Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PASAL 1365 KUHPERDATA DAN HADIS Al-TIRMIDZI NOMOR 1232
Fakhri Mujaddid Rais 1 Tajul Arifin 2 1,2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: Fakhrimr08@gmail.com 1 , tajularifin64@uinsgd.ac.id 2

## Abstrak
Agama  Islam  mengajarkan  berbagai  hal  baik  dan  pentingnya menghormati  suatu  kepemilikan,  baik  itu benda,  harta,  dll.  Dalam  hal  ini  bebasnya  masyarakat  dalam  berkehidupan  dan  bersosial  apabila  tidak didasarkan oleh hukum dan ajaran agama yang baik, maka sungguh akan terjadi berbagai permasalahan. Dalam  hal  ini  peneliti  memiliki  tujuan  untuk  menganalisa  dan  mendeskripsikan  mengenai  bagaimana pengaturan mengenai timbulnya PMH yang ditinjau dengan KUHPerdata dan ditinjau pula dengan Hadis At-Tirmiszi  Nomor  1232.  Penelitian  ini  dengan  metode  pendekatan  kualitatif  secara  deskriptif  analitis dengan studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menerangkan PMH diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata memiliki makna perilaku yang menyalahi hak orang lain atas UU atau setiap perilaku yang berlawanan  dengan  kewajiban  hukum  daripada  pelaku  itu  sendiri  dan  memiliki  konsekuensi  bentuk pertanggungjawabannya yaitu harus mengembalikan pada keadaan semula dan pada Hadis At-Tirmidzi nomor 1232 mengenai kisah sahabat Nabi memiliki arti tersirat bahwasanya menjual barang yang bukan milik sendiri itu dilarang dan memiliki persamaan dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Maka dari itu kesadaran akan konsekuensi merupakan solusi dari adanya PMH.
Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, hadis, bukan hak milik

## Abstract
Islam  teaches  various  good  things  and  the  importance  of  respecting  ownership,  be  it  objects, possessions, etc. In this case, people's freedom to live and socialize if it is not based on good laws and religious teachings, various problems will indeed occur. In this case, the researcher aims to analyze and describe  how  the  regulation  regarding  the  emergence  of  PMH  is  reviewed  by  the  Civil  Code  and  also reviewed  by  Hadith  At-Tirmiszi  Number  1232.  This  research  uses  a  descriptive  analytical  qualitative approach method with library research. This research explains that PMH is regulated in article 1365 of the Civil Code which means behavior that violates other people's rights to the law or any behavior that is contrary  to  the  legal  obligations  of  the  perpetrator  himself  and  has  consequences  in  the  form  of responsibility,  namely  having  to  return  it  to  its  original  state  and  in  Hadith  At-Tirmidhi  number  1232 Regarding the story of the Prophet's companions, it has an implied meaning that selling goods that are not  your  own  is  prohibited  and  has  similarities  with  the  act  of  violating  the  law  itself.  Therefore, awareness of the consequences is the solution to PMH.
Keywords: Unlawful Acts, Hadits, Not Property Rights
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PENDAHULUAN
Perbuatan  Melawan  Hukum  ialah  perilaku  yang  bersinggungan  dengan  hak  individu lainnya  karena  atas  UU  atau  segala  perilaku  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  hukum  itu sendiri  atas  Undang  -  Undang.  Sedangkan  dalam  arti  luas,  Hoge  Raad  mengartikan  PMH  ( onrechmatige  daad  )  merupakan  tindakan  atau  kelalaian,  bersinggungan  dengan  orang  lain, atau  bertentangan  dengan  hukum  si  pelaku,  atas  dasar  norma  kesusilaan,  pergaulan  dengan orang  lain  atau benda,  melainkan  orang  atas  kesalahannya  itu  sudah  mendatangkan  kerugian pada  diri  orang  lain,  adanya  keharusan  untuk  mengganti  kerugian  tersebut.(M.A.  Moegni Djojodirjo 1982).
Menurut Munir Faudi, PMH sebagai satu himpunan dari sejumlah tatanan hukum yang ditujukan untuk mencegah perilaku berbahaya, dan menegaskan adanya suatu tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan melalui hubungan sosial, serta memberikan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. (Munir Faudi 2002)
Adapun  berdasarkan  pasal  1365  dan  pasal  1370,  PMH  memiliki  beberapa  unsur  yang diantaranya :(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)
1) Perbuatan,  diawali  oleh  perbuatan  pelakunya.  Biasanya  dianggap  perbuatan  yang diartikan, baik itu berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti  pasif),  contohnya  tidak  melakukan  suatu  hal  sedangkan  ia  diwajibkan melakukannya untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). (Syahrul Machmud 2008)
2) Kerugian  diakibatkan  oleh  lebih  dari  1  orang,  sehingga  dikenai  tuntutan  secara keseluruhan dan dibagi ke jumlah pelakunya.
3) Timbulnya  suatu  kerugian,  dan  dapat  berupa  Kerugian  Materil,  terdri  dari  adanya kerugian  dan  adanya  keuntungan  yang  sudah  seharusnya  didapatkan  apabila  hal tersebut tidak terjadi. Dan Kerugian idiil, yang bersifat ketakutan, sakit dan kehilangan kebahagiaan hidup.
Dalam  Islam  ada  pada  Hadis  Riwayat  At-  Tirmidzi  Nomor  1232  yang  berbunyi  Aku menemui Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, “Ada orang yang datang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
menemuiku  lalu  memintaku  agar  menjual  barang  yang  tidak  aku  miliki.  Apakah  aku  boleh membeli barang itu di pasar lalu aku jual kepadanya?”

## Rasulullah bersabda, “Jangan menjual barang yang tidak engkau miliki.”
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwasanya  dari  zaman  Nabi  pun  Perbuatan  Melawan Hukum seperti menjual barang yang bukan miliknya adalah Haram dan dapat dijerat hukuman yang  berlaku  pada  masa  nya.  Dari  paparan  pendahuluan  tersebut  penulis  tertarik  untuk meneliti  dan  menguraikan  bagaimana  penerapan  hukum  atas  PMH  pada  pasal  1365 KUHPerdata  tentang  perbuatan  melawa  hukum  dan  bagaimana  penerapannya  dari  Hadis Riwayat At- Tirmidzi Nomor 1232 tentang larangan menjual barang yang bukan milik sendiri.

## METODE PENELITIAN
Ketika  memahami  teks  hukum  dalam  ayat  Al-Quran,  maka  sebab  turunnya  ayat tersebut,  harus  dipertimbangkan  dengan  baik  dan  jika  dari  Hadis  menurut  Tajul  Arifin  aspek yang  berkaitan  harus  diriwayatkan  dan  dianalisis  secara  tepat.  Dan  dapat  digunakan  dengan jenis pendekatan apapun selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara.
Penelitian  yang  digunakan  adalah  Hukum  Normatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  cara  menelusuri,  mengumpulkan  dan  mengkaji  data  berupa bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian,  yang keseluruhannya  didapatkan  dari  hasil  studi  kepustakaan.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata
Berdasarkan  pemaparan  pendahuluan  diatas  Indonesia  dan  Agama  Islam,  dapat dikatakan negara sudah mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam Hukum Positif
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Indonesia Perbuatan Melawan Hukum itu diatur pada Pasal 1365 yang berbunyi :(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)
“ Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut. ”
PMH merupakan kaitan yang ada dari UU terkait sebagai akibat tindakan manusia yang melanggar  hukum,  dan  diatur  pada  hukum  positif  di  Indonesia.  PMH  diartikan  bahwa  orang melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  orang  lain  atau  telah  melakukan  suatu  hal  yang bertentangan  dengan  kewajiban  pelaku.  Serta  hak-hak  yang  dilanggar  tersebut  diakui  oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak pribadi (persoonlijkheidrechten), hak kekayaan (vermogens recht), kebebasan, kehormatan dan nama baik.
Menurut  Rosa  Agustina,  PMH  dapat  ditentukan  dengan  empat  syarat  yaitu  :(Rosa Agustina 2003)
1. Menyalahi kewajiban hukum si pelaku;
2. Meyinggung hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan norma kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian.
Adapun  pada  pasal  1365  dan  pasal  1370,  PMH  memiliki  beberapa  unsur  yang diantaranya:(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)
1. Perbuatan,  dimana  seseorang  melakukan  tindakan  yang  melawan  hukum  atau  tidak melakukan suatu hal yang sudah menjadi kewajibannya.
2. Kerugian ditimbulkan lebih dari 1 orang, akan hal tersebut segala kerugian ditanggung dan dibagi pada jumlah pelaku yang menimbulkan kerugian.
3. Adanya kerugian yang jelas, berupa Kerugian Materil, terdri dari kerugian yang diderita dan  hasil  yang  seharusnya  didapatkan.  Dan  kerugian  idiil,  yang  bersifat  adanya  rasa takut, sakit dan kehilangan kebahagiaan dalam hidup.
2. Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum Pada Hadis At-Tirmidzi Nomor 1232
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
PMH dalam hukum Islam juga dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan hal tersebut atas Al-Quran dan Hadis. Apabila ditinjau dalam Hadis, terdapat larangan menjual barang yang tidak  dimiliki,  nasihat  Rasulullah  kepada  Hakim  bin  Hizam.  Hakim  bin  Hizam  pernah  bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
“ َ ك َ د ْ ن ِع َس ْي َ ل ا َم ْعِب َ ت َ ل َلا َ ق ِقو ُّسلا ْن ِم ه َ ل ه عا َ تْب َ أ م ث ه ْ ن ِم ه  عيِب َ أ ي ِد ْ ن ِع َس ْي َ ل َعْيَب ْ لا ِ ِ ن ُ ل َ أ ْس َي َ ف ل  ج  رلا ِ ِ نيِت ْ أَي ِ ّ للَا َلو  س َر اَي “ Arti  dari  hadis  tersebut  ialah  seorang  sahabat  Rasulullah  yang  bertanya  mengenai bagaimana  dengan  orang  yang  menjual barang yang  mana  barang  tersebut  belum  jadi hak nya, dan Rasulullah pun menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada dirimu” (At-Tirmidzi Nomor 1232)
Yang  mana dari  penjelasan  tersebut  apabila  menjual barang  bukan  milik penjual  maka menyebabkan  terjadinya  permasalahan  antar  individu  sehingga  hal  tersbeut  dilarang  dan perilaku tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.
Apabila dilihat pada Al-Quran, Q.S Al-Baqarah ayat 188:70
َࣖ ن ْو  م َ ل ْع َ ت ْم ت ْ ن َ ا َو ِم ْ ث ِ ْ لاِب سا نلا ِلا َو ْمَا ْن ِّم ا ً قْي  ر َ ف ا ْو ُ ل ُ ك ْ أ َ ت ِل ِما ّ ك  ح ْ لا َ ل ِا ا َهِب ا ْو ُ ل ْ د ت َو ِل ِطا َبْلاِب ْم ُ ك َ نْي َب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا ا ْْٓ و ُ ل ُ ك ْ أ َ ت َ ل َو
Arti  yang  ada  pada  ayat  tersebut  ialah  Allah  memerintahkan  pada  hambanya  supaya memakan  harta  dari  jalan  yang  halal  dan  bukan  dari  jalan  yang  batil  apalagi  memakan harta milik orang lain. (Q.S Al-Baqarah)
PMH  menurut  fikih  Islam,  dikatakan  sah  jika  tiga  unsurnya  terpenuhi,  yaitu  adanya kelalaian,  kerugian  dan  hubungan  antara  kelalaian  dan  kerugian.  Baik  pada  hukum  Islam maupun  menurut  hukum  positif  harus  dapat  dibuktikan  sebagimana  yang  dikehendaki  oleh undang-undang.
Pembuktian  pada  Pasal  1965  KUHPerdata  sebagai  berikut: (Kitab  Undang  -  Undang Hukum Perdata)
“Bahwa,  barang  siapa  yang  mendalilkan  mempunyai  sesuatu  hak  mengemukakan  suatu peristiwa  untuk  menegaskan  haknya  atau  membantu  adanya  hak  orang  lain,  haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Pembuktian  yang  dipakai  oleh  majelis  hakim  untuk  memutus  suatu  perkara  yang berdasar  pada  Al- Qur’an,  Hadis,  Ijma’  ataupun  segala  sumber  pertimbangan  majelis hakim dalam memutus perkara tatanan agama Islam.
Pembuktian atau Al-Burhan (bukti nyata) dalam hal ini digunakan untuk mendasari akan diambilnya suatu dakwaan secara syara. Diatur dalam fiqh bahwa AL-Burhan ialah bukti pribadi atau kesaksian seseorang yang dapat dipercaya, atas dasar ini, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Burhan baik berupa berkas maupun bukti saksi.

## KESIMPULAN
1.  Menurut  Hukum  Positif  Indonesia  dan  Hukum  Islam,  khususnya  dalam  KUHPerdata  Pasal 1365  tentang  perbuatan  melawan  hukum  dan  Hadis  At-Tirmidzi  Nomor  1232  menjelaskan bahwa  Perbuatan  tersebut  merujuk  pada  tindakan  menusia  yang  menyalahi  hukum  dan menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  kemudian  atas  perbuatannya  diwajibkan  untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.
2.  Pada  perspektif  Hukum  Indonesia  bahwasanya  perbuatan  melawan  hukum  dapat  bersifat aktif dan pasif, dimana pelanggaran terjadi pada hak orang lain atau pada kewajiban hukum orang  nya  itu  sendiri.  Kemudian  terdapat  sejumlah  unsur  yang  terdiri  dari,  adanya perbuatan,  kerugian  yang  ditimbulkan,  dan  kewajiban  menggantikan  kerugian.  Kerugian tersebut  dapat  bersifat  materil  atau  idiil,  mencakup  ketakutan,  sakit,  dan  kehilangan kesenangan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
At- Tirmidzi. “Hadis Nomor 1232.”
M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat.1996. Kajian Al- Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab Bandung: Mizan.
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
M.A. Moegni Djojodirjo. 1982. Perbuatan Melawan Hukum . Vol. 2. Jakarta: Pradnya Paramita. Munir Faudi. 2002. Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Q.S Al-Baqarah.
Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum . Depok: FH UNIVERSITAS INDONESIA.
Syahrul Machmud. 2008. Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medical malpraktek . Bandung: Mandar Maju.
Tajul Arifin.2016. Antropologi Hukum Islam Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
Tajul Arifin.2014. Ulumul Hadits.Bandung: Sunan Gunung Djati Press.