## PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI POLRES BARITO UTARA
Dedi Ramadan Saputra 1 , Achmadi 2 , Ariyadi 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia *Corresponding Author e-mail: 05011998.saputradedy@gmail.com, achmadiump@gmail.com, ariyadialbanjari@gmail.com
Article History Received:21 May 2 Revised: Published: .017
Key Words: Educator,  Police,  , Crime, Child neglect, , Police, North Barito
Abstract: Child neglect is part of a form of violence against children, because it is included  in  social  child  abuse  (SocialAbuse).  Social  child  violence  includes  child neglect and child exploitation. Efforts to handle child neglect cases have not been very effective because they are only Social Services. The efforts made by the agency are to carry  out  technical  guidance,  assistance  and  control,  provide  social  assistance  for street children, and create halfway houses so that street children are educated and fostered, while those who must play an important role in the case are the police, but the police only conduct coaching and verbal reprimands to parents and children so that they do not feel the deterrent effect and repeat the same actions therefore it is necessary Stronger action to feel the deterrent effect. The research method used in this study is an empirical normative and juridical legal approach. Data sources: Primary Data and Skunder Data. Speaker: North Barito Resort Police Investigator. The results showed  that  the  Public  Prosecutor  followed  up  the  case  in  accordance  with  its authority, namely prosecuting and compiling charges, and the Judge decided all cases that  had  been  transferred  to  the  court  based  on  charges  regarding  abandoned children, either using the Criminal Code or Law No. 23 of 2002 or Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection which had been prepared by the Public Prosecutor. And the efforts of the Police in investigating the criminal act of child neglect by parents as a form of domestic violence committed by the internal Diskrimsus Polres Barito Utara have been carried out in 3 (three) ways, namely: repressive efforts, preventive efforts and pre-emptive efforts. Kata Kunci: Penydidik, Kepolisian,, Tindak Pidana,  Penelantaran anak,,  Polres,  Barito Utara Abstrack: Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara social (SocialAbuse). Kekerasan anak secara social mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Upaya penanganan kasus penelantaran anak belum terlalu efektif dikarenakan hanya Dinas Sosial. upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  instansi  tersebut  yaitu  melakukan  bimbingan  teknis, pendampingan  dan  pengendalian,  pemberi  bantuan  sosial  bagi  anak  jalanan,  dan membuat rumah singgah agar anak-anak jalanan di didik dan dibina, sedangkan yang harus  berperan  penting  pada  kasus  tersebut  yaitu  kepolisian,  akan  tetapi  kepolisian hanya melakukan pembinaan dan teguran lisan kepada orang tua dan anak sehingga tidak  merasakan  efek  jera  dan  mengulanggi  tindakan  yang  sama  oleh  Karena  itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar merasakan efek jera. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Hukum normatif dan yuridis empiris.  Sumber  data:  Data  Primer  dan  Data  Skunder.  Narasumber:  Penyidik Kepolisian Resor Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan  dengan  berdasarkan  dakwaan-dakwaan  mengenai  anak  terlantar,  baik dengan  menggunakan  KUHP  atau  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  atau UndangUndang  No.35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  disusun oleh  Penuntut  Umum.  Dan  upaya  Kepolisian  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  yang  dilakukan  oleh  internal  Diskrimsus  Polres  Barito  Utara  telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre- emtif.

## Pendahuluan
Indonesia  bukan  negara  Islam  tetapi  mayoritas  penduduknya  beragama  islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia yang beragama islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbeda orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan  tentang  anak.  Keluarga  adalah  merupakan  kelompok  primer  yang  paling penting  dalam  tatanan  kemasyarakatan.  Keluarga  merupakan  sebuah  grouf  yang  terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan Wanita. Dari keluarga itu juga akan melahirkan individu- individu  baru  yang  akan  meneruskan  kehidupan  selanjutnya  yang  pada  akhirnya  harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya.
Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum Wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak. hukum  merawat  dan  mendidik  anak  adalah  wajib,  akrena  apabila  anak  yang  masih  kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididk dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepadakehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, merka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.
Anak merupakan anugerah besar yang dititipkan Allah swt kepada orang tua. Anak menjadi penyejuk mata dan hati, serta menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Di sisi lain, anak juga dapat menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Terkait anugerah sekaligus cobaan pada anak, Allah swt pernah berfirman dalam Al-Qur’an Suarh Al-Kahfi ayat 46:
اَﻟْﻤَ ﺎلُ وَاﻟْ ﺒـَﻨـُﻮْ نَ زِﻳـْﻨَ ﺔُ ا ﳊَْﻴٰ ﻮةِ اﻟ ﺪﱡﻧـْ ﻴَﺎ ۚ وَاﻟْﺒٰ ﻘِﻴٰ ﺖُ اﻟ ﺼّٰﻠِ ﺤٰ ﺖُ ﺧَ ﲑٌْ ﻋِﻨْ ﺪَ رَﺑِّ ﻚَ ﺛـَ ﻮَاJً وﱠ ﺧَ ﲑٌْ ا َﻣَ ﻼً
Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S.Al-Kahfi : 46).
Sebagaimana normalnya kehidupan manusia, di antara cobaan bagi sebagian orang tua adalah ekonomi keluarga yang surut. Pada satu sisi, orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya,  di  sisi  lain  anak-anak  belum  begitu  mengerti  apa  yang  sebenarnya  mereka butuhkan dibanding yang mereka inginkan, sehingga seringkali jajannya melebihi kecukupan dan  kebutuhan  makannya. Dalam  hal  ini  tentunya  orang  tua  lebih  mengerti  bagaimana memposisikan dirinya ketika menghadapi keinginan anak. Membentak dan memarahi anak bukanlah perbuatan yang dihalalkan dalam Islam. Terlebih lagi menyiksa anak secara fisik, tentu perbuatan tak senonoh tersebut dilarang keras, apapun kondisinya.
Pada anak, hendaknya orang tua menasihati mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang. “Dalam  Al-Quran  dan  hadits  terdapat  penjelasan  bahwa  merupakan  kewajiban seorang ayah untuk berlaku baik dalam melayani kebutuhan anak-anaknya berupa pemberian
ASI, nafkah, sandang dan pelayanan.” (Al-Nawawi, al-Majmu’ syarh Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr).
Pada  Pasal  28B  Ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang berbunyi:
"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan an diskriminasi".
Maka dalam hal ini jelas bahwa Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sudah  mengatur  tentang  hak  hidup  setiap manusia di negara Indonesia. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni berusia maksimal 18 (delapan belas) Tahun, termasuk yang terkategori anak adalah anak yang masih dalam kandungan.
Perwujudan  dalam  memperoleh  keamanan  terjamin  terhadap  anak-anak,  Kebijakan hukum  dilakukan  adanya  peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Adapun peraturan – peraturan dimaksud adalah Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang  Undang  Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP,  terdapat  lima Pasal  yaitu  pasal  304,  305,  306,  307,  309.  kedudukan  anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum  dewasa,  sebagai orang  yang  mempunyai  hak-hak  khusus  dan  perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek  hukum  positif  terhadap  proses  normalisasi  anak  dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila  anak tersebut  belum  mencapai  usia  15  (lima  belas)  tahun. Sebagaimana  diketahui bahwa  penelantaran  anak  merupakan penasehat  hukum  atau  pengurus  atas  penetapan pengadilan, hak  menjadi  wali,  wali  pengawas,  pengampu  atau  pengampu pengawas,  atas orang
yang bukan anak sendiri; maka sanksi
bagi pelaku penelantaran anak orang tua sebagai berikut:
Pasal  304:  “Barang  siapa  dengan  sengaja  menempatkan  atau membiarkan  seorang dalam  keadaan  sengsara, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 305: “ Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Pasal 307 : “ Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu  dari  anak  itu,  maka  pidana  yang ditentukan  dalam  pasal  305  dan  306  dapat  ditambah dengan sepertiga”.
Pasal 309 : “ Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut. adapun maksud dari pasal 35 No. 4 adalah pencabutan hak asuh, wali, pengawas orang tua terhadap anak berdasarkan penetapan pengadilan”.
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  adalah  tunas,  potensi  dan  generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut,  maka  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi.
Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara social ( SocialAbuse). Kekerasan anak secara social mencakup  penelantaran  anak  dan  eksploitasi  anak.  Penelantaran  anak  adalah  sikap  dan perilaku  orang  tua  yang  tidak  mkemberikan  perhatian  yang  layak    terhadap  proe  tumbuh kembang  anak,  misalnya  anak  dikucilkan,  diasingkan  dari  keluarga  atau  tidak  diberikan Pendidikan dan Kesehatan yang layak.
Contoh kasus dari penelantaran anak ini adalah Kasus penelantaran anak di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berawal dari laporan warga bahwa ada 2 anak laki-laki dari orang  tua  yang  berbeda  yaitu  Andri  dan  Sandi  yang  sudah  lama  berkeliaran  di  sekitar kompleks Perumahan Jambu Muara Teweh, karena anak tersebut tidak sudah di buang oleh orang tuanya sudah bertahun lamanya. Adapun laporan dan data dari pak Heru Hidayat Unit PPA kepolisian Barito Utara membenarkan Kasus dugaan penelantaran anak yang dilakukan
oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab yang sudah tidak tau keberadaannya. Setelah mendapat laporan, polisi menyelamatkan anak-anak tersebut dan mencoba mencari orang tua mereka,  Utomo  dan  Nurindria,  karena  adanya  dugaan  penelantaran  anak.  Apabila  hal  ini benar terjadi ditemukan penelantaran anak maka Polisi pun bakal menjerat dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Mereka  akan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara.
Banyaknya  kasus  penelantaran  anak  di  Indonesia  yang  terjadi,  namun  tidak  diikuti dengan  penegakan  hukum    terhadap  orang  tua  yang  telah  menelantarkan  anak  dan  tidak mencerminkan perlindungan kepada anak, yang dimana anak merupakan anugerah dari tuhan yang  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  penuh  orang  tua  untuk  menjaga  dan membesarkannya  dan  apalagi  pada  kasus  penelantaran  ini  menyebabkan  salah  satu  anak terlantar  diluar  rumah  dan  anak-anak  yang  lain  mengalami  gizi  buruk  dan  mengetahui bagaiaman peran para penyidik untuk mengurangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang berkualitas sesuai dengan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam rangka pengumpulan data primer, data sekunder maupun tersier, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan  teknik  observasi  atau  pengamatan.  penelitian  dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan Peran Penyidik Kepolisian  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Penelantaran  Anak  di  Kota  Muara  Teweh Kabupaten Barito Utara.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Penyidik Kepolisian
Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Penyidik  menurut  Pasal  1  butir  ke-1  KUHAP  adalah  pejabat  polisi  Negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang
khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  KUHAP  lebih  jauh  lagi mengatur  tentang  penyidik  dalam  Pasal  6,  yang  memberikan  batasan  pejabat  penyidik dalam  proses  pidana.  Adapun  batasan  pejabat  dalam  tahap  penyidikan  tersebut  adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu  yang  diberi  kewenangan  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan penyidikan.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  pelaksanaan  dan  penyelenggaan  penegakan hukum  pidana  melibatkan  badan-badan  yang  masing-masing  memiliki  fungsi  sendiri- sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal  dalam  ilmu  kebijakan  pidana,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan Lembaga Pemasyarakatan”.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu.  Proses  penegakan  hukum  pidana merupakan  satu  rangkaian  proses  hukum  yang  dimulai  dari  tahapan  penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
Kepolisian  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antar  satu  dengan lainnya, telah diatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik  serta  melaksanakan  koordinasi  dan  pengawasan  terhadap  penyidik  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  (KUHAP). Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Pasal  4 bertujuan  untuk  menjamin  tertib  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya  ketenteraman masyarakat  guna  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri,  terselenggaranya  fungsi  pertahanan  keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Polisi  berperan  sebagai  Penyelidikan  merupakan  tindakan  awal  permulaan  dari penyidikan.  Penyelidikan  dilakukan  oleh  pejabat  penyelidik,  dengan  maksud  untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan,  tujuan  penyelidikan  untuk  tidak  melakukan  tindakan  hukum  yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. dalam penerapan asas praduga tak
bersalah yaitu tersangka harus pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.
Penyidikan terhadap perkara anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  Pasal  26  Ayat  (1)  dilakukan  oleh  penyidik  yang ditetapkan  berdasarkan  keputusan  kepala  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kepala  kepolisian  negara  Republik  Indonesia.  Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik  yang  menyangkut  kelembagaan  maupun  perangkat  hukum  yang  lebih  mantap  dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang larangan terhadap orang tua yang menelantarkan anak dengan penjelasan sebagai berikut : Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B,
Pasal  76I,Pasal  77A  dan Pasal  88  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut:
Pasal 76A: Setiap orang dilarang:
1. Memperlakukan  Anak  secara  diskriminatif  yang  mengakibatkan  Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
Pasal  76B: Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan, menyuruh melibatkan  Anak  dalam  situasi  perlakuan  salah  dan  penelantaran. Pasal  76I: Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual terhadap Anak. Pasal 77: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 76A  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  Tahun  dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 77B: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 88: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  Tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Pasal-Pasal diatas telah menguraikan tentang sanksi terhadap pelaku penelantaran anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak.
Perlindungan  anak  bertujuan  unttuk  memberikan  rasa  aman  kepada  anak sebagai  korban.  Dalam  Undang-Undang  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Pasal  71  Mneyatakan  Bahwa:  “Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban perlakuan  salah  dan  penelantaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59 Ayat  (2)  huruf  m  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan,  pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.
Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh Sedikitnya ada  dua  faktor  penyebab  kekerasan  KDRT  adalah  Pertama,  faktor  internal  akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua,  faktor  eksternal  akibat  dari  intervensi  lingkungan  di  luar  keluarga  yang  secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.
Upaya  penanganan  kasus  penelantaran  anak  belum  terlalu  efektif  dikarenakan hanya Dinas Sosial. upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu melakukan bimbingan  teknis,  pendampingan  dan pengendalian,  pemberi  bantuan  sosial  bagi  anak jalanan,  dan  membuat  rumah singgah  agar  anak-anak  jalanan  di  didik  dan  dibina, sedangkan yang harus berperan penting pada kasus tersebut yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian hanya  melakukan  pembinaan  dan  teguran  lisan  kepada  orang  tua  dan  anak sehingga  tidak  merasakan  efek  jera  dan  mengulanggi  tindakan  yang  sama  oleh Karena itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar merasakan efek jera.
B. Peran  Kepolisian  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penelantaran  Anak  di  Polres Barito Utara
Polisi  berperan  sebagai penyidik  dalam  hal  penegakan  hukum  yang  berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun  wewenang  kepolisian  sebagai  berikut:  Melakukan penangkapan,  penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk didengar
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum .
Perwujudan  dalam  memperoleh  keamanan  terhadap  terjaminnya  perlindungan terhadap  anak-anak,  maka  dibentuk  beberapa  kebijakan  hukum  yang  meliputi aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah yangbertujuan memberikan perlindungan  hukum.  Adapun  peraturan-peraturan  dimaksud  adalah  Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  Undang  Undang  Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Penelantaran  Oleh  Orang  Tua  di dalam  KUHP,  terdapat  5  (lima)  Pasal  yaitu  Pasal  304,  305,  306,  307,  309. kedudukan  anak  dalam  hukum  pidana  telah  dijelaskan  KUHP  diletakkan  dalam pengertian  seorang  anak  yang  belum  dewasa,  sebagai  orang  yang  mempunyai hak-hak  khusus  dan  perlu  mendapatkan  perlindungan  menurut  ketentuan  hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses  normalisasi  anak  dari  perilaku  menyimpang  untuk  membentuk kepribadian dan  tanggung  jawab  yang  pada  akhirnya  anak  tersebut  berhak  atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287  KUHP,  dalam  Pasal  disebutkan  bahwa  anak  di  bawah  umur  adalah  apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Penelantaran  Oleh  Orang  Tua Menurut  Undang  Undang  Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dimana  Anak adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  Tahun  dan  belum menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah demi  kepentingannya  (Pasal  1  angka  5)  yang  memiliki  asas-asas  dasar  sebagai  hak asasi  manusia  yang  diakui  dan  dijunjung  oleh  Negara  Republik  Indonesia  sebagai hak  yang  secara  kodrati  melekat  pada  dan  tidak  terpisahkan  dari  manusia,  yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2).
Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan  kebutuhan  dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  hukum, masyrarakat,  dan  pemerintah  (Pasal  6  Ayat  (1))  menjadi  tanggung  jawab
pemerintah  (Pasal  8). Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) mengakibatkan matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) Tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta rupiah).  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencarian  atau  kegiatan seharihari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Penelantaran  Oleh  Orang  Tua menurut  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, dimana  di  dalam  Undang  Undang  ini  diatur  hak-hak  anak,  tugas  dan  tanggung jawab  sebagai  orang  tua  terhadap  anak-anak  mereka  dan  peranan  Pemerintah mengadakan  pengarahan,  bimbingan,  bantuan,  dan  pengawasan  terhadap  usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
Pada  negara  Demokrasi,  fungsi  Kepolisian  dapat  dikelompokkan  kedalam  tiga fungsi  yang  menuntut  watak  dan  cara  kerja  yang  berbeda  satu  sama  lain,  yakni: fungsi  memerangi  kejahatan  ( fighting  crime ),  fungsi  melindungi  warga  ( protecting people ),  dan  fungsi  memelihara  ketertiban  umum  ( preservation  law  and  order ). Fungsi-fungsi  Kepolisian  demikian  itu  kemudian  melahirkan  empat  peranan  yang harus  diemban,  yakni:  peran  sebagai  badan  penegak  hukum  ( law  enforcement agency ),  peran  sebagai  pemelihara  ketertiban  ( law  and  order  maintenance ),  peran sebagai juru damai ( peace keeping official ), dan peran sebagai pelayanan publik ( public servant ).  Peranan  tersebut  diharapkan  bermuara  kepada  out  put melindungi  ( to  protect ) dan  melayani  ( to  serve )  warga,  sehingga  polisi  dapat menjadi  penjaga  nilai-nilai  sipil dalam iklim kehidupan bermasyarakat.
Pasal  45  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) (1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat  (1)  dilakukan  oleh suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan  atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Secara  konsepsional,  inti  dan  arti  dari  penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian dari penjabaran nilai tahap ahkir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan  yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum  akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

## C. Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai di Polres Barito Utara
Upaya-upaya dalam penyelesaian kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah  umur  yang  dilakukan  oleh  internal  Diskrimsus  Polres  Barito  Utara  telah dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara  yakni:  upaya  represif,  upaya  preventif  dan  upaya pre-emtif.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  atau  yang  biasa  disebut  dengan politik  kriminal  secara  garis  besar  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu melalui  jalur non  penal atau  tindakan  preventif  dan  jalur penal atau  tindakan represif.  Penegakan  hukum  pidana  merupakan  tugas  komponen-komponen  aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.
Upaya  represif  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  pula  dengan  metode  perlakuan ( treatment ) dan penghukuman ( punishment ), sebagai berikut ini : Perlakuan ( treatment ) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi  jenjang  berat  dan  ringannya  suatu  perlakuan,  yaitu  :  a.  Perlakuan  yang  tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang  yang  belum  telanjur  melakukan  kejahatan.  Dalam  perlakuan  ini,  suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. B. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. Penghukuman ( punishment) Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan ( treatment ), mungkin  karena  kronisnya  atau  terlalu  beratnya  kesalahan  yang  telah dilakukan,  maka perlu  diberikan  penghukuman  yang  sesuai  dengan  perundangundangan  dalam  hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan  yang  penuh  dengan  penderitaan, maka  dengan  sistem  pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dan  penegakan  hukum  lewat  sarana  “penal” mempunyai  beberapa  kelemahan,  kekurangan,  dan  keterbatasan.  Oleh  karena  itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan.  Penggalian  dan  pengembangan  upaya  nonpenal lewat  program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh Undang-Undang untuk Polri.
paya  preventif  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif  yang  masih  dalam tatanan  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya  preventif  yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak
pidana penelantaran anak tersebut dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu,  masyarakat,  pemerintah  dan  aparat  kepolisian.  Jadi  dalam  upaya preventif  itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana aparat kepolisian menciptakan  suatu  kondisi  seperti  keadaan  ekonomi, lingkungan  dan  juga  kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan perbuatan menyimpang dan meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Upaya- upaya  preventif  ini  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menghadapi  pelaku kejahatan seperti  dengan  pemberian  sanksi  pidana  berupa  hukuman  sesuai  dengan hukum  yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.
Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulangan  kejahatan  secara  pre-emtif  adalah  dengan  menanamkan  nilai-nilai atau  norma-norma  yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut  terinternalisasi dalam  diri  seseorang.  Meskipun  ada  kesempatan  untuk  melakukan  pelanggaran atau  kejahatan  tapi  tidak  ada  niatnya  untuk  melakukan  hal  tersebut  maka  tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang.
Unit Diskrimsus Polres Barito Utara sejauh ini telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai  atau  norma-norma  agama dengan  mengadakan  kegiatan  meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupanbermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir ataupun mengedukasi masyarakat terhadapadanya
penelantaran  anak  yang  terjadi atau  sedang  terjadi  di  lingkungan  sekitarnya.  Jadi  dapat diketahui bahwa pihak Diskrimsus Polres Barito Utara telah aktif dalam melakukan upaya pre-emtif guna  mencegah  terjadinya  penelentaran  anak  tersebut  melalui sosialisasisosialisasi kepada masyarakat .

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dan  diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Peran  Kepolisian  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penelantaran  Anak  Oleh Orang  Tua Sebagai  Bentuk  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga adalah  Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat  bukti  pemulaan  yang  sah.  Penuntut Umum  menindaklanjuti  perkara  tersebut  sesuai dengankewenangannya,  yaitu menuntut  dan  menyusun  dakwaan,  serta  Hakim  memutus semua  perkara  yang telah  dilimpahkan  ke  pengadilan  dengan  berdasarkan  dakwaan- dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  atau  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan Anak yangtelah disusun oleh Penuntut Umum.
2. Upaya  Kepolisian  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penelantaran  Anak  Oleh Orang  Tua  Sebagai  Bentuk  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga yang dilakukan oleh internal Diskrimsus
Polres Lampung Utara telah dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara  yakni:  upaya  Pre-Emtif,  upaya  Preventif  dan upaya Represif.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan,  maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya para penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat  lebih  tahu  tentang  konsekuensi  atau  ancaman pidana  bagi  setiap  orang  yang melakukan penelantaran anak yang merupakan tindak pidana yang ada ancaman pidananya atau dapat di pidana.
2. Perlunya  dilakukan  tindakan  tegas  oleh  pemerintah  terhadap  pelaku penelantaran  anak karena  mengingat  penelantaran  anak  merupakan  suatu tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  dan  perilaku  tersebut  bertentangan terhadap  norma  dan  moral.  Untuk  mencegah banyaknya  penelantaran  anak yang  disebabkan  oleh  faktor  perceraian  orang  tua,  maka pemerintah  daerah maupun  lembaga  masyarakat  diharapkan  dapat  memberi  penyuluhan,
pendampingan psikologis terhadap keluarga yang bercerai sehingga anak sebisa mungkin tidak merasakan kehilangan kasih sayang dari salah satu ataupun kedua orang tuanya.

## Referensi
Abdul, Wahid Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual . Malang, Refika Aditama.
Amiruddin  &  Asikin,  Zainal.  2012. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Ariyadi,  Ariyadi,  et  al.  "Moderation  of  Homosexual  Fiqh  in  Indonesia:  A  Study  of  The Huzaemah Tahido Yanggo’s thought." Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 7.2 November (2022)
Ariyadi, Ariyadi. "Al-Qur'an Views Relating to Environmental Conservation." Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan 5.1 (2018): 1-9.
Achmadi,  Achmadi.  "Kewajiban  Pelayanan  Publik  Oleh  Pemerintah  Daerah  di  Era Otonomi." Anterior Jurnal 14.2 (2015): 221-227.
Tanjung,  Ardi  Akbar.  Pertimbangan  hakim  memberikan  dispensasi  kawin  kata  “mendesak” dalam  pasal  7  ayat  2  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang– undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  (studi  pandangan  hakim  Pengadilan Agama Palangka Raya). Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.
Dellyana, Shanty. 1988. Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta, Liberty. Faisal Salam, Moch. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia , Cetakan l. Bandung, CV. Mandar Maju.
Friedman.  2001. Legal  Teori  dan  Filsafat  hukum:  Telaah  kritis  atasi  Teori-Teori Hukum (susunann I), judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Gustia, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta, CV. Akademika Pressindo. Hamzah,  Amir.  1986. Perlindungan  Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana. Bandung, Bina Cipta.
Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakara, Rienka Cipta. Harahap, M. Yahya. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta, Sinar Grafika. Irma S, Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta, Bumi Aksara. Kadarmanta, A. 2007. Membangun Kultur Kepolisian . Jakarta, PT.Forum Media Utama. Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta. Kohidin, M. & Sadjijono. 2007. Mengenal Figur Polisi Kita,. Yogyakarta, Laks Bang. Kusumaatmadja, Mohtar and Sidharta, Arief. 2000. Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum). Bandung, Alumni.
M,  Alfons.  2010. Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  atas  ProdukProduk Masyarakat  Lokal  dalam  Presfektif  Hak  Kekayaan  Intelektual . Malang,  Universitas Brawijaya.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  2000. Hukum  dan  Penelitian  Hukum , Pelajaran Hukum  Pidana Bagian I. Bandung, PT. Citra Chazawi Adami. Mulyadi, Mahmud. 2008. Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan . Medan, Pustaka Bangsa Press.
Nasir Djamil, M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta, Sinar Grafika.
Norcahyono,  Norcahyono.  "Problematika  Sosial  Penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18.1 (2019): 23-32.
Nuraeny, Henny. 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang . Jakarta, Sinar Grafika. Prakoso, Abintoro. 2016. Hukum Perlindungan Anak . Yogjakarta, Laksbang Pressindo. Rosidah, Nikmah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak . Bandar Lampng, Aura.
Soekanto,  Soerjono.  1983. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta, Rineka Cipta.
Sanawiah,  Sanawiah,  Muhammad  Syahrial  Fitri,  and  Maimunah  Maimunah.  "Penyuluhan Hukum  Status  Anak  Lahir  Diluar  Nikah  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974: Legal Counseling The Status of Children Born Outside Marriage in accordance with  Law  Number  1  of  1974."  PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Kepada Masyarakat 4.1 (2019): 19-23.
Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, Alumni. Sumarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Supeno, Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak . Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Susilowati, Ima, dkk. 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak . Jakarta, UNICEF. Syani, Abdul. 1989. Sosiologi Kriminalitas . Bandung, Remadja Karya. Witanto, D.Y. 2012. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta, Kencana. Wojowasito,  S.  dan  W.  Tito  Wasito.  1995. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Bandung, Grafika.

## Perundang-Undangan :
Undang-undang  No.11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  Anak UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Tindak  pidana  Penelantaran  oleh  Orang  Tua Pasal 304, 305, 306, 307, 309 KUHP
Jurnal:
Ardiansyah,  &dkk.  2017.  “ Kajian  Yuridis  Penelantaran  Anak  Oleh  Orang  Tua Menurut Persfektif Hukum Indonesia ”. E-jurnal legalitas hukum, vol vii, no.1.
D.  Sukardi.  2016. Perlindungan  Hukum  Anak  Korban  Penelantaran  Orang  Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam . Jurnal Kajian Hukum Islam. 1 (2), 184– 196. Nuryani, Rena Yulia. 2004. “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum ,” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 20, No. 3 : 311-326
Wahab, Rochmat. 2006-2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. Yogyakara,  Ia  adalah  Pembantu  Rektor  Bidang  Akademik  Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Putri,  Paramitha  Dwinanda  Putri.  2018. Tinjauan  Kriminologi  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta) , (Skripsi). Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.