## Pendahuluan
Gambaran umum sektor informal saat ini masih identik dengan aktivitas ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Predikat tersebut bermula dari sifat usaha sektor informal yang cenderung sebagai usaha mandiri, teknologi sederhana,  modal  kecil,  relatif  tidak terorganisasi, dan ilegal. Argumentasi pun terus bervariasi manakala sifat usaha, prospek, dan kedudukannya dalam sistem ekonomi global diperdebatkan.  Kondisinya  semakin  tidak menentu jika pemerintah lamban memberikan respons,  yang  diperburuk  lagi  dengan ketidakpastian  upaya  pemberdayaan  dan intervensi kebijakan yang hendak diterapkan. Sementara  itu,  di  sisi  lain,  bentuk-bentuk
aktivitas ekonomi skala kecil tersebut akan tetap  tumbuh  subur,  bahkan  berkembang seiring dengan pembangunan ekonomi global dan modernisasi (Hugo, 1978; Breman, 1980; Todaro,1991).
Bagi kelompok masyarakat kecil, sektor informal  laksana  pahlawan  karena  dapat dijadikan  sebagai  sumber  utama  dan/atau alternatif  pendapatan.  Sejak  akumulasi penduduk di kota-kota, baik besar maupun kecil, tidak dapat tercakup dalam peluang kerja formal yang ada, penduduk yang tidak mampu berkompetisi di sektor formal cenderung masuk ke  sektor  informal.  Termasuk  di  dalam kelompok ini adalah penduduk dengan tingkat pendidikan  dan  keterampilan  yang  rendah, korban penggusuran, kaum perempuan, dan

## DINAMIKA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro
Agus Joko Pitoyo 1

## Abstract
Informal economy at long standing cannot be denied from thourough economic development in Indonesia. The informal sector has established since at the beginning of national development. Unideal structural transformation that was happened also becoming a triggering factor for mushrooming this sector. The existence of informal sector indeed has provided abundant employment opportunity. For most urban and rural job seekers, informal sector has become main  job  alternatives. This  fact  has  globally  emerging  at  macro  economic  development. Unsurprisingly, the economical prospect of this sector has enabled people to acheieve better standard of living. Based on Susenas data, this article focuses on the dynamic of informal sector related to its prospect, progress over time, and position in economic development.
Keywords: employment, informal sector, structural transformation
1 Staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
lain-lain.  Mereka  bekerja  seadanya,  pada lapangan  usaha  kecil  apa  saja  yang  tidak membutuhkan keterampilan manajerial dan pendidikan tinggi (McGee, 1971; Hart, 1973; Sethuraman, 1981; Mazumdar, 1984; Adams, 1995).  Ini  berarti  sektor  informal  telah memberikan  ruang  (baca:  alternatif)  bagi mereka  untuk  dapat  tetap  bertahan  hidup daripada menjadi predikat penganggur.
Dinamika sektor informal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diunggulkan  sebagai  indikator  makro tercapainya  tujuan  pembangunan  ternyata justru berdampak pada kesenjangan sosial. Model pembangunan yang lebih berbasis pada sektor  modern,  industrialisasi,  mekanisasi pertanian  (baca:  revolusi  hijau),  dan pembangunan  bias  perkotaan  cenderung melahirkan  ketidakmerataan.  Sejak  itulah, babak baru dikotomi antara masyarakat desa dengan  kota,  tradisional  dengan  modern, kelompok marginal dengan inti, dan formal dengan informal menjadi marak sebagai buah lain  dari  pembangunan.  Seiring  dengan perjalanan waktu, dikotomi antara sektor formal dan  informal  dalam  roda  perekonomian Indonesia  cenderung  eksis  seakan  tidak berakhir; ketika ada sektor formal, di situ pun ada sektor informal, sebagaimana perbedaan antara orang kaya dan miskin.
Sungguhpun  eksistensi  sektor  informal pada  percaturan  ekonomi  baru  dirasakan sekitar tahun 1970, akar jati diri sektor tersebut telah  ada  sejak  dimulainya  pemulihan pascaperang dunia II pada dekade 1950 dan 1960. Waktu itu adalah masa kepercayaan kembali ekonomi dunia, ketika negara-negara Eropa, Jepang, dan negara bekas kolonisasi
mulai  membangun  dan  bangkit  dari keterbelakangan. Seirama dengan proses pemulihan  ekonomi  tersebut,  maraklah diskursus  seputar  model  pembangunan  di dunia ketiga. Sayangnya, hampir semua model pembangunan lebih bersifat materialis dengan mengedepankan  pertumbuhan  ekonomi sebagai  basis  pembangunan.  Beberapa indikator  keberhasilan  pembangunan bermunculan, seperti model center-periphery dari Raul Prebisch (1949), model unlimited supplies of labour dari Arthur Lewis (1954), dan model stages of economic growth dari W.W. Rostow  (1960)  (ILO,  2002).  Kelemahan mendasar dari beberapa model di atas adalah perspektifnya  yang  cenderung positivist daripada normativist .  Perspektif  positivis menganggap kebenaran adalah tunggal, dalam arti model pembangunan dianggap sama untuk semua  negara.  Pada  praktiknya, pembangunan ekonomi berporos pertumbuhan itu  diterapkan  secara  universal  di  negara- negara berkembang tanpa memperhitungkan aspek sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang  tersedia.  Dengan  lain  perkataan, perubahan kultural dan politik yang terjadi pada masa  transisi,  dan  ini  seharusnya diperhitungkan, agaknya luput dari perspektif para ekonom Barat. Betapa terkejutnya ketika model  ekonomi  kapitalis  yang  diharapkan mampu menciptakan banyak peluang kerja terencana justru berbuah pengangguran dan pekerja tidak produktif.
Tulisan  ini  bermaksud  mendiskusikan gambaran  sektor  informal  secara  umum  di Indonesia,  baik  secara  teoretis  maupun empiris. Analisis difokuskan pada empat hal pokok: pertama , sejarah dan proses terjadinya; kedua ,  kedudukan  dan  prospeknya  dalam pembangunan  ekonomi  makro; ketiga ,
urbanisasi dan perkembangan sektor informal; dan keempat ,  intervensi  pemerintah.  Demi memperoleh gambaran yang menyeluruh, data disajikan  menurut  koherensi  waktu  dengan disertai contoh studi empiris sektor informal yang dilakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

## Asal Usul dan Kedudukan Sektor Informal
Sebagai upaya memahami konteks dan esensi dari sektor informal, telaah asal usul dan perkembangan sektor informal secara historis mutlak diperlukan. Sejak menjadi akademik discourse pertama kali di Ghana sekitar tahun 1973,  tumbuh  kembang  sektor  informal berjalan dengan pesat, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang (Hart, 1973; Portes, et.al., 1989). Beragam teori pun bermunculan membahas seputar asal usul dan pertumbuhannya.  Berger  &  Buvinic  (1989) secara komprehensif menjelaskan perkembangan  sektor  informal  secara multiperspektif. Ada empat teori yang secara konseptual  mampu  menjelaskan  lahirnya sektor informal, yakni excess of labor supply approach, neo-marxist approach, underground approach, dan neo-liberal approach .
Teori kelebihan tenaga kerja menjelaskan perkembangan sektor informal berdasarkan konsep supply dan demand . Menurut teori ini, berkembangnya  sektor  informal  adalah respons terhadap keterbatasan sektor formal dalam menyerap excess tenaga kerja. Hal ini terjadi  karena  ketidaksempurnaan  pasar tenaga kerja formal. Disebutkan sektor formal cenderung menggunakan tenaga kerja terdidik disertai dengan persyaratan keahlian tertentu, padahal tenaga kerja yang ada tidak semuanya memenuhi  persyaratan  tersebut.  Sebagai akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap
pada  sektor  formal  akan  mencari  usaha alternatif yang lebih mudah, yaitu di sektor informal.
Berbeda  halnya  dengan  teori  kelebihan tenaga kerja, pendekatan Neo-Marxist lebih memandang sistem kapitalis dengan ditandai padat modal dan buta akan distribusi hasil produksi  sebagai  biang  keladi  dari  tumbuh suburnya sektor informal. Secara gamblang dijelaskan dominansi sistem ekonomi kapitalis akan  melahirkan  dua  kutub  yang berseberangan, yaitu sistem ekonomi inti dan sistem  ekonomi  pinggiran.  Ketimpangan hubungan  di  antara  dua  sistem  ekonomi tersebut  berimbas  pada  ketergantungan ekonomi  pinggiran  terhadap  ekonomi  inti. Wujud dari mekanisme tersebut adalah muncul sistem ekonomi kapitalis (baca: formal) dan sistem ekonomi tradisional (baca: informal).
Menurut underground  approach ,  sektor informal  tumbuh  sebagai  akibat  kompetisi internasional di antara industri-industri besar dunia. Industri berskala besar tersebut lebih menguasai  pasar  dan  selanjutnya  dikenal dengan  sektor  formal.  Keberadaan  industri berskala  besar  secara  alamiah  akan menumbuhkan banyak industri kecil sehingga memunculkan berbagai bentuk persaingan. Persaingan ini akan memaksa industri-industri kecil melakukan berbagai kegiatan informal agar tetap bertahan. Pada tahap berikutnya akan muncul banyak aktivitas informal, baik institusi maupun industri berskala menengah, yang  mendukung  industri  besar  dalam kompetisi ekonomi dunia.
Pendekatan keempat dalam menjelaskan pertumbuhan sektor informal adalah neo-liberal approach .  Sektor  informal  muncul  sebagai akibat  berbagai  persyaratan  birokratis  dan administrasi  yang  harus  dipenuhi  untuk
menjadi  sektor  formal  (Maldonado,  1995). Akibatnya,  banyak  unit  produksi  skala menengah dan kecil tidak dapat memenuhi persyaratan birokratis dan administrasi yang ditentukan. Ketidakmampuan unit produksi di dalam memenuhi berbagai persyaratan dan aturan-aturan  untuk  menjadi  sektor  formal mengondisikannya menggunakan cara-cara tersendiri yang tidak sesuai dengan cara-cara di  sektor  formal.  Sektor  baru  dengan mekanisme  usaha  tidak  beraturan  ini selanjutnya disebut sebagai sektor informal.
Senada  dengan  apa  yang  diungkapkan oleh Berger & Buvinic (1989), Castells & Portes (1989) menjelaskan lima sebab munculnya sektor  informal. Pertama, sektor  informal merupakan kegiatan ekonomi individu yang muncul sebagai reaksi dari kegiatan ekonomi skala besar dan terorganisasi. Kedua, sektor informal  merupakan  usaha  ekonomi  bebas sebagai  reaksi  dari  kegiatan  ekonomi pemerintah  yang  telah  dikenai  pajak  dan memiliki jaminan hukum dalam usaha. Ketiga , sektor informal merupakan usaha lokal yang tidak  mampu  berkompetisi  secara  nasional sebagai reaksi dari adanya intervensi ekonomi skala internasional. Unit-unit produksi dalam suatu  negara  yang  mempunyai  tingkat kompetisi  rendah  akan  melakukan  usaha sendiri tanpa menggunakan cara-cara atau mekanisme usaha yang dilakukan oleh sektor formal. Keempat , sektor informal merupakan unit usaha bayangan ( shadow of production ) sebagai  reaksi  dari  modernisasi  dan industrialisasi.  Mereka  adalah  unit-unit ekonomi  kecil  yang  tidak  termasuk  dalam industri-industri  yang  telah  terorganisasi. Kelima , sektor informal merupakan kegiatan ekonomi  alternatif  yang  berskala  kecil, manajemen individu, dan tidak terorganisasi
sebagai reaksi dari adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan unit-unit ekonomi yang  tidak  dapat  bertahan  pecah  menjadi bagian-bagian kecil yang bersifat informal.
Apabila  dikaji  menurut  keterkaitan antarsektor,  keberadaan  sektor  formal  dan informal dalam suatu sistem ekonomi akan selalu berdampingan satu sama lain, di mana ada sektor formal di situ ada sektor informal. Keberadaan sektor formal di kota, misalnya perkantoran atau industri, tidak urung akan diikuti  dengan  maraknya  berbagai  sektor informal,  seperti  pedagang  kaki  lima  dan pelayanan  jasa-jasa  kecil.  Secara  umum keterkaitan di antara sektor formal dan informal itu bersifat hierarkis, biasanya sektor informal berada pada posisi subordinat (Gerry, 1978; Portes & Walton, 1981; Portes, et.al., 1989). Sektor  informal  sering  dipandang  sebagai sistem ekonomi bayangan yang mempunyai posisi tawar-menawar rendah. Schmitz (1982) menambahkan  subordinasi  sektor  informal merupakan  imbas  dari  kelemahan  sektor informal sendiri, baik secara internal maupun eksternal.  Secara  internal,  sektor  informal mempunyai kelemahan dalam kualitas sumber daya  pekerja,  manajemen,  usaha,  dan koordinasi. Secara eksternal, sektor informal berhadapan dengan hambatan struktural, baik dalam bentuk persaingan oleh sektor formal/ sektor  pemerintah  maupun  penilaian  dari berbagai  institusi  yang  cenderung menyubordinasikan posisi sektor informal.
Secara teoretis kompleksitas keterkaitan antarsektor  di  dalam  sektor  informal dikategorikan oleh El Shaks (1984) menjadi dua tipologi, yaitu pertama, sektor informal yang  aktivitas  ekonominya  memberikan layanan  penting  kepada  masyarakat  kota, berfungsi melengkapi (substitusi) sektor formal,
seperti  pengusaha  transportasi,  pedagang makanan, warung koboi, dan jasa kecil-kecilan. Kedua , tipologi sektor informal dengan kegiatan ekonomi yang bersifat marginal, ilegal, dan cenderung bersifat personal. Aktivitas ekonomi dari tipologi ini biasanya tanpa modal dan lebih menekankan  pada  kekuatan  fisik,  seperti pembantu  rumah  tangga,  pengamen, pengemis, dan pemulung. Selain dua tipologi yang  dikembangkan  oleh  El  Shaks  (1984), keterkaitan antarsektor pada sektor informal dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan paradigma  harmoni  ( normative  order )  dan paradigma  konflik  (Cuff  &  Payne,  1979; Bottomore & Nisbet, 1978).
Inti  dari  paradigma  harmoni  adalah keseimbangan sosial dari dua sistem yang nilainya berbeda. Model ini juga sering disebut model dualistik sosial, di dalam masyarakat transisi akan terbentuk dua sistem sosial yang bersifat paradoks. Sistem sosial yang pertama menggambarkan  kondisi  tradisional, sedangkan  sistem  sosial  yang  kedua merupakan  sistem  modern.  Mekanisme dualistik antara sifat tradisional dan modern tersebut selalu termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hal ekonomi,  teknologi,  sosial,  maupun  politik. Kesemuanya berada di dalam suatu hubungan simbiosis mutualisme, saling menunjang, dan keduanya saling memberikan keuntungan, baik secara sosial maupun ekonomi.
Berseberangan  dengan  paradigma harmoni,  paradigma  konflik  menjelaskan keberadaan  sektor  informal  melalui  model dependensia.  Sektor  informal  merupakan sektor  yang  selalu  tergantung  pada  sektor formal. Dalam hal ini, kadang-kadang terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh sektor formal terhadap sektor informal. Pada perkembangan
berikutnya, adanya mekanisme substitusi dan fleksibilitas  yang  diperankan  oleh  sektor informal  menjadikan  sektor  ini  mempunyai tingkat bertahan hidup yang tinggi dan dapat menjadi sektor penyangga bagi tenaga kerja yang  tidak  dapat  memasuki  sektor  formal (Portes & Walton, 1981).
Berangkat dari sejarah munculnya yang tidak dikehendaki, sebagai dampak dari model ekonomi kapitalis, sektor informal cenderung dipandang  sebagai  aktivitas  ekonomi tambahan ( tertier ), berskala kecil ( small-scale economic activities ), kurang produktif, dan tidak mempunyai  prospek  yang  menjanjikan. Predikat ini didasarkan pada sifat usahanya yang  banyak  menggunakan  cara-cara tradisional, seperti usaha mandiri, teknologi sederhana,  modal  kecil,  relatif  tidak terorganisasi,  bahkan  ilegal.  Faktanya, setidaknya ada tiga hal utama yang penting diperhatikan terkait dengan keberadaan sektor informal: pertama ,  sektor  informal  bersifat universal, selalu ada di negara maju maupun negara berkembang; kedua , sektor informal bersifat heterogen dalam hal jenis usaha, skala usaha dan distribusinya; dan ketiga , adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan variasi usaha sektor informal. Melihat kondisi tersebut, argumentasi  tentang  prospek  dan kedudukannya dalam sistem ekonomi global pun bervariasi, apakah sektor ini mampu eksis dan berkembang atau justru menjadi benalu dalam sistem ekonomi makro (Hugo, 1978; Breman, 1980; Portes, et.al., 1989; Todaro, 1991).
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, debat  tentang  posisi  dan  kemungkinan perkembangan  sektor  informal  dalam pembangunan  ekonomi  global  pun  terus berlanjut. Dalam hal ini, ada dua kubu yang
saling  berseberangan: pertama adalah pendapat pesimis yang melihat sektor informal sebagai penghambat pembangunan dan kedua adalah  paham  optimis  yang  masih mempertahankan keberadaan sektor informal (ILO, 2002). Pendapat pertama disampaikan oleh kaum marginalis yang memandang sektor informal  sebagai  sektor  yang  bukan  saja menghambat pembangunan ekonomi makro, tetapi juga tidak dapat berkembang sebagai akibat sifat usahanya yang tidak terorganisasi, lokasi usaha tidak teratur, bahkan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota (Benefield, 1975). Dengan adanya berbagai karakteristik subordinat  dan  marginal  tersebut,  sampai kapan pun sifat usaha tidak terorganisasi, tidak teratur, modal kecil, dan manajemen rendah akan selalu melekat dan bersifat langgeng. Mempertahankan sektor informal sama artinya dengan  mempertahankan  kebudayaan kemiskinan. Suatu negara tidak akan pernah maju jika bertumpu pada sektor informal karena adanya  berbagai  kelemahan  mendasar  di dalamnya.
Secara konseptual, pendapat kedua yang disampaikan oleh kaum developmentalis lebih memandang sektor informal sebagai sektor
penyangga dalam penyerapan sejumlah besar tenaga kerja secara umum, terlebih lagi ketika kondisi ekonomi sulit, seperti krisis moneter (Maldonado, 1995). Ini cukup beralasan karena sektor  informal  biasanya  menggunakan teknologi sederhana, bahan baku lokal, pekerja mandiri, dan modal yang relatif kecil. Artinya, sektor informal mampu menjadi bagian dari sistem  ekonomi  rakyat,  tidak  saja  memiliki kapasitas  untuk  berkembang  sebagaimana dengan sektor formal, tetapi juga prospektifnya dalam meningkatkan pendapatan (Souza & Tokman, 1976; Hosier, 1987).
Fakta tentang kemampuan berkembang sektor informal dapat dilihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang puncaknya terjadi sekitar tahun 1998. Pada tahun tersebut perekonomian  Indonesia  betul-betul  carut- marut. Tingkat inflasi sangat tinggi, angkanya mendekati 88 persen dengan nilai rata-rata tukar rupiah terhadap dolar mencapai 10.000. Hal ini diperparah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mendekati angka minus 15 persen (Tabel  1).  Satu  hal  yang  sangat  menarik kaitannya  dengan  aspek  ketenagakerjaan pada waktu itu adalah terjadinya informalisasi tenaga kerja ( informalisation of labour ) dan
Tabel 1 Indikator Ekonomi Indonesia Menjelang dan Setelah Puncak Krisis
Tahun Indikator 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Inflasi (%) 6,47 11,05 77,63  2,01  9,33 12,55 Rerata nilai tukar (US$) 2.342 2.909 10.014 7.855 8.422 10.261 Tingkat suku bunga (%/tahun) 17 16 22 27 15 14 Pertumbuhan PDR 6,2 3,0 -14,7 -0,5 3,3 1,9
Sumber: ADB dan CIRCLE, 2002
homisasi  pekerja  karena  pemutusan hubungan kerja (PHK) (Gambar 1).
Informalisasi dan homisasi (baca: kembali ke  rumah)  tenaga  kerja  saat  Indonesia diguncang  krisis  adalah  wujud  nyata fleksibilitas  sektor  informal.  Terpaan  krisis ekonomi  dengan  diikuti  berbagai  krisis multidimensi  telah  menyebabkan  banyak
industri besar yang begitu tergantung pada barang-barang impor berhenti beroperasi. Di sisi lain, sektor informal yang memiliki karakter teknologi  sederhana,  berbahan  baku  lokal, modal  relatif  kecil,  dan  kemudahan  dalam beroperasi  menjadi  tumbuh  subur.  Sektor informal eksis sebagai komplementer (baca: melengkapi)  sistem  ekonomi  nasional  dan
Krisis Ekonomi
Sektor Formal
Sektor Informal Hancur Eksis Proses Informalisasi Pekerja Sektor Industri Sektor Pertanian (Desa) Sektor Jasa (Kota) Pekerja Penganggur Setengah Penganggur Gambar 1 Proses Informalisasi Sektor Formal
substitusi (baca: pengganti) kebuntuan sektor formal ketika diguncang badai krisis. Terbukti jatuhnya sektor formal kala itu diikuti dengan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  besar- besaran  sehingga  banyak  pekerja  yang menjadi  setengah  penganggur,  bahkan menganggur  sama  sekali.  Hal  ini  telah membuat  sektor  pertanian  di  perdesaan kembali mencuat dan sektor jasa di perkotaan berkembang pesat. Perkembangan sektor jasa secara umum cukup beralasan seiring dengan gulung tikarnya sektor formal jika ditilik dari sifat usahanya. Ini dapat dimengerti karena cukup besar lapangan usaha di sektor jasa yang ada di Indonesia adalah usaha informal (Sukamdi, 2001).

## Urgensi Sektor Informal dalam Sistem Ekonomi Makro
Pembangunan  nasional  Indonesia  yang secara operasional dituangkan dalam GBHN melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan amanat konstitusi yang telah  diimplementasikan  lebih  dari  tiga dasawarsa pembangunan. Sejak dicanangkan pada  tahun  1968  (Repelita  I,  1968-1973) Indonesia  membangun  demi  terwujudnya kemakmuran rakyat dengan ditandai perbaikan taraf  kehidupan,  peningkatan  tingkat penghasilan, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan pada semua lapisan masyarakat. Muaranya yang diimpikan  adalah  akan  terhapusnya kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan di Indonesia. Terlepas gagal atau berhasilnya cita-cita nasional tersebut, berbagai kebijakan ekonomi pada tingkat makro pun dilaksanakan, seperti trilogi pembangunan. Namun sayang, konsep  pembangunan  tersebut  cenderung menonjolkan pertumbuhan ekonomi ketimbang
upaya  mendistribusikan  hasil-hasil pembangunan  kepada  seluruh  lapisan masyarakat.  Disadari  atau  tidak,  model pembangunan  yang  lebih  mengedepankan pertumbuhan  ekonomi  berimbas  pada kemunculan beberapa permasalahan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya kesempatan kerja.
Dalam  konteks  ekonomi  makro,  sektor informal yang bentuk usahanya berawal dari tata perekonomian tradisional, seperti kegiatan perdagangan,  industri  rumah  tangga,  dan penyediaan jasa-jasa kecil, telah mewarnai dan menjadi  komplementer  kegiatan  ekonomi nasional. Keberadaan dan perkembangannya pada  level  nasional  telah  membantu memecahkan  permasalahan  terbatasnya peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Secara  makro  sektor  informal  mampu menopang sistem ekonomi nasional melalui beberapa  spesifikasi  yang  dimilikinya. Pertama ,  sektor  informal  merupakan penampung kelebihan tenaga kerja pada saat program  pembangunan  tidak  dapat menyediakan  peluang  kerja  bagi  seluruh pencari  kerja,  terutama  bagi  pencari  kerja berpendidikan rendah, keterampilan terbatas, dan  kaum  marginal. Kedua ,  dalam  situasi ekonomi yang tidak stabil, misalnya saat terjadi krisis dan ledakan penganggur, keberpihakan pemerintah  terhadap  sektor  informal  dapat dijadikan strategi ampuh meredam gelombang pencari kerja tersebut. Ketiga , pada saat sistem ekonomi yang menguntungkan usaha skala besar, sektor informal mampu menyediakan barang  dan  jasa  yang  dipergunakan  oleh pekerja usaha skala besar. Selain itu, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor informal  tetap  eksis,  tetap  melangsungkan kegiatannya,  dan  yang  terpenting

## Dinamika Sektor Informal di Indonesia
kemampuannya  berusaha  mandiri  tanpa membebani ekonomi nasional.
Sumbangan penting sektor informal dalam merespons kegagalan pemerataan ekonomi akibat  pembangunan  kapitalistik  adalah penyerapan  tenaga  kerja  yang  luas,  baik sebelum maupun setelah krisis ekonomi. Tabel 2 menunjukkan tingginya kemampuan daya serap  sektor  informal  terhadap  kelebihan pencari  kerja  di  Indonesia.  Sektor  ini  telah menjadi  tumpuan  bagi  lebih  dari  sepertiga pencari kerja. Angkanya dari waktu ke waktu cenderung naik, secara keseluruhan terjadi peningkatan pekerja di sektor informal yang cukup signifikan sejak tahun 1993.
Urgensi  sektor  informal  dalam  sistem ekonomi makro, selain dilihat dari perannya ketika  ekonomi  nasional  sulit,  juga  dapat dianalisis  melalui  transformasi  struktural kesempatan  kerja. Transformasi  atau  juga dikenal  dengan  istilah  transisi  dalam pembangunan ekonomi adalah istilah yang digunakan  untuk  melihat  perubahan  sektor ekonomi dari sektor pertanian menuju industri dan akhirnya bermuara di sektor jasa. Istilah ini pertama kali muncul untuk menjelaskan
perubahan sistem ekonomi di negara-negara Eropa Timur dari sistem ekonomi pertanian menjadi  sistem  ekonomi  kapitalis  yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di sektor  industri  (Stadelbauer,  2006).  Istilah transformasi tersebut juga dipakai oleh negara- negara berpaham sosialis untuk menunjukkan perubahan  sistem  ekonomi  produksi  dari pembangunan  ekonomi  sentralistik  menuju sistem ekonomi pasar.
Berdasarkan hasil studi dari desa-desa di Asia, Koppel, et.al. (1994) mempertanyakan proses pembangunan di Asia, apakah betul- betul dapat dikatakan sebagai pembangunan ( development )  atau  justru  pemburukan ( deterioration ). Koppel, et.al. (1994) memaknai transformasi dalam tiga hal, yaitu perubahan pemanfaatan  hasil  produksi  pertanian  dari berorientasi kebutuhan sendiri, dalam arti tidak untuk dijual menjadi produksi pertanian yang berorientasi pada pasar. Kedua , transformasi yang  dimaknai  sebagai  perubahan  sistem produksi  pertanian  ke  industri. Ketiga , transformasi adalah transisi atau peralihan dari perdesaan menjadi perkotaan. Dalam hal ini transformasi  tidak  saja  terkait  dengan
Tabel 2
Penyerapan Kerja Sektor Informal di Jawa
Tahun Provinsi 1993 1997 2000 2003 Jawa Barat 39,71 44,06 47,21 51,89 Jawa Tengah 31,55 35,62 37,25 69,38 Yogyakarta 36,14 41,21 37,35 60,34 Jawa Timur 35,69 40,01 42,53 59,33 Jawa 35,7 40,05 42,37 60,21
Sumber: BPS 1993, 1997, 2000, 2004.
kenampakan fisik wilayah, tetapi juga sosial ekonomi penduduk. Lebih lanjut disebutkan transformasi  adalah  proses  perkembangan ekonomi informal, yaitu proses kompleks terkait dengan berbagai dimensi seperti urbanisasi, industrialisasi, penetrasi pasar internasional sampai di perdesaan, dan perubahan teknologi di  bidang  pertanian  (Koppel,  et.al.  (1994); Koppel, 1988; Rondinelli, 1986; Jones, 1984) (Gambar 2).
Transformasi  ekonomi  di  Indonesia dimaknai  sebagai  perubahan  struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa. Selama periode 1971-2006 telah  terjadi  pergeseran  kegiatan  ekonomi penduduk  dari  sektor  pertanian  ke nonpertanian. Pertumbuhan sektor industri di Indonesia secara cepat terjadi seiring dengan membubungnya harga minyak bumi sekitar tahun 1973 sampai 1979 (Booth, 1990). Waktu
Pertumbuhan Ekonomi Kapitalis, Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi
Sektor Pertanian Perubahan Teknologi
Pertanian Urbanisasi
Alih Fungsi Lahan Pasar dan Orientasi Produksi Industrialisasi Mekanisme Produksi Interaksi Desa-Kota Transformasi Sosial dan Ekonomi Perubahan Ekonomi Produksi Perkembangan Sektor Informal Gambar 2
Transformasi Struktural dan Perkembangan Sektor Informal
itu  pertumbuhan  sektor  pertanian  pun mendapat  angin  segar  dengan  adanya keinginan  pemerintah  menciptakan swasembada pangan, utamanya beras. Karena sektor  pertanian  berada  di  perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan, seperti pembangunan sarana irigasi, jalan, gedung sekolah,  dan  fasilitas  kesehatan,  marak dilakukan.  Di  sisi  lain,  pertumbuhan  sektor industri  padat  modal  terutama  di  kota  juga berjalan pesat. Perbaikan aksesibilitas antara perdesaan dengan perkotaan ini selanjutnya memungkinkan mobilitas sirkuler berlangsung secara  intensif  (Hugo,  1984).  Lambat  laun proses interaksi perdesaan dengan perkotaan tersebut membawa perubahan kesempatan kerja; sektor pertanian mengalami penurunan, sementara sektor nonpertanian meningkat.
Sektor  pertanian  yang  pada  awal pembangunan  nasional  dijadikan  sebagai lapangan usaha utama penduduk berangsur- angsur menurun dengan digantikannya oleh sektor manufaktur dan jasa. Inilah yang disebut dengan transformasi kesempatan kerja dari sektor  primer  (baca:  pertanian)  ke  sektor sekunder (baca: industri) dan tersier (baca: jasa).  Namun  demikian,  transformasi  ini belumlah ideal seperti yang terjadi di banyak negara  maju,  yaitu  pergeseran  dari  sektor
pertanian  ke  sektor  industri.  Penurunan kegiatan ekonomi sektor pertanian di Indonesia justru diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk secara signifikan di sektor jasa. Ini berarti  kegiatan  ekonomi  tradisional nonpertanian menjadi marak di perdesaan, begitu juga sektor informal di perkotaan tumbuh dengan cepat.
Sebagaimana telah diungkap, transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia bukanlah transformasi ideal. Ini berdampak pada sistem ekonomi yang dihasilkan. Transformasi ideal akan mengarah pada sistem ekonomi formal (baca: industri), sedangkan transformasi tidak ideal cenderung menuju ke sistem ekonomi informal (baca: jasa). Pergeseran sektor ideal, yakni  dari  pertanian  menuju  industri  dan akhirnya menuju sektor jasa setelah terjadinya deindustrialisasi, tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia.  Meskipun  berbagai  strategi pembangunan  telah  diterapkan,  ada kecenderungan  proses  transformasi  tidak mengikuti pola yang telah dialami oleh negara- negara maju. Proporsi pekerja yang bekerja di sektor pertanian cenderung menurun, tetapi secara absolut sektor ini menyerap lebih dari separuh  pekerja.  Sektor  industri  yang seharusnya menyerap sebagian besar pekerja, hanya mampu menyerap sebagian kecil saja.

## Tabel 3
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Indonesia, 1961-2006
Tahun Sektor 1961 1971 1980 1990 1993 1996 1997 2000 2003 2006 Pertanian 71,9  64,2 55,93 53,56 50,68 44,02 41,18  45,3 47,67 44,47 Manufaktur 7,9  8,4 13,17 14,66 15,72  18,1 13,91  16,9 13,85  17,1 Jasa 20,2  22,9 30,29 31,45  33,3 37,88 44,91  37,9 35,48 37,56
Sumber: BPS
Populasi, 18(2), 2007, ISSN: 0853 - 0262
Sektor  jasa  yang  seharusnya  berkembang setelah sektor industri, justru meningkat lebih awal, bahkan menyerap banyak tenaga kerja (Tabel 3). Prospektif di sektor jasa ini semakin meneguhkan betapa sektor informal secara makro sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 terlihat pergeseran kesempatan kerja dari pertanian ke  industri  di  Indonesia  sebenarnya  masih semu. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tidak  diikuti penurunan penyerapan tenaga kerja secara proporsional, bahkan sampai tahun 2006 sektor pertanian  masih  menyerap  44,47  persen tenaga kerja. Sementara itu, sektor industri yang  diharapkan  dapat  menyerap  banyak tenaga  kerja,  ternyata  sampai  tahun  2006 hanya  mampu  menyerap  17,1  persen.  Hal menarik terjadi pada sektor jasa, peningkatan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Kedua, proses  industrialisasi  di Indonesia  ditandai  dengan  lemahnya keterkaitan antarsektor. Pembangunan sektor industri tidak berorientasi pada pembangunan industri dengan mengolah hasil-hasil pertanian.
Kenyataan  ini  menyebabkan  proses transformasi  ekonomi di Indonesia menjadi rapuh dan timpang (Khusaini, 2001).

## Urbanisasi dan Perkembangan Sektor Informal
Urbanisasi  secara  umum  diidentikkan dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pengertian ini tidak sepenuhnya salah, dalam arti makna urbanisasi sesungguhnya tidak sebatas pada perpindahan penduduk dari desa  ke  kota,  tetapi  lebih  ke  arah  proses pengotaan.  Urbanisasi  dalam  konteks pengotaan  dimaknai  sebagai  persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu, bagi yang awam dengan ilmu kependudukan  sering  kali  mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Padahal perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya salah satu penyebab proses  urbanisasi  di  samping  penyebab- penyebab lain, seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, dan perubahan  status  wilayah  dari  perdesaan menjadi perkotaan (Evers & Korff, 2002).
Proses  urbanisasi  di  Indonesia  sangat terkait dengan mobilitas penduduk dari desa ke kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin

## Tabel 4
Persentase Distribusi PDB menurut Sektor di Indonesia Berdasarkan Harga Konstan 2000, 1993-2006
Tahun Sektor 1993 1996 1997 1998 1999 2002 2004 2006 Pertanian 17,74 15,42 14,81 16,90 17,13 15,49 14,61 14,15 Manufaktur 42,95 42,97 43,26 42,75 43,24 42,88 43,44 43,74 Jasa 39,31 41,61 41,93 40,35 39,63 41,63 41,95  42,1
Sumber: BPS, data diolah dari PDB Indonesia menurut sektor.
rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di perkotaan dan relatif lambannya reklasifikasi daerah. Di sisi lain, perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin kuat seirama dengan kuatnya  kebijaksanaan  ekonomi  dan pembangunan  bias  kota  (McGee,  1971; Todaro,  1996).  Berdasarkan  data  survei penduduk antarsensus (Supas) 1995, tingkat urbanisasi  di  Indonesia  pada  tahun  1995 adalah 35,91 persen. Ini berarti sekitar 35,91 persen  penduduk  Indonesia  tinggal  di perkotaan. Terdapat peningkatan sekitar 13 persen dalam kurun waktu 15 tahun dari sekitar 22,4 persen pada 1980. Sebaliknya, proporsi penduduk yang tinggal di perdesaan menurun dari 77,6 persen pada 1980 menjadi 64,09 persen pada 1995 (Herijanto, 2000).
Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat urbanisasi suatu kota, maka akan semakin tinggi  tingkat  perekonomiannya.  Negara- negara industri pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 persen, sementara untuk negara berkembang hanya berkisar 35 persen sampai dengan 40 persen (Herijanto, 2000). Tingginya tingkat urbanisasi ini disebut dengan istilah primacy rate , diartikan sebagai kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu wilayah terhadap  kota-kota  di  sekitarnya.  Terkait dengan primacy  rate ,  ada  dua  hal  yang
biasanya  dikembangkan: pertama , mengembangkan perdesaan agar memiliki ciri- ciri  perkotaan  dengan  konsep  urbanisasi pedesaan ( insitu urbanisation ) (McGee, 2004). Kedua ,  mengembangkan  pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  baru  yang  dikenal dengan  istilah  daerah  penyangga  pusat pertumbuhan.
Sejalan  dengan  pertumbuhan  kota-kota besar di Asia, secara regional Indonesia juga mengalami  pertumbuhan  kota  metropolitan secara pesat, seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung,  dan  Semarang  (Tabel  5). Terjadi peningkatan  jumlah  penduduk  kota  secara pesat antara 1960 sampai 2000. Pada 1940 tidak  ada  kota  besar  di  Indonesia  dengan penduduk  lebih  dari  satu  juta.  Cukup mengagumkan,  setelah  60  tahun  jumlah penduduk di Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah jauh dari angka tiga juta. Pertambahan penduduk paling dahsyat terjadi di Jakarta, yaitu 300 persen antara 1960 sampai 2000.
Fenomena menonjol dari urbanisasi secara keseluruhan  adalah  maraknya  aktivitas ekonomi,  baik  formal  maupun  informal. Terutama sektor informal, perkotaan adalah ladang luas bagi tumbuh kembangnya sektor ini. Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan terjadinya peningkatan  tajam  jumlah  pekerja  sektor
Tabel 5
Pertumbuhan Penduduk Kota Metropolis di Indonesia, 1940-2000
Penduduk (juta) Metropolis 1940 1960 1980 2000 Persentase peningkatan 1960-2000 Jakarta 0,8 4,3 6,5 12,0 300 Bandung 0,3 1,0 1,8 3,4 240 Surabaya 0,5 1,0 1,7 3,2 220
Sumber: BPS.
informal di perkotaan. Selama kurun waktu 20 tahun, proporsi sektor informal terhadap total pekerja di perkotaan hampir dua kali lipat, dari sekitar 22,8 persen pada 1971 menjadi 42,4 persen  pada  1990.  Secara  umum  terjadi peningkatan pekerja sektor informal di kota dari tahun ke tahun. Berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, sektor informal di kota terjadi peningkatan pertumbuhan secara signifikan pada  1997-1998,  kecuali  di  Sumatera. Pertumbuhan secara mengejutkan terjadi di Kalimantan,  dari  sekitar  4,04  persen  pada
1993-1994 menjadi 22,93 persen pada 199- 2000. Lagi-lagi krisis ekonomi menjadi penjelas semua fakta tersebut. Sektor informal adalah pahlawan ekonomi pada saat krisis.
Menelisik fenomena pertumbuhan sektor informal  di  kota,  terdapat  satu  pertanyaan mendasar,  faktor  apa  yang  menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja secara tajam.  Setidaknya  ada  dua  kemungkinan jawaban  rasional, pertama ,  sektor  informal mampu  mengatasi  masalah  terbatasnya peluang  kerja  perkotaan  akibat  dominansi

## Tabel 6
Penyerapan Pekerja Sektor Informal di Kota 1971, 1980, 1990, 2000

## Persentase sektor informal
1971 1980 1990 2000 2003 Total pekerja sektor informal 61,3 69,57 63,42 64,20 67,47 Pekerja sektor informal di Kota 24,8 35,7 42,4 42,8 46,67
Sumber: Effendi, 2000; BPS 2000, 2003.
Tabel 7 Pertumbuhan Sektor Informal di Kota menurut Pulau Besar di Indonesia 1993-2000 Pulau 1993- 1994 1995- 1996 1996- 1997 1997- 1998 1999- 2000 Sumatera 9,82 10,28 16,51  2,39  1,27 Jawa 6,05 11,63 7,60 8,81 5,33 Kalimantan 4,04 15,34  -3,63 19,36 22,93 Sulawesi 9,42 19,82  3,81 13,68  -4,03 Lainnya 9,08 25,54  -4,52 19,30  8,03 Total 6,91 12,72 7,60 8,93 5,04
Sumber: BPS.
sektor modern. Keterbatasan peluang kerja di sektor  modern  memberikan  inspirasi  bagi pencari kerja dan pekerja di kota yang tidak dapat bersaing pada sektor inti beralih pada kegiatan  informal,  seperti  perdagangan, penyedia jasa-jasa kecil, dan kegiatan industri kecil. Kedua ,  derasnya  arus  mobilitas penduduk  berasal  dari  desa  dan  kota-kota pinggiran sekitar.
Sebagai ilustrasi, ketangguhan prospek, kedudukan, dan peran sektor informal di kota secara empiris telah dibuktikan dari hasil studi yang  dilakukan  oleh  Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM  pada periode  1998-2001.  Hasil  penelitian menunjukkan  sektor  informal  terus berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Sektor informal telah menjadi tumpuan hidup pekerja, baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Sektor informal tidak hanya dilakukan oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi juga oleh pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Peningkatan jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan SMU dan perguruan tinggi dua kali lebih  besar  daripada  jumlah  pekerja berpendidikan  SLTP.  Pada  tingkat  rumah tangga, sektor informal telah menjadi sumber utama pendapatan bagi lebih dari 70 persen pekerja.

## Intervensi Pemerintah
Ketika  suburnya  sektor  informal  di perkotaan dipermasalahkan oleh pemerintah dengan  dalih  mengganggu  ketertiban  dan keindahan  kota,  justru  banyak  dukungan kepada  kegiatan  usaha  tersebut,  terutama seputar prospek dan kemampuan resistennya terhadap gangguan ekonomi makro (Sukamdi, 2001). Para pendukung keberadaan sektor informal  balik  menuduh  pihak  pemerintah
sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena  tidak  mampu  menciptakan  peluang kerja yang luas kepada khalayak publik. Model pembangunan yang cenderung bias ke kota, berikut industrialisasi dan modernisasi yang tidak  menciptakan  peluang  kerja  secara berlimpah dianggap sebagai kesalahan fatal dan seharusnya dikaji kembali. Sebuah studi empiris menyebutkan kegagalan urbanisasi dalam penciptaan peluang kerja karena lebih mementingkan industri besar dan padat modal patut  diperhitungkan  sebagai  sebab berkembangnya sektor informal di Indonesia (Manning, 1985).
Pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan  kembali  keberadaan sektor informal sebagai salah satu sektor usaha penting  dalam  pembangunan  ekonomi nasional. Terlepas dari sifat usaha dan skala usaha yang relatif kecil, sektor informal ternyata tangguh baik ketika menghadapi badai krisis maupun dalam kondisi normal. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini tentu saja akan memberikan iklim bekerja yang lebih kondusif sehingga upaya optimalisasi dan akselerasi fungsinya dalam perbaikan ekonomi makro menjadi lebih cepat. Sudah bukan zamannya lagi pemerintah memandang sektor informal dengan sebelah mata, apalagi diikuti dengan tindakan penggusuran membabi buta dengan dalih mengganggu ketertiban
Sebagai  contoh  adalah  kebijakan pemerintah terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Indonesia. Pemerintah terkesan masih memandang remeh terhadap peran dan fungsinya  dalam  pembangunan  ekonomi. Salah satu kebijakan yang diterapkan, misalnya penertiban  lokasi  usaha  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  14  Tahun  1992, pemerintah melarang penggunaan kaki lima
(trotoar) untuk berdagang karena mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Secara normatif-legalitas usaha pedagang kaki lima yang  menghabiskan  bagian  trotoar  jalan dipandang mengganggu aktivitas pejalan kaki dan menyimpang dari peraturan. Perundangan ini menyiratkan sektor informal harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.
Perlu  diakui  secara  jujur,  keberadaan pedagang kaki lima mempunyai kontribusi yang riil  terhadap  peningkatan  kondisi  sosial ekonomi rumah tangga dan daerah. Sebagai contoh, dalam era otonomi daerah, aktivitas usaha pedagang kaki lima merupakan alternatif pengembangan  ekonomi  rakyat  yang  akan mempertinggi pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan pedagang kaki lima  melalui  retribusi  luar  pasar  yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selain dari retribusi luar pasar, pedagang kaki lima  yang  tertata  rapi  ternyata  mempunyai beberapa implikasi positif terhadap pemerintah daerah. Pertama , menciptakan peluang kerja sebagai akibat fleksibilitas dan substitusi yang diperankan. Kedua, menumbuhkembangkan jiwa  kewirausahaan. Ketiga ,  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  terutama  bagi pengusaha  dan  konsumen. Keempat , mendukung  pariwisata,  sebagai  contoh pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Blok M di Jakarta, Simpang lima di Semarang, dan sebagainya. Kelima, pedagang  kaki  lima mempunyai keterkaitan input dan output dari unit  usaha  yang  lebih  besar,  termasuk  di dalamnya sebagai media pemasaran produksi dari industri-industri lain.

## Penutup
Keberadaan sektor informal dalam sistem pembangunan  ekonomi  nasional  telah
menunjukkan  perannya  secara  signifikan. Selain ketangguhan, sifat kemudahan dalam hal substitusi dan fleksibilitas usaha, sektor informal  juga  mempunyai  prospek  secara ekonomi  yang  cukup  menjanjikan.  Seiring dengan pembangunan ekonomi, transformasi sektor usaha dari sektor pertanian ke sektor jasa pada jangka panjang akan menyuburkan keberadaan sektor informal di Indonesia. Hal ini menjadi bukti betapa sektor informal laksana pahlawan  pembangunan  ekonomi.  Sudah selayaknya jika sektor ini dibinakembangkan secara serius, harmonis, dan santun.
Wujud  sektor  informal  perkotaan  yang penting untuk dibina adalah pedagang kaki lima. Seirama dengan pertumbuhan banyak kota metropolis di Indonesia, usaha pedagang kaki  lima  menjadi  dinamis  dan  terus berkembang. Secara empiris terbukti aktivitas usaha pedagang kaki lima mempunyai prospek yang menjanjikan. Pemerintah pun seyogianya memberikan beberapa bentuk peraturan dalam rangka  pembinaan  dan  pengembangan. Fleksibilitas usaha pedagang kaki lima sangat memungkinkan berkembangnya usaha ini dari waktu ke waktu. Pemerintah diharapkan dapat mengangkat  mereka  sebagai  mitra  kerja pembangunan  sekaligus  memberikan keleluasaan  untuk  berusaha.  Secara  legal diperlukan pula jaminan hukum bagi usaha mereka  agar  tidak  disewenang-wenangkan oleh banyak pihak.

## Daftar Pustaka
Berger,  M.,  and  M.  Buvinic  (eds.)  1989. Womens venture assistance to the informal sector  in  Latin America. West  Hartfort, Connecticut: Kumarin Press.
Bienefield, M. 1975. The informal sector and peripheral capitalism: the case of Tanzania,

## Dinamika Sektor Informal di Indonesia
Bulletin  of  the  Institute  of  Development Studies , 6(3): 53-75.
Booth, Ane  dan  Peter  McCawley.  1982. Ekonomi  orde  baru .  Jakarta:  Lembaga Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Bottomore, Tom and Robert Nisbet. 1978. A history of sociological analysis. New York: Basic Book.
Breman,  Jan.  1980. The  informal  sector  in research: theory and practice. Rotterdam: The  Comparative  Asian  Studies Programme  (CASP),  University  of Rotterdam.
Bromley, Ray and Chris Gerry (eds.). 1979. Casual  work  and  poverty  in  third  world cities . Chicester: John Wiley and Sons.
Cuff,  E.C.,  and  G.C.F.  Payne.  1979. Perspective in sociology. London: George Allen & Ulwin.
Effendi, Tadjuddin Noer. 2000. Pembangunan, Krisis  dan Arah  Reformasi ,  Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan . Yogyakarta: Tiara Wacana.
El Shaks, Salah. 1984. On city size and the contribution of the informal sector: some hypotheses  and  research  questions, Regional Development Dialogue, 5(2): 67- 81.
Evers, Hans Dieter and Tadjuddin Noer Effendi. 1992. Trade and informal sector policy in Central  Java. Yogyakarta:  Population Studies Center, Gadjah Mada University.
Hart,  Keith.1973.  Informal  income opportunities  and  urban  employment  in
Ghana, Journal of Modern African Studies,
11(1): 61-69.
Hidayat. 1978. Pengembangan sektor informal dalam pembangunan nasional: masalah dan prospek . Bandung: PPESM, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran.
Hosier,  R.H.  1987.  The  informal  sector  in Kenya: spatial variation and development alternatives, Journal of Developing Areas,
( 24) :338-402.
International  Labour  Organization.  1972. Employment,  income  and  equality:  a strategy  for  increa-sing  productive employment in Kenya. Geneva.
Kerner, D.O. 1988. Hard work and informal sector trade in Tanzania, in Garcia Clark, ed. Traders  versus  the  state: anthropological approaches to unofficial economics . s.l.: Westview Press.
Kompas . 1998. Kafe artis menjamur, kaki lima menjerit, 24 Agustus, hlm. 17.
Manning, Chris; Tadjuddin Noer Effendi dan Tukiran, 1996. Struktur pekerjaan, sektor informal  dan  kemiskinan  di  kota . Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Mazumdar, Dipak. 1984. The urban informal sector, World Development, 4(8): 655-679.
McGee, T.U. 1971. Catalyst or concer? the role of cities in Asean society, in Jacobson and Prakash, (eds.), Urbanization and national development . s.l.: s.n..
Moir, Hazel dan Soetjipto Wirosardjono. 1977. Sektor informal di Jakarta, Widyapura,
1(9-10): 49-70.
Portes, A., and J. Walton. 1981. Labor, class and the international system . New York: Academic Press.
Portes, A., and Manuel Castells.1989. World underneath: origins, dynamics, and effects of  the  informal  economy,  in Alejandro Portes;  Manuel  Castells  and  Lauren A. Benton,  (eds.), The  informal  economy: studies in advanced and less developed countries. Baltimore: The  John  Hopkins University Press.
Portes, A.;  Manuel  Castells  and  Lauren A. Benton.1989. The  informal  economy: studies in advanced and less developed countries. Baltimore: The  John  Hopkins University Press.
Roberts,  Bryan  R.  1989.  Employment structure, life cycle, and life chances: formal and informal sectors in Guadalajara, in Alejandro  Portes;  Manuel  Castells  and Lauren A.  Benton,  (eds.), The  informal economy: studies in advanced and less developed countries. Baltimore: The John Hopkins University Press.
Sagir, Soeharso. 1986. Sumbangan sektor informal dalam penyebaran tenaga kerja , makalah  Seminar Fakultas  Ekonomi, Universitas Islam Indonesia . Yogyakarta.
Sethuraman, S.V. 1981. The urban informal sector  in  developing  countries, employment,  poverty  and  environment . Geneva: International Labour Organization.
Sigit, Hananto. 1989. Transformasi Tenaga Kerja di Indonesia selama Pelita, Prisma , 5(18): 3-14.
Sinclair,  W.  1978. Urbanization  and  labor markets in developing countries . New York: St. Martins.
Souza,  P.R.,  and  V.E. Tokman.  1976.  The urban informal sector in Latin America,
International Labor Review, (114): 138-148.
Sukamdi, 2001. Laporan Penelitian RUT Studi Tentang Pengembangan Sektor Informal di Yogyakarta. Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
Swasono,  Sri-Edi.  1986. Studi  kebijakan pengembangan sektor informal . Jakarta: LSP dan IDS.
Turnham, David, Bernard Salome, and Antoine Schwarz,  1990. The  Informal  Sector Revisited. Paris : Development Centre of The  Organisation  for  Economic Cooperation and Development.