413
BERTAHANNYA BANGSAWAN LUWU

## (SUATU ANALISA BUDAYA POLITIK ORANG BUGIS)

## THE PERSISTENCE OF LUWU NOBLESSE (AN ANALYSIS OF CULTURAL POLITICS OF BUGIS)

## Rismawidiawati
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar e-mail: rismawidiawati@gmail.com
Naskah Diterima: 30 Juni 2016 Naskah Direvisi: 29 Juli 2016 Naskah Disetujui: 25  Agustus 2016

## Abstrak
Artikel ini bertujuan menjelaskan alasan sehingga kelompok bangsawan Luwu masih dapat bertahan berdasarkan tinjauan budaya politik orang Bugis. Artikel ini disajikan secara deskriptif analitis  melalui  4  (empat)  tahapan  metode  penelitian  sejarah,  yaitu  pengumpulan  sumber (heuristic),  kritik  data  atau  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi.  Selain  itu,  digunakan  juga teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa budaya politik tradisional orang Bugis, yang dikenal dengan istilah siri’ na pesse memberikan kontribusi penting terhadap bertahannya kelompok bangsawan Luwu. Budaya politik ini menghadirkan tokoh Tomanurung  sebagai  cikal  bakal  seluruh  raja  dan  bangsawan  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan termasuk  di  Kedatuan  Luwu.  Masyarakat  Luwu  mempercayai  bahwa  keturunan  Tomanurung ditakdirkan  untuk  menjalankan  pemerintahan.  Bila  yang  memerintah  bukan  keturunan Tomanurung,  masyarakat  Luwu  percaya  bahwa  akan  terjadi  suatu  masalah  di  dalam  negeri. Terlepas dari anggapan bahwa kehadiran Tomanurung ini adalah mitos dan merupakan rekayasa politik,  keberadaan  tokoh  ini  merupakan  awal  dari  lahirnya  para  penguasa/raja.  Keberadaaan Kedatuan Luwu yang masih ada sampai sekarang, walaupun fungsinya tidak sama lagi seperti di masa  lalu,  serta  para  elite  yang  didominasi  oleh  kaum  bangsawan  (andi)  Luwu  merupakan gambaran bahwa masyarakat masih tetap mempercayai akan kehadiran bangsawan sebagai tokoh yang ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan.
Kata kunci: Andi (bangsawan) Luwu, dan budaya politik Orang Bugis.

## Abstract
This article aims is to explain the reason of aristocratic group of Luwu still survive based on  a  review  of  political  culture  of  the  Bugis.  This  article  presented  in  a  descriptive  analysis through  the  4  (four)  stages  of  historical  research  methods,  namely  the  collection  of  resources (heuristic), criticism source of data, interpretation, and historiography. In addition, the technique of collecting data through interviews. The results found that the traditional political culture of the Bugis, known as siri  'na pesse make an important  contribution  to  the survival of the aristocratic group of Luwu. This political culture present Tomanurung figure as a forerunner to the whole of kings and nobles in South Sulawesi included in Kedatuan Luwu.  Luwu community believe that the descendants of Tomanurung destined to govern. If the ruling is not a descendant of Tomanurung, Luwu people believe that there will be a problem in the country. Apart from the assumption that the  presence  of  this  Tomanurung  is  a  myth  and  as  an  invention  of  politics,  the  existences  this character  is  the  beginning  of  the  birth  of  rulers  /  kings.  The  existence  of  Kedatuan  Luwu  which still exist today, although its function is not the same as in the past, as well as the elite dominated by the nobility (andi) Luwu is a picture that people still believe in  the presence of  royalty as the man who is destined to run the government.
Keywords : Andi (nobles), Luwu, and political culture of Bugis.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428 414

## A. PENDAHULUAN
Fenomena  menarik  di  Sulawesi Selatan  bahwa  pada  setiap  kegiatan pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  lang- sung,  baik  itu  sebagai  bupati,  walikota, ataupun  level  yang  ada  di  bawahnya, camat  dan  kepala  desa,  keterlibatan kelompok bangsawan tidak dapat dinafikan lagi.  Dalam  pilkada  langsung  yang diadakan  sejak  tahun  2005,  utamanya daerah-daerah  yang  kelompok  bangsawan- nya sangat  kental seperti Kabupaten Bone, Luwu,  Wajo  dan  Soppeng,  pesertanya hampir  70  persen  adalah  terdiri  atas kelompok bangsawan. Keterlibatan kelom- pok  bangsawan  ini,  mungkin  karena dorongan  dari  partai  pengusungnya,  tetapi tidak  jarang  pula  mereka  ikut  pilkada secara  perorangan.  Kepercayaan  masya- rakat  dijadikan  modal  besar  untuk  meraih suara.
Reformasi  membuka  kembali  ruang bagi  semua  kalangan  masyarakat  untuk berkontestasi  di  ranah  politik  termasuk pemilukada.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh bangsawan  untuk  mendapatkan  kekuasaan agar  tetap survive.  Euforia demokrasi dirasakan  hingga  masyarakat  daerah  yang tercermin  hadirnya  para  elit  lama  yang muncul  dan  siap  berkontestasi  di  pemilu- kada.  Eksistensi  kaum  bangsawan  dalam wilayah  politik  pemerintahan  tercermin banyaknya Andi yang menjabat pada posisi strategis  dalam  struktur  pemerintahan  dan mendapatkan kedudukan di partai politik.
Suasana  politik  pada  fase  awal reformasi yang rumit memunculkan wacana  hanya  „putra‟  daerah  yang  memi- liki  kesempatan  untuk  memimpin  Luwu. Wacana  inilah  yang  membuka  ruang  bagi para Andi yang  notabene  bangsawan  dan „putra‟  daerah  untuk  tampil  di  panggung politik khususnya pilkada.
Kedatuan Luwu kini telah berpecah- pecah  menjadi  beberapa  kabupaten  dan kota, yaitu: Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten  Luwu  Utara  dan  Kabupaten Luwu  Timur.  Kabupaten  Luwu  telah melakukan dua kali pilkada langsung yaitu tahun 2008 dan 2013. Sedangkan
Kabupaten  Luwu  Timur  dan  Luwu  Utara telah  lebih  dahulu  melakukan  pilkada langsung  yaitu  2005,  2010  dan  2015  ini. Fenomena  menarik  pada  pilkada  langsung ini  yang  keluar  menjadi  pemenang  adalah dari golongan bangsawan.
Di Kabupaten Luwu, dengan adanya gelar simbolik yang dimiliki, serta  wacana latar  belakang  dirinya  yang  merupakan keturunan  Kahar  Mudzakkar  memudahkan Andi  Mudzakkar  untuk  memimpin  Luwu selama  dua  periode  sejak  2008  sampai sekarang.  Di  Luwu  Timur,  dari  tiga  calon bupati  yaitu,  Muh.  Thorieg  Husler, Badaruddin  AP  dan  M.  Nur  Husain,  tak satu  pun  dari  golongan Andi (bangsawan) pada  pilkada  2015  ini.  Namun,  yang menarik adalah para calon bupati ini minta izin  dan  dukungan  pada  Datu  Luwu,  Andi Maradang  Mackulau  untuk  maju  pada pilkada Luwu Timur (www.luwuraya.com, 5  April  2015  dan www.beritakota- makassar.  com,  25  Agustus  2015).  Hal  ini tentu  saja  mengandung  makna  politis  di baliknya. Harapan bahwa keterlibatan Datu Luwu  ini  akan  menarik  masyarakat  Luwu untuk memilihnya.
Ketika  Proklamasi  Kemerdekaan 1945,  Andi  Djemma  menyatakan  bahwa dirinya  berada  di  belakang  kemerdekaan Republik Indonesia. Sejalan dengan pernyataannya  itu,  Datu  Andi  Djemma ketika  itu  menyerahkan  Pajung  Luwu  ke tangan pemerintah daerah (Patang, 1975:221). Hal ini berarti bahwa sejak saat itu pemerintah daerah lah yang mempunyai tugas  untuk  melindungi  dan  mengayomi rakyat  Luwu.  Sedang  posisi  kedatuan dibiarkan  terus  bergulir  untuk  sekadar melanggengkan  tradisi  pergantian  Datu Luwu.  Meskipun  konsep  kerajaan  sudah sirna  seiring  dengan  kemerdekaan  17 Agustus 1945, tetapi kelompok bangsawan ini  tetap  eksis  sampai  sekarang.    Bahkan mereka tetap mempertahankan kelembaga- annya,  meskipun  itu  tidak  lagi  berperan penting  dalam  pelaksanaan  administrasi pemerintahan.
Pasca  runtuhnya  rezim  Orde  Baru, para  bangsawan  kembali  hadir  menggali
dan  menunjukkan  identitas  mereka.  Bang- sawan  ini  berusaha  untuk  menghidupkan kembali  tata  kehidupan  yang  bernuansa kerajaan  di  setiap  daerah.    Kelembaga- annya  tetap  dilestarikan,  dijaga,  bahkan diupayakan  dengan  berbagai  cara  untuk membangun  pencitraan.  Keadaan  yang demikian  semakin  memberi  ruang  yang lebih  besar  ketika  didirikan  apa  yang dikenal  dengan  Perkumpulan  Keraton Nusantara,  yang  dua  tahun  sekali  meng- adakan  festival  keraton  dengan  berbagai agenda acaranya.
Pertemuan yang dilakukan oleh para raja-raja se-Nusantara itu, memicu lahirnya beberapa  kerajaan  yang  sebelumnya  sama sekali  tidak  dikenal.  Terlepas  dari  itu semua,  salah  satu  istana  yang  sekarang  ini tetap  bertahan  sampai  sekarang  adalah Kedatuan  Luwu.  Kedatuan  ini  bukanlah merupakan  perwujudan  dari  munculnya kerajaan  sebagai  saingan  dari  pemerin- tahan  yang  ada,  tetapi  kehadiran  kedatuan ini  menandakan  bahwa  rakyat  masih menghendaki kehadirannya, meskipun dalam  wujudnya  sangat  berbeda  jika dibandingkan di masa lalu.
Kedatuan  Luwu  semacam  satu lembaga  yang  tugas  dan  fungsinya  seka- rang  ini,  sangat  berbeda  di  masa  lalu.  Di masa  lalu,  seorang  yang  bergelar  datu hampir  dapat  dipastikan  akan  diangkat menjadi  seorang  raja  atau  lebih  dikenal payung di  Luwu.  Akan  tetapi  kedatuan Luwu  sekarang  ini,  selain  sebagai  satu bentuk  untuk  mempertahankan  nilai-nilai „budaya‟  yang  mungkin  masih  ada  dan dikhawatirkan  punah,  tetapi  kehadiran kedatuan  Luwu  dapat  dianggap  perwu- judan  dari  keinginan  masyarakat  untuk mendambakan  seorang  figur  yang  diang- gap  dapat  mengayomi  masyarakat,  seperti halnya  peranan  yang  dimainkan  seorang raja di masa lalu.
Menurut Husain Syarif Ali (Wawancara, 4 Februari 2015), pada tahun 1980-an istana Datu Luwu masih dijadikan tempat  berkumpul  para  anak  muda  tanah
Luwu,  tapi  memasuki  era  1990-an  istana tampaknya  tidak  lagi  diminati,  hanya
dijadikan objek wisata bagi kaum pendatang  dan  para  peneliti  yang  ingin melihat-lihat  isi  istana.  Selebihnya,  pihak istana seakan tak memiliki aktivitas berarti selain  datang  sebagai  tamu  ketika  upacara adat sedang digelar.
Kini,  Kedatuan  Luwu  kembali  ber- geliat di bawah kepemimpinan Datu Luwu, Andi  Maradang  Mackulau.  Berkat  keak- tifan  Datu  Luwu  berkomunikasi  dengan pemerintah  daerah,  istana  Luwu  kembali diperhatikan.  Datu  Luwu  sebagai hulu kaum  bangsawan  di  Luwu  tampil  aktif berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah melestarikan  adat  istiadat  Luwu.  Istana Luwu  mulai  ditata,  Datu  Luwu  mulai dilibatkan pada persoalan-persoalan adat.
Menganalisis  alasan  bertahannya bangsawan  di  Luwu  dari  sisi  budaya politik menjadi menarik dilakukan. Mengapa  bangsawan  Tana  Luwu  masih tetap  dapat  bertahan,  barangkali  karena berangkat  dari  budaya  politik  orang  Bugis di  Tana  Luwu  itu  sendiri.  Menurut Widjaja, perilaku politik ini berangkat dari budaya  politik  yang  dimiliki  oleh  para aktor  itu  sendiri.  Budaya  politik  yang dimaknai  sebagai  aspek politik dari  sistem politik  yang  terdiri  dari  ide,  pengetahuan, adat istiadat, mitos yang dikenal dan diakui oleh  sebagian  besar  suatu  masyarakat merupakan  faktor  penentu  perilaku  politik itu sendiri (1988:250).
Fakta bahwa tetap dipertahankannya kedatuan  Luwu  saat  ini  mengandung makna bahwa datu masih memiliki tempat di  hati  masyarakat  Luwu.  Lebih  luas  lagi, gelar Andi yang  bertahta  di  depan  nama seseorang  yang  menandakan  seseorang  itu masih  keturunan  bangsawan  di  Luwu masih  menjadi  hal  yang  diperhitungkan. Hal  ini  tampak  ketika  pemilihan  kepala daerah  langsung  di  Luwu.  Di  sinilah standingpoint dari  penelitian  ini,  untuk mencari  tahu  akar  persoalan  mengapa kelompok bangsawan ini masih tetap dapat bertahan?
Untuk  mengetahui  lebih  dalam mengapa  kedatuan  Luwu  ini  masih  tetap dapat  bertahan,  bahkan  semakin  mendapat
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428 416
dukungan,  perlu  kiranya  diketahui  lebih jauh  tentang  budaya  politik  orang  Bugis, utamanya Bugis yang ada di  Luwu.  Selain itu,  perlu  juga  dilihat  akar  lahirnya kelompok bangsawan ini sebagai informasi awal  untuk  mengkaji  mengapa  kelompok bangsawan  ini  lahir  dan  dapat  tetap bertahan.
Kajian  tentang  bangsawan  Luwu bukanlah  hal  yang  baru.  Sudah  banyak tulisan  yang  membahas  persoalan  ini. Sebut saja misalnya beberapa karya seperti Luwu  dalam Revolusi karya  Sanusi  Daeng Mattata  (1967), Arus  Revolusi  45  di Sulawesi  Selatan karya  Sarita  Pawiloy (1987), Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan karya Mattulada  (1998), Ensiklopedi  Sejarah Luwu karya Idwar Anwar (2005), Kedatuan  Luwu karya  Iwan  Sumantri (editor)  (2006), Manusia  Bugis karya Christian  Pelras  (2006),  dan  yang  terbaru Pertarungan  Elite  Lokal  di  Bumi  Batara Guru karya  Thamrin  Mattulada  (2014). Tulisan Thamrin Mattulada ini menyajikan sejarah  politik  lokal  dan  bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi proses serta  hasil  dari  pemilihan  kepala  daerah langsung saat pertama kali diselenggarakan tahun  2005  di  Kabupaten  Luwu  Timur. Tulisan  ini  menjadi  acuan  paling  dekat dengan  tulisan  ini.  Penulis  berusaha menampilkan  tulisan  ini  secara  berbeda yaitu  dengan  menggunakan  pisau  analisis budaya  politik  orang  Bugis.  Juga,  penulis tidak  hanya  terfokus  di  Kabupaten  Luwu tapi  berada  pada  skop  Kedatuan  Luwu. Kedatuan Luwu di sini mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode sejarah,  seperti  layaknya  tulisan  sejarah lainnya.  Ada  empat  langkah  metode sejarah. Pertama, penelitian  ini  dimulai dari  pencarian  sumber  sesuai  dengan  tema yang  dikaji.  Dalam  pencarian  sumber  ini, selain  buku-buku  yang  memiliki  kaitan dengan  objek  yang  diteliti,  pencarian  juga
dilakukan  untuk  mendapatkan  data-data dari lontarak ,  juga  koran-koran  lokal  dan internet. Lontarak sangat membantu dalam merekonstruksi penulisan artikel ini, namun lontarak ini  pun  memiliki  kele- mahan  sebagai  sumber  primer  termasuk minim  dalam  hal  waktu.  Untuk  itu kelemahan yang didapatkan dalam
lontarak didapatkan dalam banyak sumber sekunder.
Untuk memeroleh sumber, penelitian dilakukan  di  Palopo,  Provinsi  Sulawesi Selatan,  tempat  Istana  Kedatuan  Luwu berada,  untuk  mengumpulkan  data-data sejarah  dan  bahan  dokumenter  lainnya yang  tersimpan  pada  instansi  pemerintah kabupaten,  lembaga  swasta,  dan  koleksi- koleksi  pribadi.  Selain  itu,  dilakukan  pula penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan atau cerita rakyat.
Tahap  kedua  dalam  metode  sejarah adalah  kritik  sumber.  Ada  dua  jenis  kritik sumber,  yaitu  kritik  ekstern  dan  kritik intern.  Kritik  ekstern  dilakukan  untuk mengetahui  keabsahan  sumber  itu.  Keab- sahan  itu  dapat  dilihat  tentang  tulisannya, kertas  yang  digunakan,  ejaan yang digunakan.    Kritik  intern  lebih  pada  isi yang  dikandung  oleh  sumber-sumber tersebut. Penggunaan kritik sumber dilakukan jika ditemukan beberapa sumber yang  saling  bertentangan  antara  satu dengan lainnya.
Tahap  ketiga  dalam  metode  sejarah adalah  interpretasi.  Ada  data  yang  masih lemah  tetapi  ada  pula  data  yang  cukup kuat,  yaitu  disebut  dengan  fakta.  Data  dan fakta  ini  kemudian  dirangkai  dalam  satu tulisan untuk memberi penjelasan mengapa sesuatu itu terjadi. Persoalan yang dijawab tidak  semata-mata  tentang  apa,  siapa, kapan  terjadinya,  dan  dimana  kejadian  itu terjadi,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah mengetahui mengapa hal itu terjadi.
Tahap  akhir  dalam  metode  sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Diakui  bahwa  dalam  tahap  akhir  ini subjektivitas  kadang  muncul  dari  seorang penulis.  Ada  beberapa  sebab  mengapa  hal itu  dapat  terjadi.  Kekurangan  sumber  dan
kecenderungan ideologi penulis, semuanya itu dapat menyebabkan sesuatunya menjadi sangat  subjektif.  Hal-hal  subjektif  ini diupayakan ditekan sedapat mungkin untuk menghasilkan  satu  tulisan  sejarah  yang dapat  dipandang  objektif.  Penguasaan metode  dan  metodologi  sejarah  menjadi kunci  terwujudnya  tulisan  sejarah  yang objektif.
Selain  itu  digunakan  juga  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam.  Informan  kunci  yang  dipilih adalah  keluarga  dekat  dari  penulis  yang merupakan  warga  lokal  yang  mendiami daerah  tersebut  dalam  kurun  waktu  yang cukup  lama.  Penulis  juga  merupakan warga  setempat sehingga tidak begitu sulit bagi penulis kemudian menemukan informan  selanjutnya,  setelah  informan kunci  mengarahkan  penulis  mendatangi beberapa informan yang dianggapnya akan memberi  informasi  tentang  bagaiman penjelasan  mengenai  bangsawan  di  Luwu. Tidak  hanya  itu,  penulis  juga  melakukan wawancara  mendalam  dengan  Datu  Luwu ke-40,  Andi  Maradang  Mackulau.  Juga, dilakukan  wawancara  dengan  dewan  adat Kedatuan  Luwu  dalam  hal  ini  Andi  Baso
Lolo yang telah menjadi Dewan Adat sejak tahun  2006;  serta  wawancara  dengan masyarakat setempat untuk melihat bagaimana  pandangan  masyarakat  terha- dap Kedatuan Luwu. Data-data wawancara kemudian dikuatkan dengan observasi atau sebaliknya  fakta-fakta  dalam  pengamatan dikuatkan oleh wawancara.

## C. HASIL DAN BAHASAN

## 1. Budaya  Politik  orang  Bugis  dan Lahirnya Kelompok Bangsawan
Budaya  politik suatu  masyarakat dapat  dikatakan  merupakan  pola  perilaku masyarakat  itu  dalam  kehidupan  ber- negara, penyelenggaraan administrasi negara,  politik  pemerintahan,  hukum,  adat istiadat,  dan  norma  kebiasaan  yang dihayati  oleh  seluruh  anggota  masyarakat setiap  harinya.  Selain  itu,  budaya  politik dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  sistem nilai  bersama  dalam  suatu  masyarakat
yang  memiliki  kesadaran  untuk  berpar- tisipasi  dalam  pengambilan  keputusan kolektif  dan  penentuan  kebijakan  publik untuk masyarakat seluruhnya (Eddy Utomo,  http://pkn  ips.blogspot.co.id  diak- ses tanggal 15 Mei 2015).
Analisis  budaya  politik  terutama bermanfaat  ketika  kita  hendak  mengetahui sejauhmana  budaya  memainkan  perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik; apakah perilaku kolektif tersebut  produktif  dalam  konteks  pengem- bangan masyarakat secara umum, bagaimana  budaya  politik  sebuah  masya- rakat  mengalami  transformasi  menuju masyarakat  yang  lebih  terbuka,  adil  dan sejahtera. Dalam konteks inilah, tulisan ini tetap  memanfaatkan  perspektif  budaya politik  dalam  melihat  realitas  mengapa kedatuan  Luwu  tetap  berdiri  sampai sekarang.
Pada  konteks  lokal,  budaya  politik pada  dasarnya  dipahami  dari  budaya politik  Bugis  Makassar  sebagai  nilai-nilai yang  mendasari  budaya  politik  tersebut. Nilai-nilai budaya politik tersebut merupa- kan  kelanjutan  dari  berbagai  gagasan  dan aktivitas politik kerajaan-kerajaan di daerah Bugis Makassar dari dahulu sampai sekarang.  Adapun  nilai-nilai  dan  aktivitas- nya  dapat  ditelusuri  dari  periode  La Galigo, 1 periode  Tomanurung, 2 periode
1 Periode  La  Galigo  diperkirakan  berlangsung pada  periode  abad  ke-11  dan  ke-13  Masehi (Pelras,  2006:62).  Dunia  digambarkan  terdiri atas langit (dunia atas) yang disebut Botillangi’ ; Bumi atau  dunia  tengah,  yang disebutnya lino, dan  dunia  di  bawah  bumi, yaitu pertiwi yang disebutnya Toddang -Tojang atau Urilliu’.
2 Periode  Tomanurung  adalah  periode  yang muncul setelah kerajaan Bugis-Makassar berada  dalam  keadaan  “sianre  bale  tauwe”. Periode  ini  dianggap  sebagai  tanda  munculnya dan  berkembangnya  berbagai  kerajaan  di Sulawesi  Selatan  yang  berlangsung  dari  abad ke-14  sampai  ke-16.  Periode  ini  pulalah  yang menandai  lahirnya  kaum  bangsawan  dan stratifikasi sosial lainnya di Sulawesi Selatan.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428 418
masuknya  Islam 3 ,  periode  sebelum  dan sesudah kemerdekaan.
Wujud gagasan budaya politik Bugis Makassar  dapat  dilihat  pada  tradisi  lisan dan  sastra  lisan  yang  termuat  dalam nyanyian  rakyat,  puisi  rakyat,  mitos legenda  dan  fabel.  Selain  itu,  juga terkandung pada pemikiran-pemikiran para To Acca (cerdik cendekiawan) di Sulawesi Selatan  seperti Kajaolalido dari  Bone, Nene’  Mallomo dari  Sidrap, MaccaE  ri Luwu dan masih banyak lagi.
Menurut  Mattulada  dalam  Latoa disebutkan  bahwa,  orang  Bugis  Makassar dalam  kehidupan  sehari-harinya  masih terikat  oleh  sistem  norma  dan  aturan- aturan  adatnya  yang  dianggap  luhur  dan keramat.  Keseluruhan  sistem  norma  dan aturan-aturan adat itu disebut pangngadereng. Pangngadereng dapat diartikan  sebagai  keseluruhan  norma- norma yang meliputi bagaimana seseorang harus  bertingkah  laku  terhadap  sesamanya manusia  dan  terhadap  pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, dan menyebabkan  adanya  gerak  (dinamik) masyarakat (Mattulada, 1985:58).
Sebelum menganut Islam, ada empat unsur pangngadereng ,  yaitu: ade’,  bicara, rapang, dan wari’. Keempat  sistem  adat normatif inilah yang berlaku di masyarakat. Ade’ adalah komponen
pangngadereng yang  memuat  aturan- aturan dalam kehidupan masyarakat.
Bicara adalah  aturan-aturan  peradilan dalam arti luas. Rapang adalah aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau membandingkan  dengan  keputusan  adat yang  berlaku  di  negeri  tetangga. Wari adalah suatu sistem yang mengatur tentang batas-batas  kewenangan  dalam  masya- rakat,  membedakan  antara  satu  dengan yang  lainnya  dengan  ruang  lingkup penataan  sistem  kemasyarakatan,  hak  dan
3 Periode  Islamisasi  di  Sulawesi  Selatan  oleh banyak  ahli  sejarah  dianggap  mulai  berlang- sung pada abad ke-16. Di Tanah Luwu sendiri, Islamisasi dimulai pada tahun 1603, lebih awal dibanding Kerajaan Gowa.
kewajiban setiap orang (Mursalim,
www.bone-library.com,  diakses  tanggal  9 Juni 2015).
Setelah masuknya  Islam di  Sulawesi Selatan, sara’ menjadi  unsur  penggenap kelima  dimana sara’ ini  berasal  dari hukum-hukum  agama  Islam  (Mattulada, 1985:382).  Masuknya  unsur sara’ sebagai bagian  dari pangngadereng menunjukkan bahwa sara’ tidak  mengubah  nilai-nilai, kaidah-kaidah  masyarakat,  dan  kebuda- yaan yang telah ada. Masuknya Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung  oleh  Bugis  Makassar  karena bermuara  pada siri’. Hal  ini  tercakup dalam sebuah ungkapan di kalangan Bugis yang mengatakan:
“ siri  emmi  ri  onroang  ri  lino,  utettong  ri ade’E, najagainnami siri’ta, nala  siri’e  sunge’  naranreng  nyawa  na kira-kira ”.
Artinya:
Hanya untuk siri’ kita hidup di dunia, saya taat  kepada  adat  demi  terjaganya  atau terpeliharanya  harga  diri  saya,  adapun  siri jiwa ganjarannya, nyawa rekaannya (Mattulada, 1985: 64-65).
Ungkapan  di  atas  memiliki  makna yang  sangat  dalam  di  kalangan  Bugis. Dengan  melaksanakan pangngadereng , berarti  seorang  Bugis  sedang  berusaha mencapai  martabat  hidup  yang  disebut dengan siri’ . Menurut Mattulada
(1985:108), siri’ inilah  yang  mendorong orang  Bugis sangat  patuh  terhadap pangngadereng karena siri’ pada  sebagian besar  unsurnya  dibangun  oleh  perasaan halus, emosi, dan sebagainya.
Pada  budaya  politik  tradisional Bugis  Makassar,  dikenal  istilah siri’  na pesse. Siri’  na  pessé (Bugis)  adalah sebuah  konsep  yang  sangat  menentukan dalam identitas orang Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.  Konsep siri’ mengacu  pada perasaan  malu  dan  harga  diri  sedangkan pessé mengacu  pada  suatu  kesadaran  dan
perasaan empati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat.
Siri’ dalam  pengertian  orang  Bugis adalah  menyangkut  segala  sesuatu  yang paling  peka  dalam  diri  mereka,  seperti martabat  atau  harga  diri,  reputasi,  dan kehormatan,  yang  semuanya  harus  dipeli- hara  dan  ditegakkan  dalam  kehidupan nyata. Siri’ bukan  hanya  berarti  rasa  malu seperti  yang  umumnya  terdapat  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  suku  lain. Istilah malu di sini menyangkut unsur yang hakiki dalam diri manusia Bugis yang telah dipelihara  sejak  mereka  mengenal  apa sesungguhnya  arti  hidup  ini  dan  apa  arti harga diri bagi seorang manusia (Abdullah, 1985:40-41).  Begitu  pentingnya siri’ dalam  kehidupan  orang  Bugis  sehingga mereka beranggapan bahwa tujuan
manusia  hidup  di  dunia  ini  adalah  hanya untuk menegakkan dan menjaga siri’.
Pada  hakikatnya  budaya siri’ adalah produk  kecerdasan  lokal  untuk  memba- ngun kembali tatanan sosial orang Bugis di masa  lalu  yang  kacau  balau.  Secara historis,  kondisi  tersebut  digambarkan dalam kronik-kronik Bugis dengan pernya- taan bahwa  kehidupan manusia pada masa itu  bagaikan  kehidupan  ikan  di  laut,  yang besar  memangsa  yang  kecil  atau  disebut dengan sianre  bale  tauwe. Kondisi  inilah yang kemudian menghadirkan tokoh
Tomanurung sebagai  cikal  bakal  seluruh raja  dan  bangsawan  yang  ada  di  Sulawesi Selatan.
Hampir semua raja pertama di semua kerajaan di Sulawesi Selatan, kecuali Wajo yang munculnya pada abad XV dan Tanete yang  lahir  pada  abad  XVI  disebut Tomanurung. Pelbagai lontarak menggam- barkan tomanurung sebagai berikut:
Nariaseng  garek  Tomanurung,  nasabak tenrisseng  apolongenna,  tenrisseng  to inanna amanna…
Artinya: Konon ia disebut orang
Tomanurung, sebab  tidak  diketahui  dari mana  datangnya  dan  tidak  diketahui  pula ayah dan ibunya…. (Abidin, 1999: 19).
Tokoh Tomanurung inilah  yang mewariskan  munculnya  kelompok  bangsa- wan  dalam  sejarah  panjang  kerajaan- kerajaan  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan. Keturunannya,  baik  langsung  maupun tidak  langsung  menjadi  pewaris  tahta. Setelah  wafat  yang  menggantikannya adalah  anaknya.  Dalam  perkembangan berikutnya,  jika  sekiranya  seorang  raja tidak  memiliki  anak,  yang  berhak  meng- gantikannya  adalh  kemenakan,  sepupu, bahkan  jika  mungkin  adalah  suami/istri atau  cicitnya.  Hal  penting  yang  harus dipenuhi  adalah  darah  bangsawan  yang mengalir  pada  dirinya.  Meskipun  ada Dewan Adat yang menyeleksi dan melantik  seorang  raja, 4 namun  kenyata- annya,  suksesi  kepemimpinan  tidak  jauh dari tokoh utamanya, yaitu raja. 5
Terlepas dari anggapan bahwa keha- diran Tomanurung ini  adalah  rekayasa politik,  keberadaan  tokoh  ini  merupakan awal  dari  lahirnya  para  penguasa/raja. Tokoh  Karaeng  Bayo,  orang  yang  juga tidak  diketahui  asal  usulnya,  menikah dengan Tomanurung dari  Kerajaan  Gowa, seorang  perempuan.  Keturunan  mereka inilah  yang  kemudian  berkuasa  turun temurun di Kerajaan Gowa. Demikian juga yang  terjadi  pada  Kerajaan  Bone,  tokoh Tomanurung menikahi  seorang  perempuan yang  juga  dipercaya  orang  yang  tidak diketahui asal usulnya. Kedua Tomanurung ini menikah dan menghasilkan  enam orang anak.  Keturunan  mereka  inilah  yang kemudian memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan  Bone  secara  turun  temurun.  Di Kerajaan  Luwu, Tomanurung di  Luwu bernama  Simpurusiang,  kawin  dengan Pattiajala,  puteri  yang  muncul  dari  air. Dalam  usahanya  membangun  jaringan, keturunan Tomanurung ini  melakukan berbagai  usaha.  Cara  yang  digunakan  di
4 Di  Kerajaan  Bone  dikenal  dengan  nama Dewan Adat Pitu, sedangkan di Kerajaan Gowa dikenal dengan nama Dewan Bate Salapang.
5 Lihat  silsilah  Kekerabatan  Raja-Raja  di Sulawesi Selatan, koleksi Laboratorium Sejarah  dan  Budaya,  Universitas  Hasanuddin, Makassar.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428
420
Kerajaan  Gowa  adalah  dengan  melakukan penaklukan.  Lain  halnya  dengan  Kerajaan Bone.  Perluasan  wilayah  dan  kekuasaan, juga dilakukan dengan jalan pernikahan.
Kehadiran  tokoh Tomanurung seba- gai sosok yang mempunyai kelebihan, pada saat  itu  menjadi  jawaban  atas  pertikaian yang  terjadi  pada  masa  itu. Tomanurung yang  datang  kemudian  dilantik  menjadi datu  yang  tidak  boleh  dibantah  atau disanggah.  Semua  orang  harus  tunduk  dan patuh  kepada  segala  perintah  dan  kemauan datu.  Orang  yang  berani  menentang  akan mendapat hukuman mati (Mattata, 1967:65). Menjadi  Datu  di  Kerajaan  Luwu pada  masa  lalu  adalah  bukan  hal  yang mudah.  Salah  satu  syarat  seseorang  bisa diangkat  menjadi  Datu  adalah  apabila  ia bersedia  miskin.  Kabarnya  di  Luwu, seseorang  yang  akan  dijadikan  Datu terlebih  dahulu  diperiksa  harta  kekaya- annya.  Ketika  selesai  tugas  kedatuannya, maka  hartanya  pun  kembali  dihitung. Biasanya  Datu  yang  habis  masa  tugasnya tidak  akan  memiliki  harta  lebih  daripada yang  dimilikinya  sebelum  menjadi  Datu (Mattulada, 1998:29).
Pada  kebudayaan  Luwu,  bilamana datu  hendak  dikukuhkan  menjadi Pajung (Datu  yang  memayungi  Tana  Luwu),  ia harus  melalui  minggu  latihan  berat.  Datu ditempatkan di sebidang lapangan terbuka, berpakaian  sederhana,  diberi  makan  jauh dari  cukup.  Ia  tidak  dilindungi  dari  hujan dan  panas  selama  seminggu.  Bila  tidur hanya  beralaskan  pelepah  atau  sabut kelapa.  Di  sekeliling  tempat  itu,  para anggota  Luwu  yang  berjumlah  11  orang menjadi  pengawas.  Pelanggaran  sedikit saja atau kurang dari sehari dari masa yang ditentukan,  calon  datu  tersebut  gagal dikukuhkan  sebagai pajung .  Maksudnya, supaya  dapat  merasakan,  bagaimana  kalau rakyat  tidak  mempunyai  rumah,  keku- rangan  makanan  dan  minuman  sehingga kelak  menjadi  raja  yang  tidak  sewenang- wenang.
Sesudah  itu,  harus  tinggal  di  bilik lalu  dibacakan  buku-buku  hukum  adat
sampai tamat. Setelah lulus, lalu dibawa ke
Tana Bangkala untuk mengadakan perjanjian  dengan  rakyatnya.  Hal  ini  pula lah  yang  dilakukan  oleh  Simpurusiang ketika ditasbihkan sebagai datu bagi rakyat Luwu.
“Engkau  yang  kami  pertuan,  engkau pulalah  Datu  Cina.  Engkau  selimuti  kami agar  tidak  kedinginan.  Engkau  menjaga kami dari gangguan burung pipit agar padi kami  tidak  hampa.  Engkau  tidak  akan mempermalukan.  Engkau  memanggil  dan kami  datang.  Engkau  menyuruh  dan  kami kerjakan,  jikalau  hal  itu  menjadikan engkau  besar  dan  memuliakan  kerajaan- mu”

## Maka  rakyat  berteriak  “Iyyo”,  lalu
Simpurusiang menjawab:
“Jika  demikian,  aku  memutuskan  bahwa walaupun anak dan istriku, jikalau melaku- kan  perbuatan  yang  tidak  menghidupkan kalian  dan  tidak  mulia,  maka  juga  tidak akan menghidupkanku”
Perjanjian  antara  rakyat  dan  datu  ini sudah  menyangkut siri’. Memenuhi  isi perjanjian adalah mutlak, melanggar hukum  adat  berarti  melanggar siri’ nya. Pada  kepercayaan  orang  Bugis  di  masa lalu, Tomanurung ataupun  raja dipandang memiliki siri’ yang  sempurna  (Farid, 1992:228 – 230).
Bentuk  kekuasaan  datu  (raja)  ini kemudian berubah pada masa pemerintahan Datu  ke-14,  Etenrirawe  atas  anjuran Toaccana  Luwu .  Hukum  Dasar  Kerajaan Luwu di masa lalu dirumuskan antara lain:
1. puwang temma bawangpawang
rajanya tidak menganiaya atau tenri bawangpawang rakyat tidak dianiaya 2.  puwang mapatutu raja memelihara/memeriksa ata ripatutu rakyat dipelihara/diperiksa
3.  puang maddampeng
raja memaafkan
Bertahannya Bangsawan di Luwu (Rismawidiawati)
ata riaddempengeng rakyat dimaafkan
4.  puang teppaleo-leo
raja tidak mencela ata tenrileoleo rakyat tidak dicela
5.  puang temma tenni sulo
raja tidak memegang suluh Ata tenruattenni sulo rakyat tidak dipegang suluh 6.  kalo luka bola parit menggeser rumah bola luka taneng-taneng” rumah menggeser tanaman (sumber: Daeng Rapi, 1988:35)
Dasar  hukum  inilah  yang  kemudian berlaku  di  kedatuan  Luwu  dan  menjadi pegangan  tiap  datu  dan  kabinetnya. Revolusi  dasar  hukum  ini  kemudian menyebabkan  banyak  anak  raja  yang dihukum  terutama  anak-anak  raja  yang jauh dari ibukota kerajaan karena melanggar  dasar  hukum  ini  (Mattata, 1967:69). Dasar hukum ini pula yang menyebabkan,  tidak  ada  jabatan  dalam
Kerajaan  Bugis-Makassar  manapun  yang dianggap  sebagai  warisan  mutlak,  meski- pun  tidak  sedikit  putra  atau  putri  raja menjadi pewaris tahta orang tuanya. Tentu saja  bahwa  menjadi  pewaris  bukan  hanya berdasarkan “darah” namun karena memang memiliki kemampuan.
Para  pejabat  dipilih  oleh  sebuah dewan  pemilihan  khusus  berdasarkan berbagai  kriteria  seperti  garis  keturunan, hubungan  dengan  pejabat  sebelumnya, kualitas pribadi, dan pengaruh yang dinilai dari  jumlah  dan  kualitas  pengikutnya, tanpa  memperhitungkan  di  daerah  mana dia tinggal.
Kualitas pribadi yang menjadi syarat bagi  seseorang  dapat  mewarisi  dan memegang kendali politik kedatuan
adalah:  memelihara kejujuran,  selalu berkata  benar,  teguh  pada  pendirian  yang benar, mawas diri, bermurah hati, memelihara  sikap  peramah,  memelihara keberanian, dan tidak pilih kasih
(Poelinggomang  dalam  Sumantri,  2006:
173 – 174).
Di  Luwu,  ketika  Datu  Luwu  XV  La
Patiware  Sultan  Muhammad  wafat  pada 1615,  ia digantikan  oleh  Patipasaung  yang merupakan anak  mattola urutan  kedua.
Padahal  berdasarkan  adat  Luwu,  seharus- nya  putra  pertama  yang  bernama  Patiaraja yang  menjadi  Datu  Luwu.  Akan  tetapi karena kekurangpatuhannya terhadap ajaran  agama,  dipilihlah  adiknya  menjadi
Datu.  Konon,  Patiaraja  ini  suka  mabuk- mabukkan  dan  judi  sabung  ayam  (Idwar Anwar, 2005: 304 – 305). Darah bukanlah satu-satunya  kualifikasi  seseorang  dapat diangkat  menjadi  Datu  Luwu,  namun  juga kualitas  pribadi  menjadi  penentu  ditasbih- kannya seseorang itu sebagai Datu Luwu.

## 2. Bertahannya  Kelompok  Bangsawan di Luwu
Pada  tahun  1905-1906,  Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menguasai  seluruh  wilayah  Sulawesi
Selatan.  Ada  kekhawatiran  bangsa  barat lainnya,  terutama  bangsa  Inggris,  yang dianggap  mencoba  meluaskan  wilayah pengaruh  dan  kekuasaannya.  Peran  yang dimainkan  oleh  James  Brooke  di  Sabah dan  Serawak,  cukup  mengkhawatirkan
Pemerintah Hindia Belanda. Usaha kerjasama  yang  dilakukan  oleh  James Brooke  di  pertengahan  abad  XIX  di Kerajaan  Bone,  menjadi  catatan  bagi
Pemerintah  Hindia  Belanda.  Meskipun penguasa Kerajaan Bone menolak kerjasama  itu  karena  terikat  kesepakatan yang  telah  dibuat  dengan  Pemerintah Hindia  Belanda,  tapi  hal  itu  tidak mengurungkan  niat  Pemerintah  Hindia Belanda  untuk  menaklukkan  Sulawesi Selatan.  Akhirnya  pada  tahun  1905 dilakukan  serangan  secara  besar-besaran ke  Sulawesi  Selatan.  Kerajaan  Bone menjadi incaran pertama.
Pemerintah  Hindia  Belanda  yakin bahwa  dengan  menguasai  Kerajaan  Bone, seluruh  kerajaan  lainnya  relatif  lebih mudah  dikuasai.  Akhirnya  pada  tahun 1906,  Kerajaan  Bone  takluk.  Secara  pelan
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428
422
tapi  pasti,  akhirnya  seluruh  Sulawesi Selatan  jatuh  dan  diduduki  oleh  Peme- rintah  Hindia  Belanda.  Pemerintah  Hindia Belanda  kemudian  menerapkan  sistem pemerintahan modern.
Selama  menjalankan  kekuasaannya, sejak  Perjanjian  Bungaya  1667,  sampai awal  abad  XX,  Belanda  menganggap bahwa  para  bangsawanlah  yang  menyeng- sarakan rakyatnya. Hak-hak istimewa yang dimiliki  oleh  para  bangsawan,  oleh penjajah dianggap sebagai salah satu faktor utama  kesengsaraan  rakyat.  Oleh  karena itu,  ketika  mereka  berhasil  menguasai seluruh Sulawesi Selatan, hal pertama yang dilakukan adalah menurunkan rajanya, dan menghilangkan  seluruh  jabatan-jabatan penting  dalam  istana.  Bahkan  dewan  adat juga  dibekukan.  Semuanya  ini  dilakukan untuk  mengurangi  ruang  gerak  para bangsawan.
Setelah berhasil menguasai Kerajaan Bone dan Gowa, sasaran berikutnya adalah Kerajaan  Luwu.  Pada  awalnya  kedatangan mereka  mendapat  tantangan  dari  penguasa Kerajaan  Luwu,  ketika  itu  raja  yang berkuasa  adalah  We  Kambo.  Pemerintah Hindia  Belanda  kemudian  memaksakan kekuasaannya  dengan  Pernyataan  Pendek ( koerte  verklaring ).  Dalam  pernyataan  itu, pihak  penguasa  pribumi  harus  mematuhi beberapa ketentuan dari Pemerintah Hindia Belanda.  Pernyataan  itu  isinya  adalah: bahwa  kekuasaan  tertinggi  ada  pada Belanda dan tunduk pada Ratu Belanda.
1. Menaati semua peraturan dan perintah Gubernemen.
2. Tidak  dapat  mengadakan  perjanjian dengan  kekuasaan  atau  negara  lain (Pawiloy, 1987:44-46).
Dalam perkembangannya kemudian, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27 April  1916,  No.  49,  yang  kemudian diundangkan  dalam  Lembaran  Negara ( staatblad ) 1916, No. 352, telah ditetapkan
Afdeling Luwu dibagi dalam 6
onderafdeling ,  yaitu  Palopo,  Rantepao, Makale, Masamba, Malili, dan Kolaka. 6
Dalam  menata  sistem  pemerintahan, berbagai  cara  dilakukan  oleh  pemerintah Hindia  Belanda,  mereka  mencoba  untuk memisahkan  para  bangsawan  dengan rakyat.  Selain  memenjarakan  mereka  yang dianggap  tidak  bersahabat  atau  tidak  mau bekerjasama, banyak juga bangsawan yang dipindahkan ke tempat lain. Agar kekuasaan  bangsawan  yang  secara  tradi- sional  telah  menyatu  di  tempat  mereka berada, Pemerintah Hindia Belanda memindahkan  mereka  ke  tempat  lain. Tujuannya agar kekuasaan para bangsawan ini menjadi melemah.
Persoalan  baru  muncul  karena  para kepala  kampung atau wanua, kadang tidak dapat bertindak atau menjalankan tugasnya karena  berhadapan  dengan  bangsawan yang  lebih  tinggi  status  atau  kedu- dukannya.  Banyak  pekerjaan  yang  tidak dapat  dijalankan  dengan  baik.  Para penguasa  pribumi  yang  diangkat  untuk menjalankan tugasnya,
kebanyakan terbengkalai  karena  adanya  rasa  risih, sungkan,  dan  bahkan  merasa  malu,  karena munculnya  bangsawan  yang  memiliki derajat  yang  lebih  tinggi.  Masyarakat masih  percaya  bahwa  mereka  yang memiliki  darah  bangsawan  yang  tinggilah yang  seharusnya  memerintah  atau  ber- kuasa.
Pemerintah  Hindia  Belanda  kurang menyadari  arti  peran  yang  dimainkan  oleh para  bangsawan  selama  ini.  Hak-hak istimewa  yang  didapatkan  oleh  kalangan bangsawan  adalah  sesuatu  yang  dianggap oleh  para  masyarakat  adalah  sesuatu  yang „ given’ ,  artinya  masyarakat  melihat  itu sesuatu  yang  sah  dan  tidak  dapat dipersoalkan. Rakyat percaya bahwa
6 Pada  tahun  1940,  berdasarkan  Surat
Keputusan  Pemerintah  Timur  Besar  ( Gouver- nement van Grote Oost ), tertanggal 24 Februari 1940  (Lembaran  Negara  1940,  No,  21), onderafdeling Makale dan onderafdeling
Rantepao disatukan menjadi satu onderafdeling yang  dikenal  dengan onderafdeling Makala- Rantepao.
Bertahannya Bangsawan di Luwu (Rismawidiawati)
mereka  adalah  kelompok  yang  ditakdirkan untuk memerintah.
Kepercayaan masyarakat itu didasar- kan  atas  apa  yang  selama  ini  mereka dapatkan  dari  kelompok  bangsawan  terse- but.  Antara  keduanya,  ada  hubungan  yang lebih  dalam.  Ada  hubungan patron-client . Pada  negara-negara  yang  masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang prismatik (transisi), 7 hubungan patron-client masih tetap  hidup  dengan  subur.  Hubungan patron-client biasanya masih dapat bertahan pada daerah-daerah yang masyarakatnya  masih  memegang  norma- norma lama. Masyarakat Luwu yang masih sangat  menghargai  norma-norma  tradi- sional  memberi  tempat  yang  subur  pada hubungan patron-client ini.  Hubungan  ini tidak  saja  diperkukuh  oleh  pemerintah yang  melihat  bahwa  hubungan  itu  dapat memberi  konstribusi  yang  besar  dalam skala  nasional  demi  untuk  menciptakan suatu  kondisi  yang  stabil.  Tetapi  hal  itu memberi  keuntungan  pada  birokrat  yang ada di daerah. Elite bangsawan Luwu yang memegang  posisi-posisi  primer  di  daerah, dengan  kekuasaan  tradisional  yang  masih dimilikinya  mungkin  saja  tanpa  kesulitan dapat menjadi agen pembaharuan di daerah sesuai  dengan  program  pemerintah. 8 Oleh karena  itu,  pemerintah  Hindia  Belanda kembali  mengangkat  raja.  Pada  tahun 1931,  raja  Bone  Andi  Mappanyukki diangkat  menjadi  raja  di  Kerajaan  Bone, dan  Andi  Idjo  diangkat  menjadi  raja  di Kerajaan Gowa pada tahun 1938.
Secara tidak langsung memindahkan kelompok-kelompok bangsawan pada
7 Kata  “transisi” itu  sendiri menunjuk  pada suatu  tahapan  waktu  antara  suatu  masa  lalu tertentu dan suatu keadaan di masa depan yang dapat diramalkan, dengan kata lain masyarakat transisi  adalah  masyarakat  yang  berada  atau yang  sedang  beranjak  dari  masyarakat  agraris menuju masyarakat industri.
8 Mengenai hubungan patron-client di Sulawesi Selatan,  baca  buku  Heddy  Shri  Ahimsa  Putra,
Minawang, Hubungan Patron-Klien di Sulawesi  Selatan (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1988).
tempat-tempat  yang  jauh  dari  daerahnya, tidaklah  berarti  bahwa  mereka  kemudian tidak  dihargai  di  tempat  baru  mereka.  Di tempat  baru  inilah  mereka  kemudian menikah  dan  melahirkan  darah-darah bangsawan, meskipun derajatnya tidak lagi setara.  Seorang  bangsawan  laki-laki  yang menikah  dengan  rakyat  biasa,  anak  yang lahir dari perkawinan itu tetap digolongkan pada  golongan  bangsawan,  meskipun derajatnya menurun. Keadaan ini membuat terjadi  penyebaran  darah  bangsawan  pada banyak  daerah.  Mereka  menyebar  pada hampir  seluruh  pelosok.  Darah  bangsawan tidak  saja  menyebar  di  pusat  kekuasaan, tetapi  menyebar  pula  di  hampir  pelosok- pelosok  daerah.  Hal  inilah  yang  mungkin membuat  mereka  yang  berdarah  bang- sawan  memiliki  jaringan  yang  demikian luas di banyak daerah.
Keadaan  yang  hampir  sama  terjadi di  era  revolusi  kemerdekaan.  Kelompok bangsawan  dipercaya  untuk  memegang tampuk  kepemimpinan  dalam  banyak sektor. Andi Mappanyukki misalnya diangkat  sebagai  ketua  organisasi  Sudara. Demikian  juga  Andi  Abdullah  Bau Massepe  dan  Andi  Makkasau,  menjadi pelopor  dalam  pendirian  organisasi  PNI yang  kemudian  berubah  menjadi  PPNI. Lanto  Daeng  Pasewang  dan  Pajonga Daeng  Ngalle,  adalah  dua  pimpinan kelaskaran  yang  berasal  dari  kalangan bangsawan. Keterlibatan mereka, tidak saja menggairahkan  para  pemuda,  tetapi  secara langsung maupun tidak langsung,
menggerakkan seluruh masyarakat. Keper- cayaan  mereka  pada  golongan  bangsawan cukup  tinggi  dan  mereka  ini  sangat dihormati. Perintah mereka dituruti.
Pada  waktu  Ratulangi  dipandang sangat  lemah  karena  khawatir  dianggap sebagai  kolabolator  oleh  Belanda,  pihak raja-raja  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan melakukan pertemuan. Rumah Andi Mappanyukki  dijadikan  sebagai  tempat pertemuan.  Dalam  pertemuan  itu  mereka menyepakati  untuk  mendukung  penuh Ratulangi.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428 424
Di  kalangan  masyarakat  Bugis- Makassar  (termasuk  Mandar  dan  Toraja), mereka  percaya  bahwa  para  bangsawanlah yang  berhak  untuk  memerintah.  Oleh karena  itu,  ketika  kepala  kampung  atau distrik yang menjalankan tugasnya berhadapan dengan rakyatnya yang memiliki  darah  yang  lebih  murni  atau status kebangsawanannya jauh lebih tinggi dari  dirinya,  mereka  merasa  sesuatu  yang tidak pantas. Dalam keadaan yang demikian  ini,  salah  satu  jalan  yang ditempuh oleh kepala kampung atau distrik adalah  bersikap  masa  bodoh  dengan  apa yang dihadapinya.
Oleh  karena  itu  penataan  adminis- trasi  pemerintahan  pada  awalnya  tidak berjalan  baik.  Pemerintah  Hindia  Belanda masih  diperhadapkan  pada  banyak  macam masalah.  Pada  tahun  1916  Pemerintah Hindia  Belanda  mulai  melangkah  pada penataan  yang  lebih  jelas.  Pemerintah Hindia  Belanda  mencoba  untuk  memper- kuat daerah borik atau wanua , yaitu bagian kekuasaan terkecil yang merupakan bagian dari  satu  kesatuan  pemerintahan  bumi- putra.
Sistem  yang  diterapkan  ini  sebenar- nya  bukanlah  hal  yang  baru.  Hal  yang demikian  ini  pun  sudah  ada  jauh  sebe- lumnya,  sebelum  munculnya  kerajaan  di daerah  ini.  Namun,  dengan  penerapan  ini Pemerintah  Hindia  Belanda  mencoba untuk  menafikan  bahwa  para  bangsawan yang  berdarah tomanurung yang  telah memiliki  akar  dan  memiliki  legitimasi yang  kuat  dari  rakyat.  Memperkuat borik atau wanua ,  berarti  pula  mengenyamping- kan  peran  dan  fungsi  para  bangsawan. Peran  dan  fungsi  bangsawan  tampaknya diambil  alih  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda,  dalam  hal  ini  adalah  seorang Kontrolir dan juga Residen yang sebelumnya berada di tangan raja. Pengambilalihan  peran  dan  fungsi raja  ini  tidak  serta  merta  pengalihan kepatuhan  dari  raja  ke  kontrolir  atau residen.  Hubungan  antara  raja  dengan kepala  wanua  telah  dibina  sedemikian lama,  sehingga  pengenalan  hal  yang  baru
membuat  mereka  serba  salah.  Rakyat Luwu  masih  memegang  kepercayaan  lama bahwa  pimpinan  mereka  adalah  raja,  yang ditugaskan  untuk  menjaga  ketertiban masyarakat.
Memasuki  periode  kemerdekaan, kemerdekaan  Republik  Indonesia  yang diproklamasikan  oleh  Soekarno  dan  Hatta disambut gembira oleh rakyat dan raja-raja di  Sulawesi  Selatan,  sebut  saja  Arumpone Andi  Mappanyukki  dan  Datu  Luwu  Andi Djemma.  Pada  masa  itu,  Andi  Djemma menyatakan  Kerajaan  Luwu  adalah  bagian dari  wilayah  Kesatuan  republik  Indonesia.
Dia dengan sukarela meleburkan kerajaannya  ke  dalam  republik  dan menjadi  bagian  dari  Negara  Republik Indonesia.  Keadaan  ini  menimbulkan konsekuensi  pada  kontinuitas  nilai-nilai budaya politik Bugis Makassar.
“Rasionalisasi” sistem pemerintahan yang  diterapkan  pemerintah kolonial dimana  kaum  bangsawan  tetap  diberi kekuasaan,  meskipun  berbeda  dengan kekuasaan  mereka  sebelum  1905  tetap berlaku di Sulawesi Selatan bahkan hingga dibubarkannya  Negara  Indonesia  Timur. Bekas onderafdeling, yang  diubah  nama- nya  menjadi swapraja “wilayah  otonom” yang  dibagi  menjadi  wanua,  hingga  1960 masih  dipimpin  oleh  para  bangsawan (Pelras, 2006:339).
Pemerintah Pusat mengeluarkan
Peraturan  Pemerintah  No.34/1952  tentang Pembubaran  Daerah  Sulawesi  Selatan bentukan Belanda/Jepang termasuk  daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah  No.56/1951  tentang  Pemben- tukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tujuh daerah swatantra. Satu di antaranya adalah  daerah  Swatantra  Luwu  yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja  dengan  pusat  Pemerintahan  berada di Kota  Palopo  (Mastil  Andi  Bintang, www.academia.edu diakses tanggal 10 Mei 2015).
Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1957 tentang pengha-
pusan  sistem  pemerintahan  Swapraja  dan terpisahnya  Tana  Toraja  dari  Kab.  Luwu, praktis  sistem  pemerintahan  swapraja menjadi  dihapus,  disertai  berakhirnya  pula pemerintahan  sistem  kerajaan  Luwu.  Datu
Luwu  Andi  Djemma  langsung  menjadi Bupati / Datu Luwu kala itu. Undang-undang ini akhirnya menguburkan  semua  sisa-sisa sistem pemerintahan  masa  lampau  di  Sulawesi Selatan, seperti di tempat lain di Indonesia. Dengan  berlakunya  UU.  29  Tahun  1959 tentang terbentuknya
daerah-daerah
Tingkat  II  di  Sulawesi  sistem  pemerin- tahan  Swatantra  dihapus.  Pada  waktu  itu wilayah  Kab.  Dati  II  Luwu  di  bentuk  16 Kecamatan  dan  salah  satu  di  antaranya adalah Kecamatan Bajo dengan ibukotanya Belopa, sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah  Tk  I  Sulawesi  Selatan  Tenggara Nomor:  2067  A  Tahun  1961  Tanggal  19 Desember 1961.
Oleh  karena  Belopa  mengalami perkembangan  pesat  di  berbagai  bidang, Belopa  ditingkatkan  statusnya  menjadi kecamatan  pada  tahun  1983,  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 1983,  pada  perkembangan  berikutnya dibentuk  pembantu  Bupati  wilayah  III yang  berkedudukan di Belopa pada Tahun 1993.
Sebagai  konsekuensi  logis  lahirnya Undang-Undang  nomor:  12  Tahun  1999, sebagai tanda pelaksanaan otonomi daerah, mekarlah  Kabupaten  Luwu  Utara  dengan ibukota  Masamba  berdasarkan  Undang- Undang  nomor:  13  Tahun1999.  Bahkan sesudah  itu  Kota  Palopo  sebagai  ibukota Kabupaten  Luwu  ditingkatkan  statusnya menjadi  kota  otonom,  dengan  lahirnya Undang-Undang  nomor:  11  Tahun  2002. Pada  waktu  itu  Kota  Palopo  berfungsi ganda  di  samping  sebagai  ibukota  induk (Kabupaten  Luwu)  juga  sebagai  ibukota otonom  Palopo  hasil  pemekaran.  Dengan berpedoman
peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  diupayakan pemindahan ibukota Kabupaten  Luwu dari
Palopo  ke  Belopa.  Pada  tanggal  30 Desember  2005,  peraturan  pemerintah
tentang  pemindahan  ibukota  Kab.  Luwu dari  Kota  Palopo  ke  Kota  Belopa,
Kabupaten  Luwu,  ditandatangani  oleh Presiden Republik Indonesia dengan nomor:  80  Tahun  2005  akhirnya  pada tanggal  13  Februari  2006  Kota  Belopa diresmikan  jadi  ibu  kota  Kabupaten  Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
Seiring  berlakunya  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerin- tahan  Daerah,  di  mana  masyarakat  terlibat secara  langsung  dalam  memilih  pemim- pinnya  maka  untuk  pertama  kalinya Kabupaten  Luwu  menggelar  pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  secara  langsung pada  tahun  2008.  Sebagai  daerah  yang secara  historis  terbangun  dari  periodisasi kerajaan  yang  sangat  kuat,  masyarakat Luwu  kebanyakan  masih  sangat  feodal. Pembagian stratifikasi sosial antara bangsawan dan bukan bangsawan  atau ata (hamba  sahaya)  masih  sangat  kental. Sekaligus  secara  sosiologis,  dimana  ada kelompok  elit  kultur  yang  dominan  dan berkuasa  serta  relatif  mendapat  akses politik lebih besar.
Pilkada  langsung  ini  dimanfaatkan oleh Andi Mudzakkar yang maju mencalonkan diri. Rivalnya, Basmin Mattayang  merupakan incumbent karena masih memiliki power di birokrasi. Basmin pun  tidak  terlalu  sulit  untuk  mengendarai partai  besar.  Hal  ini  disebabkan  Basmin adalah  Ketua  DPD  Partai  Golkar  Luwu  di masa itu. Basmin sendiri merangkul Buhari Kahar  Muzakkar  yang  tak  lain  adalah kakak  kandung  Andi  Mudzakkar,  sebagai 02-nya.  Pilkada  Luwu  2008  sendiri  diikuti empat kontestan.
Ketika  proses  pencalonan  diri  Andi Mudzakkar, wacana kampanye yang dimunculkan  adalah  latar  belakang  dirinya yang merupakan keturunan Kahar Mudzakkar.  Dia ingin  mengukuhkan bahwa  ada  internalisasi  kepemimpinan yang  menurun  kepadanya,  dan  dialah titisan  pemimpin  yang  pantas  dipilih karena  memiliki  relasi  historis  sebagai darah pejuang dan pemimpin.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428 426
Menyingkirkan  Basmin  dan  lawan- lawan  politiknya  yang  relatif  memiliki popularitas dan pengalaman politik memang  bukanlah  hal  mudah  bagi  Andi Mudzakkar.  Namun  historis  keluarga  dan latar belakang kebangsawanan yang disandangnya  mampu  mendongkrak  minat rakyat  dalam  memilihnya  sebagai  bupati.
Alhasil,  pada  pesta  demokrasi  langsung yang  pertama  ini,  Andi  Mudzakkar berhasil  merebut  kursi  Bupati  Luwu  2008 –  2013.  Andi  Mudzakkar  menang  dengan 83.058  suara,  sementara  Basmin  57.977 suara. Kemenangan yang cukup telak.
Di  Luwu  Utara  sendiri,  pilkada langsung  telah  dimulai  sejak  tahun  2005 seiring  terbitnya  undang-undang  otonomi daerah.  Di  Luwu  Utara  pun,  Andi  Luthfi yang  merupakan  penggagas  mekarnya Luwu  Utara  dapat  dipastikan  terpilih menjadi  Bupati  Luwu  Utara.  Andi  Luthfi menjabat sampai dua periode kemudian.
Di Luwu Timur, hingga berakhirnya pendaftaran  peserta  konvensi  calon  bupati partai  Golkar  yaitu  tanggal  5  Mei  2005, hanya  satu  calon  yang  mendaftarkan  diri ikut  bersaing  dalam  perebutan  kursi  calon bupati  yakni  A.  Hatta  Marakarma.  Hal  ini bukan  tanpa  alasan,  A.  Hatta  Marakarma adalah  kemenakan  dari  A.  Hasan  Opu Toputtiri  yang  notabene  adalah  ketua DPRD sekaligus ketua partai Golkar ketika itu  (Mattulada,  2014:46-47).  Pada  2005, tercatat  ada  empat  bakal  calon  bupati namun hanya Andi Hatta Marakarma yang keturunan  bangsawan,  sehingga  dapat dipastikan  bahwa  Andi  Hatta  Marakarma terpilih menjadi Bupati Luwu Utara 2005 – 2009.  Berikutnya  pun  masih  dipercaya oleh  rakyat  kembali  untuk  memimpin Luwu Utara periode 2010 – 2015.
Menurut  H.S.  Ahimsa  (1981:88), pada  masyarakat  Sulawesi  Selatan  sistem hirarki  tersebut  ditentukan  oleh  perbedaan kontrol  atas  kedudukan/status,  kekuasaan dan kekayaan. Hal ini dimaksudkan bahwa pengakuan dari masyarakat atau
perorangan  kepada  seseorang  ditentukan oleh  adanya  perbedaan-perbedaan  yang melekat  pada  diri  orang  tersebut.  Dilihat
dari  kedudukan,  kekuasaan  atau  kekayaan yang  dimiliki  seseorang  sehingga  mampu membawa  dirinya  kepada  pengakuan masyarakat  sebagai  orang  yang  disegani dan  bahkan  dengan  perbedaan  itu  juga dapat mengangkat seseorang untuk menjadi sang pemimpin.
Warisan kerajaan masa lampau yang masih  berpengaruh  di  Sulawesi  Selatan pada  umumnya  dan  di  Luwu  pada khususnya, hingga sekarang adalah pengaruh  bangsawan  di  bidang  sosial politik.  Bangsawan  bugis  yang  bergelar „Andi‟  secara  historis  memiliki  posisi terhormat  dalam  masyarakat.  Keluarga bangsawan  ini  umumnya  memiliki  tanah yang  cukup  luas  serta  banyak  bekerja sebagai  pegawai  pemerintah  dan  politisi. Dalam  struktur  stratifikasi  sosial,  mereka tergolong  kelompok  elit  bersama-sama dengan para profesional, pengusaha, intelektual,  agamawan,  dan  sebagainya.
Dalam konteks kekinian, bangsawan tersebut  masih  memainkan  peran  sebagai patron dengan  memelihara  hubungan dengan para pengikutnya (client).
Patron dan client dalam budaya dan relasi  sosial  meluas  masuk  ke  ranah politik.  Kaum  bangsawan  selain  memiliki kharisma  di  masyarakat  juga  mudah diterima  pendapat  dan  keputusan  poli- tiknya.  Masyarakat  biasa  bahkan  merasa terhormat  jika  membangun  relasi  personal dengan bangsawan tersebut.

## D. PENUTUP
Budaya  politik  tradisional  orang Bugis  yang  dikenal  dengan  istilah siri’  na pesse memberikan kontribusi penting akan bertahannya  kelompok  bangsawan  Luwu. Budaya  politik siri’  na  pesse inilah kemudian  yang  akhirnya  menghadirkan tokoh Tomanurung sebagai  cikal  bakal seluruh  raja  dan  bangsawan  yang  ada  di Sulawesi  Selatan  termasuk  di  Kedatuan Luwu.
Terlepas dari anggapan bahwa keha- diran Tomanurung ini  adalah  mitos  dan rekayasa  politik,  keberadaan  tokoh  ini merupakan  awal  dari  lahirnya  para
penguasa/raja.  Keturunan  mereka  inilah yang  kemudian  berkuasa  turun  temurun  di Kerajaan Luwu. Mereka dipercayai ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan.  Bila  yang  berkuasa  bukan keturunan Tomanurung maka  masyarakat percaya  bahwa  akan  terjadi  masalah  di dalam negeri.
Keberadaaan  Kedatuan  Luwu  yang masih  ada  sampai  sekarang,  walaupun fungsinya  tidak  sama  lagi  seperti  di  masa lalu,  serta  para  elit  yang  didominasi  oleh kaum  bangsawan  ( andi )  di  Luwu  merupa- kan  satu  gambaran  bahwa  masyarakat masih  tetap  memercayai  akan  kehadiran bangsawan sebagai tokoh yang ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

## DAFTAR SUMBER 1.  Buku
Abdullah, Hamid. 1985.
Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Histori terhadap Pola Tingkah Laku  dan  Pandangan  Hidup  Manusia
Bugis  Makassar .  Jakarta:  Inti  Idayu Press. Abidin, A. Zainal. 1985. Wajo  Pada  Abad  XV--XVI;  Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara .
Bandung: Alumni.
Ahimsa, Heddy Shri. 1988.
Minawang,  Hubungan  Patron-Klien  di Sulawesi  Selatan. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Anwar, Idwar. 2005.
Ensiklopedi  Sejarah  Luwu. Palopo: Komunitas Kampung Sawerigading (KAMPUS) bekerjasama dengan Pemerintah  Kota  Palopo,  Pemerintah
Kab.  Luwu,  Pemerintah  kab.  Luwu
Utara dan Pemerintah kab. Luwu Timur.
Daeng Mattata, Sanusi. 1967.
Luwu  dalam  Revolusi. Ujung  Pandang: Bakti Baru.
Daeng Rapi, Ahmad Massiara. 1988. Menyingkap  Tabir  Sejarah  Budaya  di Sulawesi  Selatan. Makassar:  Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.
Mattulada. 1998. Sejarah,  Masyarakat,  dan  Kebudayaan Sulawesi  Selatan. Ujung  Pandang:
Hasanuddin University Press.
Mattulada, Thamrin. 2014. Pertarungan Elite Lokal di Bumi Batara Guru. Makassar:  Pustaka  Sawerigading bekerja  sama  dengan  Balai  Pelestarian Nilai Budaya Makassar.
Patang, Lahadjdji. 1975. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik  Indonesia:  Sulawesi  dan Pahlawan2nya. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia (YKGMI). Pawiloy, Sarita. 1987. Arus  Revolusi  45  di  Sulawesi  Selatan . Makassar: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Sulawesi Selatan. Pelras, Christian. 2006.
Manusia  Bugis. Jakarta:  Nalar  bekerja sama  dengan  Forum  Jakarta–Paris EFEO.
Sumantri, Iwan (editor). 2006. Kedatuan  Luwu  edisi  kedua:  Perspektif Arkeologi,  Sejarah  dan  Antropologi . Makassar:  Jendela  Dunia  bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Luwu Timur dan  Jurusan  Arkeologi  Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
Widjaja, Albert. 1988. Budaya  Politik  dan  Pembangunan Ekonomi . Jakarta: LP3ES.

## 2. Internet
Eddy  Utomo. Pengertian  Budaya  Politik, diakses dari http://pkn ips.blogspot.co.id tanggal 15 Mei 2015.
Mastil  Andibintang. Asal  Usul  Luwu, diakses dari www.academia.edu tanggal 10 Mei 2015.
Patanjala Vol. 8  No. 3 September  2016: 413 - 428 428
Mursalim Konsep  Pancanorma  atau  Konsep Pangngadereng , diakses dari www.bone library.com, tanggal 9 Juni 2015.
Diakses  dari  www.luwuraya.com,  tanggal  5 April 2015.
Diakses  dari  www.beritakota-makassar.com , tanggal 25 Agustus 2015.