P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)

## IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA
Fadli fadlipedawa46@gmail.com
Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur

## Abstrak
Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga  negara.  Pada  sisi  lain,  penerbitan  tersebut  justeru  menimbulkan  implikasi hukum bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Penelian menggunakan metode penelitian  yuridis  empiris  karena  mengkaji  dan  menganalisis  secara  normatif pengaturan  terkait  implikasi  hukum  sebagai  konsekuensi  dari  penerbitan  KK. Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara  memberikan  penafsiran  terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah  siri.  Akan  tetapi  terobosan  tersebut  menimbulkan  persoalan  sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah  atas  dasar  putusan  Mahkamah  Syar’iyah,  meningkatkannya  permohonan istbat  nikah  ke  Mahkamah  Syar’iyah  atau  Pengadilan  Agama  dan  tidak  dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Kata Kunci : Nikah Siri, Kartu Keluarga, Perlindungan Hukum

## JURIDICAL IMPLICATIONS ON ISSUANCE OF FAMILY CARD FOR SIRI MARRIAGE COUPLES IN INDONESIA

## Abstract
The  issuance  of  Family  Cards  (KK)  by  Disdukcapil  for  unregistered  married couples on the one hand has a positive impact because of the spirit of providing legal protection to citizens. On the other hand, the publication actually raises legal implications  for  the  community.  This  study  aims  to  analyze  the  juridical implications of the issuance of KK for unregistered married couples. This research uses  empirical  juridical  research  method  because  it  examines  and  analyzes normatively  regulations  related  to  legal  implications  as  a  consequence  of  the issuance  of  KK.  The  legal  materials  used  consist  of  primary  legal  materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
out  qualitatively  by  providing interpretations  of  primary,  secondary  and  tertiary legal  materials.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  issuance  of  KK  for unregistered  married  couples  is  a  breakthrough  made  by  the  Minister  of  Home Affairs which aims to provide protection for women and children from unregistered marriages. However, this breakthrough raises problems as a consequence of the policy, which is to allow the proliferation of unregistered marriages in Indonesia, adding  other  channels  in  the  management  of  the  Marriage  Book,  namely  the marriage  istbat  route  based  on  court  decisions,  increasing  the  application  for marriage istbat to the Syar'iyah Court or the Religious Courts.
Keywords : Siri Marriage, Family Card, Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN
Isu  nikah  siri  selalu menjadi isu  yang  hangat  dibicarakan  dalam  berbagai perspektif. Hal ini berkaitan dengan problematika yang muncul setelah perkawinan tersebut dilakukan. Dampak yang timbul dari nikah siri tidak hanya bagi pihak yang melakukan,  akan  tetapi  persoalan  juga  akan  dihadapi  oleh  anak  yang  lahir  dari perkawinan  tersebut.  Persoalan  yang  dihadapi  baik  yang  berkaitan  dengan administrasi  kependudukan  maupun  persoalan  yuridis  bagi  pihak  yang melakukannya. Begitu pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari nikah siri yang dilakukan oleh orangtuanya.
Persoalan  yuridis  yang  timbul  dari  perkawinan  tersebut  berkaitan  dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan  hanya  mengakui  bahwa  nikah  yang  sah  adalah  yang  dicatat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana  diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  34  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) dapat dibuat oleh masyarakat didasari oleh dua alasan yaitu tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.
Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki KK dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di KK bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian KK bagi  pasangan  yang  menikah  siri  sebenarnya  memiliki  dampak  positif  karena dengan  adanya  KK  itulah  anak  dapat  membuat  akte  kelahiran.  Pada  sisi  lain, pemberian  KK  itu  justeru  menimbulkan  sejumlah  problematika  terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, adanya kelonggaran bagi pasangan yang menikah siri ini justeru tidak sesuai dengan kehendak dari pembentuk UU yang mengkehendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat  pada  tidak  tidak  efektif  pencatatan  perkawinan  pada  masa  yang  akan datang.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kelonggoran  yang  diberikan  oleh  untuk memperoleh buku nikah dapat melakukan setelah pernikah dalam bentuk nikah siri dilaksanakan.
Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas, maka persoalan berkaitan dengan implikasi yuridis terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri menjadi menarik dikaji. Terutama dalam perspektif harmonisasi hukum antara UU Perkawinan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri yang mana di salah satu norma  menginginkan  supaya  perkawinan  mengkehendaki  agar  dicatat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebaliknya  dalam  norma yang lain mengkehendaki nikah sirri juga dapat diberikan KK dengan penambahan keterangan perkawinan belum dicatatkan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Perkawinan dalam perspektif fikih telah sah dilakukan bila memenuhi rukun dan  syarat-syarat  sahnya  perkawinan.  Kalangan  ulama  mazhab  tidak  mengenal konsepsi  perkawinan  harus  dicatat.  Orientasi  yang  dikedepankan  untuk  sahnya perkawinan adalah bila segala rukun dan syarat sahnya perkawinan terpenuhi sesuai dengan ketentuan syari’at. Ulama di kalangan Malikiyah menyebutkan ada 5 rukun
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
untuk sahnya perkawinan yaitu suami, isteri, wali, mahar dan ijab Qabul. Kemudian di kalangan ulama Syafi’iyah mengatur 5 rukun nikah yang terdiri dari isteri, suami, wali, dua orang saksi dan aqad. Hal yang berbeda lagi di kalangan mazhab Hanbali yang  menentukan  secara  garis  besar  untuk  sahnya  sebuah  pernikahan  harus memenuhi 4 rukun yaitu wali, saksi, akad dan calon pasangan (Syam, 2020).
Perubahan  zaman  menuntut  adanya  perubahan  hukum  termasuk  dalam konteks perkawinan. Salah satu perubahan hukum saat ini adalah adanya keharusan pencatatan perkawinan. UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keharusan pencatatan  perkawinan  ini  memiliki  relevansi  dengan  aspek  perlindungan perempuan  dan  anak  serta  hubungan  hukum  antar  pihak-pihak  dalam  keluarga. Perempuan  dan  anak  yang  biasanya  seringkali  menjadi  korban  akibat  dari perceraian  bisa  terlindungi  hak-haknya  dengan  adanya  pencatatan  perkawinan. Perkawinan  yang  dicatatlah  sebagai  perkawinan  yang  memiliki  perlindungan hukum dari negara sehingga jika prolematika keluarga terjadi bisa ditempuh jalur hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah  ini  dapat  dilakukan  karena  adanya  hubungan  hukum  antara pasangan  suami  dan  isteri  sehingga  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara pasangan tersebut. Manakala hak dan kewajiban tidak terpenuhi, pihak yang merasa dirugikan  dapat  menuntut  Kembali  haknya  melalu  jalur  pengadilan  yang dibenarkan secara konstitusional (Mansari, 2019).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yakni penelitian yang berusaha menganalisis norma hukum dan mengkaji bahan hukum sekunder  berdasarkan  literatur  perpustakaan.  Penggunaan  metode  penelitian  ini dikarenakan peneliti hanya mengkaji aspek yuridis terkait pembolehan penerbitan KK baru bagi pasangan nikah siri dengan menganalisisnya dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan asas hukum serta kaidah-kaidah yang berlaku.
Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pemboleh pembuatan KK bagi pasangan nikah siri. Bahan hukum sekunder yang digunakan
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
adalah  bahan  hukum  yang  terdapat  dalam  literatur  perpustakaan  khususnya  yang membahas tentang nikah siri, dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak serta literatur yang terkait lainnya.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  cara  memberikan interpretasikan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Kemudian  disusun  secara  sistematis  agar  dapat  dipahami  dengan  mudah  sesuai dengan kaidah dan asas-asas hukum yang ada.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  prinsipnya  kebijakan  yang  dilahirkan  oleh  Pemerintah  yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mengurus akta nikah ini adalah  Langkah  yang  baik,  akan  tetapi  harus  memperhatikan  pertimbangan  dan semangat  dari  UU  Perkawinan.  Adanya  keharusan  pencatatan  perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Kemudahan  yang  diberikan  untuk  mengurus  KK  ini  sebenarnya  juga menjadi  semangat  bagi  masyarakat  melakukan  nikah  siri.  Hal  ini  dikarenakan meskipun telah melakukan nikah siri juga diberikan ruang untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1. Meningkatkan Praktik Nikah Siri
Salah  satu  persoalan  yang  muncul  akibat  adanya  regulasi  yang membolehkan memasukkan pasangan suami isteri dalam KK adalah meningkatkan angka  praktik  nikah  Siri  di  tengah-tengah  masyarakat.  Konsekuensi  ini  tentu paradoksal  dengan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  UU  Perkawinan  yang mengharapkan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan. Tujuannya adalah agar  masyarakat melaksanakan  pernikahan  secara  resmi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Tujuan  lainnya  adalah  untuk melindungi  perempuan  dan  anak  supaya  terlindungi  hak-haknya  bilamana terjadinya dinamika dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga.
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)

## 2. Meningkatnya Permohonan Buku Nikah Melalu Jalur Itsbat
Implikasi hukum lainnya adalah membuka jalur baru penerbitan buku nikah yakni  dengan  itsbat  terlebih  dahulu  kemudian  mengambil  buku  nikah  di  Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berakibat pada beban kerja dari KUA di mana selain melayani  pengurusan  Buku  Nikah  bagi  pasangan  yang  nikah  secara  resmi  juga melayani    penerbitan  Buku  Nikah  atas  dasar  itsbat  nikah  yang  dikeluarkan  oleh hakim Mahkamah Syar’iyah.
3. Meningkatnya Permohonan Istbat Nikah
Implikasi hukum berikutnya adalah dapat menambah beban dari Pengadilan Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah  untuk  melakukan  itsbat  nikah  bagi  pasangan yang nikah siri. Hal ini dikarenakan masyarakat memilih nikah secara siri kemudian melakukan  istbat  kepada  kepada  Mahkamah  Syar’iyah.  Persoalan  ini  menjadi kontra  produktif  dengan  kebijakan  dari  Pemerintah  Aceh  yang  memberikan perhatian khusus untuk mempercepat perluasan cakupan kepemilikan buku nikah di setiap daerah. Langkan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh supaya masyarakat Aceh  yang  menikah  pada  masa  konflik  atau  buku  nikahnya  telah  hilang  akibat dihantam oleh Gempa dan Tsunami pada tahun 2004.
Jikalau adanya peluang untuk menikah siri ini diberikan maka kemungkinan meningkatnya  permohonan  isbat  nikah  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  mungkin terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga  dapat  meningkatkan  frekuensi perkara permohonan istbat nikah bagi pasangan suami isteri yang menikah secara siri.
Untuk  istbat  nikah  bagi  nikah  siri  memang  ada  dua  kemungkinan  yang terjadi  di  Mahkamah  Syar’iyah.  Ada  kemungkinan  ditolak  oleh  hakim  maupun diterima  sangat  tergantung  kepada  alasan-alasan  istbat  nikah  yang  diajukan  oleh pemohon  serta  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan  (Oelangan,  2013).  Kompilasi Hukum  Islam  mengatur  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  dasar  bagi hakim untuk menerima istbat nikah yaitu
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Istbat  nikah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  agar  perkawinannya  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  negara (Mansari  &  Maulana,  2018).  Dengan  adanya  istbat  nikah  bisa  memberikan perlindungan  bagi  perempuan  dan  anak  bila  suatu  saat  terjadinya  problematika dalam  menjalani  kehidupan  berumah  tangga.  Isteri  dapat  menuntut  hak-haknya kepada  lembaga  yang  berwenang  karena  adanya  ikatan  perkawinan  yang merupakan hubungan hukum antara seorang isteri dan suami serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
4. Hukuman bagi Pelaku KDRT tidak Dapat Merujuk kepada UU PKDRT
Persoalan yang keempat yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberian izin memasukkan pasangan suami isteri dalam satu KK adalah tidak dapat merujuk kepada  UU  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  bilamana terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.Padahal ancaman  hukuman  dalam  UU PKDRT  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  ancaman  yang  diatur  dalam  KUHP terkait  dengan  penganiayaan.  Pasal  44  Ayat  1  UU  PDKRT  menyatakan  bahwa Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam    Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara    paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Ancaman hukuman tersebut lebih tinggi dibandingkan penganiayaan yang diatur  dalam  KUHP.  Pasal  51  Ayat  1  KUHP  menyatakan  bahwa  Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda  paling  banyak empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Selain  itu,  delik  penelantaran rumah  tangga  juga  tidak  dapat  diberikan  kepada  suami  dikarenakan  di  antara
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
pasangan  tersebut  tidak  terikat  dengan  perkawinan  yang  sah  yakni  tidak  dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Martunis, 2017).
Pemberian  keringanan  memasukkan  pasangan  nikah  siri  ke  dalam  KK bukan untuk melindungi perempuan dan anak, akan tetapi justeru dapat merugikan bagi keduanya. Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA, karena pemberian  kode  khusus  di  KK  bahwa  perkawinan  pasangan  suami  isteri  tidak dicatat  tidak  menimbulkan  konsekuensi  hukum  dan  tidak  menimbulkan  bahwa perkawinan tersebut telah sah.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebenarnya  telah diakomodir  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Melalui  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan  perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan  orangtua yang tidak  dicatat dengan memberikan hak keperdataan anak (Lamaluta, 2013). Anak selain memperoleh hak keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya juga memiliki hak keperdataan dengan ayah  biologis  yang  dibuktikan  dengan  tes  DNA  (Handini,  2019).  Jadi,  meskipun orangtuanya  tidak  dicatat  dalam  satu  KK  karena  nikah  siri,  seorang  anak  tetap berhak memperoleh hak keperdataan dari kedua belah pihak.
Berbeda  sebelum  adanya  judicial  review  Pasal  43  UU  Perkawinan  ke Mahkamah Konstitusi yang hanya mengatur anak yang lahir dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu. Artinya berkaitan dengan nafkah dan biaya kehidupannya serta hak saling waris mewarisi hanya  diperoleh  dari  satu  pihak  yakni  dari  pihak  ibu  dan  ibunya  ibu.  Adanya putusan  MA  Nomor  46/PUU-VIII/2010  sebenarnya  sudah  melegitimasi perlindungan  terhadap  anak  karena  putusan  MK  wajib  diikuti  dan  dilaksanakan oleh penegak hukum. Termasuk hakim Mahkamah Syar’iyah yang harus mengikuti substansi dari putusan MK dalam memberikan hak keperdataan anak yang lahir dari nikah siri.
Regulasi  yang memboleh memasukkan  dalam  satu  KK  hanya  bermanfaat bagi anak dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dalam upaya memperluas cakupan akte kelahiran bagi anak (Zainuddin & Mansari,
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
2018).  Pemberian  administrasi  kependudukan  juga  merupakan  salah  satu  wujud konkrit  pemenuhan  terhadap  anak  selain  hak  dalam  bidang  perlindungan  hukum (Mansari, Mahmuddin & Rizkal, 2018). Waluyadi (2002) menyatakan bahwa ada dua  bentuk  perlindungan  anak  yaitu  perlindungan  dalam  konteks  untuk memperoleh  adminduk  juga  perlindugan  dalam  perspektif  yuridis  (Waluyadi, 2009).

## 5. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerbitan  KK  bagi  pasangan  nikah  siri  dengan pencatuman  frasa  nikah  belum  dicatat  dapat  menimbulkan  problematika  sebagai konsekuensinya.  Konsekuensi  hukum  yang  akan  muncul  adalah  dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbah nikah. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan  perkawinan  bagi  masyarakat.  Konsekuensi  yang  muncul  dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dengan UU yang lebih  tinggi  yakni  UU  Perkawinan  sehingga  menimbulkan  kerancuan  dalam penerapannya  karena  bersinggungan  dengan  sektor  yang  lain  yakni  KUA  dan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan  dan  istbat  perkawinan.  Disarankan  kepada  Pemerintah  agar  dalam Menyusun  regulasi  yang  berkaitan  dengan  antar  lembaga  supaya  memiliki sinergisitas  dalam menyusunnya.  Hal  ini bertujuan agar  tidak  saling  berbenturan antara  satu  regulasi  dengan  regulasi  yang  lain  sehingga  dapat  menimbulkan kegoncangan fungsi antar lembaga.

## REFERENSI
Handini, W. P. (2019). Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Legislasi Indonesia , 16 (1), 107-116.
Harianti,  H.  H.  (2021).  Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Hak  Isteri Dalam  Kasus  Cerai  Gugat  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda
P-ISSN : 2655 1497 (P-ISSN) E-ISSN : 2808 2303 (E-ISSN)
Aceh  Nomor  157/Pdt.  G/2020/Ms.  Bna). Jurnal  MEDIASAS:  Media  Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah , 4 (1).
Lamaluta,  D.  (2013).  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi. LEX ET SOCIETATIS , 1 (3).
Mansari, M. M., Mahmuddin, M. M., & Rizkal, R. R. (2018). Pencatatan Kelahiran Online: Model Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Al-Ijtimai:  International  Journal  of  Government  and  Social Science , 3 (2), 145-157.
Mansari, M., & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. Jurnal Yudisial , 11 (1), 55-74. Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah  Isteri  Pasca  Perceraian. Gender  Equality:  International  Journal  of Child and Gender Studies , 5 (1), 43-58.
Mansari,  M.,  Dahlan,  D.,  Mahfud,  M.,  &  Martunis,  M.  (2019).  Gugatan  Cerai Perempuan  Korban  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar‟ iyah Kota Banda Aceh). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 4 (1), 89-110. Oelangan,  M.  D.  (2013).  Isbat  Nikah  Dalam  Hukum  Islam  Dan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Pranata Hukum , 8 (2). Syam,  T,  R.  (2020). Pencatatan  Perkawinan  dan  Problematika  Isbat  Nikah Poliandri Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak , Yogyakarta: UII Press. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak , cet. 1, Bandung: Mandar Maju. Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai  Wujud  Pemenuhan  Hak  Anak  di  Banda  Aceh  Dan  Aceh Besar. Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender Studies , 4 (1), 23-38.