## MEWUJUDKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM
Benhard Kurniawan Pasaribu Benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

## ABSTRAK
Dalam  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  Hak  Tanggungan,  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang memiliki kepentingan didalamnya, yaitu pihak kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan yang berkepentingan  untuk  segera  memperoleh  pelunasan  utang  debitor,  pihak  debitor  yang berkepentingan agar dihormati hak kebendaannya yang masih melekat atas objek jaminan Hak Tanggungan,  serta  pihak  calon  pembeli  jaminan  Hak  Tanggungan  yang  berkepentingan  untuk dapat  menguasai objek  kebendaan  yang  dimilikinya  beserta surat-surat bukti  milik yang diperlukan untuk itu segera setelah jual beli terlaksana melalui pelelangan umum. Kepentingan para  pihak  sebagaimana  diuraikan  diatas  menarik  penulis  untuk  mengadakan  penelitian  serta penulisan  untuk  itu  ketika  persoalan perimbangan kepentingan diantara  pihak  berkepentingan terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan ini sendiri menurut penulis tidak terakomodir didalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Hak  Tanggungan  yang  berlaku sekarang ini. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan pentingnya badan peradilan untuk mewujudkan  keadilan  serta  kepastian  hukum  diantara  para  pihak  yang  berkepentingan  atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, serta diperlukannya penghapusan kewenangan kreditor untuk menjual dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atas objek Hak Tanggungan yang masih melekat atasnya hak kebendaan daripada debitor sebagaimana diatur dalam UU No. 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan Tanah.
Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Hak Kebendaan, Jual Beli.

## ABSTRACT
There  are  3  (three)  parties which having  an  interest  in  matter  of  Mortgage  execution, respectively the creditor as the party to whom the Mortgage are given as satisfaction for debtor obligation who has interest to get debt settlement immediately, the debtor who has interest for attention given into  their  property right  which  is  still  attached  to  the  object  of Mortgage,  and the  prospective  buyer  who  has  interest for  a  full  possession  over  the Mortgage object  as  well with  a  title  deed  required  for  it  possession  as  soon  as  the  sale  is  purchased  through  public auction.  The  balance  between  the  parties interest  as  described  above  attract  the  author  to conduct research and writing for this issue, when the interest of the parties as described above are not accomodated by the current Mortgage Right Ac. The research conducted by the authors shows the importance of judiciary to bring justice and legal certainty among the stakeholders over  the  Mortgage  execution,  and  the  need to  overruled  the  creditor  right  for  direct  selling through  public  auction which  are  given  by  an  Act  No.  4/1996  on  Mortgage  Right  along  with Objects Related to the Land.
Keywords: Mortgage Right Execution, Property Right, Sale and Purchase.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Hak  tanggungan  merupakan  suatu hak  jaminan  yang  dapat dibebankan  atas tanah  berikut  atau  tidak  berikut  dengan benda  yang  berada  diatas  tanah.  Hak tanggungan  sebagai  sebuah  hak  hak jaminan pada dasarnya memberikan kesempatan  bagi  manusia  pribadi  maupun suatu badan hukum untuk dapat memperoleh  pembiayaan  atas  keperluan aktifitas kegiatannya, yang mungkin dirasakan tidak akan dapat dipenuhi sendiri dalam  tempo  waktu  segera  tanpa  bantuan dari  kreditornya,  di  sisi  lain  memberikan jaminan  kepada  kreditor  atas  pelunasan utang  yang  kemungkinan  bisa  saja  terjadi dimasa depan,  ketika  debitor  tidak  mampu melunasi  pembiayaan  yang  sudah  pernah diperolehnya  dari  kreditor  dimasa  yang lewat,  yakni  melalui  pengikatan  atas  suatu harta kebendaan milik debitor dalam sebuah perjanjian  bahwa  pelunasan  utang  debitor kepada  kreditor  akan  diperoleh  melalui penjualan  harta  kebendaan  milik  debitor tersebut. Konsep  akan  hak  tanggungan sebagai  sebuah  hak  jaminan  pada  dasarnya adalah  sebuah  konsep  yang  seharusnya menciptakan simbiosis mutualisme diantara kreditor  selaku  pihak  pemberi  pembiayaan, dan  pihak  debitor  selaku  pihak  penerima pembiayaan,  ketika  kedua-duanya  baik disadari  atau  tidak  disadari  adalah  sama- sama pelaku
dalam kegiatan pembangunan. 1 Dalam sejarah hukum kebendaan di
Indonesia, dimasa kolonial sebelum kemerdekaan  lembaga  yang  mengatur
1 Didalam  angka  1  konsiderans  dan  angka  1 Penjelasan  Umum  UU  Hak  Tanggungan telah  sangat  jelas terlihat  bahwa  motivasi untuk memberikan perlindungan dan kepastian  hukum  melalui  lembaga  hak tanggungan bagi para pihak yang berkepentingan  disebabkan  oleh  kebutuhan akan  dana  yang  besar  dalam  rangka pembangunan  nasional,  dimana  pelaku pembangunan  nasional  ini  bukan  hanya pemerintah  saja,  melainkan  termasuk  pula didalamnya  masyarakat  meliputi  orang perseorangan dan badan hukum.
mengenai  hak  jaminan  ini  dikenal  dengan nama Hipotik (Hypotheek), yang akan tetapi setelah  kemerdekaan  Indonesia  melalui ketentuan  sebagaimana  ditemukan  dalam Pasal  25,  33,  39,  dan  51  UU  No.  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (Selanjutnya  disebut  UU Pokok
Agraria). Ketentuan sebagaimana ditemukan  dalam  UU Pokok Agraria dimaksud menyebutkan bahwa hak-hak atas kebendaan  meliputi  hak  milik,  hak  guna bangunan,  dan  hak  guna  usaha  dapat dibebankan  atasnya  hak  tanggungan,  yang pengaturan  terhadap  Hak  Tanggungan  ini akan  dibuat  secara  tersendiri  melalui  suatu undang-undang  yang bersifat  khusus  untuk itu. Undang-undang  yang  bersifat  khusus untuk  mengatur  mengenai  lembaga  Hak Tanggungan  ini  kemudian baru  dapat diundangkan melalui UU No. 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan). Keberadaan UU Hak Tanggungan  sendiri  dimaksudkan  sebagai pengganti ketentuan-ketentuan tentang Hipotik (Hypotheek) dan Credietverband yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  asas-asas hukum  nasional,  dan  diharapkan  dapat menampung  perkembangan  yang  terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan. 2
Sebagaimana telah disebut sebelumnya, keberadaan  daripada  hak tanggungan  sebagai  sebuah  lembaga  hak jaminan  ditujukan  untuk  menciptakan simbiosis  mutualisme  diantara  kreditor  dan debitor, sehingga oleh karenanya ketentuan peraturan perundang-undangan harus menempatkan  diantara  para  pihak  berada dalam  posisi  yang  setara  dan  bukan sebaliknya. Pelembagaan  Hak  Tanggungan sebagai  salah  satu  lembaga  jaminan  di dalam  sistem  hukum  penjaminan  di Indonesia  tidak  dapat  diberikan  pengertian untuk  memperkuat  posisi  salah  satu  pihak yang berkepentingan atasnya saja sebagaimana  diutarakan  beberapa  ahli
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hak  Tanggungan, Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok  dan  Masalah yang  dihadapi  oleh  Perbankan,  (Alumni, Bandung, 1999), hlm. 2-3.
hukum, melainkan ditujukan untuk
memberikan  kepastian  secara  hukum  atas pemberian  jaminan  Hak  Tanggungan  itu sendiri,  serta -dalam  kadar  yang  tepat- memberikan  keadilan  bagi para  pihak  yang turut  terlibat  dan  memiliki  kepentingan akibat  dari  adanya jaminan  atas  Hak Tanggunan  ini. Pernyataan  sebagaimana diutarakan  barusan  diajukan  berkaitan dengan persoalan  krusial  ketika  terjadi cidera  janji  debitor  kepada  kreditor  dalam pelunasan atas pembiayaan yang sebelumnya  telah  diterima  debitor  dari kreditor tersebut. Apabila diperlukan penjabaran, maka permasalahan sebagaimana dimaksud berada dalam pusaran kepentingan kreditor selaku pemegang piutang sekaligus pemegang hak tanggungan agar utang debitur dapat segera dilunasi  melalui  penjualan harta  kebendaan milik  debitur  yang  menjadi  objek  hak tanggungan,  sedangkan  disisi  lain  debitur selaku  si  berutang  sekaligus  pemberi  hak tanggungan  berkepentingan  agar eksekusi atas harta  kebendaan yang  dijadikan  objek hak tanggungan dilaksanakan dengan memperhatikan  hak-hak  debitor  selaku yang  menguasai  sekaligus  pemegang  hak kebendaan asal atas suatu objek benda tidak bergerak, 3 yang  kemudian terhadap  hak kebendaan dimaksud oleh debitor dibebankan Hak Tanggungan untuk kepentingan  pihak  kreditor,  yang  mana dalam  kenyataannya  pembebanan  Hak
Tanggungan  itu  sendiri  tidak  secara otomatis  menghapus  hak  kebendaan  yang melekat  kepada  debitor  selaku  pemegang hak kebendaan asal. 4
3 Dalam ketentuan konstitusi negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28G
ayat  (1)  UUD  NRI  1945  telah  disebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuas aannya....”, sehingga dengan demikian  terhadap  segala  bentuk  hak kebendaan  yang  melekat  atas  tanah  selama masih berlaku dan tidak dicabut atau dihapus menurut  hukum  haruslah  dilindungi  serta dipertimbangkan  keberadaannya  oleh  pihak manapun juga.
4 Pembebanan Hak Tanggungan pada dasarnya  dapat  diberikan  definisi    sebagai
Selain  daripada  hal  sebagaimana telah  diuraikan  diatas,  terdapat  satu kepentingan  pihak lain  yang juga tidak kalah  penting untuk  diperhatikan, yakni kepentingan  daripada calon  pembeli  harta kebendaan yang berdasarkan  asal-usul  hak kebendaannya adalah milik daripada debitor dimaksud,  dimana  selaku  pembeli  tentu berkepentingan  agar  harta  kebendaan  yang telah  dibeli nantinya dapat  dengan  segera berada  dalam  penguasaannya,  dimana penguasaan  ini  meliputi  baik penguasaan atas dokumen kepemilikan, maupun penguasaan atas  objek  harta  kebendaan yang  telah  dibeli  itu  sendiri.  Kepentingan daripada  calon  pembeli  harta  kebendaan milik  debitor  yang  telah  diberikan  sebagai hak  tanggungan  untuk  pelunasan  utang kepada kreditornya ini harus pula diperhatikan  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  karena  secara  logis penguasaan  atas  suatu  harta  kebendaan yang telah dibeli  akan  menjadi  motivasi utama  dari  pihak  pembeli  ketika  terjadi suatu perjanjian  jual-beli  untuk  itu, dan peraturan  perundang-undangan  harus  dapat menyediakan mekanisme yang memungkinkan  penguasaan  atas  objek  Hak Tanggungan  segera  setelah  calon  pembeli dinyatakan sebagai pemenang suatu pelelangan  umum  terhadap  objek  Hak Tanggungan tersebut dengan tanpa bertentangan terhadap peraturan perundang- undangan lain yang sudah ada.
Menempatkan kepentingan diantara 3 (tiga)  pihak diatas  (kreditor,  debitor,  dan calon  pembeli  harta  kebendaan  milik debitor yang dibebankan Hak Tanggungan) kedalam  proporsi  yang  berimbang  adalah merupakan  tantangan  sekaligus  merupakan kewajiban pembentuk peraturan perundang- undangan.  Seorang  tokoh  hukum  bernama Roscoe  Pound pernah  berpendapat terkait
sebuah  perbuatan  hukum  dimana  pihak pemilik  suatu  hak  kebendaan  memberikan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas kepada pihak lain diatas kebendaan miliknya,  dimana  menurut  akar  sejarahnya hal  ini  dikenal  pertama  kali  melalui  asas hukum jura  in  re  aliena didalam  sistem hukum Bang Romawi.
dengan  hakikat  hukum  adalah  bertujuan untuk menata kepentingan-kepentingan yang  ada  dalam  masyarakat  agar  tercapai keseimbangan  yang  proporsional,  dengan manfaat agar terbangun struktur masyarakat sedemikian  rupa  hingga  secara  maksimum mencapai  kepuasan  atau  kebutuhan  dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan. 5 Melalui pemikiran dengan memperhatikan kepentingan 3 (tiga) pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan eksekusi  Hak  Tanggungan  inilah  dapat ditaruh  ekspektasi  timbulnya  suatu  solusi agar  pelaksanaan  eksekusi atas Hak Tanggungan  nantinya dapat  dilaksanakan secara  berkeadilan,  tidak  menempatkan salah  satu  pihak  berkepentingan  berada dalam posisi yang memungkinkan tindakan semena-mena  dapat  dilakukannya,  serta sekaligus  sebagai  muara  akhirnya yaitu memberi  kepastian  atas  status  penguasaan harta benda oleh calon pembeli harta benda yang  dibebankan  Hak  Tanggungan  ini nantinya. Pemikiran kritis dengan menjadikan  kepentingan  para  pihak  terkait sebagai  landasan  dasar  dalam  pengaturan pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan adalah penting untuk diketengahkan, melalui  landasan  inilah  dirasakan  penting untuk  dilakukan  rekonstruksi  hukum  agar menghasilkan  usulan  yang  memungkinkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan  dengan  lebih  berkeadilan  dan berkepastian.

## B. Rumusan Masalah
Didalam penulisan ini, permasalahan yang akan dilakukan pembahasan  atasnya  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  melalui  rekonstruksi  hukum dengan  acuan  kepada kepentingan  para
pihak yang memiliki
keterkaitan
terhadap  pelaksanaan  eksekusi  Hak
Tanggungan dapat diketengahkan usulan pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan yang adil dan berkepastian hukum?
5 Bernard  L.  Tanya,  dkk., Teori  Hukum: Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi,  (Genta  Publishing:  Yogyakarta,
2010), hlm. 155.
2.  Apakah  melalui  rekonstruksi  hukum dengan  acuan  kepada  kepentingan  para pihak yang memiliki keterkaitan terhadap  pelaksanaan  eksekusi  Hak Tanggungan  tersebut  dapat  diberikan suatu  usulan  untuk  perbaikan  ketentuan pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan sebagaimana yang berlaku sekarang ini.

## C. Manfaat Penulisan
Melalui penulisan ini, manfaat yang diperoleh  melalui  pembahasan  terhadap permasalahan yang diajukan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Memperoleh  masukan  terkait  dengan pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan yang adil dan berkepastian hukum;
2. Memperoleh  masukan  terkait  dengan apa  yang  harus  diperbaiki  dalam ketentuan  pelaksanaan  eksekusi  Hak Tanggungan sebagaimana  yang  berlaku sekarang ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam menyusun  penulisan  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  dengan penekanan studi kepada  bahan-bahan  kepustakaan. Bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan perundang-undangan yang memiliki
keterkaitan  dengan  isu  hukum  yang diangkat  dalam  penelitian  ini,  serta  bahan hukum  sekunder  berupa  literatur-literatur terkait  yang  diperoleh  melalui  bahan kepustakaan tertulis  maupun  melalui  bahan kepustaan  elektronik (e-book). Adapun terhadap isu-isu hukum yang diketengahkan dalam  penulisan  ini dilakukan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atasnya.

## PEMBAHASAN
A. Rekonstruksi Hukum dengan Mengacu kepada Kepentingan Pihak-Pihak yang Memiliki Keterkaitan  terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Hal  yang  pertama  kali  sebagai pembuka  pembahasan  pada  bagian  ini
adalah uraian mengenai keberadaan Sertifikat Hak Tanggungan didalam ketentuan  hukum  yang  berlaku. Menurut ketentuan  dalam  Pasal  14  UUHT, bukti daripada adanya pemberian hak tanggungan adalah  melalui  penerbitan  Sertifikat  Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan. Dasar daripada Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan adalah  adanya  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  antara  kreditor  dengan  debitor yang  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan dimaksud. 6 Adapun Sertifikat Hak Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  tersebut  didalamnya  memuat irah- irah “DEMI KEADILAN

## BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG
MAHA ESA” , dimana dalam Pasal 14 ayat (3) UUHT disebutkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  memiliki  kekuatan  eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Beranjak dari ketentuan perundang- undangan  yang  demikian,  maka  secara logisnya  terhadap  setiap  eksekusi  hak tanggungan wajib untuk dimohonkan penetapan  eksekusinya  dari  Pengadilan apabila eksekusi secara sukarela tidak dapat terlaksana,  sebagaimana  terhadap  setiap putusan  atas  perkara-perkara  di  Pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.  Ketentuan  sebagaimana  terdapat dalam Pasal 26 UUHT sendiri menyiratkan bahwa eksekusi  terhadap  Hak  Tanggungan wajib  dengan  terlebih  dahulu  memperoleh penetapan eksekusi dari Pengadilan sebagaimana  halnya  ketentuan  terhadap pelaksanaan  eksekusi  Hipotik, 7 sampai
6 Menurut  ketentuan  Pasal  13  ayat  (2)  UU Hak Tanggungan, PPAT wajib mengirimkan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  dan warkah lain yang diperlukan dalam tempo 7 (tujuh)  hari  setelah  pembuatan  akta  tersebut untuk  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan. Pendaftaran  yang dilakukan  di  Kantor Pertanahan  itu  sendiri  dimaksudkan  untuk memenuhi  asas  publisitas  hak  tanggungan vide Penjelasan  Pasal  13  ayat  (1)  UU  Hak Tanggungan.
7 Bunyi  ketentuan  Pasal  26  UU  Hak Tanggungan  memerintahkan  agar  dalam pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan
dengan  dibentuknya peraturan  perundang- undangan  khusus  mengenai  pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan.
Ketentuan  hukum  terkait  dengan penerbitan  serta  arti dari keberadaan daripada Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana  terdapat  dalam  UU  Hak Tanggungan  diatas  menegaskan  bahwa pelaksanaan eksekusi atas Hak Tanggungan dilaksanakan  seperti  halnya  melaksanakan eksekusi  terhadap  putusan  badan  peradilan yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum tetap,  yaitu dengan  perintah  dan  pimpinan Ketua  Pengadilan  melalui  suatu  penetapan eksekusi, agar setelahnya dapat dilaksanakan pelelangan umum terhadap objek  yang  telah  dijaminkan  dengan  Hak Tanggungan tersebut. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan melalui Penetapan Eksekusi  oleh  Ketua  Pengadilan  ini  sendiri memberikan  keuntungan  bagi  kreditor pemegang Hak Tanggungan, dimana pelaksanaan eksekusinya dipersamakan dengan  melaksanakan  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  sehingga  tidak dapat  ditangguhkan oleh siapapun selain daripada  keputusan  untuk  itu  oleh  Ketua Pengadilan sendiri. 8 Kepentingan  daripada kreditor  untuk  memperoleh  pelunasan  atas utang  debitor  melalui  penjualan  harta kebendaan  milik  debitornya  yang  telah
diberlakukan  ketentuan hukum  sebagaimana berlaku  atas  pelaksanaan  eksekusi  Hipotik sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan  yang  khusus  mengatur pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan tersebut,  dimana  dalam  Penjelasan  Pasal  26 UU Hak Tanggungan dijelaskan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan ini  merujuk pada ketentuan  Pasal  224  HIR/258  RBg  yang isinya  menentukan  bahwa  pelaksanaan eksekusi Hipotik dilaksanakan dengan perintah dan pimpinan dari Ketua Pengadilan.  Baca  juga Penjelasan  Umum Angka 9  dan  Penjelasan  Pasal  14  UU  Hak Tanggungan.
8 Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis Peradilan  Perdata  Umum  dan  Perdata Khusus,  Buku  II,  2008,  hlm.  92.  Baca  juga ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/225 ayat (1) RBg.
dibebankan Hak Tanggungan oleh karenanya terlindungi menurut hukum. Pada  dasarnya  adalah  hak  daripada kreditor untuk memperoleh  pelunasan
piutang  melalui  penjualan  objek  Hak Tanggungan, akan tetapi upaya untuk dapat dengan  segera  memperoleh  pelunasan piutang kreditor ini tetap harus memperhatikan kepastian  hukum terhadap pelaksanaan  penjualan  objek  kebendaan yang  dibebani  hak  tanggungan  tersebut. Persoalan  mengenai  kepastian  hukum  ini sendiri akan sangat penting  terutama  sekali bagi pihak calon pembeli harta benda objek Hak Tanggungan,  hal  ini  dikarenakan  pada hakikatnya  jual  beli  atas  suatu  objek kebendaan  selalu  berhubungan  dengan manfaat  yang  akan  ditarik  dari  kebendaan tersebut,  yang  artinya  secara  objektif  jual beli  meliputi  segala  hal  yang  melekat  pada suatu  kebendaan  tersebut  agar  kebendaan tersebut  dapat  dipergunakan  sebagaimana mestinya, dan agar pembeli dapat menikmati penggunaan dan
pemanfaatannya  secara  aman  dan  tenteram dari gangguan pihak manapun juga. 9 Secara singkatnya tidak mungkin ada jual beli jika motivasi  daripada  pihak  pembeli  lain daripada  untuk  menguasai  objek  yang dibelinya.
Menurut ketentuan hukum mengenai  penyerahan kebendaan tidak bergerak  telah  jelas  dalam  Pasal  620 KUHPerdata  dilakukan  dengan  membuat suatu  akta  otentik  yang  bertujuan  untuk mengalihkan hak atas benda tidak bergerak tersebut  dan  selanjutnya  mengumumkan dan  mendaftarkannya. Penyerahan  akan suatu  objek  kebendaan  hasil  dari  perikatan yang  lahir  melalui  perjanjian  jual  beli  ini akan  tetapi  tidak  menjukkan  selesainya tugas  dan  kewajiban  pihak  penjual,  karena ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata menyebutkan kewajiban utama pihak penjual bukan  hanya  untuk  menyerahkan barang  yang  dijual,  melainkan  juga  untuk menanggungnya, dimana dalam Pasal 1491
KUHPerdata disebutkan salah satu
9 Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op.cit., hlm. 151
kewajiban  penanggungan  daripada  pihak penjual adalah untuk menjamin penguasaan kebendaan  yang  dijual  kepada  pembeli secara  aman  dan  tenteram.  Ketentuan hukum diatas menunjukkan bahwa kewajiban  dari  pihak  penjual  belum  selesai bila pihak penjual belum dapat memastikan penguasaan  secara  aman  dan  tenteram  atas objek  kebendaan  yang  dijualnya  tersebut kepada penjual.
Melihat keseluruhan ketentuan hukum  sebagaimana  disebutkan  diatas, dihubungkan  dengan  kepentingan  pihak kreditor  pemegang  hak  tanggungan  untuk memperoleh  pelunasan  melalui  penjualan objek  kebendaan  milik  debitornya  yang diikat  dengan  Hak  Tanggungan,  dan kepentingan dari pihak calon pembeli objek kebendaan  yang  dibebani  hak  tanggungan dimaksud  yaitu  untuk  dapat  melakukan penguasaan  atas  objek  kebendaan  yang dibelinya,  meliputi  baik  penguasaan  atas dokumen kepemilikan, maupun penguasaan atas  objek  harta  kebendaan  yang  telah dibeli,  hal  yang  juga  telah  disinggung sebelumnya  diatas,  maka  telah  jelas  dan tidak  dapat  dipungkiri  kepastian  hukum tidak  akan  terpenuhi  apabila  pihak  kreditor selaku  pemegang  piutang  debitor  beserta pemegang  jaminan  Hak  Tanggungan  ini ketika  melaksanaan  penjualan  objek  Hak Tanggungan tidak terlebih dahulu didahului dengan  permohonan  Penetapan  Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahi objek kebendaan hak
tanggungan  berada  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  224  HIR/258  RBg. Kreditor dalam  hal  ini  hanya  akan  menjadi  pihak yang paling beruntung, karena dapat dengan segera memperoleh pelunasan utang debitor melalui  penjualan  objek  Hak  Tanggungan, sedangkan  si  calon  pembeli  objek  Hak Tanggungan  tertinggal  sendirian  dalam persoalan semisal halnya debitor tidak serta merta  melepaskan  penguasaan  atas  objek kebendaan yang  dibebani Hak  Tanggungan kepada  kreditornya dengan  suatu  alasan tertentu.
Hal  dimana  debitor  tidak  serta merta  melepas  penguasaan  atas  kebendaan miliknya yang dibebankan Hak
Tanggungan  dapat  saja  terjadi  dikarenakan dalam  kenyataannya  pembebanan  Hak Tanggungan  tidak  serta  merta  menghapus status  hak  kebendaan  debitor  atas  objek kebendaan  yang  dikuasainya. 10 Ketentuan hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di peradilan  umum  sebagaimana  ditemukan dalam ketentuan HIR  dan  RBg tidak mengenal dan  tidak  mengatur pelaksanaan eksekusi objek kebendaan yang dijaminkan dengan Hipotik 11 yang  telah  dilelang  tanpa terlebih dahulu diperintahkan dan diberikan penetapan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri, sehingga dengan  demikian si  kreditor pemegang  hak  tanggungan  yang  menurut hukum  menanggung  kewajiban  untuk menyerahkan harta kebendaan yang dijualnya  secara  aman  dan  tenteram vide Pasal  1491  KUHPerdata,  dan/atau  si pembeli  (apabila  objek  hak  tanggungan telah  dibelinya) menurut  hukum  hanya dapat  menuntut  dilepaskannya penguasaan atas  objek  hak  tanggungan  yang  dilakukan debitor  selaku  pemilik kebendaan yang menyerahkan pembebanan Hak Tanggungan kepada kreditor tersebut
melalui  pengajuan gugatan  tersendiri ke pengadilan.
Melihat  dari  pihak  debitor  sendiri selaku  pemilik  atas  harta  kebendaan  yang atasnya  dibebankan  Hak  Tanggungan kepada  kreditornya  sebagai  jaminan atas utang  debitor  tidak  bisa  dikatakan  tidak memiliki kepentingan sama sekali, sehubungan dalam kenyataannya hak kebendaan debitor atas objek yang dibebankan  Hak  Tanggungan  menurut
10 Hak  Tanggungan  sebagai  sebuah  hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk  zakerheidsrecht) timbul  dan  lahir berdasarkan  asas jura  in  re  aliena,  yang memungkinkan seseorang untuk
memberikan  suatu  hak  kebendaan  terbatas bagi  orang  lain  atas  objek  kebendaan miliknya.
11 Pasal  26  UU  Hak  Tanggungan  beserta penjelasan atas Pasal 26 dimaksud menyebutkan  bahwa  peraturan  eksekusi Hipotik  dalam  HIR  /  RBg  berlaku  terhadap eksekusi  atas  Hak  Tanggungan.  Lihat  juga Penjelasan  Umum  angka  9  dan  Penjeasan Pasal 14 UU Hak Tanggungan.
hukum  tidaklah  hapus  begitu  saja. 12 Bagi debitor  sendiri secara  psikologis tidak mungkin  mudah  untuk  melihat  adanya pihak lain dengan begitu saja menjual objek harta kebendaan yang dimiliki dan dikuasainya, sekalipun pihak lain itu sendiri adalah  kreditor  selaku  pemberi  utang kepada  debitor, sekaligus  pemegang  Hak Tanggungan  yang dibebankan  atas  harta kebendaan  milik  debitor  itu  sendiri. Terdapat satu hal yang patut diingat terkait dengan  pembebanan  Hak  Tanggungan  ini, yaitu  bahwa  diletakkannya  beban  Hak Tanggungan atas suatu objek harta kebendaan ini merupakan sebuah perjanjian accesoir,  yang  lahir  oleh  karena adanya perjanjian  pinjam meminjam diantara kreditor  dan  debitor.  Berangkat  dari  hal yang patut diingat diatas, telah terlihat jelas bahwa ternyata pembebanan Hak
Tanggungan  ini  lahir  dari  suatu  perjanjian pokok  lain,  yaitu suatu  perjanjian  pinjam meminjam  yang  notabene  melahirkan  hak perseorangan (personenrecht), dan  dalam kenyataannya pembebanan Hak Tanggungan  ini sendiri tidak  secara otomatis  menghapus  hak  kebendaan yang melekat  kepada debitor  yang  atasnya dibebankan Hak Tanggungan tersebut.
Teori hukum mengenai hak kebendaan  sendiri  telah  membagi hak kebendaan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu (i)  hak  kebendaan  yang  memberikan kenikmatan (zakelijk genootsrecht), dan (ii) hak  kebendaan  yang  memberikan  jaminan (zakelijk  zakerheidsrecht), dimana  hak kebendaan  dalam  pengertian  memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht)
didefinisikan  sebatas hak  yang  diberikan kepada  pemegangnya,  untuk  didahulukan dalam  pelunasan utang  atas  jaminan (pembebanan)  benda  milik  orang lain. 13 Hak  Tanggungan  sendiri  digolongkan kedalam  hak  kebendaan  yang  memberikan
12 Lihat catatan kaki nomor 36 mengenai asas jura in re aliena.
13 Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 114.
jaminan dengan  tanpa  diperlukan Penetapan eksekusi pelelangan oleh
Pengadilan  adalah  penting  dan  sangat diperlukan  agar  jangan  sampai  terjadi ketidakpastian  serta  ketidakadilan,  dimana debitor  berpikir  bahwa  hak  kebendaannya yang  diakui  menurut  hukum  kemudian dirampas  oleh  pihak  kreditor,  dan  lalu peraturan hukum yang ada justru mengenyampingkan  hak  kebendaan  debitor tersebut  yang  notabene  masih  melekat  atas penguasaan  oleh  kreditor, yang  diserahka oleh  pihak debitor  selaku pemilik  hak kebendaan  berdasarkan  asas jura  in  re aliena. 14 Asas jura  in re  aliena ini  sendiri merupakan  asas  yang  dikenal  pertama  kali melalui sistem  hukum Bangsa  Romawi, yang  memungkinkan terciptanya  suatu  hak kebendaan terbatas yang  lebih  rendah tingkatannya, yang  diberikan  oleh  satu pihak  selaku  pemilik  objek  kebendaan kepada  pihak  yang  lain,  terhadap  objek kebendaan miliknya tersebut. 15
Hal menarik yang dapat ditarik dari teori-teori  hak  kebendaan  diatas  adalah dengan  tidak  hapusnya  hak  kebendaan daripada debitor sekalipun telah dibebankan Hak  Tanggungan  menunjukkan  bahwa diatas satu objek harta kekayaan yang sama melekat  atasnya  2  (dua)  hak  kebendaan yang berbeda. Fakta bahwa dalam
pembebanan jaminan melalui Hak
Tanggungan  tidak  diperlukan  penguasaan atas  objek  kebendaan  oleh  kreditor,  dan bahwa  pembebanan  Hak  Tanggungan  ini lahir sebagai akibat dari perjanjian accesoir atas perjanjian
pinjam
meminjam,
menunjukkan adanya suatu hak-hak perseorangan (personenrecht) yang melekat kepada kreditor, yang untuk mempertahankannya dikarenakan pemberian  Hak Tanggungan  atas  suatu kebendaan  tidak  bergerak  milik  debitor untuk  menjamin  hak-hak  kreditor  dalam perjanjian pinjam meminjam, maka diperlukan  untuk  itu suatu  penetapan melalui Pengadilan yang berwenang apabila dirasakan perlu oleh kreditor untuk melakukan  lelang terhadap  objek  jaminan Hak Tanggungan ketika terjadi wanprestasi oleh  pihak  debitor.  Penetapan  eksekusi pelelangan  oleh  Pengadilan  adalah  penting dan  sangat  diperlukan  agar  jangan  sampai terjadi ketidakpastian  serta  ketidakadilan, dimana debitor berpikir bahwa hak
14 Gunawan  Widjaja, Memahami  Prinsip Keterbukaan ....., op.cit., hlm. 224-227.
15 William L. Burdick, loc.cit.
kebendaannya  yang  diakui  menurut  hukum kemudian dirampas oleh pihak kreditor, dan lalu  peraturan  hukum  yang  ada  justru mengenyampingkan  hak  kebendaan  debitor tersebut  yang  notabene  masih  melekat  atas harta  kebendaan  yang  dibebankan  dengan Hak Tanggungan itu sendiri.
Bagan I
Permohonan Penetapan Pengadilan Kreditor Objek Hak Tanggungan Debitor Calon Pembeli Objek Hak Tanggungan

## Bagan II
Penjelasan:
Melalui  bagan  I,  dapat  dijelaskan  bahwa dalam  rangka  menciptakan  keadilan  dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak  Tanggungan,  maka  badan peradilan harus terlibat aktif selaku penyeimbang  diantara  kepentingan  para pihak,  melalui  produknya  yang  berupa penetapan  eksekusi  lelang  terhadap  hak jaminan  kebendaan  yang  dimiliki  oleh pihak  kreditor,  serta  keterlibatan secara aktif, yaitu menjadi pihak yang memerintahkan  pelaksanaan  pelelangan umum untuk itu;
Melalui  Bagan  II,  dapat  dijelaskan  bahwa oleh  karena  Perjanjian  Pinjam  Meminjam melahirkan  hak  perorangan  diantara  para pihak  yang  membuatnya,  maka  terhadap hak  yang  melekat  pada  masing-masing pihak  dapat  dipertahankan  terhadap  pihak siapa perjanjian ditutup/dibuat hanya melalui  badan  peradilan,  termasuk  pula untuk  itu  terhadap  hak  jaminan  kebendaan yang  lahir  melalui  perjanjian accesoir terhadap perjanjian pokok pinjam meminjam tersebut, yakni melalui permohonan  penetapan  untuk  itu  yang diajukan ke Pengadilan.
B. Beberapa Usulan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan Eksekusi

## Hak Tanggungan
Melalui  rekonstruksi  hukum  dengan acuan  kepada kepentingan  dari  para  pihak yang  turut  terlibat  dalam  pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya menimbulkan
beberapa  usulan  yang  kiranya  dapat diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Sebagai sebuah negara hukum,  maka  usulan  sebagaimana  yang akan  diuraikan  dalam  bagian  ini  akan merujuk  pula  kepada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  saat  ini berlaku  bagi  pelaksanaan  eksekusi  Hak Tanggungan di Indonesia. Usulan sebagaimana  yang  akan  diberikan  ini sekaligus  sebagai  kritik  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  ada, akan tetapi dalam kerangka yang konstruktif, agar kiranya dalam pelaksanaan eksekusi  Hak  Tanggungan  ke  depan  dalam pelaksanaannya  oleh  para  pihak  yang berkepentingan dapat dirasakan lebih berkeadilan, serta lebih berkepastian.
Kreditor Debitor Hak Perorangan (Lahir Melalui
Perjanjian Pinjam Meminjam)
Mempertahankan Hak Pengadilan Hak Jaminan Kebendaan (Lahir melalui Perjanjian
Accesoir dari Perjanjian
Pokok Pinjam Meminjam) Mempertahankan Hak
Ketentuan  peraturan  perundang- undangan  pertama  yang akan  disinggung disini  adalah  ketentuan  yang  memberikan kewenangan  kepada  kreditor  berdasarkan kekuasaan sendiri untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap  objek  kebendaan  milik  debitor yang dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana  dapat  ditemukan  dalam  Pasal 6  dan  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  a  UU  Hak Tanggungan. Sebagaimana  telah  terurai dalam bagian sebelumnya, dimana pembebanan Hak Tanggungan yang diberikan  oleh  debitor  kepada  kreditornya tidak  secara  otomatis  menghilangkan  hak kebendaan debitor terhadap objek kebendaan  miliknya,  sehingga  dengan demikian diatas satu objek kebendaan yang sama melekat  2  (dua)  hak  kebendaan  yang berbeda,  disatu  sisi  hak  kebendaan  yang melekat  kepada  debitor  selaku  pemilik objek  kebendaan  awal,  serta  disisi  lain  hak kebendaan  yang  melekat  kepada  kreditor selaku  pemegang  Hak  Tanggungan  sebagai jaminan  atas  hak  pelunasan  piutangnya yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam.  Sebuah  situasi  khusus  dimana terhadap  satu  objek  kebendaan  yang  sama terdapat  2  (dua)  hak  kebendaan  yang berbeda  ini  merupakan  perwujudan  dari asas jura in  re  aliena yang  memungkinkan seorang  pemegang  hak suatu  kebendaan memberikan  suatu  hak  kebendaan  yang bersifat terbatas serta lebih rendah tingkatannya terhadap objek  kebendaan miliknya kepada  orang  lain. 16 Kenyataan faktual  sebagaimana  dihadapi  seperti  ini mengakibatkan  sekalipun  pihak  kreditor berada dalam dimana posisi atas piutangnya diberikan kedudukan istimewa untuk memperoleh  pelunasan terlebih  dahulu  atas penjualan  kebendaan  milik  debitornya sehingga  dengan  demikian  tidak pari passu, 17 akan tetapi hal ini tidak mengubah status  hak  jaminan  kebendaan  tersebut menjadi  layaknya  sebuah  hak  kebendaan yang memberi kenikmatan (zakelijk genootsrecht), dimana pemegang hak dapat melakukan perbuatan apapun atas bendanya, baik itu perbuatan yang
16 Gunawan Widjaja, loc.cit.
17 Ibid., hlm. 231
bermanfaat  maupun  perbuatan  lain  yang tidak bermanfaat.
Hak Tanggungan sebagai sebuah hak kebendaan  yang  memberikan  jaminan dalam  hal  ini  merupakan  sebuah  hak  yang lahir  dari  perjanjian accesoir terhadap perikatan  pokok  sebagaimana  terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam diantara kreditor  dan  debitor.  Sebuah pengertian dapat  ditarik  dari  uraian  sebelumnya,  yaitu bahwa  hak  kebendaan  yang  melekat  pada jaminan  Hak  Tanggungan  muncul  oleh karena terlebih dahulu tercipta hak perorangan (personenrecht) terhadap seorang kreditor yang timbul dari perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam dengan kreditornya. Hak Tanggungan sejak awalnya  tercipta  untuk  jaminan  pinjam meminjam, sehingga tidak mungkin dipersamakan  dengan  hak  kebendaan  yang memberikan  suatu  kenikmatan (zakelijk genootsrecht). Oleh karena jaminan kebendaan Hak Tanggungan ini timbul dari suatu  hak  perorangan didalam  suatu perikatan,  maka  telah  jelas  dan  tidak  perlu diragukan lagi upaya untuk mempertahankan hak perorangan ini haruslah melalui badan peradilan, termasuk pula  dalam  hal  ini terhadap  hak  kebendaan berupa  jaminan  Hak  Tanggungan yang tercipta  oleh  karena  perjanjian  tambahan (accesoir) dari  perikatan  pokok  berupa perjanjian pinjam meminjam yang melahirkan hak perorangan kepada kreditor terhadap debitornya tersebut.
Penulis  dalam  hal  ini  meyakini bahwa  terhadap  hak  kebendaan  yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht), yang oleh karena
eksistensinya berasal dari perjanjian tambahan (accesoir) terhadap suatu perjanjian  pokok  yaitu berupa  perjanjian pinjam  meminjam,  yang  oleh  karenanya menurut  hukum  melahirkan  suatu  hak perorangan (personenrecht) terhadap kreditor  untuk  mempertahankan  haknya terbatas  hanya  kepada  siapa  ditutup perjanjian pokok pinjam meminjam dimaksud,  yaitu  kepada  debitor,  maka terhadap upaya untuk mempertahankan hak perorangan  si  kreditor  yang  lahir  dari perjanjian  pinjam  meminjam  tersebut,
termasuk  pula  untuk  itu  hak  jaminan kebendaan  yang  menjadi accesoir atasnya, haruslah  terlebih  dahulu  melalui  proses pengajuan  permohonan  untuk itu  melalui badan  peradilan.  Gagasan  ini  menurut penulis  merupakan  jalan  untuk  terciptanya keadilan  dan  kepastian  dalam  pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan, termasuk  pula  untuk  itu  menciptakan keseimbangan  diantara  para  pihak  yang masing-masing memiliki
kepentingan terhadap pelaksanaan eksekusi Hak
Tanggungan tersebut, bahkan hanya dengan mewujudkan  gagasan  inilah  akan  tercipta ketertiban  hukum  dengan  tanpa  melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan manapun  dalam  pelaksanaan  eksekusi terhadap Hak Tanggungan. 18
18 Gagasan  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  Hak Tanggungan  harus  terlebih  dahulu  melalui permohonan  penetapan  untuk  itu  kepada badan  peradilan  sebenarnya  bukanlah  hal baru,  dikarenakan  Prof.  Zainal  Asikin Kusumah  Atmadja,  Guru  Besar  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  sebelum keberlakuan  UU  No.  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pernah  mengemukakan  pendapat  bahwa Sertifikat Hipotik mempunyai fungsi sebagai grosse  namun  hal  itu  tidak  berarti  bahwa sertifikat  hipotik  yang  sudah  dibubuhi  irah- irah  sudah  dapat  dilaksanakan,  karena mengenai  hipotik  sebagai  grosse  acte  tetap harus  bersandar  pada  Pasal  224  HIR, demikian  pula  terhadap  Hak  Tanggungan sebagaimana  disinggung  Pasal  51  UU  No. 5/1960  eksekusinya  juga  harus  memenuhi ketentuan  mengenai  eksekusi  grosse  acte sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR, baca:
Herowati Poesoko, Dinamika Parate Executie  Objek  Hak  Tanggungan, (Aswaja Pressindo:  Sleman,  2013),  hlm.  134. Mahkamah  Agung  RI  sendiri  juga  pernah mengeluarkan Putusan No. 3210/K/Pdt/1984 tertanggal 1986, dimana melalui pertimbangan hukum didalamnya mengandung  kaidah  hukum  pada  intinya bahwa,  pelaksanaan  pelelangan  tidak  atas perintah  dan  dibawah  pimpinan  Ketua Pengadilan  Negeri  sebagaimana  ketentuan Pasal  224  HIR  adalah  tidak  sah,  sehingga oleh  karenanya  merupakan  perbuatan  yang melawan  hukum  apabila  dilakukan, ibid., hlm. 260. Baca juga:  Adrian  Sutedi, Hukum
Uraian  panjang  lebar  sebagaimana diuraikan  diatas kiranya  dapat  membuka arah pemikiran baru terkait dengan pemberian  kewenangan  kepada  seorang kreditor untuk melakukan penjualan melalui pelelangan  umum  berdasarkan  kekuasaan sendiri sebagaimana tertuang didalam Pasal 6  dan  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  a  UU  Hak Tanggungan yang telah sebelumnya disebutkan diatas. Pembebanan Hak
Tanggungan  terjadi  dikarenakan  pemberian yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor selaku penerima jaminan Hak Tanggungan, dimana  status  hak  kebendaan  awal  yang melekat  kepada  diri  debitor  tidak  hapus secara  otomatis  dengan  pembebanan  Hak Tanggungan  itu  sendiri,  masakan  bisa  atas dasar  pemberian  Hak  Tanggungan  yang tujuan  dasarnya  hanyalah  sebagai  jaminan pinjam meminjam memberikan kewenangan bagi kreditor untuk melakukan perbuatan  hukum  berupa  penjualan  atas objek  Hak  Tanggungan  layaknya  hak  yang melekat  kepada  pemegang  hak  kebendaan yang memberikan kenikmatan tanpa melalui badan peradilan untuk
mengeluarkan  suatu  penetapan  terhadap perbuatan  hukum  tersebut? Tindakan  yang dilakukan  oleh  seorang  kreditor  untuk melakukan  penjualan  melalui  pelelangan umum  atas  objek  Hak  Tanggungan  tanpa terlebih  dahulu  memperoleh  penetapan untuk  itu  oleh  badan  peradilan  berwenang, ketika terhadap  objek  Hak  Tanggungan  itu sendiri  masih  melekat  hak  kebendaan  lain yang  melekat  terhadap  diri  debitor  sudah barang tentu terlihat sebagai perbuatan yang menyimpang  dan  tidak  adil,  yang  uniknya perbuatan  seperti  ini  justru  dibenarkan menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  untuk memberikan  kewenangan  untuk  melakukan penjualan melalui pelelangan umum berdasarkan kekuasaan sendiri yang
diberikan  kepada  kreditor  inilah  yang kiranya perlu untuk dihapus dalam penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan  terhadap  pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan ke depannya.
Hak  Tanggungan, (Sinar  Grafika:  Jakarta, 2012), hlm. 132-133.
Ketentuan  peraturan  perundang- undangan  selanjutnya  yang  kiranya  perlu untuk mendapatkan perhatian adalah ketentuan  mengenai  hukum  acara  yang dipakai dalam  pelaksanaan  eksekusi  Hak
Tanggungan sebagaimana disebutkan didalam  Pasal  26  UU  Hak  Tanggungan. Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  eksekusi Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimanatkan pembentuk  undang-undang  dalam  Pasal  26 UU  Hak  Tanggungan  dimaksud  hanyalah ketentuan  hukum beracara  yang  bersifat sementara,  sembari  menunggu  dibentuknya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara khusus pelaksanaan eksekusi  terhadap  Hak  Tanggungan  itu sendiri. Dengan mengingat bahwa ketentuan hukum yang dirujuk Pasal 26 UU Hak Tanggungan, yaitu ketentuan pelaksanaan eksekusi Hipotik, yang
notabene adalah sebuah hak yang pengaturannya berasal dari ketentuan hukum  tanah  kolonial,  maka  telah  jelas keperluan akan peraturan perundang- undangan  yang  bersifat  khusus  untuk mengatur pelaksanaan eksekusi Hak
Tanggungan ini perlu mendapatkan
perhatian. Bentuk daripada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara khusus pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan  ini  sendiri  menurut  cara terbaik pembentukannya adalah
sebagaimana  pengaturan  eksekusi  Hipotik yang  diatur  dalam  HIR  dan  RBg,  yaitu menjadi  kesatuan  utuh  didalam  peraturan hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada badan  peradilan  umum,  akan  tetapi  tidak sama sekali menutup kemungkinan pengaturannya  dibentuk  secara  khusus diluar  dari  ketentuan hukum  beracara  di badan  peradilan,  selama  ketentuan  esensial yang  terdapat  didalamnya  bertetap  pada pedoman mengenai arti penting keberadaan badan peradilan didalam pelaksanaan eksekusi  Hak  Tanggungan,  yang  harus dilibatkan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan  sebagai  entitas  yang  berada diantara pihak-pihak yang memiiki kepentingan atas pelaksanaan eksekusi Hak
Tanggungan  sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya diatas.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Melalui  pembahasan  sebagaimana telah  diuraikan sebelumnya diatas kiranya dapat ditarik
kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  dalam  mewujudkan  keadilan dan  kepastian  hukum  diantara para pihak  yang  memiliki  kepentingan terhadap  pelaksanaan  eksekusi  atas jaminan  Hak  Tanggungan,  keberadaan daripada badan peradilan sangat diperlukan, yaitu untuk memerintahkan dan  memimpin  pelaksanaan  eksekusi serta pelelangan terhadap objek kebendaan  yang  atasnya  dibebankan Hak Tanggungan tersebut;
2. Bahwa  kewenangan untuk  menjual dengan  kekuasaan  sendiri  kepada kreditor  atas  objek  kebendaan  milik debitor yang dijaminkan dengan pembebanan Hak Tanggungan didalam UU  Hak  Tanggungan  adalah  suatu pemberian  kewenangan  yang  tidak tepat,  dikarenakan  masih  melekatnya hak  kebendaan  debitor  atas  objek jaminan  Hak  Tanggungan,  dan  sifat kebendaan  dari  Hak  Tanggungan sendiri  hanyalah  untuk  memberikan jaminan pelunasan utang yang didahulukan, secara  spesifik  melalui objek  kebendaan  milik  debitor  yang dijaminkan melalui  lembaga  Hak Tanggungan tersebut.

## B. Saran
Melalui  pembahasan  sebagaimana telah  diuraikan  sebelumnya  dapat  pula diuraikan  disini  saran  yang  kiranya  dapat diberikan sebagai berikut:
1. Bahwa oleh karena kewenangan kreditor untuk menjual dengan kekuasaan  sendiri  terhadap objek  Hak
Tanggungan merupakan suatu pemberian  kewenangan  yang  tidak tepat, maka dengan demikian keberadaannya  patut  untuk  dihapus dalam perubahan peraturan perundang- undangan  mengenai  Hak  Tanggungan kedepannya;

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur

## Burdick,  William  L.. The  Principles  of
Roman  Law  and  Their  Relation  to
Modern  Law.  New  Jersey:  The Lawbook Exchange, Ltd, 2004. Diakses  Tanggal  14  April  2017,  dari books.google.co.id.
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini. Hukum Harta  Kekayaan  Menurut  Sistematika KUH  Perdata  dan  Perkembangannya. Bandung: Refika Aditama, 2012.
H.S, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. Harahap,  M.  Yahya. Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 2. Bahwa  oleh  karena  dalam  Pasal  26 UU Hak Tanggungan terdapat amanat  untuk  pembuatan  aturan secara tersendiri terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan,  maka  dengan  demikian dibutuhkan  dengan  segera  untuk mewujudkan  amanat  undang-undang tersebut, dimana isinya haruslah tidak mengenyampingkan hal esensial bahwa badan peradilan, selaku entitas yang  berada  ditengah-tengah  pihak yang  berkepentingan,  ditempatkan dalam  posisi  yang  aktif  dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dimaksud. _________________. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.

## Muljadi,  Kartini  &  Gunawan  Widjaja.
Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Poesoko,  Herowati. Dinamika  Hukum Parate  Executie  Hak  Tanggungan. Aswaja Pressindo: Sleman, 2013.
Rasjidi,  Lili  &  Ira  Thania  Rasjidi. Pengantar  Filsafat  Hukum.  Mandar Maju: Bandung, 2007.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Hak  Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Kebendaan.
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## Widjaja,  Gunawan  &  Kartini Muljadi. Jual
Beli.  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,
2004.
Widjaja,  Gunawan. Memahami  Prinsip
Keterbukaan  dalam  Hukum  Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR  (Reglemen  Indonesia  Baru) /  RBg (Reglemen Untuk Daerah Seberang)
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan Tanah.