## Wajah Hukum
Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
Arief Barani 1 , Indra Yudha Koswara 2
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang Correspondence email: ariefbarani47@gmail.com, Indra_yksh@yahoo.com
Abstrak. Dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan  bahwa terbentuknya pemerintahan  negara Indonesia untuk menjamin semua masyaarakat Indonesia, memajukan bantuan pemerintah umum, mengaji kehidupan negara dan melaksanakan permintaan  dunia, kerukunan  abadi dan hak-hak sipil. bagi setiap  individu Indonesia. Memang  budaya Indonesia, dari anak-anak hingga  dewasa,  adalah  yang  selamat dari  berurusan dengan orang dan ada juga  wanita yang  tercemar  HIV/AIDS setelah  menjadi  buruh  migran.  Pelanggaran  eksploitasi  ilegal  telah  berhasil dan  bahkan  telah  memasuki  organisasi  pertukaran dunia, didukung oleh kantor-kantor dan kerangka kerja saat ini dan  sumber-sumber kekayaan yang tidak terbatas. Eksplorasi ini diperoleh  secara  normatif  dan  kemudian  digambarkan  untuk  menggambarkan  informasi  yang  dikumpulkan  secara  metodis. Informasi  yang  digunakan  sebagai  sumber  informasi  utama  adalah  sumber  informasi  opsional,  yaitu  informasi  khusus  yang diperoleh  dari  studi  penulisan  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  penting  dan  tambahan  yang  halal.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penggunaan  persetujuan  yang diberikan  oleh  Majelis  Hakim  tidak  sesuai  dengan  bagian-bagian  sosial  umat  manusia  dan kebebasan dasar dengan menerapkan gagasan sasaran yang sah. Mengingat bahwa alasan pendisiplinan tidak berperihalan dengan pelakunya, namun akibatnya adalah salah satu sarana dan upaya untuk mengajar dan membuat orang yang berperkara memperhatikan kegiatannya dan mencegah orang lain melakukan demonstrasi yang sebanding.
Kata Kunci: Perdagangan, orang, sanksi
Abstract.  In  the  preface  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  Indonesia  it  has  been  stressed  that  the  Indonesian  state government was framed to ensure the whole Indonesian country, to advance public government assistance, teach the country's life and  execute  world  request,  everlasting  harmony  and  civil  rights  for  every  single  Indonesian  individual.  Indeed,  Indonesian culture,  from kids  to  adulthood, are  survivors  of  dealing  with  people  and there are  additionally  ladies  who  become  tainted  with HIV/AIDS  in  the  wake  of  becoming  traveler  laborers.  The  wrongdoing  of  illegal  exploitation  has  been efficient  and  has  even entered the worldwide exchange organization, upheld by present day offices and framework and moderately limitless wellsprings of assets. This  exploration  was  gotten  normatively and afterward  depicted  to  portray  the  information  gathered  methodicallly.  The information utilized as the principle information source are optional information sources, to be specific information acquired from a writing  study  comprising  of  essential  and  auxiliary  lawful  materials.  The  outcomes  showed  that  the  use of assents given by the Panel of Judges was not as per the social parts of mankind and basic liberties by applying the idea of lawful targets. Remembering that the reason for discipline isn't counter against the culprit of the wrongdoing yet as a result is one of the means and endeavors to teach and make the litigant mindful of his activities and keep others from carrying out comparable demonstrations.

## Keywords: Trade, people, sanctions

## PENDAHULUAN
Hukum adalah standar yang berisi permintaan dan larangan, yang dibuat oleh otoritas publik atau spesialis, dan jika ada yang menyalahgunakannya akan dikenakan sanksi. Hukum digunakan sebagai alat bantu bagi individu untuk bertindak  untuk  menjaga  kontrol  dan keamanan  dalam  aktivitas  publik.  Utrecht  melimpahi  makna  yang  sah  sebagai berikut,  "Hukum adalah  bermacam-macam  pedoman  (perintah  dan  larangan)  yang  mengawasi  permintaan  untuk masyarakat umum dan karenanya harus dipatuhi oleh masyarakat itu." 3
Setiap orang mempunyai persamaan hak baik wanita maupun pria untuk mendapatkan kepuasan atas hak hidup berkeadilan, kokoh serta megah.  Akibatnya,  negara, khususnya otoritas publik bertanggung jawab untuk memajukan jaminan  dan  kepuasan  (untuk  memajukan,  mengamankan,  memenuhi)  hak-hak  ini,  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kepuasan kebebasan dasar.
Semakin berkembangnya kesempatan, tidak menutup kemungkinan bahwa (kesalahan) juga berkembang.  Salah satu ilustrasi berkembangnya  unjuk rasa kriminal  adalah perbuatan  salah berurusan dengan orang. Berurusan dengan orang  lain  adalah  jenis  perbudakan  manusia tingkat  lanjut  dan  merupakan  salah  satu  jenis  perlakuan  yang  paling
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
3 CST. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta. 1986. Hlm 38
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
mengerikan untuk menyalahgunakan harga diri manusia. 4 Berurusan dengan orang jelas bukan perbuatan yang lumrah namun merupakan perbuatan yang fenomenal, terkoordinasi dan transnasional, sehingga cenderung diurutkan sebagai keajhatan  terkoordinasi  transnasional  ( Transnational Organized  Crime /TOC). 5 Keajaiban  eksploitasi  ilegal  telah  ada sejak ditandatanganinya Konvensi Lalu Lintas Manusia pada tahun 1949. Hal ini kemudian, pada saat itu, dibuat dengan banyak laporan perihal fenomena demonstrasi berurusan dengan wanita di Beijing Plate Form of Action yang dibuntuti oleh  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.  (CEDAW)  kemudian  dikukuhkan  di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 perihal Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal ini juga ditekankan dalam rencana Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) di Thailand pada tahun 1994. 6
Demonstrasi  kriminal  berurusan  dengan  orang  dikenang  karena  kesalahan  yang  luar  biasa.  Dalam  pedoman hukum pidana di Indonesia, unjuk rasa pidana secara eksplisit dikelola atau bersumber dari teknik-teknik yang sah di luar KUHP. Pada mulanya di Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur perihal delik perdagangan orang.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945  telah  menerangkan  perihal  terbentuknya pemerintahan  negara  Indonesia  untuk  menjamin  semua  masyaarakat  Indonesia,  memajukan  bantuan  pemerintah umum,  mengaji  kehidupan  negara  serta  melaksanakan  permintaan  global,  kerukunan  abadi  dan  hak-hak  sipil  bagi setiap orang Indonesia. Upaya pengamanan yang sah bagi ibu serta anak-anak, melalui penangkalan dan pemusnahan eksploitasi  tidak  legal,  harus dilakukan  secara konsisten  untuk menjaga  SDM yang berkualitas. Jaminan bagi  wanita serta  para  anak  harus  mempunyai  tingkatan  sama  tingginya  dengan  jaminan  bagi  laki-laki,  sebab  tiap  manusia mempunyai  keadaan  yang  seragam  di  bawah  pengawasan  hukum (keseragaman dalam pengawasan hukum). 7 Beberapa  undang-undang  dan  pedoman  telah  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  yang  mengidentifikasi  dengan relokasi kerja, berurusan dengan orang dan hiv/helps. Dimanakah harapan dari otoritas publik, bahwa dengan adanya undang-undang  dan  pedoman  ini  dapat  memberikan rasa aman bagi penduduk  Indonesia,  semua kalangan. 8 Padahal sebenarnya  warga NKRI,  dari  anak  sampai  yang  dewasa,  masih  menjadi  penyintas  eksploitasi  ilegal,  khususnya  di Mataram.  Hal  itu  terlihat  dari  pengungkapan  kasus  persetubuhan  dengan  warga  di  Dusun  Ketejer,  Desa  Suka, Kecamatan  Gerung,  Kabupaten  Lombok  Barat,  yang  dilakukan  oleh  H.  Husnul  Ansori  pada  14  Oktober  2019 bertempat  di  Dusun  Ketejer,  Desa  Suka,  Gerung.  Kecamatan,  Kabupaten  Lombok  Barat,  Terdakwa  memilih  dengan motivasi untuk direkrut sebagai pekerja salon di Dubai dan umpan mendapatkan gaji yang signifikan. Termohon HA terbukti telah melakukan kesalahan dalam berhubungan dengan orang sebagaimana diatur dalam Artikel 4 Jo. Artikel 10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Mataram  memberi  nestapa  kepada penjahat RA hukuman kurungan yang lamanya 3 (tiga) kali serta kompensasi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jika hukuman tak dibayar, dialihkan oleh penahanan selama 2 (dua) bulan, dan selanjutnya memaksa Terdakwa untuk membayar Restitusi sesuai perhitungan LPSK sebesar Rp. 39.975.00.000,00 (39 juta 900 dan 75 ribu rupiah)  jika  tidak  membayar  maka  diganti  dengan  penahanan  selama  1  (satu)  bulan.  Membebani  Tergugat  untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (5.000 rupiah).
Perbuatan  salah  berhubungan  dengan  orang,  khususnya  anak-anak  dan  perempuan,  telah  menyebar  sebagai organisasi kriminal, baik yang terkoordinasi maupun yang ceroboh, pelanggaran ini juga dilakukan oleh orang-orang serta  termasuk  kemitraan  dan  aparat  negara  yang  menyalahgunakan  posisi  dan  kekuasaan  mereka,  serta  mempunyai ruang lingkup tugas tidak hanya antar area di dalam lokal. negara, tetapi juga antar negara dan merupakan pelanggaran transnasional. 9 Pelanggaran  eksploitasi  ilegal  telah  efisien  dan  bahkan  telah dikenang  oleh  organisasi  pertukaran  di seluruh  dunia,  yang  didukung  oleh  kantor-kantor  dan  yayasan-yayasan  saat  ini  dan  pada  umumnya  sumber-sumber kekayaan yang tak terbatas. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan pedoman perihal TPPO pada tanggal 19  April  2007,  Undang-Undang  perihal  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO)  nomor  21 Tahun  2007.  Undang-Undang  ini  adalah  undang-undang  yang  cakupannya menyeluruh, karena tak  hanya mengutuk berurusan  dengan  manusia  sejenis  kesalahan  terhadap kebebasan  umum,  melainkan  turut  mengontrol  pengaturan pertolongan untuk para orang yang menderita secara keseluruhan, dan kepentingan daerah untuk pencegahan serta cara
4 Penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007, perihal Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
5 Supriyadi  Widodo Eddyono, Perdagangan Manusia  Dalam Rancangan KUHP , ELSAM Lembaga  Studi Dan  Advokasi Masyarakat, 2005, Hlm 2-3
6 Ririen  Ambarsari,  Faniko  Andiyansyah,  Anugrah  Adiputro  Soewandi,  “Kajian  Yuridis  Perihal  Perlindungan  Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Human Trafficking”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016). Hlm 59-60
7 Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 45
8 Dian  Kartikasari,  2010. Kerentanan  perempuan  dalam  perdagangan  perempuan,  migrasi,  hiv/aids,  Koalisi  Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi . Hal 9-10
9 Op.Cit , hal. 31
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
menangani kasus. adalah kesan prinsip-prinsip di seluruh dunia. 10
Setelah  melihat  uraian  di  atas,  penyusun  akan  membahas  pokok  permasalahan,  yaitu  secara  khusus  pedoman persetujuan  pidana  dalam  tindak  pidana  demonstrasi  berhadapan  dengan orang, kedua mengenai peninjauan majelis dalam penggunaan persetujuan kepada delik demonstrasi.  berurusan  dengan  orang-orang  tergantung  pada  pilihan  no. 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

## METODE
Pemahaman  perihal  gagasan  luas  konfigurasi  pengujian  adalah  setiap  siklus  yang  diperlukan  dalam  mengatur dan  melakukan  penelusuran. 11 Menurut  Soerjono  Soekanto,  eksplorasi  yang  sah  adalah  tindakan  logis  yang bergantung  pada  strategi,  sistematika,  dan  perenungan  tertentu,  yang  berencana  untuk  memusatkan  pada  satu  efek samping atau keajaiban hukum  tertentu  dengan  membedahnya,  kemudian,  pada  saat  itu,  mengarahkan  penilaian  dari atas  ke  bawah.  realitas  hukum  untuk  mencari  jawaban  atas  persoalan  yang  diangkat.  terdapat  dalam  indikasi  yang bersangkutan. 12 Strategi  adalah  teknik  atau  langkah-langkah  yang  tidak  benar-benar  ditetapkan  untuk  mengarahkan evaluasi  masalah  yang  berarti  menemukan  jawaban  dan  pengaturan  tergantung  pada  informasi  yang  dikumpulkan. Untuk tujuan penelitian, pencipta mengarahkan eksplorasi dengan memanfaatkan:
1. Pendekatan Penelitian
Teknik  yang  digunakan  adalah  strategi  yuridis  regularisasi,  khususnya  dengan  menggarisbawahi  informasi opsional  dengan  berkonsentrasi  pada  tulisan  sebagai  tulisan,  hipotesis  yang  sah,  informasi  yang  tersusun,  catatan logis, dan pedoman hukum.
2. Spesifikasi Penelitian
Eksplorasi  khusus yang penyusun gunakan dalam karya ilmiah ini adalah teknik grafis, yakni strategi  yang berencana  untuk  memperjelas  peristiwa-peristiwa  yang  ada.  Teknik  jelas  adalah  strategi  yang  mencoba mengumpulkan, mengagregasi, menguraikan  informasi yang kemudian disajikan dengan memecah informasi  atau menyelidiki keajaiban, hanya untuk memantau korelasi antar konstituen yang satu dengan konstituen yang lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperjelas masalah penerapan persetujuan pidana untuk kasus Perdagangan Manusia. 3. Sumber dan Jenis data
Dalam mengatur penelitian, ragam informasi yang penyususn gunakan untuk menyusun eksplorasi ini adalah jenis  informasi  opsional,  khususnya  jenis  informasi yang  didapat  dari  kepustakaan.  Sumber  informasi  yang digunakan pencipta dalam mengumpulkan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :
a. Bahan hukum primair
Bahan-bahan  hukum  yang  menguasai  vitalitas  hukum  yang  mengikat terdiri  dari  perundang-undangan  yang terkait dengan objek penelitian. meliputi KUHP, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.
b. Bahan Hukum Sekunder
Materi  yang  secara  tegas  diidentikkan  dengan  materi  esensial  sah,  yang  dapat  memberikan  klarifikasi  materi esensial  legal,  terdiri  dari  buku, tulisan,  dan  hasil  eksplorasi  yang  diidentifikasi  dengan  isu  yang  dibicarakan dalam resensi.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap hukum- hukum  pokok  dan  tambahan  seperti Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  majalah-majalah,  artikel-artikel  di  web  dan  bahan-bahan  lain  yang diidentifikasi dengan isu-isu yang dibicarakan dalam ulasan ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Guna mencapai data yang valid dengan sasaran eksplorasi dalam teknik kepustakaan, teknik mengumpulkan informasi yang penyusun pakai ialah dengan membaca laporan-laporan yang bersinggungan dengan masalah yang diperiksa  untuk  mencari  pemikiran,  teori,  kecurigaan  dan  penemuan-penemuan  masa  lalu  yang  valid  dengan gagasan utama masalah.
5. Teknik Analisis Data
Strategi  berwawasan  yang  dipakai  yakni  penelitian  regularisasi  subjektif  yang  mencerahkan.  Penataan eksplorasi yuridis yang bersifat subyektif yaitu eksplorasi yang tertuju pada norma yang terkandung dalam berbagai undang-undang  serta  pedoman,  seperti  halnya  pilihan  pengadilan  daerah.  Pemeriksaan  kemudian  diatur dengan sengaja dan kata-kata yang memadai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
10 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal 67
11 I Made Indra P., Ika Cahyaningrum, Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian, Deepublish, 2019. Hlm 9
12 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 13- 14
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

## Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Suatu  hukum  pidana  memutuskan  suatu  persetujuan  atas  tiap  kesalahan  tindakan melawab  hukum  yang diperbuat oleh orang. Persetujuan, di tingkat dasar, yakni perluasan siksaan yang disengaja. Perluasan yang disengaja ini juga merupakan perbedaan utama antara hukum pidana, hukum umum, dan hukum lainnya. 13
Menurut Herbert L. Packer, perbuatan kesalahan merupakan instrumen atau sarana terbaik yang dapat diakses, yang  diklaim  dapat  mengelola  perbuatan  salah  atau  resiko  yang  signifikan  dan  untuk  mengelola  bahaya.  Selain  itu, Packer menyatakan bahwa: 14
1. Otorisasi pidana terpenting; kita tidak bisa hidup, sekarang atau nanti, tanpa disiplin.
2. Otorisasi  kesalahan  yaitu  alat  yang  dapat  diakses,  yang  kita  butuhkan  untuk  mengelola pelanggaran  atau  risiko besar dan yang akan datang dan untuk mengelola bahaya dari luka.
3. Otorisasi  pidana  pernah  menjadi  penjamin  utama  kesempatan  manusia.  Ini  adalah  penjamin emisi jika digunakan dengan hemat dan empati, itu berbahaya jika digunakan tanpa berpikir dan paksa.
Koeswadji  dalam  bukunya  Perkembangan  Berbagai  Kejahatan  Dalam  Konteks  Pengembangan  Hukum  Pidana menyebutkan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah: 15 1. Untuk  menjaga  segala  sesuatu  di  bawah  kendali  ( dehandhave  van de maatschappelijke orde );
2. Membenahi kemalangan yang dialami daerah setempat karena kesalahannya. ( het herstel van het praktisi de misdaad onstane maatschappelijke nadeel );
3. Menindak pelanggar hukum ( verbetering vande dader );
4. Melenyapkan pelanggar hukum ( onschadelijk maken van de misdadiger );
5. Menangkal perbuatan salah ( tervoorkonning van de misdaad ).
Berurusan  dengan  orang  adalah  jenis  perlakuan  yang  mengerikan  dari  pelaku  pelangar harga  diri  manusia. Kemajuan  dalam  berurusan  dengan  orang-orang  telah  meluas  sebagai  jejaring  kejahatan  yang  terkoordinasi  baik  di antara  negara-negara  maupun  di  luar  negeri. 16 Pelanggaran  terkoordinasi  ini  juga  mempersulit  otoritas  publik  untuk mengelolanya  dan  memberikan  keamanan  kepada  orang-orang  yang  bersangkutan. 17 Bloomsburry  menyebut Perdagangan orang (Human Trafficking ) dengan istilah Trafficking in Person yang diartikan sebagai “ The unlawful act of finding and utilizing individuals for neglected frequently upsetting work  in  circumstances  their  circumtances  keep them  from  living” . 18 Meningkatnya  jumlah  pelanggar  harga  diri  manusia  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia  dan negara-negara  non-  industri,  sudah  menjadi  kekhawatiran  bagi  global  dan  khususnya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB). 19
Eksploitasi  ilegal  sebenarnya  merupakan  gerakan  yang  dibantah  karena  pada  dasarnya manusia  tidak  untuk dipertukarkan  atau  dipasarkan.  Orang  memiliki  hak  atas  dirinya  sendiri  sejak  diperkenalkan  secara  alami  ke  dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Artikel 2 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang fundamental manusia tidak dapat dipisahkan dari individu manusia, yang mana peluang esensial  harus  diamankan,  diperhatikan  dan  dipertahankan  untuk  bantuan  pemerintah masyarakat.  Tidak  dianjurkan jika satu orang menyalahgunakan kebebasan dasar orang lain dengan tujuan membantu diri sendiri.
Dengan  demikian,  Negara  Indonesia,  terlingkupi  Pemerintah,  wajib  secara  hukum  ataupun  secara  strategis, moneter,  sosial  serta  etis,  agar  menjamin  dan  mengedepankan  dan  membuat  gerakan-gerakan  substansial  untuk mempertahankan kebebasan bersama dan kesempatan manusia yang esensial. 20
Demonstrasi berurusan dengan orang telah diurutkan sebagai demonstrasi kriminal, terlebih lagi secara eksplisit
13 Van Bemmelen, Hukum   Pidana   1 Hukum   Pidana   Material Bagian  Umum , (Bandung:  Binacipta,  1987), hal 17
14 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction , (Stanford California University Press, 1967), hal 344
15 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995. Hal 12
16 Y.  Suhardin, Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perdagangan  Orang  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia .  Mimbar  Hukum, Vol.20, (No.3, Oktober, 2008). Hal 411
17 A. Alfian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang . Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, (No. 3, Juli-September 2015), hal 331
18 N.  Fadilla, Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang .  Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5, (Nomor 2, Juli 2016). Hal 181
19 Widiastuti,  Tri  W. Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang .  Wacana  Hukum,  Vol.  9,  (No.  1,  April 2010), hal 107
20 Andi  Atika,  Skripsi, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota  Makassar, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. Hlm 40
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
merupakan pelanggaran yang unik. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, kesalahan yang luar biasa diarahkan serta berasal  dari  putusan  hukum  pidana  yang  berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 21 Pengaturan mengenai larangan berhubungan dengan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Artikel  297  KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan  perdagangan anak laki- laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
Mengingat rencana Artikel 297 KUHP di atas, tidak memuat unsur arahan berhubungan dengan wanita dan anak laki-laki,  sehingga  sangat  boleh  dipaksakan  kepada  setiap  orang  yang menukar  wanita  dan  anak  laki-laki,  dengan kurang  memperhatikan  alasannya.  Hala  berikut  adalah  salah  satu  kekurangan  artikel  ini  selain  itu  ada  beberapa kekurangan  yang  berbeda, antara lain:
1) Melimpahi  kewenangan  yang  terlampau  rendah.  Tidak  sebanding  dengan  akibat yang dialami oleh orang yang dirugikan karena kesalahan berurusan dengan orang.
2) Tidak ada batasan hukuman dasar, khususnya 0-6 tahun.
3) Artikel 297 KUHP tidak menentukan sejauh mungkin bagi wanita yang ditangani.
4) Artikel 297 KUHP tidak secara tegas mengatur perihal perempuan. 22
Dalam  KUHP  selain  artikel  297  juga  mengatur  perihal  jual  beli  budak,  khususnya  artikel  324  KUHP,  yang bunyinya:
“ Barang  siapa  dengan  biaya  sendiri  atau  biaya  orang  lain  menjalankan perniagaan  budak  atau  melakuakan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun .” 23
Pedoman dalam Artikel 324 KUHP memuat komponen-komponen sebagai berikut:
1. Siapapun (subyek/pembuat kesalahan);
2. Menggunakan uang sendiri melakukan perdagangan hamba (orang);
3. Merugikan manusia lain yang melakukan pedagangan hamba (orang);
4. Secara sadar mengambil bagian langsung;
5. Berpartisipasi dengan tidak langsung;
Dengan  memperhatikan  komponen-komponen  di  atas,  cenderung  terlihat  bahwa  bisnis atau  pertukaran  tidak perlu lagi melalui latihan jual beli, namun jual beli dikenang untuk komponen perdagangan. Demikian pula, dalam hal penyertaan,  baik  secara  langsung  maupun tersirat,  mereka  bergantung  pada  disiplin  yang  sama.  Kekurangan  Artikel 324 KUHP antara lain:
1. Tidak ada bahaya denda.
2. Tidak dengan jelas mengklarifikasi item manusia yang ditangani.
3. Bersifat umum.
Pengaturan  Artikel  297  dan  Artikel  324  KUHP  pada  saat  ini  belum  cukup  substansinya dan  belum  memiliki pilihan  untuk  sampai  pada  pelanggaran  transnasional  dan  terkoordinasi. 24 Terlepas  dari  artikel-artikel  tersebut, perbuatan menyimpang juga diarahkan pada Artikel 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. 25 Memuat komponen- komponen sebagai berikut:
1. Semua orang.
2. Mereka yang menukar atau memperjualbelikan.
3. Membawa lari anak-anak untuk pribadi atau tersedia untuk dibeli.
Pengaturan Artikel 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, sudah cukup untuk menjamin keamanan yang sah bagi anak dari perbuatan perbuatan melawan hukum terhadap anak, namun pengaturan
21 E. Effendi, Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. Jurnal Cita  Hukum, Vol. I, (No. 1 Juni 2013), hal 85
22 Ibid ., Hlm 67
23 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Op.cit. Hlm 129
24 Fredicka Nggeboe, “Dasar Hukum Dan Realita Trafficking Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 11 No. 3, (2011). Hlm 16
25 Hanim,  Lathifah.,  &  Prakoso  Putro,  Adityo. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Perdagangan  Orang (Studi Perihal Implementasi UU No. 21 Tahun 2007) . Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei- Agustus 2015), hal 234
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
dalam  artikel  ini  tidak  dapat  dipaksakan  atas  perbuatan  salah  dalam  menangani  orang  yang  menjadi  korban  adalah orang dewasa.
Ada  banyak  undang-undang  dan  pedoman  yang  tampaknya  memberikan  jaminan  yang sah  kepada  masyarakat secara  keseluruhan  dari  kesalahan  berurusan  dengan  orang,  tetapi  dalam  jangka  panjang,  sains  dan  inovasi  tidak menyembunyikan  kenyataan  yang  tidak  menyembunyikan  perilaku  buruk  itu  juga  menjadi  bersama.  Jadi  rencana permainan  yang  sah  di  atas  sampai  saat  ini  belum  siap  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dari  perbuatan  salah  ini. Tingkatnya  terlalu  tipis  dan  tidak  dapat  menangkap  pelaku  pelanggaran  yang  terjadi  di  seluruh  negara  dan terkoordinasi.
Pengaturan  dalam  KUHP  memberikan  persetujuan  yang  sah  yang  terlampau  rendah  serta  tak  seimbang  oleh akibat  yang  timbul  setelahnya,  oleh  perbuatan  salah  berurusan  dengan orang,  oleh  karena  itu  diperlukan  undang- undang yang tidak lazim perihal tindak pidana demonstrasi berurusan dengan orang yang dapat memberikan materi dan premis hukum formal. Untuk alasan ini, undang-undang yang tidak biasa ini mengharapkan dan menjebak semua jenis pelecehan  yang  mungkin  terjadi  dalam  tindakan  berurusan  dengan  orang-orang,  terlepas  dari  apakah  itu  terjadi  di antara distrik lokal dan global dan oleh penghibur individu dan perusahaan, untuk  melaksanakan  konvensi  PBB  tahun 2006 perihal Pencegahan, Pemberantasan, dan Hukuman Perdagangan Orang, khususnya wanita dan para anak, yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. 26
Dalam  progres  pedoman  undang-undang  perihal  berurusan  dengan  orang  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  perihal  pemusnahan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  Artikel  297  KUHP  juga digunakan  yang  membaca  " berurusan  dengan  wanita  dan  laki-laki  muda  yang  belum dewasa,  layak  untuk  ditahan. batas 6 tahun ", dan hanya artikel  ini  secara  eksplisit  mengacu  pada  berurusan  dengan  orang,  tetapi  ini  masih  sangat kurang dan tidak mewajibkan keamanan yang sah terhadap berurusan dengan orang .
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia, berurusan dengan orang adalah  penyelewengan  kebebasan  umum,  termasuk  kesalahan  terhadap  umat  manusia.  Artikel  9  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  perihal  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa  kekejaman  yang  tak  terkatakan adalah salah satu demonstrasi yang dilakukan sebagai ciri penyerangan tanpa batas atau tepat yang menyadari bahwa penyerangan itu ditujukan langsung kepada penduduk non militer.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kemajuan  masyarakat  dan  kemajuan  inovasi  seringkali  membuat beberapa  pedoman  ditinggalkan.  Hal  ini  tentunya  juga  diidentikkan  dengan  aksi  unjuk  rasa  kriminal  dalam  KUHP yang  sampai  saat  ini  belum  sesuai  dengan  perubahan  yang  sah  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penting  diadakannya rencana-rencana  yang tidak  lazim  untuk  aksi  unjuk  rasa  kriminal  baru  yang  belum  diatur  dalam  KUHP  atau  telah diarahkan  dalam  KUHP  namun  sampai  saat  ini  belum  signifikan.  Ketertinggalan  hukum  di  balik  ramah  kebenaran sudah  semestinya  menjadi  atribut  hukum,  sehingga  hukum  secara  konsisten  memiliki  titik  potong  dalam  mengelola perubahan sosial. 27
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  perihal  Pemusnahan  Tindak  Pidana Demonstrasi  Berurusan  Dengan Orang merupakan salah satu undang-undang unik yang disahkan oleh negara sebagai upaya pemusnahan tindak pidana unjuk  rasa  berurusan  dengan  orang.  Undang-undang  ini  terlihat  mewajibkan  keamanan  yang  sah  bagi  korban  akibat kesalahan  berurusan  dengan  orang-orang  yang  transnasional,  terkoordinasi,  dan  tidak  hanya  dalam lingkup terdekat. Pengaturan sehubungan dengan undang-undang yang unik dilegitimasi oleh KUHP tergantung pada artikel 103 KUHP.
Terlebih  lagi,  negara  Indonesia  sudah  menandai  Konvensi  PBB  perihal  Kesalahan  Terorganisir  Transnasional dan konvensi-konvensinya, khususnya Protokol guna Mencegah, Menangkal dan Memberi sanksi Perdagangan Orang, Terutama  Wanita  serta  Anak,  dan Protokol  Menentang  Penyelundupan  Migran  Melalui  Darat,  Laut  dan  Air,  pada bulan  Desember  2000  di Palermo.  Italia,  yang  jelas  untuk  mengatasi  konsekuensi  hukum  dari demonstrasi berurusan dengan orang-orang. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia saat April 2007 mengeluarkan undang-undang yang berisi mengenai kesalahan berurusan dengan orang. 28
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  perihal  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan orang terdiri dari 9 bab:
1. Hal  I  perihal  pengaturan  luas,  terdiri  dari  15  fokus  mengenai  klarifikasi  yang  diidentifikasi  dengan  demonstrasi kriminal berurusan dengan orang.
2. Hal II perihal kesalahan berurusan dengan orang. Berisi sanksi bagi pelaku tindak pidana demonstrasi berhubungan dengan orang yang terdiri dari 17 artikel, mulai dari artikel 2 sampai dengan artikel 18.
26 Damanik, Jalison & Siregar, Taufik. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). Jurnal Medika, Vol. 7, (No. 2/ Desember 2014), hal 109
27 Eman sulaeman, “Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 12, No. 1, (Juni 2014). Hlm 19
28 Hidayati, Maslihati N. Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia . Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, (No. 3, Maret, 2012), hal 163
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
3. Hal III perihal demonstrasi kriminal lainnya yang diidentifikasi dengan kesalahan berurusan dengan orang. Terdiri dari 9 artikel, mulai dari artikel sampai dengan artikel 27.
4. Hal IV perihal pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian di pengadilan, diatur dalam artikel 28 sampai dengan 42.
5. Hal V perihal keamanan saksi dan korban, diatur dalam artikel 43 sampai dengan 55.
6. Hal VI perihal penghindaran dan pengobatan diatur dalam artikel 56 sampai dengan 58.
7. Hal VII perihal kerja sama sedunia dan kerja sama wilayah setempat diatur dalam artikel 59 sampai dengan 63.
8. Hal VIII perihal pengaturan sementara, diatur dalam artikel 64.
9. Hal IX perihal pengaturan penutupan diatur dalam artikel 65 sampai dengan 67.
Undang-undang  nomor  21  tahun  2007  disahkan  oleh  presiden  Republik  Indonesia  DR.  H.  Susilo  Bambang Yudhoyono  dan  diundangkan  oleh  Menteri  HAM  Republik  Indonesia Hamid Awaludin.
Sanksi  tindak  pidana  perdagangan  orang  berdasarkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  perihal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, adalah sebagai berikut:
Artikel  2  menggambarkan  jenis-jenis  demonstrasi  kriminal  berurusan  dengan  orang-  orang  yang  patut  ditahan paling  sedikit  tiga  tahun  dan  paling  lama  lima  belas  tahun  dan  denda pokoknya  Rp.  120.000.000,-  dan  limit  Rp. 600.000.000,-  .  Artikel  3  menggambarkan  jenis-  jenis  demonstrasi  kriminal  membawa  orang  ke  dalam  wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan, yang patut ditahan setidaknya selama tiga tahun dan batas waktu lima belas tahun dan denda  pokok  sebesar  Rp.  120.000.000,-  dan  limit  Rp.  600.000.000,-  .  Artikel  4  menjelaskan  perihal  macam-macam demonstrasi kriminal yang mengeluarkan penduduk Indonesia sekali lagi dari wilayah Indonesia yang ditentukan untuk dimanfaatkan, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga tahun dan kurungan lima belas tahun dan denda pokok  sebesar  Rp.  120.000.000,-  dan  limit  Rp.  600.000.000,-  .  Artikel  5  menggambarkan  bentuk  demonstrasi memeluk  anak  untuk  melakukan  perselingkuhan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  dan paling  lama  lima  belas  tahun  dan  denda  pokok  sebesar  Rp.  120.000.000,-  dan  limit  Rp.  600.000.000,-  .  Artikel  6 menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  yang  memperhadapkan  anak-anak  ke  dalam  dan  ke  luar  negeri,  diancam  dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- .
Artikel  7  ayat  (1)  menjelaskan  perihal  berurusan  dengan  orang  yang  mengakibatkan  luka  fisik  dan  mental, bahaya pidana  itu  selain 33% dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud dalam  artikel  2.  paling  sedikit  5  tahun  dan batas yang tidak boleh dianggap enteng. dan denda pokok sebesar Rp. 200.000.000,- dan limit sebesar 5 miliar rupiah. Artikel 8 menjelaskan bahwa berurusan dengan orang dilakukan oleh otoritas negara, bahaya pidana ditambahkan ke 33%  dari  bahaya  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  artikel  2  dan  tergantung  pada  disiplin  ekstra  sebagai  alasan yang mengejutkan.
Artikel 9 menjelaskan perihal menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang salah tetapi perbuatan itu  tidak  terjadi,  dikompromikan  dengan  penahanan  paling  sedikit 1  tahun  dan  batas  waktu  enam  tahun  dan  denda pokok  sebesar  Rp.  40.000.000,-  dan  denda  paling  ekstrim  Rp.  240.000.000,-  .  Artikel  10  menjelaskan  bahwa membantu  atau  berupaya  melakukan  tindak  pidana  demonstrasi  berurusan  dengan  orang,  diancam  dengan  pidana penjara paling  singkat  tiga  tahun  dan  paling  lama  lima  belas  tahun  dan  denda  pokok  sebesar  Rp.  120.000.000,-  dan limit  Rp.  600.000.000,-  .  Artikel  11  menggambarkan  mengatur/mengarahkan  intrik  curang  untuk  melakukan demonstrasi kriminal berurusan dengan orang-orang  yang  pantas  dipidana  paling  sedikit  tiga  tahun  dan  paling  lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- .
Artikel 12 menjelaskan perihal memanfaatkan atau memanfaatkan orang yang selamat dari kesalahan berurusan dengan orang, disiplin paling sedikit tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 15 menjelaskan perihal TPPO yang diajukan oleh organisasi, yang pengurusnya dilanggar  paling sedikit  tiga tahun dan paling lama lima  belas tahun  dan denda pokok  sebesar  Rp. 120.000.000,- dan limit  Rp.  600.000.000,-  sedangkan  untuk  persekutuan,  pidana  dendanya  berkali-kali  lipat  dari  bahaya  pidana sebagaimana diatur dalam artikel 2 sama seperti pidana tambahan; pencabutan izin untuk beroperasi, penyitaan sumber daya dari demonstrasi kriminal, penolakan status substansi yang sah, pengecualian eksekutif dan larangan dewan untuk mendirikan perusahaan dalam bidang bisnis yang sama.
Artikel  16  menggambarkan  berurusan  dengan  orang  yang  dilakukan  dengan  perkumpulan  yang  terkoordinasi, ancaman  pidananya  adalah  tambahan  33%  dari  bahaya pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Artikel  2.  Artikel  17 menggambarkan berurusan dengan orang yang dilakukan dengan perkumpulan yang terkoordinasi terhadap anak-anak, hukuman pidananya adalah dalam tambahan sebesar 33% dari bahaya pidana sebagaimana diatur dalam artikel 2.
Tuduhan pidana dan pidana dalam aksi unjuk rasa pidana yang mengatur individu secara tegas dikoordinasikan di  luar  KUHP,  hal  ini  tidak  mengabaikan  KUHP  sebagai  KUHP  secara  keseluruhan,  mengingat  sebagaimana dinyatakan dalam artikel 103 KUHP dapat diketahui dengan baik apakah standar luar biasa mengendalikannya secara tiba-tiba.  Inilah  yang  menjadikan  hidupnya  sebagai  norma Lex  Specialis  derogat  Legi  Generalis ,  yang  menganggap bahwa  aturan  umum  yang  sah  akan  menyangkal  standar  umum  yang  substansial. KUHP  bersifat lex  generalis dan
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  perihal  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  bersifat lex specialis .
Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  ini  semakin  jelas  kedudukan  badan publik dalam hal berhubungan dengan orang. Persetujuan pidana adalah penahanan serta denda yang tidak dipaksakan secara halus atas setiap  demonstrasi  pelaku  yang  memenuhi  komponen-komponen  dalam  pengertian  artikel-artikel  dalam  undang- undang  ini.  Pengamanan yang  sah  terhadap  korban  juga  diberikan  oleh  otoritas  publik  dari  tingkat  provinsi  untuk memberikan bantuan kepada korban di luar negeri.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memberikan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Berdasarkan Putusan No. 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr
Penugasan  dari  adjudicator  adalah  sebagai agent  of  free  legal  ability untuk  mengelola  eksekutif  hukum  untuk mengesahkan  hukum  dan  pemerataan.  Dengan  cara  ini,  pengaturan  ekuitas  harus  diselesaikan  secara  terbuka  dan bebas. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus memikirkan hal-hal yang menyertainya:
1. Penyimpangan pelaku;
2. Alasan dan motivasi di balik pelakunya melakukan kesalahan;
3. Instruksi untuk melakukan kesalahan;
4. Sikap dalam dari pencipta demonstrasi kriminal.
5. Riwayat hidup dan status keuangan pelakunya;
6. Sikap dan perilaku pelaku setelah melakukan kesalahan;
7. Efek dari kegiatan pelakunya;
8. Pandangan publik perihal kesalahan yang dilakukan.
9. Penyelenggara demonstrasi kriminal terhadap orang yang bersangkutan atau keluarga korban dan;
10. Terlepas dari apakah kesalahan itu dilakukan dengan pengaturan.
Salah satu kewajiban pejabat yang ditunjuk adalah memilih suatu perkara. Kesempatan hakim dalam mengadili perkara  diperjelas  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 pada  artikel  24  dan  artikel 25.  Artikel  tersebut  menelaah  bahwa  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuatan  yang  otonom,  mengandung pengertian bahwa ia terbebas dari pengaruh dan rintangan kekuasaan pemerintah.
Pemikiran hakim terhadap demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh termohon merupakan bagian penting dari siklus  hukum.  Dalam  hal  kegiatan  penggugat  sesuai  dan  tidak  bergumul  dengan  kesalahan  yang  didakwakan  oleh pemeriksa umum, pertimbangan hakim adalah untuk menunjukkan komponen kesalahan tersebut. 29
Menyelidiki  hal-hal  penting  yang  wajib  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana,  sebelum menjatuhkan  hukuman  kepada  majelis  hakim  dalam  pilihan  Nomor  728/Pid.Sus/2020/PN.Mtr  dengan mempertimbangkan  sudut  pandang  yuridis,  mental, dan sosiologis. Pemikiran pejabat yang ditunjuk dari sudut yuridis diidentifikasi dengan apakah komponen demonstrasi kriminal berurusan dengan orang puas tergantung pada kenyataan yang  terungkap  dalam  pendahuluan.  Terlepas  dari  apakah  kegiatan  termohon  sudah  sesuai  rencana  dalam  dakwaan dari Pemeriksa Umum.
Hipotesis  negatif  atau  kerangka  pembuktian  atau  susunan  pembuktian  yang  berperihalan  dengan  hukum, sebagaimana tercantum dalam Artikel 183 KUHAP yang berlaku untuk pemerataan pidana sekarang dengan penekanan pada  pembatasan  suatu  tempat  sekitar  2 (dua)  alat  bukti  yang  cukup,  maka,  pada  saat  itu  ,  otoritas  yang  ditunjuk diyakinkan  akan  tanggung  jawab  demonstrasi  .  Berkenaan  dengan  itu,  cenderung  disimpulkan  bahwa  pembuktian harus didasarkan pada  KUHAP,  khususnya pembuktian  yang  sah dalam  Artikel
184 KUHAP, ditambah dengan keyakinan penguasa yang ditunjuk yang didapat dari pembuktian yang sah. Artikel 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam hokum acara pidana yaitu terdiri dari:
1. Pernyataan Saksi
2. Deskripsi Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.
Dalam  hal  pejabat  yang  ditunjuk  telah  mempertimbangkan  tanggung  jawab  penggugat disertai  dengan  bukti yang sah dan telah memperoleh keyakinan, hakim dapat memaksakan hukuman kepada termohon. Hal ini dinyatakan dalam Artikel 193 KUHAP yang menyatakan bahwa;
1. Jika  Pengadilan  menilai  bahwa  termohon  bersalah  karena  melakukan  kesalahan  yang  dipersalahkan,  pengadilan
29 Diska Harsandini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014)”, Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2, (2014) Hlm 249
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
akan menjatuhkan hukuman.
2. Pengadilan  dalam  memutuskan  suatu  pilihan,  jika  termohon  tidak  ditahan,  dapat mengatur  penggugat  untuk dikurung, jika pengaturan Artikel 21 dipenuhi dan ada alasan yang memadai di balik itu dan jika termohon tetap, pengadilan  dalam  menetapkan  pilihannya  dapat  memverifikasi  bahwa  penggugat  tetap  dalam  perwalian  atau menyerahkannya, dalam hal ada penjelasan yang memadai di balik itu.
Mengingat  siklus  pembuktian  di  pendahuluan  karena  berhadapan  dengan  orang,  Jaksa  Penuntut  Umum memperkenalkan lebih dari 2 (dua) alat bukti, khususnya artikulasi pengamat, pernyataan dari pihak yang berperkara dan pembuktian naratif, seperti halnya pembuktian pada pendahuluan.  Mengingat  bukti  keterangan  pemantau,  keterangan penggugat, pembuktian naratif sebagaimana alat bukti yang terdapat dalam dakwaan penyidik umum dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh undang-undang. Juri dalam menentukan pilihannya telah memikirkan hal-hal berikut: 1. Masalah yang mengganggu:
Kegiatan Terdakwa telah merugikan pengamat korban
2. Memoderasi komponen:
a. Responden menyayangkan aktivitasnya
b. Responden mengaku dan jujur tidak berbelit-belit dalam memberikan data
c. Terdakwa  bersumpah  untuk  tidak  mengulangi  kegiatannya.  Mempertimbangkan,  pejabat  yang  ditunjuk memberikan pilihannya yang dituangkan di Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN.Mtr,  yang  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  Terdakwa  H.  Husnul  Ansori,  Alias  H. Ansori, telah didemonstrasikan. Bersalah secara benar dan teryakinkan karena telah melakukan perbuatan salah “berurusan  dengan  orang”  sebagaimana  dinyatakan  dalam  dakwaan  elektif  kedua  oleh  Penuntut  Umum, sehingga memaksa Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) kali dan denda Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) memberikan bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan penahanan selama 2 (dua) bulan.
Majelis  dalam  pilihannya,  telah  berpendapat  dan  memperoleh  keyakinan  bahwa  karena seluruh  komponen Artikel 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. KUHAP telah puas,  termohon  harus  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  salah “perdagangan orang”.
Berdasarkan  hal-hal  dapat  dikatakan  bahwa  pertimbangan  dalam  memutus  perkara  pidana  alternatif  terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan ketentuan Artikel 183 Artikel 193 ayat (1) KUHAP tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  jika  dengan-kekurangan  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh keyakinan bahwa membuatlah yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hakim dalam bukti persidangan memeproleh pemaan kekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan keseuaian berdasarkan alat, pembuktian dan alat bukti petunjuk serta barang bukti yang hadirkan di persidangan, serta memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan.  Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  hakim  telah  mempertimbangkannya  beradsarkan pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis,  serta  hakim  telah  memperoleh  suatu  keyakinan  bahwalah  yang  melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap.
Hakim  secara  independen  dapat  bertindak  untuk  memberikan  nestapa  sesuai  dengan  Perkara  yang  menimpa Terdakwa menurut  kebenaran dan  keyakinannya. Dalam penetapan  nestapa pada pembuat kejahatab pengkomersilan manusia yakni Segi sosial insani serta hak asasi manusia dengan mengimplementasikan konsep tujuan hukum antara lain:
1. Dalam hal keadilan
Ide keadilan dalam menilai hukum seorang hakim juga harus fokus pada hipotesis yang sah dan selanjutnya melihat keadilan di awal, pemerataan survei tidak tepat jika dilihat oleh otoritas negara atau mengingat fakta bahwa ruang suatu  negara  suatu  daerah  yang seharusnya  dibalas  dengan  pidana  pidana,  maka  pejabat  yang  ditunjuk  harus mempertimbangkan  sesuai  dengan  rasa  keadilan.  Nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  otoritas  yang  ditunjuk  secara substansial lebih signifikan dalam memahami hukum yang adil.
2. Dalam hal kemanfaatan
Gagasan  kepraktisan  dalam  pendahuluan,  seharusnya  hakim  melihat  kegiatan penggugat  sebagai  sesuatu  yang ilegal,  namun  menurut  perspektif  kenyamanan,  dalam  hal  mereka  tidak  dikutuk  sebagai  penahanan,  objek komponen  wilayah  setempat.  Jadi  penggunaan  persetujuan  pidana  terhadap  para  pelaku  kesalahan  dalam berhubungan dengan orang, yang tergantung pada kesalahan dengan memeriksa keuntungan, seharusnya penggugat diberikan izin pidana kepada tergugat agar dia tidak  mengulangi kegiatannya  sehingga  dia  bisa  dalam  hal  apapun
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
bekerja pada dirinya sendiri.
3. Dalam hal kepastian hukum
Gagasan  kepastian  hukum  dalam  semua  jenis  kesalahan  dan  pelanggaran  harus  diberikan  persetujuan  yang  berat tergantung pada pengaturan pemberlakuan yang mengawasinya. Hal ini secara tegas diidentikkan dengan pedoman legitimasi  dalam  kaidah  pidana,  maka  saban  demonstrasi  pidana  yang  diarahkan  dalam  pembentukannya harus disusun dalam kerangka keadilan pidana untuk menjamin kejelasan hukum. Hal ini ditunjukkan selama waktu yang dihabiskan  untuk  melakukan  persetujuan  pidana  terhadap  pelaku  demonstrasi  kriminal  berurusan  dengan  orang, khususnya  tergantung  pada  kesalahan  untuk  menjamin  kepastian  yang  sah,  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh Pengadilan.
Keseriusan  kesalahan bukanlah tindakan untuk menyatakan  jika tahanan  tahu. Hukuman yang  serius bukanlah jaminan untuk membuat responden sadar, mungkin juga lebih keji. Memang, bahkan hukuman ringan dalam beberapa kasus  dapat  menghidupkan  tahanan  untuk  melakukan  pelanggaran  sekali  lagi.  Selanjutnya,  upaya  untuk  mengaduk- aduk  tahanan  harus  diidentifikasi  dengan  variabel  yang  berbeda,  misalnya  apakah  pelaku  pelanggaran memiliki pekerjaan atau tidak. Dengan asumsi pelaku kesalahan tidak memiliki beberapa pekerjaan, masalah akan tetap menjadi lingkaran  tanpa  akhir,  menyiratkan  bahwa  setelah  hukuman  selesai,  ada  kecenderungan  untuk  melakukan  kesalahan lain sekali lagi. 30
Selanjutnya  dalam  pilihan  tersebut  dinyatakan  bahwa  di  bawah  pengawasan  majelis  hakim  menjatuhkan hukuman  kepada  pihak  yang  berperkara,  sesuai  pengaturan  Artikel  197  ayat  (1)  huruf  (f)  KUHAP,  penting mempertimbangkan  perihal  yang  menjengkelkan  serta  mengurangkan  bagi  terdakwa.  Mengingat  bahwa  motivasi  di balik  penghukuman  bukanlah  sebagai  perlawanan  terhadap  para  pelaku  kejahatan,  namun  pada  dasarnya  merupakan suatu  cara dan  kerja  untuk mendidik dan mengaduk-aduk  yang disalahkan  hendaknya jangan membarui aktivitasnya dan mencegah orang lain melakukan demonstrasi pembandingan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu:
1. Pedoman  pemberian  nestapa  kepada  pembuat  kesalahan  unjuk  rasa  berhadapan  dengan orang  di  Indonesia  diatur dalam  KUHP,  dimana  diatur  dalam  KUHP  perihal  tidak  nyamannya  pemberian  pidana  nestapa  kepada  pembuat kesalahan unjuk rasa (eksploitasi secara tidak sah) dalam KUHP. dalam Bab II Artikel 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Artikel  295  ayat  (2),  Artikel  296,  Artikel  297,  Artikel  298  ayat  (1),  (2)  dan  Artikel  506.  Karena  dipandang demikian artikel-artikel di atas Saat ini tidak sesuai dan memiliki ekstensi yang ketat untuk mewajibkan demonstrasi kriminal  Perdagangan  orang  bersifat  transnasional  dan  terkoordinasi,  otoritas  publik  mengukuhkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Majelis Hakim yang ditunjuk tergantung pada kenyataan saat ini dari pendahuluan dan bukti di pendahuluan yang menunjukkan  bahwa  termohon  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  atas  kesalahan  "berurusan  dengan  orang". Pemanfaatan persetujuan yang diberikan oleh Majelis Hakim difokuskan pada bagian-bagian yang bersahabat dari umat manusia dan  kebebasan dasar dengan  menerapkan gagasan sasaran yang benar. Mengingat sebagai prioritas utama  bahwa  alasan  untuk  menghukum  bukan  sebagai  balasan  terhadap  para  pelaku  kesalahan,  namun  pada dasarnya itu adalah suatu metode dan  pekerjaan  untuk  mengajar  dan  menggerakkan  orang  yang  dituduh  agar tidak mengulangi kegiatannya dan menjauhkan orang lain darinya. melakukan demonstrasi yang sebanding.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004. Dian  Kartikasari, Kerentanan  perempuan  dalam  perdagangan  perempuan,  migrasi,  hiv/aids, Koalisi  Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi , 2010. Dikdik.  M.  Arief  Mansur, Urgensi  Perlidungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita , PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Eddy O.S Hiariej , Teori dan Hukum Pembuktian , Kencana, Jakarta, 2012. Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction , Stanford California University Press, 1967.
J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1979.
Koeswadji, Perkembangan  Macam-macam  Pidana  Dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Pidana, Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
M.  Holyone  N.  Singadimedja,  Oci  Senjaya,  Margo  Hadi  Pura, Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia, Multi  Kreasindo,
30 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni,1979), hal 150
Arief Barani  dan Indra  Yudha  Koswara, Pertimbangan  Hakim dalam  Penerapan  Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)
Bandung, 2017.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Van  Bemmelen, Hukum  Pidana  1  Hukum  Pidana  Material  Bagian  Umum , Binacipta, Bandung, 1987.

## Jurnal
A.  Alfian, Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang .  Fiat  Justisia  Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, (No. 3, Juli-September 2015. Damanik,  Jalison.,  &  Siregar,  Taufik. Penerapan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Trafficking  (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). Jurnal Medika, Vol. 7, No. 2, Desember, 2014. E. Effendi, Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1 Juni 2013.
Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi  Perihal  Implementasi  UU  No.  21  Tahun  2007) . Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  Volume  II,  No.  2  Mei- Agustus, 2015.
Hidayati,  Maslihati  N. Upaya  Pemberantasan  Dan  pencegahan  Perdagangan  Orang  Melalui  Hukum  Internasional dan Hukum Positif Indonesia . Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret, 2012. N. Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang . Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5, Nomor 2, Juli 2016). Widiastuti,  Tri  W. Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang .  Wacana  Hukum, Vol.  9,  No.  1,  April 2010.
Y.  Suhardin, Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perdagangan  Orang  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia .  Mimbar Hukum, Vol.20, No.3, Oktober, 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2007 perihal  Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang