Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 372-378
Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam
Yusvita Nena Arinta 1) ,  Rifda Nabila 2) , Ahmad Ulil Albab Al Umar 3) , Anita Wahyu Alviani 4) , Yuni Inawati 5) 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga *Email korespondensi: nena@iainsalatiga.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  existence  of  micro  waqf  banks  and  their  implications  for  public  welfare  in  an Islamic perspective. This research is an empirical study with qualitative. The data in this study are secondary data obtained from various journal, book and internet sources. The results in this study showed that Micro Waqf Bank  is  present  as  a  funding  solution  in  the  community  and  it  is  proved  able  to  guarantee  the  welfare  of  the community without contradicting the Islamic law.

## Keywords: Micro Waqf Bank, , Islamic Perspective, Maqashid Sharia
Saran  Sitasi :  Arinta,  Y.  N.,  Nabila,  R.,  Umar,  A.  U. A.  A.,  Alviani,  A.  W., &  Inawati,  Y. (2020).  Eksistensi Bank  Wakaf  Mikro  Dan  Implikasinya  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 372-378. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Lembaga keuangan adalah  semua  badan  yang  melalui  kegiatan-kegiatan di  bidang  keuangan  berupa  menarik  uang  dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat  (Syauqoti  &  Ghozali,  2018).  Menurut (Wiwoho,  2014),  Secara  umum,  lembaga  keuangan dapat  dikelompokkan  dalam  dua  bentuk  yaitu Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Non-Bank (bukan bank). Berkaitan dengan Lembaga Keuangan  Bank,  Menurut  Undang-undang  No  10 Tahun  1998  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Berdasarkan  tata  perbankan  di  Indonesia, bank  terdiri  dari  Bank  Sentral  ( Central  Bank )  dan Bank Umum ( Comercial Bank ).
Bentuk  kedua  dari  lembaga  keuangan  adalah lembaga  keuangan  non-bank  yang  merupakan  badan usaha  yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  untuk kegiatan  produktif.  Kegiatan  sebuah  Lembaga
Keuangan  Non-Bank  difokuskan  pada  salah  satu kegiatan  keuangan  saja.  Bentuk-bentuk  Lembaga Keuangan  Non-Bank  di  Indonesia  yaitu  Pegadaian, Pasar  modal,  Pasar  uang,  Asuransi,  Modal  ventura, Anjak  piutang,  Dana  pensiun,    dan  reksa  dana (Syauqoti  &  Ghozali,  2018).  Dapat  kita  ketahui bahwa  lembaga  keuangan,  baik  Lembaga  Keuangan Bank  maupun  Lembaga  Keuangan  Non-Bank, memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian sebagai perantara keuangan masyarakat atau financial intermediary ,  yang  berarti  lembaga  keuangan berperan  sebagai  pihak  perantara  dalam  pengaliran dana  dari  pihak  yang  memiliki  dana  berlebih  kepada pihak yang membutuhkan dana (Djumhana, 2000).
Fakta empiris memperlihatkan, meskipun lembaga  keuangan  di  Indonesia  memiliki  peran strategis  sebagai intermediation  role ,  namun  masih saja  terdapat  masyarakat  khususnya  UMKM  (Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah)  yang  sulit  atau kekurangan  akses  pendanaan  terhadap  lembaga keuangan bank. Hal ini disebabkan adanya penerapan prinsip  kehati-hatian  oleh  bank  salah  satunya  adalah penggunaan  jaminan  ( colateral )  yang  tidak  mampu dipenuhi  oleh  UMKM.  Berkaca  atas  permasalahan tersebut  maka  diperlukan  adanya  upaya  pemerintah dalam  memeberikan  solusi  yang  cepat,  tepat  serta efisien.  Di  Indonesia  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah (UMKM) mempunyai berbagai permasalahan  seperti,  masalah  permodalan,  sulitnya akses  pemasaran,  kurangnya  ilmu  pengetahuan  serta keterampilan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang masih  rendah  (Disemadi  &  Roisah,  2019).  Sebagai upaya  pemerintah  dalam  mendorong  tumbuhnya perekonomian masyarakat, dapat dilihat dari munculnya Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (Mujiono,  2017).  Tujuan  dari  adanya  lembaga keuangan  ini  adalah  untuk  mengentas  kemiskinan pada  masyarakat  dengan  memberikan  pendanaan kepada UMKM (Oktafia, 2017). Upaya meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)  sangat  memerlukan  dorongan dari  Lembaga-lembaga  keuangan  tersebut.  Namun yang  terjadi  di  lapangan  pelaku  UMKM  sulit mendapat  pendanaan  dari  bank  tersebut  (Baskara, 2013).
Dewasa ini, untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut  telah  muncul  dan  berkembang  Lembaga- lembaga  keuangan  non-bank.  Lembaga  keuangan non-bank  tersebut  saat  ini  dikenal  sebagai  Lembaga Keuangan Mikro (Daulay, 2016). Lembaga Keuangan Mikro  (LKM)  yang  berkembang  pesat  atau  sedang tren saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro (BWM) ini adalah Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  dengan  tujuan  memfasilitasi  akses pembiayaan  bagi  masyarakat  kurang  mampu  dan UMKM  yang  tidak  memiliki  akses  pada  lembaga keuangan  formal.  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM) diresmikan  pemerintah  pada  bulan  Oktober  tahun 2017  (Panggabean  &  Anwar,  2019).  Sampai September  2019  Bank  Wakaf  Mikro  secara keseluruhan  memiliki  21.557  nasabah  dengan penyaluran  pembiayaan  Rp.  27,7  miliar  dan  jumlah Bank  Wakaf  Mikro  sudah  53  yang  tersebar  di  16 Provinsi di Indonesia yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa  Keuangan,  2019).    Hadirnya  BWM  dapat mempertemukan  donatur  atau  pihak  yang  memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang  membutuhkan  permodalan  usaha  dengan  imbal hasil yang rendah (Disemadi & Roisah, 2019).
Dampak  kebijakan  (regulasi)  yang  berpihak terhadap  Lembaga  Keuangan  Masyarakat  (LKM) mengakibatkan  eksistensi  atau  keberadaan  Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai penyedia dana didalam konstalasi  sosial  masyarakat  meningkat.  Kehadiran Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  diyakini  akan  mampu meningkatkan  akses  pembiayaan  skala  mikro kebawah,  mendorong  peningkatan  pemberdayaan
ekonomi  serta  produktifitas  dan  diyakini  mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah  kebawah  dan  UMKM.  Dengan  adanya BWM,  wakaf  berevolusi  dari  aktifitas  sosial  dan keagamaan  menjadi  aktifitas  ekonomi.  Wakaf awalnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan  pahala  bagi  umat  muslim  namun  saat ini  pemamfaatan  wakaf  (khususnya  wakaf  uang) berpotensi  untuk  meningkat  pertumbuhan  ekonomi melalui  penyaluran  pembiayaan  kepada  masyarakat kurang  mampu,  khususnya  pelaku  usaha  UMKM mikro  akan  mudah  mendapatkan  permodalan  yang tidak  bisa  diselesaikan  oleh  lembaga  keuangan perbankan (Lasmiatun, 2017).
Permasalahan  yang  perlu  dibahas  dan  dikaji dalam  Penelitian  ini  adalah,  pertama,  Bagaimana eksistensi Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia?. Kedua,  Bagaimana  implikasi  Bank  Wakaf  Mikro (BWM) di Indonesia?. Ketiga, Bagaimana implementasi  maqashid  Syariah  pada  Bank  Wakaf Mikro?
Tujuan  penulisan  ini  merupakan  penggalian jawaban  atas  masalah  diatas,  maka  tujuan  yang diharapkan  adalah  pertama,  untuk  mengetahui bagaimana  eksistensi  Bank  Wakaf  Mikro  di Indonesia  dan  kedua,  untuk  mengetahui  bagaimana implikasi  Bank  Wakaf  Mikro  di  Indonesia.  Dan terakhir,  untuk  mengetahui  implementasi  maqashid Syariah dalam Bank Wakaf Mikro.
Penelitian  dengan  tema    serupa  telah  dilakukan oleh    Lasmiatun  pada  2017  dengan  fokus  penelitian yang  terletak  pada  peran  dan  kebijakan  pemerintah melalui  LKM/LKMS  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan  dan  keadilan  distributif  (Lasmiatun, 2017).  Adapun  Hari  Sutra  Disemadi  dan    Kholis Roisah pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan fokus  kebijakan  mengenai  BMW  yang  kemudian menjadi  landasan  operasionalnya  berkaitan  sebagai solusi  dari  pemberdayaan  masyarakat  (Disemadi  & Roisah,  2019).  Zeehan  Fuad  Attamimi,  Hari  Sutra Disemadi,  dan  Budi  Santoso  di  tahun  2019 melakukan  penelitian  yang  berfokus  pada  prinsip syariah  dalam  penyelenggaraan  Bank  Wakaf  Mikro sebagai  jaminan  atas  perlindungan  hak  spiritual nasabah  (Attamimi,  Disemadi,  &  Santoso,  2019). Wizna  Gania  Balqis  dan  Tulus  Sartono  pada  tahun 2019  pun  melakukan  penelitian  mengenai  Bank Wakaf  Mikro  namun  fokus  penelitian  ini  terletak pada  peran  Bank  Wakaf  Mikro  yaitu  sebagai  sarana
pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (Balqis  &  Sartono,  2020).  Adapun  Siska  Lis Sulistiani,  Muhammad  Yunus,  dan  Eva  Misfah Bayuni  pada  2019  melakukan  penelitian  yang berfokus  pada  peran  dan  legalitas  dari  Bank  Wakaf Mikro dalam usaha pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia  (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019).
Maka  berdasarkan  Penelitian  terdahulu  tersebut terdapat  perbedaan  fokus.  Kemudian  pada  Penelitian ini walaupun mengangkat tema yang sama yaitu Bank Wakaf  Mikro,  namun  kali  ini  peneliti  menekankan pada  peran  Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  Lembaga keuangan  mikro  Syariah  dan  implikasinya  terhadap pemeberdayaan  masyarakat  ditinjau  dari  perspektif islam.  Sehingga  menghasilkan  kebaharuan  dalam tulisan  ini  serta  menjadi  perbandingan  untuk Penelitian selanjutnya.
Pendahuluan  mencakup  latar  belakang  atas  isu atau  permasalahan  serta  urgensi  dan  rasionalisasi kegiatan  (penelitian  atau  pengabdian).  Tujuan kegiatan  dan  rencana  pemecahan  masalah  disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan  hipotesis  (jika  ada)  dimasukkan dalam bagian ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan Penelitian studi empiris dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder,  dimana  data  sekunder  yaitu informasi  yang  dikumpulkan  oleh  orang  lain  bukan oleh  peneliti  dalam  melaksanakan  penelitiannya (Ghozali,  2016).  Pengumpulan  data  dalam  Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau research library .  Teknik  analisis  dalam  Penelitian  ini menggunakan Teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari  sehingga  menghasilkan  kesimpulan  yang aktual sesuai dengan topik penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Eksistensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia
Bank  Wakaf  Mikro  merupakan  lembaga  non bank karena tidak mewakili istilah bank. Bank Wakaf Mikro  (BWM)  merupakan  bagian  dari  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  berdiri berdasarkan izin OJK dan memiliki tujuan mempermudah  akses  permodalaan  dan  pembiayaan kepada  masyarakat  kecil  yang  kesulitan  atau  bahkan belum  memiliki  akses  kepada  lembaga  keuangan formal  (Sulistiani  et  al.,  2019).  Bank  Wakaf  Mikro
(BWM)  diresmikan  pemerintah  pada  bulan  Oktober tahun 2017 (Panggabean & Anwar, 2019).
Latar  belakang yang  mendasari  berdirinya  Bank wakaf  Mikro  yaitu  mengatasi  masalah  kemiskinan dan  ketimpangan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat dengan  cara  memberdayakan  usaha-usaha  produktif yang dapat dengan langsung dikelola oleh masyarakat (Harahap,  Mailin,  &  Amini,  2019).  Pengelolaan wakaf  uang  secara  tepat  dan  produktif  merupakan sebuah  solusi  yang  yang  menjanjikan  dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan dapat membantu  mengatasi  masalah  ekonomi  yang  ada  di Indonesia  (Medias,  2017).  Hal  lain  yang  mendasari adalah  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  adalah lembaga  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  hal pemberdayaan  masyarakat  miskin  dan  dilindungi Undang-Undang.  Karakteristik  Bank  Wakaf  Mikro adalah  menyediakan  suatu  produk  pembiayaan  serta pendampingan  usaha,  berbasis  kelompok,  tidak melakukan pengimpunan dana, bagi hasil sebesar 3% dan  tanpa  agunan.  Dalam  pemberdayaan  dan pendampingan  masyarakat  miskin  menggunakan prinsip  syariah,  kerja  sama  pembiayaan  kelompok, mudah, amanah, dan berkah (Harahap et al., 2019).
Bank  Wakaf  Mikro  beroperasi  di  pesantren. Adapun badan hukum dari Bank Wakaf Mikro adalah koperasi  namun  pengawasannya  berada  di  bawah OJK  (Sulistiani  et  al.,  2019).  Tujuan  pendirian  Bank Wakaf  Mikro  di  Pesantren  adalah  agar  para  santri belajar  mengenai  perbankan.sehingga  apabila  Bank Wakaf    Mikro  tumbuh  besar,  ekonomi  umat  dapat berjalan  dengan  baik  karena  salah  satu  elemen masyarakat  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam meningkatkan  perekonomian  di  Indonesia  adalah pesantren (Faujiah, 2018). Bank Wakaf Mikro sampai saat  ini  telah  berkembang  dengan  pesatnya,  Hingga akhir  2019  jumlah  Bank  Wakaf  Mikro  di  Indonesia sebanyak  56  unit  dengan  25.631  nasabah  dan  total pembiayaan sebesar  Rp 33,92 Miliyar atau 179,8 % lebih  tinggi  dari  sebelumnya.  Berdasarkan  data tersebut  menunjukkan  eksistensi  atau  keberadaan Bank  Wakaf  Mikro  sebagai  penyedia  dana  untuk masyarakat  meningkat.  BWM  merupakan  lembaga keuangan  mikro  yang  pada  hakikatnya  bukan  hanya mengatasi  kebutuhan  pendanaan  masyakata  miskin dalam  sesaat  namun  lebih  dari  itu  BWM  diharapkan menjadi sumber dana yang potensial  untuk pembangunan  bangsa  dan  negara  apabila  dikelola secara  profesional,  sehingga  eksistensi  tersebut sangat  diharapkan.  Kelebihan  BWM  daripada
lembaga keuangan yang lainnya yaitu milik dari,oleh dan  untuk  anggota,  akses  informasi  kepada  nasabah lebih mudah karena lokasi kantor yang dekat dengan anggota dan pengurus mengenal anggota. Dengan hal ini  BWM  juga  diyakini  dapat  meningkatkan pembiayaan  atau  pendanaan  pada  skala  mikro,  kecil dan menengah, mendorong meningkatnya pemberdayaan ekonomi serta produktifitas masyarakat  dan  mampu  meningkatkan  pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan  menengah  kebawah  dan  UMKM (Disemadi & Roisah, 2019).

## 3.2. Implikasi  Keberadaan  Bank  Wakaf  Mikro bagi Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan  utama  didirikannya  Bank  Wakaf  Mikro (BWM)  adalah  untuk  memfasilitasi  pembiayaan masyarakat dengan sektor usaha mikro dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Target utama  aktivitas  pembiayaan  Bank  Wakaf  Mikro (BWM) yaitu pada lingkungan pesantren  (Nurhayati, et.al,  2019).  Adapun  sumber  dana  yang  disalurkan dalam  Bank  Wakaf    Mikro  (BWM)  berasal  dari wakaf  berupa  uang.  Menilik  perihal  legalitas  wakaf uang,  para  ulama  fiqh  klasik  memiliki  perselisihan atau  perdebatan  ( ikhtilaf) dalam  hal  ini.  Hal  tersebut terjadi  karena  lazimnya  harta  yang  diwakafkan  itu berupa  pada  harta  tetap  ( fixed  asset) dan  pada penyewaan  harta  wakaf  (Faujiah,  2018).  Perbedaan ini  terjadi  pada  kalangan  mazhab-mazhab  fiqh. Misalnya  dikalangan  Syafiiyah,  Imam  Nawawi berpendapat  boleh,  Kemudian,  Ibnu  Taimiyah  dari kalangan  Hanabilah  memperbolehkan  wakaf  dalam bentuk  uang.  Berbeda  halnya  dengan  Ibn  Qudamah yang  tidak  memperbolehkan  wakaf  uang  dirham. Karena  dengan  menyewakan  uang  untuk  diambil manfaatnya  berarti  sudah  mengubah  fungsi  uang sebagai alat tukar.
Menelisik  pada  perdebatan  pendapat  diantara ulama  fiqh  tersebut,  Peneliti  lebih  condong  kepada yang memperbolehkan. Karena mempunyai beberapa alasan,  yaitu  pertama,  tujuan  wakaf  sendiri  adalah agar  harta  bisa  berputar  dan  bermanfaat  bagi  orang lain  sehingga  pastinya  akan  menimbulkan  banyak maslahat serta  menjadi  amal  jariyah.  Kedua,  tidak adanya  nash  di  dalam  Al-Qur’an  dan  sunnah  yang secara  terang  melarang  wakaf  uang  atas  dasar maslahah ,  maka  wakaf  uang  diperbolehkan  karena menimbulkan banyak maslahah dibandingkan
mudharat (Faujiah, 2018). Hal tersebut juga didukung sebuah dalil dalam bermuamalah yaitu :
“Hukum  asal  menetapkan  syarat  dalam muamalah  adalah  sah  atau  halal  dan  diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya” .
Atas  dasar  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas maka  dalam  perspektif  Islam  pada  dasarnya memperbolehkan aktivitas wakaf dalam bentuk uang. Hal  ini  juga  mempertimbangkan  kehadiran  Bank Wakaf  Mikro  (BWM)  ini  sebagai win  win  solution atas  permasalahan  permodalan  pada  masyarakat khususnya  Usaha  Kecil  Mikro  (UKM)  dan  tentunya kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menimbulkan lebih besar maslahah dibandingkan mudharat .
Adapun  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  sendiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan  akad  qardh  kepada  masyarakat  sekitar yang  mengajukan  pembiayaan  untuk  usaha  berskala mikro atau Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lain. Penggunaan  akad  qardh  ini  selaras  dengan  aturan syar'i  yang  menyatakan  bahwa  pembiayaan  syariah harus  terbebas  dari  unsur  maysir,  gharar,  dan  riba (Nurhayati  et  al.,  2019).  Undang-Undang  No  21 Tahun  2008  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  qardh merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam meminjam.  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.19/DSN MUI dijelaskan bahwa prinsip qardh boleh digunakan sebagai  akad  pinjam  meminjam  dengan  ketentuan bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang diterima  kepada  pemberi  pinjaman  dana  pada  waktu yang telah disepakati bersama (Darsono, 2017).
Pada praktiknya, pelaksanaan pembiayaan qardh pada  Bank Wakaf  Mikro  (BWM) memang  ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi masyarakat dengan pembiayaan yang  tidak  bisa  didapatkan  dari  lembaga  keuangan lain  berkaitan  dengan  keadaan  Usaha  Kecil  Mikro (UKM) yang belum memenuhi persyaratan pemberian  kredit  lembaga  keuangan  tertentu. Pemberian  pembiayaan  ini  tanpa  disertai  dengan penyertaan jaminan maupun agunan. Selain itu untuk menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  penerima pembiayaan, sebagai langkah antisipasi adanya tindak negatif, Bank Wakaf Mikro (BWM)
menyelenggarakan  Sistem  Tanggung  Renteng  dan mengadakan beberapa program pendampingan (Nurhayati et al., 2019).
Melalui  fasilitas  Qardh  yang  diberikan  oleh Bank  Wakaf  Mikro  (BWM),  para  penerima  dana dilatih  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  dana  yang diterimanya dan dana tersebut  dapat digunakan untuk meningkatnya  taraf    hidupnya.  Peminjam  juga  perlu disadarkan  tentang  pentingya  penataan  struktur keuangan,  dimana  pinjaman  kredit  harus  diartikan sebagai  suntikan  modal  yang  sifatnya  sementara karena  dengan  diterimanya  pinjaman  harus  mampu mendorong  produksi  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  kapasitas  usaha  kecil.  Hal  ini  berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  (Ridwan, 2004).
Selain  menggunakan  akad  qardh,  transaksi pembiayaan  pada  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  juga menggunakan  akad  ju’alah.  Akad  jualah  merupakan sebuah  janji  atau  komitmen  ( ijtizam )  untuk memberikan  imbalan  ( ’iwadh  atau  ju’i )  tertentu  atas sebuah  pencapaian  hasil  ( natijah )  yang  ditentukan dari  suatu  pekerjaan  (Natadipurba,  2016).  Dalam akad  ju'alah  ini  Bank  Wakaf  Mikro  menerima  biaya pembinaan atau pendampingan sebesar 3% pertahun. Jumlah  ini  diperbolehkan  hukumnya  karena  pada akad  ju'alah  diperbolehkan  adanya  imbalan.  Imbalan ini  berhak  diterima  oleh  pihak  Bank  Wakaf  Mikro (BWM)  apabila  hasil  dari  pekerjaan  tersebut terpenuhi.
Bank  Wakaf    Mikro  (BWM)  merupakan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang  telah mendapat  ijin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) yang  tujuannya  menyediakan  akses  modal  dan  biaya bagi  masyarakat  kecil  yang  belum  memiliki  akses pada  lembaga  keuangan  formal  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2018).  Secara  umum,  berdirinya  Bank Wakaf  Mikro  (BWM)  didasarkan  pada  dasar  hukum sebagai berikut:
a. Undang-Undang  No  1  tahun  2013  tentang Lembaga Keuangan Masyarakat
b. Peraturan  Perundang-undangan  No  42  tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No 41 tahun 2004 tentang Wakaf
c. POJK  No  12  tahun  2014  sttd  No  61  tahun  2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM
d. POJK  No  13  tahun  2014  sttd  No  62  tahun  2015 tentang Penyelenggaraan usaha LKM
e. POJK No 14 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM
Dalam hukum Islam sendiri Bank Wakaf Mikro diatur  dalam  PBI  No.  7/46/PBI/2005  tentang  Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  didasarkan  pada  Fatwa  MUI  No 19/DSN-MUI/XI/2000  tentang  Qardh  (Balqis  & Sartono,  2020).  Dengan legalitas  yang  sah,  baik  dari segi  hukum  Islam  maupun  perundang-undangan, sudah  sepatutnya  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM) menjadi pilihan utama ketika masyaraka memerlukan bantuan  dalam  permodalan.  Beralihnya  masyarakat dari yang semula mengandalkan pinjaman dari lintah darat  memjadi  mengikuti  pembiayaan  Bank  Wakaf Mikro  (BWM)  diharapkan  menjadi  bagian  dari langkah  konkrit  perwujudan  tujuan  berdirinya  Bank Wakaf  Mikro  (BWM)  yaitu  uutuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber  daya  wakaf  merupakan  kekuatan  utama sebagai  modal  untuk  pengembangan  kesejahteraan rakyat melalui berbagai kegiatan ekonomi (Mahamood, 2007). Wakaf sebagai puncak pencapaian  ranah  sosial  ekonomi  dalam  perspektif islam.  diakui  sebagai  sebuah  sistem  solusi  untuk mengatasi pembangunan ekonomi sosial (Nizamoglu, 2016).  Wakaf  menjadi  bagian  integral  dari  kerangka sosial  secara  Islami  (Imam,  2017).  Optimalisasi wakaf  diharapkan  dapat  menciptakan  keadilan, kekayaan,  kesejahteraan  sosial-ekonomi  (Hassan, 2019).  Wakaf  memberikan  manfaat  dan  dampak ekonomi  sosial  yang  lebih  baik  dengan  target kesejahteraan  masyarakat.  Wakaf  merupakan  wadah lembaga  sosial  dalam  Islam  yang  dapat  merangsang kreatifitas,  inovasi  dalam  menghasilkan  pendapatan (Mohsin, 2013).
Bank  Wakaf  menempati  peran  penting  sebagai kerangka  konseptual  yang  sangat  potensial  dalam upaya  pengelolaan  peningkatan  perekonomian  suatu negara.  Hal  ini  juga    sekaligus  menjadi  tantangan untuk  mengubah  gaya  hidup  dan  literasi  konsumsi ummat  melalui  kesadaran  akan  solidaritas  sosial sehingga berlaku peningkatan kesejahteraan masyarakat  melalui  solusi    pengorbanan  dari  pihak minoritas  (kaya)  guna  meningkatkan  kesejahteraan pihak  yang  mayoritas  (miskin) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf, 2006).
Pengelolaan bank wakaf  secara produktif merupakan media  yang  tepat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan sosial  dan  membantu  mengatasi  kemerosotan perekonomian.
Bank  Wakaf  Mikro  menjadikan    dasar kesejahteraan  masyarakat  bersama  melalui  siklus daur  hidup  bank  wakaf  mikro.  Bank  wakaf  mikro secara  sistematis  akan  bergerak  menjadi  siklus  demi kebangkitan  sejahtera  rakyat  bersama.  Bank  wakaf mikro  akan  memberikan  akses  mudah  kepada  kaum minoritas  kaum  terpinggirkan.  Struktur  capital  akan kuat untuk unit usaha kaum minoritas. Struktur yang kuat  dengan  tingkat  pengembalian  biaya  yang low rate .  Sustainability  Bank  Wakaf  Mikro  menjadi harapan  untuk  penyaluran  bagi  yang  lainya,  hal  ini menjadi  siklus  daur  hidup  bank  wakaf  mikro  unutk kesejahteraan  rakyat.  Wakaf  sebagai  sosial  finance yang menjadi sumber kekuatan social finance.
Lembaga  keuangan  wakaf  dan  qard  hasan bertujuan  untuk  memastikan  keadilan,  kedamaian sosial dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Zarqa, 1988).  Oleh  karena  itu, forecasting kedepan  akan potensial  bank  wakaf  adalah  menyelesaikannya masalah  kemiskinan  dengan  tahapan  selanjutnya yaitu  kesejahteraan  masyarakat  yang  dilakukan dengan  stratregi    akses  untuk  orang  miskin  secara mudah    ke  lembaga  layanan  keuangan  (Hanif  et  al, 2013). Kaum minoritas yang mudah melakukan akses ke  bank  dapat  menguatkan  struktur  modal,  sehingga dapat  mengembangkan  potensi  unit  usaha  yang dikelola.  Seperti  daur  siklus  hidup,  yang  diharapkan kaum minoritas yang sudah optimal kemampuan unit usahanya  akan  meningkatkan  pertumbuhan  wakaf. Pengelolaan  bank  wakaf  semakin  menjadi  stabil  dan akan  mendorong  perkembangan  serta  kebangkitan kaum miskis menjadi sejahtera.
Menjadi  tantangan  besar  bank  wakaf  selain tumbuhnya  kesejahteraan.  Mengacu  pada  kepatuhan syariah,  peran  bank  wakaf  untuk    menghadapi tantangan  utama  industri  keuangan  mikro  demi tercapaian  kepatuhan  syariah  seperti    tingginya tingkat bunga dan eksploitatif hingga hutang berlebih, produk  terbatas,  minimnya  literasi  keuangan  syariah, serta  belum  optimalnya  pengelolaan  sumber  daya manusia  (Haneef  et  al,  2014).  Bunga  yang  tinggi dibandingkan  dengan  rendahnya  kemampuan  tingkat potensial  pasar  memicu  tingkat  pendapatan  semakin menurun.  Karena  tingkat  kemampuan  membayar belum  memenuhi  dengan  kasus  high  rate.  Struktur modal  yang  diperoleh  menjadi  semakin  menipis karena  tingkat  pengembalian  pembiayaan  yang tinggi.  Bank  wakaf  dengan  menerapkan  kepatuhan syariah  menyediakan  pinjaman  tanpa  bunga  dan menjanjikan  system profit  loss  sharing dengan
menggunakan  berbagai  akad  yang  bisa  digunakan. Dengan  begitu  akses  mudah  diminati  kaum  miskin ,seperti    tidak  memiliki  persyaratan  jaminan, memiliki  potensi  besar  menjangkau  yang  termiskin dari yang miskin.
Sumber  kekuatan  social  financial  menjadikaan sumber kekuatan penerima manfaat melalui keterlibatan  secara  langsung  realisasi  kegiatan ekonomi. Realsiai ini  memastikan bank wakaf mikro mampu  menghasilkan  pendapatan  berkelanjutan untuk  penerima  manfaat  serta  untuk  kelangsungan hidup  dan  kebangkitan  sektor  wakaf.  Tingginya tingkat pendapatan yang dihasilkan dapat menciptakan  lebih  banyak  peluang  kerja  untuk manfaat masyarakat. Secara sistematis lebih mendorong  optimalisasi  pengumpulan  wakaf  secara lebih terstruktur.

## 3.3. Wakaf  dan  Sustainability  (Implementasi Maqashid Syariah)
Wakaf  sebagai  sumber  social  finance    menjadi sarana  pembangunan  melalui  harta  produktif  dan kegiatan  investasi,  untuk  dimanfaatkan  sebagai peningkatan realisasi kegiatan ekonomi. Dalam islam, menjadikan  kegiatan  ekonomi  sebagai  salah  satu aspek  penting  dalam  mencapai  suatu    kemuliaan (falah)  (Nugroho,  2019)  oleh  karena  itu  segala  hal yang  berkaitan  dengan  muamalah  ekonomi  harus menganut  kepatuhan  syariah.  Sebuah  falah  dapat dicapai  jika  pelaksanaan  wakaf  tersebut  dilakukan penuh sesuai ajaran islam. Jika sudah mencapai falah, maka  wakaf  mempunyai  sasaran  yaitu  maslahah. Kegiatan  ekonomi  yang  melalui  transaksi  dengan asas junjung tinggi kepada maslahah. Oleh karena itu wakaf memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Tujuan  wakaf  dalam  puncak  tertinngi  adalah maslahah, dimana masalahah merupakan implementasi dari tujuan syariah atau yang sering kita sebut  maqashid  syariah.  Tujuan  Maqahid  Syariah sendiri  adalah  untuk  mencapai  kebaikan,  manfaat untuk  manusia  dan  menghindari  bahaya  dan kerusakan  pada  diri  mereka  sendiri.  Pendapat  Imam al-Syathibi  (Abdul  Aziz,  A.F.  and  Mohamad,  S.  , 2013), Terurai cara untuk  mewujudkan kesejahteraan dan  menghindari  kerusakan  di  dunia  akherat. Terdapat  tiga  dasar  kebutuhan  umat  manusia  yang pertama adalah  dharuriyah, hajiyah, serta tahsiniyah. Untuk kebutuhan dharuriyah (duniawi) yang mencakup  lima  bidang  utama:pelestarian  agama (hifzh al-din), pelestarian jiwa  (hifzhal-nafs),
pelestarian akal (hifzh al-’aql), pelestarian keturunan(hifzh  al-nasl),  dan  pelestarian  properti (hifzh  al-mal).  Kebutuhan  hijayya  dapat  di  feiniskan sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  sekunder  atau pelengkap.  Kebutuhan  yang  ketiga  adalah  tahsiniyah bisa  diartikan  sebagai  tersier,  atau  identik  untuk kebutuhan  yang  mendekati  kemewahan.  Dengan demikian,  memenuhi  kebutuhan  yang  paling  penting adalah  yang  pertama  atau  yang  utama,  dharuriyah. Karena  jika  dharuriyah  tidak  terpenuhi  akan berdampak  pada  kerusakan  manusia  dunia  dan  alam semesta  isinya.  Dengan  demikian,  penerapan  bank wakaf  mikro    tidak  mengabaikan  Prinsip-prinsip syariah (maqashid).

## 4. KESIMPULAN
Bank  Wakaf  Mikro  hadir  sebagai  Lembaga Keuangan Masyarakat berbasis Syariah yang bertujuan  untuk  membantu  akses  permodalan  bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapat pendanaan dari bank. Skema pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro didasarkan atas dasar tolong menolong dan  tanpa  agunan  yang  tentunya  membantu  bagi masyarakat  di  Indonesia.  Akad  yang  digunakan dalam  pembiayaan  pada  Bank  Wakaf  Mikro menggunakan  akad  qardh.  Legalitas  mengenai  Bank Wakaf  Mikro  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  fatwa DSN  MUI  sehingga  dapat  terjamin  baik  dari  segi syariat  islam  maupun  legalitas  hukum.  Bank  Wakaf Mikro  hadir  sebagai  solusi  di  tengah  kesulitan pendanaan di masyarakat. Dalam perspektif Maqashid  Syariah  Bank  Wakaf  Mikro  sendiri memenuhi  unsur-unsur  di  dalamnya  sehingga  tidak bertentangan  dengan  syariat  islam.  Saran  untuk peneliti kedepan untuk menambahkan skema pembiayaan secara rinci hingga dapat dipahami

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah  Kami  mengucapkan  terimakasih kepada  Allah  SWT  atas  berkah  dan  nikmatnya. Kemudian  penulis  juga  ucapkan  kepada  pihak  yang terlibat  dalam  Penelitian  ini  yang  tidak  dapat  saya sebutkan.  Kemudian  kami  juga  tidak  lupa  senantiasa mengucapkan  syukur  sehingga  artikel  ini  dapat selesai.  Atas  partisipasinya  semoga  Allah  membalas kebaikan semua yang terlibat. Aamiin.

## 6. REFERENSI
Abdul  Aziz,  A.F.  and  Mohamad,  S.  (2013).
Fulﬁllment  of  Maqasid  Al-Shariah  via  Takafu.
MPRA Paper , 1-25.
Attamimi,  Z.  F.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Santoso,  B.
(2019).  Prinsip  Syariah  Dalam  Penyelenggaraan Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai  Perlindungan  Hak Spiritual  Nasabah. Jurnal  Jurisprudence , 9 (2), 117–132. https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8897 Balqis,  W.  G.,  &  Sartono,  T.  (2020).  Bank  Wakaf Mikro  Sebagai  Sarana  Pemberdayaan  Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jurisdictie ,
10 (2), 215. https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380 Baskara.  (2013).  Lembaga  keuangan  mikro  di Indonesia (Microcredit institutions in Indonesia).
Jurnal  Buletin  Studi  Ekonomi , 18 (2),  114–125.
Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/277813 894_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_DI_I NDONESIA Darsono, D. (2017). Perbankan Syariah di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Daulay,  R.  (2016). Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi Umat Islam . XL (1), 44–65.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Fiqh  Wakaf.
(2006). Jakarta: Kementrian Agama.
Disemadi,  H.  S.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Law Reform , 15 (2), 177–194. https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176
Djumhana.  (2000). Hukum  Perbankan  di  Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Faujiah,  A.  (2018).  Bank  Wakaf  Mikro  dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha  Kecil  dan  Mikro. Jakad  Publisher ,
(April), 380.
Ghozali, I. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Semarang: Yoga Pratama.
Haneef  et  al.  (2014).  Integrated  Waqf  Based  Islamic Microfinance  Model  (IWIMM). Middle-East Journal  of  Scientific  Research ,  Middle-East Journal of Scientific Research.
Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank
Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat. Tansiq , 2 (2), 154–164.
Hassan, S. N. (2019). The Potential of Cash Waqf in the  Socio-economic  Development  of  Society  in Kelantan:  A  Stakeholder’s  Perspective  . New Developments in Islamic Economics , 67-82.
Imam,  A.  d.  (2017).  Waqf  as  a  framework enterpreunurship. Humanomics , 419- 440. Lasmiatun. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui  LKM/  LKMS  untuk  Menciptakan Kesejahteraan  dan  Keadilan  Distributif . 10 (2), 36–48.
Medias, F. (2017). Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. Indonesian  Journal  of  Islamic  Literature  and Muslim Society , 2 (1), 61–84. https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749
Mahamood,  S.  M.  (2007).  2007. jurnal  Syariah ,  15 (2).
Mohsin, M. (2013). Potential of Zakat in eliminating Riba in and eradicating Muslim countrie. EJBM- Special Issue: Islamic Management and Business , Vol. 5No.11,pp.114-126.
Mujiono,  S.  (2017).  Eksistensi  lembaga  keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. Al Masraf:  Jurnal  Lembaga  Keuangan  Dan Perbankan , 2 (2), 207–215.
Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur. (2018). Maqashid As-Ayariʻah  sebagai  Dasar  Pengembangan Ekonomi  Islam. International  Journal  Ihya’ ‘Ulum  Al-Din,  Vol  20  No ,  167.  doi:DOI  : 10.21580/ihya.20.2.4045 Natadipurba,  C.  (2016). Ekonomi  Islam  101 .
Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
Nizamoglu,  C.  (2016).  The  Institution  Waqf Asasolution to the economic crisi. www.muslimheritage.com/article/intitution- waqf-solution-economic-crisis .
Nugroho,  W.  d.  (2019).  Micro  Waqf  Bank  in Indonesia. Al-Iktisab:  Journal  of  Islamic Economic Law (1) , 29-33.
Nurhayati,  E.,  Rustamunadi,  &  Fitriyyah,  D.  (2019).
Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah. TAZKIYYA , 20 (1), 91–114. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00
4
Oktafia,  R.  (2017).  Percepatan  Pertumbuhan  Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Melalui Perkuatan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (Lkms)  Di  Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi  Islam ,
3 (1),  h.  85-92.  https://doi.org/10.1007/s10750- 010-0425-2
Panggabean,  S.,  &  Anwar,  A.  (2019). The  Ma’ruf Amin Way . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Pdppkemenag. (2019). Retrieved Juni 12, 2020, from https://ditpdpontren.kemenag.co.id/pdpp/statistik Ridwan,  M.  (2004). Manajemen  Baitul  Maal  wa Ramwil (BMT) . Yogyakarta: UII Press. Sahroni, O. and Karim, A.A. (2015). Maqashid Bisnis dan  Keuangan  Islam  –  Sintesis  Fikih  dan Ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019).
Peran  dan  Legalitas  Bank  Wakaf  Mikro  dalam Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis  Pesantren  di Indonesia. Jurnal Bimas Islam , 12 (1), 1–26.
Syauqoti,  R., &  Ghozali, M.  (2018).  Analisis  Sistem Lembaga  Keuangan  Syariah    Dan  Lembaga Keuangan Konvensional. Iqtishoduna , 15. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820
Wiwoho,  J.  (2014).  Peran  Lembaga  Keuangan  Bank Dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. MMH , 43 (2), 87–97.
Zarqa,  M.  A.  (1988).  Islamic  Distributive  Schemes, In  Mjunawar,  Distributive  Justice  and  Need Fullfillment in an Islamic economy, The Islamic Foundation. Leicester , 163-216.
Zuraya,  N.  (2020,  Januari  10).  Retrieved  Juni  12, 2020, from https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.i d/amp/q3v9jo383