## HIRARKI WILAYAH PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI KECAMATAN ARGOMULYO SALATIGA TAHUN 2020
Novi Ghitta Khairina 1* ; Suryo Sakti Hadiwijoyo 2
1 Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada,
2 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana.
E-mail: novighitha99@mail.ugm.ac *

## ABSTRAK
Angka  kemiskinan  Kota  Salatiga  tahun  2016-2019  menunjukkan  trend penurunan.  Tetapi,  tetapi  pada  tahun  2020  angka  kemiskinan  Kota Salatiga  mengalami kenaikan  sebesar 0,18% dari  semula  4,76%  di tahun 2019  menjadi  4,94%  di  tahun  2020.  Secara  eksplisit,  kemiskinan  dapat dipandang dari berbagai sektor, salah satunya sektor infrastruktur dasar. Daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik seringkali  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesjahteraannya  juga  lebih baik.  Sebaliknya  memiliki  kelengkapan  infrastruktur  yang  terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hirarkhi wilayah miskin atau pewilayahan  kemiskinan  berdasarkan  aspek  infrastruktur  dasar,  dengan unit  kajian  Kecamatan  Argomulyo,  Kota  Salatiga.  Penelitian  ini menggunakan  deskriptif  kuantitatif  dengan  prinsip  penskalaan  (teknik penskalaan/ scalling)  terhadap  variabel-variabel  penentu  kesejahteraan sosial  di  bidang  infrastruktur  dasar  yang  bersumber  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  Kota  Salatiga  Tahun  2020.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kelurahan  Kumpulrejo  merupakan wilayah yang layak menjadi prioritas pertama dalam intervensi program penanggulangan  kemiskinan  berbasis  sektor  infrastruktur  dasar  di Kecamatan  Argomulyo,  Kota  Salatiga  Tahun  2020.  Sedangkan  wilayah Kelurahan  Noborejo,  Tegalrejo  dan  Ledok  menjadi  prioritas  kedua. Sedangkan prioritas ke tiga yaitu di Kelurahan Randuacir dan Cebongan. Hirarki  pewilayahan  berdasarkan  sektor  infrastruktur  dasar  tersebut dapat menjadi pijakan usulan atau rekomendasi intervensi program yang relevan.
Kata  kunci:  hirarki  wilayah  prioritas,  penanggulangan  kemiskinan,  infrastruktur dasar, Kecamatan Argomulyo

## ABSTRACT
The poverty rate of Salatiga City in 2016-2019 showed a decreasing trend, however, in 2020 there was an increase of 0.18% from 4.76% in 2019 to 4.94% in 2020. Explicitly poverty can be viewed from various sectors , one of  which  is  the  basic  infrastructure  sector.  Regions  with  better infrastructure  systems  often  have  good  rates  of  economic  growth  and welfare,  on  the  other  hand,  when  compared  to  regions  with  limited infrastructure, which affects the welfare of their people. This study aims to  carry  out  a hierarchy  of  poor  areas  or poverty  zoning  based  on basic infrastructure  aspects, with  a study unit in Argomulyo  District,  Salatiga City.  The  research  method  used  is  descriptive  quantitative  with  the principle  of  scaling  (scaling/scaling  technique)  on  the  variables determining  social  welfare  in  the  basic  infrastructure  sector  which  is sourced from the Integrated  Data for  Social  Welfare  (IDSW)  of  Salatiga City in 2020. The results of this study indicate that Kelurahan Kumpulrejo is the first priority area in the intervention of poverty reduction programs based  on  the  basic  infrastructure  sector  in  Argomulyo  District,  Salatiga City  in  2020.  The  sub-district  areas  that  are  the  second  priority  are Noborejo, Tegalrejo and Ledok Villages. While the third priority is in the Villages  of  Randuacir  and  Cebongan.  The  zoning  based  on  the  basic infrastructure sector becomes the basis for proposals or recommendations for relevant program interventions.
Keywords:  priority  area  hierarchy,  poverty  reduction,  basic  infrastructure,
Argomulyo District

## PENDAHULUAN
Pembangunan yang berkelanjutan ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Tabrakan kebijakan  dapat  terjadi  antara  kebutuhan  menggali  sumberdaya  alam  untuk memerangi  kemiskinan  serta  kebutuhan  mencegah  terjadinya  degradasi lingkungan  perlu  dihindari  serta  sejauh  mungkin  dapat  berjalan  berimbang. Sutarmihardja,  2004  dalam  (Hadiwijoyo  &  Anisa,  2020)  menjelaskan  bahwa pembangunan  berkelanjutan  juga  mengharuskan  pemenuhan  kebutuhan  dasar bagi  masyarakat  dan  adanya  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan mendatang.
Sebagai  tindak  lanjut  implementasi  agenda  pembangunan  global, Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  59  tahun  2017  mengenai Implementasi  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Peraturan
tersebut  mengamanatkan  adanya  Rencana  Aksi  di  tingkat  nasional,  provinsi, kabupaten,  dan  kota  untuk  menerapkan  tujuan  SDG’s  di  ti ngkat  lokal.  Upaya tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah.
Penanggulangan  kemiskinan  di  sektor  infrastruktur  dasar  merupakan komponen penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Chowdhury et al., (2009) bahwa infrastruktur publik lokal  bergantung  pada  sumberdaya  lokal  dalam  konteks  ini  pemerintah  daerah dan masyarakatnya.
Infrastruktur  dasar  menjadi  salah  satu  dimensi  yang  penting  dalam memahami kemiskinan sebagaimana dalam kemiskinan multidimensional selain dari  dimensi  pendidikan,  kesehatan,  pangan,  dan  kualitas  hidup  masyarakat, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Kementrian  PPN/  Bappenas  (2020).  Salah  satu indikator  yang  menarik  dalam  melihat  kemiskinan  di  masyarakat  yaitu kemampuan  masyarakat  dalam  mengakses  infrastruktur  dasar.  Menurut Sulistyowati (2014) Pembangunan Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi dua yaitu infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi atau infrastruktur fisik digunakan dalam proses produksi yang mampu dimanfaatkan oleh  masyarakat  antara  lain  prasarana  umum  seperti  tenaga  listrik, telekomunikasi,  perhubungan,  irigasi,  air  bersih  maupun  sanitasi  serta pembangunan  limbah.  Sementara  itu,  infrastruktur  sosial  merupakan  prasarana sosial  antara  lain  kesehatan  dan  pendidikan.  Pembangunan  infrastruktur  dasar tersebut  berhubungan  erat  dengan  karakteristik  dari  kemiskinan  yang  dialami oleh masyarakat.
World  Bank  (2002)  menjelaskan  bahwa  karakteristik  RuTa  miskin menurut  komunitas,  wilayah,  rumah  tangga  maupun  individu.  Dalam  hal  ini faktor komunitas, infrastruktur  adalah  hal  yang determinan utama kemiskinan. Infrastruktur  memiliki  kaitan  erat  terkait  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di mana  infrastruktur  yang  baik  dapat  mempermudah  masyarakat  untuk  dapat menjalankan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial di masyarakat. Studi oleh Nugraheni  &  Priyarsono  (2012)  mengungkapkan  bahwa  ketersediaan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan tingkat perkembangan wilayah, antara lain  laju  pertumbuhan  ekonomi  serta  kesejateraan  masyarakat.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  daerah  yang  memiliki  kelengkapan  sistem infrastruktur  yang  lebih  baik  seringkali  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraannya baik pula. Sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi akan terbatas di  daerah  yang  memiliki  kelengkapan  infrastruktur  yang  terbatas  laju pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  studi  dari  Purnami  Yuli  S,  Baharudin Machmud, M. Iswahyudi Subroto Zhazhen Regina P, Yunita Hilda S & 1 (2016)
yang  membahas  kemiskinan  DIY  menggunakan  klaster  hirarki  dan  pemetaan masalah  kemiskinan  di  tiap  desa  di  DIY,  intervensi  program  penanggulangan kemiskinan  pada  wilayah  prioritas  akan  lebih  efektif  apabila  analisis  dan intervensi  programnya  dilakukan  dengan  menggunakan  cluster  hirarki pewilayahan.  Selanjutnya  (Lembaga  Penelitian  Unisbank  Semarang,  2008) memetakan  wilayah  prioritas  penangulangan  kemiskinan  di  Kota  Semarang dengan  menggunakan  13  komponen  kebutuhan  dasar  sebagai  pijakan  dalam menentukan hirarki pewilayahan.
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh  Asselin  (2009)  dalam  bukunya Analysis  Multidimentional  Poverty  juga  menjelaskan  bahwa  secara  eksplisit kemiskinan  yang  rekonsentrasi  sehingga  kemiskinan  tidak  hanya  dalam  sudut pandang  konsumsi  rumah  tangga  tapi  indikator  pemasukan  rumah  tangga, pendidikan,  kesehatan,  nutrisi  dan  makanan,  air/sanitasi,  tenaga  kerja,  hunian yang layak, akses asset produktif, akses ke pasar dan partisipasi. Sementara studi oleh  Alkire  &  Foster  (2011)  menjelaskan  bahwa  pengukuran  kemiskinan  dapat dipecah secara konseptual menjadi 2 (dua) langkah berbeda: (1) Terdapat langkah identifikasi batas-batas untuk membedakan masyarakat  miskin atau masyarakat tidak  miskin,  dan  (2)  Kemudian  terdapat  langkah  agregasi  menyatukan  data tentang  masyarakat  miskin  menjadi  sebuah  indikator  kemiskinan  secara keseluruhan.  Memilih  pendekatan  untuk  mengidentifikasi  kaum  miskin  lebih kompleks ketika ukuran kemiskinan menggunakan banyak variabel.
Menurut Overseas  Development  Institute  atau  ODI  (2013)  Indonesia berada pada tingkat kerentanan sedang >10% dengan pendapatan kurang dari 1,25 dollar menurut hasil indeks kerentanan kemiskinan penuh menggunakan baseline scenario. Berita resmi statistik No. 56/07/ Th. XXII yang dikutip dari BPS (2019) menunjukkan  bahwa persentase  RuTa  miskin  di  Indonesia  mengalami peningkatan  dari  9,22%  pada  tahun  2019  menjadi  9,78%  pada  tahun  2020 . Sedangkan dalam konteks Kota Salatiga, juga angka kemiskinan juga mengalami peningkatan  dari tahun 2019 sebesar 4,76% menjadi 4,94% pada tahun 2020. Hal tersebut ditengarai merupakan akibat dari munculnya pandemi covid-19 di awal tahun 2020.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perlu  upaya  sinergis  dalam  percepatan penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta  Pembinaan  Kelembagaan  dan  Sumber  daya  Manusia  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut upaya  penanggulangan  kemiskinan  terutama  di  masa  pendemi  diharapkan
menjadi  lebih  terintegrasi  melalui  kelompok  program  yang  tertuang  dalam peraturan tersebut.
Selain  itu  parameter  infrastruktur  dasar  sebagai  salah  satu  hal  relevan diintervensi dalam program penanggulangan kemiskinan juga dipulikasikan oleh Kementerian  Sosial  melalui  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  yang setiap  tahun  data  dilakukan update  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  melalui Dinas Sosial. Data terpadu inilah yang dapat dijadikan referensi dalam intervensi program berdasarkan kriteria yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Dalam  konteks  ini  penanggulangan  kemiskinan  yang  salah  satunya berpijak  pada  parameter  sektor  infrastruktur  dasar  menjadi  salah  satu  hal  yang penting untuk dipetakan, dan selanjutnya dilakukan penentuan hirarki wilayah prioritas  yang  merujuk  pada  indikator  dimaksud.  Berdasarkan  hal  tersebut, penting  melakukan  pewilayahan  kemiskinan  dengan  merujuk  pada  sektor infrastruktur dasar dengan unit kajian Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan analisis intervensi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah prioritas.

## METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga,  maupun  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Sosial  berupa  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai data dasar untuk intervensi penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, dimana salah satu parameter yang digunakan adalah data  infrastruktur  dasar.  Sedangkan  variabel  untuk  mengetahui  kesejahteraan sosial berdasarkan data agregat infrastruktur dasar yaitu indikator fasilitas tempat Buang  Air  Besar  (BAB),  tempat  pembuangan  akhir  tinja,  cara  memperoleh  air minum,  sumber  air  minum,  dan  sumber  penerangan  utama  yang  didalam indikator  terdiri  dari  beberapa  variabel.  Selanjutnya,  dilakukan  penyamaan penyamaan asumsi satuan sebagai dasar dalam pembuatan indeks gabungan. Selain itu,  masing  masing  indikator  tidak  selalu  memiliki  satuan  yang  sama  sehingga menjadikan kelurahan prioritas memiliki satuan harus sama. Sehingga perlunya penggabungan dari berbagai macam indikator (multi indikator) kemudian dapat disusun indek komposit hasil penjumlahan nilai skala dan dapat di klasifikasikan menjadi hirarki pewilayahan miskin maupun hirarki kelurahan prioritas.
Unit  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  kelurahan  yang  ada  di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Wilayah Kecamatan Argomulyo terdiri dari 6  kelurahan  yaitu  Kelurahan  Noborejo,  Randuacir,  Tegalrejo, Cebongan,  Ledok dan Kumpulrejo. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020,  terdapat  3485  Rumah  Tangga  (RuTa)  di  Kecamatan  Argomulyo.  Jumlah
RuTa tersebut merupakan data terbesar dibandingkan 3 kecamatan lain di Kota Salatiga  yaitu  Kecamatan  Sidomukti  (3000  RuTa),  Kecamatan  Sidorejo  (3333 RuTa), dan Kecamatan Tingkir (3141 RuTa). Dengan demikian sebanyak 26,89% Rumah Tangga dari 12.959 Rumah Tangga se-Kota Salatiga berada di Kecamatan Argomulyo.
Penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.  Metode  kuantitatif yang digunakan dengan prinsip penskalaan (teknik penskalaan/ scalling) terhadap variabel  variabel  penentu  kesejahteraan  sosial.  Prinsip  penggunaan  teknik penskalaan  yaitu  dengan  menyamakan  satuan  dari  berbagai  indikator  yang digunakan  dengan  memposisikan  nilai  indikator  terhadap  nilai  maksimum (tertinggi) dan minimum (terendah) dan mengalikan dengan 100 Muta'ali (2015). Prinsip penskalaan ini dengan membuat satuan ( range) yang sama sehingga antar indikator  dapat  dijumlahkan  nilai  skalanya  agar  mendapatkan  total  indeks komposit.  Kemudian  setelah  melakukan  penyusunan  indeks  komposit  tersebut dilakukan pembobotan masing masing indikator sehingga dapat diperoleh hirarki pewilayahan kemiskinan berdasarkan sektor infrastruktur dasar. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Peta yang dihasilkan yaitu Peta Kelurahan Prioritas  Sektor  Infrastruktur  Dasar  di  Kecamatan  Argomulyo,  Salatiga  Tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indikator Sektor Infrastruktur dasar
Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran mampu membantu percepatan lalu lintas perekonomi masyarakat dan dapat berdampak secara tidak langsung dalam mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah. Untuk menentukan hirarkhi wilayah prioritas  penanggulangan  kemiskinan  berdasarkan  infrastruktur  dasar  di Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, dapat dilihat melalui beberapa indikator, di antaranya: indikator fasilitas tempat BAB, indikator tempat pembuangan akhir tinja,  indikator  sumber  air  minum,  dan  indikator  sumber  penerangan  utama. Berdasarkan  hasil  indikator  data  agregat  DTKS  Tahun  2020  yang  telah  diolah menggunakan teknik scalling, dan selanjutnya dibuat satuan ( range)  sebagai dasar dalam pembuatan total indeks komposit, yang selanjutnya dilakukan pembobotan masing-masing  indikator  tersebut  untuk  penentuan  hirarkhi  pewilayahan kemiskinan di Kecamatan Argomulyo berdasarkan sektor infrastruktur dasar.
Indikator Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB)
Sanitasi jamban meliputi jenis pemakaian maupun penggunaan tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan, dan jenis tempat pembuangan akhir tinja.
Pada  Data  Agregat  DTKS  terdapat  indikator  fasilitas  tempat  BAB  dan  indikator tempat  pembuangan  akhir  tinja  yang  terdiri  dari  variabel  kepemilikan  fasilitas tempat  BAB  sendiri,  bersama,  umum  dan  tidak  ada.  Tabel  1  (dalam  lampiran) menunjukkan  bahwa  variabel  fasilitas  tempat  BAB  sendiri  di  Kecamatan Argomulyo  sebanyak  2878  Rumah  Tangga  (RuTa).  Diantara  2878  RuTa  yang memiliki  fasilitas  tempat  BAB  terdapat  654  RuTa  atau  22,72%  di  Kelurahan Kumpulrejo, 554 RuTa atau 19,25% di Kelurahan Noborejo, 457 RuTa atau 15,88% di Kelurahan Ledok, 448 RuTa atau 15,57 di Kelurahan Randuacir, 441 RuTa atau 15,32% di Kelurahan Tegalrejo,  dan 324 RuTa atau 11% di Kelurahan Cebongan. Sedangkan pada variabel fasilitas tempat BAB bersama menunjukkan bahwa dari 555 RuTa terdapat 131 RuTa di Kelurahan Tegalrejo yang memiliki fasilitas tempat BAB  bersama;  sedangkan  sedikit  di  antaranya  hanya  37  RuTa  di  Kelurahan Cebongan  yang  memiliki  fasilitas  tempat  BAB  bersama.  Hal  ini  menunjukkan bahwa RuTa yang memiliki fasilitas tempat BAB sendiri dan bersama masuk ke dalam kriteria akses terhadap sanitasi yang layak.
Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Tabel  1 variabel fasilitas tempat BAB umum  di  Kecamatan  Argomulyo  terdapat  18  RuTa  yang  menggunakan  fasilitas tempat BAB umum. Di antaranya yaitu 7  RuTa di Kelurahan Ledok, 5  RuTa di Kelurahan  Kumpulrejo,  3  RuTa  di  Kelurahan  Randuacir,  2  RuTa  di  Kelurahan Tegalrejo dan tidak ada RuTa di Kelurahan Cebongan yang menggunakan fasilitas tempat  BAB  bersama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Kelurahan  Cebongan memiliki sanitasi yang layak dibandingkan dengan beberapa kelurahan seperti di Kelurahan Ledok dan Kumpulrejo yang  masyarakatnya bergantung pada fasilitas tempat BAB umum.
Selain  itu  terdapat  variabel  tidak  ada  fasilitas  tempat  BAB  yaitu  diindikasi masyarakatnya melakukan aktifitas BAB di kolam/sawah/sungai/ tempat lainnya. Tabel  1  menunjukkan  bahwa  terdapat  34  RuTa  di  Kecamatan  Argomulyo yang tidak memiliki akses tempat buang air besar. Rumah Tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB yaitu di Kelurahan Kumpulrejo sebanyak 25 RuTa, 7 RuTa di Kelurahan Noborejo, dan 2 RuTa di Kelurahan Tegalrejo. Hal ini menunjukkan di bahwa  di  ketiga  kelurahan  tersebut  masih  terdapat  RuTa  yang  belum  memiliki akses  sanitasi  layak.  Hak  tersebut  berbeda  dengan  Kelurahan  Cebongan,  Ledok dan Randuacir yang sebagian masyarakatnya telah memiliki fasilitas tempat BAB.
Berdasarkan  hasil  olah  data  dari  indikator  fasilitas  tempat  BAB  dihasilkan indeks komposit tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo yang merupakan Hirarki I, dengan indek scalling 100 sebagai pengaruh dari tidak ada RuTa yang memiliki fasilitas  BAB.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Kelurahan  Kumpulrejo merupakan  Kelurahan  prioritas  yang  memerlukan  Intervensi  fasilitas  tempat BAB.  (Gambar  1).  Sedangkan  Kelurahan  Ledok,  Noborejo  dan  Tegalrejo  masuk
dalam Hirarki II, dan untuk Kelurahan Cebongan dan Randuacir termasuk dalam Hirarki III.

## Indikator Tempat Pembuangan Akhir Tinja
Sanitasi  jamban  juga  berkaitan  dengan  ketersediaan  tempat  pembuangan akhir tinja. Pembuatan jamban difungsikan untuk membuat lingkungan tempat hidup  sehat  dan  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  karena  tinja mengandung  bakteri  E.Coli.  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  terdapat  variabel tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki, SPAL, lubang tanah, kolam/sawah, dan lainnya. Variabel tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki di Kecamatan Argomulyo sebanyak 2743 RuTa. Berdasarkan data tersebut terdapat 534 RuTa di Kelurahan  Tegalrejo,  498  RuTa  (18,16%)  di  Kelurahan  Noborejo,  493  RuTa (17,97%) di Kelurahan Kumpulrejo, 486 RuTa (17,12%) di Kelurahan Ledok, 446 RuTa  (16,26%)  di  Kelurahan  Randuacir  dan  286  RuTa  (10,43%)  di  Kelurahan Cebongan.  Sementara  95  RuTa  di  Kecamatan  Argomulyo  menggunakan  SPAL untuk pembuangan akhir tinja yaitu sebesar 57 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 19  RuTa  di  Kelurahan  Ledok,  6  RuTa  di  Kelurahan  Cebongan,  6  RuTa  di Kelurahan  Noborejo,  5  RuTa  di  Kelurahan  Tegalrejo  dan  2  RuTa  di  Kelurahan Randuacir. Hal ini menunjukkan bahwa RuTa yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau darana pembuangan air limbah SPAL, merupakan kriteria RuTa dengan akses terhadap sanitasi layak. Sedangkan pada tabel  2  menunjukkan  terdapat  615  RuTa  di  Kecamatan  Argomulyo  membuang akhir  tinja  di  lubang  tanah.  Dari  data  tersebut  nampak  bahwa,  RuTa  yang membuang  tinja  di  lubang  tanah  paling  banyak  berada  di  Kelurahan Kumpulrejo,yang  menembus  angka  214  RuTa  atau  sekitar  34,80%.  Selebihnya: 138 RuTa (22,4%) berada di Kelurahan Noborejo,  95 RuTa (15,44%) di Kelurahan Randuacir,  69  RuTa  (11,21%)  di  Kelurahan  Cebongan,  68  RuTa  (11,05%)  di Kelurahan Ledok, dan hanya 31 RuTa (0,05%) di Kelurahan Tegalrejo.
17  RuTa  di  Kelurahan  Argomulyo  membuang  akhir  tinjanya  di kolam/sawah/sungai yaitu 6 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 5 RuTa di Kelurahan Tegalrejo,  3  RuTa  di  Kelurahan  Ledok  dan  3  RuTa  di  Kelurahan  Noborejo sedangkan  di  Kelurahan  Cebongan  dan  Kelurahan  Randuacir  telah  membuang tinja di tempat yang layak.
Variabel lain yang menunjukkan sanitasi tidak layak yaitu membuang tinja di  tempat  lainnya;  dengan  jumlah  RuTa  terbanyak  berada  di  Kelurahan Kumpulrejo yaitu sebesar 11 RuTa dari 17 RuTa yang membuang tinja di tempat lainnya. Sedangkan selebihnya, 2 RuTa di Kelurahan Ledok, 1 RuTa di Kelurahan Noborejo  dan  1  RuTa  di  Kelurahan  Noborejo.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perilaku masyarakat membuang tinja di lubang tanah maupun
kolam/sawah/sungai/lainnya  merupakan  kriteria  sanitasi  tidak  layak  dan berpengaruh pada pencemaran tanah dan air di sekitarnya serta berdampak buruk terkait penularan penyakit, menyangkut transmisi penyakit dari tinja. RuTa yang masuk kriteria tersebut merupakan RuTa yang rentan terkena penyakit menular seperti hepatitis A, polio, cholera dan lainnya.
Berdasarkan  hasil  olah  data  dari  indikator  tempat  pembuangan  akhir  tinja tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indek scalling 100 berada di Kelurahan Kumpulrejo yang merupakan Hirarki I dengan pengaruh dari  variabel  tempat  pembuangan  akhir  tinja  di  kolam/sawah/danau  maupun lainnya dengan indek scalling 100 sehingga menghasilkan indek scalling tinggi, maka  dapat  diartikan  bahwa  Kelurahan  Kumpulrejo  merupakan  Kelurahan prioritas  yang  memerlukan  Intervensi  tempat  pembuangan  BAB.  Sedangkan Hirarki  ke  III  yaitu  di  Kelurahan  Ledok,  Noborejo,  Tegalrejo,  Cebongan  dan Randuacir.

## Indikator Sumber Air Minum
Rumah tangga yang menggunakan layanan air  minum yang dikelola secara aman  diukur  dengan  presentase  rumah  tangga  yang  menggunakan  sumber  air minum  layak,  lokasi  sumber  berada  di  dalam  atau  dihalaman  rumah,  tersedia setiap  diperlukan  dan  kualitas  umber  air  memenuhi  syarat  kualitas  air  minum. Indikator sumber air minum yang dikelola secara aman didasarkan  pada asumsi bahwa  sumber  air  tersebut  dapat  menyediakan  kebutuhan  dasar  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  air  sehari  hari  masyarakat  dan  memenugi  syarat kualitas  air  minum.  Pada  Indikator  Sumber  Air  minum  perlu  memperhatikan variabel air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, dan lainnya.
Hal ini berhubungan dengan Data agregat DTKS sektor infrastruktur dasar dari  indikator  sumber  air  minum.  Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  variabel sumber air minum berupa air isi ulang di Kecamatan Argomulyo yaitu diantaranya 5 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo dan 4  RuTa di Kelurahan Tegalrejo. Variabel lain  yaitu  1232  RuTa  di  Kecamatan  Argomulyo  menggunakan  ledeng  meteran sebagai  air  minum  yaitu  sebanyak  406  RuTa  di  Kelurahan  Ledok,  313  RuTa  di Kelurahan Tegalrejo, 300 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 107 RuTa di Kelurahan Cebongan, 104 RuTa di Kelurahan Randuacir dan 2 RuTa di Kelurahan Noborejo. Sementara  variabel  lain  yaitu  menggunakan  ledeng  eceran  sebagai  sumber  air minum  yaitu  terbanyak  berada  di  Kelurahan  Tegalrejo  yaitu  69,81%  dari  106 RuTa yang menggunakan ledeng meteran, 14,15% di Kelurahan Ledok, 9,43% di
Kelurahan  Kumpulrejo  dan  tidak  ada  RuTa  di  Kelurahan  Cebongan  maupun Noborejo yang menggunakan Ledeng Eceran.
Hal ini menunjukkan RuTa yang memiliki sumber air minum berupa air isi ulang, ledeng meteran dan ledeng eceran merupakan RuTa yang memiliki akses sumber air minum layak yang dikelola secara aman dan memenui syarat kualitas air minum. Begitu juga dengan 211 RuTa dengan sumber air minum berupa sumur bor/pompa dan 360 RuTa dengan sumber air minum berupa sumur terindung di Kecamatan Argomulyo yang memiliki akses sumber air minum yang layak. Hal ini  diasumsikan  bahwa  masyarakat  yang  mampu  mengakses  sumber  air  minum yang baik maka memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau mendapatkan sumber  air  minum yang  layak.  Sebaliknya bagi  RuTa  menggunakan  sumber  air minum utama berupa ledeng, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi dan penampungan air hujan.
Tabel  3  menunjukkan  variabel  sumber  air  minum  berupa  sumur  tak terlindung yaitu sebanyak 135 RuTa di Kecamatan Argomulyo terdapat 39 RuTa (28,89%) di Kelurahan Kumpulrejo, 34 RuTa (25,19%) di Kelurahan Noborejo, 28 RuTa  (20,74%)  di  Kelurahan  Randuacir,  25  RuTa  (18,52%)  di  Kelurahan Cebongan  dan  5  RuTa  (0,04%)  di  Kelurahan  Tegalrejo.  Sementara  RuTa  yang menggunakan  mata  air  tak  terlindung  terbanyak  berada  di  Kelurahan  Ledok dengan  36  RuTa,  32  RuTa  di  Kelurahan  Cebongan,  14  RuTa  di  Kelurahan Tegalrejo,  1  RuTa  di  Kelurahan  Kumpulrejo  dan  tidak  ada  RuTa  yang menggunakan mata air tak terlindung di Kelurahan Noborejo dan Randuacir.
Variabel lain menunjukan terdapat 181 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang menggunakan sumber air minum lainnya yaitu 96  RuTa (53,04%) di Kelurahan Ledok,  61  RuTa  (33,70%)  di  Kelurahan  Kumpulrejo,  19  RuTa  (10,50%)  tau  19 RuTa di Kelurahan Cebongan dan 5 RuTa di Kelurahan Randuacir sementara tidak ada  RuTa  di  Kelurahan  Noborejo  dan  Tegalrejo  yang  menggunakan  sumber  air minum lainnya. Hal ini menunjukkan apabila RuTa yang menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) merupakan RuTa yang tidak memiliki  akses  tidak  tersedia.  Sedangkan  berdasarkan  variabel  RuTa  yang menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung maka menunjukkan RuTa dengan akses tidak layak.
Berdasarkan hasil olah data dari indikator sumber air minum tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indek scalling tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo dengan Hirarki I dengan pengaruh dari variabel sumur tak  terlindung,  dan  variabel  lainnya  dengan  presentase  terbanyak  dan menyumbang indek scalling 100 di variabel sumur tak terlindung. Hirarki I juga berada di Kelurahan Ledok dengan pengaruh dari variabel mata air tak terlindung
dan  variabel  lainnya  dengan  presentase  terbanyak  dan  menyumbang  bobot scalling 100 pada variabel sumur tak terlindung dan pada variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Ledok merupakan kelurahan  prioritas  yang  memerlukan  Intervensi  sumber  air  minum  karena variabel  yang  mendominasi  merupakan  kriteria  dari  sumber  air  minum  tidak layak.
Sedangkan  Hirarki  I  berada  di  Kelurahan  Tegalrejo,  hal  ini  perlu  dilihat bahwa  variabel  dengan  bobot  scalling  tinggi  berada  pada  variabel  air  isi  ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa dan sumur terlindung menjadi variabel  yang  menyumbang  indek  scalling  banyak,  pada  variabel  sumber  air minum ledeng eceran Kelurahan Tegalrejo memiliki indek scalling 100 sehingga umumnya memiliki kelayakan sumber air minumnya. Sedangkan hirarki II berada di Kelurahan Cebongan, Noborejo dan Randuacir.
Indikator Cara Memperoleh Air Minum
Salah  satu  indikator  yang  pentig  yaitu  bagaimana  RuTa  memiliki  cara memperoleh  air  minum.  Indikator  ini  diasumsikan  bahwa  ketika  masyarakat mampu  membeli  eceran  maupun  langganan  air  minum  maka  RuTa  tersebut memiliki kemampuan finansial untuk membeli air minum tersebut. Berdasarkan Tabel  4 menunjukkan bahwa terdapat 49 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang membeli eceran air minum diantaranya yaitu 17 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 13  RuTa  di  Kelurahan  Ledok,  8  RuTa  di  Kelurahan  Randuacir,  4  RuTa  di Kelurahan  Cebongan,  4  RuTa  di  Kelurahan  Noborejo  dan  3  Kelurahan  di Tegalrejo. RuTa yang  membeli eceran relative sedikit dibandingkan  RuTa yang berlangganan  air  minum.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  1352  RuTa  di Kecamatan  Argomulyo  33,65%  diantaranya  di  Kelurahan  Ledok,  28,62%  di Kelurahan  Tegalrejo,  22,26%  di  Kelurahan  Kumpulrejo,  7,47%  di  Kelurahan Cebongan, 6,8% di Kelurahan Randuacir dan 1,18% di Kelurahan Ledok. Hal ini menunjukkan  bahwa  RuTa  yang  memiliki  kemampuan  untuk  membeli  eceran dan  berlangganan  sumber  air  minum  yang  layak  maka  masyarakatnya  mampu memperoleh air minum yang baik.
Sedangkan berdasarkan variabel cara memperoleh air minum tidak membeli perlu diperhatikan bahwa masyarakatnya kemungkinan tidak memiliki akses atau kemampuan  untuk  memperoleh  sumber  air  minum.  Berdasarkan  Tabel  4 menunjukkan terdapat 2084 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang tidak membeli air minum yaitu 30,04% diantaranya di Kelurahan Noborejo, 22,22% di Kelurahan Kumpulrejo, 21,26% di Kelurahan Randuacir, 12,28% di Kelurahan Cebongan dan 8,93%  di  Kelurahan  Tegalrejo.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  RuTa  yang  tidak
membeli air minum diindikasikan bahwa RuTa yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli maupun berlangganan.
Berdasarkan  hasil  olah  data  dari  indikator  cara  memperoleh  air  minum tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indek scalling tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo dengan  Hirarki I dengan pengaruh dari variabel tidak membeli air minum dengan presentase terbanyak dan menyumbang indek  scalling  100.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  Kelurahan  Kumpulrejo merupakan  kelurahan  prioritas  yang  memerlukan  Intervensi  cara  memperoleh sumber  air  minum  karena  variabel  yang  mendominasi  merupakan  kriteria  dari sumber air minum tidak layak. Berbeda dengan hirarki I pada Kelurahan Ledok yang menunjukkan bahwa variabel langganan air minum memiliki indek scalling 100  yang  pada  umumnya  memiliki  kelayakan  cara  memperoleh  air  minumnya. Sedangkan  hirarki  II  berada  di  Kelurahan  Noborejo  dan  Tegalrejo  sedangkan hirarki III merupakan Kelurahan Cebongan dan Randuacir.

## Indikator Sumber Penerangan Utama
Faktor  kualitas  infrastruktur  yang  juga  penting  adalah  akses  listrik  atau sumber  penerangan  utama.  Hal  ini  diasumsikan  bahwa  RuTa  yang  memiliki sumber  listrik  maka  RuTa  yang  memiliki  kemampuan  finansial  sebaliknya  jika RuTa yang tidak memiliki sumber penerangan utama maka akan mempengaruhi produktivitas  individunya.  Berdasarkan  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  terdapat 3349  RuTa  di  Kecamatan  Argomulyo  memiliki  sumber  penerangan  listrik  PLN yaitu  sekitar  753  RuTa  di  Kelurahan  Kumpulrejo,  629  RuTa  di  Kelurahan Randuacir, 568 RuTa di Kelurahan Ledok, 542 RuTa di Kelurahan Randuacir, 496 RuTa di Kelurahan Tegalrejo dan sebanyak 361 RuTa di Kelurahan Cebongan. Hal ini menunjukan RuTa yang memiliki sumber penerangan listrik PLN merupakan RuTa  yang  memiliki  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk mendukung produktivitas individunya.
Sedangkan  dari  104  RuTa  yang  menggunakan  variabel  listrik  non  PLN diantaranya berada di Kelurahan Tegalrejo dengan 76 RuTa, 11 RuTa di Kelurahan Kumpurejo, 9  RuTak di Kelurahan Noborejo , 7 RuTa di Kelurahan Ledok, 1 RuTa di  Kelurahan  Randuacir  dan  tidak  ada  RuTa  di  Kelurahan  Cebongan  yang menggunakan listrik Non PLN.  Sedangkan  variabel  RuTa yang tidak ada listrik sebanyak  32  RuTa  di  Kecamatan  Argomulyo  diantaranya  53,13%  di  Kelurahan Kumpulrejo,  25%  di  Kelurahan  Noborejo,  12,50%  di  Kelurahan  Tegalrejo,  dan 9,38%  di  Kelurahan  Ledok.  Hal  ini  megindikasikan  bahwa  RuTa  yang  tidak memiliki sumber penerangan utama listrik merupakan RuTa yang tidak memiliki kemampuan  finasial  untuk  membeli  sehingga  hal  ini  berdampak  pada produktivitas individunya dalam menjalankan aktivitas.
Berdasarkan hasil olah data dari indikator sumber penerangan utama tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indek scalling tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo dengan Hirarki I dengan pengaruh dari variabel tidak  membeli  listrik  dengan  presentase  terbanyak  dan  menyumbang  indek scalling 100. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kumpulrejo merupakan kelurahan  prioritas  yang  memerlukan  Intervensi  terkait  sumber  penerangan utama karena tidak layak dan menghambat produktivitas individunya. Sedangkan hirarki  I  di Kelurahan  Tegalrejo  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  listrik  non PLN memiliki indek scalling 100 yang pada umumnya memiliki tidak memiliki kelayakan  dari  segi  sumber  penerangannya.  Sedangkan  hirarki  II  berada  di Kelurahan Noborejo dan hirarki III merupakan Kelurahan Cebongan, Ledok dan Randuacir.
Hirarki Pewilayahan Kemiskinan berdasarkan Sektor Infrastruktur Dasar
Dalam konteks kondisi mikro pada sektor infrastruktur dasar di Kecamatan Argomulyo  dibagi  menjadi  3  hirarki  yang  merupakan  indeks  komposit  dari  5 indikator  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  sehingga  mampu  menghasilkan kelurahan prioritas menggunakan teknik scalling. Asumsinya semakin tinggi nilai scalling,  semakin  tinggi  indeks  prioritas  Intervensi  di  kelurahan  yang  menjadi hirarki  wilayah  I.  Berdasarkan  peta  Kelurahan  Prioritas    Sektor  Infrastruktur Dasar di Kecamatan Argomulyo, Salatiga Tahun 2020 (Gambar 1) mendiskripsikan bahwa Kelurahan Kumpulrejo sebagai hirarki 1 atau kelurahan prioritas pertama yang memiliki indek scalling tinggi dari kelurahan lainnya. Hal ini menunjukkan di  Kelurahan  Kumpulrejo  sebagian  besar  rumah  tangganya  memiliki  sanitasi kurang  layak.  Threshold  indikaktor  sanitasi  yaitu  rumah  tangga  yang  tidak memiliki fasilitas tempat bab sendiri dan pembuangan akhir tinja. Begitu dengan kelayakan  sumber  penerangan  utama  di  Kelurahan  Kumpulrejo  yang  masih kurang layak karena terdapat rumah tangga yang tidak memiliki listrik. Hirarki I ini  menjadi  kelurahan  prioritas  pertama  yang  nantinya  perlu  Intervensi  dari pemerintah daerah.
Kemudian  hirarki  II  di  Kelurahan  Ledok,  Kelurahan  Noborejo,  Kelurahan Tegalrejo merupakan kelurahan prioritas kedua dimana terdapat beberapa sektor infrastruktur  dasar  dengan  indikator  tertentu  yang  harus  diIntervensi  oleh pemerintah. Dalam hal ini di Kelurahan Ledok telah memiliki sumber air minum yang  layak  dan  cara  memperoleh  air  minumnya  banyak  yang  berlangganan PDAM.  Sementara  di  Kelurahan  Noborejo  memiliki  indikator  air  bersih  yang layak  dimana  rumahtangganya  menggunakan  sumber  air  minum  yang  layak. Sedangkan di Kelurahan Tegalrejo merupakan wilayah dengan sanitasi yang layak dimana  sebagian  rumah  tangganya  memiliki  fasilitas  tempat  BAB  sendiri  dan sumber peneranan utama banyak yang menggunakan listrik non PLN.
Kemudian  Hirarki  III  di  Kelurahan  Randuacir,  dan  Cebongan  didasarkan pada  asumsi  bahwa  kedua  kelurahan  tersebut  memiliki  bobot  scalling  terkecil karena berdasarkan sumber air minum yang dikelola sebagian RuTa rumah tagga menggunakan  sumber  air  minum  utama  berupa  air  isi  ulang,  ledeng  meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa, sumur terindung dengan memadai dan sebagian kecil saja yang menggunakan sumber air minum utama di sumur tak terindung, mata  air  tak  terindung.  Begitu  juga  berdasarkan  sumber  penerangan  utama sebagian di Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Cebongan telah layak memiliki sumber penerangan utama dari PLN. Hirarki III ini menjadi kelurahan prioritas ketiga  perlu  pertimbangan  pertimbangan  kembali  dalam  pembangunan infrastruktur dasar di kedua kelurahan tersebut. Perlu digaris bawahi hasil olah data  agregat  DTKS  Tahun  2020  dari  segi  infrastruktur  dasar  saja  sebagai pendukung  produktivitas  RuTanya  maupun  kemampuan  dalam  memenuhi kebutuhan dasar RuTa di Kecamatan Argomulyo.
Gambar  1  Peta  Hirarki  Pewilayahan  Kelurahan  Prioritas  Sektor  Infrastruktur  Dasar

## Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2020
Analisis dan Intervensi Pembangunan Infrastruktur dasar di Kelurahan Prioritas
Kelayakan  infrastruktur  dasar  sangat  penting  karena  ketika  rumah  tangga memiliki  akses  sanitasi,  air  bersih  dan  listrik  yang  layak  maka  rumah  tangga tersebut  memiliki  peluang  yang  lebih  baik  untuk  mendapatkan  lebih  banyak
pendapatan. Hal ini penting bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondisi untuk upaya  penanggulangan  kemiskinan  sehingga  salah  satu  penanggulangan kemiskinan  yaitu  dengan  membangun  infrastruktur  dasar  yang  layak  bagi masyarakatnya  sesuai  dengan Sustainable  Development  Goals/  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu tujuan ke 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan sehat  dan  Sejahtera),  6  (Air  Bersih  dan  Sanitasi  Layak),  7  (Energi  Bersih  dan Terjangkau),  dan  11  (Kota  dan  Permukiman  yang  Berkelanjutan)  dan  17 (Kemitraan unruk mencapai tujuan sehingga penting untuk mempertimbangkan tujuan tujuan lain dalam pembangunan daerah melalui program dan kegiatan.
Program  pemerintah  dalam  menyediakan  infrastruktur  dasar  seringkali terlalu  kecil,  tidak  terencana  dan  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  banyak infrastruktur  yang  belum  layak  bagi  masyarakatnya  seperti  dalam  Kementrian PUPR (2018). Hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya Intervensi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di wilayah prioritas. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa program yang relevan terutama dikaitkan dengan  bidang  infrastruktur  dasar  di  Kelurahan  Prioritas  di  Kecamatan Argomulyo.
a. Pilihan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyediakan akses terhadap  air  minum  yang  layak,  merujuk  pada  Indikator  sumber  air  minum dan cara memperoleh air minum:
1) Program  PAMSIMAS  (Penyediaan  Air  Minum  Berbasis  Masyarakat). Program ini melibatkan peran aktif masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan  sehingga  dapat  menjamin keberlanjutan program. Program ini dilakukan dengan asas gotong royong pada  semua  tahap  pembangunan  serta  secara  swadana  melakukan mekanisme  CSF,  air  besih  menjadi  mudah  diakses  dan  dijangkau  bagi masyarakat.
2) Penyediaan  dan  pengelolaan  air  minum  dengan  kerjasama  dengan pemerintah dan swasta.  Program ini mengembangkan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan dan pengelolaan air minum seperti kerjasama pemerintah dan Swasta. Adanya kontrak kerja dengan  mekanisme  konsesi  BOT (Build  Operate  Transfer)  dapat meningkatkan  persediaan  air  minum  yang  berkualitas,  baik  dan  harga terjangkau.
3) Program  ZAMP  (Zona  Air  Minum  Prima).  Program  ZAMP  diinisiasi dengan bantuan USAID. Kualitas air bersih dapat menciptakan kawasan pelayanan PDAM dengan kualitas air setara air minum sehingga air dapat langsung diminum tanpa perlu dimasak dahulu.
4) Program  Konservasi  air  tanah.  Program  ini  menggunakan  teknologi sederhana  untuk  meningkatkan  cadangan  air  tanah  yaitu  dengan  cara pengisian  air  tanah  secara  alami (natural  recharge),  pengisian  air  tanah buatan (artificial  rechange),  lubang  resapan  biopori,  dan  sumur  resapan
air .
b. Pilihan  program  dan  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengelola  air limbah  yang  layak,  merujuk  pada  Indikator  Fasilitas  tempat  BAB  dan Pembuangan akhir Tinja. Pembangunan Infrastruktur pengelolaan air limbah komunal  berbasis  masyarakat  yaitu  Program  air  limbah  dibutuhkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal berbasis masyarakat. Pengembangan  sistem  air  limbah  komunal  di  tingkat  lingkungan  terkecil seperti  kelurahan  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap infrastruktur sanitasi dengan melibatkan masyarakat.
c. Pilihan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur  persampahan  yang  ramah  lingkungan.  Program  yang menerapkan  konsep Extended  Producer  Responsibility  (EPR)  yaitu  konsep
EPR  yaitu  mendorong  produsen  untuk  menanganani  sendiri  sampah  yang sulit  didaur  ulang  atau  dibebankan  dalam  biaya  produksi  perusahaan. Program  ini  merupakan  bentuk  dari  skema  perpanjangan  kewajiban produsen  sampah  di  Kota  Salatiga  sehingga  dapat  mengurangi  beban  kota dalam mengelola sampah rumah tangga.
d. Pilihan  program  dan  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  untuk  infrastruktur listrik  yang  layak,  yang  merujuk  pada  pemenuhan  Indikator  sumber penerangan  utama.  Program  subsidi  pemasangan  meteran  listrik  dihunian miskin  dikarenakan  tingginya  harga  membeli  listrik  di  permukiman membuat  masyarakat  tidak  memiliki  sumber  penerangan  utama  sehingga diperlukan  kebutuhan  dasar  rumah  tangga  akan  penerangan  untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pewilayahan  kemiskinan  berdasarkan infrastruktur  dasar  menunjukkan  bahwa  Kelurahan  Kumpulrejo  merupakan wilayah  yang  dapat  menjadi  priortas  intervensi  program  penanggulangan kemiskinan  maupun    progam  permasalahan  sosial  lainnya  di  Kecamatan Argomulyo,  Kota  Salatiga  Tahun  2020.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan mempertimbangkan  indikator  fasilitas  tempat  BAB,  tempat  pembuangan  akhir tinja,  sumber  air  minum, cara  memperoleh  air  minum  dan  sumber  penerangan
utama. Untuk wilayah kelurahan yang menjadi Prioritas kedua  yaitu Kelurahan Noborejo,  Tegalrejo  dan  Ledok.  Sedangkan  prioritas  ke  tiga  yaitu  di  Kelurahan Randuacir  dan  Cebongan.  Pewilayahan  berdasarkan  sektor  infrastruktur  dasar tersebut  menjadi  pijakan  usulan  atau  rekomendasi  intervensi  program  yang relevan  antara  lain  penyediaan  akses  terhadap  air  minum  yang  layak, mengembangkan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan, mengelola air limbah yang layak, mengembangkan infrastruktur listrik yang layak sebagai upaya  pembangunan  infrastruktur  dasar  untuk  penanggulangan  kemiskinan  di Kota Salatiga.

## REFERENSI
Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. In
Journal of Public Economics (Vol. 95, Issues 7 – 8). https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006
Asselin, L. M. (2009). Analysis of Multidimensional Poverty (J.-B. Ki & V. T. Anh (eds.)). Spinger. http://www.spinger.com/7140 BPS. (2019). Kota Salatiga dalam Angka. Salatiga: Badan Pusat Statistik.
BPS. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia (Maret 2019). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Chowdhury,  S.,  Yamauchi,  F.,  &  Dewina,  R.  (2009).  Governance  Decentralization  and
Local Infrastructure Provision in Indonesia. IFPRI Discussion Paper, October, 32. Dinas Sosial. (2021). Data Agregat DTKS. Kota salatiga Tahun 2020.  Salatiga: Dinas Sosial.
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti.,  &  Anisa,  Fahima  Diah.  (2020). Perencanaan  Pembangunan Daerah Berbasis SDG's. Depok: Raja Grafindo.
Kementrian  PPN/  Bappenas.  (2020). Metadata  Indikator  Pilar  Pembangunan  Sosial.
Jakarta:  Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kementrian PPN/Bappenas. (2020). Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementrian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kementrian  PUPR.  (2018). Panduan  Prktis  Implementasi  Agenda  Baru  Perkotaan  New Urban Agenda. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Lembaga  Penelitian  Unisbank  Semarang.  (2008).  Studi  Pemetaan  Kemiskinan  di  Kota
Semarang. Riptek,  1(2),  35 – 39. http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp- content/uploads/2013/12/4.-STUDI_PEMETAAN_KEMISKINAN_- _LPPM_UNISBANK.pdf
Muta'ali,  Luthfi.  (2015). Teknik  Analisis  Regional  Untuk  Perencanaan  Wilayah,  Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
Nugraheni, D., & Priyarsono, D. S. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. Jurnal Ekonomi Dan
Pembangunan Indonesia, 12(2), 148 – 167. https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.495
ODI. (2013). The geography of poverty , disasters and climate extremes in 2030, Research
Report and Study, Overseas Development Institute, UK. 88.
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion- files/8633.pdf
Purnami Yuli S, Baharudin Machmud, M. Iswahyudi Subroto Zhazhen Regina P, Yunita Hilda  S,  E.  W.,  &  1.  (2016).  Analisis  Cluster  Hirarki  dan  Pemetaan  Kemiskinan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2015. Seminar  Nasional  Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan, ISBN 978-979-3812-46-5.
Sulistyowati, N. (2014). The Effect of Educational, Health, Infrastructure Expenses on the
Workforce  Employment  and  Poverty. Bisnis  &  Birokrasi  Journal,  20(3).
https://doi.org/10.20476/jbb.v20i3.3208 World Bank. (2002). World Development Report 2002 (Overview): Building Institution For  Markets.  Retrieved  from  https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0- 8213-5016-1

## LAMPIRAN

## Tabel 1
Tabel 1 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Fasilitas Tempat BAB Kelurahan Sendiri Bersama Umum Tidak Ada Total Bobot Hirarki Pdd Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot Cebongan 324 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 II Kumpulrejo 654 100,00 2272,41 97 63,83 1115,58 5 71,43 1984,13 25 100,00 7352,94 12725,06 I Ledok 457 40,30 639,98 114 81,91 1682,58 7 100,00 3888,89 0 0,00 0,00 6211,44 I Noborejo 554 69,70 1341,63 84 50,00 756,76 1 14,29 79,37 7 28,00 576,47 2754,22 I Randuacir 448 37,58 584,92 92 58,51 969,91 3 42,86 714,29 0 0,00 0,00 2269,11 I Tegalrejo 441 35,45 543,28 131 100,00 2360,36 2 28,57 317,46 2 8,00 47,06 3268,15 I Jumlah 2878 555 18 34 Sumber: Dinas Sosial, 2021 (data diolah) Tabel 2 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kelurahan Tangki SPAL Lubang Tanah Kolam/Sawah/Sungai/ Danau/Laut Lainnya Total Bobot Hirarki Pdd Scalling  bobot  RTa  Scalling bobot RTa Scalling  bobot RTa  Scalling  bobot RTa  Scalling  bobot Cebongan 286 0,00 0,00 6 7,27 45,93 69 20,77 232,97 0 0,00 0,00 0 0 0 278,91 III Kumpulrejo 493 83,47  1500,17  57 100,00  6000,00 214 100,00  3479,67 6 100,00  3529,41 11  100,00  6470,59  20979,84 I Ledok 486 80,65  1428,86  19 30,91 618,18 68 20,22 223,56 3 50,00 882,35 2 18,18 213,90 3366,85 III Noborejo 498 85,48  1551,99 6 7,27 45,93 138 58,47  1312,01 3 50,00 882,35 1 9,09 53,48 3845,76 III Randuacir 446 64,52  1049,00 2 0,00 0,00 95 34,97 540,23 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1589,23 III Tegalrejo 534 100,00  1946,77 5 5,45 28,71 31 0,00 0,00 5 83,33  2450,98 1 9,09 53,48 4479,94 III Jumlah 2743 95 615 17 17 Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)
Tabel 3a Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Sumber Air Minum Kelurahan Air Isi Ulang Ledeng Meteran Ledeng Eceran Sumur Bor/Pompa Sumur Terlindung Pdd Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot Cebongan 0 0 0 107 25,99 225,73 0 0,00 0,00 36 33,01 563,20 142 22,46 209,17 Kumpulrejo 5 100 5555,56 300 73,76 1796,16 7 9,46 62,47 8 5,83 22,09 360 61,96 1462,58 Ledok 0 0 0 406 100,00 3295,45 15 20,27 286,84 2 0,00 0,00 18 0,00 0,00 Noborejo 0 0 0 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40 36,89 699,40 570 100,00 3737,7 Randuacir 0 0 0 104 25,25 213,13 10 13,51 127,49 105 100,00 4976,3 290 49,28 937,04 Tegalrejo 4 80 3555,56 313 76,98 1955,75 74 100 6981,13 20 17,48 165,65 145 23,01 218,76 Jumlah 9 1232 106 211 1525 Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah) Tabel 3b Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Sumber Air Minum Kelurahan Sumur Tak Terlindung Mata Air Tak Terlindung Lainnya Total Bobot Hirarki Pdd Scalling bobot RTa Scalling bobot RuTa Scalling bobot Cebongan 25 60 1111,11 32 88,89 3427,04 19 19,79 207,76 5744,01 II Kumpulrejo 39 100 2888,89 1 2,78 3,35 61 63,54 2141,46 13932,55 I Ledok 4 0,00 0,00 36 100,00 4337,35 96 100,00 5303,87 13223,51 I Noborejo 34 85,71 2158,73 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6595,83 II Randuacir 28 68,57 1422,22 0 0,00 0,00 5 5,21 14,39 7690,57 II Tegalrejo 5 2,86 10,58 14 38,89 655,96 0 0,00 0,00 13543,38 I Jumlah 83 Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)

## Tabel 4 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Cara Memperoleh Air Minum
Kelurahan Membeli Eceran Langganan Tidak Membeli Pdd Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot Total Bobot Hirarki Cebongan 4 7,14 58,31 101 19,36 144,64 256 28,29 347,57 550,53 III Kumpulrejo 17 100,00 3469,39 301 64,92 1445,34 463 68,41 1519,88 6434,60 I Cebongan 4 7,14 58,31 101 19,36 144,64 256 28,29 347,57 550,53 III Kumpulrejo 17 100,00 3469,39 301 64,92 1445,34 463 68,41 1519,88 6434,60 I Noborejo 4 7,14 58,31 16 0,00 0,00 626 100,00 3003,84 3062,15 II Randuacir 8 35,71 583,09 92 17,31 117,80 443 64,53 1371,83 2072,73 III Tegalrejo 3 0,00 0,00 387 84,51 2419,04 186 14,73 131,46 2550,50 II 49 1352 2084 Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)
Tabel 5 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Sumber Penerangan Utama
Kelurahan Listrik PLN Listrik Non PLN Tidak Ada Listrik Total Bobot Hirarki Pdd Scalling bobot RTa Scalling bobot RTa Scalling bobot Cebongan 361 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 III Kumpulrejo 753 100,00 2248,43 11 14,47 153,09 17 100,00 5312,50 7714,02 I Ledok 568 52,81 895,61 7 9,21 61,99 3 17,65 165,44 1123,04 III Noborejo 629 68,37 1284,06 9 11,84 102,48 8 47,06 1176,47 2563,01 II Randuacir 542 46,17 747,27 1 1,32 1,27 0 0,00 0,00 748,53 III Tegalrejo 496 34,44 510,05 76 100,00 7307,69 4 23,53 294,12 8111,86 I 3349 104 32
Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)