Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-Beli  Melalui  Media Facebook
Oktaviyani Pestauli Sinaga oktaviyani045@gmail.com
Nelli Herlina nelli.herlina@gmail.com
Herlina Manik herlina_manik@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The  aims  of  this  study  are:  1)  To  find  out  and  analyze  the  legal  protection  that  consumers  and business actors get according to the Consumer Protection Act. 2) To find out and analyze the efforts of  consumers  who  have  made  buying  and  selling  transactions  through  social  media  Facebook according to the Consumer Protection Act. Research method: the research method used is normative juridical legal research using statutory approaches, conceptual approaches, case approaches. The results of the research are: 1) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) law has  provided  protection  for  consumers  .  But  Facebook  media  is  not  E-Commerce.  So  legally consumers need to read specific agreements regulated in civil law. 2) Efforts that can be made by consumers as victims who carry out buying and selling transactions through Facebook social media according to article 4 of the UUPK consumers have the right to receive advocacy, protection, and efforts to resolve consumer protection disputes properly. Can use access through the court or outside the  court.  There  are  3  consumer  protection  agencies  outside  the  court,  namely:  the  National Consumer Protection Agency, the Non-governmental Consumer Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency.
Keywords: Legal Protection; Consumers; Buying and Selling Transactions; Social Media

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah: 1)Untuk mengetahui  dan menganalisa  perlindungan  hukum yang  didapatkan  konsumen  dan  pelaku  usaha  menurut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  2)Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  upaya  konsumen  yang  telah  melakukan transaksi  jual-beli  melalui  media  sosial Facebook menurut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Metode  penelitian:  metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  hukum  yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual, pendekatan  kasus..  Hasil  penelitian  adalah: 1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hukum telah memberikan perlindungi bagi konsumen. Namun media Facebook adalah bukan E-Commerce . Sehingga secara hukum konsumen perlu membaca perjanjian-perjanjian  yang  spesifik  yang  diatur  dalam  hukum  perdata.  2)Upaya  yang  dapat dilakukan  konsumen  sebagai  korban  yang  melakukan  transaksi  jual-beli  melalui  media  sosial Facebook menurut  pasal  4  UUPK  konsumen  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.  Dapat menggunakan akses melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Ada 3 lembaga perlindungan konsumen  diluar  pengadilan  antara  lain:  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional,  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Transaksi Jual-Beli; Media Sosial
Volume 4 Nomor 1 Februari 2023     Halaman 72 – 90
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. Pendahuluan
Pesatnya perkembangan teknologi era globalisasi yang semakin maju dari masa ke masa  telah  menghasilkan  variasi  produk  barang  dan  jasa  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat. Kemajuan teknologi tersebut menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih modern dan mengubah pola pikir dan perilaku manusia secara global. Salah satu bukti nyata yang dapat kita lihat yaitu pemakaian telepon genggam atau yang  biasa disebut sebagai handphone sudah tidak mengenal batas usia, pekerjaan atau status sosial karena fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan sehari – hari yang merupakan sarana penghubung antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem sebagai penunjang kebutuhan sehari – hari sehingga masyarakat lebih  mudah  untuk  mendapatkan  informasi  melalui  telepon  genggam  yang  disebut dengan internet.
Sejak internet berkembang pengguna internet juga mengalami perkembangan yang sangat  pesat.  Segala  sesuatu  ada  dalam  internet,  mulai  dari  kesehatan,  pendidikan, transportasi, pariwisata, hiburan, hingga kebutuhan sehari – hari. Apalagi dengan adanya media  sosial  seperti facebook,  Instagram,  twitter,  tiktok, dan  masih  banyak  lagi.  Gaya hidup  masyarakat  juga  terpengaruh  sehingga  banyak  yang  melakukan  belanja menggunakan aplikasi belanja online atau online shop .
Hal  tersebut  telah  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  28F  Undang  –  Undang  Dasar tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Istilah Konsumen ditemukan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen  yang  menyatakan,  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu  produk,  baik  sebagai  pembeli maupun  diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.
Menurut Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.
Kendatipun  menurut  Anderson  dan  Krumpt  menyatakan  kesulitannya  untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti  konsumen  adalah  pemakai  terakhir  dari  benda  dan/atau  jasa  yang  diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. 1
Berdasarkan dari  beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:
a. Konsumen komersial ( commercial cosumer ), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
b. Konsumen antara ( Intermediate consumer ), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
c. Konsumen  akhir  ( ultimate  consumer/end  user ),  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan  dan  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain. Makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. 2
Sistem  transaksi  jual  beli  harus  memenuhi  syarat  menurut  ketentuan  Pasal  1320 KUHPerdata sehingga diakui sebagai perjanjian dan mengikat para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dalam online shop . Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata pelaku usaha dan konsumen harus memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Media  sosial  dijadikan  tempat  bagi  orang  melakukan  komunikasi  dengan  banyak orang  tanpa  harus  bertatapan  muka  secara  langsung  dengan  lawan  berkomunikasi tersebut  atau  biasa  disebut  dengan Chatting .  Namun  tidak  hanya  digunakan  untuk
1 Ibid, hal.16
2 Ibid, hal.17
komunikasi saja melainkan dijadikan ladang bisnis karna menjangkau masyarakat luas dengan  begitu  masyarakat  dapat  mengakses  dan  menemukan  barang  atau  jasa  yang dibutuhkan. Bisnis online pada media sosial facebook tidak hanya menawarkan satu jenis produk  melainkan  berbagai  macam  produk,  seperti  pakaian,  perhiasan,  tas,  sepatu, makanan,  alat  elektronik  hingga  barang  kecantikan.  Kegiatan  ini  disebut  dengan Electronic  Commerce  (E-commerce) yang  salah  satunya  adalah Online  Shop .  Dalam transaksi E-commerce online shop dapat dikatakan mudah untuk melakukan pembayaran. Karena ini tidak dilakukan dengan bertatap muka. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,  khususnya  internet,  menjanjikan  sejumlah  keuntungan,  namun  pada  saat yang  bersamaan  juga  berpotensi  terhadap  sejumlah  kerugian. 3 Transaksi  dilakukan dengan cara transfer via rekening bank konsumen ke rekening bank pelaku usaha. Dalam Pasal  1  ayat  (2)  Undang  –  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyatakan bahwa:  “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
Berdasarkan  grafik  statistik  penggunaan  media  sosial Facebook di  Indonesia mencapai 202,2 juta orang pada juli 2022. Jumlah tersebut turun 0,09% dibandingkan pada  bulan  sebelumnya  ( month-to-month /m-to-m)  yang  sebanyak  202,4  juta  orang. Namun, angkanya meningkat 12,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ( year on year /yoy) sebanyak 179,6 orang. Melihat trennya, jumlah pengguna Facebook di Indonesia  berfluktuasi  cenderung  meningkat  sejak  September  2018  hingga  Juli 2022.Peningkatan jumlah pengguna tertinggi terjadi pada Februari 2019 hingga 25,8%. Adapun  berdasarkan  laporan  Meta,  jumlah  pengguna  aktif  bulanan  ( monthly  active users /MAUs)  Facebook  secara  global  sebanyak  2,93  miliar  pada  kuartal  II/2022. Jumlahnya  turun  tipis  0,06%  dari  kuartal  sebelumnya  ( quarter  on  quarter /qoq)  yang sebanyak 2,94 miliar pengguna. Namun, angkanya masih lebih tinggi 1,03% dibanding periode  yang  sama  tahun  sebelumnya.  Pada  kuartal  I/2021,  jumlah  pengguna  aktif bulanan  Facebook  tercatat  sebanyak  2,9  miliar  pengguna.  Indonesia  menjadi  negara dengan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia. Adapun berdasarkan laporan Meta,
3 Edmon, Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005), hal.342.
jumlah  pengguna  aktif  bulanan  ( Monthly  active  users/MAUs ) Facebook secara  global sebanyak 2,93 miliar. 4
Pengguna  Aktif  Capai  2,9  Miliar,  Facebook  Masih  Jadi  Media  Sosial  Terpopuler  di Dunia  Facebook  (FB)  masih  menjadi  media  sosial  terpopuler  di  dunia.  Berdasarkan laporan Statista, media jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut memiliki jumlah pengguna aktif terbanyak dibandingkan media sosial lainnya, yaitu sebanyak 2,9 miliar pengguna. Menyusul Facebook, Youtube berada di urutan kedua dengan pengguna aktif sebanyak  2,56  miliar,  diikuti  Whatsapp  dengan  2  miliar  pengguna  aktif,  Instagram dengan  1,48  miliar  pengguna  aktif,  dan  Weixin/Wechat  dengan  1,26  miliar  pengguna aktif. Berikutnya, Tiktok mempunyai 1 miliar pengguna aktif, Facebook Mesengger 988 juta pengguna aktif, Douyin 600 juta pengguna aktif, dan QQ memiliki 574 juta pengguna aktif.Sementara itu, Twitter berada di urutan ke-15 dengan 436 pengguna aktif. Seperti diketahui,  Elon  Musk  mengancam  akan  membatalkan  akuisisi  media  sosial  tersebut senilai US$44 miliar jika Twitter tidak memberi data akun palsu.Situs jejaring sosial pada 2022 diperkirakan akan mencapai 3,96 miliar pengguna dan akan terus tumbuh seiring dengan  pertumbuhan  penggunaan  telepon  seluler.  Media  sosial  dari  Tiongkok  seperti Wechat, QQ, serta Douyin juga menjadi daya tarik pengguna media sosial karena memiliki keunikan konteks maupun konten lokal. 5
Apabila dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, maka tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan  transaksi  jual-beli  secara online .  Karena  pada  kenyataannya rentan  terjadi ketidaksetaraan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Konsumen  sering  menjadi sasaran eksploitasi oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi yang kuat. Padahal hak dan kewajiban  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  telah  diatur  agar  tidak  ada  yang merasa  dirugikan.  Hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  dan  konsumen  telah  ada  aturan undang – undang sendiri. Hak dan kewajiban tercantum dalam Pasal 4,5,6,7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan  pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak  ada pelaku usaha
4 Monavia  Ayu  Rizaty,  “Pengguna Facebook di  Indonesia  capai  202,2  juta  pada  juli  2022” DataIndonesia.id, Artikel, 9 Agustus 2022
5 Viva Budy Kusnandar , “Pengguna Aktif Capai 2,9 Miliar, Facebook Masih Jadi Media Sosial Terpopuler di Dunia”, Databoks,  Artikel, 8 juni 2022
atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu.  Serta  tidak  ada  pelaku  usaha  dan  produsen  yang  mampu  menetapkan  harga berlebihan  atau  menawarkan  produk  dengan  kualitas  yang  rendah,  selama  masih  ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut. 6
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  ke  dalam  skripsi  yang  berjudul  : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Facebook ” .
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen (pembeli) melalui transaksi jual-beli di media sosial facebook menurut Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen?  Upaya  apa  yang  dapat  dilakukan pembeli/konsumen  sebagai  korban  yang  melakukan  Transaksi  Jual-Beli  pada  media sosial Facebook menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Metode penelitian adalah  penelitian  Yuridis  Normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  menitikberatkan pengkajian data pustaka sebagai data primer, penerapan – penerapan, kaidah – kaidah, atau  norma  –  norma  dalam  hukum  positif  yang  berlaku.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang (statute  approach) .  Pendekatan  ini digunakan  berkenaan  dengan  peraturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  peraturan hukum  tentang  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli.  Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian. 7 Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum  normatif  dimana  peneliti  mencoba  membangun  argumentasi  hukum  dalam perspektif  kasus  konkret  yang  terjadi  di  lapangan.  Biasanya  jenis  pendekatan  ini tujuannya  adalah  untuk  mencari  nilai  kebenaran  serta  jalan  keluar  terbaik  terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 8 Analisis data yang digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  dan  meneliti  tentang perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  melakukan  transaksi  jual-beli  melalui
6 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal.38
7 Irwansyah ,  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Cet.  1,  Mirra  Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 147.
8 Ibid .,hal.138
media sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori – teori hukum. Pengumoulan data dilakukan dengan mempelajari undang-undang, literatur, buku-buku hukum, jurnal dan skripsi.

## B. Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Facebook
Pada tanggal 20 April 1999, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindugan  Konsumen  (UUPK).  Undang-undang  ini  mengatur tentang  Hak-hak  Konsume,  Pelaku  usaha  dan  perbuatan  yang  dilarang  pelaku  usaha. Apabila  dihubungkan  antara  hak-hak  konsumen  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hak-hak pada transaksi jual-beli online , hak konsumen sangat rentan sekali untuk dilanggar.
Transaksi  jual-beli online memiliki  resiko  kerugian    lebih  tinggi  kepada  konsumen daripada pelaku usaha. Selain jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha, diperlukan juga jaminan yang berasal  dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah ini diharapkan berupa undang-undang yang dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi konsumen.
Berikut contoh kasus transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook :
Kasus  :
“Transaksi jual-beli melalui media sosial facebook juga yang terjadi di Jakarta. Suatu hari Mita membeli sepatu di facebook . Si penjual mengklaim bahwa produk yang dijualnya original, dengan tampilan foto  produk meyakinkan  dan harganya lebih murah dari toko resmi. Ketika barangnya (sepatu) sampai dirumah, produknya KW. Pada  saat  Mita  melakukan  komplain  di  kolom  komentar  penjual  hanya mengabaikannya.” 9
Analisis Kasus 2 :
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  “Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara
9 Iskandar, “Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih”, Liputan6 Jakarta, Artikel, 17 Januari 2020
Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”
Pelaku usaha  dalam kasus 2 adalah si penjual sepatu
Berdasarkan  pasal  1  angka  2  “Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen dalam kasus 2 adalah Mita
Berdasarkan pasal 1 angka 4 “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat  dihabiskan,  yang  dapat  untuk  diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau dimanfaatkan oleh konsumen.”
Barang dalam kasus 2 adalah sepatu
Pada kasus ini pelaku jelas melanggar hak-hak konsumen dimana salah satunya tertera  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  “hak  untuk  memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta hak atas informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  konsidi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.”  Pada  Pasal  7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan,  Memperlakukan  atau  melayani  konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” Pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak  sesuai  dengan  janji  dinyatakan  dalam  label,  etiket  keterangan,  iklan  atau promosi  penjualan barang  dan/atau jasa tersebut;.”  Pasal 18 ayat  (1) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong  atau  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi elektronik.
Kesimpulan :
Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  konsumen  sudah  mendapatkan kepastian hukum. Pada pasal-pasal diatas hak, kewajiban dan hal yang dilarang  masing- masing subjek hukum sudah dijelaskan. Namun, Perbuatan pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen.
Pada Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  Pasal 4 dijelaskan juga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat       informasi dunia;
b. Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. Membuka  kesempatan  seluas  –  luasnya  kepada  setiap  orang  untuk memajukan  pemikiran  dan  kemampuan  di  bidang  penggunaan  dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai: “suatu persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu orang lain atau lebih”. Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual-beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian  tercantum  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam  pasal  1320, yaitu sebagai berikut:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kata  sepakat  didalam  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  pertemuan  atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan  persetujuannya  atau  kesepakatannya  ( Toestemming )  jika  ia  memang menghendaki apa yang disepakati.
“Menurut Mariam Darus Badrulzaman sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui  ( Overeenstemande  Wilsverklaring )  antara  para  pihak-pihak.  Pernyataan
pihak yang menawarkan dinamakan tawaran ( Offerte ) dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi ( Acceptatie ).” 10

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Pasal  1329  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  tiap  orang  berwenang  untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :
1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
3) Suatu pokok persoalan tertentu;
Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang  itu  tidak  perlu  pasti,  asal  saja  jumlah itu  kemudian  dapat  ditentukan  atau dihitung.
4) Suatu sebab yang tidak terlarang;
Menurut Pasal 1335 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang  tidak  mempunyai  kekuatan.  Pasal 1337  KHUPerdata  suatu  sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang  oleh  undang- undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban umum.
Dalam  diskursus  ilmu  hukum  perdata,  syarat  1  (satu)  dan  2  (dua)  digolongkan sebagai  syarat  subjektif  artinya  bergantung  pada  subjek  yang  mengikat  dirinya, sementara syarat 3 (tiga) dan 4 (empat) digolongkan sebagai syarat objektif yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian. 11 Pelaksanaan transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook pada  umumnya  dilaksanakan  secara online tidak  bertatap  muka  secara langsung. Transaksi konsumen adalah suatu proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa kepada konsumen. Tahap-tahap transaksi konsumen yang lazim terjadi yaitu:
10 Ratna Gumanti, “ Syarat Sahnya Perjanjian (Ditijau Dari KUHPerdata) ”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5, No.1, 2012, hal.5
11 Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian , Gramedia, Jakarta, 2010 hal.48
a. Tahap Pra-Transaksi Konsumen
Tahap pra-transaksi konsumen, transaksi belum terjadi. Konsumen masih mencari keterangan dimana barang atau jasa kebutuhannya dapat di peroleh, berapa harga dan apa  pula  syarat-syarat  yang  harus  di  penuhi,  serta  mempertimbangkan  berbagai fasilitas atau kondisi dari transaksi yang diinginkan. 12
Dalam  hal  ini  pelaku  usaha  sebagai  penyedia  atau  penjual,  harus  menyediakan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang  ditawarkan.  Oleh  karena  itu  informasi  tersebut  akan  menjadi  bahan pertimbangan bagi konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.
Pentingnya  penyampaian  informasi  yang  benar  terhadap  konsumen  mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.  Penyampaian  informasi  terhadap  konsumen  tersebut  dapat  berupa representasi, peringatan, maupun intruksi. 13
b. Tahap Transaksi Konsumen
Pada  tahap  ini,  transaksi  peralihan  suatu  barang  ataupun  penyelenggaraan  jasa dari  pelaku  usaha  kepada  konsumen  telah  terjadi.  Dalam  hal  ini  konsumen  sudah terikat  dengan  berbagai  persyaratan  guna  memperoleh  barang  atau  jasa bersangkutan, misalnya mengenai harga, persyaratan pembayaran, dan sebagainya. Faktor  lain  yang  juga  berpengaruh  pada  konsumen  dalam  tahap  ini  adalah beberapa  praktek  bisnis  yang  dijalankan  pengusaha  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan  pemasaran  produk  usahanya  atau  penyerapan  produk  oleh masyarakat. 14
Permasalahan yang sering timbul dalam tahap transaksi konsumen adalah pada perikatan yang telah disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. Terdapat perjanjian dengan  syarat-syarat  baku,  terutama  perjanjian  dengan  syarat-syarat  baku  yang ditentukan  secara sepihak. Mengenai keadaan tersebut, pasal 18 UUPK memberikan pengaturan  secara  khusus  atas  batasan  dalam  pencantuman  klausula  baku  dalam suatu  perjanjian  yang  dilarang  oleh  UUPK.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut, dikemukakan  bahwa  larangan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menempatkan
12 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.39 13 Ahmadi  miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007, hal.55
14 Az.Nasution, Op.Cit., hal.46
kedudukan  konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip  kebebasan berkontrak.
c. Tahap Purna Transaksi Konsumen
Pada  tahap  purna  transaksi  disebut  juga  dengan  tahap  purna  jual.  Tahap  ini konsumen  mulai  memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperolehnya  dari transaksi  dengan  pelaku  usaha.  Kepuasan  konsumen  atau  kekecewaan  dengan transaksi yang diselenggarakan dapat menjadi kenyataan. Kepuasan konsumen akan menyebabkan konsumen akan memiliki minat selalu berbelanja dan tidak beralih dari merek  barang  atau  jasa  tersebut,  sehingga  pelaku  usaha  akan  mendapatkan  dan mempertahankan  langganannya.  Sebaliknya,  keadaan  menjadi  berbeda  apabila konsumen merasa tidak puas dan  kecewa terhadap  barang  atau jasa yang  diterima dari  pelaku usaha.  Dalam  hal  ini  konsumen  merasa  rugi  dalam  penggunaan  barang atau jasa tersebut. Konsumen yang mengalami kerugian biasanya akan mengajukan keluhan  kepada  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  tetap  harus  memberikan  perlindungan dan  pelayanan  yang  baik  atas  keluhan  yang  diajukan  oleh  konsumen  dalam  tahap purna transaksi ini.
Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan  atas  tindakan  yang  harus  dilakukan  pelaku  usaha  dalam  tahap  purna transaksi antara lain:
a) Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Huruf f :
Pelaku  usaha  wajib  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Huruf g :
Pelaku  usaha  wajib  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai dengan perjanjian.
b) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
c) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
d) Pasal  26  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan  dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
Untuk  melindungi  pihak  konsumen  dari  ketidakadilan.  Perundang-undangan memberikan  larangan-larangan  tertentu  kepada  pelaku  usaha  dalam  hubungan dengan  kegiatannya  sebagai  pelaku  usaha.  Larangan-larangan  menurut  Pasal  8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:
1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang :
a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang tersebut;
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d) Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e) Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f) Tidak  sesuai  dengan  janji  dinyatakan  dalam  label,  etiket  keterangan,  iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g) Tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h) Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  di pasang/dibuat;
j) Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan  tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas barang dimaksud.
3) Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Perlindungan konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media sosial dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia. Berdasarkan  Pasal  3  UU  ITE,  maka  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
a. Asas Kepastian Hukum
Asas  kepastian  hukum  berarti  landasan  hukum  bagi  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  serta  segala  sesuatu  yang mendukung  penyelenggaraannya  yang  mendapatkan  pengakuan  hukum  di dalam dan di luar pengadilan. 15
b. Asas Manfaat
15 Danrivanto Budhijanto , Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergens , Rafika Aditama, Bandung, 2010, hal.136
Asas  manfaat  berarti  asas  bagi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik  di  upayakan  untuk  mendukung  proses  berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Asas Kehati-hatian
Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan  segenap  aspek  yang  berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektonik.
d. Asas Itikad Baik
Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi  elektronik  tidak  bertujuan  untuk  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  tau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi
Asas  Kebebasan  Memilih  Teknologi  atau  Netral  Teknologi  berarti  asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. 16
2. Upaya Penyelesaian Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Facebook Upaya  hukum  yang  yang  dilakukan  ada  2  :  Upaya  hukum  preventif  dengan tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Dan  upaya  hukum  yang  represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk hukum ini. Tidak adanya pemenuhan terhadap hak konsumen dalam transaksi jual-beli melalui media sosial menimbulkan tidak adanya kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pada pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:  konsumen    berhak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.  Konsumen  dapat memilih jalur penyelesaian melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Dengan hal ini  upaya  refresif  dilakukan  dengan  melakukan  penyelesaian  sengketa  diluar
16 Ibid.,hal.137
pengeadilan  dengan  menggunakan  3  lembaga  yang  membantu  konsumen  dalam menyelesaikan masalah konsumen:
1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional.  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  mempunyai fungsi  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
Pasal  34  ayat  (1)  Untuk  menjalankan  fungsi  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. Memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. Melakukan  penelitian  dan  pengkajian  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
d. Mendorong  berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
e. Menyebarluaskan  informasi  melalui  media  mengenai  perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat,  atau  pelaku usaha;
g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  memiliki kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam  mewujudkan  perlindungan  konsumen. Pasal  44  ayat  (3)  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. Bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  upaya  mewujudkan perlindungan konsumen;
d. Membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pemerintah  membentuk  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi  pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  sengketa  perlindungan konsumen;
g. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
i. Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi, saksi  ahli,  atau  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g  dan
huruf  h,  yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian sengketa konsumen;
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

## C. Kesimpulan
Selama  ini  Peraturan  yang  digunakan  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK).  Dalam  Undang-Undang  ini  hukum  telah  memberikan  perlindungi  bagi konsumen.  Namun  media Facebook adalah  bukan E-Commerce .  Sehingga  secara hukum  konsumen  perlu  membaca  perjanjian-perjanjian  yang  spesifik  yang  diatur dalam hukum perdata.
Upaya yang dapat dilakukan konsumen sebagai korban yang melakukan transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook menurut pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dapat menggunakan akses melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Ada 3 lembaga perlindungan konsumen antara lain: Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional,  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada,   Jakarta, 2007
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,
Danrivanto  Budhijanto ,  Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  dan  Teknologi  Informasi Regulasi dan Konvergens , Rafika Aditama, Bandung, 2010
Edmon,  Makarim, Pengantar  Hukum  Telematika  Suatu  Kompilasi  Kajian ,  (Jakarta: PT.Raja   Grafindo Persada,2005)
Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan  Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian , Gramedia,Jakarta, 2010
Irwansyah ,  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Cet.  1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013,

## B. Artikel/Jurnal
Monavia Ayu Rizaty, “Pengguna Facebook di Indonesia capai 202,2 juta pada juli 2022” DataIndonesia.id, Artikel, 9 Agustus 2022
Ratna Gumanti, “ Syarat Sahnya Perjanjian (Ditijau Dari KUHPerdata) ”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5, No.1, 2012 Viva Budy Kusnandar , “Pengguna Aktif Capai 2,9 Miliar, Facebook Masih Jadi Media
Sosial
Terpopuler di Dunia”, Databoks,  Artikel, 8 juni 2022

## C. Peraturan Hukum

## Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016