Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 9 (1) (2023): 33-44

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal
of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Peran Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Dalam Pembangunan Kota Medan

## The Role of Associations Of Persons With Disabilities (PPD) In the Development of the Medan City
Hairani Siregar 1) , Berlianti 2) 1 2 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  memiliki  keterbatasan  yang  tidak  jarang  membuat  mereka  mengalami kehilangan  kesempatan  untuk  mendapatkan  hak  sebagai  warga  negara.  Penyandang  disabilitas  di Indonesia banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki pekerjaan dan kesulitan untuk memperoleh  akses  pendidikan  dan  akses  publik  lainnya.  Oleh  karena  itu,  diperlukannya  peran Perkumpulan  Penyandang  Disabilitas  (PPD)  DPC – Kota  Medan  sebagai  “Rumah  Kedua”  dan  wadah penyalur asprasi mereka. Akan tetapi, dalam upaya mendukung pembangunan Kota Medan, penyandang disabilitas masih kurang dilibatkan.
Kata Kunci : Penyandang, Disabilitas, Kota Medan

## Abstract
People with disabilities have limitations that often make them experience the loss of opportunities to obtain rights as citizens. Many people with disabilities in Indonesia do not have the opportunity to have jobs and find it difficult to access education and other public access. Therefore, the role of the DPC – Medan City Association of People with Disabilities (PPD) is needed as a "Second Home" and a place for distributing their aspirations. However, in an effort to support the development of Medan City, people with disabilities are still less involved.
Keywords : Kicker, Disability, Medan City
How  to  Cite :  Siregar,  Hairani  &  Berlianti  (2023) . Peran  Perkumpulan  Penyandang  Disabilitas  (PPD)  Dalam Pembangunan  Kota  Medan . Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  dan  Budaya  (Journal  of  Social  and Cultural Anthropology) , 9 (1): 33-44
* Corresponding author:
E-mail: hairani@usu.ac.id ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Penyandang disabilitas, pada umumnya memiliki kesempatan yang kecil untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, sekitar  67,  33  %  dari  jumlah disabilitas  dewasa  yang  ada  di 9  Provinsi tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan,  dan  biasanya  hanya  memiliki keterampilan  seperti  tukang    pijat, pertukangan,  petani  dan  buruh.  Padahal, ini  hanyalah  data  yang  didapat  dari  9 provinsi yang ada di Indonesia, belum dari semua provinsi di Indonesia  yang saat  ini bahkan  sudah  memiliki  38  Provinsi.  Dari data  ini  menjelaskan,  bahwa  secara  tidak langsung  penyandang  disabilitas  telah kehilangan  haknya  sebagai  warga  negara yang  memiliki kesempatan untuk mendapat  pekerjaan.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  8   Tahun  2016  tentang pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas,  bahwa  penyandang disabilitas adalah  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan fisik,  intelektual,  mental dan sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat mengalami  hambatan  dan  kesulitan untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif  denganwarga  negara  lainnya berdasarkan  kesamaan  hak  (Yulisnaini, 2018).
Penyandang disabilitas secara garis besar  memiliki  kehidupan  yang  kurang
layak, seperti kurang dalam hal pekerjaan, kesulitan  pemenuhan  kebutuhan  hidup bahkan  hal  yang  menyangkut  hak  asasi manusia  mereka  terkadang  mengalami kesulitan.  Tidak  dapat  dipungkiri,  tidak sedikit  pula  masyarakat  dengan  kondisi normal yang memandang rendah penyandang disabilitas bahkan mengucilkan dan memperlakukan mereka dengan tidak selayaknya.
Di satu sisi, penyandang disabilitas memiliki
keterbatasan dan ketidaksempurnaan, sehingga ketika mengalami  diskriminasi  dan  perlakuan tidak  selayaknya  pun  mereka  tergolong lemah  dan  tidak  memiliki  kekuatan. Aksebilitas  penyandang  disabilitas  yang masih tersisihkan juga menjadi salah satu kendala yang harus diupayakan pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.  Untuk  mewujudkan  upaya tersebut adanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas  mengaskan  adanya  pelaksaan hak  konsekuensi  logis  khususnya  bagi penyandang disabilitas (Sukmawati, 2021).
Berbagai keterbatasan yang dialami oleh  penyandang  disabilitas  sudah  cukup menyadarkan kita betapa mereka memerlukan  dukungan  untuk  melakukan perubahan  bagi  mereka.  Perubahan
tersebut  tentunya  diharapkan  mampu mengubah  dari  berbagai  aspek,  seperti mengubah  perspektif  masyarakat  tentang keadaan  penyandang  disabilitas  yang berbeda,  memberi  kesempatan  dalam  hal pekerjaan dan yang terpenting yakni agar mereka  mendapat  hak  dan  martabat mereka  sepenuhnya.  Untuk  mewujudkan hal  tersebut,  maka  mereka  kelompok penyandang disabilitas memerlukan suatu kelompok,  sistem  organisasi  maupun suatu  komunitas  untuk  memberdayakan kaum disabilitas agar dapat menyuarakan pemenuhan  hak-hak  mereka,  dan  bebas berkarya  untuk  meningkatkan  derajat kaum disabilitas melalui keterampilan dan potensi-potensi  yang  mereka  miliki (Yulisnaini, 2018).
Peran  komunitas  dan  organisasi cukup  penting  dalam  pemberdayaan mengadvokasikan  hak-hak  disabilitas. Salah satu organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan disabilitas adalah Persatuan Penyandang Disabilitas (PPD).
Secara  umum,  peran  PPD  adalah untuk  memajukan  dan  memberdayakan para  penyandang  disabilitas  terkhusus yang  menjadi  anggota  PPD  agar  lebih mandiri  dan bisa  mencapai taraf kesejahteraan sosialnya. Ketika penyandang  disabilitas  sudah  mencapai tahap  tersebut  maka  PPD  diharapkan memiliki peran lebih dalam pembangunan
yang  melibatkan  penyandang  disabilitas sehingga  terciptalah  kemandirian  dan persamaan hak-hak penyandang disabilitas  di  lingkungan  masyarakat. Peran
PPD dalam melaksanakan pembangunan baik dari segi pemerintahan,  sosial,  budaya,  kesehatan hingga pendidikan memiliki peran penting dengan keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai anggota organisasi PPD yang  turut  serta  menjadi  bagian  dari pembangunan  khususnya  pembangunan Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkumpulan Disabilitas Indonesia PPGI- PDC Kota Medan
Pada  tahun  2011,  Indonesia mempunyai  komitmen  global,  yakni  ikut meratifikasi  tentang  konvensi  hak-hak penyandang  disabilitas.  Komitmen  ini kemudian  dilanjutkan  dengan  lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  Komitmen global ini  mencerminkan  ,  bahwa  ada  upaya pemajuan  hak  asasi  manusia,  dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas. “Dari perspektif riset, harus diberikan pada pendekatan interseksionalitas.
Penyandang  disabilitas  mempunyai  hak, dan  akses  yang  sama  dalam  sektor pembangunan.  Target  prioritas  pada Sustainable  Develompment  Goals  (SDGs),
adalah 9 target   awal  sebagai  bagian  yang harus dipenuhi. Harus berspektif disabilitas  tentang  kesehatan,  edukasi, gender,  pekerjaan,  inovasi,  hak-hak  sipil, partnership,  dll.  Pada  bulan  September 2015, Sidang  Umum  mengadopsi  agenda 2030  untuk  pembangunan  berkelanjutan, mencakup 17 goals di SDGs. Sebagai agenda baru membangun prinsip Tidak Meninggalkan Siapapun dalam pembangunan. Menekankan
pada pendekatan  holistik,  dalam  mencapai keberlanjutan  untuk  semua.  Terdapat berbagai jenis penyandang disabilitas yaitu: fisik,  intelektual,  mental,  sensorik,  dan ganda/multi .
Pembangunan  inklusif      dapat dipahami      melalui      makna      kata “pembangunan” dan “inklusif”.
“Pembangunan”  merupakan  proses  untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat  dalam  arti  luas – tidak  hanya dari  sisi  ekonomi,  tetapi  juga  dari  sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar,2009).  Sementara  itu,  “inklusif” berarti  kondisi  yang  memastikan  adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna  (tanpa  diskriminasi)  baik sebagai  objek  maupun  subjek,  dan keterlibatan  ini  bukan  sekadar  untuk menghindari  konflik  sehingga  membuat individu/kelompok memiliki rasa memiliki dan  motivasi  untuk  berkontribusi  (Miller
dan  Katz,  2009).  Dengan  mengakomodasi arti  kedua  kata  tersebut,  pembangunan inklusif  dapat  diartikan  sebagai  proses pembangunan yang memastikan keterlibatan  seluruh  kelompok,  termasuk kelompok  disabilitas,  baik  sebagai  objek maupun subjek, dalam proses pembangunan,  disertai  adanya  rasa memiliki  dari  setiap  elemen  masyarakat terhadap  proses  pembangunan  tersebut (IDDC, 2009; Wood, 2014).
Untuk  mewujudkan  pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang  inklusif  pula.  Dengan  kata  lain, terwujudnya  pembangunan  inklusif  di antaranya  ditandai  dengan  adanya  proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta  terwujudnya  pembangunan  inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh,  perlakuan  nondiskriminatif  dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang (CBM, 2014). Sevciuc, Otter, dan Lautz-Cauzanet  (2015)  mengembangkan kerangka analisis UNESCO untuk mewujudkan  desain  kebijakan  inklusif. desain kebijakan inklusif.
Sejarah  Berdirinya  PPDI-DPC  Kota

## Medan
Awal berdirinya organisasi ini pada tanggal  23  September  di  Tahun  2008, semula  organisasi  ini  bernama  Persatuan Penyandang  Cacat  Indonesia  disingkat PPCI.  Namun  atas penyantunan  kata  yang terjadi  pada  Tahun  2011  kata “cacat” diganti  menjadi “disabilitas”,  maka nama organisasi  ini  pun  diganti  menjadi “Persatuan Penyandang Disabilitas
Indonesia” disingkat menjadi “PPDI”.
Kemudian pada saat selesai MUNAS VI  PPDI-DPC  Pusat  di  Tahun  2016  para pengurus  PPDI-DPC  Pusat  mendaftarkan organisasi  ini  ke  KEMENKUMHAM  RI namun “ditolak” dengan  alasan  harus merubah  nama  organisasi  ini   secara  akte pendiriannya  dan  pada  Tahun  2017 organisasi ini membuat akte pendiriannya dengan perubahan nama bernama
“PERKUMPULAN
PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA” disingkat“PPDI” barulah  organisasi  ini  terdaftar  di KEMENKUMHAM RI.

## SK berdirinya  PPDI Kota Medan
Berdasarkan dari bentuk organisasi PPDI  yang  bersifat “organisasi sosial” bahwa  tidak perlu  lagi  melakukan  Akte Pendirian  untuk  di  Kota  Medan  mengikut Peraturan  Pemerintah “Undang  – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Masyarakat  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No.2  Tahun  2017  (UU Ormas)  dapat  dipergunakan  maka  cukup mendaftarkan organisasi ini di Kesbangpol Kota  Medan dengan  melampirkan sebagai berikut:
1. AD/ART organisasi
2. Akte Pendirian dari Pusat
3. Kemenkumhan RI dari Pusat
4. NPWP dari Pusat
5. SK Pengurus PPDI-DPC  Kota Medan
6. Surat Keterangan Domisili
Sekretariat/Kantor dari Kelurahan 7. KTP Pengurus Inti:Ketua,Sekretaris dan Bendahara
Namun akibat banyaknya organisasi disabilitas  yang  memiliki  pengurus  sama sampai saat  ini    PPDI-DPC  Kota  Medan belum terdaftar di KesBangPol Kota Medan.
Peran    PPDI – DPC  Kota  Medan  Dalam Pembangunan
Beberapa  peran  yang  sudah dilakukan  PPDI  dalam pembangunan  Kota Medan antara lain:
1. Pengusulan  pelaksanaan  acara  peringatan Hari  Disabilitas  Internasional  (HDI)  di
Tahun  2010 yang implementasinya
dilakukan pada Tahun 2011
2. Pengusulan data para penyandang disabilitas Kota Medan ke Dinas Sosial Kota Medan  untuk  dimasukkan  ke  database

## DTKS Kemensos RI Tahun 2018
3. Menyampaikan ke Pemerintah Kota  Medan
agar dilakukan pembuatan “gading blok” di kaki  lima          jalan    Kota  Medan  untuk penyandang  disabilitas  netra  di  Tahun 2020
4. Pengusulan RANPERDA Tentang Penghormatan,Perlindungan dan Pemenuhan  Hak – Hak  Disabilitas  Kota Medan ke DPRD Kota Medan di Tahun 2021
5. Ikut  memberi  saran  dalam  pengadaan
Moda  Transportasi  Massal  seperti  “Bus Metro Deli” di  Dinas  Perhubungan  Kota Medan  agar  disediakan  aksesbilitas  bagi disabilitas di Tahun 2022
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanan Musrenbang bahwa sejak berdirinya PPDI – DPC  Kota  Medan  di  Tahun  2008  hingga sekarang Tahun 2022  baru 1 kali diundang dalam  MUSRENBANG  Kota  Medan  itupun sifatnya  hanya  mewakili  organisasi disabilitas  Kota  Medan  yaitu  HWDI  Kota Medan  yang  di  bawah  naungan  PPDI  di Tahun  2011  diundang  oleh  DPRD  Kota Medan.

## Program/  Kegiatan    PPDI-DPC  Kota Medan
Adapun program/kegiatan PPDI-DPC Kota Medan yaitu sebagai berikut:
1. Pelantikan  Pengurus  PPDI-DPC  Kota Medan  Bulan  September  Tahun  2008
sekaligus  pembagian  sembako  bagi undangan  yang  hadir  di  Aula  Panti  Sosial Bina  Daksa  (PSBD)  Bahagia  Jl.William Iskandar Medan.
2. Pelaksaan  Perayaan  Natal  Peduli  Kasih Penyandang  Disabilitas  DPC – PPDI  Kota Medan  Bulan  Desember  Tahun  2008 sekaligus  pembagian  sembako  bagi Disabilitas Kristen Kota Medan di Aula Panti
Asuhan Grace Bethesda Abadi
MedanJl.Dahlia Raya Medan.
3. Pelaksaan  Peringatan  Maulid  Nabi  Besar Muhammad  SAW  DPC – PPDI  Kota MedanBulan Februari Tahun  2009  di  Aula
PERTUNI Provinsi Sumatera Utara
Jl.Sampul Medan.
4. Pengusulan  data  Penyandang  Disabilitas Kota Medan sebanyak 120 orang keKantor Sosial Pemko Medan untuk menjadi peserta JAMKESMAS Bulan MaretTahun 2009.
5. Mengirimkan  peserta  sebanyak  15  orang ke  DPD – PPDI  Provinsi  Sumatera UtaraBulan  Agustus  Tahun  2009  untuk megikuti  Loka  Bina  Karya  pelatihan menjahit  dari  Dinas  Sosial  Provinsi Sumatera  Utara  di  Kelurahan  Terjun Kecamatan MedanMarelan.
6. Pelaksanaan  Perayaan  Natal  Peduli  Kasih Penyandang Disabilitas Season II PPDI-DPC Kota Medan Bulan Desember Tahun 2009 sekaligus  pembagian  sembako  bagi Disabilitas  Kristen  Kota  Medan  di  Aula Panti Asuhan Grace Bethesda Abadi Medan
Jl.Dahlia Raya Medan.
7. Mengirimkan  peserta  sebanyak  20  orang ke  DPD – PPDI  Provinsi  Sumatera UtaraBulan  Oktober  Tahun  2010  untuk megikuti  seminar  pengelolaan  usaha  dari DinasSosial  Provinsi  Sumatera  Utara  di Aula  Kantor  PPDI-DPC  Provinsi  Sumatera Utara Jl.Pasar 1 Setengah Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan.
8. Diterima  beraudiensi  dengan  Wakil Walikota  Medan  Bulan  November  Tahun 2010 sekaligus pengusulan acara Peringatan  Hari  Disabilitas  Internasional (HDI) untukPemko
Medan agar dilaksanakan di Tahun 2011.
9. Pelaksanaan  Perayaan  Natal  Peduli  Kasih
Penyandang  Disabilitas  Season  III  PPDI- DPC  Kota  Medan  Bulan  Desember  Tahun
2009  sekaligus  pembagian  sembako  bagi Disabilitas  Kristen  Kota  Medan  di  Aula Panti Asuhan Grace BethesdaAbadi Medan Jl.Dahlia Raya Medan.
10. Ikut  menyelenggarakan  Peringatan  Hari Disabilitas  Internasional  (HDI)  Pemko Medan yang pertama kali di gelar sebagai panitia pada Bulan November Tahun2011 dengan mengundang penyandang disabilitas  Kota  Medan  sebanyak  200
orang sekaligus  pemberian  bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang Disabilitas Kota Medan.
Hubungan  PPDI-DPC  Kota Medan  dengan Organisasi Disabilitas Lainnya
Hubungan  antara  PPDI-DPC  Kota Medan  dengan  organisasi  disabilitas lainnya  seperti      HWDI  Kota  Medan, GERKATIN Kota Medan, NPC Kota Medan, KDVRI Kota Medan, PPUA PD Kota Medan dan  YPAC  Kota  Medan  adalah  sebagai payung/induk  organisasi  disabilitas  yang mengadvokasi, mengkordinir dan mengkonsolidasikan segala kebutuhan dari organisasi  disabilitas tersebut  diatas yang bernaung kepada  PPDI-DPC    Kota Medan. Sedangkan  organisasi  PERTUNI  Kota Medan  dan  MPDI  adalah  mitra  kerja  dan tidak berada di bawah naungan PPDI-DPC Kota Medan.
Keberadaan  PPDI-DPC  Kota  Medan sudah  lama  berdiri,  berbagai  aktivitas sudah  mulai  dirancang  dan  dilakukan. PPDI-DPC  Kota  Medan  yang  diketuai  oleh Ibu  Joli  dan  sekretaris  Pak  Irfan. Sekretariat  PPDI – DPC  Kota  Medan  Jl. Teratai  Raya  No.  254  Blok  18,  Perumnas Helvetia  Kota  Medan.  Ibu  Joli  yang keseharian beraktivitas sebagai Dosen pada Universitas  Swasta  di  Kota Medan,  yang juga sebagai penyandang disabilitas Daksa, sedangkan  Pak  Irfan  sebagai  sekretaris yang  merupakan  penyandang  disabilitas tuna  netra.  Secara  organisasi,  merujuk kepada  PPDI  Pusat,  bahwa  PPDI
membawahi beberapa
organisasi penyandang disabilitas yaitu :
1. HWDI  (Himpunan  Wanita  Disabilitas
Indonesia)
2. Gerkatin
(Gerakan
untuk
Kesejahteraan Tuna Rungu)
3. NPC (National Paralympic Comitte)
4. KDVRI (Kelompok Disabilitas Veteran Republik Indonesia)
5. PPUA  (Pusat  Pemilihan  Umum Aksebilitas)
6. Pertuni  (Persatuan  Tuna  Netra Indonesia)\
7. MPDI  (Masyarakat  Peduli  Disabilitas Indonesia)
Namun pada perjalanannya,
bahwa  PPDI  Kota  Medan  belum maksimal merangkul organisasi disabilitas  lainnya,  yang  ada  di  Kota Medan. Masing-masing organisasi masih belum  merasa  bagian  dari  PPDI  Kota Medan. Hal ini pernah disampaikan oleh ketua  Pertuni  (Persatuan  Tuna  Netra Indonesia) DPC Kota Medan yaitu Bapak Irfan  yang  sekaligus  sebagai  sekretaris PPDI DPC Kota Medan.
Seperti  yang  disampaikan  oleh Buk  Joli,  bahwa  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  PPDI  masih  banyak  yang bersipat  serimonial.  Kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  jarang  sekali  kegiatan yang berkelanjutan. Contohnya kegiatan- kegiatan  disabilitas  itu  sering  kali
dilakukan waktu menjelang memperingati  hari  disabilitas.  Biasanya kegiatan  itu  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Medan, dengan mengundang teman- teman  disabilitas.  Memberikan  bantuan seperti  kursi  roda  dan sembako.  Masih menurut Buk Joli bahwa para disabilitas Kota  Medan  belum  mendapat  perhatian khusus  dari  Pemerinta  Kota  Medan, terutama  pada  bidang  pelayanan pendidikan  pada  disabilitas. Masih  ada para  disabilitas  Kota  Medan  yng  belum mendapat  pendidikan.  Masih  terdapat disabilitas  yang  belum  mengakses pendidkan  dengan  alasan  sekolah- sekolah  negeri  yang  ada  di  Kota  Medan memberimpeluang  yang  baik  untuk diakses oleh para disabilitas. Sedangkan untuk  mengakses  sekolah  swasta  pada keluarga  disabilitas  masih  banyak  yang belum  mampu  secara  materi,  karena bayaran  untuk  uang  sekolah  di  swasta yang  tergolong  mahal.  Oleh  karena  itu masih  menurut  Buk Joli  masih  banyak permasalahan – permasalahan  yang dihadapi  oleh  para  disabilias  di  Kota Medan.  Begitu  juga  dengan  organisasi tempat  perkumpulnya  para  disabilitas yang  dipinpin  oleh  buk  Joli,  masih memiliki  berbagai  macam  persolaan, baik  dari  hubungan  internal  anggota maupun  hubungan  ekstrernal  dari
organisasi  yang  berada  di  bawah nauangan PPDI-DPC Kota Medan.
Salah satu persoalan internal yang dihadapi  oleh  PPDI-DPC  Medan  adalah dengan keluarnya Surat Pernyataan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni),  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Pengurus  Pusat,  yaitu  Surat  Pernyataan No:
43KU/DPP/07-2022 tentang Indepedensi  Organisasi  Pertuni,  Dengan ini  Dewan  Pengurus  Pusat  Persatuan Tunanetra  Indonesia  (DPP  Pertuni) menyatakan bahwa:
1. Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan  tunanetra  tingkat nasional  yang  independent,  yang secara bertahap memiliki
kepengurusan  di  seluruh  propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia;
2. Pertuni  bukan  merupakan  anggota organisasi  payung  apa  pun,  atau anggota organisasi lain apa pun, dan
olehkarenanya Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum memiliki kewenangan  untuk  membangun kemitraan  dengan  Pemerintah  dan lembaga swasta  serta sesama organisasi  penyandang  disabilitas, tanpa  harus  berkoordinasi  dengan organisasi lain apa pun;
3. Independency Pertuni sebagai organisasi  kemasyarakatan  tingkat
nasional  ini  berlaku  secara  mutlak, mulai  dari  Pertuni  di  tingkat  pusat, tingkat daerah/propinsi, serta
tingkat cabang – kabupaten/kota.
Keluarnya surat pernyataan tersebut, dengan pertimbangan : 1. Bahwa, Adanya kondisi di beberapa propinsi dan kabupaten/kota  di  Indonesia,  di mana  para  pengurus  Pertuni
Daerah / Pertuni cabang menghadapi situasi yang merugikan Pertuni, yaitu Pemerintah Daerah setempat memiliki pemahaman keliru bahwa  Perhimpunan  Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) adalah  organisasi  payung  untuk organisasi  penyandang disabilitas, dan  oleh  karenanya  Pertuni diharuskan  untuk  berkoordinasi dengan organisasi tersebut, terutama  saat  membangun  relasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat;
2. Bahwa, kondisi ini telah membatasi dan  merugikan  Pertuni  sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra  tingkat  nasional  yang telah  dibentuk  sejak  26  Januari
1966, dan selama ini telah tumbuh menjadi mitra strategis
Pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat,
tingkat  propinsi  maupun  tingkat kabupaten/kota;
Wawancara yang dilakukan dengan  ketua  Pertuni  DPC  Kota  Medan Bapak  Irfan,  jelas  menyebutkan  bahwa Pertuni  DPC  Kota  Medan  bukan merupakan  anggota  organisasi  payung apa pun, atau anggota organisasi lain apa pun, dan oleh karenanya Pertuni sebagai organisasi  kemasyarakatan  berbadan hukum  memiliki  kewenangan  untuk membangun
kemitraan dengan Pemerintah  dan  lembaga  swasta  serta sesama
organisasi penyandang disabilitas,  tanpa  harus  berkoordinasi dengan  organisasi  lain  apa  pun,  bahkan ditambahkan  oleh  Bapak  Irfan  bahwa selama  ini  Pertuni  merasa  dirugikan, dibatasi  ruangnya  oleh  PPDI,  Padahal Pertuni  selama  ini  sudah  melakukan mitra  secara  langsung  baik  dengan pemerintah maupun pihak swasta.
Selanjutnya  menurut  Ibu  Joli sebagai  ketua  PPDI  DPC  Medan  merasa hal ini merupakan penafsiran yang keliru dalam  berorganisasi.  Semestinya  semua organisasi  disabilitas  yang  ada  harus berkoordinasi dengan PPDI DPC Medan, termasuk  Pertuni.  PPDI  merupakan induk dari organisasi disabilitas.
Masih lanjutan dari hasil wawancara  dengan  Buk  Joli,  Buk  Joli sebagai ketua PPDI masih merasa bahwa
organisasi  yang  dipinpinnya  belum memberikan  manfaat  yang  maksimal bagi anggotanya terutama untuk program-program  kemandirian  dari penyandang  disabilitas  itu  sendiri. Tantangan yang dihadapi sangat banyak mulai dari SDM maupun lingkungan para penyandang  disabilitas  yang  belum mendukung untuk kemandirian disabilitas. Para disabilitas masih banyak yang  mengharapkan  bantuan  dari pemerintah  maupun  swasta,  berupa bantuan  sembako.  Banyanya persoalan- persoalan  yang  dihadapi  oleh  para disabilitas  yang  belum  bisa  diselesaikan oleh  PPDI- CPD  Medan  karena  memang SDM  pengurus  juga  yang  masih  kurang maksimal untuk mensejahterakan anggotanya.
Hambatan  Yang  Dialami      PPDI-DPC Kota    Medan    Keikutsertaan    Dalam Pembangunan
Adapun  hambatan – hambatan yang  dialami  PPDI  -  DPC  Kota  Medan keikutsertaandalam pembangunan adalah sebagai berikut:
1.  Pemerintah  Kota  Medan  belum melibatkan  PPDI-DPC    Kota  Medan dalam menyampaikan aspirasi pada Musrenbang  pada    dari  tingkat kelurahan, kecamatan  Kota Medan.
2.      Pemerintah  Kota    Medan  belum memberikan  hak  penuh  kepada PPDI-DPC    Kota  Medan  untuk mengelola  suatu  acara  seperti Peringatan Hari Disabilitas
Internasional (HDI).
3.  Pemerintah  Kota    Medan  masih kurang  cepat    dalam  pengesahan Ranperda  menjadi  Perda  tentang Penghormatan,Perlindungan dan
Pemenuhan  Hak – Hak  Disabilitas Kota Medan
4.  Belum  terciptanya  aksesbilitas  yang mumpuni di Kota Medan akibat selalu membelakangkan  PPDI-DPC  Kota Medan  sebagai  wadah  aspirasi penyandang disabilitas.
5.  Masih Dinas Tenaga Kerja Kota Medan saja  yang  mempunyai  Unit  Layanan Disabilitas  padahal  pada  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun
2020 seharusnya
Dinas
Pendidikan,Dinas  Tenaga  Kerja  dan Dinas  Sosial  harus  memiliki  Unit Layanan Disabilitas.

## SIMPULAN
PPDI-DPC    Kota  Medan  sudah mulai  aktif  memberi  usulan  kegiatan kepada Pemerintah Kota Medan. Beberapa usulan  yang  sudah  disampaikan  seperti  : kegiatan  memperingati  hari  disabilitas
internasional,  pengusulan  data  disabilitas untuk  dimasukkan  ke  database  DTKS Kemensos RI. Untuk membuat gading blok ,
Pengusulan RANPERDA tentang Penghormatan,Perlindungan dan
Pemenuhan  Hak – Hak  Disabilitas  Kota Medan      ke  DPRD  Kota  Medan  di  Tahun 2021,  memberi  saran  dalam  pengadaan Moda Transportasi  Massal  seperti  “Bus Metro  Deli”  di  Dinas  Perhubungan  Kota Medan  agar  disediakan  aksesbilitas  bagi disabilitas di Tahun 2022. Namun usulan- usulan  yang  diberikan belum sepenuhnya direspon  dengan  baik  oleh  Pemerintah Kota Medan.
Keterlibatan  dalam  Musrenbang sejak  berdirinya  PPDI-DPC  Kota  Medan Tahun 2008 hingga tahun 2022 baru satu kali  diundang  untuk  Musrenbang  Kota itupun sifatnya hanya mewakili organisasi disabilitas HWDI Kota Medan, sedangkan untuk  Musrenbang  kelurahan  dan kecamatan belum pernah dilibatkan.
PPDI  merasa  bahwa  Pemerintah Kota    Medan  masih  kurang  cepat    dalam pengesahan  Peraturan  Daerah  tentang Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  L.  (2009).  Pengaruh  Konflik  Peran,
Ketidakjelasan  Peran,  dan  Kelebihan  Peran terhadap  Kepuasan  Kerja  dan  Kinerja  Audit (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra  dengan  Kantor  Akuntan  Publik  Big Four  di  Wilayah  DKI  Jakarta).  Jurnal Akunransi. 1(1).
Biddle,  B.J.  (1986).  Recent  Developments  in  Role Theory. Annual Reviews Sociology, 12:64-92. Harahap,  Rahayu  Respindowaty  dan  L.L.M
Bustanuddin.  (2015).  Perlindungan  Hukum terhadap  Penyandang  Disabilitas  Menurut Convention  on  The  Rights  of  Persons  With Disabilities (CRPD). Jurnal Inovatif. 3(1).
Heryana,  Ade.  (2020).  Organisasi  dan  Teori Organisasi. Tangerang: Aheryana Institute. Kartono,  Drajat  Tri  dan  Hanif  Nurcholis.  (2019).
Pembangunan  Masyarakat  Desa  dan  Kota. Modul  1  Konsep  dan  Teori  Pembangunan.
Universitas Terbuka.
Mutiah, Azmi Anti. (2018). Peran Komunitas Sahabat
Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan  Penyandang  Difabel  Kota Semarang. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Diponegoro.
Prayudi,  Made  Aristia.  (2018).  Teori  Peran  dan Konsep  Expectation-Gap  Fungsi  Pengawasan dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 2(4).
Sukmawati,  Nindiya.  (2021).  Peran  Pemerintah dalam  Pemenuhan  Hak  untuk  Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Media of Law and Sharia. 2(4).
Yulisnaini,  Eza.  (2018).  Peran  Komunitas  Young Voices dalam Pembangunan