## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor  2, Bulan Desember Tahun 2022

## KETIADAAN PERSETUJUAN WALI NASAB UNTUK MEMPELAI WANITA SEBAGAI ANALISIS PENUNJUKAN WALI HAKIM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A)
The Absence of the Marriage (Parental) Guardian’s Approval for Bride as an Analysis of Appointment of Magistrate Guardian (a study in class I A Religious Court of Watampone)
Nurlina
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone nurlinafirman29@gmail.com

## Andi Jusran Kasim
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene jusrankasim@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  faktor  penyebab  ketiadaan persetujuan  wali  nasab  untuk  mempelai  wanita  dan  prosedur  penunjukan  wali  hakim  di pengadilan  Agama  Watampone.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field research )  yang  menggunakan  metode  pendekatan  teologis  normatif  dan  pendekatan  yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yaitu beberapa hakim di Pengadilan Agama Watampone dan Kepala KUA. Dari hasil penggunaan metode-metode tersebut, peneliti dapat mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita yakni dikarenakan  mempelai  wanita  memang  tidak  memiliki  wali  nasab,  wali  nasab  tidak  bisa dihadirkan,  wali  nasab  yang gaib atau  tidak  diketahui  alamatnya,  kemudian  wali  nasab  tidak setuju atas pernikahan tersebut. Sementara untuk prosedur penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama  Watampone  telah  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  seperti  perkara permohonan pada umumnya dimulai dari pengajuan permohonan dan berakhir dengan putusan. Kemudian  setelah  adanya  putusan  dari  Pengadilan  Agama  maka  pernikahan  sudah  dapat dilangsungkan  dengan  hak  perwalian  dialihkan  ke  wali  hakim.  Akan  tetapi,  putusan  tersebut secara otomatis batal ketika wali nasabnya sudah setuju menjadi wali nikah atau sudah bisa hadir untuk memberikan hak perwaliannya dalam pernikahan.
Kata Kunci : Rukun nikah; Wali; Pernikahan.

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  explain  the  factors  causing  the  absence  of  nasab  guardian approval  for  the  bride  and  the  procedure  for  appointing  a  guardian  judge  at  the  Watampone Religious  Court.  This  type  of  research  is  a  field  research  that  uses  a  normative  theological approach and a normative juridical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The data sources are several judges at the Watampone Religious Court and the Head of the KUA. From the results of using these methods, the researcher can present the results of the research that has been done that the factors causing the absence of approval from the nasab guardian for the bride are because the bride does not have a nasab guardian, the nasab guardian cannot be presented, the nasab guardian is unseen or the address is unknown. , then the guardian
of the lineage did not agree to the marriage. Meanwhile, the procedure for appointing guardian judges at the Watampone Religious Court has been carried out in accordance  with  applicable procedures such as application cases in general, starting from the submission of an application and ending with a decision. Then after a decision from the Religious Courts, the marriage can be held  with  guardianship  rights  transferred  to  the  guardian  judge.  However,  the  decision  is automatically annulled when the nasab guardian has agreed to become a marriage guardian or is able to attend to give his guardianship rights in marriage.
Keywords : Pillars of marriage, Guardian, Marriage

## I. PENDAHULUAN
Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah  SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah SWT telah membekali syariat  dan  hukum-hukum  Islam  agar  dilaksanakan  manusia  dengan  baik. 1 Bahkan Rasulullah ﷺ menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah agar segeralah menikah. Menurut Rasulullah ﷺ, menikah itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. 2
Dalam  terminologi  Islam,  istilah  nikah  yaitu  suatu  akad  atau  perjanjian  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk  menghalalkan  hubungan  biologis  antara  kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk membangun keluarga sakīnah,  mawaddah,  wa raḥmah .  Untuk  menegakkan  cita-cita  kehidupan keluarga  tersebut,  pernikahan  tidak  cukup  hanya  bersandar  pada  ajaran-ajaran  Allah dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang  semula  hanya  perpaduan  dua  insan,  dapat  pula  menjadi  sarana  pemersatu  dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu. 3 Pernikahan baru dinyatakan sah apabila  telah memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya  menurut  hukum  Allah  dan  hukum negara.
Untuk  melaksanakan  suatu  pernikahan,  lebih  dahulu  harus  sudah  dilengkapi bagian-bagiannya, yang disebut “rukun nikah”. Suatu pernikahan dianggap sah oleh para
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, “ Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak”, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h.39.
2 Syarifuddin  Latif,  “ Status  Hukum  Pernikahan  Wanita  Hamil  di  Luar  Nikah  dan  Anaknya ; Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, (Cet. II; Jakarta: Trust Media publishing, 2017), h. 2.
3 Khoiruddin  nasution,  “ Hukum  Pernikahan  I  dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer” , (t. Cet; Yogyakarta: Academia+tazaffa, 2013), h. 22.
fuqaha,  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  suatu  pernikahan,  yang  dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu  rukun,  maka  pernikahan  tidak  mungkin  dilaksanakan.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk salah satu bagian pada hakikat pernikahan itu. 4
Terkait  masalah  pernikahan,  hal  pertama  yang  harus  diperhatikan  adalah kekuasaan  wali  (ayah  atas  anak  perempuannya,  baik  perempuan  maupun  janda).  Jadi dapat  dikatakan  bahwa  wali  adalah  pemilik  kekuasaan  yang  berlaku  untuk  akad  yang diinginkan,  berdasar  pada  etimologi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  wali  memiliki kekuasaan, kemampuan dan kehendak, sehingga dalam pernikahan seorang wali sangat penting  keberadaannya.  Wali  nikah  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  karena seorang wali akan bertindak untuk menikahkan atau memberikan izin dalam pernikahan. Jika  pernikahan  dilakukan  tanpa  wali,  maka  dengan  tegas  dinyatakan  bahwa  status pernikahan itu tidak sah.
Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak  atas  nama  mempelai  wanita  dan  dapat  pula  sebagai  orang  yang  dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.
Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A beberapa calon mempelai  wanita  mengajukan  permohonan  penetapan  wali  hakim  dengan  alasan  tidak adanya  persetujuan  dari  wali  nasabnya  sehingga  harus  menikah  atas  perwalian  wali hakim. Dalam kondisi tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa pernikahan menjadi tidak terlaksana  atau  tertunda.  Faktor  penyebab  tidak  adanya  persetujuan  wali  nasab disebabkan  karena  walinya  enggan  menikahkan  putrinya  atau  walinya  tidak  diketahui tempat  tinggalnya  yang  kemudian  akan  sulit  untuk  meminta  persetujuan  atau menghadirkannya  dan  sebagainya.  Tentu  hal  tersebut  menyalahi  rukun  nikah  yang mengharuskan adanya persetujuan wali nasab dalam pernikahan.
4 Syarifuddin Latif, “ Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (buku 1)” , (Cet. I; Bandung: Berkah Utami, 2010), h. 69.
Dengan peristiwa tersebut maka calon mempelai wanita dapat menyampaikan keluhannya  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat  kemudian  KUA  mengeluarkan surat penolakan yang selanjutnya dibawa ke Pengadilan Agama (PA) yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut kemudian diperiksa dan selanjutnya diproses  dalam  persidangan  dan  diakhiri dengan  putusan  atau  penetapan  Kepala  KUA untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research) ,  dengan  dua pendekatan  yakni  pendekatan  teologis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder,  karena penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  peneliti sebagai  instrumen  utama,  pedoman  wawancara  ( interview) yang  berupa  daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan handphone digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN
Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran Malikiyyah, Syafi’iyyah  maupun  Hanabilah  ataupun  posisi  wali  yang  hanya  ditempatkan  sebagai syarat  nikah  bagi  wanita  yang  belum  dewasa  dalam  pemikiran  Hanafiah,  agaknya menarik untuk dikaji lebih jauh. Kuatnya kedudukan laki-laki sebagai wali disebabkan dukungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang digunakan para ulama sebagai dalil, walaupun harus diakui tidak ada satu ayatpun yang eksplisit menyebut wali sebagai rukun nikah. 5
Sehubungan  dengan  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  19  memberikan pengertian wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya. 6 Jika  perkawinan  dilakukan tanpa adanya wali atau dinikahkan oleh wali yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dengan tegas dinyatakan bahwa status perkawinan itu tidak sah.
5 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal,  “ Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI”, (Cet. VI; Prenada Media Group: Jakarta, 2016), h. 76-77.
6 Syarifuddin Latif, “ Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)”, h. 74.
Memang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  nikah  dan  menikahkan,  Allah mengalamatkan  titahnya  kepada  wali  karena  dalam  kehidupan  masyarakat  terutama masyarakat  Arab  waktu  itu  pernikahan  berada  di  tangan  wali.  Dari  Aisyah  r.a,  ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
َّ ي ِل َوِب ََّ الِإ َحاَكِنَال
“Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali”. 7
Selain  itu  ada  beberapa  ayat  al-Qur’an  yang  mengisyaratkan  adanya  wali,  di antaranya QS. al-Nūr/24: 32,
ا  ُم ِهِن ْغُي  َءۤا َرَقُف اْوُنْوُكََّي  ْنِا ْْۗم ُ كِ ىۤا َمِا َو  ْم ُ كِدا َب ِع  ْن ِم  َنْي ِحِل َّٰصلاَو  ْمُكْنِم ى ٰماَيَاْلا او ُح ِكْنَاَو ل ْن ِم  ُه َّٰ ل ع ِسا َو ُه َّٰ للا َو ْۗ هِل ْض َ ف مْيِلَع
Terjemahannya:
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia- Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 8
Kemudian dalam QS. al-Baqarah/2: 221,
ة َم َ ا َ ل َو ْۗ ََّن ِم ْؤُي ى َّٰت َح  ِت ٰ كِر ْشُمْلا او ُح ِكْنَت اَلَو ُح ِك ْنُت اَلَو ۚ ْمُكْتَب َج ْعَا ْوَلََّو  ة َ كِر ْش َُّم  ْن َِّم  رْي َخ  ةَنِم ْؤَُّم او َ ن ْو ُع ْدَي  َك ِ ىٰۤلو ُ ا ْۗ ْم ُ كَب َج ْع َ ا  ْو َ ل ََّو   ك ِر ْشَُّم  ْن َِّم  رْي َخ   نِم ْؤَُّم   دْب َع َ ل َو ْۗ ا ْوُن ِم ْؤُي ى َّٰت َح  َنْيِكِر ْشُم ْ لا
ۖ ِرا ََّنلا ىَلِا ََّنَجْلا ىَلِا آْْو ُع ْدَي ُه َّٰ للا َو َ ن ْو ُر ََّ ك َ ذَتَي ْم ُه ََّ ل َع َ ل  ِسا ََّنلِل  هِتٰيٰا  ُنَِّيَبُيَو ۚ هِنْذِاِب ِةَرِفْغَم ْ لا َو ِة ࣖ
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka  beriman.  Sungguh, hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  daripada  perempuan  musyrik meskipun  dia  menarik  hatimu.  Jangan  pula  kamu  nikahkan  orang  (laki-laki)  musyrik (dengan  perempuan  yang  beriman)  sebelum  mereka  beriman.  Sungguh,  hamba  sahaya laki-laki  yang  beriman  lebih  baik  daripada  laki-laki  musyrik  meskipun  dia  menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  manusia  agar  mereka mengambil pelajaran. 9
7 Syaikh  Kamil  Muhammad  ‘Uwaidah,  “ Fikih  Wanita , Edisi  Lengkap ”,  (Cet.  I;  Pustaka  Al- Kautsar: Jakarta Timur, 2008), h. 408.
8 Kementerian  Agama  RI  Dirjen  Bimas  Islam  Direktorat  URAIS  dan  Pembinaan  Syariah,  “ Al- Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 494.
9 Kementerian  Agama,  “ Al-Qur’an  dan  Terjemahnya”, (Cet.  VIII;  Bandung:  Mizan  Bunaya Kreativa, 2011), h. 43.
Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan. 10 Allah SWT menyeru untuk  menikahkan  itu  pada  laki-laki  (wali)  bukan  kepada  wanita,  seolah-olah  Dia berfirman:  “Wahai  para  wali  (laki-laki)  janganlah  kalian  menikahkan  (wanita)  yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).
Wali  secara  umum  adalah  seseorang  yang  karena  kedudukannya  berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dapatnya bertindak terhadap dan atas nama orang lain dikarenakan orang lain tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang  tidak  memungkinkan  ia  bertindak  sendiri  secara  hukum,  baik  dalam  urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad  nikah,  akad  nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 11 Perkawinan yang ideal adalah  perkawinan  sepupu  satu  kali.  Perkawinan sepupu  baik  sepupu  satu  kali  maupun sepupu   dua   kali   memang   banyak   dijumpai dalam   perkawinan   etnik   Bugis   Bone. Pertimbangannya, bahwa dengan kawin sepupu berarti derajat kebangsawanan dapat dijaga. Di samping itu, juga dimaksudkan agar harta kekayaan tidak jatuh ditangan orang lain. 12
Pada  konteks  ini,  wali  dipandang  sebagai  salah  satu  aspek  menentukan keabsahan  suatu  pernikahan,  bahkan  perwalian  dalam  perkawinan  berimplikasi  pada terjadinya  perubahan  hukum  dari  haram  menjadi  halal.  Oleh  karena  itu,  Islam menegaskan  bahwa  wali  dalam  perkawinan  disyaratkan  harus  memenuhi  kualifikasi syari’at, yakni harus merdeka, berakal sehat, dewasa, orang yang beragama Islam, laki- laki dan adil. 13 Dalam Undang-undang perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 50 s/d pasal 54. Kemudian dalam KHI perwalian diatur dalam Pasal 107 s/d pasal 112, adapun jenis-jenis wali yakni sebagai berikut:
10 Ali  Imron,  “ Kedudukan  Wanita  Dalam  Hukum  Keluarga  (Perspektif  Al-qur’an  melalui pendekatan Ilmu Tafsir)”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h.69.
11 Amir  Syarifuddin.  “ Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:    Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan,” Ed. I, h. 69
12 Supriadi, Supriadi, Andi  Jusran Kasim, and Muhtar Muhtar. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Sompa  Dalam  Perkawinan  Etnis  Bugis ." QISTHOSIA:  Jurnal  Syariah  dan Hukum 1.2 (2020): 145-159. Hlm. 153
13 Syarifuddin Latif, “ Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)”, h. 80.
1. Wali nasab terdiri dan empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu  didahulukan  dari  kelompok  yang  lain  sesuai  erat  tidaknya  susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama , kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua , kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga , kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat , kelompok  saudara  laki-laki  kandung  kakek,  saudara  laki-laki  seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang  yang  sama- sama  berhak  menjadi  wali  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali  ialah  yang paling dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah. 14
2. Wali  hakim  (penguasa)  menurut  Pasal  I  huruf  b  KHI  adalah  wali  nikah  yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah  atau  dalam  arti  lain  wali hakim ini adalah orang  yang tidak mempunyai wali  yang berhak mengawinkan mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali ditempat itu, atau ada wali tapi enggan menjadi wali (baca wali hakim adhal ) 15 . Wali hakim baru dapat bertindak sebagai  wali  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  mungkin  tidak  dapat  atau  tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib.
3. Wali  Muhakkam  yakni  wali  yang  diangkat  oleh  mempelai  perempuan.  Hal  ini dapat  saja  terjadi,  apabila  wali  yang  berhak  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya sebagai wali karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan  dapat  menunjuk  seseorang  yang  dianggap  mempunyai  pengetahuan
14 Mardani, “ Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.
15 Syarifuddin Latif, “ Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)”, h. 77
keagamaan yang lebih baik untuk menjadi wali yang tidak mempunyai hubungan nasab dan juga bukan penguasa/ pemerintah. 16

## Faktor Penyebab Ketiadaan Persetujuan Mempelai Wanita
Dalam  beberapa  keadaan,  adakalanya  wali  nasab  tidak  setuju  dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Perpindahan hak perwalian  ke  tangan  wali  hakim  yang  disebabkan  karena  ketiadaan  wali  nasab  (calon mempelai  tidak  mempunyai  wali  nasab  sama  sekali),  dalam  hal  ini  para  fuqaha sependapat  bahwa  perwalian  berpindah  ke  tangan  wali  hakim.  Tetapi  hal  perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus di lihat dulu apakah alasannya sesuai dengan syara atau tidak dibenarkan oleh syara’. 17
Adapun faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab disebabkan karena:
a. Kalau tidak ada wali nasab, Calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab  dapat  dikarenakan  wanita  tersebut  adalah  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan yang tidak sah atau anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan maka wali yang berada tidak berhak atau tidak sah untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahannya,  sehingga  yang  menjadi  wali mereka adalah ibu. Sementara ibu tidak dibenarkan untuk menjadi wali nikah dalam Islam.
b. Tidak mungkin menghadirkan wali nasab, Dalam kasus yang demikian maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim karena wali nasab tidak dapat hadir serta memberikan persetujuannya. Hak perwaliannya juga tidak dapat berpindah  kepada  urutan  wali  berikutnya  di  karena  hak  perwalian  masih melekat pada wali yang berhak tersebut. Namun karena wali nasab tidak bisa hadir maka hak perwalian berpindah ke wali hakim.
c. Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab, Adapun hadis
ناطلسلا اهل يلو نم يلو
Di samping dasar boleh posisi wali nasab diganti wali hakim juga menjadi
16 Syarifuddin Latif, “ Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)”, h. 78
17 Aspandi, “ Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam ”, Jurnal Pernikahan , Vol. 5, No. 1, 2012, h.106.
dalil  boleh  hak  wali  nikah  yang  paling  dekat  diganti  wali  yang  lebih  jauh atau  hakim,  dengan  alasan  wali  yang  lebih  dekat  berhalangan  atau mempersulit.  Adapun  maksud  mempersulit  adalah  kalau  keduanya  (calon mempelai) sudah sekufu dan saling senang, wali tetap menghalang-halangi, seperti kasus Ma’qul bin Yasir .
d. Wali  nasab  gaib,  Wali  ghaib  adalah  wali  yang  tidak  diketahui keberadaannya.  Karena  tidak  diketahuinya  lah  maka  tidak  bisa  dipastikan apakah ia masih hidup atau tidak. Maka dalam keadaan seperti ini maka yang menikahkan  adalah  wali  hakim  dan  tidak  bisa  digantikan  oleh  urutan setelahnya,  kecuali  wali  hakim/pengadilan  menghukumi  wali  nikahnya sudah meninggal dengan melihat orang yang sebaya dengan wali nya telah meninggal maka yang menikahkan adalah wali dalam urutan setelahnya.
e. Wali  nasab  enggan  menikahkan,  Wali  nasab  yang  enggan  menikahkan anaknya  disebut  wali  adhol  adalah  wali  yang  menghalangi  pernikahan putrinya baik dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan  oleh  syariat  islam.  Yang  dimaksud  menghalangi  disini  yaitu ketika calon mempelai wanita meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang  sekufu  dengannya,  baik  akhlak,  dan  agamanya  kemudian  wali nasabnya  menolak  maka  hakimlah  yang  bertindak  menikahkannya  setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menyebut dalam Pasal 23 sebagai berikut:
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui tempat tinggalnya atau qaib atau adhal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 PMA nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan mengenai pernikahan menggunakan wali hakim yaitu “bagi calon mempelai  wanita  yang  akan  menikah  di  wilayah  Indonesia  atau  di  luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab
yang  berhak  atau  wali  nasabnya  tidak  memenuhi  syarat  atau  mafqud  atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Menurut Drs. H. Ramly Kamil M. H, faktor lain yang menjadi alasan wali nasab tidak memberikan persetujuannya disebabkan karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria berbeda agama, kemudian dilihat dari segi pekerjaan, ekonomi, keturunan, pendidikan dan masih banyak pertimbangan lainnya. 18 Selanjutnya menurut Dra. Hj. St. Masdanah, salah satu faktornya juga dapat disebabkan karena umur yang terpaut jauh di antara  keduanya.  Misalnya  calon  mempelai  wanita  masih  muda  sementara  calon mempelai laki-lakinya sudah berumur sehingga terkadang wali tidak mau memberikan persetujuannya. 19 Kemudian  menurut  KM.  Abd.  Samad  S.  Ag,  M.H,  faktor  lain disebabkan karena kemauan ibu yang menginginkan anaknya berumah tangga sementara anaknya masih di bawah umur akan tetapi menurutnya, anak tersebut sudah layak untuk dinikahkan  karena  sudah  mampu  mengurus  rumah  tangga.  Sementara  ayahnya  belum mau menikahkan putrinya dengan anggapan bahwa anak tersebut belum dewasa dalam berpikir. Dengan alasan tersebut terkadang wali tidak mau menikahkan anaknya. 20

## Prosedur Penunjukan Wali Hakim di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A
Apabila wali yang paling dekat urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah  atau  karena  wali  nikah  itu  menderita  tuna  wicara,  tuna  rungu  atau  berhalangan, maka  hak  menjadi  wali  sudah  berpindah  kepada  wali  nikah  yang  lain  menurut  urutan berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau ada tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menikahkan.
Penghulu atau kepala KUA selaku wali hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab atau mengganti wali nasab yang mempersulit sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, untuk menggantikan posisi wali nasab karena  alasan  enggan  menjadi  wali  lebih  dahulu  harus  ada  putusan  dari  Pengadilan Agama. Menurut Dra. Husniwati selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas Watampone
18 Ramly  Kamil,  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  Watampone  I  A,  Wawancara  di  Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, 11 Juli 2019.
19 St.  Masdanah,  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  Watampone  I  A.  Wawancara  di  Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
20 Abd. Samad, Kepala KUA. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kec. Tanete Riattang Timur, 16 Juli 2019.
I  A  bahwa  prosedur  penetapan  wali  hakim  sama  saja  dengan  prosedur  persidangan perkara  permohonan  pada  umumnya  dimulai  pendaftaran  perkara  (permohonan) kemudian  diperiksa  untuk  diproses  di  dalam  persidangan  yang  selanjutnya  berakhir dengan  putusan. 21 Pendapat  tersebut  selaras  dengan  pendapat  beberapa  hakim  yang peneliti wawancarai. Adapun prosedurnya yang lebih rinci yakni sebagai berikut:
1. Penerimaan  perkara  dengan  layanan  pembuat  gugatan  permohonan (POSBAKUM).
2. Pengajuan permohonan penetapan wali hakim yang ditandatangani datang di Pengadilan  Agama  Watampone  menghadap  petugas  Meja  I.  Dan  petugas meja I akan melakukan pengecekan kelengkapan berkas antara lain:
a. Surat  permohonan  penetapan  wali  hakim  yang  ditujukan  kepada  ketua Pengadilan Agama Watampone yang telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
b. Surat kuasa hukum, jika pemohon menggunakan kuasa hukum.
c. Fotocopy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.
d. Berkas  permohonan  digandakan  sebanyak  5  (lima)  berkas,  satu  untuk pemohon, satu yang asli untuk diarsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.
3. Menaksir panjar biaya perkara (skum/meja I).
4. Pembayaran biaya perkara melalui bank BRI.
5. Pemberian  nomor  perkara  oleh  kasir  pada  surat  gugatan/permohonan  dan pendaftaran perkara dalam register (Meja II).
6. Penetapan penanganan perkara yaitu penetapan majelis hakim (PMH) dalam tenggang  waktu    3  (tiga)  hari  kerja  setelah  proses  registrasi  diselesaikan, petugas  meja  II  harus  sudah  menyampaikan  permohonan  penetapan  wali hakim  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  dan  Majelis  Hakim  yang  ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim kecuali Undang Undang menentukan yang lain,  kemudian  Penetapan  Hari  Sidang  segera  diserahkan  kepada  ketua majelis  dan  hakim  yang  telah  ditunjuk  dan  ketua,  penunjukan  panitera/PP, dan penunjukan jurusita(PJS).
7. Jurusita mengantarkan surat pemanggilan pihak-pihak yang berperkara.
8. Persidangan  perkara  yaitu  pembacaan  permohonan  dan  pemohon memperkuat  dalil-dalil  permohonannya  dengan  mengajukan  beberapa  alat bukti serta menghadirkan beberapa saksi dan bukti lainnya, kemudian majelis hakim menyampaikan kesimpulan dan putusan.
9. Jurusita  akan  membawa  surat  pemberitahuan  isi  putusan  bagi  pihak  yang tidak hadir.
21 Husniwati,  Hakim  Pengadilan  Agama  Watampone.  Wawancara  di  Pengadilan  Agama Watampone, 11 juli 2019.
10. Kemudian meja III melakukan pengiriman salinan putusan/penetapan kepada pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon.
11. Perkara selesai dengan adanya penetapan.
Setelah  adanya  putusan  atau  penetapan  dari  Pengadilan  Agama,  maka  calon mempelai  wanita  sudah  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Proses  pernikahannya menurut H. Wahyuddin S. Ag selaku penghulu KUA Kec. Tanete Riattang Timur, yakni sama saja dengan proses pernikahan pada umumnya hanya saja terdapat perbedaan pada walinya kemudian harus ada surat penetapan wali hakim. 22 Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon menurut Dra. Hj. St. Masdanah selaku hakim  Pengadilan  Agama  Watampone,  adalah  dengan  memperhatikan  kemaslahatan akan  terjadinya  pernikahan  kemudian  segala  bentuk  kemudharatan  yang  bisa  terjadi apabila  perkawinan  tidak  dilangsungkan  misalnya  calon  mempelai  wanita  dan  calon mempelai pria hanya akan terikat dalam hubungan yang tidak dibenarkan dalam syariat yang kemudian akan meresahkan keluarga karena dekat dengan perzinahan, apalagi jika keduanya memang sekufu dan cukup umur untuk menikah. 23
Selanjutnya menurut Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, dasar pertimbangan hakim adalah jika  keduanya  telah  sekufu,  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  memperhatikan kemaslahatan  dari  terjadinya  pernikahan  misalnya  keinginan  menghubungkan  dua keluarga,  melahirkan  keturunan  yang  sah  atas  dasar  ikatan  perkawinan,  dan  mengikuti sunnah  Nabi  Muhammad  saw.  sekaligus  untuk  menyempurnakan  agama  dan  status pernikahannya tetap sah dengan melahirkan anak-anak yang sah. 24 Lanjut oleh Drs. H. Ramly  Kamil,  M.  H,  yaitu  dengan  berdasar  pada  keterangan  pemohon  dan  saksi-saksi yang  dihadirkan  turut  menguatkan  keterangan  pemohon,  yang  kemudian  menjadi pertimbangan  bagi  hakim  dalam  menetapkan/memutuskan  perkara  permohonan penunjukan wali hakim. 25
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  dapat  memahami  bahwa  antara mempelai  wanita  dan  mempelai  pria memang  harus  sekufu  dalam  berbagai  hal  seperti
22 Wahyuddin,  Penghulu  Kua  Kec.  Tanete  Riattang  Timur.  Wawancara  di  Kantor  Urusan Agama, 16 Juli 2019.
23 St. Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A. Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
24 Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
25 Ramly Kamil, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, 11 Juli 2019.
yang telah dikemukakan oleh beberapa hakim di atas seperti halnya sekufu dalam segi ekonomi,  pekerjaan,  pendidikan  dan  sebagainya.  Selain  untuk  mendapatkan  restu  dan persetujuan dari wali nasab sekiranya juga akan berdampak pada kelanggengan rumah tangga. Namun di sisi lain, seorang wali juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab atau tidak ingin tahu apa-apa tentang wanita yang berada di bawah perwaliannya, oleh karena itu  sepatutnya  seorang  wali  dapat  melaksanakan  sesuai  dengan  kemampuannya,  yaitu dengan  mewakili  orang  lain  untuk  melakukan  pernikahan  ini  sebagai  bentuk  tanggung jawab yang harus dipenuhi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  maka  dirumuskan  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Faktor  penyebab  ketiadaan  persetujuan  wali  nasab  untuk  mempelai  wanita  yakni disebabkan  karena  Tidak  ada  wali  nasab,  wali  nasab  tidak  bisa  dihadirkan,  wali  nasab yang gaib atau  tidak  diketahui  alamatnya  dan  wali  nasab  yang  tidak  menyetujui pernikahan  tersebut.  Dari  beberapa  faktor  tersebut,  pemohon  dapat  mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim setelah urutan wali sudah habis  atau  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  wali  nikah.  (2)  Prosedur  penunjukan Wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A yaitu dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, persidangan dan berakhir dengan jatuhnya putusan/penetapan wali hakim.  Prosedur  persidangan  penunjukan/penetapan  wali  hakim  tidak  berbeda  dengan prosedur perkara permohonan ( voluntair ) pada umumnya. Setelah adanya putusan maka pernikahan sudah dapat dilangsungkan. Akan tetapi ketika wali nasabnya sudah bersedia atau  sudah  dapat  hadir  untuk  memberikan  hak  perwaliannya  maka  putusan  yang  telah ditetapkan  oleh  PA  batal  secara  otomatis.  Adapun implikasi  dari  penelitian  ini  adalah sekiranya setiap wali tidak mempersulit pernikahan gadis  yang di bawah perwaliannya dengan  tetap  memperhatikan  kewajibannya.  Kemudian  untuk  calon  mempelai  wanita yang tidak memiliki wali nasab, maka dapat mengajukan permohonan penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone kelas I A dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, baik dari KUA atau pun yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam. Fiqh  Munakahat  Khitbah  Nikah  dan  Talak. Cet.  II;
Jakarta: Amzah, 2011.
Ali  Imron. Kedudukan  Wanita  Dalam  Hukum  Keluarga  (Perspektif  Al-qur’an  melalui pendekatan  Ilmu  Tafsir). Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2007.
Amir Syarifuddin. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia:  Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan, Ed. I.  Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014. Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih  UU  No.  1/1974  sampai  KHI. Cet.  VI; Prenada Media Group: Jakarta, 2016.
Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001. Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Cet. VIII; Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2011.
Khoiruddin nasution. Hukum Pernikahan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer. t. Cet; Yogyakarta: Academia+tazaffa, 2013.
Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017. Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. Fikih Wanita , Edisi Lengkap. Cet. I; Pustaka Al- Kautsar: Jakarta Timur, 2008.
Syarifuddin  Latif. Hukum  Pernikahan  Islam  di  Indonesia  (buku  1). Cet.  I;  Bandung: Berkah Utami, 2010.
______________. Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya ; Perspektif  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam.  Cet.  II;  Jakarta:  Trust  Media, publishing, 2017.

## Jurnal
Aspandi.  Pernikahan  Berwalikan  Hakim,  Analisis  Fikih  Munakahat  dan  Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Pernikahan, Vol. 5, No. 1, 2012.
Supriadi,  Supriadi,  Andi  Jusran  Kasim,  and  Muhtar  Muhtar.  "TINJAUAN  HUKUM ISLAM  TERHADAP  PENYELESAIAN  SENGKETA  SOMPA  DALAM PERKAWINAN ETNIS  BUGIS." QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan  Hukum 1.2 (2020): 145-159.

## Responden
Abd. Samad. Kepala KUA. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kec. Tanete Riattang Timur, 16 Juli 2019.
Husniwati.  Hakim  Pengadilan  Agama  Watampone.  Wawancara  di  Pengadilan  Agama Watampone, 11 juli 2019.
Nurmiati. Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
Ramly  Kamil.  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  Watampone  I  A,  Wawancara  di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, 11 Juli 2019.
St.  Masdanah.  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  Watampone  I  A.  Wawancara  di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
Wahyuddin. Penghulu Kua Kec. Tanete Riattang Timur. Wawancara di Kantor Urusan Agama, 16 Juli 2019.