al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.936
Kajian Filosofis Tentang

## Keadilan Dan Hukum
(Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)

## Bahder Johan Nasution
( Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl. Raya Jambi Muara-Bulian Km.15 Mendalo Darat Jambi Kode Pos. 36361, Email: bj_nasution1414@yahoo.com )

## Abstrak:
Keadilan  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  kebaikan,  kebajikan dan  kebenaran,  yaitu  suatu  kewajiban  moral  yang  mengikat  antara anggota  masyarakat  yang  satu  dengan  lainnya.  Makna  lain  dari keadilan  adalah  sebagai  hasil  atau  suatu  keputusan  yang  diperoleh dari  penerapan  atau  pelaksanaan  hukum.  Keadilan  juga  diartikan sebagai  unsur  ideal,  yaitu  sebagai  suatu  cita  atau  suatu  ide  yang terdapat dalam semua hukum. Meski dahulu masalah keadilan telah menjadi  bahan  kajian  baik  di  kalangan  ahli  filsafat  maupun  di kalangan  ahli  agama;  politikus  maupun  para  pemikir  atau  ahli hukum.  Namun  apabila  timbul  pertanyaan  tentang  keadilan,  tidak bisa  ditentukan  ukuran  pasti  yang  digunakan  untuk  menentukan sesuatu  itu  memenuhi  unsur  adil  atau  tidak.  Berbagai  jawaban tentang keadilan tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus  menjadi  perdebatan.  Berbagai  rumusan  mengenai  keadilan merupakan  rumusan  yang  relatif.  Persoalan  ini  pada  akhirnya mendorong  banyak  kalangan  untuk  mengambil  jalan  dengan menyerahkan  perumusan  keadilan  kepada  pembentuk  undang- undang  dan  hakim  yang  akan  menentukannya  berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

## Kata-kata Kunci:
Konsep Keadilan, Negara, Pemikiran Klasik, Pemikiran Modern

## Abstract:
In  general,  justice  can  be  interpreted  as  goodness  and  righteousness which  refers  to  a  moral  obligation  which  binds  members  of  the community to each other. Another meaning of justice is as a result or a decision derived from the implementation of the law. Justice can also be  interpreted  as  an  ideal  element,  namely  as  an  ideal  or  idea contained in all laws. Justice has become a topic of study both among philosophers  and  theologians;  politicians,  thinkers,  or  jurists.

## Bahder Johan Nasution
248
However,  if  there  is  a  question  about  justice,  the  definite measurement of what constitutes just could not be determined. Many answers  to  the  question  on  justice  could  never  be  or  are  rarely satisfactory so that it is subject to debates. The formulation of justice becomes a formulation that is relative. In turn, these issues encourage people  to  give  the  authority  of  formulating  justice  to  the  legislators and judges who will decide based on their own considerations.

## Key Words:
The concept of Justice, State, Classical Thought, Modern Thought

## Pendahuluan
Keadilan  merupakan  tema  pokok  dalam  filsafat  hukum, mengingat  tujuan  hukum  adalah  keadilan.  Memahami  pengertian keadilan  secara  garis  besar  memang  tidak  sulit  karena  terdapat beberapa  perumusan  sederhana  yang  dapat  menjawab  tentang  hal itu.  Namun  untuk  memahami  makna  keadilan  secara  filosofis,  tidak mudah  karena  membutuhkan  perenungan  serius  sampai  pada hakikat yang paling dalam 1 .
Setidaknya  ada  dua  rumusan  keadilan  yang  perlu diperhatikan: pertama ,  pandangan  atau  pendapat  umum  yang  pada dasarnya  merumuskan  bahwa  keadilan  ialah  keserasian  antara penggunaan  hak  dan  pelaksanaan  kewajiban  yang  selaras  dengan dalil  neraca  hukum  yakni  takaran  hak  dan  kewajiban.  Kedua, pandangan  para  ahli  hukum  seperti  Purnadi  Purbacaraka  yang merumuskan  keadilan  dengan  keserasian  antara  kepastian  hukum dan kesebandingan hukum 2 .
Realitas  hukum  dalam  masyarakat  kadang  berbeda  dengan yang  dicita-citakan,  yang  menyebabkan  jarak  antara  hukum  dan hakikatnya (keadilan). Tarik menarik antara keadilan, kepastian, dan ketertiban  hukum  menjadi  isu  penting  pengemban  hukum.  Isu penting tersebut kemudian menjadi problem pokok dalam penegakan hukum.  Penegakan  hukum  oleh  para  pengemban  hukum menghadapi  dilema  antara  pilihan  keadilan,  kepastian,  dan
1 Angkasa, Filsafat Hukum , (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 105.
2 Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, P engantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 176.
ketertiban.  Dalam  penegakan  hukum,  ketika  pengemban  hukum memilih  untuk  mengutamakan  kepastian  hukum  maka  dua  cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan. 3
Keadilan  merupakan  topik  utama  dalam  tiap  penyelesaian masalah  hukum  dan  penegakan  hukum.  Secara    umum  dikatakan bahwa    orang    yang    tidak    adil    adalah  orang    yang    tidak    patuh terhadap  hukum ( unlawful,  lawless ) dan orang yang  tidak fair , maka orang  yang  adil  adalah  orang  yang  patuh  terhadap  hukum  ( law abiding ) dan fair . Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil,  maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai  dengan aturan  adalah  adil.  Tujuan  pembuatan  hukum  adalah  untuk mencapai  kemajuan  dan  kebahagiaan  masyarakat.  Maka,  semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.
Keadilan sebagai  bagian  dari  nilai  sosial memiliki  makna yang  luas,  bahkan  pada suatu  titik   dapat  bertentangan  dengan hukum  sebagai  salah  satu  tata  nilai  sosial.  Ukuran  keadilan sebagaimana disinggung di  atas  sebenarnya  menjangkau  wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita dikarenakan berada dalam wilayah  makna  filosofis  yang  perlu  perenungan  secara  mendalam sampai hakikat yang paling dalam.
Keadilan  merupakan  salah  satu  materi  atau forma yang menjadi  objek  filsafat.  Dalam  kajian  filsafat,  keadilan  telah  menjadi pokok  pembicaraan  serius  sejak  awal  kemunculan  filsafat  Yunani. Pembicaraan  keadilan memiliki  cakupan  yang luas,  mulai  dari  yang bersifat  etik,  filosofis,  hukum,  sampai  pada  keadilan  sosial.  Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil  tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki; terlihat mudah, namun tentu  saja  tidak  begitu  halnya  penerapannya  dalam  kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum  itu  sendiri,  di  samping  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan yang harus dipertimbangkan hakim.
Hakim adalah unsur penentu keadilan. Dari sudut filosofinya hakim  adalah “wakil  Tuhan” yang  bertugas untuk   menyampaikan kebenaran  dan  keadilan,  maka  setiap  putusan  hakim  wajib
3 Anthon  F.  Susanto, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik:  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu Hukum Indonesia , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 138.

## Bahder Johan Nasution
mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam teori hukum dan negara, “suara Tuhan” tersebut berada dalam  konteks  kefilsafatan  tentang  kedaulatan  negara  atau  raja  dan melahirkan  filsafat  kedaulatan  Tuhan.  Ketika  dikaitkan  dengan persoalan  hukum  dan  keadilan,  melahirkan  renungan  bahwa terminologi  keadilan  yang  ada  dalam  kajian  filsafat  apakah  dapat dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum. Hal tersebut  mengingat  konsep  keadilan  yang  bersifat  abstrak memerlukan  pemahaman  dalam  filsafat  ilmu  hukum  yang  akan menjelaskan  nilai  dasar  hukum  secara  filosofis  sehingga  dapat membangun hukum yang sebenarnya.
Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak yang berada dalam dunia sollen dan tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia. 4 Di  dalam  ilmu  hukum,  keadilan  itu  merupakan  ide  dan  tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu belum dapat didefinisikan oleh ilmu hukum. Oleh karenanya keadilan harus terus dikaji  dari  sudut  pandang  teoritik  dan  filosofis.  Atas  dasar  hal tersebut  dalam  tulisan  yang  singkat  ini  akan  dibahas  mengenai keadilan  secara  konseptual  yang  ditinjau  secara  filosofis  yang pembahasannya difokuskan pada:
1. Konsep keadilan menurut pemikiran klasik
2. Konsep keadilan menurut pemikiran zaman modern
3. Konsep keadilan sebagai ide hukum
Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah  dilakukan  sejak  jaman  Yunani  kuno.  Konsep  keadilan  pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap  sesamanya  dan  terhadap  alam  lingkungannya.  Pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi ke dalam dua golongan. Pertama, obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang  mungkin  ada,  yakni  kesemestaan,  baik  yang  konkrit  alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani; termasuk juga  nilai-nilai  yang  abstrak  seperti  nilai  kebenaran,  nilai  keadilan, dan  hakekat  demokrasi. Kedua, obyek  formal  yaitu  sudut  pandang
4 Bahder Johan Nasution, Hukum dan Keadilan , (Bandung: Mandar Maju, 2015), 174.
atau  tujuan  dari  pemikiran  dan  penyelidikan  atas  obyek  material, yakni  mengerti  sedalam-dalamnya;  menemukan  kebenaran  atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material. 5
Salah satu di antara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori  keadilan  dari  Plato  yang  menekankan  pada  harmoni  atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “ the supreme virtue of  the  good  state ”,  sedang  orang  yang  adil  adalah “the  self  disciplined man whose passions are controlled by reason ”. Bagi Plato, keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.
Dalam konsep Plato, keadilan bersifat individual dan keadilan dalam  negara.  Untuk  menemukan  pengertian  yang  benar  mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara. Plato mengatakan 6 : “ let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness  of  the  larger  in  the  shape  of  the  smaller ”.  Walaupun  Plato mengatakan  demikian,  bukan  berarti  bahwa  keadilan  individual identik  dengan  keadilan  dalam  negara.  Hanya  saja  Plato  melihat bahwa  keadilan  timbul  karena  penyesuaian  yang  memberi  tempat yang  selaras  kepada  bagian-bagian  yang  membentuk  suatu masyarakat.  Keadilan  terwujud  dalam  suatu  masyarakat  bilamana setiap  anggota  melakukan  secara  baik  dan  selaras  menurut kemampuannya.
Fungsi  dari  penguasa  ialah  mendistribusikan  fungsi-fungsi dalam  negara  kepada  masing-masing  orang  sesuai  dengan  asas keserasian.  Pembagian  kerja  sesuai  dengan  bakat,  bidang  keahlian dan keterampilan setiap orang, itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi  keadilan  Plato  yang  demikian  ini  dirumuskan  dalam ungkapan “ giving each man his due ” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat untuk mewujudkannya.
5 Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional . Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), 45.
6 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan , (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), 22.

## Bahder Johan Nasution
Dalam  kaitannya  dengan  hukum,  obyek  materialnya  adalah masalah  nilai  keadilan  sebagai  inti  dari  asas  perlindungan  hukum, sedangkan obyek formalnya adalah sudut pandang normatif-yuridis dengan  maksud  menemukan  prinsip  dasar  yang  dapat  diterapkan untuk  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  dalam  penggunaan  nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang  berkenaan  dengan  obyeknya  yaitu  hak  yang  harus  diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu suum cuique tribuere .
Terlihat  dengan  jelas  Plato  memandang  pengaturan  dengan undang-undang  harus  mencerminkan  rasa  keadilan.  Bagi  Plato, hukum  dan  undang-undang  bukanlah  semata-mata  untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling  pokok  dari  undang-undang  adalah  untuk  membimbing masyarakat  mencapai  keutamaan,  sehingga  layak  menjadi  warga negara  dari  negara  yang  ideal.  Jadi  hukum  dan  undang-undang bersangkut  paut  erat  dengan  kehidupan  moral  dari  setiap  warga masyarakat.
Pembahasan  yang  lebih  rinci  mengenai  konsep  keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan  atau  keselarasan,  Aristoteles  menekankan  teorinya pada  perimbangan  atau  proporsi.  Menurutnya,  di  dalam  negara segala  sesuatunya  harus  diarahkan  pada  cita-cita  yang  mulia  yaitu kebaikan  dan  kebaikan  itu  harus  terlihat  melalui  keadilan  dan kebenaran.  Penekanan  perimbangan  atau  proporsi  pada  teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan  hak  itu haruslah  sama  di  antara  orang-orang  yang  sama. 7 Maksudnya  pada  satu  sisi  memang  benar  bila  dikatakan  bahwa keadilan  berarti  juga  kesamaan  hak,  namun  pada  sisi  lain  harus dipahami  pula  bahwa  keadilan juga berarti  ketidaksamaan hak. Jadi teori  keadilan  Aristoteles  berdasar  pada  prinsip  persamaan.  Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal- hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.
7 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato , (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 82.
Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan  keadilan  komutatif.  Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang menuntut  bahwa  setiap  orang  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya, jadi  sifatnya  proporsional.  Di  sini  yang  dinilai  adil  adalah  apabila setiap  orang  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  secara proporsional. Jadi keadilan  distributif berkenaan dengan penentuan hak  dan  pembagian  hak  yang  adil  dalam  hubungan  antara masyarakat dengan negara; dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.
Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi ( undivided  goods )  yakni  kemanfaatan  bersama  misalnya  penggunaan dan  pemanfaatan  fasilitas  publik  baik  yang  bersifat  administratif maupun  fisik  di  mana  warga  negara  atau  warga  masyarakat  dapat menikmati  tanpa  harus  menggangu  hak  orang  lain.  Selain  itu  juga benda  yang  habis  dibagi  ( divided  goods )  yaitu  hak-hak  atau  benda- benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu  untuk  memberikan  apa  yang  dibutuhkan  para  warganya secara  adil.  Dengan  kata  lain,  di  mana  terdapat  keadilan  distributif, maka  keadaan  tersebut  akan  mendekati  apa  yang  disebut  keadaan tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.
Sebaliknya  keadilan  komutatif  menyangkut  masalah penentuan  hak  yang  adil  di  antara  beberapa  manusia  pribadi  yang setara,  baik  di  antara  manusia  pribadi  fisik  maupun  antara  pribadi non  fisik.  Dalam  hubungan  ini  maka  suatu  perserikatan  atau perkumpulan  sepanjang  tidak  dalam  arti  hubungan  antara  lembaga tersebut  dengan  para  anggotanya,  akan  tetapi  hubungan  antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini termasuk dalam pengertian keadilan komutatif.
Obyek  dari  hak  pihak  lain  dalam  keadilan  komutatif  adalah apa  yang  menjadi  hak  milik  seseorang  dari  awalnya  dan  harus kembali  kepadanya  dalam  proses  keadilan  komutatif.  Obyek  hak milik  ini  bermacam-macam  mulai  dari  kepentingan  fisik  dan  moral, hubungan  dan  kualitas  dari  berbagai  hal,  baik  yang  bersifat kekeluargaan  maupun  yang  bersifat  ekonomis,  hasil  kerja  fisik  dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah.

## Bahder Johan Nasution
Ini  semua  memberikan  kewajiban  kepada  pihak  lain  untuk menghormatinya  dan  pemberian  sanksi  berupa  ganti  rugi  bila  hak tersebut dikurangi, dirusak, atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Di dalam konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah  tentang  kapan  timbulnya  hak  tersebut  dan  bagaimana pembagian  hak  itu.  Apa  harus  merata  atau  harus  proporsional. Berbeda  dengan  keadilan  komutatif  yang  timbul  dari  hak  yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau  perolehan  hak  tersebut  semata-mata  timbul  dari  keadaan  di mana  seseorang  itu  menjadi  anggota  atau  warga  dari  suatu  negara. Tidak  seharusnya  mereka  yang  bukan  warga  negara  memperoleh kemanfaatan  kecuali  dalam  hubungan  yang  bersifat  timbal  balik terutama  dalam  hubungan  internasional  antarnegara  modern, sehingga orang asing dapat pula menikmati hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.
Mengenai  persamaan  ini,  berkembang  suatu  pengertian bahwa  persamaan  bukan  hanya  menyangkut  dengan  seberapa  jauh kontribusi  warga  negara  terhadap  negara  atau  sifat  dari  kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal  kemampuan,  atau  besar  kecilnya  halangan  yang  dialami  oleh warga negara dalam memberikan konstribusinya. Orang-orang yang tidak  mempunyai  modal,  tidak  berpendidikan,  cacat  tubuh,  dan sebagainya,  yang  tetap  menjadi  warga  negara  harus  mendapat jaminan  dalam  keadilan  distributif  untuk  memperoleh  bagian, minimal  dapat  memberikan  kesejahteraan  hidup  baginya  dan keluarganya.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  prinsip  hak  asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang  demikian  tentu  saja  konsep  persamaan  itu  diartikan  dalam bentuk  yang  proporsional,  karena tidak  mungkin  diberikan hak-hak yang  secara  aritmatik  sama  mengingat  kontribusinya  berbeda. Keadilan  komutatif  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban masyarakat  dan  kesejahteraan  umum,  sebab  di  sini  dituntut  adanya kesamaan  dan  yang  dinilai  adil  ialah  apabila  setiap  orang  dinilai sama, oleh karena itu sifatnya mutlak.
Dari  konstruksi  konsep  keadilan  Aristoteles  tersebut,  dapat ditarik  benang  merah  bahwa  keadilan  distributif  merupakan  tugas
dari  pemerintah  kepada  warganya  untuk  menentukan  apa  yang dapat  dituntut  oleh  warga  negara  dalam  negaranya.  Konstruksi keadilan  yang  demikian  ini  membebankan  kewajiban  bagi pembentuk  Undang-undang  untuk  memperhatikannya  dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu Undang-undang.
Secara  teoritis  konsep  keadilan  Plato  berdasar  pada  aliran filsafat  idealisme,  sedangkan  konsep  keadilan  Aristoteles  bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide  yang  bersifat  mutlak  dan  abadi.  Landasan  filsafatnya  ialah percaya  dan  menerima  sepenuhnya  alam  nyata  sebagai  obyektifitas. Dalam  pandangan  filsafat  ini  alam  nyata  diterima  sepenuhnya sebagai  suatu  totalitas  yang  menjadi  sumber  dari  segala  apa  yang ada 8 .  Alam  nyata  tersusun  dan  bertalian  secara  hirarkis  serta membentuk  suatu  totalitas  yang  di  dalamnya  makna  dan  ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk  mengetahui  dan  pengetahuan  tersebut  memberikan  norma- norma  mengenai  baik  buruk  yang  berguna  untuk  manusia,  seperti dikatakan  oleh  Plato  keadilan  ialah  susunan  ketertiban  dari  orang- orang  yang  menguasai  diri  sendiri 9 . Sebaliknya  Aristoteles menekankan  filsafatnya  pada  kesadaran,  maksudnya  dalam pandangan  Aristoteles  titik  sentralnya  adalah  kesadaran  yang  ada pada subyek yang berpikir.
Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasi oleh Agustinus menjadi  suatu  konsepsi  yang  religius.  Bagi  Agustinus  hakekat keadilan  ialah  adanya  relasi  yang  tepat  dan  benar  antara  manusia dengan  Tuhan,  oleh  sebab  itu  keadilan  adalah  suatu  yang  paling hakiki  dalam  bernegara  dan  keadilan  itu  hanya  dapat  terlaksana dalam  kerajaan  Ilahi  yang  merupakan  gudang  dari  keadilan.  Tuhan adalah  sumber  keadilan  yang  sesungguhnya,  oleh  sebab  itu  apabila seseorang  memiliki  hubungan  yang  baik  dan  benar  dengan  Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.
Konsep  keadilan  yang  bersifat  religius  dari  Agustinus kemudian  diperluas  oleh  Thomas  Aquinas.  Jika  dalam  konsepsi Agustinus  keadilan  hanya  diperoleh  dalam  kerajaan  Ilahi  yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh gereja, maka Thomas
8 J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles , (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 92.
9 Ibid ., 102.

## Bahder Johan Nasution
Aquinas  mengakui adanya persekutuan lain di  samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Oleh karena itu Thomas Aquinas membedakan keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi.  Dengan  demikian  konsep  keadilan  yang  ditetapkan  oleh ajaran  agama,  sepenuhnya  sesuai  dengan  suara  akal  manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Jadi sahnya hukum selalu digantungkan  pada  kesesuaiannya  dengan  hukum  atau  keadilan alamiah.  Sedangkan  definisi  yang  diberikan  pada  keadilan  berbunyi “justitia  est  contstans  et  perpetua  voluntas  jus  suum  cuique  tribuendi” (keadilan  adalah  kecenderungan  yang  tetap  dan  kekal  untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep justitia ini  kemudian  dianggap  sebagai  sifat  pembawaan  atau  sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

## Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Modern
Konsep  keadilan  pada  jaman  modern  diwarnai  dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya  aliran  liberalisme  yaitu  suatu  aliran  yang  tumbuh  di dunia barat pada awal abab XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada  nilai-nilai  dalam  ajaran  etika  dari  mazhab  Stoa  khususnya individualisme,  sanksi  moral,  dan  penggunaan  akal.  Dalam  bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin  tercapainya  kebebasan.  Tradisi  liberalisme  sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal 10 .
Dalam  konteks  kebebasan  tersebut,  di  dalam  konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi  dari  kebebasan  itu  sendiri.  Teori  keadilan  kaum  liberalis dibangun  di  atas  dua  keyakinan.  Pertama,  manusia  menurut  sifat dasarnya  adalah  makhluk  moral.  Kedua,  ada  aturan-aturan  yang berdiri  sendiri  yang  harus  dipatuhi  manusia  untuk  mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami
10 Lyman Tower Sargent, Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer , (Jakarta: Erlangga, 2001), 63.
sebagai  suatu  ketertiban  rasional  yang  di  dalamnya  hukum  alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.
Berbeda  dengan  kaum  liberal,  penganut  utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka.  Konsep  keadilan  pada  aliran  ini  didasarkan  pada  asas kemanfaatan  dan  kepentingan  manusia.  Keadilan  mempunyai  ciri sebagai  suatu  kebajikan  yang  sepenuhnya  ditentukan  oleh kemanfaatannya,  yaitu  kemampuannya  menghasilkan  kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.
Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin  dan  Nozick.  Menurut  mereka  utilitarianisme  yang memperioritaskan  kesejahteraan  mayoritas,  menyebabkan  minoritas atau  individu-individu  yang  preferensinya  tidak  diwakili  oleh mayoritas  di  dalam  suatu  negara  akan  dihiraukan  dan  sebagai akibatnya  mereka  dirugikan  atau  kehilangan  hak-haknya 11 .  Bagi penentang  utilitarian,  keadilan  menolak  argumen  yang  menyatakan bahwa  hilangnya  kebebasan  sebagian  orang  dapat  dibenarkan  atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh  karena  itu  dalam  suatu  masyarakat  yang  adil,  kebebasan warganegara  yang  sederajat  tetap  tidak  berubah,  hak-hak  yang dijamin  oleh  keadilan  tidak  tunduk  pada  tawar-menawar  politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial 12 .
Kritik  Nozick  terhadap  utilitarianisme  adalah  bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas,  utilitarianesme  tidak  mempertimbangkan  fakta  bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki.  Kritik  ini  didasarkan  pada  pandangan  politik  yang  dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan  organisasi  sosial  tertentu  yang  disebutnya  dengan  negara minimalis.  Menurutnya,  negara  minimalis  ini  bukan  hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu juga  merupakan  ajaran  moral.  Oleh  karena  itu  apabila  memiliki negara  yang  fungsinya  lebih  luas  dan  tidak  terbatas  hanya  sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti
11 John Rawls dalam Scott Davidson, Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Grafiti Press, 2004),
43. 12 Ibid., 48.

## Bahder Johan Nasution
mencabut  terlalu  banyak  kebebasan  warga  negara,  hal  itu bertentangan dengan moral dan keadilan.
Menurut  Hampstead 13 serangan  Nozick  terutama  ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk  melakukan  keadilan  distributif.  Terhadap  ini  Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak  itu  juga  adil.  Dalam  keadaan  yang  demikian  sudah  barang tentu  tidak  ada  tempat  bagi  negara  melakukan  campur  tangan, apalagi  memberi  rumusan-rumusan  atau  prinsip-prinsip  yang  harus dianut  dalam  distribusi  hak  di  antara  warga  negara.  Negara  cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.
Kelemahan  teori  Nozick  yang  kental  dengan  warna individualistik  dan  liberal  ini  terletak  dalam  penerapannya,  yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimalis  maupun  dalam  kegiatan  masyarakat.  Artinya  bagaimana mengontrol  para  individu  yang  sekian  banyak  dalam  suatu  negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan  usaha.  Ini  semua  tidak  bisa  diserahkan  kepada  kekuatan pasar  dan  kehendak  para  individu  semata-mata.  Teori  Nozick tersebut  juga  kurang  realistis  karena  memisahkan  individu  dari kondisi  masyarakat  masa  kini  dengan  kondisi  kapitalisme  dan liberalisme yang sudah sangat berubah.
Dalam  konteks  pemikiran  modern  tentang  keadilan,  dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak  memihak,  sepatutnya,  tidak  sewenang-wenang.  Jadi  keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “ justice ” kata dasarnya “ jus ”. Perkataan “ jus ” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari “ justice ” adalah hukum.
Dari  makna  keadilan  sebagai  hukum,  kemudian  berkembang arti dari kata “ justice ” sebagai “ lawfullness ” yaitu keabsahan menurut hukum.  Pengertian  lain  yang  melekat  pada  keadilan  dalam  makna
13 Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, Introduction to Jurisprudence, (London: English Language Book Society, Steven, 1985), 421.
yang  lebih  luas  adalah  “ fairness ”  yang  sepadan  dengan  kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya “ principle of fair  play ” yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, “ fair  wage ”  diartikan  sebagai  upah  yang  layak  yang  sering  ditemui dalam  istilah  hukum  ketenagakerjaan.  Hal  yang  sama  dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang  disebutnya dengan “ fairness in human action ”, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Bertolak  dari  peristilahan  di  atas,  di  dalam  literatur  ilmu hukum,  konsep  keadilan  mempunyai  banyak  pengertian  sesuai dengan  teori-teori  dan  pengertian  tentang  keadilan  yang dikemukakan para ahli. Telaah pustaka menunjukkan bahwa masalah keadilan  sejak  dahulu  telah  menjadi  bahan  kajian  baik  di  kalangan ahli filsafat maupun di kalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai saat ini apabila timbul  pertanyaan  tetang  keadilan,  misalnya  apa  itu  keadilan? Ukuran apa yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak? Akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah  atau  jarang  memuaskan  sehingga  terus  menjadi  perdebatan, dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  berbagai  rumusan mengenai  keadilan  merupakan  rumusan  yang  relatif.  Persoalan  ini pada  akhirnya  mendorong  banyak  kalangan  untuk  mengambil  jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang  yang  akan  merumuskannya  berdasarkan  pertim bangan mereka sendiri.
Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemuka kan  para  ahli,  pada  umumnya  menyangkut  mengenai  hak  dan kebebasan,  peluang  dan  kekuasaan  pendapat  dan  kemakmuran. Berbagai definisi keadilan yang menunjuk pada hal di atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai: 14
1. The constant and perpetual disposition to render every man his due;
2. The end of civil society;
3. The right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence;
4. All recognized equitable rights as well as technical legal right;
14 The  Encyclopedia  Americana ,  Volume  16  (New  York:  Americana  Corporation,  New York, 1972), 263.

## Bahder Johan Nasution
260
5. The dictate of right according to the consent of mankind generally;
6. Conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing;
Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang  mendefinisikan  keadilan  sebagai: redressing  a  wrong,  finding  a balance between legitimate but conflicting interest ” 15 .
Definisi  ini  menggambarkan  bahwa  nilai  keadilan  melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang  dilakukannya  hukuman  yang  kejam,  melarang penghukuman  untuk  kedua  kalinya  terhadap  kesalahan  yang  sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap  tindakan  yang  dilakukan  sebelum  ada  peraturan  yang mengaturnya,  menolak  pembentukan  undang-undang  yang menghapus  hak-hak  dan  harta  benda  seseorang.  Teori  lain  yang menyatakan  bahwa  keadilan  melekat  pada  tujuan  hukum dikemukakan oleh Tourtoulon 16 yang dengan tegas menyatakan “ lex injusta  non  est  lex ”  yaitu  hukum  yang  tidak  adil  bukanlah  hukum. Sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.
Pada  dasarnya  makna  dari  suatu  pengertian  atau  definisi keadilan  berupaya  memberi  pemahaman  untuk  mengenal  apa  itu keadilan.  Dari  definisi  tersebut  akan  diketahui  ciri-ciri  suatu  gejala yang  memberi  identitas  atau  tanda  tentang  keadilan.  Akan  tetapi tugas untuk menjelaskan apa itu keadilan? Sifat dasar dan asal mula keadilan, atau mengapa suatu gejala tertentu disebut keadilan bukan merupakan  tugas  definisi  keadilan,  melainkan  hanya  dapat diterangkan dengan bantuan teori keadilan.

## Prinsip Keadilan Sebagai Ide Hukum
Dalam  berbagai  literatur  hukum  banyak  teori-teori  yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu di antara teori keadilan itu adalah  teori  etis,  menurut  teori  ini  hukum  semata-mata  bertujuan keadilan.  Isi  hukum  ditentukan  oleh  keyakinan  yang  etis  tentang
15 Rudolf  Heimanson, Dictionary  of  Political  Science  and  Law ,  (Massachuttess:  Dobbs Fery Oceana Publication, 1967), 96.
16 Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi , (New YorkHarvard University Press, New York, 1950 432. Periksa juga Paul Siegart, The Lawfull Right of Mankind an Introduction to  the  International  Legal  Code  of  Human  Right ,  (Oxford  University  Press,  New  York, 1986), 22.
yang adil dan tidak adil 17 . Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir  atau  mewujudkan  keadilan.  Pemikiran  filsafat  tentang keadilan  ini,  terutama  yang  dipandang  dari  sudut  filsafat  hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang  meliputi  dogmatik  hukum,  teori  hukum,  dan  filsafat  hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi  buah  pemikiran,  dari  beberapa  ahli  filsafat  mulai  dari Aristoteles  sampai  pada  ahli  filsafat  masa  kini,  dapat  disediakan referensi  bagi  pengambil  keputusan  untuk  mengarahkan  dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.
Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran  oleh  para  ahli  filsafat,  para  politikus,  dan  rohaniawan, namun  demikian  apabila  orang  bertanya  tentang  keadilan  atau bertanya  tentang  apa  itu  keadilan,  akan  muncul  berbagai  jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para  pemikir  yang  tidak  terlibat.  Berbagai  jawaban  mungkin  akan muncul,  yang  menunjukkan  bahwa  sukar  sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut  mendorong  orang  terutama  kaum  positivis  untuk mengambil  jalan  pintas  dengan  menyerahkan  perumusan  keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.
Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama  sudah  dikemukakan  oleh  Aristoteles  dan  Thomas  Aquinus dengan  mengatakan  sebagai  berikut 18 : Justice  forms  the  substance  of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquire tribuere (individual justice): a social element:  the  changing  fundation  of  prejudgments  upon  which  civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case
17 Van  Apeldoorn, Inleiding  tot  de  Studie  van  het  Nederlandse  Recht, (Zwolle:  W.E.J.
Tjeenk Willink, 1995), 10.
18 Radbruch  &  Dabin, The  Legal  Philosophi ,  (New  York:  Harvard  University  Press, 1950), 432

## Bahder Johan Nasution
by  the  state  (justice  of  the  state). Hal  ini  menunjukkan  ada  pengaruh timbal  balik  antara  hukum  dan  keadilan,  yaitu  bahwa  hukum diciptakan  berdasarkan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  moral  yang adil,  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu  dan  yang  telah  hidup  dalam masyarakat.
Jadi  tugas  pembentuk  undang-undang  hanya  merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa  perumusan  hukum  itu  sendiri  hanya  bersifat  memberikan interpretasi,  atau  memberikan  norma  baru  termasuk  norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.
Hakekat  keadilan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  penilaian terhadap  suatu  perlakuan  atau  tindakan  dengan  mengkajinya  dari suatu  norma.  Jadi  dalam  hal  ini  ada  dua  pihak  yang  terlibat,  yaitu pihak  yang  membuat  adanya  perlakuan  atau  tindakan  dan  pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang  dimaksud  adalah  pihak  penguasa  atau  pemerintah,  sebagai pihak  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  melalui  instrumen hukum,  dan  pihak  masyarakat  sebagai  pihak  yang  tata  cara bertindaknya dalam negara  diatur oleh ketentuan hukum.
Prinsip  keadilan  dalam  pembentukan  hukum  dan  praktik hukum,  memperoleh  kedudukan  dalam  dokumen-dokumen  resmi tentang  hak  asasi  manusia.  Bahkan  jauh  sebelum  dokumen- dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum  alam  seperti  Agustinus  mengajarkan  bahwa  hukum  abadi yang  terletak  dalam  budi  Tuhan  ditemukan  juga  dalam  jiwa manusia.  Partisipasi  hukum  abadi  itu  tampak dalam  rasa  keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi  haknya.  Prinsip  tersebut  mengindikasikan,  inti  tuntutan keadilan  adalah  bahwa  untuk  tujuan  apa  pun,  hak  asasi  seseorang tidak  boleh  dilanggar,  hak  asasi  manusia  harus  dihormati,  hak  ini melekat  pada  manusia  bukan  karena  diberikan  oleh  negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.
Pemahaman  terhadap  hal  tersebut  di  atas,  menunjukkan bahwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  apa  yang menjadi  kepentingan  bersama,  akan  mudah  dicapai  apabila masyarakat  ditata  menurut  cita-cita  keadilan.  Keadilan  menuntut agar  semua  orang  diperlakukan  sama,  jadi  keadilan  merupakan suatu  nilai  yang  mewujudkan  keseimbangan  antara  bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal  adalah  tuntutan  keadilan.  Soal  bagaimana  menentukan apakah  hukum  itu  adil  atau  tidak,  tidak  tergantung  atau  tidak diukur  dari  kriteria  obyektif  keadilan,  melainkan  diukur  dari  apa yang oleh masyarakat dianggap adil.
Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat,  terlebih  dahulu  harus  dipahami  makna  hukum  yang sesungguhnya.  Menurut  pandangan  yang  dianut  dalam  literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan  manusia.  Makna  ini  akan  tercapai  dengan dimasukkannya  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  peraturan  hidup bersama  tersebut.  Hukum  yang  dimaksud  di  sini  adalah  hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.
Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan  masyarakat  dengan  menggunakan  kriteria  keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang  membawa  orang  pada  suatu  penilaian  terhadap  faktor-faktor yang  berperan  dalam  pembentukan  hukum.  Keinsyafan  akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa.
Oleh  karena  itu,  dengan  dibangun  di  atas  prinsip-prinsip keadilan,  maka  keadilan  itu  dapat  disebut  sebagai  prinsip  hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan  bahwa  keadilan  itu  bertitik  tolak  dari  martabat manusia.  Dengan  demikian  pembentukan  hukum  harus mencerminkan  rasa  keadilan  dan  bertujuan  untuk  melindungi martabat  manusia.  Keadilan  merupakan  prisip  normatif fundamental  bagi  negara 19 .  Atas  dasar  hal  tersebut,  kriteria  prinsip keadilan, merupakan hal  yang mendasar dan bersifat fundamental,
19 Franz Magniz Suseno, Etika Politik , Cet. III, (Jakarta: Gramedia, 2003), 334.

## Bahder Johan Nasution
sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prisip- prinsip  keadilan  dalam  pembentukan  hukumnya.  Prinsip  keadilan mendapat  tempat  yang  istimewa  dalam  seluruh  sejarah  filsafat hukum.  Dalam  konsep negara-negara  modern penekanan  terhadap prinsip  keadilan  diberikan  dengan  menyatakan  bahwa  tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.
Beberapa  teori  tentang  keadilan  seperti  yang  dikemukakan oleh  Stammler,  Radbruch  dan  Kelsen  menitikberatkan  pada  tujuan hukum.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  yang mewujudkan  keadilan  itu  mutlak  diperlukan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Tanpa  hukum,  hidup  manusia  menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kesempata untuk berkembang secara manusiawi.
Teori  lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori  yang dikemukakan  oleh  John  Rawls 20 .  Dalam  teorinya  dikemukakan bahwa  ada  tiga hal  yang  merupakan  solusi  bagi  problem  keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang ( principle of greatest  equal  liberty ),  tentang  hal  ini  dirumuskan  oleh  John  Rawls sebagai  berikut: Each  person  is  to  have  an  equal  right  to  the  most extensive basic liberty compatible with a semilar liberty of thers . Rumusan ini  mengacu  pada  rumusan  Aristoteles  tentang  kesamaan.  Oleh karenanya  kesamaan  dalam  memperoleh  hak  dan  penggunaannya berdasarkan  hukum  alam.  Rumusan  ini inhern dengan  pengertian equal yakni  sama  atau  sederajat  diantara  sesama  manusia.  Usaha memperbandingkan  ini  juga  secara  tidak  langsung  merupakan pengakuan  atau  konfirmasi  bahwa  manusia  selalu  hidup  bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan  lingkungan  sosial  atau  dengan  kata  lain  harus merupakan keadilan sosial.
Prinsip  ini  mencakup  kebebasan  berperan  serta  dalam kehidupan  politik,  kebebasan  berserikat  dan  berbicara  termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan
20 John  Rawls, Teori  Keadilan  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), 502.
( the  difference  principle ), yang dirumuskannya sebagai  berikut: Social and  economic  inequalities  are  to  be  arranged  so  that  they  are  bot  (a) reasonably  expected  to  be  to  everyone’s  advantage,  and    (b)  attached  to positions and office open to all 21 .
Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan  pertama  yang  menghendaki  persamaan  terhadap  semua orang.  Modifikasi  ini  berlaku  apabila  memberi  manfaat  kepada setiap  orang.  Selain  itu  rumusan  ini  juga  ditujukan  untuk masyarakat  modern  yang  sudah  memiliki  tatanan  yang  lengkap. Perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung.  Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang ( the principle of fair equality  of  opportunity ),  yaitu  ketidaksamaan  ekonomi  harus  diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatiknya.
Prisip  persamaan  ini  lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  W. Friedmann 22 sebagai berikut: “In a formal and general sense equality, is a postulate  of  justice.  Aristoteles  “distributive  justive”  demands  the  equal treatment  of  those  equal  before  the  law.  This  like  any  general  formula  of justice  is  however, applicable  to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal berfore the law….  Equality  in  rights,  as  postulated  by  the  extention  of  individual rights,  ini  principle,  to  all  citizens  distinct  from  a  priveleged  minoritiy” . Pada  pokoknya  pandangan  yang  dikemukakan  Friedman  tersebut mengandung dua pengertian.
Pertama,  persamaan  dipandang  sebagai  unsur  keadilan,  di dalamnya  terkandung  nilai-nilai  universal  dan  keadilan  tersebut pada  satu  sisi  dapat  diartikan  sama  dengan  hukum,  hal  ini  dapat dilihat dari istilah “ justice ” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain,  keadilan  juga  merupakan  tujuan  hukum.  Dalam  mencapai tujuan  tersebut,  keadilan  dipandang  sebagai  sikap  tidak  memihak ( impartiality ).  Sikap  inilah  yang  mengandung  gagasan  mengenai persamaan ( equality ) yaitu persamaan perlakukan yang adil terhadap semua orang.
21 Ibid, 303.
22 W.  Friedmann, The  State  and  The  Rule  of  Law  in  Mix  Economy ,  (London:  Steven  & Son, 1971), 385.

## Bahder Johan Nasution
Kedua,  persamaan  merupakan  hak,  persamaan  sebagai  hak dapat dilihat dari  ketentuan The Universal Declaration Human Rights
1948 ,  maupun  dalam International  Covenant  on  Economic,  Socialo  and
Cultural  Rights  1966 dan International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights  1966 .  Di  dalam  ketiga  dokumen  hak  asasi  manusia  tersebut, dimuat  ketentuan  yang  diawali  dengan  kata-kata: setiap  orang …. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya  menempatkan  persamaan  dan  kebebasan  yang  meliputi kepentingan  dan  tujuan  dari  hak  itu  ditetapkan  dalam  suatu hubungan.  Mengenai  hubungan  persamaan  dengan  kebebasan  ini, Friedmann  pada  pokoknya  memandang  bahwa  kebebasan merupakan  suatu  alat  yang  membuka  jalan  seluas-luasnya  bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberi  kesempatan  yang  sama  terhadap  setiap  orang  dalam mengembangkan personalitasnya.
Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang  berdasarkan  Pancasila  adalah  bahwa  konsepsi  dan  persepsi keadilan  itu  harus  sesuai  dengan  perasaan  suatu  bangsa.  Sejalan dengan  itu  apabila  kita  berbicara  tentang  hukum,  berarti  kita  juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila  ikatan  itu  dikaitkan  dengan  manusia  maka  ikatan  itu  harus mencerminkan  rasa  keadilan.  Keadilan  sebagai  konsepsi  adalah keadilan  dalam  dunia  “ sollen ”,  namun  demikian  dunia  Sollen  dari keadilan  itu  patut  dirumuskan  dalam  rangka  usaha  untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “ sein ” atau kenyataan. Oleh  karena  itu  pengaturan  hak  dan  kebebasan  warga  harus dibangun  di  atas  prinsip-prinsip  keadilan  yang  berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya  memberi  perlindungan  terhadap  warga  masyarakat, termasuk  perlindungan  terhadap  hak  warga  untuk  berserikat  dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.
Menggarisbawahi  prinsip  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum,  UUD  1945  sebagai  hukum  dasar menempatkan  hukum  pada  posisi  yang  menentukan  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Dalam  kaitan  itu,  konsep  kenegaraan Indonesia  antara  lain  menentukan  bahwa  pemerintah  menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh
ketentuan  yang  temuat  dalam  konstitusi.  Pada  negara  yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, di mana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan  yang  lain  berada  di  bawah  konstitusi.  Konstitusi  yang demikian ini dikenal dengan “ stufenbau theory ” Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses  pembentukan  hukum  yang  bersifat  hirarkis  dan  dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen 23 disebut sebagai : The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm. Ia memandang tertib hukum  itu  sebagai  suatu  “ stufenbau ”  dari  beberapa  tangga pembentukan  hukum.  Adanya  pembentukan  hukum  oleh  tingkat yang  lebih  rendah,  yaitu  pembentukan  hukum  yang  kepadanya telah  didelegasikan  wewenang  untuk  itu,  menurut  pandangan Kelsen  bergantung  pada  adanya  suatu  pembentukan  hukum  yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada  akhirnya  mengenai  berlakunya  keseluruhan  tertib  hukum  itu dapat  dikembalikan  pada  suatu  yang  berakar  dalam  suatu “ grundnorm ”.
Tentang  hal  ini  Kelsen  menyebutkan: A  norm  the  validity  of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms  whose  validity  may  be  traced  to  one  and  the  same  basic  norm  a system  of  norms,  or  an  order. 24 Melalui  “ grundnorm ”  ini  terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam  tertib  hukum  yang  memang  ditimbulkan  oleh  “ grundnorm ” itu.  Hal  ini  berarti  bahwa  “ grundnorm ”  merupakan  suatu  norma yang  tidak  dapat  dideduksikan  lagi  dari  sumber  lainnya.  Artinya, “ grundnorm ”  merupakan  norma  dasar  yang  keberadaan  dan keabsahannya  bukan  merupakan  bagian  dari  hukum  positif,  tetapi merupakan sumber dari hukum positif.
Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “ grundnorm ” bukan  merupakan  sesuatu  yang  berbentuk  tertulis  akan  tetapi merupakan: One  may  describe  the  Grundnorm  as  a  constitution  in  the
23 Hans Kelsen, General Theory of Law and State ,  (New York: Harvard University Press, 1991), 110.
24 Ibid., 112.

## Bahder Johan Nasution
transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the contitution posited by human acts of will, the vailidity of which is based on the assumed (vorausgesertzte) basic norm 25 . Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut: The  basic  norm  is  not  created  in  a  legal  procedure  by  a  law creating organ… by a legal cat … it is valid becouse it is presupposed to be valid: and it is presupposed to valid becouse without this presupposition no human  act  could  be  interpreted  as  a  legal,  especially  as  a  norm  creating, act. 26
Indonesia  juga  mengenal  tata  urutan  perundang-undangan menurut  s tufenbau  theory- nya  Hans  Kelsen.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR- GR  mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  RI  dan  Tata  Urutan Perundang-undangan.  Tap  ini  kemudian  dicabut  dengan  Tap  MPR No.  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan  perundang-undangan.  Terdapat  perbedaan  antara  Tap MPR  No.III/2000  dengan  Tap  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  tentang sumber  hukum  dan  tata  urutannya.  Jika  pada  Tap  MPRS  No. XX/1966  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum yang perwujudanya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945.
Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan.  Pada  Tap  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  posisi  Undang- undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  (Perpu),  sedangkan  Tap  MPR  No.  III/MPR/2000  Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah  satu  urutan  perundang-undangan  yang  semula  pada  Tap MPRS  No.XX/MPRS/1966  hanya  merupakan  peraturan  pelaksana. Selanjutnya  mengenai  tata  urutan  dan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dimuat  dalam  UU  No.  10  Tahun  2004  dan kemudian  diganti  dengan  UU  No.  12  Tahun  2011.  Dari  beberapa ketentuan  tersebut  ada  satu  persamaan  yaitu  bahwa  semua
25 David Kayris, The Politics of Law: A Progressive Critique, (New York: Pintheon Books, 2002), 221.
26 Hans Kelsens, General Theory.. ., 114.
peraturan  hukum  yang  berlaku  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi  sesuai  dengan  tata  urutan perundang-undangan.
Berdasar  pemikiran  Hans  Kelsen  timbul  pertanyaan  tentang apa  yang  menjadi grundnorm dalam  peraturan  atau  hukum Indonesia?  Dalam  banyak  literatur,  jelas  dikemukakan  bahwa Pancasila  adalah grundnorm atau  norma  dasar,  yang  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang  berlaku  dan  yang  akan diberlakukan  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur  konstitutif  dan  regulatif,  sebagai grundnorm sumbernya  dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional,  dan  pelbagai  manifestasi  budaya  Indonesia  yang memancarkan  dan  menghadirkan  “ geislichen  hintergrund ”  yang khas. 27
Dengan  demikian  hukum  tidak  terlepas  dari  nilai  yang berlaku  di  masyarakat,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  yang  hidup dalam  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  hukum  positif  Indonesia bersumber  pada  nilai,  yaitu  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila  yang  merupakan  asas  kerohanian  negara  Indonesia.  Jika konsep grundnorm menurut  teori  hukum  murni  Hans  Kelsen, dihubungkan  dengan  Pancasila  sebagai  norma  dasar  dalam pembentukan  hukum  Indonesia.  Sulit  untuk  menempatkan  atau bahkan  tidak  mungkin  memposisikan  teori  hukum  murni  tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai grundnorm . Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan  moral.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  teori  Kelsen  yang mengatakan;  suatu  analisis  tentang  struktur  hukum  positif  yang dilakukan  seeksak  mungkin,  suatu  analisis  yang  bebas  dari  semua pendapat  etik  atau  politik  mengenai  nilai. 28 Pancasila  sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari  segala sumber hukum atau
27 Padmo  Wahyono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 214.
28 C.K. Allen, Law in the Making , (New York: Harvard University Press, 1994), 52.

## Bahder Johan Nasution
sebagai  asas  kerohanian  sarat  dengan  nilai  moral.  Oleh  karena  itu teori  hukum  murni  tidak  mungkin  menjelaskan  Pancasila  sebagai grundnorm .
Grundnorm merupakan  sistem  nilai,  dalam  esensinya  sistem nilai  itu  dapat  dibedakan  menjadi  nilai  dasar  dan  nilai  tujuan. Sebagai  nilai  dasar  berarti  merupakan  sumber  nilai  bagi  pembuat kebijakan  dan  juga  sebagai  pembatas  dalam  implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus  dan  layak  untuk  diperjuangkan.  Sistem  ini  mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini dikejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.
Pada  sisi  lain  Pancasila  sebagai  pedoman  hidup  bangsa,  di dalamnya  terkandung  sistem  nilai  yang  kemudian  berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan. Nilai diartikan oleh Mc Cracken 29 sebagai: “volue is that aspect of a fact or experience in virture of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as  such  a  deteminate  fact  or  experience,  or  the  sufficient  reason  form  its being regarded as an end for practice or contemplation”. Senada dengan itu, Notonagoro 30 mengatakan: … Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis,  akan  tetapi  buah  hasil  perenungan  jiwa  yang  dalam,  buah  hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman  yang  luas .  Dengan  demikian  Pancasila  dalam keseluruhan  artinya  adalah  nilai-nilai  kejiwaan  bangsa,  hasrat keinginan  yang  mendalam  dari  bangsa,  ikatan  antara  jiwa  bangsa dan kenyataan hidup.
Dalam  kaitan  ini  Flew 31 menyatakan: …. About  what  things  in the  world  are  good,  desirable,  and  important. Jadi  nilai  merupakan sesuatu  yang  berkaitan  dengan  yang  dipandang  baik,  diperlukan dan  penting  bagi  kehidupan.  Dari  rumusan  tersebut  dapat
29 Mc Cracken, Thinking and Voluing; An Introduction Portly Histrorical, to the Study of the Philosophy of Value , (London: Mac Millan, London, 1990), 25.
30 Notonagoro  dalam  Roeslah  Saleh, Penjabaran  Pancasila  keDalam  UUD  1945  Dalam Perundang-undangan , (Jakarta: Aksara Baru, 1999), 31.
31 Antony Flew, A Dicionary of Philosophy, (London: Pan Books, London, 2000), 465
diketahui  bahwa  nilai  memiliki  karakteristik  baik,  bersahaja  dan penting.
Karakteristik  lain tentang  nilai  dikemukakan  oleh  The  Liang Gie 32 sebagai berikut:
a. Dari  perkataan  nilai  dapat  dilihat  dari  sudut  kata  kerja (menilai)  atau  dilihat  dari  sudut  kata  sifat  (bernilai),  atau dilihat dari sudut kata benda (suatu nilai), dan sebagainya.
b. Nilai adalah merupakan dasar suatu perbuatan atau pilihan.
c. Nilai itu sendiri sering dikatakan merupakan suatu pilihan
d. Pada  situasi  tertentu  setiap  orang  dapat  berselisih  dalam mempertimbangkan suatu nilai.
e. Nilai  dapat  dibedakan  ke  dalam  dua  macam,  yaitu  nilai intrinsik dan nilai instrumental.
f. Nilai  berkaitan  dengan  hal  yang  positif  dan  yang  negatif, yaitu berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan.
g. Penilaian kapan saja berkaitan dengan kehidupan.
Sedang  Koesnoe 33 mengemukakan  bahwa  di  dalam  hidup manusia,  nilai-nilai  banyak  ragam  dan  macamnya,  ada  nilai kebenaran,  nilai  kesusilaan,  nilai  keindahan  dan  ada  nilai  hukum. Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun sedemikian rupa,  sehingga  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  terkandung  di dalamnya  merupakan  suatu  jalinan  pemikiran  yang  logis.  Hal  ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati  kedudukan  yang  penting  di  dalam  hukum.  Untuk  itu dalam  pengaturan  hak  dan  kebebasan  warga  negara  nilai-nilai keadilan harus mendapat perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  Pancasila  mengharuskan  tertib hukum  Indonesia  sesuai  dengan  norma-norma  moral,  kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik.
Menururt  Moh.  Hatta  sebagaimana  dikutip  Ruslan  Saleh 34 Pancasila  terdiri  atas  dua  fundamen  yaitu  fundamen  politik  dan
32 The Liang Gie, Op.Cit , 127.
33 Moch.  Koesnoe, Pengantar  Ke  Arah  Filsafat  Hukum .  (Surabaya:  Ubhara  Press, Surabaya, 1997), 71.
34 Ruslan Saleh, Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan ,
(Jakarta: Aksara Baru, 1979), 45.

## Bahder Johan Nasution
fundamen  moral.  Dengan  meletakkan  fundamen  moral  di  atas, negara dan  pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan  berbuat  benar,  melaksanakan  keadilan,  kebaikan dan  kejujuran  serta  persaudaraan  keluar  dan  ke  dalam.  Dengan fundamen  politik  pemerintahan  yang  berpegang  pada  moral  yang tinggi  diciptakan  tercapainya  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Mengacu  pada  pemikiran  Moh.  Hatta  di  atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan  hukum  nasional,  akan  tetapi  juga  merupakan  norma dasar  dari  norma-norma  lain,  seperti  norma  moral,  norma kesusilaan,  norma  etika  dan  nilai-nilai.  Oleh  karena  itu  Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan  norma  kesusilaan  dan  norma  etika  yang  merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.
Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari  dan  tingkah  laku  hukum  manusia.  Hukum  itu  sendiri merupakan  hasil  karya  manusia  berupa  norma  yang  berisikan petunjuk  bagi  manusia  untuk  bertingkah  laku.  Manusia  adalah makhluk  yang  berakal  budi,  sehingga  tiap  tingkah  laku  manusia dapat diatur secara normatif; norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan  hidupnya.  Melalui  penormaan  tingkah  laku  ini,  hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven  Vago 35 ;  “ The  normative  life  of  the  state  and  its  citizens”. Agar supaya  tingkah  laku  ini  diwarnai  oleh  nilai-nilai  Pancasila,  maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  konsep  keadilan  selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat  dua  hal  yang  bersifat  universal  dari  konsep  keadilan  yaitu tujuan  dan  karakter  atau  ciri-ciri  keadilan.  Tujuan  adalah  hal  yang akan  dicapai  dalam  hubungan  hukum  baik  antara  sesama  warga, maupun  antara  warga  dengan  negara  atau  hubungan  antar  negara.
35 Steven Vago, Law and Society , (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991), 9.
Sedang  ciri-ciri  atau  karakter  yang  melekat  pada  keadilan  adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak,  wajar  secara  moral  dan  benar  secara  moral.  Konsep-konsep keadilan  bersumber  dari  alam  pikiran  Barat  pada  zaman  klasik  dan zaman  modern  yang  didasarkan  pada  pandangan  dan  pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya.
Keadilan  dapat  diartikan  sebagai  kebaikan,  kebajikan  dan kebenaran,  yaitu  suatu  kewajiban  moral  yang  mengikat  antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai menjadi  tujuan  yang  disepakati  bersama  oleh  anggota  masyarakat serta  diusahakan  pencapaiannya  demi  keadilan  itu  sendiri.  Makna lain  dari  keadilan  adalah  sebagai  hasil  atau  suatu  keputusan  yang diperoleh  dari  penerapan  atau  pelaksanaan  hukum.  Keadilan  juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu .ide yang terdapat dalam semua hukum.

## Daftar Pustaka
Ali,  Achmad, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan Sosiologis), Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
Allen,  C.K, Law in the  Making, New  York: Harvard University Press,
1994.
Angkasa, Filsafat  Hukum ,  Purwokerto:  Universitas  Jenderal Soedirman, 2010.
Apeldoorn,  Van, Inleiding  tot  de  Studie  van  het  Nederlandse  Recht,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995. Cracken, Mc, Thinking and Voluing: An Introduction Portly Histrorical, to the  Study  of  the  Philosophy  of  Value, London:  Mac  Millan,
London, 1990. Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia , Jakarta: Grafiti Press, 2004. Flew, Antony, A Dicionary of Philosophy, London: Pan Books, London,
2000.
Friedmann, W, The State and The Rule of Law in Mix Economy , London: Steven & Son, 1971.
Halim, A. Ridwan, P engantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2015.
Heimanson,  Rudolf, Dictionary  of  Political  Science  and  Law, Massachuttess: Dobbs Fery Oceana Publication. 1967.

## Bahder Johan Nasution
Kelsen,  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State, New  York:  Harvard University Press, 1991.
Koesnoe, Moch, Pengantar Ke  Arah Filsafat Hukum , Surabaya: Ubhara Press, Surabaya, 1997.
Lord  Lloyd  of  Hampstead  &  MDA  Preeman. Introduction  to Jurisprudence. London: English Language Book Society.1985. Magniz Suseno, Franz, Etika Politik , Jakarta: Gramedia, 2003.
Nasution, Bahder Johan, Hukum dan Keadilan, Bandung: Mandar Maju, 2015.
Nursyam,  Mohammad, Penjabaran  Filsafat  Pancasila  Dalam  Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.
Radbruch  &  Dabin, The  Legal  Philosophi, New  York:  Harvard University Press, 1950.
Rapar, J.H, Filsafat Politik Aristoteles, Jakarta: Rajawali Press, 1993. Rawls,  John, Teori  Keadilan  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara, Terj.  Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Saleh,  Roeslah, Penjabaran  Pancasila  keDalam  UUD  1945  Dalam Perundang-undangan , Jakarta: Aksara Baru, 1999.
Sargent,  Lyman  Tower, Ideologi-Ideologi  Politik  Kontemporer, Jakarta: Erlangga, 2001.
Siegart,  Paul, The  Lawfull  Right  of  Mankind  an  Introduction  to  the
International  Legal  Code  of  Human  Right, New  Yorl:    Oxfort University Press.
Susanto,  Anthon  F, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik:  Fondasi  Filsafat
Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia, Yogyakarta:  Genta
Publishing, 2010.
The  Encyclopedia  Americana ,  Volume  16.  New  York:  Americana
Corporation, 1972.
Gie, The Liang, Teori-teori Keadilan, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002.
Vago, Steven, Law and Society, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991.
Wahyono,  Padmo, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.