## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

## M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi
Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspondence:  Hadhrinur@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis faktor penyebab terjadinya terjadinya tindak pidana pengalihan objek  jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi;  2)  untuk  mengetahui  dan menganalisis  upaya  penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana pengalihan  objek  jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  faktor-faktor penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan fidusia  di  Kota  Jambi  terdiri  atas  faktor  internal  ,  dan  faktor eksternal.  ;  2).  upaya  penanggulangan  penyebab  terjadinya tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi adalah  dengan  upaya  preventif  maupun  represif  dari  pihak kepolisian dan pihak terkait dengan jaminan fidusia.
Kata Kunci: Faktor penyebab; upaya penanggulangan; tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-11-19 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: Causative Factor; countermeasures; crime diversion objects fiduciary.

## ABSTRACT
This  study  aims  1)  to  determine  and  analyze  the  factors causing the occurrence of the crime of transferring the object of  fiduciary  security  in  Jambi  City;  2)  to  identify  and  analyze efforts  to  overcome  the  occurrence  of  a  criminal  act  of transferring the object of fiduciary security in Jambi City. The research  method  used  is  empirical  legal  research  methods. The  results  showed  that  1)  the  factors  causing  the  crime  of transferring  the  object  of  fiduciary  security  in  Jambi  City consisted of internal factors and external factors. ; 2). Efforts to overcome the cause of the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City are through preventive and repressive measures from the police and related parties with fiduciary guarantees.

## A. PENDAHULUAN
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non Bank yang  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  pembiayaan  dan  pengelolaan salah  satu  sumber  dana  pembangunan  di  Indonesia.  Kegiatan  lembaga  pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen  dengan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat  melalui deposito, tabungan, giro dan surat sanggup bayar.
Dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  448/KMK.017/2000,  Tentang Perusahaan Pembiayaan diperincikan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan meliputi:
a. Sewa Guna Usaha,
b. Modal Ventura,
c. Perdagangan Surat Berharga,
d. Anjak Piutang,
e. Usaha kartu Kredit, dan
f. Pembiayaan Konsumen.
Pembiayaan  Konsumen  ( Consumer  Finance )  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (7) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan “pembiayaan konsumen adalah kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.
Bisnis  pembiayaan  konsumen  menarik  minat  banyak  masyarakat,  sebab biasanya  konsumen  akan  sulit  mendapatkan  atau  mempunyai  akses  untuk mendapatkan  kredit  bank.  Bisnis  pembiayaan  konsumen  ini  diharapkan  akan  terus berkembang.  Ada  beberapa  alasan  debitur  mempergunakan  fasilitas  pembiayaan konsumen yaitu:
a. Tidak  terlalu  banyak  persyaratan  dibandingkan  dengan  sumber pembiayaan lainnya
b. Tidak berorientasi pada jaminan ( noncollateral basis )
c. Tidak  mengganggu  keuangan  konsumen  karena  membutuhkan  dana yang relatif kecil
d. Cepat pemprosesannya
e. Pembayaran angsuran dapat dibayar melalui anggaran rutin bulanan konsumen dari pendapatan yang diterima
f. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen
g. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima h. Pembayaran angsurannya tetap sehingga memudahkanpengaturan pengelolaan keuangan debitur. 1
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  konsumen  antara  debitur  dan  kreditur, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan  yang  diperjanjikan.  Permasalahan  tersebut  bisa  saja  timbul  di  antara  para pihak baik itu kreditur maupun debitur.
Aktivitas  pengalihan  utang  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  debitur  dalam usahanya  untuk  pengalihan  kewajiban  pembayaran  utang  atau  kreditnya  kepada pihak  lain,  tetapi  tanpa  sepengetahuan  atau  melibatkan  perusahaan  pembiayaan konsumen. Hal ini tentu saja dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum bahkan  masuk  kedalam  kategori  tindak  pidana.  Sebab  mobil  yang  digunakan merupakan jaminan utang debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen.
Perbuatan  pengalihan  utang  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia terhadap objek jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan konsumen, diatur secara tegas dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu:
“pemberi fidusia dilarang pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak  lain  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak  merupakan benda  persediaan,  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima fidusia”. Perbuatan pengalihan utang terhadap objek jaminan fidusia tanpa  sepengetahuan  sipenerima  fidusia  merupakan  sebuah  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999
1 Budi Rachmat, Multi Finance Handbook, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 188
Tentang  Jaminan  Fidusia  yaitu:  “pemberi  fidusia  dilarang  pengalihan, menggadaikan  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  yang  dilakukan  tanpa pesetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta) rupiah”.
Dalam  tiga  tahun  terakhir  diwilayah  hukum  Polresta  Jambi,  tindak  pidana tersebut selalu saja terjadi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Berupa Kendaraan Roda 4 (Mobil) Tahun 2018-2020 di Polresta Jambi No Tahun Pelapor Kasus Jumlah Kasus 1 2018 ACC 5 10 Toyota Finance 3 Adira Finance 2 2 2019 ACC 8 15 Toyota Finance 4 Adira Finance 3 3 2020 ACC 9 12 Toyota 2 Adira Finance 1
Sumber Data: Polresta Jambi
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam tiga  tahun belakang ini, jumlah kasus  tindakan  pengalihan,  menggadaikan  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi objekjaminan  fidusia  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima  fidusia  ke  Polresta  Jambi  adalah  sebanyak  37  (tiga  puluh)  tujuh  kasus, dengan rincian 10 (sepuluh) kasus tahun 2018, 15 (lima belas) kasus tahun 2019, dan 12 (dua belas) kasus tahun 2020,. Jumlah kasus terbanyak adalah di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debiturnya. Di PT. Astra Credit Companies sendiri selama tahun 2020 ada 20 debitur yang melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia yang kemudian kedepannya terjadi permasalahan dimana ketika terjadi macet pembayaran pihak penerima fidusia ingin mengeksekusi mobil tersebut ternyata sudah tidak ada.
Salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  dalam  pemberian  jasa  pelayanan pembiayaan  kepada  konsumen  adalah  PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang Jambi,  yang  berkantor  pusat  di  Jakarta  yang  bergerak  dalam  usaha  pembiayaan pembelian kendaraan dan lain-lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kota Jambi”.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh  data  tentang:  1)  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi terdiri atas faktor intern yaitu faktor kurangnya  kesadaran  dalam  diri  pelaku,  pelaku  yang  terkesan  mengabaikan  isi perjanjian  jaminan  fidusia,  dan  faktor  ekstern  yaitu  tekanan  ekonomi,  faktor lingkungan  (penadah),  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  korban.  ;  2).  upaya penanggulangan penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di  Kota  Jambi  adalah  dengan  preventif  dari  pihak  kepolisian  yaitu  melakukan sosialisasi  kepada  pihak  pembiayaan  konsumen  untuk  mendaftarkan  objek  jaminan fidusia  bekerjasama  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Kanwil  Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak,  menambah  jumlah  eksekutor,  mendaftarkan  dan  membuat  akta  jaminan fidusia,  bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian  untuk  melakukan  sosialisasi kemasyarakat.  Sedangkan  upaya  represif  yang  dilakukan  Polresta  Jambi  yaitu Menerima laporan dan berusaha mencari jalan terbaik dengan keadilan restoratif dan upaya represif dari pihak korban yaitu Melakukan beberapa tindakan dari SP 1 sampai SP 3 dan somasi. Jika tidak ada kata sepakat maka berlanjut ke jalur hukum.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pengalihan  Objek Jaminan Fidusia di Kota Jambi
Tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  dapat  disebabkan  berbagai faktor dari pelaku tindak pidana pasal tersebut (debitur). Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat ekstern dan ada yang bersifat intern.
Di  PT.  Astra  Credit  Companies  sendiri  setiap  tahunnya  sering  terjadi  tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia yang kemudian kedepannya terjadi permasalahan dimana ketika terjadi macet pembayaran pihak penerima fidusia ingin mengeksekusi mobil tersebut ternyata sudah tidak ada.
Adapun  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pidana  pengalihan  objek jaminan fidusia, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Faktor Intern
Secara  umum,  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pengalihan  objek jaminan fidusia yang berasal dari dalam diri pelaku adalah:
a. Faktor Kurangnya Kesadaran dalam Diri Pelaku
Mengenai  faktor  kurangnya  kesadaran  dalam  diri  pelaku  Yoyok Subandri  mengatakan  bahwa  “Saya  tidak  menyadari  bahwa  perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut merupakan tindak pidana karena banyak  orang  juga  yang  melakukan  hal  yang  sama  seperti  saya  dan  tidak tersandung masalah hukum”. 2 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
oleh  penulis  terhadap  responden  atau  pelaku  tindak  pidana  tersebut didapatkan  bahwa  pelaku  cendrung  abai  dan  tidak  menyadari  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  adalah  kejahtan  dan  termasuk  dalam  tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 Jo Pasal 36 Undang- Undang  Fidusia,  padahal  perbuatan  tersebut  tanpa  disadari  pelaku merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dapat diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  maksimal  Rp. 50.000.000,. (Lima Puluh Juta Rupiah).
b. Pelaku cenderung mengabaikan isi perjanjian
Berdasarkan  isi  perjanjian  jaminan  fidusia  antara  kreditur  dan debitur, debitur dilarang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari  kreditur,  hal  ini  juga  senada  dengan  apa  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Fidusia. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis,  semua  debitur/pelaku  tindak  pidana  tersebut  mengabaikan  isi perjanjian  jaminan  fidusia  yang  dibuat  para  pihak.  Para  debitur  meskipun telah  mengetahui  bahwasanya  objek  jaminan  fidusia  tidak  boleh  dialihkan namun  para  debitur  terkesan  mengabaikan  dan  tetap  pengalihan  objek jaminan  fidusia  tersebut  kepada  pihak  ketiga  tanpa  persetujuanpihak kreditur.
Peristiwa-peristiwa  di  bawah  ini  merupakan  cidera  janji  debitur dalam  melaksanakan  perjanjian  ini,  tanpa  perlu  didahului  dengan  surat peringatan  khusus  atau  suatu  penetapan  dari  pengadilan  melainkan  cukup telah terbukti dengan:
1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah  yang  telah  jatuh  tempo  sesuai  perjanjian,  yang  dalam  hal lewatnya  waktu  saja  telah  memberi  bukti  yang  cukup  bahwa  debitur telah  melalaikan  kewajibannya  menurut  perjanjian  ini,  sehingga peringatan  dengan  juru  sita  atau  surat-surat  lain  serupa  itu  tidak diperlukan lagi.
2. Barang  yang  dijual,  disewakan,  dipindah  tangankan,  dialihkan  atau dijaminkan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  mendapat  persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
3. Apabila  suatu  pernyataan,  surat  keterangan  atau  dokumen-  dokumen yang  diberikan  oleh  debitur  dan/atau  pemilik  jaminan  sehubungan dengan  perjanjian  ini  ternyata  tidak  beanar  /palsu.  Debitur  dan/atau pemilik  jaminan  tidak  melaksanakan  kewajiban  atau  lalai  untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. 2
Mengenai faktor mengabaikan isi perjanjian, salah satu debitur yakni bapak  Muchtar  Pakpahan  mengatakan  Saya  tau  bahwa  perbuatan  tersebut tidak  boleh  dilakukan  tapi  karena  saya  membutuhkan  uang  jadi  saya terpaksa  melakukannya  hal  ini  juga  didukung  dengan  adanya  pihak  ketiga yang  mau  menerima  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak mempertanyakan mengenai status barang tersebut.
Selanjutnya  dari  wawancara  dengan  informan  Fajar  Kuncoro mengatakan “Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana
2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426, PT Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi, 2018, hlm. 3
pengalihan  objek  jaminan  fidusia,  pertama  karena  ekonomi,  kedua  karena kepura ketidaktahuan pelaku bahwa perbuatan itu tindak pidana”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  muchtar  dan  fajar  kuncoro, penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  adanya  kesesuaian  fakta  dilapangan mengenai  faktor  penyebab  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia yakni debitur mengabaikan isi perjanjian jaminan fidusia yang telah dibuat antara pihak debitur dan kreditur.
2. Faktor Ekstern
Faktor  ekstern  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  luar  yang  tercakup  dalam faktor  lingkungan  seperti  lingkungan  keluarga,  masyarakat,  geografis  dan  fasilitas yang ada di dalamnya seperti: makanan, kesempatan, belajar danlainnya.
Faktor-faktor  eksternal  yang  mendorong  terjadinya  tindak  pidanapengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi, adalah:
a. Tekanan Ekonomi
Keadaan  perekonomian  yang  serba  sulit  menyebabkan  harga kebutuhan  hidup  terus  meningkat.  Keadaan  ini  membuat  masyarakat kesulitan karena pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri harus tetap terpenuhi. Perubahan keadaan ekonomi tentunya akan  sangat  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat.  Kondisi  perekonomian yang  tidak  stabil  dan  terus  meningkatnya  kebutuhan  pokok  menyebabkan masyarakat tertekan sehingga mudah melakukan kejahatan. Bagi masyarakat yang  dalam  kondisi  ekonomi  yang  sulit  meminjam  uang/hutang  menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka. Menurut pihak korban yang dalam hal ini dikatakanYura selaku collector PT. ACC Tbk, bahwa:  Rata- rata yang melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di PT. ACC Tbk  adalah  mereka  yang  terlilit  masalah  hutang  piutang.  Mereka  terpaksa menjual atau menggadaikan kendaraan roda empat untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Hal senada juga dikatakan oleh Yoyok Subandri pelaku/debitur yang melakukan tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia ini, dia mengatakan bahwa  Saya  terpaksa  menjual  mobil  tanpa  sepengetahuan  pihak  leasing karena  himpitan  ekonomi,  saya  memiliki  banyak  utang  dengan  orang sedangkan pendapatan saya pas-pasan. Jika saya jual mobil itu ke orang lain melalui  leasing  maka  syaratnya  rumit  oleh  karena  itu  saya  jual  mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing.
Berdasarkan  paparan  diatas  menurut  penulis  faktor  ekonomi merupakan faktor yang paling rentan orang untuk melakukan tindak pidana b. Faktor Lingkungan Dengan Adanya Penadah
Penyebab  terjadinya  kejahatan  adalah  lingkungan.  Lingkungan merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempah manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa lingkungan tersebut merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial dan juga yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan  manusia  dan  dipengaruhi  oleh  manusia.  Adanya  faktor
lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi adalah Faktor adanya penadah.
Penadah  adalah  orang  yang  menampung  kendaraan  roda  empat kredit yang belum lunas pembayarannya. Penadah di sini adalah orang yang menerima  gadai  atau  menerima  penjualan  barang  yang  berasal  dari hasilkejahatan.  Menurut  pihak  korban  yang  dalam  hal  ini  dikatakan  Yura Collector  PT.  Astra  mengatakan  bahwa  “konsumen/pelaku  menjual  mobil tanpa  sepengetahuan  kami  kepada  penadah  dengan  harga  murah  karena kondisi yang mendesak dan tidak mau ribet”.
Menurut  penulis  pelaku  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan fidusia  di  Kota  Jambi,  menjual  atau  menggadaikan  kendaraan  roda  empat kredit  tersebut  kepada  penadah  dengan  harga  yang  lebih  murah  karena kondisi yang mendesak dan tidak mau ribet.
c. Faktor Kurangnya pengawasan dari pihak korban ( PT. ACC Kota Jambi) Menurut  pihak  korban  yang  dalam  hal  ini  dikatakan  Yura  Collector
PT.  ACC  mengatakan  bahwa  “Pihak  perusahaan  mengetahui  objek  itu dialihkan  kepada  pihak  ketiga  setelah  adanya  permasalahan  kredit    macet pada saat benda itu ingin dieksekusi objek tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga”.
Dari  beberapa  kasus  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  hampir seluruhnya  diketahui  oleh  korban  pada  saat  terjadinya  kredit  macet.  Pada saat  hendak  dieksekusi  ternyata  objek  jaminan  fidusia  itu  telah  dialihkan kepada  pihak  ketiga  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  dari  pihak kreditur.
Penulis  berpendapat  apabila  tidak  terjadi  kredit  macet  maka  pihak kreditur (PT. ACC) tidak akan mengetahui bahwasanya objek jaminan fidusia telah  dialihkan  oleh  pihak  ketiga  hal  ini  membuktikan  bahwa  tidak  adanya pengawasan atau lemahnya pengawasan terhadap objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur (PT.ACC) hal ini berdampak pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga sering terjadi. Maka dari itu pengawasan dari kerditur sangat penting terhadap pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
Perkembangan  kasus  yang  pernah  terjadi,  seperti  dikemukakan sebagai berikut :
1. Ronald Siagian
Ronald Siagian, 38 tahun, mengambil mobil merk Toyota Kijang Innova.  Ronald  Siagian  mengemukakan  bahwa:  ”Angsuran  baru  jalan  5 bulan, saya melakukan over alih ke orang lain atas nama Abdullah Saidi. Pengalihan  utang    ini  memang  tanpa  sepengetahuan  pihak  PT.  Astra Credit Companies Kota Jambi”. 10
Ternyata  Abdullah  Saidi,  adalah  mafia leasing, mobil  Ronald Siagian oleh Abdullah Saidi jual lagi ke orang lain. Sampai sekarang mobil itu  belum  ditemukan.  Pihak  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi menuntut Ronald Siagian lewat jalur hukum dengan asas fidusia.
2. Muchtar Pakpahan
Muchtar  Pakpahan,  43  tahun,  mengambil  mobil  merk  Toyota Etiosnya. Muchtar Pakpahan mengemukakan: ”Beberapa bulan lalu, saya
menjual mobil Etios tersebut secara overkredit di bawah tangan, untuk selanjutnya  saya  beli  LCGC  menggunakan  perusahaan  pembiayaan konsumen yang sama yaitu PT. Astra Credit Companies Kota Jambi” 11 .
Pembeli  Etios  tersebut  ternyata  tidak  membayar  cicilan,  jadilah PT. Astra Credit Companies Kota Jambi mulai mendatangi dan menagih pembayaran angsuran yang tertunggak keluarganya. Akhirnya sekarang Etios mau ditarik.
3. Wulandari
Wulandari,  32  tahun,  mengambil  mobil  merk  agya  kemudian melakukan  overalih  secara  tidak  resmi  kepada  pihak  ketiga  yang bernama  Agus  di  daerah  Tempino,  rupanya  pihak  ketiga  macet  dalam melakukan pembayaran. Saat ini kasus masih dalam proses.
4. Juanita Violasari
Juanita,  28  tahun,  mengambil  mobil  sigra.  Kemudian  mobil dioper    alih  ke  daerah  Sarolangun  dan  pembayaran  oleh  pihak  ketiga macet dan pihak finance melakukan prosedur mulai dari SP 1 sampe 3 dan  somasi  ke  debitur  serta  akan  ditindak  lanjutkan  ke  ranah  hukum pidana.
5. Yoyok Subandri
Yoyok  Subandri,  41  tahun,  mengemukakan:  “saya  mengambil mobil merk Daihatsu Xenia. Karena hutang piutang mobil tersebut saya over  alihkan  ke  orang  lain.  Tidak  tahunya  mobilnya  dijual  ke  luar Jambi”.12  Sekarang  pembayaran  macet  dari  pihak  ketiga  oleh  karena saat  ini  pihak  finance  sedang  melakukan  pelacakan  terhadap  mobil tersebut dan melakukan somasi kepada debitur.
Berdasarkan  perkembangan  kasus  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  debitur  melakukan  peralihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa persetujuan  dari  penerima  fidusia  dan  kemudian  terjadi  permasalahan dimana  ketika  pembayaran  macet  dan  pihak  penerima  fidusia  ingin melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada.
Pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan  pihak kreditur  tentu  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  menurut pihak korban yang dalam hal ini dikatakan Dova Kalanik, Brach manager PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Finance  Cabang  Jambi, mengemukakan:
Pengalihan  objek  jaminan  fidusia  oleh  pihak  debitur  tanpa persetujuan  kreditur  dalam  peraturan  perusahaan  tidak  diakui,  karena tidak dilaksanakan secara resmi. Pihak yang menerima  pengalihan  utang tidak  diakui  sebagai  debitur  kami.  Sehingga  jika  terjadi  permasalahan pihak debitur harus bertanggung jawab secara hukum.
Menurut  pihak  korban  Yura  Collector  ACC  Jambi  mengatakan sebenarnya  pihak  finance  selalu  menjebatani  jika  debitur  ingin mengover  alihkan  objek  jaminan  fidusia  itu  karena  jika  pengalihan  itu dilakukan  secara  resmi  maka  pihak  debitur  akan  mendapat perlindungan  hukum  jika  suatu  saat  terjadi  permasalahan.  Tentu
pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  sepengetahuan  kami menimbulkan efek yang buruk buat debitur karena namanya akan cacat dan  jika  terjadi  suatu  permasalahan  dikemudian  hari  pihak  debitur orang yang harus bertanggung jawab.
Menurut  Yura  “faktor  mereka  melakukan  pengalihan  tanpa sepengetahuan si penerima fidusia karena faktor ekonomi, faktor adanya penadah,  dan  faktor  mendesak  karena  jika  pengalihan  secara  resmi banyak  syarat-syarat  administrasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak debitur”.
Sebenarnya  mobil  yang  masih  dalam  tahap  angsuran  (masih berjalan  proses  cicilan)  dinamakan  barang  fidusia  yang  artinya meskipun  secara  pembayaran  dan  kepemilikan  legalitas  secara  tertulis namun  sebetulnya  di  mata  hukum  barang  tersebut  masih  milik perusahaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Pendek kata, barang fidusia  (hukum  fidusia)  adalah  properti  kepemilikan  seseorang  yang secara  hukum  masih  dimiliki  oleh  perorangan/perusahaan  namun barang/properti tersebut sudah berada di tangan konsumen.
Berdasarkan  perkembangan  kasus  diatas  menurut  penulis Perbuatan  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan  tertulis dari  penerima  fidusia,  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang diatur secara tegas dalam Pasal  23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  yaitu:  “pemberi  fidusia  dilarang pengalihan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  kepada  pihak  lain  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak  merupakan  benda persediaan,  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima fidusia”. Perbuatan pengalihan utang terhadap objek jaminan fidusia  tanpa  sepengetahuan  sipenerima  fidusia  merupakan  sebuah tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “pemberi fidusia dilarang  pengalihan,  menggadaikan  atau  menyewakan  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 ayat  (2)  yang  dilakukan  tanpa  pesetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima  fidusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta) rupiah. Berdasarkan  hasil  penelitian  didapat  suatu  gambaran  mengenai  faktor-faktor penyebab tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.  Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi.
Faktor Penyebab Terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi No. Responden Faktor-Faktor Penyebab Interna l Eksterna l Kurangny a kesadara n dalam diri pelaku Pelaku terkesan mengabaika n isi perjanjian Lingkunga n (Penadah) Tekanan kebutuha n Ekonomi Kurangnya pengawasa n dari pihak kreditur 1.  Ronald Siagian √ √ √ √ √ 2.  Muchtar Pakpahan √ √ √ √ √ 3.  Wulandari - √ √ √ √ 4.  Juanita Violasari √ √ √ - √ 5.  Yoyok Subandri - √ √ √ √ Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah 2. Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pengalihan  Objek
Jaminan Fidusia Kota Jambi
1. Upaya Preventif (Pencegahan Secara Umum) Menurut Fajar Kuncoro, menerangkan bahwa:
Setiap  tahunnya  pihak  kepolisian  ikut  berperan  dalam  upaya  pencegahan terjadinya  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia.  Upaya pencegahannya yaitu  dengan mengundang pihak-pihak perusahaan pembiyaan konsumen  berupa  sosialisasi  dengan  bekerjasama  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan Kanwil Kemenkumham untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia agar mendapat perlindungan hukum jika suatu saat terjadi tindak pidana.
Sedangkan di PT. ACC sendiri menurut Dova Kalanik ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pengalihan  objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
a. Ditingkatkannya  pengawasan  terhadap  konsumen  yang  sering  menunggak pembayaran  kredit.  Apabila  telah  sering  menunggak  maka  harus  lebih diawasi  keberadaan  kendaraan  roda  empat  dan  apabila  sudah  menungak  3 (tiga)  bulan  maka  pada  tanggal  jatuh  tempo  tiga  bulan  langsung  dilakukan eksekusi  kendaraan  roda  empat  sehingga  dapat  memperkecil  kemungkinan kendaraan roda empat berpindah ke pihak lain.
b. Meningkatkan  jumlah  eksekutor  yang  melakukan  pengejaran  terhadap pelaku  maupun  kendaraan  roda  empat  yang  digelapkan  ke  luar  daerah sehingga pencapaian target mengeksekusi aset perusahaan dapat terpenuhi.
c. Mendaftarkan  dan  membuat  akta  jaminan  fidusia  ke  kantor  pendaftaran fidusia  agar  jika  terjadi  suatu  masalah  dikemudian  hari  pihak    perusahaan mendapatkan perlindungan hukum.
d. Bekerja  sama  dengan  pihak  terkait  (kepolisian)  sebagai  aparat  penegak hukum  dengan  memberikan  penyuluhan  mengenai  kesadaran  hukum masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  memahami  hak-hak  dan kewajibannya  sebagai  anggota  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dalam bentuk ceramah-ceramah, temu wicara, diskusi dan lain-lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menurut  penulis  pihak  PT.  ACC  Kota  Jambi bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian  melakukan  upaya  preventif  dalam menanggulangi Tindak Pidana pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Menurut penulis  hendaknya  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  lebih  ketat  dalam melakukan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia.
2. Upaya Represif
Menurut  Yura  selaku  Collector  PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi mengatakan  bahwa  Jika  debitur  melakukan  tindak  pidana  tersebut  maka  kami akan melakukan beberapa tindakan, pertama kami akan melakukan pendekatan secara  humanis  terlebih  dahulu  agar  kedua  belah  pihak  saling  diuntungkan, kemudian  jika  debitur  tersebut  tidak  kooperatif  maka  kami  akan  memberikan surat peringatan 1 sampai 3 kali dan melakukan somasi.  Jika dalam waktu satu bulan  debitur  tidak  menunjukan  itikad  baik  maka  kami    akan  melakukan eksekusi sesuai dengan akta jaminan fidusia tadi, tapi jika  objek jaminan fidusia itu  hilang  maka  kami  akan  membawanya  ke  jalur  hukum  pidana  dengan melaporkannya ke aparat penegak hukum dalam hal   ini pihak kepolisian.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  pihak  Polresta  Jambi  dalam upaya  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi  tidak jauh  berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  pihak  Polda  Jambi  hanya  saja ruang  lingkup  Polresta  Jambi  lebih  spesifik  di  daerah  Kota  Jambi  atau  ruang lingkup Kota Jambi.
Menurut  Fajar  Kuncoro,  menerangkan  bahwa  paya  represifnya  yaitu, pertama,  menerima  laporan  ketika  adanya  laporan  tindak  pidana  fidusia tersebut.  Kedua,  berusaha  mencari  jalan  terbaik  dengan  mendamaikan  kedua belah  pihak  melalui  mediasi  penal  (keadilan  restoratif)  agar  kedua  belah pihak mendapatkan hasil yang saling menguntungkan.
Tindakan  terhadap  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  Pasal pengalihan  objek  jaminan  Fidusia  yaitu  berupa  hukuman,  dengan  cara melaporkan  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan fidusia  sehingga  dapat  diproses  dan  diberikan  hukuman  yang  setimpal  maka hal  ini  juga  merupakan  pencegahan  terhadap  orang  lain  yang  mungkin  akan melakukan  penggelapan  agar  tidak  melakukannya  karena  akibatnya  akan dihukum.  Namun  dalam  usaha  represif  ini  perlu  diperhatikan  dengan  baik sebelum memberikan hukuman.
Dengan  demikian  seorang  penegak  hukum  harus  mengetahui  tentang kriminologi,  faktor  apa  yang  membuat  seseorang  melakukan  tindak  pidana pengalihan  objek  jaminan  fidusia  bagaimana  ia  melakukan  tindak  pidana tersebut  itu  dan  siapa  yang  melakukan  tindakan  tersebut.  Dalam  hal  inilah
penting sekali peranan kriminologi bagi para penegak hukum, dimana dengan mengetahui    keadaan  si  pelaku  (dader)  maka  seorang  hakim  dapat menjatuhkan  hukuman  yang  paling  tepat  terhadap  seseorang  yang melakukan kejahatan.
Perbuatan  pengalihan  barang  jaminan  kepada  pihak  ketiga  tidak  boleh dilakukan  oleh  seorang  debitur  dengan  jalan  apapun  tanpa  persetujuan tertulis  terlebih  dahulu  dari  kreditur.  Apabila  hal  tersebut  terjadi,  maka seluruh  utang  debitur  kepada  kreditur  dapat  ditagih  secara  seketika  dan sekaligus,  tanpa  pemberitahuan  secara  tertulis  terlebih  dahulu  oleh  kreditur kepada  debitur.  Tindakan  debitur  tersebut  dapat  dikatakan  penggelapan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  372  KUHPidana  dengan  ancaman penjara  selama-lamanya  4  tahun.  Berbeda  dengan  Pasal  23  Ayat  (2)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  menyatakan  bahwa  pemberi  fidusia  dilarang pengalihan,  menggadaikan  dan  menyewakan  objek  yang  menjadi  jamin kepada  pihak  lain  kecuali  dengan  adanya  persetujuan  tertulis  dari  penerima fidusia.
Apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar,  maka  berdasarkan  Pasal  36 Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia,  pemberi  fidusia  dapat  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
Pengalihan  jaminan  fidusia  telah  diatur  dalam  Pasal  19  Undang-Undang Jaminan  Fidusia,  yang  isinya  “pengalihan  hak  atas  piutang  yang  dijamin dengan  fidusia  mengakibatkan  beralihnya  demi  hukum  segala  hak  dan kewajiban  penerima  fidusia  kepada  kreditor  baru”.  Beralihnya  jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Menurut  Yura  adapun  kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi kasus  ini  bahwa  pertama  ketidak  koperatifan  debitur  dalam  kasus  ini,  kedua jika  kasus  ini  dipidanakan  dan  naik  ke  pengadilan  maka  perusahaan  tidak mendapatkan  apa-apa  dan  menjadi  rugi,  oleh  karena  itu  pihak  perusahaan lebih mengedepankan perdamaian agar perusahaan tidak merugi.
Menurut  Fajar  Kuncoro  mengatakan  bahwa  “pihak  leasing  lebih mengutamakan  perdamaian  dengan  pelaku  tindak  pidana  tehadap penggelapanobjek  jaminan  fidusia  ini,  dari  data  tahun  kemarin  2019 didapatkan  hanya  satu  kasus  yang  sampai  ke  tahap  pengadilan  dan  di eksekusi di Lapas kelas II A Jambi”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menurut  penulis  pihak  korban  dalam  hal  ini PT.  Astra  Credit  Companies  Kota  Jambi  dalam  menangani  kasus  ini  lebih mengutamakan  perdamaian  agar  kedua  pihak  saling  diuntungkan  sedangkan pidana adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah ini.

## D. SIMPULAN
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan fidusia di Kota Jambi terdiri atas faktor intern yaitu faktor kurangnya kesadaran dalam diri  pelaku,  pelaku    yang  terkesan  mengabaikan  isi  perjanjian  jaminan  fidusia,  dan faktor  ekstern  yaitu  tekanan  ekonomi,  faktor  lingkungan  (penadah),  kurangnya pengawasan dari pihak korban.
Upaya  penanggulangan  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pengalihan  objek jaminan  fidusia  di  Kota  Jambi  adalah  dengan  preventif  dari  pihak  kepolisian  yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan  fidusia  bekerjasama  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen  yang  menunggak,  menambah  jumlah  eksekutor,  mendaftarkan  dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi  kemasyarakat.  Sedangkan  upaya  represif  yang  dilakukan  Polresta  Jambi yaitu Menerima laporan dan berusaha mencari jalan terbaik dengan keadilan restoratif dan  upaya  represif  dari  pihak  korban  yaitu  Melakukan  beberapa  tindakan  dari  SP  1 sampe SP 3 dan somasi. Jika tidak ada kata sepakat maka berlanjut ke jalur hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## Buku
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Iterpretasi  Undang-Undang  (legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijkan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Atmasasmita,  Romli. Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi, Eresco,  Bandung, 1992.
Dirdjosisworo, Soedjono. Sosio Kriminologi , Sinar Baru, Bandung, 1984.
Hasoeprapto,  Hartono. Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta, 1998.
Kusuma, Mulyana W. Kejahatan dan Penjahat , Alumni, Bandung
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar), Liberty,
Yogyakarta, 1999.
Prakoso, Abintoro. Kriminologi dan Hukum Pidana , Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
Rachmat,Budi. Multi Finance Handbook, PradyaParamita, Jakarta, 2004.
Riswandi, Budi Agus. Aspek Hukum Banking, Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2005.
Simorangkir,  O.P. Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Non  bank, Ghalia  Indonesia,  Bogor, 2004.
Soekanto, Soerjono. Kriminologi SuatuPengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Wantu,  Fence  M. Kepastian  Hukum  Keadilan  dan  Kemanfaatan, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Wijaya,  Farid. Pengkreditan  Bank  dan  Lembaga-lembaga  Keuangan  Kita, Yogyakarta, 1991.
Yurizal, Aspek  Pidana  dalam  Undang-Undang  No.42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia , Media Nusa Creative, Malang, 2015 .
Jurnal/ Majalah Ilmiah Hafrida. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengguna  Narkotika  Sebagai  Korban Bukan Pelak Tindak Pidana. PJIH 3, 1, (2016).
Lasmadi,  Sahuri    dan  Sudarti,  Elly. Penyuluhan  Hukum  Tentang  Merugikan  Keuangan Negara  Kepada  Kepala  Desa  Se  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  BatangHari Guna  Pencegahan  Korupsi  Pada  pemerintahan  Desa. Jurnal  Karya  Abadi Masyarakat, Volume 3, Nomor 2, 2019.
Rahayu,  Sri  dan  Wahyudhi,  Dheny. Penegakan  Hukum  Ketentuan  Pidana  Pasal  158 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  Terhadap  Kegiatan  Pertambangan  TanpaIzin  di  Kabupaten  Muaro Jamb i. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, 2013.
Usman. Analisis Perkembangan Hukum Pidana . Jurnal Ilmu Hukum Jambi .