PELIBATAN STAKEHOLDERS DALAM PROSES INPRES MORATORIUM IZIN PERKEBUNAN SAWIT 2016-2017: SEBUAH TINJAUAN STAKEHOLDER-BASED POLICY PUBLIC PROCESS
Riaty Raffiudin Departemen Ilmu Politik, FISIP UI Kampus UI Depok 16424 E-mail: riaty.raffiudin09@ui.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  the  involvement  of  stakeholders  in  the  process  of  Instruksi Presiden Moratorium for palm oil plantation permits between 2016 and 2017 using the  stakeholder-based  public  policy  process  from  Altman  and  Petkus  (1994)  to answer  the  research  question  that  has  been  posed,  which  is,  "Has  there  been  any involvement  of  stakeholders  since  the  Instruksi  Presiden  Moratorium  for  palm  oil plantation permits set up by the government in 2016?” This qualitative study using secondary  data  is  a  preliminary  study  for  more  comprehensive  research.  The findings  of  this  research  are  the  three  stakeholders  in  the  palm  oil  industry,  the Environmental NGOs, the government as the policy maker and the palm oil business- owners including GAPKI, do not have the same definition of problems and agree on the same agenda as the first stage in response to problems in the palm oil industry. This  has  meant  that  the  Instruksi  Presiden  Moratorium  for  palm  oil  plantation permits set by the government in 2016 has not yet been implemented.
Keywords: 2016  Instruksi  Presiden  Moratorium  for  palm  oil  plantation  permits, stakeholders involvement, stakeholder-based public policy process, palm oil

## Permasalahan
Kelapa  sawit  telah  menjadi  komoditi ekspor  yang  signifikan  untuk  perekonomian Indonesia  di  era  Reformasi.  Ketika  hampir semua  komoditi  terpuruk pada  saat  terjadi krisis keuangan pada tahun 1997, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang “menyelamatkan”  ekspor  Indonesia  karena pada  masa  krisis  ekonomi  itu  ekspor  kelapa sawit  mencapai  USD  1.446.000  pada  tahun 1997 (Raffiudin, 2015:105) sementara ekspor komoditi lainnya terpuruk. Hampir dua puluh tahun  sejak  krisis  ekonomi  terjadi,  ekspor kelapa  sawit  tetap  menjadi  salah  satu
komoditas  yang  menopang  perekonomian Indonesia.
Di samping menunjang  perekonomian nasional,  kelapa  sawit  pun  menunjang perkenomian  daerah  dengan  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  di  daerah-daerah yang banyak perkebunan kelapa sawitnya. Di samping itu, luasnya perkebunan kelapa sawit juga menyerap tenaga kerja dan secara relatif mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  daerah- daerah tersebut.
Di  balik  dukungan  industri  kelapa sawit  terhadap  perekonomian  Indonesia  dari perkebunan  kelapa  sawit,  banyak  fakta  yang
diungkap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang  bergerak  di  bidang  lingkungan  (untuk selanjutnya  disebut  LSM  Lingkungan)  baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut LSM Lingkungan,  seperti  Wahana  Lingkungan Hidup  (WALHI)  Greenpeace  Indonesia, Sawit  Watch,  ekspansi  lahan  sawit  ditengarai banyak  yang  bermasalah  seperti  melakukan ekspansi  lahan  di  hutan  primer  dan  lahan gambut  serta  pemilikan  lahan  dengan  izin yang tumpang tindih. Terutama pada ekspansi di lahan gambut, Peraturan Menteri Pertanian no.14/Permentan/PL.110/2009  mengizinkan digunakan  untuk  dialihfungsikan  menjadi perkebunan  asalkan  kedalaman  lahan  gambut tersebut  kurang  dari  3  meter  (Agus  dan Subiksa, 2008).
Data  dari  LSM  menunjukkan  banyak ekspansi  lahan  kelapa  sawit  dilakukan  pada lahan gambut yang kedalamannya 3 meter - 6 meter  (Joko  Waluya  et.al,  2017)  Pembukaan lahan  di  lahan  gambut  yang  kedalamannya lebih  dari  3  meter  memberikan  kontribusi terhadap  peningkatan  emisi  gas  rumah  kaca nasional  serta  pemusnahan  keanekaragaman hayati  di  dalamnya.  Kritik  dari  LSM  juga ditujukan  kepada  cara  pembukaan  lahan dimana  masih  sering  dilakukan  dengan  cara membakar lahan  hutan primer maupun  lahan gambut  yang  menyebabkan  kebakaran  besar. Kebakaran  besar  yang  terjadi  tahun  2015  di Riau (BBC.com, 2015) merupakan akibat dari pembukaan  lahan  dengan  metode  membakar. Kebakaran  hutan,  tak  dapat  dipungkiri,
berkontribusi  terhadap  peningkatan  emisi  gas rumah kaca di Indonesia.
Dampak negatif dari masalah ekspansi lahan sawit di Indonesia telah menjadi sorotan dunia  karena  Indonesia  dianggap  telah berkontribusi terlalu besar terhadap peningkatan  emisi  gas  rumah  kaca  global. Tahun  2010,  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono mendapat bantuan dari pemerintah  Norwegia  sebesar  US$  1  Milyar untuk  mengurangi  emisi  dari  deforestasi  dan degradasi  fungsi  hutan  (Austin  et.al,  13  Juli 2010).  Sejak  ditandatanginya  kerjasama  itu, pemerintah  Indonesia  melakukan  moratorium terhadap  pemberian  izin  baru  untuk  ekspansi lahan  kelapa  sawit  di  kawasan  hutan  primer dan  lahan  gambut.  Presiden  Yudhono  pada tahun  2011  mengerluarkan  instruksinya, Instruksi Presiden (selanjutnya disebut Inpres) no  10/2011  yang  dilanjutkan  dengan  Inpres no  6/2013  tentang  “Penundaan  Pemberian Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata  Kelola
Hutan Primer dan Lahan Gambut” (selanjutnya disebut Inpres tentang Moratorium  Izin  Hutan  Primer  dan  Lahan Gambut), kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Lingkungan  Hidup, Kepala  UKP4,  Kepala  Biro  Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Kepala Bakosurtanal,
Kepala Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan  REDD+,  para  gubernur  dan para  bupati/walikota.  Dalam  Inpres  tersebut ada  tiga  hal  utama  yang  harus  dikerjakan
penerima  instruksi,  yaitu  1)  perbaikan  tata kelola  hutan  dan  gambut,  2)  peninjauan  izin, serta adanya 3) satu peta kehutanan.
Kurang  dari  setahun  setelah  Presiden Joko  Widodo  menjadi  Presiden,  pada  tanggal 13 Mei 2015, pemerintahannya mengeluarkan Inpres  no  8  tahun  2015    tentang  Moratorium Izin  Hutan  Primer  dan  Lahan  Gambut  yang merupakan  kelanjutan  dari  dua  Inpres  yang dikeluarkan  pada  pemerintahan  sebelumnya. Meskipun  Inpres  ini  merupakan  kelanjutan dari dua Inpres sebelumnya, namun pemerintah  Joko  Widodo  mengindikasikan bahwa akan melakukan moratorium pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa  sawit  dengan  skala  besar.  Indikasi tersebut  ia  berikan  setahun  setelah  Inpres  itu dikeluarkan,  tepatnya  pada  14  April  2016 ketika  Presiden  Joko  Widodo  melakukan peluncuran  “Gerakan  Nasional  Penyelamatan Tumbuhan  dan  Satwa  Liar”  di  Pulau  Karya, Kelurahan  Pulau  Panggang, Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara, Kabupaten
Administrasi Kepulauan  Seribu, DKI Jakarta. Pada saat peluncuran tersebut, ia memberikan pernyataan  bahwa  pengusaha  kelapa  sawit tidak boleh meminta konsesi lagi (Setneg.co.id, 2016).
Pernyataan Presiden Jokowi ini menunjukkan  adanya  komitmen  pemerintah untuk  melakukan  moratorium  pemberian  izin perkebunan kelapa sawit skala besar. Komitmen  ini  ditindaklanjuti  oleh    Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Darmin
Nasution.  Dalam  rapat  koordinasi  lanjutan rancangan penundaan izin  perkebunan kelapa sawit, ia menjelaskan bahwa aturan yang akan dikeluarkan berupa Inpres yang akan menjadi payung  hukum  dan  menjadi  pegangan  setiap kementerian  dan  lembaga  memberlakukan moratorium  izin  perkebunan  kelapa  sawit (Katadata.co.id,  2016).  Draf  yang  dimaksud oleh  Menteri  Darmin  Nasution  adalah  Inpres tentang  “Evaluasi  dan  Penundaan  Perizinan Perkebunan  Kelapa  Sawit”  (selanjutnyanya disebut  Inpres  Moratorium  Izin  Perkebunan Kelapa Sawit) sudah disusun oleh pemerintah pada  tahun  2016  yang  tinggal  menunggu ditandatangani oleh Presiden Jokowi, sementara  Inpres  no  8  tahun  2015  telah berakhir pada tanggal 13 Mei 2017.
Inpres  adalah  salah  satu  bentuk  dari sebuah  kebijakan  publik.  Sebuah  kebijakan publik  yang  akuntabel  haruslah  melibatkan peran dan pendapat stakeholders dalam proses pembentukannya  (Altman  dan  Petkus,  1994). Sebagaimana  diketahui,  di  sektor  ini  terdapat banyak stakeholders yang mempunyai perbedaan kepentingan dan pendapat terhadap keinginan pemerintah untuk melakukan moratorium ini. Perdebatan dari stake holders kelapa  sawit  tentang  akan  diterbitkannya moratorium  izin  perkebunan  kelapa  sawit mulai  mengemuka  sejak  peluncuran  acara pada tanggal 14 April 2016 itu. Secara umum dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  dua  isu:  isu pertumbuhan kelapa sawit sebagai pendukung perekonomian  Indonesia  versus  isu  dampak
lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  perluasan lahan  kelapa  sawit  yang  kurang  bertanggung jawab (Permatasari, 2012). Terdapat beberapa stakeholder  di  industri  ini  seperti  pengusaha kelapa  sawit  yang  berasal  dari    korporasi besar  dan  asosiasi  Gabungan  Pengusaha Kelapa    Sawit  (GAPKI)  LSM  lingkungan, asosiasi  petani  kelapa  sawit  (APKASINDO), petani kelapa sawit swadaya.
Dengan terfragmentasinya kepentingan  dan  pendapat  di  kalangan stakeholder dalam industri kelapa sawit maka penting untuk dianalisis pelibatan stakeholders dalam  Inpres  tersebut.  Karena itu,  pertanyaan  penelitian  yang  akan  dijawab dalam  artikel  ini  adalah  “Apakah  terdapat pelibatan stakeholder sejak Inpres
Moratorium  Izin  Perkebunan  Sawit  yang disusun oleh pemerintah tahun 2016?”
Untuk menjawab pertanyaan penelitian  di  dalam  artikel  ini,  penulis menggunakan  kerangka  teori  Altman  dan Petkus  (1994)  yang  menjelaskan  proses sebuah  kebijakan  publik  yang  berkaitan dengan  masalah  lingkungan  mendasarkan pada pelibatan peran stakeholders ( stakeholders’  based  public  policy  process ).
Argumen utama dari artikel ini adalah bahwa pelibatan  peran  stakeholders  (pemerintah sebagai pembuat kebijakan di pihak pemerintah dan stake-holders di luar pemerintah)  dalam  setiap  tahap  proses kebijakan  publik  sangat  penting  untuk menghasilkan  kebijakan-kebijakan  tentang
lingkungan  yang  diinginkan  sekaligus  untuk mengadopsi dan menerima kebijakan- kebijakan tersebut (Altman dan Petkus, 1994).
Sebagaimana  banyak  dijelaskan  oleh para  ahli  kebijakan  publik,  sebuah  proses kebijakan  terdiri  dari  1)  definisi  masalah;  2) perumusan kebijakan; 3) adopsi kebijakan; 4) implementasi kebijakan; 5) evaluasi kebijakan (Anderson,  2003).  Altman  dan  Petkus melabelkan  proses  kebijakan  publik  dengan tahapan  seperti  ini  sebagai  sebuah  proses kebijakan  publik  yang  tradisional.  Disebut tradisional karena pelibatan peran stakeholders non-pemerintah  hanya  terdapat dalam  tahapan  perumusan  kebijakan  saja. Seharusnya,  pelibatan  tersebut  terjadi  di semua  tahapan  (Altman  dan  Petkus,  1994,  h. 38).
Dengan  semakin  kompleksnya  proses kebijakan  publik,  Altman  dan  Petkus  (1994) berpendapat  bahwa  pendekatan  tradisional gagal  untuk  menjelaskan  pelibatan  peran stakeholders  non-pemerintah  pada  setiap tahap proses kebijakan. Karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk mengakomodir semakin  besarnya  peranan  stakeholders  ini. Altman  dan  Petkus  menawarkan  pendekatan baru  yaitu  proses  pengembangan  kebijakan publik  berbasis pada  stake-holders (1994). Dengan  begitu, stakeholder-based  policy process ini  merupakan  perluasan  dari  teori kebijakan publik tradisional yang menambahkan tahapan-tahapan sekaligus proses pelibatan stakeholders non-pemerintah
dalam  proses  kebijakan  tersebut.  Tahapan- tahapan  dalam stakeholder-based  policy process terdiri dari 8 tahap (lihat Bagan 1): 1) Definisi  Masalah  dan  Agenda  Setting,  2) Konsultasi,  Pelibatan  dan  Akomodir,  3) Formulasi,  Evaluasi  alternative,  4)  Dengar Pendapat,  5)  Putuskan,  Komunikasi  dan Pimpin,  6)  Implementasi  Kebijakan,  7) Monitor dan Penyesuaian dan 8) Design ulang kebijakan.
Selanjutnya, Altman dan Petkus menggunakan prinsip-prinsip social marketing dalam menganalisis proses kebijakan  publik  dengan  tujuan  dapat meningkatakan  keberhasilan  dari  formulasi dan  implementasi  sebuah  kebijakan.  Prinsip- prinsip social  marketing mengkategorikan organisasi,  orang,  dan  gagasan  yang  akan “dijual”  sebagai  “produk”    dan stakeholders sebagai  “pelanggan”  (Altman  dan  Petkus, 1994: 40).
Bagan Proses Kebijakan Berdasarkan Stakeholder
DENGAR PENDAPAT PUBLIK FORMULASI DAN EVALUASI ALTERNATIF PUTUSKAN KOMUNIKASI PIMPIN KONSULTASI TERLIBAT AKOMODASI DEFINISI MASALAH DAN AGENDA  SETTING DESAIN ULANG KEBIJAKAN MONITOR DAN SESUAIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Perspektif Pemasaran Sosial KETERLIBATAN STAKEHOLDERS -- Edukasi pembuat kebijakan tentang
kebutuhan stakeholder dan dampak kebijakan -- Edukasi stakeholder tentang issue kebijakan
PROSES KEBIJAKAN BERDASARKAN STAKEHOLDER
Sumber: Altman dan Petkus (1994: 39).
Tugas  pembuat  kebijakan  adalah
bagaimana  membuat  “produk”  tersebut
“memuaskan kebutuhan” para “pelanggan”nya.  Pembuat  kebijakan,  karena itu,  harus    memformulasikan  strategi  agar dapat  memenuhi    kebutuhan  kepuasan
pelanggan  Dengan  menggunakan  prinsip social  marketing ini,  kebijakan  publik  yang dihasilkan  oleh  pembuat  kebijakan  secara ideal haruslah “memuaskan para pelanggannya”.    Di  bagian  tengan  Bagan  1 Stakeholder-based  Policy  Process ,  prinsip
social  marketing ,  divisualisasikan  pembuat kebijakan mengedukasi dirinya tentang kebutuhan stakeholder dan dampak kebijakan terhadap stakeholder . Pada saat yang bersamaan, stakeholder mengedukasi  dirinya tentang  isu  yang  dibahas  dalam  kebijakan tersebut.
Untuk  menjelaskan  kasus  pelibatan stakeholder dalam  kebijakan  moratorium lahan  sawit  ini,  penulis  memfokuskan  pada tiga  stakeholder  yaitu  pemerintah  pusat, pengusaha    kelapa  sawit  dengan  GAPKI sebagai asosiasi pengusaha kelapa sawit serta LSM  Lingkungan  yang  ada  di  Indonesia. Alasan pemilihan ketiga stakeholder (pengusaha  dan  GAPKI  penulis  kategorikan dalam  satu stakeholder )  didasarkan  peran aktif  mereka  dalam  isu  moratorium  ini.
Secara umum, tahapan-tahapan dalam stakeholder-based  policy  process penulis gunakan  untuk  mendeskripsikan  sejauhmana para stakeholders berinteraksi  dan  terlibat dalam pembuatan  Inpres tersebut  serta tahap- tahap  mana  saja  yang  dilalui.  Secara  khusus, penulis  menganalisis  tahap  pertama,    tahap pendefinisian  masalah  dan  agenda  setting, karena  ditengarai    ketiga  stakeholder  belum pernah  duduk  bersama  untuk  mendefinisikan masalah  dan  agenda  setting  dalam  industri kelapa  sawit  di  tahap  yang  menentukan  ini. Hal  inilah  yang  kemudian  memunculkan ketegangan.
Secara  lebih  khusus,  pendefinisian masalah diartikan sebagai  kondisi atau situasi
ketidakpuasan  yang  harus  diketahui  oleh pembuat  kebijakan  untuk  dicari  solusinya  . Karena  itu  perlu  diketahui  terlebih  dahulu siapa  dan  apa  kepentingan  stakeholder  dalam isu  tersebut.  Setelah  itu  apakah  para stakeholder memiliki  definisi  yang  sama tentang masalah yang akan dicarikan solusinya  dalam  sebuah  kebijakan  publik (Altman  dan  Petkus,  1994:41-42).  Setelah definisi masalah ditetapkan, maka selanjutnya dalam tahap pertama  juga ditetapkan agenda setting untuk  memahami  kompleksitas  dari kepentingan stakeholder sekaligus mengidentifikasi  dan  menilai  harapan  dan ketegangan antara stakeholder karena kepentingan  mereka  yang  berbeda  (Altman dan Petkus, 1994:41-42).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian preliminary untuk sebuah penelitan yang lebih komprehensif.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  data  dari disertasi,  laporan  hasil  penelitian,    berita- berita  dari  media online ,  data  dari  website GAPKI,  website  Info  Sawit  sebagai  data primer.  Untuk  berita-berita  dari  media online dan  dari  website  GAPKI  dan  Info  Sawit dikumpulkan  mulai  tahun  2016  sampai dengan  Mei  2017.  Sedangkan  untuk  laporan penelitian tidak dibatasi periodenya sepanjang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan dibuat
kategori,  diinterpretasikan  dan  dianalisis dengan menggunakan teori yang dipilih.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam industri kelapa sawit, perbedaan  posisi  antara  pengusaha  kelapa sawit  dan  GAPKI  di  satu  sisi  dengan  LSM Lingkungan  di  sisi  lain  adalah  perbedaan tentang  pertumbuhan  dan  investasi  industri sawit  dan  dampak  lingkungan  dari  ekspansi perkebunan  kelapa  sawit.  Pemerintah  sebagai stakeholder  dan  pembuat  kebijakan  tidak pernah  mempertemukan      kedua  kubu  yang berbeda  pendapat  secara  tajam  ini.  Interaksi yang  terjadi  biasanya  adalah  LSM  atau pengusaha yang beraudiensi dengan pemerintah.
Inpres  moratorium  lahan  sawit  yang sudah disusun drafnya sejak 2016, merupakan perwujudan dari komitmen kerjasama Indonesia-Norwegia  yang  dimulai  pada  masa pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono pada  tahun  2010.  Kerjasama  tersebut  akan berakhir  tahun  2020.  Pada  rentang  antara 2010  dan  2020,  pemerintah  Indonesia  wajib membuat  aturan-aturan  untuk  menurunkan tingkat  emisi  gas  rumah  kaca dari deforestasi dan degradasi  fungsi hutan sebagai komitmen dari  kerjasama  tersebut.  Ketika  pemerintah Joko  Widodo  menyusun  Inpres  ini  memang tidak  melibatkan  diskusi  baik  pengusaha korporasi dan GAPKI serta LSM Lingkungan, karena  sudah  jelas  target  dan  cara-cara  yang harus dicapai (Austin et.al, 2010;
reddplusid.org,  2016).  Namun,  secara  tidak langsung  pendapat  dan  kritik  dari  LSM Lingkungan  yang  tersebar  dalam  banyak penelitian  dan  publikasi  menjadi  referensi dalam penulisan Inpres tersebut.
Pendefinisian masalah antara pemerintah  dan  LSM  Lingkungan  sedikit banyak  memiliki  kesamaan  tentang  perlunya usaha  mengurangi  tingkat  emisi  gas  rumah kaca  dari  deforestasi  dan  degradasi  fungsi hutan.  LSM  Lingkungan  yang  mengadvokasi masalah-masalah lingkungan seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, TUK Indonesia,
Auriga, Kemitraan dan Sawit Watch mendukung  lahirnya  Inpres  Moratorium  Izin Perkebunan  Kelapa  Sawit  karena  dari  hasil penelitian  LSM-LSM  ini,  Inpres  tentang Moratorium  Izin  Baru  Hutan  Alam  Primer dan  Lahan  Gambut  baru  akan  memberikan hasil  yang  optimal  apabila  pemerintah  juga membuat Inpres Moratorium Izin Perkebunan Kelapa Sawit.
Pentingnya  Inpres  moratorium  sawit itu diperlihatkan oleh penelitian yang dilakukan  oleh  Walhi,  Tuk  Indonesia,  Sawit Watch,  Yayasan  Auriga  dan  Kemitraan  di empat  provinsi  (Riau,  Jambi,  Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat). Penelitian itu memperlihatkan bahwa selama masa pemberlakuan  Inpres  no  8  tahun  2016,  tetap terjadi pelepasan kawasan hutan salah satunya adalah  pelepasan  kawasan  hutan  secara parsial  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  (Joko Waluyo  et.al,  2017,  h.  7).  Selain  itu,  hasil
penelitian  itu  juga  menunjukkan  bahwa terdapat  ketimpangan  penguasaan  lahan perkebunan  kelapa  sawit  dimana  25  group menguasai  hampir  5,1  juta  hektar  namun realisasi penanamannya baru mencapai sekitar 60,33%  (Joko  Waluyo  et.al,  2017:18), rendahnya  persentase  perkebunan  sawit  yang telah memiliki IUP yang sudah ditanami. Dari 11,26  juta  hektar  yang  telah  memiliki  IUP, baru  3,67  juta  hektar  atau  32,59%  dari  luas perkebunan  sawit    itu  yang  sudah  direalisasi penanamannya  (Joko  Waluyo  et.al,  2017:14- 15).
Hasil  penelitian  LSM  Lingkungan mempengaruhi  pemerintah  sehingga  pada tahun  2017,  pemerintah  akan  menetapkan Inpres  moratorium  izin  hutan  primer  dan lahan gambut dijadikan permanen:
Pemerintah sedang mempertimbangkan penghentian pemberian izin baru di kawasan hutan primer  dan  gambut  secara  permanen. Namun,  kami  masih  melengkapi kajiannya  dan  sekarang  PP  (peraturan pemerintah)  tentang  daya  dukung sedang  disiapkan,"  ucap  Menteri LHK.  Meski  demikian,  moratorium yang  berakhir  pada  13  Mei  akan memperpanjang  [sic  diperpanjang] terlebih  dahulu.  (mediaindonesia.com,
2017)
Pendefinisian masalah antara pemerintah  dengan  pengusaha  kelapa  sawit dan GAPKI sedikit memiliki kesamaan dalam
hal  pemerintah  tetap  mendukung  industri kelapa sawit untuk menghasilkan devisa yang signifikan  bagi  perekonomian  Indonesia. Berbeda  dengan  pengusaha  kelapa  sawit  dan GAPKI, ekspektasi pemerintah adalah pengusaha  kelapa  sawit  mengintensifkan lahan  yang  telah  memiliki  izin  dan  telah ditanami  dan,  untuk  sementara  waktu,  tidak diberi  izin  untuk  pembukaan  lahan  kelapa sawit baru.
Pendefinisian masalah yang sedikit itu tidak mengurangi ketegangan antara Pengusaha  kelapa  sawit  dan  GAPKI  dengan pemerintah  dan  LSM  Lingkungan.    Sejak Inpres  Moratorium  Izin  Baru  Hutan  Primer dan Lahan Gambut ini dikeluarkan pada tahun 2011 hingga diperpanjang hingga tahun 2015, Pengusaha  dan  GAPKI  adalah  pihak  yang menentang  diberlakukannya  Inpres  tersebut. Dua  argumen  utama  pemerintah  bahwa perluasan  lahan  sawit  berkontribusi  negatif terhadap  eksistensi  hutan  primer  (yang  bisa tidak  mendukung  menurunkan  tingkat  emisi gas  rumah  kaca)  dan  meningkatkan  daya saing  dan  devisa  dengan  intensifikasi  lahan, menurut  pengusaha  dan  GAPKI  tidaklah realistis (Republica.co.id, 2016).
Argumen  pengusaha  kelapa  sawit  dan GAPKI lebih dilandasi pada kepentingan ekonomi
dengan  prinsip  bahwa  untuk  menjadi  negara pengekspor  sawit  terbesar  di  dunia  dengan produk  yang  terdiversifiasi  mulai  dari  hulu hingga  hilir,  ekstensifikasi  lahan  tidak  boleh
dihambat.  Ekspektasi  pengusaha  sawit  dan GAPKI adalah agar pemerintah tidak menutup  kemungkinan  samasekali  untuk ekstensifikasi  lahan,  karena  menjadi  tidak realistis  apabila  pemerintah  tetap  menuntut pemasukan  devisi  yang  signifikan  namun ekstensifikasi lahan dilarang. Menurut pengusaha  kelapa  sawit  dan  GAPKI,  tidak memberi  izin  untuk  ekstensifikasi  mungkin menjadi  solusi  yang  tepat  saat  ini,  namun menjadi  tidak  untuk    10  tahun  sampai    30 tahun  mendatang.  Ambisi  dari  pengusaha kelapa sawit adalah Indonesia menjadi negara pengekspor  terbesar  di  dunia  bukan  hanya sebagai  produsen  CPO,  tetapi  juga  untuk minyak  nabati  dan  biofuel.  Sekretaris  Jendral GAPKI berpendapat,
Pertumbuhan permintaan kelapa sawit tidak  bisa  dihentikan.  Berdasarkan data global, permintaan minyak nabati terus  bertambah  mencapai  5  juta  ton pertahun  sampai  2025.  Berdasarkan data  OECD-FAO  Agricultur  Outlook 2015-2024,  konsumsi  minyak  nabati pada 2015 mencapai 175 juta ton, dan meningkat  sampai  210  juta  ton  pada 2024,  seiring  dengan  peningkatan populasi  penduduk  dunia.  80  persen dari  penggunaan  minyak  nabati  itu diolah  menjadi  makanan,  12  persen untuk  energi  dan  8  persen  untuk keperluan lainya. Minyak sawit berkontribusi  sebesar  62,54  juta  ton atau  39  persen  dari  total  produksi
minyak  nabati  dunia.  Jika  kebutuhan sawit  tetap  bertahan  pada  angka kebutuhan yang sama. Maka diperlukan  82  juta  ton  produksi minyak sawit untuk suplai dunia.Moratorium  akan  membatasi partisipasi Indonesia untuk berkontribusi terhadap permintaan
global  minyak  nabati  di  masa  depan.
(paspimonitor.or.id, 2016; Kompas.com, 2016). Pengusaha dan GAPKI tidak sependapat  dengan  anggapan  pemerintah  dan LSM-LSM  Lingkungan    bahwa  lahan  kelapa sawit dianggap telah mengambil menggunakan  hutan  primer  produktif  dan lahan  gambut.  Sekretaris  Jenderal  GAPKI, Togar  Sitanggang,  berpendapat  berdasarkan data  dari  hasil  penelitian  Petrus  Gunarso (2012).  Penelitian  Petrus  Gunarso  adalah tentang  asal muasal lahan perkebunan kelapa sawit  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Papua  New Guinea (tropenbos.org, 2014). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa, di ketiga  negara  tersebut  lahan  yang  digunakan oleh  perkebunan  kelapa  sawit  adalah  berasal dari  lahan  terlantar  (43,45%),  lahan  dari disturbed  forest  (26,55%),  konversi  lahan pertanian  lain  (14,4%),  tanaman  industri (12,6%)  dan  hutan  primer  (3%)  (Gunarso et.al, 2013). Dengan perkataan lain, perkebunan  sawit  sekitar  70%  menggunakan lahan  terlantar  dan  disturbed  forest  yang merupakan bekas konsesi logging yang terjadi
di  tahun  1970-1980  (Gunarso  et.al,    2013). Dari  hasil  penelitian  itu,  Sekretaris  Jenderal GAPKI,  Tagor  Sitanggang,  menyimpulkan bahwa  kerusakan  hutan  disebabkan  oleh pengusaha  HPH  yang  melakukan  illegal logging,  bukan  oleh  perkebunan  kelapa  sawit (Kompasiana.com, 2016).
Dari  analisis  tentang  pendefinisian masalah,  terlihat  bahwa  tidak  terdapat persamaan  dari    ketiga  stakeholder  tersebut dalam mendefinisikan. LSM-LSM lingkungan memiliki pendefinisian masalah yang  banyak kesamaannya dengan pemerintah, yaitu perlukan  Inpres  moratorium  lahan  kelapa sawit agar mendukung inpres moratorium izin baru  pembukaan  hutan  primer  dan  lahan gambut  secara  permanen  agar  penurunan tingkat emisi gas rumah kaca 26% pada tahun 2020  tercapai  .  Sementara,  LSM  Lingkungan tidak  memiliki  pendefinisian  masalah  yang sama  dengan  pengusaha  kelapa  sawit  dan GAPKI  bahkan  berseberangan.  Pemerintah dengan  pengusaha  kelapa  sawit  dan  GAPKI mempunyai sedikit persamaan dimana Pemerintah tetap menganggap penting pemasukan  devisa  yang  signifikan  dari industri kelapa sawit. Perbedaan terletak pada cara  mencapainya.  Pengusaha  kelapa  sawit dan GAPKI menolak keras Inpres Moratorium  izin  baru  pembukaan  hutan primer  dan  lahan  gambut  secara  permanen dan  Inpres  Moratorium  lahan  sawit.  Dengan adanya kedua Inpres ini menghambat produksi  kelapa  sawit  Indonesia  sebagai
produsen  CPO  terbesar  di  dunia  dan contributor minyak nabati dan biofuel dunia.
Kompleksitas  dalam  pendefinisian masalah  menyebabkan  ketegangan  diantara ketiga stakeholders tersebut. Selain kompleksitas  dalam  pendefinisian  masalah  di industri  sawit  ini  menimbulkan  ketegangan diantara ketiga stakeholder, intensitas ketegangan  bertambahnya  dengan  sudah beredarnya  draf  Inpres  moratorium  lahan sawit  tahun  2016  yang  belum  diberi  nomor dan  belum  ditandatangani  Presiden  Jokowidi dunia  maya.  Pihak  pengusaha  kelapa  sawit dan  GAPKI    merupakan  pihak  yang  lebih banyak  terkena  dampak  dari  kebijakan tersebut,  menolak  dengan  keras  draf  Inpres tersebut (gapki.id, 2016).
Ketegangan  tidak  dapat  dihindari kerena  Inpres  yang  tidak  popular  di  mata pengusaha  kelapa  sawit  dan  GAPKI  di beberapa bagian dari isinya memang kontroversial.  Inpres  Moratorium  Lahan Sawit  ini  ditujukan  kepada  8  kementerian,  1 lembaga  non  kementerian,  gubernur  dan bupati/walikota.  Ke-11  pihak  yang  ditunjuk Presiden  Joko  Widodo  ini  diinstruksikan untuk  “mendukung pelaksanaan evaluasi  atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dan melakukan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit.” Beberapa poin  kontroversial  dalam  draf  Inpres  tersebut seperti:
Diktum  Kedua:  Instruksi  kepada Menteri LHK
1.d.  Penundaan  pelepasan  dan  tukar- menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, (salah satunya bagi) “permohonan yang telah mendapat  izin  prinsip  namun  belum tatabatas  dan  berada  pada  kawasan hutan yang masih produktif. 3.b.  Menetapkan  kembali  tanah  yang berasal dari kawasan hutan yang telah
dilepaskan, namun belum
dikerjakan/dibangun dan masih berhutan  produktif  sebagai  hutan berdasarkan  usulan  gubernur  atau bupati/walikota.
Diktum  Keempat:  Instruksi  kepada Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional untuk: 2.  Dalam  hal  tanah  yang  berasal  dari perlepasan  dan/atau  tukar  menukar kawasan  hutan  yang  masih  terdapat hutan  yang  produktif  berdasasrkan
evaluasi Kementerian KLHK, Kementerian ATR/Kepala BPN melakukan penundaan penerbitan Hak Guna  Usaha  (HGU)  sesuai  dengan
waktu yang ditentukan.
Diktum  Keduabelas  dan  Ketigabelas: Instruksi kepada Gubernur
dan Bupati/Walikota
Mengusulkan  tanah  yang  berasal  dari kawasan  hutan  yang  telah  dilepaskan untuk  untuk  kelapa  sawit  namun
belum dikerjakan/dibangun dan masih berhutan produktif untuk
dikembalikan  dikembalikan  sebagai kawasan hutan, sesuai dengan kewenangannya. (Draf Inpres RI tanpa nomor  tahun  2016  tentang  “Evaluasi dan  Penundaan  Perizinan  Perubahan Kelapa Sawit”, mongabay.co.id, 2016)
GAPKI  melalui  Sekretaris  Jenderal Togar  Sitanggang    berusaha  melakukan pendekatan kepada pemerintah dengan menulis  surat  ke  pemerintah  untuk  meminta penjelasan  dan  meminta  pertimbangan  agar Inpres ini tidak jadi dilaksanakan (Kompas.com,  2016).  Bahkan  penasehat hukum GAPKI, Dr Sadino, mempertanyaakan diktum  keduabelas  dan  ketigabelas,  “Kepala daerah  mana  yang  mau  mengusulkan  lahan kebun  jadi  hutan  kembali?  Lagi  pula,  barang yang  sudah  dilepas  mau  dicabut  lagi  malah berpotensi  digugat.  Apalagi,  masalah  kebun yang  sudah  dilepas  itu  bukan  lagi  tupoksinya kehutanan” (Agroindonesia.co.id, 2016).
Inpres  yang  disusun  oleh  pemerintah dengan  kementerian  teknis  yang  berkaitan saja  tanpa  melibatkan  dua stakeholder lainnya.  Namun,  sampai dengan kurang lebih satu  tahun  setelah  Inpres  ini  disusun,  Inpres ini  belum  juga  diimplementasikan.    Hal  ini disebabkan  karena  di  tahap  pendefinisian masalah  dan  agenda  setting  tidak  ada persamaan  antara  ketiga  stakeholder  itu sebagaimana terlihat di Bagan  di bawah ini.
Bagan Pendefinisian Masalah dan Agenda Setting Dalam Industri Kelapa Sawit Sejak  bulan  April  2016  saat  Presiden  Jokowi menyampaikan keinginannya untuk melakukan  moratorium  lahan  sawit  sampai dengan  Mei  2017  pada  saat  berakhirnya Inpres  Penundaan  izin  baru  hutan  primer  dan lahan  gambut,  di  media  massa  terlihat  tidak ada  lobby  dan  negosiasi  diantara  ketiga stakeholders  ini.  Dengan  kata  lain,  delapan tahap yang proses kebijakan yang ditawarkan oleh  Altman  dan  Petkus  tidak  dapat  berjalan apabila tahap pertama yaitu tahap pendefinisian  masalah  dan  agenda  setting diselesaikan.  Namun,  LSM-LSM  lingkungan menduga  pemerintah  tetap  mendapat  tekanan dari  pelaku  usaha  di  industri  sawit  secara keseluruhan  untuk  menetapka  industri  kelapa sawit sebagai industri strategis
(metrotvnews.com,  2017).  Dengan  kata  lain, tekanan-tekanan  ini  mungkin  saja  terjadi. Salah  satu  indikasi  adalah  belum  juga diimplementasikan  Inpres  moratorium  lahan sawit  sampai  dengan  sekarang,  perubahan judul dari Inpres tersebut dan masa berlakunya  dikurangi  dari  yang  tadinya  5 tahun menjadi 3 tahun (dari tahun 2017-2020) karena mengantisipasi perubahan kepemimpinan pada tahun 2019
(infosawit.com, 2017).
Apabila  kita  lihat  di  bagian  tengah bagan  Altman  dan  Petkus,  prinsip social marketing dilakukan  untuk  “memuaskan pelanggan”  dengan  cara  pembuat  kebijakan mempelajari  kepentingan  stakeholder  dan dampak  dari  kebijakan  tersebut  terhadap
stakeholder.  Namun,  Inpres  ini  disusun  oleh pemerintahan  Joko  Widodo  dengan  intensi bukan untuk “memuaskan semua pelanggan”. Inpres ini disusun lebih untuk memaksa pihak pengusaha  kelapa  sawit  dan  GAPKI  untuk comply terhadap  keputusan  pemerintah  yang bertujuan  mengurangi  tingkat  emisi  gas rumah  kaca  dari  deforestasi  dan  degradasi fungsi hutan Indonesia.
Penggunaan  teori stakeholder-based policy  process dari  Altman  dan  Petkus  ini memang  tidak  berada  dalam  ruang  hampa. Sulitnya pendefinisian masalah dan penentuan agenda setting sudah memperlihatkan bagaimana  aspek  politis  berpengaruh  bahkan di tahap awal.

## Simpulan
Altman dan Petkus yang mengusulkan penggunaan  teori stakeholder-based  public policy development menekankan pada pelibatan stakeholder dengan  menggunakan prinsip social  marketing dalam  proses pembuatan dan implementasi sebuah kebijakan  publik,  bertujuan  agar  kebijakan publik  yang  dihasilkan  menjadi  lebih  baik. Teori  ini  penulis  gunakan  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  “Apakah  terdapat pelibatan stakeholder sejak Inpres Moratorium  Izin  Perkebunan  Sawit  yang
disusun  oleh  pemerintah  tahun  2016?” mengingat  Inpres  ini  telah  disusun  oleh pemerintah  tetapi  belum  diimplementasikan. Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  bagian pembahasan, Inpres ini disusun oleh pemerintah  dengan  kementerian  teknis  yang berkaitan saja tanpa melibatkan dua stakeholder lainnya sehingga Inpres ini belum juga diimplementasikan sehingga tahap pendefinisian  masalah  dan  agenda  setting tidak ada persamaan antara ketiga stakeholder itu.
Kasus  ini  memperlihatkan  bahwa ketujuh  tahapan  berikutnya  tidak  dapat berjalan  karena  tidak  ada  persamaan  dalam melihat  masalah  sehingga  ketegangan  antara ketiga  stakeholder  ini  terjadi.  Dengan  begitu, apabila  Inpres  Moratorium  Lahan  Kelapa Sawit  diberlakukan  dan  diimplementasikan, kemungkinan  besar  meningkatkan  intensitas ketegangan  antara stakeholder terutama antara  LSM-LSM  Lingkungan  pengusaha kelapa  sawit  berserta  GAPKI  mengingat beberapa bagian dari substansi Inpres tersebut memberi dampak yang negatif bagi pengusaha  kelapa  sawit  besert  GAPKI. Seharusnya ketiga stakeholders itu mempunyai  kepentingan  yang  sama  yang dapat dijadikan pendefinisian masalah bersama, seperti pada Bagan  di bawah ini:
Bagan Pendefinisian Masalah dan Agenda Setting yang Ideal Dalam Industri Kelapa Sawit
Namun begitu, apakah proses interaksi dalam  memberikan  pengetahuan  (lihat  Bagan 1  proses  yang  terjadi  di  dalam  kotak  di tengah)  diantara  ketiga  stakeholders  ini  tidak terjadi?  Menurut  penulis,  interaksi  dalam memberikan pengetahuan secara tidak langsung  terjadi  misalnya  melalui  seminar- seminar yang dihadiri oleh ketiga stakeholder, membaca  penelitian  yang  dilakukan  oleh ketiga  stakeholder  dan  mencerna  kritik-kritik dari  ketiga  stakeholder.  Mengapa  Inpres  ini belum diimplementasikan, mengapa judul dari Inpres  ini  dimodifikasi  dan  mengapa  waktu implementasi  dipersingkat  dari  5  tahun
menjadi  3  tahun,  menurut  penulis  adalah bagian  dari  saling  memberikan  pendidikan antara ketiga stakeholder tersebut.
Keterbatasan dari penelitian ini adalah  belum  secara  akurat  menganalisis dinamika  yang  terjadi  di  tahap  pertama  dari proses  yang  ditawarkan  Altman  dan  Petkus ini.  Karena  itu  penelitian  lebih  komprehensif dengan  mencari  data  empiris  di  lapangan sangat  dibutuhkan  agar  interaksi  politik  dari ketiga  stakeholder  dapat  dipelajari.  Hal  ini yang  sebenarnya  menjadi  kekurangan  dari teori Altman dan Petkus ini.
Inpres  moratorium  lahan  sawit  ini
merupakan tantangan bagi pemerintah Jokowi, karena dalam waktu dekat pemerintah akan menyusun Inpres moratorium  izin  tambang.  Kalau  pemerintah berhasil  dalam  mengimplementasikan  Inpres moratorium  izin  lahan  sawit  ini,  bukan  tidak mungkin pemerintah juga akan berhasil dalam implementasi izin tambang.

## Daftar Pustaka
Artikel  Jurnal,  Buku,  Disertasi,  Laporan

## Penelitian
Altman, JA and E. Petkus Jr (1994). “Toward a  Stakeholder-Based  Policy  Process: An Application of the Social Marketing Perspective to Environmental  Policy  Development”, Policy  Sciences  27  (1),  37-51. Diunduh dari:
http://www.jstor.org/stable4532305
Agus,  F  dan  I.G.  M.  Subiksa  (2008).  Lahan Gambut:  Potensi  untuk  Pertanian  dan Aspek  Lingkungan.  Balai  Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia.
Anderson, J. E. (2003). Public policymaking:
An  introduction. Boston:  Houghton
Mifflin  Company.  Chapter  1,  1-34.
Diunduh dari: http://www.kropfpolisci.com/public.p olicy.anderson.pdf Austin, K. et.al (2010). Bagaimana Kerjasama Hutan Indonesia-Norwegia
Kedepannya? http://www.wri- indonesia.org/id/blog/what%E2%80% 99s-next-indonesia-norway- cooperation-forests
Oil  Palm  Plantation:  the  Major  Cause  of Deforestation?  (2014).  Diunduh  dari: http://www.tropenbos.org/news/oil+pa lm+plantation%3A+the+major+cause +of+deforestation%3F
Gunarso, P. et.al (2013). “Oil Palm And Land Use  Change  In  Indonesia,  Malaysia And  Papua  New  Guinea”,  RSPO,  1-
36. Diunduh dari:
http://www.tropenbos.org/news/oil+pa lm+plantation%3A+the+major+cause +of+deforestation%3F
Raffiudin,  R.  (2015).  “Withering  of  state- business relations in Indonesia following the 1997-8 economic crisis? Case  Studies  of  the  electronics  and Palm  Oil  Industries”, Disertasi Doktor , Victoria University, Melbourne. Waluyo,  J.  et.al  (2017).  Urgensi  Kebijakan Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit di
Indonesia. Diunduh dari: http://www.tuk.or.id/wp- content/uploads/2017/05/Urgensi- Moratorium-Sawit- final_070517.compressed.pdf Permatasari,  A.P.  (2011).  Analisis  Wacana Media:  Peta  Kecenderungan  Aktor
dalam  Isu  Moratorium.  Diunduh  dari http://huma.or.id/wp- content/uploads/2012/09/Analisis- Wacana-Media-Moratorium-2011.pdf

## Peraturan
Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Inpres  6/2013  tentang  Penundaan  Pemberian Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Inpres  8/2015  tentang  Penundaan  Pemberian Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Draf  Inpres  Tanpa  Nomor  Tahun  2016 tentang  Evaluasi  dan  Penundaan Perizinan  Kelapa  Sawit.  Diunduh  dari www.mongabay.co.id/wp.../Draf- Inpres-Moratorium-Sawit.docx

## Berita online
Agroindonesia.co.id  (2016,  9  November).
Tarik  Menarik  Moratorium  Sawit .
Diunduh
dari
http://agroindonesia.co.id/2016/11/tari k-menarik-moratorium-sawit/
BBC.com    (2015,  30  Juli). Titik  api
Meningkat,  Kebakaran  Hutan  di  Riau
Bisa Meluas. Diunduh dari:http://www.bbc.com/indonesia/be
rita_indonesia/2015/07/150730_indon esia_kabutasa_riau
CNN  Indonesia.com  (2016,  19  Juli).  KLHK
Akan  Tunda  Izin  3,5  juta  Hektare Kebun Sawit, Diunduh dari: http://www.cnnindonesia.com/nasiona
l/20160718202307-20-145468/klhk- akan-tunda-izin-35-juta-hektare- kebun-sawit/
GAPKI.id  (2016.  20  Agustus). Merdekan Sawit  dari  Intervensi  Asing .  Diunduh dari: https://gapki.id/merdekakan- sawit-dari-intervensi-asing/
Greenpeace.org  (2016,  19  April). Larangan Ekspansi  Sawit  dan  Tambang  Beri
Harapan  bagi Hutan  dan  Petani Kecil , Diunduh
dari: http://www.greenpeace.org/seasia/id/p ress/releases/Larangan-Ekspansi- Sawit-dan-Tambang-Beri-Harapan- bagi-Hutan-dan-Petani-Kecil---/ Infosawit.com (2017, 24 Februari). Moratorium Sawit
Diterapkan  2017-2020. Diunduh  dari: http://www.infosawit.com/news/6044/ moratorium-sawit-diterapkan-2017- 2020
Katadata.co.id  (2016,  15  Juli). Pemerintah Segera Terbitkan Inpres Soal
Moratorium  Lahan  Sawit. Diunduh dari:http://katadata.co.id/berita/2016/0 7/15/pemerintah-segera-terbitkan- inpres-soal-moratorium-lahan-sawit
Kompas.com  (2016,  2  Juni).  Ini  Dampak
Moratorium  Izin  Lahan  Sawit  ke Pengusaha,
Diunduh dari http://bisniskeuangan.kompas.com/rea d/2016/08/17/105639326/ini.dampak. moratorium.izin.lahan.sawit.ke.pengus aha
Liputan6.com  (2016,  9  Agustus). Ini  Hasil Rakor  Lanjutan  Moratorium  Sawit , Diunduh dari: http://bisnis.liputan6.com/read/257305 3/ini-hasil-rakor-lanjutan-moratorium- sawit Mediaindonesia.com (2017, 9 Mei).
Moratorium  Sawit  Lindungi  Hutan.
Diunduh
dari
http://mediaindonesia.com/news/read/ 103949/moratorium-sawit-lindungi- hutan/2017-05-09
Metrotv  news.com  (2017,  8  Mei). Walhi
Ungkapkan Penyebab
Kebijakan Moratorium Sawit tak Kunjung Terbit , Diunduh dari
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/ 2017/05/08/697343/walhi-ungkapkan- penyebab-kebijakan-moratorium- sawit-tak-kunjung-terbit
Reddplusid.org.  (2016,  16  Juni). Norwegia dan Indonesia Mempererat Kerjasama untuk  Melindungi  Hutan. Diunduh darihttp://www.reddplusid.org/index.p hp/kabar/578-norwegia-dan-indonesia- mempererat-kerjasama-untuk- melindungi-hutan
Republika.co.id  (2016,  2  Juni).  Pemerintah Diminta
Berhati-hati Eksekusi
Moratorium  Sawit ,  Diunduh  dari: http://www.republika.co.id/berita/ekon omi/makro/16/06/02/o852ac383- pemerintah-diminta-berhatihati- eksekusi-moratorium-sawit Setneg.go.id  (2016,  14  April) . Presiden Siapkan  Moratorium  Lahan  Kelapa Sawit  dan  Lahan  Tambang ,  Diunduh dari:
http://www.setneg.go.id/index.php?opt ion=com_content&task=view&id=112 71&Itemid=55