## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 2, 2023, 113-119
Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum  Responsif  (Analysis  of  Legal  Theory  on Enforcement  of  Money  Counterfeiting  Crimes:  Analysis  of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory)
Panca Gunawan Harefa 1* , Idham Idham 2 , Erniyanti Erniyanti 3
Universitas Batam, Batam 1,2,3 panca.gh@gmail.com 1 , idhamnotppat@univbatam.ac.id 2 , erniyanti@univbatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 26 Januari 2023 Revisi 1 pada 6 Februari 2023 Revisi 2 pada 18 Februari 2023 Disetujui pada 1 Maret 2023

## Abstract
Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the legal arrangements for the crime of counterfeiting money,  and to know the analysis of the implementation of law enforcement against the crime of counterfeiting money.
Method: The method used is a normative approach, namely through library research, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.
Result: The results of the study show that legal arrangements for the crime of counterfeiting money are regulated in the Currency Act and  in  the  Criminal  Code  which  explains  that  everyone,  both individually and as a group, who counterfeits rupiah currency will be  punished  with  imprisonment  for  a  maximum  of  10  (ten)  years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). In addition, based on the provisions of Article 244 of the Criminal Code, it is explained that anyone, either individually or as a group, who  makes  counterfeit  money  with  the  intention  of  circulating  it will  be  subject  to  imprisonment  for  a  maximum  of  fifteen  years. Analysis  of  the  implementation  of  law  enforcement  against  the crime of counterfeiting money is still not optimal, especially with regard to the imposition of criminal sanctions which are still very low, so that the crime of counterfeiting currency is considered not a serious crime. This is possible because the proof is relatively easy. There has been a paradigm shift regarding currency, not just a means of payment, but money can be used as a tool for politics, economic colonization and so on.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Counterfeiting Money . How  To  Cite: Harefa,  P,  G.,  Idham,  I.,  Erniyanti,  E.  (2023). Analisis  Teori  Hukum  terhadap  Penegakan  Tindak  Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 113- 119.

## 1. Pendahuluan
Dalam  ilmu  ekonomi  modern,  uang  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  tersedia  dan  secara  umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan  tertentu.  Peran  uang  yang  penting  seperti  dikemukakan  di  atas,  telah  menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang  dilakukan  dengan  cara  melawan  hukum.  Kejahatan-kejahatan  berupa  pencurian,  penggelapan, penipuan,  korupsi,  memalsukan  uang,  dan  mengedarkan  uang  palsu  adalah  cara-cara  cepat  untuk
mendapatkan uang sebanyak-banyaknya (Solikin Suseno, 2005). Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakan perekonomian suatu negara. Pada awalnya uang hanya digunakan sebagai alat tukar, namun seiring dengan perkembangan zaman uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai  alat  satuan  hitung,  penimbun  kekayaan,  dan  sebagai  standar  pencicilan  hutang.  Begitu  pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar- menukar. Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah merupakan kejahatan yang sangat serius. Pemalsuan uang secara luas dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara, oleh karena itu Pemerintah wajib melindungi  perekonomian  negara  dengan  memberikan  hukuman  yang  memadai  kepada  pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kejahatan  terhadap  mata  uang,  dalam  sejarah  peradaban  manusia  dianggap  sebagai  kejahatan  yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana kita tercantum dalam Pasal 4.Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi (Sigalingging, dkk,  2005).  Khusus  untuk  kejahatan  pemalsuan  uang,  yang  beberapa  waktu  terakhir  sering  terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Para pelaku pemalsuan serta pelaku penyebar uang palsu, menggunakan uang palsu yang telah mereka ketahui dengan diam-diam mereka gunakan untuk melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima  uang  palsu  tersebut  mereka  pergunakannya  kembali  untuk  melakukan  transaksi  dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri.
Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dengan mudah mampu membuat uang kertas rupiah  palsu  mirip  dengan  uang  kertas  rupiah  yang  asli.  Kejahatan  mengenai  pemalsuan  adalah kejahatan  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  keadaan  ketidakbenaran  atau  palsu  atas  sesuatu (obyek). Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah pada pokoknya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kebenaran.  Pada  dasarnya,  kejahatan  mengenai  pemalsuan  uang  dikarenakan  adanya  peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu (Kusrakhmanda & Sulchan, 2019).
Menurut  Nurisman  &  Monica,  (2018)  secara  umum  pemalsuan  mata  uang  terjadi  karena  di  latar belakangi  oleh  motif  ekonomi,  untuk  memperkaya  diri.  Para  pelaku  pemalsuan  maupun  pelaku penyebar uang palsu melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka pergunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri. Dalam  rangka  menanggulangi  permasalahan  yang  terjadi,  maka  diperlukan  pengetahuan  dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP.  Kejahatan pemalsuan uang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHPidana dari Pasal 244 KUHP sampai dengan 252 KUHP dan lebih khususnya diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ketentuan pidana undang-undang tersebut termuat. Berdasarkan uraian di  atas,  maka  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  dimana  penelitian  tersebut  akan dituangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  jurnal  yang  berjudul:  “Analisis  Teori  Hukum  Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang” .
Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang?

## 2. Kerangka Teori dan Metode Penelitian
Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Soerya Respationo dan Idham, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Jhon Austin, yaitu teori hukum positif (positivisme) dan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick terhadap persoalan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  (Idham,  dkk,  2022).  Penelitian x yang  digunakan x dalam penulisan x jurnal  ini  yaitu x penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  (I  Made  Pasek  Diantha,  2018:82).  Penelitian  ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  bahasan”.  Dalam  penelitian  ini,  ruang lingkupnya  dengan  cara  menarik  asas  hukum,  dimana  dilakukan  terhadap  hukum  positif _ tertulis maupun _ tidak tertulis (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013:13). Sumber data dalam penelitian ini  terdiri  dari  studi  pustaka  sebagai  sumber  data  utama  dan  studi  lapangan  sebagai  data  pelengkap ( Library research and field research ) (Zainuddin Ali , 2014:19). Dalam kerangka pembentukan teori hukum,  norma-norma  hukum  ( law  in  books ),  pelaksanaan  norma-norma  hukum  (perilaku  hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang ( law in actions ), struktur sosial serta gejala-gejala sosial- budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2010:24).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem  yang  tetap,  logis,  dan  tertutup  (Theo  Huijbers,  2019).  Keberadaan  uang  memiliki  peranan penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  dengan  menggunakan  uang  manusia  dapat  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Uang  kertas  rupiah  adalah  alat  pembayaran  yang  sah  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  terbuat  dari  kertas  yang  digunakan  sebagai  pembayaran pembelian barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.
Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Dalam hal ini, pemalsuan uang kertas rupiah adalah membuat benda uang kertas rupiah yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas rupiah yang asli. Pelaku pemalsuan uang kertas  rupiah  biasanya  tidak  dilakukan  seorang  diri  dan  memerlukan  perencanaan  terlebih  dahulu sebelum  melakukan  perbuatan  tersebut.  Perbuatan  pemalsuan  dapat  digolongkan  dalam  golongan kejahatan penipuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan  gambaran  tentang  sesuatu  keadaan  atas  barang  seakan-akan  asli  atau  benar,  sedangkan sesungguhnya  keaslian  atau  kebenaran  tersebut  tidak  dimilikinya.  Karena  gambaran  ini  orang  lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang tersebut adalah benar atau asli.
Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum dimana dalam hal ini membuat uang kertas rupiah palsu yang dilakukan dengan sengaja dengan adanya maksud tertentu didalamnya yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.       Tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dilakukan dengan adanya suatu  kesengajaan  untuk  memperoleh  sesuatu  keuntungan  yang  diinginkan.  Kesengajaan  adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, dalam arti bahwa untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Keaslian uang kertas rupiah  dapat  diketahui  pada  ciri-ciri  rupiah  yang  terdapat  pada  uang  tersebut.  Pemeriksaan  keaslian uang  kertas  rupiah  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  khusus  pendeteksi  uang  yaitu  dengan sinar ultraviolet dan kaca pembesar. Selain itu juga, terdapat tiga cara untuk mengetahui keaslian uang
kertas rupiah tanpa menggunakan suatu alat, yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan mengenali keaslian uang kertas rupiah, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri  keaslian  dari  suatu  uang  kertas  rupiah  yang  telah  dimiliki  atau  yang  baru  diterima.  Apabila masyarakat  dapat  mengenali  keaslian  dari  uang  kertas  rupiah,  maka  masyarakat  dapat  membedakan antara uang kertas rupiah yang asli dengan uang kertas rupiah palsu.
Terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Uang  kertas rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya, dalam hal ini sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang rupiah yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemalsuan  uang kertas rupiah juga  diatur  dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  (KUHP) pada  Bab X  Buku  II mengenai kejahatan. Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur  dalam  Pasal  244  KUHP  yang  melarang  tindakan  pidana pemalsuan  uang  dan  apabila  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia terdapat pada ketentuan  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  yang memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun  bagi  yang  melanggar  ketentuan tersebut.

## 3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Pada bagian ini, untuk membahas  pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang  dapat  dianalisis  menggunakan  teori  hukum  responsif  dari  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick (Idham, dkk, 2022). Melalui hukum responsif ini, Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara  hukum  dan  politik  negara,  tatanan  moral,  tempat  diskresi,  peranan  tujuan  dalam  keputusan- keputusan  hukum,  partisipasi,  legitimasi  dan  kepatuhan  terhadap  hukum.  Nonet  dan  Selznick  lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka  tipe  hukum  ini  mengedepankan  akomodasi  untuk  menerima  perubahan  sosial  demi  mencapai keadilan dan emansipasi publik.
Hukum  responsif  mengisyaratkan  masyarakat  yang  memiliki  kapasitas  politik  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahannya,  menetapkan  prioritas-prioritas  dan  membuat  komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Indonesia merupakan negara hukum yang memilki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  secara  tegas  bahwa  Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Khairul Riza, dkk, 2022). Konsep yang dianut negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasarnya. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera  dan  tertib  dimana  kedudukan  hukum  setiap  warga  negaranya  dijamin  sehingga  bisa tercapainya  keserasian,  keseimbangan  dan  keselarasan  antara  kepentingan  perorangan  maupun kepentingan kelompok/masyarakat.
Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang diatur pada  Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)".  Adapun  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa "setiap orang dilarang memalsu rupiah" Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank.
Di dalam KUH Pidana mengenal jenis tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal  244  yang  mengancam  dengan  hukuman  berat,  yaitu  maksimum  lima  belas  tahun  penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan wang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai wang asli dan tidak dipalsukan.
Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan (R. Soesilo, 2011), yaitu:
a. Membikin secara meniru ( namaken ).
Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah  harganya,  akan  tetapi  meskipun  memakai  logam  yang  sama  atau  lebih  mahal  harganya, dinamakan pula "meniru". Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli.  Termasuk  juga  apabila  seandainya  alat-alat  pemerintah  untuk  membuat  uang  asli  dicuri  dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
b. Memalsukan ( vervalschen ).
Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk engadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya  kurang  atau  lebih.  Mengenai  uang  logam,  memalsukan  bararti  mengubah  tubuh  uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain. Pemalsuan wang kertas dilakukan dengan cara peniruan ( conterfeiting ). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan  cara  mereproduksi  atau  meniru  suatu  dokumen  secara  utuh.  Pelaku  berupaya  agar  hasil initasi  mempunyai  kemiripan  dengan  yang  asli.  Akan  tetapi  mengingat  uang  kertas  mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih  rendah.  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  memberikan mandat  bag  Bank  Indonesia  menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak  edar  dengan  Rupiah yang  layak  edar.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  Rupiah  yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciriciri keasliannya.
Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri  Rupiah  adalah  tanda  tertentu  pada  setiap  rupiah  yang  ditetapkan  dengan  tujuan  untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.  Kerangka dasar mengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  didasarkan  pertimbangan  bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang  bear  dan  sangat  merisaukan,terutama  dalam  hal  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang  ( money  laundring ),  pembalakan  kayu  secara  liar  ( illegal  logging ),  dan  perdagangan  orang ( human  trafficking ),  baik  yang  dilakukan  secara  perseorangan,  terorganisasi,  maupun  yang dilakukan  lintas  negara.  Bahkan,  modus  dan  bentuk  kejahatan  terhadap  Mata  Uang  semakin berkembang.  Sementara  itu,  ketentuan  tindak  pidana  pemalsuan  uang  yang  diatur  dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu
kebutuhan  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  atau  Bank  sebagai  mata  uang  atau  uang  kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti  disebutkan  sebelumnya  bahwa  pembuatan  dan  pengedaran  uang  rupiah  merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) U Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan wang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan  uang  palsu.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka  (9)  U  Mata  Uang  yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya  menyerupai  Rupiah  yang  dibuat,  dibentuk,  dicetak,  digandakan,  diedarkan,  atau digunakan  sebagai  alat  pembayaran  secara  melawan  hukum.  Mengingat  pentingnya  fungsi  dan kedudukan mata uang, setiap Negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang.
Tujuan  kebijakan  pengedaran  mata  uang  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  uang dalam  jumlah  yang  cukup,  menjaga  kualitas  uang  layak  edar  dan  menanggulangi  pemalsuan  uang. Menurut Antti Heinone strategi kebijakan pengedaran uang adalah:
a. Menjaga  kelancaran  dan  ketersediaan  uang  tunai  secara  efisien  ( ensuring  a  smooth  and  efficient supply of cash ) dengan melakukan langkah-langkah:
1) Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.
2) Pemetaan wilayah pengedaran uang.
3) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.
4) Penyediaan stok uang yang optimal.
b. Memelihara integritas mata uang ( maintaining the integrity of the currency ) dengan memperhatikan masalah desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak. dan unsur pengaman. (Sigalingging, dkk, 2005).

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang yaitu diatur di dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  dan  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang,  baik  secara  individu  maupun  kelompok  yang memalsukan uang rupiah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, berdasarkan ketentuan  Pasal  244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menjelaskan  bahwa  barang siapa,  baik  secara  individu  maupun  kelompok  yang  membuat  uang  palsu  dengan  maksud  untuk mengedarkannya akan dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama lima belas tahun.
2. Analisis  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  uang  masih  terlihat belum  optimal,  khususnya  berkenaan  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  masih  sangat  rendah, sehingga kejahatan pemalsuan mata uang dianggap bukan kejahatan berat. Hal ini terjadi mungkin karena pembuktian relatif mudah. Telah terjadi perubahan paradigma tentang mata uang, tidak hanya sekedar  alat  bayar,  tetapi  uang  dapat  digunakan  sebagai  alat  politik,  penjajahan  ekonomi  dan sebagainya.  Oleh  karena  itu  kejahatan  terhadap  mata  uang,  khususnya  pemalsuan  mata  uang dilakukan  tidak  hanya  oleh  orang  perorangan,  tetapi  dilakukan  secara  terorganisasi  ( organized crime ), bahkan adakalanya melampaui batas-batas Negara ( transnational organized crime ).

## Referensi
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Kencana, Jakarta, 2018
Idham, Soerya Respationo, Chablullah Wibisono, Legal Political Dimensions, Improvement Expertise Agency  Of  The  Dpr  Ri  In  Implementing  Research-Based  Legislative  Policy  Making  And Implementation Of Independent Learning And Merdeka Campus In Indonesia , Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 25, Issue 5, 2022
Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian ,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 2, Nomor 1, 2022, 39-47.
doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580
Kusrakhmanda, R., & Sulchan, A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah  di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negri  Semarang) .  Konferensi  Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2, 2019
Nurisman, E., & Monica, S. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu . Journal of Judicial Review, Vol. 20, Edisi (1), 2018
Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, Membangun Teori Hukum Indonesia , Virgo, Medan, 2010
R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya , Politeia, Bogor, 2011
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , cetakan kelima, PT. Citra Adya Bakti: Bandung, 2015.
Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia , Bank Indonesia, Jakarta, 2005
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat ,  Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Soerya  Respationo  dan  Idham, Land  Registration  And  Certificate  Issuance  In  A  Free  Trade  Zone Perspective (FTZ) , Volume 48- Issue No.3-MAY- 2022
Solikin  Suseno, Uang,  Pengertian,  Penciptaan,  dan  Peranannya  dalam  Perekonomian ,  Bank Indonesia, Jakarta, 2005
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang