MEDIASI SEBAGAI UPAYA HAKIM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
Adiyono
(Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, jln. A. Yani 117 Surabaya, email: adiy@gmail.com)

## Abstrak
Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA nomor 1 tahun 2008,  karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan    dari  proses  beperkara  di  pengadilan.  Berkenaan dengan  pelaksanaan  PERMA  nomor  1  tahun  2008  di Pengadilan  Agama  Bangkalan,  jika  ada  para  pihak  yang berperkara,  hakim  berupaya  melakukan  upaya  damai  dan mewajibkan pada para pihak untuk melakukan proses mediasi. Pengadilan agama juga memberikan keleluasaan kepada kedua belah  pihak  untuk  menentukan  mediator.  Mediator  yang berasal  dari  lembaga  mediasi,  advokat,  atau  individu  harus mempunyai  sertifikat  mediasi  dari  Pengadilan  Agama Bangkalan.  Secara  formal  hakim  mediator  Pengadilan  Agama Bangkalan  memfasilitasi  para  mediator  selama  dua  pekan  (15 hari)  atau  lebih,  jika  para  pihak  menghendaki  perpanjangan mediasi sampai 40 hari. Namun demikian, model kerja mediasi hampir  mirip  dengan  bentuk  nasihat  dan  penggalian  data masalah,  tanpa  melaui  konsep  yang  matang,  sebagaimana tahapan teori mediasi.

## Abstract
Mediation gets important position in PERMA number 1 in 2008, because  mediation  process  is  a  part  that  cannot  be  separated from  the  process  of  litigant  in  the  court.  Related  to  the establishment of PERMA number 1 in 2008 in religious court of Bangkalan,  if  there  is  a  litigant,  the  judge  tries  to  do  the peaceful  effort  and  requires  to  both  litigant  to  do  mediation process. It also gives discretion to them in deciding a mediator. The  mediator  is  from  mediation  institution,  lawyers  or individual  that  must  have  mediation  sertificate  from  religious court  of  Bangkalan.  Formally,  mediator  judge  facilitates  all mediators for two weeks (15 days) or more, but if they want to have prolongation of mediation, it can be for 40 days. However, the work model of mediation  is  rather similar  with  suggestion
Mediasi sebagai Upaya Hakim
form  and  studies  of  problem  data,  without  having  the  good concept, as the steps of mediation theory.

## Kata-kata Kunci
Mediasi, mediator, hakim, perceraian, pengadilan agama

## Pendahuluan
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  adalah  penyempurnaan  atas Peraturan Mahkamah Agung RI no.  2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan.  Penyempurnaan  tersebut  dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA no. 2 tahun 2003 ditemukan beberapa  masalah,  sehingga  tidak  efektif  penerapannya  di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA no. 1 tahun
2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan
mempermudah  penyelesaian  sengketa  serta  memberikan  akses  yang lebih  besar  kepada  pencari  keadilan.  Mediasi  merupakan  instrumen efektif  untuk  mengatasi  penumpukan  perkara  di  pengadilan sekaligus  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dalam menyelesaikan  sengketa,  di  samping  proses  pengadilan  yang bersifat memutus (adjudikatif). 1
Begitu  juga  dengan  yang  disampaikan  oleh  Sugiri  Permana, bahwa  lahirnya  acara  mediasi  melalui  PERMA  nomor  1  tahun  2008 (kemudian  akan  disebut PERMA),  merupakan  penegasan  ulang atas PERMA  sebelumnya,  yaitu  PERMA  nomor  2  tahun  2003. Dilatarbelakangi  oleh  menumpuknya  perkara  di  lingkungan peradilan, terutama  dalam perkara  kasasi,  mediasi  dianggap sebagai instrumen  efektif  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lebih cepat  dan  murah,  serta  dapat  memberikan  akses  yang  lebih  besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 2
Selanjutnya, keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga dari  Bagir  Manan  pada  masa  jabatannya.  Pasal  130  HIR/154  RBG
1 Syahrizal  Abbas,  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat  dan  Hukum
Nasional (Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009), hlm. 310.
2 Sugiri  Permana,  “Mediasi  dan  Hakam  dalam  Tinjauan  Hukum  Acara  Peradilan Agama”, Mari (2009).
Adiyono
yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim dijadikan sebagai modal  utama  dalam  membangun  perangkat  hukum  ini,  yang  sudah dirintis  sejak  tahun 2002 melalui  SEMA  nomor 1  tahun 2002 tentang Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan  Lembaga Damai  pasal  130  HIR/154  RBg  yang  kemudian  pada  tahun  2003 disempurnakan  melalui  PERMA  nomor  2  tahun  2003  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kehadiran  PERMA  nomor  1  tahun  2008  dimaksudkan  untuk memberikan  kepastian,  ketertiban,  dan  kelancaran  dalam  proses mendamaikan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengintensifkan  dan mengintegrasikan  proses  mediasi  ke  dalam  prosedur  berperkara  di pengadilan.  Mediasi  mendapat  kedudukan  penting  dalam  PERMA nomor  1  tahun  2008,    karena  proses  mediasi  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan  dari proses beperkara  di pengadilan.  Hakim   wajib mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  bila hakim  melanggar  atau  enggan  menerapkan  prosedur  mediasi, maka  putusan  hakim  tersebut  batal  demi  hukum    (Pasal  2  ayat  (3) PERMA). 3

## Definisi Mediasi
Secara  etimologi,  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin  mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  di  antara  pihak- pihak  yang  bersengketa.  Berada  di  tengah  juga  bermakna  sebagai mediator,  karena  ia  harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia  harus  mampu  menjaga kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa. 4 Mediasi  juga  diartikan  sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak ketiga  dalam  penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai  penasihat. 5 Menurut Syahrizal Abbas, definisi mediasi tersesut mengandung tiga
3 Abbas, Mediasi, hlm. 311.
4 Ibid., hlm. 2.
5 Tim  Penyusun  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Keudayaan, 2007), hlm. 726.
Mediasi sebagai Upaya Hakim
129
unsur  penting,  yakni:  Pertama,  mediasi  merupakan  proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau  lebih.  Kedua,  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa adalah  pihak-pihak  yang  berasal  dari  luar  pihak  yang  bersengketa. Ketiga, pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa pun dalam pengambilan keputusan. 6
Secara terminologi, mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara  dua  individu  atau  kelompok  dengan  melibatkan  pihak  ketiga dengan  tujuan  membantu  tercapainya  penyelesaian  yang  bersifat kompromistik  atau  salah  satu  cara  menyelesaikan  masalah  diluar pengadilan.    Menurut  Priatna  Abdurrasyid,  mediasi  adalah  suatu proses  damai  di  mana  para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan penyelesaiannya  kepada  seorang  mediator  (seorang  yang  mengatur pertemuan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  bersengketa)  untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 7 Sedangkan  menurut  PERMA  nomor  01  tahun  2008,  mediasi  adalah cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 8 Masih banyak  pendapat lainnya yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  mediasi,  namun setidaknya  ada  beberapa  batasan  atau  definisi  yang  bisa  dijadikan acuan. Salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh The National  Alternative  Dispute  Resolution  Advisory  Council yang mendefinisikan  mediasi  sebagai  sebuah  proses  di  mana  pihak-pihak yang  bertikai,  dengan  bantuan  dari  seorang  praktisi  resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang
dipersengketakan,  mengembangkan  opsi-opsi,  mempertimbangkan alternatif-alternatif,  dan  upaya  untuk mencapai  sebuah  kesepakatan. Dalam  hal  ini,  sang  mediator  tidak  memiliki  peran  menentukan dalam  kaitannya  dengan  isi/materi  persengketaan  atau  hasil  dari
6 Abbas, Mediasi, hlm. 3 7 Zainuddin  Fajari,  “Mediasi”,  Makalah  disampaikan  pada  acara  Orientasi Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Hakim Pengadilan Agama di Surabaya 15 April 2009.
8 PERMA No. 01 Tahun 2008.
Adiyono
resolusi  persengketaan  tersebut,  tetapi  ia  (mediator)  dapat  memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian). 9
Garry  Goopaster  memberikan  definisi  mediasi  sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak  luar yang tidak memihak  (imparsial)  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan perjanjian  yang  memuaskan.  Goopaster  mencoba  mengeksplorasi lebih  jauh  makna  mediasi  tidak  hanya  dalam  pengertian  bahasa, tetapi  ia  juga  menggambarkan  proses  kegiatan  mediasi, kedudukan,  dan  peran  pihak  ketiga,  serta  tujuan  dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan bahwa mediasi adalah proses  negosiasi,  di  mana  pihak  ketiga  melakukan  dialog  dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian  sengketa  tersebut.  Keberadaan  pihak  ketiga  ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan
pemecahannya,  sehingga  menuju  perjanjian  atau  kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. 10
Jadi,  secara  singkat  bisa  digambarkan  bahwa  mediasi merupakan  suatu  proses  penyelesaian  pihak-pihak  yang  bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

## Tujuan dan Manfaat Mediasi
Penyelesaian  sengketa  memang  sulit  dilakukan,  namun bukan  berarti  tidak  mungkin  diwujudkan  dalam  kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i’tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan  i’tikad  baik  ini,  kadang-kadang  memerlukan  bantuan  pihak ketiga  dalam perwujudannya. Mediasi  merupakan  salah satu bentuk penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga.  Mediasi dapat  memberikan  sejumlah  keuntungan  antara  lain:  (1)  mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif
9 David  Spencer  dan    Michael  Brogan,  Mediation  Law  and  Practice  (Cambridge: Cambridge Univercuty Press, 2006), hlm. 9.
10 Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi (Jakarta: Elips Project, 1993), hlm. 201.
Mediasi sebagai Upaya Hakim
131
murah  dibandingkan  dengan  membawa  perselisihan  tersebut  ke pengadilan  atau  ke  lembaga  arbitrase;  (2)  me dia si  akan memfokuskan  perhatia n  pa ra   pihak  pada  kepentingan  mereka secara  nyata  dan  pada  kebutuhan  emosi  atau  psikologis  mereka, sehingga  mediasi bukan  hanya tertuju pada hak-hak hukumnya;  (3) mediasi  memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk  berpartisipasi secara  langsung  dan  secara  informal  dalam  menyelesaikan perselisihan mereka; (4) mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk  melakukan kontrol  terhadap proses dan  hasilnya;  (5)  mediasi dapat  mengubah  hasil,  yang  dalam  litigasi  dan  arbitrase  sulit diprediksi,  dengan  suatu  kepastian  melalui  suatu  konsensus;  (6) mediasi  memberikan  hasil  yang  tahan  uji  dan  akan  mampu menciptakan  saling  pengertian  yang  lebih  baik  di  antara  para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang
memutuskannya;  (7)  mediasi  mampu  menghilangkan  konflik  atau permusuhan  yang  hampir  selalu  mengiringi  setiap  putusan  yang bersifat  memaksa  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  di  pengadilan  atau arbiter pada lembaga arbitrase. 11

## Resume Perma Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  nomor  01  tahun  2008 tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  ini  ditetapkan pada tanggal 31  Juli  2008  dan  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkannya.  PERMA  ini merupakan  revisi  sekaligus  pengganti  dari  PERMA  nomor  2  tahun 2003  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan.  Beberapa  catatan  dari ketentuan  yang  terdapat  pada  PERMA  No  01/2008,  dapat  penulis kemukakan  sebagai  berikut:  Pertama,  bagi  lingkungan  peradilan agama, PERMA ini lebih tegas dan lebih jelas mengenai pelaksanaan dan  prosedur  mediasi  di  lingkungan  peradilan  agama,  dibanding PERMA  nomor  2  tahun  2003.  Dalam  PERMA  nomor  2  tahun  2003 pasal  16  disebutkan:  “Apabila  dipandang  perlu ketentuan-ketentuan dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini,  selain  dipergunakan  dalam lingkungan  peradilan  umum,  dapat  juga  diterapkan  untuk lingkungan  badan  peradilan  lainnya”.  Sedangkan  dalam  PERMA nomor 01  tahun 2008 Bab  I  Ketentuan  Umum, Pasal 1,  angka 13 dan 14  disebutkan  bahwa:  “Pengadilan  adalah  Pengadilan  Tingkat
11 Abbas, Mediasi, hlm. 24 - 26
Adiyono
Pertama  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan  peradilan  agama”, dan  “Pengadilan  Tinggi  adalah pengadilan  tinggi  dalam  lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”.
Kedua ,  mengenai  perkara  yang  dimediasi  disebutkan  sebagai berikut:  Kecuali  perkara  yang  diselesaikan  melalui  prosedur pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial,  keberatan  atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  semua  sengketa perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib  lebih dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  perdamaian  dengan bantuan mediator (pasal 4).
Ketiga ,  mengenai  kekuatan  berlakunya  PERMA,  disebutkan antara  lain  bahwa  tidak  menempuh  prosedur  mediasi  berdasarkan PERMA ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 2). Keempat, mediator  dapat  dipilih  seorang  atau  lebih  dari  hakim,  advokat  atau akademisi  hukum,  profesi  bukan  hukum  yang  dianggap  menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara (pasal 8).
Kelima ,  mediator  pada  asasnya  wajib  memiliki  sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti diklat yang
diselenggarakan  oleh  lembaga  yang  terakreditasi  oleh  Mahkamah Agung.  Jika  di  suatu  wilayah  pengadilan,  tidak  ada  yang  memiliki sertifikat,  maka hakim di  lingkungan pengadilan  yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (pasal 5).
Keenam ,  untuk  memperoleh akreditasi,  sebuah lembaga harus memenuhi  syarat-syarat:  (1)  mengajukan permohonan  kepada Ketua MA-RI;  (2)  memiliki  instruktur  yang  memiliki  sertifikat  telah mengikuti  diklat  mediasi  dan  diklat  sebagai  instruktur  untuk  diklat mediasi;  (3)  sekurang-kurangnya  telah  dua  kali  melaksanakan pelatihan  mediasi  bukan  untuk  mediator  bersertifikat  di  pengadilan (pasal  5);  (4)  mengenai  biaya  pemanggilan  para  pihak,  lebih  dahulu dibebankan  kepada  penggugat,  melalui  uang  panjar  biaya  perkara, kecuali  ada  kesepakatan  lain.  Jika  tidak  ada  kesepakatan,  hakim menentukan  (pasal  3);  (5)  biaya  jasa/honor  mediator  ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasar kesepakatan. Hakim yang jadi mediator  tidak  mendapat  bayaran  jasa  (pasal  10);  (6)  mediator wajib mempersiapkan  jadwal  pertemuan,  mendorong  para  pihak  untuk secara  langsung  berperan  dalam  mediasi  dan  mencari  pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Jika diperlukan, mediator
Mediasi sebagai Upaya Hakim
133
dapat  melakukan  pertemuan  dengan  salah  satu  pihak  (pasal  15);  (7) atas  persetujuan  para  pihak,  mediator  dapat  mengundang  seorang atau  lebih  tenaga  ahli  yang  terkait  dengan  persoalan  (pasal  16);  (8) tempat  mediasi  ditentukan  atas  kesepakatan  para  pihak.  Khusus mediator  hakim  tidak  boleh  menyelenggarakan  mediasi  di  luar pengadilan  (pasal  20);  (9)  atas  dasar  kesepakatan,  para  pihak  dapat menempuh  upaya  perdamaian,  baik  di  tingkat  pertama,  banding, kasasi  dan  PK  sepanjang  perkara  itu  belum  diputus  (pasal  21);  (10) sifat proses  mediasi adalah  tertutup,  kecuali para pihak menentukan lain  (pasal  6);  dan  (11)  materi  kesepakatan  perdamaian  tidak  boleh bertentangan  dengan  hukum,  harus  dapat  dilaksanakan  dan  tidak boleh memuat i’tikad yang tidak baik (pasal 17).

## Prosedur Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008
Secara  garis  besar  prosedur  mediasi  menurut  ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1) Pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga  atau  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  berikutnya  untuk berunding  memilih  mediator  (pasal  11).  Daftar  mediator disediakan di pengadilan (pasal 9).
2) Para  pihak  segera  menyampaikan mediator  terpilih  kepada ketua majelis  hakim.  Ketua  majelis  segera  memberitau  mediator  untuk melaksanakan tugas (pasal 11).
3) Para pihak, jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya  kepada  ketua  majelis.  Ketua  majelis  segera menunjuk  hakim  bukan  pemeriksa  perkara  yang  bersertifikat. Kalau  tidak  ada,  maka  hakim  pemeriksa  perkara,  dengan  atau tanpa  sertifikat  yang  ditunjuk  oleh  ketua  majelis  wajib menjalankan fungsi mediator (pasal 11).
4) Paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  setelah  mediator  disepakati,  para pihak dapat menyerahkan resume perkara 12 kepada satu sama lain dan  kepada  mediator.  Jika  para  pihak  gagal  menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk (pasal 13).
12 Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian perkara (pasal 1).
Adiyono
134
5) Proses mediasi paling lama 40 hari  kerja, dan  dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak (pasal 13).
6) Mediator  wajib  menyatakan  mediasi  gagal,  jika  salah  satu  atau para  pihak  atau  kuasa  hukumnya  telah  dua  kali  berturut-turut tidak  menghadiri  pertemuan  yang  telah  disepakati,  atau  tidak menghadiri  pertemuan  mediasi  tanpa  alasan  setelah  dipanggil secara patut (pasal 14).
7) Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani  rumusan  kesepakatan.  Para  pihak  wajib menyampaikannya  dalam  sidang  yang  ditentukan  dan  dapat minta  kesepakatan  tersebut  dikuatkan  dalam  bentuk  akte perdamaian.  Jika  ada  salah  satu  pihak  tidak  menghendaki kesepakatan  itu  dikuatkan  dalam  bentuk  akte  perdamaian, kesepakatan  harus  memuat  klausul  pencabutan  gugatan  atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (pasal 17).
8) Jika  dalam  waktu  yang  ditentukan,  para  pihak  tidak  mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (pasal 18).
9) Hakim  tetap  berwenang  untuk  terus  mengupayakan  perdamaian hingga  sebelum  pengucapan  putusan. Jika  para  pihak berkeinginan  untuk  berdamai,  maka  upaya  perdamaian  dapat berlangsung  paling  lama  14  hari  kerja,  sejak  penyampaian keinginan tersebut (pasal 18).
10) Jika  para  pihak gagal  mencapai kesepakatan,  pernyataan dan pengakuan  para  pihak  selama  proses  mediasi  tidak  dapat dijadikan  bukti  dalam  proses  persidangan  perkara,  catatan mediator wajib  dimusnahkan,  mediator tidak dapat  menjadi  saksi dan  tidak  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  maupun perdata (pasal 19). 13

## Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan
Berkenaan  dengan  pelaksanaan  PERMA  nomor  1  tahun  2008 di  Pengadilan  Agama  Bangkalan,  para  pihak  yang  berperkara,  baik
13 Resume Prosedur Mediasi menurut PERMA No 1 Tahun  2008.
Mediasi sebagai Upaya Hakim
135
pada  perkara  cerai  gugat  maupun  permohonan  cerai  talak,  pada sidang  pertama,  hakim  berupaya  melakukan  upaya  damai  dan mewajibkan pada para pihak untuk melakukan proses mediasi, sebab jika  mereka  tidak  menempuh  prosedur  mediasi,  maka  berdasarkan peraturan  ini,  ia  merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal 130  HIR dan/atau  Pasal 154 Rbg  yang mengakibatkan putusan  batal demi hukum (pasal 2) ayat 3.
Terkadang  masih  ada  para  pihak  (pemohon/termohon  dan penggugat/tergugat)  yang  menolak  dilaksanakannya  mediasi, mengingat  dengan  adanya  ruang  mediasi  akan  memperlambat  atau memperpanjang pelaksanaan proses perceraian di pengadilan agama, sedangkan  mereka  menginginkan  perceraian  secepatnya. 14 Alasan mereka  menolak  karena  sebelum  para  pihak  mendaftarkan  pada pengadilan  agama,  mereka  sudah  pernah  melakukan  perundingan damai  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  atau  jika  masih  belum berhasil,  maka  difasilitasi  oleh  kepala  desa  setempat  dan  tokoh agama. 15
Pengadilan  agama  juga  memberikan  keleluasaan  kepada kedua  belah  pihak  untuk  menentukan  mediator,  di  samping  ruang receptionist. Pengadilan  Agama  Bangkalan  telah  mencantumkan nama-nama hakim mediator lengkap dengan foto dan
kepangkatannya. Apabila para pihak memilih mediator sendiri, maka di  berita acara  persidangan akan  ditulis  oleh hakim majelis.  Namun, apabila  para  pihak menyerahkan  penentuan mediator  kepada  hakim majelis,  maka  ketua  hakim  majelis  membuat  surat  penunjukan kepada hakim mediator dengan surat keputusan. 16
Mediator  yang  berasal  dari  lembaga  mediasi,  advokat,  atau individu harus mempunyai sertifikat mediasi dari Pengadilan Agama Bangkalan.  Apabila  masih  belum  memiliki  sertifikat,  maka  ketua Pengadilan  Agama  Bangkalan  membuat  SK  kepada  hakim  untuk menjadi  hakim  mediator  di  Pengadilan  Agama  Bangkalan.  Menurut hasil  penelusuran  penulis  masih  belum  ada  hakim  mediator  yang mengikuti  pelatihan  mediasi  secara  integral.  Hanya  ada  satu  orang,
14 Wawancara dengan Hakim Moch. Akhmad, tanggal 10 Desember 2009.
15 Wawancara dengan Hakim Moh. Khasin, tanggal 10 Desember 2009.
16 Hakim  mediator  yang  ditentukan  oleh  para  pihak  maupun  oleh  Ketua  Majelis hakim tidak boleh terdiri dari salah satu hakim pemeriksa.
Adiyono
yaitu  Alirido,  SH.,  MH.,  yang  memilikinya,  namun  bentuk pelatihannya tidak utuh.
Secara  formal  hakim  mediator  Pengadilan  Agama  Bangkalan memfasilitasi  para  mediator  selama  dua  pekan  (15  hari)  atau  lebih, jika  para  pihak  menghendaki  perpanjangan  mediasi  sampai  40  hari. Namun,  menurut  PERMA  mediasi  dapat  diperpanjang  14  hari  kerja sejak berakhir masa  40  hari  atas  kesepakatan  para  pihak.  Pertemuan mediasi oleh hakim mediator ditentukan minimal dua kali pertemuan dan  waktunya  diusulkan  oleh  mediator  untuk  dibahas  dan disepakati.  Namun,  boleh  dilakukan  lebih  jika  para  pihak menginginkannya.
Mengingat  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  hakim  mediator hanya dua tatap muka, maka menurut teori mediasi tentu pertemuan tersebut  belum  akan  mampu  mengungkap  permasalahan  sampai  ke akarnya.  Dengan  demikian,  jika  para  pihak  pasif  dan  tidak  dalam rangka  mencari  solusi  dalam  penyelesaian  masalahnya,  maka pelaksanaan mediasi akan tetap jauh dari kesuksesan.
Pertemuan  pertama  dilakukan  pada  minggu  pertama  dan pertemuan  kedua  dilakukan  pada  minggu  kedua.  Selanjutnya mediator menyarankan  kepada  pihak-pihak  yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian  masing-masing  pihak  yang  berperkara.  Ketika  proses mediasi  dilaksanakan  oleh  hakim  mediator,  maka  model  kerja mediasi  hampir  mirip  dengan  bentuk  penasihatan  dan  penggalian data  masalah  para  pihak  untuk  dicarikan  win-win  solution  tanpa melaui konsep yang matang, sebagaimana tahapan teori mediasi.
Secara  teoritik,  ada  beberapa  tahapan  mediasi  yang  harus diperhatikan  oleh  mediator  dalam  melakukan  memediasi  perkara yaitu:  Pertama,  tahap  I,  setuju  untuk  menengahi  (agree  to  mediate). Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:  (1)  Meraih  dan  menemukan  kesadaran  diri  melalui  pikiran, perasaan,  dan  harapan;  (2)  menentukan  waktu  yang  tepat  untuk membahas  konflik  dari  pihak-pihak  yang  bertikai;  (3)  menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai.
Kedua ,  tahap  II,  yakni  menghimpun  sudut  pandang  (gather points  of  view). Pada  tahap  ini  persiapan  yang  bisa  yang  harus dilakukan  oleh  mediator  adalah:  (1)  Melakukan  penuturan  cerita (story-telling),  dan  membiarkan  pihak-pihak  yang  sedang  bertikai
Mediasi sebagai Upaya Hakim
137
untuk menuturkan cerita mereka tanpa diinterupsi; (2) menggunakan ketrampilan berkomunikasi secara efektif.
Ketiga , tahap III, yaitu memusatkan perhatian pada kebutuhan (focus  on interest). Pada tahap  ini  persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah menggali lebih dalam mengenai kebutuhan (interest) dari  masing-masing  pihak  yang  sedang  bertikai  dengan  mengajak mereka  berdialog  untuk  menggali  pokok  permasalahan  dan kebutuhan  mereka.  Hal  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  cara:  (1) Melihat  apa yang ada  di bawah batas  posisi dan  kebutuhan  masing- masing pihak yang bertikai setelah itu meditor mengklarifikasi pokok permasalahan  tersebut,  sehingga  mediator  dapat  memahami situasinya  dengan  baik;  (2)  merangkum  dengan  baik  permasalahan maupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.
Keempat ,  tahap  IV,  yaitu  menciptakan  pilihan  terbaik  (create win-win  options). Pada  tahap  ini  mediator  membantu  pihak-pihak yang  bertikai  untuk  mencarikan  solusi  bagi  permasalahan  mereka dengan cara memberikan beberapa ide/gagasan (brainstorm solutions). Ini bisa ditempuh dengan cara: (1) Sebisa mungkin mendapatkan ide- ide  untuk  solusi  menang/menang;  (2)  bersikap  kreatif  dan  jangan menyalahkan  ide-ide  yang  disampaikan  oleh  masing-masaing  pihak yang bertikai selama proses penyampaian ide; (3) melakukan evaluasi terhadap  solusi  yang  ditawarkan  oleh  masing-masing  pihak  yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana  yang paling  tepat untuk  penyelesaian suatu  konflik. Jika  tidak ada solusi yang didapat maka mediator harus mengulangi lagi proses penyelesaian  konflik  dan  mempelajari  kembali  langkah-langkah  dari awal;  (4)  memilih solusi  yang disetujui oleh para  pihak yang sedang berkonflik. Jika tidak ada solusi yang disepakati maka mediator harus meneruskan  brainstorming,  atau  mengulangi  langkah-langkah penyelesaian dari awal. Hal ini bisa mungkin terjadi, karena mediator belum sampai ke permasalahan ”yang sebenarnya”.
Kelima , tahap V, yaitu mengevaluasi pilihan (eEvaluate options). Jika  opsi  telah  ditemukan,  maka  mediator  harus  memeriksa  kembali opsi  tersebut  untuk  memastikan  bahwa  konflik  tersebut  benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya.
Keenam,  tahap  VI,  yaitu  menciptakan  kesepakatan  (create  an agreement). Pada  tahap  ini  mediator  harus  mampu  merumuskan solusi/resolusi  dari  suatu  konflik  dalam  rumusan  yang  jelas  dengan
Adiyono
cara:  (1)  Membuat  solusi  dalam  rumusan  yang  sejelas  mungkin (mengenai  siapa,  apa,  kapan,  dan  bagaimana);  (2)  membicarakan kondisi  “bagaimana  jika”.  Mediator  bisa  meminta  pihak-pihak  yang bertikai  untuk  mengatakan  apa  yang  akan  mereka  lakukan  jika mereka  tidak  dapat  memenuhi  kesepakatan  yang  mereka  buat tersebut; (3) mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai  kesepakatan.  Mediator  harus  mengucapkan  terima  kasih kepada  pihak-pihak  yang  bertikai  atas  kesediaan  mereka  bekerja sama melakukan semuanya. 17
Pada  waktu  maksimal  dua  pekan  atau  dua  kali  tatap  muka dalam  mediasi  para  pihak  tidak  mengajukan  waktu  tambahan sebagaimana dimaksud di PERMA dan para pihak tidak sepakat atau sepakat  damai,  maka  mediator  memberikan  laporan  secara  tertulis yang  direkomendasikan  kepada  ketua  majelis  hakim  atas  hasil mediasi yang telah dilakukan secara jelas dan ringkas. Namun, dalam kekentuan  PERMA  Pasal  17  (mencapai  Kesepakatan),  jika  mediasi menghasilkan  kesepakatan  perdamaian,  para  pihak  dengan  bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan  ditandatangani  oleh  para pihak  dan  mediator  ayat 1  (satu).  Jika dalam  proses  mediasi  para  pihak  diwakili  oleh  kuasa  hukum,  para pihak wajib menyatakan secara  tertulis persetujuan atas  kesepakatan yang dicapai ayat 2 (dua).

## Dampak Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama
Dari  beberapa  perkara  perceraian  dengan  bermacam  motif, maka  dapat penulis  dapat  mengemukakan  tiga  hal,  yaitu  perbedaan mediasi  sebelum  dan pasca  mediasi,  problematika mediasi,  dan  data perkara sebelum mediasi dan pasca mediasi.
Pertama ,  perbedaan  sebelum  adanya  mediasi  dan  pasca mediasi. Pembahasan  ini kami  difokuskan pada beberapa  perbedaan dari  pendapat  hakim  di  Pengadilan  Agama  Bangkalan  dengan adanya  PERMA  nomor  1  tahun  2008  yang  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Agama  Bangkalan  sejak  diberlakukannya  pada  bulan Januari 2009 sampai dengan penelitian ini dilakukan oleh penulis.
17 M.  Muhsin  Jamil,  Mengelola  Konflik  Membangun  Damai  (Semarang:  Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm. 111-113.
Mediasi sebagai Upaya Hakim
139
Menurut  pendapat  hakim  yang  telah  melaksanakan  mediasi selama 10 bulan lebih di Pengadilan Agama Bangkalan, mediasi dapat menekan  perceraian,  meskipun  tingkat  keberhasilannya  masih  kecil, sebab  masih  banyak  hal  yang  perlu  diperbaiki  dalam  bermediasi. Adanya  mediasi  di  Pengadian  Agama  Bangkalan  membuat  tugas hakim bertambah, sebab masih belum adanya mediator bersertifikat. 18 Ini  berakibat  pada  tugas  dan  tanggungjawab  hakim  dalam menyelesaikan  tidak  fokus.  Namun  demikian,  mediasi  yang difasilitasi oleh mediator yang mempunyai pengetahuan luas tentang mediasi  akan  berdampak  positif  bagi  beberapa  perkara  perceraian, terutama dalam memberikan win-win solution. 19 Kedua, problematika  implementasi  mediasi.  Problematika mediasi  dan  lemahnya  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  Agama Bangkalan  adalah  karena:  (1)  Mediator  100%  dari  hakim  dan umumnya mereka belum mempunyai pedidikan tentang mediasi; (2) waktu  mediasi  rata-rata  30  menit  sampai  1  jam,  bahkan  kadang- kadang  15  menit;  (3)  mediasi  berbentuk  nasihat;  (4)  kendala  yang dihadapi adalah pengetahuan dan keterampilan mediator,
bertambahnya beban kerja di samping sebagai mediator, juga sebagai ketua majelis dan anggota majelis, jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan  para  pihak  dalam  proses  mediasi  tidak  bisa  dijadikan bukti sebab mediator tidak jadi saksi dalam sidang; (5) belum adanya tambahan  insentif  bagi  hakim  mediator;  (6)  belum  adanya  reward kepada hakim mediator yang berhasil dalam mendamaikan bagi para pihak  yang  berperkara  dari  lembaga  pengadilan  agama;  (7)  di Madura  kecenderungan  masyarakatnya  yang  datang  ke  pengadilan agama  benar-benar  sudah  beriktikad  kuat  ingin  bercerai,  mengingat sebelum menyerahkan perkaranya ke pengadilan agama sudah sering didamaikan  baik  oleh  keluarganya  maupun  tokoh  masyarakat  dan tojoh agama  yang disegani. 20

## Penutup
Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama , prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 01  tahun  2008  di  Pengadilan  Agama  Bangkalan  sudah  diaplikasikan
18 Wawancara dengan Nurlina, tanggal 13 November 2009
19 Ibid.
20 Wawancara dengan Hakim Mediator PA. Bangkalan, tanggal  14 November 2009
Adiyono
140
meskipun kemampuan mediator masih belum maksimal sebagaimana dalam kajian teoritik mediasi.
Kedua ,  dampak  pelaksanaan  mediasi  yang  dilakukan  oleh hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan mampu meningkatkan keberhasilan 3.0% dibandingkan dengan tahun 2008 sebelum adanya mediasi.  Namun,  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  Bangkalan  masih  belum  dikatakan berhasil sebab angkanya hanya meningkat 3.0%.
Ketiga ,  mediasi  dalam  hukum  Islam  memang  dijadikan sebagai alternatif kebuntuan masalah dalam rangka mencari keadilan, meskipun  lafadznya  tidak  sama,  namun  secara  maksud  dan tujuannya sama-sama ingin mencari rasa keadilan.

## Daftar Pustaka:
Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional . Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009.
Fajari,  Zainuddin.  “Mediasi”,  Makalah  disampaikan  pada  acara Orientasi  Peningkatan  Kemampuan  Kepemimpinan  Hakim Pengadilan Agama di Surabaya 15 April 2009.
Goopaster,  Gary.  Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi dan  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Negosiasi .  Jakarta:  Elips Project, 1993.
Jamil,  M.  Muhsin.  Mengelola  Konflik  Membangun  Damai.  Semarang:
Walisongo Mediation Centre, 2007.
Permana, Sugiri. “Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama”, Mari (2009).
Spencer,  David,  dan    Brogan,  Michael.  Mediation  Law  and  Practice.
Cambridge: Cambridge Univercuty Press, 2006.
Tim  Penyusun  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2007.