## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI MASA PANDEMI COVID-19
Anindita Fauziana a , Rani Apriani a a Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, aninditafznnn@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id
Naskah diterima: 12 Maret 2021; revisi: 4 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1091

## Abstrak:
Pandemi virus corona sudah 1 tahun masuk ke Indonesia. Meski risikonya terhadap stabilitas industri perbankan  tampak  dapat  dikelola  dengan  baik,  tetapi  kinerja  positif  masih  belum  kunjung  dapat ditorehkan.  Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  orang  perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk  menyimpan  dana-dana  yang  dimilikinya.  Bank  sebagai  lembaga  intermediasi,  dimana  selain menghimoun  dana  masyarakat,  bank  juga  menyalurkan  dana  tersebut.  Lembaga  perbankan  saat  ini semakin  berinovasi  dalam  memberikan  fasilitas  kredit  kepada  nasabahnya,  salah  satunya  adalah memberikan  fasilitas  kredit  dengan  jaminan  berupa  sertifikat  pendidik  yang  diberikan  oleh  Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jenis kredit ini tidak luput dari adanya risiko-risiko yang ada dikarenakan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan baik. Undang-Undang Perbankan dan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR menyatakan bahwa penerapan menajemen risiko merupakan salah  satu  upaya  dalam  penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang  ada  pada  bank  sehingga  harus dilaksanakan  seefektif  mungkin.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik oleh BPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan data dan teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan  perbankan,  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  BPR  belum  menerapkan  manajemen risiko  sebagai  bentuk  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  pada  kegiatan  pemberian  kredit  dengan jaminan  sertifikat  pendidik  secara  komprehensif,  apabila  pada  pelaksanaanya  dikemudian  hari menimbulkan  kredit  macet.  BPR  sebagai  sebuah  lembaga  perbankan  perlu  membuat  SOP  tentang prosedur  pelaksanaan  manajemen  risiko  itu  sendiri  dan  membentuk  komite  manajemen  risiko  dan satuan  Kerja  Manajemen  Risiko  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  POJK  Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian; Kredit; Manajemen Risiko; Bank Perkreditan Rakyat
Abstract :
The corona virus pandemic has entered Indonesia for 1 year. Although the risks to the stability of the banking industry appear to be well managed, the positive performance has yet to be made. A bank is a financial institution that is a place for individuals, private business entities, state-owned enterprises, and even government institutions to store their funds. The bank is an intermediary institution, where in  addition  to  raising  public  funds,  the  bank  also  distributes  these  funds.  Banking  institutions  are currently  increasingly  innovating  in  providing  credit  facilities  to  their  customers,  one  of  which  is providing  credit facilities with  collateral in  the  form  of  educator  certificates  issued  by  Rural  Banks (BPR).  This  type  of  credit  does  not  escape  the  risks  that  exist  due  to  the  failure  to  apply  the
precautionary  principle  properly.  The  Banking  Law  and  POJK  on  the  Implementation  of  Risk Management  for  Rural  Banks  state  that  the  application  of  risk  management  is  one  of  the  efforts  to apply  the  precautionary  principle  that  exists  in  banks,  so  it  must  be  implemented  as  effectively  as possible.  This  study  aims  to  determine  the  application  of  risk  management  in  providing  credit guaranteed by the BPR educator certificate. The research method used is descriptive analysis method using  data  and  theories  relating  to  banking  implementation,  with  a  normative  juridical  approach. BPRs  have  not  implemented  risk  management  as  a  form  of  implementation  of  the  precautionary principle  in  lending  activities  with  a  comprehensive  teacher  certificate  guarantee,  if  in  practice  it results in bad credit in the future. BPR as a banking institution needs to make SOPs on the procedures for  implementing  risk  management  itself  and  establish  a  risk  management  committee  and  a  Risk Management Unit as stipulated in Article 15 paragraph (1) POJK Risk Management Implementation for BPRs.
Keywords : Prudential Principles; Credit; Risk Management; Rural Bank

## LATAR BELAKANG
Dewasa  ini  arus  globalisasi  yang  ada  membuat  semakin  ketatnya  persaingan  bisnis  tanpa mengenal  batas  wilayah,  sehingga  mendorong  setiap  negara  untuk  semakin  giat  dalam melaksanakan  suatu  pembangunan  nasional  guna  meningkatkan  daya  saing  di  tingkat nasional  maupun  internasional.  Pembangunan  nasional  adalah  suatu  proses  terhadap pembangunan  keseluruhan  sistem  penyelenggaraan  negara,  untuk  mewujudkan  tujuan nasional.  Tujuan  pembangunan  nasional  dapat  diwujudkan  antara  lain  dengan  melakukan pembangunan  di  bidang  ekonomi. 1 Pembangunan  nasional  di  bidang  ekonomi  demi mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur  sesuai  nilai-nilai  yang  tertuang dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  UUD  1945)  pada  Pasal  33  ayat  (4)  yang  menyatakan  bahwa:  ―Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.‖
Lembaga  perbankan  merupakan  inti  dari  sistem  keuangan  di  setiap  negara.  Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta,  badan-badan  usaha  milik  negara,  bahkan  lembag-lembaga  pemerintahan  untuk menyimpan  dana-dana  yang  dimilikinya. 2 Pendirian  bank  di  Indonesia  bertujuan  untuk menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. 3 Dengan berpedoman  pada  usaha  yang  dilakukan  bank,  yaitu  menarik  uang  dari  masyarakat  dan menyalurkannya  kembali  pada  masyarakat,  bank  dapat  mengajak  masyarakat  untuk  turut serta  berpartisipasi  dalam  meningkatan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  juga  sekaligus meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  itu  sendiri.  Perbankan  sebagai  salah  satu lembaga  keuangan  dalam  dunia  bisnis  bertugas  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan. 4 Dalam  hal  ini  bank  berfungsi  sebagai  lembaga intermediary  atau  lembaga  perantara,  yaitu  bank  sebagai  perantara  antara  pihak  yang memiliki  kelebihan  dana  ( sulprus  of  funds )  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana  ( lack  of funds ). 5 Sehingga salah satu kunci sukses keberhasilan suatu bank adalah sejauh mana bank
1 Tarsisius Murwadji and Etty Mulyati, Kajian Terhadap Praktik Penjaminan Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (Bandung, 2009).
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , 6th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
3 Malayu S P Hasibuan, ―Dasar-Dasar Perbankan,‖ Jakarta: Bumi Aksara (2009).
4 S E Kasmir, ―Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi‖ (2018).
5 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
dapat menjaga perputaran uang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat.
Tumbuhnya  perkembangan  lembaga  keuangan  secara  baik  dan  sehat  akan  mampu mendorong  perkembangan  ekonomi  bangsa.  Lembaga  keuangan  tersebut  dapat  berbentuk Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank. 6 Seperti  yang  kita  tau, bahwa  saat  ini  Indonesia  bahkan  seluruh  dunia  sedang  terkena  pandemi  virus  corona. Dampak penyebaran virus corona (Covid-19) kian menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas  pada kredit perbankan baik  ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. 7
Dalam  praktiknya  kegiatan  bank  dibedakan  sesuai  dengan  jenis  bank  tersebut,  dan setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. 8 Seperti pada Pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  Sebagaimana  Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut  UU Perbankan)  disebutkan  bahwa  menurut  jenisnya  bank  terdiri  dari  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Secara garis besar Bank Umum maupun BPR mempunyai fungsi yang  sama  dalam  melaksanakan  tugasnya  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Perbankan, yang membedakan antara Bank Umum dan BPR adalah bahwa BPR dilarang  melakukan  beberapa  kegiatan  usaha  seperti  menerima  simpanan  berupa  giro, melakukan  kegiatan  usaha  dalam  valuta  asing,  melakukan  penyertaan  modal,  melakukan usaha perasuransian, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, serta melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.
Kegiatan bank umum dan BPR sama-sama menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat, tetapi bank umum memiliki kegiatan  yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan  BPR.  Penyaluran  dana  pinjaman  ke  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  bank  dalam bentuk kredit, merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yang mendominasi pengalokasian  dana  bank.  Dana-dana  yang  dihimpun  dari  masyarakat,  akan  disalurkan kembali oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut, baik untuk tujuan konsumsi, investasi maupun sebagai modal kerja.
Dengan adanya BPR maka akan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat kelas  menengah  kebawah  juga  para  pengusaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Seperti  yang kita  ketahui  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  BPR  terutama  ditujukan  untuk melayani  usaha-usaha  kecil  dan  masyarakat  yang  berada  didaerah.  Akan  tetapi  dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, maka yang menjadi tugas BPR tidak hanya ditujukan  bagi  masyarakat  daerah  saja  akan  tetapi  juga  mencakup  pemberian  jasa-jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. 9
BPR  memberikan  kemudahan  terhadap  penyaluran  kredit  dengan  proses  yang  sangat mudah  dan  lebih  cepat  jika  dibandingkan  dengan  bank  umum,  oleh  sebab  itu  segmentasi pasar  BPR  dalam  memasarkan  produknya  kepada  masyarakat  kecil  serta  UMKM menjadikan  BPR  mempunyai  prospek  yang  sangat  baik  untuk    selalu  dikembangkan.
6 Rani Apriani, ―PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG,‖ Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (2020): 135–150.
7 Dina  Mirayanti  Hutauruk,  ―Perbankan  Pantau  Dampak  Virus  Corona  Terhadap  Kredit  Korporasi,‖ Kontan.co.id , 2020.
8 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
9 Hasibuan, ―Dasar-Dasar Perbankan.‖
Sehubungan  dengan  penyaluran  dana  dalam  bentuk  kredit  kepada  masyarakat,  bank  juga harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya untuk memperoleh keuntungan, bank  juga  harus  menjamin  lancarnya  pelunasan  kredit  yang  telah  disalurkan. 10 Hal  ini selaras  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  UU  Perbankan  yang  menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang  mendalam  atas  itikad  baik,  kemampuan  serta  kesangupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  hutangnya.  Dalam  rangka  kegiatan  pemberian  kredit  tersebut,  terlebih  dahulu pihak bank perlu melakukan kegiatan penganalisisan atau penilaian terhadap calon nasabah debiturnya berdasarkan pada Pasal 2 UU Perbankan, yang mana mengatur bahwa perbankan dalam  memberikan  kredit  harus  dilandasi  prinsip  kehati-hatian  untuk  menilai  tingkat kemampuan dari calon nasabah atas kredit yang akan diberikan. Biasanya penerapan prinsip kehati-hatian  itu  terangkum  dalam  analisa  pemberian  kredit  dengan  menggunakan  prinsip 5C’s.
Bank  dalam  memberikan  pinjaman  berupa  pemberian  kredit  umumnya  melakukan analisa  kredit  yang  mencakup  latar  belakang  nasabah,  prospek  usahanya,  jaminan  yang diberikan, serta faktor- faktor lain. Semua hal tersebut terangkum dalam prinsip 5C’s yaitu watak  ( character ),  keyakinan  akan  kemampuan  ( capability ),  modal  ( capital ),  jaminan ( collateral ),  dan  kondisi  ekonomi  ( condition  of  economic )  sebagaimana  terangkum  dalam penjelasan  Pasal  8  ayat  (1)  UU  Perbankan.  Dari  kelima  prinsip  ini  maka,  keseluruhan memiliki  peranan  yang  sama  penting  untuk  meyakinkan  bank  dalam  rangka  menyetujui permohonan pemberian kredit kepada calon nasabah debiturnya. Sehingga tidak ada satupun unsur yang luput dari penilaian bank.
Penilaian  bank  atas  adanya  jaminan  atau  collateral  yang  disediakan  oleh  debitur merupakan  suatu  hal  yang  menjadi  penentu  atas  keyakinan  bank  dan  sebagai  tindakan pengamanan  atas  pengembalian  kredit  nantinya.  Yang  dimaksud  dengan  keyakinan  bank adalah jaminan yang disyaratkan oleh pihak bank yang biasanya berbentuk agunan. 11 Peran agunan atau jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani untuk menanggung resiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan kepada nasabah yang membuuhkan dalam bentuk kredit. Sehingga umumnya meminta kepada calon nasabah untuk mengikatkan suatu barang  tertentu  sebagai  jaminan  dalam  pemberian  kredit.  Jaminan  sendiri  berdasarkan undang-undang  pada  pokoknya  terdapat  2  (dua)  jenis  jika  ditinjau  dari  sifatnya,  yaitu jaminan  yang  bersifat  umum  dan  bersifat  khusus.  Jaminan  yang  bersifat  umum  adalah adalah  jaminan  yang  diberikan  debitur  kepada  kreditur,  hak-hak  tagihan  mana  tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur satu dengan kreditur lainnya. Jaminan  yang bersifat  khusus  adalah jaminan  yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak  tagihan  mana  mempunyai  hak  mendahului  sehingga  ia  berkedudukan  sebagai kreditur yang didahulukan ( preferent ). 12
Pada praktik-nya dalam dunia perbankan beserta perkembangannya, terdapat berbagai macam  jenis  benda  yang  dijadikan  jaminan  kredit.  Salah  satunya  ialah  sertifikat  pendidik yang dimiliki oleh pada pendidik atau guru di Negara ini. Di sektor perbankan, ada sejumlah bank  yang  tetap  mendukung  para  guru.  Caranya,  bank  terbuka  untuk  pemberian  fasilitas kredit  kepada  para  tenaga  pengajar  tersebut. 13 Terdapat  beberapa  bank  khususnya  bank
10 Muhamad Djumhana, ―Hukum Perbankan Di Indonesia‖ (2006).
11 Try Widiyono, Agunan Kredit Financial Engineering , 1st ed. (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009).
12 Hassanudin  Rahman, Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  Di  Indonesia (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 1995).
13 Dina Mirayanti Hutauruk, ―BNI Dan Bank Mandiri Terbuka Beri Kredit Ke Guru,‖ Kontan.co.id , 2020.
dengan  jenis  BPR  yang  menawarkan  produk  perbankan  berupa  kredit  kepada  para  tenaga pendidik  atau  guru  dengan  persyaratan  jaminan  ialah  sertifikat  pendidik  yang  dimiliki. Kredit jenis ini cukup diminati oleh para guru dikarenakan seringkali tunjangan profesi guru (TPG) bermasalah dan tidak kunjung cair. Mekanisme penjaminan sertifikat pendidik dalam praktiknya  adalah  ketika  debitur  mengajukan  permohonan  kredit  kepada  bank,  maka sertifikat  pendidik  milik  nasabah  debitur  dipergunakan  sebagai  objek  jaminan  dan  ditahan oleh bank selaku kreditur. Kredit yang ditawarkan umumnya berjenis kredit modal kerja dan kredit konsumtif, namun yang kerap kali dipilih oleh para guru adalah kredit konsumtif.
Kredit  konsumtif  sendiri  diperlukan  penilaian  pada  gaji  yang  diperoleh  dimana angsuran ditambah bunga bank nantinya akan ditentukan sebesar pendapatan. 14 Pelaksanaan pemberian  kredit  dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  ini  nyatanya  tidak  terlepas  dari permasalahan.  Salah  satunya  adalah  yang  terjadi  di  Jawa  Barat,  terdapat  guru  berhasil mengajukan  kredit  dengan  menjaminkan  sertifikat  pendidik  palsu  pada  salah  satu  BPR  di Jawa  Barat.  Kejadian  tersebut  telah  menimbulkan  kerugian  pada  BPR.  Hal  ini  dilakukan oleh  guru  dikarenakan  desakan  ekonomi,  sedangkan  sertifikat  pendidik  asli  milik  mereka telah mereka jadikan jaminan pada kredit di BPR lainnya.
Kejadian  seperti  ini  tidak  lepas  dari  adanya  oknum  yang  membantu  pembuatan sertifikat  pendidik  palsu  tersebut.  Oknum  tersebut  memalsukan  sertifikat  dan  membuatnya menyerupai  dokumen  asli.  Dokumen  dilengkapi  dengan  tanda  hologram  dan  huruf  model timbul  (emboss)  dengan  sangat  rapi  yang  dibuat  untuk  meyakinkan  keaslian  dokumen tersebut.  Pemberian  kredit  dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  pun  perlu  memperhatikan risiko-risiko  yang  kemungkinan  akan  timbul,  sehingga  diperlukan  pengawasan  yang  ketat dalam pelaksanaannya. Berbekal dari pengalaman perekonomian sebelumnya, maka saat ini sangat  penting  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  manajemen  risiko  yang  baik  dalam menyalurkan kreditnya, sehingga seharusnya setiap BPR dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal buruk tersebut.
Sejatinya  produk  kredit  tersebut  pun  tidak  luput  dari  adanya  risiko,  apalagi  ketika sertifikat  yang  dijaminkan  itu  adalah  sertifikat  palsu,  dimana  pada  akhirnya  mendatangkan risiko  dan  berakibat  pada  kerugian  yang  besar.  Lembaga  perbankan  termasuk  BPR  dalam melakukan  kegiatan  usahanya  pun  tidak  luput  dari  adanya  risiko  usaha,  sebagaimana kegiatan  usaha  lainnya.  Berdasarkan  ketentuan  umum  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko  Bagi  Bank Perkreditan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  POJK  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  BPR), ―Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.‖
Risiko  sebagai  perubahan  yang  tidak  diharapkan,  yang  secara  luas  menyangkut  nilai dari  asset  dan  tanggung  jawab  dari  kepentingan.  Prinsip  manajemen  risiko  memerlukan pengaturan  dengan  tujuan  untuk  mengendalikan  risiko  yang  dihadapi  bank  sehingga penerapan  manajemen  risiko  di  bank  juga  semakin  meningkat.  Peningkatan  kualitas penerapan  manajemen  risiko  tersebut  diupayakan  tidak  hanya  untuk  kepentingan  bank semata,  tetapi  juga  bagi  kepentingan  nasabahnya.  Permasalahan  yang  perlu  dikaji  saat  ini ialah  terkait  sertifikat  pendidik  sebagai  jaminan  dalam  kredit  perbankan  dikaitkan  dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut.
Berdasarkan  hal  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  memahami  lebih  lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat
14 Nasrun Tamin, Kiat Menghadapi Kredit Macet (Jakarta: Dian Rakyat, 2012).
pendidik pada BPR dalam tugas akhir yang berjudul ―Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pemberian  Kredit  Dengan  Jaminan  Sertifikat  Pendidik  di  Masa  Pandemi  Covid-19‖ Identifikasi masalah adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada Bank Perkreditan Rakyat di masa pandemic covid- 19. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada Bank Perkreditan Rakyat di masa pandemic covid-19.

## METODE
Untuk  memperoleh  informasi  atau  data  yang  akurat,  maka  dipilih  lokasi  penelitian  yaitu  di Kabupaten  Karawang.  Di  saat  ini  banyak  masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi  covid- 19,  baik  untuk  perusahaan  bahkan  guru.  Terdapat  Bank  Perkreditasn  Rakyat  yang memberikan pinjaman kepasa masyarakat ataupun nasabahnya dengan menggunakan jaminan Sertifikat  Pendidik  yang  dimilikinya,  Selain  pihak  bank  sebagai  pihak  yang  memberikan pinjaman,  penulis  juga  melakukan  penelitian  pada  pihak  nasabah  yaitu  beberapa  guru  yang menjaminkan  sertifikat  pendidiknya  ke  bank  di  Kabupaten  Karawang.  Dengan  melakukan penelitian  di  lokasi  tersebut,  akan  sangat  memudahkan  untuk  mengakses  data  demi keakuratan penyusunan penelitian ini.
Data yang akan dikumpulkan adalah:
1. Data  primer,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Guru  dan  Dosen,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/POJK.03/2015 Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat,  Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1  /SEOJK.03/2019  Tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Data  Sekunder,    yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  dengan  cara  melakukan wawancara kepada bank dan nasabah yang berdomisili di Kabupaten Karawang,
3. Data tersier, yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, serta data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi penelitian  yang  dilakukan,  maka  penulis  mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  yang terbagi atas wawancara dan studi pustaka. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  kepada  responden,  yaitu  dari  pihak  bank  dan nasabah  di  Kabupaten  Karawang.  Studi  pustaka  dalam  teknik  pengumpulan  data  ini merupakan  jenis  data  sekunder  yang  digunakan  unutuk  membantu  proses  penelitian,  yaitu dengan  mengkaji  dan  menganalisis  literature  peraturan  perundang-undangan,  serta  data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analisis  menggunakan data  dan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perbankan,  dengan  pendekatan yuridis normatif.
Populasi  dan  sampel  populasi  dalam  penelitian  ini  meliputi  bank  dan  konsumen  di nasabah, sedangkan sampel  dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik sampling random yaitu  dengan  cara  menetapkan  jumlah  kriteria  sampel  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  dengan jumlah yang terbatas.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif,  yaitu  analisis  yang memadukan  data  berupa  hasil  pengamatan,  wawancara,  bahan  tertulis  berupa  buku-buku terkait  dengan  penelitian  ini,  yang  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  yang  akan memberikan  gambaran  yang  menyeluruh  mengenai  permasalahan  yang  diteliti,  mencari pemecahan, dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan bagaimana  penerapan  manajemen  risiko  dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan  sertifikat pendidik pada BPR di masa pandemi covid-19.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Indonesia  sebagai  negara  hukum  pastinya  mengkehendaki  segala  sesuatu  di  negara  ini termasuk  dalam  hal  mencapai  tujuan  negara  melalui  pembangunan  nasional  wajib  didasari oleh  hukum.  Hukum  adalah  keseluruhan  asas  dan  kaidah  yang  mengatur  pergaulan  hidup manusia  dalam  masyarakat,  juga  meliputi  lembaga  (institusi)  dan  proses  yang  mewujudkan kaidah  tersebut  dalam  masyarakat. 15 Dalam  kaitannya  dengan  kekuasaan  sendiri,  hukum tanpa  kekuasaan  adalah  angan-angan,  dan  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman. Sehingga  jelas  bahwa  dalam  pembangunan  nasional,  hukum  merupakan  dasar  bagi pemerintah  dalam  menjalankan  kewenangannya,  dan  di  sisi  lain  hukum  dijadikan  koridor pemerintah  untuk  menjamin  bahwa  pembangunan  dilakukan  dengan  teratur  dan  terarah. Hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dapat  diartikan  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau peraturan,  hukum  berfungsi  sebagai  alat  (pengukur)  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti penyalur  arah  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikendaki  oleh  pembangunan  atau pembaharuan. 16 Pembangunan  disini  tak  lain  bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Kesejahteraan  di  bidang  ekonomi  sendiri  dapat  dicapai  dengan  melakukan pembangunan  dalam  perekonomian  nasional  yang  mana  pelaksanaannya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  RPJPN)  yang  pada  intinya  mengatur  terkait perencanaan  pembangunan  nasional  untuk  periode  20  tahun.  Merujuk  pada  prioritas Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun  2005-2025,  pembangunan  hukum  diarahkan  untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan ekonomi  terutama  dunia  usaha  dan  industri,  serta  menciptakan  kepastian  investasi  ditinjau dari penegakan dan perlindungan hukumnya. 17
Perbankan sebagai jantung dari sistem keuangan nasional memiliki peranan penting dan inti dalam perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan fungsi intermediasi serta fungsinya sebagai urat nadi perekonomian yang menjadi fungsi perbankan dalam pembangunan, dimana bank berfungsi untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi  semua  sektor  perekonomian. 18 Dengan  adanya  fungsi-fungsi  tersebut,  kehadiran  bank dirasakan  semakin  penting  di  tengah  masyarakat. 19 Perbankan  mempunyai  fungsi  utama sebagai intermediasi,  yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara
15 Mochtar Kusumaatmadja , Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: PT. Alumni, 2000, hlm. 1.
16 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Bandung:  PT.  Alumni,  2006,  hlm. 19
17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, BAB IV (Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan), Huruf E Tentang Reformasi Hukum dan Birokrasi, hlm. 10.
18 Djuhaendah  Hasan, Konstribusi  Hukum  Perbankan  Terhadap  Penyehatan  Bank ,  Bandung:  PT  Lawencon, 1999, hlm 7.
19 Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan , Jakarta: PT Gramedia, 1990, hlm. 11
efektif  dan  efisien  pada  sector-sektor  rill  untuk  menggerakkan  pembangunan  dan  stebilitas perekonomian sebuah Negara. 20
Perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary  institution ) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  pembiayaan  membuatnya  sarat akan  pengaturan  baik  melalui  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perbankan  sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. 21
Aktivitas  yang  paling  utama  dari  lembaga  perbankan  yang  menjalankan  fungsi intermediasi  tentunya  tidak  pernah  lepas  dari  kegiatan  usaha  pemberian  kredit.  Pendapatan utama  bank  sendiri  berasal  dari  kredit  yang  berupa  pendapatan  bunga  dan  provisi  kredit. Kemajuan  usaha  perbankan  tersebut  tentunya  tidak  luput  dari  peranan  nasabah  selaku konsumen  produk  dan  jasa  bank  sangat  besar.  Hubungan  ini  sangat  baik  dan  saling menguntungkan  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  dengan  demikian  semakin  banyak  nasabah yang  percaya  terhadap  bank,  maka  semakin  banyak  dana  yang  dapat  dihimpun  dari masyarakat. 22
Saat ini telah terjadi persaingan antar bank yang sangat ketat baik Bank Umum maupun BPR.  Terlebih  lagi  ketika  Bank  Indonesia  menetapkan  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, pada tahun 2018 Bank Umum wajib menyalurkan minimal 20% dari total  kreditnya  ke  sektor  mikro  yang  mana  merupakan  segmentasi  pasar  BPR.  Selain  itu, tuntutan  nasabah,  perkembangan  teknologi  informasi,  serta  deregulasi  perbankan  semakin memperkuat  kondisi  persaingan  yang  ada.  Pada  akhirnya  perbankan  dituntut  untuk  terus melakukan inovasi terhadap produk dan jasanya, terutama dalam bidang jasa kredit.
BPR  merupakan  salah  satu  tulang  punggung  penting  dalam  pembangunan  nasional. Didalam kerangka perbankan nasional, seperti yang dituliskan di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia  (API)  dan  cetak  biru  Pengembangan  BPR,  BPR  diharapkan  untuk  berperan  serta dalam  mendorong  pembangunan  sektor  usaha  UMKM.  Sehingga  dewasa  ini  BPR  terus melakukan  inovasi  atas  berbagai  jenis  kredit  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat.  Kredit dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  yang  ditawarkan  kepada  guru  adalah  salah  satu contohnya. Kredit yang termasuk golongan kredit konsumtif ini nyatanya cukup diminati oleh para  guru  di  Indonesia.  Walaupun  kredit  merupakan  kegiatan  usaha  bank  yang  paling memberikan  keuntungan  besar  kepada  bank  sebagai  sebuah  badan  usaha,  tidak  bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian akan  menjadi  bumerang  bagi  bank  itu  sendiri.  Mengingat  penyaluran  kredit  initergolong sebagai aktiva produktif atau tingkat penerimaan yang tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran  kredit  juga  mengandung  risiko  yang  tinggi  pula,  karena  terdapat  kemungkinan debitur  mengalami  kehilangan  kemampuan  dalam  mengembalikan  kredit  yang  diberikan beserta  seluruh  atributnya.  Berbagai  risiko  mungkin  saja  terjadi  dan  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  bahkan  menimbulkan kebangkrutan,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  perkenomomian  negara  secara keseluruhan.  Agar  regulator  di  setiap  negara  tidak  membuat  aturan  sendiri-sendiri,  maka regulator  di  berbagai  negara  sepakat  untuk  membentuk  kerja  sama  antarbank  sentral  dunia.
20 Rani Apriani dan Hartanto, Hukum Perbankan dan Surat Berharga , Yogyakarta: deepublish, 2019, hlm. 1
21 Rani  Apriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Indonesia,  Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.2, 2017, No. 2, hlm 2.
22 Rani  Apriani,  Imanudin  Affandi, Tanggung  Jawab  Bank  Dalam  Hal  Terjadinya  Kesalahan  Sistem  Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah Di Karawang , Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.
Kesadaran  serta  kesamaan  pandangan  dalam  melihat  risiko  perbankan  secara  internasional inilah yang menciptakan suatu kesepakatan dalam pengelolaan risiko perbankan, kesepakatan yang  dimaksud  adalah  kesepakatan  Basel. 23 Kesepakatan  Basel  tentang  risiko  perbankan telah  berkembang  dan  menjadi  tolak  ukur  bagi  bank  sentral  di  berbagai  negara  dalam merancang  regulasi  manajemen  risiko  perbankan  yang  berlaku  pada  negaranya  masing- masing.  Setelah  Basel  I  dikeluarkan,  konsep  manajemen  risiko  mulai  dikemukakan  sebagai paradigma  baru  dalam  mengelola  sebuah  bank,  dan  sejak  saat  itu  perbankan  di  beberapa negara  mulai  menerapkan  manajemen  risiko.  Sayangnya  langkah  tersebut  tidak  diikuti  oleh perbankan  nasional.  Akibatnya  pada  saat  terjadi  krisis  moneter  di  pertengahan  tahun  1997, banyak bank yang mengalami kerugian besar di industri perbankan nasional. Bank-bank yang sebelumnya  menunjukan  kinerja  yang  baik,  tiba-tiba  menderita  kerugian  yang  besar  karena banyaknya  kredit  macet.  Krisis  moneter  yang  terjadi  merupakan  bukti  bahwa  pada  saat  itu belum  diterapkan  manajemen  risiko  secara  benar  dan  efektif.  Menyadari  bahwa  perbankan nasional  masih  tertinggal  jauh  dalam  penerapan  manajemen  risiko,  maka  Bank  Indonesia sebagai  bank  sentral  di  negara  ini  telah  mengeluarkan  secara  bertahap  serangkaian  regulasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang mengacu kepada kesepakatan Basel.
S eiring  dengan  beralihnya  fungsi  pengawasan  perbankan  dari  Bank  Indonesia  kepada OJK,  tentu  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  perbankan  yang  baru  juga  telah  mengeluarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  tentang  penerapan  manajemen  risiko  bagi  bank umum  maupun  BPR.  Dikeluarkannya  berbagai  aturan  terkait  penerapan  manajemen  risiko membuktikan  bahwa  Bank  Indonesia  meminta  seluruh  lembaga  perbankan  agar  mengatur risiko-risikonya dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, serta membangun system dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam pencapaiannya. Peraturan tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum bagi bank-bank di Indonesia, yaitu menjadi suatu kewajiban bagi seluruh bank di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan apa  yang  telah  digariskan  dalam  peraturan  tersebut,  dan  apabila  tidak  dilaksanakan,  maka terdapat  sanksi  yang  akan  diberikan  kepada  bank  tersebut.  Merujuk  pada  POJK  Penerapan Manajemen  Risiko  bagi  BPR,  terdapat  enam  (6)  risiko  yang  wajib  dikelola  oleh  BPR  yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik.
Pasal  4  Ayat  (2)  UU  Lalu  Lintas  Devisa  memberikan  pemahaman  bahwa  manajemen risiko  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  penerapan  prinsip  kehati-hatian  pada  dunia perbankan Indonesia. Manajemen risiko sendiri adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu usaha preventif bank dalam menghadapi risiko-risiko yang akan timbul dikemudian hari dan seluruh kegiatan usaha bank. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK Penerapan Manajemen Risiko  bagi  BPR,  penerapan  manajemen  risiko  yang  wajib  dilaksanakan  paling  sedikit meliputi:
1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan prosedur dan limit yaitu:
a. Kebijakan manajemen risiko
b. Prosedur manajemen risiko, dan
c. Penetapan limit risiko.
23 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1- Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm 52.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan b
b. Sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Proses  manajemen  risiko  jika  dijabarkan  dimulai  dari  identifikasi  risiko  untuk mengetahui  jenis  risiko  yang  berpotensi  terjadi  pada  aktivitas  bank,  dilanjutkan  dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian bank melakukan penilaian  kualitas  kontrol  terhadap  risiko  yang  ada.  Apabila  dipandang  perlu,  bank melakukan  peningkatan  kualitas  kontrol  dalam  bentuk  proses  mitigasi  risiko.  Selanjutnya bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.
Fasilitas  kredit  dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  dilaksanakan  dengan  berbagai kemungkinan  risiko  pula.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  sistem  pengelolaan  agar  risiko kerugian  yang  diakibatkan  dari  kredit  ini  bisa  diminimalisir.  Berkaitan  dengan  kasus  yang menjadi obyek penelitian penulis, BPR Bahtera Masyarakat  yang mengalami kerugian besar akibat telah menerima kredit dengan jaminan sertifikat pendidik palsu pada kredit sertifikasi guru  tentu  telah  gagal  menerapkan  beberapa  jenis  risiko  yang  sejatinya  wajib  dikelola  oleh bank tersebut yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
A. Risiko Kredit
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR,  ―Yang  dimaksud  dengan  Risiko  kredit  adalah  risiko  akibat  kegagalan  debitur dan/atau  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  BPR.‖  Pengelolaan  risiko kredit diwajibkan agar peluang atas kredit macet dapat ditekan atau menjadi minimal. BPR yang menerima sertifikat pendidik palsu sebagai jaminan dalam kredit sertifikasi guru  dinilai  gagal  dalam  melakukan  pengelolaan  risiko  kredit  dikarenakan  tidak memperhatikan  pelaksanaan  analisa  pemberian  kredit  yaitu  penilaian  terhadap  calon debitur. Penilaian terhadap calon debitur merupakan salah satu bentuk prinsip kehati- hatian  yang  diamanatkan  oleh  UU  Perbankan  yang  harus  diterapkan  oleh  seluruh lembaga  perbankan  termasuk  BPR.  Penilaian  terhadap  calon  debitur  berdasarkan prinsip  kehati-hatian  terangkum  dalam The  5C’s  Principles atau  Prinsip  5C  yang meliputi character,  capacity,  capital,  condition  of  economic, dan collateral juga merupakan wujud dari rangkaian proses manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh BP.
1) Character (watak)  seseorang  calon  debitur  menjadi  perlu  untuk  dianalisis karena  berhubungan  dengan  kemauan  debitur  untuk  membayar  kembali utangnya ( willingnes to pay ). Watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang  pendidikan,  pekerjaan,  gaya  hidup,  keluarga,  keuletan,  maupun kejujuran.
2) Capacity (kemampuan) seseorang calon debitur untuk melakukan pembayaran angsuran  harus  dianalisis  apakah  ia  mampu  untuk  membayar  kewajibannya atau  tidak.  Dalam  hal  kredit  sertifikasi  guru  ini  dapat  dilihat  dari  pendapatan calon debitur. Terlebih debitur sebagai seorang guru yang menerima tunjangan sertifikasi apakah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan seluruh pendapatannya dengan baik dan bijaksana.
3) Capital (modal)  merupakan  analisa  melihat  aspek  kecukupan  permodalan debitur.  Kondisi  keuangan  akan  dinilai  sehat  apabila  jumlah  modal  dinilai cukup  memadai  dibandingkan  dengan  jumlah  pinjaman.  Hal  ini  berbeda
dengan condition of economy (kondisi ekonomi) dimana penilaian kredit juga dinilai  berdasarkan  kondisi  ekonomi  saat  ini  dan  prediksi  kondisi  di  masa mendatang. Hal ini dianalisis berdasarkan prospek pekerjaan dari calon debitur tersebut.
4) Collateral (jaminan) merupakan harta kekayaan  atau aset  milik calon  debitur yang  yang diikatkan sebagai  jaminan untuk  memberikan kepastian pelunasan utang.  Dalam  kredit  sertifikasi  guru,  benda  yang  dijadikan  jaminan  adalah sertifikat  pendidik  milik  guru  calon  debitur,  yang  mana  memiliki  nilai berharga bagi pemiliknya.
Prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  yang  diadopsi  dari  ketentuan dalam  Pasal  8  UU  Perbankan  ini  perlu  diterapkan  oleh  BPR  yaitu  analisa  dan penilaian  terhadap  calon  debitur  dengan  menggunakan  prinsip  5C.  Karena  pada dasarnya  analisa  kredit  sama  dengan  analisa  risiko.  Jadi  dengan  melakukan  analisa kredit dengan benar merupakan suatu langkah dalam pengendalian risiko kredit. BPR senyatanya  telah  memiliki  prosedur  tersendiri  untuk  memberikan  fasilitas  kredit sertifikasi  guru  kepada  calon  debiturnya,  salah  satunya  dengan  menerapkan  Prinsip 5C yang digunakan sebagai penilaian terhadap calon debiturnya.
Namun  pada  praktiknya  masih  saja  terjadi  permasalahan  yang  timbul  pada BPR  yang  menyebabkan  kerugian  besar  bagi  perusahaan.  Hal  tersebut  menunjukan penerapan  Prinsip  5C  sebagai  salah  satu  metode  pengendalian  risiko  kredit  tidak dilaksanakan  secara  optimal.  Permasalahan  timbul  ketika  permohonan  kredit  yang diajukan  oleh  beberapa  guru  dengan  melampirkan  sertifikat  pendidik  palsu  diterima oleh  BPR  dan  uang  kredit  dicairkan,  sedangkan  jaminan  yang  dipegang  oleh  bank tersebut  nyatanya  adalah  sertifikat  palsu  sehingga  bank  tidak  dapat  melakukan pendebetan  atas  uang  tunjangan  sertifikasi  milik  debitur  untuk  membayar  angsuran kredit.  Dalam  hal  ini  penilaian  terhadap  character  dan  collateral  calon  debitur seharusnya dilakukan secara komprehensif.
Melihat  dari  aspek  character,  BPR  tidak  meneliti  secara  detail  mengenai riwayat  dari  nasabah  melalui  SILK,  yang  ternyata  sertifikat  pendidik  asli  milik  para debitur telah diagunkan pada kredit di bank lain. Pada kenyataannya, pada guru calon debitur  yang  mengajukan  kredit  jelas  memiliki  itikad  yang  tidak  baik  dengan menggunakan sertifikat pendidik palsu sebagai jaminan kreditnya, namun hal tersebut nampaknya  kurang  dianalisis  secara  tepat  oleh  petugas account  officer (AO)  pada Bank  tersebut.  Begitu  juga  dengan  pegawai  analisis  kredit  yang  ternyata  juga  tidak dengan tepat melakukan penganalisisan, sehingga permohonan kredit dengan jaminan sertifikat pendidik palsu yang diajukan oleh para guru yang memiliki itikad tidak baik tetap  disetujui,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kredit  macet  hingga  gagal  bayar oleh debitur.
Selain  itu  masalah collateral yang  diberikan  debitur  dalam  rangka  menjamin pelunasan utangnya. Dalam hal pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik, BPR  memang  tidak  meminta  adanya  agunan  tambahan,  cukup  hanya  dengan menyerahkan  sertifikat  pendidik  milik  debitur  sebagai  agunan  utama.  Yang  menjadi permasalahan disini adalah analisis dalam menentukan nilai dan keabsahan collateral tersebut  ternyata  membawa  risiko  besar.  Seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  yang menjadi  obyek  penelitian  penulis,  sertifikat  pendidik  yang  diterima  sebagai  jaminan bukanlah  sertifikat  yang  asli,  sehingga  telah  menjadi  bukti  ketidaktepatan
penganalisisan dalam hal collateral . Kesalahan dalam menganalisis perihal collateral akan  menyebabkan  kredit  bank  tidak  terlindungi  apabila  suatu  waktu  terjadi permasalahan,  yang mana bank menjadi tidak memiliki suatu benda sah dan bernilai milik debitur untuk menjamin pengembalian kredit tersebut. Pengelolaan risiko kredit pada  dasarnya  berhubungan  dengan  risiko  likuiditas  pada  bank,  karena  risiko likuiditas  dapat  melekat  salah  satunya  pada  aktivitas  fungsional  perkreditan  itu sendiri.
Risiko  likuiditas  sendiri  adalah  risiko  akibat  ketidakmampuan  bank  untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid  berkualitas  tinggi  yang  dapat  diagunkan,  tanpa  menggangu  aktivitas  dan kondisi  keuangan  bank.  Jadi  proses  manajemen  risiko  kredit  harus  dilaksanakan dengan baik agar dapat turut menjaga tingkat likuiditas bank.
Dalam  kasus  yang  menimpa  BPR  ini  memang  tidak  sampai  mempengaruhi risiko likuiditas bank, karena kerugian yang dialami tidak sampai menggangu sumber pendanaan  bank.  Namun  BPR  tetap  harus  mengidentifikasi  setiap  transaksi  finansial yang  mempunyai  implikasi  terhadap  likuiditas  bank  dan  mengelola  likuiditas  secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
B. Risiko Operasional
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR,  ―Yang  dimaksud  dengan  Risiko  operasional  adalah  risiko  yang  antara  lain disebabkan  adanya  ketidakcukupan  dan/atau  tidak  berfungsinya  proses  intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang  mempengaruhi  operasional  BPR.  Risiko  operasional  dapat  menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi  bank,  yang  dampak  kerugian  terkait  dengan  reputasi  pada  akhirnya  dapat berakibat  pada  kerugian  finansial.  Tujuan  utama  penerapaan  manajemen  risiko operasional  adalah  untuk  meminimalkan  kemungkinan  dampak  negatif  dari  tidak berfungsi  secara  baik  proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem,  dan kejadian-kejadian eksternal tersebut.
Terdapat tiga (3) faktor dari timbulnya risiko operasional yang disebabkan dari bank itu sendiri, yaitu manusia, proses, dan sistem. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mendasar adalah permasalahan manusia. Awal  mula permasalahan  yang timbul  pada  BPR  adalah  ketika  menerima  pengajuan  kredit  sertifikasi  guru  dengan jaminan sertifikat pendidik yang nyatanya palsu. Kejadian ini terjadi tidak lepas dari faktor  sumber  daya  manusia  (SDM)  pada  bank  itu  sendiri.  Pegawai  bank  yang bertugas  terkait  pelaksanaan  pemberian  fasilitas  kredit  disini  jelas  bersalah  sehingga meloloskan  sertifikat  palsu  tersebut  sebagai  jaminan  kredit.  Terlepas  hal  ini  terjadi karena memang ada motif kejahatan atau murni kelalaian semata, kesalahan tersebut dapat  dikategorikan  sebagai human  error yang  termasuk  risiko  operasional. Kesalahan  yang  dilakukan  oleh account  officer (AO)  dan  pegawai  analisis  kredit dalam  menyeleksi  dan  menganalisa  permohonan  kredit  calon  debitur  tidak  terlepas dari  lemahnya  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  pimpinan  bank  sehingga permohonan kredit tersebut tetap terealisasikan.
C. Risiko Kepatuhan
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR,  ―Yang  dimaksud  dengan  Risiko  kepatuhan  adalah  risiko  akibat  BPR  tidak
mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain  termasuk  risiko  akibat  kelemahan  aspek  hukum.  Pengelolaan  risiko  kepatuhan dilakukan  dimana  bank  wajib  memastikan  bahwa  bank  memiliki  tingkat  kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (1)  UU  Perbankan  yang  menyatakan:  ‖Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  iktikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.‖
Pasal  29  Ayat  (3)  UU  Perbankan,  yaitu:  ‖Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.‖ Berdasarkan permasalahan yang terjadi, BPR dinilai  gagal  mengelola  risiko  kepatuhan  karena  telah  menerima  permohonan  kredit dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  palsu.  Hal  itu  dikarenakan  analisa  terhadap permohonan kredit tidak terlaksana dengan benar, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip  kehati-hatian bank pemberian kredit sebagaimana  yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seharusnya BPR  melakukan  analisis  kredit  guna  mendapatkan  keyakinan  atas  pengembalian kredit serta cara-cara lain yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang memepercayakan  dananya  kepada  BPR  sebagai  salah  satu  bentuk  kepatuhan  BPR terhadap peraturan tersebut. Selain itu seperti yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) POJK  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  BPR  menyatakan  bahwa:  ―BPR  wajib menerapkan  manajemen  risiko  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  ini.‖  Sehingga  dengan  tidak  dilaksanakannya  prinsip  kehati-hatian  dalam pemberian  kredit  yang  mana  diatur  dalam  UU  Perbankan  sebagai  payung  hukum dalam  pelaksanaan  kegiatan  perbankan,  menunjukan  ketidakpatuhan  BPR  dalam melaksanakan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  lain  yang  menjadi  penyebab timbulnya risiko akibat ketidakpatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku adalah pelaksanaan  pemberian  kredit  dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  yang  seharusnya dilasanakan  berdasarkan Standard  Operational  Prosedure (SOP)  yang  berfungsi sebagai  bentuk  pelaksanaan  teknis  dari  pembetian  kredit  nyatanya  tidak  ditaati  oleh pegawai bank sehingga menimbulkan risiko yang menyebabkan kerugian.
D. Risiko Reputasi
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR,  ―Yang  dimaksud  dengan  Risiko  reputasi  adalah  risiko  akibat  menurunnya tingkat  kepercayaan  pemangku  kepentingan  yang  bersumber  dari  persepsi  negatif mengenai  BPR.‖  Akibat  terjadinya  permasalahan  ini,  maka  tidak  dipungkiri mempengaruhi kepercayaan masyarakat  terhadap performa dari BPR sebagai  sebuah lembaga  perbankan,  sehingga  menimbulkan  stigma-stigma  negatif  di  kalangan masyarakat.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  tersebut  menjadi menurundikarenakan masyarakat akan terpengaruh atas berita-berita media mengenai kasus yang menimpa BPR.
Menurunya tingkat kepercayaan masyarakat tentu mempengaruhi fungsi BPR sebagai agent of trust. Hal ini didasari para calon debitur baru yang ingin mengajukan kredit  sertifikasi  guru  ataupun  jenis  kredit  lainnya  justru  lebih  memilih  menjadi
nasabah  debitur  bank  lainnya  untuk  mendapatkan  pinjaman  kredit.  Selain  itu, mendengar  berita  kasus  kerugian  yang  diderita  BPR  tersebut  membuat  para  nasabah penyimpan (deposan) di Bank tersebut menjadi cemas akan keamanan uang tabungan mereka,  sehingga  banyak  dari  nasabah  penyimpan  ( deposan) yang  menarik  uang mereka  dari  BPR,  sehingga  dalam  hal  ini  bank  tidak  dapat  mengatasi  kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi.
Pelaksanaan penerapan manajemen risiko sebagaimana mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh elemen  pegawai  bank  dalam  bentuk  SOP,  sehingga  penerapannya  akan  terlaksana  dengan benar dan efektif. Proses yang diatur dalam POJK ini antara lain:
1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Dalam  rangka  pengawasan  penerapan  manajemen  risiko,  BPR  wajib  mentapkan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  pada  setiap  jenjang  jabatan  yang  terkait dengan  penerapan  manajemen  risiko.  Wewenang  dan  tanggung  jawab  Direksi  telah diatur dalam POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR pada Pasal 5 (1) yaitu:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
e. memastikan  bahwa  fungsi  Manajemen  Risiko  telah  beroperasi  secara independen; dan
f. bertanggung jawab atas:
1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
Yang  menjadi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris berdasarkan Pasal 6 POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR adalah:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
c. mengevaluasi  pertanggungjawaban  Direksi  atas  pelaksanaan  kebijakan Manajemen  Risiko  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  f angka 1); dan
d. mengevaluasi  dan  memutuskan  permohonan  Direksi  yang  berkaitan  dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Pengawasan  ini  berupa  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kemungkinan- kemungkinan  risiko  yang  akan  muncul  beserta  proses  manejemen  risikonya. Tindakan-tindakan  yang  telah  dilakukan  dalam  upaya  meminimalisasi  risiko  harus diawasi  dan dievaluasi  oleh pihak berwenang secara berkala  agar proses  manajemen risiko dapat berlangsung dengan baik dan efektif, serta tetap sejalan dengan kebijakan bank tersebut.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit BPR sebagai suatu lembaga perbankan dirasa perlu untuk memiliki standarisasi limit risiko  yang  tercermin  dari  suatu  kebijakan,  prosedur,  dan  penetapan  limit  risiko. Ketiga  hal  tersebut  sekurang-kurangnya  meliputi  nilai-nilai  dan  tingkat  risiko  pada
perusahaannya.  Hal  ini  dapat  mencerminkan  suatu  bank  tersebut  telah  memiliki  tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai suatu perusahaan yang taat akan hukum
3. Kecukupan Proses dan Sistem Kecukupan proses dan sistem meliputi proses awal  yaitu mengidentifikasi risiko dan dilanjutkan  dengan  pengendalian  risiko,  mulai  dar  proses  pencarian  nasabah  sampai dengan  kredit  dilunasi.  Dalam  hal  ini  para  pegawai  bank  yang  berkaitan  dalam pelaksanaan  pemberian  kredit  mengelola  risiko  itu  sendiri  sesuai  dengan  peran mereka  dalam  mencapai  tujuan  bank.  Sebagai  contoh  dalam  melakukan  mitigasi terhadap risiko kredit.
Penentuan atau pengukuran besarnya risiko kredit sertifikasi  guru  yang mana termasuk kategori kredit konsumtif umumnya dilakukan pendekatan portofolio Ikatan Bankir  Indonesia, Manajemen  Risiko  1-  Mengidentifikasi  Risiko  Pasar,  Operasional Dan Kredit Bank (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015). 24 , yaitu penilaian dan pengukuran  kemampuan  calon  debitur  secara  kesinambungan  dengan  metode pengumpulan informasi  atau data secara sistematik.  Identifikasi risiko kredit dimulai untuk  melakukan  aktivitas  kredit,  kemudian  mengidentifikasi  faktor  yang  dapat memicu  terjadinya  potensi  risiko  kredit.  Langkah  selanjutnya  adalah  mengukur  dan memantau  besarnya  risiko  tersebut  dan  diakhir  adalah  melaksanakan  pengendalian terhadap risiko tersebut. Selain melalui proses identifikasi pengukuranm pemantauan, dan  pengendalian,  proses  peenrapan  manajemen  risiko  dapat  dilakukan  dengan mengadakan sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko akan  berfungsi  terhadap  pelaksanaan  penerapan  manajemen  risiko  agar  tidak  hanya dipahami  oleh  pihak  yang  berwenang  melakukan  pengawasan,  tetapi  juga  dipahami bahkan  diterapkan  oleh  setiap  pegawai  dalam  bank  tersebut.  Sehingga  hal  tersebut akan  memudahkan  proses  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  ketika menghadapi suatu risiko.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh Salah satu konkretisasi dari penerapan manajemen risiko selain yang telah disebutkan diatas  adalah  terdapat  kewajiban  bank  untuk  melaksanakan  sistem  pengendalian intern  secara  efektif  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  dan  operasional  pada  seluruh jenjang  organisasi  bank.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendeteksi  kelemahan  dan penyimpangan  yang terjadi secara tepat waktu.  Selain itu sistem pengendalian intern dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  mengenai  kepatuhan  bank  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan dan ketentuan intern bank, serta  memastikan  tersedianya  informasi  keuangan  dan  manajemen  yang  lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
Penilaian terhadap sistem pengendalian intern tersebut dilakukan oleh Komite Manajemen  Risiko  dan  Satuan  Kerja  Manajemen  Risiko  sebagaimana  diamanatkan pada Pasal 15 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
Pelaksanaan penerapan manajemen risiko sendiri perlu dituangkan dalam suatu laporan yang akan digunakan sebagai tolak ukur penilaian jenis dan tingkat risiko dan melaporkannya kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. Sehingga pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada bank dapat menettapkan tindakan preventif maupun represif terhadap
24 Ikatan Bankir Indonesia, Op.Cit , hlm. 67
setiap  risiko  pada  kegiatan  usaha  perbankan,  khususnya  pada  kegiatan  usaha  pemberian kredit.

## KESIMPULAN
Penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik pada Bank Perkreditan Rakyat dimasa pandemic covid-19 adalah masih belum dilaksanakan sesuai dengan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  tersebut.  Dalam  hal  sertifikat  pendidik  yang dijaminkan oleh debitur adalah sertifikat palsu,  maka risiko kredit, risiko operasional,  risiko kepatuhan,  dan  risiko  reputasi  belum  dapat  dimitigasi  dengan  baik.  Penerapan  manajemen risiko bagi BPR sendiri dapat dilaksanakan dengan dibuatnya sebuah SOP terkait penjabaran pelaksanaan  kredit  dengan  jaminan  sertifikat  pendidik  yang  pelaksanaanya  mengacu  pada proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

## Apriani,  Rani.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  NASABAH  BANK  DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN
PERUBAHAN  SALDO  NASABAH  DI  KARAWANG.‖ Syiar  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 18, no. 2 (2020): 135–150.
Dina  Mirayanti  Hutauruk.  ―BNI  Dan  Bank  Mandiri  Terbuka  Beri  Kredit  Ke  Guru.‖ Kontan.co.id , 2020.
———.  ―Perbankan  Pantau  Dampak  Virus  Corona  Terhadap  Kredit  Korporasi.‖ Kontan.co.id , 2020.
Djumhana, Muhamad. ―Hukum Perbankan Di Indonesia‖ (2006).
Hasibuan, Malayu S P. ―Dasar-Dasar Perbankan.‖ Jakarta: Bumi Aksara (2009).
Hermansyah. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  6th  ed.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2008.
Ikatan  Bankir  Indonesia. Manajemen  Risiko  1-  Mengidentifikasi  Risiko  Pasar,  Operasional Dan Kredit Bank . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Kasmir, S E. ―Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi‖ (2018).
Murwadji,  Tarsisius,  and  Etty  Mulyati. Kajian  Terhadap  Praktik  Penjaminan  Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah . Bandung, 2009.
Rahman,  Hassanudin. Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  Di  Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
Suhardi, Gunarto. Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum . Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Tamin, Nasrun. Kiat Menghadapi Kredit Macet . Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
Widiyono,  Try. Agunan  Kredit  Financial  Engineering .  1st  ed.  Bogor:  Ghlmia  Indonesia, 2009.