Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## PENGAWASAN TERHADAP OBAT TRADISIONAL CHINA IMPOR TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDI KOTA SURABAYA
Oleh:
Descha Govindha Faesrahman
Universitas Surabaya deschafaesrahman@gmail.com

## Abstrak
Obat  tradisional  China  yang  diedarkan  wajib  berizin  edar,  namun  pada  faktanya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan obat tradisional China impor tanpa izin edar. Hal ini merupakan permasalahan pengawasan yang dilakukan oleh Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Surabaya  sebagai  unit  pelakasana teknis  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dalam pengawasan obat tradisional China impor tanpa izin edar di Surabaya. Kewajiban tentang izin edar obat tradisional China terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Dalam  hal  kewenangan pengawasan  obat  tradisional  China  dilakukan  oleh  kementerian  yang  selanjutnya diberikan  kepada  Kepala  Badan  yang  tercantum  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Menteeri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  007  Tahun  2012  tentang Registrasi  Obat  Tradisional.  Kepala  Badan  adalah  Kepala  Badan  yang  memiliki tanggung  jawab  pada  bidang  pengawasan  obat  dan  makanan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2017  tentang Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Dalam  hal  mengedarkan  obat  tradisional impor tanpa izin edar Menteri memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan administrasi  kepada  setiap  pelaku  usaha/  distributor/importir/pengecer  yang  tetap mengedarkan obat tradisional China impor yang  tercantum dalam UU Kesehatan Pasal  188  ayat  (1)  dan  (3)  .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum empiris  atau  sosiologis  dengan  menggunakan  penelitian  dilapangan  untuk mengkaji  aturan  hukum  yang  berlaku  didalam  masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  masih  banyak  importir  yang  masih  mengedarkan  obat tradisional  China  tanpa  izin  edar.  Hal  ini  berdasarkan  pada  wawancara  dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap pelaku usaha obat tradisional China.
Faktor  penghambat  dalam  pengawasan  ini,  adalah  kurangnya  Sumber  Daya Manusia  dari  Balai  Besar  POM  Surabaya,  serta  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk melaporkan produk obat tradisional China impor tanpa izin edar yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat..
Kata Kunci: Pengawasan, Obat Tradisional China, Tanpa Izin Edar

## Abstract
Circulated  Chinese  traditional  medicines  must  have  a  distribution  license,  but  in fact  there  are  still  many  business  actors  who  trade  imported  traditional  Chinese medicines  without  distribution  permits.  This  is  a  problem  of  supervision  carried out by the Surabaya Food and Drug Control Center as a technical unit for the Food and  Drug  Supervisory  Agency  in  East  Java  Province  in  the  supervision  of imported  traditional  Chinese  medicines  without  distribution  permits  in  Surabaya. The obligation regarding the distribution permit of traditional Chinese medicine is contained  in  Article  106  paragraph  (1)  of  Law  Number  36  of  2009  concerning
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Health. In the event that the authority to supervise traditional Chinese medicine is exercised by the ministry which is then given to the Head of the Agency as stated in Article 2 paragraph (2) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 007 of 2012 concerning Registration of Traditional Medicines. Head of Agency is the Head of Agency who has responsibility in the field of drug and  food  control.  This  is  in  accordance  with  the  Presidential  Regulation  of  the Republic  of  Indonesia  Number  80  of  2017  concerning  the  Food  and  Drug Supervisory  Agency.  In  the  case  of  circulating  imported  traditional  medicines without  a  distribution  permit,  the  Minister  has  the  authority  to  provide administrative  action  to  any  business  actor  /  distributor  /  importer  /  retailer  who continues  to  circulate imported traditional Chinese medicines listed in  the Health Law Article 188 paragraph (1) and (3). The research method used is empirical or sociological  law  by  using  field  research  to  study  the  legal  rules  that  apply  in society.  The  results  showed  that  there  were  still  many  importers  circulating traditional  Chinese  medicines  without  distribution  permits.  This  is  based  on interviews  and  observations  made  by  the  author  of  traditional  Chinese  medicine entrepreneurs.  Inhibiting  factors  in  this  supervision  are  the  lack  of  Human Resources from the Surabaya POM Center, as well as the lack of public awareness to  report  imported  traditional  Chinese  medicinal  products  without  distribution permits which can be a threat to public health.
Keywords:  Supervision,  Traditional  Chinese  Medicine,  WithoutDistribution Permit

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan adalah sebuah keadaan sejahtera mulai  dari jiwa, badan dan sosial. Setiap orang  yang  menginginkan  hidup  dalam  keadaan  sehat  akan  melakukan  upaya-upaya  untuk memulihkan  keadaannya  secara  cepat  menggunakan  berbagai  macam  obat  baik  obat tradisional  (herbal)  maupun  obat  modern  (medis)  (Arnawa,  G.  Eka  Putra  Pratama ; Dharmawan 2018), sehingga mereka yang ingin hidup  sehat  akan mengeluarkan uang untuk membeli obat  yang akan dikonsumsi. Obat  yang sering di  konsumsi  oleh masyarakat  adalah obat  herbal  atau  selanjutnya  disebut  obat  tradisional  yang  berasal  dari  tumbuhan,  bahan hewan,  bahan  mineral  sedian galenic atau  bahan  campuran  dari  bahan  tersebut  yang  secara turun temurun telah digunakan untuk  pengobatan dan diterapkan sesuai  norma yang berlaku di masyarakat (Fika 2014).Penggunaan obat tradisioanal oleh nenek moyangtelah berlangsung lama (Sutrisna 2016).
Faktor pendorong peningkatan penggunaan obat tradisional adalah usia harapan hidup yang cenderung lebih panjang pada   saat prevalensi penyakit kronik meningkat, serta adanya kegagalan  penggunaan  obat  modern  untuk  penyakit  tertentu  seperti  kanker,  dan  semakin banyak akses informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia (Aini 2016). World Health Organization (WHO)  juga  merekomendasikan  penggunaan  obat  tradisional  dalam
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
masyarakat.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  adanya  dukungan  dari  WHO  untuk back  to  nature dalam  hal  yang  lebih  menguntungkan.  Untuk  meningkatkan  keselektifan  pengobatan  dan mengurangi  pengaruh  musim  dan  tempat  asal  tanaman  terhadap  efek,  serta  lebih  dalam memudahkan standarisasi bahan obat selanjutnya zat aktif diekstraksi lalu dimurnikan sampai memperoleh  zat  murni(Wasito  2011).  Pengertian  obat  tradisional  menurut  Undang-Undang terletak  pada  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  1 ayat (9) yang berbunyi:
“Obat  tradisional  adalah  bahan  atau  ramuan  bahan  yang  berupa  bahan  tumbuhan, bahan  hewan,  bahan  mineral,  sediaan  sarian  (galenik),  atau  campuran  dari  bahan  tersebut yang  secara  turun  temurun  telah  digunakan  untuk  pengobatan,  dan  dapat  diterapkan  sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat .”
Menurut  Undang-Undang  diatas  menjelaskan  dalam  proses  pembuatannya  obat tradisional   menggunakan bahan-bahan non kimia dan aman untuk  dikonsumsi.  Seperti  obat tradisioanal yang berasal dari China yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya  etnis  China  bahwa    obat  tradisional  dari  China  dapat  terbukti  ampuh  menangkal penyakit-penyakit  dengan  cepat.Etnis  China  di  Indonesia  memiliki  kebiasaan  untuk mengonsumsi  obat  tradisional  yang  berasal  dari  negara  asal  mereka  dari  pada  mengonsumsi obat  dari  Indonesia.  Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  kepercayaan  mereka  bahwa  obat tradisional  dari  China  lebih  aman  dan  tidak  mengandung  bahan-bahan  atau  obat-obatan kimiawi, yang lebih banyak memberikan efek samping pada tubuh seperti, ginjal (Info 2019).
Akibatnya,  terdapat  beberapa  pelaku  usaha  yang  memanfaatkan  hal  tersebut  untuk berdagang obat-obatan tradisional China. Dalam melakukan perdagangan terdapat beberapa  pelaku  usaha  yang  jujur  melaporkan  dagangannya  kepada  pemerintah  tetapi  ada yang tidak melaporkannya. Sehingga, ditemukan beberapa obat  tradisional  yang dijumpai di toko-toko  obat  tradisional  yang  tidak  mencantumkan  izin  edar.  Sediaan  farmasi  seperti  obat tradisional yang akan diedarkan wajib mencantumkan izin edar sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan)  yang  menyatakan  bahwa:  “Sediaan  farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
Berdasarkan  peraturan  tersebut  obat  tradisional  yang  diedarkan  harus  memenuhi persyaratan  khasiat,  keamanan  dan  mutu  dan  jika  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  ada  di peraturang-undangan  akan  disita  atau  dimusnakan  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini  izin  edar merupakan  bentuk  izin  atau  persetujuan  pelaku  usaha  dalam  mengedarkan  obat  tradisional China di wilayah Indonesia. Perlindungan terhadap masyarakat atas maraknya peredaran obat
tradisional  China  tanpa  izin  edar  harus  gencar  dilakukan  oleh  pemerintah.  Untuk  itu masyarakat (konsumen) harus dilindungi dari berbagai obat tradisioanal yang tidak aman dan dapat merugikan konsumen (Sumarwan 1997).
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen),  konsumen berhak  mendapatkan  perlindungan  obat  tradisional  yang  akan  dikonsumsi.  Untuk  itu pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan  sesuai  dengan  UU Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
“Ayat  (1)  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya  diselenggarakan  oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga   perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ayat  (2)Pengawasan  oleh  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.”
Pada  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pemerintah  juga  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  demi  tegaknya  hukum  perlindungan konsumen. Selain itu Pada Pasal 182 ayat (2) UU Kesehatan menjelaskan tentang pengawasan yang  menyatakan  bahwa:  “Menteri  dalam  melakukan  pengawasan  dapat  memberikan  izin terhadap  setiap  penyelenggaraan  upaya  kesehatan.”  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa pemerintah    dalam  peraturan  tersebut  adalah  Menteri  yang  melakukan  pengawasan  terhadap izin penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan termasuk izin edar obat. Pada Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi obat tradisional (yang selanjutnya disebut Permenkes Registrasi Obat Tradsional) menyatakan bahwa: “Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan.” Pada pasal  tersebut  yang  dimaksud  Kepala  Badan  adalah  Kepala  Badan  yang  memiliki  tanggung jawab pada bidang pengawasan obat dan makanan.
Pengawasan  izin  edar  obat  selanjutnya  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM). Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  manyatakan  bahwa:  “BPOM  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  tugas pemerintahan  di  bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”Pada  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  dPeraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  80  Tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makananmenjelaskan  lebih  rinci mengenai tugas pengawasan BPOM yang menyatakan bahwa:
“Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  Obat  dan  Makanan,  BPOM menyelenggarakan fungsi:PelaksanaanPengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.”
Dari  peraturan  diatas  telah  menjelaskan  tentang  tugas  BPOM  dalam  melakukan pengawasan  obat  dan  makanan  khususnya  dalam  pengawasan  obat  tradisional  yang  akan diedarkan,  baik  sebelum  diedarkan  maupun  sudah  diedarkan.  Selain  itu  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem  Kesehatan  Nasional,  peningkatan pemanfaatan  obat  tradisional  yang  aman,  memiliki  khasiat  nyata  yang  teruji  secara  ilmiah, bermutu tinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun  untuk  pelayanan  kesehatan  formal.  Obat  tradisional  dan  suplemen  kesehatan  yang diedarkan harus memenuhi persyaratan khasiat, kemanan dan mutu. Dalam Peraturan  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  32  Tahun  2019  tentang  Persyaratan  Keamanan  dan Mutu Obat Tradisional Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa:
“Pelaku  Usaha  wajib  menjamin  keamanan  dan  mutu  Obat  Tradisional  yang  dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar.”
Pada  Pasal  tersebut  menjeaslakan  pentingnya  mutu  obat  tradisional  yang  akan diedarkan  di  wilayah  Indonesia.  oleh  karena  itu  BPOM  sebagai  pengawas  melaksanakan tugasnya  untuk  mengawasi  peredaran  obat  tradisioanl  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan. Pengawasan terkait mutu obat tradisional tradisional dilakukan dengan:
a. Pengawasan sarana produksi melalui penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
b. Pengawasan distribusi obat tradisional (POM 2018).
Terkait  dengan  peraturan-peraturan  tersebut  BPOM  memiliki  wewenang  terhadap pelaku usaha atau pengedar obat tradisional yang tidak memiliki izin edar  sesuai dengan UU Kesehatan pasal 188 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa:
“Ayat (1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini. Ayat (3)Tindakan adminitratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Peringatan secara tertulis;
b. Pencabutan izin sementara atau izin tetap.”
Pada  pasal-pasal  tersebut  telah  menjelaskan  sanksi  administratif  yang  diberikan kepada  pelaku  usaha  atau  pengedar  obat  tradional  yang  tidak  memiliki  izin  edar.  Terkait dengan obat tardisional  China yang tidak memiliki izin edar, di Surabaya terdapat toko obat
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
China di Jalan Jagalan Surabaya pada Rabu 18 April 2018 yaitu Ban Tjie Tong dan Ban Seng Tong yang digerebek polisi berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa toko tersebut menjual obat illegal. Hasil dari penggerebekkan tersebut  petugas mengamankan 780 obat ilegal yang terdiri 34 jenis. Baik kemasan kotak, botol boks, maupun kapsul. Semua obat yang diamankan tidak memiliki izin edar (illegal). Jenis obat yang amankan adalah jenis obat batuk, obat nafsu makan hingga pelangsing (Wijayanto 2018).
Berkaitan dengan kasus diatas, Balai Besar POM Surabaya (dibawah tanggung jawab Kepala  Badan)  menemukan  beberapa  kasus  yang  kemudian  di  data  dan  dijadikan  diagram terkait  hasil  pengawasan  obat  tradisional  baik  dari  pengawasan  sarana  produksi  obat tradisional  dan  pengawasan  sarana  distribusi  produk  obat  tradisional.Pada  tahun  2018  Balai Besar  POM  di  Surabaya  telak  melakukan  pengawasan  terdahap  4  sarana  Industri  Obat Tradisional  (IOT)  (50%)  dengan  hasil  semua  sarana  memenuhi  ketentuan  (MK),  dan  56 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (44,4%) dengan hasil 47 sarana MK, 6 sarana tidak  memenuhi  ketentuan  (TMK),  dan  3  sarana  lain.  Dari  6  sarana  TMK,  terdapat  temuan yang  didapati  terkait  dengan  pemenuhan  CPOTB.  Sedangkan,  pada  tahun  2018  Balai  Besar POM di Surabaya telah melakukan pemeriksaan terkait sarana distribusi obat tradisional yaitu sebanyak 175 sarana (47,8%) dalam rangka pengawasan produk ilegal dan untuk memastikan bahwa  distributor/importir/pengecer  obat  tradisional  tidak  mengedarkan  produk  obat tradisional TMK, dengan hasil:
• MK  : 67 sarana (38,29%)
• TMK : 108 sarana (61,71%)
Tindak lanjut dari hasil pengawasan diatas berupa peringatan ke sarana dan dilaporkan ke  Badan  POM,  dengan  tembusan  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  sebagai  bahan pembinaan,  peringatan  dan  pemberian  sanksi  kepada  saran  serta  terhadap  obat  tradisional tanpa izin edar (TIE) diamankan dimusnakan (POM 2018).
Berdasarkan  latar  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  mengajukan  perumusan masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana  pengawasan  terhadap  obat  tradisional  China  impor  tanpa  izin  edar  oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya?
2) Apakah  hambatan  yang  terjadi  dalam  pengawasan  terhadap  obat  tradisional  China impor tanpa izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya?
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris  atau  sosiologis,  yang  berarti  sebuah  penelitian  hukum  yang  bersumber  dari  data primer atau data yang diperoleh langsung oleh masyarakat (ND, Mukti Fajar ; Achmad 2007).
Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya yang berada di Jalan Karang Menjangan Nomor 20, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa  Timur  dan  di  Jalan  Jagalan  Surabaya  Kec.  Genteng,  Kota  Surabaya.  Penulis  memilih Jalan Jagalan sebagi tempat penlitian dikarenakan di Jalan Jagalab terdapat 5 toko obat China.
Informan adalah orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan (ND, Mukti Fajar ; Achmad 2007). Informan diperlukan dalam penelitian ini karena untuk  mendapatkan  data  secara  kualitatif.  Informan  yang  dibutuhkan  dalam  oenelitian  ini adalah  pelaku  usaha  toko  obat  China  di  Surabaya  dan  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan Kota Surabaya.
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  selanjutnya  data  yang diperlukan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  sebuah  data  yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada informan  yang  sebagai  sumber  informasi  (azwar  2013).  Data  primer  dalam  penelitian  ini didapat  dari  wawancara,  observasi  dam  dokumentasi.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang  didapatkan  data  yang  diperoleh  dari  pihak  lain,  tidak  langsung  diperoleh  oleh  peneliti dari  subjek  penelitian  (Sugiyono  2008).  Data  sekunder  atau  data  kepustakaan  atau  dikenal dengan  bahan  hukum  (ND,  Mukti  Fajar ;  Achmad  2007).  Data  sekunder  terdirii  dari,  bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer dalam peneliitian ini terdiri dari: (a). Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  (b).  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  (c).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  80  Tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  (d).  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  007  Tahun  2012  tentang  Registrasi  Obat  Tradisional.  Sedangkan  bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang  tidak mengikat,  tetapi  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.(ND,  Mukti  Fajar ; Achmad  2007),  seperti  buku-buku  yang  terkait  dengan  pembahasan,  hasil  penelitian  sejenis dan jurnal ilmiah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  peneulis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif. Teknik  analisis  kualitatif  adalah  sebuah  cara  analisis  yang  dinyatakan  oleh  informan  secara
tertulis  atau  lisan  serta  juga  tingkah  laku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai sesuatu yang utuh (ND, Mukti Fajar ; Achmad 2007). Penelitian ini juga menggunakan teknik validitas data dengan melakukan triangulasi terhadap sebuah data. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi dapat memberikan keyakinan kepada peneliti mengenai keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam mengambil sebuah kesimpulan dalam penelitian (Gunawan 2013).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Pengawasan  oleh  Balai  Besar  Pengawasa  Obat  dan        Makanan  Kota  Surabaya terhadap obat tradisional China tanpa izin edar
Hukum diciptakan untuk mengatur suatu keteraturan dalam masyarakat. Hukum akan efektif bila bekerja menurut fungsinya. Menurut Lawrence M. Firedman, hukum berfungsi sebagai:
a. Pengawasan/pengendalian sosial ( social     control) ;
b. Penyelesaian sengketa ( dispute settlement);
c. Rekayasa sosial ( social eginering) (Ishaq 2008).
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah  pengawasan,  dimana  hukum  akan  bertindak  untuk mengontrol perilkaku masyarakat. Jenis pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari  segi  kedudukan  badan  atau  organ  yang  melaksanakan  pengawasan  dan  ditinjau  dari segi  waktu  pelaksanannya  (Widodo  2012).  Berdasarkan  jenisnya  pengawasan  dapat  di uraikan sebagai berikut:
1. Ditinjau  dari  segi  kedudukan  badan  atau  organ  yang  melaksanakan  pengawasan, adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan Intern
Pengawasan  intern  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  suatu badan  yang  bersangkutan,  contohnya  adalah  Inspektur  Wilayah  Kota  atau Kabupaten  yang  mengawasi  Pemerintahan  di  Kabupaten  atau  Kota. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pejabat atasan kepada bawahannya.
b. Pengawasan Ekstern
Pengawasan  ekstern  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  suatu  badan yang  melibatkan  lembaga  yang  berada  diluar  pemerintahan  (Widodo  2012). Contohnya  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  adalah  sebuah perangkat  pengawasan  terhafap  Pemerintah,  karena  BPK  berada  di  luar susuna organisasi Pemerintahan (Yasa 2016).
2. Ditinjau dari segi waktu pelaksanannya, adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan Represif
Pengawasan  represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sesudah dikeluarkannya ketetapan dari pemerintah (Widodo 2012). Contohnya adalah pengawasan  represif  dilakukan  ketika  sebuah  peraturan  daerah  sudah ditetapkan.  Dalam  pengawasan  represif  sudah  memperhitungkan  akibat hukum  yang  yang  akan  ada  pada  saat  keberlakukan  peraturan  tersebut (Nursyamsi 2015).
b. Pengawasan Preventif
Pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum dikeluarkannya  ketetapan  pemerintah.  Konteks  dalam  pengawasan  preventif adalah  izin  (Widodo  2012).  Contohnya  adalah  pengawasan  preventif dilakukan  ketika  sebuah  peraturan  daerah  belum  ditetapkan.  Pengawasan preventif  memiliki  nilai  positif  yaitu,  dapat  mengendalikan  inisiatif  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  dipaksa  untuk mengikuti ketetapan dari pemerintah pusat (Nursyamsi 2015)
Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi sebuah penyimpangan dari tujuan  yang  akan  dicapai  dan  dari  aturan  yang  sudah  ditetapkan.  Pengawasan  juga merupakan  kegiatan  perbaikan  terhadap  aturan-aturan  yang  diketahui  menyimpang (Nurhasanah  2013).  Dalam  Bahasa  Belanda  istilah  pengawasan  adalah toetsing yang berarti  pengujian,  sedangkan  dalam  kamus  hukum toetsing berarti  sebagai  penelitian  dan penilaian apakah perbuatan atau pun hal-hal  sesuai  degan norma-norma yang lebih tinggi (Algra  1983).  Pengawasan  merupakan  proses  pengambilan  tindakan  agar  mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan (Sule 2010).
Pengawasan ditujukan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat atau konsumen yang  kemudian  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Pengawasan  ditujukan  untuk  menjamin perlindungan  bagi  masyarakat  atau  konsumen  yang  kemudian  dilaksanakan  oleh Pemerintah.  Pengawasan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  30  UU  Perlindungan  Konsumen yang menjelaskan bahwa:
“Ayat  (1)  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya  diselenggarakan  oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga konsumen swadaya masyarakat.Ayat(2)Pengawasan  oleh  pemerintah  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  oleh  Menteri  dan/atau  Menteri  teknis  terkait.Ayat  (3)Pengawasan  oleh masyarakat  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  dilakukan
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.Ayat (4)Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  membahayakan  konsumen,  Menteri  dan/atau  Menteri teknis  mengambul  tindakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.Ayat  (5)Hasil  pengawasan  yang  diselenggarakan  masyarakat  dan  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masayarakat  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat  dan  dapat  disampaikan  kepada  Menteri  dan  Menteri  teknis.Ayat (6)Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
Penelitian ini membahas mengenai pengawasan yangdilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya  terhadap  obat  tradisional  China  tanpa  izin  edar.  Obat  Tradisional  diartikan  obat tanpa  mengandung  bahan  kimia  dan  dibuat  dengan  bahan  bahan  alami  yang  tidak  memiliki efek  samping  yang  berbahaya  dan  memiliki  khasiat  untuk  menyembuhkan  penyakit (Purniawan  2008).  Obat  tradisional  China  harus  aman,  berkhasiat,  bermutu  dan  terjangkau, oleh karena itu diperlukan pengawasan obat tradisional China secara komprehensif termasuk pada  jaringan  distribusi  obat  agar  mutu,  khasiat,  keamanan,  dan  keabsahan  obat  sampai ketangan konsumen. Pada jalur perindustrian obat tradisional China masih banyak ditemukan yang  tidak  berizin  edar,  kuangnya  intervensi  pemerintah  dan  longgarnya  aturan  mengenai distribusi  obat  tradisional  China  (Putra  and  Hartini  2012).  terdapat  peraturan  terkait  Obat tradisional  China  yang  diedarkan  di  Indonesia  harus  memenuhi  ketentuan  dan  syarat  seperti yang diatur dalam Pasal  6 ayat (1) Permenkes Registrasi Obat Tradisional yang menyatakan bahwa:
“Obat  tradisional  yang  dapat  diberikan  izin  edar  harus  memiliki  kriteria  sebagai berikut:
a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
b. Dibuat dengan menerapkan CPOTB;
c. Memenuhi  persyaran  Farmakope  Herbal  Indonesia  atau  persyaratan  lain  yang diakui;
d. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah; dan
e. Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.
Dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  obat  tradisioanal  China  harus  memenuhi persyaratan  tersebut,  guna  untuk  keselamatan  konsumen  yang  hendak  mengkonsumsi  obat tersebut.  Ditinjau  dari  perspektif  hukum,  tujuan  pengawasan  yaitu  untuk  menghindari
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau untuk memperbaiki apabila sudah trerjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif. Praktik  adanya  kontrol  itu  sering  dilihat  sebagai  sarana  yang  mencegah  timbulnya  segala bentuk  penyimpangan  tugas  pemerintah  dari  apa  yang  sudah  digrariskan  (Zahra  2019). Kebijakan  merupkan  sebuah  program  yang  dibuat  oleh  suatu  lembaga  pemerintahan  yang berisikan  mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dilaksanakan  dalamrangka  untuk memecahkan sebuah masalah (Wulansari 2019) . Kebijakan disini adalah kebijakan oleh Balai Besar POM Surabaya dalam mengawasi obat tradisional China di Kota Surabaya.
Pengawasan obat tradisional China di  Kota Surabaya merupakan salah satu tanggung jawab  oleh  Balai  Besar  POMKota    Suabaya.  Pada  umumnya  terdapat  dua  jenis  pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM, yaitu:
a. Pengawasan pre-market
Yaitu  dilakukan  melalui  penilaian  data  penunjang  dan  pengujian  laboraturium serta  sertifikasi  sarana  produksi  sesuai  dengan  persyaratan Good  Manufacturing Practices (GMP),  penilaian  ( pre-market  evaluation) yang  merupakan  evaluasi produk  sebelum  memperoleh  izin  edar  dan  akhirnya  dapat  diproduksi  dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan secara terpusat agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional (Saputra 2018). Pengawasan pre-market dilakukan  saat  pelaku  usaha/importir  mengurus  pemdaftaran  di  BPOM  dan  saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen (Nurhayati 2009).
b. Pengawasan post-market
yaitu  dilakukan  dengan  Pengawasan Post-Market dilakukan  dengan  memeriksa tampat/sarana  produk  obat  tradisional.  selain  itu  dilakukan  kegiatan  sampling pengujian produk beredar, dan penyidikan serta tindakan penegakan hukum. Balai Besar  POM  melaksanakan  kegiatan  inspeksi  terhadap  produk-produk  obat tradisional  yang tidak memiliki izin edar  (Sulistiawati, As, and Kalalinggi 2018). Pengawasan post-market juga dilakukan Balai Besar POM untuk memeriksa saran produksi  dan  distribusi  tardisional,  pemantauan  farmakovigilan  dan  penawasan terhadap  label/penandaan  dan  iklan.  Pengawasan post-market dilakukan  secara nasioanl dan melibatkan Balai  Besar POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan  yang  dilakuakn  oleh  Pos  Pengawasan  Obat  dan  Makanana (Saputra 2018).
Dalam  melaksanakan  pengawasannya  Balai  Besar  POM  Surabaya  mengacu  pada pengawasan post-market yaitu  dengan  melakukan  pemeriksaan  serta  penyidikan  di  lapangan.
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Melakukan sidak ke lapangan, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan obat tardisional tanpa izin edar dan melakukan oembinaan kepada pelaku usaha.
PengawasanBalai Besar POM Surabaya meliputi:
a. Pengawasan sarana produksi
Pengawasan  produksi  melalui  pengawasan post-market  (post-market evaluation), yaitu  dilaksanakan  dengan  pemeriksaan  rutin  berbasis  risiko, pemeriksaan  dalam  rangka  kasus/menindaklanjuti  laporan  dari  masyarakat,  pelaku usaha, institusi/kementerian lain/direktorat lain di BPOM terkait obat tradisional.
b. Pengawasan sarana distribusi
Pengawasan  sarana  distribusi  dilakukan  melalui  pengawasan post-market (post-market  evaluation), yaitu  dilakukan  kepada  seluruh  sarana  distribusi  obat tradisional (POM 2018).
Pengawasan obat tradisional China dibantu oleh Dinas Kesehatan dalam hal sosialisasi terkait  produk  obat  tradisional  China  tanpa  izin  edar.  Kerjasama  yang  dilakukan  adalah kerjasama  dalam  kegiatan  sosialisasi  mengenai  bahan  kimia  obat  yang  terkandung  dan  efek dari  obat  tradisional  China  tanpa  izin  edar.  Ketika  melakukan  pengawasan  obat  tradisional China  tanpa  izin  edar  Balai  Besar  POM  Surabaya  memiliki  bidang  tertentu  terkait pengawasan  obat  tradisional  di  Kota  Surabaya  yaitu  bidang  pemeriksaan,  penyidikan, sertifikasi,  dan  layanan  konsumen  (Zahra  2019).  Balai  Besar  POM  Surabaya  memiliki kewenangan  pro  Justitia  untuk  melakukan  penyidikan  kepada  setiap  pelaku  usaha  yang mengedarkan obat tradisional China tanpa izin edar.
Jika dalam melaksanakan pengawasan dan ditemukan sebuah pelanggaran, selanjutnya dapat  diberikan  sanksi.  Menurut  Soetandyo  sanksi  adalah  seluruh  akibat  hukum  yang  harus ditanggung oleh subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya  peristiwa  hukum  (Wignjosoebroto  2013).  Terkait  dengan  peraturan-peraturan tersebut  BPOM  memiliki  wewenang  terhadap  pelaku  usaha  atau  pengedar  obat  tradisional yang tidak memiliki izin edar  sesuai dengan UU Kesehatan pasal 188 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa:
“Ayat (1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini. Ayat (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pencabutan izin sementara atau izin tetap.”
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pasal  tersebut  bertujuan  agar  tidak  ada  pelanggaran  yang  terjadi  dikemudian  hari. Selain  memberlakukan  tindakan  administratif  Balai  Besar  POM  Surabaya  juga  melakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan kepada sarana yang melanaggar. Selanjutnya Balai Besar POM juga akan melakukan penyitaan.
2.  Hambatan  yang  dialami  oleh  Balai  Besar  Pengawas    Obat  dan  Makanan  Kota Surabaya  terhadap  pengawasan  obat  tradisional  China  tanpa  izin  edar  diKota Surabaya
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rr.  Herni  Sri  Sundari,  SH.MH,  selaku Staf Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, terdapat hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  Balai  Besar  POM  Surabaya  dalam  melaukan pengawasan , baik itu karena faktor internal maupun eksternal, diantaranya:
1. Faktor internal
Faktor internal yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya, adalah:
a. Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai terbatas
b. Minimnya sarana dan prasarana
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya, adalah:
a. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  bahaya  obat  tradisional  China tanpa izin edar
b. Kurangnya  kesadaran  pedagang  dalam  mengedarkan  obat  tradisional China tanpa izin edar(Maisusri 2016).
Kurangnya  SDM  merupakan  faktor  penting  sebagai  pelaksana  serta  pendukung dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Kurangnya  SDM  pengawas  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  sarana  produksi  dan  sarana  distribusi  yang  tersebar  di seluruh Provinsi Jawa Timur (Zahra 2019).
Selain  berdasarkan  kurang  SDM,  hambatan  yang  ditemui  Balai  Besar  POM Surabaya dalam melaksanakan pengawasan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya  penggunaan  obat  tradisional  tanpa  izin  edar.  Wilyah  kerja  Balai  Besar  POM Surabaya  adalah  seluruh  wilayah  Jawa  Timur,  jika  melakukan  pengawasan  secara  rutin secara  merata  SDM  tersedia  juga  minim.  Balai  Besar  POM  Surabaya  juga  sudah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional China untuk tidak memikirkan keuntungan  yang  mereka  peroleh  dari  berdagang  obat  tersebut.  Terkadang  ketika  Balai
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Besar  POM  Surabaya  mendatangi  sarana  obat  tradisional  China  sering  mendapati  pelaku usaha  yang  malas  untuk  menempelkan  nomor  izin  edar  ( no.  regist) ,  alhasil  pelaku  usaha yang  lupa  menempelkan  nomor  izin  edar  tersebut  akan  diberi  peringatan,  pembinaan, sampai pada teguran tertulis.
Selain itu, Balai Besar POM Surabaya dalam menanggapi laporan masyarakat akan langsung  melakukan  penelusuran  ke  sarana  yang  diduga  mengedarkan  obat  tradisional China. Masyarakat dapat mengadukan keluhan melalui website Balai Besar POM Surabaya atau  dapat  langsung  menghubungi  Balai  Besar  POM  Surabaya.  Karena  dari  laporan masyarakat  ini  dapat  membantu  kinerja  Balai  Besar  POM  Surabaya  untuk  mengawasi produk obat tradisional China yang masih beredar.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## Simpulan
Dari hasil penelitian skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Dalam melakukan pengawasan obat tradisonal China impor di Surabaya, Balai Besar POM  Surabaya  melakukan  pengawasan  melalui  pengawasan  sarana  produksi  dan pengawasan  distribusi  obat  tradisional.  Untuk  pelaksanaan  pengawasan  sarana produksi,  Balai  Besar  POM  Surabaya  melakukan  pengawasan  secara post- market yaitu  dilaksanakan  dengan  pemeriksaan  rutin  berbasis  risiko,  pemeriksaan dalam  rangka  menindaklanjuti  laporan  dari  masyarakat,  pelaku  usaha, institusi/kementerian  lain/direktorat  lain  di  BPOM  terkait  obat  tradisional. Selanjutnya  terdapat  pengawasan  melalui  pengawasan  sarana  distribusi  yang  juga melakukan  pengawasan  secara post-market. Pengawasan post-market dilakukan kepada  seluruh  sarana  distribusi  obat  tradisional.  Dalam  melakukan  pengawasan Balai Besar POM Surabaya melakukandengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan  pihak  kepolisian  dalam  rangka  hari  natal  dan  lebaran.  Untuk  hari  lainnya, biasanya  Balai  Besar  POM  Surabaya  akan  mengawasi  sarana  yang  dilaporkan  oleh masyarakat.
2. Dalam  melaksanakan  pengawasan  Balai  Besar  POM  Surabaya  juga  mengalami hambatan,  yang  meliputiSDM  yang  minim,  sehingga  kurang  maksimal  dalam melakukan  pengawasan  ke  seluruh  wilayah  Jawa  Timur.  Selain  SDM  yang  kurang, Balai  Besar  POM  Surabaya  mrngharapkan  masyarakat  untuk  peduli  dan  aktif mengadukan terkait obat tradisional China impor tanpa izin edar.
Saran Tindak Lanjut
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. BagiBalai  Besar  POM  Surabayaagar  melakukan  pengawasan  izin  edar  obat tradisional China impor.
2. BagiDinas  Kesehatan  agar  dapatmenanggulangi  peredaran  obat  tradisional  China impor yang tidak memiliki izin edar.
3. Bagi  Dinas  Perdagangan  agar  meningkat  pengawasan  obat  tradisional  China  impor yang akan diperdagangkan.
4. Bagi importir agarmengurus izin edar agar bisa dipasarkan.
5. Bagimasyarakat harus membeli obat tradisional China impor berinzin edar.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Algra, N. E. 1983. Kamus Istilah Hukum Fokema Andrae . Bandung: Bina Cipta. Azwar, Syaifuddin. 2013. Metode Penelitian . yogyakarta: pustaka belajar. Gunawan, Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik . Jakarta: Bumi Aksar. Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. ND,  Mukti  Fajar ;  Achmad,  Yulianto.  2007. Dualisme  Penelitian  Hukum .  yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Sule, Erni Tisnawati. 2010. Pengantar Manajemen . Jakarta: Kencana. Sutrisna, Em. 2016. Herbal Meicine . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Wasito, Hendri. 2011. Obat Tradisional Kekayaan Indonesia . yogyakarta: Graha Ilmu. Widodo,  Hananto.  2012.  “Modul  Hukum  Administrasi  Negara.”  P.  61  in.  surabaya:
University Press.
Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. Hukum Dalam Masyarakat . Yogyakarta: Graha Ilmu.

## JURNAL
Aini, Indah Nur. 2016. “Perlindungan Konsumen Atas Peredararan Obat Tradisional Impor Yang Tidak Mencantumkan Infornmasi Dalam Bahasa Indonsia.”
Arnawa,  G.  Eka  Putra  Pratama ;  Dharmawan,  Ni  Ketut  Supasti.  2018.  “PENGAWASAN TERHADAP  PERUSAHAAN  YANG  MENGEDARKAN  OBAT-OBATAN  IMPOR TANPA IZIN EDAR.” 2.
Fika,  Nur.  2014.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Obat  Tradsional  Impor (Studi Kasus Shen Long Gingseng Powder).”
Maisusri, Syafrina. 2016. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Balai  Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.” 3:8.
Nurhasanah,  Neneng.  2013.  “Pengawasan  Islam  Dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan Syariah.” 29:11.
Nurhayati,  Irna.  2009.  “Efektivitas  Pengawasan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Terhadap  Peredaran  Produk  Pangan  Olahan  IMpor  Dalam  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen.” 207.
Nursyamsi,  Fajri.  2015.  “Pengawasan  Peraturan  Daerah  Pada  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” 2:529.
Purniawan,  Tyan  Dwi.  2008.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  (Studi  Tentang
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pembinaan  Dan  Pengawasan  Obat  Tradisional  Hasil  Industri  Kecil  Obat  Tradisional Oleh  Dinas  Kesehatan  Dan  Balai  Besar  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  (BBPOM)  Di Yogyakarta).”
Putra, Anthonius Ade Purnama and Yustina Sri Hartini. 2012. “Implementasi Cara Distribusi Obat Yang Baik Pada Pedagang Besar Farmasi Di Yogyakarta.” 6:49.
Saputra,  Okta  Hadi.  2018.  “Efektivitas  Program  Pengurangan  Peredaran  Produk  Ilegal  Di Masyarakat  (Studi  Pada  Program  Pre  Dan  Post  Market  Di  BBPOM  Kota Bandarlampung.” 30.
Sulistiawati, Henny, Anwar As, and Rita Kalalinggi. 2018. “Strategi Pengawasa Balai Besar Pengawas  Obat  Dan  Makanana  (BBPOM)  Dalam  Peredaran  Produk  Makanan  Dan MInuman Kemasan Di Samarinda.” 231.
Sumarwan,  Ujang.  1997. Masalah  Keamanan  Pangan  Dalam  Pola  Konsumsi  Masyarakat Indonesia . Jakarta.
Wulansari,  Eneng  Dwi.  2019.  “Pengaruh  Implemetasi  Kebijakan  Gerakan  Indonesia  Sadar ADministrasi  Kependudukan  (GISA)  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Bandung.” 9.
Yasa, I Putu. 2016. “Jenis-Jenis Pengawasan.”
Zahra, Shafira Aini. 2019. “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya Terhadap  Produk  Pangan  Olahan  Kadaluwarsa  Di  Kecematan  Genteng  Kabupaten Banyuwangi.” Universitas Negeri Surabaya.

## MEDIA MASSA
Info,  Tionghoa.  2019.  “9  Hal  Yang  Cuma  Dimengerti  Orang  Tionghoa  Di  Indonesia.”
Retrieved ( https://www.tionghoa.info/9-hal-yang-cuma-dimengerti-orang-tionghoa-di- indonesia/ ). POM,  Badan.  2018.  “Laporan  Tahunan  Tahun  2018  Balai  Besar  Pengawas  Obat  Dan Makanan Di Surabaya.” 27. Retrieved
( https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190515/Laporan_Tahunan_BBPOM_Surabay a_2018_Edited-min.pdf ).
Wijayanto. 2018. “BBPOM Sita 780 Obat Ilegal Dari Ban Tjie Tong Dan Ban Seng Tong.” Retrieved  ( https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/04/19/66332/bbpom-sita-780- obat-ilegal-dari-ban-tjie-tong-dan-ban-seng-tong ).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5063)
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara Negara Republik Indoensia Nomor 3821)
3. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2017  tentang  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 180)
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  007  Tahun  2012  tentang  Registrasi  Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226)
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20119 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1294)