This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## LARANGAN TINDAK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Mahlil Adriaman, Zuhdi Arman  & Syaiful Munandar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: mahlil adriaman@gmail.com , zuhdiarman1@gmail.com & munandarsyaiful@gmail.com

## Abstract
This research aims to find out what are the terms in competition, how companies behave in dealing with the market system, what results when cheating in weights and measures, and why monopolistic practices are prohibited in Islamic views. The research method used in this study is juridical-normative research. The juridical-normative research method is defined as "A research method on legal regulations both from the  perspective  of  hierarchy  and  legal  regulations  (vertical),  as  well  as  the  harmonious  relationship between legal regulations (horizontal). This cheating is clearly a form of sariqah practice (theft) of other people's property and not wanting to be  fair with others. This is  a dangerous act, because weights and measures are the cornerstone of the world economy and the basis for transactions.
Keywords: business competition; monopoly; Islamic perspective

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  istilah  dalam  persaingan,  bagaimana  perilaku perusahaan  dalam  menghadapi  sistem  pasar,  Apa  saja  yang  mengakibatkan  ketika  curang  dalam timbangan  dan  takaran,  dan  Kenapa  praktek  monopoli  dalam  pandangan  islam  dilarang.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  yuridris-normati.  Metode  penelitian yuridris- normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan -aturan perundangan baik dari sudut pandang  hirarki  maupun  peraturan  hukum  (vertikal),  maupun  hubungan  harmoni  antarv  peraturan hukum  (horizontal).  Kecurangan  tersebut  jelas  merupakan  satu  bentuk  praktek  sariqah  (pencurian) terhadap  milik  orang  lain  dan  tidak  mau  bersikap  adil  dengan  sesama.  Hal  ini  merupakan  perbuatan berbahaya,  karena  timbangan  dan  takaran  menjadi  tumpuan  roda  perekonomian  dunia  dan  asas  dalam transaksi.
Kata Kunci: persaingan usaha; monopoli; perspektif islam

## A. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  bisnis  terdapat  persaingan  yang  sangat  tidak  dapat  dihindari,  hal tersebut sudah wajar terlebih lagi di kota-kota besar. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut,  haruslah  pandai  memilih  sebuah  perusahaan  dengan  cerdik  dan  bijak. Perusahaan  yang  baik  dituntut  memiliki  strategi  pemasaran  yang  tepat  agar  dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya untuk memiliki posisi yang aman.
Kebijakan-kebijakan  disetiap  perusahaan  menjadi  salah  satu  pondasi  agar perusahaan  tersebut  dapat  bertahan.  Berbagai  pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  seperti  produk  barang,  jasa,  property,  dan  lain-lain.  Perusahaan  perlu melakukan persiapan baik di bidang produksidan menentukan waktu yang tepat untuk menjualnya ke calon konsumen.
Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai- nilai ekonomi.  Islam  juga  telah  menanamkan  kerangka  kerja  yang  luas  berdasarkan kesempatan  berekonomi  yang  sama  dan  adil  bagi  penganutnya  untuk  mengarahkan mereka kea rah kehidupan ekonomi yang seimbang.
Persaingan  memberikan  keuntungan  kepada  para  pelaku  usaha  ataupun  kepada konsumen.  Persaingan  akan  berdampak  pada  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan produk  ataupun  jasa  yang  dihasilkan.  Dengan  adanya  persaingan,  maka  konsumen sangat diuntungkan karena mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa yang harga terjangkau dan kualitas yang baik.
Dalam hukum nasional dan persaingan usaha tidak sehat sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, maka berdasarkan defenisi dapat diketahui bahwa dasarnya ada empat  hal  penting  yang  dapat  dikemukakan  terkait  praktek  monopoli  antara  lain, pertama,. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi; kedua, pemusatan kekuatan tersebut berada  pada  satu  atau  lebih  pelaku  usaha;  ketiga,  pemusatan  kekuatan  tersebut menimbulkan  persaingan  tidak  sehat;  keempat,  pemusatan  kekuatan  tersebut merugikan kepentingan umum. 1

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  yuridris- normati. Metode penelitian yuridris- normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum (horizontal).
1 Muhlizar. “Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, kalam keadilan jurnal hukum, vol 7 no. 1 2019
Dengan mengunakan metode penetilitian yuridri-normatif, diharapkan penelitian ini  mampu  menemukan,  merumuskan,  menganalisis,  dan  memecahkan  masalah  yang ada.  Data  yang  dugunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  sekunder,  diperoleh  melalui studi kepustakaan. 2

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dibeberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah, “Antitrust Laws” atau  antimonopoli.  Di  Indonesia  istilah  yang  sering  digunakan  adalah  hukum persaingan  atau  anti  monopoli.  Di  Indonesia  hukum  anti  monopoli  diatur  dalam  UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan  antar  pelaku  usaha. 3 UU  ini  merupakan  pengaturan  secara  khusus  dan komprehensif  yang  berkaitan  dengan  persaingan  antar  pelaku  usaha.  Dalam  pasal  2 Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Lapangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  tidak  Sehat  menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  di  Indonesia  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan umum”.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  monopoli  adalah  suatu  pasar  tanpa persaingan,  tetapi  sebaliknya  monopoli  dapat  juga  diperoleh  melalui  kemampuan usaha,  kejelian  terhadap  bisnis  yang  tinggi,  sehingga  pelaku  usaha  dapat  mengelola usahanya  pada  tingkat  efisiensi  yang  tinggi  yang  akan  menjadikan  perusahaannya dapat tumbuh dengan pesat, yaitu dengan cara menawarkan produk kombinasi kualitas dan  harga  sesuai  yang  diinginkan  oleh  konsumen  sehingga  pangsa  pasarnya  dapat bertambah  dengan  cepat  dan  secara  alamiah  dapat  merebut  pangsa  pasar  yang  luas. Dengan adanya pangsa pasar yang luas untuk suatu produk sejenis maka akan dapat terjadi monopoli alamiah dalam suatu pasar.
2 Angga Arniya Putri, dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet. 1, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 88-89.
3 Is susanto, dkk, “Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol. 3 No. 2, November 2019, hlm 81.
Di  Indonesia,  pada  tanggal  5  Maret  1999  telah  diundangkan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pasal  3  Undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa kesejahteraan rakyat Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamain adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil Mencegah praktek monopoli  atau  praktek  usaha  tidak  sehat  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  usaha  dan Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Istilah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam Islam terdapat satu ungkapan yang disinyalir (hampir  mirip)  dengan  monopoli  yaitu  al-Ihtikar.  Menurut  Hukum  Islam,  Ikhtikar diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli atas supply dengan tujuan untuk mendapatkan  keuntungan  tertentu.  Secara  bahasa,  al-Ihtikar  secara  etimologi  dapat diartikan  dengan  Perbuatan  menimbun,  pengumpulan  (barang-barang)  atau  tempat untuk menimbun.
Kegiatan  persaingan  dalam  dunia  usaha  yang  tidak  sehat  yang  mengakibatkan terjadinya monopoli inilah yang membuat menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam terutama  menggunakan  kerangka  teori  Hukum  Ekonomi  Islam  dan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan terkait dengan prospek penerapan UU No.5 Tahun 1999 sebagai upaya pencegahan terhadap persaingan usaha di Indonesia yang bersifat monopolistik.
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dua orang saling jual beli, maka keduanya memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah, dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada  yang  lainnya,  maka  apabila  salah  seorang  telah  memberikan  pilihan  kepada keduanya, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak  diantara  keduanya  tidak  meninggalkan  transaksi  tersebut,  maka  telah  wajiblah jual  beli  tersebut  (HR.  Al-Bukhari  dan  Muslim).  Dari  hadits  tersebut  jelaslah  bahwa islam  mengisyaratkan  bahwa  penjual  dan  pembeli  agar  tidak  tergesa-gesa  dalam
melakukan  transaksi,  sebab  akan  menimbulkan  penyesalan  atau  kekecewaan  di kemudian  hari.  Islam  mensyariatkan  tidak  hanya  ada  ijab  kabul  dalam  jual  beli,  tapi juga  kesempatan  untuk  berpikir  pada  pihak  kedua  selama  mereka  masih  dalam  satu majlis  perniagaan  atau  disebut  dengan  khiyar.  Secara  umum,  ekonomi  islam membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan, dan ketidak pastian.
Dalam  penelitian  sukiati  peringatan  Allah  tentang  larangan  monopoli  yang diartikan  sebagai  penimbun  diatur  dalam  surah  Al-Humazah  ayat  2-3.  Dimana  Allah melalui al- qur’an melarang penimbun harta. Larangan penimbun harta juga dinyatakan dalam al- qur’an surat At -Taubah ayat 34-35 yang mengancanmnya dengan azab yang pedih bagi penimbun emas dan perak dan pada surah lain yakni Al-Maidah ayat 2 yang mengandung  nilai  tolong  menolong  dan  Allah  tidak  hendak  menyakitkan  kamu. Terminologi  persaingan  usaha  tidak  ditemui  dalam  literatur  keislaman.  Istilah  yang sering  digunakan  dalam  kajian  hukum  islam  ialah  penimbunan  terhadap  barang komoditas  yang  diambil  kata  “ikhtikar”,  kata  inilah  yang  kemudian  banyak diterjemahkan menjadi monopoli ataupun praktik persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan  usaha.  Kajian  islam  kontemporer  menempatkan  kajian  ini  dalam  ekonomi syariah karena terkait dengan kajian umum ilmu ekonomi syariah. 4

## B. Perilaku (Behavior) dan Sistem Pasar
Etika merupakan penunjang dari komponen bisnis, terutama dalam hal tindakan dan  perilaku  pribadi,  atau  juga  tanda-tanda  yang  dapat  membimbing  dan mengingatkan suatu pekerjaan yang patut dipuji dan harus dipatuhi dan dilaksanakan. Etika  bisnis  sebagai  bentuk  untuk  mematuhi  prinsip-prinsip  etika  yang  membedakan antara apa yang baik dan buruk, benar dan salah, untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan  dan  pelanggannya.  Pentingnya  etika  bisnis  tergantung  pada  norma  dan prinsip  umum  yang  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat.  Prinsip-prinsip  tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan  bisnis.  Karena  etika  memiliki  peranan  yang  besar  terhadap  dunia  bisnis,
4 Muhlizar, “Persaingan Praktek Monopoli Barang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Kalam Keadilan, Vol. 7 No.1, 2019, hlm 64.
dimana  dengan  menerapkan  etika  dalam  berbisnis  maka  akan  mampu  menciptakan manajemen yang baik. 5
Dalam suatu usaha ada namanya persaingan usaha, Persaingan tersebut terjadi karena  ada  keinginan  untuk  mencapai  keuntungan  besar.  Peristiwa  perdagangan dipasar  cukup  ketat  sehingga  membuat  pedagang  atau  produsen  harus  siap  untuk menghadapi  tantangan  yang  terjadi. 6 Praktek  diskriminasi  harga  seperti  dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5/1999, maka dapat menyebabkan pembeli tertentu (dimana  pembeli  tersebut  merupakan  pelaku  usaha  juga)  terkena  kewajiban  harus membayar  dengan  harga  yang  lebih  mahal  dibandingkan  pembeli  lain  (yang  juga merupakan  pelaku  usaha)  yang  sama-sama  berada  dalam  pasar  yang  sama,  sehingga dapat  menyebabkan  pembeli  mengalami  diskriminasi  tersebut  tersingkir  dari  pasar karena dia akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang memperoleh harga lebih  rendah.  Bentuk  dari  pertukaran  harga  rendah  maupun  tinggi  dapat mempengaruhi konsistensi pembeli dalam memilih tempat belanja. Peristiwa demikian menjadikan konflik pasar semakin meluas.
Bentuk  dari  persaingan  usaha  ini  menampilkan  nilai  kepedulian  pemerintah sebagai peran dalam melindungi konsumen. Karena bila hal ini tidak dilakukan maka tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi  persengkongkolan  (kolusi)  antar  pelaku bisnis  yang  akan  menjadikan  inefisiensi  ekonomi,  yang  pada  akhirnya  konsumenlah yang  akan  menanggung  beban  yaitu  membeli  barang  atau  jasa  dengan  harga  dan kualitas yang kurang memadai.
Dalam  persaingan  usaha,  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  perilaku pedagang, yaitu :
1. Faktor internal
Menurut  Mcclelland  dalam  Alma  (2007)  menyatakan  bahwa  faktor internal  merupakan  aspek-aspek  yang  menyangkut  kepribadian  yang
5 Niqosiya, “Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Journal of Economics and Business Research, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2022: 121-138, hlm 121
6 Victorio Johan Oki Ramadhan, Konflik Pasar Monopoli terhadap Pelaku Usaha”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hlm 4926.
dimiliki  oleh  seorang  pengusaha/wirausaha  yang  memiliki  keinginan untuk berprestasi tinggi dibandingkan orang yang tidak berwirausaha.

## 2. Faktor eksternal
Faktor  eksternal  mencangkup  pemahaman  berbagai  faktor  diluar  diri individu.  Faktor  eksternal  merupakan  faktor  dibelajaluar  kendali  yang dapat  mempengaruhi  pilihan  dalam  berusaha  mengenai  arah  dan tindakan,  yang  pada  akhirnya  juga  mempengaruhi  struktur  organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan di lingkungan tempat usahanya.
Berbagai  kasus  regulasi  struktur  pasar  barang  dan  akibat-akibatnya  dalam kegiatan ekonomi di Indonesia akan diuraikan selanjutnya, yang begitu kentara adalah industri  dengan  konsentrasi  tinggi,  dengan  penjelasan  bahwa  pengsa  pasar  akan  naik dan tinggi hanya akan berputar pada perusahaan-perusahaan besar. Dengan fenomena yang  demikian  berat  pada  pasar-pasar  dengan  pangsa  pasar  rendah,  bagaimana sebenarnya  struktur  pasar  yang  ada  di  Indonesia.  Bentuk  struktur  pasar  yang dimaksudkan  di  atas  adalah  karakteristik  organisasi  pasar  yang  mempengaruhi  sifat kompetensi  dan  harga  di  pasar.  Berikut  adalah  parameter-parameter  yang  dapat mempengaruhi bentuk struktur pasar, diantaranya:
1. Jumlah pelaku ekonomi (produsen dan konsumen)
2. Keragaman produk (fungsi dan manfaat produk)
3. Halangan masuk dan keluar pasar (tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi untuk masuk atau keluar dari pasar)
4. Jenis  persaingan  dalam  pasar  (persaingan  usaha  dalam  bisnis  untuk merebut konsumen).
Di  Indonesia  pengaturan  tentang  posisi  dan  praktik  monopoli  masuk  kedalam bagian kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Pada teorinya., munculnya monopoli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1.  Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis tertentu seperti :
a) Pelaku  usaha  memiliki kemampuan  atau  pengetahua  khusus yang memungkinkan melakukan efesiensi dalam berproduksi.
b) Skala  ekonomi,  dimana  semakin  besar  skala  produksi  maka  biaya marjinal semakin menurun, sehingga biaya produksi per unit makan rendah
c) Pelaku  usaha  memiliki  kemampuan  kontrol  sumber  daya  alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi.
2. Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. Hak atas kekayaan intelektual
b. Hak  usaha  eksklusif,  yaitu  hak  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada pelaku usaha eksklusif, yaitu yang diberikan kepada pelaku usaha  tertentu  yang  tidak  didapatkan  oleh  pelaku  usaha  lain, misalnya agen tunggal, importir tunggal dan pembeli tunggal.

## PENUTUP
Monopoli adalah suatu pasar tanpa persaingan, tetapi sebaliknya monopoli dapat juga diperoleh  melalui  kemampuan  usaha,  kejelian  terhadap  bisnis  yang  tinggi,  sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya pada tingkat efisiensi yang tinggi yang akan menjadikan perusahaannya dapat tumbuh dengan pesat.
Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik  orang  lain  dan  tidak  mau  bersikap  adil  dengan  sesama.  Hal  ini  merupakan perbuatan  berbahaya,  karena  timbangan  dan  takaran  menjadi  tumpuan  roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan didalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan  ikhtilal  (kegoncangan)  hubungan  transaksi.  Ini  salah  satu  bentuk kerusakan yang sangat besar.
Untuk  mengatasi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  maka  panduan  yang  digunakan ialah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bermaktub pada Pasal 17-18 (monopoli), Pasal 19 (penguasaan), dan Pasal 22 (persekongkolan).
Karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetensi dan harga di pasar yang dapat mempengaruhi bentuk struktur pasar, diantaranya: jumlah pelaku ekonomi, keragaman  produk,  halangan  masuk  dan  keluar  pasar,  jenis  persaingan  dalam  pasar. Hukum monopoli dalam beberapa pendapat ulama ada berbeda pendapat yaitu ulama yang  menyatakan  monopoli  haram  adalah  hanafiyah,  malikiyah,  dan  syafi’iyah  yang tercantum dalam dalil naqli dan aqli dan firman Allah surah al-Hajj [22] ayat 25.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Angga  Arniya  Putri,  dkk,  Metode  Penulisan  Artikel  Hukum,  Cet.  1,  (Sumatera  Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
Is  susanto,  dkk,  “Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di  Indonesia  Menurut  Hukum Ekonomi  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat”,  Journal  of  Islamic  Economics,

## Finance and Banking, Vol. 3 No. 2, November 2019

## Jurnal:
Niqosiya,  “Perilaku  Pedagang  di  Pasar  Wisata  Plaosan  Dalam  Perspektif  Etika  Bisnis Islam”,  Journal  of  Economics  and  Business  Research,  Vol.  2  No.  1,  Januari -Juni 2022: 121-138
Muhlizar.  “Larangan  Praktek  Monopoli  Barang  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan Hukum Islam”, kalam keadilan jurnal hukum, vol 7 no. 1 2019
Victorio Johan Oki Ramadhan, Konflik Pasar Monopoli terhadap Pelaku Usaha”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hlm 4926.