e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
Lesson Sihotang 1 , Elsa Marlina Simalango 2
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan sihotangmarsoit78@gmail.com

## Abstract
To find out the process of recovering state losses in cases of corruption,  and to find out the role of the prosecutor in the process of implementing state losses in cases of corruption as well as the obstacles to the process of recovering state losses  due  to  corruption.  And  using  the  field  method  (field  research),  namely qualitative  research  by  conducting  direct  research  in  the  field  to  find  out  the existing problems through direct interviews with parties related to this research to obtain  complete  and  accurate  data. This  results  of  the  research  that  have been carried out are that the role of the Prosecutor in the implementation of returning state  financial  losses  due  to  corruption  through  two  instruments,  the  first  is  a criminal  instrument, the  second  is  a  civil  instrument.  The  implementation  of  the return  of  state  losses  due  to  corruption  is  carried  out  in  a  way,  namely  the Prosecutor's Office issues an order for the implementation of the decision (P48) to carry  out  the  court's  decision.    Then  the  Prosecutor's  Office  reports  each execution  of  the  warrant  in  the  Minutes  of  the  Implementation  of  the  Judge's Determination (BA-15). After completion, the Prosecutor's Office will send a letter of Implementation of the Determination of the Panel of Judges to the Head of the State Detention Center.

## Abstrak
Untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi,  dan  untuk  mengetahui  peranan  jaksa  dalam  proses  pelaksanaan pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta hambatan- hambatan  proses  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi. menggunakan  metode  lapangan  ( field  research)  yaitu  penelitian  secara  kualitatif dengan  mengadakan  penelitian  secara  langsung  kelapangan  untuk  mengetahui permasalahan  yang  ada  melalui  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data-data yang lengkap dan akurat.  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  yaitu  bahwa  Peranan  Jaksa  dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui  dua  intrumen,  pertama  intrumen  pidana,  kedua  instrumen  perdata. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan dengan  cara,  yaitu  Kejaksaan  mengeluarkan  surat  perintah  pelaksanaan  putusan (P48)  untuk  melaksanakan  perintah  putusan  pengadilan.  Kemudian  Kejaksaan melaporkan  setiap  pelaksanan  surat  perintah  tersebut  dalam  Berita  Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15). Setelah selesai Kejaksaan akan mengrimkan surat Pelaksanaan Penetapan Majeli Hakim kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

## Info Artikel
Diterima :  20 April 2021
Revisi     :   22 Mei 2021 Terbit     :   28 Juni 2021
Key words: Loss State, Corruption
Kata Kunci: Kerugian, Negara, Korupsi
Corresponding Author :
Lesson Sihotang Email: sihotangmarsoit78@gmail.com
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  dalam  suatu  negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtstaat)  mewajibkan masyarakatnya  untuk  taat  pada  apa  yang  diatur  dalam  hukumnya  masing-masing,  namun  di  Indonesia  hal tersebut  masih  jauh  dari  harapan  bahkan  hukum  terkadang  dijadikan  sebagai  alat  bagi  penguasa  untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentutan hukum  yang  berlaku.  Keuangan  negara  merupakan  inti  sari  dalam  pembangunan  dan  perekonomian  suatu negara.
Hak ekonomi yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945, adalah yang berkaitan dengan hak pekerja dan penghidupan  yang  layak.  Hak  ini  berkaitan  juga  dengan  kebijakan  perekonomian,  perlindungan  fakir  miskin, kesejahteraan lahir batin bagi rakyat, hak memperoleh pendidikan dan sebagainya. Tidak terpenuhnya hak-hak ini anatara  lain  karena  semakin  merebaknya  praktik  korupsi  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat. 1
Kerugian keuangan negara berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa salah satu yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara antara lain: 2
a. Perbuatan  manusia,  perbuatan  yang  sengaja  dan  tidak  disengaja  seperti  karena  kelalaian,  kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai
b. Kerugian  keuangan  negara  karena  adanya  pengguntingan  uang  (sinering),  gejolak  moneter  yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikan jumlah kewajiban negara.
Pengembalian kerugian negara dilakukan melalui berbagai instrumen salah satunya melalui instrumen pidana  dengan  cara  penjatuhan  membayar  uang  pengganti,  cara  ini  bertujuan  untuk  memisahkan  terpidana korupsi  (koruptor),  karena  jumlah  kerugian  negara  yang  dikorupsi  harus  diganti,  apalagi  jika  dijatuhi  pidana denda sehingga harta terpidana akan terkuras selain dari harta yang dikorupsi. Namun dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  memberikan  toleransi  bahwa  jika  terpidana  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Seperti putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn 3
Masalah  korupsi  bukan  lagi  masalah  baru  dalam  persoalan  hukum  dan  ekonomi  bagi  suatu  negara. Korupsi telah menyerap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan  negara,  perekonomian  negara  dan  merugikan  kepentingan  masyarakat. 4 Dalam  menangani  kasus
1 Rudi Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Genta, Pekanbaru, 2015 hlm113
2 Ibid. hlm 109
3 Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesi Pengadilan Negeri Medan
4 Rudi Pardede, Korupsi Di Inonesia Masalah dan Pencegahannya. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 2.
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
korupsi  Indonesia  lebih  cenderung  mengutamakan  pada  penghukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi dari pada pengembalian kerugian negara. 5 Hal tersebut dterlihat dalam pidana subsidair yang selama ini tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi menimbulkan pilihan bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana ketimbang mengembalikan uang negara yang dikorupsi. 6
Disparasi 7 yang  terjadi  di  Indonesia    memperlihatkan  bahwa  penjatuhan  denda  dalam  jumlah  besar tidak serta merta diikuti dengan penjara pengganti dalam kurung waktu yang sepadan dengan nilai denda. Begitu pula sebaliknya, jika denda yang dijatuhkan cukup besar namun pidana penjara pengganti yang ditetapkan tidak seimbang, bahkan lebih kecil dari putusan yang lain.
Beberapa contoh putusan Tindak Pidana Korupsi yang menunjukkan ketidak sebandingan antara denda dengan pidana subsidair yang dijalani, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Ketidaksebandingan Denda dengan Pidana Pengganti Kurungan NO. PUTUSAN DENDA PIDANA PENGGANTI 1. Nomor 04/Pid.Sus- TPK/2016/PN.Mdn Rp 50.000.000,- 3 bulan 2. Nomor 05/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mdn Rp 50.000.000,- 3 bulan 3. Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Md n Rp 50.000.000,- 2 bulan 4. Nomor 11/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Mdn Rp 50.000.000,-
1 bulan
5. Nomor 04/Pid.Sus- TPK/2019/PN Mdn Rp 200.000.000,-
1 bulan
6. Nomor 07/Pid.Sus-
TPK/PN>Mdn Rp 50.000.000,- 2 bulan
Sumber : Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesi Pengadilan Negeri Medan.
Berkaitan  dengan  tabel  diatas,  terlihat  adanya  ketidak  sebandingan  antara  denda  dengan  pidana subsidair yang dijalani. Akibat tersebut berdampak terdahap keuangan negara dimana denda yang seharusnya dibayar dapat digantikan dengan pidana pengganti berupa penjara maupun kurungan. Persoalannya negara akan tetap membiaya terpidana sampai hukuman terpidana selesai dilaksanakan. Dalam keadaan ini keuangan negara
5 Abd Razak Musahib, “ Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi ”, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 3
6 Ade Mahmud, “ Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara ” Volume 11 Nomor 3, Desember 2018 hlm 363
7 https://m.hukumonline.com, diakses tgl 20 Desember 2016
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
yang  seharusnya  bertambah  dari  denda  yang  telah  jatuhkan  justru  menghabiskan  lebih  banyak  biaya  untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana.
Dalam  perspektif  hukum  pidana,  tindak  pidana  korupsi  tergolong  sebagai  bentuk  kejahatan  yang sangat  berbahaya,  baik  terhadap  masayarakat  maupun  bangsa  dan  negara.  Kerugian  keuangan  negara  dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap bentuk korupsi dalam kebijakan perundang-undangan pidana 8

## METODE  PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah:  peranan  jaksa  dalam  proses  pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penghambat proses pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi .

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode secara kualitatif yang dilakukan untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara  studi  lapangan  ( field  research)  di  Kejaksaan  Negeri  Medan.  Yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Jaksa Aristomy Siahaan selaku Kasubsi Uheksi. Dan juga melihat pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Analisis Bahan Hukum
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  sosiologis  yuridis  yang digunakan dalam upaya yang bersifat preventif dengan cara menguraikan, membahas, menafsir, temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam  bentuk  tabel  untuk  data  kuantitatif.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kemudian  dianalisa  secara deskriptif  kuatitatif,  yaitu  mengelompokkan  data-data  yang  diperoleh,  yang  kemudian  dihubungkan  dengan masalah  yang  akan  diteliti  kebenarannya.,  kemudian  diuraikan  sehingga  diperoleh  gambaran  dan  penjelasan tentang kebenaran yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Jaksa  Dalam  Pelaksanaan  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
8 H. Elwi Danil, Korupsi KonsepTindak Pidana Dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Aturan  ini  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  tugas  dan sebagai penyidik serta penuntut umum. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim.  Sedangkan  Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 9
Kejaksaan  RI  yang  merupakan  lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang penuntutan  harus  bebas  dari  kekuasaan  politik  manapun.  Dalam  penuntutan  dilaksanakan  secara  terbuka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh dan kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai penegak hukum  dituntut  lebih  berperan  dalam  menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan  umum, penegakan  hak  asasi  manusia  (HAM),  serta  pemberantasan  korupsi. 10 Sebagai  perkara  pidana,  penanganan korupsi  dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  yang  terangkai  dalam  apa  yang  disebut  dengan Sistem Peradilan Pidana. Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana memiliki kekhususan-kekhususan tertentu 11 .
Lembaga Kejaksaan Negeri Medan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: 12
Bagan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Medan
9 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
10 Diponegoro Low Journal, Op.cit, hlm 5, Lihat juga, Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 5
11 Andi Muhammad Sodyan, Amiruddin, ”Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Restorative Justice, Vol. 2, No. 1, hlm 55
12 Andi Muhammad Sodyan, Amiruddin, , 2018 ”Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Restorative Justice, Vol. 2, No. 1, hlm 55
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
Bagan Struktur Organisasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan

## Bagan Struktur Organisasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Medan
Berdasarkan  bagan  diatas,  terlihat  struktur    organisi  Kejaksaan  Negeri  Medan,  yang  terdiri  dari berbagai  sub-sub  seperti  bagan  struktur  diatas.  Pada  Kejaksaan  Negeri  Medan  badan  yang  bertugas  dalam melakukan proses pengembalian kerugian negara adalah:
a. Melalui intrumen perdata, pengembalian kerugian negara berdasarkan pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 38C
b. Melalui instrumen Pidana, Jaksa yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan negeri adalah Kasubsi Uheksi.
Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Jaksa  Pengacara  negara  memiliki  tugas  dan  wewenang  berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Kejaksaan
1. Melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
2. Penyelidikan
3. Penyidikan
4. Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti
5. Prapenuntutan
6. Pemeriksaan tambahan
7. Praperadilan
8. Penuntutan dan persidangan,
9. Perlawanan
10. Upaya hukum
11. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pemidanaan  bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  keputusan lepas  bersyarat,  dan  eksaminasidalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  khusus  di  wilayah  hukum Kejaksaan Negeri.
Dalam rangka menyelesaikan kerugian negara, dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang diangkat  oleh  pimpinan  instansi,  yang  selanjutnya  akan  menindaklanjuti  setiap  kasus  kerugian  negara berdasarkan  laporan  dari  bendahara  atau  kepala  satuan  kerja  kepada  pimpinan  instansi.  Pimpinan  instansi kemudian menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada Badan  Pemeriksan Keuangan (BPK), maka  BPK  akan  melakukan  pemeriksaan  atas  laporan  kerugian  negara  untuk  menyimpulkan  telah  terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.  Kemudian  BPK  mengeluarkan  surat  kepada  instansi  untuk  memproses  kerugian  negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  di  Kejaksaan  Negeri  Medan  tepatnya  pada bagian pidana khusus, Peneliti memperoleh data tentang kasus-kaus korupsi yang telah ditangani oleh kejaksaan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( incraht) selama tiga tahun terakhir, serta pengembalian kerugian negara, yang dimuat dalam bentuk tabel dibawah ini.
Tabel 1. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Medan Tahun 2019
Sampai Dengan Maret 2021 No. Tahun Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Medan Jenis Kasus Korupsi 1. 2019 73 - Perbuatan curang - Pemerasan - Gratifikasi,
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
- Suap menyuap - Penggelapan dalam jabatan 2. 2020
69 - Perbuatan curang
- Pemerasan - Gratifikasi - Suap menyuap - Penggelapan dalam jabatan 3. 2021 1 Penggelapan dalam jabatan

## Jumlah                                   143
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Medan
Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi Yang ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Medan Yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap Tahun 2019 Sampai Dengan Maret 2021 No. Tahun Kasus Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Jenis Kasus Korupsi 1. 2019 4 - Penggelapan dalam jabatan - Gratifikasi - Pemerasan 2. 2020 3 - Pemerasan - Gratifikasi - Penggelapan dalam jabatan 3. 2021 1 Perbuatan curang

## Jumlah                                    8
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Medan Tabel 3. Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Negara Tahun  2019 Sampai Dengan Maret 2021 Tahun Kasus Korupsi Yang mengembalikan Kerugian Negara Jenis Kasus Korupsi 2019 1 Penggelapan dalam jabatan
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Medan
Berdasarkan tabel tindak pidana korupsi tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tabel 1
Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a.  Kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan dari tahun 2019 sampai Maret 2021 menurun;
b.   Kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Medan dari tahun 2019 hingga Maret 2021 bentuk pemerasan, perbuatan curang, suap menyuap, dan gratifikasi.
2. Tabel 2
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
a. Kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dari tahun 2019 sampai maret 2021 sebnayak 8 kasus saja
b. Kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri  Medan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( incraht)  selama  tiga  tahun  terakhir  tidak  sebanding  banyaknya dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan
3. Tabel 3
a. Kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  mengembalikan  kerugian  negara  dalam  tiga  tahun  terakhir dimulai dari tahun 2019 sampai maret 2021 hanya ada pada satu kasus saja yaitu pada putusan No. 53/Pid.Sus;TPK/@019/PN Mdn.
b. Terlihat pengembalian kerugian negara belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
Terkait pengembalian kerugian keuangan negara, tentunya tidak terlepas dari berapa banyak kerugian negara  yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  data  yang  telah  diuraikan  diatas.  Dari  jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan hingga saat ini baru 1 (satu) yang sudah berkekuatan hukum tetap  ( incraht)  yang  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara.  Pengembalian  yang  dilakukan  dalam  kasus tersebut tidak sebanding dengan kerugian keuangan yang dialami negara.
Ada  3  (tiga)  hal  yang  perlu  kita  ketahui  dalam  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  peranan  jaksa  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi,  proses  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  dan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
a. Peranan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Sejalan  dengan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  peranan  jaksa  sangat  penting  dalam penanganan  pengembalian  kerugian  tersebut.  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Jaksa  Pengacara  negara  memiliki perana yang sama. Adapun peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian kerugian negara.
1. Pelacakan
Pelacakan atau penelusuran adalah tahapan awal untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi data- data  yang  berhubungan  dengan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  disembunyikan oleh  pelaku  agar  tidak  dapat  ditemukan,  dihitung  jumlahnya,  dan  agar  tidak  dapat  dilakukan penyitaan.  Sehingga  dilakukan  pelacakan  terhadap    harta  kekayaan  tersebut.  Pelacakan  dapat dimulai saat proses penyelidikan dalam mencari unsur-unsur tindak pidana, pada saat penyidikan
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
untuk mencari tersangkanya dan harta kekayaan hasil korupsi. ada tiga tahapan dalam melakukan pelacakan,yaitu tahapan perncanaan, pelaksaan dan pelaporan
2. Pemblokiran
Tahapan  selanjutnya  adalah  tahapan  pemblokiran  atau  pembekuan.  Tujuan  pemblokiran  ini  untuk mencegah harta kekayaan hasil tindak pidana dialihkan kepada orang lain. Undang-undang Nomor 1 tahun  2006  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Masalah  Pidana  pasal  1  ayat  6  merumuskan pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dialihkan  atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang telah diperoleh atau mungkin telah dipreoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.tahap pemblokiran ini dapat dilakukan setelah hasil dari tahap pelacakan menemukan dugaan yang cukup mengenai asal usul harta kekayaan tersebut dari hasil tindak pidana korupsi.
3. Penyitaan
Tahap penyitaan adalah langkah antisipasi yang bertujuan meyelamatkan atau mencegah hilangnya harta  kekayaan  hasil  korupsi.  Harta  kekayaan  inilah  yang  kelak  diputuskan  pengadilan,  apakah diambil  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan  kerugian  negara  atau  sebagai  pidana  tambahan berupa merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Tahap penyitaan ini dilakukan saat harta kekayaan hasil korupsi telah ditemukan keberadaannya dan penyitaan dilakukan oleh penyidik. Pasal 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjut lebih dikenal dengan KUHP menerangkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari  ketua  pengadilan  negeri  setempat.  Namun  adapun  pengecualian  dalam  keadaan  mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak untuk itu wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
4. Perampasan
Pada  tahap  ini  dilakukan  perampasan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dijadikan upaya  pengambilalihan  hak  dimana  hasil  kejahatan  dirampas  untuk  negara  atau  hak  atas keberadaannya sudah beralih kepada negara. kejaksaan yang telah ditunjuk sebagai lembaga yang melakukan  perampasan  akan  menyelidiki  harta  kekayaan  milik  terpidana  korupsi.  perampasa  ini dilakukan saat penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## 5. Pengembalian kerugian negara
Berbicara mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, tentu saja dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan beri kan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. Kedua prinsip ini memberikan tanggungjawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan solusi terhadap pengembalian  kerugian keuangan  negara,  yakni  perampasan,  pembayaran  uang  pengganti,  penutupan  perusahaan,  dan pencabutan hak. Dan dalam ayat (2) mene gaskan bahwa “harta bendanya dapat disita dan dilelang” artinya  jaksa  diberi  wewenang  untuk  menyita  dan  meelelang  harta  milik  terdakwa  sebagai pengembalian aset negara. Ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda  yang  mencukupi  untuk  mengganti  uang  pengganti  maka  terpidana  dipidana  penjara  yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.
Berdasarkan penjelasan diatas menjadi jelas bahwa penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta milik negara yang diambil oleh terpidana korupsi. Penjatuhan uang pengganti ini ditentukan oleh hakim dan akan  dilaksanakan oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukm tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
b. Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Berkenaan    dengan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara,  tentunya  perlu  mengetahui  berapa kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut,  dengan demikian dilakukan penghitungan kerugian negara.  Penghitungan  kerugian  negara  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebagaimana  yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Setelah mengetahi  kerugian  negara  kejaksaan  akan  melakukan  peyelidikan  terhadap  harta  kekayaan  terpidana  untuk disita dan dirampas.
Dari  hasil  wawawncara  dengan  Kasubsi  Uheksi  bapak  Aristomy  Siahaan  mengatakan  proses pengembalian kerugian negara dilakukan dengan dua cara, yaitu: 13
13 Wawancara dengan Jaksa Aristomy Siahaan, selaku Kasubsi Uheksi, pada tanggal 08 Maret 2021
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
1. Terpidana  memberikan  uang  pengganti  atau  denda  sebagai  pengembalian  kerugian  negara  hasil tindak  pidana  korupsi  kepada  Kejaksaan.  Kemudian  Jaksa  yang  ditunjuk  untuk  melakukan pengiriman  (Bendahara)  akan  meminta  resi  atau  bukti  bahwa  terpidana  telah  mengembalikan kerugian  negara  tersebut.  Setelah  itu  Bendahara  akan  mengembalikan  uang  hasil  tindak  pidana korupsi kepada negara, dengan menggunakan pengiriman melalui buku rekening kejaksaan.
2. Cara  yang  kedua  ini  hampir  sama  dengan  cara  pertama  hanya  saja  terpidana  tidak  langsung memberikan  harta  kekayaan  hasil  korupsi  terpidana.  Melainkan  dilakukan  penyitaan  dan perampasan  terhadap  harta  kekayaan  terpidana.  Apabila  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana korupsi  telah  disita  dan  dirampas, maka  harta  kekayaan  tersebut  akan  dilelang dan  hasil  lelang tersebut akan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.
Berbeda dengan Pengacara Negara yang sering disebut Datun, Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  mempersipakan  bukti  formil  dan  dalil-dalil  yang dikenal sebagai beban pembuktian, guna mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara maka Jaksa Pengacara  Negara  harus  membuktikan  bahwa  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan terdakwa, adanya harta benda milik terdakwa yang digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
c. Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua aspek, yaitu pidana dan pidanaperdata.Melalui aspek pidana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan dilakukan dengan cara:
1. Kejaksaan  akan  mengeluarkan  surat  perintah  pelaksanaan  putusan  pengadilan  (P48)  yang  akan menerangkan  bahwa  jaksa  wajib  melaksanakan  perintah  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan negeri dengan penuh rasa tanggungjawab. Setelah surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dikeluarkan jaksa akan melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal pengembalian  kerugian  negara  jaksa  melaksanakan  perintah  putusan  pengadilan,  yaitu  melakukan penglelangan  terhadap  barang  sitaan  milik  terpidana  kemudian  hasil  lelang  tersebut  diberikan kembali kepada negara sebagai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Kejaksaan  akan  melaporkan  setiap  pelaksanaan  surat  peritah  tersebut  dengan  Berita  Acara Pelaksanaan Penetapan  Hakim (BA-15)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
3. Kejaksaan  mengelurkan  surat  Pelaksanaan  Penetapan  Majelis  Hakim  yang  ditujukan  kepada  Kepala
Rumah Tahanan Negara
Pengaturan gugatan perdata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidak-tidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu.
b. Tindak  pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa,  yang  melibatkan  kekuasaan  dan  kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yaitu disamping melalui jalur pidana juga dilakukan melalui jalur perdata.
c. Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara
Pengacara  negara  perlu  memperbanyak  gugatan  secara  perdata  kalau  syarat-syarat  untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara  tentunya  tidak  sekedar  hanya  untuk  memenuhi  unsur  menggugat,  akan  tetapi  juga  harus  memenuhi syarat formil dan materil. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38  huruf  c,  dalam  hal  terdakwa  atau  tersangka  meninggal  dunia  atau  tidak  bisa  dilanjutkannya    penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara.
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  di  Kejaksaan  Negeri  Medan,  peneliti  membuat  bagan terkait proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dimana Jaksa berperan sebagai  lembaga  yang  merampas  dan  menyita  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapaun bagan tersebut adalah sebagai berikut:
Bagan I. Proses Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Medan
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pada bagan I ini uang pengganti atau denda yang telah diberikan terpidana, berdasarkan pasal 270 KUHAP  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  tetah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dilakukan  oleh  jaksa,  dan  panitera  mengirimkan salinan  surat  keputusan  kepada  jaksa.  Pasal  ini menyiratkan bahwa Jaksa dalam melakukan eksekusi harus berdasarkan pada bunyi amar putusan yang tercantum di dalam berkas  putusan.  Lama  waktu  tidak  ditentukan  dengan  jelas.  Namun  pada  prakteknya  pengembalian  kerugian melalui  uang  pengganti  atau  denda  setelah  puusan  majelis  hakim  berkekuatan  hukum  tetap  dan  panitera mengirimkan salinan putusan serta terpidana telah memberikan uang pengganti atau denda, maka jaksa akan langsung mengirimkan uang tersebut ke kas negara.

## Bagan II. Proses Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri
Medan
Pada bagan kedua ini, proses pengembaliannya dilakukan berdasarkan pelelangan barang rampasan dan benda sitaan milik terpidana. Peraturan Jaksa Agung RI PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan  lelang  terhadap  aset  yang  menjadi  kewenangan  kejaksaan  namun  mempunyai  kondisi  tertentu. Peraturan  Jaksa  Agung  RI  PER-002/A/JA/05/2017  ditujukan  untuk  memindahkan  beban  tanggungjawab  dari kejakasaan  kepada  kantor  lelang  (KPKNL).  KPKNL  adalah  lembaga  pelelang  milik  negara  yang  berwenang melaksanakan  lelang  eksekusi.  PMK  Nomor  13/PMK.06/2018  merupakan  peraturan  mentri  keuangan  tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan. Peraturan ini bersifat lex specialis derogat legi generalis.
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Dalam melakukan  penyidikan  kasus  korupsi,  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  menyelamatkan  aset negara. Sampai saat ini, tindak pidana korupsi masih merupakan salah satu tindak pidana yang berbahaya dan sangat  merugikan. 14 Sehingga  sejalan  dengan  itu,  pemerintah  selalu  berupaya  untuk  menunjukan  keseriusan untuk memberantasnya. Salah satu bentuknya adalah dengan mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya bagaimana mengembalikan keuangan negara yang telah hilang karena dikorupsi.
Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan  oleh jaksa sebagaimana yang telah dijelaskan  sebelumnya.  Jaksa  berwenang  menyita  dan  merapas  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  korupsi sebagai  pengembalian  kerugian  negara.  pada  tahap  pelaksanaan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara tersebut  tentuntunya  tidak  telepas  dari  hambatan-hambatan  baik  internal  maupun  eksternal.  Dari  hasil wawancara  dengan  Kasubsi  Uheksi  bapak  Aristomy  Siahaan  mengatakan  beberapa  hambatan-hambatan  yang dialami dalam pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidaan korupsi, yaitu:
1. Pelaksanaan  pada  tahap  Terpidana  memberikan  uang  sebagai  pengembalian  kerugian  negara,  pada tahap ini beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, yaitu:
a.   Kurangnya  kejujuran  terpidana dalam melaporkan  harta  kekayaan milik  terpidana kepada komisi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  (KPK)  atau  Kejaksaan  sehingga  proses  pengembalikan kerugian negara tidak maksimal.
b.   Belum ada pengaturan yang jelas tentang sistem pengembalian kerugian keuangan negara.
2.    Pelaksanaan pada tahap penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan terpidana, pada tahap ini beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, yaitu:
a.   Faktor utama yang dialami kejaksaan dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara adalah faktor ekonomi. Dimana terdakwa tidak sanggup membayar kerugian keuangan negara, dan saat  dilakukan  penyitaan  sering  terjadi  barang  yang akan  disita  telah  dijual pada pihak  lain dan telah  digunakan  untuk  kehidupan  sehari-hari.  Sehingga  sulit  untuk  melakukan  penyitaan  dan permpasan harta kekayaan hasil tindak pidan korupsi.
b.   Kurangnya kerjasama dalam penangan kasus-kasus korupsi yang membuat sulit untuk menemuka harta kekayaan hasil korupsi.
c.   Belum ada pengaturan yang jelas tentang sistem pengembalian kerugian keuangan negara.
14 Rustam, Jurnal Dimensi, Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Kuangan Negara (Asset Revovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 6, Nomor 2:206-225, Agustus 2017, hlm 213
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
d.   Terpidana  meninggal  dunia,  saat  pengembalian  kerugian  negara  terpidana  meninggal  dunia sehingga pelaksanaan pengembalian kerugian negara terhambat, sedangkan ahli waris yang akan dituntut melalui gugatan perdata tidak mempunyai harta benda peninggalan terpidana.
e.   Sering terjadi konflik anatara keluarga  terpidana dengan pihak kejaksaan, dimana pihak keluarga tidak ingin harta kekayaannya disita dan dirampas untuk negara.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dimana  yang  merupakan  hasil  wawanvara  yang  dilakukan  penulis  di Kejaksaan  Negeri  Mendan  tepatnya  pada  Kasubsi  Uheksi  bapak  Aristomy  Siahaan  dalam  melakukan  peroses pelaksanaan pengembalian kerugia negara akibat tindak pidana korupsi tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik dari diri terpidana, masyarakat maupun lembaga kejaksaan itu sendiri.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atas, penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa:
1. Peranan  Jaksa  dalam  pelaksanaan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana korupsi  melalui  dua  intrumen,  pertama  intrumen  pidana,  kedua  instrumen  perdata.  Pelaksanaan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  dilakukandengan  beberapa tahapan, yaitu: pelacakan, pemblokiran, penyitaan,  perampasan, serta pengembalian kerugian negara. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara, yaitu Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan (P48) yang menugaskan Kasubsi Uheksi untuk melaksanakan perintah putusan pengadilan. Kemudian Kejaksaan melaporkan setiap pelaksanan surat  perintah  tersebut  dalam  Berita  Acara  Pelaksanaan  Penetapan  Hakim  (BA-15).  Setelah  selesai Kejaksaan akan mengrimkan surat Pelaksanaan Penetapan Majeli Hakim kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.
2. Dalam  proses  pengembalian  kerugian  negara Kejaksaan  Negeri  Medan memiliki  hambatan-hambatan baik  internal  maupun  eksternal.  Adapun  yang  menjadi    kendala  atau  faktor  dalam  pelaksanaan pengembalin  kerugian  negara  adalah  faktor  ekonomi,  ketidak  jujuran  terpidana,  tidak  adanya pengaturan yang jelas, terpidana meninggal dunia dan faktor dari keluarga terpidana.
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## Saran
Setelah penulis menarik beberapa kesimpulan, tentunya penulis juga akan memberikan beberapa saran terkait proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sebaiknya  proses  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  harus  diatur  dengan jalas dalam undang-undang. Perlu adannya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan sebagai instansi yang  mempunyai  peran  dalam  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  supaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan kerugian negara.
2. Kejaksaan  Negeri  Medan  perlu  melakukan  kerjasama  yang  baik  antara  penyidik  Polri  untuk memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan yang menjadi hak negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adys. Kadir Abdul, Anomali Korupsi Nampak Tilas Kessejahterahan, Yogyakarta:  Suluh Media, 2018 Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Persada, 2017 Danil, Elwi H, Korupsi Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012 Djaja, Ermansyah, Membetantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika 2009 Gunawan, T. J, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Jakarta Kencana, 2918 Hamza,  Andi  Jur, Pemberantasan  KorupsiMelalui  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Internasional,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008 Kholis, Laila Efi, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Pertara Korupsi, Jakarta: Solusi Publishing: 2010 Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005 Pardede, Rudi, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Pekanbaru: Genta, 2015 Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Bandung: Mndar Maju, 2001 Prakoso, Djoko, Hukum Penitensi Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988 Sumaryanto,  Djoko  A. Pembalikan  Beban  Pembuktian  Tindak  Pidana  Dalam  Rangka  Pengembalian  Kerugian Keuangan Negara, Jakart: Prestasi Pustaka Publisher, 2009 Tuanakotta, M. Theodurus, Menghitng Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Slembah Empat

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jurnal Adb. Razakm Musahib, Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Volume 3, Nomor 1, Januari
2015
Ade, Mahmud, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara, Volume 1, Nomor , Desember
2018
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Puteri,  Hikmawati, Pengembalian  Kerugian  Negara  Dari  Pembayaran  Uang  Pengganti  Tindak  Pidana  Korupsi Dapatkah Optimal, Volume 10 Nomor 1, 2019 Michael,  Julnius  Cristopher  Siahaya,
Pengembalian  Krugian  Negara  Dalm  Tahap  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi, Volume IV, Nomor 2, 2018 Amty, Prakarsa, Renayulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2017
Andi  Muhammad  Soyan  Amiuddin, Optimalisasi  Pengaturan  Hukum  Tentang  Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Volume 3 Nomor 2, 2019 Roby Azhari, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Volume 5, Nomor 2, 2018
Diponegoro Low Jurnal, Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Volume 5 Nomor 3, 2016
Henra Karianga, Pertanggungjawaan Kerugian Negara Dalam Pengelolahan Keuangan Daerah, Volumen 16, Nomor
1, 2018 Candra, Ayu Astuti, Aris Cariri, Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Koupsi, Volume 4, Nomor 3 2015 Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, Volume 27, Nomor 3, 2015
Septa  Candra, Perumusan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia,  Volume  3, Nomor 3, 2013 Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume III, Nomor 01, 2010 Samuel  Mangapul  Tapubolon, Peranan  Pemerintah  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Korupsi  Kaitannya  Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Volume II, Nomor 6, 2014
Internet https://m.hukumonline.com, diakses tgl 3 Desember 2016