## Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)
Lupik Mustakim, Nor Huda Ali Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
e-mail: lupik220397@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  hubungan  Islam  dan  negara  Indonesia  menurut  salah satu  tokoh  pembaharuan  Islam  atau  juga  sering  dikenal  dengan  guru  Persatuan  Islam (PERSIS),  yaitu  Ahmad  Hassan  (1887-1958).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sejarah  atau historical  research.  Historical  research adalalah  sebuah  pendekatan  kajian masa  lampau  yang  dilakukan  secara  objektif  dan  sistematis  untuk  memperoleh  data  dan fakta  yang  kuat . Banyak  orang  mengenal  Ahmad  Hassan  sebagai  seorang  ulama dikarenakan tulisan-tulisannya banyak memuat tentang persoalan-persoalan agama. Selain itu,  ia  dekenal  sebagai  ulama  yang  pandai  berdebat.  Keyakinan  dasar  pemikiran  Ahmad Hassan tentang agama yang berpatokan kepada Alqur’an dan Sunnah membuatnya berani dalam  berdebat  menghadapi  siapapun,  termasuk  dalam  masalah  politik.  Dengan pendekatan historis, ada tiga poin penting yang dikemukakan oleh Ahmad Hassan. Ketiga poin itu menyangkut: ideologi negara, perundang-undangan, dan konsepsi kepemiminan .
Kata kunci: -Ahmad Hassan, -Islam, -Negara

## Abstract
This  study  examines  how  the  relationship  between  Islam  and  the  Indonesian  state according  to one  of  the  leaders  of  Islamic  renewal  or  also often  known  by  the teacher  of Islamic Unity (PERSIS), namely Ahmad Hassan (1887-1958). This study uses a historical approach or historical research. Historical research is an approach to past studies conducted objectively and systematically to obtain strong data and facts. Many people know Ahmad Hassan as a scholar because his writings contain a lot about religious issues. In addition, he is known as a scholar who is good at debating. The basic belief of Ahmad Hassan's thought about religion based on the Qur'an and Sunnah made him brave in arguing against anyone, including in political matters. With a historical approach, there are three important points raised  by  Ahmad  Hassan.  These  three  points  concern:  state  ideology,  legislation,  and  the conception of leadership.
Key words: - Ahmad Hassan, - Islam, - Country

## A. PENDAHULUAN
Secara historis, bahwa hubungan antara agama dan negara sudah menjadi perdebatan dari para ahli sejak dulu  hingga sekarang baik  di  dunia Timur (Islam) maupun di  Barat.  Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara juga terjadi di Indonesia. Dalam sejarah politik Indonesia, terdapat  dua  kelompok  besar  yang  selalu  meramaikan  perdebatan  tentang  wacana  ideologi
perpolitikan  di  Indonesia.  Kedua  kelompok  yang  dimaksud  adalah  kelompok  yang  mewakili aspirasi  umat  Islam.  Arus  ini  sering  juga  disebut  dengan  kelompok  nasionalis  Islamis.  Arus lainnya adalah kelompok nasionalis sekular atau juga kelompok netral agama. 1
Perdebatan  mengenai  dasar  negara  memang  merupakan  bagian  dari  sejarah  Indonesia sebelum merdeka. Salah satunya adalah kasus perubahan sila pertama yang mungkin hingga saat ini  masih  begitu  kuat  dalam  ingatan  kita.  Piagam  Jakarta  yang  disepakati    pada  22  Juni  1945 yang  mana  isinya  pada  sila  pertama  menyatakan,  “Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945 pagi, demi kesatuan dan menjaga persatuan nasional serta ancaman dari daerah di  Indonesia  yang ingin melepaskan diri jika Indonesia hanya berdasarkan Islam, maka frasa “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya  dicabut”.  Meskipun  secara  formal  hal  ini  dapat  diselesaikan, tetapi gagasan tentang negara berdasar Islam masih tetap ada di antara beberapa tokoh Islam di Indonesia. Perdebatan ini terus muncul setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Soekarno  yang  mewakili  kaum  nasionalis  memiliki  pandangan  untuk  membangun kerangka negara Indonesia yang modern mengambil contoh dari negara Turki Sekular di bawah Kemal  Attatruk  (1881-1938).  Menurut  Bung  Karno  masalah  agama  adalah  masalah  Individu, sedangkan tokoh-tokoh Islam melihat bahwa hukum-hukum dan syariat Islam mampu mengatur negara  dan  individu  di  dalamnya,  mereka  diantaranya  Mohammad  Natsir  (1908-1993),  Haji Agus Salim dan Ahmad Hassan.
Ahmad  Hassan  mengingatkan  agar  Nasionalisme  tidak  menjurus  ke  arah  ‘ ashabiyyah, yakni spirit of  the clan. Ahmad Hassan menginginkan perlunya semangat universal  melampaui kesetiaan  pada  bangsa  seperti  yang  diajarkan  Islam. 2 ‘ Aṣᾱbiyyat (perasaan  satu  kelompok,  atau kekuatan kelompok dan atau solidaritas sosial), menurut Ibn Khaldun (1332-1406), timbul secara alamiah  dalam  kehidupan  manusia    karena  adanya  pertalian  darah  atau  pertalian  perkauman. ‘ Aṣᾱbiyyat yang  dimaksud  adalah  rasa  cinta  setiap  orang  pada  nasabnya,  golongannya  serta terhadap keluarga dan kerabatnya. 3
Setidaknya  dua  alasan  penting  mengapa  penelitian  ini  perlu  dikaji  lebih  mendalam  lagi. Pertama, banyak yang mengetahui bahwa Ahmad Hassan hanya seorang tokoh ulama Fiqih dan Hadits. Namun, sebenarnya ia juga memiliki tuluisan-tulisan yang berkaitan erat dengan politik yang  masih  jarang  diungkapkan. Kedua ,  banyaknya  perdebatan  mengenai  hubungan  agama
1 Rusli Kustiman Iskandar, “Polemik Dasar Negara Islam Antara Soekarno dan Mohammad Natsir,” Mimbar Jurnal Sosial dan Pembanguan , Vol. XIX, No. 02, April-Juni 2003, h. 208.
2 Lukman Hakiem, M. Natsir di Panggung Sejarah Republik (Jakarta: Republika, 2008), h. 48-49, h. 131-3.
3 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 275-6.
(Islam)  dan  negara  yang  terus  berlangsung.  Sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang  diteliti, maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut. Pertama, untuk  mengetahui  faktor  yang melatarbelakangi muculnya pemikiran politik Ahmad Hassan. Kedua , untuk mengetahui gagasan pemikiran Ahmad Hassan terkait hubungan Islam dan negara di Indonesia. Jika tujuan penelitian di atas dapat diwujudkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis. Di antara sumbangan  teoritis  itu  adalah  bahwa  pandangan  Ahmad  Hassan  tentang  hubungan  Islam  dan negera tidak lepas dari pengaruh ideologi-ideologi besar yang ada di Indonesia saat itu. Ideologi tersebut  antara  lain,  Islam  dan  nasionalis.  Selain  itu,  wacana  penerapan  syari’at  Islam  di Indonesia, ternyata, mempunyai akar sejarah yang panjang dan akan terus berlangsung di negeri ini dengan berbagai variannya. Adapun sumbangan praktisnya adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kajian Politik Islam khusunya terkait hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia. Elite politik bisa belajar dari semua kasus ini sebagai salah satu bahan pengambil kebijakan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Kajian  mengenai  relasi  Islam  dan  negara  sebenarnya  sudah  banyak  dikaji  sebelumnya, akan  tetapit  terkait  pemikiran  Ahmad  Hassan  tentang  hubungan  Islam  dan  negara  masih  sulit ditemukan.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  beberpa  tinjaun  dari beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  dinilai  relevan  terhadap  penelitian  ini. Pertama ,  buku Howard  M.  Federspiel,  yang  telah  dicetak  ulang  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  judul Persatuan  Islam:  Pembaharuan  Islam  Indonesia  Abad  XX. Kedua ,  buku  Syafiq  A.  Mughni berjudul Hassan Bandung: Pemikiran Islam Radikal . Ketiga , buku Akh. Minhaji yang berjudul A.  Hassan  Sang  Ideologi  Reformasi  Fikih  di  Indonesia . Keempat, buku  Tamar  Djaja  dengan judul Riwayat Hidup A. Hassan. 4 Beberapa penelitian yang disebutkan diatas membahas Ahmad Hassan dari sudut biografi, sejarah perjalan hidupnya, dan kepahaman Ahmad Hassan terhadap agama. Sementara, pembahasan terkait pemikiran politknya tidak ditemukan pembahasan secara spesifik.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  memfokuskan  pada  pemikiran  Ahmad  Hassan terkait  relasi  Islam  dan  negara.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teori  Perspektif Trikotomi  oleh  Allan  Samson  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Bahtiar  Effendy  dalam  bukunya Islam  dan  Negara . 5 Perspektif  ini  melihat  hubungan  Islam  dan  negara  dapat  dikategorikan kedalam tiga pendekatan, yaitu:
4 Tamar  Djaja, Riwayat  Hidup  A.  Hassan, (Jakarta:  Mutiara,  1980),  Syafiq  A.  Mughni, Hassan  Bandung: Pemikiran Islam Radikal , (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980).
5 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 42-43.
Pertama, fundamentalis.  Kelompok  fundamentalis  mendukung  jenis  penafsiran  atas Islam  yang  kaku  dan  murni,  menentang  pemikiran  sekular,  penagruh  Barat  dan sinkretisme kepercayaan  tradisional,  dan  menekankan  keutamaan  agama  atas  politik. 6 Kedua ,  reformis. Secara teoritis kelompok ini juga menekankan agama atas politik, tetapi mereka jauh lebih mau bekerjasama  dengan  kelompok-kelompok  sekular  atas  landasan  yang  sama-sama  disepakati dibandingkan  dengan  kelompok  fundamentalis.  Mereka  juga  amat  peduli  dengan  usaha menjadikan keyakinan  agama relevan dengan era moderen. 7 Ketiga , akomodasionis. Kelompok ini  memberikan  penghargaan  tinggi  kepada  kerangka  persatuan  Islam,  tetapi  mereka mempertahankan  pandangan  bahwa  kepentingan-kepentingan  sosial  dan  ekonomi  harus mendapat  prioritas  utama  oleh  organisasi-organisasi  Islam.  Lebih  jauh,  mereka  menekankan keharusan  untuk  mengakui  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  dibenarkan  dari  kelompok- kelompok sekular dan bekerjasama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati. 8

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  atau  penelitian studi  literatur .  Penelitian  kepustakaan  ialah  penelitian  yang  dimana  memanfaatkan  sumber perpustakaan untuk memperoleh data, baik itu berupa buku, dokumen, dan lain-lain, yang di nilai dapat  digunakan  sebagai  data  dalam  penelitian. 9 Mengingat  objek  penelitian  ini  menyangkut kajian  sejarah  dan  pemikiran  maka  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sejarah  atau historical  research.  Historical  research adalah  sebuah  pendekatan  kajian  masa  lampau  secara sistematis dan objektif. Serta mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperolah kesimpualan yang kuat. 10

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Serangkain peristiwa  yang terjadi dalam kehidupam Ahmad Hassan tidak bisa dipisahkan dari munculnya pemikiran politiknya. Oleh sebab itu, harus mengenal lebih dekat lagi terhadap sosok  Ahmad  Hassan.  Ahmad  Hassan  dilahirkan  di  Singapura  pada  tahun  1887.  Ayahnya bernama  Ahmad  Sinna  Vappu  Maricar  berasal  dari  India  dan  bergelar Pandit . Pandit ialah sebuah gelar yang diberikan kepada Ahmad karena kepemahamannya terhadap agama. Ayahnya
6 Sukron Kamil, Pemikir Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalsme, dan Antikorupsi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 3-4.
7 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara , h. 42-43.
8 Sukron Kamil, Pemikir Politik Islam Tematik , h. 26-27.
9 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009), h. 1.
10 Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, Metode Penelitian Sosial , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), h. 8.
tidak  menetap  di  India,  tapi  ia  menetap  di  Singapura.  Ibunya  bernama  Muznah  berasal  dari Palekat Madras, tetapi lahir di Surabaya. 11 Ketika sejak kecil Hassan sudah belajar agama Islam dan belajar bahasa Arab yang terkenal di kampung halamannya, diantaranya Muhammad Thaib, Said Abdullah al Musawi,dan Syekh Hassan.
Suatu  peristiwa  yang  terjadi  di  Singapura  ialah  ketika  Hassan  berani  mengkritik qadhi (Hakim)  yang mencampur antara laki-laki dan perempuan dalam ruang persidangan. Tidak ada seorang  pun  yang  perna  mengkritik  tuan qadhi selain  Hassan.  Hassan  menulis  di  surat  kabar Utusan  Melayu dan  kritikan  untuk  tuan  qadhi  ini  merupakan  tulisan  pertamanya.  Pada  tahun 1921  Hassan  berangkat  ke  Surabaya  dan  menetap  disana.  Hassan  bertemu  dengan  salah  tokoh yang sangat berpengaruh dalam merubah pemikiran agamanya. Tokoh tersebut adalah A. Wahab Hasbullah  (1888-1971)  yang  merupakan  salah  satu  seorang  pendiri  Nahdatul  Ulama  (NU). Ketika  itu  A.  Wahab  menanyakan  apa  hukum  membaca ushalli kepada  Hassan , A.  Wahab menjelaskan  bahwa  agama  menurut  kaum  mudah  ialah  apa  yang  di  firmankan  Oleh  Allah  dan yang disampaikan oleh Rasul-Nya, Alqur’an dan Hadits. 12
Hasan  tidak  menemukan  jawabanya  dan  keyakinannya  bertambah  besar  bahwa  agama yang  dimaksud  oleh  kaum  mudalah  yang  lebih  benar.  Selanjutnya  ia  lebih  dekat  dengan  Faqih Hasyim dan tokoh golongan muda lainya, seperti Tjokroaminoto, A. M. Sangaji, H. Agus Salim, Bakri Suratmaja, Wondomiseno (1891-1952) dan lain-lain. 13 Sepak terjang Hassan dimulai sejak ia pindah ke Bandung pada 1923 dan bergabung ke dalam organisasi Persatuan Islam atau Persis. Persis  membuat  Hassan  di  kenal  sebagai  ulama  dan  ahli  debat  karena  kecerdasannya  dalam menulis  dan  berdebat.  Selain  itu,  Hassan  menulis  dan  mencetak  surat  kabar  dan  karangan- karangannya sendiri. Hassan dan Persis memiliki semangat yang sama, yaitu untuk menyebarkan ajaran  Islam  yang  sesuai  dengan  Alqur’an  dan  Sunnah.  Selama  di  Bandung  ia  bergaul  dengan Ahmad  Surkati  pendiri  Al-Irsyad,  Zamzam,  Muhammad  Yunus  yang  merupakan  pendiri organisasi  Persis,  dan  tokoh-tokoh  pembaharu  Islam  lainya. 14 Ketika  di  Bandung  juga  Hassan mulai aktif merespon situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Hassan merespon situasi dan kondisi dengan cara menulis, berdebat, dan menerbitkan surat kabar. Kebiasan ini terus berlanjut hingga  ia  pindah  ke  Bangil  pada  tahun  1941  dan  Hassan  pun  meninggal  di  Bangil  pada  tahun 1958. 15 Uraian di bawah ini merupakan buah pikiran Ahmad Hassan setelah melewati berbagai
11 Ahmad Gaus AF, Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi , (Jakarta: ICRP, 2009), h. 37.
12 Syafiq A. Mughni, Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal , (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1979), h. 16-17.
13 Tamar Djaja, Riwayat Hidup A. Hassan, (Jakarta : Mutiara, 1980), h. , h. 20.
14 Syafiq A. Mughni, Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal , h.9.
15 Nur  Hizbullah,  “Ahmad  Hassan:  Kontribusi  Ulama  Dan  Perjuangan  Pemikiran  Islam  di  Nusantara  Dan Semenanjung Melayu,” Al-Turāṡ Vol. XX, No. 2, Juli 2014, h. 290.
rangkain  peristiwa  dalam  hidupnya.  Berikut  pemikiran  Ahmad  Hassan  dalam  memandang Hubungan Islam dan Negara.
Sebenarnya,  Hassan  telah  membahas  kata  “negara”  dari  perspektif  sejarah.  Menurutnya, kata  “negara’  tidak  ditemukan  dalam  sejarah  politik  Islam  dan  Melayu,  juga  tidak  ditemukan dalam “Bibel”. Negara menurut Hassan merupakan konsep bangsa Eropa yang akhirnya diterima di  negara-negara  jajahannya  seperti  di  Indonesia.  Kemudian  Hassan  mengajukan  pertanyaan retoris  mengenai  apakah Nabi  Muhammad Sallahu’alaihiwassalam , al-Khulafa al-Rasyidin dan kekaisaran  Islam  yang  berlangsung  selama  enam  abad  dengan  berhasil  membangun  perdaban yang tinggi adalah sebuah “negara?” 16
Hassan meyimpulkan bahwa menurut standar-standar yang umum, semua itu adalah negara dan  bahwa  Islam  menyediakan  contoh-contoh  yang  baik  untuk  menjadi  landasan  bagi  sistem politik  kontemporer  mana  pun . Lebih  lanjut  Hassan  menerangkan  secara  lebih  detail  bahwa sebuah  negara  ialah  satu  daerah  yang  ada  padanya  sejumlah  penduduk.  Pada  zaman  ini,  untuk menjadi  negara  yang  sejajar  dengan  negara-negara  lain,  serta  bisa  turut  serta  menjadi  anggota dalam suatu badan internasional yang mengurus masalah dunia. Disyaratkan bahwa daerah serta penduduk  tadi  mempunyai  pemerintah  yang  tidak  di  bawah  siapa-siapa,  yang  berarti  negara milik  mereka  sepenuhnya,  serga  perlu  memiliki  batas-batas  wilayah  tertentu.  Sebuah  negara memiliki  pengatur-pengatur  dan  pengurus  negara.  Sejumlah  orang-orang  yang  mangatur  dan mengurus  tersebut  disebut  dengan  pemerintah.  Pemerintah  itu  setidaknya  memiliki  tiga  jenis, yaitu: presiden dan kabinetnya, raja dan menteri-menterinya, dan diktator (sama seperti raja, tapi jabatannya  tidak  diwariskan)  beserta  komplotan-komplotannya.  Bagi  Hassan,  dalam  sebuah negara setidaknya terdapat dua jenis undang-undang. Pertama, undang-undang yang berdasarkan agama,  bercampur  buatan  manusia.  Undang-undang  yang  dimaksud  disini  adalah  berdasarkan Islam.  Dalam  Islam,  ada qanun-qanun kenegaraan  yang  dinamakan  undang-undang  dasar  atau undang-undang  pokok  yang  penting.  Kitab  undang-undang  Islam  ialah  Alqur’an  dan  Hadits. Undang-undang Islam tersebut dengan ringkas, terdiri dari tiga bagian, yaitu: perintah, larangan, dan hukuman atas yang melalaikan perintah dan melanggar larangan-larangan. 17
Kedua, undang-undang  buatan  manusia  semata-mata.  Undang-undang  buatan  manusia sendiri ada bermacama-macam. Undang-undang satu negara dengan negara lainya tentu berbeda, walaupun  namanya  sama. Qanun adalah  suatu  peraturan  undang-undang  hukum  atau  aturan
16 Dadan  Wildan  Anas,  dkk., Anatomi  Gerakan  Dakwah  Persatuan  Islam (Tangerang  Selatan:  Amanah Publishing, 2015),  h. 407.
17 A.  Hassan,  “A.B.C.  Politik”,  dalam Risalah  Politik  A.  Hassan, editor  Tiar  Anwar  Bachtiar,  (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013), h. 4-5. “A.B.C. Politik” merupakan karya A. Hassan yang ditulisnya pada tahun 1947 di  Bangil,  Pasuruan,  Jawa  Timur.    Kemudian,  tulisan  ini  disunting  oleh  Tiar  Anwar  Bachtiar  dan  diterbitkan  oleh Pembela Islam Media, Jakarta 2013.
hukum  yang  berlaku  di  suatu  daerah,  yang  menyesuaikan  dengan  kondisi  daerah  setempat. 18 Hasan  juga  menjelaskan  tentang  pemilu  yang  di  bagi  ke  dalam  dua  jenis,  yaitu  pemilihan langsung  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  dan  kedua  diwakilkan  kepada  suatu  badan  yang berwenang  untuk  memilihnya. 19 Demikianlah  konsep  politik  kenegaraan  yang  ditawarkan  oleh A. Hassan tidak jauh berbeda dengan konsep negara modern saat ini.  Lantas, bagaimana Hassan menghubungkan konsep Islam dan negara? Penjelasannya demikian.
Munculnya  gagasan  mengenai  hubungan  Islam  dan  negara  merupakan  respon  Hassan terhadap  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  pada  masa  Indonesia  menjelang  kemerdekaan.  Dapat dikatakan  bahwa  gagasan  Hassan  terkait  persoalan  ini  merupakan  respon  terhadap  paham  dari tokoh  nasionalis  sekular,  yaitu  Soekarno.  Soekarno  menginginkan  Indonesia  merdeka  dengan tidak  mencampurkan  antara  agama  dan  negara,  dimana  agama  diserahkan  kepada  individu masing-masing.  Sementara  itu,  negara  berdiri  sendiri  dengan  tidak  ada  campur  tangan  dari agama  manapun.  Dalam  menanggapi  pemikiran  Soekarno  tersebut,  Hassan  menulis  dan menuangkan  gagasannya  terkait  hubungan  Islam  dan  negara  tersebut. 20 Penerbitan  majalah- majalah Pembela  Islam , Al-Lisan ,  dan  lain-lain,  merupakan  salah  satu  jalan  Hassan  untuk menuangkan pemikiran-pemikiranya dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada di tengah- tengah masyarakat.  Gagasan Hassan terkait hubungan  Islam dan negara  merupakan respon  dari polemik-polemik  yang  terjadi  berhadapan  dengan  golongan  nasionalis  sekular.  Soekarno, misalnya,merupakan  salah  satu  tokoh  penting  dalam  mengajukan  asas  nasionalismenya  dengan mengajukan  Pancasila  sebagai  ideologi  dasar  negara  Indonesia  merdeka.  Soekarno  tidak memandang  agama  mayoritas  dan  minoritas,  karena  agama  merupakan  urusan  pribadi  masing- masing. Soekarno menulis di dalam Bendera Revolusi sebagai berikut:
“ Marilah kita tinjau, misalnya pemikiran Islam di Turki. Pusat pemikiran yang paling moderen dan radikal, disini agama dipisahkan dari negara. pada tahun 1928 bahwa Islam dihapuskan dari agama negara dan dijadikan agama urusan perseorangan. Bukan Islam dihapuskan dari Turki, tetapi Islam diserahkan  kepada  manusia-manusia  Turki  sendiri  dan  tidak  kepada  negara.  Maka  oleh  karena  itu, salah lah kita jika mengatakan Turki anti agama, anti Islam. Turki moderen adalah anti gereja, tetapi tidak  anti  agama.  Islam  sebagai  kepercayaan  seseorang  tidak  di  bantah,  kegiataan  beribadah  di masjid tidak diberhentikan, malahan aturan-aturan agama tidak dihapuskan. Apa yang turki perbuat, tidaklah  berbeda  dari  apa  yang  negeri  Barat  perbuat,  seperti  Inggris,  Perancis,  Jerman,  Italia, Belanda,  Belgia,  dan  lain-lain.  Negara-negara  tersebut  menyerahkan  urusan  agama  kepada  urusan pribadi  masing-masing.  Sebab  politik  Turki  membaratkan  semua  susunan  negaranya,  Turki  adalah
18 Akhyar Ari Gayo, Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), h. 19-20.
19 A. Hassan, “A.B.C. Politik”, h. 32-34.
20 Akh. Minhaji, Ahmad Hassan: Sang Ideologi Reformasi Fikih di Inodonesia 1887-1958 , (Garut: Pembela Islam Media, 2015),  h. 103.
negara muda yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Barat. Oleh karena itulah Turki berlomba- lomba  dengan  negeri  Barat  yang  mnegencam  kehidupannya,  negera-negara  Barat  hanya  dapat disaingi dengan metode-metode barat pula.
Kamal  Ataturk  mengatakan,  saya  memerdekakan  Islam  dari  ikatan  negara  agar  agama  Islam bukan agama yang hanya memutarkan tasbih di dalam masjid saja, tetapi  menjadi satu gerakan yang membawa  kepada  perjuangan.  Kemerdekaan  agama  dari  ikatan  negara  berarti  kemerdekaan  agama dari anggapan-anggapan agama  yang jumud,  yakni kemerdekaan  negara dari hukum-hukum tradisi dan faham-faham Islam yang kolot, yang sebenarnya bertentangan denga jati Islam itu sendiri, tetapi nyata selalu menjadi rintangan bagi negara untuk mencapai kemajuan dan moderen.Islam dipisahkan dari  negara  agar  supaya  Islam  menjadi  merdeka  dan  negara  pun  menjadi  merdeka,  agar  Islam berjalan sendiri dan negara pun berjalan sendiri”. 21
Tulisan Soekarno tersebut  merupakan alasannya  memilih  Indonesia merdeka dengan azas nasionalisme. Dengan berbagai alasan dia tetap memperjuangkan gagasannya tersbut. Soekarno sebagai  tokoh  nasionalis  sekular  yang  mendapat  pendidikan  barat  tentu  jelas  berseberangan pemikirannya  dengan  Hassan.Hassan  membantah  kesalahpahaman  Soekarno  mengenai  Turki yang memisahkan agama dan negara dengan pernyataan:
“Pemisahan  agama  dari  negara,  sebagaimana  di  Eropa  itu,  Tuan  Soekarno  anggap  moderen  dan radikal. Tuan Soekarno tidak tahu, bahwa orang Eropa pisahkan agama Kristen dari negara itu, tidak lain  melainkan  lantaran  di  dalam  agama  Kristen  tidak  ada  cara  mengatur  pemerintahan.  Dari  zaman Nabi Isa Alaihissalam sampai sekarang belum terdengar ada satu negara menjalankan hukum Kristen, sedangkan  agama  Islam  memiliki  aturan  yang  komprehensip.  Hassan  berpendirian  Islam  mampu mengurus  negara  yang  tidak  dimiliki  agama  lain,  seperti  Yahudi  dan  Nasrani.  Lebih  lanjut  Hassan berpendapat  hukum  Gereja  tidak  mampu  menjawab  permasalahan  manusia  Eropa  saat  itu  sehingga adanya  pemisahan  agama  dari  negara  dikarenakan  dalam  hukum  Kristen  tidak  ada  aturan  untuk pemerintahan.” 22
Secara lebih lanjut hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia menurut Hassan, yaitu  Indonesia  berdasarkan  Islam.  Maksudnya,  Islam  dijadikan  ideologi  dasar  Indonesia merdeka.  Karena,  ideologi  sendiri  berfungsi  sebagai  dasar  negara,  pandangan  hidup  bangsa, sebagai  pemersatu  bangsa  dan  sebagainya.  Sebagai  contoh,  Indonesia  sekarang  berideologi Pancasila,  dalam  konteks  sebagai  dasar  negara  Pancasila  harus  menjadi  sumber  dari  segala sumber hukum. 23 Pada masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka terdapat gerakan-gerakan yang  berdasarkan  Islam  dan  juga  berazaskan  kebangsaan  (nasionalisme).  Hassan  menjelaskan, bahwa  pergerakan  Islam  ialah  usaha  dan  daya  upaya  yang  dilakukan  oleh  golongan  kaum
21 Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi , Cet. Ke-5 Jilid I, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), h. 372-373.
22 Dadan Wildan Anas, dkk., Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam , h. 403
23 Mahfud  MD.,  “Ideologi,  Konstitusi,  dan  Tata  Hukum  Kita  (Seminar  Nasional  UNNES)”, Jurnal UNNES ,Vol. 2, No. 1, 2016, h. 34.
muslimin  yang  mementingkan  keislaman  di  dalam  suatu  negeri,  yang  di  bawah  pemerintahan asing  untuk  mendapatkan  kemerdekaan  yang  seluas-luasnya.  Hassan  mengatakan  bahwa  orang Islam tidak boleh mendorong suatu  gerakan  yang berdasarkan kebangsaan karena mereka akan menjalankan  undang-undang  yang  bukan  dari  Allah  SWT.  Karena,  pada  dasarnya  perjuangan pergerakan  kemerdekaan  sejak  dahulu  banyak  pergerakan  yang  berdasarkan  dan  berlandaskan Islam. 24
Secara  rasional  Hassan  melihat  bahwa  ketika  itu  kondisi  Indonesia  mayoritas  beragama Islam, kurang lebih mencapai 90% orang Islam, sedangkan Islam itu agama yang cukup dan baik untuk  mengatur  sebuah  negara  dari  yang  kecil  hingga  negara  yang  besar.  Dengan  demikian, maka menurut Hassan sudah  seharusnya Islamlah yang harus diambil menjadi landasan negara Indonesia  merdeka.  Namun,  jika  hukum  Islam  diambil  menjadi  azas  negara  Indonesia  tentu masyarakat  yang  10%  kafir  tidak  akan  menyetujui  keputusan  tersebut. 25 Berdasarkan  alasan tersebut  Hassan  mengatakan  bahwa  golongan  nasionalis  sekular  mengambil  jalan  tengah  harus netral  terhadap  agama.  Jika  dipertimbangkan  dengan  azas  keadilan,  pantaskah  kepentingan orang-orang  Islam  yang  mencapai  90%,  harus  rela  mengalah  dengan  orang-orang  yang  jumlah hanya mencapai 10%. Golongan nasionalis sekular tidak suka mengambil azas agama, karena di dalam  agama  ada  bermacam-macam  paham  yang  satu  dengan  yang  lain  berbeda-beda. 26 Di samping  itu,  Hassan  menegaskan  bahwa  golongan  nasionalis  sekular  takut  jika  negara berdasarkan  agama,  kaum  agama  akan  terkemuka  dan  mereka  tidak  memiliki  peluang  untuk menjadi pemimpin dalam negara tersebut. Walaupun dalam sebuah negara tidak memakai hukum agama dalam pemerintahaan, tapi muslim wajib berjuang demi tercapainya maksud dari hukum yang telah ditetapkan dalam agama.
Hassan  juga  mengatakan  bahwa  golongan  nasionalis  sekular  suka  berdalil  dengan perbuatan muslimin yang menyalahi agama, sedangkan kerajaan-kerajaan Afghanistan dan Ibnu Su’ud  yang  negaranya  memakai  hukum-hukum  Islam  tidak  disebutkan.  Padahal  demikian menurut  Hassan  dua  negara  tersebut  karena  dijalankan  hukum  Islam  dapat  dikatakan keamanannya  tidak  ada  tandinganya.  Sebuah  negara  yang  tidak  berdasarkan  hukum-hukum Islam, maka arak, zina, judi, maksiat bertebaran, bahkan di sebagian negara-negara tersebut hal demikan  sudah  mendapatkan  izin.  Jika  memakai  hukum  Islam  hal  yang  demikian  tidak
24 A.Hassan,  “Islam  dan  Kebangsaan”,  dalam Risalah  Politik  A.  Hassan ,  editror  Tiar  Anwar  Bachtiar, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013), h. 95. “Islam dan Kebangsaan” merupakan karya A. Hassan yang ditulisnya pada  tahun  1941  di Bangil,  Pasuruan,  Jawa  Timur.  Kemudian  disunting  oleh  Tiar  Anwar  Bachtiar  dan  diterbitkan oleh Pembela Islam Media, Jakarta 2013.
25 Howard M. Federspiel, Persatuan Islam: Persatuan Islam Indonesia Abad XX , terj. Yudian W. Aswin dan Affandi Mochtar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 111.
26 Ibid. , h. 112.
ditemukan, kecuali sebagian yang bersembunyi-sembunyi. 27
Di  dalam  mencintai  tanah  air  secara  muslim,  demikian  kata  Hassan,  tentu  sudah  sama dengan  golongan  nasionalis  dalam  beberapa  hal.  Namun,  juga  berlainan  dalam  beberapa  hal terutama tentang hukum ataupun undang-undang negaranya. Mencintai negara berdasarkan azas nasionalisme  terdapat  beberapa  kesalahan  besar  bagi  orang  Islam.  Kesalahan-kesalahan  itu adalah: [1] menjalankan hukum yang bukan dari Allah SWT. dan Rasul-Nya,[2] dengan terpaksa memandang  karena  berdasarkan  nasionalisme,  memandang  muslim  yang  lain  di  negerinya seperti  orang  asing,  padahal  seharusnya  dianggap  saudara,[3]  memutuskan  hubungan  dengan negara-negara Islam  yang lain dengan alasan karena bukan sebangsa dan setanah air, walaupun Allah SWT. dan Rasul-Nya telah katakan harus bersatu.
Golongan  nasionalis  sekular  lupa  bahwa  gerakan  politik  yang  pertama  kali  muncul  ialah berdasarkan  Islam,  yaitu Sarekat  Islam. Pada waktu itu Sarekat  Islam merupakan gerakan  yang paling  besar  dan  sudah  sesuai  dengan  keinginan  umat  Islam.  Sebagaimana  biasanya,Hassan memperkuat  argumennya  dengan  dalil  Alqur’an  dan  Hadits.  Selain  itu,  untuk  menambah kekuatan  argumennya,  Hassan  mengutip  beberapa  perkataan-perkataan  dari  pengarang Al- Manar ,  yaitu  Muhammad  Rasyid  Ridha,  yang  sebagianya  diambil  dari  majalah Al-‘Urwatul Wutsqaa yang  dipimpin  oleh  Jamaluddin  Al-Afghani  dan  Muhammad  Abduh.  Berikut  ini beberapa kutipan dari majalah tersebut.
“Tiap-tiap  perikatan  selain  perikatan  yang  berdasarkan  syari’at  yang  benar  itu,  dimurkai  oleh  Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang berusaha kepadanya dicela,serta orang yang fanatik kepadanya dikeji. Sesunguhnya, Nabi Muhammad Shallahu ‘alahi wassalam . Telah bersabda: Bukan dari golongan kita orang yang berpegang karena kebangsaan, dan bukan golongan kita orang yang mati berdasarkan azas kebangsaan itu.” ( Al-Manar , Jilid 3, hal. 27).
“Barang  siapa  yang  membaca  Al-Manar,  akan  mengetahui  bahwasanya  senantiasa  saya  menyeru supaya  agama  itu  semuanya  karena  Allah Subhanhu  wata’ala ,  bukan  karena  kebangsaaan. Sesunguhnya  Nabi  kita  telah  bersabda:  Bukan  dari  golongan  kita  orang  yang  mengajak  kepada kebangsaaan, dan bukan dari golongan kita orang yang berperang karena kebangsaan, dan bukan dari golongan kita orang yang mati berdasarkan kebangsaan.” ( Al-Manar , Jilid 3, hal. 735). 28
Dari  beberapa  kutipan  majalah Al-Manar di  atas,  Hassan  menegaskan  bahwa  mendirikan sebuah  negara  Islam  merupakan  kewajiban  setiap  muslim  dan  merupakan  syarat  bagi pelaksanaan hukum Tuhan. Islam memerintahkan persatuan menurut aturan dan atas dasar Islam. Islam mewajibkan  umatnya untuk  meraih  kebebasan, tidak untuk  mendapatkan kebahagian dan kesengsaraan.Namun,  untuk  melaksanakan  perintah  Islam  dalam  setiap  aspek,  dan  Islam  tidak
27 A.Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 130, 140-141.
28 A.Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 118-120, 131-135
mengizinkan  umatnya  untuk  meninggalkan  kesatuan  umat. 29 Islam  tidak  mengizinkan  umatnya untuk  menjadikan  nasionalisme  sebagai  prinsip  mereka.  Islam  memerintahkan  umatnya  untuk berusaha meraih kebebasan dan menyadari bahwa segala sesuatu yang berakaitan dengan hal itu, semata-mata karena dan atas nama Islam.
Hassan  juga  berpendapat  jika  Islam  dijadikan  dasar  negara,  maka  dengan  mudah  untuk menjalankan  perintah  agama amar  ma’ruf  nahi  munkar .  Misalnya,  di  dalam  negara  terdapat maksiat-maksiat, maka kita dapat dengan mudah menjalankan perrintah agama tersebut. Sebab, secara  undang-undang  mereka  bersalah  dan  otomatis  mereka  tidak  akan  berani  melawan. Namun,  jika  negara  tidak  berdasarkan  Islam,  untuk  melaksanakan  perintah  agama  terebut sangatlah  sulit  karena  tidak  memiliki  kekuatan  secara  undang-undang  dan  yang  meraka  tahu hanya polisi yang berhak menceggah mereka, itu pun kalau negara melarang. 30
Kedua ,  setelah  Islam  dijadikan  dasar  ideologi  negara,  maka  harus  berlakunya  undang- undang  negara  yang  berdasarkan  Islam.  Hassan  mengemukakan  gagasan-gasasanya menggunakan  dalil-dalil  yang  jelas  berdasarkan  Alqur’an  dan  Hadits.  Berikut  beberapa pendapatnya mengenai undang-undang ataupun aturan yang harus dipakai seorang muslim dalam menjalankan sebuah negara:
1. Q.S.  Al-Maidah:  44,  yang  artinya:  “Dan  barangsiapa  tidak  menghukum  dengan  hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir”.
2. Q.S.  Al-Maidah:  45,  yang  artinya:  “Dan  barangsiapa  tidak  menghukum  dengan  hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim”.
3. Q.S.  Al-Maidah:  47,  yang  artinya:  “Dan  hendaklah  orang-orang  pengikut  Injil, memutuskan perkara menurut apa  yang diturunkan Allah di dalamnya. Dan  barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang- orang fasik”. 31
Menurut  Hassan,  ayat-ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  orang  yang  tidak  mengambil hukum-hukum  Allah  SWT.  untuk  dijadikan  undang-undang  di  antara  manusia  di  dunia  dalam urusan  akhirat  itu,  maka  mereka  kafir,  zhalim  dan  fasiq.  Kafir,  zhalim  dan  fasiq  dapat  dibagi kedalam tiga kondisi yaitu: 32
29 Akh. Minhaji, Ahmad Hassan , h. 242.
30 A. Hassan, “Kedaulatan”, dalam Risalah Politik A. Hassan , editor Tiar Anwar Bachtiar, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2013) h. 165-166. “Kedaulatan”  merupakan  karya  A. Hassan  yang ditulisnya pada tahun 1940-an di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian, karya-karya A. Hassan tersebut disunting oleh Tiar Anwar Bachtiar dan diterbitkan oleh Pembela Islam Media, Jakarta pada 2013.
31 Al-Qur’an Cordoba : Terjemahan dan Tafsir Bil Hadis, (Bandung: Cordoba, 2016).
32 A.  Hassan, Soal  Jawab  Tentang  Berbagai  Masalah  Agama ,  Cet.  XV,  Jilid  1-2,  (Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2007), h. 342.
1. Dikatakan seorang penghukum itu kafir, apabila ia menggangap ada hukum Allah SWT. itu tidak baik, atau ia menggangap ada hukum yang lebih baik dari pada hukum Allah SWT.
2. Dikatakan seorang penghukum itu zhalim, apabila ia menghukum dengan tidak tahu adanya hukum  Allah Subhanahu  wata’ala tentang  itu.  Berarti  ia  meletakkan  sesuatu  hukum  tidak pada    tempatnya,  atau  bisa  juga  dikatakan  bahwa  yang  menghukum  dengan  hukum  yang tidak dari Allah SWT. itu, zhalim (penganiaya), yakni menganiaya orang yang dihukuminya atau  menganiaya  diri  sendiri,  karena  menyebabkan  dirinya  akan  menerima  balasan  yang pedih dari Allah SWT.
3. Dikatakan  seorang  penghukum  itu  fasiq  (orang  yang  durhaka),  apabila  ia  tahu  ada  hukum AllahSWT. tentang satu urusan. Akan tetapi, dengan salah satu sebab dengan terpaksa atau sengaja, ia menggunakan undang-undang yang tidak diwahyukan oleh Allah SWT. 33
Walaupun  ditafsirkan  dengan  cara  apa  saja,  ketiga  ayat  diatas  memberi  makna,  bahwa manusia terutama muslim, wajib menghukum manusia dengan undang-undang  yang diturunkan oleh  Allah  SWT.  Orang  yang  tidak  menghukum  dengan  hukum  Allah  SWT.,  sekurang- kurangnya durhaka kepada Allah SWT. Durhaka yang dimaksudkan disini ialah ingkar terhadap perintah-perintah dari Allah SWT. 34 Hal ini ditegaskan dalam Alqur’an Surat al-Maidah ayat 49, yang artinya:
“Dan hendaklah engkau hukumkan di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah,  dan  janganlah  engkau  turut  hawa  nafsu  mereka.  Dan  awaslah  percobaan  mereka buat  memalingkan  dari  pada  sebagian  hukum  yang  ditunkan  oleh  Allah  kepamu.  Maka sekiranya  mereka  berpaling,  ketahuilah,  bahwa  tidak  lain  melainkan  Allah  hendak kenakan  azab  kepada  mereka  dengan  sebab  dari  sebagian  dosa-dosa  mereka,  dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia durhaka”. 35
Keterangan ayat di atas memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. atau kepada setiap orang  yang  menjadi  hakim,  menghukum  dengan  hukum  yang  diwahyukan  Allah  SWT.  Lebih lanjut  Hassan  mengatakan  bahwa  ayat  tersebut  memberi  peringatan  kepada  hakim  agar  jangan menuruti hawa nafsu mereka yang tidak suka kepada hukum Allah SWT., lalu berpaling kepada hukum buatan manusia. Makna hakim disini mengandung dua pengertian, yaitu: seseorang yang diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan dalam persidangan dan -yang kedua- berarti siapa saja  yang  diberi  amanah  kekuasan  dalam  sebuah  negara. 36 Di  dalam  pandangan  Hassan  bahwa hukum  buatan  manusia  dianalogikan  sebagai  hukum  masyarakat jahiliyah ,  sebuah  periode
33 A. Hassan, “Islam dan Kebangsaan”,  h. 92.
34 KBBI.web.id
35 Al-Qur’an Cordoba : Terjemahan dan Tafsir Bil Hadis, (Bandung: Cordoba, 2016).
36 A. Hassan,  “Islam dan Kebangsaan”,  h. 94.
sebelum kelahiran agama Islam. Sementara itu, hukum Ilahi diperuntukkan bagi kaum beriman. Dalam hal ini, Hassan mengutip ayat-ayat Alqur’an dalam: [1] Surat al-Maidah, 50, [2] Surat al- Nur, 51, dan [3] Surat al-Ahzab, 36. Dari beberapa kutipan ayat yang dikemukakan oleh Hassan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Adanya kewajibanmenjalankan hukum-hukum Allah SWT. dan Rasul-Nya di dalam negeri Indonesia,  yang  berarti  umat  Islam  wajib  bergerak  untuk  mendirikan  hukum-hukum  Allah SWT. dan Rasul-Nya.
2. Kewajibanmenjaga diri,  jangan sampai kaum  kelompok  lain memalingkan  umat  Islam  dari menuju ke hukum AllahSWT. dan Rasul-Nya ke pada undang-undang buatan manusia.
3. Kewajiban untuk berikhtiar menghindari hukum-hukum buatan manusia terutama di negeri Islam.
4. Keimanan  sebenarnya  adalah  orang  yang  menurutiketentuan  Allah  SWT.  dan  Rasul-Nya dengan senang hati.
5. Larangan  menjadikan  pemimpin  orang  yang  berpaling  dari  agama  AllahSWT.  dan  Rasul- Nya.
Tentang peraturan-perataturan di dalam sebuah pemerintahan yang berubah-ubah, menurut Hassan  pemerintah  boleh  membuat  undang-undang  baru  dengan  tidak  mengubah  hukum  Islam yang  telah  ada.  Terkait  hukum  dalam  sebuah  negara  setidaknya  dapat  diuraikan  dalam  tiga bagian. Berkaitan dengan halal dan haram  tentang urusan dunia yang telah dijelaskan di dalam Alqur’an  dan  Hadits  wajib  dijalankan  dengan  tidak  merubahnya  sedikitpun.  Adapun  perkara- perkara  yang  tidak  terdapat  di  dalam  Alqur’an  dan  Hadits,  boleh  diatur  dengan  musyawarah dengan  mempertimbangkan  baik  dan  buruknya,  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum agama. 37 Orang  yang  berhak  mengeluarkan  hukum  di  luar  sumber  hukum  utama  ialah  seorang ulama.  Seorang  pemimpin  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  pemerintahan  wajib berkolaborasi  dengan  ulama,  karena  ulama  menjadi  tempat  untuk  mempertimbangkan  semua kebijakan yang berkenaan dengan kemaslahatan umat Islam. 38 Kemudian,dalam perkara ibadah, masing-masing golongan beragama menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing- masing,  tetapi  pemerintah  Islam  ada  hak  untuk  mengatur  hukuman  bagi  orang-orang  yang melanggar  dan meninggalkan perintah-perintah agamanya. 39
Ketiga , konsepsi pemimpin. Seorang pemimpin merupakan kedudukan yang paling sentral karena  ia  bertugas  menjalankan  dan  menjaga  aturan  yang  telah  ada  dan  hubungannnya  sangat
37 A. Hassan, “Islam dan Kebangsaan”,h. 95-124.
38 Rosmaladewi,  “Pemikiran  Politik  Hasan  Al-Banna”,  dsalam Jurnal  Nurani ,  Vol.  15,  No.  2,  Desember 2015, h. 80.
39 A. Hassan, “Islam dan Kebangsaan”,  h. 125.
erat  dengan  wilayah  yang  dipimpinnya.  Pemimpin  jika  dikontekskan  dalam  negara  indonesia sendiri terbagi  ke dalam tiga bagian penting dalam  teori  pemisahan kekuasaan ( Trias Politica ), yaitu:legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. 40 Dalam  menerangkan  hal  ini  Hassan  juga  mengutip beberapa  ayat  dari  Alqur’an  sebagai  landasan  pegangannya  dalam  bependapat.  Q.S.  an-Nisa: 59dan al-Maidah: 55-56, misalnya, menjelaskan bahwa pemimpin bagi kaum muslimin tidak lain melainkan AllahSWT. dan Rasul-Nya dan pemimpin yang beriman,  yang melaksanakan sholat, yang mengeluarkan zakat, dan merendahkan diri kepada hukum Islam. Mereka yang menjadikan AllahSWT. dan Rasul-Nya serta orang yang beriman, ialah yang akan mendapat kemenangan.
Hassan  juga  menjelaskan  bahwa  muslimin  wajib  taat  kepada  siapa  saja  pemimpin  umat Islam asalkan pemimpin yang ditaati itu menghukum dengan Kitabullah (Alqur’an) sekalipun ia seorang  budak.  Beberapa  keterangan  ini  memberikan  gambaran  kepada  kita  bahwa  pentingnya seorang pemimpin untuk melaksanakan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah  SWT.  dan  Rasul-Nya  dan  ayat  diatas  membuat  sebuah  arti  tersirat  bahwa  umat  Islam dilarang  memilih  pemimpin  yang  tidak  melaksanakan  sholat,  membayar  zakat,  dan  tidak beriman.
Berkaitan  dengan  siapa  yang  tidak  boleh  dipilih  menjadi  pemimpin  bagi  umat  Islam, Hassan juga menjelaskannya menggunakan dalil dari beberapa ayat-ayat Alqur’an. Menurutnya, Surat Ali-Imran: 118 melarang untuk menjadikan teman apalagi pemimpin di luar dari golongan Islam  atau  partai  Islam.  Karena,  orang-orang  yang  partainya  bukan  berdasarkan  Islam  akan bekerja  utuk  membesarkan  partainya  dan  mengecilkan  pengaruh  partai  Islam.  Sebagaimana terbukti dari dulu hingga sekarang, sekurang-kurangnya mereka bekerja berdasarkan hukum atau aturan yang tidak berasal dari Allah SWT.
Selanjutnya,  Hassan  berpendapat  berdasarkan  Q.S  al-Maidah:  57,  an-Nur:  47,  an-Nisa: 115,At-Taubah:  62-63,dab  Mujaadilah:  22.  Melarang  kita  sebagai  umat  Islam  mengambil seorang  ketua  atau  pemimpin  dari  golongan  yang  memperolok-olok  agama  Islam.  Mereka menunjukkan  kejujuran  dengan  lidah  saja  suapaya  kamu  senang  dan  mereka  mengaku  sebagai orang  muslim  yang  patuh  dan  taat  kepada  Allah  SWT.  dan  Rasul-Nya,  kemudian  mereka berpaling, padahal Allah telah memberitakan hal tersebut dalam Alqur’an bahwa mereka bukan seorang  muslim. 41 Kesesatan  bagi  orang-orang  yang  tidak  ingin  mencontohkan  kepemimpinan Rasulullah.  Dan  tidak  mengambil  jalan  yang  diambil  oleh  kaum  muslimin,  tetapi  mengambil jalan  lain  di  luar  jalan  tersebut.  Orang-orang  yang  tidak  mengambil  hukum  AllahSWT.  dan
40 Efi Yulistyowati, dkk., “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi  Komparatif  atas  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Sebelum  dan  Sesudah  Amademen,” Jurnal  Dinamika Sosial Budaya , Vol. 18, No. 2, Desember 2016, h. 330.
41 A. Hassan, “Islam dan Kebangsaan”, h. 100--107.
Rasul-Nya  dinamakan musuh-musuh Allah SWT. dan akan mendapatkan azab yang pedih.
Tidak  dikatakan  muslim  seorang  yang  cinta  kepada  siapa-siapa  yang  memusuhi  Allah SWT.  dan  Rasul-Nya,  walaupun  yang  memusuhi  itu  keluarganya  sendiri.  Hendaklah  kaum muslimin ingat siapa yang memusuhi hukum-hukum AllahSWT. dan ingin menggantikan dengan hukum buatan mereka sendiri, seperti mencela hukum poligami. Kaum pendusta itu dipengaruhi oleh  syetan  sehingga  mereka  lupa  kepada  AllahSWT.,  mereka  partai  setan,  sedangkan  partai setan itu ialah orang-orang yang merugi. Seorang pemimpin harus di patuhi apabila ia tidak lalai dari  zikir  atau  ingat  kepada  Allah  SWT.,  serta  tidak  mementingkan  hawa  nafsunya  dari  pada kemahuan agama Allah SWT., hatinya senantiasa takut kepada hukum-hukum Allah SWT., dan tidak keluar urusan-urusannya dari batas-batas yang telah ditetapkan Alqur’an dan Hadits. 42

## E. KESIMPULAN
Beberapa  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  Ahmad  Hassan  seorang  intelektual  atau pemikir  Islam  yang  prolifik  (banyak  menghasilkan  karya).  Hassan  tidak  hanya  menghasilkan karya-karya  literatur  keagamaan.  Lebih  dari  itu,  dia  juga  menghasilkan  karya-karya  pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam Hassan ini muncul dari keresahannya terhadap pertarungan ideologi  negara  pada  masa  itu.  Oleh  karena  itu,  dari  latar  belakang  tersebut  muncullah  buah pemikirannya mengenai relasi Islam dan negara.
Menurut  Hassan  hubungan  Islam  dan  negara  dapat  di  disimpulkan  ke  dalam  tiga  poin penting,  yaitu  sebagai  berikut. Partama ,  ideologi  negara  Indonesia  berdasarkan  Islam.  Hassan mengingingkan  Islam  sebagai  dasar  utama  pandangan  hidup  untuk  mengatur  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.Bagi  Hassan  Islam  mampu  mengatur  kehidupan  negara  dan pemerintahan,  tidak  seperti  agama  Nasrani  dan  Yahudi  yang  tidak  ada  aturan  tentang  hal tersebut. Kedua, undang-undang  berdasarkan  Islam.  Peraturan-peraturan  yang  dibuat  harus mengacu kepada Alqur’an, Hadits, Ijtihad, Qiyas, Ijma’, serta apabila tidak dapat ditemukan bisa membuat suatu peraturan baru oleh suatu badan yang dibentuk melalui musyawarah, asal aturan baru tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Ketiga, konsepsi pemimpim. Hassan mengatakan bahwa pemimpin bagi orang-orang Islam tidak lain melainkan Allah SWT. dan Rasul-Nya, serta pemimpin yang beriman. Orang-orang g yang menjadikan pemimpimnya akan Allah SWT. dan Rasul-Nya, serta pemimpin yang beriman, ialah yang akan mendapat kemenangan.
Wacana  pemikiran  Hassantentang  relasi  Islam  dan  negara  di  atas,  dalam  teori  Perspektif Trikotomi oleh Allan Samson, termasuk kedalam kategori fundamentalisme Islam. Di antara ciri-
42 A.  Hassan, Soal  Jawab  Tentang  Berbagai  Masalah  Agama ,  Cet.  XV,  Jilid  3-4,  (Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2007), h. 1256.
ciri umum fundamentalismeIslam adalah: [1] menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan politik, [2] pemahman Alqur’an yang sepenuhnya skriptturalistik, karena menentang hermeneutika, [3] secara  budaya  menentang  pemikiran  sekular,  pengaruh  Barat  dan  sinkretisme  kepercayaan tradisional, [4] secara epistemologis –dalam wilayah gerakan sosial-politik- menolak pluralisme dan relativisme, dan [5] menolak perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka  bahwa  aktivitas  manusia  harus  menyesuaikan  diri  dengan  Alqur’an,  bukan  sebaliknya. Singkatnya, antara Islam dan negara bagi Ahmad Hassan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi negara muslim. Karena, Islam memiliki aturan yang baik tentang urusan pribadi maupun urusan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.
Allahu a’lam bi al-shawab!

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hassan.  “A.B.C.  Politik”,  dalam Risalah  Politik  A.  Hassan, editor  Tiar  Anwar  Bachtiar. Jakarta: Pembela Islam Media, 2013.
A.  Hassan.  “Islam  dan  Kebangsaan”,  dalam Risalah  Politik  A.  Hassan ,  editror  Tiar  Anwar Bachtiar. Jakarta: Pembela Islam Media, 2013
A. Hassan. “Kedaulatan”, dalam Risalah Politik A. Hassan , editor Tiar Anwar Bachtiar. Jakarta: Pembela Islam Media, 2013.
A.  Hassan. Soal  Jawab  Tentang  Berbagai  Masalah  Agama ,  Cet.  XV,  Jilid  1-2.  Bandung:  CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
Akh. Minhaji. Ahmad Hassan: Sang Ideologi Reformasi Fikih di Inodonesia, 1887-1958. Garut: Pembela Islam Media, 2015.
Akhyar  Ari  Gayo. Legitimasi  Qanun  Hukum  Jinayat  dan  Qanun  Pokok-Pokok  Syariat  Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
Al-Qur’an Cordoba : Terjemahan dan Tafsir Bil Hadis. Bandung: Cordoba, 2016.
Bahtiar  Effendy. Islam  dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 2009.
Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. Metode Penelitian Sosial , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
Dadan  Wildan  Anas,  dkk. Anatomi  Gerakan  Dakwah  Persatuan  Islam. Tangerang  Selatan: Amanah Publishing, 2015.

## Efi Yulistyowati, dkk. “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik
Indonesia:  Studi  Komparatif  atas  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Sebelum  dan Sesudah Amademen,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya , Vol. 18, No. 2, Desember 2016. Federspiel, Howard M. Persatuan Islam: Persatuan Islam Indonesia Abad XX , terj. Yudian W. Aswin dan Affandi Mochtar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
Inu Kencana Syafiie. Etika Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
J.  Suyuti  Pulungan. Fiqih  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994.
KBBI.web.id.
Lukman Hakiem. M. Natsir di Panggung Sejarah Republik .Jakarta: Republika, 2008.
Mahfud MD. “Ideologi, Konstitusi, dan Tata Hukum Kita (Seminar Nasional UNNES)”, Jurnal UNNES ,Vol. 2, No. 1, 2016
Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009.
Rosmaladewi.  “Pemikiran  Politik  Hasan  Al-Banna,” Jurnal  Nurani ,  Vol.  15,  No.  2,  Desember 2015
Rusli  Kustiman  Iskandar.  “Polemik  Dasar  Negara  Islam  Antara  Soekarno  dan  Mohammad Natsir,” Mimbar Jurnal Sosial dan Pembanguan , Vol. XIX, No. 02, April-Juni 2003.
Sevilla, Consuelo G., dkk. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: UI Press, 1993.
Soekarno. Dibawah Bendera Revolusi , Cet. Ke-5 Jilid I. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005.
Sukron  Kamil. Pemikir  Politik  Islam  Tematik:  Agama  dan  Negara,  Demokrasi,  Civil  Society, Syariah dan  HAM, Fundamentalsme, dan Antikorupsi. Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2013.
Tamar Djaja. Riwayat Hidup A. Hassan, Jakarta: Mutiara, 1980.