## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Sophi Zulfia
Universitas Wiralodra Email : sophinuha@gmail.com

## ABSTRACT
Function  Local  House  of    Representatives  to  local  governments  based  on  the  1945 Constitution, the main problem of this research is to find out how the implementation of the regulation of the DPRD's supervisory function on local governments in the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on decentralization, with identification studies. what indicators are used to optimize the local House of Representaitives oversight function of local governments and what is the proper concept of supervision that can be carried out by the Local House of Representatives on local governments
Keywords: Supervision, People's Representative Council, Regional Local Government

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik.  Pilihan menjadi  negara  kesatuan  merupakan  sebuah  konsensus  politik.  Karena  memiliki  wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  terdapat  pembagian  daerah.  Dalam  hal  menyelenggarakan  pemerintahan  yang lebih  efektif  dan  efesien  salah  satunya  dengan  melaksanakan  pemencaran  kewenangan yang diberikan kepada  pemerintahan lokal. Desentralisasi pada negara kesatuan, berwujud dalam  bentuk  satuan-satuan  pemerintahan  lebih  rendah  (teritorial  atau  fungsional)  yang berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  nya  sendiri  sebagian  urusan  pemerintahan sebagian urusan rumah tangganya 1 .
Abu  Daud  Busroh 2 mengemukakan  bahwa  negara  kesatuan  adalah  negara  yang tidak  tersusun  dari  beberapa  negara,  seperti  halnya  negara  federasi,  melainkan  negara  itu sifatnya tunggal  ; artinya  hanya ada  satu negara, tidak  ada  negara  dalam  negara,  didalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.
1 Bagir  Manan,  “ Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan  Azas  Desentralisasi  Menurut  UUD 1945”, Disertasi, Unpad, 1990, hlm. 3.
2 Abu Daud Busro, “ Ilmu Negara” , Bumi aksara, Jakarta, 1993, hlm. 64-65.
Demikian  pula    Ateng  Syafrudin  dalam  negara  kesatuan  adalah  negara  yang mempunyai  konsitusi  yang  memberikan  hak  dan  kewajiban  menjalankan  kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat, lebih lengkapnya  menyatakan: 3
“…  UUD  itu  memberikan  kewenangan  pemerintah  negara  kepada  satu pemerintah,  yaitu  pemerintah  pusat,  karena  penyelenggaraan  segala kepentingan  hak  baik  dari  pusat  maupun    dari  daerah  sebenarnya  adalah kewajiban  dari  pemerintah  yang  satu  itu.  Hanya  berhubungan  dengan luasnya  daerah,  makin  banyak  tugas  yang  harus  diurus  oleh  pemerintah pusat,  sejalan  dengan  kemajuan  masyarakat  dan  negara,  perbedaan  antara yang  satu  dengan  yang  lain  yang  sukar  diketahui  dan  sukar  diatur  secara memusat,  maka  jika  keadaan  daerah-daerah  sudah  memungkinkan,  pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah itu.
Penyerahan  itu  dapat  diperluas  tetapi  dapat  pula  dipersempit  oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan kepentingan nasional disatu pihak dan memperhatikan kemampuan daerah berkepentingan dilain pihak.”
Kedaulatan  dalam  negara  kesatuan  desentralisasi  hanya  menyangkut  kewenangan eksekutif,  bukan  dalam  kewenangan  legislatif  dan  yudisial.  Maka  dari  itu  unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  baik  kepala  daerah  maupun  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  merupakan perpanjangtanganan eksekutif yaitu presiden.
Ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  mengisyaratkan  bahwa  sistem pemerintahan  daerah  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  menempatkan  Pemerintah Daerah sebagai  bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Selama ini DPRD selalu diatur dalam hukum pemerintahan daerah. DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah.
Pemerintah  mengeluarkan  Undang  -  Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  menggantikan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004.  Undang-Undang  yang  baru  ini  mengembalikan  beberapa kewenangan  ke  tingkat  pusat.  Pemerintah  Daerah  merupakan  kepala  daerah  dibantu  oleh perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  mengurusi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Susunan  pemerintahan  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dirubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  kemudian  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  adanya  susunan  dan  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Susunan
3 Ateng  Syafrudin,  “ Pengaturan  Koordinasi  Pemerintahan  Di  Daerah” ,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993, hlm. 193-194.
pemerintahan  daerah  menurut  undang-undang  ini  meliputi  Pemerintah  Daerah  provinsi, Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  dan  DPRD.  Pemerintahan  daerah  terdiri  atas  kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
Pemahaman seperti ini memberikan cara pandang, bahwa kepala daerah dan DPRD berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  diberikan  mandat rakyat  untuk  melaksanakan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah.    Dengan demikian kepala daerah dan DPRD merupakan perangkat desentralisasi yang berasal dari kewenangan eksekutif (presiden) sehingga DPRD bukan merupakan legislatif daerah akan tetapi bersumber dari desentralisasi eksekutif.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengaturan  pemerintahan  daerah    terbaru,  yang  menempatkan  Kepala  Daerah  dan  DPRD selaku  penyelenggara  pemerintahan  daerah.    Sesama  unsur  pemerintahan  daerah  pada dasarnya  kedudukan  Kepala  Daerah  dan  DPRD  adalah  sejajar  yang  membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya.
Dua  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yakni  kepala  daerah  dan  DPRD menjadi  tolak  ukur  kemajuan  suatu  daerah.  Untuk  mendukung  hal  itu,  maka  fungsi pengawasan  harus  maksimal,  dibutuhkan  sumber  daya  yang  baik  dan  dukungan kelembagaan  yang  kuat.  Seorang  anggota  DPRD  hendaklah  memiliki  kapasitas  untuk memahami  berbagai  konsep  normatif  dan  gambaran  empiris  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Dalam  hal  sistem  rekrutmen,  yang  lebih  mengedepankan elektabilitas,  seringkali  mengabaikan  aspek  kapasitas.  DPRD  memiliki  peran  strategis untuk  mengawal  jalannya  pemerintahan  daerah  agar  dapat  dikelola  dengan  baik  guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Fungsi  dari  DPRD  kabupaten/kota  tertuang  dalam  pasal  149  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah  menerangkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu  pembentukan  peraturan  daerah kabupaten/kota,  anggaran  dan  pengawasan.  Keberadaan  DPRD  selalu  dikaitkan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  segala  aspek  DPRD.  Segala  peraturan perundang-undangan  tersebut  akan  menjadi  landasan  hukum  dalam  menjalankan  fungsi nya.
Pasal  149  diatas  menerangkan  urutan  fungsi  DPRD  ada  tiga  fungsi,  urutan  fungsi pertama  tidak  serta  merta  tanpa  makna.  Fungsi  yang  pertama  merupakan  sesuatu  yang
dinilai  penting  dari  fungsi  lain  nya,  tetapi  penempatan  tiga  fungsi  DPRD  tidak  bersifat absolut,  artinya  terhadap  tiga  tingkatan  fungsi  tersebut  dapat  dilakukan  perubahan. Menurut Jimly asshididqie 4 . Jika hal itu terjadi maka akan lebih tepat menempatkan fungsi pengawasan  DPRD  sebagai  fungsi  utama  dibanding  pembentukan  peraturan  daerah  dan fungsi anggaran.
Salah  satu  yang  menjadi  titik  lemah  kinerja  DPRD  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat di daerah, serta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah dukungan teknis dan administrasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi nya dan juga sumber daya manusia  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRD.  Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan DPRD belum ada indikator yang jelas, di rasa sering tidak optimal.
Fungsi  pengawasan  terhadap  Pemerintah  Daerah  agar  berjalan  secara  tepat,  maka aktivitas pengawasan harus berdasarkan rujukan norma dan ketentuan hukum yang diatur di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politis akan tetapi dibutuhkan standard dan bahan hasil pengawasan teknis maupun administratif  agar pengawasan yang dilakukan terencana, sistematis dan jelas obyektifitas alat  ukurnya.
Perangkat  daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala  daerah  dan  DPRD    dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  Inspektorat sebagai  perangkat  daerah    yang  secara  sistematis  dan  detail  melakukan  tugas  pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah dengan  rencana  kerja  yang  jelas  setiap  tahun  nya.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh inspektorat  adalah  dibawah  bupati  langsung  hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  rancu.  Terlihat disini  kepala  daerah  di  dukung  kelengkapan  data  dalam  menentukan  kebijakan.  Sehingga dirasakan pengawasan yang dilakukan belum maksimal.
Titik  kelemahan  dukungan  sistem  pengawasan  DPRD  adalah  tidak  adanya dukungan data. Padahal untuk menjawab isu–isu yang terjadi di Masyarakat membutuhkan data  yang  akurat.  Dalam  hal  Sekretaris  Dewan  Kabupaten/Kota  merupakan  unsur pembantu  staf  yang  berasal  dari  pegawai  negeri  sipil,  yang  membantu  DPRD  dalam menjalankan  tugas  nya.  Keberadaan  staff  yang  mumpuni  menjadi  suatu  kebutuhan  tidak
4 Jimly Asshiddiqie, “ Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 68.
hanya  untuk  membantu  administrasi  saja  tetapi  membantu  proses  lahirnya  sebuah kebijakan.
Struktur  organisasi  sekretariat  dewan  sebagai  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  meliputi  sekretaris  dewan  membawahi  bagian  umum,  bagian  perundang- undangan,  bagian  persidangan,  dan  bagian  keuangan.  Terlihat  tidak  ada  yang  khusus mengenai  bagian  pengawasan.  Pelaksanaan  tugas  Sekretaris  Dewan  sebagai  pendukung kinerja anggota DPRD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Fungsi  pegawasan  menjadi  sangat  penting  dan  menjadi  yang  utama  dalam penyediaan  pelayanan  publik  di  daerah.  Sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah,  keduanya  memiliki  kedudukan  yang  setara,  dimana  masing-masing  tidak  dapat menjatuhkan yang lainnya. Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi kepala daerah dan perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut.
Fungsi  pengawasan  DPRD  terdiri  dari  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan perkada,  pengawasan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan  pengawasan  terhadap  tindak  lanjut  hasil laporan  keuangan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  di  kabupaten/kota.  Jika  fungsi pengawasan  belum  berlangsung  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  hal  tersebut  justru  dapat menimbulkan  hubungan  yang  kurang  harmonis.  Hal  tersebut  seringkali  terjadi  karena kurang  memahaminya  urgensi  dan  mekanisme  pengawasan  yang  baik,  serta  dukungan sumber daya yang terbatas dan dukungan kelembagaan yang masih lemah. Oleh karena itu disini  akan  membahas  mengenai  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  Pemerintah  Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengambil beberapa identifikasi masalah sebagai pokok kajian, sebagai berikut:
1. Apakah  faktor-faktor  yang  digunakan  untuk  menilai  optimalisasi  fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah  konsep  pengawasan  yang  tepat  yang  dapat  dilakukan  DPRD terhadap Pemerintah Daerah?

## III. METODE
Metode  yang  dipergunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  dan  juga  digunakan sejarah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD semenjak Kemerdekaan sampai saat ini dan juga  metode  perbandingan  negara-negara  lain.  Untuk  menunjang  akurasi  sumber  data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (penunjang), analisis data yang diperoleh dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor  yang  digunakan  untuk  melakukan  optimalisasi  fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah
a. Landasan Hukum mengenai Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota
Pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  mengembangkan kehidupan  demokrasi  dan  menjamin  keterwakilan  rakyat  dalam  pelaksanaan pemyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  serta  mengembangkan  mekanisme check  and balances antara  DPRD  dan  pemerintah  daerah.  UUD  1945  pasal  18  ayat  1  menyebutkan bahwa:  Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas wilayah daerah-daerah provinsi dan  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang di atur dengan undang-undang.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  Pasal  57 menerangkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD dibantu  oleh  perangkat  daerah.  Hal  ini  memiliki  penafsiran  bahwa  selain  kepala  daerah, DPRD  pun  dapat  dibantu  oleh  perangkat  daerah,  tetapi  dalam  penjabaran  pasal  lainnya tidak ada yang menerangkan bahwa DPRD pun dapat dibantu oleh perangkat daerah. Hal yang  seperti  ini  akan  mempengaruhi  jalan  nya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD. Adapun sekretariat DPRD hanya mendukung dalam hal kinerja DPRD. Sekretariat DPRD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Salah  satu  fungsi  dari  DPRD  adalah  melakukan  fungsi  pengawasan.  Fungsi pengawasan  sendiri  diwujudkan  dengan  bentuk pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda dan perkada, pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan daerah dan yang ketiga adalah pengawasan menindaklanjuti hasil LHP BPK.
Fungsi  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  merupakan  fungsi  utama  yang seharusnya  diperkuat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Fungsi  pembentukan perda  maupun  fungsi  anggaran  semua  berujung  kepada  pengawasan,  tetapi  dalam  hal melakukan  fungsi  yang  begitu  penting  ini  ada  hak-hak  dari  DPRD  yang  diberikan  oleh undang-undang  yang  seringkali  tidak  digunakan,  karena  tata  tertib  DPRD  yang  membuat aturan yang sulit untuk melakukan hak-hak DPRD seperti hak bertanya, hak interpelasi itu sendiri.
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang  sangat  penting  di  karenakan  belum  adanya standar  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu  harus  ada landasan hukum juga mengenai kedudukan DPRD adalah yang mengawasi dan kedudukan pemerintah daerah adalah yang diawasi.

## b. Kompetensi Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kabupaten Kota
DPRD adalah unsur pemerintahan daerah yang memiliki tanggungjawab yang besar serta  sama  dengan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menjalankan  roda-roda  di  dalam kehidupan  pemerintahan  daerah.  DPRD  menjadi  mitra  kerja  serta  memiliki  atau mempunyai kedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah. DPRD adalah lembaga politik, sedangkan anggota DPRD adalah insan politik.
Pentingnya  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  anggota  DPRD  ini bertujuan  memberikan  masukan  kepada  anggota  DPRD  serta  bertujuan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah.  Sebagai  lembaga  yang  terhormat  kemampuan dan  kredibilitas  anggota  DPRD  patut  diperhitungkan  karena  diharapkan  menghasilkan sesuatu  yang  lebih  baik  untuk  kemajuan daerahnya.  Perubahan  dan  kebutuhan  masyrakat yang  begitu  cepat  yang  harus  di  perhatikan  oleh  anggota  DPRD.  Dengan  peningkatan kompetensi  SDM  diharapkan  anggota  DPRD  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan solusi baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah. Dapat meningkatkan kinerja DPRD terutama dalam hal pengawasan.
Memiliki  anggota  DPRD  yang  memahami  tugas  dan  fungsi  sebagai  wakil  rakyat dapat  memberikan  perubahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan. Kemampuan  ini  bukan  hanya  intelektual  semata  akan  tetapi  bagaimana  anggota  DPRD dapat melihat berbagai potensi yang dimiliki daerah nya sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan  guna  meningkatkan  pembangunan  yang  baik  dan  merata  apabila  tidak diimbangi  dengan  kemampuan  bagaimana  melakukan  komunikasi  kepada stakeholder
yang  ada.  Masyarakat  sebagai  obyek  pembangunan  sekarang  ini  sudah  harus  dijadikan sebagai  subjek  pembangunan,  artinya  paradigma  pembangunan  yang  dahulu  masyarakat hanya  sebagai  penerima  apa  yang  dilaksanakan  pemerintah  sekarang  masyarakat  perlu dilibatkan dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan itu sendiri.
Peningkatan kemampuan SDM anggota DPRD berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berhasil baik, tidak akan terjadi dengan sendirinya apabila antara  pemerintah  daerah  dan  DPRD  tidak  bekerjasama  dengan  baik.  Pembangunan  yang dilaksanakan bukan merupakan ambisi dari anggota DPRD maupun pemerintah daerah saja akan  tetapi  pembangunan  yang  dilaksanakan  harus  didasari  atas  pemenuhan  kebutuhan dasar  masyarakat.  Sebagai  perwakilan  masyarakat  dan  perpanjangan  tangan  masyarakat anggota DPRD harus memiliki wawasan yang luas dan keterampilan untuk berkomunikasi.
Anggota  DPRD  merupakan  perwakilan  rakyat  yang  diberikan  amanah  untuk memperjuangkan  aspirasi  rakyat,  sudah  seharusnya  bekerja  untuk  masyarakat.  Dalam berbagai  kegiatan  yang  akan  direncanakan  sebaiknya  anggota  DPRD  melakukan komunikasi  dan  kerjasama  dengan  pemerintah  daerah,  keberhasilan  pemerintah  daerah yang  bermitra  dengan  anggota  DPRD  akan  didapatkan  apabila  seorang  anggota  DPRD maupun lembaga DPRD ini dapat melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Kemampuan pemerintah daerah yang sangat terbatas ini akan dapat diatasi apabila lemabag DPRD dapat melaksanakan  tugas  dan  fungsi  mereka.  Semakin  kompleknya  kebutuhan  masyarakat dewasa ini mengharuskan setiap aparatur memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan berbai  peramsalahan  yang  sedang  dihadapi  dengan  menggali  potensi  daerah  yang  dapat meningkatkan pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarkat, serta dapat membantu pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.
DPRD  tugas  nya  berbicara,  tetapi  berbicara  ada  dasar  hukum  terhadap  apa  yang mereka  bicarakan  sehingga  fungsi  pengawasan  ini  berjalan  maksimal.  Kompetensi  SDM ini  sangat  penting  bukan  hanya  elektabilitas  saja  yang  tinggi,  maka  perlu  dirubah  aturan mengenai minimal pendidikan dari SMA menjadi Sarjana, karena DPRD Kabupaten/Kota ini mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah. Dan sebelum perekrutan calon anggota DPRD oleh partai politik diadakan sekolah partai  membahas mengenai fungsi dan tugas DPRD.

## c. Anggaran yang Tidak Mencukupi untuk Melakukan Pengawasan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur  pemerintahan  disesuaikan  dengan  UUD  Tahun  1945  sehingga  hubungan  antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Rumusan  Pasal  96  dan  149  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  menyatakan  bahwa  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  : (1) DPRD mempunyai fungsi a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat  di  Daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota.  (3)  Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  DPRD  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPRD ada 3 (tiga) yakni fungsi pembentukan  perda,  anggaran,  dan  pengawasan.  Ketiga  fungsi  tersebut  harus  melibatkan masyarakat dengan cara menjaring aspirasi dari masyarakat.
Fungsi  pengawasan  DPRD  dapat  dilakukan  melalui  rapat  komisi,  rapat  dengar pendapat  dan  juga  reses  anggota  DPRD  maupun  kunjungan  kerja,  namun  anggaran terkadang tidak mencukupi karena proses pengawasan yang cakupan nya luas dan anggaran yang  terbatas  tidak  bisa  mencakup  pengawasan  secara  keseluruhan.  Proses  mendetail mengenai Anggaran yang  merupakan suatu rencana periodik di susun berdasarkan program yang  telah  di  buat  dan  merupakan  rencana  tertulis  mengenai  suatu  kegiatan  Dan perencanaan  merupakan  fungsi  utama  dalam  menyusun  anggaran,  dengan  adanya perencanaan  kita  dapat  mengawasi  pelaksanaan  dari  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
Anggaran  merupakan  kompas  yang  menjadi  arah  dan  pedoman  kerja  untuk mencapai  tujuan.  Masalah  di  suatu  daerah  itu  terlampau  banyak  dalam  hal  pengawasan DPRD contoh nya pelaksanaan satu perda harus melibatkan lintas sektor, seperti misalnya perda mengenai investasi maka disitu ada keterkaitan dengan dinas ketenagakerjaan, dinas perijinan, dan dinas lainnya.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  satu  perda  saja  seharus  nya  memiliki  anggaran yang  cukup  besar.  Selama  ini  DPRD  kurang  memperhatikan  hal  tersebut  karena  DPRD hanya  fokus  terhadap  jumlah  perda  yang  telah  di  sahkan  dalam  tiap  tahun  nya.  Tidak memperhatikan  setelah  perda  itu  disahkan,  padahal  fungsi  pengawasan  DPRD  ini  adalah
pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan  perkada.  Karena  keterbatasan  anggaran  dan pengetahuan maka hal ini menjadi kendala dalam proses pengawasan DPRD.

## d. Kepala  Daerah  dan  DPRD  merupakan  partai  pendukung  pemerintah daerah
Unsur  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  Pemerintah  Daerah  dan DPRD  seperti  yang  tertulis  dalam  Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  otonom.  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah.  Fungsi  pengawasan  DPRD  lebih bersifat  politis  strategis  menyangkut  pencapaian  tujuan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah  secara  umum.  Fungsi  dari  DPRD  akan  berjalan  dengan  baik  jika  masing-masing unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.
Anggota  DPRD  merupakan  gabungan  partai  politik,  setiap  daerah  memiliki  setiap daerah memiliki anggota DPRD yang berbeda-beda tergantung jumlah penduduk . Jumlah anggota DPRD maksimal adalah 50 (lima puluh) orang di satu daerah kabupaten/kota. Dari 50  (lima  puluh)  orang  anggota  DPRD  ini  merupakan  gabungan  dari  partai  politik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun  aspirasi,  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan  yang  dilakukan  kepada masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  yaitu  pembuatan  kebijakan  publik. Partai  politik  sekarang  bertujuan  untuk  membebaskan  setiap  rakyat  dari  berbagai  macam masalah pemerintahan, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan lainnya. Tujuan utama partai politik adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik. Demi mencapai tujuannya  partai  politik  menggunakan  cara-cara  yang  bersifat  konstitusional.  Ketika mayoritas  anggota  DPRD  dari  partai  politik  pendukung  pemerintah  daerah  maka  apapun saat ini yang terjadi kebijakan kepala daerah wajib diamankan oleh masing-masing anggota DPRD sebagai petugas partai.
Fungsi pengawasan akan nampak sulit apabila kepala daerah dan mayoritas DPRD merupakan dari partai politik yang sama dan pendukung pemerintah daerah, tentu nya ada konsekuensi yang akan diterima oleh anggota DPRD ketika mengkritisi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
e. Konsep  pengawasan  yang  tepat  yang  dapat  dilakukan  DPRD  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pengawasan  adalah  salah  satu  fungsi  organik  manajemen,  yang  merupakan  proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas- tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi,  dan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD.
Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi, pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Lembaga Pengawasan Fungsional  lainnya  (BPKP,  Irjen  pada  Kementerian/Lembaga  Non  Departemen,  Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota). Ini menunjukkan bahwa fungsi  pengawasan  yang  diemban  DPRD  dalam  tataran  pengendalian  kebijakan  guna menciptakan check and balances .
Penguatan  peran  DPRD  tersebut  suatu  hal  yang  harus  didukung  dalam  penataan ilmu  pemerintahan  masa  kini,  khususnya  Ilmu  Pemerintahan.  DPRD  merupakan  lembaga formal  yang  menampung  aspirasi  masyarakat,  namun  perlu  diketahui  bahwa  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  DPRD  pasti  melalui  hambatan  hambatan  yang  sedikit banyak menganggu jalannya proses pengawasan. Hambatan ini bisa muncul secara internal maupun  eksternal,  contohnya  secara  internal  yaitu  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  yang  ada,  sedangkan  secara  eksternal  terbatasnya  waktu  yang  ada  dalam  proses pembahasan.
DPRD  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  pengawasan  memiliki  andil  dalam mengawal  dan  mengawasi  agar  tujuan  dari  penyusunan  APBD  dapat  terlaksana  dengan baik.  Kewenangan  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  memang  memberikan tantangan  tersendiri,  dan  fungsi  ini  dapat  memberikan  peluang  besar  bagi  DPRD  untuk membuktikan  kredibilitasnya  langsung  pada  rakyat.  Namun,  kewenangan  inipun  mampu menjebak  DPRD  dalam  kepentingan  politik  praktis  yang  bersifat  sesaat  atau  sumber korupsi  oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya,  DPRD  perlu mengawasi  secara  detail  dan tegas  untuk  mencegah  penyimpangan  yang  terjadi  baik  secara  disengaja  maupun  tidak disengaja  dalam  pengelolaan  APBD,  dari  hasil  analisis  data  dan  observasi  yang  selama
proses  penelitian,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  selama  tahun  anggaran  2019- 2024  beberapa  DPRD  di  kabupaten  dan  kota  di  wilayah  tiga,  hampir  tidak  sama  sekali pernah menginisiasi sebuah investigasi dan penyelidikan terkait sebuah kebijakan, DPRD melakukan  komunikasi  intensif  dalam  proses  pengawasan  terhadap  sebuah  isu  yang muncul ke publik.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak sampai pada tahapan investigasi atau penyelidikan khusus terhadap sebuah permasalahan ataupun kebijakan tertentu, meskipun dari  prespektif  media  dan  masya-rakat  bahwa  ada  berbagai  laporan  permasalahan  yang disampaikan  kepada  DPRD,  Kebanyakan  DPRD  tidak  melakukan  pengawasan  sampai dengan level teknis dan implementasi.
Pengawasan  adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  sesuai dengan  semestinya  atau  tidak.  Pada  umumnya  dapat  dikatakan,  bahwa  pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk perda dan perkada, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam Negara. 5 Secara  umum,  pengawasan  juga  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  otonomi daerah.  Meskipun  otonomi  daerah  memberikan  wewenang  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri bukan berarti satuan pemerintahan otonom dapat lepas kendali 6 .
Fungsi pengawasan DPRD seyogyanya memiliki rencana atau agenda Pengawasan meliputi apa, siapa yang akan di awasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Pelaksanaan Pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu  pengawasan  yang  reaktif  dan  sporadis,  tanpa  terencana  dan  tersistem  dalam pelaksanaanya.  Langkah  kedepan  yang  perlu  dilakukan  DPRD  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah  yang  bersih  dan  bertanggungjawab  perlu  dilakukan adalah  upaya  untuk  memberdayakan  segenap  potensi  yang  dimiliki.  Fungsi  pengawasan dapat  dilakukan  DPRD  secara  menyeluruh  terhadap  Pemerintah  Daerah  pada  proses regulasi  kebijakan  daerah.  Sebagai  perwakilan  rakyat,  DPRD  tentunya  harus  berpihak
5 Irawan Soejito,  “ Pengawasan  terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala  Daerah” , Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 9.
6 Hernadi Affandi, “ Hukum Pemerintahan Daerah” . Mujahid Press, Bandung, 2017, hlm. 57.
kepada rakyat dalan hal menentukan kebijakan dan aturan-aturan yang nantinya merupakan produk hukum daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  pasal yang mengatur pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK ditambahkan menjadi pengawasan  terhadap  tindak  lanjut  LHP  BPK  dan  inspektorat  di  kabupaten/kota. Penenempatan  inspektorat  kabupaten/kota  sebagai  tim  pendukung  kinerja  DPRD Kabupaten/kota dan merupakan perangkat pusat yang ditempatkan di daerah sehingga kerja dari  inspektorat  maksimal.  Dan  SDM  anggota  DPRD  harus  mempunyai  kapasitas  yang mumpuni  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah.  Dengan  dilakukan sekolah kepartaian terlebih dahulu dalam hal uji kompetensi menjadi calon anggota DPRD adalah menjadi suatu hal yang wajib sebagai persayaratan pendaftaran dan anggota DPRD minimal  pendidikan  sarjana.  Adapun  terkait  masalah  anggaran  pengawasan  DPRD  agar dirinci menjadi lebih besar karena terkait cakupan pengawasan yang luas.  Jika DPRD dan kepala daerah merupakan sama-sama dari partai pendukung pemerintah daerah, sebaiknya dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  undang-undang  pemerintahan daerah baik DPRD maupun kepala daerah wajib menjalankan tugas dan fungsi nya masing- masing agar fungsi pengawasan berjalan dengan optimal.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  di  Kabupaten  dan  Kota  masih belum  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Ada  4  (empat)  indikator  yang menyebabkan  pelaksanaan  fungsi  tersebut  belum  optimal.  Indikator  Pertama, landasan  hukum  yang  belum  mengatur  secara  menyeluruh  tentang  objek pengawasan,  dan  fungsi  dari  perangkat  daerah  terkait  metode  pengawasan politik  bagi  anggota  DPRD  dalam  mengawasi  setiap  kebijakan  Pemerintah daerah.  Indikator  kedua,  terbatasnya  kompetensi  SDM  anggota  DPRD  yang sangat  menentukan  segala  keputusan  yang  harus  disikapi  dalam  hal pengawasan.  Indikator  ke  tiga  adalah  anggaran  yang  tidak  mencukupi  dalam melakukan  pengawasan  dan  yang  keempat  adalah  antara  kepala  daerah  dan mayoritas  anggota  DPRD  adalah  dari  partai  pendukung  pemerintah pengawasan tidak berjalan secara optimal.
2. Konsep  pengawasan  DPRD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah  daerah masih  belum  optimal,  karena  masih  tidak  terukur,  terlebih  karena  kurangnya dukungan  data  yang  konkrit  hanya  bersifat  isidental  isu-isu  yang  berkembang di  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pengertian  perangkat  daerah  dalam  undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 menerangkan bahwa DPRD pun dapat dibantu oleh    perangkat  daerah  ternyata  dalam  pasal-pasal  selanjutnya  tidak  ada  yang menerangkan  hal  itu.  Pengawasan  DPRD  salah  satunya  berdasarkan pemeriksaan  BPK  yang  bersifat  random,  yang  dilakukan  satu  tahun  sekali menjelang  laporan  pertanggungjawaban  kepala  daerah.  Maka  diperlukan konsep  perbaikan  regulasi  hukum  dan  politik  dalam  hal  fungsi  pengawasan DPRD.

## B. Saran
1. Perlu  mengatur  terperinci  landasan  hukum  mengenai  cakupan  fungsi pengawasan  DPRD  baik  objek  pengawasan  terhadap  setiap  kebijakan Pemerintah  Daerah,  ditunjang  dengan  data  yang  memadai.  Dan  bagi  partai politik  pengusung  calon  anggota  DPRD  agar  memberikan  pelatihan  pelatihan atau  sekolah  mengenai  fungsi  dan  tugas  DPRD  pada  saat  perekrutan  calon anggota  DPRD.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  juga  perlu  diperhatikan dengan  memberikan  syarat  bahwa  calon  anggota  DPRD  minimal  pendidikan sarjana, karena DPRD ini merupakan perwakilan elemen masyarakat di daerah. Kemudian  untuk  anggaran  DPRD  dalam  hal  pengawasan  agar  ditambahkan lagi. Kepala daerah dan DPRD tidak boleh sama-sama dari satu partai karena akan  mempengaruhi  jalan  nya  fungsi  pengawasan  di  daerah,  bila  perlu  dalam hal  rekrutmen  anggota  DPRD  disarankan  adalah  perwakilan  dari  masing- masing organisasi di daerah seperti di negara Belanda yang bisa diterapkan di Indonesia.
2. DPRD  mempunyai  peran  penting  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap Pemerintah  Daerah.  Fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan  DPRD  secara menyeluruh  terhadap  Pemerintah  Daerah  pada  proses  regulasi  kebijakan daerah.  Karena  fungsi  pengawasan  ini  merupakan  fungsi  yang  utama  maka diperlukan  adanya  penambahan  alat  kelengkapan  dewan  yang  membidangi
khusus  pengawasan  misalnya  badan  pengawas  yang  bermitra  kerja  dengan inspektorat  disertai  dukungan  sekretariatan  DPRD  bagian  pengawasan. Perangkat daerah selain membantu kepala daerah juga dapat membantu DPRD sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  mengenai  pengertian  dari  perangkat  daerah.  Kemudian perlu  adanya  revisi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  pada  pasal  yang  mengatur  pengawasan  DPRD  terhadap tindak  lanjut  LHP  BPK  ditambahkan  menjadi  pengawasan  terhadap  tindak lanjut LHP BPK dan inspektorat di kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abu Daud Busro, 1993. Ilmu Negara , Jakarta : Bumi aksara.
Akmal Boedianto. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah. Pembentukan Perda APBD Partisipati. Surabaya: Putra Media Nusantara.
Ateng  Syafrudin,  1993. Pengaturan  Koordinasi  Pemerintahan  Di  Daerah , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Bagir  Manan,  190. Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan  Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, Unpad,
Hernadi Affandi, 2017. Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung : Mujahid Press. I Gede Pantja Astawa, 2000. Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Disertasi Unpad Bandung,
Irawan  Soejito.  1983. Pengawasan  terhadap  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan Kepala Daerah . Jakarta : Bina Aksara.
Jimly  Asshiddiqie, 2009.  Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sinar Grafika.
Juanda,  2004. Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Pasang  Surut  Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah . Bandung : Alumni.
Mahfud  MD.  2009. Politik  Hukum  di  Indonesia. Cet  IV. Jakarta;  RadjaGrafindo Persada.
Moh.  Kusnardi  dan  Hermaily  Ibrahim.  1983. Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.