Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro

## Research Article

## Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang
Mega Bintang Ninage 1* , Amalia Diamantina 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* Megabn98@gmail.com

## ABSTRACT
Each  country  has  its  own  order  and  authority  to  regulate  the  limit  of  residence  permits  for  foreigner.  It  is possible  for  foreigner  to  abuse  the  time  limit  of  their  residence  permit  in  order  to  realize  their  personal interests. The purpose of this study was to determine and analyze the duties and authorities of the Semarang Immigration Office in preventing violations of the residence permit limits for foreigner visits. The purpose of this study  was  to  determine  and  analyze  the  duties  and  authorities  of  the  Semarang  Immigration  Office  in preventing the obstacles that occur in the violation of the visit residence permit. The method used is empirical law  which  is  based  on  the  facts  obtained  from  the  results  of  interviews  conducted  with  the  Immigration  of Semarang. This study shows that there are obstacles in preventing the misuse of Visit Stay Permits such as the wide area of Semarang City which results in limited range of supervision of foreigners, lack of number of workers  from  the  Immigration  Department,  lack  of  two-way  communication  or  weak  coordination  among relevant agencies, minimal participation from the community to reporting and assisting the Immigration office to prevent abuse of the Visit Stay Permit of Foreign Citizens.
Keywords: Abuse of Residence Permit; Foreign Citizen; Immigration Office.

## ABSTRAK
Setiap  negara  mempunyai  tatanan  dan  kewenangan  sendiri  untuk  mengatur  batas  izin  tinggal  bagi  warga negara  asing.  Tidak  menutup  kemungkinann  warga  negara  asing  melakukan  penyalahgunaan  batas  waktu izin  tinggal  demi  mewujudkan  kepentingan  pribadi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  tugas  dan  kewenangan  Kantor  Imigrasi  Semarang  dalam  melakukan  pencegahan  terhadap pelanggaran batas izin tinggal kunjungan warga negara asing. Metode yang digunakan adalah hukum empiris yakni didasarkan  fakta-fakta yang diperoleh dari hasil hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Imigrasi Semarang.  Penelitian  ini  menunjukan  adanya  kendala  dalam  mencegah  penyalahgunaan  Izin  Tinggal Kunjungan  seperti  wilayah  Kota  Semarang  yang  cukup  luas  yang  mengakibatkan  keterbatasan  jangkauan pengawasan terhadap WNA, kurangnya jumlah pekerja dari pihak Imigrasi, kurangnya komunikasi dua arah atau  lemahnya  koordinasi  di  antara  instansi  terkait,  minim  partisipasi  dari  masyarakat  untuk  melapor  dan membantu pihak Imigrasi mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan warga Negara Asing.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Izin Tinggal; Warga Negara Asing; Kantor Imigrasi.

## A. PENDAHULUAN
Secara  geografis  letak  Indonesia  sangat strategis  karena  merupakan  jalan  silang  lalu  lintas
perdagangan  internasional  dan  terletak  di  daerah khatulistiwa  yang  tersebar  antar  dua  samudera (Reza,  Renggong,  &  Madiong,  2021).  Hal  ini
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
membuat  negara  Indonesia  menjadi  andalan kunjungan orang asing karena memiliki banyak pulau dan  wilayahnya  yang  luas  terletak  dari  Sabang sampai  Merauke.  Karena  lokasi  yang  strategis, Indonesia  menjadi  negara  pesanggrahan  dan  akses pintu masuk ke dalam ataupun ke luar negeri, yang membuat  Pemerintah  menjadi  sulit  dalam menerapkan  batas-batas  dan  kontrol  perihal perpindahan  orang  di  Indonesia.  Berhubungan dengan  pelayanan  publik  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  memberi  amanat  negara  untuk  menjalankan kebutuhan  dasar  warga  negara  untuk  mencapai kesentosaan,    sehingga  efektivitas  kerja  pemerintah benar-benar  ditentukan  dari  buruk  atau  baiknya pengelolaan  pelayanan  masyarakat  (Noviyanto, Setiadi,  &  Wahyunngsih,  2014).  Oleh  karena  itu, Pemerintah  berkewajiban  untuk  membentengi, melindungi  serta  mengelolanya  agar  dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri. Kecantikan alam dan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk para pendatang dari luar negeri, hal  tersebut  membantu  menambah  aspek  ekonomi dan  pariwisata  dengan  jumlah  pendatang  yang datang dan pergi (Bond, & Chen,2017).
Imigrasi merupakan salah satu Lembaga yang memiliki  peran  dalam  menjaga  wilayah  NKRI. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  keimigrasian merupakan  garda  terdepan  dengan  maksud  dan tujuan sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal (Jazuli,  2016),  dengan  melibatkan  penegakan kedaulatan  nasional,  hak  suatu  negara  untuk
megizinkan  atau  melarang  orang  asing  memasuki negara tersebut (Starke, 2000). Imigrasi juga sebagai instansi  yang  memiliki  kewenangan  untuk memberikan tenggang waktu kedatangan WNA atau batas kedatangan serta juga memberikan ketegasan kepada WNA terhadap hal-hal yang dapat dilakukan dan  tidak  dapat  dilakukan  (Skrentny,  Micah,  &  Lee, 2012).
Mobilitas  perpindahan  orang  dari  satu  negara ke  negara  lain  menjadi  semakin  ramai  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Semakin  majunya  zaman modern,  semakin  banyak  pula  orang  asing  yang tinggal di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan  IPTEK  serta  terbukanya  hubungan internasional  antar  negara.  Misalnya,  orang  asing yang  bekerja  di  Indonesia  dapat  bekerja  melalui saham yang diinvestasikan di perusahaan Indonesia atau melalui perusahaan  di Indonesia seperti: ranah migas, angkatan laut dan angkatan udara khususnya untuk  angkutan  luar  negeri,  adapun  di  bidang perbankan  perusahaan  asing  hanya  dapat mendirikan  kantor  cabangnya  saja  di  Indonesia (Ardani,  2017).  Situasi  ini  menimbulkan  banyak permasalahan  hukum  yang  timbul  mengenai banyaknya pelanggaran izin keimigrasian khususnya izin  tinggal  seperti  pendatang  yang  pindah  atau menetap  di  Indonesia  tanpa  dokumen  resmi  (visa) dan  beberapa  oknum  yang  sengaja  melakukan kesalahan  melanggar  hukum  yang  berhubungan dengan keimigrasian (Hakim, 2015).
Hukum  Keimigrasian  merupakan  bagian  dari hukum  publik  yang  mengkoordir  hubungan  antara individu dengan pemerintah  (negara). Pengaturan  di
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara,  berdasar  hukum  internasional  merupakan hak  dan  wewenang  suatu  negara  (Hahamu,  2019). Berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  orang  asing  dalam  melakukan perjalanan  di  Indonesia  wajib  memiliki  Dokumen Perjalanan.  Dokumen  Perjalanan  merupakan  surat resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang dari suatu  negara.  Dokumen  Perjalanan  terdiri  dari, paspor  dan surat perjalanan laksana paspor.  Warga negara  yang  keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia harus  mempunyai:  a.  Tanda  Masuk  dan  Tanda Keluar;  b.  Visa;  c.  Izin  Tinggal.  Kehadiran  undang- undang  yang  mengatur  perihal  orang  asing  di Indonesia  memberikan  status  hukum  bahwa  setiap orang  asing  yang  mendatangi  atau  menduduki Indonesia wajib menyanggupi ketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Di dalam Undang- Undang,  keimigrasian  dilakukan  berdasar  prinsip yang bersifat selektif yaitu dimana hanya orang asing yang  bisa  memberi  dampak  positif  bagi  masyarakat dan  tidak  membahayakan  ketertiban  dan  keamanan Indonesia.  Maka  dari  itu  orang  asing  yang  ingin berkunjung  atau  menetap  di  Indonesia  harus  di pertimbangkan  dari  berbagai  unsur,  baik  itu  dari ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan  keamanan  bagi negara Indonesia (Hermawan,2004).
Kota  Semarang  adalah  salah  satu  ibu  kota Jawa Tengah yang memiliki beberapa tempat wisata yang  sudah  dikenal  oleh  wisatawan  mancanegara, serta banyak penanam modal  asing dan  TKA  yang tersebar  di  beberapa  perusahaan-perusahaan  yang ada  di  Semarang.  Izin  tinggal  yang  diberikan  ke
orang asing bisa dalam berbagai bentuk visa sesuai dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  orang  asing tersebut. Perlunya memajukan prasarana pengawasan  imigrasi  dan  memberi  ketegasan mengenai  kelengkapan  dokumen  dalam  masa kedatangan sebagai strategi yang dapat mengurangi kedatangan baru sehingga yang  dianggap legal dan diutamakan  hanya  kelengkapan  administrasi (Warren,  2018).    Penerapan  pengawasan keimigrasian memiliki tujuan untuk menopang supaya tetap  terjaga  kestabilan  dan  kepentingan  nasional, kemanan  dan  ketertiban  umum,  kedaulatan  negara dan  tetap  siaga  dengan  adanya  dampak  negative akibat  perlintasan  orang  antar  negara  (Maulana,  & Jalil, 2018). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam  prakteknya  masih  banyak  ditemukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  di Indonesia  dengan  menyalahgunakan  izin  tinggal kunjungan  (Ridwan,  &  Zul,  2009).  Adanya  kenaikan jumlah  penyalahgunaan  izin  tinggal  yang  dilakukan WNA  dari  negara-negara  yang  memang  bebas  visa juga  harus  dipertimbangkan  kembali  (Ethier,  2016). Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan dalam  penelitian  kali  ini  adalah  mempertanyakan  1) Bagaimana  tugas  dan  kewenangan  Kantor  Imigrasi Semarang  terhadap  penyalahgunaan  izin  tinggal kunjungan warga negara asing yang berada  di Kota Semarang  dan  2)  Bagaiman  kendala  yang  dihadapi Kantor  Imigrasi  Semarang  dalam  mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan.
Penelitian terdahulu dengan tema serupa telah dikaji  oleh  Aisyah  Nurannisa  Muhlisa  dan  Kholis Roisah pada tahun 2020 yang mengkaji “penegakan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
hukum  keimigrasian  terhadap  penyalahgunaan  visa izin  tinggal  kunjungan  lewat  batas  waktu  (overstay) pada warga negara asing (Muhlisa, & Roisah, 2020); Oleh Ainal Hadi dan Yudianto Syahputra pada tahun 2020  yang  mengkaji  “penerapan  sanksi  pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan  izin  tinggal”  (Hadi,  &  Syahputra, 2020); Oleh Sandi Pratama Putra, Muhammad Findra Rizhaldi,  Muhammad  Fido  Brilian  pada  tahun  2022 yang  mengkaji  “penegakan  hukum  keimigrasian terhadap  penyalahgunaan  visa  izin  tinggal  warga negara asing” (Putra, Rizhaldi, & Brilian, 2022); Oleh Mary  Lehman  Held,  Tatiana  Villarreal-Otálora  & Porter  Jennings-McGarity  pada  tahun  2021  yang mengkaji  penyediaan  layanan  imigran  Latin  di Tennessee  dan  Georgia  (Held,  Villarreal-Otálora  & Jennings-McGarity,  2021);  dan  Oleh  Quetzabel Benavides,  et  al  pada  tahun  2021  yang  mengkaji “penegakan  hukum  imigrasi  untuk  keluarga  imigran Latin di Michigan Tenggara” (Benavides et al, 2021). Pada keseluruhan penelitian di atas, artikel ini akan menganalisis  mengenai  tugas  dan  kewenangan kantor imigrasi serta mengkaji kendala yang dihadapi oleh  kantor  imigrasi  dalam  hal  penyalahgunaan  izin tinggal  kunjungan  khusus  nya  di  Kota  Semarang. Penelitian  ini  memiliki  kebaharuan  dari  penelitian terdahulu,  yang  mana  penelitian  ini  berfokus mengkaji  tugas  dan  kewenagan  Kantor  Imigrasi Semarang serta menganalisis kendala apa saja yang di  hadapi  Kantor  Imigrasi  Semarang  dalam mencegah  penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan warga negara asing. Penelitian diharapakan menjadi bahan  pertimbangan  Kantor  Imigrasi  Semarang
dalam  mengambil  kebijakan  dalam  mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing,  serta  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi literatur penelitian hukum dengan tema serupa.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam artikel  ini  adalah  pendekatan  empiris  yakni  studi hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang diambil  dari  perilaku  manusia,  yang  didapat  dari wawancara.  Menurut  Ronny  H  Soemitro  penelitian empiris  merupakan  penelitian  hukum  dengan  data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya  (Soemitro,  2010).  Spesifikasi  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif-analitis,  yakni dengan memaparkan peraturan undang-undang yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang  berkaitan dengan permasalahan.
Analisis    yang    dilakukan    bersifat    kualitatif dan  tidak    menekankan  dalam  kuantitas    data, melainkan  dalam  kualitasnya.  Sumber  data  dalam artikel  ini  berupa  penelusuran  dokumen  peraturan perundang-undangan,    buku,    jurnal    hukum, pendapat    para    ahli    mengenai  larangan  menjadi anggota partai politik bagi lembaga kemasyarakatan untuk  menjelaskan  permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tugas  dan  Kewenangan  Kantor  Imigrasi Semarang  terhadap  penyalahgunaan  Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
berada di Kota Semarang.
Di  Indoensia,  jenis-jenis  pelanggaran  izin tinggal  kunjungan  atantaranya:  1)  Dugaan Penyalahgunaan.  Dugaan  penyalahgunaan  ini  yang paling banyak dilanggar oleh orang asing. Contohnya Illegal  Business ,  tindakan  kriminal,  pekerjaan  dan hal-hal  yang  perilakunya  tergolong  dalam penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan.  Pada  tahun 2019,  Warga  Negara  Asing  yang  berasal  dari  Cina dan Taiwan datang ke Semarang menggunakan visa kunjungan tetapi setelah sampai mereka melakukan tindakan  kriminal  berupa cybercrime (Muhlisa,  & Roisah,  2020);  dan  2)  Over  Stay. Over  Stay adalah Warga  Negara  Asing  yang  tinggal  di  Indonesia  dan melebihi  batas  waktu  yang  sudah  ditentukan. Contohnya:  WNA  yang  memiliki  izin  kunjungan selama  30  tetapi  ia  dengan  sengaja  melewati  batas waktu  dari  30  hari  yang  diberikan  sampai  harus ditangkap  dan  diberi  sanksi  (Putra,  Rizhaldi,  & Brilian, 2022).
Pada  dasarnya  izin  tinggal  kunjungan  yang diperoleh WNA bisa dibilang sebagai penyalahgunaan  izin  tinggal  apabila  WNA  tersebut tidak  mematuhi  persyaratan  dan  peraturan  telah habisnya  masa  berlaku  izin  tinggal  kunjungan  yang tertera  pada  setiap  dokumen  yang  dipunyai  oleh WNA  tersebut  (Sudirman,  &  Hamzah,  2021). Penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan  disebut melanggar  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  38 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  21 Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan (Malfiyanti, Matompo, & Hasmin, 2018).
Adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  Warga Negara  Asing  di  kota  Semarang  itu  terjadi  dengan latar belakang melakukan kegiatan yang menyimpang  dengan  peraturan  yang  didasarkan. Dibawah  ini  adalah  penyalahgunaan  izin  tinggal kunjungan  yang  dapat  diidentifikasi:  1.  WNA  yang secara  sadar  melakukan  tindakan  menyimpang dengan  menjalankan  aktivitas illegal yang  tidak searah  dengan  izin  keimigrasian  yang  didapat. Pemberian  izin  kunjungan  hanya  berlaku  untuk segala hal yang bekaitan dengan kepariwisataan saja dan  tidak  diperkenankan  menjalankan  aktivitas  lain selain  kegiatan  pariwisata,  contoh:  adanya  warga negara  asing  yang  memiliki  izin  tinggal  kunjungan tapi  ternyata  malah  melakukan  kegiatan  usaha  atau bekerja  di  sebuah  perusahaan  di  wilayah  yang seharusnya  mereka  dapat  menggunakan  kartu  Izin Tinggal  Terbatas  (KITAS); 2.  Overstay atau  lewat batas  waktu,  para  pendatang  yang  memegang  izin tinggal  kunjungan  diberi  hak  untuk  menetap  di negara  atau  tempat  yang  disambangi  maksimal  30 (tiga puluh) hari. Jika tenggang waktu izin kunjungan sudah  habis  dan  masih  berada  di  Indonesia,  maka disebut  sebagai  istilah over  stay .  Dalam  hal  ini imigrasi  meminimalisir  pelanggaran overstay oleh WNA,  maka  imigrasi  bertugas  melakukan  kebijakan selektif  dengan  pemeriksaan  keimigrasian  (Arifin, 2018); 3. Mendapati tanda cap yang ditolak serta izin masuk  dengan  unsur  yang  tidak  sah.  Jika  ada seseorang  yang  keluar  atau  masuk  wilayah Indonesia  maka  orang  asing  tersebut  harus mendapatkan  izin  masuk  atau  cap  yang  sah, berikutnya  akan  dilakukan  pengecekan  di  tempat-
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
tempat  pemeriksaan  keimigrasian.  Ketetapan resistensi  kedatangan  WNA  berlaku  untuk  orang asing yang memegang visa kunjungan penting untuk menambah keamanan sehingga hukum yang berlaku di  negara  tersebut  harus  memusatkan  aturannya pada  tiap  orang  yang  datang  atau  masuk  ke negaranya (Paasi, 2012).

## a. Tugas Pokok Kantor Imigrasi Semarang
Dalam  menjalankan  tugas  pokok  Imigrasi, Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  memiliki  “Tri Fungsi”  imigrasi  yaitu  (Putravianto,  Pujiyono,  & Soemarmi,  2012):  1)  Fungsi  pelayanan  Masyarakat . Fungsi pelayanan merupakan pelayan yang diberikan oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  untuk diberikan  pada  Warga  Negara  Asing  dan  Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu fungsinya adalah fungsi penyelenggaraan administrasi  negara  yang  mencerminkan  aspek pelayanan.  Pelayanan  yang  didapat  oleh  warga negara  Indonesia  berupa:  Pemberian  paspor  atau pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pemberian tanda bertolak / masuk, Pol Lintas Batas (PLB).    Sedangkan  pelayanan  yang  didapat  oleh warga  negara  asing  berupa:  Pemberian  dokumen keimigrasian  (DOKIM)  berupa:  Kartu  Izin  Tinggal Tetap  (KITAP),  Kemudahan  Khusus  Keimigrasian (DAHSUSKIM),  Kartu  Izin  Tinggal  Terbatas Keimigrasian  (KITAS),  Perpanjangan  izin  tinggal, Perpanjangan dokumen keimigrasian, Pemberian izin masuk  kembali/izin  bertolak,  Pemberian  tanda bertolak  dan  masuk  (Kusumawardani,  2020);  2) Fungsi  Penegakan  Hukum.  Penegakan  hukum  bagi Warga Negara Indonesia ditujukan untuk
permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor,  kepemilikan  paspor  ganda,  dan  ketertiban dalam pelanggaran aturan Keimigrasian. Penegakan hukum  bagi  Warga  Negara  Asing  ditujukan  untuk permasalahan yang menyangkut pemalsuan identitas Warga  Negara  Asing,  penyalahgunaan  Izin  Tinggal, masuk  atau  berada  di  wilayah  Indonesia  secara Ilegal ,  pemantauan  kegiatan  WNA  dan  ancaman keimigrasian  secara  geografis  dalam  perlintasan. Secara  operasional  fungsi  penegakan  hukum  yang dilaksanakan oleh Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan  pemberian  izin  masuk,  izin  bertolak,  izin keimigrasin  dan  tindakan  keimigrasian.  Sementara itu,  dalam  hal  penegakan  hukum  yang  bersifat  pro- justicia  yaitu  kewenangan  penyidikan,  pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum;  3)  Fungsi  Keamanan.  Imigrasi  berfungsi sebagai  penjaga  gerbang  negara.  Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Asing  terdiri  dari  melakukan  seleksi  terhadap  setiap kedatangan    WNA  pada  saat  permohonan  visa masuk  ke  wilayah  Indonesia,  melaksanakan partisipasi  dengan  pejabat  keamanan  negara  lain berkaitan  dengan  penegakan  hukum  keimigrasian, melaksanakan  pencegahan  dan  penangkalan  yaitu larangan  bagi  seseorang  untuk  meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan  untuk  memasuki  wilayah  Indonesia  dalam waktu  tertentu,  tujuannya  untuk  memelihara keamanan negara serta mencegah terjadinya hal-hal yang  tidak  diinginkan.  Pemimpin  kantor  Imigrasi Kelas  I  Semarang  adalah  seorang  Kepala  yang bertanggung  jawab  langsung  pada  Kantor  Wilayah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
KEMENKUMHAM  Jawa  Tengah.  Saat  menjalankan tugas  harian,  Kepala  Kantor  Imigrasi  (Kakanim) dibantu para stafnya sebagai berikut: (Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang, 2021):
1) Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. Tugas,
Melaksanaan  perintah  Keimigrasian  sesuai bagian  atau  bidang  di  Kantor  Imigrasi  Semarang berdasar  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku;  dan  Fungsi,  melaksanakan  Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor R.I.), Izin Berangkat dan Izin pulang. Menetapkan status keimigrasian untuk  WNA  yang  berkunjung  ke  Indonesia. Mencari  kebenaran  bukti  kewarganegaraan individu  yang  berkaitan  dengan  status kewarganegaraan.
2) Seksi  Informasi  dan  Sarana  Komunikasi Keimigrasian. Tugas, menyiarkan dan memanfaatkan  informasi  di  lingkungan  Biro Imigrasi  Semarang  dan  pengelolaan  saran informasi  keimigrasian  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  dan  Fungsi, mengumpulkan  atau  menganalisa  data,  analisis, evaluasi presentasi untuk penelitian keimigrasian. Melakukan  pengawasan,  melindungi  dokumen keimigrasian, dan menggunakan serta
memelihara peralatan komunikasi. 3) Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Tugas, mengawasi serta menindaklanjuti  WNA  di  wilayah  kerja  kantor imigrasi  semarang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;  dan  Fungsi, memantau  orang  asing  yang  melanggar  izin  dan melakukan  kerjasama  antar  instansi  di  bidang
pengawasan orang asing, menyidik dan menindak tegas  terhadap  setiap  orang  yang  melakukan tindak  pidana  dan  pelanggaran  keimigrasian. Melakukan pemeriksaan cegah dan tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian; dan
4) Sub  Bagian  Tata  Usaha. Tugas,  menjalankan kepentingan tata usaha dan urusan rumah tangga kantor  imigrasi;  dan  Fungsi,  melakukan  urusan kepegawaian,  melakukan  urusan  keuangan, melakukanurusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
b. Kewenangan Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah  penyalahgunaan  Izin  Tinggal Kunjungan
Kantor
Imigrasi Semarang memiliki kewenangan  dalam  hal  ini,  yakni  mengawasi  orang asing  yang  tiba  di  Semarang  pada  saat  WNA tersebut  telah  memasuki  bandara  atau  pelabuhan tempat imigrasi yang sudah ada di Semarang. Kantor Imigrasi Semarang juga mengawasi pada saat WNA berada  di  Indonesia  menggunakan  APOA  (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang juga melibatkan peran masyarakat. Aplikasi APOA adalah hasil kerja sama dengan perusahaan swasta atau perseorangan yang tempatnya  dipakai  WNA  tinggal  di  Indonesia. Contohnya  jika  WNA  berada  di  Indonesia  lalu  ia bermalam  di  hotel  maka  WNA  tersebut  wajib memberikan  dokumen  ke  pihak  hotel.  Selain menginput  data  ke  database  hotel,  petugas  hotel juga wajib memasukkan data WNA ke dalam aplikasi APOA.  Jika  mendapati  pihak  hotel  memberi  Izin Tinggal  WNA  yang  tidak  memiliki  izin  keimigrasian maka hotel yang bersangkutan akan diberikan sanksi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
pidana  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 117: “ pemilik atau  pengurus  tempat  penginapan  yang  tidak memberikan  data  Orang  Asing  yang  menginap  di rumah  atau di tempat penginapanya setelah  diminta oleh  Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  72  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp25.000.000,00  (dua puluh lima juta rupiah)”.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara di  Kantor  Imigrasi  kelas  1  Semarang,  ditemukan sepanjang  tahun  2019,  jumlah  orang  Asing  yang menyalahgunakan Izin Tinggal di Semarang  dengan sanksi  Detensi  dan  Deportasi  sebanyak  55  orang. Dua  keterangan  dari  sanksi  yang  diberikan  Kantor Imigrasi  Kelas  1  Semarang  kepada  Warga  Negara Asing tersebut yaitu (Haryadi, 2020):
1) Deportasi,  yang  artinya  adalah  tindakan  paksa mengeluarkan  Warga  Negara  Asing  dari  wilayah Indonesia.  Deportasi  dilakukan  kepada  Warga Negara  Asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia karena  berbahaya  bagi  keamanan  dan kesejahteraan umum. Setiap negara memiliki hak untuk  mengusir  orang  Asing  yang  berada  di negaranya,  pengusiran  tersebut  semata-mata untuk kepentingan negara yang tidak bersangkutan  dengan  negara  asal  atau  negara dari  mana  orang  Asing  itu  datang.  Dalam  hal terjadinya  penyalahgunaan  Izin  Tinggal,  Kantor Imigrasi  lebih  memilik  untuk  mengambil  tindakan pendeportasian  Warga  Negara  Asing  yang melanggar  ke  negara  tujuan  tanpa  melalui  non-
Projusticia  selama  pelanggaran  tersebut  bukan merupakan  Tindak  Pidana.  Alasan  pelaksanaan deportasi  yaitu:  a)  Dianggap  lebih  praktis  karena penanganan  suatu  kasus  dengan  cara pendeportasian tidak memakan waktu yang lama jika  dibandingkan  dengan  tindakan  Projusticia, selama  kasus  tersebut  tidak  mengandung  unsur tindak  pidana;  dan  b)  Masalah  dana  yang dialokasikan untuk melakukan tindakan hukum di Kantor  Imigrasi  tidak  terlalu  banyak,  hal  ini menghambat  tugas  para  pejabat  imigrasi  dalam penyidikan.
2) Rumah  Detensi  Imigrasi  (RUDENIM)  adalah  unit pelaksana  teknis  yang  menjalankan  Fungsi Keimigrasian  sebagai  tempat  penampungan sementara  bagi  Orang  Asing  yang  dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam hal ini dijelaskan  pada  Pasal  83  ayat  (1),  pejabat Imigrasi  berwenang  menempatkan  orang  Asing dalam  RUDENIM  jika:  a)  berada  di  Wilayah Indonesia  tanpa  memiliki  Izin  Tinggal  yang  sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b)  berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki Dokumen  Perjalanan  yang  sah;  c)  dikenai Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa pembatalan  Izin  Tinggal  karena  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan  dan  ketertiban  umum;  d)  menunggu pelaksanaan  Deportasi;  atau  e)  menunggu keberangkatan  keluar  Wilayah  Indonesia  karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
Detensi  terhadap  orang  Asing  dilakukan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
sampai  deteni  (orang  asing  penghuni  RUDENIM)  di deportasi.  Jika  deportasi  belum  dapat  dilaksanakan, maka  detensi  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila jangka waktu terlampaui maka pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan  Detensi  dari  RUDENIM  dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar RUDENIM  dengan  catatan  wajib  lapor  dengan periode  tertentu,  pejabat  Imigrasi  akan  mengawasi dan mengupayakan agar Deteni tersebut dideportasi.
Kantor  Imigrasi  Semarang  mempunyai wewenang  guna  melayani  masyarakat  sebagai berikut:
1) Petugas  Pelayanan.  Petugas  imigrasi  bertindak melayani  WNI  maupun  WNA.  Adapun  layanan- layanan  yang  dijalankan  oleh  kantor  Imigrasi Semarang  yaitu:  Pembuatan  Paspor,  Visa, Pelaporan Orang Asing, dan Izin Tinggal. Petugas pelayanan disini lebih fokus mengerjakan seluruh tugasnya di dalam ruangan atau di dalam kantor.
2) Petugas  Lapangan.  Kantor  Imigrasi  Semarang memilikii  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) yang  bersumber  pada  peraturan  perundang- undangan  dipilih  selaku  penyidik  dan  memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan  penyidikan tindak  pidana  sesuai  dasar  hukumnya  masing- masing.  PPNS  memiliki  tugas  untuk  langsung terjun  ke  lapangan  mengawasi  keluar  masuknya warga negara dengan mensahkan identitas orang tersebut yang akan bepergian keluar negeri.
Selain  itu  imigrasi  mempunyai  tugas  untuk memantau  dan  mengidentifikasi  orang  yang  datang dari luar negeri ke negara Imigrasi itu sendiri. Lokasi
petugas pelayanan Keimigrasian  antara lain:  bandar udara internasional, pelabuhan laut internasional dan perbatasan negara untuk melindungi, memantau dan mengawasi lalu lintas suatu orang atau barang yang datang  dan  keluar  dari  negara  satu  ke  negara lainnya.  Kewenangan  atas  penegakan  hukum  atau memberi suatu tindakan jika ada pelanggaran, dalam hal  ini  imigrasi  memiliki  2  proses  penindakan  yang berlaku bagi WNA yang melakukan pelanggaran:

## 1) Tindakan Administratif
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang  berwenang memberikan  tindakan  administratif  keimigrasian terhadap  WNA  yang  diduga  menjalankan  kegiatan membahayakan  ketertiban  dan  keamanan  umum atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Adapun keputusan perihal tindakan administrasi keimigrasian dilakukan  dengan  cara  tertulis  dan  harus  diberi alasan yang jelas. Tindakan Administratif ialah wujud sanksi administratif yang diberikan kantor imigrasi di bidang  keimigrasian  terhadap  WNA  diluar  proses peradilan.  Dengan  demikian  maka  WNA  yang melakukan  pelanggaran  dapat  dikenakan  Tindakan Administratif  Keimigrasian  diluar  proses  peradilan yang  berupa:  pembatasan  atau  pembatalan  izin tinggal, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, larangan berada di satu atau beberapa tempat  tertentu  di  Kota  Semarang,  mendapati  biaya beban, deportasi.
Penanganan  urusan  penyalahgunaan  izin tinggal  kunjungan, pejabat  imigrasi  dapat menjalankan tindakan administratif dengan mendeportasi  WNA  yang  menyalahgunakan  izin tinggal,  deportasi  tersebut  menjadi  kewenangan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
utama  yang  dipunyai  oleh  imigrasi  (Tanonggi, Tangkere, & Sinaga, 2021). Tetapi seperti ketentuan yang  berlaku  bahwa  Warga  Negara  Asing  tidak langsung diusir begitu saja tetapi ada ketentuannya, salah satunya orang Asing tersebut harus mambayar denda  sebanyak  Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) pembayaran  dapat  dilakukan  selama  60  hari  sejak berlakunya  visa  tersebut.  Jika  sudah  lebih  dari  60 hari  makan  akan  diberikan  Tindakan  Administratif Keimigrasian  (TAK)  yang  kemudian  orang  Asing tersebut  akan  langsung  dideportasi,  serta  untuk orang  Asing  yang  di  deportasi  akan  diberikan tindakan  cegah  tangkal  selama  6  bulan.  Tindakan yang  diberikan  orang  asing  bila  melanggar administratif  imigrasi  dengan  denda  dan  deportasi tersebut  merupakan  bentuk  tindakan  yang  tegas artinya  efektif  dan  efisien  untuk  dilaksanakan (Wirasto,  2016).  Pengertian  dari  cegah  tangkal  itu sendiri  adalah  penolakan  bersifat  sementara terhadap  orang  Asing  yang  melanggar,  guna mencegah  warga  negara  asing  tersebut  masuk  ke wilayah  Indonesia  dan  menangkal  agar  tidak  terjadi pertambahan  kasus  pelanggaran  izin  tinggal kunjungan. Pembayaran beban atas WNA yang over stay telah  ditetapkan  sesuai  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  dalam  Pasal  78  ayat  (3) disebutkan:  “ Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal yang  telah  berakhir  masa  berlakunya  dan  masih berada  di  dalam  wilayah  Indonesia  lebih  dari  60 (enam  puluh)  hari  dari  batas  waktu  Izin  Tinggal dikenai  Tindakan  administratif  Keimigrasian  berupa Deportase dan Penangkalan ”.

## 2) Tindakan Yuridis
Bagi  Warga  Negara  Asing  yang  telah  cukup bukti melakukan tindak pidana Keimigrasian diajukan ke  Pengadilan,  Penyidikan,  Pemberkasan,  dan Penyampaian  Perkara  yang  dilakukan  oleh  pihak berwenang  dan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana.  Dalam  hal  pemberkasan  dan tata  cara  penyidikan  tindak  pidana  Keimigrasian  di atur  dengan  Keputusan  Direktur  Jendral  Imigrasi. Yang dimaksud Tindakan Yuridis ialah tindakan bagi WNA  yang  secara  sengaja  menyalahgunakan  izin dari keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh  hakim,  setelah  itu  baru  bisa  dikenakan  sanksi pidana  sesuai  ketentuan  undang-undang  yang berlaku.
Menurut  Bapak  Sugeng  Haryadi  penyebab terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  warga Negara  Asing  di  kota  Semarang  itu  terjadi  dengan melakukan  aktivitas  atau  kegiatan  yang  menyalahi izin  atau  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang didasarkan,  contohnya  bisnis  yang  ilegal,  bekerja, dan  hal  lainnya  yang  perbuatannya  dapat  dikatakan menyalahi  izin  keimigrasian  atau  penyalahgunaan izin  tinggal  kunjungan.  Berikut  merupakan penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan  yang  dapat diidentifikasi  (Haryadi,  2020):  a)  WNA  yang  sengaja melakukan  penyalahgunaan  dalam  melaksanakan kegiatan  yang  illegal  atau  tidak  sesuai  dengan  Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya; b) Overstay, pemegang  izin  tinggal  melewati  batas  waktu  yang diberikan  oleh  pihak  Imigrasi;  dan  c)  Memperoleh tanda  cap  ebrtolak  dan  izin  masuk  dengan  illegal tanpa melalui prosedur yang sesuai.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
Biasanya  perusahaan  yang  memperkerjakan orang asing atau perusahaan yang dimiliki oleh orang asing  menyepelekan  tentang  pentingnya  aturan Keimigrasian,  mereka  menganggap  bahwa  semua tenaga kerja asing sudah memahami ketentuan dari Imigrasi.  Karena  itu  orang  asing  tersebut  bisa memberikan data atau keterangan yang tidak benar, hal  itu  terjadi  akibat  dari  kurangnya  sosialisasi  yang diberikan.
2. Kendala  yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi Semarang  dalam  mencegah  penyalahgunaan
Izin Tinggal Kunjungan
Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala yang  dihadapi  Kantor  Imigrasi  dalam  mencegah penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan  adalah  Luas wilayah,  jumlah  personil  yang  terbatas,  koordinasi sesama  masyarakat  setempat  atau  koordinasi sesama  instansi,  tidak  sesuai  dengan  pemerintah, kurang partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada  pihak  Imigrasi  juga  menjadi  kendala  bagi imigrasi. Dalam hal ini penjabaran mengenai kendala yang dihadapi imigrasi yaitu (Haryadi, 2020):

## a) Luas Wilayah
Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Semarang  meliputi wilayah kerja yang cukup luas terdiri dari 4 kota dan 5  kabupaten  yaitu  Kota  Semarang,  Kota  Salatiga, Kabupaten  Semarang,  Kabupaten  Grobogan, Kabupaten  Demak,  Kabupaten  Kendal,  dan Kabupaten  Kudus.  Wilayah  yang  luas  ini mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan yang  pada  akhirnya  membuka  ruang  bagi peningkatan  terjadinya  pelanggaran  ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian
khususnya oleh warga Negara Asing. Kemudian hal ini  yang  menjadi  salah  satu  kendala  di  lapangan sehingga masih saja ditemukan warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja atau yang lainnya. Padahal izin ini diberikan agar  dapat  bermanfaat  bagi  bangsa  Indonesia khususnya kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

## b) Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  menjadi  komponen dasar  dalam  proses  pembentukan  dan  pencapaian tujuan  sebuah  organisasi.  Mengenai  hal  tersebut, Semarang  kekurangan  jumlah  pekerja  imigrasi  yang ditempatkan pada masing-masing Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI),  untuk  mengimbangi kegiatan yang cukup tinggi maka setiap pekerja yang ditempatkan  pada  setiap  TPI  tidak  mendapat  hak untuk  libur  atau  istirahat,  akibatnya  secara  tidak sadar tingkat kelelahan dan kejenuhan yang dialami terus melonjak.

## c) Faktor Koordinasi
Dalam pelaksanaannya tanggung jawab besar yang  dibebankan  kepada  pihak  Imigrasi  dalam rangka  pengawasan  orang  Asing  di  wilayah Indonesia  khususnya  kota  Semarang  memiliki banyak  kendala,  salah  satunya  adalah  kurangnya komunikasi  dua  arah  antara  Imigrasi  dengan masyarakat  dan  instansi  setempat,  padahal  dalam kerjasama  harus  ada  keterlibatan  dengan  pihak  lain dengan  rasa  kepedulian,  saling  percaya,  dan  tujuan yang sama.

## d) Faktor peran serta masyarakat
Minimnya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk melapor ke pihak kantor Imigrasi. Contoh: kontribusi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
masyarakat  sebagai  RT/RW  yang  mewakili  warga, tidak melaporkan  pihak Imigrasi jika ada WNA yang mengaku  memiliki  Izin  Tinggal  Kunjungan  untuk kegiatan  sosbud  tapi  faktanya  WNA  tersebut memakai  Izin  Tinggal  Kunjungan  untuk  kepentingan lain yang tidak termasuk dalam kategori Izin Tinggal Kunjungan.  Contoh  lain:  perempuan  asal  Indonesia menikahi  pria  warga  negara  asing,  izin  tinggalnya hanya sebagai Izin Tinggal Kunjungan tetapi  karena sama-sama  suka  keduanya  memutuskan  untuk menikah,  maka  si  istri  ini  tidak  akan  melaporkan suaminya  walaupun  izin  tinggal  suaminya  ini bermasalah  padahal  izin  tinggalnya  hanya  sebatas izin  tinggal  kunjungan  tetapi  setelah  menikah  suami yang  berkewarganegaraan  asing  ini  menetap  atau bekerja di Semarang, selama istri senang maka tidak masalah  tapi  jika  suatu  saat  hubungan  mereka bermasalah maka wanita yang berasal dari Indonesia ini (istri) baru akan melaporkan masalah ini ke pihak Imigrasi.
Upaya  yang  dilakukan  kantor  imigrasi  untuk menghindari  penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan yaitu  dengan  mengadakan  sosialisasi  keimigrasian, pembentukan  APOA  (Aplikasi  Pelaporan  Orang Asing) dan pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian).

## 1) Sosialisasi keimigrasian
Sosialisasi  bertujuan  memberi  modal  ilmu tentang  keimigrasian  untuk  mengubah  pandangan dan  pola  piker  sesuai  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  agar  mendapat manfaat  dan  lebih  sadar  akan  pentingnya  imigrasi dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian.

## 2) Pelaksanaan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)
Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing  (APOA) merupakan  sistem  informasi  keimigrasian  yang dijalankan oleh bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian  (WASDAKIM).  Sistem  ini  membantu proses  pengawasan  dan  pelaporan  keberadaan orang  asing  di  wilayah  kantor  Imigrasi  agar  menjadi lebih cepat dan mudah. APOA ini sangat membantu pihak Imigrasi dalam hal memantau orang asing yang sedang  singgah  atau  tinggal,  karena  setiap  warga Negara  Asing  yang  masuk  ke  Indonesia  memang sulit  dipantau  kegiatan  yang  sebenarnya,  dengan APOA  masyarakat  bisa  ikut  berpartisipasi  untuk melapor  (1x24jam)  jika  mendapati  WNA  yang melakukan  pelanggaran  dan  menimbulkan  masalah atau dirasa meresahkan masyarakat sekitar.

## 3) Pelaksanaan  TAK  (Tindakan  Administratif Keimigrasian)
Dalam  hal  penegakan  hukum  Keimigrasian diatur  secara  tegas  mengenai  pelanggaran  yang dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  (non- projusticia)  dan  Tindak  Pidana  Keimigrasian (projustitia)  sehingga  faktor  yang  mempengaruhi diambilnya  Tindakan  Administratif  Keimigrasian sesuai  dengan  Pasal  75  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian menyebutkan “ Pejabat Imigrasi berwenang melakukan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
menaati peraturan perundang-undangan ”.
Sebagai  usaha  untuk  mengurangi  angka penyalahgunaan  Izin  Tinggal  bagi  orang  Asing, semua  jenis  Tindakan  Administratif  dibidang keimigrasian  di  luar  tindakan  hukum  pidana  atau penyidikan  masuk  dalam  kategori  Tindakan Keimigrasian.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  target pengamatan imigrasi adalah WNA yang masuk atau keluar  dari  wilayah  Indonesia,  maka  WNA  tersebut harus  memberi  penjelasan  keberangkatan  atau kedatangan dalam bentuk identitas pribadi, dokumen izin keimigrasian atau visa yang secara administratif akan dilakukan pengecekan kebenarannya (Nugraha, Cakabawalandra, & Ranawijaya, 2016).

## D. SIMPULAN
Tugas pokok dan kewenangan yang dilakukan oleh  Kantor  Imigrasi  Semarang  dibagi  menjadi  3 yang  disebut  “ trifungsi ”  dan  memiliki  tugas  masing- masing  yaitu,  fungsi  pelayanan  masyarakat,  fungsi penegakan  hukum,  fungsi  Keamanan.  Adapun terhadap penegakan hukum jika terjadi pelanggaran yang dibagi menjadi 2 proses, tindakan administratif dan  tindakan  yuridis.  Jika  mendapati  WNA  yang menyalahgunakan izin tinggal maka Kantor Imigirasi Semarang  akan  memberikan  sanksi  dengan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi  dan  Detensi  bagi  WNA  yang  melanggar Izin Tinggal Kunjungan. Adanya alasan pelaksanaan deportasi  yaitu  karena  dianggap  lebih  praktis  tidak memakan waktu jika dibandikan tindakan Projusticia (selama  kasus  tidak  mengandung  unsur  pidana) serta  masalah  dana  yang  dialokasikan  untuk
tindakan  hukum  di  kantor  imigrasi  tidak  terlalu banyak.  Untuk  detensi  terhadap  WNA  dilakukan sampai  deteni  di  deportasi,  jika  masih  belum dilaksanakan  maka  detensi  dapat  dilakukan  dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang  Keimigrasian.  Mengenai  kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Kunjungan di  antaranya  adalah  letak  Kota  Semarang  yang memiliki  wilayah  cukup  luas  yang  mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap WNA, kurangnya  jumlah  pekerja  dari  pihak  Imigrasi sehingga  kesanggupan  untuk  mencegah  menjadi terbatas,  kurangnya  komunikasi  dua  arah  atau lemahnya koordinasi di antara instansi terkait, minim partisipasi  dari  masyarakat  untuk  melapor  dan membantu pihak Imigrasi mencegah penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Kunjungan  warga Negara Asing di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ardani, Mira N. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi  Orang  Asing  di  Indonesia. Law Reform ,Vol.13,(No.2),pp.204-216.
https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156
Arifin,  R.  (2018).  Penolakan  Orang  Asing  ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di  Bandara  Internasional:  Sebuah  Kedaulatan Absolut. Jurnal  Kajian  Keimigrasian ,  Vol.1,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
(No.1),pp.151-154.  https://doi.org/10.52617/jikk. v1i1.18
Hakim, Rizqy Iman Aulia L. (2015). Pengawasan Izin Tinggal  Orang  Asing  Oleh  Kantor  Imigrasi.
Unnes  Law  Journal,  Vol.4,  (No.1),  pp.66- 79.https://doi.org/10.15294/ulj. v4i1.7267
Bond, Eric W., & Chen, Tain-Jy. (2017). The Welfare Effects  of  I  llegal  Immigration. Journal  of
International  Economics, Vol.23,  (No.3- 4),pp.315-328.  https://doi.org/10.1016/0022- 1996(87)90058-4
Benavides,  Quetzabel.,  Doshi,  Monika.,  Valentine-
Cortez,  Mislael.,  MIlitzer,  Maria.,  Quinones, Spring., Kraut, Ruth., Rion, Raymond., Bryrce, Richard., Lopez, William D., & Fleming, Paul J. (2021).  Immigration  law  enforcement,  social support,  and  health  for  Latino  immigrant families  in  Southeastern  Michigan. Social
Science & Medicine , Vol. 280,
(No.114027).https://doi.org/10.1016/j.socscime d.2021.114027
Kusumawardani,  Desinta  W.  (2020).  Menjaga  Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan  Warga  Negara  Asing  Dalam
Mencegah  Penyebaran  Covid-19. Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum ,  Vol.14,  (No.3),pp.517–538.
http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.5 17-538
Ethier, Wilfred J. (2016). Illegal immigration: The Host country  Problem. The  American  Economic
Review ,Vol.76,(No.1),pp.56-71. DOI:10.1142/
9789814590327_0007
Held,  Mary  Lehman.,  Villarreal-Otálora,  Tatiana.,  & Jennings-McGarity,  Porter.  (2021).  Latino Immigrant  Service  Provision  in  Tennessee  and Georgia:  Provider  Perceptions. Journal  of Immigrant  and  Minority  Health ,  pp.1-14. https://doi.org/10.1007/s10903-021-01286-5 Hadi,  Ainal.,  &  Syahputra,  Yudianto.  (2020).
Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Warga Negara  Asing  Pelaku  Penyalahgunaan  Izin Tinggal. Syiah  Kuala  Law  Journal , Vol.4, (No.
1),pp.76-87.https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1. 16880
Hahamu, William D.C. (2019). Izin Tinggal Kunjungan Bagi  Warga  Negara  Asing  Menurut  Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Lex  EtSocietatis ,  Vol.7,(No.3), pp.119-127.   https://doi.org/10.35796/les.v7i3. 24684
Jazuli, A. 2016. Implementasi Kebiijakan Bebas Visa Dalam  Perspektif  Keimigrasian. Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum ,  Vol.10,  (No.3),  pp.211- 225.   http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.
V10.211-225
Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin,
Yusuf. (2018). Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa  Kunjungan  Singkat  oleh  Warga  Negara Asing. Jurnal  Kolaboratif  Sains ,Vol.1,(No.1), pp.1137-1147. https://doi.org/10.31934/jks.v1i1. 460
Maulana,  Mirzaq.,  &  Jalil,  Husni.  (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas  II  Meulaboh  Terhadap  Pemberian  Izin Tinggal  Bagi  Warga  Negara  Asing .  Jurnal
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan,
Vol.2,(No.2),pp.345-357.  http://www.jim.unsyi ah.ac.id/kenegaraan/article/view/13374 Muhlisa, Aisyah Nurannisa., & Roisah, Kholis. (2020).
Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap Penyalahgunaan  Visa  Izin  Tinggal  Kunjungan Lewat  Batas  Waktu  (Overstay)  Pada  Warga Negara  Asing. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , Vol.2 , (No.2),pp.145-157. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147 Noviyanto, Fiftin., Setiadi, Tedy., & Wahyuningsih, Iis.
(2014). Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan  Desa)  Untuk  Kemudahan Layanan  Administrasi  Desa  Berbasis  Web Mobile. Jurnal Informatika , Vol.8, (No.1),pp.858-
869. http://dx.doi.org/10.26555/jifo.v8i1.a2084
Nugraha,  Akbar.,  Cakabawalandra,  Putu  Tuni.,  &
Ranawijaya,  Ida  Bagus  Erwin.  (2016).  Bentuk Pengawasan  Terhadap  Penyalahgunaan  Visa Kunjungan  Oleh  Warga  Negara  Asing  di Provinsi  Bali  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Ngurah  Rai). Jurnal  Kertha Semaya ,Vol.04,(No.01).  https://ojs.unud.ac.id/ index.php/Kerthanegara/article/view/18885 Paasi, A. (2012). Border Studies Reanimated: Going
Beyond  the  Territorial/Relational  Devide. Environment and Planning , Vol.44, (No.10),pp.
2303-2309. DOI:10.1068/a45282
Putra, Sandi Pratama., Rizhaldi, Muhammad Findra.,
& Brilian, Muhammad Fido. (2022). Penegakan Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Penyalah gunaan Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing.
DE  LEGA  LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.7,
(No.1),  pp.1-9.  http://dx.doi.org/10.30596% 2Fdll.v7i1.8065
Putravianto,  Herdian  Eka.,  Pujiyono.,  &  Soemarmi,
Amiek.  (2012).  Peran  Kantor  Imigrasi Semarang  dalam  Penganggulangan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang.  Diponegoro  Law Review,Vol.1,(No.4).  https://ejournal3.undip. ac.id/index.php/dlr/article/view/251
Reza,  Andi  Muhammad.,  Renggong,  Ruslan.,  & Madiong,  Baso.  (2021).  Penegakan  Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian . Indonesian Journal  of  Legality  of  Law ,  Vol.3,  (No.2), pp.123-128.https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2. 641
Ridwan.,  &  Zul,  Muaz.  (2009).  Pelaksanaan Pengawasan  Terhadap  Penyalahgunaan  Ijin Tinggal Oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan.
Jurnal  Mercatoria ,  Vol.2,  (No.2),pp.104-112. https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/artic le/view/683/593
Skrentny, John D., Gell-Redman, Micah., & Lee, Jack Jim Garry (2012). Japan, The United States, and the  Philosophical  Bases  of  Immigration  Policy. Americab Behavioral Scientist , Vol.58, (No.12),pp.1614-1633. https://doi.org/10.1177/ 0002764212441783
Sudirman,  Faturachman  Alputra.,  &  Hamzah,  Opi Purnama  Zatun  Bay.  (2021).  Tinjauan Penanganan  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal Kunjungan  Warga  Negara  Asing  Oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  III  Non  TPP  Imigrasi  BauBau
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 197-212                                                           Universitas Diponegoro
Tahun  2019  Dalam  Perspektif  Keamanan Nasional. Journal  Publicuho ,  Vol.4,  (No.1), p.178.  DOI:10.35817/jpu.v4i1.17202
Tanonggi, Rebecca Natalia., Tangkere, Imelda A., &
Sinaga,  Thor  Bangsaradja.  (2021).  Tinjauan Yuridis  Terhadap  Penyalahgunaan  Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing di Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian. Lex Privatum , Vol.9, (No.12), pp.107-116. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatu m/article/view/38449
Warren, R. (2018). Department of Homeland Security
Overestimates  Visa  Overstays  for  2016; Overstay  Population  GrowthNear  Zero  During the  Year. Journal  on  Migration  and  Human Security ,Vol.5,(No.4),pp.768-779. https://doi.org/10.1177/233150241700500403 Wirasto,  W.  (2016).  Pelaksanaan  Pengawasan Warga  Negara  Asing  di  Wilayah  Kerja  Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No.6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian. USU  Law Journal ,Vol.4,(No.1),pp.168-185.  https://jurnal. usu.ac.id/index.php/law/article/view/12006

## DISERTASI
Hermawan.  (2004). Pengawasan  Kepolisian  Dalam Hal  Penyidikan  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia Studi Kasus Poltabes  Medan  Sekitarnya .  Medan  Area
University

## BUKU
Soemitro,  Ronny  H.  (2010). Dualisme  Penelitian Hukum  (Normatif  dan  Empiris) .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Starke, J.G. (2000). Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh . Jakarta: Sinar Grafika.

## WAWANCARA
Haryadi,  S.  (2020).  Kepala  Seksi  Izin  Tinggal  dan
Status  Keimigrasian.  Kantor  Imigrasi  Kelas  1 Semarang.

## SUMBER ONLINE
Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Semarang.  (2021).
Sejarah
Imigrasi. Retrieved from https://semarang.imigrasi.go.id/?page_id=4589
9