## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 2 – MEI 2022 – Halaman 104-113

## PENGELOLAAN BELANJA PEMERINTAH DAMPAK JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19
Yesi Mutia Basri *
Yoland Prasetio

## Susilatri
Universitas Riau, Jalan Simpang Baru, Pekanbaru,  Indonesia *yesimutia@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received  April 30, 2021 Revised  April 12, 2022 Accepted  May 19. 2022
Key words: Covid-19; Pengelolaan Keuangan; Penatausahaan; Pertanggungjawaban
DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v14i2.3172

## A B S T R A C T
Research  Purposes. This  study  aims  to  observe  how  the  financial management of the Riau Province government in dealing with the impact of social safety nets.
Research Method . A qualitative method with a sort of case study was used in the investigation. In-depth interviews, observation, and documentation are all used  to  acquire  data.  Triangulation  techniques  were  utilized  to  assure  data veracity.
Research  Result  and  Findings. The  findings  in  the  budgeting  stage demonstrate refocused and reallocated of funds  activities by Riau Provincial Government    by  allocating  $100  million  for  persons  affected  by  Covid-19 through BLT and basic food support . There was some un-valid data problem in the aid distribution to the community so that the assistance could not be fully disbursed to third parties. At the aid distribution stage, a problem was found, namely the amount of aid that was not fully received by the community due to an error in the aid distribution system. This study aids the government in formulating strategies for local financial management of social safety nets in the event of a disaster.

## A B S T R A K
Tujuan Penelitian . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi dampak jaring pengaman sosial.
Metode  Penelitian. Metode  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus  digunakan dalam penyelidikan. Wawancara mendalam, mengamati, dan mendokumentasikan  dipakai  untuk  memperoleh  data.  Teknik  triangulasi digunakan untuk menjamin kebenaran data .
Hasil  dan  Temuan  Penelitian. Hasil  analisis  di  tahap  penganggaran ditemukan adanya refokus dan realokasi anggaran  oleh Pemerintah Provinsi Riau  dengan  menganggarkan  100  juta  bantuan  keuangan  yang didistribusikan pada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui BLT dan bantuan sembako.  Pada tahap administrasi terdapat kendala adanya beberapa data  tidak absah  pada distribusi bantuan pada masyarakat sehingga bantuan tidak  dapat  sepenuhnya  disalurkan  kepada  pihak  ketiga.  Pada  tahap penyaluran bantuan ditemukan masalah yaitu besarnya bantuan yang tidak sepenuhnya diterima masyarakat akibat kesalahan sistem penyaluran bantuan. Kajian  ini  membantu  pemerintah  dalam  merumuskan  strategi  pengelolaan keuangan daerah dalam jaring pengaman sosial saat terjadi bencana.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  menimbulkan  berbagai macam  masalah  baru  baik  dilingkungan  sosial, ekonomi  dan  bahkan  pemerintah  juga  terdampak. Dampak yang begitu besar dialami oleh pemerintah
ialah  dari  sektor  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah. Situasi Covid-19 mendorong pemerintah  diharuskan  bereaksi  cepat,  mencari upaya  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  Covid-19.

## PENGELOLAAN BELANJA PEMERINTAH DAMPAK JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19
Kebijakan-kebijakan  pemerintah  juga  diharapkan mampu  menolong  dalam  penanganan  agar pandemi Covid-19 tidak mematikan sektor rill. Hal inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai perubahan  pada  perencanaan  keuangan,  dan  juga perencanaan  pembangunan  daerah  atau  nasional yang pastinya berdampak kepada penetapan APBN dan APBD oleh pemerintah.
Sebagai  respon  cepat  terhadap  dampak Pandemi  Covid-19,  pemerintah  mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang fokus pada pengalihan kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan  produk  dan  jasa  dalam  rangka percepatan penanganan Covid-19. Personil, produk dan  jasa,  dan  belanja  modal  semua  dapat dirasionalisasikan  oleh  pemerintah  daerah.  Untuk itu, pemerintah daerah menetapkan skala prioritas alokasi  sumber  daya  anggaran  untuk  mencegah penyebaran COVID-19 dan mempercepat penanganannya. Paling tidak, terdapat tiga prioritas anggaran  utama:  (1)  perawatan  kesehatan;  (2) berurusan  dengan  dampak  ekonomi;  dan  (3) penyedia jaring pengaman sosial berupa hibah dan bantuan sosial.
Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  melakukan pergeseran anggaran sebesar 234,8 milyar. Selain itu terdapat  pengerahan  dana DAK  dan  DID,  baik  itu kabupaten/kota maupun Provinsi Riau sebesar Rp 1,17  triliun  yang  dialihkan  untuk  penanganan Covid-19.  Pergeseran  anggran  ini  merujuk  pada perubahan  anggaran  dan  diprioritaskan  pada  3 aspek,  yaitu  kesehatan,  ekonomi,  dan  jaring pengaman  sosial.  Kebijakan  seperti  Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, tarif listrik, antisipasi kebutuhan pokok, dan pemberian  keringanan  pembayaran  kredit  bagi pekerja informal, baik ojek online, pengemudi taksi, dan UKM, termasuk di antara enam kebijakan sosial program  jaring  pengaman  yang  dirancang  untuk mengurangi  dampak  Covid-19.  Akan  tetapi, Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  hal  progress pembenahan data khususnya pada jaring pengaman sosial  terdapat  permasalahan  yaitu  data  yang lambat diperbarui sehingga terhambatnya penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat dan aturan dalam penyerahan bantuan yang tidak jelas. Pada  saat  pembagian  bantuan  sosial  keuangan kepada masyarakat terjadinya pemotongan anggaran  sebesar  50  ribu  yang  mana  bantuan kepada  masyarakat  yang  seharusnya  300  ribu menjadi  250  ribu  sehingga  terjadinya  protes  dari
warga kepada pemko pekanbaru terkait pemotongan anggaran ini (Riauin.com, 2020).
Menurut  hasil  penelitian  Basri  dan  Gusnardi (2021) dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan  kepada  pihak  terdampak  Covid-19 mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan data  yang valid  mengenai  pihak  penerima  bantuan  tidak tersedia.  Hal  ini  membutuhan  waktu  bagi pemerintah untuk melakukan pendataan kembali.
Dari kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan  keuangan  khusunya  perlindungan bantuan  sosial  memerlukan  penanganan  cepat. Pengelolaan  keuangan    bantuan  sosial  melalui beberapa tahap yaitu perencanaan atau penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.  Heryati  (2020)  menyatakan bahwa  pemerintah  harus  berperan  dalam menanggulangi bencana dengan cara menyediakan anggaran,  SDM  serta  sara  dan  prasarana  yang dibutuhkan  untuk  penanggulangan  bencana. (Madjid, 2018) juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Selain tahapan perencanaan dan penganggaran terdapat juga tahapan pelaksanaan bantuan dalam bantuan  sosial.  Menurut  Abdullah,  (2014) Implementasi adalah serangkaian tindak lanjut dari suatu  program  atau  perangkat  kebijakan  yang meliputi Tindakan mengambil keputusan, berbagai langkah  strategis  dan  operasional,  atau  kebijakan menjadi kenyataan dalam rangka memenuhi tujuan awal program. Untuk melaksanakan bantuan sosial, diperlukan dukungan organisasi yang tepat. sangat meyakini  keberhasilan  pelaksanaan  program bantuan sosial.  (Machfuz et al, 2018)
Machfudz  et  al  (2018)  mengkaji  implementasi dukungan  sosial  bagi  masyarakat  dengan  masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sigi menyatakan pelaksanaan  bantuan  sosial  berpengaruh  positif terhadap  masyarakat  yang  mengalami  masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berbanding terbalik dari hasil penelitian  Herdiana (2020) yang menunjukkan pengawasan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan bansos menyimpulkan adanya ketidaktepatan  dalam  implementasi  kebijakan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Tahapan  selanjutnya  yaitu  pertanggung- jawaban. Pertanggungjawaban keuangan didefinisikan  sebagai  suatu  jenis  dokumen  berupa laporan keuangan yang disertai berbagai dokumen penerimaan  dan  pengeluaran  uang  yang  sah
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 2 – MEI 2022 – Halaman 104-113
menurut  peraturan  perundang-undangan.  Adanya bukti  pelaporan  keuangan  maka  bantuan  yang diberikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian    (Erviana,  2019)    yang menunjukkan  implementasi  kebijakan  prosedur telah  berjalan  dengan  baik,  sedangkan  pelaporan pertanggungjawaban bantuan sosial belum berjalan secara  optimal.  Menurut  penelitian  Yusrizal  (2020) tentang  tugas  negara  untuk  pengawasan  bantuan sosial selama epidemi Covid-19, temuan penelitian mengungkapkan perlunya pengawasan pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal realokasi dan refocus  pendanaan  dalam  menangani  pandemi. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk mengobservasi  bagaimana  pengelolaan  keuangan pemerintah  khususnya  pengelolaan  pengeluaran dalam  menanggulangi  dampak  jaring  pengaman sosial di masa Covid-19.
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus,  yang merupakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Pemerintah Provinsi Riau menjadi subjek studi kasus. Pandemi Covid-19  yang  terjadi  di  Riau  menyebabkan terjadinya  peningkatan  belanja    kesehatan  akibat melonjaknya kasus Covid-19. Selain itu, pengeluaran  untuk  belanja  jaring  pengaman  sosial juga  mengalami  kenaikan,  sehingga  pemerintah dituntut  harus  dapat  mengelola  keuangan  dengan baik selama masa pandemi Covid-19.
Karena  pandemi  Covid-19  adalah  kejadian baru,  pemerintah  saat  ini  berusaha  mencari  cara untuk menghadapi konsekuensinya. Penganggaran, penatausahaan,  dan  pertanggungjawaban  dalam mengatasi    pandemi  Covid-19    pasti  memberikan pengaruh  pada  kegiatan  pemerintah  dalam mengelola  keuangannya.  Kajian  ini  membantu Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  merumuskan strategi  pengelolaan  keuangan  untuk  penanganan darurat bencana, tidak hanya untuk wabah Covid- 19.
Beberapa  penyelidikan  teoritis  dan  konsep terkait disajikan  dalam  penelitian  ini  oleh peneliti. Kajian teori dan konsep yang diberikan tidak secara jelas terkait dengan konteks fenomena, yaitu teknik di  mana  peneliti  mengamati  partisipan  untuk mengungkapkan konsep atau fenomena pengalaman  yang  terjadi  dalam  penelitian  ini. Karena  penelitian  kualitatif  bukan  hanya  tentang mengamati teori, teori bersifat "pasif" dan berfungsi sebagai  titik  loncatan  untuk  semua  pengamatan selanjutnya  (Creswell,  2015).  Pertimbangan- pertimbangan teoretis hanya merupakan “bantuan”
bagi  peneliti  dalam  memilih  perspektif  yang  tepat berdasarkan  ungkapan  topik  yang  dihadapi.  Teori akan  tetap  menjadi  titik  akhir  penelitian,  menurut logika induktif yang  dimulai dengan pengumpulan data,  kemudian  tema-tema  luas,  yang  mengarah pada suatu pola, model, dan akhirnya sebuah teori (Creswell,  2015).  Temuan  akhir  studi  ini dimaksudkan  untuk  berkontribusi  pada  literatur tentang penerapan dan pembenaran beberapa teori tersebut  khususnya  dalam  konteks  pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan jaring pengaman sosial.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Bussiness Cycle
Teori  Siklus  Bisnis digunakan  untuk menjelaskan  penelitian  ini  (Mankiw,  2017).  Siklus bisnis  adalah  pola  siklus  ekspansi  ekonomi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) yang mengikuti rute  tren  yang  berkembang.  Ini  adalah  teori keuangan  negara  yang  paling  mendasar,  dan khususnya,  tentang  penganggaran  publik.  Sanjaya (2020)  menyatakan  negara  berperan  dalam menyehatkan perekonomian
secara
berkesinambungan.
Saat terjadi inlasi yang tinggi  dan pertumbuhan  ekonomi  yang    tinggi,  otoritas pembuat anggaran publik harus dapat memperlambat perekonomian dengan cara pengurangan  subsidi,  berkoordinasi  dengan otoritas  moneter,  dan  memitigasi  dampak pertumbuhan  yang  cepat  terhadap  ketimpangan. Sebaliknya,  saat  siklus  ekonomi  cenderung menurun,  yang  ditandai  dengan  turunnya  tingkat pendapatan  masyarakat,  tingginya  pengangguran, dan turunnya investasi riil, maka pembuat otoritas anggaran harus mampu mendorong perekonomian dengan  pemberian  subsidi  serta  alokasi  tepat sasaran. Alokasi dana ini diduga akan cukup untuk mendorong  pertumbuhan  yang  lamban.  Dalam penelitian  ini,  alokasi  terhadap  belanja  dampak jaring  pengaman  sosial  merupakan  salah  satu pemerintah  untuk  mengatasi  permasalah  ekonomi pada masyarakat akibat pandemi Covid-19.

## Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Covid-19
Menghadapi  wabah  Covid-19,  pemerintah memfokuskan  kembali  dan  merealokasi  sumber daya. Refocusing berarti menunda atau membatalkan kegiatan yang tidak lagi penting atau berada di luar koridor prioritas, seperti perjalanan bisnis dan tugas lain  yang  tidak  dapat  diselesaikan  selama  masa
darurat.
Refocusing dan  redistribusi  dana  Pemerintah dapat  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan misalnya  untuk  mengatasi  dampak  wabah  virus corona.  Rambu-rambu  kegiatan  refocus  dan realokasi anggaran untuk menangani dampak dari wabah  virus  Corona  (Covid-19)  terhadap perekonomian nasional adalah dengan membatalkan  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap tidak  lagi  relevan  atau  tidak  mengikuti  prioritas. Contoh  kegiatan  yang  tidak  harus  dilakukan  pada periode darurat adalah perjalanan dinas. Kementerian  Kesehatan  dapat  merealokasi  dana untuk  membeli  dan  mendistribusikan  obat buffer stock , alat atau bahan pengendalian Corona, dan alat pelindung  diri  (APD)  ke  Rumah  Sakit  (RS)  yang menangani  Corona.  Realokasi  keuangan  tersebut akan mampu mendanai pengiriman alat kesehatan dan  pemeriksaan  spesimen  untuk  kementerian pendidikan  dan  kebudayaan,  pertahanan,  dan kementerian dan lembaga lainnya (Mulyani, 2020)
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan adalah peraturan yang diterbitkan untuk mengadapi  pandemic  Covid-19.  Secara  umum, Perpu  ini  membahas dua  topik yaitu  (1)  kebijakan keuangan  negara  dan  keuangan  daerah,  yang meliputi  kebijakan  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan,  dan  (2)  kebijakan  stabilitas  sistem keuangan,  yang  mencakup  kebijakan  untuk mengatasi  kesulitan  lembaga  keuangan  yang membahayakan  perekonomian  nasional  dan/atau stabilitas  sistem  keuangan  negara.  Penganggaran karena  Covid-19  juga  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  39 Tahun  2020  tentang  penggunaan  alokasi  anggaran dan perubahan alokasi anggaran yang diatur dalam Pasal  2  ayat  2  dan  ayat  3,  yang  mengutamakan penggunaan  alokasi  anggaran  untuk  keperluan tertentu  dalam  menghadapi  dampak  ekonomi akibat Covid-19.
Perubahan  peraturan  daerah  yang  mengatur penjabaran  APBD  dilakukan  terhadap  alokasi anggaran  dan  diberitahukan  kepada  pimpinan DPRD. Pemerintah daerah wajib membuat laporan kepada  Menteri  melalui  Dirjen  Bina  Lingkungan Keuangan  Daerah  mengenai  prioritas  penggunaan alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  tertentu (refocusing),  perubahan  alokasi,  dan  penggunaan APBD  paling  lambat  tanggal  15  setiap  bulannya.
Pemerintah  daerah  perlu  memprioritaskan  alokasi anggaran  untuk  kegiatan  tertentu  ( refocusing )  dan memodifikasi anggaran dengan tujuan maksimalisasi  penggunaan  belanja  tak  terduga (BTT) yang tercantum pada APBD Tahun Anggaran. Penatausahaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, adalah seperangkat  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, inventarisasi,  dan  pelaporan  barang  milik  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Sementara  itu,  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi
Pemerintah, pertanggungjawaban  keuangan  dirinci.  Secara khusus diatur dalam pasal 2 bahwa setiap Pelapor wajib  membuat  dan  menyampaikan  Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagai bagian dari struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.  Klausul  ini  menjelaskan  perlunya laporan  kinerja  sebagai  informasi  tambahan  untuk pertanggungjawaban  keuangan  negara,  serta hierarki  pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah dan  adanya  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab atasnya.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Metodologi  kualitatif  digunakan  dalam penelitian  ini.  Hal-hal  alami  diperiksa  dengan menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif berdasarkan  ide  post-positivisme,  dengan  peneliti sebagai  instrumen  utama.  Pengambilan  sampel data  secara  purposive  dan  bola  salju  ( snowball ) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan  pengumpulan  data  triangulasi (gabungan), serta pengolahan data induktif/kualitatif, dan fokus pada makna daripada generalisasi  dalam  hasil  penelitian.  (Sugiyono, 2012).
Studi kasus sekarang dilakukan di Pemerintah Provinsi  Riau.  Studi  kualitatif  bertujuan  melihat bagaimana  dana  jaring  pengaman  sosial  dikelola dengan  lebih  mendalam,  yang  tidak  terbatas  pada melihat  regulasi  dan  laporan  saja.  Studi  kasus  ini bertujuan  mengetahui  bagaimana  Pemerintah Provinsi  Riau  menerapkan  pengelolaan  keuangan dalam  jaring  pengaman  sosial  penanganan  Covid- 19.  Wawancara  mendalam  digunakan  untuk melakukan  studi  kasus  ini  (Darmayasa  dan Aneswari,  2015).  Jika  peneliti  tidak  dapat
mengontrol  hasil  dari  peristiwa,  studi  kasus harus digunakan (Yin, 2006).

## Informan Penelitian
There  were  three  types  of  informants  in  this study:  key  informants,  main  informants,  and supporting  informants.  Informan  selanjutnya dipilih  dengan  teknik  snowball  sampling,  yaitu menggunakan  data  dari  informan  sebelumnya untuk  memilih  informan  berikutnya. Snowball sampling adalah  teknik  untuk  mengumpulkan sampel  dari  sekelompok  besar  orang.  S nowball sampling (sampel  dengan  probabilitas  yang  tidak sama)  adalah  teknik non-probability  sampling yang dipilih. Informan yang diwawancarai adalah pejabat bagian  pengelola  keuangan  pemerintah  daerah terkait,  seperti  Kepala  Bagian  Anggaran,  Kepala Bagian  Kas,  Kepala  Bagian  Akuntansi  dan Pelaporan, serta Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat yang menerima bantuan keuangan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan dengan berbagai cara.    Sugiyono  (2012)  menyatakan  ada  beberapa strategi pengumpulan data, antara lain wawancara (interviews),  wawancara  mendalam  ( in  depth interview ),  dan  kuisioner    untuk  mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan keuangan daerah  terkait  Covid-19  .      Wawancara  dilakukan dengan  menggunakan  panduan  pertanyaan  yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Observasi  secara  langsung  pada  instansi  atau kantor  bertujuan  melihat  bagaimana  proses pengelolaan  dana  di  jaring  pengaman  sosial pemerintah  daerah  terkait  Covid-19.  Melengkapi dokumentasi  berupa  catatan  anggaran,  dokumen kebijakan,  dan  dokumen  terkait  lainnya  untuk diperiksa  secara  langsung  merupakan  tahapan dokumentasi penelitian.
Teknik triangulasi kemudian digunakan untuk menguji kebenaran data. Triangulasi adalah metode untuk  memverifikasi  kebenaran  data  yang melibatkan penggunaan apa pun selain data untuk verifikasi  atau  perbandingan  (Moleong,  2010). Wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi  dari  sumber  data  yang  sama digunakan  untuk  triangulasi  teknis,  sedangkan wawancara  dengan  sumber  lain  digunakan  untuk triangulasi sumber.
Wawancara  dilakukan  dengan  tiga  pihak: pertama  dengan  Kabag  Anggaran,  dilanjutkan konfirmasi  dengan  Kabag  Keuangan  Dinas  Sosial,
dan terakhir dengan penanggung jawab pendistribusian  JPS  yaitu  banyak  Lurah  dan Sekretaris  Lurah.  Peneliti  melakukan  observasi langsung  dan  mengevaluasi  dokumentasi  terkait distribusi JPS untuk menjamin kebenaran data.

## Teknik Analisis Data
Prosedur atau tahapan analisis data mencakup: mengumpulkan data, mereduksi dan mengkategorisasi  data,  menyajikan  data,  serta menarik kesimpulan. Semua catatan lapangan akan disusun dari hasil wawancara dan observasi selama tahap pengumpulan data.
Reduksi dan kategorisasi data adalah langkah- langkah  berikut.  Proses  penyederhanaan  dan kategorisasi data dilakukan pada langkah ini. Proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi ke dalam  suatu  matriks  berdasarkan  kriteria  yang ditentukan  kemudian  disebut  tampilan  data. Langkah  selanjutnya  adalah  menarik  kesimpulan. Jika  data  yang  dikumpulkan  cukup  dan  sesuai dengan  informasi  yang  dibutuhkan,  maka  akan ditarik  kesimpulan  berdasarkan  teori  yang  terkait dan hasil data lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru Provinsi Riau dengan informan penelitian adalah pengelola dana  Covid-19  sampai  dengan  pelaksana  teknis mulai dari bagian anggaran sampai dengan bagian pertanggungjawaban.  Selain  itu  informan  dalam penelitian  ini  juga  yang  menerima  bantuan yang terdampak terjadinya Covid-19. Pada tahap awal dilakukannya penelitian, wawancara dimulai pada bagian kabid anggaran BPKAD, dan dilanjutkan ke bagian  pembendaharaan  dan  bagian  akuntansi serta  pelaporan.  Hasil  informasi  yang  diperoleh pada  bagian  anggaran  dan  pembendahraan, penelitian  selanjutnya  dilakukan  konfirmasi  pada OPD  yang  mengalokasikan  anggaran  di  bidang Jaring  Pengaman  Sosial  yaitu  Dinas  Sosial, kelurahan  yang  menyalurkan  bantuan  Covid-19. OPD  tersebut  mendapat  alokasi  dana  dalam penyaluran  bantuan  sosial  disebabkan  anggaran Covid-19  ini  digunakan  untuk  dampak  Jaring Pengaman  Sosial,  sehingga  penelitian  ini difokuskan pada informan tersebut.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 2 – MEI 2022 – Halaman 104-113
Tabel 1. Informan Penelitian No Nama Karakteristik Informan Jabatan 1 H. Ispan S. Syahputra HS, MM.  Informan kunci Kepala Bidang Anggaran BPKAD 2 Afdillah Arifin, SE, MM. Informan kunci Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah 3 Hartono, Ak, M.Si. Informan kunci Kepala  Bidang  Akuntansi  dan Pelaporan BPKAD 4 Musli Hariadi, SE., Ak. Informan utama Kepala  Bidang  keuangan,  perleng- kapan  dan  pengelolaan  barang milik daerah Dinas Sosial 5
Devi Sandra , SP., M.Si.
Informan pendukung Kasi kesejahteraan rakyat Kelurahan Jadirejo 6 Ospendi, S.Sos. Informan pendukung Sekretaris Lurah Jadirejo 7 Efri Budianti, S.Sos. Informan pendukung Lurah Jadirejo 8 Dalimin, S.Sos. Informan pendukung Sekretaris Lurah Rejosari

## Pembahasan
Tahap Perencanaan Jaring Pengaman Sosial
Tahap  perencanaan  pada  belanja  Jaring Pengaman
Sosial
terjadi pada pergeseran anggaran/ refocusing dan  realokasi  anggaran  pada tahap  III  dimana  difokuskan  pada:  (a)  penanganan kesehatan, (b) penyedia jaring pengaman sosial, dan (c)  penanganan  dampak  ekonomi.  Dalam  hal  ini tahap  perencanaan  pada  belanja  jaring  pengaman sosial  dilakukan  pergeseran  anggaran  pada  desa sebesar 100 juta, yang awalnya anggaran desa sebesar 200 juta dialihkan 100 juta untuk penanganan Covid- 19.  Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  melakukan beberapa  kali  pergeseran  anggaran  dimana  untuk mengikuti  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020 dan  juga  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2020.  Untuk  mengetahui  pergeseran anggaran,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan kabid  penganggaran  BPKAD  Ispan  S.  Syahputra sebagai berikut:
“...Dalam  perjalanannya  kemudian  terbit instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020  yang  berisi  agar  daerah  merealoksikan anggaran untuk penanganan Covid-19 pada pos belanja  tidak  terduga,  sehingga  Pemerintah Provinsi Riau merealokasikan anggaran sebesar 377 milyar dibelanja tidak terduga yang awalnya 25  milyar.  Semua  pos  realokasi  anggaran semuanya masuk ke Belanja Tidak Terduga yang penggunaan  dapat  digunakan  secara  langung apabila keadaanya darurat mendesak. Kemudian terbit ( Permendagri  No  20  tahun  2020 ) isinya hampir  sama  dengan  permen  No 1  tahun  2020 yang  lebih  difokuskan  alokasi  pergeseran anggaran  untuk  penanganan  3  hal  yaitu penanganan  kesehatan,  penyediaan  jaring
pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi. BPKAD  melakukan  lagi  pergeseran  dengan merealokasi  anggaran  bantuan  keuangan  desa yang awalnya 200 juta per desa kita realokasikan 100  juta  per  desa.  Jadi  100  jutanya  masuk  di penanganan Covid-19.
Begitu  juga  perjalanan  dinas  30%  pada tunda  dan  anggarannya  digeser.  Untuk penanganan jaring pengaman sosial itu awalnya disediakan dari belanja tidak terduga 260 milyar yang  diserahkan  langsung  melalui  kabupaten kota.
Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga 377 milyar  digeser  ke  Bantuan  keuangan  agar  bisa disalurkan  ke  kabupaten  dan  kota.  Proses  itu kemudian dijalankan oleh Dinas Sosial provinsi dan  kabupaten  kota.  Jadi  bantuan  keuangan menggunakan  data  dari  kabupaten  kota  tapi kemudian  data  yang  diusulkan  dari  kabupaten kota ini kita minta diverifiksi dan validasi dengan BPKAD,  hasilnya  kemudian  dikembalikan  ke kabupaten  kota,  kabupaten  kota  menetapkan keputusan  baru  kemudian  mereka  melakukan pencairan ke provinsi.
Dari  hasil  verivali  tadi  awalnya  kan  kita alokasikan 260 milyar anggaran setelah verivali ternyata kebutuhannya menjadi 195 milyar yang semuanya disalurkan ke rekening kabupaten kota tinggal lagi di kabupaten kota. Pada belanja tidak terduga 377 milyar itu sesungguhnya kita juga siapkan anggaran untuk penanganan kesehatan apabila  alokasi  anggarannya  tidak  mencukupi maka kita siapkan di BTT itu misalnya sekarang ini  dilihat  dari kurva  naik  terus  kalau  ternyata butuh  lagi  anggaran  dinas  dinas  kesehatan rumah  sakit  butuh  dana  silahkan  ajukan  lagi pencairan  disini  nanti  pembendaharakan  kita
wajib  memproses  1x  24  jam  tentu  kita  proses ynag  telah  ada  review  dari APIP  tidak  semerta merta  minta  pencairan  dana    kalau    data  yang sudah  direview  tadi  maka  RKB  yang  direview tadi yang diajukan ke BPKAD dan bisa diproses, Untuk  persiapan  penyaluran  penjaminan pengamanan  sosial  tadi  kita  juga  menyiapkan anggaran melalui bantuan keuangan kepada kota atau kelurahan.”
Pemerintah  Provinsi  Riau  melakukan  langkah- langkah  perubahan  APBD  dengan  berpedoman kepada  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun 2020 dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  20  Tahun  2020.  Pada Permendagri  nomor  20  (2020)  pasal  2  ayat  2  yaitu pemerintah daerah perlu memprioritas pengunaaan APBD  untuk  mengantisipasi  dan  penanganan dampak  penularan  Covid-19,  maka  dari  itu pemerintah dapat melaksanakan perubahan penjabaran  APBD,  pergeseran  anggaran  dan realokasi anggaran.

## Tahap Penatausahaan Jaring Pengaman Sosial
Dalam  penatausahaan  keuangan  di  jaring pengaman  sosial  kasubag  Perbendaraan  BPKAD Afdillah  Arifin,  SE,  MM  menjelaskan  dalam  hasil wawancaranya antara lain:
“...Jadi di bagian penatausahaan ini mengurusi pencairan  dan  penyaluran.  Penggunaan anggaran  Covid  pertama  kali  adalah  dari  pos Belanja  Bantuan  Sosial  untuk  melakukan pemulangan  mahasiswa  yang  kuliah  di  Wuhan berjumlah  10  mahasiswa  ini  menggunakan alokasi  dana  BTT  dalam  bentuk  bantuan  sosial tidak  terencana.  Anggaran  ini  merupakan anggaran  pertama  yang  digunakan  untuk penanganan Covid-19 sebelum terjadi Refocusing  dan  Realokasi  anggaran.  Dan selanjutnya  masuk  ke  masa  refocusing  dan realokasi  anggaran,  dimasa  ini  terjadi  4  kali pergeseran anggaran, pergeseran pertama yaitu pergeseran  anggaran  karhutla,  yang  kedua pergeseran  anggaran  ke  belanja  langsung,  dan selanjutnya  yang  ke  tiga  yaitu  dari  belanja langsung ke BTT, dan yang terakhir dari BTT ke PMK pemotong 35 %.
Dari  pergeseran  itu  tadi  terdapat  3  macam bantuan,  yang  pertama  bantuan  keuangan kelurahan  sebesar  seratus  juta  rupiah  per kelurahan.  Dari  12  Kabupaten  dan  Kota,  yang telah  menyalurkan  yaitu  Pekanbaru,  Bengkalis,
Meranti, Kampar.
Kemudian bantuan kecamatan  sebesar  seratus  juta  dan  yang  telah menyalurkan yaitu Meranti, Bengkalis, Kampar. Yang  kedua  bantuan  keuangan  khusus penanganan Covid-19 yang dikenal dengan BLT dari pemerintah provinsi. Dari 12 kabupaten dan kota hampir semua sudah menyalurkannya per 3 bulan,  selain  dari  kota  Pekanbaru  yang  baru menyalurkan  dua  bulan,  Bengkalis  baru menyalurkan  1  bulan.  Kemudian  hibah  untuk Korem dan Polda anggaran untuk menjaga titik- titik perbatasan, akan tetapi untuk korem sudah tersalurkan  sedangkan  untuk  polda  belum tersalurkan.”
Didalam  BTT  ada  beberapa  anggaran  yang mana  gunanya  untuk  mempermudah  pencarian anggaran  belanja  tidak  terduga  seperti,  Satpol  PP, Polda,  dan  Dishub  didalam  pengaturan  ketertiban selama pandemi Covid. Selain itu ada juga anggaran dalam  penanganan  kesehatan,  seperti  penyediaan tempat  bagi  tenaga  medis,  kemudian  biro  umum gugus  tugas  juga  mendapatkan  anggaran  dimana gunanya sebagai biaya operasional seperti konsumsi, dan  juga  untuk  publikasi  penanganan  Covid  dan pendamping dari APH serta APIP juga mendapatkan anggaran  guna  proses  pencairan  dana  BTT penanganan Covid-19.
Terdapat 3 jenis bantuan yang telah diberikan yang mana khususnya bantuan pada belanja jaring pengaman sosial dalam  pergeseran anggaran tidak terduga  yaitu  bantuan  berupa  uang  kepada kelurahan  sebesar  100  juta  dan  bantuan  BLT (bantuan langsung  tunai)  kepada masyarakat yang terkena  dampak  covid  serta  bantuan  hibah  untuk korem dan polda, merujuk pada Permendagri No 20 tentang  percepatan penanganan  Covid  di pemerintah  daerah  maka  dalam  hal  ini pelaksanaannya  cukup  baik  dimana  dalam  proses pencairanya  tidak  ada  kendala  berarti  yang ditemukan.  hal  ini  di  perkuat  dengan  hasil wawancara  lanjutan  dengan  kabid  perbendahraan BPKAD yang juga menyatakan sebagai berikut:
“...Untuk  sejauh  ini  tidak  ada  kendala  yang ditemukan dalam proses pencairan, dikarenakan kebijakan pemda Riau mempunyai mekanisme  yang  mengharuskan  adanya pendampingan  dari  inspektorat,  kejati  APIP dan  juga  Polda  dalam  menelaah  setiap pengajuan penggunaan anggaran BTT, setelah ditelaah  dan  disertai  dokumen-dokumen pendukung lainnya, barulah
bisa

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 14 NO 2 – MEI 2022 – Halaman 104-113
direalisasikan.  Untuk  penerimaan  pendanaan sejauh ini tidak ada kendala dan masih cukup terkendali,  beda  hal  nya  jika  ada  penundaan dana transfer dari pusat, untuk saat ini dana transfer  untuk  Triwulan  1,2,  dan  3  sudah diterima, sedangkan untuk Triwulan 4 itu akan diterima di tahun depan.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  kasubag pembendaharaan BPKAD, peneliti langsung melakukan  wawancara  secara  mendalam  dengan kelurahan  yang  mendapat  bantuan  dari  dinas kabupaten/kota  pada  Kelurahan  Jadirejo  dengan hasil wawancara dengan lurah Jadirejo Efri Budianti, S.Sos.  menyatakan sebagai berikut:
“...Pada  penyaluran  anggaran  ke  masing - masing  instansi  ada  juga  3  anggaran  yang diberikan  kepada  masyarakat  yaitu  bantuan dari  kota  provinsi  dan  pusat  dimana  dalam pendataan  masyarakat  yang terdampak  Covid diminta untuk mengumpulkan kartu keluarga melalui  ketua  RT  dari  masing-masing kelurahan  setelah  didapatkanya  data  yang berhak menerima bantuan barulah Dinas Sosial selaku  penyalur  dana  ke  kelurahan  dan disalurkan  ke  masyarakat  yang  berupa  paket sembako  dan  BLT  (bantuan  langsung  tunai) yang berjumlah 300 ribu.”
Kelurahan Rejosari juga melakukan penyaluran bantuan  kepada  masyarakat  dengan  dibantu  oleh Dinas  Sosial,  DIPERINDAG,  dan  farmasi  dari  hasil wawancara  dengan  sekretaris  lurah  Dalimin,  S.Sos. sebagai berikut:
“...Dana Covid ini kalau untuk warga itu seperti bantuan  sembako  dari  Dnas  Sosial  dari DISPERINDAG  dan  bekerja  sama  dengan farmasi  juga  disini  bantuan  dalam  bentuk sembako  tersebut  dan  juga  tenaga  pendamping dibutuhkan  untuk  data  masyarakat  ini.  Untuk bantuan  ke  masyarakat  ini  yang  pertama  itu sembako kemudian ada juga dalam bentuk uang tunai,  tapi  kalau  BLT  sifatnya  kita  hanya menyalurkan  karna  data  yang  diambil  itu  data lama.”
Pemerintah  dan  Pihak  kelurahan  telah melakukan  penyaluran  bantuan  sesuai  dengan regulasi yang ada, Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020  tentang  Penyelenggaraan  Bantuan  Sosial Sembako  dan  Bantuan  Sosial  Tunai  dalam penanganan  dampak  penyakit  virus  corona  tahun
2019  yang  mengutamakan  data  pada  keluarga penerima  manfaat  bantuan  sosial  tunai  dari  data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dapat berasal dari usulan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dengan melampirkan  surat  pertanggungjawaban  secara mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan  sosial  tunai.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal kelurahan  dapat  menyalurkan  bantuan  sesuai regulasi yang ada.

## Tahap Pertanggungjawban Pada Jaring Pengaman Sosial
Bagian pertanggungjawaban BPKAD menyatakan bahwa dana yang dikeluarkan BPKAD itu  didana  sosial  hanya  dibagian  belanja  tidak langsung  termasuk  BTT  didalamnya.  Dalam  hal  ini pertanggungjawaban  di  BPKAD  hanya  sebagai penyalur dana ke Dinas Sosial dan ada spjnya karena sifatnya kegiatan yang sudah direncanakan provinsi sesuai dengan hasil wawancara berikut. Berdasarkan wawancara dengan kabid akuntansi:
“...Secara  akuntansi  ketika  pencatatan  akan dicatat  dalam  bentuk  realisasinya,  BTT  tidak memiliki  rincian  dari  penggunaan  anggaran. Berbeda  halnya  dengan  laporan  dalam  bentuk kegiatan  ada  rincian  penggunaan  anggaran  itu sendiri, serta SPJ pertanggungjawabannya jelas. Untuk  BTT  perlu  ada  mekanisme  lebih  rinci untuk  mengatur  hal  ini,  karena  BTT  dalam akuntansinya  di  PPKD  yang  laporannya tersendiri  di  BPKD,  oleh  karena  itu diperlukannnya adanya koordinasi antara bagian penatausahaan dengan bagian pertanggungjawaban.  Dalam pergub juga telah diatur,  ketika  pengajuan  usulan  anggran  BTT oleh  OPD,  maka  harus  dijelaskan  rincian anggaran  BTT  tadi  digunakan  untk  apa  saja. Melampirkan  catatan  penggunaan  anggaran beserta  rekapan  penggunaan  anggran  ketika melaporkan  SPJ  ke  PPKD,  kemudian  PPKD harus  merinci  penggunaan  anggaran  BTT tersebut  untuk  kegiatan  tersebut,  walaupun dalam pencatatannya tetap dengan jurnal BTT. Pada  dasarnya  BTT  ini  harus  dirubah  terlebih dahulu  dalam  bentuk  kegiatan,  bertujuan  agar dapat diukur. Dalam laporannya BTT tidak lagi dalam  bentuk  akun-akun,  beda  halnya  jika dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan,  hal  ini  lah yang  membuat  adanya  kertas  kerja  tambahan sebagai  syarat  didalam  BTT.  Inilah  bentuk koordinasi  antara  bagain  pertanggungjawaban dengan bagaian penataausahaan.
Oleh  karena  dalam  regulasinya  dimana
pertanggungjwaban material berada pada OPD masing-masing dan PPKD akan membuat dalam bentuk catatan atas laporan keuangan”
Pada  pertanggungjawaban  anggran  BTT  ini khususnya pada pos belanja jaring pengaman sosial itu tidak memiliki kendala karna halnya pos belanja jaring  pengaman  sosial  ini  ada  rincian  penggunaan anggaran  itu  sendiri,  serta  SPJ  pertanggung- jawabannya jelas karena dalam bentuk kegiatan yang sudah dianggarkan. Pihak kelurahan menggunakan anggaran  tersebut  untuk  kebutuhan  penanganan dampak  Covid-19  seperti  membeli  disenfektan, ternogan,  dll.  Temuan  wawancara  mendalam mendukung  hal  ini.  Berikut  kutipan  wawancara dengan  pihak  Jadirejo  Evi  Budianti,  S.Sos  sebagai berikut:
“...Bentuk  pertanggungjawaban  dari  kami  itu dalam  bentuk  serah  terimanya  (dokumentasi) kalau  dari  kelurahan  itu  bantuan  dari  BPKAD yang 100 juta itu digunakan untuk membeli alat seperti disenfektan, ternogan, itu kami salurkan juga ke RW yang kami bentuk yaitu RW  siaga dan  masker  juga  kami  berikan  ke  pasar  itu  ada SPJnya  kami  berikan  itu  sebelum  lebaran  dan kami lurah langsung yang bertanggung jawab”.
Peraturan Gubernur juga telah mengatur ketika pengajuan  usulan  anggaran  BTT  oleh  OPD  maka harus  dijelaskan  rincian  anggaran  BTT  tadi digunakan  untuk  apa  saja.  BTT  ini  juga  harus dirubah dalam bentuk kegiatan bertujuan agar dapat diukur,  sehingga  dalam  mekanisme  lebih  jelas  dan terperinci.
Pada  Bantuan  Lansung  Tunai  kepada masyarakat  bentuk  pertanggungjawabannya  yaitu berupa  tanda  tangan  bukti  tanda  terima  dari penerima  bantuan,  hal  ini  didukung  dari  hasil wawancara  mendalam  dengan  Kasi  Kesejahteraan Rakyat  Kelurahan  Jadirejo  Devy  Sandra,  SP,  M.Si. yaitu:
“...Pertanggungjawabannya  itu  bentuk  tanda terima  yang  udah  di  tanda  tangani  penerima bantuan  dan  dokumentasi  yang  dikirimkan  ke atas.”
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No  12 tahun 2019 pasal 55 memerlukan kehati-hatian dalam pengeluaran  belanja  tidak  terduga,  sesuai  dengan pernyataan  Rafi  (2020)  bahwa  proses  pemfokusan dan  realokasi  APBD  dan  pengelolaan  keuangan daerah harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat
dalam  situasi  pandemi  diperlukan  orientasi, kebijakan,  dan  keadaan  hukum  baru  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Akibatnya,  pejabat  pemerintah  harus  berhati- hati saat mempersiapkan dan menghitung anggaran, karena  mungkin  memiliki  konsekuensi  hukum  dan sosial.  Pemerintah  daerah  dapat  menyusun peraturan  dan  petunjuk  teknis  yang  lebih  rinci tentang  tata  cara  pencatatan  dan  pelaporan pengeluaran  yang  digunakan  untuk  penanganan Covid-19,  terutama  pengeluaran  tidak  terduga, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah pusat (Basri dan Gusnardi, 2021).
Dalam  penyaluran  dana  dari  data  DTKS  (data tingkat  kesejahteraan  sosial)  terjadi  tumpang  tindih data  dari  kelurahan  karena  terjadinya  data  yang belum  diperbarui  oleh  kelurahan  dan  Dinas  Sosial Kabupaten sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan  bantuan  dan  juga  terjadinya  ketidak jelasan  informasi  serta  kurangnya  edukasi  kepada masyarakat seperti pernyataan sekretaris Kelurahan Rejosari Dalimin, S.Sos. sebagai berikut:
“...Itu  tetap  pendataan  dari  kelurahan  nah datanya  dari  RT/RW  tetapi  data  lama  yang dipakai dibawalah ke Dinas Sosial setelah itu di Dinas  Sosial  setelah  diolah  tentu  lari  ke  pusat jadilah data DTKS mungkin karena keterbatasan waktu  maka  data  yang  dipakai  itu  data  DTKS yang belum diupgrade atau diperbarui rupanya Covid udah terjadi makanya kadang kala orang yang datang malah orang yang mampu mungkin data  tahun  lalu  orang  itu  tidak  mampu  karena roda  itu  berputar  mungkin  orang  itu  termasuk kategori  mampu  jadi  itu  penyebabnya  karena data yang dipakai itu data yang lama dan belum diupgrade"
Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat kelurahan Jadirejo Devy Sandra, SP., MSi. sebagai berikut:
“...Ada  ambil  data  di  DTKS  (data  tingkat kesejahteraan  sosial)  jadi  dari  data  itu  yang diambil  dan  setelah  itu  ada  perengkingan gunanya apabila masyarakat yang udah nerima sembako  tidak  terima  bantuan  BLT  dan sebaliknya  cuman  kenyataannya  dari  sistem yang diajarin dari Dinas Sosial data itu diinput dan  dirangking  langsung  oleh  system  jadi urutan  yang  paling  diatas  itu    yang diprioritaskan  cuman  kelurahan  menyuruh  RT dan RW untuk mengisikan formulir yang kami
berikan  tapi  yang mereka  isi  pendapatan  global seharusnya  pendapatan  per  kapita    jadi    disitu juga  kurang  edukasi  dari  RT  ke  masyarakat makannya banyak juga yang komplen misalnya si  A  dia  masuk  kategori  mampu  tapi  tetap menerima  bantuan  keuangan  dan  masyarakat yang  kurang  mampu  tidak  dapat  menerima bantuan  karena  terjadi  misskomunikasi  dan kurangnya edukasi ke masyarakat”
Untuk data DTKS ini memang menjadi masalah yang  rumit,  data  dari  DTKS  ini  masih  banyak kendala  seperti  data  yang  belum  diperbarui, sehingga  mengakibatkan  informasi  dan  bantuan yang  didapatkan  tidak  merata  atau  terjadinya tumpang tindih, sebagian dari RT di kelurahan juga memberikan  informasi  yang  tidak  valid  sehingga dalam  pengisian  data  pendapatan  bantuan  sosial terjadi kesalahan.
Dalam  Permensos  Nomor  54  Tahun  2020 tentang  pelaksanaan  sembako  dan  bantuan  sosial moneter  dalam  menangani  dampak  penyakit  virus corona,  mengatur  bahwa  data  keluarga  penerima bantuan sosial tunai diprioritaskan dari data terpadu kesejahteraan  sosial  dan  dapat  berasal  dari  usulan pemerintah  kabupaten/kota  disertai  dengan  surat pertanggungjawaban  mutlak  mengenai  kebenaran data  keluarga  penerima  manfaat  yang  diajukan. sebagai penerima bantuan sosial tunai.
Kelurahan  dan  dinas  kabupaten  kota  dalam permasalahan  ini  terlihat  tidak  dapat  memperbarui data  secara  cepat  karna  diperlukannya  penanganan cepat  akibat  Covid-19  ini,  hal  ini  sangat  merugikan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan harus menunggu  kembali  untuk  didaftarkan,  ini merupakan kesalahan yang fatal bagi kelurahan/desa  dikarenakan  data  yang  diberikan tidak update. Dengan lambatnya progres pembenahan  data  tentu  berimbas  pada  realisasi anggaran  Covid-19  ini  terutama  pada  pemerintah Provinsi Riau.
Solusi dari permasalahan ini adalah diperlukannya  kebijakan  oleh  pemerintah  dengan cara melakukan pembaruan data pada setiap PPKD. mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  5 Tahun  2019  tentang  pengelolaan  data  terpadu kesejahteraan sosial  pasal pasal 2 ayat 1 menyatakan pengelolaan  data  terpadu  kesejahteraan  sosial dilakukan dengan tahapan pendataan, verifikasi dan validasi,  penetapan  dan  pengunaan  serta  Undang- Undang
Nomor 23
Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah,  maka
untuk pembagian penyelenggaran urusan pemerintah  di  bidang  sosial  menjadi  kewenangan dan  tanggungjawab  masing-masing,  hal  tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dalam hal  pendataan  di  DTKS.  Hal  ini  diperlukannya koordinasi  dari  menteri  sosial  dengan  perangkat daerah  sebagai  langkah  yang  dapat  dilakukan dengan cara:
1. Menginformasikan kepada pemerintah provinsi dan  kabupaten/kota  tentang  kebijakan  dan undang-undang pengelolaan DTKS.
2. Menyelenggarakan  rapat  koordinasi  nasional dengan pemerintah provinsi dan lokal.
3. Menyelenggarakan  penyuluhan  teknis  kepada petugas pelaksana untuk verifikasi dan validasi di  tingkat  daerah,  serta  dengan  mengadakan kelas  di  Balai  Kesejahteraan  Sosial  empat  kali dalam  sebulan  pada  hari  Selasa-Rabu  minggu kedua dan keempat.
4. Memberikan  bimbingan  teknis  kepada  pejabat daerah  di  lapangan  dalam  menanggapi permintaan dari daerah.
5. Bekerja  dengan  K/L  untuk  mengoordinasikan pembaruan data lintas sektoral.
Dalam hal penyaluran Bantuan langsung tunai (BLT)  oleh  Bank  Daerah  terjadi  permasalahan  saat pencairan dana kepada masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan Bank BPR dalam  pencairan  dana  sebesar  Rp  300  ribu  hanya bisa dicairkan 250 ribu dari hasil wawancara dengan kabid anggaran BPKAD yaitu:
“...Di  Bank  terkait  ke  kabupaten  belum  semua kabupaten yang merealisasikan atau mengeksekusi  dana  tersebut  karena  masih  ada yang  di  kas  kabupaten  kota  ada  7  kabupaten Pekanbaru  sudah  salurkan  karena  kemaren sempat heboh karna provinsi ngasih 300 ribu per kpm  tapi  yang  turun  250  ribu  karna  kan mekanisme  di  Bank  BPRnya  sebenarnya  tidak dipotong  itu  50  ribu  itukan  tetap  di  tabungan mereka, tapi warga penerima kan dia tidak mau tau itu, tapi kemaren sudah sempat kita fasilitasi BPR bersedia mengembalikan lagi jadi tidak ada potongan  tidak  ada  saldo  yang  tertinggal karnakan 50 ribu saat pandemi ini cukup besar, selesai tidaknya kami tidak tahu provinsi karna masalahnya mencuat ke permukaan kita panggil pemko  minta  penjelasan  apa  sebenarnya  yang terjadi, ternyata dari kas pemko kan ke rekening penampung BPR nya masuk semua ke rekening BPR 100% cuman keijakan diinternal Bank BPR Pekanbaru  itu  harus  ada  saldo  minimal  karna
penerima  kan  baru  buka  rekening  semua  karna dipergub  jika  dijuknis  penyaluran  bantuan keuangan  tadi  juga  disebutkan  kalau  ada  biaya diluar  bantuan  itu  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  kabupaten  kota  kalau  disalurkan lewat pos kan mahal itu 10 ribu semetara  bank tidak  ada  punggutan,  Bank Riau  kan  tidak  ada pungutan  kalau  kena  biaya  nanti  pemerintah kabupaten  kotanya  yang  menanggung  kalau provinsi  semua  ngak  sanggup  juga  provinsi seperti pelaksanaan swab target 35 ribu sampel perpenduduk  tidak  bergerak  karna  kabupaten kota yang menjalankan jadi kesanya seolah olah provinsi.”
Menanggapi  hal  tersebut  Bank  BPR  selaku penyalur  bantuan  BLT  ini  bersedia  mengembalikan uang  yang  50  ribu  tersebut  karna  dalam permasalahan  ini  kebijakan  dari  Bank  BPR  yaitu harus  ada  saldo  minimal  dalam  pencairan  dana tersebut  yang  mana  masyarakat  harus  membuat rekening  tabungan  sehingga  tidak  bisa  dicairkan semua.
Permasalahan  yang  terjadi  dapat  dilihat kurangnya  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak terkait  terutama  pihak  ketiga  dalam  hal  proses penyaluran  bantuan  tunai  kepada  masyarakat, edukasi  yang  masih  minim  terhadap  masyarakat mengenai  aturan  dan  prosedur  yang  berlaku membuat  terjadinya  kesalahpahaman  dalam  proses penyaluran, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor  1  Tahun  2019  tentang  penyaluran  belanja bantuan  sosial  dilingkungan  kementerian  sosial pasal (1) no 4 yaitu penyaluran bantuan sosial adalah penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan  melalui  Bank  penyalur  ke  rekening  atas nama penerima bantuan sosial. Dalam hal ini regulasi sudah  jelas  sehingga  pihak  ketiga  dapat melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  aturan  yang ada agar tidak terjadinya kecurigaan dari masyarakat terhadap bantuan sosial ini.
Menurut  Rosfadhila  et  al  (2011)  solusi  lainya yang  dapat  dilakukan  pemerintah  provinsi  adalah dengan dikeluarkannya surat edaran bagi aparat dan instansi baik untuk tingkat kabupaten/ kota hingga tingkat desa/ kelurahan tentang tidak diperbolehkannya  pemotongan  dan  pemungutan dana BLT dan larangan tersebut perlu disebarluaskan  di  tempat  umum.  Hal  ini  dapat mencegah  tidak  terjadinya  kesalahpahaman  dalam proses penyalurannya.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  jabaran hasil  penelitian  dan  analisis  diatas  terutama  untuk perencanaan,  pelaksanaan  dan  penatausahaan Belanja  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS).  JPS  tidak memiliki  kendala  yang  signifikan,  namun  dalam penyalurannya  terdapat  data  yang  tidak  valid. Bantuan  yang  disalurkan  pada  masyarakat  secara langsung  masih  mengalami  permasalahan  yang cukup  rumit  dalam  hal  pendataan  dari  kelurahan yang masih menggunakan data lama yang mana data tersebut  dilaporkan  kepada  Dinas  Sosial  yang divalidasi menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).  Hal  ini  mengakibatkan  terhambatnya bantuan kepada masyarakat.
Terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian  ini,  seperti  ketidakmampuan  penulis menggunakan  teknik  Focus  Group  Discussion (FGD),  yang  mungkin  dapat  digunakan  pada penelitian  selanjutnya  untuk  mengkaji  informasi yang  lebih  mendalam  dan  menyatukan  persepsi informan.  Studi  yang  akan  datang  dapat menggunakan  metodologi  analitis  NVivo,  yang bermanfaat  untuk  penelitian  kualitatif,  konsumsi logika, dan desain penelitian, serta memberikan alat untuk  analisis  konten. Kontribusi  hasil  riset  untuk menyusun kebijakan mengelola keuangan pemerintah  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  serta kebijakan  lain  akan  bermanfaat  bagi  pemerintah Provinsi  Riau,  terutama  dalam  penggunaan  belanja tidak  terduga.  Penelitian  ini  juga  dapat  menjadi literatur  pada  bidang  akuntansi  sektor  publik khususnya akuntansi pemerintahan.

## REFERENCES
Abdullah, M. (2014). Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Basri,  Y.  M.,  dan  Gusnardi,  G.  (2021).  Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid- 19  (Kasus  Pada  Pemerintah  Provinsi  Riau  ).
Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (1), 33 – 48. Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition, SAGE Publications, Inc., London . Darmayasa,  N.  dan  Aneswari,  Y.  R.  (2015).
Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. Jurnal Akuntansi
Multiparadigma, 6 (3), 350 – 361.
Erviana,  N.  (2019)  Bantuan  Sosial  pada  Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo Jawa Timur. Dinamika Hukum, 10 (2), 59-80.
Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif dalam
Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jurnal Dinamika Pemerintahan (JDP), 3 (2), 85 – 99.
Heryati,  S.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Penanggulangan  Bencana. Jurnal  Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP  dan KP) , 2 (2), 106 – 125.
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2020. (2020). Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  di Lingkungan Pemerintah Daerah . Didapatkan dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/19 3085/instruksi-mendagri-no-1-tahun-2020,  21 Februari 2021, pukul 13:45 WIB.
Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020.  (2020). Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Didapatkan dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/13 4755/inpres-no-4-tahun-2020,  19  Maret  2021, pukul 15:00 WIB.
Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia
Nomor 54/HUK/2020. (2020)
Tentang Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Sembako  dan  Bantuan Sosial  Tunai  dalam  Penanganan  Dampak  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19). Didapatkan  dari https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/st orage/document/Kepmensos%20No.%2054- HUK-2020.pdf, 10 Maret 2021, pukul 11:30 WIB. Machfudz, Palampanga, A. M., dan Kahar, A. (2018). Analisis  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Pada Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) di Kabupaten Sigi. Katalogis , 6 (5), 12 – 22. Madjid,  N.  (2018).  Analisis  Metode  Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam. Prosiding. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara  2018: Jakarta.
Mankiw,  G.  (2017). Principles  of  Microeconomics . Boston: Cengage Learning. Moleong.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyani.  S  (2020)  Menkeu  Paparkan  Hasil Refocusing,  Dan  Realokasi  Anggaran  DPRD. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berit a/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan- realokasi-anggaran-di-dpr/
Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. (2016). T entang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah . Didapatkan dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/13
7669/permendagri-no-19-tahun-2016, 11
Februari 2021, pukul 15:00 WIB.
Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  20  Tahun  2020.  (2020). Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah. Didapatkan dari
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14 1351/permendagri-no-20-tahun-2020.
23
Februari 2021, pukul 09:30 WIB.
Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  39  Tahun  2020.  (2020). Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan  Tertentu,  Perubahan  Alokasi,  dan Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah . Didapatkan dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14 3495/permendagri-no-39-tahun-2020, 26
Februari 2021, pukul 09:00 WIB.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 (2019).
Tentang  Penyaluran  Belanja  Bantuan  Sosial  di Lingkungan  Kementerian  Sosial .  Didapatkan  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12 9443/permensos-no-1-tahun-2019,  15  Februari 2021, pukul 09:30 WIB.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 (2019).
Tentang  Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial . Didapatkan dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12 9415/permensos-no-5-tahun-2019,  20  Februari 2021, pukul 10:30 WIB.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  8  Tahun  2006. (2006). Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja
Instansi Pemerintah.
Didapatkan
dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49 029/pp-no-8-tahun-2006,  17  Februari  2021, pukul 12:30 WIB.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun  2019. (2019). Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.
Didapatkan
dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/10 3888/pp-no-12-tahun-2019,  18  Februari  2021, pukul 11:30 WIB.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2020.  (2020). Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan .
Didapatkan
dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/13 5060/perpu-no-1-tahun-2020,  20  Februari  2021, pukul 11:00 WIB. Riauin.com  (2020) Waduh,  Pemko  Pekanbaru Ketahuan  Sunat  Dana  Bansos  Covid-19  Rp50 Ribu
per
KK. https://www.riauin.com/news/cetak/15455 . Rafi. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah:  Telaah  Proses Refocusing  an  Realokasi  APBD  (Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah)  dalam  Upaya Penanganan Pandemi Covid-19, Jurnal Legislatif, 4 (1), 59 – 78. Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., dan Syukri, M. (2013). Kajian Cepat Pelaksanaan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  2008  dan  Evaluasi  Penerima  Program  BLT 2005  di  Indonesia .  Jakarta:  Lembaga  Penelitian SMERU. Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa  Pandemi  Covid-19  (Study  Kasus  Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). Jurnal Ilmu Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  dan Praktek Administrasi , 17 (2), 273 – 290. Sugiyono.  (2012). Memahami  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  (2014). Tentang  Pemerintah  Daerah .  Didapatkan  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38 685/uu-no-23-tahun-2014,  12  Februari  2021, pukul 17:00 WIB.
Waduh,  Pemko  Pekanbaru  Ketahuan  Sunat  Dana Bansos Covid-19 Rp50 Ribu per KK. (2020, Juli 1). Riauin.com. Didapatkan
dari https://www.riauin.com/news/cetak/15455. Yin,  R.  K..  (2006). Studi  Kasus  Desain  dan  Metode [Terjemahan]. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama  Pandemi Covid-19. Suloh:  Jurnal  Program  Studi  Magister Hukum , 8 (2), 21 – 36.