## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.69

## Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## Sigit Somadiyono dan Nella Octaviany Siregar
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Indonesia
Abstrak. Penelitian  ini khusus  membahas  mengenai HAM terhadap  narapidana  sebagai  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dalam kesehariannya  harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh  negara,  hukum (dalam  hal  ini Undang-Undang Pemasyarakatan  agar  dapat  sejalan  dengan  Undang-Undang  HAM),  pemerintah  melalui  aparaturnya  yaitu  petugas pemasyarakatan  dan  juga  sesama  narapidana.  Narapidana  dalam  keseharian  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  dan kehidupan  yang  bersinggungan  dengan  pelanggaran  HAM.  Obyek  dari  peneltian  ini  adalah  HAM  terhadap  narapidana  sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hak  asasi  manusia  bagi  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995;  dan  (2) Bagaimana  implementasi  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  narapidana  narkotika  di  lembaga  pemasyarakatan  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  dan peraturan turunan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Narapidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Abstract. This research specifically discusses the human rights of prisoners as prisoners in prison, which in their daily lives must be respected, upheld and protected by the state, the law (in this case the Penitentiary Act to be in line with the Human Rights Act), the government through the apparatus is correctional officers and fellow inmates. Prisoners in their daily life can make mistakes and lives that are in contact with human rights violations. The object of this research is the human rights of inmates as prisoners in  prison  (WBP). The formulation of the problems in  this  study are  (1) How  are the human  rights protection arrangements for prisoners  in  prison  according  to  Law  Number  12  of  1995;  and  (2)  How  is  the  implementation  of  human  rights  protection  for narcotics prisoners in prison in East Tanjung Jabung Regency. This study uses Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections and other derivative regulations. The results showed that there were differences in the implementation of human rights protection for prisoners with Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections.

## Keywords: Protection of Human Rights, Prisoners, Law Number 12 of 1995

## PENDAHULUAN
Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami perkembangan yang amat pesat. Pada era reformasi, setiap langkah strategis bangsa Indonesia selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Penegakan, perlindungan,  penghormatan,  pemenuhan,  pemajuan  hak  asasi  manusia  telah  menjadi  komitmen  Negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan institusi dan konstitusi. Hal  demikian  berdampak  pula  kepada  sistem  pemasyarakatan.  Semula  tugas  dan  fungsi  dari  petugas lembaga pemasyarakataan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan maupun cabang rumah tahanan, pada saat ini telah berkembang  kearah  yang  baru  yaitu  selain  mempunyai  tugas  dan  fungsi  seperti  diatas,  pertugas pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.
Undang-Undang    Nomor  39  tahun  1999  tentang  HAM  memberikan  kepastian  hukum  terhadap perlindungan  HAM  bagi  setiap  orang.  Narapidana  adalah  juga  seorang  manusia,  maka  HAM  terhadap narapidana juga harus dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB I, Ketentuan Umum pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakekat  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  di  hormati,  di  junjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 1
Sebagai  landasan  tugas  dan  fungsi  dari  petugas  pemasyarakatan  adalah  Undang-Undang  Nomor  12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor39 Tahun 1999 tentang HAM

## Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai
Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
terdapat  pada  pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  sampai  m  yang  harus  dipenuhi  tanpa  mengenal  latar  belakang kasus/pelanggaran  pidananya.  Syarat  dan  tata  cara  pemberian  hak  tersebut  diatur  dengan  peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  mencantumkan  syarat  tambahan  bagi  narapidana  kasus  tertentu. Melihat  kenyataan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadi  ketidak  sesuaian  antara  undang-undang dengan peraturan pelaksananya.
Penelitian  ini  khusus  membahas  mengenai  HAM  terhadap  narapidana  sebagai  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP),  yang  dalam  kesehariannya  harus  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara, hukum (dalam hal ini Undang-Undang Pemasyarakatan agar dapat sejalan dengan Undang-Undang HAM),  pemerintah  melalui  aparaturnya  yaitu  petugas  pemasyarakatan  dan  juga  sesama  narapidana. Narapidana  dalam  keseharian  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  dan  kehidupan  yang bersinggungan dengan pelanggaran HAM.
Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan warga binaan pemasyarakatan meliputi: narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan 2
Cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu  antara  pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab 3
Pembinaan  kepribadian  yang  diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan  watak  agar  bertanggung  jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat  yang bebas dan bertanggung jawab.
Dikaitkan  dengan  pelaksanaan  dari  tugas  pemasyarakatan,  maka  peranan  HAM  sangat  diperhatikan dan dapat menjadi salah satu dasar didalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Narapidana bukan saja obyek, melainkankan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan  kesalahan  atau  kekhilafan  yang  dapat  dikenakan  pidana,  sehingga  tidak  harus  diberantas,  yang harus  diberantas  adalah  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  narapidana  dapat  berbuat  hal-hal  yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. 4
Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, rutan dan cabang rutan menyebabkan tidak layaknya kehidupan yang normal bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang dibina agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, tidak mengulangi lagi, dan dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain, turut serta dalam pembangunan guna kemajuan bangsa dan negara, adalah merupakan suatu hambatan bagi perlindungan HAM terhadap narapidana, seperti kamar hunian yang sesak dan padat karena dihuni  oleh  jumlah  yang  diluar  kapasitas,  yang  menyebabkan  kurangnya  sirkulasi  udara,  bahkan  tidak cukupnya tempat untuk merebahkan badan, layaknya manusia untuk tidur.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  sesungguhnya  lembaga  pemasyarakatan  atau  balai  pemasyarakatan sangat  potensial  untuk  mendorong  terjadinya  pelanggaran  HAM.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  kewenangan petugas  pemasyarakatan  yang  melaksanakan  “upaya  paksa“  dalam  penegakan  hukum,  yang  mana  hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Permasalahan  ini  jika  ditelusuri  lebih  jauh,  faktor  pencetusnya  dapat  dari  petugas,  tetapi  tidak  menutup kemungkinan juga sumber lain berasal dari warga binaan itu sendiri. 5
Secara  umum  tujuan  sistem  pemasyarakatan  adalah  pemulihan  hubungan  hidup  kehidupan  dan penghidupan  antara  warga  bianaan  pemasyarakatan  dengan  masyarakat  (re-integrasi  hidup-kehidupan-
2 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3 Hadi Setiadi Tunggal (ed.), UU Permasyarakatan Beserta  Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta:  Harvarindo , 2000), hal. III 4 Ibid, hal. IV.
5 Dep Kehakiman dan HAM RI, Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan, (Jakarta: 2003), hal. 2.
Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
penghidupan).  Direktur  Jenderal  HAM  dan  Direktur  Jenderal  Pemasyarkatan  Kementerian  Hukum  dan HAM  RI,  mengarahkan  agar  lebih  memfokuskan  pada  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  cara  memastikan agar  aparaturnya  dapat  melaksanakan  penegakan  HAM,  mengerti  akan  bagaimana  dan  apa  yang  harus dilakukan untuk HAM. 6

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  pengaturan  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
b. Bagaimana  implementasi  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  narapidana  narkotika  di  lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

## Tinjauan Pustaka

## Pengertian Hak Asasi Manusia
Pengertian  dan  pemahaman  HAM  juga  didapatkan  dari  filsuf-filsuf  dan  cendekiawan  mancanegara. Seorang cendikiawan Inggris (Hersch Lauterpacht) yang beraliran Hukum Alam mendalilkan bahwa HAM adalah  harkat  umat  manusia  yang  menurut  kodratnya  adalah  bebas  dan  sama  dan  tertinggi.  Sedangkan Thomas Jeferson menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat karena manusia berada di bawah aturan-aturan metafisis.
John  Locke  menyatakan  bahwa  individu  dikaruniai  oleh  alam,  hak  yang  inheren  atas  kehidupan, kebebasan  dan  harta  yang  merupakan  milik  mereka  sendiri  dan  tidak  dapat  dipindahkan  atau  dicabut  oleh negara. 7 John  Stuart  Mill,  menyatakan  bahwa  HAM  adalah  kebebasan  individu  dan  persamaan  untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. 8
Mariev Craston dalam bukunya What are Human Rights , menyatakan bahwa HAM menuntut hak-hak tradisional manusia antara lain: keamanan dan kebebasan sekaligus, yakni bahwa hanya hak sipil dan politik saja  yang  dapat  dengan  tepat  disebut  dengan  HAM  dan  bahwa  hak  ekonomi  dan  sosial  hanyalah  klaim terhadap negara yang tidak berkewajiban untuk memenuhinya.
Untuk menghadapi pembahasan pengertian tentang HAM, maka pendapat para sarjana Indonesia perlu juga dipaparkan untuk lebih dapat memahami pengertian HAM.
Prof.  Dr.  A.  Gunawan  Setiardjo,  memberikan  pengertian  HAM,  yakni  hak-hak  yang  melekat  pada manusia berdasarkan kodrat. Jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan  dimengerti  secara  universal.  Memerangi  atau  menentang  keuniversalan  HAM  berarti  memerangi  dan menentang HAM. 9
Sedangkan  Darwan  Prinst,  S.H,  memberikan  rumusan  HAM  sebagai  hak  yang  melekat  pada  diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi  manusia  kemampuan  membedakan  yang  baik  dengan  yang  buruk  (akal  budi).  Akal  budi  itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya. 10
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  yaitu  Pasal  1  ayat  (1),  memberikan  pengertian HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.

## Sejarah Hak Asasi Manusia
6 Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, (Jakarta : Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, 2007), hal. 5
7 John Locke, The Second Treaties of Civil Government and A Letter Concerning Toleration , (Oxford, Balacwell, 1946), hal. 46
8 Ibid. hal. 26 9 A. Gunawan Setiardjo, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila , (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hal. 71
10 Darwan Prins, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 8

## Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai
Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Sejarah  perkembangan  Hak  Asasi  Manusia  dimulai  bersamaan  dengan  ditanda  tanganinya Magna Charta (1215). Magna Charta ditanda tangani oleh Raja Jhon Lockland yang sesungguhnya dapat dikarakan belum  merupakan  perlindungan  hak  asasi  seperti  yang  kita  kenal  dewasa  ini,  sebab  yang  termuat  di dalamnya  hanyalah  tentang  jaminan-jaminan  perlindungan  terhadap  kaum  bangsawan  dan  gereja.  Oleh karena itu Magna Charta selalu dipandang sebagai kemenangan para bangsawan atau Raja Inggris. 11 Kemudian dikenal adanya Petition of Rights (1628), yang ditandatangani oleh Raja Charles I, dimana Raja sudah berhadapan dengan utusan yang sudah duduk di parlemen ( house of commons ). Disini Petition of Rights berarti kemenangan berada dipihak rakyat, maka terjadilah jalinan antara Hak Asasi Manusia dengan Demokrasi.  Atau  dengan  kata  lain  Hak  Asasi  Manusia  selalu  menjadi  prinsip  perjuangan  Demokrasi.  Dan tentang  ini  menjadi  jelas  dengan  mempelajari  latar  belakang  timbulnya  Revolusi  Gemilang  ( Glorius Revolution ),  yang  pada  akhirnya  melahirkan The  Bill  of  Rights .  Ini  benar-benar  diperhatikan  sebagai  hak- hak umum yang harus dilimdungi.
Bill  of  Rights memuat  konteks  instrumen  yang  sangat  penting  karena  ia  mencoba  menggantikan tindakan yang tidak diduga-duga dan akses absolutisme monarkhi yang sewenang-wenang dengan legitimasi konstitusional  parlemen  Revolusi  Gemilang  juga  penting,  karena  revolusi  ini  merupakan  suatu  preseden yang menunjukkan bahwa penguasa dapat disingkirkan atas kehendak rakyat jika mereka gagal memenuhi persyaratan legitimasi konstitusional.
Deklarasi Hak Asasi Virginia ( The Virginia Declaration of Rights ) yang disusun oleh George Mason sebulan  sebelum  Deklarasi  Kemerdekaan,  yang  mencantumkan  kebebasan-kebebasan  yang  spesifik  dan harus  dilindungi  dari  campur  tangan  negara.  Kebebasan  ini  mencakup  antara  lain:  Kebebasan  Pers, Kebebasan  Beribadat  dan  ketentuan  yang  menjamin  tidak  dapat  dicabutnya  Kebebasan  Seseorang  kecuali berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya.
Para  penyusun  UUD  Amerika  Serikat  yang  terpengaruh  oleh  Deklarasi  Virginia  memasukkan perlindungan hak-hak di atas. Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights pada tahun 1791 melalui sejumlah Amandemen terhadap Konstitusi. Diantaranya Amandemen-Amandemen yang terkenal adalah Amandemen pertama  yang  melindungi  Kebebasan  Beragama,  Kebebasan  Pers,  Kebebasan  Menyatakan  Pendapat  dan Hak  Berserikat.  Kemudian  Amandemen  ke-empat  yang  melindungi  individu  terhadap  penggeledahan  dan penangkapan yang tidak beralasan dan Amandemen ke-lima yang menetapkan larangan yang memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.
Revolusi Perancis ( Declaration des Droit de I’ homme et du Citoyen , 1787) yang juga mencerminkan teori  kontrak  sosial  serta  hak-hak  kodrati  dari  John  Locke  dan  para  Filsuf  Prancis,  yaitu  Montesque  dan Rousseau,  dimana  dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  warga  negaranya  memperlihatkan  dengan jelas sekali bahwa Pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut  Deklarasi  ini  kebahagiaan  yang  sejati  haruslah  dicari  dalam  kebebasan  individu  yang  merupakan produk dari hak manusia yang  suci  yang  tidak dapat dicabut dan kodrati, hak atas proses pengadilan  yang benar,  praduga  tidak  bersalah  ( persumption  of  innocence ),  kebebasan  menganut  pendapat  dan  menganut kepercayaan agama serta kebebasan-kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat.
Revolusi  Inggris,  Amerika,  dan  Perancis  dengan  jelas  telah membantu  perkembangan  bentuk-bentuk demokrasi  dalam  mana  hak-hak  tertentu  dianggap  sebagai  hal  terpenting  dalam  melindungi  individu terhadap kecendrungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara.
Kendati  demikian  terdapat  kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  dalam  hukum  kemanusiaan  dan perlindungan  terhadap  HAM  (hak  politik,  sosial,  budaya  dan  ekonomi).  Selama  abad  ke  XIX  dan  paruh pertama abad ke XX, barulah seusai Perang Dunia II, hukum hak-hak asasi berkembang dengan cara yang mantap dan jelas.
Meskipun Piagam PBB tampak mengakui adanya lebih dahulu fenomena yang dikenal sebagai Asasi Manusia  itu  (Misal  Pasal  1  dan  Pasal  2  Piagam  PBB),  namun  Piagam  PBB  tidak  memuat  daftar  hak-hak semacam  itu  dan  juga  tidak  mengacu  pada  satu  sumber  yang  menyebutkan  secara  tepat  hak-hak  itu. Bagaimanapun  juga  tiadanya  katalog  HAM  dipandang  sebagai  sesuatu  kekurangan,  dan  sebuah  langkah perlu diambil untuk menyusun suatu Bill of Rights International (istilah Truman, Presiden AS) dalam waktu setahun setelah Piagam PBB itu diberlakukan.
11 R. G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara , Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 249
Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-II. Pasal-Pasal tentang HAM  dimasukkan  ke  dalam  Bab  XA  dari  Pasal  28A  sampai  dengan  Pasal  28J.  Selain  itu  diatur  dalam Ketetapan  MPR  No.  XVII/MPR/1998  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Ketetapan  ini  terdiri  atas  7  Pasal, dimana  naskah  HAM  berupa  Pandangan  dan  Sikap  Bangsa  Indonesia  terhadap  HAM  serta  Piagam  HAM merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Ketetapan.  Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Ketetapan  MPR No.  XVII/MPR/1998  menugaskan  kepada  lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan  seluruh  aparat  pemerintah untuk menghormati dan menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh masyarakat. Selain  itu  kepada  Presiden  dan  DPR  juga  ditugaskan  untuk  meratifikasi  berbagai  instrumen  internasional sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Ketetapan  ini  sekaligus  menegaskan peningkatan  dasar  hukum  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  yang  semula  berupa Keppres  menjadi  UU.  Dan  Komisi  ini  berfungsi  untuk  melakukan  penyuluhan,  pengkajian,  pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM.
Kitab  undang-undang  ini  terdiri  dari  3  buku,  tiap-tiap  buku  terdiri  dari  beberapa  bab,  tiap-tiap  bab terdiri dari pasal-pasal dan tiap-tiap pasal terdiri dari ayatayat. Buku I tentang Aturan Umum, terdiri atas 9 bab 103 pasal. Buku II tentang Kejahatan, terdiri atas 31 bab 384 pasal. Buku III tentang Pelanggaran, terdiri atas 9 bab dan 80 pasal.
Terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  atau  menjadi  dasar  bagi  perlakuan  terhadap  pemberian  hak- hak narapidana, antara lain : Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, dan Pasal 16
UU No. 39 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Hal ini ternyata dalam salah satu dasar hukumnya mencantumkan Ketetapan tersebut.
Berkaitan  dengan  substansi  atau  materi  yang  diatur,  pengelompokan  HAM  terdiri  atas  hak  untuk hidup,  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  hak  mengembangkan  diri,  hak  memperoleh  keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Sama halnya dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, UU ini tidak secara tegas  menyatakan  alasan  kategorisasi  HAM.  Pada  bagian  Penjelasan  hanya  disebutkan  bahwa  penyusunan UU  ini  berpedoman  pada  DUHAM,  Konvensi  PBB  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita,  Konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Anak,  serta  berbagai  instrumen  Hukum  Internasional lainnya  yang  mengatur  tentang  HAM.  Meskipun  tidak  dikelompokkan  secara  tegas,  pada  dasarnya  materi HAM telah mencakup HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Selain memuat  ketentuan-ketentuan mengenai HAM,  UU  No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang Komnas  HAM  mulai  dari  Pasal  75  sampai  Pasal  99  Pada  dasarnya  Komnas  HAM  melaksanakan  fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Kriminolog  dari  Universitas  Indonesia  Iqrak  Sulhin  menyebutkan  tiga  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam  Lapas. 12 Pertama,  masih  buruknya  kondisi  Lapas sebagai  akibat  dari  persoalan  kelebihan  kapasitas.  Kedua,  masih  lemahnya  kemampuan  Lapas  untuk memenuhi  hak-hak  dasar  Narapidana.  Ketiga,  terciptanya  budaya  penjara  yang  memungkinkan  memiliki posisi  tawar,  yaitu  hubungan  informal  antara  Narapidana  dengan  petugas.  Melalui  hubungan  yang  terjadi, kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan.
Jika dilihat dari tiga faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas menurut Iqrak  Sulhin,  dapat  diilustrasikan  bahwa  kondisi  kapasitas  Lapas  yang  tidak  mencukupi  lagi  untuk menampung  Narapidana  yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  keterbatasan  kuantitas  petugas  pengamanan Lapas.  Idealnya  rasio  petugas  pengamanan  dengan  Narapidana  di  Lapas  adalah  satu  orang  petugas
12 http://news.okezone.com/ read/2013/08/20/62/ 852609/ kerusuhan-diLembaga Pemasyarakatan , diakses 17 Mei 2019
Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
pengamanan menangani 25 Narapidana, namun pada kenyataannya tidak demikian hampir semua  Lapas di Indonesia belum dapat memenuhi rasio perbandingan petugas dan Narapidana yang ideal. 13
Apabila  kapasitas  Lapas  tidak  mampu  menampung  jumlah  Narapidana  yang  ada  maka  besar kemungkinan mempengaruhi Lapas dalam memenuhi hak-hak Narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Jumlah  Narapidana  yang  melebihi kapasitas  Lapas  dapat  mempengaruhi  ketidak-maksimalnya  petugas  keamanan  Lapas  dalam  memberikan pembinaan bagi Narapidana.
Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang, yaitu:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak-hak  sebagaimana  tertulis  diatas  adalah  merupakan  hak  yang  harus  diberikan  kepada  seluruh narapidana,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu,  misalnya  narapidana  yang  melanggar  aturan  atau  disiplin lembaga  pemasyarakatan,  maka  narapidana  tersebut  dapat  dikenakan  sangsi  berupa  tutupan  sunyi  untuk sementara  waktu,  menunda  atau  meniadakan  hak  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu,  seperti  :  tidak diberikan  atau  pencabutan  remisi,  tidak  diusulkan  atau  pencabutan  pembebasan  bersyarat,  tidak  diusulkan atau pencabutan cuti bersyarat dan lainnya sesuai dengan paturan perundang-undangan yang berlaku. 14

## Implementasi  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Narapidana  Narkotika  Di  Lembaga Pemasyarakatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Narapidana  sebagai  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  perlu  mendapat  perhatian  yang  sungguh- sungguh  dari  berbagai  lapisan masyarakat  agar  para  Narapidana  itu  dapat  menikmati  hidup  bermasyarakat yang tenteram. 15 Peran  Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian  kepada  Narapidana  tersebut  mengenai  norma-norma  kehidupan  dan  melibatkan  mereka  dalam kegiatan-kegiatan  sosial  yang  dapat  menumbuhkan  rasa  percaya  diri  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hal ini  bertujuan  agar  Narapidana  itu  sanggup  hidup  mandiri.  Narapidana  itu  harus  mempunyai  daya  tahan, dalam  arti  bahwa  Narapidana  itu  harus  mampu  hidup  bersaing  dengan  masyarakat  tanpa  melakukan kejahatan lagi.
Perlindungan  hukum  Narapidana  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana ( fundamental rights and freedoms of prisoners ) serta berbagai kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  Narapidana. 16 Perlindungan  hukum  atas  hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  dan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Inti  perlindungan HAM  Narapidana  adalah  terwujudnya  pembinaan  Narapidana  sesuai  dengan  sistem  Pemasyarakatan  yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang  berintegrasi  yang  membentuk  suatu  kesatuan  yang  integral  membentuk  konsepsi  tentang  perlakuan
13 http://  hukum.kompasiana.com/2013  /05/17/keruwetan-diLembaga  Pemasyarakatan-dan-keruwetan-kehidupan-didunia- 560914.htm
14 Pasal 47 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
15 Djisman Samosir , Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia , Binacipta, 1992, hal 70.
16 Barda Nawawi  Arief, Beberapa Aspek  Kebijakan Penegakan Dan  Pengembangan Hukum  Pidana , Citra Aditya  Bakti, Bandung, 1998, hal. 155

## Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai
Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
terhadap  orang  yang  melanggar  hukum  pidana  atas  dasar  pemikiran  rehabilitasi,  resosialisasi,  yang  berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan social. 17
Faktor  penghambat  dalam  penerapan  hak-hak  Narapidana  di  Lapas,  yakni:  (1)  Jumlah  Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak Narapidana di Lapas; dan (3)  Kurangnya  hubungan  sinergi  antar  instansi  dalam  penerapan  hak-hak  Narapidana.  Walaupun  terdapat hambatan  dalam  penerapan  hak-hak  Narapidana,  namun  setidaknya  penerapan  hak-hak  Narapidana  masih mendapatkan  dukungan  baik  dari  narapidana  itu  sendiri  maupun  dari  Lapas.  Adapun  beberapa  faktor pendukung  terlaksananya  penerapan  hak-hak  Narapidana  adalah  (1)  Dukungan  kerja  sama  Narapidana dalam  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  di  lingkungan  Lapas  masih  ada;  (2)  Dukungan  para  petugas Lapas  yang  membina  Narapidana  dengan  tidak  menjadikannya  sebagai  obyek  pembalasan,  namun  lebih kepada  pembinaan  dari  segi  moralitas  dan  spiritual;  (3)  Dukungan  dari  petugas  Lapas  yang  lebih  bersifat preventive dalam menyikapi segala keadaan di Lapas, melalui pemberian pelayanan terbaik; (4) Dukungan petugas  Lapas  untuk  selalu  berkoordinasi  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  mendapatkan  kejelasan permohonan justice colaborator narapidana; (5) Adanya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012,40 yang menjadi terobosan dalam penyelesaian terkait justice collaborator .

## KESIMPULAN
Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang, yaitu:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor  penghambat  dalam  penerapan  hak-hak  Narapidana  di  Lapas,  yakni:  (1)  Jumlah  Narapidana yang melebihi kapasitas Lapas; (2) Minimnya anggaran untuk penerapan hak-hak Narapidana di Lapas; dan (3) Kurangnya hubungan sinergi antar instansi dalam penerapan hak-hak Narapidana.

## Saran
a. Narapidana  sebagai  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  perlu  mendapat  perhatian  yang  sungguh-sungguh dari  berbagai  lapisan  masyarakat  agar  para  Narapidana  itu  dapat  menikmati  hidup  bermasyarakat  yang tenteram.  Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  pembina  Narapidana  mempunyai  tugas  memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam  arti  bahwa  Narapidana  itu  harus  mampu  hidup  bersaing  dengan  masyarakat  tanpa  melakukan kejahatan lagi.
b. Lapas  tetap  berpedoman  pada  peraturan  yang  ada,  seperti  melihat  perilaku  Narapidana  selama  masa pembinaan.  Agar  para  Narapidana  memahami  benar  mengenai  hak-hak  bersyarat  mereka,  pihak  Lapas melakukan  transparansi  dan  mensosialisasikan  prosedur  pengajuannya  melalui  spanduk  besar  yang ditempelkan  di  dekat  aula,  bahkan  masih  dilakukan  masa  pengenalan  lingkungan  (mapenaling)  selama kurang lebih satu minggu bagi Narapidana yang baru masuk atau pindah dari Lapas lain.
17 Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah , Bandung:Bina Aksara, 1982, hal 151
Sigit  Somadiyono  dan  Nella  Octaviany  Siregar,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Narapidana  Narkotika  Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
c. Walaupun telah ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Lapas, namun Narapidana masih menganggap bahwa  informasi  yang  diberikan  oleh  petugas  Lapas  masih  kurang,  khususnya  mengenai  transparansi pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi, sehingga Narapidana tidak mengetahui siapa saja dan kapan mendapatkan hak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Gunawan  Setiardjo, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila ,  (Yogyakarta:  Kanisius, 1993) Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah , Bandung:Bina Aksara, 1982 Darwan  Prins, Sosialisasi  dan  Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia ,  (Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2001) Dep Kehakiman dan HAM RI, Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan, (Jakarta: 2003) Djisman Samosir , Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia , Binacipta, 1992 Hadi  Setiadi  Tunggal  (ed.), UU  Permasyarakatan  Beserta  Peraturan  Pelaksanaannya, (Jakarta  : Harvarindo , 2000) John  Locke, The  Second  Treaties  of  Civil  Government  and  A  Letter  Concerning  Toleration ,  (Oxford, Balacwell, 1946)
Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, (Jakarta : Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, 2007) R. G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara , Bina Aksara, Jakarta, 1987

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

## Website
http://news.okezone.com/ read/2013/08/20/62/ 852609/ kerusuhan-diLembaga Pemasyarakatan ,  diakses 17 Mei 2019 http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/keruwetan-diLembagaPemasyarakatan-dan-keruwetan- kehidupan-didunia-560914.htm