## AKOMODASI BUDAYA LOKAL DALAM LEGISLASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
M. Samson Fajar
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia ibnuummi@gmail.com
Sabdo
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia sabdonizuwik@gmail.com
Abstract: Culture as a result of the free and dual human creative power of the natural world, it encompasses the material matters (Immaterial) and Maddi (material), real and unreal objects, Malmusah and Ghairu malmusah (palpable and untouched). Essentially, culture (Tsaqafah) is expressed as the product of human reason consisting of patterns, steady attitudes, thoughts, feelings, and reactions obtained and is primarily derived by symbols that make up its achievement independently of human groups. The nature of this Islamic  responsiveness  has  been  built  by  the  Prophet  (s)  when  prohibiting  Khamr, forbidding the worship of idols and other shari'ah. How Rasulullah saw is very careful and gradual in doing da'wah, so achieved the success of da'wah in upholding Islamic creed and  shari'ah  at  that  time.  Today  many  problems  in  the  establishment  of  law  and legislation, legislators are more concerned with intellectual subjectivity and importance than the objectivity of humanity to the benefit, resulting in policies that are not responsive to  the  needs  of  society.  The  author  in  this  context  tries  to  inventory  the  various  local wisdom of the Muslim community in the archipelago that is relevant as an approach in establishing legislation based on local culture.
Keywords: Local Culture, Legislation, Islamic Law
Abstrak. Budaya merupakan hasil dari kreativitas manusiawi yang bebas dan alamiah, meliputi sisi immaterial dan materi, objek nyata dan tidak nyata, malmusah dan ghairu malmusah (gamblang dan tak tersentuh). Pada dasarnya, budaya (tsaqafah) merupakan produk akal manusia yang terdiri dari pola, kesantunan, pikiran, perasaan, dan reaksi yang  diperoleh  dan  terutama  berasal  oleh  simbol  yang  membentuk  pencapaiannya secara mandiri dari kelompok manusia. Sifat dari respon Islam ini telah dibangun oleh Nabi (s) ketika melarang khamr, melarang penyembahan berhala dan syariah lainnya. Bagaimana Rasulullah melihat sangat hati-hati dan bertahap dalam melakukan dakwah, sehingga mencapai keberhasilan dakwah dalam menegakkan akidah Islam dan syari'ah pada  waktu  itu.  Saat  ini  banyak  masalah  dalam  pembentukan  hukum  dan  undang- undang,  di  mana  legislator  lebih  peduli  dengan  kepentingan  subjektivitas  intelektual daripada  kepentingan  objektivitas  kemanusiaan,  sehingga  kebijakan  yang  lahir  tidak responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Penulis  dalam  konteks  ini  mencoba  untuk menginventarisasi berbagai kearifan lokal komunitas Muslim di nusantara yang relevan sebagai  pendekatan  dalam  menetapkan  perundang-undangan  berdasarkan  budaya lokal.
Kata Kunci: Budaya Lokal, Legislasi, Hukum Islam

## Pendahuluan
Kebudayaan  Sebagai  hasil  daya cipta bebas dan serba ganda manusia di alam dunia, meliputi hal-hal yng bersifat ma’nawi (Immaterial)  dan Maddi
(material), benda nyata dan tidak nyata, Malmusah dan Ghairu malmusah (teraba dan tak teraba).
Secara esensial, kebudayaan ( Tsaqafah )  dinyatakan  sebagai  produk akal  budi  manusia  yng  terdiri  atas berbagai  pola,  tingkah  laku  yang mantap,  pikiran,  perasaan,  dan  reaksi yng diperoleh dan terutama diturunkan oleh  simbol-simbol  yang  menyusun pencapaianya  secara  tersendiri  dari kelompok-kelompok manusia. 1
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dikontribusikan kepada pembangunan  jiwa  dan  pembinaanya. Salah  satu  arti  pembudayaan  ( tatsqif ) adalah  pembinaan.  Jika  peradaban adalah  pembinaan  realitas  dengan sesuatu  maka  kebudayaan  adalah pembinaan  jiwa  manusia  dengan pemikiran  atau  akal  budi.  Sedangkan budaya mempunyai makna yang penting bagi  suatu  masyarakat.  Budaya  timbul karena  manusia  dan  interaksi  sesama manusia 2
Wujud  hasil  sebuah  kebudayaan adalah berupa benda-benda materi yang bernilai  dan  hal-hal  yang  bersifat esensial  seperti  tradisi,  cita-cita,  faham dn  terutma  keterikatan  terhadap  niali- nilai. 3
Pada dasarnya kebudayaan adalah khas  kreativitas  manusia,  maka  di dalamnya  melekat  keragaman  seperti halnya  keragaman  manusia  sebagai
1 Partai Keadilan Sejahtera, Platform PKS: Memperjuangkan Masyarakat Madani, 2008, Cet. 1 h. 531
2 Muhammad  Ashsubli,  "Ritual  Budaya Mandi Safar di Desa Tanjung Punak Pulau Rupat Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau", Aqlam:
kreatornya. Keragaman kreatifitas manusia  yang  disebut  kebudayaan merupakan  konsekwensi  logis  dari kepelbagaian manusia dan masyarakatnya.
Misalnya  jenis  kelamin,  bahasa, ras,  etnis,  bangsa  dan  kelompok- kelompok  alamiah  lainya.  Sedangkan, kreasi  itu  lahir  sebagai  hasil  interaksi individu-individu  atupun  kelompok dengan kelompok, ditengah masyarakat dengan nilai-nilai yang diyakini. Kebudayaan  pada  umumnya  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  internal maupun eksternal.
Konsep  kebudayaan  yang  dibawa Islam  meniscayakan  adanya  interaksi antara  manusia  yang  profan  dengan Tuhan  yang  sakral  lagi  transendental, selain  keharusan  adanya  hubungan antara sesama dan lingkungan alamiahnya.
Dengan  kata  lain,  kebuadayaan Islam  terbentuk  melalui  penghayatan ummat  Islam  terhadap  keimannanya dan  terhadap  nilai-nilai  yang  menjadi keyakinan  bersama  dalam  semua hubungan  tersebut  demi  menghadapi tantangan lingkungan eksternalnya.
Melihat konsep kebudayaan di atas maka  dapat  difahami  kebudayaan  itu bernilai  plural,  setiap  daerah  akan memiliki  perbedaan  budaya.  Hal  inilah yang  menjadikan  perbedaan  kebijakan hukum,  kebijakan  politik,  kebijakan ekonomi  bahkan  kebijakan  dalam konteks fiqih.
Karena kebudayaan adalah realitas kehidupan yang tidak mungkin dingkari oleh  manusia,  perbedaan  agama,
Journal of Islam and Plurality , Volume 3, Nomor 1, Juni 2018
3 Partai  Keadilan  Sejahtera, Platform PKS … dalam  kutipan  buku  Muhammad  Imarah, Ma’rakah al -Musthalahat baina al-gharbi wa al- Islam
perbedaan  suku,  perbedaan  bahasa, perbedaan  pola  kehidupan,  perbedaan tradisi bahkan perbedaan ideologi.
Dalam  konteks  hukum  keluarga Islam,  maka  hukum  adalah  salah  satu produk  peradaban.  Sehingga  dapat difahami  bahwa  hukum  adalah  sub- sistem kebudayaan. Lain halnya dengan hukum syari’at yang memang memproduk peradaban.
Maksudnya  adalah  terlaksananya syari’at  Islam dalam  sebuah  daerah adalah  sumber  yang  melahirkan peradaban  Islam.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum hasil kebudayaan  (kreatifitas  akal)  manusia harus  selaras  dengan  hukum-hukum yang  Allah  swt  telah  tetapkan  di  alam penciptaan, yaitu keadilan.
Hanya  hukum-hukum  Allah  swt (syari’at)  yang  pasti  selaras  dengan hukum  alam  (seimbang  dan  adil). Sehingga  hukum  dilukiskan  sebagai bahasa  yuridis  dari  suatu  konsep keadilan.  Sedangkan  fungsi  sistem hukum  dalam  pandangan  ahli  hukum adalah mendistribusikan dan memelihara  alokasi  nilai-nilai  yang dipandang benar oleh masyarakat.
Alokasi  yang  dilakukan  dengan semangt  kebajikan  adalah  apa  yang sering  disebut  keadilan.  Atas  dasar  itu keadilan  hukum  menjadi  tuntutan fundamental
sepanjang sejarah manusia.
Dalam  konteks  legislasi  undang- undang yang merupakan hasil kebudayaan (kreasi akal) para ahli baik yang  berada  di  legislatif,  yudikatif maupun  ekskutif    hendaknya  selalu mengedepankan  aspek  keadilan  dan keseimbangan  alam  serta  ketentuan- ketentuan prinsip syari’at (wahyu). Agar legislasi  hukum  yang  diproduk  dapat dijadikan  landasan  hukum,  bahkan membentuk  sebuah  kebudayaan  baru yang berperadaban mulia.
Dalam  makalah  ini  akan  sedikit dibahas  bagaimana  kebudayaan  lokal mempengaruhi legislasi undang-undang di Indonesia.
Sehingga dapat digambarkan  dalam  tulisan  ini  adalah ternyata  banyak  sekali  perundang- undangan  yang  merupakan  akomodasi kebudayaan lokal.
Lalu, bagaimanakah Islam memandang hal ini, karena Islam adalah produsen  budaya,  bahkan  bukan  hanya budaya  lokal  akan  tetapi  budaya  alam semesta  secara  universal,  walupun disatu sisi Islam juga kadang mereformasi, merekontruksi dan bahkan  merevolusi  budaya  yang  sudah ada di suatu keadaan.
Budaya  Indonesia  yang  sangat terkenal  adalah  budaya  gotong  royong, sehingga  dalam  hal  ini  maka  jiwa kebersamaan ini sangat mempengaruhi legislasi  hukum  keluarga  di  Indonesia. Dalam  hal  harta  bersama  tidak  pernah dikenal dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam  kompilasi  hukum  islam  hal  ini dimaktubkan.  Walaupun  tidak  secara eksplisit disebutkan, akan tetapi hal ini sangat berpengaruh secara signifikan.

## Respon Islam Terhadap Budaya
Rasulullah saw bersabda :
ْنَم ُرْجَأَو اَهُرْجَأ ُهَلَ ف ًةَنَسَح ًةَّنُس ىمَلاْسىلإا  ىفِ َّنَس ْنَم ْنىم َصُقْ نَ ي ْنَأ ىْيَْغ ْنىم ُهَدْعَ ب اَىبِ َلىمَع ٌءْىَش ْمىهىروُجُأ ُرْزىوَو اَهُرْزىو ىهْيَلَع َناَك ًةَئى يَس ًةَّنُس ىمَلاْسىلإا  ىفِ َّنَس ْنَمَو ْمىهىراَزْوَأ ْنىم َصُقْ نَ ي ْنَأ ىْيَْغ ْنىم ىهىدْعَ ب ْنىم اَىبِ َلىمَع ْنَم ٌءْىَش .» Artinya  :” Barang  Siapa  merintis  dalam islam suatu kebiasaan yang baik, maka ia memperoleh  pahla  kebiasaan  baik  itu dan  pahala  orang  yang  melakukanya setelah dirinya tanpa mengurangi sedikit pun  pahala  mereka.  Dan  barang  siapa merintis  dalam  Islam  suatu  kebiasaan
yang buruk, maka ia akan menerima dosa kebiasaan  buruk  itu  dan  dosa  orang- orang  yang  mengerjakanya  sesudah dirinya  tanpa  mengurangi  sedikitpun dosa mereka. (HR. Muslim, bab al-hassu ala al-shadaqah ) 4
Ungkapan sunnah dalam hadits di atas  secara  bahasa  dapat  dimaknakan sebagai  tatacara,  kebiasaan,  adat  atau prilaku.  Allah  swt  sangat  merespon positif    hamba-Nya  yang  berkreasi membentuk budaya positif dalam Islam akan  tetapi  harus  bersesuaian  dengan ketentuan hukum Allah swt yang tertera dalam  al- Qur’an  dan  alam  semesta. Karena  budaya  positif  akan  dibalas dengan  pahala  individual  dan  pahala kolektif  orang-orang  yang  mengikuti budaya tersebut. 5
Islam  secara  prinsip  melarang ummatnya hanya memiliki sifat mengikuti,  mengaadopsi  bahkan  taqlid terhadap  suatu  budaya  begitu  saja, sebagaimana  Allah  swt  berfirman ”  dan jika  kamu  menuruti  kebanyakan  orang- orang  yang  di  muka  bumi  ini,  niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.  mereka  tidak  lain  hanyalah mengikuti  persangkaan  belaka,  dan mereka  tidak  lain  hanyalah  berdusta (terhadap  Allah) (  Surat  al- an’am  ayat 116).
Begitu  juga  Rasulullah  saw bersbda:”
َّتََّح ٍعاَرىذىب اًعاَرىذَو ٍْبْىشىب اًْبْىش ْمُكَلْ بَ ق ْنَم َنَنَس َّنُعىبَّتَ تَل ْكَلَسَل  ٍ بَض َرْحُج اوُكَلَس ْوَل ىالله  َلوُسَر َيَ اَنْلُ ق ُهوُمُت .ْنَمَف َلاَق ىَراَصَّنلاَو َدوُهَ يْلا
4 Abu al-Husain Muslim, al- Jami’al -Shahih al-Musamma Sahih al-Muslim, Beirut: Dar al-Jail, Maktabah Syamilah, No 2398
5 Ali Nurdin, Qur’anic Society, Menelusuri Konsep  Masyarakat  Ideal  dalam  al- Qur’an,
Jakarta: Penerbit Erlangga,2006 cet. 1, h. 122
Artinya:” Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan  orang-orang  sebelum  kalian sejengkal  demi  sejengkal,  sehasta  demi sehasta,  sampai  kalau  mereka  berjalan memasuki lubang biawak sungguh kalian akan  mengikutinya.  Kami  (sahabat) bertanya  “apakah  mereka  Yahudi  dan Nashrani? Rasul menjawab “ siapa lagi ? (HR.  Bukhori  dalam  Kitab  bada’  al

## Wahyu)
Ayat dan hadits di atas sangat jelas mengindikasikan bahwa Islam memberikan  motivasi  besar  kepada ummat  Islam  untuk  mengoptimalkan akal fikiranya dalam rangka memproduk budaya (dalam konteks ini Hukum) yang baik  dan  berkeadilan,  sehingga  ketika kebijakan hukum itu dilaksanakan maka para legislator hukum tersebut mendapat  janji  pahala  yang  besar  dari Allah swt.
Akan tetapi kalau mereka dengan sengaja membuat kebijakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan Allah swt dan keseimbangan alam maka akan mendapatkan dosa dan balasan sebagaimana hadits di atas.
Inilah  yang  menjadikan  Islam bersifat washatiyah. Ini  adalah  sikap keberagaman  yang  tidak  terjebak  pada titik-titik  ekstrem.  Melalui  sikap  ini, setidaknya  mampu  menjemput  setiap kebaikan  dari  berbagai  kelompok 6 . Bahkan menerima budaya apapun yang memang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip kebaikan dalam Islam.
Terkait dengan akomodasi
budaya,  Islam  tidak  serta  merta menjadikan  budaya  yang  sudah  ada menjadi  suatu  landasan  hukum  dan perundang-undangan  akan  tetapi  ada
6 Taufiq  Bilfagih ,  " Islam  Nusantara; Strategi  Kebudayaan  Nu  Di  Tengah  Tantangan Global" ,  Aqlam: Journal  of  Islam  and  Plurality ,
Volume 2, Nomor 1, Desember 2016
proses  yang  dilalui,  apakah  budaya  itu sesuai  dengan  syariat  dan  alam  atau tidak?  Ketika  bertentangan  maka budaya  itu  perlu  dilakukan  beberapa hal;
Pertama,
proses tabdil
(penggantian)  budaya  lama  dengan budaya  baru,  sebagaimana  Islam mengganti budaya penyembahan berhala  dan  keyakinan  polytheis menjadi  budaya  monoteis  (tauhid)  dan hanya beribadah kepada Allah swt.
Kedua,  proses tajdid (reformasi) adalah  proses  memperbarui  ulang konsep  yang  sudah  ada  dalam  budaya sebelumnya, sebagaimana konsep kewarisan jahiliah yang tidak memberikan  wanita  harta  waris,  akan tetapi  Islam  hadir  dengan  merubah format  waris  dengan  memberikan warisan  kepada  perempuan  walaupun tidak sama dengan lelaki. Ada juga dalam tajdid  ini  proses tarkhis (pemberian keringanan dari budaya sebelumnya).
Ketiga, proses
tansikh (penghapusan)  yaitu menghapus secara total  budaya  yang  telah  ada  tanpa pengganti ataupun pembaharuan, sebagaimana nikah mut’ah yang dilarang tanpa  ada  pengganti,  minuman  keras yang dilarang oleh Allah swt.
Keempat,  adalah  proses ta’kid (penguatan  dan  penegasan)  yaitu penegasan budaya yang telah ada bahwa itu baik untuk  dilaksanakan, contohnya jalur  kewalian  dibawah  jalur ubuwah (ayah)  yang  sebelum  arab  memang lelaki menjadi sentral keluarga.
Demikianlah  Islam  merespon positif  akan budaya, bahkan ketika saat ini  kita  menganggap  barat  sebagai perusak budaya inipun tidak adil, karena banyak  budaya-budaya  barat  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.
7 Azyumardi  Azra, Konteks  Berteologi  di Indonesia : Pengalaman Islam, hal. 13.
Contoh  bagaimana  budaya  penelitian barat  yang  luar  biasa,  budaya  bersih yang  luar  biasa,  budaya  administratif dan yang lainya.

## Dialog Islam dan Budaya Nusantara
Sejak  awal  perkembangannya, Islam  di  Indonesia  telah  menerima akomodasi  budaya.  Karena  Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan  agama-agama  lain.  Bila  dilihat kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai  konsespsi  sosial  budaya,  dan Islam  sebagai  realitas  budaya.  Islam sebagai  konsepsi  budaya  ini  oleh  para ahli  sering  disebut  dengan great tradition (tradisi  besar),  sedangkan Islam  sebagai  realitas  budaya  disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local  tradition (tradisi  local)  atau  juga Islamicate, bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam. 7
Tradisi  besar  (Islam)  adalah doktrin-doktrin  original  Islam  yang permanen, atau setidak-tidaknya merupakan  interpretasi  yang  melekat ketat  pada  ajaran  dasar.  Dalam  ruang yang  lebih  kecil  doktrin  ini  tercakup dalam  konsepsi  keimanan  dan  syariah- hukum  Islam  yang  menjadi  inspirasi pola  pikir  dan  pola  bertindak  umat Islam.  Tradisi-tradisi  ini  seringkali  juga disebut  dengan  center  (pusat)  yang dikontraskan dengan peri-feri (pinggiran).
Tradisi  kecil  (tradisi  local, Islamicate)  adalah  realm  of  influence- kawasan-kawasan  yang  berada  di bawah pengaruh Islam (great tradition). Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang  terkandung  di  dalam  pengertian
budaya  yang  meliputi  konsep  atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat.
Dalam istilah lain proses akulturasi antara Islam dan Budaya local ini  kemudian  melahirkan  apa  yang dikenal  dengan  local  genius,  yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan  seleksi  dan  pengolahan aktif  terhadap  pengaruh  kebudayaan asing,  sehingga  dapat  dicapai  suatu ciptaan  baru  yang  unik,  yang  tidak terdapat  di  wilayah  bangsa  yang membawa  pengaruh  budayanya.  Pada sisi lain local genius memiliki karakteristik  antara  lain:  mampu bertahan terhadap budaya luar;
mempunyai kemampuan mengakomodasi  unsur-unsur  budaya luar; mempunyai kemampuan
mengintegrasi  unsur  budaya  luar  ke dalam  budaya  asli;  dan  memiliki kemampuan
mengendalikan dan memberikan  arah  pada  perkembangan budaya selanjutnya. 8
Sebagai  suatu  norma,  aturan, maupun  segenap  aktivitas  masyarakat Indonesia,  ajaran  Islam  telah  menjadi pola anutan masyarakat. Dalam konteks inilah  Islam  sebagai  agama  sekaligus telah  menjadi  budaya  masyarakat Indonesia.  Di  sisi  lain  budaya-budaya local  yang  ada  di  masyarakat,  tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya  local  ini  sebagian  terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna  Islam.  Perkembangan  ini kemudian melahirkan
“akulturasi budaya”, antara budaya local dan Islam.

## Sikap Ummat Islam Tentang Budaya
Banyak kelompok
yang menganggap  peristiwa  itu  sebagai
8 Soejanto  Poespowardojo, Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam
sesuatu  yang  menyesatkan,  ada  juga pemahaman  dari  kelompok  berbeda yang  memahaminya  sebagai  sesuatu yang  khas  dan  positif. Kedua  kelompok saling  bersahut-sahutan  dengan  klaim kebenaran masing-masing.
Tak heran, suasana menjadi gaduh. Terlalu  jelas,  kelompok  pertama terjebak pada Arabsentris. Sesungguhnya  kelompok    pertama  ini juga berambisi  menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana  yang  dipraktekkan  Nabi Muhammad.  Budaya  yang  berbeda dianggap  bukan  sebagai  bagian  dari Islam.  Sementara  kelompok  kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai  yang  bisa  memengaruhi  seluruh budaya yang ada.
Islam  terletak  pada  nilai,  bukan bentuk  fisik  dari  budaya  itu.  Kelompok yang  kedua  ini  memaknai  universalitas ajaran Islam sebagai yang tidak terbatas pada  waktu  dan  tempat,  sehingga  bisa masuk  ke  budaya  apapun.  Ahmad  Baso “memvonis” kedua kelompok itu dengan istilah  Wahabi-Salafi  dan  Liberal Sekuler.  Ia    penulis  tentang  kedua kelompok  Islam  tersebut  sama-sama menawarkan pikiran-pikiran menggoda dan  mengenakkan – tapi  di  belakangnya menipu.
Mereka  beriklan  tentang  “kecap nomor  satu”  tentang paham  dan  ajaran mereka.  Kelompok  liberal  memasang iklan  “uma t  Islam  perlu  mencerahkan pikirannya,  upaya tidak menjadi sasaran empuk  kelompok- kelompok  teroris”.
Demikian  pula  kelompok-kelompok Wahabi    memasang  iklan  “umat  Islam perlu menegakkan syariat Islam supaya
Indonesia  bias  keluar  dari  krisis multidimensi” – katanya. 9
Walaupun
penulis tidak sependapat dengan istilah di atas, akan tetapi  secara  prinsip  bahwa  memang dalam  diri  ummat  Islam  terpolarisasi dalam  dua  pandangan  tersebut  akan budaya.  Bahwa  mereka  ada  yang menolak  secara  ekstrim  dan  ada  yang menerima  secara  ekstrim.  Di  sinilah posisi  Islam  sebagai  agama  yang moderat memberikan jalan tengah akan makna sebuah kebudayaan.

## Budaya Lokal Sebagai Sumber Hukum
Budaya  dalam  bahasa  hukum Islam  sering  disebut  sebagai úrf atau ‘adah .  Dapat  didefinisikan  bahwa  urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan  atau  ketentuan  yang  telah dikenal  manusia  dan  telah  menjadi tradisi  untuk  melaksanakan  atau meninggalkanya. 10
Dalam  hal  ini  Jamal  al-Banna mendefinisikan  berbeda  dalam  konteks Urf  dengan Kata yang disukai. 11 Dalam al- ta’rifat  al -Jurjani  mendefinisikan    urf adalah    yang  diakui  jiwa  dengan kesaksian  penalaran  dan  diterima  oleh kebiasaan. Sedangkan ‘adah (kebiasaan) adalah yang menjadi kebiasaan manusia berdasarkan  penalaran  dan  dilakukan secara berulang-ulang.
Dalam  konsep  urf  para  ulama’ ushul  membagi  urf  kedalam  dua  hal, yaitu urf  sahih yaitu  kebiasaan  atau budaya  yang  dibenar  oleh  syariat,  dan urf fasid adalah budaya yang bertentangan dengan syariat.
9 Ahmad Baso, Agama NU Untuk NKRI, Cet.
II (Jakarta; Pustaka Afid, 2015) h. 92
10 Prof.Dr.  Rachmat  Syafe’i, Ilmu  Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 1999 Cet. Ke-1 h.
Dalam  konteks  ini  sebenarnya dapat  difahami  secara  sederhana,  ilmu ushul  fiqih  mengklasifikasikan  urf dengan  dua  kriteria.  Sedangkan  dalam kontek  kehujjahan  hukum  urf    bukan termasuk dalil hukum tersendiri.
Pada  umumnya  urf  ditujukan untuk  memelihara  kemaslahatan  umat manusia serta menunjang pembentukan hukum  dan  penafsiran  beberapa  nash. Penetapan  Urf  sebagai  dasar  hukum ( hujjah ) bisa secara rasional sebagaimana berikut: 1. Syari’at  memerhatikan  hukum kausalitas.
Syari’at juga menetapkan  hukum  berdasarkan kebiasaan.  Dari  sinilah  hukum qishash  disahkan  dalam  syari’at, karena dapat menjaga kemaslahatan jiwa manusia.
2. Adanya  perintah  dengan  satu standar menunjukan bahwa syariat memperhitungkan  kebiasaan.  Bila tidak,  maka  akan  terdapat  banyak standar dalam standar syariat
3. Kemaslahatan  masyarakat  tidak akan menjadi nyata tanpa memerhatikan  kebiasaan  mereka. Syariat  datng  dan  memerhatikan kemaslahatan,  hal  ini  kebiasaan diperhitungkan.
4. Jika hukum tidak memperhitungkan kebiasaan maka itu  berarti  hukum  tidak  sesuai dengan kemampuan mereka, hal ini tidak dibenarkan syariat.
Hakikatnya  Islam  hadir  untuk manusia, sehingga juga harus merespon segala  apa  yang  dibutuhkan  oleh manusia.  Kadang  fiqih  masih  dalam tataran  konseptualisasi  islam,  bukan
11 Jamal al-Banna, Manifesto Fiqih Baru 3, Memahami  Paradigma  Fiqih  Moderat, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008, Cet. 1 h. 338
menurunkan Islam kepada tataran fitrah kemanusiaan, disinilah perlunya
memediasi antara syari’at dan kebiasaan manusia,  antara  wahyu  dan  akal manusia  agar  tercipta  suatu  pemikiran baru yang mampu merespon
kemaslahatan  hidup  manusia  bahkan alam semesta.
Hakikatnya responsifitas Islam ini sudah  dibangun  oleh  rasulullah  saw ketika  melarang  Khamr,  melarang menyembah  berhala  dan  syari’at  yang lain.  Bagaimana  rasulullah  saw  sangat hati-hati  dan  gradual  dalam melakukan dakwahnya, sehingga tercapai keberhasilan dakwah dalam menegakan akidah dan syari’ah Islam di saat itu.
Hari  ini  banyak  problem  dalam penetapan  hukum  dan  perundang- undangan,  di  mana  legislator  lebih mementingkan
subjektifitas
intelektualnya  dan  kepentinganya  dari pada  objektifitas  kemanusiaan  menuju kemaslahatan, sehingga
terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak
12 Tentang hal tersebut dijelaskan bahwa sebelum  undang-undang  perkawinan  nomor  1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum islam yang telah diresepsi  ke  dalam  hukum  adat  tersebut mendapat  pengakuan  dari Indische  Staats Regeling (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Padal  Pasal  163  dijelaskan  tentang  perbedaan tiga  golongan  penduduk  yang  ditunjuk  dalam ketentuan Pasal 163 tersebut. yaitu; a. Golongan Eropa  (termasuk  Jepang);  b.  Golongan  pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini dikecualikan orang yang beragama Kristen.  Bagi  golongan  pribumi  yang  beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke  dalam  hukum  adat.  Pada  umumnya  bagi oaring-orang  Indonesia  asli  yang  beragama Islam  jika  melaksanakan  perkawinan  berlaku ijab  Kabul  antara  mempelai  pria  dengan  wali dari  mempelai  wanita,  sebagaimana  diatur dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  telah  merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang. Lihat Hilman
Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum
Agam, cet. I (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 4-
responsif dengan kebutuhan masyarakat.

## Budaya  Perkawinan  dengan  Sejarah Legislasi UU no 1 tahun 1974
Kelahiran Undang-undang perkawinan  telah  mengalami  rentetan sejarah  yang  cukup  panjang.  Bermula dari  kesadaran  kaum perempuan  Islam akan  hak-haknya  yang  merasa  dikebiri oleh  dominasi  pemahaman  fikih  klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan  hukum, 12 kemudian  mereka merefleksikan  hal  tersebut  dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi  embrio  lahirnya  Undang- Undang Perkawinan.
Arso Sosroatmojo mencatat bahwa  pada  rentang  waktu  1928 kongres  perempuan  Indonesia  telah mengadakan  forum  yang  membahas tentang  keburukan-keburukan  yang terjadi  dalam  perkawinan  di  kalangan umat  Islam. 13 Kemudian  hal  tersebut
5;  bandingkan  dengan  C.S.T.  Cansil, Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, cet.  II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 224-225
13
Keburukan-keburukan yang dimaksudkan  yaitu  antara  lain:  perkawinan kanak-kanak (anak di bawh umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara  menurut  Khoiruddin  Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum  Islam khususnya mengenai ketentuan  hak  dan  kewajiban  suami  isteri disebabkan  oleh  ketentuan  yang  mengatur bahwa;  a.  suami  berhak  menahan  isteri  untuk tetap  di  rumah;  b.  bahwa  isteri  wajib  patuh kepada  suami;  c.  bahwa  suami  berhak memberikan  pelajaran  kepada  isteri;  d.  bahwa isteri  wajib  memenuhi  kebutuhan  seks  suami. Bandingkan  antara  Arso  Sosroatmodjo  dan  A. Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1978),  h.  9  dan Khoiruddin  Nasution, Islam:  Tentang  Relasi Suami  dan  Isteri  (Hukum  Perkawinan  I) Dilengkapi  Dengan  Perbandingan  UU  Negara Muslim (Yogyakarta:  Academia+Tazzafa,  2004), h. 285
juga  pernah  dibicarakan  pada  dewan rakyat ( volksraad ). 14
Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No.  B/2/4299  tertanggal  1  Oktober 1950  dibentuklan  Panitia  Penyelidik Peraturan  dan  Hukum  Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. 15
Sementara itu berbagai organisasi  terus  menerus  mendesak kepada  Pemerintah  dan  DPR  agar supaya secepat mungkin
merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR. 16
Organisasi-organisasi  tersebut antara  lain  Musyawarah  Pekerja  Sosial (1960),  Musyawarah  Kesejahteraan Keluarga  (1960),  Konperensi  Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian  (BP4)  Pusat  dan  Seminar Hukum  oleh  Persatuan  Sarjana  Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963). 17
Umat Islam waktu itu mendesak DPR  agar  secepatnya  mengundangkan RUU  tentang  Pokok-Pokok  Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut  Arso  Sosroatmodjo  tidak berhasil.
Kemudian  setelah  usaha  umat Islam  untuk  memperjuangkan  RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan  RUU  tersebut  ke pemerintah.
14 Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 9
15 Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961  dibentuklah  panitia  baru  yang  diketuai oleh  Mr.  H.  Moh.  Noer  Poerwosoetjipto.  Lihat Ibid.
16 Pada  waktu  itu  ada  dua  RUU  yang masuk  ke  DPR  yaitu;  a.  RUU  tentang  Pokok-
Segala  upaya  telah  dikerahkan untuk  menghasilkan  undang-undang perkawinan  yang  sesuai  untuk  umat Islam.  Arso  mencatat  bahwa  pada rentang  waktu  tahun  1972/1973 berbagai  organisasi  gabungan  terus memperjuangkan  lahirnya  undang- undang tersebut.
Simposium
Ikatan
Sarjana Wanita  Indonesia  (ISWI)  pada  tanggal 1972   menyarankan  agar  supaya  PP ISWI memperjuangkan tentang Undang- Undang  Perkawinan.  Kemudian  Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi
Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22
Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali  RUU  tentang  Pokok-Pokok Perkawinan  Umat  Islam  dan  RUU tentang
Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi
Mahasiswa  yang  ikut  ambil  bagian dalam  perjuangan  RUU  Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam  (HMI)  yang  telah  mengadakan diskusi  panel  pada  tanggal  11  Februari 1973. 18
Akhirnya,  setelah  bekerja  keras, pemerintah  dapat  menyiapkan  sebuah RUU  baru,  dan  tanggal  31  Juli  1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang  Perkawinan  yang  baru  kepada DPR,  yang  terdiri  dari  15  (lima  belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. 19
pokok  Perkawinan  Umat  Islam  dan;  b.  RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Ibid., h. 10 17 Ibid.
18 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4 19 Bab-bab  tersebut  meliputi:  Bab  I tentang  Dasar  Perkawinan;  Bab  II  tentang Syarat-syarat  Perkawinan;  Bab  III  tentang Pertunangan;  Bab  IV  tentang  Tatacara
RUU  ini  mempunyai  tiga  tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi  masalah-masalah  perkawinan, sebab  sebelum  adanya  undang-undang, perkawinan  hanya  bersifat judge  made law. Kedua,  untuk  melindungi  hak-hak kaum  wanita,  dan  sekaligus  memenuhi keinginan  dan  harapan  kaum  wanita. Ketiga,  menciptakan  Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. 20
Keterangan  Pemerintah  tentang Rancangan  Undang-undang  tersebut disampaikan  oleh  Menteri  Kehakiman pada  tanggal  30  Agustus  1973. Pemandangan  umum  serta  keterangan Pemerintah  diberikan  oleh  wakil-wakil Fraksi  pada  tanggal  17  dan  18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan.
Di samping itu, banyak masyarakat  yang  menyampaikan  saran dan  usul  kepada  DPR.  Usul  tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan  bahwa  ada  beberapa  pasal
Perkawinan; Bab V tentang Batalnya
Perkawinan;  bab  VI  tentang  Perjanjian Perkawinan; Bab VII tentang Hak dan Kewajiban suami isteri; Bab VIII tentang Harta benda dalam Perkawinan;  Bab  IX  tentang  Putusnya Perkawinan  dan  Akibatnya;  Bab  X  tentang Kedudukan  Anak;  Bab  XI  tentang  Hak  dan Kewajiban  antara  Anak  dan  Orangtua;  Bab  XII tentang Perwalian; Bab XIII tentang Ketentuan- ketentuan  Lain;  Bab  XIV  tentang  Ketentuan Peralihan;  dan  Bab  XV  tentang  Keterangan Penutup. Lihat Ibid., h. 2 dan 27
20 Tentang  tujuan  memenuhi  harapan kaum  wanita  misalnya  dapat  tergambar  dari Pidato  Kenegaraan  Presiden  Suharto  pada tanggal  16  Agustus  1973,  di  mana  disinggung tentang  munculnya  desakan  kaum  wanita  dan organisasi-organisasinya  agar  negara  memiliki undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.  Dan  tentang  kemauan  Indonesia untuk  membuat  undang-undang  yang  sesuai dengan  tuntutan  zaman  hal  itu  telah  dipenuhi oleh undang-undang perkawinan yang diundangkan pada 2 januari 1971. Kemodernan undang-undang  tersebut  diakui  oleh  Hilman, yakni  sistem  kekeluargaan  yang  bersifat
dalam  RUU  tentang  perkawinan  yang diajukan  ke  DPR  RI  itu  tidak  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia yang  agamis  dan  bertentangan  dengan norma agama yang dianut.
Menurut
Hasan Kamal,
setidaknya  tedapat  11  pasal  yang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqih munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c,  Pasal  10  ayat  (2),  Pasal  11  ayat  (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37,  Pasal  46  ayat  (c)  dan  (d),  Pasal  62 ayat (2) dan (6). 21
Kemudian  pada  tanggal  17-18 September  diadakan  forum  pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang  Perkawinan.  Jawaban  dari pemerintah  diberikan  Menteri  Agama pada tanggal 27 September 1973. 22 Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara  bersama  bisa  memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut. 23
keorangtuaan  (parental)  dan  menyisihkan sisitem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia…, h. 111
21 Dikutip  oleh  Amiur  Nuruddin  dan Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia,  (Studi  KritisPerkembangan  Hukum Islam dari Fiqih,  Undang-Unang Nomor 1  tahun 1974 sampai KHI), cet. I (Jakarta: Kencana, 2004),
h. 24
22 Adapun fraksi-fraksi yang terlibat yaitu Fraksi  ABRI,  Karya  Pembangunan,  PDI  dan Fraksi  Persatuan  Pembangunan.  Lihat  Arso Sosroatmodjo  dan  Wasit  Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia , h. 27
23 Pemerintah  meminta  DPR  untuk memusyawarahkan  hal-hal  yang  belum  kita temukan  kesepakatan  melalui  musyawarah untuk  mufakat.  Apalagi  hal-hal  tersebut dianggap  sangat  erat  hubungannya  dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat  dijadikan  rumusan  yang  disepakati. Melihat  keinginan  dan  kesediaan  para  anggota Dewan  untuk  memusyawarahkan  rancanagan
Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara  fraksi  ABRI  dan  Fraksi  PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:
1. Hukum agama Islam dalam perkawinan  tidak  akan  dikurangi atau ditambah.
2. Sebagai  konsekuensi  dari  poin pertama  itu,  maka  hal-hal  yang telah  ada  dalam  Undang-undang Nomor  22  Tahun  1964  dan Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1970 tetap dijamin
kelangsungannya  dan  tidak  akan diadakan perubahan.
3. Hal-hal  yang  bertentangan  dengan agama  Islam  dan  tidak  mungkin disesuaikan dengan undang- undang  perkawinan  yang  sedang dibahas  di  DPR  segera  akan dihilangkan.
Adapun  hasil  akhir  undang- undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri  dari  14  (empat  belas)  bab  yang dibagi  dalam  67  (enam  puluh  tujuh) pasal,  seperti  dicatat  sebelumnya. 24 Sedang  rancangan  semula  yang diajukan  pemerintah  ke  DPR  yaitu terdiri  dari  73  pasal, 25 sehingga  dapat difahami bahwa UU No 74 sangat kental nuansa  politisnya  yang  pada  akhirnya UU  yang  lahir  terkesan  membela  salah satu  kepentingan,  dalam  hal  ini kepentingan  wanita.  Hal  ini  karena memang  banyak  wanita  yang  kurang
undang-undang tentang perkawinan ini dengan baik,  kita  samua  yakin,  Dewan  bersama-sama Pemerintah  akan  mampu  mengatasi  segala perbedaan  yang  ada,  dan  akan  menghasilkan Undang-undang  Perkawinan  Nasional  yang dicita-citakan semua pihak.
24 Yaitu undang-undang Perkawinan yang berlaku  sampai  saat  sekarang  ini  yang diundangkan  pada  tanggal  2  januari  1974,  dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran  Negara  No.  3019.  lebih  lanjut  lihat
mendapatkan keadilan sebelum lahirnya UU tersebut.
Dalam sejarah ini maka undang- undang  no  1  tahun  1974  ini  merespon kebutuhan  wanita  Indonesia  pada  saat itu, yang mana budaya perkawinan yang kurang  baik  pada  kalangan  ummat Islam. Bagaimana pernikahan yang tidak teratur  dan  banyaknya  penyimpangan dalam keluarga.

## Budaya  Teposeliro  di  Indonesia  dan Asas Monogami Terbuka
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Dari Satu orang yang terdiri dari 5 pasal (pasal 55, 56,  57,  58  dan  59).  Dalam  pasal-pasal tersebut  disebutkan  bahwa  poligami diperbolehkan  dengan  beragam  syarat, yang  sebenarnya  dalam  al- Qur’an  dan hadits  tidak  ada  satupun  syarat  yang mengikat secara ketat. Ketika seseorang mampu  melakukan  poligami  maka  hal itu diperbolehkan melaksanakanya. 26
Dalam  Undang-undang  perkawinan no  1  tahun  1974  bahwa  di  Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami,  apabila  dikehendaki  oleh yang  bersangkutan  untuk  melakukan poligami,  maka  hukum  dan  juga  agama dari  yang  bersangkutan  mengizinkan seorang  laki-laki  beristri  lebih  dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya  hanya  dapat  dilakukan apabila  telah  memenuhi  berbagai persyaratan  yang  telah  ditentukan  dan
C.S.T.  Cansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia, h. 222
25 Ibid. Meskipun  Atho  mencatat  bahwa hasil akhir UU No. 1 Tahun 1974 adalah 66 pasal, dalam  kenyataan  UU  No.1  Tahun  1974  terdiri dari 67 pasal.
26 Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah Lampung,  Kompilasi  hukum  Islam,  Lampung: Gunung Pesagi, 1996
diputuskan  oleh  pengadilan.  Demikian pernikahan  dengan  lebih  dari  seorang istri  atau  poligami  meskipun  hal  itu dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan,  hanya  dapat  dilakukan apabila  dipenuhi  berbagai  syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan. 27
Akan  tetapi  budaya  Indonesia  yang lebih  mengedepankan  perasaan  dan musyawarah,  tradisi  tersebutlah  yang mempengaruhi pola pernikahan Indonesia yang menganut asas monogami.
Tradisi  teposeliro  yang  sudah dibangun  sejak  lama,  menghadirkan rasa menghargai pasangan sangat tinggi, sehingga para legislator secara subjektif pasti terpengaruh dengan norma-norma tersebut.  Sehingga  dalam  menentukan sikap  hukum  dalam  hal  poligami  tidak sama  dengan  Negara  lain  yang menganut asas poligami terbuka.

## Budaya  Kebersamaan  Menyebabkan Adanya Harta Bersama
Budaya  Indonesia  yang  sangat terkenal  adalah  budaya  gotong  royong, sehingga  dalam  hal  ini  maka  jiwa kebersamaan ini sangat mempengaruhi legislasi  hukum  keluarga  di  Indonesia. Dalam  hal  harta  bersama  tidak  pernah dikenal dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam  kompilasi  hukum  islam  hal  ini dimaktubkan.  Walaupun  tidak  secara eksplisit disebutkan, akan tetapi hal ini sangat berpengaruh secara signifikan.
Kedudukan    perempuan    dalam perkawinan  diperkuat  dengan adanya ketentuan    tentang    harta    bersama. Harta  bersama  merupakan harta  yang diperoleh    selama    perkawinan berlangsung  yang  terpisah dari  harta
27 Arso  Sosroatmodjo,  et  al., Hukum Perkawinan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  bulan Bintang), h. 37
bawaan  suami-istri.  Kedua  belah  pihak mempunyai  kewajiban    dan    hak    yang sama    di    dalam    memelihara membelanjakan harta  tersebut  dengan syarat    harus    berdasarkan    izin    atau kesepakatan para  pihak.
Bagi    istri    diperbolehkan    untuk mengajukan  ke  pengadilan sita  marital terhadap    harta    bersama    karena keadaan    suami    yang  melakukan perbuatan    yang    dapat    menghabiskan harta  bersama  seperti pejudi,  pemabuk dan    lain-lain.  Di    Indonesia    mengenai harta  bersama di atur dalam pasal 35-37 UU perkawinan dan pasal 85-97 KHI. 28

## Kesimpulan
Tulisan  ini  dapat  disimpulkan Bahwa ummat Islam hendaknya menjadi produsen  budaya  positif,  bukan  hanya menjadi  konsumen  budaya,  agar  Islam dapat  menjadi  rahmat  bagi  alam semesta.
Hendaknya  budaya  didialogkan dengan syariat dan alam semesta dalam rangka  memproduk  hukum  yang responsif dan bernilai kemaslahatan.
Budaya  Indonesia  yang  lebih mengedepankan  perasaan  dan  emosi menyebabkan  legislasi hukum  keluarga di  Indonesia  bernuansa  emosional  dan tidak ada nilai ketegasan yang jelas.
28 Haris Luthfi, Upaya Kesetaraan Gender Dalam  Rumusan  Kodifikasi  Hukum  Keluaga  Di Dunia Islam, Makalah

## DAFTAR PUSTAKA
al-Banna, Jamal. Manifesto Fiqih Baru 3, Memahami Paradigma Fiqih Moderat, Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2008
Cansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata  Hukum  Indonesia, cet.  II,
Jakarta: Balai Pustaka, 1989
Hadikusuma, Hilman.
Hukum
Perkawinan  Indonesia  menurut Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agam, Bandung:  Mandar  Maju,
1990
Luthfi,  Haris. Upaya  Kesetaraan  Gender Dalam  Rumusan  Kodifikasi  Hukum Keluaga Di Dunia Islam, Makalah
Manan,  Abdul., Aneka  Masalah  Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2006
Muslim, Abu al-Husain. al- Jami’al -Shahih al-Musamma Sahih al-Muslim, Beirut:  Dar  al-Jail,  Maktabah Syamilah, No 2398
Nurdin, Ali. Qur’anic Society : Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam  al-
Qur’an, Jakarta: Penerbit
Erlangga,2006
Nuruddin,  Amiur,  dan  Tarigan.  Azhari Akmal., Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, (Studi KritisPerkembangan  Hukum  Islam dari  Fiqih,  Undang-Unang Nomor  1 tahun  1974  sampai  KHI), Jakarta:
Kencana, 2004
Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah Lampung. Kompilasi  hukum  Islam , Lampung: Gunung Pesagi, 1996
Rajafi,  Ahmad., Nalar  Hukum  Keluarga Islam  di  Indonesia ,  Yogyakarta:
Istana Publishing, 2015
-------,  "Sejarah  Pembentukan  dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di  Nusantara", Aqlam:  Journal  of
Islam  and  Plurality ,  Vol.  2,  No.  1, Desember 2017
-------, The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic  Law  from  Old  Order  until Reformation), Proceeding , 1st Biennial  Conference  on  Sharia  and Social  Studies,  Fakultas  Syari'ah UIN Padang, 2017
Sosroatmodjo,  Arso,  dan  Aulawi,  A. Wasit. Hukum  Perkawinan  di Indonesia , Jakarta:  Bulan  Bintang, 1978
Syafe’i, Rachmat. Ilmu  Ushul  Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 1999