Challenges  And  Transformation:  Analysis  Of  The  Social  Impact  Of  The  COVID-19 Pandemic On The Performance Of Village Credit Institutions
Tantangan  Dan  Transformasi:  Analisis  Dampak  Sosial  Pandemi  COVID-19  Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa
I Nengah Suarmanayasa 1* , Made Putri Ariasih 2
Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha 1,2 nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id 1 , mariasih@undiksha.ac.id 2
* Corresponding Author
ABSTRACT
This study aims to analyze the impact of the Covid 19 Pandemic on the social performance of LPDs. LPD as a financial institution based on Balinese customs and culture, was established not only for economic gain but there is a social mission. For this reason, LPD performance assessment is based on financial and non- financial aspects. Non-financial performance can be seen from the social performance of LPDs. LPD social performance includes 1) LPD social responsibility to employees, 2) LPD social responsibility to customers and 3) LPD social responsibility to the community. This research was conducted at the LPD of Penglatan Traditional Village, Buleleng Regency. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. This study found that the Covid-19 pandemic has a good impact on the social performance of LPDs. This means  that  the  social  responsibility  of  LPDs  to  employees,  to  customers  and  to  the  community  has increased during the Covid 19 pandemic. This indicates that LPDs are established not only for economic gain but for safety, welfare and happiness together.
Keywords: Covid 19, Social performance, LPD

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Pandemi Covid 19 terhadap kinerja sosial LPD. LPD sebagai  lembaga  keuangan  berbasis  adat  dan  budaya  Bali,  didirikan  tidak  hanya  untuk  mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi ada misi sosial. Untuk itu, penilaian kinerja LPD didasarkan pada aspek finasial dan non finansial. Kinerja non finansial dapat dilihat dari kinerja sosial LPD. Kinerja sosial LPD meliputi 1) tanggung jawab sosial LPD pada karyawan, 2) tanggung jawab sosial LPD pada nasabah dan 3) tanggung jawab  sosial  LPD  pada  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  LPD  Desa  adat  Penglatan,  Kabupaten Buleleng. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak baik terhadap kinerja sosial LPD. Artinya, tanggung jawab sosial LPD pada karyawan,  pada  nasabah  dan  pada  masyarakat  semakin  meningkat  di  saat  pandemi  Covid  19.  Ini menandakan bahwa LPD didirikan bukan saja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi untuk keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
Kata Kunci : Covid 19, Kinerja Sosial, LPD

## 1. Pendahuluan
Covid-19 telah menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19  berdampak  buruk  terhadap  ekonomi,  sosial,  dan  politik  hampir  di  seluruh  negara, termasuk  di  Indonesia  (Pakpahan,  2020).  Pembatasan  aktivitas  masyarakat  sebagai  upaya penanganan  pandemi  Covid  19  telah  menimbulkan  kerugian  ekonomi  yang  signifikan  secara nasional. Sektor yang terkena dampak selama pandemi Covid 19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor rumah tangga (Sugiri, 2020).
Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan sektor UMKM. Kebanyakan koperasi  yang  terkena  dampak  Covid  19  bergerak  pada  bidang  kebutuhan  sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi  dan  UMKM  juga  mengatakan  bahwa  koperasi  yang  bergerak  pada  bidang  jasa  dan produksi juga paling terdampak pada pandemi Covid 19 (Amri, 2020). Para pengelola koperasi
merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang juga merasakan dampak selama pandemi Covid-19 adalah industri kreatif dan pertanian (Thaha, 2020).
Provinsi  Bali  sebagai  daerah  pariwisata  sangat  merasakan  dampak  adanya  pandemi Covid  19.  Pertengahan  tahun  2020,  kedatangan  wisatawan  mancanegara  ke  Bali  hanya  32 kunjungan.  Bila  dibandingkan  dengan  pertengahan  tahun  2019  yang  jumlah  wismannya mencapai 549.516 kunjungan, maka jumlah wisman turun sedalam -99,99 persen (BPS, 2020).
Pandemi  Covid  19  juga  berdampak  pada  kondisi  kemiskinan  di  Provinsi  Bali.  Jumlah penduduk  miskin  pada  Maret  2020  bertambah  sekitar  8,3  ribu  orang  dari  September  2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sekitar 165,19 ribu orang, sedangkan pada bulan September 2019 berjumlah sekitar 156,91 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di Bali  pada  Maret  2020  tercatat  sebesar  3,78  persen.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya peningkatan 0,17 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 (3,61 persen) (BPS, 2020). Secara umum, pandemi Covid 19 berdampak pada perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang negatif. Selama semester I-2020, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif -6,13 persen (Suarmanayasa, 2022).
Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Adanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian Bali mengalami penurunan. Dampak pandemi Covid 19 juga dirasakan oleh entitas usaha yang ada didesa seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dikelola dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat.  Peraturan  Daerah  tentang  LPD  menyatakan  bahwa  LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk warga desa (Perda Nomor 3 tahun 2017). Peran dan fungsi LPD sesuai dengan tujuan  awal  pembentukkannya  adalah  untuk  saling  bahu  membahu  dan  bergotong  royong membantu masyarakat desa. Sampai saat ini peran tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat desa.
Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tulisan ini dibuat untuk menganalisis dampak pandemi Covid 19 terhadap kinerja sosial LPD. Kinerja sosial LPD pada  penelitian  ini  akan  diukur  dengan  menggunakan Social  Performance  Indicators (SPI). Dengan mengetahui kinerja sosial LPD maka peran sosial lembaga ini bagi masyarakat Bali dapat terukur  dengan  baik.  Hasil  penelitian  kinerja  sosial  ini  sangat  penting  untuk  mengevaluasi program  dan  menentukan  arah  kebijakan  LPD  selanjutnya  agar  fungsi  sosialnya  dapat dikembangkan secara maksimal.

## 2. Tinjauan Pustaka
Penilaian kinerja lembaga keuangan mikro harus didasarkan pada tujuan pendiriannya. Tujuan  didirikannya  LKM  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  orang-orang  miskin.  Ada  dua pendekatan  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  itu,  yaitu  pendekatan  kesejahteraan ( welfarist )  dan  pendekatan  institusional  (Suprayogi,  2021).  Pendekatan  kesejahteraan digunakan untuk mengukur kemampuan LKM untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang paling  miskin  dalam  waktu  singkat  atau  pengurangan  kemiskinan.  Pendekatan  institusional digunakan untuk mengukur keberhasilan berdasarkan sustanabilitas LKM dengan asumsi bahwa LKM  yang  memiliki  sustanabilitas  akan  mampu  membantu  meningkatkan  pendapatan  dan mengurangi kemiskinan.
Selama  ini  kinerja  LKM  hanya  dilihat  dari  aspek  keuangan.  Kinerja  keuangan  LKM biasanya diukur dengan menggunakan metode CAMEL ( Capital , Asset , Management , Earning dan Liquidity ) (Pratam, et al, 2019). LPD Bali juga menggunakan CAMEL dalam mengevaluasi kinerja  keuangan  melalui  penilaian  tingkat  kesehatan.  Tingkat  kesehatan  LPD  pada  dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas 5 (lima) faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan  LPD  sebagai  lembaga  kesuangan,  yaitu  ;  (1)    permodalan;  (2)  kualitas  aktiva
produktif;  (3)  manajemen;  (4)  earning  atau  rentabilitas  dan  (5)  likuiditas.    Faktor  tersebut memiliki beberapa komponen yang diberikan  bobot penentu kesehatan LPD.
LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya agar terus menerus dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi  masyarakat desa dan mendukung pembangunan Desa dalam arti luas.  Kesehatan LPD juga  dipentingkan semua pihak yang terkait, baik desa adat selaku pemilik LPD,  pengawas  internal,  pengelola  LPD,  masyarakat  pengguna  jasa  LPD,    lembaga pemberdayaan  LPD  maupun  pemerintah  selaku  pembina  LPD.    Penilaian  kesehatan  LPD dilaksanakan   secara rutin tiga bulanan maupun secara insidentil atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil  penilaian  kesehatan  LPD  disampaikan  kepada  pihak  yang  terkait  untuk  mendapatkan pembinaan guna memperbaiki kinerja LPD.
Teknik penilaian kinerja LKM telah dikembangkan sejak tahun 1990-an. Berbagai teknik dan metode telah dikembangkan lembaga internasional untuk melakukan penilaian kinerja LKM. Penilaian kinerja LKM lebih banyak menggunakan indikator keuangan. Di sisi lain, penggunaan indikator non keuangan mulai digunakan untuk mengukur kinerja sosial LKM, salah satunya oleh CERISE. CERISE, mengistilahkan penilaian kinerja LKM sebagai sebuah audit sosial dan keuangan. CERISE adalah lembaga nirlaba yang didirikan di Prancis pada tahun 1998 yang bertujuan untuk mengembangkan riset dan inovasi dalam bidang keuangan mikro. CERISE merupakan gabungan dari empat institusi keuangan mikro Prancis yakni CIDR, GRET, IRAM dan Montpellier Supagro. Model pengukuran yang dikembangkan CERISE adalah Social Performance Indicators (SPI) yang mengkhususkan audit kinerja sosial dari LKM. Terdapat empat dimensi pengukuran kinerja sosial pada  pengukuran  model  SPI,  salah  satunya  adalah  dimensi  tanggung  jawab  sosial.  Dimensi tanggung jawab sosial terdiri dari 3 indikator yaitu tanggung jawab pada karyawan, tanggung jawab  pada  nasabah  dan  tanggung  jawab  pada  masyarakat.  Ketiga  indikator  tersebut  akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.
Dari  perspektif  keuangan  mikro,  kinerja  sosial  atau social  performance didefinisikan sebagai penterjemahan misi sosial yang efektif dari sebuah institusi ke dalam praktik yang sesuai dengan nilai sosial yang diterima umum. Dengan kata lain, kinerja sosial adalah menyangkut keberhasilan  dalam  pencapaian  misi  sosial  organisasi  (CGAP,  2007).  Untuk  mencapai  kinerja sosial  yang  baik,  LKM  harus  mengelola  kinerja  sosialnya  dengan  penuh  perhatian  dan mengintegrasikannya dengan kinerja keuangan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada LPD Desa Adat Penglatan, Kabupaten Buleleng. Jenis data yang  digunakan  berupa  data  data  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  teknik  observasi, wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  kepala LPLPD  kabupaten  Buleleng,  ketua  BKS  LPD  kabupaten  Buleleng, bendesa  adat ,  Kepala  desa, kepala LPD dan masyarakat Desa Adat Penglatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja social LPD. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan fakta sehingga lebih mudah untuk dipahami  dan  disimpulkan.  Adapun  tahapan  dalam  pendekatan  ini  meliputi  1)  pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data dan 4) penarikan simpulan.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Salah  satu  LPD yang ada di  di Kabupaten Buleleng, adalah LPD Desa Adat Penglatan. LPD ini berdiri sejak 4 April 1989 dengan pengurus sebanyak tiga orang yang terdiri dari ketua, kepala tata usaha dan kasir. Modal awal pendirian LPD ini sebesar Rp 4.500.000 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Hasil wawancara dengan pemucuk /kepala LPD menemukan bahwa perjalanan LPD Pengelatan  tidak  selalu  berjalan  baik.  Tahun  2001,  operasional  LPD  sempat  terhenti
dikarenakan  ulah  seorang  karyawan  LPD  yakni  melakukan  tindakan  penggelapan  dana nasabah  (korupsi).  Tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  pemalsuan  tanda  tangan serta  dikarenakan  pengawasan  yang  belum  optimal.  Cara  yang  diambil  untuk mengembalikan  citra  LPD  adalah  oknum  karyawan  tersebut  diberhentikan  secara  tidak hormat  serta  diminta  mengembalikan  uang.  Setelah  kejadian  itu,  secara  perlahan  LPD Penglatan mulai bangkit. Tahun 2005, LPD Penglatan sudah memiliki kantor sendiri, yang awalnya  hanya  numpang  di  kantor  desa.  Saat  ini,  LPD  memiliki  karyawan  sebanyak  14 orang.  Akhir  tahun  2019,  aset  LPD  Penglatan  mencapai  Rp  39  Milyar  dan  laba  yang dibukukan mencapai Rp 1,5 Milyar. Angka ini mencerminkan kinerja LPD Penglatan yang baik.
Kegiatan utama LPD termasuk LPD Penglatan adalah menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, menyalurkan kredit dan memberikan jasa. Atas kegiatan tersebut  LPD  mendapatkan  jasa  berupa  bunga  dan fee atas  jasa  layanan.  Pendapatan utama LPD adalah dari bunga kredit. Semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan maka potensi laba yang diterima juga akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Potensi laba tersebut  juga  didasarkan  pada  kualitas  kredit  yang  disalurkan  apakah  semuanya  lancar ataukah dalam kondisi yang bermasalah.
Adanya  pandemi  Covid  19  juga  berdampak  pada  kondisi  keuangan  masyarakat desa adat Penglatan. Hasil wawancara dengan kepala Desa Penglatan, diketahui bahwa cukup  banyak  masyarakat  Desa  Penglatan  yang  bekerja  di  sektor  pariwisata  maupun bekerja  pada  sektor  pendukung  pariwisata.  Anggota  masyarakat  yang  awalnya  bekerja dan  tinggal  di  Denpasar  pulang  kampung  karena  dirumahkan  oleh  hotel  maupun restaurant  tempatnya  bekerja.  Kondisi  ini  berimplikasi  pada  kinerja  LPD  baik  dari keuangan keuangan maupun non keuangan. Penelitian Suarmanayasa (2021) menemukan bahwa pandemi Covid 19 berdampak tidak baik terhadap kinerja LPD. Penelitian menemukan bahwa  indikator  kinerja  LPD  yakni  jumlah  Aset,  tabungan,  deposito,  jumlah  kredit  yang disalurkan dan laba LPD mengalami penurunan. Penurunan kinerja LPD sangat dirasakan pada LPD yang berlokasi di daerah pusat dan pendukung pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dampak  pandemi  Covid  19  terhadap  kinerja  sosial  LPD.  Kinerja  social  LPD tercermin dari tanggung jawab social LPD pada karyawan, tanggung jawab social LPD pada nasabah dan tanggung jawab sosial LPD pada masyarakat (Baskara, 2020).

## Tanggung jawab LPD pada karyawan.
Adanya pandemi Covid 19 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia dan Bali. Sebelum  pandemi,  Bali  selalu  meraih  predikat  baik  bahkan  sangat  baik  dibidang  ekonomi. Dimulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang selalu diatas angka nasional. Angka kemiskinan dibawah angka nasional serta sebagai provinsi dengan angka pengangguran terendah nomor 2 nasional.  Bali  sebagai  daerah  pariwisata  paling  merasakan  dampak  adanya  virus  corona. Kunjungan wisatawan tidak ada, penerbangan ditutup sehingga aktivitas pariwisata terhenti. Berhentinya aktivitas pariwisata berdampak langsung terhadap kondisi ketenagkerjaan di Bali. Sebagian besar masyarakat Bali yang menggantungkan hidup di dunia pariwisata mengalami pengurangan  jam  kerja.  Kondisi  ini  terjadi  di  awal  adanya  virus  Corona.  Akhir  tahun  2020, banyak pekerja pariwisata yang awalnya hanya mengalami pengurangan jam kerja akhirnya benar-benar dirumahkan/diberhentikan dari tempat kerja.
Masyarakat  Desa  Adat  Penglatan  banyak  yang  bekerja  di  sektor  pariwisata.  Adanya pandemi Covid 19 juga dirasakan oleh pekerja pariwisata di Desa Adat Penglatan. Banyak dari mereka  yang  dirumahkan  atau  kehilangan  pekerjaan.  LPD  Desa  Adat  Penglatan  sebagai lembaga keuangan yang melayani krama adat memiliki 14 karyawan, yang terdiri dari kepala, tata usaha, bendahara, staf kredit, staf tabungan dan satpam. Pihak LPD dan Badan Pengawas internal mengambil kebijakan bahwa saat pandemi Covid 19 tidak ada pengurangan jam kerja
atau  merumahkan  karyawan.  LPD  tetap  beroperasi  seperti  biasa  memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Ini memberikan makna bahwa LPD sangat bertanggung jawab terhadap karyawannya.
Tanggung jawab lainnya yang dilakukan oleh pimpinan LPD kepada karyawan adalah LPD memastikan kesehatan dan keselamatan jiwa karyawannya.  Pimpinan LPD mengajak dan mewajibkan semua karyawan LPD untuk melakukan persembahyangan/Puja Tri Sandya setiap hari di pura Desa Adat Penglatan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan  Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa/Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk memohon agar seluruh karyawan diberikan kesehatan dan tetap memohon agar virus Corona segera  hilang  dari  dunia  ini.  Saat  kondisi  normal,  kebijakan  ini  belum  pernah  dilakukan. Kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab nyata LPD terhadap karyawan.

## Tanggung jawab LPD pada nasabah
Kegiatan utama LPD adalah memberikan layanan keuangan kepada masyarakat desa. Layanan keuangan berupa penerimaan simpanan berupa tabungan dan deposito, pemberian kredit  serta  melayani  pembayaran  lainnya  seperti  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan, samsat kendaraan, bayar listrik dan sejenisnya. Layanan keuangan dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari Jumat. waktu layanan LPD dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita.
Selama pandemi Covid 19, LPD Desa Adat Penglatan tetap buka dan tetap memberikan layanan keuangan terhadap masyarakat desa. Pelayanan terhadap nasabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pimpinan dan karyawan LPD mengajak nasabah untuk  mentaati  protokoler  kesehatan.  Pihak  LPD  menyediakan  sarana  untuk  menunjang kewaspadaaan penyebaran virus corona seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer , dan memberikan masker gratis bagi nasabah yang bertransaksi ke LPD. Setiap nasabah  yang  dating  ke  LPD  wajib  mencuci  tangan  dan  memakai  masker.  Jika  hal  itu  tidak dilakukan, maka satpam LPD tidak mengijinkan nasabah memasuki kantor LPD. Kebijakan ini dilakukan  sebagai  wujud  dukungan  LPD  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  memutus penyebaran virus Corona.
Tanggung  jawab  lainnya  yang  dilakukan  LPD  terhadap  nasabah  adalah  berupa pemberian relaksasi kredit. Kebijakan ini berupa penangguhan pembayaran angsuran, dan tidak adanya denda bagi yang terlambat membayar angsuran.  Kebijakan ini ditujukan terutama untuk nasabah yg bekerja di sektor pariwisata.  Misalnya nasabahh yang bekerja sebagai karyawan hotel, restaurant, bekerja di kapal pesiar, tour guide dan sejenisnya. Kebijakan ini sebagai wujud empati dan dukungan LPD kepada nasabah. Adanya kebijakan ini mengakibatkan kinerja atau target LPD tidak tercapai. Kebijakan ini tetap diambil dan dijalankan oleh LPD karena LPD sadar bahwa LPD dari, oleh dan untuk masyarakat desa.

## Tanggung jawab LPD pada masyarakat ,
Saat  kondisi  normal,  LPD  Desa  Adat  Penglatan  telah  melakukan  berbagai  kegiatan sebagai  wujud  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat.  Sesuai  Perda  Nomor  3  tahun  2017 disebutkan bahwa 20 persen dari keuntungan LPD wajib digunakan untuk pembangunan desa. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh LPD Desa Adat Penglatan berupa pembangunan pura/perbaikan  pura,  wantilan,  piyasan,  bantuan  ke  48  dadia  masing-masing  sebesar  Rp 1.000.000.  Kegiatan  lainnya  berupa  pemberian  beasiswa  berprestasi  tingkat  Taman  Kanak- kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Pemberian bantuan bagi masyarakat yang  meninggal  sebesar  Rp  300.000.  di  samping  itu,  LPD  juga  memberikan  bantuan  berupa sumbangan  dana  untuk  kegiatan  seni  seperti  pesantian,  sekehe  gong,  dan  kegiatan  yang dilakukan pemuda desa. LPD Desa Adat Penglatan mendukung kebersihan lingkungan dengan
membeli  truk  pengangkut  sampah  sebesar  Rp  310.000.000.  Mobil  ini  digunakan  untuk mengangkut sampah sampai ke tempat pembuangan akhir di Kabupaten Buleleng.
Saat  pandemi  Covid  19,  LPD  Desa  Adat  Penglatan  ikut  berperan  aktif  dalam menanggulangi penyebaran virus. LPD Desa Adat Penglatan terlibat dalam gerakan peduli Covid 19. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pemberian masker gratis untuk masyarakat yang datang ke kantor LPD. Selain itu, LPD memberikan bantuan berupa sembako kepada 1.880 orang krama adat dengan total biaya Rp. 182.360.000. Pemberian sembako diperuntukkan bagi semua warga Desa Adat Penglatan. LPD memberikan sembako kepada warga yang menjadi nasabah ataupun yang tidak menjadi nasabah LPD. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan dukungan kepada masyarakat agar tetap semangat menjaga kesehatan.

## 5. Penutup
Covid 19 telah menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di  Indonesia.  Sektor  yang  terkena  dampak  selama  pandemi  Covid  19  adalah  transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor rumah tangga. LPD sebagai salah satu usaha yang bergerak dibidang keuangan tradisional tidak luput dari dampak tersebut. Secara umum pandemi  Covid  19  berdampak  tidak  baik  terhadap  kinerja  keuangan  LPD.  Tetapi,  pandemi Covid-19 berdampak baik terhadap kinerja sosial LPD. Artinya, tanggung jawab sosial LPD pada karyawan,  tanggung  jawab  social  LPD  pada  nasabah  dan  tanggung  jawab  social  LPD  pada masyarakat semakin meningkat di saat pandemi Covid 19. Ini membuktikan bahwa LPD sebagai salah satu kearifan lokal Bali bukan saja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi LPD didirikan untuk misi sosial yakni dari, oleh dan untuk kebahagiaan masyarakat desa.

## Daftar Pustaka
Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. Jurnal Brand, 2(1), 123–130. Arsyad,  L.  (2008). Lembaga  Keuangan  Mikro;  Institusi,  Kinerja,  &  Sustanabilitas .  Yogyakarta.  Penerbit ANDI.
Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Buletin Studi Ekonomi .
Baskara,  I.  G.  K.,  &  Triaryati,  N.  (2020).  Kinerja  Sosial  Lembaga  Perkreditan  Desa. Matrik:  Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan , 182-192.
CGAP (Consultative Group to Assist The Poor). (2007). Beyond Good Intentions: Measuring The Social Performance of Microfinance Institution. CGAP Focus Note No. 41 . Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 59-64.
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pratama, M. A., Tanjung, H. B., & Astuti, N. B. (2019). Hubungan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pengurus Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Agribisnis  di  Kota  Payakumbuh.  JOSETA:  Journal  of  Socio- Economics on Tropical Agriculture, 1(3). https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.181
Suarmanayasa, I. N., Heryanda, K. K., Suci, N. M., & Putra, K. E. S. (2021). The Effects of Covid-19 Pandemic
Towards  the  Performance  of  Lembaga  Perkreditan  Desa.  In 6th  International  Conference  on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2021) (pp. 106-109). Atlantis Press.
Sugiri,  D.  (2020).  Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dari  Dampak  Pandemi  Covid-
19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , 19 (1), 76-86. Suprayogi,  A.,  &  Hafifuddin,  H.  (2021).  ANALISIS  PENGARUH  KINERJA  LEMBAGA  KEUANGAN  MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UNIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. Jurnal Neraca Peradaban, 1(3), 174–179. https://doi.org/10.55182/jnp.v1i3.54
Suarmanayasa, I. N., & Sari, L. S. E. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap UMKM Di Kabupaten Buleleng. SARASWATI, 1(1), 1–16.
Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Brand, 2(1), 147–153