## ANALISIS YURIDIS TERHADAP E – PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Iwan Kurniawan *

## Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau

## Abstract
Procurement of Government Goods & Services is an activity to obtain goods and services  by  Ministries,  Institutions,  Regional  Work  Units,  other  Institutions. Procurement  of  government  goods  /  services  electronically  can  be  done  through e-tendering  or  e-purchasing.  With  the  procurement  of  goods  and  services,  the government  opens  opportunities  as  well  as  challenges  for  Indonesian entrepreneurs, including Micro, Small and Medium Enterprises. The government should  take  an  important  role  in  supporting  Micro,  Small  and  Medium Enterprises with efforts to foster a conducive business climate for businesses and support the development of Micro, Small and Medium Enterprises. Keywords: Micro and Small and Medium Enterprises, E-Purchasing.

## Abstrak
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  merupakan  aktivitas  dalam  rangka mendapatkan  barang  dan  jasa  oleh  Kementerian,  Lembaga,  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah,  Institusi  lainnya.Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara elektronik dapat dilakukan melalui eTendering atau e-Purchasing. Dengan adanya pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  membuka  peluang  sekaligus  tantangan bagi pengusaha Indonesia termasuk Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.Pemerintah  seharusnya  mengambil  peran  yang  penting  dalam mendukung  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dengan  upaya  untuk menumbuhkan  iklim  berusaha  yang  kondusif  bagi  pelaku  usaha  dan  memberi dukungan terhadap berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah, E – Purchasing.

## A. Latar Belakang Masalah
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  merupakan  aktivitas  dalam  rangka mendapatkan  barang  dan  jasa  oleh  Kementerian,  Lembaga,  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah,  Institusi  lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan  sampai  dengan  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh barang  dan  jasa.  Prosedur  mengenai  tata  cara  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  diharapkan  dapat  meningkatkan  iklim  investasi  yang  kondusif, efisiensi  belanja  negara,  dan  percepatan  pelaksanaan  APBN/APBD.  Selain  itu Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  yang  berpedoman  pada  Peraturan
* Alamat korespondensi : aprilduapuluhenam@gmail.com
Presiden  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  keberpihakan  terhadap  industri nasional.
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara elektronikmelalui E-Tendering atau E-Purchasing .Dengan  adanya  pengadaan barang/jasa  pemerintah  membuka  peluang  sekaligus  tantangan  bagi  pengusaha Indonesia  termasuk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  diselenggarakan  secara  menyeluruh,  optimal  dan  berkesimbugan serta memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  nasional  banyak  mengalami  masalah, khususnya  dalam  bidang  manajemen,  baik  manajemen  produksi,  pemasaran, maupun  sumber  daya  manusia  serta  masalah  pembiayaan.  Dalam  kaitannya dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah sangat  sulit  untuk  bersaing  dari  pelaku  bisnis  raksasa  yang  notabene  memiliki mesin produksi yang kuat serta modal yang besar.Acap kali pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak mampu bersaing dengan usaha besar karena terkendala persoalan-persoalan pendanaan dan sumber daya manusia.
Berdasarkan  permasalah  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang “ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP E  –  PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA”.

## B. Perumusan Masalah
1. Apakah  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  memberikan  pengaturan  tentang  kesempatan UMKM dalam sistem e – purchasing ?
2. Bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  yang  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  dirumuskan diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Normatif.Penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang  mengkaji studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  seperti peraturan  perundang-udangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat berupa  pendapat  para  sarjana.Penulis  akan  melakukan  penelitian  dengan mengambil  beberapa  ide  dari  Peter  Mahmud  namun  sebagian  besar  akan mengikuti  pola  umum  yang  banyak  dilakukan  di  sekolah  hukum  di  Indonesia dengan tetap mengacu pada pola penelitian dalam studi politik hukum.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu dengan  cara  mengumpulkan  (dokumentasi)  data  sekunder  berupa  pendapat  para
ahli,  tulisan-tulisan  dalam  buku  ilmiah,  dokumen,  arsip,  literatur,  makalah,  dan bahan  kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan  erat  dengan  masalah  yang  penulis teliti.Peneliti melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat  digunakan  untuk  menganalisis  perlindungan  hokum  terhadap  usaha  mikro kecil dan menengah.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (umum-khusus),  yaitu  dengan menjabarkan,  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan  data  yang  diperoleh berdasarkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori,  pengertian-pengertian hukum  dan  doktrin-doktrin  yang  ada  dalam  dokumen,  Peraturan  Perundang- undangan,  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada.  Analisis  data  dilakukan secara  bertahap,  sehingga  kekurangan  data  penelitian  secepatnya  dapat  diketahui dan  sesegera  mungkin  dilengkapi  dengan  melakukan  penelitian  ulang  guna pengambilan data tambahan untuk melengkapi kekuarangan data tersebut. Penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  adalah  membandingkan  peraturan- peraturan,  ketentuan-ketentuan,  dan  buku  referensi,  serta  data  yang  diperoleh, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan  gambaran menyeluruh  tentang  aspek  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan diteliti.Pada garis besarnya penelitian ini mengambil metode sebagai berikut:
1.  Pendekatan penelitian.
a. Statute  approach :  untuk  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dengan fokus pada UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibandingkan dengan  peraturan  perundangan-undangan  lain  dengan  hirarki  sederajat  dan  di atasnya,
b. Conceptual  Approach :  untuk  menelaah  isu  hukum  atau  gejala  yang  timbul dianalisa dengan teori hukum yang dijadikan pisau analisis.
2.  Diuraikan secara kualitatif.
a.  Variable-variable dianalisa dengan menggunakan teori yang obyektif.
b.  Pola-pola  yang  dianalisa  adalah  gejala-gejala  masyarakat  yang  ditimbulkan oleh pemberlakuan suatu peraturan hukum.
c.  Interpretasi  menurut  bahasa  yaitu  suatu  penafsiran  yang  didasarkan  atas  arti dari suatu kata atau bahasa.
d.  Interpretasi  sistematis  yaitu  suatu  penafsiran  yang  dilakukan  dengan menghubungkan satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya.
e.  Interpretasi  historis  yaitu  suatu  penafisran  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisa sejarah suatu aturan perundang-undangan.
f.  Interpretasi  komparatif  yaitu  suatu  penafsiran  yang  dilakukan  dengan  cara membanding berbagai sumber hukum.
g.  Argumentum  per  analogiam  yaitu  suatu  penafisiran  yang  dilakukan  melalui suatu cara analogi.
Berdasarkan  penguraian  di  atas,  penulis  akan  menganalisis  hasil  pengumpulan data secara kualitiatif yang akan menjelaskan tentang :
a. Menganalisi  dan  menemukan  pengaturan  tentang  kesempatan  UMKM  dalam sistem e – purchasing pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b. Menganalisis  dan  menemukan  peran  negara  dalam  memberikan  perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pergaulan  antar  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  saling  mempunyai kepentingan.  Kepentingan  tersebut  ada  yang  sama  dan  ada  yang  bertentangan antara  satu  sama  lain.  Dalam  konteks  pertentangan  kepentingan  masyarakat  ini akan  menimbulkan  persoalan  wajar  dan  tidak  wajar,  patut  dan  tidak  patut,  yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak asasi manusia.
Menurut  teori  konvensional,  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan  keadilan (rechtgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan  kepastian  hukum (rechtszekerheid ).  Dalam  hal  mewujudkan  keadilan,  Adam  Smith  (1723-1790), Guru  Besar  dalam  bidang  filosofi  moral  dan  sebagai  ahli  teori  hukum  dari Glasgow  University  pada  tahun  1750  telah  melahirkan  ajaran  mengenai keadilan( justice) .  Smith  mengatakan  bahwa:  “tujuan  keadilan  adalah  untuk melindungi diri dari kerugian” ( the end of justice is to secure from injury) .
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang  merata  material  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pembangunan  nasional  yang  mencakup  seluruh  aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.Masyarakat  menjadi  pelaku  utama  pembangunan,  dan  pemerintah berkewajiban  mengarahkan,  membimbing,  melindungi,  serta  menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu memperluas  lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  berperan  dalam mewujudkan  stabilitas  nasional.  Selain  itu,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah adalah  salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh kesempatan  utama,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Dalam  perspektif  perkembangannya,  UKM  dapat  diklasifikasikan  menjadi  4 (empat) kelompok yaitu :
a. Livelihood  Activities ,  merupakan  UKM  yang  digunakan  sebagai  kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima;
b. Micro Enterprise , merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan;
c. Small  Dynamic  Enterprise ,  merupakan  UKM  yang  telah  memiliki  jiwa kewirausahaan dann mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor;
d. Fast  Moving  Enterprise ,  merupakan  UKM  yang  telah  memiliki  jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  merupakan  basis  ekonomi  kerakyatan.  Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas  lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas kepada  masyarakat,  berperan  dalam  proses  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  berperan  dalam mewujudkan stabilitas Negara.
Salah satu keunggulan UKM adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang untuk  berinovasi  untuk  menerapkan  teknologi  baru  ketimbang  perusahaan- perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil-menengah.Sesungguhnya  ini  peluang  bagi  kta  untuk  turut  berkecimpung  di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi riil.
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai  masalah.  Beberapa  masalah  umum  yang  dihadapi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  yaitu  keterbatasan  modal,  kesulitan  bahan  baku  dengan  harga terjangkau  dan  kualitas  yang  baik,  keterbatasan  teknologi,  sumber  daya  manusia yang  dengan  kualitas  baik,  informasi  pasar  dan  kesulitan  pemasaran.  Tingkat intensitas  dan  sifat  dari  masalah-masalah  tersebut  bisa  berbeda  tidak  hanya menurut  jenis  produk,  atau  pasar  yang  dilayani,  tetapi  juga  berbeda  antar  lokasi atau wilayah, sektor atau antar subsektor, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama.
Selain  permasalahan  diatas,  ada  beberapa  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi perkembangan  industri  kecil  menengah,diantaranya  sangat  terbatasnya  fasilitas dalam mengembangkan akses pasar bagi produk-produk industri kecil menengah, kurangnya  keterpaduan  kebijakan,  konsisten,  serta  komitmen  dari  para  pembuat keputusan  dalam  mengembangkan  usaha  kecil  dan  menengah,  terbatasnya dukungan  dari  lembaga  keuangan  dalam  memberikan  pinjaman  lunak,  belum meluasnya  sikap  keberpihakan  konsumen  dalam  negeri  untuk  memilih  produk dalam  negeri,  belum  memadainya  dukungan  infrastruktur  terhadap  sentra-sentra produksi  ndustri  kecil  menengah  seperti  dalam  hal  lahan,  listrik,  komunikasi, penampungan  limbah  yang  tidak  membahayakan  lingkungan,  serta  lemahnya kemitraan dan solidaritas pengusaha besar terhadap pengusaha keci sehingga tidak terciptanya keterkaitan industri antar industri besar dan industri kecil menengah.
Seiring  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  pesat  disertai  dengan pengembangan  otonomi  daerah,  kebutuhan  pemerintah  akan  penyelenggaraan pemerintahan  turut  meningkat.  Kebutuhan  pemerintah  tersebut  dapat  secara
materiil  maupun  non  materiil.  Kebutuhan  tersebut  terwakili  melalui  proses pengadaan barang/jasa.
Pengaturan  mengenai  tata  cara  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  diharapkan dapat  meningkatkan  iklim  investasi  yang  kondusif,  efisiensi  belanja  negara,  dan percepatan  pelaksanaan  APBN/  APBD.  Selain  itu,  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  ditujukan  untuk  meningkatkan  keberpihakan  terhadap  industri nasional  dan  usaha  kecil,  serta  menumbuhkan  industri  kreatif,  inovasi,  dan kemandirian  bangsa  dengan  mengutamakan  penggunaan  industri  strategis  dalam negeri.Kebijakan  umum  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  bertujuan  untuk mensinergikan  ketentuan  Pengadaan  Barang/Jasa  dengan  kebijakan-kebijakan  di sektor lainnya.
Langkah-langkah  kebijakan  yang  akan  ditempuh  Pemerintah  dalam  Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi :
a. peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya;
b. untuk  memperluas  kesempatan  kerja  dan  basis  industri  dalam  negeri  dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
c. kemandirian industri  pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
d. peningkatan  peran  serta  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  koperasi  kecil  dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
e. Perhatian  terhadap  aspek  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  secara  arif  untuk  menjamin  terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
f. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
g. Penyederhanaan  ketentuan  dan  tata  cara  untuk  mempercepat  proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
h. Peningkatan  profesionalisme,  kemandirian,  dan  tanggung  jawab  para  pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa;
i. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
j. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
k. Penumbuhkembangan  industri  kreatif  inovatif,  budaya  dan  hasil  penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
l. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
m. Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
n. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  pihak pemerintah  yang  diwakili  oleh  Pengguna  Anggaran  untuk  mendapatkan barang/jasa  yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai  dengan ketentuan  agar  dicapai  kesepakatan  mengenai  harga,  waktu  dan  kualitas barang/jasa.
Dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  UMKM  memilki  peran,  antara lain :
a. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran serta usaha kecil;
b. Pemaketan  dilakukan  dengan  menetapkan  sebanyak  banyaknya  paket  untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha  yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
c. Nilai  paket  Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  paling banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah),  dicadangkan dan  peruntukannya  bagi  usaha  kecil,  kecuali  untuk  paket  pekerjaan  yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;
d. LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha  kecil  dengan  mencantumkan  barang/jasa  produksi  usaha  kecil  dalam katalog elektronik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  bahwa  K/L/D/I  wajib melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  untuk  sebagian/seluruh paket-paket  pekerjaan  pada  Tahun  Anggaran  2011.  Ketentuan  teknis  operasional pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  LKPP Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE), Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang e-Tendering ,  Peraturan Kepala  LKPP  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Standar  Dokumen  Pengadaan Barang/Jasaa  Pemerintah  Secara  Elektronik.  Terhadap  informasi,  transaksi elektronik  pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik  ( e-procurement )  dapat dilakukan  dengan e-Tendering atau e-Purchasing . e-Tendering merupakan  tata cara  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan  secara  terbuka  dan  dapat diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem  pengadaan elektronik  dengan  cara  menyampaikan  satu  kali  penawaran  dalam  waktu  yang telah  ditentukan.  Sedangkan e-Purchasing merupakan  tata  cara  pembelian barang/jasa  melalui  sistem  katalog  elektronik. E-Tendering tersebut  dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Manfaat  dari e-procurement dapat  dirasakan  oleh  rekanan  dan  juga pemerintah.Bagi  rekanan,  mereka  tidak  perlu  bolak-balik  untuk  memberikan keterangan  berkas-berkas  terkait  yang  dibutuhkan  serta  tidak  perlu  memfotokopi berkas-berkas.Jika  ada  masalah  atau  hal-hal  yang  masih  belum  dimengerti, rekanan  bisa chatting dengan  petugas  untuk  mempertanyakan  semua  hal  terkait dengan  pengadaan.  Selain  itu,  rekanan  cukup  datang  sekali  ke  LPSE  untuk mendapatkan account  number yang  akan  digunakan  untuk  mengikuti  lelang. Setelah  itu,  pengiriman  berkas  dapat  dilakukan  di  rumah  tanpa  harus  datang  ke LPSE.
Sedangkan manfaat untuk pemerintah adalah bisa mendapatkan barang/jasa yang lebih  kompetitif  dan  berkualitas  dengan  adanya  pengadaan  lelang  secara
elektronik.Selain  itu,  pemerintah  juga  mendapatkan  keuntungan  terkait  praktik transparansi  dan  akuntabilitas  pelayanan.Dengan  adanya e-procurement ini kinerja  pemerintah  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  cenderung  lebih  efektif dan efisien daripada melalui cara manual. E-procurement ini juga dapat mencegah praktek  korupsi  yang  sering  terjadi  pada  pengadaan  barang/jasa  karena  antara petugas  dan  rekanan  tidak  dapatbertemu  langsung.Hal  ini  menghalangi  rekanan maupun  petugas  untuk  bermain  curang  dalam  penentuan  pemenang  pengadaan barang/jasa.
Pengadaan  barang  jasa  Pemerintah  yang  bersih  menggunakan  E-purchasing menjadi  jalan keluar untuk membantu  pemberantasan korupsi.E-purchasing  yang menggunakan  e-catalogue  sangat  menyulitkan  para  oknum  termasuk  penyedia yang ingin berlaku curang. Harga dan spesifikasi teknis serta merk dan yang telah tertera  akan  sangat  menyulitkan  untuk  mengelabui  dengan  melakukan  markup harga.  Untuk  penyedia  yang  terdaftar  di  e-catalogue  telah  dilakukan  verifikasi yang  ketat  oleh  LKPP  selaku  institusi  yang  mengelola e-catalogue .  LKPP  telah membuat  suatu  data  base  tentang  penyedia  yang  handal  yaitu  Sistem  Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) ini dapat  diketahui performance penyedia  dalam  aktifitas  pengadaan  barang  jasa Pemerintah  dan  tentunya  penyedia  akan  selalu  menjaga  kinerja  dan  nama  baik agar tetap ikut serta dalam pembangunan Indonesia. E-Purchasing sejatinya adalah bagian  dari  kebijakan  penyederhanakan  aturan  dan  tata  cara  yang  sudah  barang tentu tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pelelangan/seleksi umum sebagai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
Dilihat  dari  jumlah  dan  variannya,  produk-produk  di  e-katalog  mengalami peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Pertama  kali  diperkenalkan  tahun  2012 dengan  hanya  memuat  puluhan  produk  kendaraan  bermotor  roda  empat,  kini jumlahnya  melebihi  60  ribu  produk  dengan  nilai  transaksi  lebih  dari  76  triliun. Angka  ini  dipercaya  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  kebutuhan  belanja pemerintah seiring perkembangannya, sejumlah tantangan dihadapi oleh LKPP.
E-purchasing memiliki  banyak  keunggulan  dan  kemudahan  yang  ditawarkan. Selain bebas prosedural yang rumit, personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan  akan  lebih  mudah  dalam  pelaksanaannya.  Tidak  perlu  proses  lelang yang  panjang,  karena  sudah  tersusun  secara  elektronik.  Tidak  perlurepot menyusun  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  karena  tinggal  membeli  barang  atau jasa  yang  tertera  di  katalog  sesuai  dengan  harga  yang  sudah  terpublikasikan. Selain itu harga barang atau jasa yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan, bahkan lebih murah dari harga pasaran secara umum.
E-purchasing pastinya akan menutup peluang terjadinya pelelangan gagal, karena produsen barang atau jasa yang tercantum di dalam katalog sudah menjamin akan ketersediaan barang atau jasa  yang ditawarkan berikut dengan harganya. Adanya kemudahan  dan  keunggulan  inilah  yang  menyebabkan  terbukanya  peluang  bagi penyedia  barang  atau  jasa  khususnya  yang  bertindak  sebagai  produsen,  dengan terdaftar  dalam  katalog  elektronik  maka  penyedia  barang  atau  jasa  secara
langsung  mempromosikan  produk  mereka  secara  gratis  kepada  seluruh  instansi pemerintah (K/L/D/I) yang ada di Indonesia.
E-Purchasing merupakan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang dilakukan  secara  elektronik  terutama  berbasis  web  atau  internet.  Instrumen  ini memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi  dan  informasi  meliputi  pemilihan penyedia secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
Kebijakanimplementasi E-Procurement dilakukan  dengan  cara  mengoptimalkan pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  mewujudkan  good  governance melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkanya sistem E-Procurement  adalah  untuk  memberikan  media  proses  pengadaan  barang  yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel.
Namun  dibalik  kecanggihan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui E- Purchasing ada  sisi  lain  yang  perlu  mendapatkan  perhatian,  yaitu  kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam  berkompetisi  di  sistem katalog elektronik.Kekurangan  dalam  hal  pemodalan,  tenaga  kerja  dan  bahan  baku membuat  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  akan  sangat  sulit  bersaing  dengan pebisnis  raksasa  dalam  hal  penentuan  harga  suatu  produk.  Kemampuan  sumber daya yang kuat dari perusahaan-perusahaan besar, memberikan implikasi terhadap rendahnya harga yang ditawarkan perusahaan-perusahaan besar tersebut.
Akumulasi  modal merupakan ukuran  yang digunakan untuk  melihat proses  yang menandai  berkembang  atau  tidaknya  suatu  unit  usaha.  Di  dalam  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah,  pengertian  akumulasi  modal  tersebut  tidak  hanya  diukur dari  adanya  peningkatan  skala  usaha  tetapi  juga  dapat  dilihat  melalui  adanya peningkatan kesejahteraan bangsa.Hanya saja perlu diamati apakah bentuk-bentuk peningkatan usaha maupun kesejahteraan keluarga tersebutmerupakan sumbangan dari usaha yang bersangkutan ataukah disebabkan adanya subsidi dari pendapatan lainnya.  Secara  umum  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  tidak  dapat mengakumulasi modal dibandingkan pelaku-pelaku usahalainnya yang lebih besar di  jalur  penyediaan  bahan  baku,  jalur  pemasaran  produk,  dan  jalur  pemodalan. Terdapat  pola  relasi  yang  mengeksploitasi  kelompok-kelompok  pelaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.Pada setiap pelaku usaha  di  dalam rantai komoditas dan pola-pola eksploitatif yang menjadi penyebab adanya perbedaan kemampuan akumulasi modal tersebut.
Rantai  hulu  hilir  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  terdapat  hubungan eksploitatif  yang  menyebabkan  sekelompok  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  tidak  dapat  mengakumulasi  modal.  Relasi  eksploitatif  dapat  terjadi ketika  sekelompok  orang  atau  pelaku  memiliki  kekuasaan  atau  privilege  yang lebih  besar  dibandingkan  pihak  lain,  sehingga  pelaku  yang  bersangkutan  dapat menentukan  aturan  main  dan  kondisi  hubungan  yang  menguntungkan  dirinya sendiri.  Ketimpangan  kekuasaan  tersebut  kemudian  cenderung  dimanfaatkan untuk mengeksploitasi usaha yang lemah.
Nurul  Widyaningrum  menyatakan  terdapat  2  (dua)  pola  eksploitasi  yang  terjadi pada  rantai  hulu  hilir  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.Pola  pertama  adalah
eksploitasi  yang  terjadi  terhadap  kelompok  lebih  miskin  melalui  penciptaan ketergantungansecara ekonomi maupun secara sosial.Kemiskinan dan kerentanan kelompok  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  salah  satunya  ditandai  oleh ketidakcukupan  pendapatan  mereka  dari  satu  sumber  penghasilan  saja  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakcukupan pendapatan ini yang kemudian menyebabkan  rumah  tangga  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  harus  mencari sumber  penghasilan  lain  di  luar  usaha  yang  digeluti  oleh  mereka.  Selain itu,ketidakcukupan  penghasilan  tersebut  juga  membuat  rumah  tangga  itu  tidak memiliki  tabungan  maupun  bentuk  investasi  yang  dapat  digunakan  sebagai cadangan dihari-hari mendatang pada saat terjadi guncangan dalam rumah tangga mereka,  sehingga  harus  mencari  tambahan  penghasilan  maupun  pinjaman  untuk dapat menutupi pengeluaran ekstra tersebut.
Sementara  pola  kedua  adalah  pola  eksploitasi  yang  terjadi  melalui  penciptaan struktur  pasar  yang  monopolitis  (penjual  tunggal)  atau  monopsonistis  (pembeli tunggal)  atau  penuh  dengan  perilaku  mafia,  sehingga  terjadi  penekanan  melalui mekanisme penentuan harga dan penyediaan barang secara sepihak.Monopoli dan perilaku  mafia  yang  ada  pada  rantai  perdagangan  ditandai  dengan  adanya sekelompok  pelaku  yang  menguasai  jalur  pengangkutan  produk  serta  hubungan yang  erat  dengan  pelaku  pasar  akhir  yang  menyebabkan  pelaku  lain  sulit  untuk masuk.
Dalam  kaitannya  dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  melalui  metode e- purchasing yang  tidak  memberikan  pembatasan  nilai  pekerjaan,  maka  tentunya PPK  atau  Pejabat  Pengadaan  akan  dituntut  untuk  memperoleh  barang/jasa  yang penawarannya di dalam katalog elektronik terendah/termurah. Hal ini dikarenakan tuntutan untuk melakukan penghematan anggaran negara yang dipergunakan.Pelaku  usaha  yang  menjalin  kerja  sama  dengan  LKPP  terhadap produk  yang  dimuat  di  dalam  katalog  elektronik,  mayoritas  ialah  perusahaan- perusahaan  besar  yang  memiliki  kemampuan  sumber  daya  di  atas  kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  dalam  rangka  melindungi  subjek- subjek  hukum  dengan  norma-norma  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (hukum  positif)  dan  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  dengan  suatu sanksi.Dengan  menggunakan  teori  perlindungan  hukum,  seharusya  negara  dapat memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat.Sebagai  bentuk  perlindungan hukum,  negara  dituntut  untuk  bisa  menjamin  setiap  warga  negara  mendapatkan hak-hak  yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum  serta  melindungi  subjek- subjekhukum  dengan  norma-norma  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (hukum  positif)  dan  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  dengan  suatu sanksi.
Dalam  kaitannya  dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  negara  wajib membuat peraturan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada usaha mikro,  kecil  dan  menengah  untuk  mengukuti  pengadaan  barang/jasa  pemerintah dengan  sistem  e-purchasing  dengan  jalan  membatasi  perusahaan  dengan
klasifikasi  besar  dapat  terlibat  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dengan sistem e-purchasing sampai dengan batas nilai tertentu.
Sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  untuk berkontribusi  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  seharusnya  pemerintah yang  diwakili  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  membuat  regulasi  tentang  pengadan barang/jasa  pemerintah,  membuat  pengaturan  yang  memberikan  batasan  nilai tertentu  yang  mewajibkan  bagi  setiap  instansi  pemerintah  yang  menggunakan metode e  –  purchasing ,  untuk  menggunakan  produk/jasa  dari  pelaku  –  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Berikan  kesempatan  kepada  sesama  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  untuk  bersaing  dari  sisi  kualitas  dan  harga barang/jasa yang mereka tawarkan tanpa harus melibatkan pelaku usaha besar.
Perkembangan  usaha  rakyat  tidak  akan  terlepas  dari  persoalan  politik,  ekonomi dan hukum. Persoalan politik berkaitan dengan praktik kehidupan berbangsa dan negara  oleh  pemerintah  demokrasi,  persoalan  ekonomi  dalam  upaya  menata  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui  kegiatan  ekonomi  yang  baik  serta persoalan  hukum  untuk  mencapai  tujuan  nasional  yang  dicita-citakan.  Semua saling  bersinergi  (berkaitan)  dalam  segenap  aspek  persoalan  bangsa  dan  negara yang mengalami reformasi menuju masa depan yang lebih baik.
Melihat  begitu  hegemoniknya  proses  liberalisasi  ekonomi,  maka  diperlukan perlindungan  agar  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  tetap  berkembang  dan memilki  daya  saing.  Kurangnya  perlindungan  hokum  terhadap  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah,  membuat  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  MenengahIndonesia mengalami  kesulitan  dalam  berkembang.  Sayangnya,  fakta  tersebut  seringkali malah  disalahpahami  Pemerintah,  dunia  usaha  dan  masyarakat.  Modal  yang terbatas,  kualitas  SDM,  kelemahan  penguasaan  teknologi  malah  dilihat  sebagai kekurangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ketimbang dilihat sebagai akibat yang  timbul  dari  tidak  adanya  perlindungan (protection) dan  pemberdayaan (empowerment) yang  memadai.    Padahal,  siapapun  tahu  jika  kebijakan  politk pemerintah secara makro seringkali salah arah dan tidak tepat sasaran dan kurang melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari persaingan bisnis.
Apabila Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi  berdiri  dama  tinggi,  duduk  sama  rendah,  dengan  usaha  yang  jauh  lebih besar.  Perlindungan  menjadi  kata  kunci  penting  bagi  usaha  kecil,  mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar.
Prinsip  perlindungan  dalam  hukum  ekonomi  terutama  kegiatan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah adalah mencakup :
a. Prinsip  ekonomi  dalam  UUD  1945,  prinsip  ini  seperti  dirumuskan  oleh  the founding  father  atau  pembentuk  UUD  1945  yang  telah  memikirkan  dengan matang  bangunan  ekonomi  bagi  bangsa  Indonesia,  melalui  prinsip ekonomiguna  mencapai  tujuan  nasional  yaitu  masyarakat  adil  dan  makmur.
Artinya  kemakmuran  rakyat  dapat  diperoleh  melalui  kegiatan  ekonomi  yang betul-betul sehat dan jauh dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat;
b. Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan  (3)  UUD  1945  diatur  mengenai  penguasaan  negara  atas  cabang-cabang produksi  yang  memenuhi  kepentingan  nasional.  Penguasaan  sebagai  bentul daripada  kepentingan  nasional.  Penguasaan  Negara  atas  cabang-cabang produksi tersebut  didasarkan pada upaya untuk  dapat  melindungi  kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer dan perilaku pengusaha tidak baik  yang  menguasai  sumber  daya  di  dalam  bentuk  monopoli.  Perlu dikemukakan  bahwa  prinsip  perlindungan  kepentingan  nasional  yang ditetapkan  berarti  ada  kepentingan  umum  yang  tidak  boleh  bersifat kontraproduktif terhadap asas kebebasan berkontrak. Artinyademi kepentingan umum dan nasional, ruang gerak kebebasan berkontrak bagi para pelaku usaha tidak semakin sempit dalam kegiatan bisnis. Apabila ini terjadi, sama saja tidak ada  pengakuan  negara  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak,  sekalipun  untuk perlindungan kepentingan umum/nasional, karena mematikan pengusaha dalam berbisnis;
c. Prinsip  perlindungan  dalam  hokum  internasional  dan  hukum  perdata.  Selain aspek  hukum  nasional  yang  berupaya  meningkatkan  kemampuan  daya  saing produk  barang  dan  jasa  dalam  negeri,  perekonomian  nasional  juga  harus memperhatikan  prinsip  perlindungan  hukum  internasional.  Perlindungan iniakan  mempengaruhi  reputasi  ekonomi  dan  perlakuan  negara  lain  terhadap kegiatan  pemasaran  produk-produk  Indonesia,  baik  di  dalam  maupun  luar negeri.  Perlindungan  hukum  internasional  dan  hukum  perdata  internasional dalam kerangka perdagangan antar negara melalui pelbagai sarana transportasi dan  komunikasi  saling  menghormati  berdasarkan  perjanjian  internasional  dan prinsip  pacta  sunt  servanda,  yaitu  perjanjian  yang  telah  disepakati  berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang menyelenggarakan perjanjian;
d. Prinsip  perlindungan bagi  golongan ekonomi lemah. Berbagai  ketentuan  yang mengatur  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  selama  ini menunjukkan  perhatian  pemerintah  terhadap  pengusaha  kecil.  Di  antara ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  untuk  pengusaha kecil,  sehingga  pembinaan  pasar  bagi  usaha  kecil  harus  merupakan  suatu sistem  terpadu,  karena  pengembangannya  tergantung  dari  interaksi  unsur organisasi dari para pengusaha kecil dan komponen pendukung dari kebijakan eknomi  pemerintah,  usaha  menengah  dan  usaha  besar  yang  dapat  saling membantu dan mempengaruhi;
e. Prinsip  perlindungan  kepentingan  nasional  dalam  GATT.  Kepentingan ekonomi nasional suatu negara perlu dilindungi dari praktik bisnis curang, baik yang  dilakukan  oleh  pengusaha  di  dalam  negeri  maupun  pengusahaasing. Begitu  juga  oleh  Negara  industri  maju  terhadap  negara  berkembang  melalui kebijakan  ekonomi  yang  dapat  menghalangi  masuknya  barang  ekspor  dan impor  ke  negara  tersebut.  Prinsip  dan  perlindungan  kepentingan  nasional  ini tetap  diakui  di  dalam  ketentuan  GATT  sebagai  bentuk  pengecualian  dari
prinsip  umum  terhadap  industri  dan  negara  tertentu  pada  kegiatan  ekonomi dunia;
f. Prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat.  Kegiatan  bisnis  modern  yang  ketat  dan penuh persaingan menimbulkan perlakuan kurang adil dan sering dialami oleh pihak ekonomi lemah. Pengusaha  yang kuat  danserakah dengan berbagai  cara berusaha  untuk  menguasai  pasar  nasional,  regional  dan  internasional.  Praktik curang  tidak  hanya  dilakukan  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige  daad )  dalam  hukum  perdata,45  akan  tetapi  juga  berupa penyalahgunaan  hak  yang  merugikan  bagi  pengusaha  dan  negara-negara berkembang  mengekspor  produk  berupa  bahan  mentah,  barang  setengah  jadi atau  kerajinan.  Bentuk  persaingan  curang  ( unfair  competition )  tidak  dapat ditolerir dan perlu dicegah dan dikurangi di dalam kegiatan bisnis, baik melalui peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam  bentuk  putusan  hakim  dan kebijakan  ekonomi  pejabat  eksekutif.  Klausula  kontrak  bisnis  yang  curang secara nyata melahirkan keuntungan tidak wajar atau tidak sebanding besarnya pada satu  pihak. Sebaliknya, pihak-pihak  yang lain  karena ketidaktahuan  atau kelemahan  tertentu  yang  dihadapinya  semakin  terdesak  kedudukan ekonominya dalam angka persaingan pasar
Berdasarkan  kebijakan  yang  ada,  maka  yang  terpenting  adalah  penciptaan  iklim usaha kecil. Hal ini dirumuskan Pasal 8 huruf G Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995  tentang  Usaha  Kecil  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  yang dilakukan melalui penetapan  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  perlindungan  bagi  ekonomi  lemah. Namundalam  undang-undang  tersebut  tidak  ditegaskan  tentang  bentuk  peraturan perundang-udangan  yang  harus  dikeluarkan  untuk  dapat  mengatur  dan melaksanakan  lebih  lanjut  mengenai  perlindungan  yang  harus  diberikan  kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kekurangan  dalam  hal  pemodalan,  tenaga  kerja  dan  bahan  baku  membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan sangat sulit bersaing dengan pebisnis raksasa  dalam  hal  penentuan  harga  suatu  produk.  Kemampuan  sumber  daya yang  kuat  dari  perusahaan-perusahaan  besar,  memberikan  implikasi  terhadap rendahnya  harga  yang  ditawarkan  perusahaan-perusahaan  besar  tersebut. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa  pemerintah melalui metode e –  purchasing ,  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tidak  memberikan pembatasan nilai pekerjaan, maka tentunya PPK atau Pejabat Pengadaan akan dituntut  untuk  memperoleh  barang/jasa  yang  penawaran  terdendah  di  dalam katalog  elektronik.  Hal  ini  dikarenakan  tuntutan  untuk  melakukan penghematan  anggaran  negara  yang  dipergunakan.  Karena  tidak  adanya peraturan  yang  membatasi  usaha  besar  untuk  terlibat  dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah  dengan  sistem e-purchasing ,  membuat  Usaha  Mikro
Kecil  dan  Menengah  kesulitan  untuk  dapat  menjadi  penyedia  dalam  proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Apabila  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  tidak  diberikan  perlindungan hukum  oleh  pemerintah,  maka  dapat  dipastikan  Usaha  Mikro,  Kecil danKeterbatasan  menemukan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian ini.
3. Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai  otoritas  yang memiliki kewenangan dalam merusmuskan regulasi terkait dengan pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah,  seharusnya  dapat  melahirkan  peraturan-peraturan yang  memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  untuk  dapat  saling  bersaing  dengan  jalan  membatasi  pelaku  usaha besar untuk  bisa mengikuti  pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode e - purchasing sampai dengan nilai tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) , Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk., 2002.
Ade  Komarudin, Politik  Hukum  Integratif  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah, Kebijakan Negara  Membuat  Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah Maju  dan Berdaya Saing, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014.
Adrian  Sutedi ,  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya.Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1981
Budiono  Kusumohamidjojo,  yang  dikutip  Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
Djumialdji, Hukum  Bangunan  Dasar-Dasar  Hukum  Dalam  Proyek  dan  Sumber DayaManusia, Jakarta, Rhineka Cipta,1996
Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Masyarakat,  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial , Bandung, PT. Refika Aditam, 2007
Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  PT.  Suryandaru Utama, Semarang, 2005
H.  Hikmat, Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat ,  Bandung,  Humaniora  Utama Press, 2010
Hardjowijono, Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia .Jakarta, Indonesia Procurement Watch, 2010
Isbandi  Rukminto  Adi.. Intervensi  komunitas  pengembangan  masyarakat  sebagai upaya pemberdayaan masyarakat . Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
Joko  Widodo, Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik , Malang, Bayumedia Publising, 2007
Julius Bobo, Transformasi Ekonomi Rakyat , Jakarta, Cidesindo, 2003
Kusmuljono, Menciptakan kesempatan rakyat berusaha. Bogor, IPB Press, 2009
M.  Oos.  Anwas, Pemberdayaan  Masyarakat  di  era  Global ,  Bandung,  Alfabeta, 2013
Mohammad  Hafzah,  Kemitraan  usaha:  strategi  dan  konsepsi,  Jakarta,  Pustaka Sinar Harapan, 1999
Much.Nurachmad,  Buku  Pintar  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Jakarta, Visimedia, 2011
Musa  Hubeis,  Prospek  Usaha  Kecil  Dalam  Wadah  Inkubator  Bisnis,  Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009
Nurul  Widyaningrum,  Pola-Pola  Eksploitasi  Terhadap  Usaha  Kecil,  Yogyakarta, Yayasan Akatiga, 2003
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada, 2005
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat  Indonesia, Surabaya, PT.
Bina Ilmu, 1987
R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2002
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar),  Yogyakarta: Liberty, 1991
Tulus  T.H  Tambunan,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia  Beberapa  Isu Penting, Jakarta, Salemba Empat, 2002
Tulus  T.H  Tambunan,  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  di  Indonesia,  Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009
W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Cetakan  IX,  Jakarta, Balai Pustaka, 1986
Zuhal,  Knowledge    and    Innovation    Platform    Kekuatan    Daya    Saing,  Jakarta, Gramedia, 2010

## Jurnal
Ari  Ratna  Kurniastuti, “Perlindungan  Hukum  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  Dari  Dampak  Adanya  Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)” , Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, 2013.
Arief Rahmana, Peranan Tekhnologi Informasi dalam Peningkatang Daya Saing Usaha  Kecil  Menengah ,  Seminar  Teknologi  Informasi  (SNATI),
Yogyakarta, ISSN: 1907-5022, 2009
Bismar  Nasution, Hukum  Perusahaan ,  Program  Magister  Hukum,  Program Pascasarjana USU, Medan, 2003,
Bismar  Nasution, Mengkaji  Ulang  Sebagai  Landasan  Pembangunan  Ekonomi , Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar USU, Medan, 2004
Cornelis  Rintuh  dan  Miar, Kelembagaan  dan  Ekonomi  Rakyat ,  Edisi  Pertama, Yogyakarta, Fak. Ekonomi UGM,  2005
Denny Sanjaya, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang
Dilakukan  Dinas  Pendidikan  Kota  Tanjungbalai  Ditinjau  Dari  Peraturan Presiden  Nomor  54Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta , Jurnal Hukum Ekonomi, 2013
Departemen  Koperasi, PDB,  Investasi,  Tenaga  Kerja,  Nilai  Ekspor  UKM  di Indonesia. Jakarta, Depkop. 2008
Glen  Glenardi, Peran  Perbankan  dalam  Pengembangan  Keuangan  Mikro , Jakarta,Diskusi kelompok C2 Temu Nasional Bazar Pengembangan Mikro,
2002
I  Dasi  Astawa  Nengah. Pemberdayaan  UKM  dan  Koperasi  di  Kabupaten Jembrana Provinsi Bali . Jurnal Ekonomi/Tahun XXI, No.01, 2007
R. Marhadi, Ekonomi kerakyatan  keuanggulan  kelemahan dan prospek ke depan Ekonomi  kerakyatan  dalam  kancah  globalisasi. Jakarta,  Deputi  Bidang Pengkajian  Sumberdaya  usaha  mikro  kecil  dan  menengah,  Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI, 2003
Setiono, Hukum  dan  Kebijakan  Publik,  Bahan  Matrikulasi ,  Program  Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008
SMERU. Upaya  penguatan  usaha  mikro  dalam  rangka  peningkatan  ekonomi perempuan  (Sukabumi,  Bantul,  Kebumen,  Padang,  Surabaya,  Makassar).

## Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2003
Sukarmi, Perlindungan  Sosial  Desain  Industri  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  Yang  Berkeadilan  Sosial ,  Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  Vol.  3, No. 1 (Apr, 2016)
Wibowo, Agung, Konsep Dasar & Prosedur Pengadaan Barang/Jasa , Semarang, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro, 2002

## Internet
Dhaniswara K. Harjono, UMKM Butuh Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi
MEA, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54291034f072b/umkm- butuh-perlindungan-hukum-dalam-menghadapi-mea-2015, diakses 12 Agutus 2018.
Muji
Santoso, Cara Mudah
Memahami Pengadaan Barang dan
Jasa. www.mujisantoso.blogspot.com, diakses tanggl 2 September 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008    Tentang  Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah