## PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MAYARAKAT ISLAM: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain 1 , Musyfikah Ilyas 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurqalbi1298@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  praktik  hukum  kewarisan  pada  masyarakat  Islam  di Kelurahan  Parangbanoa  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  pada  tahun  2017-2019. Melalui  observasi  awal,  penulis  menemukan  beberapa  kasus  kewarisan  yang  menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang  diterapkan  masyarakat  Islam  di  Kelurahan  Parangbanoa  sehingga  rawang  terjadi sengketa  serta  penyelesaian  sengketa  kewarisan  yang  ditempuh  karena  dari  sekian  sengketa kewarisan  yang  terjadi  pada  kisaran  tahun  2017-2019  belum  ada  yang  sampai  dibawa  ke pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  lapangan  dengan pendekatan  hukum  empiris,  sumber  data  ialah  melalui  wawancara  dengan  masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam  praktik  kewarisan  pada  masyarakat  Islam  di  Kelurahan  Parangbanoa  lebih  dominan menggunakan  hukum  kewarisan  Adat  atau  sesuai  dengan  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat baik  dari  pembagian  warisannya  maupun  penyelesaian  sengketa  kewarisan.  Perlu  adanya sosialisai  hukum  kewarisan,  penguatan  status  hukum  terhadap  harta  warisan  dan  ahli  waris yang berhak.
Kata  Kunci :  Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.

## Abstract
This study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in  Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need  to  do  research  related  to  the  practice  of  inheritance  law  applied  by  the  Islamic community  in  Parangbanoa  Village  so  that  disputes  occur  and  settlement  of  inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017  - 2019  no  one  has  been  brought  to justice.  This  study  uses  qualitative  field  research  methods with  an  empirical  legal  approach,  the  source  of  data  is  through  interviews  with  the community,  government  and  religious  leaders  in  the  Parangbanoa  Village.  The  results showed  that  in  the  practice  of  inheritance  in  the  Islamic  community  in  Parangbanoa,  the dominant  use  of  Customary  inheritance  law  or  in  accordance  with  the  habits  of  the community  both  from  the  distribution  of inheritance  and inheritance  dispute  resolution.  The need  for  an  inheritance  law  socialization,  strengthening  the  legal  status  of  inherited  assets and entitled heirs.
Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas

## A. Pendahuluan
Hukum  kewarisan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  keluarga  yang  memiliki peran  penting  dalam  sistem  dan  bentuk  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Kata warisan berasal dari kata Waratsa yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi. Secara  terminologis,  hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa yang berhak  menjadi ahli  waris,  serta  menentukan  bagian  masing-masing  ahli  waris.  Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Atas dasar asas ijbari,  yakni  peralihan  harta  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  yang masih  hidup  (ahli  warisnya)  berlaku  dengan  sendirinya  maka  pewaris  menjelang kematiannya  tidak  berhak  menentukan  siapa  yang  akan  mendapatkan  harta  warisan, karena  semuanya  telah  ditentukan.  Kekuasaan  pewaris  untuk  bertindak  atas  harta  yang ditinggalkannya  terbatas  pada  jumlah  sepertiga  dari  hartanya  itu. 1 Penyelesaian pembagian  harta  warisan  berkaitan  dengan  kedudukan  dan  penggolongan  ahli  waris terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni perbandingan bagian masing-masing ahli waris  adalah  satu  berbanding  satu  (1:1)  laki-laki  maupun  perempuan.  Dalam  golongan pertama  termasuk  anak-anak  sah  maupun  luar  kawin  yang  diakui  sah  dengan  tidak membedakan  laki-laki  atau  perempuan  dan  perbedaan  umur.  Golongan  yang  terdahulu menghalangi golongan berikutnya, artinya apabila terdapat ahli waris golongan pertama, maka ahli waris golongan kedua, ketiga, dan keempat terhalang untuk menjadi ahli waris sehingga tidak dapat memperoleh harta warisan. Jika golongan pertama tidak ada, maka golongan kedua yang mewarisi,  golongan ketiga dan golongan keempat tidak mewarisi. Apabila  ahli  waris  golongan  pertama  dan  kedua  tidak  ada,  maka  yang  mewarisi  ialah golongan  ketiga  dan/  atau  golongan  keempat.  Apabila  pewaris  tidak  meninggalkan keturunan maupun suami atu istri, juga tidak ada saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan  dalam  pasal  859  KUHPerdata,  warisan  harus  dibagi  dalam  dua  bagian  yang sama. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, dan satu bagian
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 206.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
lagi untuk keluarga yang sama denga garis ibu. Apabila tidak ada keempat golongan yang telah  disebutkan  di  atas,  maka  harta  warisan  diserahkan  kepada  negara. 2 Hukum kewarisan  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  kehidupan  manusia,  karena  setiap manusia  yang  hidup  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang  dinamakan  kematian yang  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  yakni  masalah  pengurusan  dan  kelanjutan  hak- hak  serta  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  tersebut  terhadap orang-orang yang masih hidup, kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimaksud itulah yang  diatur  oleh  hukum  kewarisan.  Hukum  kewarisan  mengatur  tentang  peralihan  hak dan  kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia  kepada  alhi warisnya.  Selain  itu,  hukum  kewarisan  juga  mengatur  ketentuan-ketentuan  dalam pembagian  warisan  serta  orang-orang  yang  berhak  menerima  warisan  dan  bagian- bagiannya masing-masing.
Menurut  L.J.  Van  Apeldoorn,  hukum  bertujuan  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  secara damai. Keberadaan hukum sebagai alat yang mendamaikan ini karena dalam masyarakat memiliki  banyak  sekali  kepentingan,  sebab  setiap  individu  selalu  ada  kepentingan pribadi,  sehingga  jika  kepentingan  ini  dibiarkan  tanpa  ada  aturan  yang  mengatur  justru akan  menyebabkan  perselisihan  dan  konflik.  Dalam  hal  pengaturan  kepentingan  inilah hukum  mendamaikan  kepentingan  setiap  orang,  sehingga  terdapat  keseimbangan  antara kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi,  hal  mana  setiap  orang  memperoleh  sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan negara terjalin  dalam  dua  fungsi,  yakni  hukum  yang  mengatur  negara  dan  negara  yang menjadikan hukum sebagai alat pemerintah. 3
Hukum kewarisan di negara Indonesia memiliki beragam sistem dalam pelaksanaannya, sebab selain hukum kewarisan Islam juga  berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata yang masing-masing dari ketiganya memiliki dasar berlakunya, yakni:
2 Supardin, Fikih Mawatis dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan) (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 56-58.
3 Ahmad  Tholabi  Kharlie, Hukum  Keluarga  Indonesia (Cet.  I;  Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika,  2013),  h. 59.
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
Pertama , sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S. Jo Staatsblad 1917 No. 129 Jo. Staatsblad 1924 No. 557, jo. Staatsblad 1917 No. 12 tentang  penundukan  diri terhadap  hukum  Eropa, maka WB tersebut  berlaku  bagi  orang- orang  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang  Eropa,  orang  Timur  Asia Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
Kedua ,  sistem  hukum  kewarisan  adat  yang  juga  juga  memiliki  sistem  yang  beraneka ragam,  hal  tersebut  dikarenakan  pengaruhi  dari  bentuk  suku  bangsa  di  berbagai  daerah lingkungan hukum adat yang ada di negara Indonesia. Hukum adat waris pada dasarnya merupakan  hukum  yang  mengatur  bagaimana  cara  penerusan  harta  kekayaan  dari  satu generasi kepada keturunannya.
Ketiga ,  sistem  hukum  kewarisan  Islam  yang  berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia  yang beragama  Islam  berdasarkan staatsblad 1854  No.  129  diundangkan  di  negeri  Belanda dengan staatsblad 1855 No. 2, di Indonesia dengan staatsblad 1929 No. 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. Ketetapan MPRS No. II/1961 Lampiran A No. 34 jo. GBHN 1983 jo. Ketetapan MPR No. II/1983 Bab IV. 4
Adanya  tiga  sistem  hukum  yang  dapat  digunakan  dalam  perkara  kewarisan  dapat berdampak pada pembagian warisan serta pada penyelesaian sengketa kewarisan karena anggota  keluarga  yang  bersengketa  berhak  untuk  memilih  salah  satu  dari  ketiga  sistem hukum  tersebut  sebab  tidak  adanya  ketetapan  ataupun  aturan  yang  mengatur  bahwa seluruh  umat  Islam  harus  melakukan  pembagian  warisan  dan  semua  hal  yang  terkait dengan  masalah  kewarisan  sesuai  dengan  hukum  waris  Islam.  Namun  pada  masa sekarang  ini,  pemerintah  Republik  Indonesia  telah  melembagakan  hukum  kewarisan Islam  sebagai  hukum  positif  yang  tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Pembagian  warisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terdapat  pada  pasal  176
4 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 15- 20.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
sampai pasal 181. 5 , pemerintah juga membentuk suatu lembaga untuk menangani apabila terjadi  sengketa  kewarisan  bagi  umat  Islam  yakni  Peradilan  Agama.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun1989  tentang  Peradilan  Agama  mengemukakan pengertian  Peradilan  Agama,  yakni  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 6
Prof.  Muhammad  Amin  Suma,  bahwa  hukum  kewarisan  islam  ialah  hukum  yang mengatur  peralihan  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menetapkan  siapa- siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris,  menetapkan  berapa  bagian  masing-masing  ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. 7
Menurut  Idris  Djakfar  hukum  kewarisan  Islam  merupakan  “seperangkat  aturan-aturan hukum  tentang  perpindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  pewaris,  mengatur kedudukan  ahli  waris  yang  berhak  dan  berapa  bagian-bagiannya  masing-masing  secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.” 8
Hukum kewarisan Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah waris-mewarisi, mulai dari  menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  bagiannya  masing-masing, tata  cara  pembagian  harta  warisan,  hal-hal  yang  menjadi  penghalang  untuk  waris- mewarisi, serta segala hal yang berkaitan dengan kewarisan sudah di atur secara komplit di  dalam  hukum  kewarisan  Islam.  Namun  dalam  praktik  kewarisan  masyarakat  berhak untuk  memilih  metode  yang  digunakan  dalam  pembagian  warisan.  Sama  halnya  pada masyarakat  Islam  di  Kelurahan  Parangbanoa  yang  dalam  praktik  pembagian  warisan lebih  dominan  menggunakan  hukum  Adat  atau  sesuai  dengan  kebiasaan-kebiasaan mereka. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan banyaknya sengketa kewarisan
5 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , buku II, bab III, pasal 176-178.
6 Supardin, Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia  (Rekontruksi  Materi  Perkara  Tertentu) (Cet  II; Makassar: Alauddin University Press,  2018), h. 3.
7 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.
8 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  dalam  Hukum  Islam  Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 27-28.
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
yang  terjadi  di  masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa.  Salah  satu  kasus  kewarisan  yang menyebabkan  retaknya  hubungan  keluarga  ialah  kasus  yang  dialami  oleh  salah  satu keluarga  di  Kelurahan  Parangbanoa  yang  melakukan  pembagian  warisan  pada  saat pewaris masih hidup. Pewaris sudah bercerai dengan suaminya dan Ia memiliki seorang anak  laki-laki  dan  seorang  anak  perempuan  sebagai  ahli  warisnya.  Harta  yang  ia miliki ialah  sebuah  rumah  dan  dua  bidang  tanah  dengan  luas  masing-masing  tanah  500  m². Pewaris  mewariskan  rumah  dan  sebidang  tanah  kepada  anak  perempuannya  dengan alasan bahwa sang anak laki-laki sudah memiliki rumah yang ia bangun sendiri setelah ia menikah,  sedangkan  anak  laki-lakinya  diberikan  sebidang  tanah.  akan  tetapi,  karena adanya  selisih  paham  antara  pewaris  dengan  ahli  waris  laki-laki  sehingga  pewaris menarik  kembali  bagian  yang  telah  diberikan  kepada  anak  laki-lakinya,  yang menyebabkan  terjadinya  konflik  yang  berkepanjangan  dan  rusaknya  hubungan  keluarga antara  pewaris  dengan  anak  laki-lakinya. 9 oleh  karena  itu,  penulis  merasa  perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan  yang  ditempuh  karena  dari  sekian  sengketa  kewarisan  yang  terjadi  pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul “Praktik  Hukum  Kewarisan  Pada  Masyarakat  Islam  di  Kelurahan  Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2017-2019”.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Menurut Miles dan Huberman, metodologi kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang menggunakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna  suatu  peristiwa  interaksi  tingkah  laku  manusia  dalam  situasi  tertentu  menurut perspektif  peneliti  sendiri. 10 Lokasi  dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Adapun pendekatan penelitian yang
9 Husain, Masyarakat, Wawancara, Parangbanoa 27 September 2019.
10 Husain  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial ,  (Jakarta:Bumi  Aksara, 2008), h. 78.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
digunakana  ialah  pendekatan  penelitian  secara  syar’i  dan  pendekatan  Hukum  Empiris. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer yakni data yang didapat dari sumber pertama, 11 data yang diperoleh langsung dari sumber  di  lapangan  seperti  hasil  observasi  dan  wawancara  pada  informan  penelitian untuk  mendapatkan  keterangan  yang  lebih  akura  terkait  masalah  yang  diteliti.  Adapun metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  identifikasi  data, reduksi  kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan  pengujian  keabsahan  data  dan materi  yang  akan  disajikan  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  ketekunan,  deskriktif dan komperatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Islam Kelurahan Parang Banoa Hukum  kewarisan  di  Indonesia  berlaku  tiga  sistem,  yakni  sistem  hukum  kewarisan Islam,  hukum  kewarisan  Adat,  dan  hukum  kewarisan  perdata.  Masyarakat  Islam Kelurahan  Parangbanoa  dalam  pembagian  warisan  masih  menerapkan  sesuai  dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu atau nenek moyang mereka.  Tidak  semua  kebiasaan  dalam  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip-prinsip agama. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Kelurahan Parangbanoa semuanya beragama Islam, namun terdapat beberapa kebiasaan dalam hal ini pembagian warisan di  Kelurahan  Parangbanoa  yang  tidak  sesuai  dengan  pembagian  warisan  yang  telah ditetapkan  dalam  al-Qur’an  sementara.  Diantaranya  ialah  pembagian  warisan  yang dilakukan  saat  pewaris  masih  hidup  sementara  pada  dasarnya  pembagian  warisan berlangsung setelah pewaris meninggal dunia karena harta warisan sendiri merupakan harta  peninggalan  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  sedangkan  harta  yang diberikan  oleh  orang  tua  saat  masih  hidup  kepada  anaknya  hanyalah  sekedar pemberian  atau  hadiah,  akan  tetapi  masyarakat  di  Kelurahan  Parangbanoa menganggap  pemberian  itu  sebagai  warisan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil
11 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 42.
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
wawancara  yang  penulis  lakukan terhadap  masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa  yakni Bapak Mallarangang Dg Gading yang mengatakan :
“anjo warisanta nisareang memangjaki attunna attallasa inja tau toaku. punna annya’la ballamaki, kaniaktommo balla kale-kalenta siagang bainenta nibage-bageangmaki tana ta’sisapa’-sapatta jari tenamo apa-apanna attunna mate ka iyami anjo tanaya warisanta. Kapunna  anjo  warisanga  niboli  ri  tau  toaya  tena  nakkulle  nipake  punna  nia kaparalluanta jari nibage-bageang memangmaki.” 12
Artinya, bahwa warisan diberikan saat kedua orang tua kami masih hidup, apabila kita sudah pisah rumah dengan orang tua dan sudah memiliki rumah sendiri bersama istri sudah  dibagi-bagikan  masing-masing  sebidang  tanah  jadi  saat  kedua  orangtua  kami sudah  meninggal  tidak  ada  lagi  pembagian  harta  warisan  karena  tanah  tersebutlah warisan kami, apabila warisan tersebut disimpan di Kedua orangtua, maka tidak bisa digunakan saat ada keperluan jadi sudah dibagikan terlebih dahulu kepada kami.
Pembagian  harta  warisan  sebelum  meninggalnya  pewaris  sudah  menjadi  kebiasaan yang  masih  diterapkan  sampai  saat  ini  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Kelurahan Parang  Banoa  saat  melakukan  pembagian  warisan  dalam  keluarganya.  Apabila pewaris sudah meninggal dan harta warisannya belum dibagikan maka yang memiliki hak  dan  tanggung  jawab  membagikan  harta  warisan  tersebut  adalah  anak tertua/pertama dari pewaris atau dengan kesepakatan bersama anggota keluarga maka yang membagikan warisan tersebut adalah anak laki-laki tertua pewaris.
Selain  waktu  pembagian  warisan,  bagian-bagian  ahli  waris  juga  tidak  sesuai  dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Penetapan bagian-bagian ahli waris dilakukan dengan musyawarah oleh anggota keluarga dan terkadang juga melibatkan pemerintah setempat atau tokoh agama yang ada di Kelurahan Parang Banoa. Bagian-bagian Ahli waris  masih  beragam  sesuai  dengan  kesepakatan  anggota  keluarga  yang  akan melakukan pembagian warisan. Ada keluarga sepakat memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris perempuan dari pada ahli waris laki-laki dengan pertimbangan bahwa  ahli  waris  laki-laki  sudah  memiliki  harta  yang  cukup  atau  hidupnya  sudah mapan  atau dengan pertimbangan ahli waris laki-laki sudah memiliki pekerjaan yang
12 Mallarangan,  Masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa, Wawancara ,  Lingkungan  Palaraka,  21  Januari 2020.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
bagus dan menjamin. Bagian harta warisan antara pewaris laki-laki yang satu dengan pewaris  laki-laki  yang  lain  dalam  satu  keluarga  seringkali  tidak  sama  atau  berbeda jumlahnya  sesuai  dengan  perekonomian  setiap  ahli  waris.  Selain  itu,  terdapat  juga keluarga yang sepakat membagi rata harta warisan terhadap setiap ahli waris, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar ahli waris  yang disebabkan karena adanya  rasa  iri  satu  sama  lain  terkait  dengan  tidak  meratanya  harta  warisan  yang didapatkan.
Hal itu sesuai dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga ibu Sahara dg Ti’no  pada  tahun  2017,  suami  beliau  meninggal  pada  tahun  yang  sama  dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak masing-masing bernama Lenteng dg Tarring (anak pertama), Baharuddin, S.Ag dg Ngella (anak kedua), Hasnah dg Ngona (anak  ketiga),  dan  Abdul  Rajab  dg  Naba  (anak  keempat).  Pembagian  warisan dilakukan  oleh  bapak  Baharuddin,  S.Ag  dg  Ngella.  Harta  yang  ditinggalkan  berupa sebuah  rumah  dngan  luas  tanah  empat  (4)  Are  dan  dua  bidang  tanah  masing-masing seluas  dua  (2)  Are.  Kepada  anak  pertama  diberikan  sebuah  rumah,  anak  ketiga diberikan  sebidang  tanah,  dan  sebidang  tanah  sisanya  beliau  jual  dengan  harga  Rp  7 juta, dan hasil penjualan tersebut dibagi dengan ibu Hasnah dg Ngona masing-masing Rp  3,5  juta.  Pembagian  warisan  tersebut  tidak  dilakukan  sekaligus,  rumah  diberikan kepada  ibu  Lenteng  dg  Tarring  tiga  bulan  setelah  meninggalnya  pewaris  hal  itu dikarenakan  ibu  Lenteng  dg  Tarring  bercerai  dengan  suaminya  dan  tidak  memiliki tempat  tinggal,  sehingga  rumah  tersebut  diberikan  kepadanya.  Kemudian  bapak Baharuddin  menjual  tanah  bagiannya  dengan  ibu  Hasnah  dan  membangun  rumah diatas  tanah  yang  ia  beli  sendiri.  Selang  beberapa  bulan,  sebidang  tanah  diberikan kepada  bapak    Abdul  Rajab  dg  Naba  karena  ia  akan  menikah  dan  tanah  tersebut dijadikan sebagai mahar.sedangkan ibu Sahara tinggal bersama bapak Baharuddin, S. Ag dg Ngella. 13
Pembagian  harta  warisan  oleh  keluarga  ibu  Sahara  dg  Ti’no  dilakukan  sesuai  denga kebiasaan  masyarakat  Parangbanoa  yakni  melalui  kesepakatan  bersama  atau
13 Sahara, Masyarakat Kelurahan Parangbanoa, Wawancara, Lingkungan Tattakang, 21 Januari 2020.
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
kekeluargaan  baik  dari  segi  waktu  pembagian,  siapa  yang  bertanggungjawab membagikan  harta  warisan,  serta  dari  segi  bagian  masing-masing  ahli  waris  juga sesuai dengan yang disepakati bersama.
Hal ini sesuai dengan hasil wancara yang penulis lakukan dengan bapak  Hamiruddin selaku staf Kelurahan Parang Banoa, yang mengatakan:
“Pambageang  warisan  tenaja  nasannging  angkana  haruski  jaianngang  bageanna bura’nea daripada bainea, pokokna siapa-siapa nasetujui iangasenna sari’battanna iami anjo  anjari.  Punna  ri  keluargaku  tong  iya  kammaji  anjo  punna  eroki  ambagei warisanga,  tergantung  keluargaji.  Jari  punna  niak  abbesere  ka  tena  nasetuju  anjo ripambageanna  nampapi  mange  nakio  tokoh  agama  atau  tokoh  masyarakat  mange ansabbi  siagang  ampawwangi  ante  kamma  bajikna  anjo  pambageang  warisanga  na tena niak abbesere si sari’battang.” 14
Maksud dari kalimat di atas ialah pembagian warisan tidak melulu harus bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Intinya berapapun yang disepakati seluruh anggota  keluarga  maka  itulah  yang  terjadi  (keputusan  akhir  dalam  pembagian warisan),  kalau  di  keluarga  saya  sendiri  pembagian  warisan  dilakukan  dengan  cara kekeluargaan. Kalau misalnya terjadi percekcokan dalam pembagian warisan baru kita panggil  tokoh  agama  atau  tokoh  masyarakat  untuk  menjadi  saksi  serta  memberikan penjelasan  bagaimana  pembagian  warisan  yang  seharusnya  agar  tidak  ada pertengkaran antar saudara (ahli waris).
Sementara  di  dalam  al-Qur’an  sudah  dijelaskan  bahwa  bagian  laki-laki  dan  bagian perempuan adalah dua banding satu (2:1) dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua ahli waris perempuan. Terkait cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat  Islam    dalam  hal  ini  ialah  penetapan  bagian-bagian  yang  diperoleh  masing- masing ahli waris dapat diilihat dalam QS. An-Nisa/4:11, yang juga dimuat di halaman 15 dalam skripsi ini.
Sesuai dengan hasil penelitian penulis di lokasi penelitian maka dapat diketahui bahwa masyarakat  Kelurahan  parang  Banoa  belum  sepenuhnya  menerapkan  hukum kewarisan Islam dalam melaksanakan pembagian warisan, dari 30 informan hanya dua
14 Hamiruddin, Staf Kelurahan Parang Banoa, Wawancara , Parang Banoa, 21 Januari 2020.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
yang  menerapkan  pembagian  warisan  sesuai  dengan  hukum  kewarisan  Islam diantaranya ialah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan yang tinggi  dalam  bidang  hukum  kewarisan  Islam.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dan juga karena sejak awal masyarakat sudah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka.
Dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa  juga  sering menimbulkan  sengketa  kewarisan,  salah  satu  sengketa  kewarisan  di  Kelurahan Parangbanoa  ialah  kasus  yang  terjadi  pada  keluarga  ibu  Hajarah,  ia  mempunyai  dua orang  anak,  anak  pertama  berjenis  kelamin  perempuan  dan  anak  kedua  berjenis kelamin  laki-laki  yang  masing-masing  bernama  Darmawati  dan  Husain,  Ibu  Hajarah memiliki  Tiga  orang  saudara,  dua  perempuan  dan  satu laki-laki,  kedua  orang tua  ibu Hajarah sudah meninggal dunia. Sebelumnya mereka masing-masing sudah menerima warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Salah satu saudara  perempuan Ibu Hajarah yang bernama ibu Kasmia belum pernah menikah dan tidak memiliki seorang pun  anak  hingga  ia  meninggal  dunia.  Sebelum  meninggal,  ia  telah  memberikan hartanya berupa sebidang tanah seluas enam Are kepada kedua anak ibu Hajarah pada tahun  2019.  Sebelumnyapun  tanah  tersebut  telah  digarap  oleh  mereka  tetapi  baru diberikan untuk dimiliki pada awal tahun 2019, saat itu ibu Kasmia sudah sakit-sakitan ibu  Darma  dan  bapak  Husain  beserta  istrinyalah  yang  merawatnya.  Akan  tetapi, saudara laki-laki Ibu Hajarah yakni bapak Ma’udu dg Mone yang sebelumnya tinggal di kampung halaman istrinya yang berada di Kabupaten Pinrang kembali ke Kelurahan Parangbanoa  setelah  bercerai  dengan  istrinya    menuntut  agar  mendapatkan  bagian tanah  peninggalan  saudaranya  karena  ia  juga  merasa  berhak  terhadap  tanah  tersebut sebagai  sudara  pewaris.  Dilain  sisi,  kedua  anak  ibu  hajarah  bersikeras  tidak  bersedia memberikan  tanah  tersebut  karena  tanah  itu  diberikan  langsung  oleh  ibu  Kasmia kepada  mereka  sebelum  ia  meninggal  dunia,  dan  mereka  juga  yang  merawat  ibu Kasmia  semasa  hidupnya.  Berdasarkan  informasi  dari  Kepala  Lingkungan Parangbanoa, dalam penyelesaian sengketa tersebut mereka lebih memilih dengan cara
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
kekeluargaan  yang  melibatkan  pemerintah  setempat.  Dalam  proses  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  di  kediaman  Bapak  Abdul  Hamid  dg  Sijaya  sebagai  kepala lingkungan Parangbanoa tidak hanyaa melibatkan kepala lingkungan  saja, tetapi juga Imam  Kelurahan  Parangbanoa  serta  salah  satu  tokoh  Mayarakat  yakni  bapak Baharuddin, S.Ag. ibu Darmawati dan bapak Husain diberi pengarahan dan pengertian bahwa  bapak  Ma’udu  juga  memiliki  hak  atas  tanah  warisan  tersebut  selaku  saudara dari  pewaris,  bahwa  meskipun  ibu  Kasmia  secara  langsung  memberikan  tanah  itu kepada mereka tetapi  sebagai  saudara  kandung,  bapak  Ma’udu  merupakan  ahli  waris yang  sah  dari  pewaris  dan  secara  otomatis  memiliki  hak  atas  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh  pewaris  sesuai  dengan  ajaran  dalam  al-Qur’an  dan  hukum  yang berlaku.  Setelah  diberikan  pengertian,  ketiganya  bersedia  berbagi  tanah  warisan tersebut.  Kemudian  disepakati  sebuah  solusi  yakni  bahwa  tanah  peninggalan  pewaris dapat dimiliki oleh ketiganya dengan metode yakni tanah  digarab atau dikelolah oleh bapak Ma’udu serta untuk modal dalam penggarapannya seperti bibit, pupuk dan lain sebagainya ditanggung oleh ibu Darmawati dan bapak Husain dan setelah panen maka hasilnya  dibagi  dengan  pembagian  yakni  10  karung  untuk  ibu  Darma  dengan  bapak Husain  dan  1  karung  untuk  bapak  Ma’udu  begitupun  untuk  jumlah  kelipatannya. dengan  pertimbangan  bahwa  kedua  belah  pihak  masing-masing  memiliki  hak  atas tanah  warisan  tersebut  namun  karna  semasa  hidup  pewaris  ibu  Darma  dan  bapak Husain  yang  merawatnya  sewaktu  sakit  dan  tanah  tersebut  juga  diberikan  kepada mereka  secara  langsung  oleh  pewaris.  Solusi  itu  disepakati  oleh  seluruh  pihak  yang bersangkutan. 15
Penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Parang Banoa sampai  saat  ini  selalu  dilakukan  dengan  jalan  kekeluargaan  dan  belum  pernah  ada kasus  yang  sengketa  kewarisannya  dibawa  sampai  ke  jalur  hukum.  Penyelesaian sengketa  kewarisan  dilakukan  dengan  melibatkan  pemerintah  setempat  untuk menyelesaiakan  sengketa  tersebut  dan  setiap  kesimpulan  yang  diperoleh  dalam penyelesaian  sengketa  kewarisan  mampu  diterima  oleh  setiap  anggota  keluarga  dan pihak-pihak yang bersangkutan.
15 Abdul Hamid, Kepala Lingkungan Parang Banoa, Wawancara , Parang Banoa, 22 Januari 2020.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
2. Peluang dan tantangan pembagian warisan Islam di Kelurahan parangbanoa
Pembagian  warisan  dengan  cara  yang  telah  dipaparkan  di  atas  tentu  saja  memiliki kekurangan  dan  kelebihan  masing-masing.  Dilihat  dari  beberapa  masyarakat  yang melakukan  pembagian  warisan  sesuai  adat  kebiasaan  masyarakat  Kelurahan Parangbanoa  yang  berakhir  dengan  damai  tanpa  adanya  percekcokan  atau  konflik dalam  keluarga  menunjukkan  bahwa  metode  tersebut  bisa  saja  digunakan  selama membawa  kemaslahatan  untuk  setiap  ahli  waris.  Pembagian  warisan  dengan menyamaratakan bagian yang diperoleh setiap ahli waris dianggap mampu mencegah timbulnya  perasaan  iri  antar  ahli  waris  karena  tidak  meratanya  bagian  warisan  yang diterima,  sedangkan  pembagian  warisan  yang  dilakukan  saat  pewaris  masih  hidup bertujuan  untuk  mereda  terjadinya  konflik  antar  pewaris  karena  orang  tua  dianggap mampu membagi warisan dengan adil.
Pembagian  warisan  di  Kelurahan  Parangbanoa  yang  umumnya  menggunakan  sistem hukum  kewarisan  Adat  yang  sesuai  dengan  kebiasaan  masyarakat  setempat  yang belum  kuat  atau  jelas  sistemnya  juga  sering  menimbulkan  konflik  seperti  yang dipaparkan  diatas  karena  pembagian  warisan  yang  tidak  mengacu  pada  aturan  yang ditetapkan  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  dalam  hukum  perdata.  Sehingga seharusnya  meskipun  masyarakat  memiliki  kebiasaan  tersendiri  dalam  pembagian warisan  sebaiknya  juga  harus  mengetahui  sistem  pembagian  warisan  dalam  Islam dimana  mereka  sebagai  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Sehingga  pembagian warisan  dengan  sistem  hukum  kewarisan  Islam  bisa  dipraktikan  dalam  keadaan tertentu atau apabila terjadi sesuatu yang menyeleweng.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa  lebih memilih membagi harta warisan menurut kebiasaan masyarakat setempat ialah sebagai berikut:
a. Kurangnya  Pengetahuan  masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa  tentang  hukum kewarisan Islam
b. Kurangnya  peran  pemerintah  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  kewarisan  pada masyaarakatKelurahan Parangbanoa.
Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  bapak  Samsu  Alam,  S.Sos.  selaku  kepala  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  yang  kurang  lebih  mengatakan  bahwa  Pembagian warisan  sesuai  dengan  hukum  kewarisan  Islam  masih  belum  diketahui  secara menyeluruh  oleh  masyarakat  Parang  Banoa,  jangankan  masyarakat  bahkan  tokoh- tokoh  agama  dan  pegawai  kelurahan  juga  masih  ada  beberapa  yang  tidak  terlalu paham  terkait  pembagian  warisan  yang  sesuai  dengan  hukum  kewarisan  islam. Pemerintah  sudah  mengambil  tindakan  dengan  cara  mendatangkan  penyuluh  dari KUA  Pallangga  untuk  memberikan  sebuah  penyuluhan  terkait  hukum  kewarisan Islam,  hanya  saja  belum terlaksana  dengan  efisien  selain  karena  penyuluhan  tersebut belum  dilaksanakan  secara  rutin,  juga  karena  kurangnya  antusias  masyarakat  dalam menghadiri  penyuluhan  tersebut  serta  kurangnya  koordinasi  oleh  kepala-kepala lingkungan. 16
c. Kebiasaan  masyarakat  yang  sejak  dulu  melaksanakan  pembagian  waarisan  sesuai dengan hukum Adat yakni dengan jalan kekeluargaan.
d. Kurangnya    kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  yuridis  formal  khususnya  hal-hal yang terkait dengan kewarisan.

## D. Penutup
Masyarakat  Islam  di  Kelurahan  Parngbanoa  dalam  pembagian  warisan  secara  umum menggunakan sistem hukum Adat yakni sesuai dengan kebiasaan masyarakat sejak dulu sama  halnya  dengan  penyelesaian  sengketa  kewarisan,  masyarakat  lebih  memilih menyelesaikannya  secara  kekeluargaan  dengan  melibatkan  pemerintah  setempat  dan tokoh  Agama.  beberapa  masyarakat  yang  melakukan  pembagian  warisan  sesuai  adat kebiasaan masyarakat Kelurahan Parangbanoa yang berakhir dengan damai tanpa konflik dalam  keluarga  menunjukkan  bahwa  metode  tersebut  bisa  saja  digunakan  selama membawa kemaslahatan untuk setiap ahli waris. Namun dalam pembagian warisan pada masyarakat  Islam  di  Kelurahan  Parangbanoa  juga  sering  menimbulkan  sengketa  karna masih lemahnya status hukum terhadap harta warisan.
16 Samsu  Alam,  Kepala  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Parang  Banoa,  Wawancara, Parang Banoa, 22 Januari 2020.
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas
Perlu  adanya  peningkatan  peran  pemerintah    setempat  pengadaan  sosialisai  hukum kewarisan,  serta  penguatan  status  hukum  terhadap  harta  warisan  dan  ahli  waris  yang berhak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Kharlie,  Ahmad  Tholabi. Hukum  Keluarga  Indonesia .  Cet.  I;  Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika, 2013.
Mustari, Abdillah. Hukum Kewarisan Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Mustari,  Abdillah. Hukum  waris  perbandingan  Hukum  islam  Dan  Undang-Undang  Hukum Perdata Barat . Makassar: Alauddin University Press, 2014
Sudaryono. Metodologi Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
Supardin. Fikih  Mawatis  dan  Hukum  Kewarisan  (Studi  Analisis  Perbandingan) Cet.  II; Makassar: Alauddin University Pr.ess, 2018.
Supardin. Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu) Cet II; Makassar: Alauddin University Press.  2018.
Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012.
Usman,  Husain  dan  Purnomo  Setiady  Akbar. Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta:Bumi Aksara, 2008.
Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. buku II, bab III, pasal 176-178

## Wawancara
Abdul  Hamid,  Kepala  Lingkungan  Parang  Banoa, Wawancara ,  Parang  Banoa,  22  Januari 2020.
Hamiruddin, Staf Kelurahan Parang Banoa, Wawancara , Parang Banoa, 21 Januari 2020.
Husain, Masyarakat, Wawancara, Parangbanoa 27 September 2019.
Mallarangan,  Masyarakat  Kelurahan  Parangbanoa, Wawancara ,  Lingkungan  Palaraka,  21 Januari 2020.
Sahara, Masyarakat Kelurahan Parangbanoa, Wawancara, Lingkungan Tattakang, 21 Januari 2020.
Samsu  Alam,  Kepala  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Parang  Banoa, Wawancara, Parang Banoa, 22 Januari 2020.