Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Akibat  Putusnya Perkawinan
M. Fakri Viano Putra mfakriv@gmail.com
Ageng Triganda Sayuti ageng.fh@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstarct
The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of parental responsibility towards children due to the break-up of marriage at the Jambi Religious Court and legal responsibility for parents who did not carry out their obligations after the breakup of the marriage. This research includes juridical empirical research, which examines the gap between das sollen and das sein or the gap between what is supposed to be according to law and the reality in the field. The location of the study, namely the Jambi Religious Court Office,  were  the population  parties in this  study. Sampling  in  this study using  purposive sampling  technique.  There  is  still  a  lot  of  parental  lack  of  awareness  about  the responsibilities after the breakup of marriage to their children. In particular, male parents or ex-husbands have not fully fulfilled their obligations in terms of providing support for their children after the break-up of the marriage. Therefore, for parents who do not carry out their obligations to the child, a request for execution can be made later, in which the court will first call and when after being given a warning by the court, they still have not carried out their obligations, the court will execute the parents who did not. carry out its obligations.
Keywords : Marriage Breakdown, Children, Parental Responsibilities

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Jambi dan tanggung jawab hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah putusnya  perkawinan.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataannya di lapangan. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Agama Jambi adalah para pihak populasi dalam penelitian ini. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan tekniik purposive sampling. Masih banyak kurangnya kesadaran orang tua mengenai  tanggung  jawab  setelah  putusnya  perkawinan  terhadap  anaknya.  Khususnya orang  tua  laki-laki  atau  mantan  suami  belum  sepenuhnya  melaksanakan  kewajibannya dalam hal pemberian nafkah terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan. Maka dari itu bagi  orang  tua  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  terhadap  anak  dapat  dilakukan permohonan eksekusi nantinya, yang di mana pertama pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan  dan  ketika  setelah  diberikan  peringantan  oleh  pengadilan,  masih  belum melaksanakan  kewajibannya  maka  pihak  pengadilan  akan  melakukan  eksekusi terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, Anak, Tanggung Jawab Orang Tua

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya manusia merupakan makluk sosial di mana antara manusia yang satu saling membutuhukan dengan manusia lainnya, yang pada mulanya lahir dengan seorang diri  dan mempunyai Hasrat untuk melakukan sebuah  perkawinan sebagai pelengkap hidup maka dari itu manusia mencari pasangan hidup untuk membangun sebuah  rumah  tangga  serta  dari  perkawinan  tersebut  akan  memiliki  keturunan (anak)  dari  hasil  pernikahan.  Terjalinnya  ikatan  lahir  bathin  merupakan  fondasi dalam membentuk dan membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal. 1
Anak merupakan suatu anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dipelihara serta dilindungi yang nantinya anak inilah yang menjadi  penerus  buat  kita  kelak  sebagai  penerus  dari  generasi-generasi  untuk melanjutkan cita-cita keluarga dan penerus bangsa ini maka anak yang diamanahkan kepada kita harus dijaga dan didik agar menjadi pribadi yang cerdas dan bertanggung jawab dimasa yang akan datang. 2
Suatu perkawinan dilakukan atas kemauan dari para pihak yang bersangkutan, dengan adanaya suatu ketentuan-ketentuan dalam melakukan  sebuah peminangan sebelum melakukan akad atau ijab kabul tersebut. Pada dasarnya tujuan perkawinan, adalah  untuk  melengkapi  dalam  tahapan  kita  beribadah  dan  tuntunan  hajat  serta tabiat  dalam  kemanusiaan,  hubungan  antara  laki-laki  ataupun  perempuan  dalam merealisasikan suatu keluarga yang diingikan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dengan kasih sayang dan cinta, demi mendapatkan keturunan yang dianggap sah dan diterima  di  lingkungan  masyarakat  dengan  mengikuti  aturan-aturan  yang  telah dianut  dalam  masing-masing  agama  laki-laki  dan  perempuan  itu  yang menglangsungkan perkawinan.
Mulainya kehidupan berumah tangga dengan melakukan sebuah perkawinan yang  didasarkan  pada  ketentuan  agama  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang telah berlaku. Tujuan dari perkawinan menjadi intisari di mana telah dijelaskan di atas,  maka  dari  itu  dalam  UU  Perkawinan  mempersulit  untuk  terjadinya  sebuah perceraian tersebut, sebab jika terjadinya perceraian itu maka putuslah semua ikatan lahir batin antara suami dan istri dan telah gagalnya suatu keluarga dalam berumah
1 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No.1, 2012, hlm. 2.
2 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 4, No. 1, 2018, hlm. 142.
tangga yang di mana tujuan awalnya untuk mendapatkan sebuah keluarga Bahagia dan kekal. 3
Perceraian  pada  istilah fiqih dikenal  dengan  kata  “talak”  yang  artinya “membuka  ikatan,  membatalkan  perjanjian”.  Perceraian  dalam  istilah fiqih sering disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua  istilah  tersebut  digunakan  oleh  pakar  ahli fiqih sebagai  suatu  istilah  yang berarti  “perceraian  suami  istri”.  Selanjutnya  perceraian  juga  menimbulkan  suatu masalah  antara  mantan  suami  dan  mantan  istri  di  mana  permasalahnnya  biasa berasal dari penguasaan untuk membawa anak dan perebutan harta, yang nantinya akan membawa dampak negatif kepada tumbuh besar anak tersebut.
Perceraian  sangat  dibenci  oleh  Allah  SWT,  namun  perceraian  merupakan perbuatan  yang  halal  dilakukan.  Walapun  Islam  mengizinkan  suatu  perceraian  itu bukan berarti agama Islam menyukai suatu perceraian tersebut. Maka dari itu dalam asas  perceraian  akan  dipersulit  bagi  yang  ingin  bercerai  dengan  tujuan  untuk mengurangi  angka  perceraian  dan  membantu  membangun  keluarga  yang  kekal, bahagia serta sejahtera. 4
Perceraian merupakan peristiwa hukum dimana akibatnya telah diatur dalam hukum  atau  peristiwa  hukum yang  diberi akibat  hukum.  Perceraian  menimbulkan akibat  hukum  yaitu  putusnya  perkawinan.  Selain  itu,  ada  beberapa  akibat  hukum yang dimana telah diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut.
a. Bapak  ataupun  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, jika terdapat perselisihan mengenai  penguasaan  anak,  maka  pengadilan  akan  memberikan keputusannya.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan Pendidikan  untuk  anak  itu,  jika  bapak  dalam  kenyataanya  tidak  dapat memberikan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut dalam biaya terhadap anak tersebut.
3 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36.
4 Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’ In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal Hukum Isalm, Vol 3, No. 2, 2018, hlm. 114.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk  memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban pada mantan istri. 5
Pada hakikatnya orang tua harus bertanggung jawab terhadap semua hak-hak yang  melekat  terhadap  anaknya.  Anak  harus  dijaga  dari  hal-hal  tindakan  yang membahayakan.  Pada  dasarnya  anak  perlu  mendapatkan  suatu  perlindungan  agar tidak  mendapatkan  kekurangan  baik  secara  mental  maupun  fisik.  Orang  tua  wajib menjaga dan mendidik anak mereka yang masih kecil atau belum dewasa, meskipun hak kekuasaan orang  tua terhadap anak telah hilang nantinya setelah terputusnya perkawinan,  tidaklah  mereka  orang  tua  dapat  bebas  membiarkan  anaknya  tetapi orang tua berkewajiban untuk memberi tanggung jawab terhadap anak yang nantinya untuk membiayai kebutuhan anaknya menjelang dewasa. 6
Selanjutnya  seperti  yang telah  di  rumuskan dalam  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa. Maka dari itu UU perkawinan mempersulit untuk melakukan perceraian sebab jika terjadinya perceraian berarti telah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri.  Dan  ketika  telah  terjadinya  suatu  perceraian  maka  orang  tua  mempunyai tanggung  jawab  terjadap  anak  untuk  menjaga,  mendidik,  dan  memelihara  serta membiayai semua kebutuhan anak menjelang tumbuh menjadi dewasa.
Adapun perkara yang berkaitan dengan penulisan ini adalah perkara terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan. Berdasarkan kasus yang terjadi setelah turunnya putusan perkawinan, banyak orang tua  laki-laki  dari  anak  yang  dimilikinya  tidak  menghiraukan  kewajibannya menafkahi,  merawat,  melindungi  dan  mendidik  anaknya.  Berbagai  alasan  yang membuat lepas dari tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya, sehingga tidak menjalankan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama  Jambi.  Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  di  Pengadilan  Agama  Jambi, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:
1) Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb
5 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, hlm.
349.
6 Muhammad Yusuf, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, Jurnal Al-Bayan, Vol 20, No.29, 2014, hlm. 40.
Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
2) Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
3) Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat)
4) Putusan Nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
5) Putusan Nomor 844/Pdt.G/PA.Jmb
Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).
Apabila masih banyak orang tua yang tidak sadar akan pentingnya tanggung jawab  mereka  terhadap  anak  seletah  putusnya  perkawinan,  maka  akan  semakin banyak anak-anak yang masa depannya terganggu dan menyampingkan cita-cita yang diinginkan  terhadap  anak  itu  sebab  mereka  tidak  mempunyai  biaya  untuk bersekolah.  Maka  dari  itu  anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  agar  tidak mendapat kekurangan fisik, mental dan sosial.

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  terhadap  Anak  Akibat  Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)
Pada hakikatnya manusia akan melakukan sebuah perkawinan yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berjalan semestinya dan tidak dapat dipertahankan, yang dimana biasa disebabkan terdapat perselisihan antara suami dan istri serta dikarenakan karena faktor ekonomi juga.
Menurut keterangan Mujahidin selaku Hakim di Pengadilan Agama Jambi, mengatakan bahwa.
“Menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi penyebab-penyebab terjadinya putusnya perkawinan  lebih  banyak  dominan  karena  terjadi  perselisihan  atau  pertengkaran yang  terjadi  antara  suami  dan  istri.  Dan  pada  akhir-akhir ini  juga  menurut  Hakim
putusnya  perkawinan  disebabkan  karena  adanya  perselingkuhan  baik  yang dilakukan oleh suami maupun istri dan juga putusnya perkawinan khususnya daerah Jambi ini banyak suami atau dari pihak laki-laki yang menggunakan narkoba sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga.” 7
Pada  umumnya  putusnya  perkawinan  disebabkan  oleh  beberapa-beberapa sebab yakni :
a. Antara salah satu suami/ istri berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan lainnya yang dimana sulit untuk dihilangkan.
b. Antara salah satu suami/ istri telah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
c. Antara salah satu suami/ istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
d. Antara salah satu suami/ istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
e. Antara  salah  satu  suami/  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang mengakibatkan tidak bisa menjalankannya kewajibannya.
f. Antara salah satu suami/ istri sering terjadi perselisihan dan perterngkaran yang tidak dapat diperbaiki.
Putusnya  perkawinan  memiliki  akibat  hukum  diantaranya  tanggung  jawab orang tua terhadap anaknya. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak akan tetap ada, tidak berhenti akibat putusnya perkawinan tersebut. Orang tua tetap wajib melaksanakan  tanggung jawabnnya  seperti menjaga, mendidik, menanggung  biaya hidup  terhadap  anak  dan  memberikan  tempat  yang  layak  bagi  anak-anaknya, sehingga  anak  dapat  berkembang  dan  tumbuh  sebagaimana  mestinya.  Tidak terhalangi akibat dari putusnya perkawinan dari kedua orang tuanya tersebut.
Sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  mengenai  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  akibat putusnya perkawinan yaitu :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
7 Wawancara dengan Mujahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataanya  tidak  dapat memberi kewajban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Hak lain yang terdapat pada anak, mengenai kewajiban orang tua bagi anak juga  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak pasal 4 yang dijelaskan bahwa :
“Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Dan  pembahasan  mengenai  tanggung  jawab  orang  tua  akibat  putusnya perkawinan  juga  dibahas  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa :
“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudunya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
Putusnya  perkawinan  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  kedua  orang tua  terhadap  anak,  pemeliharaan  anak  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orang  tua mereka meskipun  telah tidak  bersama  lagi.  Meskipun  si anak  jika  tinggal  bersama ibunya,  tetapi  nafkahnya  akan  tetap  ditanggung  oleh  ayahnya.  Maka  dalam  hal  ini orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, menjaga dan merawat anak hingga ia  menjadi  dewasa  atau  mengerti  tentang  kemaslahatannya  sendiri,  dalam  hal  ini biasanya ibu yang bertanggung jawab dalam melakukannya.
Kedua  orang  tua  mempunyai  kewajiban  terhadap  anak  dalam  pemeliharaan dan  kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Tetapi  yang menjadi titik permasalahannya yang disebabkan putusnya perkawinan dari orang tua adalah  bagaimana  pelaksanaan  orang  tua  terhadap  anak  dalam  menjalankan kewajibannya terhadap anak akibat putusnya perkawinan tersebut.
Untuk  itu  penulis  telah  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  tentang bagaimana  pelaksanaan  tanggung jawab orang  tua terhadap  anak akibat putusnya perkawinan dalam hal pemeliharaan pada anak tersebut.
Dalam penelitian ini penulis melakukan terhadap 5 (lima) perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi tentang pelaksanaan tanggung jawab orang
tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan. Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap 5 (lima) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Kasus pertama dengan Nomor perkara 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Bahwa  sebelum  perkara  ini  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  dan  dengan  segala kerendahan hati Penggugat meminta hak asuh anak yang masih di bawah umur dan dalam masa Pendidikan diberikan pada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari anak Penggugat meminta supaya Tergugat memberikan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan  kasus tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai ayah dari  anaknya  tergugat  mampunyai  hak  secara  bersama-sama  dengan  penggugat sebagai ibunya dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya dan biaya  hidup anak ditanggung oleh tergugat memberikan biaya pendidkan kepada anak sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
Menurut  penggugat  bahwa  setelah  putusnya  perkawinan,  anak  diasuh  oleh penggugat dan pemberian nafkah belum sepenuhnya dijalankan, dalam pemberian biaya  nafkah  untuk  kehidupan  sehari-hari  anak  tidak  dilakukan  secara  rutin  oleh tergugat  yang  dimana  telah  ditetapkan  oleh  pengadilan  karena  tergugat  jarang menemui dan berkomunikasi terhadap anaknya, dan ketika penggugat menghubungi tergugat, tergugat jarang meresponnya. 8
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan belum terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa  dalam  putusnya  perkawinan  bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.
2. Kasus kedua dengan Nomor perkara 234/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Bahwa  sebelum  perkara  ini  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  dan  dengan  segala kerendahan hati Penggugat meminta hak asuh anak yang masih di bawah umur dan dalam masa Pendidikan diberikan pada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari ataupun biaya  Pendidikan anak Penggugat  meminta supaya Tergugat memberikan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ditambah 10 % tiap tahun untuk keperluan biaya pendidikan sekolahnya dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa.
8 Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 23 Januari 2021
Berdasarkan    kasus  tersebut  Majelis  Hakim  menetapkan  bahwa  dalam persidangan terungkap bahwa selama ini pengasuhan ke 2 (dua) anak penggugat dan tergugat,  telah  diasuh  oleh  penggugat  maka  dengan  demikian  biaya  hidup  anak ditanggung  oleh  tergugat  memberikan  biaya  pendidkan  kepada  anak  sebesar  Rp 3.000.000 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
Menurut  penggugat  pasca  putusnya  perkawinan,  tergugat  jarang  sekali bertemu  atau  mengujungi  anak-anaknya  untuk  memberikan  perhatian  atau  untuk menunjukan  rasa  kasih  sayang  yang  semestinya  dilakukan  oleh  seorang  ayah  dari anak-anaknya.  Dan  dalam  pemberian  nafkah  kepada  anak  belum  terlaksanakan dengan  baik,  karena dalam pemberian nafkah yang  diberikan oleh tergugat  sering mengalami keterlambatan dan kadang pemberian nafkah hanya diberikan dua bulan sekali. 9
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  diketahui  bahwa  setelah  terjadi putusnya  perkawinan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah  putusnya perkawinan  belum  terlaksanakan  dengan  baik,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41 Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  dalam  putusnya  perkawinan bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.
3. Kasus ketiga dengan Nomor perkara 654/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Bahwa  sebelum  perkara  ini  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  dan  dengan  segala kerendahan bahwa  Penggugat  Rekonpensi  menuntut  supaya  hak  hadhanah  atas  anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir tanggal 6 Juni 2019 ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya karena anak tersebut masih balita umur 1 tahun  3  bulan    (belum  mumayyiz).  Dan  menuntut    biaya  hadhanah  anak  sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lime ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai dewasa  yang setiap tahunnya dapat ditingkatkan sesuai dengan  ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap  tuntutan  mana  Tergugat  Rekonpensi  dalam  jawabanya  menyatakan  sanggup membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sebulan).
Berdasarkan  kasus tersebut Majelis Hakim Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi  dan  Tergugat  berjenis  kelamin  perempuan  lahir  pada  tanggal  6  Juni  2019 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban memberikan akses  seluas-luas  kepada  Tergugat  Rekonpensi  selaku  ayah  untuk  bertemu  dengan
9 Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 22 Januari 2021
anaknya  tersebut. Dan Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah  anak Penggugat Rekonpensi dan  Tergugat  berjenis kelamin  perempuan lahir  pada tanggal 6 Juni 2019 sejumlah  Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus diri sendiri  dengan pertambahan 10 % setiap tahun.
Menurut  penggugat,  bahwa  setelah  putusnya  perkawinan,  anak  diasuh  oleh penggugat dan ibu penggugat, tergugat jarang menemui atau mengunjungi anaknya, dalam  pemberian  nafkah  yang  telah  ditetapkan  dalam  pengadilan  tidak  sesuai, pemberian  nafkah  hanya  baru  diberikan  setengah  dari  yang  telah  ditetapkan  oleh pengadilan dikarenakan tergugat tidak mempunyai perkerjaan yang tetap. 10
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang  tua  terhadap  anak  setelah  putusnya  perkawinan  belum  tidak  dilaksanakan sesuai  dengan  kententuan  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur bahwa  dalam  putusnya  perkawinan  bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.
4. Kasus keempat dengan Nomor perkara 682/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Bahwa  sebelum  perkara  ini  diputuskan  oleh  majelis  hakim  dan  dengan  segala kerendahan bahwa  Penggugat  Rekonpensi  menuntut hak  asuh  terhadap  dua  orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi anak pertama lahir tanggal 11 April 2008 dan anak kedua lahir tanggal 05 Februari 2012 ditetapkan pada penggugat rekonvensi.  Dan nafkah untuk  dua  orang anak  penggugat  rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut di atas untuk yang akan datang sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  sampai  kedua  anak  tersebut  dewasa  atau mandiri.
Berdasarkan  kasus tersebut majelis hakim menetapkan bahwa dua orang anak penggugat  rekonvensi  dan  tergugat  rekonvensi  anak  pertama  dan  anak  kedua  di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi. Dan nafkah anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi anak pertama dan anak kedua untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
10 Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 22 Januari 2021
Menurut  penggugat  pasca  putusnya  perkawinan  anak  diasuh  hanya  oleh penggugat dan kerabat penggugat, tergugat jarang sekali bertemu atau mengujungi anak-anaknya  untuk  mengajak  mereka  jalan-jalan  bersama.  Dalam  pemberiian nafkah terhadap anak, belum berjalan dengan baik, pemberian nafkah  terhadap anak rutin tetapi kadang hanya diberi setengah dari yang telah ditetapkan ke pengadilan 11
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang  tua  terhadap  anak  setelah  putusnya  perkawinan  belum  tidak  dilaksanakan sesuai  dengan  kententuan  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur bahwa  dalam  putusnya  perkawinan  bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.
5. Kasus kelima dengan Nomor perkara 844/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Bahwa  sebelum  perkara  ini  diputuskan  oleh  majelis  hakim  dan  dengan  segala kerendahan hati Penggugat Rekonpensi menuntut Hak asuh atas anak yang anak belum dewasa yang XXXXX berumur 18 tahun dan XXXXX berumur 13 tahun , supaya tetap berada  dalam  asuhan  dan  pemeliharaan  Penggugat  Rekonvensi.  Dan  nafkah hadhanah (pemeliharaan) untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta  biaya-biaya  yang  tidak  terduga  lainnya,  supaya  diberikan  oleh  Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah biaya transfusi darah XXXXX Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di karenakan dalam waktu satu minggu wajib  transfusi  darah  anak  yang  bernama  XXXXX  perbulan  sampai  anak  bernama XXXXX dan XXXXX tersebut dewasa hingga mencapai usia 21 Tahun atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
Berdasarkan    kasus  tersebut  majelis  hakim  menetapkan  bahwa  anak  yang bernama  XXXXX  berumur  18  tahun  dan  XXXXX  berumur  13  tahun  berada  dalam pemeliharaan  Penggugat  Rekonpensi  dengan  kewajiban  kepada  Penggugat Rekonvensi  untuk  tetap  memberi  akses  kepada  Tergugat  Rekonvensi  untuk  dapat bertemu  dengan  kedua  anak  tersebut.  Dan  menetapkan  nafkah  2  orang  anak  atas nama XXXXX dan XXXXX minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)  setiap  bulan  sampai  kedua  anak  tersebut  dewasa  dan  mandiri  dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
Menurut  penggugat,  bahwa  setelah  putusnya  perkawinan,  anak  diasuh  oleh penggugat,  tergugat  belum  pernah  menemui  atau  mengunjungi  anaknya  semenjak
11 Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 22 Januari 2021
putusan  pengadilan  ditetapkan,  dalam  pemberian  nafkah  yang  telah  ditetapkan dalam  pengadilan  tidak  sesuai,  pemberian  nafkah  hanya  baru  diberikan  setengah dikarenakan tergugat hanya berpenghasilan pas-pasan saja. 12
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang  tua  terhadap  anak  setelah  putusnya  perkawinan  belum  tidak  dilaksanakan sesuai  dengan  kententuan  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur bahwa  dalam  putusnya  perkawinan  bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap 5 (lima) perkara putusnya perkawinan yang berada di Pengadilan Agama Jambi tersebut maka dapat diketahui  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  setelah  putusnya perkawinan belum terlaksana dengan baik. Tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak.
Kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  tidak  akan  pernah  berubah  atau  putus meskipun  telah  putusnya  perkawinan.  Dalam  perkara-pekara  di  atas    kewajiban untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  serta  Pendidikan  terhadap  anak  terletak  pada ayahnya,  kewajiban  pemberian  nafkah  ini  berakhir  apabila  anak  tersebut  telah dewasa,  mandiri  dan  telah  menikah.  Sedangkan  hak  asuh  anak  diberikan  kepada ibunya dimana anak-anak yang masih kecil atau di bawah usia 12 tahun, sedangkan untuk anak yang berumur di atas 12 tahun  dapat menentukan pilihannnya sendiri untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya.
Dalam kasus di atas dapat kita lihat bahwa pihak tergugat belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya secara rutin setiap bulannya dalam hal pemberian nafkah yang  di  mana  telah  diputuskan  dalam  pengadilan.  Yang  dimana  telah  ditentukan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak.
Dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap  anaknya  setelah  putusnya  perkawinan  dapat  dilihat  berdasarkan keterangan yang penulis uraikan di bawah ini.
12 Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 23 Januari 2021
Tabel.1
Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pemberian
Nafkah Kepada Anaknya Setelah Putusnya Perkawinan Perkara Waktu Bercerai Selalu Memberikan Nafkah Pemberian Nafkah Tidak Rutin Tidak Pernah Memberi Nafkah Pertama 01 Juli 2020  Kedua 29 Juni 2020  Ketiga 1 Desember 2020  Keempat 16 September 2020  Kelima 23 November 2020 
Sumber data : Pengadilan Agama Jambi
Berdasarkan keterangan dari table yang tertera di atas dapat diketahui bahwa dari  5  (lima)  orang  reposnden  pasangan  suami  istri  yang  dijadikan  sampel  dalam penelitian  ini  pada  kenyataanya  yang  ada  terjadi  di  lapangan  bahwa  pelaksanaan tanggung jawab orang tua khususnya bapak dari anak-anaknya belum terlaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang telah diputuskan dalam pengadilan.

## 2. Sanski  Hukum  Terhadap  Orang  Tua  yang  Tidak  Menjalankan  Putusan  Di Pengadilan Agama Jambi
Sanksi  hukum  bagi  orang  tua  yang  tidak  melaksanakan  putusan  di  Pengadilan Agama  Jambi.  Hal  yang  harus  tetap  dipertahankan  setelah  putusnya  perkawinan antara  kedua  orang  tua  adalah  kesadaran  dalam  menjaga  dan  memberi  perhatian kepada anak tidak mengurangi sedikitpun hak-hak yang  semestinya terdapat pada anak tersebut. Akibat secara langsung dengan adanya putusnya perkawinan antara suami dan istri terhadap anak yang menjadi korban yaitu tidak tinggal bersama lagi kedua orangtuanya, dimana anak akan hanya tinggal bersama salah satu orang tua dari  anak  tersebut.  Akibatnya  sering  terjadi  kelalaian-kelalaian  kewajiban  yang semestinya  harus  dilaksanakan  oleh  orang  tua  terhadap  anak,  dalam  tumbuh kembang anak tersebut.
Untuk orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya terutama dalam hal nafkah  khususnya  untuk  orang  tua  ayah  dari  anaknya  maka  bisa  dikatakan  atau termasuk ke dalam penelantaran, maka dapat dilakukan tuntutan ke arah pidana yang telah  tercantum  dalam  Pasal  76  B  Undang-  Undang  Perlindungan  Anak  yang dijelaskan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perilakuan salah dan penelantaran”. Dan pada Pasal 77 B Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditetapkan juga bahwa “Setiap Orang Yang  Melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  B,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Dan  juga  disebutkan  dalam  Pasal  49  huruf  (a)  dan  (b)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT  (selanjutnya  ditulis  Undang- Undang  Penghapusan  KDRT)  dijelaskan  bahwa  sanksi  hukum  untuk  Tindakan kelalaian yang dilakukan orang tua (ayah) terhadap kewajiban nafkah anak setelah putusnya  perkawinan  atau  penelantaran    maka  dapat  diberikan  hukuman  berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Hal ini dilakukan ketika telah terbukti atas tindakan kelalaian terhadap kewajiban orang tua kepada anaknya setelah putusnya perkawinan maka dapat dituntut secara perdata dan juga dapat dituntut secara pidana.
Secara perdata tidak terlaksanakannya kewajiban orang tua terhadap anak setelah  putusnya  perkawinan  atau  lalainya orang tua  dalam memenuhi  kebutuhan hak-hak  yang  terdapat  pada  anak  setelah  putusnya  perkawinan  maka  dapat dilakukann  tuntunan  ke  pengadilan.  Sanski  hukum  bagi  orang  tua  yang  tidak melaksanakan kewajibannya setelah putusnya perkawinan maka dapat diupayakan dua hal yaitu: Pertama , untuk pihak yang dibebani dalam biaya nafkah, apabila tidak melaksanakannya  kewajibannya  maka  dapat  dilakukan  tuntunan  ke  pengadilan
dengan cara meminta eksekusi. Selanjutnya Pengadilan akan menerbitkan penetapan aanmaning  (peringatan),  yang  isinya  berupa  perintah  kepada  jurusita  untu memanggil termohon eksekusi hadir dalam sidang aanmaning tersebut. Pengadilan akan  menyampaikan  peringatan  agar  dalam  tempo  8  hari  setelah  peringatan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan  ketentuan Pasal 196 Herizen Inlandsch Regkement (HIR) dan Pasal 207 Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBg). Jika dalam tempo 8 hari tidak dilaksanakan maka pengadilan akan melakukan perintah eksekusi. Kedua ,  untuk  pihak  yang  memegang  hak  asuk  anak,  apabila  tidak melaksanakan  kewajibannya  dalam  mengasuh  anak  maka  dapat  dimintakan permohonan pencabutan kuasa anak. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa:
“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang  dengan  keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak b. Ia berkelakukan buruk sekali”.
Pencabutan  kuasa  anak  tersebut  tidak  menghilangkan  kewajiban  sebagai orang tua kepada anaknya. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  “Meskipun  orang  tua  diacbut kekuasaanya,  mereka  masih  berkewajiban  untuk  memberi  pemeliharaan  kepada anak tersebut”.
Menurut keterangan Mujahidin selaku Hakim di Pengadilan Agama Jambi, mengatakan bahwa:
“Ketika Orang Tua (ayah) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua  dalam  memberikan  nafkah  terhadap  anak,  maka  mantan  istri  dapat mengajukan  eksekusi  ke  Pengadilan,  agar  ayah  dari  anak  tersebut melakukan  kewajibannya  sebagai  orang  tua  untuk  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan”. 13
13 Wawancara dengan Mujahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, tanggal 14 Januari 2021.
Berdasarkan  penjelasan di atas maka dapat ketahui bahwa sanksi hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan maka dapat mengajukan eksekusi untuk memaksa tergugat melaksanakan isi putusan, kemudian yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan  pengadilan  terhadap  anak  dapat  dikatikan  dengan  Pasal  76  B  Undang- Undang Perlindungan Anak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan Dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat diberikan hukuman berupa  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
Secara  perdata  ketika  orang  tua  tidak  melaksanakan  tanggung  jawabnya sesuai keputusan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanski hukum untuk hal menafkahi (ayah) dapat berupa tindakan eksekusi. Eksekusi ini dapat berupa tindakan  penyitaan  dan  pelelangan  terhadap  suatu  barang  yang  dimiliki  oleh terguggat  sebagai  ganti  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  orang  tua  dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya. Dan sanski hukum untuk ibu ketika dianggap lalai dalam hal kuasa terhadap anaknya maka dapat dilakukan pencabutan kekuasaan  terhadap  anak  itu  ketika  dianggap  tidak  mampu  atau  lalai  dalam mengurus  anak.  Maka  dapat  dilakukan  pencabutan  hak  kuasa  terhadap  anak tersebut.
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  5  perkara  tidak  ada  yang melakukan tuntutan eksekusi. Penggugat tidak melakukan permohonan pengajuan eksekusi yang disebabkan karena untuk melakukan permohonan eksekusi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup mahal dan pikiran. Maka dari itu di Pegadilan Agama Jambi sanksi hukum tidak terlaksanakan karena sanksi
baru  dapat  diproses  ketika  salah  satu  pihak  melakukan  tuntutan  ke  Pengadilan Agama Jambi.

## C. Kesimpulan
Dari  penjelasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  melakukan  penelitian  di atas maka dari itu Penulis menarik kesimpulan bahwa :
1. Pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  akibat  putusnya perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Jambi  khsusnya  dalam  pemberian  nafkah terhadap anak oleh bapak atau mantan suami dari 5 (lima) perkara putusnya perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi tersebut dapat diketahui tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan semua orang  tua  khususnya  laki-laki  melalaikan  atau  tidak  menjalankan  tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik.
2. Sanksi  hukum  terhadap  orang  tua  yang  tidak  menjalankan  putusan  di Pengadilan Agama Jambi tidak ada.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Jurnal
Erwinsyahbana,  Tengku. “Sistem  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila” , Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No.1, 2012.
Maulida,  Fadhilatul. “Nafkah  Iddah  Akibat  Talak  Ba’In  Dalam  Perspektif  Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)”, Jurnal Hukum Isalm, Vol 3, No. 2, 2018.
Said, Muhammad Fachri , “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Cendikia Hukum, Vol 4, No.1, 2018.
Syaifuddin, Muhammad; Sri Turatmiyah; dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 36.
Yusuf, Muhammad. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak” , Vol 20, No. 29, 2014.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan . UU Nomor 1 Tahun 1974.
Rerpublik Inodesia. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak . UU Nomor 4 tahun 1979.