## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 1 – 15
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i2.3714 p-ISSN p-2477-5088
e-ISSN e-2716-2621

## Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

## Effectiveness Of Case Registration Services Through E-Court At The
Mataram State Administrative Court
1 Ihwa Nullah; 2 Rahmad Hidayat
1,2 Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Mataram, Kota Mataram, Indonesia Email: rahmad_dayat22@yahoo.com
(Diterima: 24-07-2023; Ditelaah: 27-07-2023; Disetujui: 09-12-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi  dan  efektivitas  dalam  pelayanan  pendaftaran perkara  melalui  e-Court  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Mataram.  E-Court merupakan bentuk perubahan administrasi pendaftaran perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitasi, efektif, serta transparansi. Pentingnya sistem layanan administrasi e-Court adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara para pihak dengan  lembaga  peradilan  guna  meminimalisir  timbulnya  pendapatan  ilegal  dan  korupsi. Didalam  e-Court  terdapat  beberapa  pelayanan  diantaranya  e-Filling  yaitu  pelayanan pendaftaran  Perkara,  e-Payment  pelayanan  pembayaran  panjar  biaya,  e-Summons  yaitu pelayanan  pemanggilan  pihak,  dan  e-Litigation  yaitu  persidangan  secara  online.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  dimana  data  penelitian  ini  diambil  dari hasil wawancara bersama Panitera Muda Hukum PTUN Mataram serta beberapa pihak yang pernah menggunakan e-Court sebelumnya, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh informasi e-Court di PTUN Mataram sejak tahun 2019, jumlah perkara yang  masuk  sebanyak  137  perkara  dengan  jumlah  perkara  yang  telah  diputus  sejak diterapkannya e-Court berjumlah 116 perkara. Dalam hal efektivitas penggunaan e-Court di PTUN Mataram  sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan seperti proses pendaftaran  perkara,  penghitungan  panjar  biaya  perkara,  pembayaran  panjar  biaya  perkara, pemanggilan para pihak, dan proses persidangannya, serta telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segi konsep pelayanan sederhana, konsep pelayanan cepat dan konsep berbiaya ringan.
Kata kunci : E-Court, Efektivitas,  PTUN

## A. PENDAHULUAN
Teknologi  memainkan  fungsi  vital  dalam  zaman  yang  sudah  berkembang, terutama  ketika  semua  orang  mengelola  organisasi.  Apalagi  kalau  teknologi
dikonsepkualitaskan  sebagai  produk  atau  pelayanan  dimana  teknologi  tidak  hanya obyek  fisik  tetapi  juga  merupakan  kegiatan  atau  prosedur  kerja  serta  pengetahuan yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  dan  mengaplikasikannya  peralatan,  alat- alat, dan metode-metode untuk menghasilkan output tertentu (Santosa, 2017). Konsep kualitas  teknologi  itu  berimplikasi  bahwa  setiap  aktivitas  administrasi  adalah teknologi dan pastinya memerlukan teknologi.
Seiring  dengan  inovasi  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi,  peran teknologi  dalam  operasional  manajemen  menjadi  semakin  penting.  Maka  posisi teknologi  menjadi  lebih  penting  ketika  inovasi  berhasil  menggabungkan  teknologi informasi dengan telekomunikasi seperti Internet. Sehingga terkait hal itu, pemerintah selaku penyedia utama pelayanan publik pula dituntut guna menjajaki perkembangan tadi,  tidak  terkecuali  lembaga  peradilan.  Pada  perihal  tadi  maka  diwujudkanlah penemuan pelayanan publik di bidang peradilan yakni lewat aplikasi software e-Court , salah  satunya  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Mataram,  yang  dimana agar  mempermudah  para  pihak  dalam  mencari  keadilan  pada  lembaga  pengadilan. Konsep ini merupakan ide dari peradilan di Indonesia di masa akan datang  (Sanyoto, 2008).
Fenomena  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  merampungkan  kasus dilembaga peradilan, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan, agar dapat merancang  sistem  pelayanan  administrasi  perkara  yang  prima  (Fakhruddin  & Nggeboe, 2019). Sehingga penggunaan pelayanan administrasi perkara menggunakan e-Court dapat mengurangi persoalan lambatnya penanganan perkara yang meningkat seperti  memeriksa,  memutus,  maupun  menyelesaikan  sengketa.  Tata  Usaha  Negara ialah sesuatu sengketa yang muncul dalam bidang hukum TUN antara orang maupun tubuh  hukum  perdata  (anggota  masyarakat)  dengan  Badan  maupun  Pejabat  TUN (pemerintah) baik dipusat ataupun di wilayah selaku akibat dikeluarkannya sesuatu keputusan  TUN (beshchiccking) ,  tercantum  sengketa  kepegawaian  bersumber  pada peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  (vide  pasal  50  Jo.  Pasal  1  angka  4 Undang-  Undang  No  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-  Undang  No  9  Tahun  2004  Juncto Undang- Undang No 51 Tahun 2009). Menurut (K & Zakki Adlhiyati, 2020), pengadilan tata usaha negara memiliki suatu objek tersendiri. Objek tersebut berupa sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.
Aplikasi e-Court sendiri  merupakan  aplikasi  yang  memberikan  kemudahan bagi para pencari pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara perdata, baik itu gugatan  atau  tuntutan  secara online ,  membayar  biaya  perkara  tanpa  harus  hadir  di Pengadilan bahkan pemberitahuan pemanggilan dilakukan secara elektronik, dalam hal  ini  melalui e-mail (A.  S.  Hidayat  et  al.,  2020) . Penerapan e-Court terletak  pada pengelolaan secara bertahap menggeser bidang pengelolaan pendaftaran perkara dari sistem  manual  ke  sistem  elektronik.  Sistem e-Court sendiri  merupakan  bentuk perubahan administrasi pendaftaran perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitasi, efektif, serta transparansi. Ini akan membuat e- court menjadi branding yang perlu diperhatikan sebagai milik pengadilan (Selva et al., 2016) . Pentingnya sistem layanan administrasi e-Court ini adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara para pihak dengan lembaga peradilan guna meminimalisir
timbulnya pendapatan ilegal dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparatur peradilan tetap terjaga.
Permohonan tersebut dilaksanakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara dan Ajudikasi Secara Elektronik, Revisi Kedua dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Pada dasarnya, aturan Mahkamah Agung tidak membatalkan atau meniadakan standar yang berlaku, tetapi melengkapi  dan  memperkuatnya.  Dalam  hal  ini  objek  hukum  dapat  melakukan beberapa  rangkaian  administrasi  perkara  dan  persidangan  secara online sampai  ke tahap  penyampaian  putusan. E-Court yang  masih  tergolong  baru  sebagai  acuan peningkatan  pelayanan  administrasi  berperkara  dalam  persidangan  di  lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui elektronik, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara. Inovasi terus disebarluaskan, tidak hanya di pemerintah pusat, tapi dipemerintah daerah juga (Kurniawan, 2017).
Dengan  demikian  penting  untuk  kita  ketahui  implementasi  dan  efektivitas pemakaian e-Court dalam pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah berjalan dengan lancar atau belum. Efektivitas memiliki arti seberapa besar tercapainya suatu target dari segi kuantitas, kualitas, serta waktu yang sebelumnya  telah  ditetapkan,  dimana  target  itu  sudah  ditetapkan  sebelumnya sehingga bisa dikatakan itu adalah efektivitas. Menurut (Risnawan, 2017), efektivitas sangat penting untuk menunjukan kinerja dalam pelayanan publik, terutama dalam birokrasi pemerintah. Termasuk dalam fungsi peradilan. Apakah bentuk pelayanan ini akan berjalan sesuai tujuan atau belum. Sehingga dengan terdapatnya penelitian terkait e-Court sendiri bisa menangani hambatan ataupun hal yang dianggap kurang dalam sistem  pelayanan  manual  yang  telah  dilakukan  ditahun  sebelum-sebelumnya. Penelitian  tentang  e-court  ini  pernah  dilakukan  dibeberapa  tempat  seperti  oleh (LESTARI,  2021)  di  pegadilan  Agama  Kota  Cirebon,  Sistem  e-court  mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi  e-court  para  pihak  tidak  perlu  datang  ke  Pengadilan  sehingga  tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan. Oleh (Intihani et al., 2022) di PN Bekasi dengan kesimpulan bahwa sudah berjalan efektif.

## B. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  jenis penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  sendiri  memiliki  tujuan yaitu  untuk  menjelaskan  fenomena  maupun  keadaan  yang  sedang  terjadi  saat penelitian  ini  berjalan  dan  memberikan  info  secara  apa  adanya.  Metode  ini  pun menggambarkan  serta  menjelaskan  suatu  hal  yang  kemudian  akan  diklasifikasikan sehingga  dapat  mengambil  beberapa  kesimpulan  nantinya.  Pengumpulan  data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak PTUN, dan pihak yang pernah menggunakan  fasilitas  e-court,  serta  observasi  dan  dokumentasi  dilapangan.  Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif, dimana berbagai data yang  diperoleh  dilapangan  dilakukan  proses  reduksi,  proses  penyajian  data  serta penarikan kesimpulan. Validitas data dengan teknik triangulasi (Hidayat & Ferbiyanti, 2023) .

## C. HASIL DAN DISKUSI
Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara melalui e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Ada 2 sistem yang telah diterapkan didalam pelayanan pendaftaran perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yaitu sistem pelayanan pendaftaran perkara secara manual dan sistem pelayanan pendaftaran perkara melalui elektronik. Secara elektronik ini disebut dengan aplikasi e-Court . Pelayanan pendaftaran perkara merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dibutuhkan  dalam  menangani  sebuah perkara  dalam  rangka  menertibkan  dokumen  data  perkara  yang  dimulai  dari pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, persidangan, pengajuan upaya  hukum  sampai  dengan  pelaksanaan  putusannya.  Ini  merupakan  bagian pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang hampir dilakukan oleh banyak pemberi layanan publik (Solong & Muliadi, 2020).
Mahkamah Agung di tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara Elektronik  di  Lembaga  Peradilan.  Yang  dimaksud  dengan  secara  elektronik  yaitu suatu  rangkaian  proses  penerima  gugatan,  permohonan,  keberatan/bantahan/ perlawanan/ intervensi, pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen sebuah perkara perdata/ perdata agama/ tata  usaha  militer/  tata  usaha  negara,  menggunakan  aplikasi  yang  diberi  nama e- court .  Menurut  (Taufik,  2020)  inovasi  MA  demi  efisiensi  proses  peradilan.  Bahkan beberapa  pembaharuan  juga  dilakukan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum (Ardiansyah, 2020).
E-court sendiri  memiliki  tujuan  sebagai  solusi  atas  kendala  untuk melaksanakan  sistem  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Agus  Suraji,  S.H.,  selaku  Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, ia mengungkapkan:
“adanya  e -Court  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Mataram  tentunya  lebih memudahkan  serta  dapat  digunanakan  para  pencari  keadilan  untuk  mengurangi waktu dan tentunya biaya selama ini. Untuk PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang proses  administrasi  dan  persidangan  secara  elektronik  hal  yang  baru  di  Lembaga Peradilan. Untuk itu kami menugaskan beberapa staff yang ditunjuk sebagai admin e-Court untuk  pelatihan dan pelaksanaan e-Court disini ”.
Dengan  dibuatnya  PERMA  No  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  elektronik.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Mataram  sudah  menggunakan  sistem e-Court sejak  tahun  2019,  sesuai  dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara secara elektronik. Dimana ada  beberapa fiture didalam e-Court diantaranya: e-Filling ,  pelayanan  pendaftaran administrasi  perkara  secara online ; e-Payment ,  pelayanan  pembayaran  panjar  biaya secara online ; e-Summons ,  pelayanan  pemanggilan  pihak  secara online; serta e- Litigation ,  pelayanan  persidangan  serta  putusan  secara online. Menurut  (Asep Nursobah,  2015) hal  ini  tentu  terkait pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk
mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.
Dalam  beracara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  sebelum  seseorang  atau kuasa  hukumnya  mengajukan  permohonan  atau  gugatan  maka  terlebih  dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Pendaftaran perkara, menurut hukum acara  PTUN  diatur  dalam  Pasal  59  UU  PTUN,  sedangkan  dalam  hukum  acara perdata diatur dalam Pasal 121 HIR. Dimana dalam proses pendaftaran perkara yang dilakukan  secara  manual  dengan  cara  penggugat  serta  pengacaranya  langsung datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, tetapi setelah dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang dilakukan secara elektronik, ruang lingkup upaya hukum  yang  dapat  didaftarkan  melalui e-Court diantaranya  mengenai  perkara banding, kasasi, serta juga peninjauan kembali. Terkait pelaksanaanya di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Mataram, e-Court telah  dilakukan  seoptimal  mungkin  sampai ketahap e-Litigasi . Berikut ini data rekapitulasi perkara dari tahun 2019-2021.
Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Melalui e-Court di PTUN Mataram No Tahun Perkara Yang telah diputus 1 2019 7 Perkara 7 Perkara 2 2020 74 Perkara 74 Perkara 3 2021 56 Perkara 35 Perkara Jumlah 137 Perkara 116 Perkara Sumber: PTUN; 2022
Terkait pelaksanaanya di PTUN Mataram, e-Court telah dilakukan seoptimal mungkin sampai ketahap e-litigasi . Dari jumlah perkara sebanyak 137 perkara, masih ada  perkara  yang  belum  diputus  karena  masih  dalam  proses e-Court .  Hal  ini disampaikan juga oleh Bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:
“…ya  karena terdapat  perkara  yang  on  saat  ini,  masih  ada  jadwal  sidang  untuk beberapa hari kedepannya, untuk jangka waktunya yang dibatasi PTUN Mataram pun hanya 3 bulan jika lewat dari itu maka dinyatakan batal”.
Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui e-Court di PTUN Mataram Efektivitas  memiliki  arti  seberapa  besar  tercapainya  suatu  target  dari  segi kuantitas, kualitas, serta waktu yang sebelumnya telah ditetapkan, dimana target itu sudah  ditetapkan  sebelumnya  sehingga  bisa  dikatakan  itu  adalah  efektivitas. Menurut  (Risnawan,  2017),  efektivitas  sangat  penting  untuk  menunjukan  kinerja dalam  pelayanan  publik,  terutama  dalam  birokrasi  pemerintah.  Termasuk  dalam fungsi peradilan.
PTUN  Mataram  telah  menyediakan  layanan e-Court secara  efektif,  terhitung dari tahun 2019 dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan PERMA  No  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan secara elektronik (Iqbal et al., 2019). Dimana didalamnya terbagi dalam
beberapa  pelayanan,  diantaranya  pelayanan  pendaftaran  perkara  secara online (e- Filing) ,  pelayanan  pembayaran  panjar  biaya  secara online  (e-Payment) ,  pelayanan pemanggilan  pihak  secara online  (e-Summons) .  Hal  ini  tentu  mendukung  berbagai inovasi pelayanan, seperti terkait informasi peradilan yang lahir di era covid seperti infomasi  peradilan/pengadilan  via  Whatsapp    Tirta  (2021),  penggunaan  aplikasi Zoom pada peradilan anak (Rasyid; 2022), sebelumnya pelayanan terpadu satu pintu di berbagai peradilan (Tokang; 2021).
Dalam penerapan sistem e-Court , suatu proses berperkara dipengadilan yang biasanya dilakukan secara manual dan bersifat konvensional menjadi secara daring (online) ,  baik  itu  dari  pendaftaran  perkara,  pembayaran  panjar  biaya  perkara, pemanggilan para pihak, bahkan sampai tahap persidangan (jawaban, replik, duplik, dan  kesimpulan).  Dari  hal  tersebut  tentunya  akan  ada  keuntungan  bagi  subjek hukum dari segi waktu serta jarak tempuh subjek hukum ke pengadilan.
Sebagai  suatu  layanan  yang  tergolong  baru,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Mataram  masih  terus  meraba/mencari  bentuk  terbaik  mengenai  penerapan  yang lebih efektif. Dalam hal ini, untuk menjalan keefektivan maka perlu kesiapan dari PTUN mulai dari prasarana maupun sumber daya manusianya (SDM). Seperti yang dikemukakan  bapak  Agus  Suraji,  S.H.,  selaku  Panitera  Muda  Hukum  PTUN Mataram, mengungkapkan:
“…setelah digunakannya  e-Court  di  PTUN  Mataram,  seluruh  perkara  sudah  wajib menggunakan sistem e-Court. Pada awalnya kami mulai dari SDM nya, mulai dari hakim, panitera, panitera pengganti sampai juru sita dan staf telah mengikuti bimtek secara berkala. Ini berasal dari Dirjen dan MA. Bimtek juga dilakukan berkaitan dengan proses persidangan, dan fungsi tiap bagiannya secara khusus.Untuk prasarana sendiri ada jangkauan internet, dan juga untuk server ITnya untuk pengoptimalan efektivitas e-Court  itu  Sendiri  dilakukan  dengan  sosialisasi  dengan  yang  dilakukan  di  lawyer- lawyer. Selain itu, sosialisasi juga ada pada pemeriksaan awal oleh para hakim terkait hak  para  pihak  dalam  pemanfaatan  sistem  informasi  peradilan  ini  yang  berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan dan di upload dalam setiap sidang.
Didalam konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan yang juga tertera didalam pasal  2  ayat  (4)  UU  No  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  yang menyatakan  bahwa  “Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan”.  Maksudnya  suatu  perkara  harus  dilakukan  dengan  sikap  moderat  yang dimana  artinya  dalam  pemeriksaan  tidak  cenderung  terburu-buru  dan  tidak  pula disengaja  untuk  dilambat-lambatkan,  serta  kesederhanaan,  ketepatan  waktu pemeriksaan, tidak melakukan manipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan sederhana mengadung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara  dilakukan  dengan  cara  efektif  dan  efisien.  Untuk  asas  cepat,  bersifat universal yang berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Serta asas  biaya  ringan  yag  erat  kaitannya  dengan  asas  sederhana  dan  cepat,  dimana didalam  pemeriksaan  perkara  tidak  terlalu  banyak  formalitas  dan  waktu penyelesaian  yang  cepat,  maka  biaya  perkara  pun  juga  ikut  menjadi  ringan  serta dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  luas.  Menurut  bapak  Agus  Suraji,  S.H.,  selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, ia mengungkapkan:
“…antara konsep cepat, sederhana, dan biaya ringan memiliki hubungan yang erat, karena apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-berbelit,  maka  akan  selesai  dengan  waktu  yang  relatif  lebih  cepat  dan otomatis biaya pun ikut ringan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan
dengan  prosedur yang  berbelit-belit,  tentu  membutuhkan waktu  yang  lama  serta biayapun ikut meningkat”.
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam  proses  peradilan.  Dalam  PERMA  No  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, bahwa untuk mewujudkan asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  serta  tuntutan  perkembangan  zama  yang lebih  modern  tentunya  mengharuskan  adanya  pelayanan  administrasi  perkara dipengadilan secara efektif dan efisien, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang dibentuknya PERMA No 1 Tahun 2019.
Penerapan  sistem e-Court diharapkan  dapat  meminimalisir  praktik-praktik maladministrasi yang sering terjadi diruang lingkup peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh oknum- oknum tertentu. Perubahan sistem pelayanan administrasi perkara dari yang manual ke elektronik tentu akan berimplikasi pada tingkatan kualitas pelayanan yang secara perlahan akan memmperbaiki citra lembaga peradilan itu sendiri.
Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sistem e-Court tentu juga akan berdampak  pada  proses  berperkara  yang  akan  menjadi  lebih  cepat,  hal  ini dikarenakan  para  pihak  tinggal  menggunakan  sistem  informasi  teknologi,  yang tentunya  menjadikan  pelayanan  administrasi  yang  ada  menjadi  lebih  efektif  dan efisien  serta  dari  segi  biaya  menjadi  lebih  murah.  Hal  tersebut  termasuk  didalam biaya  transportasi  yang  terkadang  jarak  tempuh  subjek  hukum  menjadi  dengan pengadilan yang sedikit relatif jauh. Sistem e-Court juga dapat meminimalisir praktik suap menyuap, yang salah satunya bisa terjadi krena adanya interaksi antara para subjek hukum dengan petugas layanan yang intens.
Dengan demikian maka penerapan e-Court memberikan berbagai kemudahan bagi para pencari keadilan. Seperti yang diungkapkan bapak bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, ia mengungkapkan:
“...pemberlakuan e -Court dalam proses pendaftaran perkara tentunya berdampak positif juga meringankan  segala  proses-proses  administrasi  perkara dan  persidangan  dalam peradilan, dimana lebih membantu para subyek hukum dalam meringankan biaya, dari segi waktupun akan menjadi lebih cepat. Hal ini merupakan salah satu tindakan untuk menutup  jalan  agar  petugas  layanan  ataupun  majelis  hakim  tidak  intens  bertemu dengan  para  pihak  subyek  hukum,  jelas  ini  menghindari  segenap  perangkat  yang beracara ataupun para hakim, hal ini juga dikarenakan pengadilan kita telah menuju zona  integritas  dimana  meminimalkan  hakim-hakim  tidak  terkena  kasus  suap- menyuap”.
Adapun  konsep  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  yang  sesuai  dengan PERMA  No  1  Tahun  2019  yang  dikemas  dalam e-Court terdapat  3  pokok  yaitu peradilan sederhana, peradilan cepat, peradilan dengan biaya ringan. Indikator ini juga digunakan seperti dalam penelitian e-court oleh (Gracia et al., 2021).

## Konsep Sederhana
Konsep  sederhana  sendiri  telah  diberlakukan  peradilan  secara  elektronik, dengan tujuan untuk menyederhanakan tahapan-tahapan persidangan secara online tanpa melakukan kehadiran serta mengurangi ruangan persidangan, artinya proses tanpa berbelit-belit. Dalam pasal 4 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sederhana,  yaitu pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan  cara  yang  efektif  dan
efisien  tentunya  dengan  menggunakan  waktu  yang  singkat  dengan  penyelesaian perkara. Indikator kesederhanaan dalam pelayanan bisa dilihat dari prosedur yang mudah dan lacar (R. H. Hidayat et al., 2020).
Dalam  konsep  sederhana,  penerapan  e-Court  yang  hanya  bisa  dilakukan dengan  daring.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  bapak  Agus  Suraji,  S.H.,  selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:
“…dengan  sistem  e -Court  yang  dapat  mewujudkan  asas  sederhana,  dimana  adanya bantuan  situs  web  online  sehingga  dalam  proses  persidangan,  baik  hakim  dan  juga pihak terkait pendaftaran disederhanakan dengan hanya bisa membuka dengan akun tunggal, yang disana sudah ditampilkan terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan juga rekam jejak setiap penyelesaian sebuah perkara tanpa bantuan lagi  dari  panitera,  dan  dari  pengadilan  yang  sederhana  dapat  dilihat  dengan  proses pendaftaran yang hanya dilakukan oleh satu petugas saja yang disini administrator e- Court ” .
Dapat dilihat bahwa pada sistem e-Court hanya membutuhkan e-mail dan juga jangkauan internet untuk proses berperkara, yang dimana untuk mendukung adanya kesederhanaan didalam meyelesaikan sebuah perkara, sederhana disini dapat dilihat dari pencari keadilan yang hanya perlu menyiapkan file, serta tidak perlu meng- copy file yang  dimana  nanti  bisa  saja  terjadi  sebuah  kesalahan  dalam  mencetak dokumennya serta dapat terlihat dari para pencari keadilan dan hakim yang sama- sama  akan  dipermudah,  karena  dalam  pendaftaran  perkara    dari  sistem e-Court sudah  mendapat  arahan  dalam  mengupload  dokumen  yang  diperlukan,  pada dasarnya konsep sederhana bisa ditekankan untuk kemudian memudahkan sistem pengelolaan dan pengiriman berkas.

## Konsep Cepat
Konsep peradilan cepat merupakan suatu asas dimana penyederhanaan atas waktu yang singkat dengan hasil atau keputusan yang adil dan tepat. Peradilan cepat berkaitan  dengan  pasal  4  ayat  2  UU  Nomor  4  Tahun  2004  mengenai  kekuasaan kehakiman yang dihubungkan dengan jangka waktu, yang dimana bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Menurut (Erlianti, 2019) kecepatan pelayanan publik pasti berkaitan dengan pelayanan yang efektif dan memuaskan masyarakat.
Konsep cepat diperadilan e-Court merupakan upaya dari terciptanya peradilan cepat  yang  dimana  bisa  dilihat  dari  pendaftaran  perkara,  jika  pendaftaran  secara manual  terkait  syarat  mendaftar  perkara,  setiap  orang  tentunya  akan  membuat antrian  yang  panjang  sehingga  proses  pendaftaran  pun  ikut  lama,  sedangkan dibandingkan  dengan  menggunakan  e-Court  pihak  pengadilan  akan  lebih  cepat dalam menginput perkara tanpa perlu ada tatap muka secara langsung yang dimana para  pencari  keadilan  dengan  format  pendaftatan  yang  benar,  bisa  langsung dimasukkan  ke  SIPP  Pengadilan,  serta  dengan  menggunakan  sistem  e-Court  bisa meminimalisir  penundaan  sidang,  ataupun  menunggu  para  saksi  dan  pihak berperkara hadir. Dalam hal ini, seperti yang diungkapkan bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:
“…untuk hal itu, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi datang ke pengadilan, juga para pihak-pihak tidak diharuskan datang ke persidangan, dan tidak mengantri lagi. Dalam hal pengiriman berkas-berkas, pengirimannya bisa dikirim kapan saja tanpa jam  kerja  yang  terbatas  melalui  sistem  e-Court.  Konsep  cepat  ini  sudah  teralisasi dengan kemudahan seperti pengunggahan dokumen dan juga kecepatan untuk dikirim
kapan saja. Dan juga kerap kali terjadi, hakim menunggu para pencari keadilan yang berperkara pada persidangan hari ini misalnya, dan biasanya akan dialihkan ke nomor urutan selanjutnya, belum lagi terkait pendaftaran yang mana mereka harus mengantri dan  bahkan  waktu  pelayanan  pun  jadi  terbatas,  jelas  itu  mempersulit  para  pencari keadilan, juga belum lengkap dalam membawa syarat pendaftaran, maka dari ini sudah bisa diminimalisir dalam sistem e- Court”.

## Konsep Berbiaya Ringan
Konsep  ini  menjadi  pelengkap  dari  konsep  sederhana  dan  konsep  cepat, dimana jika didalam menyelesaikan sebuah perkara dengan sederhana, maka akan memperoleh penyelesaian perkara dan ketika penyelesaian perkara itu cepat, maka semakin  sedikit  pula  biaya  yang  akan  dikeluarkan  karena  tidak  mengulur  waktu. Yang dimaksud dengan biaya ringan disini, ialah perkara yang dapat dijangkau oleh para pencari keadilan. Indikator biaya murah merupakan salah satu penentu penilian pelayanan oleh masyarakat (Herdini & Widiyarta, 2020).
Untuk hal tersebut seperti yang diungkapkan bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:
“…dalam mendaftar perkara, konsep ini tentunya benar -benar membantu. Sebab selain dalam hal penyelesaian, perkara terkait 60 pendaftaran perkara, para pencari keadilan akan dihadapkan dengan biaya untuk dipersiapkan baik itu untuk transportasi, makan dan  uang  jalan  selama  proses  perkara  berlangsung.  Apalagi  yang  perlu  diketahui, wilayah hukum PTUN Mataram sendiri meliputi seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB, Maka dengan pemberlakuan sistem e-Court, para pencari keadilan hanya butuh  masuk  ke  web  dan  cara  pendaftaran  perkara  melalui  e-Court,  dengan  tidak mengeluarkan uang jalan lagi dan terhindar dari waktu yang sia- sia” .
Maka  dapat  dipahami  dengan  hadirnya  sistem e-Court ,  diharapkan  dapat mendukung serta menambah konsep peradilan dengan biaya ringan, karena dalam penerapan  PERMA  bahwa  pendaftaran  perkara  ini  menjadi  murah  sebab  tidak adanya  biaya  relasi  dan  juga  biaya  lain  terkait  fisik.  Sehingga  menjadikan  biaya panjar lebih murah dan terjangkau bagi para pencari keadilan.
Terkait kategori efektivitas e-court ini dapat dikatakan maksimal. Dalam hal ini diharapkan pula atas penerapan konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem  penggunaan e-Court adalah  adanya  sebuah  praktek  pelayanan  yang  lebih cepat,  efektif  dan  efisien  di  Kota  Mataram.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  dan menyampaikan  informasi  yang  sama  terkait  efektivitas  pelayanan  dengan  e-court, seperti  hasil  penelitian  terkait  e-court  seperti  oleh  (Gracia  et  al.,  2021)  yang  juga menyimpulkan  dengan  adanya  layanan  sistem  e-court  sebagai  perangkat  yang disediakan, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta proses beracara tetap terlaksana di tengah pandemi Covid-19 untuk menegakan hukum. Oleh (LESTARI, 2021) Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang kePengadilan sehingga tidak  mengeluarkan  biaya  transportasi  dan  bisa  mengefisiensi  waktu  yang digunakan.
Penggunaan  teknologi  ini  juga  tentu  tidak  akan  mengurangi  terkait  proses pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  untuk  tidak  melupakan  ketelitian  dan kecermatan  dalam  mencari  kebenaran.  Kolaborasi  teknologi  dan  hukum  akan membawa  dampak  yang  baik  bagi  peradilan  (Riswandi,  2021).  Sehingga  proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidanganpun
dapat tercapai. E-Court sebagai sebuah wadah untuk mendaftarkan sebuah perkara di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  pun  telah  terlaksana  dengan  baik,  dan keberadaannya sangat ideal demi mewujudkan asas peradilan yang sederhana, yang cepat, dan juga berbiaya ringan. Pada akhirnya, harapan untuk menjadikan program ini  sebagai  layanan  prioritas  di  setiap  pengadilan  akan  bisa  diwujudkan  (Salmin, Palahuddin, Rahmad Hidayat, Amil, 2022).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  paparan  data  yang  sudah  peneliti  lakukan mengenai Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara melalui e-Court di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Mataram,  maka  dapat  peneliti  menyimpulkan  bahwa:  1) Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara menggunakan e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang  sudah  ditetapkan,  seperti  proses  pendaftaran  perkara,  penghitungan  panjar biaya  perkara,  pembayaran  pendaftaran  perkara,  pemanggilan  para  pihak,  dan proses persidangannya. Hanya saja, masih ada proses yang harus dilakukan secara manual ataupun tatap muka. Untuk keefektivannya pun bisa dinilai dari penerapan e-Court di  PTUN  Mataram  dari  tahun  ke  tahunnya  itu  sendiri  sangat  efektif  serta efisien. 2) Didalam proses pelayanan pendaftaran perkara di PTUN Mataram sudah mampu  memberikan  tingkat  kepuasan  dari  segi  konsep  pelayanan  sederhana, konsep  pelayanan  cepat  dan  konsep  berbiaya  ringan  oleh  pihak  yang  berperkara. Pelayanan dengan E-Court sebagai perwujudan proses pelayanan yang baik pun bisa tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
&  Zakki  Adlhiyati,  K.  C.  P.  S.  (2020).  PERLUASAN  OBJEK  PENGADILAN  TATA
USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Verstek . https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47045
Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384
Asep  Nursobah.  (2015).  Utilization  of  Information  Technology  To  Encourage Accelerated  Settlement  Of  Cases  in  the  Supreme  Court. Jurnal  Hukum  Dan Peradilan .
Erlianti, D. (2019). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis . https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.7
Fakhruddin, H., & Nggeboe, F. (2019). PROSES ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  DI  PENGADILAN  TINGGI JAMBI. Legalitas: Jurnal Hukum . https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i2.161
Gracia, Fae Ocarina, M., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19.
Jurnal Syntax Transformation . https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253
Herdini,  F.,  &  Widiyarta,  A.  (2020).  RESPONSIVITAS  PELAYANAN  PUBLIK
DALAM  MENANGANI  KELUHAN  PELANGGAN  DI  PERUSAHAAN DAERAH  AIR  MINUM  (PDAM)  KABUPATEN  NGANJUK. Public Administration Journal of Research . https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.38
Hidayat,  R.,  &  Ferbiyanti,  I.  (2023).  Pelayanan  Publik  di  Kota  Mataram:  Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS). Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi . https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3086
Hidayat, A. S., Alam, F. S., & Helmi, M. I. (2020). Consumer protection on peer to peer lending financial technology in Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research .
Hidayat,  R.  H.,  Rahcman,  M.  T.,  &  Burhan,  M.  R.  (2020).  Studi  Komparasi  Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2019 (Studi di Dinas Dukcapil Kota Mataram dan Dukcapil Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram . https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.131 Intihani, S. N., Arifudin, A., & Juliani, J. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E- Court. VERITAS . https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804
Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management.
Jurnal Dinamika Hukum . https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2510 Kurniawan,  R.  C.  (2017).  INOVASI  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK PEMERINTAH DAERAH. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
LESTARI,  I.  I.  (2021).  EFEKTIVITAS  PENERAPAN  SISTEM  E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon). Profil Kesehatan Kab.Semarang .
Rasyid,  M..  2022.  Efektivitas  Mediasi  Online  Via  Aplikasi  Zoom  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Di  Pengadilan  Agama  Bantul  Pada Tahun 2020-2021. Dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41715.
Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara .
Riswandi, B. A. (2021). Implikasi Pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UU Merek dan  Paten  dalam  Upaya  Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM  Indonesia. Isu Aktual  Hukum  Bisnis  Pasca  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja:  Problematika  Dan Perkembangan Hukum Keperdataan Dan Bisnis Di Indonesia .
Salmin,  Palahuddin,  Rahmad  Hidayat,  Amil,  M.  (2022).  Penguatan  Sistem Administrasi Skala Prioritas Pemerintah Desa. Jces .
Santosa,  L.  P.  (2017).  Manajemen  Perubahan  Pada  Sebuah  Organisasi  Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi. Forum Ilmiah .
Sanyoto, S. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Dinamika Hukum . https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74
Selva, S., Tri Yunarni, B. R., & Hidayat, R. (2016). PENGARUH DIMENSI-DIMENSI NILAI  YANG  DIPERSEPSIKAN,  KEPUASAN,  KETERLIBATAN,  DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA LOYALITAS MEREK. Jurnal Ilmiah Mandala Education . https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.125
Solong, A., & Muliadi. (2020). Inovasi Pelayanan Publik. JAQ Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik .
Tirta, J.M.. 2021. Efektivitas Pelayanan Publik Menggunakan Sistem Informasi Move On
Berbasis  Whatsapp  (Studi  Kasus  Pada  Pengadilan  Negeri  Banjarmasin  Kelas  1a).
Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB. Dari http://eprints.uniska- bjm.ac.id/view/creators/Jayadi=3AMuhammad_Tirta=3A=3A.html. Taufik,  A.  I.  (2020).  KEPUTUSAN  DIREKSI  BADAN  USAHA  MILIK  NEGARA (BUMN)  SEBAGAI  KEPUTUSAN  TATA  USAHA  NEGARA. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.450 Tokang, Maspawati. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Sengkang. Dari https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jiapb/article/view/308