## J-MAS

## Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Atik Srirahayu*, Dwi Epty Hidayaty, Ery Rosmawati
Universitas Buana Perjuangan Karawang *Correspondence email: mn18.atiksrirahayu@mhs.ubpkarawang.ac.id
Abstrak. Pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah sangat penting karena memiliki konsep kinerja ‘pasti’ yaitu akuntabel, sinergitas,  transparan  dan  inovatif,  Sistem  Informasi  Keuangan  merupakan  salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  mencatat berbagai  transaksi  sistem  informasi  akan  mendukung  aktivitas  operasional  dan  aktivitas  manajerial  perusahaan.  Proses pengelolaan  keuangan  pada  satuan  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Karawang  dapat  dinilai  kurang  efektif  dan  efisien karena melalui beberapa tahapan dengan menggunakan aplikasi yang berbeda hal tersebut yang mendasari perubahan penggunaan sistem informasi keuangan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan implementasi perubahan sistem informasi keuangan pada Kantor Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI Karawang.  Metode  penulisan  artikel  ini  yaitu  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, analisis, interpretasi data dan triangulasi . Hasil yang didapat  yaitu (1) Perubahan sistem aplikasi pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang umumnya memudahkan pengguna dalam melakukan tugas dan pekerjaan. (2) Perbandingan efektifitas waktu tidak terlalu signifikan namun penggunaan satu aplikasi untuk dapat  melakukan  berbagai  macam  operasional  keuangan  dapat  meminimalisir  terjadinya  eror  atau  not responding  pada  PC  saat pengerjaan  pencatatan  berlangsung.  (3)  Efektifitas  peringkasan  pekerjaan  terjadi  pada  tahap  rekonsiliasi,  dimana  dengan  sistem terbaru proses rekonsiliasi e-rekon antara satuan kerja dengan KPPN sudah mengalami otomatisasi (tidak perlu mengupload ADK (Arsip  Data  Komputer)  dari  SAIBA  (Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual)  ke  e-ekon).  (4)  Aplikasi  SAKTI  dapat menggantikan  6  aplikasi  sebelumnya  yang  digunakan  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Non  TPI  Karawang.  (5)  Perubahan  sistem informasi keuangan tidak mengurangi tugas dan fungsi sebagai pencatatan keuangan yang telah ada sebelumnya.
Kata kunci : Akuntabel; efektivitas pengelolaan keuangan; Sistem Informasi Keuangan
Abstract. Financial management in government agencies is very important as it has a "specific" concept of performance, namely responsibility, synergy, transparency and innovation. The financial information system is one of the tools used to record various information system transactions that affect the operation and management of business support activity. The financial management process in the work unit of the Class I, Non-TPI Immigration Office in Karawang can be considered less effective and efficient as it goes through multiple stages with different applications, which underlie changes in the use of financial information. This article is  to  explain  the  implementation  of  changes  in  the  financial  information  system  in  the  Immigration  Service  Class  I  No  TPI Karawang  The  method  of  writing  this  article  is  to  combine  descriptive  qualitative  research  methods  with  observations,  use  of survey techniques, analysis, interpretation of data. and triangle. The results obtained are (1) Changes in the application system in the work unit of the Immigration Office Class 1 Non TPI Karawang generally facilitate tasks and work for users. (2) Comparing time effectiveness is not very important, but using an application to be able to perform different types of financial operations can minimize the occurrence of errors or non-response on a PC during the recording work. (3) The effectiveness of the work summary occurs in the reconciliation phase, where with the latest system the E-Recon reconciliation process between the work units and the PCPN is automated (it is not necessary to use CDA (Computer Data Archive). ) of ABAS (Accrual Based Accounting System) in E-Commerce.econ).  (4)  The  SAKTI  application  can  replace  the  6  previous  applications  used  in  the  Karawang  Class  1 Immigration  Office.  (5)  Changes  in  the  financial  information  system  do  not  reduce  the  existing  existing  tasks  and  functions  as financial documents.

## Keywords: Accountable; Effectiveness of financial management; Financial Information System

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  pada  instansi  pemerintah  sangat  penting  karena  memiliki  konsep  kinerja  ‘pasti’  yaitu akuntabel,  sinergitas,  transparan  dan  inovatif,  untuk  itu  pengelolaan  keuangan  harus  sesuai  dengan  peraturan pemerintah yang ada pada kantor tersebut agar dapat dikatakan akuntabel dan transparan (Titi, Winantuningtyas,, et al, 2019).  Pembukuan  atau  proses  pencatatan  transaksi  harus  dilakukan  secara  rapih  dan  teratur  seperti  transaksi pembelian  peralatan  kantor,  pengeluaran  dana  untuk  gaji  dan  tunjangan,  serta  pembelian  kebutuhan  lainnya  untuk kegiatan operasional kantor agar menghasilkan laporan keuangan yang baik (Kemendikbud, 2016). Laporan keuangan dapat disebut sebagai sistem manajemen keuangan  selama satu tahun  yang berisi tentang informasi bermanfaat yang mengubah keputusan peserta (Rafikaningsih et al., 2020). Laporan keuangan bermanfaat tidak hanya bagi manajer dan pemilik bisnis, tetapi juga bagi pihak eksternal (Juli dan Oktober 2019). Laporan keuangan memfasilitasi pengetahuan dan  pengawasan  operasi  keuangan  Perusahaan,  alokasi  aset,  dan  pengelolaan  kinerja  perusahaan  (Achmad,  et  al., 2021). Bagi pihak eksternal, laporan keuangan penting dalam menentukan pertumbuhan laba rugi (Kasmir, 2017)
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
Teknologi  Informasi  Komputer  (TIK),  menjadikan  system  informasi  sebagai  alat  yang  efektif  untuk meningkatkan  daya  saing  perusahaan.  Dimasukkannya  sistem  informasi  baru  dan  inovatif  dalam  manajemen  dapat sangat  efektif  dalam  menciptakan  peluang  kompetitif  bagi  suatu  perusahaan  (Aggusti  et  al.  2016).  Melalui implementasi  dan  pengembangan  sistem  informasi,  sistem  informasi  mendukung  manajemen  dalam  pengembangan strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan (Achmad, Agung Budi Sulistiyo, 2021). Sistem teknologi informasi yang dapat disesuaikan dengan rencana bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kebutuhan informasi dapat diintegrasikan  melalui  sistem  informasi  pengambilan  keputusan  di  semua  tingkat  pemerintahan  dan  di  semua departemen (Handijono, 2020). Pernyataan keterbukaan mendukung pelaksanaan dan pengelolaan operasi perusahaan dengan desain yang terstruktur sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan (Winarno, 2015). Kekuatan utama sistem informasi meliputi: (a) memproses informasi dengan cepat, aman, dan andal; (b) memfasilitasi pemrosesan informasi dalam jumlah besar; (c) otomatis; dan (d) menyebarkan informasi secara tepat (Achmad et al., 2021). Fitur utama dari sistem data adalah kemampuannya untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien (Andayani, 2016).
Direktorat  Jenderal  Migrasi  merupakan  bagian  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  yang  memiliki  peran  utama  dalam  penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dan  standardisasi  teknis keimigrasian  (Admin  LPKAKUJO,  2021).  Layanan  Imigrasi  Finlandia  (kependekan  dari  Kanim)  adalah  organisasi teknis yang mengoperasikan Layanan Imigrasi Finlandia di lokasi atau kota tertentu. Layanan Imigrasi Finlandia dapat berpatroli di satu atau lebih kabupaten/kota (Direktorat Jenderal  Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus menggunakan basis yang disempurnakan saat melaporkan laporan keuangan mulai tahun 2015 (Presiden Republik Indonesia, 2010). Dana berbasis akumulasi dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang basis penggalangan dana. Informasi ini dapat digunakan oleh afiliasi dan pengguna laporan keuangan. Hal ini mirip dengan prinsip akuntansi keuangan, yaitu akun lengkap (laporan yang menyajikan semua informasi yang relevan) (Ferryono & Akuntansi, 2016).
Dalam  rangka  penerapan  SAP  berbasis  akrual,  pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat ) (Ferryono & Akuntansi, 2016).  Pemerintah  telah  mengembangkan  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA)  untuk  digunakan dalam  pelaporan  keuangan  kementerian/lembaga  pemerintah,  dimana  Kementerian  Keuangan  juga  belum  dapat menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi. Sistem ini diterapkan bersamaan dengan pengenalan bertahap sistem pengelolaan  keuangan  terintegrasi  (PMK  No.05  2016).  Gambar  1  proses  pengelolaan  keuangan  pada  satuan  kerja Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Karawang  melalui  beberapa  tahapan  pada  aplikasi  yang  berbeda  hal  ini  membuat proses  pencatatan  keuangan  menyita  waktu  cukup  banyak  karena  harus  mengirimkan  ADK  dari  aplikasi  satu  ke aplikasi selanjutnya serta memakan ruang penyimpanan yang cukup banyak karena harus menginstal seluruh aplikasi dan  menghasilkan  dokumen  output  dari  masing-masing  aplikasi  tersebut.  Saat  ini,  dengan  penggunaan  teknologi, perubahan  dan  perbaikan  dalam  sistem  manajemen  publik  tidak  hanya  diperlukan  tetapi  juga  dituntut  (Yuniningsih, 2019).
Digitalisasi  navigasi  di  sektor  publik  belum  didasarkan  pada  efisiensi,  efektivitas  dan  pengurangan  biaya, melainkan  telah  menjadi  tuntutan  masyarakat  untuk  mempertahankannya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, Direktur Jenderal Keuangan (DJPB) Kementerian Keuangan telah mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi untuk mengukur  nama-nama  satkar  kantor  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI) (Pambudi, 2018). Dimana hanya dengan 1 aplikasi dapat melakukan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah. Perubahan penggunaan  sistem  informasi  keuangan  ini  diatur  dalam  PMK  Nomor  171  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Sistem SAKTI (Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Gambar 1

## Proses Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja
SAKTI merupakan aplikasi yang merupakan bagian dari IFMIS dan diamanatkan oleh perusahaan/perusahaan untuk  mengelola  dana  dari  sumber  APBN.  Sistem  ini  dirancang  untuk  mendukung  prinsip-prinsip  pengelolaan keuangan  yang  sistematis,  efektif,  efisien,  efisien,  transparan,  akuntabel,  terintegrasi  dan  meritokratis.  Koneksi  data, single entry point, aplikasi akuntansi dan database  adalah beberapa fitur  utama SAKTI (Amriani &  Iskandar, 2019). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan sistem informasi keuangan pada kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  gambaran  yang  mendalam  tentang keadaan yang sebenarnya di lapangan penelitian (Nugrahani, 2014). Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kela I Non  TPI  Karawang  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  untuk  mengumpulkan  data  utama,  dilengkapi  dengan observasi lapang guna mengetahui kondisi pasti yang ada di lapangan dan Internet searching. Internet searching atau pencarian  data  menggunakan  internet  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  menggunakan  internet  dalam  rangka mencari  data-data  pendukung  yang  dibutuhkan  peneliti  pada  saat  melakukan  penelitian  (Bungin,  2003).  Wawancara dilakukan  pada  awal  bulan  Mei  2022,  total  informan  pada  penelitian  ini  berjumlah  3  orang  yaitu  terdiri  dari  kaur (kepala  urusan)  keuangan,  bendahara  umum  dan  operator  sistem  aplikasi.  Informan  mencakup  seluruh  pengguna sistem informai keuangan pada  instansi tersebut. Variasi  jenis data  yang digunakan yaitu  transkrip hasil  wawancara, observasi  dan internet  searching .  Data  yang  didapatkan  dari  vaiasi  tersebut  selanjutnya  ditriangulasi  (identifikasi persamaan dan perbedaan dari hasil variasi tersebut) dan kemudian diinterpretasi (menggabungkan hasil dari analisis). Hasil  analisis  data  kemudian  dihubungkan  dengan  faktor-faktor  dan  fenomena  yang  terjadi  sehingga  dapat  ditarik dalam sebuah kesimpulan.

## HASIL
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal  Imigrasi  pada  daerah  Karawang.  Kantor  Imigrasi  Non  TPI  Kelas  I  Karawang  ini  melayani  (1)  Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor Republik Indonesia.), Izin Berangkat dan Izin Kembali. (2) Melakukan Penentuan Status Keimigrasian  bagi  Orang  Asing  yang  berada  di  Indonesia.  (3)  Melakukan  Penelitian  terhadap  kebenaran  bukti-bukti Kewarganegaraan  Seseorang  mengenai  Status  Kewarganegaraan  (BhumiPura,  2022).  Sistem  Informasi  Keuangan yang digunakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang sebelum terjadinya perubahan diantaranya sebagai berikut : perencanaan penganggaran (RKAKL), realisasi pembelian  kebutuhan dan penerbitan dokumen pembayaran (SAS), input data barang yang telah di beli (Aplikasi Persediaan), pengelolaan barang milik negara yang telah dibeli (SIMAK BMN), pencatatan dan pelaporan berbagai macam  transaksi  (SAIBA)  rekonsiliasi atau penyamaan data (e- Rekon Lk), pengecekan oleh KPPN, dan output berupa laporan keuangan selama satu tahun.
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Gambar 2
Sistem Informasi Keuangan yang Digunakan Sebelum Terjadinya Perubahan
1. Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  (RKA-KL)  Daftar  Isian  Penggunaan  Anggaran (DIPA),  adalah  aplikasi  yang  digunakan  dalam  rangka  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga  dan  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  Anggaran  yang  merupakan  dokumen perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi  program  dan  kegiatan  suatu  Kementerian  Negara/Lembaga  dan sebagai  penjabaran  dari  Rencana  Kerja  Pemerintah  dan  Rencana  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga  yang bersangkutan  dalam  satu  tahun  anggaran  serta  anggaran  yang  diperlukan  untuk  melaksanakannya  (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2019). Operasi yang dapat dilakukan pada aplikasi RKA-KL DIPA adalah sebagai berikut (Ashari, 2014) a. Rekam Kegiatan Output. Rekam kegiatan output berisikan form yang meliputi  : Program, Kegiatan, Output, Kode  IB  (Inisiatif  baru)  ,  Lokasi  Jenis  Satker  (Satuan  Kerja),  Kewenangan,  Volume,  Tahun  Awal  –  Tahun Akhir,  dan  Volume  KPJM  (Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah).  KPJM  Ini  adalah  pendekatan penganggaran  berbasis  kebijakan  di  mana  keputusan  kebijakan  dibuat  selama  beberapa  tahun  keuangan, dengan  mempertimbangkan  dampak  biaya  keputusan  yang  relevan  untuk  tahun  berikutnya,  seperti  yang dijelaskan dalam prakiraan masa depan.
b. Rekam  Sub  Output.  Form  RUH  (Rekam  Ubah  Hapus)  suboutput  meliputi  :  Output,  Suboutput,  Uraian Suboutput dan Volume
c. Rekam  Komponen.  Form  RUH  (Rekam  Ubah  Hapus)  Komponen  meliputi  :  Isian  Komponen,  Uraian Komponen,  Jenis  Biaya,  Sifat  Biaya,  Dikalikan  Indeks  RPJM  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah), Dikalikan  Indeks  Output,  dan  Dianggarkan  Tahun.  Biasanya  pada  pilihan  isian  Uraian  komponen  terdapat pilihan : Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan kegiatan lainnya
d. Input  Belanja  Pegawai.  Selanjutnya  mengisi  input  belanja  pegawai  yang  didalamnya  meliputi  data  pegawai, data pegawai tersebut dapat diinput dari aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat)  satker secara otomatis data pegawai dalam  satu  satker  terinput  kedalam  aplikasi  RKA-KL  (Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga) selanjutnya ceklis aktif
e. Penghitungan  Gaji  dan  Tunjangan.  Dalam  RUH  (Rekam  Ubah  Hapus)  Belanja  dapat  di  klik  Gaji  dan Tunjangan untuk menghitung gaji PNS dalam setahun secara otomatis
f. Perhitungan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor
g. Cetak  RKA-KL  (Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga).  Setelah  Perencanaan  dan Penganggaran untuk periode 1 tahun RKA-KL dapat dicetak untuk selanjutnya di realisasikan.
2. Aplikasi  SAS  (Sistem  Aplikasi  Satker).  Ini  adalah  sistem  yang  dirancang  untuk  membuat  proses  pengelolaan keuangan publik lebih transparan, akuntabel, profesional dan proporsional. Dimana unit kerja dapat mengerjakan surat  perintah  membayar  yang  menjadi  dasar  KPPN  (Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara)  dalam
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
menerbitkan (SP2D) surat perintah pencairan dana (Balitkabi, 2021). Operasi yang dapat dilakukan pada aplikasi SAS adalah sebagai berikut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015)
a. Transfer  data  ADK  (Arsip  Data  Komputer)  DIPA  (Daftar  Isian  Penggunaan  Anggaran).  Setelah  membuat Rencana kerja dan Penganggaran selanjutnya output data yang dihasilkan di upload pada aplikasi SAS
b. Perekaman Referensi s.d Supplier Tipe. Perekaman kode user admin, PPK, PPSPM, Silabi Pengeluaran, KPA, Perekaman SPP, KPPN, Bank Pos, Supplier, Nomor Kontrak, dan Pejabat
c. Perekaman  Kontrak  s.d  Monitoring  Karwas  Kontrak.  Pada  Modul  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen) dilakukan perekaman dan pengawasan data kontrak
d. Perekaman  dan  Pencetakan  SPP  UP/TUP.  Pada  Modul  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  dilakukan perekaman  dan  pencetakan  SPP  UP  (Surat  Permintaan  Pembayaran  Uang  Persediaan)  dan  SPP  TUP  (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk membuat SPM
e. Perekaman  dan  Pencetakan  SPM  UP/TUP.  Pada  Modul  PPSPM  (Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah Membayar) dilakukan perekaman dan pencetakan SPM UP (Surat Perintah Membayar Uang Persediaan) dan SPM TUP (Surat Perintah Membayar  Tambahan Uang Persediaan).  Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
f. Perekaman Nomor SP2D. Pada Modul PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dilakukan perekaman  SP2D (Surat Perintah Pencairan  Dana).  SP2D adalah  surat  yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD (Bendahara Umum Daerah).
g. Monitoring  UP/TUP.  Setelah  semuanya  direkam  dan  dicetak  selanjutnya  dilakukan  monitoring  untuk  UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan uang Persediaan) dengan menggunakan Modul PPK atau PPSPM
h. Monitoring  Kartu  Pengawasan  Kontrak.  Setelah  membuat  SPP  UP/TP,  SPM  UP/TUP  dan  SP2D  serta monitoring  UP  dan  TUP  selanjutnya  memonitoring  Kartu  Pengawasan  Kontrak  atau  data  kontrak  dimana dilakukan pengecekan apakah program tersebut terealisasi atau tidak
i. Rekaman  SPBy.  Pada  Modul  PPK  dilakukan  perekaman  SPBy  (Surat  Perintah  Bayar)  Surat  Perintah  Bayar (SPBy)  adalah  dokumen  yang  diterbitkan  oleh  PPK  ditujukan  kepada  Bendahara  Pengeluaran  untuk melakukan pembayaran sesuai tagihan
j. Rekaman  Kuitansi  dan  Pungutan  Pajak.  Pada  Modul  Silabi  Pengeluaran  atau  Bendahara  Pengeluaran dilakukan rekam kuitansi dan pungutan pajak atas transaksi yang telah terlaksana
k. Pencatatan  Transaksi  Bendahara  Pengeluaran.  Pada  Modul  Silabi  Pengeluaran  atau  Bendahara  Pengeluaran dilakukan  pencatatan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  bendahara  pengeluaran  yang  nantinya mempengaruhi kas bendahara, RUH Saldo awal dan RUH transaksi
l. Perekaman  SPP  GUP  dan  SPM  GUP.  Surat  Permintaan  Pembayaran  Penggantian  Uang  Persediaan,  yang selanjutnya  disingkat  SPP-GUP  adalah  dokumen  permintaan  pembayaran  yang  dibuat/diterbitkan  oleh  PPK yang  digunakan  sebagai  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  UP.  Surat  Perintah  Membayar  Ganti  Uang Persediaan  adalah  surat  perintah  membayar  yang  diterbitkan  oleh  PPSPM  dengan  membebani  DIPA,  yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
m. Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran.  Tahap  terakhir  yaitu  membuat  laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
3. Aplikasi Persediaan. Merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan barang yang telah di beli oleh satker.  Aplikasi  Persediaan,  Aplikasi  SIMAK  BMN  (Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara) dan Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) wajib digunakan secara bersama-sama karena  saling  keterkaitan  satu  sama  lain  (Direktorat  Akuntansi  dan  Pelaporan  keuangan,  2017).  Operasi  yang dapat dilakukan pada aplikasi persediaan adalah sebagai berikut:
a. Migrasi Saldo Awal. Penarikan saldo akhir tahun yang tersisa
b. Persediaan Masuk. Persediaan masuk diantaranya adalah saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, perolehan lainnya, dan reklasifikasi masuk
c. Persediaan keluar. Persediaan keluar diantaranya adalah pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, penyerahan/ dijual,  pemakaian  untuk  berjaga-jaga,  penyerahan  dari  belanja  bansos,  usang,  penghapusan  lainnya, reklasifikasi keluar dls.
d. Laporan Posisi Persediaan. Laporan yang memuat data seluruh persediaan yang telah tercatat
e. Pengiriman ke SIMAK BMN. Mengirimkan data persediaan dari bulan 1 sampai bulan 6
4. Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), adalah aplikasi yang digunakan  untuk  mencatat  dan  mengorganisir  barang  milik  negara,  mulai  dari  pembelian,  transfer  masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.
a. Impor saldo awal dari Aplikasi Persediaan
b. Penerimaan  data  dari  Aplikasi  Persediaan.  Data  barang  yang  tercatat  dari  aplikasi  persediaan  selanjutnya  di upload ke aplikasi SIMAK BMN
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
c. Perekaman data transaksi asset tetap. Dilakukan perekaman seluruh transaksi asset tetap
d. Penyusutan Amortisasi. Dilakukan perekaman penyusutan yang terjadi pada asset tetap
e. Pencetakan laporan SIMAK BMN
f. Pengiriman data transaksi ke Aplikasi SAIBA
5. Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), adalah aplikasi yang biasa dipakai untuk mencatat berbagai transaksi keuangan di beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
a. Copy Revisi DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) dari Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker). Jika ada revisi dilakukan proses revisi terlebih dahulu selanjutnya baru dapat mengerjakan operasi lainnya
b. Copy  SPM  dan  SP2D  dari  Aplikasi  SAS.  Copy  SPM  (Surat  Perintah  Membayar)  dan  (Surat  Perintah Pencairan Dana) yang telah dibuat di aplikasi SAS
c. Copy Pendapatan . Copy pendapatam dan transaksi lainnya yang dilakukan pada SIMAK BMN
d. Penerimaan  data  dari  UAKPB  (Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Barang).  Posting  data  persediaan  agar  data terupdate
e. Penyamaan  data  neraca  percobaan  akrual  dengan  neraca  pada  aplikasi  SIMAK  BMN.  Pengecekan  ulang antara neraca percobaan pada aplikasi SAIBA dan neraca pada SIMAK BMN
f. Pengiriman  data  transaksi  ke  e-Rekon.  Setelah  dilakukan  rekonsilliasi  internal  antara  SAIBA  dan  SIMAK BMN selanjutnya dilakukan rekonsiliasi eksternal pada website e-Rekon
6. E-Rekon-LK,  adalah  aplikasi  berbasis  web  yang  dikembangkan  dalam  rangka  proses  rekonsiliasi  data  transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Rekonsiliasi adalah seuatu keadaan dimana  akuntan  biasanya  mengambil  langkah-langkah  pada  akhir  periode  pelaporan  untuk  memastikan  bahwa keseluruhan  akun  lengkap  dan  akurat,  yaitu  dengan  Upload  ADK  SAIBA  yang  akan  dilakukan  rekonsiliasi eksternal.
Setelah  berlakunya  PMK  Nomor  171  Tahun  2021  Tentang  Berlakunya  Sistem  SAKTI  terdapat  perubahan penggunaan  sistem  informasi  keuangan  yaitu  hanya  menggunakan  1  aplikasi  untuk  melakukan  berbagai  macam proses.

## Sumber: data olahan

## Gambar 3

## SIK sebelum dan Sesudah Perubahan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
SAKTI (Sistem  Aplikasi Keuangan  Tingkat  Instansi) merupakan  suatu  sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  neraca  pendapatan  dan  pengeluaran  instansi pemerintah,  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  pengelolaan  keuangan  negara..  Aplikasi  ini  digunakan  oleh Kementerian Negara/Lembaga level satuan kerja, wilayah, eselon 1 dan kementerian, selain itu Aplikasi SAKTI juga menerapkan  konsep single  database dimana  memudahkan  pengguna  tidak  harus  mengirimkan  ADK  (Arsip  Data Komputer)  dari  aplikasi  satu  ke  aplikasi  lainnya  hal  ini  dapat  membuat  pekerjaan  semakin  mudah  ditambah  dengan tingkat  keamanan  yang  lebih  tinggi  dengan  adanya  proses  enkripsi/dekripsi  ADK  (Arsip  Data  Komputer).  Dengan kemampuannya  Ber-interface  dengan  SPAN  (Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara)  pada  tiap  tahap  siklus anggaran memberikan kemudahan bagi Satuan Kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN hal ini dapat  menghemat  waktu  dalam  menjalankan  tugas.  Aplikasi  ini  juga  lebih  mudah  digunakan  dan  dapat  diinstal  di beberapa sistem computer jika sistem computer tidak dapat menginstal SAKTI aplikasi ini juga dapat di akses melalui Web hal ini tentu sangat memudahkan satuan kerja dalam mengerjakan tugas.
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Sumber: data olahan

## Gambar 4 SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
1. Modul Administrasi. Modul Administrasi yaitu modul admin yang digunakan untuk mengelola pengguna di dalam satuan kerja.
2. Modul  Penganggaran.  Modul  penganggaran  dalam  aplikasi  SAKTI  menggantikan  operasional  kerja  aplikasi RKAKL  DIPA.  Opersional  yang  dapat  dilakukan  yaitu:  Penyusunan  Anggaran,  Penelaahan  Anggaran,  Revisi Anggaran, dan Penyusunan KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
3. Modul  Komitmen.  Modul  Komitmen  menggantikan  opersional  kerja  aplikasi  SAS  modul  PPK  dimana  fungsi utama  pada  sistem  sebelumya  sebagai  penerbitan  SPP  (Surat  Perintah  Pembayaran)  .  Operasional  yang  dapat dilakukan  yaitu  sebagai  berikut  :  Pengelolaan  Data  Supplier,  Pengelolaan  Data  Kontrak,  Pengelolaan  Data Pelaksanaan  Kegiatan  Kontraktual,  Pengelolaan  Data  Pelaksanaan  Kegiatan  Non  Kontraktual,  dan  Pengelolaan Data Capaian Output
4. Modul Pembayaran. Modul Pembayaran menggantikan opersional kerja aplikasi SAS modul PPSPM fungsi utama dari  sistem  sebelumnya  yaitu  penerbitan  SPM  (Surat  Perintah  Membayar)  dan  SP2D  (Surat  Perintah  Pencairan Dana). Operasional yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut: Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar), Pencatatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Pencatatan RPD (Rencana  Penarikan  Dana)  Harian,  Penerbitan  SPBy  (Surat  Perintah  Bayar),  Koreksi  data  transaksi,  dan Penyesuaian pagu DIPA (merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan)
5. Modul  Bendahara.  Modul  Bendahara  menggantikan  opersional  kerja  aplikasi  SAS  modul  Silabi  Pengeluaran fungsi  utama  dari  sistem  sebelumnya  yaitu  pencatatan  transaksi  pembayaran  dan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran.  Operasional  yang  dapat  dilakukan  yaitu  sebagai  berikut:  Transaksi Uang  Persediaan  (UP),  Transaksi  Penggantian  Uang  Persediaan  (GUP)/GUP  Nihil,  Transaksi  Tambahan  Uang Persediaan  (TUP),  Transaksi  Pertanggungjawaban  Tambahan  Uang  Persediaan  (PTUP),  Transaksi  Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP), Transaksi Penggantian Uang Persediaan Kembali Pajak (GUPKP), Transaksi dana  titipan,  Transaksi  setoran  PNBP,  Transaksi  Pungutan  dan  Setoran  Pajak,  Transaksi  Setoran  Pengembalian Belanja,  Transaksi  Pengelolaan  Kas  Hibah,  Transaksi  Pencatatan  Dana  Kas  Masuk  Badan  Layanan  Umum,  dan Transaksi Pengelolaan Rekening Pemerintah.
6. Modul  Aset  Tetap.  Modul  Aset  Tetap  menggantikan  operasional  kerja  aplikasi  SIMAK  BMN  fungsi  utama  dari aplikasi SIMAK BMN yaitu melakukan pencatatan dan organisir. Operasional yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut: Perekaman transaksi BMN (Barang Milik Negara), Perhitungan penyusutan/amortisasi, Proses pembuatan data  summary  untuk  keperluan  pelaporan  aset  tetap,  Tutup  buku  aset  tetap,  dan  Pencetakan  buku/daftar  dan laporan BMN (Barang Milik Negara)
7. Modul Persediaan. Modul Persediaan menggantikan operasional kerja aplikasi persediaan. Operasional yang dapat dilakukan  yaitu  sebagai  berikut:  Perekaman  referensi  barang  persediaan,  Perekaman  transaksi  persediaan,  Tutup buku  persediaan,  Pencetakan  laporan  persediaan,  Konfigurasi  metode  pencatatan  dan,  dan  Konfigurasi  metode penilaian
8. Modul Piutang. Modul Piutang di desain khusus untuk melakukan pencatatan pengelolaan transaksi piutang yang dilakukan  oleh  satuan  kerja.  Hal  ini  memudahkan  satuan  kerja  dalam  memanajemen  piutang.  Pada  sistem sebelumnya  piutang  dikelola  oleh  aplikasi  SAIBA  (dengan  mentransfer  informasi  dari  bendahara  penerimaan, yaitu  Perekaman  referensi  debitur,  Perekaman  transaksi  piutang,  Perekaman  settlement  pembayaran  /pelunasan piutang,  Perekaman  surat  penagihan,  Perekaman  dokumen  reklasifikasi  kualitas  piutang,  Perhitungan  penyisihan
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
piutang,  Transfer  keluar-transfer  masuk  data  piutang,  Perekaman  hapus  buku/hapus  tagih,  Perekaman  koreksi piutang, Tutup buku piutang, dan Pencetakan laporan piutang.
9. Modul  Pelaporan.  Modul  Pelaporan  menggantikan  operasional  kerja  aplikasi  SAIBA  (Sistem  Akuntansi  Instansi Berbasis  Akrual)  dimana  fungsi  utamanya  yaitu  melakukan  laporan  pertanggungjawaban  atas  berbagai  transaksi dan penyesuaian neraca dan jurnal serta pengoperasian akuntansi lainnya. Operasional yang dapat dilakukan yaitu sebagai  berikut:  Jurnal  manual  dan  jurnal  penyesuaian,  Transaksi  resiprokal,  Posting  jurnal,  Monitoring  jurnal, Tutup buku, dan Pencetakan Laporan Keuangan
Perubahan  penggunaan  sistem  informasi  keuangan  pada  satuan  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Non  TPI Karawang  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Beberapa  kelebihan  pada  sistem  terbaru  yaitu  (1)  Hanya  dengan  satu aplikasi  dapat  melalukan  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan,  serta  pertanggungjawaban  anggaran sehingga tidak harus menggunakan banyak aplikasi yang kadang membuat sistem computer mengalami eror; (2) Tidak perlu  melakukan  pengiriman  ADK  dari  satu  aplikasi  ke  aplikasi  lainnya  karena  menggunakan single  database ;  (3) Dapat  diakses  dengan  menggunakan  web  dan  dapat  dibuka  pada smartphone berbeda  dengan  sistem  sebelumnya dimana  pada  tiap  aplikasi  mengalami  update  dan  pembaharuan  aplikasi  pada  setiap  tahunnya  hal  ini  membuat pengguna  harus  melakukan  transfer  data  dari  aplikasi  versi  sebelumnya  ke  aplikasi  versi  terbaru;  (4)  Dapat menghemat  waktu  dan  biaya  dengan  ditiadakannya  kebutuhan  untuk  datang  ke  KPPN  karena  sudah  Ber- interface dengan SPAN, hal tersebut berdampak pada kepraktisan dan penghematan waktu yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi sistem diantaranya kaur (kepala urusan) keuangan dan bendahara umum; (5) Efisiensi biaya yang terjadi pada perubahan sistem informasi keuangan yang digunakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

## Tabel 1
Perhitungan Efisiensi Biaya pada Perubahan SIK yang digunakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang

## Sumber: data olahan
Frekuensi kunjungan ke KPPN, pada sistem lama setiap pengajuan pencairan SP2D harus menyerahkan ADK (dalam bentuk soft file dan berkas pengajuan SPM dalam bentuk hard copy) umumnya seminggu lima kali pencairan SP2D,  untuk  sistem  baru  jumlah  frekuensi  kunjungan  ke  KPPN  dikurangi  hanya  dengan  satu  kali  dalam  seminggu karena  ADK  dapat  diserahkan  secara  online  (dengan  menggunakan  soft  copy)  selanjutnya  diserahkan  ADK  dalam bentuk hard copy secara kolektif dan periodik satu kali kunjungan ke KPPN, sehingga jumlah biaya yang dipangkas sebesar  Rp  320.000  dalam  sebulan  dan  Rp  3.840.000  dalam  setahun,  selanjutnya  terjadi  efisiensi  biaya  pada penggunaan kuota internet estimasi penggunaan kuota internet dalam 1 aplikasi sejumlah 1GB dengan biaya Rp 9.400 dengan  menggunakan  6  aplikasi  (Rp  9.400  x  6  =  56.400)  sedangkan  setelah  terjadi  perubahan  hanya  4GB  dalam  1 minggu dengan biaya sebesar (Rp 9.400 x 1 x 4 = 37.600 ) sehingga jumlah biaya yang dipangkas sebesar Rp 75.200 perbulan  dan  sebesar  Rp  902.400  pertahun.  Total  efisiensi  biaya  yang  terjadi  pada  perubahan  sistem  sebesar  Rp 395.200 perbulan dan Rp 4.742.400 pertahun.
Walaupun  hanya  dengan  menggunakan  satu  aplikasi  tidak  mengurangi  tugas  dan  fungsi  sebagai  pencatatan keuangan yang telah ada sebelumnya, tugas dan fungsi pencatatan seluruh transaksi yang ada pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang tetap tercatat dan terorganisir dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan tahunan yang lengkap. Namun untuk awal penggunaan aplikasi SAKTI tetap harus dilakukannya perekaman user dan kelengkapan lainnya agar dapat melakukan operasional pada aplikasi.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:
1. Perubahan sistem aplikasi pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang umumnya memudahkan pengguna dalam melakukan tugas dan pekerjaan pencatatan keuangan yang telah ada sebelumnya.
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
2. Perbandingan  efektifitas  waktu  tidak  terlalu  signifikan  namun  penggunaan  satu  aplikasi  untuk  dapat  melakukan berbagai  macam  operasional  keuangan  dapat  meminimalisir  terjadinya  eror  atau not  responding pada  PC  saat pengerjaan pencatatan berlangsung.
3. Efektifitas peringkasan pekerjaan terjadi pada tahap rekonsiliasi, dimana dengan sistem terbaru proses rekonsiliasi e-rekon  antara  satuan  kerja  dengan  KPPN  sudah  mengalami  otomatisasi  (tidak  perlu  mengupload  ADK  dari SAIBA ke e-rekon)
4. Efektifitas pengeluaran biaya setelah perubahan sistem informasi keuangan terjadi pada perjalanan dinas ke kantor KPPN  untuk  penyerahan  berkas  dan  biaya  kuota  internet  yang  digunakan  pada  aplikasi  tersebut,  estimasi  total efisiensi biaya sebesar Rp 4.742.400
5. Aplikasi  SAKTI  dapat  menggantikan  6  aplikasi  sebelumnya  yang  digunakan  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Non TPI Karawang.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Agung Budi Sulistiyo, W. P. 2021. Analisis dan Desain Sistem Informasi Kinerja Keuangan Badan Usaha.
Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21 (2), 327–332. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap Admin  LPKAKUJO.  2021. Sekretaris  Ditjen  Imigrasi,  Kenalkan  Organisasi  dan  Tusi  Ditjen  Imigrasi . http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=411 Aggusti, M. M. D. bhastary dan S. K. 2016. Sistem Informasi Manajemen . Perdana Publishing.
Amriani, T. N., & Iskandar, A. 2019. Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)  pada  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  (BPPK). Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 3 (1), 54–74. https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409 Andayani,  A.  2016.  Menciptakan  Keunggulan  Kompetitif  Melalui  Sistem  Informasi  Stratejik. Ekuitas  (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 2 (2), 104. https://doi.org/10.24034/j25485024.y1998.v2.i2.1863 Ashari,  H.  2014. Demo  Aplikasi  RKAKL  DIPA .  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
Balitkabi.  2021.  Bimtek  Aplikasi  SAS  untuk  Pengelolaan  Keuangan  yang  Akuntabel. Balai  Penelitian  Tanaman
Aneka Kacang Dan Umbi . https://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/berita/bimtek-aplikasi-sas-untuk- pengelolaan-keuangan-yang-akuntabel/
BhumiPura. 2022. Recover Together. Kementerian Hukum Dan HAM RI . Biro  Perencanaan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2020. Pedoman  Perencanaan  dan  Penganggaran  Biro Perencanaan  Kemdikbud ,  (Biro  Perencanaan  (ed.),  Biro  Perencanaan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan. https://roren.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Pedoman-Perencanaan-dan- Penganggaran.pdf Bungin,  B.  2003. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah  Penguasaan Model Aplikasi. Raja Grafindo Persada. Direktorat  Akuntansi  dan  Pelaporan  keuangan.  2017. Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Menu  Transaksi  Aplikasi Persediaan D aftar I si . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  2021.  Undang  Undang  Keimigrasian. Https://Www.Imigrasi.Go.Id/ . https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-1/
Ferryono,  B.,  &  Akuntansi,  D.  J.  2016.  Manfaat  Basis  Akrual  dan  Basis  Kas  Menuju  Akrual  dalam  Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIX . Handijono, A. 2020. Sistem Informasi Manajemen , S. N. Nazar (ed.), Issue 1. UNPAM Press. Kasmir. 2017. Analisis Laporan Keuangan . Rajawali Pers. Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2016. Mengelola  Administrasi  Jurnal ,  Cetakan  I.  Direktorat  Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  2015.  Peraturan  Menter!  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  196 /Pmk.02/2015  Tent  Ang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menter!  Keuangan  Nomor  143/Pmk.02/20  1  5  Tentang Petunjuk  Penyusunan  Dan  Penelaahan  Rencana  Kerja  Dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  Dan Pengesahan.  https://pendis.kemenag.go.id/eplanning_dev/content/regulasi/PMK  196-2015  Ttg  Perubahan Juksunlah.pdf
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  2019.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 208/PMK.02/2019. In Menteri Keuangan Republik Indonesia . Nugrahani, F. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. LPPM Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Retrieved from.
Pambudi, K. H. 2018. Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada  Satuan  Kerja  Wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  Dengan  Pendekatan  Delone  And  McLean  Information System Success Model.
Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Atik Srirahayu et al., Implementasi Perubahan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Rafikaningsih, P. S. A., Putra, I. G. C., & Sunarwijaya, I. K. 2020. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Emiten Di Bursa Efek Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jurnal Kharisma , 2 (2), 116–136. Titi,  Winantuningtyas,  Swasanany  M  Ahli,  W.  2019. Akuntabilitas  Kinerja:  Modul  Pelatihan  Kepemimpinan
Administrasi (PKA III) , 62(21). Lembaga Administrasi Negara RI.
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/file_1625277383.pdf Winarno,  W.  A.  2015.  Sistem  Informasi  dan  Strategi  Busines  Perusahaan. Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  Dan Manajemen , 11 (2), 10–18. Yuniningsih, T. 2019. Kajian Birokrasi. Definisi Manajemen , 371.
http://eprints.undip.ac.id/73483/1/BUKU_KAJIAN_BIROKRASI_GABUNGAN.pdf