## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN ENDOGAMI MASYARAKAT SADE
Heri Zulhadi 1 & Mohsi 2
1 Pascasarjana Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.
2 STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: Heryhyzad@gmail.com Email: silamohsi@gmail.com

## Abstract
Adat is a culture or custom of a particular society inherent and binding to every resident.  While  marriage  is  a  strong  covenant  bond  ( mitsa>  qan  ghali>  zhan ) between a man and woman to live together. Endogamy is a mixed marriage within the sphere of kinship it self, whether it be inter ethnic, clan, tribe, or kinship within the kinship. The endogamous marriage done by the traditional Sade Rembitan Central Lombok do it from amongst his immediate family in other words a cognate marriage conducted within the village and is not allowed to marry out. It is done by the Sade – Rembitan society driven by several factors namely,  a  deeply  embedded  culture  among  families,  keeping  and  preserving kinship, to guard property or inheritance, and most embedded in their heads is to  inherit  parental  counsel.  There  are  several  types  of  endogamy  marriages performed by the Sade community in general that is, by way of tepedait ( meeting ), in this case the parents are meeting their children with other families who are still within the family or relatives own. The matchmaking is usually done by both parents who are concerned when the child is young. When the child is matured then the marriage is held. As an attempt to maintain a kinship system closely related to the term merariq mbait kance diriq (endogamy).
Keyword : Culture, Marriage, and Endogamy.
PENDAHULUAN
Keanekaragaman suku dengan latar belakang kebudayaan dan adat yang berbeda menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan merupakan manifestasi unsur kebhinekaan.  Pada  kenyataannya,  penduduk  Indonesia  terdiri  dari  berbagai suku, budaya, adat baik mayoritas dan minoritas yang membaur dengan budaya adat lainnya. Bangsa asing yang pernah datang dan berada di Indonesia inilah yang membawa pengaruh dalam kebudayaan dan adat istiadat Indonesia.
Masyarakat  berbaur  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan  masyarakat lainnya  dalam  melangsungkan  interaksi  kehidupan  baik  dari  segi  bisnis, kekerabatan, adat, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.
Setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan  peraturan  tertentu,  maka  lain  halnya  dengan  manusia.  Pada  manusia terdapat  beberapa  ketentuan  yang  merupakan  peraturan  dalam  memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat- istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.
Hal  ini  sejalan  dengan  falsafah  negara,  yaitu  Pancasila  dan  Bhineka Tunggal Ika. Allah swt. memang telah menciptakan manusia dari seorang laki- laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat: 13 yang berbunyi:
نِ م مُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّ يَأ اَي ِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ اوُفَراَعَ تِل َلِئاَبَ قَو ًابوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثنُأَو ٍرَكَذ ََِّللا َّنِإ ْمُكاَقْ َْأ َِِّللا ََن
ٌريِبَخ ٌميِلَع
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  di  antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 1
Di dalam berkehidupan bermasyarakat terdapat sebuah adat kebiasaan yang  berlaku  pada  suatu  masyarakat  yang  sangat  kental  dan  dijunjung  tinggi seperti  adat  istiadat  masyarakat  tradisional  Sade  dalam  bentuk  perkawinan endogami  (perkawinan  serumpun/perkawinan  yang  hanya  dilakukan  dengan kerabat  dekatnya  dalam  satu  dusun).  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat Sade tidak membolehkan untuk menikah keluar dusun. Pernikahan yang dilakukan hanya dilakukan dengan kerabat dekat yang ada di lingkungan Sade tersebut.
Sementara  di  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  yang  menjelaskan  bahwa pernikahan  itu  harus  dengan  kerabat  dekat,  sesama  suku,  anggota  keluarga, sesama  desa  maupun  dusun.  Akan  tetapi,  manusia  bebas  memilih  pasangan untuk  melakukan  pernikahan  sesuai  dengan mukafa’ah (kecocokan)  pada pasangan  pengantin  yang  hendak  melakukan  pernikahan.  Dalam  surat  Yasin ayat 36 Allah swt. Berfirman yang Artinya: Maha suci tuhan yang telah menciptakan
1 Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  (Semarang  :  PT. Karya Toha Putra.1995), QS. Al-Hujurat (43):13.
pasangan  semuanya,  baik  dari  apa  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi  dan  dari  diri  mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 2
Persoalan yang menarik dalam kajian ini adalah pernikahan masyarakat Sade-Rembitan yang hanya dilakukan oleh warga serumpun/sesama dusun dan kerabat dekatnya saja. Ketika terjadi pernikahan keluar yang tidak sesama dusun atau sukunya yang dilakukan oleh masyarakat Sade, masyarakat yang melakukan pernikahan  keluar  tersebut  diberikan  semacam  sanksi  moral.  Seperti  tidak dibenarkan atau diindahkan melakukan adat-adat yang biasanya berlaku seperti roah, nyongkolan/begendang beleq dan lain sebagainya. Jika pihak yang bersangkutan mau melaksanakan adat pernikahan yang sudah ada dan dilayani oleh masyarakat seperti  biasanya,  yang  bersangkutan  harus  membayar  denda  sesuai  yang disepakati  oleh  masyarakat  dan  tokoh  adat  yang  ada  di  sana.  Metode  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode deskriftif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  dan menjelaskan antara adat budaya dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyuarakat Sade  – Rembitan Lombok Tengah dalam hal melaksanakan adat perkawinan ( merariq ) dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan sumber kajian ini diambil dari beberapa buku-buku ilmiah, baik berupa jurnal dalam bentuk media cetak maupun  elektronik  yang  dijadikan  sebagai  sumber  referensi  dan  rujukan. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan observasi dengan hal yang terkait.

## Teorisasi Adat dalam berbagai sudut pandang
Haji  Dahlan  Tamrin  menjelaskan  bahwa  adat  adalah  suatu  (amaliyah atau  perkataan)  yang  terus  menerus  dilakukan  oleh  manusia  lantaran  dapat diterima  akal  dan  secara  berlanjut  manusia  mau  mengulanginya. 3 Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah muta’arrafat dan saat itu pulalah adat berubah menjadi kebiasaan, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tertanam di dalam hati kemudian menjadi urf. 4
Adat  merupakan  aturan,  kebiasaan-kebiasaan  yang  tumbuh  dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan
2 Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  (Semarang  :  PT. Karya Toha Putra.1995), QS. Yasin (36): 36.
3 Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 206.
4 Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum…, h. 208.
dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang  segi  kehidupan  manusia  tersebut  menjadi  aturan-aturan  hukum  yang mengikat. Seperti kaidah fiqh menjelaskan bahwa adat merupakan hukum.
5 ةمكحم ةداعلا
Artinya : Adat merupakan patokan hukum.
Adat  bersifat  mengikat  dan  mempunyai  akibat  hukum,  sedangkan lembaga tidak mengikat dan mempunyai akibat hukum, di daerah Minahasa dan Maluku terdengar istilah adat kebiasaan, di daerah Batak Karo istilah adat jarang sekali terdengar, di situ dipakai istilah-istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan. 6 Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik  berupa  tradisi,  adat  upacara  dan  lain-lain  yang  mampu  mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh  adat  yang  menjadi  tokoh  masyarakat    menjadi  cukup  penting.  Adat merupakan  norma  yang  tidak  tertulis,  tetapi  sangat  kuat  mengikat  sehingga anggota-anggota  masyarakat  yang  melanggar  adat  istiadat  akan  menderita, karena  sanksi  keras  yang  kadang-kadang  secara  tidak  langsung  dikenakan. Seperti  halnya  dengan  semua  sistim  hukum  di  bagian  lain  di  dunia  ini,  maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup  dan  pandangan  hidup,  yang  keseluruhannya  merupakan  kebudayaan masyarakat  tempat  hukum  adat  itu  berlaku.  Tidak  mungkin  suatu  hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu  yang  asing  itu  bertentangan  dengan  kemauan  orang  banyak  dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan,  pendeknya  bertentangan  dengan  kebudayaan  rakyat  yang bersangkutan. 7
Kaidah adat  diambil  dari realitas  sosial  kemasyarakatan  bahwa  semua cara  hidup  dan  kehidupan  itu  dibentuk  oleh  nilai-nilai  yang  diyakini  sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan  sendiri  secara  khusus  berdasarkan  nilai-nilai  yang  sudah  dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama  ini  sudah  biasa  dilakukan,  maka  mereka  sudah  dianggap  mengalami pergeseran nilai. 8
Dasar Hukum tentang Adat
ةمكحم ةعيرش فرعلا ارابتعا ِل عراشلا ىف فرعلا
5 Imam  Jalaluddin  As-Sayuti, Al-Isybâhu  Wannazhâ  iyr  fil  Furû’, (Surabaya:  Haromaen, 2007), h. 66.
6 Bushar  Muhammad, Asas-asas  Hukum  Adat  (Suatu  Pengantar), (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1983), h. 11.
7 Ibid., h. 50 8 Tamrin, Kaidah-Kaidah … h. 203.
Artinya : ‘Urf merupakan syara’ memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. 9
Dalam al-qur’an juga dijelaskan dalam surat al-a’raf ayat 199 dan al-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi :
فورعملاب نهورشاعو
Artinya : Dan pergaulilah mereka dengan baik. 10
نيله اجلا نع ضرعاو فرعلابرمأو
Artinya : Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang- orang yang bodoh. 11
Dari ayat diatas yang dimaksud dengan istilah ‘urf atau kebiasaan dalam ayat ini adalah hal-hal yang sudah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan, artinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh syari’at. 12
Dalam hadits Rasulullah saw. juga dijelaskan sebagai berikut:
ةكم لها نزو نوزولاو ةنيَملا لها لايكم لايكملا
Artinya  : Takaran  itu  milik  penduduk  Madinah,  dan  timbangan  itu  milik  penduduk Makkah. 13
Dalam hadits ini bisa diambil pemahaman bahwa titik tekan dalam hadits ini terletak pada penegasan nabi Muhammad saw. bahwa penduduk Madinah yang mayoritas berprofesi sebagai petani kurma dan padi dalam tradisi atau adat jual belinya diarahkan untuk tetap menggunakan takaran, sedang bagi wilayah yang mayoritas profesi penduduknya sebagai pedagang dalam transaksi jual belinya supaya tetap menggunakan timbangan. Hal ini memberikan pengertian bahwa nabi  Muhammad  saw.  telah  memberi  legitimasi  pada  adat  atau  tradisi  yang berkembang  di  kedua  kota  dan  tidak  bermaksud  menghapus  atau  memaksa tradisi di satu kawasan harus diterapkan di kawasan lain jika kenyataannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Konsep Perkawinan

## 1. Terminologi Perkawinan
Perkawinan dalam  bahasa  arab  dikenal  dengan  istilah az-zawaj yang berasal dari bahasa arab yang akar katanya z-w-j ( ز - و
- ج ) yang memiliki makna “ mengawinkan,  memasangkan,  menggabungkan.” Dalam  ungkapan  bahasa  Arab dikenal  ungkapan  yang  mengatakan موكلاجوزت yang  maksudnya  “ kelompok  itu
9 Tamrin, Kaidah-Kaidah …, h. 205 10 Tamrin, Kaidah-Kaidah …, h. 210 11 Tamrin, Kaidah-Kaidah …, h. 209 12 Tamrin, Kaidah-Kaidah …, h. 210 13 Tamrin, Kaidah-Kaidah …., h. 210
83 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
saling  berpasangan. ” 14 Pengertian  perkawinan  sebagaimana  yang  disebutkan  di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu akad yang  sangat  kuat  atau mi>tsa>qan  gholi>dzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 15
Asnawi  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Dimensi-dimensi  Syari’ah  dari Teologi,  Hukum,  Akhlak  sampai  Pemikiran memberikan  pengertian  terhadap pernikahan  yaitu  sebuah  ikatan  perjanjian  (komitmen)  antara  lakai-laki  dan perempuan  untuk  menjalin  hidup  berumah  tangga  dalam  mencapai  tujuan bersama yaitu bahagia di dunia dan akhirat. 16 Pernikahan sebagai salah satu asas pokok  yang  paling  utama  dalam  pergaulan  atau  masyarakat  yang  sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan terjadi ketika setiap orang atau sesuatu saling berpasangan  dengan  yang  lainnya.Karenanya,  dua  orang  yang  telah  menjadi suami  isteri  disebut  pasangan  suami  isteri. 17 Begitu  pula  makna  ungkapan seseorang,  “saya  memiliki  sepasang  merpati”,  yang  berarti  orang  tersebut memiliki  seekor  merpati  jantan  dan  betina. 18 Pertalian  pernikahan    adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Buah dari terwujudnya  tujuan  pernikahan  yaitu  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 19

## 2. Rukun Perkawinan
Sebagaimana  yang  sering  terjadi  dan  biasa  dilakukan  oleh  mayoritas umat  Islam  di  Indonesia  bahwa  perkawinan  itu  dilakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan  dengan  sebuah shighat  (akad) nikah  yang  di- ijab- kan  oleh  wali mempelai  perempuan  yang  kemudian  di- qabul -kan  (diterima)  oleh  mempelai laki-laki atau orang yang mewakili dan disaksikan oleh orang banyak sekurang- kurangnya dua orang saksi. Pernikahan terbentuk oleh beberapa unsur yang di
14 M.  Shabbag, Hadiah  Cinta . Kiat  Islami  merencanakan  dan  Membina  Rumah  Tangga Bahagia Selamanya , (Jakarta: Bania Publishing, 2011), h. 01.
15 Undang-undang R. I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 196.
16 Asnawi, Dimensi-dimensi  Syari’ah  dari  Teologi,  Hukum,  Akhlak  sampai  Pemikiran, (STAIN Tulungagung Press), h. 58.
17 M. Shabbag, Hadiah... , h. 01. 18 Shabbag, Hadiah..., h. 01 19 H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Islan  di  Indonesia, (Jakarta:  Akademika Pressindo, 2004), h. 114.
dalam  Islam  dikenal  sebagai  rukun  yaitu shighat  (akad)  ijab  qabul  (akad) ,  calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi. 20
3. Syarat-Syarat Perkawinan
Syarat-syarat Perkawinan merupakan syarat-syarat yang harus ada pada unsur-unsur Perkawinan sehingga  perbuatan Perkawinan dapat  dikatakan  sah. Apabila perbuatan Perkawinan dikatakan sah. Syarat-syarat yang harus ada pada Perkawinan ialah kedua belah pihak harus mumayyiz, tempat pelaksanaan ijab dan kabul harus berada dalam satu majlis, kalimat kabul tidak berbeda maksud dengan  kalimat  ijab,  masing-masing  dari  kedua  belah  pihak  yang  melakukan akad  adalah  untuk  melangsungkan  akad  pernikahan. 21 Pernikahan  atau perkawinan  memang  ada  dan  terbentuk  karena  unsur-unsurnya  atau  rukun- rukunya telah terpenuhi. Meskipun demikian belum tentu dikatakan sah, karena unsur-unsur  pembentuk  sebuah  pernikahan  belum  tentu  memenuhi  syarat- syarat yang telah ditentukan di dalam Islam yang lebih populer disebut sebagai syarat-syarat  nikah  atau  syarat-syarat  perkawinan.  Syarat-syarat  perkawinan tersebut ialah:
a) Shighat (akad) , yaitu suatu pernyataan serah ( ijab ) dan terima ( qabul ) antara pihak wali perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan qabul yang diucapkan oleh calon mempelai laki di dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  27  disebutkan  harus  jelas,  beruntun,  dan tidak  berselang  waktu. 22 Akad  nikah  tersebut  harus  menggunakan  lafaz nikah, tazwij , atau terjemahan dari keduanya. 23
b) Calon mempelai, Kompilasi Hukum Islam telah mensyaratkan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun dan antara calon suami dan calon istri yang akan  melangsungkan  pernikahan  tersebut  tidak  ada  halangan  yang  dapat menghalangi  berlangsungnya  pernikahan.  Tidak  hanya  itu,  Kompilasi Hukum  Islam  juga  mensyaratkan  bagi  calon  mempelai  yang    belum mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapat  izin  sebagaimana  yang  diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No 1 Tahun 1974. Perkawinan yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  tersebut  harus  didasarkan  atas persetujuannya.  Bentuk  persetujuan  calon  mempelai  perempuan  dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi
20 Abdurrahman, Kompilasi Hukum... , h. 116.
21 H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 70.
22 Abdurrahman, Kompilasi ....., h. 119.
23 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam , (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2006), h. 382.
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Untuk  mengetahui  persetujuan  tersebut  Pegawai  Pencatat  Nikah  dapat menanyakan  terlebih  dahulu  persetujuan  calon  mempelai  dihadapan  dua orang  saksi.  Apababila  perkawinan  tersebut  tidak  disetujui  oleh  salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 24
c) Wali  nikah,  dalam  pernikahan  wali  nikah  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya. 25 Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang berbunyi:
ٍلََْع ْيََِهاَشَو ٍ يِلَوِب  َّلاِا حَاَكِنَلا 26
Artinya: “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”
Lebih  lanjut  Rasulullah  saw.  juga  bersabda  tentang  pernikahan  yang dilakukan  oleh  seorang  perempuan  tanpa  seizin  walinya  adalah  batal sebagaimana sabdanya yang berbunyi:
ل ِط اَب اَهُحَكِنَف اَهِ يِل َو ِنْذِا  ِرْيَغِب  ْتَحَكَن ٍةَأ َرْمااَمُّيَا 27
Artinya:  “ Barangsiapa  di  antara  perempuan  yang  menikah  tidak  dengan  izin  walinya maka pernikahannya itu batal .” Kemudian terkait dengan perempuan yang menikahkan perempuan lain dan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:
َل اَهَسْفَ ن ُةَأْرَمْلا ُجِ وَزُ ْ َلاَو َةَأْرَمْلا ُةَأْرَمْلا ُجِ وَزُ ْ 28
Artinya:  “ Janganlah  perempuan  menikahkan  perempuan  lain  dan  jangan  pula  seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”
Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas terlihat bahwa wali nikah harus ada  dalam  pernikahan  dan  sekaligus  merupakan  rukun  dari  pernikahan  itu sendiri. Bagi wanita yang tidak punya wali atau ada walinya tapi adhal alias enggan maka  wali  bagi  wanita  tersebut  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam Kompilasi Hukum Islam ialah wali hakim. Lebih rinci Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Lebih lanjut disebutkan
24 Abdurrahman, Kompilasi ..., h. 117.
25 Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., h. 118.
26 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid III, (Lubnan: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah Beirut, 1971), h. 435.
27 Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi Jilid III , (Lubnan: Daru Kutub Al-‘Ilmiyah Bierut, 1971), h. 182.
28 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid III ..., h. 435.
dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. 29
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menyebutkan  bahwa  yang  bertindak sebagai  wali  nikah  ialah  laki-laki  yang  memenuhi  syarat  hukum  Islam  yakni muslim,  berakal,  dan baligh .  Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Empat kelompok tersebut ialah: 1) Kelompok kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 3) kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, sauadara laki- laki ayah seayah dan keturunan laki-laki mereka. 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama  berhak  menjadi  wali,  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali  ialah  yang lebih  dekat  derajat  kekerabatannya  dengan  calon  mempelai  wanita.  Namun apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunu rungu, atau sudah udzur maka  hak  menjadi  wali  nikah  bergeser  kepada  wali  yang  lain menurut derajat berikutnya. 30
d) Saksi  nikah,  saksi  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  pelaksanaan  akad nikah  dan  setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi, sedangkan saksi yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dantidak tuna rungu atau tuli. Saksi ini harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad  nikah  serta  menandatangani  Akta  Nikah  pada  waktu  dan  di  tempat akad nikah dilangsungkan. 31

## Konsep Endogami
Dalam  kamus  ilmiah  populer  dijelaskan  pengertian  endogami,  yaitu perkawinan  campuran  dalam  lingkup  kekerabatan  sendiri. 32 Sedang  dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa endogami adalah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sendiri. 33 Lebih jelasnya, endogami adalah  suatu  perkawinan  antara  etnis,  klan,  suku,  atau  kekerabatan  dalam
29 Abdurrahman, Kompilasi ..., h. 119. 30 Abdurrahman, Kompilasi... , h. 118. 31 Abdurrahman, Kompilasi... , h. 119.
32 Risa Agustin, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Surabaya: Serba Jaya),  h. 107.
33 Kamus  Bahasa  Indonesia  untuk  Pelajar ,  (Jakarta  Timur:  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011),  h. 115.
87 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
lingkungan  yang  sama. 34 Perkawinan  endogami  merupakan  perkawinan antarkerabat atau perkawinan yang dilakukan antarsepupu (yang masih memiliki satu  keturunan)  baik  dari  pihak  ayah  sesaudara  (patrilineal)  atau  dari  ibu sesaudara  (matrilineal).  Kaum  kerabat  boleh  menikah  dengan  saudara sepupunya  karena  mereka  yang  terdekat  dengan  garis  utama  keturunan dipandang  sebagai  pengemban  tradisi  kaum  kerabat,  perhatian  yang  besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi. 35
Perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu (lelaki) dengan anggota yang lain (perempuan). Perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Dengan kata lain, rumpun mengenal kawin endogami (endo = dalam).  Kawin  endogami  yaitu  kawin  dalam  lingkungan  sendiri,  merupakan suatu  ajaran  yang  beralasan  pada  kepentingan  persatuan  dalam  hubungan antarkeluarga,  supaya  dapat  mempertahankan  tanah  tetap  menjadi  milik lingkungan  sendiri  (milik  rumpun),  beralasan  kepentingan  keamanan  dan kepentingan-kepentingan  sosial  yang  lain. 36 Endogami  merupakan  prinsip perkawinan  yg  mengharuskan  orang  untuk  mencari  jodoh  di  lingkungan sosialnya sendiri.Misalnya, di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. 37
Istilah  endogami  sebenarnya  memiliki  arti  yang  relatif,  sehingga  kita selalu  perlu  menjelaskan  apa  batas-batasnya.  Penentuan  batas-batas  tersebut tergantung pada  budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan  larangan  untuk  melakukan  perkawinan  dengan  seseorang  yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut.Seperti endogami kasta pada  masyarakat  Bali,  adanya  larangan  untuk  melakukan  perkawinan  dengan pihak dari luar kasta. 38
Perkawinan Endogami Masyarakat Adat Sasak Sade-Rembitan Dalam  masyarakat  Indonesia  ada  dua  jenis  landasan  mempersatukan orang berdasarkan keturunan, yaitu garis keturunan yang dalam bahasa Belanda disebut altenerend dan dubbel unilateraal. Kedua garis keturunan ini merupakan
34 http://id.wikipedia.org/wiki/Endogami ,  diambil  tanggal  13  Maret  2015,  pukul  10.35 WITA.
35 http://id.wikipedia.org/wiki/Endogami ,  diambil  tanggal  13  Maret  2015,  pukul  10.35
WITA.
36 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum…, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 35.
37 http://artikata.com/arti-326501-endogami.html ,  diambil  tanggal  13  Maret  2015,  pukul 10.35 WITA.
38 http://id.wikipedia.org/wiki/Endogami ,  diambil  tanggal  13  Maret  2015,  pukul  10.35
WITA.
bentuk-bentuk istimewa dalam menarik garis keturunan yang berasal dari yaitu yang  dalam  fase  permulaannya  terdapat  dalam  masyarakat  hukum  adat kebapaan. 39 Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut suatu garis altenerend adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis  ayah  maupun  melalui  garis  ibu  sesuai  dengan  bentuk  perkawinan  yang dialami oleh orang tua. 40 Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas  pertalian  keturunan  menurut  garis  dubbel  unilateral  adalah  masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin menjalin, dan hal itu sesuai dengan pandangan dari mereka yang bersangkutan dan tergantung pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan.
Pengetahuan  kita  tentang  susunan  masyarakat  hukum  adat  di  atas  ini menjadi dasar pengetahuan kita untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris adat. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan oleh sebab itu  merasa  bersama-sama  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan,  karena  ada  ikatan  antara  mereka  masing-masing  dengan  tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang (yaitu anggota  masing-masing  masyarakat  tersebut)  dengan  tanah  yang  didiaminya sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya secara turun temurun.Ikatan dengan tanah menjadi inti asas teritorial itu.
Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu :
a. masyarakat hukum adat
b. masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa) dan
c. masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa). 41
Sejalan  dengan  perkembangan  pemikiran  dan  orientasi  hidup,  selain pelapisan  sosial  yang  tradisional  yang  berdasarkan  keturunan  di  atas,  pada umumnya  di  masyarakat  suku  Sasak  Sade  terdapat  pelapisan  sosial  seperti pelapisan  sosial  berdasarkan  kedudukan  dan  kemampuan  ekonomi.  Namun demikian faktor usia tetap menjadi ukuran. Menghormati orang tua atau yang seusia  sangat  diperhatikan  dan  ditaati  oleh  masyarakat  Sasak  Sade.  Hal  ini tampak  dalam  hubungan  dengan  kekerabatan  di  lingkungan  pergaulan  dan rumah tangga. 42
39 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum…, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 35.
40 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum…, h. 36. 41 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum…, h. 37. 42 Morena  Cindo  dan  Andarini  Saptika, Adat  Istiadat  Pernikahan  Suku  Sasak, (Jakarta: Wadah Ilmu, 2011), h. 6.
Hubungan  garis  keturunan  terbentuk  atas  dasar  pertalian  darah  dan perkawinan.  Hubungan  keluarga  dari  saudara  merupakan  hubungan kekerabatan dalam arti biologis yang dijalin atau dasar satu sumber darah, yaitu dari orang tua yang sama. Sedangkan hubungan kekerabatan dengan perkawinan merupakan  hubungan  dalam  arti  sosiologis  yang  terjadi  karena  adanya perkawinan. Rumpun kerabat (keluarga) dibangun atas pandangan kosmogini segi empat yang dikenal dengan empat generasi orang tua (nenek), empat garis anak  cucu,  dan  empat  lapis  sepupu  dari  satu  talian  darah.  Pungutan  garis kekerabatan ini sering dirangkai dengan mengadakan acara-acara seperti acara keluarga yang diselenggarakan pada acara adat perkawinan, kematian anggota, dan khitanan anak, serta daur hidup keluarga baru dan pada acara keagamaan seperti maulid nabi dan isra’ mi’raj.
Dalam sistem kemasyarakatan ini terdapat beberapa pengertian pokok antara  pelapisan  sosial,  pemerintahan,  organisasi  sosial,  dan  sistem kekerabatan. 43 Sistem  perkawinan  yang  dianut  oleh  suku  Sasak  Sade  lebih mengarah ke sistem endogami. Bahkan di beberapa tempat, terutama pada masa lampau, sistem endogami dilaksanakan secara ketat yang kemudian melahirkan kawin  paksa  dan  pengusiran  terhadap  terutama  anak  gadis.  Namun  sistem perkawinan  eksogami  tidak  diharamkan  oleh  adat.  Sebenarnya  terdapat  tiga sistem perkawinan adat Sasak Sade yaitu, perondongan (perjodohan), mepadik lamar, dan merariq atau selarian.
Proses perkenalan dalam masyarakat adat Sasak Sade lahir dari proses sosial yang berawal dari sebuah acara adat. Jarang masyarakat adat Sasak Sade menaruh ketertarikan khusus pada seseorang karena sebuah perjumpaan yang tidak disengaja, sepintas atau lainnya. Perkenalan biasanya menjadi bagian juga dari  acara  adat  Sasak,  misalnya  dalam  persiapan  perkawinan  adat  Sasak  Sade ataupun pada saat ada yang meninggal. Saat inilah rowah begawe itu dilakukan pada bagian tertentu dari begawe inilah akan diselipkan kegiatan pendekatan bagi para terune dan dedare, baik yang sudah saling kenal maupun yang belum kenal sama sekali.  Perkawinan  adat  Sasak  Sade  yang  melalui  proses  panjang  dan  penuh dengan  aturan  nilai-nilai  dan  etiak  sosial,  sebenarnya  mampu  meminimalisir perkawinan dini yang banyak merugikan pihak perempuan. Dalam kenyataannya kelas-kelas sosial dihubungkan dengan kemungkinan kehidupan yang lebih baik. Kedudukan  seseorang  dalam  suatu  kelas  sosial  tertentu  menentukan kemungkinan kesejahteraan yang diperoleh dan sebagainya.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas,  adat  perkawinan  Endogami  yang  dilakukan  oeh masyarakat  Sade  yang  ada  di  Rembitan  Lombok  Tengah  adalah  suatu  adat kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Sasak  bagian  selatan  secara  turun
43 Morena Cindo dkk, Adat Istiadat Pernikahan..., h. 25.
temurun. Proses perkawinan adat endogami pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan  perkawinan  masyarakat  Sasak  pada  umumnya.  Perkawinan  dilakukan hanya dengan kerabat dekat atau serumpun yang berada dalam dusun tersebut. Perkawinan dilakukan mulai dari semenjak ia saling kemeleq, tepedait, selanjutnya dilakukan  ajang beberayean atau bepenyayang (pacaran) , dan  tahap  terakhir  yang mereka  lakukan  adalah  menikah  ( merariq ).  Hal  itu dilakukan  karena  didorong oleh beberapa faktor yaitu, budaya yang sangat kuat diantara keluarga, menjaga dan melestarikan kekerabatan, untuk menjaga harta kekayaan atau warisan, dan mewarisi nasihat orang tua.
Perkawinan endogami ditinjau dari hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi  dua  macam. Pertama ,  ada  yang  dapat  diterima  dan  tidak  melanggar aturan dalam Islam maupun hukum adat, yaitu seperti perkawinan dalam bentuk banjar belele, berempung puntiq, gentiq karang ulu ataupun dengan cara tepedait. Kedua, ada yang bertentangan dan tidak dapat diterima hukum Islam maupun hukum adat  setempat,  yaitu  perkawinan  endogami  yang  disebut  dalam  bahasa  Sasak beseloq elong basong atau perkawinan silang yang populernya dalam Islam disebut nikah shigar .
Daftar Pustaka Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo. 2004.
Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika.2005.
Al-Tirmizi. Sunan  At-Tirmizi .  Lubnan:  Darul  Kutub  Al-‘Ilmiyah  Beirut.
1971.
Beni  Ahmad  Saebani. Metode  Penelitian  Hukum. Bandung:  Pustaka  Setia.
2009.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .
Bandung: J-ART. 2005.
Hidayatullah. Adat Ponan di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ditinjau dari Hukum Islam , Mataram: IAIN Fakultas Syari’ah. 2007.
IAIN Mataram. Pedoman Penulisan Skripsi Iain Mataram, Mataram: IAIN 2011.
Ibnu  Majah. Sunan  Ibnu  Majah. Lubnan:  Darul  Kutub  Al-‘Ilmiyah  Beirut.
1971.
Imam  Bukhari. Shahih  Bukhari. Lubnan:  Darul  Kutub  Al-‘Ilmiyah  Beirut.
1992.
Imam  Muslim. Shahih  Muslim .  Lubnan:  Darul  Kutub  Al-‘Ilmiyah  Beirut.
1971.
Kurdap  Selake. Mengenal  Budaya  dan  Adat  Istiadat  Komunitas  Suku  Sasak  di Desa  Tradisional  Sade, Mataram:  Dinas  Kebudayaan  dan
Parawisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2011.
Lexy  J.  Moleong. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Kualitatif Bandung:
Rineka Cipta. 2006.
Lukman Hakim. Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Labuhan Burung Kecamatan Alas  Kabupaten  Sumbawa  Menurut  Pandangan  Islam ,  Mataram: IAIN Fakultas Syari’ah. 2000.
M. Shabbag. Hadiah Cinta; Kiat Islami Merncanakan dan Membina Rumah Tangga Bahagia Selamanya. Jakarta: Bania Publishing. 2011.
M. Yusuf H. Ibrahim. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Menenurut  Adat  Sasak  (Studi  di  Desa  Kateng  Lombok  Tengah),
Mataram: IAIN Fakultas Syari’ah. 2001.
Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama. 2000.
Nasution  S. Metode  Penelitian  NaturalistikKualitatif .  Bandung:  PT.Tarsito.
2003.
Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam . Bandung: Pustaka Setia. 2000.
Sayyid Sabiq. Fikih Sunah 9 . Bandung: Al-Ma’arif, 1984.
Suharsimi  Arikunto. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Bineka Cipta. 1998.
Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006.
Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum  Islam  serta  PERPU  Tahun  2009  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Surabaya : Kesindo Utama. 2010.