## Resistensi dan Solidaritas: Pengaruh Solidaritas dalam Mendorong Pergerakan Sosial selama Pandemi COVID-19
Anggi Nicolin, Angga Ihza Putra Indrijanto, Krishnamurti Martin Ksatriani, dan Vinna Damayanti

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Menyebarnya wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berhasil mencuri perhatian besar masyarakat internasional. Potensi penularan yang sangat tinggi dan jumlah kasus infeksi yang kian bertambah, maka mendorong negara-negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan guna meminimalisir penyebaran kasus dan menekan dampak yang dapat dihasilkan. Dengan dunia yang berada dalam posisi limbo dan seluruh kegiatan ekonomi yang harus diberhentikan, maka dampak krisis pun mulai dirasakan—tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Kesadaran bahwa krisis kesehatan global memerlukan respon global pula, lantas menghasilkan kesadaran masyarakat untuk saling mengambil tanggung jawab dan bersolidaritas untuk menyelesaikan permasalahan. Globalisasi, dengan seluruh inovasi yang dibawanya, berhasil membentuk pola baru identitas dalam masyarakat. Masyarakat yang mulai terjalin dalam satu jaringan dan satu identitas sebagai masyarakat global untuk melaksanakan gerakan sosial dan aksi solidaritas untuk menghasilkan aksi kolektif global dalam meresponi pandemi COVID-19.
Kata Kunci: COVID-19; Gerakan Sosial; Globalisasi; Masyarakat Global;

## Solidaritas
The outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has swept everybody in the international system off their feet. With high chances of contractibility and soaring number of cases then urges every government to take action and impose new policies to minimize the spread of the virus and to suppress the damages that the virus may bring. The world then take steps into a limbo period with every economic activities stopped for great measures, accordingly governments and people started to feel the blow from the crisis. The realization that a global health crisis need to be taken care of globally, prompts the society to take re- sponsibilities and stand in solidarity to resolve the crisis. Globalization—and it’s innovations—succeeded in forming a new pattern of identity in society. Each in- dividual and each communities started to intertwine into one single network and one single identity as a global society, then started to carry out their mission to create social movements and take solidarity actions to support global collective action in response to the COVID-19 pandemic.
Keywords:  COVID-19;Globalization;  Global  Society;  Social  Movement; Solidarity
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Pendahuluan
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah sebuah wabah virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Berasal dari kelompok virus berjenis Coronavirus, COVID-19 dapat menginfeksi saluran pernafasan pada manusia dan menimbulkan gejala  flu  ringan  hingga  gejala  fatal  yang  mematikan.  World  Health Organization (WHO) secara resmi mengakui COVID-19 sebagai sebuah pandemi pada 11 Maret 2020, sebab penyakit ini telah mempengaruhi lebih dari 114 negara di dunia (WHO 2020). COVID-19 lantas mencuri perhatian besar masyarakat internasional, dimana perhatian merujuk kepada kekhawatiran masyarakat terhadap dampak besar yang ditinggalkan bersamaan dengan kenyataan akan angka kasus penularan yang kian meningkat dan penyebaran vaksin yang tidak merata di dunia.
Potensi penularan yang sangat tinggi dan jumlah kasus infeksi yang kian bertambah, maka mendorong negara-negara untuk menetapkan kebijakan guna meminimalisir penyebaran kasus dan menekan dampak yang dihasilkan COVID-19. Upaya paling awal yang banyak pemerintah lakukan untuk melindungi populasi dan wilayah mereka dari masuknya penyakit adalah dengan menetapkan prosedur karantina (Davies et al. 2015, 3). Dewasa ini, prosedur tersebut direalisasikan dengan ditetapkannya kebijakan lockdown secara penuh yang membatasi pergerakan manusia untuk dapat memasuki atau meninggalkan suatu negara. Tidak hanya itu, kebijakan juga membatasi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk bekerja, berorganisasi, bahkan untuk bertatap muka. Kegiatan perekonomian yang harus terjeda tidak hanya membawa dampak kepada negara tetapi juga kepada setiap masyarakat, pasalnya tidak sedikit individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan yang kehilangan pekerjaannya.
Akan tetapi, dengan dunia yang semakin terhubung satu sama lain dapat mempermudah berjalannya lockdown meski terdapat batas jarak antara masyarakat. Globalisasi mendorong proses terhubungnya sektor sosial dan ekonomi dengan memberikan akses terhadap mobilitas, aliran budaya, informasi, perlawanan, teknologi, produksi, jasa, komoditas, seni, bahkan ideologi (Deepak 2011, 781). Globalisasi berhasil membentuk pola-pola politik identitas di seluruh penghujung dunia dengan menghubungkan masyarakat dalam satu jaringan atau lebih dikenal sebagai network society. Manuel Castells (2004, 3) menjelaskan masyarakat terjaring (network  society) sebagai masyarakat yang struktur sosialnya terbuat dari jaringan yang didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi berbasis mikroelektronik. Globalisasi dan
internet mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi kapanpun  dan  dimanapun,  sehingga  menjustifikasi  anggapan  bahwa globalisasi menghapus batasan jarak dan waktu.
Minimnya usaha pemerintah untuk mengulurkan tangan kepada masyarakat yang mengalami pukulan selama pandemi lantas mendorong inisiatif masyarakat untuk membantu satu sama lain. Pada era globalisasi, aksi kolektif dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan dan kepentingan di luar usaha pemerintah. Hal tersebut dikarenakan globalisasi dan internet berhasil membentuk kelompok masyarakat non-teritorial dan non-nasional, seiring dengan meningkatnya upaya masyarakat untuk mencari identitas kosmopolitan dan berpartisipasi dalam gerakan politik global (Johnston & Laxer 2003, 44). Solidaritas yang dimiliki masyarakat tersebut secara konstan menghasilkan gerakan-gerakan sosial yang ditujukan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat. Solidaritas yang pada awalnya terbatas dan terbentuk dalam batas negara sekarang mampu terbentuk di luar batas negara yang memotong batas-batas nasional (Johnston & Laxer 2003, 44).
Tulisan ini mengkaji solidaritas sosial yang lahir sebagai wujud resistensi bersama terhadap pandemi COVID-19. Keresahan yang dihasilkan pandemi dan dirasakan bersama lantas menjadi dasar fondasi solidaritas masyarakat untuk membantu satu sama lain tanpa dipungkiri oleh jarak dan perbedaan apapun. Globalisasi memiliki andil besar dalam menciptakan solidaritas tersebut, yaitu dengan memberikan media bagi masyarakat untuk menunjukkan aksi kolektifnya dan mendorong terbentukan gerakan-gerakan sosial untuk mencapai kepentingan. Lebih dalam lagi, tulisan ini akan mengkaji pengaruh COVID-19 dalam mengubah kontur solidaritas sosial, prospek solidaritas pasca-kemunculan wabah COVID-19, peranan pergerakan solidaritas sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, serta pengaruh solidaritas sosial dalam mendorong global civil movement dan state solidarity.

## Pembahasan

## Pengaruh COVID-19 dalam Mengubah Kontur Solidaritas Sosial
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia pada dewasa ini tidak luput dari aktivitas yang semakin terhubung akibat globalisasi. Perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi merupakan salah satu dampak dari berkembangnya globalisasi yang mana dalam prosesnya mempermudah perpindahan objek seperti informasi dan barang dari
satu titik ke titik lainnya. Hal tersebut juga berlaku bagi perpindahan penyakit, mengingat bahwa ancaman terhadap kesehatan tidak melihat penetapan batasan yang diberlakukan oleh manusia (Davies, et al. 2015, 1). Dunia yang semakin saling terkait memberikan kisaran ancaman terhadap kesehatan manusia menjadi semakin berlipat ganda, ditambah dengan lanskap kesehatan yang semakin meluas mampu mengusik keamanan nasional dan internasional.
Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh dari penyakit yang dibawa dan disebarkan oleh lalu lintas manusia, sehingga titik kasus yang berawal di Wuhan, Tiongkok mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pergeseran dari masalah kesehatan “lokal” ke masalah kesehatan “global” sejatinya memengaruhi beberapa nilai kolektif, seperti kemajuan ekonomi, hak asasi manusia, dan pembangunan internasional (McInnes, et al. 2014; dalam Davies, et al. 2015, 2). Dalam kata lain, penyebaran penyakit dapat memengaruhi atau menghambat perkembangan dunia, baik dalam segi ekonomi atau sosial. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa penyakit global merupakan salah satu bentuk permasalahan keamanan global yang membutuhkan respon global pula. Gagasan bahwa dalam mengatasi penyebaran penyakit melalui kerja sama internasional dan pengembangan rezim keamanan kesehatan global merupakan sebuah pandangan konstruktivis (Davies, et al. 2015, 10).
John Baylis (2011, 237) menuliskan bahwa kaum konstruktivis sosial memahami bahwa perubahan sifat interaksi sosial antar-negara dapat membawa perubahan mendasar menuju keamanan internasional yang lebih besar. Hal tersebut terjadi ketika ditetapkannya kebijakan lockdown dan  self-quarantine selama pandemi COVID-19, dimana negara-negara mulai secara bersamaan menetapkan kebijakan isolasi aktivitas dan menutup  setiap  gerbang  mobilisasi.  Perubahan  signifikan  dalam norma-norma internasional di masa pandemi terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Maka dengan demikian, menjustifikasi fokus kaum konstruktivis sosial mengenai seberapa cepat norma-norma baru bermunculan  dan  menggantikan  atau  memodifikasi  norma-norma  yang lama (Davies, et al. 2015, 2).
Bersamaan dengan dunia yang masuk ke masa lockdown, berbagai bidang dan sektor di dunia lantas memasuki situasi limbo atau periode yang tidak pasti. Negara-negara menerima gelombang demi gelombang krisis, berawal dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis sosial. Hal tersebut mendorong banyak pengertian bahwa lockdown yang diterapkan selama pandemi ini tidak hanya sebatas larangan biasa, akan tetapi dapat berdampak fatal pada tatanan dan aktivitas dunia—sehingga
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
menghasilkan julukan the  Great  Lockdown.  World  Economic  Outlook pada bulan April memproyeksikan bahwa pertumbuhan global pada tahun 2020 turun sebesar 3 persen dan merupakan penurunan yang sangat besar mengingat presentase pertumbuhan global pada bulan Januari 2020 adalah 6,3 persen, sehingga menjadikan the  Great  Lockdown sebagai resesi terburuk semenjak masa the Great Depression dan jauh lebih buruk dari masa Krisis Keuangan Global (Gopinath 2020).
Dampak krisis ekonomi selama pandemi memberikan efek snowball yang dirasakan dari pemerintah hingga setiap individu. Salah satu skenario yang ditemukan adalah dengan minimnya transaksi ekonomi yang dilaksanakan dan kemudian mendorong kebangkrutan banyak perusahaan atau pemotongan anggaran perusahaan. Hal tersebut lantas mengharuskan perusahaan untuk memberhentikan pekerjanya dan menghasilkan lebih banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan bisnis dapat kembali berdiri ketika fase pandemi ini berlalu (Gopinath 2020). Maka, dengan besarnya beban pemerintah dan dengan “tangan yang terlalu besar” untuk menyentuh rakyat yang paling kecil, solidaritas masyarakat meningkat untuk membantu satu sama lain.
Rakyat dari berbagai negara, berabagai jenis pekerjaan, berbagai status strata ekonomi bergandengan tangan untuk saling membantu selama pandemi. Masyarakat dari berbagai sektor, organisasi, media massa, dan pemerintah semuanya merayakan semangat kepedulian, gotong royong, dan pengorbanan diri, khususnya para tenaga medis yang mengabdi untuk membantu tanpa rasa pamrih (Ku & Wang 2004, 130). Masyarakat berkumpul dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran dengan banyak cara, baik dengan melaksanakan penggalangan dana, berdonasi, mengadakan konser amal daring, dan lainnya. Hasil dari penggalangan dana lantas dibagikan melalui berbagai cara, seperti mendanai kebutuhan-kebutuhan tenaga medis (persiapan surgical masks, surgical gloves, dan personal protective equipment), pemberian sembako kepada rakyat tidak mendapatkan penghasilan selama pandemi, dan mendanai makanan yang akan diletakkan di bank makanan (food banks). Hal tersebut lahir dari rasa tanggung jawab masyarakat sipil untuk mengambil tindakan pencegahan dampak, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain (Ku & Wang 2004, 132).
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Prospek Solidaritas Pasca Kemunculan Wabah COVID-19
Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada perubahan kontur dari gerakan solidaritas global. Realisasi gerakan bersama antara pemerintah dengan  organisasi  internasional,  filantropi,  dan  berbagai  pihak  lainnya menunjukkan bahwa solidaritas secara global dapat diwujudkan atas dasar kesadaran untuk mengatasi suatu permasalahan. Pada masa dimana masyarakat diharuskan masuk ke dalam masa lockdown dan mempraktekkan  social  distancing, lantas menjadikan pembelaan terhadap masyarakat sipil, hak-hak demokratis, dan kebebasan fundamental menjadi tantangan tersendiri. Solidaritas sosial memiliki peranan yang signifikan, terutama berkaitan dengan peranannya dalam menghubungkan dan membagikan informasi, sumber daya, dan dukungan terhadap berbagai aliansi dan masyarakat sipil.
Ilustrasi upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi populasi dan wilayah mereka terhadap masuknya penyakit hadir dari prosedur karantina yang pertama kali mulai diterapkan pada pertengahan abad ke-14 (Davies, et al. 2015:3). Upaya karantina pertama kali dilakukan ketika terpecahnya wabah Black Death akibat tersebarnya demam menular yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, dimana dengan kebijakan yang sama pemerintah mempersempit lalu lintas dan arus pergerakan manusia dan barang dari satu titik ke titik lainnya. Potensi penularan COVID-19 yang sama tingginya dengan Black Death lantas mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang sama dan mulai menutup lalu lintas di setiap perbatasan negara. Hal ini memperjelas pentingnya internet dan informasi karena memberikan kemampuan bagi dunia untuk tetap saling terhubung, meskipun berada dalam masa lockdown. Perkembangan dari teknologi informasi, media sosial, hingga struktur bisnis internasional yang kompleks merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di era kontemporer ini. Hal ini menjelaskan peluang dari solidaritas atau kerja sama internasional yang tidak mungkin surut atau menerima dampak selama berlangsungnya pandemi (Council on Foreign Relations 2020, 10-11).
Faktanya, pandemi COVID-19 dapat mengancam keberlangsungan hak asasi manusia atas kesehatan, kehidupan yang layak, pendidikan, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan kebebasan berkumpul di seluruh belahan dunia. Hal tersebut memperjelas pentingnya upaya untuk mewujudkan visi hak asasi manusia di tengah situasi pandemi saat ini, dimana diperlukan langkah-langkah yang lebih berani dan bentuk komitmen terhadap solidaritas global (Okafor 2020). Urgensi akan solidaritas dalam masa ini semakin diperlukan mengingat
banyaknya kelompok yang merasakan dampak pandemi yang lebih kuat dibandingkan kelompok lainnya. Pentingnya solidaritas global tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan Solidaritas Sosial yang membahas mengenai pentingnya penyelarasan pikiran terkait praktik solidaritas internasional dalam perjuangan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat (Okafor 2020).
Meskipun begitu, terlepas dari berbagai prosek terbentuknya solidaritas, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan solidaritas tersebut. Globalisasi yang mampu mendorong solidaritas dengan meningkatkan komunikasi lintas budaya, di sisi lain juga memberikan hambatan dengan menyorotkan perbedaan budaya, kesenjangan bahasa, kesenjangan materi, perbedaan kecakapan, serta dunia yang berbeda (Johnston & Laxer 2003, 75). Hal-hal tersebut memberikan garis batasan sejauh mana masyarakat mampu bergabung dan saling membantu selama pandemi. Maka, untuk mencapai solidaritas transnasional diperlukan upaya mobilisasi berkelanjutan, konstruksi identitas bersama, dan pemahaman bersama terkait isu-isu substantif yang sedang diangkat (Johnston & Laxer 2003, 80).
Maka, dapat dipahami bahwa penting untuk mempertimbangkan peluang dari gerakan solidaritas dan kerja sama internasional dalam dunia yang saling terhubung. Situasi dunia paska-pandemi tidak akan menjadi lebih tanpa adanya kesadaran akan solidaritas internasional. Solidaritas memiliki peran yang penting sebelum pandemi, akan tetapi memiliki peran yang lebih krusial selama pandemi. Perubahan kontur yang dipengaruhi oleh peraturan seperti social  distancing merupakan tantangan tersendiri, akan tetapi hal ini tidak menyusutkan prospek dari gerakan solidaritas. Kesadaran akan dampak dari COVID-19 mampu mendorong dan memicu gerakan-gerakan sosial yang berakar dari adanya solidaritas dan identitas kolektif untuk saling membantu selama masa pandemi ini berlangsung.

## Peranan Pergerakan Solidaritas sebagai Respon terhadap COVID-19
Pandemi yang berlangsung saat ini telah berhasil menunjukkan bahwa seluruh entitas dunia pada dasarnya saling terkait dan saling bergantung satu dengan yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 mengancam keberlangsungan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lebih lagi, pandemi COVID-19 dan kebijakan yang dibentuk untuk menanganinya telah merampas kebebasan manusia untuk bergerak dan berkumpul. Meskipun begitu, hal tersebut tidak lantas menghambat upaya resistensi dan respon terhadap
penyebaran dan dampak COVID-19. Satu hal yang menjadi semakin jelas dari adanya ancaman kesehatan global seperti COVID-19 ini ialah dibutuhkannya solusi kolaboratif oleh seluruh aktor dalam dinamika hubungan internasional (Lee 2020). Solusi kolaboratif dapat ditemukan dalam aksi solidaritas masyarakat global (global civil society).
Penyebaran wabah ini lantas menyorotkan intensitas interkonektivitas manusia sebagai masyarakat dunia, berupa bentuk-bentuk aksi kepekaan dan kepedulian terhadap sesama masyarakat dunia. Wujud solidaritas tersebut menjadi penting, sehingga upaya pencegahan dan pemberian bantuan  dapat  dilakukan  secara  lebih  fleksibel  dan  tidak  terbatas pada lingkup formal layaknya bantuan hubungan dalam negara saja (compatriots). Peran masyarakat sipil yang berada pada level grass-root menghasilkan pemahaman yang lebih luas terhadap kenyataan bahwa pandemi COVID-19 merupakan ancaman global yang harus dihadapi dan ditangani semua pihak tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, globalisasi memberikan kemampuan untuk setiap proyek gerakan solidaritas untuk dipromosikan secara daring, sehingga dapat semakin mengakses jangkauan masyarakat yang lebih luas (Chenoweth et al., 2020, 3).
Sejatinya aktor negara maupun non-negara perlu mengambil bagian dalam menciptakan solidaritas sosial guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Negara, secara khusus, merupakan agen yang krusial untuk menangani penyebaran wabah COVID-19 dan menekan dampak pandemi. Konsep kewarganegaraan menjadi titik awal yang mendasar untuk membangun hubungan antara lembaga negara dan non-negara (Marshall 1964; dalam Mau & Burkhardt 2009, 214). Perkembangan negara mampu menjadi proses integrasi yang mempersatukan warga negara dan memberikan rasa sense of belonging antara yang satu dengan yang lainnya. Negara bangsa menjadi salah satu entitas organisasi yang paling penting dalam pembentukan solidaritas sosial, karena negara menyediakan dasar-dasar identitas politik dan moral sosial yang mampu menopang sistem jaminan sosial redistributif (Offe  1998;  dalam  Mau  &  Burkhardt,  2009,  214).  Hal  ini  akan  sangat krusial dalam masa-masa pandemi COVID-19, dimana yang menjadi permasalahan banyak negara adalah susahnya menetapkan kontrol kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah terbentuk.
Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa keduanya—aktor negara dan non-negara—memiliki perannya masing-masing untuk mencapai solusi kolaboratif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan upaya maksimal dapat dihasilkan dari kolaborasi kontribusi individu, masyarakat, negara, hingga organisasi internasional yang
mencakup kolektivitas kepentingan, tujuan, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama (Okafor 2020). Akan tetapi, seringkali hal yang mendorong terbentuknya gerakan solidaritas adalah tanggapan pemerintah nasional yang lambat maupun tidak memadai, sehingga upaya solidaritas dilakukan untuk mengimbangi kegagalan tersebut. Oleh sebab itu, terciptanya solidaritas global menjadi penting untuk meresponi pandemi COVID-19, sebab aksi kolektif global dapat membawa dampak yang lebih besar dan terfokus dalam upaya penanganan pandemi.

## Pengaruh Solidaritas  Sosial  dalam  Mendorong  Global Civil Movement dan State Solidarity
Solidaritas sosial yang hadir di antara masyarakat global merupakan hal esensial dalam menangani COVID-19 mengingat bahwa tidak semua negara memiliki kapabilitas untuk meresponi pandemi dengan baik. Hal tersebut baik dikarenakan batasan ekonomi, sosial, dan politik, atau juga minimnya kesadaran akan pentingnya penetapan kebijakan guna menangkal COVID-19. Jan Aart Scholte (1999, 1) menjelaskan bahwa masyarakat sipil global menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan keamanan, kesetaraan, dan demokrasi di dunia kontemporer, akan tetapi masih diperlukan upaya panjang untuk dapat mewujudkan manfaat tersebut sepenuhnya. Masyarakat sipil global memiliki pengaruh yang besar di COVID-19 dengan mendorong masyarakat ke dalam satu solidaritas dan identitas kolektif.
Kelompok berusaha menjelaskan pengaruh solidaritas sosial dalam mendorong global civil movement dengan mengangkat studi kasus respon Brazil dalam menghadapi COVID-19. Seraya menyebarnya COVID-19, banyak pemerintah mengambil langkah untuk memberhentikan kegiatan ekonomi sebagai upaya penekanan kasus COVID-19. Akan tetapi, berbeda dengan negara-negara lain di dunia, Brazil di bawah kepemimpinan Presiden Jair Bolsonaro justru menganjurkan aktivitas masyarakatnya untuk Berjalan seperti biasa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menopang dan memastikan kontinuitas perekonomian negara yang sedang dalam masa berkembang. Bolsonaro mengeluarkan kampanye bertajuk ‘Brazil Can’t Stop’ yang menekankan bahwa obat paling ampuh selama pandemi adalah untuk tetap bekerja dan menjelaskan bahwa masa karantina adalah “ruang abu-abu” yang tidak diketahui kapan berakhirnya (Brazil Solidarity Initiative 2020).
Keputusan tersebut lantas mendorong protes dari berbagai kalangan— seperti pihak oposisi dan pemerintah lokal—yang mengecam program Bolsonaro yang menolak pemberhentian kegiatan ekonomi meskipun
kegiatan ekonomi meskipun Brazil berada pada posisi ketiga negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia (Agence France- Presse  2020).  Justifikasi  Bolsonaro  dalam  mengambil  keputusan tersebut diangkat dari anggapannya bahwa COVID-19 hanya sekedar “flu” biasa dan kegelisahan dunia mengenai virus ini dianggap sebagai reaksi yang berlebihan. Meski di saat itu Brazil telah mencatat 254,220 kasus baru dan 16,792 kematian, Bolsonaro dan pendukung setianya terus mempromosikan jalannya kegiatan ekonomi seperti biasa. Kenyataan ini lantas menunjukkan adanya kesenjangan mutu penanganan COVID-19 di dunia, sehingga mendorong gerakan solidaritas untuk beraksi dan membantu sesama masyarakat global di belahan dunia lainnya.
Salah satu bentuk gerakan solidaritas menyangkut permasalahan di atas adalah gerakan Brazil  Solidarity  Initiative—selanjutnya BSI—yang merupakan gerakan sosial untuk mempromosikan keburukan pemerintahan Brazil di bawah Bolsonaro dalam menangani COVID-19. Keacuhan Bolsonaro dalam menangani kasus COVID-19 perlu menjadi perhatian dunia guna mengimbangi peningkatan sifat diktator Bolsonaro, seperti dengan membungkam wartawan, memecat Menteri Kesehatan yang menentang pandangan Bolsonaro di depan publik, dan kekerasan yang ditunjukkan pemerintahnya kepada masyarakat adat (indigenous) Brazil yang berusaha untuk bertahan hidup (Webbe 2020). Keputusan Bolsonaro membawa banyak protes dan unjuk rasa dari masyarakat, sehingga Brazil tidak hanya mengalami krisis kesehatan tetapi juga krisis politik. Oleh sebab itu, kekuatan-kekuatan progresif di seluruh dunia harus berdiri dalam solidaritas dengan para penunjuk rasa dan dengan masyarakat ada Brazil terhadap tindakan dan keputusan Bolsonaro yang menghancurkan dan mewadahi penularan virus COVID-19 (Brazil Solidarity Initiative 2020).
BSI berusaha untuk menyebarkan berusaha untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dunia mengenai buruknya kebijakan yang ditetapkan selama masa pemerintahan Bolsonaro. Berbagai opsi disediakan bagi kaum awam untuk menunjukkan dukungannya terhadap gerakan solidaritas ini, seperti dengan penandatanganan petisi dan berbagai opsi donasi. Tidak hanya itu, gerakan ini aktif dalam mengadakan  talkshow bersama dengan Mantan Presiden Brazil, Dilma Roussef, guna mengadakan diskusi terkait bahayanya kebijakan yang ditetapkan oleh Bolsonaro. Joao Doria yang merupakan Gubernur sayap kanan Sao Paolo—sebagai negara bagian terpadat di negara itu—menyebutkan bahwa Brazil sedang berperang dengan dua macam virus, yakni COVID-19 dan “Virus Bolsonaro” (Brazil Solidarity Movement 2020). BSI menekankan bahwa krisis yang sedang dihadapi oleh Brazil
sejatinya adalah krisis internasional dan mendorong seluruh masyarakat global untuk berdiri dan berjuang guna menghasilkan respon cukup un- tuk membawa perubahan. Setiap bentuk dukungan sejatinya merupakan satu langkah untuk menyelamatkan hidup dan kesehatan masyarakat di Brazil—dan secara konsekuen—bagi seluruh dunia.
Kelompok, selanjutnya, berusaha mengilustrasikan studi kasus dimana negara memiliki andil dalam menciptakan gerakan solidaritas atau state solidarity movement untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Kelompok akan mengangkat studi kasus Selandia Baru dalam menciptakan solidaritas dalam masyarakatnya. Selandia Baru merupakan contoh dari gerakan solidaritas berbasis negara yang terbukti, hingga sejauh ini, sukses untuk meredam dan bahkan menghentikan persebaran COVID-19. Pemerintah Selandia Baru telah bertindak cepat dan tegas dengan menanamkan norma keterbukaan, kejujuran, dan empati dalam menghadapi COVID-19 (Claridge 2020). Kegigihan pemerintah tidak hanya ditunjukkan dengan menetapkan kebijakan lockdown yang ketat, tetapi juga dibuktikan dengan keputusan Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk memotong gajinya dan segenap anggota kementeriannya. Pada masa krisis seperti ini, penting bagi Ardern untuk menunjukkan solidaritas dan jiwa kepemimimpinan dari setiap politisi (Stavrinou 2020). Pemotongan gaji sebesar 20% didonasikan guna menambah dana penanganan COVID-19 di Selandia Baru dan untuk mendukung para tenaga medis serta pekerja garis depan (frontliners) dalam tugasnya mencegah COVID-19.
Flint dan Robinson (2008; dalam Clardige 2020) menjelaskan bahwa krisis apabila ditangani dengan kepemimpinan yang efektif dapat menjadi kekuatan untuk menggabungkan komunitas dan menghasilkan aksi kolektif untuk mencapai penyelesaian. Dalam kasus Selandia Baru, Ardern berusaha untuk membingkaikan pengendalian COVID-19 sebagai tanggung jawab seluruh warga negara Selandia Baru, bahwa solidaritas antar-kelompok masyarakat merupakan hal terpenting untuk melawan COVID-19. Kebijakan lockdown secara tegas ditetapkan Selandia Baru, tetapi tidak hanya itu, Ardern juga menetapkan norma kuat akan kepatuhan dan sanksi sosial yang berat bagi mereka yang melanggar peraturan yang ditetapkan (Claridge 2020). Berlawanan dengan Bolsonaro yang tidak mengacuhkan saran dari Menteri Kesehatan, Ardern bekerja sama dengan intens dengan pakar-pakar kesehatan untuk memastikan cara paling tepat untuk menghadapi COVID-19.
Alih-alih mendapatkan perlawanan dari masyarakat terkait kebijakan lockdown kuat yang ditetapkan, Ardern menerima dukungan penuh dari
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
masyarakat (kisaran 80% reaksi positif dan 9% reaksi negatif) (Clardige 2020). Ardern berhasil menciptakan budaya solidaritas dalam masyarakat. Alih-alih berguna sebagai upaya penegakan hukuman, kebijakan dibagikan dan diterima sebagai upaya untuk mengedukasi terkait COVID-19. Penanganan COVID-19 di Selandia Baru ini tentu menarik dilihat, khususnya ketika dibandingkan dengan negara-negara seperti Brazil. Solidaritas dalam negara dibangun dari kegigihan dan totalitas pemerintah untuk menyelesaikan krisis bersama ini, seperti pemotongan gaji, alhasil memberikan kepada masyarakat ‘sense of belonging’ dan perasaan bahwa bukan hanya mereka yang dirugikan dari adanya pandemi ini. Solidaritas dan tanggung jawab lantas menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat Selandia Baru untuk mendukung program pemerintah dan untuk bekerja sama dalam solidaritas untuk mencegah peningkatan kasus di Selandia Baru.

## Kesimpulan
Globalisasi memiliki peran besar dalam menghubungkan manusia dalam satu jaringan dengan inovasi-inovasi yang mempermudah aliran informasi dan komunikasi antar-manusia. Kemudahan-kemudahan tersebut lantas berhasil membentuk pola politik identitas baru di antara masyarakat, khususnya ketika setiap masyarakat mulai terjaring menjadi satu—terlepas dari perbedaan jarak dan identitas—atau dikenal sebagai network  society. Hal ini menjadi krusial dalam mendorong rasa solidaritas yang nantinya akan mengkatalisasi pergerakan-pergerakan sosial selama masa pandemi COVID-19. Pukulan pandemi COVID-19 kepada masyarakat yang mulai ditarik hak-haknya dan kepada pemerintah yang kewalahan untuk meresponi penyebarannya, lantas mendorong masyarakat—sebagai satu identitas—untuk saling membantu dan meringankan beban satu sama lain. COVID-19 berhasil merubah kontur solidaritas, dimana solidaritas tidak hanya muncul dalam batasan negara tapi mulai melintasinya (solidaritas global). Solidaritas menanamkan kepada masyarakat rasa kepekaan dan tanggung jawab, sebagai contoh adalah anggapan bahwa krisis yang mereka hadapi adalah krisis yang kami hadapi. Tidak hanya itu, solidaritas dituangkan kepada gerakan-gerakan sosial untuk mengusahakan kepentingan tertentu, seperti penggalangan donasi, pengumpulan alat kesehatan, atau donasi makanan kepada bank makanan (food banks). Pada dasarnya, baik aktor negara dan non-negara memiliki kepentingan untuk meresponi COVID-19. Aktor negara diharapkan dapat menanamkan solidaritas dalam rakyatnya untuk mematuhi kebijakan yang ditetapkan untuk  penjaminan  kesehatan,  tetapi  seringkali  pemerintah  tidak  efisien atau tidak cukup untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat.
Hal ini yang lantas menyorotkan pentingnya pergerakan masyarakat sipil global dan solidaritas global dalam menyelesaikan COVID-19. Aksi kolektif global dapat membawa dampak yang lebih besar dan terfokus dalam upaya penanganan pandemi.

## Referensi

## Buku atau Bagian dalam Buku
Baylis, J., 2011. The  Globalization  of  World  Politics. Oxford: Oxford University Press.
Castells, M., 2004. “Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint” dalam M. Castells (ed.) The Network Society:  A  Cross-cultural  Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 3-49.
Davies, S. E., Kamradt-Scott, A., dan Rushton, S., 2015. Disease Diplomacy:  International  Norms  and  Global  Health  Security. Baltimore: John Hopkins University Press.

## Artikel Jurnal
Deepak, A. C., 2011. “Globalization, Power, and Resistance: Postcolonial and Transnational Feminist Perspectives for Social Work Practice”, International Social Work, 55(6): 779-793.
Johnston, J., dan Laxer, G., 2003. “Solidarity in the Age of Globalization: Lessons from the anti-MAI and Zapatista Struggles”, Theory and Society, 32: 39-91.
Ku, A. S., dan Wang, H., 2004. “The Making and Unmaking of Civil Solidarity: Comparing the Coping Reasons of Civil Societies in Hong Kong and Taiwan during the SARS Crises”, Asian Perspective, 28(1):
121-147.
Lee, A., 2020. “Wuhan novel coronavirus (COVID-19): why global control is challenging?”, Public Health, 179: A1-A2.
Mau, S. dan Burkhardt, C., 2009. “Migration and welfare state solidarity in Western Europe”, Journal of European Social Policy, 19(3): 213-229.

## Working Paper
Chenoweth, E., Shetty, S., dan Smith, M., 2020. “Reimagining Social Movements and Civil Resistance during the Global Pandemic”, Carr Center Covid-19 Discussion Paper Series, No. 4, Mei.
Council on Foreign Relations, 2020. “Challenges Governance Amid the COVID-19 Pandemic”, Council  on  Foreign  Relations  Paper  Series, Mei.
Scholte, J. A., 1999. “Global Civil Society: Changing the World?”, CSGR Working Paper, No. 31/99, Mei.

## Publikasi Daring
Agence France-Presse, 2020. “Brazil jumps to third in COVID-19 cases worldwide”, The Jakarta Post, 19 Mei 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/19/brazil-jumps- to-third-in-covid-19-cases-worldwide.html ] (diakses pada [20 Juni 2020]).
Brazil Solidarity Initiative, 2020. “Brazilians struggling for public health need our solidarity – Claudia Webbe MP”, 25 April 2020  [daring]. Tersedia dalam [ https://nocoupinbrazil.wordpress.com/2020/04/25/ brazilians-struggling-for-public-health-need-our-solidarity-clau- dia-webbe-mp/ ] (diakses pada [22 Juni 2020]).
Claridge, T., 2020. “New Zealand’s pandemic response: solidarity in a post-truth world”, Social Capital Research, 22 April 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://www.socialcapitalresearch.com/new-zea- lands-pandemic-response-solidarity-in-a-post-truth-world /] (diakses pada [22 Juni 2020]).
French, A., 2020. “How is the Covid-19 Crisis Changing the Global Movement Landscape?”, International Center on Nonviolent Conflict, 3 April 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://www.nonviolent-con- flict.org/blog_post/how-is-the-covid-19-crisis-changing-the-global- movement-landscape/ ] (diakses pada [20 Juni 2020]).
Gopinath, G., 2020. ‘The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression” IMF  Blog, 14 April 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lock- down-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ ] (diakses pada [21 Juni 2020]).
Okafor, O. C., 2020. “Solidarity Key to Post Covid-19 Response” Open Global Rights, 28 April 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://www. openglobalrights.org/solidarity-key-to-post-covid-19-response /] (diakses pada [20 Juni 2020]).
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
Stavrionou, R., 2020. “New Zealand PM and ministers take pay cut in solidarity with those hit by COVID-19” New Europe [daring]. Tersedia dalam [ https://www.neweurope.eu/article/new/-zealand-pm-and- ministers-take-pay-cut-in-solidarity-with-those-hit-by-covid-19/ ] (diakses pada [22 Juni 2020]).
Webbe, C., 2020. “Bolsonaro’s deadly handling of #COVID-19: why the people of Brazil need our solidarity – Claudia Webbe MP Exclusive” Labour Outlook, 29 Mei 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://la- bouroutlook.org/2020/05/29/bolsonaros-deadly-handling-of-covid- 19-why-the-people-of-brazil-need-our-solidarity-claudia-webbe-mp- exclusive/ ] (diakses pada [20 Juni 2020]).
WHO, 2020. “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020” WHO International, 11 Maret 2020 [daring]. Tersedia dalam [ https://www.who.int/dg/speeches/ detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-brief- ing-on-covid-19---11-march-2020 ] (diakses pada [20 Juni 2020]).