## PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF PENENTUAN IJIN LOKASI, BESARAN GANTI KERUGIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG DITIMBULKAN
Oleh :
Muhammad Hoiru Nail Email: hoirunail88@gmail.com Universitas Islam Jember

## Abstrak
Pemerintah  sebagai  organisasi  tertinggi  dalam  sebuah  negara  memiliki  kewajiban  untuk mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana  termaktub  dalam  alinea  ke  IV  UUD  NRI  Tahun 1945,  salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  ialah  pembangunan- pembangunan  infrastruktur  yang  membutuhkan  tanah  sebagai  bahan  dasar  pemenuhannya. Dalam  konteks  hukum  agraria,  tiap-tiap  tanah  yang  ada  di  wilayah  negara  kesatuan  RI memiliki  hak  sosial,  sehingga  dalam  keadaan  tertentu  apabila  negara  (pemerintah) membutuhkan  tanah  tersebut  maka  selayaknya  tanah  tersebut  wajib  dilepaskan  dengan persprektif  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Berbagai  macam  proses  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  tidak  terlepaskan  ialah  penentuan  ijin  lokasi,  besaran ganti  rugi  dan    persoalan  hukum  yang  timbul  akibat  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi dan litigasi.
Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian.

## Abstract
The  government  as  the  highest  organization  in  a  country  has  the  obligation  to  realize  the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that  certain  circumstances,  if  the  goverment  needs  the  land,  it  is  appropriate  that  the  land must  be  released  for  public  purposed.  Various  kinds  of  land  acquisition  processed  for  the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation  and  legal  issues  arising  from  land  acquisition  for  the  public  interest,  so  that both non-litigation and litigation methods are needed.
Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Hampir  seluruh  negara  yang  ada  di belahan  bumi  menganggap  dan  mengklaim bahwa negaranya merupakan negara hukum atau negara  yang pengaturan/ penyelengga- raan  negaranya  didasarkan  pada  hukum, termasuk  pula  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 1 Pemahaman  tersebut  menanda- kan bahwa segala bentuk tindakan yang sah yang  dilakukan  oleh  negara  haruslah berdasarkan  pada  hukum  itu  sendiri,  ter- masuk  pula  dalam  hal  penyelenggaraan sebuah pemerintahan dalam sebuah negara.
Tanah  bagi  bangsa  Indonesia  mem- punyai  hubungan  abadi  yang  harus  dijaga, dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik 2 .
Bermaknanya  fungsi  memiliki  tanah  bagi bangsa  Indonesia,  baik  perseorangan  mau- pun kelompok, sesungguhnya secara konstitusional  telah  diamanatkan  melalui ketentuan  dalam  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD NRI  1945  sebagaimana  tersebut  di  atas kepada  penguasa  negara agar  dapat mengatur  dan  mengelola  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  guna  peningkatan  ke- sejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
1 Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok  Agraria, Isi dan  Pelaksanannya, Djambatan,Jakarta,  2003, hlm. 228.
Negara  Indonesia  merupakan  negara yang memiliki penduduk yang sangat padat di  dunia, 3 dengan  bertambahnya  penduduk tiap  tahun  tersebut  tentu  juga  mengakibat- kan  adanya  urbanisasi  atau  perpindahan penduduk  dari  daerah  satu  ke  daerah  lain yang  notabene  perpindahan  tersebut  tujuan utamanya  ialah  mendapatkan  pekerjaan yang  layak.  Suatu  daerah  yang  memiliki tingkat  penduduk  yang  tinggi  tentu  disisi lain  juga  membutuhkan  fasilitas  umum yang  dibutuhkan  disisi  lain  pembangunan fasilitas  umum  itu  membutuhkan  tanah, tanah  yang  setiap  waktu  akan  selalu  ber- kurang.
Tanah  merupakan  penyokong  penting dalam  kehidupan  manusia,  tanah  menjadi tempat  pemukiman  terbesar  umat  manusia dan  menjadi  tempat  aktifitas  kemanusiaan termasuk  untuk  agama  tertentu  tanah  men- jadi  tempat  terakhir  seseorang  beristirahat. Dilain hal saat ini tanah menjadi salah satu pilihan  investasi  seseorang  guna  memper- siapkan kebutuhan dimasa depannya nanti. 4
Namun  disisi  lain  tanah  harus  digunakan
3 Data  terakhirt  yang  tercacat  hingga  juni  2020 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 268.583.016  jiwa.hal  ini  disampaikan  langsung oleh  direktur  jenderal  kependudukan  dan  ctatan sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negari RI.  Selengkapnya  lihat  Dian  Erika  Nugraheny,
Data  kependudukan  2020:  Penduduk  Indonesia 268.583.016
Jiwa,
http://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/ 15261351/data-kependudukan-2020-penduduk- indonesia-268583016-jiwa, diakses pada 27 November 2020 pukul 13.15 WIB
4 Abdurrahman, Masalah  Hak-Hak  Atas  Tanah  dan Pembebasan  Tanah  di  Indonesia ,  cet.  2,  Alumni, Bandung,1983, hlm. 1.
dalam  skala  yang  lebih  besar  yakni  pe- manfaatan untuk kesejahteraan rakyat. 5
Dalam  pengadaan  tanah  untuk  pem- bangunan  kepentingan  umum,  Tanah  men- jadi  faktor  terpenting  dan  menjadi  faktor penentu  dalam  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan  umum, 6 Pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  merupakan  salah  satu kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  manifestasi  perwujud- kan memberikan kesejahteraan bagi rakyat- nya  dalam  hal  yan  berkaitan  dengan  ke- pentingan  umum  yang  harus  dinikmani untuk  seluruh  lapisan  sosial  kemasyarakat- an.
Bahwa  bumi  dan  air  serta  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.  Dari  ketentuan  dasar  ini  dapat diketahui  bahwa  kemakmuran  ma- syarakatlah  yang  menjadi  tujuan  utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya. 7
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bukan  suatu  persoalan  mudah  yang  dapat dilakukan  begitu  saja,  dalam  melakukan
5 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  Umum ,  Bayumedia  Publishing, Malang, 2007,hlm. 1
6 I  Wayan  Suandra, Hukum  Pertanahan Indonesia , cet. 1,  PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.11
7 Pasal  33  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum banyak  peroalan-persoalan  yang  dihadapi pemerintah seperti pelepasan tanah, pelepa- san  hak,  termasuk  juga  ganti  kerugian  atas tanah  seseorang  yang  menjadi  salah  satu tanah  yang  hendak  digunakan  dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  membutuhkan  proses  yang  panjang agar  pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut tidak  menimbulkan  kerugian  yang  besar bagi  masyarakat,  oleh  karenanya  hukum harus  dapat  menjawab  dan  menyeimbang- kan  kepentingan  umum  dan  hak-hak  dari seseorang  yang  tanahnya  menjadi  objek dari  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.
Pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan regulasi atau Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum.  Ketentuan  ini mencabut  ketentuan  lama  yakni  mencabut Keputusan  Presiden  Nomor  55  tahun  1993 yang  dinilai  sudah  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  dan  menangani  tantangan  masa kini  atas  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan umum. Perpres ini  menjadi salah satu  alas  dasar  bagi  pemerintah  untuk  me- lakukan  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan umum.
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan  ganti  rugi  kepada  yang melepaskan  atau  menyerahkan  tanah, bangunan,  tanaman,  dan  benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 8
Dalam  melakukan  pengadaan  untuk kepentingan  umum  nyatanya  tidak  pernah lepas  dari  persoalan  sengketa,  yakni sengketa tanah itu sendiri  yang diakibatkan oleh  pengadaan  tanah.Beberapa  sengketa tanah tersebut menjadi salah satu hambatan dalam  pembangunan  yang  hendak  di- lakukan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sengketa-sengkta  yang  dimaksudkan  ter- sebut  tidak  terlepas  dari  pemetaan  atau penentuan  lokasi  atas  tanah  yang  akan dilakukan  untuk  keperluan  kepentingan umum,maka  menarik  pula  sebelum  me- ranjak  permsalaan  atau  penyelesaian  tanah atas  pengadaan  untuk  kenetingan  umum, dalam  tulisan  ini  juga  diulas  menangani penetuan lokasi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pemerintah  memerlukan  cara  untuk mengatasi  persoalan  sengketa  yang  di- hadapinya  dalam  melakukan  pembebasan lahan  dalam  hal  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Dengan  demikian
8 Pasal  1  Ayat  3  Peraturan  Presiden  Nomor  65 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Presiden nomor 36  Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
penyelesaiakan  sengketa  manjadi  unsur yang  menentukan  keberhasilan  dalam melakukan  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan  umum.  Dalam  tulisan  ini, selanjutnya akan dibahas bagaimana pemerintah  menyelsaikan  sengketa  yang timbul atas pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  (secara  non  litigasi  dan litigasi).

## 1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka akan ditarik sebuah rumusan masalah. Pertama, bagaimana  proses  musyawarat dalam  menentukan  lokasi  dan  ganti kerugian  atas  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan umum, Kedua, bagaimana penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum diluar pengadilan dan di pengadilan.

## METODEPENELITIAN
Karya  tulis  ini  merupakan  sebuah penelitian hukum normatif terkait kejelasan makna  atau  interpretasi  pemaknaan  atas pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  nomor  36  Tahun 2005  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Ke- pentingan  Umum.  Penelitian  hukum  nor- matif ini juga termasuk menganalisa bagai- mana  penanganan  penyelesaian  sengketa
yang  ditimbulkan  akibat  dari  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan pendekatan normatif.

## PEMBAHASAN
Pertama , untuk menjawab permasalhan pertama,  penulisa  akan  memulai  uraiannya mengenai  dua  hal  besar  yakni  pengadaan tanah  dan  kepentingan  umum.  Selanjutnya dalam pembahasan rumusan masalah pertama ini akan dilanjutkan mengenai alur musyawarah  penentuan  lokasi  tanah  yang hendak  dijadikan  atau  ditetapkan  menjadi lokasi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.
Menurut Dujhaendah Hasan Pengadaan tanah ialah  suatu kegaiatan atau cara untuk mendapatkan  tanah  seseorang  dengan  me- tode  atau  cara  ganti  rugi  atas  pelepasan tanah,  baik  tanah  kosong,  tanah  yang  ter- dapat  bangunan,  tanaman  dan  benda-benda lain yang ada diatas tanah. 9 Sedangkan dari segi  pengertain  yang  dimaksudkan  ber- dasarkan Perpres pengadaan tanah ialah:
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan  ganti  rugi  kepada  yang melepaskan  atau  menyerahkan  tanah, bangunan,  tanaman,  dan  benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 10
9 Djuhaendah  Hasan, Hukum  Pertanahan ,  materi Kuliah  Hukum    Bisnis  Pasca  Sarjana  UNPAD, 2003,hlm. 48
10 Pasal  1  Ayat  (3)  Peraturan  Presiden  Nomor  65 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  secara  hukum  dalam  dilaksanakan atau  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan beberapa  syarat  dan  ketentuan  yang  harus dipenuhi,  Keppres  Nomor  65  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum secara  limitatif  memberikan  ruang  baik Pemerintah  Pusat  atau  Daerah  melakukan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selanjutnya pelaksaan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa menjadi aset pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 11
John  Salindiho  memberikan  definisi mengenai  kepentingan  umum,  kepentingan umum  ialah  sesuatu  kepentingan  yang masuk  dalam  lingkup  kebutuhan/kepen- tingan  yang  menurut  pemerintah  hal  ter- masuk  merupakan  kepentingan  bersama bangsa  dan  negara  dengan  memperhatikan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
11 Bidang-bidang  tertentu  yaang  dapat  dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah ialah pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  pada bidang a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, b. waduk, bendungan, bendungan irigasi  dan  bangunan  pengairan  lainnya,  c. Pelabuhan,  bandar  udara,  stasiun  kereta  api,  dan terminal,  d.  fasilitas  keselamatan  umum,  seperti tanggulpenaggulangan  banjir,  laar  dan  lan-lain bencana,  e.  tempat  pembuangan  sampah,  f.  Cagar alam  dan  cagar  budaya,  g.  pembangkit,  tranmisi, distribusi tenaga listrik.
segi-segi lain semisal pertahanan keamanan nasional. 12
” Untuk  kepentingan  umum,  termasuk kepentingan  bangsa  dan  negara  serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak- hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan menurut  cara  yang  diatur  dengan undang-undang ”. 13
Berdasarkan doktrin dan pengertian ter- sebut diatas, maka secara tegas tanah-tanah yang  ada  diwilayah  negara  kesatuan  RI memiliki  fungsi  sosial.  Fungsi  sosial  disini ialah  negara  atau  pemerintah  dapat  men- cabut  tanan  yang  ada  pada  seseorang  demi kepentingan umum (kepentingan yang lebih luas  bagi  masyarakat), 14 inilah  yang  mem- bedakan  antara  ciri  sebuah  negara  ke- sejateraan  ( walfare  state ) 15 dengan  negara penjaga malam.
12 John  Salindeho, Masalah  Tanah  dalam Pembangunan ,  Cetakan  Kedua  Sinar  Grafika, Jakarta, 1998,hal. 40
13 Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
14 Bagi  penulis,  pemahaman  mengenai  pemerintah dapat mencabut hak atas tanah dari seseornag arus dimaknai secara komprehensif. Pemaknaan tersebut ialah tidak serta merta hak atas tanah yang dimiliki  oleh  seseorang  dapat  serta  merta  dicabut oleh  pemerintah  dengan  dalih  untuk  kepentingan umum,  tanah  yang  bisa  ditarik  oleh  pemerintah dengan  dalih  untuk  kepentingan  umum  harus dilakukan  secara  cermat  dan  terukur,  cermat  dan terukur ialah sesuatu keadaan penentuan keputusan  oleh  pemerintah  yang  dilakukan  secara hati-hati  apakah  tanah  yang  ditetepkan  untuk kepentingan  umum  tersebut  benar-benar  akan mendatangkan  kesejahteraan  bagi  kepentingan umum,serta  tentu  pencabutan  atas  tanah  tersebut dilakukan  dengan  kompensasi  atau  ganti  rugi pembayaran tanah sesuai harga yang proporsional.
15 Negara  yang  bisa  ikut  campur/intervensi  demi sebuah  kepentingan  yang  lebih  besar/luas,  hak
Dalam  hal  pegadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  terdapat  atau  terjadi seuatu  konflik  atau  sengketa  mengenai besaran  ganti  rugi  yang  akan  diterima  oleh pemilik hak, maka pemerintah dalam hal ini panitia  yang  telah  ditunjuk  untuk  melaku- kan  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  hal  pertama  yang  di- lakukan  ialah  dengan  cara  musyawarah. Musyawarah  merupakan  satu-satunya  dan pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Hal  tersebut  telah  diperintahkan  secara jelas dan tegas di dalam Peraturan Presiden Nomor  Nomor  65  Tahun  2006  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum  pada  Pasal  8 ayat  1  dan  2.  Musyawarah  yang  dilakukan oleh  panitia  pengadaan  tanah  setidaknya beragendakan  2  hal  besar  yakni,  penetapan lokasi serta penetapan besaran ganti kerugi- an 16 atas tanah yang hendak dilakukan pem- bebasan tanah untuk kepentingan umum.
(1)  Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum dilakukan  melalui  musyawarah  dalam
pribadi  diakui  namun  tidak  mutlak  (melalui hukum hak tersebut bisa ditarik/dihapuskan)
16 Ganti  kerugian  adalah  penggantian  yang  layak dan adil  kepada pihak  yang berhak  dalam  proses pengadaan  tanah ,  selengkapnya  lihat  pasal  1 angka  10  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  71  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
rangka  memperoleh  kesepakatan  me- ngenai:
a.  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  di  lokasi  tersebut;  b. bentuk dan besarnya ganti rugi.
(2)  Musyawarah  dilakukan  di  tempat yang  ditentukan  dalam  surat  undan- gan. 17
Menurut  penulis,  adanya  konfik  se- benarnya sudah mulai tampakpada saat alur pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum ini sejak awal, adanya musyawarah awal ini dalam beberapa praktek didapati sesutau hal yang  saklek,  terutama  mengenai  besaran ganti  rugi  yang  akan  diterima  masyarakat atas  pengadaan  tanah  yang  akan  dilakukan oleh  pemerintah,  pada  tahapan  ini  pe- merintah melalui panitia 18 pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  sudah  dapat membaca  sumber  konfilik  dan  presentasi masyarakat  yang  setuju  dan  tidak  setuju akan  adanya  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan  umum  (baik  terhadap  lokasi/ penetapan tanah atau besaran ganti rugi).
17 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor
Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
18 Sebelum musyawarah dua arah dilakukan pemerintah  membentuk  panitia  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum,  terhadap  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  berada  di wilayah kabupaten/kota maka pemerintah meminta  bantuan  panitia  pengadaan  tanah kabupaten/kota  yang  dibentuk  oleh  bupati/ walikota.  Keberadaan  panitia  pengadaan  tanah  ini sangat  penting  mengingat  salah  satu  tugasnya ialah  mengadakan  penelitian  mengenai  status hukum  tanah  yang  hendak  dibebaskan  dan menaksir  serta  mengusulkan  besaran  gantirugi tanah.
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadi- lan  ini  dimaksudkan  agar  semua  stake- holder  dapat  dilibatatkan.  Seluruh  orang yang  memilki  kepentingan  khsusunya orang-orang  yang  memilki  tanah  yang  ber- dasarkan  keputusan  panitia  pengadaan tanah  termasuk  dalam  tanah  yang  harus dilepaslan haknya, maka cara musyawarah- lah yang harus benar-benar dioptimalkan.
Disini  dibutuhkan  orang-orang  yang memilkikesabaran  yang  tinggi  oleh  sebab setiap pemilik tanah menyampaikan ekpresi keinginan dan penolakannya  yang berbeda- beda,  terhadap  orang-orang  yang  keras maka  cara  yang  dibuthkannya  dengan  cara pembicaraan  yang  intens,  maksunya  ialah tidak  selalu  meamksakan  kehendak  yang jawabannya  harus  di  dapatkan  pada  waktu itu dengan seketika.
Musyawarah  yang  dilakukan  oleh panitia  pengadaan  tanah  disini  harus  di- lakukan  secara  langsung  oleh  panitia pengadaan  tanah  dengan  pemilik  hak-hak atas  tanah  tersebut,  artinya  ada  komunikasi langsung  dalam  bermusyawarah  dalam menetukan  lokasi  dan  penetapan  besaran ganti  kerugian.Namun  dalam  keadaan- keadaan  tertentu  dalam  hal  pemilik  tanah yang jumlahnya tidak memungkinkan untuk bisa  bertemu  langsung  maka  hal  tersebut bisa dilakukan kuasa/kuasa bermusyawarah terhadap orang-orang yang ditunjuk dengan sepengetahuan  dari  kepala  desa  atau  lurah setempat.
Pasal 9 Ayat (1) Musyawarah dilakukan secara  langsung  antara  pemegang  hak atas  tanah,  bangunan,  tanaman,  dan benda-benda  lain  yangberkaitan  dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan  instansi  Pemerintah  atau  pemerin- tah daerah yang memerlukan  tanah. (2)  Dalam  hal  jumlah  pemegang  hak atas  tanah  tidak  memungkinkan  ters- elenggaranya    musyawarah  secara efektif,    maka    musyawarah    sebagai- mana    dimaksud      pada  ayat  (1)  dilak- sanakan  oleh  panitia  pengadaan    tanah dan instansi  Pemerintah  atau  pemerin- tah    daerah  yang    memerlukan    tanah dengan    wakil-wakil  yang    ditunjuk    di antara  dan  oleh   para  pemegang   hak atas   tanah,   yang   sekaligus  bertindak selaku kuasa mereka.
(3)  Penunjukan  wakil  atau  kuasa  dari para pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara  tertulis,  bermaterai  cukup  yang diketahui  oleh  Kepala  Desa/Lurah  atau surat  penunjukan/kuasa  yang  dibuat  di hadapan pejabat yang berwenang. (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)    dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah. 19
Terakhir,  apabila  proses  pengadaan tanah  yang  telah  dijelaskan  terebut  diatas dilalui  dan  tidak  menemui  kendal,  dan didapati sebuah kesepakatan bersama antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemegang  hak  atas  tanah  maka  panitia pengadaan  tanah  akan  menetapkan  sebuah
19 Pasal  9  Ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
keputusan.  Keputusan  tersebut  meruakan keputusan  musyawarat  bersama  yang  telah disepakati  terkait  hal  lokasi  yang  menjadi bagian  dari  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan  umum  serta  besaran  ganti  rugi yang  akan  didapatkan  oleh  pemegang  hak atas  tanah  yang  menjadi  objek  pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Kedua, akan  mejawab  permasalahan yang  kedua  yang  akan  dimulai  dari  ulasan mengenai  beberapa  teori  penyelelesaian pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum yakni secara non litigasi dan litigasi.Panitia pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum pertama  kali  wajib  menyelesaiakan  per- soalan  atau  sengketa  yang  timbul  atas pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dengan  cara  non  litigasi  atau  cara  diluar pengadilan.  Penyelesaain  sengketa  penga- daan  tanah  diluar  pengadilan  arus  menjadi dasar  awal  penyesaian  sengkata  yang timbul. Peran dari kepala daerah baik bupati atau walikota wajib hadir untuk menengahi antara  panitia  pengadaan  tanah  dengan masyarakat  yang memegang hak atas tanah yang  terkena  objek  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada setidaknya akan ada 2 teori yang digunakan dalam membahas persoalan tersebut,  kedua teori  tersebut  ialah  teori  litigasi  dan  teori non litigasi.
Setiap  perdamaian  hanya  mengakhiri perselisihan  yang  termaktub  di  dalamnya,
entah  para  pihak  merumuskan  maksud mereka  secara  khusus  atau  umum,  entah maksud  itu  dapat  disimpulkan  sebagai akibat mutlak dari apa uang ditulis itu. 20
Diantara  pihak-pihak  yang  bersangku- tan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir.Perdamaian  itu  tidak  dapat  dibantah dengan  alasan  bahwa  terjadi  kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. 21
Sedangkan untuk teori litigasi atau teori penyelesaian  sengketa  melalui  persidangan atau litigasi ialah sistem penyelesaian seng- keta  melalui  lembaga  peradilan.  Pendeka- tan  ini  merupakan  suatu  pendekatan  untuk mendapatkan  keadilan  melalui  sistem perlawanan  (the  adversary  system)  dan menggunakan  paksaan  (coercion)  dalam mengelola  sengketa  serta  menghasilkan suatu  keputusan  win-lose  solution  bagi pihak-pihak yang bersengketa. 22
Panitia  pengadaan  tanah  harus  paham dan  karakter  dari  masyarakat  yang  hendak melepaskan  tanahnya  tersebut,  panitia pengadaan  tanah  harus  tau  inti  pokok persoalan  bagi  masyarakat  tidak  mau  me- lepaskan tanahnya tersebut baik karena me- mang  tidak  bersedia  untuk  tidak  melepas-
20 Pasal 1855 KUH Perdata
21 Pasal 1858 KUH Perdata
22 Adi  Sulistyono, Mengembangkan  Paradigma Non-Litigasi di Indonesia , Lembaga Pengembangan  Pendidikan  (LPP)  UNS  dan  UPT Penerbitan  dan  Percetakan  UNS  (UNS  Press), Surakarta,2007, hlm. 3-4
kan  atau  mengenai  halganti  kerugian  yang tidak  disepakati.  Dalam  hal  masyarakat tidak  mau  melepaskan  hak  atas  tanahnya yang  berdalih  bukan  karena  persoalan besaran ganti rugi, penitia pengadaan tanah bisa  memberikan  solusi  atau  alternatif  atas persoalan  tersebut,  misalnya  dengan  peng- gantian  tanah  lain  yang  berada  di  lokasi yang berbeda.
Persoalan  utama  yang  biasa  muncul ialah  enggannya  masyarakat  melepaskan hak  atas  tanahnya  tersebut  bukan  masalah besaran  ganti  rugi  tetapi  persoalan  tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  tersebut  sudah  menjadi mata  pencaharian  utama  dari  masyarakat, sehingga  cara  yang  paling  ampuh  ialah panitia  dapat  memberikan  alternatif  peng- gantian  tanah  yang  hendak  dilepaskan tersebut dengan pengganti tanah yang tidak mengurasi  kualitas  dari  tanah  masyarakat yang  hendak  dilepaskan  oleh  masyarakat tersebut.  Bupati  atau  walikota  dapat  me- maikan  perannnya  sebagai  kepala  daerah untuk  membantu  panitia  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum untuk mencarikan solusi  penggantian  atas  tanah  masyarakat tersebut.
Golongan masyarakat yang tidak bersedia  melepaskan  tanah  yang  menjadi objek  tanah  untuk  kepentingan  umum dalam  hal  tidak  disetujuinya  besaran  ganti rugi  atas  pelepasan  tanah  juga  harus dilakukan  dengan  cara  non  litigasi  atau
msuyawarah.  Panitia  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum arus memberikan waktu  (demi  kepastian  hukum)  untuk memberikan  waktu  yang  cukup  bagi masyarakat  untuk  melakukan  negoisasi yang  proporsional  terkait  besaran  ganti kerugian dimaksud. 23
Lembaga  peradilan  adalah  sebuah  lem- baga  kekuasan  kehakiman  yang  memilki tugas  memeriksa  mengadiki  dan  memutus perkar-perkara  yang  masuk  untuk  me- nyelsaikan  konflik  anatar  dua  belak  pihak atau  lebih.  Putusan  lembaga  peradilan  ini ditujukan  untuk  mengakhiri  konflik  yang ada,  namun  dalam  hal  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  yang  dilakukan dengan  cara  atau  melalui  pengadilan  tidak seperti pengadili masalah-masalah/sengketa pada  umumnya,  pengadilan  disini  hanya sebatas  sebuah  organ  atau  lembaga  yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  ditugasi  menerima titipan  besaran  ganti  kerugian  dari  panitia pengadaan  tanah  untuk  pembangunan kepentingan umum.
Lembaga  peradilan  Pangadilan  mem- posisikan  diri  pasif  dalam  hal  ini,  artinya pengadilan  negeri  hanya  menunggu  dating-
23 Besaran  kerugian  atas  nilai  tanah  tidak  terlepas dari  harga  taksiran  pada  saat  hendak  dilakukan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  Nilai Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  yang  berlaku  pada kawasan/daerah  yang  terkena  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum, serta mempertimbangkan  finansial  atau  keuangan  dari pemerintah.
nya  panitia  pengadaan  tanah  untuk  ke- pentingan  umum  yang  hendak  menitipkan basaran  ganti  kerugian  atas  pelepasan hakatas  tanah  yang  tanahnya  tersebut termasuk  dalam  lokasi  penetapan  pengada- an  tanah  untuk  kepentingan  umum.Hal  ini disebabkan  oleh  karena  ada  sebagaian  atau beberapa  orang  yang  tanahnya  termasuk dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum tidak mau atau tidak sepakat dengan besaran  yang  dimusyawaahkan  bersama, akhirnya  peraturan  perundang-undangan yang  esensi  peruntukannya  demi  kesejah- teraan bersama bangsa  Indonesia ini meng- gunakan mekanisme yang demikian.
Sedangkan  dalam  hal  penggantian  ke- rugian  yang  masuk  dalam  ranah  ganti  rugi disini  ialah  mencakup  ganti  rugi  atas hakatas  tanah,  bangunan,  tanaman  dan benda-benda  lain  yang  berada  diatas  tanah. Bentuk ganti kerugiannyapun sebenarnya di dalam msuyawarah setidaknya ada bentuk 3 (tiga) kegugian yakni uang, tanah pengganti atau  pemukiman.  Namun  dalam  hal  peniti- pan  ganti  kegugian  yang  terjadi  saat  ini berupa  ganti  kerugian  yang  berupa  atau bernilai  uang,  sedangkan  ganti  kerugian tanah  pengganti  atau  pemukiman  kembali biasanya  sudah  terjadi  kesepakan  sebelum- nya  sehingga  hal  tersebut  tidak  sampai  ke pengadilan negeri (namun hal tersebut tidak menjadi keharusan, bisa saja ganti kerugian berupa  tanah,  dan  pemukiman  juga  di-
mungkinkan dititipkan di pengadilan negeri).
Musyawarah  untuk  mengatasi  konflik atau  sengketa  atas  pelepasan  hakatas  tanah yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan kepentingan  umum  ini  harus  dilakukan secara  optimal  dan  sungguh-sungguh, karena  cara  kedua  dengan  menitipkan  be- saran  ganti  kerugian  di  Pengadilan  Negeri merupakan  cara  terakhir  apabila  cara musyawarah  benar-benar  tidak  tercapai. Namun  biasanya  dalam  hal  musyawarah tentang  pangadaan  tanah  ada  beberapa  saja yang  tidak  sepakat  dengan  musyawarah yang  diadakan  dengan  dalih  besaran  ganti kerugian yang menurutnya tidak pantas.
Dalam beberapa kasus  yang ada sepan- jang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum,  yang terjadi  ada  benar-benar terjadi sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri,  namun  yang  dalm  hal  ini  adalah terkait  sengeketa  kepemilikan.Tanah  yang telah  ditetapkan  menjadi  bagian  lokasi pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum selanjutnya  dalam  perjalanan  musyawarah tidak  disepakati  menegnai  besaran  ganti kerugiannya,  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  maka  ganti  kerugian  tersebut dititipkan  oleh  penitia  pengadan  tanah untuk  kepentingan  umum  kepada  penga- dilan negeri setempat yang menjadi wilayah hukumnya.  Namun  bagaiman  jika  ada sengketa kepemilikan akan tanah tersebut?
Pengadilan  Negeri  dalam  hal  ini  tidak akan  mengeluarkan  titipan  uang  pengganti atas  tanah  yang  telah  ditetapkan  menjadi salah  satu  alas  hak  yang  harus  dilepaskan untuk  kepentingan  umum,  namun  pe- ngadilan  negeri  berhak  menahannya  ter- lebih  dahulu  sebelum  diketahui  dengan yang sebenarnya terkait siapa pemilik tanah yang  sebenarnya.  Dengan  demikian  uang titipan tersebut dalam kekuasaan pengadilan negeri  dan  baru  bisa  dikeluarkan  kepada pemegang  hak  jika  sudah  terbukti  siapa pemegang  hak  atas  tanah  tersebut.Dengan demikian  ada  perkara  perdata  yang  harus selesai  terlebih  dahulu  yang  itu  juga disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  yang masuk  wilayah  hukum  penetapan  lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Teori  litigasi  dan  non  litigasi  memain- kan perannya dalam hak terjadi saling klaim hak  tersebut,  seseorang  dapat  menyelesai- kan  persoalan  tersebut  dengan  jalur  non litigasi/perdamaian  tentang  pemegang  hak yang sesungguhnya untuk mendapatkan win win  solution yang  saling  menguntungkan bagi  para  pihak.  Namun  apabila  jalur  non litigasi  tidak  didapatkan  hasilnya  maka penyelesaiannya  harus  dilakukan  dengan cara penyelesaian litigasi atau jalur pengadilan.
Pemerintah  harus  benar-benar  cermat untuk  menetukan  lokasi  dan  peruntukan tanah untuk kepentingan umum, diperlukan kajian  yang  mendalam  dan  komprehensif,
pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum harus  benar-benar  mendatangkan  manfaat bagi  negara  dan  masyarakat,  sebab  dalam beberapa  hal  (pembangunan  bandar  udara) sampai  tulisan  ini  dibuat,  bandara  tersebut sepi  dari  penumpang  karena  adanya  ke- salahan  menetukan  lokasi  atau  hal-hal  lain yang  membuat  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  berpabandara  tersebut tidak efektif. Terhadap kepala daerah wajib membantu menengahi proses penyelesaiaan dan  sebisa  mungkin  dapat  diselesaikan dengan  cara  musyawarah  agar  tidak  me- nimbulkan  kerugian  baik  dari  masyarakat atapun dari pemerintah.

## KESIMPULAN
Pada  prinsipnya  Pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  bisa  dilakukan  oleh pemerintah  demi  menciptakan  kesejahtera- an bagi masyarakat, pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  diawali  dengan  di- bentuknya  sebuah  panitia  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  yang  kemudian bertugas  melakukan  inventarisasi  status tanah  dan  menaksir  harga  tanah.  Panitia pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum selanjutnya mengundang seluruh ma- syarakat  yang  tanahnya  menjadi  cakupan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum untuk  bermusyawarah  mengenai  penentuan lokasi  dan  menentukan  besaran  ganti kerugian  tanah,  pada  akhirnya  penitia
pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum akan  mengeluarkan  penetapan  mengenai lokasi  dan  besaran  ganti  kerugian  tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pada  mulanya  panitia  pengadaan tanah  wajib  menyelesaikan  persoalan  yang timbul  dengan  cara-cara  musyawarah  dan non litigasi, apabila cara-cara tersebut tidak dapat  dilaksanakan  maka  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  tetap  terlaksana dengan  menitipkan  besaran  ganti  kerugian pelepasan  tanah  dengan  cara  menitipkan besaran  ganti  kerugian  tersebut  pada Pengadilan  Negari  yang  berada  pada wialayah  hukum  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Teradap  sengketa  ke- pemilikan  maka  wajib  diselesaiakan  secara keperdataan  oleh  para  pihak-pihak  yang mengklaim tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Abdurrahman, Masalah  Hak-Hak  Atas
Tanah  dan  Pembebasan  Tanah  di Indonesia ,        cet.  2,    Alumni,  Ban- dung, 1983.
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah
Untuk  Kepentingan  Umum ,  Bayu- media Publishing, Malang, 2007.
Adi  Sulistyono, Mengembangkan  Paradig-
ma  Non-Litigasi  di  Indonesia ,    Lem-
baga Pengembangan Pendidikan
(LPP)  UNS  dan  UPT  Penerbitan  dan
Percetakan UNS (UNS Press),
Surakarta, 2007.
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang- Undang  Pokok    Agraria,  Isi  dan
Pelaksanannya, Djambatan,Jakarta,
2003.
Djuhaendah  Hasan, Hukum  Pertanahan , materi  Kuliah  Hukum    Bisnis  Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2003.
I  Wayan  Suandra, Hukum  Pertanahan Indonesia ,  cet.  1,    PT.  Rineka  Cipta,
Jakarta,1994.
John  Salindeho, Masalah  Tanah  dalam Pembangunan , Cetakan Kedua  Sinar Grafika, Jakarta,1988.

## Internet:
Dian Erika Nugraheny, Data kependudukan 2020:
Penduduk
Indonesia 268.583.016Jiwa, http://amp.kompas.c om/nasional/read/2020/08/12/152613 51/data-kependudukan-2020- penduduk-indonesia-268583016-jiwa, diakses  pada  27  November  2020 pukul 13.15 WIB.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
KUHPerdata
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  71  tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  Nomor  65 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Muhammad  Hoiru  Nail adalah  Dosen  di Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Jember.  Mem- peroleh Gelar Sarjana Hukum di
Universitas  Jember  tahun  2012.  Mem-
peroleh Gelar Magister Hukum di Universitas  Jember  tahun  2015.  Gelar Doktor  Ilmu  Hukum  diperoleh  juga  dari Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  pada tahun 2020.