Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan oleh Instansi Kesehatan Terhadap Pelayanan Pengguna BPJS dan Non BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur
Ernawati 1 , Hendra A di Saputra 2 , Yesiratul Aini 3
1,2,3 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram E-mail: ernawatienggar@yahoo.com 1
Article History:
Received: 20 Juli 2024 Revised: 05 Agustus 2024
Accepted: 07 Agustus 2024 Abstract:  Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh permasalahan  terkait  pengimplementasian  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan terhadap  pelayanan  penggunna  BPJS  Kesehatan maupun non BPJS, karena pengguna BPJS Kesehatan maupun  non  BPJS  terlindungi  secara  hukum  namun dalam  penerapannya  masih  sangat  kurang  sehingga timbul  konflik  antara  pihak  baik  pihak  pengguna BPJS dan non BPJS maupun pihak instansi kesehatan. Penelitian  ini    ditujukan  untuk  mengetahui  proses Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Oleh Instansi Kesehatan Terhadap  Pengguna  BPJS  dan  Non  BPJS  (Studi Kasus  di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur ). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif, yang data nya bersumber  dari  data  lapangan  (primer)  dan  data kepustakaan  (sekunder),  dengan  analisis  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  dapat    di  simpulkan bahwa  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Oleh  Instansi Kesehatan Terhadap Pelayanan Pengguna BPJS dan Non  BPJS    di  Puskesmas  Rensing  Kecamatan  Sakra Barat Lombok Timur masih belum terlaksana sesuai dengan  ketetapan  Perundang-Undangan  Nomor  36 Tahun  2009.    diantara  hal  tersebut  adalah  jadwal menunggu pasien berobat yang terbilang cukup lama, pelayanan  kesehatan  yang  kurang  baik  sehingga menimbulkan  konflik  antara  pasien  dan  pihak puskesmas  serta  adanya  faktor  yang  memengaruhi, yaitu  aksesibilitas  yang  lebih  mudah  sebagai  faktor pendukung dan fasilitas yang kurang lengkap sebagai faktor  penghambat  yang    disebabkan  oleh  ketidak seimbangan  banyaknya  pasien  yang  berkunjung dengan adanya fasilitas yang terse dia  di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur.

## Keywords: Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan, BPJS, Non BPJS
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak dasar setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Romeo, 2023).    Hak  atas  kesehatan  sangatlah  berharga  dan  dijamin  sebagai  Hak  Asasi  Manusia  dalam beberapa  instrument  nasional  dan  internasional.  Sebagai  upaya  mendapatkan  hak  kesehatan, masyarakat akan menerima sebuah pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan adalah suatu jasa yang  memiliki  sifat  khusus  dan  berbeda  dengan  jasa  lainnya.  Pasien  sebaga  pihak  yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan umumnya dalam keadaan sakit, prihatin, panik, dan tegang dalam  ketidakpastian.  Pelayanan  Kesehatan  wajib  diberikan  kepada  semua  orang  yang membutuhan  tanpa  terkecuali  baik  yang  membayar  secara  tunai  maupun  yang  menggunakan asuransi. Salah satu contoh asuransi sosial diindonesia adalah BPJS Kesehatan,
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan  sosial.  BPJS  terbagi  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik  yang  memiliki  tugas  untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat indonesia terutama Pegawai Negeri  Sipil.  BPJS  Kesehatan  diharapkan  dapat  menjamin  jaminan  kesehatan  nasional  tanpa memandang status ekonomi, ras, agama dan budaya. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pengguna BPJS adalah pelayanan dari mitra BPJS.
Disinilah urgensi adanya perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan agar menjamin kepastian hukum atas semua tindak medis yang diberikan rumah sakit terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan dengan upaya hukum apa yang harus diambil jika ada kesalahan dari pihak rumah sakit yang merugikan pasien baik itu pasien pengguna BPJS maupun non BPJS harus mendapatkan  fasilitas  yang  layak,  karena  belum  maksimal  pelayanan  kesehatan  mitra  kerja merupakan  permasalahan  yang  harus  diatasi,  tidak  maksimal  tenaga  kesehatan  kepada  pasien bukanlah  permasalahan  yang  baru,  akan  tetapi  merupakan  hal  klasik  yang  sering  terjadi  di indonesia. Salah satu diantaranya yaitu permasalahan antara pengguna BPJS Kesehatan sehingga pihak pengguna BPJS Kesehatan merasa tidak mendapatkpelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan  cendrung  merasa  dirugikan  oleh  pihak-pihak  klinik  dan  atau  instansi  kesehatan lainnya.
Puskesmas  menurut  Winarni  (2020)  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan upaya kesehaan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan  lebih  mengutamakan  upaya  promotif  san  preventif,  untuk  mencapai  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2023 yang terbaru  tentang Kesehatan secara jelas sudah mengatur tentang pelayanan kesehatan. Khusus  nya  di  puskesmas  Rensing  Kecamatan  Sakra  Barat  Lombok  timur  masih  berpedoman kepada  peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  36  Tahun  2009,  hal  ini  disampaikan  secara langsung oleh pihak puskesmas di karnakan dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Timur SOP yang digunakan  masih  berpedoman  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  36  Tahun  2009  dan tentunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang terbaru tentang Kesehatan belum di pakai atau  di  gunakan  di  Puskesmas  Rensing  Kecamatan  Sakra  Barat  Lombok  Timur.(Wawancara dengan  Bapak  Syarifuddin,  KTU  Pelayanan  Kesehatan,  25  April  2024,  Puskesmas  Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok timur)
Permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini terkait pengimplementasian Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap pelayanan pengguna BPJS Kesehatan
maupun non BPJS, karena pengguna BPJS Kesehatan maupun non BPJS terlindungi secara hukum atau regulasinya namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan sehingga timbul masalah atau  konflik  antar  pihak  baik  pihak  pengguna  BPJS  Kesehatan  dan  non  BPJS  maupun  instansi kesehatan  dikarnakan  dalam  implementasinya  banyak  terjadi  konflik  maka  perlu  dipertegas mengenai hak dan kewajiban apa saja yang didapat oleh pengguna BPJS Kesehatan maupun non BPJS dalam pelayanan kesehatan.
Fenomena yang terjadi di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur pada pasien  pengguna  BPJS  Kesehatan  maupun  non  BPJS  akan  pelayanan  yang  diberikan  oleh puskesmas yang terdapat masalah seperti pada fasilitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh  pasien,  kurangnya  perhatian  yang  akhirnya  menimbulkan  konflik  antar  pasien  dan  pihak puskesmas terkait pelayanan yang diterima.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  undang-undang  nomor  36 tahun 2009 tentang kesehatan oleh instansi kesehatan terhadap pelayanan pengguna BPJS dan non BPJS  di  puskesmas  rensing  dan  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  implementasi undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  oleh  instansi  kesehatan  terhadap pelayanan pengguna BPJS dan non BPJS di puskesmas rensing.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini  disebut  sebagai  penelitian  hukum  empiris  karna  penulis  melakukan  penelitian  untuk  melihat proses  terjadinya  implementasi  Undang-Undang  Kesehatan  oleh  instansi  kesehatan  terhadap pelayanan pengguna BPJS dan non BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok  Timur.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Responden  yang  telah  digunakan  sebanyak  10  responden  yang  melibatkan  pasien pengguna  BPJS  dan  non  BPJS  serta  pihak  Puskesmas  Rensing  dengan  menggunakan  instrumen wawancara  yang  terdiri  dari  pertanyaan-pertanyaan  untuk  mendapatkan  data  mengenai implementasi  Undang-Undang  Kesehatan  oleh  instansi  kesehatan  terhadap  pelayanan  pengguna BPJS  dan  non  BPJS  dengan  desain  analisis  deskriptif  untuk  memperoleh  gambaran  secara menyeluruh terhadap Implementasi Undang-Undang Kesehatan Oleh Instansi Kesehatan Terhadap Pelayanan Pengguna BPJS dan non BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang didasarkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 5 angka (1) “ setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atau  sumber  daya  dibidang  kesehatan ”, angka (2) “ setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu  dan  terjangkau ” dan pada angka (3) “ setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan bertanggung  jawab  menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  bagi  dirinya ”. (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009).
Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur merupakan salah satu instansi kesehatan yang berada di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Selong yang bertugas dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan terhadap masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sahnan, Ibu Miftahul Jannah, Ibu Sahnun dan Ibu Nurhayani, selaku pasien pengguna BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur diperoleh keterangan yang hampir sama bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas rensing cukup baik akan tetapi masih kurang maksimal jika dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dikarnakan sering terjadi keluhan akibat antrian yang terlalu lama diakibatan oleh fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan pasien merasa kurang di perhatikan sehingga terjadi konflik antara pasien dan pihak puskesmas. Dan juga untuk peraturan lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya pasien pengguna BPJS dan non BPJS mendapatkan pelayanan sesuai yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang Kesehatan, masyarakat pengguna BPJS dan non BPJS masih kurang paham akan hal tersebut dan hanya mengetahui bahwa pengguna BPJS mendapatkan pelayanan yang cukup baik dan gratis (Wawancara dengan Bapak Sahnan, Ibu Miftah, Ibu Sahnun, Ibu Nurhayani, Pasien BPJS, 25 April 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur) .
Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Hj.Ning, Ibu Sahtum dan Ibu Sinarep selaku pasien non BPJS di puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur diperoleh keterangan yang hampir sama bahwa, pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas rensing tidak terlalu baik dan tidak juga terlalu kurang, dalam artian bahwa pasien merasa bahwa pelayanan yang diberikan di puskesma rensing sedang-sedang saja, hal ini tentu belum dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan pihak puskesmas sudah sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dikarnakan pasien mengeluh akibat antrian yang cukup lama dan kurang nya petugas kesehatan ketika dihari libur serta kurang nya pengetahuan dan informasi oleh pasien terkait tentang hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh pasien walaupun pasien adalah pasien non BPJS karna baik pasien BPJS dan non BPJS terlindungi secara hukum, dan tentunya sebagai pasien yang menggunakan non BPJS Ibu Hj.Ning, Ibu Sinarep dan Ibu Sahtum diminta membayar oleh Pihak Puskesmas Rensing setelah mendapatkan pelayanan Kesehatan (Wawancara dengan Ibu Hj.Ning, Ibu Sahtum, Ibu Sinarep, Pasien non BPJS, 31 Mei 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syarifuddin, selaku pihak puskesmas yang berwenang sebagai ketua tata usaha dibidang pelayanan kesehatan puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur diperoleh keterangan bahwa 90% pasien yang berkunjung ke puskesmas rensing adalah pasien pengguna BPJS yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharus nya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang dasar hukum nya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban yang di diperoleh setiap orang dalam menerima pelayanan kesehatan. Dalam hal pemberian pelayanan kesehatan antara Pasien BPJS dan non BPJS tidak ada yang membedakan antara keduanya selain dalam proses pembayaran saja  (Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, KTU Pelayanan Kesehatan, 25 April 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur).
Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur sebagai salah satu puskesmas yang menerima pasien pengguna BPJS sejak adanya Program BPJS dan tetap mendapatkan jadwal monitoring yang tidak terjadwal waktunya dari pihak Dinas Kesehatan untuk melihat bagaimana proses pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien BPJS maupun non BPJS serta adanya sanksi terhadap petugas puskesmas apabila melakukan keselahan ketika sedang atau dalam
memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna BJPS dan non BPJS karna secara umum pasien dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 58 ayat (1) “ setiap orang berhak menuntut ganti  rugi  terhadap  seorang  tanaga  kesehatan  dan  atau  penyelenggara  kesehatan  yang menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya ”.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pasien BPJS dan non BPJS serta pihak Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur diperoleh keterangan bahwa yang membedakan pasien BPJS dan non BPJS adalah dari segi pembayaran saja, dimana pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak membayar dan pasien BPJS Kesehatan non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) yang sudah melakukan pembayaran atau iuran terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga pasien tidak membayar ketika menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sedangkan pasien umum atau pasien non BPJS tetap diminta untuk membayar setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur.
Dalam implementasi pelayanan kesehatan tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan kesehatan, Berikut penulis paparkan faktor pendukung dan penghambat pelayanan kesehatan di Puskesmas Rensing Kecamatan Saka Barat Lombok Timur. 1. Faktor Pendukung Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hj. Ning, Ibu Sahtum dan Ibu Sinarep selaku pasien non BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur, diperoleh keterangan yang hampir sama bahwa masyarakat merasa termudahkan dengan adanya akses yang mudah dijangkau. Dengan akses yang mudah dan dekat dengan pemukiman masyarakat, masyarakat tentu akan lebih memilih untuk berobat di Puskesmas Rensing. Selain itu di Puskesmas Rensing menawarkan biaya pelayanan yang lebih terjangkau, tentunya hal ini membantu masyarakat dengan anggaran terbatas untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun terdata sebagai pasien non BPJS yang harus membayar serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas sehingga masyarakat akan tetap memilih Puskesmas Rensing sebagai tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama walaupun Puskesmas Rensing membawahi lima Puskesmas Pembantu dan tujuh belas Poskesdes (Wawancara dengan Ibu Hj.Ning, Ibu Sahtum,Ibu Sinarep, Pasien non BPJS, 31 Mei 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur).
Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Syarifuddin selaku KTU di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur, diperoleh keterangan bahwa beberapa hal yang mendukung pelayanan dipuskesmas Rensing adalah diberikannya pelatihan terhadap pegawai baru dari dinas terkait berupa pelatihan kesehatan yang lebih spesifik untuk menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta salah satu usaha Puskesmas Rensing dalam meningkatkan kinerja tenaga kesehatan yang berjumlah 175 orang, yang terdiri dari ASN 46 orang dan non ASN 129 orang, adanya upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan UKM pengembangan serta adanya kerjasama yang terjalin baik dengan beberapa Rumah Sakit yang cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur, RS Islam Namira Pancor Lombok Timur, RS Risa Sentra Medika Lombok Timur dan RSJ Provinsi NTB Mutiara
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Sukma sebagai tujuan layanan rujukan dari Puskesmas Rensing.(Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, KTU Pelayanan Kesehatan, 31 Mei 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur) 2. Faktor Penghambat
Hal utama yang paling menghambat pelayanan kesehatan itu sendiri adalah permasalahan mengenai sarana yang cukup kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan dan juga permasalahan mengenai koordinasi antar sesama petugas yang kurang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat atau pasien pengguna BPJS dan non BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur di peroleh keterangan bahwa hampir 90% faktor yang menghambat pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di antaranya adalah keterbatasan fasilitas sehingga terjadinya antri an yang cukup lama yang membuat pasien merasa kurang bisa terjangkau serta kurang nya kerjasama antara pihak puskesmas sehingga pasien merasa kurang di perhatikan oleh pihak puskesmas yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan atau konflik antara pihak puskesmas dan pasien (Wawancara dengan Pasien BPJS dan non BPJS, 25 April 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syarifuddin, selaku pihak puskesmas yang berwenang sebagai ketua tata usaha dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Rensing kecamatan Sakra Barat Lombok Timur diperoleh keterangan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS dan non BPJS adalah ketika pasien tidak mengikuti aturan atau prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak puskesmas.( Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, KTU Pelayanan Kesehatan, 25 April 2024, di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur)Hal ini lebih sering terjadi pada pasien pengguna BPJS sehingga memicu konflik antara pasien dengan pihak puskesmas. Akan tetapi hal tersebut secara cepat ditangani oleh pihak puskesmas dan pasien yang bersangkutan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
Dari keterangan tersebut dapat menjadi salah satu penghambat yang besar dan mengakibatkan kurang optimal nya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pengguna BPJS dan non BPJS yang berkunjung ke Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur.
Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa adanya faktor penghambat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat disebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah pasien yang berkunjung, baik pasien non BPJS dan non BPJS ke Puskesmas Rensing dengan fasilitas yang tersedia dan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Rensing yang masih terbilang kurang cukup. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:
Tabel 1. Data Laporan Kunjungan Bulanan Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat
Lombok Timur No Bulan Total kunjungan Kunjungan Baru Lama 1 Januari 2363 663 1700 2 Februari 2172 586 1586 3 Maret 1334 903 431 4 April 1675 1003 672 5 Mei 6 Juni Total 7544 3155 4389
Jenis Kelamin Golongan Umur L P 0-7 Hr 8-28 Hr 1Bln-1Thn 365 1398 874 1298 1 11 159 518 816 3 75 667 1008 1 4 92 Total 2424 4520 2 17 326 Golongan Umur 1-4 Thn  5-9 Thn  10-14 Thn  15-19 Thn  20-44 Thn 161 150 267 256 321 90 88 139 111 210 112 148 64 72 523 Total 363 386 470 439 1054
Golongan Umur 45-54 Thn  55-59 Thn  60-69 Thn  >70 Thn 274 204 201 177 202 125 127 164 190 104 147 83 Total 666 478 475 341 Status Bayar Umum  BPJS  SKTM  Gratis 604 1702 57 510 1615 303 1023 375 1273 7 Total 1792 5613 7 57 Jenis Pelayanan Mean UKS  Kuratif  KIA/ KB Poli Gigi  Preventif  Other 268 243 118 46 991 242 262 284 8 145 229 20 201 176 219 Total 92 991 856 681 732 118
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pasien yang berkunjung ke Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur dalam empat bulan terakhir, terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan april 2024 sebanyak 7.544 pasien dengan data pasien BPJS 5.613 orang, pasien umum atau non BPJS 1.792 orang, pasien pengguna SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 7 orang dan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis berjumlah 57 orang dari 18 Desa dengan total jumlah penduduk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang terhitung kurang lebih 54.612 orang di Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur. Hal ini tentu menjadi salah satu penyebab dari adanya faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dikarnakan jumlah pasien dari 18 Desa yang terbilang cukup banyak dengan jumlah tenaga kesehatan yang hanya 175 orang dan kurang nya fasilitas yang tersedia sehingga Puskesmas Rensing berkerjasama dengan empat Rumah Sakit di NTB sebagai tujuan layanan rujukan.

## KESIMPULAN
Implementasi pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS dan non BPJS di puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur masih belum terlaksana sesuai dengan ketetapan Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009,  beberapa  diantaranya  mengenai,  jadwal menunggu  pasien  berobat  yang  terbilang  cukup  lama  menunggu,  obat  yang  tidak  tersedia  dan pelayanan kesehatan yang kurang baik sehingga menimbulkan adanya konflik antara pasien dan pihak puskesmas. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal  5  angka  (2)  yang  berbunyi  “Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”, dimana hal ini dapat dijelaskan bahwa, aman yang berarti pasien merasa terlindungi dari suatu resiko ketika menerima pelayanan kesehatan, bermutu yang  berarti  pasien  mendapatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  terjangkau  yang berarti pasien merasa mampu dan berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang semestinya.
Faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan  Oleh  Instansi  Kesehatan  Terhadap  Pengguna  BPJS  dan  Non  BPJS  di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur diantaranya adalah faktor pendukung seperti  aksesibilitas  yang  lebih  mudah,  biaya  pelayanan  yang  terjangkau,  dan  pelatihan  tenaga kesehatan  serta  faktor  penghambat  seperti  fasilitas  yang  kurang  lengkap,  kurang  nya  kesadaran masyarakat/pasien,  kurang  nya  kerjasama  antara  pihak  puskesmas  sehingga  terjadi  pelayanan kesehatan yang kurang optimal kepada pasien pengguna BPJS dan non BPJS. Hal ini dikarnakan tidak  seimbang  nya  jumlah  pasien  dari  18  Desa  yang  cukup  banyak  dengan  jumlah  tenaga kesehatan di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur yang kurang cukup.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Terimakasih  kami  ucapkan  kepada  semua  pihak  yang  ikut  terlibat  dalam  membantu penyelesaian  penelitian  ini,  khususnya  yang  pertama  kepada  pihak  Puskesmas  Desa  Rinsing Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang sudah bersedia memberikan informasi dan data  sesuai  dengan  apa  yang  peneliti  butuhkan,  dan  yang  kedua  kepada  para  responden  yang terdaftar sebagai pasien BPJS dan pasien non BPJS yang bersedia di wawancara dan memberikan informasi yang akurat sesuai yang peneliti harapkan, semoga dengan bantuan dan dukungan semua para pihak memberi manfaat dan bisa dijadikan refrensi untuk peneliti selanjutnya.

## DAFTAR REFERENSI
Andika, W. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
Arifin, S. (2012). Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum. medan: Penerbit Medan Area University Press.
Asikin, A. d. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pres. Azwar, Azrul. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: PT. Binarupa Aksara. Barata, Astep Adya. (2004). Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Darmawan, E.S., dan Sjaaf, A.C. (2016). Administrasi Kesehatan Masyarakat Teori dan Praktek. Jakarta: Rajawali.
Herlambang,  S.  (2016).  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan  Rumah  Sakit.  Yogjakarta:  Gosyen Publishing.
Huberman, dan Miles.(2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Komalawati,  V.  (2002).  Peranan  Inforwed  Consent  Dalam  Transaksi  Terepeutik  (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien): Suatu Tinjauan Yuridis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti.
Kristiyanti, C. T. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Lubis, S. (2009). Mengenal Hak Konsumen dan Pasien. Yogjakkarta: Pustaka Yustisia. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nazir, M. (2011). Metodologi Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Notoatmodjo, S. (2010). Etika Hukum dan Kesehatan. Jakarta: PT Renika Cipta. Nurcahyo, H. (2008). Ilmu Kesehatan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta : Direktorat pembinaan SMK Direktorat jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pohan, I. S. (2004). Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan,. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Said, M. i. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Kharisma Putra. Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Triwibowo, C. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogjakarta: Nuha Medika. Yodo, S. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  147  Tahun  2010  tentang  Perizinan Rumah Sakit.
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2000 Tentang Jaminan Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Althaf Naufal Romeo, 2023. Pemenuhan Hak Pasien BPJS. Jurnal Hukum Kesehtan. Vol. 5 No.2 Djaelani, H.A. 2009. Dimensi Mutu Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Merupakan Kepuasan Pelanggan Dan Objek Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol. 2 No. 3 Fery Makhfudi, 2009. Pemenuhan Pelayanan Anti Diskriminasi. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol. 7 No.3 Gabe Parsaoran, 2021. Perlindungan Hukum Pasien. Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1 Hermeneutika. 2020. Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan
BPJS  Di  Kota  Bandung  Dihubungkan  dengan  Undang-  Undang  No.24  Tahun  2011  dan Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013, Vol.4, No.1.
Sundoyo.  2009.  Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen  Departemen  Kesehatan  RI.  Jurnal  Hukum Kesehatan. Vol 3 No.1
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Kadarisma.  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peserta  BPJS  Dalam  Pelayanan  Kesehatan. Jurnal Hukum. Vol 1 No.1
Reynaldi. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Atas Penerapan Prosedur Pelayanan Kesehatan Di RSUP Haji Adam Malik Medan. Skripsi Hukum. Wulandari, 2016. Jenis Pelayanan Kesehatan. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol.14 No. 3