## PERKEMBANGAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## Oleh: Sumarto
Dosen STAI Ma’arif Kota Jambi Email: sumarto.manajemeno@gmail.com

## Abstract
Policy  analysis  is  closely  related  to  the  political  system  with  the  content  of communication and the use of knowledge relevant to the policy is central to the practice and theory of policy analysis. Only when knowledge of the kebiajakn-making process is communicated  within  the  process  can  policy  actors  use  such  knowledge  to  improve public policy.The methodology of policy analysis is the standard system, the rules and procedures for creating, critically appraising, and communicating knowledge relevant to the policy. The methodology of policy analysis has several key characteristics: high attention  to  the  formulation  and  problem  solving,  commitment  to  a  descriptive  and value-critical  assessment  and  the  desire  to  improve  the  efficiency  of  choice  among  a number of policy alternatives.
This paper describes the nature and history of public Islamic education policy where the Ministry of Religious Affairs RI as the policy holder and UIN Syarif Hidayatullah Jakarta as implementer or implicated from the policy. Starting from the preparation of the  agenda,  policy  formulation,  policy  adoption,  policy  implementation  and  policy assessment.  Based  on  interviews  and  documentation  conducted  by  the  author. Especially  want  to  answer  the  question  of  why  every  ministry  has  an  educational institution,  whereas  there  is  already  a  national  education  ministry  that  regulates education in Indonesia, so there is a presumption that the existence of distrust with the ministry of national education as education providers.
Keywords: Political and policy development, islamic education in indonesia

## Abstrak
Analisis kebijakan erat kaitannya dengan sistem politik dengan muatan komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan  teori  analisis  kebijakan.  Hanya  jika  pengetahuan  tentang  proses  pembuatan kebiajakn  dikomunikasikan  di  dalam  proses  tersebut  para  pelaku  kebijakan  dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis  menilai,  dan  mengkomunikasikan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan. Metodologi  analisis  kebijakan  mempunyai  beberapa  karakateristik  utama:  perhatian yang tinggi pada prumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian yang baik  yang  sifatnya  deskriptif  maupun  kritik  nilai  dan  keinginan  untuk  meningkatkan efesiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan.

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
Tulisan ini menjelaskan tentang hakikat dan sejarah kebijakan pendidikan Islam publik dimana  Kementrian  Agama  RI  sebagai  pemegang  kebijakan  dan  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta  sebagai  pelaksana  atau  yang  terimplikasi  dari  kebijakan.  Mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Terutama ingin menjawab persoalan tentang mengapa disetiap kementrian memiliki lembaga pendidikan, padahal sudah ada kementrian pendidikan nasional yang mengatur  pendidikan  di  Indonesia,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  adanya ketidakpercayaan  dengan  kementrian  pendidikan  nasional  selaku  penyelenggara pendidikan.
Kata Kunci: Perkembangan politik dan kebijakan, pendidikan islam di indonesia

## A. PENDAHULUAN
William N. Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk  menghasilkan  dan  memindahkan  informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan, sehingga  dapat  dimanfaatkan  di  tingkat  politik  dalam  rangka  memecahkan  masalah- masalah kebijakan.
Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif  kebijakan  yang  mungkin  bisa  diambil  dengan  berbagai  penilaiannya berdasarkan  tujuan  kebijakan.  Analisis  kebijakan  publik  bertujuan  memberikan rekomendasi  untuk  membantu  para  pembuat  kebijakan  dalam  upaya  memecahkan masalah-masalah  publik.  Di  dalam  analisis  kebijakan  publik  terdapat  informasi- informasi  berkaitan  dengan  masalah-masalah  publik  serta  argumen-argumen  tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
Analisis  kebijakan  publik  berdasarkan  kajian  kebijakannya  dapat  dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada  permasalahan  publik  semata  sehingga  hasilnya  benar-benar  sebuah  rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah
adanya  kebijakan  mempunyai  tujuan  yang  sama  yakni  memberikan  rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. 1
Analisis kebijakan publik merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.  Analisis  kebijakan  publik  bertujuan  memberikan  rekomendasi  untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.
Permasalahan  kebijakan  publik  yang  menjadi  konsen  penulis  yaitu: Mengapa setiap Kementrian memiliki lembaga pendidikannya masing-masing, padahal sudah ada Kementrian Pendidikan Nasional yang mengatur tentang lembaga pendidikan. Apakah ada  rasa  ketidakpercayaan  kepada  Kementrian  Pendidikan  Nasional  yang  mengatur tentang  lembaga  pendidikan.  Apakah  setiap  Kementrian  yang  mendirikan  lembaga pendidikannya  memiliki  dasar  hukum,  bila  berkenan  mohon  disampaikan?  Bila  ada Peraturannya, bila berkenan kami mohon diberikan hard copy atau soft copynya.
Apakah  ada  kebijakan  khusus  dari  setiap  kementrian  yang  memiliki  lembaga pendidikan dalam hal: 1) Rekrutmen peserta didik atau mahasiswa dan out put setelah tamat studi, 2) Sumber Pendanaan APBN, APBD atau Mandiri, 3) Penyediaan Fasilitas, 4)  Kurikulum  dan  Metode  Pembelajaran,  5)  Kualifikasi  Akademik  Pendidik  dan  6) Standar  Kompetensi  Pendidik.  Apakah  kebijakan  yang  memperbolehkan  setiap kementrian  mendirikan  lembaga  pendidikannya  suatu  hal  yang  baik?  Atau  semua lembaga  pendidikan  berpusat  dan  di  atur  sepenuhnya oleh  Kementrian  Pendidikan Nasional!

## B. PEMBAHASAN

## 1. Analisis Kebijakan
Kebijakan  dalam  bahasa  Inggris policy yang  dibedakan  dari  kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan”. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan  penyederhanaan  system  yang  dapat  membantu  dan  mengurangi
1 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), hlm. 41-43.

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
masalah-masalah  dan  serangkaian  tindakan  untuk  memecahkan  masalah  tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting. 2
Wiliiam  N.  Dunn  menyebut  istilah  kebijakan  publik  dalam  bukunya  yang berjudul Analisis  Kebijakan  Publik ,  pengertiannya  sebagai  berikut:  “Kebijakan
Publik  ( Public  Policy )  adalah  pola  ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan- pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. 3
Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah: “What government  say  and  do,  or  not  to  do,  it  is  the  goals  or  purpose  of  government programs. (apa  yang  dikatakan  dan  dilakukan,  atau  tidak  dilakukan.  Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah).” 4
Pendapat  Edward  III  dan  Sharkansky  mengisyaratkan  adanya  apa  yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang termuat  dalam  program-program  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah.  Miriam Budiarjo  mengemukakan  pengertian  kebijakan (policy) adalah  suatu  kumpulan keputusan  yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau  oleh  kelompok  politik  dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan pengertian  di  atas,  kebijakan  merupakan  suatu  kumpulan  keputusan.  Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 5
Inu  Kencana  Syafie  dalam  bukunya  yang  berjudul Pengantar  Ilmu Pemerintahan mengutip  pendapat  Harold  Laswell,  kebijakan  adalah:  “Tugas intelektual  pembuatan  keputusan  meliputi  penjelasan  tujuan,  penguraian kecenderungan,  penganalisaan  keadaan,  proyeksi  pengembangan  masa  depan  dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.” 6
2 Midian Sirait, Paham Kebangsaan Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Original From The University of Michigan, 1997), hlm. 115.
3 Ibid. , hlm. 132.
4 R.  Widodo  Triputro, Pembaharuan  Otonomi  Daerah (Yogyakarta:  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan APMD Press, 2005), hlm 190.
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm.  56.
6 Syafie, Negara  Minus  Nurani:  Esai-Esai  Kritis  Kebijakan  Publik (Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2009), hlm. 35.
Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan  keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  dibuat, penguraian  kecenderungan  untuk  memilih  beberapa  tujuan  yang  sesuai  dengan keadaan,  pengembangan  dampak  dan  kinerja  kebijakan  di  masa  depan,  serta melakukan  penelitian  dan  evaluasi.  Adapun  David  Easton,  sebagaimana  yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik , mendefinisikan  kebijakan  publik  adalah  sebuah  proses  pengalokasian  nilai-nilai secara  paksa  kepada  seluruh  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang berwenang seperti pemerintah. 7
Perumusan  masalah  merupakan  langkah  awal  dalam  pembuatan  suatu kebijakan  publik.  Menurut  William  N.  Dunn  suatu  perumusan  masalah  dapat memasok  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  yang  mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting ). Hal tersebut menyimpulkan bahwa  kebijakan  publik  dibuat  dikarenakan  adanya  masalah  publik  yang  terjadi, sehingga  permasalahan  tersebut  dapat  diantisipasi  dan  mencapai  tujuan  yang diharapkan. 8
Dunn  pun  menjelaskan  bahwa:  “Perumusan  masalah  dapat  membantu menemukan  asumsi-asumsi  yang  tersembunyi,  mendiagnosis  penyebab- penyebabnya,  memetakan  tujuan-tujuan  yang  memungkinkan  memadukan pandangan-pandangan  yang  bertentangan,  dan  merancang  peluang-peluang kebijakan yang baru. 9
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap  permasalahan  publik  yang  terjadi  seperti  suatu  agenda.  Contohnya Rancangan  Undang-Undang.  Merumuskan  masalah  publik  yang  benar  dan  tepat dapat  didasarkan  atau  melihat  dari  karakteristik  masalah  publik,  yaitu:  Saling
7 Muchsin dan Fadilah, Hukum dan Kebijakan Publik (Malang: Averous Press, 2002), hlm. 23.
8 Op. Cit, William N. Dunn, hlm. 26.
9 Ibid .

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
ketergantungan (interdependence) antara  berbagai  masalah,  subyektivitas  dari masalah kebijakan, artificiality masalah dan dinamika masalah kebijakan. 10
Menurut  Nugroho dalam  bukunya  Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi,  “peran  analisis  kebijakan  adalah  memastikan  bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.” Oleh  karenanya  seorang  analis  kebijakan  perlu  memiliki  kecakapan-kecakapan sebagai berikut : 11
1. Mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral.
2. Mempunyai  kemampuan  analisis  multi-disiplin,  jika  pun  tidak,  mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya.
3. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil.
4. Mampu  menghindari  pendekatan toolbox (atau textbook )  untuk  menganalisis kebijakan,  melainkan  mampu  menggunakan  metode  yang  paling  sederhana namun  tepat  dan  menggunakan  logika  untuk  mendesain  metode  jika  metode yang dikehendaki memang tidak tersedia.
5. Mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu mengemukakan dengan angka.
6. Mampu membuat rumusan masalah yang sederhana namun jelas, memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, meletakkan diri pada posisi orang lain (empati), khususnya  sebagai  pengambil  kebijakan  dan  publik  yang  menjadi konstituennya  dan  mampu  untuk  menahan  diri  hanya  untuk  memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan.
7. Mampu  tidak  saja  mengatakan  “ya”  atau  “tidak”  pada  usulan  yang  masuk, namun  juga  mampu  memberikan  definisi  dan  analisa  dari  usulan  tersebut, mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan  yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit.
8. Mampu  memahami  bahwa  ada  batas-batas  intervensi  kebijakan  public  dan mempunyai etika profesi yang tinggi.
10 Subarsono, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 24-25.
11 Riant  Nugroho  Dwijowijoto, Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implemntasi  dan  Evaluasi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 85.

## 2. Tahapan Kebijakan

## 1. Penyusunan Agenda
Agenda  setting  adalah  sebuah  fase  dan  proses  yang  sangat  strategis dalam  realitas  kebijakan  publik.  Dalam  proses  inilah  memiliki  ruang  untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik  dipertarungkan.  Jika  sebuah  isu  berhasil  mendapatkan  status  sebagai masalah  publik,  dan  mendapatkan  prioritas  dalam  agenda  publik,  maka  isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik  yang lebih daripada isu lain.
Dalam  agenda  setting  juga  sangat  penting  untuk  menentukan  suatu  isu publik  yang  akan  diangkat  dalam  suatu  agenda  pemerintah.  Issue  kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem) .
Policy  issues  biasanya  muncul  karena  telah  terjadi  silang  pendapat  di  antara para  aktor  mengenai  arah  tindakan  yang  telah  atau  akan  ditempuh,  atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.
Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang  rumusan,  rincian,  penjelasan  maupun  penilaian  atas  suatu  masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada  beberapa  Kriteria  isu  yang  bisa  dijadikan  agenda  kebijakan  publik diantaranya:
a. Telah  mencapai  titik  kritis  tertentu  atau  jika  diabaikan,  akan  menjadi ancaman yang serius
b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis
c. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
d. Menjangkau dampak yang amat luas
e. Mempermasalahkan  kekuasaan  dan  keabsahan  dalam  masyarakat; Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Karakteristik yaitu para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah  pada  agenda  publik.  Banyak  masalah  tidak  disentuh  sama  sekali, sementara  lainnya  ditunda  untuk  waktu  lama.  Penyusunan  agenda  kebijakan

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
seyogyanya  dilakukan  berdasarkan  tingkat  urgensi  dan  esensi  kebijakan,  juga keterlibatan  stakeholder.  Sebuah  kebijakan  tidak  boleh  mengaburkan  tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

## 2. Formulasi kebijakan
Masalah-masalah  yang  sudah  masuk  yakni  berada  dalam agenda kebijakan kemudian  dibahas  oleh  para  pembuat  kebijakan.  Masalah- masalah  tadi  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  pemecahan  masalah  yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan  yang  ada.  Sama  halnya  dengan  perjuangan  suatu  masalah  untuk masuk  dalam  agenda  kebijakan,  dalam  tahap  perumusan  kebijakan  masing- masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan  yang diambil untuk memecahkan masalah.

## 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.  Jika  tindakan  legitimasi  dalam  suatu  masyarakat  diatur  oleh kedaulatan  rakyat,  warga  negara  akan  mengikuti  arahan  pemerintah.  Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung untuk rezim cenderung berdifusi yakni cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

## 4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan  yang menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi, implementasi dan dampak. [7] Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap  perumusan  masalh-masalah
kebijakan,  program-program  yang  diusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi, implementasi  dan  dampak.  Dalam  hal  ini  ,  evaluasi  dipandang  sebagai  suatu kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan,  rogram-  program  yang  diusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

## 5. Rekomendasi Kebijakan
Penilaian  atas  alternatif-alternatif  akan  memberikan  gambaran  tentang sebuah  pilihan  alternatif  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan-kebijakan  publik.
Tugas  analis  kebijakan  publik  pada  langkah  terakhir  ini  adalah  merumuskan rekomendasi  mengenai  alternatif  yang  diperhitungkan  dapat  mencapai  tujuan secara  optimum.  Rekomendasi  dapat  satu  atau  beberapa  alternatif,  dengan argumentasi  yang  lengkap  dari  berbagai  faktor  penilaian  tersebut.  Dalam rekomendasi  ini  sebaiknya  dikemukakan  strategi  pelaksanaan  dari  alternatif kebijakan yang yang disodorkan kepada pembuat kebijakan public/

## 6. Implementasi Kebijakan Publik
Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus  diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan  administrasi maupun  agen-agen  pemerintah  di  tingkat  bawah.  Hersel  Nogi  S.  Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi bahwa: ”Implementasi berkaitan dengan berbagai  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  merealisasikan  program,  dimana  pada

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
posisi  ini  eksekutif  mengatur  cara  untuk  mengorganisir,  menginterpretasikan  dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.” 12
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  implementasi  berkaitan  dengan  berbagai kegiatan  yang  diarahkan  untuk  merealisasikan  program,  dimana  pada  posisi  ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan.  Dunn  mengistilahkan  implementasi  dengan  lebih  khusus  dengan menyebutnya  implementasi  kebijakan (policy  implemtation) adalah  pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. 13
Implementasi  kebijakan  merupakan  pelaksanaan  dari  pengendalian  aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang  berjudul Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi .  Ia mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan  kebijakan  publik,  maka  ada  dua pilihan  langkah  yang  ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.” 14
Persiapan  proses  implementasi  kebijakan  agar  suatu  kebijakan  dapat mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan  harus  mendayagunakan  sumber  yang  ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterprestasikan  kebijakan,  program  yang  dilaksanakan  harus  direncanakan dengan  manajemen  yang  baik,  dan  menyediakan  layanan  dan  manfaat  pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) , mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
12 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus (Jakarta:  Lukman  Offset  dan  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik  Indonesia  Original  From  The University of Michigan, 2003), hlm. 9.
13 Op. Cit, William N. Dunn, hlm. 132.
14 Op. Cit . Riant Nugroho Dwijowijoto, hlm. 158.
implementasi  kebijakan  program-program  pemerintah  yang  bersifat  desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Kondisi  lingkungan.  Lingkungan  sangat  mempengaruhi  implementasi kebijakan,  lingkungan  tersebut  mencakup  lingkungan  sosio  cultural  serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan  antar  organisasi.  Implementasi  sebuah  program  perlu  dukungan dan  koordinasi  dengan  instansi  lain.  Untuk  itu  diperlukan  koordinasi  dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu  disukung  sumberdaya,  baik  sumberdaya  manusia (human  resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi  dimana  semua  itu  akan  mempengaruhi  implementasi  suatu program. 15
Berdasarkan  faktor  di  atas,  yaitu  kondisi  lingkungan,  hubungan  antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi  program.  Sehingga  faktor-faktor  tersebut  menghasilkan  kinerja  dan dampak  dari  suatu  program  yaitu  sejauh  mana  program  tersebut  dapat  mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

## Contoh Pelaksanaan Kebijakan:

## A. Pemegang Kebijakan: Kementerian Agama RI Jakarta
1. Sejarah Kementrian Agama RI Jakarta
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan  keagamaan  baik  dalam  bentuk  ritual,  maupun  dalam  bentuk  sosial keagamaan.  Semangat  keagamaan  tersebut,  tercermin  pula  dalam  kehidupan

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
bernegara  yang  dapat  dijumpai  dalam  dokumen-dokumen  kenegaraan  tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  semangat  keagamaan tersebut  menj  adi  lebih  kuat  dengan  ditetapkannya  asas  keimanan  dan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  sebagai  salah  satu  asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional  dijiwai,  digerakkan  dan  dikendalikan  oleh  keimanan  dan  ketaqwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  nilai  luhur  yang  menjadi  landasan spiritual,  moral  dan  etik  pembangunan.  Secara  historis  benang  merah  nafas keagamaan  tersebut  dapat  ditelusuri  sejak  abad  V  Masehi,  dengan  berdirinya kerajaan  Kutai  yang  bercorak  Hindu  di  Kalimantan  melekat  pada  kerajaan- kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan  Purnawarman  di  Jawa  Tengah.  Pada  abad  VIII  corak  agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke  Sri  Lanka,  Thailand  dan  India.  Pada  masa  Kerajaan  Sriwijaya,  candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha.
Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama  Budha  lebih  dahulu  beberapa  tahun  membekali  pengetahuan  awal  di Palembang sebelum melanjutkannya ke India. Menurut salah satu sumber Islam mulai  memasuki  Indonesia  sejak  abad  VII  melalui  para  pedagang  Arab  yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab.
Agama  Islam  tersiar  secara  hampir  merata  di  seluruh  kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera  Pasai  di  Aceh,  kerajaan  Demak,  Pajang  dan  Mataram  di  Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan,  keraj  aan  Tidore  dan  Ternate  di  Maluku,  keraj  aan  Banjar  di Kalimantan,  dan  lain-lain.  Dalam  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia
menentang  penjajahan  Belanda  banyak  raja  dan  kalangan  bangsawan  yang bangkit menentang penjajah.
Mereka tercatat  sebagai  pahlawan  bangsa,  seperti  Sultan  Iskandar Muda,  Teuku  Cik  Di  Tiro,  Teuku  Umar,  Cut  Nyak  Dien,  Panglima  Polim, Sultan  Agung  Mataram,  Imam  Bonjol,  Pangeran  Diponegoro,  Sultan  Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan  lain-lain.  Pola  pemerintahan  kerajaan-kerajaan  tersebut  diatas  pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi  pemerintahan  umum,  hal  ini  tercermin  pada  gelar  “Sampean  Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
b. Fungsi  pemimpin  keagamaan  tercermin  pada  gelar  “Sayidin  Panatagama Kalifatulah.”
c. Fungsi  keamanan  dan  pertahanan,  tercermin  dalam  gelar  raja  “Senopati  Hing Ngalogo.” Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan  Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan beragama.  Tentu  saja  “pelayanan”  keagamaan  tersebut  tak  terlepas  dari kepentingan  strategi  kolonialisme  Belanda.  Dr.C.  Snuck  Hurgronye,  seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill,  Leiden  1911)  menyarankan  sebagai  berikut:  “Sesungguhnya  menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun  jangan  dilupakan  bahwa  dalam  sistem  (tata  negara)  Islam  terdapat sejumlah  permasalahan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  hubungannya  dengan agama  yang  bagi  suatu  pemerintahan  yang  baik,  sama  sekali  tidak  boleh  lalai untuk mengaturnya.”
Secara  filosofis,  sosio  politis  dan  historis  agama  bagi  bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para  tokoh  dan  pemuka  agama  selalu  tampil  sebagai  pelopor  pergerakan  dan perjuangan  kemerdekaan  baik  melalui  partai  politik  maupun  sarana  lainnya. Perjuangan  gerakan  kemerdekaan  tersebut  melalui  jalan  yang  panjang  sejak jaman  kolonial  Belanda  sampai  kalahnya  Jepang  pada  Perang  Dunia  ke  II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
masa  kemerdekaan  kedudukan  agama  menjadi  lebih  kokoh  dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila- sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus  memberi  makna  rohaniah  terhadap  kemajuankemajuan  yang  akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah  proklamasi  kemerdekaan  kecuali  berakar  dari  sifat  dasar  dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan  penjabaran  ideologi  Pancasila dan  UUD  1945.  Ketentuan  juridis  tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:
a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.Dengan  demikian  agama  telah  menjadi  bagian  dari  sistem  kenegaraan sebagai  hasil  konsensus  nasional  dan  konvensi  dalam_praktek  kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Hasil Wawancara
Wawancara  dengan  Kasubdit  Kelembagaan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Tinggi Islam (Dr. Mastuki, M.Ag) Senin, 30 Maret 2015.
a. Secara historis atau sejarah Kementrian Agama RI sudah menyelenggarakan pendidikan,  jauh  sebelum  adanya  permasalahan  mengapa  disetiap Kementrian  memiliki  lembaga  pendidikannya  sendiri-sendiri.  Kementrian Agama  RI  sebagaimana  diketahui  tidak  hanya  mengurusi  dibidang pembinaan agama dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh tetapi dasarnya dahulu adalah pendidikan keagamaan dengan adanya pondok pesantren dan majelis  taklim  disetiap  masjid  dan  surau/  langgar.  Jadi  tidak  heran  kalau pada  era  ini  Kementrian  Agama  RI  masih  tetap  konsen  dan  eksis meyelenggarakan pendidikan dengan berbagai kreasi dan inovasinya seperti konsep Madrasah Aliyah Negeri Model, Madrasah Aliyah Negeri Nasional
yang merupakan buah pikir dari Prof. B.J Habibi yang mana di kota Jambi ada MAN Insan Cendikia.
b. Tidak hanya Kementrian Agama yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi masih ada 17 Kementrian lagi yang turut menyelenggarakan pendidikannya sendiri dengan  argumen bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil yang sesuai dengan kementrian tersebut baik teknis dan spesialis dan sudah adanya Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) di Kementrian yang menyelenggarkan pendidikan. Sehingga sudah dianggap tidak lagi menjadi persoalan  karena  walaupun  setiap  kementrian  menyelenggarakan pendidikan  masih  tetap  berpusat  pada  Kementrian  Pendidikan  Nasional seperti  pengakreditasian  setiap  program  studi  oleh  Badan  Akreditasi Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT)  dan  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003.
c. Penyelenggaraan  program  studi  ditentukan  oleh  masing-masing Kementrian,  begitu  juga  dengan  Kementrian  Agama.  Setiap  Lembaga Pendidikan yang dibawah naungan Kementrian Agama sifatnya sentralistik, dimana  setiap  pelaksana  dan  pelaksanaan  ditentukan  oleh  Kementrian Agama  termasuk  55  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  589  Perguruan  Tinggi Swasta.  Untuk  kurikulum  tetap  menganut  pada  kurikulum  nasional  yang mana bagian pokoknya sudah tercantum dalam Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

## B. Implikasi dari Kebijakan

## Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

## 1. Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan berdasarkan  Surat  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  031  tahun  2002.  Sejarah pendirian  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  merupakan  mata  rantai  sejarah perkembangan  perguruan  tinggi  Islam  Indonesia  dalam  menjawab  kebutuhan pendidikan  tinggi  Islam  modern  yang  dimulai  jauh  sebelum  Indonesia

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
merdeka.  Pada  zaman  penjajahan  Belanda,  Dr.  Satiman  Wirjosandjojo,  salah seorang  Muslim  terpelajar,  tercatat  pernah  berusaha  mendirikan  Pesantren Luhur  sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam.  Namun,  usaha  ini  gagal karena hambatan dari pihak penjajah Belanda.
Lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Agama Islam  (PGAI)  di  Padang  mendirikan  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI).  STI  hanya berjalan  selama  dua  tahun  (1940-1942)  karena  pendudukan  Jepang.  Umat Islam  Indonesia  tidak  pernah  berhenti  menyuarakan  pentingnya  pendidikan tinggi  Islam  bagi  kaum  Muslim  yang  merupakan  mayoritas  pendudukan Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang  itu  direspon  tokoh-tokoh  Muslim  dengan  membentuk  yayasan  di Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Natsir sebagai sekretaris.
Pada 8 Juli 1945, bertepatan dengan 27 Rajab 1364, yayasan tersebut mendirikan  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI).  STI  berkedudukan  di  Jakarta  dan dipimpin  oleh  Abdul  Kahar  Mudzakkir.  Beberapa  tokoh  Muslim  lain  ikut berjasa  dalam  proses  pendirian  dan  pengembangan  STI.  Mereka  antara  lain Drs. Muhammad Hatta, KH. Kahar Mudzakkir, KH. Wahid Hasyim, KH. Mas Mansur,  KH.  Fathurrahman  Kafrawi,  dan  Farid  Ma’ruf.  Pada  1946,  STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangan STI  yang semakin besar, pada 22  Maret  1948  nama  STI  diubah  menjadi  Universitas  Islam  Indonesia  (UII) dengan penambahan fakultas-fakulta baru. Sampai dengan 1948, UII memiliki empat  fakultas,  yaitu  (1)  Fakultas  Agama,  (2)  Fakultas  Hukum,  (3)  Fakultas Ekonomi, dan (4) Fakultas Pendidikan.
Kebutuhan  akan  tenaga  fungsional  di  Departemen  Agama  menjadi latar  belakang  penting  berdirinya  perguruan  tinggi  agama  Islam.  Untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut,  Fakultas  Agama  UII  dipisahkan  dan ditransformasikan  menjadi  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (PTAIN) dan sesuai dengan namanya bersastus negeri. Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 1950. Dalam konsideran disebutkan bahwa PTAIN bertujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi dan
menjadi  pusat  pengembangan  serta  pendalaman  ilmu  pengetahuan  agama Islam. Berdasarkan PP tersebut, hari jadi PTAIN ditetapkan pada 26 September 1950.  PTAIN  dipimpin  KH.  Muhammad  Adnan  dengan  data  jumlah mahasiswa  per  1951  sebanyak  67  orang.  Pada  periode  tersebut  PTAIN memiliki  tiga  jurusan,  yaitu  Jurusan  Tarbiyah,  Jurusan  Qadla  (Syari’ah)  dan Jurusan Dakwah.
Komposisi  mata  kuliah  pada  waktu  itu  terdiri  dari  bahasa  Arab, Pengantar  Ilmu  Agama,  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh,  Tafsir,  Hadits,  Ilmu  Kalam, Filsafat,  Mantiq,  Akhlaq,  Tasawuf,  Perbandingan  Agama,  Dakwah,  Tarikh Islam,  Sejarah  Kebudayaan  Islam,  Ilmu  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Ilmu Jiwa,  Pengantar  Hukum,  Asas-asas  Hukum  Publik  dan  Privat,  Etnologi, Sosiologi,  dan  Ekonomi.  Mahasiswa  yang  lulus  bakaloreat  dan doktoral masing-masing  mendapatkan  gelar  Bachelor  of  Art  (BA)  dan  Doctorandus (Drs).  Komposisi  mata  kuliah  PTAIN  tersebut  merupakan  kajian  utama perguruan  tinggi  Islam  yang  terus  berlanjut  sampai  masa-masa  yang  lebih belakangan.  Gelar  akademik  yang  ditawarkan  juga  terus  bertahan  sampai dengan dekade 1980-an.
Kebutuhan  tenaga  fungsional  bidang  guru  agama  Islam  yang  sesuai dengan  tuntutan  modernitas  pada  dekade  1950-an  mendorong  Departemen Agama  mendirikan  Akademi  Dinas  Ilmu  Agama  (ADIA)  di  Jakarta.  ADIA didirikan  pada  1  Juni  1957  dengan  tujuan  mendidik  dan  mempersiapkan pegawai  negeri  guna  mendapatkan  ijazah  pendidikan  akademi  dan  semi akademi  sehingga  menjadi  guru  agama,  baik  untuk  sekolah  umum,  sekolah kejuruan,  maupun  sekolah  agama.  Dengan  pertimbangan  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kelanjutan dari ADIA, hari jadi ADIA 1 Juni 1957  ditetapkan  sebagai  hari  jadi  atau  Dies  Natalis  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.  Sama  seperti  perguruan  tinggi  pada  umumnya,  masa  studi  di  ADIA adalah  5  tahun  yang  terdiri  dari  tingkat  semi  akademi  3  tahun  dan  tingkat akademi 2 tahun.
ADIA  memiliki  tiga  jurusan,  yaitu  Jurusan  Pendidikan  Agama, Jurusan  Bahasa  Arab,  dan  Jurusan  Da’wah  wal  Irsyad  yang  juga  dikenal dengan Jurusan Khusus Imam Tentara. Komposisi kurikulum ADIA tidak jauh

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
berbeda  dengan  kurikulum  PTAIN  dengan  beberapa  tambahan  mata  kuliah untuk  kepentingan  tenaga  fungsional.  Komposisi  lengkapnya  adalah  Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Ibrani, Ilmu Keguruan,  Ilmu  Kebudayaan  Umum  dan  Indonesia,  Sejarah  Kebudayaan Islam,  Tafsir,  Hadits,  Musthalah  Hadits,  Fiqh,  Ushul  Fiqh,  Tarikh  Tasyri’ Islam,  Ilmu  Kalam/Mantiq,  Ilmu  Akhlaq/Tasawuf,  Ilmu  Fisafat,  Ilmu Perbandingan Agama, dan Ilmu Pendidikan Masyarakat. Kepemimpinan ADIA dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai dekan dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai Wakil Dekan.
Terdapat  dua  ciri  utama  ADIA.  Pertama,  sesuai  dengan  mandatnya sebagai  akademi  dinas,  mahasiswa  yang  mengikuti  kuliah  di  ADIA  terbatas pada mahasiswa tugas belajar. Mereka diselekasi dari pegawai atau guru agama di  lingkungan  Departemen  Agama  yang  berasal  dari  wakil-wakil  daerah  di seluruh  Indonesia.  Kedua,  sesuai  dengan  mandatnya  untuk  mempersiapkan guru  agama  modern,  tanggung  jawab  pengelolaan  dan  penyediaan  anggaran ADIA berasal dari Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) Departemen Agama yang pada waktu itu memiliki tugas mengelola madrasah dan mempersiapkan guru agama Islam modern di sekolah umum.

## 2. Hasil Wawancara
Wawancara dengan Kasubdit Perundang-undangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Joko Sukarno, S.H Senin, 30 Maret 2015.
a. Permasalahan  setiap  Kementrian  memiliki  lembaga  pendidikan  tidak menjadi  masalah  yang  riskan,  dikarenakan  setiap  Kementrian  sudah memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, seperti  Kementrian  Agama  sudah  melaksanakan  pendidikan  sejak  dahulu walaupun sudah ada Kementrian Pendidikan Nasional yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan.
b. UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  sebagaimana  diketahui  Perguruan Tinggi Islam  Negeri  dibawah  Kementrian  Agama,  setiap  adanya  Kebijakan  dari Kementrian Agama mengenai pendidikan di Perguruan Tinggi, kami selaku
PTAIN dibawah Kementrian Agama mentaati dan melaksanakan kebijakan tersebut.
c. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di dasarkan pada Peraturan Mentri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja (ORTAKER) dan  Peraturan  Mentri  Agama  (PMA)  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang STATUTA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
d. Pandangan  Rektor  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dalam  pengambilan kebijakan,  sebagaimana  dipahami  bahwa pemanfaatan  pengetahuan  oleh pelaku kebijakan adalah merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari 3  dimensi  yang  saling  bergantung  yaitu:  komposisi  pemakai,  efek penggunaan  dan  lingkup  pengetahuan  yang  digunakan.  Interaksi  antara  3 dimensi  itu  menjadi  dasar  menilai  dan  memperbaiki  peranan  analisis kebijakan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Yaitu  mengenai  kurikulum integrasi sains dan agama.

## C. KESIMPULAN
Komunikasi  dan  penggunaan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan adalah  sentral  dalam  praktik  dan  teori  analisis  kebijakan.  Hanya  jika  pengetahuan tentang  proses  pembuatan  kebiajakn  dikomunikasikan  di  dalam  proses  tersebut  para pelaku  kebijakan  dapat  menggunakan  pengetahuan  tersebut  untuk  memperbaiki kebijakan publik.
Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan  kebijakan.  Metodologi  analisis  kebijakan  mempunyai  beberapa  karakateristik utama: perhatian yang tinggi pada prumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian yang baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai dan keinginan untuk meningkatkan efesiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan.
Lima tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebiajakan adalah: masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis  kebijakan  adalah  suatu  aktivitas  intelektual  yang  dilakukan  dalam  proses politik. Proses ini dapat divisualkan sebagai proses pembuatan kebijakan yang memiliki lima  tahap  penting  yaitu:  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,

## Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
implementasi  kebijakan  dan  penilaian  kebijakan.  Prosedur  analisis  kebijakan  tertentu tepat  untuk  mengahsilkan  informasi  pada  tahap  tertentu  dari  proses  pembuatan kebijakan.
Analisis  kebijakan  adalah  awal  bukan  akhir  dari  upaya  memperbaiki  proses pembuatan  kebijakan.  Sebelum  informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan  dapat digunakan  oleh  pengguna  yang  dituju, informasi  itu  harus  dirakit  ke  dalam  dokumen yang relevan dengan kebijakan dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk presentasi. Seluruh  proses  komunikasi  kebijakan  mempunyai  empat  tahap:  analisis  kebijakan, pengembangan isi, pengkomunikasian yang interaktif dan pemanfaatan pengetahuan.
Pemanfaatan  pengetahuan  oleh  pelaku  kebijakan  adalah  merupakan  proses yang  kompleks  yang  terdiri  dari  3  dimensi  yang  saling  bergantung  yaitu:  komposisi pemakai, efek penggunaan dan lingkup pengetahuan yang digunakan. Interaksi antara 3 dimensi itu menjadi dasar menilai dan memperbaiki peranan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan.
Analisis  kebijakan  tidak  bermaksud  mengganti  politik  dengan  menegakkan semacam  elit  teknokratis.  Tujuan  demikian  bukan  saja  tidak  perlu  dalam  negara demokratis  hal semacam ini juga tidak mungkin terjadi dalam lembaga-lembaga saat ini yang  ditandai  oleh  berbagai  bentuk  kognisi,  keputusan  yang  terputus-putus,  sistem interpretasi  yang  kusut  dan  anarki  yang  terorganisasi.  Dalam  mempromosikan pemanfaatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, analisis kebijakan berusaha untuk  memudahkan  proses  belajar  individual  dan  kolektif,  termasuk  memperbaiki kebijakan melalui interaksi komunikasi dan debat politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Fogarty, Robin, 1991. Ten Ways to Integrate Curriculum , Educational Leadership, the Association for Supervision and Curriculum Development.
Hessel Nogi S, 2003. Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan  Kasus .  Jakarta:  Lukman  Offset  dan  Yayasan  Pembaruan  Administrasi Publik Indonesia Original From The University of Michigan.
Lake,  Kathy,  2000. Integrated  Curriculum, School  Improvement  Research  Series, NorthWest Regional Educational Laboratory, USA.
Midian  Sirait, 1997. Paham  Kebangsaan  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan Original From The University of Michigan.
Miriam Budiardjo, 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Muchsin dan Fadilah, 2002. Hukum dan Kebijakan Publik . Malang: Averous Press.
Mushtafa, Javed, 2011. Proposing a Model for Integration of Social Issues in School Curriculum ,  International  Journal  of  Academic  Research,  Vol  3  Number  1,
International islamic University, Islamabad.
Perry,  Matt, 2010. Designing  Multidisciplinary  Integrated  Curriculum  Units ,  The California Centre for College and career, Sacramento California.
R. Widodo Triputro, 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah . Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan APMD Press.
Riant  Nugroho  Dwijowijoto,  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implemntasi  dan Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Subarsono, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafie, 2009. Negara  Minus  Nurani:  Esai-Esai  Kritis  Kebijakan  Publik .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
William  N.  Dunn, 2013. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.