## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 7 No. 2 Oktober 2024
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Analisis Pembangunan Ekonomi Syariah Era Globalisasi Di Indonesia: Peluang & Tantangan
Analysis of Sharia Economic Development in the Era of Globalization in Indonesia: Opportunities & Challenges
Evi Fitria Novitasari 1 , Nurul Aulia Herlina Angganita 2) Program Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: evifitrianovitasari@gmail.com 1 , nurulanita034@gmail.com 2) Disubmit: 29 Januari 2024; Direvisi; 6 April 2024; Dipublish; 1 Oktober 2024

## Abstract
Sharia  economics  has  become  a  topic  that  has  attracted  attention  in  the development  of  the  global  economy,  especially  in  the  current  era  of globalization. This article highlights basic principles such as monotheism, balance, benefit,  taawun, and justice in  the context of sharia economics, taking  into  account  the  prohibitions  on  usury,  maysir,  and  gharar.  The research was carried out through a qualitative descriptive approach using library  research  methods.  This  article  also  discusses  the  history  and development  of  sharia  economics  in  Indonesia,  including  the  challenges faced  and  the government's efforts  to  develop it.  This  article emphasizes the importance of developing sharia economics as a relevant alternative in achieving sustainable and equitable development.
Keywords : sharia economics; globalization; opportunities; challenges

## Abstrak
Ekonomi  syariah  telah  menjadi  topik  yang  menarik  perhatian  dalam perkembangan  perekonomian  global,  khususnya  di  era  globalisasi  saat ini.  Artikel  ini  menyoroti  prinsip-prinsip  dasar  seperti  tauhid, keseimbangan,  kemaslahatan,  taawun,  dan  keadilan  dalam  konteks ekonomi  syariah,  dengan  memperhatikan  larangan  riba,  maysir,  dan gharar.  Penelitian  dilakukan  melalui  pendekatan  deskriptif  kualitatif dengan  metode  kepustakaan  ( library  research ).  Artikel  ini  juga membahas  tentang  sejarah  dan  perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia,  termasuk  tantangan  yang  dihadapi  dan  upaya  pemerintah dalam  mengembangkannya.  Artikel  ini  menekankan  pentingnya pengembangan  ekonomi  syariah  sebagai  alternatif  yang  relevan  dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
Kata kunci : ekonomi syariah; globalisasi; peluang; tantangan

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  Muslim terbanyak di dunia, memiliki visi menjadi pusat ekonomi syariah global pada  tahun  2045  dan  pusat  produk  halal  dunia  pada  tahun  2024, sebuah  tujuan  yang  sangat  membanggakan.  Meskipun  sebagian  besar indikator  dan  faktor  ekonomi  yang  diperlukan  hampir  terpenuhi  dalam pelaksanaannya,  masih  ada  tantangan  dalam  mencapai  visi  tersebut. Mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi  yang  berlandaskan  syariah,  meskipun  beberapa  individu mungkin  mengabaikan  prinsip-prinsip  tersebut.  Namun,  pemahaman masyarakat  terhadap  ekonomi  syariah  masih  perlu  ditingkatkan, terutama dalam hal literasi.
Sistem  ekonomi  syariah  dilihat  sebagai  sebuah  sistem  yang memberikan  kebaikan  bagi  manusia  karena  mengikuti  prinsip-prinsip yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT.  Chapra  (2000)  menjelaskan  bahwa prinsip-prinsip utama dalam sistem ini meliputi tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (perwakilan), dan 'adalah (keadilan). Dalam konteks keuangan, Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan ekonomi lainnya. Menurut Mursal, Ekonomi Islam memiliki lima prinsip dasar  yaitu  tauhid,  keseimbangan, muamalah , taawun, dan  keadilan (Mursal, 2015).
Ekonomi  syariah  bukan  hanya  tentang  mencapai  keuntungan materi,  tetapi  juga  tentang  membangun  masyarakat  yang  adil, berkelanjutan,  dan  berkah  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Ini melibatkan  pengintegrasian  prinsip-prinsip  Islam  dalam  setiap  aspek kehidupan  ekonomi,  dari  transaksi  keuangan  hingga  distribusi kekayaan, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam konteks globalisasi, tantangan baru muncul yang menguji keberlangsungan dan relevansi ekonomi syariah.
Globalisasi  telah  memengaruhi  berbagai  bidang  kehidupan,  dari ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, hingga teknologi dan hukum.  Fenomena  ini  ditandai  dengan  peningkatan  aliran  informasi, uang,  dan  juga  barang  melalui  perusahaan  multinasional,  yang menuntut  adaptasi  terhadap  nilai  dan  norma  baru  di  tingkat  nasional dan  internasional.  Dalam  bidang  ekonomi,  globalisasi  mendorong pertukaran  yang  lebih  cepat  antara  negara-negara,  dengan  peran penting  yang  dimainkan  oleh  perusahaan-perusahaan  multinasional dalam mempercepat proses ini (Suprijanto, 2011).
Pengaruh  globalisasi  pada  ekonomi  menciptakan  peluang  untuk menghapuskan  berbagai  hambatan  dan  halangan  ini  membuat  dunia semakin  terbuka  dan  bergantung  satu  sama  lain.  Oleh  karenanya, penting untuk memahami pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi  suatu  negara,  termasuk  Indonesia.  Negara-negara  yang memiliki  tingkat  daya  saing  yang  tinggi  dan  menerapkan  sistem  kerja yang efisien akan dapat mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi (Rafly et al., 2023).
Globalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian Indonesia.  Di  satu  sisi,  globalisasi  memberikan  kesempatan  besar  bagi Indonesia  untuk  ikut  serta  dalam  perdagangan  internasional,  investasi asing,  dan  transfer  teknologi.  Efeknya  dapat  memacu  pertumbuhan ekonomi  dan  membuka  peluang  pekerjaan  yang  baru  (Ekonomi  Bung Hatta, 2023). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan. Persaingan  global  yang  ketat  dapat  membuat  produk  Indonesia  harus
bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang lebih maju dalam hal teknologi dan efisiensi produksi. Selain itu, ketergantungan terhadap pasar  global  membuat  ekonomi  Indonesia  rentan  terhadap  fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan di pasar internasional.
Ekonomi  Syariah  dapat  menjadi  sebuah  alternatif  yang  relevan dalam  menghadapi  tantangan  globalisasi.  Prinsip-prinsip  ekonomi syariah  yang  menekankan  keadilan  sosial,  distribusi  pendapatan  yang lebih  merata,  dan  tanggung  jawab  lingkungan,  sejalan  dengan  agenda pembangunan  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  ekonomi  syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang  berkelanjutan,  yang  mengutamakan  kesejahteraan  bersama  dan keberlanjutan lingkungan.
Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki peluang prospek yang besar untuk mendukung perkembangan ekonomi di tengah era globalisasi. Hal ini  didorong  oleh  beberapa  faktor  yang  memperkuat  relevansi  ekonomi syariah  dalam  konteks  globalisasi.  Pertama,  penduduk  Indonesia  yang mayoritas  beragama  Islam  menjadikan  ekonomi  syariah  relevan  karena mampu memenuhi  kebutuhan ekonomi  dan  keuangan  dari masyarakat Muslim.  Kedua,  dengan  terbukanya  pasar  global  yang  semakin  luas, ekonomi  syariah  memiliki  kesempatan  untuk  berkembang  dan menjangkau  lebih  banyak  pasar  karena  perusahaan  dan  institusi keuangan  dari  berbagai  negara  dapat  beroperasi  di  seluruh  dunia (Mashdurohatun, 2011).
Selanjutnya,  peningkatan  kesadaran  tentang  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  di  tengah  globalisasi  menciptakan  permintaan  yang meningkat  untuk  produk-produk  keuangan  syariah  seperti  obligasi syariah,  asuransi  syariah,  dan  produk-produk  investasi  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Ekonomi  syariah  juga  memberikan  alternatif dalam  diversifikasi  ekonomi  dan  investasi  serta  membantu  mengurangi risiko di tengah volatilitas pasar global. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti  keadilan  sosial,  distribusi  pendapatan  yang  merata,  dan tanggung jawab lingkungan, juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan oleh banyak negara di era globalisasi ini  (Mahallizikri,  2018).  Ekonomi  syariah  memiliki  potensi  besar  untuk berkontribusi  pada  perkembangan  ekonomi  global  dan  membuka peluang  baru  dalam  konteks  globalisasi  yang  terus  berkembang, termasuk di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  metode library  research . Library  research yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data dari berbagai  sumber  literatur  seperti  buku,  makalah,  artikel  ilmiah,  dan sumber-sumber lain. Sumber data yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meninjau  lebih  dalam  terhadap literatur  ilmiah  yang  membahas  tentang  peran  ekonomi  syariah  dalam konteks  globalisasi.  Literatur  tersebut  meliputi  artikel,  makalah,  dan jurnal  ilmiah  yang  terpublikasi  dalam  jurnal  yang  terindeks  secara nasional.  Fokus  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis  menyeluruh terhadap  data-data  penting  yang  terdapat  dalam  literatur  tersebut.  Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan temuan ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Konsep Ekonomi Syariah
Mengenai definisi ekonomi syariah, beberapa pemikir ekonomi telah mengemukakan  pandangannya  (Fauzia,  2014):  Menurut  Muhammad Abdul  Mannan  dalam  bukunya Islamic  Economics:  Theory  and  Practice , ekonomi  Islam  adalah  “Ilmu sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah ekonomi masyarakat yang tercermin dalam nilai- nilai Islam”. Sementara itu,  Muhammad  Nejatullah  Siddiqi,  dalam  karyanya Muslim  Economic Thinking:  A  Survey  of  Contemporary  Literature ,  menyatakan  bahwa ekonomi  Islam  merupakan  “Tanggapan  para  pemikir  Muslim  terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, yang alami terinspirasi oleh ajaran Alquran  dan  Sunnah  serta  berakar  pada  keduanya”.  Menurut  Sayed Nawab Haider Naqvi, ekonomi Islam adalah “Representasi perilaku umat Islam  dalam  masyarakat  Muslim  yang  khas” (Adam,  2018).  Sementara menurut  N.  Arkam  Khan  dalam  karya Islamic  Economics:  Nature  and Need ,  ekonomi  Islam  bertujuan  mempelajari  falah  (kesejahteraan) manusia  yang  dicapai  dengan  mengorganisir  sumber  daya  alam berdasarkan kerjasama dan partisipasi”.
Prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  tidak  hanya  memandang  masalah dari segi keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari setiap tindakan  (Mursal, 2015). Misalnya, prinsip  Tauhid  mengajarkan  bahwa  segala  kekayaan  adalah  karunia Allah,  sehingga  transaksi  ekonomi  harus  didasarkan  pada  prinsip keadilan  dan  kemanusiaan.  Prinsip  Keseimbangan  menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, baik dalam aspek finansial  maupun  sosial.  Prinsip  tersebut  mencakup  pentingnya seimbangnya  sektor  keuangan  dan  riil,  serta  perlunya  harmonisasi antara  kegiatan  bisnis  dan  kepedulian  terhadap  kemanusiaan.  Selain itu, prinsip Keseimbangan juga menekankan pentingnya memperhatikan risiko  dan  keuntungan  dalam  setiap  transaksi,  serta  menjaga keseimbangan  antara  penggunaan  dan  pelestarian  sumber  daya  alam. Implementasi  prinsip  ini  juga  memperhatikan  pengembangan  sektor usaha  kecil  dan  mikro,  yang  sering  kali  terabaikan  dalam  upaya pengembangan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut,  terdapat  larangan terhadap beberapa praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.  Misalnya,  riba,  yang  dilarang  karena  bertentangan  dengan prinsip  keadilan  dan  kasih  sayang,  serta  maysir,  yang  merupakan perjudian  dan  bertentangan  dengan  prinsip  keseimbangan  dan kemaslahatan. Selain itu, terdapat juga larangan terhadap gharar, yang mengacu  pada  ketidakjelasan  atau  informasi  tersembunyi  dalam transaksi  ekonomi,  yang  dapat  merugikan  pihak  lain.  Ini  semua dilakukan  untuk  menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  adil, berkeadilan,  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Dengan menerapkan  prinsip-prinsip  ini,  ekonomi  syariah  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  seluruh  masyarakat,  baik  secara  materiil maupun  spiritual,  serta  memperkuat  nilai-nilai  sosial  dan  moral  dalam kehidupan sehari-hari.
Praktik diatas akan terpenuhi jika masyarakat indonesia sadar akan pentingnya  keadilan,  kemanusiaan,  kesederhanaan  ( iffah ),  solidaritas ( takaful ),  kesetaraan  ( musawah ),  dan  kepedulian  terhadap  lingkungan ( Hifzh  al- Bi’ah )  yang  merupakan  bagian  dari  nilai-nilai  dalam  islam. Nilai-nilai  islam  itu  telah  memengaruhi  pola  pikir  bahkan  praktek ekonomi  masyarakat  indonesia  yang  kebanyakan  beragama  Islam.  Ini
dibuktikan  dengan  menggeludaknya  bank-bank  syariah  dan  keinginan masyarakat  untuk  menabung  disana.  Alasan  mereka  memilih  produk- produk  bank  syariah  karena  masyarakat  mengetahui  terkait  larangan riba yang diterapkan di bank syariah.
Konsep ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks global, terutama dalam era globalisasi saat ini dimana interaksi antarnegara  dan  lintas  budaya  semakin  meningkat.  Prinsip-prinsip ekonomi  Islam  menyediakan  landasan  inklusif  dan  adil  untuk pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dengan  pertumbuhan ekonomi  Islam  di  banyak  negara,  terdapat  potensi  besar  untuk mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  ke  dalam  sistem ekonomi global. Hal ini dapat menciptakan hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan antar negara. Praktik keuangan syariah, seperti  sukuk  dan  lembaga  keuangan  syariah,  telah  menjadi  perhatian global  dan  membuka  peluang  untuk  pengembangan  instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Adin et al., 2023).
Ekonomi  syariah  memberikan  alternatif  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai  Islam  dalam  era  globalisasi  dengan  menawarkan  pendekatan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara  dimana  ekonomi  syariah  dapat  memberikan  alternatif  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  Islam  dalam  era  globalisasi:  Larangan  riba,  ekonomi syariah  menolak  riba  atau  bunga  dalam  transaksi  keuangan,  sehingga memberikan  alternatif  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  yang mengutamakan keadilan dan keberpihakan terhadap nasib yang lemah. Contohnya  pada  produk  perbankan  seperti  mudharabah  dan musyarakah.  Prinsip  keadilan  dan  kesetaraan,  ekonomi  syariah menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan  sumber  daya,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  yang menekankan  pentingnya  memperlakukan  semua  orang  secara  adil  dan merata.  pemberdayaan  ekonomi  lokal,  ekonomi  syariah  mendorong pengembangan  ekonomi  lokal  dan  koperasi,  yang  dapat  membantu memperkuat ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada  pasar  global.  Pembangunan  berkelanjutan,    ekonomi  syariah menekankan  pentingnya  pembangunan  berkelanjutan  dan  pelestarian lingkungan,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  yang  menuntut keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap alam. Pemberdayaan Sosial, ekonomi  syariah  mendorong  praktik  sedekah,  zakat,  dan  infaq,  yang merupakan  instrumen  untuk  pemberdayaan  sosial  dan  pengentasan kemiskinan,  serta  menciptakan  keadilan  sosial  yang  lebih  besar  dalam masyarakat.

## 3.2. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia
Sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para  sahabat, perekonomian Syariah telah diperkenalkan dengan dimulainya larangan terhadap  riba,  gharar,  dzolim,  maisir,  dan  segala  yang  haram.  Prinsip- prinsip ini menjadi landasan utama dalam perekonomian Islam, dengan kewajiban  bagi  umat  Muslim  di  seluruh  dunia  untuk  menerapkannya dan mempelajarinya sebagai suatu tuntutan yang tidak dapat diabaikan.
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  sejalan  dengan pertumbuhan  perbankan  syariah,  yang  dimulai  sejak  deregulasi perbankan  pada  tahun  1983,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan.  Pada  tahap  awal  ini,  Bank  Indonesia  memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, dengan tujuan  menciptakan  kondisi  perbankan  yang  lebih  efisien  dan  kuat dalam mendukung perekonomian (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).
Pada  tahun  1988,  pemerintah  mengeluarkan  Paket  Kebijakan Deregulasi  Perbankan  1988  (PAKTO  88),  dengan  tujuan  untuk memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  sektor  perbankan  dalam mendukung  pertumbuhan  ekonomi  melalui  liberalisasi  sistem perbankan.  Meskipun  banyak  bank  konvensional  didirikan,  beberapa inisiatif  perbankan  daerah  yang  berbasis  syariah  juga  mulai  muncul. Diskusi tentang peran bank Islam sebagai pondasi ekonomi Islam telah dimulai  sejak  tahun  1980,  yang  memperkenalkan  konsep  perbankan Islam  dalam  skala  yang  terbatas,  seperti Bait  At-Tamwil  Salman ITB  di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).
Pada  tahun  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  membentuk sebuah  tim  kerja  dengan  tujuan  utama  mendirikan  Bank  Islam  di Indonesia.  Di  lokakarya  yang  diadakan  di  Cisarua,  Bogor,  Jawa  Barat, antara  tanggal  18  hingga  20  Agustus  1990,  berbagai  isu  terkait  bunga bank  dan  perbankan  dibahas  secara  mendalam.  Hasil  dari  lokakarya tersebut  kemudian  menjadi  pembahasan  utama  dalam  Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta, yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Agustus  1990  (Asnaini  &  Yustati,  2017).  Dalam  musyawarah  ini, diputuskan  untuk  membentuk  kelompok  kerja  khusus  yang  bertugas menyusun  rencana  pendirian  bank  Islam  di  Indonesia.  Tim  ini  dikenal dengan  sebutan  Tim  Perbankan  MUI,  yang  bertanggung  jawab  untuk melakukan  pendekatan  dan  berkoordinasi  dengan  berbagai  pihak terkait.
Salah satu hasil konkret dari diskusi tersebut adalah lahirnya Bank Muamalat  yang  menjadi  bank  syariah  pertama  di  Indonesia,  bank  ini didirikan pada tanggal 1 November 1991.  Pendirian Bank Muamalat ini menjadi  titik  awal  yang  penting  dalam  perjalanan  perkembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia,  membuka  pintu  bagi  inovasi  dan perkembangan lebih lanjut dalam sektor ekonomi yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam. (Amin et al., 2023).
Setelah  memulai  operasinya  pada  tanggal  1  Mei  1992,  Bank Muamalat Indonesia (BMI) menghadapi tantangan awal akibat landasan hukum yang masih lemah. Pada awal tahun 1992, negara belum secara aktif  terlibat  dalam  memperluas  operasional  bank  syariah  atau mengenalkan  praktik  Dual  Banking  System.  Pada  tahun  yang  sama, Undang-undang  yang  mengatur  perbankan  syariah  terdiri  dari  UU  No. 7/1992  dan  PP  No.  72/1992,  namun  keduanya  belum  memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi perkembangan bank syariah di Indonesia (Ash-Shiddiqy, 2023).
Awalnya,  bank  syariah  masih  dianggap  sebagai  lembaga  keuangan dengan  sistem  bagi  hasil  yang  harus  tunduk  pada  aturan  yang  sama dengan bank konvensional. Sebagai akibatnya, manajemen bank syariah cenderung menyesuaikan  produk-produk  perbankan  konvensional  yang kemudian  disesuaikan  dengan  prinsip  syariah,  namun  dengan  variasi produk  yang  terbatas.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  semua  kebutuhan masyarakat  terpenuhi,  dan  produk  yang  tersedia  tidak  dapat  bersaing dengan  produk-produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  konvensional. Peraturan-peraturan  ini  menjadi  hambatan  bagi  perkembangan  bank syariah,  terutama  karena  jaringan  kantor  cabangnya  yang  masih terbatas(Musfiqoh, 2011).
Namun,  sejak  tahun  1998,  sistem  perbankan  syariah  dan  gerakan ekonomi  Islam  di  Indonesia  telah  mengalami  kemajuan  yang  pesat. Seiring  berjalannya  waktu,  pengalaman  menunjukkan  bahwa  sistem perbankan  syariah  telah  terbukti  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk mengatasi  krisis  ekonomi  dan  moneter  yang  terjadi  di  Indonesia  pada
tahun  1998.  Ketika  bank-bank  konvensional  mengalami  kesulitan, sistem  perbankan  syariah  dapat  bertahan  dari  guncangan  tersebut. Kemampuan  ini  semakin  memperkuat  posisi  sistem  perbankan  syariah sebagai  salah  satu  potensi  penopang  ekonomi  nasional  yang  patut dipertimbangkan.
Respons positif dari pemerintah terhadap keberadaan BMI, terutama setelah krisis moneter 1998, mendorong upaya penyempurnaan regulasi dan  hukum.  Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) merespons  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998, yang mengenalkan penerapan Dual Banking System (Amin et al., 2023). Dengan  adanya  sistem  perbankan  ganda  ini,  bank  konvensional  bisa beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dan  peraturan  syariah  Islam. Akibatnya, munculnya bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah di Indonesia menjadi mungkin.
Tak  hanya  melalui  dukungan  dari  pemerintah  melalui  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998,  tetapi  juga  produk-produk  dari  ekonomi syariah  yang  dianggap  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan,  serta  memperkuat keadilan  dan  menawarkan  prospek  bisnis  yang  menjanjikan.  Bank syariah,  sebagai  salah  satu  aspek  ekonomi  syariah,  menawarkan beragam  produk  seperti  tabungan  wadiah,  simpanan  dan  tabungan mudharabah  atau  musyarakah,  pembiayaan  bagi  hasil  melalui mudharabah  atau  musyarakah,  serta  pembiayaan  jual  beli  dengan murabahah,  salam,  dan  istishna.  Tujuan  utama  dari  produk-produk tersebut  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  sesuai  dengan prinsip Islam.
Hal  ini  turut  menjadi  bagian  dari  pertumbuhan  yang  signifikan dalam  lembaga  keuangan  syariah.  Jumlah  Bank  Umum  Syariah meningkat menjadi 14 buah dengan total aset mencapai 304,292 miliar rupiah  hingga  Oktober  2018.  Data  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) menunjukkan  bahwa  jumlah  reksadana  syariah  mencapai  10,61%  dari total  reksadana,  yang  merupakan  peningkatan  yang  signifikan  dari tahun  2010  yang  hanya  sebesar  7,84%.  Perkembangan  ini  juga tercermin dalam jumlah efek syariah yang mencapai 407 pada November 2018,  mencakup  berbagai  sektor  ekonomi.  Selain  itu,  peningkatan jumlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang diperkirakan mencapai 4500 buah, serta berdirinya Bank Wakaf Mikro dengan 41 bank telah berdiri hingga  Desember  2018,  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam memperkuat  pengelolaan  zakat  dan  wakaf  dengan  diterbitkannya Undang-undang  yang  mengatur  pengelolaan  zakat  (UU  No.  23  Tahun 2011) dan wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) (Haris, 2019).
Perkembangan  bank-bank  syariah  bukan  hanya  mempengaruhi sektor perbankan, melainkan juga memberikan dampak yang luas pada ekonomi  syariah  secara  menyeluruh.  Dengan  bertambahnya  jumlah bank  syariah  yang  berkembang,  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  yang dijalankan  di  dalamnya  turut  mengalami  peningkatan,  memberikan sumbangan  yang  penting  bagi  perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia.

## 3.3. Peluang Pembangunan Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi
Sangat  mengejutkan  bahwa  implementasi  ekonomi  Islam,  terutama dalam  bidang  keuangan  syariah  telah  berkembang  di  seluruh  dunia termasuk  Indonesia.  Banyak  negara  telah  memiliki  industri  keuangan dan  perbankan  syariahnya  di  dunia  global.  Kini  sistem  ekonomi  dan keuangan  syariah  telah  diterapkan  pada  75  negara  di  seluruh  dunia, termasuk di Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Selain itu, dalam aspek
akademik  universitas-universitas  terkenal  di  dunia  sedang  aktif mengembangkan  forum  dan  studi  ekonomi  syariah.  Setidaknya  enam universitas  di  Inggris  sedang  mengembangkan  studi  ekonomi  syariah. Harvard  University  merupakan  universitas  yang  aktif  mengembangkan forum  dan  kajian-kajian  ekonomi  syariah  tersebut.  Fakta  yang menggembirakan  adalah  betapa  majunya  praktik  ekonomi  syariah  di Indonesia. Banyak orang telah memperhatikan pertumbuhan diskursus ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, baik dari perspektif akademis maupun dari perspektif praktik (Kholis, 2008).
Lembaga  keuangan  barat  banyak  menawarkan  jenis-jenis  produk keuangan  syariah  di  daratan  global.  Seperti  Citigroup,  Deutsche  Bank, dan  UBS.  Tetapi,  pertumbuhan  keuangan  syariah  tidak  diikuti  dengan peningkatan  SDM  berkualitas.  Perbankan  syariah  juga  muncul  di Belanda  dan  Rusia. AT  Kearney ,  salah  satu  perusahaan  konsultan manajemen terbesar di dunia, mengklaim bahwa kendala terbesar dalam pengembangan  industri  perbankan  syariah  kurangnya jumlah  pekerja berkualitas  tinggi  yang  tersedia.  Selain  itu,  karena  industri  perbankan syariah  akan  terus  berkembang,  kebutuhan  akan  pekerja  baru berkualitas  tinggi  akan  terus  meningkat.  AT  Kearney  memperkirakan bahwa dalam sepuluh tahun mendatang, industri perbankan syariah di Timur  Tengah  akan  membutuhkan  setidaknya  30  ribu  karyawan  baru yang berkualitas tinggi (Republika, 2017)
Selain  produk  jasa  seperti  perbankan  syariah,  ada  banyak  industri halal  lain  yang  berbentuk  barang  seperti,  industri  dibidang  makanan halal,  farmasi  halal,  pariwisata  halal,  dan fashion halal  (Kamila,  2021). Contohnya industri makanan halal, pengeluaran global untuk makanan dan  gaya  hidup  yang  sesuai  dengan  prinsip  Islam  mencapai 21.000 triliun  rupiah pada  2013,  dengan  proyeksi  meningkat  menjadi 51.800 triliun  rupiah  pada  tahun  2019 .  Total  pengeluaran  untuk  makanan umat Muslim secara global pada tahun 2013 mencapai USD 1292 miliar, dan Indonesia menjadi negara mayoritas yang mengkonsumsi makanan dengan  nilai  sebesar  USD  190  miliar.  Proyeksi  menunjukkan  bahwa pengeluaran  untuk  makanan  tersebut  diperkirakan  akan  meningkat menjadi  USD  2537  miliar  pada  2019,  atau  sekitar  21.2%  dari  total kebutuhan pangan global (Kamila, 2021).
Produk  dan  layanan  ekonomi  syariah  tersebut  sekarang  mudah terjangkau  dengan  adanya  teknologi  dan  digitalisasi.  Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam layanan keuangannya,  bank  meluncurkan  layanan mobile  banking ,  yang memudahkan  nasabah  melakukan  transaksi  perbankan  melalui handphone  mereka.  Mengingat  fakta  bahwa  ponsel  adalah  alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini (Nusaibah, 2023).
Bank  digital  syariah  dapat  menjadikan  bank  syariah  di  Indonesia semakin  kompetitif.  Salah  satu  kekurangannya  adalah  kurangnya cabang  dan  layanan  bank  digital  syariah  yang  tersedia  secara  online. Aksesibilitas  bank  syariah  digital  memungkinkannya  menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa harus mendirikan cabang baru. Hal ini sangat  penting  karena  layanan  pelanggan  dan  pembukaan  rekening adalah  bagian  penting  dari  operasi  perusahaan  keuangan.  Oleh  karena itu,  masalah  fasilitas  seperti  kurangnya  ATM  atau  kantor  cabang  bank syariah  yang  dekat  mengurangi  penggunaan  bank  syariah.  karena munculnya  bank  syariah  digital  ini  membawa  potensi  peningkatan jumlah pelanggan bank syariah.
PT.  BSI  (BRIS),  berhasil  mencapai  kesuksesan  pada  kuartal  ketiga tahun  2022.  Dengan  menerapkan  efisiensi  melalui  berbagai  akselerasi digital,  BSI  dapat memberikan  hasil yang baik.  Efisiensi  ini mendorong
kinerja perusahaan, dan akselerasi digital mendukungnya. Hal tersebut ditinjau dari perkiraan pertumbuhan pengguna BSI Mobile setiap tahun sebesar 43% hingga 4,44 juta pengguna pada September 2022 (Pratomo, 2022).
Pengembangan  ekonomi  syariah  semakin  meningkat  dari  hari  ke hari.  Hal  ini  tidak  luput  dari  peran  negara  dan  organisasi  yang bekerjasama  dalam  mencapai  tujuan  tersebut.  Seperti  AAOIFI  adalah sebuah  lembaga  nirlaba  internasional  dalam  dunia  keuangan  syariah yang  bertugas  menyusun  standar  terkait  audit,  akuntansi,  tata  kelola, etika, dan syariah untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai lembaga internasional yang mandiri, AAOIFI memiliki dukungan dari anggotanya, yang  mencakup  200  lembaga  dari  40  negara,  termasuk  bank  sentral, lembaga  keuangan  syariah,  dan  entitas  lain  dalam  industri  perbankan syariah  global.  Sekarang,  AAOIFI  telah  mengeluarkan  26  standar akuntansi,  ,  2  kode  etik,  7  standar  tata  kelola  pemerintahan,  dan  5 standar audit (Subardi, 2019).
Pembentukan  AAOIFI  sebenarnya  bertujuan  utama  untuk memberikan, merumuskan, dan menginterpretasikan standar akuntansi dan audit khusus untuk institusi keuangan syariah. Selain itu, AAOIFI juga  memiliki  fungsi  untuk  memeriksa  dan  memodifikasi  standar akuntansi  dan  audit  yang  berlaku  untuk  lembaga  keuangan  syariah. Tentu  saja,  dengan  target  ini,  semoga  institusi  keuangan  syariah  di seluruh  dunia  mempunyai  pedoman  yang  baik  untuk  merancang laporan  keuangan  yang  berlandaskan  prinsip  syariah.  Hal  ini kedepannya  memungkinkan  perbandingan  yang  adil  antara  laporan keuangan  dari  berbagai  institusi  keuangan  Islam  yang  berkembang (Subardi, 2019).

## 3.4. Tantangan Pembangunan Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi
Dalam  konteks  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia, khususnya di tengah arus globalisasi yang semakin berkembang, terlihat adanya  pertumbuhan  yang  signifikan.  Namun,  sejalan  dengan perkembangan  tersebut,  timbul  pula  tantangan-tantangan  yang  perlu diatasi  untuk  memperkuat  dan  mengembangkan  ekonomi  syariah  di Indonesia.  Tantangan-tantangan  yang  menghambat  perkembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia  meliputi  minimnya  pengetahuan  tentang Ekonomi  Syariah,  yang  menimbulkan  keraguan  dalam  menerapkan sistem  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Misalnya,  banyak masyarakat  yang  belum  memahami  secara  menyeluruh  tentang  Bank Syariah,  sehingga  muncul  ketidakpercayaan  terhadap  ekonomi  syariah yang  dianggap  serupa  dengan  ekonomi  konvensional.  Selain  itu, kurangnya  minat  dan  kesadaran  masyarakat,  terutama  Muslim,  untuk mendalami  ekonomi  syariah  juga  menjadi  tantangan.  Hal  ini menyebabkan  rendahnya  tingkat  literasi  dan  kesadaran  tentang  sistem keuangan Syariah. Sebagian besar masyarakat masih belum siap untuk mengadopsi ekonomi syariah karena kurangnya minat dan pengetahuan tentangnya (Prandawa et al., 2022).
Salah  satu  tantangan  utama  yang  dihadapi  dalam  kemajuan ekonomi syariah di Indonesia adalah dominasi sistem kapitalis, terutama karena  sebagian  besar  negara,  termasuk  yang  mayoritas  penduduknya Muslim,  cenderung mengadopsi  sistem ini meskipun dengan modifikasi tertentu. Hal ini membuat sulit untuk membuktikan keunggulan sistem ekonomi  Islam  dibandingkan  dengan  kapitalisme  dan  sosialisme, terutama karena kurangnya kekuatan politik dan ekonomi dari negara-
negara Islam. Pandangan yang beragam di kalangan ahli tentang konsep ekonomi  Islam  juga  menjadi  tantangan  tersendiri  (Mashdurohatun, 2011).
Kurangnya  fasilitas  perbankan  syariah  dibandingkan  dengan perbankan  konvensional  juga  menjadi  tantangan  yang  signifikan.  Perlu langkah-langkah strategis yang lebih besar untuk memperluas jaringan kantor  syariah  ke  seluruh  wilayah  Indonesia.  Saat  ini,  keberadaan kantor  syariah  masih  belum  merata  di  berbagai  daerah,  terutama  di pelosok  desa  yang  terpencil.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  yang lebih besar untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memperluas penetrasi  kantor  syariah  hingga  ke  wilayah  yang  belum  terjamah, memungkinkan  lebih  banyak  masyarakat  di  seluruh  Indonesia  untuk dapat  mengakses  layanan  keuangan  syariah  dengan  lebih  mudah  dan nyaman.
Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), tantangan lain yang dihadapi oleh ekonomi syariah di Indonesia meliputi kurangnya dukungan keuangan terhadap industri halal, ketiadaan bank syariah  dengan  aset  buku  4,  kekurangan  tenaga  ahli  ekonomi  syariah yang  berkualifikasi,  serta  keterbatasan  dalam  kapasitas  penelitian  dan pengembangan  ekonomi  syariah  (Permata  &  Sumayyah,  2019).  Hal-hal ini merupakan hambatan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan pertumbuhan  industri  halal  di  masa  depan  dan  memperbaiki  ekonomi Islam di Indonesia.

## 3.5. Upaya Mengatasi Masalah
Peran  pemerintah  dalam  pengembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  sangat  penting  dan  tercermin  dalam  langkah-langkah kebijakan  yang  diambil.  Pemerintah  telah  melakukan  pemupukan keilmuan  dengan  memberikan  izin  kepada  berbagai  tingkatan pendidikan,  mulai  dari  SMK  hingga  program  doktoral,  untuk menyelenggarakan  program  studi  ekonomi  syariah.  Selain  itu,  banyak seminar,  webinar,  dan  workshop  dengan  tema  ekonomi  syariah  telah terselenggara.  Di  samping  itu,  langkah-langkah  pemerintah  juga mencakup  pengembangan  lembaga  keuangan  ekonomi  syariah,  seperti pendirian  Bank  Muamalat  dan  lembaga  keuangan  nonbank  lainnya, serta  regulasi  yang  mendukung  praktik  ekonomi  syariah,  seperti  UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  menjadi landasan  hukum  bagi  praktik  perbankan  syariah  di  Indonesia (Nurhayati, 2015).
Bank  Indonesia,  sebagai  bank  sentral  Indonesia,  turut  berperan dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi  syariah.  Bank  Indonesia telah  bergabung  dengan  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (KNKS) untuk  mensukseskan  visi  KNKS  dalam  menjadikan  Indonesia  sebagai pusat  ekonomi  dan  keuangan  syariah  dunia  (Fadhilah  et  al.,  2021). Dalam  rangka  mendukung  visi  misi  KNKS,  Bank  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  moneternya,  seperti  menaikan  GWM  Rupiah BUS dan UUS pada Juli 2022 menjadi 6% dan September 2022 menjadi 7,5%  (Bank  Indonesia,  2022).  Selain  itu,  pengadaan  sertifikat  Investasi Mudharabah  Antarbank  Syariah  (IMA)  yang  digunakan  sebagai instrumen  bagi  bank  syariah  yang  memiliki  kelebihan  dana,  serta Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI)  yang  digunakan  sebagai alternatif  penempatan  dana  jangka  pendek  bagi  bank  syariah  yang memiliki  likuiditas  berlebih  (Nasution  &  Batubara,  2023).  Dengan
kebijakan ini, Bank Indonesia berupaya memastikan dukungan optimal terhadap ekonomi syariah, sesuai dengan visi KNKS.
Upaya  lain  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mendukung pertumbuhan  ekonomi  syariah  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan fiskal.  Pada  tahun  2019,  Presiden  Republik  Indonesia  meluncurkan MEKSI  (Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia)  sebagai  peta  jalan pertama  negara  untuk  mengembangkan  ekonomi  syariah  (Badan Kebijakan  Fiskal,  2022).  MEKSI  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya saing  ekonomi  syariah  Indonesia  melalui  beberapa  langkah  strategis, termasuk  perbaikan  kerangka  tata  kelola,  regulasi  industri  makanan halal, dan pengembangan teknologi finansial syariah.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati,  dalam  acara  Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diadakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta pada tanggal 26 Mei, menyatakan keinginan  pemerintah  untuk  memposisikan  Indonesia  sebagai  subjek utama  dalam ekonomi  syariah  dan  pusat  produksi  halal global. Beliau, juga  sebagai  Sekretaris  KNEKS,  menegaskan  bahwa  penghargaan  ini diberikan  kepada  pemerintah  provinsi  yang  mampu  memimpin  dan mengembangkan ekonomi syariah di wilayahnya (Kemenkeu, 2023).
Menkeu juga menekankan pentingnya fokus pada aspek substansial dalam  pengembangan  ekonomi  syariah,  yang  harus  memberikan kontribusi  pada  kemakmuran,  keadilan,  dan  efisiensi  sesuai  dengan tuntutan  zaman.  Dia  juga  menyoroti  dampak  positif  peningkatan aktivitas  ekonomi  dan  keuangan  syariah,  dengan  Bank  Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai salah satu motor penggerak utama. Diperlukan  sinergi  antara  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah pusat,  daerah,  dan  stakeholder  lainnya  untuk  mempertahankan pencapaian  ini,  dengan  salah  satu  langkahnya  adalah  pembentukan Komite  Daerah  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  (KDEKS)  untuk memastikan  pertumbuhan  ekonomi  syariah  yang  bermanfaat  bagi pengembangan ekonomi  daerah. Kementerian Keuangan juga mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan kantor  perwakilan  di  seluruh  Indonesia,  serta  memberikan  dukungan bagi  industri  halal  dengan  menyediakan  fasilitas  sertifikasi  halal, kemudahan  ekspor  untuk  UMKM  industri  halal,  serta  dukungan perpajakan dan pembiayaan.
Upaya-upaya  pemerintah  dalam  pengembangan  ekonomi  syariah akan  tercapai  jika  pihak  swasta  dan  masyarakat  sipil  berkontribusi dalam  mensukseskannya.  Peran  pemerintah  dalam  pembangunan perbankan  syariah  meliputi  penetapan  regulasi,  pemberian  lisensi, stimulasi  keuangan,  pengembangan  infrastruktur,  dan  promosi  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  bank  syariah. Sementara  itu,  peran  swasta  dalam  ekonomi  syariah  mencakup investasi,  inovasi,  manajemen  risiko,  dan  program  Corporate  Social Responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan  ekonomi  syariah.  Di  sisi  lain,  peran  masyarakat  sipil dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah adalah meningkatkan  kesadaran,  mengawasi  lembaga  keuangan  syariah, mengembangkan  kebijakan  melalui  organisasi  dan  advokasi,  serta meningkatkan  kapasitas  dalam  mengelola  usaha  ekonomi  syariah melalui  pelatihan  dan  program  lainnya.  Dengan  kolaborasi  dari  ketiga pihak  ini,  pengembangan  ekonomi  syariah  dapat  dijalankan  secara komprehensif dan berkelanjutan.

## 4. PENUTUP
Pembangunan  ekonomi  syariah  memiliki  peran  yang  signifikan dalam konteks globalisasi yang terus berkembang. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti tauhid, keseimbangan, kemaslahatan, taawun, dan  keadilan,  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi  pembangunan ekonomi  yang  berdaya  saing  dan  berkelanjutan.  Larangan  terhadap praktik  riba,  maysir,  dan  gharar  menunjukkan  komitmen  untuk menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  adil  dan  seimbang.  Meskipun demikian,  tantangan  seperti  perluasan  pemahaman  tentang  ekonomi syariah,  peningkatan  kesadaran  masyarakat,  dan  integrasi  dalam sistem  ekonomi  global  perlu  diatasi untuk mewujudkan  potensi  penuh ekonomi syariah. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan inovasi  produk  keuangan  syariah,  memperluas  pasar  global,  dan memperkuat  kerjasama  antar  negara.  Dalam  memperjuangkan pengembangan  ekonomi  syariah  sebagai  alternatif  yang  relevan  dalam menghadapi tantangan global, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik itu kebijakan moneter maupun fiskal. Diperlukan upaya lanjutan  dalam  penelitian  mengenai  implementasi  prinsip-prinsip ekonomi  syariah,  dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  sosial,  serta  penerapan  nilai-nilai  Islam  dalam  praktik ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku : Adam, P. (2018). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah . Amzah.
Asnaini,  &  Yustati,  H.  (2017). Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Teori  Dan Praktiknya Di Indonesia . Pustaka Pelajar. Bank  Indonesia.  (2022). Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  2022 . Bank Indonesia.
Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam: perspektif maqasihid al- Syari’ah . PrenadaMedia Group.
Nurhayati, S. (2015). Akuntansi Syariah Di Indonesia . Salemba Empat. Republika.  (2017). Pertumbuhan  Keuangan  Syariah  Global .  Republika Online.
Jurnal : Adin, M. S., Fadhiil, I., Sahaf, S. A. Al, & Marwono, W. T. (2023). Strategi Pembangunan ekonomi Islam . https://www.researchgate.net/publication/376229085_STRATEGI_ PEMBANGUNAN_EKONOMI_ISLAM
Amin, M., Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan dan  Tantangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya , 1 (4), 475 – 486.
Ash-Shiddiqy,  M.  (2023).  Analisis  Perkembangan  Ekonomi  dan Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Journal  Of  Institution  And  Sharia Finance , 6 (1), 33 – 42.
Fadhilah, P. A., Yulivan, I., & Saragih, H. J. R. (2021). Strategi Kebijakan Moneter  Bank  Indonesia  Dalam  Mendukung  Komite  Nasional Keuangan  Syariah  Untuk  Mewujudkan  Ekonomi  Pertahanan. Ekonomi Pertahanan , 7 (1), 71 – 98. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/873
Kamila,  E.  F.  (2021).  Peran  Industri  Halal  Dalam  Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. Jurnal Likuid , 1 (1), 33 – 42.
Kemenkeu.  (2023). Berikut  Upaya  Pemerintah  dalam  Mendukung Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia .  Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Pemerintah-Dukung-Perkembangan-Ekonomi-Syariah Kholis,  N.  (2008).  Masa  Depan  Ekonomi  Islam  dalam  Arus  Trend Ekonomi Era Global. Unisia , 31 (68), 1 – 23. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5
Mashdurohatun,  A.  (2011).  Tantangan  Ekonomi  Syariah  Dalam
Menghadapi  Masa  Depan  Indonesia  Di  Era  Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264
Mursal.  (2015).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah. Jurnal Perspektif Ekkonomi Darussalam , 1 (1), 75 – 84. Musfiqoh,  S.  (2011).  Kilas  Balik  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia. El-Qist: Journal  of  Islamic  Economics  and  Business  (JIEB) , 1 (1),  1 – 14.
https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.1-14
Nasution,  A.  M.,  &  Batubara,  M.  (2023).  Penerapan  Kebijakan  Moneter
Islam  pada  Sistem  Perekonomian  Indonesia. Jurnal  Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) , 7 (1), 144 – 154. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665
Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah di Kalangan Generasi Z  Untuk  Peningkatan  Literasi  Keuangan  Syariah  (Studi  Kasus Mbanking  BSI). Musyarakah:  Journal  of  Sharia  Economic  (MJSE) ,
12 (1), 12 – 22. https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6695 Prandawa,  M.  C.,  Jubba,  H.,  NB,  F.  R.,  &  Wardani,  T.  U.  (2022).
Perkembangan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Peluang  Dan Tantangan. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis ,
8 (1). https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271 Rafly,  M.,  Maulana,  A.,  Deskar,  D.,  Rahman,  A.  F.,  Ramadhan,  I.  F., Adha, A., & Attala, V. D. (2023). Analisis Pengaruh Globalisasi Dan Perubahan  Iklim  Terhadap  Perekonomian  Indonesia  Yang Berkelanjutan. Publiciana , 16 (1), 25 – 32. Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi
Keuangan  Syariah  Dalam  Harmonisasi  Penyajian  Laporan Keuangan. Owner , 3 (1), 16. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81 Suprijanto,  A.  (2011).  Dampak  globalisasi  ekonomi  terhadap perekonomian  Indonesia. Jurnal  Imiah  CIVIS , I (2),  100 – 119. file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf
Sumber lainnya (website) : Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2022). Apa  Kabar  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah  Indonesia? Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/06/20/4352-apa-kabar- ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia
Ekonomi  Bung  Hatta.  (2023). Bentuk  Globalisasi  Ekonomi  Dan
Pengaruhnya  Terhadap  Indonesia .  Universitas  Bung  Hatta. https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/2246- bentuk-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruhnya-terhadap-indonesia
Haris, A. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia . Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-
indonesia/ Mahallizikri,  I.  F.  (2018). Perpaduan  Antara  Pandangan  Ekonomi Konvensional  Dengan  Ekonomi  Syariah  Melahirkan  Sebuah  Paham Ekonomi  Yang  Baru  Dari  Sebuah  Sistem  Yang  Telah  Ada .  Stie Syariah Bengkalis. https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-11- perpaduan-antara-pandangan-ekonomi-konvensional-dengan- ekonomi-syariah-melahirkan-sebuah-paham-ekonomi-yang-baru- dari-sebuah-sistem-yang-telah-ada.html Otoritas  Jasa  Keuangan.  (n.d.). Sejarah  Perbankan  Syariah .  Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved February 17, 2024, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah- perbankan-syariah.aspx
Permata,  A.,  &  Sumayyah.  (2019). 5  Tantangan  Indonesia  Kembangkan Ekonomi Syariah . Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah
(KNEKS). https://kneks.go.id/berita/132/5-tantangan-indonesia- kembangkan-ekonomi-syariah? Pratomo, G. Y. (2022). Bank Syariah Indonesia Catat 4,44 Juta Pengguna Baru Mobile Banking . Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5109284/bank-syariah- indonesia-catat-444-juta-pengguna-baru-mobile-banking