Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Penonaktifan Peserta PBI Terhadap Kebijakan Surat Keputusan Kementerian Sosial No. 70 Tahun 2019 Tahap Ke Enam
Oleh :
Apri Amalia, Indra Gunawan Purba, Ervina Sari Sipahutar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Medan apriamalia03@gmail.com

## Abstract
In 2019 the number of poor people ini Medan City was 183,790 people with a percentage of the population receiving  PBI  health  insurance  of  29,60%  based  on  data  from  the  Central  Statistics Agency.  PBI  JK participants are people who are classified as poor and cant’t afford whose contributions are paid by the Government in the amount of Rp. 420.000. In 2091 the Ministry of Social Affairs issued Decree No. 70 0f 2019 sixth phase concerning policies against deactivating PBI JK participants. This is what becomes a polemic ini a society that can’t afford it. The deactivation of thin Center certainly affects PBI participants who hold the Medan Sehat Card in the city of Medan, which provide health protection benefits for Medan city  residents.The  research  method  uses  a  normative-empirical  research  type.  The  1945  constitution explicitly stated that the state is obliged to provide health facilities for the poor and is obliged to develop a Social Security System, hence Law no 40. 0f 2004 concerning the National Social Security System and Law no. 24 of 2011 concerning Sosial Security Administering Bodies. Responbility of the Medan City Government  in  collaboration  with BPJS  Health,  the  social  service  and  the  Medan  City  Government Hosipital  provide  and  coordinate  in  carrying  out  their  social responbilities  for  PBI  recipients  whose assistance has been stopped by the Minsitry of Social Affairs. BPJS Health as an institution managing guarantees of free health servicer to the poor must coordinate with the Medan city social service as an extension of the government to provide information related to community poverty data ini terms of data management. This coordination is to create order between institutions and the public in the use of law which functions as legal certainty.
Keywords:  Contribution Assistance Recipients, Health Insurance, Medan City Government

## Abstrak
Pada  tahun  2019  jumlah  penduduk  miskin  Kota  Medan  berjumlah  183.790  jiwa  dengan persentsae penduduk penerima jaminan kesehatan PBI sebesar 29,60% berdasarkan data Badan Pusat Statisitik. Peserta PBI JK merupakan masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu dimana iurannya dibayarkan  oleh  Pemerintah  sebesar  Rp. 420.000. Di Tahun 2019 Kementerian  Sosial  mengeluarkan keputusan No. 70 Tahun 2019 tahap ke enam tentang kebijakan terhadap penonaktifan peserta PBI JK. Hal inilah yang menjadi sebuah polemic di dalam masyarakat yang tidak mampu. Penonaktifan dari Pusat ini tentu berpengaruh bagi peserta PBI pemegang Kartu Medan Sehat di kota Medan, yang memberikan manfaat  perlindungan  kesehatan  bagi  warga  kota  Medan.  Metode  penelitian menggunakan  jenis penelitian normative-empiris. UUD Tahun 1945 secara tegas bahwa Negara berkewajiban menyediakan fasilitas  kesehatan bagi  penduduk  miskin  dan  berkewajiban  mengembangkan  Sistem  Jaminan  Sosial, maka lahir UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 tahun 2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.  Tanggungjawab  Pemerintah  Kota  Medan bekerjasama dengan  BPJS  Kesehatan,  Dinas  Sosial  dan  Rumah  sakit  Pemerintah  Kota  Medan memberikan  dan berkoordinasi dalam melakukan tanggungjawab  sosialnya  bagi  penerima  PBI  yang  dihentikan  bantuan oleh  Kementerian  Sosial.  BPJS Kesehatan sebagai  lembaga pengelola jaminan pelayanan kesehatan gratis kepada fakir miskin harus berkoordianasi dengan dinas sosial kota medan sebagai perpanjangan tangan  pemerintah  untuk  memberikan  informasi  terkait  data  kemiskinan  masyarakat  dalam  hal pengelolaan  data.  Kordinasi  ini  untuk  menciptakan  ketertiban  antar  lembaga  serta  masyarakat  dalam pemanfaatan hukum yang berfungsi kepastian hukum.
Kata Kunci : Penerima Bantuan Iuran, Jaminan Kesehatan, Pemerintah Kota Medan

## PENDAHULUAN
Menciptakan pelayanan kesejahteraan  sosial  tentunya  dibutuhkan peran  dari  Lembaga  Negara  yang  berfungsi sebagai perpanjangantangan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diamanatkan  dalam  Undang-undang  Dasar 1945  dan  Pancasila.  Salah  satu menciptakan kesejahteraan  sosial  untuk  rakyat  Indonesia berupa, jaminan  perlindungan kesehatan yang perpanjangantangannya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.
BPJS  Kesehatan  merupakan  badan hukum  yang  bertanggungjawab langsung kepada  Presiden  yang  tertuang  di  dalam Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2009. Perannya untuk menjalankan, meninjau, merawat  dan  melindungi  hak  dari  masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kesejahteraan  khususnya  dibidang  kesehatan dan  merupakan  perantara  sebagai  penjamin hak  masyarakat Indonesia  dalam  memperoleh fasilitas kesehatan yang baik. Seluruh penduduk  Indonesia  wajib  menjadi  peserta BPJS  Kesehatan,  yang  dibagi  atas  jenis kepesertaan  berupa  pekerja  penerima  upah, pekerja  bukan  penerima  upah  dan  penerima bantuan  iuran  jaminan  kesehatan  (PBI  JK). Peserta  BPJS  yang  tergolong  PBI  JK  adalah masyarakat  yang  tergolong  fakir  miskin  atau keluarga  miskin  dan  tidak  mampu dimana iurannya dibayarkan oleh Pemerintah . (Sulastomo, 2014)
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun  2019
berjumlah 183.790 jiwa dengan jumlah persentsae  penduduk  yang  menerima  jaminan kesehatan  PBI  sebesar  29,60%  (Statistik, 2020).  Dimana  alokasi  anggaran  APBD  (total belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung) yang  dikelola  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sumatera  Utara  pada  tahun  2019  sebesar 372.921.834.501,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua milyar  sembilan  ratus  dua  puluh  satu  juta delapan  ratus  tiga  puluh  empat  ribu  lima  ratus satu rupiah), menurun dibanding alokasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar 431,78 milyar rupiah. Dengan anggaran  dikota  medan  berkisar  2,5  milyar dengan persentase total anggaran 15,00 persen (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara, 2018).  APBN  memberikan  penyaluran bantuan iuran  (PBI)  sebesar  420.000  kepada penerima. Menurut  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah,  ada  310.000  orang  yang  menjadi kontributor  program  Bantuan  Iuran.  720  ribu orang  adalah  anggota  Pekerja  Dibayar  (PPU). 623.000  berada  di  pekerja  bukan  penerima upah  (PBPU).  Dan  ada  non  pekerja  yang mengikuti  program  BP  (BPJS  Kota  Medan, 2020).  Setiap  masyarakat  berhak  mengakses pelayanan  kesehatan  dasar  karena  dasar jaminan  kesehatan  adalah  gotong  royong, dimana  yang  miskin  dapat  membantu  yang miskin  (UU  No.  40  Tahun  2004).  Peserta program  JKN-KIS  berhak  atas  pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.
Pada  tahun  2019  terjadi  banyak perubahan  kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional dimana semakin intensifnya verifikasi validasi data PBI yang menghasilkan
penonaktifan  PBI.  Pada  tanggal  01  Agustus 2019 Kementerian Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 76 Tahun 2019 tentang  Penonaktifan  dan  Perubahan  Data Peserta  PBI  JK  Tahun  2019  Tahap  Ke-Enam yang  dimana  surat  keputusan  menteri  sosial tersebut  bahwa  sejumlah  peserta  tidak terdaftar  lagi  menjadi  PBI  JK  dan  secara bersamaan di daftarkan peserta pengganti. Hal tersebut  menjadi  sebuah  polemik  di  dalam masyarakat  yang  tidak  mampu  maupun  fakir miskin.
Penonaktifan  Kartu  BPJS  dari  Pusat  ini  tentu juga berpengaruh bagi pemegang Kartu Medan Sehat di kota Medan, karena Pemerintah  Kota Medan selama  ini  memberlakukan  kartu Medan  sehat  yang  memberikan  manfaat Perlindungan  Kesehatan  bagi  warga  kota Medan. Sejak 2015 yang  lalu  para pemegang kartu  Medan Sehat  otomatis  masuk  menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  sesuai  Perpres  RI  Nomor  111  tahun 2013 Pasal 6, Kepesertaan Jaminan
kesehatan  bersifat  wajib  dan  mencakup seluruh penduduk Indonesia.
Di bidang kesehatan, Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya  kesehatan  yang merata  dan  terjangkau oleh masyarakat. Wujud dari bentuk perlindungan  yang  diberikan  Pemerintah  maka seluruh Warga Negara Indonesia wajib mendaftarkan diri  dan seluruh anggota keluarganya  ke  dalam  program  jaminan kesehatan nasional dari pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan dan  BPJS Ketenagakerjaan.
Kewajiban  kepesertaan  mengikuti  program jaminan kesehatan BPJS ditegaskan lagi dalam Penjelasan  Pasal  4  huruf  g  UU  No.  24  Tahun 2011  tentang  BPJS  yang  menyatakan  yang dimaksud  prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib mengharuskan  seluruh  penduduk  menjadi peserta  jaminan  sosial  dilaksanakan  secara bertahap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  tanggung  jawab  pemerintah Kota Medan dalam penonaktifan peserta PBI terhadap surat Keputusan Kemensos No. 70 Tahun 2019 Tahap Ke Enam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yuridis  normative  menjadi  jenis metode penelitian ini, yang dimana membahas teori-teori  hukum,  konsep  hukum,  asas  hukum dan  peraturan  perundang-undangan  tentang jaminan  kesehatan  dimana menganalisa  suatu pokok masalah  yang  ada  di  dalam  penelitian yang  menghasilkan  argumentasi  dan  teori ilmiah  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis normative  dan  empiris  yang  berkaitan dengan  Dampak  Penonaktifan  Peserta  PBI Terhadap
Kebijakan
Surat Keputusan Kementerian Sosial No. 70 Tahun 2019 Tahap Ke Enam (Marzuki, 2011).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  dimana  data  yang  diperoleh  langsung dari  sumber  pertama,  yakni  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumbernya  baik melalui wawancara langsung dengan informan. Data  sekunder  adalah  data  yang  mencakup dokumen-  dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan
dengan  jalan membaca,  mengkaji  serta mempelajari buku-buku  yang  relevan  dengan objek  yang  diteliti.  Data  sekunder  dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1)  Bahan  hukum  primer  segala  bentuk peraturan dan produk perundang- undangan yang
terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang- Undang  Dasar  1945,  Undang-  Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggaran  Jaminan  Sosial,  UU  No 40  Tahun  2004  tentang SJSN,  Keputusan Menteri  Sosial  Nomor  79  Tahun  2019 tentang Penonaktifan Dan Perubahan Data Peserta  PBI  Jaminan  Kesehatan  Tahun
2019 Tahap Ke enam, peraturan pemerintah  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
2)  Bahan  hukum  sekunder,  buku-buku  hasil penelitian  dan  atau  karyai  lmiah  serta bahan  dari  internet  yang  relevan  dan berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.
3)  Bahan hukum tersier, yaitu semua
dokumen  yang  berisi  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain- lain.
Lokasi  penelitian  akan  dilakukan  pada  Kantor Dinas  Sosial  Kota  Medan,  Rumah  Sakit Pemerintah di Kota Medan beserta Klinik yang menerima  BPJS  dan  kantor  BPJS.  Subjek penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  peserta BPJS  PBI  yang  telah  dinonaktifkan.  Objek penelitian adalah implementasi Surat Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  79  Tahun
2019  tentang  Penonaktifan  Dan  Perubahan Data  Peserta  PBI  Jaminan  Kesehatan  Tahun 2019 Tahap Ke enam.
Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen wawancara,  baik  terstruktur  maupun  tidak terstruktur. Informan yang diwawancarai antara lain,  pihak  rumah  sakit, pihak  dinas  sosial  dan pihak  klinik  mengenai SK  Mensos  Nomor  79 Tahun 2019. Data  yang diperoleh dari wawancara berupa data primer dan sekunder. Penelitian  ini  dilakukan  analisis  data  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  sebagaimana data yang dibutuhkan tidak berupa angka- angka, penelitian menggunakan  kata- kata tanpa rumus statistik. Pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan
(menggambarkan / menceritakan)  kembali  secara  tertulis  dari hasil survey lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sebab Terjadinya Penonaktifan Peserta

## Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
1. Pengertian Peserta Bantuan Iuran (PBI)
Peserta Bantuan Iuran atau disingkat PBI adalah peserta  jaminan  kesehatan  bagi  fakir  miskin dan orang tidak mampu sebagaimana
diamanatkan Undang-undang  SJSN yang
iurannya dibayarkan oleh pemerintah, ditetapkan  oleh  pemerintah  dan diatur  melalui Peraturan  Pemerintah.  (P.  M.  Putri  &  Murdi, 2019)
Pada  penghujung  tahun  2012,  pemerintah menerbitkan  Peraturan  No.  101  tahun  2012 tentang  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI)  yang
mengatur tentang siapa yang berhak menerima bantuan  pembayaran  iuran  jaminan  kesehatan dari  pemerintah  yang  diambil  dari  APBN maupun APBD. Peraturan pemerintah tersebut ditujukan untuk  fakir  miskin  dan  orang  tidak mampu  yang  akan  menjadi  peserta  PBI Jaminan Kesehatan.
Definisi  dari  fakir  misikin,  yaitu  sebagai  orang yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian  tapi  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  dirinya  dan keluarganya. Sedangkan  golongan  orang  tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian,  gaji  atau  upah,  yang  hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun  tidak  mampu  membayar  iuran  bagi dirinya dan keluarganya. (Jurnalis, 2014) Kriteria  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu ditetapkan oleh menteri sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan  /atau pimpinan lembaga terkait antara lain Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  serta  Kementerian Dalam Negeri., sebagaimana dimaksud menjadi dasar  bagi  lembaga  yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  statistik  untuk melakukan  pendataan  yang  dilakukan  oleh Badan Pusat Statitistik (BPS). Dimana data fakir miskin  dan  orang  tidak  mampu  yang  telah diverifikasi dan divalidasi.    Namun,    sebelum ditetapkan  menjadi  Peserta  PBI  sebagai  data terpadu  oleh  Menteri  di  bidang  sosial,  hal tersbut dikoordinasikan  terlebih  dahulu  dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri
dan/atau  pimpinan  lembaga  terkait.  (Amalia  & Husada, 2021)
2. Sebab  Terjadinya  Perubahan  PBI
menjadi Peserta Non PBI JK
Katagori  peserta  PBI  JK  adalah  peserta  yang termasuk  katagori  rakyat  miskin  yang  dimana sudah  tertuang  di Keputusan  Menteri  Sosial Republik Indonesia  Nomor:  146  /  HUK  /  2013 tentang  Penetapan  Kriteria  dan  Pendataan Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu. Perubahan  pasien  PBI  menjadi  Non  PBI merupakan  kebijkan  kementerian  sosial  yang dimana  Pemerintah  melakukan  pembaruan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan  (PBI  JK)  secara  berkala.  Peserta Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (PBI JK) dilakukan pembaharuan secara berkala oleh Pemerintah, dimana  langkah  dilakukan  dengan  tujuan  agar data  penerima  bantuan  iuran  tepat  sasaran. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf  mengatakan,  mengingat  penetapan peserta  PBI  JK  mengacu  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  tentu  perlu dukungan semua pihak terkait agar penyempurnaan  DTKS  dapat  terus dilakukan. (BPJS RI, 2017)
Pada  tahun  2019  dikeluarkan  Surat
Keputusan
Dinonaktifkannya PBI-JK berdasarkan Surat Keputusan persen dari total jumlah  penduduk  (Statistik,  2020).  Angka tersebut hanya turun tipis diibanding tahun 2018 yang sebanyak 186,45 ribu jiwa. Kondisi ini juga diperburuk  oleh  masih  adanya  krisis  ekonomi yang  melanda  yang  ditandai  dengan  tidak
stabilnya  kondisi  perekonomian,  belum  stabil pembangunan  dan  infrastruktur,  rendahnya pendidikan  keterampilan  dan  terbatasnya ketersediaan  lapangan  kerja.  Selain  itu,  pada tahun  2019  terjadi  wabah  pandemic  Covid  19 yang menyebabkan kondisi perekenomian tidak baik  sehingga  jumlah pengangguran  meningkat sehingga  jumlah  penduduk  miskin  bertambah. Hal  ini  anggara  dana  APBN  dan  APBD dialokasikan untuk penanggulan covid.
Kepala  seksi  jaminan  sosial  keluarga dinas  sosial  kota  medan  bapak  Arianto mengatakan,  bahwa  perubahan  PBI  menjadi Non  PBI  dipengaruhi  dari  anggaran  APBN maupun APBD, mengingat penetapan peserta PBI  JK  mengacu  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS)
yang penyempurnaan DTKS dapat  terus dilakukan setidaknya  setiap  enam  bulan  sekali.  Pada tahun  2019  penonaktifan  perubahan  data peserta PBI menjadi Non PBI di sumatera utara berjumlah 256.107. DTKS termutakhir diterbitkan pada Januari 2020 dengan jumlahnya 97,3 juta jiwa. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi  secara  berkala dan  terus  menerus agar  masyarakat  dapat  mengetahui  apakah masih  terdaftar  dalam  DTKS  tersebut  atau tidak,  dan  hal  ini  akan  berpengaruh  pada kepesertaannya  sebagai  PBI  JK.  (Arianto, 2020).  Bapak Dr.  Hendrico H.P selaku kepala instalasi  verifikasi  dan  akses  (SK)    No.  70
Tahun 2019 Tahap mengatakan tentang penonaktifan PBI. Enam
dengan  meningat  dana  anggaran  APBN maupun  APBD.  Dimana  jumlah  penduduk miskin  di  Kota  Medan  tahun  2019 sebanyak
183,79 ribu jiwa atau sekitar 8,08 menjadi Non PBI  mulai  diberlakukan  terhitung  1  agustus 2019 sesuai dengan terbitnya SK Mensos No. 79  Tahun  2019  tentang  Penonaktifan  dan Perubahan  Data
Peserta  PBI  JK  Tahun  2009  Tahap  Keenam. Perubahan tersebut terjadi mengingat dana dari APBN  maupun  APBD.  Perubahan  tersebut dilakukan  antara  kementerian  sosial  dengan kementerian kesehatan. Pihak rumah sakit tidak mengetahui  secara signifikan  perubahan  data pasien PBI menjadi Non PBI, pihak rumah sakit hanya menerima data dan jika terjadi perubahan peserta  maka  peserta  akan  diberi  petunjuk untuk  melaporkan  ke  PBJS.  (Hendrico  H.  P Simarmata, 2020)
Berdasarkan  keterangan  diatas, penonaktifan kepesertaan  PBI  JK  mengacu  pada  anggaran APBN  dan  APBD  tahun  2019.  Selain  itu, penyebab  penonaktifan  kepesertaan  PBI  JK disebabkan  tidak  terdaftar  dalam  DTKS. Masyarakat perlu didorong untuk dapat secara proaktif melaporkan ke Dinsos setempat apabila terjadi ketidaksinkronan data. Misalnya, karena ada  perubahan  dalam  susunan  anggota keluarga  (lahir,  meninggal,  kawin,  cerai) sebagaimana  tercantum  Kartu  Keluarga  (KK) sehingga  sebagian  anggota  keluarga  belum terdaftar  dalam  DTKS,  maka  diharapkan penduduk  tersebut  dapat melaporkan  data  diri dan anggota keluarganya ke Dinas Sosial untuk pemutakhiran  DTKS.  Sesuai  dengan  aturan yang berlaku, apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS) sebagai  PBI  JK, maka  dapat  dilaporkan  kepada  Dinas Sosial
untuk didaftarkan dalam DTKS PBI JK yang aktif di bulan berikutnya.
B. Tanggung  Jawab  Pemerintah  Terkait Penonaktifan Pasien PBI
1.  Tanggung jawab BPJS Terhadap Peserta PBI
a.  Bpjs  Sebagai  Penyelenggara Jaminan
Kesehatan  Sistem  jaminan sosial
merupakan  program  negara  yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan dan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh masyarakat.  Demikian  pula  dengan kesehatan
masyarakat, negara
menjamin  akan  pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat termasuk  masyarakat miskin.  Jaminan  Kesehatan  adalah jaminan
berupa
perlindungan
kesehatan  agar  peserta  memperoleh manfaat  pemeliharaan kesehatan  dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh pemerintah. Untuk mewujudkan program negara tersebut perlu  dibentuk  badan  penyelenggara yang  berbetuk  hukum  berdasarkan konstitusi negara. (A. E. Putri, 2014) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  yang  selanjutnya  disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan  program  Jaminan Kesehatan. Lembaga tersebut
dibentuk dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, sebagaimana lembaga dimaksud adalah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
24  tahun  2011.  Lembaga  jaminan sosial  ini  dibentuk  untuk  menjamina perlindungan sosial khusunya pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh lapisan  masyarakat. Pasal  1  angka  2 peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, menyebutka bahwa ‘Badan Penyelenggara Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertangung jawab  kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan.  Sejak  januari  2014  terjadi pengalihan program
jaminan kesehatan  nasional kepada bpjs
kesehatan  yaitu (Sulastomo, 2014)
a)  Kementerian  kesehatan  tidak  lagi menyelenggarakan jaminan kesehatan masyarakat [jamkesmas];
b)  Kementerian  pertahanan,  Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia  tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya,  yang  ditetapkan dengan peraturan presiden; c)  PT jamsostek tidak lagi menyelenggarkan progra m jaminan pemeliharaan kesehatan
b.  Tanggung  terhadap  penolakan  pelayanan kesehatan  oleh  Rumah  Sakit terhadap perubahan  kepesertaan  PBI.  BPJS  sebagai badan hukum publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik yang didirikan oleh negara dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan,  ketetapan,  atau  peraturan  yang mngikat  umum.  Pada Undang-Undang  BPJS juga  terdapat  norma  tentang  BPJS  dalam melaksanakan  program jaminan  sosial  yaitu: (BPJS RI, 2017)
a) BPJS  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
b) BPJS  berfungsi  sebagai  sistem  jaminan sosial  nasional  yeng  berdasarkan  asas kemanusiaan,  kemanfaatan  dan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c) BPJS  diberi  kewenangan  untuk  membuat aturan yang mengikat umum.
d) BPJS bertugas megelola dana publik, yaitu dana  jaminan  sosial untuk  kepentingan peserta.
e) BPJS  berwenang  malakukan pengawasan dan pemeriksaan asas kepatuhan peserta
dan  pemberi  kerja  dalam  memenuhi kewajiban sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan jaminan sosial.
f) BPJS berwenang mewakili negara Republik  Indonesia  sebagai  anggota organisasi atau lembaga internasional.
g) BPJS  berewenang  mengenakan  sanksi administrasi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenhui kewajibannya.
h) Pengangkatan  anggota  Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden setelah melalui proses seleksi publik.
Peserta  BPJS  kesehatan  memiliki  hak  yang perlu  dihormati  dan  dilindungi  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat yang  menjamin  kepastian  perlindungan  dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Peserta  BPJS  memiliki  hak  dan  kewajiban sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  BPJS Kesehatan  Nomor  1  tahun  2004  tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan pasal 24 s/d pasal26, bahwa setiap peserta BPJS mempunyai hak untuk:
a)  Mendapatkan identitas peserta
b)  Mendapatkan nomor virtual account;
c)  Memilih fasilita kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan;
d)  Memperoleh          manfaat            jaminan kesehatan;
e)  Menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan  dan/atau  bpjs  kesehatan  yang bekerja sama;
f)  Mendapatkan iformasi pelayanan kesehatan
g)  Mengikuti  program  asuransi  kesehata tambahan.
h)  Kewajiban peserta BPJS
i) Membayar iuran
j) Melaporkan perubahan data kepesertaan k)  Meaporkan perubahan status kepesrtaan
l) Melaporkan kerusakan dan/atau kehilangan kartu identitas peserta jaminan kesehatan. Berdasarkan  peraturan  BPJS  diatas  bahwa peserta  BPJS  berhak  akan  jaminan  pelayanan kesehatan  dari  setiap  tenaga  kesehatan  yang bekerja  sama  dengan  BPJS,  namun  terkait pertanggung jawaban terhadap status kepesertaan BPJS yang terjadi perubahan data dari  kepesertaan  PBI menjadi  non  PBI,  itu menjadi  kewajiban  peseta  untuk  melaporkan perubahan status kepertaanya. Hal ini diuraikan pada  peraturan  BPJS  Nomor  1  tahun  2004 pasal 27 sampai dengan pasal 32. BPJS sebagaimana  pada  peraturan  tersebut  hanya menetapakan data berdasarkan laporan peserta atas  perubahan  data  atau  data  dari  pemerintah daerah yang mengurusi bidang sosial. Biaya atau segala  kerugian  yang  timbul  menurut  pasal  28 peraturan BPJS Nomor 1 tahun 2004 akibat dari keterlambatan  dan/atau  kelalaian  pelaporan perubahan  data  peserta  jaminan  kesehatan menjadi beban peserta. Hal ini dapat merugikan peserta PBI yang tidak tahu adanya perubahan data  tanpa  sosialisasi  atau  pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga      disaat      peserta PBI          yang  membutuhkan  pelayanan kesehatan  akan  mengalami  kesulitan,  oleh kareananya dibutuhkna  peran  pemerintah  dan ini BPJS untuk memberikan solusi agar peserta PBI  tersebut  menerima  pelayanan  kesehatn sesuai prosedurnya.
Bentuk  perlindungan  hukum terhadap  peserta PBI yang  mengalami  perubahan data menjadi non PBI, dengan menjamin pelayanan kesehatan  serta  informasi  yang  valid  terkait kepesertaan  dan hak  bagi  kepesertaan  PBI tersebut  yang  mengalami  perubahan  data. BPJS  mempunyai  peranan  penting  untuk menjalankan  program  pelayanan  kesehatan sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2004 pasal 13 huruf d ‘memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional;. Dan  huruf  f pada pasal tersebut yaitu ‘memberikan informasi  kepada  peserta  mengenai  prosedur untuk  mendapatkan  hak  dan  memenuhi kewajiban’. Untuk menjalankan tanggungjawab BPJS  tersebut  tentunya  diperlukan  pelayanan kesehatan  untuk  menjamin  atau  upaya pemerintah dalam hal memelihara meningkatkan  kesehatan,  pencegahan,  dan pemulihan  kesehatan  perorangan,  keluarga, kelompok  masyrakat.  Dengan  terciptanya pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  miskin serta  keterbukaan  informasi  bagai  peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan maka masyarakat  akan  merasakan  perlindungan hukum  untuk  memperoleh  haknya  berupa adanya pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian  hukum  yang  telah  diatur  dalam peraturan  peraundang-undangan  dan  adanya sanksi bagi pihak yang melanggar.
1) Tanggung Jawab Pemerintah
a)
Peranan  Pemerintah  Kota  Medan sebagai Pelaksana Jaminan Kesehatan
Berdasarkan  amanat  undang-  undang  bahwa pemerintah  berkewajiban  untuk  menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk  pula  masyarakat  yang tidak  mampu.
Oleh
karenanya pemerintah telah mengeluarakan  kebijkan  serta  menjalankan program  pelayanan  kesehatan bagi masyarakat miskin  dengan  memberikan asuransi  kepada seluruah masyarakat. Program asuransi ini tidak menanggung  kekurangan  nilai  ekonomi  atau biaya hidup yang timbul akibat terkena penyakit bagi  peserta  asuransi,  melainkan  asuransi kesehatan  hanya  menanggung  biaya  yang timbul  akibat  terserang  penyakit  yaitu  berupa biaya pengobatan dan biaya perawatan, begitu juga  biaya  lain  yang  timbul  dalam  rangka pemulihan kesehatan walaupaun yang tertanggung  meninggal  dunia  akibat  dari penyakit  tersebut.  Asuransi  yang  diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa jaminan pelayanan  kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh lembaga negara non  kementerian yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden yaitu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (Asyhadie, 2017).  Melalui  BPJS  masyarakat diberi  kemudahan  untuk  memperoleh  haknya khususnya bagi masyarakat miskin yang mana iuran  kepesertaanya  dibaiayai  langsung  oleh negara melalaui sumber dana APBN atau APBD. Pemerintah  melalui  dinas  sosial  berupaya memperoleh  data  yang  valid terkait  penerima bantuan jaminan sosial tersebuit  untuk masyarakat miskin agar tepat  sasaran. Masyarakat  yang  menerima bantuan  lsngung dari  pemerintah  disebut  sebagai  peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
Berdasarkan wawancara kepada bapak Arianto dinas  sosial  kota  medan  nmenjelaskan  ada 23.000  masyarakat  kota  medan  yang  layak menjadi  kepsertan  jaminan  sosial  yang ditanggung  oleh  pemko medan  melalui  dan APBD.  Dengan  demikian  pemerintah  telah berperan dalam  mengupayakan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyakart miskin dengan  mendata  ulang  serta  menyediakan anggaran untuk peserta .
Perlunya kepastian hukum dalam peningkatan pelayanan eksehatan  bagi  masyrakat sebagai bentuk tanggug jawab pemerintah sebagai pelekasana  perlindungan hukum  terhadap  masyrakat  miskin  dikota medan. Perlindungan hukum bagui msayarakat kota medan salah satunya adalah  peningkatan pelayanan kesehatan sebagai hak masayarakat  sebagai  mana  diatur  dalam undang undang  nomor  36  tahun 2009  tentang kesehatan yaitu
1.  Hak untuk mendapatkan kesehatan;
2.  Hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan;
3.  Hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau;
4.  Hak  untuk  menetukan  sendiri  pelayana kesehatan  yang diperlukan  bagi  dirinya sendiri;
5.  Hak  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
6.  Hak  mendapatkan  informasi  dan  edukasi tentang  kesehatan  yang  seimbang  dan bertanggung jawab;
7.  Hak  memperoleh  informasi  tentang  data
kesehatan  dirinya  termasuk  tindakan  dan pengobatan  yang  telah  maupun  akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
b) Tanggung Jawab Pemerintah Kota Medan
Terhadap Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat  Miskin  Penerima  Bantuan Iuran akibat dari        perubahan data.
Prinsip  Tanggung  Jawab  Pemerintah terhadap  warga  negara  dianut  hampir  oleh seluruh negara yang berdasarkan hukum, dalam upaya  mewujudkan  semua  kebijakannya, pemerintah membuat  berbagai peraturan perundang-undangan (reegling), peraturan kebijakan ( beleidsregel), dan keputusan
( beschikking) . Tanggungjawab pemerintah Kota Medan merupakan perlindungan hukum kepada masyarakatnya  untuk  mendapatkan keadilan,
kemanfaat dan kepastian. Berdasarkan wawancara  kepada  bapak  Arianto  dinas  sosial kota  medan mengemukakan  Pemerintah  Kota Medan  bertanggungjawab  terhadap  pelayanan kesehatan masyarakat miskin penerima bantuan  iuran  akibat  dari  perubahan  data. Dimana dasar hukum pelaksanaanya amandemen  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945,  yang  secara  tegas  bahwa  memang Negara  berkewajiban  menyediakan  fasilitas kesehatan  bagi  masyarakat  miskin,  dengan cara  mengembangkan  Sistem  Jaminan  Sosial, karena  amanah  Undang-Undang  dasar  1945 maka  lahir  lah  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional ( SJSN) dan Undang- Undang No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggra Jaminan Sosial ( UU  BPJS),  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi
pembentukan  Badan  Peneyelenggara Jaminan Sosial  ,  yaitu  BPJS  Kesehatan  yang berfungsi mengatur  fungsi,  tugas,  wewenang  dan  tata kelola badan Penyelenggara jaminan sosial . (Arianto, 2020)
Berdasarkan wawancara kepada Edison Perangin-angin Ka. Subbag Hukum dan Humas  RS.  Pirngadi  mengungkapkan  apabila dalam  situasi  gawat  darurat,  sesungguhnya rumah  sakit  melakukan  tanggung  jawab sosialnya  bagi  pasien  penerima  PBI  yang  di hentikan bantuannya oleh pemerintah sebagai akibat dari perubahan data, pasien yang harus ditanggung  pembiayaannya  oleh  pemerintah atau  pemerintah  daerah,  sebab  jika  merujuk kepada  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit (Perangin-angin, 2020), didalam pasal 6 huruf b disebutkan :
(1)  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah bertanggungjawab untuk:
(b) Menjamin  pembiayaan  kesehatan dirumah sakit  bagi fakir  miskin  atau  orang  tidak mampu sesuai ketentuan perundang- undangan”
Oleh  karena  itu,  pasien  PBI  yang  terhenti akibat  perubahan  data  tetap  akan  dilindungi oleh pemerintah sehingga memberikan kepastian  hukum  tentang  tanggung  jawab pemerintah  dalam  menangulangi  pembiayaan yang  timbul  dalam  pelayanan  medis  selama masi  penonaktifan  kepesertaan  BPJS  peserta PBI.  Pada  pasal  29  Undang-Undang  No.  24 Tahun 2011 angka (1) huruf f rumah sakit juga berkewajiban  melaksanakan  fungsi  sosial antara  lain  dengan  memberikan  fasilitas pelayanan  pasien  tidak  mampu /miskin,  pelayanan  gawat  darurat  tanpa  uang
muka, mobil ambulan gratis, pelayanan korban bencana  dan  kejadian  luar  biasa  atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
c) Kordinasi BPJS, Dinas Sosial, dan Rumah
Sakit  Untuk  Peningkatan  Pelayanan
Jaminan Kesehatan PBI Peningkatan pelayanan publik
merupakan prioritas pemerintah sebagai peneyelenggara  birokrasi.  Pelayanan  publik dibidang  kesehatan  tentunya  perlu  kordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan. Hal ini agar pelakasanaan pelayanan publik sesuai dengan  tupoksi  yang  diatur  dalam undang- undang  dan  masyarakat  dapat memanfaatkan pelayanan tersebut. Setiap masyarakat mempunyai  hak  yang  sama  dalam  menikmati pelayanan  kesehatan  sebagai bentuk keadilan dalam  pelaksanaan  birokrasi  pemerintahan antar  lembaga  yang  berwenang  dibidang kesehatan. Keadilan dimaksud yakni kesamaan hak bagi masyarakat tanpa terkecuali dihadapan  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum tersebut (Kurniawan,  2017).  Oleh  karenanya setiap  lembaga  yang  berwenang  dalam  hal pelayanan  kesehatan  membutuhkan  aturan hukum  sebagai  dasar  kordinasi  pelayanan kesehatan  untuk  mencapai  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  itu  sendiri  berfungsi  sebagai peraturan yang harus ditaat.
BPJS sebagai lembaga yang mengelola jaminan pelayanan kesehatan gratis kepada  masyarakat  miskin  tentunya  dalam  hal pengelolaan  data  harus  berkordianasi  dengan dinas  sosial  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah untuk memberikan informasi terkait
data  kemsikinan  masyarakat.  Oleh  karena  itu kordinasi  ini  perlu  aturan  yang  menciptakan keteriban  antar  lembaga  serta  masyarakat dalam  pemanfaatan  hukum  yang  berfungsi kepastian  hukum.  Demikian  juga  kordinasi dengan rumah sakit selaku pemberian pelayanan rumah sakit bagi masyarakat msikin, perlu juga mendapatkan kepastia akan masyarakat yang layak menerima bantuan gratis dari  rumah  sakit  berdasarkan data  dinas  sosial yang  mana  pasien  tersebut  telah  terdaftar sebagai penerima iuran bantuan dari pemerintah.
Tujuan  kordianasi  ini  sebagai  bentuk kepastian hukum antara lembaga dan masyarakat  selaku  penerima  manfaat  hukum dari  pemerintah  selaku  pelaksana  undang- undang  agar  teciptanya  keadilan  bagi  seluruh masyarkat.  Jika  atauran  tersebut  mengatur secara jelas tentang kordinasi kewenanganaan antar  lembaga  tersbut  secara  jelas  dan  logis, maka  terciptalah  kepastian  hukum  yang peraturannya  dibuat  dan  dijalankan  sesuai dengan prisip dan norma hukum.
Jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Medan  dari tahun 2015 ke tahun 2019 menurun walaupun tidak  secara  signifikasi.  Dimana  pada  tahun 2019  jumlah  penduduk  miskin  di  kota  Medan sebanyak  183,79  ribu  jiwa  atau  sekitar  8,08 persen  dari  total  jumlah  penduduk.  Angka tersebut  hanya  turun  tipis  diibanding  tahun sebelumnya  yang sebanyak  186,45  ribu  jiwa. Sementara pada 2017, jumlah penduduk miskin dikota  Medan  sebanyak  204,22  ribu  jiwa. Kondisi  ini  juga  diperburuk  oleh  adanya  krisis ekonomi  yang melanda  yang  ditandai  dengan
tidak stabilnya kondisi perekonomian.
Dalam  hal  ini  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  angka  kemiskinan  di  kota Medan masih tinggi yaitu faktor pertumubuhan
ekonomi yang belum stabil dengan pembangunan  yang  masih  belum  merata, insfraktuktur yang  tidak  baik sehingga  banyak perbaikan-perbaikan  dan  mengeluarkan  dana APBD yang begitu banyak,  rendahnya pendidikan  keterampilan kerja  menjadi  alasan sehingga  terbatasnya  ketersediaan  lapangan kerja.  Maka  angka  pengangguran  juga bertambah  banyak.  Apalagi  di  tengah  wabah pandemic Covid-19 saat  ini,  angka  kemiskinan di  tahun  2020  pasti  akan  bertambah,  seiiring dengan  menurunnya  pendapatan  masyarakat serta pertambahan angak
pengangguran.Sehingga
hal
tersebut berpengaruh pada perubahan data peserta PBI dimana  berdasarkan  hasil  wawancara  pada tanggal  24  Agustus  2020  oleh  Bapak  Arianto jabatan kepala  seksi  jaminan  sosial  keluarga dinas  sosial  kota  medan  beliau  mengatakan, perubahan PBI menjadi Non PBI di tahun 2019 untuk  sumatera  utara  berjumlah  256.107. Perubahan  tersebut  terjadi  Mengingat  dana dari  APBN  maupun  APBD  dan  mengingat penetapan peserta PBI JK mengacu pada Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS),  tentu perlu  dukungan  semua  pihak  terkait  agar penyempurnaan  DTKS  dapat  terus  dilakukan. Perubahan  pasien  PBI  menjadi  Non  PBI merupakan  kebijkan  kementerian  sosial  yang dimana  Pemerintah  melakukan  pembaruan data peserta Penerima Bantuan Iuran  Jaminan Kesehatan  (PBI  JK)  secara  berkala.  Langkah
ini  harus  terus  dilakukan  agar  data  penerima bantuan iuran tepat sasaran.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Medan bertanggung  jawab menyediakan       ketersediaan  fasilitas  kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan  program  jaminan  kesehatan, mengatur  dan  melindungi  hak  atas  kesehatan masyarakat  secara  optimal.  Tanggung  jawab Pemerintah  Kota  Medan terhadap  Peserta  PBI yang di nonaktifkan dalam pemenuhan hak atas kesehatannya, diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan BPJS dan Dinas Sosial Kota Medan  sehingga  pelayanan  kesehatan  mudah diakses  oleh  masyarakat.  Peserta  PBI  yang di nonaktifkan  oleh  Kementerian  Sosial  akan merasakan perlindungan hukum untuk memperoleh haknya berupa adanya
pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian  hukum  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  adanya sanksi  bagi  pihak  yang  melanggar  yang  diatur di  dalam  Undang-Undang  No.  24  tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggra Jaminan  Sosial ( UU  BPJS).  Tanggung  jawab  BPJS  terhadap perubahan pasien PBI yang  ditolak  oleh  rumah sakit  akibat  perubahan  data  yaitu  pihak  BPJS melakukan pemeriksaan  terhadap  status  data peserta  PBI  dan  apabila  terjadi  perubahan berdasarkan  laporan  peserta  atas  perubahan data maka pihak BPJS menuntun peserta BPJS PBI  untuk  melaporkan  ke  Dinas  Sosial  Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  A.,  & Husada,  I.  D.  (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Data Fakir Miskin Peserta
PBI  Yang  Dinonaktifkan  Menjadi Peserta Non PBI (Studi Dinas Sosial Kota  Medan). Reformasi  Hukum ,
25 (1), 1 –20.
Arianto,  sebagai  kepala  seksi  jaminan sosial  keluarga  dinas  sosial kota  medan.  (2020). Data Peserta PBI .
Asyhadie,  Z.  (2017). Aspek-Aspek  Hukum Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di Indonesia .  Mataram :  Rajawali Pers.
BPJS RI. (2017). BPJS Kesehatan. In Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara.
(2018). Profil  Kesehatan  Provinsi Sumatera Utara 2019 .
Hendrico  H.  P  Simarmata,  sebagai  kepala
instalasi  verifikasi  dan  askes  rumah sakit  pirngadi.  (2020). Perubahan
Data PBI .
Jurnalis,  hukum  online.  (2014).  Orang Miskin  Bebas  Iuran  Jaminan Kesehatan. In 14 Juni .
Kurniawan,  R.  C.  (2017).  Inovasi  Kualitas
Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (3),  569 –
586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10 no3.794 Marzuki,  P.  M.  (2011). Penelitian  Hukum Cetakan Ke VII . Jakarta : Prenamedia
Grup.
Perangin-angin,  E.  (Kepala  bagian  hukum dan humas rumah sakit pirngadi ). (2020). Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien PBI .
Putri,  A.  E.  (2014). Seri  Buku  Saku-2:  Paham BPJS (Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) .
Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan
Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jurnal  Wacana  Hukum ,
25 (1), 80.
https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25. 1.3046 Statistik, B. P. (2020). Jumlah Penduduk Miskin . Medan Kota. https://medankota.bps.go.id Sulastomo.  (2014). Sistem  Jaminan  Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi . Penerbit Buku Kompas.