## PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PREVENTIF TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) YANG AKAN DIBERANGKATKAN KE LUAR NEGERI

## Lusia Astrika

## Abstract
The  Government  has  a  duty  to  foster  job  protection  for  Indonesian  workers,  and  do not  distinguish  between  male  workers-male  and  female  workers.  Including  to  provide preventive  protection.  Preventive  protection  in  this  case  is the  provision  of  protection  to the Labor Women (TKW) during the period prior to departure abroad. This study is a descriptive type, using explanatory case study method. Based on the research that has been done, the Central Java Provincial Government already provide preventive protection for Labor Women who will be flown out of the country, as evidenced by the PAP program and Housemaid. In this  case  the  Central  Java  Provincial  Government  has  run  function  planning,  budgeting, organizing,  and  coordinating.  But  both  programs  are  not  integrated  gender  mainstreaming (PUG)  in  the  curriculum.  In  the  implementation  of  inter-agency  partnerships  related  to preventive protection for migrant workers to be dispatched abroad, relations with the Central Java  Provincial  Government  while  the  relationship  is  associative  BLKLN  Central  Java Provincial  Government  (Manpower)  with  BP3TKI  are  parallel.  In  exercising  coordinating, planning,  budgeting,  and  organizing  the  government  should  adjust  to  the  conditions  and needs  of the  Labor Women (TKW),  not merely to fulfill  the functions  and  role  of  institutions only.
Keyword: the role of government, protection, women workers

## A.  PENDAHULUAN
Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai  tujuan  negara,  juga  perlu menjamin kesejahteraan bagi kaum perempuan  sebagai  anggota  masyarakat. Sebagai  respon  Pemerintah  Indonesia pada  komitmen  internasional  (CEDAW) dan  sebagai  komitmen  bersama  antara pemerintah dan masyarakat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, pemerintah sudah selayaknya  mewujudkan  suatu  kebijakan yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan terhadap  kaum  perempuan.  Kebijakan  ini seringkali  disebut  dengan  “toleransi  nol” atau “Zero  Tolerance  Policy”. Kebijakan “Zero  Tolerance  Policy” berarti  tidak  ada toleransi  sekecil  apapun  terhadap  tindak kekerasan  perempuan,  sehingga  strategi kerjasama antar instansi pemerintah terkait,  dengan  organisasi  non-pemerintah termasuk LSM dan peran serta masyarakat,  perlu  segera  diwujudkan dalam  rangka  perlindungan  perempuan korban  kekerasan  (Harsono,  2000,  h.  xi- xii).
Salah  satu  bentuk  kekerasan  yang saat ini ramai dibicarakan adalah kekerasan  terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita (TKW).  Sekalipun  permasalahan  Tenaga Kerja  Indonesia,  yang  didalamnya  juga berarti  adanya  jaminan  dan  perlindungan terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW) sudah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004,  namun  kasus kekerasaan masih marak terjadi. Menyikapi permasalahan tersebut diatas, peran pemerintah harus ditingkatkan dalam memberikan perlindungan. Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan  kerja  bagi  tenaga  kerja Indonesia,  dan  tidak  membedakan  antara tenaga  kerja  laki –  laki  dan  tenaga  kerja wanita.  Termasuk  di  dalamnya  adalah memberikan perlindungan preventif kepada para TKW, yaitu memberikan perlindungan selama masa sebelum pemberangkatan ke luar negeri.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas mengenai peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  dalam  memberikan  perlindungan preventif  terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita (TKW)  yang  akan  diberangkatkan  ke  luar
negeri  dan  kemitraan  yang  dijalankan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam memberikan perlindungan preventif terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan  diberangkatkan  ke  luar  negeri. Penelitian  ini  dikontribusikan  bagi  para Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  supaya mendapatkan  jaminan  perlindungan  dan jaminan  Hak  Asasi  Manusia  dan  bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, supaya dalam  prakteknya  dapat  meningkatkan perannya  untuk  melindungi  para  Tenaga Kerja Wanita (TKW).

## A.1.  Tinjauan Pustaka 1.  Pengarusutamaan Gender (PUG)
PUG adalah strategi yang dilakukan secara  rasional  dan  sistematis  untuk mencapai  dan  mewujudkan  kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat  dan  negara)  melalui  kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman,  aspirasi,  kebutuhnan  dan permasalahan  perempuan  dan  laki –  laki ke  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh kebijakan  dan  program  diberbagai  bidang kehidupan dan pembangunan (Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG).
PUG memastikan apakah laki – laki dan  perempuan  diperlakukan  secara  adil dan  setara  dalam  memperoleh  aksesatau kesempatan  dalam  ikut  berpartisipasi,  ikut mengawasi  pembangunan  atau  dalam menerima atau merasakan manfaat daripada  pembangunan  itu  sendiri.  Jadi kuncinya adalah setara dan adil baik laki – laki maupun perempuan. 2.  Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Preventif Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas
memimpin organisasi negara untuk mencapai  tujuan  negara.  Oleh  karenanya, pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah  negara  (Tim  ICCE  UIN,  2000,  h. 47). Tugas, tanggungjawab, dan kewajiban pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia  (yang  di  dalamnya  juga  berarti perlindungan  terhadap  TKW)  tercantum dalam Undang –  Undang  Republik Indonesia  Nomor    39  Tahun  2004  pasal  5 yang berbunyi:
“(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan,  dan  mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
(2)  Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan  kepada  pemerintah daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan.” Pasal 6, yang berbunyi: “Pemerintah  bertanggung  jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.“ Pasal 7, yang berbunyi:
“Dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:
a.  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  calon  TKI/TKI,  baik  yang berangkat  melalui  pelaksana penempatan  TKI,  maupun yang berangkat secara mandiri; b.  mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; c.  membentuk dan mengembangkan sistem informasi  penempatan  calon TKI di luar negeri;
d.  melakukan  upaya  diplomatik untuk  menjamin  pemenuhan hak  dan  perlindungan  TKI secara  optimal  di  negara tujuan; dan
e.  memberikan perlindungan kepada  TKI  selama  masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan
masa purna penempatan.”
Berdasarkan  Pasal  7  Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  2004  diatas,  maka  yang  dimaksud dengan tindakan preventif adalah memberikan  perlindungan  kepada  TKI (TKW) selama
masa sebelum pemberangkatan ke luar negeri.
3.  Kemitraan
Kemitraan  atau  seringkali  disebut dengan jaringan kerja ( networking ) merupakan  proses  keinginan  untuk  saling
mendengarkan  dan  belajar  satu  sama lainnya  ( process  of  being  willing  to  listen and  learn  from  each  other ).  Terdapat  tiga pola  hubungan  yang  dapat  terjalin  antara lembaga  pemerintah  bersama  dengan seluruh stakeholders , yaitu: a.  Asosiatif
Hubungan  yang  sangat  dekat,  saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan  dan  program,  bergantung dalam  pembiayaan  kegiatan.  Dalam hubungan  ini,  seringkali stakeholders dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
b.  Paralel
Hubungan yang setara antara
pemerintah  dan  lembaga  lain  yang terlibat,  saling  tidak  bergantung  dalam pembiayaan
kegiatan, saling mendukung, mempengaruhi, dan mengubah atau korektif. Dalam hubungan  ini,  diantara  lembaga  yang terlibat  terjadi  proses  saling  belajar, duduk  sama  rendah  dan  berdiri  sama tinggi dengan pola kerja team work .
c.  Konklitif
Hubungan  yang  saling  mengambil jarak, tidak saling bergantung, dan ada
penentangan,  bersifat  korektif  dan menentang.

## A.2.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian studi kasus eksplanatoris.  Metode  penelitian  studi kasus  eksplanatoris  mengandung  arti sebagai  strategi  penelitian  sosial  atau suatu  metode  penelitian  yang  mempelajari kejadian – kejadian ( cases ) pada fenomena kontemporer di dalam kehidupan nyata  yang  bersifat  menjelaskan  gejala atau  kasus  yang  diamati.  Subyek  utama penelitian  ini  adalah  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah,  Balai  Latihan  Kerja  Luar Negeri  (BLKLN  Jawa  Tengah),  Badan Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI  Jawa Tengah),  stakeholder  yang  bermitra,  dan Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  yang  akan diberangkatkan  ke  luar  negeri.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam ( indepth  interview ),  dokumentasi,  studi pustaka,  dan  observasi  non  partisan.

## B.  PEMBAHASAN
B.1.  Masalah –Masalah  Yang  Dialami Calon  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW) Pra Pemberangkatan
Jumlah  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  akan  diberangkatkan  ke  luar  negeri pada sektor informal lebih banyak didominasi  oleh  kaum  perempuan.  Hal  ini membuktikan belum terwujudnya
kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Kaum perempuan masih menjadi kaum terpinggirkan
(subordinasi)
karena menempati  sektor –  sektor  informal  yang menurut  persepsi  masyarakat  merupakan kodrat  alamnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada Tabel 9.1 berikut ini:
Tabel 9.1
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin, dan Sektor
(Tanggal 1/1/2013 s.d 24/10/2013) No. Daerah Asal Laki-laki Perempuan Jumlah Informal Formal Informal Formal Informal Formal 1 Banjarnegara 13 429 767 163 780 592 2 Banyumas 50 1.655 3.029 515 3.079 2.170 3 Batang 19 947 1.169 227 1.188 1.174 4 Blora 7 243 133 38 140 281 5 Boyolali 7 548 190 159 197 707 6 Brebes 108 3.157 3.449 582 3.557 3.739 7 Cilacap 119 4.995 7.904 1.253 8.023 6.248 8 Demak 19 796 886 155 905 951 9 Grobogan 22 1.044 1.889 233 1.911 1.277 10  Jepara 7 527 633 116 640 643
No. Daerah Asal Laki-laki Perempuan Jumlah Informal Formal Informal Formal Informal Formal 11  Karanganyar 1 621 346 224 347 845 12  Kebumen 36 1.212 1.045 725 1.-81 1.937 13  Kendal 62 1.809 6.928 578 6.990 2.387 14  Klaten 10 921 209 618 219 1.539 15  Kudus 9 388 322 91 331 479 16  Magelang 18 842 525 441 543 1.283 17  Magelang (Kota) 0 21 18 12 18 33 18  Pati 51 3.974 1.833 447 1.884 4.421 19  Pekalongan 12 489 620 141 632 630 20  Pekalongan (Kota) 6 30 83 10 89 40 21  Pemalang 9 1.647 122 86 131 1.733 22  Purbalingga 7 232 265 73 272 305 23  Purworejo 12 551 464 455 476 1.006 24  Rembang 10 506 58 31 68 537 25  Salatiga 1 86 102 18 103 104 26  Semarang 21 1.024 1.377 259 1.398 1.283 27  Semarang (Kota) 6 101 134 37 140 138 28  Sragen 18 957 1.013 444 1,031 1.401 29  Sukoharjo 5 506 120 156 125 662 30  Surakarta 2 429 82 73 84 502 31  Tegal 39 4.189 710 288 749 4.477 32  Tegal (Kota) 0 131 7 25 7 156 33  Temanggung 11 566 451 228 462 794 34  Wonogiri 6 197 119 78 125 275 35  Wonosobo 22 444 1.797 193 1.819 637 Jumlah 745 36.214 38.799 9.172 39.544 45.386
Sumber: BNP2TKI, 2013
Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa masalah  yang  dihadapi  calon  TKW  yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Faktor – faktor yang menyebabkan masalah calon TKW antara lain:
a.  Perempuan, masih muda, kebanyakan dari  pelosok  desa,  berpendidikan sangat  rendah  terkadang  tidak  tamat Sekolah Dasar dan sangat miskin
b.  Sekitar  90%  adalah  sebagai  pekerja rumah tangga (PRT)
c.  Tidak ada pengakuan bahwa pekerjaan  rumah  tangga sebagai pekerja yang setara dengan yang lain d.  Lemahnya  dalam  pengorganisasian, tidak  memiliki  kelompok  pelobi  yang kuat
e.  Penyelewengan oleh suami, pemerasan  oleh  anggota  keluarga, pemerasan  oleh  sponsor,  pelecehan seksual di PJTKI, pemalsuan dokumen dan  fasilitas  yang  sangat  buruk  di penampungan
f. Informasi  peluang  kerja  lebih  banyak diterima melalui sponsor dan calo
g.  Seleksi calon TKW dilakukan langsung oleh pengguna
Berdasarkan  faktor  diatas,  dapat diketahui  bahwa  permasalahan  gender (perempuan) masih rentan terhadap bentuk ketidakadilan.  Hal  ini  dikarenakan  masih banyak Tenaga Kerja Indonesia bergender perempuan  yang  mendapatkan  perlakuan tidak  adil  dan  penyiksaan.  Bahkan  gender juga  dijadikan  alasan  untuk  melakukan tindak  kekerasan.  Untuk  itu  diperlukan adanya  perlindungan  preventif  sebelum calon  TKW  ini  diberangkatkan  ke  luar negeri. Pada hakikatnya, setiap calon TKW mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan  sesuai  peraturan  perundang- undangan,  mulai  dari  pra  penempatan, masa  penempatan,  sampai  dengan  purna penempatan.
B.2.  Peran  Pemerintah  Provinsi  Jawa
Tengah Dalam Memberikan Perlindungan  Preventif  Terhadap Tenaga  Kerja  Wanita  yang  Akan Diberangkatkan ke Luar Negeri Pemerintah melakukan fungsi planning, budgeting, organizing , dan coordinating dalam memberikan
perlindungan  preventif  bagi  TKW  yang akan diberangkatkan ke luar negeri berupa adanya program Pembekalan
Akhir Pemberangkatan  (PAP)  dan  Pelatihan Penata  Laksana  Rumah  Tangga  (PLRT). Calon TKW yang telah memenuhi persyaratan wajib mengikuti pelatihan kerja yang dilaksanakan di BLKLN milik PPTKIS/cabang  di  Jawa  Tengah  dan BLKLN  milik  Provinsi  Jawa  Tengah.  Calon TKW  yang  akan  diberangkatkan  ke  luar
negeri  juga  mendapatkan  pembekalan akhir  pemberangkatan  (PAP),  dimana penanggungjawab  PAP  adalah  BP3TKI. Sedangkan  Pelatihan  Peñata  Laksana Rumah  Tangga  (PLRT)  dilaksanakan  di BLKLN Disnakertrans Provinsi Jateng. PAP dilaksanakan  sekurang –  kurangnya  8  jam pelajaran. Adapun materi PAP meliputi: a.  Peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan b.  Materi perjanjian kerja
c.  Materi penunjang: adat istiadat, budaya, narkoba dan HIV/AIDS, resiko kerja,  tata  cara  pengiriman  uang, mental  kerohanian  dan  pengetahuan tentang dokumen perjalanan dan pelaksanaan perjalanan.
Untuk  lebih  jelasnya,  materi  PAP dapat dilihat pada Tabel 9.2 berikut:
Tabel 9.2 Materi PAP No Materi PAP Pokok Bahasan BP3TKI Jam Pelajaran 1. Peraturan Perundang – Undangan Negara Tujuan Penempatan a.  Peraturan keiimigrasian b.  Peraturan ketenagakerjaan c.  Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan d.  Peran perwakilan RI di luar negeri e.  Tata cara keberangkatan dan kepulangan V 2 2. Perjanjian Kerja a.  Jenis pekerjaan b.  Hak dan kewajiban TKI/TKW dan pengguna jasa TKI/TKW c.  Upah, Waktu kerja, waktu istirahat/cuti dan asuransi d.  Jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara memperpanjang perjanjian kerja e.  Cara penyelesaian masalah/perselisihan V 4 3. Pembinaan mental kepribadian a.  Etos kerja b.  Penyesuaian diri c.  Mengatasi masalah pribadi V 2 4. Bahaya perdagangan narkoba, obat – obatan terlarang, pola hidup sehat, dan bahaya perdagangan manusia a.  Memahami bahaya perdangan narkoba, obat terlarang dan tindak criminal lainnya dan penyalahgunaan obat – obatan
terlarang
b.  Infeksi menular seksual (IMS) dan
HIV/AIDS c.  Memahami bahaya perdagangan manusia / TKI/TKW illegal dan cara menghindarinya V 2 Total Jam Pelajaran 8
Berdasarkan  tabel  materi  PAP diatas dapat dianalisa bahwa tidak terdapat adanya  materi  yang  khusus  menjelaskan tentang  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Ini berarti materi pembekalan yang disampaikan  belum  dihayati  oleh  wawasan gender dan belum dilingkupi oleh pengarusutamaan gender. Selain itu, waktu penyampaian  materi  dirasa  kurang  efektif (terlalu singkat) karena hanya delapan jam pembelajaran,  sementara  jumlah  materi yang  disampaikan  cukup  banyak  dan penalaran setiap TKI/TKW tidak sama.
Sementara
Pelatihan Peñata
Laksana  Rumah  Tangga  (PLRT)  yang dilaksanakan  di  BLKLN  Disnakertrans Provinsi Jateng, lama pelatihannya sebanyak  240  jam  pelajaran  (30  hari), dibiayai  oleh  APBD  Provinsi  Jateng, dengan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas  Tenaga  Kerja  serta  program pendidikan  non  formal  dan  informal. BLKLN  Provinsi  Jateng  melaksanakan pelatihan  PLRT  untuk  negara  Asia  Pasific (Aspac),  Hongkong,  Taiwan,  Singapura, Malaysia.  Jenis  kegiatan  latihan  meliputi: tata  boga,  tata  graham,  baby  sitter, perawatan  anak  pra  sekolah,  perawatan lansia/jompo,  dan  bahasa  komunikasi sesuai  negara  tujuan  (Inggris,  Kantonis, Mandarin, Melayu). Durasi pelatihan berdasarkan  negara  tujuan  (SE.  BP3TKI No:  B.63/PEN/IV/2012  tanggal  9  April 2012:
 Hongkong/macau  = 600 jam (60 hari)
 Taiwan = 600 jam (60 hari)  Singapura = 400 jam (40 hari)  Malaysia = 200 jam (20 hari)  Brunei Darussalam = 200 jam (20 hari)
 Negara Timur Tengah
= 200 jam (20 hari)  Eks TKI
= 100 jam (10 hari)
Disamping  materi –  materi  yang telah  tercantum,  CTLKI/CTKW  dibekali pelatihan PLRT dengan:
1.  Beladiri  Wushu  bekerjasama  dengan pelatih wushu
2.  Psikologi  bekerjasama  dengan  fakultas Psikologi UNDIP
3.  Melakukan koordinasi  dengan  lembaga tehnis
4.  Sosialisasi  tentang  program –  program BLKLN dengan PPTKIS di Kab/Kota
5.  Meningkatkan pelayanan kepada PPTKIS dalam hal jemput CTKI/CTKW Pelatihan  psikologi  oleh  Fakultas Psikologi  UNDIP  pada  awalnya  diberikan secara  rutin,  tetapi  kemudian  pada  tahun 2013  menjadi  tidak  rutin  karena  program pelatihan  tersebut  merupakan  program pengabdian  masyarakat  oleh  fakultas tersebut. Bentuk pelatihannya adalah ceramah  dan  training  tentang  motivasi, manajemen  stress,  regulasi  emosi,  dan penyesuaian  diri.  Materi  ini  diberikan karena  banyaknya  calon  Tenaga  Kerja Wanita (TKW) yang mengalami tekanan/stress  saat  berada  di  asrama. Kebanyakan  dari  mereka  hanya  berbekal nekad (bonek) untuk menjadi calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena alasan ekonomi. Dalam hal ini sangat disayangkan, karena sebenarnya kemampuan (skill) mereka bagus (terutama  yang  akan  diberangkatkan  ke Hongkong),  namun  bekal  keterampilan masih sangat kurang.
B.3.  Kemitraan dalam Memberikan
Perlindungan  Preventif  Terhadap Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  yang Akan  Diberangkatkan  ke  Luar Negeri
Dalam  memberikan  perlindungan preventif  terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita (TKW)  yang  akan  diberangkatkan  ke  luar negeri,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tidak  berdiri  sendiri.  Perlunya  jejaring  atau kemitraan dalam memberikan perlindungan dan  menyelesaikan  permasalahan  pada masa pra penempatan (dalam  negeri) juga sangat  penting.  Dalam  hal  penyelesaian CTKI  /  CTKW  bermasalah  pada  masa  pra penempatan, pemerintah bekerjasama dengan  PPTKIS,  Asuransi,  BP3TKI,  dan POLRI.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat pada Tabel 9.3 berikut:
Tabel 9.3
Penyelesaian CTKI/CTKW bermasalah pada masa Pra Penempatan (dalam Negeri)
No. Jenis Masalah Peran Instansi/Swasta 1. TKI/TKW Gagal berangkat PPTKIS:  Mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh calon TKI, bila penyebab gagal berangkat oleh PPTKIS
 Memberi kesempatan kepada calon TKI/TKW untuk berangkat, bila calon sudah sehat atau masalah sudah dapat diselesaikan
 Asuransi: melakukan pemenuhan hak – hak calon
TKI/TKW
BP3TKI:  Memfasilitasi pemenuhan hak –hak calon yang gagal berangkat
 Melaporkan kepada POLRI jika terdapat unsure pidana (penipuan)  Kemenakertrans: melakukan pencairan deposito sebagai  jaminan penyelesaian masalah POLRI:  Melakukan proses yang berkaitan dengan tindak pidananya 2. Penipuan Peluang Kerja BP3TKI:  Melaporkan PPTKIS kepada pihak POLRI atas penipuan peluang kerja  Memfasilitasi penggantian kerugian calon TKI akibat penipuan peluang kerja tersebut PPTKIS  Mengganti kerugian calon TKI akibat dari perbuatan penipuan peluang kerja Kemenakertrans  Melakukan pencairan deposito untuk mengganti kerugian calon POLRI  Melakukan penindakan kepada PPTKIS yang telah menipu calon
PEMDA
 Melaporkan kepada POLRI atas penipuan peluang kerja
 Memfasilitasi kerugian calon yang diakibatkan adanya penipuan peluang kerja 3. Ilegal Rekrut PEMDA: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan/BP3TKI melaporkan kepada POLRI POLRI: Melakukan penindakan terhadap pelaku illegal rekrut
No. Jenis Masalah Peran Instansi/Swasta 4. Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Izin orang tua) Kelurahan, Desa:  membuat surat pengantar pengurusan jati diri secara benar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:  Melakukan verifikasi terhadap keakuratan data yang menjadi dasar penerbitan jati diri calon TKI/TKW
 Menerbitkan identitas jati diri calon (KTP)  Meningkatkan pengawasan dalam pengurusan dokumen jati diri
Kemenkes:
 Menetapkan Sarana Kesehatan (Sarkes) yang memenuhi syarat untuk menjadi tempat pemeriksaan kesehatan calon
 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sarkes yang telah ditetapkan  Membuat dan menetapkan standard pemeriksaan kesehatan calon Sarkes:  Melakukan pemeriksaan kesehatan calon sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh kemenkes  Menerbitkan sertifikat kesehatan BP3TKI: melakukan verifikasi terhadap dokumen calon Kemeninfo: melakukan pengembangan sistem informasi terpadu 5. TKI/TKW tidak boleh berkomunikasi selama di penampungan BP3TKI:
 Meningkatkan pengawasan dalam penampungan
 Mengusulkan kepada kemenakertrans untuk melakukan penindakan terhadap pelaku dan tempat penampungan
Kemenakertrans: Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administrasi terhadap PPTKIS yang memiliki penampungan yang melarang calon berkomunikasi 6. Perlakuan tidak manusiawi di penampungan BP3TKI: Melaporkan kepada POLRI atas perlakuan tidak manusiawi terhadap calon di penampungan bila mengandung unsur pidana Kemennakertrans:  Meningkatkan pengawasan terhadap penampungan
 Melakukan penjatuhan sanksi administrasi terhadap penampungan  Melakukan pembinaan terhadap penampungan POLRI: Penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku perbuatan yang tidak manusiawi
No. Jenis Masalah Peran Instansi/Swasta 7. Biaya penempatan melebihi struktur biaya yang telah ditetapkan oleh Menakertrans BP3TKI:  Melaporkan kepada Menakertrans terhadap PPTKIS yang membebankan biaya penempatan melebihi struktur biaya yang telah ditetapkan oleh Menakertrans kepada calon TKI/TKW
 Mengusulkan penjatuhan sanksi administrasi terhadap PPTKIS yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf a
Kemenakertrans:
 Menjatuhkan sanksi administrasi terhadap PPTKIS yang telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas
 Mewajibkan kepada PPTKIS untuk mengembalikan kelebihan pembebanan biaya penempatan kepada calon TKI/TKW Asuransi: melakukan pembayaran biaya pengobatan calon TKI/TKW 8. TKI/TKW meninggal PPTKIS:  Melakukan pengurusan jenazah calon TKI/TKW dari rumah sakit sampai daerah asal
 Mengurus klaim asuransi  Memberikan santunan kepada keluarga Asuransi:  Membayar klaim asuransi  Membayar biaya pemakaman
BP3TKI:  Melakukan pengawasan terhadap pengurusan jenazah  Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak
TKI/TKW
Sumber  :  SOP  Sistem  Pelayanan  Pengaduan  CTKI/TKI  Dalam  dan  Luar  Negeri,  Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, 2011
Meskipun telah
diatur job
description
secara jelas dalam penyelesaian kasus
CTKI/CTKW bermasalah sebelum pemberangkatan, namun  tetap  saja  terjadi  salah  prosedur atau  tidak  bekerjanya  lembaga  terkait.  Hal ini dikarenakan CTKI/CTKW enggan melaporkan atau memperkarakan ke
lembaga  terkait,  dan  lembaga  terkait  juga tidak tanggap prosedur permasalahan yang dihadapi.  Permasalahan  lain  yang  terjadi adalah CTKI/CTKW seringkali salah sasaran  pengaduan,  dan  lembaga  yang bermitra kurang tanggap untuk memberikan  saran/arahan  ke  lembaga yang tepat.

## C.  PENUTUP
C.1.  Simpulan
Berdasarkan  Undang –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2004 pasal, pemerintah telah melimpahkan sebagian  wewenangnya  dan/atau  tugas perbantuan  kepada  pemerintah  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Dengan  begitu  pemerintah daerah  (dalam  hal  ini  Pemprov  Jateng) memiliki tugas, tanggungjawab, dan kewajiban    untuk  melindungi  Tenaga  Kerja
Indonesia  (yang  di  dalamnya  juga  berarti perlindungan  terhadap  TKW).  Berdasarkan Pasal  7  Undang –  Undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004,
pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  preventif kepada TKI (TKW) selama masa sebelum pemberangkatan  ke  luar  negeri.  Dalam  hal ini, Pemprov Jateng juga sudah memberikan  perlindungan  preventif  bagi Tenaga Kerja Wanita yang akan
diberangkatkan  ke  luar  negeri,  yang dibuktikan  dengan  adanya  program  PAP dan PLRT. Berarti dalam hal ini pemerintah telah menjalankan fungsi organizing, dimana pemerintah mengelompokkan kegiatan  yang  diperlukan,  yakni  penetapan susunan  organisasi serta  tugas  dan fungsi- fungsi  dari  setiap  unit  yang  ada  dalam organisasi,  serta  menetapkan  kedudukan dan  sifat  hubungan  antara  masing-masing unit tersebut.
Namun  kedua  program  tersebut belum mengintegrasikan pengarusutamaan gender  (PUG)  dalam  kurikulum.  Terbukti dengan materi gender yang belum menjadi salah satu diklat yang berdiri sendiri dalam kurikulum. Prakteknya, materi yang diberikan  lebih  cenderung  diperuntukkan bagi  kaum  perempuan  saja,  hal  ini dikarenakan  sebagian  besar  TKI  sektor informal  didominasi  perempuan.  Hal  ini membuktikan bahwa keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud, karena kaum  perempuan  masih  saja  dieksploitasi. Padahal PUG adalah strategi yang dilakukan  secara  rasional  dan  sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah  tangga,  masyarakat  dan  negara) melalui keijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhnan dan permasalahan perempuan dan  laki –  laki  ke  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi dari  seluruh  kebijakan  dan  program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, yang telah tercantum dalam Inpres No 9 Tahun 2000.
Dalam pelaksanaan kemitraan antar  lembaga  yang  berkaitan  dengan perlindungan  preventif  untuk  TKW  yang akan  diberangkatkan  ke  luar  negeri, hubungan Pemprov Jateng dengan BLKLN bersifat  asosiatif  karena  hubungannya sangat  dekat,  saling  mendukung  dalam pelaksanaan kebijakan dan program, bergantung  dalam  pembiayaan  kegiatan (perpanjangan  tangan  pemerintah).  Dalam hal  ini  pemerintah  telah  melakukan  fungsi planning yang  didalamnya  juga  termasuk fungsi budgeting ,  yaitu  menetapkan  tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menetapkan peraturanperaturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang
harus  dituruti,  dan  menetapkan  ikhtisar biaya  yang  diperlukan  dan  pemasukan uang  yang  diharapkan  akan  diperoleh  dari rangkaian  tindakan  yang  akan  dilakukan. Pemerintah  dalam  hal  ini  juga  telah menjalankan  fungsi coordinating ,  karena untuk  mencapai  tujuan  itu  dan  supaya berbagai  kegiatan  tidak  terjadi  kekacauan, percekcokan,  dan  kekosongan  kegiatan, maka perlu untuk menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan  sehingga  terdapat  kerja  sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.  Sementara  hubungan  Pemprov Jateng  (Disnakertrans)  dengan  BP3TKI adalah parallel, karena hubungannya setara,  saling  tidak  bergantung  dalam pembiayaan  kegiatan,  saling  mendukung, mempengaruhi, dan mengubah atau korektif.
C.2.  Saran Materi
gender sebaiknya dimasukkan/terintegrasi  dalam  kurikulum diklat,  dengan  begitu  pengarusutamaan gender dapat diberikan kepada calon TKW. Secara rutin diberikan pembelajaran psikologi  kepada  calon  TKW,  dan  jam pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan  kebutuhan  supaya  materi  lebih efektif.  Kemitraan  diperkuat,  dan  setiap stakeholders  sebaiknya  dibekali  dengan pengetahuan yang benar dan tepat tentang prosedur  perlindungan.  Kebijakan “Zero Tolerance Policy” harus ditegakkan, sehingga  strategi  kerjasama  antar  instansi pemerintah terkait dapat segera diwujudkan  dalam  rangka  perlindungan perempuan.  Dalam  menjalankan  fungsi coordinating,  planning,  budgeting, dan organizing hendaknya pemerintah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan  para  Tenaga  Kerja  Wanita (TKW), bukan hanya semata untuk memenuhi fungsi dan peran kelembagaannya  saja.  Calon  TKW  yang akan  diberangkatkan  ke  luar  negeri  juga sebaiknya  mempersiapkan  diri  lahir  dan batin, kritis dan tidak mudah percaya, tidak menggunakan  calo  untuk  kepengurusan, dan dapat memilih PPTKIS dengan cermat, serta  dapat  mengadukan  permasalahan yang  dihadapi  kepada  lembaga  yang menangani dengan tepat. Hal ini dikarenakan faktor penyebab
permasalahan pada masa pra penempatan sebagian besar berasal dari calon TKI/TKW tersebut sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Chafetz. 1991. Kajian Teoritis Mengenai Ketimpangan Gender 2008. Chapman, Jenny. 1995. Theory and Methods In Political Science: The Feminist Perspective . London: Macmillan Press LTD.
Harsono,  Irawati.  dkk  (ed.).  2000. Pengetahuan  Praktis  Tentang  Perlindungan  Terhadap Perempuan  Korban  Kekerasan. Jakarta:  Kantor  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan.
Lokus  Komisi  Nasional  Perempuan  Tentang  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan, Kebun, tanggal 8 Maret 2005.
Murniati,  A.Nunuk.  P..  2004. Getar  Gender  Buku  Pertama:  Perempuan  Indonesia  dalam Perspektif  Sosial,  Politik,  Ekonomi,  Hukum,  dan  HAM ,.  Magelang:  Yayasan Indonesiatera.
Sumiarni, Endang. 2004. Gender & Feminism. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company. Tim ICCE UIN. 2000. Demokrasi, HAM, & Masyarakat Mada ni. Jakarta: Prenada Media. Tim  Penyusun.  1997. Negara  dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation.
Undang –  Undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.