## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Ida Ayu Ratna Kartika Dewi
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Bali
Corespondence E-mail: dayuratnakartika@gmail.com

## Abstract
Until  now,  public  services  in  Indonesia  in  general  are  still  many  problems.  The  need  for  ideal  services  has  not  yet materialized.  One  of  the  most  important  processes  in  realizing  public  service  improvement  is  to  make  an  innovation breakthrough. The existence of laws and regulations governing regional innovation becomes a reference for the Regional Government to innovate in order to improve the quality of public services. One of them is the public service innovation “Sapaku  Malam”  in  Kuta  Utara  District,  Badung  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative  descriptive  with  data collection  techniques  through  observation,  interviews  and  documentation.  This  study  aims  to  determine  the implementation, driving and inhibiting factors, and the impact of the public service innovation. The results showed that the implementation of the Public Service Innovation "Sapaku Malam" in North Kuta District, Badung Regency in general has been  going  well.  The  driving  factors  for  innovation  are  the  pro-innovation  organizational  structure  and  culture;  and competent human resources who have a high commitment to improve service quality. The inhibiting factor for innovation are  the  absence  of  a  special  budget  planning  for  innovation;  and  disruption  of  internet  systems  and  networks.  The innovation  has  a  significant  impact  on  society  in  terms  of  cost  and  time  efficiency.  For  the  North  Kuta  District Government, innovation has an impact on improving the quality of public services so as to realize effective and efficient public services.
Keywords: innovation; district government; public service; public service innovation

## Abstrak
Pelayanan  publik  di  Indonesia  hingga  kini  secara  umum  masih  banyak  masalah.  Kebutuhan  akan  layanan  yang  ideal belum  banyak  terwujud.  Salah satu proses terpenting dalam  upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah  dengan  melakukan  sebuah  terobosan  inovasi.  Adanya  peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang  inovasi daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya adalah Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam” di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi,  faktor  pendorong  dan  penghambat,  serta  dampak inovasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  Inovasi  Pelayanan  Publik  “Sapaku  Malam”  di  Kecamatan Kuta  Utara  Kabupaten  Badung  secara  umum  sudah  berjalan  baik.  Faktor  pendorong  inovasi  meliputi  :  struktur  dan budaya organisasi yang pro inovasi; serta sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Faktor  penghambat  inovasi  meliputi  :  belum  adanya  perencanaan  anggaran khusus untuk inovasi; serta adanya gangguan sistem dan jaringan internet. Inovasi berdampak signifikan bagi masyarakat dalam  hal  efisiensi  biaya  dan  waktu.  Bagi  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara,  inovasi  berdampak  pada  meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Kata kunci: inovasi; pelayanan publik; inovasi pelayanan publik; pemer intah kecamatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Dewi, I, A, R, K. (2020). Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2): 104-120

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 105
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

## 1. Pendahuluan
Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang prima. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana negara berkewajiban melayani  setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam kerangka pelayanan publik. Hak dasar warga negara dalam bidang pelayanan publik dipertegas dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak penyelenggara  pelayanan  publik  maupun  masyarakat.  Pasal  4  Undang-undang  tersebut  menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan perwujudan hubungan  yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Hingga  kini  pelayanan  publik  di  Indonesia  secara  umum  masih  banyak  masalah.  Kebutuhan akan layanan yang ideal belum banyak terwujud. Kualitas pelayanan publik hingga akhir tahun 2019 masih belum optimal. Hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan masih banyaknya laporan atau aduan masyarakat terkait adanya dugaan maladministrasi di berbagai instansi pemerintah. Dilansir dari situs www.ombudsman.go.id , disebutkan bahwa sejak tahun  2015  hingga  tahun  2019  tercatat  sebanyak  41.552  laporan  dugaan  maladministrasi  yang diterima oleh Ombudsman RI. Data laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman RI secara rinci disajikan dalam gambar 1 berikut ini.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Gambar 1

## Jumlah Laporan Dugaan Maladministrasi Tahun 2015 – 2019
Dari  tren  grafik  1.1  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017 jumlah laporan dugaan maladministrasi yang masuk ke Ombudsman RI mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 6.859 laporan  di tahun 2015, kemudian meningkat di tahun 2016 sebanyak 9.030 laporan dan  meningkat  menjadi  9.446  laporan  di  tahun  2017.  Pada  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2019 menunjukkan sedikit penurunan jumlah laporan di mana tahun 2018 tercatat sebanyak 8.314 laporan sedangkan  tahun  2019  sebanyak  7.903  laporan.  Penurunan  jumlah  laporan/pengaduan  masyarakat disebabkan  oleh  berkurangnya  investigasi  atas  prakarsa  sendiri  Ombudsman  dan  adanya  efektivitas kinerja  penerimaan  dan  verifikasi  laporan  dalam  menyaring  keluhan  masyarakat  yang  bukan merupakan  kewenangan  Ombudsman  sebelum  diregistrasi.  Artinya  bahwa  jumlah  laporan  dugaan maladministrasi dari masyarakat secara keseluruhan sebenarnya masih relatif belum berkurang.
Instansi  yang  paling  banyak  dilaporkan  selama  5  (lima)  tahun  terakhir  berdasarkan  penilaian dari Ombudsman RI, secara rinci disajikan dalam tabel 1 berikut ini:
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 106 Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Tabel 1
Data Instansi Terlapor (3 Terbanyak) Tahun 2015 – 2019 INSTANSI 2015 2016 2017 2018 2019 PEMDA 41,61% 40,00 % 41,69% 39,70% 41,62% KEPOLISIAN 11,75% 18,50 % 12,61% 12,78% 10,25% INSTANSI PEMERINTAH/ KEMENTERIAN 9,64% 6,60% 9,25% 11,16% 11,22%
Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir instansi yang paling banyak dilaporkan  oleh  masyarakat  terkait  dugaan  maladminitrasi  adalah  Pemerintah  Daerah  kemudian disusul oleh Kepolisian dan Instansi Pemerintah/Kementerian.
Adapun  jenis  atau  klasifikasi  dugaan  maladministrasi  yang  paling  banyak  dilaporkan  selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2
Klasifikasi Laporan Dugaan Maladministrasi Tahun 2015 – 2019 KLASIFIKASI DUGAAN MALADMINISTRASI 2015 2016 2017 2018 2019 PENUNDAAN BERLARUT 25,31% 31,20% 28,45% 35,33% 33,62% PENYIMPANGAN PROSEDUR 21,30% 17,60% 21,77% 23,76% 28,97% TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN 16,50% 15,20% 16,98% 17,22% 17,70%
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  jenis/klasifikasi  laporan  dugaan  maladmistrasi  terbanyak  selama tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  adalah  adanya  dugaan  maladministrasi  akibat  Penundaan Berlarut,  Penyimpangan  Prosedur,  dan  Tidak  Memberikan  Pelayanan.  Fenomena  di  atas  harus mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  terutama  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah  masing-masing  karena  pelayanan  publik merupakan  hak-hak  sosial  dasar  dari  warga  negara.  Menurut  Saefullah  (2008),  untuk  memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik  sendiri.  Pemerintah/pemerintahan  sudah  seharusnya  menganut  paradigma customer  driven (berorientasi  kepentingan  masyarakat)  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas, mempersiapkan  seluruh  perangkat  untuk  memenuhi  paradigma  tersebut  secara  sistematik  sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas (Ibrahim, 2008).
Salah satu  proses terpenting dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah  dengan  melakukan  sebuah  terobosan  inovasi  (Dwian  Hartomi,  2018).  Inovasi  pada  sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas, murah

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 107
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi di sektor publik merupakan salah satu jalan atau bahkan “breakthrough” untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik (Dwian Hartomi, 2018). Tuntutan akan inovasi pemerintah daerah termuat secara tegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Bab XXI Inovasi Daerah pasal 386- 390. Ketentuan lebih lanjut  mengenai  Inovasi  Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Inovasi  Daerah.  Adanya  peraturan  perundangan  yang mengatur  tentang  inovasi  daerah  menjadi  acuan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  inovasi dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  termasuk  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Badung khususnya Pemerintah Kecamatan Kuta Utara.
Sebelum tahun 2014, jam  pelayanan kantor Kecamatan Kuta Utara hanya dilaksanakan setiap hari  kerja  yaitu  pada  hari  Senin  sampai  dengan  Kamis  pukul  07.30  –  15.30  WITA  dan  hari  Jumat pukul  07.30  –  12.00  WITA.  Tingginya  mobilitas  masyarakat  di  Kecamatan  Kuta  Utara  seringkali mengakibatkan  jam  pelayanan  berbenturan  dengan  kesibukan  masyarakat.  Masyarakat  Kecamatan Kuta  Utara  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  pekerja,  pegawai  kantoran,  pedagang  dan  pengusaha terutama di sektor pariwisata. Hal ini mengakibatkan sangat terbatasnya waktu bagi masyarakat dalam kesehariannya  untuk  mengurus  kelengkapan  administrasi  kependudukan  pada  jam  kerja  ke  kantor kecamatan. Demikian pula bagi  para pelajar  yang sudah berusia 17 tahun dan wajib membuat  KTP Pemula,  merasa  kesulitan  untuk  melakukan  proses  perekaman  KTP  di  jam  sekolah.  Bagi  sebagian masyarakat, mengurus sendiri segala urusan administrasi kependudukan di siang hari masih dianggap merepotkan dan menyita waktu. Hal ini cenderung mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa pihak  ketiga.  Dari  hasil  wawancara  awal  dengan  I  Wayan  Jaya,  SE,  MAP  selaku  Kepala  Seksi Pelayanan  Umum  Kecamatan  Kuta  Utara,  membenarkan  bahwa  sebelum  tahun  2014  banyak  sekali calo atau jasa pihak ketiga yang datang ke unit pelayanan untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat. Fenomena ini kemudian seolah memberikan peluang terjadinya maladministrasi misalnya praktek percaloan atau pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan  dengan cara meminta imbalan dalam jumlah besar kepada masyarakat  yang menggunakan jasanya untuk mengurus administrasi kependudukan, padahal semua jenis pelayanan di Kantor Kecamatan Kuta Utara tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
Untuk  meminimalisir  fenomena  maladministrasi  serta  untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat, maka Pemerintah Kecamatan Kuta Utara berinisiatif melakukan terobosan berupa inovasi pelayanan publik yang diberi nama Sistem Administrasi Pelayanan Aspiratif Kuta Utara Malam Hari selanjutnya disebut  Sapaku  Malam.  Inovasi  Sapaku  Malam  merupakan  kegiatan  pelayanan  administrasi kependudukan  yang  dilakukan  pada  malam  hari  sebagai  wujud  pelayanan  langsung  Pemerintah Kecamatan Kuta Utara kepada masyarakat yang tidak dapat meninggalkan kesibukannya pada siang hari.  Sampai  saat  ini  Kecamatan  Kuta  Utara  adalah  satu-satunya  kecamatan  di  Kabupaten  Badung yang melaksanakan pelayanan publik pada malam hari.
Selama  6  (enam)  tahun  berjalan  yaitu  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2019  jumlah kunjungan masyarakat pada pelayanan Sapaku Malam mengalami pasang surut, seperti terlihat pada gambar  2  berikut  ini:Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  pada  3  (tiga)  tahun  pertama  pelaksanaan inovasi  Sapaku  Malam,  kunjungan  masyarakat  pada  malam  hari  mengalami  peningkatan  yang signifikan. Tahun 2014 total jumlah kunjungan masyarakat mencapai 434 orang, kemudian di tahun kedua  yaitu Tahun 2015 total kunjungan masyarakat meningkat menjadi 768 orang. Di Tahun 2016 kunjungan masyarakat pada malam hari meningkat tajam hingga mencapai 1.120 orang. Berdasarkan hasil  wawancara  awal  dengan  I  Wayan  Jaya,  SE,  MAP  selaku  Kepala  Seksi  Pelayanan  Umum Kecamatan  Kuta  Utara,  lonjakan  jumlah  kunjungan  pada  tahun  2016  disebabkan  adanya  program wajib perekaman KTP Elektronik oleh Pemerintah Pusat bagi seluruh warga negara Indonesia.
Namun  pada  3  (tiga)  tahun  terakhir  pelaksanaan  inovasi  Sapaku  Malam,  jumlah  kunjungan masyarakat per tahun mulai mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 jumlah kunjungan masyarakat
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 108 Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
pada malam hari menurun hampir setengahnya dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebanyak 539 orang. Di  Tahun  2018  jumlah  kunjungan  menurun  sebanyak  448  orang,  kemudian  di  Tahun  2019  jumlah kunjungan  menurun  lagi  menjadi  219  orang.  Fenomena  ini  menarik  terutama  jika  dibandingkan dengan  jumlah  penduduk  yang  belum  memiliki  dokumen  kependudukan  terutama  KK  dan  KTP  di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dari data awal yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa pada  tahun  2017  di  Kecamatan  Kuta  Utara  terdapat  3.459  orang  yang  belum  memiliki  KTP. Kemudian di tahun 2018 terdapat 350 orang yang belum memiliki KTP dan 6.021 Kepala Keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga. Di tahun 2019 terdapat 4.361 Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga.
Jika  dilihat  dari  tujuan  awal  adanya  inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam,  tentunya  fenomena  penurunan  jumlah kunjungan  masyarakat  pada  malam  hari  tidak  sebanding  dengan  jumlah  penduduk  yang  belum  memiliki  dokumen kependudukan  terutama  KK  dan  KTP.  Masyarakat  yang  belum  memiliki  dokumen  kependudukan  dengan  alasan  tidak punya  waktu  untuk  mengurusnya  pada  siang  hari,  semestinya  dapat  memanfaatkan  inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam. Namun  kenyataannya,  dalam  tiga  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  jumlah  masyarakat  yang memanfaatkan pelayanan Sapaku Malam justru semakin menurun. Fakta di atas kemudian menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam di Kecamatan Kuta Utara.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian  sebagai  berikut  :  Bagaimanakah implementasi  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  di  Kecamatan  Kuta  Utara  Kabupaten  Badung?  Apakah  faktor- faktor  pendorong  dan  penghambat  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  di  Kecamatan  Kuta  Utara  Kabupaten Badung? Bagaimanakah dampak Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam bagi masyarakat dan Pemerintah di Kecamatan Kuta  Utara  Kabupaten  Badung?  Dalam  membahas  masalah  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  4  (empat) teori yaitu teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn untuk menjawab masalah tentang implementasi inovasi  Sapaku  Malam;  teori  Stephen  P.  Robbins  dan  Mary  Coulter  tentang  faktor  pendorong  inovasi  serta  teori  Geoff Mulgan  dan  David  Albury  tentang  faktor  penghambat  inovasi  untuk  menjawab  masalah  tentang  faktor  pendorong  dan penghambat  inovasi  Sapaku  Malam;  dan  teori  Dampak  Kebijakan  menurut  Thomas  R.  Dye  untuk  menjawab  masalah tentang  dampak  inovasi  Sapaku  Malam  di  Kecamatan  Kuta  Utara  Kabupaten  Badung. Adapun  tujuan  penelitian  untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong dan penghambat, serta dampak Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam.
Gambar 2
Data Statistik Kunjungan Masyarakat pada Pelayanan Sapaku Malam Tahun 2014 – 2019

## 2. Metode
Penelitian    ini  menggunakan    metode    penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pada  penelitian  ini, peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  meneliti obyek  kajian  dan  mengadakan  interaksi langsung  dengan  aparatur  pemerintah dan  masyarakat   yang  bertujuan  mendapatkan  informasi yang  mendalam  mengenai implementasi Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam termasuk faktor- faktor pendorong dan penghambat inovasi serta dampaknya terhadap masyarakat di Kecamatan Kuta Utara  Kabupaten  Badung.  Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  dua  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Peneliti  merupakan  instrumen  utama  dalam  mengumpulkan  dan menginterpretasikan  data  dengan  membawa  alat  bantu  berupa  pedoman  wawancara,  pedoman observasi, catatan lapangan, alat perekam dan kamera. Teknik penentuan informan dalam penelitian
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 109 Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu  dan  orang  yang  dipilih  betul-betul  memiliki  kriteria  sebagai  sampel  (Sugiyono,  2017:85). Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam
Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  digulirkan  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  sejak tahun 2014, dalam rangka menyerap aspirasi  dan memberikan solusi  kepada masyarakat  yang tidak sempat  mengurus  surat-surat  administrasi  kependudukan  pada  siang  hari.  Inovasi  Pelayanan  Publik Sapaku Malam dilaksanakan setiap hari Jumat malam pukul 18.00 – 21.00 WITA bertempat di Unit Pelayanan  Umum  Kantor  Kecamatan  Kuta  Utara.  Jenis-jenis  pelayanan  Sapaku  Malam  meliputi pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan non perijinan yaitu : Perekaman dan pencetakan KTP  Elektronik;  Legalisir  fotocopy  KTP-el,  KK  dan  KIA;  Rekomendasi  surat  keterangan  pindah; Rekomendasi surat keterangan kelakuan baik; Rekomendasi surat keterangan tidak mampu; Fasilitasi dan  verifikasi  surat  pernyataan  penyanding;  Fasilitasi  dan  verifikasi  surat  keterangan  ahli  waris; Fasilitasi  dan  verifikasi  surat  keterangan  silsilah  keluarga;  Fasilitasi  dan  verifikasi  permohonan bantuan  sosial  dan  hibah;  serta  Fasilitasi  dan  verifikasi  surat-surat  administrasi  kependudukan,  akta catatan sipil dan surat keterangan lainnya.
Adapun tujuan pada inovasi pelayanan Sapaku Malam secara umum adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tujuan secara  khususnya  dari  inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam  adalah  meningkatkan  kualitas  pelayanan, serta  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  transparan.  Pemahaman  tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil,  bisa  jadi  gagal  (frustated)  ketika  para  pelaksana  (officials),  tidak  sepenuhnya  menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi  para  pelaksana  (implementors).  Arah  disposisi  para  pelaksana  (implementors)  terhadap standar  dan  tujuan  kebijakan  juga  merupakan  hal  yang  “crucial”.  Implementors  mungkin  bisa  jadi gagal  dalam  melaksanakan  kebijakan,  dikarenakan  mereka  menolak  atau  tidak  mengerti  apa  yang menjadi  tujuan  suatu  kebijakan  (Van  Meter  dan  Van  Horn,  1975).  Kinerja  implementasi  kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2008).
Sasaran dari inovasi pelayanan Sapaku Malam adalah masyarakat Kecamatan Kuta Utara yang memiliki  keterbatasan  waktu  untuk  mengurus  administrasi  kependudukan  pada  siang  hari.  Standar keberhasilan  dari  pelaksanaan  inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam  adalah  meningkatnya  jumlah masyarakat  yang  merasakan  manfaat  pelayanan  Sapaku  Malam.  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku Malam  telah  memiliki  standar  dan  sasaran  yang  jelas  dan  dapat  diukur.  Van  Meter  dan  Van  Horn (dalam  Sulaeman,  1998)  mengemukakan  untuk  mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu  yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
Selain kejelasan tujuan dan sasaran, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Widodo, 2007) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan ( policy resources ) harus juga tersedia dalam rangka untuk  memperlancar  administrasi  implementasi  suatu  kebijakan.  Manusia  merupakan  sumber  daya yang  terpenting  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Setiap  tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 110
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
Jumlah  petugas  yang  berada  di  loket  pelayanan  sudah  mencukupi.  Jumlah  petugas  dalam Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 12 orang staf yang terbagi dalam beberapa loket pelayanan, seperti pada tabel berikut.

## Tabel 3
Daftar Loket Pelayanan Sapaku Malam Kecamatan Kuta Utara N o. Nama Lo- ket Nama Petugas Jenis Pelayanan 1. Loket Pen- daftaran 1. Ni Nyoman Kariasih 2. Ni Komang Adi Kusuma Dewi, SH Pendaftaran dan pemerik- saan kelengkapan berkas permo- honan. 2. Loket 1 1. Ni Made Yuliani, SE 2. Ni Komang Erna Oktaviany, SE Perubahan data KK dan KTP; legalisir KK, KTP dan KIA. 3. Loket 2 1. Ni Made Budiartini, S.Sos 2. Ni Luh Eka Yanti, S.Kom 3. I Ketut Ardiana, SH Rekomendasi : surat ket- erangan pindah, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan tidak mampu. Fasilitasi dan verifikasi : surat-surat administrasi kependudukan, akta catatan sipil dan surat keterangan lainnya. 4. Loket 3 1. I Nengah Sudirta 2. Ni Putu Evany Gita Puspita Fasilitasi dan verifikasi : surat pernyataan penyanding, surat keterangan ahli waris, surat keterangan silsilah keluarga, permohonan bantuan sosial dan hibah. 5. Loket 4 1. I Ketut Gede Dyana Pramita 2. I Gede Raka Sucitawan, SE 3. I Made Sudiyasa Perekaman dan pencetakan KTP Elektronik
Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) menegaskan bahwa penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang  sesuai  untuk  menjalankan  program  tersebut.  Petugas  loket  pelayanan  sudah  memiliki  kualitas yang cukup memadai  untuk  dapat  memberikan pelayanan  yang maksimal kepada masyarakat.  Rata- rata  latar  pendidikannya  minimal  SMA  dan  Sarjana.  Secara  berkala  petugas  pelayanan  juga diikutsertakan dalam bimtek atau pelatihan terkait administrasi kependudukan dan non perijinan yang biasanya diadakan oleh Disdukcapil Kabupaten Badung maupun dari instansi terkait. Dari penjabaran di  atas,  dapat  peneliti  ketahui  bahwa  dalam  implementasi  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial,  sarana  dan  prasarana,  dan  sumber  daya  waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Widodo,  2007),  keberhasilan  proses  implementasi kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  finansial  yang  tersedia. Kurangnya atau terbatasnya dana dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Anggaran inovasi pelayanan publik Sapaku Malam adalah berasal  dari  APBD  Kabupaten  Badung.  Walaupun  inovasi  ini  sudah  dibiayai  oleh  APBD  namun jumlah  anggarannya  relatif  kecil  dibandingkan  dengan  total  anggaran  Pemerintah  Kecamatan  Kuta Utara. Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) menegaskan bahwa dalam menentukan suatu

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 111
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
keberhasilan  proses  implementasi,  mau  tidak  mau  ketika  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan kapabel  telah  tersedia  sedangkan  kucuran  dana  melalui  anggaran  tidak  tersedia,  maka  memang menjadi  persoalan pelik  untuk  merealisasikan apa  yang hendak dituju  oleh tujuan kebijakan publik. Hal  ini  menjadi  dilema  di  mana  di  satu  sisi  Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  melakukan  inovasi, namun di sisi lain masih terbentur anggaran.
Sumber daya lainnya yang juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan implementasi Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  di  Kecamatan  Kuta  Utara.  Sarana  dan  prasarana  yang disediakan cukup lengkap. Sarana utama terdiri dari komputer, printer, mesin antrean, alat perekaman serta alat pencetakan KTP. Selain itu di ruang pelayanan disediakan ruang tunggu yang cukup nyaman dilengkapi sofa, AC, TV, ruang baca, ruang laktasi, toilet, tempat pengisi daya ponsel genggam dan wifi gratis.
Poin  terakhir  dari  aspek  sumber  daya  yang  patut  dipertimbangkan  dalam  menentukan keberhasilan inovasi pelayanan publik Sapaku Malam di Kecamatan Kuta Utara adalah sumber daya waktu.  Terkait  kecukupan  waktu  pelayanan  malam  masih  dirasa  kurang  oleh  masyarakat,  namun untuk  menambah  jam  pelayanan  malam  pihak  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  masih  terbentur dengan  anggaran  yang  terbatas.  Dalam  dimensi  sumber  daya  peneliti  menemukan  bahwa  Inovasi Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana yang  memadai.  Namun  terdapat  kelemahan  dari  segi  sumber  daya  finansial  yaitu  anggaran  yang terbatas dan sumber daya waktu yang kurang.
Pemerintah Kecamatan Kuta Utara merupakan implementor utama ( leading sector) pada Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam, dengan Seksi Pelayanan Umum sebagai ujung tombak pelayanan. Dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  dan  guna  mewujudkan  pelayanan  prima  kepada  pengguna  jasa  pelayanan, maka  Kecamatan  Kuta  Utara  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  menetapkan  Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan diatur dalam Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang  Penetapan  Maklumat  Pelayanan  pada  Kantor  Camat  Kuta  Utara.  Selain  menetapkan Maklumat  Pelayanan,  Kecamatan  Kuta  Utara  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  juga menetapkan  motto  pelayanan  berdasarkan  Keputusan  Camat  Kuta  Utara  Nomor  41  Tahun  2019 tentang Penetapan Motto Pelayanan pada Kantor Camat Kuta Utara. Motto pelayanan di Kecamatan Kuta Utara adalah Pelayanan “SIAGA” yaitu Senyum, Iklas, Aspiratif, Gesit, Akuntabel.
Untuk  memberikan  acuan  atau  pedoman  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  dan  tolak  ukur dalam  penilaian  kinerja  dan  kualitas  pelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau,  dan  terukur  dalam penyelenggaraan  pelayanan  Sapaku  Malam , maka  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  menetapkan Standar Pelayanan Sapaku Malam pada Kecamatan Kuta Utara. Standar Pelayanan Sapaku Malam di Kecamatan Kuta Utara sesuai  dengan Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Kuta Utara.
Tabel 4
Standar Pelayanan Sapaku Malam

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 112
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 113
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## PENGELOLAAN PELAYANAN ( MANUFACTURING )
1 Dasar Hukum Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional prosedur di Lingkungan pemerintah dan kabupaten/kota Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kecamatan Kuta Utara 2 Sarana dan Prasarana Buku Register Komputer Alat tulis kantor Meja dan Kursi 3 Kompetensi Pelaksana Kualifikasi pendidikan minimal SMA Menguasai komputer Menguasai tata bahasa yang baik 4 Pengawas Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui SPIP 5 Jumlah Pelaksana 13 orang terdiri atas : 4 Orang JFU Verifikasi Administrasi kependudukan 8 Orang JFU Pelayanan Administrasi kependudukan 1 Orang Kasi 6 Jaminan Pelayanan Melaksanakan  layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 7 Jaminan Keamanan dan Surat keterangan Administrasi Kependudukan  ditanda tangani oleh pimpinan 8 Evaluasi kinerja pelaksana 1.     Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  merupakan leading  sector atau  implementor  utama  dalam inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam.  Peran  dari  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  adalah  merancang pedoman dan standar pelayanan, serta bertanggung jawab secara teknis termasuk dalam penyediaan logistik dan tenaga pelaksana inovasi pelayanan Sapaku Malam. Selain Pemerintah Kecamatan Kuta Utara  sebagai  pelaksana  utama,  ada  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Inovasi Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam meliputi  lintas  sektor  sesuai  dengan  peran  masing-masing.  selain Pemerintah Kecamatan  Kuta Utara sebagai leading  sector , ada pihak lain  yang ikut berperan dalam pelaksanaan  inovasi  yaitu  pihak  Kelurahan/Desa  dan  Kepala  Lingkungan/Kelian  Dinas  yang bertanggung  jawab  untuk  meneruskan  atau  memberikan  informasi  terkait  dengan  inovasi  pelayanan Sapaku Malam kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  merupakan  program  yang  dicanangkan  oleh Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara.  Dalam  pelaksanaan  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam, implementor  mengacu  pada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah  ditetapkan.  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  Pelayanan  Sapaku  Malam  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Badung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Camat Kuta Utara.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 114
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Menurut  pendapat  Van  Metter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino  (2006)  sikap  penerimaan  atau penolakan  dari  implementor  kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi  kebijakan  publik.  Sikap  implementor  dipengaruhi  oleh  pandangannya  terhadap  suatu kebijakan  dan  cara  melihat  pengaruh  kebijakan  itu  terhadap  kepentingan-kepentingan  organisasinya dan  kepentingan-kepentingan  pribadinya.  Dalam  dimensi  penilaian  mengenai  sikap  implementor, terdapat  dua  elemen  penting  yang  perlu  diperhatikan  karena  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja implementasi  kebijakan  yakni,  kognisi  (pemahaman)  serta  respons  (dukungan  /  persetujuan) implementor.
Arah  disposisi  para  pelaksana  ( implementors )  terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan  juga merupakan  hal  yang  “ crucial ”. Implementors mungkin  bisa  jadi  gagal  dalam  melaksanakan kebijakan,  dikarenakan  mereka  menolak  apa  yang  menjadi  tujuan  suatu  kebijakan.  Sebaliknya, penerimaan  yang  menyebar  dan  mendalam  terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan  di  antara  mereka yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  adalah  merupakan  suatu  potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975).
Dalam  pelaksanaan  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam,  Pemerintah  Kecamatan  Kuta Utara merupakan instansi utama atau leading sector yang berwenang dalam penyelenggaraan program dan dituntut untuk memahami kebijakan program agar dapat mensukseskan Inovasi Pelayanan Publik Sapaku  Malam.  Sikap  pelaksana  dapat  dikatakan  memegang  peranan  penting  dalam  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Kebijakan  yang  dilaksanakan  merupakan  hasil  perencanaan  dari  para implementor  itu  sendiri,  sehingga  sangat  diperlukan  pemahaman  terhadap  tujuan  dan  sasaran kebijakan. Dalam  Inovasi  Pelayanan Publik Sapaku Malam, implementor memiki pemahaman  yang sama  terhadap  tujuan  dan  sasaran  inovasi.  Sementara  mengenai  respons  (dukungan/persetujuan) pelaksana,  peneliti  dapat  menganalisis  bahwa  semua  implementor  sepenuhnya  mendukung  Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam.

## Tabel 5 SOP Pelayanan Sapaku Malam

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 115
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Agar  kebijakan  publik  bisa  dilaksanakan  dengan  efektif,  menurut  Van  Horn  dan    Van  Mater (dalam  Widodo,  2007)  apa  yang  menjadi  standar  tujuan  harus  dipahami  oleh  para  individu (implementors)  yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  standar  dan  tujuan  kebijakan,  karena  itu standar  dan  tujuan  harus  dikomunikasikan  kepada  para  pelaksana.  Komunikasi  dalam  kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam ( consistency and uniformity ) dari berbagai sumber informasi.
Jika  tidak  ada  kejelasan  dan  konsistensi  serta  keseragaman  terhadap  suatu  standar  dan  tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses  yang  sulit  dan  komplek.  Proses  pentransferan  berita  kebawah  di  dalam  organisasi  atau  dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan ( distortion ) baik  yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi  yang tidak sama ( inconsistent ) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan ( conflicting ), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.
Dengan  demikian,  prospek  implementasi  kebijakan  yang  efektif,  sangat  ditentukan  oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten ( accuracy and consistency ) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 2007). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan,  maka  kesalahan  akan  semakin  kecil,  demikian sebaliknya.  Berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan,  koordinasi  langsung  ke  Kaling/Kelian  Dinas hanya  dilakukan  saat  launching  atau  peluncuran  inovasi  saja  selanjutnya  koordinasi  hanya  rutin dilakukan sampai tingkat Kelurahan/Desa. Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan Kuta  Utara  dengan  pihak  terkait  belum  berjalan  baik  karena  koordinasi  langsung  hanya  dilakukan sampai tingkat Kelurahan/Desa. Sedangkan koordinasi ke Kaling/Kelian Dinas selaku ujung tombak sumber informasi kepada masyarakat hanya dilakukan pada saat peluncuran Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam saja.
Keterlibatan stakeholder dalam penyampaian program menjadi kunci utama dalam kesuksesan program  tersebut.  Komunikasi  di  perlukan  agar  para  pembuat  kebijakan  dan  para  implementor program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada  sasaran  dari  program  tersebut.  Komunikasi  di  dalam  dan  antara  organisasi-organisasi merupakan  suatu  cara  agar  implementasi    dapat  berjalan  optimal.  Sosialisasi  dilakukan  dengan penyebaran  informasi  Inovasi  Pelayanan  Publik  dengan  cara  bersurat  kepada  Lurah/Perbekel  dan pembuatan leaflet. Pemerintah Kecamatan Kuta Utara melakukan sosialisasi kepada Kelurahan/Desa. Pihak Kelurahan/Desa sangat diharapkan perannya untuk mensosialisasikan inovasi ini kepada Kepala Lingkungan/Kelian  Dinas  untuk  selanjutnya  disampaikan  kepada  masyarakat  luas.  Namun  ternyata sosialisasi  seperti  ini  kurang  efektif.  Dari  pengamatan  peneliti  di  lapangan,  memang  tidak  ada spanduk atau banner tentang Inovasi Pelayanan Sapaku Malam di ruang pelayanan Kecamatan Kuta Utara.  Yang  ada  hanya  banner-banner  yang  berasal  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Badung.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  selaku Leading  Sector dari  program  inovasi  belum  optimal.  Bila  dikaitkan  dengan  yang  ada  di  lapangan sosialisasi  hanya  dilakukan  sampai  pada  tingkat  perangkat  saja  sedangkan  untuk  masyarakat  sangat kurang  atau  sangat  minim.  Pelaksanaan  sosialisasi  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  belum sepenuhnya  menyentuh  ke  lapisan  masyarakat  langsung  karena  sosialisasi  hanya  diberikan  kepada pihak Kelurahan/Desa.
Salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi  yang terpenting adalah jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, dalam hal ini yaitu masyarakat yang tidak memiliki waktu

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 116
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
untuk  mengurus  administrasi  kependudukan  pada  siang  hari.  Melihat  kondisi  yang  ada  di  lapangan mengenai  cara  sosialisasi    yang  dilakukan  oleh  para  pelaksana  inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam, peneliti  merasa  sangat  minim  yakni  hanya  melalui  Kelurahan/Desa  dan  mencetak  leaflet  saja,  tapi tidak menyampaikannya langsung dengan melakukan sosialiasi  dan penyuluhan kepada masyarakat, memasang  spanduk  atau banner terkait  program  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam.  Media komunikasi  yang  cukup  sederhana  itu  menghambat  kelancaran  penyampaian  pesan  ke  masyarakat yang  pada  akhirnya  akan  menghambat  implementasi  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam. Dengan  melihat  realita  di  atas  peneliti  berkesimpulan  bahwa  proses  komunikasi  antar  implementor tidak berjalan secara optimal sehingga tujuan dari inovasi belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat yang menjadi sasaran inovasi.
Selain faktor internal, keberhasilan implementasi Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), lingkungan sosial, ekonomi  dan  politik  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan  kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Ketiga lingkungan tersebut haruslah mendukung sebuah program yang akan dikeluarkan.  Lingkungan  eksternal  mendukung  adanya  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam. Inovasi ini mendapat tanggapan yang baik di masyarakat Kecamatan Kuta Utara. Situasi politik relatif terkendali sehingga tidak menimbulkan penolakan-penolakan atau konflik dari masyarakat.

## Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam
Suatu  inovasi  berjalan  tentu  dipengaruhi  oleh  faktor  pendorong  maupun  faktor  penghambat. Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam sudah berjalan mulai Januari Tahun 2014 hingga sekarang. Animo  masyarakat  terutama  di  tahun-tahun  pertama  peluncuran  inovasi  cukup  tinggi.  Tahun  2014 total jumlah kunjungan masyarakat mencapai 434 orang, kemudian di tahun kedua yaitu Tahun 2015 total  kunjungan  masyarakat  meningkat  menjadi  768  orang.  Di  Tahun  2016  kunjungan  masyarakat pada malam hari meningkat tajam hingga mencapai 1.120 orang. Inovasi ini memiliki beberapa faktor pendorong sehingga masih bertahan sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa  struktur  organisasi  yang  pro  inovasi  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  inovasi  Pelayanan Publik Sapaku Malam di mana struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Kuta Utara secara eksplisit mendukung inovasi dan kreatifitas. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2010) menyebutkan bahwa struktur yang bersifat organis secara positif mempengaruhi inovasi karena jenis organisasi ini rendah formalitas,  sentralisasi,  dan  spesialisasi  kerjanya  sehingga  hal  ini  memfasilitasi  fleksibilitas  dan pembagian  ide  yang  amat  penting  bagi  berkembangan  inovasi.  Selain  struktur  organisasi,  budaya organisasi  juga  menjadi  faktor  pendorong  inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam . Semangat melayani dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, mendorong Pemerintah  Kecamatan  Kuta  Utara  untuk  terus  melakukan  pembenahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa yang  dikemukakan  oleh  Stephen  P.  Robbins  dan  Mary  Coulter  (2010),  di  mana  organisasi  yang inovatif  cenderung  memiliki  budaya  yang  serupa  sehingga  mendorong  eksperimentasi,  menghargai keberhasilan dan kegagalan serta menoleransi kesalahan.
Variabel lainnya yang bisa menjadi faktor pendorong inovasi menurut Stephen P. Robbins dan Mary  Coulter  (2010)  adalah  variabel  sumber  daya  manusia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  menjadi  faktor  pendorong  inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam.  Stephen  P. Robbins  dan  Mary  Coulter  (2010)  mengungkapkan  bahwa  untuk  mencapai  output  yang  diinginkan dari  sebuah  inovasi  harus  melibatkan  pengubahan  input.  Input-input  ini  meliputi  orang-orang  dan kelompok  yang  kreatif  dalam  suatu  organisasi.  Tetapi  memiliki  orang-orang  yang  kreatif  saja  tidak cukup  karena  lingkungan  yang  tepat  juga  diperlukan  untuk  mengubah  input  menjadi  produk  atau metode kerja yang inovatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam  memiliki  beberapa  faktor  pendorong  yaitu  struktur  dan  budaya  organisasi  yang  pro  inovasi,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 117
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
serta  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam tidak selalu berjalan mulus atau tanpa resistensi. Data tiga tahun terakhir menunjukan animo masyarakat yang memanfaatkan inovasi mengalami penurunan. Pada  Tahun  2017  jumlah  kunjungan  masyarakat  pada  malam  hari  menurun  hampir  setengahnya dibandingkan  Tahun  2016  yaitu  sebanyak  539  orang.  Di  Tahun  2018  jumlah  kunjungan  menurun sebanyak 448 orang, kemudian di  Tahun 2019 jumlah kunjungan menurun lagi  menjadi  219 orang. Penurunan  ini  disebabkan  masih  kurangnya  kegiatan  sosialisasi  langsung  ke  masyarakat  akibat terbentur anggaran yang terbatas. Menurut Geoff Mulgan dan David Albury (2003), perencanaan dan penganggaran  yang  periodenya  terlalu  pendek  ( short-term  budget  and  planning  horizons )  membuat sistem  dalam  berinovasi  menjadi  tidak  fleksibel.  Sampai  saat  ini  belum  ada  perencanaan  anggaran khusus  untuk  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam.  Hal  ini  menjadi  sebuah  dilema  tersendiri dalam proses berinovasi. Di satu sisi Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan terobosan inovasi dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  namun  di  sisi  lain  seringkali  inovasi  tidak didukung  oleh  anggaran  yang  memadai.  Tentunya  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Pemerintah Daerah  untuk  bisa  memanfaatkan  anggaran  yang  terbatas  dengan  sebaik-baiknya  dalam  rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Selain  anggaran,  inovasi  pelayanan  Sapaku  Malam  juga  terkadang  terhambat  karena  adanya gangguan sistem misalnya saat sistem aplikasi yang terkoneksi dengan pusat atau alat dari disdukcapil mengalami gangguan dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Geoff Mulgan dan David Albury (2003), seringkali inovasi gagal bukan karena tidak adanya dukungan teknologi namun terhambat dengan budaya dan penataan organisasi ( technologies available but constraining cultural or organizational arrangement ). Dalam pelaksanaannya, Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam telah menggunakan  IT  namun  terkadang  masih  terkendala  adanya  gangguan  sistem  dan  jaringan  internet yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  beberapa  faktor  penghambat  inovasi  Pelayanan  Publik Sapaku  Malam  adalah  belum  adanya  perencanaan  anggaran  khusus  untuk  inovasi  serta  adanya gangguan sistem dan jaringan internet.

## Dampak Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam
Kebijakan  yang  diformulasikan  atau  dibuat  untuk  kepentingan  masyarakat  seperti  yang diketahui  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dengan  adanya  tujuan  yang  ingin  dicapai  kebijakan maka  setelah  dilakukannya  implementasi  pada  akhirnya  juga  akan  memiliki  dampak.  Dampak  dari sebuah  kebijakan  tersebut  nantinya  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  perumusan  kebijakan selanjutnya,  jadi  bisa  dikatakan  bahwa  dampak  dari  suatu  kebijakan  merupakan  hal  yang  penting dalam kebijakan itu sendiri. Seperti yang dinyatakan Dye (1981) dalam Understanding Public Policy yakni:
“We are concerned not only with policies governments pursue, but why governments pursue the policies they do, and what the consequences of these policies are.”
Dari pernyataan Dye di atas kita mengetahui betapa pentingnya memahami dampak dari sebuah kebijakan  atau  konsekuensi  dari  kebijakan  yang  diimplementasikan,  bukan  hanya  tertarik  pada kebijakannnya saja tetapi kenapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut dan apa konsekuensi atau dampak  dari  kebijakan  tersebut,  baik  dampak  yang  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  maupun sebaliknya.  Dye  (1981)  menyebutkan  bahwa  dampak  atau  biasa  disebut impact merupakan  suatu pencerminan  hasil  dari  implementasi  kebijakan,  maksudnya  ialah  dalam  kebijakan  publik  dampak merupakan  suatu  kajian  untuk  melihat  efektifitas  implementasi  kebijakan  publik  itu  sendiri. Terkadang  kebijakan  dalam  implementasinya  bisa  berjalan  sesuai  apa  yang  diharapkan  bisa  juga tidak.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 118
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  telah  mampu menjawab permasalahan publik yang ada di Kecamatan Kuta Utara. Masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu pada siang hari dapat mengurus administrasi kependudukan pada malam hari. Inovasi Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  memiliki  dampak  positif  bagi  kelompok  sasaran  dalam  hal  ini masyarakat  Kecamatan  Kuta  Utara.  Dampak  yang  dirasakan  adalah  adanya  efisiensi  waktu  dalam mengurus  administrasi  kependudukan  di  kantor  Pemerintah  Kecamatan.  Inovasi  ini  memberikan kemudahan bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan akses pelayanan publik. Hal  ini sesuai  dengan  apa yang diungkapkan oleh  Thomas R. Dye (1981),  bahwa pada dasarnya dampak dari suatu  kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi di antaranya adalah dampak bagi kelompok sasaran kebijakan. Menurut  Dye  (1981),  dimensi  dampak  kebijakan  juga  menyangkut  biaya  tidak  langsung  yang ditanggung  oleh  masyarakat  maupun  beberapa  anggota  masyarakat  akibat  adanya  kebijakan  publik. Dari  hasil  penelitian  didapat  bahwa  selain  adanya  efisiensi  waktu  yang  dirasakan  oleh  masyarakat, Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam juga memberikan efisiensi dari segi biaya. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mengurus administrasi kependudukan.
Selain  memiliki  dampak  bagi  masyarakat,  Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  juga memiliki dampak bagi Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Menurut Dye (1981), salah satu dimensi dampak kebijakan yang harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi kebijakan adalah dampak kebijakan  pada  masalah-masalah  publik.  Dampak  yang  diharapkan  dari  kebijakan  harus  ditentukan dari  awal  pembuatan  kebijakan  publik.  Thomas  R.  Dye    (1981)  mengungkapkan  bahwa  kebijakan mungkin  akan  mempunyai  dampak    pada  keadaan-keadaan  sekarang  dan  keadaan  di  masa  datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi  Pelayanan Publik Sapaku Malam memiliki dampak bagi Pemerintah Kecamatan Kuta Utara  yaitu  mampu  meminimalisir  maladministrasi  dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk tertib  administrasi.  Muara  dari  dampak  tersebut  pada  masa  yang  akan  datang  adalah  meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan publik yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kuta Utara.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  Implementasi  Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam di  Kecamatan  Kuta Utara Kabupaten  Badung secara umum sudah berjalan baik. Hal ini diindikasikan oleh : tujuan dan sasaran inovasi yang jelas; sumber daya manusia dan  sarana  prasarana  yang  memadai;  serta  sikap  implementor  dan  lingkungan  eksternal  yang mendukung inovasi. Hasil penelitian juga menemukan beberapa kekurangan implementasi kebijakan Inovasi  Pelayanan  Publik  Sapaku  Malam  meliputi  :  kelemahan  dari  segi  sumber  daya  finansial  dan sumber  daya  waktu;  serta  koordinasi  dan  sosialisasi  yang  belum  maksimal.  Terdapat  faktor  yang mendorong dan menghambat Inovasi Pelayanan Publik Sapaku Malam. Faktor pendorong meliputi : struktur  dan  budaya  organisasi  yang  pro  inovasi;  serta  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Faktor  penghambat meliputi : belum adanya perencanaan anggaran khusus untuk inovasi; serta adanya gangguan sistem dan jaringan internet. Inovasi berdampak signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kuta Utara.  Bagi  masyarakat,  inovasi  memiliki  dampak  terhadap  efisiensi  biaya  dan  waktu.  Bagi Pemerintah,  inovasi  memiliki  dampak  :  mampu  meminimalisir  maladministrasi;  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  untuk  tertib  administrasi;  meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik  sehingga terwujud pelayanan publik yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Albury, D. (2005). Fostering Innovation in Public Services. Public Money and Management , 51-56.
Deby, Lolita,dkk. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik, Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  (APPPTMA)

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 119
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Nomor 8, 1-16.
Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1 No.2, 156-167.
Florence,  Sophie.  (2018).  Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  tentang  Surabaya  Intelligent  Transport  System dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 6 Nomor 2, 1-8.
Moussa et al,. (2018). Innovation in Public Sector Organisations. Cogent Business & Management Journal.
Ramli  et  al,.  (2017).  Factors  Influencing  Public  Sector  Innovation  Performance  in  Malaysia  :  Structural Equation  Modelling  Approach. International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social Sciences Vol. 7 No.2.
Wicaksono,  Kristian  Widya.  (2018).  Tipologi  Inovasi  Sektor  Publik  pada Tiga Program  Inovatif  Pemerintah Daerah  Kota  Surabaya  (Tinjauan  Reflektif  terhadap  Tiga  Inovasi  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Kota Surabaya Tahun 2018. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1 Nomor 2, 196-205.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Dwiyanto,  Agus.  (2005).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Dye, Thomas R. (1981). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Fugslang, L. and Pedersen, J.S. (2011). Innovation in The Public Sector Linking Capacity and Leadership. New York: Palgrave Macmillan.
Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
Lexy, J Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Lynn,  L.  (1997).  Innovation  and  The  Public  Interest:  Insight  form  the  Private  Sector.  Washington,  DC:  The Brookings Instituions.
Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6. London: Sage.
Moenir, A.S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.
Mulgan. (2007). Ready or Not? Taking Innovation in The Public Sector Seriously : UK: Nesta Provocation.
Mulgan, G. & Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector. UK: Cabinet Office.
Pasolong, Harbani. (2012). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Prasetyo,  Pius  Sugeng,  dkk.  (2017).  Inovasi  Untuk  Mewujudkan  Desa  Unggul  dan  Berkelanjutan.  Jakarta:
Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
Robbins, Stephen P. dan Coulter, Marry. (2010). Manajemen (edisi kesepuluh). Jakarta: Erlangga.
Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovation 5 th Edition. New York: Free Press.
Saefullah,  H.A.D.  (2008). Pemikiran  Kontemporer  Administrasi  Publik  Perspektif  Manajemen  Sumber  Daya Manusia dalam Era Desentralisasi. Bandung: AIPI dan PK2W Lemnit  Unpad.
Sinambela,  L.P.  (2006).  Reformasi  Pelayanan  Publik  :  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi.  Bandung:  Bumi Aksara.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulaeman,  Affan.  (1998).  Public  Policy-Kebijakan  Pemerintah.  Bandung:  BKU  Ilmu  Pemerintahan  Program

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 120
Inovasi Pelayanan Publik “ Sapaku Malam ” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Suwarno. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu Media.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  pada  Kantor  Camat Kuta Utara
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun  2019  tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  Untuk  Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Keputusan  Camat  Kuta  Utara  Nomor  40  Tahun  2019  tentang  Penetapan  Maklumat  Pelayanan  pada  Kantor Camat Kuta Utara
Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Motto Pelayanan pada Kantor Camat Kuta Utara
Keputusan Camat Kuta Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Camat Kuta Utara
www.ombudsman.go.id/produk/ https://badungkab.bps.go.id/ https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/