PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PROVINSI LAMPUNG
Liani Pitaloka 1) , Endang Asliana 2) , dan Irawan 3)
1,2,3) Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung E-mail: Lianipitaloka8@gmail.com 1 , asleeanna@polinela.ac.id 2 , irawanpoli@polinela.ac.id 3

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tax socialization, tax understanding, and education level  on  MSME  taxpayer  compliance  in Lampung  Province.  The  population  in  this  study  is MSME  taxpayers  registered  at  the  Lampung  Province  Tax  Service  Office  as  many  as  126 MSME taxpayers. Sampling using Proportional Random Sampling technique. This technique is  used  because  the  population  has  members/elements  that  are  not  homogeneous  and proportionally stratified. The data collection method used a questionnaire distributed online using google forms and documentation. The analytical tool used is multiple linear regression with  the  hypothesis  test,  namely  the  t-test  performed  using  the  SPSS.V.22  program.  The results  showed  that  tax  socialization  had  a  significant  positive  effect  on  MSME  taxpayer compliance in Lampung Province, understanding of taxation had a significant positive effect on MSME taxpayer compliance in Lampung Province, while education level had no effect on MSME taxpayer compliance in Lampung Province.
Keyword: Tax Socialization, Tax Understanding, Education Level, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  pungutan  wajib  yang  diberikan  oleh  orang  pribadi  atau  perusahaan berdasarkan perundang-undangan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan umum. Peran serta wajib pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak masih menjadi persoalan di Indonesia saat ini. Wajib pajak tidak patuh maka pembangunan negara tidak berjalan dengan semestinya karena wajib pajak masih adanya upaya untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajaknya .
Tabel 1. Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 (Dalam Miliar Rupiah)
Tahun Penerimaan Pajak Penerimaan Bukan Pajak Total 2017 Rp 9.474.84 Rp 804.47 Rp 10.279.31 2018 Rp8.156.19 Rp 899.94 Rp9.056.13 2019 Rp 9.041.77 Rp 979.63 Rp 10.021.40
Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019.
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  sumber  penerimaan  dalam  negeri  selama periode 2017-2019 lebih banyak dari sektor pajak dibanding dari sektor bukan pajak. Hal ini membuat  pemerintah  selalu  berupaya  untuk  memaksimalkan  kepatuhan  wajib  pajak  agar penerimaan pajak semakin meningkat.
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  bahwa  wajib  pajak mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya  sesuai  aturan  yang  berlaku
(Putri,  2016).  UMKM).  UMKM  adalah  unit  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sektor ekonomi (Tambunan, 2012).
Tabel 2. Perbandingan SPT Tahunan Se-Indonesia dan Provinsi Lampung
Tahun Indonesia Provinsi Lampung Persentase 2019 Rp24.000.000 Rp333.000 1,38 %
Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Lampung, 2019.
Berdasakan Tabel 2 diketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang  dominan  dibandingkan  dengan  jenis  usaha  besar  akan  tetapi,  data  menunjukan  bahwa sebagian  besar  penerimaan  pajak  didominasi  oleh  wajib  pajak  besar  jumlahnya  kurang  2% yaitu hanya mencapai 1,38%.
SPT  (surat  pemberitahuan)  adalah  surat  yang  digunakan  wajib  pajak  untuk melaporkan  perhitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak,  dan/atau  bukan  objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP Pasal 1 No. 11, 2013).
Sosialisasi  pajak  menjadi  salah  satu  faktor  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Kebijakan-kebijakan  yang  rumit  seringkali  sulit dipahami  oleh  wajib  pajak  sehingga  diperlukan  adanya  sosialisasi  dari  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  untuk  memberikan  pengertian  kepada  wajib  pajak  mengenai  segala  hal  tentang perpajakan agar memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Satriani, 2017).
Pemahaman  perpajakan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  masyarakat  yang  masih belum  dapat  memahami  pajak  itu  sendiri.  Masalah  utama  dari  perpajakan  salah  satunya adalah  minimnya  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  hak  dan  kewajibannya  sebagai  wajib pajak maka, diperlukannya pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan self assessment  system karena  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  sepenuhnya untuk  mengisi  SPT  yaitu  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  tentang  pajak terutang.  Kurangnya  pemahaman  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kepatuhan  wajib  pajaknya dapat  juga  disebabkan  oleh  pendidikan  formal  yang  telah  ditempuh  oleh  wajib  pajak. (Rustiyaningsih, 2011).
Kesadaran  oleh  wajib  pajak  diduga  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah satunya  adalah  tingkat  pendidikan.  .  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  semakin tinggi  pula tingkat  kesadaran  pajak  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  sehingga  akan  mendorong meningkatnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  sekaligus  menjalankan  fungsi  sebagai  warga negara  yang  baik.  Wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  rendah  cenderung  akan memiliki  sikap  perlawanan  pasif  dibandingkan  dengan  wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat pendidikan  yang  tinggi.  Tingkat  pendidikan  yang  rendah  juga  akan  berpeluang  wajib  pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dianawati,2008).
Berdasarkan hasil penelitian dari (Septiani dkk, 2014) membuktikan bahwa pengaruh administrasi,  sosialisasi  dan  implementasi  PP  No.  46  tahun  2013  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  UKM  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak banyaknya yang mengeluhkan masih minimnya penyuluhan  ataupun  penjelasan  mengenai  PP  No.  46  tahun  2013.  Winerungan  (2013) melakukan  penelitian  mengenai  sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  dan  sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP manado dan KPP Bitung hasilnya menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
Sementara  penelitian  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan  pemerintahan  No. 46  tahun  2013  tentang  pajak  UKM  yang  dilakukan  oleh  (Susilo  dan  Sirajuddin,  2013) menyatakan  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  mengenai  PP  46  tahun  2013  masih  minim, beberapa wajib pajak hanya belum mengetahui mengenai tarif PP 46 tahun 2013.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Dianawati  2008),  dengan  judul  Analsis  Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama  Jakarta  Tanah  Abang  Satu)  menyatakan  bahwa  motivasi  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dan  didukung  pelayanan  administrasi  yang  baik,  sedangkan  tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang tidak transparan pemerintah dalam penggunaan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Atribusi
Teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita memperlihatkan perilaku seseorang, kita berusaha untuk menilai dan menentukan apakah ini disebabkan oleh faktor internal  ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali  pribadi  individu.  Sedangkan  perilaku  yang  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  adalah perilaku  yang  di  hasilkan  dari  luar  yaitu  perilaku  seseorang  sebagai  akibat  dari  tekanan situasi.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, wajib pajak dikatakan patuh ( tax compliance ) apabila penghasilan yang di laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) di laporkan dan besarnya pajak yang terutang di bayarkan tepat waktu (Nurmantu dalam Rahayu, 2010).

## Sosialisasi Pajak
Sosialisasi  pajak  adalah  kegiatan  pemberian  wawasan,  pengertian,  informasi,  dan pembinaan  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  wajib  pajak  pada  khususnya  agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang  dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Diduga Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak   UMKM.

## Pemahaman Perpajakan
Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak  yang  ada  di  Indonesia  dan  segala  macam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  adalah  sistem self  assessment yang  merupakan  sistem  yang mempercayakan  sepenuhnya  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayarkan  dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  kedua  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 2 :    Diduga  Pemahaman  Perpajakan  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.

## Tingkat Pendidikan
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  untuk  membimbing  peserta  didik  oleh  sipendidik terhadap  jasmani  maupun  rohani  menuju  terbentuknya  kepribadian  utama  baik  di  sekolah maupun  di  lingkungan  masyarakat  (Dianawati,  2008).  Tingkat  pendidikan  juga
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 3 : DidugaTingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini merupakan subyek yang berhubungan dengan sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM  yang berada  di  Provinsi  Lampung  dengan  total  128.873  wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar. Sampel  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  menggunaka Proportional  Random  Sampling. Untuk menghitung  sampel rumus  yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin dengan hasil perhitungan di dapat jumlah sampel sebanyak 126 sampel.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yaitu  data  yang diperoleh dari narasumber melalui kuesioner. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi untuk menghasilkan sumber data yang kemudian akan digunakan oleh pengumpul data.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan cara mengirimkan link kuesioner (google formulir) kepada  responden  dengan  memanfaatkan  media  social  dan  dokumentasi.  Hanya  kuesioner yang terisi lengkap yang akan digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner  dalam  penelitian  ini  disebarkan  kepada  responden  yang  telah  memenuhi kriteria  sebagai  sampel.  Kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak  134  kuesioner melalui  google form dan dokumentasi, dimana hanya 126 kuesioner yang dijadikan sampel karena sebanyak 8  kuesioner  tidak  memenuhi  kriteria.  Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi  oleh  jenis kelamin perempuan (50,7%), respoden usia didominasi usia 25-35 tahun (53,1%), responden jenis  UMKM  paling  banyak  jenis  usaha  lainnya  (44,5%),  responden  jangka  waktu mempunyai  NPWP  paling  lama  1-5  tahun  (52,3%),  resdponden  dengan  tingkat  pendidikan rata-rata perguruan tinggi (51,6%) dan responden KPP Terdaftar. Klasifikasi responden lebih lanjut pada tabel dibawah ini.
Tabel  3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Responden Jenis Kelamin Presentase 1 Laki-Laki 62 49,3% 2 Perempuan 64 50,7% Total 126 100%
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Tablel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia No Usia Jumlah Responden Usia Persentase 1 <25 Tahun 16 12,6% 2 25-35 Tahun 67 53,1% 3 36-45 Tahun 31 24,6% 4 46-55 Tahun 11 9% 5 >55 Tahun 1 0,7% Jumlah 126 100% Sumber: Output SPSS Versi 22. Tabel 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis UMKM No Jenis UMKM Jumlah Responden Jenis UMKM Persentase 1 Usaha Kuliner 23 18,3% 2 Usaha Fashion 18 14,2% 3 Usaha Kosmetik 10 8% 4 Usaha Agribisnis 19 15% 5 Usaha Lainnya 56 44,5% Jumlah 126 100%
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Tabel 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jangka Waktu Mempunyai NPWP No Jangka Waktu Mempunyai NPWP Jumlah Responden lama NPWP Persentase 1 1-5 Tahun 66 52,3% 2 6-10 Tahun 48 38% 3 11-15 Tahun 7 5,7% 4 >15 Tahun 5 4% Jumlah 126 100% Sumber: Output SPSS Versi 22 Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Tingkat Pendidikan Persentase 1 SD - - 2 SMP 3 2,4% 3 SMA 58 46% 4 Perguruan Tinggi 65 51,6% Jumlah 126 100%
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan KPP Terdaftar
No KPP Terdaftar Jumlah Responden Per KPP Persentase 1 KPP Pratama Metro 19 15% 2 KPP Pratama Tanjung Karang 23 18,3% 3 KPP Pratama Kedaton 18 14,2% 4 KPP Pratama Teluk Betung 24 19% 5 KPP Pratama Natar 16 12,9% 6 KPP Pratama Kotabumi 26 20,6% Jumlah 126 100%
Sumber: Output SPSS Versi 22.

## Uji Kualitas Data

## 1. Uji Validitas
Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree  of  freedom (df)  =  n-2  (n  adalah  jumlah  sampel). Jika  r  hitung  >  r  tabel maka  dapat diartikan bahwa pernyataan atau indikator bahwa dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung < r tabel maka dapat diartikan bahwa pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid, r hitung diperoleh dari hasil output SPSS, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut:

## Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas
No. Variabel Instrument/ Penyataan Koefesiensi Korelasi r-tabel Sig Keterangan 1. Sosialisaasi Pajak (X1) X1. 1 0,702 0,361 0,000 Valid X1. 2 0,812 0,361 0,000 Valid X1. 3 0,457 0,361 0,011 Valid X1. 4 0,827 0,361 0,000 Valid X1. 5 0,842 0,361 0,000 Valid X1. 6 0,709 0,361 0,000 Valid X1. 7 0,818 0,361 0,000 Valid X1. 8 0,708 0,361 0,000 Valid 2. Pemahaman Perpajakan (X3) X2. 1 0,657 0,361 0,000 Valid X2. 2 0,810 0,361 0,000 Valid X2. 3 0,835 0,361 0,000 Valid X2. 4 0,690 0,361 0,000 Valid X2. 5 0,764 0,361 0,000 Valid X2. 6 0,742 0,361 0,000 Valid X2. 7 0,787 0,361 0,000 Valid X2. 8 0,787 0,361 0,000 Valid 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y. 1 0,857 0,361 0,000 Valid Y. 2 0,933 0,361 0,000 Valid Y. 3 0,951 0,361 0,000 Valid Y. 4 0,890 0,361 0,000 Valid Y. 5 0,836 0,361 0,000 Valid
Y. 6 0,880 0,361 0,000 Valid Y. 7 0,709 0,361 0,000 Valid Y. 8 0,873 0,361 0,000 Valid
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa instrument penelitian yang terdiri dari item- item  pernyataan  sosialisasi  pajak  (X1),  pemahaman  perpajakan  (X2),  dan  kepatuhan  wajib pajak  (Y)  mendapati  nilai  sig  <  0,05  dan  nilai  koefesien  korelasi  >  nilai  r  tabel.  Sehingga seluruh indikator pernyataan tersebut telah memenuhi syarat uji validitas data.

## 2. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas menggunakan alat ukur  yaitu Cronbach’s Alpha suatu variabel dikatakan reliable jika Cronbach’s Alpha > 0,60.
Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel Alpha Kriteria Minimun Keterangan Sosialisasi Pajak (X1) 0,877 0,60 Reliabel Pemahaman Perpajakan (X2) 0,890 0,60 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,948 0,60 Reliabel
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan  tabel  10  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  variabel  penelitian  memiliki  nilai Cronbach’s  Alpha >  0,60.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  seluruh  variabel  dalam  penelitian adalah reliable sehingga pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur.

## Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  data  terdistribusi  normal  atau tidak  dapat  dilihat  dengan  uji  statistik  dengan  menggunakan  statistic  non-parametic kolmogrov- smirnov.
Tabel 11. Uji Statistik One Sample Kolmogrov Smirnov Test
Unstandardized Residual N 126 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.21510695 Most Extreme Differences Absolute .045 Positive .045 Negative -.045 Test Statistic .045 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan  Tabel  18,  statistik Kolmogorov  Sminrov  Test terdapat  nilai Asymp . Sig (2- tailed )  adalah  0,200>  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  data  yang digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  dengan melihat nilai tolarance dan nilai VIF. Jika nilai tolarance > 0,10 atau VIF < 10 maka model dikatakan  bebas  dari  gejala  multikolinearitas.  Berikut  hasil  pengujian  dari  uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 12.

## Tabel 12. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 3.240 2.629 1.232  .220 Sosialisasi pajak (X1) .444 .054 .488 8.178  .000 .647 1.547 Pemahaman perpajakan (X2) .466 .059 .465 7.833  .000 .654 1.529 Tingkat pendidikan (X3) .060 .373 .008 .161 .872 .966 1.035
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan  tabel  12  dapat  dilihat  bahwa  nilai  tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  <  10, dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  korelasi  pada  masing-masing  variabel  bebas  dapat dikatakan  bahwa  tidak  terdapat  korelasi  pada  masing-masing  variabel  bebas  atau  dapat dikatakan bebas multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Hasil  pengujian  heteroskedastisitas  dapat  dilihat  dengan  menggunkan  alternatif dengan uji glejser . Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 13.
Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.697 1.634 1.651 .101 Sosialisasi pajak (X1) -.045 .034 -.146 -1.328 .187 Pemahaman perpajakan (X2) -.017 .037 -.050 -.458 .648 Tingkat pendidikan (X3) .233 .232 .090 1.006 .317
a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat nilai signifikan setiap variabel bebas > 0,05. Hal ini model regresi dalan penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

## Uji Analisis Data
1. Statistik deskriptif
Analisis statistik deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut hasil pengujian dari uji statistik deskriptif.
Tabel 14. Statistik Deskritif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation (X1) 126 14 40 32.95 4.592 (X2) 126 14 40 33.33 4.170 (X3) 126 3 5 4.49 .548 (Y) 126 23 40 33.67 4.178 Valid N 126
Sumber: Output SPSS Versi 22 .
Berikut  adalah  hasil  statistik  deskriptif  yang  terdapat  pada  tabel  14;  1)  variabel sosialisasi  pajak  memiliki  nilai minimum  14  dan  nilai  maksimum  40,  dengan  nilai  rata-rata sebesar  32,95  dan  nilai  standar  deviasi  4,592.  2)  variabel  pemahaman  perpajakan  memiliki nilai  minimum  14  dan  nilai  maksimum  40,  dengan  nilai  rata-rata  33,33  dan  nilai  standar deviasi 4,170. 3). Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum 3 dan nilai maksimum 40,  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  4,49  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,548.  4)  varianel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 23 dan nilai maksimum 40, dengan nilai rata2 33,67 dan nilai standar deviasi sebesar 4,178.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menguji pengaruh variabel sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi lampung. Hasil persamaan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 15.

## Tabel 15. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.240 2.629 1.232 .220 Sosialisasi pajak (X1) .444 .054 .488 8.178 .000 Pemahaman perpajakan (X2) .466 .059 .465 7.833 .000 Tingkat pendidikan (X3) .060 .373 .008 .161 .872
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan  ringkasan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  pada  tabel  15,  maka  dapat diketahui hasil persamaan regresi adalah:
Y = 3,240+ 0,444X 1 + 0,466 X 2 + 0,060 X 3 + e
Berdasarkan  persamaan  regresi  berganda  diatas,  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  1) nilai  konstanta  (a)  sebesar  3,240  memiliki  nilai  apabila  sosialisasi  pajak  (X1),  pemahaman
perpajakan  (X2),  tingkat  pendidikan  (X3)  konstan  maka  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) meningkat sebesar 3,240. 2) nilai koefesien (β 1 ) sebesar 0,444 dapat diartikan bahwa apabila sosialisasi  pajak  (X 1 )  mengalami  peningkatan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,444  dengan  asumsi  variabel  lainnya  konstan.  3)  nilai koefesien  (β 2 )  sebesar  0,466  dapat  diartikan  bahwa  apabila  pemahaman  perpajakan  (X 2 ) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar  0,466  dengan  asumsi  variabel  lainnya  konstan.  4)  nilai  koefisien  (β 3 )  sebesar  0,60 dapat  diartikan  bahwa  apabila  tingkat  pendidikan  (X 3 )  mengalami  peningkatan,  maka kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  akan  mengalami  peningkatan  0,60  dengan  asumsi  variabel lainnya konstan (tetap).

## 3. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Hasil pengujian kelayakan model (uji F) dapat dilihat pada tabel 16.
Tabel 16. Uji Statistik F F Sig. 103.986 .000 b
Sumber: Output SPSS Versi 22.
Berdasarkan  Tabel  23,  nilai  F  hitung  dari  ketiga  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  sebesar  103,986  lebih  besar  dari  F  tabel  2,68  dengan tingkat  signifikansi 000lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan dan signifikan antara sosialisasi pajak (X 1 ), pemahaman perpajakan (X 2 ) dan tingkat pendidikan (X 3 )  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Dengan  demikian,  H 0 ditolak  dan  H 4 diterima  atau  hipotesis  yang  menyatakan  diduga  variabel  sosialisasi  pajak, pemahaman  perpajakan,  dan  tingkat  pendidikan  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung, diterima.

## 4. Koefisien Determinasi ( R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  wajib pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Hasil  pengujian  koefesien  determinasi  tersebut dapat dilihat pada tabel 17.

## Tabel 17 Uji Koefisien Determinasi Adjusted R Square
.712
Sumber: Output SPSS Versi 22 .
Berdasarkan  tabel  17  nilai adjusted  R  Square  sebesar  0,712  atau  sebesar  71,2%  dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2) dan  tingkat  pendidikan  (X3)  sedangkan  untuk  sisanya  sebesar  28,2%  (100-71,2=28,2) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar persamaan.

## 5. Uji statistik T (uji-t)
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  bebas  tersebut  secara individual  mempengaruhi  variabel  terikat.  Hasil  pengujian  dari  uji  statistik  t  tersebut  dapat dilihat pada tabel 18.
Tabel 18. Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.240 2.629 1.232 .220 Sosialisasi pajak (X1) .444 .054 .488 8.178 .000 Pemahaman perpajakan (X2) .466 .059 .465 7.833 .000 Tingkat pendidikan (X3) .060 .373 .008 .161 .872
Sumber: Output SPSS Versi 22
Berdasarkan  tabel  18  dapat  dilihat  hasil  pengujian  sebagai  berikut.  1)  Variabel sosialisasi pajak (X 1 ) memiliki t hitung sebesar 8,178 sedangkan t tabel sebesar 1,979, dengan nilai  signifikansi sebesar 000. Hal ini berarti H 0 ditolak dan H 1 diterima atau dapat dikatakan bahwa  sosialisasi  pajakberpengaruhterhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi Lampung  karena  nilai  t  hitung  >  t  tabel  dan  nilai  signifikansi  sebesar  000  yang  lebih  kecil dari  0,05.  2)  Variabel  pemahaman  perpajakan  (X 2 ),  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  7.833 sedangkan  t  tabel  sebesar  1,979,  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  000.  Hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H 2 diterima  atau  dapat  dikatakan  bahwa  pemahaman  perpajakan bepengaruhterhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung  karena  nilai  t hitung > t tabel, dengan nilai signifikansi sebesar 000 yang lebih kecil dari 0,05. 3) Variabel tingkat  pendidikan  (X 3 ),  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  0,161  sedangkan  t  tabel  sebesar 1,979, dengan nilai signifikansi sebesar 0,872. Hal ini berarti H 0 diterima dan H 3 ditolak atau dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  di  Provinsi  Lampung  karena  nilai  t  hitung  <  t  tabel,  dengan  nilai  signifikansi  lebih besar dari 0,05.

## Pengaruh  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Provinsi Lampung
Hipotesis  pertama  menunjukan  bahwa  variabel  sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Hal  ini  menunjukan  bahwa hipotesis  pertama  diterima  dan  (H 0 )  ditolak  artinya  semakin  tinggi  sosialisasi  pajak  maka semakin  tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajak.  Maka  variabel  sosialisasi  pajak  (X1)  secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Semakin  sering  dilakukan  sosialisasi,  wajib  pajak  dapat  memahami  hak  dan  kewajibannya yang  diharapkan  akan  mendorong  wajib  pajakuntuk  meningkatkan  kepatuhannya  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  yang  sering  mendapatkan  sosialisasi secara baik dan benar akan cenderung patuh sehingga dalam proses pungutan pajak mereka selalu  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  taat  berdasarkan  aturan  perpajakan yang  berlaku.  Semakin  sering  diadakan  sosialisasi  pajak  mengenai  pajak  dan  aturan-aturan perpajakan  maka  akan  semakin  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil  ini  berlawanan  dengan  penelitian  Sulistyo  (2020)  yang  menyatakan  bahwa sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  namun sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andriani  dan  Eva  (2015)  yang  menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di Provinsi Lampung
Hipotesis  kedua  menunjukan  bahwa  variabel  pemahaman  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Hal  ini  menunjukan bahwa hipotesis kedua diterima dan (H 0 ) ditolak artinya semakin wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui kententuan  terkait  kewajiban  perpajakan  yang  berlaku,  mengetahui  peraturan-peraturan mengenai  batas  waktu  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT),  mengetahui  fungsi Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  memahami  sistem  perpajakan  yang  digunakan (menghitung,  membayar,  dan  melapor  sendiri)  dan  sanksi  perpajakan.  Hal  tersebut  dapat meningkatkan  pemahaman  dan  wawasan  terhadap  peraturan  perpajakan.  Semakin  tinggi pemahaman  perpajakan  seseorang  terhadap  peraturan  perpajakan  akan  semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil  ini  berlawanan  dengan  penelitian  Adi  (2018)  yang  menyatakan  bahwa pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  UMKM,  namun sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andraini  dan  Eva  (2015)  yang  menunjukan bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.

## Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Provinsi Lampung
Hipotesis  ketiga  menunjukan  bahwa  variabel  tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Hal  ini  menunjukan  bahwa hipotesis  ketiga  ditolak  dan  (H 0 )  diterima.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  semakin  rendah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin sulit bagi wajib pajak tersebut  dalam  memahami  ketentuan  dan  peraturan  perpajakan.  Semakin  rendah  tingkat pendidikan  wajib  pajak  semakin  rendah  pula  kepatuhannya  membayar  pajak,  dikarenakan semakin  rendah  tingkat  pendidikan  wajib  pajak  maka  semakin  banyak  caran  untuk menghindari pajak.
Hasil  ini  berlawanan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agustina  (2016)  yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sejalan dengan penelitian Andriani dan Eva (2015)  yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  karena  tingkat pendidikan wajib pajak tidak memenuhi prasyarat, ditentukannya terdapat pengaruh t hitung yang lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikannya yang lebih besar dari 0,05.

## Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  dan  Tingkat  Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung
Hipotesis  ketiga  menunjukan  bahwa  variabel  sosialisasi  pajak  (X 1 ),  pemahaman perpajakan  (X 2 ),  dan  tingkat  pendidikan  (X 3 )  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Provinsi  Lampung.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dkk (2015) yang menjelaskan bahwa semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan maka diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap tanggung jawab  yang diberikan kepada wajib pajak serta pemahaman wajib pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  merupakan  cara  wajib  pajak  dalam  mengetahui  dan
memahami  peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak  yang  berlatar  belakang  pendidikan  minim dikarenakan  kurangnya  mendapatkan  informasi  tentang  sosialisasi  pajak  serta  pemahaman tentang sistem perpajakan yang diterapkan, akan membuat wajib pajak sulit untuk memahami kewajiban perpajakannya.  Akan tetapi, wajib pajak  yang berlatar belakang pendidikan  yang tinggi belum tentu wajib pajak yang patuh sehingga mereka melakukan penyelewangan pajak bahkan membuat pembukuan ganda untuk kepetingan yang berbeda beda.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan: sosialisasi  pajak  dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  sedangkan  tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  diantaranya  yaitu  penelitian  ini  hanya menggunakan  3  variabel  independen  yaitu  sosialisasi  pajak,  pemahaman  perpajakan,  dan tingkat pendidikan. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Adi, M., D. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Skripsi. Jurusan  Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45283/1/MUHAMM AD%20DIMAS%20ADI-FITK /diakses 22 Januari 2022.
[2].  Agustina,  K.,  A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakan  (Studi  empiris  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Buleleng).  Jurusan  S1 Akuntansi.
Universitas Pendidikan Ganesha. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/21078/13172 1 /diakses 22 Januari 2022.
[3].  Andriani,  Y.,  &  Eva,  H.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi,  Pemahaman  Perpajakan  dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM.
Jakarta:Universitas Muhammadiyah Jakarta . https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7309/45%20- %20Yulita%20Andriani.pdf?sequence=1 /diakses 5 Desember 2021.
[4].  Dianawati,  S.  (2008).  Analisis  Pengaruh  Motivasi  dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  asus  Pada  KPP  Pratama  Jakarta  Tanah  Abang  Satu). Jakarta: Universitas Islam Negeri . https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/20875/1/Susi%20Dianawati- FEB.pdf/ diakses 26 Juli 2021.
[5]. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2021).
[6]. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2019)
[7]. Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor . https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC&printsec=frontcover&hl=id /diakse s 13 Oktober 2021..
[8].  Putri,  A.,  D.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman,  Tarif  dan  Tingkat  Pendidikan  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  46  Tahun  2013  di Kota Malang. Malang: Universitas Brawijaya . https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/2019/1850 /diakses  17  Oktober 2021.
[9].  Rustiyaningsih,  S.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ Juli 2011, ISSN 0854-1981. 1-11. http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/download/94/34 /diakses  2  Desmeber 2021.
[10].  Satriani.  (2017).  Strategi  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar: Universitas Hasanuddin. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Y2Q1ZGIwMjU3 ZDk2YWRkZjhmYWU0ODhiYTZlNWFlYjc3NzIyYmM3ZA==.pdf /diakses 18 Desember 2021.
[11].  Sulistyo,  M.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pemilik  Usaha  Mikro dan  Kecil  (Studi  Kasus  di  Asosiasi  UMKM  Kabupaten  Grobongan,  Jawa Tengah). Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
http://repository.usd.ac.id/38103/1/162114133.pdf /diakses 10 November 2021.
[12].  Susilo,  J.,  E.,  &  Sirajuddin,  B.  (2013).  Pemahaman  Wajib  Pajak  Terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada  Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar    di  Kantor  Pelayan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir Barat). Hal : 2 . http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/1999/1/SKRIPSI17291803293104.pdf /di akses 19 september 2021.
[13]. Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-Isu   penting. Jakarta: LP3ES . http://library.usd.ac.id/web/index.php?pilih=search&p=1&q=0000123842&go=Detail /diakses 26 Juli 2021.
[14].  Undang-Undang  KUP.  (2013).  Ketentuan  Umum  da n  Tata  Cara  Perpajakan.  Pasal  1 No.11 .