## ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Oleh
Yerry Otte Nakamnanu 1 ,
David Pandie 2 , Laurensius Sayrani 3
1) Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Kupang cessykeno@gmail.com
2, 3) Universitas Nusa Cendana Kupang

## Abstract
T his study intends to obtain a picture of the analysis of the delegation of regent authority to the subdistrict head in South Central Timor Regency. The purpose of this study is to analyze the implementation of authority given by the regent to the subdistrict head, to find out and analyze the optimization of the implementation of the authority given to the subdistrict head, to find out the factors that hamper the implementation of the delegation of the district head's authority to the subdistrict head, to find out and analyze the right strategy in optimizing the implementation delegation of regent's authority to the subdistrict head in South Central Timor Regency.
The theory used is four factors that influence the success of a policy implementation process proposed by George C. Edward III, among others, Communication, Resources, Disposition or attitude, and Bureaucratic Structure. The research design used is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation, documentation.
The results show that the delegation of authority has not been effective because the regulations used are still based on old regulatory references, lack of resource support, and overlapping authority. Therefore, in this thesis the author gives an explanation of the strategy that must be carried out in overcoming the inhibiting factor is to compile and determine the decision of the new district head to delegate the authority of the district head to the subdistrict head and provide education and training to subdistrict personnel to improve human resources in the subdistrict.
Keywords : analysis, implementation, delegation of authority.

## Abstrak
P enelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang analisis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewenangan yang diberikan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada camat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Visioner Vol. 11 \ No. 5 \ Desember 2019: 789–798
Teori yang digunakan adalah empat faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta Struktur Birokrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan pelimpahan wewenang belum efektif karena peraturan yang digunakan masih berdasarkan rujukan regulasi yang lama, dukungan sumber daya yang kurang, serta tumpang tindihnya kewenangan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru meng enai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
Kata kunci: analisis, implementasi, pelimpahan kewenangan.

## PENDAHULUAN
D alam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang  efektif  dan  efisien,  serta  untuk melaksanakan amanat Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati No. 403 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat. Berdasarkan pengamatan penulis implementasi Peraturan Bupati No. 403 Tahun 2015 tersebut, diindikasikan terdapat beberapa permasalahan antara lain kewenangan yang diberikan oleh bupati justru tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh camat dan bidang-bidang urusan yang dilimpahkan kepada camat belum semuanya sesuai dengan harapan dan tujuan pelimpahan wewenang bupati kepada camat.
Hal di atas terlihat dari belum efektifnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh camat kepada masyarakat untuk mengurus beberapa keperluan seperti dalam bidang penanaman modal yang terdapat pada Peraturan Bupati No. 403 Tahun 2015, yaitu izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin tempat usaha (SITU) dalam urusan ini camat hanya diberikan kewenangan untuk memberikan surat keterangan dan mendata
perizinan di wilayah kecamatan, sedangakan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kecamatan baik itu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 maupun Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014 memungkinkan untuk camat mengeluarkan izin bagi objek yang berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis dan teknologi. Hal yang sama terjadi pula pada urusan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, camat diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha mikro dan kecil, namun ternyata dalam implementasinya masih dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bertolak dari harapan bahwa pentingnya pelimpahan kewenangan bupati kepada camat bukan hanya sekadar memberikan legalitas kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat dengan mempergunakan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efisien, maka dengan melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terlihat belum mengoptimalkan fungsi camat sebagai ujung tombak pelayanan Pemerintah dalam memaksimalkan pendelegasian wewenang bupati kepada camat. Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-
Yerry Otte Nakamnanu dkk.: Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat ....
prinsip yang mendasari dengan praktik penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen.
Untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka perlu diberikan pendelegasian kewenangan dari bupati/wali kota kepada camat agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi  pelayanan  kepada  masyarakat serta mendorong terciptanya kecepatan dan kemudahan dalam akses pelayanan, kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan.

## METODE
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena bertujuan untuk menggambarkan tentang objek penelitian yang akan penulis teliti.
Menurut Matthew B. Miles & Michael Huberman, menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak di antara empat sumbu, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau  verifikasi.  Sementara  itu,  menurut Raxavieh dalam Nawami, bahwa penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala. Diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan variabel atau kondisi apa yang ada pada situasi tertentu.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan yang diberikan bupati kepada camat sesuai dengan Keputusan Bupati No. 403 Tahun 2015, untuk mengetahui optimalisasi
pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada camat, untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat serta untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka peneliti hanya menggunakan informan saja. Cara memperoleh data adalah dengan: Wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Adapun informan berasal Camat Fatumnasi, Camat Boking, Camat Fatukopa, Camat Kot’olin, serta tokoh-tokoh masyarakat.

## LANDASAN TEORETIS

## Desentralisasi
Desentralisasi ditinjau dari maknanya mengandung dua makna (Sarundajang, 2002: 47), yaitu sebagai pelimpahan wewenang (delegation) dan pengalihan kekusaan (devolution). Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsep desentralisasi sering kali dianggap sebagai suatu formulasi yang mengandung suatu nialai dogmatis untuk memecahkan berbagai permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebakan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawa dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintah mengandung makna demokratisasi pemerintahan.
Visioner Vol. 11 \ No. 5 \ Desember 2019: 789–798

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, keputusan/perintah eksekutif dan lain- lain. Menurut Williams (dalam Jones 1994: 295) dalam Riant Nugroho (2011) menegaskan bahwa masalah yang paling penting dalam penerapan kebijakan adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaganya.
Menurut Van Meter & Van Horn, sebagaimana dikutif oleh Wahab (2002: 78-80), menyebutkan bahwa terdapat beberapa variabel yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, variabel tersebut adalah: Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Karakteristik dari agen pelaksana, Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Kecenderungan dari pelaksana (dalam memnfaatkan sumber daya).
Menurut George C. Edward III terdapat beberapa faktor/variabel dalam tahapan implementasi kebijakan. Faktor- faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini dipandang memengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan, bahkan saling memengaruhi antara faktor yang satu dengan yang lain. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengatasi atau mengurangi permasalahan yang merupakan sasaran dan tujuan dari kebijakan, maka kebijakan itu dikatakan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.
Demikian pula suatu kebijakan yang baik mungkin juga dapat mengalami kegagalan jika dalam implementasinya kurang baik dijalankan oleh para pelaksana kebijakan.

## Teori Pelimpahan dan Wewenang
Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik. ( Ensiklopedi Administrasi,
1977: 28). Sementara menurut Robbin (2006), wewenang mengacu ke hak-hak yang inheren dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi. Pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasikannya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
Menurut Hodge & Anthony (1998), menyebutkan pendelegasian dapat diartikan sebagai ( responsibility dan authority ), Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa bentuk pendelegasian kewenangan adalah pemberian tugas dan pemberian hak berupa tanggung jawab dan kewenangan. Pelimpahan wewenang menurut Sutarti & Kaho (2003: 244) adalah penyerahan sebagian kewenangan tertentu dari seorang pejabat kepada pejabat lainnya. Sementara itu, Habler & Reflogler dalam Rosydi (1984: 12) mengemukakan bahwa pelimpahan kewenangan erat hubungannya dengan penyerahan tugas. Tiada tugas dapat terlaksana dengan baik tampa adanya wewenang.
Hasibuan (2001: 64) mengemukakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah atau legal yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu; wewenang merupakan hukum yang sah dan legal untuk
Yerry Otte Nakamnanu dkk.: Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat ....
mengerjakan suatu pekerjaan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Terry (1991: 100) bahwa wewenang adalah identik dengan kekuasaan dan hak kuasa berarti kekuatan dan  biasanya  dalam  arti  fisik,  sedangkan wewenang adalah hak yang bergandengan dengan tanggung jawab.

## Kecamatan
Camat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjalankan empat urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan umum urusan atributif, urusan delegatif serta tugas pemerintahan lainnya. Sumber pembiayaan urusan pemerintahan atau tugas yang dijalankan oleh camat berasal dari tiga sumber. Untuk urusan pemerintahan umum bersumber dari APBN, untuk urusan atributif dan delegatif berasal dari APBD kabupaten/ kota, sedangkan tugas pemerintahan lainnya berasal dari instansi yang menugaskannya. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya kedudukan kecamatan dalam tata pemerintahan daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Menurut Dharmawan (2000) bahwa agar kecamatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka ada empat prasyarat kecukupan yang perlu diperhatiakan, yaitu (1) kewenangan yang legimatif, (2) pendanaan(budget) yang cukup untuk menopang kewenangan, (3) infrastruktur atau perlengkapan dan teknologi yang memadai dalam menopang jalannya kewenangan, dan (4) sumber daya manusia yang berkapasitas dan memadai untuk menjalankan kewenangan yang dipuntai. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota adalah untuk pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau
sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Pendelegasian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan kepada masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
Kecamatan sebelumnya merupakan wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi yakni sebagai lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 maka kecamatan bukan lagi menjadi wilayah kekuasaan namun merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah.
Pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan rujukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan dan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayah kecamatan yang ada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dalam mendukung proses pelaksanaan pendelegasian kewenangan maka dibentuk Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018
Visioner Vol. 11 \ No. 5 \ Desember 2019: 789–798
tentang Kecamatan.
Dalam peraturan pemerintah tersebut camat selain melaksanakan tugas pemerintahan umum juga mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota. Kemudian dalam implementasinya di pemerintah daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat serta Keputusan Bupati Timor Tengah
Selatan No. 403/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan
Kewenangan Bupati kepada Camat. Namun perlu diketahui bahwa sampai dengan saat peneliti melakukan penelitian dalam rangka menganalisis pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, regulasi yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai rujukan dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 masih sementara dalam proses perumusan keputusan bupati sehingga berpengaruh kepada perubahan organisasi perangkat daerah.
Arah dari kebijakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah menetapkan secara jelas kedudukan camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum juga melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang didelegasikan kepada camat dalam melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Dengan demikian maka camat memiliki peran penting di kabupaten/ kota mulai dari tugas pokok dan fungsi yang melekat pada camat itu sendiri, organisasi, sumber daya manusia serta sumber pembiayaannya.
Peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai bentuk perubahan atas kelemahan dan kekurangan dari peraturan pemerintah
sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah ini lebih mengatur secara jelas tentang penataan kecamatan dan kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan kecamatan demi kepentingan strategis nasional termasuk peran camat di daerah perbatasan negara dan terpencil serta terluar.
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan  dalam  rangka  mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan atas dasar pertimbangan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Pelaksanaan 20 Bidang Kewenangan Bupati Timor Tengah Selatan yang Dilimpahkan kepada Camat Menurut Keputusan Bupati No. 403/KEP/

## HK/2015
Dari 20 kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat terdapat 8 bidang kewenangan yang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya yakni Bidang Penanaman Modal, Bidang Perhubungan, Bidang Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penataan Ruang, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan dan Bidang Kebudayaan Pariwisata. Terdapat 12 kewenangan yang dapat dilaksanakan terdiri dari Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan
Pangan dan Pemberdayaan masyarakat desa,
Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian,
Yerry Otte Nakamnanu dkk.: Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat ....

## Bidang Kesehatan, dan Bidang Kepegawaian
Daerah.
Faktor Penghambat dalam Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan
1.   Faktor Komunikasi:
Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 403 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada camat selaku penerima wewenang maupun dengan instansi terkait lainnya, Sehingga belum ada kejelasan terkait teknik pelaksanaan kewenangan dan menimbulkan keragu-raguan pada camat selaku penerima wewenang.
2.   Faktor Sumber Daya: Rendahnya dukungan anggaran, fasilitas dan aparatur dalam menunjang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
3.   Faktor Disposisi,
Masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih ada keengganan diberikan sepenuhnya kepada camat seperti penyerahan urusan dari dinas teknis kepada camat, pengurusan perizinan sederahana dan pelantikan kepala desa yang masih dilaksanakan oleh bupati.
4.   Faktor struktur birokrasi,
a.  Belum sesuainya bidang urusan yang dilimpahkan bupati dengan urgenitas kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat.
b. Belum adanya mekanisme koordinasi dan SOP (standard operational procedur) sehingga masih sering terjadi overlapping pelaksanaan tugas camat dengan instansi teknis di tingkat pemerintahan kabupaten. c.  Belum adanya keputusan bupati terbaru dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur lebih lanjut tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## Strategi Agar Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Lebih Optimal
a.   Komunikasi:
1.  Meningkatkan sosialisasi peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. sehingga camat dengan jelas dapat memahami dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
2.  Meningkatkan komunikasi secara baik tentang pelimpahan wewenang bupati kepada camat.
b.   Sumber Daya:
1.  Meningkatkan anggaran kecamatan, fasilitas pendukung dan jumlah personel kecamatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2.  Menempatkan pegawai teknis dari Dinas/badan di kecamatan untuk melaksanakan urusan teknis yang dilimpahkan bupati kepada camat.
c.   Disposisi atau sikap:
1.  Memberikan pendidikan dan pela- tihan kepada personel kecamatan untuk meningkatkan kualitas pe- layanan kepada masyarakat.
2. Menyusun standar pelayanan minimal kantor camat dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
d.   Strukturur Organisasi:
1. Menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati dan Peraturan
Visioner Vol. 11 \ No. 5 \ Desember 2019: 789–798
Bupati yang baru tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat sesuai dengan urgensitas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah terbaru tentang kecamatan (PP No.17 Tahun 2018). 2. Menginventarisir kebutuhan masyarakat untuk dijadikan acuan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. 3. Menyelenggarakan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan merujuk pada rumusan masalah, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.
1.  Implementasi pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor tengah selatan belum optimal karena masih menggunakan rujukan regulasi yang lama. 2.  Dari 20 Bidang Kewenangan Bupati Timor Tengah Selatan yang dilimpahkan Kepada Camat masih terdapat 8 bidang kewenangan yang belum dilimpahkan sehingga memengaruhi efektivitas pelayanan di Kecamatan. 3.  Faktor penghambat dalam pelimpahan kewenangan bupati kepada camat antara lain: Komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan pelaksana serta Struktur birokrasi masih belum mendukung dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan. 4. Strategi agar mengatasi faktor penghambat adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada kecamatan mulai dari pemberian sosialisasi serta pemahaman yang baik dan benar kepada pemegang kekuasaan (pemberi delegasi) agar melimpahkan kewenangan secara
utuh kepada kecamatan, memberikan dukungan sumber daya yang cukup, meningkatkat sumber daya manusia yang ada dikecamatan agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan serta menyusun dan menetapkan aturan yang baru terkait pendelegasian kewenangan bupati kepada camat.

## SARAN
Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, dapat diformulasikan beberapa saran, antara lain:
1. Perlu adanya penguatan peran kecamatan dalam pelayanan dengan melakukan pemetaan urgensitas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan selanjutnya menyusun kembali peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru, termasuk pelimpahan kewenangan perizinan berskala kecil, pengurusan dokumen kependudukan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dengan memanfaatkan sarana yang telah ada di kecamatan dan perlu dibentuknya Paten di setiap kecamatan. 2.  Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelimpahan kewenangan bupati kepada camat bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan bidang- bidang kewenangan yang dilimpahkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Serta memberikan penegasan bupati kepada instansi teknis terkait untuk menindaklanjuti peraturan bupati yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat maka penulis menyarankan agar perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
Yerry Otte Nakamnanu dkk.: Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat ....
serta perlunya dukungan sarana dan prasarana, personel, serta pembiayaan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 4.  Disarankan kepada Bupati dan DPRD agar bersama-sama menyatukan persepsi dalam mendukung proses pelimpahan kewenangan bupati kepada camat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharmini, 2013. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Rineka Cipta, Jakarta.
Budiharto, Widodo, 2010. Teori + Implementasi, Robotika.Yogyakarta.
Edward III, George C, 1980. Implementing Public
Policy.congressional Quarterly Press, Washington.
Creswell, John W., 2014. Research Design
(Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor
Publik. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN, Yokyakarta.
Moenir, H.A.S., 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara,
Jakarta. Napitupulu, Paiman, 2014, Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction, PT Alumni, Bandung Ndraha, Taliziduhu, 2005. Kybernology Sebuah
Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, Balai Pustaka. Jakarta.
, 2005. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta. Jakarta.
Nogi, Tangkilisan, H. 2007. Manajemen Publik, PT
Grasindo, Jakarta Patilima, Hamid, 2016. Metode Penelitian Kualitatif, alfabeta, Bandung.
Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2008.
Manajemen Pelayanan (Pengembangan
Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal),
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Siagian, Sondang, P., 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Steers, Richard, M. 1985. Efektivitas Organisasi, Cetakan kedua, Erlangga, Bandung.
Stoner, James A.F, dan R Edward Freeman, 1992,
Manajemen.Edisi keempat, cetakan pertama, Intermedia (Anggota IKAPI),
Jakarta. Simangunsong, Fernandes, 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoretis –
Legalistik – Empiris – Inovatif), Alfabeta, Bandung.
________. 2014. Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Alfabeta, Bandung.
Sumaryadi, Nyoman, I., 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta.
Silalahi, Ulber, 2009. Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung.
Wasistiono, Sadu, Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia (Edisi Revisi yang diperluas), IPDN Press. Sumedang
Wasistiono, Sadu, Nurdin Ismail, Fahrurozi M., 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa,
Fokusmedia, Bandung.
________. Riyandi Ondo, Yousa Amri, dan Pitono Andi, 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN, Jatinangor.
Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media. Malang.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus, (Edisi dan Revisi Terbaru) CAPS. Yogyakarta.

## Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian
Haning, Thahir, Muhamad dkk. 2016. Desentralisasi Kewenangan Pelayanan
Visioner Vol. 11 \ No. 5 \ Desember 2019: 789–798
Publik di Kabupaten Pangkep, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 2.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Kepada Camat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 403/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan
Kewenangan Bupati kepada Camat.