## PELANGGARAN  PRINSIP  IUS  IN  BELLO  DAN  IUS  AD  BELLO  ATAS INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA

## Muhammad Adam Firdaus, Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: adam.firdaus@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com
Info Artikel
Abstract In  international  relations,  states  need  to  exercise  self- control  or  restraint  and  submit  to  international  law. However,  the  Russian  invasion  of  Ukraine  stemmed from  various  problems  between  the  two,  causing various  losses  on  a  large  scale.  The  invasion  was  not based on reasons legitimized by the United Nations and in  Russia's  invasion  of  Ukraine  there  were  also allegations  of  attacks  on  civilian  objects,  namely  the Ukrainian  people  themselves,  which  clearly  included violations  of  international  humanitarian  law,  so  the invasion could not be justified.

## Abstrak
Dalam  pergaulan  dunia  internasional,  negara  perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri serta tunduk  kepada  hukum  internasional.  Namun  Invasi negara  Rusia  ke  negara  Ukraina  bersumber  dari berbagai  permasalahan  antara  keduanya    sehingga menimbulkan  berbagai  kerugian  dalam  skala  besar. Invasi  tersebut  tidak  berdasarkan  alasan-alasan  yang dilegitimasi oleh PBB dan dalam invasi Rusia terhadap Ukraina  berlangsung  juga  terdapat  dugaan  serangan yang  mengenai  objek  sipil  yaitu  masyarakat  Ukraina sendiri,  yang  jelas  termasuk  pelanggaran  hukum humaniter    internasional,    sehingga  invasi    tersebut tidak bisa dibenarkan.
@Copyright 2022.

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 4 Issue 1, May 2022 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 Januari 2022 Diterima: 3 Maret 2022 Terbit: 1 May 2022
Keywords: Human Right, International Law, Legal Subject
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Subjek Hukum
Coresponding Author : Muhamad Adam Firdaus

## PENDAHULUAN
Dalam  pergaulan  dunia  internasional,  negara  perlu  untuk  melakukan  self- restraint  atau  menahan  diri  serta tunduk  kepada  hukum  internasional.  Sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political  independence  of  any  state,  or  in  anyother  manner inconsistent    with    the  Purposes    of    the    United    Nations”,  dalam    pasal    tersebut disebutkan  bahwa  setiap anggota   PBB   diharuskan   untuk   menahan   diri dalam hubungan internasional agar tidak serta-merta menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas  wilayah territorial  atau  kemerdekaan  politik  dari negara lain.
Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang  ada  termasuk  Piagam PBB  tersebut,  serta  negarasebagai  masyarakat  internasional  diharuskan  untuk mematuhi hukum internasional. Kepatuhan  negara terhadap hukum internasional ini akan  memberikan keuntungan bagi negara yaitu, mendapat kepastian hukum atas apa yang lakukan yang akan merasakan ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan internasional, serta negara akan mendapatkan kesan yang baik agar nantinya bisa melakukan kerjasama dengan negara lain dengan mudah.
Namun pada perkembangan dunia internasional, poin-poin kedaulatan negara lain seperti terkesan gampang dikesampingkan demi tujuan individual suatu negara. Seperti  halnya  invasi  yang  dilakukan  oleh  Rusia  terhadap  Ukraina,  yang  diduga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai militer milik negara Rusia,  militer  milik negara Ukraina,  bahkan warga  sipil.  NATO  memperkirakan  sekitar 7,000 hingga 15,000 tentara Rusia telah tewas, dan menurut data Presiden Ukraina yaitu Zelenskiy ada sekitar 1,300 prajurit Ukraina yang tewas selama dua minggu sejak pertama perang  dimulai,  dan  ribuan orang-orang  sipil  juga termasuk  anak-anak  turut  menjadi korban  dari  perang  ini (AP News, 2022).
Pada  24  Februari  2022,  Rusia  melakukan  invasi  terhadap  Ukraina.  Invasi  ini dijalankan  berdasarkan  perintah  Presiden  Rusia  Vladimir  Putin  melalui  pidatonya. Dalam  pidatonya  Presiden  Rusia,  Putin  mengakui  kemerdekaan  dua  wilayah  di Ukraina  yang  mereka  pro-Rusia,  yaitu  wilayah  Donetsk  dan  Luhansk.  Selain  itu, Vladmir   Putin   juga   menandatangani   pengakuan   kemerdekaan   Donetsk   dan Luhansk sebagai sebuah negara yang merdeka.Kedua   wilayah   ini   merupakan   daerah separatis   yang   menginginkan kemerdekaan dari Ukraina sejak lama. Mereka dipimpin oleh  pemimpin-pemimpin  yang    pro-Rusia.    Rusia    sendiri    melakukan    ini    dengan alasan  untuk  melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas (Donetsk dan Luhansk). Wilayah Donetsk dan Luhansk  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  Rusia.  Selain itu,  invasi  ini  juga dilatarbelakangi  oleh  kekhawatiran  Rusia  jika  Ukraina  bergabung dengan    NATO  karena  Rusia  menganggap  hal  tersebut  sebagai  ancaman  bagi kedaulatannya. Hal ini  berkaitan  dengan  posisi  negara  Ukraina  yang  berbatasan langsung  dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dengan NATO, dan ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman. Oleh sebab itu, Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina.
Invasi negara Rusia ke negara Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara    keduanya    sehingga    menimbulkan    berbagai    kerugian    dalam   skala    besar. Tulisan ini akan membahas bagaimana status invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina  karena  diduga  adanya  pelanggran  terhadap  hukum humaniter internasional serta pelanggaran Hak Asasi Manusia didalamnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  sekunder.  Menggunakan sumber-sumber  data  sekunder  saja,  yaitu  buku-buku,  buku-buku  harian,  peraturan perundang-undangan,  keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-  teori  hukum  dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan  guna  mendapatkan  landasan  teoritis  berupa  pendapat-pendapat  atau tulisan-tulisan  para  ahli  atau  pihak-pihak  lain  yang  berwenang  dan  juga  untuk memperoleh informasi  baik  dalam bentuk  ketentuan-ketentuan  formal  maupun  data melalui nahkah resmi yang ada. ulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dalam analisisnya.  Metode  pendekatan  konseptual  adalah  metode  yang  menggunakan penelitian kepustakaan untuk  mencari  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  sumber informasi  tidak langsung,  seperti  dari  studi  pustaka  literatur,  buku,  dan  artikel  yang memiliki keterkaitan  dengan  topik  permasalahan  yang  dibahas.  Oleh  karena  itu, melalui pendekatan konseptual akan terlihat mengapa negara Rusia bertanggungjawab atas invasinya ke negara Ukraina.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Invasi Rusia Terhadap Ukraina Invasi merupakan perbuatan memasuki wilayah suatu  negara  lain  dengan  menggunakan  pasukan  atau  angkatan  bersenjata  dengan tujuan menyerang atau menguasai negara tersebut atau dengan kata lain invasi adalah penyerbuan ke dalam wilayah dari negara lain (KBBI, 2022). Invasi Rusia ke Ukraina bersumber  dari  berbagai  permasalahan  antara    keduanya    sehingga    menimbulkan berbagai  implikasi  berupa  kerugian    dalam    skala    besar.  Dalam    Piagam    PBB  (UN Charter)  di  Pasal 2  ayat  1,  berisi  bahwa “The organization  is  based  on  the  principle of  sovereign  equality  of  all  members”. Ditegaskan  oleh  PBB melalui  pasal  ini  bahwa setiap    negara    mempunyai  kedudukan  yang  sama  atau  sejajar  sebagai  negara berdasarkan prinsip kedaulatan yang bersifat setara di antara seluruh negara anggota PBB.  Kedaulatan  negara  merupakan  sebuah  konsep  dasar  dari  hukum  internasional (Koesrianti, 2021:3).
Dalam  rangka  menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional  atau  karena keadaan  darurat, PBB sejatinya tidak memperbolehkan invasi tanpa ada alasan yang jelas atau beralasan yang tidak sesuai dengan ketetapan PBB. “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against  the  territorial integrity  or  political  independence  of  any  state,  or  in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”, sebagaimana yang tertulis pada Art. 2 United Nations  Charter.  Jika  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  artinya  ditegaskan bahwa  semua  negara  harus  menahan  diri  dalam  hubungan  internasional  agar  tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak  prinsip  non  intervention  dan  menciderai  kedaulatan  negara  lain  (Sefriani, 2017: 256).

## Pelanggaran Terhadap Prinsip Ius In Bello dan Ius Ad Bello
Ius  ad  Bello  adalah  hukum  mengenai  keabsahan  suatu  perang  atau  hukum tentang perang yang mengatur tentang apakah diperbolehkan penggunaan kekerasan bersenjata pada suatu negara. Sedangkan Ius in Bello merupakan hukum yang berlaku pada  saat  perang  atau  hukum  humaniter  internasional  yang  menetapkan    aturan apabila terjadi konflik bersenjata (Syahmin: 1985: 12). Ius ad Bello tertera pada Pasal 2  ayat  (4) dalam Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai  dengan  tujuan  PBB.  Pengecualian  PBB  mengenai  ketentuan  ini  terdapat  pada
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
Pasal 51 Piagam PBB,  yaitu  dalam  rangka  pembelaan  diri  serta  otorisasi  oleh  dewan keamanan.
Ius  in  Bello,  dibagi  menjadi  dua  terdiri  dari  The  Hague  Laws,  hukum    yang mengatur tentang aturan dilakukannya  perang (the conduct of war) dan The Jenewa Laws yaitu merupakan hukum perlindungan korban perang. Konvensi  Jenewa  1949 diberlakukan  untuk  konflik  bersenjata  internasional  dan  non  internasional  yang mengatur hal-hal seperti perawatan terhadap korban perang hingga larangan serangan terhadap  penduduk  sipil.  Karena  terdapat  pembedaan  bagi  para  pihak  yang  terlibat pada  konflik  bersenjata,  yaitu  dibedakan  antara  military  object  (objek  militer)  serta civilian object (objek sipil). Sasaran militer atau objek militer merupakan objek yang memberikan  kontribusi  secara  langsung  dan  efektif  pada  operasi  militer  yang  jika dihancurkan  atau  dikuasai  (seluruhnya  maupun  sebagian)  akan  memberikan keuntungan  pada  militer.  Sedangkan  objek  sipil  adalah  tiap-tiap  objek  yang  bukan merupakan  sasaran  militer  dan  secara  keseluruhan  penduduk  sipil  tidak  boleh diserang, tidak diperbolehkan turut serta dalam operasi militer atau pertempuran, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan (Prasetiawan dan Hastuti, 2020: 448).
Selama  invasi  Rusia  terhadap  Ukraina  berlangsung  terdapat  dugaan  serangan yang mengenai civilian object (objek sipil) yaitu masyarakat Ukraina sendiri, yang  jelas termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Selama invasi  terjadi, di kota Bucha,  Ukraina  telah  ditemukan  sekitar  300  mayat  warga  sipil  yang berkewarganegaraan Ukraina. Jika terjadi penyerangan kepada civilian object terlebih lagi  menyebabkan  kematian  maka  hal  tersebut  termasuk  ke  dalam  pelanggaran  hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak berdasarkan alasan-alasan yang dilegitimasi  oleh  PBB  karena  invasi  tersebut  bukan  dalam  rangka  self-defense  atau dalam  rangka  menjaga  perdamaian  yang  diotorisasi  oleh  Dewan  Keamanan PBB, melainkan  invasi  tersebut  disebabkan  karena  sengketa  wilayah  dan  masalah  politik antara negara Rusia dan negara Ukraina. Selain itu saat invasi Rusia terhadap Ukraina berlangsung terdapat dugaan serangan yang mengenai civilian object (objek sipil) yaitu masyarakat  Ukraina  sendiri,  yang    jelas  termasuk  pelanggaran  hukum  humaniter internasional,  prinsip  Ius  ad  Bello  serta  ius  in  Bello  telah  dilanggar  sehingga  invasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eno  Prasetiawan  dan  Lina  Hastuti,  2020.  Penerapan  Distinction  Principle  Dalam
Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana No 9, Vol 2.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring <https://kbbi.web.id/invasi> diakses
30 Juni 2022
Koesrianti,  2021  Kedaulatan  Negara:  Menurut  Hukum  Internasional,  Surabaya:

## Airlangga University Press.
Nebi Qena dan Cara Anna, ‘NAT0: 7,000 to 15,000 Russian troops dead in Ukraine’ (AP  News,  24  Maret    2022)    <https://apnews.com/article/russia-ukraine- zelenskyy-kyiv-europe-natoe35e54b 40359e
52f3ffd4911577b669a>
diakses 30 Juni 2022.
Sefriani, 2017, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
Syahmin AK, 1985, Hukum Internasional Humaniter Bagian I, Armico
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning  Wound  and  Sick  Or  Dead  During  War  or  After  War  Under  The  Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 1 (1).
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam  Konflik  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Humaniter  Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 124-133.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management  Using  the  Perspective  of  Archipelagic  State. International  Journal  of Business, Economics and Law , 11 (4).
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).  Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards  Sea  Environment  Pollution.  In First  International  Conference  on  Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.