https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 150

## Development of Aceh's Adat Judicial System
(Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)
Sitti Mawar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh sittimawar@ar-raniry.ac.id
Abstract: Aceh’s customary court is a peace court that are intended to resolve such cases as disputes or customary violations that occur in the community. Several terms are used to refer to customary courts, including gampong courts and peace courts. Settlement of disputes in customary law communities is based on the view of life held by the Acehnese community. Acehnese community have a democratic nature in which common interests is  in  the  top  priority,  without  neglecting  individual  interests.  A  democratic  and  social justice  life  atmosphere  goes  hand  in  hand  with  a  communal  spirit  and  cooperation.  in customary  law  communities.  Democratic  behavior  is  inspired  by  the  principle  of customary law which has universal value. This value is in the form of general power, the principle of deliberation, and representation in the customary government system. The research  questions  in  this  study are  what  the concept  of mediation  as  an alternative  to customary courts is applied in Aceh. What principles are contained in the implementation of customary justice in Aceh? The research method uses empirical sociological research, using  a  statutory  and  customary  law  cases  approach.  The  research  finding  is  in  the Acehnese  community  the  implementation  of  customary  justice  is  supported  by  several laws and regulations. In these various laws and regulations, it is expressly stated that the strengthening of customary law and customary courts must start from the Gampong and Mukim.  The  official  institutions  that  administer  customary  justice  are  the  Gampong Institution and the Mukim Institution.
Keywords: Development, Customary Court, Aceh
Abstrak:  Peradilan  adat  Aceh  adalah  peradilan  perdamaian  yang  dimaksudkan  untuk menyelesaikan  perkara  (sengketa  atau  pelanggaran  adat)  yang  terjadi  dalam masyarakat,  beberapa  istilah  yang  digunakan  dalam  menyebutkan  peradilan  adat, diantaranya  peradilan  gampong  dan  peradilan  damai.  Penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih  diutamakan,  tanpa  mengabaikan  atau  merugikan  kepentingan  perorangan. Suasana  hidup  demokratis  dan  berkeadilan  sosial  berjalan  bersama  dengan  semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Prilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah,  dan  perwakilan  dalam  sistem  pemerintahan  adat.  Adapun  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah;  Bagaimana  Konsep  Mediasi  Sebagai Sebuah Alternatif Peradilan Adat. Bagaimana Sistem Hukum Peradilan Adat. Asas-asas apa  saja  yang  termuat  dalam  pelaksanaan  peradilan  adat  di  Aceh.  Metode  penelitian menggunakan  jenis  penelitian  sosiologi  empiris,  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus  adat  yang  mendapatkan penyelesaian. Hasil penelitian yang ditemukan di masyarakat lembaga adat aceh bahwa Pelaksanaan peradilan adat didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan  hukum  adat  dan  peradilan  adat  harus  dimulai  dari  Gampong  dan  Mukim. Adapun  badan-badan  resmi  yang  menyelenggarakan  peradilan  adat  yaitu  Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.
Kata Kunci: Perkembangan, Peradilan Adat, Aceh

## A. Pendahuluan
Sebuah  sistem  adalah  sebuah  unit  yang  beroperasi  dengan  batas-batas  tertentu. Sistem  biasa  bersifat  mekanis,  organis,  atau  social  batas-batas  sistem  hukum  ( Legal sistem ).  Bisakah  kita  membedakan  sistem  hukum  dari  sistem-sistem  social  lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya? Istilah Legal berarti terkait dengan hukum; karena itu, untuk mendefinisikan suatu sisitem hukum kita memerlukan semacam definisi-kerja mengenainya.  Namun apa yang menjadi pengertian sistem hukum yang disebut sebagai suatu sistem adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dengan unsur yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Selanjutnya berbicara mengenai sistem hukum adat ini Prof. Dr. Soepomo, S.H., menyebutkan sebagai berikut:
Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu  kebulatan  berdasarkan  atas  kesatuan  alam  pikiran,  sistem  hukum  adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem
hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat indonesia. 1
Maksud sistem hukum adat di atas mempunyai hubungan yang cukup mengena terhadap  sistem  peradilan  khususnya  peradilan  adat  di  Aceh,  pembahasan  ini  dimulai dengan  membahas  tentang  Mediasi  penal  atau  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan, yang juga dilakukan dalam sistem peradilan adat.
Mediasi  Penal  ( penal  mediation )  sering  juga  disebut  dengan  berbagai  istilah, antara lain : “ mediation in criminal cases ” atau ” mediation in penal matters ” yang dalam istilah  Belanda  disebut strafbemiddeling, dalam  istilah  Jerman  disebut  ” Der Aubergerichtliche Tataus-gleich ” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut ” de mediation pénale” . Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “ Victim- Offender  Medi-ation ”  (VOM), Täter-Opfer-Ausgleich (TOA),  atau Offender-victim Arrangement (OVA).
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  (yang  biasa  dikenal  dengan  isti-lah  ADR  atau  “ Alternative  Dispute Resolution ”; ada pula yang menyebutnya “ Apro-priate Dispute Resolution ”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal- hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. 2
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai beriku:
a. Bagaimana Konsep Mediasi Sebagai Sebuah Alternatif Peradilan Adat
b. Bagaimana Sistem Hukum Peradilan Adat
c. Asaz–asaz apa saja yang termuat dalam pelaksanaan peradilan adat di Aceh

## B.  Teori Negara Hukum
Negara  Hukum  yang merupakan  terjemahan  langsung  dari istilah  “rechtsstaat”. Dalam  terminologi    negara-negara  di  Eropah  dan  Amerika,  untuk  “negara  hukum” menggunakan  istilah  yang  berbeda-beda.  Di  Jerman  dan  Belanda  digunakan  istilah
1 Tolib Setiady, Intisari Hukum adat indonesia (Jakarta: Alfabet, 2013), 41.
2 Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal,  Penyelesaian  Perkara  diluar  Pengadilan (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 2.
rechtsstaat, sementara di Prancis memakai istilah etat de droit. Istilah estado de derecho dipakai di Spanyol, istilah stato di diritto digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan the state according to law atau according to the rule of law . Istilah-istilah  etat  de  droit,  estado  de  derecho,  stato  di  diritto  atau  rechtsstaat  yang digunakan  dalam  paham  atau  konsep  Eropah  Kontinetal  dan  Amerika  Latin,  adalah istilah-istilah yang tidak mempunyai padan kata yang tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan legal state atau state according to law atau the rule of law mencoba mengungkapkan suatu ide yang serupa.
Di samping istilah rechtsstaat , istilah lain yang juga sangat populer di Indonesia adalah  the  rule  of  law,  yang  juga  digunakan  untuk  maksud  “negara  hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “… maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.”    Djokosoetono  mengatakan  bahwa  “negara  hukum  yang  demokratis sesungguhnya  istilah  ini  adalah  salah,  sebab  kalau  kita  hilangkan  democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat .”
Muhammad  Yamin  menggunakan  kata  negara  hukum  sama  dengan  rechtsstaat atau government of law, jelasnya mengatakan bahwa:
“Republik  Indonesia  ialah  negara  hukum  (rechtsstaat,  government  of  law)  tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan  prajurit  memegang  pemerintah  dan  keadilan,  bukanlah  pula  negara  kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” (kursif-penulis).”
Dengan  demikian  dalam  kepustakaan  Indonesia  selain  istilah  rechtsstaat  juga dikenal  istilah  the  rule  of  law,  yang  artinya  juga  negara  hukum.  Mauro  Capelletti menggunakan istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law, dalam kata-katanya sebagai berikut: “… it has since come to be consideret by many as essential to the rule of law (rechtsstaat)  anywhere.”    Crince  Le  Roy    menggunakan  istilah  negara  hukum  sama dengan the rule of law .  Demikian pula Sunaryati Hartono, menggunakan istilah negara hukum sama dengan the rule of law, dalam kalimat: “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu  negara  hukum  yang  membawa  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  yang  bersangkutan, penegakan the  rule  of  law itu  harus  harus  dalam  arti  materiil.”(kursif-penulis)    Ismail Suny juga menggunakan istilah the rule of law dalam pengertian negara hukum, dalam membahas  pelaksanaan  demokrasi  terpimpin,  dengan  menggunakan  kata-kata  :“…
pelaksanaan ‘demokrasi terpimpin’ adalah dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, that the rule of law absent in Indonesia, negara kita bukan merupakan  negara  hukum,  …”(kursif-penulis).    Dalam  hal  yang  sama  juga  digunakan oleh  Sudargo  Gautama,  dalam  kata-katanya  : “…  dalam  suatu  negara  hukum,  terdapat pembatasan  kekuasaan  negara  terhadap  perseorangan.  Negara  tidak  maha  kuasa,  tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.  Inilah apa  yang  oleh  ahli  hukum  Inggris  dikenal  sebagai rule  of  law .” (kursif- penulis).
Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  di  Inggris sebutan untuk negara hukum ( rechtsstaat ) adalah the rule of law, sedangkan di Amerika Serikat disebut sebagai “ government of law, but not man” (kursif-penulis).
Meskipun pemikiran tentang negara hukum (rechtsstaat ) sudah lama ada,  namun mulai populer di benua Eropah sejak abad XIX, sebagaimana diungkapkan van der Pot- Donner bahwa “Het woord ‘rechtsstaat’ komt pas in de negentiende eeuw in zwang, maar het denkbeeld is veel ouder”. Dalam sistem hukum Eropah Kontinental istilah rechtsstaat juga disebut dengan concept of legality atau etat de droit. Sedangkan istilah “the rule of law” menjadi  populer  setelah  diterbitkan  buku  Albert  Venn  Dicey  pada  tahun  1885 dengan  judul Introduction  to  Study  of the  Law  of  the  Constitution .    Menurut  Hadjon, kedua paham ( rechtsstaat dan the rule of law ) tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum  yang  berbeda.  Rechtsstaat  lahir  karena  menentang absolutisme ,  yang  sifatnya revolusioner  dan  bertumpu  pada  sistem  hukum  kontinental  yang  disebut civil  law . Sebaliknya, the rule  of  law berkembang secara evolusioner,  yang  bertumpu  atas  istem hukum common  law .  Walaupun  demikian  perbedaan  keduanya  sekarang  tidak dipermasalahkan  lagi,  karena  mengarah  pada  sasaran  yang  sama,  yaitu  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Meskipun terdapat perbedaan latarbelakang paham antara rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law , namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat )”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.
Di  samping  itu,  pada  negara-negara  yang  berideologi  komunis  menggunakan istilah tersendiri, yang dikenal dengan the principle of socialist legality,  atau sering juga disingkat  saja  dengan  socialist  legality.  Konsep  socialist  legality  berbeda  dengan
rechtsstaat atau the rule of law. Ciri utamanya adalah bersumber pada paham komunis, yang  menempatkan  hukum  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  sosialisme  dengan mengabaikan hak-hak individu. Hak-hak individu melebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kolektivisme di atas kepentingan individu.
Dalam kepustakaan Indonesia, juga dikenal istilah lain, yang memberikan atribut “Pancasila”,  sebagaimana  halnya  juga  istilah  “demokrasi”  diberi  atribut  tambahan “Pancasila”,  sehingga  menjadi  “Demokrasi  Pancasila”.  Demikan  juga  istilah  “negara hukum” diberi atribut Pancasila sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”.

## C. Konsep Mediasi Sebagai Sebuah Alternatif Peradilan Adat
Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup  terhadap  perkara  yang  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  mediasi penal adalah sebagai berikut 3 :
1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  “pelanggaran”,  bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  tindak  pidana  di  bidang  hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.
3 Lilik  Mulyadi,  “Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Pengkajian  Asas, Norma, Teori Dan Praktik,” Yustusia: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2013), https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11054/9892.
Dalam “Explanatory memorandum” dari Rekomendai Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “ Mediation in Penal Matters” , dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut 4 :
1. Model " informal mediation"
Model  ini  dilaksanakan  oleh  personil  peradilan  pidana  ( criminal justice  person-nel ) dalam  tugas  normalnya,  yaitu  dapat  dilakukan  oleh  JPU  (Jaksa  Penuntut  Umum) dengan  mengundang  para  pihak  untuk  melakukan  penyelesaian  informal  dengan tujuan,  tidak  melanjutkan  penuntutan  apabila  tercapai  kesepakatan  dan  dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas ( probation officer ), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.
2. Model " Traditional village or tribal moots "
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman dan lebih memberi keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului  hukum  barat  dan  telah  memberi  inspirasi  bagi  kebanyakan  program- program mediasi modern.
3. Model " victim-offender mediation "
Model  ini  melibatkan  berbagai  pihak  yang  bertemu  dengan  dihadiri  oleh  mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau  kombinasi.  Mediasi  ini  dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan  proses,  baik  pada tahap  kebijaksanaan  polisi,  tahap  penuntutan,  tahap  pemidanaan  atau  setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada  yang  khusus  untuk  anak;  ada  yang  untuk  tipe  tindak  pidana  tertentu  (misal pengutilan,  perampokan  dan  tindak  kekerasan).Ada  yang  terutama  ditujukan  pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.
4. Model ” Reparation negotiation programmes "
Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.  Program  ini  tidak  berhubungan  dengan  rekonsiliasi  antara  para  pihak, tetapi  hanya  berkaitan  dengan  perencanaan  perbaikan  materiel.  Dalam  model  ini,
4 Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan , 7.
pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  program  kerja  agar  dapat  menyimpan  uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
5. Model " Community panels or courts "
Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan  pada  prosedur  masyarakat  yang  lebih  fleksibel  dan  informal  dan  sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
6. Model " Family and community group conferences "
Model  ini  tidak  hanya  melibatkan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga keluarga  pelaku  dan  warga  masyarakat  lainnya,  pejabat  tertentu  (seperti  polisi  dan hakim  anak)  dan  para  pendukung  korban.  Pelaku  dan  keluarganya  diharapkan menghasilkan  kesepakatan  yang  komprehensif  dan  memuaskan  korban  serta  dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.
Adapun Prinsif kerja mediasi pidana yang adalah sebagai berikut: 5

## 1. Penanganan konflik( Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung )
Tugas  mediator  adalah  membuat  para  pihak  melupakan  kerangka  hukum  dan mendorong  mereka  terlibat  dalam  proses  komunikasi.  Hal  ini  didasarkan  pada  ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses( Process Orientation; Prozessorientierung )
Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses  daripada  hasil,  yaitu  : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
3. Proses informal( Informal Proceeding - Informalität )
Mediasi  penal  merupakan  suatu  proses  yang  informal,  tidak  bersifat  birokratis,
menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak( Active and Autonomous Partici-pation - Parteiautonomie/Subjektivie-rung)
Para  pihak  (pelaku  dan  korban)  tidak  dilihat  sebagai  objek  dari  prosedur  hukum pidana,  tetapi  lebih  sebagai  subjek  yang  mempunyai  tanggung  jawab  pribadi  dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.
5 Ibid.

## D.  Sistem Hukum Peradilan Adat
Secara  yuridis,  dikenal  ada  dua  macam  penyelesaian  perkara  dalam  masalah hukum,  yang  pertama  dikenal  dengan  penyelesaian litigasi ,  dan  kedua  yang  dikenal dengan non  litigasi .  Maksud  yang  pertama  adalah  penyelesaian  di  depan  pengadilan, seperti  penyelesaian  perkara  di  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama  atau  Mahkamah Syar’iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud yang kedua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals dan village tribunal. 6
Istilah “Peradilan Adat” tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya.Istilah yang sering digunakan adalah “sidang adat ‟ atau “rapat adat ‟ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas.Dalam hukum adat tidak dikenal istilah  “adil ‟ ,  sebab  kata  adil  itu  sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab.Oleh  karena  itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaiaan suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan. 7
Dalam  penyelesaian  masalah  adat,  lembaga  adat  menggunakan  peradilan  adat. Peradilan  adat  adalah  peradilan  perdamaian  yang  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat.Ada beberapa istilah  yang  digunakan  dalam  menyebutkan  peradilan  adat,  diantaranya  peradilan gampong dan peradilan damai.
Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan  perorangan.Suasana  hidup  domokratis  dan  berkeadilan  sosial  berjalan bersama  dengan  semangat  komunal  dan  gotong  royong  dalam  masyarakat  hukum adat.Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal.Nilai ini
6 Abdurrahaman, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), 1.
7 Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (2011): 3, https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/362.
berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat 8 .
Tradisi  penyelesaian  sengketa  masyarakat  hukum  adat  didasarkan  pada  nilai filosofi  kebersamaan  (komunal),  pengorbanan,  nilai  supernatural,  dan  keadilan.Dalam masyarakat  hukum  adat  kepentingan  bersama  merupakan  filosofi  hidup  yang  meresap pada dada setiap anggota masyarakat.Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan  kepentingan  komunal,  dan  mencegah  terjadinya  intervensi  kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka.Sengketa yang terjadi antar-individual maupun antara  kelompok,  dalam  pandangan  masyarakat  hukum  adat  adalah  tindakan  yang menggangu kepentingan bersama dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat 9 .
Pelaksanaan  peradilan  adat  didukung  oleh  sejumlah  peraturan  perundang  - undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim.Adapun  badan-badan  resmi  yang  menyelenggarakan  peradilan  adat  yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.Di bawah ini adalah peraturan-peraturan yang pernah yang mengatur pelaksanaan adat dan peradilan adat di Aceh.
Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945  berbunyi  “Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959 kepada Propinsi Aceh, diberi status sebagai  daerah  Istimewa  dalam  bidang  peradatan,  agama  dan  pendidikan.  Keputusan tersebut  memberi  wewenang  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengembangkan  dan  memberlakukan  serta  mempertahankan  Adat  /adat  istiadat  dan lembaga lembaga dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Kemudian sebagai pelaksaan keputusan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah no. 2 tahun 1990 tenang pembinaaan  dan  pengembangan  Adat  Istiadat,  kebiasaan  Masyarakat  beserta  lembaga Adat  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Dimana  pengembangan  dan  pembinaan  adat
8 Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh.”
9 Ibid.
diserahkan  kepada  Gampong  dan  Mukim  serta  lembaga-lembaga  adat  yang  telah  ada maupun yang akan dibentuk.
Pasal 3 UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia  yang  diberikan  kepada  daerah  karena  perjuangan  dan  nilai-nilai  hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
b. Penyelenggaraan kehidupan adat
c. Penyelenggaraan pendidikan
d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah
Dalam  hal  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  dalam  Pasal  6  ditegaskan  daerah dapat  menetapkan  berbagai  kebijakan  dalam  upaya  pemberdayaan,  pelestarian  dan pengembangan  adat  serta  lembaga  adat  di  wilayahnya  yang  dijiwai  dan  sesuai  dengan Syariat  Islam.  Pasal  98  ayat  (20)  disebutkan  bahwa  lembaga  adat  diberi  kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.
Qanun  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.  4  Tahun  2003  tentang Pemerintahan Mukim memberikan wewenang kepada Mukim untuk:
a. Memutuskan dan atau menetapkan hukum
b. Memelihara dan mengembangkan adat
c. Menyelenggarakan perdamaian adat
d. Menyelesaikan  dan  memberikan  keputusan-keputusan  adat  terhadap  perselisihan  - perselisihan dan pelanggaraan adat
e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
f. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat
Qanun  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pemerintahan  Gampong,  menegaskan  bahwa  tugas  dan  kewajiban  pemerintahan Gampong adalah:
a. Menyelesaikan sengketa adat
b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
c. Memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  serta  mencegah  munculnya  perbuatan maksiat dalam masyarakat
d. Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  Bab  XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98, Ayat 2).
Qanun  Aceh    No  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa  Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Ketentuan Umum Pasal  1  angka  9  menyebutkan  Lembaga  Adat  adalah  suatu  organisasi  kemasyarakatan adat  yang  dibentuk  oleh  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu  mempunyai  wilayah tertentu  dan  mempunyai  harta  kekayaan  tersendiri  serta  berhak  dan  berwenang  untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat nomor: 189/677/2011/No:1054/MAA/XII/2011/No:B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  Nama  Laindi  Aceh, mengeluarkan keputusan diantaranya :
1) Sengketa/perselisihan  yang  terjadi  ditingkat  gampong  dan  mukim  yang  bersifat ringan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13,  14,  15  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008 wajibdiselesaikanterlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
2) Aparat  kepolisian  memberikan  kesempatan  agar  setiap  sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud padapoint kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
3) Semua  pihak  wajib  menghormatipenyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong  dan Mukim.
4) Peradilan  Adat  Gampong  atau  Mukim  dalam  penyelesaiannya  dapat  memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5) Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim  dihadiri oleh para pihak, saksi- saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
6) Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikatserta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
7) Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuatsecara tertulis, ditandatangani oleh Ketua  dan  anggota  majelis  serta  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan.
8) Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  dalam  memberikan keputusan,  tapi  dilarang  menjatuhkan  sanksi  badan,  seperti  pidana  penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk2 yang bertentangan dgn nilai-nilai islami.
9) Perkara  yang  diselesaikan  ditingkat  mukim  adalah  perkara  yang  tidak  selesai ditingkat gampong.
10) Pemerinth  Aceh  dan  Pemerintah  kabupaten  kota  membina  dan  mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh.
11) Kapolda  dan  Ketua    MAA  beserta  seluruh  jajarannya  berkewajiban  memberi bimbingan,  pembinaan,  pengembangan  dan  pengawasan  materi  Hukum  Adat  dan Adiministrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat.
12) Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  kabupaten  kota  dapat  membantu  pembiayaan adimnistrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat gampong dan Mukim.
13) Majelis  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  dan  tata  cara  penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur  Aceh  No  25  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  tersebut  telah  memperkuat  untuk melaksanakan peradilan adat di Aceh, yang pada kenyataannya orang orang Aceh ( Kuchik
di  Gampong)  masih  menerapkan  dan  mempertahankan  hukum  adat  menyangkut penyelesaian hukum adat atau delik.

## E.  Azas-azas Peradilan Adat di Aceh
Beberapa asas-asas dasar dalam pelaksanaan peradilan adat di Aceh diantaranya adalah:
1. Terpercaya  atau  amanah,  maksudnya  peradilan  adat  didasari  pada  kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh-tokoh adatnya.
2. Tanggung  jawab,  maksudnya  pelaksanaan  peradilan  adat  didasari  tanggung  jawab dalam pelaksanaannya kepada para pihak, masyarakat dan Allah SWT.
3. Kesetaraan  di  depan  hukum,  maksudnya  peradilan  adat  tidak  boleh  membeda- bedakan jenis kelamin, status sosial, umur dll. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di depan hukum adat.
4. Cepat,  murah  dan  mudah,  maksudnya  proses  peradilan  adat  dilaksanakan  secara cepat,  tidak  boleh  mengulur-ulur  waktu,  dan  mudah.  Putusannya  harus  terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat.
5. Ikhlas dan sukarela, artinya para tokoh adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai, maksudnya peradilan adat ini dimaksudkan untuk benar-benar menyelesaikan  masalah  yang  ada,  guna  mengembalikan  keseimbangan  dan kerukunan hidup masyarakat.
7. Musyawarah  atau  mufakat,  artinya  keputusan  yang  diambil  dalam  peradilan  adat didasari pada hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum adat dan agama islam.
8. Keterbukaan  untuk  umum,  maksudnya  semua  proses  peradilan  adat  dilaksanakan secara terbuka (kecuali untuk kasus tertentu, seperti perkara keluarga).
9. Jujur,  artinya  pelaksanaan  peradilan  adat di  lakukan  secara jujur.  Setiap  pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dalam penanganan perkara.
10. Keberagaman, artinya peradilan adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai sub sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
11. Praduga tidak bersalah, maksudnya hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri. Dalam proses peradilan para pihak harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan.
12. Berkeadilan,  maksudnya  putusan  peradilan  adat  harus  bersifat  adil  dan  putusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara dan tingkat ekonomi para pihak. 10
Hukum  adat  mengatur  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  pergaulan  dalam masyarakat,  meliputi  hukum  adat  tentang  tanah,  hukum  adat  tentang  transaksi  tanah, hukum  adat  tentang  perutangan,  hukum adat  tentang  status  badan  pribadi,  hukum adat tentang  kekerabatan,  hukum  adat  tentang  perkawinan,  hukum  adat  tentang  waris  dan hukum adat tentang delict adat.
Lembaga Adat Aceh Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat  menyebutkan  bahwa  Lembaga  adat  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan masyarakat,  danpenyelesaian  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan.Lembaga- lembaga adat tersebut adalah:
1. Majelis Adat Aceh.
2. Imeum mukim atau nama lain.
3. Imeum chik atau nama lain.
4. Keuchik atau nama lain.
5. Tuha peut atau nama lain.
6. Tuha lapan atau nama lain.
7. Imeum meunasah atau nama lain.
8. Keujruen blang atau nama lain.
9. Panglima laot atau nama lain.
10. Pawang glee/uteun atau nama lain.
11. Petua seuneubok atau nama lain.
12. Haria peukan atau nama lain.
13. Syahbanda atau nama lain.
14. Lembaga lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.
10 Majelis  Adat  Aceh  Negeri  Gayo  (MAANGO), Prinsip-prinsip  Dasar  PelaksanaanPeradilan Adat (1) (Takengon: Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (MAANGO), 2008), 3.
Dari uraian tersebut di atas lembaga adat sebagai wahana peradilan adat di Aceh cukup punya variasi kenal sebutan lembaga adat  yang berbeda-beda antara lain Duduk Setikar Sekampung (Aceh Temiang), Tuha Peut (untuk Aceh pada umumnya) dan Sorak opat (Aceh Tengah). Dari sekian itu mari  kita kupas sebagai  contoh tentang lembaga adat yang ada dalam masyarakat Aceh tengah  yang dikenal dengan sebutan Sarak opat tersebut . Sarak opat terdiri dari dua kata, yaitu sarak dan opat . Sarak berarti tempat atau wilayah  atau lingkungan  kampung  atau  belah  yang  harus  dijaga  atau  dipelihara  harkat dan  martabatnya,  sedangkan opat artinya  empat  unsur  atau  empat  potensi  masyarakat yang  terpadu,  yang  berkewajiban  menjaga  atau  memelihara  harkat  dan  martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur tersebut adalah Reje, Imem, Petue dan Rayat .Mereka  harus  bersatu  dalam  usaha  memimpin  pemerintahan,  membina masyarakat,  merencanakan  dan  mengendalikan  pembangunan,  memelihara  keamanan dan  ketertiban,  melaksanakan  hukum  untuk  menegakan  keadilan  dan  mengurus  atau melayani kepentingan rakyat sarak. 11
Lembaga  adat sarak  opat mempunyai  tujuan  yang  mulia  dalam  hal  menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Mahmud Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang menjadi misi dan visi sarak opat adalah:
Edet opat (empat unsur pemerintahan) memelihara dan melaksanakan edet siopat tersebut, disimpulkan dengan kewajiban memelihara empat hal yaitu:
1. Jege muru’ah atau marwah atau nama, artinya memelihara nama baik atau wibawa.
2. Jege agama , artinya memelihara dan melaksanakan ajaran islam.
3. Jege bangsa , artinya memelihara ketertiban dan keamanan bangsa.
4. Jege harta , artinya memelihara harta dan hak asasi manusia.
Seorang pemimpin pemerintahan dan kemasyarakatan harus memiliki empat sifat dan kemampuan yaitu:
1. Cerdik yaitu rajin mempelajari ilmu aqidah, ibadah, syariah, dan ma’isyah (kehidupan dan lapangan pekerjaan) dan membaca, meneliti serta menyelesaikan masalah secara bijaksana.
2. Lisik yaitu berakhlak mulia, disiplin, rajin, kreatif dan produktif.
11 Mahmud  Ibrahim  dan  Hakim  Aman  Pinan, Syariat  dan  Adat  Istiadat (Takengon:  Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), 121.
3. Bidik yaitu cepat dan teratur berpikir, berencana, berbuat tepat waktu, berwawasan luas dan jauh melihat ke masa depan.
4. Mersik yaitu tangguh, istiqamah, memegang teguh prinsip, sehat jasmani dan rohani, berani atas dasar kebenaran dan bertanggung jawab. 12

## F.  Delict Adat dan Pidana Adat
Sebelum membahas tentang delict adat atau tindak pidana adat, terlebih dahulu akan  dijelaskan  pengertian  tindak  pidana.  Soesilo  memberi  suatu  pengertian  tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau diwajibkan dan  apabila  dilakukan  atau  diabaikan,  orang  yang  mengabaikan  atau  melakukan  itu  di ancam dengan pidana. 13
Dalam hukum adat, walaupun telah ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia  di  dalam  kehidupannya  sebagai  anggota  masyarakat,  tapi  masih  ditemukan adanya  pelanggaran  atas  aturan-aturan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya kebutuhan  manusia  sebagai  individu  atau  sebagai  suatu  kelompok  masyarakat.  Dalam usaha memenuhi kebutuhan inilah sering terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dikatakan sebagai awal terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati.  Pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  adat  inilah  yang disebut sebagai pidana adat atau delik adat.
Surojo  Wignjodipuro  mengatakan  bahwa  untuk  dapat  disebut  delick  adat, perbuatan  itu  harus  mengakibatkan  kegoncangan  dalam  keseimbangan  masyarakat. Kegoncangan  itu  tidak  hanya  terdapat  dalam  peraturan-peraturan  hukum  dalam  suatu masyarakat  dilanggar,  melainkan  juga  apabila  norma-norma  kesopanan,  kesusilaan, keagamaan dan santun dalam masyarakat dilanggar. 14
Menurut  Ter  Haar  pidana  adat  adalah  setiap  gangguan  segi  satu  terhadap keseimbangan dan  setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materil dan imateril orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu  kesatuan  atau  segerombolan.  Tindakan  sedemikian  itu  menimbulkan  suatu  reaksi yang  sifatnya  dan  besar  kecilnya  ditetapkan  oleh  hukum  adat  dan  merupakan  reaksi
12 Ibid.
13 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bogor: Politea, 1996), 1.
14 Badruzzaman  Ismail, Membangun  Keistimewaan  Aceh  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya:  Histories dan Sosiologisnya (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), 252.
adat.Karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali. 15 Sedangkan menurut  Van  Vollenhoven  mengartikan  delict  adat  sebagai  perbuatan  yang  tidak diperbolehkan. 16
Dari  pendapat-pendapat  sarjana  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada dasarnya  suatu  delict  adat  itu  merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar  perasaan keadilan  dan  kepatutan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  menyebabkan tergangggunya  ketenteraman  serta  keseimbangan mesyarakat  tersebut.Kemudian untuk mengembalikan  keseimbangan  itu,  maka  timbul  reaksi-reaksi  adat  yang  bertujuan mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.
Hukum  adat  tidak  memisahkan  antara  pelanggaran  hukum  perdata  dan pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu dalam sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk perdata maupun pidana.Ini berarti bahwa petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan atau reaksi adat adalah satu pejabat saja yaitu ketua atau kepala adat. 17
Delict adat itu dapat bersifat:
1. Melulu delict adat, misalnya pelanggaran khusus adat.
2. Disamping delict adat, juga bersifat delict menurut KUHP misalnya delict terhadap harta kekayaan seseorang, penghinaan. 18
Apabila terjadi suatu delict adat, maka akan menimbulkan reaksi adat.  Tindakan- tindakan atau reaksi adat dapat berupa:
1. Pengganti  kerugian  “ non-materil ”  dalam  beberapa  hal  seperti  paksaan  menikah dengan gadis yang telah dicemarkan.
2. Pembayaran  “uang  adat”  kepada  orang  yang  terkena,  berupa  benda  sakti  selaku pengganti kerugian rohani.
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
15 Badruzzaman Ismail Dkk, Ensiklopedia Budaya Adat Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018).
16 Ibid.
17 Ibid., 279.
18 Ibid., 283.
5. Berbagai rupa pidana badan, sampai kepada pidana mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang di luar tata hukum. 19
Sedangkan dalam Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, secara tegas menyebutkan perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan oleh perangkat adat yaitu dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) yaitu:
1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
3. Perselisihan antar warga.
4. Khalwat meusum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta sehareukat .
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
Menurut  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008,  Penyelesaian  sengketa/perselisihan  adat dan adat istiadat tersebut diselesaikan secara bertahap, artinya sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan  dibawa  pada  penyelesaian  secara  adat  di gampong .  Dalam  qanun  ini  juga memerintahkan  agar  aparat  penegak  hukum  memberikan  kesempatan  agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh penegak hukum adat
19 Iman Sudiyat, Hukum Adat (Sketsa Asas) (Yogyakarta: Liberty, 1981), 80.
di gampong atau nama lain, apabila tidak dapat terselesaikan baru ditangani oleh aparat penegak  hukum.  Disamping  itu  lembaga  adat  juga  wajib  menjalin  kerjasama  dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

## Daftar Kepustakaan
MAANGO, Majelis Adat Aceh Negeri Gayo. Prinsip-prinsip Dasar PelaksanaanPeradilan  Adat  (1) .  Takengon:  Majelis  Adat  Aceh  Negeri  Gayo (MAANGO), 2008.
Abdurrahaman. Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat . Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
Adhani, Hani. “Menakar Konstitusionalitas Syari’at Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh.” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 606–18.
Arief,  Barda  Nawawi. Mediasi  Penal,  Penyelesaian  Perkara  diluar  Pengadilan .
Semarang: Pustaka Magister, 2010.
Benda-Beckmann,  Keebet  von.  “Anachronism,  Agency,  and  the  Contextualisation  of Adat: Van Vollenhoven’s Analyses in Light of Struggles Over Resources.” The Asia Pacific Journal of Anthropology 20, no. 5 (2019): 397–415.
Christianto, Hwian. “Measuring cyber pornography based on Indonesian living law: A study  of  current  law  finding  method.” International  Journal  of  Law,  Crime  and Justice 60 (2020).
Diala,  Anthony  C.  “The  concept  of  living  customary  law:  a  critique.” The  Journal  of Legal Pluralism and Unofficial Law2017 49, no. 2 (n.d.).
Dzhabayeva, Takhmina Ch. “The Problem of Introduction Of Civil Administration And Judicial Proceedings Of The Tsarist Administration In Dagestan In The Mid-19th Century  (based  on  the  materials  of  Derbent  district).” Vestnik  of  Kostroma  State University , no. 3 (2020): 51–63.
Gallegos Anda, Carlos E. “Good Living as a Living Law.” The  Australian  Journal  of Indigenous Education 47, no. 1 (2018): 30–40.
Horii, Hoko. “Pluralistic legal system, pluralistic human rights?: teenage pregnancy, child marriage  and  legal  institutions  in  Bali.” The  Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law 51, no. 3 (2019): 292–319.
Huizenga,  Daniel.  “Articulations  of  Aboriginal  Title,  Indigenous  Rights,  and  Living Customary Law in South Africa.” Social & Legal Studies 29, no. 1 (2018): 3–24.
Ismail, Badruzzaman., dkk. Ensiklopedia Budaya Adat Aceh . Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
Ismail,  Badruzzaman. Membangun  Keistimewaan  Aceh  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya: Histories dan Sosiologisnya . Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
Itam, Teuku Raja. “Penyelesaian Sengketa dan Bebagai Kasus.” In Pedoman Adat Aceh: Peradilan  dan  Hukum  Adat ,  diedit  oleh  M.  Isa  Sulaiman  dan  H.  T.  Syamsuddin. Banda Aceh: LAKA, 2001.
Lukito,  Ratno.  “Law  and  Politics  in  Post  Independence  Indonesia:  A  Case  Study  of Religious and Adat Courts.” Studia Islamika 6, no. 2 (2014).
Mahdi. “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (2011). https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/362.
Mulyadi,  Lilik.  “Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Pengkajian Asas,  Norma,  Teori  Dan  Praktik.” Yustusia:  Jurnal  Hukum 2,  no.  1  (2013).
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11054/9892.
Pinan,  Mahmud  Ibrahim  dan  Hakim  Aman. Syariat  dan  Adat  Istiadat .  Takengon:
Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.
Pradhani, Sartika Intaning. “Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle To  Strengthen  Legal  Capacity.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (2019): 279.
Rato, Dominikus. “Legal Conflicts in the Border Dispute between Indonesia and Timor Leste.” Lentera Hukum 6, no. 3 (2019): 349–61.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum adat indonesia . Jakarta: Alfabet, 2013.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Bogor: Politea, 1996.
Sudiyat, Iman. Hukum Adat (Sketsa Asas) . Yogyakarta: Liberty, 1981.
Sudantra,  I  Ketut. “Urgensi  Dan  Strategi  Pemberdayaan  Peradilan  Adat  dalam  Sistem Hukum Nasional.” Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) 2, no. 3 (2018): 122–46.