## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PENYALAHGUNAAN FAKTUR PAJAK
(STUDI PUTUSAN NO. 35/ PID.SUS/2022/PN. LSM)
ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF TAX INVOICE ABUSE (STUDY DECISION NO. 35/ PID.SUS/2022/PN. LSM)
Rudi Wahyudi 1 , Jamaluddin 2 , Yusrizal 3
1. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3. Dosen Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Kontribusi  pajak  dalam  menopang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  setiap  tahun dituntut  terus  mengalami  peningkatan  sementara  maraknya  kasus  faktur  pajak  fiiktiif  oleih korporasii  berpotensi  menggerus  pendapatan  negara,  beragam  putusan  terhadap  korporasi pelaku yang diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan tidak ada aturan eksplisit dalam ketentuan  umum  perpajakan  yang  menyatakan  bahwa  korporasi  sebagai  pelaku  dan  subjek hukum  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sehingga  menimbulkan  multi  penafsiran atas doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku penyalahgunaan Faktur Pajak dikaitkan dengan   Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menjatuhkan pidana terhadap direktur Perseroan  Terbatas    atas  penggunaan    faktur  pajak  fiktif  atau  Faktur  pajak  yang  tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman  Penanganan  Perkara  Pidana  dengan  Subjek  Hukum  Korporasi  mengatur  apabila terdapat  undang-undang  yang  tidak  mengatur  korporasi  sebagai  subjek  hukum,  maka pertanggungjawaban  pidana  dikerahkan  kepada  pengurus  korporasi  hal  ini  sesuai  doktrin vicarious  liability  dalam  teori  pertanggunjawaban  pidana  (2)  Pertimbangan  majelis  hakim dalam amar Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menyatakan bahwa Terdakwa Adnan Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan fakta persidangan telah sesuai dengan dakwaan komulatif Jaksa Penuntut Umum  berdasarkan pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP Jo  Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kata Kunci: Pajak, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.

## Abstract
The contribution of taxes in supporting the State Budget every year is required to continue to increase while the rampant cases of fraudulent tax invoices by corporations have the potential to erode state revenues, various decisions on corporate perpetrators who are held criminally liable are due to the absence of explicit rules in the general provisions of taxation stating that corporations as perpetrators and legal subjects can be held criminally liable, giving rise to multiple  interpretations  of  the  doctrine  or  theory  of  criminal  liability.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  how  the  application  of  the  theory  of  corporate  criminal  liability  to perpetrators of misuse of tax invoices is related to Attorney General Regulation No. 28 of 2014 concerning  Guidelines  for  Handling  Criminal  Cases  with  Corporate  Legal  Subjects  in Decision No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm and to find out whether or not the judge's consideration in Decision No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm which imposes a penalty on the director of a Limited Liability Company for the use of fictitious tax invoices or tax invoices that are not based on actual transactions. The research method uses normative juridical method. The conclusions of this research are: (1) Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 concerning Guidelines for Handling Criminal Cases with Corporate Legal Subjects regulates  that  if  there  is  a  law  that  does  not  regulate  corporations  as  legal  subjects,  then criminal liability is assigned to the management of the corporation ha this is in accordance with the doctrine of vicarious liability in the theory of criminal responsibility (2) Consideration of the panel of judges in Decision No. 35/Pid. Sus/2022/PN Lsm which states that the Defendant Adnan Hasan is legally and convincingly proven to have committed the crime of participation in a tax crime based on the facts of the trial in accordance with the cumulative charges of the Public Prosecutor based on Article 39 A letter a Jo Article 43 of the KUP Law Jo Article 55 paragraph (1) to the 1st Criminal Code and Article 39 paragraph 1 letter d of the KUP Law Jo Article 43 of the KUP Law Jo Article 55 paragraph (1) to the 1st Criminal Code.
Keywords: Tax, Corporation, Criminal Liability, Judge's Consideration

## A. PENDAHULUAN
Pajak  memiliki  peran  yang  sangat  penting  bagi  kemajuan  dan  pembangunan  suatu negara,  hal  ini  dikarenakan  sektor  perpajakan  merupakan  salah  satu  sumber  pemasukan terbesar  bagi  keuangan  negara  khususnya  Indonesia.  Pajak  sebagai  kewajiban  kenegaraan merupakan amanat konstitusi negara, dimana Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, 1
Kebutuhan akan pembiayaan negara yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun  menuntut  Direktorat  Jenderal  Pajak  selaku  lembaga  pemerintah  yang  bertugas  untuk menghimpun  penerimaan  pajak  demi  kemandirian  pembiayaan  negara  di  Indonesia. Penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir, rentang tahun 2018-2022 yang dikutip dari
1 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A.
data  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  terus  menunjukkan  kenaikan,  tercatat penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar Rp. 1.518, 78 Triliun mengalami kenaikan 33,12% di tahun 2022 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.034,6 Triliun. 2 Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN)  tahun  2024,  di  proyeksikan  penerimaan  perpajakan  senilai  Rp.  2.309,85 Triliun yang akan menopang 69,47% dari total pembelanjaan negara. 3
Penerapan self  assessment  system dalam  pemungutan  pajak  memberi  peluang  bagi korporasi yang tidak memiliki itikad baik dalam memaksimalkan keuntungan sebagai subjek hukum  untuk  melakukan  kecurangan  pajak  yang  dapat  merugikan  pendapatan  negara menyebabkan potensi penerimaan negara belum tergali secara optimal. Hal ini tercermin dari Laporan Tahunan 2021 Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dimana modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan masih didominasi oleh kasus terkait Faktur Pajak Tidak Berdasarkan  Transaksi  Sebenarnya  (TBTS) 4 atau  biasa  dikenal  sebagai  Faktur  Pajak  Fiktif yang  dilakukan  oleh  korporasi  sebagai  upaya illega l  untuk  menghindari  atau  mengurangi pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat merugikan pendapatan negara.
Salah  satu  modus  Tindak  Pidana  Perpajakan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dimana korporasi tersebut sengaja membeli Faktur Pajak Tidak
Berdasarkan
Transaksi Sebenarnya (TBTS) untuk dapat dikreditkan/diperhitungkan dalam SPT Masa PPN untuk mengurangi jumlah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas Negara setiap masa pajaknya, dengan membayar sejumlah persentase tertentu saja (misalnya 10%) dari nilai PPN yang tertera dan akan dikreditkannya dalam SPT Masa PPN sehingga dapat menghemat PPN yang harus disetorkan atau bahkan dapat diminta pengembalian melalui skema restitusi pajak.
Ketentuan Pidana dalam Pasal 39 ayat 1  huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi : “setiap orang  yang  dengan  sengaja  menyampaokan  surat  pemberitahuan  dan/  atau  keterangan  yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)
2 Kementerian Keuangan RI, 2023, Penerimaan Perpajakan 2005-2022 . Diakses tanggal 31 Agustus 2023 dari https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan-negara.
3 Kementerian Keuangan RI, Informasi APBN 2024 . Jakarta, 2023, https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024-telah-disahkan:-perkuat-perekonomian-melalui- transformasi-ekonomi-yang-berkelanjutan 22 September 2023.
4 Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2022, Laporan Tahunan DJP 2021, dari http://pajak.go.id/sites/de- fault/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf.  Diiunduh  tanggal  11  Agustus 2023.
tahun  dan  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar  dan  paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar”.
Ketentuan  Pidana  dalam  Pasal  39A  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan sengaja:
a.  menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
b.  menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”
Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting  dalam  pelaksanaan  ketentuan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sehingga  setiap penyalahgunaan  faktur  pajak,  dapat  mengakibatkan  dampak  negatif  dalam  keberhasilan pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Oleh  karena  itu,  penyalahgunaan  tersebut  berupa penerbitan  dan/atau  penggunaan  faktur  pajak,  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang sebenarnya atau lebih dikenal dengan faktur pajak fiktif dikenai sanksi pidana.
Ketentuan Pasal 39A UU KUP tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perpajakan khususnya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif yang  tujuan  akhirnya  bagi  para  kriminal  adalah:  (1)  mengurangi  jumlah  PPN  kurang  bayar terutang  Wajib  Pajak  khususnya  pengguna  Faktur  Pajak  tidak  sah;  dan  (2)  mengambil keuntungan  dari  restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa Pajak Pertambahan Nilai secara melawan hukum. 5
Korporasi  sebagai  salah  satu  dari  subjek  hukum  pidana  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atau  dapat  dituntut  dalam  persidangan,  menimbulkan
5 Bina Yumanto, 2021, Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 39A UU  No  28  Tahun  2007 , Scientax:  Jurnal  Kajian  Ilmiah  Perpajakan  Indonesia  Vol.  3  No.  1    diunduh  dari https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/250/55 hal. 169.
pertanyaan  besar  berkaitan  dengan  siapa  yang  dapat  dijatuhkan  pertanggungjawaban  pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi.
Asas legalitas merupakan asas fundamental yang biasa ditemui dalam lingkup hukum pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menjelaskan bahwa suatu  perbuatan  kejahatan  tidak  dapat  dihukum  apabila  tidak  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.  Maka  apabila  aparat  penegak  hukum  ingin  menjerat  seseorang  yang telah  melakukan  tindak  pidana,  wajib  diketahui  terlebih  dahulu  apakah  perbuatan  yang melanggar  tersebut  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Dengan  adanya  asas  legalitas  ini, khususnya  bagi  hakim,  tidak  diperkenankan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  selama ketentuan  pidana  tersebut  tidak  diatur  dalam  undang-undang  yang  berlaku  sebelum dilakukannya perbuatan itu.
Persoalan  akan  muncul  ketika  terjadi  adanya  kekosongan  hukum  khususnya  dalam tindak  pidana  korporasi.  Perkembangan  mengenai  ketentuan  tindak  pidana  korporasi  yang diatur  diluar  KUHP  sebagai lex  generalis masih  menimbulkan  adanya  permasalahan  dalam implementasinya.  Kekosongan  hukum  tersebut  menimbulkan  kesulitan  dalam  menegakkan hukum serta memiliki dampak dalam minimnya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi hingga saat ini.
Undang  –  undang  Nomor.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  tidak  diatur  mengenai  pembebanan  pidana  terhadap  korporasi  atau  korporasi sebagai subjek hukum. Persoalan akan muncul manakala ditemukan adanya kasus korporasi yang melakukan tindak pidana pajak. Berdasarkan asas legalitas, apabila majelis hakim ingin menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  korporasi,  maka  hal  tersebut  tidak  diperkenankan. Dikarenakan pengertian dari asas legalitas itu sendiri mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  tidak  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.  Jadi,  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  kekosongan  hukum  dapat  diatasi dengan hakim melakukan penemuan hukum dengan bersumber kepada doktrin.
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, faktanya juga kerap melakukan perbagai tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara dan masyarakat.
Contoh kasus PT. Gemilang Sukses Garmindo diwakili Liaw Nany yang telah terbukti merugikan  keuangan  negara  sekurang-kurangnya  Rp.  9.981.505.876,-  (Sembilan  milyar
sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah). Terdakwa terbukti dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  menggunakan  faktur  pajak  fiktif,  dan  mengajukan permohonan restitusi PPN. sehingga dijatuhi pidana denda terhadap terdakwa PT. Gemilang Sukses  Garmindo  sebesar  Rp.  29.944.517.628,-  (Dua  puluh  sembilan  milyar  sembilan  ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). 6
Kasus  laiin  deingan  korporasii  seibagaii  wajiib  pajak,  tiidak  meineimpatkan  korporasii seibagaii teirsangka maupun teirdakwa dalam kasusnya. Seibagaiimana yang teirjadii pada kasus PT. Eineirgii  Manunggal  Iintii  dan  PT.  Noor  Riieika  Jaya,  Dalam  kasus  teirseibut  Muhammad  Noor seilaku  Diireiktur  PT.  Eineirgii  Manunggal  Iintii  dan  Diireiktur  Utama  PT.  Noor  Riieika  Jaya meilakukan  peirbuatan  yang  meineirbiitkan,  meinggunakan,  dan  meingkreidiitkan  faktur  pajak masukan  tahun  pajak  2013  sampaii  deingan  2015  yang  tiidak  beirdasarkan  transaksii  yang seibeinarnya  yang  meingakiibatkan  keirugiian  pada  Peindapatan  Neigara  seijumlah  Rp 4.351.137.522 ( Eimpat miilyar tiiga ratus liima puluh satu juta seiratus tiiga puluh tujuh riibu liima ratus  dua  puluh  dua  rupiiah).  Atas  tiindakan  teirseibut,  Muhammad  Noor  seilaku  Diireiktur  PT. Eineirgii  Manunggal  Iintii  dan  Diireiktur  Utama  PT.  Noor  Riieika  Jaya  diijatuhii  hukuman  peinjara seilama 3 (tiiga) tahun dan piidana deinda seibeisar Rp. 8.702.275.044,- (Deilapan miilyar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh liima riibu eimpat puluh eimpat rupiiah). 7 Seimeintara iitu, PT. Eineirgii Manunggal Iintii dan PT. Noor Riieika Jaya seilaku wajiib pajak dalam kasus iinii diiuntungkan atas peirbuatan teirseibut tiidak diikeinakan sanksii piidana apapun.
Beirdasarkan contoh putusan kasus dii atas, teirbuktii bahwa adanya peilaku yang beirbeida yang  diimiintaii  peirtanggungjawaban  dalam  peinjatuhan  piidana  atas  tiindak  piidana  peirpajakan teirkaiit faktur pajak fiiktiif yang diilakukan oleih korporasii seibagaii subjeik pajak dalam peineigakan hukum  dii  biidang  peirpajakan.  Korporasii  yang  meirupakan  seibagaii  subjeik  hukum  yang meilakukan peilanggaran ataupun keijahatan teirkadang diiuntungkan tiidak meindapatkan sanksii apapun dalam tiindak piidana peirpajakan, padahal korporasii dapat diijeirat deingan piidana peinjara atau  dapat  diimiintaii  peirtanggungjawaban  atas  peirbuatan  piidana  jiika  korporasii  meindapatkan
6 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
7 Pengadilan Tinggi Semarang, 2021, Putusan Nomor 258/PID/2021/PT.SMR.
keiuntungan darii suatu tiindak piidana teirseibut. 8 Korporasii juga seilaiin diijatuhkan piidana deinda dapat diijatuhkan piidana tambahan laiin seisuaii deingan peiraturan peirundang-undangan. 9
Uraiian  di  atas  menunjukkan  semakin  besarnya  tuntutan  kontribusi  pajak  dalam menopang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sementara  maraknya  nya  kasus  faktur pajak fiiktiif yang diilakukan oleih korporasii beibeirapa tahun teirakhiir yang berpotensi menggerus pendapatan  negara  dari  sektor  pajak,  di  sisi  lain  terdapat  beragam  putusan  dalam pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku.  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diikajii  meilaluii peindeikatan  teiorii  peirtanggungjawaban  piidana  dan  ketentuan  terkait  pemidanaan  korporasi untuk  meimpeiroleih  gambaran  seicara  kompreiheinsiif  teintang  peirtanggungjawaban  piidana  atas keijahatan yang diilakukan oleih korporasii selaku pengguna faktur pajak fiiktiif.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan  permasalahan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan melaului pendekatan statue  approach  dan  case  approach dengan  menganalisis  secara  preskriptif  dan interpretative terhadap penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku penyalahgunaan Faktur Pajak dikaitkan dengan   Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  tindak  pidana  terhadap  korporasi  salah  satunya  diatur  dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana  dengan  Subjek  Hukum  Korporasi.  Semakin  kompleks  dan  meningkatnya  kejahatan korporasi  sehingga  menimbulkan  kesulitan  dalam  menentukan  pertanggungjawabannya merupakan  salah  satu  pertimbangan  dalam  menerbitkan  peraturan  ini.  Peraturan  ini  juga ditujukan sebagai pedoman dalam menangani tindak pidana dengan subjek hukum korporasi.
8 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 (1).
9 Indonesia,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Penerapan  Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Poin 1.
Pedoman  ini  bertujuan  sebagai  pedoman  dalam  menangani  perkara  korporasi  ditingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  penanganan  perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap Pengurus, Korporasi dan/atau Pengurus dan Korporasi.
Ditinjau  melalui  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  No.  PER-028/A/JA/10/2014  tentang Pedoman  Penanganan  Perkara  Pidana  Dengan  Subjek  Hukum  Korporasi,  perlu  diketahui terlebih dahulu ruang lingkup dari Peraturan Jaksa Agung tersebut. Berikut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014:
1.  Dalam  hal  undang-undang  mengatur  subjek  hukum  korporasi,  maka  tuntutan  pidana diajukan kepada:
a. Korporasi;
b. Pengurus korporasi;
c. Korporasi dan pengurus korporasi.
2.  Dalam  hal  undang-undang  tidak  mengatur  subjek  hukum  korporasi,  maka  tuntutan diajukan kepada pengurus.
3. Terhadap korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi.
UU  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Frasa “Setiap orang” dalam UU Pajak hanya mengacu pada subjek hukum orang, bukan korporasi. Maka dari itu, UU No. 28 Tahun 2007 apabila dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 sesuai dengan klausul  nomor  2  yaitu  pertanggungjawaban  pidana  atau  tuntutan  akan  diajukan  kepada pengurus apabila dalam undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi.
Perbuatan  pengurus  korporasi  yang  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  juga diatur  dalam  Bab  II  huruf  B  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  No.  PER-028/A/JA/10/2014,  yaitu sebagai berikut:
1.  Setiap  orang  yang  melakukan,  turut  serta  melakukan,  menyuruh  melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2.  Setiap  orang  yang  memiliki  kendali  dan  wewenang  untuk  mengambil  langkah pencegahan  tindak  pidana  tersebut  namun  tidak  mengambil  langkah  yang  seharusnya
dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
3.  Setiap  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  akan  adanya  resiko  yang  cukup  besar cukuplah  apabila  ia  tahu  bahwa  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  korporasi; dan/atau
4.  Segala  bentuk  perbuatan  lain  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  korporasi menurut undang-undang.
Ketentuan lain yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi Korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, aturan ini  memberi pedoman bagi penegak hukum guna mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dengan pelaku  korporasi.  Korporasi  sebagai  entitas  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana sesuai  dengan  ketentuan  pidana  Korporasi  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang Korporasi, dimana penjatuhan pidana oleh hakim terhadap korporasi melihat unsur kesalahan korporasi yaitu:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c.    Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Penjatuhan  pidana  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang dilakukan oleh korporasi mengacu pada pasal 23 PEMA nomor 13 tahun. 2016, dimana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai entitas atau pengurus, atau bisa sekaligus untuk keduanya yaitu korporasi dan pengurus serta tidak tertutup bagi pihak lain yang telah terbukti ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana pada masing-masing undang-undang yang  mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. Dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi maka putusan hakim berupa pidana pokok dan atau pidana tambahan, dimana pidana pokoknya adalah pidana denda.
Dalam  tindak  pidana  perpajakan,  pihak  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Namun sesuai dengan Pasal 32
UU  KUP  dimana  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak  Badan diwakili oleh pengurus sebagai wakil dari badan, ini juga berimplikasi pada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan baik  pidana  penjara  maupun  pidana  denda  (komulatif).  Hal  ini  akan  sulit  dalam  upaya pengembalian  kerugian  pada  pendapatan  negara  bila  pengurus  tidak  mempuyai  aset  untuk membayar denda atau denda disubsider dengan kurungan.
Pada  awalnya  orang  menolak  untuk  mempertanggungjawabkan  korporasi  dalam perkara pidana, dengan alasan korporasi tidak mempuyai perasaan seperti manusia sehingga korporasi tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang  melakukan  perbuatan  itu  dan  hubungannya  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Jadi kesalahan itu hanya ada pada manusia, seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana dan dapat  diminta  pertanggungjawaban  secara  pidana  kalau  ada  kesalahan,  sesuai  dengan  asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.
Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka perlu untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan  di  bidang  hukum  pidana  dengan  mengakui  bahwa  asas  kesalahan  bukan  satu- satunya asas yang digunakan dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana. Alasan utama menerapkan pidana tanpa kesalahan ini adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk menentukan  delik-delik  tertentu  (seperti  tindak  pidana  korporasi)  sangat  sulit  membuktikan adanya unsur kesalahan.
Ada  tiga  system  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, yaitu;
a. Pengurus koporasi sebagai pelaku, maka penguruslah yang bertanggung jawab. Doktrin yang  diterapkan  adalah  doktin  pertanggung  jawaban strict  liability ,  yaitu pertanggungjawaban tanpa melihat kesalahan, unsur utamanya adalah perbuatan ( actus reus ),  sehingga  yang  harus  dibuktikan  adalah actus  reus bukan mens  rea .  Dalam pertanggungjawaban  korporasi  asas  kesalahan  tidak  mutlak  berlaku,  seseorang  yang telah  melakukan  perbuatan  terlarang  ( actus  reus )  sebagaimana  dirumuskan  dalam undang-undang  sudah  dapat  dipidana  tanpa  mempersoalkan  apakah  si  pelaku mempunyai kesalahan ( mens rea ) atau tidak.
b. Korporasi  diakui  dapat  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  pertanggungjawabannya dibebankan  ke  pengurus,.  Doktrin  yang  diterapkan  adalah  pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability doctrine), doktrin ini juga diterapkan dalam tindak pidana pajak dalam UU KUP, yaitu bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggung  jawab  atas  tindakan  orang  lain.  Pertanggungjawaban  seperti  ini  hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang. Vicorius liability juga mengatur atasan (principal) harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh  bawahannya  ( agent )  sepanjang  tindakan  tersebut  dilakukan  dalam  lingkup kewenangannya  ( scope  of  authority/employemet )  atau  lebih  dikenal  dengan  asas respondeat superior dimana ada korelasi antara master dan servant atau principal dan agent .
c. Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam hukum  pidana,  berdasarkan direct  liability  doctrine (pertanggungjawaban  langsung) atau identification  doctrine yaitu  terhadap  korporasi  dikenakan  pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana denda dan/atau pidana tambahan.  Dan  pertanggungjawaban  pengganti  ( vicarious  liability  doctrine ),  yaitu pengurus  dan/atau  badan  usaha  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana.  Jadi pertanggunjawaban pidana bersifat komulatif-alternatif yaitu penjatuhan sanksi pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau kedua-duanya.
Prinsip  doktrin  identifikasi  adalah  bahwa  perbuatan-perbuatan  dan  sikap  batin  dari orang-orang yang mengendalikan badan ( directing mind ) adalah perbuatan dan sikap batin dan badan  itu  sendiri.  Jadi  orang-orang  yang  diberi  kewenangan  untuk  bertindak  atas  nama  dan untuk  kepentingan  badan  (korporasi),  maka  unsur mens  rea yang  ada  dalam directing  mind tersebut  dianggap  sebagai mens  rea bagi  badan  (korporasi),  sehingga  korporasi  harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior, sepanjang tindakannya masih ruang lingkup kewenangannya dalam korporasi.
Kesulitan hakim dalam menerapkan pembuktian unsur mens rea yang dilakukan oleh badan  (korporasi)  dalam  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  asas  “tiada  pidana (pemidanaan) tanpa kesalahan” atau yang dikenal dengan istilah “ Geen Straf Zonder Schuld ” dalam konsep Eropa Kontinental dan “ Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea ” dalam konsep Anglo Saxon (“An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty” ) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pembuktian terhadap kesalahan (mens rea) pada korporasi dalam
hukum  pidana  dapat  mengacu kepada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/16), sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi,  hakim  dapat  menilai  kesalahan  korporasi  antara  lain  dengan  parameter  sebagai berikut: 10
a. Korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
b. Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Korporasi,  Hakim  dapat  menilai  kesalahan Korporasi antara lain:
1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari  terjadinya  tindak pidana.
Pemidanaan  dan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Wajib  Pajak  Badan  dalam tindak pidana pajak hanya digunakan sebagai sarana terakhir ( ultimum remidium ) dan perlu ada  formulasi  rumusan  norma  yang  memperhatikan  dimensi  penegakan  hukum  ( represif ), pencegahan ( preventif ) dan upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara ( restoratif ) dengan berdasarkan pada nilai keadilan.

## 1. Analiisiis Putusan Nomor 35/ Piid.Sus/2022/PN.Lsm
Tindak  pidana  korporasi  di  bidang  perpajakan  terkait  penyalahgunaan  faktur  pajak fiktif dilakukan oleh PT. Putra Mandiri, lebih tepatnya dalam penggunaan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Kasus tersebut bersifat inkrah di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusan No. 35/Pid.Sus/2020/PN Lsm. Terdakwa Adnan Hasan (AH) selaku direktur PT. Putra Mandiri mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari (PT. BGL) kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d Juni 2020 sebagai Faktur Pajak masukan dengan rincian sebanyak 12 (dua belas) Faktur Pajak untuk pembelian
10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 29 Desember 2016
semen. Dimana pajak yang dikreditkan oleh PT. Putra Mandiri dengan menggunakan Faktur Pajak yang terbitkan PT. BGL tersebut senilai Rp641.263.176,00 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan faktur pajak tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  faktur  pajak  fiktif, yang  mana  pada  kenyataannnya  PT.Putra  Mandiri  tidak  pernah  bertransaksi  atas  pembelian semen kepada PT. BGL.
Kasus tersebut bermula disaat terdakwa Adnan Hasan  (AH) selaku direktur PT. Putra Mandiri  meminta  tolong  kepada  terdakwa  ES  (dalam  berkas  terpisah)  untuk  membantu pengurusan  pajak  perusahan  PT.  Putra  Mandiri  dengan  menyerahkan  NPWP  perusahaan, selanjutnya  ES  menawarkan  kepada  terdakwa  berupa  faktur  pajak  dengan  harga  pembelian 50% dari harga yang tercantum dalam faktur dan nantinya dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN perusahaan PT. Putra Mandiri, faktur pajak tersebut diperoleh ES dari saudara Y (berkas terpisah)  karyawan  PT.  BGL  yang  merupakan  perusahaan  distributor  semen,  dimana  faktur pajak berupa penjualan semen yang diterbitkan kepada PT. Putra Mandiri tidaklah berdasarkan transaksi sebenarnya dikarenakan PT Putra mandiri tidak pernah melakukan pembelian semen kepad PT. BGL, faktur pajak tersebut sebenarnya adalah transaksi pembelian semen oleh Toko- Toko  yang  tidak  mempunyai  NPWP  dan  seharusnya  dilaporkan  dengan  system  gunggung namun Saudara Y menerbitkan Faktur Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP PT. Putra Mandiri.
Terdakwa  AH  menyetujui  pembelian  faktur  pajak  fiktif  tersebut  lalu  melakukan pembayaran 50% atas nilai faktur pajak fiktif tersebut dan melakukan pengkreditan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak secara berlanjut pada periode Januari 2016 hingga Juni 2020.
Pola  transaksi  tersebut  mengakibatkan  adanya  kerugian  dalam  pendapatan  negara karena  kurangnya  pajak  yang  seharusnya  disetorkan  oleh  PT.  Putra  Mandiri.  sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 641.263.176.
Atas  perbuatan  tersebut,  terdakwa  AH  didakwa  menggunakan  dakwaan  komulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, DAN Pasal  39  ayat  (1)  huruf  d  Jo  Pasal  43  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  JoPasal  55  Ayat  (1)  ke-1 KUHP, Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1.  Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Unsur Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
4. Unsur Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta  melakukan,  yang  menganjurkan,  atau  yang  membantu  melakukan  tindak  pidana  di bidang perpajakan;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
Sanksi pidana telah dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam putusannya berdasarkan dakwaan komulatif kesatu dan kedua sebagai berikut:
1.  Menyatakan  Terdakwa  Adnan  Hasan  Bin  H.  Muhammad  Hasan  tersebut  diatas,  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  Serta  Melakukan Tindak Pidana Perpajakan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3 (Tiga) Tahun;
3.  Menjatuhkan  pidana  denda  sejumlah  Rp1.152.826.636,00  (satu  miliar  seratus  lima  puluh dua  juta  delapan  ratus  dua  puluh  enam  ribu  enam  ratus  tiga  puluh  enam  rupiah)  dengan perincian  2  x  Rp641.263.176,00  =  Rp1.282.526.352,00  -  Rp.129.699.716,00,  dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda  Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  denda  maka  Terdakwa  harus  menjalani  pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) Bulan
Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan:
Kesatu, mencantumkan Pasal 39A huruf a UU UU KUP yang dimana pasal tersebut berbunyi “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menerbitkan  dan/atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  serta  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak  dan  paling  banyak  6  (enam)  kali  jumlah  pajak  dalam  faktur  pajak,  bukti  pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.
Kedua, mencantumkan  Pasal  39  ayat  1  huruf  d  UU  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang  dimana  pasal  tersebut  berbunyi  “setiap  orang  yang dengan  sengaja  menyampaikan  surat  pemberitahuan  dan/  atau  keterangan  yang  isinya  tidak benar  atau  tidak  lengkap  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.
Hal yang tidak diputuskan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban  pidana  atas  PT.  Putra  Mandiri,  padahal  penggunaan  faktur  pajak  fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya oleh PT. Putra Mandiri yang diwakilkan oleh pengurusnya menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 641,643.176.
Tindakan yang dilakukan pengurus PT. Putra Mandiri tidak dilakukan dibawah perintah atasan, karena Terdakwa selaku direksi memiliki peran kedudukan yang  cukup tinggi. Oleh karena  itu,  apabila  dikaitkan  dengan  teori  identifikasi,  perbuatan  dari  pengurus  PT.  Putra Mandiri  merupakan  cerminan  dari  perbuatan  PT.  Putra  Mandiri  itu  sendiri. Mens  rea yang dimiliki oleh pengurus PT. Putra Mandiri sebagaimana yang terlihat dalam unsur “menerbitkan dan/atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya” dalam Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007, ditinjau dari teori identifikasi.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn Lsm)
Dalam  kasus  yang  penulis  teliti,  yaitu  dalam  Putusan  No.  35/Pid.Sus/2022/PN  Lsm, Terdakwa  AH  selaku  direksi  dari  PT.  Putra  Mandiri  merupakan  seseorang  yang  turut  serta melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  atas  penggunaan  faktur  pajak  fiktif.  Hal  ini sesuai  dengan  amar  putusan  hakim  yang  menyatakan  terdakwa  AH  terbukti  secara  sah  dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”.
Apabila  dikaitkan  dengan  huruf  B  poin  1  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  No.  PER- 028/A/JA/10/2014, Terdakwa AH termasuk ke dalam perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Sesuai  dengan  dakwaan  kedua,  Terdakwa  AH dijatuhi  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  1.152.826.636  dengan rincian: 2 x Rp 641.263.176 = 1.282.526.352,00 - Rp.129.699.716, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Berdasarkan  Putusan  No.  35/Pid.Sus/2022/PN  Lsm,  khususnya  dalam  penjatuhan sanksi pidana korporasi terhadap PT. Putra Mandiri, majelis hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pertanggungjawaban pidana korporasi kepada PT. Putra Mandiri. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung, yang dimana terdakwa Adnan Hasan merupakan orang yang berdasarkan amar putusan hakim melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana  di  bidang  perpajakan”.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diatur  di  Peraturan  Jaksa  Agung khususnya dalam BAB II poin B yaitu setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh  melakukan,  menganjurkan  melakukan,  atau  membantu  melakukan  tindak  pidana, merupakan perbuatan pengurus yang dapat dijerat pertanggungjawaban pidana.
Namun, terdapat persoalan dalam peraturan jaksa ini. Lahirnya Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi ini masih dianggap belum dapat menyelesaikan keraguan dari JPU untuk mendakwa korporasi. Berdasarkan pedoman ini, dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum  korporasi,  maka  tuntutan  pidana  dikerahkan  kepada  korporasi,  pengurus,  atau keduanya. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan dikerahkan  kepada  pengurus.  Pertanyaan  yang  muncul  dari  konsep  diatas,  apa  teori pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  dianut  oleh  peraturan  jaksa  tersebut.  Sejauh  ini yang  berhasil  diteliti  berdasarkan  penelitian  yang  ada,  seluruh  doktrin  atau  teori pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dianut  dengan  mengkombinasikan  seluruh  doktrin tersebut ke peraturan jaksa ini.
Lilik  Mulyadi  mengemukakan  pernyataan  bahwasannya  pertimbangan  hakim  dibagi menjadi  dua  jenis  yaitu  (1)  pertimbangan  yuridis  berdasarkar  fakta  yang  didapatkan  di persidangan atas dakwaan JPU, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti,  dan  peraturan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan;  (2)  pertimbangan  non  yuridis  yang memuat  latar  belakang  dari  tindak  pidana  terdakwa,  kondisi  ekonomi,  dan  hakim  meyakini apakah  terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana  atau  tidak  sebagaimana  yang  termuat  dalam unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  .  Majelis  hakim  wajib  menguasai  atau  dapat mengidentifikasi aspek praktik serta teoritik, yurisprudensi dan kasus yang ditangani
Sesuai dengan yang telah diuraikan mengenai beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim seperti faktor yuridis dan non-yuridis, dalam kasus yang penulis teliti yaitu Putusan  No.  35/Pid.Sus/2022/PN  Lsm,  majelis  hakim  menyatakan  dalam  amar  putusannya bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan” berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum
Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dimana dakwaan  Kesatu merupakan dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta-fakta persidangan,  dakwaan  tersebut  berbunyi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menerbitkan dan/atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak, dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  secara  berlanjut. Berikut merupakan unsur-unsur dakwaan kedua:
1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,  bukti  pemotongan  pajak  dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan transaksi sebenarnya;
3. Dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  yang berlanjut.
Terhadap  unsur-unsur  tersebut,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  hal-hal  sebagai berikut:
Ad.1 Setiap Orang
Unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali  laki-laki  dan  perempuan  yang  jelasnya  kepada  sipelaku  dapat  dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang  diperiksa  sebagai  pelaku  perbuatan  sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum adalah  Terdakwa  Adnan  Hasan;  setelah  ditanyakan  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut,  namun  demikian  apakah  terdakwa sebagai  subyek  hukum  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  pelaku  dari  tindak  pidana  yang didakwakan  oleh  Penuntut  Umum,  maka  selanjutnya  harus  dibuktikan  apakah  yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;
Ad.2  Dengan  sengaja  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dan/atau  keterangan  yang  isinya tidak benar atau tidak lengkap;
unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi;
Unsur  sengaja  di  dalam  penjelasan Memory  Van  Toelichting (MVT)  adalah “Menghendaki  dan  mengetahui”.  Yang  dimaksud  dengan  “Menghendaki  dan  mengetahui” adalah  seseorang  yang  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  sengaja  itu,  haruslah menghendaki  ( Willens )  apa  yang  ia  buat  dan  harus  mengetahui  ( wettens )  apa  yang  ia  buat, beserta  akibatnya.  Ini  berarti  pelaku  mengetahui  dan  sadar  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;
Bersandar  pada  teori  di  atas,  akan  dipertimbangkan  apakah  Terdakwa  benar  telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar  atau tidak lengkap; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT. Putra Mandiri telah menggunakan/ mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bina Guna Lestari kedalam SPT masa pada Periode Januari 2016 s.d Juni 2020.
Faktur  Pajak  PT.  Bina  Guna  Lestari  yang  digunakan/dikreditkan  oleh  Terdakwa tersebut  bukan  transaksi  yang  sebenarnya  namun  Saksi  Yafits  membuatkan  Faktur  Pajak dengan nama perusahaan dan NPWP PT. Putra Mandiri yang sebenarnya tidak pernah membeli semen dari PT. Bina Guna Lestari;
Terdakwa memperoleh Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya  itu  adalah  dengan  cara  Sdr.  Eddy  Syawal  (alm)  yang  memang  Terdakwa  minta tolong  untuk  membantu  mengurus  masalah  pajak  perusahaan  memberikan  nomor  NPWP Perusahaan  Terdakwa  kepada  orang  yang  mengeluarkan  faktur  pajak  tersebut,  selanjutnya
setelah Sdr. Eddy Syawal (alm) mendapatkan faktur pajak tersebut, Sdr. Eddy Syawal (alm) mengatakan  kepada  Terdakwa  berapa  harga  yang  harus  Terdakwa  bayar  dan  kemudian Terdakwa menyerahkan  uang senilai 50% dari harga PPN yang ada di faktur pajak tersebut untuk Sdr. Eddy Syawal (alm) secara tunai dan beberapa kali secara angsuran; Menimbang, bahwa  Terdakwa  menjabat  sebagai  Direktur  pada  PT  Putra  Mandiri  NPWP  01.503.326.9- 102.000
Terdakwa mau menerima faktur pajak yang Sdr. Eddy Syawal (alm) tawarkan tersebut oleh karena Sdr. Eddy Syawal (alm) mengatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa cukup membayar 50% dari harga PPN yang ada di faktur pajak tersebut;
Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” telah terpenuhi;
Ad.3 Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
Kata  “dapat”  sebelum  frasa  “menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara” menunjukkan bahwa tindak pidana pajak merupakan delik formil yaitu dengan adanya tindak pidana pajak cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam rumusan delik, bukan dengan timbulnya suatu akibat
Hal ini memiliki pengertian yakni untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana pajak, timbulnya akibat berupa kerugian pada pendapatan negara tidaklah benar-benar harus terjadi, namun  cukup  dengan  adanya  potensi  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara,    kata “menimbulkan  kerugian”  sama  artinya  dengan  menyebabkan  rugi  atau  menyebabkan berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah sama artinya dengan menyebabkan ruginya pendapatan negara atau menyebabkan berkurangnya pendapatan negara”;
Berdasarkan  perhitungan  Saksi  Ahli  kerugian  pada  pendapatan  negara  yang diakibatkan  oleh  perbuatan  Terdakwa  pada  periode  pajak  masa  Januari  2016  s.d  Juni  2020 adalah senilai Rp641.263.176,00 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai dengan PPN yang tercantum dalam Nomor Faktur Pajak 010.001-16.24726889 tanggal 07/01/2016 sampai dengan Nomor Faktur Pajak 010.004- 20.10815896  tanggal  11/05/2020,  berdasarkan  Rekapitulasi  Pembayaran  MPN  an.  Putra Mandiri, Terdakwa telah menyetor kerugian pendapatan negara sejumlah Rp129.699.716,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam
belas  rupiah),  sehingga  pembayaran  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa  tersebut  dapat diperhitungkan  sebagai  bagian  dari  pemulihan  kerugian  pendapatan  negara  yang  telah ditimbulkan oleh Terdakwa;
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  berkeyakinan  menurut  hukum bahwa  unsur  “sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  Negara”  telah terpenuhi;
Ad.4 Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,  yang  menganjurkan,  atau  yang  membantu  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan;
Unsur  keempat  ini  adalah  bersifat  alternatif  sehingga  salah  satu  saja  terbukti  maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi, berdasarkan Pasal 32 UU KUP: Ayat (1) huruf a yang berbunyi:
“dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan oleh Pengurus”
Ayat (4) berbunyi:
“termasuk  dalam  pengertian  pengurus  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”:
Dalam penjelasan Pasal, yang dimaksud “wakil” badan atau pengurus adalah
“orang  yang  nyata-nyata  berwenang  menandatangani  kontrak  dengan  pihak  ketiga, menandatangani cek dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam  susunan  pengurus  yang  tertera  dalam  akta  pendirian  maupun  akta  perubahan, termasuk pengertian pengurus atau pengendali perusahaan”;
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT Putra Mandiri NPWP 01.503.326.9-102.000 dan PT Putra Mandiri NPWP 01.503.326.9- 102.000 merupakan salah satu Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Lhokseumawe;
Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” telah terpenuhi;
Ad.5 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini pada hakikatnya mengandung pengertian dan makna yang sama dengan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan  pada  Pasal  43  UU  KUP  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap dipersidangan  bahwa  Terdakwa  memperoleh  Faktur  Pajak  Masukan  yang  tidak  berdasarkan transaksi  yang  sebenarnya  itu  adalah  dengan  cara  Sdr.  Eddy  Syawal  (alm)  yang  memang Terdakwa  minta  tolong  untuk  membantu  mengurus  masalah  pajak  perusahaan  memberikan nomor NPWP Perusahaan Terdakwa kepada orang yang mengeluarkan faktur pajak tersebut, selanjutnya  setelah  Sdr.  Eddy  Syawal  (alm)  mendapatkan  faktur  pajak  tersebut,  Sdr.  Eddy Syawal  (alm)  mengatakan  kepada  Terdakwa  berapa  harga  yang  harus  Terdakwa  bayar  dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai 50% dari harga PPN yang ada di faktur pajak tersebut  untuk  Sdr.  Eddy  Syawal  (alm)  secara  tunai  dan  beberapa  kali  secara  angsuran. Terdakwa mau menerima faktur pajak yang Sdr. Eddy Syawal (alm) tawarkan tersebut oleh karena Sdr. Eddy Syawal (alm) mengatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa cukup membayar 50% dari harga PPN yang ada di faktur pajak tersebut;
Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur  “Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan”  telah terpenuhi;
Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  melihat  semua  unsur  dari  Pasal  39  ayat  (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  terakir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan  kumulatif  Penuntut  Umum  telah  terpenuhi,  maka  untuk  tidak  mengulangi  lagi pertimbangan  unsur,  maka  Majelis  Hakim  menolak  Nota  Pembelaan  Penasihat  Hukum Terdakwa sepanjang menyangkut dengan pertimbangan Unsur;
Permohonan  Terdakwa  yang  memohon  keringanan  pidana,  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa. Selama dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  dan  terdakwa  dinilai  mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Ancaman  hukuman  dalam  dakwaan  kumulatif  terdiri  dari  pidana  penjara  dan  denda yang  bersifat  kumulatif,  dengan  kata  lain  pidana  penjara  dan  denda  diterapkan  secara bersamaan,  dimana  untuk  dendanya  sendiri  juga  ditetapkan  secara  limitatif  paling  sedikit  2 (dua)  kali  dan  paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar,  dengan  perkaliannya  didasarkan  pada  jumlah  pajak  terutang,  maka  apabila  denda dibayar  bukan  berarti  merupakan  pembayaran  pajak  terutang  akan  tetapi  merupakan  denda penghukuman,  sedangkan  pembayaran  pajak  terutang  itu  sendiri  berada  diluar  dari penghukuman  ini  yang  merupakan  kewenangan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagaimana sudah dipertimbangkan pada unsur di atas;
Berdasarkan  Rekapitulasi  Penerimaan  Uang,  keuntungan  yang  diperoleh  oleh Terdakwa dari Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah senilai Rp641.263.176,00 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan Terdakwa telah menyetor/mencicil sejumlah Rp129.699.716,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus. Bahwa cician/setoran  tersebut  yang  telah  Terdakwa  lakukan  tersebut  dapat  diperhitungkan  sebagai bagian  dari  pemulihan  kerugian  pendapatan  negara  yang  telah  ditimbulkan  oleh  Terdakwa, dengan  demikian  apabila  denda  tersebut  dikali  2  (dua)  atau  200%,  maka  denda  yang  harus ditanggung  oleh  Terdakwa  adalah  sejumlah  Rp1.152.826.636,00  (satu  miliar  seratus  lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian  2  x  Rp641.263.176,00  =  Rp1.282.526.352,00,  dikurangi  Rp.129.699.716,00  yang telah Terdakwa setor/cicil;
Ketentuan  pidana  kurungan  pengganti  denda  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mempunyai harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  denda,  maka  berdasarkan  ketentuan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Pemberlakukan  Rumusan  Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Tahun  2020  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan,  lamanya  pidana  kurungan  pengganti  denda  dalam  perkara  tindak  pidana perpajakan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proposional;
Berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tersebut dan dikaitkan dengan besaran  denda  yang  harus  dibayar  oleh  Terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  menilai  lamanya pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah tepat, adil dan  proporsional  sesuai  dengan  perbuatan  pidana  Terdakwa,  dalam  perkara  ini  terhadap
Terdakwa  telah  dilakukan  penahanan,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Penjatuhan  pidana  terhadap  Terdakwa,  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
-  Perbuatan  Terdakwa  telah  merugikan  pendapatan  negara  yang  utamanya  berasal  dari sektor penerimaan pajak;
- Perbuatan  Terdakwa dilakukan secara berulang  kali dari periode Januari 2016 s.d Juni 2020;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusaha mengembalikan kerugian Negara tersebut dengan cara mencicil namun belum lunas;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Berdasarkan uraian diatas, majelis hakim menjatuhi sanksi pidana kepada terdakwa dan menyatakan Terdakwa Adnan Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”.
Hakim berkewajiban membuat putusan seadil-adilnya sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Apabila hakim memutus dengan sewenang-wenang (tidak sesuai prosedur yang  berlaku)  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  melanggar  KUHAP.  Apabila  terjadi pelanggaran dalam hukum acara pidana maka dapat dikatakan pula majelis hakim mencederai hak  asasi  manusia.  Karena  tujuan  dari  diterapkannya  aturan  dari  implementasi  pemidanaan adalah bagian utama untuk melindungi warga negara supaya tidak dipermainkan atau menjadi korban  dari  kesewenangan  penegak  hukum  dan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Akan tetapi,  apabila  ditemukan  adanya  ketidakjelasan  serta  perlunya  penafsiran  sesuai  dengan prinsip  keadilan  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  maka  majelis  hakim  dapat  melakukan penemuan  hukum  menggunakan  metode  interpretasi,  terutama  interpretasi  ekstensif  dan antisipatif atau futuristic .

## D. KESIMPULAN
UU  KUP  tidak  mengatur  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  maka pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  dalam  studi  putusan No.  35/Pid.Sus/2022/PN  Lsm
mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 karena apabila terdapat undang- undang  yang  tidak  mengatur  korporasi  sebagai  subjek  hukum,  maka  pertanggungjawaban pidana dikerahkan kepada pengurus korporasi hal ini sesuai doktrin vicarious liability dalam teori  pertanggunjawaban  pidana  (2)  Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  amar  Putusan  No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menyatakan bahwa Terdakwa Adnan Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana perpajakan telah berdasarkan  pertimbagan yuridis dan non yuridis atas fakta persidangan  terhadap unsur-unsur pasal dakwaan komulatif Jaksa Penuntut Umum  berdasarkan pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP Jo  Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A.
Kementerian  Keuangan  RI,  2023, Penerimaan  Perpajakan  2005-2022 .  Diakses  tanggal  31 Agustus 2023 dari https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan- negara.
Kementerian  Keuangan  RI, Informasi  APBN  2024 .  Jakarta,  2023,    https://anggaran.kemen- keu.go.id/in/post/apbn-2024-telah-disahkan:-perkuat-perekonomian-melalui-transfor- masi-ekonomi-yang-berkelanjutan 22 September 2023.
Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Pajak,  2022,  Laporan  Tahunan  DJP  2021,  dari http://pajak.go.id/sites/default/files/202211/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021 %20-%20Bahasa.pdf. Diiunduh tanggal 11 Agustus 2023
Bina  Yumanto,  2021, Memahami  Konsep  dan  Subjek  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam Pasal 39A UU No 28 Tahun 2007 , Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Vol.  3  No.  1  diunduh  dari  https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/250/55  hal. 169.
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
Pengadilan Tinggi Semarang, 2021, Putusan Nomor 258/PID/2021/PT.SMR.
Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 (1).
Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Poin 1.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 29 Desember 2016