## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 183 - 188 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3161

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SITUS PURBAKALA YANG BARU DITEMUKAN
Galih Firmansyah Ananda Utama 1 , Rani Apriani 2
Fakultas  Hukum  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,  Jawa  Barat, Indonesia 1,2,3 E-mail : galihfirmansyah340@gmail.com 1
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), negara bertanggung  jawab  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  dalam  peradaban  dunia. Kebudayaan Indonesia yang merepresentasikan nilai-nilai luhur harus tetap dipertahankan guna memperkokoh jati diri bangsa, harkat dan martabat, serta persatuan yang lebih kuat. Perlunya  menjaga  budaya  Indonesia  yang  memiliki  nilai-nilai  luhur  untuk  memperkokoh pengamalan  Pancasila,  meningkatkan  kualitas  hidup,  memperkokoh  karakter  dan martabat  bangsa,  memperkokoh  satu  sama  lain,  dan  bertanggung  jawab.  Perlindungan hukum adalah upaya melindungi badan hukum melalui pengaturan preventif atau represif. Pengertian  cagar  budaya  dalam  Pasal  1  (1)  UU  No.  11  Tahun  2010  menegaskan  bahwa cagar budaya adalah berupa benda, bangunan, struktur, tempat, dan cagar budaya baik di darat maupun di air, yang harus dijaga keberadaannya karena memiliki nilai sejarah.

## Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Perlindungan Hukum, Kebudayaan

## Abstract
According to Article 32 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia (1945), the state is responsible for advancing Indonesian national culture in world civilization. Indonesian culture  which  represents  noble  values  must  be  maintained  in  order  to  strengthen  national identity, dignity and worth, and stronger unity. It is necessary to maintain Indonesian culture which has noble values to strengthen the implementation of Pancasila, improve the quality of life, strengthen the character and dignity of the nation, strengthen one another. responsible. Legal  protection  is  an  effort  to  protect  legal  entities  through  preventive  or  repressive regulations.  The  definition  of  cultural  conservation  in  Article  1(1)  of  Law  no.  11  of  2010 confirms  that  cultural  heritage  is  in  the  form  of  objects,  buildings,  structures,  places,  and cultural  heritage  both  on  land  and  in  water,  which  must  be  maintained  because  they  have historical value.
Keywords: Cultural Conservation, Legal Protection, Culture

## PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  32  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (1945), negara bertanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di dalam peradaban dunia. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan  kebebasan  kepada  rakyat  untuk  melestarikan  serta mengembangkan nilai-nilai budaya Indonesia (Hia et al., 2023). Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mewakili nilai-nilai yang mulia harus dijaga agar  dapat  memperkuat  identitas  bangsa,  martabat  serta  harkatnya,  dan persatuan  yang  lebih  kuat,  sehingga  dapat  membantu  mencapai  cita-cita bangsa di masa depan.
Perlu  dipertahankan  kebudayaan  Indonesia  yang  memiliki  nilai-nilai mulia  untuk  memperkuat  pelaksanaan  Pancasila,  meningkatkan  mutu
Galih Firmansyah Ananda Utama 1 , Rani Apriani 2 , Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala Yang Baru Ditemukan…
hidup, memperkuat karakter dan martabat bangsa, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan hidup bersama. Memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas bangsa sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  kebijakan  yang mendorong  kemajuan  kebudayaan  secara  menyeluruh  dan  memperkuat kemakmuran negara. Oleh karena itu, semua hasil karya bangsa Indonesia, baik  yang  telah  ada  sejak  dahulu  maupun  yang  akan  datang,  harus dijadikan sebagai sumber daya untuk pembangunan.
Warisan kebudayaan dapat berupa benda-benda atau hal-hal yang tidak berwujud,  yang  merupakan  nilai-nilai  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kebudayaan  secara  keseluruhan  (Pramartha,  2022).  Peraturan  ini memberikan  penekanan  pada  perlindungan  warisan  kebudayaan  yang berbentuk  benda-benda.  Namun,  juga  memiliki  nilai  penting  bagi kemanusiaan  seperti  sejarah,  keindahan,  ilmu  pengetahuan,  etnologi,  dan keunikan yang diwujudkan dalam upaya pelestarian kebudayaan.
Tidak  semua  warisan  budaya  setelah  ditemukan  berhenti  berperan  dalam kehidupan  masyarakat  yang  mendukungnya.  Beberapa  di  antaranya bahkan  digunakan  dalam  peran  baru  atau  tetap  memegang  peran  yang sama. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai penggunaan aset  budaya,  termasuk  monumen  alam  dan  hidup.  Kebijakan  pemerintah yang  tegas  diperlukan  untuk  melindungi  cagar  budaya  dari  ancaman pembangunan fisik di lingkungan perkotaan, pedesaan, dan perairan, guna memastikan keberadaannya tetap terjaga.
Warisan kebudayaan sering kali menjadi monumen mati karena tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Namun, ada juga monumen hidup yang masih berperan penting. Untuk memanfaatkan kedua jenis monumen ini,  diperlukan  aturan  yang  jelas.  Monumen  mati  dapat  diambil  alih tugasnya  sesuai  kebutuhan  saat  ini.  Dalam  merancang  penggunaan monumen  agar  tetap  lestari,  norma  sosial  dan  hukum  adat  harus diperhatikan.
Pelestarian  kebudayaan  sebagai  sumber  daya  budaya  yang  halus,  unik, langka,  terbatas,  dan  tidak  dapat  diperbarui  merupakan hal  yang penting. Untuk  melindungi  warisan  budaya  dari  ancaman  pembangunan,  baik  di lingkungan  perkotaan,  pedesaan,  maupun  perairan,  diperlukan  tindakan preventif  untuk  menjamin  kelangsungan  hidupnya.  Oleh  karena  itu, tindakan  konservasi  mencakup  perlindungan,  pengembangan,  dan pemanfaatannya.  Upaya  konservasi  harus  seimbang  antara  kepentingan akademik, ideologis, dan ekonomi.
Pelestarian  warisan  budaya  akan  menyesuaikan  diri  dengan  paradigma baru  yang  berfokus  pada  otonomi  daerah,  partisipasi  masyarakat, desentralisasi  pemerintahan,  kebutuhan  pembangunan  dan  hukum,  serta kebutuhan  masyarakat.  Sesuai  dengan  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang Cagar  Budaya, Cagar  budaya  merujuk  pada  artefak  budaya  seperti  benda, bangunan, kawasan darat dan laut yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan  budaya,  sehingga  harus dilestarikan melalui proses penentuan.
Adapun  tujuan  yang  terdapat  dalam  UU  No.  11  Tahun  2010  Pasal  3, yaitu:
1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya.
Galih Firmansyah Ananda Utama 1 , Rani Apriani 2 , Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala Yang Baru Ditemukan…
3. Memperkuat kepribadian bangsa.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mempromosikan  warisan  budaya  bangsa  kepada  masyarakat Internasional.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1992  mengenai  Cagar  Budaya, disebutkan  bahwa  warisan  budaya  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai kepentingan  seperti  keagamaan,  sosial,  pariwisata,  pendidikan,  ilmu pengetahuan,  dan  kebudayaan.  Oleh  karena  itu,  seluruh  masyarakat memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  untuk  menjaga  warisan  budaya  agar tetap lestari untuk generasi berikutnya.
Perlindungan  hukum  terhadap  warisan  budaya  bertujuan  untuk mencegah  kerusakan,  perusakan,  dan  kehancuran,  serta  mengelolanya melalui  penyelamatan,  pengamanan,  perencanaan,  pemeliharaan,  dan pemugaran (Wala, 2022).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1992  mengenai  Cagar  Budaya: disebutkan  bahwa  warisan  budaya  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai kepentingan  seperti  keagamaan,  sosial,  pariwisata,  pendidikan,  ilmu pengetahuan,  dan  kebudayaan.  UU  No.  11  Tahun  2010:  kewenangan kepada daerah dalam menangani benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terkait dengannya (Abdi, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  karya  ini, termasuk  kajian  terhadap  sumber-sumber  sekunder  seperti  tulisan  ilmiah dan data hukum primer (Tan, 2021). Temuan penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat  para  pengacara  yang  berspesialisasi  dalam  hukum  internasional semuanya  merupakan  data  sekunder.  Penelitian  yuridis-normatif  yang melihat  bagaimana  prinsip  dan  norma  dipraktikkan  dalam  hukum  positif akan  digunakan  untuk  menyusun  penelitian  ini  (Gunawan,  2020). Penelitian  hukum  ini  berusaha  untuk  menetapkan  realitas  koherensi dengan memeriksa sejauh mana peraturan hukum konsisten dengan norma hukum,  apakah  norma  konsisten  dengan  asas  hukum,  dan  apakah perbuatan konsisten dengan norma atau asas. Selain itu, penelitian ini juga akan  memberikan  solusi  atas  isu  hukum  yang  dihadapi  dengan  cara memecahkan  masalah  dan  memberikan  rekomendasi  (Fariyanto  et  al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cagar  budaya  memiliki  keistimewaan  dan  keunggulan  yang  unik  yang perlu  dikelola  secara  profesional  untuk  menjaga  kelestariannya  dari tindakan  merusak  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  seperti merusak  tempat  bersejarah,  merusak  benda  cagar  budaya,  dan  mencuri arca  bersejarah.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  tindakan  perlindungan untuk  menjaga  keutuhan  cagar  budaya  tersebut.  Sebelum  membahas perlindungan  hukum  terhadap  pelestarian  cagar  budaya,  perlu  dipahami terlebih  dahulu  tentang  perlindungan  hukum  secara  umum.  Dalam pandangan  Sajipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan perlindungan  atau  bantuan  terhadap  hak-hak  individu,  termasuk melindungi  mereka  dari  gangguan  pihak  lain  dan  memberikan perlindungan  yang  dijamin  oleh  hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan upaya  melindungi  badan  hukum  melalui  aturan-aturan  yang  bersifat
Galih Firmansyah Ananda Utama 1 , Rani Apriani 2 , Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala Yang Baru Ditemukan…
preventif  atau  represif.  Definisi  cagar  budaya  dalam  Pasal  1  (1)  UU  No.  11 Tahun 2010 menegaskan bahwa cagar budaya berbentuk benda, bangunan, struktur,  tempat,  dan  cagar  budaya  baik  di  darat  maupun  di  air,  yang harus  dijaga  keberadaannya  karena  memiliki  nilai  sejarah  dan  keilmuan setelah  ditetapkan.  Dari  sudut  pandang  konservasi,  ini  dapat  diartikan sebagai  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  melindungi  situs  sejarah  yang sangat  berharga.  Hukum  positif  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang pemeliharaan  dan  pelestarian  warisan  budaya  Indonesia  dimulai  sejak zaman  Hindia  Belanda  dengan  dikeluarkannya  Monumenten  Ordonnantie Tahun  1931.  Namun,  pada  saat  itu  dianggap  tidak  sesuai  dengan perkembangan  bangsa  Indonesia,  sehingga  dibuat  peraturan  baru  yang diharapkan  dapat  menjadi  dasar  perlindungan  terhadap  benda-benda bersejarah  dan  peninggalan  purbakalanya.  Oleh  karena  itu,  untuk menggantikan  Monumenten  Ordonnantie  Tahun  1931,  yang  sudah  tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1992.  Dengan  adanya  UU  No.  5  Tahun  1992  tentang  Pelestarian Cagar Budaya, sudah ada peraturan yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran  terhadap  berbagai  benda  cagar  budaya.  Dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1992,  meskipun  suatu  benda  atau  tempat  cagar budaya dan kawasannya memenuhi persyaratan sebagai cagar budaya yang diatur dalam peraturan tersebut, tidak serta merta berubah menjadi cagar budaya,  karena  memerlukan  persetujuan  menteri  untuk  menjadi  cagar budaya.  Namun,  dengan  diberikannya  otonomi  yang  luas  kepada  daerah, peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga dibentuk  peraturan  baru  yaitu  UU  No.  11  Tahun  2010.  UU  No.  11  Tahun 2010  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  dalam  menangani  benda, situs,  dan  kawasan  cagar  budaya  yang  terkait  dengannya.  Dalam  hal perlindungan hukum terkait benda cagar budaya atau benda cagar budaya, hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 95 ayat (1)  Undang-Undang No. 11 Tahun  2010  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Pemerintah memainkan peran penting dalam perlindungan situs kuno, karena mereka memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengatur pengelolaan  situs  kuno,  dan  mengawasi  eksplorasi  dan  penggalian  situs kuno.  Berikut  adalah  beberapa  tanggung  jawab  pemerintah  untuk melindungi situs kuno:
1. Pemilihan  Situs  Arkeologi:  Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab dalam  memilih  situs  kuno  dan  memeliharanya  dari  kerusakan  dan kehancuran.
2. Pengesahan  Daerah  Khusus  untuk  perlindungan  situs  prasejarah: Pemerintah juga dapat mengesahkan daerah khusus yang melindungi situs  prasejarah  dari  pembangunan  atau  kegiatan  lain  yang  dapat merusak situs prasejarah.
3. Pengontrolan:  Pemerintah  dapat  mengawasi  dan  mengendalikan kegiatan  di  sekitar  situs  prasejarah  untuk  mencegah  kerusakan  dan kehancuran situs prasejarah.
4. Denda  Pidana:  Pemerintah  dapat  memberikan  hukuman  pidana kepada  masyarakat  yang  melanggar  undang-undang  yang  berkaitan dengan perlindungan situs prasejarah.
5. Peran  Dalam  Pengurusan:  Pemerintah  juga  berperan  dalam  mengatur pengurusan  situs  prasejarah,  termasuk  melindungi  situs  dari
Galih Firmansyah Ananda Utama 1 , Rani Apriani 2 , Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala Yang Baru Ditemukan…
kerusakan  lingkungan  dan  mendorong  penelitian  dan  pengembangan situs prasejarah.

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala
Perlindungan  hukum  terhadap  situs-situs  purbakala  tergantung  pada negara  atau  wilayah  di  mana  situs-situs  tersebut  berada.  Namun,  secara umum,  situs-situs  purbakala  dilindungi  oleh  undang-undang  sebagai bagian  dari  warisan  budaya  dan  sejarah  umat  manusia  yang  harus dilindungi dan dilestarikan. Ada beberapa jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada situs-situs purbakala, yaitu:
1. Peraturan Perlindungan Warisan Budaya: Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk melindungi situs purbakala dan warisan budaya lainnya dari  kerusakan  dan  kehancuran.  Secara  umum,  peraturan  ini  juga mengatur  tentang  penelitian,  penggalian,  dan  pemeliharaan  situs purbakala.
2. Kawasan  Perlindungan:  Situs  arkeologi  juga  dapat  dilindungi  dengan membuat  kawasan  khusus  untuk  perlindungan  situs  purbakala. Zonasi ini dapat melarang pembangunan atau kegiatan lain yang dapat merusak situs kuno.
3. Perlindungan  Internasional:  Beberapa  situs  kuno  diakui  sebagai Warisan  Dunia  oleh  UNESCO  dan  dilindungi  oleh  perjanjian internasional.  Perlindungan  internasional  ini  dapat  membantu mencegah perusakan situs purbakala oleh negara atau pihak lain yang tidak mengakui pentingnya situs tersebut.
4. Hukuman  Pidana:  Peraturan  Perlindungan  Monumen  juga  dapat mengatur hukuman pidana bagi mereka yang merusak situs purbakala atau  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merusak  benda purbakala lainnya.
Jika  pelanggaran  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  situs purbakala  terjadi,  maka  pihak  yang  berwenang  bisa  melakukan  tindakan hukum  dan  memberikan  sanksi  bagi  orang  yang  melanggar.  Oleh  karena itu,  penting  bagi  masyarakat  untuk  memahami  dan  menghargai  nilai penting situs purbakala serta merawatnya dengan baik.

## SIMPULAN
Dalam  hal  ini  Undang-Undang  Cagar  Budaya  memiliki  tujuan  untuk Melindungi Situs Purbakala dari segala macam bentuk tindakan kerusakan, kehilangan,  pencurian  dan  ancaman  lain  yang  disebabkan  oleh  aktivitas manusia.  Berlaku  dengan  kata  lain,  ancaman  buatan  manusia  dapat ditangani  Hukum.  Namun,  lebih  ideal  jika  semua  orang  memahami  nilai warisan  budaya  yang  ingin  membantu  melestarikannya.  Tindakan pencegahan  ini  dilaksanakan  melalui  penyuluhan  terhadap  masyarakat. Adapun  ancamannya  kerusakan  dan  kehancuran  yang  disebabkan  oleh alam  dapat  dilakukan  melalui  teknik  konservasi,  perlindungan, pemeliharaan dan pengawetan; pelaksanaan pemugaran atau restorasi juga disertakan langkah-langkah keamanan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, M. (2021). Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Bekas Tanah Swapraja Di Kesultanan Keraton Buton . Universitas Bosowa.
Galih Firmansyah Ananda Utama 1 , Rani Apriani 2 , Perlindungan Hukum Terhadap Situs Purbakala Yang Baru Ditemukan…
Fariyanto,  F.,  Suaidah,  S.,  &  Ulum,  F.  (2021).  Perancangan  Aplikasi Pemilihan  Kepala  Desa  Dengan  Metode  Ux  Design  Thinking  (Studi Kasus: Kampung Kuripan). Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi , 2 (2), 52 – 60.
Gunawan,  B.  (2020).  Analisis  Yuridis  Pendidikan  Jarak  Jauh  dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal HAM , 11 (3), 387 – 404.
Hia,  L.  N.,  Padli,  H.,  &  Purba,  S.  M.  T.  (2023).  PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA

## PENDIDIKAN. Penerbit Tahta Media .
Pramartha,  I.  N.  B.  (2022).  Representasi  Nilai  Kearifan  Lokal  Pada Peninggalan  Sejarah  di  Bali  Serta  Potensinya  Sebagai  sumber Pembelajaran  Sejarah. HISTORIA:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan Sejarah , 10 (2), 223 – 236.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463 – 2478.
Wala,  V.  (2022).  Perlindungan  Hukum  dan  Pelestarian  Cagar  Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Lex Administratum , 10 (6).