## PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Nur Anisah 1 STIE PGRI Dewantara Jombang nanisa47@yahoo.co.id Langgeng Prayitno Utomo 2 STIE PGRI Dewantara Jombang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  akuntan  di dua lembaga BMT terhadap prinsip akuntansi syariah di lembaga keuangan  syariah.  Jenis  penelitian  yang  menggunakan  metode kualitatif  untuk  responden  survei  adalah  dua  akuntan  yang bekerja di BMT As-Salam dan BMT-Mojoagung di Jombang. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  menurut  akuntan  pada  kedua BMT tempat mereka bekerja sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah, humanis, emansipatoris, transendental dan teologis meski penerapannya  tidak  sempurna.  Keseimbangan  dan  keadilan  bagi pemilik, manajer dan pengguna dana mungkin merupakan dilema dalam operasi.
ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 Hlmn. 107-116 Madiun, Oktober 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 06 Juni 2017 Tanggal diterima: 25 Oktober 2017
Kata Kunci : Persepsi  akuntan;  prinsip  akuntansi  syariah;
lembaga keuangan syariah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  perception  of  accountants  on accounting principles of sharia in Islamic financial institutions. This type of  research  using  qualitative  methods  to  survey  respondents  is  an accountant  who  worked  at  BMT  As-Salam  and  BMT-Mojoagung Maslahah  in  Jombang.  The  results  showed  that  according  to  the accountant  at  the  two  institutions  that  they  work  BMT  place  already apply  accounting  principles  of  sharia,  the  humanist,  emancipatory,
transcendental  and  teological  although  its  application  is  not  perfect.
Balance and fairness to the owners, managers and users of funds may be a dilemma in operation.
Keywords : Accountants  Perception;  accounting  principles  of sharia; Islamic financial institutions

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  mengalami peningkatan baik dari segi kualitas ataupun jenisnya. Perbankan Syariah yang mulai beroperasi  di  Indonesia  pada  tahun  1992  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan tahun 1994. Kedua lembaga tersebut bisa dikatakan menjadi pioner tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Tidak hanya  lembaga  Keuangan  Syariah  yang  bersifat  komersial  saja  yang  berkembang, namun  lembaga  keuangan  Syariah  yang  bersifat  Nirlaba.  Bahkan  lembaga  keuangan mikro syariah seperti BMT ( Baitul Maal Wa Tamwil ) juga berkembang sangat pesat di Indonesia (Muhammad, 2010).
Secara  umum  lembaga  keuangan  berperan  sebagai  lembaga  intermediacy keuangan  yaitu  penyerapan  dana  dari  unit  surplus  ekonomi  baik  individu,  perintah maupun sector usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi defisit. Keberadaan lembaga keuangan dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, oleh karena itu investasi lebih efisien untuk kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit deficit (Ghafar, Ismail & Ahmad, 2006).
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2010)  menyatakan  bahwa  perkembangan  sistem ekonomi islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Trend menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah “ the next big thing ” yang harus siap diantisipasi. Perbankan syariah dan produk- produknya telah beredar luas di masyarakat, selain itu asuransi syariah dan reksadana syariah  juga  sudah  mulai  bermunculan.  Dalam  tiga  dekade  terakhir,  lembaga keuangan  telah  meningkatkan  volume  dan  nilai  transaksi  berbasis  syariah  yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.
Ikatan Akuntan Indonesia mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan menetapkan Kerangka Penyusunan dan Pengkajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan  PSAK  syariah  No.  59  tentang  Akuntansi  Perbankan  Syariah  tahun  2002.  Dalam perkembangannya,  IAI  terus  menerapkan  standar  akuntansi  syariah  sesuai  dengan perkembangan  transaksi  syariah  yang  ada  di  lembaga  keuangan  syariah  yaitu Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 sampai dengan PSAK 110.
Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  lembaga  setiap  perusahaan  yang  kegiatan usahanya  berkaitan  dengan  bidang  keuangan.  Kegiatan  usaha  lembaga  keuangan dapat  berupa  penghimpunan  dana  dan  atau  penyaluran  dana  (Soemitra,  2010:  29). Lembaga  keuangan  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  mengeluarkan  produk keuangan  syariah  yang  mendapat  operasional  sebagai  lembaga  keuangan  syariah. (Ifham & Ismail, 2010).
Akuntansi  Syariah  merupakan  hal  penting  bagi  semua  pemakai  lembaga keuangan  yang  berbasis  syariah  dan  yang  berkepentingan  terhadapnya.  Akuntansi Syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah  SWT.  Akuntansi  sendiri  memiliki  arti  suatu  proses  identifikasi  transaksi, pencatatan,  penggolongan,  pengikhtisaran,  sehingga  dihasilkan  informasi  keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati  &  Wasilah,  2013).  Syariah  merupakan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah SWT  untuk  dipatuhi  oleh  manusia  dalam  menjalani  segala  aktivitasnya  di  dunia. Dalam  konteks  ini,  Akuntansi  Syariah  yang  sedang  kita  bicarakan  sebetulnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi.  Perintah  normatif  telah  ada  dalam  Al-Qur’an,  berikutnya  adalah menerjemahkan  Al-Qur’an  dalam  bentuk  teori  Akuntansi  Syariah  yang  pada

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN
VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 107-116
gilirannya  digunakan  untuk  memberikan  arah (guidance) tentang  praktik  akuntansi yang sesuai dengan syariah.
Pembahasan prinsip- prinsip akuntansi syariah di sini tidak terlepas dari konteks faith,  knowledger ,  dan action ,  sehingga  teori  Akuntansi  Syariah  merupakan knowledge yang digunakan untuk membantu praktik akuntansi ( action ). Berdasarkan keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori Akuntansi Syariah ( knowledge ) dan praktik Akuntansi Syariah ( action ) adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat  dipisahkan  dan  tidak  boleh  lepas  dari  bingkai  keimanan/tauhid  ( faith ),  dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang membatasi dua sisi  lainnya  untuk  tidak  keluar  dari  keimanan.  Dalam  konteks  lingkaran  keimanan tadi,  secara  filosofis  teori  Akuntansi  Syariah  (sebagai  salah  satu  ilmu  sosial  profetik) memiliki  prinsip-prinsip sebagai berikut : Humanis, Emansipatoris , Trancendental, dan Teleological (Triyuwono, 2006).
Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respons bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak persepsi merupakan  suatu  proses  diterimanya  rangsang  melalui  pengindraan  selanjutnya seseorang  menyeleksi,  mengatur  dan  menginterpretasikan  masukan-masukan informasi  dan  pengalaman-pengalaman  yang  ada  dan  kemudian  menafsirkannya untuk  menciptakan  keseluruhan  gambaran  yang  berarti.  Adapun  profesi  akuntan adalah  semua  bidang  pekerjaan  yang  menggunakan  keahlian  di  bidang  akuntansi, termasuk  bidang  pekerjaan  akuntan  publik,  akuntan  internal,  akuntan  pendidik, akuntan pemerintah.
Proses  dalam  penelitian  ini    diartikan  sebagai  penerimaan  atau  pandangan seseorang  melalui  suatu  proses  yang  didapat  dari  pengalaman  dan  pembelajaran  di BMT  tempat  akuntan  bekerja.  Seorang  akuntan  mampu  untuk  mengambarkan mengenai suatu hal seperti prinsip–prinsip akuntansi  syariah di BMT. Baitul maal wa tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh  masyarakat.  Pendirian  awal  BMT  biasanya  menggunakan  sumber  dana  atau modal  yang  dihimpun  dari  masyarakat.  BMT  merupakan  suatu  lembaga  ekonomi rakyat  yang  secara  konsep  dan  cara  nyata  memang  lebih  fokus  pada  masyarakat bawah.  BMT  berupaya  membantu  pengembangan  usaha  mikro  dan  usaha  kecil, terutama melalui permodalan. BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling  tolong  menolong  antara  warga  masyarakat  suatu  wilayah  (komunitas)  dalam masyarakat ekonomi.
Pendirian BMT diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan  kehidupannya  melalui  usaha  yang  halal,  BMT  perlu  untuk mengembangkan  kepercayaan  masyarakat  salah  satunya  dengan  menyajikan, mengukur, mengungkapkan, dan mengakui pendapatannya dalam laporan keuangan secara  transparan,  serta  dapat  menyajikan  informasi  yang  dapat  dipahami, Relevan , andal, dan dapat di percaya kebenarannya. BMT kini bukan suatu hal yang asing lagi di telinga masyarakat, mereka mengenal dan mempercayai lembaga keuangan tersebut seperti mempercayai lembaga keuangan konvensional dan syariah yang sudah besar. Namun  masih  banyak  juga  kasus  lembaga  keuangan  di  lingkungan  sekitar,  salah satunya  Kantor  BMT Kolaps atau  tutup  yakni  BMT  PSU  (Perdana  Surya  Utama) Malang.  Pimpinan  BMT  Anharil  Huda  sebagai general  manager menghilang  dengan membawa  miliaran  rupiah  uang  nasabah.  Selain  itu  bangunan  BMT  kini  telah berpindah  tangan  menjadi  bangunan  apartemen  PT.  Sinwa  Barokah  Abadi  Surabaya dalam  pembangunan.  Pada  tanggal  10-15  juli  2015  Anharil  Huda  general  meneger telah berjanji akan mengembalikan simpanan nasabah tetapi kenyataannya saat waktu itu tiba Anharil Huda sudah menghilang.”(Jawa Pos, 2015)
Hasil  penelitian  (Firman&  Darwis,  2010)  menunjukkan  bahwa  para  responden mempersaksikan akuntansi syariah mampu memilah antara aktivitas halal dan haram. Setiap transaksi akan teridentifikasi kehalalan dan keharamannya, baik dari zat yang ditranslasikan  maupun  proses  transaksinya.  Akuntansi  syariah  meregulasi  penyajian informasi  laporan  keuangan  yang  haq  (benar)  dan  jauh  dari  kebohongan  ( bathil ). Seluruh  informasi  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  didasarkan  pada  praktik- praktik  Islami  yang  dijamin  keakuratannya,  kejujurannya  dan  terbebas  dari kecurangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Mojoagung  Kabupaten  Jombang,  dengan  objek  penelitian  BMT  As– Salam,  dusun  Tanggal  Rejo  desa  Kalibening  Kecamatan  Mojoagung,  dan  BMT– Maslahah  di  desa  Mancilan  Kecamatan  Mojoagung.  Informan  penelitian  ini  adalah akuntan  yang  bekerja  di  BMT  As  Salam  dan  BMT  Maslahah.  Data  yang  didapatkan berupa  persepsi  akuntan  tersebut  pada  penerapan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah yang ada di Kecamatan Mojoagung melalui wawancara.
Teknis  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  interaktif  atas dasar  pendapat  dari  Miles  dan  Hubberman  (1984),  yakni  mengemukakan  bahwa aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh. Aktivitas  dalam analisis  data  yaitu data  reduction , data  display ,  dan conclusion  drawing/verivication. (Sugiyono,2015 : 333).
Tabel 1. Model Tentang Definisi Operasional Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah
No Elemen Konsep Dasar Pengertian atau Penjelasan 1. Humanis a. Instrumental b. Socio- economic
a. Instrumental adalah Penerapan akuntansi  syariah  dalam  praktik, tidak hanya sebagai teori.
b. Socio–economic adalah  Penerapan prinsip  akuntansi  syariah  secara holistik,  baik  dalam  transaksi ekonomi maupun transaksi- transaksi  yang  menyangkut  aspek sosial 2. Emansipatoris a. Critical b. Justice
a. Critical adalah akuntansi syariah ini tidak bersifat dogmatis dan eksklusif  dengan  sifat  kritis  ini akuntansi  syariah  bisa  diperbaiki apabila ada kurang sesuai.
b. Justice adalah  lanjutan  dari  sifat kritis,  maka  jika  ada  ketidak sesuaian bisa diperbaiki secara adil.
3. Transcendental a. All-Inclusive
b. Rasional-Intuitive
a. All-inclusive adalah akuntansi syariah  ini  bersifat  terbuka,  tidak menutup kemungkinan mengadopsi  akuntansi  modern, sepanjang  konsep  tersebut  selaras dengan nilai-nilai islam.
b. Rational-intuitive adalah intuisi bagi akuntansi  syariah  ini  merupakan suatu  instrumen  yang  sangat

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 107-116
No Elemen Konsep Dasar Pengertian atau Penjelasan penting yang kemudian disinergikan  dengan  instrumen rasional manusia. 4. Teleological a. Ethical b. Holistic welfare a. Etichal adalah kesesuaian akuntansi syariah  dengan  nilai-nilai  etika islam atau sesuai syaiah.
b. Holistic  Welfare adalah  akuntansi syariah  memberikan  kesejahteraan yang  uth  meliputi  materi  dan  non materi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prinsip–prinsip  akuntansi  syariah  pada  penelitian  ini  mengacu  Triyuwono  (2006) yaitu: Humanis,  Emansipatoris,  Tracendental,  Teleologikal diturunkan  menjadi  beberapa konsep dasar di setiap prinsip. Adapun turunan prinsip Humanis terdapat Instrumental dan Socio  economic,  Emansipatoris terdapat Critical dan Justice,  Trancendental terdapat All–Inclusive dan Rational–intuitive , Teleological terdapat Ethical dan Holistic  welfare . Prinsip humanis yakni  dalam  prakteknya  akuntansi  syariah  bersifat  manusiawi (memanusiakan manusia), dimana dalam prinsip humanis dapat diturunkan menjadi suatu  konsep  dasar  yakni instrumental dan socio–economic . Instrumental dalam akuntansi  syariah  bersifat fleksibel (tidak  kaku).  Implikasinya  adalah  bahwa masyarakat  yang  mempraktekkannya  tidak  merasa  asing  dengan instrument ini, bahkan  mereka  merasa enjoy. Untuk socio–economic sendiri  memiliki  arti  bahwa akuntansi syariah tidak hanya terbatas untuk transaksi ekonomi (material) saja, namun transaksi–transaksi  yang  bersifat  sosial  juga.  Karena  yang  dipantikkan harus  bersifat manusiawi, maka dikembalikan lagi arti manusiawi ini memanusiakan manusia. Jadi kita  sebagai  makhluk  social  yang  bersifat  manusiawi  harus  saling  tolong  menolong tanpa  mementingkan  kepentingan  pribadi  terlebih  dahulu.  Jadi  antara  kepentingan pribadi dan orang lain ini harus seimbang.
Lembaga  keuangan  syariah  saat  ini  sudah  mulai  berkembang  misalnya  di  daerah Mojoagung  ada  BMT–Maslahah  dan  BMT–As  Salam.  Ketika  ada  suatu  fenomena nasabah yang memiliki piutang namun tidak dapat membayar piutang sesuai tanggal yang  disepakati,  mereka  memberi  tanggapan  atas  fenomena  tersebut.  Dimana adabeberapa  Perlakuan  terhadap  nasabah  yang  tidak  dapat  membayar  bergantung pada kebijakan lembaga. Untuk BMT–Maslahah mengeluarkan kebijakan yang bersifat kekeluargaan  tidak  ada  denda  yang  diberikan.  Langkah  pertama  hanya  peringatan dengan teguran untuk membayar. Jika peringatan yang di tujukan tersebut tidak ada respons  dari  nasabah  untuk  membayar  piutang,  maka  langkah  kedua  diselesaikan secara  kekeluargaan  dengan  diadakan  kesepakatan  antara  pihak  BMT  dan  nasabah sampai diputuskan bisa dibayar piutang tersebut. Misalnya saja dengan cara diperkecil nilai angsuran dengan melihat kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Kebijakan  yang  berbeda  diambil  oleh  BMT  As-Salam,  Pada  BMT  As-Salam kebijakan  yang  pertama  bagi  nasabah  akan  diberi  peringatan  suatu  teguran  untuk membayar  piutang  tersebut.  Jika  nasabah  tidak  merespon  peringatan  tersebut,  maka akan dikenakan denda senilai  250 rupiah pada setiap peminjaman 1 juta dikali lama nasabah tidak membayar piutang. sehingga akan timbul rasa jera bagi nasabah BMT- As Salam untuk tidak mengulangi hal tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  kebijakan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip humanis dalam  konsep instrumental ,  bahwa  kedua  BMT  sudah  melakukan  apa  yang telah  dijabarkan  pada  prinsip humanis tersebut,  namun  ada  beberapa  hal  yang  tidak
sesuai  dengan  prinsip humanis .  BMT  menjaga  amanah  pemberi  dana  melalui pengelolaan  yang  baik  dan  seimbang  dalam  perolehan  keuntungan.  Dalam  praktik akuntansi  syariah,  perimbangan  keuntungan  adalah  keseimbangan  antara  profit margin  yang  di j adi  dalam  praktiknya  akuntansi  syariah  ini  harus  seimbang,  dimana pemakai dana memperoleh keuntungan begitu juga pemberi dana.
Konsep socio  economic di  BMT  Maslahah  dilakukan  dengan  kegiatan  sosial berupa  pemberian  bantuan  untuk  pondok  pesantren  yang  ada  di  Bangil  Sidogiri Pasuruan,  sifatnya  tidak  setiap  bulan,  namun  setiap  tahun  pasti  ada.  ZIS  BMT- Maslahah tiap tahun mengeluarkan sumbangan bagi masyarakat yang tidak mampu di sekitar desa Mancilan berupa zakat maal. Sedangkan kegiatan social  yang dilakukan oleh BMT As-salam adalah sumbangan untuk Pondok Pesantren Babussalam namun sifatnya  tidak  bulanan  tapi  setiap  tahun  selalu  ada.  Mereka  juga  memberikan sumbangan senilai Rp 25.000 tiap bulan untuk janda-janda yang ada di daerah sekitar BMT  As-Salam.  Untuk  ZIS  telah  disalurkan  sesuai  ketentuan  syariah,  tiap  tahun mereka  memiliki  agenda  zakat,  infaq,  shodaqoh  diberikan  atau  disalurkan  kepada siapa saja yang membutuhkan.
Berdasarkan  prinsip  humanis  dalam  konsep socio-economic dapat  diambil kesimpulan  yang  mengacu  pada  teori  tersebut.  Bahwa  kedua  BMT  sudah  mengikuti prinsip  humanis  yang  mana  mereka  telah  melakukan  kegiatan  sosial  meski  tidak terjadwal secara pasti. Penyisihan ZIS mereka sudah melakukan sesuai syariah. Prinsip Emansipatoris adalah  suatu  prinsip  akuntansi  syariah  yang  mampu  melakukan perubahan –perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang  sudah  berkembang  saat  ini.  Perubahan-perubahan  yang  dimaksudkan  adalah perubahan  yang  membebaskan  ( emansipasi ).  akuntansi  moderenmemiliki  kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi. Untuk itu dengan adanya prinsip emansipatoris dalam  akuntansi  syariah  mengajarkan,  bahwa  akuntansi  itu bukan penekanan secara materi saja namun juga menekankan aspek-aspek non-materi.
Prinsip emansipatoris memiliki  dua  konsep  dasar  yaitu: Critical dan Justice . Critical dan justice memiliki  arti  yang  saling  berkaitan.  Konsep  dasar critical memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Penilaian kritis dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada akuntansi  modern  penekanan  ekonomi  (materi)  semakin  tinggi,  sehingga menimbulkan  efek  pada  tersingkirnya  aspek-aspek  non  materi.  Pengunaan  konsep dasar critical dan  pengangkatan  dalam  kedudukan  posisi  yang  adil  ( justice )  antara materi  dan  non  materi.  Penjualan  produk  suatu  lembaga  keuangan  yang  menganut akuntansi  syariah  dalam  prinsip emansipatoris memiliki  konsep  dasar critical dan justice , harus diposisikan secara adil antara aspek materi dan non materi.
Pada  dasarnya  kedua  BMT  mengaplikasikannya  dengan  tujuan  utama penjualan  produk  untuk  kesejahteraan  masyarakat  atau  nasabah,  namun  pada praktiknya mereka juga memiliki tujuan utama untuk mendapatkan laba. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua BMT sudah menjalankan prinsip emansipatoris dengan  memiliki  tujuan  untuk  menyejahterakan  nasabah,  namun  tidak semata  hanya  kesejahteraan  nasabah  saja,  kesejahteraan  bagi  pihak  BMT  juga  harus dipikirkan,  dengan  cara  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  operasional  penjualan produk.  Untuk  itu  konsep  keadilan  dijalankan  pada  kedua  BMT,  dimana  nasabah sejahtera dengan modal kerja yang diberikan oleh pihak BMT begitu juga pihak BMT memperoleh bagi hasil yang disepakati pada saat akad pembiayaan berlangsung. Prinsip tracendental ini memiliki arti bahwa prinsip ini tidak terbatas pada objek yang  bersifat  materi  saja  namun  juga  non  materi  (mental  dan  spiritual)  sehingga dengan  cara  semacam  ini,  teori  akuntansi  syariah  benar-benar  akan  bersifat

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 107-116
emansipatoris.  Prinsip tracendental menurunkan  konsep all-inclusive dan rational intuitive .  Konsep  dasar all-inclusive memberikan  pengertian  bahwa  aturan-aturan dalamBMT harus sesuai dengan syariah.
Untuk  koperasi  syariah  di  Indonesia  belum  memiliki  payung  hukum  yang mengatur  secara  khusus  mengenai  koperasi  syariah  baik  dalam  bentuk  undang- undang.  Undang-undang  nomor  25  tahun  1992  tentang  koperasi  sama  sekali  tidak menyinggung  tentang  aturan  koperasi  syariah,  namun  dalam  praktiknya  berdasar peraturan-peraturan  yang  muncul  dan  kedudukannya  berada  dibawah  undang- undang.  Keputusan  menteri  koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah  Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan  usaha  koperasi jasa  keuangan  syariah,  koperasi  syariah  banyak  yang  berdiri  dan  beroperasi selayaknya  lembaga  koperasi  dengan  dilandaskan  prinsip-prinsip  syariah.  Pada dasarnya BMT ini belum memiliki naungan hukum sendiri, BMT ini berada di bawah naungan  koperasi,  BMT  mendapatkan  keputusan  menteri  koperasi  dan  usaha  kecil dan  menengah  tentang  petunjuk  mendirikan  serta  operasional  BMT.  Misalnya  saja pembentukan  koperasi  syariah  didasarkan  pada  kesepakatan  para  anggota  beserta adanya  simpanan  pokok  para  anggota  yang  menjadi  modal  usaha  koperasi  syariah yang akan dibentuk. Oleh karena itu selama menjadi anggota koperasi syariah, maka hak  milik  anggota  terhadap  modal  usaha  koperasi  syariah  akan  tetap  diakui. koperasisyariah  mengajurkan  para  nasabahnya  untuk  membayar  zakat  bagi  para nasabahnya,  karena  koperasi  ini  juga  sebagai institusi  Ziswaf .  Ekonomi  syariah mengharamkan  bunga  (riba)  sehingga  setiap  transaksi  yang  berprinsip  syariah, termasuk  transaksi-transaksi  koperasi  syariah,  tidak  akan  ditetapkan  melalui  sistem bunga  (riba),  namun  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sebagaimana  diatur  dan  diakui dalam ekonomi syariah.
Kedua BMT mengimplementasikan hal tersebut yang menjadi aturan koperasi syariah.  Contoh  implementasi  prinsip  syariahnya  adalah  system bagi  hasil  yang  adil dan  ketiadaan  biaya  administrasi  ataupun  potongan  pada  produk  tabungan  produk tabungan diterapkan bagi hasil tidak ada potongan sama sekali  untuk nasabah yang menabung.  Untuk  pembiayaan  mengenai  penentuan  bahas  yang  di  terapkan  dalam angsuran  perbulan,  dalam  prakteknya  mereka  telah  melakukan  akad  antara  pihak BMT  dengan  nasabah  untuk  menyepakati  bahas  yang  ditentukan  pihak  BMT. Terkadang  ada  juga  nasabah  setuju  untuk  bahas  yang  ditentukan  namun  ada  juga nasabah  yang  merasa  keberatan  namun  pihak  BMT  tidak  bisa  memberi  keleluasaan bagi nasabah mereka. Pihak BMT tetap mempertahankan penetapan bahas yang sudah di tetapkan pihak BMT.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  kedua  BMT  telah menerapkan  prinsip tracedental dalam  konsep all-inclusive.  M ereka  menerapkan  bagi hasil  (bahas)  dalam  tabungan  dan  tidak  ada  potongan  sama  sekali  yang  dibebankan bagi  nasabah  yang  menabung.  Mereka  juga  menerapkan  bagi  hasil  (bahas)  dalam pembiayaan piutang dengan nilai bahas yang disepakati pihak BMT yang nanti akan diberikan  pada  nasabah,  meski  terkadang  ada  nasabah  yang  merasa  keberatan,  tapi semua  itu  sudah  jadi  kebijakan  BMT  untuk  menetapkan  nilai  bahas  dengan  penuh pertimbangan  karena  dana  yang  diterima  para  nasabah  piutang  ini  berasal  dari masyarakat  yang  memiliki  tabungan  begitu  juga  deposito  masyarakat.  Untuk  itu mereka juga harus mendapat keuntungan atas apa yang sudah diberikan.
Rational-intuitive ini  dalam  praktiknya  tidak  hanya  mengandalkan  pemikiran rasional saja namun juga mempertimbangkan intuisi atau gerakan hati. Dalam analisa penjualan produk pembiayaan tanggapan dari BMT-Masalah mereka melihat dari sisi nilai agunan, besar pinjaman yang diajukan, kemampuan seseorang untuk membayar
serta karakteristik orang. Begitu juga dengan BMT As-Salam dalam menganalisa untuk pemberian  piutang  dilihat  dari  segi  nilai  agunan,  pinjaman  yang  diajukan, kemampuan untuk membayar serta karakter seseorang. Jika ada suatu keadaan setelah dianalisis nilai jaminan dan besar nilai pinjaman yang tidak sebanding, misalnya besar nilai  pinjaman  dari  nilai  agunan  di  pasaran,  BMT-Maslahah  dan  BMT  As-Salam mengambil  tindakan  dengan  cara  menurunkan  nilai  pinjaman  yan  direalisasikan sesuai  dengan  nilai  pasar  agunan.  Penurunan  nilai  pinjaman  tersebut  diskusikan terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  kesepakatan  untuk  persetujuan  realisasi. Berdasarkan  kebijakan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa,  mereka  telah melaksanakan  prinsip tracedental namun  beberapa  hal  belum  sesuai  dengan  prinsip tracendental dengan tidak bisa memberikan pinjaman yang di inginkan nasabah karena nilai agunan yang kecil, karena lembaga tersebut menghindari kerugian.
Prinsip Teleologikal ini  memberikan  suatu  dasar  pemikiran  bahwa  akuntansi tidak  sekedar  memberikan  informasi  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  tetapi juga  memiliki  tujuan transcendental sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap Tuhannya,  kepada  sesama  manusia,  dan  kepada  alam  semesta.  Prinsip  ini mengantarkan  manusia  kepada  tujuan  yang  hakikat  kehidupan  yang falah (kemenangan).  Falahdi  sini  dapat  diartikan  keberhasilan  manusia  kembali  ke  Sang Pencipta  dengan  jiwa  yang  tenang  dan  suci.  Prinsip teleological menurunkan  dua konsep  dasar  yakni Etichal dan Holistic  Welfare . Ethical memiliki  pengertian  apapun yang  dilakukan  oleh  manusia  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  islam.  Misalnya  dalam penjualan produk BMT ini harus sesuai dengan syariah islam.
Produk yang dijual di BMT-Maslahah adalah: (a) Tabungan Syariah yang bisa diambil  sewaktu-waktu  dengan  akad wadiah  yad  addhamamah atau mudharabah mutlaqoh ,  (b)  Deposito  Syariah  dalam  prinsip mudharabah  mutlaqoh adalah  mengelola dana anda sebagai investasi berjangka, (c)Tabungan Pendidikan adalah penyimpanan dana  yang  diperuntukkan  bagi  lembaga  pendidikan  dan  lainnya  dengan  akad Wadiahyadh  Adhamamah ,  (d)Pembiayaan Murabahah adalah  akad  jual  beli  barang dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan (margin )  yang  disepakati  oleh penjual  (BMT)  dan  pembeli  (Nasabah),  (e)Pembiayaan Mudharabah  Qiradh adalah penyerahan  harta  dan Shahib  Al-maal (pemilik  modal/dana)  kepada Mudharib (pengelola  dana)  sebagai  modal  usaha,  sedangkan  keuntungannya  dibagi  sesuai dengan nisbah (perbandingan  laba  rugi)  yang  disepakati.  Jika  terjadi  kerugian,  maka ditutupi  dengan  laba  yang  diperoleh.  Namun  apabila  ada  akad Mudharabah tidak mendapatkan  laba  sama  sekali  atau  mengalami  kerugian,  maka Mudharib (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan Shahib Al-maal (pemilik dana) tidak berhak  menuntut  kerugian  kepada Mudharib .  Demikian  ini  jika  kerugian  tidak disebabkan  kelalaian  dari Mudharib, (f)  Gadai  Emas  Syariah  ( Ar-Rahn )  adalah  skim pinjaman  yang  mudah  dan  praktis  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  masyarakat dengan  sistem  gadai  system  sesuai  syariah  dengan  agunan  berupa  emas.  Cara memperoleh  pinjaman  cukup  membawa  barang  jaminan  anda  disertai  foto  copy identitas  ke  loket  penaksir  dan  barang  jaminan  ( Marhun )  anda  akan  ditaksir  oleh penaksir,  selanjutnya  anda  akan  memperoleh  uang  pinjaman  ( Marhun  Bih )  sebesar 90% dari nilai taksiran.
Proses  pelunasan  pinjaman–proses  pelunasan  bisa  dilakukan  kapan  saja sebelum  jangka  waktu  maksimal  120  hari,  baik  dengan  cara  sekaligus  maupun angsuran.  Apabila  sampai  dengan  120  hari  belum  bisa  melunasi,  Nasabah  dapat memperpanjang  masa  pinjaman  sampai  dengan  120  hari  berikutnya  dengan membayar ijarah dan  biaya  administrasi  sesuai  tarif  yang  berlaku.  Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa produk yang dijual oleh BMT–Maslahah

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 107-116
dan  juga  BMT-As  Salam  ini  sudah  sesuai  dengan  prinsip tracendental dalam  konsep ethical ,  dapat  diliat  dari  produk  yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Selanjutnya turunan  prinsip teleologikal yakni  konsep  dasar holistic  welfare dalam  prakteknya akuntansi  syariah  diterapkan  tidak  semata-semata  hanya  mencari  keuntungan  ( profit margin )  namun  juga  non  materi  yakni  kesejahteraan  yang  utuh  baik  bagi  nasabah, karyawan, dan juga pimpinan.
Pada  awalnya  banyak  masyarakat  di  sekitar  BMT-Maslahah  dan  BMT-As Salam  terjebak  dalam  rentenir    dengan  kredit  berbunga  tinggi.  Pada  akhirnya masyarakat  merasa keberatan dan banyak juga yang mengalami kerugian akibat dari pembiayaaan tersebut.. Keberadaan lembaga BMT-Maslahah dan BMT-As Salam yang berlandaskan  syariah  dengan  sistem  bagi  hasil  diterima  masyarakat  dengan  tangan terbuka. Tampilan BMT dan para karyawan yang islami ini dapat dijadikan suatu nilai lebih bagi nasabah untuk jadi anggota BMT. Letak BMT yang strategis dimana BMT- Maslahah  yang  dekat  dengan  pasar  Mojoagung  dan  BMT-As  Salam  yang  berada  di pondok pesantren dan di tengah-tengah pengusaha meubel dan pentol, adanya BMT ini sangat membantu nasabah yang ingin melakukan pinjaman serta ingin menitipkan hartanya,  untuk  itu  BMT  tersebut  solusi  untuk  nasabah  yang  terikat  pinjaman  yang memberatkan mereka.
Pada  dasarnya  tujuan  dari  didirikannya  lembaga  keuangan  (BMT)  adalah untuk  kesejahteraan  masyarakat  baik  dari  pihak  nasabah  BMT,  karyawan  serta pimpinan.  Tujuan  tersebut  telah  tercipta.  Nasabah  yang  jadi  anggota  BMT  mereka dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dari pinjaman modal BMT. Nasabah juga merasa  nyaman  untuk  menitipkan  hartanya  kepada  BMT.  Jika  BMT  ini  berjalan dengan baik dan mengikuti syariah secara benar maka akan tercipta kesejahteraan bagi karyawan  dan  nasabah  untuk  kelangsungan  hidup  karyawan  serta  pimpinan. Tanggapan  dari  kedua  BMT  ini,  mereka  merasa  cukup  untuk  apa  yang  diberikan kepada mereka, serta mereka juga merasa nyaman bekerja di dalam lembaga keuangan yang  berlandaskan  syariah.  Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  kedua  BMT  telah  melakukan  prinsip teleogical dalam  konsep holistic  welfare , mereka sama-sama mendapatkan kesejahteraan di dunia serta akhirat karena mereka melakukan kegiatan tersebut berlandaskan syariah.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  akuntansi syariah  sudah  diterapkan  di  dalam  BMT-Maslahah  dan  BMT-As  Salam,  meskipun pelaksanaannya  belum  sempurna.    Hal  ini  disebabkan  oleh  keinginan  untuk mendapatakan profit margin yang harus diberlakukan secara adil atau seimbang (sama- sama  diuntungkan  baik  dari  pemberi  dana  maupun  penerima  dana).  Keseimbangan tersebut,  dapat  mendorong  pelaksanaan  konsep  akuntansi  syariah  secara  lebih  luas karena kedua belah pihak merasa senang. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah disarankan untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT tercipta solusi yang terbaik bagi penerima dana dan pemberi dana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya  praktik  akuntansi  syariah  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama, sehingga  terwujud  tatanan  kehidupan  yang  islami  di  bumi  Indonesia.  Pemerintah diharapkan  ikut  campur  tangan  dalam  lembaga  keuangan  syariah  lingkup  kecil  ini (BMT),  sehingga  dalam  kegiatan  operasional  dapat  terlaksana  lebih  baik  lagi. Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  responden  yang  diambil  hanya  akuntan  di dua  lembaga,  yaitu Baitul  Maal  wa  Tamwil yang  penguasaan  konsep  akuntansi syariahnya  cenderung  lebih  rendah  dibanding  akuntan  yang  bekerja  di  bank  umum syariah atau lembaga-lembaga syariah yang lingkupnya lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. A. (2005). Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangan . Jakarta : Gramedia. Anton,  A.  (2012).  Analisis  Persepsi  Akuntan  Publik  Dan  Mahasiswa  Akuntansi Terhadap  Kode  Etik  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (Studi  Kasus  Pada  Beberapa Universitas Serta Beberapa Kantor Akuntan Publik di Semarang). Majalah Ilmiah INFORMATIKA , 3 (2)
Erika. (2011). Akuntan dan Auditor . https : //erika 0391989.
Wordpress.com/2011/05/06/ akuntan-dan-auditor.
Firman, A. H. H. & Darwis, S. (2010). Penerapan Akuntansi Syariah Ditinjau Dari Persepsi Akuntan  Dan  Mahasiswa  Akuntansi  Di  Kota  Makassar.  Skripsi Fakultas  Ekonomi Universitas 45 Makassar.
Ghafar, B., Ismail, A., & Ahmad, I. B. (2006). Does the Islamic financial system design matter?. Humanomics , 22 (1), 5-16.
Harahap,  S.  S.  (2008) .  Akuntansi  Sosial  Ekonomi  dan  Akuntansi  Islam .  Jakarta  :  LPEE Usakti.
Ifham,  S.  A.  &  Ismail,  A.  (2010). Pedoman  Umum  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta : Salemba Empat.
Muhammad,  R.  (2010). Akutansi  keuangan  syariah  (konsep  dan  implementasi  PSAK Syariah). Yogyakarta : P3EI Press. Muhammad. (2012). Pengantar Akuntansi Syariah . Jakarta : Salemba Empat. Nurhayati, S. & Wasilah. (2009). Akutansi Syariah di Indonesia . Jakarta : Salemba Empat. Nurhayati, S. & Wasilah. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta : Salemba Empat.
Rakhmat,  J.  (2007). Psikologi  Komunikasi .  Edisi  Revisi.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Soemitra, A. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta : Kencana. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. cetakan ke 11. Bandung : CV. Alfabeta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. cetakan ke 22. Bandung : CV. Alfabeta.
Thoha, M. (2006). Perilaku Organisasi . Jakarta : Rajawali Press.
Triyuwono,  I.  (2006). Persepektif,  Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi  Syariah. Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada.