## Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
Rebekka Nikita Siahaan Rebekasiahaan097@gmail.com
Diana Amir Dianamir98@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
Same-sex  marriages  are  marriages  performed  by  clan  groups  with  the  same  clan  or marriages carried  out  with people  who still  have kinship  in  the Toba Batak  community. This marriage is strictly prohibited by adat and the Toba Batak people because it has been prohibited  since  ancient  times  until  now,  but  in  the  village  of  Tanah  Jawa,  Simalungun Regency, there are several pairs of husband and wife who carry out the marriage with the same clan. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of legal  marriages  in  the  Toba  Batak  Community  in  Tanah  Jawa  Village,  to  understand  the factors causing the occurrence of same-sex marriages and the customary sanctions given to customary violators. This research uses the type of empirical juridical research, which is a  legal  research  method  that  functions  to  be  able  to  see  the  law  in  a  real  sense  and examine  how  the  law  works  in  society.  The  specification  of  the  thesis  research  that  the writer uses in this research is descriptive in nature, that is trying to describe an object or subject  that  is  studied  in  depth,  broadly,  and  in  detail.  The  same-sex  marriage  that occurred in Tanah Jawa Village, Simalungun Regency provides the fact that the factors of same-sex  marriage  in  the  Batak  Toba  community  in  Tanah  Jawa  Village  are  domicile factors,  educational  factors,  era  development  or  modernization  factors,  and  customary shift factors, where customary law governs customs. It also changes to adapt to changes in society.
Keywords: Batak toba society; Culture; The same clan marriage.

## Abstrak
Perkawinan  semarga  merupakan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  marga dengan  marga  yang  sama  atau  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  orang  yang  masih memiliki hubungan kerabat pada masyarakat batak toba. Perkawinan ini sangat dilarang keras  oleh  adat  maupun  masyarakat  batak  toba  karena  sudah  menjadi  larangan  sejak dahulu  kala  sampai  sekarang,  namun  pada  desa  tanah  jawa  kabupaten  simalungun  ada beberapa  pasang  suami  isteri  yang  melakukan  perkawinan  semarga  tersebut.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dan menganalisis  pelaksanaan  perkawinan yang sah pada Masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa, untuk memahami faktor penyebab terjadinya  perkawinan  semarga  dan  sanksi  adat  yang  diberikan  kepada  pelanggar  adat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Spesifikasi  penelitian  skripsi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu berusaha untuk
Volume  5 Nomor  1 Februari 2024 Halaman 84 – 100
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
menggambarkan  suatu  objek  atau  subjek  yang  diteliti  secara  mendalam,  luas,  dan terperinci. Perkawinan semarga yang terjadi di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ini memberikan fakta bahwa faktor perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa  adalah faktor domisili, faktor pendidikan,  faktor  perkembangan zaman atau  modernisasi,  dan  faktor  pergeseran  adat,  dimana  hukum  adat  yang  mengatur  adat istiadat tersebut juga ikut berubah menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat. Kata kunci : Adat; Masyarakat batak toba; Perkawinan semarga.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  semarga  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  marga dengan  marga  yang  sama  atau  perkawinan  yan  dilakukan  dengan  orang  yang  masih memiliki  hubungan  kerabat. 1 Pada  prinsipnya  perkawinan  yang  semarga  tidak diperkenankan karena dianggap perkawinan sumbang, anggota masyarakat yang semarga harus memperlakukan sesamanya sebagai satu keluarga dari satu leluhur. 2 Perkawinan ini sangat  dilarang  keras  oleh  Hukum  Adat  Batak  Toba,  larangan  ini  sudah  berlaku  sejak dahulu kala  dan berlaku  bagi seluruh masyarakat Adat  Batak  Toba  dimanapun  berdada. Umpasa (falsafah)  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Batak  Toba  menentukan: “Marga sinihatkon ni Mulajadi Sipajunjungon saleleng di siulubalang ari ” artinya marga diwariskan oleh Sang Pencipta mesti dijunjung selama hidup di alam raya. 3 Dimana setiap orang Batak itu harus menjujung tinggi marga nya selama hidup dimuka bumi ini, jangan sampai ada pelanggaran yang membuat marga itu menjadi luntur.
Perkawinan  pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga atau Eksogami.  Proses  perkawinan  Eksogami  adalah  perkawinan  di  luar  kelompok  marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila sesorang laki-laki dengan seorang  wanita  semarga. 4 Hal  ini  merupakan  suatu  ciri  khas  proses  perkawinan  pada masyarakat  Batak Toba  sehingga masyarakat  Batak  Toba  sangat melarang  keras adanya pernikahan  semarga  sebab  pernikahan  semarga (Namariboto) dianggap  sebagai pernikahan  sedarah (Incest) . 5 Bentuk  perkawinan  yang  terdapat  pada  masyarakat  Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga dari pihak laki-laki menyerahkan jujur  kepada  pihak  keluarga  perempuan.  Di  dalam  bahasa  Batak  Toba jujur  itu  disebut sinamot ,  biasanya sinamot berupa  uang  akan  tetapi  ada  juga  berupa  barang  yang  besar
1 David  Andrian  H.  Siahaan,  “Akibat  Perkawinan  Semarga  Menurut  Hukum  Adat  Batak Toba,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 3 , (2016), hal. 6.
2 S.R.H Sitanggang, Tradisi  Umpasa  Suku  Batak  Toba  Dalam  Upacara  Pernikahan, ( Jakarta;
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996), hal. 19.
3 S.R.H Sitanggang, Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan, hal.19.
4 L.  Elly  AM.  Pandiangan,  “Analisa  Hukum  Perkawinan  Satu  Marga  Menurut  Adat  Batak Toba”, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, (2016), hal. 459.
5 David  Andrian  H.  Siahaan,  “Akibat  Perkawinan  Semarga  Menurut  Hukum  Adat  Batak Toba,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 3 , (2016), hal. 3.
atau jumlahnya berdasarkan kesepakatan para pihak. 6 Hubungan kekerabatan masyarakat Batak  Toba  masih  sangat  kuat  dan  terus  dipertahankan  dimana  pun  berada.  Untuk mengetahui  hubungan  kekerabatan  antara  seseorang  dengan  yang  lainnya,  dilakukan dengan  menelusuri  silsilah  leluhur  beberapa generasi  diatas mereka yang  dalam  bahasa Batak  disebut Martarombo (mengetahui  hubungan  kekerabatan) atau Martutur . Martarombo atau martutur adalah  mencari  atau  menentukan  titik  pertalian  darah  yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.
Mengetahui  hubungan  marga  dengan  orang  lain ini  sangat  penting untuk mencegah terjadinya  pelanggaran-pelanggaran adat seperti perkawinan semarga. Pelanggaran adat menurut  Van  Vollenhoven,  Delik  Adat  adalah  “  Perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan, walaupun  pada  kenyataanya  peristiwa  atau  perbuatan  tersebut  itu  hanya  sumbang (kesalahan)  kecil  saja.” 7 .  Apabila  ada  terjadi  pelanggaran  maka  akan  ada  sanksi  yang didapat  begitu  juga  dengan  pelanggaran  adat,  pada  setiap  pelanggaran  adat  yang dilakukan oleh masyarakat  maka akan  dikenakan  sanksi.  Sanksi  ini  berikan  agar supaya hukum adat itu tidak pudar.
Falsafah  adat  batak  terkait  perkawinan  semarga  yaitu  : “Dengke  ni  Sabulan  Tu tonggina  tu  tabona,  Nasa  si  osepadan  Tu  ripurna  tu  magona” yang  artinya  Ikan  dari Sebulan . rasanya manis dan enak, siapa berani  menampik janji hidupnya sengsara kena laknat. 8 Pelaksanaan perkawinan semarga dimanapun dia berada dan kapanpun itu tetap salah  dari  segi  adat.  Perkawinan  semarga  ini  dilarang  karena  para  raja  zaman  dahulu merupakan saudara maka sampai turunan mereka tidak boleh menikahkan keturunannya pada marga-marga tertentu dikarenakan masih bersaudara.
Sejarah  dari  persamaan  marga  antara  marga  siahaan,  simanjuntak,  hutagaol  dilihat dari  orangtua  dari  ketiga  marga  tersebut  yaitu tuan  somanimbil. Tuan  somanimbil memiliki  tiga  orang  anak  yaitu  siahaan,  simanjuntak,  hutagaol,  hal  tersebut  yang menjadikan ketiga marga tersebut menjadi satu atau semarga.  Sejarah marga hutagalung dan hutabarat juga memiliki sejarah sehingga dikategorikan menjadi semarga. Tidak jauh beda dengan sejarah marga siahaan, simanjuntak dan hutagaol, hutabarat dan hutagalung
6 Rena  megawati  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Keabsahan  Perkawinan  Pariban  Dalam Hukum  Adat  Batak  Toba  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan” Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28 No.01, (2013). hal. 67.
7 Dini Suryani, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan”  Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Jambi,  Jambi, 2021, hal, Lihat juga, Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indinesia Edisi Revisi , (maju mandar, Bandung, 2014), hal. 221.
8 S.R.H  Sitanggang, Tradisi  Umpasa  Suku  Batak  Toba  Dalam  Upacara  Pernikahan, (Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996), hal. 47.
juga  dikatakan  semarga  dikarenakan  merupakan  saudara,  yaitu  anak  dari guru mangaloksa yang  terdiri  dari  marga  hutabarat,  panggabean,  hutagalung,  hutapea. Kemudian terbentuklah marga-marga tersebut menjadi satu punguan (persatuan) dengan sebutan pomparan  guru  mangaloksa (keturunan  guru  mangaloksa).  Oleh  karena  itu meskipun penyebutan marganya berbeda akan tetapi marga tersebut sama.
Landasan  teori  yang  digunakan  adalah  teori  perubahan  hukum  dan  perubahan masyarakat.  Hukum  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  adanya  perubahan-perubahan yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Hugo Sinzheimer  yang  dikutip  dari  Achmad  Ali  sebagai  berikut: “Wanner  er  tusschen  recht  an leven tegenstellingen bestaan;komen ersteeds krachten in beweging om de ze op to theffen; begins  een  lijdperk,  waarin  nieuw  recht  onstaat”. 9 Sebagaimana  telah  dikatakan  oleh Susdjono  Dirdjosisworo.  “…bahwa  terjadinya  perubahan  hukum  dan  perubahan masyarakat  adalah  fenomena  nyata  tidak  sentral  sebagai  penentu  dari  berbagai  gejala yang  juga  menentukan  watak  dan  perubahan  hukum  adalah  manusia  sendiri...” 10
Berdasarkan pendapat  Grossman dan Grossmal terdapat tiga jenis perubahan yaitu :
a. Perubahan  yang  terjadi  pada  kaidah-kaidah  individual  yang  meliputi  perubahan pada tingkah laku individual tetapi tidak dapat dianggap sebagai suatu perubahan tingkah laku.
b. Perubahan terhadap kaidah-kaidah kelompok hal ini dapat terjadi pada perubahan yang berlangsung didalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik.
c. Perubahan  kaidah-kaidah  masyarakat  ialah  perubahan  yang  paling  fundamental yang  sifatnya  karena  meliputi  perubahan-perubahan  nilai  atau  kaidah-kaidah dasar dalam suatu masyarakat. 11
jadi pada dasarnya das sollen dan das hein sudah tidak berjalan dengan semestinya karena adanya perubahan tadi.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian  nyata
9 Dini Suryani, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan”  Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Jambi,  Jambi, 2021,  hal.12.  Lihat  juga,  Hugo  Sinzheimer  dalam  Achmad  Ali, “Menguak  Tabir  Hukum”, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), hal 214.
10 Fatimah  Halim,  “Hukum  Dan  Perubahan  Sosial”, Jurnal  Hukum, Vol.  4,  No.  1,  2015, hal.111.  Lihat  juga,  Sudjono  Dirdjosisworo, Sosiologi  hukum  Studi  tentang  Perubahan  Hukum  dan Sosial ,  Rajawali, Jakarta, (1983), hal.83.
11 Dini, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” , hal.13.
serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masayarakat. 12 Penelitian ini dilakukan terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  telah  terjadi  di  masyarakat,  mengenai pelaksanaan  perkawinan  semarga  yang  ditinjau  dari  Adat  Batak  Toba  di  Kecamatan  Tanah  Jawa Kabupaten  Simalungun  Sumatera  Utara.  Spesifikasi  penelitian  tugas  akhir  yang  penulis  gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan suatu objek atau  subjek  yang  diteliti  secara  mendalam,  luas,  dan  terperinci. 13 Dalam  penelitian  ini  penulis mengambil  sampel  dari  keseluruhan  populasi.  Adapun  populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  4  KK  atau  4    pasang  suami  isteri,  dari  keseluruhan  populasi  maka  penulis    mengambil  8 orang sampel dari tiap-tiap pasang suami isteri sebagai sampel. Adapun informan dalam penelitian ini  adalah  tetua-tetua  adat  atau raja  parhata sebagai  orang  yang  paham  mengenai  adat  istiadat batak toba.
Tabel 1 Jumlah perkawinan Semarga Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun No Nama Marga Jumlah Perkawinan Tahun 1 Hutabarat dengan Hutagalung 1 1980 2 Siahaan dengan Simanjuntak 1 1987 3 Siahaan dengan Hutagaol 1 1990 4 Hutagaol dengan Siahaan 1 2007
Sumber: Data diolah
Dengan  terjadinya  perkawinan  antar  sesama  marga  atau  antar  kelompok  semarga diantara  masyarakat  adat  Batak  Toba  memungkinkan  bahwa  melemahnya  kekuatan hukum adat dalam mengikat masyarakatnya yang mungkin saja dikarenakan hukum adat yang  sudah  tidak  eksis  lagi,  hukum  adat  yang  telah  pudar  oleh  karena  globalisasi  yang tidak  dapat  dibendung  lagi  sehingga  telah  terjadi  perkembangan-perkembangan  yang demikian. 14 Permasalahannya adalah  bagaimana penerapan sanski adat bagi Masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga ataukah adat istiadat itu akan menjadi pudar seiring berjalanya waktu.
12 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, ( Yogyakarta; Topoffset, Percetakan Mira Buana Media, 2021), hal.174.
13 Iftitah  Nurul  Laily, pengertian  penelitian  deskriptif  ciri-ciri,  jenis  dan  pelaksanaannya , https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri- jenis- dan-pelaksanaannya , diakses 18 Oktober  2022 pukul 16.39 WIB.
14 Debora  Maria  Paramita  Pasaribu,  Sukirno,  Sri  Sudaryatmi,  “Perkembangan  Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No 2 , (2017), hal. 3.

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perkawinan  Semarga  Pada  Masyarakat  Batak  Toba Di  Desa Tanah  Jawa Kabupaten Simalungun
a. Pelaksanaan Perkawinan Adat Batak Toba
Perkawinan yang terjadi pada tiap-tiap masyarakat Indonesia itu berbeda-beda oleh karena  suku  dan  budayanya  yang  berbeda-beda  juga.  Begitu  juga  dengan  hukum perkawinan  yang  berlaku  pasti  berbeda  beda  juga.  Perkawinan  adalah  ikatan  hidup bersama  antara  seorang  pria  dan  wanita,  yang  bersifat  komunal  dengan  tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau “klan”nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. 15 Dalam hukum adat, perkawinan bukan  merupakan  urusan  pribadi  dari  orang  yang  melakukan  perkawinan,  namun  juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang  tuanya.” 16 Perkawinan  dalam  arti  perikatan  adat  merupakan  perkawinan  yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakatadat itu sendiri.  Akibat  hukum  ini  telah  ada  sejak  sebelum  adanya  perkawinan,  misalnya:  ada hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak; bujanggadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). 17
Perkawinan  pada  Masyarakat  Batak  Toba  menggunakan  sistem  perkawinan eksogami  yaitu perkawinan diluar  dari  kelompok  suku  atau  marga  tertentu. Pelaksanaan perkawinan pada Masyarakat Batak Toba harus berlandaskan dengan dalihan  natolu (tungku  nan  tiga)  yaitu  hubungan  antara hula-hula,  dongan  tubu, dan boru. Sehingga  dengan  adanya dalihan  natolu tersebut  tidak  terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan (semarga). 18
Perkawinan yang dianjurkan dan di idam-idamkan oleh masyarakat Batak Toba adalah perkawinan yang dilakukan dengan pariban nya sendiri. Pariban dimaknai dengan  jodoh (rongkap).  Pariban merupakan  anak  dari namboru (saudara perempuan  ayah)  yang  berarti  anak  laki-laki  dari  kakak  atau  adik  perempuan ayah.  Adik  atau  kakak  laki-laki  atau  perempuan  dari  ayah  dan  ibu  dalam  hal  ini
15 H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan  Melanie Pita Lestari , Buku Ajar Hukum Adat, ( Malang; Madza Media), 2021, hal. 90.
16 H.Erwin, Zulkifli, dan Melanie, Buku Ajar Hukum Adat . hal. 91.
17 H.Erwin, Zulkifli, dan Melanie, Buku Ajar Hukum Adat, hal. 92
18 Hilman  Hadikusuma , (  Bandung; Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Mandar  Maju, 2014), hal. 33.
tidak harus selalu saudara kandung ayah dan ibu. Tetapi dalam hal ini bisa berarti orang Batak yang semarga dengan ayah atau ibu.
Tata  cara adat  na  gok (upacara  adat)  biasanya  acara  ini  dimulai  dari kedatangan  pihak  pria  yang  tidak  resmi  ke  tempat  wanita  dalam  rangka perjajakan.  Jika  pintu  terbuka  atau  disambut  untuk  mengadakan  acara peminangan maka pihak orang tua akan memberikan sebuah tanda mau atau yang disebut  tanda holong (kasih)  kemudian  pihak  wanita  memberi  tanda  mata,  jenis barang-barang  pemberian  itu  dapat  berbentuk  kain  atau  cincin  emas. 19 Dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba banyak pemaknaan dalam proses demi prosesnya yang harus ditempuh, yaitu:
a. Patua Hata (Marhori-Hori Dinding)
Ketika para pemuda pemudi sudah saling mengasihi dan sudah siap untuk ber- rumah  tangga  maka  mereka  akan  memberikan  tanda  seperti  sarung,  cincin, saputangan, dan yang lain-lain. Setelah para calon pengantin memberitahu kepada orangtuanya  masing-masing  maka  keluarga  pihak  laki-laki  akan  berunding  siapa yang akan mendapati keluarga pihak perempuan di kediamannya. Hal ini disebut juga  sebagai  pendekatan  awal  dari  keluarga  pihak  laki-laki  untuk  menjajaki kemungkinan  kesediaan  Keluarga  dari  pihak  Perempuan  untuk  mau  menerima anaknya  menjadi  menantunya.  Pihak  pria  yang  berangkat  ke  kediaman  wanita kira-kira cukup hanya 3 orang saja untuk menentukan sinamot . 20
b. Marhusip
Paranak (pihak  laki-laki)  membawa sipanganon (makanan)  kerumah  pihak parboru (pihak perempuan )  untuk  membicarakan sinamot . Sinamot adalah  adalah  pembayaran perkawinan  dalam  bentuk  uang  dan  kekayaan  yang  diberikan  pihak  paranak  (laki-laki) kepada pihak parboru (perempuan). Disini pembicaraannya secara garis besar yaitu pihak laki-laki  melalui raja  parhata menyampaikan  kepada  pihak  perempuan  rencana  para pemuda  pemudi  untuk  memulai  keluarga.  Pihak  laki-laki  akan  mempertegas  terkait sinamot yang  akan  diberikan  oleh  pihak  laki-laki  kepada  pihak  pihak  perempuan.  Dan akan  membicarakan  dimana  akan  dilaksanakan  adat  perkawinannya  apakah  dipihak perempuan  atau  di  pihak  laki-laki,  membicarakan  berapa  lembar ulos yang  akan
19 Primadona  Aktor.  “Keabsahan  Perkawinan  Sedarah  Masyarakat  Adat  Batak  Toba Menurut Hukum Adat” Jurnal Hukum Adigama, (2019). hal. 15. 20 Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.
disampaikan  pihak  perempuan  kepada  pihak  laki-laki,  sekaligus  membicarakan  kapan untuk melaksanakan martumpol.
c. Martumpol
Martumpol lapatanna marpadan yang artinya martumpol artinya mengikat janji  atau berjanji  dihadapan  gereja  dan  dihadapan  jemaat  yang  datan  karena  akan  meminta pemberkatan  pernikahan  lah  pemuda  pemudi  tersebut. Martumpol adalah  salah  satu tahap  yang  wajib  dilakukan  dalam  prosesi  perkawinan  adat  batak  (beragama Kristen). Dalam  acara  martumpol  ini  dilakukan  perjanjian  untuk  melakukan  pernikahan  antara sepasang calon pengantin di hadapan pendeta gereja. Martumpol adalah inovasi dari para penginjil yang ke  daerah Batak,  sehingga kegiatan  ini  dilakukan  di  gereja atau  di  rumah (yang  dikukuhkan  oleh pendeta),  secara  khusus gereja  yang  beraliran Kristen Protestan. Jadwal martumpol dilaksanakan  satu  atau  dua  minggu  sebelum  melaksanakan pemberkatan pernikahan yang akan dilaksanakan digereja. 21
d. Pamasu-masuon
Pamasu-masuon artinya pemberkataan pernikahan yang dilakukan di gereja. Sebelum acara pemberkatan dilaksanakan maka terlebih dahulu Pendeta akan menanyakan kepada kedua calon mempelai apakah masih ada hubungan mereka masing-masing dengan lelaki atau perempuan  lain,  Pendeta  juga  menanyakan  hal  yang  sama  kepada  kedua  orang  tua calon  mempelai.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan kedepannya.  Jika  sudah  tidak  ada  hubungan  dengan  lelaki  atau  perempuan  lain  maka pemberkatan pernikahan pun dapat dilakukan dengan hikmat. 22
e. Paradaton (upacara adat pernikahan)
Paradaton atau  upacara  adat  pernikahan  orang  Batak  biasanya  berlangsung  setelah selesai  acara pemberkatan  yang  berlangsung  digereja.  Upacara  adat  dilakukan  digedung maupun  dirumah  pihak  laki-laki,  akan  tetapi  boleh  juga  dilaksanakan  dirumah  pihak perempuan atau yang disebut dengan sitombol (pesta pernikahan yang dilakukan dirumah orangtua pihak perempuan). Untuk memulai upacara adat terlebih dahulu terlebih dahulu pengantin  dan  para  pihak-pihak  yang  terlibat  memasuki  gedung.  Didalam  upacara  adat pernikahan orang Batak maka akan ada marsipanganon (makan bersama) , ulos (kain khas batak), dekke (ikan mas arsik) sebagai simbol dalam pernikahan tersebut, dan yang paling
21 Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.
22 Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 92
penting  dalam paradaton pengantin  akan  diberikan ulos sebagai  simbol  ikatan  kasih saying yang diberikan. 23
b. Pelaksanaan Perkawinan Semarga
Pelaksanaan  perkawinan  semarga  seharusnya  tidak  dapat  dilaksanakan  karena adatnya tidak dapat berjalan. 24 Akan tetapi penulis akan menguraikan kasus perkawinan semarga  yang  terjadi  didesa  Tanah  Jawa Kabupaten  Simalungun.  Perkawinan  yang  pada dasarnya  melibatkan  adat  memiliki  akibat  hukum  dari  segi  aspek  hukum  adat,  dan masyarakat harus mematuhi ketentuan adat yang ada pada masyarakat Adat Batak Toba. Seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Jumlah perkawinan Semarga Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun No Nama Marga Jumlah Perkawinan Tahun 1 Hutabarat dengan Hutagalung  1 1980 2 Siahaan dengan Simanjuntak 1 1987 3 Siahaan dengan Hutagaol 1 1990 4 Hutagaol dengan Siahaan 1 2007
Sumber: Data diolah
Tabel  diatas  menunjukkan  jumlah  perkawinan  semarga  yang  ada  didesa  Tanah  Jawa Kabupaten Simalungun yaitu sebanyak 4 kasus perkawinan semarga, adapun dalam ke 4 kasus  perkawinan  semarga  tersebut  juga  akan  tertera  apa  alasan  pelaku  pelaku perkawinan semarga.
b. Kasus pertama
Pasangan  perkawinan  semarga  J  Hutagalung  dengan  J  Hutabarat  mereka  adalah pasangan suami isteri yang bermarga Hutabarat  dengan  Hutagalung  yang menikah pada tahun  1980  dimana  marga  mereka  merupakan  satu  persekutuan  dalam  perkumpulan si opat  pisoran . Siopat  Pisoran terdiri  dari  marga  Hutabarat,  Panggabean,  Hutagalung, Hutatoruan.
“jadi  Hutagalung  dan  Hutabarat  bisa  jadi  sama  itu  ada  ceritanya,  marga-marga yang  sekarang  ini  awalnya  adalah  nama-nama  orang  seperti  kami siopat  pisoran itu punya bapak  namanya Guru Mangaloksa isterinya boru Pasaribu.  Punya anak lah mereka anak pertama itulah namanya Si Raja Nabarat yang dikenal sekarang marga  Hutabarat,  kemudian  lahirlah  anak  kedua  yang  dikasih  nama Siraja Panggabean dikenal  lah itu sekarang  marga Panggabean,  lalu ada  lagi  anak  yang ketiga  dikasih  la  nama Si  Raja  Hutagalung sekarang  marga  Hutagalung  lah,
23 Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023. 24 Wawancara dengan Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, pada tanggal 07 Februari 2023.
kemudian  anak  yang  ke  empat  namanya Si  Raja  Hatatoruan dikenal  lah  itu sekarang marga Hutapea, Itulah yang buat kami jadi sama marganya karena kakak beradiknya  kami  gitulah  sil  silah  nya.  Jadi  kalau  kami  menikah  itu  ya  karena memang  udah  lama  ya mardongan-dongan (pacaran)  saling  suka.  Waktu  nikah juga  hanya  izin  ke natua-tua  huta bahwa  mau  nikah  dengan  marga  yang  sama kayak gini, ya membicarakan mengenai adatnya bagaimana tapi tadinya tidak mau menggunakan adat  na  gok karena  marga  itu  tapi  setelah  berunding  ya  jadilah memakai  adat  pernikahannya.  Untuk  sanksi  adat  kami  gada,  karena  menurut kamipun  sudah  dikejar  zaman  kan  ya  ga  penting  lagi  yang  gitu-gitu,  cukuplah zaman  dulu  aja  lagian  sekarang  kan  pendidikan  juga  udah makin  maju,  ekonomi juga bisa mendukung perkawinan ini. Kalau mau masuk parpunguan tetap masuk punguan marga , dimasyarakat juga ga bermasalah kok diterima terima aja.” 25
c. Kasus kedua
Pasangan  perkawinan  semarga  P Siahaan dan T Simanjuntak adalah pasangan  yang menikah pada tahun 1987, mereka adalah pasangan suami isteri yang bermarga Siahaan dengan  Simanjuntak  yang  dimana  kedua  marga  tersebut  merupakan  satu  persekutuan dalam kelompok Tuan Somanimbil. Pada saat mereka ingin melangsungkan perkawinan, mereka  ditentang  oleh  kedua  orangtua  pihak  perempuan  karena  menganggap  bahwa pihak  laki-laki  merupakan  ito  (saudara  laki-laki).  Kemudian  mereka  berunding  terlebih dahulu  kepada  natua-tua  ni  huta  bagaimana  terkait  pelaksanaan  perkawinannya  nanti. Setelah  proses  yang  panjang  maka  mereka  dapat  melangsungkan  perkawinan  tanpa adanya  adat  yang  dilakukan.  Alasan  dari  kedua  pihak  untuk  melanjutkan  perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:
“kalau  kami  najolo  nikah  karena  kami  sudah  lama  berpacaran  dan  menganggap bahwa  Siahaan  dan  Simanjutak  itu  sudah  bisa  menikah  karena  zaman  semakin maju, pendidikan semakin maju dan kedepannya juga mungkin akan tetap seperti itu,  tapi  itu  ga  menutup  kemungkinan  adat  kita  batak  ini  makin  lama  makin berantakan partuturannya”. 26
“kayak  digerejalah,  digereja  kan  ga  ada  dilarang  kita  menikah  satu  marga,  pihak gereja  hanya  memastikan  apakah  kita  benar-benar  benar  menikah  tanpa  ada ikatan  dengan  orang  lain  dan  apa  kita  menikah  sudah  benar-benar  satu  iman kepercayaan?, jd menurut  kami itulah salah satu faktor yang  buat  kami menikah walaupun  kami  marito  boru”.  Untuk  acara-acara  adatnya  dari  awal  yang  kami laksanakan ga banyak, cuman masalahnya hanya di opungmu ajanya orangtuanya maktua  mereka  menentang  perkawinannya.  Jadi  hanya  diberkati  saja  kami digereja,  kalau  paradaton  ga  dilaksanakan.  Kalau  punguan  marga  orang  maktua masuk, tapi ga setelah menikah ada lah beberapa tahun lagi baru masuk punguan ditetangga pun gada yang mengucilkan.” 27
25 Wawancara dengan bapak J Hutabarat, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Wawancara, pada tanggal 13 Januari 2023.
26 Wawancara dengan bapak P, Pelaku Perkawinan Semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal , 30 Desember 2022. 27 Wawancara  dengan  ibu  T,  Pelaku  Perkawinan  Semarga  didesa  Tanah  Jawa  Kabupaten Simalungun, pada tanggal , 30 Desember 2022.
d. Kasus Ketiga
Pasangan perkawinan semarga J Hutagaol dengan N Siahaan mereka adalah pasangan suami isteri yang bermarga Hutagaol dengan Siahaan mereka menikah pada tahun 1990 yang dimana kedua marga tersebut merupakan  satu persekutuan dalam kelompok Tuan Somanimbil.
“Tuan Somanimbil ada tiga anaknya itulah Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol ini dari atas  Tuan  Somanimbil  tapi  dari  atas  Tuan  Somanimbil  bapaknya  ada  lagi  itulah Sibagotnipohan,  jadi  sibagotnipohan  itu  ada  lagi  anaknya  empat  tuan  Sirubin itulah  Tampubolon,  Tuan  Somanimbil  itulah  kita,  Tuandi  Bangarna  itulah Panjaitan,  Silitonga,  Siagian,  Sianipar.  Sonak  Malela  itulah  Simangunsong, Marpaung, Napitupulu, Pardede. Jadi dari Sibagotnipohan kita ambil lah sama kita ya itu tadi Tuansomanimbil tiga lah anaknya Siahaan yang pertama, Simanjuntak yang kedua, Hutagaol yang terakhir. Persatuannya ini karena satu bapaknya itulah Tuansomanimbil  tadi,  itunya  dabah  yang  buat  kita  jadi  sama.  Jadi  taringot (teringat) ke perkawinan kami ini sebenarnya untuk sekarang apalagi udah makin maju  modernisasi  ini  udah  semakin  longgar  aturan  itu,  dulu  banyak  yang  kawin lari  karena  semarga  ini.  Tapi  kami  menikah  karena  memang  sudah  saling mengasihi, suka sama  suka  nya  najolo hami (dulu  kami) makanya marsiambilan. Kebetulan  juga  mamaknya  amangboru  boru  Siahaan  dabah  jadi  sahali  (sekali) paribanku nya boumu ini, sahali itoku.” 28
“jadi  terkait perkawinan kami ini  ga  pala  ada  sanksi  yang  kami  jalani,  tapi  kalau zaman  dulu  itu  berat  sanksi  nya  itu  bisa  jadi  diusir  dari  kampung  tapi  karena sekarang  udah  makin  maju  kan  mungkin  pikiran  -pikiran  manusia  juga  semakin maju jadi ya bergeser adatnya itu, kalau kami adat pernikahan kami pun ada, mulai dari  marhori-hori  dinding  sampai  dengan  pelaksanaan  adat  nagok  atau  pesta adatnya.  Tapi  disaat  marhata  sinamot,  natua-tua  ni  huta  datang  sebagai pembanding antara paranak dan parboru dalam hal menjalankan pamasu masuon (acara  pemberkatan)  sampe  upacara  adat.  Apa  apa  aja  yang  akan  disediakan, bagaimana  terkait  jalannya  adat  itu.  Tapi  kalau  orangtua  udah  ga  setuju  sama perkawinan  yang  mau  dilaksanakan  sebaiknya  gausa  dilaksanakan  karena  poin yang  paling  penting  itu  persetujuan  dari  orangtua,  karena  karma  nya  ada. Contohnya  kalau  misalnya  amangboru  dilarang  dulu  menikah  dengan  namboru mu  ini  karena  dia  itu  itoku  dan  tetap  kami  nikah  mungkin  kami  bisa  kena karmanya.” 29
“kalau  dari  namboru  ya  kalau  bisa  kedepannya  ini  makin  diajarkan  lah  ke  anak- anak muda sekarang soal adat ini biar gada lagi yang ngikutin kan biar aman adat kita  ini  ga  sampe  hilanglah  istilahnya,  kayak  kaulah  aturannya  kan  kau  manggil bapauda  nya  sama  amangborumu  ini  tapi  karena  ngikutkan  namboru  jadi  mar amangboru kau, kan jadi berantakan peraturannya. Kalau ke punguan arisan kami diterima-terima  ajanya  sebenarnya  ga  yang  jadi  dijauhi  karena  itu  aja,  mungkin
28 Wawacara  dengan  bapak  J  Hutagaol,  Pelaku  Perkawinan  Semarga  didesa  Tanah  Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal , 04 Januari 2023 29 Wawancara  dengan  bapak  J  Hutagaol,  Pelaku  Perkawinan  Semarga  didesa  Tanah  Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal , 04 Januari 2023.
bisa  jadi  karena  orang-orang  pun  mikirnya  ah  udah  lama  nya  mereka  menikah aman-aman ajanya jadi boleh lah masuk gitu.” 30
e. Kasus ke empat.
Pasangan perkawinan semarga E Hutagaol dan A Siahaan merupakan paasngan suami isteri  yang  bermarga  Hutagaol  dengan  boru  Siahaan,  pasangan  ini  menikah  pada  tahun 2007 dimana marga tersebut merupakan satu persekutuan marga Tuan somanimbil.
“awal  mula  hubungan  kami  saat  di  perantauan  dek  ketemunya  disana,  awalnya mikir ah gabisa ini itoku nya dia membilangkan kakakmu tapi bagaimana lah yang namanya  cinta  kan.  Tadinya  sempat  ada  pertentangan  dari  orangtua,  tapi  kami putuskan  untuk  mangalua  dan  disitulah  orangtua  kakakkmu  ini  mulai  nerima akhirnya  apalagi  lah  sekarang  udah  punya  cucu.  Untuk  urusan  adatnya  hanya dipasu-pasu aja di gereja  karena  adat ga dilakukan, sanksi adat juga gada cuman yaitu  waktu  udah  nikah  kan  jadi  marambalangan  partuturan  itu  (ga  beraturan aturan).” 31
“yang buat pernikahan kekgini terus terjadi ya mungkin bisa karena udah ga taat lagi  sama  aturan  adat  kita,  udah  tinggi  tinggi  sekolah  orang-orang  jadi  semakin tinggilah  ilmunya  kan,  sedangkan  zaman  dulu  aja  udah  banyak  yang  langgar apalagi  sekarang  inilah,  berhubung  juga  kan  agama  kita  yang  Kristen  ini  ga dilarang diberkati digereja yang penting bisa saling mengasihi, berjanji dihadapan Tuhan  untuk  sehidup  semati  apalagi  kita  orang  Batak  ini  menyucikan  di  dalam gereja makanya setiap orang Kristen dapat diberkati.” 32
Dari  uraian  beberapa  kasus  perkawinan  semarga  diatas  penulis  juga  memaparkan bagaimana  pandangan  atau  pendapat  saudara  maupun  kerabat  dari  pelaku  perkawinan semarga tersebut diatas.
a. Pendapat  dari  P  Siahaan  selaku  Raja  Parhata  marga  Siahaan,  Simanjuntak,
Hutagaol (Tuan Somanimbil)
“melihat kasus perkawinan semarga yang terjadi memang bukan dalam waktu dekat  ini  tetapi  ada  beberapa  muda  mudi  beberapa  tahun  yang  lalu  ada  kok yang  nikah  semarga  kayak  gitu  tapi  mereka  nikah  ga  dikampung  kita  ini, karena  kebetulan  bukan  orang  sini  lelakinya,  jadi  nikahnya  ga  disini.  Kalau untuk  tatacara  perkawinan  itu  melihat  dari  yang  lalu-lalu  ada  yang  udah diadatkan  ada  yang  tidak  diadatkan,  istilahnya  kayak  yah  kalau  diizinkan orangtua menikah ya boleh lengkap adat,  tapi  kalau  tidak  diizinkan mungkin jadi terkendala. Tapi sebenarnya untuk perkawinan semarga ya adat ga boleh jalan,  misalnya  Siahaan  sama  Siahaan  itu  memang  tidak  akan  pernah  bisa diadatkan, tapi karena ini mungkin hanya karena marga kita sama jadi aturan itu  semakin  pudar  ya.  Menurut  saya  kedepannya  janganlah  hal  seperti  ini terjadi lagi karena kita ini keluarga walaupun kita ga satu darah tapikan dari
30 Wawancara  dengan  ibu  N,  Pelaku  Perkawinan  Semarga  didesa  Tanah  Jawa  Kabupaten Simalungun, pada tanggal 04 Januari 2023.
31 Wawancara  dengan  bapak  E  Hutagaol,  Pelaku  Perkawinan  Semarga  didesa  Tanah  Jawa Kabupaten Simalungun, pada tanggal , 14 Januari 2023.
32 Wawancara  dengan  ibu  A  Pelaku  Perkawinan  Semarga  didesa  Tanah  Jawa  Kabupaten Simalungun, pada  tanggal , 14 Januari 2023.
atas  kita  bersaudara,  karena  itu  makanya  ada  kita  yang  namanya punguan somba debata disitu kan dikenalkan nya bagaimana kita yang  bersaudara ini,
bagaimana kedepannya  supaya perkawinan seperti ini tidak terkadi lagi. Jadi kalau  misalnya  perkawinan  ini  tetap  ada  yang  melaksanakannya  ditahun- tahun  yang  akan  datang  kan  bisa  merusak  tatanan  adat  kita.  Jadi  yang  saya harapkan  buat  muda  mudi  batak  harus  di  tekankan  lagi  bahwa  siahaan, simanjuntak, hutagaol itu satu, yang intinya itu mariboto (kakak beradik)”. 33
b. Pendapat dari S Hutabarat selaku Raja Parhata Marga Hutabarat, Hutagalung “untuk adat-adat yang mau dilalui kalau nikah semaarga harusnya gabisa jalan seperti  bagaimana  harusnya  karena  itu  aturannya,  karena  itu  salah,  tapi sekarang  sudah  banyak  yang  buat  adat  nya  berjalan denggan (baik)  apalagi kalau  yang  mau  nikah  punya  banyak  duit  apa  yang  gabisa  dibuat?,  hal  itu terjadi  ya  karna  udah  makin  maju  kehidupan  manusia  sekarang  udah  ga  di pikirkan lagi bagaimana sistem adat itu, kalau zaman dulu beratlah itu sanksi nya,  bisa  kena  karma  juga.  Itu  makanya  berdiri pomparan  guru  mangaloksa yang terdiri lah itu dari marga si opat pisoran untuk saling memberitahu kalau inilah  marganya  kita  sebernanya  sama  jadi  gabisa  nikah,  gitu.  Jadi  kalau perkawinan  semarga antara  Hutabarat dan  Hutagalung itu sebenarnya sudah ada yang melakukan tapi sebaiknya untuk kedepannya janganlah dilaksanakan lagi  karena  bisa  merusak partuturan marga  yang  menyebabkan  berantakan aturan adatnya.” 34
2. Faktor-Faktor  Terjadinya  Perkawinan  Semarga  di  Desa  Tanah  Jawa  Kabupaten Simalungun, Dan Sanksi Adat Yang Diberikan
a. Faktor Domisili
Masyarakat Batak Toba yang berada di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang melangsungkan  perkawinan  semarga  tidak  berada  dikawasan  Hukum  Adat  Batak  Toba, yang dimana masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut tidak percaya akan sanksi- sanksi adat yang berasal dari wilayah Hukum Adat Batak Toba yang berada di Tobasa.
b. Faktor Pendidikan
Faktor  pendidikan  dapat  menjadi  acuan  dimana  tinggi  atau  rendahnya  pendidikan yang  telah  ditempuh  oleh  seseorang  yang  membuat  pola  pikirnya  semakin  berkembang dibandingkan  dengan  orang-orang  tidak  mendapatkan  pendidikan  tersebut.  Dari penelitian ini yang dimana bapak P. Siahaan, ibu T Simanjuntak, bapak J Hutagaol, bapak E hutagaol masing-masing mereka menjalani pendidikan terakhir adalah S1, sedangkan ibu N  Siahaan  menjalani  pendidikan  terakhir  di  SMA,  bapak  J  Hutagalung  menjalani
33 Wawancara  dengan  bapak  P  Siahaan,  Kerabat  marga  Tuan  Somanimbil  Selaku  Ketua Arisan Marga Somba Debata, pada tanggal 06 Februari 2023.
34 Wawancara  dengan  bapak  S  Hutabarat,  Kerabat  marga  Si  Opat  Pisoran  Selaku  Ketua Arisan Marga PGM (Pomparan Guru Mangaloksa), pada tanggal 06 Februari 2023.
pendidikan  terakhir  SMA,  ibu  J  Hutabarat  menjalani  pendidikan  terakhir  SMP,  ibu  A Siahaan  menjalani  pendidikan  terakhir  SMA.  Pendidikan  mampu  memberikan  wawasan yang jelas dan memiliki pemikiran yang lebih rasional, maka mereka yang melangsungkan perkawinan berpendapat bahwasannya sanksi adat seperti diusir, tidak diakui dalam adat sudah tidak relevan dan tidak mungkin diberlakukan lagi, karena segala aspek kehidupan masyarakat sudah ada dilindungi yaitu dengan adanya HAM (hak asasi manusia). Banyak pemikiran masyarakat Batak Toba yang mengatakan bahwa perkawinan semarga mampu memberikan malapetaka dan karma yang besar bagi pelaku yang melakukan perkawinan tersebut.  Namun  karena  pendidikan  yang  ditempuh  maka  masyarakat  juga  semakin realistis dalam berpikir.
c. Faktor Perkembangan Zaman
Dari  penelitiann  yang  dilakukan  oleh  penulis  sebagian  besar  pelaku  perkawinan semarga  menyatakan  bahwa  mereka  melakukan  perkawinan  tersebut  karena perkembangan  zaman  yang  sudah  semakin  maju.  Faktor  yang  menyebabkan  timbulnya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba disebabkan oleh perkembangan zaman dengan modernisasi dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang diskriminatif. 35 Mereka yang  melakukan  perkawinan  semarga  ini  berpendapat  bahwa  semakin  majunya  zaman maka  aturan  adat  itu  juga  perlahan  akan  berubah  tanpa  memperhitungkan  bagaimana konsekuensinya.  Seiring  perkembangan  zaman,  sanksi  adat  yang  diberikan  pun mengalami perubahan. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa dalam adat Batak Toba itu sudah terjadi pergeseran-pergeseran adat yang signifikan.
d. Faktor Pergeseran Adat
Masyarakat yang semakin berubah dikarenakan pemikirannya yang semakin realistis untuk  berpikir,  maka  terjadi  perubahan  hukum  adat  juga  ditengah-tengah  masyarakat. Hukum  adat  yang  tadinya  memiliki  aturan  atau  sanksi  yang  ada  semakin  lama  semakin pudar menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
2. Sanksi Adat Yang di Berikan Kepada Pelaku Perkawinan Semarga
Sanksi  adat  menurut  Lesquillier  dalam  disertasinya “ het  adat  delectenrecht  in  de magische  werel  de  beschouwing ” mengemukakan  bahwa  sanksi  adat  merupakan  suatu tindakan  –  tindakan  yang  bermaksud  untuk  mengembalikan  ketentraman  magis  dan meniadakan  atau  menetralisir  suatu  keadaan  sial  yang  dapat  ditimbulkan  oleh pelanggaran adat.
35 David Andrian H. Siahaan, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” Jurnal Ilmu Hukum , Vol 3 No. 3 , (2016), hal. 6.
Reaksi dapat berupa penghukuman atau dengan kata lain sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab memiliki maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi dan kepercayaan  adat  menjadi  titik  goyah  sehingga  kestabilan  masyarakat  dapat  terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat  yaitu  sifat  magis,  sanksi  adat  itu  dapat  menetralisirkan  kegoncangan  yang  terjadi apabila  terjadi  pelanggaran  adat.  Sehingga  sanksi  adat  mampu  berfungsi  sebagai stabilisator  dalam  mengembalikan  keseimbangan,  wujud  dari  nilai-nilai  dan  perasaan masyarakat yang bersangkutan. 36 Akan tetapi sanksi yang tadinya sudah ditetapkan tidak dilaksanakan lagi dengan baik karena sudah ada perubahan dan pergesaran terhadap adat itu sendiri.
Berdsarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  terkait  dengan  sanksi  yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:
1. Pasangan P Siahaan dan T Simanjuntak
Tidak  melaksanakan  adat na  gok atau  tidak  di  adatkan  saat  menikah.  Mereka  juga tidak  dikucilkan  dari  masyarakat  tetapi  awal  menikah  tidak  langsung  masuk  pada perkumpulan  marga  karena punguan (perkumpulan)  masih  belum  diterima,  akan  tetapi pasangan  ini  menganggap  bahwa punguan akan  mulai  menerima  mereka  untuk  masuk perkumpulan marga dengan cara selalu hadir dalam segala kegiatan adat.
2. Pasangan J Hutagaol dan N Siahaan
Pasangan  ini  tidak  melaksanakan  sanksi  apapun  terkait  dengan  pelanggaran  yang dilakukan.
3. Pasangan J  Hutagalung dan J Hutabarat
Pasangan ini tidak ada sanksi apapun terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Pasangan E Hutagaol dan A Siahaan
Pasangan  ini  tidak  diadatkan  sebagai  bentuk  dari  sanksi  pelanggaran  mereka,  dan mereka  juga  melakukan  perkawinan  lari (mangalua) dikarenakan  orangtua  dari  pihak perempuan tidak menyetujui perkawinan mereka. Akan tetapi untuk saat ini pasangan ini sudah  diterima  kembali  oleh  orangtuanya  dengan  alasan  karena  sudah  memiliki keturunan.
Menurut bapak P Siahaan dan bapak S Hutabarat selaku Raja parhata punguan somba debata dan raja  parhata  punguan  pomparan  guru  mangaloksa sanksi  yang  diberikan kepada  pelaku  perkawinan  semarga  dapat  berupa,  tidak  diakuinya  psangan  tersebut sebagai anak dari orangtua nya, dikeluarkan dari adat dengan kata lain tidak diakui oleh
36 https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi- adat/ diakses pada 08 Maret 2023, Pukul 12.48. WIB
hukum  adat,  tidak  bisa  diadatkan  atau  dipestakan  pada  saat  menikah,  dikucilkan  oleh masyarakat, dan diusir jauh dari daerah perkampungan. Namun seiring pergeseran adat itu semakin lama sanksi tersebut sudah semakin tidak dijalankan lagi. 37
Dapat dilihat dari  kasus  yang  sudah  dipaparkan  diatas  bahwa  dari  empat  (4)  kasus perkawinan  semarga  yang  terjadi  didesa  Tanah  Jawa  Kabupaten  Simalungun  hanya  ada dua (2) pasang suami isteri yang tidak memaki adat saat upacara adat perkawinan mereka sebagai bentuk dari sanksi yang ada, hal ini menandakan bahwa sudah semakin lunturnya hukum adat dan terjadinya pergeseran adat yang ada ditengah-tengah masyarakat.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa Masyarakat  Adat  Batak  Toba  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal  dan  sistem perkawinan  eksogami  yang  memiliki  ketentuan  tersendiri  dalam  adat  istiadat,  dimana yang masih satu  Marga dilarang  untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan yang mereka lakukan itu masih memiliki hubungan darah atau satu nenek moyang. Oleh sebab itu perkawinan yang diperbolehkan dalam masyarakat adat Batak Toba ialah perkawinan beda Marga itu sebabnya masyarakat Batak Toba menganut sistem eksogami. Pelaksanaan perkawinan semarga didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang telah dilaksanakan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan adat dan tidak begitu ketat mengatur masyarakat terkait perkawinan semarga.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  semarga  di  Desa Tanah  Jawa  Kabupaten  Simalungun  yaitu  faktor  domisili,  faktor  pendidikan,  faktor perkembangan  zaman,  faktor  pergeseran  adat.  Artikel  ini  juga  menyimpulkan bahwasannya  perubahan  hukum  dapat  terjadi  dimasyarakat,  dimana  masyarakat mengalami perubahan maka hukum adat yang mengatur juga ikut berubah menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadikusuma  Hilman .  Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Bandung;  Mandar  Maju, 2014.
37 Bapak P Siahaan,Bapak S Hutabarat  Raja Parhata Punguan Marga, Wawancara 04 Mei 2023.
Irwansyah. Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta; Topoffset, Percetakan Mira Buana Media, 2021.
Sitanggang  S.R.H. Tradisi  Umpasa  Suku  Batak  Toba  Dalam  Upacara  Pernikahan, Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996.

## Jurnal
Fatimah Halim. “Hukum Dan Perubahan Sosial”, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1 , 2015.
Megawati  Rena.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Keabsahan  Perkawinan  Pariban  Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Jurnal Wawasan Hukum Vol 28 No.01 , 2013.
Pandiangan  L.  Elly  AM.  “Analisa  Hukum  Perkawinan  Satu  Marga  Menurut  Adat  Batak Toba”, Jurnal Hukum to-ra, Vol.2 no 3, 2016.
Pasaribu    Debora  Maria  Paramita.  Sukirno,  Sri  Sudaryatmi,  “Perkembangan  Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No 2, 2017.
Primadona Aktor. “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat” Jurnal Hukum Adigama, 2019.
Siahaan David Adrian H. “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” Jurnal Ilmu Hukum,Vol 3 No 3 , 2016.

## Internet
https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi- adat/ diakses pada 08 Maret 2023, Pukul 12.48. WIB
https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif- ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya  Iftitah  Nurul  Laily, pengertian  penelitian  deskriptif ciri-ciri, jenis dan pelaksanaannya , Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

## Karya Ilmiah
Suryani Dini. “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi,
Jambi, 2021