## PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PENENTUAN NILAI TUKAR BARANG (HARGA) PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Iffaty Nasyi’ah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Iffaty.nasyiah@gmail.com

## Abstract
The  Law  No.  8  of  1999  about  Consumer  Protection  Article  4  letter  b  said  that  one  of consumer  rights,  namely  the  right  to  select  and  obtain  goods  in  accordance  with  the exchange rate. Not found in authentic explanation regarding this exchange rate, if the exchange  rate  is  the  exchange  rate  that  is  in  accordance  with  the  agreement  between the seller and the buyer, or in accordance with the production values or the exchange rate  that  corresponds  to  the  price  market,  this  then  raises  the  question  of  free interpretation among the businessmen that the exchange rate is determined only by the desire  of  businessmen  and  weighing  of  benefits  desired  by  businesses  alone,  so  that entrepreneurs are allowed to set the exchange rate goods many times from the value of its production. In Islamic law is not found the rules regarding the determination of the limits  of  this  exchange  rate,  but  Islam  is  a  tolerant  religion,  including  in  determining the exchange rate as the words of the Prophet Muhammad: "May Allah have mercy to a tolerant  person  (easy)  when  it  sells,  tolerant  when  buying,  tolerant  when  fulfilling  the obligation and tolerant when claiming its rights”. (HR. Bukhari from Jabir)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf b  mengatur  mengenai  salah  satu  hak  konsumen  yaitu  hak  untuk  memilih  dan mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan  nilai  tukarnya.  Tidak  ditemukan  penjelasan otentik  dalam  UUPK  mengenai  nilai  tukar  ini,  apakah  nilai  tukar  yang  dimaksud adalah  nilai  tukar  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli,  atau yang sesuai dengan nilai produksi ataukah nilai tukar yang sesuai dengan harga pasar, pertanyaan  ini  kemudian  memunculkan  interpretasi  bebas  di  kalangan  pelaku  usaha bahwa  nilai  tukar  itu  hanya  ditentukan  oleh  keinginan  pelaku  usaha  dengan pertimbangan  keuntungan  yang  diinginkan  oleh  pelaku  usaha  saja,  sehingga  pelaku usaha  dibolehkan  menetapkan  nilai  tukar  barangnya  berkali-kali  lipat  dari  nilai produksinya.  Dalam  hukum  Islam  memang  tidak  ditemukan  aturan  mengenai  batas penetapan  nilai  tukar  ini,  tetapi  Islam  adalah  agama  yang  toleran,  termasuk  dalam menentukan nilai tukar ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Semoga Allah SWT merahmati  orang  yang  toleran  (gampang)  ketika  menjual,  toleran  ketika  membeli, toleran ketika menunaikan kewajiban dan toleran ketika menuntut hak”. (HR. Bukhari dari Jabir)
Kata Kunci : Perlindungan konsumen, hak konsumen, nilai tukar, hukum Islam
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disebut  UUPK)  telah  diberlakukan  sejak  tahun 2000  yaitu  satu  tahun  setelah  disahkannya. Tujuan  utama  dibentuknya  UUPK  ini  adalah
untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha itu  sendiri.  Selain  itu,  UUPK  dibentuk  sebagai upaya  untuk  melindungi  konsumen  dari tindakan  sewenang-wenang  pelaku  usaha  yang
118 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014 hlm. 117-127 justru  karena  pesatnya  perkembangan  dunia usaha  menyebabkan  pelaku  usaha  melakukan segala tindakan yang dianggap dapat meningkatkan keuntungan yang sebesar- besarnya.  Dengan  meraih  keuntungan  yang besar,  maka  mereka  mempunyai  modal  untuk membuka usaha baru lagi. Demikian seterusnya  sehingga  pemilik  modal  semakin kaya  dan  yang  tidak  memiliki  modal  akan semakin terpuruk. 1
Sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai UUPK ini masih minim, hal  ini  dapat  terlihat  dari  penjelasan  otentik yang diberikan UUPK itu sendiri. Banyak pasal yang  membutuhkan  penjelasan,  namun  dalam penjelasannya hanya disebutkan “cukup jelas”. Sebagai  misal  dalam  pasal  4  huruf  b  yang berbunyi  : “Hak  Konsumen  adalah  :  “hak untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan  yang  dijanjikan” ‟.  Pasal  ini  tidak memberikan  definisi    mengenai  nilai  tukar, apakah  yang  dianggap  “nilai  tukar”  itu  adalah harga  yang  telah  disepakati  antara  penjual  dan pembeli, ataukah yang dimaksud dengan “nilai tukar”  itu  adalah  harga  yang  pantas  yang dihitung  dari  nilai  produksi  atau  harga  yang sesuai  dengan  harga  pasar.  Hal  ini  penting untuk  dikaji  mengingat  banyaknya  kasus mengenai  nilai  tukar  ini.  Pelaku  usaha menentukan nilai tukar sesuai dengan perhitungan  keuntungan  yang  diinginkannya. Adagium  lama  yang  menyatakan  bahwa “pembeli  adalah  raja”  menjadi  terbalik  dan justru pelaku usahalah yang menjadi raja dalam menentukan  kemenangan  sebuah  pertarungan tawar-menawar harga sebuah produk. Sedangkan  konsumen  sebagai  pihak  yang membutuhkan  diposisikan  sebagai  pihak  yang kalah  dan  harus  membayar  dengan  harga  yang telah  ditentukan  oleh  pelaku  usaha. Harga properti,  harga  pakaian,  harga  bahan  pokok, dan  lain-lain  menjadi  berkali-kali  lipat  dari harga produksinya. Masalah bisa muncul ketika pada  satu  kesempatan  seseorang  membeli barang  di  suatu  tempat  dan  kemudian menemukan bahwa di tempat lain harga barang yang sama jauh lebih murah dan sesuai dengan harga  di  pasaran.  Jika  dikatakan  bahwa  nilai
1 Peristiwa  demikian  yang  harus  dihindari  karena dapat memperkuat akar kapitalisme
tukar  barang  adalah  nilai  tukar  yang  sesuai dengan  harga  pasar,  maka  pada  kasus  ini konsumen  dapat  melakukan  komplain  kepada penjual karena nilai tukar yang terlalu tinggi.
Carefour  melakukan  pengembalian  dua  kali lipat  dari  selisih  harga  jika  konsumen menemukan harga yang lebih murah dari harga yang  ditetapkan  oleh  Carefour 2 .  Tetapi  tidak semua  pelaku  usaha  melakukan  hal  yang serupa  dengan  yang  dilakukan  oleh  Carefour tersebut. Manajemen pemasaran yang dilakukan  oleh  Carefour  ini  menunjukkan bahwa  nilai  tukar  atau  harga  ini  sangatlah sensitif dalam menentukan hasrat beli konsumen.
Beberapa  waktu  yang  lalu,  pemerintah  dan masyarakat disibukkan oleh ulah para tengkulak  yang  menaikkan  harga  bahan  pokok melebihi  harga  tertinggi  yang  pernah  ada. Bawang  putih  mencapai  50  ribu  per  kg,  cabai merah mencapai harga 80 ribu per kg dan cabai rawit mencapai harga 100 ribu per kg. Kondisi seperti  ini  tidak  serta  merta  memainkan  peran pemerintah  untuk  campur  tangan  dalam menentukan  harga  bahan  pokok  ini  dan menindak  para  pelaku  usaha  yang  menaikkan harga  yang  terlalu  tinggi  ( overpricing ). Mekanisme pasar, yang sesungguhnya dimotori oleh  para  tengkulak  (pelaku  usaha)  memegang peran utama dalam melambungkan harga bahan pokok,  sedangkan  konsumen  hanya  mengikuti ritme harga yang ada.
Pemerintah  mempunyai  fungsi  mengatur masyarakatnya.  Hal  ini  seringkali  diwujudkan dalam  fungsi  pengawasan.  Ketika  harga  bahan pokok  melambung,  pemerintah  melakukan operasi  pasar.  Pemerintah  tidak  mengambil peran  mengatur  dengan  menentukan  harga bahan  pokok  atau  harga  barang-barang  yang sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Hal demikian  menyebabkan  para  pelaku  usaha bersaing  sendiri  antar  pelaku  usaha.  Harga ditentukan  oleh  mekanisme  pasar,  dimana ketika  permintaan  tinggi  dan  jumlah  produksi hanya  sedikit,  maka  harga  menjadi  tinggi  dan begitupun  sebaliknya.  Demo  buruh  terjadi hampir  setiap  tahun  menuntut  kenaikan  gaji karena  dari  gaji  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  melalui  UMK/UMR  masih  tidak mencukupi  untuk  kebutuhan  sehari-hari  yang
2 Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
semakin  lama  semakin  melambung.  Kenaikan UMK/UMR  justru  membuat  harga  yang diproduksi oleh suatu perusahaan menjadi naik dan  konsekwensi  akhirnya  kembali  kepada buruh  itu  sendiri  yang  notabene  adalah masyarakat kelas bawah.
Hukum  Islam  tidak  menentukan  batas keuntungan  yang  boleh  diambil  dalam  sebuah perdagangan.  Dalam  satu  riwayat  diceritakan  : “Sahabat  Urwah  diberi  uang  satu  dinar  oleh Rasulullah SAW untuk membeli seekor kambing.  Kemudian  dia  membeli  dua  ekor kambing  dengan  harga  satu  dinar,  ketika  dia menuntun  dua  ekor  kambing  itu,  tiba-tiba seorang  lelaki  menghampirinya  dan  menawar kambing  tersebut,  maka  ia  menjual  dengan harga  satu  dinar.  Kemudian  ia  menghadap Rasulullah  SAW  dengan  membawa  satu  dinar uang  dan  satu  ekor  kambing.  Beliau  lalu meminta penjelasan dan ia ceritakan kejadiannya,  maka  beliaupun  berdo‟a:  “Ya Allah  berkatilah  Urwah  dalam  bisnisnya”” . 3 Dari  riwayat  ini  dapat  diambil  kesimpulan mengenai  bolehnya  mengambil  keuntungan sampai  100  %  atau  dua  kali  dari  modal  yang dikeluarkan.
Islam  adalah  agama  yang  penuh  kasih sayang,  toleransi  dan  kebersamaan  dalam segala  sisi  kehidupan,  termasuk  dalam  bisnis atau  perdagangan.  Rasulullah  SAW  bersabda  : “semoga  Allah  SWT  merahmati  orang  yang toleran  (gampang)  ketika  menjual,  toleran ketika  membeli,  toleran  ketika  menunaikan kewajiban  dan  toleran  ketika  menuntut  hak” (HR. Bukhari dari Jabir). Dari uraian diatas ada dua hal yang dapat diambil sebagai permasalahan mengenai  nilai tukar ini,   yaitu : Bagaimana  UUPK  dan  Islam  memaknai  “nilai tukar”  ini  ?  dan  bagaimana  peran  pemerintah dalam mengatur mengenai “nilai tukar” ?
Nilai Tukar Barang Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup
3 Riwayat  Imam  Ahmad  dalam  musnadnya  (IV/376), Bukhari  dalam Fathul  Bari (VI/632),  Abu  Dawud (no.3384),  Tirmidzi  (no.  1258),  dan  Ibnu  Majah (no.2402) dari penuturan Urwah Ibnul Ja‟d al-Bariqi ra.
lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan. 4 Dalam penjelasan  pasal  1(2)  UUPK,  dinyatakan bahwa  dalam  kepustakaan  ekonomi  dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen  Akhir  adalah  pengguna  atau pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk,  sedangkan konsumen  antara  adalah  konsumen  yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu  proses  produksi  suatu  produk  lainnya. Yang  dimaksud  konsumen  dalam  UUPK adalah  konsumen  akhir,  sedangkan  konsumen antara masuk dalam kategori pelaku usaha.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen. Dalam rumusan pengertian ini, kalimat “segala upaya menjamin kepastian hukum”, merupakan benteng peniadaan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dalam suatu transaksi.  Dalam hal  ini,  bukan  berarti kepentingan  pelaku  usaha  tidak  menjadi perhatian hukum, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para  pelaku  usaha. 5 Kesewenang-wenangan akan  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum. Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  setiap peraturan dapat dimaknai dengan jelas termasuk  dalam  UUPK  ini  sehingga  tujuannya dapat  tercapai.  Hal  ini  menjadi  tugas pemerintah  sebagai  pembuat  undang-undang dibantu oleh para akademisi untuk mensosialisasikan peraturan tersebut dan menjelaskan  mengenai  hal-hal  yang  dianggap kurang jelas.
Dimana  ada  hak  disitu  ada  kewajiban.  Hak konsumen dalam UUPK berarti kewajiban bagi pelaku usaha terhadap konsumen atau kewajiban  konsumen  kepada  pelaku  usaha. Mengenai  hak  konsumen  untuk  mendapatkan haknya  dalam  memilih  dan  mendapatkan barang  yang  sesuai  dengan  nilai  tukarnya, maka  disitu  ada  kewajiban  bagi  pelaku  usaha untuk  memberikan  barang  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukarnya.  Hal  ini  dinyatakan dalam    pasal  5  huruf  c  yang  menyatakan  : “Kewajiban  konsumen  adalah  membayar sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati” .
4 UUPK pasal 1 angka 2
5 Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007), h. 1-2
120 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014 hlm. 117-127
Dalam  pasal  6  huruf  a  mengenai  hak  pelaku usaha  juga  dinyatakan  bahwa  : “Hak  pelaku usaha adalah : hak untuk menerima pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan” .  Dari kedua  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa nilai  tukar  barang  yaitu  harga  yang  telah disepakati  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha. Pada  saat  konsumen  membayar  suatu  barang maka  disitu  dianggap  bahwa  nilai  tukar  atau harga barang tersebut  telah sesuai karena telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak  dipermasalahkan  ketika  harga  tersebut ternyata  lebih  tinggi  dari  harga  rata-rata  di pasaran,  karena  kesepakatan  harga  ini  menjadi syarat utama dalam transaksi jual-beli. Apabila ketika  dalam  menentukan  harga  tersebut (dalam proses tawar-menawar) terjadi penipuan atau  penyesatan,  maka  disini  konsumen  dapat menuntut pembatalan transaksi. Apakah konsumen  dapat  menuntut  jika  di  tempat  lain harga barang tersebut ternyata jauh lebih murah atau  sesuai  dengan  harga  pasar  dan  konsumen baru  menyadarinya  ?  apakah  kejadian  ini menjadi  sah dalam hukum  UUPK karena telah terjadi kesepakan harga sebagaimana dimaksud oleh  pasal  5    huruf  c  dan  pasal  6  huruf  a  di atas?
Pasal  7  UUPK  menjelaskan  mengenai kewajiban  pelaku  usaha  terhadap  konsumen, namun  dalam  pasal  ini  tidak  disebut  mengenai nilai  tukar  barang.  Nilai  tukar  barang  hanya diatur  dalam  pasal  4  huruf    b  (mengenai  hak konsumen),  pasal  5  huruf  c  (mengenai kewajiban  konsumen)  dan  pasal  6  huruf  a (mengenai hak pelaku usaha). Dengan demikian,  masih  terlihat  adanya  ketimpangan dalam  membahas mengenai nilai tukar barang ini. Dikatakan bahwa pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan  nilai tukar yang  sesuai  dengan  kesepakatan 6 ,  namun dalam  UUPK,  pelaku  usaha  tidak  dibebani dengan  kewajiban  untuk  menentukan  nilai tukar  yang  sesuai  atau  mempunyai  standar, dalam  arti  sesuai  (disesuikan)  dengan  harga produksi  dan  atau  sesuai  dengan  harga  pasar yang berlaku.
Pasal  1320  KUH  Perdata    mengatur mengenai    syarat    sahnya    suatu    perjanjian,
6 Pasal 6 huruf a
yaitu  :  1).  Adanya  kesepakatan,  2).  cakap hukum, 3). mengenai suatu hal tertentu dan 4). causa  yang  halal.  Pasal  6  huruf  a  telah  sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini (khususnya  mengenai  syarat  yang  kesatu), dengan  demikian  akan  menjadi  sah  segala harga  yang  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha asalkan konsumen menyepakati harga tersebut. Harga  kendaraan  bermotor,  harga  properti  dan lain  sebagainya  yang  melambung  tinggi  juga akan menjadi sah jika konsumen menyepakatinya,  asalkan  tidak  ada  unsur penyesatan,  penipuan  dan  pemaksaan  ( dwang, dwaling, bedrog ).
Kesepakatan  mengenai  harga  antara  pelaku usaha  dan  konsumen  sebagaimana  diatas dianggap sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang  tidak  tertulis.  Dalam  ranah  keperdataan, suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad yang  baik  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1338  KUH  Perdata.  Pelaku  usaha  yang  tidak menetatapkan  harga  dengan  tidak  sewajarnya pastilah  tidak  memenuhi  unsur  itikad  baik  ini. Unsur  itikad  baik  ini  dalam  bahasa  Belanda disebut “tegoeder  trouw” ,  dan  dalam  bahasa Inggris disebut “in good faith” asas ini adalah asas  yang  terpenting  dalam  sebuah  perjanjian yang  dalam  konteks  ini  adalah  dasar  dari hubungan  yang  baik  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.  Pasal  1339  KUH  Perdata  berbunyi “perjanjian  tidak  mengikat  untuk  hal  yang dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat perjanjian  itu  diharuskan  oleh  kepatutan, kebiasaan  atau  undang-undang”. Kepatutan dan  kebiasaan  dalam  konteks  harga  ini  dapat dimaknai  kesesuaian  dengan  harga  pasar. Harga  adalah  harga  yang  patut  yaitu  didasari oleh  norma-norma  yang  ada  serta  yang  sesuai dengan kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu).
Hukum  perlindungan  konsumen  didasarkan atas  beberapa  prinsip,  diantaranya  adalah prinsip  keseimbangan  dan  keadilan.  Prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen, pelaku  usaha,  dan  pemerintah  dalam  arti materiil ataupun spiritual. 7 Dibentuknya undang-undang  perlindungan  konsumen  pada intinya adalah untuk
menciptakan
7 Penjelasan  pasal  2  UU  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
keseimbangan  ini.  Selain  faktor  lemahnya kesadaran  konsumen  untuk  menuntut  haknya serta  rendahnya  pengetahuan  konsumen  akan kualitas  barang  atau  produk  yang  dihasilkan oleh  pelaku  usaha,  prinsip  keseimbangan  ini juga  diterapkan  untuk  menumbuhkan  sikap jujur dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen.  Hal  ini  disebabkan  pada  dasarnya pelaku  usaha  masih  memegang  prinsip  utama dalam ranah ekonomi: “dengan  modal seminimal  mungkin,  mendapatkan  keuntungan semaksimal  mungkin”. Dengan  demikian prinsip  keseimbangan  ini  juga  diharapkan menjadi  prinsip  dalam  penentuan  nilai  tukar barang  atau  harga.  Harga  haruslah  seimbang antara nilai produksi dan harga jualnya.
Prinsip keadilan dimaksudkan agar partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya tersebut. 8 Undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya diharapkan  menjadi  payung  hukum  bagi perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  namun lebih  jauh  lagi  undang-undang  perlindungan konsumen  harus  dapat  menjadi  acuan  bagi peraturan  perundangan  lainnya  dalam  bidang perlindungan konsumen. Misalnya, pengintegrasian  undang-undang  perlindungan konsumen ke dalam undang-undang perbankan, lingkungan  hidup,  perusahaan,  pasar  modal, lalu  lintas,  kesehatan,  pendidikan,  dan  lain sebagainya.  Dengan  demikian,  perlindungan terhadap hak-hak konsumen tidak lagi dilaksanakan secara parsial, namun dilaksanakan secara terpadu, utuh, dan universal. 9 Hal ini dapat terlaksana dengan baik dengan  partisipasi  seluruh  rakyat,  termasuk pelaku  usaha  dan  konsumen.  Pelaku  usaha melakukan  kewajiban  terhadap  konsumen  dan begitu  juga  sebaliknya,  sehingga  masing- masing pihak sama-sama mendapatkan haknya. Dalam  penentuan  harga,  prinsip  keadilan dimaksudkan  agar  pelaku  usaha  menetapkan harga  sesuai  dengan  nilai  tukar  secara proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu  rendah,  bahkan  diharapkan  mempunyai
8 Penjelasan  pasal  2  UU  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
9 Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 70
standar  yang  pasti  dari  nilai  produksi  yang telah dikeluarkan. Dengan demikian konsumen mendapatkan  harga  secara  adil,  dalam  adil secara proporsional.

## Nilai Tukar Barang Dalam Perspektif Islam
Dalam  perspektif  Islam,  pada  dasarnya dalam sebuah perniagaan mengambil keuntungan  berapapun  tidak  dibatasi,  asalkan unsur  kerelaan  (suka  sama  suka)  telah terpenuhi.  Allah  SWT  berfirman  dalam  surat an-Nisa ayat  29 yang berbunyi :
ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي اًميِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّا َّنِإ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلََو ْمُكْنِم ٍضاَرَ ت ْنَع Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  suka sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .
Bisnis  atau  perdagangan  harus  dilandasi dengan  nilai-nilai  dan  etika  yang  menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Rasulullah SAW menunjukkan  kesuksesan  dalam  perdagangan ketika  membawa  barang  dagangan  milik Khadijah binti Khuwailid. Kesuksesan Rasulullah  SAW  saat  itu  ditandai  dengan banyaknya  penduduk  Mekkah  maupun  diluar Mekkah  yang  membeli  produk  yang  dibawa oleh  beliau.  Keuntungan  yang  didapatkan Khadijah  melalui  Rasulullah  SAW  ini  lebih banyak  dibandingkan  dengan  yang  lain. Rasulullah  SAW  menunjukkan  reputasi  yang baik  karena  berbasis  kejujuran  dan  keadilan dalam berbisnis.
Berkenaan  dengan  masalah  keadilan,  nash- nash  dalam  al-Qur‟an  yang  menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa  ikatan  waktu,  tempat  atau  individu tertentu. 10 Dalam kaitannya dengan bisnis  atau perdagangan,  maka  perintah  keadilan  ini ditujukan kepada seluruh masyarakat  termasuk di dalamnya para pelaku usaha dan konsumen. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi :
10 A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 76
ِءاَشْحَفْلا ِنَع ىَهْ نَ يَو  َبَْرُقْلا يِذ ِءاَتيِإَو ِناَسْحِْلْاَو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي ََّللَّا َّنِإ ِيْغَ بْلاَو ِرَكْنُمْلاَو
Artinya : “Sesungguhnya  Allah  menyuruh kamu  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  kamu  kerabat,  dan  Allah melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran dan permusuhan”.
Sedangkan  dalam  transaksi  bisnis,  prinsip keadilan  termaktub  dalam  firman  Allah  surat ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:
َناَزيِمْلا اوُرِسُْتُ  َلََو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اوُميِقَأَو
Artinya  : “dan  tegakkanlah  timbangan  itu dengan  adil  dan  janganlah  kamu  mengurangi neraca itu”.
Juga  firman  Allah  dalam  surat  al-Isra‟ ayat 35 yang berbunyi :
ُنَسْحَأَو ٌرْ يَخ َكِلَذ ِميِقَتْسُمْلا ِساَطْسِقْلاِب اوُنِزَو ْمُتْلِك اَذِإ َلْيَكْلا اوُفْوَأَو ًييِوْأَت
Artinya  : “dan  sempurnakanlah  takaran apabila  kamu  menakar,  dan  timbanglah dengan  neraca  yang  benar.  Itulah  yang  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Allah  SWT  menyuruh  manusia  agar menyempurnakan takaran dan melarang curang dalam  menakar.  Secara  majazi,  makna  neraca atau  takaran  itu  menunjukkan  bahwa  segala sesuatu  itu  harus  dilakukan  secara  seimbang, selaras  dan  adil.  Begitupun  dalam  masalah bisnis,  khususnya  dalam  menetapkan  nilai tukar  barang  atau  harga.  Tidaklah  dapat dikatakan  seimbang,  selaras  atau  bahkan  adil jikalau  pelaku  usaha  dalam  menetapkan  harga terlalu tinggi dan memberatkan konsumen.
Lebih jauh, 11 al-Qur‟an mengisahkan tentang suatu kaum yang berbuat curang dalam transaksi  bisnis  sekaligus  menyimpang  dari nilai keadilan dalam hal takaran dan timbangan.  Mereka  mengurangi  sesuatu  yang menjadi  hak  konsumen.  Lalu  Allah  mengirim seorang rasul untuk mengembalikan mereka ke jalan  keadilan  dan  memperbaikinya.  Mereka adalah  penduduk  Aikah  (Madyan)  kaum  nabi Syuaib  AS  yang  telah  diperingatkan  Allah melalui  firman-Nya  dalam  surat  asy-Syu‟ara ayat 181-183 yang berbunyi :
11 A. Kadir, Hukum , h. 82
َنيِرِسْخُمْلا َنِم اوُنوُكَت  َلََو َلْيَكْلا اوُفْوَأ ( 181 ) ِساَطْسِقْلاِب اوُنِزَو ِميِقَتْسُمْلا ( 182 ) ِضْرَْلْا  ِفِ اْوَ ثْعَ ت  َلََو ْمُهَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْبَ ت  َلََو َنيِدِسْفُم ( 183 )
Artinya: “Sempurnakanlah  takaran  dan janganlah  kamu  termasuk  orang-orang  yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang  lurus.  Dan  janganlah  kamu  merugikan manusia pada hak-haknya”.
Mengenai  nilai  tukar  barang  atau  harga, Islam sesungguhnya tidak memberikan batasan yang  pasti  berapa  keuntungan  yang  boleh diambil  oleh  pelaku  usaha,  asal  dari  mencari keuntungan  itu  disyariatkan,  kecuali  apabila dilakukan  dengan  cara-cara  yang  bertentangan dengan syara‟. 12 Soal  keuntungan dalam usaha bisnis  ini  tidak  ada  standarisasinya,  baik bersifat  minimal  maupun  maksimal.  Yusuf  al- Qardlawi  menulis,  “saya  menemukan  indikasi bahwa  laba  atau  keuntungan  apabila  selamat dari sebab-sebab dan praktik-praktik keharaman,  maka  hal  itu  diperbolehkan  dan dibenarkan syara‟ hingga si pelaku usaha dapat memperoleh  laba  sebesar  100%  dari  modal (pembeliannya)  bahkan  beberapa  kali  lipat 13 (beberapa  ratus  persen)”. 14 Diperbolehkannya mengambil  keuntungan  sampai  100%  ini berdasarkan  hadis  yang  menceritakan  tentang Urwah  sebagaimana  diatas.  Namun  jika dihubungkan  dengan  hadis  yang  diriwayatkan oleh  Bukhari  dari  Jabir  yang  berbunyi : “Rasulullah  bersabda  :  “Semoga  Allah  SWT merahmati  orang  yang  toleran  (gampang) ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika  menunaikan  kewajiban  dan  toleran ketika  menuntut  hak””, dapat  diartikan semakin  kecil  keuntungan  yang  diambil  oleh pelaku usaha maka semakin  besar toleransinya terhadap konsumen dan Allah SWT merahmati bisnis  pelaku  usaha  ini.  Pelaku  usaha  yang mengambil  keuntungan  yang  kecil,  maka perputaran  usahanya  semakin  cepat  dan  justru
12 A. Kadir, Hukum , h. 116
13 Zubair  bin  „Awwam  salah  seorang  dari  sepuluh sahabat  yang  dijamin  masuk  surga.  Dimana  Ia  pernah membeli  sebidang  tanah  di  daerah „Awwali Madinah dengan  harga  170.000, kemudian  dijualnya  dengan harga  1.600.000,  ini  artinya  sembilan  kali  lipat  dari harga belinya. (Shahih al-Bukhari, nomor 3129)
14 Yusuf  al-Qardlawi, , Fatwa-Fatwa Kontemporer 2 ( Hadyu al-Islam; Fatawi Muasyirah ), penerjemah As‟ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 579
dapat  mempercepat  margin  keuntungannya. Imam  al-Ghazali  dalam  Ihya‟  Ulumuddinnya (II/72) 15 menganjurkan  perilaku  ihsan  dalam berbisnis  sebagai  sumber  keberkahan,  yakni mengambil  keuntungan  rasional  yang  lazim berlaku dalam bisnis tersebut di tempat itu. Ini berarti  harga  yang  pantas  adalah  harga  yang sesuai  dengan  harga  pasar,  yang  notabene bersifat rasional dan tidak terlalu tinggi.
Cerita  mengenai  Rasulullah  SAW  ketika menjalankan  bisnis  Khadijah  binti  khuwailid menunjukkan  bahwa  harga  ditentukan  secara independen antara pelaku usaha dan konsumen tanpa  ada  campur  tangan,  intervensi  ataupun paksaan  dari  siapapun.  Dari  sini  muncullah harga  yang  sepatutnya  dengan  bekerjanya penawaran  dan  permintaan.  Inilah  yang kemudian  disebut  dengan  mekanisme  pasar. Bagaimana mekanisme pasar yang dikehendaki oleh  Islam  ?  dikatakan  oleh  Muhammad Nejatullah  Siddiqi 16 mekanisme  pasar  yang dikehendaki oleh Islam mempunyai dua asumsi yaitu  rasionalitas  ekonomi  dan  persaingan sempurna.  Berdasarkan  asumsi  ini,  sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan
keselarasan antara kepentingan para konsumen.
Rasionalitas  ekonomi  mengandung  makna bahwa konsumen dan produsen (pelaku usaha) dapat  memaksimumkan  kepuasan  masing- masing. Kepuasan tersebut akan diusahakannya secara bertahap (tetap dan berkesinambungan). Untuk  itu,  konsumen  dan  produsen  dapat mengetahui  dengan  jelas  apa  dan  bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  persaingan sempurna  adalah  pasar  dimana  kondisi  pasar kompetitif dan terbuka serta mendorong segala sesuatunya  menjadi  persaingan  yang  sehat  dan adil,  suka  sama  suka. 17 Tujuan  persaingan sempurna  ini  agar  melahirkan  sebanyak
15 Veithzal  Rivai  dkk., Islamic  Business  And Economic  Ethics,  Mengacu  Pada  Al-Qur‟an  Dan Mengikuti  Jejak  Rasulullah  SAW  dalam  Bisnis, Keuangan  dan  Ekonomi (Jakarta  :  PT  Bumi  Aksara, 2012), h. 273
16 Suhrawardi  K  Lubis  dan  Farid  Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012), h. 23 17 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (tt : Erlangga, 2012), h. 172
mungkin  konsumen  dan  produsen  di  pasar, sehingga  barang  yang  ada  bersifat  heterogen, dan faktor produksi dapat bergerak bebas.

## Peran Pemerintah Dalam Menentukan Nilai Tukar Barang
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen dibuat  untuk  melindungi  konsumen  dari kesewenang-wenangan  pelaku  usaha  yang seringkali hanya berorientasi pada keuntungan. Memang  hanya  sebagian  kecil  dari  pelaku usaha  yang  berada  pada  koridor  ini,  namun, bisa  jadi  mereka  justru  dapat  mempengaruhi harga pasar. Sebagian pelaku usaha menetapkan  harga  yang  terlalu  tinggi  bukan karena  sedikitnya  produk  di  pasar  atau banyaknya  permintaan  konsumen  tetapi  lebih daripada  itu  mereka  menetapkan  harga  yang tinggi  karena  mereka  mempunyai  modal  yang besar  dan  hanya  merekalah  yang  mampu memproduksi  barang  tersebut.  Sebagai  misal adalah  harga  perumahan  (properti).  Rumah adalah  kebutuhan  dasar  (primer)  manusia, sehingga  manusia  dengan  berbagai  cara  akan mewujudkan rumah tersebut. Di sisi lain, harga rumah  semakin  tinggi  karena  developer  (yang notabene dapat dihitung dengan jari jumlahnya) menetapkan  demikian.  Tidak  ada  patokan mengenai  harga tertinggi  dalam bisnis properti ini.  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen tidak mengatur mengenai penetapan harga yang tinggi (overpricing) oleh pelaku usaha, padahal overpricing ini  menodai  penegakan  hukum perlindungan  konsumen.  Konsumen  dalam posisi  ini  pasti  merasa  tidak  dihargai  haknya untuk  mendapatkan  nilai  tukar  yang  wajar. Seharusnya, konsumen dapat melakukan komplain 18 kepada  pelaku  usaha  minimal dengan  maksud  agar  pelaku  usaha  tidak menetapkan  harga  yang  terlalu  tinggi.  Asas keseimbangan menunjukkan pula bahwa dalam penegakan  hukum  perlindungan  konsumen,
18 Komplain  adalah  wujud  ketidakpuasan  konsumen atas  barang  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha yang  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  seringkali dilakukan  dengan  mengungkapkan  secara  langsung ketidakpuasan  tersebut  kepada  pelaku  usaha.  Ada berbagai  macam  tujuan  konsumen  melakukan  komplain ini,  diantaranya  adalah  memberi  peringatan  kepada pelaku usaha agar tidak berbuat hal yang sama, meminta ganti  kerugian,  atau  meminta  kembali  uang  yang  telah dibayarkan  oleh  konsumen  dengan  mengembalikan barang yang sudah dibeli.
124 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014 hlm. 117-127 harus  ada  keseimbangan  peran  antara  tiga pihak;  yaitu  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah. Keseimbangan peran ini diwujudkan  dalam  tata  kerjasama  yang  jelas, sehingga jika salah satu peran tidak dimainkan, maka tegaknya hukum perlindungan konsumen ini tidak akan terwujud.
Diatas  telah  dibahas  mengenai  nilai  tukar yang  hanya  ditentukan  oleh  pelaku  usaha, namun belum dibicarakan penentuan nilai tukar yang  dapat  dipengaruhi  oleh  pemerintah.  Nilai tukar  selalu  muncul  berdasarkan  rumus ekonomi yang tertua 19 , yaitu dimana permintaan tinggi, maka nilai tukar akan tinggi pula, begitu pun sebaliknya. Namun, kenyataan di  lapangan  menunjukkan  bahwa  campur tangan  pemerintah  dalam  mempengaruhi  nilai tukar ini sangat diperlukan, sehingga nilai tukar tidak  melonjak  tinggi  dan  melemahkan  daya beli  masyarakat  atau  sebaliknya  tidak  jatuh sehingga  merugikan  pelaku  usaha.  Naik  dan turunnya  harga  ini  seringkali  disebabkan adanya  distorsi  dalam  pasar.  Dalam  rumus ekonomi  yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith tersebut,  kegagalan  pasar  dapat  terjadi,  dan salah  satu  faktornya  dikarenakan  adanya distorsi tersebut. Disinilah diperlukan intervensi dari pemerintah. Intervensi pemerintah  dapat  berupa  operasi  pasar  sebagai bentuk  pengawasan  dan  menentukan  Harga Eceran  Tertinggi  ( Ceiling  Price )  sebagai bentuk  pengaturan  atau  regulasi.  Bentuk intervensi  pemerintah  dalam  ekonomi  mikro adalah  kontrol  harga.  Tujuan  kontrol  harga adalah  untuk  melindungi  konsumen  atau produsen.  Bentuk  kontrol  harga  yang  paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar ( floor  price )  dan  harga  maksimum  ( ceiling price ). 20
Ada  2  cara  Intervensi  Pemerintah  dalam penetapan harga: Pertama, Intervensi Pemerintah  secara  Langsung:  (1)  Penetapan Harga Minimum ( floor price ). Harga minimum atau  harga  dasar  merupakan  batas  seberapa rendah  harga  dapat  dikenakan  pada  suatu produk  melalui  kesepakatan  bersama  atau ketentuan pemerintah. Penetapan harga
20 Sigit  Satrio, Penetapan  Harga  (Ceiling  Price  dan Floor Price)
(Online),
(http://satria- sig.blogspot.com/2011/11/penetapan-harga-ceiling- price-dan-floor.html. Diakses 18 Mei 2014)
minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen,  terutama  untuk  produk  dasar pertanian.    Kebijakan  harga  dasar  dapat  biasa digunakan  pada  saat  ditemukan  kapasitas produksi  di  pasar  terlalu  sedikit  sehingga kuantitas  barang  beredar  di  pasar  lebih  rendah dari  permintaan  pasar,  hal  ini  dikarenakan terlalu rendah nya harga jual yang ada di pasar, sehingga  selisih  harga  produksi  dengan  harga jual  pasar  terlalu  kecil.  Hal  ini  menyebabkan produsen takut untuk  memperbanyak kapasitas produksi  dikarenakan  harga  jual  yang  rendah dan  supplier  cenderung  menyimpan  barang mereka  menunggu  harga  pasar  pulih  kembali. Oleh  karena  itu  dalam  situasi  seperti  ini pemerintah  biasanya  menetapkan  harga  dasar. Harga  dasar  yang  ditetapkan  akan  berada  di atas  harga  equilibrium  pasar.  Konsumen  akan diberatkan  pada  naiknya  harga  suatu  produk yang  dikenakan  harga  dasar  tersebut  sehingga mereka harus membayar lebih mahal. Sebaliknya,  dari  sisi  produsen  atau  pun supplier,  mereka  akan  mendapatkan  jaminan atas  harga  yang  lebih  tinggi  dari  sebelumnya, sehingga  ada  keamanan  untuk  meningkatkan kapasitas  produksi.  (2)  Penetapan  Harga Maksimum  ( ceiling  price ).  Harga  maksimum merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan  terhadap  suatu  harga  barang yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  kontrak dalam  suatu  masa  perdagangan  sesuai  dengan aturan  perdagangan  yang  ada.  Harga  pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan  untuk  menaikkan  harga  di  atas harga  maksimum  yang  telah  ditetapkan. Kebijakan harga maksimum biasanya diberlakukan  pada  saat  harga  pasar  yang  ada tidak  mengalami  kenaikan  yang  cenderung berarti  dalam  kurun  waktu  yang  singkat sedangkan  suatu  permintaan  pasar  terhadap produk  meningkat.  hal  ini  akan  memicu produsen atau supplier untuk menaikkan harga. Dalam  situasi  seperti  ini  kebijakan  harga maksimum  perlu  diberlakukan  untuk  menjaga stabilitas  harga  pasar  supaya  kenaikan  harga yang  ditetapkan  oleh  produsen  tidak  terlalu tinggi  dan  tidak  membebani  produsen.  Contoh ceiling  price ini  adalah  penetapan  harga  obat- obatan  di  apotek,  harga  BBM,  dan  tarif angkutan  atau  transportasi  seperti  tiket  bus
kota,  tarif  kereta  api  dan  tarif  taksi  per kilometer.
Kedua , Intervensi Pemerintah tidak Langsung:  (1)  Penetapan  Pajak.  Kebijakan penetapan  pajak  dilakukan  oleh  pemerintah dengan  cara  mengenakan  pajak  yang  berbeda- beda  untuk  berbagai  komoditas.  Misalnya untuk  melindungi  produsen  dalam  negeri, pemerintah  dapat  meningkatkan  tarif  pajak yang  tinggi  untuk  barang  impor.  Hal  tersebut menyebabkan  konsumen  membeli  produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.  (2)  Pemberian  subsidi.  Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam  pembentukan  harga  pasar  yaitu  melalui pemberian  subsidi.  Subsidi  biasanya  diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil  barang  kebutuhan  pokok.  Subsidi juga  diberikan  kepada  perusahaan  yang  baru berkembang  untuk  menekan  biaya  produksi supaya  mampu  bersaing  terhadap  produk- produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah  dalam  upaya  pengendalian  harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

## Peran Pemerintah Dalam Menentukan Nilai Tukar Barang Menurut Islam
Dalam  sejarah  Islam  masalah  penentuan harga  dibebaskan  berdasarkan  persetujuan khalayak  masyarakat. 21 Rasulullah  sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme  pasar  yang  bebas  dan  menyuruh masyarakat  muslim  untuk  mematuhi  peraturan ini.  Beliau  menolak  untuk  membuat  kebijakan penetapan  harga  manakala  tingkat  harga  di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan  terjadi  karena  kekuatan  permintaan dan  penawaran  yang  murni  dan  wajar,  yang tidak  dipaksa  atau  tekanan  pihak  tertentu (tekanan  monopilistik  dan  monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati  harga  pasar.  Khalifah  Umar  bin Khattab  juga  melarang  mematok  harga  karena Rasulullah  SAW  melarang  mamatok  harga. Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan, dari Anas ra., ia berkata : ”orang-orang bertanya kepada Rasulullah  SAW,  wahai  Rasulullah  SAW, harga  semakin  melambung  tinggi,  maka hendaknya  tuan  mematok  harga  untuk  kami”. Maka  Rasulullah  menjawab  :  “sesungguhnya
21 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip , h. 177
Allahlah  yang  maha  menentukan  harga,  yang menggenggam  dengan  tidak  memberi,  yang memberi, yang mengaruniai rejeki, sesungguhnya  akau  berharap  agar  Allah  yang memberi  (patokan),  dan  bukan  salah  seorang diantara  kalian  yang  memintaku  agar  aku berbuat  dzalim  baik  terhadap  darah  (nyawa) maupun hart benda.”
Meskipun
Khalifah Umar tidak menetapkan  harga,  tetapi  beliau  seringkali menginspeksi  pasar  dan  menanyakan  kepada orang-orang  terdekatnya  perihal  harga-harga yang  ada  di  pasar.  Ini  menunjukkan  adanya pengawasan oleh pemerintah terhadap perkembangan  harga  pasar.  Dengan  demikian tingkat  harga  dianggap  sebagai  indikasi terbesar  tingkat  matapencaharian,  karena  dia mempunyai  pengaruh  terhadap  nilai  mata uang. 22 Bu  ahkan  naiknya  harga  merupakan indikasi terbesar naiknya inflasi, dimana ketika terjadi  inflasi,  harga-harga  meningkat  dengan tajam. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya nilai  mata  uang.  Inflasi  merupakan  penyakit ekonomi yang berbahaya yang bisa menghalangi  langkah  pertumbuhan  ekonomi atau  memberhentikan  sama  sekali  langkah tersebut.
Tas‟iir adalah  membatasi  harga  di  pasaran, tidak  boleh  menjual  dengan  diluar  harga  yang telah  ditetapkan.  Ada  dua  macam  tas‟iir:  (1) Bila  harga  di  pasaran  dibatasi  dengan  zalim. Padahal  pedagang  menjual  dengan  harga  yang wajar.  Kalaupun  terjadi  kenaikan  harga,  maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karena besarnya demand (permintaan).  Membatasi harga  dalam  kondisi  ini  termasuk  bentuk kezaliman karena ada paksaan tanpa jalan yang benar. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan: “Sesungguhnya  Allah  yang  pantas  menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan  melapangkan  rizqi.  Aku  harap  dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada satupun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta. 23 (2) Bila harga barang dibatasi  di  pasaran  dengan  adil.  Pembatasan harga  disini  terjadi  ketika  masyarakat  sangat butuh  dengan  barang  tersebut,  lalu  barang dijual  dengan  harga  yang  tinggi  dan  tidak masuk akal. Maka pemerintah punya
22 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip , h. 173
23 HR. Abu Dawud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200
126 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014 hlm. 117-127 wewenang  di  pasar  membatasi  harga  supaya tidak  melonjak  tinggi.  Pembatasan  disini bertujuan untuk tidak menyusahkan masyarakat lantaran  kenaikan  harga  kebutuhan  pokok mereka.  Dibatasilah  dengan  harga  tertentu, sehingga  pelaku  usaha  harus  menjual  dengan harga  semisal  itu.  Tatkala  harga  dibatasi demikian, maka wajib diikuti.
Ali  bin  Abi  Thalib  pernah  berkeliling menginspeksi  pasar  Kuffah  dengan  membawa tongkat  pemukul  seraya  berkata  : “Wahai segenap  pedagang,  ambillah  yang  benar, niscaya  kamu  selamat.  Jangan  kamu  tolak keuntungan  yang  sedikit,  karena  dengan menolaknya  kamu  akan  terhalang  untuk mendapatkan yang banyak”.
Sikap  Umar  bin  Khattab  dan  Ali  bin  Abi Thalib ini menunjukkan pentingnya pengawasan  terhadap  pasar,  mengawasi  dan mengendalikan mekanisme pasar dan menghilangkan distorsi yang terjadi. Intervensi pasar  sangat  penting  dalam  menjamin  barang kebutuhan  pokok.  Dalam  keadaan  kekurangan barang  kebutuhan  pokok,  pemerintah  dapat membuat  aturan  supaya  pedagang  yang menahan  barangnya  untuk  dijual  ke  pasar. Dalam  hal  ini,  bila  perlu  pemerintah  harus mempunyai  harga  logistik  guna  menjaga  agar pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  dirugikan oleh naik dan turunnya harga secara ekstrim.

## Simpulan
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan  mengenai  harga  dapat  diartikan sebuah  perjanjian  yang  harus  disepakati  antara pelaku usaha dan konsumen. Maka harga yang dimaksud  dalam  pasal  4  huruf  c  UU  nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen adalah harga  yang disepakati oleh kedua belah pihak.  Pasal  1338  KUH  Perdata  menyiratkan
bahwa  kesepakatan  ini  haruslah  berdasarkan atas  itikad  baik,  sehingga  menentukan  harga yang  terlalu  tinggi  dapat  dikatakan  tidak beritikad  baik  atau  tidak  sesuai  dengan  pasal 1338  KUH  Perdata.  Harga  yang  telah disepakati  ini  adalah  sah  jika  penyesatan, penipuan  dan  pemaksaan.  ada  unsur (dwang, dwaling, bedrog ).
Mengenai  nilai  tukar  barang  atau  harga, Islam sesungguhnya tidak memberikan batasan yang  pasti  berapa  keuntungan  yang  boleh diambil  oleh  pelaku  usaha,  asal  dari  mencari keuntungan  itu  disyariatkan,  kecuali  apabila dilakukan  dengan  cara-cara  yang  bertentangan dengan  syara‟.  Soal  keuntungan  dalam  usaha bisnis  ini  tidak  ada  standarisasinya,  baik bersifat minimal maupun maksimal.
Penetapan  harga  pada  dasarnya  diserahkan kepada  mekanisme  pasar,  kecuali  jika  terdapat distorsi atau penyimpangan yang mempengaruhi  harga  pasar.  Dalam  hal  ini pemerintah  harus  melakukan  pengawasan, kontrol  harga  atau  intervensi  sehingga  harga kembali  normal.  Intervensi  pemerintah  dalam penetapan harga ini dilakukan melalui dua cara yaitu intervensi secara langsung yang dilakukan dengan menetapkan harga minimum ( floor  price )  dan  harga  maksimum  ( ceilling price )  sedangkan  intervensi  tidak  langsung dilakukan  dengan  membuat  kebijakan  di bidang perpajakan dan subsidi.
Dalam  sejarah  Islam  diceritakan  bahwa Umar  bin  Khattab  dan  Ali  bin  Abi  Thalib sering melakukan inspeksi pasar. Hal demikian menunjukkan  bahwa  pengawasan  harga  di pasar  harus  selalu  dikontrol  atau  diawasi  oleh pemerintah, sehingga ketika terjadi penyimpangan akan dilakukan tindakan dengan segera  sebelum  terjadi  akibat  yang  signifikan seperti terjadinya inflasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Perundangan :
UU  nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen Buku :
Ali,  Zainuddin, Hukum  Ekonomi  Syariah , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) Hakim,  Lukman, Prinsip-Prinsip  Ekonomi
Islam (tanpa tempat : Erlangga, 2012)
Kadir,  A., Hukum  Bisnis  Syariah  Dalam  Al- Quran (Jakarta  :  Sinar  Grafika  Offset,
2010)
Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi, Farid, Hukum Ekonomi  Islam (Jakarta  :  Sinar  Grafika Offset, 2012)
Miru,  Ahmad  dan  Yodo,  Sutarman, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  (Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada, 2007)
Qardlawi, al,
Yusuf, Fatwa-Fatwa
Kontemporer  2 ( Hadyu  al-Islam;  Fatawi Muasyirah ),  penerjemah  As‟ad  Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 1995) Rivai,  Veithzal,  dkk., Islamic  Business  And Economic  Ethics ,  Mengacu  Pada  al- Qur‟an  dan  mengikuti  jejak  Rasulullah SAW  dalam  Bisnis,  Keuangan  dan
Ekonomi  (Jakarta  :  PT  Bumi  Aksara, 2012)
Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) WEB :
Satrio,  Sigit. Penetapan  Harga  (Ceiling  Price  dan Floor
Price) (Online),
(http://satria-
sig.blogspot.com/2011/11/penetapan-harga-ceiling- price-dan-floor.html. Diakses 18 Mei 2014)