Kekuatan  Mengikat  Putusan  Sidang  Adjudikasi  oleh  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Penyelesaian Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum
Haris Padilah 1 , Khalisah Hayatuddin 2 , Abdul Latif Mahfuz 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
Correspondence email arpintahati@gmail.com

## Abstract
Pemilihan  umum  merupakan  pesta  demokrasi  bagi  rakyat  untuk  dapat  menggunakan  hak kostitusionalnya  dalam  politik  baik  untuk  dipilih  maupun  dipilih,  dalam  penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Selatan yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan mengikat putusan sidang adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Sumatera  Selatan  terhadap  pelanggaran  pada  tahapan  proses Pemilihan  Umum  adalah  Putusan  bersifat  final  dan  binding  sebab  putusan  Bawaslu  yang sebelumnya  hanya  bersifat  rekomendasi,  kini  menjadi  putusan  yang  memiliki  kekuatan eksekutorial  layaknya  putusan  Pengadilan.  Penyelesaian  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Sumatera  Selatan  terhadap  pelanggaran  pada  tahapan  proses Pemilihan umum adalah setelah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima permohonan, memeriksa  dokumen  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  dari Pemohon, lalu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat untuk membentuk Tim Mediasi, setelah Tim Mediasi terbentuk melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memanggil para pihak, baik Pemohon maupun Termohon untuk diilakukan Mediasi.
Keywords : Putusan Sidang Adjudikasi, Bawaslu, Pemilihan Umum.
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (selanjutnya  disingkat  Pemilu)  merupakan  sebuah  perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilu harus terselenggara  dengan memenuhi  prinsip  langsung,  umum,  bersih,  jujur,  dan  adil.  Hal  ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD. 1945) yang menyatakan bahwa “Pemilihan  Umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  a dil setiap lima tahun sekali”. Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD. (Tutik, 2010) 1945 juga telah  mengatur  bahwa  pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU)  yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk melaksanakan Pemilihan Umum.(Saleh, 2017)
Sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu,  KPU  memiliki  sifat  Nasional,  tetap  dan mandiri.  Keberadaan  KPU  sangat  penting  sebagai  salah  satu  lembaga  Negara  yang independen  di  Indonesia.  KPU  harus  bersifat  independen  atau  netral  tidak  dapat

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
diintervensi  oleh  kepentingan  politik  atau  golongan  tertentu.  Kemandirian  KPU  sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan Pemilu yang demokratis.
Selain  sifat  independensi  yang  dimiliki  oleh  KPU,  kriteria  demokratis  dalam  hal penyelenggaraan Pemilu juga  sangat ditentukan dengan sifat independensi dari lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Keberadaan lembaga pengawas ini adalah untuk mengawasi jalannya  Pemilu  agar  tidak  terjadi  kecurangan  dan  pelanggaran.  Pengawas  Pemilu  di Indonesia pertama kali muncul ada pada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu yang disingkat (Panwaslak).(Ahmad Fachrudin, 2014) Namun posisi Panwaslak  dalam  struktur  penyelenggara  pemilu  masih  belum  jelas.  Panwaslak  harus bertanggung  jawab  kepada  ketua  panitia  pemilihan  umum  yang  pada  saat  itu  bernama Lembaga Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya. (Ni’matul Huda Dan M. Imam Nasef, 2017)  Hal ini memperlihatkan bahwa posisi panwaslak masih diawasi oleh lembaga yang menaunginya. Baru pada tahun 1999 lembaga pengawas pemilu dapat dikatakan mandiri. Lembaga  pengawas  pemilu  yang  sering  juga  disebut  Panitia  Pengawas  (Panwas)  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  tidak  bertanggung  jawab  kepada  KPU.  Panwas sendiri masih bersifat ad hoc, namun dalam praktiknya di lapangan keberadaan Panwas ini belum dapat bekerja secara efektif dikarenakan banyak faktor penghambatnya.
Pasca  reformasi  keberadaan  lembaga  pengawas  pemilu  ini  semakin  dianggap penting  untuk  menjamin  kualitas  pelaksanaan  pemilu.  Undang-undang  yang  mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian muncul lagi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan  Pemilu  yang  mengubah  Panwaslu  menjadi  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu).(Sardini, 2015) Namun setelah diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal  22 E UUD 1945 yang kemudian diajukan judicial  review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  :  11/PUU-VIII/2010,  memberikan  kepastian  akan permasalahan  tersebut.  Dalam  putusannya  Mahkamah  Konstitusi  menilai  bahwa  fungsi penyelenggaraan  pemilu  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  KPU  akan  tetapi  termasuk  juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang  bersifat Nasional, tetap dan mandiri.(Konstitusi, 2010)  pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :
“Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu Penyelenggaran Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman yang terdiri atas Komisi Pemilihan  Umum  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  sebagai  satu  kesatuan  fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”
Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 ini dapat dikatakan bahwa posisi Bawaslu semakin jelas  sebagai  peneyelenggara  Pemilu.  Undang-Undang  RI  Nomor  15  Tahun  2011 memperkuat  kedudukan  Bawaslu.  Beberapa  Pasal  mengatur  tentang  kewenangan  dan tugas  Bawaslu  diantaranya  Pasal  69  ayat  (2)  mengatur  Bawaslu  dan  Bawaslu  Provinsi bersifat tetap. Kewenangan  Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat dihapuskan  dalam  UU  RI  Nomor  22  Tahun  2007  dikembalikan  lagi  kepada Bawaslu.(Konstitusi, 2010)
Meskipun UU RI Nomor 15 Tahun 2011 telah menguatkan posisi Bawaslu dengan pengaturan  yang  lebih  rinci  dan  meluas  tentang  tugas  dan  kewenangannya,  namun pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu. Belum  maksimalnya  pengawasan  dan  penindakan  pelanggaran  pemilu  oleh  Bawaslu
dikhawatirkan  akan  berdampak  buruk  terhadap  hasil  dan  kualitas  penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang demokratis tidak akan tercapai.
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  Tentang  Pemilihan  umum,  menjelaskan pengertian  pelanggaran-pelanggaran  pemilu  tersebut  sebagai  berikut  :  (1).  Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang  berpedoman  pada  sumpah  dan/atau  janji  sebelum  menjalankan  tugas  sebagai penyelenggara  pemilu.  Pelanggaran  Kode  Etik  penyelenggara  pemilu  diselesaikan  oleh Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dengan  tata  cara  penyelesaian  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. (2). Pelanggaran Administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan  pemilu  diluar  tindak  pidana  pemilu  dan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  pemilu.  Dugaan  pelanggaran  administrasi  diteruskan  kepada  KPU  dan jajarannya  untuk  ditindak  lanjuti  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu. (3). Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  pemilu  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu.  Dugaan  tindak  pidana  pemilu  diteruskan  kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.(Janedjri M. Gaffar, 2013)

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan didukung oleh data yang diperoleh dari lapangan melalui penelitian  hukum empiris.
Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder karena pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya. Dalam penelitian ini  juga  diperlukan  bahan  hukum  primer  yang  berfungsi  sebagai  pelengkap/pendukung bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum.
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas  Pemilu  sengaja  dibentuk  untuk  mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu, Menerima  aduan,  menangani  kasus  pelanggaran  administratif  Pemilu  serta  pelanggaran pidana  Pemilu  berdasarkan  tingkatan  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.(Abiyasa, 2019) Badan  Pengawas Pemilu  Republik Indonesia (Bawaslu  RI) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil  pemilu yang  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil (luber  dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan  penindakan,  Bawaslu  menjadi  kunci  atas  berlangsungnya  tahapan  pemilu  yang berintegritas. (Ja’far, 2018) Keberadaan  Bawaslu  searah  dengan  harapan  publik  yang  didasarkan  atas pengalaman  Bawaslu  dalam  pelaksanaan  Pemilu  tahun  2014  lalu.  Sebelumnya  Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu tidak memiliki wewenang memadai, terutama lembaga Pengawas Pemilu yang hadir secara fungsional menegakkan keadilan Pemilu. Produknya lebih  ditempatkan  sebagai  rekomendasi  yang  tidak  jarang  KPU  enggan  melaksanakan. Inilah  yang  menginisiasi  penguatan  kelembagaan  Bawaslu,  baik  dari  struktur  dan kewenangan hingga lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(UU Pemilu). Transformasi krusial yang dilakukan pembentuk UU terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan adjudikasi.
Penambahan  wewenang  ini  membuat  Bawaslu  tidak  lagi  sekedar  pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.  Selanjutnya, kehadiran Bawaslu beserta jajarannya sesuai Undang-Undang Pemilu, dengan  kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  diharapkan  dapat berkontribusi mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang proses dan hasilnya memperoleh legitimasi publik, hingga lahir pemimpin pilihan rakyat- pemilik  kedaulatan.(Assiddiqie,  2016)  Menurut  Firmansyah,  fungsi  Bawaslu  sangat dibutuhkan  sebagai  lembaga  negara  di  bawah  Undang-Undang  yang  bersifat  tetap  dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu, menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.(Siregar, 2018)
Keadilan Pemilu (electoral justice) sebagai sarana dan mekanisme untuk menjamin bahwa  proses  Pemlihan  Umum  tidak  dirusak  oleh  penyimpangan  dan  kecurangan. Termasuk  dalam  mekanisme  keadilan  Pemilu  adalah  pencegahan  terjadinya  sengketa Pemilu  melalui  serangkaian  kegiatan,  tindakan,  dan  rekomendasi  kepada  pihak  terkait apakah itu KPU ataupun Peserta Pemilu. Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kewenangan Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa  (mediasi  dan/atau  adjudikasi)  sebagai  akibat  ditetapkannya  Keputusan dan/atau Berita Acara KPU. Jika penegakkan hukum Pemilu diartikan sebagai sarana untuk memulihkan prinsip dan aturan hukum Pemilu yang dilanggar sehingga dapat mewujudkan keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan  Pemilu,  maka  sejatinya  keadilan  Pemilu  berkaitan dengan proses penegakan hukum Pemilu.
Proses yang menjamin Pemilu yang jujur dan adil (free and fair election), dengan menjamin hak konstitusional semua pihak secara proporsional dan berkeadilan. Pada aspek normatif  penegakkan  keadilan  Pemilu,  desain  dan  mekanisme  Penyelesaian  sengketa proses  pemilihan  umum  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Pemilu  terdapat  kombinasi penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  alternatif  dan  korektif.  Sifat  alternatif  Penyelesaian sengketa  proses  pemilihan  umum  tergambar  melalui  metode  “Mediasi”,  yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi Mediator dari Bawaslu. Sedangkan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  secara  korektif  tergambar melalui  metode  “Adjudikasi”,  berupa  Bawaslu  menerima,  memeriksa,  dan  memutus sengketa yang diajukan oleh pihak peserta Pemilu yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.(Didik Supriyanto, 2012) Kombinasi penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  alternatif  dan  korektif  ini,  selain  terdapat  dalam Undang-Undang Pemilu, dipertegas lagi dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Bawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. (Ni’matul Huda Dan M. Imam Nasef, 2017) Penambahan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, terlihat adanya politik hukum pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat sisi eksekutorial dari fungsi-fungsi Bawaslu. Putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan. Hal yang mentransformasikan Bawaslu menjadi lembaga quasi peradilan yang putusannya  bersifat  final  dan  mengikat  kecuali  putusan  terhadap  sengketa  proses pemilihan umum yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, Penetapan daftar  calon  tetap  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  dan Penetapan pasangan Calon, sebagaimana ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Dari aspek kekuatan berlakunya putusan,  dapat dibagi menjadi dua yaitu putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, dan putusan yang telah  memiliki  kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap merupakan putusan yang masih terbuka jalan untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya. Sedangkan putusan Inkracht merupakan putusan yang tidak dapat lagi  dilakukan upaya hukum  biasa  untuk  melawannya  (banding  dan  kasasi).  Dengan  demikian  putusan  yang bersifat final and binding merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi.
Menurut  Adam  Muhshi    dan  Fenny  Tria  Yunita,  Putusan  Bawaslu  terkait penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  memiliki  karakter  yuridis  selayaknya sebuah  putusan Pengadilan meskipun bukan dikeluarkan oleh  lembaga  yudisial. Hal ini dapat di identifikasi melalui beberapa aspek (Yunita, 2018):
Dari  segi  tujuan,  putusan  Bawaslu  memiliki  tujuan  sama  dengan  tujuan dikeluarkannya putusan Peradilan, yaitu bertujuan untuk mengakhiri sengketa para pihak. Para  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  berlakunya  objek    sengketa  berusaha memulihkan  halnya  dengan  mengajukan  sengketa  ke  Pengadilan  untuk  diadili  sesuai dengan hukum dan keadilan.
Segi  substansi,  putusan  Bawalu  memiliki  substansi  yang  sama  dengan  substansi putusan Badan Peradilan. Substansi sebuah  putusan akhir memuat kepala putusan, berupa irah- irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  Identitas  para  pihak, jawaban/kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Amar putusan dapat berupa gugatan/permohonan ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima atau gugur. Dan  substansi  putusan  seperti  itu  juga  nampak  dari  produk  putusan  Bawaslu  yang mengadili Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Aspek  prosedural,  sebuah  putusan  dapat  dikeluarkan  setelah  melalui  proses pemeriksaan berkas perkara dan melalui mekanisme persidangan yang mendengarkan dan mempertimbangkan  kedudukan  serta  kepentingan  hukum  para  pihak.  Undang-undang Pemilihan  Umum  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  Bawaslu  berwenang  untuk melakukan proses adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum, jika mediasi  yang  difasilitasi  Bawaslu  tidak  mencapai  kesepakatan,  dan  Putusan    tersebut bersifat final and binding.

## B. Penyelesaian  Oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Terhadap Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum.
Dalam desain penegakan hukum pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU.  Pemilu),  setidaknya terdapat  3  (tiga)  jenis  penegakan  hukum  pemilihan  umum  (electoral  law  enforcement) yaitu :
1. Pelanggaran  pemilihan  umum,  yang  terdiri  dari  pelanggaran  kode  etik penyelenggara pemilihan umum, pelanggaran administratif pemilihan umum, dan pelanggaran tidak pidana pemilihan umum
2. Sengketa Proses pemilihan umum
3. Perselisihan hasil pemilihan umum.
Ketiga jenis penegakan hukum pemilihan umum ini diatur dalam Buku Keempat dan Buku Kelima Undang-Undang Pemilihan Umum.
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan  tugas  sebagai  penyelenggara  pemilihan  umum,  hal  tersebut  sebagaimana diatur Pasal 456 UU. RI Nomor 7 Tahun 2017, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  457  UU  RI Nomor 7 Tahunn 2017 tentang Pemilihan Umum.(Siregar, 2018)
Pelanggaran  administratif  pemilihan  umum  meliputi  pelanggaran  terhadap  tata cara,  prosedur,  atau  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan pemilihan  umum  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  umum,  yang  tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum. Dan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam  Pasal  460  UU  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yang  proses penyelesaiannya  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  Bawaslu Provinsi,atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 468 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang penanganannya melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
Menurut Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum,  bahwa  yang  menjadi  objek  Pemilihan  Umum  adalah Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan Kabupaten/Kota dan/atau Berita Acara. Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum menurut Undang-Undang RI Nomor  7  tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  bahwa  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan Umum selain dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI, juga dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, hal ini berbeda dengan ketentuan Undang- Undang  RI  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum hanya dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI.
Bawaslu  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  dengan mempertemukan  pihak  yang  bersengketa  untuk  didengar  kepentingan  hukumnya,  guna mencapai  melalui  mediasi  atau  musyawarah  dan  mufakat.  Dalam  hal  tidak  tercapai kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa,  Bawaslu  menyelesaikan  sengketa  proses pemilihan umum melalui sidang adjudikasi yang digelar terbuka untuk umum, dan produk akhir dari adjudikasi adalah berupa keputusan.
Putusan  Bawaslu  terhadap  sengketa  proses  pemilihan  umum  bersifat  final  dan mengikat, kecuali untuk 3 (tiga) hal, yaitu berkaitan dengan verifikasi calon Partai politik Peserta Pemilihan Umum, menetapkan calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,  dan  Penetapan  Calon.  Jika  ternyata  putusan  Bawaslu  masih  tetap menguatkan  penetapan  dari  KPU  berarti  menolak  permohonan  Pemohon,  maka  Partai Politik  yang  bersangkutan  dapat mengajukan  banding  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat, dan yang menjadi objek  gugatan di PTUN bukanlah putusan Bawaslu melainkan Keputusan KPU yang belum diputus oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu berfungsi sebagai  salah  satu  syarat    diterimanya    berkas  gugatan,  karena  PTUN  tidak  berwenang menerima dan memeriksa perkara sengketa proses pemilihan umum, saat  perkara belum pernah diputus dalam sidang Adjudikasi Bawaslu.
Menurut  Frits  Edward  Siregar  transformasi  krusial  yang  dilakukan  pembentuk Undang-undang  terhadap  Bawaslu  adalah  menambahkan  fungsi  penyelesaian  sengketa proses pemilihan umum, adjudikasi. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi  sekedar  pemberi  rekomendasi,  melainkan  sebagai  eksekutor  atau  pemutus  perkara. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum fungsi Adjudikasi yang dimiliki  Bawaslu dapat  dilaksanakan  untuk  menerima,  memeriksa,  mempertimbangkan,  dan  memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum.
Pada aspek normatif penegakan keadilan pemilihan umum,  desain dan mekanisme penyelesaian    sengketa  proses  pemilihan  umum  yang  diamanatkan  Undang-Undang pemilihan  umum  terdapat  kombinasi  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  alternatif  dan korektif.  Sifat  alternatif  penyelesaian  sengketa    pemilihan  umum  tergambar    melalui metode  mediasi  yang  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  difasilitasi Mediator dari Bawaslu. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum secara korektif tergambar melalui metode Adjudikasi berupa Bawaslu  menerima, memeriksa, dan memutus  sengketa  yang  diajukan  oleh  pihak  peserta  pemilihan  umum  yang  merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau  Berita Acara KPU.(Yunita,
2018)  Kombinasi  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  alternatif  dan  korektif  tersebut diatas,  selain  terdapat  dalam  Undang-Undang    Pemilihan  Umum,  dipertegas  lagi  dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan  Bawaslu  nomor  27  tahun  2018  tentang  perubahan  Kedua  Peraturan  Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Selain  penyelesaian  pelanggaran  administratif  Bawaslu  juga  melakukan penyelesaian  pelanggaran  terhadap  tindak  pidana  Pemilihan  umum,  Dengan perkembangan  politik  sebagai  akibat  tuntutan  dan  kebebasan  dalam  berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan  sudah  tidak  dapat  menjawab  kebutuhan  dalam  masyarakat.  Dari  berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tata  cara  dan  mekanisme  pemilu  juga  ikut  mempengaruhi  perubahan  tingkah  laku  baik peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara garis besar dikelompokan dalam beberapa kualifikasi perbuatan.

## KESIMPULAN
Kekuatan  mengikat  putusan  sidang  Adjudikasi  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu)  terhadap  pelanggaran  pada  tahapan  proses  Pemilihan  Umum  adalah Putusan bersifat final dan binding sebab putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan. Hal yang mentransformasikan Bawaslu menjadi lembaga quasi peradilan yang putusannya bersifat final dan binding, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilihan umum  yang  berkaitan  dengan  Verifikasi  Partai  Politik  peserta  Pemilu,  Penetapan  daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan pasangan Calon, sebagaimana ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi  Sumatera Selatan  terhadap  pelanggaran  pada  tahapan  proses  Pemilihan  umum  adalah  setelah Bawaslu menerima permohonan, memeriksa dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari Pemohon, lalu Bawaslu mengadakan Rapat untuk membentuk Tim  Mediasi, setelah Tim  Mediasi  terbentuk melalui  Kepala  Sekretariat  Bawaslu  dengan memanggil para pihak, baik Pemohon maupun Termohon untuk dilakukan Mediasi. Namun setelah  dilakukan  Mediasi  antara  kedua  pihak  tidak  tercapai  kesepakatan  dalam penyelesaian pada tahapan proses pemilu. Kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan Sidang Adjudikasi.

## REFERENSI
Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. JURNAL USM LAW REVIEW , 2 (2), 149 – 161. https://doi.org/10.26623/JULR.V2I2.2266 Ahmad  Fachrudin.  (2014). Jalan  Terjal  Menuju  Pemilu  2014 :  Mengawasi  Pemilu Memperkuat Demokrasi . Jakarta: Gramedia Utama Publishindo.
Assiddiqie, J. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Press. Didik  Supriyanto,    dkk.  (2012). Penguatan  Bawaslu  Optimalisasi  Posisi,  Organisasi  dan Fungsi Dalam Pemilu 2014 . Jakarta: Perludem.
Ja’far, M.  (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu  dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review , 2 (1), 59 – 70. https://doi.org/10.31850/MALREV.V2I1.332 Janedjri M. Gaffar. (2013). Politik Hukum Pemilu . Jakarta: Konpress. Konstitusi,  P.  M.  (2010). No.  11/PUU-VIII/2010,  Tentang  Pengujian  Undang-  Undang
Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal . Jakarta. Ni’matul Huda Dan M. Imam Nasef. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: Kencana.
Saleh. (2017). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu . Jakarta: Sinar Grafika. Sardini, N. H. (2015). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu . Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB). Siregar. (2018). Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu . Jakarta: Themis Publishing. Tutik, T. T. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta: Kencana.
Yunita,  A.  M.  dan  F.  T.  (2018). Karakter  Yuridis  Putusan  Bawaslu  Dalam  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu . Sumatera Barat: Konferensi HTN ke-5.
Copyright Holder : © Haris Padilah, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz.  (2022).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: