MODEL PEMBELAJARAN PARTISPATIF  BAGI MASYARAKAT DI DALAM KAWASAN HUTAN
Didi Tahyudin 1 , M. Ridhah Taqwa 2 , Dadang  HP 3 , Alfitri 4
1, 2, 3, 4 Pasca Sarjana  Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa 534, Bukit Besar Palembang 30139 Email. tahyudind@yahoo.com Diterima :05/06/2014 Direvisi: 28/07/2014 Disetujui : 27/08/2014

## ABSTRAK
Kebijakan    pemerintah  untuk  meningkatkan akses  masyarakat  dalam   memanfaatkan  sumber daya  hutan  bagi  masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya  telah  dilakukan  dengan    kebijakan pengembangan    hutan  desa,  hutan  kemasyarakatan,  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) dan   kemitraan kehutanan. Kebijakan ini diharapkan  dapat meningkatkan pendapatan sekaligus   kesejahteraan masyarakat   ke arah yang lebih  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  ternyata  masyarakat      belum  memiliki kesiapan  baik  pengetahuan  maupun  kemampuan  sebagaimana  yang  diharapkan,  sehingga  dalam pelaksanaannya  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  dengan  pihak  pemerintah  maupun  dengan pihak perusahaan. Model pembelajaran partisipatif merupakan alternatif untuk melakukan pembinaan, bimbingan  dan  pelatihan  dalam  meningkatkan  kafasitas    masyarakat  yang  berada  di  dalam  dan sekitar  kawasan  hutan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam  hutan  secara  baik  dan  benar berdasarkan aturan yang berlaku.
Kata Kunci : Pembelajaran Partisipatif, Sumber belajar, fasilitator pembelajaran

## PARTISIPATIVE  MODEL FOR LEARNING COMMUNITY IN THE FOREST

## ABSTRACT
To  improve  people's  access  in  using  the  resources  in  the  surrounding  forest  the  goverment conduct  the  policies.  there  are:  village  forest  development  policy,  community  forestry,  forest  product utilization,  Timber  Forest  Plantation  in  Plantation  Forest  (IUPHHK-HTR)  and  forestry  partnerships. This policy is expected to improve the incomes and welfare of the community into a better prosperous. Based  on  the  research  that  has  been  done,  it  found  that  the  people  had  not  have  the  readiness  of knowledge and the ability as expected. Resulting a conflict between communities with government as same  as  the  company.  Participatory  learning  model  is  an  alternative  to  coaching,  guidance  and training to improve the cafacity of people in utilize forest resources properly and correctly based on the rules.
Keywords : Participatory Learning, learning resources, learning facilitators

## PENDAHULUAN
Provinsi Sumatera
Selatan merupakan  salah  satu  wilayah  provinsi di  Indonesia  yang  memiliki  kawasan hutan  yang  relatif  luas.  Berdasarkan Surat  Keputusan  Mentri  Kehutanan Republik  Indonesia    Nomor    76/2001, luas hutan di wilayah Provinsi Sumatera  Selatan  4.416.837  hektar dikurangi    210.559  hektar  berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor
822/2013 sehingga luas kawasan hutan yang ada di  wilayah Sumatera Selatan lebih kurang 4.206.278 hektar. Kebijakan  pemerintah  daerah  maupun pusat  untuk  meningkatkan  investasi pihak swasta dengan cara memberikan izin-izin usaha   untuk mengembangkan HTI  (Hutan  Tanaman  Industri),  minyak dan  gas  bumi  (migas),  perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara,  telah  memberikan  dampak baik    positif  maupun  negatif.  Dampak positif  dari  masuknya    perusahaan swasta ini telah meningkatkan   aktifitas ekonomi  masyarakat  terutama  karena terbukanya  kesempatan  kerja  dan peningkatan  peluang  aktifitas  ekonomi masyarakat. Selain dari berkembangnya pusat-pusat
pembanguan  di  hampir  semua  wilayah yang ada karena aksesibilitas
masyarakat  di  hampir  sebagian  besar wilayah menjadi lebih baik.
Dampak  negatif  yang  muncul  dari berkembangnya perusahan HTI, perkebunan  kelapa  sawit,  tambang batubara  dan  migas  ini  antara  lain adalah  jumlah  kepala  keluarga  (KK) yang memiliki  lahan atau  kebun semakin  berkurang    terutama  di  desa- desa  induk  (Tahyudin;2014).    Keadaan ini  antara  lain  karena  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  maupun tambang  batubara  dan  migas  dalam pelaksanaannya banyak membebaskan lahan  yang  menjadi  milik  masyarakat dengan    Cara  ganti  rugi  lahan  dengan harga  yang  relatif      besar  sehingga menarik  masyarakat  untuk  melepaskan lahan  yang  menjadi  miliknya.    Pihak perusahaan juga lebih tertarik membebaskan  lahan  masyarakat  dari pada mengurus izin pinjam pakai lahan kawasan  hutan  karena  membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya  yang tidak kecil  sehingga biaya  produksinya menjadi lebih besar.
Akhirnya    sebagaian  besar  kepala keluarga  yang  ada di desa-desa hanya bekerja  sebagai  buruh  di  perusahaan kelapa  sawit    dan  buruh    penyadap karet milik beberapa orang “Toke” atau bandar  karet  yang  ada    di  lingkungan masyarakat    desanya.    Sehubungan
dengan penguasaan hutan Sirait (2014) menyatakan, di sektor kehutanan terdapat  531  izin    pengelolaan  hutan dengan  luas  hutan  35,8  juta  hektar. Sementara untuk hutan kemasyarakatan,  hutan  desa,  dan hutan rakyat hanya ada 57 izin dengan luas  penguasaan  0,32  juta  hektar. Sawit Watch  (2013)  menyebutkan    dari 13,5  juta  hektar    lahan  perkebunan kelapa  sawit,  65  persen  dikuasai perusahaan perkebunan, termasuk perkebunan negara. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong  masyarakat  yang  ada  di desa-desa sekitar perusahaan ini untuk  menguasai  atau  menggarap kawasan-kawasan  hutan  yang  ada  di sekitarnya baik kawasan hutan produksi,  hutan  produksi    terbatas, hutan lindung maupun hutan
konservasi
untuk memenuhi kebutuhan  hidup  anggota  keluarganya yang  terus  meningkat  setiap  tahun. Akibatnya    perambahan    kawasan hutan  oleh  masyarakat  setiap  tahun terus  bertambah,  sudah  barang  tentu kualitas  lingkungan    menurun.  Dengan demikian  pengusaan  kawasan  hutan menjadi tindakan atau pelarian masyarakat  untuk  memperoleh    lahan garapan  yang  sulit  diperoleh  di  sekitar lingkungan desanya.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan  kawasan  hutan  sudah ada melalui
Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor  P.37/Menhut-II/2007 Tentang
Hutan Kemasyarakatan,
Peraturan  Menteri  Kehutan  Nomor P.49/Menhut-II/2008  Tentang  Hutan Desa dan Peraturan Menteri Kehutanan  RI  Nomor  P.  55/Menhut- II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui
Kemitraan  Kehutanan.  Berdasarkan hasil    penelitian    yang  telah  dilakukan, sosialisasi  dan  pembinaan  masyarakat untuk  memanfaatkan  kawasan  hutan belum  dilakukan  oleh  pihak  yang berkompeten  karena  berbagai  faktor sehingga  pemanfaan  kawasan  hutan oleh  masyarakat  menimbulkan    konflik baik  dengan  pihak  pemerintah  maupun dengan perusahaan yang telah memiliki izin  pemanfaatan  dari  pemerintah. Ketika  konflik  yang  terjadi  diselesaikan secara hukum ( litigasi) , maka masyarakat berada di pihak yang paling lemah  karena  dianggap  melanggar ketentuan  yang  ada    dalam  pemanfaat kawasan  hutan.  Sementara  mereka sudah  hidup  dan  bertempat  tinggal puluhan  tahun  serta  telah  mendapat pengakuan  secara  formal  dari  pihak pemerintah setempat, sehingga   untuk
menyelesaikan  konflik    yang  terjadi selama ini  membutuhkan   pendekatan yang  lebih    bersifat  persuasif  dan edukatif untuk memberdayakan masyarakat    agar  kehidupanya  tidak semakin  miskin.
Tulisan ini merupakan rekomendasi dari hasil penelitian penulis mengenai “ persepsi masyarakat    terhadap    pengelolaan konflik  kawasan  Suaka  Margasatwa Bentayan”    di  wilayah  Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini, merupakan bagian dari penelitian disertasi  penulis  yang  berjudul    “Model Pengelolaan  Konflik    Kawasan  Suaka Margasatwa Bentayan”. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  memahami kondisi pengetahuan  masyarakat yang ada  di  dalam  dan  sekitar  hutan mengenai    arti,  fungsi  dan  bata-batas hutan.  Selain  itu,    penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami    persepsi dan  harapan  masyarakat  terhadap pengelolaan  konflik  kawasan  hutan yang  ada.    Permasalah  utama  dalam penelitian  itu  dirumuskan  kedalam pertanyaan  sebagai  berikut.  Pertama, bagaimana  pengetahuan  masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan  mengartikan  kawasan  hutan, fungsi hutan, batas-batas hutan, kewajiban  dan  haknya  pada  kawasan
hutan. Kedua, bagaimana persepsi dan harapannya masyarakat terhadap pengelolaan  konflik  kawasan  hutan khususnya kawasan Suaka Margasatwa Bentayan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  secara kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam ( indepth interview ) dan diskusi kelompok ( focous group  discation )  dengan  beberapa tokoh  dan  anggota  masyarakat  yang berada  di  dalam  kawasan  hutan  suaka margasatwa  Bentayan  dan  masyarakat yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan produksi dan hutan produksi terbatas.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan    di wilayah  Desa  Simpang  Tungkal,  Desa Suka  Damai  Kecamatan  Tungkal  Jaya Kabupaten  Musi  Banyuasin  dan  Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera  Selatan.  Di  wilayah  desa- desa ini sebagian besar masyarakatnya bermukiman  dan  menggarap  kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas bahkan  banyak    yang  berada  dan menggarap  kawasan  hutan  suaka margasatwa Bentayan sehingga mereka konflik berkepanjangan dengan pihak BKSDA (Balai
Konservasi  Sumber  Daya  Alam)  yang
bertugas untuk mengawasi dan mengelola kawasan
suaka margasatwa.

## HASIL

## Kondisi  Masyarakat
Penduduk    yang    menggarap kawasan    SM  Bentayan  sekarang bukan  hanya  penduduk  yang    telah berada  di  dalam  kawasan  ini,  akan tetapi  penduduk  desa  yang  berada  di sekitarnya  sehingga    sebagaian  besar kawasan  ini    telah  menjadi  kebun masyarakat. Sementara menurut aturan yang ada  kawasan Suaka Margasatwa tidak  bisa  dimasuki  apalagi  digarap menjadi  kebun  karet  atau  kelapa  sawit dan  pemukiman  tanpa  izin  pemerintah yang  terkait  yang  dalam  hal  adalah Dinas Kehutanan.
Di  dalam  kawasan  SM  Bentayan sekarang      sudah      terbentuk    3  (tiga) dusun  (Belido  1  dan  Belido  2    yang masuk  wilayah  Desa  Simpang  Tungkal dan  Dusun  Belido  3  menjadi    bagian dari wilayah Desa Suka Damai Kecamatan  Tungkal  Jaya  Kabupaten Musi  Banyuasin).  Berdasarkan  data yang ada di kantor desa tahun 2014  di dusun    Belido  1  dan      Belido  2 terdapat   983 jiwa  dengan jumlah 202 kepala  keluarga  (KK),      di      Dusun Belido  3  atau  Dusun  Suka  Makmur
penduduknya  berjumlah    660  jiwa, terdisi  dari  laki-laki  329  jiwa  dan perempuan  331  jiwa  dengan  jumlah 180 kepala keluarga.    Penduduk  yang ada di dalam kawasan SM Bentayan ini pada  umumnya  lebih  kurang  70% adalah penduduk kelompok Etnis Jawa, Sunda    dan  Bali,    30%  penduduk  lokal dari beberapa kelompok Etnis yang ada di wilayah  Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, di dalam kawasan Suaka Margasatwa  ini  sudah  ada      sekolah dasar      yang  dibangun    dari  bantuan perusahan  migas    PT.  CP    di  Dusun Belido  I.  Di  Dusun  Belido  3  terdapat bangun  SD  dan    SMP  (Sekolah Menengah Pertama) satu atap bantuan  dari  pemerintah  Australia. Jalan  akses      yang  menghubungkan antar dusun sudah dikeraskan sehingga kendaraan roda dua dan roda empat  bisa  masuk  dengan  lancar. Selain  itu,  terdapat  beberapa  tempat pelayanan  kesehatan  masyarakat  (Pos Kesehatan  Masyarakat  Desa),  Sarana peribadatan  Mesjid      permanen, Mushola  dan  Pure,  kantor    kepala dusun dan beberapa toko/warung  yang menjual semua kebutuhan pokok masyarakat  serta  perkebunan  kelapa sawit  dan  karet  masyarakat  yang  pada umumnya sudah produktif.
Selain  itu,  di  dalam  kawasan  SM Bentayan  ini    terdapat    belasan  BOR Migas  milik  PT.  CP.    Di  sekitarnya terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan  HTI  (Hutan  Tanaman Industri).  Dengan  adanya    fasilitas yang  di  bangun  oleh  perusahaan- perusahaan  yang  ada    di  wilayah  ini, kawasan  ini  mudah  diakses  oleh masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat  lokal  yang  ada  di  wilayah ini  menyatakan,  di  bagian  timur  dan utara  kawasan  SM  Bentayan  atau sekitar  lokasi  BOR    6,  8  dan  10  sudah banyak pendatang baru yang membuka  kebun  dan  pemukiman  yang dimobilisasi  oleh  oknum  masyarakat lokal.  Pengawasan  dan  tindakan  tegas dari  para  petugas  yang  berwewenang juga    belum    nampak.    Dengan demikian  kondisi  SM  Bentayan  sudah menjadi pemukiman, terbuka dan hewan-hewan  yang  dilindungi  sudah jarang  ditemui  masyarakat  kecuali  babi hutan dan kera.yang selama ini dianggap  masyarakat    yang  ada sebagai hama penyakit karena mengganggu tanaman.
Pengetahuan  Masyarakat  Terhadap Kawasan Hutan
Berdasarkan hasil wawancara dengan  masyarakat  yang  ada  di  lokasi
penelitian pengetahuan masyarakat terhadap arti dan fungsi hutan bermacam-macam. Ada yang mengatakan  hutan  adalah  lokasi  yang banyak tumbuh kayu-kayu besar, tempat  mencari  kayu,  tempat    hidup dan berkembangnya hewan atau binatang,    dan  tempat  berusaha. Mereka  mengetahui  SM  Bentayan adalah  kawasan    hutan      yang dilindungi  oleh    pemerintah,  sebagai tempat hidup hewan-hewan yang langka seperti  harimau, gajah, beruang madu,  kijang,  buaya,  burung-burung dan hewan lainnya.
Mereka tahu ada  hutan  yang boleh dimasuki  dan  digarap  dijadikan  kebun atau  pemukiman,  ada  juga  hutan  yang tidak  boleh  dimasuki  dan  digarap. Namun  masyarakat  menyatakan,  tidak mengetahui  secara  jelas  batas-batas kawasan    hutan  yang  boleh  dimasuki dan  digarap  maupun    kawasan  hutan yang  dilarang  untuk  dimasuki  dan digarap  atau  dijadikan  kebun  atau pemukiman    di  wilayahnya.  Mereka juga  menyatakan  tidak  mengetahui bagaimana  cara-cara        mendapatkan izin    untuk  mendapat  melakukan penggarapan  kawasan  hutan  yang boleh dimasuki dan digarap.  Mengenai pengetahuan responden terhadap
kawasan  hutan        dapat  dilihat  pada
tabel di bawah ini. Tabel1 Pengatahuan Responden Terhadap Kawasan Hutan Jenis Pengetahuan Kondisi Pengetahuan : Tahu Tidak Tahu Arti dan fungsi hutan 40 - Status Hutan Dilarang dimsuki dan digarap 40 - Status Hutan yg Boleh Dimasuki dan Digarap 17 23 Batas-batas Hutan - 40 Mendapatkan Izin Penggarap hutan - 40 Sumber : Pengolahan dari Hasil Wawancara Responden yang mengetahui status  kawasan  SM  Bentayan    adalah responden masyarakat  lokal yang  ada di  Dusun Simpang Sekijing  dan Dusun Bulian  Desa  Bentayan.  Mereka    telah mengetahui    adanya  kawasan  hutan yang  dilindungi  pemerintah    sejak pemerintahan “marga”  dahulu  yang telah  berakhir      tahun  1983/1984
karena diberlakukan
sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang  nomor  5  tahun  1979. Tentang  Pemerintah  Desa.    Mereka menyebutnya  kawasan  hutan    yang dilarang  itu  adalah  SM  Bentayan sekarang    karena  dulu    namanya hutan  register.  Sementara  penduduk pendatang    kelompok  Etnis  Jawa  dan Bali  sebagian  besar    mengetahui kawasan  suaka  margasatwa  Bentayan
sebagai  areal    kehidupan  binatang yang  dilarang  untuk  dimasuki  dan digarap  ini  setelah adanya peringatan- peringatan  dari    para  petugas  BKSDA tahun  2000  an  dan  terjadi  konflik terbuka  antara  penduduk  yang  berada di Dusun Belido 1 dan Belido 2 dengan pihak BKSDA antara tahun 2003-2007.
Dengan demikian masyarakat yang  ada  di  lokasi  penelitian  belum mengetahui secara jelas  tentang  jenis hutan  yang  berstatus      hutan  produksi, hutan  produksi  terbatas  maupun  hutan yang bisa dikonversi sehingga pemukiman mereka sekarang berada di kawasan  hutan  yang  berstatus  hutan produksi  terbatas.  Mereka    merasa bahwa  tempat  tinggalnya    berada    di lahan  miliknya  sendiri    karena  mereka sudah  berada  di  wilayah    sejak  ada
desa.  Selain  itu,  mereka  menyatakan selama  ini    tidak  ada  larangan  dari pihak  pemerintah.    Sementara  batas kawasan  suaka  margasatwa  Bentayan tidak mengetahui secara jelas walaupun  sudah ada patok-patok yang dipasang  oleh  petugas  BKSDA    hanya ada di pinggir jalan saja.
Pengetahuan
masyarakat
mengenai bagaimana cara
memperoleh  izin  pemerintah  untuk memanfaatkan kawasan-kawasan hutan  yang  ada,    apa  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhinya belum  diketahui  masyarakat.  Kebijakan pemerintah      pengembangan  hutan desa, hutan kemasyarakatan,
Kemitraan  Kehutanan  dan  HTR  (hutan tanaman rakyat) belum juga di ketahuinya,  walaupun  mereka  selama ini  berada  di  dalam  kawasan  hutan. Rendahnya  pengetahuan  masyarakat antara lain karena pembinaan terhadap masyarakat  yang ada di wilayah desa- desa  ini  belum  dilakukan  secara optimal.  Mereka  menyatakan  belum pernah  mengikuti penyuluhan dari para petugas yang ada di wilayahnya.

## PEMBAHASAN
Proses  Okupasi      Kawasan  SM Bentayan
Beberapa alasan yang disampaikan masyarakat    masuk  dan  menggarap kawasan  Suaka  Margasatwa  (SM) Bentayan.  Penduduk  lokal    yang berada Simpang Tungkal dan sekitarnya  menyatakan,    masuk  dan menggarap  kawasan  SM  Bentayan karena  kebun  dan  lahan  mereka banyak  dibebaskan  oleh  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit    yang  ada. Sementara  para  pendatang  kelompok Etnis Jawa  yang pada awalnya bekerja sebagai buruh di perusahaan- perusahaan    kayu,  perkebunan  kelapa sawit,  HTI  dan  migas  menyatakan, karena  membutuhkan  lahan  sebagai sumber  matapencaharian,  sehingga mereka  baik  secara  individu  maupun kelompok  mulai membuka kawasan ini menjadi  perkebunan  karet  dan  kelapa sawit dan akhirnya membangun pemukiman.  Mereka  juga  menyatakan, kawasan  SM  Bentayan  bukan  lagi kawasan  hutan  karena  kayunya  sudah habis ditebang masyarakat dan terbakar,  binatang-binatang    yang  ada hanya  babi  hutan  dan  kera  sehingga mereka mengganggap menjadi peluang untuk  dimanfaatkan  sebagai  sumber penghasilannya.
Sementara bagi kelompok
masyarakat lokal yang berada di Dusun Simpang  Sekijing,  Bulian,    Penindaian
dan  Simpang  Tungkal  menyatakan,, kawasan  SM  Bentayan    bukan  lagi kawasan  hutan  sehingga    mereka mulai tahun 2000 an mulai  masuk dan menggarap  kawasan    SM  Bentayan. Mereka  juga    menyatakan  karena banyak    orang  luar    yang  menebang kayu  dan  membuka  kawasan    ini sehingga mereka ikut juga menggarapnya menjadikan kebun karet dan  kelapa  sawit.    Para  pendatang lainnya  yang  tergolong  baru  berada  di dalam  kawasan  hutan  SM  Bentayan menyatakan,  karena       telah membeli dari anggota masyarakat lokal  maupun masyarakat pendatang yang sebelumnya telah menggarapnya.

## Gambaran  Konflik      Kawasan  SM Betayan
Konflik  secara  fisik    terjadi  antara penduduk yang berada di Dusun Belido 1  dan  Belido  2    dengan    para  ptugas BKSDA    (Balai  Konsevasi  Sumber Daya  Alam)    akibat    dari  penangkapan penduduk  yang  berada    di  dalam kawasan  ini,  perusakan  kebun  dan pemukiman penduduk oleh para petugas  BKSDA    bersama  pihak Kepolisian  Daerah  (Polda)  Sumatera Selatan      karena  himbauan  untuk meninggal  kawasan  tidak  diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian
masyarakat    melakukan  perlawanan yang  diadvokasi  oleh  Walhi  dan  BLH Provinsi  Sumatera  Selatan  dengan melakukan demostrasi   menuntut  agar anggotanya  masyarakat  yang  ditahan segera  dibebaskan  dan    perubahan status kawasan.
Konflik ini mulai  terjadi tahun 2003 dan  memuncak  di  tahun  2006-2007. Kondisi  ini  mulai  mereda  setelah  ada musyawarah      antara    masyarakat, BKSDA,  Pemerintah  Kabupaten  yang dimediasi  oleh  DPR  Kabupaten  Musi Banyuasin.  Dalam  musyawarah  ini disepakati  3  (tiga)    opsi    yaitu,    opsi pertama,  masyarakat  pindah  dengan mendapat  ganti  rugi  karena  status hutan tersebut adalah suaka margasatwa sehingga harus
dikosongkan  dari  pemukiman  dan sarana prasarana sosial ekonomi penduduk.  Opsi  kedua,  semua  lokasi kawasan yang sudah digarap dienclave dan
Opsi ketiga, pemindahkan  masyarakat  ke  lokasi yang  baru.  Sampai  saat  ini,  tidak  ada opsi  yang  bisa  dilaksanakan  karena berbagai faktor dan akibatnya penduduk yang masuk  dan menggarap kawasan  ini  terus  bertambah  sehingga kawasan SM Bentayan semakin rusak.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan  Konflik  Kawasan  SM Bentayan
Persepsi  masyarakat  terhadap pengelolaan konflik kawasan SM Bentayan ini meliputi, persepsi terhadap tindakan para petugas BKSDA terhadap masyarakat yang ada di  dalam  dan  di  sekitar  kawasan,
kerjasama  antar  petugas  pemerintah dalam penyelesaian konflik,  partisipasi semua lapisan masyarakat yang terlibat konflik,  hasil    yang telah dicapai atau disepakati    serta  tindak  lanjutnya.  Data ini  dapat  dilihat  pada  tabel  2  sebagai berikut.
Tabel 2 Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesain Konflik Yang Telah Dilakukan Pernyataan Persepsi : Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Tindakan yang dilakukan petugas BKSDA  terhadap  semua kelompok masyarakat  sudah adil - - 6 34 Kerjasama antar petugas pemerintah dalam penyelesaian konflik sudah baik - - - 40 Partisipasi  semua lapisan masyarakat dalam penyelesaian konflik  tidak ada - 40 - - Hasil  3 opsi dalam penyelesaian konflik sudah tepat - 32 8 - Tindak lanjut  dari hasil kesepakatan tidak ada - 40 - -
Sumber : Pengolahan data hasil wawancara Peneliti
Berdasarkan  tabel  di  atas,  semua responden  menyatakan  kurang  dan tidak  setuju  terhadap  pernyataan  sikap yang  berbunyi  “tindakan  para  petugas BKSDA terhadap kelompok masyarakat sudah  adil”.  Ini  artinya  ada  ketidak adilan  dari  tindakan    para  petugas BKSDA terhadap kelompok masyarakat yang ada. Para responden
menyatakan,    para  petugas  BKSDA hanya melakukan penangkapan, penahan  dan  perusakan    kebun  dan pemukiman    penduduk  yang  berada  di Dusun  Belido  1  dan  2  saja,  padahal penduduk      yang    menggarap    dan mendiami kawasan SM Bentayan  yang ada  di    dusun  lain    seperti    Dusun Belido  3,  Penuduan,  Bulian  dan
Simpang  Sekijing  dibiarkan.  Hal  ini menimbulkan  kecemburuan  sosial  di kalangan masyarakat.
Kerjasama  dan  koordinasi  antara petugas    pemerintah  BKSDA, Kepala Desa,  Camat  dan  Bupati    menurut persepsi responden  tidak baik. Mereka menyatakan  pemerintah  daerah    telah menetapkan    dusun  dan  pemberian KTP terhadap masyarakat yang berada di  dalam  kawasan  SM  Bentayan, membantu  pengkerasan  jalan  akses antar  dusun,  pembangunan  sarana sosial    masyarakat  seperti    Posyandu, gedung  sekolah,Mesjid  dan  kantor. Sementara  pihak  BKSDA tetap melarangnya  sesuai  dengan    undang- undang    kawasan  hutan  konservasi. Hal  ini  menimbulkan  kesan  negatif masyarakat  terhadap  para  petugas BKSDA  ,  meskipun  para  petugas BKSDA secara hukum benar menjalankan  tugasnya.  Keadaan  ini, menimbulkan  permasalahan  semakin komplek  dan  masyarakat  semakin berani  karena  merasa  di  dukung  oleh pemerintah setempat.
Yang  ada  di  dalam  kawasan    SM Bentayan    berusaha      Hal  ini  terbukti dengan  ada  bantuan  pembangunan sarana dan prasarana sosial   di dalam kawasan. Masyarakat menganggap petugas BKSDA selalu menjadi
penghambatnya seperti dalam pembangunan pengadaan listrik. Pemerintah  daerah  sudah  memasang tiangnya,  ketika  listriknya  mau  masuk baru  petugas  BKSDA  memberi  tahu kepada pihak pemerintah daerah. Keadaan  ini,  menimbulkan  kemarahan masyarakat yang ada di dalam kawasan SM Bentayan.
Persepsi masyarakat terhadap opsi-opsi alternatif (Keluar dari kawasan dengan ganti rugi, inclave dan relokasi) dalam penyelesai konflik yang ada    secara  umum  masyarakat  yang berada di dalam kawasan menerimanya sehingga sampai saat ini mana yang akan dilaksanakan. Keadaan ini terlihat dari kondisi pemukiman mereka tetap gubug, mereka  tidak  berani      membangun rumah  secara  permanen  karena  takut di  pindahkan  kecuali  untuk  bangunan sekolah dan tempat-tempat ibadah.
Keinginan      Masyarakat  Dalam Pengelolaan Konflik SM   Bentayan
Beberapa
harapan yang disampaikan  masyarakat  yang  ada  di dalam  kawasan  SM  Bentayan  antara lain  :  1).  Penyelesaian  konflik  ini  tidak merugikan  masyarakat  karena  mereka telah berusaha keras dalam membangun  kebun  yang  sekarang
sudah  produktif  dan  menjadi  andalan utama  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  sehingga  perlu  dialog  untuk melakukan  kesepakatan  bersama;  2). Penduduk  yang  sekarang  menggarap kawasan  SM  Bentayan  tidak  hanya penduduk  yang  berada  di  dalam kawasan,  akan  tetapi    termasuk masyarakat  yang  berasal  dari  desa- desa sekitarnya sehingga dalam penyelesaian perlu dilakukan; 3). Mereka  menyadari  kesalahan    dalam menempati  dan  menggarap    kawasan SM  Bentayan,  namun  kebutuhan  untuk mempertahankan hidup anggota keluarganya terpaksa dilakukan.
Mereka  menganggap  sebagai  warga negara  Indonesia  perlu mendapat perlindungan secara baik dari pemerintah. Mereka menganggap pemerintah  itu  sebagai  “bapak”  tidak mungkin  bapak  membunuh  anaknya sendiri.  Mereka  menyatakan,  “harimau itu  binatang  ganas,  namun  tidak  ada ceritanya  harimau  membunuh  anaknya sendiri”;  4).  Mengharapkan  adanya keseriusan dari pihak pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) menyelesaikan  konflik    yang  sedang terjadi. Agar masyarakat tidak dirugikan;  5).    Dalam  penyelesaian konflik  ini    perlu  ada  pihak  yang  netral
dan  bersikap  adil dalam penyelesaian konflik yang ada bagi masyarakat.

## Teori  dan  Prinsip-Prinsip  Model Pembelajaran  Partisipatif
Pendekatan  partisipatif    secara umum banyak digunakan dalam pembangunan  masyarakat    sebagai alternatif dalam menanggulangi kelemahan  dari  pendekatan  dari  atas ke bawah ( trickle down approach ) yang lebih  memandang  masyarakat  hanya sebagai obyek (penikmat) pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya banyak program pembangunan  yang  tidak  mengenai sasaran  karena  tidak  sesuai  dengan kondisi  lingkungan  dan  kebutuhan masyarakatnya. Dalam pendekatan partisipatif masyarakat dipandang sebagai  subyek  atau  pelaku  dalam pelaksanaan pembangunannya. Hobley (1987)  menyatakan,  partisipasi  sejati adalah keterlibatan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok masyarakat    atas  dasar  kehendak sendiri terhadap sesuatu yang dirasakan memberi manfaat, dan keterlibatan  tersebut  meliputi  semua aktivitas  dari awal sampai akhir proses (San Afri Awang, 2003; 157).
Selanjutnya dikemukakan, partisipasi  adalah  keterlibatan  aktif  dan
bermakna  dari  massa  penduduk  pada tingkatan-tingkatan    yang  berbeda seperti (a) di dalam proses
pembentukan keputusan
untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan  dan  pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan- tujuan  yang  telah  ditentukan.  (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek    secara  sukarela  dan pembagian yang merata, (c) pemanfaatan  hasil-hasil  dari  suatu program atau suatu proyek.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  menurut  Ife  (1995)    dalam (Suprayitno,  2010)  menyatakan,  syarat agar  masyarakat  mau  berpatisipasi antara lain, apa yang akan dilakukannya dirasakan penting,
memberikan
manfaat dalam meningkatkan  kehidupannya  ke  arah yang  lebih  baik,  akan  mendapat penghargaan  dari  pihak  lain,  ada kesempatan  untuk  berpartisipasi  dan struktur  dan  proses  bukan  sesuatu yang  baru.  Rober  Chamber  (1992) menyampaikan,  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat    perlu  dilibatkan mulai dari melakukan pengkajian masalah,  perumusan  rencana  kegiatan dan  proses  pelaksanaan    sampai  pada evaluasinya.
Model pembelajaran partisipatif adalah upaya membelajarkan masyarakat agar apa yang dipelajarinya  sesuai  dengan  kebutuhan yang dirasakannya guna menanggulangi  permasalahan  yang dihadapinya dalam meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraannya  kea rah  yang  lebih  baik.  D.  Sujana  (1993) menyatakan,  pembelajaran  partisipatif adalah  upaya  sumber  belajar  untuk mengikutsertakan  warga  belajar  dalam pembelajaran. Keikutsertaan warga belajar dilakukan mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian  hasil  belajarnya.    Pada  tahap perencanaan  belajar  meliputi  kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan  dan  perioritas  masalah, sumber-sumber  belajar  yang  tersedia dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapinya.  Untuk  mencapai  tujuan belajar itu, kemudian ditetapkan program-program kegiatan belajar meliputi  bahan  belajar,  metode  dan teknik pembelajaran yang akan dilakukan  dan  menentukan  rencana evaluasi,    peralatan  dan  fasilitas  yang akan  digunakan,  waktu  dan  jadwal pelaksanaan, tempat dan biayanya.
Keikutsertaan  warga  belajar  dalam pelaksanaan  belajar  meliputi,  upaya menciptakan suasana belajar,
kedisiplinan, kehadiran   warga  belajar, hubungan antar warga belajar sehingga dalam  pelaksanaan  pembelajaran  ini tercipta  hubungan  yang  terbuka,  akrab dan terarah. Dalam pelaksanaan pembelajaran  warga  belajar  lebih  aktif dari  pada  sumber  belajar.  Sementara partisipasi warga belajar dalam evaluasi hasil belajar yaitu keikutsertaan  warga belajar untuk melihat kelemahan  dan kelebihan  yang ada.
Pembelajaran partisipatif dikembangkan dari Andragogy
(Malcolm  Knowles.1980)  menyebutkan, seni  membantu  orang  dewasa  belajar. Sementara  paedagogy  ilmu  dan  seni pembelajaran  anak.  Dikemukakan  juga andragogi  sebagai  teknologi  pelibatan orang dewasa belajar, sehingga keterlibatan  ego  warga  belajar  menjadi kunci keberhasilan orang dewasa dalam  belajarnya.  Untuk  itu  sumber belajar harus mampu membantu warga belajarnya dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan- tujuan  belajar,  ikut  serta  memikul tanggung  jawab    dalam  perencanaan dan  penyusunan  pengalaman  belajar, ikut serta dalam mengevaluasi kegiatan belajar  (Srinapasan  :1978).    Mengapa andragogy  sebagai  seni  membantu orang  desawasa  belajar  antara  lain:
orang  dewasa  sudah  memiliki  konsep diri  “self  concep”,  memiliki  akumulasi pengalaman,  memiliki  masa  kesiapan untuk  belajar,  memiliki  pandangan untuk  bisa  menerapkan  hasil  belajar (Malcolm Knowles.1980).
Beberapa ciri pembelajaran partisipatif antara lain : (1) Berdasarkan kebutuhan belajar.(2). Berorientasi pada  tujuan  kegiatan  belajar.  (3)
Berpusat pada Warga Belajar.(4)
Belajar berdasarkan pengalaman. Untuk  mengembangkan  pembelajaran partisipatif  dibutuhkan  sumber  belajar yang  bisa  berperan  sebagai  fasilitator untuk  mendampingi  dan  membimbing masyarakat baik dari pihak pemerintah, LSM  atau  perguruan  tinggi  dalam pelaksanaannya.  Ciri  sumber  belajar yang berperan sebagai fasilitaor
(memberikan pelayanan untuk memberikan kemudahan) kepada masyarakat dalam proses pembelajaran  partisipatif    menurut  D. Sudjana  (1993)  dalah  sebagai  berikut: 1)  Menempatkan  diri  pada  kedudukan yang  tidak  serba  tahu  terhadap  semua bahan  belajar;  2)  Berperan  membantu warga belajar dalam melakukan kegiatan belajar; 3) Memberikan
motivasi  kepada  warga  belajar  untuk selalu memikirkan, mempelajari, melakukan dan menilai kegiatan
belajar;  4)  Menempatkan  diri  sebagai warga  belajar  selama  dalam  proses belajar;  5)  Menciptakan  suasana  untuk saling belajar  dengan cara  mendorong, membimbing  agar  muncul  kreatifitas gagasan;  6)  Nembantu  warga  belajar dalam  menciptakan    situasi  yang kondusif, untuk belajar, mengembangkan semangat belajar bersama,  saling  tukar  pemikiran  dan pengalaman belajar; 7)
Mengembangkan kegiatan belajar secara  berkelompok  dan  minat  warga belajar  untuk  mengembangkan;  8) Mendorong warga belajar agar semangat untuk berprestasi dan Mendorong utuk memecahkan masalah belajar yang ada.

## Model Pembelajaran Partisipatif
Untuk menyelesaikan konflik penguasaan  hutan  khususnya  pada kawasan  SM  Bentayan  dan  kawasan hutan  lainnya  baik  di  wilayah  Provinsi Sumatera  Selatan  maupun  wilayah Indonesia lainnya, perlu ada perubahan  paradigma  pendekatan  dari pendekatan  hukum  atau litigasi ke paradigma  pendekatan persuasive dengan  mengembangan    teknik-teknik educative karena  kondisi  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  ada  di  dalam kawasan  hutan  sangat  rendah  baik
dilihat latar belakang pendidikan formalnya  (sebagian  besar  SD  dan Drop  Out  SD)    maupun  pengalaman dan  kemampuan  dalam  menguasai teknologi  dalam  memanfaatkan  potensi sumber  daya  hutan  yang  ada  di sekitarnya. .
Kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya  keputusan    Menteri Kehutanan tentang pengembangan hutan  desa,  hutan  kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan untuk memberikan peningkatan  akses  masyarakat  yang ada  di  dalam  dan  sekitar  kawasan hutan  agar    kesejahteraan  meningkat ke  arah  yang  lebih  baik.  Kebijakan- kebijakan  itu    telah  menjiwai  kondisi SDM  masyarakat  yang  masih  sangat rendah,  sehingga  di  dalamnya  ada kewajiban semua pihak baik pemerintah  daerah      kabupaten  dan provinsi  serta  pemerintah  pusat    untuk melakukan  bimbingan, pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada. Namun  kenyataannya  hal  tersebut belum  dilakukan    secara  optimal akibatnya    masyarakat  belum  bisa memanfaatkan  peluang  kebijakan  yang ada  secara  benar  sehingga    kondisi masyarakat tetap miskin dan kesenjangan ekonomi  semakin lebar.
Pengembangan model pembelajaran  partisipatif  merupakan salah satu alternatif untuk dilaksanakan dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan kemampuan    masyarakat  yang  berada di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan, agar mereka bisa memahami kebijakan-kebijakan peningkatan memanfaatkan  potensi  sumber  daya hutan  secara  benar  sesuai  dengan aturan-aturan        yang  telah  dikeluarkan pemerintah  selama  ini.  Selain  itu, dengan  melaksanakan  pembelajaran partisipatif  ini  akan  dapat  manggulangi dan  menghindari  konflik    yang  terjadi selama ini.
Dasar-Dasar Kebijakan Pengembangan Pembelajaran Dasar
pemikiran pentingnya pembelajaran  masyarakat yang berada di  dalam  kawasan  hutan  ini  antara  lain adalah adanya beberapa peraturan dan keputusan  pemerintah  dalam  hal  ini
Departemen Kehutanan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara benar/resmi bagi peningkatan kesejahteraanya. Namun  kesempatan  ini  belum  banyak dimanfaatkan  oleh  masyarakat  karena beberapa faktor terutama karena masyarakat kurang/tidak memiliki
pengetahuan  dan  kemampuan  untuk memenuhi  aturan  yang  ada,  sehingga mereka  dalam  suasana  konflik  baik dengan para petugas pemerintah maupun dengan pihak-pihak perusahaan  yang  telah  memiliki  izin dari  pemerintah.  Peraturan  itu  antara lain adalah sebagai berikut: 1) Undang- undang  kehutanan  Nomor  41  Tahun 1998;  2)  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor  P.37/Menhut-II/2007  Tentang Hutan  Kemasyarakatan;  3)  Peraturan Menteri  Kehutan  Nomor  P.49/Menhut- II/2008  Tentang Hutan  Desa; 4) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitas Lahan  dan  Perhutanan  Sosial  Nomor  :
P.11/V-Set/2010  Tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Hutan Desa; 5) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.  39/Menhut-II/2011  Tentang  Tata Cara Permohonan
Izin Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Pada Hutan  Tanaman  Rakyat  Dalam  Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR); 6) Peraturan Menteri  Kehutanan  RI  Nomor  P.
55/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan  Masyarakat  Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan; 7) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  28  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam.; 8)  Peraturan  Pemerintah  Rebublik
Indonesia  Nomor  28  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Dalam  peraturan  tersebut    ada kewajiban  bagi  pemerintah  daerah khususnya, Dinas Kehutanan, Perusahaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk perguruan  tinggi  untuk  melakukan pendidikan  pada  masyarakat  yang berada  di  dalam  kawasan  hutan. Pendidikan  bukan  dalam  arti  sempit yang  dibatasi  oleh  ruangan  dan  waktu tertentu,  akan  tetapi  pendidikan  dalam arti  luas  yaitu,  meliputi      pembinaaan, bimbingan  dan  pelatihan  Santoso  S. Hamijoyo:(1982)  (D.  Sudjana:1993).. Dengan  pendidikan  ini  diharapkan masyarakat  mengetahui,  memahami dan mampu untuk memanfaatkan potensi  sumber  daya  hutan  yang  ada secara benar dan baik untuk
meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya ke arah yang lebih baik.
Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengembangan pembelajaran
dilakukan  secara  kelompok  maupun secara individual. Di desa-desa bahkan di  tiap-tiap  dusun  sudah  ada  kelompok seperti kelompok tani, kelompok penjaga hutan dan kelompok pengajian
atau  arisan  untuk  kalangan  ibu-ibu. Selama  ini  kelompok-kelompok  yang ada  belum  secara  mandiri  mampu mengembangkan aktifitas pembelajaran pada anggotanya, sehingga  kelompok  ini  perlu  reformasi baik  struk  kepengurusannya,  program dan  sistem  administrasinya.  Kelompok- kelompok  ini  perlu  dipimpin  oleh anggotanya  yang  memiliki  dedikasi untuk mengembangkan kegiatan kelompok  dan  memiliki  kemampuan baik  secara  teknis  maupun  kedekatan dan  komunikasi  dengan  anggota  yang lain. Dalam pembentukan dan reformasi  kelompok  ini  perlu  adanya pendapingan  dari  para  petugas  atau pembina.

## Identifikasi  Kebutuhan  dan  Sumber Belajar  Masyarakat
Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat  lebih  diutamakan  dalam upaya  meningkatkan    pendapatan masyarakat  khususnya  yang  berkaitan dengan  memanfaatkan  potensi  sumber daya  alam  yang  ada  di  sekitarnya seperti  pengetahuan  dan  kemampuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah (Dinas Kehutanan),
pemanfaat  sungai  atau  potensi  sumber daya air, pengembangan baik peternakan dan tanaman pangan
maupun  pengembangan  perkebunan karet  dan  kelapa  sawit.    Sementara sumber  belajar  ini  terutama  manusia terampil yang ada seperti para penyuluh  pertanian  dan  peternakan, kehutanan, perkebunan dan tenaga ahli yang  ada  di  perusahaan  dan  tenaga yang  di  organisasi  sosial  atau  LSM yang  bisa  membimbing,  membina  dan melatih masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya  ke  arah  yang  lebih baik.  Kegiatan  ini  juga  perlu  adanya pendampingan dari para petugas khususnya BKSDA.

## Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan pembelajaran dilakukan setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar,
kemudian menentukan perioritas kebutuhan  belajar  dengan  menntukan target-target  yang  akan  dicapai  dalam kegiatan pembelajaran, sarana prasaran  belajar  yang  dibutuhkan, menentukan  waktu,  tempat  dan  dana belajarnya,    sumber    belajar  siapa  dari mana  dan  bagaiman  mendatangnya. Kemudian  disusun  jadwal  kegiatan belajarnya sehingga jelas siapa mengerjakan apa dan bagaimana caranya.  Kegiatan  ini  perlu  dipandu
oleh  petugas  yang  berperan  sebagai fasilitator pembelajaran.

## Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
Dalam  pelaksanaan pembelajaran perlu  dilakukan  dengan  menggunakan motode  yang  mengikutserta  warga belajar  atau  anggota  kelompok  seperti diskusi mengenai kebijakan pengembangan  HTR  (Hutan  Tanaman Rakyat), Hutan Kemasyarakatan (HKm), kemitraan kehutanan, pengelolaan      Kawasan  Suaka  Alam dan  Kawasan  Pelestarian  Alam.  Dari pengetahuan  ini  ditentukan  kegiatan yang  akan  dilakukan  sehingga  perlu latihan –latihan  untuk  memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan.
Teknik-teknik pemebelajaran demonstrasi  hasil,  demontrasi  proses dan  percontohan    dalam  pemanfaat sumber daya untuk peningkatan perikanan,  peternakan  dan  tanaman pangan serta hotikultura sangat diperlukan  sehingga learning  by  doing bisa dilaksanakan dengan baik.

## Evaluasi Kegiatan Pembelajaran
Untuk mengetahu tingkat keberhasilan  kegiatan  belajar  dalam periode  waktu  yang  telah  ditentukan perlu  dilakukan  penilaian.  Penilaiam  ini
perlu  dilakukan  oleh  semua  anggota kelompok  masyarakat  yang  dibimbing oleh  petugas atau sumber belajar  yang berperan  sebagai  fasilitator.  Dari  hasil penilaian ini dapat diketahu kekurangan dan kelebihanya, sehingga dapat dilakukan  perbaikan  dalam  kegiatan belajar selanjutnya.
Model pembelajaran partisipati dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas masyarakat  yang  berada  di  dalam  dan sekitar  kawasan  hutan  agar  mereka mampu  memanfaatkan  kawasan  hutan sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  di keluarkan pemerintah Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut.
Gambar :  1 Model Pembelajaran Partisipatif Bagi Masyarakat di Dalam dan Sekitar   Kawasan Hutan
PERENCANAAN BELAJAR :
1. Penguatan  organisasi dan administrasi kelompok
2. Perumusan tujuan belajar
3. Menentukan Materi Belajar
4. Menentukan tempat dan  waktu belajar.
5. Menentukan Dana belajar
6. Menentukan jadwal belajar
7. Menentukan Sumber Belajar
8. Menentukan peralatan bel;ajar
Pemerintah :
1. Kabupaten, kecamatan dan Desa.
2. Dinas  Kehutanan  provinsi dan kabupaten
3. BKSDA 4. RPH  dan UPTD Lainnya. KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT  YANG  ADA  DI KAWASAN HUTAN
DAN
SEKITARNYA Perusahaan dan Organisasi sosial/LSM : HTI, Sawit, Migas dan Batubara
PELAKSANAAN BELAJAR DENGAN PENGEMBANGAN  METODE BELAJAR: 1. Diskusi Kelompok
2. Demostrasi
3. Latihan
4. Kajian  terhadap  peraturan  dan  undang- undang  kehutanan
5. Pengembangan Pusat Belajar Masyarakat
6. Pengembangan Konsultasi
DASAR  –  DASAR  PENGEMBANGAN  PEMBELAJARAN MASYARAKAT l
1. Undang-Undang dan Peraturean Pemerintah
2. Kebutuhan  masyarakat  dalam  meningkatkan pendapoatan keluarga.
TUJUAN : Peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan pendapatan  dan kesesejahteraan      melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara benar.

## KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah dalam hal ini
Departemen Kehutanan untuk
meningkatkan akses masyarakat secara  benar  atau  resmi  memanfatkan potensi  sumber  daya  hutan  dalam upaya  peningkatan  kesejahteraanya ke  arah  yang  lebih  baik      belum diketahui secara jelas oleh masyarakat,    sehingga  menimbulkan konflik dengan para petugas kehutanan maupun  dengan  pihak  perusahaan yang  telah  memiliki  izin  secara  resmi karena  masyarakat  dianggap  melangar peraturan  yang  ada.  Keadaan  ini karena  beberapa  faktor  antara  lain pembinaan,  bimbingan  dan  pelatihan yang  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang berkepentingan belum dilakukan.
Pengembangan model pembelajaran  partisipatif  merupakan alternatif
pentinguntuk dalam meningkatkan  kafasitas  masyarakat yang  berada  di  dalam  dan  sekitar kawasan  hutan.  Model    pembelajaran ini  dilakukan  dengan  cara  melibatkan semua  pihak  yang  berkepentingan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan dan  penilaian  hasil  belajarnya  baik pemerintah daerah, perusahaan- perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit, minyak dan gas, organisasi
kemasyarakatan,
LSM (Lembaga
Swadaya  Masyarakat)  dan  Perguruan Tinggi serta anggota masyarakat. Dengan  pengembangan  pembelajaran partispatif  ini  diharapkan  kebutuhan pengetahuan dan kemampuan masyarakat  bisa  meningkat,  sehingga aktifitas usaha dan ekonominya meningkat  ke  arah  yang  lebih  baik Untuk  itu,  diperlukan  adanya    pihak yang  berperan  untuk  menjadi  fasilitator dalam proses pelaksanaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Awang,  Afri,  Sam.  2003.  Political Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta :  Center  for  Critical  Social  Studies (CCSS) Bekerjasama dengan Kreasi Wacana Yogyakarta.
2.  Awang,  Afri,  Sam,  Wiyono,  Budi, Eko,  Sudiyo,  Suryanto.  2007.  Unit Manajemen  Hutan  Rakyat  :  Proses Kontruksi Pengetahuan Lahan. Yogyakarta : Banyumili Art Network Bekerjasama  dengan  Pusat  Kajian Hutan  Rakyat  Fakultas  Kehutanan UGM.
3.  Britna,  Mikelsen.  2011.  Metode Penelitian  Partisipatori  dan  Upaya Pemberdayaan (Panduan Bagi Praktisi Lapangan). Jakarta : Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia Indonesia.
4.  Coser,  A.  Lewis.  1957.  Social Conflict  and  Theory  of  Social Change.  The  British  Journal  of Sociology  Vol.  8.  No.3  (September 1957) pp. 197-207.

## 5.  Creswell,  John,  1998,  Qualitative
Inquiry and Research Design , Sage Publication, USA
6.  Eris,  Achyar.  2005.  Kasus  Konflik Multi  Dimensi  atas  Sumber  Daya
Alam  dari  Desa  Riding  Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera  Selatan.  UNI  EROPA  : South Sumatera Forest Fire Management Project. 7.  Fisher, Simon dkk, 2001,
Mengelola  Konflik,  Keterampilan dan  Strategi  Untuk  Bertindak , Zed Books ltd., USA
8.  Hergenhahn,B.R & Olson,H. Matthew. 2008. Theories of Leaning  (Teori  Belajar).  Jakarta  : Kencana.
9.  Iskandar,  Johan,  2001, Manusia, Budaya  dan  Lingkungan,  Kajian Ekologi Manusia, Humaniora Press, Bandung
10.  Knowles,S,Malcolm. 1970. The Moderen Practice of Adult Education.  NewYork  :  Association Press. 11.  Nasution, 1984. Beberapa Pendekatan  Dalam  Proses  belajar Mengajar. Bandung : ALUMNI. 12.  Simon, Fisher, dkk. 2001.
Mengelola  Konflik  (  Keterampilan dan  Strategi  Untuk  Bertindak). Jakarta  :  The  British  Council Indoenesia  Smk.  Grafika  Desa Putra.
13.  Sub  Balai  KSDA  Sumsel.  Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.  Departemen  Kehutanan  & Perkebunan. 1999. Informasi Kawasan Konservasi Prov. Sumsel. 14.  Sudjana,S. 1993. Strategi
Pembelajaran  Dalam  Pendidikan
Luar Sekolah. Bandung : Nusantara
Press.
15.  Tahyudin,  Didi.Dkk.  2009.  Konflik Tapal  Batas  Dalam  Pemekaran Wilayah di Wilayah Provinsi Sumatera  Selatan.  Pusat  Penelitai Sosial Budaya. Lemabaga Penelitian Universitas Sriwijaya.