## KONSTRUKSI ‘IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
Nuzulia Febri Hidayati PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nuzuliafebri2002@gmail.com

## Abstrak
Konstruksi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  diidentifikasi masih  membidik  perempuan  dengan  aturan-aturan  yang  sifatnya membatasi ruang gerak mereka,  termasuk perbincangan ‘iddah dan ihdad . Validitas hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  KHI mengundang  kritik,  bahkan  menimbulkan kontroversi. Berangkat dari  hal  tersebut,  artikel  ini  ingin  mengupas  konstruksi  yang  ada, untuk kemudian Undang-Undang, hukum, dan norma penting untuk selalu  menyesuaikan.  Beberapa  pertanyaan  yang  kemudian  muncul ialah,  mengapa  konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam  KHI mendiskriminasikan  perempuan,  bagaimana  konstruksi  tersebut diperbincangkan  dari  perspektif  gender.  Artikel  ini  merupakan penelitian  pustaka  ( library  research ),  bersifat  deskriptif  analitik, dengan  pendekatan  yuridis-normatif;  sosio-historis  dan  gender. Dalam  menganalisa  data-data  penelitian  ini  menggunakan  medote deduktif  dengan  mengemukakan  teori-teori,  dalil-dalil  atau generalisasi  yang  bersifat  umum,  untuk  selanjutnya    dikemukakan kenyataan yang khusus, dan menggunakan metode deskriptif.
Artikel  dengan  konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam  KHI terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  konsep  tersebut. Pertama ;  masih  adanya  tarik  ulur  dalam  memahami  fiqh  klasik, dimana  seluruh  rujukan  kitab  yang  dipakai  merumuskan  KHI, kesemuanya  lebih  bersifat  eksklusif. Kedua ;  bahwa  sesuai Pengaturan  Mahkamah  Agung  RI,  KHI  merupakan  proyek pembangunan  hukum  Islam  melalui  yurisprudensi  yang  cenderung dipelopori  kelompok  laki-laki,  dan  ini  sedikit  banyak  juga  akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal-pasal di dalamnya.  Menurut  perspektif  gender,  konsepsi  dalam  KHI  butuh solusi  sebagai  titik  temu  agar  tidak  terjadi  benturan  ide  (konstruksi yang  dirumuskan  oleh  fiqh  klasik  yang  diadopsi  menjadi  pasal dalam  KHI  dengan  kondisi  nyata  berupa  kehidupan  perempuan modern  di  sektor  publik).  Untuk  dapat  mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara’ . Sehingga bagi perempuan dan juga laki-laki tetap melakukan ketentuan syar’i yaitu mengamalkan  masa tunggu  dan  berkabung  tidak  sampai  pada  batas puncaknya.
Kata Kunci : Konstruksi; ‘Iddah; Ihdad; Gender

## A. Pendahuluan
Kajian  perempuan  dewasa  ini–dalam  Islam  khususnya– berkembang  dengan  siginifikan.  Sebagaimana  ketentuan  „ iddah di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), 1 Pasal-Pasal  yang  ada didalamnya  mengatur  masa  tunggu  perempuan  sedemikian kompleks , 2 sedangkan  laki-laki  sama  sekali  tidak  disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan.
Kata ‘iddah sebagaimana  yang dimuat  di  dalam  berbagai kitab  fikih  konvensional  yang  ada  selama  ini  dipahami  sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik  karena  perceraian  maupun  kematian,  untuk  mengetahui kebersihan  rahim,  menunjukkan  rasa  sedih  atas  kematian  suami dan beribadah. 3
Konsekuensi  yang  muncul  dari  pemahaman  tersebut adalah  bahwa  „ iddah hanya  berlaku  bagi  perempuan  dan  tidak bagi  laki-laki.  Bahkan  menjalankan ‘iddah bagi  perempuan dianggap  termasuk  ibadah  sehingga  mengalami  keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan.
1 Dalam  jurnal  Mimbar  Hukum    Ditbinpera    Depag,  Kompilasi  Hukum Islam  adalah  naskah    yang  memuat  pendapat  terpilih  tentang  hukum  Islam yang  dihimpun  dari  berbagai  kitab  fiqh  dan  disusun  secara  sistematis menyerupai  kitab    perundang-undangan,  terdiri  dari  bab-bab  dan  pasal-pasal, lihat. Abd Salam, Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek  Transformasinya,  dalam  Mimbar  Hukum ,  No.  64,  (Jakarta:  Al Hikmah  dan  DITBINPERA  Islam,  2004),  12.  Menurut    kamus  Blacks  Law Dictionary  yang  dikutip  oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi  bahwa  “Kompilasi” berarti suatu produk tulisan disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis  (Compilation:  a  literary  production  composed  of  the  work  of  others and arranged  in a methodical manner). Dengan  demikian, maka KHI adalah himpunan  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  dituliskandan  disusun dalam  cara  yang metodis .  Lihat,  Pengurus  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan Agama, Prospek  Hukum  Islam  dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum Nasional  di  Indonesia:  Sebuah  Kenangan  65  Tahun,  Prof.  Dr.H.  Busthanul Arifin, S.H (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994), 223.
2 Disebutkan  dalam  KHI  Pasal  153  tentang  waktu  tunggu,  bahwa:Bagi seorang  isteri  yang  putus  perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau  „ iddah , kecuali qabla  al  dukhul dan  perkawinannya  putus  bukan  karena  kematian suami.
3 Ali Hasballah, al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata’allaqu  biha min ‘iddatin wa nasab , cet. 1 (t.tp: Dar al-Fikr al-„Arabiy, 1387 H/1968 M), 187. Lihat  As-Sayyid  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah ,  Cet.  IV  (Beirut:Dar  al-Fikr,  1983), Juz II, 277.
Hal  ini  sebagaimana  pendapat  Ibn  Hazm  yang  dikutip oleh  Hasballah,  perintah  „ iddah termasuk  masalah ta’abbudi sehingga  tinggal  diterima,  dilaksakan  dan  tidak  ada  hikmah didalamnya. 4 Yang perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  Pasal  170  adalah  masa  berkabung  suami  menurut kepatutan.  Ketika  suami  meninggal  mereka  menerapkan  aturan yang  cukup  ketat,  sang  istri  harus  menampakkan  rasa  duka  cita yang mendalam atas kematian suaminya.
Tetapi konstruksi yang ada tidak berlaku seimbang ketika terjadi  sebaliknya.  Jadi  nampaknya  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  masih  membidik  perempuan  untuk  diatur  dengan  porsi lebih ketat dibanding dengan laki-laki  dan aturan-aturan tersebut sifatnya  membatasi  ruang  gerak  mereka,  bahkan  oleh  sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia.    Kemunculan  KHI  itu  sendiri  dipandang  sebagai  suatu model fiqh khas ke-Indonesia-an yang notabene-nya diambil dari kitab-kitab  fiqh  klasik. 5 Disamping    bagian  dari  hukum  Islam terapan  ( materiil-positif ), validitas hukum  Islam  yang  terdapat dalam KHI tidak hanya   mengandung makna yuridis , tetapi  juga mengandung makna ibadah, artinya dengan berpegang pada KHI, umat Islam Indonesia telah mengamalkan hukum Islam.
Untuk  itu  diperlukan  penelitian  lebih  dalam  mengenai konsktruksi ‘iddah dan ihdad dalam  KHI  dipandang  dari perspektif gender, kemudian mengkaji ulang produk penafsirannya,  yang  boleh  jadi  di  masa  sekarang  dinilai  kurang relevan,  lalu  bagaimana  kemudian impact dari  konstruksi tersebut.  Sehingga Undang-Undang, hukum, dan norma, penting untuk  selalu menyesuaikan.  Bukan saja untuk masyarakat,  tetapi juga  untuk  hukum  itu  sendiri  biar  senantiasa  menemukan  daya tariknya. 6 Agar  hukum  yang  dihasilkan  bukan  hukum  yang  lari dari  nilai  essesnsialnya  dan  bukan  hukum  yang  kaku  yang melupakan kedinamisannya.
4 Hasballah,  al-Furqah,  h.  187.  Akan  tetapi  menurut  Jauziyyah, ‘iddah bukan  termasuk  masalah  ibadah  mahdah  dan  dapat  diketahui  hikmahnya.  Ibn al-Qayyim  al-Jauziyyah, A’lam  al-Muqawwi’in  Rabb  al-Alamin ,  (Beirut:Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II, 51. Pendapat yang sama juga  dikemukakan  oleh  Zarkasyi,  Lihat  Ibn  Hajar  al-Haitami, Hawasyi  asy- Syarwani  wa  Ibn  Qasim  al-‘Ibadi  ‘ala  Tuhfah  al-Muhtaj  bi  Syarh  al-Minhaj (t.tp:Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII, 229.
5 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia (Bandung: ISIF, 2014), 113.
6 Sadari, Reorientasi  Hukum  Keluarga  Islam (Tanggerang:  CV  Iqralana, 2017), 1.

## B. Problem Diskriminasi Perempuan dalam KHI
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bagi  masyarakat  muslim menjadi  suatu  perbincangan  yang  senantiasa  bisa  diperdebatkan. Kompilasi  bukan  menjadi  satu-satunya  alternatif  yang  sifatnya melegakan semua pihak, bahkan pada saat tertentu justru menuai protes  dan  kritik  yang  keras  dari  kalangan  Islam.  Sebab konstruksi  KHI  banyak  menuai  kritik  atas  rumusannya  yang mengandung  bias  gende.  Hal  ini  akan  berkelanjutan  jika  tidak adanya  sebuah  perlawanan  dari  pihak  yang  merasa  ditindas sehingga oleh kelompok yang menintimidasi akan merasa tenang dan dalam keadaan baik-baik saja. 7
Sebagian  dari  pembahasan  hukum  keluarga,  antara  lain yang  penulis  kaji  saat  ini,  yaitu  rumusan  KHI  Bab  VVII  Pasal 153-155  tentang  masa  tunggu  dan  bagian  kedua  dan  Bab  XIX Pasal  170  tentang  masa  berkabung,  kemudian  memunculkan pertanyaan  mengapa  konstruksi  tersebut  mendiskriminasikan perempuan?  Bunyi  pasal  diatas,  letak  diskriminasinya  bisa dirasakan  dari  ketentuan ‘iddah yang  hanya  mengikat  para  istri dengan  diteruskannya  masa ihdad atau  masa  berkabung  sesuai lamanya waktu iddah, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Dibalik  konstruksi  „ iddah dan ihdad ,  tujuan  sebenarnya  tidak hanya  mengetahui  kebersihan  rahim  saja,  karena  untuk  saat  ini seiring  majunya  teknologi  kebersihan  rahim  bisa  diatasi  dengan medis dalam waktu yang cukup singkat. Lebih dari itu ada tujuan lain,  yaitu  untuk  rekonsiliasi  dan  mengagungkan  akad perkawinan.
Namun,  persoalannya mengapa konstruksi  fiqh  Indonesia yang  dipakai  masyarakat  Indonesia  hanya  mengikat  perempuan, sementara  ada  tujuan  yang  lebih  penting  sebagaimana  tersebut diatas.  Ketika  berbicara  mengenai  diskriminasi  dalam  hal  ini siapakah yang mengintimidasi kaum wanita ?
Penulis melihat bahwa jawabannya adalah masyarakat itu sendiri.  Budaya  yang  tumbuh,  peraturan  yang  berlaku  kepada mereka  dari  masa  ke  masa  merupakan  warisan  dan  kemudian dibiarkan  berkembang  dalam  nuansa  pembedaan-pembedaan. Tetapi  warisan  peraturan  yang  ada  itu  tidak  terlepas  dari  faktor- faktor  yang  membuatnya  berkembang  biak  menjadi  aturan  yang sifatnya sakral.
7 https://www.kompasiana.com/baiqrisma/diskriminasi-perempuan
Dalam  persolan ‘iddah dan ihdad ini  tentunya  juga disebabkan  oleh  tradisi  masyarakat  yang  mengikat,  yang  mana tradisi  tersebut  diilhami  dari  pengamalan  terhadap  konstitusi masyarakat Islam, tidak lain adalah Kompilasi Hukum  Islam dan berbagai  rujukannya  yakni  fiqh-fiqh  karya  ulama  terdahulu. Mengamati  dari  rujukan-rujukan  KHI  ini  bersumber  dari  kitab- kitab mu’tabarah sebagai  pedoman  hukum, 8 meskipun  secara materi  kitab-kitab  tersebut  juga  terkenal  keabsahannya,  namun hal  tersebut  oleh  penulis  dipandang  belum  dapat  memecahkan masalah yang ada.
Justru  menambah  kurang  optimalnya  rujukan  bagi Peradilan Agama  yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat luas.  Sehingga  kaitannya  dengan  konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam  KHI  telah  ikut  serta  dilegitimasi  praktek-praktek diskriminasi.
Disamping masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik,  kalau  kita  cermati  lebih  seksama  dari  seluruh  rujukan kitab  yang  dipakai  merumuskan  KHI,  kesemuanya  lebih  bersifat eksklusif.  Ini  dapat  dilihat  dari  kitab-kitab  rujukan  tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi‟i. 9 Mengingat
pembentukan  pasal-pasal  dalam  KHI  dilatarbelakangi  oleh perpaduan pandangan Imam dan ulama madzhab, maka diaturlah cara-cara  menghormati  kematian  suami,  batasan  kepantasan  ber- iddah serta ber- ihdad itu ukurannya sedikit bagi laki-laki, bahkan ber- iddah saja  tidak  disinggung,  dan  ber- ihdad hanya  sedikit disebutkan.
8 Berikut 13 kita rujukan KHI; Al-Bajuri, Ftahul Mu‟in dengan Syarahnya, Syarqawi  alat  Tahrir,  Qulyubi/Muhalli,  Fathul  Wahab  dengan  Syarahnya, Tuhfah,  Targhibul  Musytaq,  Qawaninus  Syar‟iyyah  lisayyid  Usman  bin Yahya, Qawaninus Syar‟iyyah lisayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri lil Fara‟id, Al-Fiqh  „ala  Madzahibil  Arba‟ah,  Mughni  Muhtaj.  Lihat,  Edaran  Biro Pengadilan  Agama  No.  B/1/1735  tanggal  18  Februari  1958  Tentang Pembentukan  Pengadilan  Agama  Mahkamah  Syar‟iah  di  luar  Jawa  dan Madura.
9 Fiqh  hanya  dipandang  sebagai  hukum  yang  harus  diberlakukan,  bukan sebagai  pendapat  (fatwa).  Suparman  Usman, Hukum  Islam  Asas-Asas  dan Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata  HUkum  Indonesia (Jakarta:  Gaya Media Pratama: 2001), 144-14.
Bahwa  sesuai  dengan  Pengaturan  Mahkamah  Agung  RI terhadap  jalannya  peradilan  di  Indonesia,  khusunya  Peradilan Agama,  maka  muncul  inisiasi  untuk  mengadakan  Kompilasi Hukum  Islam  yang  selama  ini  dijadikan  hukum  positif  di Peradilan  Agama.  Pada  akhirnya  dibentuk  proyek  pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, yang susunannya terdiri dari para  pejabat  Mahkamah  Agung  dan  Departemen  Agama  RI. 10
Demikian  menambah  kecuriagaan  peneliti,  bahwa  proyek pembangunan  Hukum  Islam  ini  telah  dipelopori  kelompok  yang cenderung  diwakili  oleh  laki-laki,  dan  ini  sedikit  banyak  juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal- pasal dalam KHI.
KHI Bab VVII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung. Aturan tersebut  merupakan  bentuk  dari  ijtihad  para  pemikir  Islam  di Indonesia,  diantaranya  adalah  Munawir  Syadzali  sebagai perumus  KHI  ketika  menjabat  sebagai  Menteri  Agama.  Aturan tersebut  tidak  terlepas  dari  dasar  yaitu  kewenangan  berijtihad, dimana  sesorang  dapat  berusaha  dalam  menemukan  sebuah hukum  dan  dari  hukum  tersebut  akan  menimbulkan  konskuensi tertentu.
Dalam  hal  ini  sesungguhnya gagasan  ‘iddah dan ihdad yang  ada  dalam  KHI  telah  disesuaikan  dengan  dasar  teori al- adah , naskh dan al-mashlahah ,  dimana  teori  tersebut  dengan
peganagan itu Munawir Syadzali mencetuskan konsep reaktualisasi  hukum  Islam  sesuai  dengan  pengembangan  hukum Islam  di  Indonesia,  yakni  melalui  ijtihad  dan  dorongan rasionalisasi.
Akan  tetapi  menurut  hemat  penulis,  dalam  teori al-adah untuk penerapan sebuah hukum, jika suatu nash yang bersumber dari tradisi dan kemudian pada perkembangannya adat-sitiadat itu mengalami perubahan maka gugurlah ijtihad sebelumnya.
10 Surat  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agunng  dan  Menteri Agama  tanggal  21  Maret  1985  No.  7/KMA/1989  dan  No.  25  Tahun  1985 tentang  Penunjukan  Pelaksana  Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam  melalui yurisprudensi.

## Sebagaimana  konteks
‘iddah dan ihdad ini,  ketentuan KHI  yang  cenderung  masih  sama  dengan  konsep  hukum  Islam terdahulu,  jika  dirasa  tidak  lagi  sejalan  dengan  konteks masyarakat  saat  ini  bisa  berarti  tidak  ada  tuntutan  untuk mengamalkan Pasal  KHI Bab VVII  Pasal  153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170.
Adat  istiadat  inilah  yang  dijadikan  landasan  ijtihad merumuskan  KHI,  padahal  oleh  suatu  masyarakat  tertentu  yang tidak  mengenal  KHI  tradisi  ber-„ iddah dan  ber- ihdad itu  tidak lebih dari sebuah kepercayaan yang diyakini bersama.
Sejauh  pengamatan  peneliti,  pada  endingnya  konstruksi KHI  masih  memuat  pasal-pasal  yang diidentifikasi  sebagai  akar terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  atau  dipandang menyumbang timbulnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga.
Sehingga materi hukum KHI perlu dilengkapai dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat
Indonesia yang semakin kompleks. 11
Mengingat  kelemahan  dasar  hukum  keberlakuan  KHI  ini semakin pudar, ketika ternyata KHI dipakai oleh para pihak yang tidak  menguasai  hukum  Islam,  justru  menjadikan  KHI  satu- satunya  referensi.  Meskipun  alasannya  jelas,  yakni  tidak menguasahi  fiqh,  tetapi  alasan  yang  biasa  disampaikan  adalah kepraktisan dan kemudahan pemakaian. 12
C. Membincang ‘Iddah dan Ihdad dalam  KHI  dari Perspektif Gender
11 Tim CLD-KHI menyodorkan 19 isu yang harus mengalami pembaharuan dalam Hukum Keluarga. Secara rinci isu-isu yang dimaksud adalah pengertian perkawinan, peran  wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, batas  usia perkawinan, mahar, hak dan kewajiban suami-isteri, nusyuz, perkawinan beda agama,  poligami,  hak  cerai  dan  hak  rujuk  isteri,  iddah,  ihdad,  dan  pencarian nafkah. Sementara dalam hal kewarisan diusulkan empat isu krusial yang harus berubah, yaitu  waris beda agama, bagian waris yang sama baik anak laki-laki dan  perempuan,  hak  waris  bagi  anak  di  luar  perkawinan,  masalah  „ aul dan radd . Adapun dalam hukum perwakafan diusulkan hanya satu isu krusial, yaitu soal wakaf beda agama. Lihat, Sadari, Reorientasi Hukum Keluarga Islam , xv.
12 Penggunaan  KHI  sebagai  dalil  hukum  itu  terlihat  setidaknya  dari sejumlah surat persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik, dan sebagainya) yang  mereka  pakai.  Penggunaan  fiqh  (hukum  Islam  yang  merujuk  pendapat fuqaha  atau  ahli  hukum  Islam)  justru  dinilai  tidak  layak,  meskipun  itu termasuk  dalam  kategori  hukum  yang  hidup.  Achmad  Gunaryo, Pergulatan Politik & Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 249-250.
Konstruksi  yang  ada  di  KHI  belum  dikerangkakan sepenuhnya  dalam  sudut  pandang  masyarakat  Islam  Indonesia, masih  mencerminkan  penyesuaian-penyesuaian  fiqh  Timur
Tengah dan dunia Arab lainnya. 13 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seolah tidak dapat mengubah ketentuan  panjang  pendeknya  masa  „ iddah .  Agaknya  hanya dalam  kasus wath  syubhat dan  zina,  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dapat  dimanfaatkan.  Aturan-aturan KHI yang diskriminatif terhadap perempuan, dalam situasi sosial hari ini, dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kaum perempuan.
Konsep  yang  demikian,  diikuti  oleh  KHI  agaknya  tidak menjadi  problem  yang  serius  bila  dikaitkan  dengan  posisi perempuan  zaman  dahulu.  Demikian  juga  konsep  ini  tidak menjadi masalah yang serius jika hanya cukup dipandang sebagai sebatas  konsep  yang  yang  ada  dalam  kitab-kitab  yang  diajarkan di  pesantren,  sehingga  hanya  dianggap  sebagai  wacana  oleh intelektual  yang  teoritis  dengan  mengabaikan  realitas  praktis masyarakat dan menafikan usaha pembumian syariat Islam.
Namun,  dengan  kondisi  realitas  praktis  masyarakat modern  yang  demikian,  maka  konsepsi  yang  ada  dalam  KHI hendaknya  dicari  solusi  sebagai  ttiik  temu  agar  tidak  terjadi benturan  ide  (konstruksi  yang  dirumuskan  oleh  fiqh  klasik  yang diadopsi  menjadi  pasal  dalam  KHI  dengan  kondisi  riil  berupa kehidupan  perempuan  modern  di  sektor  publik),  apalagi  hal  ini terkait  erat  dengan  hak  perempuan  yang  banyak  diperjuangkan demi keadilan gender.
Sebagaimana  teori  nature,  bahwasanya  laki-laki  dan perempuan  mempunyai  kualitas  yang  setara  yang  semestinya mendapatkan  perlakuan  yang  setara  pula.  Sehingga  respon masyarakat terhadap konstruksi „ iddah dan ihdad yang senantiasa mendominasi  perempuan  sudah  saatnya  dihilangkan,  untuk kemudian  menumbuhkembangkan  budaya  positif  yaitu  prinsip egalitarian.
13 Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI, Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 2004), 7- 8.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan (Komnas  Perempuan)  menyebut  hal  ini  sebagai  bentuk kelembagaan  diskriminasi  terhadap  perempuan  oleh  negara.  Hal tersebut  tentu  tidak  sejalan  dengan  cita  hukum  Islam  dan perundangan  dimanapun,  yaitu  keadilan  dan  kemashlahatan individu, masyarakat, dan bangsa. 14
Adapun  perumusan  KHI  didasarkan  pada  Alasan  selain KHI telah diajukan DEPAG RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres  menjadi  RUU  HTPA,  dikemukakan  oleh  tim  pen- counter KHI  yaitu  team  CLD-KHI  bahwa  rumusan  hukum  Islam  yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah. 15
Karena, pertama , KHI memiliki kelemahan  pokok  pada rumusan  visi  misinya.  Beberapa  pasal  KHI  secara  prinsipil bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Islam  yang  universal,  seperti persamaan  ( al-musawah ),  persaudaraan  ( al-ukhuwah )  dan ketidakadilan ( al-adalah ). Kedua sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 16 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. 17
14 Para  ulama  ahli  fiqh  sepakat  abhwa  hukum  Islam  dibuat  dalam  rangka mewujudkan  keadilan dan  kemashlahatan  umat  manusia. Izzudin bin  Abd as- Salam,  ahli  fiqh  madzhab  Syafi‟i  menegaskan  “Setiap  tindakan  hukum dimaksudkan untuk kemashlahatan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan, karena  Tuhan  tidak  membutuhkan  manusia.  Kebaikan  manusia  tidak menambah  kebesaran  Tuhan  dan  kedurhakaan  manusia  tidak  mengurangi kebesaran-Nya.  Oleh  karena  itu,  tindakan/keputusan  hukum  yang  tidak memenuhi  tujuan  tersebut  adalah  batil.”  Baca  Izzudin  bin  Abd  as-Salam, Qawa‟id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam , Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980), 73.
15 Studi  tentang  KHI  telah  banyak  dilakukan  oleh  sarjana  Indonesia. Diantara  yang  telah  dipublikasikan  dalam  bentuk  buku  adalah  H Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Akademika Pressiondo, 1992); Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001).
16 Misalnya  dengan  amandemen  UUD  1945,  UU  Nomor  7  Tahun  1984 tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan,  UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hak  Asasi Manusia, dan UU Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  isinya  mengakui  hak-hak  perempuan dan  anak  sebagai  hak  asasi  manusia  serta  adanya  jaminan  perlindungan  yang kuat dari UU tersebut.
17 Misalnya  Deklarasi  Universal  HAM  (1948),  Kovenan  International tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  yang  sekarang  sudah  diratifikasi  ke  dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya  yang sekarang  sudah diratifikasi  ke dalam UU Nomor 11 Tahun  2005,  dan  CEDAW  yang  sekarang  sudah  diratifikasi  ke  dalam  UU Nomor 7 Tahun 1984.
Ketiga ,  dari  sudut  metodologi,  KHI  masih  terkesan replika hukum fiqh ulama zaman dahulu.
Berbasiskan  naskah  KHI,  tim  CLD-KHI  mengubah kerangka  berfikir  pembentukan  hukum  Islam,  dari  terorisme  ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dari eisegese ke exegese . 18 Perubahan  ini  dilakukan  karena pertimbangan  realitas  kebudayaan  masyarakat  Indonesia  yang berbeda  dengan  Arab  dan  Timur  Tengah,  juga  memperhatikan kondisi  banyak  perempuan  Indonesia  yang  dewasa  ini  mampu membiayai  diri  dan  keluarga  dari  pekerjaan-produktifnya  dan banyak  perempuan  yang  menjadi  pemimpin  publik,  mulai  dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.
Berikut  perbandingan  tawaran  konstruksi  „ iddah dan ihdad dalam KHI dan CLD-KHI:
No Pembahasan KHI No. 1 Tahun 1991 CLD-KHI 1 ‘Iddah (masa tunggu, masa transisi) ‘Iddah hanya berlaku untuk isteri (Pasal 153) ‘Iddah berlaku bagi  suami  dan isteri (Pasal 88) 2 ‘Iddah akibat perceraian Didasarkan pada terjadinya dukhul (Pasal 153) Didasarkan pada  terjadinya akad, bukan dukhu l (Pasal 88) 3 Ihdad (berkabung) Ihdad hanya untuk isteri (Pasal 170) Selain isteri, ihdad juga dikenakan untuk suami (Pasal 112)
18 Atas kerangka berfiir ini  tim CLD-KHI  menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan  al-Hadits  dengan  pendekatan  kemashlahatan,  kearifan  lokal,  maqashid syariah, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul  fiqh  yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Diantaranya adalah (1) al‟ibrah bi al  maqashid  la  bi  al-alfadh  (pengambilan  keputusan  hukum  dilakukan  dari maqashid  (tujuan-tujuan,  konteks)  yang  diandung,  bukan  dari  huruf/aksara ayat-ayat al-quran dan al-hadits.
KHI ini di counter oleh CLD-KHI secara terang-terangan dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga, pendekatan yang digunakan  serta  lanskap  yuridis  pembentukan  hukum  yang dijadikan  pijakan  adalah  keadilan  gender,  pluralisme,  hak  asasi manusia,  dan  demokrasi. 19 Kerangka  pandang  KHI  terhadap konsep  perkawinan  dirasakan  kurang  peka  terhadap  relasi  laki- laki dan perempuan, bagaimana tata cara perkawinan, perceraian, talak  dan  rujuk  mengarah  pada  relasi  yang  adil,  demokratis  dan pluralis,  baik  antara  suami  isteri,  orang  tua  dan  anak,  maupun keluarga  dan  masyarakat.  Sedangkan  perubahan  zaman  dan keberagaman  budaya  dengan  segala  perkembangannya  tidak jarang,  bahkan  pasti  diikuti  dengan  pergeseran  posisi  dan  peran perempuan  dalam  tatanan  kehidupan  sosial  khususnya.  Hal  ini tentu akan mempengaruhi pula kerelevenan konstruksi ‘iddah dan ihdad yang terbangun dalam KHI.
Sejalan dengan teori signifikan mengembangkan
“perlindungan  keturunan  atau hifdz  an  nasl ”  menjadi  teori berorientasi  keluarga.  Ibn  „Asyur,  misalnya  menjadikan  peduli keluarga  sebagai  maqashid  hukum  Islam. 20 Ini  menunjukkan bahwa  maqashid  syariah  juga  berusaha  menyelaraskan  hukum Islam dengan perubahan sosial.
Dan  diantara  perubahan  sosial  tersebut  adalah  isu kesetaraan  gender  yang  merupakan  turunan  dari  penghormatan terhadap  nilai  kemanusian  dan  HAM.  Pada  realitanya,  terlebih wanita yang bergelut di dunia karir mengalami hambatan dengan adanya konstruksi „ iddah dan ihdad yang sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.
19 Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI ,  Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 2004), 3.
20 Jasser Auda, Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law. , 56.
174 | Misykat, Volume 04, Nomor 01, Juni 2019
Ketika membahas ihdad wanita zaman sekarang (sibuk di ruang-ruang  publik),  kiranya  perlu  dilihat  terlebih  dahulu  tipe- tipe wanita karir itu. 21 Karena pada intinya mereka adalah wanita yang  berkecimpung  dalam  kegiatan  profesi,  maka  untuk  itu wanita karir sendiri dapat dibedakan kepada beberapa macam:
1) Wanita yang Perlu Berpenampilan Menarik dan Tidak Dalam kenyataannya ada wanita karir yang memang perlu
tampil  dengan  pakaian  yang  indah,  baik  dan  menarik,  sehingga dia  dapat  menjalin  relasi  yang  banyak  dan  meningkatkan karirnya.  Wanita  semacam  ini  misalnya,  wanita  yang  menjadi pemimpin  dalam  perusahaan,  wanita  yang  bertugas  di  bidang promosi  dan  pemasaran,  wanita  yang  bekerja  di  bidang kehumasan  dan  keprotokolan,  atau  wanita  yang  mengandalkan penampilan  dalam  karirnya  seperti  peragawati,  penari  dan penyanyi.
Ada  pula  wanita  karir  yang  dalam  usaha  meningkatkan karirnya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian  yang  indah  dan  baik.  Jenis  wanita  karir  semacam  ini seperti  dokter,  pengacara,  hakim,  pegawai  pemerintah,  dosen, konsultan,  ilmuan  dan  pekerja  laboratorium.  Bagi  wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan  perhiasan  di  tubuhnya  atau  tidak.  Hal  itu  tidak  akan mempengaruhi karirnya.
Apabila  wanita  tipe  pertama  harus  melakukan ihdad karena  kematian  suami,  misalnya  (karena  ini  yang  disepakati ulama  akan  kewajibannya  ber- ihdad ),  maka  pada  prinsipnya wanita  tersebut  harus  melaksanakan ihdad karena  hal  itu merupakan ketentuan agama.
21 Wanita  karir  adalah  wanita  yang  menekuni  sesuatu  atau  beberapa pekerjaan  yang  dilandasi  oleh  keahlian  tertentu  yang  dimilikinya  untuk mencapai  suatu  kemajuan  dalam  hidup,  pekerjaan  atau  jabatan.  Kegiatan- kegiatan    yang  dilakukannya  merupakan  kegiatan-kegiatan  profesional  sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu  pengetahuan,  ketentaraan,  sosial  budaya,  pendidikan  maupun  bidang lainnya.  Dalam  wanita  karir  yang  ditekankan  adalah  karir  itu  sendiri,  bukan pada  hasil  berupa  imbalan  keuangan.  Lihat,  Anton  M  Moeliono  (Penyunting Penyelia), Kamus  besar  Bahasa  Indonesia ,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan RI (Jakarta, cetakan II, 1989), 702.
Bagaimanapun  juga,  wanita  tersebut  harus  berusaha sedapat  mungkin  untuk  meninggalkan  perhiasan  dan  pakaian yang  dilarang  memakai  selama  masa  iddah  kematian  suaminya. Namun  demikian  jika  karir  yang  ditekuninya  merupakan  lahan tempat ia mencari nafkah, maka apabila ia melakukan ihdad akan kehilangan mata pencaharian, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya.
Lebih-lebih  jika  ia  mempunyai  anak  peninggalan suaminya  yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan ihdad kehidupan  keluarganya  akan  terancam,  dalam  keadaan  darurat semacam  ini  semestinya  boleh  memakai  pakaian  atau  perhiasan.
Tetapi dengan ketentuan sekedar untuk kepentingan mempertahankan  sumber  mata  pencahariannya,  tidak  boleh berlebihan.
Dalam  kaitanya  dengan  wanita  yang  terpaksa  melakukan sesuatu  yang  terlarang  saat ihdad ,  Wahbah  al-Zuhaili mengatakan, “diperbolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang  karena  darurat,  sebab  darurat  itu  membolehkan  yang mahdharat (terlarang)”.
Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu  agar  tidak  melakukan  yang  haram. 22 Jika  ia  sudah berusaha  keras  agar  bisa  ber- ihdad ,  ternyata  tidak  bisa  juga,  ia harus  melihat  terlebih  dahulu  apakah  kondisinya  sudah  sampai pada peringkat darurat atau belum. 23
Sedangkan  wanita  karir  jenis  kedua  yang  dalam peningkatan karirnya bisa tanpa terikat  dengan penampilan  yang keren dan tanpa keharusan memakai pakaian dan perhiasan yang indah, maka tidak ada alternatif baginya, kecuali harus ber- ihdad .
22 Wahbah al-Zuhaili., 661.
23 Yang  dimaksud  keadaan  darurat  ialah  sesuatu  yang  mengancam keselamatan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  benda.  Jika  dalam pencarian dan penelitiannya, ia termasuk darurat, ia boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apabila kalau hanya sekedar gengsi, atau karir yang diperjuangkan hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati  orang,  atau  hanya  untuk  mencari  tambahan  kekayaan,  maka bagaimanapun, ihdad tetap  wajib  bagi  wanita  tersebut.  Huzaimah  T.  Yanggo (ed), Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2009), 6.

## 2) Wanita  Karir  yang  Berhubungan  Langsung  dengan  Orang Lain dan yang Tidak
Dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan  karir,  ada wanita yang harus berhubungan dengan orang lain, ada pula yang tidak  berhubungan  langsung.  Wanita  karir  yang  tidak berhubungan  langsung  dalam  membina  karirnya,  penulis  buku, novelis,  peneliti  di  laboratorium,  desainer,  karikaturis  dan pelukis.  Bagi  wanita  seperti  ini,  ihdad  tentu  tidak  menjadi masalah.  Sedangkan  wanita  karir  yang  harus  berhubungan langsung  dengan  orang  lain  seperti  dosen,  dokter,  peneliti lapangan,  pengusaha,  pengacara,  pejabat  pemerintah,  anggota parlementer,  dan  lain-lain,  jelas  punya  keterikatan  dengan masalah ihdad ,  apalah  ia  harus  berihadad  atau  boleh meninggalkan ihdad demi karirnya. 24
3) Wanita Karir  yang  Bisa  Membina Karirnya di dalam Rumah dan Ruangan Tertentu dan yang Tidak
Apabila wanita karir dapat membina dan mengembangkan karirnya di tempat tertentu, sperti di rumah atau di suatu ruangan khusus, tanpa keluar, baginya wajib ihdad. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal  di  rumah, tapi harus bekerja di  luar rumah, kasusnya  juga  sama  dengan  kasus  nomor  1  dan  2  diatas. Sebagaimana  ketentuan  agama  yang  sudah  menjadi  ijma  ulama ihdad tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, aspek darurat, yang  memungkinkan  wanita  wanita  karir  bisa  meninggalkan ihdad ,  haruslah  benar-benar  sampai  pada  kriteria  darurat,  bukan sekedar kira-kira atau hajat semata.
Wanita  karir  yang  menjadi  pengikut  madzhab  Syafi‟i, apabila  ia  ditinggal  mati  oleh  suaminya  berarti  mempunyai  dua kewajiban. Pertama,  ihdad dan kedua ,  tetap  tinggal  di  dalam rumah.  Meskipun  demikian,  tidak  berati  peluang  untuk  keluar rumah tertutup sama sekali.
24 Jika  wanita  yang  berhubungan  langsung  dengan  orang  lain  dalam membina  karir  dan  pekerjaannya  itu  dapat  melakukan  tugasnya  tanpa  harus berpakaiaan  indah  dan  berhias  atau  bersolek  maka  baginya  wajib  berihdad. Jika  wanita  tersebut  tidak  bisa  menghindari  diri  dari  memakai  pakaian  yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad,  ia  boleh  meninggalkan  ihdad  asal  keadaannya  sudah  mencapai  tingkat darurat,  sebagaimana  dikemukakan  terdahulu.  Tapi  terlebih  dahulu  harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan ihdad.  Huzaimah T. Yanggo (ed), 26.
Ketika  ada  udzur  syar‟i,  ia  diperbolehkan  keluar  rumah. Yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang  sulit  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  agama. Demikian,  jika  kondisi  wanita  karir  memang  tidak  bisa menghindari  dari  keluar  rumah,  ia  boleh  saja  keluar  rumah. Sebelumnya  tentu  harus  berusaha  dulu  untuk  tetap  tinggal  di rumah.  Kalau  tidak  bisa  juga  dan  usahanya  gagal,  barulah  ia boleh keluar.
Untuk  konteks  saat  ini  konstruksi  „ iddah dan ihdad
sebagaimana  dirumuskan  dalam  KHI  seolah  kurang  relevan diterapkan  hanya  bagi  perempuan  saja,  demi  menjaga  status perkawinan  yang  merupakan  akad  yang  agung,  dan  bukan sebagai sebuah kontrak perdata murni saja. Karena ketika melihat ‘illat hukum iddah dan ihdad tidak  hanya  sebatas  pembersihan rahim,  melainkan  terdapat  tujuan  etis  yaitu  penghormatan  atas sebuah perpisahan, maka memberi kesempatan kepada keduanya untuk  kembali  kepada  kehidupan  semula,  jika  menganggap  hal tersebut lebih baik. Dengan begitu intropeksi diri dapat dilakukan bersama.
Dalam  perspektif  gender,  sasaran  KHI  Bab  VVII  Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170  adalah  perempuan.  Dengan  analisis  bahwa  diharapkan perempuan  mampu  mempertahankan  nilai-nilai  yang  termaktub dalam  ajaran  Islam,  namun  sesorang  juga  mampu  melaksankan kewajiban-kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah ini. Dalam menanggapi pasal diatas, terutama dalam bab berkabung,  asumsi  penulis  bahwa  konstruksi  yang  ada  dengan pembedaan  cara  atau  kepatutan  yang  disesuaikan  dengan bagiannya  masing-masing  telah  mengandung  gender  secara minimalis.  Jadi,  upaya  pembaharuan  hukum  dalam  KHI  belum bisa dikatakan totalitas.
Dan  perlu  digaris  bawahi  bahwa  perempuan  zaman sekarang  sudah  banyak  berdikari,  jikala  pemberlakuan  „ iddah sampai  dengan ihdad begitu  ketat  porsinya,  sedangkan  laki-laki hanya  mengikuti  konsep  yang  sangat  ringat,  hal  itu  kemudian menjadi  terbalik  pada  kondisi  tertentu,  seperti  ketika  pembagian kerja dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan dan laki- lakinya berada di wilayah domestik.
Sejalan  dengan  pandangan  Nasaruddin  Umar  yang menyebutkan bahwa Islam pada hakikatnya mengakui perbedaan ( distincion )  antara  laki-laki  dan  perempuan, 25 tetapi  bukan pembedaan ( discrimination ).
Formula  syariat  hukum ‘iddah dan ihdad dalam  bingkai KHI,  oleh  kaum  pendukung  perempuan  dianggap  tidak  cukup pro-aktif  dalam  merespon  perubahan  sosial,  terutama  dalam menyikapi  semakin  pentingnya  aspek  HAM  di  tingkat  nasional dan dalam pergaulan internasional. 26 Sehingga untuk membuktikan  bahwa  Islam shalihun  likulli  zaman  wa  makan harus  mempertimbangkan  beberapa  sudut  pandang  dalam memahami  suatu  konteks  hukum.  Sebagaimana  oleh  Abdullah Ahmed  an-Na‟im,  dijelaskan  dalam  teorinya  bahwa  seseorang harus  memperlakukan  orang  lain  sebagaimana  ia  ingin diperlakukan.
Jika penulis analisis, dalam hal ini bukan berarti sesorang dapat  membatalkan  sebuah  hukum,  dalam  masalah ‘iddah dan ihdad ini seseorang dapat  mengkompromikan kandungan hukum yang  ada  dalam  ketentuan  syara‟,  seperti  misalnya  adanya kepentingan urgen kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca  suami  meninggal.  Konteks  ini  dapat  ditarik  dari  teori limitasi  Syahrur,  yaitu hadd  al-a’la  hadd  al-adna (teori  atas bawah),  sehingga  bagi  perempuan  dan  juga  laki-laki  tetap melakukan ketentuan syar‟i yaitu mengamalkan masa tunggu dan berkabung tidak sampai pada batas puncaknya.
Karena jika masih memakai ketentuan secara penuh akan menimbulkan kemahdharatan yang lebih besar, seperti kehilangan  pekerjaan  dan  lain  sebagainya.  Selaras  dengan pendapat  Nasaruddin  Umar  dalam  progresifitas  suatu  hukum ditinjau  dari  salah  satu  hadits  yang  intinya  bahwa:  Ibnu  Juraih menceritakan  bahwa  bibinya  Jabir  bin  Abdullah  diceraikan  tiga (talak ba‟in), dan ia tetap keluar (dalam kondisi ber- ihdad ) untuk memeras kurma, dan seseorang laki-laki mendatanginya.
25 Dimana  perbedaan  itu  tidak  dimaksudkan  untuk  memuliakan  yang  satu dengan  merendahkan  yang lain. Nasaruddin Umar, Kodrat  Perempuan dalam Islam (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22.
26 Syukron  Kamil,  dkk, Syariah  Islam  dan  HAM;  Dampak  Perda  Syariah Terhadap  Kebebasan  Sipil,  Hak-Hak  Perempuan  dan  Non  Muslim (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007), xxi.
Tetapi  oleh  Rasulullah  ditegur,  keluarlah  dan  peras kurmamu, jika kamu benar jujur dan melakukakan kebaikan. 27 Hadits diatas menunjukkan bahwa seseorang perempuan  yang  memiliki  kebutuhan  dan  komitmen  untuk berlaku  jujur  serta  bertindak  baik  demi  kemashlahatan  diri  dan keluarga,  secara  tidak  langsung  melalui  interpretasi  hadits  diatas kaitanyya  dengan  pasal  „ iddah dan ihdad maka  diperbolehkan perempuan mengamalkan pasal tersebut sesuai kadar
kebutuhannya. Dalam  hal  ini  sudah  semestinya  konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam  bingkai  KHI  diaplikasikan  sesuai  dengan  konteks sosial  masyarakatnya.  Apabila  terjadi  ketidakmungkinan  bagi perempuan untuk mengikuti konsepsi yang ada dalam KHI, maka hendaknya  berdasarkan  alasan  yang  diakui  oleh  syara‟  dan mengandung  maqashid  syariah.  Kemudian  keberlakuan  konsepsi tersebut  tidak  hanya  tertuju  pada  pihak  perempuan,  tetapi  juga berlaku kepada laki-laki, sesuai dengan tujuan dengan prinsip hak asasi manusia.
27 Muslim bin Hajjaj, Al-Jami’ al Shahih , Juz. III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 220.
D. Impact dari Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam KHI Konstruksi ‘iddah dan ihdad bagi  perempuan dalam KHI tentunya  tidak  terlepas  dari  pedoman  klasik,  yaitu  pengaruh keadaan  sosial  Arab  pra-Islam  terutama  perihal  peran  dan kedudukannya  dalam  masyarakat  masa  itu. 28 Pada  realitanya konstruksi  „ iddah dan ihdad dalam  KHI,  ditanggapi  dengan beragam  pendapat,  di  satu  sisi  sebagian  masyarakat  tidak mengetahui  konsep  hukum  „ iddah dan ihdad secara  detail  dan menyeluruh,  akan  tetapi  di  sisi  lain  masyarakat  melaksanakan masa  berkabung  tanpa  mengetahui  secara  detail  konsep hukumnya,  dan  terdapat  juga  sebagian  masyarakat  yang mengetahui  konsep  hukum  tersebut  akan  tetapi  melanggarnya dengan dalih alasan yang beragam. 29 Implementasi hukum ‘iddah dan ihdad mayoritas masih mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan  aturan  syariat  Islam,  namun  tidak  jarang  ditemukan  pula pada  suatu  masyarakat  tertentu  yang  tidak  secara  sungguh- sungguh melaksanakannya dengan benar.
Akibat  konstruksi  yang  bias  tersebut,  banyak  dalih diutarakan oleh masyarakat yang tidak menerapkan aturan „ iddah dan ihdad ini  di  antaranya  tidak  mampu  sabar  dalam  menunggu masa  tersebut  dengan  berbagai  keterbatasan  aturan  syariat  yang ada,  kebutuhan  pendidikan  maupun  ekonomi  yang  sangat mendesak  sehingga  menuntut  wanita  untuk  melakukan  aktivitas ekonomi  maupun  aktivitas  pendidikan  di  luar  rumah.  Artinya bahwa  sebagian  masyarakat  tidak  memahami  secara  sempurna konsep  hukum  „ iddah dan ihdad dengan  benar,  sebagian beranggapan bahwa masa „ iddah dan ihdad itu dilakukan selama tiga  bulan,  padahal  banyak  sekali  klasifikasi  dalam  pelaksanan ‘iddah dan ihdad tersebut. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban  syariat  mengenai ‘iddah dan ihdad akan  tetapi  tidak secara mendalam memahami konsep hukumnya.
28 Bermaksud  meringankan  beban  perempuan  yang  suaminya  meninggal, dengan mengurangi masa ‘iddah dan ihdad selama satu tahun menjadi empat bulan  sepuluh  hari.  Meskipun  demikian  al-Quran  tidak  menetukan  tata  cara berkabung,  sehingga  konsepsi  yang  berkembang  bahkan  dalam  kitab-kitab fiqh  konvensional,  mengenai  larangan  ‘iddah dan ihdad masih  melanjutkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Arabia saat itu.
29 Hal ini disebabkan alasan misalnya mereka harus menjalankan pekerjaan di  luar  rumah  guna  menghidupi  anak-anaknya  dan  kebutuhan  sehari-hari seperti  halnya  para  wanita  karier  dan  wanita  yang  memiliki  profesi  di  luar rumah.
Itulah  mengapa  konstruksi  yang  dibangun  menjadi  tidak begitu  bermakna  dari  tujuan  asal  disyariatkan  suatu  hukum.  Hal ini juga yang kemudian menggiring para pemerhati gender untuk mengkritisi  konsep  yang  ada  dalam  KHI.  Karena  sesungguhnya konsepsi  yang  ada  didalamnya  dianggap  berat  terhadap  satu pihak, yaitu perempuan.
Saat  ini banyak pekerjaan  yang menuntut  seorang  wanita dalam  menjalankan  pekerjaannya  bukan  hanya  memerlukan keterampilan  dan  kecerdasan,  tetapi  harus  memiliki  wajah  dan bentuk  tubuh  yang  menarik  dengan  tujuan  untuk  mengambil simpati para konsumen dan lain sebagainya. Selain itu,  ada pula para  janda  yang  tidak  bisa  menahan  diri  untuk  tidak berkomunikasi  dan  memasang  foto-foto  pada  akun  sosial  media yang  mereka  miliki,    bahkan  ditemukan  pula  wanita  yang menjalin  hubungan  komunikasi  dengan  laki-laki  lain  yang mengarah  kepada  hubungan  asmara  melalui  pesan  sosial  media yang mereka miliki.
Fenomena seperti diatas, menjadi keliru jika mengabaikan konsep  hukum  disyariatkan ‘iddah dan ihdah dengan  perilaku negatif yang tidak sesuai deengan prinsip agama. 30 Aturan „ iddah dan ihdad sebagai  sebuah  kewajiban  bagi  seorang  wanita  yang telah  putus  perkawinan  baik  karena  perceraian  maupun  karena kematian  suaminya  memiliki  tanggapan  dan  tantangan  yang sangat  serius,  faktor  paling  krusial  tidak  berjalannya  konsep tersebut  di  dalam  masyarakat  ialah  pemahaman  sebagian masyarakat  yang  sangat  minim  terhadap  konsep  hukum  baik ‘iddah maupun ihdad itu sendiri.
30 Seperti wanita janda setelah melalui proses perceraian maupun cerai mati bisa  saja  sudah  menjalin  hubungan  asmara  dengan  laki-laki  lain  meskipun masa ‘iddah belum  selesai,  ada  pula  para  janda  yang  keluar  dari  rumah dengan  mengenakan  baju  yang  mewah,  berias  dan  berwangi-wangian.  Selain itu,  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  di  era  modern  wanita-wanita  janda tersebut  sangat  mungkin  berinteraksi  sosial  melalui  media  sosial  dan memasang  gambar-gambar  atau  foto  pada  akun  media  sosialnya.  Mereka memasang status pada akun facebook tentang keadaan rumah tangganya yang sedang  bermasalah  serta    proses  perceraian  bahkan  mengumumkan  status jandanya  pada  akunnya  tersebut.  Mereka  keluar  rumah  semaunya  tanpa  hajat yang  mendesak,  sebagian  memang  bertujuan  untuk  mencari  calon  pengganti suami,  keluar  rumah  dengan  menggunakan  pakaian  yang  indah  dan  berias serta berwangi-wangian.
Penyebab tidak tahunya mereka itu disebabkan kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  tentang  hukum  Islam  itu sendiri  khususnya  dalam  hal  konsep  hukum  „ iddah dan ihdad karena  mengandalkan  kabar  atau  berita  yang  beredar  dikalangan masyarakat .
Berbeda  dengan  dahulu  keadaan  yang  sangat  religius  di mana  wanita  bahkan  jarang  ditemukan  di  luar  rumah,  dalam  hal implementasi ‘iddah maupun ihdad sangat patuh dilaksanakan dan tidak akan pernah mau keluar maupun bertemu dengan laki- laki  kecuali  mahramnya.  Kehidupan  zaman  dahulu  sangatlah berbeda  dengan  zaman  sekarang.  Kehidupan  sekarang  rata-rata para  pemuda    sudah  mengenal  dunia  luar  jadi  sudah terkontaminasi dengan kehidupan yang modern.
Mengamati  konstruksi  yang  ada  dalam  KHI,  para perempuan tidak sedikit  yang sensitif, mengapa  aturannya selalu membidik  kaumnya,  sedangkan  para  laki-laki  dibiarkan  tidak dikenai  aturan  yang  serupa.  Atau  jika  terdapat  aturan  yang sifatnya  anjuran  bagi  laki-laki  ber- iddah untuk  mencoba menyetarakan dengan ketentuan yang diterima perempuan, itupun banyak  yang  tidak  patuh  terhadap  aturan  tersebut.  Bias  budaya yang  terjadi  pada  masa  itu  (masyarakat  Arab),  karena  dalam budaya  yang  androsentris,  perempuan  akhirnya  dipandang menurut  kegunaan  mereka  bagi  laki-laki,  terutama  untuk melakukan  reproduksi,  sehingga  menjadi  logis  jika konstruksi iddah dan ihdad diperuntukkan khusus perempuan.
Dengan  mengeneralisir  tujuan  „ iddah dan ihdad , selanjutnya  dapat  mengantarkan  pada  suatu  kesimpulan  bahwa konstruksi  tersebut  hanya  diwajibkan  bagi  perempuan  dan  tidak laki-laki.  Dan  ini  dikembangkan    oleh  KHI  yang  menjadi pedoman masyarakat Islam. Padahal ayat-ayat tentang „ iddah dan ihdad yang  sekilas  hanya  diwajibkan  bagi  perempuan,  bukan berarti  Allah  menghendaki  laki-laki  tidak  perlu. 31 Hal  ini selanjutnya menjadi rawan tidak dipatuhi oleh kelompok tertentu yang  tidak  sepaham  dengan  gagasan  KHI.  Misalnya,  CLD-KHI mempunyai  konsepsi  tersendiri  dengan  semangat  penegakan HAM dan prinsip egalitarianisme.
31 Muhammad  Isna  Wahyudi, “Iddah  Sebuah  Pembacaan  Baru ”,  dalam As-Syir’ah , Vol. 39, No. 1 (2005), 151.
Subtansi  dari  konstruksi  yang  dibangun  oleh  CLD-KHI mencoba memberlakukan keadilan untuk laki-laki dan perempuan dengan  porsi  masa  tunggu  yang  sama.  Terbukti  dari  bunyi  pasal 88  ayat  7  bahwa  masa ‘iddah seorang  duda  ditentukan  sebagai berikut: pertama ,  apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,
maka  masa  transisi  ditetapkan  130  hari; kedua ,  apabila perkawinan  putus  karena  perceraian  masa  transisi  ditetapkan mengikuti  masa  transisi  mantan  isterinya.  Ketentuan  berkabung juga  diatur  untuk  kedua  belah  pihak,  dilaksanakan  menurut kepantasan  dan  kewajaran,  tidak  dengan  cara  menghinakan  dan merendahkan diri sendiri. Dan paling pokok, selama masa ihdad, suami  atau  isteri  yang  ditinggalkan  boleh  melakukan  kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah. 32
Penilaiaan atas subyektifitas „ iddah dan ihdad yang ada di dalam  KHI  mengakibatkan  fleksibelitas  pemberlakuannya  dalam suatu  masyarakat  sesuai  kondisi  sosial  budaya  yang  berlaku didalamnya,  sesuai  dengan  situasi  pihak  yang  menjalaninya, karena  pada  prakteknya  latar  belakang  kehidupan  termasuk pendidikan,  ekonomi  dan  sosial  budaya  setiap  masyarakat cenderung  berbeda-beda.  Pada  masyarakat  modern  yang perempuannya lebih aktif, bahkan aktifnya melebihi suami dalam konteks  „ iddah dan ihdad ini  sudah  selayaknya  mendapat perlindungan  serta  pembebasan  dari  aturan-aturan  yang  sifatnya sangat membatasi, yang kemudian justru menimbulkan hambatan atau masalah pada kehidupan mereka selanjutnya.
Bentuk-bentuk  ketidakbebasan  perempuan  dengan  dalih teks  ataupun  nash  namun  tidak  dapat  dirasionalkan  kiranya mungkin sudah tidak relevan lagi, sehingga lebih mashlahah jika tidak diikuti secara totalitas tetapi dengan syarat menarik alasan- alasan  yang  lebih  logis  dan  tentunya  nyata  dialami  oleh masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  yang  sesunggunhya diinginkan  oleh  hukum  Islam  bahwa  tujuan  dibentuknya  suatu aturan  adalah  semata-mata  untuk  kemashlahatan  umat,  bukan memberikan pengekangan-pengekangan dan ketidaknyamanan.
32 Baca Bab XIV, Pasal 88, 89, dan 90 tentang masa transisi, dan baca Bab XVIII Pasal 119,  versi CLD-KHI.
Untuk  mempertahankan  eksistensi  syariat  Islam  yang relevan sesuai tempat dan waktunya, hendaknya konstruksi yang dibangun tidak harus mengikuti wacana-wacana yang berkembang  sebelumnya  dan  kurang  cocok  diterapkan  pada masyarakat,  apalagi  konsepsi  tersebut  sampai  menimbulkan aturan  yang  sifatnya  diskriminasi  kepada  suatu  golongan.  Sebab umat  Islam  Indonesia  butuh  penyegaran  baru  dalam  kehidupan keluarga  mereka,  kehadiran  suatu  hukum  yang  akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan.
Oleh  karena  itu,  teks-teks  syariat  Islam  dituntut  secara terus-menerus  melakukan  adaptasi  dengan  perkembangan masyarakat.  Lebih  dari  itu  konstruksi  hukum  Islam  juga  harus dimainkan  perannya  secara  strategis,  terarah  dan  sejalan  dengan karakteristik  Islam  selaku  ajaran  universal. 33 Karena  pada dasarnya  hukum  Islam  bukanlah  sesuatu  yang  statis,  tetapi mempunyai  daya  lentur  yang  dapat  sejalan  dengan  arus globalisasi  yang  bergerak  cepat. 34 Hal  ini  dimaksudkan  demi menjaga  kemashlahatan,  menghilangkan  kesempitan  serta menolak bahaya sebagai tujuan hukum syara‟ itu sendiri. Bahkan lebih  dari  itu,  dalam  perspektif  sosiologi  hukum,  ketertinggalan hukum  justru  akan  menghambat  perkembangan  bidang-bidang sosial  lainnya.  Tertinggalnya  kaidah-kaidah  hukum  juga  dapat mengakibatkan  terjadinya  dis-organisasi,  yaitu  suatu  kedaan dimana  kaidah-kaidah  hukum  lama  telah  pudar  dan  dianggap tidak  mampu  menjadi  sistem  kesadaran  hukum  masyarakat, sementara  kaidah-kaidah  hukum  baru  sebagai  penggantinya belum  dirumuskan.  Keadaan  tersebut  dapat  menyebabkan anomie . 35
33 Said  Agil  Husain  al-Munawar, Hukum  Islam  dan  Pluralitas  Sosial , cet.ke-1 (Jakarta: Pena Madani, 2004), 201.
34 Amir  Syarifuddin, Meretas  Kebekuan  Ijtihad,  Isu-Isu  Penting  Hukum Islam Kontemporer di Indonesia , cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 3.
35 Yaitu keadaan kacau oleh karena tidak adanya pegangan bagi masyarakat untuk  mengukur  tindakan-tindakannya.  Lihat  Soerjono  Soekanto, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum , cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 105.
Dalam konteks hukum  Islam,  keadaan tersebut  juga  akan mengakibatkan  munculnya spilte  of  personality atau  munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual seseorang mengakui keabsahan  rumusan  hukum  tertentu,  sementara  pada  tingkat behavioral ia justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda.
Demikian, pembahruan-pemmbaharuan dimaksudkan agar rumusan-rumusannya mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat  dan  fungsional  untuk  menyelesaikan  problematikka hukum masyarakat. Hal itu juga dimaksudkan hukum Islam dapat benar-benar  menjadi  hukum  yang  hidup  ( living  law )  dan  dapat dilaksankan  dalam  praktek  kehidupan  masyarakat  ( aplicable ). Upaya  tersebut  dalam  rangka  mewujudkan  sebesar-besarnya mashlahah sebagaimana  dikehendaki  oleh  Tuhan  dan  hal  itu merupakan tujuan asasi dari syari‟at.

## E. Penutup
Berdasarkan  yang  telah  penyusun  uraikan  dan  jelaskan pada  bab-bab  sebelumnya  mengenai  masalah ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, dalam  rumusan  KHI  Bab  VVII  Pasal  153-155 tentang  masa  tunggu  dan  bagian  kedua  dan  Bab  XIX  Pasal  170 tentang  masa  berkabung,  letak  diskriminasinya  bisa  dirasakan dari  ketentuan ‘iddah yang  hanya  mengikat  para  istri  dengan diteruskannya masa ihdad atau masa berkabung bagi isteri sesuai lamanya waktu iddah, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Beberapa  faktor  yang  mempegaruhi  konstruksi  diatas  ialah pertama ;  masih  adanya  tarik  ulur  dalam  memahami  fiqh  klasik, dimana  seluruh  rujukan  kitab  yang  dipakai  merumuskan  KHI, kesemuanya  lebih  bersifat  eksklusif.  Ini  dapat  dilihat  dari  kitab- kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi‟i. Kedua ;  bahwa  sesuai  dengan  Pengaturan  Mahkamah  Agung  RI terhadap  jalannya  peradilan  di  Indonesia,  khusunya  Peradilan Agama,  maka  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  proyek pembangunan  Hukum  Islam  melalui  yurisprudensi  yang susunannya  terdiri  dari  para  pejabat  Mahkamah  Agung  dan Departemen  Agama  RI  yang  telah  dipelopori  kelompok  yang cenderung  diwakili  oleh  laki-laki,  dan  ini  sedikit  banyak  juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal- pasal dalam KHI.
Kedua, menurut perspektif gender, konstruksi „idddah dan ihdad dalam KHI agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, tidak menjadi masalah yang serius jika hanya cukup dipandang sebagai sebatas konsep  yang  yang  ada  dalam  kitab-kitab  yang  diajarkan  di pesantren.  Namun,  dengan  kondisi  realitas  praktis  masyarakat modern, maka konsepsi yang ada dalam KHI butuh solusi sebagai titik  temu  agar  tidak  terjadi  benturan  ide  (konstruksi  yang dirumuskan  oleh  fiqh  klasik  yang  diadopsi  menjadi  pasal  dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sector publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang  banyak  diperjuangkan  demi  keadilan  gender.  Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan)  menyebut  hal  ini  sebagai  bentuk  kelembagaan diskriminasi  terhadap  perempuan  oleh  negara.  Bahwa  rumusan hukum Islam yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah.
Karena, pertama , KHI  memiliki kelemahan  pokok pada rumusan  visi  misinya.  Beberapa  pasal  KHI  secara  prinsipil bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Islam  yang  universal,  seperti persamaan  ( al-musawah ),  persaudaraan  ( al-ukhuwah )  dan ketidakadilan ( al-adalah ). Kedua sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlakudan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ketiga , dari  sudut  metodologi,  KHI  masih  terkesan  replika  hukum  fiqh ulama zaman dahulu.
Berbasiskan  naskah  KHI,  tim  CLD-KHI  mengubah kerangka  berfikir  pembentukan  hukum  Islam,  dari  terorisme  ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dari eisegese ke exegese .  Perubahan  ini  dilakukan  karena pertimbangan  realitas  kebudayaan  masyarakat  Indonesia  yang berbeda  dengan  Arab  dan  Timur  Tengah,  juga  memperhatikan kondisi  banyak  perempuan  Indonesia  yang  dewasa  ini  mampu membiayai  diri  dan  keluarga  dari  pekerjaan-produktifnya  dan banyak  perempuan  yang  menjadi  pemimpin  publik,  mulai  dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.
Kita  dapat  mengkompromikan  kandungan  hukum  yang ada dalam ketentuan syara‟, seperti misalnya adanya kepentingan urgen kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal.  Konteks  ini  dapat  ditarik  dari  teori  limitasi  Syahrur, yaitu hadd al-a’la hadd al-adna (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan  dan  juga  laki-laki  tetap  melakukan  ketentuan  syar‟i yaitu  mengamalkan  masa  tunggu  dan  berkabung  tidak  sampai pada batas puncaknya.
Ketiga,  k onstruksi  yang  dibangun  menjadi  tidak  begitu bermakna dari tujuan asal disyariatkan suatu hukum. Hal ini juga yang  kemudian  menggiring  para  pemerhati  gender  untuk mengkritisi  konsep  yang  ada  dalam  KHI.  Penilaiaan  atas subyektifitas  „ iddah dan ihdad yang  ada  di  dalam  KHI mengakibatkan  fleksibelitas  pemberlakuannya  dalam  suatu masyarakat  sesuai  kondisi  sosial  budaya  yang  berlaku didalamnya. Dalam konteks hukum  Islam, keadaan tersebut  juga akan  mengakibatkan  munculnya spilte  of  personality atau munculnya  sikap  mendua,  yakni  pada  tingkat  konseptual seseorang  mengakui  keabsahan  rumusan  hukum  tertentu, sementara  pada  tingkat  behavioral  ia  justru  mempraktekkan sistem hukum yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:
Akademika Pressiondo, 1992. Al  Munawar,  Said  Agil  Husain, Hukum  Islam  dan  Pluralitas Sosial , Cet.ke-1, Jakarta: Pena Madani, 2004.
Al-Haitami,  Ibn Hajar, Hawasyi asy-Syarwani  wa Ibn Qasim al- ‘Ibadi  ‘ala  Tuhfah  al-Muhtaj  bi  Syarh  al-Minhaj ,
t.tp:Dar Sadir, t.t, Jilid VI, Juz VIII. Al-Jauziyyah,  Ibn  al-Qayyim, A’lam  al-Muqawwi’in  Rabb  al-
Alamin , (Beirut:Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1411 H/1991
M, Jilid I, Juz II.
As-Salam,  bin  Abd,  Izzudin,  Qawa‟id Al-Ahkan  fi  Mashalih  al- Anam , Cet. II, Juz II, Dar al-Jil, 1980.
Edaran  Biro  Pengadilan  Agama  No.  B/1/1735  tanggal  18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar‟iah di luar Jawa dan Madura.
Gunaryo,  Achmad, Pergulatan  Politik  &  Hukum  Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Hasballah,  Ali, al-Furqah  baina  az-Zaujaini  wa Ma  Yata’allaqu biha min ‘iddatin wa nasab , Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-
„Arabiy, 1387 H/1968 M), h. 187 https://www.kompasiana.com/baiqrisma/diskriminasi-perempuan
Jsser Auda, Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law . Kamil,  Syukron  dkk, Syariah  Islam  dan  HAM;  Dampak  Perda Syariah Terhadap  Kebebasan Sipil,  Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim , Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
M Moeliono, Anton, (Penyunting Penyelia), Kamus besar Bahasa Indonesia ,  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Jakarta, cetakan II, 1989.
Muslim  bin  Hajjaj, Al-Jami’  al  Shahih ,  Juz.  III,  Beirut:  Dar  al- Fikr, t.t.
Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di
Indonesia:  Sebuah  Kenangan  65  Tahun,  Prof.  Dr.H. Busthanul  Arifin,  S.H, (Jakarta:  PT.  Kemudimas  Abadi, 1994.
Sabiq,  As-Sayyid, Fiqh  as-Sunnah ,  cet.  Ke-IV,  Beirut:Dar  al- Fikr, 1983.
Sadari, Reorientasi  Hukum  Keluarga  Islam, Tanggerang:  CV Iqralana, 2017.
Salam,  Abd, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pelembagaan, pembaharuan  dan  Prospek  Transformasinya,  dalam Mimbar  Hukum ,  No.  64,  Jakarta:  Al-Hikmah  dan Ditbinpera Islam, 2004.
Soekanto,  Soerjono, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  cet.  III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Syarifuddin,  Amir, Meretas  Kebekuan  Ijtihad,  Isu-Isu  Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia , cet ke II Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Tim Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI, Pembaharuan  Hukum  Islam:  Counter  Legal  Draft
Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: 2004. Tim Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI , Pembaharuan  Hukum  Islam:  Counter  Legal  Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: 2004. Umar,  Nasaruddin, Kodrat  Perempuan  dalam  Islam ,  (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
Usman, Suparman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001.
Wahid, Marzuki dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  LkiS, 2001.
Wahid, Marzuki, Fiqh Indonesia , Bandung: ISIF, 2014. Wahyudi,  Muhammad  Isna, “Iddah  Sebuah  Pembacaan  Baru ”, dalam As-Syir’ah , Vol. 39, No. 1, 2005. Yanggo,  Chuzaimah  T.  (ed), Problematika  Hukum  Islam Kontemporer , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.