Implikasi UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Peningkatan Investasi Di Provinsi Jambi
Oleh:
Eko Budi S. S.H, M.H.
e-mail : ekobudi1999@yahoo.co.id

## Abstrak
Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu wadah yang harmonis dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat adalah  dengan  menggerakkan  perekonomian  melalui  penciptaan  iklim  dunia  usaha  yang kondusif.  Implikasi  peraturan  perundang-undangan  diharapkan  dapat  mendorong peningkatan  investasi  di  Indonesia,  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  asing. Karena Undang-Undang Penanaman  Modal dibentuk dan dibangun dengan pertimbangan untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  berkelanjutan  dengan  berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implikasi  UU  No.  25  tahun  2007  tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan landasan bagi pembentukaan Perda Propinsi Jambi Nomor  10  tahun  2012  tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal sehingga  dapat  mempercepat  pembangunan  perekonomian  daerah,  mengolah  potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri  maupun  dari  luar  negeri,  sedangkan  untuk  meningkatkan  investasi  penanam  modal perlu  diciptakan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian hukum,  keadilan,  dan  efisien  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  perekonomian daerah.
Kata Kunci : Implikasi UUPM, investasi.

## PENDAHULUAN
Setelah  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  diimplementasikan  pada tahun 2001, pelaksanaan pembangunan di daerah memiliki peran yang semakin penting dan bahkan  menjadi  ujung  tombak  bagi  keberhasilan  pembangunan  nasional.  Perluasan kewenangan  daerah  dalam  merencanakan  dan  mengalokasikan  dana  untuk  membiayai berbagai  kegiatan,  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  bagi  setiap  daerah  untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan mememilih sektor-sektor  ekonomi  secara  lebih  selektif  sebagai  sektor  unggulan  dalam  mempercepat pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal  berbasis  potensi  sumber  daya lokal pada berbagai daerah, secara simultan pada gilirannya akan menghasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara agregat di tingkat nasional.
Secara geografis Propinsi  Jambi termasuk    dalam    kawasan    segi  tiga  pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan  imbas segitiga pertumbuhan ekonomi dari tiga kawasan  bebas  perdagangan  SIBAJO  (Singapura-Batam-Johor). Berdasarkan  laporan  Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I tahun 2014 pada kisaran 0,2%-0,7%(qtq), tumbuh lebih rendah dari triwulan  IV tahun 2013 (1,94%). Sementara itu, pertumbuhan  ekonomi  tahunan  Jambi  diperkirakan  meningkat  yaitu  pada  kisaran  8,0  8,5% (yoy)  dibandingkan  triwulan laporan  yang  tumbuh  6,93%  (yoy).  Sementara  proyeksi pertumbuhan  ekonomi  tahun  2014  diperkirakan  pada  kisaran  7,2%-7,7%. Pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  menjadi  sumber  utama  perekonomian  di  triwulan  selanjutnya. Adanya  kenaikan  UMP  akan  memberikan  penghasilan  tambahan  bagi  masyarakat  dan berkontribusi  meningkatkan  konsumsi  masyarakat  sehingga  akan  lebih  mendorong pertumbuhan ekonomi (Media Jambi :  2014).
Inflasi pada triwulan I/2014 stabil pada level yang sama dengan triwulan IV/2013 yaitu berada pada kisaran 8,6%-9,1% (yoy) dari sebelumnya 8,75% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi  ini  disebabkan  oleh  meningkatnya  angka  inflasi administered  price dan volatile foods . Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain, masih berlanjutnya  tekanan  nilai tukar rupiah terhadap dollar, potensi    meningkatnya  ekspektasi  inflasi  perusahaan  sebagai  antisipasi  resiko  perubahan harga  pada  tahun  2014.  Kenaikan  harga  TTL  (Tarif  Tenaga  Listrik)  di  tahun  2014  akan berdampak  inflasi  baik  secara  langsung  maupun  melalui  dampak  lanjutannya,  serta  kondisi infrastruktur  (jalan,  jembatan)  yang  masih  terkendala  serta  terhambatnya  arus  di  pelabuhan
yang  akan  meningkatkan  biaya  distribusi  dan  transportasi  barang  dan  jasa.  Beberapa  hal tersebut diperkirakan akan memacu meningkatnya angka inflasi pada tahun 2014. Menyikapi kondisi perekonomian triwulan IV / 2013 serta proyeksi ekonomi triwulan I / 2014 beberapa hal  yang  patut  menjadi  perhatian  antara  lain  penguatan  fungsi  Tim  Pengendalian  Inflasi Daerah,  program  ketahanan  pangan  khusunya  komoditas  penyumbang  inflasi  (terbesar), pengendalian  ekspektasi  inflasi,  penurunan  produksi  migas,  melambatnya  produksi  karet, permasalahan distribusi barang, pembinaan dan pendampingan UMKM.
Pada Triwulan III berjalan, data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, memperlihatkan kenaikan penyaluran kredit perbankan ke real estate secara tahunan/year on year  (Argianto  DA  Nugroho  :  2014).  Menurut  BI  pertumbuhannya  tahun  ini  dibanding sebelumnya per triwulan II 2014 mencapai 22,01 persen atau secara nominal tercatat sebesar Rp  4,19  triliun.  Penyaluran  kredit  ini  diikuti  pula  dengan  pangsa  kredit  real  estate  di Jambi sebesar 1,83 persen dari total kredit perbankan. Investasi menurut Pembentukan Modal Tetap  Domestik  Bruto  (PMTDB)  yang  mencerminkan  nilai investasi di Jambi mencapai  Rp 4,45  triliun  dengan  pangsa  18,42  persen  dari  total  PDRB Jambi,  relatif  sama  dengan pangsanya pada triwulan yang sama tahun 2013 (18,44%). Pada akhir bulan September 2014 Total investasi mengalami  pertumbuhan  6,26  persen  (yoy)  dengan  andil  pertumbuhan mencapai  1,17  persen.  Secara  triwulanan, investasi juga  mengalami  peningkatan  di bandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,26 persen. Investasi di Jambi terus menunjukkan peningkatan  yang  disebabkan  oleh  tingginya  pembangunan  fisik  baik  oleh  pemerintah ataupun swasta. Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan kredit investasi yang mencapai 10,75 persen (yoy). Sementara menurut pendapat  pengusaha  melalui  hasil  Survei  Kegiatan Dunia  Usaha  (SKDU), optimisme pengusaha dalam memandang kondisi bisnis masih cukup baik. Hal ini terlihat dari masih positifnya indeks situasi bisnis  yaitu sebesar 43,48 persen. Sementara itu jumlah investasi Jambi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Provinsi Jambi,  realisasi  penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN)  sebesar  Rp  66 miliar.  Investasi Jambi sebagian  besar  dialokasikan  pada  sektor  pertanian.  Investasi asing melalui penanaman modal asing (PMA) turun 7,62 persen dari tahun lalu menjadi 5,64 juta dolar  AS. Tingginya  pertumbuhan  ekonomi  Jambi  ini,  dikarenakan  pemerintahan  Propinsi Jambi fokus mendorong tumbuhnya investasi di Jambi, baik dari lokal maupun asing.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  permasalahan    yang  dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaturan penanaman modal secara nasional ?
2. Bagaimanakan pengaturan penanaman modal di Provinsi Jambi ?
3. Bagaimanakah perkembangan investasi di Provinsi Jambi ?

## Metode Penelitian

## Metode Pendekatan dan Sumber Data
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan berpedoman pada  tinjauan  kepustakaan  dari  bahan-bahan  yang  diperoleh  melalui  buku-buku  dan  tulisan lainnya dan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang digunakan  untuk  mendapatkan  konsep-konsep,  informasi-informasi  serta  pemikiran konseptual dari para peneliti dan pakar hukum.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  adalah  metode library  research (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber  bacaan  seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  makalah,  jurnal  dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis yaitu  dengan menggambarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perda Propinsi Jambi Nomor 10 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dikaitkan  dengan praktek pelaksanaannya dalam peningkatan investasi di Provinsi Jambi.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Penanaman Modal secara Nasional
Setiap  negara  selalu  berusaha  meningkatkan  pembangunan,  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah dengan menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya (Ahmad Yulianto : 2003) Untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang  industri,  sejak  awal  negara-negara  tersebut  dihadapkan  kepada  permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  adalah  mengundang  masuknya pemodal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri (Ridwan Khairandy : 2003).
Sejarah  Orde  Baru  selama  periode  1966-1997  telah  membuktikan  betapa  pentingnya peran investasi langsung khususnya asing (Penanaman Modal Asing) sebagai salah satu motor penggerak  pembangunan  dan  salah  satu  sumber  pertumbuhan  ekonomi  Negara  Indonesia. Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Diantaranya adalah UU No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo UU No. 11 tahun 1970, UU No. 6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal.  Dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  2  UU  No.  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman    modal  selanjutnya  disebut  UUPM,  menyatakan  bahwa  :  “Penanaman  Modal Asing  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang”.
UUPM  memberikan  wewenang  kepada  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  untuk melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan penanaman modal, wewenang tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUPM . Dampak dari kondisi ini maka peraturan-peraturan sebelumnya yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  penanaman  modal  masih  diberlakukan  ketentuan terdahulu yang bersumber dari Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman  Modal Dalam  Negeri  (UUPA  dan  UUPMD)  yang  didasari  oleh  ketentuan peralihan pasal 37 UUPM. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.  10/SK/1985  Jo  Keputusan  Kepala  BKPM  No.  6/SK/1987  jo  Keputusan  BKPM  No. 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu syarat
permohonan penanaman modal asing adalah Arrangement of Joint Venture Agreement yang harus  disertakan  dalam  permohonan. Joint  Venture   Agreement yang dijadikan salah satu syarat dalam penanaman modal asing oleh BKPM digunakan sebagai dasar dibentuknya Joint Venture Company . Artinya Joint Venture Company tunduk kepada hukum perjanjian. Namun dalam  UUPM  pasal  5  ayat  2, joint  venture  company harus  berbentuk  perseroan  terbatas berdasarkan  hukum  Indonesia.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa Joint  Venture  Company tunduk kepada hukum perusahaan dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 UUPM mendefinisikan “Penanaman Modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  penanaman  modal  dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”. Lebih lanjut untuk pengaturan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia dalam  pelaksanaannya  dapat  menggunakan  modal asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanaman  modal  dalam  negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal asing merujuk pada ketentuan dalam pasal lain dalam UUPM, yaitu pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  dalam  wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adapun mekanisme permodalannya  dapat  dilakukan  dengan  cara  :  (a)  Mengambil  bagian  saham  pada  saat pendirian perseroan tebatas; (b) Membeli saham; dan (c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengertian  penanaman  modal  asing  dalam  UUPM  No.  25 Tahun 2007, hanyalah mencakup  penanaman  modal  asing  yang  bersifat  langsung (foreign  direct  investment). Penanaman modal langsung diartikan bahwa pemilik modal menanggung resiko dari investasi tersebut dan pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaannya yang bersangkutan di  Wilayah Republik  Indonesia.  Pasal  37  ayat  1  UUPM  mengisyaratkan  bahwa  ketentuan- ketentuan  lain  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  sebelumnya  masih  diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM yang baru dan selama belum diaturnya ketentuan yang berdasarkan UUPM yang baru. Pasal ini membawa pengaruh penting, karena peraturan- peraturan  pelaksana  yang  didasari  oleh  undang-undang  sebelumnya  masih  dapat diberlakukan. Salah satunya adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Keputusan Kepala BKPM No. 6/SK/1987 jo Keputusan BKPM No. 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu
syarat permohonan penanaman modal asing adalah Arrangement of Joint venture Agreement yang harus disertakan dalam permohonan.

## Pengaturan Penanaman Modal di Provinsi Jambi
Era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintah Daerah dan  kemudian diperbaharui  dengan UU No. 32 Tahun  2004.  Sementara  itu,  sumber  pendanaannya  diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Makna penting pengaturan tersebut adalah  bahwa  ada  sistem  pembagian  keuangan  yang  adil,  proporsional,  demokratis, transparan,  dan  efisien  dalam  rangka  penyelenggaraan  desentralisasi  dengan mempertimbangkan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah  serta  besaran  pendanaan penyelenggaraan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Dalam  konteks  peraturan  tentang otonomi daerah yang demikian, maka diatur pula bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  didasarkan  atas penyerahan  tugas  oleh  Pemerintah  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan  memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituangkan di dalam Pasal 1, angka (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Konsep otonomi daerah ini diacu juga dalam hukum investasi, yakni di Pasal 1, angka (11) UU No. 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM).  Persoalan  selanjutnya  tentang  investasi yang  dilakukan  di  era  otonomi  daerah,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  problematika keuangan daerah (APBD) sangat menentukan dalam perkembangan investasi daerah, terutama bila investasi tersebut berkaitan dengan struktur anggaran pemerintah daerah, pengelolaannya, serta pertanggungjawabannya. Penanaman modal di daerah juga berimplikasi pada bagaimana interaksi hukum otonomi daerah dengan hukum investasi itu sendiri di Indonesia. Di dalam Penjelasan Umum UUPM Pemerintah diharuskan untuk menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Koordinasi  tersebut  harus  dijalankan  dengan semangat otonomi daerah. Dalam  pengembangan  peluang  bagi  potensi  daerah koordinasi menjadi  titik  penting  bagi  penanaman  modal  (investasi)  di  daerah,  baik  dalam  urusan
kepemerintahan  terkait  investasi,  maupun  dalam  kerangka  kemampuan  daerah  untuk melakukan investasi.
Oleh  karena  itu  koordinasi  dan  potensi  daerah  harus  dapat  dijadikan  sarana  bagi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan PAD (pendapatan asli daerah) di dalam konteks APBD.  Namun  meningkatnya  jumlah  produk  perundangan  (perda)  secara  signifikan  terkait retribusi maupun pajak daerah memberikan gambaran adanya respon daerah yang berlebihan dalam menghadapi otonomi daerah. Hal ini justru menjadi kontraproduktif karena menambah beban  masyarakat  dan  juga  menghambat  masuknya  investasi  ke  daerah.  Masyarakat  tidak memberikan  kontribusi  seperti  yang  diharapkan  (melalui  pembayaran  retribusi  dan  pajak daerah), dan hal ini bisa jadi disebabkan masih rendahnya kemampuan membayar (ability to pay) ataupun  kemauan  membayar  pajak (willingness  to  pay) masyarakat.  Salah  satu  faktor yang  diyakini  menjadi  penyebab  masih  rendahnya  kedua  hal  ini  adalah  tidak  adanya perubahan kesejahteraan masyarakat yang signifikan (Priyo Hari Adi : 2007).  Ada beragam pilihan  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  memperbaiki  iklim  penanaman  modal  di  daerah, dimana  salah  satu  kebijakan  yang  terkait  dengan  kepentingan  tersebut,  adalah  penerapan sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  yang  didasarkan  pada  UUPM.  Kebijakan  ini sangat  menarik  untuk  dicermati,  karena  jika  ditilik  pada  substansinya,  memiliki  kemiripan dengan Keppres 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres ini pernah dianggap pemerintah daerah sebagai upaya pemerintah pusat untuk menarik kembali kewenangan penanaman modal yang pernah  didesentralisasikan.  Di  sisi  lain,  secara  teoritik,  PTSP  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan  perizinan  dalam  bidang  investasi,  melalui  penyederhanaan  perizinan  dan percepatan  waktu  penyelesaian  (Asropi  :  2007).  PTSP  merupakan  salah  satu  upaya  daerah untuk  dapat  memberikan  kemudahan  dalam  mengadakan  investasi.  PTSP  tersebut  pada umumnya,  oleh  pemerintah  daerah  diakomodasi  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  daerah. Peraturan daerah tentang PTSP akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor untuk memperkirakan dan merancang persiapan investasinya sendiri. Selain itu, PTSP dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum.
Beberapa  kebijakan  acuan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  penanaman modal  di  daerah,  antara  lain  meliputi  Keppres  No.  97/1993  tentang  Tatacara  Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999, Keputusan  Meninves/Kepala  BKPM  No.  38/SK/1999  tentang  Pedoman  dan  Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, dan Keppres
No.  29/2004 tentang  Penyelenggaraan  Penanaman  Modal  dalam  rangka  PMA  dan  PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Kejelasan peraturan tersebut, untuk menarik investor, dapat  dilakukan  pula  peningkatan  sumber  pendanaan  dan  ketepatan  alokasi  investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan  dengan  mengimplementasikan  paradigma  masyarakat  membangun. Pembentukan  perda  yang  demikian  dapat  mengembangan "networking" atau  jejaring  kerja dan  penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif,  dengan  memberi  kemudahan  pelayanan  publik antara  lain  bernilaikan  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi,  keamanan, tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana  prasarana,  kemudahan  akses,  kedisiplinan,  kesopanan, keramahan,  dan  kenyamanan.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  memberikan  peluang  pengurusan syarat investasi  yang ketat namun mudah, melakukan pendekatan secara baik dengan calon investor,  serta  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  dorongan  kepada masyarakat untuk terbuka dalam hal potensi sosial budayanya.
Sejalan  dengan  amanah  Pasal  176  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004    tentang Pemerintah  Daerah,  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  insentif dan/atau  kemudahan  kepada  masyarakat  dan/atau  penanam  modal  dan  Pasal  7  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  tahun  2001  tentang  pedoman  pemberian  insentif  dan  kemudahan Penanaman  Modal  di  Daerah,  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, telah mengeluarkan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, yang menjadi pertimbangan dari perda tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah, mengolah potensi ekonomi menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal  baik  dari  dalam negeri  maupun  dari  luar  negeri,  untuk  meningkatkan  daya  tarik  penanam  modal  perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan,  dan  efisien  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  perekonomian  daerah. Menurut Perda tersebut, yang dimaksud dengan pemberian insentif penanaman modal daerah adalah  dukungan  dari  pemerintah  daerah  kepada  investor  dalam  rangka  mendorong peningkatan  penanaman  modal  di  daerah.  Sedangkan  pemberian  kemudahan  penananaman modal  daerah  adalah  penyediaan  fasilitas  dari  pemerintah  daerah  kepada  penanam  modal untuk  mempermudah  setiap  kegiatan  penanaman  modal  dalam  rangka  mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
Menurut  pasal  3  Perda  Nomor  10  tahun  2012,  pemberian  insentif  dan  kemudahan dilakukan  dengan  tujuan  untuk  : (a)  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah;  (b) menciptakan lapangan  kerja;  (c)  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan;  (d) meningkatkan  kemampuan  daya  saing  daerah;  (e)  mendorong  pengembangan  ekonomi kerakyatan;  (f)  mengolah  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan menggunakan  dana  yang  berasal  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri;  (g) meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat;  dan  (h)  merangsang  investor  menanamkan modalnya. Dengan Perda tersebut maka penanam modal berhak mendapatkan (a) kepastian hak, hukum dan perlindungan; (b) informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan; (c) hak pelayanan; dan (d) berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga mereka akan terpacu dalam hal menginvestasikan modalnya di wilayah Jambi. Selaras dengan hal tersebut bagi penanam modal memiliki kewajiban dalam hal  menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik;  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  perusahaan;  membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan menyampaikannya  kepada  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu; menghormati      tradisi      budaya      masyarakat      sekitar    lokasi    kegiatan  usaha  penanaman modal; dan mematuhi  semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  adanya  hak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah,  setiap  penanam  modal bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  menanggung  dan menyelesaikan  segala  kewajiban  dan  kerugian  jika  penanam  modal  menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;  menciptakan  iklim  usaha  persaingan  yang  sehat,  mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal kemudahan investasi Pemerintah memberikan insentif antara lain tentang pengurangan atau keringanan  pajak  daerah  dan/atau  retribusi  daerah,  pemberian  dana stimulan,  dan/atau pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan tersebut dalam bentuk penyediaan data dan informasi  peluang  penanaman  modal,  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  penyediaan  lahan atau  lokasi,  percepatan  pemberian  perizinan.  Pemberian  insentif  dan  kemudahan  diberikan kepada  penanam  modal  yang  sekurang-kurangnya  memenuhi  5  kriteria  :  (a)  memberikan kontribusi  bagi  pendapatan  masyarakat;  (b)  menyerap  banyak  tenaga  kerja  lokal;  (c) menggunakan  sebagian  besar  sumberdaya  lokal;  (d)  memberikan  kontribusi  bagi  pelayanan
publik;  (e)  memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan  produk  domestik  regional  bruto;  (f) berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan;  (g)  termasuk  skala  prioritas  tinggi  dalam mendukung program pemerintah; (h) termasuk pembangunan infrastruktur; (i) melakukan alih teknologi; (j) melakukan  industri  pionir;  (k)  berada  di  daerah  terpencil,  daerah  tertinggal, atau daerah pembatasan; (l) melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (m) bermitra  dengan  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  atau koperasi;  atau  (n)  industri  yang menggunakan barang modal,mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Adapun  jenis  usaha  dan  kegiatan  penanaman  modal  yang  diprioritaskan  memperoleh insentif dan kemudahan  yaitu industri hilir crude palm oil, crumb rubber dan pemanfaatan limbah  domestik.  Sedangkan  jenis  usaha  dan  kegiatan  penanam  modal  yang  dapat memperoleh  kemudahan  antara  lain  :  peternakan,  perkebunan,  pertanian,  pariwisata, perikanan  darat  dan  laut.  Bagi  penanam  modal  yang    menerima  insentif  dan  kemudahan penanaman  modal  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  Gubernur  melalui  kepala  Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi secara  berkala.  Setiap  penanam  modal  yang  mendapatkan  insentif  dan  kemudahan,  tidak melaksanakan  kewajibannya  mereka  akan  dikenakan  sanksi  administrif  berupa  :  peringatan tertulis, pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

## Perkembangan Investasi di Provinsi Jambi
Sampai saai ini, Provinsi Jambi masih menjadi tujuan investor. Sumber data dari Badan Penanaman  Modal  Daerah  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPMD  PPT)  Provinsi  Jambi menggambarkan  realisasi  investasi  pada  2014  sudah  melebihi  target.  Data  terbaru  untuk investasi target 2014 sekitar Rp 16,5 triliun. Realisasi semester I tahun 2014 sudah mencapai Rp  25,7  triliun  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  investasi (Sumber  dari  Kemendagri  :  2014).  Hal  tersebut  sekaligus  menjadi  pertimbangan  investor menanamkan modalnya antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian serta kepastian hukum. Iklim investasi di Jambi tergolong stabil sehingga disukai investor. Ini berkat usaha Pemerintah Propinsi Jambi memperkenalkan potensi-potensi  investasi atau  peluang  bisnis  diberbagai  bidang  yang  ada  di  Jambi  kepada kalangan investor potensial, di dalam maupun luar negeri. Hingga September 2014 perizinan yang  telah  diproses  oleh  BPMD  PPT  ada  43  sedangkan  non-perizinan  mencapai  91 perusahaan.  Meskipun  tahun ini  sedikit  melemah  namun  jumlah  ini  juga  sudah  melebihi target. Pemprov Jambi melalui BPMD PPT terus berupaya agar proses perizinan bisa cepat,
mudah, murah, transparan dan berkepastian hukum. Saat ini proses perizinan terbilang cepat dan  tidak  berbelit-belit.  Ini  karena  wewenang  perizinan  sepenuhnya  sudah  dilimpahkan kepada  Kepala  BPMD  dan  PPT  Sesuai  dengan  Pergub  47  tahun  2013  tentang  pelimpahan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPMD PPT Provinsi Jambi. Meskipun demikian BPMD PPT tetap bekerja sama dengan instansi lain melalui tim teknis guna memastikan keakuratan data yang disampaikan investor. Adapun investasi yang menjadi kewenangan BPMD provinsi seperti investasi yang melibatkan lintas kabupaten-kota dan  investasi  industri  yang  melebihi  Rp  10  miliar.  Saat  ini  investasi  tersebut  didominasi pedagang besar farmasi, pertambangan dan angkutan perhubungan seperti AKAP.
Dalam  upaya  peningkatkan  penerimaan  daerah,  selain  melakukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  pemungutan  komponen  penerimaan  daerah  juga  dilakukan  langkah  persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor di  Kota  Jambi.  Dengan  demikian  dari  segi  Tabel  Arus  Dana  (Flow  of  Fund),  uang  yang dihasilkan  di  Provinsi Jambi  sebagian  besar  akan  kembali  ke  Provinsi.  Upaya  yang  telah dilaksanakan  untuk  meningkatkan  investasi  antara  lain  dengan  :  1)  Diterbitkannya  Perda tentang  penyelenggaraan  pelayanan  Publik    No.  4/2012;  2)  Disusunnya    Perda  Nomor    10 Tahun  2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 3) Dibentuknya Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi; 4) Melaksanakan Bintek Penanaman Modal dan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi  Secara  Elektronik);  5)  Merevisi  Pergub  pelimpahan  kewenangan  sebahagian perizinan  menjadi seluruh perizinan; 6) Memberikan informasi kepada calon investor tentang potensi Jambi; dan 7) Menyelenggarakan event tahunan JAMBI EMAS Expo.
Upaya  yang  juga  berdampak  signifikan  adalah  pengembangan  sistem  informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang cepat dan mudah kepada aparatur pemerintah daerah,  masyarakat  dan  pelaku  bisnis,  sehingga  akan  mengurangi  terjadinya  asimetri informasi  yang  dapat  menimbulkan  ketidak  sempurnaan  pasar. Untuk  memantau  dan mengevaluasi  hasil  penerapan  ELG,  dapat  dilihat  beberapa  indikator,  diantaranya  adalah kapasitas  fiskal  atau  APBD  khususnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Penanaman  Modal (PMA dan PMDN) dan kondisi bisnis, pertumbuhan ekonomi (sektor perdagangan), tingkat inflasi  dan  tingkat  pengangguran.  Peningkatan  APBD  terjadi  secara  signifikan  selama  tiga tahun terakhir. Peningkatan APBD tersebut bersumber dari tiga komponen pembentuk PAD (pajak, restribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan)  dengan  peningkatan rata-rata    sebesar  10,60%  pertahun.  Belum  termasuk  hibah  yang  masuk  ke  Jambi  terutama
dalam  bidang  konservasi  sumberdaya  alam,  seperti  Proyek  Kemakmuran  Hijau  atau  Green Prosperity Project, MCC compact dari Amerika  Serikat  yang telah memilih Provinsi Jambi dan Sulawesi Barat sebagai lokasi Pilot dengan nilai investasi sebesar US$ 320 juta.
Selain itu, sudah terdapat komitmen dari swasta asing yang akan menanam modalnya di sektor  energi  dengan  membangun  Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU),  PLTA,  tenaga surya    dan  Panas  Bumi.  Dalam  banyak  hal,  ketersediaan  energi  listrik  ini  menjadi  kendala bagi  investor  untuk  menanam  modalnya  dalam  membangun  industri  hilir.    Menurut  hasil Survei  Kegiatan  Dunia  Usaha  (SKDU),  optimisme  pengusaha  dalam  memandang  kondisi bisnis di Provinsi Jambi meningkat yang ditunjukkan oleh meningkatnya indeks situasi bisnis dari 15,97% menjadi 20,14%. Sementara berdasarkan  Peringkat Kemudahan Berusaha di 20 Kota di Indonesia, untuk kriteria kemudahan mengurus IMB Kota Jambi adalah peringkat ke 2,  dan  kemudahan    pendaftaran  properti  peringkat  ke  7  (Sumber  Metro  Jambi  :  2014). Pertumbuhan  ekonomi  Jambi  tergolong  tinggi  dengan  rata-rata  selama  tiga  tahun  terakhir mencapai  7,4%  (tanpa  migas)  dan  7,7%  (dengan  migas).  Hingga  tahun  2012  pertumbuhan ekonomi  mencapai  7,4%  (dengan  migas)  dan  tanpa  migas  sebesar  8,7%.  Secara  komulatif sepanjang tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jambi sebesar 8,08%. Sekaligus menempatkan Provinsi Jambi dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera. Struktur perekonomian Provinsi Jambi  masih  didominasi  oleh  sektor  primer  (Pertanian  dan  Pertambangan).  Namun peranannya semakin menurun, pada tahun 2008  kontribusi kedua sektor  ini sebesar 49,5%, tahun 2010 sebesar 47,68%, dan terus mengalami penurunan menjadi 41,6% pada tahun 2012. Pertumbuhan  sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran,  juga  mengalami  peningkatan,  hingga pada tahun 2012 sebesar  19,10%.  Laju  inflasi  di  Jambi  masih  tergolong  rendah yakni sebesar 4,22 % di bawah angka proyeksi nasional sebesar 4,3 %. Laju inflasi yang terkendali ini  tidak  terlepas  dari  peranan  pemerintah  daerah  dan  Bank  Indonesia  Jambi  dalam mengendalikan  faktor-faktor  yang  berpotensi  memberikan  tekanan  inflasi,  antara  lain  1) Terbatasnya produksi beberapa jenis komoditas kelompok bumbu-bumbuan (seperti bawang dan  cabe  merah),  2)  Meningkatnya  konsumsi  masyarakat  dalam  liburan  sekolah  serta terutama  menjelang  bulan  puasa,  3)  Adanya  kampanye  Pilkada  dan  Pemilu,  4)  Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala dapat meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa. Terakhir adalah tingkat pengangguran, selama tiga tahun terakhir terjadi  penurunan  tingkat  pengangguran  terbuka.  Indikator  ini  menunjukkan  adanya peningkatan  skala  ekonomi (economic  of  scale) dan  peningkatan  kempatan  kerja.  Yang disebabkan  oleh  banyaknya  investor  dalam  menanamkan  modalnya  di  sektor  riil  sehingga
menambah  lapangan  kerja.  Nilai  investasi  di  Jambi  dari  penanaman  modal  dalam  negeri maupun  investasi  asing  sampai triwulan  I-2014  mencapai  Rp  34  triliun.  Itu  adalah  total investasi satu dasawarsa terakhir.  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih dominan, yaitu  sebesar  Rp  25,2  triliun  dan  investasi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  senilai  Rp  9,3 triliun,  angka  ini  akan terus  meningkat  setiap  tahun  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan. Data dari laporan yang disampaikan 70 perusahan yang aktif memberikan laporan investasi. Secara total ada 130 perusaahan yang berinvestasi di Provinsi Jambi. Ada 70 PMDN dan 63 diantaranya merupakan  PMA.  Ini  data  di  akumulasi  dari  awal  investasi  sampai  sekarang PMDN  terbesar  Rp  25,2  triliun  dan  PMA  Rp  9,3  triliun,  tapi  kalau  BKPM  datanya pertahun.Yang  melapor  sekitar  70  perusahaan,  yang  belum  melapor  tetap  dilakukan pengawasan  (Tribun  News  : 2014).  Pada  tahun  2013  realisasi  investasi  Rp  3,1  triliun  dari target  Rp  1,9  trilium.  Jumlah  tersebut  meningkat  26  persen  dibanding  tahun  sebelumnya. Sementara  tahun  ini  ditargetkan  investasi  di  angka  Rp  2,3  triliun  atau  tumbuh  22  persen. Sementara  sampai  April  2014  realisasi  ivestasi  baru  di  angka  Rp  121  miliar,  dengan pembagian  investasi  PMDN  Rp  102  miliar  dan  investasiasing  (PMA)  Rp  19  miliar.  Nilai investasi ini diakumulasi dari 18 perusahaan yang memberikan laporan tahap pembangunan. Beberapa sektor yang dominan menanamkan investasi antara lain perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pembibitan dan budidaya ayam ras, serta industri pengolahan bubur kertas dan tisu. Untuk daerah yang nilai investasi tinggi ada  di  wilayah  Tajung  Jabung  Barat  dengan  nilai  Rp  63  miliar.  Dalam  mendorong peningkatan  investasi  di  Jambi  BPMD  Jambi  telah  melakukan  promosi  daerah  potensi  ke keluar daerah, demikian pula dengan proses perizinan dan pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga investasi akan terus meningkat.

## PENUTUP
Lahirnya  UU  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM),  adalah langkah  awal  pembaharuan  hukum  investasi  karena  UUPM  ini  mencabut  UUPMA  dan UUPMD yang lama. Dengan UUPM ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kendala investasi  yang  selama  ini  terjadi  demi  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik. UUPM  termasuk  sebagai  bagian  dari  hukum  ekonomi  harus  mempunyai  fungsi  stabilitas (stability) ,  yaitu  bagaimana  potensi  hukum  dapat  menyeimbangkan  dan  mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum investasi
dapat  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  modal  asing  dan  sekaligus  dapat  pula melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil.
Untuk  mempercepat  pembangunan  perekonomian  daerah  diperlukan  peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peraturan Daerah  Provinsi  Jambi  No.  12  tahun  2012  tentang Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan Penanaman  Modal diaharapkan  dapat  meningkatkan  daya  tarik  penanam  modal  sehingga dapat  tercipta  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah.
Implikasi  UUPM  terhadap  peningkatan  iklim  investasi  di  Provinsi  Jambi  mampu mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang  kondusif  bagi  penanaman  modal  untuk penguatan  daya  saing  perekonomian  dan  mempercepat  peningkatan  penanaman  modal  di Provinsi Jambi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
*****

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yulianto,  Peranan  Multilateral  Investment  Guarantee  Agency  (MIGA)  dalam Kegiatan Investasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003.
Asropi,  Sistem  Pelayanan  Terpadu  :  Strategi  Perbaikan  Iklim  Investasi  Di  Daerah,  dalam Bunga  Rampai  Administrasi  Publik  :  Dimensi  Pelayanan  Publik  dan Tantangannya  dalam  Administrasi  Negara  (Publik)  di  Indonesia,  Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. 2007.
Erman Radjagukguk, Modul Hukum Investasi di Indonesia, Pokok Bahasan, FHUI, 2006.
Priyo  Hari  Adi,  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi  Dan  Relevansinya Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi,  Artikel  The  1st  Accounting  Conference, Universitas Indonesia pada tanggal 7 – 9 November 2007.
Ridwan Khairandy, Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003.
Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembar Negara Nomor 67. Tahun 2007.
Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Provinsi  Jambi,  Perda  No.  10  tahun  2012  tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan Penanaman Modal, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012.
Argianto DA Nugroho, m.tribunnews.com/regional/2014/10/05/investasi-jambi-meningkat, http://www.metrojambi.com/v1/metro/24584-3-tahun-ekonomi-jambi-tumbuh-signifikan.html Tribunnews.Com. Nilai Investasi Di Jambi Capai Rp 34 Triliun.
www.kemendagri.go.id/.../2014/......../realisasi-investasi-di-jambi-tahun-2014.