## Penerapan Konsep Trust of Land Dalam Sistem Hukum Agraria: Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Britania Raya

## Ardian Firmansyah Arifin dan Oemar Moechthar
Oemar.m@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
When we are talking about the use of land in Indonesia, as an agricultural country, Indonesia has many talented individuals who are more than capable of managing and cultivating the land. Unfortunately, most of these gifted people do not own the land themselves. Indeed, it is not because they do not want to, but because most land already has its owner. On the other hand, there are numerous unused and neglected lands in Indonesia on which the owner cannot manage and cultivate the land themselves. Such an unfortunate situation causes the purpose of the land to achieve prosperity and welfare for the common good of the people to be a meaningless cliché and practically unachievable. For the same situation, the United Kingdom has a concept of land management called the trust of land. This article aims to identify whether the legislators can adopt this concept into the sphere of Indonesian agrarian law where this adoption might achieve the aim of common welfare within Law Number 5 of 1960. This article will provide a conceptual illustration and advice to the legislators to minimise the number of unused and neglected land in Indonesia to actualise Article 33 Clause (3) of the Constitution for the land to be used for the most benefits of the people.
Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.34969                                                                                         e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 12 April 2022; Accepted 8 October 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords: Control of Neglected Lands; Trust of Land; Land Law Comparison; Bank of Lands.
Copyright © 2022 Ardian Firmansyah Arifin, Oemar Moechthar. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Banyaknya  tanah-tanah  telantar  yang  ada  di  penjuru  Republik  Indonesia membuat  tujuan  penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  agraria  untuk menciptakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia tidak tercapai. Dalam satu sisi, banyak rakyat yang tidak memiliki tanah untuk digarap bahkan untuk ditinggali, padahal mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Melihat kondisi di atas, Britania Raya memiliki konsep pengelolaan lahan yang bernama trust of land. Tujuan dari penulisan artikel ini yakni apakah legislator  Indonesia  dapat  mengadopsi  konsep  trust  of  land  ke  dalam  sistem hukum agraria di Indonesia, sehingga pemanfaatan sumber daya agraria dapat lebih  memberikan  manfaat  dan  berkelajutan  seperti  yang  diharapkan  dari ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Tujuan dari penulisan artikel ini yakni  memberikan  gambaran  serta  masukan  kepada  legislator  dalam  upaya meminimalisir  tanah-tanah  terlantar  yang  ada  di  Wilayah  Republik  Indonesia agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Indonesia. Kata Kunci: Pengendalian
Tanah Terlantar; Trust of Land ; Perbandingan Hukum Agraria; Bank Tanah.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...

## Pendahuluan
Hak  penguasaan  atas  lapisan  bumi  berupa  tanah  merupakan  suatu  hak ekslusif  yang  dimiliki  oleh  setiap  negara  berdaulat  untuk  menandakan  klaim atas  wilayah  negaranya.  Pada  penerapannya,  negara  sebagai  suatu  sistem pemerintahan, tidak secara serta merta dapat mengelola maupun memanfaatkan setiap  tanah  yang  terkandung  di  dalam  wilayahnya.  Sehingga,  penggunaan maupun  pemanfaatan  tanah  tersebut  seringkali  diberikan  kepada  pihak  yang mengajukan  dan  memenuhi  persyaratan,  baik  kepada  orang-perseorangan maupun  badan  hukum. 1 Namun,  apabila  diperhatikan  kota-kota  di  Indonesia, akan sering dijumpai tanah maupun bangunan yang terbengkalai bahkan tidak terawat  karena  pemiliknya  tidak  mampu  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan tanah  tersebut.  Hal  ini  sebenarnya  bertentangan  dengan  prinsip  pemeliharaan secara  berkesinambungan  yang  diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang  No.  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).
Di  beberapa  negara  yang  menganut  system common law, termasuk  di dalamnya Britania Raya, Kanada dan Australia terdapat suatu konsep mengenai hak atas tanah yang dikenal dengan istilah proprietary rights. Dalam proprietary rights itu sendiri terdapat dua unsur utama, yakni property yaitu hak bernama atau  sifat  dasar  dari  hak  penggunaan  tanah  tersebut,  serta ownership yang diartikan  sebagai  subyek  yang  memperoleh  hak  penggunaan  tanah  tersebut. 2
Pada prinsipnya, crown atau regalia (Inggris) yang diwakili oleh konstitusi negara merupakan  pemilik  dan  penguasa  atas  tanah  yang  pada  pemanfaatannya, memberikan  kepanjangan  hak  kepada  subyek  privat  untuk  memperoleh property guna  memanfaatkan  tanah  tersebut  demi  kepentingan  pribadi,  baik secara mandiri dan tanpa adanya campur tangan dari negara atau independen. 3
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  negara  (Britania  Raya)  sebagai  pemilik  dan
1 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (1 edn, Kencana 2012).[78].
2 ibid .[29].
3 Martin Dixon, Modern Land Law (11 edn, Routledge 2018).[27].
penguasa  tanah  tersebut  melepaskan  hak  penguasaannya  secara  hukum kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu, namun tidak melepaskan hak kepemilikanya kepada pihak yang menguasai tanah tersebut. 4
Dalam  pemanfaatannya,  pemegang  hak property atas tanah dapat memberikan  pemanfaatan  atas  lahan  tersebut  kepada  pihak  lain  untuk  turut serta memanfaatkan atau menguasai tanah yang haknya diperoleh dalam kurun waktu tertentu baik dengan atau tanpa adanya persyaratan tertentu seusai dengan kesepakatan para pihak. 5 Dalam konsep ini, dikenal pula mekanisme trust of land yakni  penyerahan  pengelolaan  kepada  pihak  ketiga  yang  bertindak  atas  nama pemilik hak dalam mengelola hak atas tanahnya.
Secara  garis  besar, trust of land merupakan  suatu  perbuatan  yang  mana seorang settlor (si  pemberi trust) secara  hukum  memberikan  hak  pengelolaan atas property kepada trustee (si penerima trust ) dengan upah baik dari bagi hasil pengelolaan  tanah  tersebut  maupun  dari  kesepakatan  lain  guna  kepentingan settlor atau  untuk  pihak  lain  yang  ditujukan  oleh settlor yang  kesemuaan  ini dikenal dengan istilah beneficiaries . 6 Pihak trustee tersebut tidak dibatasi dan boleh siapapun yang ditunjuk, baik berupa orang-perseorangan maupun badan hukum. Dalam  konsepnya, trustee mendapat penguasaan atas property tersebut secara hukum, namun demikian tedapat kewajiban atas hak yang perlu ia penuhi kepada si beneficiaries . 7 Secara singkat, hak yang harus dipenuhi tersebut dikenal dengan istilah equitable interest yakni suatu hak yang timbul atas kepemilikan, baik penuh atau sebagian dari suatu property, namun penguasaan property tersebut  tidak berada padanya. 8
Tentu saja, dalam hal ini, konsepsi dari property yang dimaksudkan adalah suatu konsep “hak bernama” atas suatu objek berupa tanah dan/atau bangunan.
4 ibid .[28].
5 Norman Marsh, ‘Law Reform in the United Kingdom: A New Institutional Approach’ (1972) 263 William & Mary Law Review.
6 ibid .
7 Richard Clements dan Ademola Abass, Equity and Trust: Text, Cases, and Materials (4 edn, Oxford University Press 2015).[95].
8 Martin Dixon, Modern Land Law (n 3).
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
Dengan demikian, konsep property yang dimaksudkan tidak dapat disama-artikan sebagaimana properti dalam Bahasa Indonesia yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai suatu harta berupa tanah, bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Dapat dikatakan bahwa obyek dari property adalah terbatas hanya pada hak atas tanah, sedangkan konsepsi properti dalam Bahasa Indonesia obyeknya adalah harta benda, sehingga lebih luas cakupannya.
Perlu digaris bawahi pula bahwa trust of land dalam konteks ini berbeda halnya dengan c onstructive trust yang biasa diartikan sebagai suatu langkah hukum yang diterapkan oleh pengadilan yang menganut sistem common law guna memberikan pengakuan hak atas property kepada pihak yang haknya tidak diakui atau tidak dicantumkan secara tertulis oleh pihak yang terdaftar sebagai pemilik yang sah atas property tersebut. 9 Constructive trust merupakan bagian kecil dari trust yang lahir melalui proses peradilan, sedangkan trust of land merupakan suatu konsensi
antara settlor dan trustee .
Mengacu  pada  masalah  di  atas,  dalam  artikel  ini  akan  dibahas  mengenai apakah konsep trust of land dapat diadopsi di dalam sistem hukum di Indonesia.
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  yakni  memberikan  gambaran  serta  masukan kepada  legislator  dalam  upaya  meminimalisir  tanah-tanah  terlantar  yang  ada di  Wilayah  Republik  Indonesia  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) Konstitusi Indonesia.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  dalam  artikel  ini  merupakan reform-oriented reseach yang juga  berasal  dari doctrinal research ,  dikarenakan  bahwa  penelitian  ini  dilakukan untuk memecahkan atas isu hukum yang timbul. Legal research is a new, thorough, systematic study and research on the facts of data or concepts theorized on specific legal
9 Martin  Dixon,  ‘Development  in  Estoppel  and  Trust  of  Land’  (2015)  469  Conveyancer  & Property Law.[470].
issues, principles, and regulations to ensure information to make discoveries and improve these concepts, theories, principles, and uses . 10 Tujuan  dari reform-oriented research yakni  untuk  memberikan  evaluasi  terhadap  kecukupan  peraturan  perundang- undangan Indonesia, khususnya terkait pengaturan dan pengelolaan tanah sebagai tujuan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian,  akan  diberikan rekomendasi perubahan pada peraturan perundangan terkait yang dirasa kurang. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ada tiga, yaitu: pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yang akan difokuskan pada aturan yang berlaku di  Indonesia  sebagai  upaya  untuk  menganalisa  hubungan  hirarkis,  konsistensi dan  kesesuaian  antara  aturan  terkait  pengelolaan  lahan  tanah  di  wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual, digunakan untuk mengkaji  dan  menganalisis  konsep-konsep  dan  teori-teori  yang  berhubungan dengan isu yang diteliti. Ketiga, pendekatan  perbandingan  hukum  yang  akan dilakukan yakni memperbandingkan konsep pengelolaan lahan antara Indonesia dengan  Britania  Raya.  Untuk  menganalisisnya  dilakukan  secara  kualitatif,  baik dengan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum (seperti prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan) dan syarat proseduralnya (mekanisme) hukum maupun menganalisis berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam proses mempengaruhi prosedural dan substantif terkait isu yang diteliti.

## Konsep Dasar dan Syarat Lahirnya Trust of Land
Secara umum, dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996 (TLATA)  disebutkan  bahwa trust of land merupakan  suatu bentuk trust yang diperuntukkan khusus untuk tanah. 11 Dapat diartikan bahwa trust of land tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan trust dengan spesifikasi baku yang ditentukan oleh Undang-undang, yakni tanah dalam artian yakni hak atas tanah. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun
10 Mahdi Zahraa, Research Methods for Law Postgraduate Overseas Student (Caledonian Universi- ty 1998); Muhammad Nasir and others, ‘Unilateral Claim in Dispute of Island Over the South China Sea’ (2020) 4 Sriwijaya Law Review 1.[1–18].
11 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
2021 disebutkan bahwa hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan/ atau  ruang  di  bawah  tanah  untuk  menguasai,  memiliki,  menggunakan  dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah dan/arau ruang di bawah tanah.
Pada dasarnya, Blumm mendefinisikan bahwa trust (sesuai dengan namanya), ialah suatu perbuatan hukum yang berlandaskan pada kepercayaan dimana di dalamnya terkandung dua unsur pembangun yakni itikad dan fiduciary duties . 12
Tentu, unsur-unsur tersebut tersebut terkandung dalam aturan umum mengenai trust, dimana dalam kasus Paul v Constance 13 diatur bahwa trust merupakan suatu pernyataan itikad yang jelas dimana trustee tersebut memiliki suatu kepahaman dan keterikatan atas maksud dan tujuan diberlakukannya trust tersebut. 14
Dalam  kaitannya  dengan  itikad,  Matthews  menjelaskan  bahwa  konsep dari trust didasari oleh suatu kesadaran nurani yang memandang bahwa dalam menikmati  suatu  hak  yang  diberikan  oleh  pihak  penguasa,  seseorang  dalam memanfaatkan  hak  tersebut  harus  tetap  menghormati  hak-hak  dari  pihak  lain, serta dapat pula dalam perbuatannya tersebut ia turut memberikan manfaat guna kepentingan pihak lain. 15 Dengan demikian, dapat diartikan bahwa itikad dalam trust adalah terciptanya suatu kesadaran akan tatanan hak, kewajiban, fungsi dan wewenang dalam memanfaatkan perihal yang terkandung dalam trust tersebut. 16
Seseorang dapat dikatakan beritikad baik apabila dia menjalankan tugasnya sesuai dengan yang dipersetujukan.
Secara  singkat, fiduciary  duties dalam  konteks  ini dapat  diartikan  sebagai suatu kewajiban yang berisi amanah dalam mengemban kepercayaan si pemberi
12 Michael C. Blumm, ‘The Public Trust Doctrine and Private Property: The Accommodation Principle’ (2010) 27 Pace Environmental Law Review.[649].
13 Paul v Constance [1976] EWCA Civ 2 / [1977] 1 W.L.R. 527.
14 Matthew Carn and others, GDL&LLM:Cases and Materials on Equity and Trusts (9 edn, BPP Law School 2019).[23].
15 Hiroyuki Watanabe, ‘Interview with Paul Matthews, Honourable Professor of Law of King’s College London’ (2012) <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3687992>.
16 ibid .
amanah. 17 Dapat dikatakan pula bahwa settlor dan trustee harus memahami dengan benar kedudukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melekat diri satu sama lain tersebut. Dalam kaitannya dengan trust of land , trustee harus memahami bahwa hak atas tanah tersebut bukanlah kepemilikannya secara pribadi melainkan ia merupakan pengelola atas tanah tersebut demi kepentingan settlor . Di sisi lain,
settlor harus memahami dan mempercayai trustee bahwa  kepengelolaan  tanah yang merupakan haknya tersebut dialihkan kepada trustee yang dalam melakukan tugasnya  memiliki  itikad  baik  dan  bertindak  amanah. 18 Dengan  demikian, secara  formal, settlor ini  tidak  dapat  lagi  mengelola  tanahnya,  baik  mengubah, menginstruksikan atau turut serta mengelola tanahnya tersebut secara langsung. 19
Dalam  penerapannya,  unsur-unsur  tersebut  kerat  kaitannya  dengan penerapan kaidah hukum yang terkandung dalam kasus Re Golay’s Will Trusts 20 dimana  dalam  pertimbangan  hukumnya,  Hakim  Ungoed-Thomas  menekankan arti  pentingnya  suatu  kejelasan  maksud dari apa  yang  dikehendaki  oleh settlor demi terciptanya unsur fairness . 21 Dalam menafsirkannya, ahli hukum berpendapat bahwa suatu trust dinggap  jelas  apabila  dapat  dideskripsikan  secara  pasti  dan mendetail sesuai dengan peruntukannya. 22 Pada hakikatnya, kejelasan merupakan suatu tolak ukur rasa percaya yang menandakan bahwa trustee ini benar paham akan apa yang akan ia kelola. 23
Secara garis besar, dalam trust of land ini perihal yang dimaksud adalah hak atas tanah secara umum, namun, perlu ditelusuri lebih lanjut tanah tersebut atas kegunaan dan sifat dari tanah itu, terlebih mengenai detail tata lokasi, kegunaan, serta  jangka  berlakunya  hak  atas  tanah  tersebut. 24 Akan  tidak  adil  apabila  si
17 Frank B. Cross, ‘Law and Trust’ (2005) 1457 Georgetown Law.[1459]. 18 Michael C. Blumm (n 12).[654].
19 Martin Dixon, “Development in Estoppel and Trust of Land” (n 9).
20 Re Golay’s Will Trusts [1965] 1 WLR 969.
21 ibid .
22 Mark  Leeming,  ‘What  is  Trust?’  (2009)  09/21  <https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1386022>.
23 ibid . 24 David Wilde, ‘The three certainties required to declare a trust- or is it four? “Distributional Certainty”’ (2020) 349 Cambridge Law Journal.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
penerima trust diminta  untuk  mengelola  sebuah  tanah  tandus  untuk  dijadikan perkebunan subur dimana peruntukan lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan maksud  dan  tujuan  diadakannya trust .  Sehingga,  mengacu  pada  penjelasan  di atas, dapat ditarik intisari bahwa konsep dasar trust of land ini merupakan suatu wujud kepercayaan yang dilandaskan oleh kesepahaman antara pemilik hak atas tanah kepada pihak yang dipilih olehnya untuk mengelola dan mengurus tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya dan guna kepentingan yang dikehendaki oleh settlor .
a.  Syarat Kepastian dalam Terbentuknya Suatu Trust
Mengacu  pada  perkembangannya,  Hakim  Fancourt  dalam  kasus Akers v Samba 25 menitikberatkan bahwa dalam itikad suatu trust , harus terdapat unsur- unsur  kepastian. 26 Hal  ini  seolah  menyatakan  pengalihan  penguasaan  hak  atas tanah dari seseorang kepada orang lain semata tidaklah cukup untuk menyatakan telah terjadinya trust . Sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus Paul v Constance , suatu  hal  dapat  dikatan  sebagai  pasti  apabila  memiliki  sifat  jelas  dan  dapat dijelaskan atas itikad diadakannya perbuatan tersebut. 27
Kepastian akan niatan atau Certainty of Intention, seolah menjadi suatu faktor konstruktif yang menjadi landasan diberlangsungkannya sebuah trust . 28 Hal ini didasari oleh prinsip preseden dalam kasus Lambe v Eames 29 dan re Adams and the Kensington Vestr. 30 Redaksional  dari  suatu  itikad trust harus dapat dimengerti dan  diyakini  dengan  pasti  oleh  orang  awam  bahwa  benar  si  pemberi trust ini ingin melangsungkan suatu trust dan menunjuk orang yang dipilihnya sebagai pengemban amanahnya tersebut. 31 fDapat dikatakan bahwa didalam itikad suatu trust harus  terdapat  unsur  kehendak  atau  kemauan  pribadi.  Oleh  karena  itu, dengan redaksi kata “saya berniat”, “saya hendak” atau “saya ingin” melakukan
25 Akers v Samba Financial Group [2017] UKSC 6, [2017] AC 424 .
26 Matthew Carn and others (n 14). 27 Lionel Smith, ‘Common Law and Equity in R3RUE’ (2011) 1185 Wash. & Lee Law Review. 28 ibid .
29 Lambe v Eames [1871] LR 6 Ch App 597.
30 Re Adams and the Kensington Vestry [1884] CH 27 D 394
31 Richard Clements dan Ademola Abass (n 7).
trust kepada Si-X untuk sesuatu, perbuatan tersebut secara hukum sudah dianggap memenuhi persyaratan kepastian akan suatu niat. 32
Obyek dari trust of land adalah beneficiaries dan bukan tanah atau pengelolaan atas tanah itu sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dimana tujuan dari pengelolaan atas tanah dalam trust bukanlah murni untuk pemanfaatan tanah secara mandiri, melainkan  pengelolaan  tanah  demi  manfaat  dan  kepentingan beneficiaries yang dilakukan  oleh  penerima trust . 33 Dalam  pertimbangan  hukum Inland Revenue Commissioners v Broadway Cottage Trust, 34 diartikan bahwa kepastian atas obyek (certainty of objects) ditujukan kepada siapa yang memiliki hak atas trust tersebut secara  utuh  dan  tepat  tanpa  adanya  pengecualian.  Kepastian  akan  obyek  ini secara jelas menekankan arti penting trustee untuk mengetahui dengan jelas siapa
beneficiaries yang ditujukan dalam trust yang diamanahkan kepadanya tersebut.
Pada dasarnya, trust of land ini dapat diterapkan pada setiap jenis property dimanapun,  kapanpun,  serta  memberikan equitable interest kepada  siapapun yang dikehendaki oleh settlor . 35 Akan tetapi, dalam konteks agar tujuan dari trust tersebut dapat direalisasikan, dalam kasus Palmer v Simmonds 36 ditentukan bahwa property yang  dimaksudkan  dalam trust haruslah  tertuju  dengan  spesifik  pada suatu  tanah  tertentu.  Dalam  artian  bahwa property tersebut  merupakan  subyek dari trust sehingga macam hak atas tanah, lokasi dari tanah, maupun peruntukan dari tanah harus dapat dimengerti oleh trustee . 37 Sebelumnya, Re Golay’s Will Trusts mengatur bahwa kepastian merupakan salah satu faktor utama berdirinya suatu trust . 38 Tentu hal ini berkaitan dengan kaidah hukum dalam kasus Boyce v Boyce 39 dimana  manfaat  dari  tanah  yang  dimaksud  harus  selaras  dengan  manfaat  apa
32 ibid . 33 ibid . 34 Inland Revenue Commissioners v. Broadway Cottages Trust [1955] Ch. 20.
35 Martin Dixon dan Gerwyn L.L. H. Griffiths (ed), Contemporary Perspective on Property, Equity and Trusts Law (Oxford University Press 2007).
36 Palmer v Simmonds [1854] 61 ER 704.
37 All  Answers  Ltd,  ‘Trustees  in  Land  Lecture’  ( LawTeacher.net ,  2022)  <https://www.law- teacher.net/lectures/land-law/trusts-of-land/trustees-in-land/?vref=1> diakses 2 Maret 2022.
38 Lionel Smith (n 27).
39 Boyce v Boyce [1849] 60 E.R. 959.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
yang akan diterima oleh si beneficiaries . 40 Para ahli berpendapat bahwa kepastian mengenai perihal tanah dan manfaat yang dituju untuk kepentingan beneficiaries merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan istilah Certainty of Subject Matter yang dapat ditafsirkan sebagai suatu kepastian akan pokok isi. 41 Poin penting dari kepastian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  akan  suatu  tujuan  yang akan dicapai oleh penerima trust berikut unsur pengikat pada tujuan tersebut.
Keseluruhan unsur di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan  dikenal  sebagai Three Certainties agar trust tersebut  memiliki  kekuatan mengikat (binding) di mata hukum. Namun, bukan berarti bahwa dengan tidak adanya  kepastian  akan  suatu  itikad,  hal  itu  lantas  membatalkan trust tersebut secara hukum. 42 Hanya saja, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur kepastian, trust tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum binding and enforceable serta memberikan kewenangan yang multitafsir kepada trustee untuk mengelola tanah tanpa adanya perlindungan dari hukum. 43
Namun demikian, dalam praktik, ketidakjelasan unsur itikad menjadikan trustee yang memiliki itikad baik dan menjalankan kewajibannya dengan amanah yang diterima dari settlor, tidak  dapat  menjalankan  tujuan  dari trust yang dimaksudkan.  Sehingga,  di  kemudian  hari  akan  timbul  sengketa  antar  pihak. Dengan demikian, kembali ke sifatnya, maka syarat kepastian merupakan suatu syarat materiil yang perlu dipenuhi agar trust dapat diaplikasikan dan dituntaskan.
b. Kekuatan Mengikat dan Formalitas Terbentuknya Trust of Land
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9A  Ayat  (1)  TLATA  disebutkan  bahwa  “…
trustee dibebankan duty of care (kewajiban untuk memelihara dan merawat) dalam pengelolaan atas tanah trust yang  diamanahkan  kepadanya…”. 44 Serta  dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Trustess Act 2000 disebutkan bahwa: 45
40 Graham Moffat, Trusts Law: Text and Materials (4 edn, CUP 2005).[117]. 41 ibid . 42 ibid . 43 A.B. Douglas, ‘Trust, Formalities and the Doctrine in Rochefoucauld v Boustead’ (2021) Forthcomin The Conveyancer.[1].
44 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996.
“  …dia  ( trustee )  harus  menjalankan  suatu  kehati-hatian  dan  keterampilan yang  wajar  dalam  situati  tersebut,  dengan  memperhatikan  secara  khusus pada: a. Setiap  pengetahuan  atau  pengalaman  khusus  yang  ia  miliki  atau dianggap dimilikinya; dan
b. jika ia bertindak sebagai wali amanat dalam menjalankan bisnis atau profesi,  untuk  setiap  pengetahuan  atau  pengalaman  khusus  yang wajar untuk diharapkan dari seseorang yang bertindak dalam bisnis atau profesi semacam itu.”
Sesuai dengan maksud dari aturan tersebut, dapat dikatakan bahwa kepada trustee , ia dibebankan suatu kewajiban yang mengikat untuk bertanggung jawab baik secara hukum dan moral guna merawat, mengelola dan memanfaatkan tanah yang diamanahkan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan keterampilan yang dimiliki olehnya. 46 Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya UUPA di Indonesia, bahwa seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia harus dikerjakan secara  aktif  oleh  pemegangnya  dan  wajib  untuk  memelihara  tanah  tersebut sehingga  dapat  berkelanjutan (sustainable) hingga  dapat  kembali  dimanfaatkan oleh  generasi  berikutnya.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  hukum  Indonesia,  ada larangan untuk menelantarkan tanah. Hal ini dituangkan dalam ketentuan UUPA dan peraturan pelaksana, di antaranya yakni Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021  tentang  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar.  Dengan  ditetapkannya  suatu bidang tanah sebagai tanah terlantar oleh Pejabat yang berwenang (Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia), maka putuslah hubungan hukum antara subyek dan tanah sebagai obyeknya. Tanah tersebut hapus dan kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
Memang  benar  bahwa trustee ini  diberikan  suatu  kebebasan  untuk mengelola tanah tersebut, akan tetapi, terdapat “tali kekang” dimana trustee tidak dapat  semena-mena  dalam  mengelola  tanah  yang  diamanahkan  kepadanya. 47
Oleh karena itu, trust of land ini memiliki sifat bebas bertanggung-jawab. Bebas dalam artian bahwa trustee mememiliki  independensi  dalam  mengelola  tanah
46 Martin Dixon dan Gerwyn L.L. H. Griffiths (n 35).
47 ibid .
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
tersebut  dari  campur  tangan  pihak  lain.  Sedangkan  bertanggung  jawab  dalam artian bahwa terdapat kewajiban yang memiliki akibat hukum dalam memenuhi tugasnya tersebut.
Kepastian akan trust dan kepentingan beneficiaries tersebut dilindungi secara utuh oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang trust tersebut telah memenuhi persyaratan materiil dan formilnya. Pada dasarnya, tidak ada syarat formil yang mutlak dalam suatu trust karena hal itu berlandaskan pada formalitas terbentuknya trust tersebut. 48 Dapat dikatakan bahwa dengan dipenuhinya syarat materiil yakni kepastian akan itikad, hal tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil sepanjang itikad tersebut telah disampaikan jengan jelas kepada trustee . 49 Sehingga, tata cara penyampaian trust tersebut kepada trustee merupakan syarat formilnya.
Secara  garis  besar,  formalitas  penyampaian trust dibagi  menjadi  dua mekanisme umum yakni yang dilakukan secara langsung oleh si pemberi trust atau dikenal dengan istilah express trust; serta dapat pula melalui mekanisme peradilan dengan sistem common law atau yang dikenal dengan istilah implied trust . 50 Sesuai dengan  konteks  pembahasan  dalam  kaitannya  dengan  sistem  hukum  agraria Indonesia, penjabaran konsep trust of land akan berfokus pada express trust dimana formalitasnya  cenderung  dilakukan  secara  tertulis  walaupun,  dalam  beberapa kasus tertentu, trust ini turut mengakui formalitas secara lisan.
Dalam  penggalan  Pasal  4  Ayat  (1)  TLTA  disebutkan  bahwa: 51 “…dalam hal trust diciptakan melalui suatu disposisi yang tersurat…” Para ahli kemudian mengkaitkan  dengan  kaidah  hukum  mengenai  landasan  pasti  asal-sebab terjadinya trust dalam kasus West v Weston 52 dan berpendapat bahwa trust tersurat merupakan suatu akta tertulis yang dideklarasikan secara terbuka bahwa telah terjadi suatu trust dengan ketentuan yang terkandung dalam isi akta tersebut. 53
48 ibid . 49 David Wilde (n 24). 50 Graham Moffat (n 40).
51 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996.
52 West v Weston [1998] 44 NSWLR 657..
53 Graham Moffat (n 40).
Tentu,  eksistensi  dan  pernyataan  itikad  melalui express trust dituangkan  dalam wujud  tulisan,  yang  umumnya  namun  tak  terbatas  pada  bentuk  akta  yang kemudian ditandatangani oleh si pembuat trust dimana akta tersebut menjadi alas bukti telah terjadinya trust. 54
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3) Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989, suatu tulisan dapat dikatakan sebagai akta apabila di dalamnya terdapat judul serta tanda tangan yang disaksikan oleh saksi atau dua orang saksi apabila penandatangannya tidak dilihat secara langsung. Akta tersebut memiliki kekuatan  mutlak  yang  tidak  dapat  disangkal  keberadaannya. 55 Jadi,  dapat dikatakan bahwa akta dalam express trust ini memiliki kemiripan konsep dengan suatu akta otentik dalam sistem hukum Indonesia. Hanya saja, dalam express trust,
pembuatan akta tersebut tidak perlu dihadapan seorang pejabat umum.
Sedikit  membahas  mengenai  kontekstual  khusus,  dalam  kasus Yaxley v Gotts 56 dan Oates v Stimson 57 , kedua kaidah hukum dalam kasus tersebut memberikan pertimbangan bahwa formalitas secara lisan (oral) diakui keberadaanya sepanjang telah memenuhi kepastian akan itikad dan dapat dibuktikan telah terjadinya perbuatan hukum tersebut. Tentu saja, apabila dibandingkan dengan penyampaian secara tertulis, penyampaian secara lisan ini tidak memiliki kekuatan mutlak dimana keberadaanya merupakan sebuah dispensasi atau eksistensinya dalam suatu perkara bergantung pada pendapat hakim yang memutus. 58
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  selain  memenuhi  syarat  materiil  dan  formil, suatu trust harus  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  di  negara sehingga trust tersebut tidak disalahgunakan sebagai suatu pengalihan atas aset, penggelapan atas sita jaminan, penipuan pajak, pencucian uang, maupun tindak
54 Holly Doyle dan Rachel Lai, ‘A Matter of Trust’ ( Guildhall Chambers , 2018) <https://www. guildhallchambers.co.uk/uploadedFiles/A_matter_of_trust_Holly_Doyle_May_2018.pdf>  diakses 10 Maret 2022.
55 Matthew Carn and others (n 14).
56 Yaxley v Gotts & Anor [2000] Ch 162.
57 Oates v Stimson [2006] EWCA Civ 548.
58 Gwyn  Evans,  ‘Oral  agreements  and  interests  in  land:  a  walk  in  the  park!’  ( Family Law: LexisNexis ,  2016)  <https://www.familylaw.co.uk/news_and_comment/oral-agreements-and- interests-in-land-a-walk-in-the-park-10102016> diakses 15 Maret 2022.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
pelanggaran hukum lainnya. 59 Pada prinsipnya, trust memberikan kewenangan yang proposional, terkhusus guna pengelolaan tanah semaksimal mungkin sesuai dengan  kapasitasnya.  Merupakan  peran  dari  pembentuk  perundang-undangan untuk menciptakan suatu tata etika sehingga trust dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya dan mewujudkan efisiensi dari pengelolaan tanah.
Kewenangan dan Disposition Tata Pengelolaan Trustee
Untuk menjalankan suatu trust yang itikadnya telah disampaikan oleh para pihak, pertama, settlor harus  terlebih  dahulu  mengalihkan  hak  penguasaan  atas tanah secara hukum kepada trustee . 60 Pengalihan ini menandakan bahwa settlor sudah tidak memegang kendali lagi atas tanah dan seakan, ia telah kehilangan haknya  untuk  menguasai  tanah  tersebut  di  mata  hukum,  termasuk  untuk mengelolanya secara langsung. 61
Mengacu pada peraturan umum dalam kasus re Rose, 62 arti penting dalam penyerahan hak pengelolaan merupakan suatu wujud konsistensi atas itikad yang telah dibuat dimana settlor dengan  segala  kewenangannya  telah  menyerahkan property yang merupakan obyek hukum dari trust untuk dikelola oleh penerima,
hal ini dapat diwujudkan dengan penyerahan kunci maupun pembukaan akses ke dalam property yang dimilikinya. 63 Sehingga, menandakan bahwa dalam trust tersebut merupakan kehendak pribadi tanpa adanya paksaan. 64
Apabila trust ini telah secara hukum didirikan oleh para pihak, dalam artian bahwa settlor telah menyerahkan kekuasaanya atas tanah tersebut kepada trustee , maka kepada trustee tersebut secara otomatis berlaku ketentuan umum mengenai kewajiban duty of care sebagaimana telah dibahas di atas. Dalam praktiknya, duty of care ini  erat  kaitannya  dengan  kaidah  hukum  dalam  kasus Re Gartside’s Will
59 Martin Dixon, “Development in Estoppel and Trust of Land” (n 9).
60 Matthew Carn and others (n 14).
61 David Wilde (n 24).
62 Rose and Others v The Commissioners of Inland Revenue [1952] EWCA Civ 4.
63 Sarah Lowrie dan Paul Todd, ‘Re Rose Revisited’ (1998) 46 Cambridge Law Journal.[47].
64 ibid .[48].
TrustsI 65 yang  pada  intinya  menerangkan  bahwa trustee memiliki discretionary power yakni suatu hak untuk berbuat, berpikir, dan bertindak secara independen atas  suatu  hal  yang  menurut  kemampuan  dan  pengalamannya  dianggap  baik guna kepentingan settlor. 66 Dapat dikatakan ketika settlor telah menentukan tujuan dari trust tersebut, merupakan kebebasan dari trustee untuk melakukan tindakan apapun sesuai dengan kemampuannya guna memenuhi tujuan tersebut.
Secara garis besar, kewenangan dari trustee ini didasari atas hak apa yang diberikan oleh settlor kepadanya. 67 Hal ini dapat dilihat dalam tujuan trust of land itu sendiri dan melalui intstruksi tertulis maupun lisan dari settlor dalam berjalannya trust of land tersebut. 68 Apabila settlor secara  tertulis  memberikan  hak  kepada trustee untuk menjual tanahnya tersebut, atau dikenal dengan istilah trust for sale of land ,  maka trustee berwenang  untuk  mewakili  pemilik  untuk  menjual  tanah tersebut  atas  nama  si  pemilik  tanah.  Apabila settlor memberikan  hak  substitusi atas trust of land tersebut, maka trustee berwenang untuk mengsubtitusikan trust yang  diterimanya  tersebut  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  persetujuan settlor .
Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  praktiknya,  kewenangan  dari trustee bersifat relatif.
Akan tetapi, dalam ketentuan umum mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) TLTA, penerima trust memiliki kewenangan dasar sebagaimana pasal tersebut berbunyi:
“( trustee ) memiliki kekuasaan yang absolut atas tanah tersebut sebagaimana seorang pemilik  tanah  menguasai  tanah  miliknya”. 69 Tata  kata  “absolut”  sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut tidak diartikan sebagai suatu kewenangan tanpa batas,  melainkan  sebagai  kewenangan  yang  tidak  dapat  disangkal  dan  berlaku kepada pihak-pihak lain dalam kaitannya dengan tanah tersebut. 70 Secara hukum ,
65 Gartside and Another v Inland Revenue Commissioners [1967] UKHL 6.
66 Graham Moffat (n 40).
67 Hanoch  Dagan  dan  Irit  Samet,  ‘Express  Trust:  The  Dark  Horse  of  the  Liberal  Property Regime’ in Simone Degeling (ed), Philosophical Foundations of the Law of Trusts (Forthcoming 2021).
68 ibid .
69 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996.
70 Ying Khai Liew, ‘“Sham Trusts” and Ascertaining Intentions to Create a Trust’ (2018) 12 Journal of Equity.[237].
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
penerima trust dianggap  sebagai  “pemilik”  dari  tanah  tersebut  dan  diberikan hak tak terbantahkan untuk menguasai maupun memanfaatkan tanah tersebut. 71
Sehingga,  pihak  lain  tidak  dapat  mempertanyakan  atas  dasar  apa trustee ini mengusai tanah yang bukan miliknya tersebut.
Tujuan dari kewenangan tersebut dapat diartikan bahwa undang-undang menanamkan suatu kewajiban hukum dimana trustee diharuskan untuk merawat dan mengelola tanah yang diamanahkan kepadanya sebagaimana pemilik tanah sesungguhnya  akan  merawat  tanah  tersebut  dan  daripadanya,  dilindungi  dari campur  tangan  pihak  lain. 72 Sehingga,  tata  pasal  tersebut  bertindak  sebagai pengekang sekaligus perisai demi terpenuhinya maksud dan tujuan trust .
Tentu, segala kewenangan maupun hak independen dari trustee memiliki suatu  batasan.  Selain  harus  memenuhi  hak  dalam equitable interest, mengingat ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) TLTA yang berbunyi: “…wewenang tersebut tidak  dapat  dijalankan  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pemberi trust ”.  Pasal tersebut  diartikan  bahwa trustee dalam discretionary power dan  kemandiriannya harus terlebih dahulu memiliki izin dari settlor. Dalam praktiknya, izin tersebut sudah  tertuang  dalam  akta  tertulis  yang  ditandatangani  oleh settlor sehingga trustee tidak perlu lagi izin untuk kedua-kalinya. 73 Dapat disimpulkan, akta trust memiliki peran yakni untuk menjadi suatu landasan atas wewenang sekaligus izin dari settlor kepada trustee guna menguasai dan mengelola property tersebut.
Layaknya  akta  perjanjian  pada  umumnya, disposition dalam suatu trust adalah  landasan  tata  Kelola  yang  didasari  atas  itikad  pemberi trust sehingga disposition yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  tersebut  bergantung  dengan  isi dari akta yang dibuat oleh settlor . Dalam hal ini, undang-undang tidak mengatur secara baku mengenai isi, jangka waktu, dan tujuan diadakannya trust tersebut dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pihak. Apabila diterapkan di  Indonesia,  pembuatan  akta  tersebut  tentu  dapat  dibuat  sebagai  suatu  akta
71 Ying Khai Liew (n 70).
72 Martin Dixon, ‘Trust of Land, Bankruptcy and Human Rights’ (2005) 161 Conveyancer & Property Law.
73 Graham Moffat (n 40).
otentik dihadapan seorang pejabat umum.
Dalam  sistem  hukum  agraria  Indonesia,  konsep trust ini  identik  dengan apa yang dikenal sebagai perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil ini di dalam ketentuan  UUPA  digolongkan  sebagai  hak  atas  tanah  yang  bersifat  sementara, karena  oleh  pemerintah  dinilai  mengandung  unsur-unsur  pemerasan.  Namun demikian, praktik tersebut hingga hari ini masih tetap berlaku khususnya di daerah- daerah.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  hubungan  ‘penawaran  dan  permintaan’ yang ada di daerah-daerah. Pada satu sisi, terdapat subyek hukum yang memiliki tanah sawah yang tidak mampu dikelolanya karena tidak memiliki tenaga atau alasan  lain  sehingga  tanahnya  tidak  terurus  (terindikasi  terlantar).  Di  sisi  lain, ada  pihak  lain  yang  butuh  pekerjaan,  yakni  mengelola  tanah  sawah  tersebut agar  dapat  menghasilkan.  Keuntungan  dari  pengelolaan  tanah  tersebut  dibagi sesuai kesepakatan. Terkait hal ini memang seolah terdapat pelanggaran prinsip hukum  agraria  khususnya  kewajiban  untuk  mengelola  secara  aktif  atas  tanah yang diberikan oleh pemerintah (vide Pasal 10 dan 17 UUPA), namun demikian pemerintah mengurangi sifat pemerasan tersebut dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Penulis menginisiasi konsep trust ini dalam sistem hukum agraria Nasional, mengingat  di  dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, membawa  tujuan  kedaulatan  dan  ketahanan  pangan,  peningkatan  pendapatan dan  kesejahteraan  petani,  kepentingan  masyarakat  serta  menciptakan  stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang diusung dalam undang-undang tersebut. Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  Nawacita  yang  merupakan  cita-cita  Presiden salah satunya dituangkan ke dalam daftar Program Strategis Nasional, yang akan dilakukan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satunya yaitu program  peningkatan  penyediaan  pangan  nasional (food estate). Sejalan  dengan arah  kebijakan  pemerintah,  konsep trust ini  menawarkan  solusi  dengan  tujuan kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
Namun demikian, bukan berarti penulis merekomendasikan untuk menghidupkan kembali  perjanjian  bagi  hasil  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  ketentuan  UUPA, melainkan tetap harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum di dalam UUPA, khususnya larangan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum. Hal ini merupakan tujuan pemerataan  pemilikan  tanah  berdasarkan  keadilan  yang  diharapkan  oleh  pembentuk undang-undang.  Konsep trust ini  pun  juga  masih  perlu  dilakukan  telaah  agar  tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.
Sebagai  contoh  penerapan disposition untuk  konsep trust :  Tuan  Y  merupakan pemilik sebuah property berupa sebidang tanah seluas 10 hektar di desa X yang terkenal dengan tanahnya yang subur. Melihat pasar apel yang menjanjikan, ia berpikir untuk menjadikan tanahnya sebagai perkebunan apel. Akan tetapi, ia tidak tahu cara berkebun, merawat pohon serta detail penjualan hasil kebunnya. Lantas, ia teringat adiknya, Nyonya W yang memiliki usaha di bidang distribusi buah-buahan. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya Tuan Y sepakat untuk membentuk trust of land dalam suatu akta tertulis dan  menunjuk  Nyonya  W  sebagai  penerimanya,  dengan  ketentuan  bahwa  tanahnya tersebut akan diperuntukan sebagai kebun apel dimana sebagian keuntungan penjualan apel tersebut diperuntukkan untuk biaya hidup setelah Tuan Y setelah pensiun kelak.
Dari penjabaran tersebut, akan terbentuk suatu pemetaan hak dan kewajiban
yang disebut dengan disposition dengan konsep sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini:
Gambar 1. Ilustrasi disposition trust of land penggunaan lahan pekarangan
Pada  mulanya,  Tuan  Y  memiliki  hak  bawaan  secara  hukum  atas kepemilikannya pada tanah tersebut yang disebut sebagai legal title . Hak secara hukum  ini  memandang  bahwa  penguasa  tanah  merupakan  pemilik  dari  tanah tersebut  yang  berhak  untuk  memanfaatkan  tanah  secara  mutlak.  Dengan diadakannya trust yang diwujudkan dalam sebuah akta, legal title yang semula dimiliki  oleh  Tuan  Y  berpindah  kepada  Nyonya  W  sehingga  demi  hukum memandang  bahwa  penguasa  dari  tanah  tersebut  adalah  Nyonya  W,  dengan menyampingkan  eksistensi  hak  dari  Tuan  Y  atas  tanah  tersebut,  kecuali  untuk hak  mendasar  yakni  kepemilikan  dan  hak  untuk  menikmati  manfaat  dari tanah tersebut (equitable title). Selama diadakannya trust ini, Tuan Y tidak dapat mengalihkan kepemilikannya atas property tanpa terlebih dahulu menyelesaikan atau  membatalkan trust yang  dibuatnya  tersebut.  Selanjutnya  Nyonya  W diwajibkan secara hukum untuk mengubah peruntukan tanah tersebut menjadi perkebunan apel dimana ia atas usahanya berhak untuk menikmati sebagian dari hasil trust tersebut.
Sebagai contoh lainnya: Tuan A merupakan pemilik dari sebuah property berupa  tanah  yang  di  atasnya  berdiri  sebuah  bangunan  berupa  toko  mewah di  kawasan  pantai.  Karena  Tuan  A  ini  sudah  berusia  lanjut,  ia  tidak  mampu lagi untuk mengelola tokonya. Lantas, ia hendak pindah ke kota untuk tinggal bersama anaknya. Tuan A ini enggan menjual bangunan tersebut namun ia juga menyayangkan  apabila  bangunannya  tidak  terawat.  Oleh  karena  itu,  Tuan  A berdiskusi dengan Tuan B, tetangganya yang merupakan seorang pengusaha.
Lalu,  sebelum  ia  pindah,  Tuan  A  meminta legal advisor untuk  dibuatkan  akta yang  menerangkan  bahwa  Tuan  A  ini  menunjuk  Tuan  B  untuk  mengelola property -nya tersebut dengan jangka waktu 10 tahun dimana nantinya, adapun penghasilan dari property tersebut akan diberikan kepada cucu Tuan A. Tuan B  pun  mengusulkan  untuk  mengubah  toko  tersebut  menjadi  sebuah  restoran cepat  saji.  Tuan  A  pun  menyetujuinya.  Ilustrasi  tersebut,  menciptakan  suatu skema hukum sebagai berikut,
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
Gambar 2. Ilustrasi trust of land Penggunaan Gedung
Berbeda  halnya  dengan  pemetaan  hak  dan  kewajiban  dalam  contoh pertama, pada situasi ini Tuan A menangguhkan dua hak bawaannya yakni legal title dan equitable title . Dalam artian, secara hukum Tuan A tidak memiliki lagi hak untuk mengelola tokonya maupun menuntut hasil dari pengelolaan property miliknya  tersebut  oleh  Tuan  B.  Sehingga,  kewajiban  dari trust di atas adalah pemenuhan  hak  dari  Tuan  B  kepada  Cucu  Tuan  A  yakni  untuk  memberikan sebagian  pendapatan  operasional  restorannya.  Dapat  dikatakan,  Tuan  B  dapat mengesampingkan  eksistensi  hak-hak  Tuan  A  atas  tanah  tersebut,  kecuali  hak miliknya atas property tersebut. Di sisi lain, walaupun anak dari Tuan A adalah ahli waris dari Tuan A, ia bukanlah para pihak dalam trust ini, sehingga secara hukum ia harus menghormati eksistensi dari trust of land ini. Dengan kata lain, selama Tuan A masih hidup, ia tidak memiliki hak apapun atas property tersebut dan tidak dapat membatalkan trust tersebut. Selain itu, jangka waktu 10 tahun sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak berarti mutlak bahwa trust tersebut harus berlaku dalam kurun waktu 10 tahun. Berdasarkan kesepakatan dari para pihak , trust tersebut dapat diperpanjang apabila telah lewat jangka waktunya maupun dapat ditarik sebelum berakhirnya tenggat waktu tersebut. Lantas, akan timbul
suatu  pertanyaan  mengenai  biaya  dari  pelaksanaan trust ini  akan  dibebankan kepada siapa dan apa manfaat trust ini bagi trustee . Mengacu pada Pasal 28 Trustee Act 2000, diatur bahwa trustee berhak atas pembayaran jasa atau remunerasi atas trust yang diamahkan kepadanya tersebut. 74 Selanjutnya, dalam Pasal 31 Ayat (1)
Trustree Act diatur bahwa: biaya pengeluaran trustee :
(1) trustee-
(a) Berhak atas penggantian biaya dari dana trust ( settlor ); atau
(b) Dapat dibayar dari hasil pengolaan dana trust (keuntungan pengelolaan)
Biaya  merupakan  segala  pengeluaran  secara  proposional  yang  dikeluarkan oleh trustee dalam menjalankan amanat trust tersebut “. 75
Dalam  konteks  ini, trustee tidak  secara  serta  merta  bekerja  tanpa  mendapatkan imbalan  apapun  atau  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  menjalankan  amanah tersebut.  Dalam  praktiknya,  wujud  dari  remunerasi  tersebut  seringkali  berupa pembagian hasil atas keuntungan bersih dari pengelolaan tanah dimana persentase dan detail waktunya sesuai dengan akta trust atau persetujuan oleh para pihak. 76
Dapat  dikatakan, trust merupakan  suatu  simbiosis  mutualisme  yang  saling menguntungkan,  terkhusus  bagi  pihak  yang  memiliki  ketrampilan  namun  tidak memiliki sumber daya untuk mewujudkan ketrampilannya tersebut. Oleh karenanya, trust pada  dasarnya  menawarkan  suatu  fleksibilitas  dalam  pemanfaatan  tanah sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan guna keuntungan si pemilik tanah.
Persyaratan Pendaftaran dan Ketentuan Mengenai Berakhirnya Trust of Land Britania Raya merupakan negara yang menerapkan ketentuan dimana trust yang  dibuat  berdasarkan  hukum  negaranya  baru  dianggap  sah  secara  hukum apabila trust tersebut telah didaftarkan pada negara melalui HM Revenue & Customs Office . 77 Tata  cara  pendaftaran  tersebut  sangat  mudah  dan  dilakukan  secara
74 Frank B. Cross (n 17).
75 Trustee Act 2000.
76 The Law Society, ‘Trusts’ ( The Law Society of England and Wales ) <https://www.lawsociety. org.uk/public/for-public-visitors/common-legal-issues/trusts> diakses 25 Maret 2022.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
online melalui laman resmi departemen terkait dengan jangka waktu maksimal adalah satu tahun. 78 Batas waktu tersebut disesuaikan dengan tahun perhitungan perpajakan di Britania Raya sehingga murni merupakan suatu kebijakan publik. 79
Adapun pendaftaran tersebut mansyaratkan dokumen berupa:
1)  De tail identitas pemberi trust ;
2)  Detail identitas penerima trust ; 3)  Karakteristik perihal dari trust tersebut (berkaitan dengan beneficiaries );
4)  Detail lokasi dari property tersebut. 80
Secara historis, tujuan dari pendaftaran tersebut didasari atas intisari dalam kasus Rochefoucauld v Boustead 81 yakni guna menghindari tindak pidana penipuan maupun  penggelapan  yang  mengatas  namakan trust, termasuk  di  dalamnya penghindaran pajak. 82 Berbicara sedikit mengenai kasus ini, trust dulunya sering dijadikan  alat  oleh  penghutang  untuk  mengalihkan  kekuasaan  hak  atas  tanah seorang  yang  berhutang  dan  bersifat  seakan  menjadi  suatu  jaminan  pelunasan utang tersebut tanpa didahului oleh prosedur hukum maupun penghitungan nilai dari aset tersebut. 83 Dalam kasus ini, terjadi situasi dimana debitor yang merupakan trustee , memanfaatkan trust yang diterimanya tersebut untuk melangkahi hak dari settlor dan memanfaatkan tanah tersebut demi kepentingan pribadinya, termasuk mengalihkan  kekuasaannya  kepada  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  dan  izin dari settlor yang  merupakan  pemilik property . 84 Alhasil,  hal  tersebut  merugikan seluruh pihak terkait, baik si pemilik yang merupakan settlor dan pihak ketiga yang  menerima  pengalihan  kekuasaan  tanah trust tersebut  dalam  itikad  baik tanpa mengetahui adanya hubungan trust tersebut.
Sehingga,  dalam  putusan Rochefoucauld v Boustead lahirlah suatu prinsip dasar mengenai trust dimana hal itu berbunyi, “ equity will not allow a statute to
78 ibid . 79 ibid . 80 HM Revenue & Custom, ‘Register a trust as a trustee’ ( United Kingdom Government , 2020) <https://www.gov.uk/guidance/register-a-trust-as-a-trustee> diakses 25 Maret 2022.
81 Rochefoucauld v Boustead [1897] 1 Ch 196.
82 A.B. Douglas (n 43).
83 ibid . 84 Ying Khai Liew, ‘Making Sense of Agreement-Based Constructive Trusts in the Commercial Context’ (2020) 1/2021.[931]. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741189>.
act as an instrument of fraud” (terjemahan  bebas:  keadilan  tidak  mengesahkan peraturan hukum (perjanjian yang mengikat bagi para pihak) bertindak sebagai suatu  sarana  untuk  melakukan  tindak  pelanggaran  hukum). 85 Artinya, trust harus bersifat terbuka dan adil, terbuka dalam konteks ini diartikan perlu adanya pengawasan dari negara yang dipandang sebagai pihak netral yang akan menjadi saksi bahwa isi dari trust tersebut berlaku sesuai dengan norma hukum negara,
termasuk tunduk kepada kewajiban-kewajiban hukum, serta, adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan dijalankannya trust tersebut. 86
Dalam  praktiknya,  terdapat  berberapa  alasan  hukum  untuk  mengakhiri atau mengganti trustee dimana pada dasarnya, trust akan berakhir secara otomatis apabila telah dipenuhinya tujuan dari trust tersebut atau dengan berakhirnya jangka waktu trust tanpa adanya perpanjangan. 87 Dalam hal ini, trustee dianggap telah  memenuhi  tugasnya  dan  secara  hukum,  ia  dibebaskan  dari  kewajiban trust dan diharuskan untuk mengembalikan penguasaan atas property tersebut kepada settlor . 88
Selanjutnya, trust akan  batal  dengan  sendirinya  apabila  obyek  dari trust tersebut,  yakni beneficiaries telah  meninggal  dunia  sehingga  kewajiban  dari trustee ini  telah  gugur  karena  ia  tidak  dapat  lagi  memenuhi  tujuan  dari trust tersebut. 89 Akan tetapi, apabila trustee yang meninggal dunia, trust tersebut tidak serta  merta  akan  berakhir. 90 Dalam  kententuan  No.  164  dari Land Registration Rules 2003 , disebutkan bahwa penunjukkan trustee yang telah meninggal dunia dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  instruksi  dari settlor dengan menunjukkan akta kematian dari trustee . 91 Sehingga, perlu digaris-bawahi bahwa property maupun hak penguasaan atas property dalam trust bukanlah suatu obyek
harta waris bagi trustee karena  pada  prinsipnya  ia  hanyalah  pengelola property
85 A.B. Douglas (n 43). 86 ibid .
87 Graham Moffat (n 40). 88 ibid . 89 Richard Clements dan Ademola Abass (n 7).
90 ibid .
91 ibid ; The Land Registration Rules 2003.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
yang bertindak atas nama dan guna kepentingan settlor dan bukanlah pemilik dari property tersebut.
Dalam  hal, trustee dinilai  tidak  kompeten  dalam  menjalankan  amanah trust tersebut  atau  bahkan  terbukti  tidak  menjalankan  amanah trust tersebut sebagaimana  semestinya,  maka  Pasal  20  Ayat  1  Huruf  (a)  TLATA  mengatur bahwa: Penunjukkan pergantian penerima trust yang tidak memiliki kapasitas:
(1) Pasal ini berlaku untuk apabila –
(a) trustee tidak  dalam  kapasitasnya  (kemampuannya)  untuk menjalankan tugasnya sebagai penerima trust ”. 92
Artinya, settlor memiliki hak untuk mengganti trustee dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum. 93 Namun pada praktiknya, penggantian ini seringkali harus melalui mekanisme gugatan dalam pengadilan karena perihal kompetensi maupun  prestasi  dalam  menjalankan  amanah trust ini  harus  dibuktikan  dan ditimbang secara obyektif sehingga terciptalah suatu keadilan bagi para pihak. 94
Hal  ini  dipandang  turut  memberikan  suatu  perlindungan  bagi trustee yang memiliki itikad baik agar settlor tidak dapat memutus secara semena-mena trust tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum.
Selain itu, TLTA juga mengatur situasi dimana objek trust tersebut, yakni beneficiaries yang  pada  didirikannya trust tersebut  dipandang  belum  cakap secara hukum dan kini dengan berjalannya waktu telah dipandang cakap secara hukum, hal ini dapat dilihat dalam pembahasan contoh kasus kedua di atas, maka dalam Pasal 19 Ayat 1 Huruf (b) diatur bahwa: “Penunjukan dan pemberhentian penerima trust dalah kehendak beneficiaries
(1) Pasal ini berlaku pada trust dalam situasi yang mana –
(b) Beneficiaries dalam trust telah  cakap  usia  dan  dipandang  mampu untuk mengelola secara langsung property perihal trust tersebut. 95
dalam  praktiknya, trust yang  diperuntukkan  sebagai  suatu  wali  amanat  guna
92 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996.
93 Richard Clements dan Ademola Abass (n 7).
94 ibid . 95 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996.
mengelola property atas nama settlor yang  diperuntukkan  untuk  kepentingan beneficiaries yang  belum  cakap  usia,  atau  seringkali beneficiaries tersebut adalah  anak  atau  keturunannya  yang  belum  dewasa,  maka trust tersebut  akan berakhir apabila beneficiaries tersebut telah dipandang cakap sesuai hukum dan mengajukan pemberhentian trust tersebut. 96 Dalam hal ini, trustee dipandang telah menyelesaikan tugasnya dan diharuskan untuk mengembalikan penguasaan atas property tersebut kepada settlor atau kepada ahli waris yang ditunjuk ( beneficiaries ) apabila settlor tersebut telah meninggal dunia. 97
Maka  atas  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  berakhirnya suatu trust secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yakni berakhir secara otomatis karena dianggap telah selesainya trust tersebut dan berakhir dikarenakan adanya suatu peristiwa perbuatan hukum tertentu. Perlu digaris-bawahi bahwa dengan  berakhirnya trust tersebut,  baik  secara  pemenuhan  atau  pembatalan,
settlor harus memenuhi hak dari trustee yakni hak untuk menerima penggantian biaya pelaksanaan trust dan hak untuk menerima remunerasi atas dijalankannya trust tersebut. Tentu, dengan berakhirnya trust tersebut, segala keuntungan hasil pengelolaan property yang  telah  dikerjakan  oleh trustee kini  sepenuhnya  dapat dinikmati oleh settlor apabila ia merupakan beneficiary secara langsung, maupun dinikmati oleh pihak lain yang ditunjuk sebagai beneficiaries -nya.
Konsep trust ini  juga  diaplikasikan  di  negara-negara  lain.  Sebagai  suatu contoh,  di  Amerika  Serikat  akta trust merupakan  wewenang  dari  notaris  dan begitupula bagi notaris di Perancis. Di Belanda tidak mempraktikkan trust tetapi memiliki  konsep  yang  sejenis  yakni  STAK  ( Stichting Administratiekantoor) yang aktanya dibuat oleh notaris. Jepang juga menjadi negara civil law pertama yang mengakui dan mempraktikkan trust , wewenang aktanya juga dibuat oleh notaris.
Di Saudi Arabia, trust dipraktikkan dan dipandang sama dengan konsep waqaf (walaupun seharusnya berbeda) dan aktanya dibuat juga oleh notaris.
96 Graham Moffat (n 40).
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...

## Kesimpulan
Konsep trust of land menawarkan suatu opsi jalan keluar mengenai pemanfaatan tanah bagi pihak yang memiliki tanah namun tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya (yang disebabkan oleh berbagai bentuk permasalahan), maupun bagi pihak  yang  memiliki  ketrampilan  untuk  mengelola  tanah  namun  tidak  memiliki tanah  sendiri.  Walaupun  kerap  kaitannya  dengan  hukum  negara common law , nyatanya  konsep  ini  bersifat  fleksibel  dan  dapat  diadaptasikan  sesuai  dengan peruntukannya di Indonesia. Perihal pembuatan akta trust , pemerintah Indonesia dapat memberikan wewenang kepada notaris guna membuat akta otentik atas trust tersebut.  Secara  garis  besar,  benar  bahwa  konsep trust of land ini  kurang  sejalan dengan hukum Indonesia yang memandang bahwa hak atas tanah adalah suatu hak eksklusif yang diberikan secara spesifik kepada subyek hukum tertentu, akan tetapi, dapat dilihat bahwa konsep trust of land ini memiliki suatu tujuan yakni optimalisasi pemanfaatan  tanah  yang  terindikasi  terlantar  untuk  dapat  dimanfaatkan  dalam rangka menciptakan kedaulatan dan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan  kesejahteraan  petani,  kepentingan  masyarakat  serta  menciptakan  stabilitas ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait Nawacita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional serta secara tidak lansung dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  khususnya  kebijakan  mengenai  program  peningkatan  penyediaan  pangan nasional (food estate). Konsep trust ini pun juga masih perlu dilakukan penyelarasan dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  dalam  ketentuan  UUPA  dan peraturan pelaksananya, sehingga dapat tercipta harmonisasi aturan terkait dengan penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  agraria,  agar  berkesesuaian  dengan tujuan dalam Konstitusi Indonesia yakni demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apabila konsep ini dapat terealisasikan di Indonesia, tentu, jumlah tanah dan/atau bangungan yang terlantar dapat dimanfaatkan guna kepentingan, baik si pemilik tanah, negara, maupun masyarakat secara umum dengan terbukanya kesempatan dan lapangan usaha yang baru.

## Daftar Bacaan
Buku
Graham Moffat, Trusts Law: Text and Materials (4 edn, CUP 2005).
Hanoch  Dagan  dan  Irit  Samet,  ‘Express  Trust:  The  Dark  Horse  of  the  Liberal Property Regime’ in Simone Degeling (ed), Philosophical Foundations of the Law of Trusts (Forthcoming 2021).
Mahdi Zahraa, Research Methods for Law Postgraduate Overseas Student (Caledonian University 1998).
Martin  Dixon  dan  Gerwyn  L.L.  H.  Griffiths  (ed), Contemporary Perspective on Property, Equity and Trusts Law (Oxford University Press 2007).
Matthew Carn and others, GDL&LLM: Cases and Materials on Equity and Trusts (9 edn, BPP Law School 2019).
Richard Clements dan Ademola Abass, Equity and Trust: Text, Cases, and Materials (4 edn, Oxford University Press 2015).
Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (1 edn, Kencana 2012).

## Jurnal
A.B. Douglas, ‘Trust, Formalities and the Doctrine in Rochefoucauld v Boustead’ (2021)  Forthcomin  The  Conveyancer.  David  Wilde,  ‘The  three  certainties required to declare a trust- or is it four? “Distributional Certainty”’ (2020) 349 Cambridge Law Journal.
Frank B. Cross, ‘Law and Trust’ (2005) 1457 Georgetown Law.
Lionel Smith, ‘Common Law and Equity in R3RUE’ (2011) 1185 Wash. & Lee Law Review.
Martin  Dixon,  ‘Trust  of  Land,  Bankruptcy  and  Human  Rights’  (2005)  161 Conveyancer & Property Law.
——,  ‘Development  in  Estoppel  and  Trust  of  Land’  (2015)  469  Conveyancer  & Property Law.
——, Modern Land Law (11 edn, Routledge 2018).
Michael  C.  Blumm,  ‘The  Public  Trust  Doctrine  and  Private  Property:  The Accommodation Principle’ (2010) 27 Pace Environmental Law Review 649.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
Muhammad  Nasir  and  others,  ‘Unilateral  Claim  in  Dispute  of  Island  Over  the South China Sea’ (2020) 4 Sriwijaya Law Review 1.
Norman  Marsh,  ‘Law  Reform  in  the  United  Kingdom:  A  New  Institutional Approach’ (1972) 263 William & Mary Law Review.
Sarah Lowrie dan Paul Todd, ‘Re Rose Revisited’ (1998) 46 Cambridge Law Journal.
Ying Khai Liew, ‘“Sham Trusts” and Ascertaining Intentions to Create a Trust’ (2018) 12 Journal of Equity.

## Working Paper/Report
Hiroyuki Watanabe, ‘Interview with Paul Matthews, Honourable Professor of Law of  King’s  College  London’  (2012)  <https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3687992>.
Mark  Leeming,  ‘What  is  Trust?’  (2009)  09/21  <https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1386022>.
Ying Khai Liew, ‘Making Sense of Agreement-Based Constructive Trusts in the Commercial Context’ (2020) 1/2021 https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3741189 .

## Laman
Al l  Answers  Ltd,  ‘Trustees  in  Land  Lecture’  ( LawTeacher.net ,  2022)  <https:// www.lawteacher.net/lectures/land-law/trusts-of-land/trustees-in- land/?vref=1> diakses 2 Maret 2022.
Gwyn Evans, ‘Oral agreements and interests in land: a walk in the park!’ ( Family Law: LexisNexis ,  2016)  <https://www.familylaw.co.uk/news_and_comment/ oral-agreements-and-interests-in-land-a-walk-in-the-park-10102016> diakses 15 Maret 2022.
HM Revenue & Custom, ‘Register a trust as a trustee’ ( United Kingdom Government , 2020)<https://www.gov.uk/guidance/register-a-trust-as-a-trustee> diakses 25 Maret 2022.
Holly Doyle dan Rachel Lai, ‘A Matter of Trust’ ( Guildhall Chambers , 2018) <https:// www.guildhallchambers.co.uk/uploadedFiles/A_matter_of_trust_Holly_ Doyle_May_2018.pdf> diakses 10 Maret 2022.
The Law Society, ‘Trusts’ ( The Law Society of England and Wales ) <https://www. lawsociety.org.uk/public/for-public-visitors/common-legal-issues/trusts>
diakses 25 Maret 2022

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65). .
The Land Registration Rules 2003 Berita Negara Britania Raya Tahun 2003 No.
1417).
Trustee Act 2000, an Act to amend the law relating to trustees and persons having the  investment  powers  of  trustees;  and  for  connected  purposes  (Berita Negara Britania Raya 2000 chapter 29).
Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996, an Act to make new provision about trusts of land including provision phasing out the Settled Land Act 1925,  abolishing  the  doctrine  of  conversion  and  otherwise  amending  the law about trusts for sale of land; to amend the law about the appointment and retirement of trustees of any trust; and for connected purposes (Berita Negara Britania Raya 1996 chapter 47).

## Kasus
Akers v Samba Financial Group [2017] UKSC 6, [2017] AC 424.
Boyce v Boyce [1849] 60 E.R. 959 .
Gartside and Another v Inland Revenue Commissioners [1967] UKHL 6.
Inland Revenue Commissioners v. Broadway Cottages Trust [1955] Ch. 20.
Lambe v Eames [1871] LR 6 Ch App 597.
Oates v Stimson [2006] EWCA Civ 548.
Palmer v Simmonds [1854] 61 ER 704.
Paul v Constance [1976] EWCA Civ 2 / [1977] 1 W.L.R. 527.
Re Adams and the Kensington Vestry [1884] CH 27 D 394.
Re Golay’s Will Trusts [1965] 1 WLR 969.
Rochefoucauld v Boustead [1897] 1 Ch 196.
Ardian Firmansyah dan Oemar Moechthar: Penerapan Konsep Trust ...
Rose and Others v The Commissioners of Inland Revenue [1952] EWCA Civ 4 .
West v Weston [1998] 44 NSWLR 657.
Yaxley v Gotts & Anor [2000] Ch 162.
How to cite: Ardian Firmansyah Arifin dan Oemar Moechthar, ‘Penerapan Konsep Trust of Land Dalam Sistem Hukum Agraria: Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Britania Raya’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.