SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (1-10) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Maya Novira Purwanti
Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya E-mail: maya.novira.purwanti-2018@fh.um-surabaya.ac.id

## Achmad Hariri
Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya Email: achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel
|Submitted : 25 April 2022 |Revised : 1 Juni 2022 |Accepted : 02 Juni 2022
How to cite: Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen  atas  Kelangkaan  Minyak  Goreng  Ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen”, Sultan  Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 1-10.

## ABSTRACT:
This journal focuses on the position of consumers when there is a shortage of cooking oil as it is today, where cooking oil is one of the 9 staple ingredients that must be guaranteed availability. By using Law No. 8 of  1999  concerning  Consumer  Protection  as  the  main  reference  material.  This  research  will  review  about consumer legal protection to meet basic needs and legal remedies for consumers who experience a shortage of cooking oil products. The research method used is normative with a statute approach, using the law as a key instrument. The result is that based on the applicable law, the community can get legal protection for their right to obtain goods, in this case cooking oil, if in certain circumstances there is a scarcity or unavailability of an item or service. The community can even complain about their problems to the appointed agency and can file a lawsuit against the parties concerned for the violation of their rights. Socialization and awareness to the public on consumer protection is absolutely necessary to increase awareness, ability and empowerment of consumer rights.
Keywords : Consumer, Cooking Oil, Law.

## ABSTRAK:
Jurnal  ini  berfokus  pada  kedudukan  konsumen  saat  terjadi  kelangkaan  minyak  goreng seperti  saat  ini,yang  mana  minyak  goreng  merupakan  salah  satu  9  bahan  pokok  yang  harus terjamin  ketersediannya.    Dengan  menggunakan  Undang  –  Undang  No  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan acuan utama. Di dalam penelitian ini akan diulas tentang perlindungan  hukum  konsumen  untuk  memenuhi  bahan  pokok  serta  upaya  hukum  bagi konsumen yang mengalami kelangkaan produk minyak goreng . Metode penelitian yang dipakai adalah normative dengan pendekatan perundang –  undangan (statute approach ),dengan memakai undang  –undang  sebagai  instrument  kunci.  Adapun  hasilnya  adalah  berdasar  undang-undang yang  berlaku  masyarakat  bisa  mendapat  perlindungan  hukum  atas  hak-nya  untuk  mendapat barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kelangkaan atau tidak  tersedianya  suatu  barang  atau  jasa.  Masyarakat  bahkan  dapat  mengadukan  permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang  terkait  atas  terlanggarnya  hak  mereka.  Sosialisasi  dan  kesadaran  pada    masyarakat  akan perlindungan    konsumen  mutlak  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran,kemampuan  serta pemberdayaan hak – hak konsumen.
Kata Kunci : Konsumen, Minyak Goreng, Undang-Undang.

## Pendahuluan
Minyak  goreng  merupakan  salah satu  hal  utama  dimana  mayoritas penduduk  di  masyarakat  yang  ada  di negara indonesia dan berada pada bidang sektor pangan , Sehingga hal ini membuat minyak  goreng  menjadi  langka  sejak tahun  2021  hingga  sekarang.  Menurut Wintasari,  2017:896), tidak hanya dengan harga pada minyak goreng curah namun harga minyak goreng pada kemasan juga mengalami  peningkatan  yang  sangat tinggi, sehingga permintaan dari masyarakat dapat mengalami peningkatan. Menurut Barkatullah (2017:2),  adanya  kelangkaan  yang  dapat memicu bahan pasokan bahan baku pada minyak sawit mentah. Sehingga menyebabkan  terjadinya  sebuah  krisis pada  bidang  energi  yang  ada  di  negara eropa  yang  mengakibatkan  negara Indonesia  juga  mengalami  peningkatan harganya. 1 Perincian  harga  pada  minyak goreng  telah  di  atur  oleh  pemerintah mulai sejak tanggal 1 Februari 2022 harga minyak  goreng  curah  sebesar  Rp 11.500/liter.  Harga  minyak  goreng kemasan  sederhana  sebesar  Rp  13.500 /liter.  Harga  minyak  goreng  pada kemasan premium sebesar Rp
14.000/liter.  Turunnya  Surat  Edaran  dari pemerintah  Nomor  09  Tahun  2022 Tentang  Relaksasi  akan  menerapkan harga  dari  minyak  goreng  sawit  ini menjadi  kemasan  yang  lebih  sederhana dan  premium,  hal  ini  mengakibatkan harga  minyak  goreng  dengan  kemasan yang  premium  menjadi  meningkat dengan harga Rp. 40.000 /liter.
Pada kondisi dan situasi yang ada ,para  konsumen  di  hadapkan  oleh beberapa  pilihan  yang  terbatas.  Harga pada  membeli  minyak  goreng  dengan harga  tinggi  yang  dapat  melakukan
1 Barkatullah,
Framework Sistem
Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Di Indonesia, Nusa Pedia Bandung, 2017, hlm 2: .
pencarian  sumber  alternatif  yang  lain, seperti  menggunakan  minyak  jagung, minyak  kelapa/minyak  zaitun.  Pada Undang-Undang, Perlindungan Konsumen  pada  Pasal  1  ayat  1    dapat menyatakan  mengenai  definisi  pada perlindungan konsumen, meliputi berbagai  upaya  yang  dapat  digunakan untuk  memperoleh  suatu  kepastian hukum  sehingga  dapat  memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Apabila  dikaitkan  dengan  situasi  dan kondisi  yang  ada  saat  ini  maka masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan  kepastian  hukum  berupa pasokan  minyak  goreng  sesuai  dengan harga  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah memiliki kewajiban yang dapat memberikan berbagai informasi
mengenai  ketersediaan  barang  dan harganya  pada  konsumen.  Jika  terjadi sebuah  kelangkaan  pada  pemerintah dapat  mewajibkan  langkah  sehingga dapat  mengantisipasi  keadaan  yang terjadi di masyarakat.
Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen Pasal  4b  tentang  hak  konsumen  dapat menyatakan “ hak yang dapat melakukan pemilihan  barang/jasa  sehingga  dapat memperoleh  barang/jasa  yang  dapat menjadi  nilai  yang  dijadikan  sebagai jaminan. Adanya kondisi saat ini dimana harga  minyak  mengalami  kenaikan  yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat  di  jangkau  oleh  masyarakat. 2 Sehingga  penulis  dapat  menarik  sebuah pengkajian  perlindungan  hak  konsumen yang  dapat  memperoleh  minyak  goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## Rumusan Masalah
Dari penelitian yang dilakukan ini didapat  rumusan  masalah  yaitu  ,
2 Indonesia,  “Undang  -  Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.”
Bagaimana peraturan
mengenai perlindungan  sehingga  dapat  memenuhi hak  yang  dapat  memenuhi  bahan  pokok serta    Bagaimana  upaya  hukum  bagi konsumen yang dapat mengalami adanya kelangkaan produk pada minyak goreng?

## Metode Penelitian
Menurut  pernyataan  yang  telah dikatakan  oleh  dari  Soerjono  Soekanto, bahwa  “penelitian  merupakan  suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan sebuah analisis  dan  konstruksi  yang  telah dilakukan secara sistematis dan metodologis serta konsisten yang memiliki  tujuan    mengungkapkan  suatu kebenaran sebagai bentuk keinginan dari setiap individu sehingga
dapat mengetahui segala yang diharapkan”. 3 Sebuah  penelitian  dapat  memiliki daya  tarik  sehingga  dapat  menyebabkan sebab-akibat  pada  suatu  obyek.  Penulis menggunakan  sebuah  metode  hukum secara normative menggunakan pendekatan pada  undang-undang adalah suatu  penelitian  pada  bidang  hukum dimana  melakukan  penelitian  melalui studi  pustaka  atau  data  sekunder  yang disebut dengan hukum doktrinal (Sonata, 2014:25). Penelitian hukum yang normative  cenderung  terhadap  hukum yang  digunakan  sebagai  disiplin  yang berasal  dari  sudut  pandang  dan  norma karena  memakai  metode  normatif  tentu saja terdapat bahan hukum primer,bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan    yaitu  Undang  –  Undang Nomor
8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4 Sedangkan  data  sekunder  yang mendukung  penelitian  ini  diperolah  dari berbagai macam dokumen yang
3 Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1-2
4 Indonesia,  “Undang  -  Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.”
mendukung  pada  saat  penelitian  yaitu buku,  dokumen  resmi,  jurnal  yang  berisi teori  mengenai  hukum  dan  sumber hukum tersier berupa rancangan undang –  undang,  kamus  hukum  serta  sumber ilmiah yang relevan.
Untuk  analisis  data  metode  yang digunakan  adalah  normative  dengan mengulas Undang-Undang Perlindungan Konsumen  serta  Peraturan  lain  yang membahas tentang perlindungan konsumen  serta  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  saat  terjadi  kelangkaan barann.

## Pembahasan

## A.  Peraturan  mengenai  Perlindungan Konsumen
Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 UUPK  menjelaskan  mengenai  pengertian konsumen yaitu bagi individu yang telah memakai  suatu  barang/jasa  dimana setiap  masyarakat  dapat  memiliki  suatu kepentingan terhadap individu yang lain dan
tidak memperdagangkan barang/jasa  tersebut.  Adanya  sebuah perlindungan  pada  konsumen  dapat dijadikan  sebuah  jaminan  pemberian kepastian  hukum  dimana  memiliki sebuah hukum yang telah dijelaskan pada UUPK  pada  pasal  2,  mendefinisikan mengenai  suatu perlindungan yang akan diberikan  kepada  konsumen  dimana terdapat asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan,  asas  keamanan,  asas keselamatan  dan  asas  kepastian  hukum, pada  asas  tersebut  digunakan  untuk meningkatkan pembangunan secara nasional, yaitu:
1) Asas  manfaat  dapat  memberikan sebuah  pesan  atau  amanat  yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu perlindungan terhadap konsumen dan  para  pengusaha/wirausaha dengan menyeluruh.
2) Asas keadilan dapat mewujudkan berbagai hal yang menjadi kesempatan untuk konsumen dan para pengusaha/wirausaha
dengan  melaksanakan  segala  hal yang  menjadi  kewajiban  secara bijaksana dan adil. 3) Asas  keseimbangan  diharapkan dapat memberikan sebuah keseimbangan terhadap para konsumen,  pengusaha/wirausaha dan bagi pemerintah . 4) Asas  keamanan  dan  keselamatan bagi  para  konsumen  dengan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi konsumen, para pengguna atau para pemakai. 5 5) Asas kepastian hukum diharapkan  bagi  para  konsumen sehingga  wajib  untuk  mematuhi segala peraturan yang ada sehingga setiap konsumen mendapatkan suatu keadilan bagi penyelenggara perlindungan suatu  hukum.  Adanya  suatu  hak dan kewajiban bagi para konsumen  dan  negara  dapat menjamin suatu kepastian hukum. Menurut  pendapat  oleh Pasaribu  (2020:  46)  menjelaskan bahwa pada sebuah solusi terhadap perserikatan suatu bangsa-bangsa pada nomor 39/248  tahun  1985  tentang perlindungan  para  konsumen sehingga dapat memberikan sebuah  rumusan  yang  memiliki suatu  kepentingan  bagi  para konsumen yang dapat melindungi beberapa hal sebagai berikut: 6
1. Adanya sebuah perlindungan bagi para  konsumen  terhadap  segala
5 Widi dan Mira Erlinawati,
“Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap  Bisnis  Online.Jurnal  Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40”.
6 Pasaribu,  Nur  Cahya.  Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen,  Skripsi.  Medan:
Universitas Sumatera Utara 2020, hal 46 ”.
bahaya mengenai aspek kesehatan dan keamanan.
2. Adanya  bentuk  promosi  dan segala  bentuk  perlindungan  demi suatu  kepentingan  di  bidang ekonomi dan sosial pada konsumen. 3. Adanya ketersediaan dengan memberikan  informasi  lengkap yang  memadai  bagi  konsumen dengan pemberian berbagai macam kemampuan ketika melakukan pemilihan sesuai dengan  kebutuhan  dan  keinginan setiap individu.
4. Pendidikan Terhadap Konsumen
5. Ketersediaan  berbagai  cara  dan upaya  untuk  melakukan  ganti rugi  dengan  cara  yang  lebih efektif.
6. Adanya  sebuah  kebebasan  dalam berbagai berbagai peluang kesempatan pada suatu organisasi sehingga dapat memberikan pendapatnya  untuk  pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu kepentingan. 7 Adanya  hak  dalam  memberikan keamanan (the  right  to  safety ),  adanya hak yang dapat memberikan informasi,  hak  dapat  memilih,  dan hak  dapat  di  dengar.  Hak  dan kewajiban  pada  konsumen  yang dapat melindungi berdasarkan UUPK, meliputi:

## Hak Konsumen
a. Hak  dan  kenyamanan,  asas keamanan  dan  asas  keselamatan ketika memberikan konsumsi pada barang/jasa.
b. Hak  dalam  melakukan  pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh  suatu  nilai/nominal tukar yang sesuai dengan keadaan
7 Shidarta. H ukum Perlindungan Konsumen Indonesia , PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172”.
dan  adanya  jaminan  yang  telah menjanjikan.
c. Hak  untuk  melakukan  suatu pemilihan  barang/jasa  sehingga dapat  memperoleh  barang/jasa sesuai dengan nominal/nilai tukar yang  telah  diberikan  sesuai jaminan yang telah di janjikan.
d. Hak  adanya  suatu  informasi  yang telah dibenarkan, valid, dan akurat mengenai  suatu  keadaan  karena adanya jaminan suatu barang/jasa. e. Hak  untuk  mendengarkan  sebuah pendapat  karena  adanya  keluhan barang/jasa yang telah digunakan.
f. Hak  untuk  memperoleh  suatu advokasi sehingga dapat membentuk  sebuah  perlindungan dan segala upaya untuk menyelesaikan  adanya  sengketa pada perlindungan konsumen.
g. Hak  yang  digunakan  untuk memperoleh suatu pembinaan dan pendidikan pada konsumen.
h. Hak  melakukan  pelayanan  secara benar  dan  jujur  sehingga  tidak dianggap diskiriminatif.
i. Hak memperoleh suatu kompensasi karena telah memperoleh ganti / rugi sehingga barang  atau  jasa  tersebut  dapa diterima  dengan  baik  sesuai adanya  perjanjian  yang  telah disepakati.
j. Hak  yang  akan  mengatur  sebuah ketentuan  peraturan  yang  ada pada suatu perundang-undangan.
8 Kewajiban Konsumen
a. Dapat melakukan dilakukan kegiatan membaca dan mengikuti petunjuk/prosedur dalam memakai dan memanfaatkan barang/jasa sehingga 8 Hamid, Abdul Haris. Hukum Perlindungan  Konsumen  Indonesia ,  CV  Sah Media, Makasar, 2017, hlm 1-268
memberikan  rasa  aman  dan keselamatan bagi konsumen.
b. Memiliki  itikad  yang  cukup  baik ketika melakukan berbagai transaksi. c. Melakukan pembayaran berdasarkan nilai tukar yang telah sesuai dengan kesepakatan.
d. Mencoba  mengikuti  berbagai  hal dan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan  adanya  hukum persengketaan dengan melakukan perlindungan  kepada  konsumen dengan cukup baik.
e. Adanya  suatu  hak  dan  kewajiban yang akan dilakukan oleh konsumen sehingga dapat memberikan  berbagai  kewajiban bagi para pengusaha / wirausaha yang telah menjadi kewajiban bagi pengusaha karena memiliki hubungan  dalam  suatu  kegiatan yang akan terlibat secara adil. Hak Pelaku Usaha a. Hak dalam melakukan penerimaan terhadap suatu pembayaran sehingga
menyesuaikan  suatu  kesepakatan dimana dapat menyesuaikan suatu kondisi  /situasi  yang  melakukan penukaran terhadap barang / jasa yang akan di perdagangkan.
b. Hak memperoleh suatu perlindungan  dari  hukum  karena adanya  suatu  tindakan  terhadap konsumen yang memiliki iktikad/niat tidak baik. c. Hak  yang  dapat  dilakukan  untuk melakukan suatu pembelaan kepada  para  inidvidu  dalam melakukan suatu pembelaan kepada  semua  individu  terutama untuk  menyelesaikan  sengketa hukum yang terjadi pada konsumen.
d. Hak  untuk  melakukan  sebuah rehabilitasi  untuk  memulihkan nama  baik  seseorang  sesuai prosedur hukum dalam
melakukan segala macam kerugian  terhadap  barang/jasa yang telah diperdagangkan. 9
e. Hak  yang  dapat  mengatur  segala hal  sesuai  dengan  ketentuan  pada perundang-undangan.

## Kewajiban Pelaku Usaha
a. Memiliki  segala  niat/iktikad  yang baik dengan melakukan segala hal kegiatan usaha.
b. Memberi penjelasan dengan benar, valid,  dan  akurat  mengenai keadaan/situasi pada suatu barang/jasa  yang  menggunakan suatu perbaikan dengan dilakukan suatu pemeliharaan.
c. Memberikan  perlakukan  dengan memberikan  pelayanan  yang  baik terhadap  konsumen  secara  benar, jujur dan tidak berlaku diskriminatif. d. Menjamin sebuah kualitas barang/jasa/yang  telah  dilakukan suatu produksi yang telah melakukan  perdagangan  sesuai dengan  ketentuan  dari  standar kualitas yang telah berlaku.
e. Memberikan  sebuah    kesempatan terhadap  para  konsumen  yang dapat dilakukan sebuah pengujian/hipotesis dalam melakukan  suatu  percobaan  pada barang/jasa yang akan memberikan suatu perjanjian yang akan di perdagangkan.
f. Memberikan  sebuah  kompensasi berupa  sebuah  biaya  untuk penggantian  rugi  karena  telah memakai dan menggunakan barang/jasa sehingga memanfaatkan adanya barang/jasa tersebut. g. Memberikan beberapakompensasi, atas  kerugian  atau  pergantian  jika suatu barang/jasa dengan
9 Shofie,  Zulham. Hukum  Perlindungan Konsumen , Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.
menerima  dengan  memanfaatkan suatu perjanjian. 10

## Perbuatan yang Melanggar UUPK
Adanya  suatu  perbuatan/sikap yang  telah  melakukan  pelanggaran karena kegiatan pelaku usaha yang telah dijelaskan  pada  bab  4  UUPK,  dimulai pada  pasal  8  sampai  dengan  17.  Adanya sebuah ketentuannya pada pasal 8 UUPK adalah salah satu ketentuan secara umum bagi  para  pengusaha/wirausaha  bidang pabrik dan distribusi yang ada di negara indonesia.  Adanya  larangan  itu  meliputi berbagai  kegiatan  usaha  sehingga  dapat melakukan  segala  kegiatan  produksi  jual beli  perdagangan  terhadap  barang/jasa yaitu:
a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan  berdasarkan  standar yang telah ditetapkan.
b. Belum  sesuai  terhadap  berat  atau bersih  atau  netto  dengan  jumlah barang  yang  telah  terhitung berdasarkan  keuntungan  dari barang tersebut.
c. Belum  menyesuaikan  ukuran, jumlah  pada  timbangan  dan jumlah  perhitungan  terhadap ukuran yang sesungguhnya.
d. Belum  sesuai  dengan  suatu kondisi  yang  menjadi  penjamin, sebuah keistimewaan yang menjadi  suatu  label  yang  dapat digunakan  sebagai  keterangan atas suatu barang/jasa yang telah digunakan.
e. Belum sesuai dengan kondisi dari suatu  kualitas  yang  ada  pada sebuah  tingkatan  atau  yang menjadi  komposisi  dari  sebuah proses  pengolahan  yang  akan menjadi  sebuah  keterangan  pada barang/jasa tersebut.
10 Ahmad Miruidan Sutarman. Hukum
Perlindungan Konsumen , Deepublish, Yogyakarta, (2019), hlm 21-150.
f. Belum sesuai dengan kondisi atau situasi suatu perjanjian pada iklan dan  promosi  ketika  dilakukan sebuah penjualan terhadap barang/jasa tersebut. 11
g. Tidak memberikan pencantumkan tanggal  pada  jangka  dan  waktu penggunaan  serta  memanfaatkan barang tersebut dengan baik.
h. Belum mengikuti segala peraturan dan  berbagai  ketentuan  dalam melakukan  produksi  pada  label “halal”.
i. Belum  melakukan  pemasangan pada  label  atau  melakukan pembuatan  pada  suatu  barang dan ukuran, berat/isi bersih/netto, dan adanya komposisi,  serta  peraturan  ketika melakukan  pemakaian,  tanggal pembuatan,  identitas  dan  alamat yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan sebuah keterangan  dalam  menggunakan sebuah ketentuan untuk dilaksanakan. j. Tidak  mencantumkan  informasi yang  digunakan  sebagai  petunjuk dalam menggunakan barang yang sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan yang telah berlaku. 12

## B. Upaya Hukum bagi Konsumen yang dapat Diajukan dalam Kasus
Kelangkaan Minyak Goreng Harga minyak goreng akan selalu mengalami peningkatan karena
ketersediaan  stock  yang  membuat masyarakat  bingung.  Adanya  harga eceran pada minyak goreng dari harga Rp 11.000/liter  menjadi  Rp  14.000/liter sehingga  melalui  Permendag  Nomor  6
11 Handono,  Adi. Perlindungan  Bagi Informasi  Iklan  Barang  dan  Jasa  Yang Menyesatkan .  Skripsi:  Universitas  Jember, 2011, hlm 1-144..
12 Yusri, Muhammad. Kajian Undang- Undang  Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum  Islam. Jurnal Justisia
Ekonomika.Volume 3 Nomor 1,(2019). 1-15.
tahun  2022  tentang  Penetapan  Harga Eceran Tertinggi.
Masyarakat  yang  berada  pada situasi  yang  membutuhkan  adanya kepastian  dari  pemerintah  tentang keadaan,  adanya  keberadaan  undang- undang  perlindungan  konsumen.  Pada undang-undang pangan dengan peraturan  yang  dapat  digunakan  maka terdapat  jaminan  pada  ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Para penggugat dapat
menagjukan  gugatan  sendiri  atau  dapat diwakili  oleh  perwakilan  yang  ditunjuk. Adanya  perlindungan  hukum  adalah badan  perlindungan  hukum  nasional yang  akan  di  dirikan  dengan  dasar Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2019, sehingga memberikan sebuah tugas sebagai berikut :
a. Memberikan  berbagai  saran  yang dapat menjadi sebuah rekomendasi  oleh  pemerintah sehingga  dapat  dilakukan  sebuah penyusunan yang dapat melindungi pihak konsumen.
b. Melakukan  suatu  penelitian  yang dapat  mengkaji  suatu  perundang- undangan  yang  berlaku  untuk melindungi pihak konsumen.
c. Melakukan  studi  penelitian  pada barang/jasa  yang  berhubungan dengan keselamatan para konsumen. d. Mendorong adanya suatu
perkembangan  pada  konsumen dalam memberikan swadaya yang ada  pada  masyarakat  secara  luas menggunakan  informasi  yang diperoleh  dari  berbagai  media yang  dapat  membentuk  suatu perlindungan pada konsumen dan pihak yang ada pada konsumen.
e. Menerima  segala  bentuk  yang berkaitan dengan pengaduan pada perlindungan  untuk  konsumen kepada masyarakat, kepada lembaga yang memberikan
perlindungan, kepada para konsumen atau para pelaku usaha. f. Melakukan  berbagai  survey  yang dapat  berkaitan  dengan  berbagai kebutuhan konsumen. 13
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang – Undang  Perlindungan  Konsumen salah  satunya  adalah  melakukan gugatan kelompok atau class action ,tindakan  ini  diatur  dalam  pasal 46  ayat  (1)  huruf  b  menyebutkan “sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”.
Gugatan  ini  bisa  diajukan  oleh konsumen  yang  benar  –  benar dirugikan  dan  dapat  dibuktikan secara  hukum  kepada  peradilan hukum.  Adanya  gugatan  class  action bisa  membantu  efisiensi  konsumen dalam  berperkara.  Mengingat  jumlah konsumen  yang  dirugikan  berjumlah tidak sedikit

## Penutup
Berdasarkan hasil dari suatu pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sehingga dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Konsumen mendapat jaminan dari Undang – Undang
Perlindungan Konsumen atas ketersediaan barang dalam hal ini bahan makanan pokok yaitu minyak goreng
b. Konsumen dapat mengajukan gugatan hukum karena diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Jika  terjadi  upaya  hukum  dari pihak  konsumen  pada  pihak  pelaku usaha  maka  UUPK  bisa  menjadi  acuan
13 Asmadi, Erwin. " Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam
Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. Jurnal Hukum" , 2018, hlm 90-103.
untuk  menetapkan  keputusan  yang  adil. 14

## Daftar Pustaka
Barkatullah,  Abdul  Halim. Framework Sistem  Perlindungan  Hukum  Bag Konsumen Di Indonesia . Vol. 53, 2016. Indonesia,  Republik.  “Undang  -Undang Nomor    8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.”
Soekanto,  Penelitian  Hukum  Normatif; Suatu  Tinjauan  Singkat  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 1-2 ”
Widi dan Mira Erlinawati, “Implementasi
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40”. Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen  Indonesia,  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1- 172”. Hamid, Abdul Haris. Hukum Perlindungan  Konsumen  Indonesia, CV  Sah  Media,  2017,  Makasar,  hlm
1-268.
Shofie,  Zulham.  Hukum  Perlindungan Konsumen,  Kencana,  Jakarta,  2013. hlm 1-268. Ahmad Miruidan Sutarman.Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish,    Yogyakarta,  (2019),hlm 21-150. Handono,Adi. Perlindungan Bagi Informasi  Iklan  Barang  dan  Jasa Yang Menyesatkan. Skripsi:
Universitas Jember, 2011, hlm 1-144.
14 Shofie,Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung,2003, 1-120.
Yusri,  Muhammad.  Kajian  Undang-
Undang  Perlindungan  Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.Jurnal  Justisia  Ekonomika. Volume 3 Nomor 1,(2019). 1-15 Asmadi, Erwin.Aspek Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam Penggunaan  Aplikasi  Pembayaran Elektronik.Jurnal  Hukum,  2018,  hlm
90-103.
Shofie,  Yusuf.  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK) Teori  dan  Praktek  Penegakan Hukum,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2003, 1-120. Mira  Erlinawati,  Widi  Nugrahaningsih. “Implementasi Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  Terhadap Bisnis  Online.” Serambi  Hukum 11, no. 01 (2017): 27–40. Pasaribu,  Nur  Cahaya.  “Perlindungan
Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan  Pokok  Oleh  Pelaku
Usaha  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan  Dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,” 2020, 116. Soekanto,  Soerjono.  “Kesadaran  Hukum Dan  Kepatuhan  Hukum.” Jurnal
Hukum & Pembangunan , 1977.