PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PELAPORAN PAJAK
Akmal Alfarisi Widodo 1 ; Joko Sriwidodo 2 .
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1 ;
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang – Semarang Universitas Jayabaya Jakarta 2 .
Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
Email: alfarisiakmal87@gmail.com, jokosriwidodo2016@gmail.com Naskah diterima : 20/03/2023, revisi : 26/06/2023, disetujui :29/07/2023

## Abstrak
Pajak  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kemajuan  manusia. Agar  pembangunan  dapat  terwujud  sebagai  representasi  Negara  dalam  mencapai Bonum  Publicum,  maka  masyarakat  umum  dan  otoritas  pajak  harus  memahami  hal tersebut.  Menurut  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU KUP),  Indonesia  menggunakan  Self  Assessment  System  sebagai  salah  satu  cara pemungutan  pajak.  Self  Assesment  System  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  perpajakan  mengandaikan  wajib  pajak  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  dan  dibayar  serta  melaporkannya  secara  berkala.  Namun, mengingat  tingginya  jumlah  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dan  seringnya  terjadi kecurangan  baik  oleh  oknum  maupun  aparat  pajak,  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia  sebenarnya  belum  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  diharapkan  dapat memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  bagaimana  mengelola  pajak dengan baik dan benar serta memastikan tidak ada celah terjadinya kecurangan dalam pemungutan  pajak  dengan  menetapkan  peraturan  yang  dapat  diterapkan  secara konsisten dan tegas serta meningkatkan profesionalisme aparatur. otoritas pajak dalam melayani wajib pajak.
Kata kunci: penerimaan pajak; penghindaran pajak; self assesment system
Abstract
taxes  is  very  important  to  increase  human  prosperity  and  progress.  In  order  for development  to  materialize  as  a  representation  of  the  State  in  achieving  a  Bonum Publicum, the general public and tax authorities must understand this. According to the Law  on  General  Provisions  and  Tax  Procedures  (UU  KUP),  Indonesia  uses  the  Self Assessment System as a way of collecting taxes. The Self Assessment System as referred to in the tax laws and regulations presupposes that the taxpayer determines the amount of tax  owed  and  paid  and  reports  it  periodically.  However,  given  the  high  number  of disobedient  taxpayers  and  the  frequent  occurrence  of  fraud  by  both  tax  officials  and officials,  the  tax  collection  system  in  Indonesia  is  actually  not  running  well.  The
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
government is expected to be able to provide counseling to the public on how to manage taxes  properly  and  correctly  and  ensure  that  there  are  no  loopholes  for  fraud  in  tax collection  by  establishing  regulations  that  can  be  applied  consistently  and  firmly  and increasing the professionalism of the apparatus. tax authorities in serving taxpayers.

## Keywords: tax revenue; tax evasion; self assessment system

## A. Pendahuluan
Pajak  adalah  salah  satu  instrument  penting  dalam  perekonomian  suatu  negara  karena menjadi  sumber  pendapatan  utama  dan  memegang  fungsi  yang  sangat  vital  dalam kehidupan  bernegara  karena  berkaitan  dengan  peranannya  sebagai  sumber  pendanaan pembangunan.  Pada  kenyataannya  kepentingan  dalam  pembayaran  pajak  antara pemerintah dan pembayar pajak belum memiliki kesamaan dan kesadaran dalam hal  fungsi pajak,  dan  pentingnya  pemasukan  pajak.  Perbedaannya  adalah  karena  ketergantungan pemerintah pada uang pajak, pemerintah berupaya untuk mendapatkan setoran pajak yang setinggin-tingginya,  sebanyak-banyaknya  dalam  pencapaian  penerimaan  pajak  sebagai sumber  APBN.    Sementara  itu,  wajib  pajak  merasakan  dengan  membayar  pajak menyebabkan pendapatan dan kemampuan ekonomi wajib pajak menurun. Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana wajib pajak mencari cara legal dan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Pengurangan dalam pembayaran pajak secara ilegal sering terjadi karena  berbagai  undang-undang  perpajakan  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  negosiasi oleh  petugas  pajak  (fiskus)  untuk  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN). Walauun  cara  ini  menguntungkan  kepada  wajib  pajak  tetapi  hal  demikian  jelas menimbulkan kerugian negara dalam penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan, yang selanjutnya  menjadi  pendapatan  negara  dalam  menunjang  pembangunan  nasional  serta peningkatan  kesejahteraan  pada  masyarakat.  Contoh  dalam  pembangunan  infrastruktur, maupun penggunaan APBN sesuai ketentuan pengelolaan pajak.
Pada pelaksanaannya peraturan perpajakan belum efektif, disebabkan beberapa hal yaitu kegagalan  untuk  menyebarluaskan  teknik  pelaporan  pajak,  rendahnya  tingkat  kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar dan melaporkan pajak, database wajib pajak yang tidak  lengkap  dan  tidak  akurat,  dan  penerapan  sanksi  yang  tidak  konsisten  semuanya berkontribusi pada masalah dengan pemungutan pajak di Indonesia.
Karena pemerintah dan pembayar pajak memiliki kepentingan yang berbeda, maka ada perbedaan dalam cara penerapan pajak juga. Untuk menghindari pengurangan kemampuan ekonomi mereka,  wajib  pajak  biasanya  akan  berusaha  untuk  meminimalkan  pembayaran pajak  mereka.  Untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  terus  berlanjut  di  semua  bidang, pemerintah bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya dengan melakukan pemungutan pajak.
Dari  internal  pemungut  pajak  juga  masih  marak  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat administrasi  negara/fiskus  yang  berwenang  dalam  pemungutan  pajak,  terdapat  celah kecurangan yang dilakukan oleh aparat pajak/fiskus bersama wajib pajak.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Hukum  pajak  adalah  ilmu  praktis  normalogis  yang  membantu  penyelesaian  peristiwa hukum  yang  konkrit  untuk  mengidentifikasi  apa  kewajiban  subjek  tertentu  harus  dalam situasi tertentu.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  dipergunakan  dalam  menganalisis  menggunakan  pendekatan  penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dengan  melihat  pada  pelaksanaan  hukum  empiris.  Sehingga  akan  mendapatkan kajian  yang  ilmiah  antara Dassollen dan dassain .  kajian  hukum  normatif  adalah  data sekunder  atau  literatur  sekunder.  Penelitian  hukum  normative  mempergunakan  sumber data  sekunder,  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  umumnya  berupa peratturan  perundang-undangan.  Analisis  dilakukan  dengan  pendekatan  normative kualitatif,  logika  deduktif,  atau  deskriptif  yuridis.  Sedangkan  penelitian  hukum  empiris meneliti data sekunder yang kemudian dibandingkan dengan penelitian pada data primer yang ada di lapangan atau masyarakat. 1 Ada pula jenis penelitian normative empiris yang merupakan gabungan dari dua jenis penelitian hukum di atas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  self  assessment  system pada pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, dimana saat ini masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dan fiscus untuk mengurangi atau bahkan menghindari pajak walau saat ini Indonesia telah dilengkapi dengan Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan aturan lain dibawahnya.
Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini tercantum di bawah ini:
a. Sumber  hukum  primer,  terutama  yang  memiliki  kualitas  otoritatif  atau  memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengikat yaitu dalam bentuk peraturan perundang- undangan  yang  terkait  yaitu  Undang-undang  no.  28  tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
b. Bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dengan membaca buku, artikel, literatur, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah tersebut, merupakan bahan hukum  yang  sumber  utamanya  adalah  bahan  hukum  serta  bahan  hukum  yang membantu dalam menganalisis dan memahami masalah dalam studi ini.
c. Sumber daya hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder disebut sebagai sumber hukum tersier. Kamus hukum, kamus luas yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan internet adalah contoh sumber hukum tersier yang sering digunakan.

## C. Penelitian Dan Pembahasan

## 1. Pengertian Hukum Pajak
Pada  bukunya  Pengantar  Ilmu  Hukum  Perpajakan,  R.  Santoso  Brotodihardjo menjelaskan  bahwa  hukum  fiskal  atau  sering  dikenal  dengan  Undang-undang perpajakan  adalah  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  menetapkan kewenangan pemerintah untuk menyita harta benda dan menyerahkan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk pajak ke kas negara. Menurut dasar pemikiran ini, Bidang hukum
1 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI – Press. 1942.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
publik yang dikenal sebagai hukum pajak mengatur interaksi antara negara dan individu atau bisnis yang harus membayar pajak, atau pembayar pajak. 2
Selanjutnya P.J.A. Adriani mengemukakan pajak merupakan iuran yang masyarakat bayarkan  kepada  negara  dan  negara  dapat  memaksakan  orang  yang  terutang  untuk wajib  membayarnya  berdasarkan  undang-undang  dan  tanpa  mendapat  prestasi Kembali.  Tujuan  perpajakan  adalah  untuk  mendanai  pengeluaran  publik  yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban negara untuk menjalankan pemerintahan. 3
Paparan Rochmat Soemitro, undang-undang perpajakan pada dasarnya terdiri dari seperangkat pedoman yang mengatur bagaimana masyarakat umum, yang membayar pajak,  dan  pemerintah,  yang  memungutnya,  berinteraksi.  Berdasarkan  pengertian tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan wajib pajak atau subjek hukum perpajakan, apa saja kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, serta hak pemerintah di bidang perpajakan.  Juga  jelas  apa  yang  dapat  dikenakan  pemerintah  sehubungan  dengan masalah  perpajakan,  bagaimana  memungut  pajak  dari  pembayar  pajak,  bagaimana pembayar pajak bisa menolak pengenaan pajak, dan informasi terkait lainnya. 4
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban membayar iuran atau iuran kepada negara yang dibebankan melalui paksaan kepada orang atau badan ditetapkan sebagai pajak. Meskipun tidak ada manfaat langsung, negara menggunakan keterlibatan ini untuk memberi manfaat bagi rakyat. 5

## 2. Fungsi pajak.
Menurut  Rochmat  Soemitro,  pajak  memiliki  tiga  tujuan,  yaitu  mengendalikan  dan memerangi inflasi juga berfungsi sebagai alat penganggaran. Secara umum, 4 (empat) tujuan pajak rakyat adalah sebagai berikut:
a. Pajak,  yang  merupakan  bagian  dari  fungsi  keuangan  (budgetary),  menyediakan dana untuk pengeluaran pemerintah.
b. Pajak  berfungsi  untuk  mengatur  (regulerend),  memungkinkan  pemerintah  untuk melaksanakan kebijakannya di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak alkohol sangat tinggi untuk mengurangi konsumsi.
c. Melalui pajak, pemerintah dapat melakukan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga  dan  membatasi  inflasi. Ini  adalah  fungsi  stabilitas.  Ini  akan  dicapai  dengan berhasil dan efisien apabila mengelola uang dalam ekonomi lokal, mengumpulkan pajak, dan memanfaatkan pajak yang terkumpul.
d. Kemudian,  setiap  biaya  kepentingan  publik,  seperti  pembiayaan  pembangunan untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  menghasilkan  lapangan  kerja,  dibayarkan dari pendapatan pajak negara. Fungsi redistribusi uang bertanggung jawab untuk ini. 6
2 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008, hal. 1.
3 R. Santoso Brotodihardjo, Op.Cit. , hal. 2.
4 Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah , Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.
5 Undang - undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, Bab I pasal 1 angka 1.
6 Fidel, Pajak Penghasilan. Jakarta: Carofin Publishing, 2008, hal .3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## 3. Sistem Pemungutan Pajak.
Pemasukan  dana  ke  kas  negara  dapat  optimal  apabila  didukung  oleh  sistem pemungutan  pajak  yang  tepat  dan  cocok  diterapkan  pada  masyarakat  di  negara tersebut.  Saat  ini  Indonesia  menerapkan  beberapa  sistem  dalam  proses  pemungutan pajaknya. Sistem yang dimaksud adalah:
a. Wajib  Pajak  bertanggung  jawab  atas  hak  dan  kewajibannya  sendiri  mengenai perpajakan  dengan  menggunakan  Self  Assessment  System.  Wajib  pajak bertanggung  jawab  untuk  menghitung,  membayar,  dan  menyampaikan  SPT  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem internet untuk penyelenggaraan pemerintahan.  Dalam  pengaturan  ini,  pemerintah  hanya  berfungsi  sebagai pengawas. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan adalah dua contoh pajak yang menggunakan sistem ini (PPh).
b. Official Assessment System, adalah mekanisme perpajakan yang inisiatif nya berasal dari fiscus. Dalam pengaturan ini, fiskus aktif mencari wajib pajak dan menerima NPWP sampai dengan ditetapkan besarnya pajak terutang dengan diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Sifat dari wajib pajak hanya menunggu dan pajak yang harus  dibayarkan  baru  keluar  bila  fiscus  mengeluarkan  SKP.  Contoh  pengenaan pajak dengan sistem ini adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).
c. Pihak  ketiga  bertanggung  jawab  untuk  memotong  atau  memungut  pajak berdasarkan  persentase  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  volume  pembayaran atau  transaksi  yang  dilakukan  dengan  penerima  penghasilan,  khususnya  wajib pajak, berdasarkan sistem pemotongan pajak. Contoh sistem ini adalah pemotongan penghasilan karyawan oleh pihak tempat karyawan bekerja. Karena telah dipotong, maka karyawan tidak perlu ke KPP untuk membayar pajak lagi.

## 4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Landasan hukum pemungutan pajak adanya perubahan ketiga ketentuan pada Pasal 23A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pasal  tersebut menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara  diatur  dengan  undang- undang”.  Lembag a  negara  yang  bertugas  mengawasi perpajakan  Indonesia  adalah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  sebuah  Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan  wajib yang harus diketahui antara lain :
1. UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2. Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017
3. UU RI Nomor 10 tahun 2020
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-09/PJ/2020
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:16/PMK.10/2016
6. Peraturan DJP Nomor:PER-01/PJ/2016
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:184/PMK.03/2007
8. UU Nomor 42 Tahun 2009
9. PMK Nomor: 32/PMK.10/2019
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
10. Keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2019 tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi denda, keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
11. UU RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
12. Dan peraturan terkait lainnya berkenaan pajak

## 5. Cara Pemungutan/Stelsel Pajak
Pajak  harus  dipungut  sesuai  prosedur  atau  aturan.  Julukan  umum  untuk  protokol atau  hukum  tertentu  adalah "stelsel".  Stelsel  adalah  kerangka  kerja  atau  seperangkat pedoman.  Oleh  karena  itu,  sistem  perpajakan  adalah  suatu  pengaturan  atau  sistem pemungutan  pajak  yang  menetapkan  besarnya  pajak  yang  wajib  dibayar  oleh  wajib pajak. Tiga bagian dari sistem pajak adalah sebagai berikut: 7
a. Stelsel  nyata  adalah  pajak  yang  dinilai  pada  akhir  tahun  pajak  atau  setelah penentuan pendapatan riil. Manfaat sistem ini adalah perhitungan pajak lebih tepat dan  berpijak  pada  kenyataan.  Jumlah  pajak  yang  masuk  lebih  akurat  dan  sesuai dengan  jumlah  pajak  yang  terutang  karena  perhitungannya  menggunakan pendapatan  riil.  Namun,  karena  penghitungan  pajak  baru  dilakukan  pada  akhir tahun,  wajib  pajak  akan  diberi  dengan  pajak  yang  tinggi  karena  dinilai  sekaligus selama satu tahun. Selain itu, negara tidak menerima pembayaran pajak sepanjang tahun  karena  uang  pajak  hanya  diterima  pada  akhir  tahun  anggaran.  Itulah kelemahan dari stelsel ini.
b. Stelsel anggapan, mengenakan pajak berdasarkan pada estimasi pendapatan dalam satu tahun yang berjalan adalah sama dengan tahun yang lalu. Untuk itu, di tahun yang  berjalan  pajak  yang  ditetapkan  besarannya  sama  dengan  tahun  yang  lalu. Karena pembayaran pajak dilakukan pada awal tahun berjalan daripada menunggu sampai  akhir  tahun,  menggunakan  stelsel  menawarkan  manfaat  memungkinkan pengumpulan  pajak  lebih  cepat.  Kerugian  dari  skema  ini  adalah  karena  hanya menggunakan  perhitungan  dari  tahun  sebelumnya,  pajak  yang  dibayarkan  tidak pasti.
c. Sistem  campuran  adalah  sistem  yang  menggabungkan  sistem  asli  dan  sistem anggapan.  Pada  awal  tahun  pajak,  langkah-langkah  ini  ditetapkan  dengan menggunakan asumsi-asumsi. Penghasilan awal yang diperoleh pada  akhir tahun pajak  juga  digunakan  untuk  menghitungnya  kembali.  Pajak  dipungut  dua  kali setahun,  pertama  pada  awal  tahun  dengan  menggunakan  perkiraan  pendapatan yang  diasumsikan  untuk  tahun  sebelumnya.  Setelah  pembukuan  ditutup  untuk tahun  tersebut,  perhitungan  baru  kemudian  dilakukan  dengan  menggunakan pendapatan  riil  dari  tahun  berjalan.  Jika  jumlah  pajak  yang  terhutang  melebihi jumlah  yang  dibayarkan,  wajib  pajak  harus  membuat  selisihnya.  Namun,  jika perhitungan pajak pada akhir tahun lebih rendah.
i. Kelebihan dari stelsel ini, walau dilakukan pada awal tahun akan tetapi pemungutan pajak  dilakukan  secara  nyata  karena  pada  akhir  tahun  dilakukan  perhitungan Kembali. Kelemahannya adalah beban pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan lebih tinggi apabila di tahun tersebut mengalami penurunan penghasilan.
7 Mardiasmo. Perpajakan (Edisi Revisi ). Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009. Hal. 7
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## 6. Realitas Sistem Pemungutan Pajak Di Negara Indonesia
Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan undang-undang terlepas  dari  ada  tidaknya  surat  penetapan  pajak,  sesuai  ketentuan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi landasan hukum. untuk penerapan Self Assessment System. Wajib  pajak  bertugas  menghitung,  menentukan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar, membayar sendiri pajak yang terutang kepada KPP dengan perhitungan yang benar, dan mengirimkan laporannya sendiri ke kantor pajak dengan sistem self-assessment. Wajib Pajak  bertanggung  jawab  untuk  menangani  penagihan  pajak  tanpa  bantuan  surat ketetapan  pajak.  Kegiatan  ini  merupakan  demonstrasi  penentuan  pajak  sendiri  wajib pajak (self assessment).8
Sistem self assessment perlu dipantau dan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak agar dapat berfungsi dengan baik. Perangkat tata usaha negara yang  diperbolehkan  dalam  hal  ini,  fiskus,  diberikan  kewenangan  pengawasan (penegakan hukum) dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Otoritas pajak melakukan fungsi  pengawasan  ini  dengan  melakukan  pemeriksaan  (pemeriksaan  pajak)  untuk memverifikasi  bahwa  wajib  pajak  mematuhi  tanggung  jawab  perpajakannya.  Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan-temuan yang meragukan, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak yang berujung pada pemungutan pajak (tax collection).
Pada kenyataannya, penerapan sistem self assessment di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa meskipun memiliki gaji yang besar, masih banyak  wajib  pajak  yang  kurang  memiliki  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk menghitung sendiri pajaknya. Para wajib pajak ini sadar akan kewajiban pajaknya tetapi memilih  diam  daripada  melaporkannya  atau  bahkan  mengajukan  pajaknya  sesuai ketentuan UU perpajakan.
Banyak  Wajib  Pajak  yang  tidak  memahami  tentang  perlunya  membayar  pajak, menurut kajian Direktorat Jenderal Pajak. Meski memiliki NPWP, mereka mengaku tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akibatnya, wajib pajak protes ketika SKP dinas diterbitkan karena dianggap tidak memiliki informasi resmi dari pegawai pajak.9
Belum  berjalannya  sistem  pengawasan  perpajakan  dengan  baik  mengakibatkan munculnya  kasus  korupsi  yang  melibatkan  pejabat  administrasi  negara/fiscus  yang berwenang melakukan pemungutan pajak itu sendiri. Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad  Ronas,  dua  konsultan  pajak  PT  Gunung  Madu  Plantations  (GMP),  dinyatakan bersalah  melakukan  suap  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada  tahun  2022  dan  divonis masing-masing  2,5  tahun  dan  3,5  tahun  penjara  oleh  Tipikor.  Tipikor  di  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pihak internal dari pejabat  pajak  akan  menurunkan  kredibilitas  administrasi  negara  yang  memiliki kewenangan dalam memungut pajak. Hal ini harus segera adanya perbaikan integritas
8 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1. (3). Bandung: Eresco, 1986. Hlm. 34
9 D Damayanti. Diunduh dari http://www.pajak.go.id/ article/indikator-dibalik-naiknya-permohonan-keberatan-dan- banding, diakses pada tanggal 01 November 2022. (2012)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
pejabat pajak untuk menunjang kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak yang baik dan benar sesuai ketentuan pajak.

## 7. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia
Adanya  self  assessment  system  memberi  kesempatan  pada  wajib  pajak  untuk melakukan  kecurangan  dalam  hal  pajak.  Adanya  perbuatan  penghindaran  pajak  (tax evasion)  disebabkan  oleh  berbagai  hal  seperti  tingginya  tarif  pajak  dan  kurangnya informasi dari fiscus kepada wajib pajak tentang hak, kewajiban dalam membayar pajak dan ketegasan dari pemerintah yang masih kurang terhadap pelaku tax evasion. Faktor- faktor  tersebut  memberikan  kesempatan  kepada  wajib  pajak  untuk  melakukan penghindaran  pajak.  Pajak  akan  diterima  secara  efektif  apabila  dilaksanakan  dengan pemahaman yang baik dari wajib pajak dan fiskus yang melaksanakan tugasnya secara profesional. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sistem keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan dan pelayanan perpajakan.
Hasil dari pemilihan self assesment  system sebagai cara pemungutan pajak adalah wajib  pajak  dipercaya  penuh  untuk  melakukan  penghitungan,  penyetoran,  dan pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga diperlukan keterlibatan fiskus dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib pajak kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan.  Kewajiban  perpajakan terus  menjadi  beban  yang  signifikan  bagi  masyarakat  saat  ini.  Kehadiran  hukum  dan peraturan  yang  memaksa  menunjukkan  hal  ini.  Karena  kesadaran  pajak  yang  masih kurang  dan  ketentuan  yang  memaksa  tersebut,  barulah  para  wajib  pajak  akhirnya membayarkan pajaknya. Karena adanya sifat pemaksaan, wajib pajak berusaha untuk membayar  pajak  paling  sedikit  dengan  melanggar  aturan  yang  ditetapkan  undang- undang. Wajib Pajak yang ingin membayar pajak sesedikit mungkin dapat melakukan penggelapan  pajak.  Banyak  pembayar  pajak  perorangan  dan  entitas  komersial mempertahankan dan menggunakan strategi apa pun untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.
Banyak  wajib  pajak  badan  dan  perorangan  yang  berusaha  menurunkan  tarif pembayaran  pajaknya.  Salah  satu  cara  untuk  melakukan  ini  adalah  melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, pada  dasarnya  melibatkan  penghindaran  pembayaran  pajak  yang  diantisipasi  untuk melakukan kegiatan yang tidak kena pajak. Pembayaran pajak ke kas negara tidak bisa maksimal akibat penghindaran pajak. atau mungkin tidak ada pajak yang dipungut sama sekali  untuk  kas  publik.  Menurut  Goerke,  penghindaran  pajak  melibatkan  perubahan daftar gaji karyawan menjadi pemungut pajak untuk memanipulasi daftar gaji karyawan perusahaan.10
Contoh  penggelapan  pajak  antara  lain  berbagai  perilaku  yang  melawan  hukum, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dengan mengecilkan penghasilan  atau  melaporkan  pengeluaran  yang  lebih  tinggi  dari  jumlah  yang
10 Nur  Izza,  Ika  Alfi  dan  Ardi  Hamzah.  “Etika  Penggelapan  Pajak  Perspektif  Agama:  Sebuah  Studi  Interpretatif” Simposium Nasional Akuntansi XII. IAI. 2008.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
sebenarnya (melebihkan pemotongan) atau ketika wajib pajak (WP) sama sekali tidak mengungkapkan  pendapatan,  itu  adalah  contoh  lain  dari  penggelapan  pajak  (tidak melaporkan pendapatan).
Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, antara lain tarif pajak yang tinggi, kurangnya informasi dari fiskus kepada wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  serta  kurangnya  kewaspadaan  pemerintah dalam mencegah penghindaran pajak.
Berikut  adalah  beberapa  contoh  kasus  penggelapan  pajak  yang  pernah didokumentasikan di Indonesia, yang praktiknya masih marak:
a. Penjualan dilaporkan jauh dari target;
b. Menambahkan biaya yang tidak perlu supaya ongkos produksi naik.;
c. transaksi ekspor palsu; dan
d. Melaporkan catatan keuangan bisnis palsu.
Masih  ada  sejumlah  batasan  pajak  yang  dieksploitasi  oleh  bisnis  untuk  membayar pajak  sesedikit  mungkin  secara  keseluruhan.  Di  sini,  "optimal"  didefinisikan  sebagai situasi  di  mana  bisnis  membayar  jumlah  minimum  pajak  sambil  tetap  melakukannya dengan elegan dan sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku.
Langkah-langkah  yang  bisa  dilakukan  pelaku  usaha  untuk  menghemat uang  pajak, selain menghindari transaksi yang menjadi objek pajak, antara lain:
a. Gunakan model perusahaan yang memiliki tarif pajak terendah;
b. Memaksimalkan  biaya  yang  sudah  dikeluarkan  sehingga  dapat  dijadikan pengurang pendapatan;
c. Memilih beberapa opsi transaksional yang berdampak paling kecil terhadap beban pajak; dan
d. memaksimalkan kredit pajak yang sudah dibayar.
Banyak  Wajib  Pajak  yang  masih  belum  atau  belum  sepenuhnya  memenuhi kewajibannya, meskipun telah diberikan peringatan denda administrasi dan ancaman sanksi pidana bagi yang tidak membayar pajak tepat waktu. Dalam hal ini pemerintah masih belum dapat mewujudkan sistem pemungutan yang ideal dan efektif di Indonesia, terutama dalam aspek pengawasan dan pemeriksaan.

## D. Kesimpulan dan saran
Persoalan  yang  dihadapi  wajib  pajak  Indonesia  adalah  budaya  bangsa  yang  tidak kondusif  bagi  penerapan  sistem  self assessment  murni.  Hal  ini disebabkan  masih  adanya beberapa  fiskus  yang  melakukan  korupsi  dan  kecurangan  pemeriksaan  pajak,  serta kurangnya pengetahuan perpajakan mengenai kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam memberikan perhitungan pajak penghasilan yang akurat dan komprehensif. Penghindaran pajak  tetap  terjadi  meskipun  masyarakat  menyadari  manfaat  menabung  sebagian pendapatannya untuk pemerintah guna meningkatkan pemungutan pajak di KPP.
Dalam  sistem  self  assessment,  wajib  pajak  bertanggung  jawab  untuk  menentukan, kewajiban dalam membayar pajak, dan mengungkapkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang. Dengan sistem self-assessment, tugas fiskus berada di pundak wajib pajak.  Walaupun  memiliki  pendapatan  yang  cukup  tinggi,  masih  banyak  wajib  pajak  di
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Indonesia yang tidak mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri. Mereka sadar bahwa membayar pajak adalah suatu keharusan, tetapi karena mereka tidak mengerti bagaimana pajak  ditentukan,  mereka  bertindak  seolah-olah  tidak  mau  tahu. Pemerintah  harus  dapat memberikan  sosialisasi  tentang  pelaporan  pajak  yang  baik pada  masyarakat  wajib  pajak, dan  meyakinkan  administrasi  perpajakan  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  serta  harus mengembangkan pengelolaan hasil pajak untuk masyarakat dalam pencapaian menunjang pembangunan  nasional  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta  didukung dengan data yang  akurat dan terintegrasi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Fidel. Pajak Penghasilan . Jakarta: Carofin Publishing. 2008.
Gie, Kwik Kian. Moralitas Aparat Pajak , Idih. 2007. Mardiasmo. Perpajakan (Edisi Revisi ). Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009. Moleong, L. J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Posdakarya Offset. 2013. Muhammad, A. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. Mustaqiem. Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah . Jakarta: FH UII Press. 2008. Mustaqiem, D. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. 2014. Nurmantu, S. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit. 2003. Santoso, R. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung : PT. Refika Aditama. 2008.
Soekantor, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI – Press. 1942.
Soemitro, R. Asas dan Dasar Perpajakan 1. (3). Bandung: Eresco. 1986. ________ . Pengantar Singkat Hukum Pajak , Cetakan-2, Bandung: PT. Eresco, 1988.
Suandy, Erly. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. 2011. Sulastyawati, D. Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. 2014.
B. Jurnal Diamastuti, E. Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. Ekuitas. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. 20(3) (2016) Rusnan,  R.,  Koynja,  J.  J.,  &  Nurbani,  E.  S. Implikasi  Penerapan  Asas  Self  Assessment  Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak . Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1). (2020) Sinaga,  N.  A. Pemungutan  pajak  dan  permasalahannya  di  Indonesia .  Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara, 7(1). (2018) Izza, Alfi dan Ardi Hamzah. 2008. “ Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif ” . Simposium Nasional Akuntansi XII. IAI Damayanti,  D.  Diunduh  dari  http://www.pajak.go.id/  article/indikator-dibalik-naiknya- permohonan-keberatan-dan-banding, diakses pada tanggal 01 November 2022 (2012)