## LEGAL STANDING KURIR EXPEDISI MENGIRIM BARANG BERUPA NARKOTIKA KARENATIDAK MENGETAHUI
Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: gedeagungrpn1331@gmail.com , mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstark
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  memudahkan  manusia  dalam  mencari  informasi  dalam berbagai hal apapun yang ada di era digital atau era sekarang dan majunya teknologi telekomunikasi menghilangkan jarak dan dunia menjadi tanpa ada batasan (borderless world).jual beli konvesional sendiri  telah  dilakukan  sejak  zaman  dahulu  dan  dengannya  perkembangan  yang  ada  jual  beli mengalami perkembangan yang dimana jual beli era sekarang yang kita biasa sebut dengan system jual  beli  E-Commerce  perkembangan  jual  beli  itu  seorang  atau  penjual  yang  terdapat  di  dalam Applikasi  jual  beli  online  menjual  dengan  se  enaknya  salah  satunya  narkotika  yang  dimana  telah dijelaskan  pada  UU  35  tahun  2009  UU  Narkotika  pasal  1  ayat  1  menyatakan  bahwa  narkotika merupakan  zat  buatan  atau  pun  yang  berasal  dari  tanaman  yang  memberikan  efek  halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan  jika  pemakaiannya  berlebihan.  Pemanfaatan  dari  zat-zat  itu  adalah  sebagai  obat penghilang  nyeri  serta  memberikan  ketenangan.  Penyalahgunaannya  bisa  terkena  sanksi hukum.seorang  yang  membeli  narkotika  via  E-commerce  yang  dimana  tidak  adanya  sanksi  yang menjerat bagi si pejual di dalam Applikasi Jual beli tersebut mereka menjual narkotika dengan indikasi obat kuat lelaki, dalam permasalahan ini Di dalam Undang - Undang Narkotika sendiri terdapat unsur yang mana bagi yang mengetahui atau tidak mengetahui dapat di kenakan hukuman pidana, sebagai di karnakan dalam tugasnya pengirim barang atau kurir yang menjalankan tugasnya dapat mendapat hukuman berdasarakan UU Narkotika maka dari itu penulis ingin meneliti terkait Pengaturan Hukum Pada Kurir Expdisi yang menjalankan pekerjaannya.
Kata Kunci: Narkotika, Kurir, Legal standing

## Abstract
Along with the development of technology, it makes it easier for humans to find information in various things  that  exist  in  the  digital  era  or  the  current  era  and  the  advancement  of  telecommunication technology  eliminates  distance  and  the  world  becomes  borderless  world.  Conventional  buying  and selling itself has been done since ancient times and with it developments that there is buying and selling is experiencing developments where buying and selling in the current era which we usually call the E- Commerce buying and selling system, the development of buying and selling is a person or seller who is in the online buying and selling application selling as well as possible, one of which is narcotics which has been described in Law 35 of 2009 on the Narcotics Law Article 1 paragraph 1 states that narcotics are  artificial  substances  or  those  derived  from  plants  that  have  hallucinatory  effects,  decrease consciousness, and cause addiction. These drugs can cause addiction if used excessively. The use of these substances is as a painkiller and provides calm. Abuse can be subject to legal sanctions. A person who buys narcotics via E-commerce where there is no sanction that ensnares the seller in the Buying and Selling Application they sell narcotics with indications of male strong drugs, in this problem In the Narcotics Act itself there are which elements for those who know or do not know can be subject to criminal penalties, because in their duties the sender of goods or couriers who carry out their duties can be punished based on the Narcotics Law, therefore the author wants to research related to Legal Arrangements on Expeditionary Couriers who carry out their work.
Keywords: Narcotics, Courier, Legal standing

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  memudahkan  manusia  dalam  mencari informasi dalam berbagai hal apapun yang ada di era digital atau era sekarang dan majunya teknologi  telekomunikasi  menghilangkan  jarak  dan  dunia  menjadi  tanpa  ada batasan( borderless  world). Peradaban  dunia  pada  masa  kini  dicirikan  dengan  fenomena kemajuan  teknologi  informasi  dan  globalisasi  yang  berlangsung  hampir  di  semua  bidang kehidupan.
Apa yang dimaksud dengan era globalisasi pada dasarnya berawal dari kehidupaan ke- 20, yakni pada saat terjadinya revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luas dan mempercepat perdagangan antar bangsa maupun lintas Negara, disamping itu pertambahan dan perkembangan kecepatan lalu lintas barang dan jasa(Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gulton, 2009).
Dalam  perkembangan  layanan  jual  beli  secara  online  dalam  teknologi  informasi dipergunakan  untuk  mengembangkan  system  bisnis  jual  beli  yang  dimana  jual  beli  hanya dilakukan  via  konvesional,  menurut pengertian  jual beli  konvesional  sendiri  Transaksi  yang dilakukan  dengan  cara  yang  konvensional  yakni  system  perdagangan  dimana  penjual  dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, dalam hal ini jual  beli  konvesional  sendiri  telah  dilakukan  sejak  zaman  dahulu  dan  dengannya perkembangan  yang  ada  jual  beli  mengalami  perkembangan  yang  dimana  jual  beli  era sekarang  yang  kita  biasa  sebut  dengan  sistem  jual  beli e-commerce. Pengertian  dari e- commerce sendiri  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  dan  telah  teruraikan  dalam  Pasal  1  angka  24  Undang-Undang  Perdagangan. Halmana  transaksi  melalui e-commerce semua  formalitas  yang  biasa  digunakan  dalam transaksi konvensional dikurangi.
Dikarnakan perkembangan jual beli seorang atau penjual terdapat di dalam aplikasi jual beli  online  yang  menjual  secara  bebas,  salah  satunya  ialah  narkotika  yang  dimana  telah tercantum  pada  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau  pun  yang  berasal  dari  tanaman  yang  memberikan  efek  halusinasi,  menurunnya kesadaran,  serta  menyebabkan  kecanduan.  Dalam  penggunaan  obat-obatan tersebut  yang secara  berlebihan  dapat  mengakibatkan  kecanduan.  Adapun,  manfaat  dari  zat-zat  yang
terkandung dalam obat-obatan terlarang tersebut ialah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan.
Namun, narkotika pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan,  penggunaan  narkotika  menjadi  sangat  berbahaya  jika terjadi adanya penyalahgunaan. Disatu sisi narkotika berguna untuk kepentingan kesehatan dan  ilmu  pengetahuan  disisi  lain  narkotika  justru  disalahgunakan.  Untuk  melakukan pencegahan  peredaran  narkotika  yang  pada  akhirnya  terjadi  penyalahgunaan,  maka diberlakukanlah  Undang-Undang  Nomor  Tahun  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya peyalahgunaan narkotika.  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  peredaran  narkotika berupa  penyuluhan,  himbauan  dan  peringatan  tentang  bahaya  yang  timbul  dari penyalahgunaan  narkotika.  Pencegahan  tersebut  sasarannya  adalah  untuk  pelaku  maupun korban  penyalahguna  narkotika.  pelaku  penyalahguna  narkotika  itu  sendiri  sebagian  besar adalah  sebagai  korban,  pelaku  tidak  sengaja  menggunakan  narkotika  karena  dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika(Hamzah, 1994).
Pada  dasarnya,  sifat  umum  dari  penggunaan  narkotika  ada  tiga,  yaitu  depresan, stimulan  dan  halusinogen.  Depresan  bersifat  menekan  sistem  syaraf  sehingga  pengguna narkotika jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit  pada  saat  menggunakan  narkotika,  misalnya  penggunaan  narkotika  jenis  shabu  (Bakti, 2002). Yang ketiga adalah halusinogen, dimana sifat dari narkotika ini adalah memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi,
Pada  kasus  ini  seorang  yang  membeli  narkotika  via e-commerce yang  dimana  tidak adanya sanksi yang menjerat bagi pejual di dalam aplikasi jual beli tersebut mereka menjual narkotika  dengan  indikasi  obat  kuat  lelaki,  dalam  permasalahan  ini.  Berdasarkan  UU Narkotika telah menjelaskan sangat jelas mengenai unsur yang mana bagi yang mengetahui atau tidak mengetahui dapat di kenakan hukuman pidana, sebagai dikarenakan bagi pengirim barang  atau  kurir  yang  menjalankan  tugasnya  dapat  dikenakan  hukuman,  maka  dari  itu
penulis  ingin  meneliti  terkait  Pengaturan  Hukum  Pada  Kurir  Expdisi  yang  menjalankan pekerjaannya.

## METODE PENELITIAN
jenis  peenelitiian  nan  peroleh  digunakan  dalam  observasi  aturan  yakni  obeservasi aturan  presriptif (normative  legal  research), adalah  observasi  aturan  fungsi  menemukan aturan  hukum,  norma-norma  aturan,  atau  aliran-aliran n norma  untuk  menyangkal  rumor norma yang dihadapi. observasi aturan normative dijalankan untuk menelaah rute mengalir problem  akan  rumur  norma (legal  issues) nan  kelihatan.  kegunaan  semenjak  observasi  ini ialah  mewariskan  pelajaran  prihal  segala  sesuatu  nan  sepantasnya.  prihal  rseume permasalahan nan di ulas. observasi aturan normative semata mata meriset norma aturan yang  siap,  jangan  melihat  penerapan  dalam  lingkungan  ( law  in  action atau ius s constituendum). bagi Peter Mahmud “peran observasi aturan adalah menggali satu nang ekonomis dan bermanfaat  dalam  melahirkan produk  anggapan. analitis kondisi  serupa itu, memgang  tafsir  nang  sebagai  via  ajaran  pembolehan n kohorensi,  permasalahan permasalahan  jumlah  maupun  satu  nan  jangan  memasrahkan  fungsi  selaku a lahirinya tiidaklah kena merupakan diskusi semenjak rancangan kebetulan ini”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
kedudukan hukum Tentang Kurir Expedisi yang mengirim Narkotika Karna Tidak

## Mengetahui
Dalam  menjalakan  pekerjaannya  seorang  kurir  hanya  mengantar  barang  dari perusahaan  kepada  konsumen,  terdapat  permasalahan  kepada  kurir  yang  mengirimkan barang  karna  unsur  tidak  mengetahui,  dalam  undang-undang  Narkotika  35  Tahun  2009 terdapat  unsur  yang  sangat  penting  yaitu  apabila  seorang  mengatahui  maupun  tidak mengetahui dapat dikenakan hukuman kurungan maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti legal  standing / kedudukan  kurir expedisi  mengirim  barang  berupa  narkotika  karena  tidak mengetahui  maka  penulis  melihat  dari  berbagai  aturan – aturan  yang  berlaku  untuk kedudukan kurir :
Kududukan jasa kurir berdasarkan Undang – Undang
Jasa  pengiriman  barang  adalah  layanan  kepada  pengguna  jasa  untuk  melakukan pengiriman  baik  itu  dokumen  maupun barang untuk  dikirim  ke  alamat  yang  dituju.  Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan online, bahkan perusahaan. Dalam  pengiriman  barang  melibatkan  banyak  pihak  seperti  pengangkut,  ekspeditur,  dan perusahaan  penyelenggara  pos.  Peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengangkut  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007  Tentang  Perkeretaapian,  Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  lintas dan  Angkutan Jalan,  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sedangkan ekspeditur diatur di dalam Buku 1 Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90  mengenai  Kedudukan  Para  Ekspeditur  sebagai  Pengusaha  Perantara  sedangkan penyelenggara  pos  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2009  Tentang  Pos. Peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam pengeriman barang paket secara khusus  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Tentang  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  pos  dan secara  umum  tanggung jawab  perusahaan  jasa pengiriman barang  terdapat pada  Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38

## Tahun 2009 tentang pos berbunyi “
Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima”Pasal  31  ayat  1  Undang -Undang  Tentang  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  pos berbunyi ”penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan atau kesalahan penyelenggara pos”.Dalam proses pengiriman barang perusahaan jasa pengiriman akan melakukan proses pengecekan barang dimana  barang  tersebut  akan  dipacking  didata  mengenai  jenis  barang,  berat  barang  dan alamat  barang  yang  akan  dikirim.  Setelah  melakukan  proses  pendataan  barulah  pihak pengguna jasa (konsumen) dan perusahaan jasa pengiriman melakukan perjanjian pengirman barang yang dituangkan dalam dokumen. Dimana pejanjian tersebut mempunyai hubungan hukum  antara  pelaku  dan  pengguna  jasa  pengiriman.  Hubungan  hukum  tersebut  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  antara  pengguna  jasa  dan  pelaku  usaha  jasa pengiriman  barang  Kewajiban  pihak  jasa  pengiriman  barang  adalah  menjaga  barang  dan mengantarkan  barang  ke  alamat  yang  dituju  oleh  pihak  pengirim  dengan  kondisi  baik  dan
kewajiban pengguna jasa adalah membayar pihak jasa pengiriman sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
Berkaitan dengan banyaknya permintaan  jasa angkutan berbayar, hal ini telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (UULLAJ).  Pengaturan  mengenai  jasa  angkutan  berbayar  menggunakan  kendaraan  telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), termasuk pengaturan untuk moda transportasi dalam pengiriman orang dan/atau barang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (UULAJ)  Pasal  1  angka  (10)  menyatakan  bahwa,  “ kendaraan  bermotor  umum  adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran”. Pada pasal ini menerangkan bahwa untuk layanan angkutan berbayar, kendaraan yang dipakai adalah kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum dalam hal ini adalah non kendaraan pribadi atau kendaraan perseorangan.
Pengertian dari kendaraan bermotor sendiri menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULAJ)  adalah  setiap kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan  mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan  yang berjalan  diatas  rel.  Penggunaan  kendaraan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Pada Bab VII Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  yang  mengatur tentang kendaraan, pada Pasal 47 menyatakan bahwa:
a. Kendaraan terdiri atas:
1. Kendaraan Bermotor; dan
2. Kendaraan Tidak Bermotor.
b. Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dikelompokkan berdasarkan jenis:
1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus;
4. Mobil barang; dan
5. Kendaraan khusus.
c. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
1. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
2. Kendaraan Bermotor Umum.
d. Kendaraan  Tidak  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dikelompokkan dalam:
1. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
2. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
Menurut  pasal  tersebut  diatas  moda  transportasi  yang  dapat  dijadikan  kendaraan terdiri atas dua jenis yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam pasal tersebut juga mencakup tentang kendaraan tidak bermotor. Kendaraan tidak bermotor dalam pasal  tersebut  mencakup  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  tenaga  orang  dan/atau  tenaga hewan.
Pada  kendaraan  bermotor,  moda  yang  termasuk  didalamnya  adalah  sepeda  motor, mobil  penumpang,  mobil  bus,  mobil barang dan kendaraan  khusus.  Berikut  adalah  definisi kendaraan bermotor  tersebut  menurut penjelasan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ):
a. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
b. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
c. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
d. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan bentuk tertentu seperti kendaraan Tentara Nasional Indonesia, kendaraan POLRI, alat berat antara lain traktor, buldoser, gilas, ekskavator, krain serta kendaraan khusus penyandang cacat;
Menurut Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ),  yang  dapat  dijadikan  kendaraan  bermotor  umum  untuk keperluan jasa pengangkutan berbayar untuk orang dan/atau barang hanya mencakup mobil
penumpang, mobil bus dan mobil barang saja. Kendaraan lainnya sepeti sepeda motor tidak termasuk  dalam  kategori  kendaraan  bermotor  yang  dapat  dijadikan  kendaraan  bermotor umum atau memungut bayaran.
Bila dilihat dari isi pasal tersebut diatas, maka menurut undang-undang yang berlaku untuk  pengangkutan  barang  dengan  memungut  biaya  atas  pengangkutan  tersebut  wajib menggunakan mobil barang sebagai alat angkut. Pengaturan pemakaian mobil barang lebih lanjut  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  Pasal  137  tentang  angkutan  orang  dan  barang.  Pada  Pasal  137 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ) menyatakan bahwa:
a. Angkutan  orang  dan/atau  barang  dapat  menggunakan  Kendaraan  Bermotor  dan Kendaraan Tidak Bermotor.
b. Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
c. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
d. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
1. rasio  Kendaraan  Bermotor  untuk  angkutan  orang,  kondisi  geografisdan  prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
2. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
3. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
e. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  mobil  barang  yang  digunakan  untuk  angkutan  orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
Ditinjau dari  Pasal 137  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ),  menerangkan  bahwa  untuk  angkutan  barang  dengan menggunakan  kendaraan  bermotor  wajib  menggunakan  mobil  barang.  Kewajiban menggunakan mobil barang sebagai alat angkut utama dalam pengangkutan barang bukanlah tanpa  alasan.  Pemerintah  dalam  pembuatan  Undang-Undang  ini  pasti  sudah  memikirkan dengan  matang  alasan  mengapa  pengangkutan  barang  wajib  dilaksanakan  dengan menggunakan  mobil barang. Dengan  menggunakan  mobil  barang,  kemungkinan terjadinya
risiko dapat dihindari. Barang yang dikirim menggunkan mobil barang lebih aman dan selamat serta  terhindar  dari  bahaya,  misalnya  terhindar  dari  faktor  cuaca  hujan  dan  faktor  kondisi lingkungan seperti jalan yang rusak. Adapun risiko yang dapat dihindari apabila barang tidak dibungkus  dengan baik, pengiriman  menggunakan  mobil barang  lebih  aman  sebab  apabila dihadapkan  dengan  kondisi  lingkungan  seperti  jalan  rusak,  barang  tersebut  tidak  terkena guncangan yang berlebihan.
Pengaturan terkait penggunaan mobil barang sebagai alat pengangkutan barang juga diatur  dalam  Pasal  160  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum  terdiri  atas angkutan barang umum  dan angkutan barang  khusus.  Angkutan  barang khusus  adalah  angkutan  yang  membutuhkan  mobil  barang  yang  dirancang  khusus  untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat dan membawa barang berbahaya.
Angkutan barang umum adalah adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
Selanjutnya pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mengatur tentang angkutan barang umum, menyatakan bahwa:
Pengangkutan  barang  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  160  huruf  a  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
b. tersedia  pusat  distribusi  logistik  dan/atau  tempat  untuk  memuat  dan  membongkar barang; dan
c. menggunakan mobil barang.
Pada  pengaturan  tersebut  mencakup  beberapa  syarat  dalam  pelaksanaan  angkutan barang dan syarat tersebut bersifat kumulatif. Tiga poin yang menjadi syarat pengangkutan barang  umum  wajib  terpenuhi  agar  proses  penyelenggaraan  angkutan  lebih  aman  dan selamat. Sehingga sampai pada poin ini, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  yang  mengatur  tentang  pengangkutan  barang mewajibkan pengangkutan barang dilaksanakan wajib menggunakan mobil barang.
Namun  terkait  dengan  kondisi  bilamana  pengiriman  barang  tersebut  tidak  diangkut menggunakan  mobil  barang,  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  pun  tidak  mengatur  terkait  sanksinya.  Pada  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  hanya mengatur  bahwa  dalam  rangka  pengiriman  barang  wajib  menggunakan  mobil  barang. Sedangkan apabila pengiriman barang tersebut tidak dilakukan menggunakan mobil barang, didalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (UULLAJ) juga tidak mengatur sanksi terkait hal ini.
Sepeda Motor sebagai Alat Angkut Barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
Pada dewasa ini, perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain adalah hal yang sangat  dibutuhkan.  Dari  perpindahan  tersebut  maka  dibutuhkan  suatu  alat  angkut  untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi dan alat angkut barang yang sedang banyak  digemari  oleh  masyarakat  di  Indonesia  namun  Sepeda  motor  bukan  merupakan angkutan umum, selain itu angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor atau  uji  kendaraan  (KIR)  karena  terkait  keselamatan  untuk  mengangkut  orang,  sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan bukan tanpa  alasan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan  Jalan  terbit sebagai perpanjangan dari peraturan perundang-undangan diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Sesuai yang tertulis pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (UULLAJ),  pada  beberapa  pasal  memuat  tentang  adanya  peraturan  pemerintah.  Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang angkutan jalan adalah sebagai perpanjangan pengaturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu Undang-Undang. Melihat pada konsiderans  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan  Jalan  yang menyatakan bahwa yang melatar belakangi adanya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3) dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ),  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Tentang Angkutan Jalan.
Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan  Jalan  juga mengatur tentang pengangkutan barang didalamnya. Hampir sama dengan Undang-Undang Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan  Jalan  (UULLAJ),  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan juga mengatur definisi tentang kendaraan bermotor umum. Pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, “ Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran ” . Namun bila ditelaah lebih dalam, ada sesuatu yang menarik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2014 Tentang  Angkutan  Jalan terdapat beberapa  perbedaan  berupa  penambahan  dan  pengurangan  antara  peraturan  yang  sudah berlaku pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan itu sendiri. Perbedaan mencolok tersebut adalah penghapusan kendaraan khusus pada jenis kendaraan bermotor dan penambahan sepeda motor sebagai alat angkut dalam pengakutan barang.  Hal  ini  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dibahas,  sebab  dalam  prinsip  peraturan Perundang-undangan,  mewajibkan  dalam  penerbitan  peraturan  haruslah  menyesuaikan peraturan yang berlaku diatasnya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (UU  12/2011),  menyatakan  bahwa  peraturan  yang  lebih  rendah dilarang  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Pada  Pasal  7  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada  peraturan  diatas,  posisi  Undang-Undang  berada  diatas  peraturan  pemerintah. Sehingga  dalam  pelaksanaannya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang Angkutan Jalan tidak boleh menyimpangi hal yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
Perbedaan  pertama  yang  terlihat  dari  kedua  peraturan  ini  adalah  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan  Jalan,  kendaraan  khusus  sebagai kendaraan bermotor telah dihapuskan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menerangkan bahwa:
a. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
1. Kendaraan Bermotor; dan
2. Kendaraan Tidak Bermotor.
b. Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dikelompokkan dalam: a. sepeda motor;
1. Mobil Penumpang;
2. Mobil Bus; dan
3. Mobil Barang.
c. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
2. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
Dapat dilihat pada peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
Pada  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (UULLAJ) kendaraan khusus masuk kedalam kendaraan bermotor. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, tidak terdapat kendaraan khusus pada kelompok kendaraan bermotor

## Kurir Narkotika
Dalam  hal  memahami  pengaturan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  maka  kita perlu  melihat  apa  yang  diatur  dalam  Undangundang  no  35  tahun  2009  tentang  narkotika. Pada pasalnya yang Bab VX (lima belas) tentang ketentuan pidana, dijelaskan pada pasal 111 nomor (1) dikatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum m enanam,
memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 empat tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  8.000.000.000,00  (delapan  milliar  rupiah).
Memaknai bunyi pasal ini kita dapat melihat pada perbuatan melawan hukum yang direpresentasikan  dengan  kata-kata:  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan, menguasai  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I.  Sehingga  seseorang  yang  kedapatan aktifitasnya terwakili oleh kalimat tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara dan disertai pidana denda. Selanjutnya pada nomor (2), pasal 111 ini menyatakan “Dalam hal p erbuatan menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Dengan  demikian  penekanan  dari  nomor  (2)  pasal  111  adalah  jumlah  yang  ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan maka ada hukuman tambahan yang lebih berat yang akan diberlakukan bagi pelaku. Pada pasal berikutnya yaitu pasal 112 nomor (1)  ditulis  bahwa  “Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memeli hara,  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang pohon,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Dari kutipan diatas kita dapat memaknai bahwa Undangundang nomor 35 tahun 2009 bukan  hanya  mengatur  narkotika  dalam  bentuk  tanaman  tetapi  juga  narkotika  yang berbentuk  bukan  tanaman.  Selanjutanya  masih  dalam  pasal  yang  sama  pada  nomor  (2) dikatakan  bahwa  “Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang pohon,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3  (sepertiga)”.  Sama  seperti  pasal sebelumnya, pasal ini juga memberikan hukuman tambahan apabila narkotika yang didapati beratnya  lebih  dari  5  (lima)  gram.  Selanjutnya  mari  kita  melihat  Pasal  113  yang  mengatur tentang  narkotika  ditulis  bahwa  “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Disini kita dapat melihat bahwa maksud melawan hukum yang tersurat dalam pasal ini meliputi  kegiatan:  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  narkotika golongan  I.  Dengan  demikian  maka  seseorang  yang  kedapatan  melakukan  aktifitas  yang dimaksud dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pasal ini.  Selanjutnya  diberikan  penekanan  serupa  seperti  pada  pasal  sebelumnya  yaitu  jumlah kepemilikan  dari  narkoba  yang  di produksi,  diimpor, diekspor  atau  disalurkan  seperti  yang tertuang  pada  nomor  (2)  pasal  113  yaitu  “Dalam  ha l  perbuatan  menanam,  memelihara, memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam.  bentuk tanaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Mari kita melihat pasal selanjutnya yaitu pasal 114 dari Undang-undang ini yaitu nomor (1)  yang  menuliskan  bahwa  “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)”.  Dari  pasal  diatas  kita  dapat  menarik kesimpulan  bahwa  maksud  melawan  hukum  yang  diatur  pada  pasal  ini  adalah:  kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  atau  menyerahkan narkotika  golongan  I,  maka  pelakunya  dapat diberikan  sanksi pidana. Lebih lanjut pada nomor (2) pasal yang sama  kembali ditegaskan adanya hukuman
tambahan yang lebih berat jika narkotika yang ditemukan melebihi satu kilogram atau lima batang pohon seperti pada yang tertulis berikut “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima  Narkotika  Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Selanjutanya  diatur  dalam  pasal  115  tentang  orang  yang  membawa,  mengirim, mengangkut  atau  mentransito  narkotika  golongan  I  disebutkan  telah  mempunyai  suatu tindakan  yang  melawan  hukum  seperti  yang  tertuang  dalam  nomor  (1)  berbunyi  “Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Dalam  nomor  (2)  juga  ditekankan  kembali  bahwa  dalam  hal  jumlah  yang  didapati melebihi jumlah tertentu maka hukuman tambahan yang lebih berat akan diberikan seperti yang  dapat  ki ta  temui  dalam  kutipan  berikut  “Dalam  hal  perbuatan  membawa,  mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Pasal selanjutnya yaitu pasal 116 mengatur tentang penggunaan narkotika bagi orang lain, sehingga pasal ini dapat kita artikan sebuah kegiatan melawan hukum yang memberikan atau  menggunakkan  bagi  orang  lain  seperti  yang  tertuang pada nomor  (1)  pasal  116  yaitu “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menggunakan  Narkotika  Golongan  I terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narkotika  Golongan  I  untuk  digunakan  orang  lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)”.  Sedangkan  pasal  116  nomor  (2) mengatur  bahwa  apabila  pelanggaran  yang  dilakukan  pada  pasal  116  nomor  (1) mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat  permanen  maka  hukuman  lebih  berat  akan diberlakukan  bagi  pelaku  seperti  yang  dikutip  sebagai  berikut  “Dalam  hal  penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda m aksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Selanjutnya mari kita  melihat  pasal  117,  dalam  pasal  ini  diatur  tentang  perbuatan  melawan  hukum  yang meliputi memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan II. Dengan demikian  seseorang  yang  kedapatan  mempunyai  kegiatan  melawan  hukum  seperti  yang dijabarkan diatas maka dapat diberikan sanksi pidana. Untuk lebih jelasnya mari kita melihat kutipan pasal 117 nomor (1) yang menuliskan “Setiap orang yang tanpa hak atau mel awan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)”.  Selanjutnya  dalam  pasal  yang  sama  nomor  (2), sekali  lagi  ditekankan  tentang  jumlah  kepemilikan  narkotika  dapat  memperberat  jumlah hukuman  seperti  yang  tertuang  pada  pasal  117  nomor  (2)  yaitu  “Dal am  hal  perbuatan memiliki,  menyimpan,  menguasai,  menyediakan  Narkotika  Golongan  II  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Selanjutnya mari kita  melihat  pasal  118  nomor  (1)  yang  menekankan  bahwa  jika  seseorang  kedapatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa yang diidentifikasi sebagai sebuah niatan melawan hukum terwakili oleh kata-kata memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan  II  seperti  pada  apa  yang  dituliskan  berikut  “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Narkotika
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
Selanjutnya pada pasal 118 nomor (2) ditekankan jika jumlah narkotika yang didapati melebihi  jumlah  tertentu  maka  pelaku  akan  mendapat  hukuman  yang  lebih  berat. Sebagaimana  yang  diatur  berikut  “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
Pada pasal 119 nomor (1) ditegaskan bahwa seseorang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II maka dapat dijerat dengan pidana. Dari penjabaran diatas dapat  dimaknai  bahwa  pasal  119  mengidentifikasi  sebuah  kegiatan  melawan  hukum  pada kata- kata  yang  disebutkan  diatas  sesuai  dengan  apa  yang  dituliskan  berikut  “Setiap  orang yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pa ling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
Selanjutnya  pada  nomor  (2)  pasal  119  dikatakan  bahwa  “Dalam  hal  perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  II  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga)”. Sehingga kita dapat melihat adanya penambahan hukuman bagi yang kedapatan melakukan kegiatan perdagangan narkotika jika jumlahnya lebih dari 5 gram dapat dipidana mati.  Selanjutnya  mari  kita melihat  pasal  120  nomor  (1)  yang  mengatakan  bahwa  “Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau mentransito  Narkotika Golongan  II, dipidana dengan  pidana  penjara paling  singkat  3  (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan niat melawan hukum dapat diwakili oleh kata-kata membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan  II.  Dengan  demikian  jika  seseorang  kedapatan  melakukan  kegiatan  diatas  maka orang tersebut dapat dijerat dengan pidana. Lebih lanjut pasal 120 (2) mengatakan bahwa “Dalam  hal  perbuatan  m embawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito  Narkotika Golongan  II  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram  maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Sekali lagi ditekankan jika jumlah narkotika yang dibawa, dikirim, diangkut atau ditransito lebih dari 5-gram maka pelaku akan diberikan hukuman yang lebih berat.
Pada pasal 121 nomor (1) dijelaskan bahwa niatan melawan hukum yang diatur pada pasal  ini  meliputi  menggunakan  dan  memberikan  narkotika  golongan  II,  dengan  demikian seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan II dapat diberikan sanksi pidana seperti yang ada pada peraturan berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan  Narkotika  Golongan  II  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  Narkotika Golongan  II  untuk  digunakan  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
Seperti sebelumnya pada pasal 121 nomor (2) juga diatur jumlah yang narkotika yang disalahgunakan  seperti  pada  pasal  121  nomor  (1)  ternyata  menyebabkan  orang  lain  mati, cacat permanen maka pelaku dapat dijerat dengan pidana mati sebagai hukuman maksimal seperti  yang  tertulis  berikut.  “Dalam  hal  penggunaan  Narkotika  terhadap  orang lain  atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana  penjara  seumur  hidup, atau pidana  penjara  paling  singkat 5  (lima) tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditambah  1/3  (sepertiga)”.  Dalam  pasal  122  diatur  tentang  penggunaan  narkotika
golongan III atau narkotika yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat terapi dalam dunia medis dan juga sebagai bahan penelitian untuk ilmu pengetahuan.
Nomor (1) pada pasal ini mengatur tentang seseorang yang kedapatan mempunyai niat melawan  hukum  yaitu  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika golongan III, maka orang tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara dan atau pidana denda seperti  yang tertulis berikut  “Setiap orang  yang tanpa hak  atau  melawan  hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
Selanjutnya  pada  nomor  (2)  dijelaskan  bahwa  jika  narkotika  yang  dimiliki,  disimpan, dikuasai, atau disediakan melebihi 5 gram, maka orang tersebut akan diberikan sanksi pidana lebih  berat  seperti  yang  tertulis  berikut  “Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan, menguasai,  menyediakan  Narkotika  Golongan  III  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga)”.  Selanjutnya  pada  pasal  123  nomor  (1) ditekankan  bahwa  niatan  melawan  hukum  diwakili  dengan  kata-kata  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  menyalurkan  narkotika  golongan  III  sehingga  seseorang  yang kedapatan melakukan aktifitas diatas dapat diberikan sanksi pidana penjara dana tau pidana denda seperti yang tertulis pada aturan berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor, atau  menyalurkan  Narkotika  Golongan  III, dipidana dengan pidana penjara paling  singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Untuk menguatkan  pasal  123  maka  pada  ayat  (2)  diberikan  penekanan  bahwa  seseorang  yang kedapatan melakukan kegiatan pada ayat (1) dengan berat narkotika melebihi 5 gram juga akan  diberikan  tambahan  hukuman  pidana  yang  lebih  berat  sesuai  apa  yang  diatur  pada aturan  berikut  “Dalam  hal  perbuatan  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ”.
Pasal  124  mengidentifikasi  suatu  tindakan  melawan  hukum  dapat  diwakili  dengan katakata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan III, dengan demikian seseorang yang kedapatan  melakukan  kegiatankegiatan  diatas  dapat  dijerat  dengan  sanksi  pidana  sesuai dengan ketentuan berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah)”. Lebih lanjut  pada  nomor  yang  ke  (2)  ditekankan  bahwa  dalam  hal  seseorang  melakukan pelanggaran pada nomor (1) kemudian narkotikan yang merupakan barang bukti melebihi 5- gram maka pelaku diancam dengan hukuman yang lebih berat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat  rinciannya  sebagai  berikut  “Dalam  hal  perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Selanjutnya  pada  pasal  125  nomor  (1)  mengindikasikan  tindakan  melawan  hukum dengan  mencantumkan  kata-kata  membawa,  mengirim,  mengangkut  atau  mentransito narkotika golongan III, dengan demikian seseoran yang kedapatan melakukan kegiatan diatas dapat dijerat dengan pidana penjara dan atau pidana denda sebagaimana yang diatur berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)”. Demikian  juga  dengan  nomor  (2)  pada  pasal  ini  mengatur  tentang  jumlah  narkotika  yang didapati.
Apabila narkotika tersebut melebihi 5 gram maka pelaku akan dijerat sanksi pidana yang lebih  berat  sebagaimana  yang  diatur  berikut  “Dalam  hal  perbuatan  membawa,  mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3  (sepertiga)”.  Selanjutnya  diatur  bahwa  seseorang melakukan  kegiatan  melawan  hukum  yang  direpresentasikan  dengan  kata-kata menggunakan  narkotika  golongan  III  terhadap  orang  lain  atau  memberikan  narkotika golongan III untuk digunakan oleh orang lain maka orang tersebut akan dikenai sanksi pidana seperti yang tersurat d alam pasal 126 nomor (1) sebagai berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau  melawan  hukum  menggunakan  Narkotika  Golongan  III  terhadap  orang  lain  atau memberikan  Narkotika  Golongan  III  untuk  digunakan  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling  sedikit  Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Senada  dengan  itu  pada  pasal  126  nomor  (2)  ditekankan  jika  pelanggaran  yang dilakukan  seseorang  pada  nomor  (1)  mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat  permanen maka sekali lagi hukuman lebih berat akan diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan berikut “Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
Setiap penyalahgunaan narkotika yang digunakan bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127  nomor  (1)  bagian  a,  b  dan  c.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  tersebut  dikatakan seseorang  yang  kedapatan  menggunakkan  narkotika  golongan  I  bagi  dirinya  sendiri  akan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Sedangkan  seseorang  yang kedapatan  menggunakkan  narkotika  golongan  II  bagi  dirinya  sendiri  akan  dipidana  dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan bagi seseorang yang kedapatan menggunakkan narkoba  golongan  III  bagi  dirinya  sendiri  akan  dipidana  penjara  paling  lama  satu  tahun.
Sedangkan pada pasal 129 diatur tentang beberapa hal yang cukup krusial yaitu ketentuan tentang prekursor narkotika.
Perlindungan  hukum  bagi  Kurir  Expedisi  yang  mengirim  Narkotika  Karna  Tidak Mengetahui
Dalam melindungi kurir dalam melaksanakan tugasnya untuk mengantar barang kepada konsumen kurir mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku:

## Perlindungan Kurir dalam Omibuslaw
Eksistensi omnibus law senyatanya memberikan dampak negatif terhadap tenaga kerja utamanya  buruh  atau  pekerja.  Pemerintah  mempersiapkan  Undang-undang  Cipta  Kerja dengan  menggunakan  konsep  omnibus  law,  untuk  dijadikan  sebuah  skema  membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.
Undang-undang  Cipta  Kerja  memiliki  beberapa  klaster  yang  salah  satu  diantaranya adalah  mengatur  tentang  ketenagakerjaan.  Pada  klaster  ketenagakerjaan  pemerintah berupaya  mengharmonisasikan  beberapa  undang-  undang  yang  tumpang  tindih  dan mengakibatkan  kerugian  khususnya  pada  tenaga  kerja.  Pemerintah  berupaya  menerapkan omnibus  law  cipta  lapangan  kerja.  Tetapi  tidak  diimbangi  dengan  substansi  regulasi  yang mampu menghindari konflik- konflik yang telah terjadi selama ini.
Undang-undang Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan masalah ini ada pada perubahan  cuti,  pemberian  pesangon  dan  lain-lain.  Perubahan  tersebut  semakin mempersempit  ruang  gerak  para  buruh  untuk  memperjuangkan  hakhaknya  (Matompo  & Izziyana, 2020). Pemerintah dan beberapa pengamat ekonomi lainnya menilai bahwa regulasi atau perlindungan ketenagakerjaan saat ini terlalu “kaku” sehingga menjadi salah satu fak tor yang menghambat investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.
Maka dari itu, sistem tenaga kerja di Indonesia perlu dibuat menjadi fleksibel. Pasalnya banyak  regulasi  yang  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak  pekerja  dalam  Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan  yang  layak  (decent  work)  bagi  para  pekerja,  UU  Cipta  Kerja  dinilai  malah  akan membuat kondisi para pekerja jauh menjadi lebih rentan dan penuh dengan ketidakpastian. Pasalnya  banyak  regulasi  yang  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak  pekerja  dalam Undangundang Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan.
Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (decent work) bagi para pekerja, UU Cipta Kerja dinilai malah akan membuat kondisi para pekerja jauh menjadi lebih rentan dan  penuh  dengan  ketidakpastian.  Perubahan  Sistem  Ketenagakerjaan  dalam  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Nathan,  2000):  Pertama  Upah,  Pasal  88  diubah;  pasal  89 dihapus;  penambahan  pasal  88B,  88C,  88D  Upah  minimum  Kabupaten/kota  dan  sektoral dihapus.  Upah  minimum  ditentukan  dari  upah  minimum  provinsi  yang  ditetapkan  oleh gubernur. Penambahan pasal 88E dan 90B ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil serta industri padat karya diatur secara terpisah.
Dampak  ke  pekerja  Upah  minimum  bisa  lebih  rendah  dari  sebelumnya  sebagaimana yang ditentukan oleh upah minimum kabupaten/kota dan sektoral upah minimum di usaha mikro  dan  kecil  serta  industri  padat  karya  bisa  lebih  rendah  daripada  ketentuan  upah minimum  yang  berlaku.  Kedua  kontrak  kerja  dan  alih  daya,  Pasal  59  dihapus  ketentuan sebelumnya yang membatasi pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada  pekerjaan  di  luar  kegiatan  pokok  atau  proses  produksi  secara  langsung  dan  bersifat sementara  (maksimal  3  tahun  lamanya)  dihapus.  Pekerja  kontrak  bisa  dilakukan  di  semua jenis  pekerjaan  dan  tanpa  batas  waktu.  Pasal  64,  65  dihapus;  pasal  66  diubah  ketentuan sebelumnya  yang  membatasi  pemborongan  kerja  dan  kerja  outsourcing/alih  daya  pada pekerjaan di luar kegiatan pokok atau proses produksi secara langsung dihapus. Semua jenis pekerjaan  termasuk  pada  kegiatan pokok  bisa  menggunakan pekerja  outsourcing. Dampak kerja Memperluas kerja kontrak dan hilangnya jaminan serta kepastian kerja tetap. Semua jenis pekerjaan bisa menggunakan pekerja kontrak (PKWT) dan kerja kontrak bisa lebih dari 3 tahun lamanya.
Memperluas  kerja  outsourcing  dan  hilangnya  jaminan  serta  kepastian  kerja  tetap. Semua  jenis  pekerjaan  bisa  menggunakan  pekerja  outsourcing/alih  daya  termasuk  dalam pekerjaan  yang  berkaitan  secara  langsung  dengan  proses  produksi.  Ketiga  hak  untuk  cuti, Pasal 93 diubah pekerja yang mengambil cuti karena alasan sakit, haid pada hari pertama dan kedua, menikah, istri melahirkan atau keguguran, menjalankan ibadah agama, atau karena anggota keluarga meninggal tidak lagi berhak mendapatkan upah selama cuti (paid leave).
Dampak  kerja  pekerja  tidak  lagi  berhak  mendapatkan  upah  selama  cuti  (paid  leave) bahkan  untuk  cuti  sakit  atau  haid.  Ketentuan  paid  leave  bergantung  pada  kesepakatan
dengan  pengusaha  dan  bukan  diatur  oleh  perundang-undangan.  Sangat  berdampak  pada pekerja perempuan. Keempat pesangon, Pasal 156 diubah ketentuan pesangon tidak banyak berubah secara signifikan. Batas maksimal upah penghargaan masa kerja (UMPK) menjadi 21 tahun masa kerja dengan 8 bulan upah. Uang penggantian hak (UPH) tidak lagi diatur melalui hukum dan hanya berdasarkan kesepakatan kerja. Ketentuan pesangon tidak banyak berubah secara signifikan. Namun dengan meluasnya kerja fleksibel (kontrak dan outsourcing) maka pekerja semakin rentan mendapatkan pesangon dengan jumlah minimal atau bahkan tanpa pesangon sama sekali.
Dampak  kerja,  Ketentuan  pesangon  tidak  banyak  berubah  secara  signifikan.  Namun dengan  meluasnya  kerja  fleksibel  (kontrak  dan  outsourcing)  maka  pekerja  semakin  rentan mendapatkan pesangon dengan jumlah minimal atau bahkan tanpa pesangon sama sekali. Aturan yang melindungi hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan akan  dikurang  dan  bahkan  dihapuskan.  Pemenuhan  hak-hak  pekerja  dilimpahkan  dalam perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha  dan  tidak  diatur  secara  langsung  dalam perundang-undangan. Negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi pekerja dan  juga  mengatur  hubungan  industrial  melalui  peraturan  perundang-undangan  secara otomatis  melepaskan  peranan  tersebut.  Hak-hak  dan  perlindungan  bagi  pekerja  yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan seperti upah yang layak, cuti,  kepastian  kerja,  dan  pesangon  akan  diubah  atau  dihapuskan  dalam  RUU  Cipta  Kerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 angka 1  menyebutkan  bahwa :” Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kerja.”  Dan  yang  dimaksud dengan tenaga kerja berdasarkan pasal 1 angka 2 adalah: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.”
Terkait dengan penjelasan diatas, ketenagakerjaan tidak hanya membahas mengenai pembukaan  lapangan  pekerjaan,  akan  tetapi  juga  memperhatikan  bagaimana  hak-hak pekerja  selama  menjalani  pekerjaan  tersebut.  Dalam  rangka  memberikan  kepastian  dan kemudahan  bagi  pelaku  usaha  pemerintah  melakukan  penyederhanaan  persyaratan perizinan dalam berusaha untuk meningkatkan investasi dan perluasan lapangan pekerjaan, omnibus law memang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan pembukaan
lapangan kerja namun perlindungan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja/buruh bukan menjadi fokus utama dari Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja tidak  mengatur  mengenai  pelarangan  pemutusan  hubungan  kerja  perusahaan  terhadap buruh dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang- undang ketenagakerjaan sekarang ini (Rizky.P.P. Karo Karo & Amanda Fitri Yana,2020:727).
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  yang  akan  dapat  melindungi  suatu hal dari  hal  lainnya.  Hubungan  ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pihak-pihak terkait dengan kepentingan, yaitu antara pekerja (buruh) dan pengusaha (majikan), serta organisasi buruh (serikat pekerja), dan juga organisasi pengusaha.  Buruh dianggap  sebagai  kelompok  kelas  yang  dapat dieksploitisir oleh  majikan sebagai  budak  dengan  tidak  mengindahkan  hak  asasi  manusia  (HAM),  sehingga  campur tangan pemerintah justru menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, dalam kaitannya dengan hubungan industrial, pemerintah berperan sebagai perlindungan pekerja/buruh, antara lain dalam  bentuk  penyusunan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pemerintah maupun keputusan menteri, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian  persengketaan  pekerja/buruh  dengan  majikan/pengusaha  untuk  mencari penyelesaian  masalah  antara  kedua  belah  pihak  sehingga  mendapatkan  hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

## Pertanggung Jawaban Kurir membawa narkotika dengan unsur mengetahui
Kesalahan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  fundamental  disamping  sifat  melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang – undang  dan  tidak  dibenarkan  (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan  pidana.  Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang  yang melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah  (subjective  guild).  Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika  dilihat  dari  sudut  perbuatannya  baru  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  orang tersebut. Disini be rlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe
ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.
Kesalahan  adalah  dasar  untuk  pertanggungjawaban.  Kesalahan  merupakan  keadaan jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya.Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai
kemampuan  bertanggungjawab,  sedangkan  hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si  pembuat  dan  perbuatannya  yang  berupa  kesengajaan  (dolus)  atau  kealpaan  (culpa),  (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.
Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  atau  Asas  Kesalahan  mengandung  pengertian bahwa  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan hukum  pidana  yang  berlaku,  tidak  dapat  dipidana  oleh  karena  ketiadaan  kesalahan  dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikam dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehak iman,  yang  menentukan  bahwa:  “Tidak  seorang  pun  dapat dijatuhi  pidana,  kecuali  apabilapengadilan  karena  alat  pembuktian  yang  sah menurutundangundang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorangyang  dianggap  dapat bertanggung  jawab,  telah  bersalahatas  perbuatan  yang didakwakan  atas  dirinya”.  Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana akan tetapi pengaruh

## KESIMPULAN
Apa i kedudukan i hukum i Tentang i Kurir i Expedisi i yang i mengirim Narkotika i Karna i Tidak i Mengetahui
Kedudukan hukum terkait dengan kurir expedisi sebenearnya sudah di atur di dalam beberapa undang  undang  antara  lain  :  Undang Undang  LLAJ  , undang – undang nomor  13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  status  kurir  yang  tidak  memenuhi  unsur  upah  dan
perintah karena hubungan yang terjalin adalah hubungan saling menguntungkan namun ini berbeda dengan praktek dimana , salah satu kurir yang mana kurir tersebut harus mengantar paket  dalam  jumlah  yang  ditentukan  oleh  pihak  perusahaan  juga  telah  ditentukan  harga paketnya  ini  membuat  adanya unsur upah dan  perintah  akan tetapi  terkait  kejelasan  kurir sesuai  dengan  UU  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  sebagaimana  dijelaskan  bahwa  kurir narkotika seorang yang membawa narkoba di sebut dengan kurir sedangkan kurir expedisi adalah  kurir  yang  menjalankan  tugas  dari  perusahaan dan untuk  kedudukan  kurir  expedisi yang mebawa narkotika tidak belum ada peraturan yang khusu
Bagaimana perlindungan hukum bagi Kurir Expedisi iyang mengirim Narkotika Karna Tidak Mengetahui
Untuk  perlindungan  kurir  expedisi  sendiri  sama  halnya  dengan  orang  biasa  untuk perlindungan nya sendiri kurir yang merupakan pekerja memiliki hak sebagai mana yang di maksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  ketenagakerjaan  memuat norma  keselamatan  kerja  dan  kesehatan  kerja.  Perusahaan  pemberi  kerja  diwajibkan memberikan  perlindungan  terhadap  pekerjanya.  Perusahaan  bertanggung  jawab  atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan  berupa  memfasilitasi  penunjangan  kesehatan  dan  bertanggung  jawab  untuk pekerjaanya

## DAFTAR PUSTAKA
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton. (2009). Cyber Law. PT. Refika Adiatma.
H. Laoly, Y. (2019). Jerat Mematika. Pustaka Alvabet.
hadjon.M, P. (1987). Teori hukum. Gadjah mada university.
Hamzah, A. (1994). Kejahata Narkotika Dan Psikotropika. Sinar Grafika.
Kansil, C. (1997). Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia. Balai Pustaka.
Krismiyarsi.  (2012).  Pokok-Pokok  Materi  Hukum  Pidana.  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
M, Wresniwiro. (2007). Narkoba musuh bangsa-bangsa: vademecum masalah.
M  Adnan, M.  (2015). Memahami  Bahaya Narkoba dan  Alternatif  Penyembuhannya.  Media Akademi.
Martono, K. (2011). Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009. PT Raja Grafindo Persada.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty.
Prodjohamidjojo,  M.  (1997).  Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  Pradnya Paramita.
Puspa, Y. pramadya. (2008). Kamus Hukum. Cv.Aneka Ilmu.
R, H. R. (2002). Hukum Administrasi Negara. Ull Press. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
Setiyawati. (2015). Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1. Tirta Asih Jaya.
Sianturi, E. K. dan S. (1998). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Storia Grafika.
Sofiyah. (2009). Mengenal Napza Dan Bahayanya. 7 – 8.
Tjakranegara, S. (1995). Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Rineka Cipta.
Triwulan, T. (2010). Perlindungan Hukum Bagu Pasien. Prestasi Pustaka.