Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan  akibat peningkatan Non Performing Finance (NPF) terdampak Covid-19 pada PT. Bank NTB Syariah
Hidayat
200404005.mhs@uinmataram.ac.id Universitas Islam Negeri Mataram
Muslihun Muslim
muslihun@uinmataram.ac.id
Universitas Islam Negeri Mataram
Pongky Arie Wijaya pongkyaw@uinmataram.ac.id Universitas Islam Negeri Mataram

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  had  many  negative  impacts  on  the  economic  situation  of  the community. This study aims to explain the implementation of the restructuring of non-performing financing  affected  by  Covid-19  at  PT  Bank  NTB  Syariah,  explain  the  strategy  undertaken  by  PT Bank NTB Syariah in the implementation of restructuring of non-performing financing affected by Covid-19, and to explain the obstacles faced and their solutions in implementing the restructuring problem  financing.  This  type  of  research  is  a  qualitative  research,  the  research  data  obtained through in-depth interviews with several customers and employees of PT Bank NTB Syariah. The results of this study indicate that the restructuring by PT Bank NTB Syariah was given to customers who  experienced  problematic  financing  due  to  the  impact  of  Covid-19.  The  strategy  for implementing  the  restructuring  carried  out  by  PT  Bank  NTB  Syariah  is  to  provide  two  types  of restructuring,  namely  rescheduling  and  reconditioning.  Obstacles  in  the  implementation  of restructuring by PT Bank NTB Syariah during the Covid-19 pandemic, namely the bank's difficulty in conducting surveys to customers due to government policies in prohibiting outdoor activities and social  interaction  and  the  presence  of  customers  who  do  not  have  the  skills  to  make  financial reports required by the bank as material for consideration before providing a restructuring policy.
Keywords : covid-19 pandemic, non-performing financing, pt bank ntb syariah, restructuring

## 1. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat (Simatupang, 2019). Salah satu bentuk perbankan yang banyak dimintai msyarakat saat ini adalah bank syariah. Namun demikian, munculnya virus corona (Covid-19) di Indonesia pada  awal  tahun  2020  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  pada  sektor  perbankan,  tak terkecuali sistem keuangan perbankan syariah. Adanya karantina wilayah menyebabkan produk tidak terdistribusi dengan baik. Hal ini menyebabkan sistem keuangan tergerus, termasuk bunga yang ada di bank syariah (Sumadi, 2020).
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  perkembangan  penyebaran  virus  Covid-19  berdampak secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  terhadap  kinerja  dan  kapasitas  debitur  termasuk debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM),  sehingga  berpotensi  mengganggu  kinerja perbankan  dan  stabilitas  sistem  keuangan  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi. Oleh  karena  itu,  untuk  mendorong  optimalisasi  fungsi  intermediasi  perbankan,  menjaga stabilitas  sistem  keuangan,  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  diperlukan  kebijakan
stimulus  perekonomian  sebagai countercyclical dampak  penyebaran  Covid-19,  yaitu  dengan melakukan restrukturisasi (POJK, 2020).
Sejak  tersebarnya  Pandemi  Covid-19  maret  2020  di  Indonesia,  nasabah  Bank  Syariah banyak mengalami kendala yang tidak terduga, seperti seorang karyawan (nasabah bank) diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau dirumahkan menjadi penyebab nasabah mengalami kendala dalam pembayaran angsuran yang mengakibatkan angsuran pembiayaan menunggak, sehingga menjadi  pembiayaan  bermasalah  atau  umumnya  disebut  Non  Performing  Financing  (NPF) (Parlamba,  2021).  Hal  ini  juga  dialami  oleh  PT.  Bank  NTB  Syariah    yang  baru  saja bertransformasi  dari  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah  pada  2018  lalu.  Dalam praktiknya,  pembiayaan  nasabah  di  PT. Bank  NTB  Syariah  tidak  selalu  berjalan dengan  lancar atau  seperti  yang  diharapkan.  Namun  demikian,  sebuah  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak selamanya  pembiayaan  bermasalah  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19,  namun  dapat  juga dikarenakan  adanya  penyalahgunaan  dana  oleh  nasabah  (Widyaningsih,  2019).  Hal  ini  tentu bertolakbelakang dengan tujuan dilakukannya restrukturisasi oleh pihak bank.
Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  bagaimana  efektivitas  restrukturisasi  pembiayaan  bermasalah  yang  dialami  oleh PT  Bank  NTB  Syariah  sejak  awal  pandemi  muncul  di  Indonesia,  khususnya  di  Pulau  Lombok. Penelitian  ini  mengkaji  pelaksanaan  dan  strategi  restrukturisasi  pembiayaan  bermasalah terdampak Covid-19 pada PT. Bank NTB Syariah serta kendala yang dihadapi pihak bank dalam pelaksanaannya.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  nasabah,  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil  (Kasmir, 2006). Sedangkan pembiayaan bermasalah  adalah  penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemberi  pinjaman  seperti bank  syariah,  dan  ketika  melakukan  pembayaran  pinjaman  dari  nasabah,  terjadi  pembayaran yang  tidak  memenuhi  akad  atau  perjanjian  pembiayaan.  Dari  segi  rencana  angsuran  dan perspektif  produktivitas,  yaitu  hubungan  dengan  profitabilitas  bank  telah  berkurang  dan mungkin tidak ada lagi (rugi) (Djamil, 2012).
Bank  Islam  mengawasi  dan  mendorong  pengembangan  proyek  bisnis  pinjaman Mudarabah  yang  dikelola  nasabah  untuk  berbagai  manfaat  dari  keuntungan  yang  diperoleh berdasarkan akad yang disepakati bersama. Namun jika terjadi gagal bayar, bank syariah harus menanggung risiko kerugian dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut (Usanti &  Shomad,  2013).  Oleh  sebab  itu,  bank  syariah  harus  memperhatikan  asas-asas  pembiayaan yang  sehat  dalam  menyalurkan  pembiayaannya,  sehingga  berbagai  risiko  keuangan  yang mungkin  terjadi  dapat  dihindari,  salah  satunya  adalah  turunnya  tingkat  kesehatan  keuangan bank karena terdapatnya pembiayaan bermasalah.

## 2.2. Restrukturisasi Pembiayaan
Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan  menerapkan  kebijakan  restrukturisasi  pembiayaan.  Dasar  hukum  pemberian restrukturisasi  adalah  PBI  No.13/09/PBI/2011,  yaitu  pelaksanaan  restrukturisasi  pada  bank syariah  dan  UUS  berpedoman  pada  prinsip  kehati-hatian  universal  yang  diterapkan  di  dunia perbankan dan harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah  untuk  membantu  nasabah  memenuhi  kewajibannya  kepada  perbankan.  Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan program restrukturisasi pembiayaan dapat mengakibatkan  penurunan  profit  suatu  perusahaan  (dalam  hal  ini  adalah  bank  syariah) (Herijanto & Wulandari, 2016).
Restrukturisasi  Pembiayaan  dilakukan  oleh  pihak  bank  melalui  beberapa  cara,  antara lain  a)  Penjadwalan  Pembiayaan  ( Rescheduling )  yang  merupakan perubahan  jadwal pembayaran  ataupun  tenggat  waktunya;  b)  Rekondisi,  yaitu  perubahan  sebagian  atau keseluruhan  pembiyaan,  termasuk  perubahan  jadwal  pembayaran,  besaran  angsuran,  jangka waktu,  dan/atau  pemberian  diskon  pembayaran  selama  tidak  menambahkan  sisa  kewajiban nasabah;  dan  c) Restrukturisasi,  dimana perubahan  pembiayaan  tidak  terbatas  pada rescheduling atau rekondisi pembiayaan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada penambahan fasilitas  pembiayaan,  konversi  kontrak  pinjaman,  konversi  dana  ke  surat  berharga  Syariah jangka menengah, dan konversi kepemilikan modal sementara perusahaan klien.

## 2.3. Kerangka Konseptual
Adapun ruang lingkup dan setting penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik. Metode kualitatif digunakan agar data yang diperoleh di lokasi penelitian dapat disajikan dalam bentuk data faktual dan details, kemudian dianalisa secara mendalam untuk memperoleh hasil penelitian yang deskriptif dan akurat (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti berperan serta dalam mengamati dan mendengarkan secara penjelasan narasumber penelitian ini, yaitu karyawan/analis bank PT Bank NTB Syariah dan nasabahnya.
Teknik sampling yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu snowball sampling yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi  keterangannya  dan  orang-orang  yang  ditunjuk  akan  menunjuk  orang  lain  bila keterangan kurang memadai dan begitu seterusnya (Sugiyono, 2005). Dengan metode snowball sampling ,  jumlah  informan  sedikit  dan  kemudian  bertambah.  Awalnya  dipilih  satu  atau  dua orang  informan,  namun  karena  dianggap  belum  lengkap,  peneliti  mencari  informan  lain  yang bisa  melengkapi  data  tersebut.  Beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti adalah  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  semua  informan  yang  kemudian didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara, catatan pribadi, foto, dan video.
Hasil wawancara dengan informan kemudian dianalisa dengan pertama-tama melakukan reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di  lokasi  penelitian;  menyajikan  data  yang  kompleks  ke dalam  bentuk yang  sistematis dan sederhana dan selektif yang dapat dipahami maknanya untuk kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian ini.
Perbankan Syariah PT. Bank NTB Syariah Restrukturisasi Pembiayaan Pembiayaan Bermasalah
(NPF)
Terdampak Covid-19

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Pelaksanaan Restrukturisasi pada PT Bank NTB Syariah
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  peneliti,  selama  masa  pandemi  Covid-19  sejak tahun  2020,  nasabah  PT  Bank  NTB  Syariah  mengalami  pembiayaan  bermasalah.  Hal  tersebut antara  lain  disebabkan  oleh  banyaknya  nasabah  yang  dirumahkan  sehingga  tidak  memiliki penghasilan  serta  teradapatnya  penurunan  pendapatan  usaha  yang  dijalankan  nasabah. Pembiayaan bermasalah ini mengakibatkan profitabilitas PT Bank NTB Syariah menurun selama masa  pandemi.  Namun  tentu  bukan  karena  nasabah  yang  tidak  mau  membayar  angsuran, melainkan  memang  karena  nasabah  sedang  mengalami  kesulitan  keuangan  karena  adanya pandemi  Covid-19  sehingga  terpaksa  harus  mengajukan  permohonan  restrukturisasi. Restrukturisasi umumnya dilakukan untuk membantu nasabah agar memiliki kesempatan untuk menggunakan  penghasilan  usahanya  untuk  kebutuhan  lain  dan  untuk  menjaga  kualitas pembiayaan nasabah tersebut dan menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak bank. Bank sebagai  lembaga  yang  memberikan  pembiayaan  diharuskan  untuk  menganalisa  apa  yang menyebabkan  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  sebelum  mengambil  tindakan  yang  sesuai, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam menyikapi hal tersebut permohonan restrukturisasi oleh pihak nasabah, maka PT Bank  NTB  Syariah  mengkaji  setiap  permohonan  dan  menyesuaikan  kebijakan  yang  diambil dengan  panduan  dan  prosedur  standar  bank.  Seleksi  dan  analisa  mendalam  dilakukan  karena pihak PT Bank NTB Syariah juga mengalami kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid- 19  sementara  PT  Bank  NTB  Syariah tetap  harus  membayar  bagi  hasil  ataupun  margin  kepada para penabung/investor dan mengeluarkan biaya operasional (menggaji karyawan, biaya sewa, listrik,  air,  dan  lain-lain)  sementara  tidak  ada  pendapatan  dari  nasabah.  Apabila  harus menghapus  semua  hutang  yang  ada,  bank  bisa  terancam  tutup,  mem-PHK  pegawai,  dan ujungnya bisa berimbas ke ekonomi Indonesia.
Hal  pertama  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  tentu  adalah  melakukan  standar pemeriksaan nasabah calon penerima restrukturisasi dengan baik. Pihak PT. Bank NTB Syariah menilai  karakter,  kapasitas  usaha,  dan  jaminan  nasabah  dengan  menyeluruh  dan  hati-hati. Selain  karakter  nasabah  harus  baik,  faktor  pendukung  usaha  yang  dijalankan  juga  diperiksa pihak bank dengan seksama. Dimulai dari supplier dimana nasabah tersebut mengambil barang sampai  dengan  siapa  dan  berapa  kira-kira  jumlah  pelanggan  tetap  dari  nasabah  tersebut. Dengan kata lain, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang  masih  memiliki  prospek  usaha  yang  bagus  untuk  jangka  waktu  yang  akan  datang. Semakin baik penilaian pihak bank terhadap nasabah, maka semakin besar kemungkinan bank memberikan restrukturisasi pembiayan.
Perlu  diketahui  pula  bahwa  pihak  bank  dalam  menyelesaikan  masalah  pembiayaan bermasalah ini juga dipengaruhi oleh pembiayaan nasabah di bank lain serta status pengikatan jaminan,  dan  perilaku  dari  pihak  debitur  atau  nasabah  yang  menunjukkan  sikap  kooperatif ataukah  tidak.  Langkah  ini  sesuai  dengan  penjelasan  PBI  No.  10/18/PBI/2008,  pada  Pasal  5 yang  menyebutkan  bahwa  restrukturisasi  pembiayaan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  nasabah yang  mengalami  penurunan  kemampuan  pembayaran  dimana  nasabah  tersebut  memiliki prospek  usaha  yang  baik  dan  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah  restrukturisasi.  Selain  itu, dijelaskan  pula  bahwa  restrukturisasi  pembiayaan  wajib  didukung  dengan  analisis  dan  bukti- bukti  yang  memadai  serta  terdokumentasi  dengan  baik.  Namun  demikian,  prosedur permohonan  restrukturisasi  pembiayaan  ini  tergolong  mudah,  terutama  di  masa  pandemi Covid-19.  Nasabah  hanya  perlu  menyiapkan  surat  permohonan  dan  menyerahkan  fotokopi identitas berupa kartu keluarga dan KTP.

## 4.2 Strategi Restrukturisasi pada PT Bank NTB Syariah
Dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa jenis restrukturisasi yang bisa diberikan oleh pihak  PT.  Bank  NTB  Syariah  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  nasabah,  diantaranya adalah rescheduling dan  rekondisi. Rescheduling yaitu  dimana  terjadi  perpanjangan  waktu sehingga nasabah tidak perlu membayar cicilan pada tahun tersebut dan membayar tunggakan tagihan di akhir, yaitu dengan penambahan satu tahun dari jangka waktu pembiayaan awal. PT Bank NTB Syariah sendiri melakukan resheduling dengan cara angsuran pembiayaan yang tidak diangsur  pada  tahun  berjalan  diakumulasi,  kemudian  dibagi  rata  terhadap  sisa  jangka  waktu pembiayaannya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  berkaitan  dengan penyelamatan  pembiayaan  yang  selama  ini  dijadikan  pedoman,  yaitu  Fatwa  DSN  MUI  No. 48/DSN MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan  bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh  melakukan  penjadwalan  kembali ( rescheduling ) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya  sesuai  jumah  dan  waktu  yang  telah  disepakati,  dengan  ketentuan  yaitu  tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah  biaya  riil,  dan  perpanjangan  masa  pembayaran  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah pihak.
Sementara  itu,  rekondisi  yang  dilakukan  PT  Bank  NTB  Syariah  berupa  perubahan sebagian  atau  seluruh  persyaratan  pembiayaan,  antara  lain  perubahan  jadwal  pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada  bank.  Sedangkan  beberapa  hal  yang  akan dijadikan  pertimbangan  oleh  pihak  bank  terkait  jenis  restrukturisasi  pembiayaan  yang  akan diberikan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:
1) Karakter nasabah
Karakter  calon  penerima  kebijakan  restrukturisasi  menjadi  salah  satu  pertimbangan terpenting  pihak  PT  Bank  NTB  Syariah  sebelum  memutuskan.  PT  Bank  NTB  Syariah sebagai  pemberi  pembiayaan  dan  restrukturisasi  harus  yakin  bahwa  calon  nasabah termasuk orang yang berperilaku baik, dalam arti selalu berpegang teguh pada janjinya, selalu  berusaha  dan  bersedia  melunasi  pembiayaannya  pada  waktu  yang  telah ditentukan,  dan  adalah  orang  yang  tepat  untuk  diberikan  kebijakan  tersebut.  Oleh karena  itu,  dalam  upaya  untuk  menyelidiki  karakter  ini  bank  mengumpulkan data dan informasi  dari  pihak  yang  valid  dan  dapat  dipercaya,  seperti  rekanan,  keluarga,  dan tetangga  nasabah.  Untuk  mendapatkan  informasi  tersebut,  pihak  bank  menggunakan metode  wawancara  terstruktur  seperti  yang  dipergunakan  sebelumnya  untuk cross - check kebenaran jawaban dari nasabah.
2) Kapasitas nasabah
Pihak  bank  harus  mengetahui  dengan  pasti  sampai  dimana  kemampuan  bayar  calon nasabah baik itu yang berpenghasilan tetap ( fix income ) atau kemampuan menjalankan usaha  calon  nasabah  ( non-fix  income )yang  akan  diberikan  kebijakan  restrukturisasi. Pihak  PT  Bank  NTB  Syariah  meminta  laporan  keuangan,  pembukuan,  ataupun  nota pembelian  maupun  penjualan  barang  minimal  selama  3  bulan  terakhir  untuk menentukan  kapasitas  nasabah,  sehingga  terlihat  apakah  data  tersebut  mengalami penurunan  dengan  laporan  keuangan  pada  awal  pemberian  pembiayaan.  Jika  benar mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi Covid-19, maka nasabah tersebut layak untuk  diberikan  restrukturisasi  pembiayaan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari kemungkinan adanya nasabah yang memberikan laporan fiktif atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Selain  melalui  laporan  keuangan,  nasabah  juga  akan  diinterview  untuk  melihat  pola jawaban yang diberikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat nasabah yang tidak jujur dalam  memberikan  laporan  dan  umumnya  ketidakjujuran  tersebut  akan  terbaca  dari cara  mereka  menjawab  setiap  pertanyaan  langsung  dari  pihak  PT  Bank  NTB  Syariah. Kejelian  analis  bank  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  ini,  dikarenakan  apabila  terjadi kesalahan analisa, maka terdapat kemungkinan kerugian yang lebih besar dapat dialami oleh pihak PT Bank NTB Syariah.

## 3) Jaminan nasabah
Pihak  Bank  melakukan  penilaian  ulang  terhadap  jaminan  nasabah  tersebut,  apakah terdapat  perubahan  dari  fisik  agunan  (agunan  tanah  dan  bangunan),  serta  apakah dimungkinkan adanya perubahan nilai dari agunan tersebut.
Tiga  poin  pertimbangan  pihak  PT  Bank  NTB  Syariah  sebelum  memberikan restrukturisasi di atas sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa penilaian  prinsip  5C  dimana  karakter,  kapasitas,  dan  jaminan  termasuk  di  dalamnya,  sangat berperan penting dalam menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon debitur, yang di dalam penelitian ini diartikan sebagai permohonan restrukturisasi (Artiningsih, 2016).

## 4.3 Kendala Restrukturisasi pada PT Bank NTB Syariah
Dalam  rangka  melaksanakan  restrukturisasi  yang  tepat  sasaran  dan  bermanfaat  bagi kedua  belah  pihak  yaitu  PT  Bank  NTB  Syariah  dan  nasabah,  maka  analis  dari  pihak  bank memiliki  tugas  berat  untuk  mencari  dan  mengolah  informasi  mengenai  nasabah  yang mengalami  pembiayaan  bermasalah  atau  nasabah  yang  mengajukan  permohonan restrukturisasi. Proses tersebut tidak sederhana dan memakan waktu yang cukup lama sampai bank dapat mengeluarkan keputusan restrukturisasi.
Pelaksanaan restrukturisasi dalam masa pandemi ini tentu tidak selalu berjalan selancar yang  direncanakan,  terutama  dalam  proses  survey  oleh  pihak  PT  Bank  NTB  Syariah  untuk mengetahui kondisi nasabah. Terlebih dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang  diberlakukan  pemerintah  yang  membatasi  kegiatan  outdoor  dan  interaksi  sosial masyarakat  pada  awal  masa  pandemi.  Pelaksanaan  restrukturisasi  melibatkan  interaksi  yang intens  dan  langsung  antara  pihak  nasabah  dengan  analis  pihak  bank  untuk  mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh bank sebagai dasar membuat keputusan pemberian restrukturisasi kepada nasabah. Umumnya, pihak bank akan melakukan survey terhadap usaha atau  sumber  penghasilan  nasabahnya.  Namun  pada  masa  pandemi,  pihak  bank  mengalami kesulitan  untuk  melakukan  itu  dikarenakan  aturan  pemerintah  yang  cukup  ketat  sehingga terkadang penilaian nasabah hanya dilakukan melaui call memo .
Selain  itu,  kendala  lain  yang  dialami  adalah  nasabah  kesulitan  menyediakan  laporan keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  PT  Bank NTB  Syariah.  Kesulitan nasabah  untuk  menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak bank ini dikarenakan nasabah kurang memiliki keterampilan dalam membuat laporan keuangan secara profesional sehingga laporan keuangan usaha yang dimiliki masih bercampur dengan laporan keuangan rumah tangga nasabah. Laporan keuangan  yang  masih  bercampur  tersebut  juga  diakui  nasabah  karena  nasabah  belum sepenuhnya  menggunakan  pendapatan  usahanya  sebagai  tambahan  modal  melainkan  banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga nasabah.
Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa di masa pandemi  Covid-19 ini hampir seluruh lapisan  masyarakat  merasakan  dampaknya  yaitu  dari  segi  penurunan  pendapatan.  Namun demikian, nasabah yang tidak memiliki keterampilan membuat laporan keuangan dibantu oleh pihak  bank  dalam  menyusun  laporan  keuangan  yang  dibutuhkan  agar  memudahkan  proses pelaksanaan restrukturisasi.
Selain  kesulitan  menyediakan  laporan  keuangan,  terdapat  proses  akad  yang  harus kembali dilakukan antara nasabah dan pihak bank. Sebelum akad dapat dilakukan, bagi nasabah yang bekerja (non pengusaha), nasabah harus menyiapkan surat keterangan masih bekerja yang ditandatangani  oleh  atasan.  Selain  itu,  dalam  akad  tersebut,  nasabah  harus  menyediakan materai dan data angsuran awal restrukturisasi pertama. Hal ini dianggap oleh pihak nasabah sebagai  proses  yang  cukup  sulit  dan  memakan  waktu  lama  karena  nasabah  artinya  harus mengumpulkan  kembali  data-data  yang  dibutuhkan  tersebut.  Meskipun  kelengkapan administrasi  yang  diminta  oleh  bank  tersebut  telah  dijelaskan  sebelumnya  oleh  pihak  bank, namun  nasabah  tetap  mengulur-ulur  waktu  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  dibutuhkan. Pihak  bank  seringkali  harus  menjelaskan  dan  menegaskan  kembali  mengenai  persyaratan tersebut agar proses pengajuan dapat dilanjutkan.
Selain  itu,  pihak  bank  juga  mengharuskan  nasabah  untuk  menyiapkan  setoran  awal restrukturisasi  di  rekening.  Hal  ini  sering  mengakibatkan  kesalahpahaman  nasabah  yang menganggap  bahwa  permintaan  bank  untuk  menyediakan  setoran  awal  restrukturisasi  di rekening  tersebut  sebagai  biaya  sehingga  mengharuskan  pihak  bank  untuk  menjelaskan kesalahpahaman  tersebut  kepada  tidak  hanya  satu  nasabah,  melainkan  banyak  nasabah  yang awam mengenai peraturan tersebut. Kendala lain yang dialami dalam proses restrukturisasi ini adalah  terdapatnya  nasabah  yang  mengalami  NPF  namun  tidak  mengajukan  mengajukan permohonan  restrukturisasi  dikarenakan  nasabah  mengira  bahwa  restrukturisasi  tersebut dapat didapatkan secara otomatis tanpa adanya pengajuan permohonan restrukturisasi kepada bank.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  terlambatnya  pemberian  restrukturisasi  bagi  beberapa nasabah oleh perbankan.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan di  atas disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  restrukturisasi  oleh PT.  Bank  NTB  Syariah  diberikan  kepada  nasabah  yang  mengalami  pembiayaan  bermasalah akibat  terdampak  Covid-19.  Pelaksanaan  kebijakan  restrukturisasi  ini  dilakukan  setelah nasabah  melalui  proses  analisa  kelayakan  oleh  pihak  bank,  dimana  persyaratan  pengajuan restrukturisasi  oleh  nasabah  tergolong  cukup  mudah,  yaitu  nasabah  hanya  perlu  mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Setelah itu dilakukan call memo dan survey  terhadap  sumber  penghasilan  nasabah  serta  untuk  melakukan  analisa  terhadap kelayakan nasabah. Sementara itu, kriteria nasabah yang layak untuk diberikan restrukturisasi ialah  nasabah  yang  memiliki  karakter  dan  reputasi  yang  baik  dan  dapat  dipercaya,  memang benar mengalami pembiayaan bermasalah karena mengalami permasalahan finansial khususnya pasca  terdampak  oleh  pandemi  Covid-19,  terdapat  jaminan  yang  memadai,  serta  memiliki kapasitas untuk menyelesaikan pembayaran di masa depan.
Strategi  pelaksanaan  restrukturisasi  yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  NTB  Syariah  adalah dengan memberikan dua jenis restrukturisasi, yaitu rescheduling dimana terjadi perpanjangan waktu  sehingga  nasabah  tidak  perlu  membayar  cicilan  pada  tahun  tersebut  dan  membayar tunggakan  tagihan  di  akhir,  yaitu  dengan  penambahan  satu  tahun  dari  jangka  waktu pembiayaan awal; dan rekondisi, dimana angsuran pembiayaan yang tidak diangsur pada tahun berjalan diakumulasi, kemudian dibagi rata terhadap sisa jangka waktu pembiayaannya.
Sementara  itu,  kendala  dalam  pelaksanaan  restrukturisasi  oleh  PT  Bank  NTB  Syariah selama  masa  pandemi  Covid-19  yaitu  pihak  bank  sulit  melakukan  survey  kepada  nasabah karena kebijakan pemerintah dan kekhawatiran akan terpaparnya baik nasabah maupun pihak bank  oleh  virus  Covid-19.  Selain  itu,  kendala  lainnya  adalah  nasabah  tidak  memiliki keterampilan  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  bank  sebagai bahan  pertimbangan  sebelum  memberikan  kebijakan  restrukturisasi.  Bahkan,  masih  terdapat nasabah  yang  tidak  mengetahui  bahwa  restrukturisasi  tidak  diberikan  secara  otomatis,  dan untuk  mendapatkan  restrukturisasi  mereka  harus  mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu. Terdapat  pula  kesalah  pahaman  nasabah  yang  menganggap  bahwa  permintaan  bank  untuk menyediakan  setoran  awal  restrukturisasi  di  rekening  sebagai  biaya  sehingga  mengharuskan pihak  bank  untuk  menjelaskan  kesalahpahaman  tersebut  kepada  tidak  hanya  satu  nasabah, melainkan banyak nasabah yang awam mengenai peraturan tersebut.
Selain  itu,  dari  perspektif  nasabah,  permintaan  bank  untuk  menyediakan  surat pernyataan/keterangan  dari  atasan  nasabah  di  perusahaan/kantor  tempat  mereka  bekerja dianggap  sebagai  proses  yang  memakan waktu.  Tidak  hanya  itu,  nasabah  menganggap  bahwa secara  keseluruhan  proses  restrukturisasi  pembiayaan  oleh  PT  Bank  NTB  Syariah  ini membutuhkkan  waktu  yang  terlalu  lama  sehingga  terkadang  menimbulkan  kehawatiran  di pihak nasabah bahwa pengajuan restrukturisasi mereka tidak diterima

## Referensi
Artiningsih,  Y.  (2016).  Peranan  Penilaian  Prinsip  5C  dalam  Pemberian  Pembiayaan  di  BTN Syariah Cabang Yogyakarta. Djamil, F. (2012). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Halida, U. M. (2021). Manajemen Risiko di Era Covid-19 Terhadap Ekonomi di Indonesia. Journal of Sharia Management and Business, 1(01) , 1-13.
Herijanto, H., & Wulandari, R. (2016). Efektivitas Kriteria Restrukturisasi dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan. Journal of Islamic Economics, Business, and Finance , 47- 61.
Kasmir. (2006). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Parlamba,  M.  (2021).  Kebijakan  Relaksasi  Pada  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  (Umkm)
Terdampak  Covid-19  Di  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  S  Parman  Kota Bengkulu. UIN FAS Bengkulu . POJK.  (2020). Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  (POJK  Stimulus  Dampak  Covid-19). POJK  No. 11/POJK.03/2020 .
Simatupang,  H.  B.  (2019).  Peranan  Perbankan  dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma , 136-146.
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah. Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 146. Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
Widyaningsih, B. (2019). Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan NPF (Non Performing Financing)  Sebagai Upaya  Menjaga  Portofolio  Neraca Laba  Rugi  Pada  Bank Syariah Mandir Dan Bri Syariah Jombang. IAIN Tulungagung .