Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013
357

## ANAlISIS HIStorIS PerkembANgAN bANk SyArIAH
Ahmad Atabik STAIN Kudus
Email: atabik78@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengeksplorasi  tentang;  a)  sisi  historitas  munculnya bank  syariah,  terkait  dengan  konsep  ekonomi  syariah,  yang awalnya  telah  ada  pada  zaman  Rasulullah;  b)  penulis  juga menyuguhkan  latar  belakang  yang  menyebabkan  berdirinya bank  syariah,  yang  tiada  lain  karena  mencari  solusi  atas  sistem perbankan yang disinyalir menggunakan sistem bunga (riba); c) tulisan ini juga mendiskripsikan kebutuhan mendesak umat Islam terhadap adanya bank syariah, tujuan didirikannya bank syariah (menyediakan  fasilitas  keuangan  dengan  cara  mengupayakan instrumen-instrumen  keuangan  yang  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai  Islam  dan  dapat  diwujudkan  dalam  masing-masing kegiatan  operasionalnya),  d)  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan sistem-sistem yang telah ada dalam fiqih mu’amalat yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah.
Kata kunci : historitas, bank, musyarakah, mud } arabah

## Abstract
HISTRICAL  ANALYSIS  OF  ISLAMIC  BANKING  This article explore about; a) historitas side of the emergence of Islamic banking, related to the concept of sharia economy, originally was at the time of the Messenger of Allah; b) The author also presents the background cause the establishment of sharia banks, which no
other because of the search for the solution of the banking system which is possibly using the system of interest (usury); c) this article also define ecological urgent need of Islam against the sharia banks, purpose built sharia banks (provide financial facility with how to seek financial instruments in accordance with the terms of the terms and norms of the shari’a. In addition, taken also from the values of Islam and can be realized in each operational activities), d) and the things that are associated with the systems that have been there in fiqh mu’amalat that can be applied in the economic system and Islamic banking.
Keywords : historical, banking, musyarakah, mud } arabah

## Pendahuluan
A.
Dewasa  ini  diskursus  tentang  bank  syariah  menjadi  isu dan  pembicaraan  yang  hangat  di  dunia  perekonomian.  Hal  ini disebabkan  karena  kebutuhan  mendesak  umat  Islam  (seiring perkembangan  zaman)  terhadap  transaksi  di  perbankan  yang bebas  praktik  riba.  Maka,  bank  syariah dapat  diartikan  sebagai sebuah  lembaga  keuangan  (moneter)  yang  menjalankan  segala prinsip-prinsip  kerja  perbankan  modern,  sesuai  dengan  cara- cara  dan  metode-metode  terbaru,  untuk  memudahkan  transaksi perdagangan,  menyuburkan  daya  investasi  dan  mempercepat laju  perkembangan  ekonomi  dan  sosial,  dengan  syarat  tidak bertentangan dengan hukum-hukum  syara’.
Bank  Syariah  didirikan  untuk  menciptakan  kemaslahatan umat  Islam,  maka  dalam  praktiknya  bank  Syariah  tidak  boleh bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  atau  tuntunan-tuntunan agama  Syariah  itu  sendiri.  Salah  satu  penyimpangan  utama  yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam.  Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga inilah dalam bank Islam perlu dihapus.  Penghapusan  sistem  bunga  bank  berarti  melaksanakan islamisasi perbankan (Suhendi, 2007).
Pada dasarnya, prinsip kerja perbankan konvensional adalah praktik riba yang bertujuan memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan  memposisikan  bank  sebagai  perantara  antara  kapital  dan
359
kapital. Yakni kapital yang diterima bank dari para debitur dengan kapital yang diberikan bank kepada para kreditor. Ini berlawanan dengan prinsip dan sistem bank syariah. Prinsip kerja dan sistem perbankan syariah didasarkan pada pelarangan riba dan mencapai keuntungan  melalui  peran  bank  sebagai  perantara  antara  modal dan  kerja.
Di  samping  itu,  bank  Syariah  merupakan  suatu  lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem  tanpa  bunga.  Tujuan  diwujudkannya  bank  Islam  adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari Negara- negara  anggota  dan  masyarakat  muslim,  baik  secara  individual maupun kolektif. Juga, tujuan utama didirikannya bank Islam ialah untun  menghindari  bunga  bank  yang  dilaksanakan  oleh  bank- bank  konvensional.
Permasalahan  yang  muncul  setelah  sistem  bunga  bank dihapuskan  adalah  kepada  siapa  dibebankannya  pembiayaan administrasi bank? Pertanyaan ini bisa dikembalikan kepada ajaran- ajaran  Islam  itu  sendiri  selama  masih  berkaitan  dengan  konsep Islam.  Di  antara  konsep  muamalah  dalam  Islam  yang  telah  ada sejak  munculnya  Islam  dan  telah  dipraktikkan  dalam  kehidupan Rasul dan para sahabatnya adalah akad mud } arabah . Kiranya akad ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif  pengganti  sistem bunga dalam bank Islam. Meskipun para ulama’ juga memberikan alternatif-alternatif  lain  selain mud } arabah yaitu wadi’ah (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), musyarakah (persekutuan atau  CV), murabahah (jual  beli  barang  dengan  tambahan  harga atas dasar harta pembelian yang pertama secara jujur), qard } hasan (pinjaman baik) dan lain-lain.
Berangkat  dari view  point di  atas,  artikel  ini  akan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman tentang sisi historitas munculnya  bank  syariah,  latar  belangkang  yang  menyebabkan pendiriannya,  dan  kebutuhan  mendesak  umat  Islam  terhadap adanya bank syariah, tujuan didirikannya bank syariah, serta hal- hal yang terkait dengan sistem-sistem yang telah ada dalam fiqih

## Ahmad Atabik
mu’amalat  yang  dapat  diaplikasikan  dalam  sistem  ekonomi  dan perbankan syariah, yaitu musyarakah dan mud } arabah .
Pembahasan b.
Kebutuhan Pendirian Bank Islam 1.
Pada dasarnya, Bank Islam (Bank Syariah) baru dikenal pada serempat abad yang silam. Dalam perkembangannya, saat ini sudah 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut serta menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islam. Bahkan negara- negara  yang  nota  benenya  bukan  berpenduduk  mayoritas  Islam, sebagian bank mereka menerapkan Islam bank Syariah. Meskipun telah tersebar luas, perbankan Islam masih kurang begitu dipahami di berbagai kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia.
Melihat  sejarahnya,  ide  dasar  sistem  perbankan  Islam berawal dari sistem bunga (riba) yang dalam bank konvensional. Sistem riba sendiri sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam ajaran al-Qur’an dan hadis Nabi. Oleh para ekonom muslim  kemudian  mencari  jalan  keluar  untuk  bisa  menjalankan ekonomi  secara  Islam  dengan  mengembangkan  prinsip-prinsip perbankan yang menganut sistem syariah. Maka bank Syariah tidak membebankan  dan  memberi  bunga  pada  orang  yang  meminjam dan  menitipkan  uang,  melainkan  mengajak  partisipasi  kaum muslim (yang menjadi deposan) dalam bidang usaha yang didanai. Para  deposan  dalam  bank  syariah  juga  sama-sama  mendapatkan sebagian  dari  keuntungan  bank  sesuai  dengan  rasio  yang  telah ditetapkan sebelumnya (al-Gauoud dan Lewis, 2004).
Namun,  manakala  sistem  lain  selain  riba  dalam  bank konvensional  tidak  bententangan  dengan  prinsip-prinsip  Islam, maka  bank-bank  Islam  telah  mengadopsi  sistem  dan  prosedur perbankan  konvensional  itu.  Bila  terjadi  pertentangan  dengan prinsip-prinsip  syariah,  maka  bank-bank  Islam  merencakan  dan menerapkan  prosedur  mereka  sendiri  dalam  menyelesaikan aktivitas  perbankan  mereka  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam (Arifin, 2006).
Interpretasi  terhadap  bunga  bank  dan  cara  pengantisi- pasiannya  ini  memunculkan  keinginan  mengenai  pentingnya mendirikan  lembaga-lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usahanya berdasarkan  selain  bunga.  Sjahdeini  (2007)  menjelaskan  bahwa perbankan  Islam  merupakan  pengganti  dari  sistem  perbankan Barat  yang  tradisional.  Praktik-praktik  perbankan  Islam  harus dilaksanakan dengan menggunakan instrument-instrumen keungan yang  bertumpu  pada  asas  pembagian  keuntungan  dan  kerugian bukan pada bunga bank.
Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia,  telah  muncul  pula  kebutuhan  akan  adanya  bank  yang melakukan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  syariah  seperti  itu. Realisasi  pembentukan  bank  syariah  di  Indonesia  kemudian menjadi  kenyataan  setelah  dikeluarkannya  undang-undang  no.7 Tahun  1992  sekalipun  belum  dengan  istilah  dengan  tegas,  akan tetapi  baru  dimunculkan  dengan  memakai  istilah  “bagi  hasil”. Enam tahun kemudian, setelah undang-undang no.7 1992 dirubah dengan  undang-undang  no.10  Tahun  1998,  istilah  yang  dipakai disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” (Sjahdeini, (2007). Dengan  undang-undang  terakhir  itulah  bank  Islam  di  Indonesia secara resmi operasinya berdasarkan prinsip syariah, secara teknik yuridis disebut dengan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”.
Di  negara  muslim  lainnya,  seperti  Arab  Saudi,  para ekonom  negara  ini  beranggapan  bahwa  tanpa  mendirikan  bank Islam,  mungkin  cita-cita  untuk  menghilangkan  bunya  dari sistem  perbankan  hanya  akan  menjadi  keinginan  belaka  dalam dataran  teori.    Maka  Kerajaan  Arab  Saudir  pada  tahun  1383  H, mengeluarkan kebijakan melarang sistem bunga, dan berdasarkan piagam Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Bank Central Arab Saudi,  secara  ekplisit  melarang  SAMA  untuk  menerima  maupun membayar bunga. Dalam keputusan itu dinyatakan: “SAMA tidak akan membayar atau menerima bunga, tetapi hanya akan memberi beberapa biaya, ongkos pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pemerintahan supaya mengganti biaya yang dikeluarkan. Meskipun dengan  toleransi  yang  telah  dilakukan  SAMA,  bank-bank  niaga
di Arab Saudi, kecuali al-Rajihin, perilaku transaksi mereka tetap berdasarkan bunga bank. Namun, Pinjaman uang oleh bank-bank niaga di Arab Saudi dengan sistem bunga, sebenarnya mereduksi keuangan menurut Islam. Ciri tersebut menyebakan orang-orang muslim di Arab Saudi dan negara-negara muslim lainnya menahan uang mereka untuk tidak menabung di bank niaga, sebab adanya riba (bunga) yang dilarang oleh syari’at Islam (Saeed, 2004).
Sedangkan  tujuan  dasar  dari  pendirian  bank  Islam/ perbankan syariah  adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara  mengupayakan  instrument-instrumen  keuangan  yang  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma  syariah.  Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing  kegiatan  operasionalnya.  Tujuan-tujuan  tersebut didefinisikan  setelah    mengakomodasi  kondisi  aktual  dalam industry  (Sjahdeini,  2004).  Untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, berdirinya bank syariah dimaksudkan agar terealisasi hal-hal berikut ini:
Pertama, mengarahkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat muslim untuk bermuamalah secara Islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik- praktik  riba  (bunga  bank)  atau  jenis-jenis  usaha  (transaksi  lain) yang mengandung unsur penipuan (gharar) atau tipuan, di mana berbagai macam usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat Islam.
Kedua, meningkatkan  kualitas  hidup  umat  Islam,  dengan cara  membuka  peluang  berusaha  yang  lebih  besar  terutama pada  kelompok  miskin,  yang  diarahkan  kepada  kegiatan  usaha yang  produktif,  menuju  terciptanya  kemandirian  berusaha kaum  muslimin.
Ketiga, menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi secara makro, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi,  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  yang  amat  besar  antara pemilik  modal  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana (likay  la yakuna duulatan baina al-aghniya’) .
363
Keempat, menjaga  kestabilan  ekonomi  dan  sistem keuangan negara. Dengan sistem bank syariah diharapkan mampu menghindarkan  inflasi  akibat  penerapan  sistem  bunga  (riba), menghindarkan  persaingan  yang  tidak  sehat  antara  lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan,  khususnya  bank  dan  menanggulangi  kemandirian lembaga keuangan khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
Kelima, membantu mengentaskan problematika kemiskinan di negara muslim, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program  pembinaan  konsumen,  program  pengembangan  modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
Keenam, menghindarkan kaum muslimin dari ketergantungan  terhadap  bank-bank  non-islam  dengan  sistem riba  (konvensional),  yang  menjadikan  kaum  muslimin  berada  di bawah  cengkeraman  bank,  sehingga  kaum  muslim  tidak  mampu melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif (kaffah) , terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.
Sejarah Awal Perkembangan Bank Islam 2.
Merujuk fakta sejarah, aktifitas perbankan telah ada dan eksis dimulai sejak zaman Rasulullah Saw. Ketika hidup di masyarakat Makkah maupun Madinah. Dengan julukan al-amin , beliau terkenal sebagai  seorang  yang  mendapat  kepercayaan  menyimpan  segala deposit  masyarakat Arab  Quraisy sampai  ketika  beliau  hijrah  ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya (Arifin, 2006).
Salah seorang sahabat nabi yang bernama Zubair bin Awwam mengembangkan kegiatan rasulullah, beliau suka menerima uang dari kaumnya dalam bentuk pinjaman, bukan deposit. Karena jika ia  menerima  dalam  bentuk  deposit  dikhawatirkan  uang  tersebut akan  hilang.  Ada  dua  sebab  kenapa  Zubair  menerimanya  dalam bentuk  pinjaman. Pertama, karena  jika  akadnya  akad  pinjaman ia  berhak  untuk  memutar  uang  tersebut  untuk  diinvestasikan.

## Ahmad Atabik
Kedua, jika  transaksi  berbentuk  pinjaman,  maka  ia  berkewajiban mengembalikannya  dalam  keadaan  utuh  seperti  semula (Arifin,  2000).
Maka,  pada  awal  Islam  telah  ada  dua  macam  praktik simpanan (deposito) yang diterapkan, yaitu: wadi’ah yad amanah dan wadi’ah  yad  dhamanah. Munculnya  variasi  ini  adalah  karena perkembangan  wacana  dari  pemanfaatan  tipe  simpanan  tersebut yang  di  masa  Rasulullah  mempunyai  konsep  awal  yaitu  sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwa tersebut (Arifin, 2006).
Al-Gaoud  dan  Lewis  (2001)  menambahkan  bahwa  umat Islam telah mengenal institusi keuangan pertama kali pada zaman Khalifah Umar bin Khottob dengan baitul mal sebagai penyimpanan kas Negara. Ketika berbagai peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin para pejuang muslim mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah) ,  hingga  pada  masa  Umar  bin  Khottob  mempunyai kebijakan beda terkait dengan ghanimah tersebut. Umar mengelola harta ghonimah untuk  kemaslahatan  kaum  muslimin  secara menyeluruh.  Menurut  Umar  semua  warga  negara  yang  miskin harus  diberikan  pensiun  tahunan  yang  diambil  dari  pengelolaan harta ghanimah .  Institusi  yang  dibangun  ini  dinamakan  dengan diwan ,  hal  ini  terilhami  oleh  dan  meniru  birokrasi  orang  Persia, yang  tujuannya  adalah  mendaftar  semua  warga  umat  agar  dapat memfasilitasi  pendistribusian  kekayaan  yang  diperoleh.  Dana- dana umat yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan disimpan di baitul mal .
Dapat dikatakan bahwa perbankan Islam memiliki sejarah unik.  Karena  memiliki  karakteristik  tersendiri  sehingga  berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri namun mengacu pada Baitut  tamwil  (baitul  mal). Dalam  sejarahnya,  lembaga  ini hanya menyimpan harta kekayaan negera dari zakat, infak, sedekah, pajak,  dan  harta  rampasan  perang.  Pada  perkembangannya,  pada zaman  para  sahabat  dan  generasi  selanjutnya,  berkembang  pula lembaga lain yang disebut dengan Baitut tamwil , yang menampung
dana-dana  masyarakat  untuk  diinvestasikan  ke  proyek-proyek atau  pembiayaan  perdagangan  yang  menguntungkan  (Huda dan  Heykal,  2010).  Pada  masa-masa  setelahnya, baitut  tamwil berkembang  menjadi  lembaga  keuangan  Islam  yang  tersistem dengan  rapi,  sehingga  sangat  disegani  dan  diperhitungkan  di kawasan Timur  Tengah.
Menurut Baballali (1989) bank yang lahir pertama di dunia adalah bank yang didirikan di kota Bunduqiya pada pertengahan abad ke-12, tepatnya pada tahun 1157 M atau tahun 552 H. Aktifitas- aktifitas perbankan saat itu cukup pesat dan beragam, terutama di saat-saat perekonomian umat Islam sedang mengalami kemajuan. Fenomenanya bisa dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:
Para bankir muslim dan orang non muslim ( a. ahlu żimmah) melaksanakan  aktifitas-aktifitas  klasik  sebagaimana  yang dilakukan oleh para bankir peradaban sebelumnya. Seperti menimbang-nimbang nilai mata uang, mendepositokannya baik  dengan  komisi  atau  tidak  dan  lain  sebagainya.  Tidak menutup kemungkinan mereka juga melaksanakan aktifitas tukar-menukar  mata  uang  dari  jenis  yang  bereda-beda. Sehingga  saking  seringnya  mereka  pun  disebut  sebagai “shayy a> rifah” (bankir).
Bankir-bankir  ikut  membantu  negara  dalam  mengatur b. kekayaan  dan  sirkulasi  uang.  Kadang-kadang  dalam  hal pembayaran gaji para pejabat, pemerintah mewakilkannya pada mereka.
Aktifitas-aktifitas  non  klasik  telah  ada  saat  itu  dalam c. beberapa  hal,  seperti  mengeluarkan  cek, bill  of  exchange/ hiw a> lah (semacam wesel), promissory notes (semacam surat perjanjian akad) dan sebagainya.

## Pembentukan Perbankan Islam Modern
3.
Pemikiran  dan  ide  tentang  pendirian  dan  pengembangan lembaga  keuangan  telah  muncul  pada  abad  ke  20an.  Beberapa pemikir muslim di antaranya Anwar Qureshi pada tahun 1940an, Naim Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad tahun 1954

## Ahmad Atabik
menyampaikan  ide  tentang  perlunya  suatu  bank  Islam.  Namun, para pemikir muslimin tersebut saat itu belum memberikan uraian yang  lebih  rinci  mengenai  konsep  perbankan  Islam  (Huda  dan Heykal,  2010).
Upaya  untuk  mewujudkan  berdirinya  lembaga  keuangan Islam baru terwujud pada tahun 1940an, yaitu dengan berdirinya lembaga keuangan yang mengelola dana-dana jama’ah haji dengan cara  yang  tidak  sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  lembaga keuangan konvensional. Hal ini terjadi dan dilakukan di Malaysia dan juga di Pakistan. Meskipun demikian, tetap saja lembaga yang didirikan  tersebut  tidak  bisa  menggunakan  nama baitut  tamwil dikarenakan hukum yang berlaku adalah hukum dari negara-negara Barat  yang  sebelumnya  banyak  melakukan  penjajahan  di  negara- negara  yang  mayoritas  beragama  Islam.  Realisasi  ini  terwujud pada tahun 1960an, tepatnya pada tahun 1963 dengan berdirinya perbankan Islam yang bernama Mit Ghamr Lokal Saving Bank di Mesir.  Perbankan  ini  merupakan  merupakan  lembaga  keuangan Islam unit desa yang didirikan oleh Prof. Ahmed Najjar (Huda dan Heykal, 2010). Lembaga ini hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan hanya berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.  (Antonio, 2001).
Bank  Mit  Ghamr  ini  berkembang  dengan  begitu  pesat karena  lembaga  tersebut  beroperasi  dengan  prinsip  tanpa  bunga dan  dalam  kegiatannya  banyak  membantu  masyarakat  pedesaan. Ditambah lagi adanya bantuan yang diberikan oleh Raja Faisal dari Arab Saudi membuat lembaga ini mampu untuk mengembangkan dirinya hingga memiliki sembilan cabang dan juga satu juta nasabah (Huda  dan  Heykal,  2010).  Namun  beberapa  tahun  kemudian bank  ini  ditutup  karena  masalah  politik  karena  kecurigaan  oleh pemerintah mesir bahwa bank ini akan melakukan praktik-praktik islamisasi di Mesir.
Mit  Ghamr  ini  kemudian  mengilhami  diadakannya Konferensi  Ekonomi  Islam  pertama,  pada  tahun  1969  di  Kuala Lumpur,  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  menggagas  ide
tentang  perlunya  bank  Islam  tingkat  internasional.  Akhirnya,  di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, lahir Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di  berbagai  negara  (Arifin,  2006).  Dalam  konferensi  tersebut dicetuskan  sebuah  konsensus  bersama  terkait  dengan  rumusan bank syariah (Huda dan Heykal, 2010):
Tiap  keuntungan  haruslah  tunduk  pada  hukum  untung
1. dan rugi. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih 2. dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Sementara  bank  Islam  belum  berdiri,  bank-bank 3. yang  menerapkan  bunga  masih  diperbolehkan  untuk beroperasi  hanya  apabila  memang  benar-benar  dalam keadaan darurat.
Permasalahan  berdirinya  bank  Islam  di  berbagai  negara juga  terjadi  seperti  halnya  ketika  Mirt  Ghamr  berdiri.  Sentimen dan kekhawatiran sistem Islam yang mendominasi juga terjadi di Syiria, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Ada kekhawatiran membentuk institusi-institusi  keuangan  Islam.  Di  negara  lain  yang  mayoritas penduduknya  muslim,  seperti  Indonesia  dan  Turki  lamban mempromosikan  gagasan  ini.  Sedangkan  seperti  Pakistan  terjadi kemajuan  secara  pelan-pelan  menuju  target  perekonomian  tanpa bunga bank (riba) (Algaoud dan Lewis, 2004).
Negara-negara OKI dalam konferensi berikutnya di Pakistan pada tahun 1970 mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank Islam di tingkat internasional. Proposal dengan nama pendirian Bank  Islam  Internasional  untuk  Perdagangan  dan  Pembangunan ini kemudian dikaji oleh ahli dari 18 negara Islam dan kemudian dibicarakan kembali dalam sidang para Menteri Luar Negeri OKI di  Benghazi,  Libya,  pada  Maret  1973.  Dalam  sidang  tersebut akhirnya diputuskan agar OKI memiliki bidang yang secara khusus menangani masalah ekonomi dan juga keuangan. Hasil serangkaian pembahasan tersebut kemudian diumumkan dan disampaikan pada
bulan Mei 1974 dalam sidang para Menteri Keuangan negara-negara OKI,  yaitu  dengan  didirikannya  Bank  Pembangunan  Islam  atau Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar dinar atau 2 miliar SDR. Dengan berdirinya IDB, maka banyak negara Islam lain yang juga mendirikan lembaga perbankan Islam. Beberapa di antaranya  adalah  Dubai  Islamic  Bank  yang  didirikan  pada  tahun 1975 oleh kumpulan milyarder dari Uni Emirat Arab. Di Mesir dan Sudan juga berdiri bank Islam swasta bebas bunga pada tahun 1977 dengan nama Faysal Islamic Bank of Egypt dan Faysal Islamic Bank of Sudan (Huda dan Heykal,  2010).
Negara-negara  mayoritas  berpenduduk  muslim  lain  turut mendirikan dan mengembangkan bank-bank Islam, di antaranya: Lembaga  Keuangan  Kuwait  (1977),  Bank  Islam  Bahrain  (1979) dan  Bank  Islam  Internasional  dalam  investasi  dan  Pembangunan (1980).  Di  negara-negara  sekitar  tahun  1981-1985  berdiri  pula sekitar  24  bank  Islam  dan  lembaga  keuangan  lainnya  di  Qatar, Sudan, Bahrain, Indonesia, Brunai Darussalam, Aljazair, Malaysia, Yordania, Turki, Bangladesh, Senegal, Guinea, Yordania, Mauritania dan  Tunisia.  Kebanyakan  bank-bank  Islam  maupun  lembaga- lembaga  keuangan  berdiri  hampir  di  seluruh  negara  muslim (Saeed,  2004).  Berdirinya bank-bank syariah ternyata bukan hanya negara-negara mayoritas penduduk muslim saja, namun di negara- negara besar yang berpenduduk mayoritas non muslim juga telah mengembangkan perbankan Islam. Kesempatan pengembangan di negara non muslim tersebut ternyata cukup besar. Ketika diadakan Islamic Banking Conference di Toronto, Kanada, pada Mei 1995, Don  Blankarn,  mantan  ketua  Special  Committee  on  Banks  and Bankir  telah  mengemukakan “There  is  a  huge  opportunity  for Islamic banking and Finance in Canada.” Di antara bank-bank Islam tersebut berdiri di negara-negara seperti Denmark, Luxembourg, Switzerland,  United  Kingdom,  Amerika  dan  Australia  serta  New Zealand (Huda dan Heykal, 2010).

## Musyarakah dalam Perbankan Islam
4.

## Pengertian musyarakah
a.
Salah  satu  instrumen  penting  yang  digunakan  oleh perbankan  Islam  untuk  menyediakan  pembiayaan  operasional adalah  dengan  sistem musyarakah atau  penyertaan  modal. Musyarakah juga  biasa  diistilahkan  dengan syarikah atau syirkah , dalam bahasa Inggris adalah partnership , sedangkan dalam bahasa Indonesia  bisa  diartikan  dengan  kemitraan,  persekutuan  atu perkongsian bersama (Sjahdeini, 2007).
Musyarakah berasal dari kata syaraka yang digunakan dalam al-Qur’an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut  secara  jelas  menunjukkan  pengertian  kerjasama  dalam urusan bisnis. Meskipun demikian, terdapat beberapa versi dalam al-Qur’an khususnya dalam surat al-Nisa’ ayat 42 (lafaz syuraka’ ) dan juga keterangan dari nabi dan para sahabat yang menyatakan tentang keabsahan musyarakah untuk dilaksanakan dalam urusan bisnis (Saeed, 2004).
Secara  terminologi, musyarakah berarti  akad  kerja  sama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  (atau  amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Khalil  (1994)  memberi  definisi  yang jami’ dan mani’ tentang musyarakah , “ syarikah adalah tetapnya hak pada satu hal bagi dua orang  atau  lebih  secara  umum,  atau  sebuah  transaksi    kontribusi antara dua orang atau lebih dalam suatu harta atau pekerjaan yang membenarkan tas } aruf keduanya,  dan  kongsi  keduanya  dalam untung maupun menanggung kerugian.”
Dalam  sejarahnya,  beberapa  bentuk  kerjasama  yang  telah dipraktikkan  oleh  komunitas  muslim  pada  periode  awal  Islam. Keterangan ini hanya menunjukkan adanya eksistensi bentuk kerja sama  ( musyarakah ),  dan  belum  ada  indikasi  yang  menjelaskan lebih  lanjut  tentang  terminologi,  kondisi,  atau  konsep  yang mungkin dijalankan alam merealisasikan kerjasama tersebut. Justru keterangan  lebih  komprehensif  didapatkan  melalui  penjelasan
ijtihad para  ulama  yang  tertuang  dalam  hukum  Islam  atau  fiqih (Saeed, 2004).
Dalam musyarakah dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, bank  yang  memberikan  fasilitas musyarakah kepada  nasabahnya berpartisipasi  dalam  suatu  proyek  yang  baru  atau  dalam  suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham ( equity share ) dari perusahaan tersebut. Sedangkan keuntungan musyarakah diatur sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian ( profit  and  loss  sharing  principle atau  PLS)  (Sjahdeini,  2007). Keuntungan dapat dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya  melalui  sebuah  perjanjian  (akad),  baik  keuntungan maupun resiko kerugiannya.
Al-Ghazali  (dalam  Syahroni,  2002)  menjelaskan Syarikah dalam praktik perbankan merupakan teknik pengelolaan finansial baru,  di  mana  bank  Islam  menyediakan  finansial  sesuai  dengan permintaan  nasabah  yang  berinteraksi  dengannya  tanpa  bunga (seperti  yang  terdapat  dalam  perbankan  konvensional).  Bank dan nasabah (pihak yang bekerjasama) sama-sama berpartisipasi menghadapi resiko yang mungkin terjadi baik ketika mendapatkan keuntungan  maupun  kerugian,  dan  membagi  rezki  yang dikaruniakan oleh Allah secara kongkrit, sesuai dengan dasar-dasar sharing yang  disepakati  bersama  antara  bank  dan  nasabah,  yang semuanya  didasarkan  pada  kaidah-kaidah syara’ yang  akan  kita ketahui sistem pembagiannya pada pembahasan tehnik pembagian profit dan menanggung kerugian. Nasabah (pihak yang mengajukan proposal  pembiayaan)  biasanya    memberikan  kontribusi  modal sesuai  dengan  tipe  operasional  yang  dilakukan,  kemudian  bank menanggung  sisanya.  Oleh  karena  itu,  bank  merupakan  partner hakiki dalam operasional dan dalam menanggung resiko-resikonya, hanya saja bank sebagai partner finansial dan menyerahkan kepada nasabah masalah manajemen dan operasional lapangannya.
Macam-macam musyarakah b.
Dalam  berbagai  literatur  kitab  fiqih  dijelaskan  bahwa musyarakah dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu: syarikah  mulk atau
371
syirkah  al-milk ( musyarakah pemilikan) , dan syarikah  ‘aqad atau syirkah  al-‘uqud (akad  kontrak).  Dapat  dijelaskan  sebagai  berikut (Antonio, 2001):
Pertama, musyarakah pemilikan  tercipta  karena  warisan, wasiat,  atau  kondisi  lainnya  yang  mengakibatkan  pemilikan  satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
Kedua, musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah nya. Mereka pun sepakat berbagi dalam hal keuntungan dan kerugiannya.
Musyarakah jenis  kedua,  yaitu musyarakah akad  dibagi menjadi  empat; al-inan,  al-mufawad } ah,  al-a’mal dan al-wujuh , sebagian  ulama  menempatkan mud } arabah sebagai  bagian  dari musyarakah , karena unsur rukun dan syarat mud } arabah memenuhi syarat  dan  rukun musyarakah .  Berikut  penjelasan  masing-masing syirkah akad (Antonio, 2001):
Syirkah al-Inan
1. , yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap  pihak  memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan dan  berpartisipasi  dalam  kerja.  Kedua  pihak  berbagai dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian akad mereka. Namun porsi  masing-masing  pihak  tidak  harus  sama,  sesuai dengan  kesepakatan  awal  mereka.  Dalam syirkah  inan , para mitra tidak diharuskan orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan.
Syirkah mufawad 2. } ah, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Ini diharuskan orang yang telah dewasa yang  melakukan  kerja  sama.  Setiap  pihak  memberikan porsi  dari  keseluruhan  dana  dan  berpartisipasi  dalam kerja.  Setiap  pihak  membagi  keuntungan  dan  kerugian secara  sama  (jumlahnya).  Hal  ini  berarti  bahwa  syarat utama dari jenis syirkah ini terletak pada kesamaan dana
yang diberikan, kerja, tanggung jawab di antara masing- masing pihak.
Syirkah  a’mal, 3. yaitu  kontrak  kerja  sama  dua  orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek dari pihak lain. Dalam syirkah a’mal atau syirkah abdan , para  mitra  menyumbangkan  keahlian  dan  tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modalnya.
Syirkah wujuh, 4. yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari  suatu  perusahaan  dan  menjual  barang  tersebut secara  tunai.  mereka  berbagi  dalam  keuntungan  dan kerugian  berdasarkan  jaminan  kepada  penyuplai  yang disediakan  oleh  tiap  mitra.  Dalam syirkah  wujuh para mitra  menyumbang goodwill mereka,  dan  hubungan- hubugan mereka untuk mempromosikan bisnis mereka tanpa menyetorkan modal (Sjahdeini, 2004).
Aplikasi dalam perbankan c.
Antonio  (2001)  menjelaskan  aplikasi syirkah dalam  bank syariah dengan penjelasannya:
Pembiayaan proyek,
1. syirkah biasaya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan  dana  untuk  membiayai  proyek  tersebut. Seusai  proyek,  nasabah  mengembalikan  dana  tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Modal 2. ventura , merupakan penanaman modal dilakukan untuk  jangka  tertentu  dan  setelah  bank  melakukan divestasi atau  menjual  bagian  sahamnya,  baik  secara singkat maupun bertahap.
373
Mud 5. } arabah dalam Perbankan Islam
Pengertian mud a. } arabah
Mud } arabah berasal  dari  kata d } arb, berarti  memukul  atau berjalan.  Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya digunakan  sebagai  proses  seseorang  memukulkan  kakinya  dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001). Sebagaimana firman Allah:
.هللا لضف نم نوغتبي ضرلأا يف نوبرضي نورخآو
“Dan  yang  lainnya, bepergian di  muka  bumi  mencari  karunia  Allah” (Al Muzammil: 20).
Menurut  bahasa  penduduk  Irak, Mud } arabah mempunyai pengertian yang sama adalah qiradh atau muqaradhah merupakan bahasa penduduk Hijaz (Bajuri, tt.). Sedang menurut terminologi, Mud } arabah mempunyai  beberapa  pengertian  sebagaimana dikemukakan beberapa ulama:
Menurut  Hanafiah,
1. mud } arabah adalah  akad  antara dua  pihak  yang  saling  menanggung,  salah  satu  pihak menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk diperdagangkan  dengan  bagian  yang  telah  ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Malikiyah  berpendapat,  bahwa
2. mud } arabah adalah akad  perwakilan,  di  mana  pemilik  harta  mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan.
Ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa
3. mud } arabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tijarah kan.
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa
4. mud } arabah ibarat pemilik  harta  menyerahkan  hartanya  dengan  ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui (Al-Jaziri, 1996)
Dalam  bank  syariah,  sistem  bunga  (riba)  dihapuskan, permasalahan  yang  muncul  kemudian  adalah  kepada  siapa
dibebankan  ongkos  administrasi  bank?  Pertanyaan  ini  bisa dikembalikan kepada ajaran fiqih yang berkaitan dengan transaksi yaitu  fiqih  muamalah.  Di  antara  konsep  muamalah  dalam  Islam yang telah ada sejak munculnya Islam dan telah dipraktikkan dalam kehidupan Rasul dan para sahabatnya adalah akad mud } arabah . Akad ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif  pengganti  sistem bunga dalam bank Islam. Meskipun para ulama juga memberikan alternatif-alternatif    lain  selain mud } arabah yaitu wadi’ah (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), musyarakah (persekutuan atau  CV), murabahah (jual  beli  barang  dengan  tambahan  harga atas dasar harta pembelian yang pertama secara jujur), qard } hasan (pinjaman baik) dan lain-lain (Syahroni dkk,2003).
Dengan dijadikannya mud } arabah sebagai alternatif  pengganti sistem bunga ini, maka bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya (Zuhdi, tt.). Terdapat beberapa pakar yang tidak sepakat mud } arabah dijadikan alternatif pengganti sistem bunga dalam bank Islam, semisal pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad  Muslaehuddin  pada  sebuah  makalah  yang  berjudul; “Interst Free Banking and Feasibility of Mud } arabah” yang disajikan pada konferensi Internasional Ilmu-Ekonomi Islam pertama, pada tahun  1976  di  Makkah.  Menurut  Muslaehuddin,  kontrak mud } arabah hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  dua  orang,  yaitu  antara pemilik  modal  dan  pelaksana.  Alasan  kedua  adalah  pihak  yang bekerja tidak dapat menanamkan modal miliknya sendiri di dalam usaha  yang  dimodali  oleh  bank.  Alasan  yang  terakhir  ialah  bank Islam tidak akan memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan yang  beru  saja  menanamkan  modalnya  sendiri  pada  usaha-usaha mereka (Ash-Shiddieqy, 1984).
Macam-macam mud b. } arabah
Para  ulama  fiqih  membagi mud } arabah menjadi  dua  jenis; mud } arabah  mut } laqah dan mud } arabah  muqayyadah. Macam mud } arabah dapat dijelaskan sebagai berikut (Antonio, 2001):
375
Mud 1. } arabah  mut } laqah, yaitu  bentuk  kerja  sama  antara shahibul  mal (pemilik  modal)  dan mud } arib (yang menjalankan pekerjaan dari pemodal) yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mud 2. } arabah  muqayyadah, yaitu  kebalikan  dari muqayyadah ,  si mudharib dibatasi  dengan  batasan  jenis usaha,  waktu,  atau  tempat  usaha.  Adanya  pembatasan ini  sering  kali  mencerminkan  kecenderungan  umum  si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.
Aplikasi c. mud } arabah dalam Perbankan Syariah
Pada  realitasnya,  praktik mud } arabah dalam  perbankan Islam  sedikit  berbeda dengan  praktik mud } arabah yang  dilakukan oleh individu (perorangan). Dalam mud } arabah terdapat hanya dua pihak yang melakukan transaksi; keduanya adalah pemilik modal (s } ahibul māl) menyerahkan modalnya langsung kepada pengelola (mudharib) dan ada hubungan langsung antara keduanya dari mulai usaha sampai perhitungan hasil, baik untung maupun ruginya.
Sedangkan dalam perbankan Islam setidaknya ada tiga pihak yang terkait dalam transaksi mud } arabah , yaitu nasabah yang juga pemilik modal (s } ahibul māl , dalam mud } arabah ), bank (pengelola) dan pengguna dana. Nasabah yang mencapai ratusan bahkan ribuan mengamanatkan uangnya kepada bank melalui wadi’ah istitsmariyah (simpanan  investasi)  kemudian  bank  menyalurkannya  kepada ratusan  investor  dengan  ratusan  transaksi,  masing-masing  secara terpisah (Al-Mun’im, 1996).
Menurut Antonio (2001) mud } arabah biasanya diterapkan pada  produk-produk  pembiayaan  dan  pendanaan.  Pada  sisi penghimpunan dana, mud } arabah dapat diaplikasikan pada:
Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimakudkan 1. untuk  tujuan  khusus,  seperti  tabungan  haji,  tabungan kurban, dan sejenisnya.

## Ahmad Atabik
Deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah 2. khusus  untuk  bisnis  tertentu,  misalnya murabahah saja atau tijarah .
Sedangkan  dalam  sisi  pembiayaan mud } arabah ,  Antonio (2001) menjelaskan:
Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan
1. dan jasa; Investasi  khusus,  disebut  juga 2. mud } arabah  muqayyadah , di  mana  sumber  dana  khusus  dengan  penyaluran  yang khusus  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh shahibul mal.

## Simpulan C.
Dari uraian di atas, maka dalam artikel ini terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan:
Secara historis munculnya bank syariah, yang terkait dengan konsep  ekonomi  syariah,  yang  pada  akhirnya  juga  teraplikasikan dalam bank syariah telah ada pada zaman Rasulullah ketika hidup di  masyarakat  Makkah  maupun  Madinah.  Dengan  julukan al- amin , beliau terkenal sebagai seorang yang mendapat kepercayaan menyimpan segala deposit masyarakat Arab Quraisy sampai ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya.
Perbankan  Islam  memiliki  sejarah  unik.  Karena  memiliki karakteristik  tersendiri  sehingga  berbeda  dengan  perbankan konvensional,  sehingga  acuan  perbankan  Islam  bukanlah  dari perbankan  konvensional  itu  sendiri  namun  mengacu  pada Baitut  tamwil  (baitul  mal). Dalam  sejarahnya,  lembaga  ini  hanya menyimpan harta kekayaan negera dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang.
Latar belakang yang menyebabkan berdirinya bank syariah, ide  dasar  sistem  perbankan  Islam  berawal  dari  sistem  bunga (riba)  yang  dalam  bank  konvensional.  Sistem  riba  sendiri  sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam ajaran
al-Qur’an  dan  hadis  Nabi.  Oleh  para  ekonom  muslim  kemudian mencari  jalan  keluar  untuk  bisa  menjalankan  ekonomi  secara Islam  dengan  mengembangkan  prinsip-prinsip  perbankan  yang menganut sistem syariah. Maka bank Syariah tidak membebankan dan memberi bunga pada orang yang meminjam dan menitipkan uang, melainkan mengajak partisipasi kaum muslim (yang menjadi deposan) dalam bidang usaha yang didanai.
Bank syariah merupakan kebutuhan mendesak umat Islam, karena pada dasarnya bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan  umat  Islam,  maka  dalam  praktiknya  bank  Syariah tidak  boleh  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  atau  tuntunan- tuntunan  agama  Syariah  itu  sendiri.  Salah  satu  penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka dalam bank syariah menerapkan sistem yang tidak menggunakan sistem bunga (riba).
Tujuan  didirikannya  bank  syariah  (menyediakan  fasilitas keuangan  dengan  cara  mengupayakan  instrumen-instrumen keuangan  yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dan  norma- norma  syariah.  Selain  itu,  diambil  juga  dari  nilai-nilai  Islam  dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya),
Sistem-sistem  yang  telah  ada  dalam  fiqih  muamalah  yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah, yaitu 1) musyarakah (akad kerja sama antara dua pihak atau lebih utuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan), dan 2) mud } arabah (akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tijarah kan.).

## DAftAr PuStAka
Al-Bajuri,  Al-Syaikh  Ibrahim.  (t.t). Al-Bajuri. Semarang:  Usaha keluarga.
Algaoud,  M.  Latifa  dan  Lewis,  Mervyn  K.  (2006). Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek. Jakarta: Serambi Ilm Semesta, Cet. 2. Al-Mun’im,  Abdul.  (1996). Al-mudharabah  wa  Tathbiqatuhu  al- ‘Amaliyah fi al-Mashorif al-Islamiyah. Kairo: IIIT.
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Press Insani. Arifin, Zainul. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi). Jakarta: Pustaka Alvabet.
-----------------.  2000. Memahami  Bank  Syariah:  Lingkup,  Peluang, Tantangan dan Prospek . Jaksel: Alvabet.
Baballali, Mahmud Muhammad. (1989). Al-Mash a> rif al-Islamiyah Dhararah Hatmiyah (Beirut: Al maktab al Islamy. Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Prenada Media Group.
Kholil,  Rasyad Hasan. (1994). Al syarikat fi al fiqh al Islami dirasah muqaranah . Cet. II.
Saeed, Abdullah. (2004). Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi  Kontemporer  tentang  Riba  dan  Bunga. Cet.  2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia. Cet.  3.  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Suhendi,  Hendi.  (2007). Fiqih  Muamalah. Jakarta:  PT  Rajawali Persada.
Syahroni,  Ony,  dkk.  (2002). Silsilah  Studi  Ekonomi  Islam. Kairo: ICMI Orsat Mesir.