Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565

## Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya
1) Uswatun Hasanah*, 2) Khairun Na’im, 3) Elyani, 4) Khamo Waruwu
12,3) Universitas Tjut Nyak Dhien
1) uswah.hana@yahoo.com, 2) khairun.naim@gmail.com , 3) lilyelyani12@gmail.com,
4) wilakstonodimaz@yahooo.co.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 25 Nopember 2021 Disetujui : 7 Desember 2021
Dipublikasi : 8 Desember 2021

## ABSTRACT
The government has implemented the tax amnesty volume I in July 2016 and ended in March 2017. In early 2022, the government will plan to implement the tax amnesty volume II, which was introduced as the Voluntary Disclosure Program (PPS). This program refers to the Tax Harmonization Law Number 7 of 2021. Although the results obtained during the tax amnesty volume,  I  did  not  meet  the  target,  in  2022  the  government  still  plans  to  implement  the  tax amnesty volume II. For this reason, it is necessary to analyze the difference between the tax amnesty volume I and the tax amnesty volume II (PPS), as well as predict its effectiveness if this  tax  amnesty  will  be  implemented  later.  This  study  method  focuses  on  a  comparative qualitative descriptive method in which data collection is carried out by taking from the library, website, law and articles discussing this tax amnesty. The results obtained are that there are fundamental differences between tax amnesty I and tax amnesty II. The differences are found in  the  data,  rates,  and  tax  subjects.  For  taxpayers  who  have  participated  in  the  2016  tax amnesty volume I, the tariff charged is cheaper than those who do not participate in the  first volume I tax amnesty and there are restrictions on subjects who may participate in the second tax amnesty. The effectiveness of this second volume of tax amnesty is predicted to be successful with a record that socialization must be maximal, there is no perception that the tax amnesty endangers  honest  taxpayers,  and  the  view  of  taxpayers  that  this  tax  amnesty  is  the  last  tax amnesty so that there is a fear of not paying taxes and being subject to fines.
Keywords : tax amnesty, Tax Harmonization Law, Voluntary Disclosure Program (PPS)

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan Tax  amnesty ini  tidak  lepas  dari  pro  dan  kontra.  Pro  sosialisasi kebijakan amnesty pajak mengharapkan dengan masuknya dana Tax amnesty maka akan (1) meningkatkan stabilitas ekonomi seperti nilai rupiah yang terus menguat dan surplus cadangan devisa,  sehingga  pemerintah  mampu  membiayai  berbagai  macam  kebutuhan  Negara;  (2) meningkatnya  investasi  di  sector  properti,  Sektor  properti  akan  meningkat  tajam.  Sebagian investor  yang  tadinya  enggan  berinvestasi  properti  di  Indonesia  karena  menganggap  pajak investasi  properti  cukup  tinggi,  nantinya  akan  berlomba-lomba  membeli  properti  karena
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
pemerintah  memberikan  keringanan.  (3)  bercermin  dari  keberhasilan  Negara  lain,  bahwa  4 (empat)  negara  seperti  Afrika  Selatan,  Brazil,  India,  dan  Italia  berhasil  bangkit  dari keterpurukan  ekonomi  setelah  menerapkan  kebijakan tax  amnesty .  Maka  muncul  harapan bahwa    Indonesia  akan  mencapai  hal  serupa  setelah  diberlakukannya  kebijakan  ini.  Tetapi kontra  sosialisasi  kebijakan  amnesty  pajak  menganggap  dengan  adanya Tax  amnesty ini muncul (1) adanya rasa ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, karena masyarakat mampu tidak  harus  membayar  pajak  sektor  yang  sebelumnya  pernah  disembunyikan  ;  (2)  adanya pandangan bahwa pemerintah telah mulai putus asa dalam penarikan pajak sehingga meminta warga untuk membayar pajak.
Bercermin pada tax amnesty jilid I yang belum maksimal dalam memperoleh pajak dari masyarakat, dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi pada tax amnesty jilid I hal ini telah dirangkum dari hasil survey yang dilakukan oleh Survei Mujani Research  and  Consulting  (SMRC)  yang  mengungkapkan  bahwa  70%  dari  responden  tidak mengetahui  tentang tax  amnesty hal  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa tax  amnesty belum menyasar  seluruh  bagian  masyarakat,  hal  ini  dapat  menjadi  evaluasi  dalam  penerapan tax amnesty jilid II (Safri, 2021).
Beberapa penelitian yang telah membahas tentang efektivitas pelaksanaan tax amnesty antara lain (Kartika et al., 2017) dengan hasil riset menunjukkan bahwa penerapan Tax amnesty di  kota  manado  untuk  periode  I  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan,  namun  untuk  periode selanjutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan hal ini terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi  serta  minimnya  inovasi  mengenai  kebijakan tax  amnesty kepada  masyarakat. Penelitian di tahun yang sama namun pada lokasi yang berbeda yaitu di Bitung dilakukan oleh (Awaeh &  Lambey, 2017) menyebutkan bahwa pada periode I tax amnesty pajak dikatakan berhasil  namun  terjadi  penurunan  signifikan  pada  periode tax  amnesty selanjutnya,  maka kategori pencapaian tax amnesty dikatakan tidak maksimal.
Selanjutnya  (Permana,  2020)  menyebutkan  bahwa  secara  general  pelaksanaan tax amnesty dapat digolongkan pada kategori berhasil karena mampu menghimpun uang mencapai Rp  135  triliun.  Jumlah  ini  merupakan  jumlah  penerimaan  tax  manesty  terbanyak  di  dunia apabila disandingkan dengan negara lain. Apabila ditinjau dari beberapa kondisi diantaranya target penerimaan secara deklarasi maka tax amnesty dapat dikatakan berhasil karena target sebesar  Rp  4.000  triliun  sedangkan  pencapaian  sebesar  Rp  4.734  triliun;  pada  kondisi  uang tebusan tax amnesti dianggap gagal karena target Rp 165 triluin namun yang diperoleh hanya Rp  135  triliun;  pada  kondisi  repatriasi  juga  dikatakan  gagal  karena  target  sebesar Rp  1.000 Triliun  hanya  memperoleh  sangat  minim  yaitu  Rp  147  triliun.  Meskipun  demikian  secara general tax  amnesty dapat  dikatakan  berhasil  karena  Indonesia  merupakan  negara  tersukses yang  mampu menarik  pajak  paling  terbesar  di  dunia  dan mampu  menaikkan  tax  ratio  tahun 2017.
Banyak negara yang telah melakukan tax amnesty bukan hanya Indonesia saja bahkan negara-negara  maju  juga  melakukan  hal  yang  sama.  Untuk  melakukan tax  amnesty jilid  II bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan, negara-negara lain juga pernah melakukannya meskipun secara prinsip tax amnesty itu hanya dilakukan 1 kali selama hidup. Keberhasilan meraup dana yang lumayan besar dari tax amnesty jilid I dengan partisipasi wajib pajak hanya 2,4%  pajak  yang  terdaftar  pada  tahun  2017.  Kenyataan  ini  memberikan  gambaran  bahwa beberapa tahun setelah dilaksakannya tax amnesty tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berubah signifikan  dibanding  tahun  sebelumnya.  Berdasarkan  data  yang  diterima  pada  tahun  2019 menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak hanya berkisar diangka 70% yang masih jauh dari standar yang ditetapkan OECD yaitu tingkat kepatuhan 85% (Suwiknyo, 2019).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
Masih sangat minimnya angka kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah dibawah kendali  Menteri  keuangan  mengkaji  ulang  tentang  kelanjutan tax  amnesty apakah  perlu diadakan Kembali. Selain pertimbangan tentang angka kepatuhan wajib pajak, ada kondisi lain yang menjadi perhatian yaitu adanya wabah pandemic covid yang menyebabkan penerimaan pajak  saat ini dibawah target. Dan hal lain juga yang menjadi pertimbangan adalah tax amnesty merupakan contoh buruk bagi para wajib pajak yang patuh serta melukai rasa keadilan.
Pada tahun 2021 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun setelah  diterjang  badai  covid  19  maka  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (RUU HPP) di sahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober  2021.  Salah  satu  isi  dari  UU  ini  adalah  mengatur  tentang  Program  Pengungkapan Sukarela  (PPS)  atau tax  amnesty jilid  II.  Dengan  adanya  UU  ini  diharapkan  akan  mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak  yang  tidak  lain  dengan  cara  menerapkan  kebijakan  peningkatan  kinerja  penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak  secara  sukarela.  Perubahan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  akan berlaku mulai tahun pajak 2022. Kebijakan tax amnesty jlid II yang dikenalkan dengan nama program pengungkapan sukarela (PPS) akan berlaku pada 1 januari 2022 hingga 30 juni 2022. (Kemenkeu.go.id, 2021).
Dalam  riset  ini  peneliti  ingin  mengetahui  skema tax  amnesty jilid  II  kemudian membandingkannya  dengan  skema  tax  amanesty  jilid  I  selanjutnya  dianalisis  untuk  melihat prediksi keefektifannya.

## LITERATUR REVIEW
Pajak  berdasarkan  undang-undang  ketentuan  umum  dan  cara  perpajakan  adalah kontribusi yang wajib pada negara yang dibebankan kepada orang pribadi ataupun badan yang dilakukan secara memaksa yang dilandaskan pada undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara  langsung  serta  digunakan  untuk  kemaslahatan  masyarakat  Indonesia  (Thian,  2021). Sedangkan  Pengampunan  Pajak  / tax  amnesty mengacu  pada  UU  pajak  No.  11  tahun  2016 merupakan pemutihan pajak yang sudah seharusnya dibayarkan dengan jalan mengungkapkan harta  dan  membayar  uang  tebusan.  Oleh  karenanya  wajib  pajak  hanya  perlu  untuk mengutarakan harta seta membayar uang tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama  ini  tidak  diungkapkan.  Tujuan  pemutihan  pajak  disebutkan  dalam  pasal  2  ayat  2 Undang-undang pengampunan pajak yaitu:
1. Mempercepat pengembangan dan pembangunan kembali  keuangan melalui pemindahan harta, yang mengakibatkan adanya perluasan likuiditas lokal, peningkatan skala konversi rupiah, biaya pinjaman yang lebih rendah, dan usaha yang diperluas;
2. Memberdayakan  perubahan  perpajakan  menuju  skema  penilaian  yang  lebih  berkeadilan serta memiliki basis data perpajakan yang valid, menyatu dan menyeluruh.
3. Kenaikan pajak pendapatan, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan kemajuan masyarakat.
Setiap  pelanggar  pajak  akan  mendapatkan  sanksi.  Sanksi  merupakan  ketentuan perundang-undangan  yang  dilanggar  sehingga  menimbulkan  kewajiban  berupa  jaminan. menekankan defenisi di atas maka sanksi pajak merupakan sebuat alat yang digunakan untuk mencegah  wajib  pajak  agar  tidak  melanggar  norma-norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2016). Pada Undang-undang sanksi pajak di bagi menjadi dua yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga serta kenaikan dan dibebankan sesuai
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
dengan  ukuran  pelanggaran  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  tersebut. Sedangkan  sanksi  pidana  berupa  denda  pidana,  pidana  penjara  dibebankan  sesuai  dengan tindak  pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  pihak-pihak  tersebut (Konsultanpajaksurabaya.com, 2020).
Amnesti  pajak  sendiri  dapat  menjadi  alat  kebijakan  pajak  yang  berguna  ketika dieksploitasi dengan baik. Amnesti juga dapat digunakan secara sistematis sebagai mekanisme diskriminatif untuk meningkatkan efisiensi atau bahkan pemerataan sistem perpajakan, tetapi hanya  jika  komitmen  pemerintah  untuk  menegakkan  undang-undang  perpajakan  dapat dipercaya. Jika kredibilitas seperti itu kurang, amnesti sebenarnya dapat merusak pajak di masa depan pendapatan dengan melanggar kontrak psikologis implisit antara pembayar  pajak dan negara, dengan demikian mengurangi motivasi internal wajib pajak untuk kepatuhan. Amnesti juga  memiliki  kepentingan  politik.  Implikasinya,  karena  amnesty  dapat  menjadi  penanda inkonsistensi  antar  waktu  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  dan  mungkin  terkait dengan  siklus  bisnis  politik.  Amnesti  menanggapi  eksternalitas  antar  negara  atau  lapisan pemerintah  yang  berasal  dari  kebijakan  pajak  dan  penegakan,  dan  efek  sistem  di  dalamnya dapat memicu gelombang amnesti (Marchese, 2014).

## METODE
Metode  kajian  ini  berfokus  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  metode komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Penelitian komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang,  prosedur  kerja,  ide,  kritik  terhadap  orang,  kelompok,  terhadap  suatu  ide  atau  suatu prosedur  kerja  (Arikunto,  2006).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengambil  dari Pustaka, website, UU dan artikel-artikel yang membahas seputar tax amnesty ini.

## HASIL
Mengacu  pada  hasil tax  amnesty jilid  1  yang  telah  dideklarasikan  oleh  Menteri keuangan  Sri  Mulayani,  menyatakan  bahwa tax  amnesty tersebut  berhasil  menghimpun  dana sebesar:
Tabel 1. Pencapaian Tax amnestyJilid I Target Realisasi Persentase Keberhasilan Deklarasi harta Rp 4.000 Triliun Rp 4.813,4 triliun 120,3% Uang tebusan Rp 165 triliun Rp 130 Triliun 78,79% Repatriasi Rp 1.000 triliun Rp 146 triliun 14,6%
Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan- repatriasi-rp146-triliun/0/berita (2017)
Mengambil data dari  Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui laman media  Indonesia.com  (Nua,  2019)  jumlah  wajib  pajak  yang  mengikuti tax  amnesty jilid  I sebanyak 974.058 wajib pajak. Dari jumlah tersebut deklarasi harta yang ditargetkan sebanyak Rp 4.000 triliun, hasil dilapangan ternyata telah melebihi targetnya yaitu sebesar Rp 4.813,4 Triliun (120,3%). Jumlah ini didapatkan dari dua jalur deklarasi yaitu
a. Deklarasi harta didalam negeri sebesar Rp 3.633,1 Triliun
b. Deklarasi harta luar negeri Rp 1.180,3 triliun
Selanjutnya tax amnesty dari uang tebusan ditargetkan sebesar Rp 165 triliun, didapati dilapangan tidak mencapai target. Uang tebusan hanya dapat diperoleh dengan jumlah total Rp 130 Triliun. Jumlah ini dihasilkan dari:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
a. Wajib pajak orang pribadi non UMKM sebesar Rp 90,36 triliun
b. Wajib pajak Orang pribadi UMK Rp 7,56 Triliun
c. Wajib pajak badan non UMKM sebesar Rp 4,31 Triliun
d. Wajib pajak badan UKM Rp 0,62 triliun.
Kemudian melalui jalur repatriasi yang ditargetkan akan memperoleh dana sebesar Rp 1.000 Triliun namun kenyataan dilapangan hanya mendapatkan Rp 146 Triliun (14,6%) jumlah ini  yang  paling  minim  pendapatannya  dibandingkan  dengan  dua  jalur  yang  lainnya.  Jumlah uang repatriasi ini terbagi kepada:
a. Realisasi Rp 121,3 Triluin
b. Belum  masuk  ke  dalam  negeri  Rp  24,7  Triliun.  Dana  repatriasi  yang  belum  masuk  ini menurut  Menteri  keuangan  disebabkan  karena  adanya  regulasi  yang  sulit  diterapkan dimana  harta  tersebut  berada  sehingga  sulit  untuk  secaepatnya  dana  itu  ditarik  dan  di investasikan ke Indonesia. Alasan lain dan tersebut belum masuk ke Indonesia karena dana yang  dilaporkan  tersebut  bukanlah  dana  Likuid,  sehingga  haruslah  terlebih  dahulu dicairkan menjadi uang tunai. Ada juga alasan lainnya yaitu masih menunggu jatuh tempo karena berbentuk deposito (kominfo.go.id, 2017).
Pemberlakuan tax  amnesty jilid  pertama  memiliki  skema  tarif  pengampunan  pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Skema Tarif pengampunan pajak tax amnestyjilid I
Sumber: (ZRF, 2016)
Subjek pajak pada tax amnesty jilid pertama merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib  pajak  badan  usaha  yang  mempunyai  keharusan  untuk  menyampaikan  SPT  tahunan dikecualikan bagi wajib pajak yang sedang dalam penyelidikan ataupun proses pengadilan serta sedang  menjalani  hukuman  bidang  pajak.  Dikhususkan  bagi  Orang  pribadi  misalnya  petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah PTKP boleh tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak  tertera pada Pasal 1 ayat (2) PER-11/PJ/2016. Kemudian bagi Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183  (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan  dan  tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan boleh tidak menggunakan  haknya  untuk  mengikuti  Pengampunan  Pajak  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3) PER-11/PJ/2016.  Dalam hal Wajib Pajak  yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 TAHUN 2016 yang menyatakan bahwa : (Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak
Periode I 1Juli -30September2016 Periode II 1Oktober-31Desember 2016 Periode III 1Januari–31maret2017 Harta yang berada didalam  negeri  atau  luar negeri  diinvestasikan  di Indonesia  selama  tiga tahun Tarif 2% Tarif 3% Tarif 5% Harta yang berada di luar negeri  tidak  dialihkan  ke dalam negeri Tarif 4% Tarif 6% Tarif 10% Wajib Pajak UMKM  Mengungkapkan nilai harta dari 4,8 milyar sampai dengan Rp 10 milyar dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%  Mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 milyar dalam surat pernyataan untuk periode bulan pertama sampai 31 maret 2017, dikenai tarif 2%
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh,  atas  Harta  dimaksud  dianggap  sebagai  tambahan  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  pada  saat  ditemukannya  data  dan/atau  informasi  mengenai  Harta dimaksud,  paling  lama  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku) menjadi tidak diterapkan sesuai dengan  Pasal 1 ayat (4) PER-11/PJ/2016.
Objek  pajak  pada tax  amnesty jilid  1  merupakan  kewajiban  perpajakan  yang  belum ataupun belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Pengampunan Pajak ini diberikan kepada  Wajib  Pajak  melalui  pengungkapan  Harta  yang  dimilikinya  dalam  Surat  Pernyataan (pajak.go.id, 2016).
Tax  amnesty jilid  II  mengacu  kepada  Undang-undang  Harmonisasi  Peraturan perpajakan  (UU  HPP)  yang  salah  satunya  membahas  tentang  program  pengungkapan sukarela/PPS  ( tax  amnesty jilid  II).  Program  Pengungkapan  Sukarela/PPS  atau Tax amnesty yaitu  pemberian  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  atau mengungkapkan  kewajiban  perpajakan  yang  belum  dipenuhi  secara  sukarela  melalui Pembayaran  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  pengungkapan  harta  yang  tidak  atau  belum sepenuhnya  dilaporkan  oleh  peserta  program  Pengampunan  Pajak  serta  pembayaran  Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Rencana penerapan tax amnesty jilid dua ini akan dilaksanakan pada awal januari 2022 hingga 30 juni 2022 yaitu selama enam bulan.
Terdapat dua kebijakan dalam tax amnesty jilid II ini yaitu:
a. Kebijakan pertama
Ditinjau  dari  subjek  pajaknya  merupakan  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  wajib pajak badan yang sebelumnya menjadi peserta wajib pajak Tax amnesty jilid I dengan basis asset dari 1 januari 1985 sampai 31 desember 2015 dengan catatan pada saat tax amnesty jilid  I  kurang  atau  belum  diungkapkan.  Adapun  yang  dapat  diperoleh  oleh peserta dalam tax amnesty ini adalah perserta memperoleh tarif PPh final rendah apabila Sebagian besar hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi. Dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 3. Skema tax amnestyjilid II menggunakan kebijakan pertama
Untuk asset LN repatriasi dan asset dalam Negeri Untuk deklarasi Luar Negeri Untuk asset LN repatriasi dan asset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi 8% 11% 6%
Sumber: (Putri, 2021)
b. Kebijakan kedua
Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang pribadi dengan basis asset perolehan 1 januari 2016 sampai 31 desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Adapun yang dapat diperoleh oleh peserta wajib pajak pph final rendaha apabila Sebagian hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi. Dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 4. Skema tax amnesty jilid II menggunakan kebijakan Kedua
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
Untuk asset LN repatriasi dan asset dalam Negeri Untuk deklarasi Luar Negeri Untuk asset LN repatriasi dan asset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi 14% 18% 12%
Sumber: (Putri, 2021)
Peserta  wajib  pajak  dapat  menyampaikan  harta  bersih  yang  belum  atau  kurang  di sampaikan dalam surat pernyataan apabila direktorat jendral pajak belum menemukan data dan informasi tentang harta dimaksud sesuai dengan Pasal 37 B ayat 1 Draf RUU KUP (Victoria, 2021).  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  digambaran  pada  tabel  peraturan  program  pengungkapan sukarela/PPs atau tax amnesty jilid 2 berikut ini:
Tabel 5. Peraturan pelaksanaan Program pengungkapan Sukarela/PPS atau tax amnesty jilid II
Kebijakan pertama Kebijakan kedua Keterangan Wajib pajak orang pribadi/badan  yang  pernah mengikuti tax amnesty jilid I Wajib pajak orang Pribadi Subjek Pajak Asset 1 januari 1985 sampai 31  desember  2015  dengan catatan pada saat tax amnesty jilid  I  kurang  atau  belum diungkapkan Aset januari 2016 sampai 31 desember  2020  yang  kurang atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 Asal Aset 11% deklarasi LN 18% deklarasi LN Tarif PPh 8%  asset  LN  repatriasi  dan asset DN 14% asset  LN repatriasi dan asset DN 6%  asset  LN  repatriasi  dan asset  DN  yang  hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ renewable energi 12% asset  LN repatriasi dan asset  DN  yang  hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ renewable
energi
Sumber: dirangkum oleh peneliti dari berbagai sumber (2021)

## Pembahasan penelitian

## Perbedaan Mendasar tax amnesty Jilid I dan Jilid II
Perbedaan mencolok antara tax amnesty jilid I dan tax amnesty jilid II  yang pertama adalah  dari  subjek  pajaknya.  Jika  pada  pada tax  amnesty jilid  I  semua  wajib  pajak  boleh mengikuti tax amnesty kecuali yang telah dikecualikan karena hal tetentu. Pada tax amnesty jilid II tidak semua wajib pajak boleh mengikutinya hanya wajib pajak yang pernah mengikuti tax  amnesty jilid  I  boleh  mengikuti tax  amnesty jilid  II  dengan  menggunakan  kebijakan pertama.  Sedangkan  untuk  kebijakan  kedua  hanya  wajib  pajak  perorangan  yang  boleh mengikutinya sedangkan wajib pajak badan tidak diperkenankan untuk mengikutinya.
Yang kedua adalah dari segi tarif yang ditawarkan untuk tarif tax amnesty jilid 2 ini lebih tinggi dari pada tarif tax amnesty jilid I baik untuk periode satu hingga periode tiga. Untuk tax  amnesty jilid  I,  paling  tinggi  adalah  10  %  yang  dilaksanakan  pada  periode  tiga  yaitu  1 januari 2017 hingga 31 maret 2017. Sedangkan tarif pada tax amnesty jilid dua tertinggi adalah 18% untuk deklarasi Luar negeri pada penerapan kebjiakan II.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565

## Peluang keberhasilan Tax amnestyJilid II
Dengan selesainya tax amnesty jilid I diperoleh beberapa keberhasilan dan kelemahan yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan tax amnesty jilid II diantaranya adalah pemerintah mendapatkan database data perpajakan yang akan dapat dijadikan basis data pajak yang lebih akurat karena dengan adanya basis data maka pihak pajak dapat memantau dana pajak yang dapat ditarik. Mengambil pandangan dari Menteri keuangan Sri Mulyani bahwa basis data yang diperoleh  dari  amnesty  pajak  dapat  dimanfaatkan  untuk  menggali  potensi  serta mengidentifikasi potensi pemasukan pajak dan juga menjadi dasar informasi untuk dijadikan dasar penelitian tentang perpajakan untuk tahun-tahun berikutnya (Klinikpajak.co.id, 2016).
Kolaborasi antara database data perpajakan dan kemajuan inovatif dapat menangani dan memeriksa wajib pajak yang tidak patuh. Strategi ini akan ampuh dan tepat jika otoritas publik berani  mengambil  tindakan  tegas  terhadap  para  penghindar  pajak.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa  ada  beberapa  strategi  yang  dianggap  cocok  untuk  mengendalikan  transaksi  publik, otoritas  publik  sebenarnya  harus  tahu  tentang  berbagai  kendala  di  seluruh  dunia  dan kemungkinan mengubah desain transaksi di kemudian hari. Perubahan dalam unsur-unsur dan inovasi  yang  bertanggung  jawab  juga  harus  cenderung  responsif  dan  terarah (cnnindonesia.com, 2021).
Dalam  pelaksaan Tax  amnesty jilid  II  maka  kita  perlu  melirik  Kembali  kebelakang tentang kelemahan tax amnesty jilid I dari sisi jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini. Jumlah wajib pajak pada saat tersebut masih sangat minim dibanding dengan wajib pajak yang melapor SPT yang mencapai 20,1 juta wajib pajak. Apalagi dibandingkan dengan jumlah wajib pajak  yang  telah  memiliki  NPWP.  Selain  itu  kegagalan  berikutnya  adalah  penerimaan  uang tebusan dan repatriasi masih jauh dari target yang telah ditentukan.
Pengesahan  Undang-undang  Harmonisasi  Perpajakan  yang  salah  satu  pembahasan didalamnya tentang amnesty pajak menjadi suatu hal yang perlu dikaji apakah penerapan ini akan  berhasil  atau  tidak.  Seperti  diketahu  bersama  bahwa  keadaan  ekonomi  dunia  sedang dalam goncangan, tidak terkecuali Indonesia. Wabah covid yang melanda Indonesia sejatinya telah menghancurkan sektor perekonomian. untuk memulihkan perekonomian nasional maka diwacanakan  upaya-upaya  strategis  yaitu  dengan  adanya  kebijakan tax  amnesty .  Hal  ini diharapkan dapat menolong pemulihan dunia usaha selama wabah melanda
Adanya  wacana  dari  pemerintah  bahwa  kegiatan tax  amnesty jilid  II  ini  lebih dimaksudkan  untuk  memperluas  basis  pajak  serta  upaya  peningkatan  kepatuhan  secara sukarela untuk melaporkan kewajiban pajak  yang belum dilaporkan  (Jannah, 2021). Namun tidak dipungkiri juga bahwa pemerintah berharap dana yang terkumpul dari keberhasilan tax amnesty jilid II ini untuk menutupi defisit ekonomi, Beberapa pendapat yang beredar di media online tentang Tax amnesty jilid II yaitu menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira  mengatakan bahwa apabila pemerintah sering melaksanakan tax amnesty maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, selain itu wajib pajak nakal akan  mengambil  kesempatan  berikutnya  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  komitmen pemerintah  pasca tax  amnesty untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Saputra,  2021). Selain itu  menurut Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan  Industri  (Kadin)  Suryadi  mengatakan  bahwa  tarif  PPh  Final  6%  bagi  yang menginvestasikan  harta  kekayaannya  ke  dalam  Surat  Berharga  Negara  (SBN)  atau  untuk hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan masih belum jelas  tentang hilirisasi itu sendiri, menurut beliau jika  orang pribadi ingin berinvestasi pada energi baru terbarukan,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
bukan  melalui tax  amnesty ,  namun  dapat  diperoleh    melalui  skema  pembiayaan  yang  lain. Selain itu, target subjek pajak untuk tax amnesty lebih cocok diberikan untuk perusahaan (Putri, 2021).
Yang menjadi sorotan dalam tax amnesty jilid II adalah masalah sosialisasi. Menurut Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Indonesia  Arsjad  Rasjid  mengatakan, peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pengusaha masih sangat besar, maka besar atau kecilnya keikutsertaaan wajib pajak bergantung pada sosialisasi tax amnesty, oleh karenanya bercermin dari tax amnesty lalu masih banyak pengusaha yang belum berkontribusi karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan.  Maka  sosialisasi  merupakan  kunci  sukses dalam melaksanakan tax amnesty (Nurul & Movanita, 2021)
Terkait  munculnya tax  amnesty jilid  II,  Fajry  Akbar  selaku  pengamat  memberikan penilaian serta menyampaikan pandangannya tentang kesungguhan urgensinya pengampunan pajak  di  Indonesia  untuk  diadakan  kembali.  Jika  program  pengampunan  kewajiban diselesaikan lebih dari satu kali dalam waktu dekat, maka, pada saat itu, program tax amnesty tidak  akan  berjalan  dengan  sukses.  Selain  itu,  wawasan  atau  kepercayaan  publik  terhadap otoritas publik juga akan kabur jika tax amnesty jilid II dilaksanakan dalam waktu yang dekat dari tax  amnesty sebelumnya,  mengingat  otoritas  publik  telah  melaksanakannya  pada  tahun 2016. Menurut rencananya diawal tax amnesty hanya diadakan satu kali. Kecuali jika otoritas publik memiliki pembenaran yang sangat mengesankan di balik pengaturan tax amnesty jilid II  ini.  Lebih  lanjut,  jika  penilaian tax  amnesty jilid  II  dilakukan  dengan  jangka  waktu  yang dekat, kemungkinan akan menimbulkan perasaan tidak enak bagi warga yang belakangan ini mengikuti  dan  berpegang  teguh  pada  kepatuhan  perpajakan  dan  dapat  berdampak  pada berkurangnya tingkat konsistensi warga terhadap perpajakan (pajakku.com, 2021).
Untuk  mensukseskan  kegiatan tax  amnesty jilid  II  ini  diperlukannya  persepsi masyarakat/wajib pajak yang baik terhadap kegiatan ini. Menurut (Andriawan, 2019) dari hasil penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  wajib  pajak  pajak  masih  memiliki  pandangan  posistif terkait dengan pelaksanaan program tax amnesty di Buleleng.

## KESIMPULAN
Terdapat perbedaan mendasar antara tax amnesty I dan tax amnesty II yaitu pada tarif yang dibebankan dimana tarif tax amnesty jilid II ini lebih tinggi dari tarif tax amnesty jilid I, kemudian  subjek  yang  boleh  mengikuti  amnesty  pajak.  untuk  yang  pernah  mengikuti tax amnesty jilid  I  tahun  2016  maka  tarif  yang  dibebankan  lebih  murah  dari  pada  yang  tidak mengikuti tax amnesty jilid I hal ini dimaksudkan untuk tax amnesty jilid II pada kebijakan I. untuk  kebijakan  dua  maka  yang  boleh  mengikutinya  hanyalah  wajib  pajak  orang  pribadi. peluang tax  amnesty jilid  II  ini  diprediksi  dapat  berhasil  dengan  catatan  sosialisasi  harus maksimal,  tidak  adanya  persepsi  bahwa tax  amnesty membahayakan  pembayar  pajak  yang jujur, serta adanya pandangan dari wajib pajak tax amnesty ini merupakan tax amnesti terakhir sehingga muncul rasa takut tidak membayar pajak serta terkena denda.  Untuk itu diharapkan kepada pemerintah dalam melaksanakan tax amnesty harus mempertimbangkan jangka waktu antara tax  amnesty sebelumnya,  selain  itu  sosialisasi  dianggap  sangat  penting  untuk mensukseskan  kegiatan  tersebut,  maka  diharapkan  pemerintah  membuat  perencanaan  dan sosialisasi yang mumpuni demi kesuksesan tax amnesty .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
Andriawan, I. G. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya
Meboya. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (1), 66–87.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/16653/10609 Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (revisi VI). PT Rineka Cipta. Awaeh,  M.  A.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Penerapan  Tax  Amnesty  (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA , 5 (2), 2268–2276. file:///C:/Users/windos8/Downloads/16529-33119-1-SM.pdf cnnindonesia.com. (2021). Wacana Tax Amnesty Jilid II Kembali Bergema . Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202103 19175122-532-619750/wacana-tax-amnesty- jilid-ii-kembali-bergema.
Jannah, S. M. (2021). RUU HPP Disahkan Jadi UU Tax Amnesty Jilid II & Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak . Https://Tirto.Id/. https://tirto.id/tax-amnesty-jilid-ii-upaya-pemerintah-genjot- penerimaan-pajak-gkd9
Kartika,  C.  A.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Lambey,  R.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Penerapan  Tax  Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Emba , 5 (2), 945–954.
Kemenkeu.go.id.  (2021). UU  HPP  diundangkan  menjadi  UU  7/2021,  Perhatikan  Waktu Pemberlakuannya .  Www.Kemenkeu.Go.Id.  https://www.kemenkeu  .go.id/publikasi/berita/uu- hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/
Klinikpajak.co.id. (2016). Menkeu: Penguatan Basis Data Bermanfaat Mulai 2017 . Www.Klinikpajak.Co.Id. http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail /?id=berita+pajak+-
+menkeu%3A+penguatan+basis+data+bermanfaat+ mulai+2017 kominfo.go.id.  (2017). Realisasi  Tax  Amnesty,  Deklarasi  Rp4.813,4  Triliun  dan  Repatriasi  Rp146 Triliun .  Www.Kominfo.Go.Id.  https://www.kominfo.  go.id/content/detail/9520/realisasi-tax- amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita
Konsultanpajaksurabaya.com. (2020). Jenis-jenis Sanksi Pajak . Www.Konsultan pajaksurabaya.Com. https://konsultanpajaksurabaya.com/index.php?/jenis jenis-sanksi-pajak Marchese, C. (2014). Tax Amnesties. SSRN Electronic Journal , 1–14.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2405812
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (revisi). Andi. Nua, F. (2019). Tax Amnesty tidak Perlu Ada Lagi .  Https://Mediaindonesia.Com/. https://mediaindonesia.com/ekonomi/253306 /tax-amnesty-tidak-perlu-ada-lagi
Nurul, F., & Movanita. (2021). Ada Tax Amnesty, Kadin: Peluang Partisipasi Pebisnis Sangat Besar . Kompas.Com.  https://money.kompas.com/read/2021  /10/15/071111226/ada-tax-amnesty-kadin- peluang-partisipasi-pebisnis-sangat-besar?page=all pajak.go.id. (2016). Amnesti Pajak . Https://Pajak.Go.Id. https://pajak.go.id/id/ amnesti-pajak-10 pajakku.com.  (2021). Menilai  Kebijakan  Tax  Amnesty  Jilid  II  di  Indonesia .  Www.Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/60c87965eb01ba1922 ccae51/Menilai-Kebijakan-Tax-Amnesty-- Jilid-II-di-Indonesia
Permana,  R.  K.  (2020).  Efektivitas,  Dampak,  Dan  Keberhasilan  Tax  Amnesty  Di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana , 7 (3), 95–102. file:///C:/Users/windos8/Downloads/450- 2912-1-PB(1).pdf
Putri,  C.  A.  (2021). Pengusaha  Galau!  Mau  Ikut  Tax  Amnesty  II  Tapi  Tetap  Diperiksa . Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com /news/20211102104926-4- 288340/pengusaha-galau-mau-ikut-tax-amnesty-ii-tapi-tetap-diperiksa
Safri.  (2021).  Efektiftas  Program  Tax  amnesty  jilid  II  dan  Faktor  Keberhasilan  dan  Permasalahan:
Pelajaran  dari  Tax  amnesty  Jilid  I. Jurnal  Mitra  Manajemen , 12 (2),  11–22. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/ index.php/jmm/article/view/743/726 Saputra,  D.  (2021). RUU  KUP  Buka  Peluang  Tax  Amnesty  Jilid  II,  Ekonom  Ingatkan  Kepercayaan Wajib Pajak Bisa Turun . Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210823/259/1432947/ruu-kup-buka-peluang-tax-amnesty- jilid-ii-ekonom-ingatkan-kepercayaan-wajib-pajak-bisa-turun.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565
Suwiknyo,  E.  (2019). Tax  Amnesty,  Reformasi  Pajak  yang  Tak  Usai .  Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/259/1160343/tax-amnesty-reformasi-pajak-yang-tak- usai.
Thian, A. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan (T. A. Prabawati (ed.)). Andi. Victoria, A. O. (2021). Tax Amnesty Jilid Kedua, Apa Beda dengan yang Pertama?" . Katadata.Co.Id. ZRF,  A.  A.  (2016). Ini  Dia  Daftar  Tarif  Tax  Amnesty .  Pengampunanpajak.Com. https://pengampunanpajak.com/2016/06/30/ini-dia-daftar-tarif-tax-amnesty/