## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang
Solihandracem 1* , Muhammad Hasbi 2 , Yasniwati 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: solihandracem123@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 10/08/2023 Tulisan ini menelaah mengenai Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan  perceraian  di  Pengadilan  Kota  Padang.  Bagaimana  pelaksaanaan pemberian  nafkah  anak  berdasarkan  putusan  percerian  di  Pengadilan  Agama
Padang? Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang? Dalam penelitian ini menunjukkan bahw Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian.  Peraturan  perundang-undangan  telah  memberikan  landasan  bagi perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Terdapat  beberapa  alasan  yang  menjadi hambatan  pelaksanaan  memberi  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Adakalanya disebabkan  oleh  faktor  internal  suami  dan  adakalanya  disebabkan  oleh  faktor eksternal.  Adapun  yang  termasuk  ke  dalam  faktor  internal  suami  adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami tidak memiliki  penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikkut: (a) Faktor yuridis yang  belum  lengkap.  (b)  Biaya  anak  lebih  rendah  dari  biaya  eksekusi.  (c) membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.
Direvisi, 12/09/2023
Dipublikasi, 04/10/2023 Kata Kunci:
Perkawinan; Perceraian; dan Nafkah Anak.
Abstract Keywords:
Marriage; Divorce; Child Support. This paper examines the implementation of child maintenance based on divorce decisions at the Padang City Court. How is the implementation of providing a living for children based on divorce decisions at the Padang Religious Court? What are the obstacles in implementing divorce decisions related to post-divorce child support in Padang City? In this study it shows that Indonesia as a rule of law  regulates  the  provisions  regarding  child  support  after  divorce.  Laws  and regulations  have  provided  a  basis  for  legal  protection  of  children.  There  are several  reasons  that  become  obstacles  to  the  implementation  of  providing  a living for children after divorce. Sometimes it is caused by the husband's internal factors and sometimes it is caused by external factors. As for what is included in the husband's internal factors are caused by: (a) The ex-husband did not have a steady income and was unable to afford it. (b) Lack of awareness. (c) The child is raised by the mother. The external factors that become obstacles in carrying out  divorce  decisions  related to  post-divorce  child  support are  as  follows:  (a) Incomplete juridical factors. (b) The child's fee is lower than the execution fee. (c) takes a long time. (d) it is difficult to show the husband's assets.

## PENDAHULUAN
Perkawianan merupakan suatu ikatan yang diikat berdasarkan iman dengan tujuan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama. Hidup bersama merupakan kodrat manusia sebagai makhluk  sosial  dan  berkeluarga  adalah  manifestasi  dalam  bentuk  terkecilnya.  Melalui lemabaga perkawinan yang merupakan dasar peradaban manusia sebagai wadah untuk manusia
menagabadikan diri satu dengan yang lainya dan saling menghormati perasaan. 1 Terwujudnya rumah  tangga  yang  diawali  dengan  akad  yang  harus  selalu  dijaga  dan  dipertahankan.  Akad perkawinan  dalam  Hukum  Islam  bukan  hanya  perjanjian  semata,  melainkan  ikatan  suci ( mitsaqon  golidhon )  yang  terkait  dengan  keyakinan  dan  keimanan  kepada  Allah  S.W.T., sehingga ada ruang ibadah dalam sebuah perkawinan. 2
Perkawinan merupakan  peristiwa hukum  yang menimbulkan akibat hukum,  salah satu akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selain itu juga akan menimbulkan  akibat  hukum  tentang  anak.  Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  akan menimbulkan kewajiban bagi orangtuanya untuk mendidik, merawat dan menafkahinya baik dalam  perkawinan  maupun  setelah  pereceraian.  Perceraian  merupakan  perbuatan  yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Perceraiaan juga merupakan perbuatan hukum yang  pastinya  akan  menimbulkan  akibat-akibat  hukum.  Berdasarkan  Pasal  115  kompilasi hukum  Islam,  perceraian  dapat  terjadi  karena  ada  talak  dari  suami  atau  gugat  cerai  yang dilakukan oleh istri yang mana pereceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang pengadilan agama. Dari pereceraian akan ada akibat hukum seperti penguaasaan anak dan nafkah.
Akibat dari perceraian seperti hak asuh anak suatu hal yang harus dijamin kepastian nya setelah perceraian. Apakah anak akan dibawah penguasaan ibu atau ayah atau juga bisa diasuh bersama.  Kepastian  pemeliharaan  anak  dalam  pereceraian  juga  disebutkan  dalam  Pasal  105 Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam pereceraian, menyatakan:
1. Anak dibawah 12 tahun yang berhak mengasuh ialah ibu.
2. Anak diatas 12 tahun diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu.
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami.
Tujuan diatur secara terperinci ini adalah untuk mewajibkan kepada orangtua terhadap pembinaan  dan  pendidikan  anak. 3 Setiap  anak  harus  dipelihara  dan  didik oleh  orang  tuanya walaupun  orang  tuanya  sudah  bercerai.  Perceraian  hanya  memengakhiri  perkawinan  bukan megakhiri tanggung jawab seoarang ayah kepada anaknya. Anak harus dilindungi, didik dan dibiayai  sampai  anak  dewasa  dan  mandiri.  Anak  yang  dibahas  dan  dilundungi  karena perceraian ialah anak yang dibawah umur yang diasuh oleh ibunya namun biaya pemeliharaan pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya. 4

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, langsung  ke  lapangan  dengan  meneliti  ke  Kaantor  Pengadilan  Agama  kota  Padang,  agar mengetahui kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum
1 Lili rasjidi. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. PT. Remaja Resdokarya. Bandung. Hlm.1.
2 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia .  Kencana. Jakarta. Hlm. 206.
3 M. Yahya Harahap. 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 45.
4 Djamil Latif. 1981. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia . Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 81-82.
tetap  terhdap  nafkah  anak  dan  dihubungkan  dengan  fakta  dari  permasalahan  yang  ditemui dalam penelitian ini.
Pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan putusan pengadilan terhadap nafkah anak. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer  yaitu  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  Undang–undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tentang Perlindungan anak. Penilitian  ini  juga  bahan  hukum  sekunder  berupa  bahan  hukum  buku-buku,  tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksaanaan  pemberian  nafkah  anak  berdasarkan  putusan  percerian  di  pengadilan agama padang
Pelaksanaan  akad  nikah  akan  menimbulkan  kewajiban  suami  untuk  memberi  nafkah kepada  istri  dan  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut.  Kewajiban  seorang  ayah dalam memberikan nafkah selain diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga disebutkan di dalam Al-Quran. Pelaksanaan akad nikah akan menimbulkan kewajiban suami untuk  memberi  nafkah  kepada  istri  dan  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut. Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah selain diatur dalam Undang-Undang yang berlaku  di  Indonesia  juga  disebutkan  di  dalam  Al-Quran.  Dalam  menjalankan  kehidupan berumah  tangga,  tidak  sedikit  pasangan  suami  istri  yang  gagal  mempertahankan  hubungan mereka dan meyebabkan putusnya perkawinan.  Indonesia sebagai  Negara Hukum mengatur terkait  ketentuan  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Peraturan  perundang-undangan  telah memberikan  landasan  bagi  perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 41 huruf (a) sampai dengan huruf (c) memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata- mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memberi  kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi mantan istri.
Dalam bentuk keadilan yang harus ditegakkan dalam Islam salah satunya adalah keadilan dalam  bentuk  hubungan  sesama  makhluk.  Mantan  suami  dan  mantan  Istri  meskipun  sudah bercerai,  sebagai  sesama  manusia  dituntut  saling  untuk  memperlakukan  manusia  lainnya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan tanpa membedakan derajat satu sama lain. Dalam hal ini, pasangan suami istri meskipun sudah bercerai, tetap harus memperlakukan mantan istri atau mantan suami dengan baik dan benar. Perlakuan yang baik  dan benar bagi  mantan suami pasca perceraian adalah tetap memenuhi kewajban  dan  tanggung  jawabnya  terhadap  nafkah  atas  segala  kebutuhan  anak  dari  hasil pernikahannya.
Di  Pengadilan  Agama  Padang  angka  perceraian  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Sepanjang  tahun  2021  Pengadilan  Agama  (PA)  Padang  Kelas  1A  menerima  2.240 perkara perceraian. Angka tersebut meningkat 12% (persen) dibandingkan perkara yang terjadi pada tahun 2020 yakni sebanyak 1.989 perkara. Perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Padang didominasi perkara cerai gugat atau gugatan yang diajukan pihak istri. Pada tahun 2020 jumlah perkara cerai gugat 1123, sementara untuk cerai talak berjumlah 442. Pada tahun 2021 untuk  jumlah perkara  cerai  gugat meningkat  menjadi  1.232  perkara, pada tahun 2022  tercatat  1.311  perkara.  Menurut  data  laporan  penyebab  paling  dominan  terjadinya perceraian  adalah  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  di  rumah  tangga.    Selain perselisihan  dan  pertengkaran,  perceraian  juga  terjadi  disebabkan  oleh  masalah  kekerasan dalam  rumah  tangga,  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama,  nafkah,  berselingkuh,  tidak jujur dalam keuangan tidak peduli atau mementingkan diri sendiri, hubungan dengan keluarga besar tidak harmonis, cemburu buta dan campur tangan keluarga. 5
Perkara perceraian yang mencantumkan nafkah anak biasanya terdapat dalam perkara cerai  talak,  dimana  suami  berkedudukan  sebagai  pemohon  yang  mengajukan  perkara  ke Pengadilan, sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak, jika istri datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang, biasanya istri akan mengajukan gugat balik (rekosnvensi). Diantara gugatan rekonvensi yang diajukan salah satunya meminta biaya hadhanah (nafkah  anak).  Pengadilan  Agama  mengabulkan  besaran  nafkah  anak berdasarkan  besaran  penghasilan  Pemohon  dan  kebutuhan  anak.  Pada  perkara  cerai  gugat dimana istri berkedudukan sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam gugatannya  istri  juga  mencantumkan  nafkah  anak  dalam  gugatan,  dan  jika  gugatan  tersebut beralasan hukum untuk diterima maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut.
Pasca  terjadinya  perceraian,  anak  berhak  mendapat  nafkah Madhiyah anak  (nafkah lampau anak), yang merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah  (mantan  suami)  kepada  anaknya  sewaktu  anak  tersebut  belum  dewasa  dan  mandiri (berusia  21  tahun).  Biaya Hadhadanah (pemeliharaan)  dan  nafkah  anak  adalah  biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau  keluarga  lain  yang  menggantikannya.  Jika  seorang  istri  bercerai  dengan  suaminya  atau tidak  dalam  masa iddah talak raj’i ,  istri  masih  berhak  menerima  nafkah  untuk  memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal  untuk  anaknya tersebut  hingga dewasa.  Nafkah iddah adalah nafkah dari mantan suami kepada mantan istri setelah mantan suami ucapkan ikrar talak, nafkah iddah diberikan selama waktu tertentu yaitu waktu masa iddah. Nafkah iddah umumnya berupa uang. Sedangkan mut’ah ialah pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhi talak. Mut’ah dapat berupa uang, benda, perhiasan yang umumnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan dan kemapuan suami. Mut’ah wajib diberikan mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami.Jika terjadi perselisihahan mengenai besaran iddah yang diterima  maka  dapat  dianjurkan  diberikan  pengarahan  oleh  pengadilan  agama  untuk diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan
5 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, 24 Februari 2023.
suami  serta  tidak  memberatkan  bagi  suami  dan  sebaliknya  saat  pembacaan sighot  taklak di depan  majelis  hakim  Pengadilan  Agama,  istri  menghikhlaskan  untuk  suami  tidak melaksanakan kewajibanya. Hal ini sesuai Pasal 80 ayat 4 dan 7 Kompilasi hukum islam yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami akan menanggung: 6
a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan istri dan anak.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak.
c. Biaya pendidikan anak.
Pada dasarnya sikap Pengadilan Agama terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibanya selama masa iddah istri tergantung dari mantan istri, apakah akan mengajukan perkara  ke  Pengadilan  Agama  atau  tidak.  Pengadilan  Agama  Padang  menjelaskan    bahwa putusan perceraian selalu diikuti kewajiban terhadap nafkah istri dan anak, karena:
a. Ketika  cerai  talak  suami  kepada  istri,  hakim  memiliki  kewenangan  berdasarkan  undang- undang untuk membebani suami nafkah iddah dan mutaah terhadap istri.
b. Disisi  gugat  balik  istri  diberikan  hak  untuk  mengajukan  untuk  nafkah  anak, iddah dan mutaah .
c. Apabila  cerai  gugat,  disamping  mengajukan  gugatan  perceraian  sekaligus  mengajukan nafkah untuk pengugat dan nafkah anak.
Gugatan  yang  diakumulasikan  dengan  gugatan  nafkah  istri  juga  banyak  di  pengadilan agama  padang. 7 Pasal  136  ayat  2  KHI  mengatur  tata  cara  pengajuan  permohonan  istri  atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, harta perkawinan selama proses pemeriksaa dilakukan. Saat perkara cerai sedang berjalan istri sebagai pengugat dapat mengajukan kepada hakim agar lebih dahulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perakinan. Jadi sebelum perkara diputus  hakim  menetapkan  terlebih  dahulu  berapa  nafkah  yang  harus  dibayar  oleh  suami. Berapa  besaran  biaya  tiap  bulan  biaya  pemeliharan  anak  yang  harus  dipenuhi  suami  serta kepada  siapa  diserahkan  penjagaan  harta  bersama.  Putusan  itu  dapat  disampaikan  sebelum pokok perkara, namun putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat  bagi kedua belah pihak sampai putusan pokok mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai  Talak antara Pemohon (tempat dan tanggal lahir, Padang 25 Juni 1984, agama Islam), dengan Termohon (tempat  dan  tanggal  lahir  Padang,  13  November  1985,  agama  Islam),  Pengadilan  Agama Padang  menetapkan  terkait  nafkah  yang  harus  dilaksanakan  mantan  suami  dalam  putusan Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagai berikut: 8 1. Dalam  rekovensi  berdasarkan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  karena  perceraian  maka  akibat  atau  konsekuensi  hukumnya  adalah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas sumai untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
2. Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  No.  1  tahun  1974,  selama  berlangsungnya  Gugatan  Percerian  atas Perohonan penggugat dan tergugat pengadilan dapat:
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
6 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Ppengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
7 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
8 Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. tahun 2021.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa dalam terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya.
b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
4. Menurut  Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1979  serta  KHI  Pasal  149  juga menyatakan bahwa: “bila perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib:
a. Memberikan Mut’ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul .
b. Memberi nafkah, maskan , dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah .
c. Memberikan mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh untuk qabla al-dukhul .
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam  putusan  cerai  talak  Nomor  1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg  antara  Pemohon  dan
Termohon, terkait nafkah anak pasca perceraian ditetapkan sebagai berikut: 9
1. Anak pertama laki-laki, lahir 21 Maret 2012 (saat perceraian berusia 9 tahun 6 bulan) dan anak  kedua  laki-laki,  lahir  15  Desember  2016  (saat  bercerai  berumur  4  tahun  sembilan bulan. Kedua anak dimaksud masih dibawah umur (belum mumayyiz ) tetap berada dibawah asuhan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah kandungnya/mantan suami.
2. Bahwa  selama  ini  Tergugat  lalai  dalam  melaksanakan  kewajibannya  terhadap  Nafkah Madhiyah , maka beralasan hukum kiranya Penggugat untuk membayar Nafkah Madhiyah terhutang  kepada  Penggugat  Rekovensi  sebesar  Rp2.000.000.-  (dua  juta  rupiah  setiap bulannya x 26 (dua puluh enem) bulan. Dengan demikian Tergugat terhutang atas Nafkah Madhiyah sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat  sebelum  ikrar  Talak  diucapkan  oleh  Tergugat  Rekovensi  dihadapan  Majelis  Hakim Pemeriksa Perkara a quo.
3. Hakim  Yang  Mulia  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara a  quo menetapkan  biaya Hadhanah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekovensi yang dibebankan kepada Tergugat  Rekovensi  selaku  ayah  kandung  sebesar  Rp2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan.
4. Nafkah iddah terhadap  Penggugat  Rekovensi  selaku  istri  yang  akan  diceraikan  harus dibayarkan  secara  tunai  sebesar  Rp2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  setiap  bulannya  selama masa  iddah  dengan  total  Rp6.000.000  (enam  juta  rupiah)  dan  harus  dibayar  secara  tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Sebagai  seorang  isteri  Penggugat  Rekonvensi  telah  berjuang  mengupayakan  keuangan rumah  tangga  agar  dapat  tercukupi  karena  Tergugat  Rekonvensi  selaku  kepala  keluarga yang  tidak  bertanggungjawab  dan  bahkan  Penggugat  Rekonvensi  sampai  mengorbankan diri sendiri dan terlibat kasus hukum serta ditahan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada
9 Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg tahun 2021.
Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Air  Padang  yang  semata-mata  Penggugat  Rekonvensi lakukan hanya untuk membantu Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus diberikan Mut’ah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat  Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo .
Setelah ditetapkan kewajiban ayah/mantan suami untuk memberi nafkah atau memenuhi nafkah dan biaya pendidikan anak pasca perceraian tidak selalu mantan suami melaksanakan sesuai  yang  telah  ditetap  dalam  putusan  cerai.  Beberapa  mantan  suami  lalai  dan  putus komunikasi pasca perceraian. Hal ini yang selalu menjadi beban istri pasca perceraian, seperti yang dialami mantan istri dalam putusan cerai talak Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg.
Sebagai seorang ibu, mantan istri berusaha untuk memenuhi hak dan kebutuhan anaknya pasca  perceraian  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan  pengadilan,  bahwa kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah anaknya tidak terputus. Beberapa upaya yang telah  dilakukan  diantaranya  adalah  menghubungi  mantan  suami  untuk  mengingatkan kewajiban  terhadap  anaknya  yang  berada  di  Sekolah  Dasar.  Mantan  istri  juga  mencari  tau mengenai  kemampuan  finansial  mantan  suami  dengan  menanyakan  slip  gaji  mantan  suami, untuk meyakinkan bahwa mantan suami tidak dalam keadaan sulit finansial, namun upaya yang telah dilakukan mantan istri tidak berhasil. Pada akhirnya mantan istri yang dirugikan dengan menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami. 10
Dari beberapa kasus  mantan suami yang lalai  dan tidak menjalankan kewajiban pasca perceraian sesuai putusan pengadilan, tidak semua mantan istri yang mau menanggung beban sendiri  dan  kembali  memperjuangkan  hak  anaknya  ke  Pengadilan.  Dalam  hal  terjadi perselisihan dalam melaksanakan kewajiban terhadap nafkah anak pasca putusan cerai, pihak istri dapat mengajukan gugat nafkah.  Seperti yang terjadi pada kasus antara Penggugat dan Tergugat yang telah putus perkawinan dengan telah diucapkannya ikrar talak pada 11 Mei 2020 dengan putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Pdg. Pasca perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dipelihara dan diasuh penggugat, karena kedua anaknya masih kecil dan butuh biaya pemeliharaan kedua anak tersebut. Pasca perceraian, mantan suami lalai  terhadap  nafkah  anaknya.  Pada  putusan  perkara  dalam  Gugatan  Nafkah  Anak  No 1074/Pdt.G/2020/PA.Pdg, hakim Pengadilan Agama Padang memutuskan:
a. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 2010, anak ke-dua perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2013, minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan,  di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  dengan  ditambah  10%  setiap  tahun berikutnya, mengikuti kebutuhan anak dan semakin meningkat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/umur 21 tahun.
c. Membebankan  kepada  penggugat  untuk  membayar  biaya  ini  sejumlah  Rp586.000.,  (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Dalam memutus perkara tersebut, berdasarkan keseluruhan pertimbangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
10 Wawancara dengan Mantan Istri (NR), pada tanggal 15 Februari 2023.
a. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami itri yang menikah pada tanggal  22  Agustus  2008,  kemudian  hubungan  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat telah putus berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Pdt, tanggal 11 Mei 2020 dengan Akta Cerai 449/AC/2020/PA.Pdg, tanggal 11 Mei 2020.
b. Bahwa  dari  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2  orang  anak  yang bernama  1.  Muhammad  Aliffa  (laki-laki),  lahir  pada  tanggal  19  Agustus  2010,  2.  Adiva Eksania Adriani (perempuan), lahir pada tanggal 22 November 2013.
Menimbang,  bahwa  Penggugat  menuntut  nafkah  untuk  2  (dua)  orang  anak  tersebut sejumlah  Rp3.700.000,-  (tiga  puluh  tujuh  juta  rupiah)  setiap  bulan,  dengan  alasan  Tergugat adalah Karyawan BUMDK dengan gaji tetap Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar uang lauk pauk, uang jalan dan bonus, tetapi dalilnya tidak didukung dengan alat bukti tertulis maupun saksi, maka Majelis menetapkan sendiri sesuai dengan kepatuhan dan memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2015 sekaligus menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak. Setelah adanya putusan tetap dari pengadilan, mantan suami masih tidak melaksanakan sesuai putusan pengadilan.
Untuk mendesak mantan suami agar melaksankan kewajiban sesuai putusan, mantan istri sebagai  pihak  yang  dimenangkan  atas  gugatan  nafkah  anak  perlu  mengajukan  permohonan eksekusi untuk menjalankan putusan yang telah ditetapkan. Hal ini yang selalu menjadi kendala bagi mantan istri untuk memperjuangkan hak atas nafkah anaknya. Mantan istri membutuhkan biaya untuk memastikan mantan suami melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi mantan istri pada akhirnya memutuskan untuk menanggung sendiri kebutuhan dan nafkah anaknya.

## Hambatan  Dalam  Melaksanakan  Putusan  Perceraian  Terkait  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian di Kota Padang
Suatu  perceraian  yang  terjadi  akan  berdampak  terhadap  3  hal  penting,  yaitu  putusnya hubungan  komunikasi  dan  ikatan  suami  istri,  hak  pemeliharaan  anak  yang  meliputi  nafkah anak,  dan  harus  dibaginya  harta  perkawinan  trmasuk  ke  dalm  harta  bersama.  Hak  anak merupakan  hal  penting  untuk  diperhatikan  mengingat  kehadiran  anak  dalam  perkawinan menimbulkna hubungan antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hubungan tersebut terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.
Kekuasaan dan tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak berakhir begitu saja disaat putusnya perkawinan kedua orangtua oleh perceraian. Merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974,  ditegaskan  bahwa  apabila  terjadi  perceraian  kedua  orangtua,  maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggungjawab Ayah dari anak. Apabila ayah tidak mampu untuk memenuhi kewajibanya tersebut maka pengadilan dapat juga memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kewajiban ini berlangsung sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri. 11 Kompilasi Hukum Islam  juga  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  biaya  pemeliharaan  anak  pasca  perceraian ditanggung  oleh  bapaknya.  Semua  biaya hadhanah dan  nafkah  anak  wajib  ditanggung  oleh bapaknya.
11 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
Dalam putusan perceraian, anak yang masih dibawah umur atau mumayyiz berada dalam asuhan ibunya sedangkan biaya pemeliharaan termasuk biaya pendidikan ditanggung ayahnya. Sebagaimana  putusan  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Padang  dengan  Nomor  1056 /Pdt.G/2021/PA.Pdg yang menetapkan bahwa: “Kedua anak dimaksud masih dibawah umur (belum mumayyiz )  tetap  berada  dibawah  asuhan  ibunya,  sedangkan  biaya  pemeliharaan ditanggung oleh ayah kandungnya/mantan suami.” Pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan maksimal, masih banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, beberapa yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak dan tidak sesuai isi putusan.
Terdapat  beberapa  alasan  yang  menjadi  hambatan  pelaksanaan  memberi  nafkah  anak pasca  perceraian.  Adakalanya  disebabkan  oleh  faktor  internal  suami  dan  adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh:
a. Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu.
Kurangnya  financial  seorang  ayah  pasca  putusnya  hubungan  perkawinan  akan  berakibat pada  tidak  terpenuhinya  hak  anak  terhadap  biaya  pemeliharaan.  Anak  tidak  dapat mendapatkan haknya karena ayahnya tidak memilki pendapatan yang jelas setiap harinya. Kondisi ini tidak dapat dipaksakan kepada si ayah untuk membayar biaya kepada anaknya, sebab untuk hidupnya sendiri tidak cukup.
b. Tidak adanya kesadaran dan Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain. Rasa  kemanusiaan  dan  kasih  sayang  kepada  anak  menjadi  pilar  utama  dalam  upaya pelaksanaan hak anak. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawabnya, maka akan besar kemungkinan  seorang  suami  membayar  biaya  kehidupan  anak.  Bahkan  meskipun  tidak ditetapkan  dalam  putusan  akan  dilaksanakan  dengan  sendirinya  demi  kepentingan  dan kesejahteraan anak. Rasa peduli terhadap anak bisa berkurang apabila mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain. Rasa peduli dan kasih saynagnya akan terbagi, terlebih jika mantan suami juga sudah memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan wanita lain. c. Anak diasuh oleh ibunya.
Konsekuensi yang timbul apabila anak berada dibawah asuhan ibunya adalah mantan suami selaku ayah kandung tidak memberikan biaya hidup dan pendidikan. Hal ini diketahui oleh hakim dari laporan ibu/mantan istri kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut. 12 Adapun  faktor  eksternal  yang  menjadi  hambatan  dalam  melaksanakan  putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikkut:
a. Faktor yuridis yang belum lengkap.
Hukum memiliki peran penting dalam rangka pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan biaya hidupnya. Ketentuan tentang nafkah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI masih bersifat mengatur yang tidak diiringi dengan sanksi bagi mantan suami yang tidak melaksanakannya.
b. Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi.
Biaya anak yang ditetapkan dalam putusan lebih rendah dari biaya eksekusi menjadi kendala bagi mantan istri yang ingin melaksanakan eksekusi. Setelah diajukan eksekusi belum pasti
12 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
eksekusi  dapat  dilaksanakan  oleh  suaminya,  karena  suami  tidak  memiliki  kekayaan  atau tidak diketahui keberadaannya.
c. Membutuhkan waktu lama.
Pengajuan eksekusi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebulan, akan memakan waktu yang relatif lama.
d. Sulit menunjukkan harta mantan suami.
Harta  mantan  suami  yang  ingin  dieksekusi  untuk  memenuhi  biaya  pemeliharaan  anak merupkan  objek  penting  dalam  pelaksanaan  ekskusi.  Keberadaannya  dapat  membantu kebutuhan  anak  setelah  dilakukan  eksekusi.  Kendala  yang  dihadapi  biasanya  sulit menunjukkan harta yang dimiliki mantan suami. Mantan istri harus membuktikan terlebih dahulu kepada ketua Pengadilan bahwa mantan suaminya memiliki sejumlah harta beserta bukti-buktinya  dapat  meyakinkan  bahwa  objeknya  benar-benar  ada.  Ini  menjadi  kendala bagi mantan istri terkait eksekusi. Pihak istri selaku pemohon eksekusi ats nafkah anak tidak mampu menyebutkan objek yang akan dieksekusi dalam permohonannya.
e. Suami tidak diketahui alamat kediamannya.
Keberadaan mantan suami sering tidak diketahui lagi pasca putusnya hubungan perkawinan. Ketiadaan  mantan  suami  menyebabkan  terabainya  pelaksanana  putusan  terhadap  nafkah anak pasca perceraian.
Pihak  ibu  dapat  mengajukan  gugatan  apabila  terjadi  sengketa  terhadap  nafkah  anak terhadap kewajiban nafkah anak ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pengugat, yaitu : a. Diajukan bersama gugatan pokok.
Pengugat  biasanya  langsung  melampirkan  permohonan  penetapan  nafkah  anak,  biaya pemeliharaan anak, dan sita marital dalam surat gugatan bersama dengan gugatan pokok. Ini lebih berperkara secara efesien  tidak bnyak waktu karena pengugat mengajukan gugatan sekligus mencakup gugatan pokok, nafkah, pemeliharaan harta kawin . 13
b. Permohonan diajukan dalam persidangan.
Pada  pemeriksaan  perkara  sedang  berlangsung  istri  mengajukan  permohonan  agar pengadilan menetapkan kepada suami untuk membayar nafkah istri dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada pemeriksaan dan langsung diputus lebih awal dengan menunda pemeriksaan perkara pokok. Putusanya dituangkan dalam bentuk putusan sela yang mana hakim  dapat  menolak  atau  mengabulkan.  Putusan  yang  mengabulkan  nafkah  serta  biaya pemeliharaan anak atau terhadap sita marital tidak dapat diajukan banding atau kasasi tidak akan  bermasalah  apakah  pengabulan  berbentuk  provisi  ataupun  putusan  sela.  Karena putusan  provisi  maupun  putusan  sela  bukan  akhir  putusan.  Selain  itu  putusan  sela merupakan bentuk putusan yang mendahului putusan akhir. Kemudian putusan sela tersebut dapat dilakukan segera, apabila hakim mengabulkan bahwa suami wajib membayar nafkah istri  hal  itu  mesti  dilaksankan  suami.  Jika  suami  tidak  sukarela  maka  pengadilan  dapat melaksanakan melalui eksekusi. 14
Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang bersifat comdennatoir , sedangkan putusan declaratoir dan constitutive tidak  memerlukan  sarana-sarana  memaksa  untuk melaksanakannua.  Dalam  putusan declaratoir dan constituve tidak  dimuat  adanya  hak  atas
13 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
14 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 2023.
suatu  prestasi,  maka  terjadinya  akibat  hukum  tidak  tergantung  pada  bantuan  atau  kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka tidak diperlikan sarana pemaksa untuk menjalankannya. 15 Mantan istri memiliki kesempatan untuk mengajukan eksekusi setelah adanya putusan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Mantan  istri  biasanya  berkonsultasi  dengan hakim  dan  menceritakan  bahwa  amar  putusan  yang  menghukum  tergugat  untuk  membayar biaya  anak  tidak  pernah  dilaksanakan.  Amar  putusan  hanya  tertera  dalam  kertas  yang  tidak memunyai kekuatan memaksa bila tidak dilaksanakan. Hakim yang memutus perkara tidak bisa berkomentar  banyak,  karena  bukan  lagi  ranahnya  untuk  memkasakan  tergugat  agar menjalankan isi putusan. Kewenangan untuk melaksanakan isi putusan berada di tangan juru sita bila pihak mantan istri yang menang perkara meminta eksekusi. 16
Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu:
a. Eksekusi riil.
b. Eksekusi membayar sejumlah uang.
c. Eksekusi melakukan suatu perbuatan.
Dalam  praktiknya  rumitnya  prosedur  formal  permohonan  eksekusi  bagi  masyarakat awam,  besarnya  biaya  eksekusi,  dibanding  dengan  jumlah  nilai  yang  telah  ditetapkan  oleh majelis  hakim  perbulan  tersebut  tidak  seimbang.  Proses  pengajuan  permohonan  eksekusi pembayaran nafkah anak yang relatif panjang dan membutuhkan biaya. Hal ini sering menjadi alasan  pihak  mantan  istri  tidak  mengajukan  permohonan  eksekusi  dan  menyebabkan  pihak suami lalai bahkan tidak memenui kebutuhan nafkah anak pasca perceraian.
Proses eksekusi pembayaran nafkah anak adalah pendaftaran permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama tempat mantan istri dan mantan suami tersebut melakukan perceraian. Pada proses pendaftaran tersebut, mantan istri membayar sejumlah biaya pemanggilan para pihak ke Pengadilan Agama. Apabila mantan suami tidak mengahadiri panggilan ke Pengadilan Agama, maka  Pengadilan  Agama  akan  melakukan  aanmaning  yaitu  teguran  untuk  melaksanakan  isi putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak. Apabila telah dilakukan teguran dan pihak mantan  suami  tidak  mengindahkan  teguran  tersebut,  maka  sita  eksekusi  dapat  langsung dilaksanakan  oleh  panitera  dan  juru  sita  dari  Pengadilan  Agama.  Sita  ekesekusi  dapat dilaksanakan  apabila  alamat  mantan  suami  dapat  ditemukan  dan  juga  mantan  istri  dapat menunjukkan apa saja harta benda yang dapat dilakukan sita eksekusi. 17
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang dalam proses sidang perceraian terdapat gugat provisi tentang nafkah istri dan anak, dinyatakan dengan dalil sebagai berikut:
1. Sudah  menjadi  kebiasaan  serta  pengetahuan  umum  yang  menjadi  suatu  ketentuan  baik menurut  hukum  agama  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  bahwa  suami memberi nafkah dan kecukupan kebutuhan terhadap istri dan terhadap anak-anaknya.
2. Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah dan kecukupan kebutuhan istri dan anaknya, apalagi anak dalam masa pendidikan yang memerlukan biaya untuk menunjang pendidikan serta kebutuhanya
15 Bambang Sugeng AS. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi . Kkencana. Jakarta. Hlm. 103-104.
16 Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadila Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
17 Wawancara dengan Desmiyenti Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.
3. Kewajiban  itu  berlaku  selama  masa  perkawinan  dan  juga  dalam  maa  pengajuan  perkara perceraian  sekarang.  Kewajiban  suami  untuk  memebri  nafkah  adalah  hak  istri  dan anak,seperti  yang  dikhendaki  salah  satu  pasal  dalam  undang-undangtentang  peradilan agama., bahwa selam berlangsungnya sidang dapat ditetpkan nafkah dalam bentuk putusan provisi.
4. Pembayaran dalam masa sidang baru berakhir saat suami mengucapkan talak  dan dimulai saat  permohonan didaftarkan. Tentang gugan provisi ini disesuaikan biaya kebutuhan rill istri dan anak dalam jumblah tertentu. Jika mengacu pada ketentuan pasal 213 KUHPerdata tidak perlu mencari analogi landasan tentang dapatnya dilaksanakan lebih dulu putusan sela yang  menetapkan  nafkah  dan  biaya  anak,  dikarenakan  dalam  pasal  213  KUPerdata rumusnya tegas menyatakan dapat dilaksankan 18 , isinya yaitu istri berhak memuntut nafkah setelah  ditentukan  oleh  hakim  dan  harus  dibayar  oleh  suami  kepadanya  selama  perkara berjalan.
Berkaitan  terhadap  nafkah  terhadap  anak,  merupakan  suatu  kewajiban  dari  orangtua utntuk anak meujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menegasakan bahwa kekuasaan orangtua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orangtua dalam kedudukan yang seimbang. Ketentuan itu pada dasarnya menyebutkan bahwa kekuasan orangtua berada pada kedua orangtua dan orangtua wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak dengan sebaik baiknya.
Penguasaan  orangtua  terhadap  anak  didasarkan  pada  pasal  45  ayat  1  Undang-undang nomor  1  tahun  1974  yang  memberikan  kewajiban  bagi  orang  tua  dalam  menjalankan kekuasaanya  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  dengan  sebaik-baiknya  dan  kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orangtua dan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. 19
Terhadap dua perkara cerai yang diteliti ini kesadaran untuk melaksanakan isi putusan hakim mengenai pemenuhan nafkah anak masih rendah. Fakta yang terjadi mantan suami dan istri saja tidak berkomunikasi  baik lagi, terkadang itu juga menjadi penghambat dan alasan untuk mantan ayah tidak  melaksanakan kewajibanya untuk pemenuhan nafkah anak.

## KESIMPULAN
Dari uraian kajian tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Padang,  maka  penulis    dapat  menguraikan  kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Pemberian  Nafkah  Anak  Berdasarkan  Putusan  Perceraian  di  Pengadilan Padang  dilaksanakan  ditetapkan  sebagaimana  mestinya.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam. Ayah atau mantan suami tetap berkewajiban  memberi  nafkah  anak  meskipun  hubungan  perkawinan  sudah  putus. Meskipun  Pengadilan  Agama  Padang  telah  menetapkan  kewajiban  memenuhi  kebutuhan atau  nafkah  anak  dalam  putusan  cerai,  namun  tidak  semua  mantan  suami  melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan.  Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak istri mengajukan  gugat  nafkah  dan  permohonan  eksekusi  untuk  memperjuangkan  hak  nafkah anak.
18 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1990. KUHPerdata . Pradnya. Jakarta.
19 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Ibid.
2. Meskipun kewajiban nafkah anak pasca perceraian telah ditetapkan dalam putusan cerai dan memiliki  kekuatan  hukum,  masih  ada  celah  yang  menimbulkan  hambatan  untuk terlaksananya  kewajiban  terhadap  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Hambatan  pelaksanaan nafkah  tersebut  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor,  diantaranya  putusnya  komunikasi mantan  suami  dengan  mantan  istri,  mantan  suami  tidak  diketahui  keberadaannya  setelah bercerai,  kurangnya  kesadaran  mantan  suami  terhdap  kewajibannya  kepada  anak,  atau mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia .  Jakarta. Kencana.
Bambang Sugeng AS. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi . Jakarta. Kencana.
Djamil Latif. 1981. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia . Jakarta. Ghalia Indonesia. Lili  rasjidi.  1991. Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Indonesia. Bandung.  PT. Remaja Resdokarya.
M.  Yahya  Harahap.  1989. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama. Jakarta. Sinar Grafika.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1990. KUHPerdata . Jakarta. Pradnya.
Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.
Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, balai pustaka, Jakarta. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. tahun 2021 Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg tahun 2021. Heppy hyma puspitasari dan firman. 2021. Perlindungan hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat  Perceraian . Jurnal Pendidikan Tambusai No. 2- 3606-3613. Jamaluddin. 2012. Teori Maslahat dalam Perkawinan Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, Vol 46, No. II, Juli- Desember. https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/ . Diakses 2 Februari 2023.