## IMPLEMENTASI INSTRUMEN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM
Muhamad Irfan Fadilla *) muhamad160012@mail.unpad.ac.id
Zainal Muttaqi n ⃰)
Zm_fh76@yahoo.com Nadia Astrian i ⃰)
Nadia.astriani@unpad.ac.id
(Diterima 08-01-2020, Disetujui 18-02-2020)

## ABSTRAK
Daerah  Aliran  Sungai  Citarum  merupakan  salah  satu  DAS  terbesar  di  Jawa  Barat yang  menjadi  sumber  air  bagi  sebagian  besar  masyarakat  Jawa  Barat  dan  DKI Jakarta,  ironisnya  DAS  Citarum  memiliki  tingkat  pencemaran  dan  kerusakan  yang tinggi, oleh karena itu dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai Citarum.  Dalam  pengendalian  pencemaran  di  DAS  Citarum  salah  satu  instrumen yang  digunakan  adalah  penegakan  hukum  administrasi  yang  meliputi  pengawasan dan  pemberian  sanksi  administrasi.  Pengawasan  digunakan  sebagai  metode preventif dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan beserta prasyarat yang  ada  dalam  izin  lingkungan  yang  menjadi  salah  satu  objek  pengawasan  oleh pejabat  pengawas  lingkungan  hidup.  UUPPLH  sendiri  mengatur  bagaimana pengawasan  seharusnya  berjalan.  Tingginya  tingkat  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup menandakan ada yang salah dari metode pengawasan yang sudah berjalan  sekarang.  Sehingga  tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  dan  kendala  pengawasan  terhadap  izin  lingkungan  dalam  kegiatan usaha dengan menggunakan metode yuridis normatif dan teori hukum pembangunan sebagai  pisau  analisis  permasalahan.  Lemahnya  pengawasan  dan  ketidak  jelasan peraturan  menjadi  kendala  yang  ditemui  dilapangan  dalam  penegakan  hukum administrasi.
Kata kunci: Daerah Aliran Sungai, Izin Lingkungan, Pengawasan

## ABSTRACT
The  Citarum  River  Basin  is  one  of  the  largest  watersheds  in  West  Java  which  is  a source of water for most of the people of West Java and DKI Jakarta. Ironically, the Citarum watershed has a high level of pollution and damage, therefore a Presidential Regulation  Number  15  Year  2018  concerning  Acceleration  Control  Pollution  and Damage in the Citarum River Basin. In controlling pollution in the Citarum watershed, one  of  the  instruments  used  is  administrative  law  enforcement  which  includes supervision  and  administration  sanctions.  Supervision  is  used  as  a  preventive method  in  dealing  with  environmental  pollution  and  damage  along  with  the prerequisites in the environmental permit which are one of the objects of supervision by environmental supervisors. The UUPPLH itself regulates how supervision should
*) Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
⃰ ) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
⃰ ) Dosen Tetap Fakultas Hukum  Universitas Padjadjaran
work.  The  high  level  of  pollution  and  environmental  damage  indicates  that  there  is something wrong with the current monitoring method. So the purpose of this paper is to  find  out  how  the  implementation  and  constraints  of  supervision  of  environmental permits in business activities by using normative juridical methods and legal theory of development as a knife analysis problem. Weak supervision and unclear regulations are obstacles encountered in the field of administrative law enforcement.
Keywords : Environmental Permit, Supervision, Watersheds.

## PENDAHULUAN
Pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  merupakan  suatu  konsekuensi  dari aktifitas  manusia  dalam  melakukan  pemanfaatan  lingkungan  dalam  memenuhi kebutuhan ekonomi. Pencemaran dan kerusakan alam itu kian parah tiap  tahunnya, tidak  terkecuali  di  Daerah  Aliran  Sungai  Citarum  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang baru- baru  ini  mendapatkan  predikat  sebagai  sungai  terkotor  di  dunia. * DAS  Citarum sendiri memiliki hulu yang berada di Gunung Wayang sebelah selatan Kota Bandung yang  melewati  12  Daerah  Administratif  yaitu:  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten Bandung  Barat,  Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Indramayu, Kabupaten  Karawang,  Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten  Subang,  Kabupaten Sumedang,  Kota  Bandung,  Kota  Bekasi  dan  Kota  Cimahi,  dengan  panjang  Sungai Citarum mencapai ± 297 KM. †
Permasalahan  di  DAS  Citarum  pada  dasarnya  diakibatkan  oleh  pertumbuhan penduduk yang berakibat pada meningkatnya eksploitasi ruang dan sumber daya air. Pencemaran  berdasarkan  pada  Undang  Undnag  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai UUPPLH  adalah  masuk  atau  dimasukannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau komponen  lain  ke  dalam  DAS  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan.  Pencemaran  di  DAS  Citarum disebabkan  oleh  tingginya  sedimentasi,  pencemaran  dari  limbah  industri, peternakan, pertanian, perikanan (Keramba Jaring Apung), serta air limbah domestik dan persampahan. Limbah Industri, Pertanian dan Peternakan yang tidak diolah dan tidak memenuhi standar baku mutu serta kurangnya Penegakan Hukum dan Edukasi menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air Sungai Citarum.
Khusus  untuk  kegiatan  industri,  baik  itu  kegiatan  usaha  skala  kecil  maupun
* Dikutip  dari  National  Geographic  dalam  IDN  Times  “Menurut  World  Bank:  Citarum  Merupakan  Sungai Terkotor  di Dunia”    https://www.idntimes.com/science/discovery/eka -supriyadi/menurut-world-bank- citarum-merupakan-sungai-terkotor-di-dunia-c1c2/full  diakses  pada  hari  Rabu  4  September  2019  Pukul 10.21 WIB
† Data Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
kegiatan  usaha  skala  besar  saat  ini  terdapat  ±2000  industri  sepanjang  sungai citarum  yang  perlu  diawasi.    Hal  ini  dikarenakan  pencemaran  oleh  limbah  bahkan limbah  bahan  beracun  berbahaya  yang  terdapat  di  DAS  Citarum  cukup  tinggi, terlebih  DAS  Citarum  merupakan  sumber  air  bagi  beberapa  wilayah  di  Jawa  Barat. Oleh  karena  itu  pengawasan  terhadap  izin  lingkungan  pada  kegiatan  usaha  perlu diperhatikan  guna  mencegah  pencemaran  semakin  parah.  Pencemaran  dan kerusakan  di  DAS  Citarum  perlu  dikendalikan  dari  sumber  pencemarnya  baik  dari limbah  industri,  peternakan,  perikanan  maupun  air  limbah  domestik  dan persampahan.
Salah  satu  yang  menjadi  solusi  dalam  pengendalian  pencemaran  di  DAS Citarum  adalah  menggunakan  instrumen  hukum,  yaitu  penegakan  hukum administrasi.  Jika  dicermati  UUPPLH  merupakan  peraturan  yang  bertujuan  untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia sekaligus menjadi  kewajiban  bagi  pmerintah  dalam  memberikan  hak  lingkungan  hidup  yang bersih  dan  sehat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  konstitusi.  Penegakan  hukum administrasi dikedepankan untuk melakukan tindakan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Hal  ini  juga  berlaku  terhadap  pemulihan  DAS  Citarum  dari  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan,  penegakan  hukum  administrasi  dapat  dilaksanakan  dengan upaya  pengawasan  sebagai  mekanisme  utama  yaitu  pencegahan  dan  penjatuhan sanksi  administrasi  bagi  pihak  yang  dalam  mekanisme  pengawasan  terindikasi melakukan  pelanggaran,  sanksi  administrasi  diperlukan  untuk  mencegah  semakin parahnya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  di  DAS  Citarum.    Penerapan sanksi  administrasi  yang  diatur  kedalam  UUPPLH  telah  secara  tegas  ditujukan kepada para pihak yang telah melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain  dari  UUPPLH,  terdapat  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  yang  mengatur  bagaimana  ketentuan- ketentuan dalam melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Penegakan  hukum  lingkungan  itu  sendiri  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan  dengan  tujuan  agar  suatu  keadaan  selalu  selaras  dan  patuh  terhadap peraturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup,  lebih  lanjut  menurut  Siti  Sundari  menjelaskan  tujuannya  yaitu  mencapai ketaatan  terhadap  aturan  dan  berlaku  secara  umum  dengan  menggunakan
pengawasan  dan  ancaman  atau  pengenaan  sanksi. * Ruang  lingkup  penegakan hukum lingkungan melalui upaya administrasi merupakan suatu upaya preventif yaitu upaya  pencegahan  sebelum  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup. Pencegahan tersebut dilakukan melalui instrumen pengawasan terhadap izin lingkungan  dan  penerapan  sanksi  administrasi  jika  dalam  pengawasan  ditemukan pelanggaran,  sedangkan  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  melalui  upaya perdata  dan  pidana  bertujuan  untuk  menghentikan  pelanggaran  lingkungan  hidup yang  telah  terjadi  sebelumnya  dengan  memberikan  sanksi  pidana  ataupun  juga biaya ganti rugi terhadap korban yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. †
Dalam  pengawasan  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  upaya  kontrol, pengawasan  sendiri  secara  umum  merupakan  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas atau  kegiatan,  apakah  sesuai  dengan  semestinya  atau  tidak. ‡ Pengawasan  dalam upaya  mencegah  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah yaitu izin lingkungan,  izin merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Izin  lingkungan  sendiri  digunakan  sebagai  prasyarat  dalam  memperoleh  izin usaha. Izin lingkungan dikeluarkan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dari kegiatan usaha  yang  akan  dilaksanakan.  Sehingga  dalam  kaitannya  dengan  DAS  Citarum yang  memilki  ±2000  kegiatan  usaha  industri  dalam  skala  kecil,  menengah  hingga besar diperlukan  suatu  upaya  pengawasan dalam melihat  keadaan  usaha  tersebut, sehingga dari latar belakang di atas, masalah yang menarik untuk diteliti dan dibahas dalam artikel ini adalah:
1.  Bagaimana  Implementasi  Instrumen  Pengawasan  Terhadap  Izin  Lingkungan Pada Kegiatan Usaha di DAS Citarum ?
2.  Bagaimana  Kendala  Implementasi  Instrumen  Pengawasan  Terhadap  Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha di DAS Citarum ?
* Siti  Sundari  Rangkuti,  2005, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional ,  Edisi  Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 214
† Muhammad  Akib,  2016, Hukum  Lingkungan:  Perspektif  Global  dan  Nasional ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, hlm.148
‡ Jum Anggraini, 2012, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.78

## METODE PENELITIAN
Metoda yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan metoda yuridis normatif, metode yuridis normatif ini juga bisa disebut dengan  metode  penelitian  doktrinal  yang  melihat  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan, validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  norma-norma  hukum. * Metoda yuridis  normatif  ini  adalah  metoda  yang  mengutamakan  bahan  pustaka  atau  dapat dikatakan  sebagai  bahan  hukum  primer  seperti  hukum  positif  dan  teori  hukum pendukung.    Selain  itu  juga  metode  penelitian  yuridis  normatif  juga  lebih menekankan pada penelitian kepustakaan serta melihat bagaimana implementasinya.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  judul  karya  tulis  yang  menekankan pada bagaimana Implementasi instrumen pengawasannya.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan. Studi  kepustakaan  diperoleh  dengan  cara  memperoleh  berbagai  materi  berkaitan dengan  karya  tulis  ilmiah  ini  di  perpustakaan  perguruan  tinggi.  Sedangkan  studi lapangan  diperoleh  dengan  cara  pengumpulan  informasi  melalui  wawancara, wawancara  dilakukan  secara  terarah  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara yang telah disusun sebagai arahannya. Kemudian pengumpulan data lapangan juga dilaksanakan  forum  group  discussion  yang  diselenggarakan  dalam  penelitian Academic  Leadership  Grant  berjudul  Rekonseptualisasi  Pengendalian  Alih  Fungsi Lahan  dan  Pencemaran  Dalam  Rangka  Pemulihan  Fungsi  DAS  Citarum,  forum group discussion ini diselenggarakan di Bandung dan Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  yang  dikutip  oleh  Ridwan  HR  pada  dasarnya penegakan  hukum  administrasi  hanya  mencakup  pada  dua  hal  yaitu  mengenai pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan disini dimaksudkan sebagai suatu langkah preventif untuk selalu patuh dan taat kepada aturan yang berlaku sedangkan penerapan  sanksi  sendiri  merupakan  langkah  represif  untuk  memaksakan kepatuhan.
* Peter Mahmaud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 22.
Pengawasan  digunakan  sebagai  instrumen  kontrol  dalam  mengendalikan  suatu kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sekaligus  mengevaluasi  bila  suatu  kegiatan  tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pengawasan  dapat  ditinjau  dari  segi  waktu  pelaksanaannya  yang  terbagi kedalam  dua  jenis  yaitu  pengawasan a-priori dan  pengawasan a-posteriori . Pengawasan a-priori biasanya pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya  keputusan  pemerintah,  sedangkan pengawasan  a-posteriori merupakan pengawasan yang baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah. * Pengawasan  dalam  kaitannya  dengan  pencegahan  dan  kerusakan lingkungan  ini  dilakukan  setelah  keputusan  pemerintah  dikeluarkan  yaitu  dalam  hal izin  dikeluarkan.  Izin  lingkungan  dikeluarkan  sebagai  prasyarat  dalam  memperoleh izin  usaha  yang  memiliki  potensi  untuk  melakukan  pencemaran  dan  kerusakan terhadap lingkungan, sehingga dalam suatu dokumen izin biasanya disertakan syarat dalam  menjaga  dan  mengelola  lingkungan  agar  tidak  timbul  pencemaran  dan kerusakan lingkungan.
Setelah  dilaksanakan  kegiatan  pengawasan  terhadap  izin  lingkungan  dalam kaitannnya  dengan  kegiatan  usaha,  jika  dalam  hal  ditemukan  suatu  pelanggaran atau  penyimpangan  dari  apa  yang  disyaratkan  sebelumnya  dalam  izin  lingkungan, maka pelanggaran administrasi tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi.
Menurut J.B.B.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menyatakan bahwasanya  sanksi  merupakan  inti  dari  penegakan  hukum  administrasi  itu  sendiri, hal  ini  dikarenakan  bahwasanya  salah  satu  instrumen  untuk  memaksakan  tingkah laku  warga  ini  adalah  dengan  adanya  suatu  sanksi  sehingga  dapat  dikatakan bahwasanya sanksi seringkali merupakan bagian yang melekat dari norma hukum itu sendiri. †
J.J.  Oosternbrink  sendiri  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridwan  HR  menyatakan bahwasanya  sanksi  administratif  adalah  sanksi  yang  muncul  dari  hubungan pemerintah dan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan tetapi dapat dilaksanakan langsung oleh administrasi sendiri. ‡
* Jum Anggraini, Op.Cit., hlm.312
† Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.313
‡ Ibid
Dalam  UUPPLH  diatur  mengenai  jenis-jenis  sanksi  administrasi  yang  dapat diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang  terbukti  melanggar  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Jenis-jenis  sanksi tersebut  antara  lain:  teguran  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. *
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Sanksi  Administrasi  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum administrasi  bagi  pejabat  yang  akan  menerapkan  sanksi  administrasi  terhadap perusahaan-perusahaan  yang  dalam  pengawasan  izin  lingkungan  melanggar ketentuan-ketentuan  baik  dalam  izin  lingkungan,  atau  juga  dalam  peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Konsep Izin Lingkungan dan Izin Usaha
Salah  satu  bentuk  pengendalian  pencemaran  lingkungan  adalah  izin lingkungan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Izin  lingkungan  dikeluarkan  oleh badan  atau  pejabat  yang  berwenang  dalam  bentuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara selajutnya  disebut  KTUN.  Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup menurut  UUPPLH  sendiri  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemelihaaraan,  pengawasan  dan penegakan  hukum.  Dalam  hal  pengendalian,  digunakan  instrumen  hukum administrasi yaitu perizinan,  dalam hal ini izin lingkungan.  Menurut Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  pembangunan  harus  benar-benar memperhatikan  aspek  lingkungan  guna  menghindari  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan,  hal  ini  terwujud  dalam  kegiatan  usaha  yang  memiliki  dampak  terhadap lingkungan, yang dalam memperoleh izin usaha diperlukan prasyarat izin lingkungan yang  mana  di  dalamnya  terdapat  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  dan  lain sebagainya.
Izin lingkungan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 32  Tahun  2009  yang  berbunyi:  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka
* Lihat  Pasal  76  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat  untuk memperoleh  izin  usaha.  Substansi  tentang  izin  lingkungan  secara  formal  diatur dalam  Pasal  36  sampai  dengan  pasal  41  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  diatur  lebih  lanjut dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin merupakan salah satu instrumen  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengendalikan  perilaku masyarakat agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *
Izin  sendiri  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  paling  banyak  digunakan dalam  hukum  administrasi.  Pemerintah  menggunakan  izin  sebagai  sarana  yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.
Perizinan  dapat  dimohonkan  kepada  kepada  Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu dalam hal terjadinya pelanggaran  administrasi  perizinan,  maka  instansi  tersebut  yang  seharusnya mengeluarkan sanksi administrasi.
Izin  Lingkungan  mencantumkan  jumlah  dan  jenis  izin  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam  hal  pengendalian  pencemaran  lingkungan, salah  satu  jenis  izin  yang  harus  dimiliki  oleh  pemrakarsa  adalah  izin  pembuangan limbah  cair  selanjutnya  disebut  IPLC. † IPLC  adalah  izin  yang  membolehkan pembuangan  limbah  oleh  perusahaan  ke  sumber  air  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah  atau  sumber  air  yang  berada  dibawah  pengawasan  pemerintah daerah.  Untuk  memperolah  IPLC,  perusahaan  diharuskan  untuk  mengolah  limbah cair  yang  dihasilkan  sampai  kepada  suatu  kadar  yang  tidak  berbahaya  sebelum dibuang ke dalam air. ‡

## Implementasi Pengawasan Terhadadap Izin Lingkungan
Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut  UUPPLH sendiri  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  meliputi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemelihaaraan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum. Dalam  hal  pengawasan  terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, pengawasan  disini  merupakan  suatu  instrumen  yang  digunakan  oleh  pemerintah sebagai  bentuk  mencegah  timbulnya  penyimpangan  dan  melakukan  koreksi
* Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 181
† Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
‡ Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
terhadap  sasaran  yang  belum  dapat  dicapai  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah pemberian sanksi administrasi dalam temuan penyimpangan yang dilakukan melalui mekanisme  pengawasan.  Menurut  Prajudi  Atmosudirdjo,  pengawasan  merupakan kegiatan  membandingkan  apa  yang  dijalankan,  dilaksanakan  atau  yang diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. * Sehingga  dapat  dikatakan  bahwasanya  mekanisme  pengawasan dalam  penegakan  hukum  lingkungan  adalah  upaya  preventif  dalam  mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
DAS  Citarum  sebagai  suatu  kawasan  strategis  nasional,  merupakan  suatu kawasan yang memiliki permasalahan yang kompleks, permasalahan ini berawal dari tingginya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan penduduk akan sumber daya sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan titik kawasan industri pada sepanjang DAS  Citarum,  wilayah  Kabupaten  Bandung  tercatat  terdapat  kurang  lebih  1.259 industri yang berada di kawasan tersebut. † Jenis Industri yang utama yang berada di DAS  Citarum  Kabupaten  Bandung  ialah  Industri  Tekstil  dengan  jumlah  152  Industri diikuti  dengan  industri  Elektroplating  sebanyak  5  industri,  indutsri  kimia  sebanyak  4 industri  dan  industri-industri  yang  lainnya. ‡ Industri-industri  ini  menjadi  penghasil limbah biasa atau bahkan limbah B3 yang tidak memenuhi standar baku mutu, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran sehingga menurunnya kualitas air  Sungai  Citarum  itu  sendiri.  Menurut  survey  limbah  industri  yang  dikeluarkan mencapai 17.957,87 kg/hari. §
Pengawasan dapat dikatakan sebagai suatu langkah awal dalam menjalankan penegakan  hukum  lingkungan  administrasi.  Sebelum  dikeluarkannya  izin  usaha diperlukan  prasyarat  yaitu  izin  lingkungan  dalam  pemanfaatannya  yang  berpotensi melakukan  pencemaran  dan  kerusakan  pada  lingkungan.  Izin  lingkungan  sebagai suatu  instrumen  administrasi  dalam  pengendalian  pencemaran  memberikan berbagai macam syarat dan ketentuan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan di lingkungan.  Adapun mengenai tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: **
* Prajudi Atmosudirdjo, 1983, Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 80
† Rencana Aksi PPK DAS Citarum, hlm. 110.
‡ Mindriany Syafila dan Mariana Marselina, 2018 , “ Strategi Pengelolaan Terpadu Penyelesaian Permasalahan Sungai Citarum: Prespektif Pemanfaatan Limbah Cair Dari Segi Kualitas dan Kuantitas” , Forum Guru Besar ITB: Strategi Pengelolaan Terpadu Penyelesaian Permasalahan Daerah Aliran Sungai Citarum, hlm. 63.
§ Ibid , hlm.59
** Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 218.
1) Keinginan  mengarahkan  (mengendalikan  “ sturen” )  aktivitas-aktivitas  tertentu (misalnya izin bangunan);
2)  Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
3)  Keinginan  melindungi  objek-objek  tertentu  (izin  tebang,  izin  membongkar monumen-monumen);
4)  Izin  hendak  membagi  benda-benda  yang  sedikit  (izin  penghuni  di  daerah  padat penduduk);
Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas- aktivitas (izin berdasarkan “ drank en horecawet ”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Pengurus dalam memenuhi syarat-syarat tertentu itulah yang menjadi  objek  pengawasan  bagi  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  di  DAS Citarum.
Selanjutnya paradigma yang harus dimiliki semua pihak adalah bahwa dalam setiap  kegiatan  usaha  harus  disesuaikan  terlebih  dahulu  dengan  wadah  yaitu rencana  tata  ruang,  sehingga  dalam  melakukan  pencegahan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  perlu  diperhatikan  juga  undang-undang  tentang  penataan ruang  yang  salah  satunya  bertanggung  jawab  untuk  menghasilkan  rencana  tata ruang yang berkualitas serta telah benar-benar disusun berdasarkan daya tampung, daya dukung dan daya lenting lingkungan. Berdasarkan UUPPLH, izin pemanfaatan ruang  tidak  disebutkan  langsung  sebagai  dasar  sebagai  dasar  dalam  proses mendapatkan  izin  lingkungan,  namun  berdasarkan  Pasal  15  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian  Dan  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  Serta  Penerbitan  Izin Lingkungan  dinyatatakan  bahwa  salah  satu  kriteria  kelayakan  lingkungan  adalah rencana  tata  ruang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Hal  ini menunjukan  bahwa  secara  langsung  rencana  tata  ruang  sebagai  izin  pendahuluan dimana  secara  konseptual  asas  pencegahan  dini  diwujudkan  melalui  izin
pemanfaatan  ruang  sedangkan  izin  lingkungan  lebih  sebagai  penerapan  asas kehati-hatian.
Sumber : UUPR 2007 dan UUPPLH 2009 dan Hasil olahan pribadi
Sebagai  fungsi  pertama  dari  wewenang  penegakan  hukum  administrasi, pengawasan dilaksanakan pada semua tahap perizinan diatas, jika A dicabut maka B  dan  C  batal  demi  hukum  dan  jika  B  dicabut  maka  C  batal  demi  hukum,  hal  ini memperlihatkan  bahwasanya  peraturan  perundang-undangan  memberikan  kontrol saling  mengawasi  satu  sama  lain. * namun  tulisan  ini  akan  memfokuskan  pada pengawasan terhadap izin lingkungan.
Pengawasan  ketaatan  penanggung  jawab  usaha  terhadap  ketentuan perizinan lingkungan ini dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan  oleh  menteri,  gubernur  dan  bupati/walikota. † Pengawasan  tersebut dilaksanakan  berdasarkan  pembagian  urusan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam Undang-Undang  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  setelah dikeluarkannya  izin  lingkungan  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha, maka  diperlukan  suatu  upaya  pengawasan  terdahap  ketaatan  penanggung  jawab usaha terhadap izin lingkungan. Pada dasarnya yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan  adalah  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai  pihak  yang mengeluarkan  izin,  dalam  Pasal  71  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009 berbunyi :
1)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  dapat  mendelegasikan  kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3)  Dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan.
* Lihat  Pasal  40  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
† Lihat  Pasal  71  ayat  (3)  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengawasan ini dilaksanakan terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh  instansi  dan  lembaga  terkait  yang  telah  mengeluarkan.  Jika  selanjutanya terdapat  pelanggaran  izin  lingkungan,  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  dapat melaksanakan  penegakan  hukum  administrasi  selanjutnya  yaitu  penerapan  sanksi administrasi.
Pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  merupakan  jabatan  fungsional  yang ditetapkan  oleh  menteri,  gubernur  dan  bupati/walikota.  Dalam  tugas  dan wewenangnya,  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  memiliki  tugas  dan  wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi :
1)  Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
a.  melakukan pemantauan;
b.  meminta keterangan;
c.  membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d.  memasuki tempat tertentu;
e.  memotret;
f.  membuat rekaman audio visual;
g.  mengambil sampel;
h.  memeriksa peralatan;
i.  memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j.  menghentikan pelanggaran tertentu.
Kewenangan  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  disini  dimaksudkan  untuk penegakan  hukum  lingkungan.  Penegakan hukum  lingkungan  disini  dapat  dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi sanksi dalam lapangan  hukum  administrasi,  hukum  pidana  dan  hukum  perdata  dengan  tujuan memaksa  subyek  hukum  yang  menjadi  sasaran  mematuhi  peraturan  perundang- undangan  lingkungan  hidup. * Pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  ini  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dapat  melakukan  koordinasi  dengan  pejabat penyidik  pegawai  negeri  sipil.  Pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  terlebih  dahulu melaksanakan  pengawasan  sebagai  upaya  preventif  jika  terjadi  suatu  pelanggaran maka diterapkanlah sanksi administrasi sebagai upaya represif.
* Annisa Eka K dkk, 2018, Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang , Diponegoro Law Journal Volume 7 Nomor 1, hlm. 13.

## Kendala Pengawasan Terhadadap Izin Lingkungan
Meskipun  pengawasan  terhadap  izin  lingkungan  dalam  kegiatan  usaha dilakukan  pengawasan a-priori dan  pengawasan a-posteriori juga  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pengendalian Pencemaran  dan  Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai  Citarum  yang  melibatkan berbagai  pihak  dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagai  bentuk  pengendalian pencemaran di DAS Citarum tidak menjadikan pengawasan terhadap izin lingkungan berjalan  baik  sebagaimana  mestinya  yang  tercantum  dalam  peraturan  perunang- undangan.  Terdapat  berbagai  kendala  yang  dialami  dalam  melaksanakan pengawasan tersebut.
Sebagai instrumen pencegahan, pengawasan dan perizinan merupakan suatu instrumen  hukum  administrasi  dalam  pencegahan  kerusakan  lingkungan,  namun dalam UUPPLH sendiri tidak memberikan penjelasan umum mengenai pengawasan. Padahal  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  undangan  menyatakan  bahwa  salah  satu  asas dalam  pembentukan  suatu  undang-undang  adalah  asas  kejelasan  umum.  Tidak adanya definisi pengawasan dalam UUPPLH adalah suatu kendala yang menjadikan ketidak  jelasan  maksud  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pengawasan  tersebut yang mana dalam hal ini adalah UUPPLH.
Selanjutnya  masih  kurangnya  Pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  di  Jawa Barat  menjadi  kendala  selanjutnya  dalam  melaksanakan  instrumen  pengawasan terhadap  izin  lingkungan  bagi  para  pengusaha  yang  akan  melakukan  pemanfaatan sumber daya di DAS Citarum, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat saat ini tidak memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup, hal ini berimplikasi terhadap  banyaknya  kasus  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang  berhenti sampai  pada  pemberian  sanksi  administrasi  saja  jika  terjadi  pencemaran  dan kerusakan  di  DAS  Citarum  yang  cukup  serius  yang  memerlukan  sanksi  yang menghukum  subjek  hukum  yaitu  sanksi  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  selain  bertugas  melaksanakan  fungsi  pengawasan juga  memiliki  kewenangan  untuk  menindak  lanjuti  temuan  yang  ada  dilapangan dengan cara menghentikan pelanggaran tertentu. *
* Lihat  Pasal  71  ayat  (3)  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Selanjutnya  penegakan  hukum  administrasi  dibidang  perizinan  dalam  kaitan telah  dilaksanakan  proses  pengawasan  oleh  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup tidak  cukup  hanya  sekedar  mencabut  dan  membatalkan  izin,  namun  juga  perlu diperhatikan  bagaimana  dan  pihak  mana  yang  dapat  melaksanakan  upaya  paksa terhadap  pelaku  pelanggaran  untuk  mengembalikan  lingkungan  hidup  khususnya kondisi  DAS  Citarum  kepada  keadaan  semula.  Persoalan  ini  kemudian  diperparah dengan  dikeluaarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  melalui  kebijakan pemerintah yaitu Online Single Submission (OSS). Peraturan Pemerintah ini memiliki tujuan  untuk  mempercepat  dan  memangkas  birokrasi  perizinan  yang  berbelit-belit dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  dan  mempercepat  pertumbuhan  investasi, namun  permasalahan  yang  ditimbulkan  kemudian,  Peraturan  Pemerintah  ini  telah mengambil  kewenangan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  dalam  memberikan  dan menerbitkan izin yang kemudian kewenangan mengeluarkan izin ini dikeluarkan oleh Lembaga OSS sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  koordinasi  penanaman  modal. Meskipun demikian wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin  tersebut  masih  ada  dan  masih  menjadi  wewenang  dari  Gubernur  dan Bupati/Walikota.  Percepatan  perizinan  untuk  pertimbangan  ekonomi  hanya  terasa terhadap perkembangan  ekonomi  itu  sendiri,  namun  di  sisi  lain percepatan  ini  tidak sesuai  dengan  tujuan  izin  itu  sendiri  sebagai  instrumen  pengendalian  dari pemerintah  untuk  para  pelaku  usaha  yang  berpotensi  melakukan  pencemaran lingkungan, bahkan menurut  Peraturan Pemerintah tersebut  memperkenankan para pelaku  usaha  untuk  memulai  kegiatan  usahanya  meskipun  perizinan  belum diterbitkan.  Para  pelaku  usaha  tersebut  hanya  dibebankan  komitmen  kesanggupan untuk memenuhi prasayratan  perizinan  sehingga  secara hukum,  komitmen menurut Peraturan  Pemerintah  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  landasan  hukum  dan landasan  legalitas  para  pelaku  usaha  untuk  memulai  kegiatan  usahanya  tanpa melakukan  analisa  kemungkinan  terlebih  dahulu  terhadap  potensi  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  yang  dapat  ditimbulkan  baik  seluruh  lingkungan  di  Indonesia dan khususnya di DAS Citarum yang memiliki banyak sektor industri.
Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan dalam ilmu manajeman mutlak diperlukan  sebagai  upaya  kontrol  terhadap  permasalahan  yang  timbul  dalam mencapai  suatu  tujuan,  pelaksanaan  suatu  program  tanpa  diikuti  oleh  pengawasan
yang  baik  dan  berkesinambungan  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan sehingga  terhambatnya  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai. * Secara  teknis  kendala yang  dihadapi  dalam  pengawasan  terkait  izin  lingkungan  di  DAS  Citarum  adalah kurangnya  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  yang  ada  sehingga  proses pengawasan  sendiri  terhambat  karena  tidak adanya Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup.  Peran  dari  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  dalam  penegakan  hukum lingkungan  dalam  UUPPLH  sangatlah  penting  sebagai  ahli  yang  mengetahui  teknis pelanggaran  di  lapangan  yang  terjadi,  tidak  adanya  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup  akan  menghambat  jalannya  pengawasan,  selain  itu  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  perlu  ditinjau  kembali  karena  permasalahan  perizinan  yang seharusnya  menjadi  pengendali  tindakan  pelaku  usaha  namun  pelaku  usaha  dapat memulai  kegiatannya  tanpa  harus  menunggu  izin  keluar  dan  hanya  memerlukan komitmen  untuk  menyanggupi  saja  tentu  bukan  ketentuan  yang  baik  bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pencemaran  dan  Keruskan  Lingkungan  yang  terdapat  di  DAS  Citarum mengingatkan  kita  bahwasanya  dalam  melakukan  pemanfaatan  sumber  daya  alam harus  berdasarkan  konsep  pembangunan  berwawasan  lingkungan.  Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum dilaksanakan berbagai cara untuk kembali normalnya fungsi citarum sebagai sumber air dan juga sumber  kehidupan  bagi  warga  Jawa  Barat  dan  DKI  Jakarta.  Pengendalian pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dilaksanakan  dengan  berbagai  instrumen, salah satunya adalah penegakan hukum administrasi.
Penegakan hukum administrasi terdiri dari pengawasan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dengan melaksanakan sanksi adminitrasi jika terjadi suatu  pelanggaran  hukum  administrasi  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.
Pengawasan sebagai salah satu bentuk penegakan hukum administrasi yang paling  pertama  dilakukan  menjadikan  pengawasan  sebagai  instrumen  pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan guna meluruskan pelanggaran tersebut dengan
* Jazim  Hamidi  &  Mustafa  Lutfi,  2011, Dekonstruksi  Hukum  Pengawasan  Pemerintahan  Daerah ,  Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 82
mekanisme hukum administrasi, pengawasan dalam hukum lingkungan dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup ini lah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  potensi melakukan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  oleh  karena  itu  setiap  kegiatan yang  memiliki  potensi  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  diharuskan  memiliki izin  lingkungan  yang  didalamnya  terdapat  prasayarat  yang  harus  dilaksanakan,  izin lingkungan  inilah  yang  menjadi  objek  pengawasan  dalam  penegakan  hukum administrasi.
Namun  permasalahan  utama  dari  pengawasan  di  DAS  Citarum  adalah  tidak adanya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mennjadikan proses pengawasan terhambat.  Selain  itu  diterjunkannya  berbagai  elemen  seperti  TNI,  Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya dalam penegakan hukum lebih bersifat represif yaitu memulihkan  keadaan  dan  memberikan  sanksi  terhadap  para  pelanggar.  Padahal UUPPLH  sendiri  mengamanatkan  bahwasanya  penegakan  hukum  pertama  harus dilaksanakan  secara  administrasi  guna  mencegah  sesuatu  terulang  dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikemudian hari,  sehingga dapat disimpulkan bahwasanya peranan pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  sangatlah  penting  dalam melakukan  pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  selain  itu  pejabat pengawas lingkungan hidup juga yang mengetahui hal teknis yang terjadi dilapangan dan  bagaimana  cara  mencegahnya  karena  tugas  dan  wewenangnya  telah  diatur didalam UUPPLH.
Seharusnya  jika  pemerintah  serius  dalam  pelaksanaan  pengendalian pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  selain  dikeluarkannya  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai  Citarum,  yang  didalamnya  mengatur  mengenai pembentukan  Tim  Pengendalian  Pencemaran  harus  juga  diatur  mengenai  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UUPPLH sebagai metode penegakan hukum administrasi yang mengedepankan pencegahan daripada  pemulihan.  Selanjutnya  Pemerintah  juga  harus  meninjau  kembali  dan mematangkan  kembali  konsep  kebijakan online  single  submission yang  terlalu berfokus  terhadap  perekonomian  namun  tidak  dapat  mengendalikan  pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  sebagaimana  tujuan  awal  dibuatnya  perizinan. Dibentuknya  perizinan  sebagai  bentuk  pengendalian  pemerintah  guna  mencegah
pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  bukan  sebaliknya  yaitu  perizinan  hanya digunakan sebagai formalitas saja dalam melaskanakan kegiatan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Buku
Adrian  Sutedi,  2010, Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan Publik ,  Jakarta: Sinar Grafika.
Daud Silalahi, 2003, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia , Bandung: Alumni.
Jazim  Hamidi  &  Mustafa  Lutfi,  2011, Dekonstruksi  Hukum  Pengawasan Pemerintahan Daerah , Malang: Universitas Brawijaya Press.
Jum Anggraini, 2012, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  Otje  Salman  dan  Eddy  Damian,  2002, Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan , Bandung: Alumni.
Muhammad  Akib,  2016, Hukum  Lingkungan:  Perspektif  Global  dan  Nasional , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Panduan Penegakan Hukum Pidana  Lingkungan , 2003, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran.
Peter  Mahmaud  Marzuki , 2007, Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Prajudi  Atmosudirdjo,  1983, Hukum  Administrasi  Negara ,  Edisi  Revisi,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ridwan  HR,  2006, Hukum  Administrasi  Negara ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Siti  Sundari  Rangkuti,  2005, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional , Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University.

## 2.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  02  Tahun  2013 tentang Sanksi Administrasi.
Peraturan  Daerah  Jawa  Barat  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

## 3.  Sumber Lain
Annisa  Eka  K  dkk, Pelaksanaan  Tugas  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup Dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di  Kota  Semarang ,  Diponegoro Law Journal Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018.
Data  Direktorat  Jendral  Sumber  Daya  Air  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Dalam Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
Dikutip dari National Geographic dalam IDN Times “ Menurut World Bank: Citarum Merupakan Sungai Terkotor di Dunia ”
https://www.idntimes.com/science/discovery/eka-supriyadi/menurut-world- bank-citarum-merupakan-sungai-terkotor-di-dunia-c1c2/full  diakses  pada hari Rabu 4 September 2019 Pukul 10.21 WIB.
Mindriany  Syafila  dan  Mariana  Marselina,  2018, “ Strategi  Pengelolaan  Terpadu Penyelesaian  Permasalahan  Sungai  Citarum:  Prespektif  Pemanfaatan Limbah  Cair  Dari  Segi  Kualitas  dan  Kuantitas ”,  Forum  Guru  Besar  ITB: Strategi  Pengelolaan Terpadu  Penyelesaian  Permasalahan  Daerah  Aliran Sungai Citarum.
Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.