## TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWASRAYA TERHADAP  NASABAH

## Kelik Endro Suryono
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Email: Suryonokelik@yahoo.co.id

## Brandon Alfin Rahadat
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Email: Brandonrahadat1998@gmail.com
Abstrak  : Pengaturan  Hukum  penyelesaian  sengketa  PT  Jiwasraya  diatur  dalam berbagai peraturan perundang-undangan  setidaknya ada delapan (8) undang-undang. Hal  ini  di  lakukan  sebagai  upaya  perlindungan  atas  nasabah  dalam  menjamin    hak konstitusional dan Undang-undang. Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah pengembalian ganti rugi dapat  di lakukan  menyita  setiap  person  yang  terlibat  guna  mengembalikan  kerugian  tersebut kepada  nasabah  dan  negara.  Selain  itu  fungsi  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga  OJK  tidak  berjalan  efektif  dan  dianggap  telah  lalai  dalam  proses pengawasannya.  Hal  ini  dapat  di  lihat  pada  tahun  2018  dan  2019  PT  Jiwasraya  telah mengumumkan gagal bayar atas nasabahnya dan telah melakukan kerugian bagi uang negara. Namun dalam kelalaian yang dilakukan oleh OJK itu sendiri tidak ada sanksi atau hukuman bagi OJK, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang belum mengaturnya.  Negara  dalam  hal  ini  di  harapkan  dapat  menyikapi  persoalaan  tersebut, dengan    melakukan  pembaharuan  hukum  guna  menetapkan  undang-undang  yang mengikat  bagi  OJK  atas  kelalaian    yang  dilakukan  oleh  OJK  agar  tercapainya  suatu pengintegrasian  dalam  proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  dan  tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastian hukum . Kata Kunci : Tanggung Jawab, PT Jiwasraya , Nasabah.
Abstract : Legal Arrangement of PT Jiwasraya dispute resolution is regulated in various laws and regulations, there are at least eight (8) laws. This is done as an effort to protect customers in guaranteeing constitutional rights and laws. The handling of the case of PT Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  is  focused  on  efforts  to  repay  customers'  compensation payments that can be done to confiscate every person involved to return the losses to the customer  and  the  state.  In  addition,  the  function  of  supervision  carried  out  by  the  OJK institution is not effective and is considered negligent in the supervision process. This can be  seen  in  2018  and  2019  PT  Jiwasraya  has  announced  that  it  has  failed  to  pay  its customers and has made a loss for state money. But in the negligence carried out by the OJK itself there are no sanctions or penalties for OJK, because  there are no laws and regulations that have not yet regulated them. In this case, the state is expected to be able to respond to the problem by carrying out legal reforms to enact legally binding laws on OJK for negligence by the OJK in order to achieve an integration in the oversight process carried out by the OJK and achieving justice in a legal certainty.
Keywords : Responsibility, PT Jiwasraya, Customer.

## PENDAHULUAN
Menurut  konstitusi  Indonesia  yakni Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia  (UUD  NRI  1945)  pada  pasal
33 ayat 4 yang menyebutkan perekonomian nasoinal diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efesiensi berkeadilian,  berkelanjutan  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi.
Pertumbuhan perekonomian nasional  merupakan  unsur  yang  sangat penting  sebagai  bagian  dari  upaya jaminan  keadilaan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan oleh negara. Negara indonesia telah mengukuhkan  dirinya  sebagai  negara hukum, yang tercantum didalam Konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang berbunyi  “Indonesia  adalah  negara hukum”.  Perlindungan  hukum  menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi  dalam  negara  hukum. Negara  wajib  menjamin  hak-hak  hukum warga  negaranya,  serta  merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum indonesia berlandaskan kepada Pancasila  sebagai  ideologi  dan  falsafah negara. [ 1 ]
Indonesia merupakan negara hukum  sesuai  dengan  konstitusi  UUD Tahun  1945,  maka  semuanya  hal  yang berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi harus  diatur  dalam  Undang-undang. Pelaksanaan  pengaturan  perekonomian
dalam  konstitusi  diatur  dalam  UUD  NRI uangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 4 merupakah suatu amanah  kepada negara  dalam  artian  pemerintah  untuk mengatur lebih lanjut suatu regulasi yang akan  di  gunakan  untuk  mengatur pelaksanaan  ekonomi  nasional  yang merupakan langkah progresif atau revolusioner dalam meningkatkan perekonomian  nasional  yang  mandiri, serta  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi yang pelaksaannya  akan  di  lakukan  oleh perseoroan terbatas atau badan hukum. Dalam hal ini perseroan yang lahir adalah perseroan  yang  dapat  berkontribusi kepada  negara  dan  pengembangan kesejahteraan Rakyat indonesia.
Hukum  perseoraan  terbatas  telah lama berkembang,  bahkan pada Zaman Yunani  kuno,  eksistensi  Perseroan Terbatas sudah berkembang. pada saat itu,  suatu  badan  hukum  yang  mirip dengan  Perseroan  Terbatas  di  zaman modern  sudah  dikenal,  yang  disebut dengan Etairia . Sedangkan pada zaman Romawi,  terdapat  perseroan  terbatas yang  dikenal  dengan Collagium atau dikenal  dengan  istilah Corus yang berasal  dari  kata  bahasa  inggris  yaitu Corporation yang dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan menjadi Perseroan  Terbatas  (PT). Collagium beranggotakan  sekurang-kurangnya  3 (tiga)  orang,  dimana  para  pendiri  dari Collagium disebut dengan Collegue atau Sadeles.Collagium memiliki kewenangan dan karakteristik, sabagi berikut: [ 2 ]

## 1. Dapat memiliki asetnya sendiri
2. Hak  dan  kewajiban Collagium terpisah  dari  hak  dan  kewajiban
para anggotanya (sekarang pemegang sahamnya); dan
3. Harta  milik Collagium dapat  disita dan  menjadi  jaminan  utang  yang disebut oleh Collagium tersebut. [ 3 ] Ketiga kewenangan dan karakteristik Collagium diatas, PT
Jiwasraya  telah  memilikinya  dan  telah diakui  menjadi  badan  hukum  yang  sah. Namun  dalam  prakteknya  PT  Jiwasraya telah  melakukan  pelanggaran  hukum yaitu  Korupsi.  Maka  untuk  itu  PT Jiwasraya harus bertanggung jawab atas kerugian  yang  di  timbulkan  untuk memenuhi  hak  Inkonstitusional  bagi nasabah yang di rugikan.
Untuk  proses  ganti  rugi  sendiri sering  diperinci  dalam  tiga  unsur  yaitu: biaya (kosten), rugi (schaden), dan
bunga (interesten) . Subekti (1979)
menjelaskan ketiga unsur tersebut, yaitu biaya  adalah  segala  pengeluaran  atau perongkosan  yang  nyata-nyata  sudah
dikeluarkan  oleh  satu  pihak.  Kemudian yang  dimaksud  dengan  rugi  adalah kerugian  karena  kerusakan  barang- barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan  oleh  kelalaian  si  debitur. Sementara  yang  dimaksud  dengan bunga  adalah  kerugian  yang  berupa kehilangan  keuntungan (winstderving) , yang  sudah  dibayangkan  atau  dihitung oleh kreditur. [ 4 ]
PT  jiwasraya  merupakan  sebuah asuransi  yang  membawahi  beberapan perusahaan dan yang membrikan jaminan  terhadap  masyarakat  atau nasabah  yang  menjadi  bagian  dari perusahaan  tersebut. Selain  itu,  adanya peran andil Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan  PT Jiwasraya, Jiwasraya diakui  semenjak 2004. Hal ini dapat di ketahui keberadaannya semenjak  Jiwasraya  melaporkan  ke Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan
Lembaga
Keuangan (Bapepam- LK)   yang  kemudian  bersalin  rupa menjadi  bagian  dari  OJK    Perusahaan melaporkan  cadangan  yang  lebih  kecil daripada  seharusnya  Atas  kondisi  ini, Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) memberi  opini disclaimer atas  laporan keuangan
Jiwasraya 2006 dan
2007. Pada  2008-2009,  kondisi  defisit semakin  dalam  yakni  mencapai  Rp  5,7
triliun  (2008)  dan  Rp  6,3  triliun (2009). Pada  2009,  untuk  memberikan  ruang bertahan, direksi pun melakukan langkah penyelamatan jangka pendek dengan re- asuransi.  Dengan  skema  re-asuransi pada 2010-2011, perusahaan mencatatkan  surplus  sebesar  Rp  1,3 triliun  di  akhir  2011.  Ketua  Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sendiri telah menanggapi tudingan  dari  DPR-RI  yang  menilai pihaknya lalai dalam mengawasi industri sektor  keuangan  seperti  PT  Asuransi Jiwasraya  (Persero)  hingga  mengalami gagal bayar, terkena dugaan korupsi. "Kita profesional sudah melakukan  apa  yang  telah  dilakukan, tentunya  kita  akan  kita  sesuaikan,"  kata dia  di  kompleks  parlemen  Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Pihaknya  telah  melakukan  tugas  pokok dan fungsinya dalam mengawasi kinerja sektor industri keuangan secara profesional  dan  independen.  apa  yang terjadi  pada  Jiwasraya  adalah  kejadian yang  telah  terjadi  sejak  lama,  sehingga OJK  akan  berusaha  cari  solusi  yang tepat bagi permasalahan ini. [ 5 ]
Dalam praktik asuransi oleh pelaku bisnis, ada dua jenis asuransi yang selalu dilakukan,  yaitu  asuransi  jiwa  dan asuransi kerugian (barang):
1. Asuransi Jiwa
Berdasarkan pengalaman, meninggalnya  salah  seorang  pihak dalam  bisnis  merupakan  salah  satu sebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelesian suatu kontrak. Keadaan ini bisa jadi merupakan kerugian bagi lawan bisnis yang meninggal  tersebut.  Untuk  mengalihkan resiko  kerugian  ini,  dapat  dilakukan asuransi terhadap jiwa seseorang. Pengertian asuransi jiwa ini, selain dapat ditemukan  pada  UU  No.  2  tahun  1992 tentang usaha perasuransian, juga dapat diliat dalam pasal 302-308 KUH Dagang. Apabila rumusan pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992 dipersempit. [ 6 ] 2. Asuransi Kerugian (Barang)
Asuransi atas barang yang banyak di pergunakan oleh pelaku bisnis adalah asuransi  kerugian  yang  terdiri  dari asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor,  dan  asuransi  angkutan  laut, baik asuransi atas kapalnya maupun atas muatannya. [ 7 ]
Dari  dua  jenis  asuransi  diatas,  PT Jiwasraya bergerak dalam ruang lingkup asuransi jiwa.  Namun adapun beberapa hal lagi yang perlu diketahui dalam suatu kontrak asuransi, antara lain:
1. Beberapa sifat dalam
pertanggungan, yakni :
a. Kontrak  asuransi  merupakan
Aleatory Contracts, yaitu dalam  perjanjian  jumlah  yang di bayarkan tidak sama besarnya  dengan  banyaknya jumlah uang akan kita terima.
b. Dalam  pertanggungan  tidak
ada  tawar-menawar  untuk membuat perjanjian itu (Contract Of Adhesion). c.  Kontrak disusun oleh perusahaan asuransi, di mana kita  menerima  atau  menolak kontrak  tersebut (to  take  it  or
lefe it).
d. Perjanjian asuransi merupakan kontrak yang Unilateral ( Unilateral Contract), artinya  perjanjian berlaku secara Unilateral.
Andaikata  tertanggung  telah membayar premi, perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian  atau  yang  telah dijanjikan.
e. Meskipun
perusahaan asuransi  telah  berjanji  untuk membayar  ganti  rugi  namun tertanggung  harus  memenuhi syarat-syarat  (kondisi)  suatu pertangungan.
f. Kontrak asuransi harus dibuat secara  jujur  atau  di  katakan pula on  contract  uberrimac fidei/contract of utmost goodfaith. g. Perjanjian asuransi merupakan “  contract  of indemnity  “, yang  artinya  kita tidak boleh mencari keuntungan dalam suatu
kontrak  asuransi,  misalnya
merusak barang supaya
mendapat  pergantian  yang baru. h. Warranty , artinya suatu jaminan  apa  yang  telah  di janjikan pada masa sekarang, betul-betul dipenuhi pada waktu yang akan datang.
i. Ambiguity, yang berarti
bilamana  terjadi  perselisian antara  perusahaan  asuransi dan bertanggung maka hakim akan membenarkan si tertanggung  sebab  pembela asuransi tidak menguasai persoalan dalam asuransi. [ 8 ]
2. Resiko Menunda Penutupan Pertanggungan Yang dimaksud menunda disini  adalah  dalam  arti  apabila telah  disetujui  oleh  kedua  belah pihak  bahwa  suatu  objek  harus  di asuransikan maka seyogianya penutupan  tersebut  tidak  ditunda pelaksanaannya.  Apabila  hal  ini terjadi maka kerugian dapat diderita oleh pihak yang menunda penutupan asuransi tersebut. Mengenai  hal  ini  dapat  di  temukan ketentuan  dalam  Pasal  262  KUH Dagang yang menyebutkan bahwa “barang  siapa  yang  menerima perintah  dari  seorang  lain  untuk membuat  suatu  pertanggungan, menahannya atas tanggungan
sendiri, dianggap menjadi
penanggung  atas  syarat-syarat  itu tidak  ditahukan,  atas  syarat-syarat yang demikian dengan mana pertanggungan  tersebut  sedianya dapat ditutupnya, di tempat dimana
ia seharusnya menjalankan perintah  tersebut,  atau  jika  tempat ini  tidak  di  sebutkan,  di  tempat tinggalnya”. [ 9 ]
Dalam perkembangnnya dan prakteknya  kontrak  asuransi  tersebut selalu  dilanggar,  salah  satunya  adalah pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PT Jiwasraya  yang  bergerak  dalam  ruang lingkup asuransi. Seiring dengan
perkembangan  zaman  maka  Undang- undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas selalu berubah, dan yang sekarang dipakai adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggeser keberadaan UU No. 1 Tahun 1995  tentang  Perseraan  Terbatas  yang dipandang  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  hukum  dan kebutuhan  masyarakat,  sehingga  perlu diganti dengan  produk perundang- undangaan yang baru dan sesuai zaman yang ada saat ini. [ 10 ]
Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
memiliki  beberapa  point  aturan  yang berkaitan  erat  dengan  implementasi Keuangan  Berkelanjutan  di  Indonesia. beberapa  point  aturan  tersebut  terdiri atas pasal-pasal berikut ini:
1. Bagian  Kedua  Pasal  66  ayat  6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan  harus  memuat  sekurang- kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan,  laporan  pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,  rincian  masalah  yang timbul  selama  tahun  buku  yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi da
2. n  anggota  Dewan  Komisaris,  gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji  Dewan  Komisaris;  Pasal  66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan  keuangan  pada  ayat  (2) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan".
3. Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 menyebutkan sebagai berikut:  Ayat  1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan  dengan  sumber  daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. a. Ayat  2.  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  sebagaimana dalam ayat (1) merupakan
kewajiban Perseroan yang dianggarkan  dan  diperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan  yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
b. Ayat  3. Perseroan  yang  tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan . c.  Ayat  4.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan  diatur dengan Peraturan Pemerintah. [ 11 ]
Lemahnya  fungsi  pengawan  OJK terhadap pelaksanaan fungsi dan tugasnya  serta  regulasi  yang  di  bentuk tindak  dapat  memberikan  sanksi  yang tegas  kepada  OJK  sehingga  ketika terjadi suatu permasalahan yang muncul dari  adanya  kelalaian  pengawasan  oleh OJK,  hal  ini  tidak  terlepas  dengan kurangnya  regulasi  hukum  mengenai sanksi  bagi  OJK  yang  lalai  dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian
terhadap nasabah dan negara.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka
pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Bagaimana  Pengaturan  hukum penyelesaian sengketa PT Jiwasraya? 2.  Apa Fungsi Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  masalah pengawasan terhadap
PT
Jiwasraya?

## METODE PENELITIAN
Secara  khusus  menurut  jenis,  sifat dan  tujuannya  suatu  penelitian  hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif  dan  penelitian  yuridis  empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat  ini  digunakan  penelitian  yang bersifat normatif atau yuridis normatif “
Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yaitu  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen.  penelitian  ini  dilakukan  atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum  yang  lain,  sebagai  penelitian perpustakaan  atau  studi  dokumen  di karenakan penelitian ini banyak dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder  yang  ada  di  perpustakaan [ 12 ] Pada  penelitian  hukum  seperti  ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai
apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia”. [ 13 ]
Dengan penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan pada
hakekatnya menekankan  pada  metode  deduktif sebagai  pegangan  utama  dan  metode induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. [ 14 ] HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan  hukum  penyelesaian sengketa  PT Jiwasraya Hukum Perseroan Terbatas sudah  lama  berkembang  di  Idonesia yaitu sejak berlakunnya KUHD yang di atur dalam pasal 36-56 KUHD. Namun kemudian  diganti  dengan  UU  No.  1 Tahun 1995, dan yang sekarang telah diubah dan dipakai adalah UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam  peraturan  yang  terbaru yaitu  UU  NO.  40  pada  Pasal  31  ayat (1)  UU  PT  2007  yang  menjelaskan tentang modal dasar perseroan terdiri
atas  seluruh  nilai  nominal  saham. Tetapi, UU PT 2007 tidak menjelaskan tentang  pengertian  modal  dasar  dari perseroaan. Menurut pendapat dari R. T.  Sytantya  R.  Modal  dasar  adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian.  Besarnya  jumlah  yang tercantum dalam akta tersebut merupakan  jumlah  maksimum  modal dasar perseroan. [ 15 ]
Pemenuhan terhadap syarat pendirian  suatu  perseroan  diatas sudah  di  penuhi  PT  Jiwasraya  yang bergerak dalam jasa asuransi jiwa. PT Jiwasraya  sudah  diakui  dan  sudah menjadi  badan  hukum  yang  sah  dari tahun 1966. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat  sehingga  persaingan  bisnis dalam  bidang  ekonomi  pun  sangat terasa begitu dampaknya.
Pada  tahun  2018  dan  2019 salah satu perseoan terbatas yaitu PT Jiwasraya telah mengemukakan gagal bayar terhadap sejumlah nasabahnya, beberapa  nasabah  yang  di  rugikan telah mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilaan.
Sehingga  upaya  yang  dilakukan  oleh nasabah yang dirugikan tersebut agar bisa mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang ditimbulkan oleh
PT  Jiwasraya  yang  mengakibatkan kerugian.
Hasil  investigasi  dari  aparat penegak hukum yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian menemukan  banyaknya  pihak  yang terlibat  dalam  kasus  Jiwasraya  dan beragamnya peraturan yang di langgar pada kasus Jiwasraya membuat  penyelesaian  hukum  akan memakan  waktu  yang  lama.  Untuk mempersingkat dan mengoptimalakan proses  penyelidikan  dan  penyidik. Maka  aparat  penegak  hukum  dapat memberikan perlindungan secara pidana,  perdata,  administratif  dan etika  sekaligus  secara  bersamaan bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pelanggaran  tersebut.  Pembentukan panja oleh beberapa komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat
melakukan  revisi  terhadap  UU  OJK
terkait  penguatan  sanksi  terhadap pejabat/pegawai OJK yang lalai dalam menjalankan tugas
dan menyinkronkan  aturan  penyelidikan dalam  UU  pasar  modal  dengan  UU OJK. Pada 14 januari 2020 Kejaksaan Agung  (kejagung)  menahan  lima orang  yang  diduga  terlibat  kasus Jiwasraya,  tiga  (3)  di  antaranya merupakan mantan jajaran Direksi PT
Asuransi Jiwasraya yaitu Hendrisman Rahim (mantan direktur utama), Henry Prasetyo (mantan direktur keuangan), dan Syamirwan (mantan kepala Devisi Investasi  dan  Keuangan).  Ketiganya didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3  UU  No.  20  tahun  2001  tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang  tindak  pidana  korupsi  (UU Tipikor).
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan Jiwasraya  tahun  2016  dan  hasil Investigasi tahun 2018, BPK menyimpulkan telah terjadi
penyimpangan  (perbuatan  melawan hukum) dalam pengumpulan dana dari produk JS  saving  plant maupun penempatan  investasi  dalam  bentuk saham dan reksa dana yang mengakibatkan adanya kerugian negara.
Adapun  peraturan  perundang  - undangan  yang  disampingi  dalam kasus Jiwasraya, sebagai berikut:
a. Pasal  2  UU  Tipikor  rerkait perbuatan  memperkaya  diri sendiri,  orang  lain  atau  suatu korporasi  dan  pasal  3  UU
Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian  negara.  Kedua pasal  tersebut  memberikan ancaman  pidana  dan  denda.
Menurut BPK dalam pemasaran  produk JS  saving plant diduga pihak-pihak terkait di jiwasraya mendapatkan fee atas penjualan  produk  tersebut. Tindakan tersebut dapat terindikasi koropsi karena jiwasraya  adalah  perusahaan Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN).  Adapun  penegak hukum yang dapat menerapkan aturan ini adalah kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). b. Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberentasan  tindak  pidana pencucian  uang  (UUT  PPU) tentang larangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling  lama  20  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp10 milyar.  Saat  ini  Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bekerja sama dengan PPATK untuk  menyusuri  aliran  dana korupsi Jiwasraya. Selain Kejaksaan, kasus TIPPU dapat di tangani oleh kepolisian dan KPK. c.  Pasal 11 dan pasal 21 UU No.
40 tahun 2014 tentang perasurasian (UU Perasuransian). Pasal 11 mengatur  tentang  kewajiban tata  kelola  yang  baik  bagi
perusahaan  asuransi.  Pasal 21  ayat  (3)  mengatur  bahwa dalam menginvestasikan
kekayaan
nasabah
perusahaan  asuransi  wajib menerapkan  prinsip  kehati- hatian.  Sebab  pelanggaran kedua  pasal  ini  di  kenakan sanksi  administratif  berupa peringatan, pembatasan usaha,  larangan  pemasaran produk, pencabutan izin, pembatalan  pendaftaran  dan persetujuan, denda administratif dan/atau
larangan  menempati  posisi tertentu.
d. Pasal  97  ayat  3  UU  No.  40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas  (PT)  yang  mengatur tentang  pertanggungjawaban pribadi  direksi.  Pada  kasus Jiwasraya,
e. Pasal  32  ayat  1  UU  No.  21 tahun  2011  tentang  otoritas jsa keuangan (UU OJK), yang mengatur  bahwa  apabila  di temukan keterlibatan pejabat/pegawai  OJK  dengan suatu  kasus,  maka  dewan komisoner  akan  menegakan kode  etik.  Kemudian  jika terindikasi korupsi, maka KPK dapat  turun  tangan  (pasal  11 UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi  pemberantasan  tindak pidana korupsi).
f.   Pasal  90  UU  No.  8  tahun 1995  tentang  pasar  modal (UU  Pasar  modal,  melarang adanya tindak pidana
penipuan dalam pasar modal.
UU Pasar modal ini mengancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  tahun dan  denda  paling  banyak Rp15 milyiar.
g. Pasal 30 UU No. 5 tahun 2011 tentang  akuntan  publik  (UU Akuntan Publik) yang melarang akuntan publik menerima  imbalan  bersyarat, menerima komisi dan melakukan manipulasi. Apabila  larangan  tersebut  di langgar,  maka akuntan  publik terancam  sanksi  administratif berupa  rekomendasi  untuk melaksanakan
kewajiban tertentu,  peringatan  tertulis, pembatasan  pemberian  jasa, pembekuan,  pencabutan  izin dan denda. Sanksi administratif  diberikan  oleh
Mentri Keuangan.
h. Pasal  17  peraturan  Otoritas
jasa  Keuangan  No.  73/POJK
05/2016  tentang  tata  kelola perusahaan yang baik perusahaan yang bagi perusahaan perasuransian (POJK No. 73/POJK.05/2016),  melarang direksi  melakukan  transaksi yang meliki benturan kepntingan, memanfaatkan jabatandan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan. [ 16 ] Dalam  penyelesaian  sengketa
Jiwasraya  telah  melanggar  begitu
banyak peraturan perundang-
undangan.  Maka  diharapkan  dalam penyelesaian kasus Jiwasraya dilakukan  dengan  transparansi  dan menyita/memiskinkan  pelaku  yang telah  melangar  hampir  8  peraturan perundang  undangan  tersebut  guna mengantikan  kerugian  nasabah  dan juga kerugian negara serta memberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan, hal ini di lakukan sebagai langkah  revolusioner  guna  menjawab permasalahan tindak pidana tersebut.
Nasabah merupakan “konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”, sedangkan pengertian  nasabah  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi  pelanggan  bank  (dalam  hal keuangan), nasabah juga dapat diartikan  sebagai  penyimpan  juga merupakan pihak yang menaruh uang di  bank  sebagai  simpanan  yang berdasar  atas  perjanjian  antar  bank dan nasabah. [ 17 ] Nasabah ini memilki peranan penting dalam Perkembangan  perekonomian  yang pesat  telah  menghasilkan  berbagai jenis  dan  variasi  dari  masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.  Barang  dan/atau  jasa tersebut  pada  umumnya  merupakan
barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis maupun  yang  bersifat  komplementer satu terhadap yang lainnya. [ 18 ]
Nasabah  atau  konsumen  harus dijamin  dan  dilindungi  oleh  undang- undang. Indonesia merupakan negara hukum maka sangatlah penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Nasabah merupakan warga negara yang harus dilindungi  hak-haknya  oleh  negara maka  perlindungan  hukum  yang dilakukan  oleh  negara  yaitu  telah diaturnya perlindungan hukum terhadap  nasabah  merupakan  hak dasar dari konstitusional.
UU  No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 17  yang  menyubutkan  bahwa, Setiap orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak untuk  memperoleh  keadilan  dengan mengajukan permohonan, pengaduan,  dan  gugatan,  dalam perkara  pidana,  perdata,  maupun administrasi serta  diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang  menjamin  pemeriksaan  yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk  memperoleh  putusan  yang  adil dan benar. [ 19 ]
Dari  undang-undang  tentang HAM yang telah disebutkan diatas UU No.  8  Tahun  1999  mengatur  tentang perlindungan konsumen, Perlindungan  juga  dapat  dilahirkan dari  perjanjian  antara  pihak-pihak yang  berhubungan  hukum  satu  dan lainnya.  Baik  perjanjian  yang  dibuat dan  disepekati  oleh  para  pihak maupun  undang-undang  yang  dibuat oleh pembuat undang-undang, keduannya  itu  membentuk  perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan yang menentukan  hak-hak  dan  kewajiban yang  harus  dilaksanakan  atau  yang tidak  boleh  dilaksanakan  oleh  satu salah pihak dalam perikatan. [ 20 ]
Namun  seiring  berjalanya  waktu krisis likuiditas yang dialami Jiwasraya dan  Bumiputera  mencapai  Rp  50 Triliun.  Sehingga  dalam  melindungi hak  12  juta  konsumen  asuransi  ini, BPKN meminta  kepada  negara untuk memulihkan hak konsumen dan lakukan  proses  penegakan  hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan  ini.  Selain  itu  BPKN melihat  adanya  miss  management dalam  pengelolaan  Bumiputera  dan Jiwasraya.  Lalu  seperti  apa  langkah
BPKN dalam melindungi hak
konsumen pada kasus ini. [ 21 ]
Perlindungan hukum dan
pertanggungjawaban  bagi  nasabah atau konsumen merupakan kewajiban dari  negara.  Dalam  prakteknya  dasar pertanggungan itu ialah motif ekonomis,  walaupun  diakui  juga  ada motif  lain  yaitu  motif  jaminan  sosial (Social  Security )  dan  perlindungan hukum (Legal Protection ) yang bersifat kemanusian.  Atas  dasar  ini  lalu dibedakan antara
jenis
pertanggungan. yaitu:
a.  Pertanggungan Kerugian (Schade Verzekerin. . yaitu, pertanggungan yang  bertujuan  untuk  mengganti kerugian  tertentu  apabila  terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung. Pertanggungan kerugian ini terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai  dengan  uang.  Misalnya, peranggungan kebakaran, pertanggungan pengangkutan, pertanggungan  atas  pencurian (Korupsi) dan pembongkaran dan lain-lain. [ 22 ]
b.  Pertanggungan Jumlah (Sommen Verzekering) yaitu, pertanggungan yang tidak bertujuan membayar ganti kerugian  melainkan  pembayaran sejumlah  uang,  karena  tidak terletak  dalam  lapangan  harta kekayaan.  Pembayaran  sejumlah uang  itu  adalah  sebagai  hasil
pemufakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung  dan  juga  sebagai dasar  perhitungan  premi.  Atinya apabila  terjadi  peristiwa  yang mengancam  jiwa  orang  yang mengakibatkan meninggalnya atau cideranya orang yang bersangkutan (tertanggung), maka untuk memudahkan perhitungan,  penanggung  akan membayar sejumlah uang tertentu.  Pembayaran  sejumlah uang  itu  bukan  sebagai  ganti kerugian, karena jiwa manusia itu tidak  dapat  dinilai  dengan  uang, dan  bukan  harta  kekayaan  yang dapat menjadi objek perdagangan. Contoh pertanggungan jumlah ialah
pertanggungan  jiwa, pertanggung wajib kecelekaan penumpang. [ 23 ]
Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya  (Persero)  difokuskan  pada upaya  pengembalian  uang  nasabah. Di  kwatirkan  upaya  pembentukan Panitia Khusus  (Pansus)  hanya untuk  menjadikan  kasus  ini  sebagai komoditas  politik  semata  dan  tidak memberi jaminan kepada pengembalian  uang  nasabah. [ 24 ] hal ini  di  karenakan  Negara  Indonesia memiliki  ciri  sebagai  negara  hukum, sehingga  setiap  perbuatan  yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan. [ 25 ]
Perlindungan  bagi  konsumen  di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan
konsumen  yang  andal,  meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha  jasa  keuangan  mengenai pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa  keuangan.  Berdasarkan  Pasal  2 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan  (POJK  2013)  terdapat  5
(lima) prinsip, yaitu: [ 26 ]
a.  transparansi.
b.  perlakuan yang adil.
c.  keandalan.
d.  kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.
e.  Penaganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau
Seiring  dengan  hal  tersebut pelaku  usaha  yang  bergerak  dalam ruanglingkup perseroan terbatas wajib menyediakan informasi mengenai produk dan layanan yang akurat, jujur, jelas,  dan  tidak  menyesatkan  bagi nasabah. Agar nasabah-nasabah tersebut  dapat  mendapatkan  layanan
dan  jaminan  sosial  atas  haknya sebagai nasabah, karena hal tersebut merupakan keharusan atau kewajiban negara  yaitu  pemerintah  untuk  dapat memberikan perlindungan bagi warga negara  agar  tercapainya  cita-cita negara  yaitu  keadilaan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  dalam  masalah  pengawasan terhadap PT Jiwasraya
Peranan pengaturan sistem keuangan merupakan hal yang sangat penting,  hal  ini  dapat  di  lihat  dengan sistem keuangan yang memiliki fungsi menyalurkan  dana  dari  pihak  yang memiliki  kelebihan  sumber  daya financial  kepada  pihak-pihak  yang memerlukan  dan  mengalami  defisit finansial. Kestabilan sistem keuangan dalam  sebuah  perekonomian  sangat diperlukan agar  dalam  pengalokasian dana  tersebut  dapat  berjalan  dengan baik agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami  hambatan.  Fungsi  bank sebagai lembaga intermediasi khususnya  dalam  penyaluran  kredit mempunyai  peranan  penting  bagi pergerakan roda perekonomian
secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
Pada level ekonomi makro bank merupakan  alat  dalam  menetapkan kebijakan  moneter  sedangkan  pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha  maupun  individu.  Sistem keuangan  yang  tidak  stabil  dapat menyebabkan  terjadinya  krisis,  dan diperlukan  biaya  yang  sangat  tinggi untuk menyelamatkatkan sistem keuangan  yang  dilanda  krisis.  Untuk itu  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (SSK) sangatlah  penting,  berikut  ini  adalah hubungan  antara  stabilitas  sistem keuangan dan stabilitas moneter. [ 27 ]
Untuk menjaga sistem keuangan yang stabil sangatlah kompleks, untuk menjaga  sistem  keuangan  diperlukan pengawasan terhadap lembaga- lembaga  yang  bergerak  dalam  sektor perekonomian  salah  satu  contohnya yaitu  Perseroan  terbatas.  Namun
dalam hal penjagaan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT Jiwasraya telah lalai sehingga mengakibatkan  kerugian  bagi  negara sebesar  Rp  12,7  Triliun.    industri keuangan merupakan tindakan antisipasi  agar  krisis  dapat  dicegah, Krisis  ekonomi  selalu  menelan  biaya yang  tidak  sedikit,  baik  dilihat  dari biaya  ekonomi  maupun  biaya  sosial yang diakibatkannya. [ 28 ]
Fungsi pengaturan dan pengawasan  Bank  dan  lembaga- lembaga usaha lainnya maupun diliuar BUMN  tetap  akan  berada  dalam otoritas pengawasan Bank Indonesia. Dalam  menjaga  kestabilan  uang negara tersebut fungsi dan kewenangannya diatur dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  menjadi  Undang-undang. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia  meliputi  pengawasan langsung  dan  tidak  langsung.  Bank
Indonesia  berwenang  mewajibkan bank  untuk  menyampaikan  laporan, keterangan  dan  penjelasan  sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank  Indonesia,  dimana  hal  ini  dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan  anak,  pihak  terkait  dan pihak  terafiliasi  dari  bank  apabila diperlukan.  Menurut  ketentuan  Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada  di  Bank  Indonesia.  Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi  bank  akan  dialihkan kepada  lembaga  pengawasan  sektor jasa  keuangan  independen  yang dibentuk berdasarkan Undang- undang selambat-lambatnya 31
Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada  lembaga  ini  tidak  termasuk tugas  pengaturan  bank  serta  tugas yang  berkaitan  dengan  perizinan. Sehingga pada tahun 2011 diundangkan  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan. [ 29 ] Undang-Undang Nomor 21
Tahun  2011  telah  membentuk  OJK sebagai  lembaga  yang  independen dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang  dimaksud.  Lembaga tersebut  melaksanakan  kegiatan  di sektor  Perbankan,  Pasar  Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  Pembiayaan  dan  Lembaga Keuangan Lainnya. OJK dibentuk dan dilandasi  dengan  prinsip-prinsip  tata kelola  yang  baik,  yang  meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Secara kelembagaan, OJK  berada  di  luar  pemerintah,  yang dimaknai  bahwa  OJK  tidak  menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. [ 30 ]
Pasal  39  UU  OJK  mengatur bahwa  OJK  berkoordinasi  dengan Bank  Indonesia  dalam  menyusun pengaturan  tertentu  terkait  dengan pengawasan  di  bidang  perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi,  tugas  dan  wewenangnya, misalnya  dalam  rangka  penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia  tetap  berwenang  untuk melaksanakan  pemeriksaan  terhadap bank  dengan  menyampaikan  secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
Penjelasan  Pasal  69  ayat  (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan  mengawasi  bank  yang  dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan  yang  berkaitan  dengan microprudential . Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas
pengaturan perbankan terkait
macroprudential. Berkaitan  dengan hal  ini  jelas  bahwa  pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena
pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. [ 31 ]
Setelah adanya Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK yang diundangkan tanggal 22
November  2011,  pengaturan  dan pengawasan  sektor  perbankan  yang semula  berada  pada  Bank  Indonesia sebagai  bank  sentral  dialihkan  pada OJK. OJK adalah lembaga independen  yang  dan  bebas  dari
campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. [ 32 ]
selain  masalah  diatas  tentang pemberhentian  yang  terbebas  dari intervensi  Presiden,  sifat  independen OJK juga tercermin dari:
a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat  kolektif,  bukan  hanya satu orang pimpinan.
Kepemimpinan  kolegial  ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusankeputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi
keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
b. Kepemimpinan  tidak  dikuasai atau  tidak  mayoritas  berasal dari partai politik tertentu; dan
c.  Masa  jabatan  para  pemimpin lembaga  tidak  habis  secara bersamaan,  tetapi  bergantian ( staggered  terms ). [ 33 ] OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  dalam sektor jasa keuangan .
d. Terselenggara  secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
e. Mampu  mewujudkan  sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta f.  Mampu melindungi
kepentingan  konsumen  dan masyarakat. [ 34 ]
Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan  sektor  jasa  keuangan nasional sehingga mampu
meningkatkan  daya  saing  nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan  nasional,  antara  lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan  di  sektor  jasa  keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan
sistem  pengaturan  dan  pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas  pengaturan  dan  pengawasan terhadap :
a.  Kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan
b.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
c.  Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor
perbankan, OJK mempunyai wewenang : [ 35 ]
a.  Pengaturan  dan  pengawasan  di lembaga perbankan meliputi :
1)  Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan  dan  sumber daya manusia, merger,konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
2)  Kegiatan  usaha  bank,  antara lain sumber dana, penyediaan dana,  produk  hibridasi  dan aktiva di bidang jasa.
b.  Pengaturan dan pengawasan mengenai  kesehatan  bank  yang meliputi : 6)  Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum,  batas  maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman  terhadap  simpanan dan pencadangan bank.
7)  Laporan  bank  yang  terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
8)  Sistem informasi debitur.
9)  Pengujian kredit.
10) Standar akuntansi perbankan.
Dari fungsi dan wewenang yang dimiliki  oleh  OJK  tersebut.  Maka lembaga  OJK  seharusnya  dalam melakukan  proses  pengawasan  akan lebih  leluasa  dan  mandiri  tanpa intervensi  dari  siapapun  sekalipun  itu baik  Pemerintah  maupun  Presiden. Artinya fungsi dan wewenang tersebut diharapkan agar OJK mampu mengawasi  keuangan  negara  lebih efesiendan stabil. Namun, pada tahun
2018 dan 2019 OJK telah lalai dalam proses  pengawasan,  Karena  PT Jiwasraya  telah  mengumkan  bahwa gagal  bayar  bagi  nasabahnya  dan telah merugikan uang negara.
Tentu fenomena atau persoalaan
hukum tersebut harus lebih
diperhatikan oleh negara yaitu pemerintah  agar  dalam  menjalankan wewenang  dari  OJK  lebih  terkontrol untuk  tidak  lagi  melakukan  hal  yang sama dikemudian hari. Langkah yang harus  diambil  oleh  pemerintah  yaitu, menerbitkan peraturan yang mengatur tentang bagaimana persoalaan hukum atau  terjadi  proses  kelalaian  dalam mengemban tugas OJK dalam melakukan pengawasaan uang negara. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014  tentang  Tata  Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan  ini  dikeluarkan  sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 8 huruf i  Undang-Undang  Nomor  21/2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan. Undang-undang  itu  menyatakan  OJK berwenang  menetapkan  peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa
keuangan.  Aturan  ini  juga  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2014  tentang  Pungutan  oleh  OJK yang menetapkan sanksi administratif berupa  denda  atas  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di Sektor Jasa Keuangan sebagai bagian dari penerimaan Pungutan OJK. [ 36 ] Dalam  peraturan  OJK  Nomor
4/POJK.04/2014 tersebut
menjelasakan bahwa OJK akan memberikan  sanksi  administratif  bagi pelaku usaha yang melakuan pelanggaran atau wanprestasi. [ 37 ] Berbagai bentuk regulasi yang di bangun  tidak  akan  dapat  berjalan dengan  baik  apabila  OJK  sebagai lembaga  independen  tidak  akan  di berikan  sanksi  atau  kelalaian  yang menimbulkan  kerugian  negara  dan nasabah,  Maka  alangkah  baiknya pemerintah harus menerbitkan peraturan yang mengatur hal tersebut, agar dalam menjaga keuangan negara akan  lebih  efesien  serta  dapat mencegah  terjadi  persoalaan  yang sama  dikemudian  hari  yang  dapat merugikan  keuangan  negara.  Karena dalam mengemban gugus  tugas  OJK seharusnya  ada peraturan yang mengikat  apabila  terjadi  kelalaian yang mengakibatkan kerugian
terhadap  keuangan  negara,  karena suatu  aturan  atau  tatanan  hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai  karakteristik  dan  hukum juga  merupakan  suatu  perangkat tatanan  hidup  yang  bertujuan  agar kehidupan  bersama  manusia  tertib atau teratur dan tentram.
Dalam proses pengawasan OJK terhadap  uang  negara  telah  terjadi kekosongan  dan/atau  kehampaan hukum.  Dimana  tidak  ada  aturan hukum  yang  mengikat  OJK  apabila melakukan kelalaian dalam melakukan  tugasnya.  akibat  yang ditimbulkan dengan
adanya kekosongan  dan/atau  kehampaan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian
hukum
( rechtsonzekerheid) atau
ketidakpastian  peraturan  perundang- undangan  di  masyarakat  yang  lebih jau  lagi  akan  berakibat  kepada kekacauan
hukum (rechtsverwarring). [ 38 ]
Mengisi  kekosongan  dan/atau kehampaan sejatinya merupakan tugas  dan  wewenang  dari  pekerja pembuat undang-undang (Legislatif).
Dalam  hal  membuat  undang-
undang
lembaga
Legislatif
mempunyai dua objek dalam membuat undang-undang yaitu:
1.  Pembuat  undang-undang  hanya menetapkan  peraturan-peraturan umum,
pertimbangan- pertimbangan tentang hal-hal
konkret deserahkan kepada hakim.
2.  Pembuat  undang-undang  selalu ketinggalan  dengan  kejadian – kejadian  sosial  timbul  kemudian didalam masyarakat, maka hakim sering menambah atau
menafsirkan
undang-undang
itu. [ 39 ]
Upaya  pembangunan  hukum  dan pembaharuan hukum yang harus dilakukan  secara  terarah  dan  terpadu. Kodifikasi  dan  unifikasi  bidang-bidang hukum  dan  penyusunan  perundang- undangan  baru  sangat  dibutuhkan. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan  serta  tingkat  kesadaran hukum  serta  pandangan  masyarakat penilaian suatu tingkah laku. [ 40 ]

## Kesimpulan
1. Pengaturan Hukum penyelesaian sengketa Jiwasraya dilakukan dengan transparansi dan menyita /memiskinkan  pelaku  yang  telah melangar hampir 8 peraturan
perundang  undangan  tersebut  guna mengantikan  kerugian  nasabah  dan juga kerugian negara serta memberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan, hal ini di lakukan sebagai langkah  revolusioner  guna  menjawab permasalahan tindak pidana tersebut, hal  ini  di  karenakan  banyaknya peraturan  perundang  undangan  yang di langgar. Perlindungan atas nasabah merupakan  sesuatu  yang  keharusan yang  harus  dilakukan  dan  diberikan oleh negara. Karena hak atas
perlindungan tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang.
penanganan  kasus  PT  Asuransi Jiwasraya  (Persero)  difokuskan  pada upaya pengembalian uang nasabah.
2. Dalam prakteknya fungsi dari pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga OJK telah lalai dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat di lihat pada  tahun  2018  dan  2019  PT Jiwasraya telah mengumumkan gagal bayar  atas  nasabahnya  dan  telah
menimbulkan  kerugian  bagi  uang negara.  Namun dalam kelalaian yang dilakukan  oleh  OJK  itu  sendiri  tidak ada  sanksi  atau  hukuman  bagi  OJK, dikarenakan  belum  ada  peraturan perundang-undangan yang belum mengaturnya. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalaan tersebut, dengan melakukan
pembaharuan hukum guna menetapkan  undang-undang  yang mengikat  bagi  OJK  atas  kelalaian yang  dilakukan  oleh  OJK  agar tercapainya  suatu  pengintegrasian dalam  proses  pengawasan  yang dilakukan  oleh  OJK  dan  tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastiam hukum.

## REFERENSI
[1] Lidya  Shery  Muis,  Jurnal  Kajian Hukum Widya Pranata Hukum “Hak atas  aksebilitas  obat  paten  bagi masyarakat”, Vol. 1, No. 1 Febuari
2019, hlm 32.
[2] Azizah, “Hukum Perseroan Terbatas”  Malang,  Setera  Press,
2016, hlm 2.
[3] Azizah Ibid, hlm 3.
[4] Daeng  Naja,  “Pengantar  Hukum Bisnis Indonesia”, Yogjakarta,
Penerbit Pustaka Yustisia,  cetakan pertama,  2009, hlm 130.
[5] Eko  Wahyudi,  Ali  Akhmad  Noor Hidayat,  Wamen  BUMN:  Kejagung akan  serahkan  tiga  aset  serangka Jiwasraya, https://bisnis.tempo.co/read/13186 75/wamen-bumn-kejagung-akan- serahkan--tigaaset-tersangka- jiwasraya,  Diakses  Pada  Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 19.23 WIB.
[6] Daeng Naja, Op Cit., hlm 121
[7] Daeng Naja, Ibid hlm 122
[8] Daeng Naja, Ibid, hlm 123.
[9] Daeng Maja Ibid, hlm, 127.
[10] Azizah, Op Cit hlm 13.
[11] Undang-undang  No,  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas, https://www.ojk.go.id/sustainable- finance/id/peraturan/undang- undang/Pages/Undang-Undang- No.-40-tahun-2007-tentang- Perseroan-Terbatas.aspx,  Diakses pada tanggal 18 Maret 2020, Pukul 21.27 WIB.
[12] Bambang Waluyo, Penelitian
Hukum  Dalam  Praktek”,  Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm. 14. [13] Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian
Hukum”,  Jakarta    Cetakan  ke-6,
Raja  Grafindo  Persada,  2012, hlm.118.
[14] Amiruddin, Zainal Asikin, Ibid., hlm. 16.
[15] R.T  Sytantya  R.  Hadhikusuma  &
Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali, Jakarta, jlm 52
[16] Perlindungan hukum terhadap nasabah Jiwasraya, Luthvi Febryka Nola,
https://www.google.comberkas.dpr. go., diakses pada tanngal 17 maret 2020, pukul 14.42 W.I.B.
[17] I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahan Terbatas Khusus
Pemahaman  Atas  undang-undang No.  1  Tahun  1995,  Megapoin, Jakarta, hlm 7.
[18] Gumawan  Widjaja  Ahmad  Yani, “Hukum  Tentang  Perliindungan Konsumen”, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 11.
[19] Gumawan  Widjaja  Ahmad  Yani, Ibid hlm 25
[20] A.  Mukthie  Fadjar,  Negara  Hukum dan  Perkembangan  Teori  Hukum, Sejarah  dan  Pergesar  Hukum, Malang,  Intrans  Publishing,  2018, hlm 112.
[21] Abdulkadir  Muhammad,  “Pokok-
Pokok  Hukum  Pertanggungan”,
Bnadung,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
1990, hlm 34
[22] Abdulkadir  Muhammad,  Ibid  hlm 35.
[23] Sakina  Rakhma  Diah  Setiawan,
YLKI Pertanyakan Motif DPR Bentuk Pansus
Jiwasra,https://money.kompas.com /read/2020/01/13/174400226/ylki- pertanyakan-motif-dpr-bentuk- pansus-jiwasraya.  Diakses  pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 22.24 W.I.B.
[24] Edy Chrisjanto, Jurnal Kajian
Hukum  Widya  Pranata  Hukum, Tanggung  hukum  bagi  pelaku penghinaan lambang negara dalam prespektif hukum Pidana di
Indonesia,  VOL    I,  No.  1  Febuari 2019, hlm 75.
[25] Penjelasan  tentang  Kasus  PT
Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  dari KAP-KAP yang Melakukan
Perikatan  Tahun  2015,  2016  dan 2017, Jakarta, 21 Desember 2018, https://iapi.or.id/Iapi/detail/580, Diakses  Pada  Tanggal  27  Maret 2020, Pukul 13.23 WIB.
[26]  [ Trisadini Prasastinah Usanti, Journal : Kajian Hukum & Keadilan,
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pergadaian,hlm 8.
[27] Early  Ridho  Kismawadi,  Otoritas jasa  keuangan  (Financial  Services Authority)  dan  industri  perbankan Syariah di Indonesa. hlm 1.
[28] Early Ridho Kismawadi, Ibid hlm 2.
[29] Early Ridho Kismawadi, Ibid hlm 3
[30] Dhian  Indah  Astanti  dan  Subaidah Ratna Juita, Jurnal Law and Justice,
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (Ojk)  Dalam  Melakukan Fungsi Pengawasan Pada
Lembaga Perbankan Syariah,  Vol.
2 No. 2 Oktober 2017, hlm 160.
[31] Fransika Ari Indrawati, “Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK”,  Artikel  pada  Buletin  Hukum Perbankan  dan  Kebansentralan. Vol 10, No. 1, Januari-April 2012.
[32] Pasal  1  angka  1  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan
[33] Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Iwan Satriawan, “Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi
Negara  di  Indonesia”,  Jurnal
Konstitusi,  VoL  6,  Nomor  3, September 2009, halaman 152.
[34] Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan
[35] Pasal 7 Undang-undang Nomor 21
Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan
[36] Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan tentang  Tata  Cara  Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di  Sektor  Jasa  Keuangan,  8  April 2014, Oleh: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/oto ritas-jasa-keuangan/peraturan- ojk/Pages/peraturan-otoritas-jasa- keuangan-tentang-tata-cara- penagihan-sanksi-administratif- berupa-denda-di-sektor-jasa- keuangan.aspx, Diakses Pada
Tanggal  28  Maret  2020,  Pukul
01.16 WIB.
[37] Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul  Pahmi  Lubis,  Iwan,  Ahmad Faury,  Hukum  Dalam  Pendekatan Filsafat, Fajar Interpratama Mandiri, Kencana,  Jakarta,  Cetakan  Kedua 2017, hlm 140
[38] Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul  Pahmi  Lubis,  Iwan,  Ahmad Faury, Ibid hlm 287
[39] Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul  Pahmi  Lubis,  Iwan,  Ahmad Faury, Ibid hlm 288
[40] Said Munawar, Jurnal Kajian Hukum  Widya  Pranata  Hukum “Kebijakan Penegak Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”,  Vol.  1,  No.  1  Febuari 2019, hlm 2.