Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021

## Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi
1 Sabriadi HR, 2 Nurul Wakia 1 Fakultas Tarbiyah/MPI/IAIN Bone email: sabrielmahadi@gmail.com
2 Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Falak/UIN Alauddin Makassar email: nurulwakia42@gmail.com

## ABSTRACT
The discussion in this article is motivated by the existence of an Independent Learning Curriculum (Kurikulum Merdeka Belajar) policy, one of which will be implemented in universities. Specifically, it  will  reveal  various  problems  in  the  implementation of  the  Independent  Learning Curriculum  in universities.The method used in this study is a literature review or library in which data collection is  obtained  from  various  appropriate  literature,  both  in  the  form  of  written  text  and  soft  copy. Through  a  literature  study  that  has  been  carried  out  by  the  author,  it  can  be  seen  that  the Independent  Learning  Curriculum  policy  includes  the  provision  of  autonomy  for  State  University (PTN)  or  Private  University  (PTS)  to  open  new  study  programs  provided  that  the  university  is accredited A or B and has collaborated with organizations or universities that are included in the QS top 100 world Universities;higher education re-accreditation system is automatic for all ranks except  for  PT  and  study  programs  that  will  be  promoted;  freedom  to  become  a  State  University with Legal Entity(PTN-BH); and the right to study three semesters outside the study program. The problems  of  implementing  the  Independent  Learning  Curriculum  in  Higher  Education  are  a)  the mechanism  of  collaboration  between  universities  and  study  programs  with  parties  outside  the campus;  b)  paradigm  shift  in  PTN  with  legal  entities  to  compete  on  an  international  scale;  c) internship mechanism outside the study program.

## Keywords: Problematics, Implementation, Independent Learning Curriculum

## PENDAHULUAN
Dinamisasi  kehidupan  dunia  modern  berkembang  sangat  cepat  yang  memunculkan berbagai farian  tantangan  yang cukup serius  bagi semua kalangan. Perkembangan dunia  global di era 4.0 berdampak pada seluruh aspek  kehidupan manusia, tanpa terkecuali di bidang  pendidikan. (Hidayat,  2019)  Fase  ini  ditandai  dengan  ketergantungan  manusia  terhadap  teknologi  informasi dalam  berbagai  sektor  kehidupan.  Era  4.0  melahirkan  pendidikan  4.0.  Konsep  ini  muncul  karena persyaratan  keterampilan  yang  berubah  akibat  adanya  era  industri  4.0,  sebagai  perwujudan  visi masa  depan  pendidikan,  yang  merespon  kebutuhan  Industri  4.0.  Inovasi  pendidikan  era  4.0 bercirikan  pada  pendekatan student  centered .  Pendekatan  ini  bukan  hanya  mengedepankan pengembangan  aspek  pengetahuan  tetapi  juga  mampu  mengembangkan  pola  pikir  responsip terhadap tantangan kehidupan, meningkatkan kreativitas serta inovasi di berbagai aspek kehidupan. (Tan et al., 2018)
Salah  satu  tantangan  dalam  proses  pendidikan  yang  dihadapi  perguruan  tinggi  adalah
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
pengembangan  kurikulum  di  era  Industri  4.0  yang  dituntut  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada  berakhlak  mulia.  Salah  satu  upaya  untuk  menjawab  tantangan  tersebut  adalah   lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi  (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Standar  Pendidikan  Tinggi).  Kebijakan  yang  populer  dengan nama  Merdeka  Belajar- Kampus  Merdeka  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  proses pembelajaran  di  perguruan  tinggi  yang otonom  dan  fleksibel  sehingga  tercipta  kultur  belajar  yang  inovatif,  tidak  mengekang,  sesuai dengan  kebutuhan  mahasiswa.  mendorong  mahasiswa  untuk  menguasai  berbagai  keilmuan  yang berguna  untuk  memasuki  dunia  kerja, serta  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and  match dengan  dunia  usaha  dan  dunia  industri,  serta  untuk  mempersiapkan  mahasiswa  dalam dunia  kerja  sejak  awal. Mahasiswa diberikan kebebasan  untuk mengambil beban belajar (SKS) di luar  program  studi,  baik  dalam  satu  perguruan  tinggi  (PT),  di  luar  PT,  dan/atau  non-PT.  Artinya, mahasiswa difasilitasi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam dunia kerja.
Kebijakan  tersebut  berimplikasi  munculnya  tuntutan  kepada  perguruan  tinggi  (PT)  dalam menyiapkan  SDM  untuk  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  inovatif  agar  mahasiswa  dapat meraih  capaian  pembelajaran  secara  optimal  dan  melahirkan  mahasiswa  yang  memiliki perkembangan  secara  paripurna  di  bidang  keahlian  masing-masing.(HR,  2020b)  Dalam  rangka memenuhi  tuntutan,  arus  perubahan  dan  kebutuhan  akan link  and  match dengan  dunia  usaha  dan dunia  industri  (DU/DI),  dan  untuk  menyiapkan  mahasiswa  dalam  dunia  kerja,  Perguruan  Tinggi dituntut  agar  dapat  merancang  dan  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  inovatif  agar mahasiswa  dapat  meraih  capaian  pembelajaran  mencakup  aspek  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan secara optimal.(Evi Hasim, 2020), (Suryaman, 2020)
Berbagai  tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  Perguruan  Tinggi  ke  depan  di  antaranya Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar di Program Studi yang tetap mengacu pada KKNI bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak  kesulitan yang dihadapi  oleh  tim  penyusun di  program  studi  yang  baru  saja  selesai  menyusun  kurikulum KKNI l dan baru saja dilaksanakan, lalu  harus  menyusun  kembali  Kurikulum  Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka.    Secara  teori tentu mudah, dengan mengundang para pakar Kurikulum kemudian mencoba menyusunnya, tetapi dalam praktiknya  tentu  tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Kurikulum KKNI di program  studi  belum  lama  dilaksanakan,  tentu  belum  dievaluasi  dan  dikaji  oleh  program  studi secara  mendalam  dan  tuntas  sehingga  belum  diketahui  secara  pasti  kelebihan  dan  kelemahannya. Menyesuaikan  jumlah  lebih  dari  20  SKS  dengan  jumlah  SKS  yang  besar  diperlukan  kecermatan. Selain  itu,  Substansi  Program  Kurikulum  Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Belajar  yang mengutamakan  praktik  di  lapangan  ( link  and  matcth )  dikhawatirkan  akan  melupakan  atau mengesampingkan tunjuan utama pendidikan. (Susetyo, 2020) Kebijakan ini sangat kental  dengan
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
pendekatan  pasar  untuk  kebutuhan  industri,  bukan  untuk  membentuk  karakter  mahasiswa  yang berakhlak  mulia,  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila,  dan  cinta  tanah  air.  Dikhawatirkan  pula, perguruan  tinggi  hanya  akan  melahirkan  manusia-manusia  pekerja,  bukan  manusia  pemikir  yang kritis.
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  bagaimana  kesiapan  SDM  Perguruan  Tinggi  dalam menerapkan  kurikulum  berbasis  merdeka  belajar?.  Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  bertujuan untuk mengukupas konsep dasar dan berbagai problematika yang akan muncul dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi.

## METODE
Jenis tulisan dalam artikel ini adalah literatur revieu atau bersifat  pustaka, data diuraikan secara  deskriptif,  sehingga  menunjukkan  suatu  kajian  ilmiah  yang  dapat  dikembangkan  lebih lanjut.  Objek  kajian  dalam  tulisan  ini  terkait  dengan  Problematika  Implementasi  Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi.
Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, ebook dll . Kedua  jenis  literatur  tersebut  merupakan  sumber  utama  dalam  memaparkan  variabel  dalam tulisan  ini.  Selanjutnya  penulis  menganalisis  data  dan  mereduksi  berbagai  informasi  yang  relevan hingga akhirnya melahirkan solusi dari masalah yang dikupas dalam artikel ini.
Setelah  data  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  baik  yang  berbentuk  teks  maupun  soft copy,  barulah  dilakukan  identifikasi  data  dengan  memilih  informasi  yang  telah  dikumpulkan. Selanjutnya  penulis  berusaha  mempelajari  dan  memahami  berbagai  data  yang  relevan  dengan permasalahan  dalam  artikel  ini.  Menurut  creswell  (HR,  2020a)  teknik  pengumpulan  dan  analisis data seperti ini disebut dengan triangulasi, berarti menggabungkan sekumpulan data yang diambil dari berbagai berbagai sumber data yang ada.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep  Kurikulum  Merdeka Belajar
Merdeka  Belajar  adalah  program  kebijakan  baru  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  (Kemendikbud  RI)  yang  dicanangkan  oleh  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului  oleh  para  guru  sebelum  mereka  mengajarkannya  pada  siswa-siswi.    Nadiem  menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.
Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di  dalam  kelas  menjadi  di  luar  kelas.  Nuansa  pembelajaran  akan  lebih  nyaman,  karena  murid dapat  berdiskusi  lebih   dengan guru,   belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
bergaul,  beradab,  sopan,  berkompetensi,  dan  tidak          hanya  mengandalkan  sistem ranking yang menurut  beberapa  survei  hanya  meresahkan  anak  dan  orang  tua  saja,  karena  sebenarnya  setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam  bidang  masing-masing.  Nantinya,  akan  terbentuk para  pelajar  yang  siap  kerja  dan  kompeten,  serta  berbudi  luhur  di  lingkungan  masyarakat (Widya, 2020).

## Tabel 1. Gebrakan Merdeka Belajar
Konsep Belajar Merdeka
Motto yang terkenal :
"Merdeka belajar, Guru Penggerak" Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah.
Pada tahun 2021, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur.
Sumber:     https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar
Konsep  Merdeka  Belajar  ala  Nadiem  Makarim  terdorong  karena  keinginannya menciptakan  suasana  belajar  yang  bahagia  tanpa  dibebani  dengan  pencapaian  skor  atau  nilai tertentu.  Pokok-pokok  kebijakan  Kemendikbud  RI  tertuang  dalam  paparan  Mendikbud  RI  di hadapan  para  kepala  dinas  pendidikan  provinsi,  kabupaten/kota  se-Indonesia,  Jakarta,  pada  11 Desember 2019. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:
a. Ujian  Nasional  (UN)  akan  digantikan  oleh  Asesmen  Kompetensi  Minimum  dan  Survei Karakter.  Asesmen  ini  menekankan  kemampuan  penalaran  literasi  dan  numerik  yang didasarkan  pada  praktik  terbaik  tes  PISA.  Berbeda dengan  UN  yang  dilaksanakan  di  akhir jenjang  pendidikan,  asesmen  ini  akan  dilaksanakan  di  kelas  4,  8,  dan  11.  Hasilnya diharapkan  menjadi  masukan  bagi  sekolah  untuk  memperbaiki  proses  pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
b. Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN)  akan  diserahkan  ke  sekolah.  Menurut Kemendikbud,  sekolah  diberikan  keleluasaan  dalam  menentukan  bentuk  penilaian,  seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
c. Penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP).  Menurut  Nadiem  Makarim, RPP  cukup  dibuat  satu  halaman  saja.  Melalui  penyederhanaan  administrasi,  diharapkan waktu  guru dalam pembuatan administrasi    dapat   dialihkan    untuk    kegiatan    belajar dan peningkatan kompetensi.
d. Dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB),  sistem  zonasi  diperluas  (tidak  termasuk daerah  3T).  Bagi  peserta  didik  yang  melalui  jalur  afirmasi  dan  prestasi,  diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. (Evi Hasim, 2020)
Nadiem  membuat  kebijakan  merdeka  belajar  bukan  tanpa  alasan.  Pasalnya,  penelitian
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
Programme  for  International  Student  Assesment (PISA)  tahun  2019  menunjukkan  hasil  penilaian pada  siswa  Indonesia  hanya  menduduki  posisi  keenam  dari  bawah;  untuk  bidang  matematika  dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke- 74 dari 79 Negara.
Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi  literasi,  numerasi,  dan  kurvei  karakter.  Literasi bukan  hanya  mengukur  kemampuan membaca, tetapi juga  kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk  kemampuan  numerasi,  yang  dinilai  bukan  pelajaran  matematika,  tetapi  penilaian  terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata.

## 2. Implikasi Kurikulum Merdeka Belajar bagi Perguruan Tinggi
Kebijakan  pemerintah  dengan  memberikan  kebebasan  secara  otonom  kepada  Lembaga Pendidikan dan memerdekakan diri dari birokrasi yang berbelit serta memberikan ruang yang luas bagi  mahasiswa  untu  kmemilih  program  yang  diingingkan  (Dirjed.  Pendidikan  Tinggi Kemendikbud,  2020).  Harapan  besar  kebijakan  ini  akan  melahirkan  iklim  kultur  kampus  yang otonom,  birokrasi  yang  tidak  berbelit,  dan  terciptanya  system  proses  pembelajaran  yang  inovatif, kratifdan berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern. Ekspektasi besar ini bermuara pada percepatan peningkatan mutu akademik di semua perguruan tinggi. Sedikitnya ada empat program pokok  yang  akan  dilouncing  oleh  kemendikbud  (2020),  akan  disoroti  dalam  tulisan  ini,  sebagai berikut:
a. Pembukaan Program Studi Baru
Upaya  untuk  mempermudah  Perguruan  Tinggi  baik  PTN  maupun  PTS  untuk  melakukan percepatan  pengembangan  program  studi  dengan  birokrasi  yang  tidak  berbelit,  maka  pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi Perguruan Tinggi untuk membuka program studi baru yang mengacu pada  tuntutan  kebutuhan  daerah,  industri,  dan  dunia  kerja.  Harapan  dari  kebijakan  ini  untuk mengurangi  potensi  luaran  program  studi  yang  tidak  terserap  dunia  kerja,  sehingga  potensial menambah  jumlah  pengangguran.  Program  studi  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan Permendikbud No.7 Tahun 2020  tentang   Pendirian,   Perubahan,   Pembubaran   PerguruanTinggi Negeri,dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Pasal 24 ayat 2 secara otomatis  akan  mendapatkan  akreditasi  “Baik”  dari  Badan  Akreditasi  Nasional.  (Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia,n.d.)
b.  Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi
Program  akreditasi  merupakan  salah  satu  alat  ukur  yang  dijadikan  standarisasi  mutu perguruan tinggi dan program studi. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntut PT dan program studi untuk secara berkesinambungan dan terstruktur mengembangkan mutunya terutama pada  aspek  tri  dharma  perguruan  tinggi  (Pendidikan,  penelitian,dan  pengabdian  kepada masyarakat).  Sistem  akreditasi  di  Indonesia  sesuai  dengan  Undang-undang  No  12  tahun  2012 mengenai  Pendidikan  Tinggi  mewajibkan  perpanjangan  akreditasi  perguruan  tinggi  dan  program
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
studi untuk melihat progress pengembangan mutu lembaga (Presiden Republik Indonesia,n.d.).
Akan  tetapi,  realitas  yang  ada  di  perguruan  tinggi  saat  ini  adalah  perpanjangan  akreditasi lima tahunan tersebut justru menjadi beban yang memberatkan, sehingga menguras seluruh sumber daya yang ada di perguruan tinggi tersebut. Hal ini justru menjadi kontra produktif karena sumber daya yang ada diforsir untuk mempersiapkan perangkat akreditasi dan dokumen fisiknya.
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nadiem  Makarim  membuat  gebrakan terhadap  pola akreditasi  saat  ini,  dimana  program  studi  yang  baru berdiri  secara  otomatis  akan  mendapatkan akreditasi  C  “Cukup”,  sampai  PT  atau  program  studi  tersebut  mengajukan  re-akreditasi. memberikan statement  bahwa, Program  studi  baru  akan  secara  otomatis memperoleh akreditasi C  dari  BAN-PT  tanpa  harus  menunggu  persetujuan  Kementerian.  Akreditasi  tersebut  berlaku dari  awal  sampai  dengan  program  studi  tersebut  mengajukan  perbaikan  atau  re-akreditasi,  dasar pijakannya  adalah  Permendikbud  No.  5  Tahun  2020  tentang  Akreditasi  Program  Studi  dan Perguruan Tinggi. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, n.d.)
Perguruan  tinggi  dan  program  studi  baru  yang  telah  mendapatkan  akreditasi  “C” berdasarkan persetujuan Menteri berhak mengajukan re- akreditasi, adapun apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut dianggap gagal memenuhi kualifikasi untuk naik ke peringkat baik “B”, maka diharuskan untuk menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Menurut berbagai pihak dengan  jangka  waktu  2  tahun  ini  dikhawatirkan  dapat memberikan masalah bagi perguruan tinggi atau program studi dalam penerimaan  mahasiswa  baru.  Kebijakan  Nadiem  Makarim  lainnya  yang menurut  penulis  sangat  menggembirakan  adalah  perguruan  tinggi  dan  program  studi  yang  telah mendapatkan pengakuan mutu dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian secara  otomatis  mendapatkan  akreditasi  A.  Diantara  lembaga  akreditasi  internasional  yang  diakui pemerintah  adalah  EQAR,  CHEA,  USDE,  Woshington  Accor,Sydney Accord,  WFME,  dan  lain sebagainya (Andi Tenri Dio Nasrun, n.d.)
c. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
Kebijakan “Merdeka Belajar” Nadiem ketiga ini bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi  negeri  (PTN)  yang  belum  berbadan  hukum untuk  untuk  menjadi  PTN  berbadan  hukum (KumparanNews,  n.d.).  Kemendikbud  membuat  persyaratan  admisistratif  yang  mudah  dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN badan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk terus mengembangkan potensinya
d. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester di Luar Program Studi
Kebijakan  Kemendikbud  ini  memberikan  kebebasan  dan  otonomi  bagi mahasiswa  untuk mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program  studi yang diambilnya dan diluar kampus. Kebijakan  ini  diapresiasi  oleh  berbagai  kalangan,  karena  dianggap  mampu  memberikan  peluang bagi  mahasiswa  untuk  mengembangkan  pengetahuan  dan  pengalamannya  pada mata  kuliah  yang diinginkannya.
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil  SKS  di  luar  prodi  dalam  satu  kampus  yang  sama  sebanyak  1  semester  atau  senilai dengan 20 SKS dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau senilai dengan beban 40 SKS. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020)
3. Problematika Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
a. Mekanisme  Kolaborasi  antara  Perguruan  Tinggi  Islam  dan  Program   Studi  dengan  Pihak Luar
Kebijakan  pembukaan  program  studi  (prodi)  baru,  akreditasi  perguruan tinggi  dan program studi merupakan 2 visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diapresiasi oleh perguruan  tinggi  baik  negeri  maupun  swasta.  Kebijakan  ini  memberikan  angin  segar ditengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi.
Pada  tataran  praktis,  salah  satu  persyaratan  yang  mewajibkan  adanya kolaborasi antara  PT  dan  prodi  dengan  pihak  luar  (perusahaan  jasa, industri,  masyarakat,  perguruan tinggi  lain,  dan  instansi  pemerintah  maupun swasta)  memunculkan  kebingungan  dalam mekanismenya. Bagi PT besar  hal  ini  tidak  menjadi  persoalan  besar,  tetapi  bagi  PT  kecil kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri.
Muncul beberapa pertanyaan di kalangan PT kecil atau PT yang masuk pada kategori tertinggal,  terluar,  dan  terpencil,  1)  bagaimana  cara  PT  menjalin  kerjasama  dengan perusahaan  jasa  dan  industri  besar?,  2)  apakah  PT  dan  PTN  besar  mau  berkolaborasi dengan  PT  kecil  atau  PT  dengan  akreditasi  A  berkolaborasi  dengan  PT  yang  hanya memiliki akreditasi B bahkan C?.
Persoalan  ini  hendaknya  menjadi  pertimbangan  pemerintah  untuk  dicarikan  solusi dan  regulasi  mekanisme  kolaborasi  yang  dapat  mempermudah  PT  kecil  untuk  menjalin kerjasama  dengan  instansi  dan  PT besar.  PT  kecil  dengan  keterbatasan  sumber  daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PT dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan  besar  untuk  berkolaborasi  dengan  instansi  besar  dan  PT  Unggulan  untuk mewujudkan  kolaborasi  yang  produktif  dan  bermakna  bagi  pengembangan  keilmuan  dan pengalaman  mahasiswa.  Tanpa  adanya  mekanisme  yang  jelas  serta  adanya  visi  bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan problem pada tataran praktisnya.
b. Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH)
Kebijakan  PTN-BH  memberikan  harapan  besar  bagi  perguruan  tinggi  untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan  PTN-BH sebelumnya  dirasakan  sangat  rigit  dan  berat,  di antaranya PTN harus mendapat akreditasi A  sebelum  dapat  menjadi  PTN-BH,  mayoritas  prodi  PTN  harus  terakreditasi  A  sebelum
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
menjadi  PTN-BH,  PTN  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU)  dan  Satker kurang  memiliki fleksibilitas  finansial,  kurikulum  dan  kebijakan  dibandingkan PTN-BH.  Pada  kebijkan “merdeka  belajar,  kampus  merdeka”  ini,  Nadiem  memangkas  birokrasi  dan  persyaratan yang  rumit,  tidak  adanya  batasan  minimal  akreditasi,  dan  fleksibilitas  waktu  pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status.
Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi world class university . Saat  ini  hanya  terdapat  8  kampus  negeri  yang  masuk  dalam 1000  kampus  internasional terbaik ( 8 Universitas Negeri Indonesia yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia , n.d.). Melihat realitas ini menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berani mematok target tinggi bagi  PTN  dengan  kemudahan  birokrasi  dan  pasokan  anggaran  yang  cukup  untuk go international , tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.
c. Mekanisme Magang di Luar Program Studi
Kebijakan  magang  selama  3  semester  di  luar  prodi  dan  PT  merupakan kebijakan visioner  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  memberikan  kebebasan  bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja. (Faiz & Purwati, 2021)Pada  tataran  praktisnya  muncul  beberapa persoalan  bagi  PT  kecil  atau  PT  dengan letak  geografis  terpencil,  terluar,  dan  tertinggal.  Selain  masalah  mekanisme  kolaborasi antara prodi dengan  PT dan prodi besar  (merujuk pada  tingkatan akreditasi)  serta  instansi besar sesuai  pada  poin  2  di  atas,  muncul  pertanyaan  di  kalangan  prodi  dan  mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut.
PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang   menjadi  permasalahan  besar. Kegiatan  magang  setidaknya  membutuhkan  biaya  transportasi  dan  biaya  penunjang kegiatan lainnya.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kebijakan  visioner  Kurikulum  Merdeka  Belajar  di  Perguruan  Tinggi  (PT)  yang  dicanangkan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  meliputi:   pembukaan  program  studi      baru;  sistem akreditasi  perguruan  tinggi;  kebebasan  menjadi  PTN-BH  dan  hak  belajar  tiga  semester  di luar  program  studi,  memberikan  harapan  besar    bagi  seluruh  PT  untuk  melakukan  percepatan dalam  mengembangkan  kualitas  akademik  masing-masing  PT,  baik  PT  yang  sudah  maju maupun PT yang masih dalam tahap perkembangan.
2.  Problematika  implementasi  Kurikulum  Merdeka  Beljar  di  Perguruan  Tinggi    adalah  a) mekanisme  kolaborasi  antara  PTKIS  dan  program  studi  dengan  pihak  luar  kampus;  b)
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
perubahan  paradigma  pada  PTN  berbadan  hukum  untuk  bersaing  pada  skala internasional; c) mekanisme  magang  di  luar  program  studi.  Strategi  yang perlu  dilakukan  agar  kebijakan  ini efektif,  produktif  dan  efisien  selayaknya  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  berkenan mendengarkan  dan  mempertimbangkan  saran,  masukan  dari  berbagai  kalangan,  dan  engan latar  belakang  non pendidikan  dari  Menteri  perlu  dilakukan kajian  secara mendalam terhadap karakteristik  pendidikan  di  Indonesia,  permasalahan  pendidikan  pada era  sebelumnya,  dan kondisi  letak  geografis  PT  yang  berbeda-beda  untuk  dijadikan  dasar  dalam  perumusan kebijakan  lanjutan  yang  menyempurnakan  beberapa  kekurangan  pada  4  kebijakan  “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” yang sudah dirumuskan sebelumnya.

## SARAN
Hasil pembahasan dalam tulisan ini bersifat teoritis, karena itu untuk memperoleh data yang lebih  otentik  dan  konprehensif  tentang  problematika  implementasi  kurikulum  merdeka  belajar  di perguruan tinggi perlu diadakan penelitian lapangan lebih lanjut.

## DAFTAR RUJUKAN
Evi  Hasim.  (2020).  Penerapan  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Perguruan  Tinggi  Di  Masa  Pandemi Covid-19. Prosiding  Webinar  Magister  Pendidikan  Dasar  Pascasarjana  Universitas  Negeri Gorontalo  “Pengembangan  Profesionalisme  Guru  Melalui  Penulisan  Karya  Ilmiah  Menuju Anak Merdeka Belajar,” 68–74.
Faiz,  A.,  &  Purwati.  (2021).  Koherensi  Program  Pertukaran  Pelajar  Kurikulum  Merdeka  Belajar Kampus Merdeka dan General Education. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (3), 649–655.
Hidayat, N. (2019). Urgensi Pendidikan  Islam di Era Revolusis  Industri 4.0. Jurnal Saliha , 02 (2), 0–15.
HR,  S.  (2020a).  TELAAH  HIDDEN  CURRICULUM  PENDIDIKAN  ISLAM  DALAM  AL- QURAN SURAH LUQMAN. Didaktika, Jurnal Kependidikan , 14 , 99–115. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2rz-
NDoAAAAJ&citation_for_view=2rz-NDoAAAAJ:9yK
HR,  S.  (2020b).  Manifestasi  hidden  curriculum  dalam  pendidikan  agama  islam. Ekspose:  Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 19 (1), 947–954.
https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.769
Suryaman,  M.  (2020).  Orientasi  Pengembangan  Kurikulum  Merdeka  Belajar. Seminar  Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 1 (1), 13–28. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13357
Susetyo,  S.  (2020).  Permasalahan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Program  Studi Pendidikan  Bahasa  Indonesia  FKIP  Universitas  Bengkulu. Seminar  Nasional  Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 1 (1), 29–43.
Tan,  S.  Y.,  Al-Jumeily,  D.,  Mustafina,  J.,  Hussain,  A.,  Broderick,  A.,  &  Forsyth,  H.  (2018).
Adaara, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021
Rethinking  Our  Education  To  Face  the  New  Industry  Era. EDULEARN18  Proceedings , 1 (July), 6562–6571. https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1564
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.  (n.d.). Permendikbud  No.  5  Tahun  2020  tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi . https://lldikti5.ristekdikti.go.id/assets/files/aturan/lldikti5_5_Tahun_2020.p df
Presiden  Republik  Indonesia.  (n.d.). Undang-Undang  No  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi .  https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/05/undang-undang-republik- indonesia- nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi/
Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI. (n.d.). REKAPITULASI DATA POKOK PENDIDIKAN ISLAM . Retrieved April 7, 2020, from http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-ptki
Widya  Ningsih,.  2020.  "Merdeka  Belajar  melalui  Empat  Pokok  Kebijakan  Baru  di  Bidang Pendidikan | Suara Guru Online" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-11-16.