## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
Post-Covid-19 City Recovery Based on Stakeholder Collaboration in Jakarta
Dhita  Ayu  Pradnyapasa 1 ,  Nugraheni  Setiastuti 1 ,  Ugay  Sugarmansyah 1,2 ,  Heri Apriyanto 1 , Taufiq Dwi Tamtomo 1
1 Research  Center  for  Sustainable  Production  System  and  Life  Cycle  Assessment, National Research and Innovation Agency (BRIN), 2 Department of Urban and Regional Planning, ITI dhit002@brin.go.id
Article History accepted 02/10/2022 approved 21/10/2022
published 25/11/2022

## Abstract
Covid-19  has  become  a  pandemi  that  has  attacked  183  countries  in  the  world.  In  December 2019,  the  Covid-19  Virus  began  to  spread  after  it  was  discovered  that  a  positive  Covid-19 patient was in Wuhan, China. The Covid-19 virus also spread to Indonesia. The impact caused by the Covid-19 pandemic has not only affected the health sector, but also the economic and social  fields . In  April 2022, WHO  decided to make Covid-19 endemi. This study  analyzes  the post-Covid-19 city recovery based on stakeholder collaboration in Jakarta. The method used is descriptive  qualitative.  A  collaborative  approach  will  make  it  easier  to  handle  Covid-19.  In handling  the  Covid-19  pandemic,  the  involvement  of  all  actors  ( stakeholders )  is  required,  so that  not  only  the  central  and  regional  governments  are  responsible.  Private/business involvement, academia,  and  the  community  are  also  needed.  Involvement of s takeholder needs  to  be  carried  out  in  a  measurable  and  integrated  cooperation  mechanism. A stakeholder collaboration approach needs to be applied to three strategic issues for handling this pandemi: policy, infrastructure, and budget. There are 3 (three) recommendations that the DKI  Jakarta  provincial  government  needs  to  make  to  implement  city  recovery  after  the Covid-19 pandemi based on stakeholder collaboration. Keywords: Covid-19, pandemi, endemi, stakeholder collaboration

## Abstrak
Covid-19  atau  Sars-Cov-2  menjadi  pandemi  yang  telah  menyerang  183  negara  di  dunia. Sejak  Desember  2019,  Virus  Covid-19  mulai  menyebar  setelah  diketahui  pasien  positif Covid-19  di  Wuhan,  Cina.  Virus  Covid-19  juga  menyebar  hingga  Indonesia.  Dampak  yang disebabkan pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, tetapi juga pada  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Pada  tahun  April  2022,  WHO  memutuskan  untuk menjadikan  Covid-19  menjadi  endemi.  Penelitian  ini  menganalisis  pemulihan  kota  pasca Covid-19 berbasis kolaborasi stakeholder . Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan  kolaborasi  akan  mempermudah  penanganan  Covid-19.  Dalam  penanganan pandemi Covid-19  diperlukan keterlibatan semua aktor ( stakeholder ), sehingga, tidak hanya pemerintah  pusat  dan  daerah  saja  yang  bertanggungjawab.  Keterlibatan  swasta/bisnis, akademisi  dan  komunitas  juga  diperlukan.  Keterlibatan stakeholder perllu  dilakukan  dalam suatu  mekanisme  kerja  sama  yang  terukur  dan  terintegrasi.  Pendekatan  kolaborasi stakeholder perlu  diterapkan  dalam  3  (tiga)  isu  strategis  penanganan  pandemi  ini  yaitu kebijakan,  infrastruktur,  dan  anggaran.  Terdapat  tiga  rekomendasi  yang  perlu  dilakukan pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mengimplementasikan  pemulihan  kota  setelah pandemi Covid-19 berbasis kolaborasi stakeholder . Kata kunci: Covid-19, pandemi, endemi, kolaborasi pemangku kebijakan
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional

## PENDAHULUAN
Pada  Desember  2019,  Pemerintah  Kota  Wuhan  di  Cina,  mengidentifikasi  virus corona  (Covid-19)  yang  kemudian  menjadi  pandemi  di  seluruh  dunia.  Tercatat  pada data  WHO,  terdapat  183  negara  yang  terjangkit  penyakit  Covid-19.  Data  yang dihimpun  oleh  Universitas  John  Hopkins  per  tanggal  27  Oktober  2022  menyebutkan bahwa terdapat 628.837.817 juta orang yang telah terjangkit penyakit Covid-19.
Pada tanggal 2 Maret 2020, 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia terkonfirmasi positif  Covid-19.  Sehingga  sejak  saat  itu,  Indonesia  mulai  terjangkit  pandemi  virus Covid-19 dengan jumlah kasus yang semakin meningkat.  Sikap awal pemerintah saat itu kurang serius menanggapi virus Covid-19, meski ada himbauan untuk stay at home , akan  tetapi  masyarakat  masih  ada  yang  harus  keluar  rumah  untuk  mencukupi kebutuhan  hidupnya,  sementara  pemerintah  tidak  mampu  memberikan  subsidi  atau kompensasi  untuk  perekonomian  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19.  Mobilisasi masyarakat  ini  sulit  dikendalikan  meski  telah  diterapkan  sanksi  oleh  pemerintah. Alhasil,  kasus  yang  positif  Covid-19  semakin  meningkat  secara  dratis  setiap  harinya. Pada  akhirnya  pemerintah  seolah  berada  di  dua  sisi  yang  berbeda,  yaitu  antara kepentingan  kesehatan  atau  ekonomi  dalam  penanganan  pandemi  ini  dikarenakan dampak pandemi ini menyebabkan sektor perekonomian mengalami penurunan dratis.
Dengan  ditetapkannya  Covid-19  menjadi  pandemi,  Pemerintah  Indonesia  fokus pada  bidang  kesehatan  masyarakat,  khususnya  pada  penyakit  Covid-19  sejak 31  Maret  2020.  Sejak  saat  itulah  pemerintah  menetapkan  penangangan  Covid-19 melalui  Program  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  diterapkan  secara berkala  pada  daerah-daerah  di  seluruh  Indonesia.  Kemudian  pada  tanggal 13 April 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.
Pandemi  Covid-19  ini  berdampak  pada  sektor  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi Indonesia  mengalami  penurunan.  Tingkat  pengangguran  meningkat  sejalan  dengan adanya  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dialami  oleh  banyak  pekerja.  Tingkat pengangguran yang meningkat ini berpengaruh pada anggaran negara menjadi defisit (Indayani,  2020).  Tingkat  pengangguran  terbuka  dari  tahun  2020  hingga  2021 meningkat menjadi 6,26%, yang didominasi oleh laki-laki (Surindra, 2021)).
Sejak  Covid-19 menjadi pandemi, kasus  positif  di  Provinsi  DKI  Jakarta  semakin meningkat.  Kasus  Covid-19  sampai  tanggal  26  Oktober  2022  tercatat  sebanyak 1.442.767 kasus. Sebaran kasus Covid-19 terlihat di gambar 1.
Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran (2022) Gambar 1. Peta Sebaran Covid19 Provinsi DKI Jakarta

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
Gubernur  DKI  Jakarta  dalam  menghadapi  penularan  virus  ini  telah  menetapkan beberapa  peraturan  gubernur.  Hal-hal  yang  diatur  diantaranya  adalah  menetapkan status  darurat  pada  saat  itu,  dengan  berbagai  kebijakan  antara  lain:  menjaga jarak/ social  distancing , rapid  test ,  penutupan  fasilitas  umum  (taman  kota  dan  hutan kota), dan pembatasan kegiatan di luar ruangan lainnya melalui school from home dan work from home .
Pandemi  Covid-19  berdampak  efek  domino  di  berbagai  sektor,  termasuk pengurangan  pekerja  atau  pemutusan  kerja  karyawan.  Menurut  Bank  Dunia  (2020), jumlah  orang  miskin  baru  secara  global  dikarenakan  Covid-19  berkisar  124  juta.  Dan akan bertambah hingga kisaran 180 juta pada tahun 2022.
Setelah dua tahun hidup dengan Covid-19, pada Mei 2022 Pemerintah Indonesia mengubah  Covid-19  dari  pandemi  menjadi  endemi.  Hal  ini  tentu  saja  mengubah kota yang  terbiasa  lengang  menjadi  hiruk  pikuk  dan  menimbulkan  kemacetan  dimana- mana.  Selain  itu  juga,  berubahnya  status  pandemi  menjadi  endemi  bukanlah  berarti Covid-19 sudah hilang tetapi tetap ada.
Pandemi Covid-19 merupakan sebuah titik balik dalam pembangunan perkotaan sehingga  dalam  pemulihan  pasca  Covid-19  dapat  memanfaatkan  berbagai stakeholder . Stakeholder dapat mulai berkolaborasi untuk menata kembali kota pasca Covid-19.  Interaksi  antara  organisasi  atau  pemerintah,  aliansi  strategik  dan networks multi  organisasi  diperlukan  untuk menciptakan kolaborasi.  Dengan  adanya  kerjasama antara 2 (dua) atau lebih stakeholder dalam pengelolaa sumber daya yang sama, akan mempermudah  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Dengan  adanya  kerjasama  yang jelas  dan  kepercayaan  serta  komitmen  maka  kolaborasi  akan  terjalin  dengan  baik (Adisasmita, 2010).
Cahyono  (2021)  mengungkapkan  bahwa  dalam  penganganan  Covid-19 diperlukan  adanya  implementasi collaborative  governance dalam  bentuk  kerjasama lintas  disiplin  dan  bidang.  Dengan  mengefektifkan collaborative  governance maka secara  faktual  masyarakat  akan  memperoleh  informasi  dan  publik  akan  lebih  mudah untuk memahami informasi yang diperolehnya.
Salah  satu  contoh  penanganan  Covid-19  yang  menerapkan  kolaborasi stakeholder melalui  partisipasi  masyarakat  dan  pemerintah,  yaitu  program  di  Jawa Timur  yang  dikenal  dengan  Kampung  Tangguh  Semeru.  Desa  dan  masyakarat merupakan  entitas  sosial  paling  kecil  dalam  pertahanan  terakhir  memitigasi  bencana. Sehingga  dengan  terciptanya  ketangguhan  desa  diharapkan  mampu  meningkatkan kesadaran  masyarakat  agar  penyebaran  virus  Covid-19  dapat  ditekan  (Rahmawati, dkk, 2021).
Rivelino  dan  Arwanto  (2020)  telah  menganalisis  bahwa  dalam  penanganan Covid-19  di  Provinsi  DKI  Jakarta  memerlukan  sudut  pandang good  governance . Dengan good governance maka sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan tercipta.
Dalam  pelaksanaan Collaborative  Governance penanganan  Covid-19  melalui implementasi  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  DKI  Jakarta masil  perlu  ditingkatkan.  Kendala  yang  masih  dihadapi  saat  ini,  yaitu  masih  adanya komunikasi yang kurang efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sikap pelaksana dari  pemerintah  pusat  yang  kurang  responsif,  masih  minimnya  pengawasan  bantuan sosial  (bansos)  serta  masih  adanya  pelanggaran  aturan  pelaksanaan  PSBB (Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T., 2021).
Dalam  menangangi  masalah  pegangguran  pada  masa  pandemi  Covid-19, Pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain: (1)  pengalokasian  dana  untuk  mendorong  peningkatan  perekonomian  para  pelaku usaha;  (2)  penyediaan  program-program  penguatan  ekonomi,  misalnya  dengan pemberian insentif pajak pengahsilan, relaksasi pembayaran kredit dan relaksasi iuran

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
jamina  sosial  ketenagakerjaan;  (3)  penyediaan  jaring  pengaman  sosial  bagi  pekerja sektor  informal;  (4)  pemberian  insentif  pelatihan  melalui  Program  Kartu  Prakerja  bagi pekerja  yang  terkena  PHK,  (5)  memperbanyak  program  perluasan  kesempatan  kerja (Rizal dan Mukaromah, 2021)
Rumusan  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  stakeholder Pemerintah  DKI  Jakarta  dalam  menghadapi  new  normal  setelah  pandemi  covid-19? Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  peran  stakeholder Pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi new normal setelah pandemi covid-19.

## METODE
Permasalahan dalam kehidupan sosial secara holistik, kompleks dan rinci dapat diteliti  melalui  penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan jenis  peneitian  yang dapat  menghasilkan  penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  dengan  menggunakan prosedur  statistik  atau  dengan  cara  kuantifiasi  lainnya  (Murdiyanto,  2020).  Metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dengan  pendekatan analisis deskriptif.
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data sekunder, seperti  studi  literatur,  dokumentasi  dan  observasi.  Menurut  Sugiyono  (2016),  data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Sedangkan  teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini,  yaitu  dengan  merangkum, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting  sesuai dengan topik,  lalu  data disajikan  dan ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta menangani  dengan  menggunakan  pendekatan  kolaborasi stakeholder .  Kolaborasi adalah bekerja bersama dengan orang lain, baik individu maupun kelompok/organisasi dengan  syarat  dan  kondisi  tertentu  (O'Flynn,  J.,  &  Wanna,  J.,  2008).  Sedangkan stakeholder adalah  individu  atau  kelompok  masyarakat  yang  saling  mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan dari organisasi (Freeman, 1994). Teori stakeholder banyak  dikembangkan  kedalam  bidang-bidang  pengetahuan  yang beragam,  sehingga  secara  umum stakeholder dapat  didefinisikan  sebagai  kelompok maupun  perorangan  yang  dapat  memberikan  pengaruh  maupun  dipengaruhi  serta terlibat oleh keputusan, Tindakan dan menjadi bagian dari fenomena kejadian tersebut, dan  dapat  berasal  dari  aktor  internal  maupun  eksternal,  perorangan  maupun organisasi, insitusi maupun kelompok masyarakat tertentu (Erkul et al., 2016; Lo et al., 2013; Muchangos et al., 2017)
Kolaborasi stakeholder dapat  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  publik  dan mempercepat  implementasi di  lapangan karena adanya  pembagian  sumber  daya  dan pembagian  tanggung  jawab.  Keahlian dan  kapasitas  masing-masing  aktor  menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Hal lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah kerja sama atau kolaborasi setiap elemen yang berkepentingan di tengah pandemi.
Respon  atas  keadaan  darurat  di  DKI  Jakarta dalam  beberapa  waktu  terakhir menunjukkan  banyaknya  elemen  yang  terlibat  untuk  menangani pandemi  Covid-19. Tidak hanya pemerintah, berbagai gerakan karitatif di masyarakat turut berperan untuk mengatasi dampak pandemi ini. Namun, respon atau aktivitas masing-masing elemen tidak dalam suatu skema kolaborasi yang terukur dan integrasi. Masing-masing elemen berjalan  pada  alur  yang  ditetapkannya  sendiri  dan  dilakukan  secara sporadis.  Isu kolaborasi stakeholder dengan  diprakarsai  oleh  pemerintah  provinsi  penting  dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 secara terukur dan terintegrasi.

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
Pandemi  Covid-19  merupakan  suatu  momentum  dan  titik  balik  bagi  pemikir kebijakan  perkotaan  untuk  mulai  menata  kembali  apa  saja  yang  telah  diabaikan selama ini oleh pemerintah. Dimulainya kehidupan new normal pasca pandemi Covid- 19  mengharuskan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mengambil  langkah  untuk menghadapi  dan  melanjutkan  kembali new normal.  Diperlukan  pendekatan  yang fleksibel  dalam  masa-masa  pemulihan  kota  pasca  Covid-19  dikarenakan  segala sesuatu  serba  tidak  pasti  yang  dapat  menyebabkan  resesi  ekonomi  dan  perubahan iklim global. Harus ada kolaborasi stakeholder untuk memberikan intervensi kebijakan terhadap  masyarakat  yang  rentan  terhadap  guncangan  sehingga  dapat survive di kemudian  hari.  Diperlukan  juga  adanya  lokakarya transformative hasil  dari  kolaborasi masyarakat, peneliti, akademisi, dan pemangku kebijakan guna mendorong tata kelola inklusif dan green recovery .
Berdasarkan data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI  Jakarta (2022) mengenai  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  DKI  Jakarta,  dapat  diketahui  bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Hal tersebut  dapat  disebabkan  karena  berkurangnya  lapangan kerja  yang  ada  di  Jakarta. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu dengan adanya perbaikan kondisi selama pandemi,  TPT  pada  tahun  2021  menunjukkan  adanya  penurunan  persentase,  yang semula  sebesar  10,95%  pada  tahun  2020,  persentase  menurun  menjadi  sebesar 8,50%  pada  tahun  2021.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  perbaikan  kondisi ketenagakerjaan di Jakarta. Data TPT DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Kabupatan/Kotamadya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen)) 2019 2020 2021 DKI Jakarta 6,22 10,95 8,50 Kepulauan Seribu 5,44 7,37 8,58 Jakarta Selatan 6,84 10,79 7,33 Jakarta Timur 6,15 9,29 8,23 Jakarta Pusat 7,51 10,97 7,75 Jakarta Barat 5,21 12,27 9,06 Jakarta Utara 6,32 11,79 9,84
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2022, BPS
Salah  satu  peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  terkait  penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi ini yaitu dengan menyediakan program latihan kerja di Kotamadya Jakarta Selatan. Saat ini masih perlu dikembangkan lebih baik lagi pada pelatihan  bidang  teknologi  informatika  yang  bersertifikat  nasional  BNSP.  Untuk menciptakan kolaborasi stakeholder , pemerintah daerah perlu mengadakan kerjasama dengan  mitra  lokal/asing  yang reputable ,  serta  mitra  bisnis,  agar  penyerapan  tenaga kerja dapat lebih cepat dan mudah (Devi, Madhakomala & Sutanto, 2022).
Jika  ditinjau  dari  jumlah  pekerja  di  DKI  Jakarta,  pada  tahun  2020  jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.659.251 orang, dimana jumlah tersebut mengalami penurunan  dari  tahun  2019  sebanyak  4.836.977  orang.  Kemudian  di  tahun  2021 penduduk  yang  bekerja  meningkat  menjadi  4.737.415  orang.  Diharapkan  dengan meningkatnya  jumlah  pekerja  di  DKI  Jakarta  maka  sektor  ekonomi  akan  berangsur memulih. Data jumlah pekerja dapat dilihat pada tabel 2.

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
Tabel 2. Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta Pekerja Formal Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa) 2019 2020 2021 Pekerja Formal 3.310.936 2.878.424 2.924.706 Pekerja Informal 1.526.041 1.780.827 1.812.709 Penduduk yang Bekerja 4.836.977 4.659.251 4.737.415
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2022, BPS
Jumlah  pekerja  formal  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020,  dimana  pada tahun  2020  merupakan  masa  pandemi  Covid-19.  Dampak  dari  pandemi mengakibatkan  menurunnya  pendapatan  perusahaan,  sehingga  mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja (PHK).
Di sisi lain, pekerja informal terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun  2021.  Peran  pemerintah  daerah,  swasta  dan  masyarakat  diperlukan  untuk mendukung  kegiatan  pekerja  informal  untuk  dapat  berkembang  menjadi  pekerja formal.  Salah  satu  upaya  untuk  mendukung  pemberdayaan  masyarakat  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  adalah  melalui  Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Contohnya PKT di Kecamatan Pasar Rebo  Kota  Adminsitrasi  Jakarta  Timur.  Pada  pelaksanaan  PKT  yang  telah  berjalan, terdapat  beberapa  aspek  yang  perlu  ditingkatkan,  yaitu  penambahan  jumlah  petugas pendamping  program,  peningkatan  daya  tarik  program,  pendistribusian  modal  yang tepat  sasaran  dan  inovasi  pengelolaan  lingkungan/limbah  yang  lebih  efektif. (Adyuahnaf, 2022).
Dalam  mengatasi  pengangguran  pada  masa  pandemi,  Pemerintah  Indonesia telah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  program  penguatan  ekonomi  melalui  insetif pajak  penghasilan.  Hal  tersebut  juga  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  provinsi  DKI Jakarta  melalui  penerapan  Kebijakan  PPh  21.  Pemerintah  DKI  Jakarta  telah membebaskan  pungutan  pajak  sebesar  100%  pajak  atas  penghasilan.  Penerapan program ini diharapkan dapat menjaga kestabila ekonomi bagi masyarakat (Safitri dkk, 2021).
Hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  DKI  Jakarta  untuk  pemulihan  kota setelah covid-19 adalah : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memulai kerja sama dengan  stakeholders  yang  bersifat  mengikat  di  bidang fundraising dalam  pendanaan promoting  and  preventing  actions penanganan  pandemi  Covid-19  apabila  ada  kasus baru.  Yang  kedua,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  bekerja  sama  untuk menggerakkan UKM-UKM agar  perekonomian masyarakat berjalan kembali dan yang ketiga,  kebijakan  relokasi  anggaran  dalam  APBD  memprioritaskan  aspek  kesehatan masyarakat  sebagai  hal  yang  utama.  Meski  dalam  keadaan new  normal ,  masyarakat tetap menjaga kesehatannya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta tetap  menggunakan  masker  dalam  kesehariannya  agar  menghindari  penambahan kasus positif covid-19.

## SIMPULAN
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi stakeholder dalam pemulihan kota  pasca  Covid-19.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan flexible kepada masyarakat, agar tetap melakukan gaya hidup sehat dan bersih , tidak

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
mengabaikan  penggunaan  masker  di  tempat  umum  sehingga  tidak  terjadi  lonjakan kasus  Covid-19  kembali.  Selain  itu  juga  harus  ada  intervensi  kebijakan  oleh stakeholder yang  diputuskan  oleh  pemangku  kepentingan  dan  yang  terakhir  adalah adanya  transformasi  yang  melibatkan  berbagai  pihak stakeholder guna  mendorong tata  kelola  inklusif  dan green  recovery .  Pemerintah  DKI  Jakarta  bekerjasama  dengan mitra  local/asing  telah  menyediakan  program  latihan  kerja  dalam  mengatasi  TPT. Pemerintah  DKI  Jakarta  dapat  melakukan  tiga kebijakan  untuk pemulihan  kota  pasca covid-19,  yaitu:  pertama,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat memulai  kerja  sama dengan  stakeholders  yang  bersifat  mengikat  di  bidang fundraising dalam  pendanaan promoting and preventing  actions penanganan  pandemi  Covid-19  apabila  ada  kasus baru.  Kedua,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  bekerja  sama  untuk menggerakkan UKM-UKM agar perekonomian masyarakat berjalan kembali, dan yang ketiga,  kebijakan  relokasi  anggaran  dalam  APBD  memprioritaskan  aspek  kesehatan masyarakat dan ekonomi sebagai hal yang utama. Meski dalam keadaan new normal , masyarakat  tetap  harus  menjaga  kesehatannya  dengan  melakukan  perilaku  hidup bersih  dan  sehat  serta  tetap  menggunakan  masker  dalam  kesehariannya  agar menghindari lonjakan kasus covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  (2010).  Pembangunan  Kawasan  dan  Tata  Ruang.  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Adyuahnaf,  A.  (2022). Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program  Pengembangan Kewirausahaan  Terpadu  (PKT)  di  Kecamatan  Pasar  Rebo  Kota  Administrasi Jakarta Timur (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Provinsi  DKI Jakarta  Menurut  Kabupaten/Kota  (Persen) .  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional (SAKERNAS)  Agustus,  BPS.  https://jakarta.bps.go.id/indicator/154/84/1/tingkat- pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-dki-jakarta-menurut-kabupaten-kota.html.
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Jumlah  Pekerja  Formal  dan  Informal  di  Provinsi  DKI Jakarta  (Jiwa) .  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional  (SAKERNAS)  Agustus,  BPS. https://jakarta.bps.go.id/indicator/6/1090/1/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-di- provinsi-dki-jakarta.html.
Cahyono,  A.  S.  (2020). Implementasi  Model  Collaborative  Governance  Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19 . Publiciana , 13 (1), 83-88.
Devi,  N.  K.,  Madhakomala,  R.  M.  R.,  &  Sutanto,  S.  (2022).  Strategi  Program  PPKD Jakarta  Selatan  Melalui  Program  Latihan  Kerja  dalam  Mengatasi  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di  Masa  Pandemi  Covid-19. JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 , 3 (5), 375-381. Erkul,  M.,  Yitmen,  I.,  &  Çelik,  T.  (2016). Stakeholder  Engagement  in  Mega  Transport Infrastructure  Projects .  Paper  presented  at  the  World  Multidisciplinary  Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 201.
Freeman,  R.  E.  (1984).  Strategic  management:  A  stakeholder  approach.  Marshfield: Pitman Publishing Inc.
Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. Jurnal Perspektif , 18 (2), 201-208.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  sebagai Bencana Nasional.

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T. (2021). Analisis Collaborative Governance dalam Implementasi  Kebijakan  Psbb  Pada  Penanganan  Pandemi  Covid-19  di  DKI Jakarta Tahun 2020. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) , 2 (3), 155-169. Lo, C. C., Wang, C. H., & Huang, C. C. (2013). The national innovation system in the
Taiwanese photovoltaic industry:A multiple stakeholder perspective. Technological Forecasting & Social Change, 80 893 –906 .
Muchangos,  L.  S.  d.,  Tokai,  A.,  &  Hanashima,  A.  (2017).  Stakeholder  analysis  and social network analysis to evaluate the stakeholders of a MSWM system – A pilot study of Maputo City. Environmental Development, 24.
Murdiyanto,  Eko.  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Teori  dan  Aplikasi  disertai  Contoh Proposal).  2020.  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (LP2M), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta Press. O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia? (p. 201). ANU Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19).
Rahmawati,  Yusrin.  Anugrah,  F.F.  Hati,  E.  M.  dan  Riziqin,  Ali.  (2021).  Kampung Tangguh:  Wujud  Kolaborasi  antar-Stakeholder  dalam  Merespons  Pandemi COVID-19. Journal of Social Development Studies, 2 (1), 39-51.
Rivelino  dan  Arwanto,  H. G.  (2020). Tata  Kelola Kolaborative  dalam  Kebijakan  Publik dari Persprektive Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja , 13 (1).
Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021, February). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID- 19. In AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (Vol. 1, pp. 1-12).
Safitri,  H.  R.,  Yanty,  N.  A.,  Adelia,  S.,  Kusumaningtyas,  T.,  &  Sofyan,  M.  (2021).
Implementasi  Kebijakan  PPh  21  Selama  Pandemi  Covid-19  di  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis , 1 (4), 138-144. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI.
Surindra,  B.,  Artantri,  M.  W.,  Forijati,  R.,  &  Anas,  M.  (2021).  Analisis  Pengangguran Dan Kesempatan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU) , 1 (2), 68-74.