Volume X, No. 1, Tahun 2022 e-ISSN : 2715 - 7016

## Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Di Indonesia Sebuah Studi Literatur

## Corresponding Author
Nama Penulis : Beatrix Yunarti Manehat E-mail : manehatbeatrix@gmail.com

## Abstrak
Kontribusi  UMKM  pada  pertumbuhan  ekonomi  nasional  terkategori  signifikan.  Untuk  itu, IAI mengeluarkan SAK EMKM sebagai standar akuntansi keuangan yang khusus untuk UMKM agar para pelaku UMKM terbantu dalam kinerja keuangannya. SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam peningkatan literasi keuangan, memperingkas pelaporan keuangan, serta meningkatkan  kredibilitas  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  yang  akuntabel  dan  komprehensif sebagaimana yang telah  diatur standarnya dalam SAK EMKM akan lebih cepat menarik kepercayaan pemodal  yang  dapat  mendukung  kemajuan  UMKM.    Dengan  demikian  penelitian  ini  ditujukan untuk  melihat  gambaran  pemberlakuan  SAK  EMKM  pada  sektor  UMKM  di  Indonesia. Pertanyaannya  adalah  sudahkah  UMKM  menggunakan  SAK  EMKM  dalam  kegiatan  akuntansi  di usahanya.  Penelitian  menggunakan  metode  kajian  kepustakaan  (library  research.  Metode  ini mengarhakan  peneliti  untuk  mencari,  menemukan  dan  menganalisi  data    dari    buku,  jurnal  dan literatur  lain  terkait  topik  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas  UMKM  di berbagai  daerah  di  Indonesia  belum  menerapkan  SAK  EMKM.  Berdasarkan  telaah  literatur,  tidak hanya  UMKM  di  bagian  timur  Indonesia,  tetapi  UMKM  yang  terletak  di    Indonesia  Barat  maupun Indonesia Tengah banyak yang belum menerapkan SAK-EMKM. Umumnya, alasan utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Kata kunci – Penerapan, SAK EMKM, UMKM

## Abstract
The contribution of MSMEs to national economic growth is categorized as significant. For this reason, IAI has issued SAK EMKM as a financial accounting standard specifically for MSMEs so that MSME actors are assisted in their financial performance. SAK EMKM is expected to assist MSME actors in increasing financial literacy,  simplifying  financial  reporting,  and  increasing  the  credibility  of  financial  reports.  Accountable  and comprehensive financial reports as standardized in SAK EMKM will more quickly attract investors' trust who can support the progress of MSMEs. Thus, this research is intended to see an overview of the implementation of SAK EMKM in the MSME sector in Indonesia. The question is have SMEs used SAK EMKM in accounting activities  in  their  business. The  research  uses  a  library  research  method. This  method  directs  the  researcher  to seek,  find  and  analyze  data  from  books,  journals  and  other  literature  related  to  the  research  topic. The  results show that the majority of MSMEs in various regions in Indonesia have not implemented SAK EMKM. Based on the literature review, not only MSMEs in eastern Indonesia, but many MSMEs located in West and Central Indonesia  have  not  implemented  SAK-EMKM.  Generally,  the  main  reason  is  the  low  quality  of  human resources.
Keywords - Application, SAK EMKM, MSME

## Beatrix Yunarti Manehat
1 , Fulgensius Oswin Sanda 2
1,2, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo

## PENDAHULUAN
Pada Triwulan ke II tahun 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Selama  enam  belas  tahun  belakangan,  angka  ini  merupakan  angka  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi di  Indonesia.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  mencatatkan  nilai  yang  baik  selama  triwulan terakhir  di  saat  krisis  terjadi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  ini  bahkan  terjadi  saat  terdapat peningkatan kasus covid-19 di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas tentu tidak lepas dari peranan para pelaku bisnis, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tak bisa dipungkiri UMKM menjadi  pilar  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  UMKM  dengan  jumlah  64,2  juta mampu menyumbangkan kontribusi 61,07 % pada PDB yang jika dirupiahkan memiliki nilai sebesar 8.573,89 triliun rupiah.
Selanjutnya,  terdapat  peningkatan  kontribusi  UMKM  sebanyak  22,9%  pada  PDB  atas  dasar harga  konstan.  Jika  dirupiahkan  22,9%  ini  berarti  mengalami  peningkatan  5.721,1  triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di sisi lain, kontribusi UMKM pada PDB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan 5,7% yang jika dirupiahkan setara dengan Rp 9.580,8 triliun rupiah (Dwi Hadya Jayani, 2021).  Dibandingkan jenis usaha lainnya di Indonesia, UMKM mempekerjakan 97 % tenaga kerja. Angka 97 % ini setara dengan 119,6 juta yang berarti terdapat 119,6 juta orang yang bekerja  sebagai  tenaga  kerja  di  UMKM  Indonesia.  Rincian  119,6  juta  di  atas  adalah  63,4  juta merupakan  tenaga  kerja  di  Usaha  Mikro  (UMi),  783,1  ribu  merupakan  pekerja  di  Usaha  Kecil  serta terdapat 60,7 ribu orang yang menjadi tenaga kerja Usaha Menengah (UM).  Penyerapan tenaga kerja di  kelompok  UMKM  ini  terus  meningkat  sejak  tahun  2018  dengan  presentasi  2,21%.    Sedangkan Usaha Besar (UB) hanya mampu menyerap 3,6 juta pekerja dan jumlah UB di Indonesipun tergolong kecil  yakni  5,5  %  yang  berarti  menempati  posisi  0,01  %  dari  keseluruhan  usaha  yang  ada  di Indonesia.
Selain  berkontribusi  dari  segi  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  juga  berkontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  dengan  menyumbangkan  investasi  yang  besar.  Adapun  investor  yang menyumbangkan  dananya  di  UMKM  mencapai  presentase  60,4%  dari  keseluruhan  investasi  yang ada di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Di era teknologi  ini,  UMKM  juga  mulai  berkontrbusi  dari  segi  digital.  Terdapat  4,8  juta  UMKM  di  bulan maret 2021 yang telah mendaftarkan diri dalam program go digital Bangga Buatan Indonesia. Jumlah ini sudah melebihi target pemerintah untuk UMKM digital yakni 2 juta UMKM.
Data  dan  fakta  di  atas  menunjukkan  besarnya  kontribusi  UMKM  bagi  perekonomian Indonesia. Namun, apakah pelaku UMKM sudah menerapkan SAK UMKM untuk menunjang kinerja keuangannya? Jika tidak diterapkan maka para pelaku UMKM akan sulit berkembang. Pengambilan keputusan  di  UMKM  akan  kurang  terarah  mengingat  laporan  keuangan  merupakan  kunci  dalam pengambilan  keputusan  usaha.  Pelaku  UMKM  di  NTT  misalnya  disarankan  untuk  bergabung  ke koperasi  karena  UMKM  di  NTT  masih  mengalami  kesulitan  dalam  modal  pemasaran  serta  masih terkendala dalam sumber daya manusia (Menteri Koperasi dan UKM, 2021).
Di  sisi  lain  UMKM  juga  masih  mengalami  kelemahan  dalam  sistem  keuangan  khususnya dalam proses pencatatan. SAK EMKM terbitan IAI yang ditujukan untuk membantu UMKM dalam perbaikan  siklus  akuntansinya  justru  mengalami  berbagai  kendala  dalam  pengaplikasiannya.  Para
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
pelaku UMKM di NTT misalnya, masih mengalami kesulitan dalam hal penerapan akuntansi sesuai dengan  SAK  EMKM  pada  proses  akuntansi  di  dalam  usahanya.  Kesulitan  ini  tentu  akan  membuat UMKM  tidak mengetahui dengan pasti jumlah aset, hutang hingga modal yang dimiliki. Di sisi lain, UMKM  akan  kesulitan  mendapatkan  pinjaman  dari  para  pemodal  saat  mereka  tidak  memiliki laporan keuangan yang komprehensif dan terstandar. Dengan demikian, studi literatur ini dilakukan untuk memotret bagaimana penerapan SAK EMKM di Indonesia mengingat SAK EMKM merupakan pedoman  untuk  melakukan  penilaian  pada  kinerja  keuangan,  proses  pengambilan  keputusan  serta keberlanjutan UMKM di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## UMKM
UU No. 20 Tahun 2008 mengatur jaminan serta keadilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan  utamanya  adalah  agar  UMKM  lebih bebas  dan  kreatif dalam  meningkatkan  kualitas,  peran, potensi  hingga  kontribusi  baik  pada  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  pendapatan  dan kesehjateraan  rakyat.  UU  No  20  Tahun  2008  ini  juga  merupakan  sarana  untuk  mempermudah UMKM dalam membuka lapangan kerja serta meniadakan kemiskinan di Indonesia.
UMKM  perlu  dijamin keamanan  usahanya  karena  jumlah  UMKM  meningkat  dari  tahun ke tahun.  Ini  juga  berarti  kontribusi  UMKM  pada  pertumbuhkan  ekonomi  Indonesia  turut  meningkat dari tahun ke tahun. Berikut rekapan perkembangan UMKM dan kontribusinya di Indonesia:
Tabel 1. Rekapan perkembangan UMKM dan Kontribusinya di Indonesia Tahun Jumlah UMKM Kontribusi UMKM  dalam penyerapan tenaga kerja/tahun 2012 52.206.444 unit UMKM 14,70% pertahun 2013 56.534.592 unit UMKM 14,70% pertahun 2014 57.895.721 unit UMKM 14,70% pertahun 2015 59.262.772 unit UMKM 14,70% pertahun 2016 61.651.177 unit UMKM 14,70% pertahun 2017 62.922.617 unit UMKM 14,70% pertahun
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM
Dari  uraian  tabel di  atas dapat  dipahami  bahwa  UMKM  berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  dengan  baik.  UMKM  dapat  diandalkan  sebagai  senjata  untuk  pertumbuhan  ekonomi  di level lokal nasional saat terjadi krisis maupun pandemi. Dengan kontribusi yang besar ini keamanan dan pertumbuhan UMKM harus dilindungi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008.

## SAK EMKM
Kemajuan    UMKM  turut  didukung  oleh  sehatnya  keuangan  UMKM.  Sehat  atau  tidaknya keuangan  UMKM  dapat  tercermin  dari  laporan  keuangan  UMKM  tersebut.  Untuk  memastikan laporan  keuangan  UMKM  mampu  memberikan  infomasi  untuk  pengambilan  keputusan  di  level internal  dan  eksternal,  UMKM  wajib  menggunakan  standar  pembuatan  laporan  keuangan  khusus UMKM yang disebut SAK EMKM.
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
Pembuatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk jenis usaha UMKM ditujukan untuk memudahkan UMKM dalam pencatatan keuangannya. Dalam laporan keuangan terstandar tersebut, UMKM  dapat  mengakui,  mengukur  dan  menyajikan  semua  informasi  akuntansi  yang  dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Dalam SAK EMKM telah diatur dengan jelas  jenis  laporan  keuangan  yang  harus  dibuat  UMKM  misalnya  laporan  laba  rugi,  laporan perubahan  modal  danlaporan  posisi  keuangan.  Dengan  penyusunan  yang  tersatandar  SAK  EMKM tersebut, UMKM juga mudah melakukan  perhitungan pajak dan dengan mudah pula mendapatkan kredit  dari  bank  mengingat  salah  satu  syarat  utama  untuk  pengajuan  kredit  di  bank  adalah kemampuan  membayar  kredit  yang  salah  satu  indikatornya  tercermin  dari  laporan  keuangan  yang tersandar  SAK EMKM.  Di  sisi lain,  penyusunan  laporan  keuangan  menggunakan  SAK  EMKM  lebh memudahkan pelaku UMKM karena lebih sederhana (Pertama dan Sutapa, 2020).

## METODE
Kajian  kepustaakaan  ( library  research )  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini.  Metode  ini  memfokuskan  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  terkait  objek  penelitian dalam   dua  kurun waktu  yakni  masa  lalu  dan  saat  ini.  Metode  penelitian  ini  mengarahkan  peneliti untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  macam  literatur  relevan  seperti  buku,  referensi,  majalah, catatan  hingga  penelitian  terdahulu  yang  sesuai  dengan  objek  penelitian.  Data  yang  telah dikumpulkan  dari  berbagai  literature  terpercaya  tersebut  kemudian  akan  membawa  peneliti menemukan jawaban dari penelitian (Yaniawati, 2020).
Adapun  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  mencari,  mengumpulkan,  mempelajari,  hingga menganalisis data penerapan SAK EMKM pada UMKM di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui  3  tahap  yakni; editing , organizing dan finding (Sugiyono,  2012).  Selanjutnya  analisis  data dilakukan dengan tahapan: Deduktif, Induktif, Interpretatif, Komparatif dan Historis (Indrawan dan Yaniawati, 2014).

## PEMBAHASAN
Secara  umum,  SAK  EMKM  masih  menjadi  masalah  bagi  sebagian  UMKM  di  Indonesia. Walaupun sudah ada UMKM yang menerapkan SAK EMKM namun masih banyak pula UMKM di berbagai  daerah  di  Indonesia  yang  belum  menerapkannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  jabaran beberapa  hasil  penelitian  berikut  yang  peneliti  rangkum  dalam  pembagian  di  beberapa  daerah  di Indonesia.

## Potret Penerapan SAK EMKM di UMKM Wilayah Jabodetabek
UMKM  berkembang  dengan  baik  di  Kota  Tangerang.  Dalam  wawancaranya  di  laman umkm.tangerangkota.go.id  (2020)  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kota  Tangerang, mengungkapkan  bahwa  UMKM  menjadi  kekuatan  ekonomi  masyarakat  dan  pertumbuhan  UMKM di Kota Tangerang tercatat baik. Pertumbuhan UMKM yang baik di Tangerang ini, nampaknya tidak didukung oleh pencatatan keuangan yang baik pula. Hal ini tergambar dalam hasil penelitian Putra (2018)  yang  menyatakan  bahwa  mayoritas  UMKM  di  Kota  Tangerang  dengan  presentase  80,4% belum  menerapkan  pencatatan,  pengukuran  dan  penyajian  laporan  keuangan  yang  bersesuaian dengan  standar  SAK  EMKM.  Adapun  belum  diaplikasikannya  SAK  EMKM  ini  disebabkan  oleh rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  serta  latar  belakang  pendidikan  pelaku
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
UMKM  yang  dinilai  kurang  sesuai  dengan  bidang  akuntansi  sehingga  menyulitkan  untuk menerapkan  SAK  EMKM.  Ada  pula  pelaku  UMKM  yang  mengakui  bahwa  mereka  bahkan  belum mendapatkan  informasi  tentang  penerapan  SAK  EMKM  dalam  pencatatan  dan  pembukuan keuangan  UMKM  padahal  SAK  EMKM  telah  resmi  diberlakukan  IAI  sejak  tanggal  1  januari  2018. Kekurangan  informasi  dari  pelaku  UMKM  turut  bersumbangsih  pada  belum  diterapkannya  SAK EMKM di Kota Tangerang (UMKM (Irawati, dkk, 2020).
Selain di  Kota  Tangerang,  pertumbuhan  UMKM  di  Kota  Depok  juga  terbilang  subur. Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Depok  mencatat  terdapat  kurang  lebih  150.000  pelaku  UMKM  di  Kota Depok.  Namun,  jumlah  pelaku  UMKM  yang  besar  ini  ternyata  masih  kesulitan  dalam  menyusun laporan  keuangan  yang  bersesuaian  dengan  standar  SAK  EMKM.  Bahkan  ada  pula  UMKM  yang belum memiliki laporan keuangan. Transaksi bisnis para pelaku UMKM ini belum tergambar dengan baik  dalam  laporan  keuangan  berstandar  SAK  EMKM  karena  kurangnya  pengetahuan  dan keterampilan  pelaku  UMKM  tentang  SAK  EMKM  (Arieftiara,  Putra,  Masripah:  2019).  Dampaknya pelaku UMKM tidak dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran serta kesulitan untuk mencari tambahan  modal  mengingat  laporan  keuangan  adalah  alat komunikasi  utama  antara  pihak  internal dan eksternal yang dapat membantu dalam pengembangan usaha.
Penelitian  Hanifat  dan  Leo  (2019)  juga  menemukan  fakta  bahwa  SAK  EMKM  umumnya hanya diterapkan pada pencatatan keuangan usaha menengah di Kota Depok, sedangkan kelompok usaha  kecil  dan  mikro  belum  menerapkannya.  Kurangnya  pendampingan  hingga  edukasi  terkait SAK  EMKM  dari  pembuat  standar  kepada  para  pelaku  usaha  membuat  pengetahuan  akan  SAK EMKM    minim  dan  berdampak  pada  tidak  diterapkannya  SAK  EMKM. ASEAN  Federation  of Accountants (2018)  juga  mendukung  fakta  tersebut  bahwa  akuntan  profesional  di  Indonesia  belum secara maksimal memberikan pendampingan kepada UMKM terkait pelaporan keuangan itu sendiri. Pemerintah  juga  dinilai  lebih  berfokus  pada  penerimaan  pajak  hingga  mengesampingkan  edukasi berkelanjutan tentang SAK EMKM pada para pelaku UMKM.
Praktik  yang  sama  terlihat  pada  UMKM  MAWAR  di  Jakarta  Timur.  Pemilik  UMKM menyatakan  bahwa  mereka  belum  mendapatkan  sosialisasi  dari  pemerintah  terkait  SAK  EMKM. Pencatatan  keuangan  UMKM  ini  dilakukan  dengan  sangat  sederhana  dan  masih  manual,  yang dicatat  hanyalah  pemasukan  dan  pengeluaran  yang  terjadi  di  UMKM  tersebut  (Adila,  Ulupui  dan Utaminingtyas,  2021).  Pencatatan  ini  jelas  tidak  bersesuain  dengan  SAK  EMKM  mengingat  SAK EMKM  menyarankan  pelaku  usaha  untuk  membuat  Laporan  Posisi  Keuangan,  Laporan  Laba  Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Di  sisi  lain,  mayoritas  pelaku  UMK  setuju  untuk  menerapkan  SAK  EMKM  jika  mereka memiliki  pengetahuan  yang  cukup,  pendampingan  berkala  serta  siosialisai  dari  pihak  pembuat standar (Rusmanah dan Adrianto, 2021).

## Potret Penerapan SAK EMKM di UMKM wilayah Jawa dan Yogyakarta
Widiastoeti  dan  Sari  (2020)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  sebagian  UMKM  di Kota Surabaya terpotret mengalami kendala dalam menerapkan SAK EMKM dengan alasan kecilnya ruang  lingkup,    rendahnya  tingkat  kompetensi  dan  keterbatasan  dalam  sumber  daya  manusia. Dengan  keterbatasan  tersebut,    proses  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan di  UMKM  masih  secara
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
sederhana yang juga berarti belum sesuai dengan SAK EMKM. Sesuai SAK EMKM harusnya UMKM melaporkan  laporan  posisi  keuangan  hingga  laporan  laba  rugi  sedangkan  dalam  praktiknya sebagaian  UMKM  di  Surabaya  hanya  membuat  catatan  atas  pemasukan  dan  pengeluaran,  sesuai dengan pemahaman mereka. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran menggunakan sistem kas kecil saja juga dilakukan oleh UMKM Nukita Food ( Triananda, 2018).
Fitriyyah dan Sularsi (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM di Desa Kebakalan Sidoarjo Jawa Timur, belum melakukan pencatatan akuntansi menggunakan SAK EMKM. Senada dengan hasil penelitian sebelumnya di atas, pemilik usaha belum memahami ilmu akuntansi sehingga  pencatatan  tidak  ada  pembuatan  laporan  keuangan.  Adapun  tidak  diterapkannya  SAK EMKM  menyebabkan  masih  ada  pencampuran  antara  uang  pribadi  pemilik  dan  uang  usaha.  Uang usaha  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  sebaliknya  uang  pribadi  digunakan  untuk  uang usaha.
Belum diberlakukannya SAK EMKM juga terjadi di Kota Tegal. Para pelaku UMKM di Kota Tegal  belum  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  terkait  standar  EMKM.  Standar  EMKM  yang mengatur  terkait  bagaimana  pelaporan  keuangan  belum  dipahami  secara  utuh  oleh  para  pelaku UMKM. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan para pelaku usaha melakukan pencatatan dengan  sederhana    (Hetika  dan  Mahmudah;  2017).  Mayoritas  karyawan  UMKM  yang  berprofesi sebagai  Ibu  rumah  tangga  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  cukup  di  bidang  akuntansi  membuat SAK  EMKM  tidak  diterapkan  oleh  di  UD  Andika  Jaya  Jember.  Terbatasnya  kemampuan  karyawan dalam  bidang  akuntansi  juga  menyebabkan  tidak  diterapkannya  SAK  UMKM  di  UMKM  Bintang Malam, Pekalongan-Jawa Tengah. Walaupun pelaku UMKM mengakui pentingnya membuat laporan keuangan yang terstandar , namun karena rendahnya pengetahuan; pelaku UMKM hanya mencatat informasi  yang  terkait  dengan  penjualan  dan  penerimaan  saja.  Kedua  informasi  inilah  yang digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengambil keputusan (Ayu, 2017).
Azahra (2015) juga dalam penelitiannya di Surakarta menemukan fakta sejenis bahwa belum semua  UMKM  menerapkan  SAK  UMKM  dalam  pelaporan  keuangan.  Walau  sudah  ada  sebelas UMKM  yang  mencatat  transaksi  bisnisnya,  namun  pencatatan  tersebut  juga  belum  sesuai  standar, hanyalah  bentuk  pencatatan  sederhana  yang  bersesuaian  dengan  keinginan,  pemahaman  dan kebutuhan  pelaku  UMKM  di  Surakarta.  Dalam  penelitian  Lailiya  dan  Nurhayati  (2018)  juga ditemukan hal senada bahwa rendahnya pengetahuan akuntansi pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor kunci belum diterapkannya SAK UMKM dalam pelaporan keuangan.
Minimnya  pengetahuan  tentang  SAK  EMKM  yang  menyebabkan  tidak  dilakukannya pencatatan hingga pembukuan keuangan sesuai standar juga terjadi pada para pengrajin mebel Desa Gondangsari  Kecamatan  Juwiring  Kabupaten  Klaten.  Laporan  keuangan  yang  dimiliki  dibuat seadanya  sesuai  pemahaman  para  pengrajin.  Laporan  ini  dibuat  sesuai  pemahaman  mereka  agar memudahkan dalam pengambilan keputusan demi keberlanjutan usaha. Para pengrajin mebel tidak mendapatkan informasi langsung dari pembuat standar tentang bagaimana aplikasi standar tersebut di level UMKM sehingga tidak memahami bagaimana harus menerapkannya(Alfitri, 2014).
Faktor  lain  yang  turut  menghambat  diterapkannya  SAK  EMKM  adalah    rendahnya kesadaran  pelaku  usaha.  Dasar  dari  rendahnya  kesadaran  adalah  juga  karena  keterbatasan pengetahuan  terhadap  standar  tersebut.  Ada  pelaku  usaha  yang  menganggap  bahwa  penerapan
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
akuntansi  yang  bersesuaian  dengan  standar  membutuhkan  biaya  yang  tinggi  dan  dianggap membuang  waktu  dalam  pengerjaannya.  Para  pelaku  mengakui  dengan  tidak  diterapkannya  SAK EMKM  informasi  akuntansi  dalam  usaha  tersebut  tidak  maksimal  digunakan  untuk  pengambilan keputusan usaha UMKM di Desa Gembongsari, Banyuwangi (Elvia, 2016). Selain itu, ada pula pelaku UMKM yang berpendapat bahwa fokus pemilik UMKM turut memengaruhi penerapan SAK EMKM. Ada  pelaku  UMKM  yang  lebih  berfokus  pada  kegiatan  produksi  sehingga  mengesampingkan penyusunan laporan keuangan. Perbedaan fokus, rendahnya kesadaran dan minimnya sumber daya manusia  menyebabkan  tidak  diterapkannya  SAK  EMKM  di  UD  Dua  Putri  Solehah  di  Probolinggo (Amani, 2018)

## Potret  Penerapan  SAK  EMKM  di  UMKM  di  Wilayah  Indonesia  Timur,  Bali,  Kalimantan  dan Sumatera
Pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Luwu  Utara  Makasar  juga  belum  menerapkan  SAK  EMKM karena  tidak  memiliki  pemahaman  yang  cukup  tentang  pencatatan  keuangan. Di  sisi  lain  tidak  ada pengawasan  dari  pihak  pemerintah,  lembaga  terkait  dan  regulator  juga  menyebabkan  tidak diterapkannya  SAK  EMKM,  (Handayani,  2019).  Tidak  hanya  di  Makasar,  pelaku  di  UMKM  di Samarinda  juga  mengalami  kesulitan  dalam  menerapkan  SAK  EMKM.  Minimnya  tenaga  yang memahami tentang bagaimana membuat laporan keuangan menjadi hambatan utamanya. Di sisi lain, UMKM  juga  mementingkan  bagaimana  harus  berproduksi  dengan  baik  untuk  meningkatkan penjualan.  Pencatatan  keuangan  yang  tersandar  SAK  EMKM  bukanlah  prioritas  bagi  pelaku  usaha sehingga  dibiarkan  saja  (Barus,  Indrawaty  dan  Solihin,  2019).  Selain  di  beberapa  daerah  di  atas, penerapan SAK EMKM di Kabupaten Kebumen hanya digunakan oleh sebagian UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM, (Larasati dan Farida, 2021)
Untuk membantu keberlanjutan usaha, pelaku UMKM Bengkel  Evry Service AC Mobil Kota Lubuklinggau  membuat  laporan  pendapatan  dan  pengeluaran  walaupun  masih  ditemukan  banyak kekeliruan.  Pelaku  UMKM  tidak  membuat  laporan  keuangan  yang  lengkap  karena  minimnya pengetahuan (Oktaria dan Triharyati, 2017). Ismadewi, Herawat dan Atmaja (2017) juga menemukan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kegiatan organisasi yang kecil menyebabkan Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan juga tidak menyusun laporan  keuangan.  Belum  diterapkannya  SAK  EMKM  dalam  pelaporan  keuangan  UMKM  terlihat dari  masih  ada  penggabungan  dalam  penggunaan  keuangan.  Pemilik  UMKM  masih  menggunakan uang  bisnis  untuk  kepentingan  pribadi  dan  sebaliknya  uang  pribadi  untuk  kebutuhan  bisnis  di sebagian besar pelaku UMKM distro di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.  Ala dan Efendi (2019) dalam  penelitian  pada  UMKM  di  NTT  juga  menemukan  fakta  bahwa  lima  jenis  laporan  keuangan yang  diusulkan dalam  SAK  EMKM  tidak  para  pelaku  UMKM  tidak  membuat  laporan  berdasarkan aturan tersebut.

## KESIMPULAN
Studi kepustakaan di atas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Indonesia belum menerapkan  SAK  EMKM.  Penerapan  SAK  EMKM  belum  efektif  terjadi  pada  kalangan  pengguna UMKM  di  Indonesia.  Adapun  alasannya belum  diterapkan  EMKM  adalah  ketidakpahaman  pemilik
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
usaha  atas  proses  pencatatan,  keterbatasan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  serta  minimnya pendampingan  dari  pemerintah  atau  regulator.  Dengan  demikian  dapat  dipastikan  SAK  EMKM yang  diterbitkan  IAI  belum  efektif  pemberlakuanya.  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  sebagai lembaga  yang  menerbitkan  SAK  EMKM  seharusnya  memiliki  program  jangka  panjang  untuk memberikan  pendampingan  kepada  pelaku  UMKM  terkait  standar  pencatatannya  serta  melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui paham atau tidaknya UMKM terhadap SAK EMKM yang diterbitkan.  Pendampingan  yang  berkelanjutan  tersebut  akan  mendorong  penggunaan  SAK  EMKM secaralebih masif dan efektif.

## Daftar Pustaka Sumber Penulisan Artikel Jurnal
Alfitri,  Arri.  Ngadiman.  Sohidin.  (2014).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (Sak-Etap)  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Umkm)  Perajin  Mebel Desa  Gondangsari  Kecamatan  Juwiring  Kabupaten  Klaten. Jurnal  :  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta , Vol. 2 No. 2.
Alifta  Lutfiaazahra.  (2015).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik  (SAK-ETAP)  Pada  UMKM  Pengrajin  Batik  Di  Kampoeng  Batik  Laweyan  Surakarta,
Jurnal-Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta
Cahyanti  Hana  Pratiwi  (2018).  Penerapan  Akuntansi  Persediaan  Berbasis  SAK  EMKM  Pada  UD
Andika Jaya Jember. Costing: Journal of Economic, Business and Accounting, Vol2, No.1
Deddy  Kurniawansyah.  (2016).  Penerapan  Pencatatan  Akuntansi  Dan  Penyusunan  Laporan Keuangan  Berdasarkan  SAK  ETAP  Pada  UMKM  Desa  Gembongsari  Kecamatan  Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Unej e-Proceeding
Dianwicaksih  Arieftiara,  Andi  Manggala  Putra,  Masripah.  2019.  Peningkatan  Kemampuan  Umkm Dalam  Menyusun  Laporan  Keuangan  Sesuai  Dengan  Sak  Emkm  Melalui  Pendampingan.
Keberlanjutan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Era  Revolusi  Industri  4.0 .  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Ghozi  Triananda  (2018).  Implementasi  SAK  ETAP  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  UMKM Nukita Food. Prosiding  Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi
Hasyim Diana. (2013). Kualitas Manajemen keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), JUPIIS Vol. 5, No. 2
Helda  Marlin  Ala  dan  Boy  Supriana  Efendi.  2019.  Penerapan  Pencatatan  Keuangan  Berbasis  SAK ETAP  dengan  Pendekatan  Analisis  SWOT  pada  UMKM  di  Kota  Kupang. Jurnal  Inovasi  dan Kebijakan, Vol.4, No.1
Hetika,Nurul Mahmudah (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 5, No. 2
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
I Gde Agung Wira Pertama, I Nyoman Sutapa. (2020). Tingkat Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM  Dan  Upaya  Peningkatan  Penerapan  SAK  EMKM  Dilihat  Dari  Persepsi  UMKM  Dan Sosialisasi SAK EMKM. Jurnal Krisna: Kumpulan RisetAkuntansi; Vol. 12,No. 1
Ni  Komang  Ismadewi,  Nyoman  Trisna  Herawati,  Anantawikrama  Tungga  Atmaja.  (2017).
Penyusunan  Laporan  Keuangan  Sesuai  Dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I  Wayan  Sudiarsa  Desa  Pajahan  Kecamatan  Pupuan  Kabupaten  Tabanan).  e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol.8, No. 2
Ningtyas  Jilma  Dewi  Ayu.  (2017).  Penyusunan  Laporan  Keuangan  UMKM  Berdasarkan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (SAK-EMKM),  Riset  &  Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1.
Nurlela  &  Heny  Elvia  (2016).  Penerapan  Laporan  Keuangan  Usaha  Kecil  Menengah  Berbasis  SAK ETAP Pada Toko Jamu Nikisami. Jurnal Bisnis Administrasi, Vol. 5, No. 2
Rahmad Firdaus and Ludovicus Sensi Wondabio (2018) ISSN: 2352-5428. Financial Report for Micro, Small,  and  Medium  Enterprise  According  to  Financial  Accounting  Standards:  Case  Study Rafita Cake. Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR), Vol. 55
Rifda Adila , I Gusti Ketut Agung Ulupui , Tri Kesti Utaminingtyas. 2021. Implementasi SAK EMKM dalam  Meningkatkan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  :  Studi  Kasus  UMKM  Mawar. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing , Vol. 2, No. 2, Agustus 2021
Tatik  Amani.  2018.  Penerapan  SAK-EMKM  Sebagai  Dasar  Penyusunan  Laporan  Keuangan  UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Vol. 2, No. 2.
Tri Utami, Wiwit Irawati, Zulfa Rosharlianti, Dea Annisa, Dila Angraini. 2020. Penerapan Sak-Emkm Pada  Umkm  Scale  Up  Tangerang  Selatan  Melalui  Aplikasi  Pencatatan  Informasi  Keuangan Mikro Dan Kecil (SI APIK). ABDIMISI Vol. 1 No. 2
Weli  Oktaria,  Eri  Triharyati  (2017).  Judul  Penerapan  Laporan  Keuangan  Berdasarkan  SAK  ETAP Pada Bengkel Evry Service AC Mobil Kota Lubuklinggau. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini:UIGM, Vol.8, No.2

## Sumber Penulisan dari buku
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015). Partial  Least  Squares  Konsep,  teknik  dan  aplikasi  smartpls  3.0  untuk penelitian empiris (2 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI).  2012.  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Jakarta  :  Dewan  Akuntansi Keuangan.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan- IAI Global. In IAI Global Solomon, M. R., Bamossy, G., & Askegaard, S. (2014). Consumer behaviour: A European perspective (5 ed.). Harlow: Pearson Higher Education.
Beatrix Yunarti Manehat 1 , Fulgensius Oswin Sanda 2 , Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Studi Literatur Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM di Beteng Trade Center (BTC) Solo
Undang – Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

## Sumber Penulisan Report Instansi diperoleh secara Online
ASEAN Federation of Accountants. (2018). The Institutional Environment for Small and Medium Enterprises ( SMEs ) and Roles for the Accounting Profession ASEAN PERSPECTIVES . www.Aseanaccountants.Org
Badan  Pusat  Statistik.  (2012).  Konsep  dan  Definisi  Perusahaan  Industri  Pengolahan. https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dansedang.html#subjekViewTab1
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang. 400 UKM terbentuk di Kota Tangerang dari munculnya Kampung Tematik. https://umkm.tangerangkota.go.id/list-berita/berita/kFXq3H.
Statistik  Daerah  Kota  Batu  2016 (35790.1607).  Retrieved  from  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Batu  Jawa Timur: https://batukota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Kota-Batu-2016.pdf

## Sumber Penulisan Media Online
Salim, M. A. (2016). Kunjungan Wisatawan di Kota Batu Tembus 3,5 Juta Orang.   Retrieved from http://www.malangtimes.com/baca/8357/20160105/185357/kunjungan-wisatawan-di-kota- batu-tembus-35-juta-orang/