## Determinan Kemiskinan di Wilayah Metropolitan “Kedungsepur” Jawa Tengah
Determinants of Poverty in the Metropolitan Area “Kedungsepur” in Central Java
Arthanti Viarum *) , Dwi Susilowati Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
* e-mail korespondensi: arthanti16@gmail.com

## Info Artikel

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaruh  beberapa  faktor  ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah metropolitan Kedungsepur. Faktor-faktor yang  dianalisis  meliputi  tingkat  pengangguran,  rata-rata  lama  sekolah,  dan pengeluaran per kapita. Dengan menggunakan perangkat lunak E-Views 9 untuk mengolah data statistik, analisis regresi data panel telah dilakukan dengan model common  effect yang  disukai.  Hasilnya  menunjukkan  baik  tingkat  pengangguran maupun  rata-rata  lama  sekolah  memiliki  hubungan  positif  dengan  tingkat kemiskinan  di  Kedungsepur.  Sebaliknya,  pengeluaran  per  kapita  berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan pemerintah setempat perlu  lebih  memfokuskan  upaya  pada  peningkatan  akses  terhadap  pendidikan bermutu serta peningkatan daya beli masyarakat guna secara efektif mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.
Kata Kunci : Kedungsepur, Kemiskinan, Pengangguran, Pengeluaran per Kapita, Rata-Rata Lama Sekolah.
Riwayat Artikel : Diterima: 17 Desember 2023 Disetujui: 26 Mei 2024 Dipublikasikan: Mei 2024
Nomor DOI : 10.33059/jseb.v15i2.9213
Cara Mensitasi : Viarum, A., & Susilowati, D. (2024). Determinan kemiskinan di wilayah metropolitan “Kedungsepur” Jawa Tengah. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis , 15 (2), 455-468. DOI: 10.33059/jseb.v15i2.9213.

## Article Info

## Abstract
The study aims to examine the influence of several economic factors on poverty levels  in  the  Kedungsepur  metropolitan  area.  Factors  analyzed  include  the unemployment rate, average years of schooling, and per capita expenditure. By using  E-Views  9  software  to  process  statistical  data,  panel  data  regression analysis has been carried out with the preferred common effect model. The results show  that  both  the  unemployment  rate  and  the  average  number  of  years  of schooling have a positive relationship with the poverty rate in Kedungsepur. On the  other  hand, per  capita  expenditure  has  a  negative  effect  on  poverty  levels. These  findings  indicate  that  local  governments  need  to  focus  more  efforts  on increasing access to quality education and increasing people's purchasing power to effectively reduce poverty in the region.
Keywords : Kedungsepur, Poverty, Unemployment Rate, per Capita Expenditure, Average Years of Schooling.
Article History : Received: 17 December 2023 Accepted: 26 May 2024 Published: May 2024
DOI Number : 10.33059/jseb.v15i2.9213
How to Cite : Viarum, A., & Susilowati, D. (2024). Determinan kemiskinan di wilayah metropolitan “Kedungsepur” Jawa Tengah. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis , 15 (2), 455-468. DOI: 10.33059/jseb.v15i2.9213.
2614-1523/©2024 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. This is an open access article under the CC BY-SA license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ).
P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523 Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

## PENDAHULUAN
Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan utama yang dihadapi banyak negara di dunia. Bahkan negara-negara maju pun masih kesulitan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Oleh karena  itu,  upaya  untuk  mengurangi  dan  menanggulangi  kemiskinan  menjadi  salah  satu  indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Roseline et al ., 2022). Sulitnya penanggulangan kemiskinan bisa dilihat dari tingkatan keragaman individu ataupun luasnya sesuatu daerah yang menghadapi ketimpangan, sehingga ketika kemiskinan terus mengalami lonjakan maka semakin  menjadi  kesulitan  pula  dalam  mengatasinya.  Kemiskinan  sendiri  ialah  isu  utama  yang membatasi  proses  pembangunan  bangsa.  Hakekatnya,  pembangunan  dalam  ekonomi  bertujuan memberikan kesejahteraan manusia dengan metode meningkatkan distribusi pemasukan warga serta perkembangan  ekonomi  di  suatu  negeri.  Tidak  hanya  itu,  dengan  pemerataan  pembangunan  serta ekspansi  lapangan  kerja  pula  bisa  mengurangi  kemiskinan  (Astuti  &  Gunastri,  2017).  Angka persentase  kemiskinan  ini  bervariasi  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain  karena  tingkat  kemajuan pembangunan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan di setiap daerah juga berbeda. Secara umum, pembangunan ekonomi tidak terjadi secara serentak di semua sektor, dan ada wilayah yang pembangunannya cepat dan ada juga yang lambat (Kevin et al ., 2022).
Pembangunan ekonomi dilakukan secara bertahap bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta  kesejahteraan  dalam  kegiatan  perekonomian.  Hingga  saat  ini,  pembangunan  ekonomi  di Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  berupa  jumlah  penduduk  miskin  yang  masih  tinggi. Sebagaimana  data  yang  tercatat  oleh  BPS  kemiskinan  di  Indonesia  pada  bulan  Maret  tahun  2023 sebesar  25,90  juta  jiwa  atau  mencapai  9,36  persen.  BPS  mendefinisikan  kemiskinan  berdasarkan konsep  pemenuhan  kebutuhan  pokok  atau basic  needs  approach ,  mengacu  pada  buku  panduan kemiskinan dan ketimpangan yang diterbitkan Bank Dunia. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan rumah tangga secara finansial dalam pemenuhan kebutuhan primer sehari- hari. Apabila diukur dari sisi pengeluaran rumah tangga, maka penduduk tergolong miskin memiliki rata-rata biaya pengeluaran konsumsi yang tidak mencukupi ambang batas kemiskinan (BPS, 2023).
Adanya wilayah metropolitan sebagaimana dalam UU No. 26 Tahun 2007 telah diatur Konsepsi Metropolitan.  Konsepsi  ini  menegaskan  beberapa  pokok  prinsip  tentang  kawasan  metropolitan, yakni:  (1)  struktur  kota  metropolitan  terdiri  dari  pusat  kota,  wilayah  pinggiran  kota,  daerah persimpangan kota dan desa, kota kecil di sekitar kota besar; (2) terdapat keterkaitan fungsional dan integrasi kawasan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya  yang diwujudkan melalui keterpaduan fungsi  dan  peran,  pemanfaatan  ruang  serta  sistem  jaringan  prasarana;  serta,  (3)  terdapat  skala pelayanan yang berbeda sesuai dengan besaran kota, fungsi dan peran kota inti dan kota satelit. yang direpresentasikan  oleh  prasarana  dan  sarana  serta  fasilitas-fasillitasnya  (Undang-Undang  Republik Indonesia No. 26, 2007).
Di  Jawa  Tengah,  Kedungsepur  merupakan  kawasan  metropolitan  yang  terdiri  atas  Kendal, Semarang,  Demak,  Ungaran,  Grobogan,  Purwodadi,  Kota  Semarang,  dan  Salatiga.  Kawasan metropolitan  ini  membentang  luas  di  wilayah  tengah  Provinsi  Jawa  Tengah,  mencakup  berbagai kabupaten  dan  kota.  Sesuai  PERPRES  No.78  Tahun  2017  tentang  Rencana  Tata  Ruang  wilayah perkotaan,  kawasan  metropolitan  Kedungsepur  ditunjuk  sebagai  Kawasan  Strategis  Nasional  yang menunjang  perekonomian  Indonesia.  Pengembangan  kawasan  metropolitan  ini  diharapkan  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Jawa Tengah, melainkan juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78, 2017).

## Gambar 1. Tabel Jumlah Penduduk miskin “Kedungsepur” Tahun 2018-2022 Sumber: Data sekunder (diolah), 2023.
Berdasarkan  BPS  Jawa  Tengah  pada  bulan  September  2022  persentase  penduduk  miskin Propinsi Jawa Tengah sebesar 10,98 persen atau mengalami kenaikan menjadi 3,86 juta jiwa daripada periode sebelumnya. Ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin kedua di  Pulau Jawa dengan  persentase  penduduk  miskin  mencapai  10,98  persen  pada  September  2022.  Sebagaimana dalam upaya menurunkan kemiskinan, Provinsi Jawa Tengah harus mampu menangani permasalahan yang dihadapi dengan adanya program penurunan angka kesmiskinan. Percepatan pendataan RTLH, jamban,  air,  listrik,  dan  akses  pekerjaan  membantu  beberapa  tempat  yang  masuk  dalam  kategori kemiskinan ekstrim  (BPS, 2022).  Kondisi penduduk miskin di wilayah metropolitan  Jawa Tengah dalam periode lima tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar 1.
Berdasarkan data dari BPS, persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebesar 5,10 persen, 6,47  persen  untuk  Kendal,  7,48  persen  untuk  Demak,  dan  12,68  persen  untuk  Grobogan.  Angka- angka kemiskinan di wilayah yang dimaksud lebih tinggi daripada persentase rerata penduduk miskin di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar  10,19  persen.  Semakin  meningkatnya  kemiskinan  di  wilayah metropolitan  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  rendahnya  kualitas  SDM,  produktivitas  yang  minim, ketimpangan wilayah, serta urbanisasi dari desa ke kota yang tak diimbangi lapangan kerja memadai (BPS, 2021).
Kondisi kemiskinan di Kedungsepur ini jelas merupakan masalah yang harus segera ditangani dan dicari solusinya. Tanpa pengentasan kemiskinan yang memadai, akan sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat metropolitan secara menyeluruh. Maka dari itu, dibutuhkan rencana dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat dan komprehensif dengan melibatkan kolaborasi multipihak guna memastikan program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Hubungan  kompleks  kemiskinan  diindikasikan  melalui  beberapa  aspek  penting  yang memengaruhi  kemiskinan.  Dari  sisi  jumlah  pengangguran  adalah  jumlah  pengangguran  dapat berdampak langsung pada tingkat kemiskinan. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka masyarakat menghadapi  kesulitan  dalam  mencari  pekerjaan,  yang  dapat  meningkatkan  kemiskinan.  Dengan demikian,  tingkat  pengangguran  memberikan  kontribusi  positif  yang  besar  dan  bermakna  pada peningkatan angka kemiskinan. Sejalan dengan penelitian Husaini & Sudirman (2017), pengangguran
0 50000 100000 150000 200000 250000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

## Jumlah Penduduk Miskin Kedungsepur
Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kabupaten Kendal
Kota Salatiga Kota Semarang
yang tinggi juga dapat berarti kurangnya  pendapatan bagi individu dan keluarga,  yang merupakan faktor utama dalam menentukan kemiskinan. Seperti halnya dengan penelitian Utomo et al . (2018), tingginya angka pengangguran diargumentasikan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Maka dari itu, pengangguran dinilai merupakan faktor utama penyebab rendahnya pendapatan individu dan bisa menyebabkan kemiskinan.
Faktor lain dari kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan  merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Sayangnya, hanya orang kaya yang mampu mengakses pendidikan tinggi, sementara orang miskin sering kali tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, akses tingkat pendidikan sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Sebaliknya, jika kemiskinan tidak  diatasi  maka  sulit  untuk  mencapai  pendidikan  yang  berkualitas,  karena  dunia  kerja  modern membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  kompetitif.  Manusia  membutuhkan pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  teknis  yang  bisa  diperoleh  melalui  pendidikan  agar dapat mandiri (Kevin et al ., 2022).
Rata-rata  lama  sekolah  juga  dipandang  memengaruhi  kemiskinan.  Individu  yang  memiliki akses dan kesempatan untuk pendidikan yang lebih tinggi cenderung  mempunyai kesempatan kerja dan pendapatan yang berkecukupan. Maka dari itu, meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam suatu populasi  dapat  membantu  menekan  jumlah  kemiskinan,  karena  individu  akan  lebih  siap  untuk pekerjaan  yang  membayar  lebih  tinggi.  Begitu  pula  penelitian  Utomo et  al .  (2018)  menjelaskan pendidikan  memiliki  pengaruh  negatif  pada  kemiskinan.  Demikian  juga  penelitian  Husaini  & Sudirman  (2017)  menjelaskan  bahwa  pendidikan  berpengaruh  negatif  pada  kemiskinan.  Dengan demikian,  tingginya  pendidikan  yang  ditempuh  seseorang  maka  semakin  rendah  kemiskinannya. Dengan demikian, semakin lama rata-rata sekolah maka semakin rendah tingkat kemiskinan.
Terakhir, kemiskinan juga dinilai dipengaruhi pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merujuk pada penghasilan rata-rata per orang yang diterima penduduk di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin besar peluang individu untuk menjalani kehidupan bebas  dari  kemiskinan.  Pengeluaran  per  kapita  yang  tinggi  biasanya  mencerminkan  pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan penghasilan yang lebih tinggi.  Seperti  yang  telah  ditemukan  penelitian  terdahulu,  peningkatan  rata-rata  pengeluaran  tiap individu dalam satu keluarga mampu menurunkan angka kemiskinan (Husaini & Sudirman, 2017). Kajian  empiris  yang  dilaksanakan  Utomo et  al .  (2018)  juga  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi pengeluaran rata-rata per orang dalam rumah tangga, semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.  Dengan  demikian,  besarnya  pengeluaran  per  kapita  suatu  rumah  tangga  dinilai  bisa memperkecil kemungkinan rumah tangga tersebut menjadi miskin.
Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai topik ini menghasilkan temuan yang bervariasi, serta masih sedikit penelitian yang mengacu pada wilayah metropolitan  di  provinsi  Jawa  Tengah,  sehingga  mendorong  penelitian  ini  ingin  mengetahui determinan  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan.  Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui pengaruh  yang  diakibatkan  oleh  faktor-faktor  jumlah  pengangguran,  rata-rata  lama  sekolah  dan pengeluaran  per  kapita  pada  kemisikinan  di  wilayah  metropolitan  Kedungsepur,  Provinsi  Jawa Tengah  menggunakan  data  deret  waktu  selama  rentang  2010  sampai  2022.  Dengan  penelitian  ini, peneliti  berusaha  mencari  pola-pola  baru  yang  mungkin  belum  pernah  dilihat  sebelumnya  dalam masalah kemiskinan ini, serta memahami lebih baik bagaimana faktor-faktor ini saling berpengaruh satu sama lain. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam mengurangi kemiskinan, sehingga langkah-langkah
yang diambil pemerintah menjadi lebih akurat dan menghasilkan pengaruh yang lebih signifikan bagi masyarakat Kedungsepur dan sekitarnya.

## TELAAH LITERATUR Kemiskinan
Kemiskinan harus dipandang lebih luas dari sekadar ketidakcukupan pendapatan. Kemiskinan adalah  ketidakmampuan  mendasar  yang  dibutuhkan agar  seseorang  dapat  berfungsi  secara  normal ketika bersosial. Hal ini mencakup  kekurangan sumber penghasilan yang cukup untuk pemenuhan akan kebutuhan primer seperti makanan dan tempat tinggal, atau tidak mampu mengakses layanan kesehatan dasar saat sakit, serta tidak memiliki akses pendidikan, partisipasi politik dan peran dalam masyarakat  (Sen,  2008).  Oleh  karena  itu  kemiskinan  tidak  cukup  dilihat  secara  materi  tetapi mempunyai dimensi yang lebih luas yaitu juga harus dilihat bagaimana kehidupan sosialnya seperti kemampuan untuk hidup secara layak, tertuju pada tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai. BPS  dalam  memperhitungkan  tingkat  kemiskinan  lebih  menggunakan  pendekatan  pemenuhan kebutuhan  dasar,  dimana  kemiskinan  diartikan  sebagai  ketidakmampuan  ekonomi  rumah  tangga dalam  pemenuhan  akan  kebutuhan  pokoknya  baik  sehari-hari  berdasarkan  sisi  pengeluaran  rumah tangga.  Persentase  penduduk  miskin  atau  yang  hidup  dibawah  ambang  batas  kemiskinan  dapat diketahui dari pendekatan tersebut (BPS, 2023).
Sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  Nurkse  (1953)  bahwa  kemiskinan  kronis/siklis terjadi akibat lingkaran setan dari rendahnya pendapatan dan produktivitas. Rendahnya penghasilan seseorang berdampak pada tingkat produktivitasnya, yang membuat individu bersangkutan terjebak dalam  kemiskinan.  Kondisi  saling  mempengaruhi  antara  pendapatan  rendah  dan  produktivitas  ini terus  berlanjut  dan  membentuk  pola  lingkaran  setan  kemiskinan.  Sachs  (2005)  juga  menjelaskan bahwa negara miskin kerap terperangkap dalam jerat kemiskinan  yang  sulit untuk diatasi.  Peneliti tersebut mengidentifikasi setidaknya empat jenis perangkap yang menyebabkan negara sulit keluar dari  kemiskinan,  yaitu:  (1)  kondisi  geografis  seperti  iklim  ekstrem,  lahan  kritis,  atau  isolasi transportasi  yang  menghambat  roda  perekonomian;  (2)  adanya  budaya  atau  sistem  nilai  yang kontraproduktif terhadap kemajuan ekonomi; (3) sistem pemerintahan dan kelembagaan yang buruk sehingga  menghambat  aktivitas  perekonomian;  serta,  (4)  ledakan  pertumbuhan  penduduk  yang memicu kemiskinan antargenerasi. Upaya melepaskan diri dari perangkap kemiskinan membutuhkan "lompatan jauh" dengan bantuan pembiayaan dan investasi masif dari negara maju.

## Pengangguran
Teori Pengangguran Struktural, atau biasa disebut Teori Okun’s Law , yang dikemukakan oleh Okun & Arthur (1962) memberikan wawasan penting tentang bagaimana pengangguran berhubungan dengan kemiskinan. Pengangguran struktural terjadi ketika keterampilan yang dimiliki individu tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Teori ini mengemukakan bahwa peningkatan pengangguran struktural dapat meningkatkan kemiskinan karena individu mungkin kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga  mengalami pengangguran dalam jangka waktu yang panjang. Pengangguran jangka panjang dalam teori itu diargumentasikan dapat mengakibatkan hilangnya  pendapatan  yang  signifikan  bagi  individu  dan  keluarga  mereka.  Banyaknya  orang  yang tidak  memiliki  pekerjaan  dapat  mengakibatkan  kesenjangan  pendapatan  yang  besar  dalam masyarakat,  sehingga  dapat  meningkatkan  tingkat  kemiskinan.  Karenanya  penting  bagi  individu untuk  mendapatkan  pekerjaan  agar  keluar  dari  kemiskinan.  Dengan  pekerjaan  yang  dimiliki
menjadikan masyarakat terbebas dari pengangguran, sebab pengangguran sendiri adalah hilangnya nilai ekonomi yang seharusnya dimiliki. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi nilai ekonomi yang hilang.
John  Maynard  Keynes  dalam  teorinya  (1936)  berpendapat  bahwa  pengangguran  disebabkan oleh  kurangnya  permintaan  agregat  dalam  perekonomian.  Dia  melihat  pengangguran  merupakan akibat dari menurunnya permintaan agregat, yang manjadi penyebab berkurangnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Menurunnya produksi dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga daya beli individu menurun dan pengangguran meningkat. Menurunnya konsumsi ini akan berdampak pada permintaan agregat.  Berkurangnya total permintaan konsumen dapat menurunkan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya mengurangi tersedianya lapangan kerja. Hal ini pada akhirnya meningkatkan pengangguran dan kemiskinan (Keynes, 1936).
Tingkat  kemiskinan  sangat  erat  kaitannya  dengan  pengangguran.  Pengangguran  merupakan suatu kondisi yang selalu ada, baik suatu bangsa sedang berkembang maupun maju. Karena  dapat berdampak signifikan terhadap munculnya isu kejahatan, ketegangan sosial-politik, dan kemiskinan, maka  tingkat  pengangguran  perlu  dibatasi  pada  tingkat  tertentu  yang  aman  (Amalia,  2012). Berdasarkan  hasil  beberapa  penelitian  sebelumnya,  menghasilkan  argumen  bahwa  hubungan kemiskinan dengan jumlah pengangguran yaitu semakin tinggi jumlah pengangguran maka semakin tinggi  tingkat  kemiskinan,  dan  pengangguran  berkaitan  dengan  berkurangnya  pendapatan  rumah tangga yang dapat meningkatkan kemiskinan.(Damayanti & Suryono, 2015).

## Rata-rata Lama Sekolah
Kemampuan  untuk  memperoleh  pendidikan  merupakan  modal  bagi  masyarakat  untuk  dapat berpikir lebih maju. Teori Kapabilitas menurut Sen (1999) mencakup "kapabilitas" atau kemampuan individu untuk melakukan tindakan yang penting dalam hidup mereka, termasuk akses ke pendidikan. Kemiskinan dinyatakan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga masalah akses dan kesempatan dalam pendidikan. Dalam konteks kemiskinan, pendidikan dan kesehatan adalah dua komponen kunci yang  terkait  dengan  kapabilitas.  Pendidikan  membantu  individu  meningkatkan  pengetahuan, keterampilan, dan peluang pekerjaan mereka. Oleh karena itu, tingkat pendidikan merupakan kunci utama untuk bisa keluar dari kemiskinan, dimana melalui akses pendidikan yang tinggi diharapkan masyarakat  atau  individu  lebih  mudah  untuk  memperoleh  peluang  atau  akses  untuk  mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang pada giliran nanti dapat meningkatkan pendapatan mereka.
Rerata total waktu dalam tahun yang diluangkan populasi untuk menjalani pendidikan secara resmi  menunjukkan  tingkat  pendidikan  yang  diperoleh  penduduk  di  suatu  daerah.  Umumnya dipercaya  bahwa  kualitas  seseorang  dalam  berpikir  dan  berperilaku  meningkat  sejalan  dengan peningkatan tingkat pendidikannya (Rami & Engler, 2015). Pengentasan kemiskinan jangka panjang dapat  diuntungkan  dari  pendidikan  formal  dan  non-formal,  yang  baik  secara  langsung  dengan memberikan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, maupun secara tidak langsung dengan efisiensi secara keseluruhan (Astuti & Gunastri, 2017) Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkualitas ilmu yang diperolehnya, yang meningkatkan produktivitasnya.
Mempekerjakan  tenaga  kerja  yang  lebih  produktif  membantu  peningkatan  kinerja  bisnis, sehingga  pengusaha  bersedia  memberikan  pendapatan  dan  upah  yang  lebih  tinggi.  Pada  akhirnya, produktivitas  yang  meningkat  akan  menghasilkan  kehidupan  yang  layak,  dimana  ini  tercerminkan dari  peningkatan  pendapatan  dan  konsumsi  masyarakat  (Bintang  &  Woyanti,  2018).  Hubungan kemiskinan dan rata-rata lama sekolah adalah semakin rendah rata-rata lama sekolah maka semakin
tinggi  tingkat  kemiskinan  sebaliknya  pendidikan  yang  lebih  lama  berkaitan  dengan  peningkatan keterampilan  dan  peluang  kerja  yang  lebih  baik  sehingga  dapat  menguramgi  kemiskinan.  Dengan demikian,  diargumentasikan  tingkat  pendidikan  yang  rendah  secara  signifikan  berkorelasi  dengan tingkat  kemiskinan  di  wilayah  Kedungsepur;  keterbatasan  akses  terhadap  pekerjaan  yang  layak menjadi  faktor  penentu  keadaan  kemiskinan  di  Kedungsepur;  serta,  keterbatasan  akses  terhadap layanan pemenuhan akan kebutuhan pokok hidup memainkan peran dalam mempertahankan tingkat kemiskinan di Kedungsepur.

## Pengeluaran per Kapita
Pengeluaran per kapita pada konsumsi yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu wilayah, memainkan peran penting dalam memahami kemiskinan. Ada beberapa teori dan pandangan para ahli tentang  hubungan  antara  pengeluaran  per  kapita  dan  kemiskinan  di  suatu  wilayah.  Galbraith  & Kenneth  (1979)  menyoroti  pentingnya  upaya  untuk  memastikan  bahwa  pendapatan  minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam masyarakat, serta bahwa pemerintah memiliki peran dalam memastikan ambang batas pendapatan minimum ini terjaga.
Selain mengacu pada pola konsumsi kemiskinan, juga dapat digunakan pendekatan pendapatan absolut  yang  mengidentifikasi  kemiskinan  berdasarkan  ambang  batas  penghasilan  terendah  yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.  Adanya teori pendekatan pendapatan absolut telah menjadi landasan penting bagi banyak negara dalam upaya mereka untuk mengukur dan mengatasi kemiskinan.  Perlu  diingat  bahwa  hubungan  antara  pengeluaran  per  kapita  dan  kemiskinan  adalah kompleks,  dan  ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya.  Karenanya  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan  seringkali melibatkan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk redistribusi pendapatan, akses  berkualitas  terhadap  sarana  pendidikan  dan  layanan  kesehatan,  serta  promosi  pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Bank, 2015).
Ada tiga dimensi utama untuk mengukur kemiskinan, yaitu: (1) kondisi kesehatan masyarakat; (2) tingkat pendidikan masyarakat; dan. (3) standar hidup layak dari masyarakat. Ketiga faktor ini digunakan  untuk  mengukur  kualitas  keberadaan  manusia.  Untuk  mencapai  tiga  dimensi  utama tersebut  diperlukan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian penduduk.  Dengan  meningkatnya  perekonomian  masyarakat,  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kualitas hidup yang memadai (Rika et al ., 2012). Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat juga dari  rata-rata  jumlah  yang  dibelanjakan  per  orang  sebagai  ukuran  daya  beli  masyarakat  terhadap berbagai  kebutuhan  dasar  berfungsi  sebagai  indikator  kemajuan  pendapatan  menuju  standar  hidup yang  wajar.  Ketika  pengeluaran  rumah  tangga  untuk  konsumsi  anggota  keluarga  meningkat  pada periode waktu tertentu, dimana kenaikan nominal pengeluaran rumah tangga melebihi tingkat inflasi, maka tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat (Napitulu, 2007; Suryahadi et al ., 2020). Hubungan kemiskinan  dengan  pengeluaran  per  kapita  adalah  semakin  rendah  pengeluaran  per  kapita,  maka semakin tinggi  tingkat  kemiskinan.  Pengeluaran  per  kapita  dalam  hal  ini  mencerminkan  daya  beli masyarakat, dimana semakin rendah daya beli semakin tinggi potensi kemiskinan terjadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan proses pengujian hipotesis keterkaitan determinan  yang  diteliti  dengan  menggunakan  analisis  data  panel.  Analisis  panel  dipilih  untuk mengkaji perilaku variabel-variabel dan menganalisis hubungan antar variabel tersebut secara cross section dengan  rentang  tahun  2010  hingga  2022.  Teknik purposive  sampling dilakukan  untuk
mengambil  sampel  yang  mencakup  lima  kabupaten/kota  di  area  Kedungsepur,  yaitu  Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Salatiga (Prasetyo & Zuhdi, 2013).
Riset  ini  mengaplikasikan  data  sekunder  yang  didapat  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) (Adisasmita,  2013).  Statistik  yang  dipakai  meliputi  data  kemiskinan  berupa  jumlah  ribu  jiwa penduduk miskin, jumlah pengangguran berupa jumlah ribu jiwa, rata-rata lama sekolah berupa data presentase, dan data pengeluaran per kapita disesuaikan. Formula uji analisis regresi linier berganda mencakup  faktor-faktor  penentu  kemiskinan  di  Kedungsepur,  Propinsi  Jawa  Tengah.  Variabel dependen  adalah  tingkat  kemiskinan  yang  diartikan  sebagai  persentase  penduduk  di  bawah  garis kemiskinan  di area  Kedungsepur,  mencakup  wilayah  Kabupaten  Semarang,  Kendal,  Demak,  Kota Semarang  dan  Salatiga.  Variabel  dependen  ini  diukur  dalam  satuan  persen.  Sementara  variabel independen mencakup  jumlah  pengangguran  terbuka  di  Kedungsepur  (dalam  jiwa),  rata-rata  lama penduduk  menempuh  pendidikan  formal  (dalam  tahun),  dan  pengeluaran  per  kapita  penduduk Kedungsepur  (dalam  Rp/bulan).  Ketiga  variabel  bebas  tersebut  diduga  menjadi  faktor  determinan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di area metropolitan ini.
Tahap  analisis  data  dilakukan  dengan  melakukan  estimasi  model  regresi  data  panel  terpilih menggunakan  perangkat  lunak  Eviews  9.  Proses  dimulai  dengan  pengujian  untuk  memilih  model regresi data panel yang paling sesuai di antara common effect model, fixed effect model, atau random effect model (Siregar & Wahyuniarti, 2008). Selanjutnya, dengan kriteria penerimaan hasil analisis, dilakukan  pemilihan  model  menggunakan  uji  Chow,  Hausman,  dan  Lagrange  Multiplier. (Adisasmita,  2013).  Untuk  pelaksanaan  interpretasi  hasil  untuk  menjawab  hipotesis  penelitian, dilakukan analisis melalui derajat signifikansi parameter uji t dan uji f, dengan kriteria bahwa hasil uji  harus  menunjukkan  nilai  di  bawah  0,05  agar  dinyatakan  signifikan;  serta  untuk  nilai  koefisien determinasi (R-Square) harus diatas 0,5 (Hsiao, 2014).

## HASIL ANALISIS
Berdasarkan Tabel 1, uji Chow menghasilkan nilai Prob. chi-square sebesar 0,0000 < α (0,05) yang disyaratkan. Dengan demikian, penggunaan data panel dianggap tepat untuk penelitian tentang determinan  kemiskinan  di  Kedungsepur  ini.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  milik Prasetyo & Zuhdi (2013) yang melakukan uji Chow dengan redundant test , serta penelitian Andhykha et al. (2018) yang menghasilkan nilai probabilitas chi-square uji Chow < alpha 5 persen.
Berikutnya,  berdasarkan  Tabel  2,  uji  Hausman  menghasilkan  nilai  Prob.  chi-square  sebesar 0,0068 < α (0,05)  yang disyaratkan, sehingga dinyatakan  menghasilkan model fixed adalah model terbaik.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Magrini  (2007)  serta  Bahmani- Oskooee & Nasir (2004) yang menjelaskan bahwa uji LM dilakukan untuk memilih model data panel yang paling sesuai.

## Tabel 1. Hasil Uji Chow
Effect Test Statistic d.f Prob. Cross-section F 22,404786 (4,57) 0,0000 Sumber: Data sekunder (diolah), 2023. Tabel 2. Hasil Uji Hausman Effect Test Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob. Cross-section random 12,188488 3 0,0068 Sumber: Data sekunder (diolah), 2023.

## Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier
Test Hypothesis Cross-section Time Both Breusch-Pagan 52,45015 0,037215 52,48737 (0,0000) (0,0375) (0,0000) Sumber: Data sekunder (diolah), 2023.

## Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 9,326083 0,884789 10,54046 0,0000 LOGJP 0,103580 0,026598 3,894260 0,0002 RLS -1,314405 0,230192 -5,710032 0,0000 LOGPPP -0,557409 0,152600 -3,652734 0,0005 R-Squared 0,985255 Adjusted R-Squared 0,983546 F-statistic 576,3290 Prob (F-statistic) 0,000000

## Sumber: Data sekunder (diolah), 2023.
Berdasarkan Tabel 3, uji LM menghasilkan nilai cross-section Breusch-Pagan sebesar 0,0000 <  α  (0,05),  Dengan  demikian,  model Fixed  Effect dinyatakan  terbukti  menjadi  model  regresi  data panel  terbaik  yang  dipilih  dalam  penelitian  tentang  determinan  kemiskinan  di  Kedungsepur  ini. Proses ini merujuk pada studi Wu (2000) serta Suryahadi et al . (2020) yang melakukan uji Lagrange Multiplier (LM) pada data panel dengan peroleh nilai Breusch-Pagan cross-section sebesar 0,000. Tahap selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis, yang mencakup uji koefisien determinasi, uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). Uji koefisien determinasi menggunakan uji R-Squared yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat menjelaskan perubahan atau variasi dalam variabel terikat (variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan) (Gujarati, 2009). Pada Tabel 4, nilai uji R-Squared yang mencerminkan ketiga variabel dalam menjelaskan kemiskinan di Kedungsepur diperoleh sebesar 98,52 persen, sedangkan sisanya  1,48 persen dijelaskan oleh komponen tertentu yang  tidak  terangkum  dalam  analisis  yang  dilaksanakan  pada  penelitian  ini.  Uji  simultan menggunakan  uji  F  bertujuan  untuk  mengevaluasi  derajat  signifikansi  statistik  dari  keseluruhan model  regresi  (Ghozali,  2011). Berdasarkan  Tabel  4,  dihasilkan  nilai  Prob.  F-statistik  sebesar 576,3290 > f-tabel (2,73) dengan nilai Sig. yaitu 0,000000. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terbukti secara signifikan bertindak simultan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah metropolitan “Kedungsepur” untuk tahun 2010–2022.
Uji parsial menggunakan  uji t untuk menguji antara dua kelompok secara signifikan berbeda secara  statistik.  Uji  ini  sesuai  digunakan  pada  kasus  dimana  ingin  membandingkan  rata-rata  dua kelompok (Brooks, 2014). Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan, dengan nilai t-hitung sebesar 3,894260 < t-tabel (1,66571) dengan nilai Sig. sebesar 0,0002 > 0,05; atau, bahwa kemiskinan akan meningkat berbanding lurus dengan tingkat pengangguran namun tidak signifikan. Berkenaan dengan rata-rata lama pendidikan, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,0000 > 0,05 dan nilai t-hitung sebesar -5,710032 < t-
tabel (1,66571); yang berarti kemiskinan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh rata-rata lama sekolah. Terakhir, pengeluaran per kapita diperoleh mempunyai nilai Sig. sebesar 0,0005 > 0,05 dan nilai  t-hitung  sebesar  -3,652734  >  t-tabel  (1,66571);  sehingga  dinyatakan  kemiskinan  dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pengeluaran per kapita.

## Pembahasan
Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  yang  berdampak  positif  terhadap kemiskinan  yakni  jumlah  pengangguran.  Ketika  pengangguran  meningkat,  hal  tersebut  akan mengurangi permintaan agregat  sehingga kemiskinan juga meningkat.  Hasil ini  diteguhkan  dengan riset terdahulu oleh Muslim (2014) serta Nurmasyitah & Mislinawati (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan suatu negara menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Hasil penelitian  milik  Amir et  al .  (2018)  di  Pakistan  juga  menemukan  bahwa  kemiskinan  dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh laju pengangguran, baik dalam rentang waktu yang singkat ataupun dalam kurun waktu panjang dengan determinan yang berperan penting adalah tingkat pengangguran. Suryadarma  &  Suryahadi  (2007)  dalam  studinya  memperoleh  bahwa  krisis  ekonomi  Asia  1997 menyebabkan  lonjakan  pengangguran  dan  kemiskinan  di  Indonesia.  Lebih  lanjut,  Sharma  (2013) dalam risetnya menjelaskan bahwa kemiskinan mengalami fluktuasi melalui kreasi lapangan kerja. Kondisi  ini  menandakan  bahwa  setiap  kenaikan  jumlah  pengangguran  di  suatu  daerah,  termasuk wilayah metropolitan “Kedungsepur” adalah diiringi dengan kenaikan kemiskinan di wilayah itu.
Hasil  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  memiliki  pengaruh signifikan  dan  berbanding  terbalik  dengan  kemiskinan.  Temuan  ini  sejalan  dengan  teori  Modal Manusia bahwa bidang  pendidikan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, dimana  semakin baik  kualitas  pendidikan  maka  kualitas  masyarakat  juga  akan  semakin  baik.  Pendidikan  dengan demikian  membuka  peluang  bagi  seseorang  untuk  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan.  Temuan penelitian  ini  konsisten  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh  Suryandari  &  Murmalita  (2017)  yang membuktikan  adanya  hubungan  negatif  dan  pengaruh  signifikan  antara  pendidikan  dengan kemiskinan.  Kevin et  al .  (2022)  melalui  risetnya  menjelaskan  bahwa  peningkatan  rata-rata  lama sekolah  mempengaruhi  penurunan  kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Dengan demikian,  rata-rata  lama  sekolah  memiliki  pengaruh  terbalik  atau  negatif  terhadap  kemiskinan  di kawasan  metropolitan  "Kedungsepur"  Jawa  Tengah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan rata-rata lama sekolah di wilayah metropolitan "Kedungsepur" diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan di kawasan tersebut.
Temuan  terakhir  dari  penelitian  ini  menunjukkan  kemiskinan  dipengaruhi  secara  negatif  dan signifikan  oleh  pengeluaran  per  kapita.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  pengeluaran  per  kapita dinyatakan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, yaitu bahwa tingkat kemiskinan suatu  negara  menurun  ketika  nilai  pengeluaran  per  kapita  meningkat.  Hasil  ini  didukung  dengan beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menemukan  hubungan  negatif  antara  pertumbuhan  ekonomi (pengeluaran per kapita) dengan kemiskinan di negara berkembang (Adams Jr, 2004; Son & Kakwani, 2008; Heny & Dewi, 2013). Dengan demikian, peningkatan pengeluaran rumah tangga/konsumsi per kapita  dinilai  terbukti  efektif  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan,  dimana  karena  tingkat pertumbuhan pro-poor growth berkorelasi negatif terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Kenaikan pengeluaran  per  kapita  dapat  dianggap  sebagai  indikasi  perbaikan  ekonomi  masyarakat  dalam pemenuhan akan kebutuhan mereka. Hal ini karena semakin tinggi biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam hal konsumsi, maka kemiskinan di suatu wilayah semakin menurun. Studi oleh Andhykha et al .
(2018)  menemukan  peningkatan  pengeluaran  per  kapita  (PDRB)  terbukti  menurunkan  tingkat kemiskinan  secara  signifikan  di  seluruh  provinsi  Indonesia.  Karenanya,  pengeluaran  per  kapita memiliki  pengaruh  yang  negatif  terhadap  kemiskinan  di  suatu  daerah,  termasuk  di  wilayah metropolitan  “Kedungsepur”  Propinsi  Jawa  Tengah.  Hal  ini  menandakan  bahwa  setiap  kenaikan pengeluaran  per  kapita  di  wilayah  metropolitan  “Kedungsepur”  diiringi  dengan  penurunan  tingkat kemiskinan di wilayah bersangkutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama,  jumlah  pengangguran  dan  rata-rata  lama  sekolah  memberikan  kontribusi  positif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan  di  wilayah  metropolitan  Kedungsepur,  yang  menandakan  bahwa setiap  peningkatan  jumlah  pengangguran  dan  rata-rata  lama  sekolah  di  Kedungsepur  dapat menyebabkan  peningkatan  angka  kemiskinan.  Kedua,  pengeluaran  per  kapita  memiliki  kontribusi negatif  dan  signifikan  dalam  mempengaruhi  kemiskinan  di  wilayah  Kedungsepur,  yang  berarti peningkatan  daya  beli  masyarakat  dinilai  cukup  efektif  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan penduduk setempat.
Bagi riset-riset berikutnya, direkomendasika dapat menggunakan cakupan wilayah penelitian yang  lebih  luas  baik  seluruh  kabupaten  di  Jawa  Tengah,  ataupun  menggunakan  objek  selain Jawa Tengah.  Para  peneliti  yang  akan  datang  juga  disarankan  dapat  memperpanjang  tahun  penelitian dengan data terkini.

## REFERENSI
Adams Jr, R. H. (2004). Economic growth, inequality and poverty: Estimating the growth elasticity of  poverty. World  Development , 32 (12),  1989–2014.  https://doi.org/10.1016/j.worlddev. 2004.08.006.
Adisasmita, R. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 20 (1), 67–77. http://dx.doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966.
Amalia, F. (2017).  Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia (KTI) periode 2001-2010. Jurnal Ilmiah Econosains , 10 (2), 158-169. https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02.
Amir, P., Ullah, I., & Yasin, H. M. (2018). Unemployment and poverty in Pakistan: A cointegrational analysis. International Journal of Social Economics , 24 (20), 1-17. http://dx.doi.org/10.1177/ 0972150920920440.
Andhykha,  R.,  Handayani,  R.  H.,  &  Woyanti,  N.  (2018).  Analisis  pengaruh  PDRB,  tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Media Ekonomi dan Manajemen , 33 (2), 113-123. http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i2.671.
Astuti,  N.  K.  R.,  &  Gunastri,  N.  M.  (2017).  Strategi  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Forum Manajemen STIMI Handayani , 12 , 38–53. http://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/FM/article/download/83/49.
Bahmani-Oskooee,  M.,  &  Nasir,  A.  B.  M.  (2004).  ARDL  approach  to  test  the  productivity  bias hypothesis. Review  of  Development  Economics , 8 (3),  483–488.  http://dx.doi.org/10.1111/ j.1467-9361.2004.00247.x.
Bank, W. (2015). Ending extreme poverty and sharing prosperity: Progress and policies. The World Bank Annual Report 2010 . World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/about/annual- report-2015.
Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). Media Ekonomi Dan Manajemen , 33 (1), 20–28. https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563.
BPS.  (2021).  Persentase  penduduk  miskin  menurut  provinsi. Berita  Resmi  Statistik .  Badan  Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/.
BPS.  (2022).  Kemiskinan  dan  ketimpangan. Berita  Resmi  Statistik .  Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/.
BPS.  (2023).  Kemiskinan  dan  ketimpangan. Berita  Resmi  Statistik .  Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/.
Brooks,  C.  (2014). Introductory  econometrics  for  finance ( 3rd  ed. ).  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139540872.
Edy, C. (2017). Pengaruh  pendidikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di  Provinsi  Banten.
MIMBAR:  Jurnal  Sosial  Dan  Pembangunan , 33 (1).  https://doi.org/10.29313/mimbar. v33i2.2330.
Galbraith, J. K. (1979). The nature of mass poverty . Harvard University Press. Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  IMB  SPSS  19 .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Giovanni,  R.  (2018).  Analisis  pengaruh  PDRB,  pengangguran  dan  pendidikan  terhadap  tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Economics Development Analysis Journal , 7 (1), 23–31. https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922.
Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics . McGraw-Hill Education.
Hannum,  E.,  &  Buchmann,  C.  (2005).  Global  educational  expansion  and  socio-economic development: An assessment of findings from the social sciences. World Development , 33 (3), 333–354. http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.001.
Heny, M., & Dewi, U. (2013). IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2004 – 2013. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 5 (7), 861–881. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/22752.
Hsiao, C. (2014). Analysis of panel data ( 3rd edition ). Cambridge University Press.
Husaini, A., & Sudirman, I. W. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 9 (1), 33-46. https://doi.org/10.22219/ jep.v10i1.3714.
Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari’udin, A. (2022). Pengaruh PDRB, angka harapan hidup, dan rata rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013- 2021. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (12), 2959–2968. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482. Keynes,  J.  M.  (1936). The  general  theory  of  employment,  interest  and  money .  Macmillan. https://ideas.repec.org/b/pal/palbok/978-1-349-59072-8.
Keynes, J. M. (1931). Essays in persuasion . MacMillan. https://ideas.repec.org/b/pal/palbok/978-1- 349-59072-8.
Magrini, E. (2007). Analysing convergence through the distribution dynamics approach: Why and how?. Journal of Economic Surveys , 21 (1), 243–265. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1011946. Mehta, A. C. (2005). Elementary education in unrecognized schools in India: A study on Rajasthan. National Institute of Educational Planning and Administration . Publication Unit NIEPA, New Delhi. https://righttoeducation.in/sites/default/files/UnRecPunjab05.pdf.
Muslim,  M.  (2014).  Pengangguran  terbuka  dan  determinannya. Jurnal  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan , 15 (2),  171–181.  http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/ 1234/1292.
Napitulu  S.  A.  (2007).  Pengaruh  indikator  komposit  indeks  pembangunan  manusia  terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di  Sumatera Utara. Skripsi . Universitas Sumatera Utara. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9865/1/030501027.pdf.
Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries . Basil Blackwell. Nurmasyitah  &  Mislinawati.  (2017).  Upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  kemiskinan. Jurnal Pesona Dasar , 1 (5), 30–36. https://jurnal.usk.ac.id/PEAR.
Okun, & Arthur, M. (1962). Potential GN: Its Measurement and Significance dalam buku Proceedings of The Business and Economic Statistic Section. (pp. 98-103).Washington: America Statistical Association. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2346-1.
Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. In Proceedings of the Business and  Economic  Statistics  Section  of  the  American  Statistical  Association ,  89-104  American Statistical Association.
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  78  Tahun  2017  tentang Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Perkotaan  Kendal,  Demak,  Ungaran,  Salatiga,  Semarang,  dan  Purwodadi .  (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73129/perpres-no-78-tahun-2017.
Prasetyo,  E.,  &  Zuhdi,  S.  (2013).  Hubungan  antara  pengangguran  dan  kemiskinan  di  Indonesia: Analisis  regresi  panel. Diponegoro  Journal  of  Economics , 2 (2),  1–8.  https://ejournal3. undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3462.
Rami, S., & Engler, M. (2015). Workfare as an effective way to fight poverty:  The case of India’s NREGS. World Development , 67 , 57–71. https:/ / doi/10.1016/j.worlddev.2014.09.029.
Rika, D., Puruwita, D., & Indonesia, E. (2012). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan per kapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di  DKI Jakarta. Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan, 10 (2), 144-157 . http://dx.doi.org/10.21009/econosains.0102.01. Sachs, J. (2005). The end of poverty: Economic possibilities for our time . Penguin Press.
Sen, A. (2008). Development as freedom. Oxford University Press.
Sharma,  R.  (2013).  The  impact  of  economic  growth  on  income  inequality:  A  regional  panel  data analysis. The  Journal  of  Developing  Areas , 47 (1),  89–102.  https://www.jstor.org/stable/ 40216052.
Siddhu,  G.  (2011).  Who  makes  it  to  secondary  school?  Determinants  of  transition  to  secondary schools  in  rural  India. International  Journal  of  Educational  Development , 31 (4),  394–401. http://doi.org/2f10.1016/2fj.ijedudev.2011.01.008.
Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2008). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 11 (3), 24–36. https://doi.org/10.29244/ jekp.5.2.2016.45-67.
Son, H. H., & Kakwani, N. (2008). Global estimates of pro-poor growth. World Development , 36 (6), 1048–1066. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.10.002.
Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2007). Unemployment and poverty dynamics in Indonesia: Effects of  the  Asian  economic  crisis. Smeru  Working  Paper .  https://smeru.or.id/en/people/asep- suryahadi.
Suryahadi,  A.,  Priyambada,  A.,  &  Sumarto,  S.  (2020).  The  impact  of  COVID-19  on  poverty  and income  distribution  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 56(2) ,175-192. http://dx.doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang .  (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007.
Utomo, A., Sawitri, D. R., & Dewi, I. G. A. M. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Udayana , 7 (6), 1282–1308. https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i06.p04.
Wu,  Y.  (2000).  Growth,  expansion  of  markets,  and  income  elasticities  in  world  trade. Applied Economics , 32 (8), 961–968. http://dx.doi.org/10.5089/9781451860306.001.