Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018 (1-17) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035

## BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris

## Dodi Faedlulloh
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dodifaedlulloh@gmail.com
Recieved: March 2 2018; Revised: April 1 2018; Accepted: April 2 2018
Abstract : BUMDes  was  established  to  move  and  accelerate  rural  economy.  It  aims  to  put together all the rural resources under the management of villagers itself in order to increase rural real income and reach self-sustainability. And yet, BUMDes which originally designed as a spearhead of rural economy mostly become inactive and underdeveloped due to the lack of public participation.  BUMDes need to learn from the failures of practices of the previous rural economic  institutions.  Policy  architecture  that  rests  on  top-down  management  has  been proven impotent in rising rural economy. Instead, it becomes a new medium of capitalization for some rural elites over its resources. To be able to achieve sustainability and autonomy it will take material requirement in term of participation which supported by ownership. Rural people/villagers are entitled to own their rural resources. Therefore, building BUMDes needs to consider a widened ownership. This purpose can be institutionalized by building BUMDes inclusively. By adapting cooperatives model, villagers or rural people will be able to become member or owner of BUMDes.
Keywords : BUMDes, Rural area, Cooperative, Public Participation
Abstrak: BUMDes  dibangun  dengan  tujuan  untuk  menggerakan  dan  mengakselerasi perekenomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri. Namun  BUMDes  yang  dirancang  sebagai  ujung  tombak  ekonomi  desa  banyak  yang  mati sebelum  berkembang  karena  minimnya  partisipasi  warga.  BUMDes  perlu  belajar  dari gagalnya  praktik  institusi-institusi  ekonomi  desa  sebelumnya.  Arsitektur  kebijakan  yang berpola top-down terbukti  tidak  mampu  meningkatkan  ekonomi  desa.  Justru  malah menjadi medan kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimilki desa. Untuk menuju kemandirian,  perlu  syarat  material  berupa  partisipasi  yang  ditopang  oleh  kepemilikan. Warga  desa  memiliki  hak  untuk  menjadi  pemilik  atas  sumber  daya  desanya.  Oleh karenanya  membangun  BUMDes  perlu  mempertimbangkan  kepemilikan  yang  diperluas. Maka  tujuan  tersebut  bisa  dilembagakan  dengan  langkah  membangun  BUMDes  secara inklusif.  Mengadaptasi  model  koperasi,  warga  desa  bisa  menjadi member /pemilik  dari BUMDes.
Kata Kunci : BUMDes, Desa, Koperasi, Partisipasi Warga

## Pendahuluan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan  inovasi  penting  dan  layak diapresiasi di tengah kondisi dalam waktu yang  lama  desa  selalu  ditinggalkan (Sahdan,  2007).  Ada  harapan  dengan terobosan model bisnis BUMDes, pertumbuhan  di  bidang  ekonomi  bisa lebih  merata,  tidak  lagi  terpusat  di  kota- kota  saja.  BUMDes  diorientasikan  untuk menggerakan dan mengakselerasi perekenomian  desa.  Sumber  daya  yang dimiliki  desa  dikelola  oleh  warga  desa sendiri  untuk  meningkatkan  pendapatan asli  desa,  sehingga  desa  bisa  lebih mandiri.  Cara  kerja  BUMDES  sendiri adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat dalam  sebuah  bentuk  kelembagaan  atau badan  usaha  yang  dikelola  secaran profesional, namun tetap bersandar pada potensi  asli  desa  (Zulkarnaen,  2016) (Trisnawati & Indrajaya, 2017).
Wacana  implementasi  BUMDes semakin tegas dengan lahirnya Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan, dan  Pembubaran  BUMDes.  Terbitnya  PP Nomor  47  Tahun  2015  menghendaki adanya  desa  yang  mandiri  dan  otonom dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang dimilikinya  dimana  BUMDes  diharapkan dapat  berperan  dalam  peningkatan perekonomian pedesaan BUMDes memiliki  potensi  yang  besar  (Anggraeni, 2016) (Prasetyo, 2016). Tahun 2016 dari data  Kementrian  Desa,  PDT,  dan Transmigrasi  tercatat  jumlah  BUMDes berjumlah  12.848  unit,  meningkat  jauh
dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya berjumlah 1.022 unit. Hal ini terjadi tidak terlepas dari  kontribusi dana desa tahun 2015  yang  tertera  dalam  Permendes  No. 21  Tahun  2015  tentang  Penetapan Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2015  pasal  9  bahwa  salah  satu  prioritas dalam pemanfaatan desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes.
BUMDes  yang  dirancang  sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati karena rendahnya partisipasi warga saat proses pembentukan dan pelaksanaan.  Pada  2016,  Bapermasdes Jawa Tengah menyebut 1.700 BUMDes di Jawa Tengah dengan keaktifan hanya 900 BUMDes.  Di  Kutai  Timur,  dari  135 BUMDes  hanya  45  yang  masih  aktif. Sedangkan  di  Malang,  dari  378  desa hanya  25  BUMDes  yang  aktif  (Auliya, 2018).  Gambaran  ini  tentu  masih  awal, mengingat  BUMDes  itu  sendiri  banyak  di antaranya  masih  dalam  tahap  (baru) berdiri  dan  proses  mencari  ritme  serta skema  organisasi  yang  tepat.  Namun konteks  inilah  menjadi  ihwal  yang penting, proses pendirian dan pengembangan  BUMDes  jadi  momentum untuk  mencari  kerangka  organisasi  yang tepat dan layak bagi ekonomi desa.
Sebagai  gambaran,  data  dari Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2015)  mencatat  ada  74.093  wilayah administrasi  desa.  Dari  jumlah  tersebut ada  20.182  desa  yang  masih  dalam kategori desa tertinggal, dan 51.010 desa yang  berkembang.  Sedangkan  jumlah desa mandiri sebanyak 2.901 desa. Hal ini menunjukan  potensi sekaligus tantangan dalam  mewujudkan  kemandirian  desa. Jumlah desa yang besar, alih-alih menjadi
Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
beban, justru perlu didorong menjadi aset untuk pembangunan masyarakat desa.
Desa  mempunyai  hak  untuk mengurus  rumah  tangganya  sendiri sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  tidak  hanya  berkaitan  dengan pemerintahan desa namun juga kepentingan  masyarakat  desa.  Hal  ini semakin  menemukan  urgensinya  pasca terbitnya  UU  Desa.  Hadirnya  regulasi  ini memberikan  peluang  untuk  mewujudkan desa  lebih  sejahtera,  khususnya  dengan pengaturan  10%  dari  APBN  yang  akan disalurkan  ke  desa  menjadi  kebijakan pengarus-utamaan desa. Walaupun dalam implementasinya  masih  menuai  banyak hambatan,  akan  tetapi  substansi  yang tetap  bisa  dijadikan  pijakan  adalah  desa kini  tidak  bisa  lagi  dijadikan  objek pembangunan,  justru  desa  memegang peranan  yang  penting  bagi  kepentingan pembangunan  nasional.  Oleh  karenanya memposisikan  desa  sebagai  subjek pembangunan menjadi agenda yang perlu dipertimbangkan.  Subjek  tidak  hanya ditujukan  bagi  pemerintah  desa,  namun juga masyarakat desa sendiri seperti yang tertuang dalam UU Desa Pasal 4 Ayat (1). Pengaruh  UU  Desa  ke  depan  tidak  hanya memberikan kemungkinan posisi pemerintah  desa  semakin  menguat,  juga memberikan peluang besar bagi pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dengan dukungan  kebijakan  finansial  untuk  desa dinilai  bisa  memperkuat  posisi  desa  dari ancaman  eksternal  (Agusta,  2014) (Agunggunanto dkk, 2016) Pada dasarnya APBN  merupakan  sumber  daya  dan  hak bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali warga  desa.  Hadirnya  UU  Desa  ini menjadi  jembatan  bagi  desa  untuk mengakses  anggaran  yang  selama  ini
sangat sulit dijangkau. Akhirnya anggaran negara  hanya  dinikmati    oleh  segelintir pihak  yang  mempunyai power .  Padahal power inilah  yang  penting  dimiliki  oleh masyarakat  desa  (Hu,  2008)(Bierschenk &  Sardan,  2003).  Oleh  karenanya  adanya UU  Desa  adalah  upaya  mengembalikan power yang perlu dimiliki desa.
BUMDes  bisa  menjadi  jalan mewujudukan power tersebut  menjadi lebih aktual. Karena
BUMDes diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi baru  di  wilayah  perdesaan  di  Indonesia. Momentum  telah  tercipta,  hal  sulit  yang menjadi  pekerjaan  selanjutnya  adalah bagaimana  merawat  secara  setia  dan konsisten social project ini  agar  tidak jatuh  pada  jurang  “proyekan”,  dan tentunya  tetap  sesuai  dengan  harapan berdirinya  BUMDes:  ekonomi  desa  yang mandiri.
Sementara itu, hal lain yang sangat penting  dalam  proses  membangun BUMDes  adalah  belajar  dari  sejarah. Desa-desa  di  Indonesia  pernah  memiliki pengalaman  kegagalan  demi  kegagalan dalam pelaksanaan membangun lembaga- lembaga ekonomi desa.  Indonesia pernah mengenal Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang  dikembangkan  menjadi  Koperasi Unit  Desa  (KUD)  yang  sempat  menjadi program  primadona  yang  dikeluarkan Orde Baru. Secara kuantitiatif jumlah KUD semakin meningkat, namun seiring waktu program  lembaga  tersebut  banyak  yang mati  suri  atau  sekedar  papan  nama  saja. Hal tersebut terjadi karena permasalahan struktur  kelembagaan/organisasi  yang elitis  dan  kebijakan  dengan  pendekatan topdown yang  tidak  memperhatikan otonomi  warga  (Suroto,  2016)(Winarno, 2003)(Billah,  Loehoer,  &  Kristyanto,
2016).  Alih-alih  membantu,  lembaga tersebut  malah  menjadi  benalu  bagi pembangunan desa.
Kondisi  yang  dijelaskan  di  muka menarik perhatian penulis untuk memberikan  kontribusi  gagasan  dalam membangun skema organisasi yang layak bagi  BUMDes  dan  tentunya  menjadi antitesis  dari  bentuk  organisasi  ekonomi desa sebelumnya. Hal ini menjadi agenda penting mengingat walaupun sudah hadir Peraturan  Menteri  Desa,  PDT,  dan Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015 namun  masih  menghadirkan  polemik, karena  dalam  aturan  tersebut  BUMDes hanya bisa membentuk unit usaha berupa perseroan  terbatas  sebagai  persekutuan modal  dan  lembaga  keuangan  mikro (Pasal  8).  Perseroan  terbatas  merupakan bahasa  lain  dari  logika  korporasi  yang disematkan kepada tubuh BUMDes, hal ini patut dikritisi karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.
Dalam  demokrasi  ekonomi,  rakyat diberi  kesempatan  untuk  menciptakan kekayaan  dengan  mendapatkan  akses yang  adil  dan  setara  terhadap  sumber daya ekonomi (Faedlulloh, 2016).
Hadirnya BUMDes pun demikian, digadang-gadang  sebagai  aktivitas  usaha dari  desa,  oleh  desa,  dan  untuk  desa. Dalam  pengelolaan  BUMDes  berbasis kerakyatan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti  dan  pahami  aturan-aturan  dan manajemen  pengelolaan  (Purnamasari dkk,  2016).  Maka  dengan  format perseroan  terbatas  yang  dijalankan secara  rigid  memungkinkan  partisipasi warga  tidak  tebangun  dan  organisasi elitis  bisa  kembali  terulang.  Implikasinya visi  pembangunan  desa  bisa  tereduksi menjadi sebatas “pembangunan di desa”.

## Metode
Desain  penelitian  ini  bersifat deskriptif  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan studi  kepustakaan  dengan  penelitian berbasis data sekunder. Studi kepustakaan merupakan teknik
pengumpulan  data  dengan  mengadakan studi  penelaahan  terhadap  buku-buku, literatur-literatur,  catatan-catatan,  dan laporan-laporan  yang  ada  kaitannya dengan masalah yang hendak dipecahkan (Nazir, 2009). Peranan studi kepustakaan memiliki  nilai  urgensi  yang  tinggi  karena dengan kegiatan ini relasi antara masalah, penelitian-penelitian  yang  relevan  dan teori  akan  menjadi  jelas.  Selain  itu, penelitian akan ditunjang oleh teori-teori yang  sudah  ada  maupun  data  dan  bukti nyata,  yaitu  hasil-hasil  dari  penelitian. Peneliti  mencari  data-data  dari  buku- buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan- ketetapan,  ensiklopedia  dan  sumber- sumber  tertulis  baik  cetak  maupun elektronik  yang  mendukung  serta  teori- teori  yang  dapat  membantu  menjelaskan permasalahan  penelitian,  dalam  hal  ini untuk  melacak  skema  organisasi  yang berlandas  pada  nilai  partisipatoris  bagi BUMDes.  Dengan  penggambaran  dan perincian terhadap penelitian diharapkan dapat  mengungkapkan  secara  jelas  data- data  dan  informasi  yang  mendukung tentang  bagaimana  kondisi  lembaga- lembaga  ekonomi  desa  yang  pernah  ada di  Indonesia  sebagai  refleksi  dalam membangun  skema  organisasi  bagi BUMDes.
Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
Pemerintahan Desa dan Isu Pembangunan Desa Desa merupakan
kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hal  asal-usul yang  bersifat  istimewa.  Desa  adalah self community yaitu komunitas yang mengatur  dirinya  sendiri  berarti  desa memiliki  kewenangan  untuk  mengurus dan  mengatur  kepentingan  masyarakat- nya  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial budaya setempat (Widjaja, 2003).
Sedangkan  pemerintahan  desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah  pusat  yang  memiliki  peran strategis  dalam  pengaturan  masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan
pembangunan nasional (Rafsanzani,
Supriyono, & Suwondo, 2010). Pemerintahan desa bisa dimaknai sebagai subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintah,  sehingga  desa  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Landasan  pemikiran  berkenaan  dengan pemerintahan
desa adalah keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat  (Widjaja,  2003).  Landasan- landasan  pemikiran  tersebut  yang  selalu menjadi  kata  kunci  perdebatan  dalam berbagai  diskursus  terkait  pemerintahan desa.
Dalam  konteks  BUMDes  pun demikian,  kehadiran  BUMDes  tidak  bisa dilepaskan  dari  nilai  keanekaragaman, partisipasi,  otonomi,  demokratisasi  dan pemberdayaan  masyarakat.  Keaneka- ragaman berarti setiap desa dan BUMDes memiliki  sisi  yang  unik  dan  berbeda dengan  desa  yang  lain;  dengan  kata  lain tidak  perlu  penyeragaman.  Partisipasi
adalah kunci penting dalam pembangunan  desa.  Selanjutnya  otonomi merupakan  hal  yang  sering  dinafikan dalam  setiap  kebijakan-kebijakan  model top-down ,  khususnya  berkenaan  dengan warga  desa  yang  selalu  diposisikan sebagai  objek  pembangunan.  Posisi  desa yang  memiliki  otonomi  sangat  strategis sehingga  memerlukan  perhatian  yang seimbang  terhadap  penyelenggaraan otonomi  daerah,  karena  dengan  otonomi desa  yang  kuat  akan  mempengaruhi secara  signifikan  perwujudan  otonomi daerah (Widjaja, 2003).
Sementara itu, demokratisasi adalah  agenda  utama  yang  terus digalakan.  Kehadiran  BUMDes  adalah momentum  untuk  memperkuatnya  agar demokrasi  tidak  semata  dalam  bidang politik  namun  juga  bidang  ekonomi. Melalui BUMDes membuat ada kesempatan besar bagi masyarakat untuk mengartikulasikan
kepentingannya secara  lebih  bermakna  (Shohibuddin, 2016).  Selanjutnya  yang  tidak  kalah penting  adalah  agenda  pembangunan manusia.  BUMDes  bisa  mengambil  peran dalam  hal  ini  dengan  melakukan  proses pemberdayaan kepada warga desa.
Semua  pemangku  kepentingan desa  memiliki  kewajiban  menjalankan pembangunan desa. Pembangunan sejatinya bertujuan membangun
kemandirian,  tidak  terkecuali  pem- bangunan  pedesaan.  Di  Indonesia  sendiri terdapat  regulasi  peraturan  menteri dalam negeri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman  pembangunan  desa  yang mengatur  mulai  dari  perencanaan, pengelolaan dan pelaksaanaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun desa yang  mampu  dicapai  melalui  proses
pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha desa,  ketersediaan  berbagai  fasilitas, memperkuat  lembaga  yang  mendukung rantai produksi, distribusi dan pemasaran, serta mengoptimalkan segala sumber  daya  untuk  meningkatkan ekonomi  desa.  Dengan  kata  lain, tujuannya  yaitu  untuk  memberi  peluang bagi  kemampuan  desa  sebagai  tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Tama & Yanuardi, 2013). Pada titik inilah BUMDes  bisa  menjadi  salah  satu instrumen  guna  akselerasi  pembangunan desa.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  tidak  sebatas  aktivitas fisik,  namun  juga  melibatkan  mental  dan emosional  orang-orang  pada  situasi kelompok  untuk  memberikan  kontribusi untuk  mencapai  tujuan  kelompok  (Davis &  Newstrom,  2007).  Hal  menarik  dari konsepsi  yang  digagas  Davis  dan Newstrom ini adanya keterlibatan mental dan  emosi  seseorang  dalam  setiap  laku partisipasi.  Hal  inilah  yang  diharapkan dalam  proses  pelaksanaan  BUMDes  ini. Memang, selayaknya dalam setiap proses pembangunan,  warga  negara  semestinya terlibat  dalam  keseluruhan  proses,  mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan  sampai  pada  tahap  evaluasi secara  berkelanjutan.  Proses  ini  dikenal juga dengan pembangunan partisipatif.
Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan  masyarakat  mulai  dalam proses  pengidentifikasian  masalah  dan potensi  yang  ada  di  masyarakat,  serta pencarian alternatif solusi untuk menyelesaikan  masalah,  melaksanakan solusi  yang  telah  dipilih  serta  melakukan evaluasi  langsung  terhadap  perubahan
yang  terjadi.  (Isbandi,  2007).  Partisipasi masyararakat dalam pembangunan seperti aliran darah dalam tubuh; menjadi kebutuhan.  Karena  keberhasilan  suatu pembangunan kini tidak bisa mengandalkan  pihak  pemerintah  semata. Masyarakatlah sebagai subjek utama dari pembangunan,  yang  mana  keterlibatan tersebut  bisa  memecahkan  masalah kesenjangan  pembangunan  yang  terjadi. Dalam  konteks  BUMDes  pun  demikian. Lahirnya BUMDes adalah untuk mengatasi  kesenjangan  pembangunan antara  kota  dan  desa  di  Indonesia  yang kian timpang.
Urgensi  partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sebagaimana  halnya  BUMDes,  bisa ditinjau  secara  kritis  dengan  meminjam analisis Conyers (1994). Pertama, partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu alat  untuk  memperoleh  informasi  terkait dengan kondisi, kebutuhan, dan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya  program  pembangunan akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai  proyek  atau  program pembangunan  jika  merasa  dilibatkan dalam  proses  pesiapan,  perencanaan, sampai pelaksanaan sehingga melahirkan rasa  memiliki  terhadap  proses  tersebut. Ketiga,  bahwa  merupakan  suatu  hak demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan dalam  pembangunan  masyarakat  mereka sendiri.  Selanjutnya,  lebih  komprehensif
Moeljarto (1987) menjabarkan
pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  karena  a)  partisipasi melahirkan rasa harga diri dan kemampuan  pribadi  untuk  dapat  terlibat dalam  mencapai  keputusan  penting dalam kehidupan masyarakat, b)
partisipasi mengkondisikan suatu
Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
lingkungan  umpan  balik  informasi tentang  sikap,  aspirasi,  kebutuhan  dan kondisi daerah
yang tanpa keberadaannya  tidak  akan  terungkap,  c) pembangunan  dilaksanakan  lebih  baik dimulai  dari  di  mana  masyarakat  berada dan  dari  apa  yang  mereka  miliki,  d) partisipasi memperluas kawasan penerimaan  program  pembangunan,  e) memperluas
jangkaun layanan pemerintah  kepada  masyarakat,  f) partisipasi  menopang  pembangunan,  g) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif  baik  bagi  aktualisasi  potensi manusia  maupun  pertumbuhan  manusia, h)  partisipasi  merupakan  cara  yang efektif membangun kemampuan manusia untuk pengelolaan program pem- bangunan  guna  memenuhi  kebutuhan khas  daerah,  i)  partisiapasi  dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu.  Tujuan  yang  ingin  dicapai melalui partisipasi adalah pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat  yang  terlibat  aktif  dan berinisiatif  dalam  proses  pembangunan, dari  perencanaan  bersama,  pelaksanaan sampai  evaluasi.  Sedangkan  manfaat  dari partisipasi, merujuk pada analisis Westra (dalam  Isbandi,  2007)  adalah  sebagai berikut:
1. Lebih  dimungkinkan  diperolehnya keputusan yang benar.
2. Dapat dipergunakannya ke- mampuan  berfikir  yang  kreatif dari masyarakat
3. Dapat  mengembalikan  nilai-nilai martabat manusia, dorongan serta membangun kepentingan bersama.
4. Lebih  mendorong  orang  untuk lebih bertanggungjawab.
5. Memperbaiki
semangat bekerjasama  serta  menimbulkan kesatuan kerja
6. Lebih  memungkinkan  mengikuti perubahan-perubahan.
Eksplanasi  singkat  di  muka semakin memperkuat hubungan pentingnya partisipasi masyarakat dengan pembangunan
BUMDes.
Hubungan  keduanya  saling  berkelindan, tak  dapat  dipisahkan.  Oleh  karenanya BUMDes  perlu  dilaksanakan  dalam jangkar  partisipasi,  dengan  kata  lain menggunakan pendekatan bottom-up .

## BUMDes  sebagai  Institusi  Ekonomi
Desa
Setidaknya  terdapat  lima  misi perekonomian dalam kerangka transformasi
pemerintahan desa. Pertama, terwujudnya pemerintahan desa yang mengembangkan visi, misi kebijakan dan  program  pengembangan  ekonomi kerakyatan.
Kedua, terwujudnya partisipasi masyarakat ekonomi,
khususnya yang berada di lapisan bawah terhadap jalannya pemerintahannya sehingga  memberikan  kesempatan  bagi mereka  untuk  mewujudkan  perekonomi- an  desa  yang  mengemban  aspirasinya. Ketiga,  terwujudnya  suatu  institusi ekonomi  yang  memberikan  akses  bagi lapisan  bawah  untuk  ikut  memasuki pasar.  Keempat,  hilangnya  berbagai kelembagaan  yang  memperparah  akses bagi  masyarakat  ekonomi.  Kelima, terwujudnya  modal  sosial  masyarakat lapisan  bawah  sehingga  mempunyai bargainning  position yang  kuat  dalam berhadapan dengan kekuatan dari negara dan pasar  (Said, 2010). Lima misi ini pula yang  relevan  dengan  konteks  pendirian
BUMDes. BUMDes harus mampu memberikan akses sampai lapisan bawah, sehingga tercipta partisipasi warga dalam mewujudukan ekonomi yang mensejahterakan  bagi  semua.  Tidak  ada manusia  yang  tertinggal  di  belakang karena pembangunan.
BUMDes  sebenarnya  bukanlah konsep  baru  karena  sudah  cukup  lama digaungkan. Setidaknya pernah diamanatkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah  pasal  213, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang  Desa  pasal  78-79,  dan  UU  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU No 6 Tahun  2014,  BUMDes  dijelaskan  sebagai badan  usaha  yang  secara  keseluruhan atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh  desa  melalui  penyertaan  secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,  dan  usaha  lainnya,  sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat  desa.  Sifat  pengelolaan usahanya  adalah  keterbukaan,  kejujuran, partisipasif dan berkeadilan (Dewi, 2014).
BUMDes mesti dibangun berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa serta semua aktivitas usaha BUMDes dilaksanakan  oleh  warga  desa,  yaitu  dari desa,  oleh  desa  dan  untuk  desa  (Tama  & Yanuardi, 2013). Maka dari itu, tata kelola BUMDes  di  atas  kertas  harus  satu  arah dengan demokrasi ekonomi.
Sementara itu, dalam hal perencanaan  dan  pendiriannya,  BUMDes, menururt  Rahardjo  (dalam  Ramadana, Ribawanto,  &  Suwondo,  2013),  dibangun melalui prakarsa warga yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif,  partisipatif  dan  emasipatif, dengan  dua  prinsip  yang  menjadi  dasar yaitu member  base dan self  help .  Oleh
karenanya profesionalisme yang dibangun  dalam  tata  kelola  BUMDes bertopang pada konsensus warga (member base) serta kemampuan anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuahn  dasarnya (self  help ).  Untuk memperkuat aspek ekonomi
kelembagaannya,  BUMDes  harus  dijiwai dengan  semangat  kebersamaan  dan self help .  Titik  pijak  teoretis  inilah  yang  akan penulis elaborasi dalam kerangka membangun  skema  organisasi  berbasis partisipatoris untuk BUMDes.
Hasil dan Diskusi Sejarah Kelam Institusi Ekonomi Desa Harus diakui desa-desa di
Indonesia  memiliki  sejarah  yang  kurang baik berkenaan dengan proses pelembagaan  ekonomi  desa.  Salah satunya yang perlu direfleksikan kembali untuk  dipelajari  secara  kritis  adalah sejarah  Koperasi  Unit  Desa  (KUD).  Dulu, KUD sempat menjadi kebijakan pemerintah  yang  begitu booming. KUD diharapkan  dapat  meningkatkan  hasil aktivitas  ekonomi  desa,  oleh  karenanya KUD  mengambil  peran  penting  dalam proses dan produkusi hasil pertanian.
Jauh  sebelum  KUD  lahir,  pada tahun 1966 pemerintah mengembangkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD ini hasil dari amalgamasi koperasi pertanian dan  koperasi  desa  yang  berada  dalam satu  desa.  Tujuan  dari  BUUD  ini  untuk membantu  petani  dalam  mengatasi permasalahan  proses  produksi,  baik  dari fasilitasi  sampai  pada  pemasaran  hasil produksi. Seiring waktu, proses pengembangan koperasi di desa disatukan  menjadi  BUUD/KUD  yang secara bertahap KUD akhirnya menggantikan peran BUUD.

## Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
Secara  regulasi,  negara  merilis Instruksi  Presiden  No.  4  Tahun  1973 tentang  pedoman  mengenai  pengaturan dan pembinaan unit desa, yang kemudian disempurnakan melalui Instruksi Presiden  No.  2  Tahun  1978  tentang peningkatan  fungsi  Badan  Usaha  Unit Desa  (BUUD)  dan  KUD.  Enam  tahun kemudian,  lahir  Instruksi  Presiden  No.  4 Tahun  1984  tentang  pembinaan  dan pengembangan  KUD.  Dalam  Pasal  1  Ayat (2) Inpres tersebut menjelaskan pengembangan  KUD  diarahkan  agar  KUD dapat  menjadi  pusat  layanan  kegiatan perekonomian  di  daerah  pedesaan  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  pembangunan  nasional  dan  dibina serta  dikembangkan  secara  terpadu melalui program lintas sektoral.
Walaupun  pada  awal-awal  tahun dilaksanakan  KUD  begitu  berkembang pesat,  namun  sebagaimana  yang  bisa disaksikan  saat  ini,  banyak  KUD  yang akhirnya gulung tikar. Bantuan pemerintah  ditujukan  agar  masyarakat dapat  kemakmuran  secara  lebih  merata, justru malah sebaliknya. Bantuan pemerintah  malah  menjadi  problem inheren  dalam  pengembangan  koperasi. Karena  KUD-KUD  yang  berdiri  adalah hasil dari kebijakan top-down yang defisit partisipasi warga. Akhirnya KUD menjadi bahan ‘proyekan’ para elite desa. Bantuan modal  yang  diberikan  pemerintah  malah dinikmati  oleh  segelintir  pengurus  KUD. Maka, tak heran dalam keseharian warga mengganti  akronim  KUD  menjadi “Ketua Untung  Duluan”. Kondisi  demikian  tidak bisa  dilepaskan  dari  konteks  politik Indonesia  yang  dikuasi  rezim  Orde  Baru yang serba sentralistik. Bentuk kebijakan sentralistis  saat  itu  lahirnya  UU  No.  5
Tahun 1979 yang melakukan penyeragaman secara administratif terhadap  struktur  pemerintah  desa  yang merusak  lembaga-lembaga  tradisional yang  dimiliki  dan  dihormati  oleh masyarakat  desa.  Pemerintahan  desa yang  sentralistik  dan  struktur  kekuasaan yang monolitik menghilangkan kehidupan demokratis  pemerintahan  desa  (Nuraini, 2010). Distribusi kekuasaan yang timpang  dan  pengaruh  elite  desa berdampak pada alokasi ekonomi di desa (Dahlan, 2014). Begitupula dalam konteks KUD, struktur desa yang melahirkan elite- elite  desa  ini  mengkondisikan  bantuan permodalan  yang  diberikan  pemerintah kepada  KUD  menjadi  sekadar  bahan bancakan para  elite  desa  yang  menjadi pengurus  KUD.  Secara  kritis,  Theo Scheepens  (1974)  menyebut  KUD  ini sebagai  “koperasi  elite”  (Billah  et  al., 2016).
Telah banyak program pembangunan  dilaksanakan  pemerintah, namun  tidak  mampu  merubah  kondisi banyak masyarakat pedesaan yang hidup dalam  kemiskinan  (Tjondronegoro  & Wiradi,  2016).  KUD  tak  lain  merupakan bagian  dari  proyek  besar  kebijakan “pembangunan”  Orde  Baru  yang  fokus pada  pertumbuhan  yang  didukung  oleh suatu  model  transformasi  teknologi  dan pendekatan  birokrasi  yang  bersifat topdown (Winarno,  2003).  Alih-alih partisipatif,  justru  pendirian  KUD  yang tidak  bisa  dilepaskan  dari  dominasi kebijakan stabilitas ini, malah membatasi petani  (miskin).  Mereka  tidak  memiliki akses  dalam  menyuarakan  kebutuhan pokok dan keluhannya kepada organisasi, sekaligus  mereka  terhambat  dalam mendapatkan  akses  layanan  karena
kontrol dan peran birokrasi terlalu besar yang memungkinkan birokrasi mengawasi  juga  mengendalikan  KUD dengan beraliansi dengan para elite desa. Akhirnya,  elite  desa  memperoleh  posisi yang lebih kuat dalam mendominasi KUD (Winarno, 2003).
KUD  menjadi  bersifat  elitis. Kondisi  ini  bisa  dilihat  dari  struktur keanggotaan  yang  terdiri  dari  birokrasi, elite-elite  desa,  dan  para  petani  besar. Konsekuensinya  para  petani  kecil  tidak pernah  dilibatkan  dalam  aktivitas  KUD, termasuk  dalam  pelayanan.  KUD  hanya melayani  kepentingan  para  petani  besar dan  tuan  tanah  dibandingkan  dengan kepentingan petani kecil dan buruh tani.
Kegagalan  institusi  ekonomi  desa seperti KUD dalam meningkatkan kesejahteraan dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Winarno  (2003)  setidaknya menguraikan  ada  tiga  faktor. Pertama, strategi pemerintah yang didominasi oleh stabilitas,  oleh  karenanya  konteks pembangunan  tidak  dipahami  sebagai sebuah proses interaksi dinamis di antara para  pelakunya,  akan  tetapi  sebagi  hasil akhir  semata.  Proyek  KUD  ini  bisa  jadi pernah  berhasil  secara  pragmatis  untuk mencapai  target  program  nasional swasembada  pangan  pada  1983-1984. Namun  pemerintah  alfa  membangun kelembagaan  koperasi  dengan  benar. Akibatnya, seiring waktu pamor KUD pun pudar dengan sendirinya dan gagal secara kelembagaan  (Suroto,  2016).  Dinamika internal  warga  desa  sebagai  subjek  yang harusnya turut serta dalam pembangunan desa  tidak  pernah  dilibatkan.  Kemudian, aspek  otonomi  dan  kemandirian  sebagai prinsip  koperasi  juga  tidak  menjadi perhatian  pemerintah,  akhirnya  KUD- KUD  yang  muncul  adalah  koperasi
“proyekan” yang sempat menjadi primadona  karena  tujuan  didirikannya tak  lain  untuk  akses  bantuan-bantuan pemerintah semata.
Kedua, hal  yang  menjadi  faktor kegagalan  KUD  dalam  meningkatkan kesejahteraan  adalah  strategi  yang berorientasi pada pertumbuhan. Orientasi ini  mengkondisikan  pemerintah  untuk melakukan  transformasi  teknologi  guna akselerasi  hasil  produksi.  Dengan  tajuk “revolusi  hijau”,  para  petani  didorong untuk  menggunakan  berbagai  teknologi modern  dan  berbagai  fasilitas  rekayasa tanaman.  Hal  ini  secara  tidak  langsung menafikan  para  petani  kecil  karena subsidi  terhadap  transformasi  teknologi tersebut  hanya  dinikmati  oleh  segelintir petani  besar.    Faktor ketiga ,  tiada  lain pendekatan top-  down .  Implikasi  serius atas  kebijakan  dengan  pendekatan top- down adalah  minimnya  pendelegasian pembuatan  keputusan  dari  pemerintah pusat ke penduduk lokal. Oleh karenanya program  KUD  dibangun  tanpa  pernah melibatkan  partisipasi  secara  langsung dari  warga  desa,  bahkan  minim sosialisasi. Kondisi ini menjauhkan petani miskin dari proses pembuatan keputusan sehingga  menghalangi  warga  desa  pada umumnya  untuk  menggunakan  KUD sebagai  alat  untuk  memperjuangankan kepentingan mereka.
Tanpa  partisipasi  maka  tercipta organisasi  nir-demokrasi.  Secara  umum, hal ini tentunya kontradiktif dengan tugas pemerintahan  desa.  Padahal  pemerintah desa mengemban tugas utama menciptakan kehidupan yang demokratik, memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan  yang  sejahtera,  tentram,  dan berkeadilan  (Sidik,  2015).  Situasi  defisit
Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
partisipasi tersebut menyebabkan kepengurusan  KUD  menjadi  kurang demokratis. Kekurang-demokratisan KUD menjadi  masalah  tersendiri  (Suroto, 2016).  Alih-alih  terbantu,  para  petani (miskin)  justru  seakan  menjadi  korban. Keberadaan KUD tidak menyentuh secara langsung  para  petani  miskin,  akhirnya tercipta  kekecewaan  dan  mereka  enggan untuk  menjadi  anggota.  (Billah  et  al., 2016)
Keanggotaan  dan  kepengurusan yang  menjadi  ekslusif  jelas  bertabrakan dengan prinsip koperasi yang menempatkan  keanggotaan  koperasi secara  sukarela  dan  terbuka.  Para  petani yang  harusnya  bisa  menjadi  pemilik  dari koperasi,  justru  malah  termarjinalisasi. Para petani yang harusnya bisa melakukan kontrol, justru terjadi sebaliknya.
Sementara  itu,  pendekatan top- down juga membuat intervensi pemerintah begitu kuat dalam pembangunan  KUD.  Kondisi  demikian melahirkan  koperasi  yang  tidak  sesuai dengan  jatidiri  koperasi.  Koperasi  yang berbasis  proyek  ini  hanya  mendorong peningkatan  koperasi  secara  kuantitatif tapi  minus  secara  kualitas.  Imbasnya, terjadi  proses  pelemahan  koperasi  dari dalam.  Akibatnya,  banyak  KUD  yang menjadi  mati  suri  atau  sekedar  papan nama.

## Potensi BUMDes bagi Masyarakat Desa
Hal  penting  yang  perlu  dipelajari dari proses pembangunan adalah pengalaman.    Seperti  ungkapan  pepatah lama,  “guru  terbaik  adalah  pengalaman.” Oleh  karenanya  penulis  akan  menyoroti praktik  empiris  dari  BUMDes  selama  ini
untuk  kemudian  dipelajari  sedemikian rupa  agar  bisa  menjadi  “bahan”  dalam memetakan  alternatif  model  skema organisasi  yang  tepat  bagi  BUMDes.  Dari hasil  penjelajahan  literatur  kontemporer, penulis  menemukan  temuan  penting tentang  praktik  BUMDes,  di  antaranya BUMDes  di  Desa  Bleberan  berhasil mengembangkan  desa  wisata  sehingga menjadi wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  (Sidik,  2015). Begitupula  BUMDes  di  Desa  Karangrejek Kecamatan  Wonosari  Kabupaten  Gunung Kidul  berhasil  memberi  dampak  positif bagi  peningkatan  ekonomi  desa.  Selain itu,  kesehatan  warga  desa  juga  menjadi lebih  terjamin,  dan  yang  tidak  kalah penting  adalah  adanya  partisipasi  warga yang  tinggi  membuat  BUMDes  menjadi lebih  maju  (Tama  &  Yanuardi,  2013). Pengalaman  menarik  lain  di  Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten  Banyuwangi  yang  mana BUMDes  yang  dibangun  para  warganya berhasil melakukan pemberdayaan dengan  membentuk  berbagai  program bersama  yang  melibatkan  segenap pegurus,  anggota  dan  warga  desa. Keterlibatan ini menjadi kunci keberhasilan  warga  untuk  menemui  akar masalah  yang  dihadapi  serta  cara pengentasannya (Atmojo, 2016).
Beberapa best  practise lain  dari BUMDes  di  antaranya  seperti  dilansir  di antara news (2016) BUMDes di Desa Sari, Kabupaten  Bima,  Nusa  Tenggara  Barat yang  berhasil  dalam  pengelolaan  badan usaha  milik  desa  air  minum  karena karakter masyarakat yang masih memegang  tinggi  sifat  gotong-royong. Kemudian  BUMDes  Titra  Mandiri  Desa Ponggok,  Kecamatan,  Kabupaten  Klaten,
Jawa  Tengah  yang  berhasil  dalam mengelola destinasi wisata, kolam renang, perikanan,  pembinaan  PKL,  penyediaan air  bersih,  jasa  kontruksi  hingga pengadaan  barang  dan  jasa    (Apriyani, 2016). Selain itu, ada BUMDes Minggirsari di  Kabupaten  Blitar  yang  memiliki prestasi  dalam  mengelola  usaha  simpan- pinjam  maupun  pengembangan  usaha tani  secara  profesional  yang  kini  sudah beromset  ratusan  juta  per  bulan (Purnamasari,  2015).  Ada  juga  BUMDes Panggungharjo di Kabupaten Bantul yang berhasil  membangun  usaha  pengelolaan sampah  dan  mengembangkan  usahanya dengan menggandeng mitra-mitra strategis.  Selain  itu  menurut  data  di presidenri.go.id (2016) BUMDes
Panggungharjo juga sukses dalam pengolahan  minyak  jelantah  untuk dijadikan  sumber  energi  baru.  BUMDes Panggungharjo  dalam  hal  ini  menjadi pensuplai minyak jelantah yang dikumpulkan dari warga desa.
Pengalaman  BUMDes  yang  telah dijelaskan  di  muka  adalah best  practices BUMDes  dari  beberapa  hasil  penelitian sebagai  bukti  BUMDes  pun  bisa berprestasi.  BUMDes  mulai  mampu melaksanakan  misinya  sebagai  institusi ekonomi  yang  mampu  menciptakan manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi (profit).  Hal  ini,  setidaknya  bisa  menjadi pembuktian  bahwa  praktik  BUMDes berdampak  langsung  pada  kehidupan warga  desa.  Karena  bagaimanapun BUMDes  akan  berkait  erat  dengan keseharian  warga  desa,  ia  akan  menjadi entitas  yang  bisa  dilihat  langsung  secara kasat  mata  oleh  warga  desa,  dari  mulai pagi  sampai  malam  hari.  Warga  bisa mengawal  langsung  pelaksanaan  praktik BUMDes.  Maka  hal  penting  yang  perlu
kembali ditegaskan, dari tinjauan pustaka, simpulan  penting  dari  keberhasilan BUMDes  adalah  soal  keterlibatan  warga. Hal  inilah  yang  akan  diektrapolasi  lebih lanjut sebagai jangkar untuk membangun skema  organisasi  bagi  BUMDes  yang emansipatoris.
Memperluas Kepemilikan: Titik Tengah Koperasi dan BUMDes Lahirnya regulasi pendirian BUMDes ternyata tidak lepas dari protes. Tujuan  (ke)bijak(an)  pendirian  BUMDes yang  hendak  menghadirkan  kemandirian ekonomi  sesuai  dengan  amanat  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak sejalan  dengan  filosofi  ekonomi  gotong royong  Indonesia.  Hal  penting  yang menjadi catatan kritis: tidak ada koperasi dalam  Permendes  No.  4  Tahun  2015. Dengan  tidak  dihadirkannya  koperasi dalam  Permendes  ini  seolah  semakin memperkuat  penyingkiran  serta  sub- ordinasi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Namun terakhir ini,  Menteri  PPN/Bappenas,  Bambang Brodjonegoro  dalam  acara  Kongres Koperasi III menyambut Hari Koperasi ke 70  di  Makasar  seperti  dilansir  dalam media  tribun  news  (2017)  menyebutkan secara  spesifik  BUMDes  itu  merupakan koperasi. Terkait hal ini, perlu diproblematisir  lebih  dalam  agar  negara tidak  kembali  salah  langkah  dalam membuat kebijakan.
Mencermati sejarah kelam institusi ekonomi desa yang dijelaskan sebelumnya  memberikan evidence secara empiris  bahwa  pembangunan  desa  tidak bisa  dilaksanakan  dengan  format top- down . Maka langkah yang memungkinkan adalah  membangun  antitesa  dari  cara pandang “semua dikerjakan dari atas”. Di

## Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
titik inilah pengalaman beberapa BUMDes yang  berhasil  perlu  digali  dan  diambil ikhtisar  faktor  yang  mengkondisikan keberhasilan  tersebut.  Dan  salah  satu kata  kunci  dari  keberhasilan  BUMDes adalah manifestasi partisipasi warga.
Dengan  cita-cita  menjadi  lembaga yang mengkreasi kemandirian desa maka partisipasi  warga  adalah  antitesa  dari praktik top  down .  Oleh  karenanya BUMDes  perlu  dibangun  dengan  fondasi partisipasi. Konsep partisipasi inilah yang perlu  diperjelas  dengan  tegas  agar  tidak jatuh pada quasi-partisicipative (Presthus, 1974). Seolah-olah dari dan untuk warga, tapi  pada  dasarnya  tidak  pernah  dimiliki langsung  oleh  warga  desa.  Pada  konteks inilah  yang  hendak  penulis  lakukan: mencari  landasan  material  yang  mampu mensituasikan partisipasi aktif tersebut.
Untuk mendorong partisipasi maka  kepemilikan  perlu  inklusif.  Namun sayangnya dalam regulasi Permendes No. 4  Tahun  2015  tidak  memberi  ketegasan secara imperative model  bisnis  yang inklusif tersebut karena sama sekali tidak menyebut  koperasi  sebagai  bentuk  unit usaha.  Adapun  dalam  pasal  8  justru dibangun  sebagai  persekutuan  modal dalam bentuk perseroan terbatas. Namun secara  samar,  setidaknya  yang  tertuang dalam  pasal  7  (2)  dan  pasal  17  (2) menyinggung  soal  kepemilikan  saham dan  penyertaan  modal  dari  masyarakat. Inilah  titik  tengah  yang  bisa  ditarik sebagai upaya untuk memperluas kepemilikan  agar  BUMDes  tidak  dibajak kembali oleh elite desa seperti
pengalaman  institusi-institusi  ekonomi desa sebelumnya. Melalui
kepemilikan, warga memiliki  legitimasi  dalam  kontrol  dan
pengelolaan  atas  BUMDes  dan  juga menjadi  aspek  material  sebagai  landasan dalam  proses  membuat  keputusan bersama. Dengan kepemilikan pula, maka warga memiliki hak atas redistirubsi hasil usaha  dari  BUMDes.  Untuk  membentuk BUMDes  merancang  skema  kepemilikan tersebut,  untuk  menjaga  kepentingan publik  maka  pemerintah  desa  di  awal melalui  APBDes  memiliki  “saham” mayoritas  sebesar  (misalkan)  60  % sedangkan warga dapat memiliki “saham” kepemilikan  sampai  40%  sebagai  dasar “kepemilikan publik”. Mengenai kepemilikan warga ini bisa mengadaptasi model  kepemikan  koperasi  yang member base yang  bersifat  sukarela  dan  terbuka. Sumberdaya  warga  sebagai  anggota dimobilisasi  sedemikian  rupa  sehingga tetap  ada  kepemilikan  warga  yang  kuat. Hal ini senada yang diterangkan Rahardjo (dalam  Ramadana  et  al.,  2013)  bahwa BUMDes  dibangun  melalui  prakarsa warga  yang  mendasarkan  pada  prinsip- prinsip  kooperatif,  partisipatif  dan emasipatif,  dengan  dua  prinsip  yang menjadi dasar yaitu member base dan self help .  Oleh  karenanya  BUMDes  dimiliki oleh  warga  desa  dan  juga  pemerintah desa.

## Gambar 1. Skema Kolaborasi Kepemilikan BUMDes
Sumber: Hasil analisis Penulis (2018)
Cita-cita  kemandirian  desa  berarti kemandirian warga desa. Oleh karenanya modal awal pemerintah desa melalui APB Desa  bersifat  dinamis.  Dana  dari  APB Desa  bisa  digunakan  untuk  akselerasi peningkatan  dan  pengembangan  usaha. Tidak  menutup  kemungkinan,  dalam perjalanannya  untuk  mewujudkan  desa yang  mandiri,  maka  kepemilikan  warga atas  BUMDes  diperluas  persentasenya. Secara  gradual,  walau  tidak  hadir  terma koperasi,  subtansi  dari  entitas  BUMDes bertransformasi menuju model koperasi.
BUMDes  yang  dikelola  harus berjalan  secara  profesional.  Menuju pengelola  profesional  memiliki  tahapan dan  perlu  kajian  tersendiri.  Di  lain kesempatan  penulis  bisa  membahasnya. Dengan  skema  kolaborasi  kepemilikan pemerintah  desa  dan  warga,  maka profesionalisme  yang  dibangun  dalam tata  kelola  BUMDes  bertopang  pada konsensus  warga (member  base) serta kemampuan  anggota  untuk  mandiri dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya (self  help ).  Oleh  karenanya  agar  karakter member  base dan self  help ini  tetap terawat, maka struktur organisasi BUMDes  perlu  mengakomodasi  “energi” kepemilikan warga tersebut:

## Gambar 2. Struktur Organisasi
BUMDes Partisipatoris
Skema  BUMDes  partisipatoris  ini memiliki  arus  yang  sama  dalam  agenda memperkuat  demokrasi  ekonomi  di Indonesia.  Sehingga  kapasitas  BUMDes tidak  direduksi,  walaupun  penting, sebatas  pembuka  lapangan  kerja  dan pencipta laba. BUMDes bisa menjadi kanal bagi warga desa untuk melatih diri dalam berdemokrasi  ekonomi.  Dan  tentunya menjadi subjek bagi dirinya (warga desa) sendiri.

## Kesimpulan
Cita-cita hadirnya BUMDes sebagai pilar kemandirian ekonomi desa menemui permasalahan internalnya sendiri.  BUMDes  yang  dirancang  sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang layu sebelum berkembang karena minimnya  partisipasi  warga  saat  proses pembentukan  dan  pelaksanaan.  BUMDes perlu  belajar  dari  gagalnya  praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya.  Arsitektur  kebijakan  yang berpola top-down, walaupun  sudah diberikan  berbagai  bantuan  dana  dan fasilitas  dari  negara,  terbukti  tidak mampu  meningkatkan  ekonomi  desa. Justru  malah  menjadi  medan  kapitalisasi elite  desa  atas  sumber  daya  yang  dimilki desa.
Untuk  menuju  kemandirian,  perlu syarat  material  berupa  partisipasi  yang ditopang  oleh  kepemilikan.  Warga  desa memiliki  hak  untuk  menjadi  pemilik  atas sumber  daya  desanya.  Oleh  karenanya membangun BUMDes perlu mem- pertimbangkan kepemilikan yang diperluas.  Maka  tujuan  tersebut  bisa dilembagakan dengan langkah
membangun  BUMDes  secara  inklusif. Mengadaptasi  model  koperasi,  warga desa  bisa  menjadi member /pemilik  dari Sumber: Hasil analisis penulis (2018)
Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
BUMDes.  Skema  kepemilikan  tersebut bisa  diatur  persentase  antara  “saham” yang dimiliki pemerintah desa dan warga desa. Untuk menjaga kepentingan  publik, misal,  pemerintah  desa  melalui  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes) bisa  menanamkan  modal  awal  60%, sedangkan  warga  sebagai  manifestasi kepemilikan  publik  memiliki  “saham” 40%.  Skema  ini  memungkinkan  potensi BUMDes  menjadi  ruang  belajar  bagi warga desa berdemokrasi (ekonomi).

## Referensi
Agunggunanto  dkk.  (2016). Pengembangan Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa. Jurnal Dinamika  Ekonomi  dan  Bisnis  13  (1) 67-81.
Agusta,  I.  (2014). Transformasi  Desa Indonesia  2003-2025 .  Retrieved  from http://www.perhepi.org/wp- content/uploads/2014/11/Transformasi -Desa-Indonesia-2003-2025_Dr.-
Ivanovich-Agusta.pdf Anggraeni,  Maria  RRS.  (2016).  Peranan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dalam Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan  Studi  pada  BUMDes  di Gunung  Kidul.  Jurnal  Modus  28(2) 155-167.
https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.
848
Apriyani,  S.  A.  (2016). Strategi  Badan
Usaha  Milik  Desa  Tirta  Mandiri dalam  Pengelolaan  Objek  Wisata Umbul  Ponggok  di  Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten . Uiversitas Negeri Yogyakarta. Atmojo,  S.  T.  (2016). Peran  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  di  Desa  Temurejo Kecamatan  Bangorejo  Kabupaten Banyuwangi) .  Universitas  Jember. Retrieved from http://unej.ac.id/handle/123456789/71 282 Auliya, S. A. (2018). Menimbang Pembangunan Desa . Bisnis Indonesia,
2/1/2018. Bierschenk,  T.,  &  Sardan,  J.-P.  (2003). Power  in  the  Village:  Rural  Benin Between Democratisation and
Decentralisation. Africa , 73 (2),  145– 172.
Billah, M. ., Loehoer, W., & Kristyanto, A.
(2016).  Segi  Penguasaan  Tanah  dan Dinamika  Sosial  di  Pedesaan  Jawa (Tengah).  In  S.  Tjondronegoro  &  G. Wiradi (Eds.), Dua Abad Penguasaan Tanah,  Pola  Penguasaan  Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (pp. 302–340). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Conyers,  D.  (1994). Perencanaan  Sosial  di Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Dahlan,  N.  A.  (2014). Kekuasaan  Dan Pembangunan  Di  Desa  Diwek  Studi Kasus  Kecamatan  Diwek  Kabupaten Jombang. Jurnal  Politik  Muda , 3 (2), 1–9.
Davis, K., & Newstrom, J. (2007). Perilaku dalam Organisasi . Jakarta: Erlangga. Dewi,  A.  S.  (2014). Peranan  Badan  Usaha Milik Desa (Bumdes)  Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  (Pades)  Serta  Menumbuhkan Perekonomian  Desa .  Journal  of  Rural and Develompment, 5(1). Faedlulloh, D. (2016). Membangun Demokrasi  Ekonomi :  Studi  Potensi Koperasi  Multi-Stakeholders. Jurnal Masyrakat Indonesia , 42 (1), 65–76. Hu,  Z.  (2008).  Power  to  the  People? Villagers’  self-rule  in  a  North  China village from the locals’ point of view.
Journal  of  Contemporary  China , 17 (57),
611–631. https://doi.org/10.1080/106705608022 53287 Isbandi,  R.  A.  (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset
Journal of Governance Volume 3, Issue 1,  June 2018
Komunitas:  dari  Pemikiran  Menuju Penerapan . Depok: FISIP IU Press. Moeljarto,  T.  (1987). Politik  Pembangunan Sebuah  Analisis  Konsep,  Arah  Dan Strategi . Yogyakarta: Tiara Wacana. Nazir,  M.  (2009). Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. Nuraini, S. (2010). Hubungan kekuasaan elit pemerintahan  desa . Jurnal  Kybernan ,
1 (1), 1–13.
Prasetyo,  Ratna  A.  (2016). Peranan
BUMDes  Dalam  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa Pejambon  Kecamatan  Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika 10 (1) 86-100. Presthus,  R.  (1974). Elite  in  The  Policy
Process . Cambrdige: Cambridge
University Press. Purnamasari,  D.  (2015). Peran  Badan
Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Desa  (Studi  Kasus  Desa Minggirsari,  Kecamatan  Kanigoro, Kabupaten Blitar . Jurnal Adminintrasi Publik, 3(10).
Purnamasari,  dkk.  (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)  Berbasis  Kerakyatan  di Warungbambu  Kecamatan  Karawang Timur  Kabupaten  Karawang .  Jurnal
Politikom Indonesia, 1(2). Rafsanzani, H., Supriyono, B., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa: Studi  Kasus  di  Desa  Sumber  Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Jurnal  Adminintrasi  Publik ,
1 (4). Ramadana,  C.  B.,  Ribawanto,  H.,  & Suwondo.  (2013).  Keberadaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) ,
53 (9),
1689–1699.
https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Sahdan.  (2007).  Membebaskan  Desa  dari Jeratan Kemiskinan. Mudik , VIII . Said,  M.  (2010). Birokrasi  di  Negara Birokratis. Malang : UMM Press. Shohibuddin,  Mohamad.  (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam  Upaya  Demokratisasi  Tata Kelola  Sumber  Daya  Alam  Desa: Perspektif  Agraria  Kritis. Jurnal Masyarakat 21(1) 1-33.
https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.502 1 Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.
Jurnal  Kebijakan  &  Administrasi Publik , 19 (2), 115–131. https://doi.org/10.22146/jkap.7962
Suroto.  (2016,  March  19).  Koperasi Pertanian  Multipihak. Kompas ,  p.  7. Jakarta.
Tama,  D.  O.  E.,  &  Yanuardi.  (2013). Dampak  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul. Journal  of  Chemical Information  and  Modeling , 53 (9), 1689–1699.
https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Tjondronegoro,  S.,  &  Wiradi,  G.  (Eds.). (2016). Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola  Penguasaan  Tanah  Pertanian  di Jawa  dari  Masa  ke  Masa .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Trisnawati,  Ayu  P.  &  Indrajaya,  Gusti  B.
(2014).  Peran  BUMDes  Bagi  Petani Miskin  di  Desa  Bangli  Kecamatan Baturiti  Kabupaten  Tabanan.  Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Universitas Udayana, 6 (6) 1097-1126. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/art icle/vie
Widjaja,  H.  A.    (2003). Otonomi  Daerah dan Daerah Otonom . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Dodi Faedlulloh, BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris
Winarno,  B.  (2003). Komparasi  organisasi pedesaan dalam pembangunan : Indonesia  vis-à-vis  Taiwan,  Thailand dan  Filipina .  Yogyakarta:  Media
Pressindo.
Zulkarnaen,  Reza.  (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam  Kabupaten  Purwakarta. Jurnal Dharmakarya 5(1).