## EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASET DAERAH (PAD) SUB SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI YOGYAKARTA 2008-2012
Febrian Sari Anastasia Rokhedi Priyo Santoso Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

## ABSTRACT
Yogyakarta is endowed by rich natural and cultural-based tourism attractions. It significantly contributes to the revenue of regional owned-revenue in Yogyakarta. The purpose of this study is to calculate the level of efficiency and to identify the sources of inefficiency of regional owned-revenue from the tourism sub sector of five citiy/municipalities in Yogyakarta. The method used in this study is the Data Envelopment Analisys (DEA). The input variables are the number of tourists, the number of hotels, the number of tourism and travel agencies, the number of restaurants, and as well as the number of availability of supporting tourism facilities. These five input variables are combined by the output variable which is regional-owned revenue of tourism sub sector. The efficiency result shows that two regions, city of Yogyakarta and Sleman, have already reached efficiency. In contrast, the revenue from tourism sub sector of Kulon Progo has not been efficient yet.The source of efficiency is dominated by the number of tourism and travel agencies, while the main source of inefficiency comes from the lack of tourism supporting facilites.
Keywords:   data envelopment analisys (DEA),efficiency, regional owned-revenue, tourism

## ABSTRAK
Besarnya kekayaan pariwisata yang dimiliki oleh Yogyakarta memberikan nilai pikat dan daya tarik wisatawan asing maupun lokal untuk dikunjungi. Hal tersebut memberi kontribusi pada Pendapatan Aset Daerah di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah menghitung tingkat efisiensi dan sumber-sumber efisiensi penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) sub sektor pariwisata di lima wilayah kota dan kabupaten di Yogyakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Data Envelopment Analisys (DEA). Variabel input adalah jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah usaha perjalanan wisata, jumlah rumah makan dan restaurant, serta jumlah sarana pendukung yang tersedia. Kelima variabel input dikombinasikan dengan variabel output PAD. Dari 5 Kabupaten/Kota di DIY terdapat 2 daerah yang mencapai nilai efisiensi yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul belum mencapai nilai efisiensi (inefisiensi). Nilai efisiensi tersebut didominasi oleh variabel input jumlah jasa perjalanan wisata sedangkan jumlah sarana pendukung menjadi sumber inefisiensi penerimaan PAD sub sektor pariwisata.
Kata kunci:  efisiensi, pariwisata, pendapatan asli daerah, data envelopment analisys (DEA)
Pembangunan daerah dalam suatu wilayah merupakan nafas dari perkembangan pertumbuhan wilayah tersebut. Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku (umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok) pada tingkatan yang berbeda untuk
menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat berkembang lebih baik dari waktu ke waktu.
Pembangunan daerah tidak terlepas dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Setiap wilayah/daerah memiliki berbagai kekayaan tersendiri yang dapat dieksplorasi untuk pembangunan daerah. Terlebih kini kota Yogyakarta menjadi daya saing bagi Bali atau tempat wisata lainnya di Indonesia dengan kekayaan budaya yang dimiliki dan tentunya memikat para pecinta wisata tidak terkecuali warga negara asing. Sampai sekarang di Yogyakarta masih terjaga tatanan kehidupan masyarakat Jawa khususnya dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada kegiatan adat-istiadat, bahasa, sosial kemasyarakatan, kesenian dan sebagainya. Masyarakat Yogyakarta mempunyai kepedulian yang cukup baik dalam menjaga kelestarian alam dan kebudayaan sendiri, namun Yogyakarta tidak menutup diri terhadap tumbuhnya budaya kontemporer maupun budaya lainnya. Hal lain yang menjadikan Yogyakarta mendapat sebutan sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka karena disamping banyak dan ragamnya pesona Daya Tarik Wisata juga telah tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pariwisata seperti akomodasi, restoran/rumah makan, telekomunikasi, tempat hiburan, toko souvenir, dsb. Daerah Yogyakarta yang relatif aman dan nyaman dengan keramahtamahan masyarakatnya, menjadikan Yogyakarta banyak diminati orang/wisatawan untuk berkunjung ke daerah Yogyakarta.
Tidak mengherankan bahwa jika setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke Yogyakarta terus meningkat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat/wisatawan dari luar Yogyakarta (Wisman maupun Wisnus) terhadap situasi dan kondisi Yogyakarta. Maka masyarakat Yogyakarta semakin dituntut untuk sadar wisata dan menerapkan Sapta Pesona, menjaga dan meningkatkan kepedulian kelestarian lingkungan. Dengan demikian diharapkan Yogyakarta semakin dikenal dan mantap menuju tahun 2025 Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Indonesia maupun di Asia Tenggara.

## KAJIAN PUSTAKA
Soebagyo (2012), merinci tentang strategi pengembangan Pariwisata di Indonesia. Dalam analisisnya menyebutkan bahwa pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, mendorong kemajuan berbagai sektor produksi, dan memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan dalam usaha pembuatan serta perbaikan fasilitas umum, yang mana dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik untuk masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.
Point-point utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut, Pertama memperhatikan beberapa aturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan bukan berpihak pada pihak-pihak tertentu. Kedua, pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat dan kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam. Ketiga, pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat dengan sistem jujur, terbuka dan adil. Keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata.
Mengukur kinerja kebijakan fiskal pada seluruh provinsi di Indonesia dengan menghitung perbandingan antara kinerja keuangan daerah di seluruh provinsi di Indonesia dalam periode 1999- 2002 merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sebayang (2005), dengan pengolahan data
menggunakan Data Envelopment Analysis( DEA). DEA merupakan teknik programasi linier yang membandingkan berbagai input dan output dari setiap Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dan memilih UKE mana yang relatif efisien terhadap UKE yang lain.
Hasil perhitungan dengan teknik DEA ini menunjukan bahwa ada dua daerah yang mencapai tingkat nilai efisiensi yang terbaik, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua daerah ini dikategorikan sebagai wilayah yang dapat memaksimalkan sumber daya keuangan daerahnya dengan optimal. Pada empat periode efisiensi kebijakan skalanya mencapai 100% dibanding dengan daerah yang lain. Dengan catatan, tolok-ukur keberhasilannya adalah kemampuan dari optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi. DKI Jakarta dan Jawa Timur juga menjadi daerah yang masuk dalam pencapaian efisiensi terbaik. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah di Indonesia sangat bervariasi, bahkan cenderung menunjukan adanya kesenjangan antar daerah.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada faktor perhitungan yang dilakukan, yaitu menggunakan Warwick DEA . Pada intinya seluruh penelitian yang mengukur tentang efisiensi sama-sama mengkaji tentang kinerja suatu daerah/obyek yang dikaji. Hanya yang membedakan adalah berbagai input dan output yang digunakan dan cara perhitungan yang diterapkan. Misalkan dengan perhitungan DEA menggunakan Stata, E-Views, Microsoft Excel, Warwick, dll. Selain itu jika penelitian sebelumnya hanya mencantumkan sumber-sumber yang menghasilkan nilai efisiensi, penelitian ini tidak hanya menyebutkan dan memaparkan sumber efisiensi saja namun juga sumber inefisiensi yang dihasilkan.
Input yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang menjadi faktor utama dalam suatu daerah pariwisata, yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah biro perjalanan, jumlah rumah makan dan restaurant, serta jumlah sektor pendukung daerah pariwisata. Perbandingan dari jumlah output dengan jumlah input akan memberikan informasi tentang efisiensi dari setiap Decision Making Unit (DMU). Apabila dalam suatu DMU terdapat in-efisiensi, maka diharuskan untuk merubah input yang ada sehingga diharapkan menjadi efisien. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Dengan kata lain dalam penelitian ini yaitu data yang dikeluarkan oleh Instansi yang bersangkutan dan laporan tahunan yang ada di kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta. Data yang diperoleh dari sumber data yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta dan PAD pada masing-masing kabupaten yang ada  di Provinsi Yogyakarta. DEA memiliki nilai manajerial, yaitu pertama, DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap unit kegiatan ekonomi (UKE), relatif terhadap UKE yang lain di dalam sample. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak efisien. Kedua, jika suatu UKE tidak efisien (efisien <100%), maka DEA menunjukan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efisien = 100%) dan seperangkat angka pengganda yang dapat digunakan untuk menyusun strategi perbaikan (Retno, 2010). Pendekatan tersebut memberi arah yang strategis untuk manajer dalam meningkatkan efisiensi suatu UKE yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output yang produksinya terlalu rendah. Ketiga, yaitu pada DEA menyediakan matriks efisiensi silang. Misalkan efisiensi silang suatu UKE A terhadap UKE B merupakan rasio dari output dibagi dengan input yang dihitung menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot input serta output pada UKE B. Analisa efisiensi silang dapat membantu untuk mengenali UKE yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan output yang sangat berbeda dengan UKE yang lain.
DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu UKE yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Persamaannya adalah:
Efisiensi = output input

## 

Orientasi input digunakan jika penekanan pada pengurangan input untuk meningkatkan efisiensi. Orientasi input mengasumsikan bahwa manajemen mempunyai kontrol yang lebih terhadap input daripada output, atau dengan kata lain manajemen mampu menambah atau mengurangi input dengan mudah. Sebaliknya, orientasi output digunakan jika penekanan pada peningkatan output dengan input yang tersedia untuk meningkatkan nilai efisiensi. Hal ini berarti manajemen mempunyai kontrol yang lebih terhadap output daripada input.
Beberapa karakteristik yang menjadikan pendekatan DEA merupakan alat yang berguna adalah:
a) DEA dapat menangani beberapa input dan beberapa output, dan tidak memerlukan sebuah asumsi bentuk fungsional untuk menghubungkan input dengan output.
b) Input dan output dapat memiliki unit yang sangat berbeda.
c) DEA memberikan peringkat efisiensi berdasarkan data numerik dan tidak menggunakan opini subyektif dari seseorang.
Selain kegunaannya yang besar dalam perhitungan efisiensi, DEA pun memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengaplikasiannya, antara lain:
a) Karena rumus standar DEA menciptakan program linier terpisah untuk setiap DMU, masalah besar komputasi kerap terjadi.
b) DEA adalah teknik nonparametik, maka uji hipotesis sulit dilakukan
c) Hasil pengolahan data dengan memanfaatkan model DEA dapat dengan baik memperlihatkan efisiensi relatif dari suatu DMU dibanding dengan DMU lainnya. Untuk dapat menghitung efisiensi, pada penelitian ini menggunakan Warwick Windows DEA yang merupakan salah satu alat analisa yang digunakan dalam mengukur efisiensi relatif. Dalam penelitian ini menggunakan Warwick Windows DEA . Disini  akan ditunjukan bagaimana cara menentukan efisiensi relatif dan target untuk unit kegiatan ekonomi (UKE/DMU) yang tidak efisien. Berbagai penaksiran yang diperoleh dengan Warwick DEA antara lain (Anonim, 1999):
- Penaksiran DMU dengan model constrant return to scale.
- Penaksiran DMU dengan model variable return to scale.
- Penaksiran DMU dengan pembatasan bobot input/output .
- Menginformasikan kontribusi relatif dari masing-masing DMU terhadap target dari DMU yang tidak efisien.
Pemilihan DMU (objek yang akan dikaji) adalah langkah awal sebelum kita membagikan jumlah input dan output untuk menghasilkan analisis efisiensi. Dimana DMU terdiri dari 5 kabupaten di DIY yaitu:
1.  DMU 1 :  Kota Yogyakarta 2.  DMU 2 :  Kabupaten Sleman 3.  DMU 3 :  Kabupaten Bantul 4.  DMU 4 :  Kabupaten Kulon Progo 5.  DMU 5 :  Kabupaten Gunung Kidul
Setalah menentukan DMU, maka langkah selanjutnya ialah menentukan variabel yang sudah ditentukan kemudian digolongkan ke dalam input dan output sebagai berikut: Output penelitian dinyatakan dengan nilai y, dimana Y = 1,2,...n adalah:
y adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pariwisata
Input dalam penelitian ini dinyatakan dengan nilai X, dimana X = 1,2,...n adalah: X 1 : Jumlah Pengunjung Wisata / Wisatawan X 2 : Jumlah Hotel Bintang dan Melati X 3 : Jumlah Usaha Perjalanan Wisata X 4 : Jumlah Rumah Makan dan Restaurant X 5 : Jumlah Sarana Pendukung Setelah menentukan apa saja DMU, variabel input dan output untuk penganalisisan data, pengukuran efisiensi berdasarkan program linier yang membandingkan input dan output pada sub sektor pariwisata yang dimulai tahun 2018 -2012.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan teknik Data Envelopment Analysis terhadap variabel input dan output pada penerimaan PAD sub sektor pariwisata menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:
Tabel 1.  Efisiensi Penerimaan PAD sub sektor Pariwisata terhadap Kabupaten di
DIY 2008-2012 No Tahun Kabupaten / Kota Rata-rata Yogyakarta Sleman Bantul Kulon Progo  Gunung Kidul 1 2008 100,00 100,00 43,33 50,42 66,58 72,06 2 2009 92,94 77,30 80,30 41,49 69,13 72,23 3 2010 91,06 86,92 80,17 100,00 66,17 84,86 4 2011 86,69 84,02 100,00 67,85 50,40 77,79 5 2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Rata-rata 94,14 89,65 80,76 71,95 70,46
Sumber: Buku Statistik Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Yogyakarta, 2008-2012, Data Diolah
Berdasarkan Tabel 1 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY terdapat 4 Kabupaten/Kota yang mengalami nilai efisiensi maksimal selama 2 tahun, dan 1 Kabupaten/Kota yang hanya mengalami 1 kali pencapaian efisiensi maksimal yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Dari hasil keseluruhan nilai efisiensi relatif tersebut hanya ada 1 kurun waktu (tahun) yang mengalami nilai efisiensi maksimal pada semua Kabupaten/Kota, yaitu pada tahun 2012. Sementara itusecara rata-rata nilai efisiensi relatif terendah terjadi pada tahun 2008, dan mengalami peningkatan kecil pada tahun 2009. Sedangkan untuk nilai efisiensi relatif tertinggi kedua terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 84,86%. Disusul dengan tahun 2011 sebesar 77,97%.
Sementara itu jika ditinjau dari perbandingan nilai efisiensi semua wilayah memperlihatkan bahwa secara rata-rata Kota Yogyakarta memiliki efisiensi tertinggi dalam hal penerimaan PAD sub sektor pariwisata dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya. Setelah Kota Yogyakarta, efisiensi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman yang diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan efisiensi terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 5 input dalam perhitungan tingkat efisiensi penerimaan PAD pada sub sektor Pariwisata di DIY pada tahun 2008-2012, yaitu jumlah pengunjung wisata / wisatawan, jumlah hotel bintang dan melati, jumlah usaha perjalanan wisata, jumlah rumah makan dan restaurant, dan jumlah sarana pendukung. Jika dilihat dari ke 5 input diatas yang paling mendominasi adalah besarnya jumlah pengunjung wisatawan yang datang pada tahun 2008-2012 ke DIY atau faktor input X 1 . Sedangkan untuk faktor-faktor yang paling kecil adalah pada jumlah usaha wisata dan rumah makan & restaurant atau yang dilambangkan pada nilai input X 3 dan X 4 . Untuk menentukan apakah dari keseluruhan nilai setiap input yang dihasilkan dapat digolongkan pada variabel efisiensi tidak hanya sekedar dilihat dari besar kecilnya nilai yang dihasilkan, namun dari setiap nilai pertumbuhan dan perkembangan yang dihasilkan per tahunnya mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya.
Tabel 2.  Sumber Efisiensi Penerimaan PAD Sub Sektor Pariwisata DIY Tahun
2008-2012 No Kota Sumber Efisiensi 2008 2009 2010 2011 2012 1.  Kota Yogyakarta x 3 x 2 - x 1 ,x 4 x 5 2.  Sleman x 3 x 2 x 3 x 1 ,x 2 x 2 ,x 5 3.  Bantul x 3 x 2 x 1 ,x 2 x 2 ,x 3 ,x 4 x 1 ,x 3 4.  Kulon Progo x 3 x 1 ,x 5 x 2 - x 3 ,x 4 ,x 5 5.  Gunung Kidul x 3 x 2 x 1 ,x 3
x 4
-
Sumber: Buku Statistik Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Yogyakarta, 2008-2012, Data Diolah
Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa sumber efisiensi penerimaan PAD dari sub sektor pariwisata sangat bervariasi selama 2008-2012. Pada 2008, sumber efisiensi utamanya adalah berasal dari jumlah usaha wisata. Sementara itu pada 2009, sumber efisiensi didominasi oleh faktor input jumlah hotel bintang dan melati di Yogyakarta. Pada 2010, faktor input jumlah wisatawan, jumlah hotel bintang dan melati serta jumlah usaha wisata menjadi sumber efisiensi penerimaan PAD sub sektor pariwisata. Pada Kota Yogyakarta tahun 2010, Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 dan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012 seperti yang telah tertera di Tabel 2 menunjukan adanya kestabilan nilai dari ke 5 input atau dengan kata lain jumlah nilai input yang dihasilkan pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga terjadi efisiensi sumber pendapatan. Berbeda pada tahun 2011 di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 mengalami banyak nilai efisiensi yang terjadi, dimana nilai-nilai tersebut tidak lain terdapat dari tidak adanya penambahan nilai variabel input dan malah adanya penurunan nilai input dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan tabel sumber efisiensi penerimaan PAD sub sektor pariwisata DIY menunjukan bahwa dari 5 tahun yang dianalisis (tahun 2008-2012) didominasi oleh faktor input ke 3 yaitu jumlah usaha perjalanan wisata. Banyaknya wisatawan mancanegara maupun lokal yang datang ke DIY menjadikan masyarakat peka akan apa yang dibutuhkan para wisatawan dengan menyediakan biro perjalanan wisata. Sedangkan untuk variabel yang mengandung nilai inefisiensi adalah sarana pendukung. Sehingga memungkinkan jika lonjakan wisatawan yang semakin bertambah setiap tahunnya namun tidak diimbanginya jumlah sarana pendukung yang disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait tentu dapat berdampak mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Untuk mencapai tingkat keefisien sempurna dari semua
faktor input maupun output tentu dibutuhkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan pariwisata di DIY yang maju.Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka (Soebagyo, 2012). Sesuai dengan data yang diperoleh dan telah diolah, berikut Kurva Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara di Provinsi DIY pada 5 tahun (2008-2012).
Sumber: Buku Statistik Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Yogyakarta, 2008-2012, Data Diolah
Gambar 1. Kurva perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara provinsi DIY Tahun 2008-2012
Berhubungan dengan besarnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke  Provinsi DIY pada tahun 2008-2012 dapat dihasilkan nilai efisiensi relatif berdasarkan perhitungan nilai variabel input dan output yang telah diolah menggunakan warwick, maka dapat dilihat perkembangan efisiensi relatif Penerimaan PAD sub sektor Pariwisata setiap tahunnya seperti yang telah tercantum pada Tabel 1. Hasil dari perkembangan kurva efisiensi relatif dapat dilihat pada Gambar 2.
Dengan adanya peningkatan penerimaan PAD sub sektor pariwisata diatas maka dapat menunjukan bahwa sektor pariwisata di Provinsi DIY mengalami penyambutan yang baik dari para wisatawan mancanegara maupun nusantara. Ini berarti Provinsi DIY memiliki potensi kekayaan budaya dan alam yang dapat tereksplorasi dengan baik secara maksimal. Semakin diminatinya berbagai pariwisata yang ditawarkan di Yogyakarta, maka secara tidak langsung seluruh PAD yang dihasilkan dari berbagai sub sektor juga akan mengalami peningkatan, dan nilai efisiensi yang dihasilkan akan lebih tinggi.
Sumber: Buku Statistik Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Yogyakarta, 2008-2012, Data Diolah
Gambar 2. Kurva Efisiensi Relatif Penerimaan PAD Sub Sektor Pariwisata Provinsi DIY Tahun 2008-2012

## PENUTUP
Hasil perhitungan efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sub sektor pariwisata di Yogyakarta dari 2008-2012 menunjukkan bahwa kapasitas nilai efisiensi relatif dari setiap Kabupaten/Kota per tahunnya sangat bervariasi dan cenderung menunjukan adanya kesenjangan yang cukup jelas dari setiap Kabupaten. Dari perhitungan nilai efisiensi relatif menunjukkan adanya perkembangan variasi bobot yang tinggi setiap tahunnya. Pada periode sebelum 2012 ditemukan bahwa sumber inefisiensi relatif beragam. Walaupun perkembangan setiap faktor input dan output mengalami kenaikan yang tergolong stabil, masih ditemukannya sumber-sumber inefisiensi, dimana pada tahun tertentu variabel input tersebut tidak mengalami kenaikan, dan adapula yang justru mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya.Teridentifikasinya sumber inefisiensi ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengevaluasi berbagai kebijakan penerimaan PAD sub sektor pariwisata.
Pada tahun 2012 semua Kabupaten/Kota telah mencapai efisiensi relatif maksimal yaitu sebesar 100%. Diharapkan kondisi ini dapat dipertahankan, untuk kekayaan PAD Provinsi DIY. Berdasarkan potensi yang dimiliki setiap daerah, perlu diperhatikan dalam pengembangan daerah wisata yang masih tradisional dan alami perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, berbagai kendala perlu ditangani oleh masyarakat daerah sekitar dengan pemerintah kota melalui berbagai strategi agar kendala yang terjadi tidak menghambat pembangunan pariwisata, serta jaminan perlindungan dan keamanan yang diberikan bagi para wisatawan yang datang.
Salah satu sarana pendukung yakni dengan adanya sistem informasi pariwisata diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi daerah dengan tujuan wisata, selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana promosi daerah tersebut. Dengan promosi yang baik akan menghasilkan nilai input yang maksimal maka akan meningkatkan penerimaan PAD di DIY dan diharapkan dapat mengangkat Provinsi DIY untuk menjadi daerah pariwisata yang lebih maju dari pencapaian yang telah dihasilkan sekarang ini.

## REFERENSI
Anonim. (1999). Modul pelatihan metodologi penelitian empiris metode komulatif ekonomi dan bisnis. Yogjakarta: Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada .
Badan Pusat Statistik. (2012). Statistik keuangan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2011-2012 . Yogjakarta: BPS.
Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. 2008-2012. Buku statistik kepariwisataan. Yogyakarta: Dinas Pariwisata.
Wulansari, R. (2010). Efisiensi relatif operasional puskesmas di kota Semarang tahun 2009. Jurnal tesis perencanaan dan kebijakan, vol. 13(13) , 9-24.
Sebayang, A.F. (2005). Kinerja kebijakan fiskal daerah di Indonesia Pasca Krisis. Jurnal ekonomi pembangunan, vol. 10(3) , 203-214. Soebagyo, S. (2012). Strategi pengembangan pariwisata di Indonesia. Jurnal ekonomi universitas Pancasila , vol. 1(2) , 153-158.