Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 33-36| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2339.33-36

## AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA INSTAGRAM
Ryan Prastya Mariata Putra, Ida Ayu Putu Widiasti, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pengaruh  globalisasi  yang terjadi saat ini telah  membuat  teknologi informasi  dan  komunikasi  menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Hal tersebut  telah  membuat  perubahan  atas  pola  dan  gaya  hidup  masyarakat  serta  mengubah  kehidupan  sosial, ekonomi,  budaya,  keamanan  dan  penegakan  hukum.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalaam kesepakatan niaga secara Instagram dan apa akibat hukum dari kealfaan  pada  kesepakatan  niaga  secara  Instagram.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam perikatan secara instragram sudah diatur secara jelas dalam UU PK. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan  kewajibannya  masing-masing.  Selain  itu,  akibat  hukum  bagi  debitur/pihak  yang  mempunyai  kewajiban melaksanakan  prestasi  dalam  perikatan  tetapi  melakukan  kealfaan,  yaitu:  ia  harus  membayar  ganti  kerugian yang  diderita  oleh  kreditur/pihak  yang  mempunyai  hak  menerima  prestasi  (vide  Pasal  1243  KUHPerdata);  ia harus menerima putusan perikatan disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUHPerdata); ia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya kealfaan (vide Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata); dan ia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) HIR).
Kata Kunci: Kealfaan; Media Daring; Perikatan Kesepakatan Niaga

## Abstract
The influence of globalization that occurs today has made information and communication technology became something very important for society because it presents a world without boundaries, distance, space, and time. This has made changes to the lifestyles of the people as well as changed the social, economic, cultural, security, and law enforcement. This research was conducted with the aim of describing the rights and obligations of the parties  in  an  Instagram  trade  agreement  and  the  legal  consequences  of  negligence  on  an  Instagram  trade agreement.  This  research  was  conducted  using  normative  legal  research  methods.  The  results  of  this  study showed that the rights and obligations of the parties to the engagement on Instagram are regulated in the PK Law.  Consumers  and  business  actors  have  their  respective  rights  and  obligations.  In  addition,  the  legal consequences  for  a  debtor/party  who  has  the  obligation  to  perform  in  the  engagement  but  has  committed negligence,  namely:  he  must  pay  compensation  suffered  by  the  creditor/party  who  has  the  right  to  receive achievement (vide Article 1243 of the Civil Code); he must accept the decision of the engagement accompanied by payment of compensation (vide Article 1267 of the Civil Code); he must accept the transfer of risk from the moment of failure (vide Article 1237 paragraph (2) of the Civil Code); and he must pay court fees if litigated in court (vide Article 181 paragraph (1) HIR).
Keywords: Fairness; Online Media; Trade Agreement

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  jaman  yang  bergerak  saat  ini  di  era  globaliasasi  memberikan  pengaruh  pesat  pada teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  mendudukan  pada  letak  yang  penting  bagian  gaya  hidup masyarakat  sekarang  ini  karena  dapat  menyambungkan  setiap  orang  di  dunia  tanpa  adanya  batasan ruang,  waktu,  maupun  jarak.  Inilah  yang  dimaksudkan  dengan  jejaring  daring  ( Asnawi,  2004 ). Teknologi informasi dan komunikasi yang tumbuh meningkat saat ini telah banyak menyederhanakan pemakainya itu sendiri. Misalnya, kemajuan jejaring daring  yang banyak diuntungkan untuk macam kegiatan misalnya pada kegiatan kesepakatan niaga. Salah satu jejaring sosial  yang saat ini digemari untuk  kesepakatan  niaga  tentunya  secara  jejaring  Instagram.  Model  ini  menjadi  alternatif  yang
menarik dan sangat digemari oleh pembeli sekarang ini ( Augustinah & Widayati, 2019 ; Badrulzaman, 2001 ; Saleh & Pitriani, 2018 ).
Di  dalam  Pasal  1  angka  24  UU  No  7  Tahun 2014 terkait  kesepakatan  niaga  daring  dikatakan bahwasanya bentuk kesepakatan niaga mempergunakan jejaring daring pada perangkat dan prosedur secara  elektronik.  Pada  umumnya,  dalaam  model  kesepakatan  niaga  secara  daring  ini  para  pihak hanya melakukan persetujuan atas isi perikatan tanpa mengikuti pengaturan mengenai perikatan yang ada  di  Indonesia.  Ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa  suatu  perikatan tertulis  dapat  dikatakan  sah  apabila  sudah  terpenuhinya  syarat  subjektif  dan  objektif.  Intinya  pada model kesepakatan niaga daring ini adalah setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini penjual  memiliki  kewajiban  memberikan  informasi  yang  benar  dan  menawarkan  produk  yang diperbolehkan oleh peraturan hukum yang berlaku kepada pembeli.
Adanya  beberapa  hal  keuntungan  yang  dirasakan  oleh  pihak  pembeli  maupun  pihak  penjual sehingga  lebih  nyaman  mengadakan  kesepakatan  niaga  secara  daring  ini.  Ini  disebabkan  oleh  biaya promosi  yang  dikeluarkan  dapat  lebih  murah,  produk  dapat  disaksikan  selama  seharian  penuh  oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual juga dapat menjalankan bidang usahanya dengan lebih fleksibel dan santai karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.Tata cara menawarkan  pada kegiatan kesepakatan  niaga  secara  Instagram  dilakukan  dengan  cara  penjual  mempergunakan  akun  Instagram nya untuk menunjukkan produk yang dijual pada halaman timeline Instagram calon pembelinya dan diikuti  dengan  penerimaan  oleh  pihak  pembeli.  Penjualan  di  Instagram  ini  menggunakan  sistem penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak ketertarikan peminat untuk melakukan kegiatan kesepakatan niaga itu secara media Instagram ini ( Indrajit, 2002 ).
Namun  dari  hal  ini  tidak  dipungkiri  dapat  menimbulkan  suatu  risiko  yang  ditimbulkan  pada kegiatan  kesepakatan  niaga  ini.  Penyebabnya  tidak  lain  adalah  kesepakatan  niaga  yang  seharusnya adanya  bentuk  pertemuan  antara  penjual  dan  pembeli  sebagaimana  pada  model  kesepakatan  niaga konvensional tidak  lagi  akan  dilakukan.  Pihak  penjual  dan  pembeli  akan  hanya  melakukan  kegiatan kesepakatan  niaga  menggunakan  daring  seperti  Instagram  dan  yang  lainnya  hanya  didasarkan  atas rasa  kepercayaan  satu  sama  lain  tanpa  disertai  dengan  suatu  perikatan  tertulis  ( Faisal  &  Rohmiyati, 2017 ; Pangestu,  2019 ).  Keadaan  semacam  inilah  yang  akan  menimbulkan  akibat  hukum  dan  semua resikonya.  Contohnya,  adanya  sebuah  tindakan  ingkar  janji  oleh  salah  satu  pihak.  Lalu  bagaimana pertanggung  jawaban jika ada  yang  melakukan  sengaja  kealfaan ini?  Dan  masalah  yang  lain  seperti tak  adanya  kewajiban  pihak  penjual  untuk  mengkonfirmasi  kepembeli.  Akibat  dari  ingkar  janji  ini yang terjadi nantinya akan ada suatu perselisihan kesepakatan niaga secara daring antara kedua belah pihak.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mendeskripsikan  bagaimana  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalaam  kesepakatan  niaga  secara Instagram dan apa akibat hukum dari kealfaan pada kesepakatan niaga secara Instagram.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan dalaam penelitian memakai jenis penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan melihat  peristiwa/perbuatan  hukum  yang  ada  di  dalaam  suatu  masyarakat  terkait  dengan  perikatan kesepakatan  niaga  secara  sistem  daring  di  Indonesia  dan  melihat  UU,  peraturan  hukum  serta  sistem hukum  yang  berkenaan  dengan  permasalahan  dalaam  penelitian  ini.  Pendekatan  dilakukan  dengan melakukan  pendekatan UU, dengan melihat ilmu hukum  yang ada  yaitu peraturan UU  yang berlaku tentang permasalahan pada penelitian ini ( Soekanto & Mamudji, 2007 ).
Adapun  sumber  bahan  hukum  berasal  dari  sumber  bahan  hukum  primer  yakni  peraturan  UU, sumber  bahan  hukum  sekunder  yakni  buku-buku,  bahan  hukum  tertulis  yang  lainya,  dan  sumber bahan hukum tersier yaitu book hukum yang dapat membantu pemahaman dalaam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai. Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji,  dan  mengolah  bahan-bahan  kepustakaan secara  deskriptif  dan  argumentatif  dengan  menggambarkan  kondisi  permasalahan  dan  menemukan penyelesaian secara bahan kesepakatan niaga bahan hukum yang telah dikumpulkan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perikatan secara Instagram
Dalam  sebuah  perikatan  secara  Instagram,  ada  dua  pihak  yang  telibat,  yaitu:  pembeli  dan  penjual. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Hak pembeli atau konsumen diatur dalam  pasal  4  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disebut dengan UU PK). Pasal ini menyatakan bahwa konsumen berhak memiliki rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak untuk memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang  dijanjikan.  Selanjutnya,  pembeli  harus  diberi  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Dan,  konsumen  memiliki  beberapa  hak  lain,  yaitu:  hak untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan;  hak  untuk mendapat  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut;  hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen;  hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban dalam sebuah perikatan. Hal ini diatur dalam  Pasal  5  UU  PK.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  kewajiban  konsumen  adalah  membaca  atau mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  demi keamanan  dan  keselamatan.  Konsumen  juga  harus  beriktikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian  barang  dan/atau  jasa.  Selain  itu  pembeli  wajib  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Di samping itu, penjual atau pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK. Pasal ini memaparkan bahwa hak pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dia juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. Hak-hak lain yang dimiliki oleh pelaku usaha adalah hak untuk melakukan pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen,  hak  untuk  rehabilitasi nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan,  dan  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 7  UU  PK.  Pelaku  usaha  harus  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya.  Dia  wajib memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  pemeliharaan.  Pelaku  usaha  juga  memiliki kewajiban  untuk  memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.  Kewajiban  lainnya  adalah  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku, memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa tersebut  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atau  barang  yang  dibuat  dan/atau  diperdagangkan, dan  memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  menggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

## 2. Akibat Hukum dari Kealfaan pada Kesepakatan Niaga secara Instagram
Kealfaan  Perikatan  berarti  prestasi  buruk  yang  timbul  dari  adanya  perikatan  yang  dibuat  oleh  satu orang/lebih  dengan  satu  orang/lebih  lainnya.  Kealfaan  pada  perikatan  dikategorikan  ke  dalaam perbuatan  kesepakatan  niaga,  yaitu:  tidak  melakukan  apa  yang  disanggupinya;  melaksanakan  apa yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana  yang  dijanjikan;  melakukan  apa  yang  dijanjikannya tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukannya.
Akibat  hukum  bagi  debitur/pihak  yang  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  prestasi  dalam perikatan  tetapi  melakukan  kealfaan,  yaitu:  ia  harus  membayar  ganti  kerugian  yang  diderita  oleh kreditur/pihak  yang  mempunyai  hak  menerima  prestasi  (vide  Pasal  1243  KUHPerdata);  ia  harus menerima  putusan  perikatan  disertai  dengan  pembayaran  ganti  kerugian  (vide  Pasal  1267 KUHPerdata); ia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya kealfaan (vide Pasal 1237 ayat
(2) KUHPerdata); dan ia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) HIR).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan secara instragram sudah diatur secara  jelas  dalam  UU  PK.  Konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki  hak  dan  kewajibannya  masing- masing. Kedua, Akibat hukum bagi debitur/pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam  perikatan  tetapi  melakukan  kealfaan,  yaitu:  ia  harus  membayar  ganti  kerugian  yang  diderita oleh kreditur/pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUHPerdata); ia harus menerima  putusan  perikatan  disertai  dengan  pembayaran  ganti  kerugian  (vide  Pasal  1267 KUHPerdata); ia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya kealfaan (vide Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata); dan ia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) HIR).

## 2. Saran
Selain simpulan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan sesuai dengan hasil penelitian ini, yaitu: sosialisasi Perundangan ITE  perlu dilakukan  sehingga masyarakat dapat memahami  dan mengetahui perihal tentang keabsahan perikatan kesepakatan niaga secara media daring tersebut.
Para  pihak  dalam  perikatan  kesepakatan  niaga  harus  menerima  hak  dan  melakukan  kewajibannya sesuai dengan UU PK yang berlaku sehingga permasalahan tidak akan muncul.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi,  H.  F.  (2004). Transaksi  Bisnis  e-commerce Perspektif Islam .  Yogyakarta:  Magistra  Insania Press.
Augustinah,  F.,  &  Widayati.  (2019).  Pemanfaatan  Media  Sosial  sebagai  Sarana  Promosi  Makanan Ringan  Kripik  Singkong  di  Kabupaten  Sampang. DIALEKTIKA :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Ilmu Sosial , 4 (2), 1–20. Badrulzaman, M. D. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Aditya Bakti.
Faisal,  I.  A.,  &  Rohmiyati,  Y.  (2017).  Analisis  Pemanfaatan  Media  Instagram  sebagai  Promosi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Perpustakaan , 6 (4), 281–290. Indrajit, R. E. (2002). E-Commerce: Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya .
Pangestu,  R.  L.  (2019).  Transaksi  Jual  Beli  melalui  Instagram  Ditinjau  Menurut  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata. Jurnal Privat Law , 7 (2), 275–282.
Saleh,  G.-,  &  Pitriani,  R.  (2018).  Pengaruh  Media  Sosial  Instagram  dan  WhatsApp  Terhadap Pembentukan Budaya “Alone Together.” Jurnal Komunikasi , 10 (2), 103–114. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat .