## Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai
Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah
Fakultas Hukum Universitas Asahan JL. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara Telp: (0623) 42643, Kode Pos 21216 Email: bahmid1979@gmail.com (CA)
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Badan  Pengawas  Obat  Makanan  (BPOM)    berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepala negara yaitu Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Minimnya penerapan standart makanan di lapangan oleh  BPOM yang seharusnya mempunyai  tugas  dalam  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pengawasan  obat dan  makanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  dan fungsinya. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Peraturan yang mengatur mengenai BPOM adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris  secara deduktif dan induktif. Adapun masalah  yang dikaji oleh penulis adalah  upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai dan mengenai wewenang BPOM dalam melakukan perlindungan konsumen di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan dari rumusan masalah yang  diangkat  oleh  penulis  maka  dapat  simpulkan  bahwa  BPOM  di  Tanjungbalai  telah melakukan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  sesuai peraturan  yang  berlaku  dan  juga  ada  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  merasa dirugikan terhadap segala jenis produk yang telah lulus oleh BPOM melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peran BPOM, perlindungan Konsumen

## Abstract
The  Food  Medicine  Supervisory  Agency  (BPOM)  has  a  duty  under  health  minister  which responsible directly to President. The lack of application of food standards  made by BPOM principally  as  the  one  on  BPOM’s  task  relating  drug  and  food  supervision  in  Indonesia. Medicines  and  foods  consist  of  drugs,  drug  ingredients,  narcotics,  psychotropic  substances, precursors,  addictive  substances,  traditional  medicines,  health  supplements,  cosmetics,  and processed foods. BPOM is  under Presidential Regulation Number 80  Year 2017 concerning BPOM. The authors of this writing use empirical juridical legal research methods deductively and  inductively.  The  authors  examined  about  BPOM's  efforts  in  Drug  and  Food  Control  in Tanjungbalai  City  regarding  BPOM's  authority  in  performing  consumer  protection  in Tanjungbalai  City.  Based  on  the  formulation  of  the  problem,  the  authors  can  conclude  that BPOM in Tanjungbalai has performed its duties and authority as the food and drug supervisory agency  under  applicable  regulations  and  there  is  legal  protection  for  consumers  who  feel disadvantaged against all types of products that have passed by BPOM through the court or outside the court.

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## Keywords: Legal Protection, Role of BPOM, Consumer protection

## PENDAHULUAN
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  adalah  lembaga  pemerintah  non- kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pengawasan  obat  dan makanan.  BPOM  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan fungsi pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:
1. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan kebijakan nasional di bagian BPOM
2. Menyelenggarakan fungsi dalam Pelaksanaan kebijakan nasional di bagian BPOM
3. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
4. Menyelenggarakan  fungsi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  sebelum  beredar  dan pengawasan selama beredar
5. Menyelenggarakan  fungsi  di  bagian  Koordinasi  pelaksanaan  BPOM    dibagian  pusat  dan daerah
6. Menyelelnggarakan  fungsi  dalam  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang POM
7. Menyelenggarakan  fungsi  di  bagian  pelaksanaan  penindakan  terhadap  pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM
8. Menyelenggarakan  fungsi  di  bagian  Koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
9. Menyelenggarakan  fungsi  di  bagian  Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang menjadi tanggung jawab BPOM
10. Menyelenggarakan  fungsi  dibagian  Pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan BPOM dan
11. Menyelenggarakan fungsi dibagian pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
Obat dan makanan sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan rakyat indonesia sebagai konsumen  yang  mengkonsumsi  makanan  serta  obat  sebagai  kesehatan  merupakan  sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Karena begitu pentinganya kesehatan bagi masyarakat maka perlunya dan pentingnya suatu lembaga yang menjamin dan melindungi rakyat indonesia sebagai konsumen obat-obatan dan makanan. Maka bersama ini selain BPOM sebagai pengawas kebutuhan primer, dibutuhkan juga suatu lembaga  yang dapat melindungi konsumen  dari  tindakan-tindakan  produsen  sebagai  pengelola  atau  produksi  bahan-bahan makanan.
Menurut Undang-Undang RI tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan  perlindungan  konsumen  adalah “ Segala  upaya  yang  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen ” sedangkan konsumen adalah “ Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdangangkan ” (Sidarta, 2000, h. 16).
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh pelanggan/konsumen apabila membeli suatu barang yaitu:
1. Aspek ekonomi mikro;
2. Aspek lingkungan;
3. Aspek hukum; dan
4. Aspek  kesehatan  dan  keamanan  (Undang-Undang  Nomor  8  Tentang  Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999).
Konsumen  sebagai  pengguna  suatu  produk  yang  terlibat  langsung  dalam  menggunakan produk  obat-obatan  dan  makanan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  hidup  bisa  melalui  pengadilan atau diluar pengadilan, sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen pasal 45 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  8  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  dalam meyelesaikan masalah hukum yang dialami oleh konsumen tidak meutup kemungkinan bahwa adanya  peyelesaian  damai  oleh  para  pihak  yang  bermasalah.  Dalam  proses  permasalahan hukum  yang  dialami  oleh  para  pihak  diusahan  yang  namanya  proses  penyelesaiann  secara damai.
Peranan  BPOM  sangat  diperlukan  dalam  memberikan  penaungan  terhadap pelanggan/konsumen terhadap makanan dan produk lain yang beredar di pasar, fungsi  BPOM berdasarkan Peraturan, dan regulasi, standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produk distributor penyidikan dan penegakkan hukum juga melakukan  pengawasan,  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  melalui  badan  yang  terkait mengingat  masih  adanya  kasus  kerancunan  dan  hasil  laboratorium  menunjukkan  makanan mengandung  zat berbahaya sebagai indikasi masih lemahnya implementasi fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan Konsumen. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen yaitu ligitasi (pengadilan) maupun diluar pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  hal  ini  adalah  metode  penelitian hukum yuridis empiris yang mengacu pada metode deduktif dan induktif. Dalam melakukan pendekatan  yuridis  empiris  ini  menggunakan  metode  deduktif  dapat  menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai peranan badan pengawas obat dan makanan dalam memberikan perlindungan studi di Kantor Cabang BPOM Tanjungbalai, kemudian menggunakan  metode induktif yang mana data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan untuk mendapatkan hasil secara umum.
Lokasi penelitian dilakukan di kota Tanjungbalai, yakni pada Kantor BPOM Tanjungbalai, dipilihnya Kantor Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai  ini mengingat objek penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan kewenangan BPOM sebagai pengawas obat dan  makanan  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  (studi  BPOM  Kota Tanjungbalai),  sehingga  dengan  demikian  sangat  memudahkan  peneliti  untuk  mendapatkan informasi  atau  data  yang  berhubungan  dengan  peranan  badan  pengawas  obat  dan  makanan dalam memberikan perlindungan studi di Kantor Cabang BPOM Tanjungbalai tersebut.
Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer dalam penulisan ini adalah wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian penulis yang pada saat melakukan waawancara secara responder dengan narasumber.
2. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah peraturan perundang- undangan, pendapat para ahli hukum dan lain sebagainya yang bisa dijadikan bahan untuk pembuatan penelitian ini. Data sekunder dapat pula dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Bahan Hukum Primer yaitu bahan pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan.    Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan yang menjadi bahan pendukung bagi penulis dalam pembuatan penelitian (Marzuki , 2005, h.  141).  Bahan  Hukum  Tertier  yaitu  bahan-bahan  yang  dapat  dijadikan  bahan  penunjang bagi bahan primer dan bahan sekunder.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Upaya Pengawasan Obat Dan Makanan Oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Di Kota Tanjungbalai
Upaya pengawasan obat dan makanan oleh  BPOM di  Kota Tanjungbalai sebagai wujud dalam  memberantas  serta  memantau  dan mngawasi  perderan  obat-obatan  dan makanan  bagi kebutuhan  sehari-hari  masayarakat  Kota  Tanjungbalai.  Terbentuknya  BPOM  di  Kota Tanjungbalai sebagai bentuk dari memperkuat pelayanan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam mengawasi setiap produksi oleh home industry yang bergerak di bidang obat-obatan dan makanan yang ditujukan kepada konsumen (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt.   Kepala Kantor BPOM  Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 9 Agustus 2019, Pukul 10:32 Wib).
Maka  perlu  dilakukan  suatu  lembaga  yang  mengawasi  obat-obatan  dan  makanan  yaitu BPOM  di  Kota  Tanjungbalai  agar  program  pemerintah  daerah  Kota  Tanjungbalai  dapat terlaksana dalam hal obat-obatan maka dilakukanlah peresmian Kantor Badan Pengawas Obat Makanan Kota Tanjungbalai di Jalan Sudirman KM 3.5, Tanjungbalai, Rabu 12 Sepetember 2018  (Wawancara  dengan  Bapak  Denny  S.Purba,  S.Si,  Apt.    Kepala  Kantor  BPOM  Kota Tanjungbalai).
Peresmian Kantor Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana  Teknis  di  lingkungan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  yang  menetapkan terbentuknya  40  BPOM  di  seluruh  Indonesia,  dengan  salah  satunya  berada  di  Kota Tanjungbalai. Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai mencakup wilayah kerja Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Labura, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan. BPOM Tanjungbalai  mencakup  wilayah  kerja  Kota  Tanjungbalai,  Kabupaten  Asahan,  Labura, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).
Kewenangan yang dimiliki oleh BPOM Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan yang telah  diatur  didalam  peraturan  badan  pengawas  obat  dan  makanan  Nomor  26  Tahun  2017 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Dalam  peraturan tersebut sudah jelas dan rinci mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki setiap BPOM yang ada pada suatu daerah. Apabila ada suatu bahan-bahan obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai  dengan  ketentuan  kesehatan  baik  produksinya  maupun  peredarannya  maka  dapat
dilakukan  penindakan  secara  tegas  (Wawancara  dengan  Bapak  Denny  S.Purba,  S.Si,  Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).
Penindakan  secara  tegas  sebagai  suatu  bentuk  supremasi  hukum  dalam  memberantas peredaran  obat  dan  makanan  yang  memenuhi  standar  merupakan  tujuan  pengawasan  yang dilakukan BPOM kota Tanjungbalai. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  tanpa  adanya  kerjasama  oleh  masayarakat  terhadap pemerintah  maka  sulit  untuk  memberantas  obat  dan  makanan  yang  memenuhi  standar merupakan  tujuan  pengawasan  yang  dilakukan.  Partisipasi  masyarakat  menjadi  salah  satu faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Kota Tanjungbalai dipilih karena memiliki posisi Lokasi paling strategis dibanding daerah lainnya sehingga diharapkan akan memudahkan pengawasan BPOM. Kota Tanjungbalai juga memiliki  dermaga  pelabuhan  sebagai  pintu  gerbang  masuknya  peredaran  obat-obat  dan makanan  dari  luar  negeri.  Dengan  adanya  Lembaga  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan dimungkinkan  setiap  peredaran  obat-obat  dan  makanan  dapat  diatasi  dan  ditangani  secara maksimal.  Sehingga  bila  ditemukan  suatu  bentuk  peredaran  obat-obatan  dan  makanan  yang tidak sesuai dengan standartnya maka dapat ditindak secara tegas. Sebagai Kepala BPOM Kota Tanjungbalai, kepengurusan, telah dilantik pada 14 Agustus 2018 yang lalu di Jakarta. BPOM ini  bertugas  membantu  program  pemerintah  dalam  pengawasan  obat  dan  makanan  yang berisiko  terhadap  kesehatan.Bahkan  resiko  bila  tidak  diawasi  masuknya  obat-obatan  dan makanan akan berakibat timbulnya berbagai penyakit termasuk bagi kesehatan anak. Walikota Tanjungbalai  dalam  sambutannya  mengatakan,  sangat  mengapresiasi  BPOM  Sumut  yang memberi kepercayaan kepada Pemko Tanjungbalai dalam hal pengawasan obat dan makanan (Wawancara  dengan  Bapak  Denny  S.Purba,  S.Si,  Apt.    Kepala  Kantor  BPOM  Kota Tanjungbalai).
Budiardjo  dalam  Hanifah  (2020)  mengatakan  bahwa  tujuan  negara  untuk menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yakni:
1. Melaksanakan penertiban ( law and order ), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;
2. Mengusahakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat.  Fungsi  ini  sangat mengedepan terutama bagi negara-negara baru;
3. Pertahanan,  hal  ini  diperlukan  untuk  menjaga  kemungkinan  serangan  dari luar.  Untuk  ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
BPOM  berharap  mendapat  dukungan  dari  semua  elemen  masyarakat  dalam  membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah BPOM Tanjungbalai. Pada kesempatan yang sama, tokoh  masyarakat  sekaligus  Ketua  PMI  Tanjungbalai,  menyambut  baik  kehadiran  BPOM. Berdasarkan hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam mengawasi obat dan  makanan  (Wawancara  dengan  Bapak  Denny  S.Purba,  S.Si,  Apt.    Kepala  Kantor  BPOM Kota Tanjungbalai).
Kota Tanjungbalai dipilih sebagai Pusat BPOM atas dasar analisis komprehensif peredaran obat  dan  makanan  berbahaya.  BPOM  menurut  responden,  hadir  dalam  mengkomunikasikan informasi  yang  baik  serta  memberi  edukasi  kepada  pelaku  usaha  agar  masyarakat  dapat mengkonsumsi makanan sehat dan juga mendampingi masyakarat dalam pengolahan makanan
maupun obat yang sehat (Wawancara dengan Bapak Denny S.Purba, S.Si, Apt.  Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).
Di dalam 100 hari, BPOM Tanjungbalai dituntut punya target dalam mengedukasi dunia usaha untuk meregistrasikan makanan yang sehat dan berstandart nasional hingga internasional. Melalui BPOM di Kota Tanjungbalai semua peredaran obat-obatan serta makanan dapat diatasi, mengingat banyak peredaran obat di apotek maupun toko obat yang membutuhkan pengawasan yang  sangat  ekstra.  Obat  yang  disalah  gunakan  dan  dijual  kepada  anak  di  bawah umur.Makanan, jajanan  yang  dijual  di  sekolah  banyak  yang  tidak  layak  konsumsi,  misalnya daging  (bakso  dan nugget ).  BPOM  harus  mampu  hadir  dalam  melindungi  masayarakat  dari mengonsumsi  obat/makanan  higenis  (Wawancara  dengan  Bapak  Denny  S.Purba,  S.Si,  Apt. Kepala Kantor BPOM Kota Tanjungbalai).

## Wewenang  Badan  Pengawas  Obat  Makanan  (BPOM)  dalam  Melakukan  Perlindungan Konsumen di Kota Tanjungbalai
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang dimaksud  dengan  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Sedangkan  Konsumen adalah “ Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdangangkan ” (Sidarta, 2000, h. 16).
Secara historis sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai dari masa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah, beliau membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid  dengan  mendapat  upah.  Walaupun  tidak  banyak  ditemukan  tentang  perlindungan konsumen  dari  praktek  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW,  namun  dapat ditemukan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dari  praktek  perdagangan  yang  beliau lakukan. Kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah SAW tidak diragukan oleh penduduk Mekkah,  sehingga  potensi  tersebut  meningkatkan  reputasi  dan  kemampuannya  dalam memperdagangkan  barang  dagangan  Khadijah.  Karena  kejujuran  dan  prestasinya  tersebut, Rasulullah  SAW  berhasil  menjual  barang  dagangan  Khadijah  dengan  mendapat  keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain (Fajaruddin, 2018, h. 2011).
Mengenai  dan  perihal  konsumen  telah  lama  diperkenalkan  di  berbagai  negara  sekitar beberapa puluh tahun yang lalu dan sampai saat ini beberapa negara telah mengatur ataupun membuat  peraturan  dalam  memberikan  perlindungn  terhadap  konsumen  hingga  apabila berkasus  samapi  kenara  pengadilan.  Setiap  negarapun  mengupayakan  perlindungan  hak-hak konsumen berdasarkan peraturan yang dikelurkan oleh negara tersebut, misalanya hak dalam segi  keamanan,  segi  memilih,  dalam  segi  informasi  dan  juga  hak  untuk  didengar  baik  itu keluhannya maupun yang berkaitan dengan hak-hak konsumen lainnya (Sidarta, 2000, h. 2).
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat sekitar 48 % Zat berbahaya ada pada makanan jajanan anak sekolah SD, dan akibat dari pada kebiasaan anak-anak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya akan menganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak  (Antara  Sulteng.com,  Diakses  Pada  Hari  Rabu  24  Juli  2019,  Pukul  11:33  WIB). Berdasarkan hasil obervasi di balai pengawasan obat dan makanan diperoleh informasi adanya minuman  yang  mengandung  Rhodamin  B  yang  ditemukan  pada  saat  pemeriksaan  rutin  di beberapa  pasar  tradisional  di  kota  Kota  Tanjungbalai  dan  maraknya  makanan  jajanan  yang
dijual  di  sekolah  dan  pasar  (www.Sinar  Harapan  Co.  Minuman  mengandung  Rhodamin  B, Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:34 WIB).
Hasil  wawancara  terhadap  setiap  BPOM  Kota  Tanjungbalai,  mengungkapkan  bahwa berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  di  beberapa  pasar  di Tanjungbalai ditemukannya berbagai makanan-makanan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti makanan yang di dalamnya mengandung zat Rhodamin B (Boras dan Nitrat).  BPOM nsebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LNDP), memiliki fungsi sebagai badan yang mengawasi  peredaran  obat  dan  makanan    yang  beredar  di  berbai tempat  penjualan  makanan sehingga menghasilkan kualitasataupun mutu yang layak untuk di konsumsi oleh konsumen.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  mengungkapkan  bahwa  penanganan dan pengawasan oleh BPOM haruslah dari hulu sampai ke hilir maka dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara BPOM dengan penegak hukum yang berkaitan dalam penanganan dalam hal mengenai obat dan makanan yang diedarkan oleh perusahaan ataupun toko-toko obat dan makanan. Apabila ini dibiarkan maka akan merugikan konsumen dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracuna, alergi ang parah sampai dengan terjadinya kematian. Maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan pengayoman yang luar bisa dari semua pihak agar hal-hal yang  tidak  dinginkan  tersebut  tidak  terjadi  lagi  (Wawancara  dengan  ibu  Dra  Santi  Tentang Fungsi dan Peran BPOM, Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:39 WIB).
Berdasarkan penelusuran di lapangaan, hasil wawancara dengan produsen dan konsumen menyatakan  bahwa  ada  memang  sampel  makanan  yang  diperiksa  akan  tetapi  tidak  semua makana  dilakukan  pemeriksaan  menurut  beberapa  pihak  yang  penulis  wawancara.  Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa produsen dan konsumen menyatakan bahwa mereka tidak memahami  adanya  kandungan  zat-zat  yang  berbahaya  tersebut.  Bahkan  dalam  pernyataan mereka mengungkapkan bahwa setelah ditemukannya beberapa makanan yang berbahaya oleh BPOM tidak ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang dalam penangan masalah tersebut.
Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen memerlukan advokasi ke BPSK untuk membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil terdiri dari sedikit- sedikitnya  3  (tiga)  orang  yang  mewakili  semua  unsur  dan  dibantu  oleh  seorang  panitera. Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  54  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  ketentuan  teknis  dan  pelaksanaan  tugas  majelis  BPSK  yang  akan menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  diatur  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  yang  jelas  BPSK  diwajibkan  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yang diserahkan  kepadanya  jangka  waktu  21  hari,  terhitung  sejak  gugatan  diterima  oleh  BPSK. Lembaga penyelesaian diluar pengadilan yang dilaksanakan BPSK dikhususkan bagi konsumen perorangan memiliki perselisihan dengan pelaku usaha.
Daniel dalam Nainggolan (2018)  di dalam KUHAP selain istilah alat bukti juga dikenal istilah  barang  bukti,  barang  bukti  adalah  barang  atau  benda  yang  berhubungan  dengan kejahatan, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang  yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu  barang  hasil  kejahatan  dan  barang  yang  berhubungan  langsung  dengan  tindak  pidana, Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan  dan  dengan  barang  bukti  itu,  penyidik  akan  berusaha  untuk  mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik (Nainggolan, 2018, h. 76).
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Menurut ketentuan Pasal 60 ayat 2 dan Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangsi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setingi-tingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  terhadap  para  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau  penggantian  barang  dan  atau  jasa  yang  sejenis  maupun  perawatan  kesehatan  atau pemberian santunan atau kerugian yang diderita konsumen. Kerugian akibat kegiatan produksi iklan  oleh  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  yang  tidak  dapat  menyediakan  fasilitas  jaminan  baik dalam  bentuk  suku  cadang  maupun  pemeliharaannya  serta  pemberian  jaminan  atau  garansi yang telah ditetapkan sebelumnya baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa.
Beberapa kasus pengaduan yang tercatat, menunjukkan bahwa hak konsumen di Indonesia belum mencukupi hak yang harus diterima oleh konsumen yang terkandung dalam Perundang- Undangan  perlindungan  konsumen.  Adanya  temuan  dan  pengaduan  yang  tercatat  di  Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dab BPSK serta hasil diskusi dengan responden menyatakan bahwa  ada  konsumen  yang  memberi  pengaduan  atas  ketidak  puasannya  terhadap  bahan makanan  yang  mengandung  zat  berbahaya  yang  digunakan  pihak  pelaku  usaha  namun konsumen  harus  mengikuti  prosedur  yang  panjang  untuk  mendapatkan  keputusan  pelayanan bagi konsumen dan ada yang tidak diproses dengan baik.
Pasal  5  ayat  7    Undang-Undang  Nomor  8  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  hak  untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pada kenyataannya konsumen  belum  mendapatkan  haknya  dan  seringkali  tidak  diabaikan.  Sering  keracunan makanan,  korban  merasa  takut  untuk  melaporkan  kejadian  yang  menimpanya  kepada  pihak pemerintah,  karena  konsumen  berfikir  jika  kasus  dilaporkan  akan  banyak  biaya  yang dikkeluarkan sehingga konsumen mengabaikan kasus tersebut misalnya ada masyarakat yang keracunan makanan yang mengandung zat berbahaya (Sirait, 2001, h. 22).
Peranan  BPOM  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan  penaungan  kepada  konsumen terhadap makanan-makanan yang beredar di berbagai pasar yang telah diberi izin edar. Fungsi BPOM  adalah  melakukan  adanya  peraturan,  standarisasi  yang  memadai,  evaluasi  produk sebelum beredar dan adanya regulasi yang dilakukan bahkan sampai dengan pengujian secaraa mendalam terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produk-produk yang akan keluar ke pasar. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Upaya hukum yang  dapat  dilakukan  Konsumen  yaitu  ligitasi  (pengadilan)  maupun  diluar  pengadilan. Diharapkan  agar  BPOM  lebih  proaktif  dalam  menjalankan  Fungsi  dan  perannya  dalam melakukan  perlindungan  konsumen.Sosialisasi  melalui  media  terhadap  konsumen  dan produsen  untuk  memberikan  pemahaman  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  bila mengkonsumsi zat berbahaya dalam makanan.

## KESIMPULAN
Upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai cukup baik dan bermanfaat kepada publik. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka BPOM Tanjungbalai harus  mampu  memberikan  rasa  aman  terhadap  masyarakat  terkait  peredaran  obat  maupun makanan  yang  baik  dan  sehat  untuk  dikonsumsi.  Sebab,  masih  terdapatnya  makanan  yang belum  memenuhi  standard. BPOM  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  mengawasi  dan
memeriksa obat dan makanan yang beredar berdasarkan peraturan presiden yang berlaku saat ini.  BPOM  harus  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  sebagai  lembaga  yang memeriksa obat dan makanan. Sehingga produk-prouk yang dikelurkan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen yang membelinya. Dalam hal ini, apabila terjadi hal yang membahayakan dan merugikan konsumen dengan kandungan berbahaya dalam obat dan makanan  yang dibelinya maka  konsumen  tersebut  dapat  menempu  jalur  diluar  pengadilan  ataupun  jaliur  di  dalam pengadilan.

## SARAN
Upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai, perlu dilakukan peningkatan pelayanan pengawasan terhadap produk-produk obat-obat dan makan yang akan nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terjamin kesehatannya dari obat-obatan yang terlarang masuk serta makanan yang mengandung bahan-bahan yang merusak kesehatan masyarakat. Maka dalam hal ini perlu kesadaran BPOM dalam mengupayakan dalam mengawasi  dan  menangani  makanan-makanan  yan  beredar  di  pasar  sehingga  keluhan masyarakat  yaitu  konsumen  dapat  diatasi  semaksimal  mungkin.  Para  pihak-pihak  yang berkaitan  dalam  hal  inipun  harus  ikut  terlibat  karena  bila  tidak  di  awasi  dengan  sungguh- sungguh  maka  akan  terjadi  banyak  hal  yang  tidak  di  inginkan  seperti  keracunan  makanan, sampai dengan adanya kematian. Wewenang Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dalam melakukan  perlindungan  konsumen  di  Kota  Tanjungbalai  bertujuan  agar  terciptanya pengawasan  diberbagai  sektor  penjualan  obat-obatan  dan  makanan  bagi  masyarakat  Kota Tanjungbalai. Dalam menjalankan kewenangannya pihak BPOM hendaknya bersifat tegas dan bijaksana dalam menindak setiap tempat penyedia obat-obatan yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara Sulteng.com. Diakses pada hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:33 WIB.
Fajaruddin.  (2018).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk  Halal  Dalam  Perlindungan  Konsumen. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2).  204-216.  https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151.
Hanifah, Ida. (2020).Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 5 (1). 10-23. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V5i1.3303.
Marzuki , PM. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta:Kencana Prenanda Grup.
Nainggolan,  Ibrahim.  (2018).  Analisis  Yuridis  Pengembalian  Barang  Bukti  Dalam  Tindak Pidana Perikanan. 2 (1). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 68- 80. Https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144.
Peraturan  kepala  BPOM  RI  Nomor  14  tahun  2014  tentang  Organisasi  dan  Tata  kerja  Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan. Sidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: PT Grafindo.
Sirait, Medium. (2001). Tiga Dimensi Farmasi. Jakarta: Instansi Darma Mahardika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Wawancara  dengan  Bapak  Denny  S.Purba,  S.Si,  Apt.    Kepala  Kantor  BPOM  Kota
Tanjungbalai, Pada Tanggal 9 Agustus 2019, Pukul 10:32 Wib.
Wawancara  dengan  Ibu  Dra  Santi  Tentang  Fungsi  dan  Peran  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan , Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:39 WIB.
Tanpa nama, Minuman mengandung Rhodamin B . Diakses Pada Hari Rabu 24 Juli 2019, Pukul 11:34 WIB melalui www.Sinar Harapan Co.