KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG HUKUM TERHADAP REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Azharuddin 1 , Wyne Cornelia 2 , Hendriko Benedict Gunawan 3 , Iwan Riski Hulu 4 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia azharuddin@unprimdn.ac.id
Abstrak
Era revolusi industri membawa pada perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, hukum dan bidang lainnya.  Rendahnya kualitas SDM di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem   hukum yang ada. Kesiapan sumber daya manusia di bidang hukum melakukan Pembangunan materi hukum dalam menghadapi tantangan  revolusi  industri 4.0 diarahkan untuk melakukan pembaharuan dan pembentukan produk hukum baru. Metode penelitian yang digunakan normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  belum siapnya SDM di bidang hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0, hal ini terjadi karena belum memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan kognitif, kreatif, memiliki pengetahuan hukum korporasi, peningkatan kompetensi, leadership dan profesionalisme.  Tidak cukup hanya dengan penguasaan teknologi, tetapi harus dilengkapi penguasaan sejumlah bahasa asing agar bisa komunikatif pada tingkat global. Peningkatan kapasitas pekerja millenial itu bisa diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi.
Kata Kunci : Revolusi Industri 4.0, sumber daya manusia, bidang hukum

## Abstract
The era of the industrial revolution led to developments and changes in various fields, both social, economic, legal and other fields. The low quality of human resources in the field of law is also inseparable from the lack of an established legal education system. Moreover, the system, selection process and policies for developing human resources in the field of law that were applied apparently did not produce quality human resources. Thus the readiness of human resources in the field of law to carry out legal material development in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 is directed to reform and formation of new legal products.   Realizing   reliable   human   resources   in   the   field   of   law   against   the   industrial revolution 4.0. Human readiness in the field of law against the industrial revolution 4.0 is required to have the ability to socialize, cognitive abilities, creative, have corporate legal knowledge, increase competence, leadership and professionalism. It is not enough just to master   technology,   but   it   must   be   equipped   with   the   mastery   of   a   number   of   foreign languages to be communicative at the global level. The increase in the capacity of millennial workers can be realized through training, courses and certification.
Keyword : Industrial Revolution 4.0, human resources, the field of law

## Pendahuluan
Peranan penting bagi Indonesia dalam kemajuan perekonomian di wilayah Asia Tenggara   dengan   menghadapi   revolusi Industri 4.0. Revolusi industri merupakan kelanjutan   di   era   sebelumnya,   dimana revolusi   industri   4.0   dipakai   dalam penggunaan segala teknologi baik sistem siber   fisik   berkomunikasi   maupun kerjasama   dengan   yang   lainnya   secara bersamaan   lewat   komputer,   layanan internal,   dalam   hal   ini   berdampak   pada proses   kerja   Sumber   Daya   Manusia (SDM)   yang   ada.   Kesiapan   SDM   di bidang   hukum   sangatlah   penting   bagi notaris,   konsultan (lawyer) ,   hakim   dan penegakan hukum.
Perkembangan   revolusi   industri   4.0 memilih   pengaruh   cukup   besar   bagi kalangan  notaris,   konsultan (lawyer) , hakim   dan   penegakan   hukum   dengan kehadiran tersebut akan berfokus kepada stabilitas   ekonomi   dan   hukum   di Indonesia.   Pengaruh   yang  terjadi   akibat dari   modal   kesiapan   Indonesia   untuk membenahi dan menciptakan SDM yang berkualitas dan bidang hukum khususnya bagi   notaris,   konsultan (lawyer) ,   hakim dan penegakan hukum.
Globalisasi   saat   ini   sudah   membawa kemajuan   yang   pesat   di   bidang   hukum bagi  notaris,   konsultan (lawyer) ,   hakim
dan   penegakan   hukum   dengan menggunakan   revolusi   industri   4.0. Payung hukum dijadikan sebagai aturan dari   revolusi   industri   bagi   notaris, konsultan (lawyer) , hakim dan penegakan hukum   akan   menciptakan   pengetahuan SDM yang berkualitas, perlindungan  dan berkeadilan.
Perkembangan   teknologi   bukan merupakan   wacana   tetapi   yang   terjadi saat   ini   adalah   era   revolusi   industri. Seiring   dengan   pembangunan   revolusi industri 4.0 di bidang hukum khususnya notaris,  konsultan (lawyer) , jaksa, hakim dan   penegakan   hukum akan meningkatkan   SDM-nya.   SDM merupakan   salah   satu   perubahan   dan menghasilkan   dalam   kinerja,   untuk   itu kebijakan   atau   strategi   yang   tepat diperlukan   guna   menyiapkan   SDM khususnya dalam bidang hukum.
Terkait   tantangan   dalam   dunia kenotariatan   menghadapi   revolusi industri   4.0   sangat   berpeluang   bagi bidang   hukum   saat   ini,   apalagi dibutuhkan   upaya   dan   pemikiran   baru maupun   teknologi   informasi   yang lengkap dan cepat. Untuk itu pentingnya kepastian hukum dalam konteks keadilan di   masyarakat.  Ditengah   derasnya   arus globalisasi dan tantangan di era 4.0 maka
perlu perubahan orientasi penyelenggaraan pendidikan
kenotariatan.   Atas   dasar   tersebut, penyelenggara   pendidikan   kenotariatan harus   melakukan   perubahan   kurikulum yang   mampu   menjawab   tantangan   dan dinamaika   perkembangan   Teknologi Informasi   (TI)   dan   sekaligus   pola pembelajaran. Hal ini sejalan dengan arah kompetensi   lulusan   Kenotarian.   Selain itu,   keniscayaan   bagi   profesi   Notaris untuk   selalu   mengikuti   perkembangan hukum yang berkaitan dengan Teknologi dan   Informatika   dengan   menerapkan cyber   notary ,   sebagaimana   yang diharapkan   Undang-Undang     Informasi dan Transaksi Elektronik.
Notaris   merupakan   layanan   hukum kepada   masyarakat   luas dalam memberikan   akta   dan   penandatangan sebuah   dokumen   serta   perjanjian.   Oleh karena   itu   notaris   harus   dihadapkan revolusi   industri   4.0   dengan   upaya memiliki   SDM/kompetensi   sebagai pedoman   dalam   pengetahuan   teknologi saat   ini.  Pekerjaan   Notaris  perlu menambahkan   pengetahuan/ skill dalam menghadapi revolusi industri 4.0, karena kemungkinan   ada   aplikasi   yang   bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas SDM yang cepat dan handal. Pesatnya   kemajuan   revolusi   industri
4.0, akan   terus   menjadi   fenomena   yang membuat   pembelajar   di   bidang kenotariatan   atau   yang   sudah   jadi pengemban   profesi Notaris   untuk berpacu   dalam   memprogresfitaskan kemampuannya   di   bidang   ilmu   hukum. Menciptakan   Notaris   yang   berkualitas penting   untuk   menghadapi   revolusi industri   4.0   yang   berperan   Notaris   ke depannya.  Bila  sudah   menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi, informasi dan   data   sangat   mudah   digunakan, artinya posisi Notaris bisa berpeluang.
Perkembangan  hukum saat ini sudah muncul  ketersediaan  dalam menampung SDM,   terkait   dengan   hal   itu   sangat dibutuhkan   pengetahuan   dan   informasi agar   terciptanya   SDM   yang   handal khususnya dalam bidang hukum. Dengan adanya   revolusi   industri   4.0   dituntut menguasai   khususnya   bidang   hukum untuk   mengembangkan   teknologi   yang ada, agar ketersediaan mampu menyusun rencana   kontrak   secara   elektronik maupun input data yang sudah ditentukan para   pihak,   sehingga   memudahkan informasi   dan   mencapai   urusan   hukum yang   ada.   Dalam   hal   ini   dapat memudahkan   pengguna   jasa   khususnya konsultan   hukum   ( lawyer )   mengahdapi revolusi   industri   4.0.   Dimana penggunaannya   melalui   teknologi
canggih, agar layanan hukum tetap lancar dan kompleks.
Kemajuan teknologi canggih ini dapat menciptakan inovasi dalam meningkatkan kinerja SDM yang handal khususnya   di   bidang   hukum.   Melihat perkembangan   saat   ini   kejaksaan berupaya   secara   maksimal   mungkin untuk   mewujudkan   kualitas   SDM-nya. Oleh   karena   itu   para   jaksa   haruslah memiliki   kompetensi   dan skill maupun profesional   dalam   menjalan   tugas penegakan   hukum   menghadapi   revolusi industri   4.0.   Untuk   itu   kejaksaan   tetap membenahi   serta   penataan   terhadap sistem pelatihan kedepannya. Perubahan dan perbaikan secara terus-menerus akan meningkatkan   penegakan   hukum   yang adil   dan   bijaksana,   maka   kejaksaan dituntut   terciptanya   layanan   hukum seadilnya   dan   bertanggungjawab menghadapi revolusi industri 4.0
Dalam   perkembangannnya,   dunia teknologi  (revolusi industri 4.0)  tumbuh dengan pesatnya, hal ini ditandai dengan membaiknya  sistem  informasi   digital   di masyarakat, sehingga kebutuhan internet saat ini meningkat dengan tajam, dimana hal   ini   berpengaruh   pada   tuntutan masyarakat   kepada  hakim  dan   lembaga peradilan dibawahnya untuk memberikan pelayanan   yang   cepat   dengan
menggunakan teknologi (revolusi industri 4.0)  masa   kini.   Sistem   informasi (revolusi   industri   4.0)  yang   telah dikembangkan   di  hakim  harus   terus diperbaruhi   sehingga   bisa   selalu up   to date ,   dan   dimungkinan   suatu   saat   nanti pengajuan   perkara   secara   elektronik (revolusi   industri   4.0)  tidak   hanya terbatas   pada   perkara   perdata   saja, namun   mungkin   pula   untuk   proses persidangan pidana.
Perubahan  revolusi industri  4.0 telah menjadi orang-orang yang lebih maju dan mengenai  penggunaan  digital  dan  dapat berinteraksi   dengan   hukum.  Hukum sebagai   regulator   dalam   profesionalnya menegakan  hukum yang ada  harus bisa beradaptasi   berkembangnya   revolusi industri   4.0   saat   ini.  Penegakan   hukum memiliki   berbagai   kelemahan   karena tidak   dibangun   secara   sistemik   yang mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum   di   era  revolusi  industri   4.0, bahkan   belum   terbangun   konsep   dan metode   penegakan   hukum   yang   efektif terhadap   financial   crime   secara konvensional.
Dari   aspek   substansi   hukum,   belum terbangun regulasi yang mengakomodasi konsep follow the money dengan metode financial   crime investigation yang mengkombinasikan   konsep   hukum   dan
ekonomi   dalam   metode   akuntansi forensik,   serta   orientasi   penegakan hukum masih pada to proof the criminal act belum berorientasi pada to proof the criminal   profit ,   pada   aspek   struktur hukum,   belum   terbangun   konsep pemahaman   sistem   dalam   orientasi penegakan   hukum   serta   belum terintegrasinya   sistem   koordinasi   dan kolaborasi   penegakan   hukum   secara harmonis;   sedangkan   dari   aspek   kultur hukum,   selain   belum   terbangunnya infrastruktur   ekonomi   bisnis   yang menunjang   proses   penegakan   hukum, juga   masih   rendahnya   partisipasi   dalam sistem penegakan hukum sebagai dampak dari   rendahnya   kesadaran   hukum masyarakat.
Akibat   perkembangan   revolusi industri dihadapkan masalah pelanggaran hukum   dan   menimbulkan   kerugian, kemudian   ketidakpahaman   penegakan hukum   bisa   berdampak   ketidakadilan. Oleh   karena   itu   dilakukan   upaya preventif agar penegakan hukum mampu memahami   revolusi   industri   yang   ada. Kesiapan   notaris,   konsultan   hukum (lawyer) ,   hakim,   kejaksaan   dan penegakan   hukum   di   tuntut   memiliki kesiapannya dalam menghadapi revolusi industri   4.0   khususnya   peningkatan SDM-nya.   Saat   ini   revolusi   industri
dalam   bidang   hukum   masih   tertinggal jauh   akan   berdampak   pada pengangguran.   Karena  itu   ketidaksiapan Indonesia   dapat   menimbulkan   masalah SDM dalam bidang hukum disamping itu juga regulasi hukum yang tidak memadai dan penegakan hukum yang lemah dalam pengimplementasinya.
Dinamika perkembangan hukum yang banyak   dijumpai   akhir-akhir   ini   yang begitu  dinamis  juga sangat berpengaruh dan   membawa   dampak   persoalan tersendiri.   Hal   mana   dapat   dirasakan dengan   adanya   perubahan   berbagai regulasi   dan   norma   hukum   yang   telah membawa   perubahan   besar   dalam   tata cara   dan   proses   penegakkan   hukum. Belum   lagi   ketika   dihadapkan   pada sejumlah   kenyataan   adanya   disharmoni peraturan   perundang-undangan   dan petunjuk teknis, khususnya di lingkungan lembaga  peradilan, yang juga seringkali membawa   perubahan   cukup   signifikan dan turut mempengaruhi.  Perkembangan persoalan   hukum   di   Indonesia   haruslah dituntaskan   mengingat   revolusi   industri 4.0   dihadapi   para   hakim   dan   kejaksaan sekeras mungkin menindak keadilan dan menuntut   kejahatan   agar   memberikan efek   jera.   Disamping   itu   perubahan zaman   teknologi,   maka   hakim   dan kejaksaan   memiliki   SDM   yang
berkualitas agar nantinya bisa daya pakai ke   depannya.  Agar   tuntutan   masyarakat tidak   diabaikan   sesuai   tindakan   hukum para hakim dan kejaksaan.
Keahlian   yang   dimiliki   oleh   profesi akan   terciptanya   layanan   hukum   yang profesional   dan   mampu   memenuhi kebutuhan   masyarakat.   Kepribadian profesi   harus   memiliki   rasa tanggungjawab   atas   pekerjaan   yang   di embannya,   sehingga   profesionalnya profesi tercermin dalam sikap andil dan bijaksana   dalam   menghadapi   masalah hukum   yang   terjadi.   Untuk   itu,   profesi berikap   jujur,   berkeadilan   dan bertanggungjawab   pada   masyarakat dalam melakukan layanan hukum.
Pengaruh revolusi industri 4.0 berupa efektivitas   dan   efisien   SDM   dan   biaya meski   berpengaruh   pada   pengurangan lapangan   pekerjaan   khususnya   bidang hukum   misal  notaris, lawyer ,   jaksa,
hakim   dan   penegakan   hukum.   Revolusi industri   4.0   memmbutuhkan   tenaga terampil dan SDM yang berkualitas agar kesiapan   bidang   hukum   secara   tepat. Apabila   regulasi   hukum   sudah   ada selayaknya   memberikan   manfaat   dan peluang bagi bidang hukum dan selaras dengan   teknologi   yang   ada. Perkembangan teknologi tidak terhambat adanya   regulasi   hukum   yang   ada,
sehingga   terciptanya   relevansi   hukum yang adil.
Menciptakan
Notaris,   konsultan (lawyer) ,   hakim   dan   penegakan   hukum yang   berkualitas   juga   penting   untuk menghadapi   revolusi   industri   4.0   yang diprediksi   akan   mengikis   peran  notaris, konsultan (lawyer) , hakim dan penegakan hukum  ke   depannya.   Kalau   sudah menghadapi  revolusi   industri   4.0,  maka teknologi   informasi  dan  data  sangat mudah  digunakan   oleh   para  notaris, konsultan (lawyer) , hakim dan penegakan hukum  bisa  berpeluang.  Dengan adanya kemudahan, perkembangan teknologi dan data   itu   mendegradasi   kewenangan notaris,   konsultan (lawyer) ,   hakim   dan penegakan
hukum, berusaha mempertahankan civil   law dengan meningkatkan   kemampuan (skill) dalam bidang SDM.

## Permasalahan
Berdasarkan persoalan   masalah hukum  diatas,   maka   dikemukakan perumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana kesiapan SDM dalam bidang   hukum   menghadapi   revolusi industri 4.0?”

## Metode Penelitian
Jenis   penelitian  dilakukan   dengan hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Teknik   analisa   data   yang digunakan  kualitatif  bersumber dari  data sekunder yang didapat.  Secara kualitatif sudah   diuraikan   secara   sistematis kemudian   diseleksi   dan   diolah,   pada akhirnya   ditarik   kesimpulan   sesuai dengan   data   yang   bersangkutan   dan berpedoman   atas   masalah   yang   terjadi, sehingga   pengungkapan   hukum terjawabkan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kesiapan   SDM   dalam   Bidang Hukum   menghadapi   Revolusi Industri 4.0
Saat   ini   kondisi   hukum   dipengaruhi adanya perkembangan teknologi dikenal dengan   revolusi   industri   4.0,   dimana teknologi memainkan peranannya dalam meningkatkan  SDM dan tatanan  hukum yang   ada.   Revolusi   industri   4.0   cukup menjanjikan   dalam   mengubah   tatanan hidup   masyarakat   dari   cara   bekerja, berpikir   dan   aspek   hukum.   Kemajuan teknologi   saat   ini   memberikan   regulasi dan   aturan   hukum   lainnya   agar   tidak menganggu kebijakan yang di tentukan. Timbulnya   fenomena   masalah   hukum akan   membawa   dampak   pada   notaris,
konsultan   hukum (lawyer) ,   hakim, kejaksaan dan penegakan hukum adanya kemajuan   revolusi   industri   4.0.   Atas dasar   itulah   pemerintah   melakukan regulasi   dalam   menghadapi   tantangan revolusi industri 4.0.
Menghadapi   revolusi   industri   4.0   ini seharusnya   memiliki   pendidikan,   agar penggunaan   teknologi  bisa  terpakai   dan digunakan, karena di era revolusi industri sangat   berbeda   sebelumnya   dimana penggunannya melalui internet dan robot. Terciptanya   teknologi   tersebut   semakin memudahkan   bagi   kalangan   pendidikan yang   mempunyai   keahlian   dibidangnya. Untuk  itu  dituntut   menciptakan  kualitas SDM   yang   matang   agar   dibutuhkan kapan saja khususnya di bidang hukum.
Jenis   pekerjaan   yang   diterima mempunyai   keahlian   apalagi   sudah memasuki   revolusi   industri   4.0   harus memiliki   kepandaian   dalam   bidangnya khususnya   hukum.   Untuk   itu   mereka harus   menguasai   dan   mengembangkan skill kedepannya   agar   bisa   berpeluang menghadapi   pembekalan   ke   arah depannya.   Bukan   hanya   pengetahuan semata   tetapi   juga   mengetahui   dan memahami teknologi saat ini. kecakapan dan   keterampilan   dibutuhkan   dalam menghadapi revolusi industri 4.0 karena akan   menghasilkan   SDM   yang   handal.
Pentingnya   teknologi   saat   ini   akan menghasilkan persaingan yang ketat dan berkompetisi   satu   sama   lainnya   dalam menghadapi   tuntutan   revolusi   industri 4.0.   Oleh   karena   itu   kemampuan   dan keterampilan   yang   dimiliki   akan menghasilkan   kinerja   yang   unggul   dan pencapaian SDM. Pentingnya pembelajaran teknologi saat ini agar tidak ketinggalan,   diantaranya   keterampilan dan   berkemampuan   dalam   teknologi
khususnya SDM.
Dengan   demikian  kompetensi   yang dimiliki membawa perubahan dasar pada diri   manusia,   agar   perubahan   tersebut dapat   meningkatkan   SDM   yang   handal dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kesiapan   SDM   dalam   bidang   hukum akan   bersaing   menghadapi   revolusi industri   4.0   diantaranya   penggunaan teknologi.   Tantangan   yang   dihadapi hukum   harus   sejalan   dengan   teknologi saat ini jika tidak ketinggalan jauh. Untuk itu   pemerintah   mengupayakan   regulasi sehingga   peraturan   yang   ada   bisa terpakai.   Pada   dasarnya   pembentukan regulasi   harus   melihat   kondisi   dan masalah hukum yang ada. Dalam rangka menegakan hukum harus secara adil dan bermanfaat bagi pembangunan agar tidak menghambat   atas   kemajuan   teknologi saat ini sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Regulasi   atau   pengaturan   hukum tentang teknologi yang semakin melesat jauh dan hukum semakin tertinggal dari teknologi menjadi masalah dan hambatan perkembangan ‘Making   Indonesia   4.0’ .
Misal KUHP, KUHPerdata  dan lain-lain peninggalan  Belanda.   Artinya,   di   era revolusi industri 4.0 ini hukum Indonesia masih tertinggal jauh. Hal tersebut dapat berdampak pada kekosongan norma dan kekaburan norma yang ada pada saat ini.
Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep pengaturan   yang   mampu   memadai perkembangan   era  revolusi  industri  4.0, dalam   hal   ini ‘Making   Indonesia   4.0’ , untuk memberikan kepastian hukum.
1. Pemahaman   penegak   hukum mengenai perkembangan teknologi era   revolusi   industri   4.0   menjadi tolak   ukur   dalam   mewujudkan tujuan hukum. Ada 3 azas hukum yang  sangat  mempengaruhi  tujuan hukum berupa keadilan, kebermanfaatan   dan   kepastian
hukum.   Di   dalam   struktur   hukum terdapat   penegak   hukum   seperti; kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim.   Artinya,   ketika   penegak hukum   tidak   paham   atau   belum mampu   memahami   perkembangan teknologi   di  era   revolusi   industri 4.0,   tentu   akan   menjadi   masalah besar   yang   berimplikasi   pada terbengkalainya   tujuan   hukum   itu sendiri.
2. Ketika dihadapkan dengan masalah pelanggaran   yang   terjadi   dan menimbulkan   kerugian   akibat perkembangan   teknologi   4.0
tersebut. 3. Kemudian apabila penegak hukum tidak   paham   hal   tersebut,   bisa berdampak pada sebuah
ketidakadilan   dalam   penegakkan hukum.   Karena   itu,   diperlukan langkah preventif yang mengupayakan   agar   penegak hukum   ke   depan   mampu memahami perkembangan teknologi   di   era   revolusi   industri 4.0.
4. Kemudian   yang   terakhir,  kesiapan masyarakat   atau   sumber   daya manusia (SDM) dalam menghadapi perkembangan era revolusi industri 4.0   .   SDM   di   Indonesia   masih tertinggal  jauh  dari  perkembangan revolusi   industri   4.0,   ini   bisa berdampak pada pengangguran.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,   pada   maret   2017   jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77   juta   orang.   Dilihat   dari   data tersebut,   nampak   ketidaksiapan masyarakat  pada perkembangan  industri 4.0,   tentu   akan   berdampak   pada pengangguran yang semakin bertambah. Sementara   pada   tahun   2030   Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Tentu keduanya   menjadi   hambatan   dan tantangan   bagi   pemerintah.   Karena   itu, ketidaksiapan masyarakat Indonesia pada perkembangan revolusi industri 4.0 dapat menimbulkan  masalah  hukum   baru,   di samping regulasi yang tak memadai dan
penegakan   hukum   yang   lemah   dalam pengimplentasiannya.
Berangkat   dari   beberapa   masalah aspek   hukum   yang   dapat   menghambat perkembangan   revolusi   industri   4.0   di atas.   Maka   penulis   akan   memberikan gagasan pembaharuan hukum yang dapat mendukung   terwujudkan   program   yang inklusif   dan   berkelanjutan   dari   aspek hukum.   Adapun   gagasan   pembaharuan hukum yang dapat penulis berikan, antara lain:
1. Menambah kurikulum di Fakultas Hukum   Perguruan   Tinggi   se- Indonesia;   berupa   tambahan konsentrasi   hukum   yaitu technologi of law . Nantinya akan membahas   beberapa   subbagian berupa: Internet   of   Things,
Artificial   Intelligence,   Human- Machine   Interface,   teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D   Printing,   dan   sejenisnya. Penambahan kurikulum dianggap penting   karena  SDM   diperlukan kedepannya   terkait advokat,
jaksa,    penegakan   hukum  untuk
menghadapi revolusi industri 4.0. 2. Pemerintah dalam hal recruitment anggota   kepolisian   dan   jaksa, perlu   merekrut   sarjana   hukum technologi   of   law dan   sarjana
teknik.   Kemudian   dalam   hal recruitment calon   hakim   juga diperlukan   sarjana   hukum technologi   of   law .   Hal   tersebut diperlukan   agar   dalam   hal penegakan   hukum   mengenai sengketa   ataupun   tindak   pidana yang   dikarenakan   oleh   teknologi di   era   industri   4.0   ini,   dapat dianalisis   oleh   penegak   hukum yang   memiliki   kapasitas   dalam bidang  tersebut.   Sehingga  tujuan dari hukum dapat dipenuhi selaras dengan   perkembangan   ‘ Making Indonesia 4.0 ’.
3. Memasukkan   program   dalam menghadapi  revolusi industri 4.0 pada   Rencana   Pembangunan Jangka   Panjang   Nasional, Rencana   Pembangunan   Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja   Pemerintah.   Sehingga menjadi   suatu   kebijakan   bagi pemerintah   untuk   mewujudkan ‘Making   Indonesia   4.0’ yang berkelanjutan.
4. Dalam   hal   regulasi   atau pengaturan pada program legislasi nasional,   dalam   hal   ini   Presiden dan DPR RI perlu membuat suatu undang-undang   yang   mampu memadai   perkembangan   industri
4.0. Hal tersebut dapat dilakukan dengan   berkonsultasi   melibatkan para   ahli   teknologi   dan   pakar technologi   of   law .   Sehingga konsep   pengaturan   dan   payung hukum   yang   jelas   dan   sesuai dengan   kondisi   perkembangan industri 4.0 tersebut. 5. Pemerintah melakukan pembinaan,   pelatihan   dan sosialisasi terkait revolusi industri 4.0, baik pelatihan skill tata kelola teknologi  maupun  kualitas  SDM terkait regulasi hukum yang ada. Peran   revolusi   industri   4.0 disusun   secara   tepat   agar   semua perkembangan   dan   penemuan   baru mampu   membawa   aspek   positif   bagi masyarakat. Kemampuan teknologi akan membagi   solusi   atas   kerumitan perubahan   saat   ini   dan   membawa perubahan   baru   khususnya   bidang hukum, sehingga
memberikan pemahaman pentingnya teknologi saat ini segala pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, dituntut memiliki SDM terampil dan berkualitas agar mempersiapkan revolusi industri 4.0. Dengan adanya regulasi dan kebijakan   pemerintah   atas   kemajuan teknologi   saat   ini,   agar   tidak menimbulkan tindak kejahatan.
Revolusi industri sudah pernah di era pertama   sampai   ketiga.   Era   pertama dimulai   mekanisasi   berbasis   tenaga   air dan   uap.   Kedua   tentang   lini   produksi, ketiga   tentang   otomatis   berbasis komputer   (internet),   dan   terakhir   ke empat tentang penggunaan IoT ( Internet of Thing ) lewat berkomunikasi satu sama lain atas layanan yang ada. Kesemuanya itu memiliki kepentingan masing-masing dalam   penggunaan   cara   berteknologi. Oleh   karena   masyarakat   dituntut perubahan jaman atas teknologi yang ada. Sebab itulah masyarakat Indonesia perlu mempersiapkan segala bidang khususnya hukum.   Agar   tidak   ketinggalan   zaman dalam   teknologi   tersebut.   Untuk   itu, prioritas   utama   dalam   mempersiapkan dini SDM di era ini.
Memasuki   era   revolusi   industri   4.0 dengan   mendasarkan   pada   kemajuan teknologi   dalam   berbagai   pelaksanaan kegiatan   sehari-hari,   mengubah   kondisi sosial   masyarakat   untuk   mengikuti perkembangan   yang   ada.   Saat   ini Indonesia   telah   memasuki   era   revolusi industri 4.0, dimana penguasaan terhadap teknologi  menjadi  keharusan  agar  suatu entitas   dapat   bertahan.   Sejalan   dengan pandangan   tersebut,   maka   generasi milenial   melalui   penguasaan   teknologi yang   dimiliki   diharuskan   mampu
melakukan   literasi   teknologi   sehingga mampu   menciptakan   SDM   di   bidang hukum yang bermanfaat.
Persiapan SDM sangat penting dalam menghadapi era industri 4.0  khususnya bidang   hukum.   Sebab,   kesiapan   SDM diperlukan   akan   membawa   teknologi saat ini. di Negara Indonesia belum ada kesiapannya   SDM   Indonesia   dalam menyambut   industri   4.0  khususnya bidang   hukum.  Lantaran   fasilitas   dan kemampuan belum memadai. Akibatnya membawa   dampak   bagi   notaris, konsultan   hukum (lawyer) ,   kejaksaan, hakim   dan   penegakan   hukum   yang belum   memiliki   SDM   yang   handal.
Keseriusan pemerintah dalam
menangani masalah revolusi industri 4.0 khususnya   bidang   hukum   agar meningkatkan   pelatihan   pengembangan teknologi.   Dengan   adanya   pelatihan tersebut   akan   memiliki   sertifikat   yang diembannya   dan   membawa   kemajuan teknologi   semakin   nyata   dan terwujudnya   kesiapan   berjalan   dengan lancar.
Untuk   menghadapi   perubahan   era revolusi   industri   4.0  tersebut   Indonesia memerlukan   kesiapan   diantaranya regulasi   dan   infrastruktur   komunikasi merupakan hal penting untuk menunjang perubahan   tersebut. Pemerintah   sudah
seharusnya   dapat   bersifat   adaptif   dan responsif   terhadap   peristiwa-peristiwa yang
terjadi. dimana Hukum selalu tertinggal dengan peristiwa yang terjadi, maka   dari   itu,   harus   secepatnya dibentuknya regulasi yang mengatur hal- hal   tersebut   agar   dapat   memberikan kepastian Hukum kepada   setiap   elemen masyarakat.
Penamaan  revolusi   industri  4.0 disusun secara signifikan dan tepat secara berinovasi   dan   penemuan   terbaru  akan membawa   pengaruh positif. Atas penemuan   teknologi   yang   diyakini mendapat  solusi  atas  kerumitan  atau masalah   yang   ada.   Kemajuan   teknologi tersebut mampu mengubah tatanan segala bidang   khususnya   bidang   hukum. Indonesia menjunjung tinggi akan hukum yang dilakukan secara adil dan kepastian. Dengan   adanya   kehadiran   revolusi industri 4.0 membawa masyarakat maju dan   mengenai   dunia   teknologi,   maka yang dibutuhkan tingkat SDM agar dapat bersaing   dimanapun   berada.   Untuk   itu regulasi   hukum   sangat   diperlukan   agar tidak   menyimpang   atas   penggunaan teknologi   yang   ada.   Apalagi   pelayanan publik   sangat   membutuhkan   regulasi hukum yang tepat atas kebijakan aturan- aturan   teknologi.   Atas   regulasi   tersebut agar   dimanfaat   dengan   jelas   dan
menyalahgunakan   komputerisasi   atau lainnya bidang teknologi.
Revolusi   industri   4.0  dilakukan dengan menggunakan basis teknologi di dasarkan  pada  dunia   hukum  yang   ada, agar   dapat   menjadi   sentra   baru   untuk menciptakan  tujuan  hukum.   Mahasiswa dan   akademisi   hukum   dalam   deru revolusi industri 4.0 bisa menjadi inovasi dalam   proses   perkuliahan   guna menunjang kesiapan berpikir mahasiswa dalam pembaharuan hukum.
Pendidikan hukum merespon terhadap perubahan   yang   terjadi   di   era   revolusi industri 4.0, disamping itu perkembangan hukum   tidak   bisa   mengikuti   kecepatan teknologi   yang   ada,   hanya penggunaannya   yang   sudah   ada.  Untuk itu   pendidikan   hukum   mengambil langkah   sikap   atas   pentingya   teknologi saat ini disamping itu bisa meningktkan SDM   yang   berkualitas.   Pentingnya sebuah teknologi akan terciptanya kinerja yang   handal   karena   dapat   digunakan segala   bidang   khususnya   hukum. Menghadapi revolusi industri 4.0 dituntut bagi notaris, konsultan hukum (lawyer) , hakim, kejaksaan dan penegakan hukum memiliki   kemampuan (skill) .   Dengan adanya   kemampuan   tersebut   akan   tahu soal dan maksud hukum yang ditegakkan disamping mengenal teknologi yang ada.
Jadi   persoalan   hukum   tetap   melakukan tindakan   sesuai   dengan   prosedur   yang berlaku   dan   mengantisipasi   teknologi saat ini. Karena masih lemah nya hukum dan   tidak   dibarengi   teknologi   yang dipakai.   Kebutuhan   masyarakat   akan keadilan   oleh   penegakan   hukum   harus seadilanya   karena   kejahatan   semakin meningkatkan akan kemajuan teknologi. Atas   fenomena   yang   terjadi   di masyarakat merasa takut akan lemahnya penegakan   hukum,   karena   tidak menguasai   teknologi   SDM   saat   ini, sehingga   hukum   tidak   pertahankan. Sementara   kebijakan   pembangunan semakin   berkembang   adaya   revolusi industri 4.0.
Dengan   teknologi,   mahasiswa   dan dosen   bisa   saja   tidak   ke   kampus   lagi untuk   bertatap   muka   dan   memberikan pengajaran ilmu hukum. Mereka bisa saja melaksanakan perkuliahan tanpa harus ke kampus melainkan di mana saja dengan sistem   jaringan/akses   teknologi   yang dimiliki.   Begitu   pun   dengan   praktisi hukum, memanfaatkan teknologi menjadi suatu   kebutuhan   tersendiri,   misalnya ketika   dalam   persidangan   tidak   perlu harus   ke   pengadilan.   Dengan   akses jaringan   dan   teknologi   yang   ada, persidangan bisa dilakukan di mana saja
dengan   sistem online atau   tatap   muka jaringan.
Di samping itu, regulasi hukum yang sudah   ada   maupun   akan   dibuat selayaknya   memberi   kemanfaatan   yang positif dan selaras dengan teknologi yang ada. Inovasi dan invensi serta penemuan baru   melalui   teknologi   tidak   terhambat dan mendapatkan penguatan yang penuh daripada   hukum.   Sehingga   tercipta relevansi   hukum   yang   berbasis human digital dan soft   skill digital   yang mendukung   pertumbuhan   sumber   daya manusia   yang   berkualitas   dan   keadilan yang hakiki.
Kehadiran   revolusi   industri   4.0 semakin meningkatkan persoalan tatanan hukum dan semua perubahan yang terjadi akan   membawa   kemajuan   teknologi   di kalangan   hukum.   Dukungan   pemerintah sangat dibutuhkan atas keterampilan dan pengetahuan (skill) SDM   yang semaksimal   mungkin   agar   terciptanya tenaga   kerja   terampil   dan   handal. Disamping   itu,   adanya   regulasi   hukum yang   jelas   agar   tidak   merugikan   orang. Dibuatnya   aturan   tersebut   revolusi industri 4.0 bisa berjalan dengan baik dan menaati peraturan yang berlaku. Selama ini   keberadaan   revolusi   industri   4.0 hanya   mengenal   dan   penggunaan teknologi, untuk itu regulasi hukum harus
dilakukan   secara   tepat   mengingat kemajuan   teknologi   sangat   berkembang dikalangan   masyarakat   ataupun   pejabat khususnya   notaris,   konsultan   hukum
(lawyer) ,   kejaksaan,   hakim   dan penegakan hukum. Dengan
pemberlakukan   regulasi   hukum   tersebut akan terciptanya hukum yang selaras dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Hal ini cukup jelas kebijakan pemerintah sudah   melaksanakan   secara   merata dengan   diperkuat   solusi   dan   regulasi hukum   yang   ada.   Agar   terjaminnya penggunaan   tekonologi   seiring   dengan ilmu   pengetahun   yang   dimiliki   tetap mensejahteraan   kehidupan   bangsa   dan negara.   Dengan   maksud   memanfaatkan teknologi   yang   ada   setelah   itu   di pergunakan   secara   pengetahuan   dan keterampilan   agar   dapat   bersaing   SDM khususnya   bidang   hukum.   Masyarakat tidak   mendapatkan   kerugian   atas kemajuan   teknologi   yang   ada   karena adanya   kebijakan   dan   regulasi pemerintah   yang   dilakukan   saat   ini. Tindakan   hukum   secara   adil   dan   tidak membeda-beda   satu   sama   lainnya. Hukum   harus   menindak   tegas   atas kejahatan yang dilakukan pelaku.
Dukungan pemerintah atas mengeluarkan   regulasi   hukum   di   era revolusi industri 4.0 agar tidak terjadinya
penyalahgunaan   aksi   kejahatan   semakin marak.   Jika   diperhatikan   kehadiran Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2016 tentang   Informasi   dan   Transaksi Elektronik
membuktikan   bahwa Pemerintah   Indonesia  sudah  mengikuti arus   globalisasi   dalam   segala   bidang, termasuk dalam bidang
hukum.   Pemberlakuan   Undang-Undang tersebut   menjawab  tantangan   hukum  di era revolusi industri 4.0 selama ini belum diatur   secara   khusus   di   Indonesia. Siapapun   pelakunya   harus   ditegakan secara adil dan tidak membeda-bedakan siapapun,   karena   dasar   hukum   sudah diperkuat.   Keberadaan   revolusi   industri 4.0 tidak mengalami kerugian perbuatan kemajuan   saat   ini,   apalagi   sudah memiliki   regulasi   dan   perlindungan hukum.   Sangatlah   penting   bagi   notaris, konsultan   hukum (lawyer) ,   kejaksaan, hakim   dan   penegakan   hukum   atas kemajuan   revolusi   industri   4.0   karena dapat   mengetahui   dan   memahami kekurangan yang ada.
Pemerintah   masih   dirasakan   cukup lambat   meresponnya   dalam   bentuk perlindungan hukum terhadap terjadinya disrupsi   teknologi   revolusi   industri   4.0 yang  telah  nyata   digunakan  manfaatnya oleh   masyarakat.   Hal   ini   menyebabkan beberapa   produk   revolusi   industri   4.0
masih   diragukan   legalitasnya.   Hukum cukup   lambat   mengatur   perkembangan teknologi   yang   ada.  Pemerintah   sudah sangat concern dengan disrupsi teknologi pada   revolusi   industri   4.0,   sehingga upaya untuk menyelaraskan perkembangan hukum dengan
perkembangan   teknologi   jugalah   sangat penting khususnya notaris, lawyer , jaksa, hakim dan penegakan hukum. Pernyataan dan   kebijakan   diatas   setidaknya   telah menunjukan   arah   kebijakan   Pemerintah Indonesia   dalam   merespons   teknologi dalam   revolusi   industri   4.0.   Salah   satu poin krusial dalam arah kebijakan adalah adanya harmonisasi peraturan perundang- undangan   untuk   dapat   mengakomodir perkembangan teknologi
yang bermanfaat  bagi   notaris, lawyer ,   jaksa, hakim dan penegakan hukum.
Indonesia   perlu   menyiapkan   SDM atau lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing   secara   global,   dimana penguasaan   perkembangan   teknologi merupakan  hal   yang  penting  bagi   masa depan suatu negara. SDM yang tangguh hanya   dapat   diwujudkan   dengan pendidikan   khususnya   bidang   hukum yang berkualitas dan menjadi barometer perkembangan   suatu   bangsa.   Salah   satu kompetensi   yang   harus   dimiliki   SDM yang handal seperti notaris, lawyer, jaksa,
hakim   dan   penegakan   hukum.   Kini   era baru   revolusi   industri   4.0   sedang berlangsung,   manusia   sadar   bahwa   saat ini justru revolusi industri mengarah ke arah   perubahan   distruptif   apabila   tidak diimbangi dengan self capacity .
Secara   umum,   kualitas   SDM   mulai mengadakan   penelitian   hukum   tentang regulasi   sampai   penegak   hukum   agar dapat   memahami   kompetensi   yang   ada. Apalagi revolusi industri 4.0 terlepas dari penguasaan   teknologi   dan   perubahan hukum. Masih rendahnya kualitas SDM yang   dihasilkan   oleh   seorang   hukum karena belum tersedia ilmu pengetahuan teknologi,   masih   jauh   tertinggal kemajuan yang dimiliki seorang notaris, kunsultan   hukum (lawyer) ,   kejaksaan, hakim dan penegakan hukum. Untuk itu harus ambil kebijakan agar memantapkan kualitas   SDM   dan   teknologi   yang   ada. Agar   dapat   bersaing   segala   bidang   dan menghasilkan kinerja yang handal, hal ini ditujukan   dalam   menghadapi   revolusi industri 4.0.
Melalui   pendidikan   manusia   dapat menghasilkan SDM yang handal. Hal ini dapat   dilaksanakan   dengan   melalui pendidikan   dan   latihan   khususnya   di bidang   hukum   secara   otomatis menguasasi   teknologi   maupun   secara informal   di   tempat   kerja,   dapat   juga
dilaksanakan dengan pengembangan diri sendiri   atas   inisiatif   sendiri   berupaya memperoleh pengetahuan dan
keterampilan  khususnya notaris, lawyer , jaksa, hakim dan penegakan hukum.
Perkembangan   revolusi   industri   4.0 memiliki   pengaruh   sangat   besar kedepannya   dalam   kehidupan   manusia khususnya   bidang   hukum.   Hal   ini diyakini   bahwa   kemajuan   teknologi bermuncul   seperti   kecerdasan   buatan , super   komputer   seluler , robot   intelijen , peningkatan   otak   neuro   berteknologi , kebutuhan  data   besar   berkemampuan untuk pengamanan   dunia   maya ,
pengembangan biotechnology dan manipulasi   gen.   Berdasarkan   penjelasan tersebut bahwa jaringan produksi digital ini   terdesentralisasi,   bertindak   secara tersendiri   dan   dapat   mengendalikan operasi   secara   utuh,   efisien   dan merespons bagi kalangan notaris, lawyer , jaksa,   hakim   dan   penegakan   hukum untuk melakukan peningkatan SDM-nya. Revolusi industri 4.0 cukup menyakinkan bidang   hukum   untuk   beraktivitas   dan memajukan teknologi saat ini, agar bisa bersaing dan menghadapi tantangan yang ada.
Era revolusi industri  membawa pada perkembangan dan perubahan di hokum khususnya notaris, lawyer , jaksa, hakim
dan penegakan hukum. Di bidang hukum revolusi   industri 4.0 membawa perubahan-perubahan  notaris, lawyer , jaksa, hakim dan penegakan hukum baik secara   sederhana   namun   gamblang sampai   kepada   bentuk   organisasi- organisasi   kehidupan   baru   yang   pada awalnya   dalam   skala   dan   formatnya nasional berlanjut ke skala dan formatnya yang   global.   Sebagai   akibat   dari globalisasi   maka   menimbulkan perubahan   tata   nilai  hukum  dalam kehidupan   masyarakat   dalam   berbagai problematika.   Oleh   karena   itu   perlu diatur   oleh   aturan   hukum   sebagai law making dan   perlu   penegakan   hukum sebagai law inforcement .
Pembangunan   materi   hukum   dalam menghadapi   tantangan  revolusi  industri 4.0   diarahkan   untuk   melakukan pembaharuan   dan   pembentukan   produk hukum khususnya  notaris, lawyer , jaksa, hakim   dan   penegakan   hukum  yang mencerminkan   nilai-nilai   Pancasila   dan UUD   1945.   yang   didasarkan   pada kebutuhan masyarakat. Untuk mengikuti
perkembangan dan dinamika pembangunan   yang   sesuai   dengan aspirasi masyarakat baik kebutuhan masa kini   maupun   masa   depan   dalam mendukung era revolusi industri 4.0.
Pemerintah harus memperkokoh daya tahan   ekonomi   domestik  dari   serangan baru   ekonomi   asing.   Pemerintah mempunyai   tanggung   jawab   dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia   dan   mempunyai   konsekuensi harus segera melakukan penataan hukum agar tidak menghambat proses reformasi global.   Kita   tidak   boleh   setengah   hati dalam   melakukan   pembangunan   dan pembaharuan hukum dalam menghadapi perdagangan di era revolusi industri 4.0.
Pemberlakuan   aturan   hukum  saat   ini lebih ditekankan lagi atas kebijakan yang sudah diambil, terutama notaris, lawyer , jaksa,   hakim   dan   penegakan   hukum mengacu   kepada   teknologi   yang dibutuhkan   agar  yang   teridentifikasi secara   jelas.  Melihat  perubahan   hukum tersebut,   maka  seharusnya   menyadari bahwa   pentingnya   SDM  yang   dihadapi, sehingga   bisa   berpeluang   untuk menghadapi   revolusi   industri   4.0 kedepannya lebih baik. Regulasi hukum yang   dilakukan   seharusnya   disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadinya   tumpang   tindih.   Penggunaan teknologi   prioritas   utama   bagi   hukum, agar dapat memperoleh komunikasi dan informasi secara jelas dan tepat. Apabila revolusi industri 4.0 di beritakan  bahwa belum   ada   kesiapan   Indonesia
menghadapi revolusi industri 4.0 karena hukum  masih  tertinggal  jauh   dalam modernisasi teknologi yang ada.
Para   pemangku   kepentingan   perlu memahami   dan   memanfaatkan   ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya kreatif   ke   arah   terwujudnya   kesiapan SDM   dalam   menyambut   era  revolusi Industri   4.0.   Lebih   jauh   dari   itu, transformasi yang terjadi di era  revolusi Industri   4.0.   juga   menghadirkan tantangan   baru   dalam   hal   bagaimana negara   dapat   memanfaatkan   pranata- pranata   pembinaan   SDM,   seperti lembaga pendidikan vokasi atau kejuruan dan   pusat-pusat   pelatihan   yang   sudah tersedia.
Hukum   mengajarkan   bahwa   beretika dan bertanggungjawab secara profesional dalam menghadapi SDM. Hukum selalu diabaikan   atas   SDM   yang   ada,   maka seorang   notaris,   konsultas (lawyer) , hakim, kejaksaan dan penegakan hukum memiliki   keterampilan   dan   kemampuan dibidang   teknologi,   agar   tidak   tidak ketinggalan jauh kemajuan teknologi saat ini.   nilai   dana   etika   mejadi   pedoman dalam   sikap,   untuk   itu   profesi   yang dijalankan harus menyadari dan beretika baik dan melayani masyarakat.
Profesi yang di embangnya memiliki keahlian   sesuai   dengan   ilmunya.   Setiap
profesi yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu   memenuhi   kebutuhan   layanan masyarakat.   SDM   yang   dimiliki   harus mampu   mengenal   teknologi   (revolusi industri 4.0) yang ada, agar bisa bekerja dengan baik, jujur kebenaran selalu ada dan   memberi   rasa   keadilan   dan bertanggungjawab atas profesinya.
Suksesnya profesi yang dijalani akan membuahkan   hasil   yang   baik   dan   bisa menghadapi   peluang   revolusi   industri saat   ini.   Akan   tetapi   revolusi   industri tersebut   membawa   pengaruh   bagi seorang yang belum mengenal dan belum memiliki   potensi (skill) hanya   sebatas kemampuannya   saja.   Untuk   itu,   lebih ditingkatkan   lagi   pelatihan   dan pengetahuan   teknologi   agar   terciptanya SDM   yang   unggul.   Seorang   profesi sangat  dibutuhkan  kesabaran, tekad  dan pengorbanan atas layanan.
Kesiapan generasi milenial menghadapi   revolusi   industri   4.0 khususnya   dibidang   hukum   harus dimaksimalkan, agar
kapasitas kemampuan   yang   dimiliki   sudah   siap pakai,   tidak   cukup   hanya   pengetahuan saja   tetapi   penguasaan   teknologi ditingkatkan,   agar   ikut   bersaing   dalam kemajun
teknologi.
Sejumlah kemampuan   dan   pengembangan   ilmu
dituntut   melengkapi   penguasaan teknologi   dalam   meningkatkan   SDM yang   berkualitas.   Oleh   karena   itu, kualitas kerja yang dimiliki  diwujudkan melalui pelatihan khusus dan sertifikasi.
Kesiapan   pemerintah   dalam menghadapi   era   revolusi   industri   4.0 harus dimulai  dari  penyesuaian   regulasi yang   jelas.  Pada   saat   ini,   dunia   kerja bukan   hanya   sekadar   membutuhkan orang-orang yang pintar. Dunia kerja saat ini   membutuhkan   orang-orang   yang memiliki  SDM   dan  komitmen   dan senantiasa   berpikir   inovatif   untuk menciptakan hal-hal baru bagi kehidupan manusia. Kondisi seperti ini harus segera dijawab   oleh   pemerintah,   senantiasa menciptakan   peraturan-peraturan   yang mengakomodasi   revolusi   industri   4.0 khususnya bidang hukum.
Peran   pemerintah   Indonesia   dalam bidang hukum untuk menghadapi transisi menuju   revolusi   industri  4.0  akan menjadi  SDM   yang   berkualitas   dan mengupayakan segala kebutuhan seorang bahkan  mencari  solusi   dalam  berbagai permasalahan.   Revolusi   industri   4.0 membawa perubahan kehidupan manusia khususnya   bidang   hukum  dalam   hal notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan penegakan   hukum.  Kemajuan  revolusi industri  4.0  menimbulkan  teknologi
digital   yang  dapat  memberikan   dampak positif bagi kehidupan seorang, sehingga dibutuhkan SDM yang berkualitas dalam bidang hukum.
Masih   banyak   bidang   hukum   yang belum   mengetahui   dan   memahami teknologi   yang   diciptakan   oleh   revolusi industri 4.0. Oleh karena itu hukum harus melakukan   perkembangan   kemajuan teknologi   saat   ini   demi   peningkatan SDM-nya.   Sepanjang   revolusi   industri 4.0   berjalan   membangun   regulasi   yang tepat dan jelas.
Masyarakat   harus   bersama-sama menghadapi  revolusi industri 4.0 segala sektor   khususnya   bidang   hukum. Pentingnya   bidang   hukum   dikarenakan mewujudkan   rasa   keadilan,   kepastian hukum   dan   manfaat   dalam   masyarakat. Adanya   kemajuan   teknologi   lebih ditekankan   sumber   daya   manusia   yang berguna   dan   bermanfaat   kedepannya khususnya dikalangan notaris, konsultan hukum (lawyer) ,   hakim,   kejaksaan   dan penegakan hukum.
Prestasinya  sebuah   negara   dalam menghadapi   revolusi   industri   4.0  akibat terwujudnya   SDM   yang   handal   dan mampu   meningkatkan   kompetensi   serta komitmen   regulasi   hukum   yang   sudah diatur. Sudah   saatnya Indonesia membangkitkan   komitmennya   untuk
menghadapi   revolusi   industri   4.0 khususnya   bidang   hukum   menjadi prioritas   utama,   arena   sebagai   tonggak mengatasi persoalan hukum yang terjadi. Untuk   itu  notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim dan penegakan hukum sebagai kontribusi bagi persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakatnya.   Walaupun   itu   sebagai peluang   dan   tantangan   revolusi   industri 4.0   yang   dihadapi   seorang   notaris,
lawyer ,   jaksa,   hakim   dan   penegakan hukum   harus   mengambil   bijaksana   dan menguasai Iptek.
Kerjasama   tersebut   sangat   penting untuk kemajuan bersama. Apalagi dalam mengahadapi   revolusi   industri   4.0   serta peningkatan   institusi  hukum,   khususnya notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan penegakan   hukum  dalam  persoalan hukum semakin membanjiri ruang-ruang media   tersebut. Hukum   menjadi kebablasan karena terjadinya inovasi dan pemahaman   yang   berlebihan   serta merugkan   bagi   masyarakat.   Dengan adanya   revolusi   industri   4.0   secara hukum   sudah   melakukan   bagian   dari beberapa   ilmuan   atas   kemajuan terknologi saat ini.
Keberadaan  revolusi   industri   4.0 sangat penting bagi masyarakat di sektor teknologi dan hukum  khususnya  notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan   penegakan
hukum.  Pencapaian   teknologi  tersebut merubah   tatanan   hukum   menjadi   baik dan   mobilitas   kerja   hingga   peningkatan SDM.  Untuk segala kemajuan yang ada akan membawa seseorang berinovasi dan berkarya   dalam   teknologi   tersebut khususnya bagi notaris, konsultas hukum (lawyer) ,   hakim,   kejaksaan   dan penegakan   hukum   akan   menghasilkan SDM yang berkualitas.
Segala   layanan   berbasis   teknologi memberikan   ruang   untuk   regulasi   dan pemikiran   baru   agar   terciptanya   SDM yang   handal.   Pemerintah   secepatnya membuat   regulasi   agar   tidak kesalahpaham   dan   kegaduhan   dalam masyarakat   dalam   revolusi   industri   4.0 tersebut.   Kesiapan   SDM   juga   harus diperhatikan   karena   ide   dan   inovasi selalu dilakukan agar terciptanya produk hukum yang unggul bagi notaris, lawyer , kejaksaan, hakim dan penegakan hukum.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam   menghadapi   revolusi   industri   4.0 diantaranya   pertama   adalah   kualitas, yaitu   upaya   menghasilkan   SDM   yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan notaris, lawyer ,   kejaksaan,   hakim   dan penegakan   hukum yang   berbasis teknologi digital. Kedua, adalah masalah kuantitas,   yaitu   menghasilkan   jumlah
SDM   yang   berkualitas,   kompeten   dan
sesuai   kebutuhan   notaris, lawyer ,   jaksa, hakim   dan   penegakan   hukum.   Ketiga, adalah   masalah   distribusi   SDM berkualitas   khususnya   bidang   hukum yang masih belum merata. Ada dua hal yang   harus   ditempuh   demi   kelancaran revolusi industri 4.0 diantaranya pertama, menyiapkan pelaksanaan pendidikan  dan sumber  daya  manusia di  bidang hukum dan   kebutuhan   zaman   di   era   revolusi industri.   Kedua,   selain   menyiapkan pendidikan, SDM di bidang hukum yang disiapkan   juga   harus   dibekali   dengan pendidikan.   Agar   dalam   pemanfaatan teknologi   sesuai   dengan   aturan   yang sudah di buat.
Pada   realitanya,   seorang   notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan   penegakan hukum   mampu   mengambil   kebijakan agar   nantinya   bisa   bersumber   daya manusia   yang   handal.   Apalagi masyarakat   membutuhkan   seorang notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan penegakan hukum dalam menyelesaikan persoalan   hukum   dan   tindakan   secara adil.   Peran   mereka   sangat   dibutuhkan dikala   sedang   menghadapi   masalah hukum   yang   terjadi   saat   ini.   Untuk   itu keadilanlah yang didapat oleh masyarakat berdasarkan   regulasi   hukum   sudah mengaturnya.   Pemerintah   sudah mengupayakan   regulasi   hukum
khususnya menghadapi  revolusi industri 4.0.   Kemajuan   sangat   cepat   ini   harus memiliki   peraturan   yang   lengkap   dan jelas   agar   masyarakat   bisa   menilai   dan memahami   peraturan   yang   berlaku. Apalagi   sudah   dihadapkan   revolusi industri   4.0   banyak   sekali   terjadi penyimpangan   atas   memanfaatkan teknologi   yang   ada.   Pelaku   semakin pintar dan menafaatkan teknologi supaya menimbulkan   merugikan   masyarakat sekitarnya.   Oleh   karena   itu   aparat penegakan   hukum   harus   jeli   dan menguasai teknologi agar bisa mengatasi perbuatan   yang   ada.   Dengan   demikian prioritas   penguasaan   teknologi   yang terampil   dan   SDM   sebagai   objek   yang dilakukan   oleh   notaris, lawyer ,   jaksa, hakim dan penegakan hukum. Kehidupan modern   ini   sangat   cepat   dan   dinamis, ditujukan   kepada   notaris, lawyer ,  jaksa, hakim dan penegakan hukum dibutuhkan ranah hukum di Indonesia.
Seorang notaris, lawyer , jaksa, hakim dan   penegakan   hukum  ,   akan   terserap dengan baik kepada pekerjaan-pekerjaan yang   sesuai   dengan   SDM   dan kompetensinya   tentu   melihat   seberapa kompeten   seseorang   notaris, lawyer , jaksa,   hakim   dan   penegakan   hukum tersebut   dalam   bidang   itu.   Sehingga seorang notaris, lawyer , jaksa, hakim dan
penegakan   hukum,   akan   lebih   baik nilainya akan lebih tinggi daya saingnya jika   notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan penegakan hukum   memiliki kompetensi SDM bidang hukum yang baik. Seorang notaris, lawyer ,   jaksa,   hakim   dan penegakan   hukum yang   menguasai dengan   baik   hukum   pidana,   hukum perdata,   hukum   agraria   dan   sisi-sisi hukum   yang   lain   akan   memiliki   rasa percaya   diri   yang   tinggi   dan   pendapat- pendapatnya   ditunggu   oleh   masyarakat sebagai   jalan   keluar   dari   permasalahan hukum   yang   ada   di   kehidupan   sehari- hari. 1
Pemerintah   mengupayakan   revolusi industri   4.0   di   bidang   hukum   untuk meningkatkan   SDM   yang   bermutu   dan berkualitas   serta   membentuk   regulasi secara tepat dan jelas. Selain itu bekerja sama   dengan   kementerian   dan   lembaga lainnya untuk membantu dan mendukung bidang   hukum   dalam   menghadapi revolusi   industri   4.0   tersebut   serta berkoordinasi   dengan   notaris,   konsultan hukum (lawyer) ,   hakim,   kejaksaan   dan penegakan   hukum   melakukan   kebijakan dan penetapan regulasi. Agar memastikan kompetensi   SDM   sudah   sesuai   dengan kebutuhan   tekologi  atau   belum.   Maka dari   itu,   kerjasama   pemerintah   dengan
kementerian-kementerian   terkait   juga dengan bidang hukum sangatlah penting dan   dibutuhkan   untuk   mempertahankan dan meningkatkan SDM yang berkulitas.

## Penutup Kesimpulan
Belum siapnya SDM di bidang hukum   dalam   menghadapi   revolusi industri 4.0, hal ini terjadi karena belum memiliki   kemampuan   bersosialisasi, kemampuan   kognitif,   kreatif,   memiliki pengetahuan hukum   korporasi, peningkatan   kompetensi,   leadership   dan profesionalisme.  Tidak   cukup   hanya dengan   penguasaan   teknologi,   tetapi harus   dilengkapi   penguasaan   sejumlah bahasa asing agar bisa komunikatif pada tingkat   global.   Peningkatan   kapasitas pekerja   millenial   itu   bisa   diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi.

## Daftar Pustaka
Abdul   Manan.   2018.   Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana Abdul Muis Joenaidy. 2019. Konsep dan Strategi   Ajaran   di   Era   Revolusi Industri 4.0. Yogyakarta: Laksana Adrian, Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam  Era Industri  4.0,
Jurnal   Ilmu   Ekonomi   Vol   4   No.2 Tahun 2019 Agus   Susianto, Tinjauan   Hukum Ketenagakerjaan   dalam   Mengatasi Pengangguran  Terdidik   Pada   Era
Revolusi   Industri   4.0, Jurnal
BOLREV   (Borneo   Law   Review) Vol.1 No.1 Oktober 2019
Akmal.   2019.   Lebih   Dekat   Dengan Industri   4.0.   Yogyakarta:   Penerbit Deepublish
Amalia Kusuma Wardini, Human Capital dan   Keunggulan   Bersaing   di   era Industri   4. 0,   Buku   Program Seminar  Proposal Tema  :  Peluang dan   Tantangan   Indonesia   dalam Komunitas   Asean   2015,  Orasi Ilmiah   Universitas   Terbuka, Jakarta, 2015
Amiruddin   dan   H.   Zainal.   2013.
Pengantar   Metode   Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
Andhi ilham p. Aris munandar b. Bonnik manoe   d.   Herdiyan   dian   kartika putri   fikroh   amali   f.   A. Syahlarriyadi, Sumber   Daya Manusia indonesia   di era digital,
Majalah Warta Edisi 1 tahun 2019 Anggia   Sari   Lubis,  Yeni   Absah   &
Prihatin   Lumbanraja,  European Journal   of   Human   Resource Management   Studies  Volume   3 Issue 1 Tahun 2019
Batchkova IA, Popov GT, Eng. Ivanova Ts. A., Eng. Belev YA, Assessment of   Readiness  for   Industry   4.0, International   Scientific   Journal
"Industry 4.0" YEAR III, ISSUE 6, P.P. 288-291 (2018)
Danrivanto Budhijanto. 2019.  Cyberlaw dan   Revolusi   Industri   4.0. Bandung: Logoz Publishing Forkomsi   FEB   UGM.   2019.   Revolusi Industri 4.0. Jawa Barat: CV. Jejak, Anggota IKAPI Ganda   Martunas   Sihite,   Hukum   Dalam Pusaran   Revolusi   Industri   4.0, Artikel,  Wakabid   Politik,   Hukum, dan HAM DPC GMNI Pekanbaru, 2020
Gunawan.   2019.   Mencari   Peluang   di Revolusi Industri 4.0 untuk melalui Era   Disrupsi   4.0.   Jakarta:   PT. RajaGrafindo Persada Hamdan, Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian   Ekonomi, Jurnal Nusamba Vol. 3 No.2 Oktober 2018 Khalifah Al Kays Yusuf , Seminar Nasional   dengan   tema "Tantangan   Dunia Hukum di   Era
Revolusi Industri 4.0”  di Surabaya
2019 Kusnadi. 2019. Menjadi Penulis Era 4.0. Jawa Barat: Penerbit Edu Publisher Mardani   Wijaya, Kurniawan dan Mohammad Sood, Hak Konstitusional   Warga   Negara Untuk   Bekerja   Pada   Era   Revolusi
Industri 4.0,  Jurnal IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019
Muhammad   Reza   Winata   &   Oly   Viana Agustine,  Rekoneksi   Hukum   Dan Disrupsi   Teknologi   Melalui   Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jurnal   Legislasi Indonesia Vol 16 No. 4 - Desember 2019
Nitia Agustini Kala Ayu. 2019.  Peluang Social   Innovation  dalam   Revolusi Industri   4.0   :   Bagaimana Perkembangannya   di   Indonesia. Yogyakarta: Forbil Institute
Nurdianita  Fonna. 2019. Pengembangan Revolusi   Industri   4.0   dalam Berbagai   Bidang.   Surabaya: Guepedia
Nurul Fadilah, Tantangan  dan Penguatan Ideologi   Pancasila   Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, Journal of Digital Education,
Communication,   and   Arts Vol.   2,
No. 2, September 2019
Opan   Arifudin, Urgensi   Kompetensi   di Era   Revolusi   Industri   4.0,  Artikel
Program   Studi   Ekonomi   syari’ah
STEI Al-Amar Suban, 26 Oktober 2019
Pavin   Chinachoti, The   Readiness   of
Human Resource Management  for
Industrial Business Sector towards Industrial 4.0 in Thailand, Journal Asian   Administration   and
Management Review Vol. 1 No. 2 (July-December 2018)
Rizki   Yudha   Bramantyo, Strategi
Mewujudkan   Lulusan   Fakultas
Hukum   Berkompetensi  Spesifik,
Jurnal   Transparansi   Hukum Vol. 13, No. 1, Januari 2018
Soesi   Idayanti,   Suci   Hartati   dan   Toni Haryadi,  Pembangunan   Hukum Bisnis  Dalam  Perspektif  Pancasila Pada   Era   Revolusi   Industri   4.0, Jurnal Jurisprudence  Vol. 9, No. 1, tahun 2019
Syafrinaldi,  Tantangan   Hukum   di   Era Revolusi   Industri   4.0,   Artikel Rektor Universitas Islam Riau , 19
Desember 2018
Teuku Saiful Bahri Johan. 2015. Politik
Negara   atas   Prularitas   Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan   Daerah.  Yogyakarta: Deepublish
Tjandrawinata,   R.   Raymond.   2019.
Industri   4.0:   Revolusi   Industri Abad   ini   dan   Pengaruhnya   pada Bidang Hukum. Yogyakarta: DLBS: Dexa Medica Group
Undang-undang   Nomor   19  Tahun   2016 tentang   Informasi   dan   Transaksi
Elektronik Xavier   Nugraha.   2019.   Iuris   Muda   : Bunga   Rampai   Ilmu   Hukum Masyarakat Yuris Muda. Yogyakarta: Harfeey Zaky Akbar, Apa Kabar Hukum   di Era Revolusi   Industri   4.0?,   Artikel
Jurist   Forum   Mahasiswa   Pengkaji Konstitusi   Fakultas   Hukum Universitas Mataram [Formasi-FH- Unram]