Cendy Glaksy, Lu Sudirman, Junimat Girsang (2022) Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## IMPLIKASI  HUKUM  PENGENDALIAN  DAMPAK  LINGKUNGAN  DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARIMUN

## Cendy Glaksy, Lu Sudirman, Junimat Girsang
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: glaksycendy@gmail.com, dirman_lu@yahoo.com, christine@junimart- girsang.com

## Abstrak
Pembangunan  perumahan  dan  pemukiman  di  wilayah  perkotaan  pada  umumnya berlangsung  secara  cepat  sehingga  membutuhkan  tanah  yang  luas.  Pembangunan perumahan  dan  pemukimam  menjadi  salah  satu  permasalahan  mendasar  yang dihadapi  pemerintah  termasuk  di  kabupaten  karimun.  Penelitian  ini  mengkaji Implikasi  Hukum  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Dalam  Pembangunan Perumahan  Di  Kabupaten  Karimun,  Kebijakan  terkait  hukum  lingkungan,  tata ruang  wilayah  kota.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang didasarkan  pada  hasil  penelitian  kepustakaan.  Adapun  data  sekunder  berupa peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  lingkungan,  tata  ruang  wilayah kota,  hukum  pertanahan,  buku-buku  maupun  hasil  penelitian  di  bidang  hukum lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  dan  terkendalinya  pemanfaatan  sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan, maka harus  diperkirakan  perubahan  kondisi  lingkungan,  baik  yang  menguntungkan maupun yang merugikan.
Kata Kunci :  Implikasi  Hukum;  pengendalian  dampak  lingkungan;  Pembangunan berkelanjutan

## Abstract
Abstract  The  construction  of  housing  and  settlements  in  urban  areas  generally takes place rapidly, requiring large areas of land. The construction of housing and settlements is one of the fundamental problems faced by the government, including in  Karimun  Regency.  This  study  examines  the  legal  implications  of  controlling environmental impacts in housing development in Karimun district, policies related to  environmental  law,  urban  spatial  planning.  This  research  is  a  normative  legal research  based  on  the  results  of  library  research.  The  secondary  data  are  in  the form  of  laws  and  regulations  in  the  field  of  environmental  law,  urban  spatial planning,  land  law,  books  and  research  results  in  the  field  of  environmental  law. Sustainable development and controlled use of natural resources are the objectives of environmental management. To achieve the goal, it must be estimated changes in environmental conditions, both favorable and unfavorable.
Keywords: Legal Implications; environmental impact control; Sustainable development

## Pendahuluan
Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  menuntut  Daerah  untuk  mampu  melakukan  perencanaan  dan  penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah Undang-undang mewajibkan untuk  semua  Pimpinan  Daerah  menyiapkan  Rancangan  Rensra  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya dengan pedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/ RPJMD dan menetapkan Rensra setelah disesuaikan dengan RPJM/ RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD  daerah  berkewajiban  untuk  menyusun  Rencana  Strategis  yang  merupakan penjabaran dan visi dan misi dalam rangka pencapaian sarasan pembangunan nasional atau daerah secara menyeluruh.
Renstra  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Propinsi Kepulauan  Riau  disusun  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Derah  dan  Rencana  Pembangunan  jangka  menegah  Daerah  serta  tata  cara perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang derah. Rencana pembangunan jangka menegah  daerah  dan  Rencana  Kerja  daerah  merupakan  dokumen  perencanaan  Dinas pekerjaan  umum.  Penataan  ruang  dan  pertanahan  untuk  periode  5  (lima)  tahun  dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Renstra ini memuat telaah, tujuan, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai degan tugas dan fungsi dinas yang di susun dengan berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif (Mirza & Aisyah, 2020).
Tentu Dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan substansi yang akan  dituju  secara  terpadu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. ”Sebagai salah satu bentuk realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD  NRI  1945  dituangkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA), yaitu  Negara  diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
Umum  mengenai  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa  untuk  berbagai  kepentingan  hidup  rakyat  dan  negara.  Rencana  Umum  yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaaatan  tanah  agar  optimal  harus  menyesuaikan  dengan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah,  maka  untuk  kesesuaian  kebutuhan  akan  tanah  telah  diterbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (selanjutnya disingkat
PP Penatagunaan Tanah) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang).
Kembali  kepada      Industri  properti  khususnya  perumahan  merupakan  salah  satu kegiatan usaha yang semakin hari semakin bertumbuh. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya  perumahan-perumahan  yang  bermunculan.  Pembangunan  properti merupakan  salah  satu  bentuk  penggunaan  lahan.    Lahan  yang  tersedia  di  manfaatkan dengan mendirikan perumahan, pusat perbelanjaan, dampak yang terjadi adalah properti menjadi multiplier effect di satu sisi dapat menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyediakan kebutuhan rumah  yang  bisa  di  jangkau  masyarakat,  tetapi  di  sisi  lain  atau  dampak  negatif  dari pembangunan  properti  adalah  hilangnya  sebagian  harta  (tanah)  yang  dimiliki  oleh masyarakat akibat transaksi jual beli lahan antara developer dan masyarakat. Walaupun dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat akibat adanya penjualan lahan, tetapi juga  akibat  pembangunan  properti  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  ruang  permasalahan maka  yang  ditimbulkan  adalah  ketika  kegiatan  usaha  pembangunan  perumahan  telah beroperasi dan dalam pelaksanaannya telah terjadi dampak lingkungan hidup (Tolang, Kotan,  &  Nahak,  2020).  Termasuk  pengelolaan  dan  pemantauan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  suatu  dokumen  pengelolaan  lingkungan  (dokumen AMDAL  maupun  UKL/  UPL).  Keterkaitan  antar  perumahan/  pemukiman  dan perumahan/  pemukinam  yang  lain  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam perencanaan tata ruang wilayah, sehingga pelaksanaanya harus selalu mengacu kepada Tata Ruang Wilayah baik Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/ Kota.
Pada intinya pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius  terhadap  lingkungan  justru  akan  menghasilkan  anti  pembangunan  dan  anti pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia (Tolang et al., 2020). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  hidup  (selanjutnya  disingkat UUPPLH)  sebagai  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  UUPPLH  memberikan  penguatan  prinsip-prinsip  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena  dalam  setiap  proses  perumusan  pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan, partisipasi, akuntanbilitas dan keadilan.
Dan  sebagai  bentuk  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Karimun  terhadap pengelolaan  ruang  kota  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  pada  tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041. Dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Karimun  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Karimun adalah untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui sektor industri pertanian.
Kalau  kita  mengacu  kepada  asas  dan  Tujuan  Penataan  Raung  Dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  penataan  Ruang  diselenggarakan  berdasarkan asas:
a. Keterpaduan
b. Keserasian , keselarasan dan keseimbangan
c. Berkelanjutan
d. Keberdayaangunaan dan keberhasilan
e. Keterbukaan
f. Kebersamaan dan kemitraan ;
g. Perlindungan kepentingan umum Kepastian hukum dan keadilan ;
h. Akuntanbilitas (Indonesia, 2003)
Terjadinya  berbagai  permasalah  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang  di indonesia  karena  berbagai  hal,  antara  lain:  dominasi  kebijakan  sektoral  yang  didasari oleh  kepentingan  tertentu  di  tiap  sektoral,  perencanaan  tata  ruang  tanpa  kajian lingkungn  Hidup  Strategis  (KLHS),  ketidaksesuaian  antara  Tata  Ruang  Kota/ Kabupaten Kota dan Nasional dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara berkesinambung lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran  penataan  ruang  yang  berakibat  masih  terjadinya  pelanggaran  penataan ruang (pusat dan daerah), masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum  dipatuhinya  peraturan  di  bidang  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bertitik  tolak  pada  latar  belakang  dari  pernyataan  tersebut  bahwa  di  Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pembangunan yang ada, berusaha untuk mengedepankan pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan  berwawasan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin mengkaji  ketentuan  hukum  tentang  pembangunan  perumahan  dalam  mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Karimun dan pengendalian dampak lingkungan  hidup  akibat  pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Karimun.  Dan  kalau disimpulkan secara garis besar maka akan mengerucut Bagaimana relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Karimun.

## Metode Penelitian
Tipologi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yang  bertujuan  untuk menggambarkan, menginventarisasi, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang penegakan  hukum  terkait  penataan  ruang  guna  mewujukan  pembangunan  yang berkelanjutan  melalui  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  menekankan pada  sumber  data  sekunder  (Asikin,  2004).  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan (Soemitro, 1982).  Data  yang  sudah  terkumpul  akan  dianalisis  dengan  penelaahan  terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan lingkungan hidup.

## Hasil dan Pembahasan
1. Relevansi  ketentuan  hukum  pembangunan  perumahan  dalam  mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Karimun
Pembangunan  menimbulkan  resiko  negatif  terhadap  lingkungan.  Ancaman kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak lestari. Namun, pembangunan di Indonesia harus tetap dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan bangsa  Indonesia  sebagaimana  di  amanatkan  Alinea  ke-IV  Pembukan  UUD  NRI 1945.  Pasal  33  Ayat  (4)  UUD  NRI  1945  merumuskan  bahwa  perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efsiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Merujuk pada ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapalkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”,  yang  berarti  hak  untuk  memperoleh  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia (HAM) karena  itu,  UUD  NRI  1945  jelas  sangat  pro  lingkungan  hidup,  sehingga  dapat disebut  sebagai  konstitusi  hijau  (green  constitution)  (Nursyamsi,  Irwansyah,  & Said, n.d.). Ini berarti, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari  HAM,  yang  oleh  Jimly  Asshiddiqie  disebutnya  dengan  istilah constitutionalization  of  environmental  policy.  Dengan  demikian  norma perlindungan  lingkungan  hidup  sudah  ditingkatkan  derajatnya  dan  berada  pada level perundang-undangan tertinggi (Nursyamsi et al., n.d.).
Perkembangan pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun cukup pesat. Berikut data perkembangan perizinan mendirikan bangunan perumahan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Karimun:

## Tabel 1
Rekapitulasi Perkembangan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan di Kabupaten Karimun No. Bulan Jumlah/tahun 2019 2020 2021 1. Januari 7 8 13 2. Februari 5 5 7 3. Maret 1 12 6 4. April 7 13 14 5. Mei 25 3 10 6. Juni 2 1 - 7. Juli 14 2 -
8. Agustus 1 9 - 9. September 18 14 - 10. Oktober 15 12 - 11. Nopember 6 14 - 12. Desember 11 5 - Jumlah 112 98 50 Sumber: Data BPS Karimun, 2020
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perkembangan jumlah  perizinan  pembangunan  perumahan  tiap  tahun  dari  tahun  2019-2021 mengalami fluktuasi. Terlihat dari rekapitulasi yang menunjukkan peningkatan dan penurunan  dari  tahun  2019  sampai  tahun  2021.  Adapun  jumlah  perizinan pembangunan perumahan terkecil terjadi dalam tahun 2021 dengan jumlah 50. Secara  substantif  sebenarnya  hubungan  hukum  antara  pembangunan perumahan dan lingkungan hidup menekankan pada kewajiban pihak pengembang sebagai  subyek  hukum  untuk  melaksanakan  kewajiban  melindungi  lingkungan hidup. Oleh karena itu, Kabupaten Karimun memaknai hubungan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahan  di  dalam  pasal  5  disebutkan  penyelenggaran Tangung  Jawab  Sosial  Perusahan  yang  di  singkat  dengan  TJSP.  Penyelenggaran TJSP di daerah berdasarkan asas:
a. Kepastian hukum;
b. Kepentingan umum;
c. Kebersamaan;
d. Partisipatif dan aspiratif;
e. Ketebukaan;
f. Keberlanjutan;
g. Berwawasan lingkungan;
h. Kemandirian dan
i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Di  dalam  pasal  13  juga  di  sebutkan  dalam  melaksanakan  TJSP,  perusahaan wajib, yaitu:
a) Menyusun,  menata,  merancang  dan  melaksanakan  kegiatan  TJSP  sesuai dengan  prinsip  TJSP  dengan  memperhatikan  kebijakan  pemerintah  daerah dan peraturan perundang-undangan;
b) Menumbuhkembangkan  dan  memantapkan  sistem  jaringan  kerjasama  dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian pengasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, peraturan daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c) Menetapkan  bahwa  TJSP  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam kebijakan managemen maupun program pengembangan perusahaan dan
d) Mensinergikan  serta  mengintegrasikan  program  kegiatan  TJSP  dengan program kegiatan Pemerintah Daerah .
Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga disebutkan yang  tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUPPLH, sebagai berikut: ‘’Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan, kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan” (Hakim, 2015).
Kepentingan  negara  terhadap  lingkungan  dapat  ditelaah  dari  penjelasan umum  UUPPLH  yang  menggarisbawahi,  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  merupakan  hak  asasi  manuisa  dan  hak  konstitusi  bagi  setiap  warga  negara Indonesia. Oleh karena itu, negara , pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam pelaksaanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia  serta makhluk  hidup  lain.  Penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi  dan seimbang  dengan  fungsi  lingkungan  harus  selaras,  serasi  dan  seimbang  dengan fungsi lingkungan hidup sebagai konsekuensi, kebijakan, rencana dan atau program pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban  melakukan  pelestarian  lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menyadari  potensi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sebagai  konsekuensi dari  pembangunan,  terus  dikembangkan  upaya  pengendalian  dampak  secara  dini. Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  ()  adalah  salah  satu  perangkat  pre-emtif pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  terus  diperkuat  melalui  peningkatan akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  penyusunan  amdal  dengan  penyusunan  dokumen AMDAL,  serta  dengan  memperjelas  sanksi  hukum  bagi  pelanggar  di  bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.
Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH ) menegaskan bahwa:
1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peran masyarakat dapat berupa
a. Pengawasan sosial;
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
c. Penyampaian informasi dan atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
c. menumbuhkembangankan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkan  kembangan  ketanggasegeraan  masyarakat  untuk  melakukan pengawasan sosial;
e. mengembangkan  dan  menjaga  budaya  dan  kearifan  local  dalam  rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu dimaksudkan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  melalui  berbagai aktivitas,  seperti  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pengawasan  dan pengendalian  lingkungan  hidup  dari  ancaman  pencemaran  atau  kerusakan  yang menganggu  kehidupan  bermasyarakat  atau  bernegara.  Selain  itu,  kepentingan umum  atau  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup  dapat  pula  dari  materi  muatan UUPPLH lainnya, yaitu pasal 91 ayat (1) bahwa: “masyarakat berhak mengajukan gugatan  perwakilan  kelompok  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  dan  atau  untuk kepentingan  masyarakat  apabila  mengalami  kerugian  akibat  pencemaran  dan  atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.
Ayat (2) menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok”.
Erri  N.  Megantara  berpendapat  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  UUPPLH bahwa  karakter  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  adalah  sebuah  upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan adalah sebuah upaya terpadu untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  meliputi  kebijaksanaan  penataan, pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan  (Supriyatin  &  Herlina, 2020) .
Rekonstruksi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang  lingkungan  dan  sumber  daya  alam,  penataan  hukum  lingkungan  terletak pada instrumen perizinan lingkungan hidup yang utama, yakni Tata Ruang, Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  dan  AMDAL  sejatinya  perlu  mendapatkan partisipasi  mampu  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  dan  dokumen  lingkungan hidup.  Dengan  partisipasi,  diharapkan  pelaku  usaha  atau  masyarakat  mampu meminilisasi  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dalam artian  ketaatan  terhadap  instrumen  perizinan  lingkungan  hidup.  Filosofis  dibalik norma instrumen perizinan lingkungan adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
Dengan  pemikiran  Satjipto  Raharjo  tentang  hukum  dan  perubahan  dalam tataran  praktis  operasional,  pasca  reformasi  dari  instrumen  perizinan  lingkungan hidup  memberikan  nuansa  baru  kesadaran  hukum  bagi  pelaku  usaha  untuk  taat terhadap  hokum  perizinan.  Proses  instrumen  perizinan  tersebut  diharuskan melibatkan  peran  serta  masyarakat  berkaitan  dengan  dampak  lingkungan  yang timbul  di  kemudian  hari,  termasuk  manfaat  dan  keseimbangan  lingkungan  namun
kelemahannya  adalah  pengendalian  sebagai  bagian  dari  pengawasan  dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundangan- undangan  dan  tidak  tegasnya  dalam  memberikan  sanksi  administratif.  Fungsi hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  pasca  reformasi  dalam  perspektif perundanga-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu direkonstruksi yang  senanntiasa  berorentasi  kepada  kesejahteraan  masyarakat  yang  ramah lingkungan atau ekonomi yang berkelanjutan.
Negara wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya warga masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah-wilayah sumber daya alam strategis, karena hak-hak tersebut sebagai bagian dari HAM dalam kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya  alam.  Hubungan  antara  masyarakat  dengan  lingkungan  adalah  masyarakat yang  merupakan  sekumpulan  dari  anggota-anggota  individu  memiliki ketergantungan  dengan  lingkungan  sebagai  kehidupan.  Lingkungan  sangatlah kompleks,  merupakan  kombinasi  antara  kondisi  fisik  yang  mencakup  keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi mineral serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia  seperti  keputusan  bagaimana  mengunakan  lingkungan  fisik  tersebut. Lingkungan  juga  dapat  diartikan  menjadi  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitar manusia  dan  mempengaruhi  perkembangan  kehidupan  manusia  yang  terdiri  dari komponen abiotiik dan biotik.
Dalam  kontek  kebijakan  pembentukan  hukum  lingkungan,  partisipasi masyarakat  menjadi  hal  yang  utama  dan  diharapkan  pelaku  usaha,  termasuk masyarakat  mampu  meminimalisasi  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan lingkungan  hidup  dalam  artian  ketaatan  terhadap  instrumen  perizinan  lingkungan hidup. Filosofi dibalik daya dukung masyarakat (legal culture) adalah dalam rangka menghadirkan  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarkat.  Dalam merekonstruksi  teori  hukum  pembangunan,  pembuat  kebijakan  (legal  policy) pembentukan  hukum  ranah  memiliki  optic  dan  pendekatan  secara  holistic komprehensive dan interdisipliner (Wibowo, 2018).
Sehingga dari beberapa penjelasan dan teori dan dasar hukum kita berharap eksistensi serta fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat mapun pemerinth daerah dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  hidup  segala  tindakan  hukumnya  wajib memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana dimaksud dalam hal ini Kabupaten Karimun.

## Kesimpulan
Teori  hukum  pembangunan  di  sektor  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam perkembangan  awal  tidak  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  kuatnya  kepentingan penguasa.  Hukum  itu  pada  akhirnya  merupakan  alat  perebutan  kekuasaan  dalam masyarakat,  yakni  dominasi  kekuasaan/  politik  dalam  Undang-undang  Lingkungan Hidup  dengan  semangat  perubahan  sosial  dan  pembaharuan  atau  pembangunan masyakarat.  Dalam  mengendalikan  dampak  sosial  setelah  adanya  pembangunan
perumahan  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  kegiatan-kegiatan  sosial  yang melibatkan  masyarakat  masyarakat,  sehigga  dapat  tercipta  hubungan  yang  lebih  baik antara masyarakat dan perlunya pengawasan pengelolaan di beberapa daerah Kabupaten Karimun.  Dalam  mengendalikan  dampak  lingkungan  sesudah  adanya  pembangunan perumahan,  dapat  dilakukan  dengan  menambah  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  yang menampung air hujan sehingga kualitas air tanah menjadi baik. Dengan demikian antara hukum dan pembangunan bisa berjalan secara komprehensif.

## BIBLIOGRAFI
Amirudin & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Faiz, Pan Mohamad. 2016. “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, hlm 767.
Irwansyah. 2013. Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013, hlm 123.
Irwansyah. 2015. Hak Atas Lingkungan. USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 9, Nomor 2, September 2021.
Jurnal Hukum Lingkungan. Vol. 4, Issue 2, Februari 2018.
Pasal 1 angka 26 UUPPLH Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
Pasal 2 Undang-undang No26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Rencana Strategis (Rensta) Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Soemitro, Ronny Haitijo. 1982. Metodologi Penemuan Hukum. Jakarta: Ghalian Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Copyright holder:
Cendy Glaksy, Lu Sudirman, Junimat Girsang (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: