Reformasi undang-undang keuangan negara    di    Indonesia    membawa  beberapa perubahan    dalam    sistem    pengelolaan keuangan    negara,    salah  satunya    adalah munculnya    model    pengelolaan    keuangan baru    yang    ditujukan  kepada    instansi pemerintah  yang  bertujuan  menghasilkan barang  dan/  atau  jasa  kepada  masyarakat secara    langsung,    model    pengelolaan keuangan  tersebut adalah  Badan  Layanan Umum/  Daerah    (BLU/D).  Pasal  1  ayat  2 Peraturan Pemerintah RI  Nomor  23 Tahun 2005  Tentang    Pengelolaan    Keuangan Badan  Layanan    Umum    menyatakan bahwa,    Pola  Pengelolaan    Keuangan Badan    Layanan  Umum,  yang  selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan    keuangan    yang  memberikan fleksibilitas  berupa  keleluasaan  untuk menerapkan    praktek-praktek    bisnis  yang sehat    untuk    meningkatkan    pelayanan kepada    masyarakat    dalam    rangka memajukan    kesejahteraan    umum    dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana    diatur    dalam    PP    ini, sebagai    pengecualian  dari  ketentuan
pengelolaan    keuangan    negara  pada umumnya.
Salah    satu    penyebab    munculnya pola  Badan    Layanan    Umum  (BLU) karena  adanya    pandangan    bahwa instansi  pemerintah,    sebagai    penyedia layanan  masyarakat    selama    ini    tidak diberikan  keleluasaan    dalam    melakukan pengelolaan keuangan. Seluruh pendapatan    institusi  harus    disetorkan terlebih  dahulu    ke    kas  negara    sebagai PNBP  kemudian    instansi  mengajukan rencana    anggaran    untuk    dapat mencairkan dana tersebut. Sehingga terdapat  asumsi  yang  mengatakan  bahwa ada  banyak  potensi  pemasukan  yang seharusnya  dapat  langsung  digunakan untuk  pengelolaan  instansi  terkait  tidak dapat dimaksimalkan.
Sesuai  dengan  pasal  2  Peraturan Pemerintah    RI    Nomor  23  Tahun  2005, BLU  bertujuan  untuk    meningkatkan pelayanan    kepada  masyarakat    dalam rangka  memajukan  kesejahteraan    umum dan    mencerdaskan  kehidupan    bangsa dengan  memberikan  fleksibilitas    dalam pengelolaan keuangan berdasarkan

## Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

## RENI FARWITAWATI
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : reni@unilak.ac.id
Abstract : This study aims to measure and analyze financial performance at Regional Hospital of Bengkalis before and after the implementation of the Financial Management Pattern of the Regional  Public  Service  Agency  (PPK-BLUD),  which  was  the  period  2013-2018.  The financial  ratios  measured  and  analyzed  in  this  study  were  liquidity  ratio,  activity  ratio, profitability  ratio,  and  capital  structure  ratio.  This  study  used  quantitative  research  method. Financial    performance  before  the  implementation  of  PPK-BLUD  were  analyzed  and compared  to  financial  performance  after  the  implementation  of  PPK-BLUD  using  paired sample  t-test  to  examine  each  variable.  The  result  indicates  that  there  are  no  differences  in financial  performance  before  and  after  the  implementation  of  PPK-BLUD.  This  is  due  to Bengkalis  Regional  Hospital  has  not  been  able  to  utilize  the  flexibility  provided  by  PPK- BLUD optimally.
Keywords: PPK-BLUD, financial performance, RSUD
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
prinsip  ekonomi    dan  produktivitas,    dan penerapan  praktek  bisnis yang sehat.
Pasal 1 ayat 1 Permendagri 79/2018 mendefinisikan  Badan  Layanan  Umum Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BLUD adalah  sistem  yang  diterapkan  oleh  unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  mempunyai  fleksibilitas  dalam  pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan daerah  pada  umumnya.  Pasal    1    ayat    1 undang-undang  nomor    44    tahun    2009 tentang    rumah  sakit,    mendefinisikan rumah    sakit    sebagai  institusi    pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan    kesehatan  perorangan  secara paripurna  yang  menyediakan  pelayanan rawat  inap,  rawat  jalan  dan  gawat  darurat. Pasal 7 ayat 3 UU tersebut, dijelaskan juga rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah  maupun    pemerintah    daerah harus  dikelola dengan  pengelolaan  Badan Layanan    Umum    (BLU)  atau  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Permendagri
79/2018 sebagai
pedoman  dalam  pengelolaan  keuangan BLUD, mengatur implementasi pengelolaan  keuangan  BLUD  bagi  SKPD yang  menerapkan  BLUD.    Peraturan tersebut    secara    jelas    mengatur pengelolaan  keuangan  BLUD  mulai  dari asas dan tujuan, persyaratan unit organisasi yang  akan  menerapkan    pengelolaan BLUD,    tata    kelola    organisasi,    standar pelayanan  minimal,  perencanaan  strategis organisasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran,  hingga  pelaporan  pertanggung- jawaban    dan    evaluasi    kinerja.  Peraturan tersebut  mengamanatkan  untuk  melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD setiap tahun.
Dalam  Permendagri  79/2018  pasal 37  yang  intinya  menyatakan  bahwa  ada Surat  pernyataan  kesanggupan  BLUD untuk  meningkatkan  kinerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditandatangani  oleh  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas/Badan  Daerah  dan  diketahui oleh  kepala  SKPD.  Pada  kenyataannya  di
lapangan masih ditemukan beberapa kasus mengenai  kinerja  rumah  sakit  yang  telah berstatus  BLU/D  tidak  menunjukkan kenaikan  kinerja  baik  dari  segi  keuangan maupun  non  keuangan.  Pada  RSUD Dr.Moh  Anwar  Sumenep  dikutip  dari halaman  resmi  www.ombudsman.go.id Tanggal 15 April 2016 dalam artikel yang berjudul “Pelayanan Rumah Sakit Sumenep  Dapat  Atensi  Ombudsman  RI” ditulis  bahwa  buruknya  pelayanan  RSUD Dr Moh Anwar milik Pemerintah Kabupaten  Sumenep  yang  telah  menjadi BLUD  mendapat  perhatian  dari  pihak ombudsman RI.
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  Bengkalis  merupakan  rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis  yang  telah    menerapkan pengelolaan keuangan BLUD sejak Januari 2016 berdasarkan Surat
Keputusan Bupati  Bengkalis  Nomor 530/KPTS/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014  tentang  penetapan  RSUD  Bengkalis sebagai  BLUD.  PPK-BLUD  memberikan peluang bagi RSUD untuk bertindak lebih responsif  dan  agresif  dalam  menghadapi tuntutan masyarakat dan eskalasi perubahan  yang  cepat  dibidang  kesehatan dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi  yang  efektif  dan  efisien,  namun tidak  meninggalkan  jati  dirinya  dalam mengemban  misi  sosial  untuk  memenuhi kebutuhan  pelayanan  kesehatan  publik. Untuk  itu  salah  satu  strategi  yang digunakan adalah dengan cara meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tetapi  yang  menjadi  polemik  saat  ini adalah  adanya  rekomendasi  turun  kelas (Tipe)  RSUD  dari  kelas  B  menjadi  Kelas C.  Turun  kelas  tersebut  merupakan rekomendasi  dari  Kementerian  Kesehatan RI.
Perubahan  organisasi  adalah  suatu proses dimana organsisasi tersebut berpindah dari keadaannya  yang sekarang menuju  ke  masa  depan  yang  diinginkan untuk
meningkatkan
efektifitas organisasinya.
Winardi (2005)
menyatakan  bahwa  perubahan  organisasi
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
100
adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi  dari  kondisi  yang  berlaku  kini menuju  ke  kondisi  masa  yang  akan  dating menurut yang diinginkan guna meningkatkan  efektivitasnya.  Anne  Maria (1998) dalam Winardi (2005) juga berpendapat  bahwa  perubahan  organisasi adalah  suatu  tindakan  menyusun  kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas organisasi. Pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektifitas  organisasi  dalam  menyesuaikan diri  terhadap  perubahan  lingkungan  serta perubahan  perilaku  anggota  organisasi (Robbins, 2006). Perubahan dalam organisasi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dihindari,  perubahan  ini  diperlukan  untuk menyesuaikan  tujuan  organisasi  dengan perkembangan  zaman.  Menurut  Lapsley dan  Pallot  (2000)  perubahan  kebijakan akuntansi  menjadi  kunci  utama  yang mendorong  efisiensi  ekonomi  di  sektor publik.
Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD) adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  (Suryaningsih,  2015).  Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah  penyelenggaraan  fungsi  organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang  bermutu  dan  berkesinambungan. PPK-BLUD  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  tugas- tugas  pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah  dalam  memajukan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adanya  desentralisasi  dan  otonomi daerah  dengan  berlakunya  UU  tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  No.  32  Tahun 2004,  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  12 Tahun  2008),  UU  No.33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan
Daerah,    serta    Kepmendagri    No.  29 Tahun  2002  tentang  Pedoman    Umum Penyusunan  APBD, kemudian PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,  dan  Permendagri  No.  61 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah,  membuat  rumah  sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak  penyesuaian  khususnya  dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya,  termasuk  penentuan biaya.
Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005,  rumah  sakit  pemerintah  daerah mengalami  perubahan  menjadi  BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban  keuangan  tidak  lagi kepada  Departemen  Kesehatan  tetapi kepada  Departemen  Keuangan,  sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan  yang  pengelolaannya  mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran  yang akan  disusun  pun  harus  berbasis  kinerja (sesual  dengan  Kepmendagri  No.  29 Tahun 2002).
Implementasi penilaian kinerja Badan  Layanan  Umum  (BLU)  dilakukan oleh Badan Pengawas atas aspek keuangan dan non keuangan, minimal satu tahun sekali. Pada hasil evaluasi diharapkan dapat mengukur tingkat pencapaian BLU dari RBA. Untuk kinerja keuangan  dapat  diukur  dari  pencapaian indikator-indikator  keuangan  yang  telah ditetapkan  pada  perencanaan  (Rencana Strategi  Bisnis).  Indikator  ini  tidak  selalu berbicara  mengenai  berapa  pendapatan yang  bisa  diperoleh  BLU  dalam  melayani masyarakat,  namun  juga  seberapa  efisien proses  yang  dilakukan.  Selain  faktor  itu, ada  juga  data  atau  dokumen  dari  hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan  pelayanan  masyarakat  yang diperiksa oleh Badan Pengawas.
Pedoman  penilaian  kinerja  BLU Bidang Layanan Kesehatan adalah
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 3, No. 3, Sep 2020 101 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/Tahun 2016.
Adapun  ruang  lingkup  penilaian  kinerja BLU  meliputi  penilaian  aspek  keuangan dan pelayanan.
Menurut KEPMENKES Nomor 1164/MENKES.SK/X/2007 tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Anggaran Bisnis  dan  Anggaran  Rumah  Sakit  Badan
Layanan Umum, kinerja keuangan merupakan  salah  satu  dimensi  pengukuran dari  mekanisme  pengukuran  kinerja  BLU dan BLUD.
Penilaian  aspek  keuangan  adalah penilaian  kinerja  BLU  berdasarkan  analisis data  laporan  keuangan  dan  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan mengenai  pengelolaan  keuangan  BLU. Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor  Per-34/PB/2014 tentang  pedoman  penilaian  kinerja  Badan Layanan  Umum  bidang  layanan  kesehatan, penilaian rasio keuangan meliputi:
1) Rasio  kas  ( Cash  Ratio ),  yang digunakan untuk melihat perbandingan  antara  kas  dan  setara kas dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Kas =
2) Rasio  lancar  ( Current  Ratio ),  yang digunakan untuk melihat perbandingan  antara  aset  lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar = 3) Periode penagihan piutang ( Colecting  Period ),  yang  digunakan untuk  melihat  perbandingan  antara piutang  usaha  dengan  pendapatan usaha dalam satu tahun.
Rasio Penagihan Piutang =
4) Perputaran  asset  tetap  ( Fixed  Asset Turn  Over ),  yang  digunakan  untuk melihat perbandingan antara
pendapatan  operasional  dengan  aset tetap.
Perputaran Aset Tetap = 5) Imbalan  atas  aset  tetap  ( Return  on
Fixed Asset ), untuk melihat perbandingan antara surplus/ defisit sebelum pos keuantungan/kerugian, tidak
termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan,
dengan  nilai  perolehan  aset  tetap tidak  termasuk  konstruksi  dalam pengerjaan.
Imbalan  Atas  Aset  Tetap  =
6) Imbalan ekuitas ( Return on Equity ),  yang  digunakan  untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak
termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan  ekuitas  setelah  dikurangi surplus/defisit tahun berjalan. Imbalan Ekuitas =
7) Perputaran  persediaan  ( Inventory Turn Over ),  yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah  total  persediaan  dengan pendapata usaha. Perputaran Persediaan =
8) Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk  melihat  perbandingan  antara penerimaan  PNBP  dengan  biaya operasional;
Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional =
9) Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihat
perbandingan antara jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU.
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
102
Rasio Biaya Subsidi =

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian deskriptif  denganmenggunakan  pendekatan kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terstruktur kepada pihak manajemen  rumah  sakit  mengenai  kondisi rumah sakit secara umum serta strategi  yang dilakukan RSUD untuk meningkatkan kinerjanya  setelah  BLUD.  Data  sekunder berupa  laporan  keuangan  rumah  sakit sebelum  dan  setelah  menerapkan  PPK- BLUD.  Dengan  tanggal  penetapan  PPK- BLUD  yaitu  tahun  2016  sebagai  batas periode sebelum dan setelah penerapan PPK- BLUD  pada  RSUD  Bengkalis.  Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kuantitatif  dengan  pengujian statistik menggunakan uji prasyarat penelitian  yaitu  Uji  normalitas  Kolmogorov- Smirnov  Test  dan  Uji  hipotesis  dengan menguji  mean  menggunakan  uji  Paired Sample T Test for mean.

## HASIL
Analisis Rencana Bisnis Dan Anggaran Pelaksanaan anggaran atau penyerapan  anggaran  di  RSUD  Bengkalis menyangkut pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun serta pembelanjaan  baik  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  maupun  belanja  modal. RSUD  Bengkalis  memperoleh  pendapatan dari  dua  sumber,  yakni  dari  APBD  dan pendapatan rumah sakit sendiri. Rumah sakit menggunakan anggaran BLUD untuk membiayai  semua  kegiatan  operasional, sedangkan  anggaran  APBD  untuk  keperluan gaji pegawai yang berstatus PNS dan belanja yang  berhubungan  dengan  pembangunan fisik rumah sakit.
Realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja  RSUD  Bengkalis  tahun  2013-2018 dapat  dilihat  pada  Lampiran  10.  Realisasi
Pendapatan  sebelum  implementasi  PPK- BLUD  pada  RSUD  Bengkalis  rata-rata sebesar 167,33% dari anggarannya, sedangkan  setelah  implementasi  PPK- BLUD mencatatkan rata-rata sebesar 84,47% dari anggarannya. Hal ini menunjukkan
setelah mengimplementasikan  PPK-BLUD  RSUD Bengkalis tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Realisasi  anggaran  belanja  pada RSUD Bengkalis
sebelum mengimplementasikan  PPK-BLUD  rata- rata  berada  pada  nilai  91,79%  dari anggarannya. Sedangkan
setelah implementasi PPK-BLUD realisasi anggaran  belanja  rata-rata  sebesar  82,87%. Hal  ini  menunjukkan  rumah  sakit  belum dapat  mengefisiensikan  belanja  barang  dan jasanya setelah mengimplementasikan PPK-BLUD, yang  disebabkan  karena RSUD Bengkalis belum melakukan analisis biaya satuan ( Unit Cost ).
Analisis Rasio Keuangan Rasio  keuangan  yang  digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  Nomor PER-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian  Kinerja  Badan  Layanan  Umum Bidang Layanan Kesehatan. Analisis Rasio Keuangan Sebelum Implementasi PPK-BLUD Pengukuran  rasio  keuangan  pada RSUD Bengkalis sebelum mengimplementasikan  PPK-BLUD  dapat dilihat pada Lampiran. Tabel 5.1 memperlihatkan  hasil  pengukuran  rasio keuangan  sebelum  implementasi  PPK- BLUD  pada  RSUD  Bengkalis  Periode 2013-2015.
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 3, No. 3, Sep 2020 103 Tabel 1. Rasio Keuangan Sebelum Implementasi PPK-BLUD Rasio 2013 2014 2015 Rasio Kas 1,00 0,10 0,03 Rasio Lancar 3411,05  60,22  67,21 Rasio Perputaran Aset 0,08 0,17 0,32 Rasio Perputaran Persediaan 0,45 0,33 0,44 Rasio  Imbalan  Atas  Aset Tetap -0,27 -0,21 -0,81 Rasio Ekuitas -0,25 -0,19 -0,65
Sumber  :  Diolah  dari  Laporan  Keuangan Periode 2013-2015
Rasio Kas Rasio  Kas  pada  tiga  tahun  amatan cenderung  berfluktuatif,  terjadi  penurunan nilai rasio kas pada tahun 2014 dibandingkan tahun  2013  dan  terjadi  penurunan  kembali pada  tahun  2015  dibandingkan  tahun  2014. Secara umum dapat disimpulkan bahwa nilai rasio  kas  sebelum  implementasi  PPK-BLUD berada pada kondisi tidak baik.
Rasio Lancar Rasio  Lancar  pada  tahun  2013-2014 cenderung menurun dikarenakan nilai kewajiban jangka pendek yang menurun pada periode  tersebut,  hal  ini  disebabkan  pada tahun  2014  adalah  masa  transisi,  masa peralihan dari kas ke akrual. Sedangkan pada tahun  2015  terjadi  kenaikan  rasio  lancar dikarenakan  nilai  kewajiban  jangka  pendek yang  meningkat  dibandingkan  tahun  2014. Akan tetapi nilai rasio lancar tersebut berada pada kondisi yang baik.
Rasio Perputaran Aset Tetap Rasio  perputaran  aset  tetap  pada  tiga tahun amatan cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah sakit belum dapat mengelola aset tetapnya dengan baik.
Rasio Perputaran Persediaan Rasio  perputaran  persediaan  pada RSUD  Bengkalis  berada  dibawah  30  hari pada tiga tahun amatan. Kondisi ini memiliki risiko  kekurangan  persediaan  bagi  rumah sakit. Hal ini dikarenakan rumah sakit belum
memiliki  pedoman  pengelolaan  persediaan yang baik.
Rasio Imbalan atas Aset Tetap Nilai  Imbalan  atas  aset  tetap menurun  pada  periode  2013-2014,  dan sedikit  menimgkat  pada  tahun  2015. Penurunan  terjadi  pada  tahun  2015  dengan nilai  rasio  imbalan  atas  aset  tetap menunjukkan hasil negatif (-0,81%) karena rumah  sakit  mencatatkan  defisit  tahun berjalan  sebesar  Rp  72.624.351.551,00. Rasio  imbalan  atas  aset  tetap  berada  pada kondisi tidak baik, dalam tiga tahun amatan karena bernilai dibawah 1%.

## Rasio Imbalan atas Ekuitas
Rasio  imbalan  atas  Ekuitas  juga mengalami kondisi yang sama dengan rasio imbalan  atas  aset  tetap  dikarenakan  adanya defisit  tahun  berjalan  yang  terjadi  pada tahun 2015. Nilai rasio imbalan atas ekuitas dalam  kondisi  yang  tidak  baik  karena bernilai di bawah 1%.
Analisis Rasio Keuangan Setelah Implementasi PPK-BLUD Pengukuran  rasio  keuangan  pada RSUD Bengkalis setelah mengimplementasikan  PPK-BLUD  dapat dilihat pada Lampiran. Tabel 5.2 memperlihatkan  hasil  pengukuran  rasio keuangan setelah implementasi PPK-BLUD pada RSUD Bengkalis Periode 2016-2018.
Tabel  2  :  Rasio  Keuangan  Setelah Implementasi PPK-BLUD
Rasio 2016  2017 2018 Rasio Kas 0,04 0,01 1,65 Rasio Lancar 4,18 0,92 4,42 Rasio Perputaran Aset 0,32 0,20 0,52 Rasio Perputaran Persediaan 0,44 0,52 0,18 Rasio  Imbalan  Atas  Aset Tetap - 0,67 - 0,61 - 0,58 Rasio Ekuitas - 0,55 - 0,57 - 0,46
Sumber  :  Diolah  dari  Laporan  Keuangan Periode 2016-2018
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
104
Rasio Kas Nilai  rasio  kas  pada  tahun  2016 setelah  mengimplementasikan  PPK-BLUD terus  meningkat.  Nilai  rasio  kas  semakin meningkat  pada  tahun  2018  dikarenakan sudah mulai diterapkannya standar akuntansi keuangan  pada  rumah  sakit,  nilai  rasio  kas pada  periode  2018  memiliki  nilai  yang  baik karena  rendahnya  kewajiban  jangka  pendek yang dimiliki dibandingkan dengan kas yang dimilikinya.
Rasio Lancar Nilai  rasio  lancar  pada  tahun  2016 cukup  tinggi  tetapi  belum  memenuhi  skor maksimal  yang  ditetapkan  dalam  Per- 34/PB/2014.  sedangkan  pada  tahun  2017 nilai  rasio  lancar  menurun/  rendah  yang menunjukkan  bahwa  rumah  sakit  memiliki risiko  gagal  bayar  yang  tinggi  terhadap krediturnya.  Dalam  Per-34/PB/2014  rasio lancar  diberikan  skor  maksimal  jika  berada diatas 600%, seperti yang terlihat pada tahun 2018.

## Rasio Perputaran Aset Tetap
Rasio  perputaran  aset  tetap  pada RSUD Bengkalis mengalami penurunan pada tahun  2017  dibanding  tahun  sebelumnya tetapi pada tahun 2018 rasio perputaran asset tetap mengalami kenaikan yaitu 51,98%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  rumah  sakit  dapat dengan baik mengelola aset yang dimilikinya untuk mendapatkan pendapatan.
Rasio Perputaran Persediaan Rasio  perputaran  persediaan  pada RSUD  Bengkalis  cenderung  semakin  cepat tiap  tahun.  Hal  ini  berakibat  adanya  risiko kehabisan  persediaan  pada  rumah  sakit. Rasio  perpuataran  persediaan  ideal  jika berada  diantara  30-35  hari.  Hal  ini disebabkan RSUD Bengkalis belum memiliki pedoman pengelolaan persediaan yang memadai  dan  belum  memiliki  pedoman pengadaan barang dan jasa sendiri.
Rasio Imbalan atas Aset Tetap Rasio  imbalan  atas  aset  tetap  pada RSUD  Bengkalis  menurun  pada  tahun  2016 dibandingkan  pada  tahun  2015  (sebelum PPK-BLUD),  hal  ini  menunjukkan  bahwa
rumah sakit belum efisien dalam mengelola beban  yang  dikeluarkan  untuk  kegiatan operasional rumah sakit sehingga mencatatkan defisit tahun berjalan. Kenaikan  terjadi  pada  tahun  2018  dengan nilai  rasio  imbalan  atas  aset  tetap  masih menunjukkan hasil negatif (-57,63%) karena rumah sakit masih mengalami defisit tahun  berjalan.  Rasio  imbalan  atas  aset tetap masih berada pada kondisi tidak baik, dalam  tiga  tahun  amatan  setelah  PPK- BLUD karena bernilai dibawah 1%.

## Rasio Imbalan atas Ekuitas
Rasio  Imbalan  atas  Ekuitas  pada RSUD  Bengkalis  memiliki  tren  yang  sama dengan rasio imbalan atas aset tetap. Yakni menurun  pada  tahun  2017  dibandingkan dari  tahun  2016  dikarenakan  rumah  sakit mencatatkan  defisit  tahun  berjalan,  dan kemudian  meningkat  pada  tahun  2018. Pada tahun 2018 rasio imbalan atas ekuitas berada  pada  kondisi  tidak  baik  karena bernilai  dibawah  8%,  yakni  mencatatkan nilai -45,79%.
Penilaian  Kinerja  Keuangan  Menurut  Per- 34/PB/2014
Penilaian  kinerja  keuangan  pada RSUD Bengkalis dilakukan dengan memberikan skor kepada setiap output rasio yang  dihasilkan  dalam  analisis  rasio, sehingga  dapat  diklasifikasikan  kriteria kinerjanya  seperti  yang  terdapat  pada  Per- 34/PB/2014.
Kinerja  Keuangan  Sebelum  Implementasi PPK-BLUD
Tabel hasil penilaian kinerja keuangan  menurut      Per-34/PB/2014 sebelum  implementasi  PPK-BLUD  pada RSUD  Bengkalis.  Nilai  kinerja  keuangan sebelum  implementasi  PPK-BLUD  pada RSUD  Bengkalis    mengalami  fluktuasi pada  tiga  tahun  amatan.  Nilai  kinerja tertinggi  terdapat  pada  tahun  2005  sebesar 60,88,  yang kemudian menurun pada tahun 2006  (56,76)  dan  menurun  lagi  pada  tahun 2007  (55,88)  dan  baru  meningkat  pada tahun  2008  yang  mencatatkan  nilai  57,94. Penurunan  pada  tahun  2006  dan  2007
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
Vol. 3, No. 3, Sep 2020
105
disebabkan nilai rasio imbalan atas aset tetap yang  sangat  rendah  karena  perusahaan mencatatkan  defisit  tahun  berjalan  (diluar pendapatan APBN).
Tabel 3 :  Penilaian
Kinerja
Keuangan Sebelum Implementasi PPK- BLUD Rasio Maks. Skor 2013 2014 2015 Rasio Kas 2 1,5 0 0,25 Rasio Lancar 2,5 2,5 0 2,5 Rasio Perputaran Aset 2 0,5 1,5 2 Rasio Perputaran Persediaan 2 0 0 0 Rasio  Imbalan  Atas Aset Tetap 2 0 0 0 Rasio Ekuitas 2 0 0 0 Total Skor 12,5 3,5 1,5 4,75 Kinerja Per-34 28,00 12,00 38,00 Kriteria Kinerja CC C B
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 Pada  tiga  tahun  amatan  sebelum implementasi PPK-BLUD pada RSUD Bengkalis  mendapatkan  kriteria  kinerja  rata- rata 26,00 = buruk (CC). Sebelum implementasi  PPK-BLUD  terdapat  4  rasio keuangan  yang  belum  mendapatkan  nilai maksimal  yaitu  pada  rasio  kas,  rasio perputaran  persediaan,  imbalan  atas  aset tetap, dan imbalan atas ekuitas.
Kinerja  Keuangan  Setelah  Implementasi PPK-BLUD
Tabel  4  menunjukkan  hasil  penilaian kinerja  keuangan  menurut  Per-34/PB/2014 setelah  implementasi  PPK-BLUD  pada RSUD Bengkalis.
Tabel 4 . Penilaian  Kinerja  Keuangan  Setelah
Implementasi PPK-BLUD Rasio Maks. Skor 2016 2017 2018 Rasio Kas 2 0,5 0,25 0,25 Rasio Lancar 2,5 2,5 2,5 2,5 Rasio Perputaran Aset 2 2 2 2 Rasio Perputaran Persediaan 2 0 0 0 Rasio  Imbalan  Atas Aset Tetap 2 0 0 0 Rasio Ekuitas 2 0 0 0 Total Skor 12,5 5 4,75 4,75 Kinerja Per-34 40,00 38,00 38,00 Kriteria Kinerja BB B B
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020
Nilai kinerja
keuangan setelah implementasi  PPK-BLUD  pada  RSUD Bengkalis    mengalami  fluktuasi  pada  tiga tahun amatan, seperti terlihat pada tabel 4.4. Nilai  kinerja  tertinggi  terdapat  pada  tahun 2016  sebesar  5,  pada  tahun  2016  rumah sakit  mencatatkan  kriteria  kinerja  sedang (BB)  dengan  nilai  sebesar  40,00.  Yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017  dan  2018  dengan  kriteria  yang  sama yaitu  sedang  (B)  dengan  nilai  38,00. Penurunan  pada  tahun  2017  dan  2018 disebabkan  nilai  rasio  imbalan  atas  aset tetap yang sangat rendah karena perusahaan mencatatkan  defisit  tahun  berjalan  (diluar pendapatan APBN). Pada tiga tahun amatan setelah  implementasi  PPK-BLUD  pada RSUD  Bengkalis  mendapatkan  kriteria kinerja  baik  (B).  Setelah  implementasi PPK-BLUD  terdapat  empat  rasio  keuangan yang  belum  mendapatkan  nilai  maksimal yaitu  pada  rasio  kas,  rasio  perputaran persediaan,  imbalan  atas  aset  tetap,  dan imbalan atas ekuitas
Hasil Uji Normalitas Uji  normalitas  dilakukan  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  data  sekunder yang diperoleh mempunyai distribusi (sebaran)  yang  normal  ataukah  tidak,  yang baik  adalah  yang  berdistribusi  normal.  Uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorof- Smirnov  (K-S).  Uji  K-S  ini  menyatakan bila  nilai  signifikansi  ≥  0,05  berarti  data memiliki  distribusi  normal  dan  jika sebaliknya  signifikansi  <  0,05  berarti  data tidak berdistribusi normal. Uji ini dilakukan dengan    menggunakan  program  IBM  SPSS Statistic versi 20.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
Variabel Sebelum BLUD Sesudah BLUD Rasio Kas 0.787 0.768 Rasio Lancar 0.782 0.825 Rasio  Perputaran  Aset Tetap 0.997 0.997 Rasio Perputaran Persediaan 0.836 0.952 Rasio Profitabilitas 0.851 0.998 Rasio Struktur Modal 0.872 0.953 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
106
Dari  hasil  data  diatas  dapat  dilihat bahwa  tingkat  signifikan    semua  variabel penelitian  lebih  besar  dari  0,05  yang  berarti semua  variabel  berdistribusi  normal  dan dapat dilakukan uji paired sample T-test.

## Pengujian Hipotesis
Setelah  data  diketahui  berdistribusi normal,  maka  data  diatas  akan  di  uji  dengan uji paired  t-test untuk  mengetahui  apakah terjadi perbedaan pada setiap variabel kinerja keuangan  dan  non  keuangan  pada  RSUD Bengkalis sebelum dan setelah mengimplementasikan PPK-BLUD.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan paired  sample  t-test dimana penentuan  hipotesis  dengan  membandingkan antara t-hitung dengan t tabel. Data yang ada menunjukkan bahwa dengan nilai df adalah 2 dan  dengan  nilai  taraf  kesalahan  adalah sebesar 5% maka t tabel adalah dk = n1 + n2- 2 = 3 + 3 – 2 = 4 jadi t tabel adalah 2,776 dan -2,776.
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Variabel t Hitung  Sig Rasio Kas -0,997 0,424 Rasio Lancar 1,027 0,412 Rasio Perputaran Aset Tetap  -2,442 0,135 Rasio Perputaran Persediaan  0,205 0,857 Rasio Profitabilitas 0,892 0,466 Rasio Struktur Modal 0,912 0,458
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020 Tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung  <  t  tabel  atau  -  t  hitung  >  -  t  tabel dengan  tingkat  signifikan  lebih  besar  dari 0,05  sehingga  tidak  dapat  menolak  H 0 yang artinya  tidak  terdapat  perbedaan  (ada kesamaan)  kinerja  semua  rasio  kinerja keuangan  pada  RSUD  Bengkalis  pada sebelum  dan  sesudah  menerapkan  PPK- BLUD.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah RSUD Bengkalis menerapkan PPK-BLUD. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Angit  Maharani  (2013)  yang  menyatakan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  kinerja
keuangan  yang  signifikan  sebelum  dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hasil ini  juga  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ratna  Suryaningsih  (2015) yang  menyatakan  bahwa  Kinerja  keuangan secara  keseluruhan  RSUP  dr.  Soeradji Tirtonegoro  sesudah  menerapkan  PPK- BLU  tidak  menunjukkan  perbedaan  yang signifikan dibandingkan sebelum menerapkan  PPK-BLU,  meskipun  rasio keuangannya  sesudah  menerapkan  PPK- BLU menunjukkan kenaikan.
Tidak  adanya  perbedaan  kinerja keuangan  pada  RSUD  Bengkalis  lebih banyak  disebabkan  oleh  beberapa  faktor berikut:
1. Pola  tarif  yang  dibuat  oleh  BLUD RSUD  Bengkalis  belum  sepenuhnya menerapkan  pola  tarif  atas  dasar perhitungan  biaya  satuan  per  unit layanan  atau  hasil  per  investasi  dana sesuai dengan pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61 Tahun 2007.
2. Kurangnya pembaharuan atas pola tarif setiap tahunnya sehingga mengakibatkan  pola  tarif  berlaku secara  terus  menerus.  Hal  diatas mengakibatkan  pendapatan  juga  akan tetap  statis  sesuai  dengan  pola  tarif yang  diberlakukan  hal  ini  diatur  pada pasal  59  yang  menyatakan  bahwa Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan  keadaan.  Implementasi PPK-BLUD  memberikan  fleksibilitas pada  rumah  sakit  untuk  menghitung biaya satuan dari setiap pelayanan yang diberikan  rumah  sakit  yang  dapat menjadi  dasar  untuk  menetapkan  tarif yang lebih efektif dan efisien.
3. Maksimalisasi atas pendapatan penunjang  lainnya  juga  masih  kurang digarap  secara  maksimal.  Pendapatan ini akan dimasukkan sebagai pendapatan  lain-lain  BLUD  yang  sah seperti  yang  tercantum  pada  pasal  61
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
Vol. 3, No. 3, Sep 2020
ayat  7  point  g  yang  menyatakan  bahwa Lain-lain  pendapatan  BLUD  yang  sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60 huruf    f,  antara  lain  adalah  hasil pemanfaatan  kekayaan.    Contoh  dari pendapatan  atas  pemanfaatan  kekayaan berupa :
a. Pendapatan  jasa  parkir  yang  masih digratiskan namun segala beban atas rambu  dan  marka  parkir  masih dikeluarkan  sebagai  biaya  rumah sakit karena masih berada dilingkungan lahan rumah sakit.
b. Pendapatan  atas  jasa  laundry  juga tidak maksimal.
Instalasi pemeliharaan  sarana  dan  prasarana (IPSRS)  selaku  penanggung  jawab laundry  rumah  sakit  masih  terfokus hanya  pada  pelayanan  internal rumah sakit yaitu melayani kebutuhan atas laundry bahan-bahan linen  rumah  sakit,  sementara  laudry bagi  keluarga  pasien  belum  digarap secara  maksimal  sehingga  IPSRS menjadi  instalasi  rumah  sakit  yang tidak memiliki pendapatan.
c. Pendapatan  Instalasi  Gizi  yang hanya mengandalkan pada pemenuhan gizi pasien dengan tidak melihat  peluang  adanya  bisnis makanan  bagi  keluarga  pasien dengan standar kesehatan dan kebutuhan  gizi  bagi  penunggu pasien.
4. Fleksibilitas biaya yang diatur pada pasal 67  ayat  1  sampai  dengan  ayat  5  belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga optimalisasi  penggunaan    anggaran masih  belum  baik  dilihat  dari  kinerja realisasi  anggaran  yang  hanya  berkisar antara  75%  sampai  dengan  91%  setelah BLUD.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa fleksibilitas yang diberikan belum digunakan secara maksimal sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007.
5. Pengelolaan  kas  yang  belum  optimal juga akhirnya membawa RSUD
Bengkalis tidak optimal dalam menjalankan  fleksibilitasnya  sehingga data  utang  yang  dimiliki  hanya  berkutat
pada  utang  belanja  pegawai  dan  utang pada  rekanan  yang  tidak  terbayar  pada akhir  periode  karena  keterbatasan waktu pencairan.
6. RSUD Bengkalis sampai saat ini belum menerapkan sistem informasi manajemen  keuangan  sesuai  dengan kebutuhan  praktek  bisnis  yang  sehat sesuai dengan pasal 115 ayat 1. Sistem informasi  keuangan  sampai  tahun anggaran  2018  masih  diselenggarakan dengan  sistem  manual  dan  belum terintegrasi  antar  bagian  sehingga laporan  keuangan  yang  tercipta  masih sering  terjadi  kesalahan  pencatatan yang  diakibatkan  kesalahan  pencatatan yang berulang.
7. RSUD  Bengkalis  juga  perlu  segera mengaktifkan Satuan Pengendalian Internal  (SPI)  yang  telah  terbentuk sesuai  dengan  amanat  pada  pasal  125 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
Secara  keseluruhan  hasil  penelitian ini  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan  sesudah  RSUD  Bengkalis  menerapkan PPK-BLUD,  namun  dengan  penerapan PPK-BLUD  ini  RSUD  mendapat  manfaat dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan. Selain itu RSUD Bengkalis juga bisa  merekruitmen  sendiri  staf  yang dibutuhkannya.

## SIMPULAN
Dari  analisis  data  yang  dilakukan dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini mengenai analisis kinerja keuangan sebelum  dan  sesudah  penerapan  PPK- BLUD  yaitu  studi  kasus  pada  RSUD Bengkalis  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a) Tidak terdapat perbedaan kinerja keungan  pada  seluruh  variabel  yang diteliti.
b) RSUD  Bengkalis  sebagai  lembaga non profit  oriented dan  sebagai  salah  satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  Kabupaten  Bengkalis  yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah belum
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
108
sepenuhnya menerapkan pola-pola pengelolaan  keuangan  BLUD  hal  ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem informasi akuntansi dan kebijakan akuntansi pada RSUD Bengkalis.
c) Tidak  adanya  perbedaan  kinerja  pada BLUD RSUD Bengkalis lebih disebabkan  pada  manajemen  RSUD belum  melaksanakan  secara  optimal peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah.  Kekurangtaatan  RSUD dapat  dilihat  pada  penentuan  tarif    yang belum  menggunakan  biaya  satuan  per unit dan pola tarif tidak diperbarui setiap tahunnya,  optimalisasi  pendapatan  yang belum  dikerjakan  secara  maksimal seperti  pendapatan  jasa  layanan one  day care ,  jasa  penitipan  jenazah,  dan pendapatan atas lahan parkir yang masih digratiskan karena pertimbangan kemanusiaan.
d) RSUD  Bengkalis  hanya  melaksanakan amanat undang-undang nomor 44  tahun 2009    pasal  7  ayat  3  yang  menjelaskan bahwa  rumah  sakit  yang  didirikan    oleh pemerintah maupun  pemerintah  daerah harus    dikelola  dengan    pengelolaan Badan  Layanan    Umum    (BLU)  atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
tetapi RSUD Bengkalis
tetap menggunakan sistem pengelolaan keuangan seperti sebelum PPK-BLUD.

## DAFTAR RUJUKAN
Chrishartoyo,  Khairana  Amalia.  dkk.  2017. Analisi  Kinerja  Keuangan  dan  Non Keuangan  Rumah  Sakit  Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum
Daerah  (Studi  Kasus  pada  Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2004-2015). ProBank:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan. Vol. 2.No.1.
Ghozali,  Iman.  2016.  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM
SPSS  23.  Edisi  8.  Badan  Penerbit Undip: Semarang.
Gusnardi  dan  Nur  Azizah.  2013.  Analisis
Kinerja  Keuangan  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Akuntansi
Keuangan  Daerah  pada  Rumah Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) Arifin  Ahmad  Pekanbaru,    Jurnal Akuntansi,  Vol.:  1,  No.  2,  April 2013 : 169-183, Universitas Riau. Indiany, Debby Firoeza,dkk. 2016. Analisis Kinerja  Keuangan  Sebelum  Dan Sesudah  Penerapan  PPK-BLUD pada  RSUD  Kardinah.  Jurnal Multiplier, Vol. I, No. 1 Indra  Tama,  Annafi,  dkk.  (2019).  Kajian Kemampuan  Keuangan  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Sebagai
Badan Layanan Umum Dan Pengaruhnya  terhadap  Kualitas Pelayanan.  Jurnal  PETA,  Vol.  4, No. 1
Pahala, Indra, dkk. 2016. Financial Accountability  on  Public  Service Agency (BLU): Phenomenological study  at  the    State  University  of Jakarta.  Review  of  Integrative Business and Economics Research, Vol. 5, no. 2, pp.11-27 Perdirjen  Perbendaharaan  Nomor  Per-34, 2014.  Tentang  Pedoman  Penilaian Kinerja  BLU  Bidang  Layanan Kesehatan.
Pratami,  Dhita  Ayu  dkk..  2014.  Evaluasi Kinerja  Rumah  Sakit  Daerah Kalisat  Sebelum  dan  sesudah Badan  Layanan  Umum  Daerah. Student  Reserch  Article.  UNEJ
Repository. Permendagri,  No.  61.  2007.  Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.
Permendagri, No. 79. 2018. Badan Layanan Umum Daerah. Permenkeu. No.76. 2008. Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014.  Pedoman Penilaian  Kinerja  Badan  Layanan
Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati)
Vol. 3, No. 3, Sep 2020
109
Umum Bidang Layanan Kesehatan. PP  Nomor  23,  2005.  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum.
PP  Nomor  74,  2012.  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum.  Perubahan atas PP Nomor  23 Tahun 2005. Maharani,  Anggit  dkk.  2013.  Analisis Kinerja  Keuangan  Sebelum  Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum.  Jurnal  Pendidikan UNS, Vol. 1, No. 3
Nurnings,  Reza  Aril  Ahri,  Samsualan,  2018.
Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (PPK-BLUD)  Di  RSUD Haji Makassar. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis. Vol. 12 NO. 3
Tahun 2018. Hal. 311-316. Ratnawati,  Varida  Tri  Eka  et  al..  2016. Financial  Performance  Analysis  Of Hospital  Dr.  Moewardi  Surakarta
Before  And  After  Defined  As  A Regional Public Service Agency. E- Jurnal Excelent. Vol. 2 No.2. Sugiono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D).  Bandung: Alfabeta. Suryaningsih, Ratna. 2015. Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan PPK-BLU  (Studi  kasus  pada  RSUP
Dr.  Soeradji  Tirtonegoro).  Jurnal Bisnis  dan  Manajemen,  Vol.15.  No. 1 tahun 2015, Hal. 57-80. Susandi,  Nyoman  Trio,  dkk.  2017.  Kinerja Keuangan  Dan  Efisiensi  Proses Internal  Sebelum  Dan  Sesudah Penerapan  PPK-BLUD  Pada  RSUD
Kab.  Klungkung.  E-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.4 Trianasari,  Ely.  dan  Muhammad  Syafiie Idrus. 2012. Evaluasi Strategi RSUD  dr.  Syaiful  Anwar  Malang Sebelum dan Sesudah Badan
Layanan  Umum  Daerah  (BLUD).
Jurnal  Ilmiah  FEB  Universitas
Brawijaya Vol 1 No 02.
Yuliana,  Rosi,  dkk.  2018.  Financial Performance  Analysis  Before  And After  Status  Change  to  Regional Public  Service  Agency  of  General Hospital dr.Fauziah Bireuen, Indonesia.  Advances  In  Social Science, Education
and
Hummanities Research, Vol. 292.