## PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG PARTISIPATIF SECARA DIGITAL: SEBUAH INOVASI DALAM PEMETAAN PARTISIPATIF
(Digital Participatory Land Use Planning: An Inovation Participatory Mapping Planning)
Dessy Ratnasari 1*) , Dwi Astiani 1) , Hari Prayogo 1) , Darkono 2)
1 Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124, Indonesia 2 Yayasan EkoNusa, Jl Maluku No. 35 Kel. Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, 10350, Indonesia
* e-mail: dessy.rasel2@gmail.com

## Abstract
Rural area development is carried out as an effort to accelerate and improve quality of services, development,  and  empowerment  of  the  village  communities.  Rural  area  development  should notice the aspirations of the community, especially related to the land use by communities in the village. This research aims to assess the community's ability to use digital participatory mapping techniques.  Data  collection  was  carried  out  through  village  deliberations  using  focus  group discussion  (FGD)  techniques  and  supported  by  Geographic  Information  System  (GIS).  The research results show that the process of land use planning in villages can be carried out using digital mapping technology using the principles of participatory mapping. The community  able to  understand digital  mapping  techniques  and  can  transfer  mental  map  knowledge  into  digital map  language  with  the  help  of  a  facilitator.  Each  village  succeeded  in  producing recommendations for land use planning according to the needs in their respective villages.
Keywords: digital mapping, land use planning, rural area development, participatory mapping.

## Abstrak
Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  dilakukan  sebagai  upaya  mempercepat  dan  meningkatkan kualitas  pelayanan,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  desa.  Pembangunan Kawasan Perdesaan hendaklah memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama  yang  terkait  dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat  di  desa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menilai  kemampuan  masyarakat  dalam  menggunakan  teknik pemetaan  partisipatif  secara  digital. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  musyawarah  desa dengan teknik diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion, FGD) dan didukung bantuan Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pemetaan perencanaan  pemanfaatan  ruang  di  desa  dapat  dilakukan  melalui  teknologi  perpetaan  digital dengan  memperhatikan  prinsip  pemetaan  partisipatif.  Masyarakat  mampu  memahami  teknik pemetaan digital dan dapat melakukan transfer of knowledge mental map ke dalam bahasa peta digital dengan  bantuan  seorang  fasilitator . Setiap  desa  berhasil  menghasilkan  rekomendasi perencanaan alokasi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan di desanya masing-masing.
Kata  kunci:  pemetaan  digital,  perencanaan  penggunaan  ruang,  pembangunan  kawasan perdesaan, pemetaan partisipatif.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Kawasan  Perdesaan dilakukan  sebagai  upaya  mempercepat dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat  di  desa.  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mengamanatkan  perlunya  pendekatan partisipatif dalam Pembangunan Kawasan  Perdesaan.  Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016
Vol. 12 (1): 204 – 214
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan mendefinisikan Kawasan Perdesaan sebagai kawasan yang mempunyai  kegiatan  utama  pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks pendekatan partisipatif, Pembangunan Kawasan Perdesaan  hendaklah  memperhatikan aspirasi masyarakat. Tallo (2016)
menyatakan bahwa prinsip dasar
partisipatif  adalah  pada  pengambilan keputusan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat. Marjuki  (2018)  menyatakan  teknik pemetaan partisipatif dapat menghasilkan data dan informasi spasial yang tidak mudah diperoleh menggunakan teknik pemetaan konvensional. Berbagai informasi spasial  yang  tersimpan  dalam mental map narasumber  dapat  diterjemahkan dalam obyek spasial. Mental map merupakan gambaran tentang suatu wilayah dan lingkungannya, yang dikembangkan  oleh  individu  atas  dasar pengalaman sehari-hari (Handawati,
2018)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menilai  kemampuan  masyarakat  dalam memahami  dan  menggunakan  teknik pemetaan partisipatif secara digital pada proses  perencanaan  pemanfaatan  ruang di desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada lanskap  Ketungau,  Kabupaten  Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat, dengan lokus pada 3 desa yaitu Desa Muakan Petinggi, Bekuan  Luyang  dan  Rasau.    Pemilihan ketiga desa dengan pertimbangan perbedaan  karakteristik  desa  sebagai perwakilan  desa-desa  yang  berada  pada lanskap Ketungau.
Desa  Muakan  Petinggi  berlatar belakang pernah terjadi ekspoitasi hutan yang  mengakibatkan  deforestasi.  Desa Rasau, meskipun pernah terjadi ekspoitasi  hutan,  saat  ini  terdapat Perhutanan  Sosial  berupa  Hutan  Desa. Desa Bekuan Luyang merepresentasikan desa berbasis pertanian skala kecil.
Pengumpulan  data  dilaksanakan dengan  bantuan  perangkat  komputer yang dilengkapi aplikasi Sistem Informasi Geografis/SIG (ArcMap 10.4.1), slide proyektor, Global
Positioning System (GPS), kamera, buku lapangan,  dan  alat  tulis.  Sedangkan bahan  yang  digunakan  meliputi  citra satelit  Sentinel,  peta  penutupan  lahan skala  1:250.000 dari Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI, peta  pola  ruang  RTRW  Kabupaten Sintang  2016-2036  dan  peta  Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kalimantan Barat 2014 . Kegiatan penelitian ditujukan untuk menilai  kemampuan  masyarakat  dalam menggunakan teknik pemetaan partisipatif  secara  digital  pada  proses perencanaan pemanfaatan ruang di desa.
Teknik  pemetaan  digital  adalah  proses penggambaran peta secara digital menggantikan penggambaran peta konvensional yang biasanya menggunakan alat bantu kertas dan alat
tulis pada umumnya.  Melalui penelitian ini  diharapkan  dapat  dihasilkan  peta spasial pemanfaatan ruang di desa sesuai aspirasi  masyarakat  yang  lebih  cepat, tepat dengan validitas data yang baik.
Proses  pengumpulan  data  melalui
forum musyawarah desa yang dilaksanakan  dengan  teknik  diskusi kelompok terarah ( Focus Group Discussion ,  FGD).  FGD  melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di  desa,  meliputi  pengurus  Badan Perwakilan  Desa  (BPD),  pengurus  desa dan  perwakilan  masyarakat. Total peserta FGD pada ketiga desa adalah 160 orang (tabel 1).
Tabel  1.  Jumlah  Peserta  Musyawarah  Desa  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Tahun 2019 (Number of Participants on Village D eliberations Against Population in 2019)
Instansi/Perwakilan Nama Desa Bekuan Luyang  Muakan Petinggi Rasau Badan Perwakilan Desa Ketua 1 1 1 Anggota 5 1 3 Pemerintahan Desa Kepala Desa 1 1 1 Kepala Dusun 4 1 1 Kapala Urusan Desa 4 3 3 Ketua RT/RW 4 7 3 Perwakilan Masyarakat Tokoh Adat / Agama 5 6 3 Tokoh Pemuda 1 3 Kelompok Tani 3 1 1 Perwakilan Perempuan 4 11 13 Warga 12 22 30 Jumlah Peserta FGD (jiwa) 44 57 59 Jumlah Penduduk (jiwa) 1.410 1.078 376 Persentase (%) 3,12 5,29 15,69 Sumber: Analisa data, 2020 Pelaksanaan  FGD  difasilitasi  oleh seorang  fasilitator  yang  sama  di  ketiga desa.  Hal  ini  untuk  memastikan  semua
proses menggunakan cara dan pendekatan yang sama. Tugas fasilitator adalah memandu diskusi sesuai prosedur FGD. Tahap pertama, fasilitator memberikan  materi  tentang  penataan ruang  yang  mencakup  maksud,  tujuan, prinsip  dan  dasar  hukum  pemanfaatan ruang  di  desa.  Peserta  diharapkan memahami  bahwa  proses  pengambilan keputusan  harus  sejalan  dengan  aturan
hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan hukum diatasnya.
Tahap berikutnya, fasilitator menjelaskan prosedur perencanaan pemanfaatan ruang di desa secara digital.
Perencanaan  pemanfaatan  ruang  secara digital adalah proses perencanaan pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan bersama-sama oleh pemerintah desa dan perwakilan  masyarakat  dengan  bantuan teknologi  Sistem  Informasi  Geospasial. Fasilitator  mengenalkan  wilayah  dan
objek  pada  peta  spasial.  Kemudian membantu  peserta  untuk  mengenali objek-objek tertentu pada tampilan peta spasial di komputer dengan pemahaman peserta  terhadap  objek  tersebut  di lapangan.  Sebagai  contoh,  fasilitator membantu  peserta  mengenali  objek berwarna biru pada tampilan peta spasial
sebagai  jaringan  sungai  di  lapangan. Peserta  akan  memahaminya  dengan mengingat jaringan sungai sebenarnya di lapangan.  Ingatan  peserta  atas  jaringan sungai  berdasarkan  pengalaman  sehari- hari  merupakan mental  map peserta. Mental map menjadi modal dasar pserta dalam memahami peta digital.
Gambar  1.  Prosedur  perencanaan  pemanfaatan  ruang  partisipatif  secara  digital (D igital participatory land use planning procedures ) .
Setelah terjadi penyamaan persepsi, selanjutnya  adalah  diskusi  dan  proses delineasi  area.  Peserta,  dengan  dibantu fasilitator,  mendelineasi  area  yang diusulkan  berdasarkan  tampilan  data spasial  pada  layar  komputer.  Tampilan data spasial ini diproyeksikan pada layer monitor  dengan  bantuan  proyektor. Dengan  cara  ini  maka  seluruh  peserta dapat melihat langsung proses delineasi area  dan  dapat  berinteraksi  secara langsung dengan fasilitator untuk memberikan  komentar,  masukan  dan saran.
Hasil  musyawarah  desa  menjadi tolak  ukur  keberhasilan  pengumpulan pendapat masyarakat. Keluarannya
berupa  peta  spasial  rencana  alokasi pemanfaatan  ruang  di  masing-masing desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Musyawarah  desa  pada  setiap  desa menggnakan  tata  cara  dan  pendekatan yang  sama.  Prosesnya  menghasilkan berbagai  nama/istilah  usulan  alokasi pemanfaatan  ruang.  Untuk  keperluan analisa  data,  dilakukan  pengelompokan berdasarkan fungsi dan tujuan pemanfaatan  ruang.  Proses  ini  adalah penyederhanaan  data  menjadi  beberapa kategori  utama  agar  dapat  dilakukan pengambilan  kesimpulan  di  tingkat laskap (tabel 2).
Vol. 12 (1): 204 – 214
Tabel  2.  Kategori  Alokasi  Pemanfaatan  Ruang  Des a (Village  Spatial  Land  Use
Planning Category) Kategori Ruang Alokasi Pemanfaatan Ruang Muakan Petinggi Bekuan Luyang Rasau Hektar % Hektar % Hektar % Area Perlindungan Perlindungan Mata Air 122 Perlindungan Sempadan Sungai 385 1097,53 155 Areal Lindung Desa 2.632 728,86 1.955 Areal Hutan Desa 4.536 4.494 Areal Reboisasi 2.955 Tembawang 135,78 19 Kawasan Lindung Kabupaten 1.588 Jumlah Areal Perlindungan 7.675 46,88  1.962,17  21,76  11.167  78,53 Areal Rencana Pembangunan Pengembangan Permukiman 257 591,9 20 Permukiman 51 47,37 43 Lain-lain 16 46 Jumlah Areal Rencana Pembangunan 324 1,98 599,27 6,64 109 0,77 Areal Produksi Areal Pengembangan Perkebunan 2.272 1.670,27 151 Areal Produksi Masyarakat 4.309 4.692,16 1.009 Areal Persawahan 68 94,38 Areal Cadangan Garapan Masyarakat 1.724 Jumlah Areal Produksi 8.373 51,14  6.456,82  71,60 1.161 8,16 Areal Terbatas  Areal Hankam 1.783 Luas Areal Terbatas 1.783  12,54 Luas Wilayah Desa 16.372 9.018,26 14.220 Sumber: Analisa data, 2020 Musyawarah  desa  di  Desa  Muakan Petinggi dan Bekuan Luyang
merekomendasikan  3  kategori  alokasi pemanfaatan  ruang  yaitu  areal  areal perlindungan,  rencana  pembangunan, dan  areal  produksi.  Sedangkan  Desa Rasau  merekomendasikan  4  kategori
yaitu  areal  perlindungan,  areal  rencana pembangunan,  areal  produksi  dan  areal terbatas.  Area  terbatas  merujuk  pada wilayah untuk keperluan pertahanan dan keamanan  negara  yang  ditetapkan Pemerintah Indonesia melalau
Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
Vol. 12 (1): 204 – 214
Gambar 2. Peta alokasi rencana pemanfaatan ruang hasil musyawarah desa di Desa Muakan  Petinggi (Map  of participatory  land  use  allocation  planning  in Muakan Petinggi ) .
Distribusi alokasi pemanfaatan ruang  pada  setiap  desa  berkontribusi pada  perencanaan  ruang  skala  lanskap. Nurmiah  et  al.  (2023)  menjelaskan bahwa  perencanaan  lakskap  merupakan proses  merencanakan  dengan  adanya tahapan menyesuaikan program keruangan  sebuah  lanskap  sehingga kelestarian  bisa  tetap  terjaga  dan terkendali.  Dewi  (2018)  menyebutkan
bahwa  perencanaan  lanskap  yang  baik harus melindungi badan air dan menjaga air  tanah,  mengkonservasi  hutan  dan sumber  mineral,  menghindari  erosi, menjaga  kestabilan  iklim,  menyediakan tempat  untuk  rekreasi  dan  suaka margasatwa,  melindungi  tapak  yang memiliki  nilai  keindahan  ekologi,  serta mampu mengakomodasi dan mengintegrasi ekologi dan system sosial.
Vol. 12 (1): 204 – 214
Gambar 3. Peta alokasi rencana pemanfaatan ruang hasil musyawarah desa di Desa Bekuan  Luyang (Map  of participatory  land  use  allocation  planning  in Bekuan Luyang ) .
Penetapan areal untuk perlindungan mata  air  dan  sempadan  sungai  menjadi salah  satu  pembahasan  di  ketiga  desa. Setiap  desa  menyadari  arti  pentingnya perlindungan  sempadan  sungai  karena kedekatan fungsi sungai untuk mendukung kehidupan sehari-hari.
Wardiningsih dan Salam (2019)
mengklasifikasikan  sempadan  sungai sebagai  salah  satu  ruang  terbuka  hijau yang  berada  di  kawasan  tertentu sepanjang  kiri  kanan  sungai.  Area  ini mempunyai  manfaat  penting  untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Desa  Bekuang  Luyang  menetapkan perlindungan  sempadan  sungai  beserta bentang lahan yang ada di sekitar sungai tersebut berupa penetapan lahan adat dan Tembawang  (gambar  3).  Tembawang merupakan  sistem  penggunaan  lahan oleh masyarakat yang memiliki ekosistem  unik  dengan  kandungan  nilai ekonomis,  nilai  keanekaragaman  hayati dan  nilai  konservasi  tinggi  (Ripin  et  al. 2014).  Di  dalamnya  terdapat  berbagai jenis  tumbuhan,  berupa  tanaman  buah-
buahan,  obat-obatan  dan  tanaman  yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  penghasil kayu durian, tengkawang, meranti dll.
Perlindungan areal sempadan sungai di  Desa  Bekuan  Luyang,  selain  untuk fungsi  perlindungan  badan  sungai,  juga untuk  melindungi  tembawang  yang  ada
di sepanjang sungai. Semangat menjaga sempadan sungai mencerminkan semangat menjaga kelestarian tembawang.  Dengan  menjaga  bentang lahan  di  sepanjang  sempadan  sungai maka sekaligus berarti menjaga kelestarian tembawang.

## Gambar 4. Peta alokasi rencana pemanfaatan ruang hasil musyawarah desa di Desa
Rasau (Map of participatory land use allocation planning in Rasau ) .
Alokasi  pemanfaatan  ruang  untuk kategori Areal Produksi oleh masyarakat ketiga  desa  menjadi  peluang  sekaligus tantangan  bagi  pembangunan  perdesaan di  lokasi  penelitian.  Afriliyeni  (2021) menunjukkan bahwa salah satu penyebab  kemiskinan  di  pedesaan adalah  rendahnya  akses  petani  terhadap tanah serta belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya lahan. Oleh karena  itu  salah  satu  pendekatan  yang dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  petani  adalah  melalui peningkatan akses penguasaan lahan.
Hasil musyawarah desa yang menghasilkan  3  buah  peta  digital menunjukkan  keberhasilan  masyarakat dalam  memahami  teknik  pemetaan
partisipatif  secara  digital.  Keberhasilan ini ditopang wawasan masyarakat secara tradisional  tentang  pembagian  ruang  di desa.  Wawasan  pembagian  ruang  ini berkembang  secara  lisan  dan  disepakati bersama  oleh  masyarakat.  Wawasan pembagian ruang membuka daya imajinasi  masyarakat  dalam  memahami sistem  perpetaan.  Pengetahuan  peserta yang baik atas wilayah desanya merupakan mental  map yang  menjadi modal  dasar  dalam  memahami  peta digital.  Dengan  pemahaman  ini,  maka masyarakat dengan mudah dapat memberikan pendapat, usulan dan saran untuk alokasi pemanfaatan ruang. Marjuki (2018) melaksanakan penelitian  pemetaan  partisipatif  dengan
Vol. 12 (1): 204 – 214
teknik Scaled 2D Mapping , yaitu teknik
pemetaan partisipatif konvensional dimana  nara  sumber  menggambarkan informasi yang diketahui (menggunakan alat  tulis  dan  gambar)  ke  dalam  peta dasar dalam bentuk cetak. Pada pemetaan  partisipatif  dengan  teknik scaled  2D  mapping terjadi  proses transfer of knowledge antara peneliti dan masyarakat (Ekawati, et al , 2019).
Teknik pemetaan partisipatif secara digital  pada  dasarnya  sama  dengan teknik konvensional S caled 2D mapping .  Perbedaannya  hanya  terletak pada  media  yang  digunakan,  yaitu menggunakan  media  peta  digital  dari komputer  yang  ditampilkan  pada  layar proyektor.
Kelebihan teknik pemetaan partisipatif secara digital adalah fleksibilitas fasilitator dalam menambahkan atau mengurangi informasi  pada  peta  yang  ditampilkan pada  proyektor.  Pada  teknik  pemetaan partisipatif secara digital, proses transfer of  knowledge antara  masyarakat  dan fasilitator  menjadi  lebih  leluasa  karena tampilan  peta  digital  dapat  diperbesar dan diperkecil pada layer komputer atau layar monitor melalui proses zoom in dan zoom out secara mudah.
Penelitian  pada  ketiga  desa  lokasi penelitian  menunjukkan  bahwa  peserta musyawarah desa cepat beradaptasi dan memahami  konsep  ruang  dalam  peta digital  berdasarkan  pengetahuan  dan persepsi mental map yang ada di kepala masing-masing individu peserta.
Penggunaan  ilmu  pengetahuan  dan persepsi  tradisional  secara  bersama
dalam  penelitian  berbasis  partisipatif dapat  menjadi  perangkat  efektif  dalam pemetaan partisipatif. Ayuningtyas et al. (2017) menyatakan bahwa proses pemetaan  partisipatif  yang  dilakukan melalui  tahap  FGD  dan in-depth interview dapat ditransformasi ke dalam peta  digital.  Sementara  Wibowo  (2020) menegaskan  bahwa  Sistem  Informasi
Geospasial dapat membantu menyajikan dan memvisualisasikan pendapat masyarakat dengan baik. Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam perencanaan alokasi pemanfatan ruang untuk
mendukung  Pembangunan  Kawasan Perdesaan  di  lanskap  Ketungau.  Selain itu  diperoleh  pembelajaran  bahwa masyarakat  mampu  memahami  teknik pemetaan partisipatif secara digital. Hal ini memberikan alternatif teknik pemetaan  yang  dapat  digunakan  para praktisi  dan  pendamping  desa  dalam proses  perencanaan  pembangunan  di tingkat  desa  dan  dapat  direplikasi  di lokasi-lokasi lainnya.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa manyarakat  mampu  memahami  teknik pemetaan  partisipatif  secara  digital. Proses pemetaan dapat dilakukan secara digital  dengan  memperhatikan  prinsip pemetaan partisipatif.
Masyarakat dapat memahami teknik pemetaan digital dengan bantuan fasilitator dan dapat melakukan transfer of  knowledge  mental  map ke  dalam bahasa  peta  digital.  Peta  digital  yang dihasikan  menjadi  wadah  efektif  untuk
masyarakat  memvisualisasi  pendapat mereka  terkait  alokasi  pemanfaatan ruang  di  desa.  Fasilitator  menjadi  salah satu  faktor  penting  untuk  mendukung transformasi  teknik  penggambaran  peta cetak  yang  konvensional  kepada  teknik penggambaran peta digital.
Pengetahuan peserta yang baik atas wilayah desanya merupakan mental map yang  menjadi  modal  dasar  dalam memahami peta digital yang diperkenalkan. Dengan pemahaman yang baik ini, maka masyarakat dengan mudah dapat memberikan usulan pemanfaatan  ruang  yang  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing desa.
Proses penyamaan persepsi di antara fasilitator  dan  peserta  atas  gambaran wilayah yang ingin dipetakan merupakan  tahapan  penting  yang  harus dilakukan  dengan  baik.  Peserta  harus benar-benar  mengerti  dan  memahami tanda-tanda yang digunakani dalam peta spasial dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH/ ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kepada  Rainforest Alliance bagi  terlaksananya  penelitian ini. Penelitian merupakan bagian dari program “ Advancing  Sustainable  Landscapes  in Sintang  District,  West  Kalimantan ”.
Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan  kepada  pemerintah  desa  dan masyarakat  di  ketiga  desa  lokasi penelitian  dan  Pemerintah  Kabupaten Sintang atas bantuan dan dukungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriliyeni,  Sihaholo,  M.,    Sita,  R.,
(2021). Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah  Tangga
Petani. Jurnal  Sains  Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 5
(3), 433-449.
Ayuningtyas,  E.A.,  Hizbaron,  D.R., Kanthi,  N.S.,  (2017).  Integrasi Pengetahuan  Lokal  BerbasisSIG Untuk  Pemetaan  Partisipatif  Jalur Evakuasi  Bencana  Tsunami  Di Desa  Srigading  Bantul. Seminar Nasional  III  Pengelolan  Pesisir dan Daerah Aliran Sungai,
Yogyakarta.
Dewi, R., (2018). Perencanaan Lanskap Untuk Pengembangan Wisata Alam di Sempadan Sungai Kemiri, Kecamatan  Margadana  –  Kota Tegal: Jurnal Rekayasa, Teknologi dan Sains 2 (1), 1-7, https://doi.org/10.33024/jrets.v2i1 .1110
Ekawati, F.N.F., Salim, M.Z.,  Utami, W.,  (2019).  Pemetaan  Partisipatif Guna  Pengusulan  Tanah  Obyek Reforma  Agraria  (TORA)  Dalam
Kawasan  Hutan  Di  Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Tunas Agrari 2 (3), 24 –  48, https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.3
7
Handawati,  R.,  (2018).  Pengembangan Mental  Map  Dalam  Pembeajaran
Geografi  di  Sekolah. Spasial: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi . 18 (2), 84 - 94.
https://doi.org/10.21009/spatial.18 2.02
Marjuki,  B.,  (2018).  Penerapan  Teknik Pemetan Partisipatif Untuk Mendukung  Penyusunan  Basis Data  Spasial  Penggunaan  Lahan dan  Sumberdaya  Desa  (Studi Kasus Desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta) .  Seminar  Nasional Geomatka 2018: Penggunaan dan Pengembangan  Produk  Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional : 1-10. ( https://www.academia.edu/downlo ad/67099490/128.pdf )
Nurmiah,  Yohanes,  P.,  Erick,  A., Hasriyanti, N.,  Hidayat,  M.,
Puspaningtyas.  R.,  Rahmi,  E., Dewadi,  F.M.,  Milasari,  L.A., Nugraha,  P.G.W.S.,    Zulfiqar, M.F.,  (2023). Arsitektur  Lanskap ,
PT Global Eksekutif Teknolgi
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor  5  Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 359). Tallo, A. J., (2016). Pemetaan Partisipatif,  Solusi  Pembangunan Desa Kerengas Secara Berkelanjutan. Seminar  Nasional Peran Geospasial dalam
Membingkai NKRI , 139-148. http://semnas.big.go.id/index.php/
SN/issue/view/1
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Jakarta. Wardiningsih, F.,  Salam, B.F., (2019).
Perencanan  Ruang  Terbuka  Hijau Sempadan  Sungai  Ciliwung  di Kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri  Jakarta. NALARS  Jurnal Arsitektur 18 (1), 65-74. Wibowo, R.C., Basuki, K.H.,  Sakowi, M.,  (2020).  Pemetaan  Zonasi Risiko Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Objek Wisata Keramikan  Dan  Kawah  Nirwana Desa Sukamarga. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4
(2), 127-132.