## Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia

## Saifuddin
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta email: saifuddin@uin-suka.ac.id
Abstrak: Islam  datang  untuk  membebaskan  dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan  praktik-praktik  yang  melahirkan eksploitasi  dan  ketidakadilan.  Tindak  korupsi  tentu termasuk  hal  yang  harus  diperangi  Islam  karena dapat  menimbulkan  masalah  besar.  Dengan  kata lain,  Islam  harus  ikut  pula  bertanggungjawab memikirkan  dan  memberikan  solusi  terhadap prilaku  korupsi  yang  sudah  menjadi  epidemis  ini. Tentunya  Islam  tidak  bisa  berbicara  sendiri,  harus ada  usaha-usaha  untuk  menyuarakan  konsep- konsep  Islam, salah  satunya  dengan melihat  hadis- hadis Rasulullah s.a.w. yang relevan dengan korupsi dan  pemberantasannya. Hadis-hadis  yang  memiliki keterkaitan  dengan  korupsi  dan  pemberantasannya ada empat yaitu hadis tentang ghulul /penyalahgunaan, sariqah /pencurian, khianat dan risywah /suap.  Kemudian keempat  konsep  yang terdapat  dalam  hadis  ini  ketika  dikaitkan  dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dipetakan ke dalam empat macam, yaitu: Pertama, korupsi pejabat yang mengelola uang  negara  disebut pengkhianatan  dan ghulul . Kedua,  apabila  korupsi  uang  negara dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  diberi  amanat mengelola  dengan  cara  mengambil  dari  tempat simpanan,  dikategorikan  pencurian  dan ghulul.
Ketiga, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang diserahi uang atau barang dan dia tidak mengakui  menerima  uang  atau  barang  tersebut, maka  dikategorikan ghulul dan  pengkhianatan. Keempat,  apabila  warga  biasa  memiliki  prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap ( bribery ) kepada pejabat untuk
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
256
memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya,  atau  apabila  prakarsa datangnya  dari  pejabat  atau  aparatur  negara sebagai  bentuk  pemerasan  ( extortion ),  maka  kedua hal tersebut termasuk kategori risywah.
Kata kunci: hadis, korupsi, kontekstual, Indonesia
Pendahuluan
Indonesia  menurut  lembaga  survey  internasional Political and  Economic  Risk  Consultancy yang  bermarkas  di  Hongkong merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, malaysia, dan  Cina  berada  pada  posisi  keempat.  Sementara  negara  yang menduduki  peringkat  terendah  tingkat  korupsinya  adalah Singapura,  Jepang,  Hongkong,  Taiwan  dan  Korea  Selatan. Pencitraan  Indonesia  sebagai  negara  paling  korup  berada  pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietman 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10. 1 Hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  berbagai  lembaga,  juga menunjukkan  bahwa  tingkat  korupsi  di  Indonesia  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  ini  termasuk  yang paling  tinggi  di  dunia.  Bahkan  koran  Singapura, The  Straits Times ,  sekali  waktu  pernah  menjuluki  Indonesia  sebagai the envelope  country .  Mantan  ketua  Bappenas,  Kwik  Kian  Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap  masuk  ke  kantong  para  koruptor.  Di  samping  itu, korupsi  yang  biasanya  diiringi  dengan  kolusi,  juga  membuat keputusan  yang  diambil  oleh  pejabat  negara  menjadi  tidak optimal.  Heboh  privatisasi  sejumlah  BUMN,  lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor  gula  dan  beras  dan  sebagainya  dituding  banyak  pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di belakangnya ada motivasi korupsi. 2
1 Kompas, 4 Maret 2004.
2 M Ismail Yusanto, “Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi,” http: / b.domaindlx.com / samil / 2004 / read news. tajuk. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  terkorup  di  dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai tukang rampok, pemalak,  pemeras,  benalu, self  seeking ,  dan rent  seeker , khususnya di hadapan pengusaha baik kecil maupun besar, baik asing  maupun  pribumi.  Ini  berbeda  dengan,  konon,  birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha  untuk  melebarkan  sayapnya,  demi  penciptaan lapangan kerja alias pemakmuran warga negara. 3
Korupsi  semakin menambah  kesenjangan  akibat memburuknya  distribusi  kekayaan.  Bila  sekarang  kesenjangan kaya  dan  miskin  sudah  sedemikian  menganga,  maka  korupsi makin  melebarkan  kesenjangan  itu  karena  uang  terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedah- kaedah  ekonomi  sebagaimana  mestinya.  Koruptor  makin  kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah dipeoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak  ada  dorongan  kepada  pola  produktif,  akhirnya  timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia. 4
Korupsi  juga
dituding  sebagai  penyebab  utama keterpurukan  bangsa  ini.  Akibat  perbuatan  korup  yang dilakukan  segelintir  orang  maka  kemudian  seluruh  bangsa  ini harus  menanggung  akibatnya.  Ironisnya  kalau  dulu  korupsi hanya  dilakukan  oleh  para  pejabat  dan  hanya  di  tingkat  pusat, sekarang  hampir  semua  orang  baik  itu  pejabat  pusat  maupun daerah,  birokrat,  pengusaha,  bahkan  rakyat  biasa  bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi barangkali karena dahulu orang mengganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba  untuk  ‘meniru’  perilaku  korup  yang  dilakukan orang-orang  Orde  Baru.  Alasan  lain  yang  hampir  sama barangkali  seperti  yang  dipaparkan  oleh  Rieke  Diyah  Pitaloka dalam  tesisnya  bahwa  kekerasan  yang  dilakukan  masyarakat sipil  bukan  sesuatu  yang  otonom,  tetapi  ada  disposisi  antara aktor dan kekerasan itu sendiri. Artinya, antara si penguasa dan
3 Samodra  Wibawa,  “Korupsi:  Sebab-Musabab  dan  Agama,” http://www.geocities.comcom/adeniha/korup_agama.htm. Diakses  pada tanggal 6 Desember 2016.
4 M  Ismail  Yusanto,  “Islam  dan  jalan  Pemberantasan  Korupsi,”http:  / b.domaindlx.com / samil / 2004 / read news. tajuk. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
258
pelaku  kekerasan  itu  ada  timbal  balik,  contohnya  adalah  kasus korupsi.  Jadi  ada  semacam  perpindahan  kekerasan  dari  negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh hanya segelintir  pejabat  negara  akhirnya    ‘berpindah’  dilakukan  oleh masyarakat biasa. 5
Yang  lebih  berbahaya  lagi,  korupsi  ini  tidak  hanya dilakukan  oleh  per  individu  melainkan  juga  dilakukan  secara bersama-sama  tanpa  rasa  malu.  Misalnya  korupsi  yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi  dilakukan  secara  berjamaah.  Yang  lebih  berbahaya  lagi sebenarnya  adalah  korupsi  sistemik  yang  telah  merambah  ke seluruh  lapisan  masyarakat  dan  sistem  kemasyarakatan.  Dalam segala  proses  kemasyarakatan,  korupsi  menjadi rutin  dan  telah diterima  sebagai  alat  untuk  melakukan  transaksi  sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga  dan  individu  pada  semua  tingkat  sistem  politik  serta sosio-ekonomi.  Bahkan,  pada  tingkat  korupsi  sistemik  seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan. 6
Jika  kenyataannya  sudah  sedemikian  parah,  maka  tidak ada upaya lain yang harus dilakukan kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama bahu membahu memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini.  sudah  saatnya  bangsa  ini  mengibarkan  bendera  perang terhadap tindak korupsi ini.
Korupsi  bisa  terjadi  apabila  karena  faktor-faktor  sebagai berikut:
a. Ketiadaan  atau  kelemahan  kepemimpinan  dalam  posisi- posisi  kunci  yang  mampu  memberikan  ilham  dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
c. Kolonialisme.
d. Kurangnya pendidikan.
e. Kemiskinan.
f. Tiadanya hukuman yang keras.
5 Rieke Diyah Pitaloka, Banalitas Kejahatan: Aku Yang Tak Mengenal Diriku,  Telaah  Hannah  Arendt  Perihal  Kekerasan  Negara ,  (Tesis,  UI Jakarta, 2004) 6 Khoiruddin  Bashori,  “Sambutan”,  dalam  “Membangun  Gerakan Antikorupsi  Dalam  Perspektif  Pendidikan”,  (Yogyakarta:  LP3  UMY,  2004), hlm. II-VII.
g. Kelangkaan  lingkungan  yang  subur  untuk  perilaku  anti korupsi.
h. Struktur pemerintahan.
i. Perubahan radikal. j. Keadaan masyarakat.

## 7
Sementara  Soejono  memandang  bahwa  faktor  terjadinya korupsi,  khususnya  di  Indonesia,  adalah  adanya  perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan  yang  telah  berjalan  dengan  cepat,  serta  banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam  upaya  mendorong  ekspor,  peningkatan  investasi  melalui fasilitas-fasilitas  penanaman  modal  maupun  kebijaksanaan dalam  pemberian  kelonggaran,  kemudahan  dalam  bidang perbankan,  sering  menjadi  sasaran  dan  faktor  penyebab terjadinya korupsi. 8
Sedangkan  faktor  yang  menyebabkan  merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan  bahwa  birokrasi  dan  pejabat-pejabat  politik  masih banyak  didominasi  oleh  orang-orang  lama.  Lebih  lanjut menurutnya  orang-orang  yang  pada  masa  Orde  Baru  ikut melakukan  korupsi  masih  banyak  yang  aktif  di  dalam  proses politik  dan  pemerintahan.  Upaya  hukum  untuk  membersihkan orang-orang  korup  itu  juga  gagal  karena  para  penegak hukumnya  juga  seharusnya  adalah  orang-orang  yang  harus dibersihkan. 9 Faktor  lainnya  adalah  hukum  yang  dibuat  tidak benar-benar  untuk  kesejahteraan  masyarakat ( Rule  of  Law ), tetapi  justru  hukum  dijadikan  alat  untuk  mengabdi  kepada kekuasaan  atau  kepada  orang-orang  yang  memiliki  akses  pada kekuasaan  dan  para  pemilik  modal  ( Rule  by  Law ).  Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah,  dan  tidak  punya  akses,  sementara  jika  berhadapan dengan orang-orang ‘kuat’, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal,  hukum  menjadi  lunak  dan  bersahabat.  Sehingga  sering
7 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer , (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47.
8 Soejono, Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ,  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 17.
9 Moh.  Mahfud  MD., Setahun  Bersama  Gus  Dur  Kenangan  Menjadi Menteri di Saat Sulit , (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 167
260
terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya  dihukum  penjara  sementara  para  pejabat  korup  yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum ( untouchable ). 10
Namun demikian, sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi  di  Indonesia  sudah  banyak  dilakukan,  tetapi  hasilnya kurang  begitu  nampak.  Walaupun  begitu  tidak  boleh  ada  kata menyerah  untuk  memberantas  penyakit  ini.  Penulis  melihat karena  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim  penting dan  logis  kiranya  untuk  meneliti  postulat  hukum  Islam kaitannya  dengan  korupsi  dan  bagaimana  perspektif  dan kontribusinya  terutama  terhadap  kasus  korupsi  yang  ada  di Indonesia.
Penulis  sendiri  berkeyakinan bahwa  Islam  datang  untuk membebaskan  dan  memerangi  sistem  ketidakadilan  bukan malah  untuk  melegalkan  praktik-praktik  yang  melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan  dan  memberikan  solusi  terhadap  prilaku  korupsi yang  sudah  menjadi  epidemis  ini.  Tentunya  Islam  tidak  bisa berbicara  sendiri,  harus  ada  usaha-usaha  untuk  menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan melihat hadis-hadis Rasulullah  s.a.w.  yang  relevan  dengan  korupsi  dan pemberantasannya.
A. Hadis-Hadis tentang Korupsi dan Pemberantasannya Ada  beberapa  hadis  yang  bisa  dikaitkan  dengan  korupsi dan  upaya-upaya  pemberantasannya. Di  antaranya  hadis-hadis seperti yang tertera di bawah ini.
Pertama :
ﻦﻣ ﻩﺎﻨﻠﻤﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋ ﻩﺎﻨﻗزﺮﻓ ﺎﻗزر ﺎﻤﻓ ﺬﺧأ ﺪﻌﺑ ﻚﻟذ ﻮﻬﻓ لﻮﻠﻏ
“Barangsiapa  yang  kami  angkat  menjadi  karyawan  untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya,
10 Buletin  al  Islam  Edisi  215,  “Ancaman  Allah  Terhadap  Pejabat  Yang Tidak Amanah”, http: //www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php.
261
maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”. (H. R. Abu Daud). 11
Kedua: قﺮﺴﻳﻻ قرﺎﺴﻟا ﲔﺣ قﺮﺴﻳ ﻮﻫو ﻦﻣﺆﻣ ) ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ ( 12 “Pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman” Ketiga: دأ ﺔﻧﺎﻣﻷا ﱃا ﻦﻣ ﻚﻨﻤﺘﺋا ﻦﲣﻻو ﻦﻣ ﻚﻧﺎﺧ “ Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu  dan  jangan  berkhianat  kepada  orang yang mengkhianatimu” (H. R. Ahmad dan Abu Daud) 13
Keempat : ﻦﻌﻟ لﻮﺳر ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو اﺮﻟا ﻲﺷ ﻲﺸﺗﺮﳌاو
“Rasulullah  SAW.  melaknat  penyuap  dan  yang disuap” . 14

## B. Pembahasan  Hadis-hadis  tentang  Korupsi  dan
Pemberantasannya
1. Ghulul
Hadis pertama di atas menjelaskan tentang ghulul. Ghulul adalah  penyalahgunaan  jabatan.    Padahal  jabatan  adalah amanah,  oleh  sebab  itu,  penyalahgunaan  terhadap  amanat hukumnya  haram  dan  termasuk  perbuatan  tercela.  Perbuatan ghulul misalnya  menerima  hadiah,  komisi,  atau  apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal ini sesuai dengan hadis tersebut di atas.
Jadi  semua  komisi  atau  hadiah  yang  diterima  seorang petugas  atau  pejabat  dalam  rangka  menjalankan  tugasnya bukanlah menjadi haknya. Misalnya seorang staf sebuah kantor pemerintahan  dalam pembelian  inventaris  kantornya  dia mendapat discount dari  si  penjual,  maka discount tersebut
11 Muhammad  ibn  ‘Ali  ibn  Muhammad  al-Syaukani, Nailu  al-Authar , Juz VIII., (Kairo” Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 278.
12 Ibn  Hajar  al-Asqolani, Fathu  al-Bari ,  Juz  12,  (ttp.,  al-Maktabah  al- Salafi, tth.), hlm. 81.
13 CD-ROM  Mausu’ah  al-Hadits  asy-Syarif,  Edisi  1,2,  Syarikah  Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
14 CD-ROM  Mausu’ah  al-Hadits  asy-Syarif,  Edisi  1,2,  Syarikah  Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991. lihat juga di kitab Shohih Ibn Hibban hlm. 457.
262
bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik kantor. Contoh lainnya  yang  sering  terjadi  adalah  seorang  pejabat  menerima hadiah  dari  calon  tender  supaya  calon  tender  yang  memberi hadiah tersebut yang mendapat tender tersebut. Hal inilah yang terjadi pada anggota KPU.
Ghulul juga  adalah  pencurian  dana  (harta  kekayaan) sebelum  dibagikan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  dana  jaring pengaman  sosial. 15 Contohnya  adalah  kasus  pencurian  Farid Faqih  cs.  (terlepas  benar  tidaknya)  terhadap  barang-barang bantuan  yang  seharusnya  diserahkan  kepada  korban  bencana alam berupa gempa dan tsunami di Aceh.
Bentuk  lain  dari  penyalahgunaan  jabatan  ( ghulul )  adalah perbuatan  kolutif  misalnya  mengangkat  orang-orang  dari keluarga,  teman  atau  sanak  kerabatnya  yang  tidak  memiliki kemampuan  untuk  menduduki  jabatan  tertentu,  padahal  ada orang  lain  yang  lebih  mampu  dan  pantas  menduduki  jabatan tersebut.
2. Sariqah Hadis kedua menjelaskan tentang sariqah atau pencurian. Syekh  Muhammad  An-Nawawi  al-Bantani  mendefinisikan sariqah dengan  “Orang  yang  mengambil  sesuatu  secara sembunyi-sembunyi  dari  tempat  yang  dilarang  mengambil  dari tempat  tersebut”. 16 Jadi  syarat sariqah harus  ada  unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga  mengambilnya  pada  tempat  yang  semestinya.  Kalau  ada barang ditaruh di tempat yang tidak semestinya untuk menaruh barang menurutnya bukan termasuk kategori sariqah . Menurut Syarbini al-Khatib, yang disebut pencurian adalah mengambil  barang  secara  sembunyi-sembunyi  di  tempat penyimpanan  dengan  maksud  untuk  memiliki  yang  dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. 17 Islam mengakui dan membenarkan hak milik pribadi, oleh karena  itu,  Islam  akan  melindungi  hak  milik  tersebut  dengan
15 Syekh  Muhammad  al-Hamid, Rudud  ‘ala  Abathil , (Beirut:  al- Maktabah al-‘Ashriyyah, 1997), hlm. 126.
16 Syekh  Muhammad  An-Nawawi  al-Bantani, Sullam  at-Taufiq , (Surabaya, al-Hidayah, tth)
17 Syarbini  al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ,  (Mesir:  dar  al-Bab  al-halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
263
undang-undang. 18 Orang  yang  melakukan  pencurian  berarti  ia tidak  sempurna  imannya  karena  seorang  yang  beriman  tidak mungkin  akan  melakukan  pencurian  sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. tersebut di atas.
Lalu bagaimana dengan pencurian uang negara, apakah hal tersebut  diperbolehkan.  Tentu  jawabannya  tidak  boleh  karena uang negara tersebut adalah untuk kesejahteraan umum di mana umat  Islam  bisa  mengambil  manfaat  darinya.  Dalam  konteks Indonesia,  umat  Islam-lah  yang  paling  banyak  akan memanfaatkan  uang  tersebut  karena  mereka  adalah  mayoritas. Namun demikian, umat non-Muslim juga berhak memanfaatkan uang negara tersebut karena Islam menyuruh supaya memenuhi hak-hak  mereka  secara  sempurna  dan  tidak  dikurangi  dan supaya  hidup  damai  berdampingan  dengan  mereka  dan  saling menjaga jiwa dan harta mereka. 19
Yang  paling  ironis  apabila  pencurian  tersebut  dilakukan oleh  petugas  atau  pejabat  yang  memang  bertugas  untuk mengurus uang atau kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, menurut  Islam  petugas  atau  pejabat  yang  bertugas  mengurus uang  tersebut  apabila  melakukan  pencurian  dosa  dan kesalahannya jauh lebih besar dan lebih banyak dan ia termasuk golongan  orang  yang  berkhianat,  karena  menjaga  amanat termasuk kewajiban Islam dan khianat dilarang secara mutlak.
3. Khianat Hadis  ketiga  berbicara  tentang  khianat. Khianat  adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah  salah  satu  sifat  orang  munafiq  sebagaimana  sabda Rasulullah s.a.w. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu  apabila  berkata  berdusta,  apabila  berjanji  ingkar,  dan apabila diberi amanah berkhianat.
Oleh  karena  itu,  Allah s.w.t. sangat  membenci  dan melarang khianat. Allah berfirman:
ﺎﻬﻳأﺎﻳ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣأ اﻮﻧﻮﲣﻻ ﷲ لﻮﺳﺮﻟاو اﻮﻧﻮﲣو ﻢﻜﺗﺎﻧﺎﻣأ ﻢﺘﻧأو نﻮﻤﻠﻌﺗ
“Hai orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu mengkhianati  Allah  dan  Rasul  dan  janganlah  kamu mengkhianati  amanah-amanah  yang  dipercayakan
18 Muhammad  Yusuf  al-Qaradawi, Al-Halal  wa  al-Haram  fi al-Islam, (Beirut: Al Maktab al-Islami, 1994), hlm. 298.
19 Syekh Muhammad al-Hamid, Rudud ‘ala Abathil , hlm. 126.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
264
kepadamu, sedang kamu mengetahui”. 20
Menurut ar-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat  adalah  sikap  tidak  memenuhi  suatu  janji  atau  suatu amanah  yang  dipercayakan  kepadanya.  Ungkapan  khianat  juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak- hak  orang  lain,  dapat  dalam  bentuk  pembatalan  sepihak perjanjian  yang  dibuatnya,  khususnya  dalam  masalah mu’amalah . 21 Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk  setiap  harta  bergerak  baik  jenis  dan  harganya  sedikit maupun  banyak. 22 Orang-orang  yang  beriman  mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula sebagaimana hadis di atas.
4. Risywah (suap)
Hadis  keempat  menjelaskan  tentang risywah atau  suap. Secara harfiyah, suap ( risywah ) berarti ﻞﻴﻃﱪﻟا “batu bulat yang jika dibungkamkan  ke  mulut  seseorang,  ia  tidak  akan  mampu berbicara  apapun”. 23 Jadi  suap  bisa  membungkam  seseorang dari  kebenaran.  Menurut  Ibrahim  an-Nakha’i,  suap  adalah “Suatu  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran”. Syekh Abdul Aziz  bin  Abdullah  bin  Baz  mendefinisikan  suap dengan “Memberikan  harta  kepada  seseorang  sebagai  kompensasi pelaksanaan  maslahat  (tugas,  kewajiban)  yang  tugas  itu  harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip”. 24
Menurut terminologi fiqh, suap adalah “segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim  agar  ia  memutuskan  suatu  perkara  untuk  (kepentingan)
20 Al-Anfal 8: 27.
21 Abd. Azis Dahlan (et all.), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 3,  Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 913.
22 Ahmad Abu al-Rus, Jara’im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al- Amanah wa al-Syaik Bi Duuni Rasiid , (Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami’i al-Hadits, 1997), hlm. 580.
23 Muhammad  Al-Azhari, Tahdzib  al-Lughah ,  juz  II,  (Kairo:  Dar  al- Qawmiyyah, 1964), hlm. 1.
24 Abu  Abdul  Halim  Ahmad.  S., Suap  Dampak  Dan  Bahyanya  Bagi Masyarakat , Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
265
nya  atau  agar  ia  mengikuti  kemauannya”. 25 Dasar  hukum pelanggaran suap dalam al-Qur’an adalah firman Allah SWT.:
نﻮﻌﲰ بﺬﻜﻠﻟ نﻮﻟﺎﻛأ ﺖﺤﺴﻠﻟ 26
“Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  suka  mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”.
Suap  bisa  terjadi  apabila  unsur-unsurnya  telah  terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap ( al-murtasyi ),
kedua , penyuap ( al-rosyi ), dan ketiga , suap ( al-risywah ). Suap dilarang  dan  sangat  dibenci  dalam  Islam  karena  sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil. Allah SWT berfirman:
اﻮﻠﻛﺄﺗﻻو ﻢﻜﻟاﻮﻣأ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ اﻮﻟﺪﺗو ﺎ ﱃا مﺎﻜﳊا ﺄﺘﻟ اﻮﻠﻛ ﺎﻘﻳﺮﻓ ﻦﻣ اﻮﻣأ ل سﺎﻨﻟا ﰒﻹﺎﺑ ﻢﺘﻧأو نﻮﻤﻠﻌﺗﻻ 27
“Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian daripada  harta  benda  orang  lain  dengan  (jalan  berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
Baik  yang  menyuap  maupun  yang  disuap dua-duanya dilaknat  oleh  Rasulullah s.a.w. sebagai  bentuk  ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis keempat di atas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah s.a.w. bersabda:
ﻦﻌﻟ لﻮﺳر ﷲ ﻠﺻ ﻰ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو اﺮﻟا ﻲﺷ ﻲﺸﺗﺮﳌاو , اﺮﻟاو ﻲﺷ ﲎﻌﻳ يﺬﻟا ﻰﺸﳝ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ
“Rasulullah  SAW.  melaknat  penyuap  dan  yang  disuap dan  si  perantara.  Artinya  orang  yang  menjadi perantara suap bagi keduanya” .
25 Muhammad  Amin  Ibn  Abidin, Rad  al-Mikhtar  Ala  al-Dar  al- Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin , juz VII, (Beirut:  Dar al Ihya’, 1987), hlm. 5.
26 Al-Maidah: 5: 42.
27 Al-Baqarah: 2: 188.
266
Suap  dengan  segala  bentuknya  haram  hukumnya.  Di antara  bentuk  suap  adalah  hadiah.  Seorang  pejabat  haram hukumnya  menerima  hadiah.  Bahkan  termasuk  hadiah  yang diharamkan  bagi  seorang  pejabat  yang  meski  tidak  sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah  jauh  sebelum  menjadi  pejabat,  namun setelah menduduki  jabatan  terjadi  peningkatan  volume  hadiah  dari kebiasaan sebelumnya. 28 Seorang pejabat juga haram menerima hadiah  dari  seseorang  yang  jika  bukan  karena  jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. 29
Umar  bin  Abdul  Aziz  suatu  ketika  diberi  hadiah  oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai  khalifah.  Orang  yang  memberi  hadiah  kemudian berkata:  “Rasulullah  pernah  menerima  hadiah”.  Lalu  Umar menjawab:  hal  itu  bagi  Rasulullah  merupakan  hadiah  tapi  bagi kita itu adalah risywah (suap)”. 30 Pokoknya setiap hadiah yang diberikan  kepada  pejabat  karena  posisinya  sebagai  seorang pejabat  tidak  boleh  diterima  dan  haram  hukumnya  karena andaikan  pejabat  tersebut  tidak sedang  menjabat  dan  hanya tinggal  di  rumahnya  niscaya  tidak  akan  ada  orang  yang memberinya hadiah.
Seorang  pejabat  boleh  menerima  hadiah  dengan  beberapa syarat:
a. Pemberi  hadiah  bukan  orang  yang  sedang  terkait  perkara dan urusan.
b. Sudah terjadi semacam tradisi saling tukar menukar hadiah antara  pejabat  tersebut  dengan  pemberi  hadiah  sebelum  ia menduduki  jabatannya,  baik  karena  pertemanan  atau saudara.
c. Pemberian  tersebut  tidak  melebihi  kadar  volume  kebiasaan sebelum menjabat. 31
Jika  seseorang  kehilangan  haknya  dan  dia  hanya  bisa mendapatkan  hak  tersebut  dengan  cara  menyogok  atau seseorang tertindas, ia tidak mampu menolaknya kecuali dengan menyogok,  maka  lebih  baik  ia  bersabar  sampai  Allah
28 Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al Mikhtar , juz IV, hlm. 34.
29 Ibid., Juz V, hlm. 373.
30 Muhammad  Yusuf  al-Qardawi, Al-Halal  wa  al-Haram, (Ttp:  Dar Ihya’ al Kitab al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 230.
31 ‘Ulama’  India, al-Fatwa  al-Hindiyah ,  Juz  III,  (Bulak:  Dar  al-
Thoba’ah al-Amirah, t.th.), hlm. 224.
267
memudahkan baginya kepada jalan terbaik untuk menghilangkan  ketertindasan  tersebut  dan  bisa  memperoleh haknya. Tetapi apabila tetap menggunakan sogok dalam kondisi seperti  itu,  maka  dosanya  ditanggung  orang  yang  menerima sogok  sedangkan  orang  yang  menyogok  tidak  berdosa.  Para ulama’  sebagian  besar  mendasarkan  pendapat  tersebut  kepada hadis  orang-orang  yang  menjilat  yang  meminta  zakat  kepada Nabi  kemudian  Nabi  memberi  kepada  mereka  padahal  mereka tidak berhak. Diriwayatkan dari Umar, Nabi bersabda:
نإ ﻢﻛﺪﺣأ جﺮﺨﻴﻟ ﺔﻗﺪﺼﺑ ﻦﻣ ىﺪﻨﻋ ﺄﺘﻣ ﺎﻬﻄﺑ – ﺎﻬﻠﻤﳛ ﺖﲢ إ ﻪﻄﺑ – ﺎﳕإو ﻲﻫ ﻪﻟ رﺎﻧ ! لﻮﺳرﺎﻳ ﷲ ﻒﻴﻛ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﺪﻗو ﺖﻤﻠﻋ ﺎ أ ﻪﻟ رﺎﻧ ؟ لﺎﻗ : ﺎﻤﻓ ﻊﻨﺻأ ؟ نﻮﺑﺄﻳ ﻻإ ﱵﻟﺄﺴﻣ ﰉﺄﻳو ﷲ ﺰﻋ ﻞﺟو ﱄ ﻞﺨﺒﻟا
“Apabila  salah  satu  di  antara  kamu  mengeluarkan  zakat dari  sisiku  dengan  cara  mengempitnya―membawa  zakat tersebut  di  bawah  ketiaknya―sesungguhnya  zakat  itu baginya  adalah  api!  Wahai  Rasulullah  bagaimana  anda memberikan  kepadanya  padahal  anda  tahu  bahwa  zakat itu  baginya  adalah  api?  Rasulullah  mejawab:  apa  yang harus  aku  lakukan?  Mereka  menolak  kecuali  masalahku dan Allah menolak kekikiran untukku”. 32

## C. Relevansi dengan Kasus Korupsi di Indonesia
Dari berbagai bentuk korupsi yang ada di Indonesia kalau kemudian  dikaitkan  dengan  hadis-hadis  dan  konsep  hukum Islam  mengenai  korupsi  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka dapat diklasifikasikan menjadi empat macam. Pertama , apabila korupsi uang negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola,  maka  termasuk  pengkhianatan  dan ghulul . Contohnya bisa kita lihat dalam kasus korupsi dana haji,  BLBI, kasus-kasus korupsi anggota DPR/DPRD, kemudian yang masih hangat  (ketika  penelitian  ini  dilakukan)  penyalahgunaan wewenang anggota KPU dalam masalah tender proyek PEMILU 2004 yang lalu dan kasus-kasus lainnya.
Kedua ,  apabila  korupsi  uang  negara  dilakukan  oleh  orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat  simpanan,  maka  dikategorikan  pencurian  dan ghulul .
32 CD-ROM  Mausu’ah  al-Hadits  asy-Syarif,  Edisi  1,2,  Syarikah  Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
268
Bentuk  seperti  ini  bisa  kita  lihat  misalnya  pada  kasus illegal logging yang  telah  merugikan  uang  negara  trilliunan  rupiah, kasus  pencurian  Farid  Faqih  cs.  terhadap  barang-barang bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh dan lain sebagainya.
Ketiga ,  apabila  korupsi  uang  negara  dilakukan  oleh  orang yang  diserahi  uang  atau  barang  dan  dia  tidak  mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan ghulul dan  pengkhianatan.  Bentuk  korupsi  seperti  ini  biasanya  sangat mungkin  terjadi  pada  dana-dana  bantuan  kemanusiaan  yang seharusnya  disalurkan  kepada  korban  bencana.  Masih  segar dalam  ingatan  kita  kasus  Akbar  Tanjung  yang  telah menyelewengkan uang negara sebesar 40 miliar yang seyogyanya dana  tersebut  untuk  bantuan  terhadap  rakyat  yang  sedang tertimpa  krisis  moneter.  Dana  tersebut  malah  diselewengkan untuk membiayai partainya pada Pemilu 1999 yang lalu.
Keempat ,  apabila  warga  biasa  memiliki  prakarsa  untuk mengeluarkan  dana,  hadiah,  jasa  atau  barang  lainnya  sebagai suap  ( bribery )  kepada  pejabat  untuk  memperlancar  atau  untuk memenuhi  tuntutan/permohonannya,  atau  apabila  prakarsa datangnya  dari  pejabat  atau  aparatur  negara  sebagai  bentuk pemerasan  ( extortion ),  maka  kedua hal  tersebut  termasuk kategori risywah . Hal yang semacam ini yang menimpa anggota KPU,  Mulyana  W  Kusumah  dan  juga  pengacara  Gubernur Nangroe  Aceh  Darussalam,  Abdullah  Puteh  dalam  kasus mark up pembelian  helikopter  untuk  operasional  PEMDA  Nangroe Aceh Darussalam.

## D. Upaya Penegakan Hukum
Sebuah  hukum  akan  efektif  apabila  dia  memiliki  sanksi. Sanksi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  urgen  kedudukannya dalam  rangka  penegakan  supremasi  hukum  karena  sebuah produk  hukum  sehebat  apapun  tanpa  adanya  sanksi  atau hukuman  juga  tidak  memiliki  kekuatan  memaksa  yang  sangat kuat. Kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan tergantung  dari  berat  ringannya  sanksi  yang  ada  lebih  khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak. Jenis  sanksi  ada  empat,  yaitu: pertama , al-uqubah  al- asliyyah yaitu  hukuman  yang  telah  ditentukan  dan  merupakan hukuman pokok seperti ketentuan qishas dan hudud . Kedua , al-
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
269
uqubah  al-badaliyyah yaitu  hukuman  pengganti.  Hukuman  ini bisa dikenakan sebagai pengganti apabila hukuman primer tidak diterapkan karena ada alasan hukum yang sah seperti diyat atau ta’zir . Ketiga , al-uqubah al-tab’iyyah yaitu hukuman tambahan yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok atau primer tanpa  memerlukan  keputusan  tersendiri  seperti  hilangnya mewarisi  karena  membunuh. Keempat , al-uqubah  al- takmiliyyah yaitu  hukuman  tambahan  bagi  hukuman  pokok dengan  keputusan  hakim  tersendiri  seperti  menambahkan hukuman  kurungan  atau diyat terhadap al-uqubah  al- asliyyah . 33
Sedangkan  tujuan  adanya  sanksi  atau  hukuman  ada  tiga, yaitu: pertama , al-himayah (preventif); yaitu supaya seseorang berfikir  dan  menyadari  akibat  yang  akan  dialami  bila  suatu jarimah dilakukan. Kedua , al-tarbiyyah ; yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari jarimah dengan peretimbangan  dijatuhi  hukuman  yang  setara  dengan perbuatannya. Ketiga , al-‘adalah ;  yaitu  terciptanya  rasa keadilan.  Jadi  hukuman  harus  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu sebagaimana hadits Rasulullah mengenai pemberlakuan potong tangan  terhadap  pencuri  termasuk  terhadap  Fatimah  sekalipun putri beliau seandainya ia mencuri. 34 Adapun sanksi dari jenis jarimah yang telah disebutkan di atas  ( ghulul,  sariqah,  khianat, dan risywah )  akan  penulis kemukakan  sebagai  berikut: Pertama ,  sanksi  atau  hukuman ghulul. Di  dalam  hadits-hadits  Rasulullah  disebutkan  bahwa sanksi terhadap pelaku ghulul adalah membakar harta ghulul nya dan  memukul  pelakunya.  Hadits  yang  menjelaskan  bentuk sanksi  tersebut  adalah  hadits  nomor  2598  dalam  Kitab  Sunan Abu  Daud.  Lengkapnya  sebagai  berikut: “Dari  Shalih  bin Muhammad  bin  Zaidah  dia  berkata:  Aku  pernah  memasuki negeri  Rumawi  bersama  Maslamah,  lalu  didatangkan kepadanya  seorang  laki-laki  yang  melakukan  ghulul. Maslamah menanyakan hal itu kepada Salim bin Abdillah bin Umar, lalu dia berkata: Aku mendengarkan ayah menuturkan hadits  dari  Umar  bin  Khottob  RA.  Nabi  bersabda:  “Apabila kamu  mendapatkan  orang  melakukan  ghulul,  maka  bakarlah
33 Muhammad  Abu  Zahrah, al-‘Uqubah  wa  al-Jarimah  Fi  al-Fiqh  al- Islami , (Ttp, Dar al Fikr al Arabi, tth.), hlm.147. 34 Ibid.
270
barangnya,  dan  pukullah  dia”  kata  Shalih:  maka  kami mendapatkan  sebuah  mushaf  di  dalam  barang  itu,  lalu Maslamah  bertanya  tentang  itu  kepada  Salim.  Jawab  Salim: “Juallah barangnya, dan sedekahkanlah harganya”. 35
Pada  hadis  yang  lain  disebutkan  bahwa  sanksi ghulul adalah  dengan  membakar  hartanya,  mengarak  keliling pelakunya dan tidak memberikan bagiannya. Diriwayatkan “dari Shalih  bin  Muhammad  dia  berkata:  pernah  kami  berperang bersama  Walid  bin  Hisyam,  sedang  kami  bersama  Salim  bin Abdillah bin Umar bin Abdil Aziz. Kemudian ada seorang laki- laki  melakukan  ghulul,  maka  Walid  memerintahkan,  agar barangnya  dibakar.  Setelah  dibakar,  orang  itu  diarak berkeliling,  dan  bagiannya  tidak  diberikan”. Menurut  Abu Daud, hadis ini yang paling sahih di antara hadits yang lainnya. 36 Sanksi atau hukuman bagi penyalahgunaan wewenang atau jabatan  bahkan  bisa  sampai  hukuman  mati.  Al-Sayyid Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Husain  yang  mengutip pendapat  al-Muhib  al-Thobary  dari  kitabnya Al-Tafqih menyatakan  bahwa  vonis  mati  boleh  dijatuhkan  pada  seorang pejabat  negara  yang  menyalahgunakan  tugas-tugasnya  utnuk menindas  rakyat,  dan  hal  itu  disamakan  dengan  lima  macam kefasikan  (membunuh,  zina,  mencuri,  memutus  persaudaraan dan  keluar  dari  Islam),  karena  kerugian  (korban)  yang diakibatkan dari  kejahatan  pejabat  ini  jauh  lebih  besar. 37 Ibn Taimiyyah  menyatakan  bahwa  siapapun  yang  kalau kejahatannya hanya bisa dihentikan dengan vonis mati, maka ia harus  divonis  mati,  meski  itu  masih  bagian  dari ta’zir .  Ibn Taimiyyah  menganalogikan  kejahatan  itu  dengan  kejahatan al- Soil . 38 Kedua ,  sanksi  atau  hukuman sariqah adalah  didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 38:
قرﺎﺴﻟاو ﺔﻗرﺎﺴﻟاو اﻮﻌﻄﻗﺎﻓ ﺎﻤﻬﻳﺪﻳأ ءاﺰﺟ ﺎﲟ ﺎﺒﺴﻛ ﻻﺎﻜﻧ 35 Hafizh Al Munzdiry, Sunan Abi Daud , jilid 4, alihbahasa Ustadz Bey Arifin dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 245-246.
36 Ibid.
37 Al-Sayyid  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Husain, Bughyat  al- Mustarsyidin , (Surabaya: Al-Hidayah, tth.), hlm. 250.
38 Ibn Taimiyyah, al-Siyasiyah al-Syar’iyyah , hlm. 39.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
271 ﻦﻣ ﷲ ﷲو ﺰﻳﺰﻋ ﻢﻴﻜﺣ 39
“Laki-laki  dan  perempuan  yang  mencuri  potonglah tangannya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan  dan  sebagai  siksaan  dari  Allah  SWT.  dan  Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.
Di dalam hadis yang cukup terkenal disebutkan:
ﺎﳕإ ﻚﻠﻫ ﻦﻣ نﺎﻛ ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻢ أ اﻮﻧﺎﻛ نﻮﻤﻴﻘﻳ ﺪﳊا ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺿﻮﻟا نﻮﻛﱰﻳو ﻒﻳﺮﺸﻟا يﺬﻟاو ﻲﺴﻔﻧ ﻩﺪﻴﺑ ﻮﻟ نأ ﺔﻤﻃﺎﻓ ﺖﻠﻌﻓ ﻚﻟذ ﺖﻌﻄﻘﻟ ﺎﻫﺪﻳ
“Bahwasanya  yang  menyebabkan  kehancuran  umat sebelum  kamu  ialah  mereka  menegakkan  had  terhadap kaum  lemah  dan  meninggalkan  had  terhadap  kaum bangsawan.  Saya  bersumpah  demi  Allah  seandainya fatimah (mencuri) niscaya akan kupotong tangannya”. (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai dari Aisyah).
40
Hukuman  potong  tangan  bisa  dilaksanakan  apabila  harta yang  dicuri  telah  sampai  senisab.  Adapun  nisab  potong  tangan adalah  seperempat  dinar  ke  atas  sebagaimana  hadits  yang diriwayatkan  dari  ‘Amrah  dari  ‘Aisyah  ra.  bahwa  sesungguhnya Nabi s.a.w. biasa memotong tangan karena pencuriannya senilai seperempat dinar ke atas. Hadits tersebut begitu populer karena dikeluarkan  oleh  Imam  Bukhori,  Imam  Muslim,  Imam Turmudzi, Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah. Hadits dengan redaksi  yang  hampir  sama  juga  diriwayatkan  oleh Urwah  dan ‘Amrah  juga  dikeluarkan  oleh  para  Imam  yang  telah  disebut  di atas. 41 Ada  beberapa  kasus  pencurian  yang  tidak  dipotong tangannya,  yaitu  pada  pencurian  buah-buahan  dan  umbat, mencuri untuk memakannya karena suatu hajat (di tempat itu) tanpa  mengantonginya,  kemudian  orang  gila,  dan  terakhir pencurian  yang  dilakukan  dalam  peperangan. 42 Imam  Abu Hanifah  mengatakan  tidak  dipotong  tangan  pada  pencurian
39 Al-Maidah: 5: 38.
40 Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad, Muntaqa al Akhbar Ma’a Naili al Authar , (Mesir: Syirkah maktabah Matba’ah, t. th.), hlm. 278.
41 Hafizh Al Munzdiry, Sunan Abi Daud , hlm. 729-730.
42 Ibid., hlm. 731-746.
272
harta  dalam  keluarga  yang  inti  karena  mereka  diiperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Jadi kasus pencurian antara suami istri tidak dipotong tangan. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, seorang  ayah  tidak  dikenai  hukuman  potong  tangan  karena mencuri  harta  anaknya,  cucunya,  dan  seterusnya  ke  bawah. Demikian  pula  sebaliknya,  anak  tidak  dapat  dikenai  sanksi potong  tangan,  karena  mencuri  harta  ayahnya,  kakeknya,  dan seterusnya ke atas. 43
Sedangkan  menurut  Muhammad  Syahrur, hukuman  bagi pencurian tidak harus dipotong tangan. Hukuman tersebut bisa diganti  dengan  hukuman  lain  yang  lebih  rendah  tetapi  tidak boleh  diganti  dengan  hukuman  yang  lebih  tinggi.  Teori Muhammad  Syahrur  mengenai  hal  ini  terkenal  dengan  teori limit. 44 Hukuman pengganti potong tangan dalam kasus pencurian menurut  Ahmad  Abu  al-Rus  bisa  diganti  dengan  hukuman kurungan  dalam  jangka  waktu  yang  tidak lebih  dari  dua  tahun, tetapi  barang  yang  dicuri  hanya  terbatas  pada  barang-barang yang  ketika  dicuri  tidak  sangat  berpengaruh  terhadap  korban pencurian 45 . Namun  apabila  pencurian  tersebut  masih  diulang hakim  diperbolehkan  menghukum  lebih  dari had yang  lebih tinggi  yang  ditetapkan  undang-undang  untuk  tindak  pidana dengan syarat tidak melewati kelipatan had sebelumnya. 46
Ketiga ,  sanksi  atau  hukuman  bagi  pengkhianatan.  Orang yang  berkhianat  tidak  dikenakan  potong  tangan  sesuai  dengan hadits Nabi:
ﻦﻋ ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ ﱯﻨﻟا ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو لﺎﻗ : ﺲﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﻦﺋﺎﺧ ﻻو ﺐﻬﺘﻨﻣ ﺲﻠﺘﳐﻻو ﻊﻄﻗ 47
“Tidak  dikenakan  hukuman  potong  tangan  terhadap pengkhianat, orang yang merampas, dan atau mencopet”.
43 Makhrus Munajat, Dekonstruksi , hlm. 110-111.
44 Muhammad  Syahrur, al-Kitab  wa  al-Qur’an:  Qira’ah  Mu’ashirah, (Damaskus: al-Ahali at-Taba’ah wa an-Nashr wa at-Tawzi’, 1990), hlm. 455.
45 Ahmad Abu al-Rus, Jara’im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al- Amanah wa al-Syaik bi Duuni Rasiid , (Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami’i al-Hadits, 1997), hlm. 38.
46 Ibid.
47 Muhammad  Isa  bin  Surah  at-Tirmidzi, Sunan  At-Turmudzi , alihbahasa  Drs.  H.  Moh.  Zuhri  Dipl.  TAFL  dkk.,  (Semarang:  CV.  Asy-Syifa’, 1992), hlm. 4-5.
Namun  demikian, pengkhianatan  yang  sifatnya sariqah (pencurian)  hukumannya  bisa  disamakan  dengan sariqah (pencurian).  dalam  beberapa  kasus,  khianat  dapat dijatuhi hukuman  mati.  Misalnya  pengkhianatan  terhadap  agama (murtad)  dan  negara  ( baghyi /pemberontakan),  orang  yang  lari dari medan pertempuran melawan kaum musyrik. 48
Keempat ,  sanksi  atau  hukuman  terhadap  pelaku  tindak kejahatan risywah (suap)  bervariasi,  sesuai  dengan  tingkat kejahatannya;  mulai  dari  sanksi  material,  penjara,  pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash qath’i yang berkaitan dengan tindak  pidana  ini.  Sanksi material ( al-ta’zir  bi  al-mal )  adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Para ulama’ berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera. Bentuk sanksi material bisa berupa  1). Al-itlaf ,  perusakan  atau  penghancuran  sebagaimana pemusnahan minuman keras dan penghancuran geribahnya, 2).
Al-taghyir (merubah),  sebagaimana  merubah  tempat  maksiat menjadi tempat yang bermanfaat, 3). Al-tamlik (penguasaan/pemilikan)  sebagaimana  tindakan  sahabat  Umar ra.  menyita  dan  kemudian  memasukkan  hadiah  yang  diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam baitul mal.
49
Sanksi penahanan dalam  terminologi  fiqh  yuridis, penahanan ( al-hubs ) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa)  dari  kebebasan  bertindak.  Sanksi  ini  berpijak  pada al-Qur’an:
ﰐﻼﻟاو ﲔﺗﺄﻳ ﺔﺸﺣﺎﻔﻟا ﻦﻣ ءﺎﺴﻨﻟا اوﺪﻬﺸﺘﺳﺎﻓ ﻦﻬﻴﻠﻋ ﺔﻌﺑرأ ﻢﻜﻨﻣ نﺈﻓ اوﺪﻬﺷ ﻦﻫﻮﻜﺴﻣﺄﻓ ﰱ تﻮﻴﺒﻟا ﱴﺣ ﻦﻫﺎﻓﻮﺘﻳ تﻮﳌا ﻞﻌﳚوأ ﷲ ﻦﳍ ﻼﻴﺒﺳ .
”Dan  (terhadap)  para  wanita  yang  mengerjakan perbuatan keji hendaknya ada empat orang saksi di antara kamu  (yang  menyaksikan),  kemudian  apabila  di  antara mereka  telah  emmberikan  persaksian,  maka  kurunglah
48 Abd. Azis Dahlan (et all.), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 3, Cet. 1, hlm. 913.
49 Rofiqul A’la, “Membongkar Suap”, Jurnal Teras Pesantren , M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.), hlm. 18-21.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
274
mereka  (wanita-wanita  itu)  dalam  rumah  sampai  mereka menemui  ajalnya,  atau  sampai  Allah  memberi  jalan  lain kepadanya”. 50
Dalam  lintasan  sejarah  Islam  yakni  pada  masa  khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah membeli rumah dari Shofwan bin Umayyah seharga 4000 dirham kemudian ia jadikan sebagai penjara. Dari sinilah  mulai ada rumah tahanan dalam Islam. 51 Sanksi pemecatan jabatan . Yang dimaksud di sini adalah penghentian  segala  keterikatan  kerja  yang  berkaitan  dengan jabatan.  Rasulullah  pernah  memecat  jabatan  komandan  yang dipegang  Sa’ad  bin  ‘Ubadah.  Para  ulama’  mazhab  Hanafi  dan Syafi’i  menetapkan  sanksi  ini  kepada  para  pejabat  yang melakukan tindak kriminal suap.
Selanjutnya  adalah sanksi mengulangi kejahatan . Orang  yang  telah  pernah  melakukan  kejahatan  kemudian mengulanginya lagi maka dia bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman. 52

## Penutup
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan korupsi dan  pemberantasannya  ada  empat  yaitu  hadis  tentang ghulul /penyalahgunaan, sariqah /pencurian,  khianat  dan risywah /suap.  Kedua,  keempat  konsep  yang  terdapat  dalam hadis ini ketika dikaitkan dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dipetakan  ke  dalam  empat  macam,  yaitu: Pertama ,  apabila korupsi uang negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola,  maka  termasuk  pengkhianatan  dan ghulul . Kedua , apabila  korupsi  uang  negara  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak diberi  amanat  mengelola  dengan  cara  mengambil  dari  tempat simpanan,  maka  dikategorikan  pencurian  dan ghulul . Ketiga , apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang diserahi uang  atau  barang  dan  dia  tidak  mengakui  menerima  uang  atau barang tersebut, maka dikategorikan ghulul dan pengkhianatan. Keempat ,  apabila  warga  biasa  memiliki  prakarsa  untuk mengeluarkan  dana,  hadiah,  jasa  atau  barang  lainnya  sebagai
50 An-Nisa’ 4:14.
51 Ibid.
52 Ibid., hlm. 21-23.
275
suap  ( bribery )  kepada  pejabat  untuk  memperlancar  atau  untuk memenuhi  tuntutan/permohonannya,  atau  apabila  prakarsa datangnya  dari  pejabat  atau  aparatur  negara  sebagai  bentuk pemerasan  ( extortion ),  maka  kedua  hal  tersebut  termasuk kategori risywah .  Ada  tiga  langkah  upaya  pemberantasannya, yaitu sanksi penahanan, sanksi pemecatan dari jabatannya, dan sanksi mengulangi kejahatannya dengan hukuman pemberatan.
Daftar Pustaka A’la, Rofiqul, “Membongkar  Suap”, Jurnal  Teras  Pesantren , M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.
Abu Zahrah, Muhammad, al-‘Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami , Ttp, Dar al Fikr al Arabi, tth. Ahmad.  S.,  Abu  Abdul  Halim, Suap  Dampak  Dan  Bahyanya Bagi  Masyarakat ,  Cet  1,  Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 1996.
Al Munzdiry, Hafizh, Sunan Abi Daud , jilid 4, alihbahasa Ustadz Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993. al-Asqolani, Ibn Hajar, Fathu al-Bari , Juz 12, Ttp., al-Maktabah al-Salafi, tth.
Alatas, Syed  Hussein, Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan Dengan Data Kontemporer , Jakarta: LP3ES, 1986.
Al-Azhari, Muhammad, Tahdzib al-Lughah , juz II, Kairo: Dar al- Qawmiyyah, 1964.
al-Bantani, Syekh  Muhammad  An-Nawawi, Sullam  at-Taufiq , Surabaya, al-Hidayah, tth. al-Hamid, Syekh  Muhammad, Rudud  ‘ala  Abathil ,  Beirut:  al- Maktabah al-‘Ashriyyah, 1997. al-Khatib, Syarbini, Mughni  al-Muhtaj ,  Mesir:  dar  al-Bab  al- halabi wa Awladuhu, 1958. al-Qardawi, Muhammad Yusuf, Al-Halal wa al-Haram, ttp: Dar Ihya’ al Kitab al-‘Arabiyah, tt. al-Rus, Ahmad  Abu, Jara’im  al-Syariqat  wa  al-Nasbi  wa Khianat  al-Amanah  wa  al-Syaik  Bi  Duuni  Rasiid , Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami’i al-Hadits, 1997. al-Syaukani, Muhammad  ibn  ‘Ali  ibn  Muhammad, Nailu  al- Authar , Juz VIII., Kairo” Dar al-Hadits, t.t.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
276
at-Tirmidzi, Muhammad  Isa  bin  Surah, Sunan  At-Turmudzi , alihbahasa  Drs.  H.  Moh.  Zuhri  Dipl.  TAFL  dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992. Bashori, Khoiruddin, “Sambutan”, dalam “Membangun Gerakan Antikorupsi  Dalam  Perspektif  Pendidikan”,  Yogyakarta: LP3 UMY, 2004. bin  Husain, Al-Sayyid  Abdurrahman  bin  Muhammad, Bughyat al-Mustarsyidin , Surabaya: Al-Hidayah, tth. Buletin  al  Islam  Edisi  215,  “Ancaman  Allah  Terhadap  Pejabat Yang Tidak Amanah”, http: //www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php. CD-ROM  Mausu’ah  al-Hadits  asy-Syarif,  Edisi  1,2,  Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
CD-ROM  Mausu’ah  al-Hadits  asy-Syarif,  Edisi  1,2,  Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
Dahlan, Abd.  Azis, (et  all.), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  jilid  3, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Ibn  Abidin  Muhammad  Amin, Rad  al  Mikhtar  Ala  al  Dar  al Mukhtar  Hashiyat  Ibn  Abidin ,  juz  VII,  Beirut:    Dar  al Ihya’, 1987.
Ibn Muhammad, Muhammad Ibn ‘Ali, Muntaqa al Akhbar Ma’a Naili al Authar , Mesir: Syirkah maktabah Matba’ah, t. th. Kompas, 4 Maret 2004 Mahfud  MD.,  Moh., Setahun  Bersama  Gus  Dur  Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit , Jakarta: LP3ES, 2003. Muhammad  Yusuf  al-Qaradawi, Al-Halal  wa  al-Haram  fi  al- Islam, Beirut: Al Maktab al-Islami, 1994. Pitaloka, Rieke  Diyah, Banalitas  Kejahatan:  Aku  Yang  Tak Mengenal  Diriku,  Telaah  Hannah  Arendt  Perihal Kekerasan Negara , Tesis, UI Jakarta, 2004. Soejono, Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
Syahrur, Muhammad, al-Kitab  wa  al-Qur’an:  Qira’ah Mu’ashirah, Damaskus:  al-Ahali  at-Taba’ah  wa  an-Nashr wa at-Tawzi’, 1990.
Ulama’  India, al-Fatwa  al-Hindiyah ,  Juz  III,  Bulak:  Dar  al- Thoba’ah al-Amirah, t.th.. Wibawa, Samodra,  “Korupsi:  Sebab-Musabab  dan  Agama,” http://www.geocities.comcom/adeniha/korup_agama.ht m.
Yusanto,  M  Ismail,  “Islam  dan  Jalan  Pemberantasan  Korupsi,” http:  /  b.domaindlx.com  /  samil  /  2004  /  read  news. tajuk.