INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7561-7572 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Siti Rahmawati
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631010150@student.unsika.ac.id

## Abstrak
Di  seluruh  dunia,  kemajuan  teknologi  digital  telah  membawa  kebiasaan  baru  kepada  orang-orang, termasuk  masyarakat  Indonesia.  Sekarang  kontrak  elektronik  digunakan,  orang  harus  bertatap  muka untuk  membuat  kesepakatan.  Kesepakatan  para  pihak  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik  disebut perjanjian elektronik menurut UU ITE. Perjanjian elektronik dibuat apabila Anda melakukan transaksi atau perbuatan hukum secara elektronik melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Sebagai bentuk kesepakatan para pihak, transaksi elektronik dapat dilakukan melalui kontrak elektronik atau jenis kontrak lainnya. Dalam fintech lending, kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat antara peminjam  dana  dan  pemberi  dana.  Kontrak  elektronik  adalah  yang  dibuat,  dilaksanakan,  dan ditandatangani secara elektronik tanpa tanda tangan atau kesepakatan fisik. Dengan demikian, menjadi lebih mudah untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam bidang bisnis. Layanan digital saat ini tidak lagi terbatas pada rumpun fisik atau sumber tertentu. Jurnal ini dibuat untuk membantu setiap orang yang  akan  melakukan  kontrak  atau  perjanjian  dengan  menggunakan  media  elektronik  memahami kekuatan  hukum  kontrak  perjanjian.  Dengan  kemajuan  teknologi  saat  ini,  kita  dapat  dengan  mudah memenuhi kebutuhan dan mendapatkan akses ke mereka dari mana saja dan kapan saja. Sekarang, hal- hal  yang  dulunya  harus  dilakukan  secara  langsung,  seperti  tanda  tangan  perjanjian,  dapat  dilakukan secara digital melalui komputer.
Kata Kunci : Kontrak, Hukum, Teknologi.

## Abstract
Throughout the world, advances in digital technology have brought new habits to people, including Indonesian society. Now that electronic contracts are used, people have to meet face to face to make a deal. An agreement between parties made via an electronic system is called an electronic agreement according to the ITE Law. An electronic agreement is created if you carry out transactions or legal actions  electronically  via  a  computer,  computer  network  or  other  electronic  media.  As  a  form  of agreement between the parties, electronic transactions can be carried out through electronic contracts or other types of contracts. In fintech lending, an electronic contract is an agreement made between a borrower  and  a  fund  provider.  An  electronic  contract  is  one  that  is  created,  executed  and  signed electronically without a physical signature or agreement. Thus, it becomes easier to reach agreements, especially in the business field. Today's digital services are no longer limited to certain physical areas or sources. This journal was created to help everyone who will enter into a contract or agreement using electronic  media understand the legal force of the contract agreement. With today's technological advances, we can easily fulfill our needs and get access to them from anywhere and at any time. Now, things that previously had to be done in person, such as signing agreements, can be done digitally via computer.
Keywords: Contract, Law, Technology

## PENDAHULUAN
Seiring perkembangan teknologi dan zaman, semua kebetuhuhan, sarana maupun keperluan  dengan  mudah  sudah  bisa  dilakukan  secara  digital.  Kebutuhan  layanan kebutuhan digital yang efektif semakin meningkat. Di dunia yang sudah dikembangi oleh teknologi yang semakin meningkat ini, penting bagi kita untuk membatasi keperluan yang nantinya akan menjadi dampak negatif bila dilakukan.
Aksesibilitas  merupakan  komponen  penting  dalam  pertumbuhan  layanan  digital. Layanan digital saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah atau sumber fisik tertentu. Dengan kemajuan  teknologi  saat  ini,  kita  dapat  dengan  mudah  memenuhi  kebutuhan  kita  dan mengaksesnya  dari  mana  saja  dan  kapan  saja.  Kini,  hal-hal  yang  sebelumnya  harus dilakukan  secara  langsung,  seperti  penandatanganan  perjanjian,  dapat  dilakukan  secara digital melalui komputer.
Fitur aksesnya juga memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan mudah melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau tablet. Salah satu manfaat era digital adalah  munculnya  inovasi  di  berbagai  bidang  yang  bergantung  pada  teknologi  digital sehingga memudahkan proses kerja kita. Sejak awal tahun 1980-an, ketika internet memulai revolusi, masyarakat sudah merasakan dampaknya.
Dikutip  dari  pendapat  Salim  HS  (2003)  kontrak  atau  perjanjian  adalah  hubungan hokum antara subjek hokum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Semua kontrak adalah perjanjian tetapi tidak semua perjanjian adalah kontrak.
Menurut  Suharnoko,  Doktrin  promissory  estoppel  telah  diterapkan  dalam  hukum kontrak dan perjanjian di Amerika Serikat, yang menganut sistem common law dan lebih didasarkan  pada  putusan  pengadilan.  Doktrin  ini  digunakan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  dirugikan  karena  mereka  percaya  dan  menaruh harapan  (secara  wajar)  terhadap  janji-janji  yang  diberikan  lawannya  dalam  tahap  pra- kontrak (negosiasi pra-kontrak).
Berdasarkan definisi hukum kontrak diatas, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar, baik yang didasarkan  pada sistem hukum eropa kontinental atau pun sistem hukum di indonesia. Pada dasarnya kontrak atau perjanjian tidak ditentukan adanya suatu bentuk tertentu, dan dapat dibuat secara tidak tertulis maupun tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu yang apabila tidak dilakukan, maka perjanjian itu tidak sah (Irianto, 2013).
Kebebasan  berkontrak  adalah  dasar  dari  kontrak.  Prinsip-prinsip  kebebasan  untuk membuat kontrak atau peranjian: dalam hukum perdata, pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian  apa pun  bentuknya. Pasal 1338 ayat 1 (satu) KUH Perdata  menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ini menunjukkan kebebasan berkontrak.
Sistem elektronik terdiri dari rangkaian perangkat  yang dapat melakukan berbagai tugas,  termasuk  mengumpulkan,  meniapkan,  mengolah,  menganalisis,  mengingirmkan, menyimpan, dan banyak lagi. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya Pasal 1 angka 17, melindungi perjanjian elektronik sebagai perjanjian antara pihak yang dilakukan melalui media elektronik.
Pihak  yang  dirugikan  mungkin  akan  menggugat  karena  masalah  hukum  seperti kerugian  sepihak  dan  wanprestasi  yang  muncul  dari  kontrak  elektronik  baru-baru  ini. Pengadilan akan membutuhkan banyak waktu.
Negara-negara yang belum memiliki peraturan yang jelas tentang teknologi informasi tidak boleh melakukan transaksi elektronik dengan Eropa. Selain itu, karena belum adanya undang-undang di bidang teknologi informasi di tengah tingginya tingkat kejahatan siber, Indonesia  dapat  mendapat  sanksi  jika  memblokir  jalur  routing  internet  dan  komunitas
internet  global.  Karena  UU  ITE  disahkan,  keraguan  masyarakat  terjawab.  Tetapi  ada beberapa komunitas yang tetap menggunakan akad konvensional. Keuntungan besar dari kontrak elektronik tidak menjawab banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. karena kontrak konvensional ada dan lazim sebelum kontrak elektronik.

## METODE PENELITIAN
Jurnal ini ditulis menggunakan  metode  penelitian hukum normatif. Ini adalah jenis penelitian  yang  sering  digunakan  untuk  memeriksa  suatu  norma  dalam  peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak ditafsirkan, apakah terdapat  pertentangan  norma  atau  apakah  peraturan  perundang-undangan  tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu.  Sebagai objek penelitian,  penulis  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Metode  penelitian kepustakaan digunakan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang memberikan gambaran lengkap tentang subjek dan objek penelitian (Ayu, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Kontrak Elektronik
Edmon  Makarim  dan  Deliana  (2003)  menjelaskan  definisi  "kontrak  elektronik"  atau "kontrak online" sebagai perjanjian atau perjanjian hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi dan jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh internet, jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia.
Munculnya revolusi teknologi informasi telah membawa era baru dalam beberapa usaha bisnis.  Era  ini  biasa  disebut  dengan  era  “globalisasi”,  yang  ditandai  dengan  munculnya teknologi yang semakin canggih, khususnya di bidang perkembangan teknologi yang relatif terkini.  Hal  ini  telah  memberikan  penyangga  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan infrastruktur fisik di masing-masing negara.
Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang dibuat, diimplementasikan, dan ditandatangani secara elektronik, tanpa memerlukan tanda tangan atau persetujuan fisik. Hal ini mempermudah proses kesepakatan, khususnya dalam lingkup atau bidang tertentu. Dalam kontrak elektronik, istilah "perjanjian para pihak" menunjukkan bahwa minimal harus ada dua pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk memastikan kesepakatan yang baik, kontrak tersebut sebaiknya dapat dibaca dan dipahami terlebih dahulu oleh semua pihak, terutama oleh pihak yang bukan pembuat kontrak elektronik.
Oleh karena itu, seseorang yang bukan pembuat kontrak elektronik sebaiknya tidak langsung menyetujui kontrak tersebut tanpa kesempatan untuk memahami isinya. Hal ini penting  karena  masih  terdapat  praktik  di  mana  satu  pihak  harus  menyetujui  kontrak elektronik dengan mengklik "setuju" tanpa diberikan kesempatan untuk mempelajari isinya terlebih dahulu.
Karena kontrak elektronik, seperti umumnya kontrak baku — yang tidak selalu berarti kontrak  elektronik — diciptakan  dan  disusun  oleh  salah  satu  pihak,  maka  perbedaannya antara  kontrak  elektronik  atau  kontrak  baku  dengan  kontrak  yang  disepakati  melalui negosiasi, yang sering disebut sebagai kontrak konvensional, menjadi jelas.
Sebagai kontrak yang dibuat  secara  sepihak, kontrak elektronik  diyakini akan lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan perlindungan pihak yang menyusun kontrak, dibandingkan  dengan  kepentingan  pihak  yang  tidak  terlibat  dalam  pembuatan  kontrak tersebut. Dalam praktiknya, sering ditemukan klausul-klausul dalam kontrak elektronik yang melibatkan aspek-aspek seperti mengabaikan norma dan prosedur penyusunan kontrak (Johannes Gunawan; 2020), pengurangan tanggung jawab satu pihak, pemindahan beban pada satu pihak, pembatasan hak/kewajiban satu pihak, serta penambahan hak/kewajiban satu pihak.
Contoh  konkret  dari  klausula-klausula  yang  dilarang  dalam  kontrak  elektronik melibatkan hal-hal seperti: penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang akibat proses pengiriman; data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang terafiliasi dengan pengelola laman; kebocoran data pribadi tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak; dan perubahan kebijakan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Untuk mengurangi dampak negatif kontrak elektronik di masa mendatang, diperlukan regulasi yang menekankan bahwa kontrak tersebut harus dibaca dan direview oleh pihak- pihak yang terkait erat dengan bidang atau substansi yang diatur dalam kontrak elektronik.
Membaca dan memahami kontrak elektronik menjadi suatu keharusan bagi siapa pun yang  akan  terikat  dalam  kontrak  tersebut.  Sesuai  dengan  Pasal  55  PP  No  80/2019, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik menjadi wajib. Hal ini seharusnya diakui  oleh  pihak  yang  akan  terikat  dalam  kontrak  elektronik  untuk  membaca  dan memahami kontrak tersebut terlebih dahulu.
Membaca dan memahami menjadi krusial karena berkaitan dengan ciri-ciri kontrak baku yang juga terdapat dalam kontrak elektronik, seperti tanpa batas wilayah, tanpa wajah, tanpa kertas, tanpa uang tunai, tanpa tanda tangan tertulis, dan yang paling penting adalah yurisdiksi  ganda  (Johannes  Gunawan;  2022).  Dalam  konteks  yurisdiksi  ganda  yang terkandung dalam kontrak elektronik, membayangkan skenario tersebut menjadi esensial.
Sebagai contoh, dalam sebuah kontrak elektronik dari media sosial, disebutkan bahwa jika terjadi konflik antara pihak-pihak, dan domisili salah satu pihak pengguna berada di negara  persemakmuran,  hukum  dan  forum  yang  berlaku  adalah  hukum  dan  forum  di negara domisili pihak pengguna yang terikat dalam kontrak elektronik. Namun, jika salah satu pihak pengguna berada di luar negara persemakmuran, misalnya di negara dengan sistem hukum civil law, maka hukum dan forum yang berlaku adalah hukum dan forum negara  persemakmuran.  Ini  sekali  lagi  menyoroti  pentingnya  membaca  dan  memahami kontrak elektronik.
Aspek lain yang perlu dipertimbangkan mengenai bagaimana sebuah kontrak dapat melindungi  kerahasiaan  data  pribadi  individu  yang  terlibat  dalam  kontrak  elektronik. Penting  untuk  diingat  bahwa  tidak  ada  subyek  hukum  atau  lembaga  yang  dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi yang diserahkan ketika seseorang terlibat dalam kontrak elektronik (Dwi, 2022).
Kontrak merupakan elemen penting dalam meningkatkan setiap transaksi antara dua pihak,  terutama dalam aktivitas yang  berhubungan dengan bisnis seperti  jual beli, sewa guna usaha, penjual otomatis, dan sebagainya. Handelsaktiviti di dunia yang didorong oleh kemajuan teknologi digital saat ini tidak hanya berlaku pada kegiatan yang transparan.
Perjanjian  kontrak  elektronik  ini  adalah  perjanjian  yang  dibuat  antara  para  pihak melalui sistem elektronik. Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum jika dipenuhinya empat syarat sah perjanjian ini.
Kontrak elektronik, sering dikenal sebagai “kontrak elektronik” atau “kontrak online”, adalah perjanjian hukum yang dibuat dan dikelola secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Akad jenis ini mempunyai keabsahan hukum yang sama dengan akad adat yang bercirikan pena di bagian atas. Jurnal elektronik mencakup berbagai topik, termasuk penjualan, pembelian, layanan, dan banyak lagi.
Beberapa ciri khas dari kontrak elektronik mencakup:
1. Tanda tangan elektronik, yang merupakan suatu bentuk tanda atau referensi dalam kontrak  elektronik  sebagai  bukti  persetujuan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat.  Tanda tangan  elektronik  dapat  berupa  tanda  tangan  digital,  penulisan  nama,  atau  tanda tangan digital yang dihasilkan oleh perangkat lunak tertentu.
2. Kesepakatan online: Kontrak ini umumnya disetujui melalui situs web, platform, atau aplikasi khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengisi formulir, menyetujui syarat dan ketentuan, dan menandatangani secara elektronik.
3. Dokumen  elektronik:  Semua  dokumen  terkait  kontrak,  seperti  proposal,  surat penawaran, atau email yang berisi persetujuan, dapat menjadi bagian integral dari kontrak elektronik.
4. Kesepakatan dan perjanjian: Kontrak elektronik mengatur persetujuan antara pihak- pihak yang terlibat, termasuk ketentuan, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
5. Rekam  elektronik:  Kontrak  elektronik  sering  mengandung  jejak  elektronik  yang mencatat  semua  interaksi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat,  termasuk  riwayat perubahan dan penandatanganan.
6. Kemampuan pencetakan: Konsumen atau pihak yang terlibat biasanya diberikan akses untuk mencetak atau menyimpan salinan kontrak elektronik sebagai bukti.
Kontrak elektronik biasanya mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat kontrak tersebut dibuat. Di banyak negara, ada undang- undang  dan  regulasi  yang  mengatur  penggunaan  kontrak  elektronik,  seperti  Undang- Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia dan UETA (Uniform Electronic Transactions Act) di Amerika Serikat.
Banyak  ungkapan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  di  digitalkan  pada  berkas  atau dokumen nya  disebut sebagai e-kontrak, padahal e-kontrak tidak bisa dikatakan demikian. Prinsip utama suatu perjanjian adalah kesepakatan. Meskipun bentuk kesepakatan dalam transaksi elektronik umumnya sama, bentuknya berbeda.
Pasal  8  UU  ITE  mengatur  "waktu  pengiriman"  dan  "waktu  penerimaan"  informasi elektronik,  jika  penjelasan  di  atas  dihubungkan  dengan  UU  ITE.  Perlu  dicatat  bahwa ketentuan waktu yang disebutkan di atas dapat diatur secara mandiri oleh pihak yang ingin mencapai perjanjian. Salah satu pihak dapat membaca rumusan dasar perjanjian setelah mencapai kesepakatan sampai perjanjian selesai dibuat.
Perjanjian ini juga dikenal sebagai "click warp"; ini adalah jenis kontrak yang umum digunakan  untuk  transaksi  online  dan  lisensi  perangkat  lunak  di  mana  pengguna  harus menyetujui syarat dan ketentuan.
Dalam rangka perjanjian elektronik, maka kita harus mengacu pada rumusan pasal 1 angka 12 UU ITE, yaitu:
"Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, atau terkait dengan, informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat otentikasi dan otentikasi."
Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua istilah kunci yang perlu diperhatikan terkait dengan  Sistem  Elektronik,  yakni:  verifikasi  dan  otentikasi.  Agar  dapat  menandatangani
kerangka kontrak elektronik atau dokumen elektronik, pengguna harus melakukan verifikasi dan otentikasi guna menjamin keabsahan dokumen elektronik yang diberikan. Salah satu contoh  metode  otentikasi  adalah  melalui  sidik  jari.  Perjanjian  elektronik  umumnya  tidak menggunakan tanda tangan fisik dari  pihak yang menandatanganinya, melainkan dapat berupa barcode atau kode spesifik yang memerlukan penggunaan kata sandi, PIN, sidik jari, dan sejenisnya (Pratama, 2017).
Tingkat Keabsahan Perjanjian Atau Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Perdata dan UU ITE
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  melalui  sistem  elektronik  disebut  perjanjian elektronik  atau  digital.  Apabila  melakukan  transasksi  elektronik  atau  perbuatan  hukum melalui  komputer,  perjanjian  dibuat.  Contohnya  adalah  perjanjian  pendanaan  antara peminjam  dana  (misalnya  pinjol)  dan  pemberi  dana,  yang  harus  dibuat  dalam  bentuk dokumen elektronik.
Dalam sebuah perjanjian, terdapat beberapa komponen yang melibatkan:
a. Unsur Essensialia, yang merupakan elemen-elemen yang harus hadir dalam perjanjian. Komponen ini erat kaitannya dengan persyaratan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur ini digunakan untuk menilai keberadaan dan jenis perjanjian, seperti contohnya kesepakatan.
b. Unsur Naturalian, yang merupakan elemen-elemen yang biasanya ada atau menjadi sifat alamiah dari suatu perjanjian, sehingga secara inheren melekat pada perjanjian, seperti memberikan jaminan terhadap cacat pada barang.
c. Unsur Accidentalia, yang merupakan elemen-elemen yang harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian, seperti alamat pengiriman barang dan metode  pembayaran yang akan digunakan.
Dalam  situasi  ini,  bentuk  fisik  suatu  perjanjian  atau  kontrak  tidak  menentukan seberapa sah perjanjian tersebut. Memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dokumen cetak dan elektronik, baik tulisan lisan maupun, akan dianggap sah menurut hukum. Empat syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak;
b. Keahlian kedua belah pihak; dan
c. Alasan sah.
Secara  khusus  PP  71/2019  mengatur  beberapa  persyaratan  hukum  perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, yaitu:
a. Adanya kesepakatan antar para pihak;
b. Dilakukan oleh  subyek hukum yang berwenang atau yang berwenang mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Dan
c. Objek transaksi tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau kesepakatan umum. Perjanjian  elektronik  yang  ditujukan  kepada  orang  Indonesia  harus  dibuat  dalam bahasa  Indonesia,  kecuali  empat  syarat  tersebut.  Kontrak  elektronik  yang  mempunyai klausul baku harus mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai klausul baku. Selain itu, perjanjian atau kontrak elektronik harus memuat ketentuan sebagai berikut:
1. Identitas pihak
2. Objek dan spesifikasi transaksi elektronik
3. Ketentuan transaksi
4. Harga dan biaya
5. Tata cara apabila ada pihak yang membatalkan
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat tersembunyi.
7. Pilihan hukum untuk menyelesaikan transaksi elektronik.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perjanjian atau kontrak elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem  dan  transaksi  elektronik  juga  mengaturnya.  Menurut  Pasal  1  angka  12  Undang- Undang ITE Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang terkait, terasosiasi, atau terhubung dengan Informasi Elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat untuk verifikasi dan autentikasi. Kekuatan hukum alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang secara khusus mencakup:
1. Informasi  Elektronik,  Dokumen  Elektronik,  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
2. Informasi  Elektronik,  Dokumen  Elektronik,  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Selama penggunaan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Unda, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah.
4. Ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat dan dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Menurut Pasal 11 UU ITE 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi yang sah selama memenuhi persyaratan berikut:
a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya terkait dengan penanda tangan
b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya dimiliki oleh penanda tangan
c. Segala  perubahan  pada  tanda  tangan  elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui
d. Segala  perubahan  pada  informasi  elektronik  yang  terkait  dengan  tanda  tangan elektronik tersebut dapat diketahui setelah waktu penandatangan;
e. Cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangan; dan
f. Menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan pada informasi elektronik yang terkait.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5-12 disebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah alat bukti sah yang disahkan, yang merupakan  perpanjangan  tangan  alat  bukti  sah  menurut  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia.
Jika  ditinjau  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Sistem  ayat  2  pasal  47  diatur  bahwa  kontrak  elektronik  dianggap  sah apabila:
a. Adanya kesepakatan antara para pihak
b. dilakukan oleh  subyek hukum yang berwenang atau yang berwenang mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c. ada syarat-syarat tertentu
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan  memenuhi  empat  syarat  tersebut,  pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  dapat diperhatikan. Pasal ini sangat penting untuk berkontrak karena mencakup hal-hal berikut:
1. Bebas membuat jenis perjanjian
2. Bebas mengatur bentuk perjanjian
3. Bebas mengatur bentuk perjanjian.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak saat ini tidak hanya dikenal di  dalam  dan  di  luar  KUHPerdata,  tetapi  telah  berkembang  menjadi  kontrak  elektronik sebagai  akibat  dari  kemajuan  teknologi.  Dalam  kontrak  konvensional,  para  pihak menentukan  isi,  bentuk,  syarat,  dan  pelaksanaan  kontrak,  sedangkan  kontrak  elektronik dibuat secara elektronik.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, kontrak elektronik yang disebut juga dengan e- kontrak adalah kontrak yang dibuat secara elektronik melalui interaksi antara pihak-pihak yang ditawarkan dengan  sistem elektronik. Oleh karena  itu, jika dibandingkan dengan jenis transaksi legal lainnya, kontrak elektronik lebih sering digunakan dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan digital adalah hal lain yang perlu diperhatikan tentang kontrak elektronik. Karena perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK),  kontrak  elektronik  dan  tanda  tangan  digital kemungkinan besar akan muncul dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar e-kontrak agar dapat menerapkan konsep hukum di dalamnya.
DAFTAR PUSTAKA
Artanti, Ayu. Dyah and Widiatno. Wih, Men. 2020. Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18  Ayat 1 UU ITE ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. JCA of LAW. Vol. 1
No. 1
Efendi,  Jonadi  dan  Ibrahim,  Johnny.  2018. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris. Permada Media Group.
H.S , Salim, 2003. Hukum Kontrak Teori & Tekni.  Jakarta, Sinar Grafika..
Hebimisa,  Fitmar.  Rimbing,  Nontje.  Emilia  Londa,  Josina.  2022.    Penegakan  Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. E-Journal UNSTRAT. Vol. 10 No. 4.
Irianto, Sigit. 2013. Hukum Kontrak dan Perkembangan nya. Jurnal Spektrum Hukum. Vol 10, No 1 .
Makarim,  Edmon  dan  Deliana.  2003. Kajian  Aspek  Hukum  Perikatan,  dalam  Edmond Makarim, Kompilasi Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada.
Munawaroh, Nafiatul. 2022. “Keabsahan perjanjian Elektronik dan Syaratnya” diakses pada 01  November  2023.  Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan- perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/
Pratama,  Bambang.  2017 .    “Mengenal  Kontrak  Elektronik,  Click -wrap  agreement  dan Tanda  Tangan  Elektronik”  diakses  pada  30  Oktober  2023.  Dari https://business- law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement- dan-tanda-tangan-elektronik/
Puspita Sari, Ikka .Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. JA: Jurnal Al-Wasath 3, No.2.
Rachmanto, A Dwi .2022.  “Memahami Kontrak Elektronik” diakses pada 10 November 2023.  Dari https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/08/memahami-kontrak- elektronik
Salsabila,  Ditiya.  Ispriyarso,  Budi.  2023  .Efektivitas  Keabsahan  Kontrak  Elektronik Berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  :  AL- MANHAJ. Volume 5 Number 2.
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Prenada Media.
Walangitang,  Alicia.  Maramis,  Frans.  S.  Mamengko,  Rudolf.  2020.    Kajian  Hukum  atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPERDATA.
Lex Privatum.Vol. VIII/No. 2