Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Urgensi Pengembangan Regulasi
Pengelolaan Ziswaf Lembaga
Pendidikan Pesantren
Oleh :
1.Muhammad Zuhirsyan
(Politeknik Negeri Medan)
2.Supaino,
3.Asep Dadan Suhendar
(Politeknik LP3I Tasikmalaya)
4.Yuyun Taufik, Andry Nurmansyah (Politeknik LP3I Bandung)

## Oleh :

## Abstract
The  establishment  of  OJK  is  to  organize  an overall  supervisory  and  regulatory  system, especially in financial sector activities, both in non-bank  and  banking  institutions.  OJK  has three  objectives,  namely  creating  a  financial services  sector  that  is  contributive  to  equal distribution  of  wealth,  creating  a  financial services  sector  that  is  stable,  foreign- powered, and realizing financial services that are inclusive for society by providing credible protection to the consumers. This study aims to find out what regulations are issued by the Financial  Services  Authority  institutions  to protect the consumers who use  peer to peer lending  services  and  what  sanctions  are issued  by  the  Financial  Services  Authority institutions  if  the  perpetrators  of  financial services  violate  the  provisions  in  the Financial  Services  Authority  regulations.  The method  used  in  this  research  is  descriptive method with a qualitative approach.
In  this  case  the  Financial  Services  Authority issues  regulations  concerning  the  Consumer Protection  in  the  Financial  Services  Sector. And  if  a  financial  service  actor  violates  or does  not  comply  with  the  regulations  made by OJK, he will receive sanctions as stated in the  regulation  Number:  1/POJK.07/2013,  if  a financial service actor violates the provisions in  OJK  regulations,  he  will  be  subject  to administrative  sanctions,  namely  written regulations, Fines or paying a certain amount of money, Limitation of business activities,
Freezing  of  business  activities,  as  well  as revocation of licenses for business activities.
Keywords:
Role, OJK, Protection, Consumers, Sharia Maqasid.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui urgensi  pengembangan  regulasi  hokum dalam  pengeloloaan  ziswaf  di  lembaga pendidikan pesantren. Adapun objek penelitian adalah regulasi pelaksanaan pengelolaan  ziswaf.  Jenis  penelitian  dalam tulisan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan library research dan observasi. Jenis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder.  Analisis  data yang dipakai menggunakan deskriptif dengan menggunakan  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan pengelolaan zakat dapat dilakukan pada lembaga pendidikan termasuk  lembaga  pendidikan  pesantren sebagai upaya penopang ekonomi berdasarkan  regulasi  yang  sudah  ada, namunsangat  dibutuhkan  payung  hukum yang  memadai dan  kuat serta lebih mengikat,  agar  penyelenggaraan  kegiatan penghimpunan  zakat  dapat  direalisasikan dengan  baik  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai akuntabilitas
Kata Kunci: Regulasi, Ziswaf, Pesantren

## A.  Latar Belakang
Zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf yang  merupakan  bagian  dari filantropi  Islam, merupakan  solusi  masalah  perekonomian yang  sudah  terbukti  dari  sejak  lampau. Sejarah  telah  mencatat,  di  masa  khalifah Umar  bin  Abdul  Azis    terbuktikemandirian yang tumbuh dari pemberdayaan filantropi ini dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera,  sehingga  saat  itu  tidak  ditemukan orang yang berkenan untuk menerima zakat. Pasca pandemi Covid19 yang melanda  negeri  dua  tahun  belakangan, pemberdayaan Ziswaf (Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf) sejatinya harus mampu menjadi  penopang  ekonomi  masyarakat Indonesia, yang tidak sedikit dilanda masalah ekonomi.  Pemerintah  juga  telah  ikut  serta menggalakkan  upaya  pembangunan  dan pemberdayaan  filantropi  ini,  sekaligus  hal  ini membuktikan  keyakinan  potensi  ini  bisa membantu  pemulihan  ekonomi  di  internal negara.
Tentunya  hal  ini  menuntut  adanya pemberdayaan  payung  hukum  yang  sudah ada  dan  juga  sekaligus  memikirkan  agar payung  hukum  yang  lebih  memadai  dapat dilahirkan  para  legislator  guna  melebarkan sayap  filantropi  Islam  di  berbagai  wilayah Indonesia.
Faktanya lembaga-lembaga pendidikan  khususnya  pesantren  di  masa sekarang  ini,  jarang  bisa  berkolaborasi dengan masyarakat sekitar terkait pemberdayaan  ekonomi.  Berbagai  alasan seperti  kemandirian  pesantren,  harganya bisa  lebih  efisien,  yang  apabila  interaksi dengan  warga  sekitar  kadang  relatef  lebih mahal  dan  tidak  amanah  serta  lainnya.  Hal ini  tentu  bisa  ditepis  dengan  salah  satunya pemberdayaan  filantropi  Islam  di  lembaga pesantren.
Penelitian  ini  berupaya  mengulas analisis yuridis pemberdayaan dan pengembangan aspek hukum didalam bidang  filantropi  Islam  ini  di  dalam  sistem regulasi  Indonesia  khususnya  di  lembaga pendidikan pesantren.
B.  Antara Realitas Pendidikan dan

## Potensi ZISWAF
Filantropi  Islam  yang  merupakan
bagian  dari  ajaran  Islam  kerap  menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini di Indonesia.  Hal  ini  menegaskan  kedudukan
Islam  yang  telah  memberikan  pondasi penyelesaikan  problematika  yang  ditemukan di  berbagai  wilayah  di  berbagai  belahan dunia sejak dahulunya. Zakat Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan bagian dari filantropi  Islam  yang  di  masa  kini  mulai banyak  mendapatkan  perhatian  penuh,  baik dari  pemerintah  maupun  pihak  lainnya. Pemberdayaan  berbagai  bentuk  filantropi  ini merupakan  bagian  dari  upaya  membantu menyelesaikan berbagai problematika ummat dan sekaligus meningkatkan perekonomian  masyarakat  khususnya  pasca dilanda  wabah  Covid19.  Berbagai  potensi ZISWAF layak diberdayakan dan dimaksimalkan  guna  menopang  kebangkitan ekonomi  yang  tengah  diupayakan  oleh berbagai steakholder pemerintah.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara.  Terdapat  beberapa  hal  yang  sangat penting untuk dikritisi dari konsep pendidikan menurut Undang-Undang tersebut. 1
Sebagai lembaga yang diamanahkan untuk  melakukan  kegiatan  dan  proses belajar-mengajar, lembaga pendidikan
pesantren memiliki peran besar mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui
1 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003
Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 85.
pendidikan berbasis agama dan umum untuk kemudian  bisa  melahirkan  para  generasi mampu  menghadapi  persaingan  zaman  dan melahirkan para pemimpin masa depan yang berorientasi kepada iptek  dan berkarakter.
Seiring perkembangan waktu, lembaga  pendidikan  pesantren  diharuskan mampu untuk menyesuaikan zaman, sehingga  para  alumni  yang  lahir  dari rahimnya bisa beradatasi dengan perkembangan  zaman  itu  sendiri,  sehingga dalam melaksanakan aktifitas mereka nantinya  di  luar  pesantren  mereka  tidak merasa  asing  dengan  berbagai  peningkatan bisnis  model  bisnis  yang  ada  dan  mampu menyelesaikan  dengan  baik  segala  amanah yang diberikan kepada mereka.
Selain sumber penyebaran pendidikan,  pesantren  juga  dapat  dijadikan tempat  melaksanakan  berbagai  fasilitas pengembangan  kegiatan  ekonomi  umat.  Di dalam  Islam  ada  potensi  ekonomi  yang  bisa digerakkan dan dikelola di dalamnya dengan baik guna mewujudkan perkembangan,  yaitu kegiatan  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  di dalam lembaga pendidikat tersebut.
Lembaga pendidikan juga bisa berupaya mewujudkan praktik-praktik ekonomi  berbasis  syariah  dalam  berbagai kegiatan ekonominya. Praktik ekonomi berbasis  syariah  ini  belum  secara  maksimal digali  dan  diaplikasikan  oleh  lembaga pendidikan  pesantren,  mengingat  berbagai keterbatasan  yang  masih  dimiliki  termasuk SDM  dan  materi,  namun  paling  tidak  secara perlahan pratik tersebut dapat bisa dijalankan.
Terkait  pengaruh  pendayagunaan zakat,  infak/sedekah  terhadap  peningkatkan kesejahteraan  umat  di  dalam  lembaga
pendidikan (jenjang dasar dan menengah) di Kota  Medan  ditemukan  adanya  pengaruh antara  kedua  hal  ini. 2 Oleh  karena  itu tampaknya bagi lembaga pendidikan pesantren  juga  layak  mengadakan  dan menyalurkan  zakat,  infak/sedekah  yang diperoleh  untuk  zakat  produktif  seperti pemberian  modal  kerja,  bantuan  ternak ataupun pemberikan pelatihan terkait peningkatkan  usaha  kepada  mayarakat  luas guna menopang perekonomian negara menuju  pemulihan  pasca  dilanda  pandemi Covid19.  Tentunya  hal  ini  merupakan keniscayaan, dimana pengelolaan ZIS
(Zakat,  Infak  dan  Sedekah)  dilakukan  lebih bermanfaat dibandingkan menyalurkan zakat, infak/sedekah untuk konsumtif.
Demikian juga dengan wakaf.
Dimana  term  wakaf  uang  dan  wakaf  melalui uang  mulai  marak  dilakukan  berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Harapannya  hal  ini  bisa  lebih  produktif dibandingkan  hanya  berkutat  pada  wakaf tanah  yang kemudian  diabaikan dikarenakan dana  yang  minim.  Pengelolaan  wakaf  uang dan  wakaf  melalui  uang  kiranya  mampu dilakukan  para  stakeholder  intra  pesantren dengan  memberdayakan  berbagai  potensi internal  dan  eksternal  yang  ada  dimiliki lembaga pesantren.
Hal ini menunjukkan potensi lembaga  pendidikan  termasuk  pendidikan pesantren yang dapat membantu meningkatkan
perekonomian
melalui
pemberdayaan  ZISWAF  sangat  perlu  untuk dilakukan  dengan  baik,  yang  dimulai  dari pemahaman para masyarakat intra
2 Nurlinda dan Muhammad Zuhirsyan, (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2019), h. 12
pesantren terkait pengelolaan ZISWAF kontemporer.
C.  Pondok Pesantren Dan Potensi Pengelolaan ZISWAF Secara Bahasa, kata Pondok berasal  dari  kata funduq yang  berarti  hotel atau  asrama.  Sedangkan  pesantren  berasal dari  kata  santri  yang  dapat  diartikan  tempat santri.Kata  santri  berasal  dari  kata  Cantrik (bahasa  sansakerta,  atau  mungkin  jawa) yang  berarti  orang  yang  selalu  mengikuti guru,  yang  kemudian  dikembangkan  oleh PErguruan  Taman  Siswa  dalam  sistem asrama yang disebut Pawiyatan.Istilah santri juga  ada  dalam  bahasa  Tamil  yang  berarti guru mengaji. 3 Adapun C.C. Berg berpendapat  bahwa  istilah  tersebut  berasal dari  istilah shastri yang  dalam  bahasa  India berarti  orang  yang  tahu  buku-buku  suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci  agama  Hindu.Kata shastri berasal  dari shastra yang  berarti  buku  suci,  buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu Pengetahuan. 4
Zarkasyi mengartikan pesantren sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  dengan sistem  asrama  atau  pondok,  dimana  kyai sebagai  figure  sentralnya,  meskid  sebagai pusat  kegiatan  yang  menjiwainya  dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai  yang  diikuti  santri  sebagai  kegiatan utamanya.  Secara  singkat  pesantren  bisa juga dikatakan sebagai laboratorium
3 Abdul Rohadi Fatah dkk. Rekonstruksi Pesantren Masa  Depan .  (Jakarta:  PT.  Listafariska  Putra, 2005), h. 13 4 Haidar PutraDaulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia . (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 61
kehidupan,  tempat  para  santri  belajar  hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. 5
Dilihat  dari  sudut  ini,  dapat  dilihat kedudukan  lembaga  pendidikan  pesantren sebagai  miniatur  kehidupan  bermasyarakat, dan adanya berbagai pihak yang berinteraksi di  dalam  seperti  para  santri  yang  menuntut ilmu di dalamnya dipersiapkan untuk menghadapi problematika hidup bermuamalah di masyarakat dengan menunjung  tinggi  pilar-pilar  religiusitas  serta berbagai pihak lain yang mendukung mereka merealisasikan tujuan melanjutkan kehidupan di dunia pasca pesantren.
Seiring dengan perjalanannya, pesantren  dapat  dikategorisasi  menjadi beberapa  pola  elemen  dasarnya.Pola  I adalah  pesantren  yang  terdiri  dari  hanya masjid  dan  rumah  kyai.Pesantren  yang seperti  ini  masih  bersifat  sederhana.Pola  II adalah  pesantren  yang  terdiri  dari  masjid, rumah  kyai  dan  pondok.Dalam  pola  ini pesantren  telah  memiliki  pondok  atau asrama  yang  disediakan  bagi  para  santri yang dari dari daerah.Pola III pesantren yang terdiri  dan  masjid,  rumah  kyai,  pondok,  dan madrasah.Pesantren  yang  dalam  pola  ini memakai sistem klasikal, dimana santri yang mondok mendapatkan pendidikan di madrasah.Pola  IV  terdiri  dari  masjid,  rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan.Dalam pola ini disampng memiliki  madrasah  juga  memiliki  tempat- tempat  keterampilan.Kemudian, pola V adalah  pesantren  yang  terdiri  dari  masjid, rumah  kyai,  pondok,  madrasah,  tempat keterampilan, universitas, gedung
5 Abdul Rohadi Fatah dkk. Rekonstruksi Pesantren Masa Depan , h. 13
pertemuan,  tempat  olah  raga,  dan  sekolah umum.Dalam  pola  inipesantren  yang  sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. 6
Dilihat pada pengembangan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  di  dalamnya,  ada beberapa  kekuatan  yang  dapat  dibangun sekaligus  menjadi  tanggungjawab  lembaga pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan. Beberapa  kekuatan  itu  adalah:1.  Kekuatan Iman,  2.  Kekuatan  Ilmu,  3.  Kekuatan Ekonomi,  4.  Kekuatan  Semangat  juang, dan5. Kekuatan Kesetiakawanan. 7
Berdasarkan hal ini, kekuatan ekonomi  inilah  yang  salah  satunya  sangat layak  diberdayakan  lembaga  pendidikan pesantren dengan tidak mengabaikan beberapa kekuatan lainnya.Berbagai potensi ekonomi  bisa  dilakukan  didalam  pesantren baik  dalam  bentuk  pemberdayaan  potensi zakat,  infak,  sedekah  maupun  wakaf. Pengelolaan  pesantren  yang  bisanyanya dilakukan  dengan  musyawarah  mencapai mufakat sangat mendukung program penguatan ekonomi dapat diwujudkan melalui  filantropi  Islam.Dengan  persatuan dan pengelolaan yang baik, maka pemberdayaan  ZISWAF  intra  pesantren dalam  dimaksimalkan  dengan  baik  dengan menghimpun berbagai kuatan yang ada baik intrernal maupun eksternal.
Melalui  perencanaan  yang  matang, pesantren dapat menghimpun dana baik dari para pendidik, wali santri, masyarakat sekitar
6 Haidar  PutraDaulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan Pembaruan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia . (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2014), h. 66 7 Muhammad  TholhahHasan, Agama  Moderat, Pesantren dan Terorisme . (Jakarta: PT.
Listafariska Putra, 2004), h. 55
dan  bahkan  alumni  untuk  kemudian  dapat mengelola dana-dana tersebut dalam bentuk zakat,  infak,  sedakah  maupun  wakaf. Terlebih,  lembaga  pendidikan  pesantren tidak  sedikit  yang  berbasis  wakaf  dan  sejati memang sudah layak menerapkan pengembangan wakaf
melalui pemberdayaan  program  ZISWAF  untuk kemaslahatan  pesantren  itu  sendiri  maupun warga sekitarnya.
Sampai  sekarang  ini,  sangat  jarang ditemukan pesantren yang melakukan kolaborasi  dengan  pihak  sekitar  pesantren atau bahkan para alumni dalam memberdayakan  berbagai  potensi  ekonomi yang bisa digerakkan pesantren. Terkait bina lingkungan  misalnya,  jarangada  di  antara pesantren  mengambil  karyawan  dari  sekitar pesantren, dan jika ada namun ternyata tidak sesuai  dengan  ekspektasi  atau  melakukan perbuatan  yang  tidak  diinginkan,  akhirnya karyawan banyak dari luar dan warga sekitar tidak diajak kembali dengan berbagai alasan historis yang pernah dilakukan. Tentunya hal ini  tidak  bisa  diklaim  sebagai  suatu  alasan yang  selalu  pasti  terjadi,  namun  tentu  perlu pembinaan  yang  berkesinambungan  untuk memberdayakan  potensi  ekonomi  yang  bisa dilakukan pesantren.

## D.  Pengelolaan ZISWAF Era Modren
Dalam Mu’jam  al-Maqayis  fi  al- Lughah, zakat  memiliki  akar  kata  yang mengacu  pada  makna al-Namaa dan al- Ziyadah yang  berarti  pertumbuhan  dan pertambahan. 8 Menurutnya,  hal  ini  bukannya tidak  memiliki  alasan,  karena  dengan  zakat diharapkan  harta  seseorang  terus  tumbuh
8 Ahmad  bin  Faris, Mu’jam  al-Maqayis  fi  al- Lughah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 454
dan  bertambah,  baik  dalam  bentuk  nyata  di dunia maupun di akhirat.
Sedangkan  menurut  Ibnu  Manzhur 9 , zakat  juga  mengandung  makna  asal al- Shalah yang berarti kebaikan serta al-Tathhir yang berarti penyucian .
Menurut  Sya‟rawi, 10 zakat adalah ungkapan bagi suatu ketentuan yang dikeluarkan  dari  suatu  harta  dan  badan dalam  bentuk  yang  berbeda-beda.  Zakat menurut  etimologi  adalah  suci,  tumbuh, berkah,  dan  pujian.  Zakat  harta  adalah pembersih terhadap harta itu, sehingga turun berkah padanya. Adapun  Zakat fitrah adalah pembersih terhadap badan yang menunaikannya.
Secara  terminologi,  banyak  para ulama  mengemukakan  definisi  zakat  yang sifatnya  bervariasi.  Namun,  kesemuanya mengarah  kepada  makna  dan  substansi yang  sama.  Di  dalam al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuhu ,  Zuhailiy  menyebutkan,  secara umum zakat adalah, 11
لاـــملا يــف بجي قح
“Hak  tertentu  yang  terdapat  dalam  harta seseorang.”
Al-Qardhawimendefinisikannya dengan, 12
نيقحتسملل الله اهضرف ىتلا لاملا نم ةردقــملا ةصحلا “Bagian  tertentu  dari  harta  yang  diwajibkan Allah  swt.,  untuk  diberikan  kepada  orang- orang yang berhak.”
Infak  berasal  dari  kata anfaqa yang berarti  mengeluarkan  sesuatu  (harta)  untuk
9 Ibnu  Manzhur, Lisan  al-Arab. Jld.3.  (Kairo:  Dar al-Ma’arif, tt.), h. 1849
10 Mutawalli  Sya’rawi, Mausu’ah  Fiqhi  al-Zakah, (Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah, 2005), h. 6 11 Wahbah  Zuhaili, Fiqhu  al-Islami  wa  Adillatuhu, Jld. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 1788
12 Yusuf  al-Qardawi, Fiqh  al-Zakah, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1991), h. 37
kepentingan  sesuatu.  Sedangkan  menurut terminologi
syariat,
infak berarti
mengeluarkan  sebagian  dari  harta  atau pendapatan/penghasilan untuk
suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.  Jika  zakat  mempunyai  nisab,  infak tidak mengenal nisab. 13
Sedekah  berasal  dari  kata shadaqa yang  berarti  „benar‟.  Menurut  terminologi syariat  pengertian  sedekah  sama  dengan pengertian  infak,  termasuk  juga  hukum  dan ketentuan-ketentuannya.  Hanya  saja  jika infak  berkaitan  dengan  materi,  sedekah memilki  arti  lebih  luas,  menyangkut hal  yang bersifat  nonmateriil.  Hadits  riwayat  Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah  dengan  harta  maka  membaca tasbih,  membaca  takbir,  tahmid,  tahlil, berhubungan  suami  istri,  dan  melakukan kegiatan amar  ma’ruf  nahi  munkar adalah sedekah. 14
Kata “wakaf” atau “ wacf ” berasal dari bahasa Arab  “ Waqafa ”.  Asal  kata  “ Waqafa ” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.
Sedangkan  menurut  istilah,  ahli  fiqih berbeda  dalam  mendefinisikannya.    Menurut Abu  Hanifah,  wakaf  adalah  menahan  suatu benda  yang  menurut  hukum,  tetap  milik  si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya  untuk  kebajikan.  Mazhab  Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan  harta  yang  diwakafkan  dari kepemilikan  wakif,  namun  wakaf  tersebut mencegah  wakif  melakukan  tindakan  yang
13 Didin  Hafihuddin, Panduan  Praktis  Tentang Zakat,  Infak,  Sedekah (Jakarta:  Gema  Insani, 2002) h. 14-15
14 Didin  Hafihuddin, Panduan  Praktis  Tentang Zakat, Infak, Sedekah, h. 15
dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut  kepada  yang  lain  dan  wakif berkewajiban  menyedekahkan  manfaatnya serta  tidak  boleh  menarik  kembali  wakafnya. Mazhab  Syafi‟i  dan  Ahmad  bin  Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan  harta  yang  diwakafkan  dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. 15
Wakaf  dari  kata waqf yang  secara bahasa  merupakan  masdar  dari  kata  kerja waqafa  asy- syai‟,  yang  artinya  adalah sesuatu  berhenti.  Sama  arti  dengan  kata habasa  dan  sabbala. Waqf telah  menjadi kata serapa dalam bahasa Indonesia dengan istilah wakaf. 16
Pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola yang  mendapat  awalan  “peng”  dan  akhiran “an”  sehingga  menjadi  pengelolaan  yang berarti  pengurus,  perawatan,  pengawasan, pengaturan.  Pengelolaan  itu  sendiri  awal katanya  “kelola”,  di  tambah  awalan  “pe”  dan akhiran  “an”  istilah  lain  dari  pengelolaan adalah  “manajemen”.  Manajemen  adalah kata  yang  aslinya  dari  bahasa  Inggris  yaitu “management”,  yang  berarti  keterlaksanaan, tata  pimpinan,  pengelolaan  manajemen  atau pengelolaan dalam pengertian umum
menurut suharismiarikunto
adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. 17
Pengelolaan juga sering disebut dengan  istilah  manajemen.  manajemen
15 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Fiqih  Wakaf (Jakarta,  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), h. 1-3
16 Abdullah al-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, (Yogyakarta:  Maktabah  al-Hanif,
2009), h. 437
17 W.J.S  Poerwadarminta, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). h. 221
diartikan  sebagai  (1)  Proses  penggunaan sumber  daya  secara  efektif  untuk  mencapai sasaran. (2) Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab
atas jalannya perusahaan atau organisasi. 18
Secara  umum  manajemen  dapat diidentifikasikan  sebagai  kemampuan  atas ketrampilan  memperoleh  sesuatu  hasil  dalm rangka  pencapaian  tujuan  melalui  kegiatan- kegiatan  orang  lain.  Dan  orang  yang mengatur  tata  laksana  kegiatan  orang-orang yang  terlibat  pencapaian  tujuan  itu  disebut manajer  (pimpinan,  ketua,  kepala).  Adapun secara  khusus  dalam  dunia  pendidikan, manajemen  diartikan  sebagai  memadukan sumber-sumber  pendidikan  agar  terpusat dalam  usaha  mencapai  tujuan  pendidikan yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dipilih manajemen  sebagai  aktivitas  agar  konsisten dengan istilah administrasi dengan administrator dalam mengemban misi sebagai  atasan  dan  sebagai  manajer  dalam memadukan sumber-sumber pendidikan serta  sebagai  supervisor  dalam  membina guru-guru pada proses belajar mengajar.
Aspek  manajemen  dalam  hal    ini
menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yaitu: 19 Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating
(Pelaksanaan), Controling (Pengawasan)
Setelah  prinsip-prinsip  operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui  bagaimana  agar  pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder . Pertama ,  para  pembayar  zakat
18 Taliziduku  Ridzaha, Manajemen  Perguruan
Tinggi , (Jakarta: Bina Aksara, 2013), h. 91
19 Yayat MHerujito, Dasar-Dasar Manajemen ,(Jakarta: PT. Grasindo, 2012), h. 18
( muzakki ).  Jika  LPZ  ingin  eksis,  maka  ia harus  mampu  membangun  kepercayaan para muzakki .  Banyak  cara  yang  bisa digunakan  untuk  mencapainya,  antara  lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke  tempat mustahik , selalu  menjalin  komunikasi  melalui  media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua , para amil. Amil adalah  faktor  kunci  keberhasilan LPZ.  Untuk  itu,  LPZ  harus  mampu  merekrut para amil yang amanah dan profesional.
Agar  pengelolaan  zakat  berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip
good
organization governance (tata kelola organisai  yang  baik).  Pertama,  amanah. Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  islam yang bicara tentang kemasyarakatan.
Kewajiban  berzakat  bagi  para  muzaki memiliki landasan syar‟i yang kuat dan jelas. Firman  Allah.  “ Ambillah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu  itu  menjadi  ketentraman  jiwa  bagi mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi Maha  Mengetahui”  ( at-taubah (9):103).
Kedua,  transparan.  Transparan  di  sini diartikan  sebagai  suatu  Kewajiban  LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan  tugasnya  kepada  publik  baik kepada  para  muzaki,  mustahik,  maupun stakeholder lainnya.  Bentuk  transparasi  ini dapat  dilakukan  melalui  publikasi  laporan media  cetak, Auditale oleh  akuntan  publik, dan  lain-lain.  Ketiga,  profesional  yang dicirikan  dengan  bekerja  full-time,  memiliki kompentensi,  amanah,  jujur,  leadership,  jiwa entrepreneurship,  dan  lain-lain.  Dengan pengelolaaan  yang  profesional,  amanah
muzaki tertunaikan.
Mustahik diberdayakan. 20 Ketiga
hal diatas, dapat diimplementasikan  apabila  didukung  oleh penerapan  prinsip-prinsip  operasionalnya. Prinsip-prinsip  operasionalisasi  Prganisasi Pengelolaan  Zakat  (OPZ)  antara  lain. Pertama,  aspek  kelembagaan.  Dari  aspek kelembagaan,  sebuah  OPZ  seharusnya memperhatikan  berbagai  faktor,  yaitu:  visi dan  misi,  kedudukan  dan  sifat  lembaga, legalitas  dan  struktur  organisasi,  aliansi strategis.  Kedua,  Aspek  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  SDM  merupakan  aset  yang paling  berharga.  Sehingga  pemilihan  siapa yang akan terjadi  amil  zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor  perubahan  paradigma  bahwa  amil zakat  adalah  sebuah  profesi  dan  kualifikasi SDM-nya.  Ketiga,  sistem  pengelolaan.  OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unusur-unsur yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, prosedur dan aturan yang  jelas;            manajemen  terbuka; mem[ppunyai activity clan; mempunyai lending  commite;  memiliki  sistem  akuntansi dan  manjemen  keuangan;  diaudit;  publikasi; perbaikan terus-menerus.
Untuk  realitas  di  era  modern  ini, kelomok  amil  sebagai  pengelola  zakat  akan lebih optimal jika diperankan oleh intermediary  system ,atau  dalam  bahasa indonesiannya  badan  amil  zakat  atau lembaga  amil  zakat.  Dengan  demikian tingkat  optimalisasi  profesionalmenyatakan melihat  amilsebagai  kelembagaan  dan  amil sebagai  person,  keduanya  mewakili  Tuhan untuk mengapresiasikan pemahaman
20 Arif  Mufraini, Akutansi  dan  Manajemen  Zakat ,
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 191
khalifah  di  muka  bumi  akan  makna  dari kepemilikan materi.
Konsep  amil  dalam  kajian  fikih adalah  orang  atau  lembaga  yang  mendapat tugas  untuk  mengambil,  memungut,  dan menerima  zakat  dari  para  muzaki,  menjaga mustahiknya.  Dengan  persyaratan  sebagai amil  zakat:  Akil  balig  (mukallaf),  memahami hukum
zakat
dengan baik,jujur,amanah,memiliki kemampuan
untuk melaksanakan tugas keamilan.
Secara  konsep  tugas-tugas  amil adalah:Pertama, melakukan pendapatan muzaki  saat  menyerahkan  zakat  kemudian menyusun penyelenggaraan sistem adminitratif  dan  manajerial  dana  zakat  yang terkumpul  tersebut.  Kedua,  memanfaatkan data terkumpul mengenai  peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya.  Pembinaan  berlanjut  untuk mustahik yang menerima dana zakat.
Dari  konsep  fiqfiyah  sederhana  di atas,  tampak  adanya  kebutuhan  terhadap sistem  informasi  zakat,  administrasi  dan manajerial yang meng-update dan mentransfer knowledge dan teknologi kekinian.
Dalam  UU  No.38  Tahun  1999 dinyatakan,  bahwa  “Pengelolaan  zakat
adalah
kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksaan,
dan pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola  zakat  adalh  badan  Amil  Zakat (BAZ)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dan lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Dari sini institusi pengelola dana
zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal di antaranya;
1.  Yang  dimaksud  dengan  amil  zakat  adalah semua  pihak  yang  bertindak  mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan,  penjagaan,  pencatatan,  dan penyaluran  harta  zakat.  Mereka  diangkat oleh  pemerintah  dan  memperoleh  izin darinya  atau  dipilih  oleh  instansi  pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk  memungut  dan  membagikan  serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
2.  Tugas-tugas yang dipercayakan kepada Amil Zakat  ada  ynag  bersifat  pemberian  kuasa (karena  berhubungan  dengan  tugas  pokok dan  kepempinan)  yang  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui  hukum  zakat.  Ada  tugas-tugas sekunder lain yang beleh diserahkan kepada orang  yang  hanya  memenuhi  sebagian syarat-syarat  di  atas,  seperti  akuntansi, penyimpanan,  dan  perawatan  aset  yang dimiliki  lembaga  pengelola  zakat  dan  lain- lain.
3.  Para  pengurus  zakat  berhak  mendapat bagian  zakat  dari  kuota  oleh  pihak  yang mengangkat  mereka  dengan  catatan  bagian tersebut  tidak  melebihi  dari  upah  yang pantas  walaupun  mereka  bukan  orang  kafir dengan  penekanan  supaya  total  gaji  para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu
diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat  pegawai  dan  diambil  dari anggaran  pemerintah,  sehingga  uang  zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
4.  Para amil zakat tidak diperkenankan menerima  sogokan,  hadiah  atau  hibah  baik dalam bentuk uang atau barang.
5.  Memperlengkapi  gedung  dan  administrasi suatu  badan  zakat  dengan  segala  peralatan yang  diperlukan  bila  tidak  dapat  dari  kas pemerintah,  hibah  atau  sumbangan  lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya  dengan  catatan  bahwa  sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan  pengumpulan,  penyimpanan  dan penyaluran  zakat  atau  berhubungan  dengan peningkatan zakat.
6.  Instansi yang mengangkat
dan
mengeluarkan  izin  beroperasi  suatu  badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan  untuk  meneladani  sunnah  Nabi SAW.,  seorang  amil  zakat  harus  jujur  dan bertanggung  jawab  terhadap  harta  zakat yang  ada  di  tanngannya  dan  bertanggung jawab  mengganti  kerusakan  yang  terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
7.  Para  petugas  zakat  seharusnya  mempunyai etika  keislaman  secara  umum,  seperti penyantunan  dan  ramah  kepada  para  wajib zakat  dan  selalu  mendoakan  mereka  begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik. 21 Fatwa siponsium yayasan
zakat internasional IV tentang zakat kontemporer  di  Bahrain,  pada  tanggal17 Syawal  1414  H  (29  Maret  1994  M)  tentang mustahik
amil zakat, disepakati kesepakatan.: 22
1.  Amil  zakat  adaah  mereka  yang  membantu pemerintah  di  negara  islam  atau  yang mendapat  izin  atau  yang  di  pilih  oleh yayasan  yang  di  akui  oleh  pihak  pemerintah
21 Ibid, h. 190
22 Ibid, h. 191
atau masyarakat islam untuk mengumpulkan dan  menyalurkan  zakat  serta  urusan  lain yang berurusan dengan itu, seperti penyadaran  kepada  masyarakat  tentang hukum  membayar  zakat,  mencari  mustahik, mengumpulkan, mentrsanformasikan, menggudangkan, menyimpan, menivestasikan zakat.
2.  Tugas-tugas  yang  dipercayakan  kepada petugas  zakat ada  bersifat pemberian  kuasa (karna  berhubungan  dengan  tugas  pokok dan kepemimpinan ).
3.  Para petugas zakat berhak mendapat bagian zakat  dari  kuota  amil  yang  diberikan  oleh pihak  yang  mengangkat  mereka  dengan catatan  bagian  tersebut  tidak  melebihi  dari upah  sekedarnya  dan  bahwa  kuota  tersebut tidak melebihi dari seperdelapan (1/80) zakat (12,5%).
4.  Melengkapi gedung dan administrasi yayasan zakat dengan sarana yang diperlukan.  Bila  sarana  ini  tidak  dapat terpenuhi dari anggaran belanja  negara  atau dari  dermawan,  maka  dapat  diambil  dari kuota amil sekadarnya dengan suatu catatan bahwa  sarana  tersebutt  harus  berhubungan erat  dengan  pengumpulan,  penyimpanan, dan  penyaluran  zakat  atau  berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
5.  Instansi  yang  mengangkat  dan  membentuk yayasan  zakat  ini,  diharuskan  mengadakan infeksi dan menindak lanjuti kegiatan yayasan  zakat,  sesuai  dengan  cara  Nabi SAW. Dalam mengaudit zakat.
Pelembagaan  zakat  mungkin  tidak secara langsung menjadi bagian dari sistrem keuangan,  tetapi  ia  mempunyai  akibat langsung  pada  sistem  keuangan  itu.  Zakat mencakup  semua  jenis  pembayaran  wajib  di jalan Allah dan dikenakan pada berbagai tipe
aset,  yang  sebagian  di  antaranya  masuk dalam  kategori  modal.  Dari  sudut  pandang sistem  keuangan,  penting  untuk  dicatat bahwa  semua  pemilikan  modal  serta  modal kerja  terkena  kewajiban  zakat  tersebut.  Ciri utama  lembaga  tersebut  adalah  sebagai berikut: 23
1.  Adakewajiban minumum bagi berbagai bentuk kekayaan. Aset finansial, modal kerja (termasuk stock-in-trade dalam segala bentuknya)  semuanya  terkena  kewajiban zakat sebesar 2,5% per tahun.
2.  Semua pembayaran zakat tersebut dilakukan tanpa  harapan  untuk  mendapatkan  imbalan duniawi  maupun  kompensasi  apapun,  baik berbentuk uang maupun tidak.
3.  Penggunaan  dana  zakat  itupun  sudah tertentu  pula,  yaitu  sebagaimana  yang tertuang  dalam  firman-Nya  QS.  At-Taubah: 60-62
E.  Pengembangan Sayap Pelayanan Masyarakat  di  Bidang  Filantropi  Islam  di Dunia Pesantren Pendidikan merupakan proses
transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta  didik.  Sejatinya  suatu  pendidikan ibarat  melakukan  penanaman  benih  padi. Dimana, penanaman padi  harus berasal dari benih  padi,  bukan  yang  lainnya.  Karena dengan  memastikan  benih  padi  ditanam, maka  akan  melahirkan  tanaman  padi  yang baik.  Demikian  juga  dengan  pendidikan,  jika bisa memastikan pendidikan yang diselenggarakan  tepat  dan  sesuai,  maka sudah  barang  tentu  hasil  dari  pendidikan  itu akan  menjadi  baik  dan  sesuai  dengan  yang diharapkan.
23 M.  FahimKhan  &  SuhermanRosyidi, Esai-Esai Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 86
Pendidikan  diselenggarakan  sebagai suatu  bagian  dari  proses  pembudayaan  dan pemberdayaan peserta didik atau siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip penyelenggaraan
pendidikan yang ditegaskan  dalam  Pasal  4  Ayat  (3)  Undang Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  itu mengindikasikan  masa  depan  peserta  didik adalah  suatu  hal  yang  utama.  Untuk  itu, diperlukan berbagai hal untuk bisa merealisasikannya termasuk persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik. Lembaga  pesantren  dalam  hal  ini sangat memungkinkan melakukan pengelolaan ZISWAF
dengan memberdayakan  berbagai  potensi  yang  ada seperti  para  pendidik,  santri,  wali  santri, alumni dan bahkan masyarakat sekitar untuk kemudian  mengelola  dan  mengembangkan dana  yang  terkumpul  kepada  masyarakat baik  untuk  pengembngan  pesantren  itu sendiridan para insan yang ada di dalamnya, bahkan  menopang  ekonomi  masyarakat sekitar.
Dana-dana  yang  dihimpun  oleh lembaga  ZISWAF  intra  pesantren  tentunya secara perlahan bisa membantu pelaksanaan  akselerasi  seperti  pembukaan lapangan kerja, pengembangan SDM masyarakat  dan  bahkan  perluasan  lembaga pendidian pesantren itu sendiri.
Maka  oleh  karena  hal  ini,  sejatinya pesantren  bisa  merealisasikan  pengelolaan ZISWAF ini mengingat regulasi yang mengatur  hal  ini  sudah  ada  dan  bisa dijadikan  payung  hukum  penerapannya. Adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,
tepatnya  Pasal  55  ayat  2  menyatakan, Pengumpulan  zakat  melalui  UPZ  (Unit Pengumpul  Zakat)sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  cara membentuk UPZ pada salah satunya lembaga  pendidikan  madrasah  termasuk pesantren.
Namun tentunya dalam
penerapannya  dibutuhkan  aturan  yang  lebih mengikat  agar  meningkatkan trust dan akuntabilitas pengelolan filantropi Islam ini di dalam  pesantren.  Hal  ini  disebabkan,  bisa jadi penghimpunan dana yang dilakukan bisa dalam  jumlah  yang  besar,  sehingga  benar- benar  dibutuhkan  akuntabilitas  yang  baik dalam  pengelolaannya.  Mengingat,  di  dalam lembaga  pendidikan  pesantren  tidak  sedikit yang  melakukan  berbagai  hal  administratif secara  alami,  sederhana  dan  bersifat  klasik dan  terkesan  kurang  menerapkan  sistem akuntabilitas pengelolaan.

## F.  Analisis  Yuridis  Pengelolaan  Zakat  di Lembaga Pendidikan
Peningkatan  pendapatan  ekonomi tentunya
harus dibarengi dengan peningkatan  aspek  hukum,  sehingga  dapat merealisasikan  ekonomi  yang  lebih  tangguh dan lebih kuat. Aspek yuridis dalam kegiatan ekonomi  merupakan  suatu  hal  yang  tidak bisa dikesampingkan dalam upaya merealisasikan  ketahanan  dan  peningkatan ekonomi,  termasuk  ruang  lingkup  ekonomi syariah  yang  tidak  bisa  diabaikan  sebagai salah  satu  penopang  kekuatan  ekonomi  di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia sudah  mendeclair  sebagai  negara  yang menganut dual economic system .
Dalam perspektif Ziswaf, ada regulasi  yang  mengamanatkan  lembaga
pendidikan dapat mengelola zakat, infak dan sedekah.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat, tepatnya  Pasal  55  ayat  2  menyatakan, Pengumpulan  zakat  melalui  UPZ  (Unit Pengumpul  Zakat)sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  cara membentuk UPZ pada:
a.  Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
b.  Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c.  Badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d.  Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
e.  Masjid,  mushalla,  langgar,  surau  atau nama lainnya;
f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
g.  Kecamatan  atau  nama  lainnya;  dan  h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
Hal  ini  menunjukkan  pengelolaan zakat dapat dilakukan pada lembaga pendidikan  termasuk  lembaga  pendidikan pesantren  untuk  menopang  perekonomian masyarakat  termasuk  lingkungan  sekitarnya. Melalui UPZ atau Pesantren ZISWAF Centre, penghimpunan  zakat  dan  lainnya  dapat diberdayakan  dan  dimaksimalkan  di  dalam lembaga  pesantren.  Namun  hanya  saja, tampaknya sangat dibutuhkan payung hukum  yang  memadai  dan  kuat  serta  lebih mengikat,  agar  penyelenggaraan  kegiatan penghimpunan  zakat  dapat  direalisasikan dengan  baik  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai akuntabilitas.
Ditambah lagi, pada beberapa pesantren  juga  sekarang  ini  dituntut  mencari pendanaan  mandiri,  maka  sangat  layak apabila lembaga pendidikan pesantren untuk membuka UPZ atau mengambil opsi berafiliasi kepada BAZNAS maupun berbagai
LAZ  terdekat  yang  bisa  dilihat  akuntabilitas pengelolaannya.
Namun sejatinya, pelaksanaan kegiatan  ini  harus  dapat  dipayungi  oleh berbagai  aturan  dan  regulasi  untuk  semakin menguatkan  birokrasi  dan  hal-hal  lain  yang bersifat  administratif  maupun  lainnya.  Para pengambil  kebijakan    di  dalam  pesantren harus  bisa  melihat  hal  ini  secara  seksama, kemudian menginisiasi berbagai aturan payung hukum yang bisa dijadikan pedoman teknis dalam kegiatan ini.

## G.  Penutup
Zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf merupakan  bagian  dari  filantropi  Islam  yang harus dioptimalkan agar
dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak dengan
mengedepankan akuntabilitas. Lembaga pendidikan  berbasis  pesantren  sangat  layak menyelenggarakan  kegiatan  ini,  karena memang sesuai dengan  warna  dari lembaga pendidikan ini yang kental dengan religiusitas.
Namun,  sangat  dibutuhkan  payung hukum  yang  memadai  dan  kuat  serta  lebih mengikat,  agar  penyelenggaraan  kegiatan penghimpunan  zakat  dapat  direalisasikan dengan  baik  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai akuntabilitas. Hal ini mengingat regulasi yang ada belum spesifik mengatur agar pengelolaan yang dilakukan dengan baik.
Penerapan  kegiatan  ini  harus  dapat dipayungi  oleh  berbagai  aturan  dan  regulasi untuk  semakin  menguatkan  birokrasi  dan hal-hal  lain yang  bersifat  administratif maupun  lainnya.  Para  pengambil  kebijakan di dalam pesantren harus bisa melihat hal ini secara  seksama,  kemudian  menginisiasi
berbagai  aturan  payung  hukum  yang  bisa dijadikan pedoman teknis dalam kegiatan ini.

## Daftar Pustaka
Al-Qardawi,  Yusuf.  1991. Fiqh  al-Zakah. Beirut: Mu‟assasah al-Risalah
Daulay, Haidar Putra. 2014. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia .
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Fiqih Wakaf . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Departemen Agama RI
Faris, Ahmad bin.  1998. Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah. Beirut: Dar al-Fikr Fatah, Rohadi Abdul dkk. 2005. Rekonstruksi Pesantren  Masa  Depan .  Jakarta:  PT.
Listafariska Putra Hafihuddin,  Didin.  2002. Panduan  Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah .
Jakarta: Gema Insani
Hasan,  Muhammad  Tholhah.  2004. Agama Moderat,  Pesantren  dan  Terorisme . Jakarta: PT. Listafariska Putra Herujito,  Yayat  M.  2012. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta: PT. Grasindo Khan,  M.  Fahim&  Rosyidi,  Suherman.  2014.
Esai-Esai  Ekonomi  Islam. Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada
Mufraini, Arif. 2012. Akutansi dan Manajemen Zakat . Jakarta: Kencana Manzhur, Ibnu. tt. Lisan al-Arab. Jld.3. Kairo:
Dar al- Ma‟arif
Nurlinda&Zuhirsyan, Muhammad. 2019. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka
Poerwadarminta, W.J.S, 1996. Kamus Besar Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka
Ridzaha, Taliziduku. 2013. Manajemen
Perguruan Tinggi . Bina Aksara,
Jakarta
Sya‟rawi, Mutawalli. 2005. Mausu’ah Fiqhi al- Zakah. Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta:Salemba Empat
Zuhirsyan , Muhammad.  2018. Membidik
Potensi  Ekonomi  Syariah  di  Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren ,
Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam –
Volume 9, Nomor 2, h. 319 Zuhaili,  Wahbah.  2004. Fiqhu  al-Islami  wa Adillatuhu. Damaskus:  Da  al-Fikr. 2004. Jld. 3