As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Malpraktik yang Dilakukan oleh Notaris Protokol

## Susilo Meddy Tunggeleng
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, susilomeddytunggeleng.smt@gmail.com

## ABSTRACT
The malpractice actions carried out by a notary in a broad sense constitute forms of  denial,  deviation,  or  arguably  a  lack  of  ability  to  perform  their  duties  and responsibilities, either intentionally or negligently, which can be held accountable to the notary  for fulfilling their  professional obligations  based on the trust given to  them. This article discusses whether malpractice actions committed by a notary can be categorized as criminal acts and the legal consequences of malpractice committed by a protocol notary. This research is a normative study, also known as doctrinal research. Notarial malpractice actions  can  be  categorized  as  criminal  acts,  namely  errors  and  negligence,  and  this negligence can be divided into culpa lata and culpa levis. In cases of malpractice, it mostly falls under culpa lata, thus criminal sanctions can be imposed. In the event that a notary designated  as  a  protocol  holder  refuses  to  hand  over  the  protocol  for  reasons  that  are unacceptable to the minister, the respective notary may be sanctioned by the Ministry of Law and Human Rights, Professional Organizations, or the Minister in accordance with the provisions  of  laws  and  regulations.  Sanctions  for  violations  of  duties,  prohibitions, professional ethics, and notarial codes of conduct may result in temporary suspension or dishonorable  discharge  from  office.  Violations  of  the  provisions  as  referred  to  in  the Notary Law and Notarial Code of Ethics.
Keywords: Malpractice, Notary, Notarial Protocol

## ABSTRAK
Tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam  arti  luas  merupakan bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  baik  karena  kesengajaan  ataupun  kelalaian yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  notaris  untuk  melaksanakan  kewajiban- kewajiban  profesinya  yang  didasarkan  atas  kepercayaan  yang  diberikan  kepada  notaris. Artikel  ini  mengulas  tentang  apakah  tindakan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh  notaris dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan akibat hukum dari perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh notaris protokol. Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif atau disebut  juga  penelitian  doktrinal.  Tindakan  malpraktek  notaris    dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  yaitu  kesalahan  dan  juga  kealpaan,  dan  kealpaan  ini  dapat  dibagi menjadi culpa lata dan culpa levis. Pada malpraktek yang terjadi, sebetulnya lebih banyak masuk dalam culpa lata sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana.  Dalam hal notaris  yang ditujuk  sebagai  pemegang  protokol  tidak  bersedia  melakukan  serah  terima  protokol dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  menteri,notaris  yang  bersangkutan  dapat dijatuhi  sanksi  oleh  MPW,MPP,  atau  Menteri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Sanksi karena pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta  kode  etik  notaris  dapat  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  dan  atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  Dan  Pelanggaran  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.
Kata Kunci: Malpraktik, Notaris, Protokol Notaris

## PENDAHULUAN
Malpraktik secara  tidak  langsung  merupakan suatu  tindakan  penghianatan yang  dilakukan  terhadap  amanah  jabatan  Notaris  yang  memiliki  payung  hukum yang  teguh.  Dalam  hal  ini  Malpraktik  Notaris  adalah  tindakan  tertentu  yang dilakukan atau tidak dipenuhinya oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum di dalam Undang-Undang.
Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris dalam arti luas merupakan bentuk-bentuk  pengingkaran,  penyimpangan  atau  dapat  dikatakan  kurangnya kemampuan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  baik  karena  kesengajaan ataupun  kelalaian  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  notaris  untuk melaksanakan  kewajiban-kewajiban  profesinya  yang  didasarkan  atas  kepercayaan yang diberikan kepada notaris.
Dalam  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris,  disebutkan  bahwa  protokol  notaris  adalah  kumpulan  dokumen yang  merupakan  arsip  negara  yang  harus  di  simpan  dan  dipelihara  oleh  notaris. Sedangkan  dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana telah  dirubah  menjadi  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris,  disebutkan  bahwa  penyerahan  protokol  notaris  dilakukan  dalam  hal notaris:
1. Meninggal dunia
2. Telah  berakhir  masa  jabatanya  yaitu  berakhirnya  suatu  jabatan  karena pensiun  atau  telah  mencapai  usia  maksimal  menajadi  notaris  yaitu  65 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 67 tahun.
3. Minta  sendiri  yaitu  karena  dalam  hal  ini  misalnya  karena  cuti  ataupun adanya profesi lain yang dijalankannya.
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga} tahun
5. Diangkat  jadi  penjabat  negara  misalnya  karena  kemampuan  dan keahliannya notaris tersebut diangkat menjadi menteri
6. Pindah wilayah jabatan yaitu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN
7. Diberhentikan sementara yaitu sanksi yang diberikan karena melanggar norma  atau  aturan-aturan  yang  diatur  dalam  UUJN  ataupun  Kode  Etik Notaris, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat yaitu adanya pelanggaran berat yang dilakukan dan sangat bertentangan dengan UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris
Pasal  62  tersebut  di  atas  menguraikan  mengenai  alasan-alasan  apa  yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Salah satunya yaitu notaris

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
yang  telah  meninggal  dunia.  Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  penyerahan Protokol  Notaris  yang  meninggal  dunia  kepada  Notaris  yang  telah  ditunjuk  oleh Majelis  Pengawas Daerah  (MPD). Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Jabatan  Notaris,  menetapkan  bahwa  “Penyerahan  Protokol  Notaris dilakukan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  dengan  pembuatan  berita  acara penyerahan  Protokol  Notaris  yang  ditanda  tangani  oleh  yang  menyerahkan  dan yang  menerima  Protokol  Notaris”.  Protokol  notaris  merupakan  bagian  dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar  notaris  dapat  menjalankan  jabatan  yang  baik  dan  benar.  Protokol  notaris merupakan  arsip  Negara  yang  harus  ditata  dan  dikelola  dengan  baik,  menurut Pasal 1 angka 13 UUJN 2014. Perubahan mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang berfungsi sebagai arsip negara yang harus dipelihara dan disimpan  oleh  notaris  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  63 UUJN 2014, ayat (5) berbunyi sebagai berikut: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang  pada  waktu  penyerahannya  berumur  25  (dua  puluh  lima)  tahun  atau  lebih diserahkan  oleh  Notaris  penerima  Protokol  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas Daerah.”  Perubahan  yang  berkaitan  dengan  penyerahan  protokol  notaris  kepada notaris  pengganti  yang  pada  waktu  penyerahannya  berumur  25  tahun  atau  lebih kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  MPD  tidak  dapat dilakukan.  Dalam  Pasal  64  UUJN  menyebutkan  bahwa  MPD  menunjuk  Notaris penerima  protokol  dan  Notaris  penerima  protokol  berwenang  untuk  menerima dan  berwenang  untuk  mengeluarkan  grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta serta memiliki tanggung jawab untuk dapat menyimpan dan memelihara protokol tersebut dengan baik.
Protokol  Notaris  yang  bersangkutan  akan  diambil  alih  oleh  pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh MPD atau Menteri.  Adapun  kewajiban  Notaris  yang  telah  berakhir  masa  jabatannya  ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. Di dalam pelaksanaannya masih  banyak ada  Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol Notaris. Hal ini dapat menimbulkan kesimpang siuran bagi masyarakat yang membutuhkan keterangan  atau  membutuhkan  salinan  dari  minuta  akta  yang  telah  dibuatnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian.
Dalam hal ini ahli waris memiliki peranan dan tanggung  jawab tetapi tidak ada  konsekuensi  ataupun  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  ahli  waris  Notaris apabila  terjadi  keterlambatan  dan  ataupun  kelalaian  dalam  penyerahan  Protokol Notaris,  karena  sifat  dalam  menjalankan  jabatannya  seorang  Notaris  wajib menjunjung tinggi kode etik seorang Notaris yaitu menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya kepada siapapun juga termasuk istri, keluarga, maupun pihak lain yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
tidak terkait dalam akta yang dibuatnya tersebut. Dengan tidak adanya sanksi bagi ahli  waris  yang  terlambat  menyerahkan  Protokol  Notaris  dengan  sengaja melalaikan atau tidak  menyerahkan,  maka  sangat  diperlukan  sikap  yang  proaktif bagi MPD Notaris, karena Dalam UUJN tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.
Dalam  hal  Notaris  meninggal  dunia  maka  protokol  Notaris  tersebut diserahkan  oleh  ahli  waris  kepada  MPD  atau  Notaris  lain,  dengan  tujuan  apabila masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut  dapat  diberikan,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  penyerahan  Protokol Notaris tersebut tidak dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban  Notaris  selanjutnya  yaitu  menyerahkan  laporan  daftar  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pembuatan  akta-akta,  surat-surat,  maupun  dokumen  yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kewenangan  Majelis  Pengawas  yang  bersifat  administratif  yang memerlukan  keputusan  rapat  MPD  diatur  dalam  Pasal  21  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut Permenkumham RI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  satu-satunya  instansi  yang  berwenang melakukan  pengawasan,  pembinaan,  pemeriksaan  dan  menjatuhkan  sanksi terhadap  Notaris,  secara  umum  pengawasan  dalam  hal  ini  merupakan  suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  atau  badan  pengawas  dalam  melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik, dan menjaga serta memberikan pengarahan  terhadap  Notaris. 6 Fungsi  Majelis  Pengawas  seperti  yang  dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
Sebagaimana yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, adanya seorang Notaris senior yang meninggal dunia dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menunjuk salah  satu  Notaris  yang  menjadi  pemegang  Protokol  Notaris  tidak  tidak  terjadi serah  terima  Protokol  Notaris  secara  resmi.  Akan  tetapi,  Notaris  yang  ditunjuk tersebut  langsung  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak-pihak  perbankan  dan mengambil  alih  semua  nasabah  dan  mengatasnamakan  sebagai  Notaris  Protokol dalam melakukan setiap perbuatan hukumnya.
Berdasarkan  latar  belakang  ini,  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah mengenai  apakah  tindakan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  dan  akibat  hukum  dari  perbuatan malpraktek  yang  dilakukan  oleh  notaris  protokol.  Tujuan  dari  penulisan  ini

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
adalah  Untuk  mengetahui  apakah  tindakan  malpraktek  notaris  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  dan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  dari perbuatan  malpraktek  tersebut..  Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat digunakan  sebagai  pengembangan  pustaka  dan  keilmuan  bidang  hukum khususnya  tentang  perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris  notaris  terhadap keterlambatan serah terima protokol notaris yang meninggal dunia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  tanggung  jawab  terhadap  perbuatan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh notaris protokol tersebut dengan judul “Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Malpraktik yang Dilakukan oleh Notaris Protokol.
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu  masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah tindakan malpraktek Notaris  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh Notaris Protokol?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal.  Dimana  yang  dimaksud  dengan  penelitian  doktrinal  adalah  penelitian yang  mengkaji  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  ini  digunakan dikarenakan  pembahasan  yang  dilakukan  akan  melihat  permasalahan  dan penyelesaiannya  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan.  Sifat  dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana hasil akhir dari penelitian ini dapat berupa deskripsi dari masalah yang dibahas, pendapat dan akibat hukum dari yang terjadi nyatanya pada kehidupan masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Tindakan Malpraktek Notaris yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan Akibat Hukumnya
Malpraktek  merupakan  bentuk-bentuk  pengingkaran  atas  penyimpangan atau  dapat  dikatakan  kurangnya  kemampuan  pelaksanaan  atau  dapat  diaktakan kurangnya kemampuan dalam melakukan pelaksanaan atas tugas maupun tanggung jawab  yang  dilakukan  karena  kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris protokol tersebut.
Tindakan  malpraktek  akan  terjadi  apabila  mereka  yang  menjalankan kewajiban-kewajiban  profesi  yang  didasarkan  pada  kepercayaan,  melakukan penyimpangan  atau  kurangnya  kemampuan  mereka  baik  karena  kesalahan  atau kelalaian  tersebut  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum,  masih  harus dibuktikan kebenarannya.
Secara  umum  kelalaian  adalah  suatu  pengertian  normatif,  dimana  Jonkers menyebutkan  bahwa  terdapat  4  unsur  dalam  kesalahan  (kelalaian)  sebagai  tolak ukur  dalam  hukum  pidana  yaitu  bertentangan  dengan  hukum,  akibatnya  dapat dibayangkan  ,akibatnya  dapat  dihindarkan,  perbuatannya  dapat  dipersalahkan kepadanya.  Sejalan  dengan  itu,  malpraktek  terhadap  protokol  notaris  seharusnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dapat  diketahui  oleh  notaris  tersebut  termasuk  dengan  akibat  dari  pelanggaran yang dilakukannya.
J.  Douglas  Peters  dan  kawan-kawan  dalam  bukunya  telah  menyajikan beberapa  persyaratan  mengenai  kelalaian  tersebut,  yaitu: Pertama,  Duty ,  yang dimaksud dengan duty atau kewajiban adalalah tuntutan yang dilakukan harus ada hubungannya dengan kewajiban profesi yang ditentukan oleh undang-undang yang berhubungan  dengan  norma-norma  tertentu  atau  standart  yang  diberikan  oleh profesi  tersebut; Kedua,  breach  of  duty adalah  suatu  tuntutan  yang  harus menunjukkan adanya kegagalan yang berhubungan dengan norma-norma standart profesi; Ketiga,  Causation yaitu  tuntutan  harus  kelihatannya  dapat  diterima, berhubungan  erat  dengan  sebab  perbuatan  yang  dilakukan  dan  akibat  kerugian yang  diderita; Keempat,  Demages yaitu  tuntutan  harus  didasarkan  karena perbuatan,kerugian nyata atau kerugian yang disebabkan. Kerugian itu bisa physik , keuangan  maupun  kejiwaan  yang  diderita  klien  atau  mereka  yang  ada  hubungan dengan  klien  tersebut  seerti  suami  atau  istri  klien,  ahli  waris  dan  sebagainya. Berbagai kasus malpraktek notaris yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang diketahui telah meninggal dunia.
Dengan  demikian  maka  pekerjaan  notaris  tidak  hanya  pekerjaan  karena jabatan  berdasarkan  undang-undang  saja  tetapi  juga  memperhatikan  adanya pekerjaan  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  pekerjaan  sebagai  dasar  untuk melaksanakan  pekerjaan  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  pekerjaan  di  luar undang-undang dan norma-norma tertentu  yang diberikan standar oleh  Kode  Etik Profesi tersebut.
Suatu  kerugian  yang  diderita  dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh notaris sebagai akibat dari perbuatan atau  kealalaian notaris itu harus didasarkan oleh  beberapa  syarat  yaitu,  bahwa  perbuatan  atau  kelalaian  itu  disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris dalam arti yang luas, meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan ( dolus dan culpa ). Kesengajaan ( dolus ) tidak begitu menimbulkan suatu kesulitan  yang dalam hakekatnya  sangat  jarang  untuk  seorang  notaris  yang  benar-benar  melakukan dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu, artinya secara insyaf  dan sadar merugikan  kliennya,  adalah  merupakan  suatu  yang  sangat  jarang  sekali  dapat terjadi.
Berbagai  Pasal  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris  telah  memuat  sendiri ketentuan  mengenai  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi,  maka  ruang  lingkup berlakunya  Pasal  60  PJN  menjadi  terbatas.  Pasal  60  PJN  ini  dapat  diberlakukan, misalnya  dalam  hal  minuta  akta  hilang  (Pasal  61),  menolak  memberikan  bantuan tanpa  alasan  yang  berdasar  (Pasal  7)  dan  dalam  hal  pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal-pasal 24,25,38 dan 39 PJN.
Sedangkan  menurut  Hermien  Hadiati  Koeswadji,  tanggung  jawab  notaris dapat  dilihat  dari  segi  yuridis  dan  etis.  Tanggung  jawab  dari  segi  yuridis  dapat dibagi  dari  segi  hukum  perdata  dan  hukum  pidana.  Masalah  tanggung  jawab  dari segi hukum perdata ini timbul dari perjanjian kepercayaan antara Notaris dan klien,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
seperti  disebutkan  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung  jawab  dalam  hukum  perdata  yang  timbul  dari  perjanjian kepercayaan  antara  Notaris  dan  klien,  yang  merupakan  “ vertrouwens  verbintenis ”, dimana atas pelanggarannya kepadanya dapat digugat karena wanprestasi ataupun “ önrechtmatige daad ”. Hal tersebut baru akan ada kaitannya dengan KUHP apabila tidak dipenuhinya prestasi baik karena wanprestasi maupun karena ‘ ’önrechtmatige daad ”  melanggar  kepentingan  umum  yang  masuk  dalam  ruang  lingkup  dan wewenang hukum pidana.
Malpraktek  yang  melanggar  norma  hukum  pidana  itu  dapat  terjadi  karena kesalahan dan juga kealpaan, dan kealpaan ini dapat dibagi menjadi culpa lata dan culpa  levis .  Pada  malpraktek  yang  terjadi,  sebetulnya  lebih  banyak  masuk  dalam culpa lata sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana.
Untuk  adanya  pemidanaan  perlu  adanya  kekurang  hati-hatian  yang  cukup besar, harus ada culpa lata bukan culpa levis (kealpaan yang sangat ringan).
Dalam  hal  demikian  ada  dua  unsur  yang  ikut  menentukan  dalam  proses pemilihan  tersebut  yaitu  unsur  yang  terdapat  di  dalam  diri  notaris  yang berdasarkan  itikad  baik  memilih  apakah  dapat  tetap  merahasiakan  atau memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  demi  keadilan  dan  unsur  yang  ada didalam  diri  klien  yang  dibekali  juga  oleh  itikad  baik  sesuai  dengan  norma  etika yang hidup dalam masyarakat.
Malpraktek  yang  dilakukan  oleh  notaris  protokol  dalam  hal  terlambatnya melakukan  serah  terima  protokol  notaris  sebagaimana  yang  terjadi  di  salah  satu daerah  di  Sulawesi  Selatan,  adanya  seorang  Notaris  senior  yang  meninggal  dunia dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  yang  menunjuk  salah  satu  Notaris  yang  menjadi  pemegang Protokol Notaris diwilayah tersebut dan tidak terjadi serah terima Protokol Notaris sesuai batas waktu yang diatur dalam UUJN.
Pada  umumnya  bukanlah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan kesengajaan dan berencana tetapi karena kekurang hati-hatian atau kelalaian atau ketidak tahuannya akan peraturan perundang-undangan yang ada.
Sehingga  unsur  kealpaan  inilah  yang  menyebakan  malpraktek,  dimana persyaratannya  tentang  kealpaan  adalah duty,  breach  of  duty,  causation ,  dan damages . Kealpaan terebut harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau  psychis.  Tidaklah  mungkin  diketahui  bagaimana  sikap  batin  seseorang  yang sesungguhnya,  tetapi  haruslah  ditetapkan  dari  luar  bagaimana  seharusnya  ia berbuat  dengan  mengambil  sikap  batin  orang  pada  umumnya  apabila  ada  dalam situasi  yang  sama  untuk  adanya  pemidanaan  perlu  adanya  kekurang  hati-hatian yang  cukup  besar,  harus  ada culpa  lata ,  bukan culpa  levis .  Untuk  menentukan kekurang hati-hatian atau kealpaan, dapat digunakan teori berbuat lain atau ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain.
Menurut  Pasal  62  UUJN,  penyampaian  protokol  notaris  dapat  dilakukan apabila notaris meninggal dunia, meminta sendiri, tidak mampu menjalankan tugas

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sebagai  notaris  selama  lebih  dari  3  (tiga)  tahun,  diangkat  menjadi  pejabat negara, dihentikan sementara, atau dihentikan dengan tidak hormat.
Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN terdiri atas :
1. Minuta Akta adalah asli akta notaris, yang merupakan bagian dari protokol notaris. Akta-akta yang dibuat oleh notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi  dari  50  akta,  maka  kelebihan  akta  tersebut  dibuat  dalam  buku baru.  Setiap  sampul  buku  dicatat  jumlah  akta  yang  dibuat  dengan  nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta.
Pada  umumnya  minuta  akta  disebut  akta  otentik  telah  memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris  dihadapan  para  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2 (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi dan notaris.
Minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.
2. Buku  Daftar  Akta  (Reportorium),  yaitu  buku  yang  memuat  nomor  urut, nomor  bulanan  yang  menunjukan  akta  tiap  bulan,  jumlah  dari  akta  yang dibuat  oleh  Notaris.  Buku  daftar  akta  sebelum  dipergunakan,  terlebih dahulu  oleh  Notaris  wajib  diserahkan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris untuk disahkan  penggunaannya.
Reportorium  juga  berguna  untuk  menunjukan  eksistensi  dari  akta yang  dibuat oleh notaris, yang terdiri dari :
a. Nomor  urut  dari  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  sejak  diangkat hingga pensiun.
b. Nomor  bulanan,  menunjukan  berapa  banyak  akta  yang  dibuat dalam  1 (satu) bulan. c. Tanggal
d. Sifat  akta  yang  menunjukan  akta  apa  yang  dibuat,  misalnya  sewa menyewa.
e. Nama para penghadap
3. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :
a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak- pihak yang bersangkutan dihadapan notaris disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang disahkan  itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu  dilakukan  dihadapan  notaris.  Maksudnya  adalah  agar  dapat dipastikan  bahwa  orang  yang  menandatangani  itu  benar-  benar adalah  orang  yang  bersangkutan  karena  mereka  menandatangani dihadapan notaris. Oleh karena  itu  isi  dari  akta  dibawah  tangan itu  lebih  kuat  mengikat  para   pihak  karena  notaris  menjamin

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
bahwa  para  pihak  benar  menandatanganinya  dihadapan  notaris. Dan  dalam  ketentuan  umum,  bahwa  surat-surat  yang  ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang- orang yang menandatanganinya.
b. Akta  di  bawah  tangan  yang  didaftarkan  atau  dicatatkan ( Warmerking ).  Surat  bawah  tangan  yang  sudah  ditanda  tangani para pihak kemudian  dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan  yang  didaftar  tersebut  hilang,  maka  resumenya  dapat dilihat di kantor notaris. Dalam  pengajuan kehadapan notaris, tidak harus  dilakukan  oleh  2  (dua)  belah  pihak,  tetapi  dapat  dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja. 4. Buku  nama  daftar  penghadap  atau Klapper . Klapper dibuat  untuk  daftar akta  dan  daftar  surat  dibawah  tangan  yang  disahkan.  Merupakan  catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali  dalam mencari minuta.
5. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut  01  dan  terus  berlanjut  selama  masa  bakti  jabatannya  selaku  notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan  yang tercantum dalam daftar akta, protes  wesel  dan  cek,  sudah  tidak  lagi  digunakan  sehingga  buku  daftar protes nihil.
6. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal  5  (lima) dari  setiap  bulan,  Notaris  harus  melaporkan  ada  atau tidak wasiat pada bulan  sebelumnya  ke  daftar  pusat  wasiat  Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
7. Buku  Daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  notaris  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  dengan  Pasal  61  UUJN,  notaris  wajib  menyampaikan  setiap salinan  yang  disahkannya  paling  lama  sebelum  tanggal  15  pada  bulan berikutnya kepada MPD dan wewenang dari protokol notaris diatur dalam Pasal 64 UUJN.
Notaris pemegang protokol notaris berwenang mengeluarkan:
a. Grosse  Akta  adalah  salah  satu  salinan  akta  untuk  pengakuan  utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  MAHA  ESA”,  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial. Grosse akta  pengakuan  hutang  dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
pengakuan hutang yang dibuat dengan akta  yang dibuat dihadapan notaris,  dengan  demikian  kreditur  tidak  perlu  melakukan  gugatan kepada  debitur,  tetapi  cukup  menyodorkan  grosse  aktanya  dan  ia (kreditur)  sudah  cukup  dianggap  sebagai  orang  yang  menang perkara  tagihan  yang  disebutkan  dalam  grosse  akta  yang bersangkutan. b. Salinan  Akta  adalah  salinan  kata  demi  kata  dari  seluruh  akta  dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang  sama  bunyinya”. Salinan  akta  dapat  dikeluarkan jika ada  akta  dalam  Minutanya  yang  sama  bunyinya.  Dalam  praktik notaris  ditemukan  juga  istilah  Turunan.  Baik  turunan  akta  maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal  dari minuta akta. c. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian  dari  akta  dan  pada  bagian  bawah  kutipan  akta  tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan  dari  sebagian  akta,  jadi  merupakan  turunan  yang  tidak lengkap.  Kutipan ini  diambil dari  sebagian  minuta  akta,  pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan  akhir  akta  harus tetap  ada.  Kutipan  dari  minuta  akta  tersebut  ditempatkan  pada  isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.
Notarіs  yang  mеnіnggaӏ  dunіa  daӏam  mеnjaӏankan  jabatannya  sеbagaі notarіs,  tеntu  mеnіnggaӏkan  banyaknya  protokoӏ  notarіs  sеӏama  іa  mеnjabat sеbagaі  notarіs.  Реmbеrіtahuan  atas  mеnіnggaӏnya  notarіs  oӏеh  kеӏuarga  atau рara  ahӏі  warіs  kерada  Majеӏіs  Реngawas  Daеrah  Notarіs  yang  dasar  hukumnya іaӏah  Рasaӏ  35  ayat  (1)  dan  (2)  UUJN  Perubahan, maka  kеӏuarganya  ( suamі/іstrі atau  kеӏuarga  sеdarah  daӏam  garіs  ӏurus  kеturunan  sеmеnda  samрaі  dеrajat kеdua) wajіb mеmbеrіtahukan kерada MРD Notarіs рaӏіng ӏambat 7 (tujuh)  harі kеrja.
Реnyеrahan  protokoӏ  notarіs  sеbagaіmana  diatur  daӏam  Pasaӏ  62  huruf  a UUJN, dіantaranya dіӏakukan daӏam haӏ notarіs mеnіnggaӏ dunіa, dan реnyеrahan protokoӏ  notarіs  yang  mеnіnggaӏ  dunіa  tеrsеbut  sеbagaіmana  yang  dіatur  daӏam Рasaӏ  63  ayat  (1)  dan  (2)  UUJN  Perubahan  daрat  kіta  ӏіhat  bahwa  notarіs  yang dіtunjuk oӏеh MРD ӏah yang     akan mеnеrіma protokoӏ notarіs yang tеӏah mеnіnggal dunіa bеrbunyі
Daӏam   haӏ   tеrjadі   notarіs mеnіnggaӏ dunіa, реnyеrahan Рrotokoӏ Notarіs dіӏakukan  oӏеh  ahӏі  warіs  Notarіs  kерada  Notarіs  ӏaіn  yang  dіtunjuk  oӏеh  Majеӏіs Реngawas Daеrah paling lama 30 (tiga puluh hari) dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris”.
Jika  notaris  yang  ditujuk  sebagai  pemegang  protokol  tidak  bersedia melakukan  serah  terima  protokol  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh menteri,  notaris  yang  bersangkutan  dapat  dijatuhi  sanksi  oleh  MPW,  MPP,  atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
Menteri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sanksi  karena pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan  jabatan  serta  kode  etik  notaris dapat  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  dan  atau  diberhentikan  dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17,  Pasal  20,  Pasal  27,  Pasal  32,  Pasal  37,  Pasal  54,  Pasal  58,  Pasal  59,  dan/atau Pasal  63,  dapat  dikenai  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  UUJN  yaitu berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga disebutkan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  yang  melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari  keanggotaan  Perkumpulan,Pemberhentian  dengan  hormat  dari  keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari Keanggotaan Perkumpulan.

## KESIMPULAN
Tindakan  malpraktek  notaris    dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana yaitu  adanya  suatu  tanggung  jawab  dalam  hukum  perdata  yang  timbul  dari perjanjian  kepercayaan  antara  Notaris  dan  klien,  yang  merupakan  “vertrouwens verbintenis”,  dimana  atas  pelanggarannya  kepadanya  dapat  digugat  karena wanprestasi  ataupun  önrechtmatige  daad”.  Hal  tersebut  baru  akan  ada  kaitannya dengan KUHP apabila tidak dipenuhinya prestasi baik karena wanprestasi maupun karena önrechtmatige daad”melanggar kepentingan umum yang masuk dalam ruang lingkup dan wewenang hukum pidana.
Malpraktek yang melanggar norma hukum pidana itu dapat terjadi karena kesalahan dan juga kealpaan, dan kealpaan ini dapat dibagi menjadi culpa lata dan culpa levis. Pada malpraktek yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, adanya  seorang  Notaris  senior  yang  meninggal  dunia  dan  sampai  dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang  menunjuk  salah  satu  Notaris  yang  menjadi  pemegang  Protokol  Notaris diwilayah  tersebut  dan  tidak  terjadi  serah  terima  Protokol  Notaris  sesuai  batas waktu yang diatur dalam UUJN, sebetulnya lebih banyak masuk dalam culpa lata sehingga  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana.  Dalam  hal  notaris  yang  ditujuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh menteri, notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi  oleh  MPW,  MPP,  atau  Menteri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.Sanksi karena pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan atau  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya.  Dan  Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur  dalam  Pasal  85  UUJN  yaitu  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat.
Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga disebutkan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  yang  melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran,peringatan,pemberhentian sementara dari  keanggotaan  Perkumpulan,Pemberhentian  dengan  hormat  dari  keanggotaan Perkumpulan,Pemberhentian dengan tidak hormat dari Keanggotaan Perkumpulan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828

## DAFTAR PUSTAKA

## Pustaka berbentuk buku
Adjie,Habib. Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) .Bandung: Refika Aditama, 2014.
Kie,Tan Thong. Studi  Notariat  &  Serba  Serbi  Praktek  Notaris .Jakarta:PT.Ichtiar  Baru Van Hoeve.2007. Notodisoerjo ,R. Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.Jakarta: CV.Rajawali.1982 Pandu,Yudha. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Jabatan  Notaris  dan
PPAT .Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing.2009. Rahardjo,Satjipto. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan .Jakarta:CV.Rajawali.1982. Situmorang,Victor dan Cormentyna  Sitanggang. Grosse  Akta  dalam  Pembuktian  dan Eksekusi.Jakarta: Rineka Cipta.1993.
Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta:UI Press.1986.
Tobing, G.H.S.L.. Peraturan Jabatan Notaris .Jakarta:Erlangga,1983.

## Pustaka yang berupa jurnal ilmiah dan skripsi
Alfianto,Riza.  “Risiko  Medis  dan  Kelalaian  Terhadap  Dugaan  Malpraktik  Medis  di Indonesia”,. Jurnal Perspektif , Vol. XVII No 3, (2013),hlm. 3. Habib  Adjie,  “ Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Sebagai  Unifikasi  Hukum Pengaturan Notaris”, RENVOI, Nomor 28. Th. III, (2005).
Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia,
“ Pemberian  Atau  Penolakan  Persetujuan  Pemanggilan  Notaris ”,  Renvoi, (2005).
Purwaningsih,Endang.  “Bentuk  Pelanggaran  Hukum  Notaris  di  Wilayah  Provinsi Banten  dan  Penegakan  Hukumnya”, Jurnal  Mimbar  Hukum ,Vol.27  No 1,(2015)
Putri,Nabila  Mazaya  dan  Henny  Marlyna.”Pelanggaran  Jabatan  dan  Perbuatan Melawan  Hukum  yang  Dilakukan  Oleh  Notaris  dalam  Menjalankan Kewenangannya”, Acta Diurnal ,Vol.5/No.1,(2021)
Rangkuti,Nada Syifa. “Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda karena Notaris Meninggal  Dunia  di  Kota  Medan”, Junal  Rechtsnormen  Komunikasi  & Informasi Hukum, Vol.1 No 2, (2023)
Tirajoh,  Cicilia  R.S.L.  “Kajian  Yuridis  Pelanggaran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta Autentik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  jo.Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014”, Jurnal Lex Privatum , Vol.III No 2,(2015)
Tirajoh,Cicilia  R.S.L.”Kajian  Yuridis  Pelanggaran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta Autentik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  jo.Undang- Undang No.2 Tahun 2014”, Jurnal Lex Privatum ,Vol.III/No.2,(2015).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
Tunggeleng,Susilo Meddy. Tanggung Jawab Hukum Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan  Serah  Terima  Protokol  Notaris  (Studi  Kasus  di  Kabupaten Bantaeng).”Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar, 2022.
Yofi  Permana,R.  “Pengaturan  Penyerahan  Protokol  Notaris  Yang  Telah  Meninggal Dunia  dan  Prakteknya  di  Provinsi  Sumater  Barat”, Jurnal  Cendekia  Hukum , Vol. 5 No 1, (2019),hlm. 12.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117,Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5491).
Undang-Undang  Nomor  43  tahun  2009  tentang Kearsipan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  152,Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5071) . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,Perpindahan,Pemberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa Jabatan Notaris.
Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  C.HT.03.10-05.  Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris .

## Kamus
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

## Pustaka dari media online
Anad,Ghansam.  “Dirugikan  oleh  Tindakan  Notaris,Tempuh  Langkah  Ini”.  Hukum Online.com. 23 November 2022. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris- -tempuh-langkah-ini-lt4fe9dafae18de/ ,diakses pada 20 Maret 2024. Kanwil  SULUT,  “Menkumham:  Banyak  Pelanggaran  Notaris  yang  Harus  Ditindak Tegas”.  Berita  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Ham  Republik Indonesia Sulawesi Utara. 25 Juli 2022. Tersedia pada https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4792- menkumham-banyak-pelanggaran-notaris-yang-harus-ditindak-tegas , diakses pada 8 Juni 2024. Kusumasari,Diana.  “Penyalahgunaan  Jabatan  Notaris”.  Hukum  Online.com.  15 Maret 2011. Tersedia pada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2013 - 2027 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6828
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-jabatan- notaris-lt4d50ebf7377d9/ .diakses pada 20 Maret 2024. Romdhoni,Helmi. “Malpraktek Notaris, Adalah Bentuk Pekhianatan Jabatan Hukum Kepada  Rakyat”. Inanews.co.id. 24  Februari  2020.  Tersedia  pada https://www.inanews.co.id/2020/02/malpraktek-notaris-adalah-bentuk- pekhianatan-jabatan-hukum-kepada-rakyat/ , diakses pada 15 Maret 2024.