Artikel histori: Submit: 16-09-2023 Revisi: 20-09-2023 Diterima: 03-10-2023 Terbit: 22-10-2023

## Kata Kunci:
Alternative Strategies , Alleviation , Disadvantaged Villages
Korespondensi: ahirul.habib@fisip.untan.ac.id
Abstrak: The village development program run by the government  in  reducing  poverty  in  rural  areas,  in  its implementation,  especially  for  all  parties,  is  still  in doubt.  The  village  categories  based  on  the  Highly Underdeveloped Village  Index (IDM)  and Disadvantaged Villages  show  a  correlation  with  the  condition  of  the poor  population  in  these  village  categories.  For  this reason, demands for a joint political strategy between the  government  and  the  community  are  urgently needed,  related  to  strengthening  decentralization, changing the role of the local bureaucracy and building community  participation  in  efforts  to  alleviate underdeveloped  villages  or  poor  villages  in  order  to contribute  to  reducing  poverty  in  rural  areas.    This study  uses  a  qualitative  research  method  with  a descriptive  approach  with    a    purpose  to    make    a charm  systematically,  factual  and  accurate  facts  and population  traits or  certain  areas.  The  results  of  the research  show  that  on  the  Village  Government  service side  it  is  still  not  on  target,  programs  that  should  be for  the  poor  are  also  enjoyed  by the  rich.  So that  the poor do not develop and do not increase their standard of  living,  this  causes  the village  to  still  be  in  the category  of  underdeveloped  villages,  even  very underdeveloped.
This   work   is   licensed   under   a   Creative   Commons   Attribution   4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sampai  akhir  pembangunan  jangka  panjang  (PJP)  I,  cenderung  bersifat  normatif dan  seragam  serta  kurang  mengungkapkan  variasi  lokal  yang  memanifestasikan orisinilitas  dan  kepentingan  atau  kehidupan  penduduk  setempat.  Kecenderungan ini  akan  mengalihkan  perhatian  dari  masalah-masalah  riil  masyarakat,  seperti kemiskinan,  ketimpangan,  produktivitas  yang  rendah,  terbatasnya  kesempatan kerja  dan  sebagainya.  Seharusnya  pembangunan  memfokuskan  pada  dimensi tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Dudley  Seers  bahwa  indikator  terbaik
Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259) Volume 6, Nomor 2, Juni 2023 DOI:10.29408/sosedu.v6i2.21965408
1,2,3,4 ,5,6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
Rusdiono 1 , Ira Patriani 2 , Ahirul Habib Padilah 3 , Dadi Sunarya Usfa Yursa 4 , Annisa Rizqa Alamri 5 , Eka Apriyani 6
Email: rusdiono@fisip.untan.ac.id; ira.patriani@fisip.untan.ac.id; ahirul.habib@fisip.untan.ac.id; e2072221037@student.untan.ac.id; annisa.rizqa@fisip.untan.ac.id; eka.apriyani@fisip.untan.ac.id

## STRATEGI POLITIK DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL
pembangunan  adalah  mengurangi  atau  memberantas  kemiskinan,  pengangguran dan  ketimpangan,  dengan  tidak  menampik  pertumbuhan  ekonomi  (Leonard  & Marshall, 1982).
Kemudian  (Korten  &  Klaus,  1984)  mengemukakan  bahwa  program pembangunan  komunitas  pada  skala  luas  yang  dilaksanakan  pada  negara berkembang,  tidak  lebih  dari  seperangkat  program  dan  target  baru  yang dirumuskan  dari  pusat  dengan  pelaksana  struktur-satruktur  birokrasi  yang konvensional,  akan  tidak  tanggap  terhadap  preferensi  atau  kebutuhan-kebutuhan rakyat setempat (Kumorotomo, 1992) .
Dampak  dari  pelaksanaan  pembangunan  yang  bersifat  normatif  dan  seragam serta  kurang  berbasis  lokal  tersebut,  terlihat  pada  akhir  pembangunan  jangka panjang  (PJP) I,  setelah  selama  25  tahun  pemerintah  melaksanakan  pembangunan desa, ternyata masih terdapat 20.633 desa (31,5  %) tergolong tertinggal di seluruh Indonesia.  Dengan  perincian  desa  tertinggal  yang  berada  di  perkotaan  sebanyak 1.008  desa  (14,7  %)  dan  di  daerah  pedesaan  sebanyak  19.625  desa  (33,4  %) (Sumodiningrat, 1998).
Saat  ini,  ketertinggalan  desa  sampai  sekarang  masih  menjadi  persoalan nasional,  demikian  pula  untuk  di  provinsi  Kalimantan  Barat  sebagaimana dikemukakan  oleh  Gubernur  Sutarmidji “ Saat  ini  jumlah  desa  mandiri  di  Kalbar masih memprihatinkan. Pasalnya dari total 2.031 desa hanya ada satu desa mandiri saja (Oxtora, 2018) .
Kemudian  Berdasarkan  hasil  perhitungan  indeks  desa  membangun  (IMD) Kalbar Tahun 2018, dari total desa yang ada di Kalimantan Barat masuk dalam 677 Desa  kategori  sangat  tertinggal,  928  desa  kategori  tertinggal,  372  desa  kategori berkembang,  53  desa  kategori  maju  dan  1  desa  kategori  mandiri.  Hal  ini menunjukkan bahawa kategori desa yang ada di Kalbar sebagian besar yaitu 79,03 %  masuk  dalam  kategori  desa  tertinggal  dan  sangat  tertinggal,  yaitu  33,33  % kategori sangat tertinggal dan 45,70 % kategori tertinggal.
Adapun secara nasional dikemukakan oleh Kepala BPS RI Suhariyanto “ Jumlah desa  tertinggal  sesuai  data  potensi  desa  berkurang  dari  19.750  desa  pada  2014 menjadi  13.232  desa  pada  2018 ” . Berdasarkan  hasil  pendataan  Potensi    Desa, Indeks  pembangunan  desa  menunjukkan  perbaikan  status  desa.  Desa  tertinggal berkurang  6.518  desa  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2014.  Sementara  desa mandiri bertambah 2.665 desa.
Hal  ini  menegaskan  bahawa  kategori  desa  yang  ada  di  Kalbar  sebagian  besar yaitu  79,03  %  masuk  dalam  kategori  desa  tertinggal  dan  sangat  tertinggal,  yaitu 33,33 % kategori sangat tertinggal dan 45,70 % kategori tertinggal. Realisasi dalam meningkatkan  kategori  desa  tersebut  menuju  desa  berkembang,  maju  bahkan mandiri  tentunya  dapat  dicapai,  siiring  dengan  adanya  kebijakan  pemerintah daerah  berupa  alokasi  dana  desa  (ADD)  maupun  kebijakan  dari  pemerintah  pusat berupa  program  dana  desa  (DD)  yang  semakin  meningkat  jumlah  besaran anggarannya.
“ Sejak  diluncurkan  pada tahun  2015 pemerintah terus  meningkatkan nominal program  dana  desa.  Pada  2015  anggaran  dana  desa  sebesar  Rp.  20  Triliun,  tahun 2016  Rp.  Rp.  47  Triliun,  kemudian  tahun  2017  dan  2018  masing-masing  Rp.  60 Triliun. Rencananya pada 2019 pemerintah mengucurkan Rp. 73 Triliun untuk dana desa. “ Artinya  total  sampai  sekarang  saja  sudah  Rp.  187  Triliun  sampai  akhir tahun ini. Hati-hati mengelolah dana sebesar ini Rp. 187 Triliun, belum lagi tahun depan  tambah  Rp.  73  Triliun ” ,  jelasnya.  Jokowi  kemudian  mengingatkan  para
pendamping  desa,  agar  berhati-hati  dalam  mengelola  dana  tersebut.  Ia  juga berharap  Rp.  187  Triliun  itu  harus  dirasakan  sepenuhnya  manfaatnya  bagi masyarakat desa ” (Martiar, 2018) .
Berdasarkan  Indeks  pembangunan  desa  (IPD)  dari  kelima  dimensi; menunjukkan “ dimensi  penyelenggaraan  pemerintah  desa  pada  pendataan  tahun 2018  naik  paling  tinggi ” dibandingkat  tahun  2014,  yakni  9,81  poin  menjadi  71,40. Indikatornya  antara  lain;  penerimaan  desa  meningkat,  desa  memiliki  sekretaris desa dan  pendidikan  kepala  desa minimal  SMA  Sederajat.  Sedangkan “ dimensi  IPD dengan  kenaikan  paling  rendah  pada  pelayanan  dasar ” yang  mencakup  akses pendidikan  setingkat  SMA,  akses  ke  apotek  dan  akses  ke  rumah  sakit.  Pelayanan dasar naik 0,92 poin dari 56,37 menjadi 57,65. Sementara itu demensi IPD lainnya yakni  pelayanan  umum  naik  1,88  poin,  transportasi  naik  3,5  poin  dan  kondisi infrastruktur naik 5,42 poin.
Lebih  lanjut  Direktur  Indef  Enny  Sri  Hartati  mengemukakan “ dengan banyaknya  dana  yang  digelontorkan  pemerintah  ke  desa,  jumlah  desa  tertinggal sudah  pasti  berkurang.  Namun  indikator  dalam  IPD  justru  belum  menunjukkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Berkurangnya  desa  tertinggal  itu pasti.  Kalau  tidak  malah  aneh.  Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  IPD,  peningkatan dimensi pelayanan dasar tidak signifikan. Padahal itu yang utama, faktanya justru penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  meningkat,  artinya  terkait  dengan administrasi ” (Martiar, 2018) .
Berdasarkan  data  tersebut  menegaskan  masih  banyaknya  kategori  desa  yang termasuk  sangat  tertinggal  dan  tertinggal.  Selain  itu,  menunjukkan  pula  berbagai program  pembangunan  perdesaan  untuk  mengejar  ketertinggalan  desa  dan terutama  yang  ditujukan  untuk  pengentasan  kesejahteraan  masyarakat  di perdesaan belum sebagaimana mestinya. Hal ini, dalam pelaksanaannya hendaknya mengedepankan  program  yang  lebih  sedikit  menimbulkan  ketimpangan  dan  jauh dari  politisasi,  namun  lebih  mengarahkan  kepada  usaha  pencapaian  pemerataan atau keadilan serta memberikan manfaat bagi semua orang tanpa kecuali yang ada diperdesaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  dan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  mengkaji implementasi  kebijakan  dana  desa  di Kecamatan  Sayan  Kabupaten  Melawi  melalui metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  menurut (Suryabrata,  2012)  adalah  bertujuan  untuk  membuat  pecandraan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta    dan    sifat-sifat    populasi atau daerah tertentu.
Pemilihan  pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  dan menguraikan  secara  menyeluruh  dan  sistematis  terhadap    proses    yang  terjadi dari  suatu  obyek  yang  diteliti  yaitu  Strategi  Politik  dalam  Pengentasan  Desa Tertinggal,  dengan  memberikan  gambaran  secara  detail  melalui  kata-kata  atau kalimat  berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  yang  bersumber  dari  informan yang  diperkuat  oleh  data  hasil  observasi  dan  studi  dokumentasi  dan  dipisah- pisahkan  menurut  kategori  tertentu  dalam  menggambarkan  realita  yang  kompleks di  lapangan  secara  menyeluruh    untuk    memperoleh    pemahaman    makna    dari obyek  yang  diteliti,  yaitu  Strategi  Politik  Pengentasan  Desa  Tertinggal.  Selain  itu, dengan   pendekatan   kualitatif    pada   penelitian   ini,   untuk    lebih   memahami
makna  atau  menuju  pemahaman yang  mendalam  tentang makna dari objek yang diteliti  guna memperoleh konsep baru  implementasi  kebijakan publik.

## PEMBAHASAN Strategi Penguatan Desentralisasi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin yang sebagian besar berada di pedesaan  merupakan  determinan  struktural  yang  dapat  menggambarkan keberhasilan  maupun  kegagalan  pelaksanaan  pembangunan  yang  dijalankan  oleh pemerintah. Sejalan dengan itu penerapan desentralisasi dimaksudkan kewenangan yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  lokal  untuk  dapat menggali  dan    memanfaatkan  segala  potensi  yang    dimiliki  untuk    kesejahteraan masyarakat lokal.
Rohdewohld,  (1995)  mengemukakan  bahwa  desentralisasi  diharapkan  dapat meningkatkan  didalam  memanfaatkan  dan  menggali  sumber-sumber  atau  potensi untuk  pembangunan  daerah,  dalam  rangka  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas  di dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Lebih  lanjut  dikemukakannya  bahwa Desentralisasi  dalam  pelaksanaannya  diharapkan  dapat  memanfaatkan  dan menggali  segala  potensi  yang  dimiliki  daerah  di  dalam  meningkatkan  pelayanan publik  yang  lebih  efektif  terutama  yang  berkaitan  dengan    kesejahteraan masyarakat  di  daerah pedesaan.  Dikemukakan  oleh  Ranis  dan  Stewart  bahwa  efek positip  dari  desentralisasi,  akan  meningkatkan  dalam  memusatkan  perhatian pemanfaatan  sumber  untuk  sosial  dan  infrastruktur  ekonomi  yang  menguntungkan di  dalam  pelayanan  kebutuhan  dasar  dan  proyek  infrastruktur  yang  kecil-kecilan, meningkatkan  partisipasi  ekonomi  melalui  pergeseran  atau  merubah  perhatian pengeluaran  ke  arah  proyek  infrastruktur  yang  kecil-kecilan,  meningkatkan efisiensi di dalam pemanfatan sumber dan meningkatkan  kesamaan pendistribusian pendapatan di dalam suatu tempat dan sekitarnya.
Pelaksanaan  desentralisasi  akan  memberi  makna  dan  perhatiannya bagaimana  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  maksimal  bebas  dari belengu  kemiskinan.  Pemanfaatan  dan  pengagalian  sumber-sumber  atau  potensi yang  dimiliki  untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui  program  yang  diarahkan kepada  proyek  infrastruktur  kecil-kecilan  yang  berorientasi  ke  ekonomi,  di  dalam rangka  meningkatkan  kesamaan  atau  pemerataan  pendistribusian  pendapatan  di dalam  suatu  wilayah.  Dengan  sifat  program  yang  berskala  kecil  diharapkan  semua warga dapat memiliki kesempatan dalam berpartisipasi dan menikmati secara adil.
Tuntutan  desentralisasi  dalam  pembangunan  pedesaan  adalah  bagaimana potensi  sumber-sumber  yang ada  digali  dengan  kewenangan  sepanjang  waktu, dan mengadaptasikan  kondisi  spesifik  lokal  kedalam  berbagai  lapangan,  dengan  cara atau jalan melalui pemberdayaan desa, diantaranya melibatkan pemerintah pusat, dengan  menempatkan  aparatur  pemerintah  pusat  (kementerian)  atau  pemerintah daerah dengan bantuan keuangan dari pusat.
Kemudian  problema  selanjutnya  bagaimana  mendudukkan  posisi  yang  tepat bagi  keterlibatan  kedua  organisasi  tersebut  tanpa  didasarkan  pada  pilihan  pusat atau  lokal  dalam  pembangunan  desa,  tetapi  merupakan  kombinasi  diantara keduanya.  Permasalahan  yang  khas  sesungguhnya  adalah  bagaimana  bentuk kombinasi  diantara  keduanya,  apakah  dengan  pembagian  tanggung  jawab  atau hanya  sekedar  menjalin  hubungan  kerja  sama  yang  baik  atau  saling  mendukung diantara mereka, sebagai suatu sistem yang kuat secara bersama dan efektif dalam pembangunan desa.
Dilema  tersebut  sekiranya  tidak  perlu  dipersoalkan  bagaimana  keduanya dapat  berjalan  sejajar  dan  bersinergi  secara  bersamaan  di  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  prinsip  desentralisasi.  Keberadaan organisasi  lokal  dapat  membantu  di  dalam  memberikan  segala  informasi  di  dalam memetakan  potensi  yang  dimiliki  untuk  dimanfaatkan  dan  digali  dalam mensukseskan  suatu  program.  Di  samping  itu,  turut  pula  diperhatikan  suara masyarakat  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terkena  dampak  program tersebut  baik  yang  datangnya  secara  individual  maupun  organisasi,  sehingga akhirnya  program  tersebut  mendapat  dukungan,  kritikan,  pandangan  maupun gerakannya  di  dalam  melihat  program  agar  tidak  melenceng  dari  maksud  dan tujuan semula.
Mubyarto  &  Kartodirdjo,  (1988)  mengemukakan  hal  yang  diharapkan  dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian  partisipasi  masyarakat,  pengurangan  beban  pemerintah  pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan  program yang lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah.  Dengan  otonomi  daerah  kepentingan, kebutuhan  dan  kondisi  masyarakat  merupakan  inspirasi  pertama  dan  utama  dalam setiap langkah kegiatan pemerintahan daerah.
Berkaitan  dengan  program  pembangunan  desa  tergantung  pada  ketersediaan sumber  yang  dimiliki  untuk  digali  dan  dimanfaatkan  serta  disesuaikan  dengan kondisi  spesifik  dari  lokal,  dan  dalam  pelaksanaaannya  tidak  bisa  dilepaskan  dari beberapa  aktor  diantaranya  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  partisipasi organisasi lokal.
Pelaksanaan  program  pembangunan  yang  berorientasi  memberdayakan  kaum miskin  pada  desa  sangat  tertinggal  dan  desa  tertinggal,  dimana  keterlibatan struktur partisipasi lokal dan pemerintahan yang didalamnya bersipat inklusif serta ditujukan  untuk  semua  populasi  dan  wilayah,  dalam  pelaksanaannya  tidak  jarang ditemukan  adanya  pertentangan  interes  tertentu  diantara  mereka,  yang  akhirnya mengarah  kepada  ketimpangan  atau  ketidak  adilan.  Maka  dari  itu  untuk  program pembangunan  desa  yang  berorientasi  memberdayakan  kaum  miskin  maupun pembangunan  desa  tertinggal  sepatutnya  bersipat  ekslusif,  artinya    semua pelayanan  ditujukan  khusus  bagi  kaum  miskin  di  dalam  meningkatkan  harkatnya, dan  dikelola  oleh  orang-orang  miskin  itu  sendiri  atau  lembaga  yang  memiliki perhatian penuh (concern) kepada kaum miskin.
Kemudian  perlu  dipikirkan  mengenai  orientasi  program  yang  diarahkan kepada  mayoritas  kaum  miskin  di  perdesaan  kategori  sangat  tertinggal  dan tertinggal,  alangkah  baiknya  dilaksanakan  tanpa  adanya  struktur  partisipasi  lokal atau  organisasi  yang  mengikat  keanggotaan  mereka  untuk  kaum  miskin  sebagai organisasi  alternatif,  yang  diperlukan  di  dalam  mengeliminir  hal-hal  yang merugikan kepentingan kelompok dikarenakan adanya dominasi elite lokal.  Dengan demikian yang mendasari  keberadaan organisasi alternatif hanya untuk  melindungi suatu kelompok dari dominasi elite lokal.
Dominasi elite lokal yang berlebihan akan berdampak tidak saja terbatas pada masalah  administrasi,  tetapi  akan  meluas  pengaruhnya  kepada  kehidupan masyarakat.  Birokrasi  dengan  kekuasaan  yang  melekat  pada  dirinya  harus  ditaati dan  dipatuhi,  apabila  hal  ini  tidak  sungguh-sungguh  dijalankan  akan  menimbulkan arogan  yang  berlebihan  di  dalam  menentukan  jalannya  administrasi  sekehendak hati,  dan  akhirnya  akan  mengurangi  arti  keberadaannya  dalam  proses  akselerasi dan maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Timbulnya  organisasi  alternatif  merupakan  akibat  dari  ketidak  percayaan masyarakat  atas  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  mengarah  kepada ketidak adilan atau ketimpangan, dan tidak dirasakan manfaatnya secara maksimal khususnya  bagi  kaum  miskin,  bahkan  pelayanan  yang  seharusnya  diperuntukkan baginya  masih  direbut  juga  oleh  orang  kaya  maupun  elite  lokal  dengan  dominasi yang dimilikinya.
Efektifitas  program  pembangunan  desa  yang  ditujukan  untuk  kaum  miskin  di desa  sangat  tertinggal  dan  desa  tertinggal  ditantang  bagaimana  mengurangi  atau meminimalisasi  peran  pemerintah,  karena  dalam  kenyataannya  kompetensi  aparat dan  sipat  progresif  dari  program  belum  maksimal  serta  adanya    tarik    menarik interes  tertentu  diantara  berbagai  pihak,  yang  selanjutnya  mengarah  kepada ketimpangan dan ketidak adilan di dalam menjalankan program tersebut.
Kemudian  perlu  kiranya  dipikirkan  untuk  memberikan  kesempatan  yang  luas bagi  semua  pihak  di  luar  pemerintah,  seperti  organisasi  bisnis  atau  organisasi sukarela  yang  ada  di masyarakat  untuk  berkesempatan  dan  berkompetisi di dalam memberikan  pelayanan  kepada  kaum  miskin  diperdesaan  sangat  tertingal  dan tertinggal,  sehingga  diharapkan  dapat  menjangkau  secara  keseluruhan  dan bertambahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada kaum miskin.
Bertolak  dari  fenomena  tersebut  kiranya  pelaksanaan  desentralisasi,  perlu memperhatikan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat dari Korten, yang menekankan  perkawinan  antara delivered  development atau top-down  strategy dengan participatory  development .  Dengan  demikian  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  desa  tidak  hanya  melibatkan  mobilisasi  sosial,  tetapi  juga pelimpahan  wewenang (devolution  of  power). Selanjutnya  yang  menjadi pertanyaan  adalah  bagaimana  menciptakan  suatu  institusi  dan  pola  kebijaksanaan yang  memungkinkan  masyarakat  mengerjakan  dan  mengendalikan  inisiatif  sendiri? Pemecahannya  adalah  sebagaimana  yang  disarankan  oleh  Korten  :  1)  perlunya intervensi  yang  harus terus-menerus  dilakukan  untuk  mengembangkan  kemampuan masyarakat  di  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  mandiri,  2) perlunya pengembangan  struktur-struktur  dan  proses organisasional  yang berfungsi menurut  prinsip-prinsip self  organizing  system ,  3)  pengembangan  sistem-sistem produksi  dan  konsumsi  yang  terorganisasi  secara  teritorial  berdasarkan  pemilikan dan penguasaan lokal (Korten & Klaus, 1984).
Selanjutnya  seiring  dengan  hal  tersebut  Korten  memperkenalkan  sistem manejemen  pengelolaan  sumber  daya  lokal (community-based  resources management) yang  mengubah  peranan  birokrasi  pemerintahan  dari  merencanakan dan  melaksanakan  pembangunan  untuk  rakyat,  berubah  menjadi  aktor  dalam menciptakan  kondisi  yang  menimbulkan  kemampuan  bagi  rakyat  dan  masyarakat untuk  membangun  diri  mereka  sendiri.  Dengan  kata  lain  peranan  pemerintah menjadi  katalis  dalam  mempercepat  proses  pembangunan  yang  berpusat  kepada kemandirian lokal (Leonard & Marshall, 1982) .
Perhatian  di  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskina  di pedesaan  sangat  tertinggal  dan  tertinggal  hendaknya  menjadikan  perhatian  dari pemerintah  secara  sungguh-sungguh,  melalui  program-program  pembangunan  yang disesuaikan  dengan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  setempat  serta memberikan  kesempatan  bagi  mereka,  untuk  memecahkan  permasalahannya  dan kemudian pemerintah mendorong dan meresponnya dengan baik, sehingga tercipta perpaduan pembangunan yang datangnya dari bawah dan atas (bottom-up dan top- down) yang akan menjamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan.
Desentralisasi  dalam  program  pembangunan  masyarakat  miskin  maupun  pada desa  sangat  tertinggal  dan  tertinggal,  dalam  pelaksanaaanya  memerlukan pengorganisasian  yang  efektif.  Arah  menuju  kesana  perlu  dipersiapkan  komitmen yang  kuat,  kemampuan  dalam  menggali  segala  sumber  atau  potensi,  keterampilan teknis  dan  keterampilan  adaptasi  dari  pelaksana  atau  aparatur  serta  yang terpenting dukungan partisipasi komunitas dalam setiap program yang dijalankan.
Akhirnya  untuk  menjalankan  desentralisasi,  terutama  yang  berkaitan  dengan pemberdayaan kaum miskin di pedesaan  dan pemberdayaan desa sangat tertinggal dan  desa  tertinggal  dengan  baik  dan  bermakna  positip,  sepatutnya  dikelola  oleh suatu  pemerintahan  daerah  beserta  jajarannya  yang  memiliki  komitmen, berkemampuan baik, dalam  arti manejerial  maupun  dalam arti etika dan  moral  di dalam pemerintahan yang demokratis.

## Strategi Perubahan Peran Birokrasi Lokal
Kompleksnya  pembangunan  yang  ditujukan  di  dalam  memberdayakan  kaum miskin  terutama  di  daerah  pedesaan  sangat  tertinggal  dan  desa  tertinggal, diperlukan  adanya    pemimpin  yang  memiliki  komitmen  dan  perhatian  terhadap kaum  miskin  dan  wilayah  sangat  tertinggal  dan  tertinggal.  Banyak  kreteria  yang dapat  dijadikan  ukuran  yang  mengarah  kepada  hal  tersebut,  namun  yang  lebih terpenting  adalah  apakah  pemimpin  dapat  menampung  dan  menyalurkan kepentingan-kepentingan bagi pengikutnya dan kuatnya anggota-anggota masyarakat  di  dalam  mode  eksistensi  yang  lazim  di  tengah  lingkungannya  serta tidak  adanya  perbedaan  kepentingan  diantara  mereka  baik  bagi  elite  maupun  non elite.
Keberadaan elite birokrasi lokal yang sebagian besar waktunya dipergunakan, untuk  memimpin  masyarakatnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak    langsung, dalam  kenyataannya  tidak  bisa  memaksa  kepentingan-kepentingan  dari  berbagai pihak  semaunya,  di  tengah-tengah  sebagian  besar  masyarakat  kaum  miskin. Pemahaman  elite  lokal  di  dalam  memahami  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakatnya  terutama  kaum  miskin  serta  interaksi  di  antara  struktur  sosial  di dalam masyarakat dengan karakter dari program yang dijalankan, akan berindikasi terhadap  kecocokan  antara  elite  lokal  dengan  kepentingan  kaum  miskin.  Hal  ini tentunya  akan  membawa  di  dalam  mempercepat  proses  pencapaian  sasaran program secara adil dan merata atau tidak menimbulkan adanya ketimpangan.
Pemerintahan birokrasi lokal yang inklusif dimana elite lokal ditantang, untuk lebih  efektif  dalam  mengurangi  berbagai  macam  perbedaan  kepentingan  diantara mereka,  serta  adanya  tuntutan  kompetisi  dan  opsi  dari  mereka.  Hal  ini,  akan memacu  terciptanya  kepemimpinan  yang  memiliki  komitmen  kepada  kepentingan masyarakat  luas,  dengan  program  yang  jelas  dan  terarah  untuk  mencapai  tujuan. Komitmen  yang  kuat  dari  elite  lokal  terhadap  kaum  miskin  serta  pelaksanaan program  yang  sasarannya  mengarah  kepada  keadilan  dan  pemerataan,  merupakan suatu  syarat  desentralisasi  agar  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Sebaliknya komitmen yang rendah dari elite lokal membuat sasaran program mengarah kepada ketimpangan.
Wujud  komitmen  dari  elite  birokrasi  lokal  yang  secara  kontinyu mempengaruhi  komunitas,  dituntut  untuk  lebih  responsif  terhadap  kepentingan mayoritas  kaum  miskin,  perdesaan  sangat  tertinggal  dan  tertinggal.  Hal  tersebut dapat diupayakan melalui tiga kondisi  yang saling berkaitan di dalam menjalankan kepemimpinannya,  diantaranya  1)  adanya  kompetisi  dalam  kepemimpinan,  2)
dukungan  kepada  kaum  miskin  sebagai  komponen  dan  strategi  yang  baik  dan diperlukan  dalam  menjalankan  kepemimpinan,  3)  keseriusan  elite  lokal  yang secara  langsung  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  kaum  miskin  di  dalam menjalankan kepemimpinannya.
Selain didukung oleh  orang atau personal yang cakap dan memiliki  komitmen yang  tinggi  didalam  setiap  program  dibutuhkan  pula  suatu  institusi  dengan komitmen yang positip di dalam menjalankan program pemberdayaan kaum miskin, dan pemberdayaan desa, namun dalam kenyataanya di lapangan sangat tergantung pada  politik  nasional  dan  kelembagaan  yang  memiliki  perhatian  dalam pembangunan  nasional.  Misalnya  di  dalam  konteks  sistem  politik    apakah mendukung  kaum  miskin  atau  tidak,  mendukung  desa  sangat  tertinggal  dan tertinggal  atau  tidak,  terutama  instansi  pemerintah  apakah  lebih  progresif  atau tidak.  Adapun  faktor  yang  menentukan  sipat  tersebut  diantaranya  aliansi eksternal, profesional dan pola kelembagaan di dalam sosialisasi. Namun dukungan yang  lebih  potensial  yakni  tersedianya  sumber  daya  dan  kekuasaan  atau kewenangan  organisasi,  seperti  kewenangan  di  dalam  pengawasan  khusus  atas sejumlah  besar  sumber  daya  dan  kewenangan  penuh  di  dalam menyiapkan  kondisi untuk  perubahan  yang  progresif.  Hal  ini  lazimnya  disebut  dengan  struktur desentralisasi.
Interaksi  di  antara  maksud  dan  tujuan (content) program  pembangunan perdesaan  dengan  kepentingan  elite  lokal  begitu  penting  dan  sangat  berpengaruh di  dalam  mengarahkan  tipe  desentralisasi  dan  tipe  organisasi  yang  akan dipersiapkan,  dibangun  dan  dikembangkan.  Di  samping  itu,  responsif  dari pemimpin  lokal,  organisasi  yang  inklusif,  persiapan  organisasi  atau  pemerintah lokal  atas  kewenangan  otonomi,  serta  diperlukannya  organisasi  lokal  alternatif yang didukung  bersama oleh kekuatan eksternal, di dalam memperjuangkan kaum miskin di daerah  pedesaan sangat tertinggal dan desa tertinggal.
Efektivitas  program  pembangunan  desa  yang  ditujukan  untuk  kaum  miskin  di daerah  perdesaan  sangat  tertinggal  dan  desa  tertinggal  ditantang  bagaimana mengurangi  atau  meminimalisasi  peran  pemerintah,  karena  dalam  kenyataannya kompetensi  aparat  dan  sipat  progresif  dari  program  belum  maksimal  serta  adanya tarik menarik interes tertentu diantara berbagai pihak, yang selanjutnya mengarah kepada  ketimpangan  dan  ketidak  adilan  di  dalam  menjalankan  program  desa  di wilayah tersebut.
Bertolak  dari  fenomena  di  atas  kiranya  pelaksanaan  program  pembangunan desa  terutama  diperdesaan  sangat  terpencil  dan  terpencil,  kiranya  perlu memperhatikan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat dari Korten, yang menekankan “ perkawinan  antara delivered  development atau top-down  strategy dengan participatory  development .  Dengan  demikian  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  desa  tidak  hanya  melibatkan  mobilisasi  sosial,  tetapi  juga pelimpahan  wewenang (devolution  of  power). Selanjutnya  yang  menjadi pertanyaan  adalah  bagaimana  menciptakan  suatu  institusi  dan  pola  kebijaksanaan yang  memungkinkan  masyarakat  mengerjakan  dan  mengendalikan  inisiatif  sendiri. Pemecahannya  adalah  sebagaimana  yang  disarankan  oleh  Korten:  1)  perlunya intervensi  yang harus  terus-menerus  dilakukan  untuk mengembangkan  kemampuan masyarakat  di  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  mandiri,  2) perlunya pengembangan  struktur-struktur  dan  proses  organisasional  yang  berfungsi menurut  prinsip-prinsip self  organizing  system ,  3)  pengembangan  sistem-sistem
produksi  dan  konsumsi  yang  terorganisasi  secara  teritorial  berdasarkan  pemilikan dan penguasaan local ” (Korten & Klaus, 1984).
Selanjutnya  Korten  (Tjokrowinoto,  1999)memperkenalkan  sistem  manejemen pengelolaan  sumber  daya  lokal (community-based  resources  management) yang mengubah  peranan  birokrasi  pemerintahan  dari  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan  untuk  rakyat,  berubah  menjadi  aktor  dalam  menciptakan  kondisi yang menimbulkan kemampuan bagi rakyat dan masyarakat untuk membangun diri mereka  sendiri.  Dengan  kata  lain  peranan  pemerintah  menjadi  katalis  dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat kepada kemandirian lokal.

## Strategi Membangun Partisipasi Masyarakat
Pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  selama  ini  belum merata,  pertumbuhan  ekonomi  yang  sering  dikumandangkan  tidak    menyentuh kaum  miskin  di  pedesaan.  Hal  ini  tampak  sampai  akhir  pelaksanaan  pembangunan jangka  panjang  (PJP)  I,  masih  ada  sekitar  31,5  %  desa  yang  dikategorikan  desa tertinggal atau desa miskin.
Berdasarkan  data  terakhir  menunjukkan  masih  adanya  desa  tertinggal  baik secara  nasional  maupun  daerah,  seperti  halnya  desa  di  provinsi  Kalimantan  Barat yang  sebagian  besar  kategori  desa  yaitu  79,03  %  masuk  dalam  kategori  desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu 33,33 % kategori sangat tertinggal dan 45,70 % kategori tertinggal. Hal ini, menegaskan bahwa sebagian besar desa yang ada di Kalbar adalah desa miskin.
Masalah  hakiki    yang  menghimpit  perdesaan  adalah  kemiskinan,    disamping karena  kategori  desa  yang  masih  sangat  tertinggal  dan  tertinggal  serta  sangat sempitnya  peluang  penduduk  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  memberikan pendapatan  yang  memadai,  yang  tidak  cukup  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  (Mubyarto  &  Kartodirdjo,  1988)  mengemukakan  bahwa “ berbagai  program pembangunan yang diarahkan untuk kaum miskin di pedesaan diantaranya program tata  guna  tanah,  peningkatan  teknologi  pertanian  yang  cocok  untuk  mendukung sumber  daya  petani  miskin,  mengembangkan  pasar  dan  mensuplai  bahan-bahan untuk  meningkatkan hasil panen  kaum  miskin, pelayanan  pemeliharaan  kesehatan dasar, meningkatkan tenaga kerja dalam kontruksi jalan desa, membangun sistem air bersih, dan pekerjaan masyarakat desa lainnya ” .
Berbagai  program  yang  ditawarkan  tersebut,  dalam  pelaksanaannya  tentu memerlukan  suatu  pengorganisasian  yang  efektif.  Beberapa  hal  yang  perlu dipersiapkan  diantaranya  adalah  komitmen  yang  kuat  dari  birokrasi  maupun pelaksana  atau  aparatur  yang  menjalankan  atau  memberikan  pelayanan  program bagi  kaum  miskin  di  pedesaan,  kemampuan  pelaksana  atau  aparatur  yang menjalankan  di  dalam  menggali  sumber-sumber  atau  potensi,  keterampilan  teknis dan  kemampuan  adaptasi  pelaksana  dalam  menjalankan  program,  serta  perlunya partisipasi dari komunitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa.
Komitmen  yang  sungguh-sungguh  dari  birokrasi  pelaksana  program,  baik sebagai  institusi  maupun  aparatur  sangat  diharapkan  di  dalam  upaya  untuk menggali segala potensi yang dimiliki, termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan  yang  telah  ada  dan  tumbuh  di  pedesaan.  Pada  umumnya  di pedesaan  di  Indonesia  terdapat  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  memiliki kemampuan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi. Disini diperlukan kemampuan untuk menggali lembaga-lembaga tadi secara tepat, menganalisa sipat
dan  hakekatnya  ke  arah  kemampuan  yang  lebih  baik  untuk  memecahkan  masala- masalah pedesaan yang semakin beraneka ragam.
Program  pembangunan  desa  terutama  di  perdesaan  yang  sangat  tertinggal dan  tertinggal,  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di pedesaan, dalam pelaksanaannya memerlukan adanya suatu pengorganisasian yang matang  di  dalam  memulainya.  Diawali  oleh  persiapan  dari  pelaksana  program  itu sendiri,  mulai  dari  komitmen,  kemampuan,  ketrarampilan  teknis  dan  kemampuan adaptasi  serta  menggalang  partisipasi  masyarakat  lokal  di  dalam  mensukseskan program  tersebut.  Di  samping    itu,  dalam  pencapaian  partisipasi  tersebut dibutuhkan  pelaksana  atau  aktor  dalam  program  yang  memiliki  etika  dan  moral, sehingga  dapat  mengurangi  tarik  menarik  kepentingan  diantara  berbagai  pihak dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan program pembangunan pedesaan yang bertujuan memberdayakan  kaum  miskin,  memberdayakan  desa  sangat  tertinggal  dan  desa tertinggal  secara  baik  dan  bermakna  positip,  sepatutnya  dikelola  oleh  suatu pemerintahan  daerah  beserta  jajarannya  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan, yang  memiliki  komitmen,  berkemampuan  baik,  kepemimpinan  dan  strategi program  pembangunan  di  dalam  pemerintahan  yang  demokratis.  Di  samping  itu, disesuaikan  pula  dengan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  serta  memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam memecahkan permasalahannya.  Adapun  pemerintah  berkewajiban  untuk  mendorong  dan meresponnya dengan baik, sehingga tercipta perpaduan pembangunan yang datang dari bawah dan atas (bottom up - top down) secara seimbang. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diharapkan dapat membantu memobilisasi di dalam menggali sumber-sumber lokal, memfasilitasi  atau  mewadahi  di  dalam  menghimpun  segala  informasi  yang diperlukan bagi pelaksana program, untuk mengadaptasi program ke dalam kondisi lokal,  dan  keterlibatan  aktif  masyarakat  lokal  dalam  program  pembangunan merupakan suatu promosi di dalam perubahan sosial dan prosedur atau mekanisme di  dalam  membawa  suatu  transformasi  di  tengah  masyarakat.  Adapun  di  dalam mewujudkan  partisipasi  lokal  tersebut  dimulai,  dengan  membangun  dan memprioritaskan  struktur  permintaan  pelayanan  publik  yang  dianggarkan  atau didanai secara berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat tersebut diperlukan, dalam rangka menghimpun segala informasi,  memetakan  kemampuan  dan  kekuatan  potensi  lokal untuk  digali  secara maksimal. Di samping itu, partisipasi lokal membantu pula di dalam  mempercepat proses perubahan sosial dan transformasi teknologi yang amat diperlukan di dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, bagi pelaksana program di lapangan dapat menempatkan  dan  menentukan  skala  prioritas  program,  sesuai  keinginan  dan kebutuhan  masyarakat  setempat,  untuk  direncanakan  dan  dianggarkan  secara berkelanjutan dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Pengentasan  desa  sangat  tertinggal  dan  desa  tertinggal  hendaknya  menjadi perhatian  utama  dari  birokrasi  pemerintah.  Kategori  desa  sangat  tertinggal  dan tertinggal  secara  eksplisit  menunjukkan  pula  tingkat  kemiskinan  dari  warganya. Peningkatan  taraf hidup masyarakat miskin  di perdesaan dengan  kategori  tersebut hendaknya  dijadikan  perhatian  dalam  setiap  program  pembangunan  yang dijalankan   oleh   pemerintah   maupun   pemerintah   daerah.   Berbagai   program
tersebut  perlu  dipersiapkan  dan  dirancang  dengan  matang  dengan  keterlibatan berbagai  pihak,  baik  dari  pemerintah,  pemerintah  daerah  maupun  organisasi  lokal yang  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat  desa,  untuk  bersama-sama saling membahu dalam memberdayakan desa sangat tertinggal dan tertinggal serta memberdayakan kaum miskin yang ada diperdesaan tersebut agar kesejahteraannya meningkat.
Program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat miskin diperdesaan tidak  jarang  didalam  pencapaian  sasarannya  tidak  dinikmati  oleh  kaum  miskin secara  maksimal,  dikarenakan  sasaran  pelayanan  yang  seharusnya  ditujukan kepada kaum miskin tidak jarang direbut pula oleh kaum kaya dan elite lokal yang ada di desa maupun pada struktur lainnya, melalui dominasi yang dimiliki, serta di dalam  pelaksanaan  program  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  tarik  menarik berbagai kepentingan dari semua pihak yang terlibat.
Dampak  dari  semuanya  ini  berakibat  mutu  program  yang  diberikan  kepada masyarakat  miskin  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Untuk  itu,  desentralisasi dibutuhkan  dalam  mengeliminir  hal  tersebut,  dengan  dibukanya  kesempatan  yang luas  bagi  organisasi  di  luar  pemerintah  seperti,  organisasi  sukarela  maupun  bisnis untuk berkompetisi  di dalam  pelaksanaan  program kepada masyarakat miskin agar dapat lebih efektif dan berkualitas.
Setiap  program  pembangunan  desa  terutama  bagi  orang  miskin  maupun  bagi desa  sangat  tertinggal  dan  desa tertinggal,  yang terpenting bahwa  setiap program pembangunan  yang  dijalankan,  sepatutnya  disesuaikan  dengan  keinginan  dan kebutuhan  masyarakat  serta  memberikan  kesempatan  bagi  mereka  untuk memecahkan  permasalahannya,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk mendorong  dan  meresponnya  dengan  baik,  sehingga  tercipta  perpaduan pembangunan  yang  datang  dari  bawah  dan  atas (bottom  up-  top  down) secara seimbang.

## REFERENSI
Korten,  D. C.,  & Klaus,  R.  (1984). People  Centered  Development .  Kumarian  Press. Kumorotomo, W. (1992). Profil Desa Tertinggal . BAPENAS. Leonard,  D.  K.,  &  Marshall,  D.  R.  (1982). Institutions  of  Rural  Development for  The  Poor . University of California.
Martiar,  N.  A.  D.  (2018,  December  11).  Kesempatan  untuk  Membangun  Desa. KompasId .  Mubyarto,  &  Kartodirdjo,  S.  (1988). Pembangunan  Pedesaan  di Indonesia . Liberty.
Oxtora,  R.  (2018,  November  18).  Kapolda  Kalbar  dukung  program  pembentukan desa  mandiri. AntaraNews . Rohdewohld,  R.  (1995). Public  Administration  in  Indonesia .  Montech  Pty  Ltd. Sumodiningrat, G. (1998). Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat . Lemhanas. Suryabrata, S. (2012). Metodologi Penelitian . Rajawali Pers. Tjokrowinoto, M. (1999). Pembangunan Dilema dan Tantangan (II). Pustaka Jaya.