## KINERJA DPR DAN KEPERCAYAAN PUBLIK:
(Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)
Wilda Rasaili rosailiw@yahoo.com Dosen Fisipol Univ. Wiraraja Sumenep

## ABSTRAK
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam kinerjanya meliputi; legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kinerja DPR RI priode 2014-2019 dalam 1 (satu) tahun  awal  priode,  dibidang  legislasi  menghasil  3  (tiga)  produk  Undang-undang dari  39  prioritas  RUU,  dibidang  anggran  mengasilkan  perencanaan  APBN,  dan rencana  rumah  aspirasi,  kenaikan  dana  reses,  kenaikan  dana  tunjungan, pembangunan  gedung  DPR,  pembangunan  perpustakaan  DPR.  Sedangkan dibidang pengawasan membentuk rapat-rapat, kunjungan kerja, pembentukan tim dan  panitia  kerja,  pemberian  pertimbangan  dan  persetujuan  atas usulan pengangkatan  pejabat  publik.  Kinerja  DPR  tersebut  ternyata  sangat memprihatinkan, terburuk selama  reformasi (10 tahun), dianalisis dari minimnya produk  undang-undang,  penganggaran  yang  lebih  cendrung  mengakomodir kepentingan  individu  dan  kelompok  dan  pengawasan  yang  lebih.  Buruknya kinerja  DPR  berdampak  pada  kepercayaan  publik.  Tingkat  kepercayaan  publik pada DPR RI berada diangka 47-52 persen, terendah dari pada lembaga-lembaga kekuasaan lainnya.
Kata kunci: Kinerja DPR RI, Kepercayaan Publik.

## A. Pengantar
Kinerja (Wahyuningsih, 2013:308)  DPR  priode  2014-2019 dalam  1  (satu)  tahun  awal  priode menuai  banyak  soroton  dan  kritikan.
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  minimnya implementasi  fungsi  DPR  sebagai wakil  rakyat  yang  memiliki  fungsi legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi kontrol.  Bahkan,  Miriam  Budiarjo menambahkan fungsi lain yang melekat  dalam  lembaga  Legislatif berupa political  educatif. Anggota legislatif  membuka  kesempatan  untuk bertindak  sebagai  pembawa  suara rakyat dan mengajukan berbagai kepentingan rakyat terhadap pemerintah,  dengan  demikian  jarak
(gap) antara  pemerintah  dengan  rakyat dapat  diperkecil. ( Miriam  Budiarjo , 2008:327)    Legislatif  memberikan pemahaman ter-hadap pemerintah tentang  kepentingan  dan  beragam pandangan  dinamis  rakyat.  Fungsi- fungsi  ini  tidak  dijalankan  semaksimal mungin oleh DPR di awal priode kerja.
Selama  1  (tahun)  kinerja  DPR dalam  rangka  implementasi  fungsi legislatif  tidak  banyak  prestasi  mem- banggakan.  Rakyat  yang  memberikan kepercayaan penuh  kepada  DPR  justru dibalas  dengan  tindakan  dan  kinerja yang tidak jelas, rakyat tidak merasakan  kinerja  yang  sungguh- sungguh dari DPR untuk memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat.  Dalam  penilaian  pengamat politik  LIPI,  Ikrar  Nusa  Bhakti, DPR justru sibuk  kepentingannya  sendiri, sibuk  dengan  jabatan  ketua-ketua  dan wakil-wakil  ketua  komisi-komisi  dan badan  badan  DPR  antar  koalisi  dan anggota  DPR  serta  tontonan  yang  tak mendidik  pada  awal  kinnerja  DPR 2014. DPR hanya sibuk merebut posisi dari  pada  menjalankan  peran  dan fungsi  mereka sebagai wakil  rakyat yang  terhormat. ( Ikrar  Nusa  Bakti :20)
DPR lebih disibukkan dengan kepentingan individu dan kelompok.
Bagaimana  diawal  priode  DPR lebih  sibuk  membuat  undang-undang Nomor  17  tahun  2014  tentang  MPR,
DPR, DPR dan DPRD (UU MD3) yang proses pembetukannya terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan  ke-lompok  semata  dan mengabaikan  ke-pentingan  ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang mendesak  untuk  segera  di  undang- undangkan.  Bahkan  proses  UU  MD3 menuai  pesan  balas  dendam  dari pilpres 2014.
Dalam  perjalannya  selama  1 (tahun)  dalam  aspek  legislasi,  DPR hanya  menghasilkan  3  UU  dari  39 rencana prioritas RUU. Aspek penganggaran  lebih  orientasi  pada kepentingan  lembaga,  seperti  kenaikan tunjangan, rumah aspirasi,
pembangunan gedung, dan pem- bahasan  APBN  yang  menjadi  agenda tahunan.  Dalam  hal,  tanggung  jawab control  dan  pengawasan  juga  sangat lebah  sekali,  DPR  terlalu  lemah menindak  lanjuti  temuan-temuan  dari BPK dan lain-lain.
Selain  lemahnya  implementasi fungsi legislatif, terdapat beberapa pola sikap  dari  DPR  yang  tidak  merakyat. Banyaknya anggota DPR yang dijadikan  tersangka  korupsi  menjadi indikasi  bahwa  orientasi  anggota  DPR hanya  untuk  kepentingannya  sendiri. DPR  terlalu  disibukkan  dengan  mega proyek yang membuatnya harus berurusan  dengan  lembaga  peradilan. Sikap yang paling dicela oleh mayoritas  rakyat  dan  akademisi  ketika anggota DPR berupaya merevisi undang-undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang KPK yang berindikasi melemahkan  lembaga  anti  korupsi karena  selalu  mengancam  tindakan korupsi  DPR.  Selain  itu  banyak anggota  DPR  yang  terjerat  korupsi,  ini
berpengaruh  pada  efektifitas  kinerja dan kepercayaan rakyat.
Kinerja  DPR  juda  berdampak pada  tingkat  kepercayaan  masyarakat.
Keperca-yaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai modal efektifitas im-plementasi
amanah rakyat serta kehor-matan DPR.
Kepercayaan  publik  terhadap  DPR tidak  hanya  didapatkan  tatkala  pemilu legislatif  yang  mengantarkan  pada kursi  DPR,  lebih  penting  adalah kepercayaan  publik  terhadap  kinerja DPR  sebagai  cerminan  bahwa  DPR benar-benar mewakili rakyat.
Ketika  kepercayaan  masyarakat publik  yang  tinggi  akan  mendorong DPR lebih leluasa merumuskan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah.  DPR  dalap  melakukan chack and balancing terhadap pemerintah  dengan  dukungan  penuh dari rakyat, dengan demikian
pemerintah tidak akan berlaku sewenang-wenang dalam kebijakan dan pelayanan.  Tetapi sebaliknya  jika kepercayaan masyarakat rendah apapun yang  dilakukan  oleh  DPR  tidak  akan mendapat dukungan, sedangkan pemerintah yang mendapatkan legitimasi  dan  berpeluang  berlaku korupsi  karena  pengawasan yang lemah  dari  DPR  atau  bahkan  DPR melakukan  kerjasama  yang  melah menggadaikan  kepentingan  rakyat  dan kedaulatan bangsa. Tulisan ini mencoba menganalisa  kinerja  DPR  RI priode 2014-2019 yang  berdampak  pada kepercayaan  masyarakat  dan  lemahnya dukungan  masyarakat terhadap DPR RI. Bagaimana kinerja DPR sebagaimana bentuk implementasi peran  fungsi  dari  legislasi,  budgeting dan  pengawasan,  serta  bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  DPR  selama  1  (satu)  tahun  di awal priode.

## B. Kinerja DPR: Implementasi Peran Fungsi Legislatif
Kerja  DPR  tidak  lain  dalam rangka  implementasi  peran  dan  fungsi Legislatif. Diantara fungsi badan legislatif yang  paling  penting  ialah: (Miriam,2008:332) 1. Menentukan  kebijakan (policy) dan membuat undang-undang. Badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen  terhadap  rancangan undang-undang  yang  disusun  oleh pemerintah  dan  terutama  dibidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti  menjaga  agar  semua  tindakan badan  eksekutif  sesuai  dengan kebijakan-kebijakan  yang  telah  di tetapkan (scruty, oversight). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan legislatif  diberi  hak-hak  kontrol. Pengawasan  dilakukan  melalui kon-trol  yang  khusus,  dengan menggunakan hak-hak berikut; hak bertanya,  hak  interpelasi,  hak angket  dan  mosi  tidak  percaya.  ( Sahya  Anggara,2013:178)  Secara umum  fungsi  lefislatif  yang  wajib dijalankan  oleh  Anggota  DPR adalah, fungsi  legislasi,  fungsi kontrol  dan  fungsi  anggaran. Miriam Budiarjo, juga
merumuskan  selain  fungsi-fungsi ter-sebut  terdapat  fungsi  edukatif politik.  Badan  legislatif  dianggap sebagai  forum  kerja  sama  antara berbagai  golongan  serta  partai dengan pemerintah, diamana beranika ragam pendapat dibicaraan  dimuka  umu.  (  Miriam Budiarjo,2008:327) Fungsi  dan  tugas  legislatif  juga dipertegas dan diperjalas dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan  legislatif  yakni  membuat undang-undang,  membuat  anggaran atau  hak budget berdasarkan  pasa  23 ayat  (1),  dan  hak  inisiatu  untuk undang-undang  berdasarkan  pasa  21 ayat (1) serta hak-hak amandemen, hak usul  pertanyaan  pendapat,  dan  hak menyelidiki, mengontor dan pengawasan. ( Mahfud MD, 2001:111) Bahkan  dalam  kekuasaan  membuat undang-undang  bagi  lembaga  legislatif di  tekankan  oleh  Jhon  Lock,  sebagai kekuasaan yang keramat untuk membangun pelestarian dan kesejahteraan  masyarakat.  Maklumat siapapun, dipikirkan dalam bentuk apa- pun,  atau  didukung  oleh  kekuasaan apapun,  tidak  ada yang  mempunyai daya  kekuratan  atau  kewajiban  suatu hukum  bila  tidak  memiliki  dukungan dari  badan  legislatif  yang  telah  dipilih dan  ditunjuk  oleh  publik.  ( Jhon Locke,1924;106-107)
Untuk  menguatkan  lembaga prodak  hukum  yang  berorientasi  pada kepentingan  rakyat,  Locke  pun,  juga menegaskan  tidak  ada  prodak  hukum dan  tidak  memiliki  apa-apa  prodak hukum tanpa dukungan dan kesepakatan Legislatif, yaitu kesepakatan rakyat melalui perwakilannya di DPR. ( Jhon
Locke,1924;107)  Kekuasaan  legislasi DPR  juga  diatur  dapa  Pasal  2,  pasal  5 dan  pasal  20  ayat  (1),  bahwa  bahwa setiap  UU  harus  dikehendaki  dan disetujui  oleh  DPR,  dan  setiap  UU yang  tidak  disetujuai  oleh  DPR  maka rencana RUU tidak boleh dipersidangkan  lagi  di  DPR  masa  itu. (Mahfud  MD,  2001:122-124)  Bahkan
Peraturan  pemerintah  pengganti  UU
haru mendapat persetujuan DPR berdasarkan pasa 22 ayat (2).
Fungsi  anggaran  DPR  dalam rencana  APBN  yang  diusulkan  oleh pemerintah  juga  diatur  berdasarkan
pasal  23  ayat  (1)  bahwa  APBN ditetapkan  tiap  tahun  dengan  UU  yang dibahas dan disetujui oleh DPR. Untuk memeriksa  tanggung  jawab  tentang keuangan diadaka satu Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang peraturannya  ditetapkan  dengan  UU. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada  DPR,  tugas  ini  berdasarkan pasal  23  ayat  (5). (Mahfud  MD, 2001:124)

## C. Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019
Kinejra  DPR  tidak  lepas  dari tiga  fungsinya,  yaitu  fungsi  legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penggaran. Diantara fungsi yang paling penting  adalah  menentukan  kebijakan (policy) dan  membuat  undang-ungang, untuk  itu  badan  legislasi  diberi  hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang  yang  disusun  oleh pemerintah  dan  terutama  dibidang budget adatu anggaran.( Miriam, 2008: 322) Tanpa mengabaikan peran kontrol, fungsi legislasi dan
penganggaran  perlu  di  kedepankan dalam kinerja DPR.
Kinerja  DPR  dapat  dilihat  dan dipelajari  pada  ringkasan  laporan kinerja  DPR  (  1  oktober  2014 – 13 agustus  2015.  Selama  tahun  Sidang 2014-2015,  DPR  bersama  Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap  3  (tiga)  RUU,  1  (satu)  RUU masuk  dalam  prioritas  tahun  2014  dan 2  (dua)  RUU  masuk  dalam  prioritas tahun 2015.
Tabel: Prolegnas 2014-2015. ( Laporan Kinerja DPR,2014) Judul RUU Keterangan RUU  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  No- mor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD Substansi  perubahan  UU  MD3  ini  yaitu  ketentuan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan    pendapat  atau  hak  anggota  DPR  serta ketentuan mengenai susunan pimpinan alat kelengkapan  DPR  yaitu  komisi,  Badan  Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar- Parlemen, Mahkamah  Kehormatan  Dewan,  dan  Badan  Urusan Rumah  Tangga  dilakukan  dengan  cara  menambah jumlah wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan DPR tersebut RUU  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  No- mor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan PER PPU Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Guber- nur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-Undang
Pembahasan  substansi  RUU  ini  antara  lain  mengenai pemilihan  secara  berpasangan  atau  tidak,  uji  publik atau  sosialisasi,  penguatan  pendelegasian  tugas  KPU dan BawAslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah,  persyaratan  calon  terkait  dengan  syarat pendidikan,  persyaratan  calon  terkait  dengan  usia, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan, penentuan  pemenang  dalam  pemilihan  kepala  daerah, penentuan  jumlah  wakil,  time  frame  pelaksanaan pilkada  serentak,  penjabat  kepala  daerah,  tambahan syarat calon kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan pembiayaan penyelenggaraan pilkada RUU  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  No- mor  2  Tahun  2015  tentang
Penetapan  PERPPU    No- mor  2  Tahun  2014  tentang ubahan atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah  menjadi  Undang- Undang Substansi  RUU  merupakan  impilikasi  dari  hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1  tahun  2015  tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota Menjadi  Undang- Undang,  yakni  adanya perubahan  judul  yang  diubah  menjadi  RUU  tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dikarenakan  materi yang  di  ubah  dalam  Perppu  Nomor  2  Tahun  2014 yang  ditetapkan  menjadi  UU  Nomor 2  Tahun  2015 hanya  terkait  satu  pasal  tentang  kewenangan  DPRD dalam memilih kepala daerah yang dihapus. Sehingga perubahan  yang  terjadi  dalam  RUU  adalah  terhadap materi  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  akibat  diubahnya  beberapa materi dalam UU Nomor 1 tahun 2015.
Selain RUU yang telah dihasilkan  oleh  DPR,  terdapat  9 (sembilan)  RUU  Kumulatif  terbuka yang juga sudah diselesaikan pembahasannya.  Dibidang  perjanjian internasional, DPR telah menyelesaikan pembahasan  terhadap: (Laporan Kinerja DPR,2014:7-8) a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah  Republik  Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan  tentang  Kegiatan  Kerja Sama di bidang Pertahanan. c. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik  Indonesia  dan  Republik Sosialis Vietnam. d. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik  Indonesia  dan  Papua Nugini Dibidang  anggaran,  DPR  telah
menyelesaikan  pembahasan  terhadap: RUU  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  nomor  27  tahun  2014  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  Tahun  Anggaran  2015  dan penyusunan  RAPBN  tahun  2016  yang dimulai  tanggal  20  mei  2015  dimana pemerintah  me-nyampaikan  pokok- pokok  kebijakan  fiskal  dan  kerangka ekonomi  makro  tahun  2016  dan  RKP tahun 2016.
Kinerja  anggaran  DPR  telah membahas  dan  menyepakari  range asumsi  dasar yang  akan  digunakan Pemerintah  dalam  menyususn  RUU APBN  TA  2016  dan  kebijakan- kebijakan  pendapatan,  be-lanja,  defisit dan pembiayaan yang
akan
dilaksanakan Pemerintah dalam
mencapai target dalam RUU APBN TA
2016 nanti.
Asumsi dasar dalam RAPBN 2016. ( Laporan Kinerja DPR,2014:8) No Asumsi KEM & PPKF Hasil Pembahasan 1 Pertumbuhan  Ekonomi (%) 5,8 – 6,2 5,5 – 6,0 2 Inflasi (%) 3,0 – 5,0 3,0 – 5,0 3 Nilai Tukar (Rp/US$) 12.800,0- 13.200,0 13.000,0 – 13.400,0 4 Tingkat  Suku  bunga SPN 3 Bln (%) 4,0 – 6,0 4,0 – 6,0 5 Harga Minyak/ICP (US$/barel) 60,0 – 80,0 60,0 – 70,0 6 Lifting  Minyak  (ribu barel/hari) 830,0 – 850,0 800,0 – 830,0 7 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari) 1.100,0 – 1.200,0 1.100,0 – 1.300,0 8 Lifting Minyak  dan Gas  Bumi (ribu  barel setara minyak/hari) 1.930,0 – 2.050,0 1.900,0 – 2.130,0 KEM  &PPKF:  Kerangka  Ekonomi  Makro  &  Pokok-pokok  Kebijakan Fiskal
DPR  juga  merancang  target  pembangunan  tahun  2016  sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah.
Target pembangunan tahun 2016.( Laporan Kinerja DPR,2014:10) No Asumsi KEM & PPKF Hasil Pembahasan 1 Pengangguran (%) 5,2 – 5,5 5,2 – 5,5 2 Angka Kemiskinan (%) 9,0 – 10,0 9,0 – 10,0 3 Gini Rasio (indeks) 0,4 0,39 4 Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan  yang baru) 69,4 70,10
Kemudian,  kinerja  fungsi  pengawasan DPR  melalui  RI  berbentuk  seperti rapat-rapat  (rapat  kerja,  rapat  dengan pendapat, rapat dengan pendapat umum), kunjungan kerja, pembentukan tim  dan panitia  kerja,  pemberian pertimbangan  dan  persetujuan  atas usulan  pengangkatan  pejabat  publik. DPR  juga  membentuk  4  (empat)  tim dan 38 (tiga puluh dellapan) panja. Tim dibentuk  di  Pimpinan  DPR  sedangkan panja  dibentuk  di  AKD.  Tim  yang dibentuk  DPR  yaitu:  tim  pemantau DPR  terhadap  Pelaksanaan  undang- undang  terkait  otonomi  daerah  khusus Aceh,  Papua,  Papua  Barat  dan  DI yogyakarta;  Tim  pengawas  DPR  RI terhadap  perlindungan  tenaga  kerja indonesia;  tim  implementasi  reformasi DPR RI; dan tim mekanisme penyampain  hak  mengusulkan  dan memperjuangkan program
pem- bangunan daerah pemilihan.

## D.  Penilaian Masyarakat  Terhadap Ki-nerja DPR RI.
Menganalisa  kinerja  DPR  RI selama 1 tahun pada priode 2014-2019 sangat  memprihatinkan.  Selama  satu tahun  tidak  banyak  yang dilakukan oleh  anggota  DPR  RI  selain  hanya sensasi,  sibuk  pada  retorika  dan diplomasi kekuasaan yang pada akhirnya DPR tidak menjalankan peran fungsinya  secara  maksimal  selama  1 (satu)  tahun.  Hal  ini  sebagaimana penilaian  kinerja  DPR  oleh  Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) bahwa kinerja DPRI
menjadi yang terburuk selama DPR era reformasi.(Nasional.republika : 2016) Penilain  ini  berdasarkan  dengan  hasil produk  legislasi  DPR  yang  hanya menyelesaikan tiga RUU dari sebanyak 39  RUU  yang  masuk  dalam  prioritas Program  Legislasi  Nasional  tahun 2015.  Jika  di  persentasikan  Prolegnas yang diselesaikan tahun 2015 mencapai
7,7  persen.  Sementara  Prolegnas  DPR 2014-2019  totalnya  berjumlah  160 berarti  10  bulan  berkerja,  DPR  baru menyelesaikan  1,8  persen  Prolegnas. ( News Detik:2016) Pencapaina ini sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kinerja DPR pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain  produk  legislasi  yang sangat  minim,  bahkan  tidak  sebanding dengan  anggaran  DPR  untuk  fungsi legislasi  yang  menccapai  RP  246 miliar,  juga  menuai  beberapa  cacatan kontroversial, seperti dalam UU Pilkada, misalnya. UU Pilkada
mempersulit  syarakt  calon  dengan  me- naikkan  syarat  dukungan  KTP  kepada calon  independen  dan  syarat  dukungan partai  kepada  calon  dari  jalur  partai. Hal  ini  dapat berimplikasi  pada minimnya  kandidat  pilkada  karena semakin  sulitnya  syarat  dukungan dalam  pilkada.  ( Indonesia  Corruption Warch:2016) Lucius Karus, peneliti Formappi  mengatakan  DPR  nyaris lumpuh  dalam  menjalankan  fungsi Legislasinya. (Na-sional.republika : 2016) Terlalu  mencolok  bahwa  DPR tidak  bekerja  dan  bahkan  mungkin keberadaannya  hampir  tidak  berfungsi. Ini  cukup  rasional  jika  dianggap kegagalan  DPR  dalam  menjalankan fungsi  legislasi  yang  pe-ranannya sangat  vital  dalam  kontribusi  terhadap perbaikan  bangsa  dan  negara  dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lemahnya kinerja DPR sejatinya  juga  diakui  oleh  anggota
Wakil  Ketua  Komisi  III,  Benny  Kabur Herman,  ia  mengatakan  bahwa  kinerja DPR RI belum optimal dan tidak focus dalam  menja-lankan  fungsinya sebagai legislator,  kerja  DPR  tidak  jelas, pimpinan  dewan  sibuk  ngurus  gedung dan  ngurus  kasung.( Kompasiana :2016) Dan  wakil  ketua  DPR,  Fadli  Zon,
sejatinya juga mengakui bahwa prioritas  RUU  tidak  akan  selesai dibahas selama 1 tahun. Lembaga yang diharapkan
sebagai representatif kepentingan  rakyat  pada  kehilangan orientasi  dengan  dagelan-dagelan  yang hanya  menunjukkan  ambisi  kekuasaan dan kepentingan individu.
Kinerja  DPR  dalam  fungsi legislasi  menunjukkan  bahwa  fungsi legislasi  merupakan  titik  lemah  kinerja DPR.  Hal  ini  disebabkan  incapacity anggota  DPR,  konflik  internal  kelem- bagaan,  terlalu  banyak  reses,  dan lemahnya  leadership  dalam  DPR,  dan banyak DPR yang tidak memahami apa fungsi, tugas dan wewenang DPR.
Selain  kinerja  DPR  dalam implementasi  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran  yang  dilakukan  DPR  juga sangat  lemah.  Fungsi  anggaran  DPR terkesan  hanya  untuk  kepentingannya sendiri, selaik pembahasan RAPBN TA 2016  yang  telah  dihasilkan  dengan pembahasan yang alot, fungsi anggaran lebih  kepada  pemenuhan  keingan  dan kebutuhan  DPR  semata.  Hal  ini sebagaimana  laporan  dari  Formappi, bahwa  kesan  fungsi  anggaran  hanya untuk  kepentingan  sendiri  terlihat  dari alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan  7  mega  proyek  DPR, pembangunan dapil, dan pembangunan tunjangan  DPR.(  News.liputan6:2016) Kinerja  DPR  dalam  implementasi fungsi  anggaran  lebih  berorientasi kepada  kepentingan  dan  kesejahteraan anggota  DPR.  Fungsi  anggaran  yang diharapkan oleh publik untuk mengangkat kesejahteran, pertumbuhan dan perkem-bangan ekonomi masyarakat melalui
kebijakan- kebijakan ekonomi mikro se-olah tidak menjadi  agenda  penting  dan  orientasi DPR.  Fungsi  anggaran  esensinya  yang dilakukan DPR hanya memenuhi hasrat kepentingan DPR ketimbang memperjuangkan  kepentingan  rakyat
yang  diwakilinya. ( Indonesia  Corruption Warch: 2016)
Dalam  hal  ini  dapat  diuraikan dan dilihat fungsi anggaran yang hanya berorientasi  pada  kepentingan  DPR. Anggaran untuk DPR terus meningkat. APBN  2015  menyebutkan  bahwa  ang- garan  DPR  sebesar  Rp  3,556  Triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 5,191 Triliun. Kenaikan sebesar Rp 1.635  triliun  tercatat  dalam  APBNP 2015  dengan  kererangan  “tambahan belanja  hasil  pembahasan”.  Kenaikan anggaran  internal  DPR  ini  tidak berbanding dengan kinerja yang dihasilkan.  Selain  itu,  peningkatan anggara  dapat  dilihat  pada  anggaran reses.  Masing-masing  anggota  DPR menerima  dana  reses  sebesar  Rp  150 juta  untuk  setiap  anggota.  Dalam  satu tahun  terdapat  llima  kali  reses,  maka setiap  anggota  dewan  setidaknya  akan mendapatkan rp. 750 juta pertahun dari anggaran  reses.  Dan  total  dana  reses selama  satu  tahun  DPR  berjalan sebesar  Rp.  420  M  sesuai  jumlah anggota  560  orang.  Begitu  banyaknya anggaran negara yang hanya diperuntukkan  untuk  belanja,  dan sensasi  DPR.  Dagelan  DPR  tidak hanya menunjukkan pada ambisi berkuasa  tetapi  ambisi  materi  untuk memperkaya diri.
Sedangkan  kinerja  DPR  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  tidak jauh  berbeda  kelemahannya.  Formappi memberikan raport merah dalam fungsi ini,  yang  paling  disoroti  adalah rekomendasi  lunak  dalam  raker.  Reker memberikan rekomendasi lunak terhadap  pemerintah,  dari  40  panja hanya  3  panja  yang  selesai,  sementara sisanya tidak ada kejelasan. Disamping itu  puluhan  ribu  temuan  BPK  tidak ditindak lanjuti oleh DPR.
Fungsi pengawasan DPR masih cendrung  dilakukan  secara  parsial  dan tebang pilih untuk kepentingan mereka
sendiri. Semisal dalam konteks penegakan  hukum.  DPR  sering  kali menyoroti  fungsi  penyadapan  oleh KPK. Namun tidak pernah mempertanyaak  penyadapan  terhadap aparat  penegak  hukum  lain.  Selain  itu, DPR  hanya  terus  memper-masalhkan penetapan  Budi  Gunawan  oleh  KPK sebagai  tersangka  korupsi.  Seba-liknya DPR tidak pernah meme- permasalahkan  penetapan  tersangka yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pimpinan KPK maupun Pimpinan  Komisi  Yudisial  karena Pencemaran  nama  baik.  Indikasi- indikasi  ini  menunjukkan  titik  terang keberpihakan DPR terhadap kepentingannya  sendiri,  bahkan  sangat rasional  apabila  masyarakat  menilai bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  DPR menyikapi  kasus Polisi  dengan  KPK adalah  untuk  melindungi  kepentingan dan  proyek  besar  yang  sarat  dengan korupsi.

## E. Political  trust terhadap  kinerja
DPR RI.
Kinerja dan prestasi DPR tentunya  juga  berpengaruh  terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Kepercayaan masyarakat  sebagai  modal  utama  DPR menjalankan peranan dan fungsi sebagai  wakil  rakyat.  DPR  sejatinya sebagai  negarawan,  pejuang  rakyat,
yang  ditunjukkan  dengan  kinerja  dan prestasi dalam  implementasi  peran
fungsi legislatif. Sebaliknya, jika kenerja DPR  jelek  maka  kepercayaan publik  lemah  bahkan  hilang,
dan akhirnya DPR mencederai kepercayaan rakyat  dan  esensi  politik  dalam membangun  bangsa  dan  negara  yang baik. Kepercayaan masyarakat terhadap  DPR  dapat  diketahui  melalui hasil  survei  yang  dipaparkan  oleh
Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Adji
Alfaraby, peneliti dari LSI mengatakan, sebagian besar masyarakat  Indonesia  kurang  percaya tehadap  kinerja  anggota  DPR  saat  ini. Mereka  yang  percaya  bahwa  DPR bekerja  untuk  rakyat  hanya  sebesar  40 persen, sementara  51,8  persen  tidak percaya dan 8,2 persen tidak menjawab.(  News.viva:2016) Bahkan kepercaayaan  DPR  saat  ini  berada  di titik terendah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005 kepercayaan terhadap DPR  masih  berada  di  angka  56,0 persen,  April  2006  sebesar  52,80 persen.  Pada  September  tahun  2007 sebesar  51,70  persen.    Januari  2009 sebesar  60,00  persen,  Januari  2010 sebesar  64,70  persen.  Desember  2010 tingkat  kepercayaan  sebesar  62,30 persen, kemudian Oktober 2012 sebesar  57,40  persen.  Rendahnya kepercayaan masyarakan terhadap DPR menjadi  sebuah  ironi  dalam  perjalanan demokrasi indonesia. Ketidakpercayaan publik terhadap  kinerja  Anggota  DPR  terjadi secara  merata.  Baik  laki-laki  maupun perempuan,  kalangan  menengah  atas maupun  menengah  bawah,  pendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat kota maupun  desa.    DPR  dengan  tingkat kepercayaan  publik  terendah  dari  pada lembaga  negara  lainnya  seperti,  KPK, MK,  DPD,  dan  Presiden. Hasil  survei nasional Indo Barometer juga
menyebutkan  hasil  yang  sama,  bahwa tingkat  kepercayaan  publik  terhadap DPR  tergolong  rendah,  dan  terendah jika  dibandingkan  dengan  lem-baga negara  lainnya.  Kepercayaan  publik terhadap DPR hanya 50  persen, hal ini terpaut  jauh  jika  dibandingkan  dengan kepercayaan  publik  terhadap  KPK  82 persen, dan TNI 81 persen.
Rendahnya  kepercayaan  rakyat secara  spesifik  dapat  pula  dilihat  pada kebijkan DPR yang berencana merevisi undang-undang  Nomor  30  tahun  2002
tentang  KPK.  Hasil  survei  Indikator Politik Indonesia menunjukkan pengaruh negataf dan rendahnya kepercayaan  publik  terhadap  DPR. Peneliti IPI, Hendro Prasetyo menjelaskan  hasil  survei  pada  Januari 2015  tingkat  kepercayaan  masyarakat kepada  DPR  59,2  persen,  sedangkan pada  Januari  2016  setelah  isu  rencana revisi  UU  KPK  tingkat  kepercayaan kepada  DPR  sebesar 48,5  persen.( Sumeks.sumatraselatan :2016)
Analisis  kepercayaan  publik terhadap  DPR  juga  dikatakan  oleh
Direktur  Central  for  Election  and Political Parti FISIP-UI, Reni Suwarno,
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR terus menurun. Turunnya  keper-cayaan  publik  selain aspek  kinerja  juga  dipengaruhi  dengan banyaknya kebijakan dan tindak tanduk anggota  dewan  yang  bertentangan dengan logika publik. Banyak kebijakan DPR yang seringkali mengabaikan  keinginan  dan  kehendak rakyat,  bahkan  DPR  seringkali menga- baikan  suara  rakyat  yang  berdentang keras  lewat,  media  bahkan  jalanan.
Selain itu, alasan rendahnya kepercayaan  publik  terhadap  DPR sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR, Maruarar Sirait yaitu terbenturnya  kepentinga  rakyat  dengan ideologi partai dan strategi kepentingan legislatif. Jika DPR terus mengabaikan rakyat  demi  kepentingan  ideologi partai yang tidak memihak rakyat maka kepercayaan publik akan terus tergerus. Anggota  DPR  lebih  tunduk  pada kepentingan  partai  dan  parlemen  dari pada kepentingan rakyat.
Melihat rendahnya kepercayaan puplik terhadap DPR sepatutnya segera diperhatikan  dan  tindak  lanjuti  oleh anggota  DPR  dengan  memperbaiki kinerja  untuk  membangun  citra  positif publik.  Bila  rakyat  tidak  percaya  pada Lembaga  Legislatif  dan  anggota DPR,
maka rakyat tidak percaya  pada output dan outcome legislatif.  Rakyat  juga tidak  akan  mematuhi  peraturan  dan perundangan yang disusun oleh legislatif.  Dan  hilangnya  kepercayaan publik  juga  akhirnya  menghilangkan fungsi  lembaga  negara.  Dan  ini ancaman  bagi  jalannya  demokrasi indonesia.
F. Penutup Kinerja  DPR  di  1  (tahun)  awal preode sangat memperihatinkan,
terburuk  dan  bahkan  berada  di  titik nadir.  Dibidang  legislasi,  DPR  hanya menghasilkan  3  (tiga)  produk  UU  dari 39  prioritas  RUU.  Dibidang  anggaran, selain  pembahasan  APBN  yang  cukup alot, pembahasan anggaran lebih banyak pada aspek kepentingan legislatif,  seperti  kenaikan  tunjangan
DPR,  rumah  aspirasi,  dana  reses, pembangunan  gedung,  pemba-ngunan perpustakan DPR dan lain-lain.
Sedangkan kinerja kontrol DPR terhadap  pemerintah  sangat  lemah, seperti  tidak  adanya  tindak  lanjut  dari beberapa temuan BPK. Kinerja  DPR  yang  buruk  juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan publik  terhadap  DPR  sangat  rendah sekali, bahkan paling rendah kepercayaan  publik  terhadap  DPR  dari pada  lembaga-lembaga  negara  lainnya. Kepercayaan  publik  pada  DPR  priode 2014-2019  menjadi  terendah  atau terburuk selama 10 tahun atau reformasi. Kepercayaan publik terhadap  DPR  berada  di  angka  47-52 persen.
Rendahnya  kepercayaan  publik terhadap  DPR  harus  secepatnya  di perhatikan  dan  diatasi.  Mengatasi  dan meningkatkan  kembali  kepercayaan pub-lik  pastinya  hanya  dengan  cara memaksimalkan kinerja sebagai bentuk implementasi peran fungsi DPR.
Kepercayaan  publik  yang  rendah  akan berdampak terhadap jalannya demokrasi diindonesia, selain itu dapat melemahkkan posisi DPR dalam mengontrol  eksekutif  dan  membuat undang-undang. Buruknya kepercayaan publik juga mengindikasikan  lemabhan  identitas DPR  sebagai  lembaga  yang  mewakili rakyat.  Kepercayaan  rakyat  rendah karena  DPR  tidak  lagi  bekerja  atas nama  rakyat,  kepentingan  individu, kelompok,  partai  lebih  diutaman  oleh anggota DPR.

## Daftar Pustaka
Ikrar  Nusa  Bakti, DPR  RI:  Kinerja  Awal  yang  Buruk.    Lembaga  Ilmu Pengerahuan  Indonesia  LIPI,  Pusat  Penelitian  Politik.  “ Quo  Vadis  Politik Indonesia ”. LIPI Press, Jakarta.
Indonesia  Corruption  Warch. Kinerja  1  tahun  DPR  Periode  2014-2019, setahun “Tanpa” Kerj a, 11 April 2016. www.antikorupsi.org/id/content/evaluasi- 1-tahun-dpr-periode-2014-2019-setahun .
Jhon  Locke.  2002. An  Essay  Concerning  the  True  Original,  Extent  and
End  of  Civil Government”. Londong.  Edisi  terjemahan. Kuasa  Itu  Milik  Rakyat, Esai  Mengenai  Asal  Mula  Sesungguhnya,  Rusang  Lingkup,  dan  Maksud  Tujuan Pemerintahan Sipil. Kanisius,Yogyakarta.
Kompasiana. 70  tahun  DPR,  refleksi  singkat  prestasi  DPR  RI  periode 2014-2019. 11  april  2016. http://www.kompasiana.com/alldie/70-tahun-dpr- refleksi-singkat-prestasi-dpr-ri-periode-2014-2019_55e01b87d07e61cc0597ee8b.
Laporan  Kinerja  DPR  (1  Oktober  2014 – 13  Agustus  2015), Langkah  DPR menuju  Parlemen  Modern  dalam  Demokrasi  Indonesia.  Dewan  Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta Agustus 2015. 12 April 2016.
http://www.dpr.go.id/files/Ringkasan%20Laporan%20Kinerja%20DPR%20TS%2
02014-2015.pdf .
Mahfud  MD.  2001. Dasar  &  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia. Edisi Revisi. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Miriam  Budiarjo  2008. Dasar – Dasar    Ilmu  Politik. Gramedia  Pustaka
Utama, Jakarta. Nasional.republika. Kinerja  DPR  sekarang  dinilai  terburuk  selama  era reformasi. 11 April 2016. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/02/nx5pz8336-kinerja- dpr-sekarang-dinilai-terburuk-selama-era-reformasi.
News Detik. Melihat Prestasi DPR 2014-2019 selama 1 tahun bekerja. 11 april 2016. http://news.detik.com/berita/3032831/melihat-prestasi-dpr-2014-2019- selama-1-tahun-bekerja.
News.liputan6. Kinerja  DPR  tahun  ini  dinilai  terburuk  sejak  reformasi. 11 april  2016. http://news.liputan6.com/read/2394648/kinerja-dpr-tahun- ini-dinilai-terburuk-sejak-reformasi
News.viva. Survei Kepercayaan Publik terhadap DPR di Titik Nadir. 11 april 2016 http://politik.news.viva.co.id/news/read/712564-survei-- kepercayaan-publik-terhadap-dpr-di-titik-nadir
Reni Suwarno. 2014. Surve UI: Kepercayaan ke DPR terus menurun. 12 april 2016 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/11/mw29dy- survei-ui-kepercayaan-ke-dpr-terus-menurun.
Republika. Survei  UI,  Kepercayaan  ke  DPR  terus  menurun ”. 12  april  2016. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/11/mw29dy- survei-ui-kepercayaan-ke-dpr-terus-menurun.
Sahya Anggara,2013. Sistem Politik Indonesia .Pustaka Setia, Bandung.
Sumeks.sumatraselatan. Kepercayaan  Masyarakat  terhadap DPR  Menurun.
11  april  2016. http://www.sumeks.co.id/index.php/sumeks/update- terkini/7003-kepercayaan-masyarakat-terhadap-dpr-menurun.
S ri  Wahyuningsih.  2013.,  “Kepercayaan  dan  Pengambilan  Keputusan terhadap  kinerja  Perawat”.,  2 nd International  Seminar  in  Quality  and Affordable Education (ISQAE 2013).