Sukamto, Siti Aisah | 165

## Malia: Jurnal Ekonomi Islam
Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 165-180 Print : 2087-9636 Online : 2549-2578

## Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia
Sukamto, Siti Aisah Universitas Yudharta Pasuruan sukamto.suminah@gmail.com, sitiaisyah@gmail.com
Article Info ABSTRACT Article History: Received Mar 10 th, 2021 Revised Apr 03 th, 2021 Accepted Mey 29 th, 2021
In  principle,  the  implementation  of  Islamic monetary  policy  according  to  M.  Umer  Chapra differs  from  conventional  monetary  policy, especially  in  the  selection  of  targets  and instruments.  This  study  aims  to  determine  the concept of the Islamic monetary system thought by  M.  Umer  Chapra  and  its  relevance  to  the Indonesian  monetary  system.  The  research methodology  used  in  this  research  is  library research.  The  data  analysis  technique  used  in this research is content analysis method.
The  Indonesian monetary  system  adheres to  the ITF (Inflation Targeting Framework) framework,  by  setting  inflation  as  the  main target  of  monetary  policy,  and  using  the
BI7DRR  interest  rate  as  a  policy  to  control inflation  in  accordance  with  the  target.  The instruments used by Bank Indonesia to carry out its duties are Open Market Operations, Discount Facilities,  Statutory  Reserves,  and  Moral Appeals.

## Keyword:
Monetary Concept,
Islamic Monetary, M Umar Chapra,
Monetary Policy,
Indonesia,
Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
All rights reserved.
DOI: https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660
Corresponding Author: Sukamto, Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan Email: sukamto.suminah@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Uang  dalam  pandangan  Islam  bukanlah  komoditas  dan  tidak  boleh dijadikan    sebagai  komoditas,  namun  dalam  perdagangan  valuta,  yang  secara jelas  uang  telah  dijadikan  komoditas  perdagangan.  Menurut  Taqiyudin  Al- Nabhani  dalam buku Al-Nidzam al-iqtishad al-Islam mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, demikian pula menurut Thahir Abdul Muhsin  Sulaiman  dalam  buku Ilaj  AlMusykilah  al-Iqtishadi  bi  al-Islam memandang uang sebagai medium of exchange (media pertukaran).
Islam  sangat  menganjurkan  penggunaan  uang  dalam  pertukaran.  Salah satu  bentuk  pertukaran  di  zaman  dahulu  adalah  barter,  dimana  barang  saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan- kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau kemudian menggantinya dengan sistem  pertukaran  melalui  uang.  Oleh  karena  itu,  Beliau  menekankan  kepada para  sahabat  untuk  menggunakan  uang  dalam  transaksi-transaksi  mereka. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran  valuta  asing.  Namun  dalam  Islam  istilah  pertukaran  valuta  asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan  merupakan  komuditas  sehingga  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Ibnu Taimiyah  menentang  keras  segala  bentuk  perdagangan  uang,  karena  hal  ini berarti  mengalihkan  fungsi  uang  dari  tujuan  yang  sebenarnya.  Namun  beliau juga memberikan pengecualian yaitu “apabila uang dipertukarkan dengan uang yang  lain,  pertukaran  tersebut  harus  dilakukan  secara  simultan  ( taqabudl )  dan tanpa  penundaan  ( hulul )”.  Jadi  istilah  pertukaran  lebih  tepat  untuk  digunakan meskipun dalam perakteknya DSN-MUI masih menggunakan istilah yang lebih umum yaitu jual beli valuta asing (Mujieb, 1995).
Perbankan  syariah  tentu  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari keterlibatannya  pada  pasar  valuta  asing.  Perbankan  syariah  khususnya  yang menyandang  predikat  bank  devisa  harus  memiliki  sistem  operasional  bagi dirinya  dalam  aktivitas  transaksi  valuta  asing  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah.  Sehingga  masyarakat  yang  mengakses  jasa  perbankan  syariah berupa  sharf  akan  yakin  dengan  kesyariahannya.  Transaksi  valuta  asing  akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu,  sesuai  dengan  kondisi  perekonomian  negara  tersebut.  Adanya fluktuasi  nilai  kurs  dan  kebutuhan  akan  konversi  mata  uang  tersebut  akan menarik  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  valuta  asing  seperti investor,  exportir,  importir  atau  bahkan  spekulan  untuk  melakukan  transaksi valuta asing (Hajar, 2011).
Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda.  Ukuran  yang  paling  berguna  dalam  melihat  rasio  ekspor  dan  impor terhadap negara tersebut. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi  permintaan  dan  penawaran  mata  uang  guna  membiayai  transaksinya. Nilai tukar  mata uang suatu negara terhadap negara lain atau foreign exchange rate  didefinisikan  sebagai  harga  suatu  mata  uang  terhadap  mata  uang  lainnya. Nilai tukar tersebut, atau biasa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di  pasar  internasional,  di  mana  berbagai  mata  uang  asing  diperdagangkan (Taqiyudin, 2004).
Untuk  itu  tidak  bisa  tidak,  dalam  lalu  lintas  perdagangan  tidak  bisa terlepas  dari  peredaran  mata  uang  asing  didalam  suatu  negara,  dan  untuk  itu dengan  sendirinya  di  tengah  perkembangan  tersebut  terjadilah  penawaran  dan permintaan devisa di bursa valuta asing yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing (Soeroyo, 1995).
Jasa pertukaran valuta asing dalam perbankan syariah tentu harus sesuai dengan  prinsip  syariah. Layanan transaksi pertukaran valas dalam perbankan syariah  bernama Al-Sharf atau  menggunakan  akad  sharf.  Di  bank  syariah, transaksi  valas  pun  harus  memenuhi  prinsip  pertukaran  secara  spot, berlangsung  dengan  tunai  dan  tidak  mengandung  unsur  spekulasi.  Pada  tahun 2002,  muncul  Fatwa  DSN-MUI  nomor  28  tahun  2002  tentang  Jual  Beli  Mata Uang  ( Ash  Sharf )  yang  membolehkan  praktik  jual  beli  mata  uang  ( Ash  Sharf ) dengan  syarat-syarat  tertentu.  Dalam  konteks  Indonesia,  MUI  adalah  suatu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam (Pasaribu, 1994).
Penelitian  ini  akan   merumuskan  bagaimana  mekanisme  jual  beli  mata uang  secara  syari’ah  ( Ash-Sharf )  yang  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  dan mekanisme Islamic  Hedging atas  nilai  tukar  yang  terjadi  akibat  resiko ketidakpastian  pergerakan  nilai  tukar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  mekanisme  jual  beli  valuta  asing  syari’ah  ( Ash-Sharf )  menurut fatwa  DSN-MUI  dan  kesesuaiannya  dengan  prinsip  muamalah  dalam  islam. Dari  penjelasan  penjelasan  tersebut  maka  peneliti  akan  mengambil  tema “Analisis  Mekanisme  Jual  Beli  Mata  Uang  ( Al-Sharf )  Menurut  Fatwa  DSN- MUI No. 28/MUI/III/2002.

## B. KAJIAN TEORI
1. Biografi M. Umer Chapra
M.  Umer  Chapra  lahir  pada  tanggal  1  Februari  1933  di  Pakistan.
Berkebangsaan  Pakistan  kemudian  menetap  di  Saudi  Arabia.  Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat
beragama, sehingga tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  pula.    Masa  kecilnya  ia  habiskan ditanah  kelahirannya  hingga  berumur  15  tahun.  Kemudian  ia  pindah  ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 196, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.
Karir  intelektual  dan  kecermelangan  diawali  ketika  mendapatkan medali emas dari universitas Sind pada tahun 1950 sebagai urutan pertama dalam  ujian  masuk  dari  25.000  mahasiswa.  Setelah  meraih  gelar  S2  dari Universitas  Karachi  pada  tahun  1954,  karir  akademisnya  terus  menanjak hingga  meraih  gelar  doctor  di  University  of  Minnesota,  AS,  tahun  1956. Pembimbingnya Prof. Harlan  Smith, memuji Chapra sebagai seorang  yang mempunyai  karakter  dan  kecermelangan  akademis.  Chapra  juga  terlibat dalam  berbagai  organiasasi  dan  pusat  penelitian  yang  berkonsentrasi ekonomi  Islam.  Beliau  menjadi  penasehat  pada  Islamic  Research  and Training Institute (IRTI) dari IDB, Jeddah.
Sebelumnya,  Chapra  menjabat  di  Saudi  Arabian  Monetery  Agency (SAMA) Riyadh selama hamper 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan  dengan  persoalan  ekonomi,  diantaranya  2  tahun  di  Pakistan,  6 tahun  di  USA,  dan  37  tahun  di  Arab  Saudi.  Ia  juga  aktif  dalam  banyak kegiatan  internasional  seperti,  IMF,  OPEC,  OIC,  IDB  dan  lain-lain.  Atas kecermelangannya, Chapra memperoleh banyak penghargaan, terutama atas karya  utamanya  yang  mendapatkan  luas  yaitu:  Toward  a  Just  Monetary System yang diterbitkan oleh The Islamic Foundation (Leicester, 1985) dan ia  menerima  penghargaan  :  Islamic  Development  Bank  Award  atas kajiannya  di  bidang  Ekonomi  Islam  dan  King  Faisal  International  Prize untuk studi Islam tahun 1990.
2. Strategi kebijakan moneter Islam M. Umer Chapra Secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut
M. Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua  jenis  instrument  tersebut  adalah  prinsisp  Islam  tidak  membolehkan adanya  jaminan  terhadap  nilai  nominal  maupun  rate  return  (suku  bunga). Oleh  karena  itu,  apabila  dikaitkan  dengan  target  pelaksanaan  kebijakan moneter  maka  secara  otomatis  dikaitkan  dengan  target  pelaksanaan
kebijakan  moneter  berbasis  Islam  tidak  memungkinkan  menetapkan  suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.
Menurut  M.  Umer  Chapra  dalam  perekonomian  Islam,  permintaan akan uang terutama muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan  uang  pada  dasarnya  dipicu  oleh  fluktuasi  tingkat  bunga  dalam perekonomian  kapitalis.  Penurunan  tingkat  bunga  yang  disertai  dengan harapan  yang  akan  meningkat  merangsang  orang  ataupun  perusahaan- perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.
Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir  terutama  motif  dari  transaksi  dan  tindakan  berjaga-berjaga  yang ditentukan  pada  umumnya  oleh  tingkatan  uang  dan  distribusinya. Permintaan  terhadap  uang  karena  motif  spekulatif  pada  dasarnya  didorong oleh  fluktuasi  suku  bunga  pada  perekonomian  kapitalis.  Suatu  penurunan dalam  suku  bunga  dibarengi  dengan  harapan  tentang  kenaikannya  akan mendorong  individu  dan  dibarengi  dengan  harapan  kenaikannya  akan mendorong individu dan perusahaan akan meningkatkan jumlah uang yang dipegang.  Karena  suku  bunga  seringkali  berfluktuasi  pada  perekonomian kapitalis.  Karena  dalam  perekonomian  kapitalis  tingkat  bunga  seringkali berfluktuasi,  uang  yang  sengaja  hanya  disimpan  akan  terus  menerus berubah.  Suatu  penurunan  dalam  suku  bunga  dibarengi  dengan penghapusan  bunga  dan  kewajiban  membayar  zakat  sebesar  2,5  %  per tahun  tidak  hanya  dapat  meminimalisasikan  permintaan  spekulatif  akan uang  maupun  penyimpanan  uang  yang  diakibatkan  oleh  tingkat  bunga diatas,  melainkan  juga  memberi  stabilitas  yang  lebih  tinggi  terhadap permintaan akan uang. Hal ini diperkuat dengan sejumlah faktor termasuk:
a. Asset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam,  sehingga  orang  yang  hanya  memegang  dana  likuid  menghadapi pilihan  apakah  tidak  mau  terlibat  dengan  risiko  dan  tetap  memegang uangnya  dalam  bentuk  cash  tanpa  memperoleh  keuntungan,  atau  turut berbagi  risiko  dan  menginvestasikan  uangnya  pada  asset  bagi  hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah  pengembil  risiko  tinggi  atau  rendah,  sajauh  mana  risiko  yang dapat  diperkirakan  akan  diganti  dengan  laju  keuntungan  yang diharapkan.
c. Barangkali  dapat  diasumsikan  bahwa  kecuali  dalam  keadaan  resesi  tak aka  nada  pemegang  dana  yang  cukup  irasional  untuk  menyimpan  sisa uangnya  setelah  dikurangi  oleh  keperluan-keperluan  transaksi  dan berjaga-jaga  selama  ia  dapat  menggunakan  sisanya  yang  menganggur untuk  melakukan  investasi  pada  asset  bagi  hasil  untuk  menggantikan paling  tidak  sebagian  efek  erosive  zakat  dan  inflasi,  sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam.
d. Laju keuntungan berbeda dari laju suku bunga tidak akan ditentukan di depan.  Satu-satunya  yang  akan  ditentukan  di  depan  adalah  rasio  bagi hasil,  ini  tidak  akan  mengalami  fluktuasi,  seperti  halnya  suku  bunga karena  akan  didasarkan  pada  konvensi  ekonomi  dan  social,  dan  setiap ada  perubahan  di  dalamnya  akan  terjadi  lewat  tekanan  kekuatan- kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama.
3. Sumber-Sumber Ekspansi Moneter Islam
Untuk  menjamin  bahwa  pertumbuhan  moneter  “mencukupi”  dan tidak  “berlebihan”,  perlu  memonitor  secara  hati-hati  tiga  sumber  utama ekspansi  moneter.  Dua  diantaranya  adalah  domestik.  Pertama,  membiayai defisit  anggaran  pemerintah  dengan  meminjam  dari  bank  sentral.  Kedua, ekspansi  deposito  melalui  penciptaan  kredit  pada  bank-bank  komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu “menguangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri.
a. Defisit Fiskal
Kalangan  ekonom  sepakat  bahwa  defisit  fiskal  dapat  atau  bahkan mungkin  sudah  menjadi  sumber  penting  bagi  ekspansi  moneter.  Berbagai upaya pemerintah untuk menggali sektor riil dengan tingkat kecepatan yang melebihi  stabilitas  harga  yang  dapat  dicapai,  dapat  menimbulkan peningkatan  defisit  fiskal  dan  mempercepat  penawaran  uang  sehingga menambah laju inflasi.  Bahkan, di Negara-negara industri utama, besarnya defisit  fiskal  telah  menjadi  penyebab  utama  kegagalan  untuk  memenuhi target  suplai  uang.  Ini  cenderung  memberikan  beban  yang  tidak proporsional  kepada  kebijakan  moneter  dalam  rangka  memerangi  inflasi. Meskipun demikian sebagaimana  yang dinyatakan oleh para  ekonom  yang tergabung  dalam  Economists  Advisory  Group  Bussiness  Research  Study (EAGRS)  “Makin  besar  ketergantungan  sektor  pemerintah  kepada  sistem perbankan, makin berat bagi bank sentral untuk melakukan suatu kebijakan moneter yang konsisten”.
Karena  itu,  kalau  tidak  ingin  kebijakan  moneter  menjadi  kurang efektif atau terlalu restriktif, harus ada koordinasi antara kebijakan moneter
dan  fiskal  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  nasional.  Ini  perlunya  suatu kebijakan  fiskal  yang  noninflasioner  dan  realistis  di  Negara-negara  Islam. Oleh karena itu, suatu pemerintahan Islam yang bersungguh-sungguh ingin mewujudkan  tujuan-tujuan  perekonomian  Islam  harus  menjalankan  suatu kebijakan fiskal  yang konsisten dengan tujuan-tujuannya.  Ini  lebih penting karena umumnya pasar  uang di  negara  Islam relatif terbelakang sementara kebijakan  moneter  kurang  efektif  dalam  meregulasi  suplai  uang sebagaimana  yang dapat dilakukan oleh kebijakan fiskal.  Ini  bukan berarti dengan sendirinya meniadakan defisit fiskal melainkan menegaskan bahwa defisit  tetap  diperbolehkan  hanya  sejauh  diperlukan  untuk  mencapai pertumbuhan  jangka  panjang  yang  berkesinambungan  dan  kesejahteraan dalam kerangka harga yang stabil.
b. Penciptaan Kredit Bank Komersial
Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang. Sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua  bagian.  Pertama,  “ deposito  primer ”  yang  menyediakan  sistem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bank + deposito di bank sentral).  Kedua,  “deposito  derivatif”  yang  dalam  sebuah  sistem  cadangan proporsional  mewakili  uang  yang  diciptakan  oleh  bank  komersial  dalam proses  perluasan  kredit  dan  merupakan  sumber  utama  ekspansi  moneter dalam  perekonomian  dengan  kebiasaan  perbankan  yang  sudah  maju. Deposito  derivatif  demikian  akan  menimbulkan  suatu  peningkatan penawaran  uang,  seperti  halnya  mata  uang  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  atau  bank  sentral.  Karena  ekspansi  ini  persis  seperti  defisit pemerintah,  memiliki  potensi  inflasioner  jika  tidak  ada  pertumbuhan pengganti dalam output, ekspansi dalam deposito derivatif harus diatur jika pertumbuhan  moneter  yang  diinginkan  harus  dicapai.  Hal  ini  dapat direalisasikan  dengan  mengatur  ketersediaan  uang  basis  bagi  bank-bank komersial.  Untuk  tujuan  ini  ketiadaan  bunga  sebagai  mekanisme  pengatur akan  berguna.  Sebenarnya,  ia  akan  berguna  karena  akan  menghapus  efek yang  akan  menimbulkan  ketidakstabilan  suku  bunga  yang  berfluktuasi, akan  menstabilkan  permintaan  terhadap  uang  dan  secara  substansial mengurangi amplitudo fluktuasi ekonomi.
4. Instrumen Kebijakan Moneter Islam
Menurut M. Umer Chapra instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariat Islam harus mencakup enam elemen yaitu :
a. Target  pertumbuhan  M  dan  Mo.  Setiap  tahun  bank  sentral  harus menentukan  pertumbuhan  peredaran  uang  (M)  sesuai  dengan  sasaran
172 | Relevansi Konsep Moneter Islam  M Umar Chapra ...
ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo ( high  powered  money :  uang  dalam  sirkulasi  dan  deposito  pada  bank sentral).  Bank  sentral  harus  mengawasi  secara  ketat  pertumbuhan  Mo yang  dialokasikan  untuk  pemerintah,  bank  komersial  dan  lembaga keuangan  sesuai  proporsi  yang  ditentukan  berdasarkan  kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo  yang disediakan untuk  bank-bank  komersial  terutama  dalam  bentuk  mudharabah  harus dipergunakan  oleh  bank  sentral  sebagai  instrumen  kualitatif  dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.
b. Public  share  of  demand  deposit (uang  giral).  Dalam  jumlah  tertentu demand  deposit  bank-bank  komersial  (maksimum  25%)  harus diserahkan  kepada  pemerintah  untuk  membiayai  proyek-proyek  sosial yang menguntungkan.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  kualitatif  yaitu  prosedur  penulisan  yang  menghasilkan  data deskriptif atau uraian terhadap peristiwa atau masalah berupa kata kata tertulis dari  orang  orang  dan  perilaku  yang  diamati  tidak  secara  langsung.  Paradigm kualitatif  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalh  masalah  dalam kehidupan social  berdasarkan kondisi  realita  atau natural  setting  yang holistis, kompleks dan rinci (Sabiq, 2006).
Penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  karya  tulis  ilmiah  maupun  dokumen  lainnya yang  relevan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data sekunder,  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui media perantara atau diperoleh dari dan dicatat pihak lain (Mas’adi, 2002).
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi  data,  kategorisasi  data,  dan  verifikasi  data.  Reduksi  data  didalam penelitian ini dilaksanakan bersama menyeleksi semua data lewat pemotongan dan  penyederhanaan  data  yang  tersedia  cocok  bersama  topik  penelitian. Selanjutnya dilaksanakan spesifikasi data yang sudah direduksi cocok bersama tema  penelitian.  Tahapan  terakhir  adalah  verifikasi  data  untuk  menarik kesimpulan  yang  merupakan  interpretasi  peneliti  terhadap  data.  Verifikasi dilakukan  dengan  mengkomparasikan  antara  satu  sumber  data  dengan  sumber data lainnya.

## D. PEMBAHASAN
Kebijakan  moneter  merupakan  instrumen  penting  kebijakan  publik dalam  sistem  ekonomi,  baik  modern  maupun  Islam.  Namun  perbedaan  yang mendasar  terletak  pada  tujuan  dan  larangan  bunga  dalam  Islam.  Fokus kebijakan  moneter  Islam  lebih  tertuju  pada  pemeliharaan  berputarnya  sumber daya  ekonomi,  dimana  ini  menjadi  inti  ekonomi  Islam.  Islam  dalam  semua bentuk  kebijakan  dan  ketentuan  yang  diperkenankan  oleh  syariah.  Secara prinsip  tujuan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  moneter  Islam  menurut  M.  Umer Chapra  tidak  jauh  berbeda  dengan  kebijakan  moneter  konvensional  terutama dalam  pemilihan  strategi,  target  dan  instrumennya.  Perbedaan  yang  mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya  jaminan  terhadap  nilai  nominal  maupun  rate  return  (suku  bunga). Dalam  sistem  moneter  konvensional,  instrumen  yang  dijadikan  alat  kebijakan moneter  pada  dasarnya  ditunjukkan  untuk  mengendalikan  uang  beredar  di masyarakat  adalah  bunga.  Sementara  dalam  Islam  tidak  memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar.
Oleh  karena  itu,  jika  direlevansikan  dengan  sistem  moneter  yang diterapkan  di  Indonesia,  dimana  dalam  sistem  moneternya  Indonesia  telah menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) dengan  menetapkan  inflasi  sebagai  sasaran  utama  kebijakan  moneter,  dan penggunaan  suku  bunga  BI7DRR  yang  sebelumnya  bernama  BI  Rate  sebagai kebijakan  untuk  mengendalikan  inflasi  sesuai  dengan  sasaran.  Maka  dapat dikatakan  bahwa  konsep  sistem  moneter  Islam  pemikiran  M.  Umer  Chapra kurang  relevan  dengan  sistem  moneter  Indonesia.  Karena  secara  otomatis pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis  Islam  tidak  memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.
Kebijakan  moneter  yang  diformulasikan  dalam  sebuah  perekonomian Islam  adalah  menggunakan  variabel  cadangan  uang  dan  bukan  suku  bunga. Bank  Sentral  harus  menggunakan  kebijakan  moneternya  untuk  menghasilkan suatu  pertumbuhan  dalam  sirkulasi  uang  yang  mencukupi  untuk  membiayai pertumbuhan  potensial  dalam  output  harga  yang  stabil  dan  sasaran  sosio ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu  lambat  tidak  juga  cepat,  tetapi  cukup  mampu  menghasilkan pertumbuhan  yang  dapat  menghasilkan  kesejahteraan  yang  merata  bagi masyarakat. Sumber-sumber ekspansi moneter yang dipaparkan oleh M. Umer Chapra  yaitu,  defisit  fiskal,  penciptaan  kredit  bank  komersial,  surplus  neraca pembayaran.  Ketiga  sumber  ekspansi  ini  perlu  dimonitor  secara  hati-hati sehingga  dapat  menjamin  bahwa  pertumbuhan  moneter  mencukupi  dan  tidak
berlebihan.  Ada  dua  sumber  ekspansi  moneter  yang  relevan  dengan  sistem moneter yang ada di Indonesia.
1. Defisit Fiskal
Defisit  fiskal  dalam  sistem  moneter  Islam  pemikiran  M.  Umer Chapra  merupakan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mengambil  sumber-sumber  riil  pada  laju  yang  lebih  cepat  dari  yang berkesinambungan  pada  tingkat  harga  yang  stabil,  dapat  menimbulkan peningkatan  defisit  fiskal  dan  mempercepat  penawaran  uang  sehingga menambah  laju  inflasi.  Defisit  fiskal  yang  besar  dapat  menyebabkan kegagalan memenuhi target suplai uang, hal ini cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapuskan inflasi pada kebijakan moneter. Perlunya suatu  kebijakan  fiskal  yang  noninflasioner  dan  realistis  di  negara-negara muslim.  Dalam  pemerintahan  muslim  yang  berkomitmen  kepada pencapaian  sasaran  harus  melakukan  kebijakan  fiskal  yang  konsisten dengan  sasarannya,  ini  menjadi  sangat  penting  karena  pasar  uang  negara- negara  muslim  relative  terbelakang  dan  kebijakan  moneter  tidak  dapat berperan  efektif  dalam  meregulasi  suplai  uang  seperti  kebijakan  fiskal. Dengan  ini  maka,  defisit  fiskal  diperbolehkan  hanya  sejauh  diperlukan untuk  mencapai  pertumbuhan jangka panjang  yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang luas dalam kerangka harga yang stabil.
Menurut  Chapra,  penyebab  utama  defisit  diantaranya  adalah, pertama, ketidakmampuan atau ketidaksediaan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan  yang memadai melalui perpajakan dan sumber- sumber  pemasukan  noninflasioner  lainnya  untuk  memenuhi  pengeluaran produktif dan  yang penting lainnya. Kedua, kurangnya kesediaan pada sisi pemerintah  untuk  mengeliminasi  atau  mereduksi  secara  substansial pengeluaran  mereka  yang  mubazir  dan  tidak  produktif.  Jika  sistem  pajak dirasionalisasi, ketidakmerataan dalam sistem pajak akan dapat dihapuskan dan  pelaksanaan  perpajakan  akan  dijalankan  dengan  baik,  pemasukan  dari pajak  akan  dapat  ditingkatkan  secara  substansial  dengan  suatu  dampak ekonomi  yang  lebih  baik  pada  insentif,  output,  dan  distribusi.  Perlunya mengeliminasi  pengeluaran  yang  tidak  produktif  dan  mubazir  merupakan kewajiban  agama  bagi  setiap  muslim.  Akan  tetapi,  terutama  bagi pemerintah,  hal  ini  tidak  bisa  dihindari  karena  mereka  menggunakan sumber  daya  yang  sediakan  oleh  rakyat  sebagai  suatu  amanah  dan menggunakannya  secara  mubazir  atau  tidak  produktif  merupakan  suatu pengkhianatan terhadap amanah ini.
Sumber-sumber  daya  yang  tersedia  di  tangan  pemerintah  untuk membiayai  pengeluarannya  adalah  terbatas  di  semua  negara,  termasuk  di negara-negara  muslim  Islam  yang  berkembang.  Sumber-sumber  daya  ini perlu  dimanfaatkan  secara  efisien  dan  efektif  dibarengi  dengan  rasa tanggung  jawab  kepada  Allah.  Memerlukan  pandangan  yang  hati-hati terhadap  keseluruhan  program  pengeluaran  sesuai  dengan  ajaran-ajaran Islam,  memusatkan  perhatian  bukan  saja  pada  berapa  jumlah  yang  harus dikeluarkan, tetapi juga bagaimana hal itu akan dibelanjakan. Kalau hal ini dilakukan,  suatu  pemerintah  muslim  yang  tidak  bertanggung  jawab  akan menemukan sumber-sumber dayanya kepada pasar tertutup, sehingga akan melakukan pinjaman secara semena-mena dari bank sentral dan hal ini akan akan  menyebabkan  kehancuran  perekonomian  di  samping  menggagalkan realisasi pemenuhan sasaran Islam. Sesudah semua pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir dieliminasi, neraca pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi  tiga  bagian  yaitu,  pengeluaran  rutin,  pengeluaran  proyek,  dan pengeluaran darurat.
Di  Indonesia  sendiri  defisit  fiskal  telah  diatur  cukup  baik  dalam Undang- Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang  No.  3  tahun  2004,  Bank  Indonesia  merupakan  lembaga  yang independen  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Walaupun  independen, dalam  undang-undang  tersebut  juga  disebutkan  beberapa  pasal  koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, seperti pasal 55, ayat 1 menyebutkan bahwa dalam  hal  pemerintah  menerbitkan  surat-surat  utang  negara,  pemerintah wajib  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dengan  Bank  Indonesia.77  Dari  sisi pandangan  kebijakan  moneter,  pasal  ini  diterjemahkan  pembiayaan  fiskal defisit  harus  memperhatikan  tujuan  akhir  kebijakan  moneter  berupa stabilitas  rupiah.  Dalam  ayat  4  pasal  yang  sama  disebutkan  BI  dilarang membeli surat-surat utang negara di pasar primer. Pasal tersebut merupakan suatu  upaya  pencegahan  agar  pemerintah  tidak  membiayai  defisit  fiskal secara  langsung  dari  bank  sentral  yang  dapat  berdampak  terhadap peningkatan laju inflasi.
2. Surplus Neraca Pembayaran
Hanya  beberapa  negara-negara  muslim  yang  mengalami  surplus neraca  pembayaran,  sedangkan  sebagian  besar  mereka  mengalami  defisit. Negara  yang  mengalami  surplus,  surplus  itu  tidak  terjadi  dalam  sektor swasta  dan  tidak  menyebabkan  suatu  ekspansi  otomatis  dalam  penawaran uang.  Ia  terjadi  hanya  karena  pemerintah  menguangkan  surplus  dengan membelanjakannya  secara  domestic,  sedangkan  defisit  neraca  pembayaran
sektor  swasta  tidak  menggantikan  ini  secara  memadai.  Jika  dalam  suatu negara mengalami surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapsitas ekonomi  untuk  menghasilkan  penawaran  riil,  seharusnya  tidak  ada  inflasi yang  dihasilkan  secara  internal  sebagai  akibat  dari  adanya  surplus  neraca pembayaran.
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  standar  limit  bagi  defisit  transaksi berjalan,  jika  defisit  transaksi  berjalan  tidak  lebih  3%  dari  PDB,  maka masih  di  anggap  aman.    Ketika  transaksi  berjalan  mengalami  defisit, pemerintah  dituntut  untuk  meningkatkan  transaksi  finansial  baik  investasi langsung,  investasi  portofolio,  maupun  investasi  lainnya.  Namun,  apabila transaksi  finansial  yang  telah  dilakukan  tak  juga  mampu  menutup  defisit yang  terjadi,  maka  simpanan  yang  ada  pada  cadangan  devisa  akan digunakan.  Akibatnya,  rupiah  akan  mengalami  tekanan  sebab  kebutuhan terhadap dolar (AS) meningkat.
Permintaan  akan  dolar  AS  yang  tinggi  berimbas  pada  pelemahan nilai tukar rupiah. Setiap tekanan terhadap rupiah akan semakin menjadikan dolar  AS  perkasa.  Kondisi  ini  mengakibatkan  transaksi  perdagangan  luar negeri  menggunakan  dolar  AS  semakin  mahal,  tetutama  nilai  impor  yang tentu akan semakin tinggi.  Dampaknya akan terasa pada harga komoditas- komoditas  impor  yang  ikut  melonjak.  Dampak  defisit  transaksi  berjalan akan  semakin  parah  apabila  pemerintah  mengandalkan  utang  luar  negeri untuk  menambal  defisit  yang  terjadi.  Pinjaman  luar  negeri  tersebut  justru akan  menjadikan  negara  terjebak  dalam  pembayaran  bunga  utang  uang tinggi.  Namun  tak  selamanya  defisit  transaksi  berjalan  berdampak  buruk, jika  defisit  transaksi  berjalan  terjadi  selama  periode  inward  investment justru  berpeluang  menciptakan  lapangan  kerja  dan  iklim  investasi  yang baik.
Jadi,  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  M.  Umer  Chapra  bahwa surplus  neraca  pembayaran  tidak  akan  menyebabkan  inflasi.  Akan  tetapi defisit  neraca  pembayaran  yang  menyebabkan  inflasi.  Menurut  M.  Umer Chapra,  sumber  utama  defisit  berasal  dari  ekspansi  moneter  yang  tidak sehat  dibarengi  dengan  konsumsi  mencolok  dari  sektor  swasta  dan pemerintah melalui deficit transaksi berjalan dan kebocoran modal. Hal ini relevan  dengan  Indonesia,  dimana  di  Indonesia  sendiri  mengeluarkan kebijakan  standar  limit  bagi  defisit  transaksi  berjalan,  dimana  jika  defisit transaksi berjalan tidak lebih 3 % dari PDB, maka masih dianggap aman.
Instrumen  moneter  Islam  yang  dipaparkan  oleh  M.  Umer  Chapra dalam kerangka strategi yang dapat membantu mengatur kebijakan moneter
guna  mencapai  sasaran-sasaran  sosioekonomi  masyarakat  Islam  lainnya, terdapat  enam  instrumen  moneter  Islam  menurut  M.  Umer  Chapra  yaitu, target  dalam  pertumbuhan  M  dan  Mo,  saham  publik  terhadap  deposito unjuk (uang giral), cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, alokasi kredit yang  berorientasi  kepada  nilai,  dan  teknik  yang  lain.  Berikut  beberapa instrumen  moneter  pemikiran  M.  Umer  Chapra  yang  relevan  dengan instrumen moneter Indonesia.
3. Cadangan Wajib Resmi
Bank-bank  komersial  diharuskan  memiliki  cadangan  wajib  dalam jumlah tertentu, misalnya 10-20% dari deposito unjuk mereka dan disimpan di  bank  sentral  sebagai  cadangan  wajib.  Hal  ini  akan  membantu memberikan  jaminan  atas  deposito  dan  sekaligus  akan  membantu penyediaan  likuiditas  yang  memadai  bagi  sistem  perbankan.  Dana  yang diterima  oleh  bank  sentral  melalui  statutory  reserve  requirement  dapat digunakan untuk dua tujuan. Sebagian dari dana harus dipergunakan untuk memungkinkannya  melayani  pinjaman  sebagai  cadangan  terakhir  bagi pemberi pinjaman.
Di Indonesia sendiri menerapkan instrumen moneter cadangan wajib seperti  di  sistem  moneter  Islam,  namun  di  Indonesia  instrumen  moneter cadangan  wajib  ini  dikenal  dengan  Giro  Wajib  Minimum  (GWM).  GWM adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  berdasarkan persentase  tertentu  dari  dana  pihak  ketiga  (DPK).  GWM  ini  merupakan kewajiban  bank  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  prinsip-prinsip kehati-hatian  perbankan  (prudential  banking)  serta  juga  mempunyai  peran sebagai  instrumen  moneter  yang  berfungsi  mengendalikan  jumlah peredaran uang.
4. Pembatasan Kredit
Instrumen moneter lainnya dapat mempermudah bank sentral untuk melakukan ekspansi  yang diinginkan pada high power money, tapi melalui ekspansi  kredit  masih  dapat  melampaui  batasan  yang  diinginkan.  Hal  ini disebabkan  oleh,  Pertama,  tidaklah  mungkin  menentukan  secara  akurat kucuran dana ke dalam sistem perbankan, kecuali yang disediakan melalui pinjaman mudharabah oleh bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang  masih  berkembang,  seperti  yang  ada  di  negara-negara  Islam.  Kedua, hubungan  antar  cadangan  bank  komersial  dan  ekspansi  kredit  tidak  persis atau  akurat.  Perilaku  sirkulasi  uang  merefleksikan  sebuah  interaksi  yang kompleks oleh berbagai faktor internal dan eksternal perekonomian. Karena
itu, kebijakan menetapkan batasan kredit  yang boleh dilakukan oleh bank- bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan kompetisi yang sehat antar bank.
Di Indonesia untuk instrumen pembatasan kredit ini Bank Indonesia selaku  otoritas  moneter  menerapkan  kebijakan  pemberian  kredit  selektif, yaitu  kebijakan  Bank  Indonesia  yang  harus  dikurangi  dan/  atau  ditambah. Instrumen  ini  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  agar  terjadi  kestabilan ekonomi.  Pemerintah  melalui  Bank  Indonesia  akan  meminta  kepada  bank umum  atau  komersial  untuk  membatasi  atau  mengurangi  jumlah  kredit kepada masyarakat untuk menahan terjadinya inflasi atau kredit macet.
5. Teknik Yang Lain
Dalam  merealisasikan  sasaran  yang  diinginkan  diperlukan  senjata kualitatif dan kuantitatif. Termasuk diantaranya adalah rayuan moral (moral suasion)  yang  akan  menenmpati  kedudukan  penting  dalam  perbankan sentral  dalam  Islam.  Bank  sentral  melalui  kontak  personalnya,  konsultasi, dan  rapat-rapat  dengan  bank-bank  komersial,  dapat  saling  bahu-membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran  kepada  mereka  tentang  tindakan-tindakan  yang  diperlukan  untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Di  Indonesia,  kebijakan  ini  lakukan  oleh  Bank  Indonesia  dengan meminta  dan  menghimbau  bank-bank  untuk  selalu  mempertimbangkan kondisi  makro  ekonomi  maupun  mikro  masing-masing  bank  dalam menyusun  rencana  ekspansi.  Kebijakan  ini  pada  dasarnya  dimaksudkan untuk  mendorong  perbankan  agar  senantiasa  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  dalam  memberikan  kredit,  namun  dengan  tetap  memberi  kebebasan bagi  perbankan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  berdasarkan  mekanisme pasar.
Tindakan  yang  diambil  oleh  Bank  Indonesia  untuk  mempengaruhi setiap  lembaga  keuangan  dan  individu  yang  bergerak  dalam  moneter melalui  pengumuman,  surat  edaran,  atau  himbauan  agar  mereka  bertindak sesuai  dengan  kehendak  otoritas  moneter  (Bank  Indonesia).  Selain  itu melalui  moral  suasion  ini,  Bank  Indonesia  juga  dapat  memberikan  saran- saran  danhimbauan  kepada  bank  umum  untuk  melakukan  penggabungan usaha  ( merger )  atau  menurunkan  suku  bunga  yang  terlalu  tinggi.  Dalam mengambil  setiap  keputusan  kebijakan  moneternya  Bank  Indonesia  akan melakukan koordinasi melalui rapat dewan gubernur atau dewan moneter.
Maka, apabila instrumen moneter imbauan moral yang diterapkan di Indonesia  dan  di  relevansikan  dengan  instrumen  moneter  teknik  yang  lain
pemikiran M. Umer Chapra, dapat dikatakan sangat relevan. Karena dalam instrumen moneter teknik  yang lain terdapat  pula instrumen moral  suasion (rayuan  moral  atau  imbauan  moral).  Baik  imbauan  moral  dalam  sistem moneter  Indonesia  maupun  sistem  moneter  Islam,  sama-sama  bertujuan untuk  mempengaruhi  dan  memberikan  saran  terhadap  kebijakan-kebijakan dan persoalan perbankan.

## E. KESIMPULAN
Relevansinya konsep sistem moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra dengan  sistem  moneter  Indonesia  yaitu,  Strategi  pengembangan  moneter  M. Umer  Chapra  secara  prinsip  dalam  pelaksanaan  kebijakan  moneter  Islam berbeda  dengan  kebijakan  moneter  konvensional  terutama  dalam  pemilihan target  dan  instrumennya.  Perbedaan  yang  mendasar  antara  kedua  jenis instrumen  tersebut  adalah  prinsip  Islam  tidak  membolehkan  adanya  jaminan terhadap  nilai  nominal  maupun  rate  return  (suku  bunga).  Oleh  karena  itu, apabila  dikaitkan  dengan  target  pelaksanaan  kebijakan  moneter  maka  secara otomatis  pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis  Islam  tidak  memungkinkan menetapkan  suku  bunga  sebagai  target  atau  sasaran  operasionalnya.  Adanya kerelevanan  sumber-sumber  ekspansi  moneter  Islam  pemikiran  M.  Umer Chapra  dengan  sumber-sumber  ekspansi  moneter  di  Indonesia  yaitu  defisit fiskal  dan  surplus  neraca  pembayaran.  Serta  adanya  kerelevanan  antara instrumen  moneter  Islam  pemikiran  pemikiran  M.  Umer  Chapra  dengan instrumen moneter di Indonesia, yaitu instrumen cadangan wajib resmi dengan giro wajib minimum di Indonesia, pembatasan kredit dengan pemberian kredit selektif dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005  tentang  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  Bank  Umum,  instrumen teknik yang lain dengan himbauan moral di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarani, Lestari. Ambarani. Ekonomi Moneter . Bogor : In Media. 2015.
Aryu  I,  Anindya.  Pemikiran  Ekonomi  M.Umer  Chapra. Jurnal  Ekonomi  Islam , Vol. 2, No. 1, Desember 2013.
Chapra, M. Umer. Islam dan Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
Chapra,  M.  Umer. Reformasi  Ekonomi  Sebuah  Solusi  Perpektif  Islami .  Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
Chapra, M. Umer. Sistem Moneter Islam . Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
180 | Relevansi Konsep Moneter Islam  M Umar Chapra ...
Karim,  Adiwarman  A. Ekonomi  Makro  Islami .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.
2015.
Pohan, Aulia. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres. 2008. Pohan,  Aulia. Kerangka  Kebijakan  Moneter  dan  Implementasinya  di  Indonesia .
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
Rivai,  Veitzal,  dkk. Bank  and  Financial  Institrution  Management,  Conventional and Sharia System . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
Sakti,  Ali. Analisis    Teoritis    Ekonomi    Islam    Jawaban    Atas    Kekacauan Ekonomi  Modern .  Jakarta: Paradigma & Aghsa Publishing. 2007.
Santoso,  Sugeng.  Sejarah  Ekonomi  Islam  Masa  Kontemporer. Jurnal  An-Nisbah ,
Vol.03, No. 01, Oktober 2016. Yafiz, Muhammad. Sistem Moneter Islam: Analisis Teoritis dan Perbandingannya . Bandung: Ciptapustaka Media Perintis. 2010.
Zaki  S.,  Muhammad.  Pemikiran  M.Umer  Chapra  Tentang  Masa  Depan  Ekonomi Islam. Jurnal Ishraqi , Vol.10, No. 1, Juni 2012.