2013).
Pola-pola keterikatan antar individu (manusia) dalam masyarakat direduksikan dalam suatu kontrak sosial sebagai dasar tuntutan pemenuhan kepentingan baik secara perseorangan
maupun  kolektif  kolegial.  Fenomena  inilah  yang  akhirnya  menunjukkan  peran  penting  dari instrumen  “kontrak”  sebagai  legitimasi  legalitas  pemenuhan  tuntutan.  Kontrak  merupakan persetujuan para pihak untuk berbuat, tidak berbuat, dan/atau menyerahkan sesuatu. Makna dari “persetujuan” mengasumsikan bahwa dalam kontrak harus didasarkan atas pendelegasian keinginan  masing-masing  pihak  secara  adil  tanpa  adanya  unsur  keterpaksaan,  sehingga berbicara  konsep  adil  atau  keadilan  inilah  yang  menjadi  disparitas  jika  dikaitkan  dengan fenomena pemberlakuan kontrak baku di masyarakat.
Kontrak  baku  adalah  jenis  kontrak  yang  dibuat  secara  formulir  dengan  isi  (klausul) yang  telah  ditetapkan  oleh  salah  satu  pihak,  umumnya  pihak  dari  badan  usaha  tertentu. Penerapan  isi  sepihak  tersebut  yang  menjadikan  jenis  kontrak  ini  terkenal  dengan  sebutan kontrak “take it or leave it”. Jika setuju silahkan tanda tangan, jika tidak setuju silahkan mencari kontrak  yang  lain  dengan  pihak  lainnya  juga.  Artinya  bahwa  secara  implisit  pihak  dengan posisi  tawar  yang  rendah  (debitur)  seakan-akan  diarahkan  untuk  menerima  isi  kontrak  yang dihadapkan kepadanya. Asumsi “keterpaksaan” menerima klausul kontrak baku tersebut yang akhirnya menjadi dasar pengkajian mengenai esensi keadilan dalam kontrak baku berdasarkan perspektif hukum Hindu.
Untuk menjawab pengkajian permasalahan atas kontrak baku digunakan teori keadilan dari Aristoteles yang bertujuan untuk menunjukkan legitimasi keadilan kontrak baku sehingga diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  referensi  maupun  sumbangan  pemikiran  atas perkembangan  keilmuan  dari  hukum  kontrak  baik  dari  perspektif  hukum  negara  maupun hukum Hindu.

## Metode
Variabel  penelitian  ini  terdiri  atas  variabel  dependen  atau  variabel  yang  dipengaruhi yaitu  “keadilan”,  dan  variabel  independen  atau  variabel  yang  mempengaruhi  yaitu  “kontrak baku”  dan  “hukum  Hindu”.  Berdasarkan  kedua  variabel  tersebut  maka  untuk  kajian  konsep akan berbicara mengenai  uraian deskriptif dari  “keadilan, kontrak baku, dan  hukum Hindu” dengan  penggunaan  landasan  teori  keadilan  Aristoteles  sebagai  implementasi  variabel dependen  guna  membahas  permasalahan  yang  diteliti.  Uraian  deskriptif  atas  variabel penelitian  ini  mengarahkan  pada  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach).  Adapun  teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk selanjutnya
dianalisa secara deskriptif kualitatif berupa penjelasan atas kajian teori terhadap permasalahan sebagai objek pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sifatnya holistik.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
Pengaturan kontrak baku secara normatif tereduksi dalam hukum Hindu yang secara  formal  masuk  dalam  kategori  sumber  hukum  Acara  (Sadacara)  dengan  tetap mengacu pada ketentuan Sruti dan Smerti. Dalam Smerti, pengaturan kontrak baku tertuang dalam  Arthasastra  (bagian  Upaweda)  khususnya  kelompok  Manawa  Dharmasastra  sebagai ketentuan  specialis  mengenai  hukum  privat.  Selanjutnya  dalam  hukum  negara,  ketentuan mengenai kontrak baku mengacu pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata, serta Pasal 18 Ayat (1,2,3,4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat kontrak baku  merupakan  kontrak  dengan  penetapan  klausul  (substansi)  secara sepihak  maka  untuk  mencapai  konteks  keadilan  merujuk  pada  teori  keadilan  Aristoteles yang  menunjukkan  bahwa  kontrak  baku  masuk  dalam  kategori  keadilan  komutatif  (sama rata)  yang  berdasarkan  pada  pemenuhan  aspek  kepastian  hukum  berupa  larangan  untuk menerapkan klausula baku yang bertentangan dengan perundang-undangan publik.

## 2.  Pembahasan
Manusia  dalam  pandangan  Hindu  disebut  sebagai  makhluk  yang  paling sempurna sebagaimana tersurat dalam kitab Sarasamuccaya Bab I Sloka 4 yang menyatakan bahwa:  “menjelma  menjadi  manusia  itu  adalah  sungguh-sungguh  utama,  sebabnya demikian,  karena  ia  dapat  menolong  dirinya  dari  keadaan  sengsara  (lahir  dan  mati berulang-ulang)  dengan  jalan  berbuat  baik,  demikianlah  keuntungannya  dapat  menjelma menjadi manusia”. Kesempurnaan menjadi manusia dalam bahasa Sansekerta tidak terlepas dari terminologi (istilah) dari manusia itu sendiri, yakni didasarkan pada ketiga kemampuan yang dimiliki secara bersamaan antara lain kemampuan untuk tumbuh dan bergerak (bayu), kemampuan bersuara atau berbicara (sabda), dan kemampuan berpikir (idep). Namun dibalik kepemilikan  atas  ketiga  kemampuan  tersebut,  manusia  juga  memiliki  hasrat  kepentingan yang dapat dimaknai sebagai musuh dalam diri dengan wujud “sad ripu” yaitu kama (hawa nafsu),  lobha  (rakus),  kroda  (marah),  mada  (mabuk),  matsarya  (iri  hati),  dan  moha  (bingung). Keberadaan  dari  wujud  “sad  ripu”  ini  tidak  terlepas  dari  sifat  dari  manusia  yang  tidak pernah  puas  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Thomas  Hobbes  dalam  adagium  “homo homini lupus”, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.
Keberadaan  sifat  tidak  terpuaskan  sebagai  manusia  dan  kebutuhan  akan perlindungan  mendorong  manusia  secara  individu  melakukan  suatu  kesepakatan  atau persetujuan  dengan  individu  lainnya  dalam  wujud  kontrak.  Secara  normatif,  kontrak (“contract”  dalam  Bahasa  Inggris)  memiliki  makna  yang  sama  dengan  perjanjian (“overeenkomst”  dalam  Bahasa  Belanda)  dan  berkedudukan  sebagai  pengenjewantahan perbuatan hukum  yang memiliki  akibat hukum.  Perbuatan hukum  dalam  kontrak  disebut dengan “prestasi” yaitu perbuatan berupa menyerahkan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu di bidang harta kekayaan (ekonomi); sedangkan akibat hukum dari kontrak berupa hak dan kewajiban atas objek yang diperjanjikan. Apabila perbuatan dan akibat hukum dari kontrak ini dikomparasikan dengan konsep Warnadharma yaitu klasifikasi profesi atau fungsi menurut  Hindu  yang  terdiri  atas:  brahmana  (profesi/fungsi  keagamaan);  ksatria (profesi/fungsi  pemerintahan);  waisya  (profesi/fungsi  ekonomi  atau  perdagangan);  dan sudra  (profesi/fungsi  tenaga  kerja),  maka  subjek  hukum  yang  terlibat  dalam  kontrak merupakan  merupakan  kategori  waisya.  Hal  ini  mengacu  pada  instrumen  prestasi  dalam bidang  harta  kekayaan  (ekonomi  atau  perdagangan),  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Buku  I  Sloka  90  Manawa  Dharmasastra:  “pacunam  raksanam  danam  ijyayanamewa  ca, wanikpatham  kusidam  ca  waicyasya  krsinewa  ca”,  (kewajiban-kewajiban seperti  beternak, berdana, melakukan upacara yadnya, mempelajari Weda, berniaga, menjalankan uang, dan bertani, Waisyalah mereka itu).
a. Perbuatan hukum kontrak akan ditegaskan mengikat secara yuridis apabila kontrak yang dilakukan  telah  memenuhi  syarat  sah  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata meliputi  Kesepakatan,  Kecakapan,  Objek  Tertentu  dan  Causa  yang  Halal.  Mengenai syarat  sahnya  kontrak  tersebut  juga  diatur  dalam  ketentuan  Manawa  Dharmasastra sebagai berikut:
b. Kesepakatan, tidak sah jika terjadi karena adanya penipuan/dwang (1321 KUH Perdata). Dalam  Manawa  Dharmasastra  Buku  VIII  Sloka  165:  “Yogadhamana  wikritam  yogadana pratigraham, Yatra wapyupadhim pacyet tat sarwam winiwartayet”, (Hipotik atau penjualan, pemberian  hadiah,  transaksi  dengan  penipuan, maka hakim  menyatakan  tidak  ada  dan tidak sah).
c. Kecakapan,  tidak  sah  jika  dilakukan  oleh  belum  dewasa,  dibawah  pengampuan  (1330 KUH  Perdata).  Dalam  Manawa  Dharmasastra  Buku  VIII  Sloka  163:  “Matton mattartadhyadhinair  balena  sthawirenawa,  Asam  baddha  krtaccaiwa  wyawaharo  na  siddhyati”,
(Perjanjian yang diadakan oleh orang mabuk atau gila, dibawah pengampuan atau oleh anak kecil atau oleh orang yang tidak diberi wewenang adalah tidak sah).
d. Objek  Tertentu,  yaitu  berupa  barang  yang  dapat  ditentukan  jenisnya  dan  jumlahnya dapat dihitung (1333 KUH Perdata). Dalam Manawa Dharmasastra, objek perjanjian berupa barang tidak disebutkan secara eksplisit namun jika melihat isi Penjelasan pada Manawa Dharmasastra  Buku  VIII  Sloka  143  maka  objek  perjanjian  berdasarkan  jenisnya  dapat dibagi  menjadi  barang  bergerak  dan  barang  tetap.  “Na  twewatdho  sopakare  kausidim wrddhimapunyat, Na chadesh kalasamrodhan nisargo’sti na wikrayah”, ((Tetapi kalau jaminan menguntungkan (Penjelasan: memberikan keuntungan seperti tanah yaitu barang tetap, ternak yaitu  barang  bergerak)  seseorang  telah  diberikan,  ia  tidak  akan  menerima  bunga  dari pinjaman, tidak akan menjual atau melepaskannya setelah menyimpan jaminan itu untuk waktu yang lalu)).
e. Causa  yang  Halal,  artinya  sebab  (causa)  yang  tidak  dilarang  atau  tidak  bertentangan dengan  undang-undang,  kesusilaan,  ketertiban  umum  (1337  KUH  Perdata).  Dalam Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 164: “Satya na bhasa bhawati yadyapi syatprati sthita, Bahicced  bhasyate  dharman  niyato  dwayawaharikat”,  (Perjanjian  yang  telah  dibuat bertentangan dengan undang-undang dan kebiasaan yang telah diakui dari orang-orang yang  baik  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  walaupun  pembuatannya  terbukti adanya).
Salah satu jenis kontrak yang berkembang di masyarakat adalah kontrak baku. Dilihat secara historis, kontrak baku telah dikenal ± lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara  Dua  Sungai  dengan  mengacu  kepada  ditemukannya  fakta  tulisan-tulisan  pertama dan  pada  saat  yang  bersamaan  muncul  syarat-syarat  kontrak  yang  dibakukan  untuk pertama  kalinya  (Salim,  2006).  Penggunaan  kontrak  baku  selanjutnya  mengalami perkembangan  signifikan  pada  saat  terjadinya  Revolusi  Industri  di  Perancis  yang menyebabkan  semakin  bertambahnya  jumlah  transaksi-transaksi  perdagangan  dan timbulnya  konsentrasi-konsentrasi  modal  dengan  menjadikan  pemakaian  formulir perdagangan  menjadi  perlu  dan  akhirnya  memasuki  abad  ke-20  pembakuan  syarat-syarat kontrakpun semakin meluas (Salim, 2006). Sehubungan dengan hal ini, Gras dan Pitlo juga mengemukakan pendapatnya. Gras menyatakan bahwa kelahiran kontrak baku merupakan akibat  dari  perubahan  susunan  masyarakat.  Masyarakat  sekarang  bukan  lagi  merupakan kumpulan  individu,  tetapi  merupakan  kumpulan  dari  sejumlah  ikatan  kerjasama  atau organisasi (Salim, 2006). Pitlo sendiri mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Latar  belakang tumbuhnya kontrak baku adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang  besar,  perusahaan  semi  pemerintah  atau  perusahaan-perusahaan  pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat  tertentu  secara  sepihak.  Pihak  lawannya  (wederpartij)  yang  umumnya mempunyai  kedudukan  (ekonomi)  yang  lemah,  baik  karena  posisinya  maupun  karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu” (Salim, 2006).
Merujuk  pada  pendapat  Gras  dan  Pitlo  di  atas  menunjukkan  bahwa  kontrak  baku merupakan  akibat  dari  perubahan  paradigma  status  individu  dalam  masyarakat  yang cenderung  mengedepankan  hubungan  kontraktual  (kerjasama)  dengan  prioritas  efektif efisien  sehingga  berdampak  pada  kamuflase  syarat  kontrak  (terutama  syarat  sahnya kesepakatan kehendak), terlepas karena adanya disparitas posisi tawar maupun minimnya informasi  atas  syarat  dari  kontrak  yang  dihadapkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sir Henry Maine yang menjelaskan mengenai korelasi status perkembangan masyarakat dengan penggunaan kontrak baku sebagai berikut:
“perkembangan  hukum  dari  status  ke  kontrak  sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat yang  sederhana  ke  masyarakat  yang  modern  dan  kompleks,  hubungan  hukum  yang didasarkan  pada status  warga-warga masyarakat  yang  masih  sederhana  berangsur-angsur akan  hilang  apabila  masyarakat  tadi  berkembang  menjadi  masyarakat  yang  modern  dan kompleks,  hubungan-hubungan  hukum  didasarkan  pada  sistem-sistem  hak  dan  kewajiban yang  tertuang  pada  kontrak  yang  secara  sukarela  dibuat  dan  dilakukan  oleh  para  pihak” (Soekanto, 1980).
Pendapat Sir Henry Maine tersebut menggambarkan bahwa  dalam perubahan masyarakat terdapat  adanya  pengaruh  beragam  sub  sistem  yang  saling  terkoneksi  bahkan  saling melengkapi.  Nilai-nilai  yang  dulunya  berlaku  seakan-akan  mulai  tergantikan  dengan adanya  suatu  nilai  baru  yang  muncul  sebagai  dampak  perubahan  sifat  kebutuhan  yang kemudian  mempengaruhi  pola  perilaku  warga  masyarakat  dan  pada  akhirnya mempengaruhi pula sistem pengaturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Adanya  keterkaitan  antara  masyarakat  dengan  nilai,  khususnya  norma  (yang menjadi hukum) yang berlaku tidak terlepas dari adagium “ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat  disitu  ada  hukum)”.  Artinya  bahwa  masyarakat  dan  hukum  tidak  dapat dipisahkan,  sekalipun  pada  masyarakat  yang  sangat  sederhana.  Pranata  hukum  dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup selanjutnya menjadi norma yang mengikat  anggota  komunitas  sehingga  diterima  sebagai  kebiasaan”.  Kondisi  inilah  yang akhirnya berkontribusi terhadap legitimasi penggunaan kontrak baku yang diterima sebagai “kebiasaan”  masyarakat  sekalipun  substansi  dari  kontrak  tersebut  telah  ditetapkan  secara sepihak  dan  memiliki  ciri-ciri  lainnya  yaitu:  syarat  kontrak  ditetapkan  sepihak  oleh  pihak

## Perspektif Hukum Hindu
yang posisi  (ekonominya) kuat; masyarakat (debitur) sama sekali  tidak ikut bersama-sama menentukan  isi  perjanjian;  terdorong  oleh  kebutuhannya  debitur  terpaksa  menerima perjanjian  itu;  bentuk  tertentu  (tertulis);  dan  dipersiapkan  secara  massal  dan  kolektif (Badrulzaman, 2005).
Dalam  masyarakat  Hindu,  sumber  hukum  yang  menjadi  pedoman  pengaturan aktifitas antar individu mengacu pada ajaran Weda dan secara formal terbagi atas:
a. Sruti dan Smerti. Sruti merupakan Weda dalam arti murni yang ditafsirkan secara otentis dalam  Smerti.  Apabila  dibandingkan  dengan  bentuk  hukum  perundang-undangan negara,  maka  Sruti  mempunyai  persamaan  dengan  Undang-Undang  Dasar  sedangkan Smerti  memuat  peraturan  pelaksana  dan  ajaran-ajaran  berdasarkan  Sruti  atau dipersonifikasikan dengan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang Dasar.
b. Sila dan Acara (Sadacara). Sila merupakan ajaran tingkah laku yang beradab atau asas-asas hukum  yang  diakui  oleh  bangsa  yang  beradab.  Sedangkan  Acara  adalah  adat-istiadat yang  hidup  di  dalam  masyarakat  sebagai  hukum  positifnya.  Apabila  dibandingkan dengan sumber hukum formal negara, maka Sila dan Acara masuk dalam ranah hukum adat dan hukum traktat yang berkedudukan sebagai aturan hukum positif dengan fokus kajian mengenai tingkah laku yang beradab.
c. Atmanastuti, merupakan rasa puas diri pada masing-masing individu sebagai ukuran dari setiap usaha manusia. Untuk memperoleh objektifitas dari  ukuran rasa puas diri,  maka terdapat peran suatu lembaga atau majelis yang berwenang menilai yakni Parisada yang disebut dengan Wipra dalam berbagai cabang ilmu pada masyarakat Hindu. Atas dasar inilah  maka  Atmanastuti  yang  diterjemahkan  pada  peran  Parisada  sebagai  lembaga penilai (pemutus) dipersamakan dengan hukum yurisprudensi negara (Surpha, 2005).
Melihat  dari  sumber  hukum  formal  dalam  ajaran  Hindu  menunjukkan bahwa  keberadaan kontrak baku masuk dalam ranah Acara (Sadacara) yang dipersonifikasikan dengan hukum treaty (perjanjian), dalam implementasinya tidak boleh bertentangan secara hirarkis dengan peraturan di atasnya (lex superior derogat lex impriori) terutama Sruti dan Smerti. Terlebih lagi jika  melihat  pembagian  Smerti  yaitu  Arthasastra  (bagian  dari  Upaweda)  dengan    salah  satu kelompoknya  yaitu  Manawa  Dharmasastra,  yang  berkedudukan  sebagai  sumber  hukum perdata  dan  memuat  ketentuan-ketentuan  khusus  mengenai  kontrak.    Sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  berbicara  mengenai  kontrak  baku  secara  Hindu  merujuk  pada ketentuan  Acara  (Sadacara),  namun  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Manawa  Dharmasastra sebagai legalitas atau sumber pengaturan normatifnya.
Hukum merupakan aturan yang mengikat perilaku individu dalam masyarakat. Dalam  konteks  privat  (Perdata),  hukum  diterjemahkan  dalam  wujud  kontrak  (bentuk tertulis)  sedangkan  dalam  ranah  publik  (pidana  maupun  administratif  pemerintahan) diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  negara.  Kedudukan  kontrak secara  legitimasi  sama  dengan  perundang-undangan  apabila  telah  memenuhi  syarat  sah kontrak sehingga berlaku asas pacta sunt servanda (asas mengikat kontrak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Buku VIII Sloka 46 Manawa Dharmasastra. Pasal 1338  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa:  “semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan undang-undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya; persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali  selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang”.  Sedangkan  ketentuan Buku  VIII  Sloka  46  Manawa  Dharmasastra  menyatakan  bahwa:  “Sadbhiracaritam  yatsyad dharmakaiçca  dwijatibhih,  taddecakula  jatinam  awiruddham  prakalpayet.”  (Apa  yang  mungkin telah dijalankan oleh orang-orang yang bajik, oleh orang-orang dwijati karena patuh kepada hukum,  itu  akan  diundangkan  menjadi  undang-undang,  bila  tidak  bertentangan  dengan kebiasaan-kebiasaan dari sesuatu daerah, keluarga dan keturunan).
Indonesia  sebagai  bentuk  negara  hukum  kesejahteraan  menempatkan  hukum sebagai  panglima  dalam  mengatur  segala  aktifitas  ekonomi  masyarakat  berdasarkan implementasi  Pasal  (1)  Ayat  (3)  dan  Pasal  33  UUD  1945.  Ketentuan  inilah  yang  menjadi dasar  keterlibatan  negara  dalam  mengatur  fenomena  pemberlakuan  syarat  (substansi) sepihak sebagai ciri dari kontrak baku. Adapun bentuk campur tangan negara dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai keterlibatan terukur yang menekankan pada  koreksi terhadap hukum keseimbangan, karena pada dasarnya mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri sehingga ukuran keterlibatan negara sangat bergantung pada perimbangan kekuatan  pasar  terutama  pada  sisi  agregat  demand  yang  secara  normatif  ditetapkan  dalam bentuk  regulasi,  sehingga  nantinya  akan  berdampak  pada  terbentuknya  suatu  sistem pemerintahan  yang  lebih  bersifat  demokratis  dengan  sistem  ekonomi  pasar  dan  dengan keterlibatan negara atas nama hukum yang terukur. Ukurannya adalah tidak terpasungnya inisiatif  para  warga,  pertumbuhan  ekonomi  yang  sustainable  tinggi,  terpeliharanya lingkungan  demi  generasi  yang  akan  datang  dan  pemerataan  national  income  yang  merata namun  adil  sehingga  rakyat  menerima  kesejahteraan  mendekati  yang  diinginkannya. (Suhardi, 2002)

## Perspektif Hukum Hindu
Keberadaan konsep keterlibatan terukur negara dalam pengaturan kontrak baku secara garis besar menempatkan negara sebagai regulator sekaligus umpire (pengawas), yang artinya  bahwa  negara  melalui  produk  perundang-undangan  menempatkan  mandatorinya dalam  bentuk  upaya  hukum  preventif  dan  represif.  Maksud  preventif  yaitu  perundang- undangan  diposisikan  sebagai  dasar  hukum  yang  sifatnya  predictable  sehingga  mencegah terjadinya  konflik  akibat  kontrak  baku.  Sedangkan  maksud  dari  represif  yaitu  dengan perundang-undangan  juga  diberlakukan  sanksi  hukuman  apabila  kontrak  baku  yang diterapkan  dapat  dikategorikan  sudah  melanggar  ketentuan  yuridis.  Konsep  inilah  yang pada  dasarnya  berupaya  untuk  memberikan  legitimasi  penerapan  kontrak  baku  sekalipun terdapat penetapan syarat sepihak yang diasumsikan menciderai esensi kesepakatan sebagai wujud pernyataan kehendak.
Trademark kontrak baku dengan penetapan syarat sepihak secara normatif tidak sepenuhnya  dikategorikan  bertentangan  dengan  esensi  keadilan  berkontrak.  Dikatakan demikian,  karena  berbicara  keadilan  oleh  Oliver  Wendel  Holmes,  bukanlah  sesuatu  yang “omnipresent in the sky” (bertebaran dilangit). Keadilan dapat dilihat melalui wujud kepastian hukum  (epistimologi),  yakni  melalui  produk  regulasi.  Lebih  lanjut  lagi,  dalam  pandangan Aristoteles konteks keadilan mengacu pada paham bona fides (kepercayaan) dengan prinsip “neminem laedere atau jangan merugikan seseorang, dan unicuique suum tribuere atau berikan kepada  tiap-tiap  manusia  apa  yang  menjadi  haknya”  (Huijbers,  1982).  Berdasarkan  esensi kepercayaan ini, maka keadilan terbagi menjadi dua yaitu:
a. Keadilan  sama  rata  (justitia  commutativa),  yaitu  memberi  kepada  setiap  orang  sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan.
b. Keadilan  sesuai  kontribusi  (justitia  distributiva),  yaitu  menuntut  bahwa  setiap  orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Disini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan.
Apabila  dikaitkan  dengan  penerapan  syarat  sepihak  dalam  kontrak  baku,  maka  keadilan yang terimplisit adalah keadilan sama rata (justitia commutativa). Hal ini merujuk pada syarat causa yang halal pada konteks syarat sahnya kontrak yaitu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.  Artinya  bahwa  penerapan  syarat  sepihak  diperbolehkan  asalkan secara  substansial  tidak  berlawanan  dengan  ketentuan  normatif  perundang-undangan terutama  dari  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  mengenai  syarat  legalitas  kontrak, maupun  dari  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  ketentuan pencantuman klausula baku.
Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
“pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau  perjanjian  apabila:  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha; menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang  dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh  pelaku usaha dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  menyatakan  bahwa  konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

## Sedangkan  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
“pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Konsekuensi  yuridis  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  kontrak  baku tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  dan  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  menyesuaikan klausula  kontrak  baku  yang  bertentangan  tersebut  dengan  ketentuan  undang-undang perlindungan  konsumen.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  18  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.
Sedangkan  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan  klausula baku  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  ini”.  Dengan  adanya  ketentuan  normatif mengenai  pencantuman  syarat  (klausul)  sepihak  dalam  kontrak  baku  baik  yang  tereduksi dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  menunjukkan  bahwa  negara  terlibat  langsung  mewujudkan keadilan  melalui  kepastian  regulasi  sehingga  berkorelasi  positif  terhadap  perlindungan, penegakan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penerapan demokrasi ekonomi kerakyatan.

## Kesimpulan
Kontrak  baku  merupakan  jenis  kontrak  dengan  penerapan  syarat  (substansi) secara  sepihak  dikenal  sebagai  kontrak  “take  it  or  leave  it”  sehingga  diasumsikan  terdapat ketimpangan (menciderai) dalam pencapaian kesepakatan atau pernyataan kehendak salah satu pihak. Pengaturan kontrak baku secara normatif tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata  terutama  terhadap  ketentuan  Pasal  1338  mengenai  syarat  mengikat  kontrak,  dan Pasal  1320  mengenai  syarat  legalitas  kontrak.  Ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata  tersebut memiliki kesamaan pengaturan dengan Buku VIII Sloka 46 Manawa Dharmasastra, sedangkan ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  memiliki  kesamaan  esensi  dengan  Buku  VIII  Manawa Dharmasastra Sloka 143 (mengenai objek/prestasi/jaminan), Sloka 163 (mengenai kecakapan hukum), Sloka 164 (mengenai causa halal), dan Sloka 165 (mengenai kesepakatan). Apabila dikaitkan dengan sumber hukum Hindu maka untuk kontrak baku masuk dalam kategori sumber  hukum  Acara  (Sadacara)  yang  dipersonifikasikan  dengan  hukum  treaty  (perjanjian) dengan pemberlakuan lex superior derogat lex impriori, yakni tidak boleh bertentangan dengan secara  hirarki  dengan  Sruti  dan  Smerti  sebagai  peraturan  di  atasnya.  Adapun  pengaturan spefisik  mengenai  kontrak  secara  generalis  tertuang  dalam  Smerti  yaitu  bagian  Arthasastra (Upaweda) dan masuk dalam kelompok Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum privat (salah  satunya  pengaturan  kontrak).  Lebih  lanjut  lagi,  berbicara  mengenai  esensi  keadilan dalam kontrak baku masuk dikategorikan sebagai keadilan sama rata  (justitia commutativa) yang  selalu  berkorelasi  dengan  aspek  kepastian  hukum  (epistimologi).  Artinya  bahwa terhadap  kontrak  baku  dikatakan  mencerminkan  keadilan  sama  rata  asalkan  syarat  baku dari  kontrak  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yuridis  perundang-undangan  sebagai ranah  hukum  publik,  khususnya  terkait  dengan  ketentuan  syarat  sah  kontrak  pada  Pasal 1320  KUH  Perdata  dan  Pasal  18  Ayat  (1,2,3,4)  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.

## Daftar Pustaka
Badrulzaman, Mariam Darus. (2005). Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT. Alumni.
Efendi, Jonaedi & Suharto. (2013). Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan), Jakarta: Kencana.
Huijbers, Theo. (1982). Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
Salim HS. (2006). Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. (1980). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Subekti & R. Tjitrosudibio. (1984). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
Sudharta, Tjokorda Rai & Gde Pudja. (2003). Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau
Weda Smrti Compedium Hukum Hindu. Jakarta: PT. Pustaka Mitra Jaya.
Suhardi, Gunarto. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta:
Universitas Atmajaya.
Surpha, I Wayan. (2005). Pengantar Hukum Hindu. Paramita: Surabaya.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.