## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## MAKNA SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI CITA HUKUM
Delfina Gusman 1* , Sri Arnetti 2
1,2 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
*Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 27/06/2023 Cita  hukum  yang  dicita-citakan  masyarakat  Indonesia  adalah  cita  hukum terkandung  dalam  Pancasila,  salah  satunya  adalah  Hukum  itu  BerKe-Tuhanan
Yang  Maha  Esa.  cita  hukum  yang  bagaimana  yang  terkandung  dalam  nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tersebut,  sehingga  begitu  penting  sebagai  pedoman atau  sumber    dalam  pembentukan  hukum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dan pendekatan  undang-undang (statues  approach) .  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan bahwa  secara  historis  peradaban  bangsa  Indonesia  itu  adalah  peradaban  yang luhur  yang  tumbuh  dan  berkembang  berdasarkan  nilai-nilai  Ke-Tuhanan  Yang Maha Esa. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa  peradaban  dalam  negara  modern,  hokum  yang  akan  dibentuk  haruslah mampu  menjaga  nilai-nilai  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  nilai-nilai tersebut  tidak  ‘punah’  dalam  peradaban  bangsa  Indonesia  di  kemudian  hari. Kedua,  pembentukan  hukum  untuk  kebajikan  seluruh  umat  manusia  sebagai representasi dari dasar moral yang luhur yang terkandungan dalam semua ajaran agama  dan  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia,  bukanlah  representasi  dari “religieusitas” agama tertentu.
Direvisi, 22/07/2023
Dipublikasi, 08/08/2023 Kata Kunci: Cita Hukum; Berketuhanan; Kebajikan
Abstract Keywords: Purpose of Law; God Almighty; Wisdom The purpose of the law that the hopes with society in Indonesia are law contained philosophy  of  Pancasila,  especially  is  Law  to  god  almighty.  the  law  is  how  to contain the philosophy of god almighty, so that, the essential guidance or source in  law  formation.  This  legal  research  is  normative  by  conceptual  approad  and statue  approach.  The  research  explain  so  by  historical  the  civilization  of  the Indonesian  nation  is  a  noble  civilization  that  grows  and  develops  based  on  the values of the One and Only God. Law as a social engineering tool, or it can be said  as  a  civilization  engineering  tool  in  a  modern  state,  the  law  that  will  be formed  must  be  able  to  maintain  the  values  of  the  One  and  Only  God,  so  that these values do not become 'extinct' in the civilization of the Indonesian nation in the  future.    Second,  the  formation  of  laws  for  the  good  of  all  mankind  as  a representation of the noble moral foundations contained in all religious teachings and beliefs that exist in Indonesia, is not a representation of the "religiousity" of particular religi.

## PENDAHULUAN
Hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat  Indonesia adalah  cita hokum ( rechtsidee) yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Cita Hukum Pancasila, memberi makna terhadap konsep  hukum  yang  dicita-citakan,  yakni:  Hukum  itu  BerKe-Tuhanan  Yang  Maha  Esa, Hukum itu Berkemanusian adil dan beradab, Hukum itu Persatuan, Hukum itu Kesepakatan berdasarkan Perwakilan dalam Kelembagaan dan Hukum itu Berkeadilan Sosial.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  sila  pertama  dalam  Pancasila  merupakan  sila pemandu  bagi  keempat  sila  yang  berada  dibawahnya.  Dijadikannya  nilai  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sebagai  salah  satu  sila  dalam  dasar  Negara  Republik  Indonesia  tak  terlepas  dari perjalanan atau sejarah kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut nilai religius sebagai pedoman  dalam  menjalani  hidup  dan  kehidupan.  Dikaitkan  dengan  cita  hukum,  cita  hukum yang  bagaimana  yang  terkandung  dalam  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sehingga memunculkan konsep hokum bahwa hokum itu Berke-Tuhanan Yang Maha Esa?
Pertanyaan  tentang  cita  hukum  yang  bagaimana  yang  terkandung  dalam  nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  menimbulkan  penafsiran  yang  beragam.  Cita  hokum  yang dimaksud  adalah  sesuatu  yang  diinginkan  agar  hokum  yang  dibentuk  berlandaskan  nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  seperti  apa?  Apakah hokum  yang  akan  dibentuk  mengharuskan  kehidupan  masyarakat  itu  harus  religious  atau hukum  yang  akan  dibentuk  itu  hanya  bersifat  melindungi    masyarakat  dalam  menjalankan religiusitas dari  agama  dan  keyakinan  masing-masing  anggota  masyarakat  atau  bisa ditafsirkan  kedua-duannya,  bahkan  bisa  juga  ditafsirkan  butir-butir  nilai  yang  terkandung dalam nilai  Ketuhanan  Yang Maha Esa sebagai kerangka  acuan dalam  pembentukan norma hokum  terlepas  dari  maksud  atau  tujuan  untuk  menjadikan  masyarakat  religius,  penekanan lebih  kepada  nilai  moral  untuk  ‘melingkupi’  norma  hokum  yang  akan  dibentuk.  Penafsiran lainnya,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  dimaksud,  apakah  dalam  konsep  agama  dan kepercayaan tertentu, gabungan kesemua agama dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia atau bersifat universal dalam arti cukup mengakui Ke-Esaan Tuhan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  melalui  pendekatan  konseptual  ( Conseptual Approach ).  Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan yang ada, tapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 1 Tema dalam penelitian ini adalah tentang Makna Sila Ketuhanan Yang Maha  Esa  Sebagai  Cita  Hukum,  kajian  penelitian  dilakukan  berdasarkan  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam bidang ilmu hukum terkait cita hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Rudolf  Stammler  (1856-1939),  seorang  ahli  fisafat  hukum  Jerman,  Cita Hukum  ( Rechtsidee) adalah  konstruksi  pikir  yang  merupakan  keharusan  bagi  mengarahkan hukum  kepada  cita-cita  yang  diinginkan  masyarakat.  Cita  hukum  ini  berfungsi  sebagai “bintang  pemandu”  ( leitstern )  bagi  tercapainya  cita-cita  masyarakat.  Meskipun,  merupakan “titik  akhir”  yang  tidak  mungkin  dicapai,  namun  cita  hukum  memberi  manfaat  karena mengandung  dua  sisi,  dengan  cita  hukum  orang  dapat  menguji  hukum  yang  berlaku  dan kepada  cita  hukum  orang  dapat  mengarahkan  hukum  positif  yang  mengatur  tata  kehidupan masyarakat  dengan  sanksi  pemaksa  menuju  sesuatu  yang  adil.  Keadilan  ialah  usaha  atau tindakan  mengarahkan  hukum  positif  kepada  cita  hukum.  Maka  hukum  yang  adil  ( richtiges
1 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 137
Recht )  ialah  hukum  yang  diarahkan  oleh  cita  hukum  untuk  mencapai  tujuan-tujuan masyarakat. 2
B. Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti 3 , menyatakan bahwa Cita Hukum  itu  terbentuk  dalam  pikiran  dan  sanubari  manusia  sebagai  produk  berpadanya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada  proses  pengkaidahan  perilaku  warga  masyarakat  yang  mewujudkan  tiga  unsur,  yaitu keadilan, kehasilgunaan  dan kepastian hukum.  Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, Cita Hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai  asas umum yang mempedomani ( guilding  principle ),  norma-kritik  (kaedah  evaluasi)  dan  faktor  yang  memotivasi  dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. 4 ” Cita hukum berkaitan erat dengan pengertian atau apa harus diartikan sebagai “hukum” itu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hukum sebagai objek penelitian, secara definisi memunculkan  berbagai  macam  asumsi.  Apakah  yang  disebut  ‘hukum’  itu  sesungguhnya realitas yang berada di  ranah normatif?  ataukah merupakan realitas sesungguhnya berada di ranah  yang  faktual  dan  indrawi,  (di  dalam  kajian  filsafat  Perancis  disebut  alam  positif)?, ataukah penelitian hukum itu bisa bergerak di kedua ranah itu tanpa kecualinya, baik di ranah yang  normatif  maupun  di  ranah  yang  positif,  yang  oleh  sebab  itu  juga  bersifat  indrawi? 5 Keragaman  konsep  tentang  apakah  yang  didefinisikan  sebagai  hukum  itu?.  Soetandyo Wingnjo Soebroto 6 , mengklasifikasi keragaman konsep tersebut sebagai berikut:
a. Hukum yang dikonsepkan sebagai norma keadilan dalam sistem moral ( The Ideal Law )
b. Hukum  Undang-Undang in  Abstracto dan  Amar  Putusan  Hakim in  Concreto ( The Rational Law )
c. Hukum  dalam  manifestasinya  sebagai  pola  perilaku  sosial  ( The  Empirical  Law dengan pendekatan Structuralism )
d. Hukum  sebagai  makna  dalam  proses  (Inter)-  aksi  (Antar)warga  ( The  Empirical  Law dengan pendekatan Post-Structuralism )
Di  Indonesia,  cita  hukum  atau  hukum  yang  dicita-citakan  adalah  cita  hukum  yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Hamid Attamimi meyimpulkan bahwa cita hukum yang  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  cita  hukum  itu  tak  lain  adalah  Pancasila, yang  rumusan  lengkap  Pancasila  terdapat  dalam  alinea  keempat  UUD  1945.  Argumentasi tersebut,  didasarkan  dari  penjelasan  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yang meliputi “suasana kebatinan” dari undang- undang dasar itu sendiri mewujudkan Cita Hukum ( Rechtsidee) . Cita Hukum itu berupa asas- asas ”Persatuan  dengan  mengwujudkan  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,”,”Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat”,  “Kerakyatan  dan  Permusyawaratan
2 Rudolf  Stammler  dalam  A.  Hamid  Attamimi,  2021,  “ gesetzgebungswissenschaft  sebagai  satu  upaya menanggulangi  hutan  belantara  peraturan  perundang-undangan ”  kumpulan  tulisan  yang  dihimpun  oleh Maria Farida Indrati, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm 215-216
3 Hyronimus Rhiti, 2020, Cita Hukum Dan Postmodern Kajian Gagasan Ekologi Pancasila , Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 12
4 Ibid
5 Soetandyo Wingnjo Soebroto, 2020, Hukum Konsep dan Metode , Malang:  Setara Press, hlm. 17-18
6 Ibid, hlm 21-34
Perwakilan”,  serta  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menurut  dasar  Kemanusian  yang  adil  dan beradab.” 7
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  sila  pertama  dalam  Pancasila  merupakan  sila pemandu  bagi  keempat  sila  yang  berada  dibawahnya.  Dijadikannya  nilai  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sebagai  salah  satu  sila  dalam  dasar  Negara  Republik  Indonesia  tak  terlepas  dari perjalanan atau sejarah kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut nilai religius sebagai pedoman  dalam  menjalani  hidup  dan  kehidupan.  Dikaitkan  dengan  cita  hukum,  cita  hukum yang  bagaimana  yang  terkandung  dalam  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sehingga memunculkan  konsep  hokum  bahwa  hukum  itu  Berke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa?  Jawaban atas  pertanyaan  tersebut,  bisa  ditelusuri  dari  perdebatan  dalam  perumusan  Dasar  Negara Indonesia pada Sidang I BPUPKI tanggal 28 Mei- 1 Juni Tahun 1945.
Muhammad  Yamin  dalam  Sidang  Pertama  BPUPKI  pada  Tanggal  29  Mei  1945 mengusulkan  dasar  negara  Indonesia  berdasarkan  atas  Peri  Kebangsaan,  Peri  Kemanusiaan, Peri  Ke-Tuhanan,  Peri  Kerakyatan  dan  Kesejahteraan  Rakyat.  Terkait  Peri  Ke-Tuhanan, Yamin menyatakan:
….bahwa  bangsa  Indonesia  yang  akan  bernegara  merdeka  itu  ialah  bangsa  yang berperadapan luhur, dan peradapan itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu,  maka  dengan  sendirinya  kita  insyaf,  bahwa  Negara  Kesejahteraan  Indonesia Merdeka  itu  akan  berketuhanan.  Tuhan  akan  melindungi  Negara  Indonesia  Merdeka itu. 8
Apa  yang  dikemukakan  Muhammad  Yamin  tentang  Peri  Ke-Tuhanan  tersebut  diatas, dapat  diartikan  bahwa  dasar  peradaban  bangsa  Indonesia  adalah  peradaban  yang  luhur, dimana didalam peradapan tersebut mengandung eksistensi atau adanya pengakuan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pernyataan  Yamin  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  makna  bahwa hokum  itu  berKe-Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  dikarenakan  ‘asal  usul’  dari  peradaban  bangsa Indonesia itu adalah peradaban yang luhur yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai- nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa peradaban dalam negara modern, hokum yang akan dibentuk  haruslah mampu  menjaga  nilai-nilai  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  nilai-nilai  tersebut  tidak ‘punah’ dalam peradaban bangsa Indonesia di kemudian hari.
Soepomo  pada  Sidang  Pertama  BPUPKI  tanggal  31  Mei  1945,  mengemukakan bagaimana  hubungan  negara  dan  agama  dalam  bingkai  persatuan  dan  kekeluargaan berdasarkan kekhasan masyarakat Indonesia. Soepomo menyatakan pendapat sebagai berikut:
Oleh  anggota  yang  terhormat  Tuan  Moh.  Hatta  telah  diuraikan  panjang-lebar,  bahwa dalam negara persatuan  di  Indonesia hendaknya  urusan negara dipisahkan dari urusan agama.  Memang  disini  terlihat  ada  dua  faham,  ialah  faham:  faham  dari  anggota  ahli agama,  yang  menganjurkan  supaya  Indonesia  didirikan  sebagai  negara  islam,  dan anjuran  lain,  sebagai  telah  dianjurkan  oleh  Tuan  Moh.  Hatta,  ialah  negara  persatuan nasional  yang  memisahkan  urusan  negara  dan  urusan  islam,  dengan  lain  perkataan: bukan  negara  Islam.  Apa  sebabnya  disini  saya  mengatakan  “bukan  negara  Islam”? Perkataan:  ”negara  Islam”,  lain  artinya  daripada  perkataan”  Negara  berdasarkan    atas
7 A. Hamid Attamimi, Op.cit , hlm. 216
8 Sekretariat Negara Republik Indonesia , 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , Jakarta:  Ghalia Indonesia, hlm 16
cita-cita  luhur  dari  agama  Islam”.  Apakah  perbedaannya  akan  saya  terangkan.  Dalam negara yang tersusun sebagai “negara Islam” negara tidak bisa dipisahkan dari agama.
Negara dan agama ialah satu, bersatu padu. 9
Pandangan soepomo tersebut, memberikan penegasan, jika susunan negara berdasarkan ajaran agama tertentu, seperti negara yang tersusun sebagai negara Islam, maka negara tidak bisa dipisahkan dari agama, dalam hal  ini negara dan agama adalah satu.  Pemisahan agama dan negara tidak dalam arti mengecilkan atau mengabaikan nilai-nilai dan cita-cita luhur dari agama.  Contoh:  cita-cita  luhur  atau  ajaran  dari  agama  Islam  memberikan  sumbangsih terhadap  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  dasar  Negara  Indonesia,  termasuk  pada  sila  Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.
Selanjutnya  Soepomo  menyatakan:  Negara  nasional  yang  bersatu  itu  tidak  berarti, bahwa  negara  itu  akan  bersifat  “ a-religieus ”.  Itu  bukan,  Negara  nasional  yang  bersatu  itu akan  memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan  yang  luhur.  Maka  negara  demikian  itu  dan hendaknya  Negara  Indonesia  juga  memakai  dasar  moral  yang  luhur,  yang  dianjurkan  juga oleh agama Islam. 10
Apa  yang  telah  dikemukakan  Soepomo  terkait  hubungan  negara  dan  agama,  memberi makna  terhadap  cita  hukum,  dalam  arti  hokum  itu  Berke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  bahwa dalam  pembentukan  hukum  atau  hokum  yang  dibentuk  tidaklah  bersifat  “religieus”  tetapi berdasarkan  dasar  moral  yang  luhur,  seperti;  untuk  kebajikan  untuk  seluruh  umat  manusia khususnya  di  Indonesia,  hal  demikian  itu  merupakan  dasar  moral  yang  luhur  yang  terdapat dalam  semua  ajaran  agama  yang  ada  di  Indonesia,  termasuk  agama  Islam.  Pada  intinya pembentukan hukum berdasarkan untuk kebajikan seluruh umat manusia sebagai representasi dari dasar moral yang luhur yang terkandungan dalam semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bukanlah representasi dari “religieusitas” agama tertentu.
Soekarno,  pada  tanggal  1  Juni  1945  Sidang  I  BPUPKI  mengemukakan  5  prinsip sebagai  dasar  Negara  Indonesia,  yaitu;  Kebangsaan  Indonesia,  Internanasionalisme  atau perikemanusiaan,  mufakat  atau  demokrasi,  kesejahteraan  sosial  dan  Ketuhanan  yang berkebudayaan.  Prinsip  Indonesia  Merdeka  dengan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa 11 , menurut pandangan Soekarno, maksudnya adalah sebagai berikut:
Prinsip  kebutuhan!  Bukan  saja  Bangsa  Indonesia  ber-Tuhan,  tetapi  masing-masing orang  Indonesia  hendaknya  ber-Tuhan,  Tuhannya  sendiri.  Yang  Kristen  menyembah Tuhan menurut petunjuk  Isa  al  Masih,  orang yang belun  ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuannya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap  rakyat  hendaknya  ber-Tuhan  secara  kebudayaan,  yakni  dengan  tiada “egoisme-agama,” Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.
Marilah  kita  amalkan,  jalankan  agama,  bail  Islam,  maupun  Kristen,  dengan  cara-cara berkeadaban. Apakah cara yang ber keadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain ( tepuk  tangan  sebagian  hadirin ).  Nabi  Muhammad  saw  telah  memberi  bukti  yang  cukup tentang verdraagzaamheid ,  tentang  menghormati  agama-agama  lain.  Nabi  Isa  pun  telah
9 Ibid, hlm 38
10 Ibid, hlm 40
11 Ibid , hlm 80
menunjukan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini,  sesuai  dengan  itu,  menyatakan:  bahwa  prinsip  kelima  daripada  negara  kita  ialah ketuhanan  yang  berkebudayaan,  ke-Tuhanan  yang  berbudi  pekerti  yang  luhur,  ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 12
Pandangan  Soekarno  tentang  Prinsip  Indonesia  Merdeka  dengan  bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memposisikan  negara  dan  orang  atau  masyarakat  Indonesia  ber- Tuhan.  Memberikan  kebebasan  untuk  tiap-tiap  orang/masyarakat  Indonesia  dapat menyembah  Tuhannya  berdasarkan  agama  yang  dipeluknya,  tetapi  berkeadaban  dengan berbudi  pekerti  yang  luhur  serta  saling  hormat  menghormati  dalam  perbedaan.  Bila  prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa seperti yang di kemukakan Soekarno dijadikan sebagai pedoman atau sebagai cita hukum, maka dalam pembentukan atau hukum yang akan di bentuk haruslah diarahkan  tidak  meninggalkan  atau  melupakan  nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  dalam  Ke- Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  hal  dikarenakan,  seperti  yang  dikemukakan  Soekarno,  Negara Indonesia  dan  orang/masyarakatnya  harus  ber-Tuhan.  Jika  dalam  pembentukan  hukum meninggalkan  nilai-niai  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  kemungkinan  dikemudian  hari akan  menjauhkan  negara  dan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  dari  nilai-nilai  ke-Tuhanan, hal  ini  disebabkan  karena  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  sangat  mempengaruhi  tataan bernegara dan bermasyarakat.
Perdebatan dalam merumuskan dasar Negara Indonesia pada Sidang I BPUPKI tanggal 29  Mei  -1  Juni  Tahun1945,  belum  melahirkan  kesepakatan  akhir.  Karena  kaum  nasionalis sekuler  dan  kaum  nasionalis  Islam,  masing-masingnya  masih  menawarkan  alternatif  yang berbeda. 13 Salah  satu  perbedaan  yang  krusial  dari  kedua  kelompok  tersebut  adalah  terkait dengan konsep Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Belum  adanya  kesepakatan  final  tentang  dasar  Negara  Indonesia  dalam  Sidang  I BPUPKI  tersebut,  maka  dibentuklah  panitia  kecil  yang  terdiri  dari  38  orang  untuk melanjutkan  pembahasan  tentang  dasar  negara.  Dalam  panitia  kecil  tersebut,  dibentuk  lagi Panitia  yang  terdiri  dari  9  orang,  yaitu:  Soekarno,  Hatta,  Wachid  Hasyim,  A.  Maramis, Abikusno Tjokrosujoso. AK. Mudzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, dan Moh. Yamin. Keanggotaan  Panitia  9  ini  mewakili  dari  golong-golongan  Islam  dan  golongan  nasional, dengan  perbandingan:    Wachid  Hasyim,  Abikusno  Tjokrosujoso.  AK.  Mudzakir,  H.  Agus Salim  (4  orang  tersebut  merupakan  wakil-wakil  golongan  Islam).  dan  5  orang  lainnya mewakili  golongan  nasionalis  sekuler,  yaitu:  Soekarno,  Hatta,  A.  Maramis,  Achmad Subardjo,  dan  Moh.  Yamin.  Pada  tanggal  22  Juni  Tahun  1945,  Panitia  9  berhasil  mencapai keseakatan  luhur  dalam  bentuk  kompromi  antara  golongan  Islam  dan  golongan  nasionalis, artinya keinginan kedua belah pihak ditampung dalam suatu piagam yang kemudian di kenal sebagai Piagam Jakarta. 14
Piagam  Jakarta melahirkan  kesepekatan dalam  bentuk  rancangan naskah  mukaddimah atau  pembukaan,  dimana  dalam  rancangan  naskah  mukaddimah  tersebut  terkait  konsep Ketuhanan  dinyatakan  dengan  rumusan  dengan  frasa”  ….Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan  Syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya“.  Latuharhary,  anggota  BPUPKI
12 Ibid
13 Mahfud MD, 1993, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: UUI Press, hlm 43
14 Ibid, hlm 44
yang beragama Protestan misalnya pada tanggal 13 Juli 1945 menyatakan keberatan dengan rumusan itu karena mungkin bisa berakibat besar, terutama bagi  agama lain  dan kalimat itu bisa menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat, sedangkan anggota lain seperti Wongsonegoro  dan  Husein  Djajadiningrat  menyatakan  pula  keberatannya  karena  anak kalimat  “dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” dikhawatirkan  menimbulkan  fanatisme  karena  seolah-olah  memaksa  menjalankan  syari’at bagi orang-orang Islam. 15
Konsep  Ketuhanan  yang  dinyatakan  dalam  rancangan  naskah  mukaddimah  pada Piagam  Jakarta  dengan  rumusan  dengan  frasa”  ….berdasarkan  kepada  Ketuhanan  dengan kewajiban    menjalankan  Syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya  “mengalami  perubahan menjelang  18  Agustus  1945  sebelum  diselenggarakannya  Sidang  PPKI.  Menurut  Hatta, usulan perubahan itu muncul setelah tanggal 17 Agustus 1945 sore dia menerima tamu yakni seorang opsir kaigun (angkatan laut) Jepang yang diantar dan dijurubahasahi oleh Nishijima (pembantu  Admiral  Mayeda).  Opsir  yang  datang  sebagai  utusan  kaigun  itu  memberitahu Hatta bahwa wakil-wakil Protestan dan Khatolik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang menyatakan sangat keberatan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta karena bersifat diskriminasi  terhadap golongan  (agama) minoritas.  Jika  Piagam  Jakarta dipertahankan juga maka  mereka  akan  memilih  berdiri  di  luar  Republik.  Meskipun  opsir  itu  diingatkan  bahwa dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta  itu sudah hadir Maramis  (yang beragama Kristen) dan menyatakan setuju, tetapi  opsir itu menyatakan bahwa mereka akan lebih suka berada di luar Republik karena hasil Piagam Jakarta itu tetap mencerminkan diskriminasi. 16 Demi kepentingan Indonesia agar tidak terpecah belah, Hatta pada tanggal 18 Agustus Tahun  1945  sebelum  sidang  PPKI  dimulai  mengajak  empat  anggota  lainnya  untuk membicarakan  usul  beberapa  perubahan    terhadap  hasil-hasil  kesepakatan  BPUPKI  tanggal 16 Juli 1945. Dan usul perubahan itu memang disetujui oleh sidang lengkap PPKI tanpa ada yang  menyatakan  keberatan,  sehingga  sahlah  “pembukaan”  dan  “UUD  1945”  sebagai Staatsfundamental  Norm dan  hokum  dasar  tertulis  di  Indonesia  Merdeka. 17 Dalam “Pembukaan” yang disah pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 dalam Sidang PPKI tersebut, konsep  Ketuhanan  yang  dinyatakan  dalam  rancangan  naskah  mukaddimah  pada  Piagam Jakarta dengan rumusan dengan frasa ”…. berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan  Syari’at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya “  diubah  dengan  rumusan “…… berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  kata  Tuhan  dan  Allah  itu  hanya  menunjukan  kepada pengertian tuhan universal ( Universal God ) yang merupakan milik semua orang yang disebut dengan  macam-macam  istilah  yang  diyakini  oleh  setiap  agama  yang  berketuhanan  .  karena itu,  paham  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  UUD  1945  harus  dipahami  secara  inklusif untuk  semua agama. Allah sebagai  nama untuk  Tuhan Yang  Maha Esa  dan sekaligus Maha Kuasa  adalah  Tuhan  Universal  milik  kita  semua,  milik  semua  agama,  meskipun  secara spesifik,  untuk  kebutuhan  internal  masing-masing  dapat  menggunakan  sebutan-sebutan  lain yang  khas  untuk  pengertian  Tuhan  yang  sama,  yaitu  Allah  Yang  Maha  Kuasa  atau  Tuhan Yang Maha Esa itu. Dengan sikap inklusif  dan prinsip ketuhanan universal demikian, dapat
15 Ibid, hlm 45-46
16 Ibid, hlm 55
17 Ibid, hlm 56
diharapkan kerukunan bangsa kita dapat dirawat dengan sebaik-baiknya dengan terlebih dulu mendudukan  dengan  jelas  hubungan  antara  Tuhan  dan  Agama,  serta  posisi  negara  dalam hubungannya dengan Agama dan Tuhan itu. 18
Dari sifat hubungan antara negara dengan agama, Noor MS Bakry sebagaimana dikutip Mahfud MD, menyatakan bahwa negara Pancasila menciptakan keseimbangan antara faham negara  agama  (Islam)  dan  faham  negara  sekuler.  Dalam  pengertian  ini  tercakup  bahwa keseimbangan  negara  Pancasila  merupakan  refleksi  dari  konsensus  bersama  yang mempertemukan ide golongan Islam di satu pihak dan ide golongan nasionalis di pihak lain untuk menegakkan negara Pancasila yang disebut negara Theis Demokratis, dan oleh karena itu  dapat  menyatukan  seluruh  rakyat  Indonesia. 19 Menurut  Mahfud  MD,  dengan  faham  yang seperti  itu  maka  memang  negara  Indonesia  ini  bukanlah  negara  Islam,  tetapi  ia  memberi peluang untuk diamalkannya ajaran Islam oleh pemeluk-pemeluknya seperti halnya peluang yang sama diberikan kepada pemeluk agama-agama lain. 20

## KESIMPULAN
Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai cita hukum, yang memunculkan konsep bahwa hukum itu Berke-Tuhanan Yang Maha Esa, memiliki beberapa dimensi makna, yaitu : pertama ,  secara  historis  peradaban  bangsa  Indonesia  itu  adalah  peradaban  yang  luhur  yang tumbuh  dan  berkembang  berdasarkan  nilai-nilai  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hukum sebagai  alat  rekayasa  sosial,  atau  dapat  dikatakan  sebagai  alat  rekayasa  peradaban  dalam negara modern, hokum yang akan dibentuk haruslah mampu menjaga nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang  Maha  Esa,  sehingga  nilai-nilai  tersebut  tidak  ‘punah’  dalam  peradaban  bangsa Indonesia di kemudian hari. Kedua. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipahami secara inklusif  untuk  semua  agama.  Negara  Indonesia  bukanlah  negara  agama  tetapi  memberikan peluang  bagi  seluruh  pemeluk  agama  yang  ada  di  Indonesia  untuk  mengamalkan  ajaran agamanya  masing-masing. Ketiga, pembentukan  hukum  untuk  kebajikan  seluruh  umat manusia  sebagai  representasi  dari  dasar  moral  yang  luhur  yang  terkandungan  dalam  semua ajaran  agama  dan  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia,  bukanlah  representasi  dari “ religieusitas ” agama tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hamid  Attamimi,  2021,  “ gesetzgebungswissenschaft  sebagai  satu  upaya  menanggulangi hutan  belantara  peraturan  perundang-undangan ”  kumpulan  tulisan  yang  dihimpun oleh Maria Farida Indrati, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia Hyronimus  Rhiti,  2020, Cita  Hukum  Dan  Postmodern  Kajian  Gagasan  Ekologi  Pancasila , Yogyakarta: Genta Publishing.
Jimly Asshiddiqie, 2020 , Pancasila Identitas  Konstitusi Berbangsa  Dan Bernegara , Depok: RajaGrafindo Persada.
Mahfud MD, 1993, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: UUI Press Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
18 Jimly  Asshiddiqie,  2020 ,  Pancasila  Identitas  Konstitusi  Berbangsa  Dan  Bernegara ,  Depok:  Raja  Grafindo Persada, hlm 198
19 Mahfud MD, Op.cit, hlm 57
20 Ibid
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia , 1995, Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , Jakarta:  Ghalia Indonesia,
Soetandyo Wingnjo Soebroto, 2020, Hukum Konsep dan Metode , Malang:  Setara Press