## JURNAL WIDYA BHUMI

## KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN KARIAN DENGAN UU PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN LEBAK
Febri Yudhanto 1* , Priyo Katon Prasetyo 2 , Sudibyanung 2
1 Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Jl. Letjen MT Haryono, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta
1* Corresponding author: febriyudhanto@gmail.com

## ABSTRACT
Land Acquisition  Law Article 15 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for  Development in  the  Public  Interest  regulates  the  Land  Acquisition  Planning Document (DPPT) which at least contains the purpose and objectives of the development plan, conformity with the the spatial plan and National and Regional Development Plans, land layout, land area needed, general description  of  land  status,  estimated  time  of  land  acquisition,  estimated  time  of  construction, estimated land value and budgeting plan. DPPT documents became the basic of Land Acquisition for location determination and anvancing process. Karian Land Aqcuisition is taken as an case study in this research. Karian Dam whose land acquisition began in 2007, until 2020 land acquisition has not yet been completed. Government regulations Number 37 Year 2010 regulating about dams will also be used as material for  evaluations. DPPT Karian Dam  was compiled in 2016.  The purpose of this study  was  to  evaluate  the  suitability  of  the  2016  Karian  Dam  (DPPT)  with  73  Criteria  for  Land Acquisition and Government Regulations. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study 14 criteria are suitable and 59 criteria are not suitable. With dominant points that are not appropriate, namely: (a) General Description of Land  Status, (b) Estimated  Time  of  Land  Acquisition,  (c)  Estimated  Time  of  Development  Implementation;  (d) Estimated Land Value, (e) Budgeting Plan.
Keywords : Land Acquisition, Conformity, Dams, Evaluations.

## INTISARI
Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang paling  sedikit  memuat  maksud  dan  tujuan  rencana  pembangunan,  kesesuaian  dengan  RTRW  dan Rencana  Pembangunan  Nasional  dan  Daerah,  letak  tanah, luas  tanah  yang dibutuhkan, gambaran umum  status  tanah,  perkiraan  waktu  pelaksanaan  pengadaan  tanah,  perkiraan  jangka  waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana  penganggaran. DPPT tersebut  yang akan  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  Penetapan  Lokasi  dan  proses  lanjutan  pengadaan  tanah. Sebagai  studi  kasus  maka  diambil  pelaksanaan  pengadaan  tanah  Bendungan  Karian.  Bendungan Karian yang pengadaan tanahnya dimulai dari tahun 2007, sampai dengan tahun 2020 belum dapat diselesaikan  pengadaan  tanahnya.  PP  Nomor  37  Tahun  2010  mengatur  tentang  Bendungan  akan digunakan  sebagai  bahan untuk  melakukan  evaluasi.  DPPT  Bendungan  Karian  disusun  pada  tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi Kesesuaian DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 dengan 73 Kriteria Peraturan Perundang- Undangan Pengadaan Tanah dan PP tentang Bendungan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  dekriptif.  Hasil  dari penelitian ini 14 kriteria sesuai dan 59 kriteria tidak sesuai. Dengan poin dominan yang tidak sesuai yaitu:  (a)  Gambaran  Umum  Status  Tanah,  (b)  Perkiraan  Waktu  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah,  (c) Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pembangunan; (d) Perkiraan Nilai Tanah, (e) Rencana Penganggaran. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kesesuaian, Bendungan, Evaluasi.
Vol 1, No. 1
April 2021
Received
April 27 th 2021
Accepted May 26 th 2021

## A. Pendahuluan
Setiap pembangunan selalu memerlukan tanah. Faktanya, pembangunan sering terhalang oleh ketersediaan tanah. Sitorus dan Limbong (2004) menyebutkan bahwa ketersediaan  tanah  negara  yang  “bebas”  yaitu  yang  sama  sekali  tidak  dihaki  atau diduduki  seseorang  atau  pihak-pihak  berkepentingan  sangat  terbatas.  Tanah  di Indonesia  umumnya  sudah  dipunyai  atau  setidaknya  sudah  ada  yang  menduduki. Akibatnya,  apabila  ada  kegiatan  pembangunan  yang  membutuhkan  tanah  maka tanah diperoleh melalui kegiatan pengadaan tanah.
Menurut  Pasal  1  butir  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.  Tahapan  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  terdiri  dari  tahapan perencanaan,  tahapan  persiapan,  tahapan  pelaksanaan  dan  tahapan  penyerahan hasil.
Menurut Maria S.W. Sumardjono (2015), tahapan awal dan paling krusial dalam pengadaan tanah adalah tahapan perencanaan. Kegagalan dalam melewati proses tahapan  ini  akan  berpotensi  menghambat  waktu  penyelesaian  pengadaan  tanah. Berbagai  masalah  kemudian  muncul  di  lapangan  sebagai  akibat  dari  dokumen perencanaan  yang  disusun  belum  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ada. Permasalahan ini tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam proses pengadaan tanah. Hal ini dapat disebabkan dari ketidaktahuan instansi yang memerlukan tanah dalam menyusun dokumen perencanaanya (Musleh yang dikutip dalam Budhiawan dkk. 2018,  60; Dewi & Salim, 2020). Apa yang sudah ditulis dalam  dokumen  perencanaan  terkadang  tidak  relevan  dengan  pelaksanaan, sehingga  dalam  pelaksanaan  harus  merevisi  beberapa  poin  dalam  dokumen perencanaan itu. Sejalan dengan itu pendapat Darmawan (2018) dalam (Budhiawan dkk.  2018,  60)  apabila    Badan    Pertanahan  Nasional  (BPN)  dimasukkan  tim pemrosesan akhir (TPA) di Jawa Timur yaitu TPA Benowo dan TPA yang berada di Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan dapat memberikan masukan berupa data, baik data subyek, obyek bidang tanah yang akan terkena kegiatan pengadaan tanah. Hasil penelitian oleh Budhiawan dkk (2018) menyatakan bahwa kualitas Dokumen Perencanaan  Pengadaan  Tanah  (DPPT)  untuk  tempat  mempunyai  kualitas  data dalam  dokumen  perencanaan  kurang  baik,  sehingga  menyebabkan  pekerjaan selanjutnya tidak berjalan dengan lancar.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIPP) pada tahun 2019 dalam  halaman  websitenya  menyebutkan  bahwa  salah  satu  contoh  pengadaan tanah yang menjadi Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PSN adalah pembangunan  Bendungan  Karian  di  Kabupaten  Lebak.  Rencana  pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak sudah dimulai dari tahun 2007, dan sampai dengan  saat  ini  masih  terkendala  dengan  masalah  pembebasan  lahannya  (Kabar Banten 2018). Bendungan Karian yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dan akan berfungsi  sebagai  sumber  penyedia  air  baku  untuk  Kabupaten  Lebak,  Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan wilayah DKI Jakarta sebesar 9,1  M3/detik,  mengendalikan  banjir,  memproduksi  listrik  melalui  Pembangkit
Tenaga  Minihidro  sebesar  1,8  Megawatt  yang  akan  mengaliri  listrik  bagi  10.000 kepala  keluarga  yang  berada  di  40  desa  di  sekitar  Bendungan  Karian  serta  dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pasokan air bagi lahan pertanian seluas 22.000 hektare di Provinsi Banten (KPIPP 2019).
Pembangunan Bendungan Karian sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional disingkat  PSN  di  Kabupaten  Lebak  membutuhkan  lahan  setidaknya  seluas  2.226 hektare  dengan  daya  tampung  air  mencapai  314,7  juta  M3,  dan  kapasitas  efektif sebesar 207,5 juta M3. Dengan luas yang sedemikian, Bendungan Karian selanjutnya akan  menjadi  bendungan  terbesar  ketiga  setelah  Bendungan  Jatiluhur  dan Bendungan  Jatigede  (KPPIP  2019).  Untuk  itu  peneliti  dalam  tulisan  ini  akan menuangkan  hasil  penelitian  mengenai  kesesuaian  DPPT  Bendungan  Karian  yang disusun pada Tahun 2016 dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah dan bendungan.

## B. Metode Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 73 Poin evaluasi ideal yang harus ada di dalam DPPT didapatkan dari UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan aturan pelaksanaanya  dan  PP Nomor 37 Tahun 2010 yang  digunakan  untuk  melakukan  evaluasi  kesesuaian  DPPT  Bendungan  Karian Tahun  2016.  Data  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  adalah  salinan  DPPT Bendungan  Karian  Tahun  2016  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lebak.  Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan PPK dan pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan  Karian  dari  BBWSC-3,  Pelaksana  pengadaan  tanah  Bendungan    Karian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan studi  dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan studi dokumen pengadaan tanah Bendungan Karian yaitu DPPT Tahun 2016, SK Penetapan Lokasi Bendungan Karian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pihak  yang  terlibat, menyusun  kriteria  untuk  mengevaluasi  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016,  dan mengevaluasi kesesuaian DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 dengan peraturan UU Pengadaan Tanah dan PP tentang Bendungan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Bendungan Karian Kabupaten Lebak

## 1. Instansi Yang Terlibat Dalam Penyusunan DPPT Bendungan Karian Tahun 2016
Pembangunan Bendungan Karian direncanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah  yaitu  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Cidanau-Ciujung-Cidurian  (BBWSC-3)  yang pengadaan tanahnya dimulai dari tahun 2007 sampai dengan Tahun   2020   masih terus berjalan dengan capaian pembebasan lahannya mencapai 45,29 % dari target luas tanah ± 2.188 Ha. Data ini didapatkan dari wawancara dengan PPK Pengadaan Tanah Bendungan Karian Ibu Revita Kartikasari dan pelaksana pengadaan tanah dari BBWSC-3 Arwan Mega Susila menggunakan aplikasi on line zoom dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini:
Gambar 1. Tangkapan layar wawancara dengan PPK dan Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Karian dari BBWSC-3 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020
Dalam  wawancara  dengan  PPK  Bendungan  Karian  juga  didapatkan  informasi bahwa  DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 disusun dengan melibatkan beberapa Instansi  terkait  diantaranya:  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC-3) sebagai Instansi yang memerlukan tanah; Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lebak    sebatas  dalam    pembuatan  peta  rencana  lokasi  untuk  pembangunan Bendungan  Karian;  Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi Banten  sebatas  mengenai  rekomendasi  untuk  kesesuaian  Rencana  Tata  Ruang Wilayah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten terkait ijin lingkungan;  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  Provinsi  Banten;  Satuan Pemerintah  tingkat  Kecamatan  Rangkasbitung,  Maja,  Sajira,  Cimarga  (terkait mekanisme penentuan harga pasar) dan nilai transaksi terakhir sebagai acuan dalam rencana  penganggaran  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bendungan Karian;  Pemerintah  Desa  Pasirtanjung,  Sindangmulya,  Sajira,  Sukajaya,  Pajagan, Mekarsari, Calungbungur, Bungurmekar, Sukarame, Sindangsari, Tambak lokasi yang terkena pembangunan Bendungan Karian.
2. Kriteria Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Evaluasi dilakukan antara DPPT untuk pembangunan Bendungan Karian Nomor: 02/DOK-PRC-TANAH/SNVT-PBK/BBWSC-3/2016  tanggal  21    Januari  2016  dengan kriteria evaluasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2012, Perpres Nomor  71  Tahun  2012  yang  beberapa  kali  dirubah  dengan  Perpres  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Pertama,  Perpres  Nomor  99 Tahun 2014 tentang Perubahan  Kedua,  Perpres  Nomor  30  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Ketiga  dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.
a.  Kriteria  evaluasi  berdasarkan  UU  Nomor  2  Tahun  2012  dan  Aturan Pelaksanaannya yaitu:
1)  Maksud dan tujuan rencana pembangunan menguraikan: maksud dan rencana pembangunan  Bendungan  secara  detail/rinci;  menguraikan  tujuan  rencana pembangunan Bendungan Karian secara detail/ rinci.
2)  Kesesuaian  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  Prioritas Pembangunan memuat: Kesesuaian dengan RTRW Nasional; Kesesuaian dengan RTRW    Provinsi    Banten;  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Provinsi Banten; Rencana Strategis; Rencana Kerja Pemerintah Instansi BBWS Cidanau- Ciujung-Cidurian.
3)  Letak  tanah  memuat:  Kesesuaian  letak  obyek  pengadaan  tanah  nama  desa/ kelurahan  dan  jumlahnya;  kesesuaian  letak  obyek  pengadaan  tanah  berupa kecamatan  dan  jumlahnya;  kesesuaian  letak  obyek  pengadaan  tanah  di Kabupaten Lebak; kesesuaian letak obyek pengadaan tanah di Provinsi Banten.
4)  Luas  tanah  yang  dibutuhkan  memuat  luas  tanah  perkiraan  yang  dibutuhkan dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Karian.
5)  Gambaran umum status tanah memuat: Data awal penguasaan atas tanah pada lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karian dan data awal pemilikan  atas  tanah  pada  lokasi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Bendungan Karian.
6)  Perkiraan  jangka  waktu  pelaksanaan  pengadaan  tanah  memuat:  Perkiraan jangka  waktu  pelaksanaan  tahap  perencanaan;  perkiraan  jangka  waktu pelaksanaan  tahap  persiapan;  perkiraan  jangka  waktu  tahap  pelaksanaan; perkiraan jangka waktu tahap penyerahan hasil.
7)  Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan memuat perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Bendungan Karian.
8)  Perkiraan nilai tanah memuat: kesesuaian perkiraan nilai Ganti Kerugian Obyek pengadaan  tanah  berupa  tanah;  kesesuaian  perkiraan  nilai  ruang,  bangunan, tanaman,  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah.;  kesesuaian  perkiraan  nilai kerugian lain yang dapat dinilai.
9)  Rencana penganggaran menguraikan: besaran dana pengadaan tanah; sumber dana pengadaan tanah; rincian alokasi dana untuk perencanaan; menguraikan rincian alokasi dana untuk persiapan; menguraikan rincian alokasi dana untuk pelaksanaan;  menguraikan  rincian  alokasi  dana  untuk  penyerahan  hasil; menguraikan  rincian  alokasi  dana  untuk  administrasi  dan  pengelolaan; menguraikan rincian alokasi dana untuk sosialisasi.
10)  Studi Kelayakan menguraikan: hasil survei sosial ekonomi; menguraikan kelayakan lokasi; menguraikan analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah  dan  masyarakat;  menguraikan  perkiraan  nilai  tanah;  menguraikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan AMDAL; DPPT ditetapkan oleh pimpinan  instansi  yg  memerlukan tanah;  perencanaan  melibatkan  pengampu dan pemangku kepentingan.
b.  Kriteria  evaluasi  berdasarkan  PP  Nomor  37  Tahun  2010  Tentang  Bendungan. Dokumen  teknis  dalam  rangka  pembangunan  Bendungan  Karian  seharusnya memuat tahapan dan kegiatan berikut:
1)  Tahapan  Persiapan  Pembangunan  Bendungan  menguraikan  dan  memuat: rencana  pengelolaan  SDA  pada  wilayah  sungai  dengan  pembangunan bendungan;  kondisi  Sumber  Daya  Air  (SDA)  &  rencana  tata  ruang  untuk pembangunan;  izin  penggunaan  SDA  sesuai  kewenangannya  paling  lama  5
(lima)  Tahun; identitas pembangun bendungan; rekomendasi teknis dari Unit Pelaksana  Teknis  yang  membidangi  SDA;  studi  kelayakan  dan  dokumen pengelolaan lingkungan hidup; tahapan perencanaan pembangunan.
2)  Tahapan  Perencanaan  Pembangunan  Bendungan  menguraikan  dan  memuat: analisis  kondisi  topografi    berupa    rencana  tapak    bendungan,  jalan  akses, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan serta quarry  dan  borrow  area;  analisis  geologi;  analisis  hidrologi  daerah  tangkapan air; analisis kependudukan di daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta  daerah  penerima  manfaat  bendungan;  analisis  sosial,  ekonomi  dan budaya pada daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta penerima manfaat  bendungan;  analisis  kelayakan  teknis,  ekonomis,  umur  layanan  dan lingkungan untuk setiap  alternatif  rencana  bendungan; rencana bendungan yang    paling  layak  dipilih  dan  desain  pendahuluan  bendungan  serta  rencana penggunaan  sumber  daya  air;  gambar  teknis  rencana  bendungan,  bangunan pelengkap,  fasilitas  operasi  dan  pemeliharaan;  nota  desain  yang  meliputi kriteria  yang  dipergunakan  dalam  menyusun  desain  dan  perhitungan  gambar teknis;  spesifikasi  teknis  untuk  mencapai  kualitas  yang  disyaratkan;  metoda pelaksanaan,  cara  pengelakan  sungai  dan  penimbunan  tubuh  bendungan; rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan; lokasi tanah yang diperlukan;  peta  dan  luasan  tanah;  status  dan  kondisi  tanah;  rencana pembiayaan; dilengkapi dengan studi pemukiman kembali (untuk permukiman).
3)  Tahapan  Persiapan  Pelaksanaan  Konstruksi  Pembangunan  Bendungan menguraikan dan memuat: dokumen permohonan izin pelaksanaan konstruksi; dokumen desain yang telah disetujui, studi pengadaan tanah dan pengelolaan lingkungan;  dilakukan  sesuai  hasil  studi  pengadaan  tanah;  dilakukan  sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan; mengutamakan teknologi; memanfaatkan sumber daya lokal.
4)  Tahapan  Pengisian  Awal  Waduk  Pembangunan  Bendungan:  menguraikan permohonan pengisian awal waduk; pembentukan unit pengelola bendungan; laporan akhir pelaksanaan konstruksi; laporan penyiapan pelaksanaan daerah genangan waduk; rencana pengelolaan bendungan; rencana tindak darurat.
3. Evaluasi Kesesuaian DPPT Tahun 2016 untuk pembangunan Bendungan Karian a.  Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Bendungan Karian:
1)  Maksud dari rencana Pembangunan Bendungan Karian yang dimuat dalam DPPT Bendungan  Karian  Tahun  2016  merupakan  kebijakan  strategis  nasional  yang berfungsi  antara  lain  sebagai  pengendali  bencana  banjir,  penyediaan  air  baku bagi  kepentingan  irigasi,  rumah  tangga  dan  industri.  Maksud  dalam  peraturan perundang-undangan  menguraikan  gambaran  secara  umum  yang  ingin  dicapai dari rencana pembangunan kepentingan umum sehingga dalam hal ini, maksud dari rencana pembangunan Bendungan Karian di dalam DPPT ini sudah diuraikan sesuai dan memuat jelas sesuai dengan peraturan.
2)  Tujuan  menurut  peraturan  perundang-undangan  dalam  kegiatan  pengadaan tanah menguraikan hal- hal spesifik yang akan dicapai untuk dapat mewujudkan maksud dari rencana pembangunan untuk kepentingan umum dan berisi manfaat
yang  akan  diperoleh  oleh  masyarakat  umum  dari  rencana  pembangunan  itu. Dalam  tujuan  dari  pembangunan  Bendungan  Karian,  Kabupaten  Lebak  tidak disebutkan untuk memperoleh manfaat dari adanya pembangunan  Bendungan Karian  dan  hanya  untuk  perkotaan.  Kabupaten  Lebak  sebagai  lokasi pembangunan  Bendungan  Karian  seharusnya  menjadi  prioritas  utama  dan penerima  manfaat  dari  adanya  Pembangunan  Bendungan  Karian  ini.  Sehingga hasil evaluasinya adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Bendungan Karian:
1)  Kesesuaian dengan RTRWN Bendungan Karian yang dalam Lampiran VI PP Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 dalam Tabel Wilayah Sungai (WS) berada di dalam Kolom Nomor Urut 26, Kolom Wilayah Sungai (WS) Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum – (I-IV/A/1)  yang  terletak  di  Kolom Provinsi Banten-DKI Jakarta- Jawa Barat, dan Kolom Keterangan Lintas Provinsi yang  pola  pengelolannya  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  dan  menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini Kesesuaian dengan RTRW Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2)  Terhadap kriteria evaluasi yang ditetapkan, pada poin kesesuaian dengan RTRW Provinsi Banten hal yang termuat di dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 telah  sesuai  dan  ada  (jelas)  menguraikan  mengenai  substansi  dan  maknanya, karena  sesuai  dengan  Perda  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010- 2030 dan peta pola RTRW  Provinsi  Banten  Tahun  2010-2030  telah  memuat  Bendungan  Karian merupakan  kawasan  strategis  dari  sudut  kepentingan  pendayagunaan  sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi  (Pasal  65  Huruf (f) Perda Provinsi Banten Nomor  2 Tahun 2011). Sejalan dengan itu maka isi dari DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 sesuai dengan RTRW Provinsi Banten.
3)  RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014- 2034 tercantum di dalam Perda Kabupaten Lebak  Nomor  2  Tahun  2014  yang  di  dalam  Pasal  50  Huruf  (a)  Rencana pengembangan  kawasan  strategis  dari  sudut  kepentingan  pendayagunaan sumber daya alam  dan  teknologi  tinggi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  47 ayat (1) huruf c diarahkan dan meliputi Bendungan Karian, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Rencana  Pembangunan  Bendungan  Karian  di  Kabupaten Lebak telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Lebak.
4)  Dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  disebutkan  bahwa  sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RP.JPD)  Provinsi  Banten  Tahun  2005-2025  bahwa Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  2012-2017  yang  dimuat  di dalam Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 merupakan tahap akselerasi- 1  dengan  fokus  pembangunan  diprioritaskan  7  lingkup  yang  salah  satunya Berdasarkan  prioritas  pembangunan  itu,  rencana  pembangunan  Bendungan Karian  termasuk  ke  dalam  prioritas  pembangunan  jangka  menengah  daerah Provinsi Banten melalui: pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah. Dalam  kriteria  evaluasi  pada  poin  ini  DPPT  Bendungan  Karian  telah
sesuai  dan  memuat  dengan  rinci  apa  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan.
5)  Dalam  uraian  yang  tercantum  dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016 menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010- 2014 pada lampiran 2.2 tentang Rencana Kegiatan Master Plan Percepatan dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  Tahun  2011-  2025 meliputi  Penyediaan  Infrastruktur  Penyediaan  Sumber  Daya  Air  pada  koridor Pulau Jawa:Pembangunan Bendungan Karian; pembangunan Water Convenyance  Karian  (10.000  liter/detik).  Dari  uraian  tersebut  isi  dalam  DPPT Bendungan  Karian  Tahun  2016  tentang  isinya  terhadap  Rencana  Strategis Kementerian  Pekerjaan  Umum  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
c. Kesesuaian Letak Tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Bendungan Karian: Dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  berisi  bahwa  lokasi  rencana pengadaan  tanah  untuk  Pembangunan  Bendungan  Karian  di  Kabupaten  Lebak Provinsi Banten terletak di 11 Desa, 4 Kecamatan, dengan rincian sebagai  berikut: Lokasi    tubuh    bendungan    dan    bangunan  pelengkapnya  terletak  di  Desa Pasirtanjung  Kecamatan  Rangkasbitung,  Desa  Sindangmulya/Kecamatan  Maja, Desa Sajira, Desa Sukajaya, Desa Pajagan, Desa Mekarsari, Desa Calungbungur, Desa  Bungurmekar,  Desa  Sukarame,  Desa  Sindangsari/  Kecamatan  Sajira,  Desa Tambak/ Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Dalam  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  Pasal  5  Ayat  (4),  dijelaskan  bahwa  letak tanah  menguraikan  wilayah  administrasi  kelurahan/desa  atau  nama  lain, kecamatan,  kabupaten/  kota,  dan  provinsi  tempat  lokasi  pembangunan  yang direncanakan. Pada DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 sudah diuraikan dimana mulai  dari  desa,  kecamatan,  kabupaten,  dan  provinsi  lokasi  rencana pembangunan  Bendungan  Karian  secara  rinci  dan  jelas,  sehingga  telah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d.  Kesesuaian  Luas  Tanah  yang  Dibutuhkan  untuk  Rencana  Pembangunan Bendungan Karian:
DPPT  untuk  pembangunan  Bendungan  Karian  Tahun  2016 menguraikan luas tanah  yang  dibutuhkan  untuk  Rencana  Pembangunan  Bendungan  Karian  di Kabupaten Lebak- Provinsi Banten seluas ±1.362,29 ha dengan  rincian  sebagai berikut:    luas    tanah    yang    dibutuhkan    untuk    lokasi  tubuh  bendungan  dan bangunan  pelengkapnya  seluas  ±  4,99  ha;  luas  tanah  yang  dibutuhkan  untuk genangan waduk dan greenbelt seluas  ±1.357,30 ha. Akan tetapi, total luas lahan yang  dibutuhkan  dalam  DPPT  Bendungan Karian Tahun 2016 belum membe- rikan  gambaran  luas  dan  jumlah  bidang  yang  akan  direncanakan  terkena pengadaan Bendungan Karian.
Dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (5) luas tanah yang dibutuhkan menguraikan  perkiraan  luas  tanah  yang  dibutuhkan.  Luas  tanah  dari  DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 bersumber dari dokumen LARAP 2008 dan 2009.
Dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 ini juga belum menjelaskan berapa jumlah  bidang  dari  setiap  desa  yang  ada.  Dari    evaluasi    terhadap    kriteria    ini diketahui    bahwa    kesesuaian    luas  tanah    yang    dibutuhkan    dalam    rencana pembangunan    Bendungan    Karian  yang  ada  di dalam  DPPT  Bendungan  Karian Tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Kesesuaian Gambaran umum status tanah dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016:
Gambaran  umum  status  tanah  dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016 menyatakan bahwa secara umum status tanah yang akan dibebaskan dibuktikan dengan  Surat  Keterangan  dari  Kepala  Desa  yang  menerangkan  status  tanah sebagai data awal mengenai penguasaan dan alat bukti kepemilikan.
Gambaran  umum  status  tanah  dalam  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012 menguraikan data awal penguasaan dan pemilikan atas tanah. DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 tidak menguraikan gambaran umum status tanah dari 11 desa lokasi  rencana  pembangunan  Bendungan  Karian  di  Kabupaten  Lebak  dan  juga tidak  menguraikan  secara  rinci  sisa  bidang  tanah  yang  telah  di  bebaskan  dari pengadaan tanah yang dimulai sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2015.
Setelah  dilakukan  evaluasi  terhadap  kesesuaian  gambaran  umum  status  tanah yang  tercantum  dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  dengan  peraturan perundang-undangan  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  maka  dalam  poin  ini hasilnya adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
f.  Kesesuaian  Perkiraan  Waktu  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  DPPT  Bendungan Karian Tahun 2016:
Dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 waktu pelaksanaan pengadaan tanah pada setiap tahap akan dilaksanakan dengan rincian dalam Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Perkiraan Waktu Pengadaan Tanah dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016
Sumber: DPPT Bendungan Karian, 2016
Pada  Tabel  1.  perkiraan  waktu  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  tercantum dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  tahapan  kegiatan  perencanaan memerlukan waktu pelaksanaan 12 bulan, tahapan persiapan 3 bulan, tahapan pelaksanaan 22 bulan dan serah terima 1 bulan. Jangka waktu maksimal menurut UU Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 untuk masing- masing tahap kegiatan pengadaan tanah memerlukan waktu maksimal sebagai berikut:
No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 1 Perencanaan 12 bulan 2 Persiapan 3 bulan 3 Pelaksanaan 22 bulan 4 Serah Terima 1 bulan Total Waktu Tahapan Kegiatan 38 bulan
1)  Tahap  persiapan  pengadaan  tanah  dengan  total  maksimal  260  hari  kerja dan jika dikonversi dalam satuan bulan menjadi 13 bulan;
2)  Tahap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dengan  total  maksimal  270  hari kerja dan jika dikonversi dalam satuan bulan adalah maksimal 13,5 bulan;
3)  Tahap penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah adalah maksimal 3 hari kerja;
4)      Untuk  kegiatan  pendaftaran/  pensertifikatan  yang  diatur  dalam  Pasal  112 Ayat (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 wajib dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak penyerahan hasil pengadaan tanah.
Dari  uraian  di  atas  setelah  dilakukan  evaluasi  antara  DPPT  Bendungan Karian  Tahun  2016  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam kegiatan pengadaan tanah maka:
1)  Kesesuaian  jangka  waktu  pelaksanaan  tahap  perencanaan  yang  tertulis di DPPT Tahun 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2)  Kesesuaian  jangka  waktu  pelaksanaan  tahap  persiapan  yang  tertulis  di DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan;
3)  Kesesuaian  jangka  waktu  tahap  pelaksanaan  yang  tertulis  di  DPPT Bendungan Karian  Tahun 2016  tidak sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan;
4)    Kesesuaian jangka waktu penyerahan hasil antara DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
g.  Kesesuaian  Perkiraan  Jangka  Waktu  Pelaksanaan  Pembangunan  Bendungan Karian dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016.
Jangka waktu pembangunan Bendungan Karian di dalam DPPT Bendungan
Karian  Tahun  2016  tertulis  membutuhkan waktu  pelaksanaan  ±4 Tahun seperti ada pada Gambar 2 dibawah ini:

## Gambar 2. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Karian
Sumber: DPPT Bendungan Karian, 2016
Pasal  5  Ayat  (8)  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  menyatakan  bahwa perkiraan  jangka  waktu  pelaksanaan  pembangunan  menguraikan  perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Pasal 7 PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, tahapan pelaksanaan pembangunan bendungan dilaksanakan meliputi tahap persiapan pembangunan, perencanaan pembangunan,  perencanaan  konstruksi,  dan  pengisian  awal  waduk.  Masing-
masing  kegiatan  dalam  tahapan  ini  seharusnya  diuraikan  mengenai  perkiraan waktu pelaksanaannya,  sehingga  dapat  di  total  jumlah  waktu  yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Karian. Pembuatan time schedule atau jadwal pelaksanaan pembangunan Bendungan dapat dibuat seperti contoh jadwal  kegiatan  dalam  DPPT  Pembangunan  Jalan  Tol  Tebing  Tinggi – Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi- Pematang Siantar pada Gambar 3. di bawah ini.
Gambar 3. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi - Pematang Siantar (± 58.7 Km). Sumber: DPPT Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi- Pematang Siantar, 2018
Setelah  dilakukan  evaluasi  terhadap  kesesuaian  DPPT  Bendungan  Karian Tahun  2016  mengenai  jangka  waktu  pelaksanaan  pembangunan  Bendungan dengan peraturan perundang-undangan hasilnya tidak sesuai karena  pada  poin jangka waktu pelaksanan DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 sama sekali tidak menguraikan jadwal  kegiatan  dan waktu spesifik untuk  masing-masing kegiatan dalam perencanaan pembangunan Bendungan Karian.
h. Kesesuaian Perkiraan Nilai Tanah dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016: Perkiraan  besarnya  nilai  ganti  kerugian  tanah  dan  bangunan  dalam  DPPT Bendungan  Karian  Tahun  2016  dilakukan  dengan  pendekatan  harga  yang ditetapkan pemerintah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan perkiraan biaya ganti rugi tanaman dan bangunan mengacu kepada (SSH) Belanja Daerah Kabupaten Lebak TA 2014.
DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  dalam  rencana  perkiraan  nilai  ganti  rugi tanah, tanaman, bangunan masih mengacu pada Dokumen LARAP  Tahun 2008 dan 2009 dan hasil survei Tahun 2014 dan 2015 dan Standar Satuan   Harga (SSH) belanja  Daerah  Kabupaten  Lebak  Tahun  Anggaran  2014  dan  belum  disusun berdasarkan  survei  sosial  ekonomi  pada  setiap  desa.  Padahal,  dalam  Pasal  34 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa Nilai Ganti Kerugian yang dinilai  oleh  Penilai  merupakan  nilai  pada  saat  pengumuman  penetapan  lokasi pembangunan  Bendungan  Karian  Tahun  2016.  Sehingga  seharusnya  estimasi perkiraan harga tanah, bangunan, dan tanaman mengacu pada nilai harga pada
tahun 2016 karena Penetapan Lokasi yang menjadi acuan tahun penilaian adalah Tahun 2016. Setelah dilakukan evaluasi terhadap perkiraan nilai ganti kerugian baik ganti kerugian tanah, bangunan, serta tanam tumbuh di atasnya yang ada di dalam DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 didapatkan hasil sebagai berikut:
a. Perkiraan  nilai  ganti  kerugian  pembebasan  tanah  untuk  pembangunan Bendungan  Karian  tidak  sesuai,  karena  nilai  perkiraan  untuk  pembebasan tanah  adalah  nilai  tanah  pada  Tahun  2016,  karena  di  Tahun  2016 Penetapan Lokasi Bendungan Karian di tetapkan oleh Gubernur Banten;
b. Perkiraan nilai ganti rugi bangunan dalam rangka pembangunan Bendungan Karian tidak sesuai karena penetapan harga bangunan yang bersumber dari Standar Satuan Harga (SSH) belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 tidak relevan untuk digunakan di Tahun 2016;
c. Perkiraan nilai ganti rugi tanaman dan tanam tumbuh di atas tanahnya dalam rangka  pembangunan  Bendungan  Karian  tidak  sesuai.  Sumber  dari perencanaan  nilai  perkiraan  tanaman  adalah  Standar  Satuan  Harga  (SSH) belanja  Daerah  Kabupaten  Lebak  Tahun  Anggaran  2014  sedangkan Penetapan  Lokasi  yang  menjadi  dasar  penilaian  Nilai  Ganti  Kerugian ditetapkan Tahun 2016. Selain itu, benda lain yang berkaitan  dengan tanah misalnya  tiang  listrik,  pipa  gas  bumi,  pipa  PDAM,  pipa  minyak  tidak dicantumkan  biaya/  besaran  nilai  ganti  kerugian  dalam  DPPT  Bendungan Karian Tahun 2016;
d. Kerugian  lain  yang  dapat  dinilai  disini  juga  tidak  diuraikan  secara  rinci, misalnya  kerugian  non  fisik  contohnya  kerugian  lainnya  yang  meliputi kerugian emosional (Solatium), kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi, kompensasi masa tunggu (Bunga), kerugian sisa tanah, kerusakan  fisik  lainnya  (biaya  pemindahan,  biaya  pengosongan)  yang  tidak diakomodir  dalam  poin  ini.  Sehingga  dalam  poin  ini  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
i. Rencana Penganggaran Pengadaan Tanah yang akan dilaksanakan pada TA. 2016 diuraikan pada rincian Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Uraian Rencana Penganggaran Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Karian Untuk Tahun Anggaran 2016. No Uraian Rencana Anggaran 1 Biaya Perencanaan Rp 1.500.000.000 2 Biaya Persiapan Rp 500.000.000 3 Biaya Pelaksanaan Rp 219.025.419.427 4 Biaya Penyerahan Hasil Rp 300.000.000 Jumlah Rp 221.325.419.427 Sumber: DPPT Bendungan Karian, 2016
Pasal  5  Ayat  (10)  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  menyatakan  bahwa rencana  penganggaran  menguraikan  besaran  dana,  sumber  dana,  dan  rincian alokasi  dana  untuk  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  penyerahan  hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi. Evaluasi pada masing- masing poin kriteria evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Menguraikan besaran dana pengadaan tanah
DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  memuat  rincian  besarnya  rencana penganggaran pengadaan tanah dengan jumlah dari masing- masing tahap dalam kegiatan pengadaan tanah dan jumlah rencana penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016- 2017 adalah Rp.622.808.634.458,-. Dengan demikian dalam kriteria ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Menguraikan sumber dana pengadaan tanah Sumber dana pengadaan tanah Bendungan Karian dalam DPPT Tahun 2016 berasal dan dianggarkan dari DIPA Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Karian. Sehingga dalam kriteria evaluasi ini DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 telah sesuai.
3. Menguraikan rincian alokasi dana untuk perencanaan DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  hanya  memuat  biaya  perencanaan dengan  total  biaya    Rp.1.500.000.000,-.  Rincian  dan  uraian  kegiatan  serta masing-  masing  penganggaran  dalam  tahap  perencanaan  tidak  diuraikan secara rinci. Dalam Peraturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 /PMK.02/2013  tentang  Biaya  Operasional  dan  Biaya  Pendukung  (BOPP) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan   Untuk   Kepentingan Umum   yang   Bersumber   dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal  3  Ayat  (1)  BOPP  digunakan    untuk    kegiatan    tahapan    perencanaan mulai  dari huru (a) sampai dengan huruf (t) (PMK) Nomor 13 /PMK.02/2013. Setelah  dilakukan  evaluasi  pada  kriteria  ini  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menguraikan rincian alokasi dana untuk tahapan persiapan
DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  hanya  memuat  biaya  pada  tahap persiapan dengan total biaya Rp. 500.000.000,-. Rincian dan uraian kegiatan serta  masing-  masing  rencana  penganggaran  dalam  tahap  persiapan  tidak diuraikan secara rinci, baik rencana kegiatan dalam tahap persiapan maupun rencana  penganggaran.  Tahap  persiapan  rincian  kegiatan  utama  adalah seperti tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (j) PMK Nomor 13 /PMK.02/2013. Setelah dilakukan evaluasi pada kriteria ini DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menguraikan rincian alokasi dana untuk tahapan pelaksanaan DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 hanya memuat jumlah biaya pada tahap pelaksanaan  yaitu  Rp.  619.808.634.458,-.  Uraian  rencana  kegiatan  serta rencana penganggaran pada tahap pelaksanaan tidak diuraikan secara rinci. BOPP  digunakan  pada  tahapan  pelaksanaan  dengan  kegiatan  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  3  Ayat  (3)  huruf  (a)  sampai  dengan  huruf  (l)  PMK Nomor  13  /PMK.02/2013.  Di  luar  dari  biaya  BOPP  diatas  dimasukkan  juga
total  rencana  penganggaran  dari  nilai  Ganti  Kerugian.  Setelah  dilakukan evaluasi  pada  kriteria  ini  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016 tidak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menguraikan rincian alokasi dana untuk kegiatan penyerahan hasil DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  hanya  memuat  biaya  pada  tahap penyerahan  hasil  dengan  rencana  total  biaya  Rp.  1.000.000.000,-.  Rincian, uraian  kegiatan  dan  rencana  penganggaran  dalam  tahap  penyerahan  hasil tidak  diuraikan.  Tahap  penyerahan  hasil  rincian  kegiatan  utama  adalah sebagai berikut sesuai Pasal 3 Ayat (4) huruf (a) sampai dengan huruf (c) PMK Nomor  13  /PMK.02/2013.  Setelah  dilakukan  evaluasi  dengan  kriteria  pada poin ini DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menguraikan rincian alokasi dana untuk administrasi dan pengelolaan Dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  rincian  alokasi  dana  untuk administrasi dan pengelolaan tidak diuraikan secara rinci mengenai rencana kegiatan  dan  estimasi  rencana  pada  setiap  kegiatan  termasuk  juga  dalam poin  kriteria  evaluasi  ini.  Pasal  1  Ayat  (2)  PMK  Nomor  13  /PMK.02/2013 menyatakan  bahwa  BOPP  sebagaimana  dimaksud  untuk  kegiatan  pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sudah termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan. Sehingga dalam kriteria evaluasi  ini  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menguraikan rincian alokasi dana untuk sosialisasi Dalam  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  rincian  alokasi  dana  untuk sosialisasi  tidak  diuraikan  secara  rinci  mengenai  rencana  kegiatan  dan estimasi  rencana  pada  setiap  kegiatan  termasuk  juga  dalam  poin  kriteria evaluasi  ini.  Pasal  1  Ayat  (2)  PMK  Nomor  13  /PMK.02/2013  menyatakan bahwa  BOPP  sebagaimana  dimaksud  untuk  kegiatan  pada  tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sudah termasuk untuk sosialisasi. Sehingga dalam kriteria evaluasi ini DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## I. Kesesuaian Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Bendungan
DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016  tidak  mencantumkan  tahap-  tahap  atau proses  rencana  pembangunan  Bendungan  Karian  baik  tahap  persiapan  pem- bangunan,  tahap  perencanaan  pembangunan,  tahap  persiapan  pelaksaan  kons- truksi  dan  tahap  pengisian  awal  waduk  seperti yang diuraikan dalam PP Nomor 37  Tahun 2010 tentang Bendungan sehingga dalam kriteria  evaluasi yang ditetap- kan tidak sesuai dan tidak dirincikan dengan jelas dalam isi DPPT Bendungan Karian Tahun  2016  sehingga  pada  poin-  poin  kriteria  tersebut  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi antara DPPT Bendungan Karian Tahun 2016 dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 37 Tahun 2010 disajikan dalam Tabel 3. dibawah ini.
Tabel 3. Hasil Evaluasi DPPT Bendungan Karian Tahun 2016

## dengan Kriteria yang Ditetapkan
No. Kriteria Evaluasi Kesesuaian dengan Peraturan 1 Maksud rencana pembangunan Bendungan Karian secara detail Sesuai 2 Tujuan rencana pembangunan Bendungan Karian secara detail Tidak Sesuai 3 Kesesuaian dengan RTRW Nasional Sesuai 4 Kesesuaian dengan RTRW Provinsi Banten Sesuai 5 Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Lebak Sesuai 6 Rencana Pembangungan Jangka Menengah Sesuai 7 Rencana Strategis Sesuai 8 Rencana Kerja Pemerintah Instansi BBWSC-3 Sesuai 9 Kesesuaian letak obyek pengadaan tanah berupa Desa/ Kelurahan Sesuai 10 10 Kesesuaian letak obyek pengadaan tanah berupa Kecamatan dan Jumlahnya Sesuai 11 Kesesuaian letak obyek pengadaan tanah di Kabupaten Lebak Sesuai 12 Kesesuaian luas tanah perkiraan yang dibutuhkan Tidak Sesuai 13 Menguraikan data awal penguasaan atas tanah Tidak Sesuai 14 Menguraikan data awal pemilikan atas tanah Tidak Sesuai 15 Kesesuaian jangka waktu pelaksanaan tahap perencanaan Sesuai 16 Kesesuaian jangka waktu pelaksanaan tahap persiapan Tidak Sesuai 17 Kesesuaian jangka waktu  tahap pelaksanaan Tidak Sesuai 18 Kesesuaian jangka waktu penyerahan hasil Tidak Sesuai 19 Kesesuaian perkiraan jangka waktu pembangunan Tidak Sesuai 20 Kesesuaian perkiraan nilai Ganti Kerugian tanah Tidak Sesuai 21 Kesesuaian perkiraan nilai ruang, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah. Tidak Sesuai 22 Kesesuaian perkiraan nilai kerugian lain yang dapat dinilai Tidak Sesuai 23 Menguraikan besaran dana pengadaan tanah Sesuai 24 Menguraikan sumber dana pengadaan tanah Sesuai 25 Menguraikan rincian alokasi dana untuk perencanaan Tidak Sesuai 26 Menguraikan rincian alokasi dana untuk persiapan Tidak Sesuai 27 Menguraikan rincian alokasi dana untuk pelaksanaan Tidak Sesuai 28 Menguraikan rincian alokasi dana untuk penyerahan hasil Tidak Sesuai 29 Menguraikan rincian alokasi dana untuk administrasi dan pengelolaan Tidak Sesuai 30 Menguraikan rincian alokasi dana untuk sosialisasi Tidak Sesuai 31 Menguraikan hasil survei sosial ekonomi Tidak Sesuai 32 Menguraikan kelayakan lokasi Tidak Sesuai 33 Menguraikan analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat Tidak Sesuai 34 Menguraikan perkiraan nilai tanah Tidak Sesuai 35 Menguraikan analisis AMDAL Tidak Sesuai 36 DPPT ditetapkan oleh pimpinan instansi yg memerlukan tanah Sesuai 37 Perencanaan melibatkan pengampu dan pemangku kepentingan Tidak Sesuai 38 Menguraikan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai dg pembangunan bendungan Tidak Sesuai 39 Memuat kondisi SDA & rencana tata ruang untuk pembangunan Tidak Sesuai 40 Memuat izin penggunaan SDA sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) tahun Tidak Sesuai 41 Memuat identitas pembangun bendungan Tidak Sesuai 42 Memuat rekomendasi teknis dari Unit Pelaksana Teknis yang membidangi SDA Tidak Sesuai 43
Memuat studi kelayakan dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup Tidak Sesuai
44 Tahapan Perencanaan Pembangunan
Tidak Sesuai 45 Menguraikan analisis kondisi topografi berupa rencana tapak bendungan, jalan akses dll Tidak Sesuai 46 Menguraikan analisis geologi Tidak Sesuai 47 Menguraikan analisis hidrologi daerah tangkapan air Tidak Sesuai 48 Menguraikan analisis kependudukan di daerah waduk dan bendungan Tidak Sesuai
49 Menguraikan analisis sosial, ekonomi dan penerima manfaat bendungan
Tidak Sesuai
50 Menguraikan analisis kelayakan teknis, ekonomis, umur layana
dan lingkungan n Tidak Sesuai 51 51 Menguraikan rencana bendungan yang paling layak dipilih dan desain pendahuluan bendungan Tidak Sesuai 52 52 Memuat gambar teknis rencana bendungan, bangunan pelengkap, fasilitas operasi dan pemeliharaan Tidak Sesuai 53 Memuat nota desain, kriteria dan perhitungan gambar teknis Tidak Sesuai 54 Memuat spesifikasi teknis untuk mencapai kualitas yang disyaratkan Tidak Sesuai 55 55 Memuat metoda pelaksanaan, cara pengelakan sungai dan penimbunan tubuh bendungan Tidak Sesuai 56 Memuat rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan Tidak Sesuai 57 Memuat lokasi tanah yang diperlukan Tidak Sesuai 58 Memuat peta dan luasan tanah Tidak Sesuai 59 Memuat status dan kondisi tanah Tidak Sesuai 60 Memuat rencana pembiayaan Tidak Sesuai 61 Dilengkapi dengan studi pemukiman kembali (untukpermukiman) Tidak Sesuai 62 Dokumen permohonan izin konstruksi Tidak Sesuai 63 Dokumen desain yng telah disetujui, studi pengadaan tanah dan
pengelolaan lingkungan Tidak Sesuai 64 Dilakukan sesuai hasil studi pengadaan tanah Tidak Sesuai 65 Dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tidak Sesuai 66 Mengutamakan teknologi Tidak Sesuai 67 Memanfaatkan sumber daya lokal Tidak Sesuai 68 Menguraikan permohonan pengisian awal waduk Tidak Sesuai 69 Pembentukan unit pengelola bendungan Tidak Sesuai 70 Laporan akhir pelaksanaan konstruksi Tidak Sesuai 71 Laporan penyiapan pelaksanaan daerah genangan waduk Tidak Sesuai 72 Rencana pengelolaan bendungan Tidak Sesuai 73 Rencana tindak darurat Tidak Sesuai

## D. Kesimpulan
Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:
1.  Didapatkan  73  Kriteria  ideal  dari  UU  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan aturan pelaksanaanya dan PP Nomor  37 Tahun  2010 tentang Bendungan sebagai bahan evaluasi DPPT Bendungan Karian Tahun 2016;
2.  Hasil  evaluasi  kesesuaian  antara  DPPT  Bendungan  Karian  Tahun  2016 dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  kegiatan  pengadaan tanah  dan  Bendungan  yang  ditetapkan,  dihasilkan  14  kriteria  (19,2%) sesuai  dan  59  kriteria  (80,8%)  tidak  sesuai  dari  total  73  kriteria  yang ditetapkan.  Kemunduran  penyelesaian  pengadaan  tanah  Bendungan Karian  salah  satunya  diakibatkan  karena  59  kriteria  DPPT  Bendungan Karian Tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin  yang  menyebabkan  ketidaksesuaian  itu  antara  lain:  Gambaran Umum Status Tanah, Perkiraan Waktu Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah, Perkiraan  Waktu  Pelaksanaan  Pembangunan;  Perkiraan  Nilai  Tanah, Rencana  Penganggaran,Studi  Kelayakan.  Selain  itu,  disebabkan  juga faktor pendanaan, kurangnya SDM pelaksana pengadaaan tanah,  ritme
kerja  lintas  instansi  dan  penyusunan  rencana  kerja  yang  tidak  optimal, dan adanya pandemi korona pada tahun 2019- 2020.

## E. Rekomendasi
a.  Perlu  disusun  petunjuk  teknis  penyusunan  Dokumen  Perencanaan Pengadaan  Tanah  untuk  mengatur  secara  rinci  mengenai  Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
b.  Dalam  penyusunan  DPPT,  instansi  yang  memerlukan  tanah  perlu melibatkan
c.  lembaga pertanahan dan instansi terkait lainnya;
d.  Dalam melakukan penyusunan DPPT  Instansi  yang  memerlukan  tanah (BBWSC-3)  harus  mempertimbangkan  kriteria  ideal  DPPT  seperti  yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP 37 Tahun 2010;
e.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  evaluasi  DPPT Bendungan  Karian  Tahun  2016  dengan  hasil  penyelesaian  pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Karian di Kabupaten Lebak.

## Daftar Pustaka
Anonim,  (2018).  Pembangunan  Waduk  Karian  Pembebasan  Lahan  Baru  Capai 40% 2018, Kabar Banten, 14 September 2018.
Dewi,  N.L.G.M.P.,  &  Salim,  M.N.  (2020). Berakhir  di  Temon:  Perdebatan  Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA). STPN Press: Yogyakarta.
Hidayat, N. (2016). Pembangunan Bendungan Karian Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Buletin Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar, No. 59-60 TH.XIX Kwartal I/II/III-2016,2016 ISSN:1829-636X.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas  (2019)  Proyek  Strategi Nasional: 2019 dilihat pada 20 Januari 2020, https://kppip.go.id/proyek- strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan- irigasi/bendungan-karian/
Moloeng, L.J. (2014). Metodelogi Penelitian Kualitatif , Bandung, Remaja. Nugroho,  A.,  Budhiawan,  H.,  Sembiring,  J.,  Mujiburohman,  D.A.,  Utami,  W.  & Dewi,  A.R.,  (2018).  Multipurpose  Cadastre  Pengadaan  Tanah  Dan Legalisasi Aset, Penerbit STPN Press, Yogyakarta.
Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung, Alfabeta.
Sumardjono,  M.S.W.  (2015). Dinamika  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang . Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Yunus,  H.S.,  (2016). Metodologi  Penelitian  Wilayah  Kontemporer ,  Cetakan Kedua Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

## Peraturan-Peraturan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Nomor  75  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2014  tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2015  tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  148  Tahun  2015  tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden  Nomor  75  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Peraturan  Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  56  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10./pmk.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  13  /PMK.02/2013  tentang  Biaya Operasional  dan  Biaya  Pendukung  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.
Keputusan  Gubernur  Banten Nomor: 598/ Kep.82-Huk/2016 Tanggal 4  Februari 2016 Tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Bendungan  Karian  seluas  ±  1.362,29  Ha  yang  terletak  di  wilayah  Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung, Desa Sindangmulya Kecamatan Maja,  Desa  Sajira,  Sukajaya,  Pajagan,  Mekarsari,  Calungbungur, Bungurmekar, Sukarame, Sindangsari Kecamatan Sajira dan Desa Tambak Kecamatan Cimarga.