JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  1-6  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6662.1-6

## UPAYA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN ATAS KEHILANGAN YANG DIDERITA KONSUMEN DI UD DHEVOSI
Agus Trijana 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Luh Putu Suryani 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia agustrijana@gmail.com,laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail. com

## Abstrak
Pemilik  usaha  kuliner  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  keamanan  dan  kenyamanan  konsumen  jika terjadi kehilangan barang milik konsumen. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan Penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya  penyelesaian  ganti  kerugian  atas  kehilangan  yang  diderita konsumen  di  UD  Dhevosi.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan  sosiologis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diperoleh  bahwa  pemilik  usaha  memiliki  beban tanggung  jawab  apabila  terjadi  kehilangan  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  di  UD  Dhevosi ialah, Jika kesalahan tersebut bukan mutlak kesalahan dari pelaku usaha maka sesuai prosedur itikad baik dari  pelaku  usaha  akan  memberikan  harga  diskon  empat  puluh  persen  (40%)  dari  total  pembelanjaan konsumen.  Upaya  penyelesaian  ganti  kerugian  atas  kehilangan  yang  diderita  konsumen  di  UD  Dhevosi ialah  memilih  cara  damai  yang  bisa  diselesaikan  diluar  pengadilan,  yaitu  mediasi.  Mediasi  merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator guna mencapai kesepakatan bersama.  Bagi  pelaku  usaha,  untuk  memberikan  kenyamanan  kepada  konsumen  hendaknya menambahkan  beberapa  fasilitas  keamanan  yang  berupa  CCTV  ataupun  menambah  tenaga  keamanan yaitu security.
Kata Kunci: Penyelesaian, Ganti Kerugian, Kehilangan

## Abstract
Culinary business owners have an obligation to ensure the  safety and comfort of consumers in the event of loss of consumer goods. This problem is the background of this research. The problem in this research is  how  to  resolve  compensation  for  losses  suffered  by  consumers  at  UD  Dhevosi.  This  study  uses empirical  legal  research  with  a  sociological  approach.  From  this  study  it  was  found  that  the  business owner has a responsibility in the event of a loss which causes harm to consumers at UD Dhevosi. If the error is not caused entirely by the fault of the business actor then according to the good faith procedure the  business  actor  will  provide  a  discounted  price  of  forty  percent  (40%) )  of  total  consumer  spending. The effort to settle compensation for losses suffered by consumers at UD Dhevosi is to choose a peaceful way  that  can  be  resolved  by  mediation  out  of  court.  Mediation  is  a  dispute  resolution  between  parties assisted  by  a  mediator  to  reach  a  mutual  agreement.  For  business  actors,  to  provide  convenience  to consumers, they should add several security facilities in the form of CCTV or add security personnel.
Keywords: Settlement, Compensation, Loss

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  upaya  penyelesaian  merupakan  suatu  cara  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  baik  dalam  pengadilan  (litigasi)  maupun  luar pengadilan  (nonlitigasi).  Penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  litigasi  adalah  langkah  terakhir (ultimum remedium) untuk pihak yang memiliki bersengketa setelah tidak adanya kesepakatan dalam proses penyelesaian  sengketa diluar pengadilan (Syafrida, 2020) . Penyelesaian sengketa
dengan  jalur  non  litigasi  terdiri  dari  beberapa  cara  seperti  konsultasi,  negosiasi.  Mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pada awalnya mediasi hanya dapat dilakukan di luar pengadilan, namun seiring dengan berjalannya waktu mediasi dapat juga dilakukan didalam pengadilan.
Sebagai  contoh  beberapa  kasus  ganti  kerugian  yang  terjadi  di  sebuah  restoran  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  atau  produsen  yang  sering  sekali  terjadi  konflik  karena kesalahan  atau  kelalaian  salah  satu  pihak  baik  kesalahan  pelaku  usaha  ataupun  kesalahan konsumen.  Dimana  konflik  yang  terjadi  adalah  menyangkut  ganti  kerugian.  Ganti  kerugian merupakan memberikan prestasi yang setimpal karena perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang  diderita  oleh  salah  satu  pihak  dalam  melaksanakan  kesepakatan.  Ganti  kerugian  akibat perbuatan  melawan  hukum  diatur  oleh  pasal  1365  dan  Pasal  1366  KUHPerdata.  Pasal  1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum.
Pada  hakekatnya  kehilangan  merupakan  suatu  permasalahan  yang  dialami  oleh  semua orang akibat kelalaian orang itu sendiri dan setiap orang pernah mengalami dan cenderung akan mengalami  kembali  meskipun  dalam  bentuk  yang  berbeda.  Kehilangan  dapat  berupa  barang atau  benda  lainnya  yang  dapat  membuat  seseorang  merasa  cemas  dan  panik  saat  kehilangan barang  berharganya  yang  diakibatkan  kelalaian  diri  sendiri.  Kehilangan  seringkali  membuat seseorang mengalami kepanikan untuk menemukan kembali barang yang hilang, dan kehilangan barang atau benda lainnya bisa terjadi dimana saja baik dirumah, dijalan, atau ditempat usaha. Istilah  konsumen  sudah  tidak  asing  lagi  dikalangan  masyarakat  Indonesia,  konsumen merupakan orang atau perusahaan sebagai pemakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan perusahaan. Hak sebagai konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen.  Adapun  hak-hak  yang  dimiliki konsumen  ialah  hak  dalam  memilih  barang,  hak  mendapatkan  kompensasi  dan  ganti  rugi,  hak untuk  mendapatkan  barang/jasa  yang  sesuai,  hak  menerima  kebenaran  atas  segala  informasi pasti, dan hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi (Barkatullah, 2015) .
Ditinjau  demi  kenyamanan  bersama  diperlukan  hukum  perlindungan  konsumen  untuk menciptakan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dasar hukum dari perlindungan  konsumen  adalah  Pasal  2  UU  Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen.  Usaha  Dagang  (UD)  merupakan  perusahaan  perseorangan  yang  dikelola  dengan  1 (satu)  orang  saja.  Adapun  bentuk  usaha  dagang  adalah  seperti  toko,  bengkel,  resto  dan  lain sebagainya.  Usaha  Dagang  (UD)  ini  tidak  berwujud  badan  hukum  juga  tidak  masuk  perseroan melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang (Hery, 2021) . Adapun kegiatan usaha perdagangan  adalah menjual belikan  produk  dagang, baik berupa barang  jadi, barang setengah maupun  bahan  baku.  Barang  tersebut  adalah  hasil  dari  pertanian,  perkebunan,  dan  industri pengolahan.  Tujuan  dari  perdagangan  adalah  untuk  memperoleh  laba  atau  keuntungan  dari barang yang dijual.
Ditinjau  dari  kemajuan  peraturan  perUndang-Undangan  di  Indonesia  dalam  bidang perlindungan  konsumen  atas  kehilangan  barang  yang  dideritanya  di  sebuah  restoran  atau  cafe sampai  sekarang  bisa  dibilang  masih  minim,  baik  dari  jumlah  peraturannya  maupun  kuantitas materi  yang  dicakupnya,  melihat  adanya  kondisi  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimanakah  tanggung  jawab  pelaku  usaha  apabila  terjadi  kehilangan  yang menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  di  UD  dhevosi  dan  untuk  mengetahui    upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi.

## II. METODE PENELITIAN
Pengertian  metode  penelitian  adalah  tata  cara  bagaimana  dalam  pelaksanaan  penelitian. Keberadaan  metode  penelitian  itu  sangat  penting  di  setiap  penelitian  karya  ilmiah (Ali,  2015) . Metode penelitian ini mencakup: a. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  empiris.  Metode  penelitian  Empiris  merupakan  jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tentang peraturan/perUndang-Undangan berjalan. Secara  efektif  dan  wajar  yang  diterapkan  langsung  dilapangan.  Sebagai  suatu  karya  ilmiah, maka dalam penulisan  ini dipergunakan penelitian masalah dengan  cara empiris (Hadikusuma,
1995) .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis  hukum  yang  merupakan  pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.  Pendekatan  penelitian  adalah  metode  atau  cara  mengadakan  penelitian (Arikunto, 2002) . b. Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  di masyarakat, dan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumen. c. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  lazimnya  dikenal  tiga  jenis  alat  pengumpul  data  yaitu  bahan  pustaka, pengamatan  dan  wawancara.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan data  dengan  metode  wawancara.  Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  kepada  narasumber yang  berkompeten  guna  mendapatkan  informasi.  Narasumber  yang  dimintai  keterangan  dalam penelitian  ini  adalah  pengelola  UD  Dhevosi.  Adapun  pertanyaan  yang  ditanyakan  adalah Bagaimana  Upaya  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Atas  Kehilangan  yang  Diderita  Konsumen  Di UD  Dhevosi.  Wawancara  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  terbuka sebagai pedoman.
d. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  suatu  usaha  dagang,  yang  dimana  usaha  dagang  ini  bergerak dibidang  jasa  penjualan  makanan  dan  minuman.  Adapun  nama  dari  Usaha  Dagang  dimana tempat  dilakukan  penelitian  ini  adalah  UD  Dhevosi.  Perusahaan  Dagang  atau  Usaha  Dagang (UD)  Dhevosi  ini  beralamat  di  Jalan  Ayani  Barat  Nomor  129  kelurahan  banyuasri  kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
e. Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan metode kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan  melalui  wawancara  langsung  kemudian  secara  sistematis  disusun  dan  dilakukan analisis  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  bagaimana  cara  peneliti  menghasilkan  data deskriptif  analisis,  yang  didapatkan  dari  wawancara  secara  lisan  dan  tertulis,  dan  juga  dari pengamatan perilaku yang kemudian dipelajari dan diteliti secara utuh. Selain itu data juga akan disajikan  disertai  dengan  analisis  sesuai  teori-teori  yang  penulis  dapatkan  dari  literatur,buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan simpulan akhir (Ahmad Ahmad, 2021) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila terjadi Kehilangan Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Konsumen Di UD Dhevosi.
Mengingat  banyaknya  kasus  pelanggaran  hak  konsumen,  dibutuhkan  ketelitian  untuk mengetahui  siapa  yang  wajib  bertanggung  jawab  serta  seberapa  besar  tanggung  jawab  yang diberatkan kepada pihak terkait. Kebanyakan dari kasus-kasus yang ada sampai sekarang, kasus pelanggaran  hak  konsumen  sering  terjadi    kerugian  karena  kesalahan  atau  kelalaian  dari konsumen  sendiri  maupun  dari  pelaku  usaha  itu  sendiri (Pechler,  2011) .  Meskipun  konsumen yang merasa dirugikan atas kehilangan barang dari tempat melakukan transaksi, konsumen tidak pernah  berhenti  memakai  atau  menggunakan  produk  dari  pelaku  usaha  dengan  alasan  adalah kebutuhan  dari  konsumen,  khususnya  terhadap  keperluan  ekonomi,  dimana  dalam perkembangannya  sangatlah  padat,  terlebih  lagi  di  dalam  persaingan  global  saat  ini,  yang ditandai  dengan  adanya  saling  membutuhkan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  dimana pelaku  usaha  mendapatkan  keuntungan  dari  konsumen,  sedangkan  konsumen  mendapatkan keuntungan dari penggunaan produk yang dibeli.
Pada  umumnya,  pertanggungjawaban  pemilik  usaha  jika  terjadi  kehilangan  barang konsumen  memiliki  prinsip-prinsip  hukum  antara  lain;  prinsip  pertanggungjawaban  yang berdasarkan  dengan  unsur  kesalahan/mens  rea  merupakan  prinsip  yang  biasanya  berlaku  pada hukum  perdata  dan  hukum  pidana.  Pada  prinsip  tersebut  menyatakan  bahwa  seseorang  bisa diberikan  pertanggungjawaban  menurut  hukum  apabila  melakukan  kesalahan,  prinsip pembuktian  terbalik  ini  menyatakan  bahwa  tergugat  dinyatakan  bersalah  sampai  dia  bisa
membuktikan  ketidak  bersalahannya.  Hal  tersebut  bertentangan  terhadap  asas  praduga  tidak bersalah yang umumnya digunakan. Akan tetapi kedudukan konsumen sebagai penggugat akan terbuka  untuk  digugat  balik  oleh  pelaku  usaha,  kalau  pelaku  usaha  gagal  menunjukkan kesalahan  konsumen,  prinsip  pembuktian  terbalik  merupakan  kebalikan  terhadap  prinsip praduga  tak  bersalah.  Prinsip  praduga  tak  bersalah  diketahui  di  dalam  ruang  lingkup  transaksi konsumen  yang  pada  umumnya  terbatas,  dan  pembatasan  tersebut  biasanya  dapat  dibenarkan. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  merupakan  sama  dengan  prinsip  tanggung  jawab  absolut. Tanggung  jawab  absolut  adalah  suatu  tindakan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas dasar adanya kerugian tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya kelalaian ataupun kesalahan, pertanggungjawaban  atas  pembatasan  prinsip  sering  di  gemari  oleh  pelaku  usaha  yang kemudian  dicantumkan  dengan  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  baku  yang  dibuatnya, perjanjian  baku  tersebut  biasanya  memuat  ganti  kerugian  sebesar  sepuluh  kali  harga  barang yang dirusak oleh konsumen.
Kasus  hukum  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  tidak  menutup  kemungkinan menimbulkan perselisihan atau sengketa konsumen, Seperti contoh konsumen yang kehilangan barangnya di UD Dhevosi yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 20 januari 2022,  seorang  konsumen  yang  bernama  Dayu  Murtini  (korban)  kehilangan  sebuah  bungkusan kota  yang  berisi  jam  tangan  baru  dibelinya.  Korban  datang  ke  UD  Dhevosi  untuk  membeli beberapa  makanan  yang  disukainya,  setelah  selesai  makan  korban  langsung  pulang,  dan  atas kelalaiannya korban lupa dengan barang bawaannya yaitu jam tangan yang baru dibeli tersebut. namun  korban  minta  pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha  dimana  barang  tersebut  ditinggal, setelah  diselidiki  lebih  lanjut  ternyata,  ternyata  semua  itu  kesalahan  korban  atas  kelalaiannya sendiri.  (wawancara  langsung  dengan  Nengah  Kusmiana  pada  tanggal  19  Agustus  2022 pukul 13.20 wita).
Namun  adapun  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap  kehilangan  yang menyebabkan ruginya konsumen di  ud dhevosi ialah; Jika  kesalahan itu bukan mutlak kesalah dari  pelaku  usaha  maka  sesuai  prosedur  itikad  baik  dari  pelaku  usaha  akan  memberikan  harga diskon  empat  puluh  persen  (40%)  dari  total  pembelanjaan  konsumen,  dan  Jika  kesalahan tersebut mutlak dari kesalahan pelaku usaha, pelaku usaha akan mengganti rugi seharga barang yang hilang atau rusak guna memenuhi pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjaga nama baik perusahaan.
Namun  ditinjau  dari  19  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  pada  kitab  undang-undang  hukum  perdata  (KUHPer)  menyebutkan;  Ganti  rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan  atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan  atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kehilangan  barang  konsumen  jika kehilangan  tersebut  mutlak  kesalahan  atau  kelalaian  dari  pelaku  usaha,  Pemberian  ganti  rugi dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi,  Pemberian  ganti rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  18  dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan  kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## 2. Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Atas Kehilangan Yang Diderita Konsumen Di UD Dhevosi
Penyelesaian  atas  sengketa  merupakan  suatu  cara  penyelesaian  perkara  yang  dilaksanakan  di antara  para  pihak  yang  bersengketa  baik  di  dalam  pengadilan  (litigasi)  maupun  diluar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa:  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  non litigasi (luar pengadilan) dibagi menjadi lima (5) metode  yaitu: negosiasi, konsultasi, konsiliasi mediasi  dan  penilaian  para  ahli.  Pada  pasal  45  undang-undang  perlindungan  konsumen menyebutkan tentang penyelesain sengketa konsumen dapat dijelaskan bahwa; konsumen yang
dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  badan  penyelesaian  konsumen (BPSK) yang berwenang menyelesaikan perselisihan  antara para pihak baik konsumen dengan pelaku usaha atau melalui jalur peradilan yang berada di wilayah peradilan umum, penyelesaian sengketa  bisa  ditempuh  dengan  litigasi  atau  non  litigasi  sesuai  pilihan  para  pihak  yang berselisih,  pada  ayat  (2)  menyebut:  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi    tidak  akan menghilangkan  sanksi  pidana  yang  diatur  didalam  UU,  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi dapat  ditempuh  jika  penyelesaian  secara  non  litigasi  tidak  berhasil  memecahkan  masalah  di antara para pihak yang bersengketa.
Adapun  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  (objek  arbitrase)  hanya sengketa  dibidang  perdagangan.  Akan  tetapi  ada  juga  sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase  yakni  menurut  perUndang-Undangan  yang  tidak  bisa  dilakukan  perdamaian (Hery,  2021) .  Dengan  upaya  penyelesaian  oleh  pelaku  usaha  untuk  menentukan  cara  yang ditempuh supaya dapat membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian itu dilakukan dari pemilik usaha sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, adalah dengan cara mengetahui kesalah dan pembuktian kesalahan tersebut. Ditinjau dari pertanggungjawaban, produsen sebagai pelaku usaha  dibebani  dua  jenis  pertanggungjawaban  yaitu  pertanggungjawaban  publik  dan pertanggungjawaban  privat.  Pertanggungjawaban  publik  adalah  pemilik  usaha  dikenakan tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  tersebut  melalui  implementasi  aturan hukum,  etika,  dan  menghormati  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Kewajiban  pemilik usaha  untuk  selalu  beritikad  baik  dalam  mengganti  kerugian  konsumen.  bahwa,  pemilik  usaha ikut  memiliki  kewajiban  untuk  menciptakan  iklim  yang  sehat  dalam  berusaha  guna mensukseskan  pembangunan  ekonomi  nasional,  khususnya  di  bidang  usaha,  sedangkan pertanggungjawaban  privat  ialah  semua  tuntutan  ganti  kerugian  harus  memiliki  dasar,  sesuatu yang mengakibatkan pemilik usaha harus bertanggung jawab adalah manajemen risiko yang ada di  dalam  setiap  peristiwa  hukum.  semua  mengakibatkan  konsekuensi  hukum  guna  memenuhi tanggung jawab oleh pemilik usaha.
Adapun  beberapa  cara  atau  upaya  yang  dilakukan  dalam  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  (non  litigasi)  ialah;  Mediasi  adalah  upaya  penyelesaian  melalui  perundingan  guna mendapatkan  kesepakatan  di  antara  para  pihak  yang  dibantu  oleh  seorang  mediator (Serena Ghean  Niagara,  2020) .  Tugas  utama  mediator  adalah  untuk  mencari  suatu  kompromi  yang diterima oleh para pihak, Konsiliasi adalah upaya penyelesaian terhadap sengketa yang dibantu oleh  seorang  konsiliator  yang  memiliki  tujuan  untuk  menengahi  antara  para  pihak  untuk mendapatkan  solusi  dan  kesepakatan  ole  yang  bersengketa.  Dalam  persidangan  komisi konsiliasi  terdiri  dari  dua  tahap  yaitu  tahap  tertulis  dan  tahap  lisan,  Penilaian  dari  ahli  adalah pendapat  dari  para  ahli  yang  bersifat  teknis  dan  sesuai  dengan  keahliannya.  Negosiasi  ialah upaya  dalam  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  bertujuan  untuk  mencapai kesepakatan atas keuntungan bersama (Syafrida Syafrida, 2020) . Konsultasi adalah suatu upaya dan tindakan yang dilakukan antara para pihak dengan pihak dari konsultan. Dari beberapa cara penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  yang  ada  di UD  Dhevosi,    Korban  dan  Pelaku  usaha memilih jalur mediasi dalam penyelesaian kasus tersebut, Alasan korban memilih jalur mediasi adalah  korban  takut  memakan  biaya  yang  tinggi  dan  waktu  yang  cukup  lama.  (wawancara langsung dengan I Nengah Kusmiana, pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 13.20 wita).
Ditinjau dari teori perlindungan hukum yang ada di indonesia adalah berlandasan pada pancasila  sebagai  falsafah  dan  ideologi  negara  yang  berdasarkan  Rechstaat  dan  “rule  of  the law”.  Prinsip  terhadap  perlindungan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  menitikberatkan  pada perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia  yang  berdasarkan  dari  pancasila,  sedangkan  teori perlindungan dari pemerintah adalah didasarkan pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Kebanyakan pemilik usaha tidak ingat akan kewajibannya dalam melindungi hak konsumen  dan  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  dalam  pengawasan  terhadap  konsumen. masalah  tersebut  juga  sering  dipengaruhi  dari  faktor  rendahnya  kesadaran  hukum  para  pejabat pemerintah  yang  kurang  memberikan  pengawasan  terhadap  konsumen  yang  berkunjung  ke tempat  usaha  dan  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  pemilik  usaha  dan  konsumen golongan bawah serta rendahnya  penyuluhan hukum  sehingga mereka tidak terjangkau dengan
peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada.  Selain  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  bidang pengawasan  dan  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  pemerintah  juga berperan  membentuk  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN).  Pembentukan  Badan ini  dilakukan  didasarkan  pada  UU  perlindungan  konsumen  dan  PP  tentang  BPKN.  Namun kebanyakan  nilai  kerugian  konsumen  sangat  kecil  sehingga  tidak  banyak  konsumen  yang melanjutkan  perkara  ke  peradilan  umum.  Selain  biaya  mahal  juga  butuh  waktu  lama  dan prosedurnya rumit (Sudaryatmo, 1999) .

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pertanggungjawaban dari Pemilik usaha jika Terjadi Kehilangan Yang Menyebabkan Kerugian Bagi  Konsumen  Di  UD  Dhevosi  ialah  Jika  kesalahan  tersebut  bukan  mutlak  kesalahan  dari pelaku  usaha,  maka  sesuai  prosedur  itikad  baik  dari  pelaku  usaha  akan  memberikan  harga diskon empat puluh persen (40%) dari total pembelanjaan konsumen dan Jika kesalahan terjadi mutlak dari pemilik usaha, maka pemilik usaha akan mengganti rugi seharga barang yang hilang atau  rusak  guna  memenuhi  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  dalam  menjaga  nama  baik perusahaan.
Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan ganti kerugian yang diderita konsumen di UD Dhevosi ialah memilih cara damai yang bisa diselesaikan diluar pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi  merupakan  penyelesaian  terhadap  sengketa  dengan  cara  perundingan  yang  dilakukan antara para pihak yang dimediasi oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.

## 2. Saran
Dari  Pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  penulis  buat,  maka  penulis  dapat memberikan  beberapa  saran,  yaitu;  Bagi  konsumen,  hendaknya  lebih  meningkatkan  kesadaran dan  ketelitian  atau  kehati-hatian  terhadap  barang  bawaannya  sebelum  meninggalkan  tempat transaksi dan Bagi pelaku usaha, untuk memberikan kenyamanan kepada  konsumen hendaknya menambahkan  beberapa  fasilitas  keamanan  yang  berupa  CCTV  ataupun  menambah  tenaga keamanan yaitu security.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Ahmad,  M.  M.  (2021).  Memahami  Teknik  Pengolahan  Dan  Analisis  Data  Kualitatif. Jurnal Pincis , 1 (1). Ali, Z. (2015). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika . Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Barkatullah, A. H. (2015). Hak-hak konsumen . Bandung: Nusa Media. Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum . Bandung: Bandung Mandar Maju. Hery, A. (2021). Hukum Dagang . Bandung: Yrama Widya. Pechler, R. A. (2011). Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan . Surabaya: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.
Serena  Ghean  Niagara,  C.  N.  H.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Non-Litigasi  Ditinjau  Dari  Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Jurnal  Surya  Kencana  Dua  Dinamika Masalah Hukum dan keadilan , 7 (1). Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi Konsumen . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Syafrida,  S.  (2020).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas  Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I , 7 (2). Syafrida  Syafrida,  R.  H.  (2020).  Keunggulan  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Melalui  Negosiasi. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 7 (2).