Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3496

## OTORITAS HAJI DAN KEBEBASAN BERAGAMA: STUDI KASUS PELARANGAN HAJI JEMAAT AHMADIYAH

## Ahmad Faisal Huda
Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia faisalhuda.ahmad@gmail.com
Kurnia Muhajarah
Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

## Abstrak
Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila menjamin kebebasan beragama setiap warga  negaranya.  Konstitusi  UUD  1945  mengamanahkan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  untuk memeluk dan menjalankan agamanya tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, terjadi kasus pelarangan ibadah haji bagi Jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai otoritas pelaksana haji  berdasarkan  fatwa  MUI,  yang  menyatakan  bahwa  Ahmadiyah  bukan  bagian  dari  Islam.  Tulisan  ini menghadirkan  pembahasan  tentang  pelarangan  haji  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  kepada Jemaat  Ahmadiyah  dalam  perspektif  kebebasan  beragama  Gus  Dur.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif.  Melalui pendekatan analisis, tulisan ini menyimpulkan bahwa setiap individu bebas untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama. Pelarangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM  karena  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  kebebasan  beragama.  oleh  karena  itu,  membatalkan larangan haji merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman tanpa adanya diskriminasi.
Kata kunci : Haji, Kebebasan Beragama, Ahmadiyah, Gus Dur

## Abstract
Indonesia as a democratic country based on Pancasila guarantees freedom of religion for every citizen. The 1945 Constitution mandates that every individual has the right to embrace and practice his religion without discrimination. However, in practice, there was a case of prohibiting the Hajj pilgrimage for the Ahmadiyah Community which was carried out by the Ministry of Religion as the authority implementing the Hajj based on an MUI fatwa, which stated that Ahmadiyah was not part of Islam. This article presents a discussion of the Hajj ban imposed by the Ministry of Religion on the Ahmadiyah Congregation from the perspective of Gus Dur's religious freedom. The method in this research uses a type of library research using a descriptive analysis  approach.  Through  an  analytical  approach,  this  paper  concludes  that  every  individual  is  free  to choose and implement religious teachings. The prohibition carried out by the Ministry of Religion can be considered a violation of human rights because it is contrary to the principles of religious freedom. Therefore, canceling the Hajj ban is an action that is in line with human rights values and can create an environment that respects diversity without discrimination.
Keywords: Hajj, Religious Freedom, Ahmadiyah, Gus Dur
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan demokrasi saat ini telah menjadi preferensi umum di berbagai penjuru dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam konteks masyarakat yang demokratis, terdapat penghormatan dan sikap menjunjung tinggi hak-hak sipil dan kebebasan individu. Dalam keadaan apapun, negara yang menganut konsep demokrasi, pemenuhan  kebutuhan  akan  kebebasan  individual  dan  sosial  harus  dipenuhi.  Pembatasan  yang diterapkan  oleh  institusi  pemerintahan  terhadap  warga  negara  dapat  mencederai  kebebasan individual. 1
Dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan,  demokrasi  Indonesia  berlandaskan  Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Sistem demokrasi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sistem lainnya,  diantaranya  partisipasi  rakyat,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  keterbukaan  dan akuntabilitas, dan pencegahan konflik. Hal inilah yang menjadi nilai lebih dari sistem pemerintahan demokrasi di balik heterogenitas yang ada di Indonesia.
Tuhan  menciptakan  alam  ini  sesuai  dengan  sunnah  pluralitas  dalam  suatu  kerangka kesatuan yang harmonis. 2 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 3 Keberagaman agama dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  warga  Indonesia  menjadi  salah  satu  bentuk  kemajemukan bangsa.  Dengan  kata  lain,  Indonesia  memiliki  keragaman  agama  dan  kepercayaan  yang  tidak bersifat tunggal. Beberapa agama besar yang ada di Indonesia diantaranya yaitu, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghuchu. Selain agama tersebut, terdapat agama atau kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, diantaranya Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, dan berbagai kepercayaan lain yang hidup di masyarakat.
Realitas  sosial-keagamaan  yeng  begitu  heterogen  diakui  oleh  para  pendiri  bangsa,  yang memandang  bahwa  beragama  adalah  hak  setiap  penduduk  dan  harus  dijamin  oleh  negara.  Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Negara menjaminan kebebasan beragama bagi warganya berdasarkan Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  29  ayat  (2),  yakni  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”.
Jaminan  konstitusi  dan  Undang-Undang  terhadap  eksistensi  agama  dan  kepercayaan  di Indonesia secara tegas menunjukkan bahwa setiap individu yang menganut agama atau kepercayaan tertentu berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan prinsip ajaran agama atau kepercayaan
1 R.r Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
2 Kurnia  Muhajarah,  “Pendidikan  Toleransi  Beragama  Perspektif  Tujuan  Pendidikan  Islam,” An- Nuha 3 (July 2016): 24.
3 M Zainuddin, Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
yang  dianutnya  tanpa  adanya  bentuk  kekerasan,  diskriminasi,  atau  pelanggaran  terhadap  hak beragama. 4 Terdapat sejumlah kasus yang dapat dijadikan bukti terkait adanya tindakan kekerasan, perlakuan  diskriminatif  dan  pelanggaran  hak  beragama,  seperti  penutupan  rumah  ibadah, pelarangan  kegiatan  keagamaan,  dan  pelarangan  melaksanakan  haji  yang  terjadi  kepada  Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Melaksanakan rukun Islam berupa ibadah haji menjadi tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh  setiap  individu  Muslim  yang  memiliki  kapasitas  dan  kemampuan  untuk  menunaikannya. Setiap  muslim  yang  sudah mukallaf secara  syariat,  sementara  ia  mempunyai  bekal  yang  cukup untuk melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkan, serta mempunyai fisik yang kuat untuk melaksanakan  ibadah  haji,  maka  diwajibkan  untuk  melaksanakan  rukun  Islam  ini. 5 Jadi  secara agama, pelaksanaaan ibadah haji menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Kementerian  Agama  sebagai  otoritas  penyelenggara  haji  terus  memberikan  pelayanan terbaik kepada para tamu Allah. Sejumlah inovasi dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia. Layanan fisik terus di upgrade demi menunjang lancarnya aktivitas haji baik ketika berada  di  tanah  air  maupun  ketika  berada  di  Arab  Saudi.  Selain  itu,  layanan  jasa  juga  terus ditingkatkan demi kemudahan dan kemabruran para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah.
Dibalik  meningkatnya  pelayanan  dan  infrastruktur  yang  diberikan  oleh  Kementerian Agama  sebagai  otoritas  pelaksana  haji,  masih  terdapat  permasalahan  masa  lampau  yang  belum terselesaikan.  Permasalahan  tersebut  sampai  sekarang  masih  mengambang  tanpa  ada  kejelasan penyelesaian.  Seperti  kasus  pelarangan  ibadah  haji  yang  terjadi  kepada  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia.
Kementerian Agama melarang anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Pelarangan tersebut didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang diperkuat dengan Fatwa MUI Tahun 2005 tentang aliran Ahmadiyah. 6 Berdasarkan fatwa tersebut aliran  Ahmadiyah  dianggap  berada  di  luar  Islam,  sesat  dan  menyesatkan.  Sehingga  berdasarkan alasan tersebut, Kementerian Agama melarang Jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah demi tetap menjaga kesucian Kota Makkah dan Madinah. 7
Di tengah fatwa MUI yang mengukuhkan bahwa Ahmadiyah merupakan kelompok sesat, Abdurrahman  Wahid  tanpa  gentar  menyuarakan  pembelaannya  kepada  mereka  dan  mengecam
4 I Zulkarnain, “Hubungan Antar Komunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya,” Kajian (2011): 682–684.
5 M.b-K.-s Al-Yamani, “Subulu al-Salam Syarh Bulughil Maram min Jam’i Adillah al-Ahkam,” Dār al-Sunnah (2015).
6 M  Ali, Etika  Agama  dalam  Pembentukan  Kepribadian  Nasional (Yogyakarta:  Yayasan  Nida, 1969).
7 “Pengikut Ahmadiyah Dilarang Ibadah Haji,” Kementerian Agama Republik Indonesia .
fatwa ngawur tersebut. Hingga ajal menjemput, Gus Dur tetap pada pendiriannya untuk memberi kebebasan  menyatakan  pendapat  kepada  Ahmadiyah.  Pembelaan  ini  bukan  soal  pembelaan terhadap kelompok tertentu, tetapi nilai dimana kelompok yang berbeda harus tetap dilindungi oleh negara. 8
Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana yang telah dilakukan  oleh  Denden  Matin  Dayyin  dan  Ahmad  Zuhdi  Ismail.  Penelitian  Analisis  atas  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  Pelarangan  dan  Penyesatan  kepada  Kelompok  Ahmadiyah  di Indonesia  yang  mereka  lakukan  menjadi  pijakan  pada  riset  ini. 9 Selain  itu,  penelitian  ini  juga berpijak pada riset Menyoal Keadilan Sosial Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila Ke-5 Pancasila. 10 Penelitian ini juga berpijak pada penelitian Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Againts Ahmadiyah. 11
Tulisan ini menghadirkan kembali pembahasan berkaitan dengan Ahmadiyah. Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan larangan haji dan umrah yang dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  sebagai  otoritas  haji  kepada  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia. Kasus pelarangan tersebut akan dilihat melalui perspektif kebebasan beragama yang bawa oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).  Menurut penulis, penelitian ini masih sangat urgen dikarenakan sampai  saat  ini  masih  banyak  terjadi  kasus  diskriminasi  yang  terjadi  kepada  anggota  Jemaat Ahmadiyah  Indonesia.  Di  samping  itu,  diharapkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi pertimbangan  pemerintah  dalam  melakukan  evaluasi  ulang  terhadap  peraturan-peraturan  yang diskriminatif dan berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan kepada Jemaat Ahmadiyah

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian kualitatif. Dari segi metodologis, metode yang diterapkan  untuk  mengkaji  pembahasan  ini  adalah  metode  penelitian  kepustakaan  ( library research ). Pendekatan ini menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman  yang  komprehensif  terhadap  topik  yang  dibahas.  Proses  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  dokumenter,  dimana  bahan-bahan  primer  dan  sekunder digunakan  sumber  informasi.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mengakses  dan menganalisis berbagai dokumen, baik sumber primer maupun sumber sekunder demi mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  terkait  dengan  topik  penelitian.  Adapun  sumber  utama  dalam
8 Khalilatul Azizah, “Gus Dur Membela Ahmadiyah,” IslamRamah.Co . 9 D M Dayyin and A Z Ismail, “Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia,” Jurnal Iman dan Spiritualitas (2022): 475–480.
10 A M BN, Misbahuddin, and Kurniati, “Menyoal Keadilan Sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila ke-5 Pancasila,” Bilancia (2022): 271–290.
11 E  D  Kumalasari  et  al.,  “Religious  Conflict  in  Indonesia:  Crisis  of  Tolerance  and  Violations  of Human Rights Against Ahmadiyah,” METAFORA (2022): 54–60.
penelitian  ini  terdiri  dari  tulisan-tulisan  yang  membahas  kebebasan  beragama  yang  ditulis  oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Sumber-sumber sekunder dalam  penelitian  ini  merupakan  referensi  yang  mendukung  analisis  dan  pembahasan  mengenai masalah yang diangkat.
Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik deskriptif-analitis. Pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  secara  mendalam  terhadap pandangan Abdurrahman Wahid terkait konsep kebebasan beragama di Indonesia. sementara itu, pendekatan  analitis  digunakan  untuk  menganalisis  pemikiran-pemikiran  Abdurrahman  Wahid dengan tujuan mengungkapkan rincian dan jawaban yang jelas terhadap permasalahan yang terkait dengan inti pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Otoritas Haji
Penyelenggaraan  ibadah  haji  di  Indonesia  telah  dilaksanakan  sejak  masa  pemerintahan kolonial. Pada zaman penjajahan, pengaturan pelaksanaan ibadah haji dimaksudkan untuk memikat hati kaum muslimin, dimana hal tersebut sarat dengan maksud politik. Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan untuk mengawasi serta mengendalikan para jamaah haji dengan maksud agar tidak membahayakan dan merugikan kepentingan kolonial. Sehingga pada tahun 1872 kolonial Belanda membuka Konsulat di Jeddah.
Seiring  berjalannya  waktu  semenjak  para  kolonial  pergi  meninggalkan  Indonesia, pengaturan penyelenggaraan haji berada di tangan negara. Ketika pada masa penjajahan pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan para jamaah haji, kini  pengaturan  penyelenggaraan  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  dan  perlindungan kepada para jamaah haji. Namun pada praktiknya penyelenggaraan tersebut tidak sepi dari berbagai permasalahan.  Secara  umum,  permasalahan  yang  timbul  disebabkan  oleh  tindakan  pihak-pihak yang memiliki niat untuk meraih keuntungan baik secara individual maupun kelompok. 12
Di  indonesia  teknis  pelaksanaan  ibadah  haji  diatur  melalui  kerangka  hukum  berupa Undang-Undang.  Negara  mempunyai  dasar  hukum  terkait  peraturan  pelaksanaan  haji  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008.  Seiring  berjalannya  waktu  yang dibarengi  dengan  perubahan  kondisi  sosial  mengharuskan  UU  tersebut  diperbarui  dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Beberapa prinsip yang menjadi pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia mencakup: syariat, amanah, keadilan,
12 M Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia,” Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum (2014): 149–150.
kemaslahatan,  kemanfaatan,  keselamatan,  keamanan,  profesionalitas,  transparansi,  dan akuntabilitas.
Menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah,  penyelenggaraan  ibadah  haji  dan  umrah  merupakan serangkaian  kegiatan  yang  mencakup  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah yang dijalankan melalui satuan kerja yang bersifat permanen dan terstruktur baik di tingkat daerah, pusat, bahkan di Arab Saudi.
Bagi  bangsa  Indonesia  yang  mayoritas  memeluk  agama  Islam,  pelaksanaan  ibadah  haji merupakan  tugas nasional karena  dilakukan secara  massal  dan  berlangsung  dalam  jangka  waktu yang  terbatas.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  ibadah  haji  meniscayakan  manajemen  dan administrasi yang optimal untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan ibadah haji juga melibatkan citra dan kedudukan yang baik bagi bangsa Indonesia di kancah internasional, terutama di Saudi Arabia.

## Kebebasan Beragama Perspektif Gus Dur
Abdurrahman  Wahid  sering  dikenal  dengan  sebutan  akrab  Gus  Dur.  Beliau  merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme. Atas dasar inilah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyematkan gelar kepada Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme. 13 Disatu sisi, jika melihat Gus Dur dalam konteks hak asasi manusia, Gus Dur boleh dapat dianggap sebagai  seorang  tokoh  Pahlawan  HAM. 14 Ditambah  lagi,  Abdurrahman  Wahid  adalah  seorang penyeru pluralitas, toleransi, serta pembela hak-hak kelompok minoritas, termasuk kelompok Cina- Indonesia dan Jemaat Ahmadiyah. Dengan ungkapan lain, Gus Dur merupakan sosok yang non- chouvinis  sebagai  figur  yang  berjuang  untuk  penerimaan  relitas  sosial-budaya  yang  ada. 15 Salah satu langkah yang pernah Gus Dur lakukan untuk mengimplementasikan kebebasan beragama yaitu dengan  mencabut  Inpres  Nomor  14/1967,  sehingga  pada  tahun  2000  masyarakat  keturunan Tionghoa di Indonesia mendapatkan kebebasan untuk merayakan tahun baru Imlek. 16
Gus Dur merupakan tokoh yang sangat mendorong terciptanya keadaan masyarakat tanpa adanya  diskrimansi  terutama  dalam  domain  keagamaan.  Hingga  akhir  hayatnya,  Gus  Dur  tetap
13 R M Kalimi, “Manusia Dalam Pandangan Ali Syariati Dan Abdurrahman Wahid: Studi Filsafat Manusia,” Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 572 (2022).
14 A  W  Adam,  “Gus  Dur,  Pahlawan  HAM,”  in Gus  Dur  Santri  Par  Excellence ,  ed.  I  Suhanda (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 189.
15 G  Barton, Memahami  Abdurrahman  Wahid ,  ed.  M  S  Isre  and  Prisma  Pemikiran  Gus  Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010).
16 Hasyim  Hasanah,  “PERAYAAN  IMLEK  ETNIS  TIONGHOA:  Menakar  Implikasi  Psiko- Sosiologis  Perayaan  Imlek  Bagi  Komunitas  Muslim  Di  Lasem  Rembang,” Jurnal  Penelitian 8  (February 2014): 6.
menjadi  seorang  Muslim  yang  tekun  memperjuangkan  dan  menanamkan  nilai-nilai  kebebasan beragama ditengah masyarakat Indonesia. 17 Kebebasan beragama merupakan aspek krusial dalam membentuk suasana bangsa yang harmonis dan aman dalam keberagaman bangsa, sebab keragaman yang  begitu  besar  di  Indonesia  jika  salah  dalam  mengelola  berbagai  perbedaan,  baik  dalam  hal paham  keagamaan,  aliran,  suku,  dan  aspek  lainnya  dapat  berpotensi  menimbulkan  ketegangan, konflik dan bahkan kekerasan sosial yang berpotensi mengancam integrasi nasional. 18
Gus Dur mengartikan kebebasan beragama sebagai hak untuk memilih dan menjalankan ajaran agama secara bebas. Penggunaan istilah “memilih” menandakan adanya ikhtiar manusiawi yang  memerlukan  pertanggungjawaban  atas  hasil  yang  dipilih.  Abdurrahman  Wahid  dalam pandangannya  berkaitan  dengan  kebebasan  beragama  mengetengahkan  gagasan  berdasarkan dharuriyatul khamsah (lima dasar yang dilindungi agama). 19
Pandangan  kebebasan  beragama  Gus  Dur  terdiri  atas  argumen  teologis  dan  konstitusi. Terdapat tiga landasan utama teologis kebebasan beragama Gus Dur, yaitu ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah  [2]:  256,  Al-Kafirun  [109]:  6,  dan  Al-Kahfi  [18]:  29.  Sedangkan  argumentasi konstitusinya didasarkan kepada Undang-Undang pasal 28 (e) ayat 1 dan 2, kemudian pasal 29 ayat 2. Selain itu, pembahasaan kebebasan beragama Gus Dur tidak dapat dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM), toleransi beragama, pluralisme beragama, dan hak minoritas.
HAM merupakan hak-hak yang melekat kepada setiap manusia sejak lahir untuk memilih jalan hidupnya. Kebebasan agama adalah kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan yang hanya bisa dibatasi oleh Undang-Undang. Pluralisme agama adalah pemahaman tentang keadaan masyarakat  yang  majemuk  kepercayaan/agamanya.  Sedangkan  toleransi  beragama  adalah mengakui  adanya  perbedaan-perbedaan  agama/kepercayaan.  Hak  minoritas  adalah  hak  yang dimiliki masyarakat minoritas untuk memilih jalan hidup. 20
Gus  Dur  memberikan  interpretasi  yang  khas  terhadap dharuriyatul  khamsah atau  yang lebih dikenal dengan maqashid syariah. Menurutnya, Hifdzu al-din dimaknai sebagai pemeliharaan keselamatan  dalam  keyakinan  agama  masing-masing  tanpa  adanya  paksaan  untuk  berpindah agama. Hifdzu  al-nafs diartikan  sebagai  perlindungan  terhadap  keselamatan  fisik  warga  dari tindakan fisik yang melanggar hukum. Hifdzu al-aqli menekankan pada pemeliharaan kecerdasan akal. Hifdzu  al-nasl mencakup  keselamatan  keluarga  dan  keturunan.  Sementara Hifdzu  al-mal
17 Damrizal, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid,” Mantiq 1 (2016): 126.
18 Barton, Memahami Abdurrahman Wahid .
19 Administrator,  “Konsep  Kebebasan  Beragama  Gus  Dur  dalam  Membangun  Perdamaian  di Indonesia,” Universitas  Gadjah  Mada ,  last  modified  January  27,  2017,  https://ugm.ac.id/id/berita/13226- konsep-kebebasan-beragama-gus-dur-dalam-membangun-perdamaian-di-indonesia/.
20 A  Wawi, Kebebasan  Beragama  dalam  Pandangan  Abdurrahman  Wahid (Jakarta:  Universitas Paramadina, 2012).
diartikan  sebagai  perlindungan  terhadap  hak  milik,  properti,  dan  profesi  dari  gangguan  dan penggusuran yang dilakukan tanpa dasar hukum. 21
Gus Dur berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati kebebasan dalam  mencari  kebenaran  bersama-sama,  bebas  beribadah,  dan  bebas  menjalankan  keyakinan sesuai  dengan  mazhab  yang  dianutnya. 22 Menurut  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  kita,  setiap individu  memiliki  kebebasan  dalam  melakukan  tindakan  sesuai  kehendaknya  selama  tidak bertentangan dengan konstitusi. Penetapan kesesuaian konstitusi bukan ditentukan oleh perorangan atau sekelomppok warga, melainkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 23

## Pelarangan Haji Ahmadiyah Ditinjau dari Perspektif Kebebasan Beragama
Kehadiran Ahmadiyah sebagai  suatu gerakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial- kultural  yang  terjadi  di  India.  Kemunduran  umat  Islam  pada  akhir  abad  ke-19  menjadi  sumber kekhawatiran khusus bagi Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah. Kemunduran umat Islam  pada  berbagai  aspek  disebabkan  oleh  serangan  dan  perluasan  kolonialisme  Inggris  yang menguasai India, serta fanatisme umat Islam terhadap ajaran yang telah mengakar. 24
Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835 di Qadian, sebuah kota kecil yang  terletak  di  Distrik  Gurdaspur,  provinsi  Punjab,  India.  Ayahnya  bernama  Mirza  Ghulam Murtadlo yang merupakan keturunan Kerajaan Mughal. Beliau pernah menjabat di posisi penting dalam militer Maharaja yang dihormati oleh penduduk Qadian. Sebagai seorang keturunan keluarga kerajaan  yang  memiliki  hubungan  dekat  dengan  penguasa  kolonial  Inggris,  menjadikan  Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan perlindungan politik dari pihak Inggris, sehingga menciptakan ikatan khusus antara dirinya dengan pemerintah kolonial Inggris. 25
Mirza  mendedikasikan  dirinya  sebagai  pengabdi  kepada  Tuhannya,  sehingga  dalam pengabdian tersebut beliau diakui oleh pengikutnya sebagai seorang pakar dan ahli tasawuf pada abad ke-14 H, serta sebagai pembaharu pemikiran. 26 Lebih lanjut, pada tahun 1888 yang bertepatan dengan  lima  tahun  setelah  dirinya  mendeklarasikan  diri  sebagai  tokoh  spiritual,  Mirza memproklamirkan diri sebagai Mujaddid abad ke-14 H. Mirza Ghulam Ahmad menyatakan dirinya bukan  sebagai  seorang  nabi,  melainkan  sebagai  seorang  yang  ditunjuk  oleh  Allah  menjadi
21 Administrator,  “Konsep  Kebebasan  Beragama  Gus  Dur  dalam  Membangun  Perdamaian  di Indonesia.”
22 A Wahid, Ilusi Negara Islam (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).
23 A Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: Democracy Project, 2011).
24 M  Muhtador,  “Doktrin  Kenabian  Ahmadiyah  Perspektif  Teologis  dan  Analisis  Sejarah Kemunculan,” JUSPI 74 (2021).
25 I Zulkarnaen, “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akida dan Syarah,” in FGD Dan Studi Ekskursi ISAIs UIN Sunan Kalijaga (FGD dan Studi Ekskursi ISAIs UIN Sunan Kalijaga, 2014).
26 Muhtador,  “Doktrin  Kenabian  Ahmadiyah  Perspektif  Teologis  dan  Analisis  Sejarah Kemunculan.”
pembaharu yang bertugas memperbaharui agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, lebih tepatnya sebagai seorang muhaddits. 27
Ahmadiyah  terus  berkembang  di  berbagai  penjuru  dunia.  Walaupun  organisasi  ideologi Ahmadiyah berasal dari India, namun pusat kepemimpinan (khilafah) berlokasi di Inggris. Tujuan pendirian organisasi Ahmadiyah adalah untuk membangkitkan semangat agama dan menegakkan syariat Islam. Meskipun jumlah anggota Ahmadiyah di Indonesia tidak begitu besar, akan tetapi jemaat  Ahmadiyah  telah  turut  dalam  menyokong  kesatuan  bangsa  bahkan  sejak  sebelum kemerdekaan Negara Indonesia. 28
Di indonesia, Ahmadiyah secara legal formal sudah mengantongi izin dan dinyatakan sah karena  sudah  terdaftar  di  Kementerian  Kehakiman.  Namun  sejak  dekade  1950-an  menghadapi penolakan  dan  mendapatkan  pengakuan  secara  resmi  ketika  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengeluarkan  fatwa  tahun  1980  yang  kemudian  pada  tahun  1984  MUI  membahasnya  kembali dalam  Rapat  Kerja  Nasional.  Dari  hasil  rapat  tersebut  dinyatakan  bahwa  Ahmadiyah  dianggap menyimpang  dari  ajaran  Islam  dan  dapat  mengancam  ketertiban negara.  Serta  fatwa  MUI  tahun 2005  juga  memperkuat  fatwa  MUI  tahun  1980,  yang  menyatakan  bahwa  Ahmadiyah  sesat  dan menyesatkan  dan  pengikutnya  dianggap murtad ,  serta  pemerintah  wajib  melarang  penyebaran ajaran Ahmadiyah sesuai dengan fatwa tersebut. Puncak penolakan terjadi pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga menteri. 29
Akibat  penolakan  yang  terjadi  kepada  Ahmadiyah,  menyebabkan  mereka  mendapatkan perlakuan persekusi dan diskrimintif. Salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi adalah pelarangan haji bagi jemaah Ahmadiyah. Pelarangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada jemaah Ahmadiyah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ini, didasarkan oleh fatwa MUI. Fatwa MUI yang dimaksud adalah  fatwa  MUI tahun  1980  yang juga  diperkuat  oleh  fatwa MUI  tahun  2005. Pemabatasan ini tidak hanya berlaku di Indonesia semata, di Arab Saudi sendiri sudah ada Undang- Undang  dan  fatwa  yang  melarang  jemaah  Ahmadiyah  untuk  melaksanakan  haji.  Hal  ini  terjadi dikarenakan, seperti yang terjadi di Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), secara tegas menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan dianggap keluar dari ajaran Islam.
Dalam Islam ibadah haji merupakan rukun agama yang harus dilakukan bagi mereka yang mampu.  Para  ulama  sepakat  bahwa  haji  wajib  dilaksanakan  oleh  semua  Muslim  dan  Muslimah sekali  seumur  hidup,  sekalipun  ia  mempunyai  kemampuan  untuk  melaksanakannya.  Ibadah  haji
27 Supardi, “Tafsir Kenabian Mirza Ghulam Ahmad,” AL-DZIKRA (2019): 55–70.
28 Z  Misrawi,  “Diskursus  Ahmadiyah,”  in FGD  Dan  Studi  Ekskursi  ISAIs  UIN  Sunan  Kalijaga (Yogyakarta, 2014).
29 A Gaffar, “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB,” Jurnal Sosiologi Islam 3, no. 2 (2013): 30.
bukan  hanya  sekedar  kewajiban  belaka,  akan  tetapi  ibadah  haji  adalah  puncak  dari  rukun  Islam seseorang. 30 Haji  secara  esensi  merupakan  tindakan  keagamaan  yang  diperintahkan  oleh  Allah kepada  umat  Islam  yang  telah  mencapai  kondisi  istitho’ah  (mampu). 31 Ahmadiyah  di  sisi  lain merupakan  sebuah  gerakan  dalam  Islam  yang  mempunyai  interpretasi  dan  keyakinan  tersendiri terhadap  ajaran  Islam.  Meskipun  diakui  oleh  beberapa  negara  bahwasannya  Ahamdiyah  juga dianggap kontroversial oleh sebagian besar umat Islam.
Meskipun  terjadi  perbedaan  interpretasi  dalam  memahami  ajaran  agama  Islam,  keadaan tersebut haruslah tetap di hormati karena merupakan bagian dari sunnatullah . Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) mengharuskan untuk menjaga martabat dan kebebasan individu selama tidak  menggangu  hak  orang  lain.  Bagi  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  penting  untuk tetap  menjaga  keseimbangan  antara  pelaksanaan  haji,  keragaman  interpretasi  agama  seperti Ahmadiyah dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam masyarakat.
Pelarangan  haji  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM  karena  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  kebebasan beragama  dan praktik  ibadah.  Padahal negara menjamin kemerdekaan tiap warganya untuk mengakui, menjalankan ibadah dan memeluk agamanya sesuai dengan agama dan  kepercayaannya  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  29.  Hak  untuk  melaksanakan ibadah  haji  merupakan  hak  fundamental  bagi  umat  Islam  yang  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya.
Larangan melaksanakan  haji yang dilakukan  oleh  negara merupakan tindakan intervensi yang tidak adil terhadap kebebasan beragama dan dapat merugikan jemaah Ahmadiyah yang ingin melaksanakan  kewajiban  agama  mereka.  Melindungi  dan  menghormati  hak  asasi  manusia, termasuk  kebebasan  beragama  merupakan  kunci  terciptanya  keberagaman  dan  toleransi  dalam masyarakat.  Dalam  pola  hubungan  berbangsa  dan  bernegara,  fakta  adanya  keragaman  menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya. Negara berkewajiban mengayomi semua unsur dan  komponen  rakyatnya  demi  terciptanya  kemaslahatan  dan  keharmonisan.  Sehingga  masing- masing pihak dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.
Memperhatikan  dan  menghormati  prinsip-prinsip  HAM  adalah  langkah  utama  dalam membangun  masyarakat  yang  inklusif  dan  toleran.  Pelarangan  melaksanakan  haji  merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, membatalkan larangan haji adalah  tindakan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dan  dapat  menghasilkan lingkungan yang menghargai keberagaman keyakinan tanpa adanya diskriminasi. Sehingga upaya
30 M Q Shihab, Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab , 4th ed. (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018).
31 Zahrotun  Munawaroh,  M.  Mudhofi,  and  Deddy  Susanto,  “Efektivitas  Sistem  Informasi  Dan Komputerisasi Haji  Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelengaraan Ibadah Haji,” Jurnal  Ilmu  Dakwah 35 (December 2015): 226.
diplomasi dan dialog konstruktif merupakan sarana untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan yang menghormati hak asasi manusia dalam konteks ibadah haji.

## KESIMPULAN
Dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia, konflik mengenai pelarangan haji bagi Jemaat Ahmadiyah merupakan permasalahan kompleks antara kebebasan beragama dan interpretasi agama.  Pandangan  kebebasan  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  yang  mengedepankan  pluralisme dan  toleransi  perlu  diakui  sebagai  pandangan  yang  memperkaya  kualitas  bergama  di  Indonesia. perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  upaya  dialog  konstruktif  menjadi  kunci  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Mengingat  bahwa  keragaman  merupakan  bagian  integral  dari identitas bangsa Indonesia.
Dalam rangka penyelesaian konflik seperti pelarangan haji perlu merangkul prinsip-prinsip HAM  serta  menghindari  diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas.  kerana  pelarangan  ibadah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM. Dialog dan diplomasi harus menjadi instrumen  utama  untuk  menyelesaikan  ketegangan,  mempromosikan  pemahaman  toleran,  dan memastikan  bahwa  kebebasan  beragama  tetap  terjaga  tanpa  mengorbankan  hak  asasi  manusia. Dengan demikian, indonesia dapat terus menjadi contoh negara yang menghormati keberagaman di tingkat global.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, A W. “Gus Dur, Pahlawan HAM.” In Gus Dur Santri Par Excellence , edited by I Suhanda, 189. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Administrator.  “Konsep  Kebebasan  Beragama  Gus  Dur  dalam  Membangun  Perdamaian  di Indonesia.” Universitas Gadjah Mada . Last modified January 27, 2017. https://ugm.ac.id/id/berita/13226-konsep-kebebasan-beragama-gus-dur-dalam-membangun- perdamaian-di-indonesia/.
Al-Yamani, M.b-K.-s. “Subulu al-Salam Syarh Bulughil Maram min Jam’i Adillah al-Ahkam.” Dār al-Sunnah (2015).
Ali, M. Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional . Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969.
Barton, G. Memahami Abdurrahman Wahid . Edited by M S Isre and Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKiS, 2010.
BN, A M, Misbahuddin, and Kurniati. “Menyoal Keadilan Sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila ke-5 Pancasila.” Bilancia (2022): 271–290.
Damrizal. “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid.” Mantiq 1 (2016): 126.
Dayyin, D M, and A Z Ismail. “Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia.” Jurnal Iman dan Spiritualitas (2022): 475–480.
Gaffar, A. “Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB.” Jurnal Sosiologi Islam 3, no. 2 (2013): 30.
Hasanah,  Hasyim.  “PERAYAAN  IMLEK  ETNIS  TIONGHOA:  Menakar  Implikasi  Psiko- Sosiologis Perayaan Imlek Bagi Komunitas Muslim Di Lasem Rembang.” Jurnal Penelitian 8 (February 2014): 6.
Kalimi, R M. “Manusia Dalam Pandangan Ali Syariati Dan Abdurrahman Wahid: Studi Filsafat Manusia.” Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 572 (2022).
Khalilatul Azizah. “Gus Dur Membela Ahmadiyah.” IslamRamah.Co .
Kumalasari, E D, I Latifa, R Aminarsih, F F Damayanti, and Z I Mubarok. “Religious Conflict in Indonesia:  Crisis  of  Tolerance  and  Violations  of  Human  Rights  Against  Ahmadiyah.” METAFORA (2022): 54–60.
Maran, R.r. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
Misrawi,  Z.  “Diskursus  Ahmadiyah.”  In FGD  Dan  Studi  Ekskursi  ISAIs  UIN  Sunan  Kalijaga . Yogyakarta, 2014.
Muhajarah,  Kurnia.  “Pendidikan  Toleransi  Beragama  Perspektif  Tujuan  Pendidikan  Islam.” An- Nuha 3 (July 2016): 24.
Muhtador,  M.  “Doktrin  Kenabian  Ahmadiyah  Perspektif  Teologis  dan  Analisis  Sejarah Kemunculan.” JUSPI 74 (2021).
Munawaroh,  Zahrotun,  M.  Mudhofi,  and  Deddy  Susanto.  “Efektivitas  Sistem  Informasi  Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelengaraan Ibadah Haji.” Jurnal Ilmu Dakwah 35 (December 2015): 226.
Nuri, M. “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.” Salam;  Jurnal  Filsafat  dan Budaya Hukum (2014): 149–150.
Shihab, M Q. Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab . 4th ed. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
Supardi. “Tafsir Kenabian Mirza Ghulam Ahmad.” AL-DZIKRA (2019): 55–70.
Wahid, A. Ilusi Negara Islam . Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
———. Islamku Islam Anda Islam Kita . Jakarta: Democracy Project, 2011.
Wawi,  A. Kebebasan  Beragama  dalam  Pandangan  Abdurrahman  Wahid .  Jakarta:  Universitas Paramadina, 2012.
Zainuddin, M. Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia . Malang: UIN Maliki Press, 2010.
Zulkarnaen, I. “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Perspektif Akida dan Syarah.” In FGD  Dan  Studi Ekskursi  ISAIs  UIN  Sunan  Kalijaga .  FGD  dan  Studi  Ekskursi  ISAIs  UIN  Sunan  Kalijaga, 2014.
Zulkarnain, I. “Hubungan Antar Komunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya.” Kajian (2011): 682–684.
“Pengikut Ahmadiyah Dilarang Ibadah Haji.” Kementerian Agama Republik Indonesia .