INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3535-3547 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Medan Marelan
Debby Ardani 1 ✉ , Muhammad Husni Thamrin 2
Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara
Email: debbyardn31@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera  Utara  dalam  pemeliharaan  jalan  di  Kecamatan  Medan  Marelan.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis  data  berupa reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan belum optimal, apabila dilihat dari segi produktivitas, segi kualitas layanan, segi responsivitas, segi responsibilitas, dan dari segi akuntabilitas, namun dari segi akuntabilitas sudah dijalankan kegiatan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Usulan Pokok pikiran DPRD.
Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Infrastruktur, Pemeliharaan Jalan, Penyelenggaraan

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  performance  of  the  Public  Works  and  Spatial  Planning Department of North Sumatra Province in maintaining roads in Medan Marelan District. The research method  used  in  this  research  is  descriptive  research  with  a  qualitative  approach.  The  data  collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  research  indicate  that  the performance of the Public Works and Spatial Planning Department of North Sumatra Province in Road Maintenance in Medan Marelan District is not optimal. When viewed from a productivity perspective, terms of service quality, responsibility perspective, and finally, if seen from an accountability perspective, activities have been carried out in accordance with the interests of the community as outlined in the DPRD's Main Proposed Plan document.
Keyword: Performance, Organizational, Infrastructure, Road Maintenance, Administration

## PENDAHULUAN
Organisasi  publik  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  dibentuk  untuk kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Tujuan  dari  adanya  organisasi  publik  adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam menyediakan produk berupa barang, jasa hingga  regulasi  yang  dibentuk  demi  kepentingan  khalayak  ramai.  Penyelenggaraan pelayanan organisasi publik juga tergolong ke dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kinerja  merupakan  suatu  hal  yang  tidak terpisahkan karena merepresentasikan kualitas dari organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil  kerja  yang  dinilai  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, Mangkunegara (Tsauri, 2014).
Salah  satu  produk  pelayanan  publik  yang  dihasilkan  oleh  organisasi  publik  yaitu penyediaan  infrastruktur  jalan.  Jalan  merupakan  salah  satu  infrastruktur  yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat serta dibutuhkan pengelolaan oleh negara untuk menjamin kualitas  dan mutu yang baik. Dalam hal  ini jalan merupakan salah satu infrastruktur dan faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan merupakan prasarana yang paling sering digunakan dalam bermobilisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah  diberlakukannya  era  otonomi  daerah,  kewenangan  atas  jalan  dibebankan kepada  tiga  pihak  yaitu  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota.  Berdasarkan  UU  No  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  pada  Pasal  20  menyebutkan  bahwa  Penetapan  kelas  jalan  pada  setiap  ruas  jalan dilakukan  oleh:  Pemerintah  pusat,  untuk  jalan  nasional;  Pemerintah  provinsi,  untuk  jalan provinsi; Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau Pemerintah kota, untuk jalan kota.  Oleh  karena  itu,  dengan  diberlakukannya  undang-undang  tersebut  menjadikan pemerintah  di  setiap  tingkatan  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melakukan penyelenggaraan  jalan.  Hal  tersebut  dimaksudkan  dengan  tujuan  agar  penyelenggaraan jalan dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh di setiap wilayah di Indonesia demi menjamin kualitas yang baik  dari barang  publik tersebut. Dalam hal  ini unsur  pelaksana dalam  penyelenggaraan  jalan  yaitu  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR).
Penyelenggaraan jalan di setiap provinsi dilakukan oleh masing-masing pemerintah yang bertanggung jawab. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pada Pasal 15 menjelaskan bahwa wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan,  pembangunan,  dan  pengawasan  jalan  provinsi.  Berdasarkan  Peraturan
Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas bina marga dan bina konstruksi menaungi bidang perencanaan, bidang pemeliharaan dan bidang pelaporan dan evaluasi.
Salah  satu  jalan  yang  mengalami  kerusakan  di  Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu  Jalan Marelan Raya. Jalan Marelan Raya merupakan jalan yang diklasifikasikan sebagai jalan yang berstatus  sebagai  jalan  provinsi  sebagaimana  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015- 2035.  Jalan  provinsi  menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  38  Tahun  2004  pasal  9  ayat  3 dijelaskan  merupakan  jalan  kolektor  dalam  sebuah  sistem  jaringan  jalan  primer  yang menghubungkan  ibukota  provinsi  dengan  ibukota  kabupaten/kota  (dalam  satu  provinsi tersebut), atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
Gambar 1. Kondisi Kerusakan Jalan Marelan Raya (Sumber: metroindo, 2022)
Kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi di Kecamatan Medan Marelan sudah terjadi cukup lama, kerusakan jalan tersebut tepatnya berada di depan pasak tradisional pasar V. Jalan berlubang tersebut disertai dengan genangan air yang cukup dalam akibat hujan deras dan  menyebabkan  pengendara  mengalami  kesulitan  saat  melintasinya.  Jalan  ini  telah diperbaiki terakhir kali yaitu pada tahun yang sama tepatnya pada bulan Februari tahun 2022. Ironisnya, belum hitungan tahun dikerjakan telah mengalami kerusakan kembali.
Beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  warga  dan  pengguna  jalan  untuk menyampaikan  kondisi  ini  kepada  pihak  terkait  serta  memasang  spanduk  yang  berisi himbauan bagi pengguna  jalan agar  berhati-hati saat melintas,  dan mengunggahnya ke media  sosial  dengan  harapan  bahwa  pemerintah  akan  menanggapi  keluhan  tersebut. Dengan tingginya intensitas kendaraan yang melintasi jalan protokol tersebut seperti anak- anak sekolah, buruh pabrik dan buruh pelabuhan Belawan dan para petani yang membawa hasil perkebunan dan pertaniannya untuk dijual ke kota, dan berbagai kendaraan dengan muatan  besar  seperti  truk  yang  melintas  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  semakin parahnya kerusakan jalan dan disertai dengan tidak dilakukannya pemeliharaan pada jalan tersebut (Waspada, 2022).
Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu terkait penyelenggaraan jalan
yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga sebagai referensi ilmiah terhadap pokok masalah, sehingga  peneliti  dapat  melihat  perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  penelitian terdahulunya. Salah satu penelitian yang terkait dalam pemeliharaan jalan yaitu penelitian yang  ditulis  oleh  Rusli,  Z  (2015),  diperoleh  bahwa  hasil  penelitian  menunjukkan  kondisi dimana  terdapat  kendala-kendala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam  melaksanakan pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten  Toba  Samosir  sehingga  pemeliharaan  tidak  dapat dilakukan  secara  efektif.  Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dan  penghambat  tersebut diantaranya yaitu (1) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, (2). Jumlah dan kualitas  sumber  daya  manusia.  Dalam  hal  ini  peneliti  menemukan  fakta  bahwa  jumlah pegawai  Dinas  Pekerjaan  Umum  Tobasa  tidak  sebanding  dengan  jumlah  keluhan masyarakat,  dan  juga  tidak  sebanding  dengan  luas  jalan  yang  harus  ditangani.  Dengan banyaknya jumlah keluhan atas kerusakan jalan yang diajukan oleh masyarakat tidak mampu diatasi oleh jumlah pegawai yang terbatas oleh dinas tersebut.
Penelitian  selanjutnya  yaitu  penelitian  oleh  Pramudita,  dkk  (2022),  hasil  penelitian menunjukkan bahwa saat dilakukannya wawancara kepada masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka telah melayangkan keluhan atas kerusakan jalan kepada dinas terkait melalui forum  online  yang  telah  disediakan.  Pihak  Dinas  PUBMSDA  juga  membenarkan  bahwa adanya  keluhan  masyarakat  yang  diiringi  dengan  keluhan  yang  disebabkan  oleh  faktor terjadinya  hujan  yang  cukup  deras  belakangan  ini.  Namun,  masyarakat  merasa  bahwa tahapan hingga sampai ke proses perbaikan kerusakan jalan tergolong cukup lama. Setelah pihak Dinas PU menanggapi keluhan tersebut kemudian dilakukannya survei oleh  satgas jalan sesuai dengan laporan yang masuk, setelah melalui tahap survei, tahap selanjutnya yaitu proses penggambaran lokasi, setelah dilakukannya penggambaran lokasi dilanjutkan dengan tahap perencanaan dan kemudian dilakukannya perbaikan jalan.
Penelitian selanjutnya yaitu oleh Sari (2022). Hasil penelitian yang mengukur kinerja dengan menggunakan 5 indikator penelitian yang dikemukakan oleh Dwiyanto (dalam A Fauzi,  2020:16)  yaitu  produktivitas,  kualitas  pelayanan,  responsivitas,  responsibiltas  dan akuntabilitas  menunjukan  bahwa  kinerja  Dinas  Bina  Marga  dan  Bina  Konstruksi  Provinsi Lampung dalam melakukan pemeliharaan jalan sudah cukup optimal, yang ditunjukkan dari hasil  survey  ruas  jalan  Provinsi  Lampung  pada  Desember  2018  sebesar  77,227%  dalam kondisi mantap (kondisi baik+sedang).
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  dipaparkan  di  atas, menunjukkan adanya kekurangan dalam hal kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan jalan yang dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas  Bina  Marga  dan  Bina  Konstruksi  yang  berada  di  bawah  struktur  organisasi
Kementerian PUPR, masih ditemui beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan jalan seperti  pemeliharaan  jalan  yang  tidak  dilakukan  secara  rutin,  jalan  rusak  yang  dibiarkan dalam  waktu  yang  cukup  lama,  tindakan  pemerintah  yang  tidak  cukup  tanggap  dalam menangani  keluhan  masyarakat,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini diperlukan sebuah perubahan dalam organisasi tersebut agar mampu meningkatkan kinerja nya dan menggerakkan seluruh anggota dalam organisasi tersebut sehingga terciptanya sebuah  kinerja  yang  berkualitas  baik  yang  mampu  menyelesaikan  semua  permasalahan tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan  sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh  secara langsung  di lapangan yaituy  dengan  observasi  dan  wawancara,  sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh melalui  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini merupakan seseorang yang dianggap relevan dan mampu memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan provinsi di Kecamatan Medan Marelan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  data  model  Milles  dan  Huberman  (dalam  Sugiyono,  2016),  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data pada penelitian ini diuji  dengan  menggunakan  uji  kredibilitas  data  yang  dilakukan  dengan  triangulasi  data. Dalam  penelitian  ini,  triangulasi  yang  digunakan  merupakan  triangulasi  metode  yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi selama penelitian berlangsung serta berbagai dokumen yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyajian dan Analisis Data
1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan
Berdasarkan indikator Agus Dwiyanto (2006) mengenai penilaian kinerja organisasi yang mengukur tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas,  peneliti  menggunakan  kelima  indikator  ini  karena  berdasarkan permasalahan yang terjadi dianggap relevan untuk mengukur kinerja Dinas Peklerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Pemeliharaan  Jalan  di Kecamatan Medan Marelan.
a. Produktivitas
Produktivitas merupakan konsep yang mengukur tingkat efisiensi seseorang dalam bekerja serta mengukur tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan tingkat produktivitas dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa selama ini masih sering  dijumpai kasus  kerusakan jalan  oleh  Bidang  Bina Marga  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  alam  dan  juga  non  alam. Faktor  alam  yang  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  jalan  yaitu  curah  hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga bahan konstruksi atas jalan tersebut mengalami kerusakan. Faktor non alam yang menyebabkannya yaitu seperti bahan konstruksi yang sudah mencapai umur rencana sehingga menyebabkan penurunan kualitas  atas  badan  jalan  yang  perlu  ditindaklanjuti,  dan  juga  semakin  tingginya mobilitas  kendaraan  di  lalu  lintas.  Kerusakan  jalan  yang  terjadi  tidak  langsung diperbaiki melainkan harus melalui tahapan dan alur yang telah ditentukan yaitu setelah dilakukannya survey atas kondisi jalan maka permasalahan tersebut akan dijadikan  agenda  untuk  ditindak  lanjuti  pencarian  solusi,  apakah  memerlukan pemeliharaan jalan atau rekonstruksi secara keseluruhan yang akan membutuhkan waktu dalam setiap alurnya. Selain itu, diperoleh  juga informasi mengenai  waktu penyelesaian pelayanan bahwa untuk menyelesaikan pelayanan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, hal tersebut dikarenakan terdapat prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk melaksanakan pemeliharaan jalan.
Selanjutnya  dalam  penyelenggaraan  jalan  sendiri  terdapat  beberapa hambatan yang dialami oleh pihak dinas dalam menyelesaikan persoalan tersebut, Sumber daya yang terbatas menjadi salah satu penyebab terhambatnya program pemeliharaan  jalan  yang  mengakibatkan  tidak  optimalnya  perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
b. Kualitas Layanan
Kualitas  layanan  merupakan  sebuah  konsep  yang  menunjukkan  hasil  dari kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sebuah  organisasi  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  tujuan  dari dilakukannya  pemeliharaan  jalan  yaitu  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dan  pengguna  jalan  sebagai  penerima  layanan  dalam  merasakan fasilitas atas infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah yaitu menciptakan dan mewujudkan kondisi jalan yang mantap dan optimal dalam melayani kebutuhan lalu lintas. Meskipun demikian, sampai saat ini masih seringkali ditemui kasus kerusakan jalan yang tersebar di berbagai wilayah, baik wilayah kota maupun daerah-daerah kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan jalan mengalami kerusakan, curah hujan yang  tinggi  yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  penurunan  kualitas  bahan konstruksi yang digunakan dan disertai dengan umur  jalan tersebut yang sudah semakin tua dan semakin menipis. Selain itu, laju intensitas kendaraan yang semakin tinggi  di  kota  yang  sedang  berkembang  juga  menyebabkan  jalan  mengalami kerusakan,  kelebihan  tonase  yang  ditanggung  oleh  jalan  semakin  meningkatkan potensi  kerusakan  jalan.  Oleh  karena  itu,  bidang  bina  marga  sebagai  organisasi publik yang melaksanakan penyelenggaraan jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga  kualitas  jalan  untuk  dapat  dinikmati  penggunaannya  oleh  masyarakat dengan memanfaatkan anggaran dan segala bentuk sumber daya yang dimiliki.
c. Responsivitas
Responsivitas merupakan daya tanggap dan kesigapan organisasi pemerintah dalam menghadapi perkembangan lingkungan sosial yang semakin hari semakin meningkat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  diketahui bahwa  pemeliharaan  jalan  yang  dilakukan  oleh  bidang  bina  marga  dilakukan berdasarkan  hasil  survey  kondisi  jalan  secara  langsung  yang  dilakukan  dengan penilikan jalan. Selain itu, informasi yang diperoleh dari masyarakat dan pengguna lalu lintas pada umumnya menjadi bantuan pihak dinas untuk mengetahui kondisi jalan diluar jadwal kerja yang dilakukan oleh pihak terkait. Setiap kerusakan yang dilayangkan oleh masyarakat diupayakan semaksimal mungkin untuk diatasi dan menjadi agenda untuk rencana kegiatan selanjutnya oleh bina marga.
d. Responsibilitas
Responsibilitas merupakan konsep yang menjelaskan dan mengukur kinerja sebuah organisasi yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan ataupun program yang  diselenggarakan  oleh  organisasi  publik  sesuai  dengan  prinsip  administrasi yang benar dan sejalan dengan kebijakan birokrasi yang berlaku. Berdasarkan hasil
wawancara  dilapangan  diperoleh  bahwa  Dinas  PUPR  Bina  Marga  menjalankan tugasnya  dalam  penyelenggaraan  jalan  dengan  berpedoman  pada  regulasi  dan prinsip organisasi yang berlaku yaitu yang berpedoman  pada  Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  13/PRT/M/2011  yang  didalamnya  terdapat  penjelasan lebih rinci terkait kondisi ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan lanjutan berdasarkan  berbagai  pertimbangan  sesuai  dengan  kondisi  aktual.  Pencapaian tujuan dan sasaran dsisusun berdasarkan rencana yang ingin dicapai dalam periode waktu yang akan datang dan merupakan hal utama yang mendasari terlaksananya program kerja yang dijalankan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, baik  sumber  daya  yang  dimiliki  serta  kepentingan  masyarakat  yang  tengah berkembang.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan konsep yang menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah tunduk dan patuh pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Beberapa pernyataan yang diperoleh dari informan menyatakan bahwa sebagai organisasi peranagkat daerah yang diberikan kewenangan  oleh  Gubernur  dalam  mengurus  urusan  pekerjaan  umum  dan penataan  ruang,  Dinas  PUPR  sangat  berupaya  untuk  menjalankan  program  dan kegiatan  yang  dilakukan  yang  berorientasi  pada  kenyamanan  masyarakat  untuk mendapatkan fasilitas publik dan kebutuhan lalu lintas. Dengan berpedoman pada regulasi  dan  undang-undang  yang  berlaku  Dinas  PUPR  menjalankan  setiap kegiatannya dengan memperhatikan setiap prinsip yang ada yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang pada akhirnya menjadikan konsep akuntabilitas publik organisasi perangkat daerah ini mempunyai kedudukan yang baik dan bertanggung jawab.
2. Hambatan  Peningkatan  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga dalam Pemeliharaan  Jalan  di  Kecamatan  Medan  Marelan  yaitu  terkait  sumber  daya  yang dimiliki oleh DBMBK Provsu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat yaitu anggaran yang terbatas dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  masih  kurang  memadai.  Oleh  karena  itu diharapakn  bahwa  setiap  pegawai  di  bidang  lingkupnya  mampu  menyelesaikan tanggung jawab yang diemban dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta
pengetahuan  agar  mampu  meningkatkan  kinerjanya  di  dalam  organisasi  dalam merancang sistem perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian penyelenggaraan jalan.

## Pembahasan
1. Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan
Berdasarkan  penetapan  kelas  jalan  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  daerah  Kota Medan  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi  Kota Medan  tahun  2015-2035  menyebutkan  bahwa  jalan  Marelan  Raya  Kecamatan  Medan Marelan merupakan jalan yang ditetapkan sebagai jalan provinsi. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi  Provinsi  Sumateta  Utara  yang  saat  ini  telah  bergabung  dengan  Bidang  Cipta karya dan Sumber Daya Air beralih menjadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Namun standar dan pedoman yang dijalankan oleh bidang bina marga saat ini masih merujuk pada peraturan dan regulasi yang berlaku sebelum bidang-bidang tersebut bergabung. Bidang Bina marga sendiri merupakan salah satu  bidang  yang  berada  di  bawah  Dinas  PUPR  yang  menjalankan  urusan  dalam penyelenggaraan  jalan  dan  jembatan.  Bidang  Bina  Marga  dipimpin  oleh  seorang  kepala bidang yang membawahi seksi perencanaaan, pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan, seluruh seksi yang berada di bawah struktur bidang bina marga saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya.
Tahapan awal yang dilakukan oleh bidang bina marga adalah melakukan survey jalan yang  dilakukan  oleh  tim  bidang  bina  marga  yang  ditunjuk.  Survey  jalan  tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum merupakan kegiatan yang  dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan terkait. Survei pemeliharaan jalan ini diantaranya meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan. Setelah didapati hasil atas survei inventarisasi jalan dan survei kondisi  jalan,  data  tersebut  akan  dijadikan  agenda  untuk  dicari  penyelesaian  solusinya. Kegiatan ini disebut dengan pemrograman pemeliharaan jalan.
Setelah  dilakukannya  pemrograman  pemeliharaan  jalan,  tahap  selanjutnya  yaitu pembiayaan  pemeliharaan  jalan.  rencana  pembiayaan  pemeliharaan  jalan  atas  hasil pemrograman  didasarkan  pada  pertimbangan  sosio  ekonomi,  potensi  dan  kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah dan daerah sesuai dengan status jalannya serta prioritas penanganannya.  Selanjutnya,  kategori  jalan  yang  akan  mendapatkan  penanganan rehabilitasi jalan adalah jalan dengan kriteria ruas ruas jalan yang semula ditangani melalui
program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan  dalam  desain,  yang  berakibat  menurunnya  kondisi  kemantapan  pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana; bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun; bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen  strukturnya;  atau  bangunan  pelengkap  yang  mempunyai  kondisi  rusak  ringan; bangunan  pelengkap  yang  memerlukan  perbaikan  darurat  atau  penanganan  sementara; dan/atau  bangunan  pelengkap  jalan  berupa  jembatan,  terowongan,  ponton,  lintas  atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.
Yang terakhir yaitu kategori jalan yang akan mendapatkan penanganan rekonstruksi adalah jalan yang memiliki kriteria rusak berat/kritis dan atau jalan dalam keadaan runtuh.
Pemeliharaan rutin jalan selalu dilakukan sepanjang tahunnya diantaranya dengan cara pemeliharaan/pembersihan  bahu  jalan,  pemeliharaan  sistem  drainase,  pemeliharaan pemotongan tumbuhan atau tanaman liar, pengisian celah atau retak, hingga penambalan lubang.
2. Hambatan  Peningkatan  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan
Faktor yang menjadi penghambat sebuah organisasi publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik sangat bervariasi, mulai dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki kurang  terampil,  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai,  anggaran  yang  kurang, perencanaan yang kurang matang, hingga faktor eksternal yang mempengaruhinya seperti kondisi  alam  serta  kondisi  sosial.  Oleh  karena  itu  keterlibatan  seluruh  pihak  sangat dibutuhkan,  tidak  hanya  pemerintah  yang  bertugas  menyediakan  pelayanan  tersebut melainkan pihak-pihak lain seperti masyarakat yang ikut andil dalam mendukung program dan  kegiatan  pemerintah.  Para  pihak  lain  yang  tidak  terlibat  langsung  juga  sangat diharapkan  keterlibatannya  dalam  menjaga  lingkungan  dikarenakan  dalam  hal  ini infrastruktur  yang  digunakan  adalah  jenis  barang  publik  yang  digunakan  oleh  seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara menjadin salah satu penyebab tidak mampunya organisasi  publik  tersebut  dalam  melakukan  pemeliharaan  jalan  di  Kecamatan  Medan Marelan sebagaimana pada Tabel
Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2019-2020
NO PROGRAM ANGGARAN TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- 2019 2020 2019 2020 2019 2020 1. Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 424.89 2.871.8 28,76 328.73 9.333. 183,00 333.09 8.152.2 29,00 313.217.5 93.572,0 0 78,40 95,28 2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 121.006. 239.107 ,00 68.485 .944.3 09,23 108.764 .909.30 8,00 68.011.14 5.837,00 89,99 99,31 3. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan 69.119.8 47.440, 25 30.861 .444.9 35,55 57.916. 477.69 6,00 29.134.9 55.327,4 0 83,79 94,41
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, 2023
Berdasarkan Tabel 1 mengenai anggaran bidang bina marga pada tahun 2019-2020 terlihat bahwa anggaran yang direalisasikan pada dua tahun tersebut tidak sesuai dengan rencana  alokasi  yang  tercantum  di  dalam  rencana  strategis.  Rasionalisasi  dan  adanya keterbatasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Bina Marga pada saat itu mengakibatkan  tidak  dapat  dilaksanakannya  penanganan  sesuai  dengan  umur  rencana, sehingga pada akhirnya target jalan mantap yang sebelumnya telah ditetapkan oleh instansi tidak mampu dicapai. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi faktor  lain  yang  menyebabkan  hal  tersebut,  Pemanfaatan  informasi  perencanaan, pelasanaan, evaluasi dan monitoring kurang dimaksimalkan sehingga rencana yang disusun kurang maksimal. Dalam sebuah organisasi publik, pegawai merupakan sumber daya yang keberadaannya sangat penting, oleh karena itu kualitas dan kemampuan yang dimiliki harus berkualitas  untuk  mampu  menyelesaikan  setiap  persoalan  publik  yang  beragam. Berdasarkan penyajian data, masih banyak ditemui pegawai dengan kualifikasi yang tidak seimbang,  mayoritas  didominasi  oleh  pegawai  yang  berkualifikasi  pendidikan  SLTA sebanyak  232  orang  dan  jenjang  S1  sebanyak  240  orang.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini diharapkan bahwa setiap pegawai di bidang lingkupnya mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diemban dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan agar  mampu  meningkatkan  kinerjanya  di  dalam  organisasi  dalam  merancang  sistem
perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian penyelenggaraan jalan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  tingkat  produktivitas,  kinerja Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara apabila dilihat dari terutama dalam pemeliharaan jalan, dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya program kegiatan yang dirancang  untuk  pemeliharaan  jalan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yan  tersedia. Selanjutnya,  berdasarkan  kualitas  layanan,  kinerja  Dinas  PUPR  Provinsi  Sumatera  Utara menunjukkan  hasil  yang  belum  baik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  masih  terjadinya kerusakan  jalan  pada  tahun  yang  sama  setelah  kegiatan  pemeliharaan  jalan  tersebut dilakukan,  peristiwa  ini  membuktikan  bahwa  masih  ada  kekurangan  dalam  proses pemeliharaan  jalan  terutama  dari  segi  perencanaan  yang  kurang  tepat  sehingga menyebabkan bahan konstruksi jalan mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Apabila dilihat berdasarkan tingkat responsivitas, kinerja Dinas PUPR juga menunjukkan hasil yang belum optimal, hal tersebut  buktikan  dengan pelaksanaan  pemeliharaan  jalan pada ruas Jalan Marelan Raya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan responsibilitas, Dinas PUPR Provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik, hal tersebut  ditunjukkan  dengan  dilakukannya  pemeliharaan  jalan  sesuai  dengan  prinsip administrasi dan kebijakan yang berlaku pada organisasi tersebut. Terakhir apabila dilihat dari  segi  akuntabilitas  sudah  cukup  baik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  dilakukannya kegiatan pemeliharaan jalan berdasarkan aspirasi dan kebutuha dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Armenita,  Y.  2019.  Analisis  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Dalam pemeliharaan Jalan di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi. Universitas Islam Riau. Riau
Elisabet, M. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir. Jom FISIP. 2(1):1-13.
Fattah, A. 2023. MetodePenelitian Kualitatif. CV Harfa Creative. Bandung
Fidiarso, W. 1998. Metode Evaluasi Dengan Pengamatan Secara Visual Pada Manajemen Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Studi Kasus: Jln. Kodya Magelang). Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
Hikmawati, F. 2020. Metodologi Penelitian. RAJAWALI PERS. PT RajaGrafindo. Depok Kamaroellah,  A.  2014.  Manajemen  Kinerja  (Konsep,  Desain,  Implementasi  dan  Penilaian Kinerja). Penerbit Pustaka Radja. Surabaya.
Pramudita,  M.,  Murti,  I.,  Rahmadanik,  D.  2022.  Responsivitas  Dinas  PU  Bina  Marga  dan Sumber  Daya  Air  dalam  Menangani  Keluhan  Kerusakan  Jalan  Kabupaten  Sidoarjo. Seminar  Nasional  2022  “Tr ansformasi  Digital  Dalam  Upaya  Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi”. 1(1):1 -5.
Ransun,  Y.,  Kalangie,  F.,  Sendow,  Y.  2017.  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah. Jurnal Eksekutif. 1(1):1-11
Ritonga,  I.  2022.  Kajian  Pengembangan  UMKM  dan  Potensi  Koperasi  Melalui  Inovasi Berbasis  Teknologi  di  Kecamatan  Medan  Marelan.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kota Medan. Medan
Rosa, R., Winarti., Suranto, J. 2022. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kota Surakarta (Studi Kasus Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Bidang Bina Marga). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.
Rumawas, W. 2021. Manajemen Kinerja. UNSRAT Press. Manado.
Rusli, Z., & Elisabet, M. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 2, No. 1
Sari,  W.Y.  2022.  KINERJA  DINAS  BINA  MARGA  DAN  BINA  KONSTRUKSI  PROVINSI LAMPUNG  DALAM  PEMELIHARAAN  JALAN  (Studi  di  Kecamatan  Sukarame  Kota Bandar Lampung Tahun 2021). Skripsi. Universitas Lampung.
Sedarmayanti.  2016.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Penerbit Refika Aditama: Bandung.
Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Penerbit  Alfabeta Bandung. Bandung
Tsauri, S. 2014. Manajemen  Kinerja (Performance  Management). Penerbit STAIN Jember Press: Jember.
Wijaya, C., Hidayat, R. 2020. Manajemen Kinerja. Penerbit CV.Pusdikra Mitra Jaya. Medan.