## AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

## Achmad Fikri Oslami
Pengadilan Agama Pangkalan Balai Fikri.oslami@yahoo.com

## Abstract
This  study  will  answer  the  formulation  of  the  problem,  namely  Why  can  the  settlement  of  Islamic economic disputes be resolved through the National Sharia Arbitration Board and the Religious Courts? And what are the impacts arising from the settlement of sharia economic disputes through the National Sharia  Arbitration  Board  and  the  Religious  Courts?  and  What  is  the  status  of  the  National  Sharia Arbitration Board after the enactment of Law Number 50 of 2009 for the second amendment to Law Number 7 of 1989? In an effort to answer the problem in this study, the author uses library research, namely by conducting research on library materials, then analyzing it using content analysis methods related  to  the  problems  studied.  The  study  was  conducted  with  a  normative  juridical  approach. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study state that the birth of Law Number 03 of 2006 which has been updated with Law Number 50 of 2009 has brought major changes in the existence of the current Religious Courts, one of the fundamental changes is that the Religious Courts have the authority to examine, hear and settle shari'ah economic dispute cases. The existing point of contact with the existence of this law on the settlement of sharia economic disputes as regulated in Law Number 30 of 1999 has been carried out by the National Sharia Arbitration Board and is still used as a non-litigation institution authorized to settle disputes sharia economics.
Keywords : Sharia Economic Disputes, Religious Courts, Basyarnas.

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  menjawab  rumusan  masalah,  yakni  Mengapa  penyelesaian  sengketa  ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama? Dan apa dampak yang timbul dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama? serta Bagaimana status Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca berlakunya  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009  atas  perubahan  kedua  undang-undang  nomor  7 tahun 1989? Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis  dengan  metode    content  analysis  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Kajian dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  atau  data  skunder.    Hasil  penelitian  ini menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  eksistensi  lembaga peradilan Agama saat ini, salah satu perubahan yang mendasar bahwa  Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaian  perkara sengketa ekonomi syari’ah.Titik singgung yang ada dengan adanya undang-undang ini terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 telah dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap dipakai  sebagai  lembaga  non  litigasi  yang  berwenang  melakukan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah.
Kata Kunci : Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Basyarnas.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  sebagai  sebuah  hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan  yang  cukup  berarti  dalam masa kemerdekaan ini. Perkembangan tersebut  antara  lain  dapat  dilihat    dari kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pengadilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya,  putusan    Pengadilan  Agama  murni berdasarkan fiqh para fuqahā' ,  eksekusinya harus dikuatkan oleh  Peradilan Umum, Para hakimnya  hanya  berpendidikan  Syariah tradisional  dan  tidak  berpendidikan  hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah.  Salah  satu  perubahan  mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syariah. 1
Dalam hal ini di Indonesia sendiri telah melangkah  maju.  Keberadaan  peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  adalah suatu  bukti  komitmen  Indonesia  dalam mengembangkan perekonomian syariah. Selain  itu  keberadaan  pengawas  khusus  di bidang perbankan seperti yang dilakukan oleh Bank  Indonesia  melalui  divisi  syariahnya, dapat mendukung perkembangan infrastuktur perekonomian syariah di Indonesia. 2
Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu dari  empat  lembaga  peradilan  yang  ada  di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  50 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  mempunyai  wewenang
1 Ka'bah, Rifyal. (2006 ). Hukum Islam di Indonesia . Buletin Dahwah DDII: DKI Jakarta. Hal. 12
2 Nasution, Mustafa Edwin. (2006). Pengenalan Eklusif; Ekonomi Islam . Kencana: Jakarta. Hal 38
3 Widiana,  Wahyu  dan  Kamaluddin  (2007),  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  UU  No.  3  tahun  2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dirjen Badilag, Jakarta. Hal. 4
baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  sengketa  dibidang  ekonomi syariah.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  03 tahun  2006  dan  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  50  tahun  2009  Tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1989  Tentang  Peradilan  agama  adalah suatu  konsekuensi  logis  dari  pemberlakuan konsep “satu atap” dalam pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI atau yang  biasa  dikenal  dengan  istilah “one  roof sistem ” . Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  4  tahun  2004  Tentang kekuasaan  kehakiman  dan  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1985 Tentang  Mahkamah  Agung  RI.  Dalam Undang-Undang  Nomor  03  tahun  2006 tersebut,  disamping  merubah  ketentuan pembinaan  teknis  peradilan,  organisasi, administrasi  dan  financial  pengadilan  oleh Mahkamah agung seperti diatur dalam pasal 5 (dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 Pasal  5  pembinaan  teknis  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  RI  sedangkan  pembinaan non teknis (organisasi, perlengkapan, kepegawaian  dan  keuangan)  dilakukan  oleh Departemen  Agama),  juga  yang  penting adalah  mengatur  mengenai  penambahan kewenangan Pengadilan Agama. 3
Sebelum  diaturnya  kewenangan  untuk menangani  perkara  ekonomi  syariah  di Pengadilan Agama sejak tahun 1993 telah ada suatu  Badan  yang  menangani  permasalahan perselisihan  di  bidang  ekonomi  syariah

## Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam …
melalui  suatu  lembaga  yang  dikenal  dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)  yang  menjadi  sub  organisasi  di bawah  naungan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  yang  pada  perkembangannya  nama BAMUI  diubah  menjadi  Badan  Arbitrase Syariah Nasional pada tahun 2003. 4
Kehadiran  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat Islam untuk melaksanakan syariat  Islam,  melainkan  juga  lebih  dari  itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan  kehidupan  ekonomi  dan keuangan dikalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  sebagai  Badan  permanen dan Independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa  muamalat  yang  timbul  dalam hubungan  perdagangan,  industri  keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam. 5

## B. KAJIAN PUSTAKA
Dalam proses penyelesaian sengketa di bidang  ekonomi (termasuk ekonomi syariah) selain  melalui  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan  Agama.  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  dan  sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang mengatur Tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa ekonomi  syariah,  pada  Undang-Undang Nomor  30  tahun  1999  menjelaskan  bahwa penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas dasar perdamaian dilakukan oleh suatu Badan
4 Abdurrahman. (2008). Kewenangan Peradilan Agama di bidang Ekonomi Syariah; Tantangan Masa yang akan datang , dalam Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta. Hal. 67
5 Ka'bah, Rifyal. (2006). hal. 14
6 Abdurrahman. (2009). hal. 69
7 Lubis,  Nur  A.  Fadil,  Prof  Dr,  MA.Ph.D.  (2008).  Peluang  dan  Tantangan  peradilan  Agama  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  syariah  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  dalam  Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta, hal. 14
Arbitrase,  akan  tetapi  putusan  arbiter  hanya mempunyai  kekuatan  eksekutorial  setelah memperoleh  izin/perintah  untuk  dieksekusi (Executorial) dari Pengadilan. 6
Adanya  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2006  yang  telah  diberlakukan  tidak berarti  bahwa  jajaran  peradilan  agama  akan segera  dibanjiri  perkara  muamalat,  karena pada  umumnya  pelaku  ekonomi  syariah selama  ini  telah  terbiasa  mempergunakan bentuk  penyelesaian  sengketa  non  litigasi seperti  negoisasi,  mediasi  dan  arbitrase. Hampir dalam semua akad transaksi lembaga keuangan  syariah  mencantumkan  klausul bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat  dan  berikutnya  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  atau  Dewan Syariah  Nasional  MUI.  Sesuai  dengan adagium Pacta  Sun  Servanda dan  prinsip kebebasan  melakukan  perikatan,  yang  juga sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  dipegang dalam Syariat Islam. 7
Dengan  adanya  kewenangan  masing- masing  antara  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS)  dan  Pengadilan Agama  (PA)  dalam  hal  sengketa  ekonomi syariah  ini,  maka  menurut  penulis    sangat menarik  untuk  diteliti  dan  dikaji  mengapa penyelesaian sengketa ekonomi syariah  yang semula  ditangani  oleh  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  seperti  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999 menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2006  yang  telah  diperbaharui  dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta
apa  dampak  yang  didapat  dari  penyelesaian sengketa melalui kedua lembaga tersebut dan bagaimana  status  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  sejak  sengketa  ekonomi  syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

## C. METODOLOGI
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai jenis  penelitian  kualitatitf,  yaitu  penelitian yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan  analisis  dengan  pendekatan induktif . Adapun sumber data pada tesis ini terbagi  2  (dua),  yang  pertama  sumber  data primer,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Undang- Undang  Nomor  03  tahun  2006  Tentang Peradilan  Agama.  Sedangkan  sumber  data sekunder  berupa  buku,  jurnal  dan  artikel online  yang  membahas  seputar  penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik di Pengadilan Agama  maupun  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional.
Selanjutnya bahan-bahan tersebut dianalisan  dengan  metode  deskriptif  analitis yaitu  untuk  menjelaskan  penyebab  peralihan wewenang  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah yang semula melalaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Badan  Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ke Pengadilan Agama kemudian menganalisanya dalam  suatu  kesatuan  untuk  mencapai  suatu hasil penelitian yang obyektif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan
Syariah  Dan  Penyelesaian  Sengketa
Dalam Islam.
Aktivitas ekonomi syariah atau ekonomi  Islam  sangatlah  luas  dan  didalam aktivitas kehidupan manusia untuk memperoleh  kesejahteraan  kehidupan  di
8 Pramudya,  K.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan  Fungsi  Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7(1) , hal. 35-
dunia  ini  tidak  lepas  dari  aktivitas  tersebut, sebab  menusia  memang  diperintahkan  untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiannya di akhirat kelak.
Namun dalam hal ini  akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas  ekonomi  syariah  yang sudah  populer  dan  melembaga  di  Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.  Adapun  aktivitas  ekonomi  syariah yang  dijelaskan  didalam  undang-undang tersebut adalah:
a. Bank Syariah;
b. Lembaga keuangan Mikro Syariah;
c. Asuransi Syariah;
d. Reasuransi Syariah;
e. Reksadana Syariah;
f. Obligasi  Syariah  dan  surat  berharga berjangka menengah syariah;
g. Sekuritas Syariah;
h. Pembiayaan Syariah;
i. Dana pensiun lembaga keuangan
Syariah; dan
j. Bisnis Syariah.
Semakin  banyak  dan  luas  kegiatan bisnis  maka  frekuensi  terjadinya  sengketa juga  semakin  tinggi,  dapat  diartikan  makin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Setiap  jenis  sengketa  yang  terjadi  selalu menuntut  pemecahan  dan  penyelesaian  yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur  ataupun mekanisme  yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan  atau  konflik  atas  perbedaan kepentingan mereka. 8
Secara  umum  Hukum  Acara  Ekonomi Syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata  atau  hukum  perdata  formal.  Oleh

## Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam …
sebab    itu,  selain  diatur  secara  khusus  dan spesifik  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung nomor  14  tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah, maka  hukum  acara  yang  berlaku  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  juga merujuk kepada hukum acara perdata lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 9
Penyelesain  sengketa  dapat  dilakukan melalui  2  (dua)  proses.  Proses  penyelesaian sengketa  tertua  melalui  proses  litigasi  di dalam  pengadilan,  kemudian  berkembang proses  penyelesaian  sengketa  melalui  kerja sama  (kooperatif)  di  luar  pengadilan.  Proses litigasi  menghasilkan  kesepakatan  yang bersifat  adversarial  yang  belum  mampu merangkul  kepentingan  bersama,  cenderung menimbulkan  masalah  baru,  lambat  dalam penyelesaiannya,  membutuhkan  biaya  yang mahal,  tidak  responsif,  dan  menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat  “ win-win  solution”  ,  dijamin  kerahasiaan sengketa  para  pihak,  dihindari  kelambatan yang  diakibatkan  karena  hal  proseduraldan administratif,  menyelesaikan  masalah  secara komprehensif  dalam  kebersamaan  dan  tetap menjaga  hubungan  baik.  Akan  tetapi,  di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih  cepat.  Satu-satunya  kelebihan  proses nonlitigasi  ini  sifat  kerahasiaannya,  karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya  pun  tidak  dipublikasikan. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini
9 Suadi, H. A., & SH, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi (Vol. 1). Kencana. Hal. 1
10 Roedjiono. (1996). Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa) ,  UII Press, Jakarta. Hal. 5
11 Harahap, Yahya. (1997). Beberapa tinjauan mengenai system peradilan dan penyelesaian sengketa . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 280
12 Usman,  Rachmadi.  (2003). Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan .  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Hal 110
umumnya  dinamakan  dengan  Alternative Dispute Resolution (ADR). 10
Ada yang mengatakan kalau Alternative Dispute  Resolution  (ADR)  ini  merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada  era  globalisasi  dengan  ciri  “moving quickly”, menuntut cara-cara  yang “informal procedure  and  be  put  in  motion  quickly”  . Sejak  tahun  1980,  di  berbagai  negara Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  ini dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan terkuras sumberdaya,  dana,  waktu  dan  pikiran  dan tenaga  eksekutif,  malahan  menjerumuskan usaha  ke arah kehancuran. 11
Alternatif penyelesaian sengkete lainnya melalui Arbitrase yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan  atas  perjanjian  tertulis  dari  pihak yang  bersengketa,  disamping  cara  lainnya melalui  konsultasi,  negoisasi,  konsiliasi  dan pendapat  ahli.  Akan  tetapi  perlu  digaris bawahi bahwa tidak semua sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. 12
Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase  untuk  menyelesaikan  berbagai sengketa bisnis yang terjadi, antara lain Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui shulh (perdamaian)
maupun  secara  arbitrase  akan  diselesaikan melalui  lembaga  peradilan  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  14  Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  Tentang  kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”
Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga  peradilan  agama  melalui  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama telah  menetapkan  hal-hal  yang  menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. 13
Berikut  merupakan  Skema  Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Indonesia.
Tabel 1 Skema Penyelesaian Sengketa di Indonesia
Undang-Undang  Tentang  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
a. Penyelesaian sengketa Ekonomi
Syariah  menurut  Undang-Undang
13 Manan,  Abdul.  Prof  Dr.  H.  S.IP.  M.Hum.  (2007). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama , makalah pada diskusi panel dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40. Jakarta. Hal. 25
14 Harahap, Yahya. (1991). Arbitrase . Pustaka Kartini, Jakarta. Hal. 106

## Nomor  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase.
Arbitrase  merupakan  salah  satu  cara penyelesaian  sengketa.  Sengketa  yang  harus diselesaikan  tersebut  berasal  dari  sengketa atas  sebuah  kontrak  dalam  bentuk  sebagai berikut :
1) Perbedaan Penafsiran ( disputes ) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
a) Kontroversi pendapat ( controversy ); b) Kesalahan pengertian ( misunderstanding );
c) Ketidaksepakatan ( disagreement ).
2) Pelanggaran perjanjian ( breach of contract ), termasuk di dalamnya  adalah :
a) Sah atau tidaknya kontrak;
b) Berlaku atau tidaknya kontrak.
3) Pengakhiran  kontrak  ( termination  of contract ); 4) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi  atau  perbuatan  melawan hukum. 14
Sedangkan  menurut  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase, yang dimaksud dengan arbitrase adalah, cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa .
Penyelesaian    sengketa  melalui  Badan Arbitrase sesungguhnya telah diatur berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dimana dalam Undang-Undang tersebut
dijelaskan kemungkinan diselesaikannya suatu  sengketa melalui badan arbitrase.
Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

## Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam …
Sengketa. Dalam Pasal angka 10 UU tersebut menentukan  bahwa  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  adalah  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  penilaian  ahli  dan arbitrase. 15
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diundangkan dan karenanya  mulai  berlaku  pada  tanggal  12 Agustus 1999, namun di beberapa Pengadilan Negeri  masih  saja    ada    Hakim  yang  kurang memahaminya.  Pasal  3  Undang-Undang tersebut  dengan  tegas  menyatakan  bahwa Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat  dalam  perjanjian  arbitrase.  Bahkan menurut  pasal  11  Undang-Undang  tersebut, adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  yang telah  ditetapkan  melalui  arbitrase,  kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui mekanisme  ADR  dalam  bentuk  konsultasi, negosisasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  penilaian ahli  atau  melalui  mekanisme  arbiterase, banyak  dipilih  oleh  para  pihak  berselisih karena beberapa alasan, diantaranya; kesukarelaan  dalam  proses,  prosedur  cepat rahasia (confidential) ,  hemat  waktu,  hemat biaya, keputusan nonyudisial, fleksibel dalam
15 Musrifah,  M.,  &  Khairunisa,  M.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Arbitrase Syariah. Al-Amwal , 9(1) , hal. 1-12 . 16 La  Hafi,  F.,  &  Budiman,  B.  (2017).  Penerapan  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis  dan Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Al-Ihkam:  Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 12(1) . hal. 149
merancang syarat_syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya  hubungan  baik  antara  pihak yang bersengketa. Para Arbiter adalah orang- orang yang memiliki keahlian (expertise) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. 16
Beberapa  ketentuan  umum  terkait prosedur  penyelesaian  sengketa  berdasarkan UU  No.  30/1999  sebagai  berikut;  (a) Pemeriksaan  sengketa  harus  diajukan  secara tertulis,  dapat  juga  secara  lisan  apabila disetujui para pihak dan  dianggap perlu oleh Arbiter  atau  majelis  arbiter.  (b)  Arbiter  atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian  antara  pihak  yang  bersengketa. (c)  Pemerikasaan  atas  sengketa  harus diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  180 hari  sejak  arbiter  atau  majelis  arbiter terbentuk, namun dapat diperpanjang apabila diperlukan  dan  disetujui  para  pihak.  (d) Putusan  arbitrase  harus  memuat  kepada keputusan  yang  berbunyi  “demi  keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” nama  singkat  sengketa,  uraian  singkat sengketa,  nama  lengkap  dan  alamat  Arbiter, pertimbangan  dan  kesimpulan  Arbiter  atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa,  pendapat  masing-masing  Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat majlis arbiter.  (e)  Dalam  putusan  ditetapkan  suatu jangka waktu putusan harus dilaksanakan. (f) Apabila  pemeriksaan  sengketa  telah  selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan  diucapkan  dalam  waktu  paling  lama  30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
(g) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau majlis  arbiter  untuk  melakukan  koreksi terhadap kekeliruan administratif atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. 17
b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

## Pengadilan Agama.
Sebagai  peradilan  Islam  di  Indonesia, Peradilan  Agama  berwenang  bagi  mereka yang  beragama  Islam  dan  atau  yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam berdasarkan  Undang-Undang  No.  3  tahun 2006  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang Peradilan  Agama  dimana  ada  kewenangan baru untuk lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa  ekonomi  syariah  atau sengketa  dalam  bidang  hukum  ekonomi syariah. 18
Potensi  munculnya  sengketa  pada bidang  Ekonomi  Syariah  antara  lain  terkait dengan  kontrak  (perjanjian)  yang  dalam ekonomi  syariah  dikenal  dengan  istilah  akad atau  juga  sengketa  kepentingan  antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana, dan dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi. Peradilan Agama  sebagai  lembaga  yang  dipilih  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah adalah  pilihan  tepat  dan  bijaksana.  Hal  ini demi  tercapainya  keselarasan  antara  hukum materil  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan  representasi  lembaga  peradilan
17 La Hafi, F., & Budiman, B. 2017. hal 169
18 Zaida, Yusna. (2007). Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari’ah dalam Al- banjari Volume 5. IAIN Antasari, Banjasmasin. hal. 1
19 Zaida, Yusna. (2007). Hal. 2
Islam,  dan  juga  selaras  dengan  aparat hukumnya  yang  beragama  Islam  serta menguasai hukum Islam. 19
Berlakunya  Undang-Undang  No.  3 tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada  tanggal  20  Maret  2006  membawa perubahan yang cukup fundamental berkenaan  dengan  tugas  dan  kewenangan Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa:
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan
b. Kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
c. Wakaf dan Shadaqah.
Ketentuan  Pasal  49  tersebut  dengan Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  telah diperluas.  Berdasarkan  perubahan  dimaksud pasal ini menjadi berbunyi:
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah dan ;
i. Ekonomi Syariah,
Adapun yang  dimaksud  dengan ekonomi  syariah  pada  penjelasan  Pasal  49 huruf  I  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  Ekonomi  Syariah  adalah  perbuatan atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut prinsip Syariah, antara lain meliputi: a. Bank Syariah;
b. Lembaga keuangan Mikro Syariah;
c. Asuransi Syariah;
d. Reasuransi Syariah;
e. Reksadana Syariah;
f. Obligasi  Syariah  dan  surat  berharga berjangka menengha syariah;
g. Sekuritas Syariah;
h. Pembiayaan Syariah;
i. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah; dan
j. Bisnis Syariah.
Dalam Penjelasan Pasal 49 dinyatakan :
“Yang  dimaksud  dengan  “antara orang-orang  yang  beragama  Islam” adalah  termasuk orang atau badan hukum yang  dengan  sendirinya menundukkan  diri  dengan  sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama sesuai  ketentuan pasal ini.” Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh  nasabah  lembaga  keuangan  syariah dan  lembaga  pembiayaan  syariah,  atau  bank konvensional  yang  membuka  unit  usaha syariah  dengan  sendirinya  terikat  dengan ketentuan  ekonomi  syariah,  baik  dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara  litigasi  terjadi  sejak  dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan
20 Yunita,  A.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Mediasi  Pada  Masa  Pandemi  di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 28(2) . hal. 435-452.
kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah  secara  litigasi  di  Pengadilan  Agama. Para  pihak  dalam  membuat  akad  ekonomi syariah dapat memilih penyelesaian perselisihan  melalui  jalur  non  litigasi  dan litigasi. Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur  litigasi  sejak  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  tersebut diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama sehingga  Pengadilan  Negeri  tidak  lagi berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 20 Pada kurun waktu 2006 sampai 2016,  berdasarkan  dari  hasil  penelitian menunjukkan  fakta  bahwa  hukum  formal yang  dipergunakan  adalah  hukum  acara perdata.  Penggunaan  hukum  acara  perdata dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah  didasarkan  pada  ketentuan  undang- undang  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989 junto Undang-Undang  nomor  3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  yang  menyatakan  bahwa: “hukum  acara  yang  berlaku  pada  pengadilan agama  adalah  hukum  acara  perdata  yang berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum,  kecuali  yang  telah  diatur secara  khusus  dalam  Undang-Undang  ini”. Hukum  acara  perdata  tersebut  sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yakni  hukum  acara  perdata  sebagaimana diatur  oleh  HIR (Het  Herzeine  Inland Buitenggewesten) termasuk  ketentuan  yang diatur dalam Rv ( Reglement of de Rechtsvordering ),  KUHPerdata,  Undang- Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor  3  tahun  2009  tentang  Mahkamah Agung dan Undang_Undang Nomor 49 tahun
2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang berkaitan. 21
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama pasca
dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah wajib  mengikuti  tata  cara  penyelesaian sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA tersebut.  PERMA  tersebut  mengatur  secara detail  mengenai  ekonomi  syariah,  prinsip syariah, akad syariah dan tata cara penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  di Pengadilan Agama.
c. Dampak Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah  Melalui  Basyarnas dan Pengadilan Agama Sebelum diamandemennya
UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, Lembaga Arbitrase yakni dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  adalah yang paling banyak diminati para pihak dalam menyelesaikan  sengketa  di  bidang  ekonomi syariah.  Hal  ini  menurut  hemat  penulis dikarenakan  apabila  permasalahan  sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan melalui lingkungan  Peradilan  Umum  kurang  tepat, karena  Peradilan  umum  tidak  menggunakan prinsip  syariah  sebagai  dasar  hukum  dalam penyelesaian sengketa melainkan berpedoman  pada  hukum  perdata  barat, sementara  di  satu  lain  Peradilan  Agama berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  1989  tidak memiliki  wewenang  dalam  menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. 22
Penyelesaian  sengketa  dengan  sistem arbitrase  atau  melalui  badan  arbitrase  harus menjadi  kesepakatan  tertulis  oleh  para  pihak dan  umumnya  terdapat  dalam  klausul  ketika
21 Hudawati,  S.  N.  (2020).  Problematika  Hukum  Formil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan Agama. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan , 1 (1). hal. 17-40.
22 Musrifah, (2020). hal. 12
23 Ka’bah, (2007). hal. 41
membuat perjanjian, namun dapat juga dibuat tertulis setelah terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan  secara  damai.  Dengan  adanya perjanjian  tertulis  tersebut  berarti  para  pihak telah  secara  sadar  meniadakan  haknya  untuk mengajukan penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan.  Atas  dasar  klausul  arbitrase  itu, maka  Pengadilan  menjadi  tidak  berwenang mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat dengan perjanjian arbitrase.
Dalam  kaitannya  dengan  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah,  maka  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  sebagai  badan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar peradilan maka BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase  syariah)  satu- satunya  di  Indonesia  yang  berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang  timbul  dalam  bidang  perdagangan, keuangan,  industri,  jasa  dan  lain-lain  yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
Pengalaman  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  dalam  menyelesaikan  sengketa antara  bank  Syariah  dan  nasabahnya  dapat dijadikan  pelajaran  bagi  Peradilan  Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah  dimasa  kini,  sedangkan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) dapat mengembangkan lembaga Tahkim yang sudah ada dalam khazanah hukum Islam. 23
Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Badan Arbitrase termasuk didalamnya Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  bersifat  final, berkekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para pihak. Artinya bahwa putusan badan arbitrase mulai  berlaku  pada  saat  dijatuhkan  putusan oleh  arbiter  dan  tidak  ada  upaya  hukum banding, kasasi ataupun peninjauan
kembalisebagaimana yang berlaku di lembaga peradilan.
Adanya  penunjukan  Badan  Arbitrase dalam  akta  perjanjian  dalam  menyelesaikan sengketa,  maka  klausul  arbitrase  tersebut berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999,  sehingga Pengadilan  menjadi  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat  dengan  perjanjian  arbitrase  (Pasal  3 dan  11  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  1999).  Namun  demikian  dalam memahami ketentuan Pasal 3 dan 11 undang- undang tersebut, terdapat dua aliran yaitu:
1. Pendapat  yang  bercorak  generalisasi/ absolut  yang  menyatakan,  bahwa  asal dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase,  maka  merupakan  kewenangan absolut  bagi  badan  arbitrase  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan/  ruang  lingkup  sengketa  yang disebut dalam rumusan arbitrase, aliran ini juga disebut aliran Pacta Sunt Servanda.
2. Pendapat yang menyatakan, bahwa sekalipun terdapat klausul arbitrase, namun karena arbitrase bukan public policy , maka penerapannya  tidak  secara  absolut,  tetapi melihat  rumusan  klausul  arbitrase  dengan seksama. ( www.pa- kendal.ptasemarang.net )
Selain kedua aliran tersebut diatas, ada satu perkembangan  yang sebenarnya bersifat sempalan  yang  sangat  bertolak  belakang dengan aliran pacta sunt servanda , atau dapat juga  disebut  sebagai  aliran  ketiga  seperti Putusan  Mahkamah  Agung  No,  1851 K/Pdt/1984  yang  pada  pokoknya  bahwa sungguhpun ada klausul arbitrase dan eksepsi dari lawan maka pengadilan tetap berwenang, dengan  demikian  sekalipun  para  pihak  telah sepakat jika timbul sengketa akan diselesaikan  melalui  arbitrase  hal  tersebut
tidak  dapat  dijadikan  alasan  atau  menutup kemungkinan jika salah satu pihak mengajukan perkaranya langsung ke Pengadilan tanpa melalui arbitrase. Dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perkaranya melalui  jalur  pengadilan,  maka  dapat ditafsirkan para pihak tidak konsisten dengan perjanjian arbitrase yang telah dibuat.
Penafsiran ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2027 K/Pdt.1984 tanggal 23 April 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perjanjian yang secara  tidak  wajar  sangat  meberatkan  pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan  dengan  keadilan.  Pendirian Mahkamah Agung ini merupakan bukti nyata bahwa  Pengadilan  di  Indonesia  menganut paham  sekalipun  suatu  perjanjian  telah ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak, namun  para  pihak  tidak  terikat  sepenuhnya pada  perjanjian  itu  sebagaimana  yang dimaksudkan oleh Pasal 1338 KUHPerdata.
Maka menurut penulis, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah  yang dilakukan  oleh  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  ialah penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan  dengan  putusan  yang  final  dan mengikat  bagi  kedua  belah  pihak,  maka kedudukan  BASYARNAS  Pasca  Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua  dari  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1989  sebagai  lembaga  yang  juga  berwenang menangani  perkara  sengketa  di  bidang ekonomi syariah.
d. Peluang  dan  Tantangan  Pengadilan Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah.
Identifikasi  peluang  dan  tantangan terkadang  juga  disebut  ancaman,  merupakan kegiatan penting program perencanaan strategis yang merupakan bagian penting dari manajemen  strategis.  Dalam  penyusunan
suatu rencana strategis yang baik mutlak perlu dilakukan analisis internal dan eksternal suatu organisasi  atau  unit  usaha.  Analisis  internal terdiri dari upaya mengetahui dengan lengkap dan jelas kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis  eksternal  mengidentifikasi  peluang yang ada serta tantangan yang muncul. 24
Identifikasi  peluang  dan  tantangan  ini dalam kaitan penyelesaian sengketa ekonomi syariiah.  Perluasan  wewenang  Peradilan Agama untuk mengadili dan memutus tentang perkara perselisihan muamalat ini merupakan hal baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor  50  tahun  2009  sebagai  perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989,  yang  mana  pada  Pasal  49  undang- undang tersebut menyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama ialah memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara ekonomi syariah.
Dengan  adanya  tambahan  kewenangan memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan perkara  ekonomi  Syariah  bagi  lembaga Peradilan  Agama.  Disamping  merupakan peluang,  namun  juga  sekaligus  tantangan. Peluangnya  adalah  undang-undang  telah memberikan  kewenangan  kepada  Pengadilan Agama  dalam  menangani  perkara  Ekonomi Syariah, sedangkan tantangan yang ada ialah kompetensi  hakim  Pengadilan  agama  dalam menangani  perkara  ekonomi  syariah  secara cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  adil sesuai dengan amanat undang-undang. Peluang dan tantangan yang sama juga tertuju kepala  lembaga  pendidikan  tinggi  yang memiliki  fakultas  dan  konsentrasi  syariah, karena  salah  satu  rekrutmen  hakim/  pegawai Pengadilan  Agama  adalah  output  dari Fakultas Syariah. 25 (Widiana. 2008:6)
24 Lubis. (2008). Hal. 12
25 Widiana, Wahyu. (2008). Survei Akses dan Equitas Pengadilan Agama Kaitannya dengan Peningkatan Pelayanan bagi Pencari Keadilan dalam Mimbar Hukum Nomor 66 Bulan Desember 2008. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta. Hal. 6
Setiap  orang  dapat  menyimpulkan betapa  luas  peluang  yang  diberikan  kepada lingkungan Peradilan Agama. Sekaligus, dari sisi  lain,  ini  merupakan  tanggung  jawab penting  dan  tantangan  besar  yang  harus dipikul  lembaga  ini.  Namun  demikian, ketentuan  ini  bukan  tidak  memberikan beberapa titik singgung tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada.
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  50 tahun  2009  sebagai  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  ini telah  diberlakukan,  ini  tidak  berarti  bahwa jajaran peradilan agama akan segera dibanjiri perkara  muamalat,  karena  pada  umumnya pelaku  ekonomi  syariah  selama  ini  telah terbiasa mempergunakan bentuk penyelesaian sengketa  non  litigasi,  seperti  negoisasi, mediasi  dan  arbitrase.  Hampir  dalam  semua akad  transaksi  lembaga  keuangan  syariah mencantumkan  klausul  bahwa  jika  terjadi perselisihan  akan  menyelesaikannya  secara musyawarah  mufakat  dan  berikutnya  ke
Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS).  Sesuai  dengan  adagium Pacta  Sun  Servanda dan  prinsip  kebebasan prinsip  melakukan  perikatan,  yang  juga sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  dipegangi dalam syariat Islam, maka hal tersebut sudah sewajarnya dilestarikan.
Ketersediaan  sumber  hukum  terapan Peradilan  Agama  di  bidang  ekonomi  syariah pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  03 tahun  2006  dan  telah  diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009 merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Mencermati  kondisi  dan  posisi  hukum  Islam dan  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  maka kompilasi  (atau  lebih  baik  lagi  kodifikasi)

## Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam …
Hukum  Ekonomi  Syariah  harus  sekaligus mengikuti  proses legal  drafting perundang- undangan  yang  modern  dan  mengindahkan persyaratan  ijtihad/  istinbath  hukum  yang berlaku dalam tradisi teori hukum Islam yang dinamis.
Salah  satu  tantangan  besar  yang  harus dihadapi  jajaran  peradilan  agama,  adalah konstelasi politik  yang  masih terus fluktuatif dan persaingan kepentingan (termasuk kepentingan ideologis) pada tataran pengambil  keputusan  yang  belum  mapan. Bahwa subtansi hukum, baik materil maupun formal di Indonesia adalah produk politik dan terkadang proses legislasi yang dilakukan dan produk  hukum  yang  dihasilkan  masih  jauh dari ideal.

## E. KESIMPULAN
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  03 tahun  2006  yang  telah  diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009 Tentang  Pengadilan  Agama,  membawa perubahan  yang  mendasar  pada  kompetensi absolut  Pengadilan  Agama  yang  berwenang memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.
Dampak Penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  dikategorikan  menjadi  2 (dua)  cara,  yaitu  yang  pertama  melalui Non Litigasi (Diluar  Pengadilan)  yang  meliputi Negoisasi,  Mediasi  dan  Arbitrase.  Kedua melalui Litigasi atau Pengadilan, dalam hal ini sesuai  dengan  kompetensi  Absolut  yang dimiliki  maka  Pengadilan  Agama  yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan  perkara  sengketa  ekonomi Syariah.
Status Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pasca
pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  03 Tahun  2006  yang  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang Pengadilan  Agama,  bahwa  BASYARNAS
berdiri secara otonom dan independen sebagai salah  satu  instrumen  hukum  yang  juga mempunyai  wewenang  untuk  menyelesaikan perselisihan  sengketa  ekonomi  syariah, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan selama dalam klausul perjanjian yang  dibuat  para  pihak  dijelaskan  lembaga mana  yang  akan  menyelesaikan  sengketa tersebut.  Apabila  terjadi  perselisihan  antara keduabelah pihak dibidang ekonomi syari’ah. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  Badan  Arbitase  Syariah  Nasional adalah  sesuatu  yang  sah,  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  sepanjang  disepakati oleh para pihak

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  (2008).  Kewenangan  Peradilan Agama  di  bidang  Ekonomi  Syariah; Tantangan  Masa  yang  akan  datang,  dalam Suara Uldilag Vol 3 No. XII. Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta.
Harahap,  Yahya.  (1991).  Arbitrase.  Pustaka
Kartini, Jakarta. ---------------------1997. Beberapa tinjauan mengenai system peradilan dan
penyelesaian  sengketa.  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Hudawati,  S.  N.  (2020).  Problematika  Hukum Formil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  di  Pengadilan  Agama.  Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(1), 17- 40.
Ka'bah, Rifyal. (2006). Hukum Islam di Indonesia.
Buletin Dahwah DDII, DKI Jakarta.
La  Hafi,  F.,  &  Budiman,  B.  (2017).  Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang  Perbankan  Syariah  di Indonesia.  Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  & Pranata Sosial, 12(1), 149-169.
Lubis,  Nur  A.  Fadil,  Prof  Dr,  MA.Ph.D.  (2008). Peluang  dan  Tantangan  peradilan  Agama
dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi syariah  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam Suara Uldilag Vol 3  No.  XII.  Pokja  Perdata  Agama  MA  RI, Jakarta.
Manan, Abdul. Prof Dr. H. S.IP. M.Hum. (2007).
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah: Sebuah  Kewenangan Baru Peradilan
Agama, makalah pada diskusi panel dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40. Jakarta. Musrifah,  M.,  &  Khairunisa,  M.  (2020). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH. Al-Amwal, 9(1), 1-12.
Nasution,  Mustafa  Edwin.  (2006).  Pengenalan
Eklusif; Ekonomi Islam. Kencana, Jakarta. Pramudya,  K.  (2018).  Strategi  Pengembangan Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian  Sengketa.  Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 35-47. Roedjiono. (1996). Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa),  UII Press, Jakarta. Suadi,  H.  A.,  &  SH,  M.  (2017).  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan
Praktik Ed Revisi (Vol. 1). Kencana.
Undang-undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  alternative  penyelesaian sengketa.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan terakhir  diubah  dengan  undang-undang nomor  50  tahun  2009  tentang  Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Usman,  Rachmadi.  (2003).  Pilihan  Penyelesaian Sengketa  diluar  Pengadilan.  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Widiana, Wahyu dan Kamaluddin 2007, Ekonomi Syariah  dalam  Perspektif  UU  No.  3  tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.
Dirjen Badilag, Jakarta. ---------.  (2008).  Survei  Akses  dan  Equitas Pengadilan  Agama  Kaitannya  dengan Peningkatan Pelayanan bagi Pencari Keadilan dalam Mimbar Hukum Nomor 66 Bulan Desember 2008. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta.
Yunita,  A.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Melalui  Mediasi  Pada Masa  Pandemi  di  Pengadilan  Agama Wilayah  Yogyakarta.  Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM, 28(2), 435-452.
Zaida,  Yusna.  (2007).  Kewenangan  Peradilan Agama  Terhadap  Sengketa  Ekonomi Syari’ah dalam Al-banjari Volume 5. IAIN
Antasari, Banjasmasin.