## PERAN PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA KUALA KAPUAS TAHUN 2014

## Alfrid Sentosa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
(email: afrael09@gmail.com)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Panwaslu  Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di kecamatan Basarang,  dan untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  menghambat  kinerja  Panwaslu  Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Basarang. Metode penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  mendeskripsikan peristiwa  maupun  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Basarang dalam pelaksanaan pemilu legeslatif  Kota  Kuala  Kapuas  Tahun  2014  belum  berjalan  dengan  baik.  Dalam pemutakhiran  data  ditemukan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  panwaslu diupayakan  optimal  mulai  dari awal  pemilu  hingga  pemilu  berakhir.  Panwaslu  minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan  penyelenggara  Pemilu  legislatif  untuk  menyelenggarakan  tugas  mereka. Dalam  pengawasan  kampanye  Panwaslu  diketahui  Panwaslu  yang  bertugas  di lapangan  jarang  sekali  memberikan  laporan  tentang  keadaan  di  lapangan  bahkan menurut  masyarakat  banyak  permasalahan  yang  luput  dari  tindakan  panwaslu  akibat dari SDM yang kurang memadai.
Kata Kunci: Peran, Panwaslu Kecamatan, Pemilu Legislatif.

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  selalu  dikatakan  sebagai pesta demokrasi, dikatakan pesta demokrasi karena disinilah rakyat menunjukan kedaulatannya  dengan  memilih  siapapun yang dikehendakinya.
Pesta  demokrasi  ini  diadakan  setiap lima  tahun  sekali,  bangsa  Indonesia mengadakan  pesta  demokrasi  baik  dalam
memilih  anggota  legislatif,  presiden,  atau kepala daerah.
Dalam  mewujudkan  pemilu  yang jujur  dan  adil  perlu  adanya  pengawasan yang  baik,  oleh  sebab  itu  diperlukannya peran Panwaslu dalam memberikan kontribusi  agar  terciptanya  pemilu  yang jujur dan adil serta demokratis
Peran  Panwaslu  dalam  pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang  jujur,  adil  dan  demokratis  menjadi
sangat penting, mengingat pemilihan umum telah  berkembang  menjadi  bagian  penting dalam  kehidupan  sebuah  sistem  politik. Pengawasan  merupakan  hal  penting  dalam Pemilu  karena  berbagai  pelanggaran  dapat muncul  dikarenakan  kurang  berperannya Panwaslu  saat  penyelenggaraan  Pemilu, sehingga  menjadi  akar  permasalahan.  Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai  penyelenggara  teknis  Pemilu, namun keberhasilan
Pemilu juga
merupakan  tanggung  jawab  Panwaslu, indikator  keberhasilan  pengawasan  Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya  Prefentif  (pencegahan)  yang optimal  dan  efektif,  sambil  menyiapkan penanganan  dan    penindakan  pelanggaran yang cermat dan akuntabel.
Panwas  (Panitia  Pengawas)  adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan
Yuridis yang melahirkan  Panwas  adalah  UU  No.  22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik
Indonesia (BAWASLU  RI).  Awalnya
Panwas  bernama Panwaslak  Pemilu yang dibentuk tahun 1982,
hal ini dilatarbelakangi  banyaknya  pelanggaran Pemilu  pada  tahun  1971  dan  makin  masif pada  Pemilu  tahun  1977.  Perubahan Panwaslak  menjadi Panwas baik  struktur, fungsi  dan  mekanisme  kerja  yang  baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang  Pemilu  tahun  2004  dengan  UU No.  12/2003.  Panwas  di  setiap  tingkatan Pemerintah  dibentuk  mulai  dari  Pusat sampai ke Kelurahan/Desa.
Sejarah  perjalanan  Panwas  dari waktu  ke  waktu  terus  berlanjut  untuk mengintrodusir  sistem  pengawasan  yang handal  dan  akuntabel,  dengan  demikian Bawaslu  RI  yang  berkedudukan  di  Jakarta
telah  terbentuk  menjelang  Pemilu  tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk  menjelang  Pemilu  tahun  2014 yang  bersifat  permanen.  Adapun  untuk Panwas  disetiap  Kotamadya/Kabupaten, Panwas  Kecamatan  dan  Pengawas  Pemilu Lapangan  (PPL)  disetiap  Kelurahan/Desa bersifat adhoc.
Secara umum tugas Panwas sebagaimana  yang  diamanatkan  undang- undang, yaitu: 1) Mengawasi setiap tahapan pemilu 2) Menerima pengaduan/laporan pelanggaran 3) Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran  yang  bersifat  administratif dan  merekomendasikan  pada  instansi yang  berwenang  untuk  pelanggaran yang  bersifat  Pidana  Pemilu  (Sumber: Bawaslu RI).
Kedudukan  Panwaslu  Kecamatan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  72  dan  73 UU  No.  15/2011  terdiri  dari  tiga  anggota yang  memenuhi  persyaratan  dan  telah menempuh  tahapan-tahapan  seleksi  dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment
Bawaslu/Panwaslu  diatur  dalam  pasal  85. Selanjutnya  pada  pasal  79  dan  80  khusus pengaturan  mengenai  tugas  dan  wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  108  UU No.  15/2011  dan  PP  No.49/2008.  Disudut lainnya  para  konstituen  (Pemilih)  masih asyik  dengan  iming-iming  ini  dan  itu,  oleh karena  itu  Panwascam  di  tuntut  agar  tetap mampu  menjaga  citra  yang  baik  sebagai pengawas  pemilu  di  tingkat  kecamatan. Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam  dalam  rangka  mengawasi
penyelenggaran  pesta  demokrasi  seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentinganya Pemilu adil dan jujur.
Harapan  kita  tentu  tidak  hanya  sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para Politisi dan konstituen,  tetapi  para  penyelenggara Pemilu  serta  elemen-elemen  lainnya  diluar sistem  penyelenggara  Pemilu  Pemerintah baik  lembaga-lembaga  studi        demokrasi seperti lembaga survei Pemilu dan lainnya, bisa bahu membahu,       proaktif memberi assist  penyelenggaraan/pengawasan  untuk pemilu  yang  lebih  bermartabat,  berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik  anak  bangsa  ini  yang  pada gilirannya  cita-cita  para  pendiri  bangsa  ini sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat terejawantahkan.
Di  Kecamatan  Basarang,  pengawasan yang  di  lakukan  Panwascam  terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif  tahun  2014  masih  belum  baik. Hal  ini  terlihat  dengan  masih  adanya beberapa  pelanggaran  disaat  kampanye, disaat  pemasangan  alat  peraga  kampanye sampai  pada  proses  pemungutan  dan penghitungan  suara.  Selain  masalah  masih adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan  Pemilu,  masalah  lainya adalah  kurang  berkompetennya  beberapa anggota  Panwascam,  dalam  hal  ini  tidak memahami  tugas  dan  wewenang  dari masing-masing anggota Panwascam seperti yang diatur dalam pasal 79 dan 80 UU No. 15  Tahun  2011  dan  masih  kurangnya personel  PPL  di  Kecamatan  Basarang sehingga  saat  melakukan  pengawasan  di lapangan tidak maksimal.
Adapun  yang  menjadi  permasalah yaitu : Bagaimana peran Panwaslu
Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Basarang?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan perspektif  pendekatan  kualitatif.  Menurut Denzin  dan  Lincoln  (dalam  Moleong 2006:5)  menyatakan  bahwa  penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan  taylor  (dalam  Moleong  2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Sejalan dengan  definisi  tersebut,  Kirk  dan  Miller (dalam  Moleong  2006:4)  mendefinisikan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial yang  secara  fundamental  bergantung  dari pengamatan  pada  manusia  baik  dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Fokus penelitian ini adalah peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan  Basarang.  Pengumpulan  data dengan  menggunakan  studi  kepustakaan, wawancara,  observasi.    Lokasi  atau  tempat penelitian yaitu Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

## Hasil dan Pembahasan
Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu Menurut  Peraturan  Bawaslu  No.  4 Tahun  2014 tentang  pelaksanaan tugas  dan wewenang  Panitia  Pengawas          Pemilu Kecamatan  dalam  mengawasi  pelaksanaan pemungutan  dan  penghitungan  suara  hasil pemilu  adalah  kegiatan  Panitia  Pengawas Pemilu  dalam  mengawasi  jalannya  proses pemungutan suara dalam rangka
mewujudkan terselenggaranya tahapan pemungutan  dan  penghitungan  suara  yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan  transparan  dan  disaksikan  oleh pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  dalam  pelaksanaan  tugas dan  wewenang  Panitia  Pengawas  Pemilu Kecamatan Basarang pada Pemilihan Umum  Legislatif  2014  dalam  mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara  hasil  pemilu  dapat  dinilai  sudah sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Panwascam  mampu  menjalin  hubungan kerja  sama  yang  baik  dengan  mitra- mitranya  yang ada di lapangan seperti PPL PPS dan KPPS. Meskipun terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran  yang terjadi  pada  saat  pemungutan  suara berlangsung,  namun  Panwascam  yang dibantu  oleh  PPL  dapat  meyelesaikan laporan tersebut.

## Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang Dilakukan oleh PPK dari Seluruh TPS
Menurut  Peraturan  Bawaslu  No.  4
Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari  seluruh  TPS  adalah  kegiatan  dari Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  dalam  pelaksanaan  tugas dan  wewenang  Panitia  Pengawas  Pemilu Kecamatan Basarang pada Pemilu Legislatif  2014  dalam  mengawasi  proses
rekapitulasi suara yang dinilai sudah sesuai dengan  apa  yang  diharapkan.  Hal  ini didasarkan  atas  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  Panwaslu  Kecamatan  dalam mengawasi proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Pengawasan Panwaslu
Kecamatan dalam proses rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  secara langsung  pada  2  (dua)  tahapan.  tahapan yang  pertama  rekapitulasi  suara  hasil pemilu  yang  dilakukan  pada  tingkat Kelurahan. Selain pada tingkat Kecamantan,  Panwaslu  Kecamatan  juga bertugas  mengawasi  proses  rekapitulasi  di Kelurahan.  Dalam  prosesnya  Panwascam dibantu  oleh  PPL  dan  PPS  yang  ada  pada setiap  Kelurahan.  Tahapan  yang  kedua yaitu  proses  rekapitulasi  yang  dilakukan pada  tingkat  Kecamatan.  Pada  proses rekapitulasi suara tahap kedua ini, Panwaslu  bekerja  sama  dengan  pihak Kecamatan  Basarang  dan  juga  mitranya yang  ada  disana  yaitu  PPK  (Panitia Pemilihan Kecamatan).

## Kendala-Kendala yang Didahapi Panwaslu Kecamatan Basarang dalam
Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Basarang  dalam  pemilu  legislatif  2014 adalah:
a) Jumlah  personil  petugas  pengawasan yang masih kurang;
b) Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu;
c) Masih  minimnya  penguasaan  materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
d) Masih  kurangnya  dana  operasional untuk petugas pengawas pemilu;
Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL dengan
cara  mengkroscek  nama-nama  yang  telah tercantum  di  dalam  DPT,  apabila  terdapat nama  ganda  pada  DPT  maka  Panwaslu berhak  memberikan  rekomendasi  kepada KPU  agar  mencoret  nama  warga  yang masuk  dalam  DPT  ganda  tersebut,  dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar  di  dalam  DPT,  maka  Panwaslu berhak  memberikan  rekomendasi  kepada KPU  untuk  menambahkan  warga  tersebut ke dalam DPTTb.
Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye,  Panwaslu  bekerja  dibantu  oleh PPL  jika  memang  dibutuhkan.  Apabila terdapat  jadwal-jadwal  kampanye  terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau,  memeriksa  dan  memonitoring jalannya  proses  kampanye  tersebut  agar sesuai  dengan  kode  etik  kampanye  yang tidak boleh mengandung unsur SARA.
Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan  dan  penghitungan  suara  hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang  ada  pada  setiap  Kelurahan.  Panwaslu beserta  PPL  bekerja  secara  kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan  dan  penghitungan  suara  hasil pemilu.  Apabila  terjadi  indikasi  dugaan pelanggaran  yang  dilaporkan  oleh  saksi maupun  dari  masyarakat,  maka  Panwaslu langsung  terjun  ke  tempat  kejadian  untuk memeriksa  pelanggaran  tersebut  untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran  administratif,  tindak  pidana maupun sengketa pemilu.
Dalam
mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua)  tahap,  yaitu  pada  tahap  PPS  (tingkat Kelurahan)  dan  tahap  PPK  (tingkat Kecamatan).  Pada  tingkat  Kelurahan,  yang mengawasi adalah PPL, sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat  Kecamatan,  Panwascam  yang bertugas  memantau,  memonitoring  dan memastikan  bahwa  rekapitulasi  tersebut
bejalan  dengan  aman  dan  tertib  tanpa  ada gangguan serta manipulasi data.
Di Kecamatan Basarang terdapat 14 desa  dan  ditempatkan  1  pengawas  pemilu lapangan di tiap desa. Dengan jumlah yang sangat  minim  tersebut  tidak  ideal  apabila ditempatkan  hanya  1  pengawas  pemilu lapangan  untuk  mengcover  seluruh  TPS  di satu kelurahan/desa.
Kendala  lain  yang  dialami  oleh Panwaslu  Kecamatan  Basarang  terkait dengan  letak  dan  kondisi  geografis  di beberapa  desa.  Dengan  luas  wilayah  desa yang  cukup  luas  dan  jarak  antar  TPS kurang  lebih  10  Km  maka  tentunya membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama untuk  sampai  ke  TPS  selanjutnya  apa  lagi dengan  jalan  yang  masih  belum  di  aspal atau  hanya  tanah  saja  serta  ada  yang melewati  jalur  sungai,  ini  membuat  kurang masimalnya pengawasan dari PPL.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Peran  Panwaslu kecamatan  Basarang  dalam  pelaksanaan pemilu  legeslatif  Kota  Kapuas  Tahun  2014 belum  berjalan  dengan  baik.  Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan  yang  dilakukan  oleh  panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga  pemilu  berakhir.  Panwaslu  minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran  yang  memadai  dan  personil  yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka.
Dalam pengawasan kampanye
Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan  laporan  tentang  keadaan  di lapangan  bahkan  menurut  masyarakat banyak  permasalahan  yang  luput  dari tindakan panwaslu.

## Saran
1. Pada  saat  proses  pemutakhiran  data, PPDP  atau  RT  setempat  harus  bekerja secara  maksimal  dengan  cara  selalu memutakhirkan data warga diwilayahnya masing-masing agar tidak terdapat  lagi  warga  yang  namanya tercantum di dalam DPT ganda.
2. Pengawasan  oleh  Panwaslu  Kecamatan terhadap  pelaksanaan  pemungutan  dan penghitungan suara hasil pemilu seharusnya  lebih  intensif  mulai  dari tingkat  PPS,  Kelurahan,  Kecamatan hingga  sidang  pleno  penetapan  suara hasil pemilu.
3. Peningkatan  gaji/honor  bagi  pengawas pemilu  khususnya  pengawas  pemilu yang  langsung  terjun  ke  lapangan  baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat
Kecamatan perlu ditambah agar memotivasi  para  Pengawas  Pemilu untuk bekerja secara semaksimal mungkin.
4. Jumlah anggota dari Panwaslu Kecamatan  dan  juga  PPL  harus ditambah  sehingga  lebih  efektif  dan efisien dalam pelaksanaan pengawasannya,  karena  dalam  suatu ketika pelanggaran terhadap penyelenggaraan  pemilu  dapat  terjadi pada  waktu  yang  bersamaan  di  tempat yang berbeda.
5. Diharapkan panwaslu
agar memperhatikan  kualifikasi  yang  jelas terhadap  anggota  panwaslu  seperti  dari pendidikan,  umur  serta  pengalaman sehingga  dapat  bekerja  lebih  baik  saat di lapangan.

## Referensi
Amirullah  dan  Haris  Budiyono.  2004.
Pengantar  Manajemen. Yogyakarta  :
Graha. Ilmu. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .
Jakarta: Rineka Cipta Abdullah,  Rozali.  2014. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas
(Pemilu  Legislatif). Jakarta  :  PT
RajaGrafindo Persada.
Ali,  Faried.  1997. Metodologi  Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch. 2009. Modul Pengawasan. Jakarta : Bawaslu.
Bawaslu, R. I., 2014. Panduan Pengawasan Pemungutan  dan  Perhitungan  Suara Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  Tahun 2014
Bastari, Prayoga. 2009. Pemilu Demokratis di  Indonesia  dan  di  Negara  Maju. Bandung : CV Mughni Sejahtera. Febriani,  2005. Pengertian  dan  Tujuan Pengawasan. Jakarta  :  PT.  Garmedia Pustaka Utama
Kencana  Syafiie,  Inu.  2009. Pengantar Ilmu  Politik. Bandung  :  Pustaka  Reka Cipta. Miriam, Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
Siagian,  S.P.  2003. Filsafat  Administrasi (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara. Ramlan.  2007. Sistem  Politik  Indonesia .
Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Rusli  Karim.  1991. Pemilu  Demokratis Kompetitif. Yogyakarta,  Tiara  Wacana Yogyakarta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&B .
Bandung: Alfabeta.
Suryadi,  Budi.  2006. Kerangka  Analisis
Sistem  Politik  Indonesia .  Yogyakarta: IRCiSoD.