## ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DESA LANGI, KABUPATEN BONE)
Indah Lestari 1 , Abd. Rais Asmar 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lestariindah0798@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis alat bukti apa saja yang dimiliki oleh masyarakat serta  faktor  yang  mempengaruhi  sehingga  masyarakat  masih  menggunakan  alat  bukti  adat  sebagai  miliknya khususnya di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan qualitative reserch dengan pendekatan sosiologis.Smber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari beberapa informan  dan  hasil  observasi  lapangan  serta  ditunjang  dengan  data-data  literature  lainnya.yang  dilakukan selanjutnya  untuk  metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  idepth  interview,  obserfasi,  studu dokumentasi,  studi  pustaka,  dan  perekaman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alat  bukti  yang  dimiliki masyarakat  Desa  Langi  Adalah  adat  Masyarakat,  Sertipikat.  Hal  ini  dipengaruhi  dengan  beberapa  faktor diantaranya biaya, kurangnya informasi dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat temuan ini diperkuat dari beberapa  respon  masyarakat  terkait  dengan  alat  bukti  kepmilikan  tanahnya  meskipun  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 alat bukti  yang sah adalah sertipikat namun  masyarakat desa Langi Hanya Satu yang memiliki sertipikat tanah.
Kata Kunci : Alat bukti, Hak milik, Tanah.

## Abstract
The purpose of this research is to find out what kind of evidence the community has and the factors that influence  it  so  that  the  community  still  uses  custom  evidence  as  their  property,  especially  in  Langi  Village, Bontocani District, Bone Regency. This research is a qualitative research with a sociological approach. The data of this study is the primary data source obtained from several informants and field observations and is supported by  other  literary  data.  Next,  the  data  collection  method  is  carried  out  with  the  method  of  idepth  interview, observation, documentation studies, library studies, and recording. The results showed that the evidence owned by the Langi Village community was the custom of the Community, the United Nations, the Certificate. This is influenced  by  several  factors  including  cost,  lack  of  information  and  knowledge  as  well  as  community awareness. This finding is strengthened from some community responses related to the evidence of ownership of  the  land  even  though  in  Government  Regulation  Number  24  of  1997  the  legal  proof  is  certificate  but  the village of Langi is the only one have land certificates.
Keywords: evidence, influencing factors, certificate.
Keywords: Evidence, Property rights, Land

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dalam hal ini juga  terdapat hukum adat, antara  manusia  dan  tanahnya  memiliki  hubungan  “ komis,  magis,  religious” dimana  tanah bukan hanya sebagai milik individu tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat dalam hak  ulayat.  Selain  itu,  dalam  pandangan  hukum  bahwa  manusia  dan  tanah  mempunyai
hubungan yang sangat erat dan semakin penting, karena sudah  menjadi kepentingan sendiri dan di butuhkan untuk kepentingan yang lebih luas selain itu tanah juga sebagai hak  kodrati manusia sebagai makhluk sosial  namun, agar manusia terus hidup dan bertahan maka tanah harus didukung dengan hak pribadi. 1
Antara  Tanah  dan  manusia  dalan  presektif  filsafat  memiliki  hubungan  yang  sangat fundamental  dimana  dalam  agama  manusia  di  ciptakan  oleh  Allah  SWT  dan  pada waktunyaakan  kembali  kepada  penciptanya  yang  pada  dasarnya  yaitu  Tanah  sesuai  dengan proses  awal  penciptaan  manusia  diciptakan  dari  tanah  dan  kembali  ke  tanah.  Dengan demikian hubungan manusia atau masyarakat dengan tanah itu kekal abadi. 2 Seperti halnya Awal mula penciptaan manusia dalam Q.S Al-mu’minun ayat 12:
َلُس  ْنِم َناَسْن ِ ْلْا اَنْقَلَخ ْدَقَل َو

## ننِِ  ْنِم  ٍَل
Terjemahnya
Dan  sesungguhnya  kami  telah  menciptakan  manusia  dari  suatu  saripati  (berasal  dari Tanah).
Perlunya  pengakuan    keberadaan  masyarakat  adat    sebagaimana  tercantum  dalam pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat    hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisional  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia. Jadi, ketika ada UU yang tidak sesuai dengan keberadaan hak tradisional maka UU tersebut bertentangan  dengan  UUD  1945.  Namun  sampai  saat  ini  dalam  perundang-undangan  masih dikenal  secara  sporadik  ini  masih  sebatas  pengakuan  yang  berupa  pengakuan  dan penghormatan,  dalam  implementasi  pengakuan  secara  formal  ini  masih  tidak  ada perlindungan  hukum  karena  jika  terjadi  suatu  konflik  antara  pemerintah  dan  masyarakat hukum adat ataupun antara masyarakat hukum adat dan pengusaha pasti hasil yang diterima masyarakat  hukum  adat  merupakan  kenyataan  yang  pahit  yang  bahkan  tidak  ada keberpihakan  bahkan  sering  menghilangkan  haknya  yang  menurut  masyarakat  hukum  adat merupakan sutu pelecehan terhadap hak ulayat. 3
1 Rosnidar Sembimmring, Hukum Pertanahan Adat, (Medan:Raja Grafindo Persada,2017) hlm 6
2 Joyo  Winoto,laporan  seminar  nasional, penataan  ulang  kelola  sumber  daya  agrarian  sebagai  upaya peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan kemakmuran rakyat,Universitas jember 16 april 2006,hlm 8
3 Rosnidar Sembiring, hukum pertanahan adat, (Medan:Raja Grafindo Persada,2017) hlm 26
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hak kepemilikan hak atas tanah  sebagai  tanda  bukti  yang  sah  adalah  Sertifikat.  Namun,  masyarakat  Desa  langi kecamatan  bontocani  kabupaten  bone  masih  menggunakan  IPEDA  sebagai  pembayaran pajak.  Luas  Kecamatan  bontocani  463,35  km2,  tanah  desa  langi  59,2  km2  dan  jumlah penduduk terdiri dari 2.035 jiwa dengan kepadatan 34 jiwa/km 2 . masyarakat desa langi masih kurang menggunakan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan diantaranya 0,1%   yang telah menggunakan  sertifikat  dan  99,99%  belum  menggunakan  sertifikat  sebagai  alat  bukti kepemilikan tanahnya 4 .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah empiris atau biasa disebut dengan lapangan (field  research). Bila  dilihat  dari  jenis  datanya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian yang  bertitik  tolak  dari  data  primer/dasar,  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan,  yang dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi), Wawancara.
Terdiri atas dua pendekatan  yakni pendekatan Normatif  dan pendekatan sosiologis:
- Pendekatan  Normativ  adalah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dan  membenarkan  aturan sesuai  dengan  Per  Undang-Undangan  dengan  menganalisa  pasal-pasal  di  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang alat bukti kepemilikan tanah yang sah adalah Sertifikat.
- Pendekatan  sosiologis  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  aturan  yang  ada  namun memberikan  manfat  yang  banyak  dan  sesuai  dengan  kepentinyan  masyarakat  banyak. Pendekatan  yaitu penelitian yang dikakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata  yang  terjadi  di  Masyaraat  Desa    Langi  kecamatan  bontocani  kabupaten  Bone dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan Fakta-fakta dan data yang terkumpul kemudian  menuju  keidentifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menggunakan  sertipikat sebagai alat bukti yang sah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  melalui respon  masyarakat  yang  melalui  interview  dan  didokumentasikan.  Data  primer  adalah  data yag  didapat  dari  sumber  utama  baik  dari individu  atau  perorangan    seperti  hasil  wawancara atau  tanya  jawab  langsung  dari  responden.  Data  diambil  dari  hasil  wawancara  langsun
4 Ufrah Idris,  Kepala Desa Langi  Kecamatan Bontocani,Kabupaten  Bone, wawancara, pada tanggal  30 Januari 2020 pukul 10.00
dengan narasumber Desa Langi terkait alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah sertipikat  berdasarkan  PP  No.24  Tahun  1997  dan juga  mengumpulkan  data-data  pendukung lainnya.  Data  sekunder  adalah  data  yang  bersifat  normative  sekaligus  sebagai  pedukunng karena  mempunyai  data  yang  mengikat.  Data  sekunder  dalam  penelitian  yaitu  data  yang langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti  sebagai  penunjang  dari  sumber  pertama.  Sumber  data Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  alat  bukti  tanah  yang  sah  adalah sertipikat,  Buku,  Jurnal,  serta  referensi  lainnya  dan  informasi-informasi  tentang  desa  yang dipublikasikan dalam hal ini mengenai informasi yang telah tersedia atau sudah ada.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  sangat  penting  karena  tujuan  utama  dalam melakukan  penelitian  adalah  mendapatkan  suatu  data.  Adapun  teknik  pengumpulan  data yaitu:
a. Observasi (pengamatan)
Obserfasi  adalah  suatu  pengamatan,  pencatatan,  tinjauan  lokasi  terhadap  suatu  objek yang  akan  diteliti  oleh  peneliti.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah masyarakat Desa Langi Kecamatan Bontocani.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode mendapatkan informasi dengan cara lisan dan berhadapan langsung  dengan  mengajukan  berbagai  pertanyaan    terkait  dengan  data  yang  diperlukan. Dengan  mewancarai  langsung  mnemui  masyarakat  Desa  Langi  yang  memilik  alat  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat  Desa  Langi.  Peneliti  menentukan  informan  dari Kepala  Desa,  Camat  Bontocani  tokok-tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  adat  khususnya masyarakat Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  caramenggunakan  alat  bantu  atau benda  seperti,  dokumentasi  yang  dapat  berupa  file,  dan  foto,  rekaman  wawancara  serta catatan  yang  dianggap  penting  dengan  cara  melakukan  analisis  dokumen  yang  berisi  data penunjang. Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk melengkapi data peneliti. Serta dokumentasi foto terkait dengan alat bukti tanah.
d. Internet Serching
Internet  searching  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  berbagai referensi  yang  bersumber  dari  internet,  guna  untuk  melengkapi  referensi  penulis  serta digunakan  untuk  menemukan  fakta  dan  teori  yang  berkaitan  dengan  penelitian  dan  sebagai
solusi  dalam  mengakses  data  dengan  cara  yang  singkat  dan  cepat  dalam  menemukan informasi yang diperlukan.
Instrument  penelitian  adalah  suatu  alat  bantu  yang  digunakan  peneliti  untuk mengumpulkan  data  agar  tersusun  secara  sistematis  dan  untuk  mempermudah  dalam melakukan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode antara lain:
a. Peneliti
b. Pedoman Wawancara
c. Daftar Pertanyaan
d. Alat Perekam/Handphone
e. Alat tulis
Teknik pengelolaan dan Analisis Data
Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
Klasifikasi  data  (memilah-milah  data)  merupakan  kata  serapan  dari  bahasa  belanda, Classificae,  yang  sendirinya  berasal  dari  bahasa  prancis  Classification.  Istilah  ini menunjukkan  kepada  sebuah  metode  untuk  menyusun  data  secara  sistematis  atau  menurut beberapa  aturan  atau  kaidah  yang  telah  diterapkan.  Reduksi  Data  merupakan  kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan di mana data tersebut diperoleh dari penelitian agar penulisan skripsi ini mudah untuk dipahami oleh para pembaca.  Editing Data adalah suatu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahi hubungan  dan  keabsahan  data  yang  akan  dideskripsikan  dalam  menemukan  jawaban  pokok permasalahan.  Hal  ini  dilakukan  agar  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  literatur  yang diperoleh dari sumber bacaan.

## PEMBAHASAN

## Pembahasan pertama
Kecamatan  Bontocani  merupakan  satu  dari  27  Kecamatan  di  Kabupaten  Bone, Bontocani berada pada daerah Pegunungan dimana wilayahnya berbatasan dengan beberapa kabupaten  dan  kecamatan  lain  di  Bone.  Berikut  batas-batas  wilayah  Kecamatan  Bontocani yang  berbatasan  langsung  dengan  tiga  kabupaten  yaitu,  Kabupaten  Sinjai,  kabupaten  Gowa dan kabupaten maros.
Kecamatan Bontocani terdiri dari beberapa desa antara lain:
- Desa Bana
- Desa Bontojai
- Desa Bulu Sirua
- Desa Erecinnong
- Desa Lamoncong
- Desa Langi
- Desa Mattiro Walie
- Desa Pattuku
- Desa Watang Cani
- Kelurahan Pammusureng
Gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Langi,dapat dilihat melalui aspek pendikan, aspek  kesehatan,  aspek  keamanan  dan  ketertiban,  aspek  keagamaan,  aspek  kesenian  dan olahraga  serta  kehidupan  gotong  royong  masyarakat  yang  merupakan  ciri  khas  masyarakat desa  yang  tetap  tumbuh  dan  berkembang,  tanah  desa langi  59,2  km2   dengan  kepadatan  34 jiwa/km2Penduduk Desa  Langi (sumber  data) ± 2303 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1.127 jiwa sedangkan perempuan 1.176 jiwa. Seluruh penduduk Desa  Langi terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 533 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa.
Defenisi alat bukti yaitu sebagai segala hal yang dapat dugunakan untuk membuktikan kebenaran suatu hal peristiwa di pengailan. Alat bukti adalah Suatu pembuktin dimana dapat di gunakan dalam suatu konflik maupun sebagai tanda adanya kepemilikan maupun sebagai alat bukti untuk kebebanaran.dalam konteks teori,wujud, bukti dapat beraneka ragam seperti saksi  mata,  ahli,  dokumen,  sidik  jari,  DNA  dan  lain  sebagainya.  Apapun  bentuknya,  Colin Evans membagi bukti terdiri atas dua kategori, yaitu bukti langsung atau direct evidence dan bukti  tidak  langsung  atau  circumtantialevidece.  Namun  demikian,  dalam  persidangan  tidak ada  perbedaan  anara  keduanya,  namun  perihal  kekuatan  pembuktian  pembedaan  tersebut cukup signifikan.
Jenis Alat Bukti Atas Tanah Di Desa Langi
1. Adat  masyarakat  adalah  kebiasaan  yang  dilakukan  dalam  suatu  kelompok  budaya tertentu dimana masyarakat secara turun-temuran dan meyakini dalam kepemilikan tanah mereka  dengan  cara  tertentu  sseuai  dengan  kebiasaan  masyarakat  khususnya  di  Desa Langi. Adapun  bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai alat bukti adat yaitu:
Tabel 1 alat bukti adat Desa Langi Saksi Tanaman Batas-Batas Masyarakat Setempat Tokoh Adat Pohon Jati Pohon Kemiri Pohon Mangga
Pohon Kelapa Pagar pohon
Pagar Bata
Sumber Data: Hasil wawancara dengan Masyarakat
Masyarakat yang masih menggunakan alat bukti adat sebagi alat bukti tanah khususnya masyarakat  Di  Desa  Langi.  Terkait  dengan  bukti  kepemilikan  masyarakat  Desa  Langi. Kemudian beberapa masyarakat berpendapat mengenai Tanda bukti yang dimiliki, Menurut; Pak Jusman
‘ ’tanda  bukti  tanah  yang  dimilikinya  adalah  saksi  dan  tanaman,  pak  jusman  sangat  yakin bahwa  tanaman  pohon  jati  yang  ada  dalam  tanahnya  menjadi  bukti  yang  kuat  dan  tidak boleh  dimiliki  oleh  oaring  lain  apalagi  di  kuatkan  dengan  saksi  yang  mengetahui  bahwa tanah itu milik pak jusman’’
Ibu  Sade  ‘ ’tanda  bukti  yang  terdapat  dalam  tanahnya  adalah  tanaman  pohon  kemiri  yang setiap tahunnya ketika berbuah datang pungut kemiri dan batas pagar bata’’
Ibu Dawi ‘ ’tanda –tanda yang ada dalam tanah miliknya adalah tanaman pohon kemiri yang setiap  tahunnya  ketika  berbuah  datang  pungut  kemiri  dan  ketika  tidak  berbuah  biasanya hanya datang berkunjung’’
Masyarakat desa langi yang menggunakan bukti dalam adat terkait dengan adat bugis sebagimana  Postulat-postulat  negara  dan  masyarakat  telah  dilukiskan  di  dalam  Latoa, tersimpul  dalam  apa  yang  disebut  dengan  Pangadereng.  Oleh  karena  telah  menjadi  wujud kebudayaan, maka di dalamnya memiliki lima aspek penting yaitu :
(1) adek (customs);
(2) bicara (peradilan);
(3) rapang (kaidah yang telah terjadi);
(4) wari (tata tertib kerukunan, kekeluargaan dan kemaslahatan); dan (5) sarak (syariat Islam).
Aspek  kelima  ini  diadaptasi  masuk  ke  dalam  pangadereng.  Dengan  kata  lain  setelah Islam diterima sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat.
Mengenai  adek,  bicara,  wari  dan  rapang,  telah  dijelaskan  oleh  Kajao  Laliddo  berkaitan dengan  perbuatan-perbuatan  atau  tindakan-tindakan  yang  menjadi  dasar  pemunculannya.
Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan termasuk dalam empat kategori tersebut. Peristiwa-peristiwa hukum terjadi oleh adanya perbuatan-perbuatan seperti berikut5 :
1) Adek  terjadi  karena  adanya  perbuatan  yang  mempertentangkan  (Bugis:  mappasisala). Segala  macam  perbuatan  yang  berselisih,  bersengketa  atau  sejenisnya.  Semua  itu diselesaikan  menurut  ketentuan  adek  yang  diikuti  pula  dengan  sanksi-sanksinya, menyertakan diri dalam usaha-usaha pencegahan.
2) Bicara terjadi karena adanya perbuatan yang saling mengadu kekuatan dan pembicaraan yang  saling  mengatasi.  Perbuatan  anggota  masyarakat  seperti  demikian,  dimasukkan dalam  ketentuan-ketentuan  bicara  dalam  arti  peradilan.  Usaha-usaha  operasionalnya lebih  banyak  ditujukan  kepada  tindakan  repressif  yang  sangat  konsisten.  Peristiwa hukum demikian dilakukan oleh pejabat adek dalam peradilan.
3) Wari  terjadi  karena  adanya  perbuatan  yang  memperbedakan  atau  dengan  kata  lain perbuatan  yang  membedakan  antara  hubungan  yang  satu  dengan  lainnya,  membedakan hak  dan  kewajiban  seseorang  sesuai  fungsi,  status  dan  posisinya  dalam  masyarakat. Berguna  untuk  menciptakan  ketertiban  masyarakat  dan  mencegah  terjadi  keprihatinan sosial.  Pejabat  adek  yang  bertugas  membedakan  hak  dan  kewajiban,  status,  pelapisan individu  dalam  masyarakat  termasuk  fungsi-fungsinya,  harus  mengikuti  ketentuan- ketentuan wari.
4) Rapang terjadi karena adanya perbuatan yang mempersamakan atau kekuatan yang akan diambil itu berdasarkan persamaan dari suatu peristiwa yang pernah terjadi (lebih dahulu muncul sebagai perbuatan hukum). Keputusan yang mempersamakan tersebut masuk ke dalam ketentuan rapang.
Keempat  macam  perbuatan  tersebut  ditemukan  dalam  berbagai  aspek  ideal pangadereng  dan  menyatakan  diri  dalam  keseluruhan  sistem-sistem  yang  mengikat  serta menjadi  pedoman  bagi  individu  dalam  masyarakat.  Semua  peristiwa  dan  perbuatan  hukum yang  ditimbulkan  oleh  anggota  masyarakat  akan  dikategorikan  ke  dalam  keempat  macam komponen  pangdereng  di  atas.  Perbuatan-perbuatan  hukum  diselesaikan  dikuti  dengan sanksi-sanksi dari mana perbuatan dan peristiwa itu termasuk.
2. Sertipikat
Sertipikat  adalah  gabungan  dari  semua  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  di satukan  bersama  dengan  satu  kertas  sampul  sesuai  dengan  ketetapan  Mentri  Agraria berdasarkan  bentuknya  sebagaimana  yang  di  maksud  dalam  pasal  13  ayat  (3)  Peraturan
Pemerintah nomor 10 tahun 196. Menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  pengertian  srtifikat  yaitu  sesuai  dengan  maksud  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  yang dimana semua untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah  susun  yang  masing-masing  memiliki  hak  pembuktian  sesuai  dengan  kegiatannya Masyarakat  Desa  Langi  hanya  satu  orang  yang  memiliki  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah  yang  memiliki  sertifikat.berikut  penuturan  ibu  Ufrah  idris:  menyatakan  bahwa  alat bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  adalah  sertifikat  sebagai  hak  milik  yang  mutlak  bagi masyarakat’’
Sertifikat adalah bukti yang kuat, Namun masyarakat Desa Langi Masih Menggunakan Alat  bukti  adat  sebagimana  dalam  jurnal  Jumandi  Menurut  anggapan  umum  orang-orang Bugis  (khususnya  di  daerah  Bone),  Latoa  berisi  pembicaraan  antara  Kajao  Laliddo  dengan Arungpone.  Anggapan  umum  ini  tidaklah  seluruhnya  benar,  namun  tidak  pula  dapat dipersalahkan.  Menurut  bahasan  yang  lebih  terinci,  dapat  dikatakan  bahwa  Latoa  adalah Lontarak  yang  dalam  kepustakaan  Bugis  berisi  kumpulan  ucapan-ucapan,  petuah  dari  raja- raja  dan  orang-orang  bijaksana  Bugis-Makassar  dari  zaman  dahulu  (termasuk  zaman  Kajao Laliddo). Petuah tersebut, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban raja kepada  rakyatnya  dan  sebaliknya  kewajiban  rakyat  kepada  rajanya,  Latoa  dijadikan  sebagai tuntunan  bagi  penguasa  terutama  dalam  menjalankan  pemerintahan  dan  melaksanakan peradilan.    Sebagai  Kepala  Desa  sudah  menjalankan  kewajiban  dengan  menyampaikan kepada masyarakat agar mendaftarkan Tanah Untuk mendapatkan Sertifikat.
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  berdasarkan  PP  No.  24  Tahun  1997  tidak menggunakan  sistem  publikasi  negatif  murni,  tetapi  sistem  publikasi  negatif  bertendensi positif.  Walaupun  demikian,  tidak  merubah  makna  bahwa  sistem  publikasi  pendaftaran tanahnya  adalah  sistem  publikasi  negatif,  Artinya  Negara  tidak  menjamin  kebenaran  data sertipikat, buku tanah, dan surat ukur. Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak  yang  kuat  tetapi  tidak  mutlak,  artinya  sertipikat  hak  atas  tanah  menjamin  kepastian hukum bagi pemiliknya sepanjang sertipikat tersebut:
a) diterbitkan atas nama yang berhak
b) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik
c) dikuasai secara fisik
d) tidak ada pihak lain dapat yang membuktikan sebaliknya.
Terkait  dengan  pendaftaran  tanah.  berikut  penuturan  Camat  Bontocani  Pak  A.Yunan Helmi:‘’perlu  di  garis  bawahi  masyarakat  yang  mendaftarkan  tanahnya  haruslah  jelas  agar
tidak  menimbulkan  masalah  dan  status  kepemilikannya  dapat  dikuasai  sepunuhnya  baik dalam jual beli, itu tergantung dari masyarakat yang sudah memiliki sertifikat’’
Camat  Bontocani  sangat  menekankan  bahwa  Masyarakat  Desa  langi  yang  ingin mendaftarkan Tanahnya harus jelas Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (biasa  juga  disebut  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  dan  untuk  selanjutnya  disebut  UUPA)  bahwa  untuk  menjamin kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah. Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  PP  24/1997).  Dalam Pasal  1  angka  1  PP  24/1997  disebutkan  bahwa  pendaftaran  tanah  merupakan  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah. 5

## Pembahasan Kedua
Adapun  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  desa  langi  kecamatan bontocani kabupaten bone tidak mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat antara lain:

## 1) Biaya
Biaya  adalah  sebuah  bentuk  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  suatu  pihak,  baik individu  maupun  perusahaan,  dan  pengorbanan  untuk  mendapatkan  manfaat  lebih  dari tindakannya  tersebut,  Biaya  suatu  tindakan  merupakan  pertimbangan  dalam  menentukan untung dan rugi sebuah usaha. Terkait dengan faktor biaya masyarakat desa langi Pak Dullah mengatakan:‘’faktor  utama  sehingga  tidak  mendaftarkan  tanahnya  adalah  biaya  yang  harus dikeluarkan, mengingat masih banyak kebutuhan yang lain’’
Keterbatasan dengan adanya biaya dalam masyarakat Desa Langi dapat dilihat melalui berapa  ukuran,  antara  lain  tingkat  kemiskinan.  Jumlah  KK  di  desa  langi  yang  menerima raskin sebanyak 220 KK, Pemegang KPS/ KIS/ KIP sebanyak 220 hal ini sangat jelas bahwa adanya  faktor  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  Sertifikat  Tanah  Menjadi Problem yang sangat berpengaruh.
5 Ilyas Ismail Kanun jurnal Ilmu Hukum, Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan, No. 53, Th. XIII ,April, 2011, Hal 24 .

## 2) Keterbatasan Informasi dan pemahaman
Informasi  merupakan  hasil  dari  pengolahan  data  yang  didapatkn  sehingga  menjadi bentuk  yang  penting  bagi  penerimanya  dan  mempunyai  kegunaan  sebagai  dasar  dalam pengambilan  keputusan  yang  dapat  dirasakan  akibatnya  secara  langsung  saat  itu  juga  atau secara  tidak  langsung  pada  saat  mendatang.  Pemahaman  masyarakat  Terkait  dengan  faktor biaya masyarakat Desa Langi Pak Jusman  mengatakan:‘’informasi yang disampaikan hanya didengarkan  saja  karena  pemahaman  yang  kurang  mengenai  sertipikat  sebagai  alat  bukti kepemilikan hak atas tanah dan informasi tidak lengkap mengenai hal tersebut’’
Kurangnya  Informasi  yang  sampai  ke  masyarakat  serta  pengetahuan  masyarakat  mengenai Alat  Bukti  Sertifikat  Tanah  sebagai  tanda  hak  millik  yang  kuat  dikarenakan  tidak  diadakan sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  juga  keterbatasan  Jaringan  sehingga  masyarakat  Desa Langi tidak mengakses dan juga mengetahui dengan jelas melalui media sosial.

## 3) Kesadaran Masyarakat
Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri  yang lahir dari kebiasaaan dalam  masyarakat,  dipengaruhi  oleh  lingkungan,  peraturan-peraturan  dan  peranan pemerintahnya. berikut penuturan Camat Bontocani Pak A.Yunan Helmi :
‘ ’sebagai  pemerintah  tidak  memaksakan  kepada  masyarakat  untuk  mendaftarkan  tanahnya agar  memiliki  seritifikat  akan  tetapi  dalam  peraturan  yang  berlaku  harus  menggunakan sertifikat. biarpun mereka tidak menggunakan sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas  tanah  Alhamdulillah  sejauh  ini  belum  ada  sengketa  tanah  yang  sampai  kepengadilan semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan guna untuk mencapai suatu keadilan maka penyelesaian dengan cara memeberikan solusi dan kemudian disepakati oleh masyarakat.’’
Masyarakat  tidak  menyadari  betapa  pentingnya  sertifikat  tanah  sebagai  Alat  Bukti Kepemilikan yang Sah dan betapa besar manfaat yang dapat mereka dapatkan salah satunya dengan  mudah  melakukan  jual  beli  tanah  masyarakat  Desa  langi  yang  Tidak  memiliki Sertifikat masih aman dan tidak ada sengketa tanah yang sampai kepengadilan, seperti yang kita  ketahui  bahwa  mendapatkan  keadilan  ketika  bersengketa  itu  sangat  di  haharapkan. Terdapat  dalam  jurnal  Marilang  Hingga  dewasa  ini,  konsep  keadilan  belum  terkonstruksi secara  definitif  yang  dapat  dijadikan  pegangan  secara  universal  bagi  scientist,  disebabkan karena  keadilan  menjangkau  area  yang  sangat  luas.  bahkan  sampai  kepada  sampel  yang dijadikan  pondasi  bangunan  teori  keadilannya  juga  berbeda-beda,  sehingga  dewasa  ini muncul  varian-varian  yang  lebih  spesifik  seperti  keadilan  Tuhan  (theology),  keadilan ekonomi,  keadilan  politik,  keadilan  transisional,  keadilan  antar  generasi,  keadilan  individu,
keadilan  sosial,  dan  sederetan  konsep  keadilan  lainnya  yang  terdefinisikan  sesuai  disiplin ilmu  penstudi.  Jika  teori  keadilan  sosial  John  Rawls  dirumuskan  lebih  rinci  dalam  bentuk prinsip-rinsip secara substansial, maka dapat dikemukakan rinciannya sebagai berikut:
1. Persamaan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya memiliki hak dan kewajiban yang sama
2. Keseimbangan,  dimaksudkan  sebagai  setiap  individu  dalam  komunitasnya  sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang seimbang
3. Kebebasan,  dimaksudkan  sebagai  setiap  individu  dalam  komunitasnya  memiliki kebebasan dasar yang luas seluas kebebasan dasar individu lainnya dalam komunitas itu.

## KESIMPULAN
1. Penelitian  terkait  Alat  Bukti  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Di  Desa  Langi  Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone terdiri atas 2 jenis yaitu
- Alat Bukti Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Berupa Saksi, Tanaman, Dan Batas- Batas Tertentu.
- Alat  Bukti  Sertifikat  Berdasaran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, kepemilikan hak atas tanah sebagai tanda bukti yang sah.
2. Faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  masih  menggunakan  tanda  adat  sebagai  milik tanahnya antara lain:
- Biaya
- Keterbatasan Informasi Dan Pengetahuan
- Kesadaran Masyarakat

## Saran
1. Supaya Masyarakat Desa Langi mengurus dan Mendaftarkan Tanah untuk mendapatkan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertifikat.
2. Seharusnya Dari  BPN  Kabupaten  Bone  Mensosialisasikan Setiap Tahun Tentang Prona Kepada Masyarakat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Sembimmring, Rosnidar, Hukum Pertanahan Adat , Medan:Raja Grafindo Persada,2017 Harsono,  Boedi. hukum    Agraria  Indonesia,  sejarah  penyusunan,  isi  dan  pelaksanaannya. Jakarta:Djambatan, 1997.
Murat, Rusmadi. Administrasi pertanahan , Jakarta: Mandar Maju, 2013.
Mardani. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2017.
Nader ,Todd. The Disputing Process Law, Jakarta: Persada, 2017.

## Website
https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone (diakses  pada  hari  kamis  27  Februari 2020 pukul 19.15)
https://www.online-pajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan (Diakses  Minggu,  01  Maret  2020, pukul 16.20)
https://media.neliti.com/media/publications/188014-ID-analisis-efektivitas-penerimaan- pajak-bu.pdf (Diakses Senin, 02 Maret 2020, pukul 13.00)

## Jurnal
Jumadi. Lontarak  Latoa  Salah  Satu  Sumber  Informasi  Tentang  Hukum  Bagi  Masyarakat Bugis ,Volume 5. 2015.
Marilang. Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls, Jilid 1 ke 1. 2017.
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.