## KONSEP KEADILAN PADA CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

## (STUDI PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
GORONTALO)
Abdur Rahman Adi Saputera,M.HI IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email : adisaputrabd@gmail.com

## Abstract
This study aims to describe Divorce Problems for Civil Servants by conducting  a  Study  of  Judges.  Views  in  the  Gorontalo  Religious Court  with  analysis  from  the  point  of  view  of  the  concept  of justice.  This  study  uses  an  empirical  legal  research  type,  with  a qualitative  approach,  and  the  source  of  Primary  Data  of  the Gorontalo Religious Court Judges, and Secondary Data in the form of theoretical studies that are relevant to the problem. The results of this study can show that the reason the judge gave a verdict for divorced  civil  servants  without  permission  from  the  superior because the principle function of the court decision was to protect social justice for all Indonesians, the judiciary was carried out for justice  based  on  the  supreme  divinity,  the  principle  of  judicial independence  that  the  judicial  power  is  the  power  of  an independent  state,  the  principle  of  the  court  must  not  reject  the case,  the  Judge  is  obliged  to  explore,  follow  and  understand  the legal  value  and  sense  of  justice  that  lives  in  society.  For  the perpetrators of divorce, both those with the status of Civil Servants and  Non  Civil  Servants,  it  is  expected  to  truly  understand  and know  the implications  (legal  consequences), for violations, in the
form of not fulfilling the requirements and procedural divorce, for example  for  Civil  Servants  who  will  divorce  and  do  not  attach permission from the supervisor.
Keyword : Divorce, PNS, Justice

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  Problematika Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil dengan  melakukan  Studi Pandangan  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dengan analisa  dari  sudut  konsep  keadilan.  Penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian hukum empiris , deengan pendekatan kualitatif, dan sumber  Data  Primer  para  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo, dan  Data  Sekunder  berupa  kajian  teori  yang  relevan  dengan permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan  Hakim  memberikan  putusan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  bercerai  tanpa  izin  Atasan  karena  prinsip  fungsi  putusan Pengadilan  adalah  untuk  melindungi  dalam  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Prinsip kemandirian  hakim,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan negara  yang merdeka,  Prinsip  pengadilan  tidak boleh menolak  perkara,  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Bagi  para  pelaku  perceraian  baik  yang  berstatus Pegawai  Negeri  Sipil  maupun  Non  Pegawai  Negeri  Sipil,  di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan  dan  prosedural  perceraian,  misalnya  bagi  Pegawai
Negeri  Sipil  yang  akan  melakukan  perceraian  dan  tidak melampirkan izin dari atasannya.
Kata Kunci : Cerai, PNS, Keadilan

## Pendahuluan
Perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir yang dapat dilalui  bila  ikatan  perkawinan  tidak  dapat  dipertahankan keutuhan  dan  kelanjutannya.  Sifat  alternatif  yang  dimaksud, berarti sudah ada usaha yang ditempuh dengan berbagai cara dan tehnik  untuk  mencari  kedamaian  di  antara  kedua  belah  pihak, baik  melalui  hakam (arbitrator) dari  kedua  belah  pihak  maupun langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al- Hadist. 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu, kematian, perceraian,  dan  karena  putusan  hakim. 2 Sebagai  perwujudan negara  hukum (rechstaat), dan  berdasarkan  supremasi  hukum yanga  ada,  maka  Perceraian  di  Indonesia  hanya  akan  dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan,  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  telah  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak. 3 Dimana secara yuridis, Pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami-istri yang  berniat  bercerai  tadi  dengan  jalan  membuka  kembali  pintu
1 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Sinar Grafik0, 2006), Cet I, hlm. 73.
2 Rachmadi Ustman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan  di  Indonesia, (Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika,  2006),  Cetakan  I, hlm. 87.
3 K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2005), hlm.40-43.
perdamaian,  dengan  cara  musyawarah,  dan  hakim  sebagai penengahnya (mediator). 4
Pemerintah  menganggap  bahwa  warga  Negara  Indonesia yang  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki  peranan  yang sangat urgen dan krusial dalam  pembangunan  nasional  karena dinilai  mempunyai  posisi  yang  cukup  dominan  dan  kontribusi yang  besar.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43  Tahun  1999  Tentang  pokok-pokok  Kepegawaian  menyatakan, bahwa:
“Pegawai  Negeri  berkedudukan  sebagai  unsur  aparatur Negara  yang  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara,
pemerintah, dan pembangunan.”
Kedudukan  dan  tugas  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut dipertegas  lagi  dalam  penjelasan  umum  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa:
“Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik  bagi  masyarakat  dalam  tingkah  laku,  tindakan  dan ketaatan  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Berangkat  dari  beberapa  substansi  Pasal  diatas,  untuk dapat  melaksanakan  kewajiban  yang  sedemikian  tersebut,  maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam
4 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Edisi Pertama, hlm. 207.
melaksanakan  tugasnya  tidak  banyak  terganggu  oleh  masalah- masalah  dalam  keluarga.  Berdasarkan  pertimbangan  kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan juga dalam rangka meningkatkan  disiplin,  keteladanan,  serta  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  keadilan,  maka  pemerintah  telah menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  segala  aktifitas bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  baik  yang  ada  hubungannya  dengan tugas  dan  kewajibannya  sebagai  aparatur  Negara  maupun  yang berkaitan  dengan  tugas  dan  kegiatan  sosial  kemasyarakatan bahkan  dalam  hal  kehidupan  keluarga  dan  rumah  tangga  yang telah  dituangkan  dalam  batang  tubuh  peraturan  perundang- undangan. 5
Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau kehidupan  Pegawai  Negeri  Sipil  bertujuan  agar  setiap  Pegawai Negeri  Sipil  akan  menjadi  lebih  disiplin  dan  terhindar  dari perbuatan-perbuatan  tercela  yang  akan  menghilangkan  makna ketauladanan. 6 Salah  satu  ketentuan  yang  berkaitan  erat  dengan peningkatan  kedisiplinan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah ketentuan  yang  mengatur  tata  cara  melakukan  dan  atau pemberian  izin  oleh  atasan  bagi  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.
Pasal  3  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 tahun  1990  Tentang  perubahan  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  izin  perkawinan  dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:
5 Moekiyat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hlm. 24.
6 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipi1 , (Jakarta: PT Pertja, 1987), hlm.
54.
1. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  melakukan perceraian wajib memperoleh  izin  atau  keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berkedudukan sebagai  penggugat  atau  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  berkedudukan  sebagai  tergugat  untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. 7
Memahami  kata wajib dan harus sebagai  sesuatu perbuatan  yang  mendorong  untuk  dilakukan  atau  tidak  boleh tidak  dilaksanakan,  maka  sudah  semestinya  perolehan  izin  atau surat  keterangan  dari  pejabat  menjadi  kewajiban  yang  harus dipenuhi  bagi  setiap Pegawai Negeri  Sipil yang akan melakukan perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  pemahaman  atas ketentuan  tersebut  yang  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan, sehingga hal yang dimaksud dengan ketaatan pada suatu  kewajiban merupakan juga  perwujudan  atau  implementasi dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah  dirubah  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang bebunyi:
“Setiap  Pegawai  Negeri  Sipil wajib mentaati  segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.
Pasal  diatas  secara  tidak  langsung  menjelaskan  bahwa, pelanggaran Pegawai Negeri Sipil terhadap suatu kewajiban yang
7 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2007), hlm. 2
telah  diatur  (ditentukan)  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan akan disediakan sanksi berupa deprivasi , 8 sebagai akibat hukumnya  dan  menurut  ketentuan  yang  berlaku. 9 Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa seorang yang hendak bercerai terlebih dahulu harus melakukan beberapa ketentuan seperti, mengajukan permohonan  secara  tertulis  disertai  alasan-alasannya  kepada Pengadilan  Agama  di  daerah  tempat  tinggalnya  dengan membawa  Kutipan  Akta  Nikah  yang  terdahulu,  surat-surat  izin yang  di  perlukan  dan  lain  sebagainya  sesuai  dengan  ketentuan atau persyaratan yang ada.
Setelah itu  maka Pengadilan Agama  akan  memeriksa hal- hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon  untuk  mengeluarkan penetapan  yang  berbentuk  putusan  perceraian,  dan  apabila pemohon  berstatus  sebagai  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  maka tentunya  harus  memperoleh  izin  dari  pejabat  yang  berwenang berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  tahun  1990  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983  Tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai Negeri  Sipil,  sedangkan  dalam  Pasal  5  ayat  2  masih  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menyebutkan:
“Setiap  atasan  yang  menerima  permintaan  izin  dari Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  lingkungannya,  baik  untuk
8 Menurut  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990, menegaskan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu arau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),  Pasal  14,  tidak  melaporkan  perceraiannya  dan  tidak  melaporkan perkawinannya  yang  kedua/ketiga/keempat  dalam  jangka  waktu  selambat- lambatnya  satu  tahun  terhitung  sejak  perkawinan  tersebut  dilangsungkan, dijatuhi  salah  satu  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Pasal  Nomor  10  Tahun  1983  yaitu  hukuman  disiplin  berupa  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9 Moch.Faizal  Salam, Penyelesaian  Sengketa  Pegawai  Negeri  Sipil  di Indonesia  Menurut  Undang-Undang Nomor 43  Tahun  1999, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 76.
melakukan Perceraian , atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat- lambat  3  bulan  terhitung  mulai  tanggal  ia  menerima permintaan izin dimaksud”. 10
Maksud  dari  substansi  Pasal  di  atas  bahwa,  bagi  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  yang  hendak  bercerai,  untuk  memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  (sesuai  dengan  uraian  di atas),  dan  diwajibkan  mengajukan  permohonan  izin  melakukan perceraian  kepada  pejabat  yang  berwenang  dengan  memberikan alasan-alasan yang tepat dan jelas. Maka bagi setiap pejabat yang menerima  permohonan  izin  dari  bawahannya  yang  akan melakukan  perceraian,  terlebih  dahulu  wajib  memberikan pertimbangan  secara  tertulis  dan  pejabat  tersebut  harus mencantumkan dan memuat hal-hal yang digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan itu mempunyai dasar  yang  kuat  atau  tidak.  Kemudian  sebagai  bahan  dalam membuat  pertimbangan,  atasan  yang  bersangkutan  dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari  pihak  lain  yang  dipandang  dapat  memberikan  keterangan yang meyakinkan.
Secara  jelas  disebutkan  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  bercerai diwajibkan  mendapat  izin  dari  atasannya  sebagai  pemenuhan salah satu syarat kumulatif, akan tetapi berdasarkan realitas dalam praktik  beracara  di  Pengadilan  Agama,  bahwa  hakim  akan  tetap
10 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, Tentang  Perkawinan  Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: PT. Citra Umbaran, 2007), hlm. 148-149.
memeriksa,  juga  mengadili  permohonan  cerai  tersebut,  bahkan mengeluarkan  penetapan  yang  berbentuk  putusan  cerai,  kendati Pemohon  tidak  mencantumkan  surat  keterangan  izin  cerai  dari atasannya.

## Gambar 1.1

## Alur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Sesungguhnya  apabila  ditemukan  terdapat  kurangnya salah satu syarat, berupa surat keterangan izin dari atasan, maka
Pendaftaran Gugatan Cerai oleh Pegawai Negeri Sipil
Kurang lebih 3 minggu, surat panggilan Sidang diterbitkan Kurang lebih setelah 1 minggu, diadakan Sidang Kelengkapan Berkas sebelum
menuju pada tahapan
Mediasi
Jika Pemohon tidak/belum melampirkan Surat
Keterangan Izin dari Atasan, maka Majelis Hakim akan memberikan
jangka waktu 3 sampai 6 bulan untuk melengkapinya
Jika Pemohon bersikeras, agar perkaranya segera diperiksa, dan diberikan Putusan, entah dengan alasan waktu yang lama, biaya yang mahal ataupun izin yang tertolak oleh Atasan, dan lain sebagainya, maka Hakim akan segera memeriksa perkara Pemohon walaupun tanpa Disertai Surat Izin Atasan.
Meskpun
Sidang akan dilanjutkan sebagaimana biasa: kurang lebih 1 minggu Pemohon akan diberikan kesempatan oleh
Majelis Hakim untuk Mediasi sebanyak 2 kali dengan interval 1 minggu, antara Mediasi pertama, dan kedua Kurang lebih setelah 1 minggu, diadakan
Sidang Duplik
Kurang lebih setelah 1 minggu, Diadakan Sidang Putusan perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan
Kurang lebih setelah 1 minggu, diadakan Sidang
Pebuktian dari Saksi Tergugat Kurang lebih setelah 1 minggu, diadakan Sidang Pebuktian dari Saksi Penggugat
Kurang lebih setelah
1 minggu, Diadakan
Sidang Replik
Kurang lebih setelah 1 minggu,
diadakan Sidang Kesimpulan
sudah  seharusnya  hakim  sebagai  panglima  garda  terdepan penegak hukum di ranah pengadilan, memiliki wewenang untuk bisa  menolak  memeriksa  perkara  yang  diajukan,  bahkan  untuk tidak  memberikan  putusan  cerai  dengan  dalih  dan  alasan permohonan yang diajukan pemohon tersebut cacat bersyarat.
Menanggapi  fenomena  tersebut,  cenderung  nampak adanya  indikasi probabilitas penyimpangan (devisiasi) terhadap legitimasi  undang-undang  dan  otoritas  hakim,  dari  beberapa alasan  tidak  adanya  surat  izin  atasan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil yang  akan  bercerai,  maka  pertimbangan  hakim  di  atas  yang digunakan  sebagai  penetapan  atas  diperbolehkannya  untuk melakukan  perceraian,  kemudian  belumlah  cukup  untuk dijadikan  sebagai  syarat  untuk  diterimanya  permohonan  untuk melakukan  perceraian,  dalam  hal  ini  lebih  lanjut  penulis berdasarkan  substansi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990  Pasal  3  tentang  kewajiban  izin  perceraian  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  pada  atasan,  mengangap  bahwa  hakim  dalam pertimbangannya  seharusnya  memperhatikan  adanya  perizinan dari atasan seorang Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.
Pada  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  yang  wilayah yuridiksinya  meliputi  Kota  Gorontalo  dan  Kabupaten  Bone Bolango.  Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang  diperoleh, ditemukan  banyak  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  Pegawai Negeri Sipil dalam perkara perceraian, dimana perkara perceraian yang diajukan pemohon, sebagian besar tidak mendapat izin dari atasannya,  bahkan  sebagian  ada  diantaranya  yang  mendapat penolakan  pemberian  izin  dari  atasan,  akan  tetapi  realitasnya
banyak  ditemukan  dalam  putusan  tersebut  tidak  menyebutkan keberadaan  izin  atasan,  bagi  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang melakukan  perceraian  dalam  pemberian  putusan  cerai,  yang bersifat  tetap  oleh  hakim.  Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan diatas maka penulis memandang perlu adanya untuk melakukan penelitian  hukum  yang  dituangkan  dalam  wujud  tesis  dengan judul:  Problematika  Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo).
Berdasarkan hasil
penelitian bertalian dengan Problematika  Cerai  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  dilakukan melalui studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, pada  akhirnya  mengantarkan  penulis  pada  kesimpulan,  bahwa meskipun  terdapat  aturan  mengenai  kewajiban  Pegawai  Negeri Sipil  untuk  melampirkan  surat  izin  dari  atasan  sebelum mengajukan gugatan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama, pada kenyataanya dalam praktik peradilan, surat keterangan izin tersebut  tidak  mempengaruhi  proses  beracara  di  Pengadilan Agama, karena bukan merupakan kewajiban yuridis (persyaratan kumulatif  dalam  beracara  di  Pengadilan  Agama),  serta  putusan yang diberikan oleh hakim, adalah putusan yang bersifat inkracht dan independen , dimana hakim memiliki wewenang yang merdeka dan  terbebas  dari  campur  tangan  apapun  untuk  melakukan penemuan  dan  pembaharuan  hukum,  termasuk  instansi  yang membawahi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pemohon),  tetapi  dengan demikian  hakim  tetap  akan  mempertanyakan  keberadaan  surat izin  tersebut  dan  mewajibkan  pemohon  untuk  menandatangani surat  bersedia  menanggung  resiko,  sebagai  wujud implementatif , demi  menjaga stabilitas dari  substansi fundamental Pasal  3
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo
memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan ?
2. Kendala-kendala  apa  saja  yang  terdapat  dalam  proses pelaksanaan  pemberian  putusan  hakim  terhadap  perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama
Gorontalo ?
3. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pemberian  putusan hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dalam  perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan.
4. Untuk  memahami  dan  menganalisis  apakah  terdapat kendala-kendala  dalam  praktek  pelaksanaan  pemberian putusan  cerai  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak menyertai surat izin atasan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo.
Pengkajian  terhadap  penelitian  terdahulu  sangatlah penting  dengan  melakukan  kajian  secara  komprehensif  untuk mengetahui  originalitas  penelitian  yang  akan  dilakukan,  dengan membandingkan  persamaan  dan  perbedaan  dari  penelitian sebelumnya, sebagai berikut: 11
11 www.agama.com . Diakses pada tanggal 22 juli 2018.
1. Penelitian  oleh Ramadhani  Purba ,  dengan  judul:
“Tinjauan  Hukum  Perdata  Tentang  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil”. 12
hasil  penelitian  ini  mengantarkan  pada  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:  1)  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang ingin  melakukan  perceraian,  wajib  memperoleh  ijin lebih  dahulu dari  pejabat.  Untuk  ini  ia  harus  terlebih  dahulu  mengajukan permintaan  secara  tertulis,  2)  Akibat  hukum  perceraian  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  terhadap  anak,  baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata- mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bila  ada  perselisihan mengenai  pengurusan  anak-anak,  pengadilan  memberikan keputusannya.,  3)  Mengenai  akibat  perceraian  terhadap  gaji  dan harta perkawinan Pegawai Negeri Sipil, adalah tergantung kepada siapa  yang  meminta  cerai  dan  bagaimana  tindakan  perkawinan lagi setelah perceraian.
Letak  persamaan  dengan  penelitian  ini  adalah  dari  segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian yang  dilakukan  oleh  oknum  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan letak  perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan penelitian diatas yaitu dari segi akar penelitian ini yang berfokus pada  studi  pandangan  para  hakim  di  Pengadilan  Agama Gorontalo dalam pemberian putusan terhadap perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai surat izin atasan, dan Kendala-kendala  yang  terdapat  dalam  proses  pelaksanaan pemberian  putusan  hakim  terhadap  perkara  perceraian  bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.
12 Ramadhani  Purba, Tinjauan  Hukum  Perdata  Tentang  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil, (Pematangsiantar:  Fakultas  Hukum  Universitas Simalungun, 2012).
2. Penelitian  oleh Mariani, dengan  judul  Penelitian:
“Pembagian  Gaji  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil”. 13
Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu  Untuk memenuhi  hak  bagian  gaji  bekas  istri  dari  mantan  suami yang  berstatus  pegawai  negeri  sipil,  yang  bersangkutan bisa  langsung  ke  bendaharawan  gaji  dengan  membawa putusan  dari  Pengadilan.  Putusan  yang  dimaksud menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak mendapat bagian  gaji  bekas  istri  dari  mantan  suami  yang  berstatus pegawai negeri sipil. Jika dalam putusan tidak disebutkan, maka yang bersangkutan bisa penuhi dengan melaporkan hal  tersebut  kepada  pimpinan  tempat  mantan  suaminya mengabdi,  kemudian  pimpinan  tersebutlah  yang kemudian  menindaklanjut  laporan  tersebut.  Setelah melalui  proses  tersebut,  pimpinan  yang  menangani  hal tersebut mengeluarkan kebijakan dan bendaharawan akan membagi  gaji  tersebut  sesuai  instruksi  dari  yang berwenang.
Letak persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian  yang  dilakukan  oleh  oknum  Pegawai  Negeri Sipil.  Sedangkan  letak  perbedaan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas yaitu dari segi  akar  penelitian  ini  yang  berfokus  pada  studi pandangan  para  hakim  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo dalam  pemberian  putusan  terhadap  perkara  cerai  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  menyertai  surat  izin atasan,  dan  Kendala-kendala  yang  terdapat  dalam  proses
13 Mariani, “Pembagian  Gaji  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil”, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012).
pelaksanaan  pemberian  putusan  hakim  terhadap  perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.
3. Penelitian  oleh Waruju  Nugrahadi ,  dengan  judul penelitian:  “ Efektivitas  Pasal  8  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin Perkawinan  Dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil Terhadap  Perlindungan  Hak  Anak  Dalam  Kasus Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang”. 14 Berdasarkan  hasil  penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat kekurangefektifan dalam penerapan Pasal 8  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983 terhadap  pemenuhan  hak  anak  dan  mantan  isteri  dari Pegawai Negeri Sipil setelah terjadinya perceraian. Hal ini karena  adanya  hambatan-hambatan,  yaitu  hambatan dalam  dari  isi  Pasal  8  ayat  (6)  yang  tidak  sesuai  dengan hukum Islam, majelis hakim takut melanggar asas hukum acara, ketidaktahuan isteri akan adanya peraturan tersebut, dan putusan perceraian tidak secara eksplisit menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada anak.
Letak  persamaan  dengan  penelitian  ini  adalah  dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah Perceraian  yang  dilakukan  oleh  oknum  Pegawai  Negeri Sipil.  Sedangkan  letak  perbedaan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas yaitu dari
14 Waruju  Nugrahadi, “Efektivitas  Pasal  8  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  Terhadap  Perlindungan  Hak  Anak  Dalam  Kasus Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang”,
Malang: Universitas Brawijaya, 2010).
segi  akar  penelitian  ini  yang  berfokus  pada  studi pandangan  para  hakim  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo dalam  pemberian  putusan  terhadap  perkara  cerai  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  menyertai  surat  izin atasan,  dan  Kendala-kendala  yang  terdapat  dalam  proses pelaksanaan  pemberian  putusan  hakim  terhadap  perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.
Dengan  demikian,  dari  beberapa  penelitian  diatas, maka peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang memiliki  kesamaan judul  ataupun  kesamaan dalam  fokus penelitian,  sehingga  dengan  demikian  tesis  ini,  dapat diratifikasi dan disinyalir sebagai penelitian terbaru dalam Studi Hukum Keluarga Islam.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah  jenis  penelitian  hukum empiris . 15 Penelitian hukum empiris adalah  sebuah  metode  penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat, yang  kemudian  menggunakan  pendekatan  penelitian,  jenis pendekatan kualitatif. 16 Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan  dengan  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder. 17
15 Ulber  Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2009), hlm. 10.
16 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26.
17 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  UI-Press,
1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  hukum  yang deskripsi-analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan. 18
Dalam penelitian ini Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap  dari  lapangan melalui  tehnik  pengumpulan  data berupa wawancara, 19 dan dokumentasi. 20
Proses  analisis  data  dilakukan  secara  terus-menerus selama  proses  pengumpulan  data  selama  penelitian berlangsung  yaitu  dengan  model  analisis  data  Miles  dan Huberman,  berupa:  Reduksi  data, 21 Penyajian  data, 22
Penarikan kesimpulan/verifikasi. 23

## Pembahasan
Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap  awal  segala  perkara  yang  diajukan  masyarakat  mencari keadilan.  Tidak  boleh  mengajukan  suatu  permohonan  atau gugatan  langsung  ke  pengadilan  tinggi  agama.  Semua  jenis
18 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia;, 1988), hlm. 35.
19 Abu  Achmadi  dan  Cholid  Narkubo, Metode  Penelitian (Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 83, dan M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194.
20 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194.
21 M.  Djunaid  Ghony  dan  Fauzan  Almanshur, Metode  Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 307.
22 M.  Djunaid  Ghony  dan  Fauzan  Almanshur, Metode  Penelitian
Kualitatif , hlm. 308.
23 M.  Djunaid  Ghony  dan  Fauzan  Almanshur, Metode  Penelitian Kualitatif , hlm. 309-310.
perkara  terlebih  dahulu  mesti  melalui  pengadilan  agama  dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. 24
Terhadap  semua  permohonan  atau  gugat  perkara  yang diajukan  kepadanya  dalam  kedudukan  sebagai  instansi pengadilan tingkat pertama, harusnya menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus  perkara  yang  diajukan  kepada  nya  dengan  dalih apapun.  Berikut  dasar  alasannya  sebagaimana  yang  termuat dalam undang-undang:

## Pasal 56
“Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”.
Dari  pengertian  pengadilan  agama  sebagai  pengadilan tingkat  pertama  adalah  pengadilan  terbawah  yang  bertindak sebagai  pintu  gerbang  penerimaan,  pemeriksaan  dan  pemetusan setiap  perkara.  Perkara  yang  tidak  lebih  dulu  diajukan  ke pengadilan  agama  tidak  akan  pernah  mendapat  penyelesaian. Tidak  boleh  lansung  di  ajukan  ke  pengadilan  yang  lebih  tinggi yakni Pengadilan Tinggi. Karena fungsi peradilan yang di berikan undang-undang  kepada  pengadilan  tinggi  bukan  sebagai pengadilan  tingkat  pertama,  tapi  pengadilan  tingkat  banding. Pengadilan  Tinggi  agama  kedudukannya  sebagai  pengadilan tingkat banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara  yang  diperiksa  dan  di  putus  oleh  pengadilan  agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding.
24 http://rahmiarrahman.blogspot.com/2012/12/struktur-susunan-dan- kewenangan-Pengadilan.html, diakses pada 25 Februari 2018.
Susunan pengadilan agama
secara horizontal berkedudukan  pada  setiap  kota  madya  atau ibu  kota  kabupaten. Susunan horizontal pengadilan tinggi agama berkedudukan pada setiap  ibu  kota  provinsi.  Selanjutnya  susunan  horizontal  dengan sendirinya merupakan penentuan batas kekuasaan daerah hukum masing-masing  pengadilan.  Daerah  hukum  pengadilan  agama hanya meliputi daerah kota madya atau daerah kabupaten dimana ia terletak.
Seluas  daerah  itulah  kewenangan  atau  kompetensi relatifnya.  Begitu  juga  daerah  hukum  pengadilan  agama.  Daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah provinsi dimana dia terletak.  Memang  pada  dasarnya  luas  daerah  hukum  masing- masing  pengadilan  agama  dan  pengadilan  tinggi  agama  di sesuaikan dengan daerah hukum pemerintahan kota madya atau kabupaten dan provinsi.
Susunan  Organisasi  Pengadilan  Agama  Tinggi  Agama, terdiri  dari:  1)  Pimpinan,  2)  Hakim  Anggota,  3)  Panitera,  4) Sekretaris.  Sedangkan  Susunan  Organisasi  Pengadilan  Agama (Tingkat  Pertama),  sesuai  dengan  substansi  Bab  II,  Bagian Pertama,  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  terdiri dari:  1)  Pimpinan,  2)  Hakim  Anggota,  3)  Panitera,  4)  Sekretaris, dan 5) Juru Sita.
Alasan  hakim  Pengadilan Agama  Kota  Gorontalo,  memberikan putusan  cerai  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak melampirkan surat keterangan izin dari atasannya
Ayat  Al-Quran  yang  terkait  dengan  talak,  turun  sebagai sebuah  ketentuan  hukum  dengan  terlebih  dahulu  diawali  oleh adanya  peristiwa  sebagai  sebabnya  ( asbab  nuzul ).  Hingga  pada kemudian  nantinya  melahirkan  suatu  implikasi  aransemen tatanan keberlakuan hukum islam yang harus di taati oleh setiap
pemeluk  agama  islam,  pada  kemudian  hari  hingga  saat  ini, sebagaimana yang dinyatakan Bapak H. Muhtar:
“Alhamdulillah di negara Indonesia yang hampir sebagian besar  penduduknya  mayoritas  memeluk  agama  Islam. Kehadiran  Pengadilan  Agama  dalam  bangunan  penegakan hukum  di  Indonesia,  memiliki  peranan  yang  sangat  urgen dalam  menjaga  stabilitas  dan  keseimbangan  hukum utamanya  di  bidang  keluarga  islam,  kesemua  hal  tersebut tentunya  berangkat  dari  upaya  revolusi  dan  refleksi keberlakuan  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ) di zaman  islam  terdahulu,  yang  kemudian  para  legislator  di indonesia  mengadopsinya  dalam  bentuk  badan  hukum negara  Indonesia  yang  lebih  modern,  berdasarkan pertimbangan kebutuhan akan hukum tersebut, penyelarasan  dengan  konteks  budaya,  dan  relevan  pada permasalahan  yang  acapkali  dihadapi  masyarakat  islam  di Indonesia.” 25
Berangkat  dari  pernyataan  di  atas,  menunjukkan  bukti kongkrit  lahirnya  indikasi,  bahwa  lembaga  talak  diadopsi  oleh Islam  setelah  sebelumnya  berlaku  dan  menjadi  sebentuk  tradisi pada  masa  jahiliyah.  Sikap  mengadopsi  itu  dapat  dipahami sebagai  bentuk  interaksi  sosial  Islam  sekaligus  upaya  bijaksana mendialekkan  ajaran  Islam  dalam  konteks  yang  dapat  diterima oleh masyarakat Arab saat itu. Islam dengan demikian, mengakui eksistensi  lembaga  talak  sebagai  fasilitas  hukum  dengan  konten sosial-budaya  yang  dominan.  Islam  berupaya  meneguhkan keunggulan  ajaran  talaknya  dalam  dimensi  rekonstruktif  dengan
25 H.  Muhtar, Hakim  (Ketua)  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  Wawancara (Gorontalo, 10 Februari 2018).
memperkenalkan  komponen-komponen  baru  lengkap  dengan nilai-nilai  luhur  vertikal  dan  horizontal  begitu  pula  sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Nilai-nilai vertikal diwujudkan dengan adanya  upaya  proteksi  sakralitas  dalam  talak  yang  hampir sebanding  dengan  sakralitas  dalam  ajaran  pernikahan  lewat konsep mitsaq  ghalizh .  Sementara  nilai-nilai  horizontal diaplikasikan  lewat  komponen  yang  menjadi  bahan  baku konstruksi lembaga talak yang cenderung memosisikan pengguna lembaga  talak  dalam  keutuhan  nilai  kemanusiaannya  termasuk stabilitas  emosional,  disintervensi  mental,  normalitas  akal,  dan dalam  keluhuran  harkat,  dan  martabat.  Fenomena  yang sedemikian rupa, sama dengan seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mohammad H. Daud:
“Berbicara  konteks  perceraian  di  Indonesia,  selain  dari kehadiran  undang-undang  1974  tentang  perceraian,  bisa dikatakan  Indonesia  telah  memberikan  sedikit  pijakan keberlakuan  Islamic  Law  yang  tertuang  secara  jelas  dalam Kompilasi Hukum Islam, kesemua alasan tersebut tentu saja berangkat dari keunggulan karakteristik lembaga talak versi Islam  itu,  maka  putusnya  jalinan  suci  pernikahan  tidaklah sesederhana  bagaimana  kata  cerai (Talak) diucapkan  oleh seorang  suami  secara  apa  adanya.  Melainkan  harus diidentifikasi terlebih dahulu berbagai macam rukun-syarat yang melingkupinya. Setelah hal-hal yang diinginkan dalam rukun-syarat  itu  dipandang  terpenuhi,  maka lembaga  talak selanjutnya  dihadapkan  pada  fase  kedua  yaitu  klasifikasi jenis talak/putusnya perkawinan yang terjadi. Hukum Islam dalam  hal  ini  fikih,  lewat  kodifikasi fuqaha` telah merumuskan  ketentuan  tersendiri  tentang  klasifikasi.  Jenis- jenis putusnya perkawinan yang sangatlah bervariasi sesuai
alasan  hukum  yang  melatarbelakanginya.  Variasi  jenis putusnya  perkawinan  itu  harus  dipandang  sebagai  sebuah kekayaan  khazanah  hukum  Islam,  sekaligus  di  saat  yang sama  menjadi  keunggulan  ajaran  Islam  dibanding  ajaran- ajaran  agama  lainnya  terlebih  sangatlah  aplikatif  sesuai dengan asas mempersulit terjadinya perceraian.” 26
Sedikit  berbeda  tetapi  sama  dari  pernyataan  diatas, sebagaimana  pernyataan  yang  dilontarkan  oleh  Bapak  Mukhlis yang  cenderung  menganggap  konsep  perceraian  dalam  islam, lebih  aplikatif  bertalian  dengan  kehadiran,  dan  prinsip  undang- undang 1974 tentang perkawinan:
“Konsep  perceraian  dalam  islam  yang  teradopsi  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  dan  teraplikasi  dalam  praktek persidangan  di  Peradilan  Agama,  sangatlah  ideal  dalam pemenuhan  asas  mempersulit  terjadinya  perceraian, bagaimana  tidak  ?,  perceraian  yang  telah  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  tidaklah  mudah  justru  disinyalir sangatlah rumit, macam-macam persyaratan yang berkelindan,  waktu  yang  relatif  cukup  lama,  dan  lain- lainnya,  demikian  merupakan  opsi  yang  lebih  real  dalam upaya  mempersulit  terjadinya  perceraian,  agar  para pemohon  tahu  dan  benar-benar  mengerti,  bahwa  perkara perceraian  itu  bukan  sekedar  permasalahan  sepele,  malah sebaliknya, apalagi kalau mereka berstatus sebagai Pegawai Negeri  Sipil,  perceraian  akan  lebih  sulit  lagi  untuk dilakukan,  karena  harus  bertubrukan  dan  bergesekan langsung  dengan  undang-undang  tentang  pokok-pokok kepegawaian  dan  undang-undang  1983  tentang  izin
26 Mohammad  H.  Daud, (Wakil  Ketua)  Pengadilan  Agama  Gorontalo, Wawancara, (Gorontalo, 19 Februari 2018).
melakukan  perkawinan  dan  perceraian,  yang  didalamnya tentu  saja  ada  Pasal-pasal  yang  saya  nilai  sangat  menekan dan  mengintimidasi  Pegawai  untuk  tidak  bercerai,  yang memang  pada  dasarnya,  Pasal  tersebut  diratifikasi,  demi untuk  kemajuan  dan  penegakan  disiplin  bagi  mereka  yang berstatus sebagai abdi dan aparatur negara” 27
Walaupun pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal, 28 serta  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan ibadah. 29 Akan  tetapi,  tidak  semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh banyaknya  masalah  yang  muncul,  sehingga  dalam  kehidupan perkawinan
terkadang bahkan seringkali terjadi ketidakharmonisan  antara  suami-istri,  sehingga  keutuhan  rumah tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan. Keadaan yang sedemikian rupa dapat berakibat pada putusnya hubungan perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri menegaskan  bahwa  putusnya  perkawinan  disebabkan  oleh  tiga faktor  antara  lain:  kematian,  perceraian,  dan  karena  putusan hakim. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Medang:
“Dinamika  putusnya  sebuah  ikatan  perkawinan  di indonesia,  mayoritas  penyebab  utamanya  disebabkan  oleh implikasi  terjadinya  perceraian  antara  suami-istri,  dimana dapat  kita  lihat  sendiri  fenomena  perceraian  di  Indonesia
27 Mukhlis, Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  wawancara, (Gorontalo,  26 Februari 2018).
28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.
29 Kompilasi Hukum Islam.
telah  menjadi  suatu  hal  yang  semakin  terlihat  wajar-wajar saja  dan  semakin  menjamur,  utamanya  pada  fenomena perceraian  oknum  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  semakin meningkat  pada  setiap  tahunnya.  Demikian  perceraian merupakan  faktor  terbesar  dari  putusnya  sebuah  ikatan perkawinan,  sebagaimana  dalam  isi  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  yang  menjelaskan  bahwa  putusnya perkawinan  disebabkan  oleh  tiga  faktor  antara  lain: kematian, perceraian, dan karena putusan hakim.” 30
Berdasarkan substansi isi pernyataan diatas, maka dengan demikian  dapatlah  diambil  kesimpulan,  bahwa  perceraian merupakan  salah  satu  faktor  utama  penyebab  putusnya perkawinan  di  Indonesia.  Sedangkan  untuk  pelaksanaaanya (prosedur  perceraian)  hanya  akan  dapat  dilakukan  di  depan Sidang  Pengadilan  demi  keabsahan  dan  kepastian  hukum berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, kemudian  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  untuk  dapat membawa  dan  menyelesaikan  perkara  perceraiannya  kepada Pengadilan  Agama  setempat,  sementara  untuk  mereka  yang memeluk  agama  selain  islam,  maka  perkara  perceraiannya dapatlah  dirujuk  kepada  Pengadilan  Negeri  tempat  mereka berdomisili.
Demikian sebagaimana pernyataan Bapak
Burhanudin Mokodompit:
“Perceraian merupakan salah satu fenomena yang saat ini sudah  menjadi  suatu  hal  yang  biasa,  dan  wajar-wajar  saja, karena  bila  tidak  terjalin  keharmonisan  antara  suami-istri, dan  kerap  kali  ditimpa  pertengkaran  dan  permasalahan tiada  henti  juga  berkepanjangan,  maka  perceraian  dapat
30 Medang, Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  wawancara. (Gorontalo, 11 Februari 2018).
dijadikan  sebagai  alternatif  terakhir  untuk  mengakhiri paceklik diantara keduanya di Pengadilan. akan tetapi perlu diingat kembali, sebagai warga negara yang baik tentu saja sudah  seharusnya,  sudah  menjadi  kewajiban  untuk mengikuti dan mentaati segala peraturan dan prosedur yang telah  di  tetapkan  sebagaimana  yang  ada  dalam  undang- undang  tentang  perkara  perceraian  ini,  dimana  perceraian bagi  pemeluk  agama  Islam  harus  dilaksanakan  di Pengadilan Agama  dan bagi  mereka  yang  memeluk  agama selain  dari  agama  Islam,  perceraiannya  harus  dilaksanakan di  depan  Pengadilan  Negeri,  demi  keabsahannya  menurut perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  dilaksanakan dengan  menggunakan  alasan-alasan  perceraian  dan, kemudian  akibat-akibat  dari  perceraian  itu  sendiri sebagaimana  yang  telah  diatur  dan  termuat  dalam perundang-undangan. 31
Sedangkan M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil  pada  awalnya  diartikan  dengan  Sama  atau  Persamaan, Keseimbangan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar. 32 Makna ini menunjukkan bahwa keadilan  itu  melibatkan  beberapa  pihak,  yang  terkadang  saling berhadapan,  yakni:  dua  atau  lebih,  masing-masing  pihak mempunyai  hak  yang  patut  perolehnya,  demikian  sebaliknya masing-masing  pihak  mempunyai  kewajiban  yang  harus ditunaikan. 33
31 Burhanuddin  Mokodompit, Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo, wawancara, (Gorontalo, 17 Februari 2018), 32 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 111. 33 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 114-116.
Kendala  yang  terakhir  dalam  pelaksanaan  perceraian bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  sangatlah  relevan  dan  korelatif dengan  wacana  konsep  Keadilan.  Berangkat  dari  tinjauan dan  telaah  terhadap  substansi  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1983 Tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri Sipil berikut:
Pasal 7
(2) Izin  untuk  bercerai  karena  alasan  isteri  mendapat cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
Sesungguhnya  berdasarkan  pada  substansi Pasal  7  diatas, jika dilakukan penelaahan dan tinjauan mendalam, serta dianalisis tajam dengan menggunakan pisau analisis berupa teori  keadilan, dan  mengkomparasikannya  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan persamaan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori keadilan M.  Quraisy  Shihab,  juga  berdasarkan  prinsip  keadilan  yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian,  maka  substansi  pada  asal  7  diatas  disinyalir  terdapat tendensi pencederaan  keadilan,  antara  hak  suami  dan  hak  istri (Pegawai  Negeri  Sipil)  dalam  pengajuan  alasan  izin  perceraian pada  atasannya.  Yang  kemudian  memunculkan  sebuah pertanyaan  dan  pernyataan  kristis.  Salah  satunya  dari  seorang hakim di Pengadilan Agama Gorontalo.
“Kemudian  bagaimana  dengan  pengajuan  permohonan izin  bercerai  bagi  istri  (Pegawai  Negeri  Sipil)  pada atasannya,  dengan  alasan  suami  mendapatkan  cacat  dan tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  seorang suami  ?.  kalau  izin  suami  akan  tertolak  dengan  alasan  istri
cacat,  dan  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  sebagai seorang istri, maka sebaliknya izin istri dengan alasan suami cacat  atau  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  secara otomatis  akan  dikabulkan  oleh  atasannya,  mengapa demikian?  Demikian  karena  substansi  pasal  7  hanya menyebutkan  perihal  izin  suami  pasti  tertolak  apabila  istri cacat  dan  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya,  dan tidak untuk suami, substansi tersebut sangatlah tidak equal .
Seharusnya  antara  suami  dan  istri  keduanya  memiliki kesempatan dan persamaan hak yang sama serta ideal. 34
Secara  otomatis  permohonan  izin  cerai  diatas  akan
dikabulkan oleh atasan. Demikian
dalam aturannya (substansinya), hanya mengintimidasi dan melarang suami untuk melakukan perceraian dengan alasan istri mendapatkan cacat dan tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai  seorang  istri,  dan tidak untuk sebaliknya.
Substansi  dari  Pasal  7  tersebut  jelas  lebih  memihak  dan, sangat  menguntungkan  pihak  perempuan,  yang  kemudian menurut konsep keadilan, ditenggarai sangat mengamputasi hak- hak  dari  pada  suami.  Seharusnya  antara  alasan  dikabulkan perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  suami  dan  wanita,  sama- sama  memiliki  timbangan  kekuatan  hukum  yang  sama  dan  adil, serta  menjunjung  tinggi  terciptanya  kesamaan  dan  kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara keduanya. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi para legislator untuk memberikan perhatian lebih bertalian dengan keberadaan Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983,  kemudian  melakukan  kajian  dan penelaahan secara mendetail, jika perlu substansi dari pada Pasal
34 Burhanuddin Mokodompit, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara,
(Gorontalo, 17 Februari 2014).
7  tersebut  direvisi  berdasarkan  parameter  porsi  keadilan  yang ideal,  serta  dengan  alasan  yang  logis,  relevan,  kompatibel,  jelas, dan  tegas  pada  objek  sasaran  yang  dimaksudkan  (pencari keadilan).  Agar  nantinya  tidak  menimbulkan tendensi dan probabilitas pencederaan hukum.
Alasan  tersebut  sebagaimana  yang  termaktub  dan terkutipkan  dari esensial teori  keadilan  yang  diusung  oleh  John Rawls,  dengan  alasan  sebuah  peraturan  tidak  peduli  betapapun efisien dan rapinya, harus di reformasi atau dihapuskan jika pada kenyataannya  tidak  dapat  menyajikan  hidangan  peraturan  yang equality serta  merujuk  pada  keadilan  yang  ideal  berdasarkan konsep keadilan yang termuat dan teramanatkan dalam Undang- Undang  Dasar  1945,  serta  substansi  bangunan  pokok  Pancasila sebagai  pilar  negara,  yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia. 35

## Kesimpulan
Putusan  perceraian  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  pihak- pihak  yang  berperkara,  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan telah  berusaha  dan  tidak  berhasil  untuk  mendamaikan  kedua belah pihak atau melakukan mediasi. 36 Pengadilan sebagai sebuah lembaga  negara  yang  secara de  jure dan de  facto , 37 merupakan tempat  upaya  terakhir  untuk  mempersatukan  dan  mendamaikan kembali  hubungan  suami  dan  istri  yang  berniat  melakukan perceraian  tadi,  dengan  jalan  membuka  lagi  pintu  perdamaian, menggunakan  cara  dan  sistem  musyawarah  melalui  perantara
35 John Rawls. A Theory of Justice Teori Keadilan . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006) hlm. 103.
36 K.  Wantjik  Saleh,  SH, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1980, hlm. 40-43.
37 Istilah De  jure ,  adalah  realitas  secara  (menurut)  kenyataan,  sedangkan De facto, adalah realitas secara (menurut) hukum.
hakim sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi, guna memperoleh hasil dan solusi pemecahan perkara win win solution
(sama-sama  menguntungkan)  yang  maksimal,  selain  itu  bahwa bagi  PNS  terdapat  aturan  dan  persyaratan  khusus  pada  perkara perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  salah  satunya  dalam permasalahan interval waktu  yang  diberikan  hakim  untuk memperoleh izin dari atasan yang relatif cukup lama, Akan tetapi, pada  realitas  narasi  dalam  praktiknya  di  depan  sidang perangadilan,  tidak  jarang  dan  tidak  sedikit  pula  ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan syarat berupa surat keterangan dari atasan, sedangkan pihak majelis hakim tetap saja memeriksa,  bahkan  memberikan  putusan  terhadap  perkara tersebut,  yang  bersifat inkracht. Menyikapi  persoalan  tersebut, terdapat  beberapa  hal  dan  alasan  mendasar  yang  menjadi landasan  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan  cerai bagi pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Salah satunya adalah aspek keadilan-lah (equal), yang menjadi parameter untuk dapat  mengabulkan  atau  tidaknya  permohonan  cerai  Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo, meskipun keadilan itu  sendiri  tidak  memiliki  patokan  atau  ukuran  mutlak  yang bersifat paten.
Selanjutnya bagi Pengadilan Agama Gorontalo, agar tetap terus  memberikan  pelayanan  yang  maksimal,  guna  terwujudnya visi  dan  misi  yang  telah  dicanangkan  sebagai  wujud  aplikatif pergerakan  roda  aktifitas  organisasi  yang  ideal.  Khususnya tentang  perizinan  dan  prosedur  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri Sipil, maupun Non Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Dengan demikian,  maka  saran  terakhir,  bagi  para  pelaku  perceraian  baik dari  pemohon  yang  berstatus  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil
maupun  Non  Pegawai  Negeri  Sipil,  di  harapkan  untuk  benar- benar  memahami  dan  mengetahui implikasi (akibat  hukum),  bagi tindak  pelanggaran,  berupa  tidak  memenuhi  persyaratan  dan prosedural  perceraian,  misalnya  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang akan  melakukan  perceraian  dan  tidak  melampirkan  izin  dari atasannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Baqiy. Muhammad Fu'ad. 1939. al-Mu’jam al-Mufahras Li
Alfaz Alquran, Indonesia: Maktabah Dakhlan.
Abdullah.  Abdul  Ghani.  1994, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press.
Abdurrahman.  1985, Usaha-Usaha  Penyempurnaan  Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Awara Karya.
Abu  Bakar.  Al-Yasa.  1991. Beberapa  Teori  Penalaran  Fiqh  dan Penerapannya , dalam “ Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan
Praktik ”, Pengantar: Juhaya. S. Praja, Bandung: Rosdakarya.
Achmadi.  Abu  dan  Cholid.  Narkubo.  2005, Metode  Penelitian Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara,  2005  dan  M.  Nazir, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ahmad.  Zainal  Abidin.  1974, Negara  Adil  Makmur  Menurut  Ibnu Siena, Jakarta: Bulan Bintang.
Al  Malibariy.  Syeikh  Zainuddin  Bin  Abdul  Aziz.  1979, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman
Ilmu Fiqih, Bandung: Husaini, Cetakan, November.
Al-dzarwi.  Ibrohim  Abbas.  1993, Teori  ijtihad  dalam  hukum  islam,
Semarang: Dina utama.
Ali.  Zainuddin.  2006, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika.
Al-Maraghi. Ahmad Mustafa. 1394, Tafsir Al-Maraghi , Jilid V, T. T:
Daar Al-Fikr.
Al-raysuni.  Ahmad.  2002, ijtihad  antara  teks,  realitas  dan kemaslahatan sosial Jakarta: Erlangga.
Al-Sabuni.  M.  Ali.  2001, Rawa’I  al-Bayan  Tafsir  Ayat  al-Ahkam,
Beirut: Dar al-Fikr.
Anwar.  Syamsul.  2000, “Teori  Konformitas  dalam  Metode  Penemuan Hukum Islam Al Gazzali” dalam Antologi Studi Islam;Teori dan Metodologi ,  oleh  M.  Amin  Abdullah,  dkk  ed.  Yogyakarta:
Sunan Kalijaga Press .
Ardhiwisastra.  Yudha  Bhakti.  2008, Penafsiran  dan  Konstruksi
Hukum , Bandung: Alumni .
Arifin.  Busthanul.  2001, Transformasi  Hukum  Islam  ke  Hukum
Nasional , Jakarta: al-Hikmah.
Arikunto.  Suharsimi.  2005, Manajemen  Penelitian, Cet  VII,  Jakarta:
PT Rineka Cipta.
Ash  Sidiqi.  Muhammad  Hasbi.  1997, Peradilan  Dan  Hukum  Acara
Islam cet. ke-1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera.
Asyof. Mukhsin. 2006, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum  oleh  Hakim  dalam  Proses  Peradilan” ,  Majalah  Varia
Peradilan Nomor 252/ November 2006, IKAHI, Jakarta.
Bagir  Manan.  2005, Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuasaan  Kehakiman Indonesia  Dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 ,
Mahkamah Agung R . I, Jakarta.
Basiq. Djalil, A. 2006, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Basyir.  Ahmad  Azhar.  1984, Pokok-Pokok  Persoalan  Filsafat  Hukum Islam , Yogykarta: UII Pres Yogyakarta .
Bismar.  Siregar.  1995, Hukum  Hakim  Dan  Keadilan  Tuhan,
Jakarta:Gema Insani Press.
Bisri.  Cik  Hasan.  2003, Penuntutan  Penyusunan  Rencana  Penelitian
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Cansil.  C.  S.  T.  1989, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum
Indonesia, cet. II Jakarta: Balai Pustaka.
Debdikbud.  2002, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Bulan
Bintang, 2002.
Depag  Republik  Indonesia.  1989, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,
Semarang: CV. Toha Putra.
Depdiknas.  2002, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai
Pustaka.
Effendi.  Satria.  2004. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam
Kontemporer , Jakarta: Kencana.
Ghony.  M.  Djunaid  dan  Fauzan.  Almanshur.  2012, Metode
Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Hadikusuma.  Hilman.  1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum  Agam,  cet.  I, Bandung:
Mandar Maju.
Hamidi. Jazim. 2004, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru  Dengan  Interprestasi  Teks ,  Yogyakarta:  UII  Pres,
Yogyakata .
Hamilton. Alexander. 2008, James Madison, John Day, The Federalist Paper 1961. Dalam Susi Dwi Harijanti, Kekuasaan Kehakiman yang  Merdeka:  Tinjauan  Teori  dan  Praktek  di  Indonesia” Dalam  M.  Fajrul  Falaakh,  “Gagasan  Amandemen  Ulang Undang-undang  Dasar  1945  Suatu  Rekomendasi”,  Jakarta:
KRHN.
Harahap.  Yahya.  1975, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Acara  pada
Peradilan Agama , Jakarta: al-Hikmah.
------------------------- 2005, Hukum  Acara  Pedata  tentang  Gugatan,
Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,
Jakarta: Sinar Grafika.
Hasan. Ahmad. 2001. Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, terj. Widyawati, Qiyas Penalaran Analogi Di Dalam Hukum Islam, Bandung: Pustaka .
Ibrahim.  Johnny.  2005, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum
Normatif , Surabaya: Bayumedia.
Ibrahim. Mustafa. 1934, Ot. Al. , Al-Mu’jam Al-Wasieth, Theheran:
Al-Maktabah Al-Ilmiyah.
Ihdami.  Dahlan.  2003, Asas-asas  Fiqih  Munakahat  Hukum  Keluarga
Islam , Surabaya: Al-Ikhlas.
Kamali, Muhammad Hashim. 1996, Prinsip dan Teori Hukum Islam
Usul al Fiqh, terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Keraf. Goys. 1982, Tata Bahasa Indonesia, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah.
Khallaf.  Abd.  Wahab.  1996, Ilmu  Ushul  Al-Fiqih, Diterjemahkan
Oleh  Noer  Iskandar  Al-Barsany  dan  Moh.  Thalchah
Mansoer, Dengan Judul “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqhi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
----------------------------- 1972, Ilmu Ushul al-Fiqh , Jakarta: Al-Majlis al-
A’la al-Indonesia li al-Da ‟ wat al-Islamiyyyat .
Khon. Abdul Madjid. 2009, Fiqh Munakahat , Jakarta: Amzah.
Latif.  H.  M.  Djamil.  1985, Aneka  Hukum  Perceraian  di  Indonesia,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
M  Zein.  Satria  Effendi.  2004, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer , Jakarta: Kencana.
M. Nazir, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, . 194.
Madkur.  Muhammad  Salam.  1993, Peradilan  Dalam  islam ,
Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Mahkamah  Agung  R.  I.  2004. Himpunan  Peraturan  Perundang- undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung
R. I. Serta Badan Peradilan di Indonesia . Mahkamah Agung R. I.
Jakarta.
Mahmood.  Tahir.  1987, Personal  Law  in  Islamic  Countries  History Teks and Comparative Analysis , New Delhi For the Academi of law and Religion .
Malik.  Rusdi.  1990, Peranan  agama  Dalam  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti`
Manan. Abdul. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . Edisi Revisi. Cet. III. Jakarta: Prenada Media Masyhur. Kahar.  1985, Membina Moral  dan  Akhlak , Jakarta, Kalam
Mulia.
Mertokusumo.  Sudikno.  2002. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,
Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty .
Moekiyat.  1989, Manajemen  Kepegawaian, Bandung:  Penerbit Mandar Maju.
Moh.  Zahid.  2003, Dua  Puluh  Lima  Tahun  Pelaksanaan  Undang- Undang  Perkawinan ,  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggara
Haji.
Moleong.  Lexy  J.  2006, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
Muchtar. Kamal. 1974, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: PT. Karya
Unipress.
Muchtar. Kamal. 1993, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ,
Jakarta: Bulan Bintang.
Muhammad  Abu  Zahrah.  1954 ,  Ibn  Hazm  wa  As  ru  Arā’uh  wa Fiqhuh, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabī.
Munawwir.  Ahmad  Warson.  1984, Al-Munawwir  Kamus  Arab- Indonesia, Yogyakarta:  Unit  Pengadaan  Buku  Ilmiah  dan
Keagamaan.
Musanef.  1984. Manajemen  Kepegawaian  di  Indonesia, Jakarta:
Gunung Agung.
Muthahhari. Murtadha. 1981, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam ,  Terjemahkan  Oleh  Agus  Efendi,  Bandung:  Mizan anggota IKAPI.
Nainggolan.  1987, Pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipi1 ,  Jakarta:  PT
Pertja.
Nakamura.  Hisako.  1991, Perceraian  Orang  Jawa;  Studi  Tentang Perkawinan  di  Kalangan  Orang  Islam  Jawa ,  Terjemahan.  H.
Zaeni Ashmad Hoeh, Yogyakarta: Gajah Mada Universytas.
Nasution.  Bahder  Johan.  2008, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum,
Bandung: CV Mandar Maju.
Nuruddin.  Amiur  Nuruddin  dan  Tarigan.  Azhari.  2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
Prawirohamidjojo.  R.  Soetojo  dan  Safioedin.  Azis.  1986 Hukum Orang Dan Keluarga , Bandung: Alumni.
Projohamidjojo.  Martiman.  2005, Komentar  Atas  KUHP, Jakarta:
Pradnya Paramitha.
Rahardjo.  Satjipto.  2000, Ilmu  Hukum, Bandung:  PT.  Citra  Aditya
Bakti.
Rahman. Asjmuni A . 2004, Metode  Penetapan Hukum Islam , Cet . 2,
Jakarta: PT . Bulan Bintang .
Rawls.  John.  2006, A  Theory  of  Justice  Teori Keadilan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Rifai.  Ahmad,  2010, Penemuan  Hukum oleh  Hakim Dalam  Perspektif
Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika.
Sabiq.  Sayyid,  2011, Fiqih  Sunnah, terjemahan  bagian  perkawinan dan  perceraian,  pentahqiq:  Muhammad  Sayyid  Sabiq Pengajar  Universitas  Al-Azhar,  Kairo  dan  Ummul  Qura, Mekah, Jakarta: Pena Publishing.
Sabiq.  Sayyid,  2011, Fiqih  Sunnah, terjemahan  bagian  perkawinan dan  perceraian,  pentahqiq:  Muhammad  Sayyid  Sabiq Pengajar  Universitas  Al-Azhar,  Kairo  dan  Ummul  Qura,
Mekah, Jakarta: Pena Publishing.
Saifullah. 2006, Metode Penelitian , Malang: Fakultas Syariah, 2006.
Saleh. K. Wantjik Saleh. 2005, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Salman.  Otje  dan  Anthon  F.  Susanto.  2009, Teori  Hukum:
Mengingat,  Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali ,  Cet.  V,
Bandung: Refika Utama.
Shidarta.  B . Arief.  2000. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum Sebuah  Penelitian  Tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu Hukum Nasional Indonesia , Bandung: Mandar Maju .
Shihab. M. Quraish. 1998, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas
Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan.
Simanjuntak.  P.  N.  H.  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Indonesia ,
Jakarta: Pustaka Djambatan.
Singaribun.  Masri  dan  Sofyan.  1987, Metode  Penelitian  Survey ,
Jakarta: LP3ES.
Soekanto.  Soerjono.  1989, Mengenal  Sosiologi  Hukum ,  Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Soemitro.  Ronny  Hanitijo.  1988, Metode  Penelitian  Hukum  dan
Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemiyati.  1982, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang
Perkawinan , Yogyakarta: Liberty.
Subekti. 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa.
Sudarsono.  1991, Lampiran  UUP  Dengan  Penjelasannya ,  Jakarta:
Rineka Cipta.
Sudikno.  Mertokusumo.  1993, Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,
Yoyakarta: Citra Aditya Bakti.
Sugiyono. 2012, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,
Kualittatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta.
Sukandarrumidi. 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian  Pemula Cet.  3;  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press.
Suseno.  Frans  Magnis.  1978, Etika  Politik,  Prinsip-Prinsip  Moral
Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta: Gramedia.
Sutanto.  Retnowulan.  2006,  dan  Iskandar.  Oeripkartawinata,
Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek, Bandung:
Mandar Maju.
Syafe’i. Rachmat. 1999, Ilmu Ushul Fiqih , Cet . 1, Bandung: Pustaka Setia, Bandung .
Taufiq.  2000, Peradilan  Keluarga  Indonesia, Mahkamah  Agung  RI,
Jakarta.
Ulber  Silalahi.  2009, Metode Penelitian Sosial Bandung:  PT.  Refika
Aditama.
Ustman.  Rachmadi.  2006, Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Utrecht,  E.  1962, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Balai
Buku Ichtiar.
Wicaksono.  Kristian  Widya.  2006, Administrasi  dan  Birokrasi
Pemerintah, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.