Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877

## DUA KOTA SATU ATAP : KEBIJAKAN PEMUKIMAN PENDUDUK KOTA
JAKARTA DAN DEPOK (1970-an Hingga Akhir 1990-an)
Saring
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Email: Saring.ariyanto2009@gmail.com
Diterima: Oktober; Disetujui: April; dipublikasikan: 28 April 2019

## ABSTRACT
Jakarta  as  the  center  of  administrative  and  governmental  activities,  as  well  as  the  center  of national economic activities, finally made this city a prima donna for urbanites to come and try their luck in Jakarta. The shadow of success and hope for improving economic conditions from the  area  of  origin  becomes  a  kind  of  hope  that  always  lives  in  the  minds  of  the  urbanites.  In reality, the presence of urban people has become a new problem faced by the Special Capital Region  of  Jakarta,  the  presence  of  urbanites  who  generally  do  not  have  decent  skills,  and provision  of  administration  (as  citizens)  is  a  problem  that  is  quite  significant  for  the development of the city of Jakarta. The existence of urbanites who always come and increase in number on the one hand, and on the other hand the existence of space for residential areas in the  increasingly  depleted  city  of  Jakarta,  making  the  issue  of  the  needs  of  the  trustees  and decent  housing  is  quite  difficult  to  obtain.  In  order  to  overcome  the  problem  of  fulfilling residential  needs  for  the  people  of  Jakarta,  the  DKI  Jakarta  government,  through  the  power possessed by the central government, made Depok city an alternative area to divide the heavy burden of Jakarta in terms of population issues (residential settlements).
Keywords: Settlement, Jakarta, Depok

## ABSTRAK
Jakarta  sebagai  pusat  dari  kegiatan  administrasi  dan  pemerintahan,  serta  s e ntra  kegiatan ekonomi  nasional,  akhirnya  menjadikan  kota  ini  sebagai  primadona  bagi  kaum  urban  untuk datang  dan  mengadu  nasib  di  Jakarta.  Bayang-bayang  kesuksesan  dan  harapan  untuk memperbaiki keadaan ekonomi dari wilayah asal, menjadi semacam harapan yang selalu hidup di  dalam  fikiran  para  kaum  urban.  Dalam  realitasnya  kehadiran  kaum  urban  justru  menjadi persoalan baru yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kehadiran kaum urban yang umumnya tidak memiliki keterampilan yang layak, serta bekal administrasi (sebagai warga  negara)  menjadi  persoalan  yang  cukup  siginifikan  bagi  perkembangan  kota  Jakarta. Keberadaan para kaum urban yang selalu datang dan meningkat jumlahnya disatu sisi, dan disisi lain  keberadaan  ruang  untuk  wilayah  pemukiman  di  kota  Jakarta  yang  semakin  menipis, membuat persoalan mengenai kebutuhan pemikiman dan rumah tinggal yang layak cukup sulit untuk  didapatkan.  Guna  mengatasi  persoalan  pemenuhan  kebutuhan  tempat  tinggal  bagi masyarakat  kota  Jakarta,  pemerintah  DKI  Jakarta,  melalui  kemampuan  (power)  yang  dimiliki oleh pemerintah pusat, menjadikan kota Depok sebagai wilayah alternatif untuk membagi beban berat kota Jakarta dalam hal persoalan kependudukan (pemukiman penduduk).
Kata kunci: Pemukiman, Jakarta, Depok
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877

## PENDAHULUAN
Pemukiman penduduk merupakan salah satu isu sentral dewasa ini, khususnya bagi kota- kota  besar  di  Indonesia.  Jakarta  sebagai  salah  satu  kota  besar  di  Indonesia  saat  ini  (pusat pemerintahan dan perputaran ekonomi nasional), menghadapi kendala yang cukup pelik dalam konteks  pemanfaatan  ruang  bagi  kebutuhan  pemukiman  penduduk.  Persoalan  pemanfataan ruang di kota Jakarta bagi kebutuhan pemukiman penduduk, mulai dirasakan sejak pelaksanaan kebijakan  pembangunan  nasional  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto.  Jakarta  sebagai kota  pusat  pemerintahan  dan  ekonomi  sejak  akhir  1960-an,  mulai  melaksanakan  program pembangunan infrastruktur dalam bentuk pengadaan gedung-gedung pemerintahan dan gedung perkantoran  untuk  pusat  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis.  Pembangunan  infrastruktur,  baik  dalam bentuk  bangunan  dan  gedung-gedung  (pusat  pemerintahan  dan  kegiatan  ekonomis),  maupun pembangunan  sarana-prasarana  pendukung,  seperti  moda  transportasi,  sarana  kesehatan, pendidikan dan peribadatan (Sulistiyani, 2002: 327-328).
Berbekal  keberadaan  infrastruktur  sebagai  penunjang  kegiatan  serta  aktivitas  sosial- ekonomis  keseharian  di  kota  Jakarta,  kehadiran  para  pendatang  yang  masuk  ke  dalam    kota Jakarta  setiap  waktu  semakin  bertambah.  Kehadiran  kaum  urban  di  kota  Jakarta,  baik  dalam segala bentuk motif memberikan implikasi yang cukup besar bagi perkembangan kota Jakarta. Keberadaan  sarana  pemukiman  bagi  tempat  tinggal  para  kaum  urban  menjadi  satu  hal  yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Peningkatan jumlah penduduk secara temporal yang terus menerus bertambah di setiap waktunya, memaksa pemerintah kota Jakarta untuk membuka dan memanfaatkan space  (ruang)  yang ada, baik di dalam kota Jakarta, maupun daerah perbatasan dengan  wilayah  luar  Jakarta  (seperti  Depok,  Tanggerang  Selatan,  dan  Bekasi)  untuk  menjadi wilayah pemukiman baru bagi orang-orang (urban) yang bekerja di Jakarta.
Depok  adalah  salah  satu  wilayah  yang  kemudian  dipilih  oleh  pemerintah  pusat  untuk menyelesaikan  kebutuhan  pemukiman  penduduk  masyarakat  urban  Jakarta.  Depok  sebagai sebuah kota yang berada di bawah pemerintahan propinsi Jawa Barat (hingga 1990-an berada di bawah naungan Kabupaten Bogor),  merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah altrenatif  untuk  pemecahan  persoalan  kebutuhan  pemukiman  penduduk  kota  Jakarta.  Rencana kota  Depok  sebagai  alternatif  pemecahan  persoalan  pemukiman  penduduk  kota  Jakarta,  telah direncanakan  sejak  pemerintahan  Gubernur  Jakarta  Ali  Sadikin.  Dalam  laporan  Gubernur  Ali Sadikin  (Gita  Jaya),  disebutkan  bahwa  untuk  mengurangi  beban  dan  permasalahan kependudukan  di  kota  Jakarta  (berkaitan  dengan  pemukiman  penduduk),  pemerintah  kota Jakarta berencana untuk membagi persoalan pemukiman penduduk, dengan membuka wilayah pemukiman baru di kota Depok, sebagai wilayah terdekat Jakarta dengan propinsi Jawa Barat.
Sejak  1974  (pada  masa  kepemimpinan  kedua  Gubernur  Ali  Sadikin  di  Jakarta) pemerintah  pusat  memberikan  jalan  untuk  membuka  wilayah  pemukiman  baru  di  kota  Depok (Gita Jaya, 1977: 68). Pembangunan pemukiman baru tersebut dilakukan secara besar-besaran, dengan  konsep  pemukiman  yang  diberikan  nama  Perumnas.  Keberadaan  projek  pembangunan perumnas  di  wilayah  Depok  memberikan  implikasi  bagi  kedua  belah  pihak,  bagi  kota  Jakarta menjadi  jalan  keluar  sementara  dari  tekanan  kebutuhan  pemukiman  penduduk.  Sementara  itu, keberadaan projek pembangunan perumnas berimplikasi terhadap semakin berkurangnya ruang bagi penduduk kota Depok untuk memproduksi kegiatan ekonomi agrarisnya.
Persoalan pemekaran dan perkembangan kota merupakan satu bagian dalam tema sejarah sosial  yang  cukup  menarik  untuk  dipahami  lebih  mendalam.  Dengan  menempatkan  persoalan pemukiman  penduduk  dalam  fokus  pembahasan  mengenai  kajian  sejarah  kota,  usaha  untuk memahami dinamika perkembangan kota, dengan beragam  kompleksitasnya, diharapkan dapat memberikan perbendaharaan pengetahuan mengenai arah, tujuan, dan pola-pola perkembangan sebuah kota.
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
Tulisan  ini  akan  menempatkan  kota  Jakarta  dan  Depok  sebagai  fokus  pembahasannya, dengan mempertimbang-kan dua kota ini disatukan oleh kedekatan aspek geografis dan historis. Secara geografis, kota Jakarta bersebelahan dengan kota Depok di wilayah Selatan, dan dalam konteks historis kota Jakarta (dahulu Batavia) memiliki sejarah yang dekat dengan kota Depok sejak masa penguasaan kongsi dagang VOC. Pertimbangan periode 1960-an hingga akhir 1990- an,  menjadi  landasan  temporal  dalam  tulisan  sejarah  ini.  Pada  1960-an  merupakan  awal  bagi pertumbuhan  sosial dan  ekonomi  kota  Jakarta (sejak  akhir  era  pemerintahan  Orde  Lama),  dan akhir 1990-an merupakan masa-masa ekspansi secara besar-besaran kedatangan penduduk kota Jakarta untuk bermukim di wilayah kota Depok.
Perhatian ilmu sejarah terhadap keberadaan kota beserta fenomenanya sudah berlangsung sejak  cukup  banyak  lahirnya  karya-karya  sejarah  yang  membahasa  mengenai  sejarah  kota. Sebagai generasi pertama dari karya sejarah yang membahas mengenai persoalan kota.
Menurut  Kuntowijoyo  sejak  pemerintahan  kolonial  menguasai  kota-kota  di  sebagian besar  wilayah  Hindia-Belanda,  pertumbuhan  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  semakin berlangsung  secara  pesat.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  banyaknya  nilai-nilai  modernisasi dan  pertumbuhan  infrastruktur  di  wilayah  kota.  Semenjak  terjadinya  perubahan  sosial  dan ekonomi  yang  semakin  cepat  di  wilayah  perkotaan,  menurut  Kuntowijoyo  lebih  lanjut menyatakan bahwa kota merupakan tempat bagi kaum terpelajar dan kelas menengah bernaung (Kuntowijoyo,  2003:  59-60).  Pergerakan-pergerakan  sosial  yang  terjadi  diwilayah  kota,  secara umum banyak dipengaruhi dan dilakukan oleh dua kelompok sosial tersebut. Dengan kehadiran wilayah kota sebagai kelanjutan (sebelumnya wilayah desa) dari kegiatan sosial dan ekonomis pada masa kolonial, berpindahlah medan pergesekan sosial antara kekuatan kolonial-kapitalisme menghadapi masyarakat pribumi yang tertindas.
Sementara  itu,  karya  sejarah  yang  fokus  membahas  mengenai  sejarah  kota  dan  di dalamnya terdapat elemen (konflik) pemukiman penduduk, disusun oleh Purnawan Basundoro, Dalam disertasinya yang menuliskan sejarah kota Surabaya sejak masa kolonial hingga setelah kemerdekaan. Karya sejarah yang berjudul perebutan ruang publik di kota Surabaya  dari tahun 1900 hingga tahun 1960-an, memberikan penjelasan tentang bagaimana penguasa (dalam hal ini lembaga pemerintahan) menyusun dan mengelola ruang publik kota. Ruang publik kota sebagai spasial yang dimiliki dan di bawah naungan pemerintahan kota setempat menjadi wilayah yang cukup penting, karena selain sebagai pusat kegiatan sosial, keberadaan ruang publik juga dapat menjadi  pusat  dari  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Keberadaan  jalan  yang  ada  dan menghubungkan hampir seluruh wilayah kota, memberikan dampak berupa kemunculan pusat- pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di kota.
Para warga yang berada di kota, baik yang berasal dari kalangan menengah ke atas hingga masyarakat  yang  lemah  dalam  kehidupan  ekonomi,  bercampur  dan  saling  bergesekan  untuk saling  dapat  meraih  manfaat  serta  keuntungan  dari  keberadaan  ruang  publik.  Beberapa  ruang publik  yang  menjadi  arena  perebutan  antara  pemerintah,  pengusaha  dan  masyarakat  kecil pribumi  menurut  Punawan  Basundoro  di  antaranya  ialah jalan raya,  taman  kota,  tanah  kosong yang  belum  terkelola,  hingga  wilayah  pemakaman  umum.  Pada  ruang-ruang  publik  tersebut, terjadi  pertikaian  dan  pergesekan  antara  pemerintah,  pengusaha  (kepentingan  industri)  di  satu pihak  dengan  masyarakat  pribumi  dipihak  lain  yang  hendak  mempertahankan  keberadaannya dari peminggiran sosial-ekonomi di pihak lain

## METODE
Penulisan artikel ini menggunakan  metode sejarah dengan  melakukan tahapan heuristik, kritik,  interpretasi,  dan  historiografi  (Gottschalk,  1985:57)  melalui  kajian  Pustaka  yang berhubungan erat dengan Materi Pembahasan.
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
Heuristik  adalah  metode  untuk  mencari,  mengidentifikasikan  dan  menemukan  sumber- sumber  Sejarah.  Pencaharian  ini  dilakukan  bahwa  sumber  sejarah  merupakan  jejak-jejak  yang masih  dapat  diperoleh  untuk  menelusuri  kembali  sebuah  kejadian  sejarah.  Sejarah  sebagai kejadian tidak dapat dimunculkan kembali, tetapi sejarah sebagai kisah/cerita dari kejadian yang dimaksudkan dapat direkonstruksi melalui jejak yang ditinggalkannya.  Sumber sejarah dibagi dua  berdasar  bentuknya  Sumber  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Sumber  tertulis  berupa  dokumen- dokumen,  prasasti,  catatan  perjalanan.  Sumber  tidak  tertulis  adalah  sumber  lisan  yaitu  pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa sejarah.
Tahap  Kritik  merupakan  tahap  berikutnya  setelah  heuristik.  Tahap  kritik  ini  menjadi tahap  seleksi  terhadap  sumber-sumber  tersebut  untuk  menilai  tingkat  validitasnya.  Tingkat validitas  disini  adalah  otientifikasi  (keaslian)  sumber,  kualifikasi  data  dalam  sumber,  dan originalitas sumber serta data dalam sumber.
Dari  tahap  kritik  lalu  menuju  tahap  interpretasi.  Dalam  tahap  ini  dilakukan  penafsiran terhadap  data  yang  telah  terseleksi,  melalui  analisis  dan  sintesis.  Analisis  adalah  menguraikan sekian data yang ada dan kemudian mencari hubungan dari data-data tersebut melalui sintesis. Untuk mengontrol tingkat objektifitas penafsiran maka digunakan teori serta konsep ilmu-ilmu sosial  sehingga  hasil  penafsiran  tidak  terjebak  dalam  sudut  pandang  subjektif  melainkan sebesar-besarnya kepada objektifitas (Kartodirdjo, 1992:24).
Terakhir adalah Historiografi yaitu mengaktualisasikan hasil penafsiran ke dalam bentuk tulisan.  Dalam  historiografi  diharapkan  adanya  aspek  seni  didalam  membahasakan  hasil penafsiran tersebut. Aspek seni disini tidak dimaksudkan untuk membawa penafsiran/eksplanasi menjadi subjektif atau sekedar bercerita saja tetapi memberi nilai art , karakter , sehingga tulisan sejarah  menjadi  tulisan  yang  hidup,  tidak  kering,  karena  keberhasilan  sebuah  historiografie modern  di  tandai  dari  kemampuan  tulisan  itu  menghidupkan  kembali  suatu  kejadian  sejarah tanpa meninggalkan aspek kritis dan objektifitasnya (Kuntowijoyo, 2004:35).

## PEMBAHASAN

## Persoalan Kependudukan Kota Jakarta dan Depok Periode 1970-an
Pasca  keruntuhan  pemerintahan  Presiden  Soekarno  di  pertengahan  1960-an,  Indonesia banyak melakukan langkah-langkah perbaikan kehidupan nasional. Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, langkah utama yang dilakukan untuk menstabilkan kehidupan nasional,  adalah  dengan  memperbaiki  kehidupan  ekonomi  nasional.  Dinamika  politik  nasional yang  sebelumnya  begitu  mendominasi  dalam  periode  pemerintahan  Presiden  Soekarno,  pada masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto  mulai  dikendalikan  dan  langkah-langkah  perbaikan kehidupan ekonomi menjadi pilihan prioritas untuk mengendalikan gejolak dalam ranah politik (Husin dan Taufik, 2018: 29).
Berbekal  konsep  dan  teori  ekonomi  barat  mengenai  perwujudan  negara  kesejahteraan, pemerintahan  Presiden  Soeharto  mencoba  menerapkan  sistem  ekonomi  barat  yang  ditopang oleh para sarjana Indonesia lulusan universitas dari Amerika Serikat. Kontrol terhadap dinamika kehidupan sosial-politik dan ekonomi nasional dijalankan dari kota Jakarta, kota ini kemudian semakin  menegaskan  sebagai  kota  peninggalan  kolonial  yang  modern,  disusun  dengan  ide-ide dan konsep-konsep barat (Husin dan Taufik, 2018: 30). Pembangunan infrastruktur kota dalam bentuk  keberadaan  gedung-gedung  pemerintahan  dan  sektor  swasta  menjadi  sesuatu  yang membedakan antara kota Jakarta, dengan kota-kota lainnya di Indonesia.
Pada  periode  1970-an  seiring  dengan  peningkatan  infrastruktur  kota,  kota  Jakarta  mulai kedatangan para kaum urban yang mencoba mengadu nasib untuk dapat bertahan hidup ataupun meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Kegiatan  ekonomi  kota  Jakarta  menjadi  semacam  magnet bagi kaum urban untuk mendapatkan pekerjaan, dan meraih pendapatan dari sektor jasa.
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
Berdasarkan  sumber  yang  dituliskan  oleh  Ali  Sadikin  dalam  memori  kepemimpinannya di  Jakarta  (Pidato  Ali  Sadikin  dalam  Tri  Wahyu  Ningsih  Irsyam,  2017:  113),  pada  akhir kepemimpinannya  jumlah  penduduk  kota  Jakarta  semakin  bertambah  seiring  dengan  laju kedatangan  para  kaum  urban.  Jumlah  penduduk  di  kota  Jakarta  pada  masa  kepemimpinan Gubernur  Ali  Sadikin  pada  awal  pengangkatannya  adalah  3.639.465  jiwa,  pada  akhir  periode kepemimpinan  pertama  (1972)  mencapai  4.755.279  jiwa  dan  diakhir  kepemimpinan  kedua mencapai angka 5.925.417 jiwa (Irsyam, 2017: 116).
Peningkatan  jumlah  penduduk  kota  Jakarta  sejak  masa  kepemimpinan  Gubernur  Ali Sadikin, merupakan konsekuensi logis akibat pembangunan yang berjalan dan perputaran roda ekonomi  kota  Jakarta  yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  kota-kota  lainnya  di  Indonesia. Keberadaan  penduduk  sebelumnya  yang  meningkat  melalui  angka  kelahiran,  serta  ditambah dengan  kedatangan  para  kaum  urban  yang  semakin  melonjak,  memberikan  implikasi  terhadap kebutuhan  hidup,  seperti  makan,  kesehatan,  perumahan,  pekerjaan  dan  sebagainya.  Rumah sebagai kebutuhan hidup manusia yang cukup penting (dalam posisi kebutuhan hidup primer), menjadi  kebutuhan  yang  cukup  mendesak  bagi  keberadaan  para  penduduk  kota  Jakarta, termasuk para kaum urban yang datang (Murray, 1994: 22).
Menghadapi  persoalan  dan  kebutuhan  pemukiman  penduduk  bagi  masyarakat  kota Jakarta,  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  menjalankan dua kebijakan yang dianggap mampu meredam kedatangan kaum urban.
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memulangkan kembali kaum urban yang datang  ke  Jakarta,  karena  tidak  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  sebagai  warga  kota Jakarta.  Kebijakan  administrasi  ini  dilakukan  untuk  memfiltrasi  keberadaan  kaum  urban  yang hendak  menetap  di  kota  Jakarta.  Langkah  ini  sejatinya  dapat  dikatakan  kurang  sukses  dan berhasil dalam pelaksanaannya, karena operasi yustisia ini sering kali disiasati oleh para kaum urban  dengan  membuat  Kartu  Tanda  Penduduk  secara  ilegal.  Tri  Wahyuning  Irsyam  (2017: 116)  menjelaskan  bahwa  operasi  pengecekan  administrasi  (KTP)  kependudukan  yang dijalankan  oleh  pemerintahan  kota  Jakarta  tidak  mampu  untuk  membendung  para  pendatang gelap yang masuk ke dalam kota Jakarta. Operasi yustisia yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi  kependudukan  untuk  masuk  dan  menetap  di  kota  Jakarta,  sampai  hari  ini  tetap dilakukan  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta,  untuk  membendung  kedatangan  kaum  urban  secara taktis (jangka pendek).
Kebijakan  untuk  menekan  dan  mengurai  persoalan  kependudukan  di  kota  Jakarta  yang semakin  meningkat,  selain  dengan  menjalankan  kebijakan  administratif  kependudukan  juga dijalankan  kebijakan  pembangunan  pemukiman  penduduk  kota  Jakarta.  Seperti  telah dikemukakan  pada  pendahuluan  kota  Jakarta  memproyeksikan  wilayah  kota  Depok,  sebagai prioritas  untuk  wilayah  pemukiman  penduduk  Jakarta.  Persoalan  pemukiman  penduduk  kota Jakarta sejatinya bukan hanya disebabkan oleh kedatangan kaum urban semata, akan tetapi juga berkaitan  dengan  model  pembangunan  kota  Jakarta  yang  kerap  kali  membangun  infrastruktur bangunan (gedung) untuk kebutuhan administrasi pemerintahan dan perkantoran swasta.
Pendirian bangunan-bangunan untuk kebutuhan pemerintahan dan sektor swasta berpadu padan  dengan  pembangunan  sentra  kegiatan  ekonomi  (pasar  dan  mall),  sentra  kesehatan masayarakat  (rumah  sakit,  puskemas,  klinik  dan  sebagainya),  sentra  kegiatan  ibadah  (masjid, gereja  dan  lainnya),  sentra  kebutuhan  pendidikan  (sekolah,  kampus-kampus  dan  institusi kependidikan  lainnya),  serta  kebutuhan  masyarakat  lainnya  yang  termanifestasi  dalam keberadaan bangunan-bangun untuk kebutuhan publik (Sulistyani, 2002: 328).
Pemanfaatan  ruang  (ekologi)  kota  Jakarta  yang  diarahkan  untuk  kepentingan  publik (kebutuhan  sosial  dan  ekonomi),  memberikan  implikasi  berupa  penataan  ruang  kota  yang berorientasi  kepentingan  publik.  Belum  lagi  kemajuan  dalam  bidang  ekonomi  yang  kerap  kali menuntut pembukaan lahan dan pengalihan fungsi lahan di Jakarta untuk kepentingan ekonomi. Pengalihan  fungsi  lahan  di  kota  Jakarta  yang  berorientasi  terhadap  kepentingan
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
ekonomi,merupakan bagian yang inheren dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang cenderung  ramah  terhadap  kepentingan  modal  dan  bisnis.  Terhitung  sejak  periode  1980-an, cukup  banyak  terjadi  fenomena  pengalihan  fungsi  lahan  dari  lokasi  pemukiman  penduduk menjadi  pembangunan  sentra  kegiatan  ekonomi  (seperti  mall  dan  pusat-pusat  perbelanjaan lainnya).
Bergesernya  keberadaan  fungsi-fungsi  lahan  pemukiman  penduduk  untuk  kepentingan yang  bersifat  ekonomi,  merupakan  konsekuensi  logis  dari  meningkatnya  taraf  kehidupan ekonomi warga kota Jakarta di periode pertegahan 1970-an. Naiknya harga minyak dunia (boom minyak)  pada  1980-an  memberikan  suntikan  pendanaan  bagi  pemerintah  pusat  untuk memberikan fasilitas terbaik bagi warga kota Jakarta (Booth dan Mc Cawley, 1982: 235).
Menjelang  ahkir  1980-an  melalui  keuntungan  finansial  yang  didapat  oleh  pemerintah melalui  eksport  minyak  bumi  dan  hasil  tambang  lainnya,  pemerintah  banyak  mendirikan lembaga  pendidikan  dan  sarana  kesehatan  untuk  dapat  semakin  mensuporting  kepentingan ekonomi  nasional.  Sentra-sentra  kependidikan  dan  kesehatan  yang  dibangun  oleh  pemerintah pusat, cukup banyak dibangun dan dikelola di kota Jakarta.
Menghadapi persoalan keberadaan ruang untuk pemenuhan kebutuhan pemukiman yang semakin hari, semakin meningkat bagi penduduk kota Jakarta, diputuskan oleh pemerintah pusat untuk  membangun  projek  pembangunan  pemukiman  penduduk  di  wilayah-wilayah  yang berbatasan  dengan  kota  Jakarta.  Depok,  Bekasi,  dan  Tanggerang  (selatan)  adalah  wilayah- wilayah  yang  diprioritaskan  untuk  pembangunan  pemukiman  penduduk  bagi  masyarakat  kota Jakarta, yang tidak mampu membeli lahan tinggal di sekitar wilayah Jakarta (Sulistyani, 2002: 329-330; Kasim dan Suhendar dalam Noer Fauzi, 1997: 97).

## Rumah Perumnas Versus Rumah Penduduk Lokal (Non-Perumnas)
Pemenuhan  kebutuhan  pemukiman  penduduk  bagi  warga  kota  Jakarta,  sejatinya  bukan sebuah persoalan yang tidak dicari jalan keluarnya oleh pemerintah DKI Jakarta selama periode 1980-an,  hingga  awal  1990-an.  Pemerintah  DKI  Jakarta  pernah  melakukan  terobosan  dengan membangun  konsep  rumah  susun  sebagai  rumah  tinggal,  akan  tetapi  dalam  perjalanannya keberadaan  rumah  susun  sebagai  rumah  tinggal  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  persoalan kebutuhan pemukiman penduduk. Di tengah berbagai kekurangan seperti jumlah yang terbatas, minim fasilitas dan kualitas bangunan yang belum memadai untuk mencapai taraf rumah tinggal yang  ideal,  menjadi  beragam  persoalan  bagi  upaya  pemenuhan  kebutuhan  pemukiman penduduk  kota  Jakarta.  Secara  psikologis  juga  mungkin  mempengaruhi  bagi  penduduk  kota Jakarta  untuk  bermukim  di  pemukiman  rumah  susun,  karena  tipikal  masyarakat  Indonesia merupakan tipikal masyarakat yang memiliki habit bermukim di atas tanah (menjejakan kaki) di darat,  tentu  hal  ini  akan  menjadi  problematika  tersendiri  bagi  ranah  psikologis  masyarakat Jakarta yang bermukim di rumah susun.
Pemenuhan  kebutuhan  pembangunan  rumah  tinggal  bagi  penduduk  Jakarta,  juga dilakukan  oleh  sektor  swasta  di  Jakarta.  Ketidakmampuan  pemerintah  dalam  memberikan rumah  tinggal  dengan  indikator  layak  huni,  kemudian  diberikan  kepada  sektor  swasta.  Biaya cost produksi yang cukup tinggi dalam membangun perumahan tinggal di kota Jakarta, karena kurangnya ketersediaan lahan bagi pemukiman (lebih menguntungkan membangun gedung bagi sarana  perkantoran  dan  perbelanjaan)  yang  membuat  harga  jual  tanah  dan  bangunan  yang didirikan  di  atasnya  menjadi  lebih  tinggi.  Tingginya  harga  jual  tanah  dan  bangunan  untuk pemukiman  tinggal  masyarakat  di  Jakarta,  membuat  tidak  banyak  warga  Jakarta  yang  mampu memiliki hunian/rumah tinggal. Pada faktanya, masyarakat Jakarta merupakan didominasi oleh kelompok  sosial  yang  hidup  dan  memiliki  keterampilan  rendah,  hal  ini  memberikan  implikasi berupa tingkat pendapatan yang rendah (Silistyani, 2002: 329).
Kebijakan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah DKI Jakarta, untuk memenuhi kebutuhan  pemukiman  rumah  tinggal  dijalankan  dengan  membangun  rumah  tinggal  bagi
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
penduduk  Jakarta  di  sekitar  daerah  perbatasan  dengan  kota  Jakarta.  Depok  sebagai  kota  yang berbatasan  langsung  dengan  kota  Jakarta,  menjadi  pilihan  untuk  dibangun  pemukiman  rumah tinggal  untuk  masyarakat  Jakarta.  Pada  pertengahan  1970-an,  pemerintah  pusat  menjalankan pelaksanaan  projek  pembangunan  rumah  tinggal  bagi  masyarakat  kota  Jakarta  di  wilayah- wilayah yang berbatasan kota Jakarta. Proyek ini umumnya dikenal dengan nama pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dibawah operasional Perusahaan Umum (Perum) Perumahan Nasional, dan pertama kali dibangun di wilayah Depok dan Bekasi (Cahyadi dan Surtiari, 2009: 56; Irsyam, 2017: 134).
Kota  Depok  dipilih  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  area  untuk  membagi  beban kependudukan  yang  berlangsung  di  kota  Jakarta  dengan  beberapa  pertimbangan,  di  antaranya ialah  keberadaan  sarana  dan  prasarana  transportasi  serta  perbandingan  jumlah  penduduk setempat  dengan  luas  wilayah  yang  dimiliki.  Sarana  transportasi  yang  menghubungkan  antara kota Jakarta dan Depok terbagi atas dua jenis moda transportasi, yakni kendaraan bermotor yang dapat melintas di sepanjang jalan raya Bogor, serta jalan raya yang berada di wilayah Margonda (Irsyam, 2017: 134-135).
Selain  moda  transportasi  jalan  raya,  jaringan  layanan  transportasi  kereta  juga  sudah menghubungkan  antara  kota  Jakarta,  Depok  dan  kota  Bogor.  Sarana  transportasi  tersebut, sejatinya  sudah  menghubungkan  kedua  kota  (Jakarta  dan  Depok)  sejak  masa  kolonial. Sementara  itu  melalui  pertimbangan  luas  wilayah  dan  jumlah  kepadatan  penduduk,  sebelum dibangun perumnas, kota depok memiliki luas wilayah sebesar 6.794.902 hektar, dengan jumlah penduduk  sebesar  77.915  jiwa.  Pemerintah  pusat  memiliki  pengharapan  agar  kemudian  kota Depok  setidaknya  mampu  menampung  jumlah  penduduk  kota  Jakarta  sebesar  182.000  jiwa setelah perumnas dibangun (Irsyam, 2017: 135, 141).
Pembangunan  perumnas  oleh  pemerintah  pusat  sejatinya  diorientasikan  untuk  para pegawai  negeri  di  instasi  pemerintah,  serta  karyawan  yang  bekerja  di  Badan  Usaha  Milik Negara. Para pegawai negeri dan karyawan yang bekerja di badan usaha milik negara, diberikan rumah tinggal yang biayanya diambil dari potongan gaji/pendapatan setiap bulannya. Kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah para pegawai negeri dan karyawan (BUMN) untuk memiliki rumah tinggal (Wawancara dengan Subroto pada 12 Agustus 2018).
Selain  difasilitasi  cara  pembayaran  yang  mudah,  para  pegawai  dan  karyawan  di  bawah naungan  pemerintahan juga  diberikan    fasilitas  sarana  berupa  kendaraan jemput  untuk  bekerja dari  kota  Depok  menuju  kota  Jakarta,  cara  ini  dilakukan  agar  banyak  pegawai  negeri  dan karyawan  (BUMN)  mengikuti  dan  mensukseskan  kebijakan  pemukiman  tinggal  di  perumnas. Pembangunan  perumnas  di  kota  Depok  pertama  kali  di  bangun  di  wilayah  Beji  Depok, selanjutnya  dibangun  diwilayah  Sukmajaya  Depok  II  Tengah  seluas  117  hektar    dan  Depok Timur seluas 170 hektar (Poestahadepok.blogspot.com,2012).
Berdirinya perumnas di kota Depok yang bersumber dari pengalihan lahan pertanian dan perkebunan  milik  masyarakat  memberikan  implikasi  terhadap  kegiatan  mata  pencaharian  bagi warga  kota  Depok.  Sistem  mata  pencaharian  yang  pada  awalnya  berbasiskan  kepada  kegiatan pertanian  dan  perkebunan,  perlahan-lahan  bergeser  menjadi  sistem  mata  pencaharian  yang bersumber pada sektor jasa (Irsyam, 2017: 134). Perlahan-lahan setelah perumnas dihuni, pada awal periode 1980-an, jumlah penduduk kota Depok meningkat menjadi 215.577 jiwa. Keadaan ini kemudian mendorong pembangunan sarana dan prasarana berupa pranata pendidikan (SMP dan SMA), kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), serta fasilitas publik lainnya (Irsyam, 2017: 136, 140).
Kehadiran  masyarakat  pendantang  yang  berasal  dari  kota  Jakarta,  memberikan  dampak yang  cukup  besar  bagi  perkembangan  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  di  kota  Depok.  Ranah kehidupan  masyarakat  yang  cukup  berpengaruh  adalah  sektor  atau  kegiatan  ekonomi masyarakat, jika sebelumnya masyarakat kota Depok menekankan kepada sektor pertanian dan perkebunan  dalam  sistem  mata  pencahariannya.  Kehadiran  para  pendatang  yang  berasal  dari
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
kota  Jakarta,  telah  membuat  peluang  untuk  mempertahankan  sistem  mata  pencaharian  melalui pertanian  dan  perkebunan  menjadi  berkurang,  seiring  perubahan  fungsi  lahan  menjadi  tempat tinggal. Sementara itu, di sisi lain kehadiran para pendatang yang berasal dari kota Jakarta, yang cenderung  berwatak  konsumtif,  memberikan  kesempatan  bagi  kemunculan  pranata-pranata ekonomi  dari  yang  bermodal  kecil,  seperti  warung  dan  toko  kelontong  hingga  yang  bermodal besar, seperti mall dan departmen store (Irsyam, 2017: 154).
Sektor jasa dan perdagangan kemudian mendapat kesempatan untuk semakin tumbuh dan berkembang  di  kota  Depok,  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  kaum  urban  dan  pemenuhan kebutuhan hidup para kaum pendatang. Salah satu sektor jasa yang semakin berkembang di kota Depok memasuki periode tahun 1990-an, adalah jasa sewa tempat tinggal (rumah sewa), hal ini dapat terjadi karena para pendatang yang hadir di kota Depok semakin banyak jumlahnya dan semakin  variatif  dalam  tingkat  kekuatan  ekonomi.  Jumlah  pendatang  yang  semakin  besar  ke dalam kota Depok, sejatinya memberikan dorongan bagi kebutuhan yang utama lainnya, yakni kebutuhan makanan sehari-hari.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari,  warga  kota  Depok  mendapatkannya melalui  suplai  kebutuhan  makanan  melalui  produksi  yang  berasal  dari  wilayah  Bogor.  Para pedagang di kota Depok membangun satu jaringan ekonomi yang menautkan antara kota Depok dengan  wilayah  Bogor  dalam  mendapatkan  suplai  beras,  sayur-mayur,  daging,  ikan  dan sebagainya.  Jaringan  dagang  ini  umumnya  dibentuk  dengan  mengirimkan  anggota  keluarga yang  berasal  dari  wilayah  asal  (Jawa  Barat,  Tangerang  hingga  luar  Jawa),  untuk  menetap  dan tinggal. Kemudian mendapatkan distribusi dari para kolega yang berada di wilayah luar untuk memasok  dan  memperdagangkan  kebutuhan  makanan  pokok  sehari-hari  (Wawancara  dengan Bapak Hasan pada 24 Agustus 2018).
Perilaku  jaringan  dagang  tersebut,  umumnya  berlangsung  dan  terbentuk  pada  periode 1990-an, pada saat bank-bank swasta dan pemerintahan belum banyak mengucurkan pendanaan untuk  modal  usaha.  Bentuk  jaringan  ekonomi  tradisional  yang  bertumpu  pada  kemampuan modal  primordial  dan  keluarga  menjadi  jaringan  ekonomi  awal  yang  membangun  kehidupan ekonomi  kota  Depok  dalam  konteks  pemenuhan  kebutuhan  pangan.  Bentuk  jaringan  ekonomi tersebut  (ekonomi  primordial  dan  kekeluargaan)  membuka  kesempatan  untuk  bertahan  dan bermukim di kota Depok, maka dari itu kebutuhan perumahan tinggal di sekitar sentra kegiatan dagang  (pasar)  cukup  banyak  bermunculan  di  kota  Depok.  Rumah  sewa  yang  disediakan  oleh para  pemilik  tanah  lokal  di  kota  Depok,  semakin  banyak  bertumbuh,  seiring  banyaknya permintaan  akan  tempat  tinggal  yang  murah  dan  terjangkau  dengan  aktivitas  ekonomi  sehari- hari (Wawancara dengan Simanjuntak pada 29 Juli 2018).
Pada  periode  awal  1990-an  ini  juga  menjadi  penanda  semakin  banyaknya  masyarakat kota  Jakarta  yang  bermigrasi  ke  wilayah  kota  Depok.  Bukan  hanya  masyarakat  yang berkemampuan  ekonomi  kecil  dan  menengah,  beberapa  anggota  keluarga  yang  berasal  dari keluarga  elite  dan  pejabat  pemerintahan  (DKI  Jakarta)  dan  pemerintah  pusat  bermigrasi  dari kota  Jakarta  menuju  kota  Depok.  Kota  Depok  yang  masih  memberikan  gambaran  sebagai wilayah  yang  asri  dan  sejuk  karena  masih  banyak  pepohonan,  menjadi  daya  tarik  bagi masyarakat elite kota Jakarta yang hendak meninggalkan suasana kepenatan di ibu kota Jakarta, yang semakin tinggi. Selain itu, terdapat motif lainnya yang membuat warga elite kota Jakarta untuk  berpindah  ke  kota  Depok,  harga  beli  tanah  dan  tempat  tinggal  di  kota  Depok  cukup rendah  dibandingkan  dengan  harga  beli  tanah  dan  tempat  tinggal  di  kota  Jakarta  (Wawancara dengan Subroto pada 12 Agustus 2018).
Tanah  dan  tempat  tinggal  di  kota  Depok  dapat  menjadi  investasi  bagi  para  elite masyarakat  kota  Jakarta.  Keberadaan  sarana  transportasi  yang  semakin  lama  semakin meningkat,  jalan  beserta  moda  transportasi  yang  menghubungkan  kota  Depok  dengan  kota Jakarta, juga menjadi alasan lain bagi goolongan masyarakat tingkat atas kota Jakarta untuk mau bermigrasi ke kota Depok di periode 1990-an (Irsyam, 2017: 155).
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
Kehadiran  para  golongan  masyarakat  Jakarta  berkemampuan  ekonomi  tinggi,  menjadi salah  satu  alasan  sektor  properti  swasta  untuk  menawarkan  rumah  hunian  yang  bernuansa modernis,  beradab  dan  berbeda  dengan  rumah  hunian  lainnya  di  kota  Depok.    Pada  periode pertengahan  1990-an,  cukup  banyak  kelompok  bisnis  properti  sektor  swasta  yang  berlomba- lomba menawarkan dan membangun rumah-rumah dengan kategori mewah, asri dan nyaman di kota  Depok.  Beberapa  di  antaranya  yang  masuk  ke  dalam  golongan  perumahan  elite  dan dibangun  oleh  sektor  swasta  adalah  perumahan  Griya  Asri  Depok,  dan  Pondok  Sukmajaya Depok.

## Perkembangan di Akhir 1990-an (Keberadaan UI dan Kampus Swasta)
Memasuki  periode  akhir  1990-an,  sudah  mulai  kesulitan  untuk  dapat  membedakan apakah kota Depok masih menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat jika menilik perubahan sosial dan  ekonomi  yang  berlangsung  di  dalamnya.  Pola  hubungan  sosial  yang  hidup melalui  sistem ekonomi  pertanian  dan  perkebunan  cenderung  semakin  menghilang,  dan  berganti  menuju hubungan ekonomi bertipe industri (jasa) dan perdagangan, memberikan gambaran kepada kita bahwa kota Depok bagaikan imitasi atau menyerupai dengan model kehidupan di kota Jakarta.
Aspek  modernitas  semakin  mengeser  keberadaan  nilai-nilai  tradisional  kota  Depok, manakala  simbol-simbol  modernisasi  dalam  bentuk  perguruan  tinggi  muncul  di  kota  Depok (baik perguruan tinggi negeri maupun swasta). Berdirinya Universitas Indonesia di awal 1990- an,  serta  keberadaan  perguruan  tinggi  swasta,  seperti  Universitas  Gunadarma  di  kawasan Margonda, memberikan kesan bahwa kota Depok siap menyongsong sisi kehidupan yang lebih modernis.
Keberadan  perguruan  tinggi  tersebut  semakin  mempercepat  perubahan  sosial  di  kota Depok, dengan kehadiran para pendatang yang berasal dari luar kota Depok untuk melanjutkan studi  (hingga  para  pendatang  yang  berasal  dari  luar  pulau  Jawa).  Perguruan  tinggi,  seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma, yang berorientasi terhadap ilmu pengetahuan dan  teknologi,  memberikan  kesempatan  bagi  warga  kota  Depok  bersinggungan  dengan teknologi-teknologi modern. Menuju akhir 1990-an, warga Depok yang tinggal di sekitar jalan Margonda,  sudah  terbiasa  dengan  kehadiran  mesin  fotocopy,  warung  telekomunikasi  (wartel), komputer,  dan  internet.  Kehadiran  teknologi-teknologi  modern  tersebut  memberikan  dampak terhadap masyarakat kota Depok yang menggunakannya (Irsyam, 2017: 154).
Kehadiran  teknologi  modern  di  sekitar  lingkungan  perguruan  tinggi  (UI  dan  Univ. Gunadarma  di  jalan  Margonda),  menjadi  nilai  tambah  untuk  semakin  menghadirkan  para pendatang  yang  hendak  melanjutkan  studi  di  kota  Depok  (memberikan  kemudahan  dalam proses  studi  dalam  mengerjakan  tugas-tugas  perkuliahan).  Kedatangan  para  mahasiswa  yang berasal  dari  luar  kota  Depok,  memberikan  peluang  bagi  munculnya  bisnis  penyewaan  tempat tinggal (sewa ruang kost) di sekitar wilayah pemukiman penduduk di jalan Margonda. Bagi para pemilik  rumah  dan  lahan  yang  belum  dibangun,  membuka  usaha  penyewaan  tempat  tinggal (kost) merupakan usaha yang cukup menguntungkan. Cukup banyak rumah-rumah tinggal yang kemudian  berubah  dan  direnovasi  untuk  dijadikan  rumah  kost,  bahkan  cukup  banyak  pula tanah-tanah yang sebelumnya tidak produktif kemudian dibangun menjadi rumah sewa hingga bangunan kost (Wawancara dengan Sutardjo pada 02 September 2018).
Seperti yang diungkapkan oleh Sutardjo, pada periode pertengahan 1990-an, orang tuanya memasuki  masa  pensiun  sebagai  karyawan  swasta,  dan  beralih  menjadi  pemilik  sewa  tempat tinggal    di  Jl.  Kober  (Margonda)  untuk  para  mahasiswa.Rumah  yang  berbentuk  dua  tingkat tersebut,  setelah  direnovasi,  menghasil  6 ruang  kamar  untuk  para  penyewa  kost.  Dari  masing- masing  kamar  orang  tua  Sutardjo  mendapatkan  Rp.  50.000;  dan  masing-masing  ruangan diberikan  fasilitas  berupa  kasur  lantai  dan  sebuah  lemari  kecil.  Melalui  usaha  sewa  tempat tinggal kost tersebut, keluarga Sutardjo mampu membeli (dengan sistem kredit) rumah tinggal di Perumahan Pondok Sukmajaya Depok yang dibangun oleh pengembang swasta. Hingga saat
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
ini  Sutardjo  mewarisi  usaha  rumah  sewa  (kost)  dari  kedua  orang  tuanya,  dan  pendapatan  dari setiap kamar sebesar Rp. 1.800.000; dengan fasilitas single bed , lemari pakaian minimalis dan 1 pendingin ruangan (AC).
Kehadiran para pendatang yang bermukim di sekitar lingkungan perguruan tinggi di jalan Margonda  Depok,  membuat  para  pemilik  rumah  tinggal  menjadikan  rumah  bahkan  hingga lahannya untuk usaha sewa tempat tinggal, warung kebutuhan hidup sehari-hari, toko buku dan alat  tulis,  warung  makan,  usaha  cuci  dan  menyetrika  pakaian,  dan  sebagainya.  Selain mendatangkan pemasukan bagi para pemilik usaha, kemunculan usaha tersebut juga membuka kesempatan  lapangan  pekerjaan  sebagai  pelayan  warung,  dan  pelayan  penyedia  jasa  usaha lainnya  (Wawancara  dengan  Sutardjo  pada  02  September  2018).  Pada  akhirnya  keberadaan usaha  yang  dikelola  berbentuk  sederhana  dan  tradisional  tersebut,  memberikan  pendapatan kepada pemerintah kota Depok.

## PENUTUP
Kajian  terhadap  perkembangan  kota  beserta  dengan  segala  persoalannya  merupakan sebuah kajian yang cukup menarik, mengingat dalam siklus perkembangan kota tersebut, akan nampak  perubahan-perubahan  yang  cukup  signifikan.  Seperti  pembahasan  mengenai pemukiman  penduduk  di  kota  Jakarta  dan  Depok  ini,  persoalan  pemenuhan  kebutuhan pemukiman  dan  tempat  tinggal  bagi  para  penduduk  merupakan  persoalan  yang  melibatkan cukup  banyak  hal.  Kemajuan  ekonomi  di  satu  sisi  dengan  berimbas  kepada  kedatangan  para kaum  urban  ke  kota  Jakarta,  memberikan  implikasi  terhadap  pengalihan  fungsi  ruang  yang dioerientasikan  kepada  arah  perkembangan  laju ekonomi  di  kota Jakarta. Keberadaan  gedung- gedung  dan  bangunan-bangunan  untuk  kepentingan  pemerintahan  dan  kegiatan  bisnis (ekonomi), menggeser keberadaan pemukiman penduduk yang telah ada. Di sisi lain perluasan ruang-ruang  baru  bagi  kepentingan  sosial  dan  ekonomi  menjadi  tidak  terhindarkan,  sehingga kebutuhan field (arena) baru menjadi tidak terhindarkan.
Upaya  untuk  membuka  arena  baru  membutuhkan  kemampuan  (power)  yang  sejatinya dimiliki oleh pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dapat memunculkan field (arena) yang baru, untuk kasus perkembangan pemukiman penduduk di kota Jakarta,  kota  Depok  merupakan  arena  baru  yang  dibentuk  oleh  kekuasaan.  Kemunculan  kota Depok  sebagai  arena  baru  bagi  kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  pemukiman  penduduk (rumah tinggal), merupakan perluasan dari dinamika dan perkembangan kapital di kota Jakarta yang  sudah  tidak  mampu  lagi  diakomodir  di  dalam  arena  kota  Jakarta.  Dalam  narasi  yang diberikan  di  tulisan  ini,  kota  Depok  menjadi  arena  tiga  kepentingan  yang  saling  bertemu,  dan bekehendak  menguasai  dan  mengelola  arena  baru  tersebut  (kota  Depok).  Tiga  kepentingan tersebut  di  antaranya  adalah  pemerintah  (berkepentingan  untuk  mengelola  kota  Depok  sesuai dengan  kepentingan  negara),  kepentingan  pengusaha  yang  disarakan  atas  orientasi  bisnis  dan profit,  serta  kepentingan  warga  negara  yang  mencoba  bertahan  hidup  dari  himpitan  dua kepentingan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Booth, A & Mc Cawley, P.(1982). Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Cahyadi,  R.  &  Sutiari,  Gusti,  A.K.  Penduduk  dan  Pembangunan  Perumahan  di  Jabodetabek:
Tantangan  Pengembangan  Megapolitan  Jakarta.  Jurnal  Kependudukan  Indonesia.  Vol. IV, No. 1, 2009.
Fauzi, N (Penyunting). (1997). Tanah dan Pembangunan. Jakarta: Sinar Harapan
Volume 11, No. 1, April 2019, pp . 55-65 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i1.2877
Irsyam, T.W. (2017). Sejarah Depok 1950-1990an. Jakarta: Buku Obor. Murray, A.J. (1994). Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial. Jakarta: LP3ES.
Pemerintah  DKI  Jakarta.  (1977).  Gita  Jaya  :  Catatan  H.  Ali  Sadikin  Gubernur  Kepala  Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1966-1977.
Sulistyani,  A.T.  (2002).  Problema  dan  Kebijakan  Perumahan  di  Perkotaan,  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik. 5, (3).
Wawancara dengan Subroto pada 12 Agustus 2018. Wawancara dengan Bapak Hasan pada 24 Agustus 2018. Wawancara dengan Simanjuntak pada 29 Juli 2018. Wawancara dengan Sutardjo pada 02 September 2018. http://poestahadepok.blogspot.com/2012/08/perumnas-depok-perumahan-nasional.html?m=1 ; diakses pada 10 September 2018, pukul 16.17 wib