Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

## (HOMOLOGASI) SEBAGAI UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP  DEBITOR  YANG  LALAI  MEMENUHI  ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN
Francois Geny Ritonga 1
1 Advokat pada Francois G. Ritonga & Partners Law Office, Indonesia. E-mail: francois.lawyer@gmail.com
Abstract: A request for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) can be granted if it has fulfilled the conditions specified in Article 224 paragraph (1), Article 222 paragraph (1) and paragraph (3), as well as Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU). If granted, according to the provisions of Article 225 paragraph (3) UUK- PKPU, the Court will appoint a Supervisory Judge and appoint 1 (one) or more administrators who will work together with the Debtor to manage the Debtor's assets. By granting the PKPU, the Debtor can propose a peace plan to his Creditors and later, if it is understood and understood, the Creditors will agree to the proposed peace plan and if the Court does not find any reasons to reject the Ratification of the Peace and the Court is obliged to ratify the peace as regulated in Article 285 paragraph (2) and Article 285 paragraph (1) UUK-PKPU. As time goes by, it is possible for the debtor to fail to comply with the contents of the peace agreement that has been homologated, so that the creditor can apply for cancellation of the homologated peace agreement to the Commercial Court.
Keywords: Bankruptcy; PKPU; Cancellation of Peace Agreement; Homologation.
How  to  Site:  Francois  Geny  Ritonga,  Lonna  Yohanes  Lengkong  (2024).  Pembatalan  Perjanjian  Perdamaian (Homologasi)  Sebagai  Upaya  Hukum  Bagi  Kreditor  Terhadap  Debitor  yang  Lalai  Memenuhi  Isi  Perjanjian Perdamaian. Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 73-86. DOI. 10.55809/tora.v10i1.317

## Introduction
Perkembangan dunia saat ini berkembang pesat dan maju, banyak pelaku-pelaku usaha, baik orang perorangan maupun perusahaan melakukan kegiatan kerjasama dan bisnis dengan  pelaku-pelaku  usaha  lainnya.  Pelaku  usaha  berupaya  mengembangkan usahanya,  salah  satunya  kerjasama  bisnis  dan  melakukan  peminjaman  dana.  Dana merupakan  salah  satu  hal  penting  bagi  suatu  perusahaan  dalam  melakukan  kegiatan usahanya. Dana diperlukan bagi perusahaan dan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal ( equality ) dan utang ( loan ) 1 , selain itu dana diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keberlangsungan usaha yang dijalankan. Perjalanan usaha bisnis
1 Sutan  Remy  Sjahdeni, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 295.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
tidak  selamanya  berjalan  lancar  terkadang  usaha  tidak  mencapai  target  dan  pelaku usaha dapat saja mengalami kerugian. Pelaku usaha melakukan pinjaman kepada pihak lain  dan  berupaya  mengembalikan  pinjaman  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah disepakati. Pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  membuatnya,  serta  dapat menjadi  utang  bagi  yang  yang  meminjam  (debitor).  Utang  adalah  kewajiban  yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi  oleh  Debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  Kreditor  untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. 2 Sengketa mungkin saja dapat terjadi  apabila  debitor  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  salah  satu  upaya penyelesaian  permasalahan  tersebut  melalui  mekanisme  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Menurut  Munir  Fuady,  bahwa  yang dimaksud dengan  Penundaan  Pembayaran  Utang ( Suspension of Payment atau Surseance van Betaling ) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak  kreditor  dan  debitor diberikan  kesempatan untuk  memusyawarahkan  cara-cara pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utangnya,  termasuk  apabila  perlu  untuk merestrukturisasi  utangnya  tersebut. 3 Pengaturan  PKPU  dalam  UUK-PKPU  tidak memberikan  definisi  khusus.  Akan  tetapi,  dari  rumusan  pengaturan  mengenai  PKPU dalam UUK-PKPU dapat dilihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor  maupun  kreditor dalam  hal debitor  atau  kreditor  menilai  debitor  tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  kreditor)  antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 222 UUK-PKPU sebagai berikut:
1. Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  diajukan  oleh  Debitor  yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;
2. Debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  dengan  maksud  untuk
2 Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443, Pasal 1 angka 6.
3 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2014), hlm. 177.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh kepada kreditor;
3. Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon  agar  kepada  Debitor  diberi  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,  untuk  memungkinkan  Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada Kreditornya.
Perlu  digarisbawahi  perihal  adanya  “rencana  perdamaian”  dalam  ketentuan  tersebut dengan  maksud  untuk  menyelesaikan  kewajiban  debitor  terhadap  para  kreditornya. PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Debitor  dalam  waktu  yang  cukup  dapat  memperbaiki  kesulitannya,  dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya dikemudian hari;
2. Bagi  pihak  kreditor  karena  adanya  PKPU  ini,  kemungkinan  dibayarkan piutangnya dari debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya. 4
PKPU bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitor semata, juga untuk kepentingan para  kreditornya  khususnya  kreditor  konkuren.  Dengan  diberikannya  waktu  dan kesempatan,  debitor  melalui  reorganisasi  usahanya  dan  atau  restrukturisasi  utang- utangnya dapat melanjutkan usahanya. 5
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  PKPU  merupakan  sarana  yang  diberikan  untuk memberi  kesempatan  kepada  debitor  melakukan  restrukturisasi  dan  melunasi  utang- utangnya  dengan  rencana  perdamaian  yang  diberikan  nantinya.  Menurut  Tjiptono Darmadji, 6 menyatakan  restrukturisasi  utang  merupakan  suatu  proses  untuk merestruktur  utang  bermasalah  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  posisi  keuangan debitor. Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang karena adanya konsesi khusus yang diberikan oleh kreditor kepada debitor. Dari sisi debitor, restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi  komitmennya  kepada  kreditor.  Komitmen  yang  dimaksud  adalah  dimana kreditor tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan
4 Sunarmi, Hukum Kepailitan , (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 200.
5 Ellyana  S, Proses/Cara  Mengajukan  dan  Penyelesaian  Rencana  Perdamaian  pada  Penundaan Kewajiban Pembayaran , Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: 1998), hlm. 21.
6 Tjiptono  Darmadji, Restrukturisasi:  Memulihkan  dan  Mengakselerasi  Ekonomi  Nasional ,  (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 69.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
kreditor,  sehingga  mengakibatkan  gagal  bayar.  Apabila  perusahaan  tidak  melakukan restrukturisasi  utangnya  maka  akan  timbul  wanprestasi  atau  cacat  yang  akan mengakibatkan  masalah  besar  bagi  kelangsungan  hidup  suatu  perusahaan. 7 Dengan pemahaman tersebut, dapat dilihat keutamaan PKPU, yaitu:
1. Debitor mempunyai cukup waktu untuk mengatasi kesulitannya;
2. Debitor masih mempunyai hak untuk mengurus mengatasi kesulitannya;
3. Masih  ada  kemungkinan  bagi  Kreditor,  piutangnya  akan  dibayar  penuh  oleh Kreditor.
Dengan adanya permohonan PKPU yang diajukan menurut ketentuan undang-undang, terdapat tujuan-tujuan diajukannya permohonan tersebut, yaitu:
1. Debitor mengajukan rencana perdamaian;
2. Antara  debitor  dan  kreditor  dapat  merundingkan/menawarkan  cara pembayaran utang Debitor secara damai;
3. Mencegah  debitor  dinyatakan  pailit  secara  tergesa-gesa  tanpa  mengetahui keadaan usahanya.
Dalam  proses  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  antara debitor  dan  kreditor  akan  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  musyawarah  atau negosiasi terkait permasalahan utang piutang yang ada. Sejalan dengan tujuan PKPU, yaitu: untuk menjaga agar debitor dapat terhindat dari pailit. Maksud terhindar disini adalah  debitor  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  dan  dimohonkan  pailit,  tetapi keadaan  debitor  masih  dalam  keadaan  mampu  membayar  dan  besar  kemungkinan harapannya dapat melunasi utang utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip sutau usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan  yang  tidak  baik. 8 Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  ( surseance  van betaling )  yang  dimohonkan  oleh  debitor  melalui  penasihat  hukumnya  ke  pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan.
Oleh  karena  itu,  dengan  pertimbangan  bahwa  mencegah  terjadinya  kepailitan  dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha ( business chain) pemegang saham ( shareholder ) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  ditempatkan  pada  ranking  pertama  dalam  penetapan
7 Ibid,.
8 M.  Situmorang,  Hendri  Soekaraso,  dalam  Umar  Haris  Sanjaya, Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Dalam Kepailitan , (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hlm. 25.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara  imperatif  pengadilan  harus  mengabulkan  penundaan  “sementara”  kewajiban pembayaran utang. 9

## Discussion

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Tujuan  pengajuan  PKPU,  menurut  Pasal  222  ayat  (2)  UUK-PKPU  adalah  untuk mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud  dengan  kreditor  adalah  baik  kreditor  konkuren  maupun  kreditor  yang didahulukan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur maupun kreditor yang tidak  dapat  memperkirakan  melanjutkan  pembayaran  utangnya,  yang  sudah  jatuh tempo. 10
PKPU  juga  dikaitkan  dengan  masalah  insolvensi  atau  suatu  keadaan  dimana  tidak mampunyai debitor membayar sejumlah utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat  ditagih  sewaktu-waktu. 11 Selain  itu,  insolvensi  adalah  keadaan  tidak  mampu membayar. 12 Apabila  PKPU  dikabulkan,  menurut  ketentuan  Pasal  225  ayat  (3)  UUK- PKPU, maka Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus  yang  bersama  Debitor  untuk  mengurus  harta  Debitor.  Pengurus  ditunjuk dalam  hal  adanya  PKPU  (Pasal  225  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUK-PKPU).  Tugas  pengurus hanya  sebatas  menyelenggarakan  pengadministrasian  proses  PKPU,  seperti  misalnya melakukan  pengumuman,  mengundang  rapat-rapat  kreditor,  ditambah  dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya Pengurus  yang  diangkat  harus  independen  dan  tidak  memiliki  benturan  kepentingan dengan debitur atau kreditor. Kurator dapat menjadi pengurus diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, sebagai berikut:
9 R. Anto Suryanto, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.
10 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 37.
11 Gunawan Widjaja, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor, dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit , (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 149.
12 Penjelasan  Pasal  57  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
1. Orang  perseorangan  yang  berdomisili  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
2. Terdaftar  pada  kementerian  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
Pengurus  bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (4) UUK-PKPU.
Tugas  dan  wewenang  Hakim  Pengawas  dalam  perkara  PKPU  tidak  ditentukan  tegas dalam UUK-PKPU akan tetapi dapat dilihat dalam ketentuan, antara lain: Pasal 301 ayat (3), Pasal 282 ayat (1), Pasal 284 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 158 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 194 ayat (2), Pasal 229 ayat (2), dan sebagainya.
PKPU  juga  merupakan  kesempatan  bagi  debitor  untuk  melunasi  atau  melaksanakan kewajibannya  atas  utang-utang  agar  debitor  tidak  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan. Dalam  hal  lain,  Undang-undang  juga  secara  tegas  menjelaskan  bahwa  selama  PKPU berlangsung,  maka  terhadap  debitor  tidak  dapat  diajukan  permohonan  Kepailitan. 13 PKPU dapat diajukan oleh Pemohon yang adalah Kreditor dari Debitor yang memohon kepada Pengadilan Niaga agar memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada  Debitor.  PKPU  diajukan  oleh  Pemohon  PKPU  karena  Termohon  PKPU mempunyai utang mkepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta  Termohon  PKPU  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  kreditor.  Pemohon  PKPU  dan Termohon  PKPU  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  bukti-bukti  surat  dan nantinya majelis hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.
Merujuk pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 14 , menyebutkan bahwa:
“Kreditor  yang  mempekirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih,  dapat  memohon  agar  kepada  Debitor  diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan
13 Jono, Hukum Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 170.
14 Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia tentang Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443, Pasal 222 ayat (3).
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”
Selain  dari  pada  itu,  syarat  untuk  dapat  dikabulkannya  permohonan  PKPU,  harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailtan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), sebagai berikut:
1. Permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU;
2. Permohonan  PKPU  harus  diajukan  dan  diputus  Pengadilan  yang  diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termhon (Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 UUK-PKPU;
3. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 223 UUK- PKPU;
4. Pemohon  mempunyai  tagihan  utang  terhadap  Termohon  yang  telah  jatuh waktu  dan  apat  ditagih, akan  tetapi  tidak  dibayar  oleh  Termohon  (Pasal  222 ayat (3) UUK-PKPU;
5. Termohon  mempunyai  utang  lebih  dari  1  (satu)  Kreditor  (Pasal  222  ayat  (1) UUK-PKPU  dan  keberadaan  utang  Termohon  dapat  dibuktikan  dengan sederhadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.
Apabila permohonan PKPU dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan  ditunjuk Hakim Pengawas  dan  Pengurus  untuk  mengurus  harta-harta  debitor  dan  mengawasi  proses jalan PKPU tersebut. Selanjutnya, antara Debitor dan para Kreditornya diberikan ruang untuk  membahas  proposal  perdamaian yang  diajukan oleh  Debitor.  Hakim  Pengawas memerintahkan Tim Pengurus untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada 2 (dua)  surat  kabar harian berisikan  penetapan  jadwal-jadwal berjalannya  proses  PKPU sementara dan PKPU tetap, antara lain:
1. Rapat Kreditor Pertama;
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor;
3. Rapat Pencocokan (verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor;
4. Rapar Pembahasan Rencana Perdamaian.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
Perdamaian  dalam  tahapan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  merupakan tahapan paling penting, karena dalam perdamaian, Debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya  kepada  para  Kreditor.  Dalam  perdamaian  tersebut  memungkinkan adanya restrukturisasi utang tersebut. 15 Perdamaian adalah tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor, dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitor telah melaksanakan  perjanjian  perdamaian,  sehingga  debitor  tidak  mempunyai  utang Kembali. 16 Pemberian kewenangan kepada si Kreditor agar dapat memohonkan PKPU bagi debitornya, membawa arti bahwa utang si Debitor itu dapat terbayarkan kepada kreditor dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi si debitor saat itu, dan bila si  debitor  dan  kreditornya  beritikad  baik,  maka  harapan  kedua  pihak  itu  adalah tercapainya  rencana  perdamaian  yang  dapat  meng cover kewajiban  debitor  dan  hak kreditor, yang kemudian dapat disetujui secara Bersama dalam rapat perdamaian dan dilakukan pengesahan perdamaian itu oleh pengadilan niaga ( homologasi ). 17
Rencana  perdamaian  diajukan  dan  ditawarkan  oleh  Debitor  kepada  para  Kreditornya yang harus dimengerti dan dipahami. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU mengatur sebagai berikut:
(1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui  dari  kreditor  konkuren  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam  rapat tersebut; dan
b. persetujuan  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah  Kreditor  yang piutangnya  dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tangggungan, hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  yang  hadir  dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
15 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 150.
16 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan , (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 175.
17 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 142.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
Pemungutan suara yang telah dilakukan dan mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) UUK- PKPU,  asas  keadilan,  kepentingan  mayoritas  para  kreditor  maka  rencana  perdamaian tersebut  beralasan  hukum  untuk  disahkan  (homologasi).  Jika  tidak  ditemukannya adanya  alasan-alasan  untuk  menolak  pengesahan  rencana  perdamaian  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  285  ayat  (2)  UUK-PKPU,  maka  menurut  ketentuan  tersebut, Pengadilan  wajib  mengesahkan  perdamaian  tersebut  dan  memperhatikan  Pasal  281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU, nantinya Pengadilan dapat memberikan amar putusan antara lain:
1) Menyatakan  sah  dan  mengikat  secara  hukum  Perjanjian
Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Debitor/Termohon PKPU dan para Kreditornya;
2) Menyatakan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)
Debitor demi hukum berakhir;
3) Menghukum  Debitor  PKPU  dan  kreditor-kreditornya  untuk tunduk  dan  mematuhi  serta  melaksanakan  isi  Perjanjian  Perdamaian tersebut.

## Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)
Seiring  berjalannya  waktu,  perjanjian  perdamaian  yang  telah  dihomologasi  tersebut dimungkinkan  Debitor  dapat  lalai  memenuhi  isi  perjanjian  perdamaian,  sehingga kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi kepada  Pengadilan  Niaga.  Dalam  Debitor  tidak  dapat  memenuhi  putusan homologasi atau  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya,  maka  pihak  kreditor  dapat  mengajukan tuntutan  pembatalan  perjanjian.  Tuntutan  pembatalan  perdamaian  yang  diajukan kreditor atas PKPU diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, disebutkan:
(1) Kreditor  dapat  menuntut  pembatalan  suatu  perdamaian  yang  telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
Dalam  tatacara  pengajuan  pembatalan  perdamaian  tersebut  diatur  dalam  ketentuan Pasal 171 juncto Pasal 294 UUK-PKPU, disebutkan:

## Pasal 171 UUK-PKPU
Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

## Pasal 294 UUK-PKPU
Permohonan  yang  diajukan  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  237,  Pasal  255,  Pasal  256,  Pasal  259,  Pasal  283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.
Dengan  diputuskannya  pembatalan  perdamaian  tersebut,  akan  berakibat  Debitor dinyatakan Pailit, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 291 UUK-PKPU, yaitu:

## Pasal 291 UUK-PKPU
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.
Tujuan  yang  diajukan  oleh  Kreditor  mengenai  permohonan  pembatalan  perdamaian karena  Debitor  telah  lalai  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  perjanjian perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh  pengadilan  niaga.  Nantinya  majelis  hakim pengadilan  niaga  akan  mempertimbangkan  permohonan  tersebut.  Kewenangan kreditor  sebagai  Pemohon  dalam  permohonan  pembatalan  perdamaian  harus memenuhi ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU. Pasal tersebut menentukan bahwa Kreditor  dapat  menuntut  pembatalan  suatu  perdamaian  yang  telah  disahkan  apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1)  UUK-PKPU  menyebutkan  tuntutan  pembatalan  perdamaian  wajib  diajukan  dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.
Ketentuan  Pasal  7  UUK-PKPU  mensyaratkan  tuntutan  pembatalan  perdamaian  harus diajukan  oleh  Advokat.  Kreditornya  nantinya  memberikan  kuasa  kepada  advokat- advokatnya  untuk  mewakili,  menandatangani,  dan  mengajukan  permohonan pembatalan perdamaian di pengadilan niaga. Kreditor yang mengajukan permohonan
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
tersebut, harus termasuk pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian  yang  telah  disahkan  dalam  putusan  pengesahan  perdamaian  pengadilan niaga dan harus dibuktikan kreditor ikut menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dan nama/identitasnya dengan jelas harus tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga.
Ketentuan Pasal 286 UUK-PKPU menyebutkan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disahkan  pengadilan  mengikat  pada  semua  kreditornya,  kecuali  bagi  yang  tidak menyetujui perdamaian sebagaimana termaksud Pasal 281 ayat (1) huruf b UUK-PKPU. Dengan  dipenuhinya  syarat  formal  untuk  mengajukan  permohonan  pembatalan perdamaian yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 170 UUK-PKPU sehingga majelis akan mempertimbangkan materi permohonan kreditor apakah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau tidak.

## Conclusion
Proses  persidangan  memberikan  kesempatan  bagi  kreditor  dan  debitor  untuk menguatkan  dalil-dalilnya  dan  jawaban-jawabannya  melalui  mekanisme  pembuktian akan  hal itu. Bukti-bukti diajukan diberi materai cukup dan harus dicocokkan dengan pembandingnya.  Yang  menarik  dalam  hukum  acara  pembatalan  perdamaian  ini, Pengadilan  berwenang  memberi  kelonggaran  kepada  debitor  untuk  memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (3) UUK-PKPU. Implementasi ketentuan pasal tersebut, memberikan kesempatan kepada debitor untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  lalai  dan  telah  memenuhi  isi  perjanjian  perdamaian sebagaimana  telah  disahkan  oleh  Pengadilan.  Apabila  dalam  kesempatan  tersebut debitor tidak mengajukan bukti dan tidak melaksanakan perjanjian perdamaian secara baik karena tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh debitor dengan para kreditornya pada saat penandatanganan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, maka patut diduga debitor lalai memenuhi kewajibannya yang termuat dalam perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan.
Proses  pemeriksaan perkara pembatalan  perjanjian  perdamaian  tetap  mengacu  pada dapat dibuktikan secara sederhana. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya yang dimaksud dengan  terdapat  fakta dan  keadaan  sederhana  adalah  tentang  keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta keberadaan 2 (dua) kreditor atau lebih, hal tersebut harus dibuktikan secara sederhana. Hal ini penting untuk memenuhi syarat dikabulkannya pembatalan perdamaian.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86
Debitor  yang  terbukti  lalai  melaksanakan  isi  Perjanjian  Perdamaian  yang  telah dihomologasi  oleh  Pengadilan,  maka  permohonan  pembatalan  perdamaian  yang memenuhi  ketentuan  Pasal  170,  Pasal  171,  dan  Pasal  8  ayat  (4)  UUK-PKPU,  sehingga permohonan pembatalan perdamaian patut dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU, debitor patutlah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
Dengan  dinyatakannya  debitor  telah  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya menerangkan  putusan  pernyataan  pailit  mengakibatkan  harta  pailit  debitor  langsung berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU menyebutkan “dalam Putusan  Pernyataan  Pailit  yang  diputuskan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  291,  tidak dapat  ditawarkan  suatu  perdamaian.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  291  dan Pasal  172,  serta  Pasal  15  ayat  (1)  UUK-PKPU,  maka  nantinya  akan  ditunjuk  Hakim Pengawas yang berasal dari salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga dan Tim Kurator yang akan melaksanakan tugas pemberesan terhadap kewajiban-kewajibannya debitor kepada seluruh kreditornya.
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86

## References

## Book
Darmadji, Tjiptono. (2001). Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional. Jakarta: Grasindo.
Fuady, Munir. (2014). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Adtya Bakti.
Hartini, Rahayu. (2007). Hukum Kepailitan. Malang: UMM Press.
Jono. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Situmorang,  Hendri  Soekaraso,  dalam  Umar  Haris  Sanjaya.  (2014).  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan. Yogyakarta: NFP Publishing.
Shubhan, M. Hadi. (2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,.
Jakarta: Kencana.
Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Sunarmi. (2017). Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenada Media Group.
Suryanto,  R.  Anto.  (2012).  Pemanfaatan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sutedi, Adrian. (2009). Hukum Kepailitan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Usman,  Rachmadi.  (2001).  Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia.  Jakarta:
Gramedia
Widjaja, Gunawan. (2009). Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor, dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

## Regulation
Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang, UU  Nomor  37  Tahun  2004,  LN  Tahun  2004  Nomor  131,  TLN Nomor 4443
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 73-86

## Paper
Ellyana  S.  (1998). Proses/Cara  Mengajukan  dan  Penyelesaian  Rencana  Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran , Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan. Jakarta: 1998.