## OPTIMALISASI MODEL MANAJEMEN WAKAF: PERAN PENDIDIKAN TINGGI DAN AUDIT SEKTOR PUBLIK
Chandra Suparno Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Email : chandrasuparno@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengembangkan  sebuah  pemodelan  wakaf terintegrasi sebagai upaya penguatan wakaf melalui pengintegrasian potensi wakaf, perguruan tinggi,  dan  audit  sector  publik  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  studi  literatur  yang  diawali  dari  permasalahan  besarnya  potensi  wakaf  di  Indonesia yang  belum  dikelola  secara  optimal.  Kondisi  tersebut  menjadi  peluang  besar  bagi  sektor pendidikan  untuk  dapat  ditransformasikan  menjadi  sebuah  keuntungan  besar  melalui  jalinan kerjasama  antara  perguruan  tinggi  dengan  audit  sektor  publik  dan  institusi  wakaf  dalam rangka  pengembangan  dan  penguatan  keberadaan  institusi  wakaf  sebagai  sebuah  entitas ekonomi alternatif yang profesional.
Kata Kunci: Good Governance, Pendidikan, Audit Sektor Publik, Wakaf

## Abstract
The  goal  of  this  paper  is  to  develop  a  model  for  waqf  empowerment  through  the integration  of  waqf  potential  and  higher  education  institution  and  public-sector  auditing  in Indonesia.  In  developing  a  model  in  this  paper,  a  literture  study  approach  was  employed. Since the existence of a great waqf potential in Indonesia has not been cultivated optimally, it is a big opportunity for educational sector to transform this challenge into a great benefit for creating  a  mutual  cooperation  between  higher  education  institution,  public-sector  auditing and waqf institution in term of enhancing and empowering the existence of waqf institustion as a professional economic entity.
Keywords: Good Governance, Education, Public-Sector Auditing, Waqf

## PENDAHULUAN
Semenjak  diberlakukannya Masyara- kat  Ekonomi  ASEAN  (ASEAN Economic Community )  pada  awal  2016,  Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN tidak  dapat  mengelak  dari  kesepakatan tersebut  dan  tentunya  harus  mampu bersaing  dengan  negara  ASEAN  lainnya. Adapun  tujuan  dibentuknya  kerjasama  ini adalah  untuk  mewujudkan  sebuah  tatanan ekonomi yang bebas dan terbuka dalam hal aliran  barang,  jasa,  investasi,  dan  aliran modal  di  kawasan  negar-negara  Asia Tenggara  (Hakim,  2013),  dan  pada akhirnya  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  seluruh  anggota  ASEAN sehingga  mampu  menghadapi  persaingan pada lingkup regional dan global.
Keikutsertaan Indonesia dalam kerja- sama  ini  dapat  dijadikan  sebagai  peluang untuk  mewujudkan  pembangunan  nasional Indonesia yang  bertujuan untuk mewujud- kan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan  pembangunan  ekonomi  nasi- onal  di  Indonesia  tidak  akan  terwujud dengan  baik  jika  masih  meninggalkan permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, isu  kemiskinanini  masih  menjadi  tugas utama negara untuk dapat segera diselesaikan.
Mengacu  kepada  data  dari Oxford Poverty  and  Human  Development  Initia- tive , diketahui bahwa pada 2013, sebanyak
1,6  milyar  masyarakat  di  seluruh  dunia masih  hidup  dalam  masalah  kemiskinan. Demikian  juga  yang  terjadi  di  Indonesia, keadaan  tingkat  kemiskinan  masih  tinggi.
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh BPS, per Maret 2015, angka kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 28,9 juta.
Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia  sangat  besar,  namun  tidak demikian  dengan  kondisi  kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia merupakan negara  yang  diunggulkan  dalam  hal ketersediaan  atau  potensi  sumber  daya alam,  namun  tidak  dengan  sumber  daya manusianya. Berdasarkan  data terbaru dari UNDP  ( United  Nations  Development
Programme ), angka HDI ( Human Development  Index )  di  Indonesia  masih terbilang  rendah  yaitu  sebesar  0,68  dan masuk  ke  dalam  kategori medium  human development. Hal  tersebut  menjadikan banyak    pihak    masih  meragukan    bahwa liberalisasi    sektor    jasa    ASEAN    seiring dengan  diterapkannya Komunitas  Ekono- mi    ASEAN    2015    akan    lebih  mengun- tungkan    Indonesia,    khususnya    para pekerja  Indonesia (Keliat dkk, 2013).
Beberapa  kajian  sebelumnya  telah menyebutkan  berbagai  strategi  yang  dapat dipakai  agar  Indonesia  mampu bersaing di pasar bebas, misalnya  lebih  meningkatkan pemeriksaan    ekspor  impor    secara  teliti, perlunya  stabilitas    politik,    pemerintahan yang bersih dari korupsi,  ketertiban sosial, serta  adanya    inovasi    teknologi    dan ketersediaan    infrakstruktur    yang    mema- dai.  Namun    untuk    mencapai    itu  semua, dibutuhkan    pula  sumber  daya  manusia yang  ahli  dalam  bidang-bidang  tertentu, dan    mampumemanfaatkan    sumber    daya alam  yang  ada  sebaik-baiknya  sehingga meningkatkan    pengelolaan    produksi bahan    baku    agar    masyarakat    Indonesia memiliki  standar  kesejahteraan  ekonomi yang memadai.
Sebagai  upaya  untuk  percepatan pengentasan kemiskinan dari sektor alternatif,  Indonesia  memiliki  potensi sumber  daya  wakaf  yang  sangat  besar namun  pada  praktiknya  masih  belum teroptimalkan.  Berdasarkan    data    Badan Wakaf  Indonesia,  jumlah  tanah  wakaf  di Indonesia  sampai  dengan  2012  telah mencapai  3,49 miliar hektar, terbentang di 420.003  titik  di  Indonesia  dari  Sabang sampai  Merauke.  Potensi  lahan  ini  apabila dikonversikan  ke  dalam  rupiah  senilai dengan  349  miliar  rupiah.  Jumlah  yang sangat besar, namun kenyataan di lapangan menunjukan  sebaliknya,  dimana  hampir semua potensi wakaf tersebut  belum  dapat dikelola secara produktif.
Satu  dari  sekian  masalah  yang terdapat  dalam  hal  optimalisasi  pengelo-
laan  wakaf  ini  adalah  aspek  sumber  daya manusianya  atau  biasa  disebut  dengan istilah nazhir Sebagian  besar nazhir atau para  penerima  wakaf  tidak  memiliki  ide tentang  bagaimana  cara  mengelola  wakaf secara  produktif.  Mayoritas  dari  para penerima wakaf tersebut hanya berkutat di bidang  pembangunan  tempat ibadah, pemakaman  dan  fasilitas-fasilitas  publik lainnya  yang  cenderung  tidak  produktif (Djunaedi,  2013),  padahal  sesungguhnya wakaf  tidak  hanya  terkait  dengan  isu-isu spiritualitas  dan  agama,  tetapi  juga merupakan  sebuah  isu  penting  yang  dapat mempengaruhi  aspek  ekonomi,  politik, komunitas,  pendidikan,  dan  pembangunan sosial  kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu, pengelolaan wakaf secara produktif dengan sistem manajemen yang lebih baik menjadi sangat  penting  untuk  dilakukan  dalam rangka  merealisasikan  beberapa  aspek tersebut,  dan  salah  satunya  adalah  aspek ekonomi (Chowdhury, 2013).
Artikel  ini  menggagas  sebuah  model tentang  bagaimana  manajemen  wakaf dapat  berjalan  secara  akuntabel  dan berdasarkan  prinsip-prinsip good  gover- nance, serta  dapat  menjadi  lebih  produktif dan  bernilai  ekonomi  tinggi.  Selanjutnya, akan  dipaparkan  pula  tentang  bagaimana hubungan  antara  wakaf  dengan  upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang secara tidak langsung akan mampu  memperkuat  Indonesia  dalam menghadapi  persaingan  ekonomi  dalam format Masyarakat Ekonomi Asean.

## TELAAH PUSTAKA Potensi Wakaf Di Indonesia
Sejak 2004, Indonesia telah memiliki sebuah badan resmi yang mengelola urusan wakaf.  Menurut  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  2004,  badan  ini  diberi  nama Badan  Wakaf  Indonesia.  Badan  ini memiliki  wewenang  untuk  mengendalikan seluruh  urusan  yang  berkaitan  dengan wakaf.  Badan  Wakaf  Indonesia  melayani tiga  macam  pelayanan  wakaf  yakni  (1) wakaf  harta  begerak,  (2)  wakaf  tanah,  dan (3)  wakaf  tunai.  Namun  dalam  pelak-
sanaannya,  badan  ini  menjadi  lebih  fokus pada wakaf tanah dan uang tunai.
Berdasarkan  data    Badan  Wakaf Indonesia,  jumlah  potensi  wakaf  tanah  di Indonesia  telah  menyentuh  angka  349 Miliar  rupiah.  Sejak  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  41  Tahu  2004,  Badan Wakaf  Indonesia  semakin  leluasa  dalam mengakomodasi  pelaksanaan  wakaf  uang tunai.  Berangkat  dari  kondisi  tersebut, potensi  wakaf  tunai  pun  kini  bisa  terbaca. Dengan  asumsi  penduduk  muslim  di Indonesia  sejumlah  200  juta  jiwa  (dengan asumsi  setiap  muslim  dapat  menabung kemudian berinfak sejumlah Rp 50.000,00 per  bulan)  maka  potensi  untuk  dapat mengumpulkan  uang  tunai  sejumlah  Rp 120.000.000.000.000,00  per  tahun    adalah sangat memungkinkan.

## Isu Agama dalam Wakaf
Masih  banyak  kalangan  yang  salah persepsi  bahwa  wakaf  ini  hanya  terbatas untuk umat Islam. Wakaf, sebenarnya juga dapat  melibatkan  masyarakat  non-muslim pada  umumnya,  sebagaimana  yang  telah diungkapkan oleh World Islamic Economic Forum yang  menyatakan  bahwa  wakaf adalah salah satu instrumen untuk menjembatani anatara muslim dengan non- muslim,  entah  itu  non-muslim  bertindak sebagai  pemberi  manfaat  maupun  sebagai penerima  manfaat  dari  wakaf  ini  (Zuraya, 2014).  Jadi  pada  intinya,  potensi  wakaf yang  ada  di  Indonesia  dapat  dikelola  dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Peran Institusi Pendidikan
Menjelang dibukanya pasar persaingan  bebas,  kompetisi  di  dunia ekonomi  pun  kian  ketat,  sehingga  dunia perwakafan di  Indonesia, nampaknya  akan sangat  sulit  untuk  berkembang  tanpa adanya  sentuhan entrepreneurship. Hal  ini mengarah kepada suatu  konsekuensi untuk memperhatikan beberapa aspek yang harus diperkuat  sebelum  pada  akhirnya  dapat menciptakan  kolaborasi  antara  wakaf dengan entrepreneurship.
1. Aspek Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  merupakan elemen  utama  yang  harus  diperkuat,
mengingat  aspek    ini  lah  yang  kemudian akan  menjalankan  dan  mengelola  potensi wakaf  secara  produktif.  Untuk  menghasil- kan  individu-individu  yang  berkualitas, tentu  diperlukan  pendidikan  yang  layak. Fakta  sejarah  juga  menunjukkan  bahwa salah satu dari beberapa tujuan keberadaan wakaf  itu  adalah  untuk  mengedukasi masyarakat  secara  mental,  spiritual,  dan ekonomi  (Mohsin,  2009).  Dari  sini  dapat kita  ketahui  bahwa  hubungan  wakaf  dan pendidikan  adalah  sangat  relevan  dan berpotensi untuk saling menguntungkan.
2. Aspek Sektor Pendidikan Tinggi
Perguruan  tinggi  yang  mempunyai fokus  di  bidang  ekonomi  dan  bisnis, memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  hal  membentuk  dan  mencetak kualitas  para  mahasiswanya  sebelum mereka  terjun  pada  kehidupan  bermasya- rakat,  sebagaimana  yang  dinyatakan  juga oleh  Farrant  (1964)  bahwa  pendidikan merupakan  sebuah  proses  belajar  untuk hidup  sebagai  anggota  masyarakat  yang bermanfaat.
Mendasari  penjelasan  sebelumnya tersebut, maka program pendidikan ( entre- preneurship) menjadi  sangat  dibutuhkan sebagai  sarana  untuk  membekali  maha- siswa dengan berbagai kemampuan berwirausaha untuk dapat menciptakan dan mengembangkan  sebuah  bisnis  (Ewubare, 2010).  Program  ini  pun  diharapkan  dapat lebih  mendorong  kemampuan  mahasiswa dalam hal menyalurkan bakat dan kreatifitas mereka pada sektor yang mereka inginkan (Agoha, 2011).
Berlandaskan  kepada  argumen  terse- but,  dalam rangka untuk mengintegrasikan antara  wakaf  dengan  institusi  perguruan tinggi, program pelatihan entrepreneurship yang  ada  di  perguruan  tinggi  harus diupayakan  untuk  dapat  ditingkatkan,  baik dari segi kualitas maupun kuantitas kepada para  mahasiswanya  yang  dapat  dijadikan bekal  yang  memadai  untuk  menjadi seorang  wirausahawan  yang  memiliki kemampuan  mumpuni  sehingga  mereka dapat dilibatkan dalam pengelolaan potensi wakaf secara produktif.

## Peran audit sektor publik
Fokus  utama  peranan  audit  sektor publik  dalam  tulisan  ini  adalah  berkaitan dengan  upaya  untuk  mewujudkan  prinsip good  governance dalam  sebuah  organisasi sosial. Hal ini penting, mengingat  tuntutan masyarakat  akan  akuntabilitas,  rasa  adil dan  bersih,  serta  transparan  atas  penye- lenggaraan  pemerintahan  saat  ini  kian meningkat  sehingga  harus  disikapi  dengan serius. Penegakkan aspek good governance harus  menjadi  komitmen  bersama  oleh para  pemangku  jabatan,  terutama  yang berkait dengan jabatan di organisasi sektor publik.
Untuk  mewujudkan good  gover- nance pada sektor publik, ada beberapa hal berkait  dengan  kebijakan  yang  harus diperhatikan  antara  lain  penetapan  standar etika  dan  perilaku  pelaksana  jabatan, penetapan  struktur  organisasi  dan  proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur  tentang  peran  dan  tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik,  pengaturan  sistem  pengendalian organisasi  yang  memadai,  dan  pelaporan eksternal  yang  disusun  berdasarkan  sistem akuntansi  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintahan.
Selanjutnya,  berkait  dengan  penga- turan  sistem  pengendalian  organisasi  yang memadai,  hal  ini  menyangkut  permasa- lahan  tentang  manajemen  risiko,  audit internal,  pengendalian  internal,  pengang- garan,  manajemen  keuangan  dan  pelatihan untukstaf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan  tersebut  telah diakomodasi  di  dalam  paket  undang- undang  di  bidang  pengelolaan  keuangan negara  yang    telah  diterbitkan  oleh pemerintah.  Berlakunya  peraturan  perun- dangundangan  di  bidang  keuangan  negara yang  meliputi  UU  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  dan  UU  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan peraturan pendukungnya.
Selaras  dengan  penelitian  Bank Dunia (1999), disimpulkan bahwa terdapat korelasi  yang  positif  antara  praktik good governance yang  baik  dengan  hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, diantaranya menyangkut  pendapatan  per  kapita  yang meningkat,  berkurangnya tingkat  kematian bayi,  dan  kemampuan  membaca  dan menulis  masyarakat  yang  lebih  baik. Praktek-praktek good  governance yang baik  juga  dapat  meningkatkan  iklim keterbukaan,  integritas,  dan  akuntabilitas sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar good governance pada sektor publik.
Adapun  secara  lebih  terperinci, prinsip-prinsip good  governance memiliki tiga  prinsip  dasar.  Pertama,  prinsip keterbukaan,  sangat  diperlukan  untuk meyakinkan  bahwa  stakeholders  memiliki keyakinan  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  tindakan  terhadap  institusi pemerintah  atau  pengelola.  Iklim  keter- bukaan  yang  diciptakan  melalui  proses komunikasi  yang  jelas,  akurat,  dan  efektif dengan pihak pemangku kepentingan dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan  secara  tepat  waktu  dan  efektif.. Kedua,  aspek  integritas  yang  meliputi  dua hal pokok, yaitu kejujuran dan kelengkapan  informasi  yang  disampaikan kepada  masyarakat  terhadap  pengelolaan sumber  daya,  dana,  dan  urusan  publik. Dalam  sebuah  organisasi,  aspek  integritas ini  dapat  dilihat  pada  proses  pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan  kinerja  yang  dihasilkan  dalam  suatu periode tertentu. Ketiga, akuntabilitas yang merupakan  bentuk  pertanggungjawaban setiap  individu  maupun  secara  organisasi dalam  institusi  publik  kepada  pihak-pihak luar  yang berkepentingan atas pengelolaan sumber  daya,  dana,  dan  seluruh  unsur kinerja  yang  diamanatkan  kepada  mereka. Secara umum, ketiga prinsip good governance tersebut, tercermin secara jelas dalam  proses  penganggaran,  pelaporan keuangan,  dan  pemeriksaan  atas  pengelo-
laan dan tanggung jawab  keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang  undangan  di  bidang  keuangan negara (Wakhyudi, 2005).
Dalam  konteks  tulisan  ini,  kebera- daan  audit  internal  terhadap  penyeleng- garaan wakaf diharapkan dapat meningkat- kan  kinerja  dari  para  pengelola  wakaf  dan juga  untuk  mengawasi  aliran  dana  yang masuk  ke  dalam  sektor  wakaf,  mengingat potensi  dana  wakaf  yang  ada  di  Indonesia sangat besar.

## PEMBAHASAN Model Wakaf  Terintegrasi
Ide    pengintegrasian  antara  wakaf dengan  institusi  pendidikan  dalam  karya tulis  ini  menawarkan  sebuah  kerangka konspetual  dari  manajemen  wakaf  yang dikembangkan  dari  model  manajemen wakaf  awal  yang  dibangun  oleh  oleh  Sula (2009);  model  wakaf  dan  pendidikan terintegrasi oleh Suparno (2014), kemudian dikembangkan kembali oleh penulis dengan  menambahkan  aspek  audit  sektor publik  guna  mempertegas  pentingnya aspek  proses  audit  internal  dalam  rangka mewujudkan  praktik good  governance dalam manajemen wakaf.
Skema  model  wakaf  dan  pendi- dikan  terintegrasi  dapat  dijelaskan  pada Gambar  1.  Model  tersebut  merupakan gambaran tentang bagaimana proses pengelolaan  wakaf  (baik  wakaf  tunai maupun  tanah)  yang  berasal  dari waqif (pihak  yang  memberikan  uang  atau  tanah untuk  wakaf)  diserahkan  kepada  institusi wakaf  yang  terlibat,  kemudian  badan  ini mendistribusikan  harta  tersebut  kepada nazhir (pihak  yang  menerima  wakaf). Nazhir,  dalam  model  ini,  merupakan sumber  daya  manusia  yang  berasal  dari institusi perguruan tinggi yang sebelumnya telah  mengikuti  dan  dibekali  kemampuan kewirausahaan oleh pihak perguruan tinggi tersebut.
Gambar 1. Skema Model Wakaf Dan Pendidikan Terintegrasi
Sebagai  konsekuensi  dari  kondisi tersebut,  institusi  wakaf  yang  terlibat dianjurkan untuk menjalin mutual relationship dengan  perguruan  tinggi dalam  hal  pengelolaan  aset  wakaf  yang tersedia.  Dari  sini,  para nazhir yang kemudian  akan  ditunjuk  oleh  sebuah Badan  Wakaf,    diharapkan  lebih  diutama- kan  yang  berasal  dari  lulusan  instistusi pendidikan  tinggi  yang  telah  menjalin kerjasama  dengan  institusi  wakaf  yang terlibat.  Pada  saat nazhir telah  ditunjuk, maka  mereka  dapat  memanfaatkan  aset wakaf  dari  Badan  Wakaf  untuk  dipergu- nakan dalam kegiatan-kegiatan bisnis, baik dalam  sektor  rill  maupun  sektor  keuangan ( investment choice ).
Selanjutnya,  jika  kegiatan  bisnis tersebut  telah  menghasilkan  laba,  maka nazhir berhak  untuk  mengambil  sebanyak 10%  dari  total  keuntungan,  sedangkan yang  90%  mutlak  harus  diserahkan  atau diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan publik ( Mauquf ‘alaih ). Pembagian proporsi tersebut adalah berdasarkan kepada  klausul  nomor  11  dalam  Undang- Undang  nomor  41  tahun  2004  yang menyatakan  bahwa nazhir diperbolehkan untuk  mengambil  10%  dari  hasi  penge- lolaan  wakaf  sebagai  dana  kompensasi
(Isfandiar,  2008).    Kemudian,  dana  90% tadi dialokasikan kepada sektor pendidikan sebanyak  50%  dalam  rangka  untuk mendukung  peningkatan  kualitas  pendi- dikan  di  Indonesia,  dan  sisanya  (40%) dapat  didistribusikan  kepada  sektor  publik yang  lainnya  seperti  sektor  kesehatan, infrastruktur,  dan  keagamaan.  Sehingga, jika  skema  ini  dijalankan  secara  konstan dan  berkembang  seiring  waktu,  maka  hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan untuk nazhir tetapi  juga untuk pubik pada umumnya (Suparno,2014) Adapun  peran  audit  sektor  publik adalah  untuk  menjalankan  fungsi  penga- wasan  dan  kontrol  terhadap  kinerja  dari institusi  wakaf  tersebut,  serta  memastikan bahwa setiap aliran dana yang masuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara  transparan  sehingga  kemungkinan terjadinya  kesalahan  pengelolaan  organi- sasi  dan  penyelewangan  dana  dapat diminimalisasi.

## Dampak Dan Manfaat
Dari  ilustrasi  Gambar  1,  kita  dapat melihat  bahwa  skema  model  wakaf    ini memilki multiple  effects. Di  tengah sulitnya  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia, dan  persaingan  dunia  kerja  yang  semakin ketat,  potensi  wakaf  ini  justru  dapat
90 % 50 % WAQIF INSTITUSI WAKAF PILIHAN INVESTASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PROFIT MAUQUF ‘ALAIH NAZHIR 10%

## AUDIT SEKTOR PUBLIK
memberikan  kemudahan  dan  keberman- faatan  yang  luas,  karena  selain  dapat memberikan kesempatan kerja atau berbisnis  yang  luas  kepada  para fresh graduate, skema  ini  pun  dapat  dijadikan pula sebagai sub-strategy untuk  menjawab tantangan  MEA  di    2016  dan  seterusnya (Suparno, 2014).

## KESIMPULAN
Wakaf sebagai sebuah bentuk filantropi  religius  bukan  hanya  merupakan bagian  dari  aspek  bentuk  peribadatan dalam  Islam  tetapi  juga  dapat  dimanfaat- kan  untuk  kepentingan  ekonomis.  Selain itu,  manfaat  dari  pengelolaan  wakaf  ini tidak  hanya  eksklusif  bagi  kalangan muslim  tetapi  juga  boleh  dinikmati  oleh kalangan non-muslim sekalipun. Selain itu, dari pembahasan tentang model di atas pun dapat  disimpulkan  bahwa  model  integrasi antara  wakaf,  audit  sektor  publik  dengan institusi  pendidikan  tinggi  ini  tidak  hanya dapat  melahirkan  generasi-generasi  wira- usaha baru  yang unggul, tetapi juga secara langsung  dapat  mendorong  kemajuan pembangunan  di  berbagai  sektor  publik guna  meningkatkan  kesejahteraan  publik itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amuda,  J.  A  and    Che  Embi  N.  Azizan.
2013. Alleviation  of  Poverty  among OIC      Countries  through  Sadaqat, Cash  Waqf  and  Public  Funding . International Journal of Trade, Economics  and  Finance,  Vol.  4,  No.
6.
Agoha,  G.  2011. Skill  Acquisition  and Entrepreneurship  Education :  The Basic  Requirement  for  Secretarial
Business    Education    Students.
ABEN    Book  of  Readings,  1  (11), 117-121.
Chowdury M. S. Rahaman. 2012.
Problems  Of  Waqf  Administration And  Proposals  For  Improvement:  A Study  In  Malaysia .  Journal  of Internet  Banking  and  Commerce, April 2012, vol. 17, no. 1
Djunaedi, Achmad. 2013. Memproduktikan Aset  Wakaf  Nasional. Diambil  dari http://bwi.or.id
Ewubare,    M.U.  2010. Strategies    for Promoting    Entrepreneurship    Edu- cation  in  (NCE)  Home Economics . JHER, 13, 137-143.
Farrant,  J.S.1964. Principles  And  Practice of  Education .  London,  England: Longman.
Hakim, A Fathono. 2013. Asean Community 2015 Dan Tantangannya Pada  Pendidikan  Islam  Di  Indone- sia.
Isfandiar,  A.  Ali.  2008. Tinjauan  Fiqh Muamalat  dan  Hukum  Nasional tentang  Wakaf  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
Keliat,  dkk.  2013. Pemetaan  Pekerja Terampil  Indonesia  dan  Liberalisasi Jasa ASEAN .
Mohsin.2009. Family Waqf : its origin, law prospects  . in    Proc.  International Conf. on Waqf Laws and Management:  Reality  and  Prospects,
International Islamic University
Malaysia,  Kuala  Lumpur,  2009,  pp.
3-6.
Sula, M. Syakir.2009. Implementasi Wakaf dalam  Instrumen  Asuransi  Syariah , dalam  Jurnal  Al  Awqaf,  Vol.  II, Nomor 2, April 2009.
Suparno, Chandra. 2014. Model Wakaf dan
Pendidikan  Terintegrasi:  Alternatif Strategi Untuk Menyongsong Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015. Dalam prosiding Sustainable Competitive  Advantage  4  tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara.    Undang-Undang Republik IndonesiA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Wakhyudi.  2015. Pemberdayaan  Peran Audit  Internal  dalam  Mewujudkan Good  Governance  pada    Sektor
Publik. Diakses  dari  http://www. pusdiklatwas.bpkp.go.id
Zuraya,  Nidia.  (2014)  WIEF:  Wakaf, Jembatan  Dunia  Muslim  dan  Non-
Muslim. Republika .  Diakses  dari http://www.republika.co.id