## KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Oleh: Amin Syarifudin
Mahasiswa Pascasarjana FH UNISSULA SEMARANG Email: syarisnack@yahoo.co.id

## Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berbahaya. Padaprinsipnyadalamhubunganseksual, orang suami terhadap istrinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau seimbang. Idealnya dalam melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) disini diharapkan dari kedua belah pihak dapat menikmatinya bersama tanpa ada yang tersakiti, Sehingga ketika ingin melakukan hubungan intim dalam hal ini suami tidak diperkenankan untuk memaksa  istrinya.  Pemaksaan  seksual  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara dan pidana perdata.
Kata Kunci: Kekerasan, seksual, pidana, hukum  islam, KDRT

## A. Pendahuluan
Menikah adalah fitrah
kemanusiaan,  karena  setiap  orang memiliki gharîzah  insâniyah (naluri kemanusiaan).  Bila gharîzah ini  tidak dipenuhi  dengan  jalan  yang  sah  yaitu perkawinan,  maka  ia  akan  mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam seperti  pacaran,  berzina  dan  jalan maksiat  lainnya.  Perkawinan  menurut UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  1, menyatakan  bahwa  perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Utama, 2006: 40).
Bahtera perkawinan tidak selamanya bertabur harmoni, terkadang ada badai mengguncang. Pemicu persoalan  yang  mengguncang  bahtera rumah  tangga  dapat  beragam.  Dari problematika sederhana, perbedaan pendapat dan persepsi, kesalahpahaman, kekecewaan,
ketersinggungan, dan masih banyak lagi sebab lainnya. Semua itu dapat menyulut api ketegangan yang seringkali memuncak menjadi
pertikaian.  Tapi  semua  itu  tidak  serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  (Ciciek, 1999: 21-22).
B. Hasil Dan Pembahasan 1. Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri  Menurut UU No. 23 Tahun 2004
a) Latar Belakang Lahirnya UU
No. 23 Tahun 2004
Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap  perempuan  yang  berbahaya. Dalam  hubungan  keluarga  perempuan semua  umur  menjadi  sasaran  segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan  bentuk-bentuk  lain  dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan  lain  yang  dikekalkan  oleh sikap-sikap
tradisional. Ketergantungan ekonomi menjadi salah satu  yang  memaksa  perempuan  untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan  atas  kekerasan.  Bentuk- bentuk  kekerasan  ini  menempatkan perempuan  pada  resiko  kekerasan  dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada  tingkat  resiko  kesehatan,  dan meniadakan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kehidupan
keluarga  dan  kehidupan  publik  atas dasar  persamaan  (Pusat  kajian,  2004: 55).
Masalah kekerasan terhadap perempuan  merupakan  masalah  yang urgen dan telah terjadi selama bertahun- tahun  dan  dapat  ditemukan  dimana- mana.  Dengan  bentuk  fisik,  psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga
dengan  pelaku  kekerasan  baik  oleh perorangan,  keluarga  atau  kelompok yang  ada  dalam  rumah  tangga.  Ada beberapa  sebab  mengapa  kekerasan dalam rumah tangga  yang juga dikenal dengan  istilah  dari  singkatannya  yakni KDRT  tidak  muncul  ke  permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup  yang  relatif  tertutup  karena terjadi dalam ranah  (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  hal  yang  wajar  karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan  KDRT  sebagai  sebuah penyakit  yang  sulit  diobati  karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.
Masalah  kekerasan  dalam  rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah  Undang-Undang,  mengingat konteks  permasalahannya  yang  juga spesifik.  Karena  KUHP  sendiri  tidak mengenal  istilah  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Padahal  istilah  ini penting  untuk  dikemukakan  mengingat ideologi  harmonisasi  keluarga  yang selama  ini  di  tanamkan  dalam  benak masyarakat  maupun  aparat  hukum, sehingga  tidak  menganggap  serius adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga
atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Maraknya  kekerasan  dalam  rumah tangga,  membuat  pemerintah  merasa perlu  untuk  membuat  suatu  Undang- Undang yang dapat memberikan perlindungan  dan  rasa  aman  kepada masyarakat.  Dengan  Undang-Undang tersebut,  diharapkan  masyarakat  dapat terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan, atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat  dan  martabat  kemanusiaan (Hasbianto, 1999: 90).
Pentingnya keberadaan
RUU
KDRT  dapat  dijelaskan  dalam  prinsip hukum  yakni  berpegang adagium  lex priori (hukum  atau  aturan  yang  baru mengalahkan  hukum  atau  aturan  yang lain) dan lex spesialis derogratlexgeneralis (hukum atau
aturan yang bersifat khusus mengalahkan  hukum  atau  aturan  yang bersifat  umum)  (Soetami,  2001:  23). Jika dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT  ini  muncul  karena  Undang- Undang yang ada seperti Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak memadai  untuk  melindungi  kaum perempun.  Sejauh  ini  kekerasan  hanya dipandang  secara  fisik  saja.  Padahal kekerasan  yang  diterima  oleh  wanita (isteri)  dapat  berwujud  psikis  maupun seksual.  Selain  itu,  pemahaman  aparat
penegak  hukum  juga  masih  sempit. Ditambahan  lagi,  banyaknya  anggapan bahwa KDRT merupakn masalah privat bagi sebuah keluarga.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat
paripurna  pada  tanggal  14  September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang- Undang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  diajukan  oleh pemerintah.  Dan  sebagaimana  kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui  tahapan-tahapan  pembahasan bersama  secara  maraton  antara  dewan dan pemerintah. Selanjutnya berdasarkan  persetujuan  DPR,  maka rancangan  Undang-Undang  tersebut, dituangkan dalam
peraturan perundangan  yaitu:  “  Undang-Undang
Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ” ( UU KDRT No 23  tahun  2004:  54). Landasan  hukum yang  mendasari  Undang-Undang  ini, adalah UUD 1945 Pasal 28 G. Demikian juga beberapa peraturan perundangundangan  yang  terkait  erat dan  sudah  berlaku  sebelumnya,  yaitu: UU  No.  1  Tahun  1946  tentang  KUHP serta  perubahannya,  UU  No.  8  Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  UU  No.  7 Tahun 1984 tentang pengesahan
konvensi mengenai penghapusan segala bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita dan  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang HAM (Soeroso, 2010: 89).
Disahkannya  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan  dan  kelompok  masyarakat lainnya  yang  memiliki  kepedulian terhadap masalah
kekerasan
perempuan.  Lahirnya  Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan  demokrasi.  Dengan  disahkannya Undang-Undang  tentang  Penghapusan KDRT,  ada  perubahan  paradigma  baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga termasuk  kekerasan  seksual  terhadap istri.  Kalau  selama  ini  hanya  dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang  harus  juga  dilihat  sebagai masalah  sosial.  Mengingat  bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan  tindak  kriminal,  namun karena  tindakannya  terjadi  di  wilayah privat,  maka  penanganannya  harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku  maupun  korban  merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.
Meskipun Undang-Undang  No. 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjukkan  keberadaannya  belum banyak  diketahui  masyarakat.  Bahkan ironisnya,  ada  aparat  kepolisisan  yang tidak  mengetahui  bahwa  Undang- Undang tersebut telah diberlakukan. Di sisi  lain  aparat  juga  masih  enggan memakai Undang-Undang KDRT dalam  proses  pembuatan  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  dengan  alasan belum  ada  Peraturan  Pelaksanaannya (PP). Selain itu adanya anggapan bahwa Undang-Undang  ini  merupakan  delik aduan  masih  menjadi  alasan  beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal,  larangan  untuk  melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana tindakan  kekerasan  tersebut  dapat dilaporkan oleh bukan korban.
b) Materi  UU  No.  23  Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah tangga  yang  bahagia,  aman,  tenteram, dan  damai  merupakan  dambaan  setiap orang  dalam  rumah  tangga.  Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  dijamin  oleh  Pasal  29  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan
demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan  kewajibannya  harus  di  dasari  oleh agama.  Untuk  mewujudkan  keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung  pada  setiap  orang  dalam lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar kualitas  perilaku  dan  pengendalian  diri setiap  orang  dalam  lingkup  rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang  pada  akhirnya  dapat  terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga  timbul  ketidak  amanan  atau ketidakadilan  terhadap  orang  yang berada  dalam  lingkup  rumah  tangga tersebut.
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam  rumah  tangga,  Negara  dan masyrakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan  pelaku  sesuai  dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Negara  berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Maka  dari  itu  dibentuklah  Undang-
Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  juga mengatur  secara  spesifik  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan  yang  berbeda  dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Selain  itu,  Undang-Undang  ini  juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak  hukum,  tenaga  kesehatan, pekerja  sosial,  relawan  pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi  korban  agar  mereka  lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan  rumah  tangga  yang  sejak awal  diarahkan  pada  keutuhan  dan kerukunan  rumah  tangga  (Soeroso, 2010: 89).
Undang-Undang  No..  23  Tahun 2004  terdiri  dari  sepuluh  bab  dan  lima puluh  enam  pasal  yang  secara  rinci sebagai berikut:
Bab  I  dalam  UU  No.  23  Tahun 2004  merupakan  bab  yang  membahas tentang  ketentuan  umum  yang  ada  di
dalamnya. Penjelasan
mengenai ketentuan  umum  ini  dipaparkan  dalam dua  Pasal  yakni  Pasal  1  dan  Pasal  2. Ketentuan  umum  dalam  Pasal  1 meliputi  pengertian  kekerasan  dalam rumah tangga, pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
pengertian korban,
pengertian
perlindungan,  pengertian  perlindungan sementara, pengertian perintah perlindungan, pengertian menteri. Sedangkan  ketentuan  umum  yang termuat  dalam  Pasal  2  meliputi: penjabaran  orang-orang  yang  termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Asas  dan  tujuan  dari  UU  No.  23 Tahun  2004  dijelaskan  pada  Bab  II dalam dua Pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4. Penjelasan mengenai asas UU No. 23 Tahun  2004  dipaparkan  dalam  Pasal  3 yang  menyatakan  bahwa  asas  yang digunakan  dalam  UU  ini  adalah:  (a) penghormatan  hak  asasi  manusia,  (b) keadilan  dan  kesetaran  gender,  (c)  non diskriminasi,  (d)  perlindungan  korban. Tujuan  diadakan  dan  disahkannya  UU No. 23 Tahun 2004 tidak lain adalah (1) mencegah  segala  bentuk  kekerasan dalam  rumah  tangga,  (2)  melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (3)  menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga, (4) memelihara keutuhan
rumah  tangga  yang  harmonis  dan sejahtera. Hal ini sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  4  UU  No.  23 Tahun 2004.
Bab  III  UU  No.  23  Tahun  2004 mengatur  tentang  larangan  kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima Pasal yakni Pasal (5) sampai Pasal (9). Larangan kekerasan  yang  diatur  dalam  Pasal  (5) adalah larangan setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual,  (d) penelantaran rumah  tangga.  Sedangkan  Pasal  6 memberikan  penjelasan  tentang  yang dimaksud dengan kekerasan fisik yakni perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7  UU  No.  23  Tahun  2004  yakni mengatur  tentang  apa  yang  dimaksud kekerasan  psikis  yakni  perbuatan  yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada seseorang. Sedangkan Pasal 8 menjelaskan  tentang  apa  saja  yang termasuk  dalam  pemaksaan  seksual dalam rumah tangga. Dan yang terakhir dalam  bab  III  ini  adalah  Pasal  9  yang menjelaskan tentang larangan menelantarkan  orang  dalam  rumah tangga dan larangan membatasi dan atau
melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di dalam atau diluar rumah.
Hak-hak  korban  kekerasan  dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab  IV UU No. 23 Tahun 2004 Pasal  10  yaitu korban  berhak  mendapatkan  :  (a) perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak lainnya, (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c)
penanganan  secara  khusus  berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat proses  pemeriksaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan,  (e)  pelayanan  bimbingan rohani.
Bab  V  UU  No.  23  Tahun  2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah  dan  masyarakat.  Bab  V terdiri  dari  lima  Pasal  yakni  Pasal  11 sampai  Pasal  15.  Pasal  11  mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajian  dalam  upaya  pencegahan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  Pasal 12  mengatur  tentang  hal  yang  harus dilakukan  pemerintah  dalam  upaya pencegahan  kekerasan  dalam  rumah tangga  yakni  pemerintah  merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
menyelenggarakan komunikasi,
mengadakan  sosialisasi  dan  advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan  pelatihan  dan  pendidikan gender, Pasal  13 mengatur tentang tata cara melakukan penyelenggaran pelayanan  terhadap  korban.  Pasal  14 untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 mengatur tentang setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui  wajib  melakukan  upaya sesuai batas kemampuannya.
Bab  VI  UU  No.  23  Tahun  2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab  VI  ini  terdiri  dari  23  Pasal  yakni Pasal  16  sampai  Pasal  38.  Pasal  16 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian  untuk  segera  memberikan perlindungan  sementara  pada  korban dalam waktu satu kali dua puluh empat jam  terhitung  sejak  mengetahui  dan menerima  laporan  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  meminta  surat penetapan  perintah  perlindungan  dari pengadilan,  Pasal  17  menjelaskan dengan  siapa  saja  kepolisian  dapat bekerjasama dalam rangka perlindungan  sementara  yakni  dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan  pendamping  atau  pembimbing rohani,  Pasal  18  menjelaskan  tentang kewajiban  kepolisian  untuk  memberi tahu  korban  tentang  hak-haknya,  Pasal 19  menjelaskan  tentang  kewajiban
kepolisian untuk melakukan penyelidikan  setelah  mengetahui  dan menerima laporan, Pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban
kepolisian  untuk  menjelaskan  kepada korban  tentang  identitas  petugas  dan kewajiban  petugas  untuk  melindungi korban,  Pasal  21  menjelaskan  tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban,  Pasal  22  menjelaskan  tentang tugas  pekerja  sosial  dalam  pelyanan korban,  Pasal  23  menjelaskan  tentang tugas  relawan  pendamping  dalam pelayanan  terhadap  korban,  Pasal  24 tugas pembimbing rohani dalam pelayanan  terhadap  korban,  Pasal  25 menjelaskan tentang kewajiban advokad  dalam  memberikan  pelayanan terhadap korban, Pasal  26 menjelaskan tentang  hak-hak  korban,  Pasal  27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak,  Pasal  28  menjelaskan  tentang kewajiban  ketua  pengadilan  untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan,  Pasal  29  menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan  perlindungan,  Pasal  30 menjelaskan tentang ketentuan
permohonan surat perlindungan korban, Pasal 31 menjelaskan tentang kewenangan pengadilan untuk
mempertimbangkan
permohonan perlindungan,  Pasal  32  menjelaskan tentang masa berlaku perintah perlindungan,  Pasal  33  menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah  permohonan  perlindungan, Pasal  34  menjelaskan  tentang  hak pengadilan  untuk  menambah  kondisi dalam  perintah  perlindungan,  Pasal  35 menjelaskan  tentang  hak  kepolisian untuk menangkap tanpa surat penangkapan bagi yang melanggar surat perlindungan,  Pasal  36  menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap pelaku dengan bukti permulaan  karena  telah  melanggar perintah perlindungan, Pasal 37 menjelaskan tentang laporan
pelanggaran perintah perlindungan harus secara tertulis, Pasal 38
menjelaskan  tentang  tugas  pengadilan untuk memerintahkan membuat pernyataan  tertulis  kepada  pelanggar perintah perlindungan.
Bab  VII  UU  No.  23  Tahun  2004 mengatur  tentang  pemulihan  korban. Dalam  bab  ini  terdiri  dari  lima  Pasal yakni  Pasal  39  sampai  45.  Pasal  39 menjelaskan  tentang  orang-orang  yang dapat  memberikan  pelayanan  guna pemulihan korban, Pasal 40
menjelaskan  tentang  kewajiban  tenaga kesehatan  untuk  memeriksa  korban sesuai dengan standart profesinya, Pasal
41  menjelaskan  tentang  orang-orang yang  dapat  memberikan  pelayanan dapat  memberikan  pelayanan  dalam bentuk  pemberian  konseling,  Pasal  42 menjelaskan tentang hak tenaga kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan pendamping,  dan  pembimbing  rohani untuk bekerjasama dalam rangka
pemulihan korban, Pasal 43
menjelaskan  tentang  ketentuan  upaya pemulihan dan kerja sama diatur dalam peraturan pemerintah.
Bab  VIII  UU  No.  23  Tahun  2004 mengatur  tentang  ketentuan  pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 Pasal yakni Pasal  44  sampai  Pasal  53.  Pasal  44 menjelaskan  tentang  ketentuan  pidana tindak  kekerasan  fisik,  Pasal  45 menjelaskan  tentang  ketentuan  pidana tindak  kekerasan  psikis,  Pasal  46 menjelaskan  tentang  ketentuan  pidana tindak  kekerasan  seksual,  Pasal  47 menjelaskan  tentang  ketentuan  pidana bagi  orang  yang  memaksa  orang  lain menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, Pasal 48 menjelaskan  tentang  ketentuan  pidana bagi orang yang memaksakan hubungan seksual sehingga mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan untuk sembuh,  Pasal  49  menjelaskan  tentang ketentuan  pidana  bagi  orang  yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah  tangganya,  Pasal  50  mengatur
tentang  hak  hakim  untuk  menjatuhkan pidana tambahan, Pasal 51 menjelaskan tentang  tindak  pidana  kekerasan  fisik merupakan  delik  aduan,  Pasal  52 mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis termasuk delik aduan, Pasal 53 menjelaskan tentang kekerasan seksual adalah delik aduan.
Bab  XI  UU  No  23  Tahun  2004 mengatur  tentang  ketentuan  lainlain. Bab ini terditri dari 2 Pasal yakni Pasal 54  dan  55.  Pasal  54  mengatur  tentang tata  cara  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan yakni dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, Pasal  55  menjelaskan  bahwa  saksi korban  saja  sudah  cukup  menjadi barang bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah ( Rinehartuti, 2010: 16-39).
c) Pasal Tentang Tindak
Kekerasan Seksual Dalam UU no.23 tahun 2004 tentang
Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5
menyebutkan;
“Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual, atau
d. Penelantaran  rumah  tangga . (Asa Mandiri, 2008: 56).
Kemudian  dijelaskan  lebih  lanjut dalam Pasal 8 tentang kekerasan seksual, yang berbunyi;
“Kekerasan  seksual  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap    orang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan orang  lain  untuk  tujuan  komersil
dan/atau tujuan tertentu. (Asa mandiri, 2008: 56).
Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal  46,  47  dan  48  tentang  ketentuan pidana  dari  kekerasan  seksual yaitu; Pasal  46:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 8 huruf  a dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  12  (dua  belas) tahun atau denda  paling  banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
Pasal 47:
“Setiap  orang  yang  memaksa  orang yang menetap dalam  rumah tangganya melakukan
hubungan
seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4  (empat)  tahun  dan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus ribu  rupiah)”.
Pasal  48:
” Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka yang  tidak  memberi  harapan  akan
sembuh sama sekali, mengalami gangguan    daya  piker  atau  kejiwaan sekurang-kurangnya  4  (empat)  minggu terus-menerus atau 1  (satu)  tahun  tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam  kandungan,  atau  mengakibatkan tidak  berfungsinya  alat  reproduksi, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  dipidana paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua  puluh  lima  juta  rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (Asa mandiri, 2008: 56).
2. Kekerasan Seksual Suami
Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Islam
Pada  prinsipnya  Islam  melalui  al- Quran dan Hadits memerintahkan suami agar  bergaul  dengan  istri  secara ma‘rûf serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri  yang  tidak  disukainya.  Dalam konteks  ini  relasi  suami  dan  istri  adalah relasi  dua  hati  dan  dua  jiwa  untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan  dari  kekerasan,  menuju peradaban  yang  egaliter.(Huda,  2002: 73).    Namun,  realitas  menunjukkan bahwa  banyak  istri  yang  mengalami kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dilakukan suaminya sendiri.
Untuk  itu  Islam  hadir  ditengah- tengah umat untuk mengatur ataupun tata cara  dalam  menggauli  seorang  istri dengan  patut  atau  ma’ruf, sebagaimana
yang  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  surat An-Nisâ` berikut ini:
ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ ﭡ         ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ    ﭛ  ﭚ ﭢ
ﭨ    ﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ ﭩ ﭬ  ﭫ  ﭪ ﭮ  ﭭ
Artinya: “Hai sekalian manusia,
bertakwalah  kepada  Tuhan-mu yang  telah  menciptakan  kamu dari  seorang  diri,  dan  dari padanya    Allah  menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang  biakkan  laki- laki  dan  perempuan  yang banyak. dan bertakwalah kepada  Allah  yang  dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisâ` ayat 1)
ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ      ﮫ  ﮪ
ﯔ  ﯓ ﯕ
ﯚ   ﯙ  ﯘ    ﯗ    ﯖ
ﯠ      ﯟ  ﯞ  ﯝ      ﯜ  ﯛ ﯡ ﯣ    ﯢ ﯤ
ﯦ    ﯥ ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ
ﯯ
Artinya :  “Hai orang-orang yang
beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai  wanita  dengan jalan  paksa  dan  janganlah kamu  menyusahkan  mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan  pekerjaan  keji  yang nyata.  dan  bergaullah  dengan mereka secara patut. kemudian bila  kamu  tidak  menyukai mereka,  (maka  bersabarlah) karena  mungkin  kamu  tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan  yang  banyak.” (QS. An-Nisâ` ayat 19)
ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ ﭗ  ﭖ  ﭕ ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ  ﭚ  ﭙ    ﭘ ﭟ ﭣ  ﭢ  ﭡ   ﭠ ﭦ    ﭥ    ﭤ ﭧ ﭪ      ﭩ    ﭨ ﭮ    ﭭ    ﭬ    ﭫ ﭯ ﭰ ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ  ﭱ ﭶ ﭷ ﭼ  ﭻ            ﭺ  ﭹ    ﭸ
Artinya: “Kaum  laki-laki  itu  adalah pemimpin  bagi  kaum  wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan  karena  mereka  (laki-laki) telah  menafkahkan  sebagian dari  harta  mereka.  Sebab  itu maka wanita yang saleh, ialah yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara diri ketika suaminya  tidak  ada,  oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu  khawatirkan  nusyuznya, maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur  mereka,  dan  pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,  maka  janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya  Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar.” (QS.
An Nisâ ayat 34)
Dalam ayat ini al-Qur’an mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan  dengan  istri  bukan  sekadar tidak  menyakiti  perasaannya,  tetapi  juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini ada ulama’  yang  memahami  ungkapan  ayat “ wa  ‘asyiru  hunna  bi  al-ma’ruf ”  dalam arti  perintah  untuk  berbuat  baik  kepada istri  yang  dicintai  maupun  tidak  ketika akan menggauli istrinya.
Selain  ayat-ayat  dari  al-Quran  juga disebutkan dalam hadis-hadis dari Rasulullah SAW sebagai berikut:
اَنَثَ دَح
ْن َع  َةَنا َوَع  وُبَأ  اَنَثَ دَح ٌدَ د َ سُم
َة َر ْي َ رُه  ِبَِأ ْن َع  ٍم ِزاَح  ِبَِأ ْن َع  ِش َم ْعَ ْ لْا ُ َ لّلا  َ لّ َص ِ َ لّلا ُلوُس َر  َلاَق  َلاَق ُه ْن َع ُ َ لّلا  َ ي ِض َر َلَِإ  ُهَتَأ َر ْما  ُل ُج َ رلا  ا َعَد  اَذِإ  َمَ ل َس َو  ِه
ْيَلَع َناَب ْ ض َغ  َتاَبَف ْت َبَأَف  ِه ِشا َ رِف َ ْت َنَعَل  اَ ْيَْلَع ا وُبَأ َو ُةَب ْع ُش  ُهَعَباَت  َحِب ْص ُت  ىَ تَح  ُةَكِئ َلََم ْ لا ِش َم ْعَ ْ لْا ْن َع َةَي ِواَعُم وُبَأ َو َدُواَد ُن ْبا َو َة َز ْ َحَ
Artinya: “ Telah  bercerita  kepada  kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari
Abu Hurairah radliallahu
'anhu berkata, Rasulullah
shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak  istrinya  ke  tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui  malam  itu  dalam
keadaan marah, maka malaikat  melaknat  istrinya  itu hingga  shubuh".  Hadits  ini diikuti pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah,  Ibnu  Daud  dan  Abu Mu'awiyah  dari  Al  A'masy. (Shahih Bukhari Hadis No. 2998)
َةَداَتَق ْن َع ُةَب ْع ُش اَنَثَ دَح َةَ َعَ ْ َعَ ُن ْب ُدَ مَحُم اَنَثَ دَح ِبَِأ ْن َع  َة َرا َرُز ْن َع َ لّ َص  ُ يِبَ نلا  َلاَق  َلاَق َةَر ْي َ رُه ًة َ ر ِجا َهُم  ُةَأ ْرَم ْ لا  ْتَتاَب  اَذِإ  َمَ ل َس َو  ِه ْيَلَع  ُ َ لّلا َ ع ِج ْرَت ىَ تَح ُةَكِئ َلََم ْ لا اَ ْت َنَعَل ا َه ِج ْو َز  َشا َرِف Artinya: “ Telah  menceritakan  kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah
Telah  menceritakan  kepada kami  Syu'bah  dari  Qatadah dari Zurarah dari Abu
Hurairah  ia  berkata;  Nabi shallallahu  'alaihi  wasallam bersabdda:  "Apabila  seorang wanita  bermalam  sementara ia  tidak  memenuhi  ajakan suaminya  di  tempat  tidur, maka  Malaikat  melaknatnya hingga  pagi. (Shahih  Bukhari Hadis No. 4795)
ُن ْبا َو  َةَداَتَق ْن َع  ُةَب ْع ُش  اَنَ َبَ ْ خَأ  ُدي ِزَي اَنَثَ دَح ْن َع  َةَداَتَق  ُت ْعِ َسَ  َلاَق  ُةَب ْع ُش  اَنَثَ دَح  ٍرَف ْع َج َ لّ َص  ِ يِبَ نلا ْن َع َة َ رْي َ رُه  ِبَِأ ْن َع  َفَ ْوَأ ِنْب َة َ را َ رُز اَذِإ  َلاَق  َمَ ل َس َو ِه ْيَلَع ُ َ لّلا ًة َ ر ِجاَه ُةَأ ْرَم ْ لا  ْتَتاَب َلاَق  ُةَكِئ َلََم ْ لا  اَ ُنَُع ْ لَت ْت َتاَب  ا َه ِج ْو َز  َشا َرِف َ ع ِج ْرَت ىَ تَح  ٍرَف ْع َج ُن ْبا
Artinya: “ Telah  menceritakan  kepada kami Yazid telah mengkabarkan  kepada  kami Syu'bah  dari  Qotadah  dan Ibnu Ja'far. Telah menceritakan  kepada  kami Syu'bah,  dia  berkata:  aku
mendengar  dari  Zurarah  bin aufa  dari  Abu  Hurairah  dari
Nabi  Shallallahu  'alaihi  wa
Salam, beliau bersabda: "Jika seorang  wanita  bermalam dengan menjauhi ranjang suaminya,  maka  ia  telah bermalam sed ang para malaikat  melaknatnya."  Ibnu Ja'far  berkata;  sehingga  ia kembali. (Musnad Ahmad, Hadis No. 7159)
Imam  Ibn  Hazm  (384-456  H/993- 1064  M)  mengatakan,  suami  wajib mengumpuli istrinya sekurang- kurangnya  satu  kali  setiap  bulan,  jika  ia mampu.  Kalau  tidak,  maka  berarti  ia durhaka  terhadap  Allah.  Kebanyakan ulama  sependapat  dengan  Ibn  Ḥazm tentang  kewajiban  suami  menggauli istrinya jika ia tidak ada halangan. (Sabiq, Tt:  109).  Selaras  dengan  hal  ini
Muḥammad Quṭub (1919-1965)
mengatakan,  “Naluri  seksual  sama
tingginya dengan naluri untuk mendapatkan  parfum  terbaik  di  dunia.” (Quthb,  2001:  321).    Maksudnya,  hasrat biologis atau seks merupakan kebutuhan manusia, laki-laki dan perempuan.
Al-Qur’an memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi  fitrah  dan  naluri  seksual secara  proposional.(al-Qardawi,  2000: 277).  Hubungan  biologis  antara  suami istri  merupakan  masalah  sensitif  dan mempunyai  dampak  tersendiri  dalam kehidupan  rumah  tangga.  Tidak  adanya
perhatian  terhadap  masalah  ini  dapat mengeruhkan  kehidupan  rumah  tangga dan  menganggu  keharmonisan,  bahkan dapat  menghancurkan  bahtera  rumah tangga (al-Qardawi, 2000: 277). Timbulnya  konflik  dalam  rumah  tangga erat  kaitannya  dengan  sikap  istri  yang dianggap  sebagai  pembangkangan  istri kepada suami ataupun sebaliknya.  Sikap itu dalam term fikih biasa disebut nusyu ( nusyûz). Dalam kaitan ini konsep nusyu perlu  ditelaah  karena  kadang-kadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri.
Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman bahwa nusyu merupakan  sikap  pembangkangan  atau ketidaktaatan  istri  terhadap  suaminya. Sedangkan  pada  suami  tidak  ada  nusyu , sehingga  suami  tidak  haram  melakukan tindakantindakan  yang  tidak  disenangi istrinya karena agama tidak mempermasalahkannya.(Yasid, 2005:
333). Padahal nusyuz yang secara bahasa berarti  durhaka  ( al-ishyan )  itu,  dalam terminologi  syarak,  memiliki  banyak maknanya.  Menurut  Ibn  Manẓur  (630- 711  H),  nusyuz  adalah  rasa  kebencian masing-masing  suami  dan  istri  terhadap pasangannya  (Ibn  Mandzur,  1990:  418). Istri timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci kepada  istri.  Jadi,  nusyuz  tidak  berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada nusyu . Jelasnya,  nusyuz  itu  ada  dua  macam,
yaitu: nusyu yang dilakukan istri terhadap suami  dan  nusyu  yang  dilakukan  suami terhadap  istrinya)Ibn  Qudamah,  1918: 94). Demikian pula, Wahbah al-Zuhayli, guru  besar  ilmu  fikih  dan  usul  fikih, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya.
Dari  semua  penjelasan  diatas memang  seorang  istri  harus  taat  (patuh) terhadap suami, namun seorang istri juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh seorang  suami.  seperti  yang  dijelaskan dalam hadits tirmidzi
َناَم ْيَلُس ُنْب ُةَدْبَع اَنَثَ دَح  ٍبْي َ رُك وُبَأ اَنَثَ دَح َ مَحُم ْن َع
ْن َع َةَمَل َس وُبَأ اَنَثَ دَح و ٍر ْم َع  ِن ْب  ِد
ِهْيَل َع ُ َ لّلا  َ لّ َص ِ َ لّلا ُلوُس َر َلاَق َلاَق َةَر ْي َ رُه  ِبَِأ
ْمُ ُنُ َس ْحَأ  اًنا َميِإ  َينِنِم ْؤ ُم ْ لا  ُل َم ْ كَأ َ مَ ل َس َو َلاَق اًقُلُخ  ْمِ ِئِا َسِنِل ْمُك ُراَيِخ ْمُك ُراَيِخ َو ا ًقُلُخ َع ْن َع باَب ْ لا  ِفِ َو وُبَأ  َلاَق  ٍساَ بَع  ِن ْبا َو  َة َشِئا ٌثي ِدَح  اَذَه  َة َر ْي َ رُه  ِبَِأ  ُثيِدَح  ى َسيِع ٌحيِح َص ٌن َ سَح
Artinya: “ Telah  menceritakan  kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan  kepada  kami 'Abdah  bin  Sulaiman  dari Muhammad  bin  'Amr,  telah menceritakan  kepada  kami Abu Salamah dari Abu Hurairah  berkata;  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  "Orang  mukmin yang paling sempurna imannya  adalah  yang  paling baik  akhlaknya.  Sebaik-baik
kalian adalah yang paling baik terhadap  para  istrinya."  Abu
Isa  berkata;  "Hadits  semakna diriwayatkan  dari  Aisyah  dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan;  "Hadits  Abu Hurairah  merupakan  hadits hasan  sahih." (Sunan  Tirmidzi Hadis No. 1082)
Beberapa contoh perbuatan
penyimpangan  seksual  yang  dilarang menurut syar’i yaitu sebagai berikut:
a. Besetubuh di dubur
Islam melarang terjadinya persetubuhan  melalui  dubur.  Sebab dubur  adalah  tempat  yang  kotor  dan membahayakan.  Menyetubuhi  istri pada  dubur  dapat dipersamakan dengan liwaṭ ( anal seks /sodomi). Oleh karena  itu,  sudah  seharusnya  agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia  itu  sendiri.  Sebagaimana larangan  tersebut  dilarang  oleh  Allah Swt dalam firmannya yang menceritakan  tentang  perilaku  kaum nabi Luth As:
ﮭ   ﮬ   ﮫ  ﮪ   ﮩ  ﮨ ﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ  ﮯ        ﮮ

## ﯖ  ﯕ
Artinya: “Sesungguhnya kalian melakukan  perbuatan  keji
yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun  sebelum  kalian
di  alam  ini.” (Q.S.  Al- ‘Ankabût: 28)
b. Bersetubuh dimasa haid dan nifas
Haid  adalah  darah  yang  keluar dari  rahim  dinding  seorang  wanita apabila  telah  menginjak  masa baligh .
Haid  ini  dijalani  oleh  seorang  wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu  hari satu  malam  dan paling lama lima  belas  hari.  Sedangkan,  yang normal  adalah  enam  atau  tujuh  hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:  Wanita  yang  baru  menjalani haid,  wanita  yang  telah  terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihaḍah.
Sedangkan,  nifas  adalah  darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak.  Ia  juga  merupakan  darah  haid yang tertahan karena proses kehamilan.  Takaran  maksimal  bagi keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh  hari.  Seorang  istri  tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari  menjalani  masa  haid  atau nifasnya,  sebagaimana  firman  Allah Swt:
ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ   ﯡ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ ﯱ ﯷ    ﯶ    ﯵ    ﯴ        ﯳ    ﯲ

## ﯼ      ﯻ    ﯺ    ﯹ    ﯸ
ﯿ  ﯾ  ﯽ ﰀ ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ
Artinya: “Katakanlah: “Haid itu adalah  kotoran  (najis).”  Oleh sebab  itu  hendaklah  kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu  haid;  dan  janganlah kamu mendekati mereka
sebelum  mereka  suci.  Apabila mereka telah suci, maka campurilah  mereka  itu  di tempat  yang  diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang  yang  taubat  dan menyukai  orang-orang  yang menyucikan  diri.” (Q.S.  Al- Baqarah: 222-223)
Berhubungan  seks  tatkala  haid atau  nifas  selain  dilarang  menurut syariat  juga  terlarang  menurut  medis. Saat  perempuan menstruasi , serviks (leher  rahim)  terbuka  dan  saluran  air seni  seolah  ikut  membuka  yang menyebabkan  vagina  mudah  lecet. Kondisi  ini  memperbesar  peluang masuknya  tamu  tak  diundang  yaitu virus  dan  bakteri.  Bila  berhubungan seks tatkala normal saja sang tamu tak diundang  itu  suka nyelonong ,  apalagi ketika  sedang  haid.  Virus  dan  bakteri akan lebih mudah masuk dan bereaksi negatif terhadap vagina.
c. Sek Sadistik (Kasar) Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan
penderitaan,  kesakitan,  dan  hukuman.
Pelaku biasanya
mendapatkan kepuasan  seks  serta  orgasme  dengan menyiksa  pasangannya  secara  fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman.  Beberapa  faktor  yang mampu  menyebabkan  hal  ini  adalah pendidikan  yang  salah  tentang  seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam  membara,  atau  kepribadian yang psikopatis.
Secara  syariat,  berlaku  sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal  ini  menyalahi  konsep  bergaul dengan  baik  ( mu’âsyarah  bi  al- ma’rûf )  sebagaimana  telah  dijelaskan dalam al-Quran:
ﯣ  ﯢ ﯤ
Artinya: “…dan bergaullah dengan mereka  secara  patut.” (QS. An-Nisâ` ayat 19)
Walaupun larangan tersebut tidak secara eksplisit
langsung menyinggung masalah hubungan seksual  dengan  cara  seks  sadistik tersebut. Namun, Islam telah mewanti- wantinya  melalui  kewajiban  suami istri  untuk  bergaul  dengan  cara  yang ma’ruf dan larangan menzalimi orang lain.  Termasuk  apapun  yang  menjadi latar  belakang  dan  juga  tujuan melakukan  kekerasan  seksual,  tetap
saja  itu  merupakan  perbuatan  zalim yang diharamkan dalam Islam.

## C. Simpulan
Pemaksaan  seksual  yang  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana  yang  diakomodir  oleh  UU No.  23 tahun  2004. Adapun sanksi bagi setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 , (Pasal 5 jo pasal 8 jo pasal 46 jo pasal 47 jo  pasal  48),  disahkanya  undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah  dalam  upaya  pencegahan segala  bentuk  kejahatan  atau  kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sehingga  tercipta  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Adapun ancaman  pidana  atau  denda  bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Dalam  pandangan  hukum  pidana  Islam tidak  pernah  melegitimasi  segala  bentuk kekerasan  seksual  karena  tidak  sejalan dengan  asas  mu’asarah  bil  ma’ruf  . Walaupun ada hadis yang mengungkapkan Malaikat akan melaknat ketika  istri  menolak  ajakan  suami  untuk berjima`  kata  melaknat  mengandung
unsur  ancaman  bagi  seorang  istri  yang dalam  keadaan  sehat  dan  tidak  sedang berhalangan  seperti  haid,  nifas  atau lainnya  yang  secara  syariat  di  larang untuk  berhubunngan  suami  istri.  Dalam hukum  pidana  islam  pelaku  kekerasan seksual  suami  terhadap  istri  bisa  di hukum  dengan  jarimah ta’zir :  ciri
hukumannya  tidak  tertentu  dan  tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan  oleh syara’ dan  ada  minimal dan  maksimal  Penentuan  hukuman tersebut  adalah  hak  penguasa  ( ulil amri /hakim.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ciciek,  Farha.  1999. Ikhtiar  Mengatasi Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.
Jakarta: The Asia Foundation.
Hasbianto,  Elli  N.  1999. Kekerasan dalam  Rumah  Tangga:  Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi . Dalam
Syafiq  Hasyim. Menakar  Harga Perempuan. Bandung: Mizan
Huda,  Nurul  S.A.  2002. Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Fajar
Pustaka Baru
Ibn Manẓur. 1990. Lisan  al-‘Arab. Juz V. Bayrut: Dar al-Fikr
Ibn  Qudamah,  Muwafiq  al-Dỉn  al- Maqdisi. 1918. al-Kafī fi alFiqh ‘Ala Madhhab  Imam  al-Mubajjil  Aḥmad ibn Ḥanbal .  Juz. III. al-Qahirah: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah
Lidwa  Pusaka.  Tt. Ensiklopedi  Kitab  9 Imam Hadis . i-Software.
Muslim,  Abi  al-Husain  Ibn  Hajjaj  al- Naysaburi.  1992. Shahih  Muslim . Juz.1, Beirut: Dar al-Fikr.
Pusat  Kajian  Wanita  Dan  Gender  UI. 2004. Hak Asasi Perempuan: Intsrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender .
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
al-Qarḍawi,  Yusuf.    2000. Al-Ḥalal  wa al-Ḥaram  fi  al-Islam .  Terj.  Wahid
Ahmadi. Halal  Haram  dalam  Islam . cet. II.  Surakarta: Era Intermedia ___________. 1999. Fatwa Mu‘aṣirah .
Terj. As’adYasin. Fatwa-Fatwa
Kontemporer . Jilid I. Jakarta:
GemaInsani Press Quṭub,  Muḥammad.  2001. Islam  the Misunderstood Religion . Terj.
Fungky Kusnadi Timur. Islam Agama Pembebas .  Cet.  II.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Redaksi  Penerbit  Asa  Mandiri.  2008. UU no 39 tahun 1999 tentang HAM,
UU no.23  tahun  2004  tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .  Jakarta:
Asa mandiri
Rinehartuti,  Evi.  Dkk.  2010. Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Yogyakarta: Bening
Sabiq,  Sayyid.  Tt. Fiqh  as-Sunnah .  Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas
Soeroso, Moerti Hardiarti. 2010. Kekerasan  dalam  Rumah  Tanggga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika
Soetami,  Siti.  2001. Pengantar  Tata Hukum  Indonesia. Bandung:  Refika
Aditama
Utama, Kesindo. 2006. Undang- Undangn  Nomor  12  Tahun  2006
tentang  Kewarganegaraan  RI  & Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan . Surabaya:
Kesindo Utama
Yasid,  Abu  (ed.).  2005. Fiqh  Realitas: Respon  Ma’had  Aly  Terhadap Wacana  Hukum  Islam  Kontemporer . Yogyakarta: Pustaka Pelajar