## ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM
B. Arief Sidharta email: bernardariefsidharta@yahoo.com

## Abstract
One  of  the  most  important  aspects  of  society  is  a  well  functioning  professionals  scientifical development and application are carried out by professionals and modern society cannot exit without both. The same can be said in regard to the legal profession, in this paper represented by judges and advocates.  Profession  therefore  should  be  regarded  an  institutional  framework,  in  which  the development  and  teaching  of  sciences  and  humanities  and  its  practical  application  in  the  field  of spiritual  service,  medicine,  technology,  law,  information  and  education  are  to  be  realized.  Practice howerver tell a different story, and professionals perform their work within a certain socio-political field.  This  paper  discusses  the  inter-relationship  between  professionals  and  their  respective  ethical rights and duties.
Keywords:
profession, the legal profession, ethics, code of ethics of the legal profession.

## Abstrak
Banyak  aspek-aspek  terpenting  dalam  tatanan  masyarakat  untuk  sebagian  terbesar  sangat tergantung  pada  berfungsinya  profesi-profesi  dengan  baik.  Kegiatan  pengembangan  ilmu  dan penerapan  ilmu  dilaksanakan  dalam  suatu  konteks  profesional.  Hasil-hasil  dari  berfungsinya profesi-profesi sangat erat terjalin dalam tatanan masyarakat modern. Demikian pula yang terjadi dalam  profesi  hukum,  yang  dalam  tulisan  ini  diwakili  oleh  Hakim  dan  Advokat.  Profesi  adalah suatu  kerangka  institusional  yang  di  dalamnya  sejumlah  fungsi  kemasyarakatan  yang  paling penting dijalankan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapan praktikalnya  dalam  bidang-bidang  pelayanan  rokhani,  kedokteran,  teknologi,  hukum,  informasi dan pendidikan. Dalam perwujudannya profesi tersebut ternyata tidak selalu berlangsung dengan sendirinya  sebagai  konsekuensi  dari  keyakinan  pada  pentingnya  fungsi-fungsi  itu,  melainkan sangat  dipengaruhi  oleh  berinteraksinya  berbagai  kekuatan  kemasyarakatan.  Tulisan  ini  akan membahas hal tersebut dikaitkan dengan pengertian profesi, tugas dan etik serta kode etik profesi hukum.
Kata kunci : profesi, profesi hukum, etika, kode etik profesi hukum.
“ Nos  scimus  quia  lex bona est, modo quis ea utatur legitime .”  (Kita mengetahui bahwa undang-undang itu adalah baik sepanjang orang menggunakannya secara sah.),  Francis Bacon.
“ … the lawyers and the judges … (are) the spokesmen of the fundamental values of the community …” ,  Charles E. Wyzanski Jr., 1951.

## Pendahuluan
Seorang  sosiolog  Amerika,  tokoh  mazhab  Fungsionalisme  Struktural, Talcott  Parsons  dalam  karyanya  berjudul "The  Professions  and  Social  Structure"
pada tahun 1939 yang kemudian dimuat dalam buku kumpulan karangan berjudul "ESSAYS  IN  SOCIOLOGICAL  THEORY"  (1964),  berdasarkan  studi  komparatif terhadap struktur-struktur masyarakat dari sejumlah peradaban yang terpenting menyatakan bahwa " the professions occupy a position of importance in our society which  is,  ....  unique  in  history ." 1 Banyak  dari  aspek-aspek  terpenting  dari  tatanan masyarakat  untuk  sebagian  terbesar  sangat  tergantung  pada  berfungsinya profesi-profesi  dengan  baik.  Kegiatan  pengembangan  ilmu  dan  penerapan  ilmu dilaksanakan  dalam  suatu  konteks  profesional.  Hasil-hasil  dari  berfungsinya profesi-profesi  sangat  erat  terjalin  dalam  tatanan  masyarakat  modern. Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati  kedudukan  yang  sangat  strategis,  sehingga  Parsons  mengatakan bahwa  " it  is  difficult  to  imagine  how  it  could  get  along  without  basic  structural changes if they were seriously impaired ." 2
Pengamatan  menunjukkan  bahwa  di  Amerika  Serikat,  pengembanan profesi  kedokteran  sering  menyebabkan  bekas  pasien  atau  keluarga  pasien menggugat dokter ke pengadilan dengan tuntutan ganti rugi yang cukup "aduhai". Hal  ini  menyebabkan  para  dokter  di  Amerika  Serikat  berusaha  melindungi  diri dengan  menutup  kontrak  asuransi  dengan  premi  yang  semakin  meningkat,  dan menjalankan  " defensive  medicine ",  yang  kesemuanya  pada  akhirnya mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan menjadi sangat mahal. Pengamatan ini menunjukkan  bahwa  pengembanan  profesi  kedokteran  tengah  mengalami gangguan  yang  cukup  serius.  Di  Indonesia,  hal  yang  sama  tampak  dari berkembangnya  minat  terhadap  aspek  yuridis  dari  hubungan  antara  dokter  dan pasien, yang antara lain didorong oleh terjadinya konspirasi antara dokter, apotik dan  pabrik  obat  melalui  “ sales ”.  Dalam  bidang  hukum,  gejala  merosotnya pengembanan  profesi  hukum  tampak  dari  munculnya  istilah  "Mafia  Peradilan", dan  orang  mulai  merasa  bahwa  sebaiknya  untuk  menyelesaikan  suatu  kasus
1 Talcot Parson, Essays in Sociological Theory, Revised Edition, The Free Press, New York, 1964, hlm. 35.
2 Id.
sedapat  mungkin  jangan  ke  pengadilan  dengan  bantuan  pengemban  profesi hukum  (advokat).  Apa  artinya  jika  dikatakan  bahwa  profesi  mengalami kemerosotan  ( seriously  impaired )?  Apa  ukurannya  untuk  menilai  demikian? Jawabnya  adalah  jika  etika  dan  kode  etik  profesi  tidak  dipatuhi  oleh  sebagian besar  para  pengembannya.  Tetapi,  apa  etika  dan  kode  etik  profesi  itu,  dan mengapa  profesi  memerlukan  etika  dan  kode  etik  profesi?  Jawabannya  akan tergantung  pada  pengertian  kita  tentang  apa  profesi  itu.  Tulisan  ini  akan membahas tentang kaitan antara etika dan kode etik profesi hukum.

## Pengertian Profesi
Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan  (tetap)  untuk  memperoleh  nafkah  (Belanda: baan ;  Inggris: job atau occupation ), yang  legal  maupun  yang  tidak.  Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai  setiap  kegiatan  tetap  tertentu  untuk  memperoleh  nafkah  yang dilaksanakan secara berkeakhlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya  yang  bermutu  tinggi  dengan  menerima  bayaran  yang  tinggi.  Keakhlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan  pengertian  ini,  sering  dibedakan  pengertian  profesional  dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah-raga,  yang  sering  juga  dikaitkan  pada  pengertian  pekerjaan  tetap  sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.
Ignas  Kleden  dalam  sebuah  artikel  berjudul  "KAUM  PROFESIONAL  DAN PEMBAGIAN  KERJA  INTELEKTUAL," 3 memberikan  arti  yang  agak  berbeda  pada istilah "profesional". Dalam artikel itu ia mengemukakan:
"...  seorang  profesional  memberikan  nilai  tukar  kepada  pengetahuan
( exchange value of knowledge ). Di tangan profesional pengetahuan dan
3 Baca : Kompas, 12 Mei 1986.
ilmu  berubah  wujudnya  menjadi  komoditi  yang  bisa  dipertukarkan dalam suatu transaksi jual-beli. ... seorang profesional menerjemahkan pengetahuan ... menjadi unsur pasar ... menjadi penguasaan komersial terhadap  pengetahuan...  membuat  pengetahuan  menjadi  jasa  yang dapat dipertukarkan. ... yang menyibukkan seorang profesional adalah terjual-tidaknya  suatu  pengetahuan....  Masalah  yang  muncul  dalam profesionalisme adalah masalah yang juga muncul dalam setiap tukar menukar,  yaitu,  apakah  "barang"  yang  diperjual-belikan  itu  cukup terjamin  mutunya  atau  tidak. Dalam hal seorang profesional, apakah jasa  yang  dijualnya  itu  betul  merupakan  pengetahuan  yang  sudah cukup  teruji  secara  ilmiah.....  Seorang  profesional  yang  baik  dan berhasil  adalah  orang  yang  sanggup  menjual  dengan  harga  tinggi suatu  pengetahuan  yang  teruji  mutunya.  Seorang  profesional  yang gagal  hanya  sanggup  menjual  dengan  harga  rendah  suatu pengetahuan  yang  teruji  mutunya.  Tetapi  “ the  betrayal  of  the professionals ”  akan  terjadi  kalau  dia  menjual  dengan  harga  tinggi suatu pengetahuan yang sama sekali belum teruji secara ilmiah, atau bahkan  sudah  terbukti  sebagai  pengetahuan  yang  tak  terjamin mutunya. ..."
Demikianlah kutipan yang agak " in extenso " dari artikel Ignas Kleden untuk menghindari  tafsiran  subjektif.  Dalam  uraian  Ignas  Kleden  tentang  pengertian profesional  tersirat  (atau  dapat  disimpulkan)  pengertian  profesi  sebagai pekerjaan  tetap  dalam  bidang  tertentu  yang  dijalankan  secara  berkeahlian berdasarkan  penguasaan  ilmu,  jadi  dengan  menerapkan  ilmu,  tertentu  sehingga mampu menawarkan dan memberikan jasa yang bermutu tinggi yang sudah teruji secara ilmiah, dengan bayaran tinggi sesuai dengan mutu karya dan hasilnya yang ditawarkan itu. Pandangan ini tampaknya cocok untuk masyarakat yang tatanan ekonominya menganut kapitalisme.
Berbeda dengan pandangan Ignas Kleden tadi, Roscoe Pound, filsuf hukum tokoh aliran Sociological Jurisprudence yang terkenal dengan gagasannya tentang hukum sebagai " a tool for social engineering ", dalam bukunya mengatakan bahwa perkataan  profesi  " refers  to  a  group  of  men  pursuing  a  learned  art  as  a  common calling  in  the  spirit  of  a  public  service,  no  less  a  public  service  because  it  may incidentally be a means of livelihood ." 4
4 Roscoe Pond, The Lawyers from Antiquity to Modern Times, 1953.
Pandangan  Roscoe  Pound  tentang  pengertian  profesi  pada  dasarnya sejalan dengan pandangan Talcott Parsons. Berdasarkan artikel yang telah disebut di  atas,  dan  artikel  (entri)  berjudul  "PROFESSIONS"  yang  dimuat  dalam "INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA  OF  THE  SOSCIAL  SCIENCES"  Vol. 12 (1972), 5 pandangan  Talcott  Parsons  tentang  pengertian  profesi  dapat  dikemukakan sebagai  berikut  ini.  Di  dalam  "PROFESSIONS",  Parsons  mengemukakan  bahwa "profesional"  bukanlah  kapitalis,  pekerja  (buruh),  administrator  pemerintah, birokrat,  ataupun  petani  pemilik  tanah.  Batas  lingkup  profesi  sebagai  institusi sosial  tidaklah  jelas  dan  juga  tidak  tegar.  Dalam  kenyataan  terdapat kelompok-kelompok marginal yang status keprofesionalannya ekuivokal. Namun, kriteria  inti  untuk  mengkualifikasi  suatu  okupasi  sebagai  suatu  profesi  cukup jelas.  Pertama,  profesi  mensyaratkan  pendidikan  teknis  yang  formal  dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai adekuasi dari pendidikannya  maupun  mengenai  kompetensi  dari  orang-orang  hasil didikkannya.  Pengujian  para  calon  pengemban  profesi  terutama  diarahkan  pada unsur  intelektual,  jadi  sangat  mengutamakan  valuasi  rasionalitas  kognitif  yang diterapkan pada bidang khusus tertentu. Ini berarti bahwa profesi adalah aplikasi ilmu  tertentu  pada  bidang  kehidupan  yang  perwujudannya  akan  terjamin  lebih baik  jika  menerapkan  ilmu  tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  pengemban  profesi dituntut  menguasai  ilmu  yang  bersangkutan.  Kedua,  penguasaan  tradisi  kultural dalam  menggunakan  keahlian  tertentu  serta  keterampilan  dalam  penggunaan tradisi tersebut. Ini berarti bahwa dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi  dalam  pengembanan  profesi  yang  bersangkutan.  Ketiga,  kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk  menjamin  bahwa  kompetensi  tersebut  akan  digunakan  dengan  cara-cara yang  secara  sosial  bertanggung-jawab.  Wujudnya  adalah  berupa  organisasi profesi,  etika  dan  kode  etik  profesi  dengan  prosedur  penegakannya,  serta  cara
5 David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 9 & 12, Macmillan & the
rekrutasi  pengemban  profesi.  Berdasarkan  kriteria  inti  tadi,  maka  secara  umum dapat  dikatakan  bahwa  profesi  itu  menunjuk  pada  kompleks  okupasional  yang terorganisasikan  seputar  disiplin-disiplin  intelektual  (yang  meliputi  humaniora, ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial), dan sistem-sistem kultural (nilai-nilai) yang diolah oleh dan di dalam kompleks okupasi tersebut. 6
Di  dalam  "PROFESSIONS  AND  SOCIAL  STRUCTURE",  Parsons mengemukakan  ciri-ciri  khusus  profesi  sebagai  suatu  sistem  okupasional. 7 Pertama,  " disinterestedness "  atau  tidak  berorientasi  pada  pamrih.  Masyarakat memandang  pengemban  profesi  tidak  sebagai  orang  yang  terlibat  dalam  usaha untuk  mencari  keuntungan  bagi  diri  sendiri,  melainkan  lebih  memandangnya sebagai  orang  yang  mewujudkan  pelayanan  kepada  pasien  atau  kliennya,  atau pada nilai-nilai impersonal seperti kemajuan ilmu.
Sikap  demikian  adalah  nilai  yang  merupakan  standar  normatif  bagi pengemban profesi dalam mengemban profesinya. Ciri " disinterestedness " ini tidak begitu  saja  berkaitan  dengan  motif  "egoistik"  dan  "altruistik"  yang  memotivasi perilaku  sosial  orang.  Kedua,  "rasionalitas".  Di  atas  sudah  dikemukakan  bahwa profesi  menunjuk  pada  suatu  sistem  okupasional  yang  perwujudannya dilaksanakan dengan menerapkan ilmu tertentu. Salah satu ciri dominan dari ilmu adalah  rasionalitasnya  dalam  arti  sebagai  lawan  dari  tradisionalisme.  Penelitian ilmiah  berorientasi  pada  standar  normatif  tertentu,  dan  salah  satu  di  antaranya adalah "kebenaran objektif". Dalam penerapan ilmu, maka rasionalitas menunjuk pada  usaha  mencari  yang  terbaik,  cara  yang  paling  efisien  dalam  menjalankan fungsi,  dan  yang  terbaik  itu  adalah  yang  bertumpu  pada  pertimbangan  ilmiah dalam  melaksanakan  fungsi.  Ketiga,  "spesifisitas  fungsional".  Di  dalam masyarakat, para profesional menjalankan atau memiliki kewibawaan (otoritas). Otoritas  profesional  ini  memiliki  struktur  sosiologikal  yang  khas.  Ia  bertumpu pada  "kompetensi  teknikal"  yang  superior  dari  pengemban  profesi.  Hal  ini
Free Press, New York-London, 1972.
6 Id. 7 Id.
dimungkinkan,  karena  medan  dari  otoritas  profesional  itu  terbatas  pada  satu lingkungan  keahlian  teknis  khusus  tertentu.  Otoritas  profesional  ditandai  oleh spesifisitas  fungsi.  Kompetensi  teknikal,  sebagai  salah  satu  ciri  khas  dari  status dan peranan profesi, selalu terbatas pada satu bidang pengetahuan dan keakhlian tertentu.  Spesifisitas  ini  adalah  unsur  esensial  pada  pola  profesional.  Seorang profesional dianggap "suatu otoritas" (orang yang memiliki otoritas) hanya dalam bidangnya. Keempat, "universalisme" dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari "partikularisme" (subjektivitas). Yang dimaksud di sini dengan universalisme adalah bahwa landasan pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada "apa yang menjadi masalahnya" dan tidak pada "siapanya" atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya.
Pandangan  fungsionalistik  dari  Talcott  Parsons  tentang  profesi  itu kemudian  oleh  Dietrich  Rueschemeyer  secara  ringkas  dipaparkan  dalam  karya berjudul " Lawyers and Doctors : A Comparison of Two Professions ." 8 sebagai berikut ini,  profesi  adalah  pekerjaan  pelayanan  yang  menerapkan  seperangkat pengetahuan  sistematis  (ilmu)  pada  masalah-masalah  yang  sangat  relevan  bagi nilai-nilai  utama  dari  masyarakat.  Kompetensi  berkeilmuan  berkualitas  tinggi yang  dimiliki  para  pengemban  profesi  itu  menciptakan  masalah  khusus  tentang pengawasan  masyarakat  terhadap  mereka:  awam  tidak  mampu  menilai  karya profesional,  dan  dalam  banyak  hal  bahkan  mereka  tidak  dapat  menetapkan sendiri  sasaran  konkret  bagi  karya  profesional  yang  diperlukannya.  Ini  berarti bahwa pengawasan formal oleh birokrasi pemerintahan dan pengawasan informal oleh konsumen terhadap karya profesional, praktis tidak berarti banyak.
Di  lain  pihak,  dirasakan  bahwa  adanya  pengawasan  terhadap  karya profesional itu sangat
diperlukan mengingat nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan  yang  dipertaruhkan  berkenaan  dengan  pengembanan karya profesional. Dilema ini dipecahkan dengan memberikan tekanan kuat pada pengendalian  diri  secara  individual  pada  pihak  pengemban  profesi,  yang
8 Vilhelm Aubert, Sociology of Law, Penguin, 1973, hlm. 267.
dilandaskan  pada  suatu  proses  sosialisasi  yang  panjang  yang  didisain  untuk membangun  kompetensi  teknikal  yang  diperlukan  dan  untuk  menegakkan komitmen yang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjiwai tugas para pengemban profesi.
Nilai-nilai  dan  norma-norma  itu  kemudian  diinstitusionalisasikan  dalam struktur  dan  kultur  dari  profesi  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian, pengendalian diri secara individual itu diperkuat dengan pengawasan formal dan informal  oleh  komunitas  sejawat.  Sebagai  imbalan  atas  kesediaan  untuk mematuhi  "orientasi  kolektivitas"  yang  dikendalikan  sendiri  itu,  masyarakat memberikan privilese dan keuntungan seperti pendapatan (honor) yang tinggi dan prestise, dan  melindungi  otonomi  profesi  terhadap  pengawasan  dan  campur tangan awam.
Bertumpu  pada  pandangan  Roscoe  Pound,  Talcott  Parsons  dan  Dietrich Rueschemeyer,  dapatlah  kita  rumuskan  pengertian  profesi  sebagai  berikut: profesi adalah pekerjaan tetap berupa karya pelayanan ( service occupation ) yang pelaksanaannya  dijalankan  dengan  menerapkan  pengetahuan  ilmiah  dalam bidang  tertentu  yang  pengembanannya  dihayati  sebagai  suatu  panggilan  hidup dan  terikat  pada  etika  umum  dan  etika  khusus  (yakni  etika  profesi)  yang bersumber  pada  semangat  pengabdian  terhadap  sesama  manusia  demi kepentingan  umum,  serta  berakar  dalam  penghormatan  terhadap  martabat manusia.  Dalam  pengertian  tadi,  maka  profesi  itu  adalah  suatu  fungsi kemasyarakatan  tertentu  yang  perwujudannya  mensyaratkan  penerapan (aplikasi) disiplin ilmu tertentu.
Sistem  okupasi  (sistem  sosial  pekerjaan)  yang  dapat  dikualifikasi  sebagai profesi  dalam  pengertian  tadi  sekurang-kurangnya  ada  lima,  yakni  keimaman (ulama), kedokteran, hukum, jurnalistik, dan pendidikan. Kelima bidang kegiatan kemasyarakatan itu langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi eksistensi manusia yang bermartabat manusiawi dalam keutuhannya dan dengan nilai-nilai  kemanusiaan  yang  fundamental,  yakni  relasi  dengan  yang  transenden (ke-Illahi-an),  kesehatan,  kepastian  hukum  yang  berkeadilan,  informasi  yang
relevan,  dan  sosialisasi  yang  dinamis-kreatif  (upaya  sistematikal  memanusiakan manusia).

## Etika Profesi, Kode Etik dan Landasannya
Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam  bidang  tertentu.  Karena  itu,  ia  secara  mandiri  mampu  memenuhi kebutuhan  warga  masyarakat  yang  memerlukan  pelayanan  dalam  bidang  yang memerlukan  keakhlian  berkeilmuan  itu.  Pengemban  profesi  yang  bersangkutan sendiri  yang  memutuskan  tentang  apa  yang  harus  dilakukannya  dalam melaksanakan  tindakan  pengembanan  profesionalnya.  Ia  secara  pribadi bertanggung-jawab  atas  mutu  pelayanan  jasa  yang  dijalankannya.  Karena  itu, hakikat  hubungan  antara  pengemban  profesi  dan  pasien  atau  kliennya  adalah hubungan personal, yakni hubungan antar subyek pendukung nilai.
Hubungan  personal  yang  demikian  itu  tadi  adalah  hubungan  horisontal antara  dua  pihak  yang  secara  formal-yuridis  kedudukannya  sama.  Walaupun demikian,  sesungguhnya    dalam  substansi  hubungan  antara  pengemban  profesi dan pasien atau klien itu secara sosio-psikologikal terdapat ketidak-seimbangan.
Dalam pengembanan profesinya, seorang pengemban profesi memiliki dan menjalankan  otoritas  profesional  terhadap  pasien  atau  kliennya,  yakni  otoritas yang  bertumpu  pada  kompetensi  teknikalnya  yang  superior.  Pasien  atau  klien tidak  memiliki  kompetensi  teknikal  atau  tidak  berada  dalam  posisi  untuk  dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya.
Karena  itu,  jika  pasien  atau  klien  mendatangi/menghubungi  pengemban profesi  untuk  meminta  pelayanan  profesionalnya,  maka  pada  dasarnya  pasien atau  klien  tersebut  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali  memberikan kepercayaan  kepada  pengemban  profesi  tersebut  bahwa  ia  akan  memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.
Uraian  tadi  menunjukkan  bahwa  hubungan  horisontal  antara  pengemban profesi  dan  pasien  atau  kliennya  juga  bersifat  suatu  hubungan  kepercayaan.  Ini
berarti  bahwa  pasien  atau  klien  yang  meminta  pelayanan  jasa  profesional, mendatangi  pengemban  profesi  yang  bersangkutan  dengan  kepercayaan  penuh bahwa  pengemban  profesi  itu  tidak  akan  menyalah-gunakan  situasinya,  bahwa pengemban  profesi  itu  secara  bermartabat  akan  mengerahkan  pengetahuan  dan keakhlian  berkeilmuannya  dalam  menjalankan  pelayanan  jasa  profesionalnya. Karena merupakan suatu fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai  dasar  yang  menentukan  derajat  perwujudan  martabat  manusia,  maka sesungguhnya pengembanan profesi atau pelayanan profesional itu memerlukan pengawasan masyarakat.
Tetapi,  masyarakat  pada  umumnya,  yang  bukan  pengemban  profesi  yang bersangkutan,  tidak  memiliki  kompetensi  teknikal  untuk  dapat  menilai  dan melakukan  pengawasan  yang  efektif  terhadap  pengembanan  profesi.  Juga birokrasi  pemerintahan  sulit  melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian kemasyarakatan  (kontrol  sosial)  terhadap  pelayanan  profesional  secara  efektif. Daya  jangkau  kontrol  sosial  birokrasi  pemerintahan  dengan  bersaranakan kaidah-kaidah hukum sangat terbatas, baik karena sifat personal pada hubungan antara  pengemban  profesi  dan  klien  atau  pasiennya,  maupun  karena,  seperti dikatakan Mochtar Kusumaatmadja, "hukum, baik hukum pidana maupun hukum administrasi  negara,  mengatur  tindakan-tindakan  manusia  yang  nyata  ( 'de uiterlijke  gedragingen  en  handelingen  van  de  mens ')  dan  harus  mendasarkan pengaturannya  (termasuk  pembuktian  dan  sanksinya)  pada  tindakan-tindakan nyata itu. 9 "
Ini  berarti  bahwa  pengemban  profesi  memiliki  kekuasaan  dan menjalankan  kewibawaan  tertentu  terhadap  pasien  atau  kliennya.  Demikianlah, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan "... bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang  bersangkutan  dalam  suatu  keadaan  yang  istimewa,  baik  karena  kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa)
9    Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan hukum dan Pembinaan Profesi, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat “PADJADJARAN”, Jilid V, No. 3-4, 1974, hlm. 18.
maupun  karena  nasib  daripada  orang  yang  berkepentingan  dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela)." 10
Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya,  maka  pengembanan  profesi  itu    menuntut  agar  pengemban  profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai  sikap etis tertentu. Sikap etis  yang  dituntut  menjiwai  pengembanan  profesi  itulah  yang  disebut  etika profesi.
Kieser,  dalam  tulisan  berjudul  "ETIKA  PROFESI", 11 mengatakan  bahwa etika  profesi  sebagai  sikap  hidup  adalah  kesanggupan  untuk  memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dan keakhlian  sebagai  pelayanan  dalam  rangka  kewajiban  masyarakat  sebagai keseluruhan  terhadap  para  anggota  masyarakat  yang  membutuhkannya  dengan disertai refleksi yang seksama.
Berdasarkan  pengertian  tadi,  terdapat  kaidah-kaidah  pokok  etika  profesi sebagai  berikut.  Pertama,  profesi  harus  dipandang  (dan  dihayati)  sebagai  suatu pelayanan,  sehingga  karena  itu,  maka  sifat  tanpa  pamrih  ( disinterestedness ) menjadi  ciri  khas  dalam  mengemban  profesi.  Yang  dimaksud  dengan  "tanpa pamrih"  di  sini  adalah  bahwa  pertimbangan  yang  menentukan  dalam pengambilan  keputusan  adalah  kepentingan  pasien  atau  klien  dan  kepentingan umum,  dan  bukan  kepentingan  sendiri  (pengemban  profesi).  Jika  sifat  tanpa pamrih  itu  diabaikan,  maka  pengembanan  profesi  akan  mengarah  pada pemanfaatan (yang dapat menjurus pada penyalah-gunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan  kepentingan  pasien  atau  klien  mengacu  pada  kepentingan  atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembanan  profesi  harus  selalu  berorientasi  pada  masyarakat  sebagai keseluruhan.  Keempat,  agar  persaingan  dalam  pelayanan  berlangsung  secara sehat  sehingga  dapat  menjamin  mutu  dan  peningkatan  mutu  pengembanan
10   Id, hlm. 17.
profesi,  maka  pengembanan  profesi  harus  bersemangatkan  solidaritas antar-sesama rekan seprofesi. 12
Hubungan  personal-horisontal  yang  bersifat  kepercayaan  itu  berakar dalam hubungan personal-vertikal antara Tuhan dan manusia pengemban profesi. Hubungan  personal-vertikal  antara  Tuhan  dan  manusia  berintikan  cinta-kasih. Cinta-kasih  terhadap  Tuhan  mengharuskan  perwujudan  cinta-kasih  tersebut terhadap  sesama  manusia.  Jadi,  cinta-kasih  terhadap  Tuhan  harus  menjiwai hubungan personal-horisontal.
Dengan cinta-kasih sebagai landasan hubungan personal-horisontal, maka cinta-kasih  itu  juga  akan  memotivasi  untuk  menghayati  profesi  sebagai  fungsi kemasyarakatan,  dan  memotivasi  untuk  mewujudkan  etika  profesi  sebagai realisasi  sikap  hidup  dalam  mengemban  profesi.  Dengan  demikian,  maka pengembanan  profesi  memperoleh  landasan  religius.  Karena  itu,  bagi  seorang yang  beriman,  maka  mengemban  profesi  sebagai  fungsi  kemasyarakatan  adalah juga mewujudkan iman dengan tindakan nyata.
Etika  profesi  adalah  sikap  etis  sebagai  bagian  integral  dari  sikap  hidup dalam  menjalani  kehidupan  sebagai  pengemban  profesi.  Hanya  pengemban profesi  yang  bersangkutan  sendiri  yang  dapat  atau  yang  paling  mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya  atau  tidak.  Karena  tidak  memiliki  kompetensi  teknikal,  maka  awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.
Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan  masalah  yang  pelik  untuk  menentukan  perilaku  apa  yang memenuhi  tuntutan  etika  profesi.  Sedangkan  perilaku  dalam  pengembanan profesi  dapat  membawa  akibat  (negatif)  yang  jauh  terhadap  pasien  atau  klien. Kenyataan  yang  dikemukakan  tadi  menunjukkan  bahwa  kalangan  pengemban profesi  itu  sendiri  membutuhkab  adanya  pedoman  obyektif  yang  lebih  konkret
11   B. Kieser, Etika Profesi, Majalah BASIS, No. XXXV/5, 1986.
bagi perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi  itu  sendiri  dimunculkan  seperangkat  kaidah  perilaku  sebagai  pedoman yang  harus  dipatuhi  dalam  mengemban  profesi.  Perangkat  kaidah  itulah  yang disebut kode etik profesi (biasa disingkat: kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis.
Pada  masa  kini,  kode  etik  itu  pada  umumnya  berbentuk  tertulis  yang ditetapkan  secara  formal  oleh  organisasi  profesi  yang  bersangkutan.  Pada dasarnya,  kode  etik  itu  bertujuan  untuk  di  satu  pihak  menjaga  martabat  profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari  penyalahgunaan  keakhlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.

## Profesi Hukum
Profesi  hukum  berkaitan  dengan  masalah  mewujudkan  dan  memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang berkeadilan  itu  adalah  kebutuhan  dasar  manusia,  karena  hanya  dalam  situasi demikian  manusia  dapat  menjalani  kehidupannya  secara  wajar,  yakni  sesuai dengan martabat kemanusiaanya.
Keadilan  adalah  nilai  dan  keutamaan  yang  paling  luhur  dan  merupakan unsur  esensial  dari  martabat  manusia.  Oliver  W.  Holmes  Jr.  dalam  pidato  di hadapan Suffolk Bar Association mengatakan bahwa: “ of all secular professions this has the highest standardt ” (dari semua profesi sekular, profesi ini memiliki standar yang  paling  tinggi). 13 Hukum,  kaidah-kaidah  hukum  positif,  kesadaran  hukum, kesadaran  etis  dan  keadilan  bersumber  pada  penghormatan  terhadap  martabat manusia.  Penghormatan  terhadap  martabat  manusia  adalah  titik  tolak  atau landasan bertumpunya serta tujuan akhir dari hukum.
Sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  ketertiban  yang  berkeadilan,  hukum diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah
12 Id.
hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya adalah produk dari perjuangan  manusia  dalam  upaya  mengatasi  pelbagai  masalah  kehidupan, termasuk  menanggulangi  dan  mengarahkan  kecenderungan-kecenderungan primitif  yang  negatif  agar  menjadi  positif  dan  mengaktualisasikan  atau memproduktifkan  kecenderungan-kecenderungan  positif  yang  ada  dalam  diri manusia.  Dalam  perjuangan  itu  manusia  berusaha  memahami,  mengolah  dan mengakomodasikan  secara  kreatif  pelbagai  kenyataan  kemasyarakatan  pada nilai-nilai  yang  dianut  dan  mengekspresikannya  ke  dalam  sistem  penataan perilaku  dan  kehidupan  bersama  dalam  wujud  kaidah-kaidah  hukum,  sehingga bermanfaat  bagi  perlindungan  martabat  manusia  sesuai  dengan  tingkat perkembangan  peradaban  yang  sudah  tercapai. 14 Dapat  dikatakan  bahwa  dalam dinamika kesejarahan umat manusia, hukum dan tata hukumnya termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaban dan penghalusan budi pekerti  umat  manusia.  Kualitas  kehidupan  hukum  dan  tata  hukum  suatu masyarakat  mencerminkan  tingkat  keadaban  dan  akhlak  atau  situasi  kultural masyarakat  yang  bersangkutan.  Demikianlah,  Oliver  Wendell  Holmes  Jr.  dalam "The  Path  of  the  Law" mengatakan  bahwa  " The  law  is  the  witness  and  external deposit  of  our  moral life.  Its history is  the history of  the moral development of the race ."
Penyelenggaraan  dan  penegakan  ketertiban  yang  berkeadilan  dalam kehidupan  bersama  sebagai  suatu  kebutuhan  dasar  manusia  agar  kehidupan manusia  tetap  bermartabat  adalah  suatu  fungsi  kemasyarakatan.  Pada  tingkat peradaban  yang  sudah  majemuk,  fungsi  kemasyarakatan  penyelenggaraan  dan penegakan  ketertiban  yang  berkeadilan  itu  dalam  kehidupan  sehari-hari diwujudkan  oleh  profesi  hukum.  Dalam  makalah  berjudul  " Notities  over  de juridische  opleiding .",  H.F.M.  Crombag  mengklasifikasi  peran  kemasyarakatan
13 Julius Marke, The Holmes Reader, Oceana’s Docket Books, New York, 1955, hlm. 61.
profesi  hukum  itu  ke  dalam  empat  bidang  karya  hukum,  yakni:  penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik ( legal-drafting, legal advice ), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik. 15
Pada  masa  kini,  yang  termasuk  profesi  hukum  yang  secara  khas mewujudkan  bidang  karya  hukum  adalah  jabatan-jabatan  hakim,  advokat  dan notaris.  Jabatan  manapun  yang  diembannya,  seorang pengemban profesi hukum dalam  menjalankan  fungsinya  harus  selalu  mengacu  pada  tujuan  hukum  untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.
Hakim ( the spokemen of the fundamental values of the community )
Dalam  dinamika  kehidupan  sehari-hari  tidak  jarang  terjadi  konflik kepentingan  antarwarga  masyarakat.  Untuk  dapat  secara  teratur  menyelesaikan konflik  kepentingan  dengan  baik  demi  terpeliharanya  ketertiban  yang berkedamaian  di  dalam  masyarakat,  diperlukan  adanya  institusi  (kelembagaan) khusus yang mampu memberikan penyelesaian secara tidak memihak (imparsial) dan  berlandaskan  patokan-patokan  yang  berlaku  secara  objektif.  Demikianlah, melalui  proses  yang  panjang  terbentuklah  institusi  peradilan  lengkap  dengan aturan-aturan  prosedural  dan  jabatan-jabatan  yang  berkaitan,  yakni  hakim, advokat dan jaksa.
Wewenang  pokok  dari  lembaga  peradilan  adalah  melakukan  tindakan pemeriksaan,  penilaian  dan  penetapan  nilai  perilaku  manusia  tertentu  serta menentukan  nilai  suatu  situasi  konkret  dan  menyelesaikan  persoalan  (konflik) yang  ditimbulkannya  secara  imparsial  berdasarkan  hukum  (patokan  objektif). Wewenang  itulah  yang  disebut  kewenangan  (kekuasaan)  kehakiman  atau kewenangan  judisial.  Pengambilan  keputusan  dalam  mewujudkan  kewenangan kehakiman  tersebut,  dalam  kenyataan  konkret,  dilaksanakan  oleh  pejabat
14 Lon L. Fuller, Anatomy of the Law, A Pelican Book, 1971, hlm. 9. 15 H.F.M. Crombag, Notities over de juridische opleiding.
lembaga  peradilan  yang  dinamakan  hakim.  Lembaga  peradilannya  disebut pengadilan.
Pada  dasarnya,  tugas  hakim  adalah  memberikan  keputusan  atas  setiap perkara  (konflik)  yang  dihadapkan  kepadanya.  Artinya,  hakim  bertugas  untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para  pihak  yang  terlibat  dalam  situasi  yang  dihadapkan  kepadanya,  atau, sebagaimana dikatakan oleh John Marshall dalam kasus Marbury v. Madison: " to say what the law is ", menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. 16
Ini  berarti,  menyelesaikan  konflik  berdasarkan  hukum,  asas-asas kebenaran  dan  keadilan.  Sehubungan  dengan  fungsinya  itu  tadi,  maka  hakim haruslah menjadi " the living oracle of the law " (Blackstone), dan sebagai demikian ia seperti dikatakan Wyzanski juga harus berperan sebagai juru-bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat atau " the spokesmen of the fundamental values of the community ". 17
Hal  yang  dikemukakan  tadi  hanya  mungkin  terwujud,  jika  para  hakim dalam  menjalankan  tugasnya  selalu  mengacu  pada  penghormatan  terhadap martabat  manusia.  Dengan  demikian  tugas  pokok  hakim  adalah  selain memberikan  penyelesaian  definitif  terhadap  sengketa  yang  dihadapkan kepadanya  dan  pembentukan  hukum  baru  yang  sesuai,  juga  melaksanakan pendidikan.
Agar  dapat  menyelesaikan  masalah  atau  konflik  yang  dihadapkan kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan  keputusan,  para  hakim  harus  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh pihak  yang  mana  pun,  termasuk  dari  pemerintah.  Dalam  mengambil  keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi  atau  dijadikan  landasan  yuridis  keputusannya.  Tetapi,  penentuan fakta-fakta  mana  yang  termasuk  fakta-fakta  yang  relevan  dan  pilihan  kaidah
16 Richard D. Heffner, A Documentary History of the United States, A Mentor Book, New York, 1962, hlm. 81.
17 Charles E. Wyazanki Jr, The New Meaning of Justice, Bantam Book, 1966, hlm. 5.
hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya  diputuskan  oleh  hakim  yang  bersangkutan  itu  sendiri.  Dengan demikian,  jelas  bahwa  hakim  atau  para  hakim  memiliki  "kekuasaan"  yang  besar terhadap  para  pihak  (yustisiabel)  berkenaan  dengan  masalah  atau  konflik  yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. 18
Namun,  dengan  demikian  berarti  pula  bahwa  para  hakim  dalam menjalankan  tugasnya  sepenuhnya  memikul  tanggung-jawab  yang  besar  dan harus  menyadari  tanggung-jawabnya  itu.  Sebab,  keputusan  hakim  dapat membawa  akibat  yang  sangat  jauh  pada  kehidupan  para  yustisiabel  dan/atau orang-orang  lain  yang  terkena  oleh  jangkauan  keputusan  tersebut;  keputusan hakim  tersebut  mengubah  nasib  orang-orang  tertentu.  Keputusan  hakim  yang tidak  adil  bahkan  dapat  mengakibatkan  penderitaan  lahir  dan  batin  yang  dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.
Dalam  suatu  negara  hukum,  hakim  itu  adalah  pejabat  negara  yang  tugas utamanya  adalah  memberikan  penyelesaian  definitif  terhadap  konflik  atau sengketa antar-warga masyarakat atau antara warga masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparsial, obyektif, adil dan manusiawi.
Agar  proses  penyelesaian  konflik  itu  dapat  dilakukan  secara  imparsial, maka dalam menjalankan tugasnya hakim harus memiliki kebebasan dari campur tangan  siapapun,  termasuk  dari  pemerintah,  yang  disebut  kebebasan  kekuasaan kehakiman,  dan  ia  tidak  boleh  memiliki  hubungan  tertentu  dengan  para  pihak yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest ),  misalnya hubungan darah atau hubungan kekeluargaan yang dekat.
Tuntutan  imparsialitas  dan  obyektivitas  itu  mengimplikasikan  kekuasaan kehakiman  yang  bebas.  Selain  itu,  untuk  menjaga  imparsialitasnya (ketidakberpihakannya),  hakim  harus  bersifat  pasif  dalam  arti  bahwa  ia  harus menunggu  sampai  suatu  sengketa  dihadapkan  kepadanya  untuk  memperoleh
18 Mochtar, Ibid, hlm. 17.
penyelesaian, dan tidak boleh mengambil prakarsa sendiri untuk menyelesaikan suatu  sengketa.  Sebab,  jika  hakim  bertindak  aktif  untuk  atas  prakarsa  sendiri menetapkan  bahwa  suatu  peristiwa  atau  suatu  keadaan  atau  suatu  hal  adalah sebuah  sengketa  yang  harus  diselesaikannya,  maka  ia  akan  sudah  berprasangka dan  proses  penyelesaiannya  akan bias karena  akan  dipengaruhi  oleh prasangkanya  itu,  dan  putusannya  akan  menjadi  tidak  imparsial,  tidak  obyektif dan  tidak  adil  lagi.  (menghadapkan  kasus  tersebut  kepada  hakim),  demi penegakan hukum.
Tepatnya,  tugas  hakim  itu  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  secara berkepastian  dengan  setepat  mungkin  menerapkan  kaidah  hukum  positif  yang berlaku,  jadi  mewujudkan  keadilan  dengan  menerapkan  kaidah  hukum  positif. Atau,  dengan  kata  lain,  menerapkan  hukum  positif  secara  adil  atau  demi  untuk mewujudkan keadilan.
Agar  putusannya  obyektif,  maka  putusan  yang  diambilnya  untuk memberikan penyelesaian atas sengketa yang dihadapkan kepadanya harus selalu berdasarkan  fakta-fakta  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan  di  persidangan pengadilan,  dan  berdasarkan  patokan-patokan  obyektif  yang  berlaku  umum, yakni  kaidah  hukum  positif  yang  berlaku  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam perundang-undangan  yang  ruang  lingkup  penerapannya  mencakup  fakta-fakta tersebut  tadi  dengan  secara  eksplisit  menyebutkan  ketentuan  perundang- undangan yang dijadikan dasar bagi putusannya, atau kaidah hukum positif yang berwujud hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis).
Di Indonesia, hal ini pada saat sekarang ditegaskan dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang menetapkan:
“Segala  putusan  Pengadilan  selain  harus  memuat  alasan-alasan  dan dasar-dasar  putusan  tersebut,  memuat  pula  pasal  tertentu  dari peraturan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
Fakta-fakta  dan  aturan  hukum  positif  yang  dijadikan  dasar  untuk putusannya  harus  dikemukakan  secara  eksplisit  dalam  pertimbangan- pertimbangan  dari  putusan  tersebut.  Dalam  bahasa  hukum,  pertimbangan  yang memuat  alasan-alasan  faktual  dan  dasar  hukum  dari  putusan  itu  disebut motivering .
Agar  proses  penyelesaian  sengketa  lewat  peradilan  dapat  berlangsung secara  imparsial  dan  obyektif,  maka  proses  tersebut  harus  dilakukan  melalui prosedur  yang  dapat  menjamin  imparsialitas  dan  obyektivitas  dan  dibakukan dalam seperangkat kaidah-kaidah hukum yang disebut Hukum Acara atau Hukum Prosedural.  Dalam  kaitan  dengan  upaya  untuk  menjamin  imparsialitas  proses penyelesaian  konflik  itu, maka  Hukum Acara  tersebut  harus memuat ketentuan- ketentuan  dan  asas-asas  tentang  pembagian  beban  pembuktian, audi  et  alteram partem (mendengar semua pihak terkait), dan kewajiban memberikan motivering kehakiman. Dalam sebuah negara hukum, perangkat kaidah-kaidah hukum acara itu dirumuskan secara tertulis dalam perundang-undangan yang harus diterapkan secara ketat. Penyimpangan terhadap aturan prosedural ini pada dasarnya harus dipandang  sebagai  kolusi  yang  melawan  hukum.  Karena  itu,  jika  terjadi  suatu keadaan  yang  memaksa  harus  dilakukan  penyimpangan,  demi  terwujudnya keadilan misalnya, maka penyimpangan ini harus dapat dipertanggung-jawabkan yang diungkapkan secara eksplisit dalam pertimbangan ( motivering ) dari putusan hakim terkait, sehingga dari berbagai segi penyimpangan tersebut secara rasional dapat diterima dan dibenarkan.
Berlandaskan  uraian  tadi,  hakim  harus  memiliki  sikap  etis  atau  etika profesi  hakim  yang  berintikan:  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  jujur,  adil, bijaksana,  imparsial  (tidak  memihak),  sopan,  sabar,  memegang  teguh  rahasia jabatan,  dan  solidaritas  sejati.  Sikap  etis  tadi  harus  tercermin  dalam  perilaku sehari-hari yang bebas dari cela. Hanya dengan bersikap etis demikian saja, para hakim  akan  mampu  memelihara  martabat  dan  kewibawaan  profesi  hakim. Demikianlah, Francis Bacon dalam "ESSAYS OR COUNSELS CIVIL AND MORAL: OF JUDICATURE." mengatakan:
" Judges  ought  to  be  more  learned  than  witty,  more  reverend  than plausible, and more advised than confident. Above all things, integrity is their  portion  and  proper  virtue.  Cursed  (saith  the  law)  is  he  that removeth the landmark. The mislayer of a mere-stone is to blame. But it is the unjust judge that is the capital remover of the landmarks, when he defineth amiss of lands and property. One foul sentence doth more hurt than many foul examples. For these do but corrupt the stream, the other corrupteth  the  fountain.  So  saith  Solomon,  'Fons  turbatus,  et  vena corrupta, est justus cadens in causa sua coram adversario.’ (A righteous man  losing  his  case  is  like  a  troubled  fountain  or  a  corrupt  spring .)  ... there is no worse torture than the torture of laws ." 19
Di  Indonesia  pada  masa  kini  etika  profesi  itu  telah  dijabarkan  ke  dalam Kode Kehormatan Hakim yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi  dan  Pengadilan  Negeri  di  bawah  pimpinan  Mahkamah  Agung  pada  tahun 1966, yang kemudian diteguhkan dan dimantapkan dalam Musyawarah Nasional Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI)  ke  IX  pada  tanggal  23  Maret  1988.  Kemudian, Kode  Kehormatan  Hakim  itu  diganti  dengan  Keputusan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia,  Nomor  047/KMA/SKB/IV/2009  dan  Nomor  02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

## Advokat
Pengacara  (advokat)  adalah  orang  yang  dalam  proses  peradilan  bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap  mungkin,  dan  tentu  saja  yang  mendukung  kepentingan  kliennya, termasuk  aturan-aturan  hukum  yang  dipandang  relevan  dan  interpretasinya. Kesemuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai  suatu  putusan  hukum  yang  adil-manusiawi  dari  sudut  pihak  kliennya. Karena  kedua  belah  pihak  memperoleh  (dan  harus  diberikan)  kesempatan  yang sama untuk mengemukakan fakta-fakta dan aspek hukumnya dari pihak kliennya
19 Louis Blom-Cooper, The Language of the Law, The Bodley head, London, 1965, hlm. 3-4.
masing-masing  yang  dikemas  dalam  suatu  argumentasi  hukum,  maka  dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh.
Dari  sini  tampak  jelas  bahwa  tugas  utama  yang  sesungguhnya  dari  para advokat  dalam  suatu  proses  peradilan  adalah  untuk  membantu  hakim  atau pengadilan  dalam  upaya  mencapai  suatu  putusan  hukum  sebagai  penyelesaian definitif terhadap sengketa yang dihadapkan ke pengadilan secara adil-manusiawi dalam  kerangka  sistem  hukum  positif    yang  berlaku  dalam  negara  yang bersangkutan.  Jadi,  tugas  advokat  itu  bukan  hanya  semata-mata  untuk memenangkan  kliennya  saja,  melainkan  sebagai  penegak  hukum  bertugas  juga untuk mewujudkan keadilan sejati di dalam masyarakat.
Pada  dasarnya  tugas  pokok  advokat  adalah  memberikan  nasihat  hukum untuk menjauhkan klien dari konflik, dan mengajukan atau membela kepentingan klien  di  pengadilan  (menyelesaikan  konflik  secara  formal).  Dalam  berperkara  di pengadilan, peran utama seorang advokat adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan  yang  relevan  dari  sudut  pihak  kliennya  untuk  memungkinkan hakim menetapkan keputusan yang seadilnya.
Profesi  advokat  pada  dasarnya  dapat  berperan  pada  semua  bidang  karya hukum yang dimaksud oleh Crombag. Dalam mengemban profesinya itu, advokat juga  harus  selalu  mengacu  pada  usaha  mewujudkan  ketertiban  dan  kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu, pada dasarnya etika profesi hakim berlaku juga bagi para advokat. Secara etis, para advokat berkewajiban untuk menegakkan asas-asas hukum dan martabat manusia.
Dalam kata pengantar pada bukunya yang berjudul "COURTROOM", sebuah biografi seorang advokat yang kemudian menjadi hakim terkenal bernama Samuel S. Leibowitz, Quentin Reynolds menulis: 20
"DETECTIVE  STORY",  karya  pemenang  Hadiah  Pulitzer  bernama Sidney Kingsley, adalah salah sebuah " hits " pada musim teater tahun 1949.  Dalam  cerita  sandiwara  itu,  Kingsley  menciptakan  tokoh Endicott  Sims,  seorang  advokat  yang  mengkhususkan  diri  dalam bidang  perkara-perkara  pidana.  Seorang  ditektif  yang  sadis,  Letnan
20 Quentin Reynolds, Courtroom, Popular Library.
James  McLeod,  merasa  terganggu  oleh  Sims  karena  advokat  itu memprotes  McLeod  yang  telah  menganiaya  seorang  tersangka  yang menjadi  klien  Sims.  Tersangka  yang  dianiaya  itu  hampir  mati.  Sims mengatakan  kepada  ditektif  itu  bahwa  ia  beruntung  karena  ia  tidak menghadapi tuduhan pembunuhan berat ( murder charge ).
Tokoh "Sims" mengekspresikan filsafat hukum dari seorang advokat yang memiliki  komitmen  pada  etika  profesi.  Leibowitz  tidak  merasa  bahwa  ia,  jaksa, atau masyarakat umum mempunyai hak untuk memprahakimi seorang tersangka, betapa pun ia tampaknya bersalah. Leibowitz dengan sepenuh hatinya meyakini asas  hukum  yang  menyatakan  bahwa  seorang  tertuduh  harus  dianggap  tidak bersalah."  Kutipan  tadi  mengungkapkan  sikap  etis  seorang  advokat  dalam mengemban profesinya secara bermartabat.
Musyawarah  Nasional  Advokat  Indonesia  I  pada  tanggal  10  November 1985  di  Jakarta  telah  menetapkan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia.  Pada  saat sekarang, kode etik advokat yang berlaku adalah kode  etik yang ditetapkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002.

## Praktisi  Hukum  Perlu  Memiliki  Pemahaman  tentang  Filsafat  Hukum  yang Memadai
Para  pengemban  profesi  hukum,  baik  para  hakim  maupun  para  advokat dan  juga  para  notaris,  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  mengemban profesinya  sebagai  hakim  atau  sebagai  advokat  harus  memiliki  dan  menguasai pengetahuan  ilmu  hukum,  sejarah  hukum,  sosiologi  hukum  dan  filsafat  hukum yang memadai.
Dengan  menerapkan  dan  menggunakan  pengetahuan  dalam  disiplin- disiplin  ilmiah  tersebut,  maka  para  hakim  dan  advokat  tersebut  akan  mampu secara  tepat  menyaring  fakta-fakta  yang  relevan  dari  yang  tidak  relevan, menyeleksi  aturan-aturan  hukum  yang  tepat  yang  terkait  pada  fakta-fakta  yang telah  disaringnya,  menginterpretasi  aturan-aturan  hukum  terkait  untuk mendistilasi  (menarik  keluar  dan  menampilkan  ke  permukaan  atau
mengeksplisitkan) kaidah hukum yang tercantum secara implisit di dalam aturan hukum  itu  secara  kontekstual,  untuk  kemudian  membangun  suatu  argumentasi hukum  untuk  memaparkan  sejelas  mungkin  apa  peristiwa  hukum  yang sesungguhnya  telah  terjadi  di  antara  para  pihak,  dan  berdasarkan  itu merumuskan  setajam  mungkin  apa  yang  menjadi  pertanyaan  hukumnya  yang harus dijawab untuk dapat menyelesaikan sengketa hukum yang telah terjadi di antara para pihak.
Dengan  pemahaman  yang  memadai  tentang  filsafat  hukum,  maka  para hakim  dan  advokat  (dan  juga  jaksa)  akan  mampu  melakukan  ” moral  reading ” (dipinjam  dari  Ronald  Dworkin)  terhadap  perundang-undangan  yang  berlaku ketika  melakukan  seleksi  terhadap  perundang-undangan  untuk  menemukan aturan  hukum  yang  relevan  untuk  kasus  yang  tengah  ditangani,  dan  juga melakukan ” moral reading ” terhadap aturan-aturan hukum yang telah dipilihnya untuk  menemukan  kaidah  hukum  yang  tercantum  di  dalamnya  yang  akan diterapkan pada kasus terkait, dan dengan itu maka tujuan yang ingin diwujudkan dengan kaidah hukum itu akan dapat ditemukan.
Dengan  cara  demikian  maka  penerapan  aturan  hukum  tersebut  dapat dilakukan  secara  bertujuan,  sehingga  dapat  menjadi  fungsional  terhadap  tujuan kemasyarakatan  dari  hukum  pada  umumnya,  dan  penerapan  hukum  yang demikian akan menjadi sungguh-sungguh adil dan ”membumi”.
Demikianlah, jika para pengemban profesi hukum itu, para hakim dan para advokat, melaksanakan tugasnya masing-masing seperti digambarkan di atas tadi, maka pengembanan profesi hukum itu  akan dapat menghadirkan profesi hukum yang sungguh-sungguh layak untuk disebut ” officium nobile ” (profesi bermartabat, status  profession ).  Untuk  itu  maka  para  pengemban  profesi  hukum,  baik  hakim maupun  advokat,  dituntut  untuk  memiliki  ahlak  yang  tinggi,  yang  menghormati dan  memiliki  komitmen  yang  sungguh-sungguh  untuk  melaksanakan  etika profesinya masing-masing.

## Kedudukan Etika Profesi Dan Kode Etik Dalam Hukum
Dalam  keadaan  normal,  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  kehidupan masyarakat  berlangsung  secara  relatif  tertib  (tidak  terjadi  situasi  anomia  atau “ bellum omnium contra omnes ”). Ketertiban dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya dan bekerjanya berbagai nilai dan kaidah.
Berdasarkan  isi,  karakter  dan  tujuannya,  kaidah-kaidah  yang  bekerja dalam  masyarakat  itu  dapat  kita  bedakan  ke  dalam  pengelompokan  berikut: kaidah  budi  nurani,  kaidah  moral  positif,  kaidah  kesopanan,  kaidah  agama,  dan kaidah  hukum.  Semua  kaidah  itu  berakar  atau  timbul  dari  dalam  akal-budi  dan nurani manusia.
Dalam ranah hukum dapat dibedakan dua kelompok kaidah hukum, yakni kelompak kaidah hukum mandiri (kaidah hukum otonom) dan kelompok kaidah hukum tidak mandiri (kaidah hukum tidak otonom). Produk kaidah-kaidah yang dibentuk  oleh  komunitas-komunitas  yang  memiliki  otonomi  dan  otonominya  itu diakui atau diberikan oleh hukum adalah hukum tidak mandiri yang demikian itu dan diperlakukan sebagai bagian dari hukum positif. Contohnya: “ hospital by laws ” yang yang dibentuk oleh rumah sakit mengikat sebagai hukum positif bagi rumah sakit yang bersangkutan, karena bertumpu pada perundang-undangan di bidang kesehatan. Statuta di sebuah perguruan tinggi juga termasuk hukum tidak mandiri yang  demikian  berdasarkan  perundang-undangan  di  bidang  pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
Di Indonesia, secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi  otonomi  keberadaan  profesi  tertentu  dengan  etika  profesi  dan  kode etiknya.  Beberapa  di  antaranya,  yakni  pengakuan  terhadap  otonomi  profesi tersebut,  sudah  dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  perundang-undangan, misalnya  Undang-undang  tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-undang  tentang Advokat,  Undang-undang  tentang  Notaris,  Undang-undang  tentang  Rumah  Sakit, Undang-undang tentang Pers, dsb.

## Aspek Hukum Pengembanan Profesi Makna Yuridis Hubungan Pengemban Profesi Dan Klien
Dipandang dari sudut hukum, hubungan hukum antara pengemban profesi (selanjutnya  disebut  profesional)  dan  orang  yang  meminta  atau  membutuhkan pelayanan  profesionalnya  (selanjutnya  disebut  klien)  adalah  suatu  perikatan. Perikatan  itu  dapat  dan  pada  umumnya  ditimbulkan  oleh  perjanjian  (kontrak). Dengan  terbentuknya  perikatan,  maka  timbullah  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban pada para pihak terkait.
Perjanjian antara profesional dan klien dapat disebut kontrak profesional, yakni  kontrak  melakukan tindakan  profesional. Dalam  perjanjian  ini  prestasinya adalah melakukan suatu jasa berupa tindakan pertolongan profesional dari pihak profesional dan pembayaran honorarium dari pihak klien. Perjanjian profesional ini  pada  dasarnya  termasuk  perjanjian  yang  menghasilkan  perikatan  ikhtiar. Sehubungan dengan itu, profesional berkewajiban melakukan upaya semaksimal mungkin  dengan  mengerahkan  keahlian  berkeilmuan  secara  seksama  sesuai dengan  standar  dan  prosedur  standar  yang  berlaku  berdasarkan  tingkat perkembangan  ilmu  yang  bersangkutan.  Dalam  hal-hal  tertentu,  hubungan profesional-klien  termasuk  perikatan  hasil-karya,  misalnya  pada  profesi arsitektur, profesi dokter bedah.

## Standar Profesional
Karena  hubungan  professional-klien  itu  pada  dasarnya  adalah  suatu perikatan ikhtiar, maka secara yuridis dipenuhi atau tidak dipenuhinya  prestasi dari  pihak  profesional  tidak  terutama  ditentukan  oleh  hasilnya  (misalnya kesembuhan  dalam  profesi  kedokteran),  melainkan  oleh  cara  kerjanya:  sejauh mana dokter telah berupaya semaksimal mungkin dan secermat apa dokter telah menjalani  prosedur-baku  ( standard  operating  procedure )  yang  berlaku?  Jadi, secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  intinya  kontrak  terapeutik  (dalam profesi  kedokteran)  itu  menimbulkan  kewajiban,  tidak  untuk  menyembuhkan yang sakit, melainkan untuk memberikan perawatan medik (melakukan tindakan
medik)  dengan  keterlibatan  secara  seksama  dan  penuh  kesungguhan,  serta dengan  tidak  mengabaikan  situasi  eksepsional,  sesuai  dengan  tingkat perkembangan  ilmu  dan  teknologi  kedokteran  yang  telah  dicapai  ( Cour  de Cassation Perancis, Michiels van Kessenich-Hogendam, Roscam Abbing).
Di  sini  tampak  jelas  bahwa  secara  yuridis,  rekam  medik, yang kini diatur dalam  Permenkes  No.  749a/MENKES/PER/XII/1989,  sangat  penting  dan  dapat sangat  menentukan.  Dalam  pasal  14  butir  (b)  dinyatakan  bahwa  rekam  medik dapat  digunakan  sebagai  bahan  pembuktian  dalam  perkara  hukum.  Tentang ukuran untuk mengkaji sejauh mana suatu tindakan medik telah memenuhi syarat yang  dituntut  bagi  pelaksanaan  profesi  kedokteran,  dalam  kepustakaan  telah dimunculkan  pengertian-pengertian  untuk  menyatakan  ukuran  tersebut,  antara lain:  ikhtiar  sejawat  rata-rata,  kemampuan  sejawat  rata-rata,  sejawat  yang  baik, sejawat  yang  berpengalaman,  kehati-hatian  normal,  dsb.  Berdasarkan  berbagai pengertian  itu,  dengan  mengingat  pula  bahwa  situasi  riil  yang  di  dalamnya tindakan  medik  atau  tindakan  profesional  itu  dilakukan  harus  ikut dipertimbangkan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  normatif  pada pengkajian suatu tindakan profesional pada dasarnya adalah "upaya sejawat yang bertindak  secara  rasional  dalam konteks  wilayah aplikasi  bidang  keilmuan  yang bersangkutan".
"Upaya  sejawat  yang  bertindak  secara  rasional"  mencakup  dua  aspek, yakni  aspek  subyektif  dan  aspek  obyektif.  Aspek  subyektif  meliputi:  sikap  batin profesional, perhatian dan keprihatinannya terhadap pasien/klien yang dihadapi, kesediaannya untuk sungguh-sungguh mendalami masalah yang dihadapi pasien dan  kesungguhan  untuk  memecahkannya.  Aspek  subyektif  ini,  perhatian  dan kesungguhan,  harus  terungkap  dalam  sikap  dan  perilakunya.  Aspek  obyektifnya mencakup keahlian (kompetensi) dari profesional, pengetahuan dan keterampilan (kemahiran) pada umumnya, serta peralatan yang tersedia. Kedua aspek tersebut bersama-sama  mewujudkan  keseksamaan  dalam  melaksanakan  pengembanan profesi. Aspek subyektif bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan.
Dalam  keadaan  apapun  seorang  profesional  harus  melaksanakan pekerjaannya  (menjalankan  tindakan  profesional)  dengan  penuh  perhatian  dan kesungguhan. Aspek obyektif (syarat kompetensi) dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.  Dengan  demikian,  maka  unsur  perhatian  dan  kesungguhan  diukur berdasarkan perhatian dan kesungguhan dari sejawat yang bertindak rasional.
Sedangkan unsur kompetensi diukur berdasarkan kompetensi dari sejawat yang  bertindak  secara  rasional  dalam  keadaan  (kondisi)  yang  sama.  Situasi khusus  dalam  suatu  kasus  konkret  dapat  mempengaruhi  pertanggung-gugatan profesional. Syarat keseksamaan membawa beberapa konsekuensi, antara lain:
a. Hal menentukan apakah suatu tindakan profesional tertentu harus dilakukan atau  tidak  adalah  tanggung-jawab  dari  profesional  terkait.  Masalah  akan timbul  jika  klien/pasien  menolak  tindakan  profesional,  dan  klien/pasien berdasarkan  pengakuan  atas  integritas  jasmani  dan  rohaninya  (otonomi) memang berhak untuk menolak tindakan profesional tertentu.
b. Profesional  wajib  menolak  melakukan  tindakan  profesional  tertentu,  jika menurut  keyakinannya  tindakan  tersebut  memerlukan  pengetahuan, keahlian  dan  pengalaman  khusus,  yang  tidak  dimilikinya.  Dalam  hal  itu, profesional  tersebut  harus  mengirim  klien/pasien  kepada  spesialis  terkait, yang implementasinya tergantung pada situasi riil.
c.  Profesional  harus  mengikuti  perkembangan  ilmu  yang  bersangkutan, sehingga  pelaksanaan  tugasnya  dapat  selalu  sesuai  dengan  tingkat perkembangan ilmu yang telah dicapai.
Berdasarkan uraian di atas, malpraktik adalah kealpaan ( negligence ), ketidak- ahlian  (inkompetensi),  dan  ketidak-seksamaan  ( lack  of  conscientiousness )  dalam melaksanakan pengembanan profesi. Malpraktik yang mengakibatkan hasil yang merugikan  pada  klien/pasien  dapat  menimbulkan  gugatan  secara  perdata.  Ada dua  dasar  hukum  yang  utama  bagi  pertanggung-gugatan  perdata  ini,  yakni: pertanggung-gugatan  kontraktual  (wanprestasi)  dan  pertanggung-gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ).

## Penutup
Uraian  di  atas  menggambarkan  profesi  dan  profesi  hukum  dalam  bentuk ideal.  Dalam  kenyataan  dapat  kita  temukan  penyimpangan-penyimpangan  atau pengkhususan.  Dalam  kenyataan  konkret  hampir  tidak  ada  sesuatu  yang  hadir dalam  bentuk  idealnya.  Namun,  jika  penyimpangan-penyimpangan  cukup  jauh dan  mencakup  banyak  aspek  serta  meluas  sekali,  maka  mungkin  kita  dapat berbicara  tentang  krisis  atau  perubahan  fundamental  dengan  segala  akibat kemasyarakatannya. Uraian ini justru dimulai dengan menunjukkan gejala-gejala yang memperlihatkan kemungkinan adanya krisis dalam dunia profesi kita  yang mungkin mencakup semua profesi.
Dari  apa  yang  telah  dikemukakan,  dapat  dikatakan  bahwa  profesi  adalah suatu  kerangka  institusional  yang  di  dalamnya  sejumlah  fungsi  kemasyarakatan yang  paling  penting  dijalankan,  terutama  pengembangan  serta  pengajaran  ilmu dan  humaniora  dan  penerapan  praktikalnya  dalam  bidang-bidang  pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi dan pendidikan. Bidang-bidang tersebut  secara  langsung  berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang  fundamental  bagi perwujudan  martabat  manusia  dalam  kenyataan  riil.  Dalam  perwujudannya ternyata  tidak  selalu  berlangsung  dengan  sendirinya  sebagai  konsekuensi  dari keyakinan pada pentingnya fungsi-fungsi itu, melainkan sangat dipengaruhi oleh berinteraksinya  berbagai  kekuatan  kemasyarakatan.  Ini  berarti  bahwa perwujudannya  secara  nyata  memerlukan  upaya  yang  memadukan  berbagai kekuatan  tersebut,  yakni  perlu  upaya  secara  sadar  dengan  dukungan  kemauan yang kuat untuk menegakkan etika profesi dan kode etik profesi. Untuk itu perlu diupayakan  agar  profesi-profesi  mampu  mempertahankan  otonominya  lewat organisasi  profesi  yang  kemandiriannya  diakui  dan  dihormati  oleh  penguasa politik, serta didukung oleh kurikulum, proses dan metode pendidikan yang juga memuat  upaya  untuk  secara  sistematis  menumbuhkan  sikap  etis  yang  sesuai kepada peserta didiknya.
Yang  disebut  terakhir  ini  sangat  penting,  sebab,  demikian  dikatakan  oleh Mochtar  Kusumaatmadja,  "pendidikan  ketrampilan  teknis  tanpa  disertai pendidikan tanggung jawab professional dan etika adalah berbahaya". 21
Daftar Pustaka:
Buku: Aubert, Vilhelm, Sociology of Law , Penguin, 1973. Blom-Cooper, Louis, The Language of the law , The Bodley Head, London, 1965. Binziad Kadafi, cs: Advokat Indonesia mencari Legitimasi: Studi tentang tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia , Pusat Studi & Kebijakan Indonesia,
E.J. Kanter, Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Evaristus  Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum,  Norma-norma  bagi  penegak  hukum, Kanisius , Yogyakarta, 1995.
Fuller, Lon L ., Anatomy of the Law ,  A Pelican Book, 1971.
Heffner,  Richard  D., A  Documentary  History  of  the  United  States,    A  Mentor  Book , New York, 1962.
Koehn, Daryl, Landasan Etika Profesi , Kanisius, Yogyakarta, 2000.
Marke, Julius, The Holmes Reader ,  Oceana's Docket Books, New York, 1955. Loth-Gaakeer ,  Ethiek  en  het  juridisch  beroep ,  oleh  M.A.  Loth  dan  A.M.P.  Gaakeer, Boom Juridisch uitgevers, Den Haag, 2007.
Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court , Djambatan, Jakarta, 2006. Parsons,  Talcott, Essays  In  Sociological  Theory .  Revised  Edition,  The  Free  Press, New York, 1964.
Pound, Roscoe, The Lawyers from Antiquity of Modern Times. Reynolds, Quentin, Courtroom , Popular Library. Shidarta, Moralitas Profesi Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2006. Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
Wyzanski Jr., Charles E., The New Meaning of Justice , Bantam Book, 1966. Yudha Pandu, Klien & Advokat , Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004.
Non Buku: Kieser, B., Etika Profesi , Majalah BASIS,  No. XXXV/5. 1986.
Kleden,  Ignas, Kaum  Profesional  dan  Pembagian  Kerja  Intelektual ,  Harian  Umum KOMPAS, 12 Mei 1986.
Kusumaatmadja,  Mochtar, Pembaharuan  Pendidikan  Hukum  dan  Pembinaan Profesi .,  Majalah  Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat  "PADJADJARAN", jilid V, No. 3-4, 1974.

## 21 Mochtar, Id, pada hlm. 17.
Sills,  David  L.  (ed.), International  Encyclopedia  of  the  Social  Sciences ,    Volume  9 dan 12,  Macmillan & The Free Press, New York-London, 1972.
Wirjanto,  Soemarno  P., Ilmu  Hukum  Profesi ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, 1980.
Simposium  Pembaharuan  Pendidikan  Hukum  dan  Pembinaan  Profesi  Hukum,
1975.