Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 6, No.1 (2022) June 2022, pp. 117-130 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Jabodetabek Pada Masa Pandemi Covid 19
Taufik Hidayadi 1 dan Achmad Mukafi Niam2 2
1 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, taufik@unusia.ac.id
2 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mukafi@unusia.ac.id ail

## ABSTRACT
Disparity and the economy has become an important discussion for economic scientists and development policy makers.  Both as an evaluation material for planning and as part of the  implementation of the development itself. Currently, with the Covid-19 pandemic, economic problems is a serious concern. This study tries to look at the economic conditions in the Jabodetabek area during the 2020 pandemic with the Williamson index and Klassen Typology. In 2020, it can be seen that the Williamson Index, when the pandemic occurred, decreased from 0.71 to 0.66 or decreased by 0.05 points, as a result of cross section data at the end of the year. This could be due to a decrease in income in certain groups or the type of data used. In the Klassen typology calculation, most of the regions are in quadrant III, it is possible that most regions experienced a significant decrease in GRDP. Quadrant IV is mostly filled by cities in Jakarta minus East Jakarta. This quadrant is possible due to the heavy burden of minus growth with economic conditions experiencing contraction due to tightening activities by the government. Initial research on the economy is expected to be continued with deeper research for economic evaluation after the Covid 19 pandemic and the end of development planning in Jabodetabek.

## Keyword: Disaparity, Covid19, Jabodetabek

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  melaksanakan  pembangunan  nasional  sejak  kemerdekaan  sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun dilanda berbagai persoalan, baik sosial  politik,  atau  ekonomi,  namun  dalam  perjalanannya  terjadi  peningkatan  pendapatan nasional  yang  diukur  dalam gross  domestic  product (GDP).  Persoalan  yang  dihadapi  adalah terjadinya kesenjangan antardaerah dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun ketimpangan dalam distribusi pendapatan. (Taufik Hidayadi 2003). Terdapat perbedaan antara ketimpangan ekonomi antardaerah dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan antardaerah  diukur  dengan  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  per  kapita  sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan Rasio Gini. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan antardaerah adalah indeks Williamson. Indeks ini adalah  koefisien  variasi  yang  digunakan  untuk  mengukur  perbedaan  dalam  ilmu  statistik. Indeks  Williamson  berada  dalam  rentang  0  sampai  dengan  1.  Jika  mendekati  0,  maka ketimpangan antardaerah berada dalam kondisi rendah, namun jika nilai indeks mendekati 1, maka tingkat ketimpangan antardaerah tinggi.
Ketimpangan antardaerah merupakan hal yang umum terjadi di banyak tempat, bukan hanya  di  negara  berkembang,  tetapi  juga  di  negara  maju  (Muhammad  Firdaus,  2013). Kesenjangan  muncul  akibat  perbedaan  sumber  daya  alam,  lokasi,  demografi  atau  faktor lainnya  menimbulkan  implikasi  lanjutan  berupa  terjadinya  disparitas  antara  daerah  yang sudah maju dan yang masih terbelakang. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini menimbulkan kecemburuan  sosial  yang  timbul  yang  akhirnya  bisa  berdampak  pada  kondisi  sosial  politik masyarakat yang tidak kondusif.
Persoalan tersebut disadari oleh para pengambil kebijakan, namun untuk mengatasinya bukan  hal  yang  mudah.  Secara  bersama-sama  pemerintah  pusat  dan  daerah  menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Dhyatmika dan Atmanti 2013). Selain itu, upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama atau kemitraan dengan pihak swasta yang nantinya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja baru (Arsyad 2010). Studi kasus pada pemekaran provinsi  Banten  selama  rentang  waktu  2001-2011  didapati  terjadinya  proses  pembangunan namun hal tersebut disertai dengan peningkatan ketimpangan antardaerah. Kota Cilegon dan Kota Tangerang masuk kategori maju dan cepat berkembang, Kabupaten Tangerang masuk kategori  daerah  yang  berkembang  cepat  sementara  kabupaten-kabupaten  lainnya  masuk kategori daerah tertinggal. (Dhyatmika dan Atmanti, 2013).
Strategi  pembangunan  mengasumsikan  bahwa  pertumbuhan  dan  pemerataan  tidak dapat  dicapai  sekaligus.  Salah satu  pendekatan yang  banyak  digunakan  adalah trickle  down effect  atau efek  cucuran  ke  bawah  dengan  mengutamakan  pertumbuhan  dahulu  untuk memperbesar kue ekonomi supaya nantinya bisa dibagi ke banyak kelompok dalam porsi yang lebih besar. Namun, ternyata hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan atau berjalan dengan  sangat  lambat.  Kelompok  yang  sudah  menguasai  kue  ekonomi  cenderung memperbesar  porsi  kue  ekonomi  yang  telah  dikuasai,  bukan  membagi  dengan  kelompok lainnya. Menurut Lincolin Arsyad (2010), kebijakan pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  hanya  memberi  sedikit  manfaat  bagi  pengurangan kemiskinan. Banyak penduduk yang masih terjerat dalam kemiskinan absolut. Hanya daerah- daerah tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan sementara daerah lainnya tetap tertinggal.
Dalam  upaya  untuk  memutus  mata  rantai  penularan  Covid-19  negara-negara  di seluruh dunia  melakukan kebijakan pembatasan bepergian ke dalam zona merah Covid-19. Indonesia juga menerapkan kebijakan yang sama. (Nasution, Erlina, dan Muda 2020). Selain kebijakan pembatasan bepergian, pemerintah Indonesia juga menerapkan pola kehadiran 50 persen atau 75 persen di tempat kerja, sarana pendidikan, termasuk tempat ibadah. Kebijakan pembatasan memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap daerah karena tergantung pada sektor  ekonomi  yang  mendominasi.  Pada  daerah  yang  memiliki  sektor  industri  yang karyawannya  dapat  melakukan  pekerjaan  dari  rumah,  maka  dampak  yang  ditimbulkannya berbeda dengan daerah yang pekerjaannya mesti dilakukan dari kantor. Selain itu rantai pasok memengaruhi kebutuhan bahan baku yang mesti disiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. (Palomino, Juan C. and Rodriguez, 2021)
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menelaah  kesenjangan  antardaerah  di  Jabodetabek selama  periode  pandemi  Covid-19  tahun  2020.  Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi pembangunan sebuah daerah seperti struktur sosial, sikap masyarakat, dan kebijakan lembaga nasional  sebagai  upaya  untuk  percepatan  pertumbuhan,  pengurangan  ketimpangan,  dan penanggulangan kemiskinan (Todaro and Smith 2012).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Disparitas Ekonomi
Terdapat  lima  faktor  yang  menjadi  penyebab  ketimpangan  antardaerah,  yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam; perbedaan kondisi demografis; kurang lancarnya mobilitas  barang  dan  jasa;  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  daerah;  dan  alokasi  dana pembangunan  antardaerah.  (Syafrizal,  2018).  Kondisi  demografis  meliputi  ukuran,  struktur, dan distribusi penduduk yang di dalamnya meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, usia, dan lainnya.  Daerah  dengan  kondisi  demografis  yang  baik  akan  memiliki  tingkat  produktivitas yang tinggi. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan investasi yang selanjutnya akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, daerah seperti ini akan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Akses untuk mobilitas barang dan jasa juga mempengaruhi ketimpangan  antardaerah.  Pada  wilayah  yang  infrastruktur  transportasinya  kurang,  maka biaya untuk mendistribusikan barang dan jasa menjadi mahal sehingga produk dan jasa yang dihasilkan  tidak  kompetitif  dengan  daerah  lainnya.  Kombinasi  berbagai  faktor  seperti ketersediaan sumber daya alam, kondisi demografi, dan mobilitas akhirnya akan menimbulkan daerah-daerah konsentrasi pertumbuhan yang dari waktu ke waktu semakin timpang dengan daerah  lainnya.  Selanjutnya,  kebijakan  alokasi  dana  pembangunan  memengaruhi  tingkat pertumbuhan. Daerah yang mendapat alokasi dan pembangunan yang tinggi akan bertumbuh lebih  cepat.  Kebijakan  desentralisasi  pembangunan  merupakan  upaya  untuk  mendorong investasi  pemerintah  di  daerah.  Sementara  itu,  keputusan  investasi  oleh  sektor  swasta ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu keuntungan lokasi, termasuk di dalamnya keuntungan aglomerasi.
Jakarta mengalami proses aglomerasi yang kian luas seiring kian meningkatnya proses industrialisasi di Indonesia yang berpusat secara bipolar di Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1980 daerah aglomerasi utama di wilayah metropolitan yang meliputi Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Pada 1990 aglomerasi telah berkembang ke daerah di sekitar metropolitan utama yang meliputi  Jakarta  Utara,  Jakarta  Timur,  Jakarta  Barat,  Kabupaten  Bogor,  Kota  Bandung  dan Kabupaten Bandung. Tahun 2000 aglomerasi semakin meluas mencakup 13 kabupaten kota termasuk Kota Bekasi, Kota Tangerang, Karawang, Purwakarta, dan Serang. Hal ini akhirnya membentuk koridor kota-kota yang menghubungkan Jakarta Bandung. (Kuncoro, 2019).
Keuntungan  aglomerasi  merupakan  keuntungan  yang  diperoleh  karena  kegiatan ekonomi terkumpul pada suatu tempat tertentu sehingga terjadi penghematan ekonomi karena ketersediaan  bahan  baku,  penghematan  ongkos  transportasi,  penggunaan  fasilitas  bersama, atau  faktor  lainnya.  Besarnya  keuntungan  aglomerasi  tergantung  pada  keterkaitan antarindustri yang berada dalam satu lokasi tersebut (Syafrizal, 2018). Pertumbuhan di satu daerah  dapat  memiliki  dua  dampak  ke  daerah  sekitarnya,  yaitu  divergensi  di  mana pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  ketimpangan.  Konvergensi  terjadi  ketika pertumbuhan  ekonomi  akan  mengurangi  ketimpangan  antardaerah.  Pada  daerah  yang mengalami  konvergensi,  maka  strategi  ekonomi  yang  dilakukan  adalah  mengejar pertumbuhan  sementara  daerah  yang  mengalami  divergensi,  maka  strateginya  adalah pemerataan.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  tidak  hanya  berdiri  sendiri,  tetapi  juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Modi dan Wang dalam
Aida (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan industri pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya efek limpahan dari daerah sekitar. Konsep limpahan dapat menimbulkan  dampak  sebar  ( spread  effect )  yang  mana  pertumbuhan  ekonomi  dapat menimbulkan  penyebaran  pertumbuhan  ke  daerah  sekitarnya  sementara  dampak  balik ( backwash  effect )  terjadi  ketika  pertumbuhan  ekonomi  menyerap  sumber  daya  yang  ada  di sekitarnya.

## Ketimpangan di Indonesia
Muhammad  Firdaus  (2013)  mengutip  Lessmann  menyatakan  bahwa  ketimpangan pendapatan wilayah di Indonesia merupakan yang terburuk dibandingkan dengan beberapa negara maju dan negara dan berkembang. Posisinya lebih buruk dari China dan Thailand yang memiliki  ketimpangan  tinggi  antarwilayahnya.  Pada  2011,  rata-rata  rasio  PDRB  per  kapita provinsi di Pulau Jawa lebih tinggi 300 persen dari provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.  Dengan  kondisi  seperti  itu,  diperlukan  waktu  sekitar  200  tahun  bagi  wilayah  di Indonesia Timur untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Indonesia Barat jika proses tersebut berlangsung secara alamiah. Di dalam Pulau Jawa pun terjadi ketimpangan PDRB tinggi, yang mana pembangunan terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menurut  pendekatan  mazhab  neoklasik,  ketimpangan  ekonomi  lambat  laun  akan hilang seiring dengan terjadinya pembangunan. Namun, dalam pendekatan baru seperti teori cumulative causation, new economic geography, perkembangan yang terjadi bisa sebaliknya atau sifatnya situasional. Hal ini dikarenakan adanya faktor hambatan fisik dan sosial yang membatasi mobilitas produksi. Aglomerasi yang melahirkan  efisiensi menyebabkan industri tertentu berkumpul  di satu lokasi  untuk mengejar efisiensi.  Dengan demikian, daerah yang kaya dapat menjadi semakin kaya sementara daerah miskin menjadi semakin miskin. Wilayah yang kurang berkembang dapat terjebak dalam lingkaran setan yang mana pendapatan rendah mengakibatkan  daya  beli  yang  rendah  dan  tabungan  rendah.  Selanjutnya,  keterbatasan tabungan  menyebabkan  rendahnya  investasi  untuk  mengembangkan  pasar  yang mengakibatkan  rendahnya  produktivitas.  Jika  produktivitas  rendah,  maka  pendapatan masyarakat rendah. Lingkaran setan terjadi secara terus menerus seperti itu.
Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio di Indonesia
Jika  diukur  dengan  Rasio  Gini,  kesenjangan  pendapatan  di  Indonesia  mengalami peningkatan pada periode saat ini dibandingkan dengan tahun 1990an. Rasio ini berada pada rentang antara 0 sampai 1 yang mana 0 menunjukkan adanya pemerataan sempurna sedangkan 1 menunjukkan kesenjangan sempurna. (BPS RI 2021). Pada 1996 Rasio Gini Indonesia 0,36, namun pada 2011 terjadi peningkatan sehingga menjadi 0,41. Hingga tahun 2015, Rasio Gini masih  0,41.  Pemerintah  dan  berbagai  pihak  lainnya  terus  berupaya  melakukan  penurunan ketimpangan tersebut. Pada 2016 Rasio Gini telah turun menjadi 0,40 dan sampai Maret 2020, Rasio Gini mencapai 0,381.
Oxfam  dalam  laporannya  pada  2017  menggunakan  pendekatan  lain  dalam  melihat kesenjangan. Mengutip laporan Credit Suisse, Oxfam menyebut harta empat orang paling kaya di Indonesia mencapai USD25 miliar. Jumlah tersebut setara dengan harta kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia yang senilai USD24 miliar. Riset yang dilakukan oleh Credit Suisse juga mencakup ketimpangan kekayaan di negara-negara ASEAN. (Garnesia 2020). Dalam hal ini, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara paling timpang di ASEAN. Laporan Credit  Suisse  pada  2019  tak  menunjukkan  terjadinya  perubahan  proporsi  kekayaan  yang signifikan dari periode sebelumnya.

## Wilayah Jabodetabek
Seiring  dengan  perkembangannya  yang  pesat  serta  dengan  semakin  kompleksnya persoalan yang dihadapi, beberapa kota besar di Indonesia secara alamiah menjadi kawasan- kawasan metropolitan. Kawasan ini salah satunya terbentuk melalui bersatunya beberapa kota atau daerah administratif yang berdekatan menjadi kawasan perkotaan yang besar atau yang dikenal sebagai konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Fenomena ini sering disebut  sebagai  metropolitan,  extended  metropolitan  atau  pun  megalopolis  (Pontifex  and Silitonga 2010).
Wilayah Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan yang meliputi ibu kota negara DKI Jakarta dan daerah-daerah tingkat II lainnya yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat dan Banten. Jabodetabek bisa dikatakan dalam satu kesatuan integrasi unik yang melintasi  batas-batas  administrasi  tata  kelola  pemerintahan.  Bahkan  ada      instansi  yang cakupan  wilayah  kerjanya  melewati  batas  administrasi  pengelolaan  wilayah,  yaitu  seperti Kepolisian  Daerah  DKI  Jakarta  yang  membawahi  wilayah  Kota  Depok  dan  Kota  Bekasi,  di mana kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ada  pula  institusi  perbankan  yaitu  Bank  Jabar  Banten  yang  kepemilikan  dan  operasinya dikendalikan  oleh  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Provinsi  Banten.  Untuk  legalitas pembentukan  kawasan  Jabodetabek  pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Menteri Dalam Negeri No 151 tahun 1975 tentang perubahan dan pembulatan batas wilayah. Dalam beberapa kondisi, sebagai daerah yang menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi, wilayah Jabodetabek mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah soal pembangunannya. Terdapat sejumlah  program  pembangunan  khusus  yang  didukung  oleh  pemerintah  pusat  untuk memperlancar kegiatan yang ada di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Integrasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya yang masuk ke provinsi Banten, yaitu Tangerang dan Tangerang Selatan, dan Provinsi Jawa Barat, yaitu Bogor, Bekasi, dan Depok,
diatur dalam PP No. 26 Tahun 2008. Dari data BPS menunjukkan bahwa kawasan Jabodetabek tahun 2008 dan 2012, sektor tersier memberikan kontribusi paling besar dalam pertumbuhan PDRB.  (Pratiwi  and  Muta’ali  2013).  Jak arta  telah  menjadi  pusat  kegiatan  perekonomian nasional  sekaligus  akses  ke  pasar  internasional,  sedangkan  daerah  di  sekitarnya  menjadi penyangga  kegiatan  ekonomi.  Sektor  tersier  tumbuh  dengan  cepat  di  wilayah  yang perekonomiannya sudah maju. Sementara itu wilayah di sekitarnya menjadi pendukung proses kemajuan

## Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Mereka  menahan  diri  dari  membelanjakan  uangnya,  kecuali  untuk  hal-hal  yang  dianggap kebutuhan  primer.  Kondisi  ini  membuat  perekonomian  mengalami  perlambatan.  Bahkan tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif sebesar 2,07%. Proyeksi industri yang dibuat untuk tahun 2020 mengalami perubahan drastis akibat kejadian luar biasa yang tak disangka-sangka itu.  Para  investor  pun  bersikap  lebih  berhati-hati  dengan  mengamankan  modalnya  karena adanya perubahan asumsi pasar dan tidak jelasnya rantai pasok (Pepinsky and Wihardja 2011). Dalam situasi seperti ini, maka pihak yang paling terdampak adalah kelompok rentan, yaitu orang  miskin,  pekerja  serabutan,  atau  pelaku  UMKM.  Negara  miskin  juga  lebih  rentan mengalami dampak buruk akibat pandemi dibandingkan dengan negara kaya.
Oxfam,  organisasi  internasional  non-pemerintah  yang  bergerak  dalam  isu pembangunan, penanggulangan bencana, dan advokasi dalam laporannya pada Oktober 2020 "Fighting Inequality in The Time of COVID-19" menyampaikan bahwa Covid-19 menimbulkan dampak sangat besar kepada negara yang tidak siap menangani pandemi. Hanya ada satu dari enam  negara  yang  mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  untuk  bidang  kesehatan;  hanya sepertiga angkatan kerja global yang mendapatkan perlindungan sosial yang cukup memadai; di seratus negara di dunia, sepertiga pekerjanya tidak memiliki perlindungan kerja ketika sakit. Akibatnya ketika terjadi masalah kesehatan, terdapat biaya ekonomi yang harus ditanggung untuk proses pemulihan atau akibat berhenti kerja. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan kesenjangan ekonomi.

## Penelitian Terdahulu
WHO  pada  2018  menyampaikan  terdapat  cukup  bukti  yang  menyatakan  bahwa semakin rendah posisi sosial ekonomi seorang individu, semakin tinggi risiko kesehatannya memburuk. ketidaksetaraan tersebut memiliki biaya ekonomi dan sosial yang signifikan untuk individu  dan  masyarakat.  Ginsburgh  dkk  (2021)  dalam  penelitian  antardaerah  di  Perancis menemukan  bukti bahwa sebagian besar krisis cenderung meningkatkan ketimpangan lebih lanjut, karena orang yang relatif lebih miskin kurang sehat, memiliki lebih banyak pekerjaan berisiko, kredit dibatasi, lebih berisiko kehilangan pekerjaan karena alasan mikro dan makro, dan  memiliki  jaringan  sosial  yang  kurang  kuat  untuk  digunakan  kembali.  Guncangan sementara, seperti Covid-19, cenderung memiliki efek permanen pada ketidaksetaraan ini, dan bahkan dapat memiliki konsekuensi antargenerasi.
Gozzi  dkk  (2021)  dalam  penelitiannya  di  Chile  menemukan  bahwa  dampak  non- pharmaceutical  interventions  (NPI)  pada  mobilitas  individu  berkorelasi  dengan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Pada  daerah  yang  lebih  maju  dan  kaya,  penduduknya  lebih
mampu mengisolasi  diri sehingga bisa mengurangi risiko terkena Covid-19 dan  mengalami beban pandemi yang jauh lebih rendah. Para pekerja yang tidak dapat melakukan work from home (WFH)  semakin  terdampak  pekerjaannya  terhadap  Covid-19.  Sektor  yang  paling terdampak adalah hospitality, restoran, dan entertainment
Penelitian yang dilakukan oleh Jack Cordes dan Marcia C. Castro (2020) tentang analisis spasial  klaster-klaster  Covid-19  dan  faktor-faktor  kontekstual  di  New  York  City  dengan menggunakan data kode pos menemukan bahwa klaster-klaster dengan test yang lebih rendah dengan proporsi rendah positif Covid-19 merupakan golongan yang memiliki pendapatan dan pendidikan lebih tinggi serta dari kelompok kulit putih. Sementara itu klaster-klaster dengan tingkat pengetesan tinggi dengan proporsi tinggi positif Covid-19 berasal dari kelompok kulit hitam  dan  mereka  tidak  memiliki  asuransi  kesehatan.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  etnis hispanik, dan mereka umumnya berasal dari kelompok miskin. Palomino et al (2021) dalam penelitiannya di beberapa wilayah di Spanyol menemukan bahwa ketidaksetaraan antardaerah meningkat dan menggerus kohesi regional di Spanyol, sekalipun dampak yang ditimbulkan masih di bawah perkiraan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  berdasarkan  data sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang terjadi di lapangan dan faktor- faktor  yang  mempengaruhinya  yang  memerlukan  biaya  dan  tatacara  tertentu.  Pemilihan formula  Indeks  Williansom  yang  merupakan  alat  untuk  mengukur  suatu  perbedaan  atau disparitas  digunakan  untuk  pengujian  di  wilayah  Jabodetabek  karena  indeks  ini  sering digunakan  untuk  meneliti  disparitas.  (Hodijah,  2020).  Indeks  Williamson  disajikan  dengan dengan rumus sebagai berikut:
V = √∑i( yi−ȳ) 2 x fi n ȳ
Di mana:
𝑉 = Indeks  Williamson 𝑦𝑖 = PDRB per kapita di kabupaten/kota i
𝑦 = PDRB per kapita rata-rata di Wilayah Jabodetabek
𝑓𝑖 = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i
n = Jumlah penduduk di Wilayah Jabodetabek

## Data
Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang  merupakan  data cross  section yang  diterbitkan  pada  tahun  2021.  Penggunaan  data  ini dipilih karena lebih hemat waktu dan efisien. Data ini juga menjanjikan keakuratan informasi yang  disajikan  dan  banyaknya  volume  data  yang  bisa  diserap  dari  lembaga  pemerintah tersebut.  Data  yang  ada  diolah  dengan  program  excel  dan  juga  dengan  SPSS  kemudian diinterpretasi  sesuai  dengan  teori  disparitas  ekonomi.    Data  yang  diambil  adalah  data pemndapatan  setiap  wilayah  tingkat  du  kabupaten  kota  dalam  wilayah  seluruh  Kota
Jakartadan Kabupaten kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi

## Metode Analisis
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang merupakan data cross section . Data diolah  dan  diinterpretasikan  kemudian  disajikan  dalam  laporan  ilmiah.  Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor, subsektor, usaha/industri atau komoditas unggulan yang  menjadi  prioritas  sebuah  daerah  digunakan  tipologi  Klassen.  Tipologi  ini  membagi daerah  dengan  dua  indikator  utama,  yaitu  pertumbuhan  dan  pendapatan.  Rata-rata pertumbuhan ekonomi  ditempatkan dalam sumbu vertikal  sedangkan rata-rata pendapatan masyarakat ditempatkan dalam sumbu horizontal. Dari data tersebut, akan diperoleh informasi yang membandingkan kontribusi dan tingkat masing-masing sektor dan subsektor:
a. Tipologi  I:  area  dengan  pertumbuhan  dan  pendapatan  yang  tinggi  ( high  growth  and income ).
b. Tipologi II: area dengan kategori pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya tertekan ( high income but low growth ).
c. Tipologi III: area termasuk kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi memiliki tingkat pendapatan rendah ( high growth but low income ).
d. Tipologi IV: area yang relatif tertinggal dalam tingkat pendapatan maupun
e. pertumbuhan ekonomi ( low growth and low income ).
Tabel 1. Distribusi Tipologi Daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  didapat  data  dari  sumber  sekunder  maka  dilakukan  perhitungan  untuk mendapatkan indeks Williamson sebagai berikut .

## Tabel 2. PDRB Perkapita Tahun 2019 (Pra Covid19)
Kab/ Kota Jumlah Penduduk PDRB (dalam Juta) PDRB per Kapita Proporsi Penduduk Jabodetabek 34588530  Rp 2.669.978.000 Kep Seribu 24295  Rp 3.900.000 160.526.857 0,00072 8.680.338.162.912 Jakarta Selatan 2264699  Rp. 421.291.000 186.025.163 0,06697 1.228.110.203.879.850 Jakarta Timur 2937859  Rp 313.551.000 106.727.722 0,08688 273.600.213.511.200 Jakarta Pusat 928109  Rp. 452.519.000 487.570.964 002745 5.240.586.226.001.110 Jakarta Barat 2589933  Rp. 318.892.000 123.127.509 0,07659 402.774.850.514.7 19 Jakarta Utara 1812915  Rp. 332.844.000 183.596.032 0,05361 948.160.082.833.634 Kota Depok 2406826  Rp. 49.077.000 20.390.755 0,07118 65.002.600.854.615 Kab Bogor 5965410  Rp. 156.868.000 26.296.265 0,17642 104.296.028 .977 .732
Kriteria Ysektor ≥ Ypdrb Ysektor  < Ypdrb Rsektor ≥ Rpdrb Cepat maju dan cepat tumbuh (prima) Maju tetapi tertekan (berkembang) Rsektor < Rpdrb Berkembang cepat (potensial) Relatif tertinggal
Kota Bogor 1112081  Rp. 32.254.000 29.003.283 0,03289 15.354.704.872.797 Kab Bekasi 3763886  Rp. 251.493.000 66.817.380 0,11131 29.236.048 .885.307 Kota Bekasi 3003923  Rp. 69.409.000 23.106.118 0,08884 67.204.407 .093.943 Kab Tangerang 3800787  Rp. 97.142.000 25.558.391 0,11240 70.545.301.323.20 7 Kota Tangerang 2229901  Rp. 60.145.000 26.972.049 0,06595 36.849.372.657 .966 Kota Tangsel 1747906  Rp. 110.593.000 63.271.709 0,05169 8.286.058.598 .630 Rata-Rata PDRB per Kapita 51.667.998 36.673.350 Indeks Williamson 0,71

## Sumber: BPS diolah
Dari  perhitungan  didapatkan  hasil  bahwa  Indeks  Williamson  di  atas,  indeks ketimpangan yang diperoleh sebesar 0,71 saat data diambil secara cross section pada tahun 2019 dari BPS. Data di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19. Indeks Williamson yang ditunjukkan di atas secara umum sesuai dengan indeks Williamson Provinsi di  Indonesia  pada  tahun  2013  sampai  dengan  2019  (Rido  Sanjaya  Purba  2020),  seperti ditunjukkan gambar di bawah.
Tabel 3. Indeks Williamson Antar Provinsi Indonesia 2013-2019
Tahun Indeks Williamson 2013 0,709 2014 0,681 2015 0,702 2016 0,700 2017 0,705 2018 0,710 2019 0.734 Rata-rata 0,706

## Sumber: diolah Peneliti
Dengan  rata-rata  nilai  indeks  Williamson  0,706  ini  maka  bisa  dikatakan  wilayah Jabodetabek mempunyai ketimpangan yang cukup besar jika dipadankan dengan ketentuan yang ada pada Gini Ratio maka nilai tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan yang tinggi. Kondisi  di  atas  memang  sesuai  dengan  perhitungan  yang  dilakukan  peneliti  lain  tentang ketimpangan  yang  terjadi  di  provinsi-provinsi  di  Indonesia.  Selama  sebelum  pandemi ditengarai  bahwa  kondisi  ketimpangan  antar  provinsi  di  Indonesia  relatif  tinggi.  Hal  ini diperkirakan  karena  adanya  klaster-klaster  pembangunan  baru  akibat  pemekaran  atau otonomi  daerah  yang  sering  terjadi  setelah  periode  Reformasi  1998.  Pemekaran  yang merupakan aspirasi masyarakat tersebut awalnya ditujukan untuk memudahkan pemerataan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang- undang tersebut merupakan upaya perbaikan atas banyaknya daerah pemekaran baru yang kurang berhasil dalam rentang waktu 1999-2004. (Sutojo 2015). Pada pembahasan selanjutnya ditampilkan kondisi ketimpangan tabel selanjutnya yaitu hasil perhitungan Indeks Williamson pada tahun 2020 seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4. PDRB Perkapita tahun 2020 (saat covid 19)
KAB/KOTA Jumlah Penduduk PDRB (dalam juta rupiah PDRB/KAPITA  Proporsi Penduduk Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 JABODETABEK 33314494  Rp.2.602.067.000 Kep Seribu 24469  Rp.3.711.000. Rp. l51.661.286 0,00072 7.389.082.561.389 Jakarta SeIatan 2282521  Rp.419.330.000 Rp. l83.713.534 0,06750  1.195.875.950.264.110 Jakarta Timur 2959114  Rp.299.705.000. Rp. 10l.282.005 0,08751 224.689.114.786.986 Jakarta Pusat 931366  Rp.449.615.000. Rp. 482.747.921 002.754  5.143.523.444.974.650 Jakarta Barat 2619785  Rp.316.204.000. Rp. l20.698.454 007.748 380.580.346.170.020 Jakarta Utara 1827731  Rp.312.332.000. Rp. l70.885.103 005.405 781.907.540.733.623 Kota Depok 2484186  Rp.48.132.000. Rp. l9.375.361 007.347 71.676.240.841.006 Kab Bogor 6088233  Rp.154.097.000 Rp. 25.310.628 018.005 115.248.107.557.438 Kota Bogor 1126927  Rp. 32.084.000. Rp. 28.470.345 003.333 16.336.697.006.845 Kab Be-kasi 3399017  Rp.243.195.000. Rp. 62.373.414 011.531 15.953.764.133.372 Kota Bekasi 3075690  Rp.67.638.000. Rp. 21.991.163 009.096 74.501.765.968. 874 Kab Tangerang 3245619  Rp.93.545.000. Rp. 28.821.929 0,09598 45.568.248.829.979 Kota Tangerang 1895486  Rp.102.942.000. Rp. 54.309.027 0,05606 766.681.833.236 Kota Tan gsel 1354350  Rp.59.537.000. Rp. 43.959.833 0,04005 I.771.706.612.598 Rata Rata PDRB/Kapita Rp. 50.610.756 1.123.730.753.516.970 33.522.094 lndeks Williamson                                   0,66
Sumber; BPS diolah
Semua  ukuran  yang  menggunakan  data  PDRB  di  atas  perhitungannya  dengan menggunakan rata rata PDRB dari wilayah Jabodetabek itu sendiri. Biasanya untuk melihat ketimpangan antardaerah maka pembanding rata-ratanya menggunakan angka daerah yang setingkat lebih tinggi dari daerah yang dinilai. Misal jika untuk melihat kesenjangan kecamatan maka  rata-rata  pembandingnya  adalah  data  dari  PDRB  kabupaten  di  mana  kecamatan  itu berada. Jika untuk melihat kesenjangan kabupaten maka rata rata pembandingnya adalah data dari PDRB provinsi di mana kabupaten itu berada demikian seterusnya. Pada penelitian ini maka  rata-rata PDRB  yang  digunakan  adalah  dari  ke  empat  belas  wilayah  tersebut  dengan asumsi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kondisi khusus di sekitar Provinsi DKI yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan barometer nasional, sehingga angka ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut sudah layak dijadikan untuk menjadi pengukur pada  obyek  yang  saat  ini  dilakukan  penilaian.  Selain  itu  wilayah  tersebut  merupakan pertemuan  fisik  dari  tiga  provinsi  yang  ada.  Ketiganya  tentunya  akan  mempunyai  tingkat PDRB yang berbeda, sementara secara spasial wilayah Jabodetabek mengumpul menjadi satu dengan provinsi DKI Jakarta.

## Analisis Tipologi Klassen
Hasil hitungan dari perhitungan data pada tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa Indeks Williamson sebesar 0,66. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin. Ada sedikit perhatian  di  sini  tentang  adanya  penurunan  tersebut.  Pada  data  yang  didapatkan  dari  BPS memang  secara  umum  terjadi  penurunan  PDRB  di  wilayah  Jabodetabek  kecuali  Kota Tangerang. Sedangkan perubahan komposisi penduduk pada tiap tiap daerah tersebut relatif tidak terlalu signifikan. Seperti diketahui data yang digunakan adalah data cross section karena ditujukan  untuk  mengetahui  kondisi  sesaat  pada  saat  ada  perubahan  pembatasan  aktivitas ekonomi  oleh  masyarakat  di  wilayah  Jabodetabek.  Pembahasan  selanjutnya  adalah  tentang
tipologi  Klassen  pada  wilayah  Jabodetabek  saat  terjadi  pandemi.  Mungkin  ada  yang berpendapat  bahwa  kondisi  pemetaan  Tipologi  Klassen  kurang  sesuai  dengan  kondisi  data yang diambil secara cross section karena dianggap kurang bisa memberikan gambaran yang terjadi dari kondisi sebelumnya. Untuk itu penulis mencoba berpendapat bahwa jika kondisi pandemi Covid-19 ini berlangsung dalam jangka waktu lama, maka penelitian ini bisa menjadi tonggak awal untuk meneliti tipologi Klassen dengan data yang lebih banyak di tahun yang akan  datang.  Keadaaan  tipologi  ini  mungkin  sedikit  berubah  walau  dalam  kondisi  yang dianggap  kurang  stabil  mengingat  kejadian  Covid-19  yang  disertai  dengan  pembatasan aktivitas mulai diberlakukan dalam bulan Maret tahun 2020, sehingga data dianggap belum memenuhi  jika  diperlukan  time  series.  Namun  demikian  penulis  berusaha  melengkapi penelitian ketimpangan dengan Indeks Williamson di atas dengan tipologi Klassen ini. Jadi jika dianggap bahwa data yang diambil tidak apel to apel karena karena dalam tipologi Klassen diperlukan waktu yang lama sementara dalam indeks Williamson bisa digunakan data sesaat, maka  sebagai  sebuah  tinjauan  awal  penelitian  tetap  bisa  digunakan  hasilnya  sebagai pembanding. Adapun hasil perhitungan dari tipologi Klassen dengan menggunakan aplikasi SPSS disajikan di bawah ini
Gambar 2. Disparitas Ekonomi Jabodetabek dalam Kuadran Tipologi Klassen Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Kota Tangerang berada pada kuadran I yaitu pada kondisi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (prima). Kota Tangerang Selatan, Kabupaten  Tangerang,  Kota  Bekasi,  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Jakarta  Timur,  Kota  Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor berada di kuadran III yaitu kondisi daerah yang berkembang cepat  (potensial).  Untuk  Jakarta  Utara,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  Kota  Jakarta  Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat berada pada kuadran IV yaitu daerah dengan kondisi yang
relatif tertinggal. Sedangkan di kuadran II tidak ada daerah yang terwakili kondisinya. Khusus untuk Kota  Tangerang pada  saat  kondisi  pandemi  Covid-19  ini  justru mengalami  kenaikan PDRB, dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jabodetabek. Tentunya hal ini menjadi perhatian tersendiri mengingat kondisi kota-kota lain di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan. Selain itu perhatian diperlukan pada Kota Tangerang karena kenaikan PDRB yang diperoleh dari tahun sebelumnya mencapai angka 70% lebih tentunya hal ini sangat menjadi bahan evaluasi agar bisa ditiru oleh wilayah lain dalam hal kebijakan selama pandemi Covid-19.

## SIMPULAN
Disparitas  akan  selalu  terjadi  pada  setiap  periode,  wilayah  dan  kebijakan  pengelola wilayah atau negara di manapun. Pembeda adanya disparitas itu sendiri adalah pada seberapa besar disparitas itu terjadi, bukan ada atau tidak adanya disparitas. Tentu di masa pandemi Covid 19 ini kondisi disparitas ekonomi akan terjadi, kejadiannya bisa signifikan, sedang atau kecil. Pada kondisi pandemi Covid-19 ini di wilayah Jabodetabek hampir semua kabupaten dan kota  mengalami  penurunan  PDRB  yang  signifikan.  Artinya  dengan  adanya  pengetatan aktivitas  warga  ini  menyebabkan  transaksi  ekonomi  menurun  sehingga  produk  domestik regional bruto daerah juga menurun antara periode 2019 sampai dengan 2020. Sementara itu kondisi  proporsi  penduduk  relatif  tidak  berubah,  hanya  terjadi  penurunan  sedikit.  Dalam perhitungan  Indeks  Williamson  terlihat  bahwa  pada  tahun  2020  saat  pandemi  terjadi ketimpangan mengalami penurunan dari 0,71 menjadi 0,66 atau menurun 0,05 poin, sebagai hasil dari data cross section pada akhir tahun 2020 atau sekitar kuartal ketiga. Walaupun ini adalah ukuran ketimpangan yang masih bersifat sementara tetapi sangat layak untuk dipelajari dan menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi maupun pengambil kebijakan. Pertanyaannya apakah  dari  angka  tersebut  merupakan  pertanda  dari  kecenderungan  PDRB  yang  bersama sama dengan jumlah populasi membuat nilai indeks Williamson menurun? Atau ada faktor lain  yang  masih  perlu  diteliti  lebih  lanjut.  Pastinya  naik  turunnya  PDRB  bisa  memberikan kenaikan  atau  penurunan  indeks  Williamson. Ada  juga  seperti  Kota  Tangerang  yang justru mengalami  kenaikan  PDRB  saat  pandemi  berlangsung.  Pada  saat  terjadi  penurunan  PDRB hampir di semua wilayah kabupaten dan kota di Wilayah Jabodetabek maka Kota Tangerang justru  mengalami  kenaikan  PDRB.  Tentunya  banyak  hal  yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi, factor-faktor  ekonomi  dan  non  ekonomi  bisa  jadi  menyebabkan  Kota  Tangerang  menjadi meningkat  PDRB-nya  dan  masih  perlu  analisa  yang  lebih  dalam  untuk  mendapatkan jawabannya.
Pada perhitungan tipologi Klassen kebanyakan daerah berada pada kuadran III hal ini mungkin  bahwa  kebanyakan  daerah  mengalami    penurunan  PDRB  yang  cukup  signifikan. Kuadran IV lebih banyak diisi oleh kota kota di Jakarta minus Kota Jakarta Timur kuadran ini dimungkinkan  terjadi  karena  beban  berat  pertumbuhan  yang  minus  dengan  kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi akibat dari pengetatan aktivitas oleh pemerintah.
Penelitian ini masih tahap awal untuk memberikan gambaran ketimpangan di wilayah Jabodetabek, karena keterbatasan waktu dalam mendapatkan data yang lebih banyak, masih menggunakan dua jenis metodologi perhitungan yang perlu ditambahkan lagi metodologi lain
yang  berkaitan  dengan  analisis  ketimpangan  wilayah,  spasial  dan  tentunya  terkait  dengan ekonomi regional.

## Rekomendasi
Dalam  penelitian  dengan  data  cross  section  ini  disarankan  untuk  diulangi  lagi  bagi daerah daerah yang scara spasial mirip dengan Jabodetabek, seperti daerah Gerbangkertasusila yaitu  Gersik,  Bangkalan,  Mojokerto,  Surabaya  dan  Lamongan.  Hal  ini  dikarenakan  daerah Gerbangkertasusila  memiliki  kemiripan  dengan  Jabodetabek  secara  ekonomi,  jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan merupakan daerah pusat dalam hal ini adalah Jakarta dan Surabaya yang dikelilingi kota-kota satelit, sama-sama di Pulau Jawa serta memiliki geografis dataran dan perairan. Hasilnya agara bisa dibandingkan untuk mengetahui pola -pola kegiatan penduduk antara kedua daerah tersebut agar bisa dipakai untuk membuat kebijakan preventif dan kuratif bial terjadi wabah lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida,  Nelia  (2012)  Pengaruh  Spillover  Effect  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Provinsi  Sumatera Selatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. Diterbitkan dalam buku Pembangunan  Infrastrukut  dan  Pembangunan  Wilayah,  prosiding  seminar  nasional, Magister Teknik Sipil Unila 2012.
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan . 5 ed. UPP STIM YKPM Yogyakarta: UPP STIM YKPM Yogyakarta.
BPS RI. 2021. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota di Indonesia 2016 – 2020 . Jakarta.
Dhyatmika,  Ketut  Wahyu,  and  Hastarini  Dwi  Atmanti.  2013.  “Analisis  Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran.” Diponegoro Journal Of Ecomonics 2: 2.
Firdaus, Muhammad (2013) Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi  Inisiatif.  Orasi  ilmiah  guru  besar  tetap  Fakultas  Ekonomi  dan  Manajemen Institute Pertanian Bogor.
Garnesia, Irma. 2020. “Lebarnya Jurang Ketimpangan Sosial -Ekonomi Saat Pandemi COVID- 19.” tirto.id . https://tirto.id/lebarnya-jurang-ketimpangan-sosial-ekonomi-saat-pandemi- covid-19-f5St.
Ginsburgh, V., Magerman, G. & Natali, I. 2021. COVID-19 and the role of inequality in French regional departments. Eur J Health Econ 22, 311 – 327 . https://doi.org/10.1007/s10198- 020-01254-0
Harefa, Felix Kurniawan. 2016. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan pada Daerah Otonomi BAru (Studi Kasus: Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara) . Medan.`
Jack  Cordes,  Marcia  C.  Castro.  2020.  Spatial  analysis  of  COVID-19  clusters  and  contextual factors in New York City, Spatial and Spatio-temporal Epidemiology ,Vol 34, ISSN 1877-584
Maria Christina Yuli Pratiwi.2017. Efek Limpahan dan Analisis Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 Nomor 2 243 – 263
Nasution,  Dito  Aditia  Darma,  Erlina  Erlina,  and  Iskandar  Muda.  2020.  “Dampak  Pandemi COVID- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” Jurnal Benefita 5(2): 212.
Pepinsky,  Thomas  B.,  and  Maria  M.  Wihardja.  2011.  “D ecentralization  and  Economic Performance in Indonesia.” Journal of East Asian Studies 11(3): 337 – 71.
Pontifex,  Daniel,  and  Yoseph  Silitonga.  2010.  “Tahapan  Perkembangan  Metropolitan Jabodetabek Berdasarkan Perubahan Pada Aspek Lingkungan.” Journal of Regional and City Planning 21(3): 197 – 214.
Pratiwi, Angela Gerda, and Lutfi Muta’ali. 2013. “Perkembangan Ekonomi Wilayah Dan Peran Sektor Tersier Di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi (Jabodetabek).”
Jurnal Bumi Indonesia 53(9): 1689 – 99..
Palomino, Juan C. and Rodriguez, Juan Gabriel and Sebastian, Raquel, The COVID-19 Shock on the Labour Market: Poverty and Inequality Effects across Spanish Regions (January 28, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3775091
Rido  Sanjaya  Purba.  2020. Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat . Fak Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatera Utara . http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30515/160501084.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y.
Sutojo, Adi.  2015.  Analisis  Dampak Pemekaran Wilayah  Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah (Suatu Tinjauan Empirik Di Kabupaten Bengkulu Tengah).” Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik 4(4): 1 – 15.
Taufik Hidayadi. 2003. Analisis Disparitas Ekonomi Dan Sosial Pada 26 Provinsi Diindonesia Periode 1995-2000. http://repository.unair.ac.id/45965/ . http://lib.unair.ac.id/.
Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2012. Economic Developement . New York University
WHO.  2018.  Health  inequities  and  their  causes.  [internet]  diakses  mei  2022  tersedia  pada https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/health-inequities-and- their-causes#:~:text=The%20lower%20an%20individual's%20socio,both% 20to%20individuals%20and%20societies .