## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PENGELOLAAN SAMPAH REFUSED DERIVED FUEL (RDF) DI KABUPATEN CILACAP
Syamsul Auliya Rachman 1 , Muchlis Hamdi 2 , Aries Djaenuri 3 , Ika Sartika 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: ar.syamsul@gmail.com

## Abstrak
Sebagai daerah industri  dan jumlah penduduk  yang banyak tentunya menimbulkan berbagai macam  permasalahan  yaitu  sampah,  pertambahan  penduduk  akan  berbandinglurus  dengan miningkatnya  jumlah  sampah.  Kabupaten  Cilacap  membuat  inovasi  pengelolaan  sampah dengan teknologi Refused Derived Fuel (RDF), yang merubah sampah menjadi bahan bakar alternatif penggati batu bara. Dalam penulisan ini penulis berupaya menganalisisnya dengan desain  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Informan  penulisan  ditentukan  dengan purposive  sampling. Landasan  teori  yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  teori  Van Metter  dan  Van  Horn  karena  lebih  tepat  sesuai  dengan  kondisi  implementasi  kebijakan pengelolaan sampah.  Hasil penulisan ini menunjukan bahwa implementasi  kebijakan publik pengelolaan  sampah  RDF  tidak  berjalan  optimal.  Faktor  utamanya  yaitu  pada  sumberdaya keuangan  dan  berbagai  pihak  yang  terlibat  justru  membuat  menjadi  tidak  optimal  dan  tidak tepat waktu dikarenakan faktor komunikasi.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah RDF, Model Kebijakan.

## Abstract
As an industrial area and a large population, it certainly causes various kinds of problems, namely waste, population growth will be directly proportional to the increase in the amount of  waste.  Cilacap  Regency  has  made  waste  management  innovations  with  Refused  Derived Fuel (RDF) technology, which turns waste into alternative fuel to replace coal. In this paper the  writer  tries  to  analyze  it  with  a  descriptive  design  with  a  qualitative  approach.  Writing informants  were  determined  by  purposive  sampling.  The  theoretical  basis  used  is  the  Van Metter  and  Van  Horn  theory  approach  because  it  is  more  appropriate  to  the  conditions  of implementing  the  waste  management  policy.  The  results  of  this  paper  indicate  that  the implementation of RDF's waste management public policy is not running optimally. The main factor is the financial resources and the various parties involved which actually make it less optimal and not on time due to the communication factor.
Keywords: Public Policy Implementation, RDF Waste Management, Policy Model.

## A. PENDAHULUAN
Pengertian dari Sampah dapat didefenisikan sebagai sisa hasil aktivititas manusia atau merupakan  proses  dari  alamiah  yang  dapat  berbentuk  cair  dan  padat  (Kahfi,  2017). Fenomena  orang  membuang  sampah  dari  kendaraan  ataupun  membuang  sampah  di  fasilitas publik  merupakan  salah  satu  contoh  kecil  yang  menyebabkan  terjadinya  permasalahan sampah  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Masalah  sebenarnya  adalah  bahwa  sampah  rumah
tangga dan domestic merupakan penyumbang terbesar problematika sampah di wilayah urban (Purnaweni,  2004).  Limbah  rumah  tangga  merupakan  bahan  buangan  yang  timbul  karena adanya  kehidupan  manusia  sehari-hari,  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Sampah domestik yang kerap disebut limbah rumah tangga dapat berupa limbah padat ataupun limbah cair, dimana limbah hasil buangan dari rumah tangga yang mempunyai bentuk sampah padat dan limbah cair dapat berupa air kotor yang berasal dari aktivitas rumah tangga (PS, 2008).
Di  masa  depan  volume  sampah  di  Indonesia  bisa  meningkat  lima  kali  lipat  jika persoalaan  sampah  tidak  segera  di  tangani,  sehingga  diperkirakan  satu  juta  ton  tumpukan sampah  dalam  sehari.  Peningkatan  sampah  tentunya  seiring  dengan  pertumbuhan  jumlah penduduk,  dengan  asumsi  semakin  bertambah  jumlah  penduduk  maka  sampah  yang dihasilkan  semakin  bertambah  banyak.  Hampir  semua  negara  terutama  negara-negara  dunia ketiga mengalami permasalahan tentang sampah dan fakta sebaliknya di negara maju seperti China yang telah berhasil mengelola sampah dengan sangat baik seperti dengan bekerjasama dengan pihak swasta (Conner, dkk., 2010).
Pola  pembuangan  sampah  di  Indonesia  mayoritas  dikumpulkan  pada  suatu  tempat penampungan sampah yang disebut Tempat Pembuangan Akhir /TPA (Yogiesti, dkk., 2012). Dampak penurunan kualitas pada lingkungan hidup akan terjadi apabila  manajemen sampah di  TPA  tidak  dikelola  dengan  baik  (Nahrudin,  2016).  Pada  umumnya  pengeleloaan  secara terbuka atau open dumping menjadi penyebab utama kerusakan pada lingkungan sekitar TPA seperti  polusi  udara  dan  air,  bau  tidak  sedap,  munculnya  kuman  penyakit  dan  lain-lain (Damanhuri, 2010).
Dalam  mengelola  sampah  yang  selama  ini  dilakukan  di  wilayah  perkotaan  adalah hanya dengan membakar di ruang terbuka di TPA (Damanhuri, 2006). Metode ini dirasakan tidak  efektif  dalam  mengurangi  sampah  bahkan  hanya  akan  menimbulkan  masalah  lainnya yaitu  terbentuknya  zat-zat  kimia  berbahaya  yang  sifatnya  polutan  seperti  karbondioksida, senyawa  nitrat  dan  nitrit  maupun  gas  sulfida  yang  beracun  (Courtemanche  &  Levendis, 1998).  Sebenarnya  negara-negara  maju  sudah  banyak  mengembangkan  berbagai  macam teknologi  dalam  mengelola  sampah  seperti  teknologi sanitary  landfill,  incineration, gasification, dan anaerobic digestion (Marshall & Farahbakhsh, 2013). Penanganan sampah yang  masih  mengandalkan  konsep  “kumpul-angkut-buang”  semakin  memperberat  beban pengelolaan  sampah  (Sahil,  dkk.,  2016).  Keterbatasan  dana  dalam  sektor  persampahan membuat  penyediaan  infrastruktur  terkait  menjadi  sangat  tertinggal  berbanding  volume sampah  yang  semakin  meningkat  yang  harus  di  tangani  setiap  hari  oleh  pemerintah  daerah (Mulyadi,  dkk., 2010). Salah satu sumber pembiayaan  yang dapat  dilakukan adalah melalui
pemungutan  retribusi  kebersihan/persampahan  yang  dikenakan  bagi  masyarakat.  Kesadaran masyarakat dalam berperan serta dalam pengelolaan sampah membuat besaran retribusi yang didapat  biasanya masih  belum bisa menutupi  biaya operasional pengelolaan sampah  (Sejati, 2009).
Membahas masalah sampah di Kabupaten Cilacap pengelolaan sampah menjadi salah topik yang selalu dibahas dalam Forum Organisasi Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Permasalahannya  yaitu  sangat  minimnya  peralatan  pendukung,  sarana  dan  sdm  yang  teribat dalam  pengelolaan  sampah  di  kabupaten  Cilacap  sehingga  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap belum  mampu  memberikan  pelayanan  pengangkutan  sampah  yang  optimal  kepada masyarakat.  Berdasarkan  data  pemkab  Cilacap  di  Dinas  Lingkungan  Hidup,  bahwa  volme sampah yang dihasilkan di kabupaten Cilacap sebnayak  400 ton per hari yang terbagi pada 4 TPA  yang  dikumpulkan  setiap  hari  dengan  34  unit  truk  sampah  yang  sebagiannya  sudah kurang layak pakai (Cilacap, 2016).
Melihat  pada  permasalahan  pengelolaan  sampah  yang  sampai  dengan  saat  ini  belum efektif  terselesaikan,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap  terus  berupaya  mencari kebijakan  pengelolaan  yang  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan  sampah.  Oleh  karena  itu pada  tahun  2014  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap  menjalin  kerjasama  dengan  salah satu  perusahaan  swasta  yaitu  PT.  Solusi  Bangun  Indonesia  (SBI)  yang  dulunya  Semen Holcim  Indonesia  untuk  mengkaji  sistem  pengelolaan  sampah  dengan  menggunakan teknologi  RDF  ( Refused  Derived  Fuel )  di  TPA  Tritih  Lor  Kecamatan  Jeruklegi.  Sistem pengolahan sampah RDF ini dianggap sebagai metode pengolahan sampah yang tepat untuk wilayah  perkotaan  (Dong  &  Lee,  2009;  Kara,  2012).  Teknologi  RDF  yaitu  menjadikan sampah  di  perkotaan  menjadi  bentuk  arang (char) dengan  proses pirolisis dan  setelah  itu dipadatkan  sehingga  menjadi briket char (Genon  &  Brizio,  2008).  Berdasarkan  hasil penulisaan tentang output produk dari RDF tersebut memiliki nilai kalori yang bisa dijadikan bahan bakar alternitif pengganti batubara (Himawanto, dkk., 2010).
Berdasarkan  berbagai  uraian  permasalahan  di  atas,  pada  dasarnya    Pemerintah Kabupaten  Cilacap  sangat  berharap  bahwa  RDF  adalah  sebuah  kebijakan  publik  yang  tepat untuk  mengatasi  permasalahan  pengelolaan  sampah,  karena  model  kebijakan  pengelolaan sampah dengan sistem dengan sistem open dumping, sanitary landfill dan konsep 3 R ( Reuse, Reduse,  Recycle )  belum  secara  efektif  mengatasi  masalah  sampah  di  Kabupaten  Cilacap. Implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  dengan  teknologi  RDF,  tampaknya  masih menyisakan  persoalan  dan  membutuhkan  kajian  yang  komprehensif  terhadap  kebijakan
tersebut,  sehingga  nantinya  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap tidak menimbulkan dampak permasalahan yang lebih besar dalam implementasinya.
Implementasi kebijakan pengelolaan sampah RDF ini hendaknya didesain sedemikian rupa agar tidak sekedar  menjadi  kebijakan  untuk  menyelesaikan masalah  persampahan saja, akan tetapi justru dapat menimbulkan persoalan publik lainnya ataupun permasalahan hukum lainnya.  Pengelolaan  sampah  dengan  teknologi  RDF  adalah  terobosan  inovasi,  akan  tetapi karena  sistem  pengelolaan  sampah  ini  juga  baru  pertama  di  Indonesia  diterapkan  oleh pemerintah  daerah,  sehingga  harus  benar-benar  dikaji  secara  komprehensif  dalam  segala aspek mempengaruhinya dan para stakeholder yang terlibat dalam implementasi tersebut.

## B. METODE
Penulis  menggunakan Qualitative  Approach dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan metode deskriptif untuk membuat gambaran secara khsusus, terstruktur, akurat dan actual mengenai fenomena yang terjadi pada obyek penelitian (Moleong, 2012; Creswell, 2010).  Penelitian  kualitatif  akan  menjelaskan  bagaimana  proses  formulasi  kebijakan kerjasama  pemerintah  swasta  dalam  proyek  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Cilacap dengan menggambarkan serta menganalisis dengan data-data yang ada (Sugiyono, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Cilacap adalah kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan 4 TPA yang  masih  beroperasi.  TPA  Tritih  Lor  di  Kecamatan  Jeruklegi  merupakan  TPA  terbesar, diperkirakan  kapasitasnya  akan  tercapai  pada  tahun  2018.  Merupakan  kebutuhan  bagi Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  untuk  membangun  lahan  TPA  baru,  atau  untuk  melihat beberapa  metode  alternatif  untuk  mengelola  sampah  perkotaan.  Salah  satu  pilihan  metode jangka  panjang  yang  berkelanjutan  yang  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap adalah  mengubah  sampah  perkotaan  menjadi Refuse  Derived  Fuel (RDF),  yaitu  pemilahan nilai  kalori  yang  tinggi  dari  sampah  yang  sudah  diproses,  yang  bisa  dipakai  sebagai  bahan bakar pengganti pada pabrik semen.
Pembangunan pengelolaan sampah RDF pada awalnya yaitu fasilitas RDF yang akan dibangun  merupakan  kerjasama  antara  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  dan  PT.  Holcim Indonesia  (swasta  pada  saat  itu  dan  saat  ini  sudah  berganti  menjadi  PT.  Solusi  Bangun Indonesia  bagian  dari  BUMN  Semen  Indonesia  Group).  Pada  awal  rencana  kerjasama  PT. SBI  akan  berkontribusi  sebanyak  50%  untuk  modal  pabrik,  sedangkan  50%  sisanya merupakan  bantuan  dari  DANIDA  melalui  program  ESP3.  Aset  yang  dibeli  oleh  DANIDA
akan  dipindahkan  ke  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  melalui  pemerintah  pusat  yang  akan digunakan  untuk  operasi  fasilitas  RDF.  Tahapan  prosesnya  adalah  ketika  fasilitas  RDF  ini sudah  beroperasi,  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  akan  menyediakan  biaya  operasional  dan pemeliharaan  RDF.  Secara  sederhana  konsep  ini  dapat  menghemat  modal  dan  biaya operasional untuk TPA. Badan usaha PT. SBI akan mengoperasikan dan memelihara fasilitas RDF, dan akan menggunakan RDF sebagai  bahan pengganti batu  bara di kiln pabrik  semen milik  PT.  SBI  di  Cilacap.  Dalam  rangka  memaksimalkan  penggunaan  RDF,  PT.  SBI  perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan kemampuan pembakaran sistem kiln nya, serta  biaya  operasional  dalam  penanganan  dan  penggunaan  RDF  namun  dalam  jangka panjang  pemanfaatan  RDF  akan  menghemat  biaya    pembelian  untuk  batu  bara.  Akan  tetapi pada  implementasinya  setelah  dirancang  biaya  pembangunan  pengelolaan  sampah  dengan teknologi  RDF  ternyata  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar  kurang  lebih  80  milyar, sehingga Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk meminta bantuan dari program yang dimiliki Kerajaan Denmark.
Untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  ini,  penulis  memakai  kebijakan  Van Meter  dan  Van  Horn  sebagai  model  implementasi.  Menurut  penulis,  kedua  pakar  kebijakan tersebut memberikan suatu pendekatan dasar kebijakan publik dengan beberapa variabel yang membuat kaitan ( linked ) antara kebijakan dan kinerja ( performance ) yang cocok yang dikaji dalam  kebijakan  tersebut  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).  Dalam  konteks  penulisan  ini, variabel diterangkan sebagai berikut:
1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan
a. Kerangka Kebijakan dan Peraturan untuk Waste To Energy (WTE)
Pada  beberapa  tahun  terakhir,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengklarifikasi kebijakan yang positif mendukung pengembangan komersil dari program waste to energy seperti  fasilitas  RDF  sebagai  berikut:  Peraturan  Pengelolalan  Sampah, Kebijakan Energi, Komitmen untuk mereduksi emisi gas rumah kaca, dan Rencana Kerja Bali, komitmen untuk perubahan iklim.
b. Pengelolaan  Sampah  adalah  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat,  Propinsi  dan Daerah
Sebelum  desentralisasi,  pengelolaan  sampah  kota  menjadi  tanggung  jawab departemen  dan  kementerian  termasuk  Kementerian  Pekerjaan  Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian Teknologi dan Pengembangan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan Sub Direktorat Pengelolaan  Limbah  Padat.  Keterlibatan  beberapa  institusi  dalam  pengelolaan
sampah  menyebabkan  tumpang  tindihnya  tanggung  jawab  dan  lemahnya pelaksanaan  dalam  penegakan  hukum  dan  peraturan  pengelolaan  sampah. Desentralisasi  pada  tahun  1999  telah  membawa  perubahan  di  institusi  sampah nasional  maupun  lokal  di  Indonesia  dimana  pemerintah  pusat  berperan  sebagai regulator dan pemerintah daerah sebagai pelaku. Pemerintah daerah memiliki lebih banyak  tanggung  jawab  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pengelolaan  sampah di  wilayah  masing-masing.  Selain  itu,  ada  perubahan  dalam  struktur  pengelolaan sampah  nasional  pada  tahun  2002,  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden Nomor  2  Tahun  2002.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  mengambil  alih  tanggung jawab  BAPEDAL  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengendalikan  dampak pencemaran lingkungan.
c. Pemerintah Daerah Berinovasi dan Bekerjasama dalam Pengelolaan Sampah
Fasilitas  RDF  yang  telah  dibangun  merupakan  kerjasama  antara  Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan NGO DANIDA  ESP3  Denmark,  dan  sebagai  pemanfaat  hasil  atau output dari  RDF adalah  pabrik  semen  PT.  Solusi  Bangun  Indonesia.  Pemerintah  Kabupaten mengadakan  lahan,  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  membantu  sebagian infrastruktur  pendukung,  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementrian  PUPR  membantu membangunkan civil work untuk proyek RDF tersebut. Sedangkan DANIDA ESP3 Denmark  akan  memberikan  hibah  aset  mesin  RDF,  dimana  aset  yang  dibeli  oleh DANIDA akan dipindahkan ke Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Pemerintah Pusat.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  berkomitmen  membantu  sebagian operasional  RDF  dan  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  berkewajiban  mengadakan lahan dan biaya operasional pengankutan sampah ke RDF dan pemeliharaan RDF. PT.  SBI  selaku  mitra  kerjasama  akan  menyediakan  SDM,  mengoperasikan  dan pengankutan hasil RDF. PT. SBI akan menggunakan RDF sebagai bahan pengganti batu bara di kiln pabrik semen, walaupun masih harus berinvestasi pada kiln berupa feeding  system .  PT.  SBI  berkomitmen  melakukan  kerjasama  pengelolaan  sampah RDF  ini  karena  memiliki  harapan  adanya  efisiensi  dan  dukungan  terhadap pengurangan gas emisi dan waste to energy .
2. Sumber-sumber Kebijakan
a. Sumberdaya Persampahan Kabupaten Cilacap
Potensi  Sampah  Kabupaten  Cilacap:  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  mengalami permasalahan  persampahan  yaitu  jumlah  sampah  yang  semakin  meningkat  setiap
tahunnya,  sedangkan  lahan  yang  digunakan  untuk  menampung  sampah  di  TPA luasannya  semakin  berkurang.  TPA  Jeruklegi  memiliki  luas  62.723  m 2 yang digunakan  untuk  melayani  sampah  yang  dihasilkan  di  wilayah  Cilacap  kota  dan wilayah Jeruklegi. Luas daerah dilayani TPA Jeruklegi adalah 41,66 Km 2 dari luas total kota Cilacap 67,97 Km 2 . Secara umum, terdapat 2 blok landfill yang saat ini digunakan di TPA Jeruklegi. Satu blok landfill terletak lebih dekat dengan gerbang masuk lokasi TPA. Kondisi Lahan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) : TPA Jeruklegi  dibangun  sejak  Tahun  1995,  dengan  luas  6,2  ha  yang  terdiri  dari  TPA lama atau pasif seluas 4.9 ha dan TPA baru atau aktif seluas 1.4 ha. Luas area TPA Jeruklegi  yang  telah  digunakan  sebesar  23%  atau  6,744  m3  dari  total  kapasitas 72,800 m3. Produksi sampah per kapita sebesar 2,064 liter per hari. Sampah yang dibuang  ke  TPA  277  m3  per  hari  atau  139  ton  per  hari.  Dijelaskan  lebih  lanjut terkait dengan kondisi lahan di TPA.
b. Sumber Daya Manusia
Salah satu hal yang menjadi permasalahan terkait SDM di Kabupaten Cilacap yaitu terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Cilacap  tentunya  memerlukan  sumber daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  dan  pengetahuan  yang  memenuhi  standar kompetensi  dibidang  masing-masing,  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  (PERBUB) Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Terkait dengan permasalahan SDM yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.
c. Sumber Daya Anggaran RDF
Disadari  bahwa  implementasi  konsep  3R  ( Reduce  Reuse dan Recycle ) membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama  agar  bisa  beroperasi  dengan  baik  dan efisien,  sehingga  dibuatlah  perhitungan  dengan  mempertimbangkan  penanganan sampah eksisting ( bussiness as usual , yaitu lebih mengedepankan konsep “kumpul- angkut-buang”).  Digunakan  beberapa  asumsi  yang  sama  dengan  skenario pencapaian  target  gerakan  nasional  (100-0-100).  Terdapat  beberapa  asumsi  yang membedakan  skenario bussiness  as  usual dengan  skenario  100-0-100.  Untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan teknologi RDF membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yaitu kurang lebih 80 milyar rupiah.
3. Karakter Badan Pelaksana
a. Dinas Lingkungan Hidup dan TPA Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cilacap  saat  ini  belum  memiliki  Jakstrada  dimana dokumen  tersebut  akan  dijadikan  dasar  untuk  menjalankan  funsi  dan  tugas  utama pengelola persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Secara tersirat DLH adalah  organisasi  perangkat  daerah  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  untuk mengelola  persampahan  di  Kabupaten  Cilacap.  Berkaitan  dengan  karakteristik pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  memiliki  tugas  dalam  pengelolaan  sampah. TPA  Jeruklegi  merupakan  TPA  terbesar  di  kabupaten  Cilacap  yang  dapat menampung722,  55  meter  kubik  sampah  setiap  hari  dengan  luas  wilayah  sekitar 6,3 ha.
b. DANIDA ESP3 Kerjaan Denmark
Salah satu pihak badan pelaksana dalam terwujudnya pengelolaan sampah dengan teknologi RDF di Kabupaten Cilacap adalah pihak DANIDA ESP3 yang memiliki program dalam bidang lingkungan di  Indonesia khususnya Propinsi Jawa Tengah. Kita  ketahui  bersama  bahwa  Pemerintah  Denmark  dan  Indonesia  terus meningkatkan  kerjasama  dalam  pengelolaan  energi  bersih.  Tujuannya, meningkatkan  elektrifikasi  dengan  tetap  menjaga  lingkungan.  Sehingga  hasilnya bisa  mengurangi  dampak  perubahan  iklim.  Kerjasama  antara  Denmark  dan Indonesia  tertuang  dalam Environmental  Support  Programme  Phase  3 (ESP3). Dalam pengerjaannya, ESP3 di bawah Danish  International Development Agency (DANIDA), bekerja sama dengan tiga Kementerian di Indonesia yakni Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  Kementerian  PPN/Bappenas,  dan  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral.  Dari  dokumen  dan  data-data  yang  penulis  peroleh  bahwa ESP3  ini  telah  berlangsung  sejak  2013  dan  akan  berakhir  pada  tahun  2018  dan apabila  dilihat  dari  prosesnya  sudah  dalam  tahap  running  sudah  mencapai  90 persen.
c. Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Tengah
Pemerintah  pusat  melalui  kementrian  PUPR  mulai  memberikan  bantuan  dengan membangun  sarana  dan  prasaran  pendukung  pengolahan  sampah  sistem  RDF  di TPA  Tritith  Lor  pada  Juli  2017  dan  telah  selesai  proses  pembangunannya  pada November 2018. Konsep pengelolaan sampah RDF yang ada di Kabupaten Cilacap memiliki  kapasitas  pengolahan  120  ton  sampah/hari  dengan  menggunakan
Teknologi Mechanical – Biological Treatment (Pemilahan-Pencacahan-Biodrying). Total  nilai  bantuan  yang  diberikan  Kementerian  PUPR  memberikan  fasilitas berupa  seluruh  konstruksi  bangunan  RDF  dengan  anggaran  sebesar  Rp  29  miliar. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  memberikan  dalam  pembangunan  sarana penunjang sebesar Rp. 9 milyar serta subsidi bantuan keuangan berupa operasional di  5  tahun  pertama  operasional  RDF.  Dengan  dukungan  pemerintah  diharapkan nantinya  bisa  menurunkan  biaya  operasional  yang  harus  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
4. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
a. Tinjauan Secara Regulasi
Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  asas  hukum  maka  dalam  setiap pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  atau  pemerintah  daerah,  harus didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Terkait  dengan pelaksanaan  kerjasama  daerah  ada  beberapa  aturan  yang  harus  dijadikan  dasar rujukan untuk menentukan pola kerjasama yang tepat agar nantinya tidak menjadi masalah  dikemudian  hari.  Karena  rencana  kerjasama  pengolasan  sampah  RDF antara  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  dengan  mitra  kerjasama  nantinya  akan menimbulkan  biaya  yang  tentunya  akan  menjadi  beban  APBD  dan  kerjasama  ini juga  adalah  kerjasama  yang  memanfaatkan  aset  daerah.  Dalam  proyek  kerjasama pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap.
b. Tinjauan Secara Manfaat Ekonomi
Melihat  dari  pihak  yang  memiliki  kepentingan  sangat  besar  dalam  pengelolaan sampah  RDF  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap,  maka  dalam  mengkaji benefit  cost  berbeda  apabila  proyek  pngelolaan  sampah  RDF  ini  milik  swasta. Perbedaan  itu  baik  meliputi  prinsip  maupun  metode,  serta  komponen  yang dianalisis. Kegiatan atau proyek milik pemerintah mempunyai tiga macam manfaat (benefits).  Menurut    Mangkoesoebroto  (1998)  tiga  manfaat  (benefits)  adalah:  (1) manfaat  langsung (direct benefits) ;  (2) manfaat  tidak langsung (indirect  benefits) ; (3) manfaat tidak kentara (intangible benefit).
5. Komunikasi dan Sikap antar Badan Pelaksana
Komunikasi  dalam  organisasi  terkadang  memiliki  permasalahan  seperti  perbedaan pendapat. Hal ini berhubungan dengan anggota dalam suatu organisasi yang tentu saja memiliki karakteristik, perilaku, pola pikir, dan latar belakang budaya  yang berbeda. Berbagai  cara  dilakukan  demi  terciptanya  tujuan  dalam  sebuah  organisasi.  Oleh
karena  itu,  komunikasi  menjadi  sebuah  jembatan  dalam  segala  aspek  termasuk organisasi  untuk  mencapai  kesamaan  makna  dan  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  bersama.  Berbagai  hal  dalam  berkomunikasi  hendaknya  dipahami  seperti etika, budaya, kebiasaan, adat-istiadat, ruang, waktu, situasi dan lainya akan tetapi hal itulah  yang  justru  kadang-kadang  terlupakan.  Secara  sosiologis,  konflik  dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di  mana  salah  satu  pihak  berusaha  menyingkirkan  pihak  lain  dengan menghancurkannya  atau  membuatnya  tidak  berdaya.  Hal-hal  yang  menyebabkan konflik  biasanya  dalam  sebuah  organisasi  biasanya  karena  adanya  hubungan  saling ketergantungan,  adanya  perbedaan  tujuan,  adanya  perbedaan  persepsi  dan  adanya permintaan  yang  tidak  terpenuhi.  Akibat-akibat  dari  konflik  itu  sendiri  beragam. Beberapa  pendapat  (tradisional)    menyatakan  bahwa  konflik  hanyalah  merupakan gejala  abnormal  yang  mempunyai  akibat-akibat  negatif  sehingga  perlu  dilenyapkan. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  akibat  yang  ditimbulkan  adalah  disfungsional.  Akan tetapi sebenarnya konflik juga dapat mengakibatkan dampak yang baik dalam hal ini dapat  diartikan  sebagai  dampak  fungsional.  Konflik  merupakan  hasil  dari kemajemukan  sistem  organisasi.  Lalu  jika  demikian,  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk menyelesaikan  konflik  dalam  organiasai.  Ada  beberapa  cara  untuk  melakukan penanganan  konflik.  Berbicara  perihal  komunikasi  antar  badan  pelaksana  dalam penulisan  ini,  bahwa  komunikasi  antar  badan  pelaksana  dapat  kita  lihat  pada  awal perencanaan  pengelolaan  sampah  RDF  ini,  yaitu  Pada  tahun  2014.  Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap  dengan  PT.  Holcim  Indonesia  Tbk  yang  tertuang  dalam  Nota  Kesepakatan Bersama  Nomor:  658.1/89/25/Tahun  2014  dan  Nomor:  0558ª/MoU/LCA- LCA/HIL/XII/2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Desa  Tritih  Lor  Kecamatan Jeruklegi  Kabupaten  Cilacap.  Terjalinnya  komunikasi  antara  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cilacap  dengan  PT.  SBI  yang  sudah  terjalin  sejak  awal  yaitu  pada  tahun 2014,  adalah  sebagai  upaya  untuk  sesegara  mungkin  pemerintah  daerah  mencari solusi untuk penyelesaian masalah persampahan.

## D. KESIMPULAN
Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  memilih  membuat  kebijakan  publik  dalam penanganan  masalah  sampah,  dengan  membuat  kebijakan  pengelolaan  sampah  dengan teknologi Refused  Derieved  Fuel (RDF)  dengan  alasan  untuk  menghemat  anggaran
dibandingkan  dengan  membuat  TPA  baru.  Kemampuan  sumber  daya  keuangan  dan  sumber daya  manusia  menjadi  faktor  penting  terhadap  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah RDF  di  Kabupaten  Cilacap.  Kedua  faktor  tersebut  akan  sangat  mempengaruhi  cepat  atau tidaknya  terealisasinya  kebijakan  pengelolaan  sampah  RDF.  Keterbatasan  sumber  daya keuangan  membuat  kebijakan  pengelolaan  sampah  RDF  di  Kabupaten  Cilacap  melibatkan berbagai pihak dari mulai pemerintah asing, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang ternyata  menjadikan  proses  implementasi  kebijakan  berjalan  tidak  sesuai  dengan  target perencanaan  karena  banyak  aturan  dan  regulasi  yang  dipedomani,  karena  komunikasi masing-masing  badan  pelaksana  memiliki  pemahaman  yang  berbeda  terhadap  aturan  dan regulasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Conner, G., Fisher, B., Hill, J., Hillsman, E., Johnson, B., Kelly, M., ... & Chandra, C. (2010). Assessing the Potential for Public-Private Partnerships . Woodrow Winson School of Public & International Affairs of Princeton University.
Courtemanche, B., & Levendis, Y. A. (1998). A Laboratory Study On The NO, NO2, SO2, CO and CO2 Emissions from The Combustion of Pulverized Coal, Municipal Waste Plastics And Tires. Fuel , 77 (3), 183-196.
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Damanhuri,  E.  (2006,  April).  Teknologi  dan  Pengelolaan  Sampah  Kota  di  Indonesia. In Workshop Nasional Biokonversi Limbah (pp. 11-12).
Damanhuri. (2010). Diktat Kuliah: Pengelolaan Sampah. Bandung: ITB.
Dong,  T.  T.,  &  Lee,  B.  K.  (2009).  Analysis  of  Potential  RDF  Resources  from  Solid  Waste and  Their  Energy  Values  in  the  Largest  Industrial  City  of  Korea. Waste Management , 29 (5), 1725-1731.
Genon, G.,  &  Brizio,  E. (2008). Perspectives and  Limits for Cement  Kilns as a  Destination For RDF. Waste Management , 28 (11), 2375-2385.
Himawanto,  D.  A.,  Saptoadi,  H.,  Rohmat,  T.  A.,  &  Indarto,  I.  (2010).  Pengolahan  Sampah Kota  Terseleksi  Menjadi  Refused  Derived  Fuel  Sebagai  Bahan  Bakar  Padat Alternatif. Jurnal Teknik Industri , 11 (2), 127-133.
Kahfi,  A.  (2017).  Tinjauan  Terhadap  Pengelolaan  Sampah. Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 4 (1), 12-25.
Kara, M. (2012). Environmental and Economic Advantages Associated with The Use of RDF in Cement Kilns. Resources, Conservation and Recycling , 68 , 21-28.
Laporan Akhir Studi Spesifikasi Sampah di Kabupaten Cilacap Tahun 2016.
Mangkoesoebroto, G. (1998). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Marshall,  R.  E.,  &  Farahbakhsh,  K.  (2013).  Systems  Approaches  to  Integrated  Solid  Waste Management in Developing Countries. Waste management , 33 (4), 988-1003.
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, A., Husein, S., & Saam, Z. (2010). Perilaku Masyarakat dan Peranserta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan. Jurnal Ilmu Lingkungan , 3 (02), 147-162.
Nahruddin,  Z.  (2016).  Kemitraan  Publik-Privat  Dalam  Pengelolaan  Sampah  di  TPA Tamangapa Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (1), 11-20.
Sahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem Pengelolaan Dan Upaya
Penanggulangan Sampah
di Kelurahan
Dufa-Dufa
Kota
Ternate. BIOeduKASI , 4 (2).
Sejati, K. (2009). Pengolahan Sampah Terpadu . Bandung: Kanisius.
Sugiyono, D. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445-488.
Yogiesti,  V.,  Hariyani,  S.,  &  Sutikno,  F.  R.  (2012).  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  Berbasis Masyarakat Kota Kediri. Jurnal Tata Kota dan Daerah , 2 (2), 95-102.
PS, T. P. (2008). Penanganan dan pengolahan sampah . Penebar Swadaya Grup.
Purnaweni,  H.  (2004).  Implementasi  Kebijakan  Lingkungan  di  Indonesia:  Hambatandan Tuntutan. Dialogue .