E-ISSN: 2746-3591
Email: admin@ceredindonesia.or.id

## Mengenal Pajak Pengasilan PPh 21 Tentang Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak
Reza Hanafi Lubis 1* , Ahmad Landong 2 1*,2, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah rezahanafilubis@umnaw.ac.id
Abstrak: Pengabdian  kepada  masyaraka)  dengan    dalam    pembangunan  masyarakat  sebagai wahana  penerapan  dan  pengembangan  ilmu  dan  teknologi.  Melalui  SDGs  Desa  yang  merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa yang bertujuan agar SDGs nasional dapat tercapai melalui upaya  pencapaian  SDGs  Desa  secara  terpadu  di  masa  pandemi  covid-19.  Dilaksanakan  dengan metode  individual,  metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  obesrvasi  serta dokumentasi.  Metode  wawancara  ini  bertujuan  menggali  informasi  kepada  masyarakat  mengenai potensi  desa.  dilaksanakan  secara  individu  di  lokasi  sekitar  tempat  tinggal  di  Desa  Tanah  Merah, Kecamatan  Air  Putih,  Kabupaten  Batu  Bara. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukanbetapa  pentingnya digitalisasi  desa  melalui  media  sosial  dan  Teknologi  digital  sebagai  alat  yang  utama  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  isu    Covid-19,  pentingnya  pengetahuan  PHBS,  Literasi Digital terhadap Anak-anak dan mendigitalisasi makanan khas desa melalui video promosi desa yang di update melalui media sosial.
Kata Kunci : Penghasilan PPh 21, Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pemerintah mengharapkan wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  melaporkan  dan  membayar  pajak.  Pemerintah membuat aturan undang-undang tentang perpajakan yang mengikat bagi seluruh wajib pajaknya. Wajib pajak yang ada di Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia yang  bermukim  ataupun  bertempat  tinggal  di  Indonesia.  Pajak  menurut  Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi  wajib kepada negara yang tentang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  beberdasarkan  undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keeprluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Beberapa perubahan  tarif  pajak  penghasilan  (Pph  21)  sering  membuat  masyarakat  salah dalam menghitung pajak penghasilannya.
Penerapan  perubahan  tarif  Pph  21  sudah  dinyatakan  oleh  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  pada  tanggal  7  Oktober  2021.  Sosialisi  tentang  perubahan  tarif  terbaru  ini  sudah disosialisasikan  sebelum  tahun  2021,  tetapi  masih  banyak  wajib  pajak  perorangan  yang  di daerah-daerah  belum  mengetahuinya  tentang  perubahan  tersebut.  Wajib  pajak  tentunya sudah  harus  melaporkan  kewajibannya  untuk  menyampaikan  dan  membayarkan  pajak penghasilannya sebelum tanggal 31 Maret 2022. Hal ini berkaitan erat dengan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila telat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Untuk wajib pajak perorangan sanksi yang diberikan oleh Dirjen Pajak sebesar Rp 100.000,- per tahun .
Perubahan  pengahasilan  wajib  pajak  yang  dulunya  hanya  Rp50.000.000,- sekarang menjadi Rp60.000.000,-. Perubahan tarif penghasilan juga diubahan seperti pada Tabel berikut 1 berikut ini.
Tabel 1. Perubahan Tarif Pajak 2022 . Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000,- 5% Penghasilan di atas Rp60.000.000,- sampai Rp250.000.000,- 5% Penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000,- 25% Penghasilan Rp500.000.000,- sampai Rp5.000.000.000,- 30% Penghasilan di atas Rp5.000.000.000,- 35% Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20211231/259/1484171/daftar-kenaikan-tarif-
pajak- pph-dan-ppn-mulai-2022
Salah satru kewajiban wajib pajak adalah melaksakan kewajibannya dengan berprinsip pada sistem self assessment . Prinsip ini mewajibakn kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  sehingga besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos ataupun datang langsung ke Dirjen yang tercatat.
Kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak di sekolah SMK Swasta PAB 5  Klambir  Lima  adalah  sering  terlambatnya  wajib  pajak  dalam  membayar  dan
menyampaikan kewajibannya terutama pajak penghasilan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman  tentunya  mereka  susah  dalam  menghitung  besarnya  pajak  yang  harus dilaporkan.  Hal  ini  sering  menjadi  alasan  tidak  menyampaikan  kewajibannya.
Walaupun  penghasilan  mereka  selama  setahun  tidak  emmenuhi  Penghasilan  Kena Pajak, tetapi wajib pajak ahrus melaporkan penghasilannya.
Sasaran dalam pengabdian ini adalah para Guru SMK Swasta PAB 5 agar tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPh 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain  lain.  Sosialisasi  tentang  perubahan  tarif  PPh  21  pada  SMK  Swasta  PAB  5 merupakan upaya agar para pengajar (guru) mematuhi Undang-undang perpaakan di Indonesia yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya.
Tujuan  Pengabdian  Masyarakat  dengan  judul  Mengenal  Perubahan  Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak sebagai berikut :
1.  Wujud  pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  Dosen  Universitas  Muslim Nusantara Al-Washliyah
2.  Memanfaatkan  ilmu  pengetahuannya  khususnya  tentang  perpajakan  pada kehidupan prakteknya.
3.  Untuk  meningkatkan  kesadaran  kepada  para  guru  SMK  Swasta  PAB  tentang kwajiban membayar pajak dan menyampaikan PPh 21.
4.  Untuk  memberikan  informasi  tentang  perubahan  Undang-Undang  Perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia.
Pengabdian  Masyrakat  dengan  Judul  Mengenal  Perubahan  Tarif  Terbaru Bagi Wajib Pajak, waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut :
1.  Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2021 2.  Waktu : 13.00 WIB – 16.00 WIB 3.  Tempat : SMK Swasta PAB 5 Klambir 5 4.  Peserta : Guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima

## METODE
Langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut : Langkah  pertama  melakukan  wawancara  dengan  kepala  sekolah,  pegawai keuangan,  dan  guru  SMK  Swasta  PAB  5  Klambir  Lima  apa  saja  yang  dipahami tentang PPh 21 dan perubahan tarif yang bakalam terjadi di tahun 2022 agar materi yang yang disampaikan menambah pengetahuan kepada Kepala Sekolah, pegawai keuangan, dan Guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima. Tentang perpajakan. Meminta izin untuk menjadwal melakukan kegiatan sosialisi tentang perubahan tarif pajak PPh 21, dan disepakati tanggal 25 November 2021 Pukul 13,00 WIB sampai selesai.
Setelah diketahui apa saja yang belum dipahami tentang PPh 21 dan mengisi SPT melalui online. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah agar diperoleh solusi yang dapat dilakukan. Perumusan masalah dalam pengabdian ini adalah : 1.  Bagaimana pemahaman PPh Pasal 21 di SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima?
2.  Bagaimana perubahan tarif PPh pasal 21? 3.  Bagaimana cara mengisi SPT Tahunan WPOP? 4.  Bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak SPT PPh WPOP?
Penyelesaian permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah  melakukan  sosialisi  dan  bimbingan  mengenai  perpajakan  di  Indonesia, meliputi tentang perubahan per Undang-Undangan tentang tarif pajak bail wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan.
Beberapa metode yang digunakan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut :
1.  Seminar/Diskusi
Dalam  seminar  ini  disampaikanlah  defenisi,  aturan,  sangsi  dan  undang- undang  perpajakan  secara  umum,  pentingnya  pajak,  dan  dilanjutkan  dengan  pajak penghasilan, perubahan peraturan penghasilan kenak pajak dan  tarif pajak dari PPh Pasal  21.  Dan  juga  pada  akhir  sesi  seminar,  peserta  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan permasalahn yang dihadapiterkait dengan pengisian formulir SPT PPH WPOP. Metode ini dilengkapi dengan membahas kasus-kasus yang pernah dihadapi oleh  peserta,  sehingga  pelatihan  ini  menjadi  lebih  interaktif  dan  dapat  di implementasikan  sesuai  dengan  kenyataan.  Peserta  dalam  acara  ini  sebanyak  15 Orang yaitu terdiri dari kepala sekolah, pegawai keuangan, dan juga guru-guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima. Seminar acara ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

## Gambar 1 Pemaparan Materi Perpajakan
Gambar 2 Peserta Latihan

## Gambar 3 Foto Beserta

## 2.  Tutorial
Metode  ini  berlatih  langsung  dan  praktek  bagaimana  cara  mengisi  dan menghitung pajak penghasilan salaam setahun. Dan berlatih praktek mengisi formulir SPT PPh WPOP orang pribadi, cara pemotongan pajak dan pelaporan pajak orang pribadi

## HASIL
Pengabdian mansyarakat ini telah terlaksana dengan lancer. Adapaun target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman dalam mengimplementasikan  self  assessment  syatem  pelaporan  pajak  penghasilan perorangan.  Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  (1) penyampaian materi seputar perundang-undangan perpajakan mengenai PPh 21, (2) perubahan penghasilan kena pajak dan perubahan tairfnya, (3) diskusi dan implentasi pelatihan penginputan SPT WPOP. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi diskusi lebih lanjut melalui grup whatsapp dan email yang dikirimkan peserta.
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  analisis  deskriptif  yaitu mengidentifikasi  jenis  objek  pajak  PPh  Pasal  21  dan  membuat  kertas  kerja  untuk memudahkan  perhitungan.  Adapun  langkah  yang  dilakukan  dalam  pelatihan pembuatan kertas kerja ini adalah sebagai berikut :
1.  Mengidentifikasi pegawai/guru tetap dan  pegawai/guru tidak tetap.
2.  Mengidentifikasi  status  masing-masing  pegawai/guru  apakah  Tidak  Kawin  (TK), kawin dengan tidak ada tanggungan (K/0), kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1), kawin  dengan  tanggungan  2 orang  (K/2),  dan kawin  dengan  tanggungan 3  orang (K/3).
3. Menentukan perlakukan perpajakan yang tepat untuk masing-masing pegawai/guru terutama selain pegawai/guru.

## KESIMPULAN
Wajib  pajak  perorangan  merupakan  sumber  potensial  pendapatan  yang lumayan  besar  bagi  anggaran  negara.  Para  wajib  pajak  dituntut  untuk  dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan baik mulai dari kewajiban masa maupun  keawajiban  tahunannya.  Jadi  para  wajib  pajak  harus  memiliki  pengetahuan yang  cukup  baik  mengenai  aturan  perpajakan  dan  undang-undang  yang  berlaku  di
seluruh  aspek  perpajakan  terutama  dalam  rangka  implementasi  sistem self assessment .
Keterbatasn wajib pajak memahami pajak penghasilan PPh 21 menjadi salah satu faktor penting untuk diatasi sekaligus menjadi tantangan bagi Dirjen Pajakn PPh 21. Bagi wajib pajak ada baiknya untuk selalu melakukan pengecekan dan pembuatan laporan  keuangan  berkala  untuk  mengatasi  perpajakan  dimana  hal  tersebut  akan membantu memperlancar berbagai masalah yang terjadi.

## SARAN
Dengan adanya penyuluhan pajak penghasiln PPh 21 bagi guru SMK Swasta PAB 5 Klambir Lima ini maka perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, yang dapat berupa dibukanya forum konsultasi tentang pajak penghasilan melalui grup whatsapp ataupun email

## DAFTAR PUSTAKA
Utami, Wikan Budi, dan Budiyono. 2021. Penyuluhan Tentang PPH 21 Pada PT. Budi Karya Maju GUmpang Kartasura. Jurnal Bidimas. Vol. 03, No. 01
Baradja,  Lutfi,  Yuanita,  dan  Budi,  Ali  Gesang  Widodo.  2020.  Penerapan  Self  Assesment System PPH Pasal 21 Untuk UMKM Se- Jakarta ( Implementation Of Self Assessment System Tax Aticle For Jakarta’s Small Medium Enterprise ).
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211231/259/1484171/daftar-kenaikan-tarif-pajak-pph- dan-ppn-mulai-2022