Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
Puguh Toko Arisanto 1 & Tiffany Setyo Pratiwi 2
1 Fakultas Bisnis, Psikologi dan Komunikasi, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, ptas002@gmail.com
2 Fakultas Bisnis, Psikologi dan Komunikasi, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, tiffany.pratiwi@staff.uty.ac.id

## Abstrak
Isu  LGBT  mulai  menggelegar  di  Malawi  pada  tahun  2009  pasca  penangkapan  pasangan  homoseksual  yang tertangkap  mengadakan  pernikahan.  Kriminalisasi  didasarkan  pada  pasal-pasal  di  KUHP  Malawi.  Tahun  2010, pemerintah  Malawi  juga menambah  pasal  di  KUHP untuk mengkriminalisasi lesbian.  Namun  pasca  pergantian Presiden  tahun  2012,  Presiden  pengganti,  Joyce  Banda  menangguhkan  kebijakan  kriminalisasi  pelaku  LGBT guna menunggu untuk dikaji ulang oleh Parlemen. Di tengah masa penangguhan, tahun 2015, di bawah Presiden yang  berbeda,  Malawi  mengeluarkan  UU  kriminalisasi  pelaku  LGBT  melalui Marriage,  Divorce  and  Family Relations  Act. Penulis  melihat  bahwa  terjadi  inkonsistensi  tindakan  pemerintah  Malawi  dalam  menerapkan kebijakan  kriminalisasi  LGBT.  Pemerintah  Malawi  menerapkan  kebijakan  kriminalisasi  LGBT  berdasarkan KUHP  Malawi,  tahun  2012  menangguhkannya,  dan  kemudian  2015  kembali  mengeluarkan  kebijakan kriminalisasi  LGBT  melalui  UU.  Artikel  ini  hendak  memaparkan  peran  kelompok  kepentingan  yang  saling bertentangan ( conflicting interest groups ) antara religious leaders dan NGO domestik beserta politik “ stick and carrot” dalam bantuan luar negeri negara-negara pendonor di Malawi. Variabel-variabel tersebut menjadi pokok analisis yang mempengaruhi inkonsistensi penerapan kebijakan kriminalisasi LGBT di Malawi.
Kata Kunci: kriminalisasi LGBT; KUHP Malawi; inkonsistensi; kelompok kepentingan; stick and carrot.

## Abstract
Issues of LGBT boomed in Malawi in 2009 after an arrest of homosexual couple who held a wedding party. The criminalization was based on Malawi’s Penal Code. In 2010, Malawian government also added an article on the Penal Code  to criminalize lesbians.  However,  after the  succession  of  Malawi  President in  2012, the  successor president, Joyce Banda suspended the policy criminalizing LGBT to await a review of the Parliament. Amid the suspension, under a different President, on April 2015 Malawi passed an LGBT Act of criminalization through Marriage,  Divorce  and  Family  Relations  Act.  The  authors  note  that  there  had  been  an  inconsistency  of  the Malawi  government  in  applying  policy  criminalizing  LGBT.  The  government  implemented  the  policy  of criminalization  towards  LGBT  based  on  Malawi  Penal  Code,  suspended  it  in  2012,  and  then  2015  re-issued policy  criminalizing  LGBT  through  certain  act.  This  article  explores  the  roles  of  conflicting  interest  groups between  religious leaders  and  domestic  NGO followed  by politics  “stick  and  carrot”  on  foreign  aid  of donor states in Malawi. These variables are subjects to analysis that affect the inconsistency of Malawi government to implement the policy.
Keywords: criminalizing LGBT; Penal Code; inconsistency; interest groups; stick and carrot

## PENDAHULUAN
Malawi  adalah  negara  miskin  bekas koloni Inggris  yang  merdeka pada tahun 1964. Negara  ini  mayoritas  dihuni  oleh  pemeluk Kristen  (Protestan,  Katolik  dan  sekte  lainnya) yang  mencapai  86%  sedangkan  12%  berasal dari  Islam.  Negara  yang  2/3 Gross  Domestic Bruto (GDP)  dan  80%  pendapatan  ekspornya berasal  dari  sektor  pertanian  ini  sangat mengandalkan  bantuan  luar  negeri (foreign aid) baik  dari  organisasi  internasional  seperti IMF,  Bank  Dunia  dan  European  Union  (EU) maupun  negara-negara  besar  seperti  Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman dan sebagainya 1 .  Bahkan  40%  dari  anggaran pembiayaan  pembangunan  pemerintah  Malawi berasal dari bantuan luar negeri. Global Policy Forum memaparkan  bahwa  negara-negara miskin  di  Afrika  (salah  satunya  adalah Malawi)  yang  membutuhkan  bantuan  luar negeri adalah negara-negara dengan permasalahan  sosial  ekonomi  yang  kompleks mulai dari masalah penyakit seperti HIV/AIDS,  kemiskinan,  pemerintah  yang korup hingga tingkat kematian yang tinggi. 2
Dalam konteks politik hukum regional, Malawi adalah satu dari 36 negara Afrika yang melarang  adanya  hubungan  sesama  jenis. Pelarangan hubungan sesama jenis menimbulkan  perhatian  publik  yang  luas  dari berbagai media baik domestik maupun mancanegara dan menjadi polemik di lingkungan  domestik  Malawi  sendiri.  Isu lesbian,  gay,  biseksual  dan  transgender (LGBT) 3 mulai mengemuka di Malawi pada
akhir  tahun  2009.  Ini  diawali  ketika  Polisi Malawi  mengkriminalisasi  dengan  menangkap pasangan  sejenis  yaitu  Steven  Monjeza  dan Tiwonge  Chimbalanga  yang  menikah  dengan menggunakan  tradisi  Malawi.  Penangkapan dilakukan  karena  kedua  pasangan  tersebut terbukti  melakukan  perbuatan  tidak  senonoh sesama  lelaki (indecent  practices  between males) berdasarkan Penal  Code atau  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Malawi.  Selain  itu,  perbuatan  tersebut  juga bertentangan  dengan  nilai  dan  norma  yang dianut  oleh  mayoritas  penduduk  Malawi. Dengan  kata  lain,  keduanya  dinilai  melakukan perbuatan kriminal menentang hukum, kebudayaan,  dan  agama  negara  Malawi 4 . Pasangan  sejenis  tersebut  dihukum  berupa kerja  kasar  ( hard  labour )  di  dalam  penjara selama  14  tahun.  Meskipun  kemudian,  pada faktanya Presiden, Malawi Bingu wa Mutharika  membebaskan  dan  mengampuni pasangan homoseksual tersebut setelah mendapatkan  kunjungan  dari  Sekjen  PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Ban Ki Moon 5 .
Peristiwa penangkapan pasangan sejenis tahun 2009 tersebut kemudian menyebabkan merebaknya homofobia di kalangan  masyarakat  Malawi.  Apalagi,  tidak lama  setelah  penangkapan  pasangan  sejenis tersebut,  bulan  Januari  2010,  polisi  Malawi kembali  mempolisikan  pegawai Centre  for  the Development  of  People (CEDEP),  sebuah NGO (Non Governmental Organization) karena  diduga  keras  memiliki  benda-benda pornografi   yang   identik   dengan   seks   bagi
1 “The  World  Factbook:  Malawi,”  Central  Intelligence Agency  (Central  Intelligence  Agency,  Februari  1,  2018), diunduh
dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/mi.html.
2 Global Policy Forum (2014, 16 Juli). Development aid to Africa diunduh dari,
https://www.globalpolicy.org/social-and-economic- policy/poverty-and-development/poverty-and- development-in-africa.html
3 Lesbian adalah perempuan yang orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, Gay atau disebut juga
homoseks/homoseksual yaitu laki-laki yang memiliki kecenderungan seksualnya kepada sesama laki-laki, Biseksual adalah orang yang memiliki ketertarikan baik pada sesama maupun lawan jenis, Transgender yaitu orang yang identitas gendernya berbeda dengan identitas seksnya saat lahir.
4 Philip  Browne, Canaries  in  the  Coal  Mines  :  An Analysis  for  LGBTI  Activism  in  Malawi (pp.7-10). Country Report. Johannesburg: Other Foundation. 2017.
5 BBC  News (2010,  29 Mei). Malawi  pardons  jailed  gay couple . diunduh dari http://www.bbc.com/news/10190653
71 Puguh Toko Arisanto & Tiffany Setyo Pratiwi | Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
homoseksual  ( homosexual  gay  material ).
Bulan  berikutnya,  polisi  kembali  menangkap seorang  pria  tua  berumur  60  tahun  karena melakukan  tindakan  sodomi  dan  dihukum  10 tahun  penjara  meskipun  dalam  kesaksiannya, pria  tua  tersebut  berdalih  hanya  tertarik hubungan  biologis  pada  laki-laki  bahkan  sejak dia lahir 6 .
Kriminalisasi  terhadap  pelaku  sodomi dan seks sesama jenis atau homoseks bukanlah perkara  hukum  baru  di  Malawi.  Sejak  zaman penjajahan Inggris, kriminalisasi dan stigmatisasi  terhadap  pelaku  sodomi  dan homoseks sudah diterapkan di Malawi. Dengan kata  lain,  legislasi  mengenai  kriminalisasi pelaku  sodomi  dan  homoseks  merupakan warisan  dari  penjajahan  Inggris  yang  banyak diilhami  oleh  nilai-nilai  moralitas  kristiani. Pascakemerdekaan  tahun  1964,  Malawi  masih memegang kuat hukum peninggalan  era koloni Inggris  tersebut  meskipun  konstitusi  Malawi telah direvisi atau diamandemen dua kali yakni pada  masa  awal  kemerdekaan  1965  dan  pada masa munculnya demokrasi multipartai 1995 7 .
Sejak awal tahun 2010, di bawah rezim pemerintahan  Presiden,  Bingu  wa  Mutharika, penangkapan pasangan sejenis yang
melakukan  pernikahan  menandai  kebijakan tegas  pemimpin  Malawi  tersebut  terhadap pelaku LGBT. Bingu wa Mutharika menegaskan bahwa penduduk Malawi  dilarang meniru  budaya  asing  yang  mereka  tidak pahami  termasuk  pernikahan  sejenis  yang diyakini merupakan tindakan setan  yang
6 F  Namangale. Judge  faults  tough  sentences  against gays .  The  Nation  dalam  Undule  Mwakasungula, The LGBT  situation  in  Malawi  :  an  activist  perspective
(pp.359-379.)  Chapter 13  of  Corinne  Lennox  &  Matthew Waites  (Human  Rights,  Sexual  Orientation  and  Gender Identity in The Commonwealth: Struggles for Decriminalisation  and  Change.  London:  School  of Advanced Study, University of London. 2013.
7 Kim Y Dionne dan Boniface Dulani, The Washington Post (2016, 1 Maret). This one graph shows the biggest threat   to   LGBT    rights   in   Malawi . diunduh dari https://www.washingtonpost.com/news/monkey- cage/wp/2016/03/01/this-one-graph-shows-the-biggest- threat-to-lgbt-rights-in- malawi/?utm_term=.61b23e50c29b
dilarang oleh Tuhan 8 . Pascapenangkapan tersebut,  isu  kriminalisasi  dan  perlindungan hak  LGBT  akhirnya  menjadi  yang  sangat sensitif  di  Malawi  dan  menjadi  objek  atensi publik  selama  bertahun-tahun.  Isu  LGBT dinilai  menjadi  isu  yang  atraktif  dalam domestik Malawi karena menyangkut interseksi antara politik domestik dan internasional, agama, hubungan dengan negara-negara  dan  organisasi  donor,  aktivis Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  pemerintah Malawi dan masyarakat yang lebih luas 9 .
Pemberlakuan kriminalisasi pelaku LGBT  pada  tindakan  pernikahan  pasangan sejenis dan sodomi tahun 2009-2010 didasarkan  pada  KUHP  1971  Malawi  yang banyak  diadopsi  dari  era  penjajahan.  KUHP Malawi  pasal  153  dan  156  menyatakan  bahwa orientasi  seksual  yang  dilakukan  oleh  pelaku homoseks  dan  sodomi  merupakan  perbuatan yang  menimbulkan  pelanggaran  hukum  ( law offense )  sehingga  dapat  dijatuhi  hukuman.
Pasal-pasal ini diklaim sangat berpengaruh dan mencabut  hak  dan  kebebasan  pelaku  LGBT. Pasal  153  dan  156  dalam  KUHP  Malawi menyatakan bahwa 10 :
153) Anyone  who has carnal knowledge of any person against the order of nature; (b) has carnal knowledge of any animal; or (c) permits  a  male  person  to  have  carnal knowledge  of him  or  her  against the  order of  nature;  shall  be  guilty  of  a  felony  and shall be liable to imprisonment for fourteen years, with or without corporal punishment.
156)  Any  male  who,  whether  in  public  or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures
8 Rex  Chikoko, Mutharika  Criticises  Gay  Movement, Nation Newspaper, diunduh dari http://www.gtzkenyahealth.com/press/downloads/PRESS %20CLIPPINGS%2027TH%20APRIL%202010.pdf
9 Emmie  Chanika,  John  L.  Lwanda  dan  Adamson  S. Muula, Gender,  Gays  and  Gain:  The  Sexualised  Politics of  Donor  Aid  in  Malawi (pp.89-105).  Africa  Spectrum. Vol.48, No.1. 2013.
10 Antigaylaws, African Countries where Homosexuality is still a Crime . diunduh dari https://antigaylaws.org/regional/africa/
another  male  person  to  commit  any  act  of gross  indecency  with  him,  or  attempts  to procure the commission of any such act by any  male  person  with  himself  or  with another  male  person,  whether  in  public  or private, shall be guilty of a felony and shall be  liable  to  imprisonment  for  five  years, with or without corporal punishment’.
Inti  dari  dua  pasal  di  atas  yaitu melarang  dan  mengkriminalisasi  seseorang yang  melakukan  pelanggaran  tak  wajar (unnatural  offences) seperti  sodomi  baik dengan  sesama  laki-laki  maupun    dengan hewan  dengan  hukuman  14  tahun  penjara  baik dengan  atau  tanpa  hukuman  fisik  dan  praktik atau  perbuatan  tidak  senonoh  sesama  laki-laki (indecent  practices  between  males) baik  di depan  umum  maupun  secara  sendiri  dengan hukuman  5  tahun  penjara  baik  dengan  atau tanpa  hukuman  fisik.  Pernikahan  pasangan sejenis  seperti  pada  kasus  Steven Monjeza  dan Tiwonge  Chimbalanga  tahun  2009  bisa  dijerat dengan kedua pasal tersebut.
Pasca  penangkapan  tahun  2009-2010, aturan  hukum  pidana  yang  mengkriminalisasi pelaku  sodomi  dan  homoseksual  digugat  oleh berbagai  aktivis  HAM  dan  LGBT  domestik maupun
internasional 11 .
Alih-alih menghentikan  dan  merevisi  pasal  tersebut, tahun  2011  rezim  Bingu  wa  Mutharika  justru memperluas cakupan aturan hukum pidana anti LGBT-nya  dengan  menerbitkan  pasal  baru mengenai kriminalisasi pelaku lesbian (Indecent  practices  between  females) yang termaktub  dalam  pasal  137A.  Pasal  tersebut berbunyi  “ any  female  person  who,  whether  in public  or  private,  commits  ‘any  act  of  gross indecency  with  another  female  shall  be  guilty of an offence and liable to a prison term of five years” 12 . Pasal  ini  secara  jelas  melarang hubungan  pasangan  sejenis  antara  perempuan dengan  perempuan  atau  lesbian.  Pelanggaran pasal tersebut akan dikenakan hukuman
penjara  selama  5  tahun  dan  menimbulkan sebuah  kepastian  hukum  bagi  pelaku  lesbian untuk  dikriminalisasikan.  Bagi  pihak  yang  pro LGBT,  pasal  kriminalisasi  untuk  lesbian tersebut  semakin  menyudutkan  kaum  LGBT dan  merupakan  langkah  mundur  di  tengah- tengah  nilai-nilai  kemanusiaan  global  yang mengakui persamaan dan martabat manusia.
Diterbitkannya  pasal  137A  menjadi bukti  bahwa  rezim  Presiden,  Bingu  wa Mutharika  menentang  praktik  LGBT  yang dianggap  sebagai  perbuatan  menyimpang  dari norma  agama  dan  budaya  Malawi.  Namun akhir tahun 2012, penerapan kebijakan kriminalisasi  LGBT  di  Malawi  berubah  180 derajat.  Pasca  meninggalnya  presiden  Bingu wa  Mutharika  yang  kemudian  digantikan wakilnya,  Joyce  Banda,  kriminalisasi  terhadap pelaku LGBT tidak berlaku lagi. Pemerintahan Malawi  di  bawah  rezim  Joyce  Banda mengubah  haluan  kebijakan  LGBT-nya  dari kriminalisasi pelaku LGBT menjadi dekriminalisasi  pelaku  LGBT.  Joyce  Banda menegaskan  bahwa  ketentuan  KUHP  pasal 153,  156  dan  137A  yang  mengkriminalisasi pelaku  LGBT  seperti  homoseks  dan  lesbian sudah  seharusnya  dicabut 13 .  November  2012,
Presiden  wanita  pertama  tersebut  secara  resmi menangguhkan kebijakan kriminalisasi homoseksual  dan  pasangan  sejenis  lainnya setelah  melalui  kajian  ulang  beberapa  bulan. Tindakan Joyce Banda yang dinilai kontroversi oleh sebagian masyarakat Malawi ini, diumumkan  oleh Attorney  General (Jaksa Agung) dan Menteri Keadilan ( Justice Minister )  Malawi,  Ralph  Kasambara  yang sekaligus  meminta polisi  nasional Malawi agar tidak  mengkriminalisasi  pelaku  pasangan sejenis.  Kebijakan  kriminalisasi  ditangguhkan untuk  menunggu  keputusan review dari Parlemen Malawi 14 . Di bawah  rezim
11 Philip Browne, Loc.cit
12 Refugee Legal Aid Information, Malawi LGBTI Resources . diunduh dari http://www.refugeelegalaidinformation.org/malawi-lgbti- resources
13 International  Gay  and  Lesbian  Human  Rights Commission. Africa  Perspective:  Newsletter  2013 (pp.14). New York: IGLHRC. 2013.
14 “Malawi:  Courageous  Move  to  Suspend  Anti-Gay Laws,”  Human  Rights  Watch,  November  6,  2012, diunduh dari
pemerintahan  Joyce  Banda  yang  dianggap moderat  ini,  pelaku  LGBT  tidak  perlu  lagi takut  lagi  terhadap  ancaman  kriminalisasi terhadap perilaku atas orientasi seksualnya.
Tidak  sampai  3  tahun,  di  tengah penangguhan  kebijakan  kriminalisasi  LGBT yang  berarti  tidak  berlakunya  pasal-pasal KUHP 153. 156 dan 137A, pemerintah Malawi mengubah  haluan  kebijakan  LGBT-nya.  Di bawah  rezim  presiden  baru,  Peter  Mutharika yang  terpilih  melalui  pemilu  2014,  kemudian pada  bulan  April  2015,  pemerintah  Malawi mengubah  kebijakan dari  dekriminalisasi pelaku  LGBT  menjadi  kriminalisasi  pelaku LGBT.  Kali  ini  pemerintah  Malawi  melarang hubungan  pasangan  sejenis  tidak  dengan mencabut  penangguhan  pasal-pasal  KUHP yang  digunakan  untuk  mengkriminalisasi LGBT  tetapi  dengan  mengeluarkan  UU (undang-undang)  Pernikahan,  Perceraian  dan Hubungan  Keluarga (Marriage,  Divorce  and Family  Relations  Act) .  UU  tersebut  selain mengatur  mengenai  usia  minimal  pernikahan, perceraian  dan  perlindungan  perempuan  juga mengatur larangan pernikahan sejenis, perpaduannya, pernikahan transgender maupun transeksual  (ganti  kelamin) 15 .  Dalam  hal  ini pemerintah  Malawi  secara  tegas  membatasi pernikahan  hanya  diperuntukkan  untuk  laki- laki  dengan  perempuan (opposite  sex) atau heteroseksual.  Jenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan  ditentukan  berdasarkan  kelahiran bukan berdasarkan pada jenis kelamin pascaoperasi  ganti  kelamin (sex-changing surgery) .  Selain  itu,  UU  ini  juga  melarang tidak  wajar  ( unnatural  offences) seperti  yang termaktub  dalam  pasal  153  KUHP  Malawi. Hubungan homoseks sebagai unnatural offences dapat  dianggap  sebanding  dengan pemerkosaan  dan  kekerasan  seksual.  Pelaku pernikahan  yang  melanggar  ketentuan  UU tersebut seperti pernikahan sejenis  dihukum
https://www.hrw.org/news/2012/11/06/malawi- courageous-move-suspend-anti-gay-laws.
15 Home  Office, Country  Information  and  Guidance Malawi: Sexual Orientation and Gender Identity (pp.10).
UK: Home Office. 2016.
berupa  denda  100.000  Kwachas  (mata  uang Malawi) dan penjara selama lima tahun 16 .
Berdasarkan  fakta  di  atas,  penulis berargumen  bahwa  terdapat  inkonsistensi pemerintah Malawi dalam menerapkan kebijakan  kriminalisasi  LGBT  dari  tahun  2009 hingga  2015.  Tulisan  ini  tidak  berusaha menyoroti  pergantian  kepemimpinan  sebagai faktor yang menentukan inkonsistensi penerapan  kebijakan  kriminalisasi  LGBT, meskipun faktanya berganti pemimpin berganti pula  penerapan  kebijakan  kriminalisasi  LGBT di Malawi. Penulis lebih cenderung menganalisis  dinamika  konflik  kelompok kepentingan  yang  berkembang  di  Malawi antara RL dan  NGO  domestik  dan  politik bantuan  luar  negeri  negara-negara  maju  di Malawi.  Tiga  variabel  tersebut  menjadi  pokok analisis  yang  mempengaruhi  inkonsistensi penerapan  kebijakan  kriminalisasi  LGBT  di Malawi.

## KERANGKA ANALISIS
Konsep Interest Groups (Kelompok Kepentingan) Interest Groups
atau kelompok kepentingan  dapat  dipahami  sebagai  sebuah asosiasi yang terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi  kebijakan-kebijakan  atau  aksi- aksi  dari  pemerintah.  Kelompok  kepentingan bisa  juga  disebut  sebagai pressure  groups atau kelompok  penekan.  Meskipun  dalam  beberapa hal kelompok kepentingan berusaha menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat  namun  kelompok  kepentingan berbeda dengan partai politik karena : 17
1. Mereka  berusaha  untuk  memengaruhi  dari luar daripada masuk menjadi dan ikut dalam penyelenggaraan negara.
16 Lihat juga pada UU Pernikahan, Perceraian dan
Hubungan Keluarga Malawi dari website https://www.giRLnotbrides.org/wp- content/uploads/2015/03/Malawi-Marriage-Divorce-and- Family-Relations-bill-2015.pdf
17 Andrew Heywood, Politik: Edisi Ke-empat (pp.435). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
74 Puguh Toko Arisanto & Tiffany Setyo Pratiwi | Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
2. Mereka  secara  khas  memiliki  fokus    isu yang  jelas  dan  sempit.  Tujuan  dan kepentingan  yang  dituju  pada  umumnya berfokus pada satu isu tertentu saja.
3. Mereka  jarang  memiliki  ciri-ciri  programik seperti partai politik dan umumnya memiliki  gerakan-gerakan  sosial  dengan organisasi formal yang cakupannya luas.
Winarno 18 memberikan penjelasan bahwa aktivitas kelompok kepentingan umumnya  menyangkut  tujuan-tujuan  terbatas dengan  sasaran-sasaran  monolitis  dengan institusi  yang  tidak  berlebihan.  Sedangkan menurut Ramlan Surbakti 19 , kelompok kepentingan  ialah  sejumlah  orang  yang memiliki kesamaan sifat, kepercayaan dan/atau tujuan,  yang  sepakat  mengorganisasikan  diri untuk  melindungi dan mencapai tujuan. Secara singkat,  setidaknya  ada  beberapa  peran kelompok  kepentingan  dalam  proses  politik sebuah  negara  yaitu 20 Membuat  tuntutan kepada pengambil kebijakan ( interest articulation ),
1. Memainkan  penyebaran  nilai  budaya  dan memengaruhi  perilaku  masyarakat  dalam politik (political socialization).
2. Ikut  sebagai non-partisan  group dalam pemilu.
3. Melobi  para  pembuat  perundang-undangan atau  legislasi  agar  mengeluarkan  legislasi yang diinginkan.
4. Memformulasikan  opini  publik dalam rangka  mengevaluasi  hukum,  peraturan  dan kebijakan pemerintah
Dalam  tulisannya,  Gabriel  Almond juga memaparkan bahwa kelompok kepentingan  dalam  memberikan input kepada pembuat  kebijakan  biasanya  menempuh  jalur- jalur,    seperti:    demonstrasi    dan     tindakan
18 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era  Reformasi (pp.83) . Jakarta: Buku Kita. 2007.
19 Ramlan  Subakti, Memahami  Ilmu  Politik (pp.109). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
20 Saheb  D.  Shareyouressays, 8 Important  Functions  and Role of Interest Groups . diunduh dari http://www.shareyouressays.com/knowledge/8- important-functions-and-role-of-interest-groups/112490
kekerasan,  baik  melalui  hubungan  pribadi, keluarga  atau  teman  yang  memiliki  jabatan publik,  melalui  perwakilan  langsung  yang mana  perwakilan  langsung  ini  memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengomunikasikan secara langsung dan berkelanjutan  tentang  isu-isu  yang  ingin dicapai  kepada  perwakilan  dalam  struktur pemerintahan.  Kelompok  kepentingan  juga sering  menggunakan  media  massa  dalam memengaruhi masyarakat dan mengembangkan  isu  yang  diperjuangkan. 21 Adapun  contoh  organisasi  yang  termasuk dalam  kelompok  kepentingan  seperti  NGO atau  LSM,  berbagai  asosiasi  seperti  asosiasi ekonomi, asosiasi/kelompok keagamaan
(religious  groups) ,  asosiasi  profesi  dan sejenisnya,  serta  organisasi-organisasi  sosial seperti  serikat  buruh,  himpunan  pengusaha, kelompok tani dan sebagainya.
Di  era  demokrasi  saat  ini,  peran kelompok  kepentingan  memainkan  peran penting  dalam  proses  pengambilan  keputusan sebuah  negara.  Peran  kelompok  kepentingan seperti  NGO  dan  kelompok-kelompok  agama (religious groups) sebagai organisasi,
kelompok atau asosiasi
yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja.  NGO  sering kali  melibatkan  diri  dalam  berbagai  isu  dan memiliki  pengaruh  politik  baik  ditingkat nasional  bahkan  internasional.  Mereka  juga bisa  menginternasionalkan  sebuah  isu  dan mengundang  aktor-aktor  internasional  untuk memberikan  perhatian  pada  isu  tersebut  dalam sebuah  negara  guna  memberikan  tekanan kepada  pengambil  kebijakan  negara  setempat.
Tidak  berbeda  dengan  NGO, religious  groups yang  dipimpin religious  leaders memainkan peran  penting  dalam  proses  perumusan kebijakan  sebuah  negara  dalam  perspektif agama   di   sebuah   negara. 22 Mereka   dapat
21 Johan  Jasin, Hukum  Tata  Negara  Suatu   Pengantar (pp.87). Yogyakarta: Deepublish. 2016.
22 Zoe  Robinson, Lobbying  in  The  Shadows:  Religious Interest  Groups  in  The  Legislative  Process (pp.  1045- 1047). Emory Law Journal. Vol 64. Issue. 4. 2015.
mempengaruhi  pengambil  kebijakan  melalui berbagai  sarana  seperti  lobi  pemerintah, demonstrasi,  penyebaran  pendapat  melalui media massa dan sebagainya.
Dalam praktiknya, perbedaan pandangan  antara  kelompok  kepentingan  satu dengan lainnya yang pada gilirannya melahirkan  kepentingan  yang  berbeda  pula terjadi  dalam  proses  perumusan  kebijakan sebuah  negara.  Adanya conflicting  interest s (kepentingan yang berlawanan) antar kelompok kepentingan tidak jarang memengaruhi  keputusan  yang  akan  diambil oleh  pemerintah.  Dalam  kondisi  ini,  idealnya pengambil
kebijakan mengakomodasi kepentingan dari kelompok-kelompok
kepentingan  sehingga  menghasilkan  keputusan yang merupakan win-win solution atas perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada 23 .

## Konsep Politik Bantuan Luar Negeri
(Foreign Aid Politics)
Foreign Aid atau bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan suatu negara  atau  organisasi  internasional  kepada negara  lain  berupa  bantuan  teknis,  ekonomi, atau  militer  untuk  tujuan  tertentu  seperti  untuk meringankan  beban  dan  rehabilitasi  karena bencana  alam  dan  perang,  stabilitasi  ekonomi dan  pertahanan  bersama (mutual  defense) 24 . Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  menyebutkan  ada  beberapa  sektor dalam  alokasi  bantuan  luar  negeri  yang termasuk dalam
Official Development
Assistance (ODA)  yaitu  infrastruktur  dan pelayanan sosial, infrastruktur ekonomi, sektor produksi,  dana  bantuan budgeting ,  bantuan kemanusiaan, pendanaan multisektor dan
globalisasi,  negara-negara  semakin  saling ketergantungan, program-program yang didanai  dengan  bantuan  luar  negeri  semakin menjamur dan semakin  lazim  di  negara-negara miskin 25 .  Meskipun  begitu,  motif  kehadiran bantuan  luar  negeri  di  negara  penerima ( recipient  country )  perlu  dipahami  lebih mendalam.
Dikaitkan  dengan  kebijakan  luar  negeri, bantuan  luar  negeri  dapat  dijadikan  sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan kebijakan luar  negeri  sebuah  negara.  Dalam  hal  ini, meskipun  bantuan  luar  negeri  memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan  manusia,  tetapi  alasan  utama penyaluran  bantuan  luar  negeri  bagi  negara pendonor  tidak  lain  semata-mata  hanya  untuk mengejar  tujuan  kebijakan  luar  negerinya. Kepentingan  komersial  dan  strategis  negara- negara  pendonor  adalah  faktor  utama  dibalik berbagai  macam  program  bantuan  luar  negeri. Dalam  implementasinya,  bantuan  dapat  ditarik kembali untuk menciptakan kesukaran ekonomi (economic  hardship) atau  untuk mendestabilisasikan  rezim  negara  penerima yang  tidak  ramah  atau  yang  bertentangan ideologinya  dengan  negara  pendonor.  Selain itu  bantuan  dapat  juga  digunakan  untuk menyokong  dan  menghadiahi  sebuah  rezim pemerintahan  tertentu  yang  patuh  pada  negara pendonor. 26 Ini  berarti  bahwa  bantuan  luar negeri  selain  diposisikan  sebagai  insentif  yang membangun  kesejahteraan  di  negara  penerima namun  juga  bisa  menjadi  ancaman  apabila bantuan dihentikan.
Dalam  relasinya  dengan  negara  penerima, negara  pendonor  dapat  memanfaatkan  bantuan luar negeri sebagai stick and carrot (tongkat bantuan  dalam  hal  utang  luar  negeri.  Di  era
25 Carol Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics (pp.1). Chicago  and
23 Puguh T Arisanto, Trade Controversy Amidst Tobacco Control Provisions: Dynamics on The Establishment of U.S Tobacco Control Act 2009 (pp.12.-13). Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol.13, No.2. 2017.
24 Guljinder K Randhawa, Foreign Aid in Economic Development (pp.1). International Journal of Computing
& Business Research. ISSN (Online): 2229-6166. 2012.
London: University of Chicago Press. 2007.
26 Clair Apodaca, Oxford Research Encyclopedia of Politics (2017, April). Foreign Aid as Foreign Policy . diunduh dari http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/97801 90228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e- 332?print=pdf
76 Puguh Toko Arisanto & Tiffany Setyo Pratiwi | Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
dan  wortel) 27 yang  menggabungkan  antara reward (hadiah)  dan punishment (hukuman).
Jika  negara  penerima  menuruti  kemauan  dan menyenangkan  negara  pendonor  maka  akan diberikan carrot sebagai reward dan sebaliknya  ketika  negara  penerima  tidak menuruti atau membangkang, negara pendonor akan  menggunakan stick untuk  menggebuk sebagai  bentuk punishment sehingga  negara penerima diharapkan mengubah perilakunya.
Dikaitkan  dengan  konsep stick  and  carrot , negara  pendonor  dapat  menjadikan  bantuan luar  negeri  baik  sebagai reward atas  sebuah tindakan  maupun  rangsangan  untuk  mengubah perilaku. Dalam hal ini, negara pendonor dapat mengubah  perilaku  negara  penerima  sesuai keinginan  dan  tujuan  negara  pendonor  melalui bantuan  luar  negerinya.  Ilustrasinya,  jika negara  penerima  menuruti  kemauan  negara pendonor, negara pendonor akan terus memberikan  bantuan  luar  negerinya  sebagai bentuk reward atas  kepatuhannya  namun  jika membangkang  negara-negara  pendonor  dapat memotong  atau  bahkan  menarik  bantuan  luar negerinya  sebagai  bentuk punishment atas ketidakpatuhannya. Pemotongan atau penarikan  bantuan  luar  negeri  tentu  akan menjadi sebuah ancaman bagi negara penerima yang  identik  dengan  negara  miskin  yang banyak  mengandalkan  bantuan  luar  negeri. Dalam posisi ini, negara penerima akan berada dalam posisi dilematis antara menuruti kemauan  negara  pendonor  dengan  hadiah bantuan luar negeri atau membangkang dengan hukuman berupa penarikan bantuan luar negeri padahal  tidak  jarang  kepentingan  negara penerima  tidak  sesuai  dengan  kemauan  atau kepentingan negara-negara pendonor.

## PEMBAHASAN
Peran  Religious  Leaders  Malawi  Melawan Praktik LGBT
27 Loc.cit.
Ajaran dan nilai-nilai Kristen (khususnya Katolik dan Protestan)
mendominasi  kehidupan  masyarakat  Malawi hingga  saat  ini.  Ini  diawali  ketika  Malawi, sama  seperti  banyak  negara  Afrika  lainnya, mengalami kolonialisasi/penjajahan negara Inggris.  Masyarakat  Malawi  juga  sangat mengenal  hukum-hukum  yang  diwariskan  oleh Inggris  yang  sebenarnya  juga  banyak  diilhami oleh nilai-nilai moralitas ajaran Kristen 28 .
Dalam konteks pemerintahan, kehidupan  sosial  politik  dan  pembangunan  di Malawi  tidak  bisa  dipisahkan  dari  eksistensi organisasi-organisasi keagamaan yang dipimpin  RL.  RL  dalam  hal  ini  merujuk  pada pemuka-pemuka  agama  Kristen  seperti  Uskup, Pendeta  dan  Kardinal.  RL  beserta  organisasi- organisasinya  sebagai interest  groups telah memainkan  peran  vital  dalam  pembangunan Malawi.  Banyak  sekolah  dan  rumah  sakit dibangun  melalui  organisasi  keagamaan  yang dipimpin oleh RL. RL juga terlibat aktif dalam mempromosikan  keadilan  sosial,  demokrasi dan  kesejahteraan  rakyat 29 .  Berdasarkan  survei yang dilakukan  oleh  organisasi Afrobarometer, organisasi-organisasi yang dipimpin RL adalah organisasi  yang  paling  dapat  dipercayai  oleh masyarakat Malawi 30 sehingga tidak mengejutkan  apabila  pendapat  atau  fatwa  dari RL  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai perwakilan  organisasi  keagamaan  dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang penting untuk didengarkan  dan  diikuti.  Ini  berarti  pada dasarnya  RL  dianggap role  model bagi kehidupan Malawi dan memiliki pengikut yang banyak.
28 Emmie Chanika, John L. Lwanda dan Adamson S. Muula., Loc.cit.
29 China Embassy in Malawi The Role of Religious Leaders in National Development -Keynote Speech by H.E. Ambassador Pan Hejun at the Religious Leaders Workshop of Malawi , Mei 24, 2011, diunduh dari http://mw.china-
embassy.org/eng/sghdhzxxx/t825097.htm
30 Afrobarometer,
State of the nation:
Malawians’reflections on political governance (pp.9-10). Zomba: University of Malawi. 2017.
Dalam  kancah  politik  domestik,  RL baik  sebagai  individu  maupun  perwakilan organisasi sering kali mengungkapkan pendapat  mereka  mengenai  isu-isu  politik  dan pernyataan mereka banyak diterima oleh media Malawi.  Organisasi-organisasi  RL  juga  sering menjadi penyalur (conduit) aspirasi masyarakat Afrika  termasuk  masyarakat  Malawi  untuk memprotes  kebijakan  pemerintah. 31 Selain  itu di  sisi  yang  lain,  RL  dan  pemerintah  Malawi juga  memiliki  hubungan  yang  baik.  Dalam  hal ini  pemerintah  Malawi  sangat  mendengarkan aspirasi  dari  RL  dan  organisasi-organisasinya. Beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa RL sebagai interest groups memiliki  peran  besar  terhadap  berbagai  aspek kehidupan negara Malawi.
Dikaitkan  dengan  LGBT  di  Malawi, RL yang mengklaim sebagai the soul of nation Malawi telah menentang keras praktik pasangan  sejenis  dan  perpaduannya  baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.
Tindakan  tersebut  dinilai  sangat  bertentangan dengan  ajaran  agama  kristen.  Tidak  haya  RL dari  Kristen,  RL  dari  agama  Islam  pun mengutuk  tindakan  homoseksual.  Menurutnya, homoseksual  sebagai  perbuatan  setan,  berdosa besar  berdasarkan  kitab  Al  Quran.  Dikutip dalam  sebuah  wawancara,  perwakilan  RL mengatakan agama tidak mengampuni homoseksualitas  atau  hubungan  seks  sejenis dan  nilai-nilai  agama  lebih  penting  dari  pada HAM. 32 PAC (Public  Affair  Committee )  yang beranggotakan  RL  juga  telah  mem- branding konsep  “ God-Fearing  Nation” bahwa  Malawi adalah  negara  yang  takut  dengan  Tuhan  dan praktik-praktik  LGBT  seperti  homoseksual dianggap sebagai konsep asing  yang
31 Alex  Thomson. An  Introduction  to  African  Politics Third Ed (pp.73) . Routledge. 2016.
32 Manuel  Malamba, The  Controversy  of  Homosexuality: A  Critical  Look  at  The  Issues  That  Make  Legalizing Homosexuality  in  Malawi  Difficult (pp.37).  Gothenburg:
University of Gothenburg, 2012.
menyimpang  dari  negara  dan  kebudayaan masyarakat Malawi. 33
Tindakan kriminalisasi terhadap pasangan  sejenis  homoseksual  tahun  2009 dengan  hukum  14  tahun  kerja  kasar    sudah tentu  mendapatkan  dukungan  dari  RL  Malawi yang  memang  sejak  awal  telah  menentang  dan mengutuk  praktik  LGBT . RL  berada stand point yang  sama  dengan  pemerintah  Malawi saat  itu  bahwa  homoseks  menentang  budaya Malawi, melawan kodrat Tuhan sehingga perlu adanya  kriminalisasi  terhadap  pelakunya 34 . Pascapenangkapan tersebut, dukungan RL agar pemerintah Malawi mempertahankan kebijakan  kriminalisasi  tersebut  bermunculan. Gereja-gereja  dan  aliansi  berbagai  gereja  yang dipimpin RL  mendukung dan meminta pemerintah
Malawi mempertahankan kebijakan  kriminalisasi  tersebut. 35 Selain  itu mereka  juga  meminta  organisasi-organisasi internasional  untuk  menghargai  nilai  agama dan budaya Malawi. Dukungan secara individu dari  RL  juga  bermunculan  seperti  Pemuka agama ternama Malawi, Felix Zalimba menegaskan bahwa “ homosexuality is immoral and that two people of the same sex can’t have sex  and  be  accepted  in  society” artinya homoseks adalah tindakan asusila, dilarang dan tidak diterima dalam masyarakat. 36
Upaya  RL  yang  meminta  pemerintah Malawi agar mempertahankan kebijakan kriminalisasi  LGBT  nampaknya  mendapatkan hasilnya  hingga  awal  tahun  2012.  Namun    di era Joyce Banda, pada bulan November  2012,
33 Lyson Sibande, Malawi Voice, “Five Fallacies against Decriminalisation of Homosexuality in Malawi,” Malawi
Voice , Mei 19, 2012, diunduh dari http://www.malawivoice.com/2012/05/19/five-fallacies- against-decriminalization-of-homosexuality-in-malawi- 40476/
34 . Manuel Malamba, Op.cit.pp 36.
35 Benny Tsododo, The Herald (2013, 31 Desember). Gay parties Western, Not Human Rights . diunduh dari https://www.herald.co.zw/gay-parties-western-not- human-rights/
36 Lameck Masina. VOA (2010, 18 Februari). Malawians Debate     Legalizing Gay     Marriage .     diunduh  dari https://www.voanews.com/a/malawians-debate-issue-of- legalizing-gay-marriage--84777977/160359.html
kebijakan  kriminalisasi  tersebut  ditangguhkan. Kondisi  ini  menyakitkan  para  RL  Malawi karena  beberapa  bulan  sebelumnya,  para  RL telah  memberikan  nasihat-nasihat    kepada rezim  baru  Joyce  Banda  mengenai  bagaimana pandangan para RL mengenai pasangan sejenis yang  dilarang  dalam  ajaran  agama  dan  cara mengatasi isu LGBT tersebut. 37
Merespon penangguhan kebijakan kriminalisasi  pasangan  sejenis,  RL  tidak bergeming begitu saja. RL baik secara individu maupun melalui organisasi-organisasinya menentang dengan keras penangguhan kebijakan kriminalisasi LGBT tersebut. Aliansi organisasi  RL  seperti Council  of  Churches (kelompok  organisasi  RL  yang  terdiri  dari  24 Gereja  Protestan)  dengan  keras  mendesak Attorney  General dan  pemerintah  Malawi untuk  mencabut  penangguhan  tersebut 38 .  RL secara  implisit  memperingatkan  kepada  rezim Joyce  Banda  bahwa  RL  akan  terus  menentang kebijakan penangguhan tersebut karena bertentangan  dengan  nilai  agama,  moral,  dan budaya. 39 RL  telah  mencoba  melobi  dan meminta pemerintahan Joyce Banda agar tidak lunak  terhadap  tekanan-tekanan  internasional khususnya negara-negara  barat pendonor Malawi  yang  menginginkan  dekriminalisasi praktik hubungan pasangan sejenis. 40 Tindakan para  RL  juga  menular  kepada  masyarakat Malawi  yang  memprotes  pemerintah  Malawi seperti  dengan  mewacanakan  bahaya  LGBT bagi agama dan budaya Malawi dalam  bentuk
37 “Religious Leaders tip JB on homosexuality,” The Nation,
Mei 13, 2012, diunduh dari
http://mwnation.com/religious-leaders-tip-jb-on- homosexuality/
38 “Churches force Malawi to change tune on anti-gay law,” Reuters, diunduh
dari
https://www.reuters.com/article/us-malawi- gays/churches-force-malawi-to-change-tune-on-anti-gay- law-idUSBRE8A70XJ20121108
39 Lameck  Masina,  “Suspension  of  Anti-gay  Law  Draws Mixed  Reaction  in  Malawi,”  Voice  of  America,  diunduh dari  https://www.voanews.com/a/suspension-of-anti-gay- law-draws-mixed-reaction-in-malawi/1541867.html
40 “Malawi  'suspends'  anti-homosexual  laws,”    BBC News, Desember 21, 2015, diunduh dari http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-35151341
petisi. 41 Meskipun  desakan  gencar  dilakukan hingga  diusulkan  hingga  ke  Mahkamah  Tinggi Malawi untuk dikaji ulang namun hingga akhir tahun  2015  desakan  yang  dilakukan  oleh  RL pada  akhirnya  tidak  menghasilkan  pencabutan penangguhan  kebijakan  kriminalisasi  pasangan sejenis di Malawi.
Desakan RL tidak berhenti begitu saja. Pada  tahun  2016,  RL  beserta  organisasi- organisasi  sayapnya  mengadakan long  march meminta  pemerintah  Malawi  untuk  mencabut penangguhan kebijakan kriminalisasi Homoseks. 42 Salah  satunya  adalah Young Pastor  Coalition yang  mendesak  melalui pengadilan  tinggi  di  Malawi  dan  berargumen bahwa  yang  memiliki  wewenang  untuk menangguhkan kebijakan kriminalisasi pasangan  sejenis  bukanlah  pemerintah  di tataran  eksekutif  seperti  Presiden,  Wakil Presiden maupun Menteri tetapi Parlemen yang merupakan institusi resmi yang mewakili suara rakyat. 43 Meskipun  tahun  2015,  pemerintah Malawi  di  bawah  rezim  Peter  Mutharika mengeluarkan  UU  Perkawinan,  Perceraian  dan Hubungan  Keluarga  sebagai  payung  hukum untuk  menjerat  pelaku  LGBT  yang  melakukan pernikahan sejenis namun UU tersebut nampaknya  masih  belum  melegakan  RL  yang menginginkan  pencabutan  penangguhan  pasal KUHP mengenai pelaku LGBT dan menghendaki  pemberlakuan  keduanya  agar lebih tegas menjerat pelaku LGBT.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dilihat dalam perspektif HAM, RL meminta pemerintah  Malawi  untuk  melihat  HAM sebagai nilai yang universal tetapi
41 ”Petition against Malawi Govt suspension of anti- homosexuality laws.” Nyasa Times, November 6, 2012, diunduh dari https://www.nyasatimes.com/petition- against-malawi-govt-suspension-of-anti-homosexuality- laws/
42 “Malawi religious leaders march against homosexuality and abortion,” Mamba, 8 Desember, 2016. diunduh dari http://www.mambaonline.com/2016/12/08/malawi- religious-leaders-march-homosexuality abortion/.
43 “Religious leaders meet with LGBTI community in Malawi , ” Mamba, 3 Agustus, 2016, diunduh dari http://www.mambaonline.com/2016/08/03/religious- leaders-meet-lgbt-community-malawi/
implementasinya  disesuaikan  dengan  kondisi domestik.  Dalam  hal  ini,  masalah-masalah HAM  harus  dipandang  sebagai  masalah- masalah  internasional  maupun  nasional  dan penerapan  nilai-nilai  HAM  tersebut  harus disesuaikan  dengan  sosial  budaya  seperti norma-norma,  agama  dan  nilai-nilai  budaya masyarakat  negara  tersebut.  Pendekatan  ini disebut Particularism  approach yang  relatif atau  pendekatan  partikulerisme  relatif. 44 RL tidak  menafikkan  bahwa  HAM  adalah  sesuatu yang penting dalam kehidupan, namun implementasi HAM di Malawi harus disesuaikan  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya Malawi.  Implementasi  nilai-nilai  HAM  di negara-negara barat berbeda dengan implementasi HAM di Malawi karena perbedaan latar belakang sosial budaya.

## Peran  NGO  Domestik  Malawi  dalam Memperjuangkan Hak LGBT
Sejak  penangkapan  pernikahan  sejenis akhir  tahun  2009,  isu  LGBT  menjadi mengudara  di  domestik  Malawi.  Pro  dan kontra  mewarnai  berita  Malawi  dalam  isu-isu kemanusiaan.  Geliat  para  aktivis  maupun organisasi-organisasi  kemanusiaan  pro  LGBT mulai menampakkan aksinya menentang kriminalisasi  yang  dilakukan  pemerintah. Berkat  aksi  mereka,  isu  kriminalisasi  LGBT menjadi isu krusial yang mendapatkan perhatian internasional dari NGO internasional, negara-negara besar hingga organisasi- organisasi internasional.
Di  Malawi,  salah  satu  NGO  yang  secara terang-terangan mendukung dan memperjuangkan  hak  kebebasan LGBT adalah CEDEP.  Tahun  2010,  CEDEP  memberikan perhatian  khusus  untuk  kasus  Steven  Monjeza dan  Tiwonge  Chimbalanga  setelah  mereka mengadakan  upacara  pernikahan  tahun  2009. Saat itu lobi ke pemerintah diupayakan secara
44 Abdullah T Wahyudi, Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pp.96), Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1. No.1. 2016.
terus menerus oleh CEDEP. Selain itu, CEDEP juga  tidak  ketinggalan  meminta  dukungan publik  masyarakat  Malawi.  Salah  satu  dengan membuka  donasi  yang  bisa  disalurkan  apabila ada  masyarakat  yang  ingin  menyumbangkan uangnya  untuk  mendukung  hak-hak  LGBT. 45
Namun,  jauh  sebelum  kasus  ini  muncul, CEDEP  yang  terbentuk  tahun  2005  ini memang telah memiliki visi menjamin pendidikan  dan  kesehatan  serta  dukungan sosial  untuk  komunitas  LGBT  khususnya  gay di  Malawi.  CEDEP  memulai  dukungannya dengan  menyediakan  sosialisasi  pendidikan HIV/AIDS.
Selain  beraksi  di  lingkungan  lokal,  upaya CEDEP  untuk  meraih  dukungan  internasional juga  dilakukan  bahkan  sebelum  tahun  2009. CEDEP  menjalin  kerjasama  dengan  pihak asing  yaitu  Skotlandia. Equality  Network (EN) Skotlandia bersama CEDEP Malawi mengembangkan  sebuah  proyek  kemitraan untuk  mengembangkan  hubungan  antar  negara mengenai  hak  LGBT  dan  berbagi  pengalaman dan  pembelajaran.  EN  Skotlandia  dan  CEDEP melakukan  proyek  kecil  yakni  pengembangan buklet  untuk  LGBT  di  Malawi  yang  isinya tentang  hak-hak  LGBT  dan  juga  bekerjasama untuk  penanganan  AIDS  di  kalangan  LGBT. 46
Tercatat  di  tahun  2008  sebuah  gerakan mendukung  gay  di  Malawi  terbentuk, The Malawi  Gay  Rights  Movement (MAGRIM), sayangnya  gerakan  ini  tenggelam  begitu  saja. Hal  ini  karena  adanya  penolakan  gerakan LGBT  dari  masyarakat  Malawi  sendiri  yang masih besar.
Selain  CEDEP,  organisasi  lain  yang  mulai muncul  ke  permukaan  pasca  penangkapan pelaku LGBT tahun 2009 adalah Malawi
“Four African LGBT Organizations Worth Supporting,” Advocate, Agustus 11, 2010, diunduh dari https://www.advocate.com/arts- entertainment/features/2010/08/11/four-african-lgbt- organizations-worth-supporting
46 “Cross Party Group on Malawi, ” Parliamentscot, Mei
10, 2017, diunduh dari http://www.parliament.scot/CrossPartyGroups/Ses sion5CrossPartyGroup/Minutes/Malawi_2017051 0.pdf
Human  Rights  Commission (MHRC).  Komisi HAM  Malawi  ini  cukup  vokal  menyuarakan hak-hak LGBT dan menentang keras kriminalisasi yang  dilakukan oleh rezim  Bingu wa  Mutharika.  Pascapenangkapan  tahun  2009, MHRC  melancarkan  lobi-lobi  politik  yang meminta penangguhan atau pencabutan larangan  hubungan  homoseksual  di  Malawi. 47
MHRC mengklaim bahwa kriminalisasi LGBT yang dilakukan pemerintah Malawi bertentangan  dengan  HAM  dan  pemerintah Malawi  telah  melakukan  diskriminasi  terhadap kaum minoritas.
Upaya  yang  dilakukan  MHRC  diperkuat juga  oleh Centre  for  Human  Rights  and Rehabilitation (CHRR)  Malawi.  Melalui  juru kampanye  hak  minoritas  dan  juga  Direktur
Eksekutif CHRR, Timothy Mtambo
mengatakan  bahwa  posisi  peradilan  Malawi mengenai masalah homoseksual sangat mengkhawatirkan.  CHRR  sangat  siap  untuk mendukung kelompok mana pun yang memiliki  pandangan  yang  sama  terkait  proses aturan  hukum  LGBT  di  Malawi.  Mtambo menjelaskan  bahwa  jika  aturan  kriminalisasi LGBT  diterapkan  maka  lebih  dari  40.000 homoseksual di Malawi akan hidup menderita. 48
Di  samping  CEDEP,  MHRC  dan  CHRR yang bertindak aktif mendukung dan memperjuangkan hak-hak LGBT serta menentang  kriminalisasi  pelaku  LGBT,  NGO lainnya kemudian juga bermunculan menyuarakan  dukungan  hak-hak  LGBT  di Malawi. Adapun NGO  yang turut memberikan dukungannya  ialah Youth  and  Children  Rights Shield (YOCRIS), Forum for National Development  (FND),  dan Counseling  for  the Adolescent Youth Organization (CAYO)   telah
47 “Public to be asked to give input on gay ban,” Mamba,
diunduh
dari http://www.mambaonline.com/2017/08/14/malawi- public-asked-give-input-lgbti-rights/
48 Lameck Masina, “Malawi Court Annuls Government Suspension of Anti-Gay Laws,” Voice of America, diunduh dari https://www.voanews.com/a/malawi-court- annuls-governments-suspension-on-anti-gay- laws/3188056.html
menyatakan minatnya untuk bergabung dengan MHRC  dan  CEDEP  dalam  upaya  untuk mempromosikan  hak  semua  orang  termasuk mereka orang-orang LGBT tanpa diskriminasi.
Berkat  aksi-aksi  yang  dilakukan  oleh NGO Malawi dalam  memperjuangkan hak-hak LGBT  dan  menentang  kriminalisasi  tidak dipungkiri  bahwa  akibat  aksi-aksi  tersebut,  isu LGBT akhirnya menyita perhatian internasional.  Dukungan-dukungan  dari  pihak asing  baik  dari state  actor maupun non  state actor atas tindakan NGO Malawi bermunculan.  Dukungan  yang  berdatangan salah  satunya  dari International  Gay  and Lesbian
Human Rights Commission
(IGLHRC).  IGLHRC  memberikan  dukungan lewat  media  dan  melakukan  komunikasi dengan NGO lokal untuk mendukung perjuangan hak-hak LGBT di Malawi 49 . Selain dukungan  terhadap  NGO  Malawi,  kecaman internasional  terhadap  kriminalisasi  LGBT  di Malawi  juga  bermunculan.  Salah  satunya adalah  dari  PBB.  PBB  melalui  organisasi sayapnya, secara resmi meluncurkan pernyataan  perang  hukum (court  battle) melawan kriminalisasi homoseks yang dilakukan  oleh  Malawi  dan  meminta  Malawi mencabut kebijakan kriminalisasi pelaku LGBT  atas  nama  HAM  yang  melarang perbuatan diskriminasi. 50
Desakan  dari  NGO  lokal  Malawi  agar mencabut  kebijakan  kriminalisasi  LGBT  dan menyebabkan  isu  LGBT  di  Malawi  menjadi booming secara  internasional  tentu  menjadi masukan  penting  bagi  pemerintah  Malawi untuk mempertimbangkan kelanjutan kebijakan kriminalisasi LGBT. Dalam  posisi
49 Out Right Action International (2014, 10 Juli). UN Human Rights Committee Identifies Human Rights
Violations Against Persons Based on Sexual Orientation in Malawi . diunduh dari https://www.outrightinternational.org/content/un-human- rights-committee-identifies-human-rights-violations- against-persons-based-sexual
50 Mabvuto Banda, “U.N. to launch legal challenge against Malawi anti-gay laws,” Reuters, diunduh dari https://www.reuters.com/article/us-malawi-gays/u-n-to- launch-legal-challenge-against-malawi-anti-gay-laws- idUSBREA0K0H420140121
ini,  rezim  pemerintah  Malawi  tidak  bisa mengabaikan  begitu  saja  desakan  NGO. Mengabaikan desakan NGO akan memperpanjang  solidaritas  internasional  untuk mengecam  tindakan  kriminalisasi  LGBT  dan berdampak pada aspek-aspek lain diluar HAM.
Dikaitkan  dengan  perspektif  HAM, pembelaan (advocacy) dan perlindungan ( protection )  hak-hak  LGBT  oleh  NGO  dan institusi di Malawi didasarkan pada Universalism  Approach bahwa  HAM  sebagai nilai  yang  bersifat  universal  tidak  bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan sosial budaya sebuah negara. Dalam hal ini nilai-nilai HAM  berlaku  sama  dimana  pun  serta  dapat diterapkan  pada  masyarakat  yang  mempunyai latar  belakang  budaya  dan  sejarah  yang berbeda. 51 Sehubungan  dengan  penjelasan  ini, NGO  dan  institusi  yang  pro  LGBT  di  Malawi memaknai  hak-hak  LGBT  sebagai  suatu  nilai dari  HAM  yang  sifatnya  universal.  Mereka meyakini  bahwa  manusia  itu  memiliki  hak yang  sama  tak  terkecuali  untuk  orientasi seksual.  Mereka  tidak  mempertimbangkan misalnya nilai-nilai lokalitas atau partikularitas yang berkembang di negara tersebut (dalam hal ini masyarakat di Malawi).

## Politik  “Stick  And  Carrot”  dalam  Bantuan Luar Negeri Negara-Negara Pendonor
Beberapa  kriminalisasi  yang  dilakukan oleh polisi Malawi selain mengundang kecaman  baik  dari  NGO  domestik  seperti CEDEP,  CHRR  dan  sebagainya  maupun  NGO internasional  seperti  IGLHRC,  kecaman  untuk mencabut  kebijakan  kriminalisasi  LGBT  juga berdatangan dari organisasi-organisasi internasional  seperti  PBB  yang  diikuti  Bank Dunia, IDA ( International Development Assistance ). 52 Dalam perspektif hukum internasional, karena telah  meratifikasi
seperti International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (ICCPR)  dan International Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (ICESCR) , Malawi dinilai telah melakukan tindakan kontradiktif dengan komitmen  perjanjian  internasionalnya  agar melindungi  hak-hak  semua  warganya  tanpa adanya  diskriminasi  terhadap  jenis  kelamin, warna kulit, ras, kaum minoritas dan sebagainya.
Selain  aktor-aktor  di  atas,  tindakan kriminalisasi  LGBT  juga  memicu  reaksi  keras dari  negara-negara  pendonor  Malawi.  Reaksi kecaman  dari  negara-negara  pendonor  Malawi bisa  menjadi  topik  krusial  bagi  kehidupan negara Malawi karena kecaman tersebut diikuti dengan ancaman pemotongan bahkan pencabutan  bantuan  luar  negeri  dari  negara- negara  donor  padahal  Malawi  adalah  negara miskin  yang  banyak  mengandalkan  bantuan luar  negeri  untuk  kebutuhan  pembangunan Malawi.
Merespon  tindakan  Malawi yang mengkriminalisasi  para  pelaku  LGBT  tahun 2009-2010,  tahun  2011,  negara-negara  besar seperti  AS,  Inggris,  Jerman  dan  sebagainya sebagai  negara-negara  pendonor  utama  bagi Malawi  memberikan  sinyal  ancaman  untuk mengurangi  atau  bahkan  mencabut  bantuan luar  negerinya  di  Malawi.  Dengan  total mencapai  US$400  juta,  bantuan  luar  negeri berpotensi  hilang  apabila  pemerintah  Malawi tidak  mencabut  kebijakan  kriminalisasi  pelaku LGBT. 53 Tindakan Stick  and  Carrot dalam politik  bantuan  negara-negara  donor  tersebut menjadi ancaman nyata terhadap perekonomian  dan  pembangunan  domestik Malawi mengingat 40% dari anggaran pembiayaan  pembangunan  pemerintah  Malawi berasal dari bantuan luar negeri. Negara-negara donor memastikan jika Malawi tetap mempertahankan kebijakan kriminalisasi perjanjian-perjanjian internasional HAM
53 Claire Ngozo, “ Malawi Donor Funding Threatened by
51 A Ubaedillah dan Abdul Rozak. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (pp.162). Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group. 2017.
52 Philip Browne. Op.cit. pp 26.
Rights, Governance Issues , ” Inter Press Service, Maret 17, 2011 diunduh dari http://www.ipsnews.net/2011/03/malawi-donor-funding- threatened-by-rights-governance-issues/
pelaku  LGBT,  negara-negara  donor  tersebut akan  mencabut  atau  setidaknya  memotong porsi  bantuan  luar  negerinya  dalam  jumlah yang besar.
AS,  salah  satu  negara superpower yang mengakomodasi kebebasan dan perlindungan  bagi  pelaku  LGBT  sekaligus salah satu pendonor terbesar Malawi, memberikan respon penolakan terhadap kebijakan  kriminalisasi  LGBT  di  Malawi. Negara  yang  tercatat  mendonorkan  US$200 juta  dollar  per  tahun  khususnya  di  bidang kesehatan ini bahkan secara eksplisit memberikan ancaman berupa penarikan bantuan  luar  negerinya  melalui United  States
Agency for International Development (USAID)  ke  Malawi  jika  Malawi  tidak merevisi kebijakan kriminalisasi pelaku LGBT. Semisal  pada  tahun  2012,  AS  melalui  rezim Barack  Obama  mengutuk  keras  tindakan kriminalisasi  yang  dilakukan  Malawi  terhadap pelaku pernikahan sejenis tahun 2011. 54
Sejalan  AS,  Inggris  juga  mengambil langkah  yang  serupa  dengan  AS.  Menanggapi kasus-kasus  kriminalisasi  pelaku  LGBT  yang dianggap menyalahi HAM di Malawi, Oktober tahun  2011,  Inggris  yang  merupakan  negara eks penjajah Malawi melalui Perdana Menterinya,  David  Cameron  mengumumkan bahwa  negaranya  akan  memotong  bantuan kepada  Malawi  sebesar  US$30  juta  karena telah melakukan kriminalisasi pelaku homoseksual  dengan  hukuman  berupa  kerja kasar  ( hard  labour )  di  penjara  selama  14 bulan. 55 Inggris  melalui  perwakilannya  dalam kunjungan  di  salah  satu  negara  Afrika, menegaskan  bahwa  negaranya  akan  akan memberantas  kekerasan  dan  diskriminasi terhadap  pelaku  LGBT  dalam  bentuk apapun
54 David  Smith,  “Malawi  to  review  homosexuality  ban after  US  aid  threat,”  The  Guardian,  Desember  9,  2011, diunduh
dari https://www.theguardian.com/world/2011/dec/09/malawi -homosexuality-ban-review
55 Jakdphillip,  “Tough  Love:  Britain  Will  Cut  Aid  to ‘Anti-gay  Nations,”  Time,  Oktober  10,  2011,  diunduh dari http://newsfeed.time.com/2011/10/10/tough-love- britain-will-cut-aid-to-anti-gay-nations/
khususnya  di  negara-negara  Afrika  termasuk Malawi.  Secara  historis,  Inggris  memang  telah menjadi kontributor utama dalam pembangunan  berbagai  bidang  di  Malawi. Setidaknya  dalam  kurun  waktu  dari  2008 hingga  2011,  Inggris  telah  menggelontorkan dana  sekitar  US$200  juta  dollar  ke  Malawi dalam berbagai proyek pembangunan. 56
Jerman,  salah  satu  negara  yang  vokal menyuarakan  dukungan  dan  perlindungan pelaku  LGBT  baik  di  lingkungan  domestik maupun internasional 57 , juga mengambil tindakan  yang  tidak  berbeda  dari  dua  negara besar di atas. Tahun 2011, Jerman mengumumkan  pemotongan  bantuan  luar negerinya  ke  Malawi  sebagai  respon  atas kriminalisasi pelaku homoseksual dan pembatasan kebebasan pers di Malawi. Jumlah pemotongan  bantuan  yang  ditujukan  untuk anggaran  pembangunan  pun  tidak  tanggung- tanggung  mencapai  50%  dari  jumlah  yang dijanjikan  sebesar  US$33  juta  pada    tahun 2011. Jerman meminta Malawi untuk mematuhi  perjanjian  HAM  internasional  yang diratifikasi  oleh  Malawi  dalam  kebijakan nasional terhadap pelaku LGBT. 58
Ketergantungan  akut  Malawi  terhadap bantuan  luar  negeri  telah  menganugerahkan bargaining power bagi negara-negara pendonor  tersebut  untuk  memengaruhi  bahkan menekan  kebijakan-kebijakan  Malawi  seperti kebijakan  kriminalisasi  LGBT.  Selain  itu dengan  bantuan  luar  negerinya,  negara-negara donor  mampu  mempraktikkan  konsep Stick and Carrot dalam politik domestik  Malawi
56 Travis Lupick, “U.K. aid policy makes things tougher for Malawi’s gays,” The Star, Oktober 17, 2011, diunduh dari https://www.thestar.com/news/world/2011/10/17/uk_aid_ policy_makes_things_tougher_for_malawis_gays.html 57 Shant Shahrigian, “German foreign policy works to support gay rights,” DW, diunduh dari http://www.dw.com/en/german-foreign-policy-works-to- support-gay-rights/a-15729932
58 Rex  Chikoko,  “Germany  cuts  aid  to  Malawi  over homosexuality  law,”  Afrika  Review,  Februari  4,  2011, diunduh dari http://www.africareview.com/news/Germany-cuts-aid-to- Malawi-over-homosexuality-law/979180-1101482- g3hbv8/index.html
yang  mana  jika  Malawi  tidak  mengikuti  saran mereka  agar  mencabut  kebijakan  kriminalisasi LGBT  negara-negara  donor  tersebut  tidak segan  untuk  mencabut  atau  memotong  porsi bantuan  luar  negerinya  dalam  jumlah  yang besar.  Bagi  Malawi,  ibarat  dua  sisi  koin  mata uang,  bantuan  luar  negeri  dari  negara-negara maju  menjadi  sebuah curing  recipe untuk pembangunan  domestik  namun  di  sisi  lain,
kedaulatan (sovereignty) Malawi dipertaruhkan. Alih-alih
menghargai kebebasan, kedaulatan dan norma-norma domestik yang diimplementasikan oleh Malawi,  negara-negara  donor  malah  secara eksplisit  mencoba  mengintervensi  kebijakan Malawi  untuk  mengubah  dari  “kriminalisasi” menjadi “dekriminalisasi” para pelaku LGBT.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  artikel  ini  dapat dipahami  bahwa  inkonsistensi  pemerintah Malawi  terhadap  kebijakan  LGBT  dapat ditinjau dari dua dimensi. Pertama , inkonsistensi  pemerintah  Malawi  berada  pada dimensi  antara  proses  pengambilan  sebuah kebijakan (decision  making  process) dan pengaruh  kelompok  kepentingan  domestik . Mereka  bertindak  untuk  memberikan  masukan bagi  pengambil  kebijakan  melalui  berbagai sarana  seperti  lobi,  melalui  media  massa  dan sebagainya baik untuk kepentingan kelompoknya  maupun  untuk  kepentingan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa kelompok kepentingan  satu  dengan  lainnya  memiliki kepentingan  yang  saling  berlawanan.  Dalam kasus  Malawi  yakni  kelompok  RL  dan  NGO melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi  pengambil  kebijakan  Malawi. Kedua ,  inkonsistensi  pemerintah  juga  berada pada  dimensi  antara  proses  pengambilan sebuah  kebijakan  dan  aktor  luar  negeri,  yakni negara-negara  pendonor  melalui  bantuan  luar negerinya. Negara-negara pendonor menggunakan  bantuan  luar  negerinya  dengan menerapkan  politik “stick  and  carrot ”  untuk mengintervensi kebijakan negara penerima.
Konsekuensinya ialah negara pendonor mampu mengubah  perilaku  hingga  kebijakan  negara penerima. Malawi adalah bukti dari konsekuensi  politik  ini.  Merespon  tindakan kriminalisasi  LGBT,  negara-negara  pendonor menggunakan  politik “stick  and  carrot” agar pemerintah Malawi mencabut kebijakan
kriminalisasi LGBT.
Inkonsistensi Malawi dalam
menerapkan  kebijakan  kriminalisasi  LGBT  di satu  sisi  bisa  menjadi win-win  solution bagi dua  kubu  secara  temporer,  meskipun  dalam kerangka  kebijakan  ini  juga  menunjukkan bahwa  Malawi  telah  menerapkan ambivalent policy atau  kebijakan  yang  ambivalen.  Malawi ingin  menerapkan  kebijakan  kriminalisasi LGBT, tetapi di sisi lain Malawi juga khawatir terhadap  eksistensinya  di  kancah  internasional dan  bantuan  luar  negeri  dari  negara  pendonor. Tuduhan sebagai negara yang tidak menjunjung  tinggi  nilai-nilai  HAM  berpotensi menghambat diplomasi Malawi dalam pemenuhan  kepentingan  nasionalnya.  Alasan lain  adalah  urgensi  bantuan  luar  negeri  yang menjadi sumber anggaran pembangunan. Berkurangnya  atau  bahkan  dicabutnya  bantuan luar  negeri  berpotensi  menyebabkan  krisis pembiayaan pembangunan domestik.
Keberhasilan  negara-negara  donor  mendikte kebijakan  domestik  Malawi  melalui  politik bantuan  luar  negerinya  juga  menunjukkan bahwa  kedaulatan  negara  Malawi  telah direduksi oleh negara-negara pendonor.
Tulisan ini juga memberikan gambaran lain  bahwa  desakan  dari  pihak  RL  yang meminta pemerintah
Malawi untuk mempertahankan kebijakan kriminalisasi LGBT  dan  desakan  dari  NGO  domestik  dan negara-negara  pendonor  yang  ingin  mencabut kebijakan  kriminalisasi  LGBT  merupakan sebuah proses yang berujung pada disfungsinya  penegakan  hukum  di  Malawi sehingga  penerapan  hukum  pidana  untuk pelaku  LGBT  tidak  lagi  objektif.  Dalam  hal ini, supremasi hukum Malawi dipertaruhkan.
BUKU REFERENSI and Gain: The Sexualised Politics  of Donor Aid  in  Malawi. Africa  Spectrum .Vol.48.
No.1.
Heywood,  Andrew.  (2013). Politik:  Edisi  Ke- empat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jasin,  Johan.  (2016). Hukum  Tata  Negara Suatu Pengantar . Yogyakarta: Deepublish.
Lancaster, Carol. (2007). Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic
Politics . Chicago and London: University of Chicago Press.
Mwakasungula,  Undule.  (2013). The  LGBT situation in Malawi: an activist perspective , Chapter  13  of  Corinne  Lennox  &  Matthew Waites  (Human  Rights,  Sexual  Orientation and Gender Identity in The Commonwealth:
Struggles for Decriminalisation and Change .  London:  School  of  Advanced Study, University of London.
Subakti,  Ramlan.  (2010). Memahami  Ilmu Politik. Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Thomson,  Alex.  (2016). An  Introduction  to African Politics Third Ed. Routledge.
Ubaedillah,  A  dan  Abdul  Rozak.  (2017).
Pancasila, Demokrasi,
HAM, dan
Masyarakat  Madani .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Winarno, Budi. (2007). Sistem Politik Indonesia  Era  Reformasi. Jakarta:  Buku Kita.

## THESIS
Malamba, Manuel. (2012). The Controversy of Homosexuality:  A  Critical  Look  at  The Issues That Make Legalizing Homosexuality in Malawi Difficult . Gothenburg: University of Gothenburg.

## ARTIKEL JURNAL
Arisanto,  Puguh  T.  (2017).  Trade  Controversy Amidst Tobacco Control Provisions:
Dynamics  on  The  Establishment  of  U.S Tobacco  Control  Act  2009. Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional . Vol.13. No.2.
Chanika,  Emmie,  John  L.  Lwanda  dan Adamson S. Muula. (2013). Gender, Gays
Randhawa, Guljinder K . (2012). Foreign  Aid in
Economic Development, International
Journal  of  Computing  &    Business Research . ISSN (Online): 2229-6166.
Robinson,  Zoe.  (2015).  Lobbying  in  The Shadows:  Religious  Interest  Groups  in  The Legislative  Process. Emory  Law  Journal . Vol. 64. Issue. 4.
Wahyudi,  Abdullah  T.  (2016).  Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 TentangPerkawinan. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum .Vol. 1. No.1.

## LAPORAN TAHUNAN
Afrobarometer.  (2017). State  of  the  Nation: Malawians’ reflections on political governance . Malawi: University of Malawi.
Browne,  Philip . (2017) .  Canaries  in  the  Coal Mines  :  An  Analysis  for  LGBTI  Activism  in Malawi,  Country  Report .  Johannesburg: Other Foundation.
Home Office. (2016). Country Information and Guidance  Malawi:  Sexual  orientation  and gender identity . UK: Home Office.
International  Gay  and  Lesbian  Human  Rights Commission.  (2013). Africa  Perspective: Newsletter 2013 . New York: IGLHRC.

## KORAN ONLINE
Chikoko,  Rex.  Nation  Newspaper.  (2010).
Mutharika Criticises Gay Movement.
diunduh dari http://www.gtzkenyahealth.com/press/down loads/PRESS%20CLIPPINGS%2027TH%2 0APRIL%202010.pdf

## ARTIKEL ONLINE
Advocate. (2010). Four  African LGBT Organizations Worth Supporting. diunduh dari
https://www.advocate.com/arts- entertainment/features/2010/08/11/four- african-lgbt-organizations-worth-supporting
85 Puguh Toko Arisanto & Tiffany Setyo Pratiwi | Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
Antigaylaws. African Countries where Homosexuality is still a Crime. diunduh dari https://antigaylaws.org/regional/africa/ Apodaca, Clair. Oxford Research Encyclopedia of Politics. (2017). Foreign Aid  as  Foreign  Policy .  diunduh  dari http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/a crefore/9780190228637.001.0001/acrefore- 9780190228637-e-332?print=pdf
Banda, Mabvuto. Reuters. (2014). U.N. to launch legal challenge against Malawi anti- gay laws , Reuters . diunduh dari https://www.reuters.com/article/us-malawi- gays/u-n-to-launch-legal-challenge-against- malawi-anti-gay-laws- idUSBREA0K0H420140121
BBC News. (2010). Malawi pardons jailed gay couple . diunduh dari http://www.bbc.com/news/10190653 BBC News. (2015). Malawi 'suspends' anti- homosexual
laws . diunduh dari http://www.bbc.co.uk/news/world-africa- 35151341 Central  Intelligence  Agency.  (2018). The World Factbook . diunduh dari https://www.cia.gov/library/publications/the
-world-factbook/geos/mi.html
Chikoko, Rex. Africa    Review. (2011).
Germany  cuts   aid  to    Malawi over homosexuality    law .      diunduh dari http://www.africareview.com/news/German y-cuts-aid-to-Malawi-over-homosexuality- law/979180-1101482-g3hbv8/index.html
China Embassy in Malawi. (2011). The Role of Religious Leaders in National Development -Keynote  Speech  by  H.E.  Ambassador  Pan Hejun at the Religious Leaders Workshop of Malawi .  diunduh  dari  http://mw.china- embassy.org/eng/sghdhzxxx/t825097.htm
D,  Saheb. Shareyouressays . 8  Important Functions  and  Role  of  Interest  Groups . diunduh dari http://www.shareyouressays.com/knowledg
e/8-important-functions-and-role-of- interest-groups/112490
Dionne, Kim Y dan Dulani, Boniface. The Washington Post. (2016). This one graph shows the biggest threat to LGBT rights in Malawi . diunduh dari https://www.washingtonpost.com/news/mo
nkey-cage/wp/2016/03/01/this-one-graph- shows-the-biggest-threat-to-lgbt-rights-in- malawi/?utm_term=.61b23e50c29b
Global Policy Forum. (2014). Development aid to Africa diunduh dari, https://www.globalpolicy.org/social-and- economic-policy/poverty-and- development/poverty-and-development-in- africa.html Human  Rights  Watch.  (2012). Malawi: Courageous Move to Suspend Anti-Gay Laws . diunduh dari https://www.hrw.org/news/2012/11/06/mal awi-courageous-move-suspend-anti-gay- laws
Jakdphillip. Time. (2011). Tough Love: Britain Will Cut Aid to ‘Anti-gay Nations . diunduh dari http://newsfeed.time.com/2011/10/10/toug h-love-britain-will-cut-aid-to-anti-gay- nations/
Lupick, Travis. The Star. (2011) . U.K. aid policy makes things tougher for Malawi’s gays . diunduh dari https://www.thestar.com/news/world/2011/ 10/17/uk_aid_policy_makes_things_tough er_for_malawis_gays.html Malawi Marriage Divorce    and Family Relations  Bill.  (2015).  diunduh  dari https://www.giRLnotbrides.org/wp- content/uploads/2015/03/Malawi- Marriage-Divorce-and-Family-Relations- bill-2015.pdf
Mamba. (2016). Malawi religious leaders march against homosexuality and abortion . diunduh dari http://www.mambaonline.com/2016/12/08/ malawi-religious-leadeclrs-march- homosexuality abortion/
Mamba. (2017). Public to be asked to give input on gay ban . diunduh dari http://www.mambaonline.com/2017/08/14/ malawi-public-asked-give-input-lgbti- rights/
Mamba. (2016). Religious leaders meet with LGBTI community in Malawi . diunduh dari http://www.mambaonline.com/2016/08/03/ religious-leaders-meet-lgbt-community- malawi/
86 Puguh Toko Arisanto & Tiffany Setyo Pratiwi | Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri
Masina, Lameck. VOA. (2010). Malawians Debate Legalizing Gay Marriage . diunduh
dari
https://www.voanews.com/a/malawians- debate-issue-of-legalizing-gay-marriage-- 84777977/160359.html
Masina, Lameck. VOA. (2016). Malawi Court
Annuls Government Suspension of Anti- Gay Laws . diunduh dari
https://www.voanews.com/a/malawi-court- annuls-governments-suspension-on-anti- gay-laws/3188056.html
Masina, Lameck. VOA. (2012). Suspension of
Anti-gay Law Draws Mixed Reaction in
Malawi . diunduh dari https://www.voanews.com/a/suspension- of-anti-gay-law-draws-mixed-reaction-in- malawi/1541867.html
Ngozo, Claire. Inter Press Service. (2011).
Malawi Donor Funding Threatened by Rights, Governance Issues . diunduh dari http://www.ipsnews.net/2011/03/malawi- donor-funding-threatened-by-rights- governance-issues/
Nyasa Times. (2012). Petition against Malawi Govt suspension of anti-homosexuality laws . diunduh dari https://www.nyasatimes.com/petition- against-malawi-govt-suspension-of-anti-
homosexuality-laws/
Out Right Action International. (2014). UN Human Rights Committee Identifies Human Rights Violations Against Persons Based on Sexual Orientation in Malawi . diunduh dari https://www.outrightinternational.org/conte nt/un-human-rights-committee-identifies- human-rights-violations-against-persons- based-sexual
Parliamentscot.  (2017). Cross  Party  Group  on Malawi.
diunduh dari http://www.parliament.scot/CrossPartyGrou ps/Session5CrossPartyGroup/Minutes/Mala wi_20170510.pdf
Refugee  Legal  Aid  Information. Malawi
LGBTI Resources . diunduh dari
http://www.refugeelegalaidinformation.org/ malawi-lgbti-resources
Reuters.  (2012). Churches  force  Malawi  to change  tune  on  anti-gay  law .  diunduh  dari https://www.reuters.com/article/us-malawi-
gays/churches-force-malawi-to-change- tune-on-anti-gay-law- idUSBRE8A70XJ20121108
Shahrigian,  Shant.  DW.  (2012). German foreign  policy  works  to  support  gay  rights . diunduh dari http://www.dw.com/en/german-foreign- policy-works-to-support-gay-rights/a- 15729932
Sibande,  Lyson.  Malawi  Voice.  (2012). Five Fallacies  against  Decriminalisation  of
Homosexuality  in  Malawi . Malawi  Voice. diunduh
dari http://www.malawivoice.com/2012/05/19/fi ve-fallacies-against-decriminalization-of- homosexuality-in-malawi-40476/
Smith, David. The Guardian. (2011). Malawi to review homosexuality ban after US aid threat . diunduh dari https://www.theguardian.com/world/2011/d ec/09/malawi-homosexuality-ban-review
The Nation. (2012). Religious Leaders tip JB on homosexuality . diunduh dari http://mwnation.com/religious-leaders-tip- jb-on-homosexuality/
Tsododo,  Benny.  The  Herald.  (2013). Gay parties  Western,  Not  Human  Rights . diunduh dari
https://www.herald.co.zw/gay-parties- western-not-human-rights/