## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## EksistEnsi Pranata LokaL DaLam PEngELoLaan Hutan aDat Di DEsa Bayan kaBuPatEn LomBok utara
arief rahman* & arba Universitas Mataram Corresponding email : ariefrahmanfh@unram.ac.id

## abstrak
Desa Bayan adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lombok Utara yang masih kental dengan nuansa hukum adatnya. Di Desa Bayan terdapat wilayah hutan yang dikuasi dan dikelola oleh persekutuan masyarakat hukum adat Bayan secara tradisional dan diatur dengan pranata lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat, pola pengelolaannya, dan prinsip- prinsip hukum adat Sasak di Bayan dalam mempertahankan, mengelola dan melestarikan hutan. Penelitian ini penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan sociolegal. Hasil penelitian menunjukan: 1. Hutan adat desa Bayan masih tetap eksis dan dikelola berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di desa Bayan yang telah diformalkan dengan Perdes No. 1 Tahun 2016 tentang Awiq-awiq Hutan Adat Desa Bayan. 2. Pola pengelolaan hutan adat di desa Bayan berdasarkan prinsip kemanfaatan, lestari, kebersamaan, keterbukaan, dan berkelanjutan ( Sustainable forest ). Prinsip-prinsi ini juga tertuang di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kata Kunci: Kearifan lokal, hutan adat

## i. PEnDaHuLuan

## 1. Latar Belakang
Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, adalah persekutuan hukum Desa yang mempunyai wilayah hukum dan pranata hukum adat tertentu yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku mengikat ke dalam dan keluar. Pada wilayah persekutuan hukum adat ini terdapat wilayah hutan yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya bagi masyarakat setempat. Hutan adalah karunia Tuhan yang dipandang sebagai amanah, yang harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan bagi persekutuan masyarakat hukum adat pedesaan merupakan sumber daya alam yang tidak saja dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dinilai dari aspek magis religius, antropologis, dan historis.
UUD NRI 1945 (amandemen) Pasal 18 B ayat (2) mengatur khusus tentang pengakuan masyarakat persekutuan hukum adat dan hak-hak yang melekat di dalamnya. Negara
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 72~80
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menganulir beberapa pasal yang tertuang dalam UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang antara lain ketentuan Pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang oleh MK dinyatakan bahwa hutan adat adalah hutan milik masyarakat adat dan bukan hutan negara.
Eksistensi persekutuan masyarakat hukun adat sasak di Bayan Lombok Utara hingga hari ini tetap eksis, sehingga selain tunduk kepada hukum Negara dan daerah juga tunduk kepada hukum adatnya yang diatur dan diperkuat dengan peraturan desa Bayan Nomor 1 Tahun 2016.

## 2. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana eksistensi pranata dan nilai-nilai kearifan lokal di desa Bayan dalam mempertahankan dan mengelola wilayah hutan Adat ?
2.   Bagaimana pola dan prinsip hukum pengelolaan hutan oleh institusi masyarakat hukum adat di wilayah persekutuan hukum Desa Bayan ?

## 3.  metode Penelitian
a.  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berusaha mengungkapkan dan mengkaji tentang penerapan norma hukum positif dalam kehidupan masyarakat, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
b. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empirik, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach),
dan sociolegal approach, yaitu: pendekatan sosiol-budaya (socio- cultural approach).
c.  Sumber bahan hukum diperoleh melalui kajian kepustakaan (liberary reseach), s edangkan sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (fiId research). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan MK, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa; dan bahan-bahan hukum sekunder berupa konsep-konsep teori, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian, serta bahan hukum tertier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus hukum. 1 Sedangkan data lapangan
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indone- sia, Pers, Jakarta, 1984, hal. 12.
terdiri dari data primer yang bersumber dari responden dan informan, serta hasil observasi, data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi.
d.  Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan- bahan kepustakaan, sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan responden dan informan. Responden yang diwawancara adalah anggota masyarakat, pemuka-pemuka adat. Sedangkan informan adalah para Kepala Desa dan Camat Bayan.
e. Analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, yaitu penafsiran otentik dan penafsiran gramatikal. Sedangkan data lapangan dianalisis dengan melalui langkah-langkah reduksi data, display data, verifikasi dan mengambil kesimpulan.

## ii. HasiL PEnELitian Dan PEmBaHasan
1.  Eksistensi Pranata Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Bayan
Masyarakat adat suku sasak di Lombok Utara membagi kawasan hutan dalam dua kawasan yakni kawasan pawang dan kawasan gawah . Kawasan Pawang merupakan kawasan hutan yang dikeramatkan di mana terdapat sekumpulan pepohonan besar yang biasanya terdapat sumber mata air sehingga tidak dapat diganggu sama sekali. Sedangkan kawasan gawah merupakan daerah di mana terdapat pepohonan dan aneka satwa sebagai tempat berburu dapat dikelola dan dipetik hasilnya secara lestari atas ijin dari Pemangku . 2
Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Lombok Utara (KLU), terdapat 36 lokasi hutan adat di KLU. Luas hutan adat itu 380,23 hektar. Dari seluruh hutan adat ini, hampir semuanya memiliki mata air yang tetap terjaga kelestariannya. 3 Salah satu Hutan adat di Kecamatan Bayan yang masih eksis sampai saat ini adalah Hutan Adat Bangket Bayan, di Dusun Teres Genit Desa Bayan, dengan luas, 57,4 ha. Hutan yang berada di tengah areal persawahan lahan pertanian ini berbatasan langsung dengan sungai Reak yaitu sebuah sungai yang dijadikan batas desa antar Desa Senaru dengan Desa Bayan. Sementara di sebelah timur terdapat sebuah sungai Lokok Pelo’ yang pengamanan dan pengelolaannya diserahkan ke Mak Lokak Perumbak Daya dan masyarakat adat. 4
2 Fariz Rifai, Kearifan Lokal Suku Sasak dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Mata Air di Hutan Adat Mandala, Lombok Utara , (Artikel), Tahun 2014, hal. 1, http://www.google.co.id/?gws_ rd=cr&ei=8ekBWIK2EcmBvwT5kL6oDw#q=hutan+adat+bayan , diunduh, tanggal 5 Oktober, 2016 .
3 Ibid.
4 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 74~80
Kelestarian hutan adat Bangket Bayan tak terlepas dari kuatnya awiq-awiq yang dijalankan oleh komunitas adat setempat. Anggota persekutuan masyarakat hukum adat bayan masih sangat kuat ikatan kebersamaannya dalam upaya memelihara dan mempertahankan wilayah kekuasaan sebagai harta yang dimiliki bersama-sama. Lebih- lebih hutan adat ini memiliki sumber mata air yang bukan saja dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, namun juga dimanfaatkan oleh PDAM untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan Bayan. Karena kelestariannya tetap terjaga, sehingga hutan adat yang berada di wilayah Desa Bayan Kecamatan Bayan ini didaulat mewakili Kabupaten Lombok Utara untuk mengikuti lomba Perlindungan Mata Air (Permata) tingkat Provinsi NTB untuk meraih Kalpataru,  yang berlangsung pada 29 April 2013. 5
Keberadaan hutan masyarakat hukum adat tetap diakui di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun statusnya sebagai bagian hutan negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Adapun kriteria keberadaan hutan adat diatur dalam Pasal 67 sebagai berikut:
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup se- hari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b.  melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c.  mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal tersebut di atas bahwa masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya jika memenuhi unsur berikut :
a.  masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban ( rechtsgemeenschap );
a.  ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
b.  ada wilayah hukum adat yang jelas;
c.  ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5 Ibid.
d. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Ketentuan di atas sudah diyudisial reviu oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa “ hutan adat adalah hutan milik masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara ”, dengan Keputusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan dengan pertimbangan bahwa: Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal a quo mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka hutan adat‘ sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai „kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat ‟ ;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/ badan hukum;

## a. Pola Pengelolaan Hutan dan Prinsip-prinsip hukum Pengelolaan Huta adat oleh masyarakat Hukum adat di Desa Bayan
Konstitusi Negara kita telah meletakkan dasar-dasar hukum bagi pengaturan dan pengelolaan hutan sebagai sumberdaya alam yang harus dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Atas dasar ketentuan tersebut, maka pemerintah membentuk Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan asas-asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 76~80
Penerapan asas-asas hukum ini menurut Penjelasan Umum Undang-Undang ini dimaksudkan bahwa: 6 “Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.
Hutan adat Desa Bayan berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat atau lebih dikenal dengan masyarakat adat Bayan. Masyarakat hukum adat Desa Bayan termasuk persekutuan hukum yang terbentuk atas dasar garis keturunan sedarah, sehingga kesatuan dan persatuan mereka sangat kental, sangat erat dan berjalan terus menerus tanpa ada batasnya. Kerukunan hidup mereka sangat baik, saling hormat menghormati, harga menghargai satu dengan lainnya.
Keberlanjutan dari kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya yaitu lembaga adat Desa Bayan. Lembaga ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 mengenai Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah (Pasal 1 huruf e) menjelaskan bahwa “hutan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah
6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan di dalam wilayah adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan lembaga adat tersebut.”
Pemerintahan dan pelaksana adat dalam lembaga adat Bayan bersifat lokalistik (desa). Wilayah pemerintahan pembekel Bayan Barat dan Bayan Timur berada di Desa Bayan, sedangkan wilayah pemerintahan pembekel Loloan dan wilayah pemerintahan pembekel Karang Bajo berada di luar Desa Bayan yaitu Desa Loloan dan Desa Karang Bajo. Wilayah hutan adat Desa Bayan yang terdapat di wilayah pemerintahan pembekel Bayan Barat adalah Bangket Bayan. Adapun struktur adatnya yang mengelola wilayah hutan adat di desa bayan sebagai berikut.

## struktur LEmBaga aDat Bayan
Lestarinya lingkungan hutan adat ini dikarenakan masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah desa Bayan masih selalu mentaati awiq-awiq yang sudah berlaku secara terus menerus dan turun temurun dan sudah dituangkan di dalam Peraturan

## 78~80
Desa Nomor 1 Tahun 2016. Adapun isi awiq-awiq tersebut ada 7 (tujuh) larangan dan kewajiban pokok, yaitu: 7
1. dilarang mengambil/memetik, mencabut, menebang, menangkap satwa-satwa dan membakar pohon/kayu-kayu mati yang terdapat dalam kawasan hutan adat;
2.  dilarang menggembala ternak di sekitar pinggir dan di dalam kawasan hutan adat;
3.  dilarang mencemari/mengotori sumber-sumber mata air di dalam kawasan hutan adat;
4.  dilarang meracuni Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan fottas, decis, setruman dan lain-lain, di sekitar dan di luar kawasan hutan adat, yang dapat menyebabkan musnah biotik yang hidup di sungai dan hutan adat;
5. bagi setiap pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran ( plemer Gunja, Tawa’an, dan sawinih ) kepada pengelola hutan adat dan sumber Mata Air;
6.  Apabila terjadi musibah meninggal dunia di dalam hutan Adat Bayan wajib diadakan ritual Asuh Pawang ;
7. Apabila terjadi melahirkan di dalam hutan Adat Bayan wajib diadakan ritual Asuh Pawang.
Sanksi-sanksi adat yang akan dikenakan kepada pelanggar awiq-awiq itu menurut Hukum Adat Bayan yang dituangkan di dalam ketentuan Peraturan Desa tersebut adalah sebagai berikut: 8
a.  Sanksi-sanksi bagi pelanggar awiq-awiq hutan adat bagi yang melanggar semua dan salah satu dari awiq-awiq tersebut dikenakan sanksi yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan menyerahkan/membayar, berupa:
1.  Kerbau 1 (satu) ekor;
2.  Beras 1 (satu) kwintal;
3.  Uang Bolong/kepeng susuk sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) kepeng;
4.  Gula Merah;
5.  Beras 1(satu rombong;
6.  Kelapa 40 (empat puluh) butir; dan
7.  Kayu Bakar 4 (empat) ikat.
b.  Adpun sanksi yang lebih berat, jika sanksi tersebut di atas tidak dipatuhi/dilaksanakan bagi si pelanggar adalah:
7 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Awiq-awiq Hutan Adat Desa Bayan , Kecamatan Bayan, Ka- bupaten Lombok Utara.
8 Ibid.
1.  Tidak diberikan fasilitas adat seperti penghulu, kiayi adat dalam pelaksanaan adat istiadat di Bayan; dan
2. Dikecualikan, diasingkan, diusir dan tidak diakui menjadi bagian dari masyarakat adat Bayan.
Jika sanksi terhadap pelanggaran yang sudah ditentukan tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh si pelanggar awiq-awiq, maka oleh Kepala Adat akan memberikan sanksi yang lebih berat lagi yaitu, tidak akan diberikan penghulu atau kiyai adat dalam pelaksanaan syukuran atau selamatan, seperti pada acara pemotongan padi digelar acara selamat padi (lumbung), maka si pelanggar awiq-awiq tersebut acaranya tidak akan dihadir oleh para kiyai dan komunitas adat. Kemudian sanksi yang paling berat adalah si pelanggar akan dikucilkan atau diasingkan dari kehidupan komunitas adat.
Apabila aturan adat tersebut dilanggar, maka akan diproses secara adat dan dikenakan sanksi material maupun sanksi sosial, yang didukung dengan alat atau barang bukti dan menghadirkan minimal dua orang saksi. Berat ringannya sanksi sosial, material dan spiritual ( dedosan ) ditentukan melalui musyawarah adat (g undem ). Apabila orang yang sama lagi tidak mengindahkan semua ketentuan aturan adat yang sudah dibebankan kepadanya maka diberlakukan sanksi sosial berupa skaumang ( pengucilan) termasuk dipindahkan ke desa lain. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat non adat. 9

## V. simPuLan Dan saran

## a. simpulan
Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab terdahulu maka dapat disimpilkan sebagai berikut:
1.  Eksistensi institusi dan nilai-nilai kearifan lokal di desa Bayan dalam mempertahankan dan mengelola wilayah hutan Adat di wilayahnya sampai saat ini sangat kuat. Pengelolaan hutan adat di Desa Bayan dilakukan oleh penguasa adat yang khusus mengelola hutan yang disebut pemangku adat. Pemangku adat mengelola dan mengawasi wilayah hutan sesuai dengan ketentuan awiq-awiq. Awiq-awiq yang dijadikan dasar dalam pengelolaan dan perlindungan hutan adat di Desa Bayan pada mulanya tidak tertulis, hanya merupakan kesepakatan bersama masyarakat hukum adat Desa Bayan, akan tetapi sekarang awiq- awiq tersebut telah diformalkan dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Awiq-awiq Hutan Adat Desa Bayan.
9 Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Pemangku Adat Pengelola Hutan Adat Bayan

## 80~80
2.  Pola pengelolaan hutan adat oleh institusi masyarakat hukum adat di wilayah persekutuan hukum Desa Bayan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas dan tujuan yang disepakati oleh anggota persekutuan hukum secara turun temurun. Namun demikian pola pengelolaan hutan adat didasarkan pula pada pola penyelenggaraan kehutanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membagi pengelolaan hutan dalam Hutan Negara dan Hutan Hak, karena hutan adat adalah hutan hak masyarakat Adat.

## B. saran-saran
1. Pemerintah daerah hendaknya memperkuat eksistensi dan pengakuan terhadap eksistensi persekutuan hukum adat beserta wilayah hutan adat yang ada dengan melalui pembentukan Peraturan Daerah.
2.  Agar tidak terjadi konflik penguasaan hutan antara masyarakat persekutuan hukum adat dengan penguasaan hutan oleh pemerintah, maka pemerintah hendaknya memperjelas dan mempertegas batas-batas wilayah hutan milik masyarakat hukum adat dan hutan milik negara.

## DaFtar Pustaka
Arjuna, Lalu, Hutan Adat Bangket Bayan, SID.WEB.ID./indeks.php/first/artikel.
Fariz Rifai, Kearifan Lokal Suku Sasak dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Mata Air di Hutan Adat Mandala, Lombok Utara , (Artikel), Tahun 2014.
Salim HS, Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2007
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Pres. Jakarta. 1984, S. Nasution, Penelitian Kualitatif-Naturalitik, Bandung, Tarsito, 1986.
Supardi, 2009, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Syairi, Hutan dalam Pandangan Adat Bayan, Tahun 2014.
http//dte.gn.apc.org/AMAN/Kearifan Ombara, dan http:/lwww.walhi.or.id/bioregion/ nt.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pengakuan Hak Adat Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Awiq-awiq Hutan Adat Desa Bayan , Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara