113

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 1, (March) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah

## Asfar Hamidi Siregar

## STAIN Bengkalis
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  December 8, 2022 Revised :  February 25, 2023 Accepted :  March 13,  2023 Available online    :  March 17, 2023
How to Cite : Asfar Hamidi Siregar. 2023. “Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah  Perspektif  Ibn  Taimiyyah”.  Risalah,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam  9  (1):113-25. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.437 .
*Corresponding Author:  Email: saputraedriagus@gmail.com (Asfar Hamidi Siregar)

## Wisdom in Doing Charity Using Maslahah Mursalah Perspective of Ibn Taimiyyah
Abstract. Ibn Taimiyyah is a scholar who has extensive knowledge and is an expert in his field, especially in the  field  of  Fiqh  and  Usul  Fiqh.  However,  Ibn  Taimiyyah  has  an  opinion  in  allowing  to  prove  charity  with marjuh (weak) texts, namely mashlahah mursalah. This study uses library research methods, by collecting data contained in books, books, and scientific journals which are the primary sources, while supporting this research also requires secondary sources, such as books and related scientific research. The purpose of this research is to reveal Ibn Taimiyyah's thoughts related to his ability to perform hujjah by using mashlahah murshalah which is seen as a marjuh text by scholars. The results of this study can be concluded, that the scholars have different opinions regarding berhujjah with mashlahah mursalah, some scholars refuse to make mashlahah mursalah as hujah in doing charity, because what is allowed is only texting the Qur'an, Hadith, and Ijma 'Ulama. However, some scholars also allow berhujjah with mashlahah mursalah with certain conditions, namely not contradicting the  qath'i  texts,  not  using  rationale  for  individual  interests,  and  eliminating  difficulties  for  the  people. Meanwhile, according to Ibn Taimiyyah,  in allowing  berhujjah with  mashlahah  mursalah, as  long as the act does not cancel and abolish the worship, such as a person leading the congregational prayer who understands jahar  reading  basmallah,  but the  priest  understands  sirr  in  reading  basmallah.  However,  Ibn  Taimiyyah  also forbade the use of mashlahah mursalah in court, lawful and unlawful as well as fatwas.
Keywords: Prosperity in charity, Maslahah Mursalah, Ibn Taimiyyah.
Abstrak. Ibnu  Taimiyyah  adalah  seorang  ulama  yang  memiliki  ilmu  yang  luas  dan  ahli  dalam bidangnya, khususnya bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Namun, Ibnu Taimiyyah memiliki pendapat yang membolehkan pembuktian amal dengan nash marjuh (lemah), yaitu mashlahah mursalah. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan,  dengan  cara  mengumpulkan  data  yang  terdapat dalam buku, buku, dan jurnal ilmiah yang merupakan sumber primer, sedangkan untuk menunjang penelitian ini juga membutuhkan sumber sekunder, seperti buku dan penelitian ilmiah terkait. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  pemikiran  Ibnu  Taimiyyah  terkait  kemampuannya
114

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
melakukan hujjah dengan menggunakan mashlahah murshalah yang dipandang sebagai teks marjuh oleh  para  ulama.  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan,  bahwa  para  ulama  berbeda  pendapat mengenai  berhujjah  dengan  mashlahah  mursalah,  sebagian  ulama  menolak  untuk  menjadikan mashlahah  mursalah  sebagai  hujah  dalam  beramal,  karena  yang  diperbolehkan  hanya  berpesan  Al- Qur'an,  Hadis,  dan  Ijma  'Ulama.  Namun  sebagian  ulama  juga  membolehkan  berhujjah  dengan mashlahah  mursalah  dengan  syarat  tertentu,  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  nash  qath'i,  tidak menggunakan nalar untuk kepentingan individu, dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, diperbolehkannya berhujjah dengan mashlahah mursalah, selama perbuatan itu tidak membatalkan dan meniadakan ibadah, seperti orang yang memimpin shalat berjamaah yang paham jahar membaca basmallah, tetapi imam paham sirr dalam membaca basmallah. Namun, Ibnu Taimiyyah juga melarang penggunaan mashlahah mursalah di pengadilan, halal dan haram serta fatwa.
Kata Kunci: Kehujjahan dalam Beramal, Maslahah Mursalah, Ibn Taimiyyah.

## PENDAHULUAN
Agama Islam merukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW  serta telah  diberikan  jaminan  kesempurnaan  ajarannya  oleh  Allah  SWT,  (Saputra  et  al: 2020) hal tersebut sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an dan Hadis adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam  menjalankan  kehidupan  di  dunia  ini.  (Saputra,  2019)  Dalam  menjalankan kehidupan, maka setiap hamba akan melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang disebut dengan hukum syara’.
Dalam  menetapkan  hukum  agama,  hal  tersebut  bertujuan  memberikan kemaslahatan  kepada  seluruh  manusia,  yaitu  untuk  mengambil  manfaat  dan menjauhkan  dari  segala  bentuk  kerusakan.  (‘Abd  al-Wahab  Khalaf,  n.d:  11–22) Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dipahamkan,  bahwa  hukum  syara’  memiliki hubungan dengan urgensi kehidupan manusia. Namun, kadang kepentingan manusia akan  berubah  dengan  berbagai  problem  yang  terjadi,  sehingga  untuk  menjalankan hukum tersebut, harus memiliki kesesuaian secara realnya. Secara prinsipnya, hukum tidak  berubah  dengan  keadaan  yang  terjadi  ditengah  masyarakat,  baik  perubahan situasi  maupun  perubahan  kebutuhan  hidup.  Dengan  hal  itu,  pelaksanaan  syari’at Islam  seyogyanya  dapat  menegakkan  kemaslahatan  serta  keadilan  untuk  mencapai tujuan dari hukum syara’.
Masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat, maka ayat al-Qur’an telah banyak  menjelaskannya  dan  hal  tersebut  sebagai  bentuk  petunjuk  dalam kemaslahatan  umat,  diantaranya,  yaitu  QS.  al-Anbiya’  (21)  ayat  107  yang terjemahannya:
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”
Namun, Apabila ternyata kemaslahatan itu dijelaskan, maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Berbeda halnya dengan kemaslahatan itu tidak  dijelaskan  secara eksplisit  dalam  kedua  sumber  tersebut,  dalam  hal  ini  peran mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan maslahat yang terkandung dalam penetapan hukumnya. Menurut ahli ushul terkait dengan masalah yang terjadi, maka  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ijtihad,  sehingga  akan mendapatkan hasil dari penetapan hukum yang bentuk maslahat. Dalam ilmu ushul fiqh,  kemaslahatan  yang  terjadi  ketika  ada  illat  terhadap  suatu  hukum.  (Ibn Taimiyyah, n.d.-b)
115

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
Ayat  Al-Qur’an  menjelaskan  tentang  kemaslahatan  dalam  hukum  Islam, diantaranya pembahasan tentang mengenai pensyari’atan nikah yang terdapat pada Qs. al-Rum (30) ayat 21 yang terjemahannya:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Ayat  diatas  menjelaskan  dengan  tegas  terkait  dengan  hikmah  syariat pernikahan. Hal tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah,  mawaddah  warrahmah  serta  menghasilkan  keturunan.  Contoh  lain  yang terdapat dalam Al-Qur’an tentang qishash yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 179, yang  terjemahannya:  “Dan  dalam  qish ȃ sh  itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup bagimu,  hai  orang-orang  yang  berakal,  supaya  kamu  bertakwa”.  Pada  ayat  di  atas menjelaskan  terkait  dengan  perbuatan  yang  dilaksanakan  yang  melanggar keberlangsungan umat manusia, sehingga dapat dilaksanakan hukuman qishash.
Mencermati kasus yang terdapat dalam Al-Qur’an tersebut, sangat sulit sekali untuk  mengetahui kemaslahatan dalam proses menetapkan hukum, sehingga sangat diperlukan  research  secara  mendalam  dan  dapat  dibuktikan  dengan  tidak menggunakan  kemashahatan  saja.  Akan  tetapi,  Ibn  Taimiyyah  berpendapat  dapat menetapkan hukum dengan menggunakan pada landasan kemaslahatan.
Ibn Taimiyyah merupakan seorang tokoh yang bermazhab hanbali dan sangat berpengarih  dalam  dunia  Islam.  Ibn  Taimiyyah  merupakan  seorang  mufti  yang memiliki keilmuan yang mendalam terkait dengan bidang ilmu Ushul fiqh dan fiqh.
Selain itu, syaikh Ibn Taimiyyah merupakan seorang ulama yang meletakkan dasar  pengembangan  pemikiran  hukum  Islam.  Corak  pemikiran  tersebut  dalam bentuk rasional yang sesuai dengan maq ȃ shidus syari’ah. Pemikiran dari Imam Ibn Taimiyyah  terdapat  dalam  karyanya  yang  berjudul  “Majm ȗ ’at  al-Fat ȃ w ȃ “  yang menjelaskan  tentang  argumentasi  dan  analisanya  serta  penetapan  hukum  dengan mengandung kemashlahatan bagi umat manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis library research  (kajian  pustaka).  Penelitian  ini  berusaha  untuk  mendapatkan  data  dan mengelolanya  berdasarkan  sumber  kepustakaan,  seperti  buku,  kitab  klasik,  jurnal ilmiah dan lainnya. sedangkan untuk sumber sekundernya, yaitu semua sumber yang terkait dengan penelitian yang peneliti bahas.
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pandangan Ibn Taimiyyah dalam menetapkan  hukum  dengan  menggunakan  Maslahah  Mursalah.  Setelah  data terkumpul, maka akan dilakukan analisa data dan dipaparkan dalam bentuk narasi, table,  grafik  dan  sebagainya,  sehingga  memudahkan  dalam  melakukan  penarikan kesimpulan terhadap data tersebut. (Mudin et al., 2021)
116

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar

## HASIL DAN PEMBAHASAN Mengenal Sosok Ibn Taimiyyah
Nama lengkap Ibn Taimiyyah adalah Taqiy al-D ȋ n Abu al-‘Abbas Ahmad ‘Abd al-Hal ȋ m ibn al-Imam Majd al-D ȋ n Abi al-Barakat ‘Abd al-Sal ȃ m ibn Muhammad al- Khudr  ibn  ‘Abdillah  ibn  Taimiyyah  al-Harraniy.  Ia  lahir  pada  hari  Ahad  tanggal  10 Rabiul Awal 661 H/22 Januari 1263 M, di Harran dekat Damaskus. (Ibn Taimiyyah, n.d.- a:  54)  Ibn  Taimiyyah  berasal  dari  keluarga  Taimiyyah  yang  terpelajar,  islami, dihormati, dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya.
Ayahnya  Syih ȃ b  al-D ȋ n  ‘Abd  al-Hal ȋ m ibn  ‘Abd  al-Sal ȃ m  (627-682  H)  adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Mesjid Agung Damaskus. Ia  bertindak  sebagai  seorang  khatib  dan  imam  besar  di  Mesjid  itu,  dan  sekaligus sebagai guru dalam mata kuliah tafsir dan hadis. Jabatan lain yang dipegangnya adalah sebagai Direktur  Madrasah D ȃ r al-Had ȋ ts al-Sukriyyah , (Muhammad Amin,  1991: 8) salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  bermazhab  Hanbali  yang  sangat  maju  dan bermutu  waktu  itu.  Di  lembaga  pendidikan  itulah  ‘Abd  al-Hal ȋ m  yang  orator  itu mendidik Ibn Taimiyyah putra kesayangannya.
Kakeknya Syaikh Majd al-D ȋ n al-Barakat ‘Abd al-Sal ȃ m ibn ‘Abdillah (590-652 H) adalah juga seorang alim yang terkenal sebagai mufassir , muhaddits , ush ȗ li , f ȃ qih , nahwiy , dan pengarang. Sedangkan al-Khat ȋ b Fakhr al-D ȋ n, paman Ibn Taimiyyah dari pihak  bapak  adalah  seorang  cendikiawan  muslim  populer  dan  pengarang  yang produktif pada masanya. Syaraf al-D ȋ n ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Hal ȋ m (696-727 H), adik laki-laki Ibn Taimiyyah ternyata juga dikenal sebagai ilmuan muslim yang ahli dalam bidang  ilmu  kewarisan  Islam  ( far ȃ idh ),  ilmu-ilmu  hadis  ( ulum  al-had ȋ ts ),  dan  ilmu pasti ( al-riy ȃ dhiyyah ). (Muhammad Amin, 1991)
Lingkungan hidup yang seperti itu berperan besar untuk menempa pribadi Ibn Taimiyyah,  dan  mematangkan  ilmunya.  Dengan  pendidikan  yang  begitu  terarah, maka tidaklah mengherankan jika Ibn Taimiyyah dalam usia relatif muda sudah hafal al-Qur’an. Selain potensi kecerdasan, lingkungan keluarga, ia juga sangat mencintai ilmu dan giat mencarinya pada siapa, di mana, dan kapan saja.
Selain belajar kepada ayah dan pamannya, Ibn Taimiyyah juga belajar kepada banyak  ulama  terkemuka  yang  ada  di  kota  Damaskus  dan  sekitarnya.  Walaupun keadaan Damaskus waktu itu cukup terancam oleh serbuan serdadu Mongol, namun Ibn Taimiyyah dapat belajar lebih tenang jika dibandingkan dengan situasi ketika ia belajar di kota Harran. Selain Mesir, Damaskus juga merupakan pusat berkumpulnya para ulama besar dari berbagai mazhab atau aliran Islam yang ada pada masanya.
Di bawah asuhan ayah, bimbingan paman, dan didikan para gurunya yang pada umumnya  menganut  mazhab  Hanbali,  Ibn  Taimiyyah  yang  ternyata  juga  seorang otodidak, dalam waktu yang relatif singkat sanggup menguasai hampir semua cabang keilmuan yang berkembang pada masanya. Kemampuan Ibn Taimiyyah melahirkan cendikiawan-cendikiawan  muslim  tidak  terlepas  dari  kecerdasan,  kegigihan,  dan ketekunannya  yang  sangat  menakjubkan.  Karena  itu  tidaklah  mengherankan  bila dalam  usianya  yang  relatif  muda  sekitar  19  tahun,  ia  telah  mulai  menyusun  dan menulis karya-karya ilmiah, di samping aktif mengajar dan memberi fatwa.
Kematangan dan keluasan ilmu pengetahuan Ibn Taimiyyah, dibarengi dengan kepribadian yang saleh, telah mengundang perhatian para ulama untuk mengakui dan memberikan  kesaksian  atas  keilmuan  dan  keimanannya.  Banyak  sanjungan  dan
117

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
pujian yang diberikan kepadanya seperti; Syaikh al-Isl ȃ m, Mujaddid al-Qarn, al-Im ȃ m al-Mujtahid,  Mujaddid  D ȋ n  al-Isl ȃ m,  Mujaddid  al-Ummat  al-Isl ȃ miyah,  Im ȃ m  al- ’Ulam ȃ ,  ‘Alim  al-’Ulam ȃ H ȃ fizh  al-An ȃ m,  Nashr  al-Sunnah  wa  Qami’  al-Bid’ah,  al- Mujtahid  al-Ahk ȃ m,  Im ȃ m  al-Saif  wa  al-Qalam,  Briliant  Polmicus,  The  Greath Fourteenth Century Jurist, Bapak Spritual, dan Bapak Kaum Pembaharu . (Muhammad Amin, 1991)
Semua  gelar  itu  berkonotasi  pada  kepakaran  dan  ketokohan  Ibn  Taimiyyah dalam ilmu dan amal. Syaikh Mar’abin Yusuf menulis sebuah buku yang berjudul al- Syah ȃ dah  al-Zakiyah  fi  Tsan ȃ al-’Ammah  ‘al ȃ Ibn  Taimiyyah, menyebutkan  Ibn Taimiyyah  dengan  gelar Bahr  al-’Ul ȗ m , Turjuman  al-Qur’an,  dan  Mufti  al-Iraq . (Lahmuddin Mardjudi, 1996: 18)
Kehebatan Ibn Taimiyyah tidak saja diakui oleh kalangan yang mengaguminya, tetapi lebih dari itu lawan polemiknya juga memberi komentar yang sama. Kam ȃ l al- D ȋ n  ibn  al-Zamlakani  seorang  penganut  mazhab  Syafi’i,  sengaja  menulis  beberapa buku untuk menentang pendapat Ibn Taimiyyah, namun dalam tulisannya, ia tetap mengakui  kehebatan  Ibn  Taimiyyah.  Ia  berkomentar:  “Jika  dia  (Ibn  Taimiyyah) berbicara tentang suatu ilmu, dia selalu lebih dari apa yang dibutuhkan, dalam hal menulis dia begitu indah memilih kata-kata, paparannya tepat pada sasaran, pandai menyusun kerangka dan kata-kata”.
Meskipun  demikian,  Ibn  Taimiyyah  tidak  selalu  mendapat  komentar  positif, banyak juga kalangan yang justru menyudutkannya. Ia dituduh sebagai orang yang tidak  pernah  naik  haji,  bahkan  pada  tingkat  yang  lebih  ekstrim,  Ibn  Taimiyyah dituduh sebagai seorang atheis. (Munawir Sadzali, 1990: 84) Hal ini disebabkan fatwa- fatwa yang dikeluarkannya terkadang bersifat kontroversial, seperti mempertanyakan legalitas  berziarah  ke  makam  termasuk  makam  Rasulullah  SAW,  pandangannya tentang  sifat-sifat  Tuhan  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  seperti  kata  tangan (ديلا) menurutnya  berarti  tangan  yang  benar-benar  dimiliki  Allah  hanya  saja  tidak  bisa diinderakan.  Penafsiran  seperti  ini  membawa  kepada  pen jisim an  Tuhan  sehingga akhirnya ia dituduh memiliki sifat antropomorfik, juga pendapatnya tentang talak tiga sekaligus tetap jatuh satu. Pendapatnya ini membawanya kepada kehidupan penjara.
Setelah  ayahnya  wafat  pada  tahun  682  H/1284  M.  Ibn  Taimiyyah  yang  baru berusia 21 tahun menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Direktur Madrasah D ȃ r al-Hadits  al-Sukriyyah .  Pada  tanggal  2  Muharram  683  H/1284  M  untuk  pertama kalinya  Ibn  Taimiyyah  mengajar  di  almamater  yang  kini  di  bawah  pimpinannya. Setahun kemudian tepat pada tanggal 10 Safar 684 H/17 April 1285 M, Ibn Taimiyyah mulai memberi kuliah umum ( studium generals ) di Mesjid Umayyah Damaskus yang sebelumnya diajarkan oleh ayahnya dalam mata kuliah Tafsir al-Qur’an. (Qamaruddin Khan, 1983:15)
Selain itu Ibn Taimiyyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fikih Hanbali di beberapa madrasah terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibn Taimiyyah selalu meningkat sampai akhirnya ia menjadi ulama besar di dunia Islam. Sebagai salah seorang tokoh (pengarang) produktif yang sulit dicari tandingannya baik untuk semasa dengannya ataupun untuk sebelum dan sesudahnya, Ibn Taimiyyah telah mnghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu. Ia telah menulis  banyak  buku  hampir  pada  setiap  aspek  dalam  Islam.  Di  antara  karangan
118

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
monumentalnya, yaitu Majm ȗ ’at al-Fat ȃ w ȃ Syaikh al-Isl ȃ m Ahmad Ibn Taimiyyah, Al- Qiy ȃ s fi al-Syar’i al-Isl ȃ mi , Muw ȃ faqah Shah ȋ h al-Manqul li Shar ȋ h al-Ma’q ȗ l , Al-Jaw ȃ b al-Shah ȋ h li man Baddala D ȋ n al-Mas ȋ h , Minh ȃ j al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-R ȃ d ‘al ȃ al-Syi’ah  wa  al-Qadariyah , Al-Qaw ȃ ’id  al-N ȗ r ȃ niyyah  al-Fiqhiyyah,  Kit ȃ b  al- Ȋ m ȃ n, Kitab Naqd  al-Manthiq,  Al-Q ȃ idah  al-Jal ȋ lah  fi  al-Taw ȃ shul  wa  al-Wash ȋ lah, dan lainnya.

## Kebolehan Mashlahah Mursalah dalam Menetapkan Hukum
Menurut lughawi, mashlahah berarti mengambil kebaikan, ( ىلع ثعبي ام ةحلصملا حلاصلا) (Ibn  Manz ȗ r  al-Afriqy  al-Mishry,  1955:  571).  Dalam  bahasa  Arab  sering dikatakan  : “Ia  termasuk  ahli  maf ȃ sid  (kerusakan/kejahatan),  bukan  ahli  mash ȃ lih (kebaikan).  Maksudnya,  ia  seseorang  yang  mempunyai  tingkah  laku  dan  perbuatan yang menjurus pada kehancuran bukan pada kebaikan” (Louis Ma’l ȗ f, 1975: 432).
Istilah lain yang masyhur dikalangan para ilmuwan yang disebut dengan kata istishl ȃ h bermakna “mencari kebaikan” (‘Abd al-Wahab Khalaf, 1972: 86). Namun kata tersebut memiliki istilah dengan kata al-mun ȃ sib dengan makna “sesuatu yang cocok, sesuai dan tepat penggunaanya”. (Judah Hilal, 1330: 263)
Sedangkan  menurut  istilah,  kata mashlahah didefenisikan  oleh  imam  Al- Ghazali,  yaitu: “Mashlahah  pada  dasarnya  adalah  ungkapan  untuk  meraih kemanfaatan atau menolak kesulitan” .(Al-Ghazali, 1971: 251) Sedangkan Ibn Taimiyyah menjelaskan  tentang maslahah yaitu:  “ Pandangan seorang  mujtahid  tentang perbuatan yang mengandung mashlah ȃ t yang jelas dan tidak ada ajaran-ajaran agama yang menolaknya ”(Muhammad Abu Zahrah, n.d: 495).
Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh kedua ulam fiqh tersebut, maka dapat  dipahami  bahwa  maslahat  itu  harus  jelas  dan  tegas  serta  tidak  memiliki pertentangan  dengan  syara’.  Hal  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
Jumhur ulama ush ȗ l sepakat, bahwa landasan hukum dalam Islam ada empat macam,  yaitu  al-Qur’an,  sunnah,  ijma’  dan qiyas .  (‘Abd  al-Wahab  Khalaf,  n.d:  21) Sedangkan  yang  lainnya  diklasifikasikan  dalam  landasan  hukum  yang  amsih diperselisihkan  antar  para  ulama,  termasuk  maslahah  murshalah.  Namun  pada kalangan  ulama  yang  sekapat  tentang  maslahah  mursalah  dapat  menjadi  landasan hukum dalam Islam harus memenuhi syaratnya, yaitu tidak menggunakan hawa nafsu semata dalam menetapkan hukum Islam, sehingga tampak mempermainkan hukum syariat, karena mashlahah mursalah merupakan landasan  hukum yang berdasarkan pada perkiraan. Hal tersebut bentuk kehati-hatian para ulama, sehingga tidak terjebak pada  pendapat  pribadi,  kelompok  dan  demikian  sangat  jelas  bertentangan  dengan maq ȃ shid al-syari’ah .
Dalam  penetapan  hukum  sebagai  landasan  untuk  berhujjah  dengan menggunakan  mashlahah  mursalah,  masih  banyak  para  ulama  berselisih  paham. Namun,  para  ulama  memberikan  syarat-syarat  tertentu  untuk  menggunakan mashlahah  mursalah  dalam  berhujjah,  menurut  Imam  Malik  memberikan  syarat, yaitu (Muhammad Abu Zahrah, 1964: 402) pertama , sejalan antara mashlahah dengan tujuan  syara’.  Diperbolehkan Mashlahah dalam  menetapkan  hukum  Islam  dengan syarat  tidak  memiliki  pertentangan  dengan  ajaran  pokok  agama  Islam  dan  tidak
119

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
bertentangan  pulan  dengan  landasan  yang  bersifat  qath’i. Kedua , Mashlahah harus rasional  dengan  akal  pikiran,  dengan  arti  bahwa  ketika  dipersentasikan  pada  para ahlinya (ulama) tidak memiliki pertentangan dan diterima olehnya. Ketiga , dengan menetapkan  hukum  dengan  menggunakan mashlahah ,  dapat  menghilangkan pemahaman yang sempit dan menghindarkan kesulitan.
Sedangkan  menurut  ‘Abd  al-Wahab  Khalaf  juga  memberikan  syarat  dalam menetapkan hukum dalam Islam, yaitu: pertama , dalam menetapkan hukum Islam, maka  harus  dilakukan  penelitian  dan  penyelidikan  secara  mendalam  ( istqra’ ), menganalisa  terhadap  penelitian  yang  terdahulu,  sehingga mashlahah dapat memberikan manfaat yang bersifat haqiqi (murni) dan bukan mashlahah yang bersifat nisbi .  (‘Abd  al-Wahab  Khalaf,  n.d:  86–87)  Tujuan  penetapan  hukum  dengan menggunakan  mashlahah  mursalah  untuk  mendapatkan  kemanfaatan  serta  dapat menhindarkan dari kerusakan, sehingga mashlahah dapat sejalan dengan kehendak syara’ bukan kehendak individu maupun kelompok. Kedua , Mashlahah yang bersifat hakiki,  bersifat  global  dan  tidak  bersifat  individu.  Hal  tersebut  digunakan  dengan tujuan  mashlahah  yang  digunakan  dapat  bermanfaat  bagi  semua  orang. Ketiga , mashlahah yang  digunakan  tidak  bertentangan  dengan  penetapan  hukum  dengan nash (Al-Qur’an dan hadis) serta ijma’ ulama. Secara prinsip, dalam penetapan hukum dalam Islam, yaitu berdasarkan pada nash Al-Qur’an dan Hadis serta ijma’ para ulama, sedangkan  untuk  mashlahah  mursalah  hanya  dapat  dilakukan  disebabkan pertimbangan kemaslahatan.

## Mashlahah  Mursalah  dalam  Penetapan  Hukum  Islam  perspektif  Ibn Taimiyyah
Ijtihad adalah salah satu cara untuk penyelesaian suatu masalah dalam Islam. Dengan  adanya  ijtihad,  maka  akan  dapat  menghasilkan  problem  solving  terhadap permasalahan yang terjadi dengan memilih dalil yang lebih kuat, karena penyelesaian hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur’an, hadis dan Ijma’ Ulama. (Abd Wafi Has, 2013)  Dalam  mencari  solusi  dengan  menggunakan  nash  yang  kuat  disebut  dengan r ȃ jih ,  sedangkan  berpegangan  kepada  argumentasi  yang  lemah  disebut  dengan marj ȗ h .  Hal  tersebut  menjelaskan,  bahwa  seorang  muslim  diberi  akal  dan pengetahuan,  sehendaknya  mengambil  argumentasi  yang rajih serta  tidak  boleh memilih argumentasi yang marjuh (lemah) dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam,  karena  mengambil  pendapat  yang  lemah  merupakan  suatu  perbuatan  yang keliru.
Menurut Ibn 'Utsaimin ketika ditanya tentang beramal dengan menggunakan landasan  yang  lemah  dan  orang  tersebut  mengetahui  dengan  jelas,  bahwa  ada pendapat  yang  lebih  kuat.  Maka  beliau  menjawab:  setiap  muslim  harus  beramal dengan landasan yang kuat dan tidak boleh mengambil  beramal dengan nash yang lemah.  (Ibn  Taimiyyah,  2001:  21)  Sedangkan  menurut  Ibn  Qayyim  al-Jauziah  yang disampaikan dalam fatwanya, bahwa:
“Hendaklah seorang pemberi fatwa yang takut akan kedudukannya di hadapan Allah  untuk  berhati-hati  memberi  fatwa  kepada  seorang  penanya  dengan  fatwa  dari madzhab  yang  ia  ikuti,  sementara  ia  mengetahui  bahwa  madzhab  lain  lebih  kuat dalilnya dan lebih benar daripada madzhabnya dalam masalah itu. Ia berfatwa dalam keadaan  punya  persangkaan  kuat  bahwa  yang  benar  adalah  pendapat  yang

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
bertentangan  dengan  yang  ia  fatwakan,  maka  saat  itu  ia  telah  menjadi  seorang pengkhianat yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan di hadapan penanya ia telah melakukan  penipuan  dalam  urusan  agama.  Sedangkan  Allah  tidak  akan  memberi petunjuk kepada para pengkhianat ”. (Ibn Qayyim al-Jauziah, n.d: 177)
Akan  tetapi,  berbeda  dengan  pendapat  Imam  Ibn  Taimiyyah,  bahwa  adanya kerukhsahan (keringanan), yang mana dibolehkan untuk berhujjah dengan nash yang marjuh  dan  meninggalkan  yang  rajih,  sebagaimana  pendapatmya  sebagai  berikut: “Kadang beramal dengan yang marj ȗ h, lebih memberi manfaat yang kuat sebagaimana kadang  meninggalkan  pendapat  yang  r ȃ jih  memberi  manfaat yang  lebih  besar ”.  (Ibn Taimiyyah, 2001: 198)
Dalam hal al-afdh ȃ l dan al-mafdh ȗ l , merupakan perkara yang pokok dari pada perkara yang sekunder. Semisal seorang yang  beramal dengan landasan marjuh, yaitu ketika  shalat  tidak  berqunut,  lalu menjadi  imam  dalam  sholat  jamaah.  Akan  tetapi yang  menjadi  jamaahnya  adalah  orang  yang  mengambil  sunnah  dari  qunut  ketika sholat shubuh. Maka seyogyanya imamnya juga berqunut. Contoh lain, semisal orang yang menjadi imam memiliki pemahaman mensirrkan membaca basmallah, namun ketika  mengimami  jamaah  yang  menjaharkan  dalam  membaca  basmallah, sehendaknya imam juga menjaharkannya.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  hal  itu  tergolong  pada  perkara al- afdhal  dan  al-mafdh ȗ l .  Yang  mana  kedua  pemahaman  tersebut  dibolehkan  untuk dilakukan  dan  ibadah  yang  dilakukan  tetap  sah.  Pada  hakikatnya,  kedua  amalan tersebut tidak memiliki pertentangan, sehingga dibolehkan untuk dilaksanakannya, sehingga  diperbolehkan  meninggalkan  landasan  yang  rajah  dan  melaksankan pendapat  yang  marjuh.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan  kemaslahatan dalam beribadah, sebagaimana dijelaskana oleh Ibn Rajab sebagai berikut:
“Seorang  mujtahid  bisa  meninggalkan  pendapat  yang  r ȃ jih  kepada  pendapat- pendapat  lainnya  yang  marj ȗ h  jika  dengan  memfatwakan  pendapat  yang  r ȃ jih  akan menghasilkan kerusakan” . (Ibn Rajab, 1985, p. 89) Ibn Taimiyyah berkata: “Dan tidak diragukan lagi bahwa jika para hakim memungkinkan untuk memutuskan dengan ilmu dan  adil  tanpa  syarat  ini,  maka  hendaknya  mereka  lakukan.  Sedangkan  jika diperkirakan  dengan  keluar  dari  kerusakan  akibat  kebodohan  dan  kezhaliman  ini, dampaknya  lebih  berat  daripada  perkiraan,  maka  itu  termasuk  dalam  bab  menolak kerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan dengan memilih yang lebih rendah di antara keduanya” . (Ibn Taimiyyah, 2001: 73–74)
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pendapat  diatas,  bahwa  diperbolehkan  untuk beramal  dengan  landasan  yang  marjuh  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan kemashlahatan  yang  lebih  besar.    Akan  tetapi,  terkait  dengan  perkara  peradilan, halam-haram, fatwa, maka tidak dibolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, ketika diambil pendapat yang rajih , maka akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain ataupun menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar kalau dilaksanakan.
Menurut Ibn Taimiyyah, jika mengkaji terkait dengan  hukum, tujuan utama hukum  Islam  adalah  untuk  menghasilkan  kemaslahatan  secara  khaffah  dan  untuk menolak  kemudaratan  dengan  semaksimal  mungkin.  (Ibn  Taimiyyah,  2001:  48) Dengan  hal  tersebut,  maka  akan  tampak  secara  jelas  singkronisasi  antara kemaslahatan dengan hikmahnya dalam penetapan hukum. Sebab, dalam penetapan hukum  dalam  Islam,  lebih  menitikberatkan  pada  kemaslahatan  umat  sebagaimana

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
yang aturan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dapat dipahami, bahwa  mashlahah  adalah  untuk  mengambil  kemanfaatan  dan  menolak  kerusakan yang  terjadi,  hal  tersebut  dengan  tujuan  untuk  memelihara  dan  mewujudkan maq ȃ shidus  syar ȋ ’ah ,  sehingga  dapat  terpelihara  agamanya,  jiwanya,  akalnya, keturunannya, dan hartanya.
Secara mendalam Imam Al-Ghazali menjelaskan, bahwa tujuan utama dalam melaksanakan kemashlahatan tersebut, untuk menjaga hak yang dimiliki oleh umat. Kemudian  semua  hal  yang  terkait  dengan  kemashlahatan  itu  dipandang  sebagai mafsadat, dan menolak mafsadat adalah salah satu bentuk mashlahah . Oleh karena itu, semua yang terkait dengan ajaran syariat Islam akan diillati oleh kemashlahatan ( mu’allal bi al-mash ȃ lih ), baik sifat yang menjadi ‘ illat itu mundhabit atau tidak, (Ibn Taimiyyah, n.d.-b: 198) serta mustahil ada nash yang menyalahi dan tidak memiliki manfaatnya.
Menurut  Ibn  Taimiyyah  dan  Ibn  Qayyim  al-Jauziah  mengatakan,  bahwa “hukum dapat dibina berdasarkan hikmah dan kemaslahatan”. Kemudian Ibn Jauziah juga  menta’kidkan,  yaitu  (Ibn  Qayyim  al-Jauziah,  n.d.)  :  “ Sesungguhnya  syari’at  itu dasar  pembinaan  dan  asasnya  dibangun  berdasarkan  hikmah  dan  kemaslahatan manusia ”
Berdasarkan  argumentasi  Ibn  Taimiyyah,  setiap  perbuatan  yang  dipandang oleh  simukallaf  mengandung  kemashlahatan,  maka  hal  tersebut  dianggap  sebagai mashlahah  mu’thabarah  selama  tidak  terdapat  landasan  yang  syar’i  yang  melarang dan membatalkannya. Akan tetapi jika ada nash yang melarangnya, maka mashlahah tersebut menjadi batal.
Pendapat Ibn Taimiyyah tersebut seiring dengan argumentasi para ush ȗ liyyin berpendapat:    “ Illat  dengan  makna  motivasi  itu  menjadikan  bolehnya  menjadikan hikmah  (mashlahah)  semata  sebagai  ‘illat  karena  hikmah  itu  sebagai  motivasi pensyari’atan hukum, bahkan ‘illat menurutnya hikmah itu sendiri”
Lebih tegas Ibn Taimiyyah memberikan penjelasan, yaitu (Sh ȃ lih ibn ‘Abd al- ‘Aziz  Ali  Mansh ȗ r,  n.d:  390)  :  “ Illat  bukan  saja  suatu  sifat  yang  zhahir  (jelas)  lagi mudhabith (tepat) akan tetapi ‘illat kadang-kadang dapat berupa sifat yang sesuai dan berbentuk hikmah. Alasan disyari’atkannya hukum adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan ”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  ‘ illat hukum dapat dipahami dan diketahui melalui esensi filosofisnya yang merupakan penggalian terhadap nash - nash yang  tidak  secara  langsung  menunjuk  atau  menyebut  ‘ illat nya. Dengan  kata  lain, ‘illat tidak  saja  dapat  dipahami  dari zhahir  nash atau  melalui pendekatan lafzhiyah (tekstual)  saja  tetapi  juga  dapat  dipahami  dengan memperhatikan  maksud-maksud  umum  dan  mendasar  dari  pensyari’atan  hukum. Sebab  seorang  mujtahid akan  terjebak  pada  kekeliruan-kekeliruan  dalam meng instinbat kan hukum bila tidak mempertimbangkan makna yang tersirat dalam suatu nash yang sangat mengutamkan kemaslahatan bagi manusia.
Konsep  ini  juga  dianut  oleh  Najm  al-D ȋ n  al-Thufi  (675-716  H/1276-1316  M) seorang  ulama  fikih  dan  ushul  fikih  yang  bermazhab  Hanbali  yang  berpendapat bahwa  kemaslahatan  sesungguhnya  yang  berfungsi  sebagai  ‘ illat hukum,  sehingga ketentuan  hukum  berdasarkan maqash ȋ d  al-syari’ah dapat  diterapkan  secara  lebih
122

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
subtansial melalui pemberlakuan prinsip. “ hukum berputar bersamaan dengan adanya atau tidak adanya ‘illat hukum tersebut” .
Berdasarkan prinsip itu, dapatlah berubah ahk ȃ m al-takl ȋ fi yang lima : wajib, sunnah,  haram,  makruh,  dan  mubah,  sejalan  dengan  perubahan  hikmah kemaslahatan  yang  terdapat  dalam  suatu  kasus  hukum.  (Abdurrahman,  1998) Pemikiran Ibn Taimiyyah bahwa hikmah atau mashlahah dapat dijadikan sebagai ‘ illat sebenarnya tidak terlepas dari prinsip hukum itu sendiri yaitu senantiasa memberikan kemudahan  dan  menjauhi  kesulitan.  Dengan  adanya  kesesuaian  akan  tercapai maksud pensyari’atan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, karena kemaslahatan merupakan motivasi hakiki dari penetapan hukum.
Diantara beberapa masalah fikih dalam penetapan hukum bagi Ibn Taimiyyah, diantaranya:  pertama,  permasalah  tayamum.  Menurut  Ibn  Taimiyyah,  jika  seorang khawatir kehabisan waktu shalat karena mencari air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit dan khawatir sakitnya akan bertambah parah maka orang tersebut boleh ber tayammum . (Ibn Taimiyyah, 2001: 35–36) Begitu juga terhadap wanita yang telah habis waktu haidnya dan ia tidak mungkin mandi wajib, kecuali setelah waktu shalat habis.  Dalam  kondisi  seperti  ini  wanita  tersebut  boleh  melakukan tayammum agar waktu shalat tidak luput. (Ibn Taimiyyah, 2001: 440–442) Ketentuan ini juga berlaku bila  air  yang  digunakan  untuk  berwudhu’  sangat  dingin,  sebab  jika  air  tersebut digunakan  maka  yang  bersangkutan  akan  mendapatkan  bahaya. Pendapatnya  itu didasarkan kepada Q.S al-Tagh ȃ bun ayat 16 yang terjemahannya:
“Maka  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  menurut  kesanggupanmu  dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang- orang yang beruntung”.
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, terjemahanya: “ Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : jika aku memerintahkanmu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu ” (H.R al-Nas ȃ i)
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  menjelaskan,  bahwa pelaksanaan  hukum  Islam  memberikan  keringanan  kepada  seorang mukallaf .  Hal tersebut  agar  ajaran  Islam  dapat  dilaksanakan  dengan  mudah  tanpa  memberatkan umatnya. Dengan demikian akan  tampak adanya kebolehan ber tayammum sebagai thaharah abagi orang yang memiliki kedaruratan dan untuk menhindarkan diri dari masyaqqah .
Kedua,  masalah  Di  dalam  kitabnya Majm ȗ ’  al-Fat ȃ w ȃ IbnTaimiyyah berpendapat;
“Oleh  karenanya  Imam  Ahmad  dan  selainnya  menganjurkan  seorang  Imam (sholat)  untuk  meninggalkan  perbuatan  yang  dianggap  afdhal  (r ȃ jih),  jika padanya  terdapat  hal  yang  dapat  menyatukan  kaum  mukminin,  misalnya tentang memisahkan sholat witir, yang afdhal adalah untuk bersalam setiap 2 rakaat  ,  lalu  dilanjutkan  melaksanakan  satu  rakaat  lagi.  Namun  jika  ia mengimami  suatu  kaum  yang    berpendapat  untuk  menyambung  sholat  witir (dilaksanakan  3  rakaat  sekaligus),  maka  si  Imam  tidak  mungkin  untuk memimpin shalat dengan cara yang  afdhal (2 + 1 rokaat witir), di mana yang mashlahat  adalah  mengimami  shalat  sesuai  dengan  kebiasaan    jama’ahnya
123

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
yang  menyambung  witir,  dari  pada  ia  harus  shalat  witir  dengan memisahkannya. Demikian juga seandainya ia adalah orang yang berpendapat basmalah dibaca dengan pelan lebih utama atau sebaliknya jahr lebih utama, sedangkan  makmumnya  menyelisihi  pendapatnya,  maka  mengerjakan  yang mafdh ȗ l (marj ȗ h) ketika itu untuk kemashlahatan menyatukan hati, maka ini boleh dan perbuatan yang bagus. Demikian juga seandainya mengerjakan yang tidak  afdhal  untuk  menjelaskan  sunnah  dan  mengajarkannya  kepada  orang yang  tidak  tahu,  maka  itu  bagus,  misalnya  menjaharkan  doa  istiftah  atau ta’awudz  atau  basmalah  untuk  mengajarkan  manusia  bahwa  perbuatan  ini dianjurkan dan disyari’atkan dalam shalat”. (Ibn Taimiyyah, 2001: 195)
Berdasarkan  paparkan  diatas  menurut  Ibn  Taimiyyah,  bahwa  terlihat  sikap tas ȃ muh Ibn  Taimiyyah  terhadap  memahami  sebuah khilafiyah ,  hal  tersebut dibolehkan,  di mana Ibn Taimiyyah melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan  beramal  dengan  nash  yang marj ȗ h. Boleh  jadi  pada  suatu  ketika  mesti mengimami shalat tarwih ataupun witir, boleh kita meninggalkan yang dianggap r ȃ jih jika  memang  itu  bisa  menghindari  perpecahan  dan  menyatukan  kaum    muslimin, sekaligus  yang  dikemukakan  Ibn  Taimiyyah  ini  menjadi  pesan  bagaimana  sebagai seorang  fakih  terkadang  mesti  meninggalkan  idealisme  jika  memang  di  sana  ada maslahat yang lebih besar untuk umat.

## KESIMPULAN
Ibn  Taimiyyah  merupakan  ulama  besar  yang  memiliki  keilmuan  yang mumpuni  di  bidangnya  dan  terkhusus  dalam  bidang  ilmu  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh. Penetapan hokum dalam Islam adalah sesuatu yang penting yang harus dijelaskan, sehingga masyarakat tidak salah kaprah dan melakukan kegiatan yang menyimpang dalam  beramal.  Dalam  menetapkan  hokum,  para  ulama  mayoritas  berlandasan kepada  nash  yang  qath’i  sebagai  yang  telah  ditetapkan  oleh  Rasulullah  dalam penetapan hokum Islam, seperti Al-Qur’an, hadis dan Ijma’ Ulama.
Namun  Nabi  Muhammad  juga  memberikan  identifikasi,  bahwa  umat  Islam boleh menggunakan akalnya (berijtihad) jika tidak terdapat nash yang menjelaskan terkait  dnegan  permasalahan  yang  dihadapi.  Akan  tetapi,  Ijtihad  yang  dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang rajih, sehingga tidak beramal dengan nash  yang  marjuh.  Berbeda  dengan  pendapat  Ibn  Taimiyyah  sebagai  pengikut  Ibn Hanbali,  bahwa  ia  memberikan  kebolehan  terhadap  berhujjah  dengan  nash  yang marjuh  (lemah)  dan  meninggalkan  nash  yang  rajih.  Karena  Ibn  Taimiyyah  lebih memandang kemashlahatan umat daripada nash yang digunakan.
Berdasarkan  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  pertama,  para ulama berbeda pendapat terkait dengan berdalil dengan mashlahah mursalah dengan memberikan  syarat  tertentu,  diantaranya:  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ajaran pokok  agama  Islam,  mashlah  harus  bersifat  rasional  dan  tidak  mendahulukan argumentasi  individu  semata,  kemashlahatan  tersebut  dapat  menghilangkan kemudaratan dan kesulitan umat.
Sedangkan  menurut  Imam  Ibn  Taimiyah  membolehkan  untuk  berhujjah dengan  mashlahah  mursalah,  selama  perbuatan  tersebut  tidak  membatalkan  dan menghapuskan  ibadah  tersebut.  Selain  itu,  dengan  melaksanakan  kemashlahatan tersebut  akan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  umat  yang  melakukannya,
124

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
sebagaimana contoh yang diberikan oleh Ibn Taimiyyah dalam shalat. Ketika seorang Imam  yang  berpahamkan  dengan  hujjah  tidak  berqunut  dalam  shalat  shubuh,  dan makmumnya  melakukan  qunut.  Maka  imam  boleh  melakukan  qunut  dalam  shalat shubuh, karena hal tersebut tidak membatalkan shalat yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd al-Wahab Khalaf. (n.d.). Ilm Ush ȗ l al-Fiqh . Darl Al-Qalam. ‘Abd al-Wahab Khalaf. (1972). Mash ȃ dir al-Tasyri’ fi ma la Nash f ȋ h . D ȃ r al-Qalam. Abd Wafi Has. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan  Masalah Umat Islam. Episteme , 8 (1), 89–112.
Abdurrahman. (1998). Disertasi . PPs UIN Syarif Hidayatullah. Al-Ghazali. (1971). Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ush ȗ l . Maktabat al-Jundiyyah.
Didik Himmawan, Muhammad Ali, & Rica Anita. (2021). Implementasi Metode Qiroati Dalam  Meningkatkan  Kemampuan  Membaca  Al-Qur’an  Pada  Santri  TPQ Hidayatul Ihsan Kec. Sindang Kab. Indramayu. Journal Islamic Pedagogia, 1(2), 40–45. https://doi.org/10.58355/pedagogia.v1i2.64
Ibn Manz ȗ r al-Afriqy al-Mishry. (1955). Lisan al-‘Arab . D ȃ r Beirut Li al-Thab ȃ ’at wa al- Nasyr.
Ibn Qayyim al-Jauziah. (n.d.). I’lâm al-Muwaqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn (IV). Dâr al-Jal ȋ l. Ibn Rajab. (1985). Al-Istikhraj fi Ahkam al-Kharraj . D ȃ r Kutub al-‘Ilmiyyah. Ibn  Taimiyyah.  (n.d.-a). Sh ȃ lih  ibn  ‘Abd  al-‘Az ȋ z  Ali  Mansh ȗ r,  Ush ȗ l  al-Fiqh  wa  Ibn Taimiyyah (I). D ȃ r al-Fikr al-‘Ar ȃ biy. Ibn Taimiyyah. (n.d.-b). Ush ȗ l al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah (I). Ibn Taimiyyah. (2001). Majm ȗ ’at al- Fat ȃ w ȃ . D ȃ r al-Waf ȃ ’. Judah Hilal. (1330). Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-Mursalah . Lajnat al-Qan ȗ n wa al- ‘Ulum al-Siy ȃ sah.
Lahmuddin Mardjudi. (1996). Ibn Taimiyyah Studi tentang Pemurnian dan Pengaruh terhadap Gerakan Wahabi . Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
Louis Ma’l ȗ f. (1975). Al-Munjid fi al-Lughah . D ȃ r al-Fikr.
Mudin, K., Safri, E., Zulfikri, Z., & Saputra, E. (2021). Fiqh Al-Hadis: Studi Terhadap Hadis  Membaca  Al-Fatihah  Bagi  Makmum  Pada  Majalah  Soerti. Jurnal Ulunnuha , 10 (1), 51–64. https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.1887 Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). Ibn Taimiyyah  Hay ȃ tuh wa ‘Ashruh Ar ȃ uh wa Fiqhuh . D ȃ r al-Fikr al-‘Arabiy.
Muhammad Abu Zahrah. (1964). Malik Hayatuh wa ‘Asruh ‘Ar ȃ uh wa Fiqhuh . D ȃ r al- Fikr al ‘Arabiy.
Muhammad Amin. (1991). Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Fikih Islam . INIS. Munawir  Sadzali.  (1990). Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran .  UI Pres.
Qamaruddin  Khan.  (983). Pemikiran  Politik  Ibn  Taimiyyah,  Terj.  Anas  Mahyuddin . Pustaka.
Saputra,  E.  (2019).  Tradisi  Menghiasi  Hewan  Kurban  pada  Masyarakat  Kenagarian Bawan. FOKUS  Jurnal  Kajian  Keislaman  dan  Kemasyarakatan , 4 (1),  1. https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.763

## Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah
Asfar Hamidi Siregar
Saputra, E., Zakiyah, Z., & Sari, D. P. (2020). Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum’at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis). FOKUS Jurnal  Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan , 5 (2), 237. https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911 Sh ȃ lih ibn ‘Abd al-‘Aziz Ali Mansh ȗ r. (n.d.). Ush ȗ l al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah (I).
Volume 9, No. 1,  Maret 2023
P - ISSN : 2085 - 2487
Risalah,  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam is published  by  the  Faculty  of  Islamic  Studies  Wiralodra University  Indonesia.  Focus  of  Risalah,  Jurnal Pendidikan  dan  Studi  Islam  is  on  publishing  original empirical  research  articles  and  theoretical  reviews  of Islamic  education  and  Islamic  Studies.  The  empirical research  includes  studies  on  the  implementation  of Islamic  education  in  educational  Islamic  institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al - Qur’an and Hadist.

## Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia www.faiunwir.ac.id

## https://jurnal.faiunwir.ac.id
E - ISSN : 2614 - 3275