## PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI ACEH

## Oleh: Nila Shintia / Prof.Dr.Syahrizal Abbas, MA

## A. PENDAHULUAN
Upah  Minimum  Provinsi  adalah  upah  minimum  yang  berlaku  untuk  seluruh kabupaten  atau  kota  disuatu  provinsi.  UMP  merupakan  suatu  standar  minimum  yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di  lingkungan  usaha  atau  kerjanya.  Disebut  UMP  karena  pemenuhan  kebutuhan  yang  layak disetiap  provinsi  berbeda-beda.Upah  minimum  ini  ditetapkan  setiap  satu  tahun  sekali  oleh gubernur  berdasarkan  rekomendasi  Dewan  Pengupahan  Provinsi.Adapun,  penetapan  dan pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur serentak setiap tanggal 1 November setiap tahunnya untuk diberlakukan pada periode satu tahun berikutnya. 191

## 1.Kebijakan Upah Minimum Provinsi
Istilah UMP baru digunakan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi),  Pemerintah  Daerah  (Dinas  Tenaga  kerja)  Tingkat  I  atau  II  dan  pihak Organisasi  Pekerja  dan  Pengusaha  mulai  tahun  2001.  Sebelumnya,  istilah  yang  digunakan yaitu  Upah  Minimum  Regional  atau  disingkat  dengan  UMR.  Perubahan  tersebut  berkaitan dengan  pergeseran  peran  dan  wewenang  menetapkan  upah  minimum  sejalan  dengan penerapan  Undang-Undang  No.22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah.  Bila  sebelumnya gubernur  hanya  mengajukan  rekomendasi  kepada  Menteri  Tenaga  Kerja  yang  membuat keputusan  final,  maka  semenjak tahun  2001  keputusan  UMP  dan  UMK  untuk  tiap  provinsi
191 Aria Mulyapradana dan Mumammad Hatta, Jadi Karyawan Kaya (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 20.
dan  kabupaten  atau  kota  madiya  langsung  dibuat  oleh  gubernur  dengan  memperhatikan rekomendasi dari masing-masing bupati atau walikota di Provinsi.
Tujuan  utama  dari  ditetapkannya  UMP  yaitu  sebagai  “jaring  pengaman”  yang berfungsi  untuk  mencegah  agar  upah  tidak  terus  merosok  dibawah  daya  beli  pekerja.  Lalu mengapa  UMP/UMK  terus  dinaikkan?  Tujuannya  adalah;  pertama,  untuk  mengurangi kesenjangan  antara  upah  tertinggi  dan  terendah  yang  dibayar  oleh  perusahaan.  Kedua, kenaikan  UMP  diharapkan  dapat  meningkatkan  penghasilan  pekerja  pada  jabatan  yang terendah  dalam  perusahaan.  Ketiga,  dari  aspek  makro,  diharapkan  dapat  membantu mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi rakyat. 192
Hal  yang  paling  prinsip  dalam  kebijakan  upah  minimum  adalah  sebagai  upaya mewujudkan  penghasilan  yang  layak  bagi  pekerja  atau  buruh,  dengan  mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Lebih spesifik lagi  bahwa  kebijakan  upah  minimum  dimaksud  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  para pekerja  atau  buruh  baru  yang  berpendidikan  rendah,  tidak  mempunyai  pengalaman,  masa kerja  dibawah  1  tahun  dan  lajang  atau  belum  berkeluarga.  Tujuannya  untuk  mencegah kesewenang-wenangan  pengusaha  selaku  pemberi  upah  dalam  memberikan  upah  kepada pekerja atau buruh yang baru masuk kerja. 193

## 2.Tinjauan terhadap Pengupahan di Indonesia
a. Konsep Pengupahan
1) Pengertian upah
192 Achmad S.Ruky, Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 191-192.
193 Eko Wahyudi.,Dkk, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 129.
Secara umum upah adalah pembayaran  yang diterima buruh selama dia melakukan pekerjaan  yang  dipandang  melakukan  pekerjaan.  Upah  adalah  segala  macam  bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh/pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. 194
Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh  yang ditetapkan  dan  dibayar  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 195
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayar  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa yang telah atau akan dilakukan. 196
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  upah  harus  memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Dengan  demikian,  pemenuhan  atas  upah  yang layak  bagi  penghidupan  dan  kemanusiaan  merupakan  konsep  pengupahan  yang  berlaku  di Indonesia secara konstitusional.
Dari  pengertian  diatas  jelaslah  bahwa  sesungguhnya  upah  dibayarkan  bedasarkan kesepakatan  para  pihak.  Namun  untuk  menjaga  agar  pemberian  upah  tidak  terlalu  rendah kebawah,  maka  pemerintah turut  serta  menetapkan  standar  upah terendah  melalui  peraturan
194 Hasibuan Nurimansyah, Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri , (Jakarta: Prisma, 1981), hlm. 3.
195 Pasal 1angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
196 Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
perundang-undangan.  Standar  upah  terendah  tersebut  disebut  upah  minimum  atau  dalam otonomi daerah disebut denga upah minimum provinsi.

## 2) Penerapan Asas “No Work, No Pay’’
Menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 197
Namun ada pengecualian pada ketentuan tersebut, Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  upah  tetap  dibayarkan pada pekerja apabila pekerja sakit, sakit karena haid, izin karena keperluan keluarga misalnya menikah,  menjalankan  kewajiban  terhadap  negara,  melaksanakan  ibadah  agamanya,  dan pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya.
Pemberian upah juga tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja terus menerus selama setahun dan selanjutnya sampai pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dan juga  upah  akan  tetap  dibayarkan  apabila  pekerja  izin  kerena  melakukan  pernikahan, pernikahan  anaknya,  menghitankan  anaknya,  membaptiskan  anaknya,  melahirkan, istri/suami/orang  tua/menantu  meninggal  dunia,  atau  anggota  keluarga  ada  yang  meninggal dunia. 198
3) Jenis-jenis Upah
Tentang  jenis-jenis  upah  yang  terdapat  dalam  kepustakaan  hukum  ketenagakerjaan dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Upah  Nominal,  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  kepada  para  buruh  yang berhak  secara  tunai  sebagai  imbalan  atas  pengerahan  jasa-jasa  atau  pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau
197 Pasal 93 ayat (1), Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
198 Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
perusahaan  ataupun  dalam  suatu  organisasi  kerja,  dimana  kedalam  upah  tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan diberikan kepadanya.
b. Upah  Nyata,  adalah  upah  yang  harus  benar-benar  diterima  oleh  seseorang  yang berhak.
c. Upah  Hidup,  dalam  hal  ini  upah  yang  akan  diterima  seseorang  buruh  itu  relatif cukup  untuk  membiayai  keperluan  hidup  yang  lebih  luas,  yang  tidak  hanya kebutuhan  pokoknya  saja  yang  dapat  dipenuhi  melainkan  juga  sebagian  dari kebutuhan sosial keluarnya.
d. Upah  Wajar,  adalah  sebagai  upah  yang  secara  relatif  dinilai  cukup  wajar  oleh pengusaha  dan  para  buruhnya  sebagai  imbalan  atas  jasa  yang  diberikan  buruh kepada penguasa atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.
e. Upah  Minimum,  adalah  upah  terendah  yang  akan  dijadikan  standar  oleh  majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja diperusahaannya. 199

## 4) Ketentuan Upah Minimum
Upah  minimum  merupakan  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  dari  upah  pokok termasuk  tunjangan  tetap.  Upah  minimum  merupakan  ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  kepada  pekerja  yang  paling  rendah  tingkatannya, dengan  memperhatikan  produktifitas  dan  pertumbuhan  ekonomi,  yang  merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja yang mempunyai masa kerja
199 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.89.
maksimal  1  (satu)  tahun,  agar  memperoleh  serendah-rendahnya  sesuai  dengan  nilai Kebutuhan Hidup Minimum. 200
Beberapa jenis upah pokok minimum adalah sebagi berikut:
a. Upah  minimum  sektoral  regional,  adalah  upah  minimum  yang  berlaku  untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu.
b. Upah  minimum  sektoral  regional,  adalah  upah  minimum  yang  berlaku  untuk untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu.
c. Upah  minimum  regional/upah  minimum  provinsi,  adalah  upah  minimum  yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. 201
Setiap  penetapan  upah  minimum  harus  disesuaikan  dengan  tahapan  pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan oleh Menteri  Tenaga  Kerja  .  pencapaian  kebutuhan  hidup  layak  perlu  dilakukan  secara  bertahap karena  kebutuhan  hidup  minimum  yang  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  kemampuan  dunia usaha. Upah minimum dapat berupa:
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
b. Upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada  wilayah  provinsi  atau  upah kabupaten/kota. 202
Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  upah  minimum.  Pengaturan pengupahan  yang  ditetapkan  atas  kesepakatan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau serikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  boleh  lebih  rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang ditetapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  kesepakatan  tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut
200 Myra M. Dkk, Pengantar Hukum Perburuhan ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI), hlm. 62.
201 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 92.
202 Lalu husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 149.
batal  demi  hukum,  dan  pengusaha  wajib  membayar  upah  pekerja/buruh  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5) Komponen Upah
Dalam pelaksanaan tahapan pencapaian kehidupan yang layak sebagaimana maksud diberlakukannya  ketentuan  upah  minimum,  maka  penghasilan  yang  layak  diberikan  dalam bentuk  upah  dan  pendapatan  non  upah. 203 Upah  sebagaimana  yang  dimaksud  terdiri  atas komponen  upah  tanpa  tunjangan,  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap,  atau  upah  pokok, tunjangan  tetap,  dan  tunjangan  tidak  tetap. 204 Menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  komponen  upah terdiri  dari  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap. Besaran upah pokok sedikit-sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 205 Sedangkan  pendapatan  non  upah  dapat  berupa  tunjangan  hari  raya  keagamaan  atau  dapat berupa bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan/atau uang servis pada usaha tertentu. 206
Namun pada pelaksanaan pengusaha sering menafsirkan bahwa besaran upah pokok dan  tunjangan  setara  dengan  upah  minimum,  sedangkan  tunjangan  ada  yang  bersifat  tidak tetap sehingga jika dijumlahkan penerimaan upah masih dibawah upah minimum.

## b. Sistem Pengupahan di Indonesia
Sistem  pengupahan  merupakan  kerangka  bagaimana  upah  diatur  dan  ditetapkan.
Landasan  sistem  pengupahan  di  Indonesia  adalah  Pasal  27  ayat  2  UUD  1945  dan penjabarannya  dalam  hubungan  industrial  pancasila.  Di  Indonesia  dikenal  beberapa  sistem pemberian upah, diantaranya yaitu upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau upah berdasarkan satuan hasil. 207
203 Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
204 Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
205 Pasal 94, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 206 Pasal 6, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
207 Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
1) upah berdasarkan satuan waktu
upah  berdasarkan  satuan  waktu  ditetapkan  secara  harian,  mingguan,  atau  bulanan.
Untuk perhitungan upah sehari sebagai berikut. 208
a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
b. bagi  perusahaan  dengan  sistem  waktu  kerja  5  (lima)  hari  dalam  seminggu,  upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
Penetapan  besarnya  upah  berdasarkan  satuan  waktu  dilakukan  dengan  berpedoman pada struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dan diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh. 209

## 2) Upah Berdasarkan Satuan Hasil
Upah  berdasarkan  satuan  hasil  ditetapkan  sesuai  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah disepakati.  Penetapan  besarnya  upah  dilakukan  oleh  pengusaha  berdasarkan  hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 210
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upah anatara lain:
a. Pendidikan dan keterampilan
Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produktifitas kerja.
b. Kondisi pasar kerja
Kondisi  pasar  kerja  sangat  mempengaruhi  nilai  tawar  pekerja.  Dalam  tingkat pengangguran tinggi menyebabkan kelebihan pekerja dengan penawaran upah rendah, hal ini menyebabkan posisi tawar pencari kerja menjadi sangat lemah.
c. Biaya hidup
208 Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
209 Pasal 14 ayat (1), (2), (3), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
210 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Tingkat biaya hidup di suatu tempat akan berpengaruh terhadap tingkat upah di tempat tersebut.  Ha  ini  terjadi  untuk  mempertahankan  tingkat  kesejahteraan  pekerja  yang bersangkutan
d. Kemampuan perusahaan
Faktor  ini  menjadi  penentu  utama  dalam  penetapan  tingkat  upah.  Ada  pendapat  yang menyatakan  bahwa  apabila  perusahaan  tidak  mampu  membayar  upah  secara  wajar, maka perusahaan yang bersangkutan harus menutup perusahaan.
e. Kemampuan serikat pekerja
Apabila  serikat  pekerja  kuat  dalam  perundingan  Perjanjian  Kerja  Bersama  dapat memperjuangkan  perbaikan  syarat  kerja  termasuk  pengupahan  dengan  hasil  yang maksimal.
f. Produktivitas kerja
Kelangsungan  hidup  dan  kemajuan  perusahaan  sangat  ditentukan  oleh  tingkat produktivitas  kerja  haruslah  disadari  penuh  oleh  pekerja  dan  pengusaha  juga  harus memahami bahwa kemajuan itu adalah hasil sumbangan dari pekerja.

## g. Kebijakan pemerintah
Dalam  hal-hal  tertentu  pemerintah  melaksanakan  intervensi  terhadap  pengupahan  dan tidak  semata-mata  diserahkan  kepada  mekanisme  pasar.  Tujuannya  adalah  untuk menjamin agar tingkat upah tidak merosot dengan menetapkan jaring pengaman dalam bentuk upah minimum. Intervensi ini juga memelihara kesempatan kerja. 211

## B. Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi
Penetapan  Upah  minimum  dilakukan  di  tingkat  provinsi  atau  di  tingkat kabupaten/kota madya,  dimana  Gubernur  menetapkan  besaran  upah minimum  provinsi  atau
211 Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek ( Jakarta: Asosiasi Hubungan Indusrtrial Indonesia, 2003), hlm. 192-193.
upah  minimum  kabupaten/kotamadya,  berdasarkan  usulan  dari  Komisi  Penelitian Pengupahan  dan  Jaminan  Sosial  Dewan  Ketenagakerjaan  Daerah  (sekarang  Dewan Pengupahan Provinsi atau Kab/Kota) dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan lain sebagainya.
Berikut adalah mekanisme penetapan upah minimum:
1. Usulan  besaran  upah  minimum  yang  disampaikan  oleh  dewan  pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Dalam ketentuan yang  terbaru  kebutuhan  hidup  seorang  pekerja  lajang  diatur  dalam Permanakertrans  No.  13  Tahun  2012  tentang  Komponen  dan  Pentahapan Kebutuhan  Hidup  Layak.  Dalam  peraturan  ini,  pemerintah  menetapkan  7 kelompok  dan  dan  60  komponen  kebutuhan  bagi  buruh  /pekerja  lajang  yang menjadi dasar dalam melakukan survei harga dan menentukan besaran nilai upah minimum.
2. Peninjauan  terhadap  besarnya  Upah  Minimum  Provinsi  dan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  diadakan  1  (satu)  tahun  sekali  atau  dengan  kata  lain  upah minimum berlaku selama 1 tahun.
3. Selain  upah  minimum  sebagaimana  tersebut  tadi,  gubernur  juga  dapat menetapkan  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi  (UMS  Provinsi)  yang  didasarkan pada  kesepakatan  upah  antara  organisasi  perusahaan  dengan  serikat  pekerja /serikat  buruh  sehingga  upah  minimum  dapat  terdiri  dari  Upah  Minimum Provinsi(UMP),  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi  (UMS  Provinsi),  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).
4. Sekalipun  terdapat  beberapa  ketentuan  upah  minimum,  namun  upah  minimum yang  berlaku  bagi  setiap  buruh/pekerja  dalam  suatu  wilayah  pada  suatu  industri tertentu hanya satu jenis upah minimum.
5. Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum.  Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan  upah  minimum  diatur  dalam  Kepmenakertrans  Nomor:  Kep- 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
6. Permohonan  penangguhan  pelaksanaan  upah  minimum  diajukan  oleh  pengusaha kepada  gubernur  melalui  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.  Permohonan  penangguhan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat. 212

## 1. Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Penerapan UMP

## a. Pengertian
Dalam  bahasa  Indonesia  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  adalah  penilikan  dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. 213
Pengawasan  adalah  upaya  agar  sesuatu  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan  dalam  arti  pengawasan  manajerial  adalah  kegiatan  untuk  menjamin  bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses  manajemen  yang  mencakup  penafsiran  dan  pengembangan  standar  pelaksanaan,
212 Yussi Santoso dan Ronni R. Masman, A Practical Guidance To Executive Compensation Management(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 21-22.
213 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 58.
pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. 214
Pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Tugas  pengawasan ketenagakerjaan  dilakukan  oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang  mempunyai kompetensi  dan  independen  guna  menjamin  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan. 215
Pengawasan  perburuhan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951 dimaksudkan  agar  perusahaan  yang  merupakan  aset  perekonomian  tersebut  dapat  berjalan dengan  lancar,  berkembang  menjadi  perusahaan  yang  kuat  dan  tidak  mengalami  hambatan- hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain  itu  pengawasan  perburuhan  dimaksudkan  untuk  mendidik  agar pengusaha/perusahaan  selalu  tunduk  menjalankan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku sehingga akan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali  perselisihan  perburuhan  disebabkan  kerena  pengusaha  tidak  memberikan perlindungan hukum kepada buruhnya sesuai dengan  ketentuan yang berlaku. Disamping itu pelaksanaan  pengawasan  perburuhan  akan  menjamin  pelaksanaan  peraturan-peraturan perburuhan  di  semua  perusahaan  secara  sama,  sehingga  akan  menjamin  tidak  terjadinya persaingan yang tidak sehat.
Pengawasan  perburuhan/ketenagakerjaan  dilakukan  dengan  melakukan  kunjungan- kunjungan  keperusahaan-perusahaan  untuk  mengamati,  mengawasi  pelaksanaan  hak-hak normatif  pekerja.  Jika  hak-hak  pekerja  belum  dipenuhi  oleh  pengusaha,  pegawai  pengawas dapat melakukan teguran agar hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-
215 Pasal 176, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
undangan  yang  ada,  jika  tidak  diindahkan  pegawai  pengawas  yang  merupaka  penyidik pegawai  negeri  sipil  di  bidang  perburuhan  dapat  menyidik  pengusaha  tersebut  untuk selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut ke pengadilan. 216 b. Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan
Pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  ditetapkan  oleh  Menteri  Tenagakerja  atau Pejabat yang ditunjuk. 217 Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan diatur dengan keputusan presiden.  Pengawasan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  oleh  unit  kerja  tersendiri  pada  instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 218
Unit kerja pelaksanaan ketenagakerjaan mempunyai dua kewajiban:
a) Wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pengawasan  ketenagakerjaan  kepada Menteri  Tenaga  Kerja,  khusus  bagi  unit  kerja  pada  pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota.
b) Wajib merahasiakan segala sesuatu yang  menurut sifatnya patutdirahasiakan dan tidak menyalah gunakan kewenangannya. 219
Pengawasan  terhadap  peraturan  dibidang  ketenagakerjaan  didaerah  dilakukan  oleh Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (c.q  bidang  pengawasan).  Secara  normatif pengawasan  perburuhan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang Pengawasan  Perburuhan.  Dalam  Undang-undang  ini  pengawas  perburuhan  yang  merupakan penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang:
a) Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya
216 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 114-115.
217 Pasal 177, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
218 Pasal 178 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
219 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 14.
b) Mengumpulkan  bahan-bahan  ketenagakerjaan  soal-soal  hubungan  kerja  dan hubungan dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan perburuhan lainnya.
c) Menjalankan  pekerjaan  lainnya  yang  diserahkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 220
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  ketentuan  hukum  (law  enforcement)  di  bidang perburuhan/ketenagakerjaan  akan  menjamin  pelaksanaan  hak-hak  normatif  pekerja,  yang pada  gilirannya  mempunyai  dampak  terhadap  stabilitas  usaha.  Selain  itu  pengawasan ketenagakerjaan  juga  dapat  mendidik  pengusaha  dan  pekerja  untuk  selalu  taat  menjalankan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dibidang  ketenagakerjaan  sehingga  akan tercipta  suasana  kerja  yang  harmonis.  Sebab  seringkali  perselisihan  yang  terjadi  disebabkan karena  pengusaha  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pekerja  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Adapun proses pengawasan meliputi tiga tahap proses yaitu:

## 1. Proses penentuan standard
Proses  ini  meliputi  penentuan  ukuran-ukuran  yang  dipergunakan  sebagai  dasar penentuan  tingkat  upah  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan  didalam perencanaan.
2. Proses evaluasi atau proses penilaian
Dalam tahap ini kita haruslah melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi  sebagai  hasil  kerja  dari  tugas  yang  telah  dilakukannya.  Setelah  diukur tingginya  hasil  itu  maka  kemudian  hasil  pengukuran  itu  kita  perbandingkan dengan ukuran-ukuran standard yang telah kita tentukan pada tahap pertama tadi.
3. Proses perbaikan
220 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
Dalam  tahap  ini  kita  mencoba  mencari  jalan  keluar  untuk  mengambil  langkah- langkah  tindakan  korelasi  terhadap terjadi  penyimpangan-penyimpangan  tersebut pada tahap kedua. Setelah ketiga tahap proses pengawasan tersebut dilaksanakan maka kita peri menyaksikan hasil-hasil dari proses pengawasan itu dalam bentuk suatu laporan hasil pengawasan. 221
Tahapan  pelaksanaan  pengawasan  oleh  oleh  pemerintah  meliputi:  1)  upaya pembinaan  (preventive  educatif).  Pemerintah  dalam  hal  ini  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat industri mengenai informasi ketentuan ketenagakerjaan; 2) tindakan represif non yustisial.  Tindakan  ini  ditempuh  dengan  memberikan  peringatan  tertulis  melalui  nota pemeriksaan  kepada  pimpinan  perusahaan  apabila  terjadi  pelanggaran  dan  memberikan petunjuk  secara  lisan  pada  saat  pemeriksaan;  3)  Tindakan  represif  yustisial.  Tindakan  ini dilakukan  sebagai  alternatif  terakhir  dan  dilakukan  melalui  lembaga  peradilan.  Upaya  ini ditempuh  apabila  pegawai  pengawas  sudah  melakukan  pembinaan  dan  memberikan peringatan,  tetapi  pengusaha  mengabaikannya.  Pegawai  Pengawas  sebagai  Penyidik Pengawas  Negeri  Sipil  (PPNS)  berkewajiban  melakukan  penyidikan  dan  menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (KUHP). 222

## HASIL PENELITIAN

## PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TERHADAP KARYAWAN PERUM DAMRI BANDAACEH

## 1. Penerapan UMP di Perum DAMRI Banda Aceh.
Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  Tahun  2017  yang
221 Indriyo Gitosudaarmo, Manajemen ( Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 90-91.
222 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 212.
menetapkan jumlah UMP sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya mengundang  banyak  tanggapan  dari  berbagai  pihak,  mulai  dari  para  pekerja  atau  buruh, pengusaha, instansi pemerintah dan berbagai elemen lapisan masyarakat lainnya.
Sistem upah yang diterapkan di Perum DAMRI Banda Aceh sangat sulit didapatkan secara  gamblang,  artinya  perusahaan  sangat  menjaga  kerahasian  pada  bidang  pengupahan tersebut. Hal ini yang menjadikan transparansi perusahaan patut dipertanyakan. Ada beberapa hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  menentukan  upah  di  Perum  DAMRI  Banda  Aceh  yaitu pendapatan  beroperasinya  bus,  masa  kerja,  jabatan  dan  golongan  karyawan  tersebut,  dan sistem pengupahannya.
Menurut  penjelasan  bapak  Sumarno  selaku  bagian  manajer  keuangan  di  Perum DAMRI  Banda  Aceh,  bahwa  beliau  mengatakan  bahwasanya  perum  DAMRI  ini  adalah BUMN  dan  sistem  pengupahan  karyawan  disini  bervariasi  berdasarkan  golongan  dan  masa kerja, adapun komponen gaji disini terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan seperti tunjangan  isteri/suami,  tunjangan  jabatan,  tunjangan  anak,  uang  makan  dan  uang  transport. Selanjutnya ia menjelaskan jika kita menghitung dari hasil komponen gaji tersebut itu sudah memenuhi upah minimum provinsi. 223
dari hasil informasi yang penulis dapatkan penerapan upah minimum provinsi Aceh terhadap  karyawan  Perum  DAMRI  belum  terlaksanakan  seluruhnya.  Syarih  Dewi  mantan pegawai  peum  DAMRI  dengan  golongan  II  mengatakan  bahwasanya  gaji  yang  ia  dapatkan selama ini hanyalah satu juta dua ratus ribu (gaji pokok), dan ia juga mendapatkan tunjangan tidak  tetap  berupa  uang  makan  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah)  di  hitung perhari  berdasarkan  kehadiran  dan  ditambah  dengan  uang  transportasi  perhari  Rp  10.000 (sepuluh ribu). Selama ini ia bekerja dengan upah dibawah upah minimum provinsi karena ia
223 Hasil wawancara dengan Sumarno, Manajer Keuangan Perum DAMRI Banda Aceh, pada tanggal 24 Juli 2018.
juga  kurang    mengerti  terhadap  komponen  upah  minimum  ini,  ia  juga  menjelaskan bahwasanya uang makan dan transfortasi itu diberikan kepada seluruh karyawan dengan nilai yang sama dan berdasarkan kehadiran pekerja. 224
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dipahami  bahwasanya  perum  DAMRI  Banda  Aceh belum  memahami  apa  saja  yang  termasuk  komponen  perhitungan  upah  minimum  provinsi.
Jika  merunjuk  pada  Pasal  94  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 225
Pengertian  tunjangan  tetap  disini  ialah  tunjangan  yang  pembayarannya  dilakukan dengan  teratur  dan  tidak  ada  kaitannya  dengan  kehadiran  atau  pencapaian  prestasi  kerja, seperti  tunjangan  keluarga,  tunjangan  jabatan,  tunjangan  komunikasi,  dan  tunjangan  profesi atau  keahlian.  Sementara  berbeda  dengan  tunjangan  transfortasi  dan  tunjangan  makan  itu tidak  termasuk  kedalam  tunjangan  tetap  jika  berkaitan  dengan  kehadiran  pekerja,
Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, yaitu: 226
1. Upah  pokok  adalah  imbalan  dasar  yang  dibayarkan  kepada  pekerja  menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. Tunjangan  tetap  adalah  suatu  pembayaran  yang  teratur  berkaitan  dengan pekerjaan  yang  diberikan  secara  tetap  untuk  pekerja  dan  keluarganya  serta dibayarkan  dalam  satuan  waktu  yang  sama  dengan  pembayaran  upah  pokok, seperti  tunjangan  isteri,  tunjangan  anak,  tunjangan  perumahan,  tunjangan
224 Hasil wawancara dengan  Syarih Dewi, Mantan Karyawan perum DAMRI, pada tanggal 20 Juli 2018 di Banda Aceh.
225 Pasal 94, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
226 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
kematian,  tunjangan  daerah  dan  lain-lain.  Tunjangan  makan  dan  tunjangan transport  dapat  dimasukan  dalam  komponen  tunjangan  tetap  apabila  pemberian tunjangan  tersebut  tidak  dikaitkan  dengan  kehadiran,  dan  diterima  secara  tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian, atau bulanan.
3. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran  yang secara langsung atau tidak langsung  berkaitan  dengan  pekerja,  yang  diberikan  secara  tidak  tetap  kepada pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan  waktu  pembayaran  upah  pokok,  seperti  tunjangan  transport  yang didasarkan  pada  kehadiran,  tunjangan  makan  dapat  dimasukan  ke  dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwasanya pihak  yang  terkait  dalam  hubungan  kerja  yaitu  pekerja  dan  pihak  pengusaha  belum memahami secara mendalam tentang perhitungan upah minimum provinsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aria Mulyapradana dan Mumammad Hatta, Jadi Karyawan Kaya (Jakarta: Visimedia, 2016). Achmad S.Ruky, Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan ( Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Eko Wahyudi.,Dkk, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Hasibuan Nurimansyah, Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri , (Jakarta: Prisma, 1981).
Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
Myra M. Dkk, Pengantar Hukum Perburuhan ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Lalu husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek ( Jakarta: Asosiasi Hubungan Indusrtrial Indonesia, 2003.
Yussi Santoso dan Ronni R. Masman, A Practical Guidance To Executive Compensation Management(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
Komarudian, Enxiklopedia Managemen(Jakarta: Bumi Aksara).
Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Indriyo Gitosudaarmo, Manajemen ( Yogyakarta: BPFE, 1984).
Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).