## TRADISI LARANGAN NIKAH NGALOR NGULON DI DAERAH PURWOHARJO BANYUWANGI PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA
1 Badrut Tamam, 2 Risna Ismawati
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Email: ¹badrut.tamam@uinkhas.ac.id, ²riznaisma00@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  background  factors  and  description  of  the tradition of prohibiting Ngalor Ngulon marriage in Purwoharjo Village from the Perspective of  Jassir Auda's System Theory. This  research method  uses qualitative field  research with a conceptual  approach  using  Jassir  Auda's  systems  theory  concept.  The  research  data  was generated  through  direct  interviews  with  the  people  of  Purwoharjo  Village,  Purwoharjo District, Banyuwangi Regency as the research location. The conclusion of this study is that the Ngalor  Ngulon  Marriage  Prohibition  tradition  is  prohibited  in  Purwoharjo  Village  due  to several  factors,  namely  habit  or  customs,  lack  of  religious  knowledge,  belief,  and  social structure. Based on Jasser Auda's view, the purpose of Islamic law must be universal so that Islamic law can be accepted anytime, anywhere, and in all circumstances, with the aim of the common  good  rather  than  individuals.  A  system  for  dealing  with  problems  must  be  in accordance with the goals of Islam itself. Referring to the Ngalor Ngulon Marriage Prohibition tradition,  it  can  be  preserved  by  removing  fasid  or  harmful  elements  in  the  custom.  This  is because this  tradition is a custom  or  custom of  Purwoharjo Village which cannot  be simply erased.  This  tradition  also  does  not  necessarily  prohibit  marriage,  but  only  in  certain directions, namely Ngalor Ngulon.

## Keywords: tradition of prohibition of marriage, ngalor ngulon, system theory

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor  yang  melatarbelakangi  dan  gambaran  tradisi larangan pernikahan Ngalor Ngulon di Desa Purwoharjo Perspektif Teori Sistem Jassir Auda. Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  yang  bersifat  kualititatif  dengan pendekatan  konseptual  menggunakan  konsep  teori  sistem  milik Jassir  Auda.  Data  penelitian dihasilkan  melalui  wawancara  langsung  pada  masyarakat  Desa  Purwoharjo  Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitiannya. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah  tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon dilarang di Desa Purwoharjo karena beberapa faktor  yaitu faktor kebiasaan atau adat  istiadat,  faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor keyakinan, dan faktor struktur sosial masyarakat. Berdasarkan pandangan Jasser Auda, tujuan hukum islam haruslah bersifat universal agar hukum islam bisa diterima kapan saja, di mana saja,  dan  dalam  segala  keadaan,  dengan  tujuan  untuk  kebaikan  bersama  daripada  individu. Sebuah sistem untuk menangani masalah harus sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri. Merujuk mengenai  tradisi  Larangan  Nikah  Ngalor  Ngulon  boleh  dilestarikan  dengan  menghilangkan unsur-unsur  fasid  atau  kemudharatan  dalam  adat  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  tradisi  ini merupakan  kebiasaan  atau  adat  Desa  Purwoharjo  yang  tidak  bisa  dihapuskan  begitu  saja. Tradisi ini juga tidak serta-merta melarang pernikahan, namun hanya pada arah tertentu saja yaitu Ngalor Ngulon.
Kata Kunci: tradisi larangan nikah, ngalor ngulon, teori sistem

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Pernikahan  merupakan  sebuah  akad yang sangat sakral dilakukan oleh kedua calon  mempelai  yaitu  laki-laki  (suami) dan perempuan (istri) demi menjalankan perintah
Allah dan apabila melaksanakannya terhitung ibadah.
Sedangkan  kata al-zawju (pernikahan) secara bahasa para ahli fikih mendefinisikan  secara  beragam.  Ulama imam syafi’i mendefinisikan, pernikahan adalah  sebuah  akad  perjanjian  dengan memperbolehkan persetubuhan menggunakan lafazh  ankahtuka (aku menikahkanmu  wahai  fulan  dengan fulana) atau tazawwajtu (aku mengkawinkan  engkau  wahai  fulan dengan fulanan).
Sebuah  keluarga  merupakan  pondasi bagi sebuah umat, maka sebuah pernikahan adalah pondasi bagi keluarga. Dengan adanya pernikahan akan tumbuh dan  terbentuk  sebuah  keluarga.  Dari suatu hal yang bersifat ruhani dan materi dalam  sebuah  pernikahan,  akan  tumbuh dan terdidiklah sebuah keluarga. 1 Adapun islam  menganjurkan  untuk  menikah  dan termasuk  ke  dalam  sunnah  rasul, mengenai  hal  ini  Allah  berfirman  dalam
1 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga , (Jakarta: AMZAH, 2012). H. 6.
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an Tajwid dan Terjemahan , (Bandung: Sygma Exagrafika., 2007). H. 254.
Al-qur’an  Surat  Ar-Rad  Ayat  38  yaitu sebagai berikut:
ًاجاَوْزَأ ْمَُلَ اَنْلَعَجَو َكِّلْبَ ق نِّ م ًلاُسُر اَنْلَسْرَأ ْدَقَلَو و ِّ للّا ِّنْذِِّّبِ  لاِّإ ٍةَيِّبِ َ ِّتَِْيَ نَأ ٍلوُسَرِّل َناَك اَمَو ًة يِّ رُذ ٌباَتِّك ٍلَجَأ ِّ لُكِّل - ٣٨ " Dan sungguh, Kami telah Mengutus beberapa  rasul  sebelum  engkau (Muhammad)  dan  Kami  Berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.  Tidak  ada  hak  bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti  (mukjizat)  melainkan  dengan izin  Allah.  Untuk  setiap  masa  ada Kitab (tertentu)”. 2
Prinsip  hukum  Pernikahan  dalam Islam memiliki macam-macam ketentuan hukumnya  yaitu  Sunnah,  wajib,  mubah, makhruh,  dan  haram.  Ketentuan  hukum tersebut  dapat  dilihat  pada  kondisi mukallaf  seseorang  baik  dari  segi kemapuan  dirinya  atau  hartanya. 3 Islam sendiri memberikan ketentuan atau syarat dan  rukun  agar  penikahan  itu  sah, ketentuan  tersebut  ialah  adanya  calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul. Syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  baik  dari calon  mempelai  laki-laki  atau  calon mempelai  perempuan,  syarat  calon  laki- laki yaitu perempuan yang akan dinikahi bukan  mahramnya,  orangnya  jelas,  dan atas kehendaknya sendiri, kemudian tidak dalam  keadaan  ihram.  Sedangkan  syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai
3 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam  dan  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas, FiqhMunakahat ,  (Jakarta: AMZAH, 2018). H. 44.
perempuan  adalah  tidak  dalam  keadaan berhalangan  secara  syariat  islam,  dan jelas  orangnya  serta  bukan  dalam keadaan  atau  sedang  ihram.  Syarat selanjutnya  adanya  wali  yaitu  seorang laki-laki,  sudah  baligh,  sehat  dan  ber- akal,  adil,  dan  bukan  dalam  keadaan ihram. Kemudian adanya syarat ketentuan  menjadi  saksi  yaitu  harus seorang laki-laki, sudah baligh, sehat dan berakal,  adil,  dapat  melihat,  dapat mendengar, bukan dalam keadaan ihram, dan  memahami  atau  mengerti  bahasa pada saat diucapkanya ijab qabul. 4
Pernikahan  adalah  sebuah  ikatan antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan dengan  diawali  akad  demi  membentuk keluarga  yang  bahagia. 5 Keluarga  dapat terbentuk  dari  sebuah  pernikahan  yang pada  dasarnya  bertujuan  sebagai  untuk membina dan membangun sebuah rumah tangga,  dengan  pernikahan  hubungan seorang  laki-laki  dengan  perempuan sebagai  pasangan  suami-istri  dapat menjadi  hubungan  yang  terjalin  dengan halal dan terhormat. baik dalam menyalurkan kebahagian, dan emosional dalam  diri  manusia  atau  menyalurkan
4 Wahyu Wibisana, “Perkawinan wanita hamil di  luar  nikah  serta  akibat  hukumnya  perspektif  fikih dan  hukum  positif, Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam , Vol. 15 No.1 (Maret 2017). H. 29.
5 Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan  Argyo  Demartoto,  “Pemaknaan  Perkawinan: Studi  Kasus  pada  perempuan  lajang  yang  bekerja  di kecamatan  bulukerto  kabupaten  wonogiri”, Jurnal Analogi Sosiologi , Vol. 4 No.1 ( April  2015). H. 45.
hasrat  sexsualitas  atau  psikis  biologis berdasarkan fitrah manusia.
Indonesia  merupakan  sebuah  negara yang memiliki beragam suku, ras, bahasa dan  agama  yang  berakulturasi  menjadi sebuah budaya, keanekaragaman budaya tersebut  menjadikan  Indonesia  sebagai Negara  yang  memiliki  budaya  paling banyak  didunia.  Budaya  adalah  hasil karya,  cipta  dan  pemikiran  manusia. 6
Perkembangan  hasil  karya  cipta  dan pemikiran  manusia  dalam  masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan  terus-menerus  menghasilkan  sebuah adat-istiadat  yang  dijaga  dengan  baik oleh masyarakat Indonesia sebagai tradisi warisan leluhur. Tradisi ini nantinya akan menjadi warisan kebudayaan dan diwariskan  dari  generasi  ke  generasi secara  terus  menerus.  Seperti  contohnya Masyarakat  jawa  sangat  mempercayai adanya  mitos  dan  telah  menjadi  sebuah keyakinan  dalam  kehidupannya.  Pada Umumnya  Masyarakat  jawa  masih memegang  kebiasaan-kebiasaan  atau Adat  yang  dilakukan  oleh  leluhur  atau nenek moyang. 7
6 Emi  Rahmawati  dan  Fafi  Masiroh, “Fenomena  Tradisi  Pantangan  Pernikahan  Ngalor- Ngetan” Al-Mada:Jurnal  Agama  Sosial  dan  Budaya , Vol. 3 , No.2 (2020). H. 7.
7 Koentjaraningrat, Kebudayan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). H.284.
Salah  satu  masyarakat  jawa  yang masih  memegang  teguh  tradisi  yaitu Banyuwangi, sebuah daerah paling ujung timur  pulau  jawa,  ada  sebuah  daerah bernama desa Purwoharjo yang kehidupan masyarakatnya masih melestarikan  tradisi  dari  nenek  moyang hingga sampai saat ini. Salah satu tradisi tersebut yaitu larangan pernikahan Ngalor  Ngulon (barat  laut).  Pernikahan Ngalor  Ngulon adalah  sebuah  larang pernikahan lewat penentuan posisi rumah calon pengantin yang akan melangsungkan  pernikahan,  penentuan posisi  calon  pengantin  laki-laki  tidak boleh berada pada Ngalor Ngulon (barat laut)  dari  rumah  calon  mempelai perempuan  atau  sebaliknya.  kemudian ketika  posisi  rumah  mempelai  laki-laki letaknya  di Ngalor  Ngulon maka  calon mempelai  wanita  dilarang  menikah dengan laki-laki tersebut. Jika pernikahan tetap  dilangsungkan  maka  akan  terjadi malapetaka  yang  akan  menimpa  rumah tangga  mereka.  Akan  tetapi  kebanyakan masyarakat di Desa Purwoharjo ini tidak tahu  secara  pasti  asal  usul  dilarangnya pernikahan Ngalor  Ngulon .  Mereka hanya melakukan tradisi  yang dilakukan oleh  nenek  moyang  serta  masyarakat masih percaya karena setelah melanggar pantangan untuk tidak melakukan pernikahan Ngalor  Ngulon ,  banyak terjadi  hal-hal  yang  tidak  baik  terhadap
pelaku  yang  melakukan  pernikahan Ngalor Ngulon, meskipun pada umumnya masyarakat Purwoharjo adalah masyarakat beragama Islam.
Selanjutnya,  proses  interaksi  antara tradisi  dalam  pernikahan  masyarakat jawa  dengan  hukum  Islam  sangat menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan  seringkali  masih  terjadi  pro dan kontra dari masyarakat terkait ajaran Islam  dan  tradisi.  Bahwa  dalam  agama Islam  sendiri  tidak  ada  ketentuan melarang secara khusus mengenai pernikahan  dengan  melihat  arah  rumah, seperti Ngalor  Ngulon .  Tradisi  ini  bisa dijalankan  apabila  tidak  bertentangan dengan  agama  Islam.  Namun  pada prakteknya  masih  banyak  masyarakat Islam  Purwoharjo  masih  memegang teguh  adat  atau 'Urf tersebut,  sehingga timbul pertentangan apakah 'Urf tersebut boleh dilaksankan atau tidak, untuk dapat melihat  ketentuan  hukum  pelaksanaan 'Urf tersebut  maka  kita  memakai pendekatan  teori  sistem  milik  Jasser Auda  sebagai  pisau  analisis  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ‘ Urf tersebut  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam  atau  malah  pelaksanaan  tradisi tersebut  harus  dihapuskan  karena  tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau Ilmu Fiqh dalam  Islam,  untuk  itu  perlunya pengungkapan  lewat  penelitian  agar diketahui  kebenaran  pelaksanaan  tradisi
tersebut boleh dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  hukum  Islam  agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaanya.

## 2. Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  konteks  penelitian yang  telah  dijelaskan  diatas,  agar pembahasan  menjadi  lebih  jelas  dan sistematis,  penulis  merumuskan  pokok permasalahannya, yaitu sebagai berikut:
1. Apa yang melatar-belakangi larangan Tradisi Pernikahan Ngalor Ngulon di desa Purwoharjo?
2. Bagaimana  Tradisi  Larangan  Nikah Ngalor  Ngulon di  Desa  Purwoharjo
Perspektif Teori Sistem Jassir Auda?
3. Teori Penelitian
a. Pernikahan  Perspektif  Islam  dan

## Hukum Normatif
Secara etimologi pernikahan memiliki  arti  persetubuhan.  Namun  ada juga  memaknai  sebagai  perjanjian  ( Al- Aqdu ). 8 Kemudian juga ada mengartikan pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan.  Lalu  jika ada sesuatu  dinikahkan  dengan  sesuatu lainnya  maka  berarti  antara  keduanya adalah saling diikatkan. Secara terminologi  nikah  adalah  akad  antara
8 Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam , Cet ke-2 (Jakarta: Siraja 2003). H. 11.
seorang  laki-laki  dengan  wali  seorang wanita  yang  karena  akad  tersebut hubungan  badan  dapat  menjadi  halal. 9
Asal  kata  nikah  dari  bahasa  arab  yaitu ( حاكن ) yang mempunyai makna mengumpulkan, bersetubuh ( wathi ), atau saling  memasukkan.  Namun  menurut istilah  pernikahan  ialah  sebuah  akad yang  ditetapkan  oleh  hukum  syara’ untuk diperbolehkannya atau dihalalkannya seorang laki-laki melakukan  hubungan  badan  dengan perempuan. 10 Melihat  dari  penjelasan diatas  mengartikan  pernikahan  berarti suatu perbuatan hukum melalui perjanjian  atau  akad  seorang  laki-laki dengan  wali  dari  seorang  perempuan dengan  hukum  syara’  tertentu  untuk diperbolehkannya  hubungan  badan  atau hubungan  suami-istri  antara  keduanya untuk  menjaga  kehormatan  seorang perempuan dalam perbuatan tidak sesuai syara’ atau tidak senonoh.
Selanjutnya dalam Ilmu Fiqh, Pernikahan merupakan suatu Akad yang mempunyai kekuatan hukum diperbolehkannya  hubungan  seksual dengan  lafadz  nikah  atau  dalam  lafadz yang  lain  yang  memiliki  kesamaan
9 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah , Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). H. 29.
10 Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Munakahat , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). H.5-6.
maknanya. 11 Pandangan  jumhur  ulama Fiqh seperti imam 4 madzhab mengenai pengertian  pernikahan  mereka  sepakat memaknainya sebagai
berikut:
Pernikahan  adalah  suatu  akad  yang mengandung  sebuah  kebolehan/halal
(bagi seorang laki-laki untuk berhubungan suami-istri atau berhubungan  badan  dengan  seorang perempuan)  yang  di  lakukan  melalui akad nikah oleh seorang laki-laki dengan wali  perempuan  atau  dengan  makna yang sepadan kata tersebut. 12
Sedangkan  secara  Hukum  Normatif Pernikahan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UU  Perkawinan)  yang mana  memuat  dalam  pasal  1  bahwa “perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.” 13
Setidaknya  ada  4  unsur  yang  dapat dipahami  dari  pasal  tersebut  yaitu: Kesatu, ikatan lahir batin suatu pernikahan  tidak  hanya  terdapat  ikatan lahir  yang  diwujudkan  dalam  suatu
11 Busriyanti, Fiqih Munakahat , (Jember:
STAIN Jember Press, 2013). H. 4.
12 Syafingi,  Chalwan.  "Larangan  Perkawinan Ngalor-Ngulon  dalam  Adat  Jawa  di  Desa  Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad- dzariah." MISYKAT:  Jurnal  Ilmu-ilmu  Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah , Vol.5, No.2 (2020). H. 5.
bentuk  ijab  qabul  saja  akan  tetapi  juga merupakan ikatan batin yang menyatakan  dalam  bentuk  persetujuan yang Ikhlas antara kedua pihak mempelai  yaitu  tidak  adanya  unsur paksaan untuk mejalankan sebuah ikatan pernikahan.  Kedua,  antara  seorang  pria dan  wanita  ialah  pernikahan  dalam  UU Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan  yang  diperbolehkan  hanya antara  seorang  pria  dan  wanita  saja bukan yang lainnya. Ketiga, membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  ialah sebagai tujuan dari pernikahan merupakan  mendapatkan  ketenangan, kenyamanan,  ketentraman,  ketenangan lahir batin untuk selama-lamanya dalam berumah-tangga.  Keempat,  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  ialah pernikahan  harus  berlandaskan  pada Ketuhanan atau  pada ketentuan Agama artinya  setiap  perbuatan  perkawinan harus ada nilai ketuhanan.
Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)  atau  Intruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 menjelaskan dalam pasal 2- 3. 14 Tentang  pengertian  pernikahan  dan tujuannya dapat dimaknai bahwa pernikahan  dalam  Islam  adalah  sebuah
13 Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
14 Pasal 2-3, “Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”Pub. L. No Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1 (1991).
Akad  atau  ikatan  yang  sangat  kuat mitssaqan  ghalidzan dalam  rangka menaati perintah Allah kemudian melaksanakannya  merupakan  Ibadah, sedangkan  Tujuan  pernikahan  adalah untuk  mewujudkan  sebuah  kehidupan dalam berumah-tangga sakinah (tenang), mawaddah (tentram), dan rahmah (rahmat)  artinya  sebuah  implementasi berumah  tangga  untuk  mendapatkan pernikahan  yang  tenang  damai,  tentram dan penuh rahmat dari Allah SWT.

## b. Syarat, Rukun, Dan Tujuan Nikah
Dalam  islam  sendiri  ada  Syarat  dan Rukun  nikah  yang  harus  dipenuhi  oleh calon mempelai agar pernikahan tersebut sah.
1) Syarat Nikah
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi calon  pengantin  laki-laki  dan  calon pengantin  perempuan  untuk  melakukan sebuah pernikahan yaitu sebagai berikut:
a. Syarat bagi pengantin laki-laki yaitu islam,  ridha  terhadap  pernikahan tersebut,  orangnya  jelas,  tidak  ada halangan syara’ seperti tidak sedang ihram haji atau umrah. Berdasarkan pendapat  hanafiyyah  baligh  dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, akan  tetapi  syarat  sahnya  akad nikah,  sedangkan  syarat  sahnya nikah hanya mumayyiz.
15 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat ,
(Tanggerang: Tira Smart, 2019). H. 9.
b. Syarat  pengantin  wanita  yaitu  rida terhadap pernikahan tersebut, islam, orangnya  jelas,  tidak  ada  halangan syar’i  untuk  dinikahi,  baik  bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, ataupun muaqqat (sementara)  misalnya  masih  terikat pernikahan dengan orang lain. 15
Berdasarkan penjelasan syarat-syarat nikah  diatas  sebuah  pernikahan  tidak dapat dijalankan apabila adanya halangan  syara’.  Halangan  syara’  ini terbagi  dua  yaitu  halangan  selamanya dan halangan sementara.
a. Halangan Selamanya
1) Adanya pertalian darah
2) Adanya pertalian keluarga karena perkawinan  (musaharah)  yang haram  dinikahi  selamanya  atau biasa disebut pertalian semenda
3) Adanya pertalian susuan 16
b. Halangan Sementara
1) Perempuan  yang  telah  ditalak tiga,  sampai  ia  menikah  dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan  suami  barunya  serta selesai menjalankan masa ‘iddah- nya.
2) Perempuan  yang  sedang  terikat pada  sebuah  pernikahan  atau sedang dalam masa ‘iddah.
16 Iffah  Muzammil, Fiqh  Munakahat , (Tanggerang: Tira Smart, 2019). H. 43-50.
3) Menikahi wanita musyrik
4) Menghimpun/mengumpulkan dua  orang  bersaudara  atau  yang memilki hubungan mahram seperti bibi dengan keponakan
5) Menikahi lebih dari empat orang perempuan. 17
2) Rukun Nikah
Rukun pernikahan merupakan sebuah syarat rukun yang harus dipenuhi untuk  melaksanakan  pernikahan  agar sebuah  pernikahan  dapat  sah  secara hukum  Syara’  sebagaimana  yang  di jelaskan  dalam  KHI  pasal  14 18 yaitu harus  memenuhi  5  komponen  antara lain:  kesatu,  harus  adanya  calon  Suami atau mempelai laki-laki, kedua harus ada calon  istri  mempelai  perempuan,  ketiga harus ada wali nikah, keempat harus ada minimal  dua  orang  saksi,  kelima  harus ada  ijab  dan  qobul  atau  akad  dalam pernikahan  dengan  lafadz  nikah  atau tazwij ataupun  terjemahan  dalam  kedua tersebut.
3) Tujuan Nikah
Tujuan  sebuah  pernikahan  bukan hanya  sekedar  pada  pemenuhan  psikis biologis  semata  atau  pelampiasan  nafsu seksual, tetapi tujuan penting pernikahan ialah sebagaimana yang berkaitan
17 Iffah  Muzammil, Fiqh  Munakahat , (Tanggerang: Tira Smart, 2019). H. 55-58.
18 Pasal 14, “Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”Pub. L. No
dengan  sosial,  psikologi,  Agama  yang dapat kita jabarkan sebagai berikut ini : a. Memelihara  Gen  Manusia.  Suatu pernikahan dimaksudkan untuk dapat  terpelihara  gen  manusia  atas keberlangsungannya  pada  masa  ke masa.
b. Sebagai  bentuk  tiang  yang  kokoh dan  teguh.  Sebuah  pernikahan manusia memiliki hak dan kewajiban  religius  dan  sakral, sehingga  pada  setiap  orang  yang melaksanakannya akan merasa memiliki ikatan suci yang membuat sifat kemanusianya tinggi.
c. Sebagai perisai diri manusia, sebuah pernikahan dapat menjauhkan darinya  dari  hal-hal  yang  tidak diperbolehkan/  diharamkan  oleh Allah.
d. Sebagai  melawan  hawa  nafsu, sebuah pernikahan dapat memberikan penyaluran hawa nafsu dengan terpelihara dan memberikan maslahat kepada orang lain, kemudian  bagi  yang  menjalannya yaitu  hak-hak  seorang  istri  dan anak-anak mereka dalam mendidiknya.
c. Al-'Urf  (Tradisi dalam Islam)
1) Pengertian 'Urf
Dalam islam terdapat peraturan yang mengatur  mengenai  adat  istiadat.  Suatu adat  istiadat  dapat  dilaksanakan  apabila tidak bertentangan dengan hukum islam akan  tetapi  boleh  ditinggalkan  apabila bertentangan  dengan  hukum  islam  atau mengakibatkan kesulitan dan kesempitan. Mengenai hal ini dijelaskan dalam  al- 'Urf yang  merupakan  sinonim dari al-‘adah. Al-‘adah sendiri memiliki makna adalah segala sesuatu  yang telah dikenal  manusia,  sehingga  menjadi sebuah  kebiasaan  yang  terlaksana  pada kehidupan  mereka  baik  itu  berupa perkataan  maupun  perbuatan.  Adat kebiasan  masyarakat  dapat  menjadi pertimbangan  dalam  penetapan  hukum berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam  masyarakat  tersebut  yang  biasa dikenal  dalam  kaidah  fiqhiyyah  dengan al-‘adah muhakkamah. Akan tetapi adat tersebut dapat dimasukkan dengan syarat tidak bertentangan dengan akidah hukum  islam.  Yang  dimaksud  dengan adat  sendiri  adalah  kebiasaan  dalam pergaulan  hidup  sehari-hari  dalam  hal muamalah bukan ibadah. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan  dalam  masyarakat  dan  bagi
19 Muhammad Tahmid Nur, dkk, Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi pembaruan Hukum Islam
yang  melanggarnya  dikenakan  sanksi, akan  tetapi  perbuatan  tersebut  tidak mengandung  unsur  kebaikan  maka belum  dapat  dikatakan 'Urf atau  adat kebiasaan.
Kemudian  Al- 'Urf memilki  makna yaitu  setiap  perkataan  atau  perbuatan yang  dilakukan  secara  berulang-ulang ataupun  turun  temurun  oleh  sebagian besar  dari  suatu  kaum  berdasarkan  akal yang  dapat  diterima  oleh  mereka  dan tidak  bertentangan  dengan  syari’at. 19
Terdapat  tiga  alasan  yang  menjadikan 'Urf sebagai  sumber  hukum  islam  yaitu sebagai berikut:
a. Pada masa Tabi’in pada parktek haji dan  umroh  di  masa  itu  masih  jauh belum  mengenal  adanya  islam. Adanya ritual  yang biasa dilakukan oleh  ritual  arab  talbiyah,  ihram, wuquf, dan lainm-lainnya.
b. Serigala Kiyath. Setelah  Nabi  Saw.
Wafat, para sahabat juga mendasarkan
ataupun
mempertimbangkan  hukum-hukum islam  kepada 'Urf masyarakat sekitar.  Seperti  contohnya  pada masa  Khalifah  Umar  Bin  Khattab yaitu mengadopsi sistem dewan dan juga  tradisi  masyarakat  Persia. Umar Bin Khattab juga menggunakan  sistem  pelayan  pos
Di Indonesia , ( Pamekasan :Duta Media Publishing, 2020). H. 21.
yang merupakan tradisi dari Sasanid dan Kerajaan Byzantium.
c. Pada  masa  tabi’in  yang  hidup setelah  sahabat  juga  menggunakan klausul 'Urf pada  sumber  hukum islam.  Seperti  imam  hanafi  yang memasukkan  tradisi  kufah  dalam dasar  penetapan  hukumnya  dalam bentuk  istihsan.  Bahkan  Imam Hanafi lebih memilih 'Urf daripada Qiyas. Kemudian Imam Maliki juga menerima  adanya 'Urf sebagai sumber  hukum  islam.  Untuk  Imam Syafi’i  meskipun  menolak  akan adanya 'Urf ,  akan  tetapi  Imam Syafi’i  masih  mempertimbangkan
'Urf dalam  penetapan  hukum.
Demikian dapat dilihat dari pendapatnya dari qaul  qadim (Irak) ke  qaul  jadid  (Mesir)  yaitu  Imam Syafi’i meninggalkan pendapat qaul qadim  yang  kemudian  diganti menjadi  qaul  jadid  karena 'Urf di Mesir menghendakinya. Sedangkan Imam  Hanbali  tetap  menolak  akan adanya 'Urf .  Akan  tetapi  beberapa pengikutnya  seperti  Ibnu  Qudamah (w.  620  H)  memakai 'Urf sebagai sumber hukum islam. 20
20 M. Noor Harisudin, “ 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, Jurnal Al-Fikr , Vol.
20 , No.1 (Maret 2016). H. 67.
2) Macam-Macam 'Urf
Selain itu, ditinjau berdasarkan status dan kualitas ‘Urf dalam syara ialah dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah:
a. “Urf  Sahih  adalah  perbuatan  yang diulang-ulang  oleh  orang-orang yang  tidak  bertentangan  dengan tuntutan  Syara’  atau  membenarkan sesuatu.  Ilegal  atau  membatalkan kewajiban apa pun.
b. 'Urf fasid  yaitu  suatu  kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  hukum islam yang berlaku atau syara’’ 21
3) Syarat-Syarat 'Urf
`Syarat  Urf  untuk  dapat  diakui sebagai  hukum  Islam  terdapat  beberapa hal diantaranya ialah
a. Tidak  ada  argumen  yang  mengatur masalah  dengan  sangat  baik  dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
b. Pemakaian ‘Urf tidak menimbulkan ditinggalkannya  nas  syari’at  dan juga  tidak  menimbulkan  masadat, kesulitan ataupun kesempitan.
c. ‘Urf  tersebut  Telah  berlaku  secara umum dalam suatu masyarakat atau dalam  arti  tidak  hanya  dilakukan oleh beberapa orang. 22
21 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh,
(Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja). H. 68.
22 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh,
(Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja). H. 67.
d. Teori sistem Jaseer Auda
Sosok  Jasser  Auda  merupakan salah  satu  bapak Maqasid  Syariah yang  terkemuka  dalam  pandanganya dan  konsepnya  yang  terkenal  yaitu sebuah  teori  pendekatan  sistem  atau kita kenal dengan a systems approach sebagai dasar pokok pemikiran dalam menentukan  hukum  Islam.  Jasser Auda  sendiri  melakukan  sebuah pengembangan teori maqasid syariah klasik kepada arah kontemporer. 23
Tabel 1.

## Teori Maqasid Klasik ke Teori Maqasid Kontemporer
No. Teori Maqasid Klasik Teori Maqasid Kontemporer 1. Hifzun Nasli (Perlindungan Keturunan) Lebih Mengarah ke perlindungan Keluarga 2. Hifzul Aqli (Perlindungan Akal) Mengembangkan pikiran ilmiah 3. Hifzul Irdi (Perlindungan Kehormatan) Menjaga serta Memberikan Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia dan HAM 4. Hifzuddin (Perlindungan Agama) Menjaga , Melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan 5. Hifzulmali (Perlindungan Harta) Kepedulian sosial Terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.
23 Jasser Auda , Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah , Terj. Rosidin dan Ali Abd el- Mu’in (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). H.102
Pendekatan sistem sebagai  pisau analisis  Jassir  Auda  menggunakan enam  fitur  pendekatan  yaitu  sebagai berikut :
1) Fitur Kognitif
Sifat  kognitif  adalah  pemisahan wahyu  atau  fiktif  dari  kognisinya (pemahaman rasional). Dalam hal ini terletak antara adat/tradisi dan rasionalitas  fukaha.  Ulama  Fiqh  dan Mutakarim sepakat bahwa Allah tidak boleh  disebut  Faki,  karena  tidak  ada yang  tersembunyi  dari-Nya.  Fiqh merupakan  hasil  dari  kognisi  (akal) manusia,  sehingga  mungkin  masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Selain  itu,  para  ulama  membagi pendapat  yang  dihasilkan  oleh  akal menjadi  tiga  bagian:  sepenuhnya benar, sepenuhnya salah, dan mungkin  salah  dan  benar.  Apa  pun yang  jelas-jelas  bertentangan  dengan Al-Qur'an  dan  Sunnah  harus  ditolak dan,  jika  memungkinkan,  banyak ulama membenarkannya untuk mempraktikkannya dalam situasi darurat.  Fiqh  yang  dibahas  di  sini masih  perlu  perbaikan,  dan  diskusi untuk  kritik  yang  lebih  baik  adalah penting.
2) Fitur Kemenyeluruhan Fitur  utamanya  adalah  untuk memperbaiki  kelemahan  fiqh  ushur klasik,  yang  sering  menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik.  Pendekatan  atom  ini ditunjukkan dengan mengambil posisi  memecahkan  kasus  yang bergantung  pada  teks.  Solusi  yang diusulkan  di  sini  adalah  membangun sistem holistik dengan mengoperasionalkan interpretasi tematik.  Ini  tidak terbatas  pada ayat- ayat hukum, tetapi memperhitungkan semua ayat Al-Qur'an ketika menentukan hukum Islam.
3) Fitur Keterbukaan
Karakteristik keterbukaan adalah sistem  di  mana  keterbukaan  dan pembaruan  diri  harus  dipertahankan atau  dipromosikan  untuk  hidup  dan berkembang dalam tradisi dan konvensi  (“Urf”).  Jadi  pada  titik  ini,
Urf  harus  menekankan  pandangan dunia  dan  wawasan  Fakie,  tetapi pandangan dunia itu harus kompeten dan  dibangun  di  atas  landasan akademis. Reformasi hukum Islam ini memiliki dua implikasi: pengurangan ekspresi  literal  dalam  hukum  Islam dan  pengembangan  lebih  lanjut  dari sistem Islam dalam ilmu alam, sosial dan budaya.
4) Fitur Hierarki-saling berkaitan
Jasser Auda meningkatkan Maqashid  Syariah,  tetapi  perbaikan masalahnya  adalah  yang  pertama.  1) Membuatnya  lebih  populer  dengan membagi  ranah  Maqashid  menjadi tiga bagian dengan nilai dlaruriyat. 2. Maqashid  Khassah  (maqashid  yang memasukkan maslaha bermasalah ke dalam  bab  ilmu).  3.  Maqasid Juz`iyyah  (Maslahah,  mengacu  pada kebijaksanaan  yang  diperoleh  dari teks).  Ketiga  bagian  tersebut  terkait (tidak  unik)  satu  sama  lain.  Semoga konsep  Jasser  Auda  menjangkau masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan dunia.
5) Fitur Multi-dimensionalitas
Multidimensionalitas adalah menggabungkan  melalui  pendekatan Makassid dengan menawarkan solusi atas  dilema  argumentasi  yang  saling bertentangan. Prinsip  yang dimaksud di  sini  adalah  memberikan  kritik terhadap  akar  pemikiran  dikotomis dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan antara hadits-hadits tentang  "Urf"  harus  dilihat  dari  segi universalitas hukum Macassidic.
6) Fitur kebermaksudan
Fungsi intensional ditujukan untuk sumber  informasi  utama,  Al-Qur'an dan  Hadits,  dan  untuk  sumber rasional,  Kiya,  Istifsan,  dll.  Syariah
Makassid adalah sistem hukum Islam yang paling mendasar. Hal ini karena Maqashid  Syariah  harus  konsisten dengan  teks  Al-Qur'an  dan  Hadits, bukan  hanya  ide-ide  para  Faqih. Inkarnasi  Syariah  Makassid  adalah standar yang digunakan untuk menilai efektivitas setiap Ijtihad, terlepas dari aliran  pemikiran  tertentu.  Tujuan didirikannya syariat
Islam
dikembalikan  untuk  kemaslahatan masyarakat sekitar.

## B. Pembahasan
1. Latar  Belakang  Larangan  Tradisi
Nikah  Ngalor  Ngulon  di  Desa Purwoharjo.
Latar belakang terjadinya larangan  pernikahan Ngalor  Ngulon di  Desa  Purwoharjo  awal  mulanya karena  adanya  kepercayaan  mitos yang  dipercayai  oleh  masayarakat desa sebagai salah satu ketentuan oleh pemimpin  mereka  yaitu  Minak Sembuyu  dari  kerajaan  Blambangan yang melarang melakukan perkawinan Ngalor  Ngulon karena kekesalannya terhadap Sunan
Maulana  Ishaq  akibat  anaknya  Dewi Sekardadu  yang  merupakan  istri sunan Maulana Ishaq di bawa pergi ke arah Ngalor  Ngulon atau  dari  arah kerajaan Blambangan ke Gersik, yang mana  Minak  Sembuyu  mendapat kabar  jika  anaknya  Dewi  Sekardadu
meninggal  dunia  dan  jasadnya  tidak ditemukan, dari pelarangan tersebutlah  masyarakat  percaya  akan jika  melakukan  perkawinan  dengan arah Ngalor  Ngulon akan  mendapati mala  petaka  dalam  perkawinannya, yang  lama  kelamaan  pandangan masyarakat  ini  menjadi  kebiasaan atau adat istidat, sebagai tradisi secara turun  temurun  dipegang  teguh  oleh masyarakat sebagai bagian kehidupan hukum  mereka,  namun  ada  pula beberapa faktor-faktor lainnya terkait kepercayaan  larangan  tradisi  nikah Ngalor Ngulon ini .
Adapun  beberapa  faktor-faktor warga  masyarakat  desa  Purwoharjo yang  mengakibatkan  mempercayai Tradisi  Larangan  Nikah Ngalor Ngulon yaitu:
a. Faktor  Kebiasaan  atau  Tradisi
Adat Istiadat
Praktek Ngalor Ngulon melarang pernikahan  sudah  dilakukan  sejak lama  dan  menjadi  adat  atau  tradisi yang masih dipertahankan. Tradisi ini dimulai pada masa pemerintahan Raja Minak Sembuyu dari Kerajaan Blambangan.  Setelah  mewawancarai warga desa, masyarakat tidak mengetahui  secara  detail  asal  usul larangan Ngalor Ngulon saat diberlakukan, namun merupakan warisan  nenek  moyang  dan  terus
ditegakkan dan dipelihara oleh warga Purwoharjo.
b. Faktor  Kurangnya  Pengetahuan
Agama Masyarakat  Purwoharjo  masih minim pengetahuan agama, sehingga mereka  mempercayai  mitos  dan mengamalkan  tradisi  yang  asal- usulnya masih belum jelas.
Pengetahuan  agama  harus  mampu menjawab pertanyaan hukum tentang tradisi, apakah masih bisa ditegakkan atau  tidak,  karena  tradisi  bisa bertentangan dengan hukum Islam.
c. Faktor Keyakinan
Masyarakat  desa  sangat  percaya bahwa  tradisi  ini  harus  dilakukan sebelum  pernikahan.  Jika  tidak dilakukan,  masyarakat  percaya  akan ada  bencana  yang  akan  menimpa mereka  yang  tidak  menjalankan tradisi, bukan karena tidak menjalankan tradisi.
d. Faktor Struktur Sosial Masyarakat
Struktur  sosial  suatu  masyarakat dapat menggambarkan perilaku masyarakat  yang  terus  menerus dilakukan  berulang-ulang  dengan menggunakan  prosedur  atau  ritual yang  sama.  Struktur  sosial  yang  ada dalam  masyarakat  tidak  terlepas  dari aspek  budaya  yang  hidup  dalam masyarakat  tersebut.  Karena  struktur
sosial  suatu  masyarakat  merupakan faktor  penting  bagi  kelangsungan hidup  manusia.  Pandangan  mereka yang  masih  mempercayai  tradisi  ini, yang  muncul  ketika  seseorang  tidak menjalankan  tradisi  ini,  merupakan pelanggaran,  dan  beberapa  orang telah  melakukan  tindakan  tabu  yang lebih  memilih  untuk  menjalankan tradisi ini daripada menjadi subjeknya.  Diskusi  Komunitas  yang Dibahas.
Dari  perspektif  sosiologi  yang terkandung  dalam  hukum  Islam bahwa adat dan tradisi dapat ditegakkan,  harus  ada  hubungan timbal  balik  antara  agama  dan masyarakat  melalui  hukum  Islam  itu sendiri  yang  tertanam  dalam  hukum adat.  Namun  terkadang suatu  hukum Islam  dan  hukum  adat  tidak  sejalan dalam perkembangannya yang terjadi dimasyarakat, sehingga bentuk hukum  tersebut  sering  kali  tidak mencerminkan  suatu  keadilan  bagi masyarakat  untuk  itu  perlu  suatu kontruksi hukum agar adanya kepastian  hukum  dan  menjawab semua  kegundahan  masyarakat  akan suatu ketentuan hukum yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  itu sendiri (tradisi/adat).
Suatu tujuan pelaksanaan pernikahan dalam agama  Islam  yaitu
sebuah  upaya  agar  terhindar  dari suatu  perbuatan  yang  keji  dan menjaga  nafsu  manusia  agar  tidak terjerumus  dalam  lembah  perbuatan zina, kemudian dalam rangka sebagai membangun  sebuah  keluarga  atau rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahah. Akibat adanya pelaksanaan  sebuah  tradisi  larangan nikah Ngalor  Ngulon ini  terdapat beberapa pasangan harus menggagalkan  pernikahanya  karena terhalang oleh tradisi ini, sebab restu dari kedua orang tua tidak didapatkan dikarenakan  letak  geografis  jarak rumah  mempelai  menghadap Ngalor Ngulon . Sehingga tradisi ini menghambat tercapainya tujuan pernikahan  dalam  Islam.  Namun dalam kajian Hukum
Islam pernikahan Ngalor Ngulon di perbolehkan karena tidak mengurangi unsur  syara`  yang  ditentukan  dalam hukum  Islam  dan  telah  memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seharusnya  tidak  ada  halangan  bagi calon  pasangan  pengantin  untuk melangsungkan sebuah upacara pernikahan  hanya  karena  tradisi larangan nikah Ngalor Ngulon tersebut.
2. Tradisi  Larangan  Nikah  Ngalor
Ngulon di Desa Purwoharjo Perspektif  Teori  Sistem  Jassir Auda.
Sebagian  besar  masyarakat  desa Purwoharjo masih mempercayai tradisi Ngalor Ngulon yang melarang pernikahan  sebagai  tabu  pernikahan. Hal  ini  disebabkan  oleh  ketakutan akan keluarga yang hancur, perceraian,  atau  kematian  kedua mempelai  atau  salah  satu  anggota keluarga.  Inilah  beberapa  alasan mengapa sebagian warga Purwoharjo lebih  memilih  untuk  menghindari pantangan ini.
Demikian pula halnya dengan Ibu Eka dan Bapak dan Ibu Chandra yang menikah  dengan  melanggar  tradisi anti nikah Ngalor Ngulon . Akibatnya, orang  tua  suami  saya  meninggal  tak lama  setelah  kami  menikah,  dan kehidupan keluarga saya tidak berjalan dengan baik karena kesulitan keuangan, jadi saya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Peristiwa seperti ini membuat masyarakat Ngalor  Ngulon percaya dengan tradisi larangan nikah. Namun ada warga Purwoharjo yang melanggar  tradisi  ini,  dan  seperti yang ditemukan oleh Koiri dan Ting dan  Lutfi  dan  Lima,  hal  itu  tidak mempengaruhi rumah tangga mereka.
Dari contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa  mitos  tentang  tradisi Ngalor Ngulon yang mengharamkan perkawinan yang
dapat mendatangkan  malapetaka,  bahkan kematian, adalah tidak benar.
Tradisi  Larangan  Nikah Ngalor Ngulon Berdasarkan  Perspektif  teori sistem  Jasser Auda :
a. Validasi Kognisi
Kecerdasan adalah kekuatan berpikir, yang penggunaannya membawa pengetahuan dan pemahaman  tentang  masalah  yang dihadapi. Akal atau persepsi manusia merupakan  salah  satu  faktor  yang penting.  Dalam  hal  ini  terdapat perbedaan persepsi atau akal manusia dengan  syariah.  Pikiran  manusia memiliki berbagai tingkat pengukuran pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
Dengan  demikian,  pemahaman  yang berbeda  muncul  ketika  memahami setiap  teks  melalui  pengenalan.
Dalam  hal  ini,  hubungan  antara  adat dan tradisi dengan rasionalitas fukaha. Fuqaha setuju untuk memasukkan urf dalam teori mereka.
Akan  tetapi,  'urf  digunakan  sebagai dalil  yang  berdiri  sendiri  (dengan beberapa syarat yang telah ditentukan
24 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
sebelumnya) dan 'urf adalah pertimbangan penegakan hukum (ditentukan  oleh  dalil  selain  'urf), terdapat perbedaan pendapat mengenai hal itu.
Selama  ini  fiqh  dikenal  sebagai kaidah  invarian,  yaitu  pernyataan yang  salah.  Implikasinya  di  sini adalah  bahwa  fiqh  masih  perlu perbaikan dan kritik terhadap argumentasi  untuk  argumentasi  yang lebih  baik.  Ketika  membuat  undang- undang, semua aspek harus dipertimbangkan  untuk  memastikan bahwa  undang-undang  itu  bersifat universal.  Di  sisi  lain,  mengenai sumber hukum fiqh, selain Al-Qur'an dan  hadits,  adat  masyarakat  juga harus  diperhatikan.  Tidak  hanya masalah  legalitas,  tetapi  hukum informal  juga  harus  diperhatikan dengan memastikan bahwa itu konsisten  dengan  Syariah  Makassid. Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqh berikut:
١

## ٌةَم كَُمُُةَداَعل
“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum ”. 24
Tradisi  larangan  nikah Ngalor Ngulon merupakan tradisi yang telah berkembang  dan  menjadi  kebiasaan
Masalah-Masalah yang Praktis , (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). H.9.
umum  masyarakat.  Namun,  adat  ini mengandung  unsur  sutra.  Artinya, keyakinan akan datangnya keberuntungan, kemalangan, dan bahkan  kematian  selain  dari  Allah. Oleh  karena  itu,  unsur  sutera  inilah yang perlu dihilangkan dari masyarakat  tanpa  menghilangkan adat,  sehingga  hukum  Islam  bersifat universal di sini. Sebagaimana dinyatakan dalam aturan fiqh, mereka adalah:
ُلاَزُ يُرَر ضلا
“Kemudaratan harus dihilangkan” 25
b. Holisme atau kemenyeluruhan Modernitas  Islam  yang  kini memperkenalkan penerapan
pendekatan holistik merupakan
interpretasi  tematik.  Bahkan,  Turabi menyatakan bahwa pendekatan terpadu (tauhid) atau holistik membutuhkan  hubungan  kesatuan dengan  seluruh  bahasa Al-Qur'an .
Adanya  hubungan  yang  inklusif karenanya  menjadikannya  sebagai rangkaian  yang  kompleks  daripada individu,  tetapi  kompleksitas  ini memiliki  tujuan  yang  sama.  Hal  ini sesuai dengan permasalahan yang ada
25 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah  yang  Praktis ,  (Jakarta:  Prenamedia  Group, 2019). H. 9.
dalam  kehidupan  masyarakat  dan dunia. Mengandalkan hanya pada satu asumsi  untuk  jawaban  hukum  atas sebuah pertanyaan menciptakan ketidakpastian.  Ini  mengarah  pada hukum  Islam,  yang  bersifat  pribadi dan  bukan  universal.  Hal  ini  sesuai dengan kaidah fiqh berikut:
ىَلَعٌةَم دَقُمُة ماَعلاُةَحَلْصلما ِّة صاَلخاِّةَحَلْصلما
“Kemaslahatan
public didahulukan daripada
kemaslahatan individu” 26
Padahal,  keberadaan  tradisi Ngalor Ngulon yang melarang pernikahan  tidak  disebutkan  dalam Al-Qur'an  dan  Hadist.  Oleh  karena itu,  pernikahan Ngalor  Ngulon ini dapat dilaksanakan, namun jika masih ada  masyarakat  yang  mempercayai adat  ini  sebaiknya  tetap  menjaganya selama  unsur  sutra  yang  ada  dalam adat tersebut dihilangkan. kekurangan rezeki,  ketidakbahagiaan  dan  bahkan kematian.  Adapun  Al-Qur'an  yang menjelaskan  larangan  menyekutukan Allah SWT.
26 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah  yang  Praktis ,  (Jakarta:  Prenamedia  Group, 2019). H.11.
Dalam  surat  Al-Luqman  ayat  13 dikatakan:
مْقُل َلاَق ْذِّإَو ُن ي ُهُظِّعَي َوُهَو ِّهِّنْب ِّلا َلا  َنَُ ب ٌميِّظَع ٌمْلُظَل َكْرِّ شلا  نِّإ ِّ للِّّبِ ْكِّرْشُت
“Dan  (ingatlah)  ketika  Luqman berkata  kepada  anaknya,  ketika
dia memberi pelajaran kepadanya,  “Wahai  anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya  mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”” 27
Selanjutnya dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 40 juga menjelaskan:
ْمُكَقَلَخ يِّذ لا ُ للّا
ُثُ ْمُكُتيُِّيُ  ُثُ ْمُكَقَزَر  ُثُ ْنِّم ْلَه ْمُكيِّيُْيُ اَكَرُش ْن م مُكِّئ ي ْنِّم ُلَعْف ذ ل عَ تَو ُهَن حْبُس ٍءْيَش نِّ م مُكِّل ا مَع ى َنوُكِّرْشُي
“Allah  yang  Menciptakan  kamu, kemudian Memberimu rezeki, lalu
Mematikanmu,
kemudian
Menghidupkanmu (kembali). Adakah  di  antara  mereka  yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha Suci Dia dan Maha  Tinggi  dari  apa  yang mereka persekutukan.” 28
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, kita dapat melihat bahwa menyekutukan  Tuhan  adalah  dosa besar.  Dan  hanya  Allah  SWT  yang bisa  mendatangkan  rezeki,  musibah dan  kematian.  Mudah.  Oleh  karena itu,  unsur  sutera  dalam  tradisi
27 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,
Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007). H. 412.
larangan  nikah Ngalor  Ngulon harus dihilangkan. Jangan sampai masyarakat terjerumus ke dalam dosa besar.  Semoga  tradisi  ini  terus dipertahankan sesuai dengan prinsip- prinsip  syariat  Islam.  Ini  adalah bentuk  toleransi  terhadap  keyakinan setiap  orang  dalam  praktik  umum. Islam tidak hanya menghapus praktik-praktik yang sudah lama ada.
Mengingat  beberapa  faktor  di atas,  tidak  boleh  ada  paksaan  atau keterlibatan,  secara  keseluruhan  atau tanpa pemahaman sebelumnya, untuk mencapai tujuan hukum Islam dalam menghadirkan Tuhan sedetail mungkin. Oleh karena itu, tidak tepat jika hanya mengandalkan satu undang-undang ketika membuat undang-undang.  Oleh  karena  itu, perlu  mempertimbangkan  kondisi, waktu, dan tempat yang menciptakan pemikiran yang fleksibel.
Jika ditinjau dari beberapa unsur diatas, bahwasanya dalam memperkenalkan tuhan sedekat mungkin,  tidak  boleh  ada  paksaan ataupun dimasukkan secara utuh atau tanpa  adanya  pemahaman  terlebih dahulu  demi  terwujudnya  Tujuan Hukum Islam. Oleh karena itu dalam menetapkan  suatu  hukum  sebuah
28 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007). H. 408
tradisi  tidaklah  benar  jika  hanya mengandalkan  satu  hukum  saja.  Jadi perlunya  untuk  mempertimbangkan kondisi, waktu dan tempat yang akan menghasilkan pemikiran yang fleksibel (luwes) dan tidak keras akan tetapi tegas.
c. Keterbukaan  dan Pembaruan
Sistem  terbuka  disini  adalah sistem hukum Islam yang harus selalu terbuka  atau  menyesuaikan  dengan keadaan  dan  keadaan.  Oleh  karena itu, hukum Islam wajib melaksanakan reformasi  sebagaimana  dijelaskan dalam peraturan fiqh berikut ini.
ُِّيَّغَ ت  ِّبْسَِّبِاَهُ فَلاِّتْخاو ىَوْ تَفلا ُر  يَغَ ت ِّةَنِّمْزَلأا ِّدِّئاَوَعلاَو ِّتاَيِّ نلاَو ِّلاَوْحَلأاَو ِّةَنِّكْمَلأاَو “fatwa  berubah  dan  berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat,  keadaan,  niat,  dan  adat kebiasaan.” 29
Sistem  yang  saling  terhubung secara  hierarkis  ini  diharapkan  dapat meningkatkan dua dimensi Maqashid Syariah. Pertama, meningkatkan jangkauan  Maqashid  Syariah.  Di mana  maqasid  tradisional  yang sebelumnya bersifat konkret, ia telah berkembang menjadi maqasid modern  yang  menyeluruh.  Jasser Auda  membagi  hierarki  Maqasid menjadi  tiga  bagian.  Jadi,  pertama, Maqasid  Ammah  adalah  Maqasid
29 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-
yang  mencakup  semua  masalah Syariah  umum  dan  universal  seperti keadilan,  kesetaraan,  toleransi  dan kenyamanan. Kedua, Maqasid Khassah adalah Maqasid yang menangani  masalah  bab  ilmu.  Dan Maqasid Juz'iyyah ketiga atau sesuatu yang istimewa adalah maqashid yang mengandung  maslahah  atau  hikmah yang  disarikan  dari  sebuah  teks tentang suatu peristiwa hukum tertentu.  Tujuan  yang  terkait  saling terkait  dan  mendukung  penempatan yang selaras.
Kedua,  peningkatan  manusia yang  dicapai  Maqasid.  Hierarkis  ini cocok dengan ranah Makasid modern, jika  Makasid  lama  masih  bersifat individual. Ini menciptakan macaside yang mencakup jangkauan komunitas, bangsa, atau dunia. Kepentingan bersama menang ketika kepentingan individu dipertanyakan.
Maqasid Ammah Maqasid Tradisional  termasuk  dalam  kategori Daruriyat. Dengan demikian, menurut penulis, tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menjaga keturunan dan memelihara  agama,  terhapus  ketika tradisi Ngalor  Ngulon melarang pernikahan diterapkan saat ini. Dalam tradisi  ini,  kedua  mempelai  yang
Masalah  yang  Praktis ,  (Jakarta:  Prenamedia  Group, 2019). H.14.
sudah  siap  untuk  melangkah  ke
jenjang yang lebih serius, membatalkan pernikahannya sehingga  tujuan  dari  pernikahan tersebut  yaitu  pelestarian  keturunan tidak  tercapai.  Orang  kemudian percaya  bahwa  ketika  bencana, kesulitan  keuangan,  dan  kematian datang dari orang lain selain Allah, itu dapat  menyebabkan  kemalasan  dan tidak termasuk dalam tindakan menegakkan agama.
Maqasid Khassah adalah maqashid  yang  menangani  masalah bab  ilmu.  Berdasarkan  Pasal  3 Kodifikasi  Hukum  Islam, disebutkan bahwa  tujuan  pernikahan  adalah untuk  menciptakan  dan  menciptakan keluarga  Sakina,  Mawadda  dan Walaha. Sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud karena adanya larangan  perkawinan  adat  Ngalor Ngulon.
Selain  itu,  Maqasid  Juz'iyyah adalah  Maqasid  yang  terkait  dengan hikmah  dari  maslahah  atau  teks peristiwa  hukum.  Dalam  hal  ini maslaha  adat  ini  adalah  peringatan ketika berpacaran.
d. Hierarki-Saling Berkaitan
Sistem  yang  saling  terhubung secara  hierarkis  ini  diharapkan  dapat meningkatkan dua dimensi Maqashid Syariah . Pertama, meningkatkan
jangkauan  Maqashid  Syariah.  Di mana  maqasid  tradisional  yang sebelumnya  bersifat  konkret  ia  telah berkembang menjadi maqasid modern  yang  menyeluruh.  Jasser Auda  membagi  hierarki  Maqasid menjadi  tiga  bagian.  Jadi,  Pertama, Maqasid  Ammah  adalah  Maqasid yang  mencakup  semua  masalah Syariah  umum  dan  universal  seperti keadilan,  kesetaraan,  toleransi  dan kenyamanan.  Maqashid  Syariah  ini termasuk  dalam  kategori  darriat  jika termasuk ke dalam Maqashid tradisional. Kedua, Maqasid Khassah adalah  Maqasid  yang  menangani masalah bab ilmu. Maqasid Juz'iyyah ketiga  atau  sesuatu  yang  istimewa adalah  maqashid  yang  mengandung maslahah  atau  hikmah  yang  didasari dari  sebuah  teks  tentang  suatu peristiwa  hukum  tertentu.  Tujuan yang  terkait  saling  terkait  dan mendukung penempatan yang selaras.
Kedua ,  peningkatan  manusia yang dicapai Maqashid. Fitur hierarkis  ini  cocok  dengan  ranah Maqashid  modern,  jika  Maqashid tradisional  masih  bersifat  individual. Ini  menciptakan  maqashid  yang mencakup jangkauan komunitas, bangsa,  atau  dunia.  Kepentingan bersama  menang  ketika  kepentingan individu dipertanyakan.
Maqasid  ammah  adalah  maqasid tradisional  termasuk  dalam  kategori Daruriyat. Dengan demikian, menurut penulis, tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menjaga keturunan dan memelihara  agama,  terhapus  ketika tradisi  Ngalor  Nglong  melarang pernikahan diterapkan saat ini. Dalam tradisi  ini,  kedua  mempelai  yang sudah  siap  untuk  melangkah  ke jenjang yang lebih serius,
membatalkan
pernikahannya sehingga  tujuan  dari  pernikahan tersebut  yaitu  pelestarian  keturunan tidak  tercapai.  Orang  kemudian percaya  bahwa  ketika  bencana, kesulitan  keuangan,  dan  kematian datang dari orang lain selain Allah, itu dapat  menyebabkan  kemalasan  dan tidak termasuk dalam tindakan menegakkan agama.
Maqasid  Khassah adalah  maqashid yang  menangani  masalah  bab  ilmu. Berdasarkan  Pasal  3  Kodifikasi Hukum  Islam,  disebutkan  bahwa tujuan  pernikahan  adalah  untuk menciptakan dan menciptakan keluarga  Sakina,  Mawadda  dan Warahmah. Sehingga tujuan perkawinan  tidak  terwujud  karena adanya  larangan  perkawinan  adat Ngalor Ngalor.
e. Ushul Fikih Multidimensional Keyakinan, moral, adat, adat dan hukum  merupakan  produk  dari aktivitas  masyarakat  yang  ada  dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqashid di dalamnya.  Dengan  demikian,  ada kebutuhan  untuk  mengembalikan tradisi  dan  adat  istiadat  Maqasid untuk kepentingan umum masyarakat  sesuai  dengan  ajaran Islam.
Tradisi  pelarangan  pernikahan Ngalor  Ngulon didasarkan  pada Istishab  dari  perspektif  Maqashid. Demikian  halnya  dengan  Santo Songo  yang  memasukkan  budaya Islam  ke  dalam  budaya  lokal. Menjaga  makna  keadilan,  menjaga makna  keluhuran  budi  pekerti,  dan menjaga  kebebasan  memilih  bagi masyarakat Desa Purwoharjo merupakan penerapan Istishab sendiri  dalam  tradisi  pernikahan Ngalor  Ngulon sebagai  bagian  dari syariat  Islam.  Penerapan  maqashid pada sistem ini membawa keterbukaan, reformasi dan fleksibilitas  hukum  Islam.  Dalam hal  ini,  ijtihad  tidak  cenderung secara  denominasi.  Semoga  proses perumusan  hukum  Islam  menjadi lebih  efektif  sesuai  dengan  tujuan hukum Islam yang diinginkan.

## f. Kebermaksudan
Keyakinan,  moral,  adat,  dan hukum  merupakan  produk  dari aktivitas  masyarakat  yang  ada  dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqashid di dalamnya.  Dengan  demikian,  ada
kebutuhan  untuk  mengembalikan tradisi  dan  adat  istiadat  Maqashid untuk kepentingan umum masyarakat  sesuai  dengan  ajaran Islam.
Tradisi  pelarangan  pernikahan Ngalor  Ngulon didasarkan  pada Istishab  dari  perspektif  Maqashid. Menjaga  makna  keadilan,  menjaga makna  keluhuran  budi  pekerti,  dan menjaga  kebebasan  memilih  bagi masyarakat Desa Purwoharjo merupakan penerapan Istishab sendiri  dalam  tradisi  pernikahan
Ngalor  Ngulon sebagai  bagian  dari syariat  Islam.  Penerapan  maqashid pada sistem ini membawa keterbukaan, reformasi dan fleksibilitas  hukum  Islam.  Dalam hal  ini,  ijtihad  tidak  cenderung secara  denominasi.  Semoga  proses perumusan  hukum  Islam  menjadi lebih  efektif  sesuai  dengan  tujuan hukum Islam yang diinginkan.
30 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007). H.524.
ِّنوُدُبْعَ يِّل   لاِّإ َسنِّْلْاَو  نِّْلْا ُتْقَلَخ اَمَو "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada- Ku .” 30
Keyakinan, moral, adat, adat dan hukum  merupakan  produk  dari aktivitas  masyarakat  yang  ada  dan menjadi sasaran ijtihad untuk mewujudkan maqashid di dalamnya.  Dengan  demikian,  ada kebutuhan  untuk  mengembalikan tradisi  dan  adat  istiadat  Maqashid untuk kepentingan umum masyarakat  sesuai  dengan  ajaran Islam.
Tradisi  pelarangan  pernikahan Ngalor  Ngulon didasarkan  pada Istishab  dari  perspektif Maqashid Syariah .  Demikian  halnya  dengan Santo  Songo  yang  memasukkan budaya  Islam  ke  dalam  budaya lokal.  Menjaga  makna  keadilan, menjaga  makna  keluhuran  budi pekerti,  dan  menjaga  kebebasan memilih  bagi  masyarakat  Desa Purwoharjo  merupakan  penerapan Istishab sendiri dalam tradisi pernikahan Ngalor  Ngulon sebagai bagian dari syariat Islam. Penerapan maqashid pada sistem ini membawa
keterbukaan, reformasi dan
fleksibilitas  hukum  Islam.  Dalam hal  ini,  ijtihad  tidak  cenderung secara  denominasi.  Semoga  proses perumusan  hukum  Islam  menjadi lebih  efektif  sesuai  dengan  tujuan hukum Islam yang diinginkan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan rumusan  masalah  tersebut  kita  dapat mengetahui
bahwa yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan nikah Ngalor  Ngulon ialah  karena beberapa faktor yaitu faktor adat istiadat yang  berlandaskan  mitos  yang  menjadi kepercayaan  masyarakat  desa  setempat, faktor  kurangnya  pengetahuan  agama, faktor  keyakinan,  dan  faktor  struktur sosial  desa,  komunitas.  Keempat  faktor inilah yang membuat tradisi tersebut tetap hidup  hingga  hari  ini.  Tradisi  larangan nikah Ngalor Ngulon berdasarkan perspektif  teori  sistem  Jassir  Auda menjelaskan bahwa tradisi tersebut boleh dilestarikan dengan menghilangkan Unsur-Unsur  Fasid  atau  kemudharatan dalam adat tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan kebiasaan adat Desa  Purwoharjo  yang  tidak  bisa  begitu saja  dihapuskan.  Tradisi  ini  juga  tidak serta-merta melarang pernikahan, namun hanya  pada  arah  tertentu  saja  yaitu Ngalor Ngulon .

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Hakim,  Erwan  Azizi.  “Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Larangan  Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus
Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”.
Skripsi .  Jember  :  IAIN  Jember,
2018.
Amalia, J. d. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press, 2016. Amri,  Khairul.  “Kedudukan 'Urf Dalam Proses  Pembentukan  Fikih:Studi Pemikiran  Jasser  Auda”  . Skripsi . Yoyakarta  :  UIN  Sunan  Kalijogo, 2019.
Anggito, Albi dan Johan setiawan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Sukabumi: CV Jejak, 2018.
As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga . Jakarta: AMZAH, 2012.
Astuti,  Fitri  Puji.  “Tinjauan  Sadd  Al-
Dzari’ah Terhadap Praktik
Lapangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara)  dengan  Lor  Kulon (Barat  Laut)  (Studi  kasus  Di  Desa Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak,  Kab.  Bantul)”. Skripsi . Semarang : UIN Walisongo, 2018.
Auda , Jasser. Membumikan  Hukum  Islam
Melalui Maqasid
Syari’ah ,
(Penerjemah:  Rosidin  dan  Ali  Abd el-Mu’in).  Bandung:  PT  Mizan Pustaka, 2015
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh
Munakahat . Jakarta: AMZAH, 2018.
Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
Busriyanti. Fiqih  Munakahat .  Jember:
STAIN Jember Press, 2013.
Djazuli,  A. Kaidah-Kaidah  Fikih : Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan  Masalah-Masalah yang  Praktis .  Jakarta:  Prenamedia Group, 2019.
Erwinsyahbana, T. “Sistem Hukum
Perkawinan  pada  negara  hukum berdasarkan pancasila.” Jurnal Ilmu Hukum , vol. 3 . No.1. Agustus 2012.
Ghazaly,  A.  R. Fiqh  Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group,2019.
Gumanti,  Retna.  “  Maqasid  Al-Syari’ah Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan Sistem  dalam  Hukum  Islam)”.
Jurnal  Al-Himayah, Vol.  2.  No.1. Maret 2018.
Harisudin , M. Noor. “ 'Urf Sebagai Sumber Hukum  Islam  (Fiqh)  Nusantara”,
Jurnal Al-Fikr , Vol 20. No.1. Maret 2017.
Hasan  Ayyub, Fikih  Keluarga:  Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai  Syariah,  Cet.  ke-1 .  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
Hasan, Muhammad, dkk.. Landasan
Pendidikan . Tahta Media Group,2021 Hasyim, Mokhamad. “Tradisi Nikah Perang Tumper Di Desa Kemiren
Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi Dalam Pandangan Perspektif  ‘Urf”. Skripsi ,  Jember  : IAIN Jember, 2017.
Hilmy  Pratomo,  “  Peran  Teori  Maqasid Syari’ah Kontemporer Dalam
Pengembangan  Sistem  Penafsiran Al-Qur’an”, Jurnal  Al-Mu’asirah , Vol. 16,No.1. Januari 2019.
Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an  Tajwid  dan  Terjemahan Bandung: Sygma Exagrafika, 2007.
Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
Lestari,  Aneka  Tri  Puji.  “Tinjauan  'Urf terhadap  adat  larangan  menikah pada  bulan  selo  di  desa  ngasinan kecamatan jetis kabupaten ponorogo”. Skrips. Ponorogo : IAIN
Ponorogo, 2019.
Lindha Pradhipti Oktarina, M. W.
“Pemaknaan  Perkawinan:  Studi
Kasus pada perempuan lajang yang bekerja  di  kecamatan  bulukerto kabupaten wonogiri.” Jurnal Analogi  Sosiologi, Vol.  4  No.1. April 2015.
Masiroh, E. R. “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan  Ngalor-Ngetan.” Al- Mada:Jurnal  Agama  Sosial  dan Budaya, Vol. 3. No.2. Juli 2020.
Muhammad  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup Berumah  Tangga  dalam  Islam Cet ke-2. Jakarta: Siraja 2003.
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “ Shahih sunan  ibnu  majah  buku  1  / Muhammad Nashiruddin Al-albani; penerjemah:  Iqbal,  Mukhlis  BM; editor:  Abu  Fahmi,Titi  Tartilah, Taufik  Abdurrahman .”  Jakarta  : Pustaka Azzam, 2007.
Muhammad Tahmid Nur, dkk. Realitas 'Urf
Dalam  Reaktualisasi  pembaruan Hukum Islam Di Indonesia . Pamekasan :Duta Media Publishing, 2020.
Muzammil, I. Fiqh Munakahat. Tanggerang: Tira Smart,2019.
Prasanti, Puput Dita. “Pantangan Melakukan Pernikahan  Pada  Bulan  Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi  Kecamatan  Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ,    Lampung  :  IAIN  Metro,
2020.
Prastowo,Andi. Memahami  Metode-Metode Penelitian: Suatu  Tinjauan Teoritis dan  Praksis .  Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2016.
Prihantoro,  Syukur.  “  Maqasid  Al-Syari’ah Dalam  Pandangan  Jasser  Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”.
Jurnal  At-Tafkir, Vol.  10.  No.  1. Juni 2017.
Rahmat, P. S. “Penelitian Kualitatif.” Jurnal
Equilibrium, Vol.  5.  No.9.  Juni 2019.
Rijali, Ahmad.“ Analisis Data
Kualitatif”, Jurnal  Alhadharah,  I
Vol. 17. No.33. Januari-Juni 2018.
Sudarto. Fikih  Munakahat. Qiara  Media,
2020.
Sugiono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif,  dan  R&D .    Bandung, Alfabeta, 2017.
Syafing,  C.    "Larangan  Perkawinan Ngalor Ngulon dalam  Adat  Jawa  di  Desa Leses  Kabupaten  Klaten  Perspektif Sadd  Ad-dzariah.". MISYKA  T: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, Vol 5.No.2. Juni 2020.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
wibisana,  W.  “Perkawinan  wanita  hamil  di luar  nikah  serta  akibat  hukumnya perspektif fikih dan hukum positif.” Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam,
Vol.15 No.1. Maret 2017.