## Model  Kolaboratif  Penanggulangan  Kemiskinan  Ekstrem  melalui Konsep Hexahelix di Provinsi Papua Barat Daya
La Ibal 1 , Rahful A. Madaul 2 , Nabila Nur Rifqah 3 1,2,3 Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat. E-mail: laibal@um-sorong.ac.id
Diterima: 04/11/2023. Direview: 20/12/2023. Diterbitkan: 30/12/2023.
Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Area:  Regional Policy Planning Abstract
Southwest Papua Province, part of Indonesia, faces significant developmental challenges,  especially  extreme  poverty  influenced  by  its  adherence  to customary  law.  With  a  poverty  rate  of  14.2  percent,  this  research  employs problem-solving  methods  like  qualitative  and  descriptive  approaches.  The study reveals a collaborative approach to combat extreme poverty in the region, involving various stakeholders and supported by additional contributors. This coalition  includes  regional  authorities,  academics,  businesses,  private individuals, media, communities, and traditional institutions. Further support comes  from  banks,  NGOs,  markets,  local  industries,  and  small-scale entrepreneurs.  Each  party  has  a  distinct  role:  the  government  oversees, academics  provide  frameworks,  businesses  support,  communities  drive progress,  media  spreads  information,  and  traditional  institutions  plan interventions. This multi-stakeholder strategy is crucial in addressing extreme poverty in Southwest Papua Province, harnessing diverse roles for sustainable change.
Keywords: Collaboration Model; Extreme Poverty; Hexahelix Concept; Southeast Papua.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  memiliki  angka  kemiskinan  yang  cukup  tinggi. Penduduk  miskin  Nasional  berdasarkan  data  BPS  pada  tahun  2022  berjumlah  sebesar  26,16  juta  jiwa  atau sebanyak 9,54 persen dari total banyaknya penduduk Indonesia (TNP2K, 2022). Masalah kemiskinan sesuai dengan  tujuan  pertama  dari  SDGs  bahwa  tanpa  kemiskinan  yang  menginstrusikan  bahwa  pengakhiran kemiskinan  pada  tahun  2024.  Di  antara  17  tujuan,  tujuan  SDGs  ini  adalah  tujuan  akhir  dari  semua  tujuan SDGs dan merupakan syarat untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang harus lebih diprioritaskan. Untuk  menerapkan  kebijakan  yang  optimal  untuk  mengakhiri  kemiskinan,  upaya  harus  dilakukan  secara strategis  dan  inklusif.  Untuk  mencapai  tujuan  SDGs  hingga  tahun  2030,  pemerintah  memiliki  peranan penting  dalam  menerapkan  kebijakan  yang  efektif  dan  adaptif  untuk  menanggulangi  kemiskinan  yang  ada (Islamiyah, 2021).
Pemerintah  mengutamakan  pengurangan  kemiskinan  ekstrem.  Penyampaian  Presiden  Republik Indonesia  pada  Maret  2020  menetapkan  tujuan  untuk  menurunkan  kemiskinan  ekstrem  menjadi  0%  pada tahun  2024.  Ukuran  Kemiskinan  ekstrem  menggunakan  metode  kemiskinan  absolut  dengan  mengikuti
definisi World Bank yaitu nilai PPP di bawah 1,9 dolar per hari (TNP2K, 2022). Kondisi hidup yang sangat sulit yang disebabkan oleh kemiskinan ekstrem termasuk akses yang terbatas ke makanan, perumahan yang layak, pendidikan, dan layanan medis.
Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru di Indonesia yang tentu memiliki banyak tantangan  pembangunan,  termasuk  kemiskinan  ekstrem.  Wilayah  ini  terdiri  dari  beragam  suku  bangsa  dan memiliki  potensi  alam  yang  besar,  namun  juga  menghadapi  masalah  infrastruktur  yang  terbatas  dan  akses terbatas  ke layanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan pekerjaan.  Kabupaten  Sorong memiliki angka kemiskinan  ekstrem  sebesar  16.42  persen,  Kabupaten  Sorong  Selatan  sebesar  8.85  persen,  Kabupaten Tambraw sebesar 22.44 persen, Kabupaten Maybrat sebesar 22.89 persen, Kota Sorong sebesar 7.35 persen, dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 7.26 persen, sehingga rata-rata kemiskinaan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 14,2 persen. Ini artinya di Provinsi Papua Barat Daya memiliki kemiskinan ekstrem di atas rata-rata kemiskinan  nasional  sebesar  4.0  persen  pada  tahun  2021,  sedangkan  target  penanggulangan  kemiskinan ekstrem  dapat  mencapat target  kemiskinan  ekstrem  hingga  0%  atau  secara  optimis  target  sebesar-besarnya maksimal 1% di tahun 2024. Olehnya itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi melakukan pembentukan tim  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem.  Melalui  PP  15/2010  dan  Inpres  No.  4  tahun  2022  bahwa Pemerintah Daerah diamanahkan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah yang  keanggotanannya  yaang  meliputi  pemerintah/OPD,  masyarakat,  swasta/bisnis  maupun  kelompok lainnya.  Artinya  dalam  pengentasan  kemiskinan  harus  dilakukan  bersama  demi  kepentingan  masyarakat secara sistematis, terencana dan sinergi atau kolaborasi (Permendagri 53/2020). Melalui hal ini, Pemerintah Provinsi  Papua  Barat  Daya  mengalokasikan  dana  Rp  40  miliar  untuk  mengatasi  kemiskinan  ekstrem  di wilayahnya.
Pencapaian  pada  tahun  2024  terhadap  target  kemiskinan  ekstrem  di  Propinsi  Papua  Barat  Daya tercapai  nol  persen.  Untuk  itu  diperlukan  model  kolaborasi  antar  aktor  pendukung  pemerintah  dalam mengatasi  kemiskinan  ekstrem  diantaranya  akademisi,  hukum  adat,  bisnis/swasta,  media,  dan  masyarakat. Model  ini  akan  menjadi  landasan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem.  Model  ini  mendorong kolaborasi  yang  kuat  antara  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Model Collaborative mengusulkan  pendekatan  kolaboratif  dari  berbagai  aktor.  Kolaborasi  ini  bertujuan  untuk menggabungkan  sumber  daya,  pengetahuan,  dan  pengalaman  yang  berbeda  dalam  upaya  bersama  untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Beberapa penelitian telah menerapkan model kolaborasi pentahelix (Pratama et al., 2023;Tadung, 2023;Handayani et al., 2023;Larantika, 2019;Megawati et al., 2022). Pada penelitian ini menambah  kolaborasi  hukum  adat  sebagai  metode  kolaborasi  baru  dalam  penanggulangan  kemiskinan ekstrem. Konsep Hexahelix mengacu pada pendekatan pengembangan berkelanjutan yang melibatkan enam sektor  utama,  yaitu  pemerintah,  akademisi,  hukum  adat,  bisnis/swasta,  media,  dan  masyarakat.  Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, konsep ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek  pembangunan  dan  kemajuan  di  Papua  Barat  Daya  diperhitungkan  dengan  baik  dan  dikelola  secara terpadu.
Oleh  karena  itu,  model  ini  mungkin  juga  mencakup  analisis  mendalam  tentang  masalah-masalah spesifik  yang  dihadapi  Papua  Barat  Daya,  seperti  kurangnya  akses  ke  pendidikan  berkualitas,  rendahnya tingkat lapangan  kerja  formal,  masalah  kesehatan,  dan  ketidaksetaraan  dalam  akses terhadap sumber  daya. Model ini  kemungkinan  besar  juga mempertimbangkan  peluang  dan  potensi  pengembangan  ekonomi  lokal yang  dapat  membantu  mengurangi  tingkat  kemiskinan  ekstrem.  Pentingnya  model  ini  adalah  untuk menciptakan  kerangka  kerja  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan ekstrem  di  Papua  Barat  Daya  yang  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  setempat  dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif.  Dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  dan menerapkan konsep Hexahelix , model ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem.

## Tinjauan Pustaka
Model  kolaborasi  mencakup  partisipasi,  motivasi,  tujuan  bersama,  kepercayaan  internal,  dan komitmen  terhadap  proses  sebagai  elemen  utama,  sementara  konsensus,  monitoring,  transparansi, interdependensi,  dan  kepemimpinan  dianggap  sebagai  faktor  pendukung  kolaborasi.  Dalam  konteks  model kolaborasi birokrasi, terdapat beberapa aspek kunci, yaitu: (a) Motivasi; (b) Interdependensi, di mana orang saling  bergantung  satu  sama  lain;  (c)  Kepercayaan,  yang  mencakup  legitimasi  internal  untuk  kepentingan bersama;  dan  (d)  Kepemimpinan,  yang  merupakan  kemampuan  seseorang  untuk  memimpin  dan  mengajak orang  lain  (Mulyaningsih, 2023).  Kolaborasi merupakan  bentuk  kerjasama  dan interaksi  di  antara  berbagai elemen, termasuk individu, lembaga, dan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerjasama  ini,  mereka  saling  mengalami  akibat  dan  mendapatkan  manfaat.  Nilai-nilai  yang  menjadi  dasar kolaborasi  meliputi  kesamaan  tujuan,  persepsi  yang  serupa,  kemauan  untuk  menjalani  proses  bersama, memberikan manfaat satu sama lain, kejujuran, kasih sayang, dan berlandaskan pada nilai-nilai masyarakat (Astuti, 2020).
Pemerintah  mengutamakan  pengurangan  kemiskinan  ekstrem.  Penyampaian  Presiden  Republik Indonesia  pada  Maret  2020  menetapkan  tujuan  untuk  menurunkan  kemiskinan  ekstrem  menjadi  0%  pada tahun  2024.  Ukuran  Kemiskinan  ekstrem  menggunakan  metode  kemiskinan  absolut  dengan  mengikuti definisi World Bank yaitu nilai PPP di bawah 1,9 dolar per hari (TNP2K, 2022).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Objek  penelitian  pada  peneltian  ini adalah  pemerintah,  masyakat,  bisnis,  media,  dan  akademisi  serta  lembaga  adat.  Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dengan  cara  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  (Anggraini  et  al.,  2022). Wawancara  dilakukan  dengan  informan  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  dalam  penanggulangan kemiskinan  ekstrem  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Wawancara  tersebut  melibatkan  perwakilan  dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalangan akademisi, sektor bisnis/swasta, media massa, lembaga adat, dan  masyarakat  yang  berkontribusi  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  di  Provinsi  Papua
Barat  Daya.  Pada  tahap  analisis  data,  peneliti  menjalankan  proses  pemahaman  menyeluruh  terhadap  data penelitian  yang  telah  terkumpul.  Analisis  data  ini  melibatkan  pencarian  dan  pengorganisasian  data  dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis mencakup pengelompokkan data ke  dalam  kategori,  deskripsi  unit-unit  data,  penyusunan  sintesis,  identifikasi  pola,  penentuan  relevansi, pemilihan  fokus  pembelajaran,  dan  pembuatan  kesimpulan  agar  mudah  dipahami  oleh  peneliti  sendiri  dan pihak  lain.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  merujuk  pada  model  analisis  data  interaktif menurut  Miles  and  Huberman,  yang  mencakup  tiga  fase  kegiatan  dari  pengurangan  data,  penyajian  data, hingga verifikasi kesimpulan (Rijali, 2019).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Gambaran Umum Provinsi Papua Barat Daya
Provinsi Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 6 (enam)  kabupaten/kota  yaitu  Kota  Sorong,  Kabupaten  Sorong,  Kabupaten  Sorong  Selatan,  Kabupaten Maybrat,  Kabupaten  Tambraw,  dan  Kabupaten  Raja Ampat.  Peta  Administrasi Provinsi  Papua  Barat  Daya disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Barat Daya
Ibukota Provinsi Papua Barat Daya terletak di Kota Sorong. Provinsi memiliki luas wilayah dengan total luas wilayah 38.820,49 km 2 , dengan Kabupaten Tambraw terluas dengan luas 11.529,18 km 2 dan Kota Sorong  merupakan  wilayah  yang  sangat  kecil  dengan  total  luas  wilayah  656,64  km 2 .  Luas  wilayah berdasarkan Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1

## Luas wilayah berdasarkan Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya
No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km 2 ) Jumlah Pembagian Distrik  Kelurahan  Kampung 1 Maybrat 5.461,69 24 1 259 2 Raja Ampat 8.034,44 24 4 117 3 Sorong 6.544,23 30 26 226 4 Sorong Selatan 6.594,31 15 2 121 5 Tambrauw 11.529,18 29 - 216 6 Kota Sorong 656,64 10 41 - Total 38.820,49 132 74 939
Sumber: BPS Kabupaten/Kota, 2023
Provinsi  Papua  Barat  Daya  merupakan  daerah  otonomi  baru  di  Indonesia  yang  tentu  memiliki banyak  tantangan  pembangunan,  termasuk  kemiskinan  ekstrem.  Wilayah  ini  terdiri  dari  beragam  suku bangsa dan memiliki potensi alam yang besar, namun juga menghadapi masalah infrastruktur yang terbatas dan  akses  terbatas  ke  layanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  pekerjaan.  Kabupaten  Sorong memiliki  angka  kemiskinan  ekstrem  sebesar  16.42  persen,  Kabupaten  Sorong Selatan  sebesar  8.85  persen, Kabupaten Tambraw sebesar 22.44 persen, Kabupaten Maybrat sebesar 22.89 persen, Kota Sorong sebesar 7.35 persen, dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 7.26 persen, sehingga rata-rata kemiskinaan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 14,2 persen.
Penyusun  Kebijakan  untuk  penanggulangan  kemiskinan  termasuk  kemiskinan  ekstrem  di  Provinsi Papua  Barat  Daya  dilaksanakan  TKPK  yang  berada  di  Bapperida  Provinsi  Papua  Barat  Daya  melalui Rencana  Strategis  (Renstra).  Dalam  penelitian  (6)  bahwa  implementasi  aktor  terbagi  dalam  lima  kategori aktor yaitu aktor yang ditunjuk, aktor yang dipilih, organisasi penelitian, kelompok kepentingan, dan media. Provinsi Papua Barat daya terdiri dari berbagai suku misalnya Suku Moi, Suku Ayamaru, Suku Matbat, Suku Ma’ya, Suku Abun, berbagai suku biak, dan lain-lain. Dengan banyaknya berbagai suku tersebut maka perlu keterlibatan  suku  dalam  penanggulangan  permasalahan  wilayah  di  Papua  Barat  Daya  salah  satunya penanggulangan  kemiskinan  ekstrem,  maka  tentu  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  menjadi  tanggung jawab bersama karena sebagaimana target kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2024 adalah nol persen.
Sebagai daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang  memiliki  banyak  tantangan  pembangunan,  termasuk  kemiskinan  ekstrem.  Data  kemiskinan  ekstrem Propinsi  Papua  Barat  Daya  berdasarkan  kabupaten  kota  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Kabupaten  Sorong memiliki  angka  kemiskinan  ekstrem  sebesar  16.42  persen;  (b)  Kabupaten  Sorong  Selatan  sebesar  8.85 persen; (c) Kabupaten Tambraw sebesar 22.44 persen; (d) Kabupaten Maybrat sebesar 22.89 persen; (e) Kota Sorong  sebesar  7.35  persen;  dan  (f)  Kabupaten  Raja  Ampat  sebesar  7.26  persen,  sehingga  rata-rata kemiskinaan  Provinsi  Papua  Barat  Daya  sebesar  14,2  persen.  Ini  artinya  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya memiliki  kemiskinan  ekstrem  di  atas  rata-rata  kemiskinan  nasional  sebesar  4.0  persen  pada  tahun  2021, sedangkan target penanggulangan kemiskinan ekstrem mencapai target kemiskinan ekstrem hingga 0 persen
atau setidaknya target maksimal 1% pada tahun 2024. Olehnya itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Tabel 2
Hasil Proses Kolaborasi Antar Multiaktor untuk Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya
Proses Kolaborasi Aktor Temuan Negosiasi dengan aktor dalam proses kolaborasi multiaktor dan aktor pendukung Pemerintah Pembentukan TKPK telah ada namun belum ada kolabolasi dengan aktor lain Pelaku Bisnis/Swasta Belum ada kolabolasi dengan aktor lain Akademisi Belum ada kolabolasi dengan aktor lain Masyarakat Belum ada kolabolasi dengan aktor lain Media Massa Belum ada kolabolasi dengan aktor lain Lembaga Adat/Suku Belum ada kolabolasi dengan aktor lain Komitmen untuk berkolaborasi dengan multiaktor dan aktor pendukung Pemerintah Memiliki  kolaborasi  dengan  antar  pemerintah  atau  kolaborasi  internal,  dengan pelaku  bisnis/swasta  dan  lembaga  adat  sifatnya  koordinasi,  sedangkan  dengan masyarakat  berkomitmen  dengan  menggunakan  bantuan  dengan  sebaik-baiknya, serta dengan media massa hanya dalam bentuk penyebaran informasi atau berita Pelaku Bisnis/Swasta Kolaborasi dengan pemerintah melalui dukungan program pemerintah melalui CSR dan  pajak.  Kolaborasi  dengan  akademisi,  masyarakat,  Lembaga  adat,  dan  media belum nampak Akademisi Berkolaborasi  dengan  pemerintah  melalui  kerjasama  penelitian  yang  berhubungan dengan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi akademisi aktor lain belum terlalu nampak Masyarakat Masyarakat belum menunjukkan komitmen secara baik karena belum terlibat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem Media Masa Kolaborasi  dengan  pemerintah  melalui  penyampaian  informasi  terkait  kegiatan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem Lembaga Adat/Suku Komitmen dengan aktor lain seperti pemerintah melalui dukungan kepada program pemerintah, sedangkan dengan aktor lain belum ada komitmen Implementasi dalam berkolaborasi dengan multiaktor dan aktor pendukung Pemerintah Pemerintah  masih  belum  menunjukkan  implementnasi  dengan  aktor  lain  hanya dalam  tahap  koordinasi  seperti  pelaku  bisnis,  media  massa,  dan  lembaga  adat. Tetapi penyaluran bantuan berupa PKH, Raskin, bantuan rumah layak sudah sampai di  masyarakat,  sedangkan  pada  akademisi  dalam  rangka  pembiayan  penelitian dalam hal penanggulangan kemiskinan ekstrem Pelaku Bisnis/Swasta Implementasinya  hanya  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah  sedangkan dengan aktor lain belum ada Akademisi Implementansi  dengan  pemerintah  melalui  pelaksanaan  penelitian  yang berhubungan dengan kemiskinan  ekstrem,  sedangkan dengan  aktor  lain  belum  ada yang terjadi Masyarakat Implementasi kolaborasi masyarakat yaitu menjalankan setiap program pemerintah namun dengan aktor lain belum terlalu nampak Media Masa Implementasi media massa dengan pemerintah bersifat informatif, dengan aktor lain belum nampak Lembaga Adat/Suku Implementansi  dengan  pemerintah  bersifat  dukungan  program  pemerintah, sedangkan dengan aktor lain belum nampak
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Berdasarkan  Tabel  2.  Kolaborasi  antar  multiaktor  belum  menunjukkan  hubungan  yang  sangat  kuat, masih  didominasi  dengan  kondisi  koordinatif.  Proses  kolaborasi  antar  multiaktor  terdiri  dari  negosiasi, komitmen,  dan  implementansi  secara  umum  proses  kolaborasinya  bersifat  koordinatif.  Kolaborasi  yang diterapkan  antar  multiaktor  belum  diterapkan  secara  optimal.  Berdasrkan  hasil  wawancara  dengan masyarakat sebanyak 50 responden menunjukan proses kolaborasi belum nampak secara efektif pada tataran masyarakat.  Pernyataan  masyarakat  dalam  kolaborasi  dengan  aktor  lain  dalam  pengentasan  kemiskinan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3
Pernyataan masyarakat dalam kolaborasi dengan aktor lain dalam pengentasan kemiskinan
di Provinsi Papua Barat Daya No. Pernyataan Ya Tidak Jumlah 1 Kategori kondisi sebagai warga miskin 50 0 50 2 Ada  bantuan  yang  di  terima  dari  pemerintah  baik  pemerintah Desa/Kelurahan  Maupun  Pemerintah  Daerah/Nasional  (PKH,  Raskin, dll) 18 32 50 3 Ada  bantuan  lain  selain  (PKH,  Raskin,  dll)  misalnya  infrastruktur (perbaikan jalan) 8 42 50 4 Mendapatkan bantuan dari pelaku bisnis 16 34 50 5 Ada program pelatihan kewiusahaan dari pelaku bisnis 10 40 50 6 Ada usaha sendiri untuk mencukup kehidupan sehari-hari 36 14 50 7 Ada yang dari kampus datang meneliti tentang kemiskinan ekstrem 12 38 50 8 Ada  dari  kampus  datang  memberikan  pelatihan  terkait  pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan pendapatkan 4 46 50 9 Ada pihak dari Bank yang dapat menawarkan bantuan modal 32 18 50 10 Ada  wartawan/  media  yang  datang  mewawancari  terkait  kondisi bapak/ibu 12 38 50 11 Ada  program  dari  lembaga  Adat  di  tempat  Ibu/Bapak  untuk  mengatasi kemiskinan 8 42 50
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Model  kolaborasi  yang  dirancang  dalam  penelitian  ini  yaitu  kolaborasi  antar  multiaktor  dan  aktor pendukung untuk pengentasan kemiskinan ekstrem agar pada tahun 2024 paling tidak persentase kemiskinan esktrem  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya  mencapai  1  persen.  Kolabolasi  melalui  program-program  kegiatan untuk strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilaksanakan melalui kolaborasi sektor/aktor untuk pengurangan  permasalahan  sosial  ekonomi  dan  peningkatan  minat  beli  bagi  orang  miskin.  Kolaborasi multiaktor  tersebut  terdiri  dari  Pemerintah  Daerah,  Akademisi,  Pelaku  Bisnis/Swasta,  Media  Massa, Masyarakat,  serta  Lembaga  Adat,  sedangkan  aktor  pendukung  adalah  Lembaga  Bank/Permodalan  Madani, LSM/NGO,  Pasar,  Industri  Rumahan,  dan  Wirausaha  Tingkat  Rumah  Tangga.  Kolaborasi  dapat  dilakukan menyentuh  semua  aspek  kehidupan  seperti  fase  kelahiran,  fase  hidup,  dan  fase  usia  tutup.  Pada  fase kelahiran  para  aktor  dapat bekerja  sama  memberikan jaminan  kesehatan.  Pada  fase  hidup  para  aktor  dapat memberikan bantuan dana untuk RTS maupun pelatihan dan pendampingan dalam membuat produk berbasis industri  rumahan  dan  menjadi  wirausaha  tingkat  rumah  tangga.  Pada  fase  tutup  usia  para  aktor  dapat memberikan  santunan  kematian  agar  dapat  meringankan  beban  sosial  masyarakat  terutama  masyarakat miskin.

## Peran Pemerintah
Model  kolaborasi  pemerintah  dengan  aktor  lain  dalam  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  melalui  2 metode  yaitu  (1)  kolaborasi  dengan  multiaktor  yang  dalam  konsep  hexahelix  yaitu  akademisi,  pihak swasta/bisnis,  lembaga  adat,  media  massa,  dan  masyarakat;  serta  (2)  Kolaborasi  dengan  aktor  pendukung yaitu  lembaga  pembiayaan  bank/non-bank,  pasar,  industri  rumahan,  dan  LSM/NGO.  Dalam  kolaborasi pemerintah  mendukung  kegiatan  para  aktor-aktor  tersebut  dalam  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  melalui program-program seperti tercantum pada Tabel 4.
Tabel 4 Kolaborasi Pemerintah dengan Multiaktor dan aktor Pendukung No. Nama Aktor Kolaborasi Aktor Model Kolaborasi 1 Kolaborasi Antar Pemerintah dengan Multiaktor Akademisi Kolabasi  dengan  akademisi  melalui  pemberian  dana  penelitian  yang berhubungan  dengan  penanganan  kemiskinan  ekstrem.  Dana  diberikan melalui  LP3M  universitas  yang  penelitiannya  tentang  penanggulangan kemiskinan  ekstrem,  sehingga  diharapkan  nantinya  bisa  melahirkan penelitian-penelitian yang bisa membantu pemerintah dalam menentukan dan membuat program-program yang tepat sasaran. Pihak Swasta/Bisnis Kolaborasi dengan pihak swasta/bisnis, Pemerintah perlu menguatkan dalam bidang kerjasama penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan mensosialisasikan  program  CSR  agar  tepat  sasaran  terutama  pada  Rumah Tangga  Sasaran  (RTS).  Keberhasilan  CSR  tersebut  tentu  pemerintah  harus melakukan pengawasan dan pengendalian. Lembaga Adat Pemerintah dan pihak adat diharapkan dalam bekerjasama atau berkolaborasi dalam  membangun  kerjasama  dan  kemitraan  dengan  memanfaatkan  potensi sumber  daya  alam  lokal,  serta  mengoptimalkan  potensi  tersebut  dengan melakukan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  di  kampung-kampung  agar permasalahan  aksesbilitas  dapat  terselesaikan.  Selain  itu,  pemerintah  harus terus  gencar  dalam  mensosialisasikan  kepada  masyakat  tentang  ekonomi kreatif  berbasis  potensi  lokal,  pertanian  dan  teknologi  terbarukan,  serta program pemberdayaan masyarakat adat. Media Massa Media  massa  sebagai  sarana  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah memiliki  peran  sebagai  sarana  eksternal  dalam  pemberian  informasi  terkait kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pemerintah  harus  memberikan  ruang  kepada  media  massa  karena  media massa  sebagai  wadah  dalam  mensosialisasikan  kegiatan  pemerintah  yang telah  dikerjakan  pada  masyarakat  terutama  penanggulangan  kemiskinan ekstrem Masyarakat Berkolaborasi  dalam  membantu  masyarakat  yang  tergolong  sebagai kemiskinan  ekstrem.  Masyarakat  yang  mampu,  Pemerintah  dapat  mengajak bekerja  sama  dalam  hal  pembiayaan  kehidupan  masyarakat  tersebut,  seperti pemberian bantuan berbasis pengelolaan dan pertanggungjawaban Selain  itu,  pemerintah  dapat  meningkatkan  pemberdayaan  melalui  akses pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. 2 Kolaborasi Antar Pemerintah dengan Aktor Pendukung Lembaga Bank/Permodalan Madani Pemerintah  dengan  Lembaga  Bank/Permodalan  Madani  dapat  berkolaborasi dalam  penguatan  kerjasama  dalam  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh  modal  usaha.  Melalui  Lembaga  Bank/Permodalan  Madani diharapkan  dapat  memecahkan  kemiskinan  di  masyarakat  dengan  bantuan permodalan dengan pinjaman dalam bentuk kredit kecil maupun mikro Pasar Pasar  sebagai  tempat  pertukaran  ekonomi,  pemerintah  dapat  meningkatkan sarana  dan  prasarana  seperti  aksesbilitas  menuju  pasar,  sarana  pasar, prasarana  pasar,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  seperti  menjual  hasil-hasil  pertaniannya,  hasil industri rumahan, dan lain-lain Industri Rumahan Pemerintah  dapat  memberikan  kemudahan  dalam  pengembangan  industri rumahan seperti kemudahan dalam pengurusan izin, pemberian modal usaha, sistem pemasaran produk, serta pendampingan dalam manajemen keuangan. Adanya Industri Rumahan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem LSM/NGO Pemerintah dapat memberikan ruang kepada LSM/NGO dalam mengembangkan programnya seperti program penyelamatan masalah pangan dan  pengetasan  kemiskinan.  Pemerintah  harus  mendukung  kegiatan NGO/LSM untuk beroperasi.
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## Peran Akademisi
Dalam  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  akademisi  berperan  penting  untuk  mengatasinya  yaitu melalui  penelitian  dan  pengabdian,  serta  pelatihan-pelatihan  berbasis  masyarakat.  Model  kolaborasi  yang dapat  dilakukan  akademisi  melalui  kerjasama  dengan  multiaktor  seperti  pemerintah,  lembaga  adat,  dan masyarakat. Selain itu melalui aktor pendukung seperti industri rumahan dan LSM/NGO. Model kolaborasi melalui program-program yang dapat dilakukan oleh akademisi seperti pada Tabel 5.
Tabel 5 Kolaborasi Akademisi dengan Multiaktor dan aktor Pendukung No. Nama Aktor Kolaborasi Aktor Model Kolaborasi 1 Kolaborasi Antar Akademisi dengan Multiaktor Pemerintah
✓ Penentuan model penanggulangan kemiskinan ekstrem
✓ Model pemberian bantuan kepada RTS
✓ Pengabdian dalam bentuk pelatihan kepada RTS tentang produk yang bersifat UMKM
Lembaga Adat ✓ Pemberdayaan  melalui  pengabdian  masyarakat  pada  kampung- kampung yang memiliki potensi lokal ✓ Pelatihan tingkat masyarakat dalam mengolah hasil SDA ✓ Pendampingan dalam tata kelola SDA dan Aset Desa Masyarakat ✓ Pemberdayaan  dalam  bentuk  pelatihan-pelatihan  wirausaha  dan industri rumahan ✓ Melakukan riset terkait masalah kemiskinan ekstrem dan solusinya ✓ Mendesain program tepat sasaran melalui KKN dan Program Kampus Merdeka 2 Kolaborasi Antar Akademisi dengan Aktor Pendukung Industri Rumahan
✓ Pelatihan  dan  pendampingan  melalui  Program  Kampung  Binaan dengan  mengutamakan  produk  industri  Rumahan  sebagai  program Utama
✓ Mambuatkan media promosi pemasaran hasil industri rumahan LSM/NGO ✓ Bekerjasama  dalam  penaggulangan  kemiskinan  ekstrem  misalnya kolaborasi dalam penelitian
✓ Kolaborasi  dalam  pengabdian  seperti  pelatihan  dan  pendampingan dalam pengelolaan SDA dan UMKM
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## Pelaku Bisnis/Swasta
Pelaku  bisnis/swasta dapat  berperan  dalam  pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberian  CSR  dan pembayaran  pajak  yang  tepat  waktu  agar  dapat  dimanfaatkan  cepat  dan  tepat  sasaran.  Selain  itu,  pelaku bisnis/swasta  dapat  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan  pada  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  untuk membuat produk berbasis industri rumahan dan pendampingan dalam pembentukan wirausaha tingkat rumah tangga. Model kolaborasi yang akan dilakukan oleh Pelaku bisnis/swasta melalui kolaborasi multiaktor dan melalui aktor pendukung. Program kolaborasi dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Kolaborasi Pelaku Bisnis/Swasta dengan Multiaktor dan aktor Pendukung No. Nama Aktor Kolaborasi Aktor Model Kolaborasi 1 Kolaborasi Antar Pelaku Bisnis dengan Multiaktor Pemerintah ✓ Pemberian CSR pada Pemerintah tepat waktu agar tersalurkan dengan baik
✓ Kerjasama  dalam  pengetasan  kemiskinan  ekstrem  seperti pengadaan  workshop  bisnis  yang  ditujukan  untuk  warga miskin Lembaga Adat ✓ Pelatihan  tingkat  masyarakat  dalam  mengolah  hasil  SDA berbasis bisnis ✓ Pendampingan  dalam  pemasaran  produk  hasil  olahan  yang lebih efektif Masyarakat ✓ Pemberdayaan  dalam  bentuk  pelatihan-pelatihan  wirausaha dan industri rumahan
✓ Pembuatan  program  ekonomi  kreatif  untuk  meningkatkan UMKM
✓ Bantuan  langsung  kepada  masyarakat  yang  merupakan kategori kemiskinan ekstrem 2 Kolaborasi Antar Pelaku Bisnis dengan Aktor Pendukung Industri Rumahan ✓ Pendampingan  untuk  pembuatan  produk  dan  pemasaran  hasil industri Rumahan
Wirausaha Tingkat
Rumah Tangga ✓ Pelatihan  dan  pendampingan  dalam  pelatihan  pembuatan  dan pemasaran produk LSM/NGO ✓ Partisipasi  dan  kerjasama  pemberdayaan  dalam  pengetasan kemiskinan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## Masyarakat Adat/Lembaga Adat
Masyarakat  Adat/Lembaga  Adat  adalah  lembaga  yang  berfungsi  menyelenggarakan  fungsi  adat istiadat  yang  memiliki  peran  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam  percepatan  pengentasan  kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat daya memiliki berbagai adat/suku yaitu Suku Ayamaru, Suku Maya, Suku Matbat, Suku Moi, dan lain-lain. Suku-suku tersebut memiliki kepala suku yang memiliki  peraturan  berdasarkan  sukunya  masing-masing.  Model  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  yang melalui program-program yang dapat bekerja sama dengan multiaktor dan aktor pendukung karena lembaga adat  mengetahui  kondisi  di  masyarakat  dan  dapat  memberikan  data  yang  lebih  akurat  terkait  kondisi masyarakatnya  yang  tergolong  dalam  kemiskinan  ekstrem.  Model  kolaborasi  lembaga  adat  dengan multiaktor dan aktor pendukung disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 Kolaborasi Masyarakat Adat/Lembaga Adat dengan Multiaktor dan aktor Pendukung No. Nama Aktor Kolaborasi Aktor Model Kolaborasi 1 Kolaborasi Antar Masyarakat adat dengan Multiaktor Pemerintah ✓ Mendukung  pemerintah  dalam  hal  penguatan  pengaturan  seperti peraturan adat untuk keberlangsungan masyarakat
✓ Membantu  pemerintah  dalam  mengawal  pengentasan  kemiskinan ekstrem  melalui  pembentukan  dan  pemberdayaan  lembaga pelatihan maupun lembaga keuangan
✓ Membantu  pemerintah  dalam  menggerakan  ekonomi  kreatif  dan produktif di Perkampungan Akademisi ✓ Mengajak  Akademisi  untuk  mengeksplor  dan  mengembangkan potensi wilayah melalui Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ✓ Mengupayakan  kesejahteraan  masyarakat  untuk  mengetaskan kemiskinan esktrem melalui pendataan yang tepat 2 Kolaborasi Antar
Masyarakat adat dengan Aktor Pendukung Industri Rumahan ✓ Membuat program industri rumahan berbasis potensi lokal Wirausaha Tingkat
Rumah Tangga ✓
Mendata dan mengembangkan wirausaha tingkat rumah tangga
LSM/NGO ✓
Membantu  dan  memberi  ruang  kepada  NGO/LSM  dalam pengentasan kemiskinan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## Media Massa
Kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  media  massa.  Media  massa  memiliki  peran penting  dalam  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  misalnya  mempromosikan  program  pemerintah  serta memberikan  kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  terdampak  miskin.  Pemberitaan  dan  promosi  dari  media massa  tentu  sangat  diharapkan  dalam  pengentasan  kemiskinan  ekstrem.  Model  kolaborasi  media  massa dengan multiaktor dan aktor pendukung disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8 Kolaborasi Media Massa dengan Multiaktor dan aktor Pendukung No. Nama Aktor Kolaborasi Aktor Model Kolaborasi 1 Kolaborasi Antar Media dengan Multiaktor Pemerintah ✓ Membantu pemerintah mempromosikan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem
✓ Memberi  informasi  kepada  publik  terkait  program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem
Masyarakat
✓ Mengangkat masalah kemiskinan ekstrem melalui berita
✓ Mengkampanyekan  kondisi  masyarakat  ekstrem  untuk  lebih diperhatikan oleh aktor-aktor terkait 2 Kolaborasi Antar Media dengan Aktor Pendukung LSM/NGO ✓ Mempromosikan  kegiatan-kegiatan  LSM/NGO  dalam  pengentasan kemiskinan ekstrem
✓ Memberi informasi kepada publik terkait program- programLSM/NGO dalam pengentasan kemiskinan ekstrem
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## Masyarakat
Peran  masyarakat  dalam  program  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  dengan  cara  mendukung program-program baik dari pemerintah maupun dari pihak lain serta memanfaatkan bantuan dengan sebaik- baiknya. Model kolaborasi masyarakat dengan multiaktor dan aktor pendukung disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9 Kolaborasi Masyarakat dengan Multiaktor dan aktor Pendukung No. Nama Aktor Kolaborasi Aktor Model Kolaborasi 1 Kolaborasi Antar Masyarakat dengan Multiaktor Pemerintah ✓ Membantu  pemerintah  mengawasi  bantuan  yang  telah disalurkan ✓ Ikut  menuntaskan  masalah  kemiskinan  ekstrem  dengan menjalankan  semua  program  yang  telah  ditujukan  oleh pemerintah Pelaku Bisnis/Swasta ✓ Membantu  pelaku  bisnis/swasta  untuk  menjalankan  program pengentasan kemiskinan Akademisi ✓ Memberikan  ruang  kepada  akademisi  untuk  melakukan pengabdian  di  tingkat  masyarakat  terutama  dalam  pengentasan kemiskinan ✓ Turut  serta  dalam  kegiatan  pemberdayaan  dan  pelatihan  yang dilakukan oleh akademisi 2 Kolaborasi Antar Masyarakat dengan Aktor Pendukung Industri Rumahan ✓ Membuat hasil produksi yang berbasis industri rumahan
Wirausaha Tingkat Rumah Tangga ✓ Membentuk kelompok wirausaha tingkat rumah tangga Sumber: Hasil Analisis, 2023
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  Model  Kolaborasi  untuk  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  di Provinsi  Papua  Barat  Daya  menggunakan  model  timbal  balik  antar  multi  aktor  dengan  dukungan  aktor pendukung. Kolaborasi multiaktor terdiri dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Bisnis/Swasta, Media Massa,  Masyarakat,  serta  Lembaga  Adat,  sedangkan  aktor  pendukung  adalah  Lembaga  Bank/Permodalan Madani, LSM/NGO, Pasar, Industri Rumahan, dan Wirausaha Tingkat Rumah Tangga.

## Gambar 2
Model Kolaborasi Aktor dengan Konsep Hexahelix untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Peran pemerintah, akademisi, pelaku bisnis/swasta, masyarakat adat, media massa, dan masyarakat berdasarkan  Model  Hersey-Blanchard  melalui  4  mekanisme  yaitu:  (a)  Instruktif  atau  perintah  kerja  yang merupakan perwujudan gagasan awal untuk industri rumahan, wirausaha tingkat rumah tangga, dan UMKM; (b)  Pendampingan.  Pendampingan  sebagai  skala  pemula  yang  dapat  dilakukan  oleh  aktor  untuk mendampingi  masyarakat  dalam  pengembangan  industri  rumah  tangga  maupun  wirausaha  tingkat  rumah tangga;  (c)  Dukungan.  Dukungan  dapat  dilakukan  oleh  para  aktor  untuk  meningkatkan  skala  industri rumahannya.  Skala  ini  disebut  dengan  skala  berkembang;  serta  (d)  Pendelegasian.  Proses  ini  merupakan proses yang sudah maju namun jarang terjadi untuk industri rumahan.
Keempat  tahap  ini  pemerintah  sebagai  leading  aktor  perlu  menerapkan  kebijakan  pada  masing- masing  mekanisme  untuk  menanggulangi  kemiskinan  ekstrem.  Bentuk  program  diarahkan  untuk meningkatkan  minat  kewirausahaan,  produksi  bahan  lokal,  dan  metode  pemasaran  hasil  produk  untuk menumbuhkan metode penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemanfataan SDA lokal untuk industri rumahan  serta  pembentukan  wirausaha  tingkat  rumah  tangga.  Model  yang  akan  diterapkan  adalah  model kolaborasi  timbal-balik  yaitu  saling  mendukung  dalam  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  secara komprehensif.  Peran  pemerintah  sangat  diharapkan  untuk  mengembangkan  industri  rumahan  karena  kultur masyarakat  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya  memiliki  potensi  seperti  (1)  Modal  gotong  royong  yang  dijalin dimasyarakat dapat memberikan pembangunan baik sosial maupun ekonomi; (2) Banyaknya SDM dan SDA yang dapat dijadikan sebagai modal pembentukan industri rumahan.
Target  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  mencapai  target  kemiskinan  ekstrem  hingga  0  persen atau setidaknya target maksimal 1% pada tahun 2024. Olehnya itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi melakukan  kolaborasi  dengan  berbagai  aktor  untuk  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem.  Untuk  itu  perlu melibatkan  aktor-aktor  dari  berbagi  sektor  untuk  mengatasi  hal  tersebut  (Kelvin  et  al.,  2022;Arma,  2023), serta memahami tupoksi masing-masing stakeholders untuk membangun kepercayaan masyarakat dan selalu diadakan  evaluasi  (Hidayasa  et  al.,  2023).  Kolaborasi  yang  diharapkan  adalah  kolaborasi  yang  memacu untuk lebih cepat serta kolaborasi dengan menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif (Tamrin M. Husni, 2023). Untuk itu, peran dari dari aktor-aktor untuk penggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah s ebagai controller dan regulator yang memiliki tanggung jawab dalam pengentasan  kemiskinan  ekstrem  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  perencangan  program, pengawasan, dan evaluasi; (2) Akademisi sebagai konseptor menyiapakn model dan konsep penanggulangan kemiskinan  ekstrem  yang  terintegrasi  dengan  kebijkan  pemerintah;  (3)  Pelaku  Bisnis/Swasta  sebagai enabler yaitu  berfungsi  sebagai  katalisator  dalam  peningkatan  ekonomi  bagi  masyarakat;  (4)  Masyarakat/ Komunitas  sebagai  akselerator  dalam  hal  memberikan  dukungan,  perhatian,  maupun  kesadaran  dalam pemberian  bantuan  dari  aktor  lain;  (5) Media  sebagai  informator  melalui  dukungan  dalam  informasi  yang seoptimal  mungkin  karena  media  sangat  erat  hubungannya  dengan  masyarakat  terutama  bagi  UMKM;  (6) Lembaga  Adat  sebagai  strategislator  dalam  mendata,  memberikan  bantuan,  sampai  dengan  tahap  evaluasi serta memonitoring penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain.

## Kesimpulan
Model  Kolaborasi  untuk  pengentasan  kemiskinan  ekstrem  di  Provinsi  Papua  Barat  Daya menggunakan  model  timbal  balik  antar  multi  aktor  dengan  dukungan  aktor  pendukung.  Kolaborasi multiaktor  terdiri  dari  Pemerintah  Daerah,  Akademisi,  Pelaku  Bisnis/Swasta,  Media  Massa,  Masyarakat, serta  Lembaga  Adat,  sedangkan  aktor  pendukung  adalah  Lembaga  Bank/Permodalan  Madani,  LSM/NGO, Pasar,  Industri  Rumahan,  dan  Wirausaha  Tingkat  Rumah  Tangga.    Peran  dari  dari  aktor-aktor  untuk penggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi  Papua Barat Daya adalah Pemerintah sebagai controller dan regulator,  Akademisi  sebagai  konseptor,  Pelaku  Bisnis/Swasta  sebagai  enabler,  Masyarakat/  Komunitas sebagai akselerator, Media sebagai informator, Lembaga Adat sebagai strategislator.

## Daftar Pustaka
Anggraini, O., Aprianty, H., Putra, B. M., Purnawan, H., & Dani, R. (2022). Evaluation of the Family Hope Program in an Effort to Improve the Quality of Life for Poor Families. Journal of Social Science and Humanities , 1 (1), 29–34. https://doi.org/10.58222/jossh.v1i1.37
Arma,  N.  A.  (2023).  Collaborative  Governance  Dalam  Pengembangan  Smart  Village  Desa  Pangandaran.
Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik , 10 , 492–502.
Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik . 161.
Handayani,  N.,  Risyanti,  R.,  &  Simangungsong,  F.  (2023).  Collaborative  Governance  Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 13 (1), 66–77. https://10.0.131.165/jiwbp.v13i2.3329
Hidayasa,  Q.,  Kurnianingsih,  F.,  &  Hendrayady,  A.  (2023).  Collaborative  Governance  dalam  Percepatan Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Bintan. Jurnal  Administrasi  Politik  Dan  Sosial , 4 (2),  83–90. https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.107
Islamiyah,  R.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Program  Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencapai Sustainable Development Goals Di Kabupaten Pangkep . 10 , 6.
Kelvin, Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) , 7 (November), 1– 15. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587
Larantika, A. A. A. D. (2019). Kolaborasi Aktor Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. In Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang .
Megawati,  S.,  Yusriadi,  Y.,  Syukran,  A.,  Rahaju,  T., &  Hussen,  N.  (2022).  Adiwiyata  Program  Innovation through Penta Helix Approach. Education Research International , 2022 (4), 7–9. https://doi.org/10.1155/2022/7223314
Mulyaningsih. (2023). Model Kolaborasi Karakteristik Budaya Organisasi Sharing Dalam Perilaku Birokrat di  Masa  Pandemi  (  Studi  Kasus  Desa-Desa  Kecamatan  Banjaran  Kabupaten  Bandung  ). Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial , 21 (2), 57–80.
Pratama,  I.  N.,  Ibrahim,  A.  H.,  &  Akbar,  P.  (2023).  Pentahelix  Collaboration  Concept  as  an  Effort  to
Accelerate  Poverty  Reduction  in  the  Covid-19  Situation  in  the  City  of  Mataram. Jurnal  Public Policy , 9 (1), 75. https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439
Rijali,  A.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif. Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah , 17 (33),  81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
Tadung,  E.  (2023).  Opportunities  and  Challenges  of  Pentahelix  Collaboration  for  Poverty  Alleviation  in
Indonesia :  A  Systematic  Literature  Review. KnE  Social  Sciences , 2023 ,  289–303. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14122
Tamrin M. Husni, L. L. (2023). Pengelolaan KEE Ujung Pangkah Melalui Kolaborasi Stakeholders. In PT. Literasi Nusantara Abadi Grup . http://www.nber.org/papers/w16019
TNP2K. (2022). Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024 . 1–20.