## Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi
Yennie Agustin M.R. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampun Email : yennie.agustin@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Lembaga  Penjamin  Simpanan  merupakan  penyempurnaan  dari  program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) atas dana nasabah bank yang pernah diterapakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).  Fungsi utama  dari  lembaga  ini  adalah  meningkatkan  kepercayaan  nasabah  terhadap industri  perbankan  yaitu  dengan  adanya    jaminan  pengembalian  dana  yang disimpan  serta  turut  serta  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan  sesuai kewenangannya.  Keberadaan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  merupakan  bagian dari  kelengkapan  instrumen  pemerintah  dalam  menciptakan  jejaring  pengaman perbankan  (banking  safety  net)  dan  pengaman  sistem  keuangan  (financial  safety net).  Sebagai  banking  safety  net  dilakukan  melakui  program  penjaminan  dan penanganan  bank  gagal  (bank  yang  dilikuidasi),  sementara  sebagai  financial safety net diwujudkan dalam pemanfaatan surplus dan akumulasi premi.
Kata Kunci : Peran Lembaga Penjamin Simpanan, Likuidasi Bank

## I. Pendahuluan
Industri  Perbankan  merupakan salah  satu  komponen  yang  sangat menentukan  dalam  perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.
Kestabilan  industri  perbankan merupakan  salah  satu  kunci  dalam menjaga  kepercayaan  masyarakat dapat  diperoleh  dengan  adanya kepastian  hukum  dalam  pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan  simpanan  nasabah  bank untuk  meningkatkan  kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan  usaha  bank  secara sehat  dapat  menjamin  keamanan simpanan  para  nasabahnya  serta meningkatnya  peran  bank  sebagai
penyedia  dana  pembangunan  dan pelayanan  jasa  perbankan.  Oleh karena itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat  dalam  pengaturan  dan/atau pengawasan  bank  sudah  selayaknya dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank.
Kepercayaan  masyarakat  akan dunia  perbankan  mulai  menurun yaitu  pada  tahun  1998  saat    krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia  yang  ditandai  dengan dilikuidasinya 16 bank. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah  mengeluarkan  beberapa kebijakan  diantaranya  memberikan jaminan atas seluruh kewajiban bank,
termasuk simpanan masyarakat
( blanket guarantee ). 1 Dalam pelaksanaannya,  blanket  guarantee memang dapat menumbuhkan kembali  kepercayaan  masyarakat terhadap  industri  perbankan,  namun ruang  lingkup  penjaminan  yang terlalu  luas  menyebabkan  timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Belajar dari pengalaman banyak negara dan lembaga internasional  yang  mewadahi  para penjamin  simpanan  ( International Associate of Deposit Insurance/IADI ) dari beberapa negara,  maka  pada  tanggal  22 September 2004 Presiden RI mengesahakan  pelaksanaan  UU  LPS untuk  menguatkan  kondisi  moneter saat  itu.  Maksud  dari  pembentukan lembaga  penjamin  ini  adalah  untuk mengurangi  risiko  sistemik  yang timbul  akibat rush 2 dana  nasabah yang  bisa  melumpuhkan  sektor perbankan  nasional.  Pendirian  LPS bertujuan melindungi simpanan nasabah bank di Lembaga
Perbankan.
UU  LPS  merupakan  pengganti program blanket  guarantee yang mengatur  adanya  skim  penjaminan simpanan  nasabah  yang  terbatas tetapi  dapat  mencakup  sebanyak- banyaknya  nasabah.  Setiap  bank yang menjalankan usahanya di Indonesia  diwajibkan  untuk  menjadi peserta dan membayar premi penjaminan.  Dalam  hal  bank  tidak dapat  melanjutkan  usahanya  dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga  Penjamin  Simpanan  akan
1 Adrian  Sutendi,  Aspek  hukum  Lembaga Penjamin  Simpanan,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2010, hal 5
2 Rush merupakan  peristiwa  pengambilan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah  peyimpan  dari  bank-bank  yang belum dilikuidasi
membayar  simpanan  setiap  nasabah bank sampai jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan yang dijamin akan
diselesaikan  melalui  proses  likuidasi bank.  Likuidasi  merupakan  tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. 3
Lemahnya sistem perbankan di Indonesia yang berakibat kebangkrutan  dan  berujung  pada likuidasi  bank.  Oleh  karena  itu gagalnya sebuah bank harus dijadikan  suatu  risiko  yang    dapat terukur  dan  rasional.  Artinya  harus disadari peluang gagalnya suatu bank agar  dapat    dilakukan  perhitungan pencadangan  dana  dan  penanganan bank  gagal  dapat  lebih  terorganisir dengan  baik.  Penerapan prudential banking practisises merupakan andalan  bagi  upaya  pembinaan  dan sarana perlindungan kepada masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Disamping itu pertanggungjawaban terhadap nasabah  keuangan  nasabah  belum menunjukkan kepastian
pengembalian  dana  nasabah  bila terjadi krisis perbankan. Oleh karena itu  langkah-langkah  perlindungan hukum terhadap nasabah seperti yang dilakukan  oleh  Lembaga  Penjamin Simpanan sangat penting dilakukan.
Mengingat fungsinya yang sangat penting yaitu harus independent,  transparan,  akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,  maka  hal  ini  yang menarik    untuk  dikaji  tentang  fungsi dan  wewenang    Lembaga  Penjamin Simpanan, bagaimana perannya terhadap  pelaksanaan  klaim    dana
3 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2000, hal 152
nasabah  bank  yang  dilikuidasi  dan akibat dari batasan kebijakan penjaminan simpanan. II. Pembahasan 2.1. Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
Sesuai  dengan  Pasal  37  B Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank wajib  menjamin  dana  masyarakat yang  disimpan  pada  bank  yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuk Lembaga Penjamin
Simpanan.
Dalam  Pasal  12  UU  LPS, ketentuan tersebut  dipertegas dengan menyebutkan  bahwa  setiap  bank yang  melakukan  kegiatan  usaha  di wilayah  Republik  Indonesia  wajib menjadi  peserta  Lembaga  Penjamin
Simpanan. Jenis Bank tersebut meliputi  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan  Rakyat,  termasuk  bank nasional, bank campuran, bank asing, serta  bank  konvensional  dan  bank
Syariah.
Lembaga  Penjamin  Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan  atas  simpanan  nasabah penyimpan,  melalui  skim  asuransi, dana  penyangga,  atau  skim  lainnya. 4
Sedangkan menurut UU LPS, Lembaga Penjamin Penjamin Simpanan  adalah  badan  hukum  dan merupakan lembaga independen, transparan,  dan  akuntabel  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada Presiden.
4 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Pasal  1  ayat(2)  tentang Perbankan.
Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan  pelaksanaan  penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara itu, fungsi  LPS  adalah  menciptakan  dan memelihara stabilitas sistem keuangan  bersama  dengan  menteri keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan sesuai  dengan  peran  dan  tugas masing-masing. 5 Dalam Pasal 4 UU LPS, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah: a. Menjamin  simpanan  nasabah penyimpan
b. Turut  aktif  dan  memelihara stabilitas  sistem  perbankan sesuai kewenangannya.
Fungsi  menjamin  simpanan  nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  ini,  tidak  terlepas  dari sejarah  pembentukannya  yang  pada dasarnya  dilakukan  sebagai  upaya memberikan  perlindungan  terhadap dua risiko yaitu irration run terhadap bank dan sistemic risk.
Selain  itu,  fungsi  kedua  LPS adalah  turut  aktif  dalam  memelihara stabilitas  sistem  perbankan  sesuai kewenangannya. 6 Adapun
kewenangannya  dijabarkan  dalam pasal  6  ayat  (2)  UU  LPS  sebagai berikut: a. Mengambil alih dan menjalankan  segala  hak  dan 5 Zulfi  Diane  Zaini, Indepensi  Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah ,  Bandung,  Keni  Media,  2012, hal 170.
6 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perbankan Edisi  Revisi ,  Bandung,  Mandar  Maji,  2012, hal 243
wewenang  pemegang  saham, termasuk  hak  dan  wewenang Rapat umum Pemegang Saham.
b. Menguasai  dan  mengelola  aset dan kewajiban bank gagal diselamatkan.
c. Meninjau  ulang,  membatalkan, mengakhiri  dan  atau  mengubah setiap  kontrak  yang  mengikat bank  gagal  yang  diselamatkan dengan pihak ketiga yang
merugikan bank, dan
d. Menjual  dan  mengalihkan  aset bank  tanpa  persetujuan  debitur atau  kewajiban  bank  tanpa persetujuan kreditur.
Jika  dilihat  dari  fungsi,  tugas dan  wewenang  Lembaga  Penjamin Simpanan  mengadaptasi  model  yang serupa dengan sistem asuransi dengan  prinsip  “industri  menolong industri”,  dimana  apabila  terjadi bank gagal maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan.
Selain itu, untuk mendukung keperluan  tersebut,  seluruh  bank wajib  membayar  kontribusi  dan premi  kepada  Lembaga  Penjamin Simpanan. Dalam rangka pelakanaan penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan
berperan  melakukan pembayaran klaim  terhadap  simpanan  nasabah penyimpan  dari  bank  yang  dicabut izinnya  serta  melakukan  proses likuidasi  bank  yang  dicabut  izinnya. Pembayaran klaim penjaminan
kepada  para  nasabah  bank  dilakukan dalam  waktu  singkat,  yaitu  90 (sembilan  puluh)  hari  sejak  bank dicabut  izinnya.  Proses  pembayaran klaim  dirancang secara cepat  dengan tujuan  untuk  memberikan  kepastian kepada  nasabah  bank  mengenai status simpanannya. Hal ini
diharapkan  akan  memberikan  rasa tenang  dan  kepastian  bagi  para
nasabah  bank  yang  dicabut  izinnya.
Dengan  peran  seperti  ini,  maka diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan akan mendukung stabilitas perbankan secara keseluruhan. 2.2.Pelaksanaan Klaim Penjaminan Lembaga Penjamin  Simpanan  terhadap Nasabah Bank a.  Rekonsiliasi  dan  Verifikasi Simpanan yang dijamin Tahap pertama dalam penyelesaian  klaim  penjaminan  oleh LPS terhadap nasabah yaitu rekonsiliasi  dan  verifikasi  simpanan yang dijamin. Rekonsiliasi merupakan  proses  pencocokan  data transaksi  keuangan  yang  diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber hukum yang  sama.  Sedangkan  verifikasi adalah  satu  bentuk  pengawasan melalui pengujian
dokumen keuangan. Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan  yang  dijamin  diatur  pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 yang menyatakan apabila Lembaga Pengawas Perbankan  mencabut  izin  usaha bank,  Lembaga  Penjamin  Simpanan akan  segera  melakukan  rekonsiliasi dan  verifikasi  terhadap  data  nasabah penyimpan  berdasarkan  data  per tanggal  pencabutan  izin  usaha  untuk menentukan  simpanan  yang  layak dibayar  dan  simpanan  yang  tidak layak dibayar.
Lembaga  Penjamin  Simpanan dapat  menunjuk,  menguasakan,  dan atau  menugaskan  kepada  pihak  lain untuk  melakukan  rekonsiliasi  bagi kepentingan  dan/atau  atas  nama
Lembaga Penjamin Simpanan. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan
secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
Penentuan yang layak dibayar berdasarkan  hasil  rekonsiliasi  dan verifikasi  diselesaikan  paling  lambat 90  (sembilan  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  izin  usaha  bank tersebut dicabut.
Proses rekonsiliasi dan verifikasi  yang  dilakukan  Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan  nasabah  dilakukan  melalui 3  (tiga)  tahap  untuk  mengetahui secara  pasti  status  simpanan  yang diantaranya  simpanan  layak  dibayar, simpanan  yang  tidak  layak  dibayar,
simpanan di atas maksimum penjaminan, giro/tabungan yang telah ditutup dan deposito yang telah dicairkan  namun  masih  tercatat  pada bank  sebagai  kewajiban  negara  atau kewajiban lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan penjaminan simpanan.
Simpanan  layak  bayar  yang
dimaksud  adalah  simpanan  yang berdasarkan  hasil  rekonsiliasi  dan verifikasi  yang  dilakukan  Lembaga
Penjamin  Simpanan  telah  memenuhi kriteria  layak  bayar  yang  tidak termasuk  dalam  Pasal  36  Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 dinyataka sebagai simpanan yang layak dibayar dapat mengajukan  kalim untuk mendapatkan pembayaran atas simpanannya dengan memenuhi syarat  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan  dari  pihak  Lembaga Penjamin Simpanan. Mengenai simpanan yang tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi  dan  verifikasi  apabila sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 yang menyatakan bahwa klaim
penjaminan  dinyatakan  tidak  layak
bayar  apabila  berdasarkan  hasil rekonsiliasi dan verifikasi adalah:
a. Data simpanan nasabah dimaksud  tidak  tercatat  dalam bank.  Simpanan  nasabah  yang dinyatakan  tercacat  pada  bank apabila  dalam  pembukuan  bank terdapat data mengenai simpanan  tersebut,  anatar  lain nomor  rekening/bilyet,  nama nasabah penyimpan, saldo rekening  dan  informasi  lainnya yang lazim berlaku untuk rekening  sejenisnya  dan/atau terdapat  bukti  aliran  dana  yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. b. Nasabah  penyimpan  merupakan pihak  yang  diuntungkan  secara tidak wajar/ nasabah penyimpanan dinyatakan sebagai pihak  yang  diuntungkan  secara tidak  wajar  apabila  nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat  bunga  pinjaman  yang ditetapkan  Lembaga  Penjamin Simpanan sebesar Rp 2.000.000.000,00  (dua  milyar rupiah). c. Nasabah  penyimpan  merupakan pihak yang menyebabkan keadaan  bank  menjadi  tidak sehat. Suatu pihak yang dinyatakan  termasuk  sebagai pihak yang menyebabkan
keadaan  bank  menjadi  tidak sehat, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban  kepada  bank  yang dikelompokkan  dalam  kredit macet berdasarkan  peraturan perundang-undangan  dan  saldo kewajiban  pihak  tersebut  lebih besar dari saldo simpanannya.
Nilai  simpanan  yang  dijamin oleh  Lembaga  Penjamin  Simpanan paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per  nasabah.  Apabila  seseorang nasabah mempunyai beberapa rekening  simpanan  pada  satu  bank maka  untuk  menghitung  simpanan yang  dijamin  saldo  seluruh  rekening tersebut  dijumlahkan.  Bagi  nasabah penyimpan yang simpanannya di atas maksimum  penjaminan  atau  diatas Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar rupiah) bisa mendapatkan simpanannya kembali melaui mekanisme  pembayaran  kewajiban bank  oleh  tim  likuidasi  kepada  para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagai bagian dari likuidasi bank. Hal ini sesuai dengan Pasal  53  huruf  a  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 yang menyatakan  bahwa  likuidasi  bank dilakukan dengan cara pencairan aset dan/atau  penagihan  piutang  kepada para debitur diikuti dengan pembayaran  kewajiban  bank  kepada para  kreditur  dari  hasil  pencairan dan/atau penagihan tersebut.
b.  Pelaksanaan  klaim  penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan  mengenai pelaksanaan pembayaran  klaim  dilakukan  apabila simpanan  nasabah  telah  ditetapkan sebagai  simpanan  layak  dibayar  dari hasil  rekonsiliasi  dan  verifikasi  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Penjamin Simpanan  dan  dilakukan  oleh  Bank Pembayar  yang  ditunjuk  oleh  LPS. Pembayaran  oleh  Bank  Pembayar dapat dilakukan dengan tatacara yang ditetapakan LPS.
Nasabah yang tidak bisa mendapatkan  simpanannya  kembali dapat  mengajukan  keberatan  kepada Lembaga  Penjamin  Simpanan  yang didukung bukti, hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010  jo  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan  bahwa  apabila  nasabah penyimpan  yang  simpanannya  tidak layak dibayar merasa dirugikan maka nasabah  tersebut  dapat  mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan  yang  dilakukan  dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya  hukum  melalui  pengadilan. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah  penyimpan  atau  pengadilan mengabulkan  upaya  hukum  nasabah penyimpan maka Lembaga Penjamin Simpanan mengubah status simpanan tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang  tidak  layak  bayar  menjadi simpanan yang layak bayar. Lembaga  Penjamin  Simpanan  hanya membayar  simpanan  sesuai  dengan penjaminan serta bunga yang dianggap  wajar    sejak  simpanan nasabah  tersebut  ditetapkan  tidak layak bayar sampai dengan simpanan nasabah  dimaksud  dibayarkan  oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Terhadap kasus likuidasi seperti  PT  Bank  Global 7 dan  PT Bank  IFI 8 maka  ketentuan  ketentuan
7 Berdasarkan SK Gubernur BI No.7/2/KEP.GBI/2005,  tanggal  13  Januari 2005  tentang  Pencabutan  Izin  Usaha  PT Bank  Global,  akibat  minimnya  aset  yang dimiliki dibandingkan kewajibannya,
sehingga tidak dapat diselamatkan. 8 Berdasarkan SK Gubernur BI no.11/19/KEP.GBI/2009,  tanggal  17  April 2009  tentang  Pencabutan  Izin  Usaha  PT Bank IFI karena tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditasnya.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2004 sudah diterapkan. Lembaga  Penjamin  Simpanan menjalankan perannya dalam penyelesaian pembayaran klaim dana nasabah bank yang dilikuidasi. Terkait  penyelesaian  pembayaran tersebut,  mekanisme  yang  dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan adalah: 1) Pembayaran  dilakukan  oleh  bank pembayar  yang  ditunjuk  LPS melalui  kantor-kantor  cabangnya yang  terdekat  untuk  memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana simpanannya; 2) Dalam memudahkan pelaksanakan pembayarannya, nasabah  penyimpan  dana  dan kreditur  diwajibkan  membawa dokumen-dokumen  dan  bukti- bukti  kepemilikan  dana  disertai dengan identitas  diri  berupa KTP, SIM atau identitas lainnya; 3) LPS segera mengumumkan pelaksanaan pembayaran, karyawan PT Bank Global dan PT Bank  IFI  tetap  membantu  dalam proses  penanganan  nasabah  yang dilakukan LPS.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka
Lembaga  Penjamin  Simpanan  dapat dikatakan  sebagai  lembaga  asuransi yang didirikan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.  Hal tersebut dapat dilihat dari  aturan  yang  sudah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 yang menjamin pengembalian  dana  nasabah  sampai sebesar  Rp.  2.000.000.000,00  (dua milyar  rupiah).  Bagi  nasabah  yang memiliki nilai simpanan yang berada dibawah nilai yang dijaminkan, maka hal  ini  bisa  memberikan  rasa  aman akan jaminan dana yang disimpannya pada  bank.  Tetapi  bagaimana    bagi
nasabah yang yang memiliki simpanan  diatas  jaminan  tersebut  ? Karena walaupun akan tetap memperoleh  pengembalian  dananya tetapi  perlu  menunggu  proses  yang lebih  lama  yaitu  dari  hasil  penjualan aset  bank  yang  dilikuidasi,  artinya kewajiban  pembayaran  bukan  lagi ada  di  tangan  Lembaga  Penjamin Simpanan.
2.3. Akibat Kebijakan Batas Penjaminan Simpanan Penerapan  kebijakaan  yang membatasi  kebijakan  penjaminan hanya sampai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bisa  menimbulkan  beberapa  akibat yang  mungkin  terjadi,  antara  lain  : ( 1) adanya  mutasi  rekening  sebagai bagian dari konsolidasi bagi penyimpan yang mempunyai beberapa rekening simpanan di suatu bank.  Karena  batasan  penjaminan adalah  per  nasabah/bank,  maka  bagi mereka yang memiliki lebih dari satu rekening  di  bank  yang  sama  akan mengkonsolidasikan simpanannya.
Jalan keluarnya adalah memindahkan sebagian simpanannya apabila secara konsolidasi  jumlahnya  lebih  dari  Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar). Proses  pemindahan  tersebut  dapat dilakukan  dengan  menindahkan  ke bank  lain  atau  mengganti  atas  nama simpanannya, sehingga tetap terpenuhi persyaratan per nasabah/bank. Apabila  yang  akan  ditempuh adalah melakukan pemindahan
simpanan,  maka  akan  ada  lalulintas pemindahan  simpanan  antar  bank. Hal  ini  tentunya  akan  menyebabkan adanya pertambahan jumlah rekening pada  bak  yang  akan  berdampak kepada  kapasitas  sistem  teknologi yang dimiliki masing-masing bank.
Dengan pembatasan penjaminan, maka perlindungan terhadap  penyimpan  dilakukan  oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai  Rp  2.000.000.000,00  (dua milyar)  dan  sisanya  oleh  bank  yang bersangkutan.  Perbedaannya  tentu hanya dalam hal likuidasi penjaminan  saja.  Bagi  simpanan yang  dijamin  Lembaga  Penjamin
Simpanan  sangat  likuid,  karena sepuluh hari sejak verifikasi terhadap bank  dilikuidasi,  LPS  sudah  harus membayar  klaim  simpanan  para nasabah.  Sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004, bagi nasabah  penyimpan  di  atas  Rp 2.000.000.000,00  harus  menunggu proses  lebih  lanjut,  yaitu  berupa penjualan aset bank yang dilikuidasi. Penjaminan  ini  tentunya  tidak  likuid karena  proses  penjualan  aset  dimana bagi  nasbah  penyimpan  menduduki prioritas  yang  keenan  dari  tujuh prioritas pendistribusian hasil penjualan aset. Adanya peralihan moral hazard yang  semula  cenderung  ada pada  bank-bank  yang  didominasi penyimpan di  atas Rp 2.000.000.000 (dua  milyar)    ke  bank-bank  yang memiliki simpanan Rp 2.000.000.000  (dua  milyar)  yang lebih dominan. Moral hazard 9 tersebut  dimungkinkan,  mengingat bagi  bank-bank  yang  simpanannya didominasi simpanannya hanya sampai  Rp  2.000.000.000,00  sama artinya bahwa penjaminannya adalah blanket  guarantee 10 .  Sebagaimana lazimnya sebuah blankeet guarantee , maka  peluang  terjadinya moral
hazard menjadi lebih besar.
Logikanya  kalau  seluruh  simpanan
9 Adrian  Sutendi. Op.cit , hal 79
10 Blankeet  guarantee artinya  semua simpanan dijamin
dijamin  untuk  apa  banknya  dikelola dengan  baik  karena  kalupun  terjadi sesuatu  akan  ada  yang  menjamin. Apabial  hal  tersebut  berpeluang terjadi,  diperlukan  suatu  bentuk pembinaan  dan  pengawasan  yang lebih  intensif  bagi  bank-bank  yang atas  dasar  komposisi  simpanannya justru  didominasi  oleh  simpanan sampai  Rp  2.000.000.000,00  (dua milyar).  Ini  memerlukan  berbagai langkah persiapan yang lebih memadai mengingat jumlah bank dan Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) dengan  kategori  tersebut  di  atas masih relatif besar. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bagian  dari  kelengkapan  instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan ( banking  safety  net )  dan  pengaman sistenm  keuangan  ( financial  safety net ).  Sebagai banking  safety  net dilakukan melakui program penjaminan  dan  penanganan  bank gagal,  sementara  sebagai financial safety net diwujudkan dalam pemanfaatan  surplus  dan  akumulasi premi.

## III. Penutup
1. Peran  LPS  adalah  sebagai  badan hukum  yang  menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan  nasabah  penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.
2. Besarnya  nilai  simpanan  yang dijamin  oleh  Lembaga  Penjamin Simpanan sampai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per nasabah.

## Daftar Pustaka
Djumhana, Muhammad. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Sembiring,  Sentosa.  2012. Hukum Perbankan  Edisi  Revisi .  CV
Mandar Maju, Bandung.
Soekanto, Soerjono. 1990. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers. Jakarta.
Sutendi, Adrian. 2010. Aspek Hukum Lembaga  Penjamin  Simpanan. Sinar Grafika, Jakarta Zaini, Zulfi Diane. 2012. Independensi  Bank  Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah .  CV.  Keni  Media, Bandung.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998 tentang Perbankan. Undang-Undang  Nomor  24  tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang  Program  Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik  Indonesia  Nomor  97 Tahun 2010)
www.lps.go.id .