Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Akibat Hukum Bagi Pembeli Yang Beriktikad Buruk

## Paula Swandayani Hartanto
Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: paula.hartanto@gmail.com
Abstrak. Hubungan hukum atau perikatan dalam hukum perdata bisa lahir dari dua sumber, baik karena  persetujuan  atau  perjanjian,  maupun  karena  undang-undang.  Lahirnya  perikatan  di  antara  dua pihak atau lebih tentu memberikan akibat hukum bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Demikian juga dalam suatu perjanjian jual beli. Penjual dan pembeli masing-masing telah membuat kesepakatan, baik tertulis atau tidak, mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu perjanjian. Para  pihak  pada  hakikatnya  dianggap  memiliki  iktikad  baik  dalam  membuat  dan melaksanakan  suatu perjanjian, sampai terbukti sebaliknya. Penelitian ini berusaha membahas persoalan atas suatu kasus jual beli dengan harga  yang tidak  wajar dan hubungannya dengan iktikad baik dari pihak pembeli apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan-putusan hakim, serta doktrin para ahli. Lebih jauh, penelitian ini mengidentifikasi akibat hukum bagi seorang pembeli  yang membeli barang dengan harga yang tidak wajar. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan  bahwa  seorang  pembeli  seharusnya  memiliki  rasionalitas  dan  pengetahuan  atas  kepatutan yang  ada  di  masyarakat.  Harga  yang  tidak  wajar  sudah  cukup  menjadi  indikator  bagi  pembeli  untuk curiga  atau  menduga  bahwa  ada  sesuatu  yang  tidak  beres  dengan  transaksi  jual  beli  yang  sedang dilakukan apabila pembeli tersebut memang beriktikad baik.
Kata Kunci : Iktikad Baik, Perikatan, Perjanjian Jual Beli.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  dewasa  ini  tidak dapat dilepaskan dari transaksi jual beli. Hampir setiap bagian dari kehidupan manusia tidak jauh dari  konsep  jual  beli.  Untuk  memenuhi kebutuhan  dasar manusia  saja,  jual  beli  hampir pasti  terjadi.  Mulai  dari  sandang  (pakaian), pangan  (makanan),  bahkan  papan  (tempat tinggal).
Jual beli sendiri tidak terjadi secara tiba- tiba  dalam  kehidupan  manusia.  Mulanya manusia  hanya  melakukan  tukar  menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.  Sistem  ini  biasa  dikenal  sebagai barter.  Namun  dalam  praktiknya,  sistem  barter memiliki  banyak  kelemahan  sehingga  manusia berusaha mencari sistem baru untuk menggantikan sistem barter. Kelemahan tersebut di antaranya adalah kesulitan dalam menentukan nilai barang yang ditukarkan, kesulitan mencari orang  yang  memiliki  kebutuhan  yang  dicari
sekaligus  membutuhkan  barang/jasa  yang ditawarkan,  dan  karena  kesulitan  yang  terakhir ini barang yang dimiliki akhirnya terlanjur rusak sebelum berhasil ditransaksikan.
Manusia  berusaha  mencari  suatu  alat tukar  menukar  yang  memiliki  nilai  stabil  dan dapat  diterima  oleh  semua  orang.  Setelah mencoba  berbagai  macam  alat  tukar,  akhirnya manusia  menggunakan  uang  logam  dan  uang kertas  sampai  saat  ini.  Bahkan  dengan perkembangan teknologi saat ini, uang elektronik  sudah  bukan  menjadi  hal  yang  baru lagi di Indonesia maupun seluruh dunia.
Suatu perjanjian jual beli pada dasarnya tentu  menetapkan  segala  syarat  dan  ketentuan yang  harus  dipenuhi  para  pihak  dalam pelaksanaan  perjanjian  tersebut,  termasuk  hak dan  kewajiban  dari  penjual  dan  pembeli secara jelas.  Tidak  dipenuhinya  kewajiban  oleh  salah satu pihak, tentu akan membawa implikasi atau akibat  tertentu  bagi  pihak  dimaksud.  Akibat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut  jelas  merupakan  akibat  hukum,  yaitu sanksi yang bisa berupa denda atau hal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian maupun ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  perjanjian tersebut.  Apabila  pihak  yang  melanggar kewajibannya  masih  tidak  dapat  melaksanakan sanksi yang dikenakan, ada akibat hukum yang lebih  jauh.  Pihak  yang  telah  dilanggar  haknya dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian  sengketa  atau  peradilan  yang berwenang.
Persoalan yang akan menjadi pembahasan  dalam  penelitian  ini  bermula  dari sengketa terkait jual beli mobil antara A sebagai penjual  dan  B  sebagai  pembeli.  A  mengaku sebagai  karyawan  bagian  penjualan  dari  PT  X yang  merupakan  produsen  mobil,  padahal faktanya A telah dipecat dan hanya seorang calo jual beli mobil bekas. A menawarkan beberapa jenis  mobil  kepada  B  dengan  harga  bervariasi, antara Rp 100.000.000,- sampai Rp
150.000.000,-  per  unit.  Padahal  harga  pasaran atas mobil-mobil tersebut sekitar Rp 200.000.000,- per unit. Menurut A, mobil-mobil tersebut  adalah  sisa  penjualan  dari  PT  X  yang tidak  laku  sehingga  dijual  sangat  murah  di bawah  harga  pasaran.  B  yang  tertarik  dan percaya  dengan  semua  rayuan  A  kemudian membeli empat unit mobil dengan membayarkan  secara  sekaligus  kepada  A sebesar Rp 500.000.000,-. Kesepakatan antara A dan  B  adalah  empat  unit  mobil  akan  diterima dalam 14 hari kerja setelah pembayaran. Setelah 14  hari  kerja,  A  memang  mengirimkan  mobil kepada  B,  tetapi  banyaknya  unit  yang  dikirim ternyata  tidak  sesuai  dengan  yang  telah disepakati. A hanya mengirimkan dua unit mobil kepada  B.  A  beralasan  ada  keterlambatan pengiriman,  sehingga  meminta  penundaan sealama  satu  bulan.  Setelah  satu  bulan  berlalu, berulang kali B berusaha menghubungi A, tetapi A  hanya  berusaha  menunda-nunda  dan  terus meminta  perpanjangan  waktu.  Selama  tiga bulan, A masih juga tidak dapat sisa unit mobil yang  belum  dikirimkan.  B  yang  merasa
dibohongi  kemudian  membuat  laporan  polisi terhadap  A  dengan  delik  penipuan,  juga menggugat  A  secara  perdata  ke  pengadilan negeri setempat. Berdasarkan kronologi tersebut, persoalan yang akan dibahas adalah apa akibat  hukum  bagi  pembeli  yang  beriktikad buruk?

## METODE PENELITIAN
Metode dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan- peraturan tertentu yang memiliki hubungan atau kaitan, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan permasalahan yang dibahas. Digunakan tiga  pendekatan  untuk  mendukung  metode penelitian  tersebut. Statute  Approach, yaitu pendekatan  yang  mengkaji  dan  merumuskan masalah  dengan  meninjau  peraturan  terkait. Pendekatan kedua adalah Conceptual Approach yang menggunakan doktrin-doktrin atau pemikiran para ahli. Selanjutnya digunakan juga Case  Approach yang  menempatkan  kasus tertentu  sebagai  ilustrasi  atau  alat  untuk memudahkan  pembahasan  dalam  identifikasi atau penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2016).
Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai pembahasan  dalam  penelitian.  Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum  yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri  dari  jurnal  ilmiah,  buku,  makalah,  dan sebagainya (Marzuki, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Soeroso  (2006)  hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban satu  pihak  berhadapan  dengan  hak  dan kewajiban pihak lainnya. Secara lebih sederhana, Nindyo Pramono (2020) mengartikan hubungan  hukum  sebagai  hubungan  yang menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat  hukum yang dimaksud berupa hak dan kewajiban bagi para  pihak  yang  memiliki  hubungan  tertentu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tadi.  Masing-masing  pihak  telah  memiliki kesepakatan  atas  hak  dan  kewajiban  apa  saja yang  harus  dipenuhi  dan  dilakukan  satu  sama lain.
Berdasarkan  Pasal  1233  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUH  Perdata),  perikatan  bisa  lahir  karena persetujuan  maupun  undang-undang.  Perikatan yang  dimaksud  dalam  KUH  Perdata  adalah adanya  keterikatan  berupa  hubungan  hukum  di antara pihak-pihak tertentu. Tidak hanya karena perjanjian, melainkan undang-undang juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum.
Sebagai  contoh  adalah  ketika  terjadi kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan,  Pasal  236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (selanjutnya disebut  UU  LLAJ)  menentukan,  pihak  yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib  mengganti  kerugian  sesuai  dengan putusan  pengadilan.  Pihak  yang  menyebabkan terjadinya kecelakaan memiliki kewajiban untuk memberikan  ganti  kerugian  bagi  pihak  yang terkena  akibat  dari  kecelakaan.  Demikian  juga pihak  yang  terkena  akibat  berhak  atas  ganti kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan terjadinya  kecelakaan.  Dapat  dilihat  bahwa perikatan  antara  pihak  yang  menyebabkan terjadinya  kecelakaan  dengan  pihak  yang terkena akibat telah diatur dalam UU LLAJ.
Terminologi  persetujuan  dalam  KUH Perdata  sebenarnya  sama  artinya  dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di  mana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain dan  keduanya  saling  berjanji  melaksanakan suatu  hal  (Subekti,  2001).  Berdasarkan  Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih. Artinya KUH Perdata juga memang tidak mewajibkan  suatu  perjanjian  dibuat  secara tertulis.  Pasal  1320  KUH  Perdata  pun  “hanya” memberikan  empat  syarat,  yaitu  kesepakatan dan  kecakapan  para  pihak,  suatu  hal  yang bersifat tertentu, dan sebab yang tidak dilarang. Tidak  disyaratkan  apakah  suatu  perjanjian  itu
harus  dibuat  secara  tertulis  atau  tidak,  yang artinya  perjanjian itu  bebas  bentuk.  Pasal  1338 KUH  Perdata  secara  eksplisit  menegaskan bahwa  perjanjian  yang  dibuat  sesuai  undang- undang,  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi para  pihak  yang  membuatnya.  Hal  tersebut berarti  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  wajib dipatuhi  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan kesepakatan.
Apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, berarti di saat yang sama  telah  terjadi  pelanggaran  atas  hak  dari pihak lain. Pelanggaran tersebut akan memberikan  akibat  hukum  bagi  pihak  yang melakukan  pelanggaran,  yang  biasanya  berupa sanksi,  baik  berupa  denda  atau  bahkan pengakhiran  perjanjian.  Misalnya  ketika terjadi suatu  transaksi  jual  beli,  penjual  sudah  barang tentu  diwajibkan  menyerahkan  barang  pada pembeli  untuk  mendapatkan  haknya  berupa pembayaran  sejumlah  uang.  Pembeli  berhak mendapatkan  barang  dengan  jumlah  dan spesifikasi yang telah disepakati dengan penjual sebelumnya.
Perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu esensialia, naturalia, dan aksidentalia (Muljadi dan Widjaja, 2003). Unsur esensialia  merupakan  bagian  yang  menjadi  inti dalam  suatu  perjanjian  dan  menentukan eksistensi  dari  perjanjian  itu  sendiri.  Unsur naturalia  bersifat  bawaan  ( natuur )  dan  melekat secara  diam-diam  dalam  perjanjian.  Dijelaskan oleh  Herlien  Budiono  (2011)  bahwa  unsur naturalia  bersifat  mengatur  dalam  perundang- undangan  untuk  masing-masing  perjanjian bernama. Unsur aksidentalia menjadi unsur yang diperjanjikan  secara  khusus  oleh  dan  di  antara para  pihak  sesuai  kebutuhan  atau  keinginan, tetapi  tidak  diatur  dalam  undang-undang bagaimana  hal-hal  itu  harus  diperjanjikan. Misalnya  terkait  bahasa  dan  hukum  yang digunakan  dalam  perjanjian,  domisili  hukum, dan sebagainya.
Pasal  1320  KUH  Perdata  memberikan syarat-syarat  tertentu  yang  menentukan  sah tidaknya  suatu  perjanjian,  yaitu  kesepakatan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
para pihak yang membuat perjanjian, kecakapan para  pihak,  suatu  hal  atau  objek  yang  bersifat tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  tidak  dilarang. Dua syarat yang disebutkan pertama merupakan syarat  subjektif  karena  berhubungan  dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian. Syarat ketiga  dan  keempat  merupakan  syarat  objektif karena  terkait  dengan  objek  perjanjian.  Tidak dipenuhinya  syarat  subjektif  memiliki  akibat hukum  berupa  dapat  dibatalkannya  perjanjian dengan  permintaan  pembatalan  oleh  salah  satu pihak.  Sedangkan  tidak  dipenuhinya  syarat objektif  mengakibatkan  perjanjian  batal  demi hukum,  yang  berarti  perjanjian  tersebut dianggap tidak pernah ada.
Terdapat  beberapa  asas  yang  dikenal dalam  hubungannya  dengan  perjanjian.  Asas konsensualisme dikenal dalam Pasal 1320 KUH Perdata,  yang  pada  intinya  adalah  perjanjian sudah  lahir  sejak  terciptanya  kesepakatan  di antara para pihak. Asas lain yang dikenal adalah asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  tersebut ditafsirkan secara implisit dari Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Makna dari  ketentuan  tersebut  bahwa  apapun  isi perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  akan mengikat  mereka,  dengan  syarat  perjanjian tersebut dibuat secara sah. Hal ini terkait dengan sifat  dari  Buku  ke  III  KUH  Perdata  yang menganut  sistem  terbuka,  sehingga  para  pihak memiliki  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian sesuai dengan kebutuhan.
Asas ketiga dalam  KUH  Perdata  adalah asas  iktikad  baik  yang  dikenal  dalam  dua  arti, yaitu  arti  subjektif  dan  arti  objektif  (Webinar Nasional  Kerjasama  FH  Unitomo  dan  APHK, 2020).  Iktikad  baik  dalam  arti  subjektif  dilihat dari kejujuran seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 KUH Perdata. Sedangkan iktikad baik dalam arti  objektif,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal 1338  ayat  (3)  KUH  Perdata,  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  iktikad  baik.  Pengaturan asas  iktikad  baik  secara  khusus  dalam  KUH
Perdata  menunjukkan  asas  tersebut  merupakan prinsip yang mendasar dalam ranah privat/bisnis,  bahkan  menjadi  “ruh”  dari  suatu perjanjian.
W.D.  Putro  dan  kawan-kawan  (2016) menambahkan, iktikad baik objektif itu diartikan sebagai  kepatutan,  bahwa  tindakan  pembeli  itu harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat. Masih berdasarkan W.D. Putro dan kawan-kawan  (2016)  dengan  mengutip  Hoge Raad  Belanda,  jika  dilihat  dari  iktikad  baik secara objektif, perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai  akal  sehat  dan  patut.  Akal  sehat  di  sini berarti  terkait  dengan  penalaran,  dan  kepatutan terkait  dengan  perasaan.  Apa  yang  disepakati para  pihak  dalam  perjanjian  dan  kemudian dilakukan  harus  dilihat  dari  pandangan  umum tentang iktikad baik, bukan sekadar dari persepsi para  pihak  semata.  Iktikad  baik  dalam  arti objektif  pada  intinya  berarti  tindakan-tindakan yang  dilakukan  para  pihak  sesuai  dengan  yang disepakati para pihak secara rasional dan patut. Kedua  hal  ini  menjadi  penting  dan  bersifat akumulatif,  bukan  alternatif.  Mungkin  saja  apa yang  dianggap  patut,  ternyata  tidak  cukup rasional, atau mungkin juga sebaliknya.
The  Second  Restatement menjelaskan bahwa iktikad baik itu lebih dari sekadar jujur. Termasuk  juga  di  dalamnya  larangan  untuk melanggar standar nilai yang ada di masyarakat. Beberapa  ahli  memiliki  pandangan  yang beragam  mengenai  pembeli  yang  beriktikad baik.  Subekti  (2014)  mengemukakan,  pembeli yang  beriktikad  baik  itu  adalah  pembeli  yang sama  sekali  tidak  mengetahui  bahwa  yang  dia hadapi  itu  bukan  pemilik  sebenarnya.  Lalu Ridwan  Khairandy  (2004)  menyebut  pembeli yang beriktikad baik itu membeli barang dengan sepenuhnya  percaya  bahwa  si  penjual  benar- benar pemilik barang yang ia beli. Agus Yudha Hernoko (2008) juga menguraikan pembeli yang beriktikad  baik  sebagai  orang  yang  jujur  dan tidak  mengetahui  cacat  yang  melekat  pada barang  yang  dibei.  W.D.  Putro  dan  kawan- kawan (2016) menyimpulkan pendapat- pendapat  para  pakar  dengan  menarik  beberapa
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kesimpulan  tentang  pengertian  pembeli  yang beriktikad  baik,  dan  salah  satunya  adalah pembeli  itu  aktif  meneliti  fakta  material  dan fakta yuridis terhadap barang yang dibeli.
Secara  singkat  dapat  dijelaskan  bahwa dari  pengertian-pengertian  atau  pendapat- pendapat  yang  dikutip  sebelumnya,  bahwa rasionalitas  itu  menjadi  suatu  hal  yang  harus diutamakan  sehubungan  dengan  jual  beli.  Baik penjual  maupun  pembeli,  semua  pihak  harus berpikir  secara  rasional  sebelum  membuat kesepakatan  dan  melakukan  tindakan  tertentu. Apa  yang tidak wajar, tidak rasional, dan tidak patut, seharusnya menjadi kecurigaan bagi pihak itu,  dan  bahkan  menjadi  pertimbangan  untuk membatalkan pembuatan perjanjian.
Berdasarkan  Pasal  533  KUH  Perdata, setiap  orang  sebagai  pemegang bezit selalu dianggap  beriktikad  baik  sampai  terbukti sebaliknya. Apabila ada pihak yang mendalilkan seseorang  beriktikad  buruk,  maka  ia  harus membuktikan dalil atau tuduhan tersebut. Pasal 532  ayat  (2)  KUH  Perdata  mengatur,  jika  si pemegang bezit digugat  dan  pada  akhirnya berada pada pihak yang kalah, maka ia dianggap beriktikad buruk sejak perkara diajukan.
Iktikad baik tidak hanya harus dilaksanakan di awal saat pembuatan perjanjian, dalam  tahap-tahap  berikutnya  sampai  dengan berakhirnya  perjanjian  pun  iktikad  baik  tetap harus  menjadi  pegangan  bagi  para  pihak.  Pasal 1321  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  suatu perjanjian tidak akan memiliki kekuatan hukum apabila  ada  unsur  kekhilafan  atau  adanya paksaan  atau  penipuan.  Ketentuan  tersebut menunjukkan  beberapa  unsur  dari  iktikad  baik adalah  tidak  adanya  kekhilafan,  paksaan,  atau penipuan dalam pembuatan perjanjian.
Dalam pelaksanaan perjanjian, pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak menjadi  implementasi  dari  asas  iktikad  baik. Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  apabila terjadi  pelanggaran  hak  dan  kewajiban,  akan timbul akibat hukum tertentu sebagai konsekuensi  logis  atas  pelanggaran  tersebut,
yang  seharusnya  berupa  pengenaan  sanksi tertentu bagi pihak yang melanggar.
Berbicara  lebih  jauh  mengenai  pembeli yang  beriktikad  baik,  Mahkamah  Agung  juga telah  menerbitkan  Surat  Edaran  sebagai pedoman  bagi  hakim  dalam  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  perdata  di bidang  jual  beli,  khususnya  atas  objek  tanah. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor 4  Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan  Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun  2016  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Bagi  Pengadilan  (selanjutnya  disebut SEMA  4/2016)  diberikan  beberapa  kriteria pembeli yang beriktikad baik dalam konteks jual beli  tanah.  Salah  satu  kriteria  yang  diberikan adalah  bahwa  pembelian  dilakukan  dengan harga yang  layak. Artinya agar  dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad  baik,  sudah  seharusnya  pembelian dilakukan  dengan  harga  yang  layak  atau  harga yang  wajar.  Apabila  kriteria  dalam  SEMA 4/2016 itu ditafsirkan secara a contrario , maka pembeli yang membeli tanah dengan harga yang tidak layak atau tidak wajar dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad buruk.
Dalam  kasus a  quo ,  B  sebagai  pembeli dengan  mudahnya  percaya  pada  A  yang mengaku  sebagai  karyawan  bagian  penjualan dari  PT  X  yang  merupakan  produsen  mobil.  B tidak  berusaha  mencari  tahu  lebih  lanjut  atau menelusuri latar belakang dari A, apakah benar bahwa A memang karyawan dari PT X. B juga tidak  berusaha  mempertanyakan  lebih  jauh mengenai kebenaran barang yang dijual oleh A. Selain  itu,  B  tidak  memiliki  kecurigaan  atau prasangka  yang  seharusnya  muncul  atas penjualan  mobil-mobil  dengan  harga  di  bawah harga  pasaran  oleh  A.  Sebagaimana  telah dikemukakan sebelumnya, pembeli yang beriktikad  baik  seharusnya  membeli  suatu barang  dengan  harga  yang  wajar  atau  masuk akal. Oleh karena itu, rasionalitas menjadi sikap yang harus dikedepankan seperti telah dikemukakan sebelumnya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Persoalan  seputar  harga  yang  wajar  ini memang  pada  umumnya  digunakan  dalam sengketa  dengan  tanah  sebagai  objek  jual belinya.  Demikian  juga  penelitian-penelitian atau  jurnal  ilmiah  yang  membahas  tentang pembeli  yang  beriktikad  baik,  pada  umumnya menggunakan persoalan jual beli tanah sebagai objek  penelitiannya.  Namun  sebenarnya  dalam praktik  tidak  hanya  jual  beli  tanah  yang  riskan akan persoalan. Jual beli atas barang-barang lain tidak  jarang  juga  rawan  dengan  masalah. Pembelian suatu barang dengan harga yang tidak wajar  atau  tidak  masuk  akal  sebenarnya  secara praktik  seringkali  berujung  pada  dugaan terjadinya suatu tindak pidana.
Tindak  pidana  yang  dimaksud  di  sini adalah  tindak  pidana  penadahan  sebagaimana diatur  Pasal  480  ke-1  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP). yang antara lain terdiri dari membeli, menyewa, menukar,  menyimpan  atau  menyembunyikan sesuatu benda. Welan (2016) mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Agung  dalam Putusan Nomor 1220 K/Pid/2016 yang menguraikan  bahwa  seseorang  dapat  disebut bukan  penadah  apabila  memenuhi  syarat kepatutan sebagai pembeli yang beriktikad baik, yaitu kepatutan tempat umum membeli handphone,  dengan  harga  wajar,  serta  ada faktur/kuitansi  pembelian  untuk  mengetahui keabsahan  asal  usul  barang,  tidak  cukup  jika hanya  menanyakan  apakah  itu  bukan  barang curian.
Artinya  ada  benang  merah  antara pertimbangan hukum  Mahkamah Agung  dalam Putusan  Nomor  1220  K/Pid/2016  dengan kriteria pembeli beriktikad baik yang dimaksud dalam  SEMA  4/2016,  maupun  konsep  iktikad baik  dalam  lapangan  hukum  perdata  yang seharusnya  sangat  luas.  Persoalan  harga  yang wajar  dalam  hubungannya  dengan  konsep iktikad  baik  dari  seorang  pembeli  ini  mungkin tidak  banyak  dipopulerkan  atau  dikenal  secara umum,  dan  lebih  menjadi  perhatian  dalam paradigma  hukum  pidana.  Konsep  ini  juga sangat  penting  untuk  ditekankan  dalam  hukum
perdata.  Perikatan  yang  terjadi  antara  penjual dan  pembeli  cenderung  berada  pada  ranah hukum  perdata,  sehingga  jika  terjadi  kerugian bagi  para  pihak  terkait  maka  kerugian  tersebut adalah kerugian pribadi dari para pihak.
Hal  yang  sama  tentu  berlaku  terhadap kasus a  quo .  Apabila  B  memang  seorang pembeli  yang  beriktikad  baik,  B  sudah seharusnya curiga terhadap A yang menawarkan dan  kemudian  menjual  beberapa  unit  mobil kepada  B  dengan  harga  yang  jauh  di  bawah harga  pasaran,  sehingga  menjadi  harga  yang tidak wajar atau tidak masuk akal. Kasus-kasus demikian ini sebenarnya juga bukan kasus yang tergolong  baru  atau  langka,  sehingga  B seharusnya  sudah  memiliki  cukup  pengetahuan dan  patut  menduga  bahwa  mobil-mobil  yang dijual  kepadanya  itu  bisa  saja  diperoleh  dari hasil kejahatan.
Apabila  B  berniat  menuntut  A  ke pengadilan  untuk  memberi  ganti  kerugian  atas dasar wanprestasi, maka perlu diperhatikan juga iktikad  dari  B  seperti  yang  telah  diuraikan sebelumnya.  Iktikad  baik  dari  B  justru  akan dipertanyakan  di  muka  pengadilan  karena  B telah  membeli  mobil-mobil  tersebut  dengan harga  yang  tidak  wajar.  Persoalan  A  yang beriktikad tidak baik karena membuat kesepakatan  dengan  adanya  kebohongan  atau penipuan  memang  telah  merugikan  B  sebagai pembeli.  Namun  dari  sisi  B  sebagai  pembeli, harus dilihat juga bahwa B seharusnya memiliki rasionalitas dan  pengetahuan akan kepatutan di masyarakat  secara  umum.  Rasionalitas  dan kepatutan  yang  dimaksud  adalah  bahwa seharusnya mobil tidak mungkin dijual sedemikian  murah  apabila  bukan  berasal  dari hasil  kejahatan.  B  bisa  saja  kehilangan  haknya untuk menuntut ganti rugi yang ia dalilkan telah ditimbulkan  dari  perbuatan  A,  mengingat majelis  hakim  tentu  juga  mempertimbangkan apakah  B  merupakan  seorang  pembeli  yang beriktikad baik atau tidak.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## KESIMPULAN
Seorang  pembeli  seharusnya  memiliki rasionalitas  dan  pengetahuan  atas  kepatutan yang  ada  di  masyarakat.  Pembeli  seharusnya mampu menduga dan memiliki kecurigaan atas barang-barang  atau  benda  yang  dijual  dengan harga  yang  tidak  wajar  atau  tidak  masuk  akal. Dalam kasus a quo jika B memang pembeli yang beriktikad  baik,  seharusnya  B  yang  mendapat penawaran  dari  A  atas  sejumlah  unit  mobil dengan harga yang tidak wajar, mempertanyakan  asal  usul  mobil  tersebut. Bahkan  B  seharusnya  menolak  penawaran tersebut. Dalam SEMA 4/2016,  telah diberikan beberapa  kriteria  atas  pembeli  yang  beriktikad baik  dalam  konteks  jual  beli  tanah.  Kriteria tersebut  pada  hakikatnya  dapat  diadopsi  dalam konsep  jual  beli  secara  umum, terutama terkait pembelian  dengan  harga  yang  wajar.  Jika  B berusaha mempermasalahkan apa yang dilakukan  A  secara  perdata  dengan  dasar wanprestasi,  maka  B  harus  sadar  dengan konsekuensi  bahwa  dalam  konteks  persoalan tersebut B juga berada pada posisi pembeli yang beriktikad buruk karena bersedia membeli mobil yang ditawarkan dengan harga yang tidak wajar. Bahkan  B  berpotensi  disangkakan  delik penadahan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  480 ke-1  KUHP,  sebagaimana  pernah  diuraikan  di pertimbangan hukum Mahkamah Agung  dalam Putusan  Nomor  1220  K/Pid/2016,  bahwa pembelian  dengan  harga  yang  wajar  termasuk sebagai  salah  satu  kriteria  untuk  menentukan seorang pembeli sebagai pembeli yang beriktikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono,  Herlien.  2011. Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian  dan  Penerapannya  di Bidang  Kenoariatan. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Hernoko, Agus Yudha. 2008. Hukum Perjanjian Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial . Yogyakarta: Mediatama.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  2003.
Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Khairandy,  Ridwan.  2004. Iktikad  Baik  dalam Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta:  UI Press.
Marzuki,  P.  M.  2016. Penelitian  Hukum  Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
Pramono, Nindyo. 2020. Hukum Bisnis (Edisi 2) . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Subekti,  R.  2014. Aneka  Perjanjian .  Bandung: Aditya Bakti.
Soeroso,  R.  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
_____.  2011. Perjanjian  di  Bawah  Tangan: Pedoman  Praktis  Pembuatan  dan Aplikasi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Welan,  Riski  David.  2018. Tindak  Pidana Penadahan  dalam  Pasal  480  ke-1 KUHP  (Kajian  Terhadap  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016) .  Jurnal  Lex  Crimen,  Vol.
VII No. 6.
Webinar  Nasional  “Implikasi Corona  Virus
Disease 2019  (COVID-19)  dalam Perjanjian Pembiayaan”, 2020, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas  Dr.  Soetomo  Surabaya dengan  Asosiasi  Pengajar  Hukum Keperdataan (APHK).