https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL
ACQUISITION COMMUNICATION PLANNING TOLL ROAD LAND
Thiska Jennisa*, Anuar Rasyid, Suyanto
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia *Koresponden email: thiska.j@gmail.com

## ABSTRAK
Pengadaan tanah (pembebasan lahan) bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui I. Tahapan perencanaan komunikasi  diterapkan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Riau  dalam  pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah Pekanbaru–Dumai. II. Mengetahui pelaksanaan dan monitoring yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk menentukan khalayak sasaran komunikasi pada permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas  wilayah  Pekanbaru–Dumai.  III.  Mengetahui  hasil  evaluasi  dan  pelaporan  dalam  penyelesaian  konflik  dari perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam permasalahan pembebasan  lahan  lokasi  pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah  Pekanbaru-Dumai.  Jenis  penelitian  yang  akan digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori  Komunikasi  Pembangunan  dari  Rogers  (1985)  dan  menggunakan  Konsep  Perencanaan  Komunikasi  dari Canggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perencanaan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum memiliki 4  tahap  yaitu  sosialisasi,  pendataan,  konsultasi  publik  dan  penetapan  lokasi.  Dalam  penentuan  khalayak  Dinas Pekerjaan  Umum  menerima  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan  Tanah,  Melaksanakan  sosialisasi,  Melaksanakan Pendataan  Awal,  Melaksanakan  Konsultasi  Publik,  Menyiapkan  Penetapan  Lokasi  dan  Mengumumkan  Penetapan Lokasi (Penlok).
Kata Kunci: Jalan tol, komunkasi pembangunan, perencanaan komunikasi

## ABSTRACT
Land acquisition for development in the public interest is an unavoidable demand of any government. The purpose of this research is to find out I. The stages of communication planning applied by the Dinas Pekerjaan Umum of Riau Province in the construction of the Pekanbaru-Dumai toll road. II. Knowing the implementation and monitoring applied by the Provincial Dinas Pekerjaan Umum to determine the target audience of communication on the issue of land acquisition of the Pekanbaru-Dumai toll road construction site. III. Knowing the results of evaluation and reporting  in  conflict  resolution  from  communication  planning  that has been  implemented  by  the  Riau  Provincial Dinas Pekerjaan Umum in the problem of land acquisition of toll road construction sites in the Pekanbaru-Dumai area.The type of research that will be used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This research  uses  the  theory  of  Development  Communication  from  Rogers  (1985)  and  uses  the  Concept  of Communication Planning from Canggara. The results of this study show that in communication planning the Dinas Pekerjaan Umum has 4 stages, namely socialization, data collection, public consultation and location determination. In determining the audience, the Dinas Pekerjaan Umum receives the Land Acquisition Planning Document, carries out socialization, carries out initial data collection, carries out public consultation, prepares location determination and announces location determination (Penlok). And in evaluating and resolving conflicts, a Study Team is formed, which will issue a letter of acceptance or rejection of objections to the location of the development plan.
Keywords: Highway construction, development communication, communication planning

## PENDAHULUAN
Padatnya  lalu  lintas  pada  wilayah  Provinsi Riau memotivasi pemerintah daerah untuk mem- bangun jalan alternatif agar menghindari padatnya lalu lintas yang saat ini semakin meningkat di kota Pekanbaru.  Pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah Pekanbaru-Dumai  memudahkan  pemerintah  da- lam  menunjang  mobilitas  akses  pelaksanaan  ki- nerja  pemerintah  dan  mobilisasi  masyarakat. Proyek  Jalan  Tol  Pekanbaru  Dumai  sepanjang 131,5  km  yang  menghubungkan  Pekanbaru (ibukota  Provinsi  Riau)  dan  Kota  Dumai,  yang
merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai merupakan  salah  satu  tujuan  penting  pemba- ngunan  jalan  tol  di  Riau.  Proyek  jalan  tol  se- panjang  129  kilometer  ini  telah  membebaskan lahan  sepanjang  39  kilometer.  Pemerintah  pusat telah  menganggarkan  Rp.  3,5  triliun  untuk  pem- bebasan  lahan.  Dalam  tahap  pembangunan  tol Pekanbaru-Dumai  tersebut  banyak  memiiliki kendala-kendala  terutama  dalam  pembebasan  ta- nah  sebagai  lahan  lokasi  pembanguan  jalan  tol. Polemik  pembebasan  lahan  yang  selalu  menjadi
permasalahan  antara  pihak  pemerintah  danwarga masyarakat khusunya yang berstatus kepemilikan tanah  sangat  berdampak  dalam  proses  pemba- ngunan.
Pada saat  proses pembangunan ruas jalan tol ruas  wilayah  Pekanbaru–Dumai  banyak  meng- alami  kendala.  Dimana  pembangunan  jalan  tol ruas  wilayah  Pekanbaru–Dumai  merupakan  pro- yek  jalan  tol  perdana  yang  dibangun  di  Provinsi Riau.  Bersumber  dari  pemberitaan  media https://finance.detik.com  yang  terjadi  dilapangan saat  pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah  Pe- kanbaru  dumai  adanya  kendala  yang  menye- babkan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai  masih  yaitu  ada  bidang  lahan  yang pembebasan atau ganti ruginya belum tuntas. Saat ini  terdapat  tiga  area  utama  permasalahan  lahan yaitu  exit  Tol  Kandis  Utara,  Duri  Selatan  dan beberapa  warga  yang  berada  di  Pinggir.  Se- dangkan untuk exit tol Kandis, hal ini tidak terlalu berpengaruh  terhadap  jadwal  masuk  jalan  tol, karena gerbang tol di daerah tersebut belum dapat digunakan.
Tidak  hanya  itu,  kendala  saat  proses  tahun perencanaan  dan  tahun  pelaksanaan  dalam  ke- giatan  pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah  Pe- kanbaru-Dumai ini juga terdapat kendala lainnya yaitu rekanan yang masih belum ada karena setiap kegiatan pembangunan  dis setiap harus memiliki sponsosor  dana  yaitu  dari  konsultan  ataupun kontraktor  yang  badan  usahanya  masih  dibawah negara  Indonesia  untuk  agar  lancarnya  sebuah kegiatan pembangunan. Untuk memilikh rekanan tersebut  tidak  melalui  proses  lelang  yang  biasa dilakukan  setiap  oleh  intansi  Pekerjaan  Umum baik  di  daerah  ataupun  di  pusat.  Rekanan  dalan kegiatan    pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah Pekanbaru – Dumai langsung di tunjuk oleh bapak Presisen Republik Indonesia bapak Joko Widodo yaitu  PT.Hutama  Karya.  PT.  Hutama  Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengem- bang dan penyedia jasa jalan tol.
Permasalahan dalam pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai tentunya tidak lepas dari dam- pak  komunikasi  antar  pemerintah  dan  situasi penguasaan  lahan  yang  tidak  berjalan  dengan baik.  Untuk  itu  diperlukan  perencanaan  komu- nikasi  yang  baik  agar  permasalahan  komunikasi dapat  berujung  pada  solusi  yang  tepatMasalah komunikasi adalah masalah yang disebabkan oleh tidak  optimalnya  komponen  komunikasi  dalam proses  komunikasi.  Tahap  analisis  masalah  me- merlukan  pengumpulan  informasi,  fakta,  dan keterangan mengenai situasi khalayak yang akan
digunakan  sebagai  bahan  untuk  menganalisis khalayak.  Perumusan  masalah  harus  didasarkan pada  kebutuhan  yang  sebenarnya  dari  kelompok sasaran.  Tujuan  komunikasi  adalah  tujuan  yang berkaitan  dengan  upaya  mengubah  perilaku sasaran  setelah  dilakukannya  tindakan  komu- nikasi.
Bagi  sebuah  organisasi,  rencana  memiliki fungsi yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan  program,  kegiatan,  atau  kebijakan. Salah  satu  ciri  organisasi  atau  individu  yang visioner  adalah  memiliki  rencana  untuk  me- nyongsong  dan  mempersiapkan  masa  depan. Setiap organisasi memiliki masalah yang berbeda dalam hal program komunikasi. Tidak ada rencana masa depan untuk program komunikasi yang akan diimplementasikan  untuk  mendukung  kinerja  in- stitusi. Organisasi tanpa perencanaan yang matang cenderung  mengikuti  kegiatan  organisasi  lain, namun belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Bagi  sebuah  organisasi,  rencana  memiliki  fungsi yang  sangat  penting  sebagai  panduan  dalam pelaksanaan  program,  kegiatan,  atau  kebijakan. Salah  satu  ciri  organisasi  atau  individu  yang visioner  adalah  memiliki  rencana  untuk  menyo- ngsong dan mempersiapkan masa depan.
Sebagai  instansi  pelaksanaan  perintah  tugas Gubernur Riau, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam hal ini berupaya penyelesaian banyak- nya permasalahan dalam pembebasan lahan lokasi pembangunan  jalan  tol  ruas  wilayah  Pekanbaru- Dumai  dengan  perencaan  komunikasi  yang  baik dan  efektif.  Untuk  mencapai  hasil  yang  tepat dalam  mengimplementasikan  sebuah  program pembangunan,  diperlukan  perencanaan  dan  stra- tegi  yang  tepat.  Rencana  komunikasi  bertujuan untuk mengatasi  hambatan  yang  ada  untuk men- capai  efektivitas  komunikasi  sekaligus  dituntut oleh fungsi dan penggunaan rencana komunikasi untuk mengimplementasikan program yang ingin dicapai.  Tahapan  harus  berjalan  satu  demi  satu, tidak boleh meloncat-loncat.
Peran  dan  kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum Provinsi  Riau  dalam  menyelenggarakan  manaje- men konflik masyarakat sangatlah strategis. Selain itu, keterampilan menguasai aspek-aspek komuni- katif  atau  unsur-unsur  pokok  proses  komunikatif dalam  proses  transmisi  informasi/pesan  secara umum  melalui  media  komunikatif,  terutama  pe- nggunaan  bahasa  lisan  dan  bahasa  yang  me- ngandung  makna  yang  dapat  dimengerti  atau lambang-lambang  yang  sama  pengertiannya  atau abstrak. Menurut Ruslan (1999), unsur utama dari proses komunikasi adalah efek, pesan, saluran dan sumber.  Unsur  proses  komunikasi  ini  dapat  me-
nunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang menaungi proses sosialisasi di masya- rakat.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  des- kriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian  yang  menghasilkan  metode  analisis yang tidak menggunakan metode analisis statistik. Penelitian  kualitatif  merupakan  studi  yang  teliti dan  mendetail  yang  menggambarkan  fenomena dari  sebuah  lingkungan  sosial  tertentu  dan  ber- upaya  untuk  menggambarkan  sesuatu  mengenai realitas di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh  informan  secara  langsung  dari  tempat penelitian,  berguna  sebagai  sumber  analisis,  dan relevan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  oleh penulis. Untuk melengkapi data pada penilitian ini maka  yang  menjadi  sumber  informasi  dalam proses  wawancara  yaitu  :  1)  Bidang  Tata  Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, 2) Tim Pelaksanaan Pembangunan Tol Ruas Wilayah  Pekanbaru  –  Dumai  Balai  Kementrian PU  PR  di  Wilayah  Riau  Daratan,  3)  Dinas Pekerjaan  Umum  Wilayah  Kota  Dumai,  4)  PT. Hutama  Karya  (Persero)  Divisi  Pengembangan Jalan Tol Ruas Wilayah Pekanbaru–Dumai. Data Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  Tim Perencaan dan Pelaksanaan tol Ruas wilayah Tol Pekanbaru–Dumai Kementrian PU PR dan Badan Pertanahan Provinsi Riau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembebasan  lahan  sebagai  bagian  dari  pe- ngembangan  untuk  kepentingan  umum  adalah sebuah  kewajiban  setiap  pemerintah.  Seiring  de- ngan  semakin  berkembangnya  suatu masyarakat, maka  dibutuhkan  lebih  banyak  ruang  untuk  ke- pentingan  publik.  Apabila  hak  kepemilikan  indi- vidu  (pribadi)  berkonflik  dengan  kepentingan umum disebabkan koeksistensi antara negara dan masyarakat,  maka  kepentingan  umum  harus  did- ahulukan. Dalam mengimplementasikan program pembangunan,  dibutuhkan  sebuah  strategi  dan perencanaan yang baik. Studi perencanaan komu- nikasi  menggunakan  berbagai  model,  dari  yang sederhana  hingga  yang  kompleks.  Tetapi  harus diingat  pula  bahwa  tahapan  penggunaan  suatu model  dan  implementasinya  bergantung  pada jenis  atau  tipe  pekerjaan  yang  Anda  lakukan. Sebenarnya  tiada  model  yang  dapat  diterapkan secara  universal,  tetapi  tergantung  pada  kondisi dan realitas yang ada.

## Perencanaan Komunikasi
Pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum adalah hal tak terelakkan bagi semua pemerintah. Semakin  maju  suatu  masyarakat,  maka  dibutuh- kan lebih banyak lahan untuk kepentingan publik. Agar negara dan masyarakat dapat hidup berdam- pingan  secara  harmonis,  penyelesaian  konflik antara  hak  milik  individu  (pribadi)  dan  kepenti- ngan publik harus didahulukan. Pembebasan tanah oleh  negara  pada  dasarnya  dibagi  menjadi  (1) perencanaan, (2)  persiapan,  (3)  pelaksanaan,  dan (4)  pencapaian  hasil.  Pada  bagian  kedua  Rogers berpendapat bahwa komunikasi adalah dasar dari perubahan  sosial.  Oleh  karena  itu,  peran  komu- nikasi  dalam  pembangunan  harus  dikaitkan  de- ngan  arah  perubahan.  Artinya,  kegiatan  komuni- kasi  harus  dapat  diprediksi  perkembangannya. Dalam  konteks  ini, peran dan fungsi  komunikasi pembangunan adalah sebagai kegiatan pertukaran pesan dua arah antara masyarakat dan pemerintah, mulai  dari  tahap  persiapan,  implementasi,  dan evaluasinya.

## Tahap Sosialisasi
Sosialisasi adalah proses pergaulan melalui komunikasi  antar  penduduk  setempat.  Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari komunikasi satu sama lain. Komunikasi yang terjadi memungkinkan adanya sosialisasi produk, institusi,  peraturan,  dan  lain-lain,  dan  membuat mereka  sadar  akan  hal  tersebut  melalui  komu- nikasi kepada orang-orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut (Asmara, 2006). Dalam  rencana  komunikasi,  otoritas  bangunan berperan  sebagai  tim  persiapan.  Salah  satu  tugas persiapannya  adalah  melakukan  kontak  dengan masyarakat untuk mendukung PSN (Proyek Stra- tegis Nasional).
Sosialisasi ditujukan agar masyarakat sadar akan  dukungan  terhadap  PSN  (Proyek  Strategis Nasional) Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum menjadi tim persiapan untuk  melakukan  sosialisasi  di  daerah  tersebut. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum menjelaskan mengenai PSN (Proyek Stra- tegis Nasional) Jalan Tol Pekanbaru-Dumai secara langsung  kepada  masyarakat.  Dinas  Pekerjaan Umum  yang  bertugas  memberikan  sosialisasi telah  menyediakan  materi  sosialisasi  dengan bahasa yang baik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat  untuk  membantu  masyarakat  yang awalnya  belum  memahami  proyek  Jalan  Tol Pekanbaru-Dumai  yang  diperkenalkan.  Sedang- kan  untuk  bahan  presentasi,  kami  juga  mem- berikan  dukungan  seperti  membagikan  pamflet
kepada  masyarakat  setempat  agar  lebih  mudah dipahami.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  komunikasi pembangunan  (Rogers,  1976).  Dalam  teori  ini, komunikasi  dipandang  sebagai  kepanjangan tangan dari perencana pemerintah, dengan fungsi utama  untuk  memperoleh  persetujuan  dan  par- tisipasi  masyarakat  terhadap  rencana  pemba- ngunan. Dari sudut pandang Rogers, terlihat jelas bahwa  semua  pembangunan  di  negara  ini  me- mainkan  peran  penting.  Oleh  karena  itu,  peme- rintah,  ketika  memulai  komunikasi,  harus memperhatikan strategi-strategi penting apa yang dapat mereka gunakan untuk mengirimkan pesan- pesan  mereka  agar  efek  yang  dihasilkan  sesuai dengan harapan.
Dalam  menyebarkan  sosialisai  tentang  pe- ngadaan  jalan  tol  Pekanbaru-Dumai,  Dinas  Pe- kerjaan  Umum juga memanfaatkan media massa umtuk  melakukan  sosialisasi  hal  ini  dilakukan untuk menjangkau lebih luas informasi yang akan disampaikan  ke  masyarkat  seperti  Youtube, Instagram, maupun berita online agar masyarakat tidak  bingung  dengan  adanya  petugas  masuk  ke pekarangan  mereka.  Tujuan  media  sosialisasi melalui  media  massa  menjadi  media  sosialisai yang  paling  efektif  untuk  membangun  keper- cayaan  baru  atau  mempertahankan  kepercayaan yang sudah ada. bahkan sosialisasi malalui media masa  memiliki  jangkauan  lebih  luas  daripada media sosialisasi lainnya. Terpaan iklan yang dita- yangkan di media massa sebagai contoh, ditenga- rai menyebabkan terjadinya pergeseran pola kon- sumsi, hingga gaya hidup masyarakat.

## Tahap Pendataan
Pengumpulan  data  adalah  proses  pengum- pulan  informasi  otentik  tentang  sesuatu,  seperti orang, benda, lingkungan, atau peristiwa tertentu. Catatan  ini  dimaksudkan  sebagai  dokumen  atau arsip untuk keperluan di masa yang akan datang. Tujuan  utama  yang  biasanya  mendahului  pe- ngumpulan  data  adalah  pembuatan  laporan. Penyusunan  laporan  dimaksudkan  sebagai  dasar atau  pertimbangan  penting  untuk  pengambilan keputusan  oleh  manajemen  organisasi/perusa- haan.  Pengumpulan  data  juga  merupakan  peker- jaan  persiapan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dalam  pengadaan  tanah  dalam PSN  Tol  Pekanbaru-Dumai.  Dinas  Pekerjaan Umum  pada  tahap  pendataan  awal  jalan  Tol Pekanbaru-Dumai  sebagai  tim  persiapan  adalah melalukan  sosialisasi  pendataan  awal  kepada masyarakat  dengan  cara  dikumpulkan  dengan menghadirkan pihak pihak yang berhak dan juga
mengundang  kepala  desa,  camat,  dan  toko  mas- yarakat  yang  berada  di  daerah  tersebut.  Tujuan pendataan awal ini agar masyarakat tidak tekejut ketika petugas masuk ke perkarangan mereka.
Pendataan awal merupakan salah satu time- line  pengadaan  tanah  yang  dipegang  oleh  tim persiapan. Dalam proses pengadaan tanah penda- taan  awal  adalah  dengan  melihat  data  data  yang terdapat  pada  dokumen  perencanaan  pengadaan tanah  P2T,  apabila  data  berbeda  dengan  fakta lapangan  maka  tim  pengadaan  tanah  harus  me- lakukan  pendataan  lagi  karena  data  data  yang diambil  ditahapan  ini  itu  harus  sesaui  dengan faktual  yang  ada  dilapangan.  Pendataan  awal lokasi  rencana  pembangunan  meliputi  kegiatan pengumpulan  data  awal  Pihak  yang  Berhak  dan Objek  Pengadaan  Tanah  dilaksanakan  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan  rencana  pembangunan.  Hasil pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan  di- gunakan  sebagai  data  untuk  pelaksanaan  Kon- sultasi  Publik  rencana  pembangunan  (Pasal  16  – Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2012).
Pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintahan  tentu  saja  ditujukan  untuk  me- wujudkan kehidupan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, kedudukan sebagai masyarakat menjadi salah satu posisi yang penting dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan pem- bangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah. Pembangunan  tidak  dapat  mewujudkan  tujuan dengan  menjauhi  masyarakat  setiap  saat.  Pem- bangunan  dinilai  berhasil  apabila  memberikan dampak perubahan bagi peningkatan kesejahteran masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan adalah proses negosiasi antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah.  Maka  dari  itu,  keterlibatan  masya- rakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  proses  pem- bangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui  kebutuhan  mereka  secara  objektif (Hidayati, 2016)

## Tahap Konsultasi Publik
Konsultasi  Publik  adalah  kegiatan  ber- bentuk  komunikasi  dua  arah  yang  dilakukan  se- cara  pasif  dan/atau  aktif  untuk  meminta  pan- dangan dari Masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  baik  berupa  proses  satu  tahap  atau proses  yang  berkelanjutan  dengan  tujuan  meng- umpulkan  informasi  untuk  memfasilitasi  penyu- sunan  peraturan  perundang-undangan  yang  ber- kualitas  (Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  BAB  I
Ketentuan  Umum).  Dinas  Pekerjaan  Umum melakukan  Konsultasi  Publik  dilakukan  secara terbuka  dengan  cara  mengundang  masyarakat yang  terkena  PSN,  Camat,  RT/RW,  toko  adat setempat.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  anatara  Dinas  Pekerjaan  Umum ataupun  masyarakat  setempat.  Penyabab  konflik terjadi  saat  konsultasi  publik  adalah  pada  saat verifikasi pelaksanaan tanah milik warga terkena HPK  (Hutan  produksi).  Dalam  sebuah  rencana komunikasi,  Komunikator  adalah  pusat  dan pengendali  semua  aktivitas  komunikasi.  Jadi, ketika  sebuah  proses  penyampaian  pesan  tidak berhasil,  maka  hambatan  terbesar  terletak  pada sang  pembicara.  Seorang  komunikatorlah  sebe- narnya  yang  kurang  memahami  bagaimana  cara menyiapkan  isi  materi,  pemilihan  sarana  komu- nikasi  yang  tepat,  serta  cara  menyampaikannya kepada  kelompok  sasaran.  Seorang  pemimpin komunikasi  memegang  kendali  yang  sangat penting  dalam  aktivitas  berkomunikasi.  Karena itu,  komunikator  yang  mengomunikasikan  prog- ram harus memiliki sifat komunikatif, imaginatif, dan creative.
Proses  konsultasi  publik  akan  dilakukan secara  dialogis  antara  Departemen  Pekerjaan Umum sebagai tim kesiapsiagaan dan pemangku kepentingan  yang  memenuhi  syarat  dan  mas- yarakat yang terkena dampak. Implementasi dapat dilakukan oleh perwakilan resmi dari pihak yang memenuhi  syarat.  Pihak-pihak  yang  memenuhi syarat dan masyarakat yang terkena dampak atau perwakilan mereka akan diberi kesempatan untuk memberikan  masukan/jawaban  mengenai  lokasi rencana  pembangunan.  Keberadaan  penerima manfaat  dan  masyarakat  yang  berkepentingan, atau perwakilan mereka, akan dibuktikan dengan daftar hadir. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dalam konsultasi publik yang harus dicapai sangat penting dalam membangun partisipasi masyarakat dan  juga  menunjukkan  keterbukaan  dan  akun- tabilitas  kepada  publik.  Selain  itu,  hal  ini  juga merupakan  tanda  dari  prinsip-prinsip  kesetaraan, inklusi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan saling  menghormati,  yang  memungkinkan  pe- ngembangan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah lebih cepat.

## Tahap Penetapan Lokasi
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pem- bangunan  untuk  Kepentingan  Umum  mendefi- nisikan pengadaan tanah sebagai kegiatan menye- diakan tanah bagi pihak yang berhak dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pihak
yang  berhak  adalah  orang  yang  mengelola  atau memiliki  objek  real  estat.  Pembebasan  tanah dilakukan  melalui  pemberian  ganti  rugi  kepada pihak  yang  berhak  atas  tanah  dan  bukan  dengan cara  lain  selain  ganti  rugi  (Limbong,  2011). Perencanaan Tol Pekanbaru-Dumai adalah peren- canaan awal penetapan lokasi di Provinsi Riau di karenakan provinsi Riau sebagai wilayah strategi yang  bisa  menjadi  pioritas  dan  menghubungkan kota-  kota  di  Pulau  Sumatra  sehingga  banyak terbangun  ruas  tol.  Selain  itu  pemilihan  kota Dumai  juga  selain  pembangunan  juga  sebagai akses  meningkatkannya  sektor  Pariwisata  di Provinsi  Riau  karena  Kota  Dumai  sebagai  alur alternative ke luar negeri melalui transportasi laut.
Pada  dasarnya,  pembebasan  tanah  terjadi melalui  negosiasi  antara  pihak  yang  membutuh- kan  tanah  dengan  pemilik  tanah  yang  mem- butuhkan  tanah  untuk  kegiatan  pembangunan (Sumardjono, 2009). Setelah berlakunya UU No. 2/2012,  prinsip  konsultasi  akan  diwujudkan,  an- tara  lain,  dalam  kegiatan  konsultasi  publik  dan kegiatan  konsultasi  penentuan  bentuk  dan  besar- nya  ganti  rugi.  Tim  kesiapan  Dinas  Pekerjaan Umum  kemudian  akan  memberitahukan  kepada masyarakat di lokasi rencana zonasi. Hal ini dapat dilakukan secara langsung, seperti melalui media sosial,  pengumuman/buletin,  atau  secara  tidak langsung  melalui  media  cetak  atau  elektronik. Pemberitahuan  diberikan  oleh  walikota  atau  se- butan  lain  kepada  masyarakat  di  lokasi  pengem- bangan yang diusulkan dalam waktu tiga hari kerja setelah  rencana  pembebasan  lahan  diterima  oleh lessor.

## Penentuan  Khalayak  Sasaran  Komunikasi  dan Penyelesaian Konflik
Audiens  adalah  pihak  yang  menjadi  target dari  pesan  yang  dikirim  oleh  komunikator,  dan audiens terdiri dari orang, kelompok, atau massa. Audiens  target  Anda  berasal  dari  latar  belakang yang  berbeda,  sehingga  ketika  menyampaikan pesan,  Anda  perlu  menggunakan  strategi  untuk memastikan  bahwa  audiens  target  menerima  pe- san Anda. Kesadaran audiens adalah prinsip uta- ma untuk kelancaran komunikasi (Kangala, 2008). Dalam  menentukan  target  audiens  komunikasi Dinas  PU,  Dinas  PU  akan  menentukan  target audiens  melalui  informasi  geolokasi.  Hal  ini dikarenakan  informasi  geolokasi  dicatat  oleh pemerintah  kota  di  negara  yang  terkena  proyek PSN-nya. Dalam konsep perencanaan komunikasi (Hafied Cangara, 2013), masyarakat sasaran dari program  komunikasi merupakan  hal  yang  sangat penting. Tidak peduli seberapa banyak waktu dan
energi  yang  Anda  habiskan  untuk  mencoba mempengaruhi mereka, jika mereka tidak tertarik dengan  program  yang  ditawarkan,  upaya  komu- nikasi  yang  dilakukan  akan  sia-sia  (Canggara, 2013)
Proses pembangunan membutuhkan rencana dan  strategi  komunikasi  untuk  menciptakan  ko- munikasi  yang  efektif.  Komunikasi  Pekerjaan Umum tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran,  menginformasikan,  dan  mempenga- ruhi  atau  mengubah  perilaku,  tetapi  juga  untuk mendengarkan, mengeksplorasi, memahami, memberdayakan, dan melayani untuk perubahan. Komunikasi  juga  harus  ditempatkan  pada  ke- mampuan  untuk  membangun  konsensus  dalam proses  yang  diperlukan  untuk  mendukung  pem- bangunan.  Kesepakatan  pemerintah  daerah  de- ngan pihak-pihak yang setuju bahwa tanah mereka akan  terkena  dampak  pembangunan  adalah  de- ngan  membuat  catatan  mengenai  hal  tersebut. BAST  adalah  singkatan  dari  berita  acara  serah terima.  Bukti  ini  dilampirkan  sebagai  salah  satu proses  untuk  menyetujui  penyerahan  properti, pekerjaan,  barang,  atau  hal  lainnya  (Mengie, 2021).
Sebagai  tim  persiapan  pembebasan  lahan, Dinas  Pekerjaan  Umum  memiliki  kesempatan untuk  memediasi  berbagai  perselisihan  yang melibatkan pembebasan lahan ganda. Penggunaan hak atas tanah asing oleh pemegang hak atas tanah dapat  melalui  pengalihan  hak  dalam  bentuk  jual beli atau pengalihan hak atas tanah oleh pemegang hak  atas  tanah  dengan  pemberian  ganti  rugi kepada  pemegang  hak  atas  tanah  oleh  pengguna tanah  dapat  dilakukan.  Apabila  terdapat  ke- sepakatan  antara  pihak  yang  memerlukan  tanah dengan  pemegang  hak  atas  tanah,  maka  dapat dilakukan dengan cara jual beli atau pelepasan hak atas  tanah.  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2012).  Dalam  melaksanakan strategi  komunikasi  (Cangara,  2013),  proses  ko- munikasi yang dilakukan tidak luput dari berbagai hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, sebuah perencanaan  komunikasi  bertujuan  untuk  meng- atasi  hambatan-hambatan  yang  ada  demi  ter- capainya  efektivitas  komunikasi,  namun  tetap mengacu  pada  fungsi  dan  kegunaan  dari  sebuah perencanaan  komunikasi  yaitu  pembangunan infrastruktur.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh  De- partemen Pekerjaan Umum dalam menyelesaikan sengketa pada tahap persiapan melalui konsultasi publik  dan  pada  tahap  pelaksanaan  melalui arbitrase.  Setiap  tahap  pembebasan  lahan  yang terkait  dengan  konflik  dilakukan  sesuai  dengan mekanisme.
Pembebasan  tanah  dalam  kerangka  pem- bebasan  tanah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pe- kerjaan  Umum  untuk  kepentingan  umum membutuhkan  kesepakatan  dari  pemegang  hak atas  tanah  yang  diklaim  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum.  Kenyataannya,  para  pemegang  hak  atas tanah  dipaksa  untuk  mengalihkan  atau  memin- dahkan hak atas tanah mereka kepada pihak yang membutuhkan tanah, dengan alasan-alasan seperti tingkat  ganti  rugi  yang  dibayarkan  oleh  pihak yang membutuhkan tanah tidak masuk akal. tidak selalu setuju. Konflik muncul antara otoritas yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah karena  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  mau melepaskan  atau  mengalihkan  hak  atas  tanah mereka  demi  kepentingan  otoritas  yang  mem- butuhkan  tanah.  Hal  ini  mungkin  saja  terjadi. ( Wulandari, 2018 ).
Hasil  pendataan  awal  lokasi  rencana  pem- bangunan  yang  disajikan  dalam  bentuk  daftar lokasi  rencana  pembangunan  sementara  yang ditandatangani  oleh  ketua  Tim  Persiapan,  akan digunakan  sebagai  bahan  untuk  menyeleng- garakan  konsultasi  publik.  Kelompok  penyusun Dinas  Pekerjaan  Umum  bersama  dengan  pihak- pihak  yang  berwenang  dan  masyarakat  yang terkena dampak, di mana hasil kesepakatan lokasi rencana  pembangunan  pada  dengar  pendapat publik  ini  akan  disajikan  dalam  berita  kese- pakatan.  Namun,  pada  saat  dilakukan  dengar pendapat  publik,  terdapat  pertentangan  terhadap lokasi  rencana  pembangunan  antara  pihak  yang berwenang dan masyarakat yang terkena dampak atau  perwakilannya,  dalam  hal  ini  dengar pendapat  publik  akan  dilakukan  kembali  dalam waktu  30  hari  kerja  sejak  tanggal  penanda- tanganan protokol kesepakatan (pasal 16 - pasal 19 UU  No.  2  tahun  2012).  Hasil  dari  diskusi pemilihan  ulang  ini  juga  harus  disajikan  dalam berita acara. Jika, setelah konsultasi publik, masih ada  keberatan  terhadap  lokasi  rencana  pem- bangunan,  tim  akan  memberitahukan  kepada gubernur  tentang  keberatan  tersebut  melalui  tim persiapan,  dalam  hal  ini  gubernur  kabupaten membentuk  Tim  Kajian  Keberatan.  Kelompok penelitian  akan  menyelesaikan  penyelidikan  ke- beratan  investasi  atas  rencana  pembangunan sesuai rencana.
Berdasarkan  rekomendasi  dari  Tim  Kajian Keberatan,  gubernur  daerah  menyiapkan  surat yang menyetujui atau menolak keberatan terhadap lokasi  rencana  pembangunan,  di  mana  surat  ini disampaikan  kepada  pihak  yang  meminta  tanah dan  pihak  yang  keberatan.  Jika  pemilik  tanah menerima  keberatan  mengenai  lokasi  rencana
pembangunan,  ia  mengeluarkan  perintah  untuk memenuhi  keberatan  tersebut,  dan  pihak  yang mengajukan  klaim  atas  tanah  tersebut  mem- batalkan rencana induk atau memindahkan tanah tersebut ke lokasi lain. Setelah menolak keberatan dari orang yang mengajukan keberatan atas lokasi pembangunan  yang  direncanakan  atau  menerima audiensi  publik,  gubernur  daerah  juga  menge- luarkan perintah yang menetapkan lokasi pemba- ngunan untuk kepentingan umum.
Tahapan  terakhir  adalah  evaluasi  yang berguna untuk menilai sejauh mana tingkat keber- hasilan  yang  di  dapat  dan  apa  yang  harus  diper- baiki. Hasil evaluasi ini dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya. (Cangara, 2014).  Dalam  penyerahan  hasil  dan  evaluasi pemerintah daerah provinsi Riau terlibat dikarena- kan perpindahan aset warga negara Indonesia pada suatu  daerah  berpindah  ke  PUPR.  Tetapi  khusus ditahapan evaluasi tidak semerta merta melibatkan pemerintah  daerah  tergantung  dari  kebutuahan kementrian itu sendiri.

## KESIMPULAN
Perencaan komunikasi yang digunakan oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Riau  dengan menggunakan aturan-aturan pemerintah berdasar- kan  pada  Peraturan  Presiden  dan  Ketetapan  Un- dang-undang  yang  berkaitan  dengan  pengadaan dan  pembangunan  jalan  tol  telah  sesuai  diterap- kan. Pada pembangunan jalan tol Pekanbaru Du- mai  melaksanakan  tahapan  perencanaan  komu- nikasi  sesuai  dengan  tahapan  oleh  Hafied  Can- gara.  Adapun  perencaaan  komuninikasi  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  di bawah  wewenang  Pemerintah  Provinsi  atau  Pe- merintah  Provinsi  Riau  ialah  :  Menerima  Doku- men  Perencanaan  Pengadaan  Tanah,  Melaksana- kan  sosialisasi,  Melaksanakan  Pendataan  Awal, Melaksanakan  Konsultasi  Publik,  Menyiapkan Penetapan Lokasi dan Mengumumkan Penetapan Lokasi  (Penlok).  Perencanaan  Komunikasi  pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Riau  masih  se- cara dasarnya setara dengan konsep perencanaan komunikasi  oleh  Hafied  Cangara  hanya  saja  ta- hapan-tahapan  yang  ada  selain  peran  Dinas  Pe- kerjaan Umum Provinsi Riau, intansi Kementerian Pekerjaan Umum juga ikut berperan karena intansi Pekerjaan  Umum  setiap  daerah  tetap  berada  di bawah struktur tugas pokok pekerjaan Kementrian Pekerjaan Umum.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Aw,  Suranto.  (2019). Perencanan  dan  Evaluasi Program  Komunikasi .Yogyakarata:  Pena Presindo Cangara,  Hafied.  (2014). Perencanaan  dan Stategi  Komunikasi.  Jakarta: Rajawali Pers.
Cutlip,  M.Scott.  Center,  Allen.  H.  Broom,
M.Glen.  (2016). Effective Public  Relations Ed.9. Jakarta:  Prenada Media Group. Effendy,    Onong  Uchjana.  (1977). Human Relations  dan  Public  Relations  Dalam Management . Bandung: Penerbit Alumni. Kasali,  Rhenald.  (2003). Manajemen  Public Relations:  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. Korten,  C.  David.  (2010). People-Centered Development:  Reflections  on  Development Theory and Method. Paper . Manila. Kunczik,  Michael.  (1984). Communication  and Social  Change .  Bonn:  Friedrich  Ebert Stiftung.
Kusworo.  (2019). Manajemen  Konflik  dan Perubahan  dalam  Organisasi. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program  Bantuan  Sosial  Tunai  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Kelurahan  Pasir Pengaraian. Journal Publicuho , 4(1), 19.
Mengie, S. W. (2021). Problematika Pembebasan Tanah  Dalam  Rangka  Pembangunan  Jalan Tol  Manado-Bitung. POLITICO:  Jurnal Ilmu Politik , 10 (3). . Pawito. (2008). Penelitian Komunikasi Kualitatif , Yogyakarta: Pelangi Aksara. Ruslan,  Rusady. (1999). Manajemen  Humas  dan Manajemen  Komunikasi .  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada Trisna Wulandari, D. (2018). Proses Komunikasi Tim  Pengadaan  Tanah  Cipal  Dalam Program  Sosialisasi  Pembebasan  Lahan Jalan Hambatan Tol (Doctoral dissertation,

## Universitas Komputer Indonesia).
Zulkarnaini,  Z.,  Sujianto,  S.,  &  Wawan,  W. (2023).  Strengthening  Community  Social Capital In Peatland Management.
Sosiohumaniora , 25(1).
Zulkarnaini,  Z.,  &  Gevisioner,  G.  Differences Perception  And  Interest  In  Peatland Management Policy. Jurnal Kebijakan Publik , 12(2), 65-72.