Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019
2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i1.1333

## Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal

## Adelia Fitri
Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada adeliafitri93@ymail.com

## ABSTRACT
This  paper  will  explore  the  phenomenon  of  local  politicians  who  perpetuate power  through  political  dynasties  at  the  local  government  level.  This  is important to discuss because Indonesia as a democratic country in an era of transparency  and  accountability  needs  visionary  leaders  who  properly represent the people in accordance with their capacities and capabilities. The focus of this study examines the electoral system that occurs at the local level through politicians who build political dynasties in Riau Islands Province. Riau Islands Province was made a study area because there were still phenomena of  families  becoming  politicians  in  the  2019  general  election.  To  obtain comprehensive data, the authors used research data collection through library research. The results of the study found that political dynasties can occur due to  several  factors,  among  others,  in  the  context  of  a  plural  or  plural  society such as Indonesia, individual political behavior will be  strongly influenced by the  production  of  social,  economic,  psychological,  historical,  political  and cultural factors. Second, the absence of periodic restrictions makes candidates who  have  charismatic  and  popularity  in  the  community  continue  to  run themselves  as  a  great  opportunity  for  families  to  participate  in  electoral politics at the local level.

## Keywords:  Political  Dynasty,  Restriction  of  Periodesasi,  Politics  of
Patronage

## ABSTRAK
Tulisan ini akan mengeksplorasi fenomena politisi lokal yang melanggengkan kekuasaan  melalui  dinasti  politik  pada  pemerintahan  di  tingkat  lokal.  Hal  ini penting  untuk  dibahas  karena  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  di  era transparansi  dan  akuntabilitas  butuh  pemimpin  yang  visioner  dan  benar mewakili rakyat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Fokus kajian ini mengupas  sistem  elektoral  yang  terjadi  tingkat  lokal  melalui  aktor  politisi yang  membangun  dinasti  politik  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Provinsi Kepulauan  Riau  dijadikan  wilayah  pengkajian  karena  masih  terdapat fenomena keluarga menjadi politisi pada pemilihan umum tahun 2019. Untuk mendapatkan  data  yang  komprehensif,  penulis  menggunakan  pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa
dinasti politik bisa terjadi karena beberapa faktor antaralain  pertama, dalam konteks  masyarakat  yang  majemuk  atau  plural  seperti  Indonesia,  perilaku politik  individu  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  produksi  faktor-faktor  sosial, ekonomi,  psikologi,  sejarah,  politik  dan  budaya.  Kedua,  tidak  adanya pembatasan  periodesasi  membuat  kandidat  yang  memiliki  kharismatis  dan popularitas di masyarakat terus  mencalonkan  diri sebagai kesempatan besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik electoral ditingkat lokal.
Keyword: Dinasti Politik, Pembatasan Periodesasi, Politik Patronase

## I. Pendahuluan
Tulisan ini akan mengeksplorasi fenomena politisi di tingkat lokal yang melanggengkan  kekuasaan  melalui  dinasti  politik  pada  pemerintahan  di tingkat lokal. Hal ini penting untuk dibahas karena Indonesia sebagai negara demokrasi  serta  asas  transparansi  dan  akuntabilitas  butuh  pemimpin  yang visioner dan benar mewakili rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Fokus kajian ini mengupas sistem elektoral yang terjadi tingkat lokal melalui aktor politisi yang  membangun  dinasti  politik  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Provinsi Kepulauan  Riau  dijadikan  wilayah  pengkajian  karena  masih  terdapat fenomena  keluarga  menjadi  politisi  pada  pemilihan  umum  tahun  2019. Memberikan  kesempatan  bagi  politisi  petahana  yang  berlatar  belakang “senior”  pengusaha,  politisi,  mantan  narapidana, local  strongman dan  elit partai  politik  akan  membuat  fenomena  politik  di  tingkat  lokal  tidak  sesuai dengan  iklim  demokrasi  yang  semestinya.  Aktor  politisi  ditingkat  lokal mempertahankan kekuasaan dengan membangun benih dinasti politik sering terjadi.  Hal  ini  didukung  dengan  tidak  adanya  peraturan  untuk  membatasi periodesasi bagi politisi untuk melakukan pencalegan setiap tahun. Pemberian kesempatan  bagi  wajah  baru  melalui  pembatasan  periodisasi  lembaga legislatif  menjadi  sebuah  keniscahayaan.  Fenomena  calon  legislatif  ditingkat lokal  membangun  calon  dinasti  politik  di  tingkat  lokal  dan  pentingnya pembatasan periodisasi di lembaga legislatif .
Dinasti  politik  dipahami  sebagai  wujud  kontrol  kekuasaan  pada pemerintahan  di  tingkat  lokal.  Dinasti  politik  dalam  artian  politik  tradisional yaitu    dimana  penguasa  berupaya  meletakan  keluarga,  saudara  dan kerabatnya pada jabatan-jabatan starategis dengan tujuan untuk membangun suatu  kerajaan  politik  di  dalam  pemerintahan.  Upaya  ini  dilakukan  dengan tujuan  mereka  (nasional  maupun  lokal).  Upaya  ini  dilakukan  dengan  tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan saling menjaga agar kekal
dalam  kekuasaan  (eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif).  Menempatkan keluarga  atau  saudara  dijabatan-jabatan  strategis  akan  memudahkan penguasa  untuk  mengontrol  dan  mengendalikan  semua  hal  yang  diperlukan penguasa 1 . Saluran politisi untuk memberikan sumbangsih pengontrolan salah satunya berada di tataran legislatif seperti Lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yakni DPR RI (dewan perwakilan rakyat), DPRD  Provinsi,  kota  dan  kabupaten,  serta  DPD  (dewan  perwakilan  daerah). Sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  secara  legitimasi  dipilih  oleh  rakyat melalui pemilihan umum. Keterwakilan isu-isu untuk diperjuangkan di dalam parlemen  selalu  menjadi  senjata  para  politisi  mendapatkan  suara  dari pendukungnya. Setiap periode pesta demokrasi tidak jarang para politisi yang sama  ikut  mencalonkan  bahkan  membawa  serta  keluarga-keluarganya  ikut mencalonkan.
Di  Indonesia  pasca  orde  baru  telah  menerapkan  desentralisasi  dan otonomi  daerah.  Desentralisasi  big  bang  dimana  elit  politik  basis  pusat  dan daerah  berjuang  untuk  kewenangan  tingkat  daerah.  Ternyata  desentralisasi bukan  akhir  dari  demokrasi  lemahnya  bangsa  dalam  memobilisasi  elit  dan fragmentasi administrasi Desentralisasi sendiri memiliki efek samping seperti jaringan  patrimonial  dan  korupsi  kedaerah,  mengkontrofosi  massa  dan membekinginya dengan strongman untuk protes kepada pemda. Muncul tiga kelompok  yaitu  :  pertama,  terbentuk  dari  keluarga  yang  berasal  dari aristokrat  yang  bertahan  hidup  hingga  desentralisasi,  kedua  bos  partai  pilar orde baru, ketiga pendatang baru pembentukan provinsi baru 2
Menurut  Joseph  Schumpeter,  demokrasi  adalah  suatu  pemerintahan dimana  rakyat  memiliki  kebebasan  dan  kesempatan  untuk  menerima  atau menolak  para  politisi  yang  memerintah 3 .  Schumpeter  menyatakan  bahwa esensi  demokrasi  adalah  adanya  mekanisme  kompetitif  memilih  pemimpin melalui  kontestasi  mendapatkan  suara  rakyat.  Hal  ini  sesuai  dengan fenomena  aktor  politisi  yang  bertarung  di  tingkat  lokal  untuk  mendapatkan suara  masyarakat  secara  masif  dan  bahkan  melanggengkan  dinasti  politik
1 Agustino Leo.2014.politik lokal dan otonomi daerah. Bandung:Alfabeta hlm:209-211 2 Bunte Marco Dan Ufen Andreas. 2009, Democratization On Post Soeharto Indonesia.
Rotledge Contemporary Southeast Asia Series
3 Schumpeter,Joseph A., (1972). Capitalism,socialism, and democracy. NewYork
untuk  menjaga  kekuasaannya.  Menurut  Schumpeter  berwujudan  demokrasi sebagai  mekanisme  pemilihan  umum.  Pemilu  merupakan  ajang  untuk merebut  suara  rakyat  dan  mengontrol  aktor  yang  memiliki  kapasitas melakukan  fungsi  representasi.  Pada  hal  ini  demokrasi  diwujudkan  melalui mekanisme  pemilihan  umum  kendatinya  pesta  demokrasi  demi  terciptanya pemilihan wakil rakyat sesuai kehendak rakyat.  Menurut Beetham demokrasi bukan  sekedar  pemilihan  umum  namun  sebagai  kontrol  publik  terhadap pemerintahan. 4 Beetham  menerangkan  bahwa  demokrasi  merupakan  wujud dari  akuntabilitas  dan  transparansi  di  pemerintahan  yang  berujung  pada terciptanya  tatanan  sosial  dan  politik  yang  setara.  Setiap  manusia  memiliki kesamaan  hak  dalam  berpolitik  dan  memiliki  tanggungjawab  untuk melakukan kontrol terhadap sistem yang telah berjalan.
Pada  ranah  ditingkat  nasional  dinasti  politik  juga  telah  ditemukan berikut  upaya  pembangunan  dinasti  politik  di  Indonesia  dimulai  dari  tingkat nasional yakni :

## Beberapa Politik Kekerabatan di Indonesia
5

## Megawati Soekarno Putri
Taufik  Keamas  (suami)  Ketua  MPR (2009-2014), Ketua majlis pertimbangan  partai PDIP
Puan  Maharani  (anak)  anggota  DPR (2009-2014) Guruh SoekarnoPutra (anak) anggota
DPR (2009-2014) Puti Guntur SoekarnoPutri (keponakan)    anggota  DPR(2009- 2014)
Nazarudin  Kiemas  (adik  Taufik) anggota DPR (2009-2014)
Anggota  DPD  dari  Maluku  Utara Mudaffar Sjah
Nita Budi Susanti (Istri) anggota DPD 2009-2014

## Bupati  Kutai  Kertanegara  Rita Widyasari
Syakuani  Hasan  Rais  (bapak)  bupati Kutai Kertanegara (2005-2009)

## Ketua DPR Marzuki Alie
Asmawatie (istri) anggota DPD Sumsel 2009-2014
4 Beetham, David.1999. Democracy and Human Right. Oxford: Polity Press.
5 Sumber: Harjanto, politik kekerabatan dan institusional partai politik di Indonesia diakses melalui https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36869050/harjanto-politik kekerabatan.pdf?response-content disposition=inline%3B%20filename%3DPolitik_Kekerabatan_dan_Institusionalisa.pdf& Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz- Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190807%2Fus-east- 1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190807T083440Z&X-Amz- Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz- Signature=790feadabeb4436d3befdd4bf004922bcbc34cbf4565e53d2278aa85197d8a5 2 pada Agustus 2019

## Susilo Bambang Yudhoyono
Edhi  Baskoro  Yudhoyono  (anak) sekretaris  jendral  PD(2010-2015), anggota DPR (2009-2014) Agus  Harimurti  Yudhoyono  (anak) calon gubernur Jakarta 2014 Hartanto  Edhi  Wibowo  (adik  ani yudhoyono)  anggota  DPR  (2009- 2014) Hadi  Utomo  (adik  ipar)  ketua  umum PD Nurcahyo  Anggoro  Jati  (anak  Hadi Utomo) : anggota DPR 2009-2014

## Bupati Bantul Sri Suryawidati
ldham Samawi (suami): Bupati Bantul (2005-2010)

## Bupati Kediri Hariyanti
Sumsno (suami): Bupan Kedirl (2000-2005, 2005-2010).
Pada tataran nasional maupun diseluruh Indonesia praktik dinasti politik telah terjadi hingga ketingkat lokal. Hal ini lebih mendalam untuk melakukan analisa melalui proses elektoral di tingkat lokal khususnya Provinsi Kepulauan Riau.  Provinsi  Kepulauan  Riau  dipilih  sebagai  wilayah  pengkajian  sebab partisipasi  politik  di  Kepulauan  Riau  pada  pemilihan  umum  tahun  2019 meningkat  dibandingkan  pemilu  sebelumnya.  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau terdapat  beberapa  pasangan  suami  istri  yang  mencalonkan  sebagai  calon legislatif diantaranya di Tanjung Pinang ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah dan Weni Pustoko, Lis merupakan caleg DPRD Kepri dapil 1 dan istrinya  calon  legislatif  kota  Tanjung  Pinang.  Huznizar  Hood  calon  legislatif DPR  RI  dan  istrinya  Peppy  Chandra  sebagai  calon legislatif  Tanjung Pinang 6 . Di  lain  wilayah  yakni  Kabupaten  Karimun  ayah  dan  anak  mencalonkan  diri sebagai  calon  legislatif  yakni  Rocky  Marciano  Bawole  merupakan  anggota DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapil  Karimun  periode  2009-2014  hingga 2014-2019  serta  mencalonkan  kembali  dirinya  dan  anaknya  M.Ewal  Risbalqi calon  legilatif  dapil  Karimun 7 .  Beberapa  elit  yang  sudah  menjabat  beberapa periode.  Berikut  tabel  yang  menunjukan  dinasti  politik  ditingkat  lokal  di Kepulauan Riau.
6 Sumber:Patria.  Fenomena  Suami  istri  jadi  caleg  di  Kepri.Tribun  Batam.id.  diakses  melalui https://batam.tribunnews.com/2018/07/23/fenoma-suami-istri-jadi-caleg-di-kepri-ini-pandangan- pengamat-politik-tanjungpinang?page=3 pada Agustus 2019 7 Sumber:  Pemuda  22  tahun  ditemani  ayahnya  mendaftarkan  diri  menjadi  bacaleg    pemilu  2019 dapil  karimun  diakses  melalui https://batam.tribunnews.com/2018/02/23/pemuda-22-tahun-ini- ditemani-ayahnya-daftar-jadi-bacaleg-pemilu-2019-dapil-karimun pada Agustus 2019
Beberapa Politik kekerabatan di Provinsi Kepulauan Riau Lis  Darmansyah (pernah  menjabat sebagai  walikota  Tanjung  Pinang periode  2013-2018,  anggota  legislatif
DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau  2019- 2024) Yuniarni Weni Pustoko (Istri) (anggota  legislatif  DPRD  Provinsi Kepulauan  Riau    periode  2014-2019,
anggota  DPRD  kota  Tanjung  Pinang 2019-2024
Huznizar Hood (suami)
calon legislatif DPR RI Peppy  Chandra  (Istri)  anggota  DPRD Kota  Tanjung  Pinang  periode  2014- 2019,  anggota  DPRD  kota  Tanjung Pinang periode 2019-2024
Rocky  Marciano  Bawole (Ayah) anggota  DPRD  Provinsi  Kepulauan Riau  dapil  Karimun  periode  2009- 2014  hingga  2014-2019,  anggota DPRD  Provinsi  Kepri  dapil  Karimun 2019-2024.
M.Ewal  Risbalqi  (Anak)  Calon  legilatif dapil Karimun
Sumber: Tribun News
Fakta  empiris  menemukan  bahwa  dinasti  politik  yang  terbentuk  di Provinsi Kepulauan Riau masih terjadi. Secara umum dinasti politik ditunjukan oleh  masih  adanya  jabatan  politik  dipegang  keluarga  di  lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa  studi  yang  relevan  dengan  riset  ini  diantaranya  riset  yang dilakukan oleh Amalinda Savirani dengan judul Survival against the odds: the Djunaidi family of Pekalongan, Central Java . Riset ini membahas kasus politik keluarga  dipekalongan,  jawa  tengah  dengan  mengambil  kasus  keluarga Djunaid,  yang  berpendapat  bahwa  dinasti  politik  lokal  sangat  mudah beradaptasi,  dimana  hal  tersebut  ditunjukan  dengan  pergeseran  dan perubahan  strategi  yang  mereka  buat.  Adaptasi  yang  dilakukan  merupakan respon  dari  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi  akibat  factor  eksternal maupun  internal.  Selanjutnya  riset  yang  dilakukan  oleh  Ratu  Vidya  Nur‟aini (2018) yang mengangkat kajian lahirnya dinasti politik studikasus: terbentuya dinasti politik Mulyadi Jayabaya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (periode 2003-2017).  Riset  ini  menemukan  bahwa  dinasti  politik  Mulyadu  Jayabaya terbentuk  dengan  proses  konsolidasi  dan  ekspansi  kekuasaan  yang  didasari oleh  kekayaan  material  dalam  suksesi  pemilu,  keberhasilan  membangun hubungan  dengan  jawara,  jejaring  keluarga,  dan  kemampuan  Mulyadi
Jayabaya  dalam  membangun  popularitasnya.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukan  dnegan  adanya  dinasti  politik  di  Lebak,  menciptakan  dominasi kekuasaan dnegan kecilnyaruang persaingan politik dan ekonomi.
Studi  dinasti  politik  di  Banten  dilakukan  Leo  Agustino  (2014) menunjukan  bahwa  dinasti  politik  di  Banten  mengikuti  aliran relativist atau suspent  judgment, dinasti  politik  pada  awalnya  dikenal  sebagai  jawara pengusaha.  Sebagai  pengusaha  dan  pemerintahan  tentunya  akses  sumber daya  dikendalikan  oleh  pemerintahan  daerah.  Dinasti  pemerintahan  yang didirikan  tuan  besar  diturunkan  kepada  Ratu  Atut  sehingga  potensi  tersebut membuka  celah  bagi  keluarga  untuk  mengontrol  sumber  daya  dengan memasukan  keluarganya  dalam  akses  sumber  daya.  Studi  mengkonfirmasi kajian  Lande  (1985)  di  Filiphina  mendapati  bahwa  dinasti  politik  keluarga menjadi  logika  politik.  Lebih  kurang  terdapat  24  dinasti  politik  yang  terjadi pada pemerintahan Filiphina. Dipimpin oleh dinasti politik keluarga besar yang sama, dikenali dengan god-parenthood 8 .
Dinasti  politik  di  Indonesia  terjadi  sejak  orde  baru  dengan  kuatnya hegemoni  pemerintah,  golkar,  dalam  sistem  politik  di  Indonesia  membuat lembaga  perwakilan  rakyat  yang  seharusnya  melakukan  sistem  pengawasan terhadap  pemerintah  hampir  sama  sekali  mandul 9 .  Padahal  wakil  rakyat harusnya  mengawasi  dan  menyuarakan  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat. Lengsernya  Soeharto  membangkitkan  semangat  baru  dalam  sistem  politik Indonesia  tidak  banyak  yang  berubah,  para  pengamat  mengatakan  bahwa anggota-anggota  legislatif  lebih  cenderung  mementingkan  kepentingan pribadi kerabatnya dibandingkan dengan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Periodesasi  yang  tidak  dibatasi  akan  berpotensi  menimbulkan penyelewengan kekuasaan dan berpotensi korupsi. Kekuasaan harus di batasi agar  tidak  terjadi  kesewenangan  atas  jabatan  termasuk  dalam  membatasi periodisasi  lembaga  legislatif.  Dikutip  pernyataan  Lord  Acton  yaitu,  ” Power tends  to  corrupt,  and  absolute  power  tends  to  corrupts  absolutely .”  Wacana periodisasi kekuasaan presiden, wakil presiden dan kepala daerah yang tanpa batas  akan  mencederai  konstitusi  namun  bagaimana  dengan  aktor  politisi
8 Agustino Leo.2014. Politik Lokal Dan Otonomi Daerah . Bandung:Alfabeta
9 Winarno  Budi.  2007.  Sistem  politik  Indonesia  era  reformasi.  Yogyakarta:  Media Pesindo hlm 94
yang  membangun  dinasti  politik  di  tingkat  lokal  ?  pertanyaan  ini  mengawali dari  riset  ini  ditulis  dengan  menggunakan  teori  demokrasi  dan  menjadi  riset yang  menginisiasi  dinasti  politik  wujud  kontrol  kekuasaan  pada  tingkat  lokal studi kasus Provinsi Kepulauan Riau.

## II. Kerangka Teoritik
Guna  menganalisis  lebih  dalam  mengenai  dinasti  politik  dalam  roda pemerintahan. penulis menggunakan beberapa konsep yang dianggap sesuai, yakni konsep demokrasi dan dinasti politik. Familisme sebagai budaya politik diartikan  sebagai  ketergantungan  yang  terlalu  besar  pada  ikatan  keluarga, yang  melahirkan  kebiasaan  menempatkan  keluarga  dan  ikatan  kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya 10 . Dalam pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai new social order, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni  publik  sebagai  birokrat  dan  privat  sebagai  korporat-swasta.  familisme (familism) , yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah  langsung  dalam  keluarga (consanguinity) dan  hubungan  perkawinan (marriage) dengan  klan  lainnya.  Bagi  keluarga  politik  yang  lebih  lemah posisinya  akan  menguntungkan  dengan  keluarga  politik  yang  lebih  kuat karena  akan  menjamin  eksistensi  keluarga  politik  lemah  tersebut.  Riset  ini menggunakan  konsep  dinasti  politik  yang  menggunakan  konsep  familism menurut Garzon. Benih dinasti Politik di ranah lokal seperti Provinsi Kepulauan Riau  mengarahkepada  hubungan  perkawinan  dan  hubungan  darah  secara langsung dalam keluarga.
Persfektif neopatrimonialisme, dinasti politik merupakan akses negative dari  kelahiran  otonomi  daerah  yang  menciptakan  situasi  demokrasi  terbajak oleh  sirkuasi  hubungan  inti  geneologis  mapun  non  geneologis,  berdasarka relasi  kekeluargaan  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  kelangsungan kekuasaasn  keluarga.  Hal  tersebut  berdampak  pada  kerabat  elit,  sehingga menciptakan dinasti politik. Dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah yang  memiliki  hubungan  patronase  dengan  berbagai  pihak,  utamanya  yakni tokoh informal yang berpengaruh dalam sosiokultural dan sosio politik dalam masyarakat, yang memiliki andil pada kelangsungan dinasti politik yang ada. Patronase  diwujudkan  dengan  mengunci  pos-pos  pemerintahan  dan
10 Garzon, Adela. 2002. “Familism.” Hal. 1-4, Dalam International Encyclopedia Of Marriage And Family, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.
masyarakat  oleh  orang-orang  terdekat  atau  kerabat 11 .    Dinasti  politik menempatkan  jejaring  keluarga  kedalam  jajaran  pemerintahan  hingga terbentuknya monopoli kekuasaan dan dalam membangun dinasti politik.
Demokrasi  menurut  Beetham  ialah  popular  kontrol  terhadap  urusan publik  dan  politik  berbasis  persamaan  hak  kewarganegaraan 12 .  Beethamian lebih  menekankan  ke  popular  kontrol  dimana  dalam  hal  ini  fungsi  popular kontrol dapat mengembalikan hak-hak politik bagi kewarganegaraan dan juga penentu  bekerjanya  demokrasi.  Demokrasi  memberikan  peluang  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  akses  yang  setara  terhadap  sumber-sumber  daya untuk  meningkatkan  taraf  hidup.  Demokrasi  ala  Beethamian  mengkerangkai kontrol  popular  dan  persamaan  politik,  pengelolaan  kesejahteraan  dipahami sebagai isu publik yang tunduk pada kontrol popular dan persamaan politik 13 . Barometer  pengukuran  kebebasan  sejatinya  ialah  melalui  cara-cara demokrasi. Demokrasi sebagai pintu masuknya nilai-nilai kebebasan. Menurut Schumpeter (Schumpeter, 1976) demokrasi ialah metode berkompetisi untuk memperebutkan  jabatan-jabatan  politik  (kepala  daerah,  kepala  negara,  dll), demokrasi  elektoral  yang  diungkapkan  oleh  Schumpeter.  Demokrasi  ala Schumperterian  berfokus  pada  arena  kompetisi  bagi  para  elit  memperebut dukungan  publik.  Pemilu  sebagai  alat  berdemokrasi  menurut  Schumpeter, pesta  rakyat  yang  diadakan  untuk  memilih  pemimpin-pemimpin  jabatan politik.  Kehendak  rakyat  dan  kebebasan  individu  merupakan  demokrasi    itu sendiri 14 .
Konteks  pembangunan  demokrasi  di  Indonesia  masih  pada  tataran menuju  kedewasaan,  demokrasi  dibangun  atas  dasar  adu  kuasa  baik  secara terang-terangan maupun secara sangat terselubung, demokrasi dikembangkan  melalui  pewacanaan  dan  dengan  begitu  arah  pengembangan demokrasi  tergiring  oleh  arus  pewacanaan  yang  bergulir 15 .  Patronase  salah satu  metode  yang  digunakan  untuk  penggalangan  dukungan.  Patronase
11 Vidya, Ratu.2018. Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentunya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017)
12 Beetham, David.1999. Democracy and Human Right. Oxford: Polity Press.
13 Pascarina dkk. 2015. Berebut Kontrol atas kesejahteraan. Yogyakarta : POLGOV
14 Schumpeter,Joseph A., (1972). Capitalism,socialism, and democracy. NewYork 15 Pascarina dkk. 2015. Berebut Kontrol atas kesejahteraan . Yogyakarta : POLGOV
sebagai  „sebuah  pembagian  keuntungan  di  antara  politisi  untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat  kampanye,  dalam  rangka  mendapatkan  dukungan  politik  dari mereka 16 .  identifikasi  terhadap  sindrom  korupsi,  penggalangan  dana  ilegal, serta  relasi  informal  yang  menyambungkan  birokrat,  elite  politik  dan  elite bisnis di tingkat lokal serta membangun benih dinasti politik melalui dukungan politik.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  pengumpulan  data  penelitian kepustakaan  atau library  research .  Penulis  memanfaatkan  sumber-sumber perpustakaan  untuk  memperoleh  data  penelitian  dengan  melakukan penelusuran  dan  pencarian  dokumen  dan  buku  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengelompokan  data  yang  bersifat  kualitatif.  Metode  ini  menggambarkan obyek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dan  sedang  berlangsung dengan  jalan  mengumpulkan,  memahami  alur  peristiwa  secara  kronologis, dan  menjelaskan  data yang  diperoleh  untuk  kemudian  dianalisis  sesuai  teori yang ada. Obyek yang diteliti yaitu aktor politisi di Provinsi Kepulauan Riau.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Dinamika  aktor  politisi  di  tingkat  lokal  mencerminkan  bahwa pendalaman  demokrasi  melalui  pemilihan  umum  tidak  serta  merta melepaskan  dari  politik  patronase  maupun  klientelisme.  Politik ini  digunakan sebagai  pelenggangan  kekuasaan  politisi  ditingkat  lokal  dengan  membangun benih dinasti politik dalam pemerintahan tingkat lokal secara masif. Beberapa poin yang ingin disampaikan penulis dalam melakukan riset ini.

## V. Dinamika Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif
Konsep  demokrasi  yang  dibawakan  oleh  Beetham  menghadapkan kontrol publik mekanisme lebih luas. Mekanisme publik termasuk mengontrol
16 Aspinall,E  dan  sukmajati,  M.(2015). Politik  uang  di  Indonesia  patronase  dan klientisme pada pemilu legislatif  2014 . Yogyakarta: polgov
didalam sistem pemerintahan perwakilan rakyat di Indonesia yang mengatur bahwa  masa  jabatan  hanya  lima  tahun  dan  tidak  diatur  didalam  undang- undang  pembatasan  periodisasi  bagi  lembaga  legislatif.  Akibatnya  banyak caleg  “senior” setiap  pesta  demokrasi  ikut  menjadi  calon  legislatif  meskipun telah terpilih beberapa kali pada tahun sebelum-sebelumnya.
Berbeda  dengan  Undang-Undang  yang  mengatur  presiden  dan  wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa dua periodisasi. Sejak berakhirnya  masa  orde  baru,  aktor  politisi  kembali  ke  daerah-daerah  untuk mendapatkan  tampuk  kekuasaan.  Ternyata  desentralisasi  bukan  akhir  dari demokrasi  lemahnya  bangsa  dalam  memobilisasi  elit  dan  fragmentasi administrasi  desentralisasi  sendiri  memiliki  efek  samping  seperti  jaringan patrimonial dan korupsi kedaerah, mengkontrofosi massa hingga muncul tiga klasifikasi kelompok yaitu pertama, terbentuk dari keluarga yang berasal dari aristokrat  yang  bertahan  hidup  hingga  desentralisasi,  kedua  bos  partai  pilar orde baru, ketiga pendatang baru pembentukan provinsi baru 17 .
Menurut ingkaran  Survei  Indonesia  (LSI)  Danny  JA  mengungkapkan bahwa  kepercayaan  masyarakat  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) masih menjadi yang terendah di antara lembaha negara lainnya diantaranya DPR  mendapatkan  tingkat  kepercayaan  terendah  dibandingkan  dengan institusi  lainnya.  Berikut  peta  persentase  tingkat  kepercayaan  masyarakat menurut (LSI) Denny JA 18 .
17 Bunte Marco Dan Ufen Andreas. 2009, Democartization On Post Soeharto Indonesia .
Rotledge Contemporary Southeast Asia Series
18 kompas harian diakses 20 Juni 2019

## Lembaga  Negara  Dengan  Tingkat  Kepercayaan  Tertinggi  Hingga
Terendah

## Sumber: berita online Kompas, 2018
Tingkat  kepercayaan  yang  terhadap  institusi  DPR  sangat  rendah dibandingkan  dengan  beberapa  institusi  lainnya.  Rendahnya  tingkat kepercayaan  yang  dimiliki  lembaga  legislatif  justru  sebagai  catatan  bahwa legislatif sebagai representasi dari rakyat semestinya mendapatkan legitimasi kepercayaan  yang  lebih  tinggi  jauh  dari  harapan.  Pada  ajang  demokrasi rakyat  sebagai  agen  pengontrol  publik  untuk  mengawali  pemilihan  umum guna  menentukan pilihan . Demokratisasi  yang  memberikan  kuasa  kepada rakyat  sebagai  agen  kontrol  justru  dinegasikan  oleh  aktor  politisi  melakukan politik  patronase  dan  klientelisme  di  tingkat  lokal  yang  kian  berkembang. Hubungan  timbal  balik  antara  politisi  senior  dan  rakyat  tak  jarang  melalui populisme  dan  progmatik  pemerintah  untuk  meraih  dukungan.  kajian  politik patronase  dalam  pemilu  Indonesia  2014  (Aspinall  Dan  Sukmajati,  2015) menyatakan  bahwa  berbagai  skema  kesejahteraan  seringkali  dikembangkan terutama  bertujuan  untuk  memperoleh  dukungan  electoral  dan  dikelola dengan  memelihara  ikatan  klientisme. 19 Patronase  didefinisikan  sebagai
19 Aspinall,E  dan  sukmajati,  M.(2015). Politik  uang  di  Indonesia  patronase  dan klientisme pada pemilu legislatif  2014 . Yogyakarta: polgov
90.40%
89% 79.60% 65% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% TNI KPK BPK DPR PERSENTASE PERSENTASE
pertukaran  keuntungan  demi  memperoleh  dukungan  politik.  Barang-barang kelompok  ( Club  goods )  sebagai  praktek  patronase  yang  diberikan keuntungan kelompok sosial ketimbang keuntungan  individual. Adanya pork barrel yaitu kegiatan yang ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik  dengan  harapan  publik  akan  memberikan  dukungan  politik  kepada kandidat tertentu tidak hanya itu, otonomi daerah memberi ruang besar bagi bangkitnya kekuatan lokal untuk menjadi pemain utama. Masalah yang timbul masyarakat lokal hanya menjadi penonton dalam demokratisasi dan otonomi daerah  di  daerahnya.  Sehingga  apapun  yang  dilakukan  oleh  politisi  tidak membawa  perubahan  apapun  dengan  janji-janji  kampanye  yang  tidak  bisa terpenuhi.  Dari  hasil  survey  diatas  dapat  dikonstruksikan  bahwa  DPR  tidak mendapatkan  legitimasi  penuh  atas  kekuasaan  dari  rakyat  ditingkat  lokal maupun nasional.
Dalam sistem berdemokrasi seperti yang diterapkan Indonesia saat ini, demokrasi  perwakilan  pola  relasi  sebagai  agen  keterwakilan  tidak  berjalan dengan  baik.  Tiadanya  kejelasan  peran  dan  posisi  partai  politik,  konstituen mengancam demokrasi menjadi semu 20 . Parlemen dan partai politik terlihat asyik menjalankan agendanya sendiri dan seringkali lamban dalam merespon kebutuhan maupun masalah yang berkembang di masyarakat. Ancaman krisis demokrasi representasi dimana warga masyarakat mulai tidak percaya bahwa agen  representasi  yang  mewakili  mereka  mampu  bekerja  dengan  baik  dan memperjuangkan  maslaah  yang  dihadapi  atau  konstituennya.  Periode  yang berkepanjangan  terhadap  kekuasaan  menuaikan  popularitas  untuk memasukan  keluarga  dalam  politik  hingga  menjadi  dinasti  politik  di  tingkat lokal.

## VI. Fenomena Dinasti Politik di Tingkat Lokal
Familisme  sebagai  budaya  politik  diartikan  sebagai  ketergantungan yang  terlalu  besar  pada  ikatan  keluarga,  yang  melahirkan  kebiasaan menempatkan  keluarga  dan  ikatan  kekerabatan  pada  kedudukan  yang  lebih
20 Rozaki  Sunaji.2014.Dari Representasi  Simbolik  Menuju  Representasi  Substantive Potret Representasi Konstituensi Dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah . Yogyakarta: Institute For Research And Empowerment hlm 16-17
tinggi  daripada  kewajiban  sosial  lainnya.  Familisme  juga  dipahami  sebagai new  social  order, yakni  dorongan  psikologis  bagi  seseorang  untuk  dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta. (familism) ,  yakni  dinasti  politik  yang  didasarkan  secara murni  pada  hubungan  darah  langsung  dalam  keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. 21
Dengan  menggunakan  sudut  pandang  persamaan  (equality),  dinasti politik  telah  menutup  peluang  yang  sama  bagi  setiap  warganegara.  Praktik yang terus menerus dilakukan dengan membangun dinasti politik lambat laun akan  membusukan  perekonomian  dan  perpolitikan  negara.  seperti  yang diungkapkan Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute  power  corrupts  absolutely .  Dan,  kekuasaan  yang  mutlak  lahir  dan diamalkannya  dinasti  politik 22 Adanya  dinasti  politik  dalam  tubuh  lembaga perwakilan  rakyat  juga  menjadi  persoalan  penting.  Fenomena  dinasti  politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya pemilu langsung di tingkat  lokal.  Seiring  dengan  berjalannya  proses  tersebut  sebagai  wujud demokratisasi  di  aras  lokal,  berbagai  elit  bermunculan  di  daerah  untuk mengkooptasi dengan proses tersebut.
Menurut  Weber  merujuk  bahwa  orang  Asia  tidak  mampu  dan  kurang matang  dalam  memegang  tanggung  jawab  (politik  dan  ekonomi)  negara sehingga  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  mengandaikan  administrasi  politik yang  diamanahan  padanya  sebagai  hak  pribadi  yang  dianggap  sebagai bagiandari harta pribadi yang boleh dieksploitasi 23 . Akibat dari kelemahan ini, mereka  tidak  mampu  membedakan  antara  hak  masyarakat  umum  terkait dengan  permasalahan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  dan  hak  pribadi. Akibatnya  korupsi  politik  dianggap  hal  biasa  dan  tidak  terlalu  bermasalah. Nilai-nilai  utama  yang  biasa  diasosiasikan  dengan  kelas  menengah  di  Barat seperti  kemandirian,  kompetensi,  dan  individualisme.  Berbeda  dengan  di Indonesia nilai-nilia yang menekankan harmoni dan „saling tolong-menolong‟
21 Garzon, Adela. 2002. “Familism.” Hal. 1-4, Dalam International Encyclopedia Of Marriage And Family, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.
22 Agustino Leo.2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung :Alfabeta hlm:209- 211 23 Agustino Leo.2014.Politik Lokal dan Otonomi Oaerah. Bandung :Alfabeta hlm:209-211
terutama lewat jalur keluarga 24 .
Kemunculan  para  elit  dalam  demokrasi  lokal  tersebut  lazim  dikenal dalam  istilah  reorganisasi  kekuasaan.  Reorganisasi  ini  diartikan  sebagai kembalinya  pengaruh  kekuasaan  politik  elit  lokal  ke  dalam  era  demokrasi. Dinasti  politik  familisme  berbasis  populisme  yang  ditonjolkan  dalam  suksesi pemerintahan adalah upaya “mengamankan” progam pencalegkan sebelumnya.  Hal  ini  terkait  reproduksi  wacana  heroisme  dan  populisme program  pemerintahan  sebelumnya  yang  dijadikan  bahan  kampanye. Setidaknya  inilah  yang  terjadi  dalam  kandidasi  anggota  legislatif  di  Provinsi Kepulauan Riau antara lain: Tanjung Pinang ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah dan Weni Pustoko, Lis merupakan caleg DPRD Kepri dapil 1 dan  istrinya  calon  legislatif  kota  Tanjung  Pinang.  Huznizar  Hood  calon legislatif  DPR  RI  dan istrinya  Peppy  Chandra  sebagai  calon legislatif  Tanjung Pinang 25 .  Di  lain  wilayah  yakni  Kabupaten  Karimun  ayah  dan  anak mencalonkan  diri  sebagai  calon  legislatif  yakni  Rocky  Marciano  Bawole merupakan  anggota  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapil  Karimun  periode 2009-2014  hingga  2014-2019  serta  mencalonkan  kembali  dirinya  dan anaknya  M.Ewal  Risbalqi  calon  legilatif  dapil  Karimun 26 .  Pola  relasi  yang digunakan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  melalui  patronase  dan klientelisme.  kajian  politik  patronase  dalam  pemilu  Indonesia  2014  (Aspinall Dan  Sukmajati,  2015)  menyatakan  bahwa  berbagai  skema  kesejahteraan seringkali  dikembangkan  terutama  bertujuan  untuk  memperoleh  dukungan electoral  dan  dikelola  dengan  memelihara  ikatan  klientisme. 27 Patronase didefinisikan  sebagai  pertukaran  keuntungan  demi  memperoleh  dukungan politik.  Selain  alasan  tersebut  beberapa  penyebab  mengapa  mereka  terus terpilih  meskipun  telah  beberapa  periode  menjabat  juga  dikarenakan
24 Tomagola Tamrin.2006. Republik Kapling. Yogyakarta:Resist book hlm: 197
25 Sumber:Patria. Fenomena Suami istri jadi caleg di Kepri.Tribun Batam.id. diakses melalui https://batam.tribunnews.com/2018/07/23/fenoma-suami-istri-jadi-caleg- di-kepri-ini-pandangan-pengamat-politik-tanjungpinang?page=3 pada Agustus 2019 26 Sumber: Pemuda 22 tahun ditemani ayahnya mendaftarkan diri menjadi bacaleg pemilu 2019 dapil karimun diakses melalui https://batam.tribunnews.com/2018/02/23/pemuda-22-tahun-ini-ditemani- ayahnya-daftar-jadi-bacaleg-pemilu-2019-dapil-karimun pada Agustus 2019
27 Aspinall,E  dan  sukmajati,  M.(2015). Politik  uang  di  Indonesia  patronase  dan klientisme pada pemilu legislatif  2014 . Yogyakarta: polgov
pertama,  perilaku  politik  merupakan  interaksi  antara  pemerintah  dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan  individu  dalam  masyarakat  dalam  rangka  proses  pembuatan, pelaksanaan,  dan  penegakan  keputusan  politik  pada  dasarnya  merupakan perilaku  politik  (Surbakti,  2007:16) 28 .  Dalam  konteks  masyarakat  yang majemuk  atau  plural  seperti  Indonesia,  perilaku  politik  individu  akan  sangat dipengaruhi  oleh  produksi  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  psikologi,  sejarah, politik  dan  budaya.  Kesamaan  budaya  mendorong  masyarakat  untuk  terus memilih  yang  sesuai  dengan  ikatan  psikologis  yang  dibangun  oleh  kandidat. Kedua,  tidak  adanya  pembatasan  periodesasi  membuat  kandidat  yang memiliki  kharismatis  dan  popularitas  di  masyarakat  terus  mencalonkan  diri sebagai  kesempatan  besar  bagi  keluarga  untuk  ikut  dalam  politik  electoral ditingkat lokal 29 .
Merujuk  persoalan  diatas  peranan  negara  dan  pemerintah  dalam melakukan  sosialisasi  terhadap  individu  terlihat  lemah  jika  dibandingkan dengan  keluarga.  Hal  ini  mnegungkapkan  pengaruh  antara  keluarga berkontribusi  terhadap  sosialisasi  perilaku  anggota  keluarganya.  Pemimpin politik  dan  birokrat  yang  dianggap  sebagai  pemimpin  keluarga  akan  dapat meningkatkan  sosialisasi  yang  positif  antara  pemerintah  dan  warga  yang diperintah . dinasti politik dan praktik korupsi serta nepotisme yang berlanjut adalah  hasil  dari  sosialisasi  adat  terdahulu.  Hal  ini  didukung  dengan  kajian Huntington  (1986).  Huntington  berpendapat  bahwa  peraturan  tradisional dalam  kebanyakan  masyarakat  tidak  memberikan  ganjaran  yang  tegas kepada  pelaku  personal  kekeluargaan.    Akibatnya  ranah  publik  dan  privat menjadi  kabur,  tanggung  jawab  terhadap  negara  dan  tanggung  jawab terhadap  keluarga  menjadi  tidak  jelas.  Ini  yang  mencetuskan  masyarakat yang buta terhadap perilaku negatifnya sendiri, apakah ia berlaku nepotisme, korupsi atau sebaliknya 30 .
28 Surbakti, Ramlan (2007). “Memahami Ilmu Politik.” Kepustakaan Populer Gramedia (KGP), Jakarta.
29 Bathoro, Alim.2011. Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi . Jurnal Fisip Umrah2.vol 2. Hal 117 30 Agustino Leo.2014. Politik Lokal Dan Otonomi Daerah . Bandung:Alfabeta hlm:209-211

## VII. Basis Sumber Daya Untuk Meraih Kekuasaan
Sumber  daya  material  berupa  kekayaan,  harta  benda  (ekonomi) menjadi salah satu sumber kekuasaan untuk mendapatkan pengaruh meraih kekuasaan.  Adanya  distribusi  kekuasaan  yang  tidak  merata,  dimana  hanya seseorang/  sekelompok  orang  tertentu  memiliki  kekuasaan  yang  lebi  besar dibandingkan  yang  lainnya,  dipengauhi  oleh  jumlah  sumber,  distribusi sumber, dan momentum menggunakan sumber dan hasil penggunaan sumber kekuasaan 31 .  Aktor-aktor  politisi  yang  memiliki  sumber  kekayaan  yang potensial memiliki peluang yang besar untuk meraih kekuasaan. Sumber daya untuk  meraih  kekuasaan  juga  bisa  didapatkan  melalui  sumber  daya  non material  seperti  popularitas,  kharisma,  jejaring  yang  berpengaruh  dalam koalisi politik 32 . Sementara modal kultural berupa modal informasi, pendidikan dan keterampilan menjadi penunjang sumber daya untuk meraih kekuasaan.
Budaya  membangun  dinasti  politik  terlihat  juga  ketika  banyaknya aktor-aktor  yang  terus  mencalonkan  diri  sebagai  “wakil  rakyat”  setiap periode.    Mekanisme  pencalonan  yang  ada  masih  memiliki  kelemahan- kelemahan.  Timbul  kesan,  tidak  ada  upaya  serius  untuk  mendiskusikan kualitas calon anggota legislatif di setiap periodesasi penyelenggaraan pemilu. Mekanisme  pencalonan  yang  masih  mengandalkan  penjaringan  oleh  partai politik nyatanya tidak banyak memberikan perubahan.
Ilmuwan Robert Mitchel melakukan studi yang menemukan munculnya oligarki  pengurusan  pemerintahan  ditangan  segelintir  orang  adalah  suatu keniscahayaan.  Lambat  atau  cepat,  setiap  organisasi  demokratis  akan terperangkap  dalam  oligarki.  Organisasi  seperti  partai  politik  dibangun  atas tata  cara  demokrasi,  keniscahayaan  oligarki  hanya  menunggu  waktu  yang kemudian  dinamakan  hukum  besi  oligarki 33 .  Indonesia  menunjukan  bahwa proses demokrasi maupun hak demokrasi hanya berlangsung disuatu lapisan tipis  kelas  menengah  dan  karena  itu  hanya  di  nikmati  oleh  segelintir inhaler
31 Surbakti, Ramlan (2007). “Memahami Ilmu Politik.” Kepustakaan Populer Gramedia (KGP),
Jakarta
32 Vidya, Ratu.2018. Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentunya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017)
33 Tomagola Tamrin.2006. Republik Kapling. Yogyakarta:Resist book hlm.209
terdidik dan keturunannya.
Pembatasan  periodisasi  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat  menjadi perlu  dikarenakan  melihat  keadaan  Indonesia  saat  ini.  Tidak  adanya kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya juga bersumber dari anggota lembaga perwakilan rakyat yang tidak memiliki inovasi  serta  perbaikan  sistem  kerja.  Tidak  adanya  pembatasan  periodisasi menyebabkan  adanya  ketidakseimbangan  antara  orang  yang  baru mencalonkan  diri  sebagai  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat  dengan  calon petahana.  Calon  petahana  memiliki  akses  dan  fasilitas  yang lebih  memadahi untuk  melakukan  sosialisasi  dan  kampanye.  Barang-barang  kelompok  ( Club goods ) sebagai praktek patronase yang diberikan keuntungan kelompok sosial ketimbang  keuntungan    individual.  Adanya pork  barrel yaitu  kegiatan  yang ditujukan  kepada  public  dan  didanai  dengan  dana  publik  dengan  harapan publik  akan  memberikan  dukungan  politik  kepada  kandidat  tertentu  Dikutip pernyataan  Lord  Acton  yaitu,  ” Power  tends  to  corrupt,  and  absolute  power tends to corrupts absolutely .”
Kapasitas  politik  aktor  khususnya  aktor  gerakan  demokrasi  dalam meningkatkan  kualitas  representasi  dan  memajukan  demokrasi  seperti  DPR, DPRD,  DPD,  badan-badan  penyelenggara  pemilihan  umum,  serta  perbaikan prosedur  dan  sistem  elektoral 34 .  Peninjauan  terhadap  aspek  kapasitas  aktor dalam  demokrasi  bukan  sekedar  memotret  kondisi  demokrasi  dalam  situasi sewaktu.  Pemahaman  atas  dinamika  proses  membuat  demokrasi  tidak semata-mata  dipandang  sebagai  tujuan,  tetapi  juga  cara  ( means ).  Hal tersebut dilakukan melalui institusi prinsipil seperti kesetaraan warga negara, rule of law, prinsip persamaan dihadapan hukum, transparan dan anti korupsi (good  governance),  supremasi  sipil,  kebebasan  berpartai  keberlangsungan pemilihan  umum  yang  bebas  dan  adil,  termasuk  juga  kebebasan  pers  dan kebebasan akademik, jaminan atas partisipasi warga negara, dan lain-lain.
Demokrasi ialah syarat yang mesti dipenuhi oleh negara-negara yang memiliki  esensi  demokrasi  mekanisme  memilih  pemimpin  melalui  kontestasi
34 Samadhi  Willy.2016. Blok  Politik  Kesejahteraan  Merebut  Kembali  Demokrasi .Yogyakarta: PolGov
mendapatkan  suara  rakyat  sehingga  pemimpin  yang  terpilih  tersebut  bisa membuat  keputusan-keputusan  politik  sebuah  negara.  Sudah  tentu  dalam pemilihan umum sebagai ajang rotasi kekuasaan, mendapatkan wakil rakyat yang  mampu  mempresentasikan  rakyat  secara  demokratis,  bebas  dan  nir kekerasan  serta  melakukan  pendidikan  politik  secara  luas  kepada masyarakat.basis  sumber  daya  dijadikan  basis  untuk  meraih  kekuasaan hingga menimbulkan potensi dinasti politik terus terjadi. Penulis menawarkan solusi  awal  untuk  mengembalikan  esensi  demokrasi  yang  sehat  dengan pembatasan  periodesasi  menjadi  solusi  awal  agar  sistem  pemerintahan berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dan  cita-cita  bangsa.  Pemberian  pendidikan politik  kepada  cendikiawan  muda  sebagai  pelopor  sosialisasi  di  masyarakat menjadi  pemilih  cerdas  serta  mendorong  partai  untuk  melakukan  saringan politik.

## VIII. Kesimpulan dan Saran
Melalui  analisis  yang  telah  dipaparkan  penulis  menyimpulkan, Fenomena  upaya  pembangunan  dinasti  politik  pasangan  suami  istri  bahkan satu keluarga ayah-anak menjadi caleg merupakan normalisasi gejala-gejala patronase  ditingkat  lokal  budaya  membangun  dinasti  politik  terlihat  dengan terus mencalonkan diri sebagai “wakil rakyat”. Beberapa penyebab mengapa mereka  terus  terpilih  dan  membangun  upaya  dinasti  politik  meskipun  telah beberapa  periode  menjabat  yaitu  pertama,  perilaku  politik  merupakan interaksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  di  antara  lembaga-lembaga pemerintah,  dan  di  antara  kelompok  dan  individu  dalam  masyarakat  dalam rangka  proses  pembuatan,  pelaksanaan,  dan  penegakan  keputusan,  politik pada  dasarnya  merupakan  perilaku  politik  Dalam  konteks  masyarakat  yang majemuk  atau  plural  seperti  Indonesia,  perilaku  politik  individu  akan  sangat dipengaruhi  oleh  produksi  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  psikologi,  sejarah, politik  dan  budaya.  Kedua,  tidak  adanya  pembatasan  periodesasi  membuat kandidat  yang  memiliki  kharismatis  dan  popularitas  di  masyarakat  terus mencalonkan  diri  sebagai  kesempatan  besar  bagi  keluarga  untuk  ikut  dalam politik electoral ditingkat lokal.
Basis sumber daya untuk meraih kekuasaan menjadi salah satu aspek penting.  Pemilihan  umum  dengan  biaya  politik  yang  tinggi  mengharuskan sumber  daya  material  menjadi  basis  penting  meraih  dukungan  politik.
Kemampuan  dan  kharismatis  politisi  dimasyarakat  menjadi  modal  sumber daya  non  material  yang  perlu  diperhitungkan  sehingga  lingkaran  popularitas dimanfaatkan untuk membangun dinasti politik.
Sebaiknya  pemerintah  memberlakukan  pembatasan  periodesasi menjadi solusi awal agar sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan awal.  Pemberian  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  serta  mendorong partai untuk melakukan saringan politik. Mendorong KPU membuat peraturan yang  tegas  serta  memperbaiki  peraturan  kandidat  politisi  yang  mengikuti pemilihan umum serentak hingga ke tingkat lokal.

## Daftar pustaka
Buku dan Jurnal Schumpeter,Joseph  A.,  (1972). Capitalism,Socialism,  And  Democracy .
NewYork
Beetham, David.1999. Democracy and Human Right . Oxford: Polity Press Pascarina  dkk.  2015. Berebut  Kontrol  atas  kesejahteraan .  Yogyakarta  : POLGOV
Aspinall,E  dan  sukmajati,  M.(2015). Politik  uang  di  Indonesia  patronase  dan klientisme pada pemilu legislatif  2014 . Yogyakarta: polgov Bunte  Marco  Dan  Ufen  Andreas.  2009, Democartization  On  Post  Soeharto Indonesia . Rotledge Contemporary Southeast Asia Series
Garzon, Adela. 2002. “Familism.” Hal. 1-4, Dalam International Encyclopedia Of  Marriage  And  Family, Diedit  Oleh  En  J.  Ponzetti.  New  York: Macmillan.
Agustino Leo.2014. Politik Lokal Dan Otonomi Daerah . Bandung:Alfabeta
Rozaki  Sunaji.2014.Dari Representasi  Simbolik  Menuju  Representasi Substantive  Potret  Representasi  Konstituensi  Dan  Komunikasi  Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah . Yogyakarta: Institute For Research And Empowerment.
Winarno  Budi.  2007. Sistem  Politik  Indonesia  Era  Reformasi .  Yogyakarta: Media Pesindo
Tomagola Tamrin.2006. Republik Kapling. Yogyakarta:Resist book
Samadhi  Willy.2016. Blok  Politik  Kesejahteraan  Merebut  Kembali Demokrasi .Yogyakarta: PolGov
Yusron. 2009. Elite Lokal Dan Civil Society . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Bathoro,  Alim.2011.  Perangkap  Dinasti  Politik  Dalam  Konsolidasi  Demokrasi.
Jurnal Fisip Umrah2.vol 2. Hal 117
Surbakti,  Ramlan  (2007). “Memahami  Ilmu  Politik.” Kepustakaan  Populer Gramedia (KGP), Jakarta.
Savirani, Amalinda.2016. Survival Againts The Odds: The Djunaidi Family Of Pekalongan, Central Java . South East Asia Research
Vidya,  Ratu.2018. Lahirnya  Dinasti  Politik  Studi  Kasus:  Terbentunya  Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017)

## Berita Online
Berita  Harian  Kompas  diakses  pada  20  Juni  2019  lihat  dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi- dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah?page=all
Patria. Fenomena Suami istri jadi caleg di Kepri.Tribun Batam.id. diakses melalui https://batam.tribunnews.com/2018/07/23/fenoma-suami- istri-jadi-caleg-di-kepri-ini-pandangan-pengamat-politik- tanjungpinang?page=3 pada Agustus 2019
Pemuda 22 tahun ditemani ayahnya mendaftarkan diri menjadi bacaleg pemilu 2019 dapil karimun diakses melalui https://batam.tribunnews.com/2018/02/23/pemuda-22-tahun-ini- ditemani-ayahnya-daftar-jadi-bacaleg-pemilu-2019-dapil-karimun pada Agustus 2019

## Peraturan Perundangan
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum