## Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024
Mustafa 1 & Reizki Maharani 2
1 Ilmu Komunikasi - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2 Bimbingan Konseling Islam - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mustafa@uin-suska.ac.id, reizkimaharani@uin-suska.ac.id
Submitted: 2023-02-17, Revised: 2023-03-17, Accepted: 2023-04-11

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  proses  pendaftaran,  verifikasi,  dan  penetapan  partai politik pada tahapan pemilu 2024. Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual antara lain. Aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti error pada saat jelang pendaftaran dan verifikasi administrasi. Perlakuan yang tidak sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.
Kata kunci : pemilu, partai politik, evaluasi administratif

## Abstract
This study aims to evaluate the process of registering, verifying, and establishing political parties at the 2024 election stage. This research uses a qualitative research method design with a literature study approach  that  examines  documents  including  the  Law  on  General  Elections,  Election  Commission Regulations, Constitutional Court Decisions , scientific articles, as well as news articles published in relevant online media. The results of the study indicate that there are many things that still need to be evaluated  in  the  implementation  of  registration,  administrative  and  factual  verification.  The  Sipol application  as  an  information  technology  device  used  to  upload  political  party  documents  still  has problems such as errors when approaching registration and administrative verification. The unequal treatment  of  parliamentary  and  non-parliamentary  parties  in  terms  of  factual  verification  is  also something  that  should  be  evaluated.  Need  to  reformulate  administrative  and  factual  verification techniques  that can  really be  understood and  implemented  by  all parties, both political  parties,  the General Election Commission, and the Election Supervisory Body.
Keywords : election, political parties, administrative evaluation

## Pendahuluan
Partai  politik  dan  pemilu  adalah  sumber  utama  demokrasi  modern.  Keduanya merupakan  unsur  penting  dalam  membangun  sebuah  Negara  atau  pemerintahan  yang demokratis. (Katz, 2007) Partai politik dan pemilu memainkan peran penting dalam analisis politik  di  negara-negara  berkembang,  khususnya  dalam  analisis  demokratisasi,  dan khususnya konsolidasi rezim politik demokrasi. Di kalangan ilmuwan politik, adanya pemilu yang  bebas  dan  adil  secara  teratur  dianggap  sebagai  kondisi  minimal  bagi  demokrasi (Diamond,  1999).  Partai  politik  didefinisikan  sebagai  kelompok  politik  yang  secara  resmi diakui sebagai bagian dari proses pemilihan dan yang dapat mendukung (mengajukan) calon untuk pemilihan (bebas atau tidak) secara teratur  (Sartori,  1976). Dengan demikian, partai politik dan pemilu digunakan sebagai ukuran konsolidasi demokrasi masyarakat.
Sebelum  menjadi  peserta  pemilu,  partai  politik harus  melalui  tahapan pendaftaran dan verifikasi partai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam regulasi pemilu. Ketentuan terkait persyaratan-persyaratan partai politik  di  Indonesia  sesungguhnya  terdapat  duplikasi  norma  yakni  untuk  proses pembentukan dan menjadi badan hukum tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan yang kedua pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum.  Duplikasi  norma  dalam  dua  undang-undang  yang  berbeda membuat  partai  politik  baru  kerap  kali  harus  menjalani  proses  verifikasi  dua  kali  yaitu verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ketika hendak memperoleh status badan hukum, dan yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika hendak menjadi peserta pemilu (Mahardika, 2020).
Pendaftaran  partai  politik  untuk  menjadi  peserta  pemilu  2024  di  Indonesia  telah dilakukan  sejak  bulan  Agustus  2022  yang  dilanjutkan  dengan  verifikasi  administrasi  dan verifikasi faktual yang berlangsung sejak September sampai dengan bulan Desember 2022 (Assyari, 2022). Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan terpenuhinya syarat partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran  dan  keterpenuhan  berbagai  syarat  dalam  kepesertaan  pada  pemilu.  Proses tersebut  dimaksudkan  untuk  mendorong  partai  politik  membuktikan  kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012). Namun dalam prakteknya, verifikasi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu di Indonesia banyak mengandung masalah seperti munculnya praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum di dalam partai  politik  yakni  pencatutan  sejumlah  orang  sebagai  anggota  partai  politik  dan  masih adanya  kelemahan  regulasi  dalam  keterbukaan  informasi  mengenai  keangggotaan  partai politik (Kurniawan & Handayani, 2022).
Standar  Internasional  untuk  Pemilihan  Umum  yang  diterbitkan  oleh  International Institute for  Democracy and  Electoral  Assistance  (International  IDEA)  menyatakan  bahwa pendaftaran  partai  politik  harus  mempunyai  kerangka  hukum  yang  jelas  mengatur pemberitahuan tentang tanggal dimulai dan penutupan pendaftaran. Kerangka hukum juga harus menyatakan kapan, bagaimana, dan dimana prosedur pendaftaran harus dilakukan;
dan memerinci proses verifikasi dari pendaftaran. Hukum juga harus mengatur keseragaman dalam proses pendaftaran sehingga proses yang sama diberlakukan atas semua partai politik pada  semua  tingkatan.  Standar  ini  juga  menetapkan  alasan  penolakan  dari  permohonan pendaftaran harus didasarkan atas kriteria yang obyektif dan secara jelas dinyatakan dalam kerangka hukum pemilu, beserta dengan jalur untuk banding terhadap penolakan itu (Fogg, 2002).
Gardner  berpandangan  demokrasi  tidak  mengimplementasikan  dirinya  sendiri. Lembaga terkait tidak muncul secara spontan, begitu juga dengan daerah pemilihan, partai politik, tempat pemungutan suara, surat suara, dan penyelenggara. Pemilih yang memenuhi syarat  dan  kandidat  yang  memenuhi  syarat  tidak  tumbuh  dengan  sendirinya.  Komitmen suatu  masyarakat  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  secara  demokratis  hanya  dapat diwujudkan melalui hukum (Gardner, 2012).
Partai  politik  biasanya  memerlukan  pendaftaran  dengan  badan  yang  bertanggung jawab  untuk  melakukan  pemilihan.  Persyaratan  pendaftaran  dasar  dapat  mencakup pemberian  informasi  tentang  identitas  partai,  dokumen  program,  bukti  dukungan  rakyat, cakupan geografis, kelayakan finansial, dan sebagainya. Persyaratan pendaftaran dasar untuk kandidat partai politik dapat mencakup bukti kelayakan untuk memberikan suara di daerah pemilihan tertentu dan informasi tambahan, seperti laporan keuangan (Alihodžić & Asplund, 2013b).
Proses  pemilu  memiliki  sejumlah  ciri  yang  sama  dengan  proses-proses  lain  yang dilaksanakan  di  ruang  publik.  Jadi,  sama  dengan  yang  lain,  itu  terdiri  dari  serangkaian tindakan  berurutan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  hasil  tertentu.  Namun,  meskipun serupa dalam hal ini, ia memiliki karakteristik individu penting yang membedakannya dari yang lain, misalnya proses administrasi atau peradilan. Pertama-tama, adalah kerumitannya. Ini  adalah  hasil  dari  beberapa  faktor  dan  menimbulkan  berbagai  masalah.  Salah  satu kerumitan tersebut adalah banyaknya peserta yang terlibat dalam proses pemilu dan fakta bahwa  mereka  mengambil  bagian  dari  sudut  pandang  yang  berbeda.  Ini  juga  merupakan proses yang unik karena dimensi teritorialnya (kadang-kadang mencakup seluruh negara) dan jangka waktu yang Panjang (European Commission for Democracy through Law., 2010).
Berkaitan dengan proses verifikasi pendaftaran partai politik atau kandidat, Alihodžić dan  Asplund  menilai  ada  beberapa  indikator  yang  dapat  diamati  antara  lain  (1)  Tingkat kesulitan atau kemudahan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai dan  calon  yang  terdiri  dari  hukum  pendaftaran  organisasi  politik,  pendaftaran  calon, pernyataan yang ditandatangani dan sebagainya, serta keuangan (setoran pendaftaran, biaya, deklarasi  keuangan,  dan  sebagainya).  (2)  logistik  yang  terdiri  dari  timeline,  lokasi  tempat pendaftaran dapat dilakukan dan sebagainya) dan jenis kelamin (masuknya calon lawan jenis dalam daftar pencalonan); (3) keterwakilan dan inklusivitas geografis dan sosial partai politik; (4)  jumlah  pendaftaran  partai  yang  berhasil/jumlah  pendaftaran  yang  ditolak;  (5)  jumlah pengaduan, yang diterima dan diproses, terkait pendaftaran partai dan calon (Alihodžić & Asplund, 2013a).
Penelitian  ini  ingin  berfokus  bagaimana  tahapan  pendaftaran  dan  verifikasi  partai politik  Pemilu  2024  berlangsung  serta  mengemukakan  hal-hal  yang  menjadi  evaluasi  dari proses  tahapan  tersebut  terutama  yang  dialami  dan  dipahami  KPU,  Bawaslu  dan  partai politik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan jenis  kualitatif  melalui  studi  pustaka.  Tahapan  penelitian dilaksanakan  dengan  menghimpun  sumber  kepustakaan,  baik  primer  maupun  sekunder. Penelitian  ini  melakukan  klasifikasi  data  berdasarkan  formula  penelitian  (Darmalaksana, 2020). Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada  dasarnya  tertumpu  pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan pustaka  yang  relevan  (Adlini  et  al.,  2022).  Penelitian  ini  ingin  menelaah  atau  mengkaji dokumen  antara  lain  Undang-Undang  tentang  Pemilihan  Umum,  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan.

## Administratif Parpol Peserta Pemilu 2024

## Pendaftaran Partai Peserta Pemilu
Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari pasal 172  sampai  dengan  pasal  179  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum (Negara, 2017). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu disebutkan jenis dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi: a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang  kantor  dan  alamat  tetap  pengurus  tingkat  pusat,  pengurus  tingkat  provinsi,  dan pengurus  tingkat  kabupaten/kota;  d.  Surat  keterangan  dari  pengurus  pusat  partai  politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama,  lambang,  dan/atau  tanda  gambar  partai  politik  dari  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU kemudian melakukan penelitian  berkas  administrasi  dan  keabsahan  persyaratan  (pasal  178).  Setelah  KPU
melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, maka berakhirlah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, tahapan pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan peserta pemilu  yang  dilakukan  oleh  KPU  dengan  menentukan  partai  politik  yang  lulus  verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu (pasal 179).
Untuk  menjadi  peserta  pemilu  2024,  KPU  menerbitkan  Peraturan  KPU  Nomor  4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun  2022,  2022).  Adapun  partai  politik  yang  bisa  menjadi  calon  peserta  pemilu  adalah Partai  Politik  yang  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  paling  sedikit  4%  (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, Partai Politik yang tidak  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  paling  sedikit  4%  (empat  persen)  dari perolehan  suara  sah  secara  nasional  hasil  Pemilu  terakhir  dan  memiliki  keterwakilan  di tingkat  DPRD  provinsi  dan  DPRD  kabupaten/kota,  Partai  Politik  yang  tidak  memenuhi ambang  batas  perolehan  suara  paling  sedikit  4%  (empat  persen)  dari  perolehan  suara  sah secara  nasional  hasil  pemilu  terakhir  dan  tidak  memiliki  keterwakilan  di  tingkat  DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir (pasal 6).
Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh partai politik terutama partai politik non  parlemen dan partai  politik baru yakni  pendaftaran; verifikasi  administrasi;  verifikasi faktual;  dan  penetapan.  Verifikasi  administrasi  mencakup  verifikasi  administrasi  dan verifikasi  administrasi  perbaikan,  demikian  pula  untuk  verifikasi  faktual  juga  mencakup verifikasi faktual dan verifikasi perbaikan. Sedangkan untuk penetapan meliputi penetapan partai politik peserta pemilu dan juga nomor urut hasil pengundian partai politik (pasal 4).

## Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 Dan Pemilu Tahun 2024 Pada Tahap
Pendaftaran Status Pendaftaraan Pemilu 2019 Pemilu 2024 Aktivasi Akun SIPOL 31 43 Mendaftar 27 40 Tidak Mendaftar 4 3 Berkas Dikembalikan 11 16 Berkas Lengkap 16 24

## Sumber: setkab.go.id
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  jumlah  partai  politik  yang  melakukan aktivasi akun SIPOL untuk Pemilu 2024 lebih banyak dari Pemilu 2019. Angka partai yang mendaftar juga lebih banyak dari Pemilu 2019 yang hanya 27 partai politik menjadi 40 partai
politik pada Pemilu 2024. Jumlah partai yang tidak mendaftar juga lebih kecil dari tahun 2019 dimana terdapat 4 partai yang tidak mendaftar sementara untuk partai tahun 2024 ada sekitar 3 partai yang tidak mendaftar ke KPU. Namun demikian dari sisi berkas yang dikembalikan atau kurang lengkap untuk Pemilu 2024 jauh lebih besar dari Pemilu 2019. Jika Pemilu 2019 berkas yang dikembalikan ada 11, maka jumlah partai politik yang berkasnya dikembalikan untuk  Pemilu  2024  adalah  sebesar  16  partai  politik.  Hal  ini  mengindikasikan  masih kurangnya  pemahaman  partai-partai  terhadap  kelengkapan  berkas  administrasi  sesuai dengan yang disyaratkan oleh-peraturan perundang-perundangan. Sementara berkas yang lengkap ada sekitar 24 partai politik jauh lebih besar dari Pemilu 2019 yakni 16 partai politik (Setkab, 2022).
Penerapan  penggunaan  Sipol  sebagai  media  untuk  menyimpan  data  administrasi partai  politik  banyak  mendapat  kritikan  dari  partai-partai.  Salah  satu  partai  yang mengeluhkan  sikap  tersebut  adalah  Partai  Buruh.  Ketua  Umum  Partai  Buruh  Said  Iqbal menjelaskan,  kesulitan  yang  dialami  pihaknya  karena  KPU  meminta  parpol  untuk melakukan input data secara manual melalui Sipol. Padahal, pihaknya telah memproses data itu secara manual selama 4 bulan terakhir. Dengan demikian, lanjut dia, mekanisme input data  manual  pada  Sipol  akan  membuang  banyak  waktu.  Menurut  Said  ada  sekitar  4.200 kecamatan yang harus diinput, dan setiap kecamatan dikali 4 item yang mesti diisi, ditambah lagi dengan kabupaten/kota 477 yang ada kepengurusan Partai Buruh dan 34 provinsi itu sekitar 9 item yang harus diinput secara manual. (Guritno, 2022b).
Masalah sistem yang error juga dialami oleh partai politik saat menginput data. Hal ini dialami antara lain oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sejak dibuka tanggal 24 Juni 2022. Sipol tidak memiliki panduan tetap karena PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik baru disahkan KPU tanggal 20 Juli 2022. Di samping itu Sipol juga Partai Prima juga menyatakan sistem Sipol menggalami  eror sejak tanggal 24 Juni  sampai dengan 27 Juli 2022 sehingga pengisian data oleh partai politik selalu tertolak. Sipol juga tidak menampilkan  secara  detail  kekurangan  dan  kecukupan  syarat  data  yang  diinput  seperti keanggotaan  partai  sehingga  partai  tidak  bisa  menganalisis  kecukupan  anggota  di kabupaten/kota. Di samping mengalami error, Sipol juga mengalami perubahan fitur yang menurut  pengakuan  Partai  Prima  tidak  diberitahukan  KPU  kepada  pihaknya.  Prima  juga merasa dirugikan dengan berubahnya progress penginputan data setelah proses pemeriksaan oleh KPU. Pada awalnya status progress data sudah 100 persen, kemudian berubah menjadi 97,06 persen pada saat Sipol dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan. Hal ini menyebabkan Prima  kehilangan  6  kabupaten/kota  yakni  Rokan Hilir  (Riau),  Pesisir  Barat (Lampung),  Kota  Tasikmalaya  (Jawa  Barat),  Sumenep  (Jawa  Timur),  Kabupaten  Serang (Banten), dan Alor (Nusa Tenggara Timur) (Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., 2022).

## Verifikasi Administrasi
Setelah  menerima  berkas  pendaftaran  selama  2  minggu  sejak  tanggal  1  sampai  14 Agustus  2022,  KPU  kemudian  melakukan  penelitian  berkas  dan  melakukan  rekapitulasi
partai yang lolos verifiikasi administrasi dan partai yang belum lolos administrasi dengan mengembalikan berkas karena gagal melengkapi hingga batas waktu pendaftaran. KPU baru merampungkan pengecekan pada tanggal 16 Agustus 2022. (CNN, 2022b)
Tahapan verifikasi Administrasi dan Administrasi Perbaikan adalah tahapan untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi partai politik. Dalam pasal 27 ayat 2 Peraturan KPU  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah(PKPU  4  Tahun  2022,  2022)  disebutkan  bahwa  Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Verifikasi administrasi dilakukan untuk membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, salinan AD dan ART Partai Politik, verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi  Manusia  dan  menyertakan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)  keterwakilan perempuan. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia.  Verifikasi  nama dan  jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi,  dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi. (8) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan  di 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  jumlah  kabupaten/kota  di  provinsi  yang bersangkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c  dan  keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan  AD  dan  ART  Partai  Politik.  Verifikasi  nama  dan  jabatan  Pengurus  Partai  Politik Tingkat  Kabupaten/Kota,  dilakukan  untuk  membuktikan  Pengurus  Partai  Politik  Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai  dengan  AD  dan  ART  Partai  Politik  tentang  kepengurusan  Partai  Politik  tingkat kabupaten/kota. (10) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  f,  dilakukan  untuk  membuktikan pemenuhan  syarat  kepengurusan  di  50%  (lima  puluh  persen)  jumlah  kecamatan  di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan  keabsahan  keputusan  ditetapkan  oleh Pimpinan Partai  Politik  tingkat  pusat  yang  sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai  Politik  Tingkat  Kecamatan,  dilakukan  untuk  membuktikan  Pengurus  Partai  Politik Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai  dengan  AD  dan  ART  Partai  Politik  tentang  kepengurusan  Partai  Politik  tingkat kecamatan. Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada
tingkat  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  menggunakan  formulir  MODEL  F  KANTOR TETAP-PARPOL  untuk  membuktikan  Kantor  Tetap  pengurus  Partai  Politik  pada  tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan data Kantor Tetap yang terdapat di Sipol. Verifikasi surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran  nama,  lambang,  dan  tanda  gambar  Partai  Politik  untuk  membuktikan  nama, lambang,  dan  tanda  gambar  Partai  Politik  telah  terdaftar  secara  sah  pada  Kementerian Hukum dan HAM, kemudian verifikasi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya..
Untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal pengurus kabupaten/kota, dan keanggotaan partai politik yang diupload di Sipol, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan  Keanggotaan  Partai  Politik.  Dengan  keputusan  ini  maka  KPU  Provinsi  dan kabupaten/kota  serta  partai  politik  memiliki  standar  yang  jelas  tentang  berapa  jumlah minimal  pengurus  dan  jumlah  keanggotaan  partai  politik  di  setiap  kabupaten/kota (Keputusan  KPU  Nomor  194  Tahun  2022  Tentang  Penetapan  Jumlah  Kabupaten Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik, 2022).
Hasil  verifikasi  administrasi  yang  dilakukan  oleh  KPU  mulai  tanggal  16  Agustus sampai  dengan  11  September  2022,  ada  95,83%  partai  politik  yang  diminta  KPU  untuk memperbaiki dokumen pendaftarannya. Hal ini dilakukan agar para parpol dapat memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat 2 dan Pasal 177 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 7 dan 8 PKPU No. 4  Tahun  2022.  Bagi  partai  politik  yang  hasil  verifikasi  administrasinya  belum  memenuhi syarat (BMS), KPU meminta dilakukan perbaikan mulai tanggal 15 September 2022 sampai tanggal 28 September 2022 (Nur Secha, 2022).
KPU  kemudian  menerbitkan  pengumuman  Nomor  9/PL01.1-Pu/05/2022  tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022. Ada 18 partai politik yang  lolos  Total,  18  partai  politik  dinyatakan  memenuhi  syarat  yakni  PPP,  PKB,  PDI Perjuangan,  Partai  Nasdem,  Partai  Demokrat,  PAN,  Partai  Gerindra,  PSI,  Partai  Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda (Pengumuman Ketua Tentang Hasil Verifikasi Administrasi, 2022). Sementara itu,  6  partai  yakni:  Partai  Swara  Rakyat  Indonesia  (Parsindo),  Partai  Republik,  Partai Republiku Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Prima, dan PKP Indonesia. Dari 6 parpol tersebut,  sebanyak  4  parpol  yang  tidak  dapat  melengkapi  dokumen  perbaikan  dan  tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap ke-2 yaitu Parsindo, Republik, Republikku Indonesia,  dan  Republik  Satu.  Sedangkan,  2  parpol  lain  yang  ikut  verifikasi  administrasi tahap  ke-2,  namun  tidak  memenuhi  syarat,  yakni  Partai  Prima  dan  PKP  Indonesia  (Paat, 2022).
Lima partai yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, serta PKP, kemudian mengajukan
gugatan  ke  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum.  Karena  tidak  lolos  verifikasi  administrasi dalam gugatan yang terpisah. Secara umum gugatan partai politik diterima oleh Bawaslu dan kemudian  meminta  KPU  untuk  menindaklanjutinya  dengan  memberikan  kesempatan kepada  partai  politik  untuk  melengkapi  syarat  administrasi  yang  masih  kurang.  Setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dokumen administrasi selama 1 x 24 jam lima partai tersebut tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU hal itu tertuang dalam Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 (Febryan, 2022a).
Berkaitan  dengan  verifikasi  administrasi  kembali  Sipol  dipersoalkan  oleh  partai politik.  Pada  verifikasi  administrasi  tahap  II,  Partai  Republik  menyatakan  bahwa  Sipol memiliki kerumitan yang berbeda dan saling menghambat antara satu jenis data dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan hambatan yang ada saling menyandera satu sama lain. Sebagai contoh  dokumen  jenis  data  kepengurusan.  Meskipun  SK  Kepengurusan  dan  susunan pengurus  telah  diperbaiki,  faktanya  indikator  kepengurusan  dalam  Sipol  tidak  merespon dengan memberikan tanda centang biru sebagai tanda berhasil input data. Kejadian tersebut juga terjadi dalam proses input keanggotaan. Sipol tidak merespon input data keanggotaan yang dimasukkan dengan warna biru. Sipol tidak memberitahukan apa yang menjadi sebab indikator warna biru tidak bergerak sama sekali. Hal ini mengakibatkan waktu input data keanggotaan  kembali  hilang  dengan  percuma.  Akibatnya  partai  ini  kehabisan  waktu  atau tidak memenuhi tenggat waktu 1 x 24 jam pada pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 hingga pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022 (Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., 2022).
Setelah diputuskan kembali tidak memenuhi syarat, lima partai kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu. Namun Bawaslu menyatakan tidak dapat menerima gugatan lima partai politik tersebut karena sesuai peraturan terbaru, tindak lanjut pascaputusan Bawaslu tidak dapat digugat sengketa. Objek permohonan dikecualikan sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf b  Perbawaslu  Nomor  9  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Sengketa  Proses  Pemilu.  Bawaslu mempersilakan  parpol-parpol  tersebut  menempuh  jalur  hukum  lain.  Jika  gugatan pelanggaran administrasi Bawaslu mempersilakan, tetapi untuk objek sengketa tidak bisa lagi (Mantalean, 2022).
Ketua Bawaslu Rahmad Bagja menyampaikan sepanjang masa verifikasi administrasi menemukan 77 dan menemukan 19 laporan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  Pemilu  2024.  Dugaan  pelanggaran  paling  banyak adalah kasus video call dalam verifikasi administrasi di KPU kabupaten/kota yakni kasus video call yang terjadi di 13 provinsi. Dari 19 laporan, sebanyak sembilan laporan dihentikan di  putusan  pendahuluan.  Sembilan  laporan  dilakukan  pemeriksaan  dan  dinyatakan  tidak terbukti ada pelanggaran administrasi (Purnawan, 2022).
Hal  lain  yang  dipersoalkan  dalam  verifikasi  administrasi  adalah  adanya  temuan beberapa penyelenggara pemilu yang melakukan video call dalam verifikasi pengurus dan anggota  partai  politik.  Temuan  video  call  dalam  verifikasi  administrasi  karena  dalam Peraturan  KPU  Nomor  4  Tahun  2022  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  verifikasi administrasi menggunakan video call, sehingga kemudian muncul Surat Edaran Ketua KPU
yang dapat memperbolehkan penggunaan video call. Penggunaan video call oleh KPU itu untuk  melakukan  klasifikasi  terhadap  data  ganda  keanggotaan  partai  politik.  Padahal, berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  4  Tahun  2022  Pasal  39 dijelaskan bahwa bila terjadi anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten/Kota  meminta  Petugas  Penghubung  tingkat  kabupaten/kota  untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk  dilakukan  klarifikasi  secara  langsung.  Dalam  tahapan  pendaftaran  parpol  hingga verifikasi  administrasi,  dia  menjelaskan  terdapat  15  parpol  yang  mendaftarkan  dugaan pelanggaran  administrasi.  Enam  diputus  dalam  putusan  pendahuluan  tak  memenuhi persyaratan  formil.  Semua  dugaan  pelanggaran  administrasi  dengan  termohon  KPU  itu ditolak karena KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi (Tumpal HS, 2022).
Anggota  KPU  Idham  Holik  menyatakan  di  dalam  PKPU  Nomor  4  Tahun  2022 memang tidak menyatakan bahwa verifikasi administrasi bisa lewat video call. Tapi, PKPU tersebut memperbolehkan video call digunakan untuk verifikasi faktual partai. Jadi, secara substantif,  penggunaan  video  call  sudah  ada  dalam  PKPU  Nomor  4  Tahun  2022.  Karena secara substansi sudah ada dalam PPKU, lanjut Idham, akhirnya pihaknya membuat aturan turunan, yakni Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022. Salah satu pasal dalam Keputusan KPU tersebut memperbolehkan verifikasi administrasi lewat video call. (Febrian, 2022) Idham juga menyampaikan penggunaan video call dalam verifikasi administrasi pendaftaran parpol akibat  situasi force  majure .  Misalnya  di  Kalimantan  Barat  terjadi  banjir  sehingga  tak memungkinkan  diverifikasi  secara  fisik.  Atau  di  daerah  kepulauan  keadaan  alam  seperti gelombang  laut  atau  sedang  sakit  sehingga  tak  memungkinkan  datang  untuk  dilakukan verifikasi administrasi (Tumpal HS, 2022).
KPU menyatakan ada beberapa temuan dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Pertama petugas penghubung tidak di-input ke laman Sipol KPU oleh partai politik. Jika permasalahan tersebut yang muncul maka KPU akan menyurati parpol  untuk  meminta  segera  memberi  nama  penghubung  mereka,  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah.  Dengan  begitu,  jika  ada  masalah  KPU  dapat  segera  menghubungi penghubung. Kedua, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota  partai  politik  tidak  diunggah  di  Sipol.  Apabila  ada  kejadian  ini,  maka  syarat keanggotaannya  dinyatakan  belum  memenuhi  syarat.  Akibatnya,  keanggotaan  parpol tersebut  tidak  bisa  dilakukan  verifikasi  administrasi.  Ketiga,  Surat  Keputusan  (SK) kepengurusan yang diunggah tak sesuai dengan wilayah yang diajukan. KPU mengingatkan, mereka  akan  tetap  melakukan  verifikasi  administrasi  sesuai  SK  kepengurusan  yang diunggah,  meski  tak  sesuai  dengan  wilayah  yang  diajukan.  Keempat,  kegandaan  anggota parpol, baik di internal maupun eksternal. KPU menegaskan, dalam Sipol sudah ada fitur analisa kegandaan internal dan eksternal keanggotaan parpol. Akibatnya,  sistem langsung bisa mendeteksi masalah tersebut dalam dalam tahapan verifikasi administrasi. Kelima, KTP anggota parpol yang diunggah tidak sesuai  dengan wilayah kabupaten/kota mereka. Jika masalah ini muncul maka KPU akan menyatakan status keanggotaannya belum memenuhi syarat.  Keenam,  parpol  tidak  mengisi  alamat  kantor.  KPU  mengingatkan,  meski  alamat kantor parpol tak diisi, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi. Dengan begitu,
besar  kemungkinan  dokumen  persyaratan  mereka  dianggap  tak  lengkap  atau  absah (Simanjuntak, 2022).

## Verfikasi Faktual dan Penetapan
Sesuai jadwal yang telah disusun, Partai Politik calon peserta Pemilu yang mengikuti tahapan Verifikasi Faktual menghadiri kegiatan penentuan nomor urut sampel awal untuk mengetahui urutan pengambilan sampel pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  Partai  Politik  memasukkan  nomor  awal  sampel berdasarkan  interval  sampel  yang  dihasilkan  dari  penghitungan  jumlah  sampel menggunakan rumus Systematic Sampling menggunakan Sipol dengan didampingi petugas sampel; kemudian nomor awal sampel untuk semua daerah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dimasukan ke dalam Sipol (PKPU 4 Tahun 2022, 2022).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu  sebagaimana  telah  dimaknai  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor 55/PUU-XVIII/2020  tertanggal  4  Mei  2021(PUTUSAN  Nomor  55/PUU-XVIII/2020,  2020) Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) klasifikasi/varian partai politik yaitu sebagai berikut:
Tabel. 2
Ketentuan Verifikasi Parpol Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020
Klasifikasi Parpol Ketentuan Verifikasi Varian Pertama, Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019. Hanya Verifikasi Administratif Varian  Kedua, Parpol  yang  tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary  Threshold Pemilu  2019, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Verifikasi  Administratif  dan verifikasi faktual Varian  Ketiga, Parpol  baru  dan  belum pernah mengikuti pemilihan umum. Verifikasi  Administratif  dan verifikasi faktual

## Sumber diolah dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020
Kebijakan  ini  mendapat  respon  dari  berbagai  partai  politik  peserta  pemilu 2024, terutama partai non parlemen dan partai baru. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk  meninjau  ulang  keputusannya  agar  semua  partai  yang  mendaftar  menjadi  peserta pemilu  2024  diikutsertakan  dalam  verifikasi  faktual.  Menurut  Partai  Buruh  mewujudkan
keadilan pemilu ( electoral justice ) sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan. Dengan kata lain, menegasikan hak-hak  asasi  dan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  di  bidang  kepemiluan  akan berkonsekuensi  pada  ketidakadilan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  ( electoral  unjustice ); Perspektif keadilan yang digunakan Mahkamah dalam 4 (empat) putusan Mahkamah yaitu: Putusan  Nomor  12/PUU-VI/2008;  Putusan  Nomor  52/PUU-X/2012;  Putusan  Nomor 53/PUU-XV/2017; dan Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 adalah “memperlakukan sama terhadap  sesuatu  yang  seharusnya  diperlakukan  sama  dan  memperlakukan  berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Beberapa partai meyakini sebagai manifestasi dari prinsip keadilan pemilu ( electoral justice ) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pemaknaan/penafsiran terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu harus dikoreksi. Sebab, ketentuan telah memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga  varian  partai  tersebut  didasarkan  hasil  pemilu.  Bahwa  oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan keadilan pemilu (electoral justice) , maka seharusnya antara partai parlemen atau non  parlemen  serta  partai  baru  diperlakukan  sama  dengan  partai  politik  parlemen  dalam seluruh tahapan pemilu termasuk tahap pendaftaran dan verifikasi. Apabila  partai  politik parlemen hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi, maka partai politik non parlemen juga seharusnya hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi (Hakim Konstitusi, 2021).
Beberapa partai yang melakukan gugatan ke MK antara lain Partai Buruh (Pujianti, 2022a),  Partai  Rakyat  Adil  Makmur  (Prima)  (Pujianti,  2022b),  Partai  Solidaritas  Indonesia (PSI)(Argawati, 2022). Semua gugatan tersebut ditolak oleh MK. Sehingga dengan demikian partai-partai yang belum memiliki kursi di DPR tetap harus mengikuti verifikasi faktual. Jika mengacu kepada Keputusan KPU tentang partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan berlanjut  ke  verifikasi  faktual  maka  ada  9  partai  yang  lolos  verifikasi  administrasi  dan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU yakni; Partai Gelora Indonesia,Perindo, Partai Hanura, Partai Garuda, PKN, PBB, Partai Ummat, PSI dan Partai Buruh (Pengumuman Ketua Tentang Hasil Verifikasi Administrasi, 2022).
Tahapan verifikasi faktual dimulai dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU dan kepenguruan tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dimulai Sabtu,15 Oktober 2022  dan  berakhir  Senin,17  Oktober  2022.  Sementara  verifikasi  faktual  kepengurusan  dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan Sabtu,15 Oktober 2022 dan berakhir Jumat,04 November 2022 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  384  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, 2022).
Selama masa verifikasi faktual beberapa permasalahan yang muncul dan dialami tim KPU  antara  lain:  nama  dan  alamat  yang  tidak  dikenali  oleh  warga  sekitar  bahkan  oleh perangkat  desa  dan  kecamatan,  responden  sudah  meninggal  dan  hanya  bertemu keluarganya,  Ada  juga  yang  tidak  mau  ditemui  dan  tidak  mau  memberi  keterangan  jelas
dirinya anggota partai politik atau tidak, ada juga yang bersangkutan tidak tahu menahu jika dirinya tercatat sebagai anggota partai politik. Idealnya, anggota parpol yang masuk dalam sample dan berhasil ditemui  dan membubuhkan tanda tangan pada form yang disediakan oleh Tim KPU, atau formulir pernyataan lain menyesuaikan permasalahan yang terjadi  di lapangan (Didin, 2022). Kendala lain yang dialami adalah gangguan alam, lingkungan, hewan peliharaan.  Banyak  juga  masyarakat  sekitar  yang  tidak  kenal  dengan  yang  bersangkutan, termasuk ketua RT hal ini dikarenakan dalam daftar nama ditulis bukan nama sesuai kartu identitas diri, seperti nama sebenarnya Syahrul, tetapi dimasukkan dalam data dengan nama Acok,  sehingga  tidak  bisa  ditemui  (Mustafa,  2022).  Ada  juga  kendala  di  lapangan  seperti cuaca  hujan,  medan  berat,  ada  nomor  rumah  namun  tidak  ada  RT  dan  sebaliknya  (Hadi, 2022).
Terkait  dengan  verifikasi  faktual,  KPU  kemudian  menerbitkan  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  384  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  260  Tahun  2022  Tentang  Pedoman  Teknis  Bagi  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Dan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Dalam  keputusan  ini  KPU  menambahkan  beberapa  item  yang  bisa dipedomani oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual, termasuk  menggunakan  teknologi  informasi  seperti  video  call  atau  rekaman  video (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi  Komisi  Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan Umum Provinsi,  Dan Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten, 2022).
Setelah  tim  KPU  melakukan  verifikasi  faktual  di  lapangan  kepada  9  partai  politik, KPU  kemudian  menggelar  rapat  pleno  penetapan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari hasil penelitian  dan  verifikasi  faktual  yang  telah  dilaksanakan  KPU  dari  tingkat  pusat  hingga daerah,  17  partai  dinyatakan  memenuhi  syarat  di  34  provinsi  serta  lolos  sebagai  peserta Pemilu  2024  (Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  518  Tahun  2022  Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).
Berikut  ini  daftar  partai  politik  yang  dinyatakan  memenuhi  syarat  sebagai  peserta Pemilu 2024 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022:

## Table 3

## Daftar Partai Peserta Pemilu 2024
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Partai Keadilan Sejahtera 3 Partai PERINDO 4 Partai NasDem 5 Partai Bulan Bintang 6 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 7 Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
8 Partai Demokrat 9 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
12 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 13 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 14 Partai Amanat Nasional (PAN) 15 Partai Golongan Karya (Golkar) 16 Partai Persatuan Pembangunan

## 17 Partai Buruh
Sementara  itu,  partai  yang  dinyatakan  tidak  lolos  tahapan  verifikasi  faktual  partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dimana Partai Ummat hanya memenuhi syarat di 12 wilayah dari 17 wilayah yang ada. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dimana partai tersebut hanya memenuhi syarat di 1 wilayah dari 11 wilayah yang ada (Shafira,  2022).  Keputusan  ini  tentu  tidak  diterima  oleh  Partai  Ummat  melalui  kuasa hukumnya  Partai  Ummat  kemudian  mengajukan  gugatan  ke  Bawaslu  pada  tanggal  16 Desember 2022.
Gugatan  itu  diterima  dan  dianggap  memenuhi  syarat  oleh  Bawaslu  (CNN,  2022a). Dalam dua kali mediasi yang dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 20 Desember 2022, Partai Ummat bersedia memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang- kurangnya lima kabupaten di Provinsi NTT. Kedua pihak juga sepakat memperbaiki pada sekurang-kurangnya sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Sulut. Kesepakatan kedua pihak tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register
006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022  tanggal  20  Desember  2022.  Kegiatan  verifikasi administrasi  perbaikan  dilakukan  21-23  Desember  2022,  kemudian  verfikasi  faktual perbaikan pada 26-28 Desember 2022, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual
mulai  tingkat  provinsi  hingga  KPU  RI  dilakukan  pada  28-29  Desember  2022.  Terakhir, penetapan dan hasil pengundian nomor urut parpol peserta pemilu sekaligus pengumuman partai politik peserta Pemilu 2024 pada 30 Desember 2022 (Tumpal HS, 2022).
Partai  Ummat  akhirnya  dinyatakan  lolos  verifikasi  faktual  dan  resmi  ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim  Asy’ari  di  kantor  KPU  RI,  Menteng,  Jakarta,  Jumat 30  Desember  2022  (Guritno, 2022a). KPU RI juga menetapkan nomor 24 sebagai nomor urut Partai Ummat untuk berlaga dalam gelaran Pemilu 2024. Partai Ummat dapat nomor urut paling akhir karena nomor urut lainnya sudah dimiliki partai politik lain yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 (Febryan, 2022b).

## Evaluasi
Sebagai  evaluasi  terhadap  tahapan  pendaftaran,  verifikasi,  dan  pendaftaran  partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perlu peningkatan  kapasitas  pengurus  partai  politik  dalam  memahami  berbagai  prosedur administrasi  dan  teknis verifikasi  dalam  proses  pendaftaran  dan  penetapan  partai  politik. Banyaknya  gugatan  karena  ketidakpuasan  terhadap  keputusan  penyelenggara  seharusnya diikuti dengan kesadaran pentingnya memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan atau jika gugatan  diterima  bagaimana  memenuhi  syarat  yang  belum  lengkap.  Namun  demikian sebaiknya KPU juga menyediakan waktu yang cukup untuk partai-partai melengkapi berkas persyaratan.  Kekurangan  yang  banyak  ditambah  dengan  harus  diupload  ke  Sipol  dengan kualitas  jaringan  internet  yang  belum  merata  di  Indonesia  menjadi  kendala  tentunya  jika harus dikejar dalam 1 x 24 jam.
Kedua, pelaksanaan  pendaftaran  dan  verifikasi  peserta  partai  politik  pada  Pemilu tahun 2024 di satu sisi menunjukkan peningkatan kualitas partai politik dalam memenuhi persyaratan administrasi, namun di sisi  lain ini juga memperkuat temuan Supandi  bahwa peningkatan  parpol  pada  Pemilu  2024  justru  menunjukkan  kegagalan  dalam  upaya mereduksi  peserta  Pemilu.  Hal  ini  terlihat  dari  peningkatan  jumlah  partai  politik  peserta Pemilu nasional yang berjumlah 18 partai politik atau naik dari Pemilu 2019 yang berjumlah 14  partai  politik.  Hal  ini  tentu  berkebalikan  dengan  keinginan  publik  sebagaimana  yang dirangkum  survey  Litbang  Kompas  yang  menyebutkan  sebanyak  45,5  persen  responden ingin  jumlah  parpol  Pemilu  2024  lebih  sedikit.  Sikap  ini  menunjukan  keinginan  publik mengikuti  pemilu  yang  lebih  mudah,  dengan  tidak  banyaknya  parpol  peserta.  sehingga jumlah anggota legislatif dan tanda gambar parpol yang tercantum di surat suara juga akan berkurang (Guritno, 2022c).
Ketiga, kewajiban  melakukan  proses  verifikasi  faktual  dan  administratif  yang dilakukan oleh KPU kepada partai  politik harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang  memadai  agar  proses  verifikasi  faktual  kepada  partai  politik  peserta  Pemilu  dapat dilakukan  secara  objektif  dan  transparan.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  standarisasi persyaratan yang disyaratkan Undang-Undang dan menjaga pelaksanaan tahapan verifikasi secara demokratis dan beralasan (Supandi, 2018).
Keempat , masih adanya celah hukum yang bisa mengubah keputusan penyelenggara karena  berbagai  kondisi  yang  terjadi.  Diperbolehkannya  penggunaan  teknologi  informasi seperti  video  call  dalam  verifikasi  administrasi  dan  faktual  menjadi  salah  satu  perbedaan pendapat  yang  terjadi  antara  KPU,  partai  politik,  dan  Bawaslu.  Hal  lain  yang  juga  perlu menjadi  evaluasi  adalah  belum  optimalnya  Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol)  dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi serta perbaikannya. Banyaknya keluhan dan gugatan yang dilakukan oleh partai politik ke Bawaslu menjadi indikasi bagaimana aplikasi ini masih perlu terus diperbaiki sehingga bisa perangkat yang benar-benar bisa diandalkan dalam proses pemilu. Hal ini juga mempertegas temuan Aldho Syafriandre tentang Pemilu tahun 2019 bahwa salah satu evaluasi dalam pemilu adalah terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) (Syafriandre dkk, 2019). Hasil dari penelitian lain juga menunjukkan bahwa (1) banyak  data  anggota  partai  politik  dalam  SIPOL  yang  tidak  sesuai  dengan  salinan  Kartu Tanda  Anggota  (KTA)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  diserahkan,  (2)  banyak anggota  partai  politik  hasil  sampling  yang  tidak  mengakui/mendukung  partai  politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU (Sultan & Yunus, 2022).
Kelima , perlu diberlakukan kebijakan yang sama kepada semua partai politik dalam semua  tahapan Pemilu. Meskipun  Mahkamah Konstitusi  sudah  memutusakan  bahwa  ada tiga varian partai politik dalam proses verifikasi peserta pemilu yakni partai parlemen, non parlemen  dan  partai  baru,  namun  sebagai  perwujudan  dari  electoral  justice  seharusnya semua  partai  mendapat  perlakuan  yang  sama  dalam  hal  verifikasi.  Logika  bahwa  partai politik parlemen memiliki semua struktur dan bisa dibuktikan keanggotaannya adalah logika yang  masih  bisa  diperdebatkan.  Titi  Anggraini  dari  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan Demokrasi beberapa hal terkait dengan tidak adanya verifikasi faktual bagi 9 partai parlemen. Pertama, potensi kepengurusan ganda. Potensi kepengurusan ganda ini bisa saja, misalnya, identitas berbeda tapi ternyata orangnya sama. Kedua, potensi keanggotaan ganda. Misalnya disampaikan  berkas-berkas  administrasinya  lengkap,  ada  dukungan  dokumen  KTP elektronik dan seterusnya. Tetapi apakah itu bisa mendeteksi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang berpindah partai, atau mereka yang pindah kewarganegaraan, mereka yang mengundurkan diri karena menjadi ASN TNI Polri dan lain-lain (Malau, 2022).
Keenam, perlu  kejujuran  partai  politik  dalam  memberikan  data-data  terkait kepengurusan,  keanggotaan  atau  alamat  kantor.  Dalam  pandangan  Masykurudin  Hafidz pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten kota merupakan titik paling rawan terjadi kompromi politik antara tim verifikator KPU dan partai politik(Khadafi, 2012).  Sementara  hasil  survei  Litbang  Kompas  mengatakan  bahwa  sebanyak  61  persen responden menilai kantor dan kegiatan partai politik hanya aktif menjelang pemilihan umum. Dalam survey ini juga ditemukan bahwa banyak pengurus yang dimobilisasi termasuk untuk memenuhi keterwakilan perempuan (Dirgantara, 2022).
Hasil Temuan Seknas JPPR yang tersebar di beberapa provinsi melalui koordinator daerah (korda) menyebutkan bahwa dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik masih ada anggota partai politik yang tidak dapat ditemui di lapangan dengan alasan pergi bekerja, keluarga yang dirumah pun tidak dapat menunjukkan atau menginformasikan yang
bersangkutan  apakah  anggota  parpol  atau  bukan.  Dalam  hal  ketersediaan  alamat  kantor, masih  ada  sekretariat  partai  politik  yang  ditelusuri  secara  langsung  ternyata  tidak  sesuai dengan alamat kantor yang tercantum dalam Sipol (Paramita, 2022).
Ketujuh, perlu dilakukan pengendalian informasi dan komunikasi oleh KPU sebagai regulator pemilu.  Pengendalian  informasi  ini  misalnya  seperti  pemantauan  pengendalian  internal, dengan antara lain : (1) sosialisasi regulasi secara masif, (2) pelatihan intensif atau bimtek, (3) perbaikan pola rekrutmen pada keanggotaan Parpol dan kaderisasi, serta (4) komunikasi dan pemberian informasi yang intensif antara penyelenggara dengan Parpol calon peserta Pemilu, agar persentase prediksi pelanggaran dapat diminimalisir (Dewi, 2022). Di samping itu perlu kesepahaman  antara  penyelenggara  seperti  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP  dalam  proses penyelenggaraan tahapan pemilu termasuk pada masa pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual serta penetapan partai politik peserta pemilu.

## Kesimpulan
Pendaftaran,  verifikasi  administrasi  dan  verifikasi  faktual  dan  penetapan  partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan yang dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya banyak hal yang masih perlu dievaluasi. Pada tahap pendaftaran  pembukaan  akun  Sipol  bagi  partai  politik  sejatinya  sudah  dipastikan  bahwa aplikasi yang digunakan bebas dari error atau kegagalan sistem. Banyaknya gugatan yang masuk ke Bawaslu dengan materi mengenai aplikasi yang error atau tida merespon, meski tidak semuanya diterima mengindikasikan bahwa ada masalah dalam hal tersebut.
Dalam  verifikasi  administrasi  aplikasi  Sipol  sebagai  perangkat  teknologi  informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti masih ada  error,  jaringan  yang  belum  sepenuhnya  merata  di  daerah-daerah,  lalu  jenis  dokumen yang  diupload  sehingga  menjadi  keluhan  beberapa  partai.  Di  samping  itu  belum  adanya kesepahaman antara penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu tentang penggunaan teknologi informasi seperti video call dalam verifikasi administrasi maupun faktual juga menjadi hal yang  patut  dievaluasi.  Partai  politik  juga  perlu  mengevaluasi  diri  karena  dari  verifikasi adminsitrasi yang pertama hanya satu partai yang lolos. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa hampir 90 persen kurang memahami dengan baik administrasi yang diminta oleh KPU.
Pada verifikasi faktual kerangka hukum pemilu seharusnya memiliki perlakuan yang sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual, karena dalam hal kepengurusan dan keanggotaan, hampir semua partai bermasalah karena ada pengurus yang  pindah,  tidak  mengakui  diri  pengurus.  Lalu  kemudian ada  anggota  yang  juga  tidak ditemukan,  dan  lain-lain.  Perlu  dirumuskan  kembali  teknik  verifikasi  administrasi  dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.

## Daftar Pustaka
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974 – 980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013a). Guide, The Internal, Election-related Violence Processes, Electoral (Issue September).
Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013b). Preventing Election-related Violence — . https://aceproject.org/ace-en/topics/ev/onePage
Argawati, U. (2022). MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol . https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18470&menu=2
Assyari, H. (2022). Pengumumuan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu . Komisi Pemilihan Umum.
Keputusan  KPU  Nomor  194  Tahun  2022  Tentang  Penetapan  Jumlah  Kabupaten Kabupaten/Kota  dan  Kecamatan  serta  Jumlah  Penduduk  Kabupaten/Kota  Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, (2022).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, (2022).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, (2022).
Pengumuman Ketua tentang Hasil Verifikasi Administrasi, (2022).
Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., Pub. L. No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (2022).
Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., Pub. L. No. 003/PS.REG/BAWASLU/X2022 (2022).
CNN, I. (2022a). Bawaslu: Gugatan Partai Ummat ke KPU Lengkap dan Penuhi Syarat . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217144118-32-888650/bawaslu- gugatan-partai-ummat-ke-kpu-lengkap-dan-penuhi-syarat
CNN, I. (2022b). KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran 16 Parpol, Termasuk Partai Berkarya . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816162641-32-835387/kpu- kembalikan-berkas-pendaftaran-16-parpol-termasuk-partai-berkarya
Dewi, Y. (2022). Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur Mitigation Of Parpol Verification Problems In East Java Province Pendahuluan Pemilihan umum ( Pemilu ) dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai sejak acara peluncuran tahapan di 14 Juni 2022 lalu. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia , Vol. 4 No. , 74 – 101.
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation . Jhon Hopkins University Press.
Didin. (2022). Evaluasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik . Kpu Kota Semarang.
Https://Kpu-Semarangkota.Go.Id/Berita/Evaluasi-Verifikasi-Faktual-Keanggotaan- Partai-Politik
Dirgantara, A. (2022). Survei Litbang “Kompas”: Mayoritas Responden Se but Kantor Parpol Daerah Cuma Aktif Saat Tahapan Pemilu Dimulai . Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/08395901/survei-litbang-kompas- mayoritas-responden-sebut-kantor-parpol-daerah-cuma
European Commission for Democracy through Law. (2010). Supervising electoral processes . 48 ,
109.
Febrian, A. (2022). KPU: Verifikasi Administrasi Partai via Video Call tak Langgar Aturan . https://www.republika.co.id/berita/rj1qec396/kpu-verifikasi-administrasi-partai-via- video-call-tak-langgar-aturan
Febryan, A. (2022a). Menang Sengketa di Bawaslu, 5 Partai Ini Tetap Gagal Ikut Pemilu 2024 . https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5- partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024
Febryan, A. (2022b). Partai Ummat Resmi Ikut Pemilu 2024, Dapat Nomor Urut 24 . https://www.republika.co.id/berita/rnp8ra409/partai-ummat-resmi-ikut-pemilu- 2024-dapat-nomor-urut-24
Fogg, K. (2002). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections .
Gardner, J. A. (2012). Election Law As Applied Democratic Theory. Digital Commons @ University at Buffalo School of Law , 221 .
Guritno, T. (2022a). Lolos Verifikasi Faktual, Partai Ummat Resmi Jadi Peserta Pemilu 2024 . https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/16263131/lolos-verifikasi-faktual- partai-ummat-resmi-jadi-peserta-pemilu-2024
Guritno, T. (2022b). Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024 . https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/20095621/partai-buruh-keluhkan- sulitnya-proses-pendaftaran-pemilu-2024
Guritno, T. (2022c). Survei Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Ingin Parpol Peserta Pemilu 2024 Lebih Sedikit ketimbang 2019 . Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/06563101/survei-litbang-kompas- mayoritas-publik-ingin-parpol-peserta-pemilu-2024
Hadi, Y. (2022). Faktor Cuaca dan Alamat Tak Lengkap jadi Kendala Verifikasi Parpol di Balikpapan . Korankaltim.Com. https://korankaltim.com/read/politik/58382/faktor- cuaca-dan-alamat-tak-lengkap-jadi-kendala-verifikasi-parpol-di-balikpapan
Hakim Konstitusi, R. P. (2021). Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020. PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 , 1 – 448.
Isra, S. (2012). Keharusan Verifikasi Partai Politik . https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26- mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik
Katz, R. S. S. (2007). A Theory of Parties and Electoral Systems 1st Edition . The Johns Hopkins University Press.
Khadafi, R. (2012). Verifikasi KPU di kabupaten/kota Dinilai Rawan . Sindonews.Com.
https://nasional.sindonews.com/berita/683706/12/verifikasi-kpu-di-kabupatenkota-

## dinilai-rawan
PKPU 4 tahun 2022, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penentapan Partai Politik Peserta Pemilu (2022).
Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (1), 1 – 8.
Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 18 (2),
159 – 176.
Malau, S. (2022). 9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya . https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/14/9- parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024perludem-sebut-4-potensi-problematika- hukumnya?page=all
Mantalean, V. (2022). Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN . https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/12141961/tak-lolos-verifikasi- administrasi-parsindo-gugat-kpu-ke-ptun
Mustafa, S. A. (2022). Gangguan Alam dan Hewan Peliharaan Jadi Kendala Verifikasi Faktual . KoranKaltara.Com. https://korankaltara.com/gangguan-alam-dan-hewan-peliharaan- jadi-kendala-verifikasi-faktual
Negara, K. S. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . 182 .
Nur Secha, K. (2022). KPU Sebut dari 24 Parpol Baru PKB yang Lolos Verifikasi Administrasi . Detik.Com. https://news.detik.com/pemilu/d-6294252/kpu-sebut-dari-24-parpol- baru-pkb-yang-lolos-verifikasi-administrasi
Paat, Y. (2022). 6 Parpol Ini Tak Lolos Tahapan Verifikasi Administrasi, Apa Saja? https://www.beritasatu.com/news/989061/6-parpol-ini-tak-lolos-tahapan-verifikasi- administrasi-apa-saja
Paramita, N. D. (2022). Masa Verifikasi Faktual Partai Politik 2024 . Rmol.Id. https://publika.rmol.id/read/2022/11/04/552908/masa-verifikasi-faktual-partai- politik-2024
Pujianti, S. (2022a). MK Tolak Permohonan Partai Buruh Soal Verifikasi Parpol . https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18563
Pujianti, S. (2022b). MK Tolak Permohonan Partai Prima Soal Verifikasi Parpol . https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18341
Purnawan, H. (2022). Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran Administrasi Selama Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik.
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-77-dugaan-pelanggaran- administrasi-selama-tahapan-pendaftaran-dan-verifikasi
Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis . Cambridge University Press.
Setkab, H. (2022). Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 . Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan- partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/
Shafira,  I.  D.  (2022). Partai  Ummat  Tak  Lolos  Verifikasi  Faktual  Peserta  Pemilu  2024 . https://nasional.tempo.co/read/1668198/partai-ummat-tak-lolos-verifikasi-faktual- peserta-pemilu-2024