## SERTIFIKAT WAKAF: UPAYA MENJAGA EKSISTENSI HARTA WAKAF
Mohamad Ma’mun 1 moh.mamun@iainkediri.ac.id

## Abstract
Waqf  is  one  of  the  concepts  of  giving  in  Islam  which  has  a  strategic  position. Waqf  has  a  vertical  dimension,  namely  a  relationship  with  the  Creator,  and  a horizontal  relationship  (among  humans).  If  waqf  is  managed  properly,  the benefits will be felt by fellow humans. One of the most urgent aspects of waqf is the waqf certificate. If the property has been certified, then the waqf object will be legally  enforceable  and  cannot  be  transferred.  In  the  present,  land  prices  are soaring,  economic  needs  are  also  getting  bigger,  the  temptation  to  control  waqf property  is  very  big.  With  a  certificate  of  waqf,  the  management  of  waqf  assets can  be  maximized.  The  legal  basis  for  the  waqf  certificate  is  found  in  the  Al- Quran, Al-Hadith and also the ijtihad of the scholars'. The procedure for the waqf certificate has been explained in the decision of the Director General of Islamic Community Guidance
Keywords: certificate, waqf, existence, property of waqf

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan`  salah  satu  filantrofi  Islam  ( Islamic  Philanthrophy ), yaitu sebuah konsep tindakan sukarela untuk kepentingan publik, selain zakat dan infak. 2 Wakaf  mempunyai  posisi  yang  strategis  dalam  Islam.  Melalui  wakaf, seseorang  dapat  memberikan  manfaat  kepada  sesama  untuk  kebaikan.  Wakaf dapat  digunakan  untuk  kepentingan  sosial  seperti  pendirian  masjid,  madrasah, panti asuhan, juga untuk yang bernilai produktif lainnya.
Wakaf  sendiri  diambil  dari  kata  “ waqafa ”,  menurut  bahasa  berarti menahan  atau  berhenti.  Dalam  hukum  Islam,  wakaf  berarti  menyerahkan  suatu hak  milik  yang  tahan  lama  (zatnya)  kepada  seseorang  atau nadzir (pengelola wakaf),  baik  berupa  perorangan,  organisasi  maupun  badan  pengelola  dengan ketentuan  bahwa  hasil  atau  manfaatnya  digunakan  untuk  hal-hal  yang  sesuai dengan  syariat  Islam.  Harta  yang  telah  diwakafkan  keluar  dari  hak  milik  yang
1 Dosen IAIN Kediri
2 Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, Revitalisasi Filantropi Islam (Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 3-5.
mewakafkan  dan  bukan  pula  menjadi  hak  milik nadzir ,  tetapi menjadi  hak  milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum. 3
Wakaf  juga  sebagai  usaha  pembentukan  watak  kepribadian  seorang muslim  untuk  melepaskan  sebagian  hartanya  untuk  kepentingan  orang  lain,  dan juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan  jangka  waktu  dan  keuntungan  materi  bagi  orang  yang mewakafkan.  Peranannya  dalam  pemerataan  kesejahteraan  dikalangan  umat  dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan,  baik  dibidang  ekonomi,  agama,  sosial,  budaya,  politik  maupun pertahanan keamanan.
Praktik  wakaf  sudah  berlangsung  sejak  lama  dan  dilaksanakan  oleh  para sahabat  Nabi  Muhammad  Saw.  Rasulullah  SAW  merupakan  perintis  kepada amalan wakaf berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dari Amr bin Sa’ad bin Mu’az yang bermaksud: “ Kami bertanya tentang wakaf yang terawal dalam Islam? Orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW .”  Rasulullah  SAW  memperkenalkan  akad  wakaf  karena  beberapa  ciri istimewa yang tidak terwujud pada akad-akad sedekah yang lain. Institusi terawal yang  diwakafkan  oleh  Rasulullah  SAW  ialah  Masjid  Quba’  yang  diasaskan sendiri  oleh  Rasulullah  SAW  apabila  tiba  di  Madinah  pada  622M  atas  dasar ketaqwaan  kepada  Allah  SWT.  Ini  diikuti  pula  dengan  wakaf  Masjid  Nabawi enam  bulan  selepas  pembinaan  Masjid  Quba’.  Begitu  juga  para  sahabat  yang berwakaf  diantaranya  sahabat  Umar  bin  Khattab  yang  mewakafkan  sebidang tanah  di  Khaibar,  Sahabat  Khalid  bin  Walid  mewakafkan  alat  pertanian,  senjata dan  baju  besi,  sahabat  al-Zuhri  mewakafkan  uang  sebesar  seribu  dinar  sebagai modal berdagang. 4
Dalam  konteks  negara  Indonesia,  praktik  wakaf  sudah  dilaksanakan  oleh masyarakat  muslim  Indonesia  sejak  sebelum  merdeka.  Oleh  karena  itu  pihak pemerintah  telah  menetapkan  undang-undang  khusus  yang  mengatur  tentang perwakafan  di  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  nomor  41  tahun  2004  tentang
3 Heri Sudarsono, Bank dan LKS (Yogyakarta : Ekohisia, 2008), 281.
4 Munzir  Qohaf, Al-Waqf  al-Islamy  Tatawwuruhu  Idaratuhu. terj.  Muhyidin  Ms  Ridha (Jakarta : Pustaka al-Kautsar Group, 2015), 76-77.
wakaf.  Untuk  melengkapi  undang-undang  tersebut,  pemerintah  juga  telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  42  tahun  2006  tentang  pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Undang-undang ini lahir dari hasil ijtihad para  ulama  Indonesia.  Undang-undang  ini  lahir  sebagai  respon  dinamika  terkait perkembangan wakaf. Beberapa landasan dari undang-undang ini diantranya: QS. Ali Imran: 92, QS. Al-Baqarah: 261 dan beberapa hadis Nabi SAW.
Wakaf  mempunyai  peranan  yang  urgent  dalam  Islam.  Selain  berdimensi vertikal (Ibadah), wakaf juga berdimensi horizontal (sosial). Potensi wakaf dalam pengembangan  Islam  sangat  menjanjikan  jika  dikelola  dengan  profesional. Misalnya seperti yang dilakukan salah satu Badan Wakaf yang ada di Kota Bekasi yang  sudah  merintis  pengumpulan  wakaf  uang  sejak  tahun  2002,  pada  bulan Nopember  2010  sudah  terkumpul  uang  sejumlah  Rp.  238.306.000. 5 Dan  untuk data paling mutakhir yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang yang telah masuk ke lembaga keuangan syariah yang telah bekerjasama dengan Badan Wakaf  Indonesia  tercatat  wakaf  uang  per  31  Desember  2012  sebesar  Rp. 3.633.661.493.  Sedangkan  data  yang  dimiliki  oleh  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf tahun 2011 berdasarkan laporan dari kepala bidang haji, zakat dan wakaf. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi seluruh Indonesia, jumlah aset tanah wakaf Indonesia seluas 2.171.041.349,74 M2.
Data wakaf harta benda diatas merupakan masih sebagian data yang sudah dilaporkan  pada  badan  wakaf.  Pada  tataran  praktis,  banyak  Pola  pelaksanaan wakaf  di  masyarakat  masih  banyak  menggunakan  kebiasaan  keagamaan,  seperti mewakafkan tanah secara lisan atau atas dasar kepercayaan kepada seseorang atau lembaga  tertentu  tanpa  melalui  prosedur  administratif  karena  dianggap  sebagai suatu amalan ibadah an sich dan harta wakaf sebagai harta milik Allah SWT, yang siapapun tidak berani menggugatnya.
Akan  tetapi  harta  wakaf  yang  tidak  disertifikatkan  rawan  menjadi  obyek sengketa,  karena  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.    Bisa  jadi  harta  wakaf berpindah  tangan  kepada  pihak  yang  tidak  berhak  atau  terjadi  penyimpangan untuk kepentingan pribadi. Kasus gugatan wakaf kian merebak di berbagai daerah di  Indonesia,  apalagi  dengan  desakan  kebutuhan  ekonomi  dan  semakin
5 M. Athoillah, Hukum Wakaf (Bandung : Yrama Widya, 2014), 3.
melambungnya harga obyek wakaf. Disisi lain bukti harta wakaf menjadi sengketa yaitu banyaknya kasus penggugatan obyek wakaf yang dilakukan oleh ahli waris setelah  di  tinggal  orang  yang  memberikan  hartanya  untuk  diwakafkan,  pada akhirnya  banyak  obyek  wakaf  yang  dimiliki  kembali  ahli  waris  atau  penggugat. Oleh  karena  itu  untuk  pengamanan  dan  perlindungan  obyek  wakaf,  sertifikasi wakaf merupakan suatu keharusan dan sangat mendasar untuk dilakukan. 6

## Definisi Wakaf
Menurut kajian dari sisi bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab ََفَقَو - َ فِقَي - اًفْ قَو yang  berarti  ragu-ragu,  berhenti,  meletakkan,  mencegah,  menahan,  dan tetap  berdiri. 7 Kata َ فْقَولا adalah  bentuk  mas}dar (gerund) dari  ungkapa َِئْيَّشلا َ فْقَو yang berarti menahan sesuatu. 8
Kata ََ ََ فْقَولا secara  etimologi  juga  diartikan  dengan َ سْبَلحا .  Kata ََفَقَو - َِقَي َ ف - ََاًفْ قَو semakna dengan َ سِبَْيَ -َ َاًسْبَح ََسَبَح - .
Sedangkan menurut syara ‘
َِةَرْمَثلاَ لْيِبْسَتَوَِلْصَلأاَ سْبَح ََ yaitu  menahan  sesuatu    benda  yang  diwakafkan  dan mentasarufkan manfaatnya di jalan Allah. 9
Sedangkan menurut terminologi, terdapat perbedaan pendefinisian diantara mujtahid dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Abu>> Ha>nifah
Dalam  perspektif  Abu>  Ha>nifah  wakaf yaitu menahan  benda yang  statusnya  tidak  lepas  dari  orang  yang  berwakaf  (wakif)  untuk jalan kebajikan dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja. 10 Abu
Hanifah  memaknai  wakaf  seperti ‘ariyah. Objek  benda  yang diwakafkan  tetap  milik  wakif,  sehingga  wakif  berhak  menggunakan sepenuhnya  bahkan  boleh  menjualnya  ataupun  menariknya.  Oleh
6 Ibid., 224.
7 A.W.  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-  Indonesia (Surabaya  :  Pustaka  Progressif, Cet. XIV, 1977), 1576.
8 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  di  Indonesia (Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group, Cet. I, 2006), 237
9 Sayyid  Sa>biq, Fiqih  as-Sunnah, Jilid  III (Kairo  :  al-Da>r  al-Fath  Lil  I‘lam  al-‘Arabiy, 1990), 406.
10 Wahbah  az-Zuh}ayliy, al-Fiqh  al-Isla>miy  Wa  Adillatuh, Juz  X  (Damaskus  :  Da>r  al- Fikr, Cet. IV, 2004), 7599.
karena  itu  wakaf  diartikan  sebagai gair  la>zim  ( tidak  mempunyai kepastian hukum), kecuali dalam tiga hal: 11
1) Jika hakim memutuskan hukum wakaf;
2) Jika  benda  wakaf  dihubungkan  dengan  kematian  wakif  seperti wakaf wasiat;
3) Wakaf masjid.
b. Maz|hab Ma>likiy
Wakaf  menurut Maz | hab Ma>likiy  yaitu  menjadikan  manfaat benda yang dimiliki baik dengan jalan sewa atau memberikan hasilnya pada  yang  berhak  dengan  jangka  waktu  tertentu  sebagaimana  yang dikehendaki wakif. 12 Benda tetap milik wakif, tetapi wakif tidak boleh menarik  kembali  wakafnya.  Dengan  kata  lain,  wakif  menahan  benda itu  dari  penggunaan  secara  pemilikan,  tetapi  membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. 13
c. Maz|hab Sya>fi‘i dan Ahmad Ibn Hambal
Sya>fi‘i  dan  Ahmad  berpendapat  bahwa wakaf  ialah  menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya harta dalam hal  kebaikan  sebagai  upaya  mendekatkan  diri  kepada  Allah  dengan cara mentas}arrufkan nya,  sehingga  wakif  terputus  hak  penguasaan harta  itu  dan  harta  tersebut  menjadi  harta  wakaf.  Dengan  demikian
11 Juhaya  S.  Praja, Perwakafan  di  Indonesia:  Sejarah,  Pemikiran  Hukum,  dan Perkembangannya (Bandung : Yayasan Piara, 2005), 15.
12 Wahbah az-Zuh}ayliy, Op. Cit, 7602.
13 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf    Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, 2007, 2.
secara otomatis kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi milik Allah. 14
d. Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang  wakaf,  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah 15
Dari  beberapa  pengertian  yang  telah  disebutkan  dapat  disimpulkan pengertian  wakaf  adalah  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  dari  sebagian  harta benda  milik  wakif  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah.

## Dasar Hukum Wakaf
Mengenai dasar hukum wakaf, dalam Al-Qur’an atau hadis tidak terdapat kata  wakaf  yang  secara  tegas  disebutkan.  Namun,  beberapa  lafadz  seperti  kata “ anfiqu ”  dipahami  seperti  kata  wakaf  sehingga  menjadi  dasar  disyariatkannya ibadah wakaf.
Diantara  ayat  al-Qur’an  dan  Hadis  yang  dijadikan  sebagai  dasar  wakaf diantaranya:

## Al-Qur’an
Al-Qur’an surat al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:
ََيَ اَهُّ يَأ َ ََنْيِذَّلا َ او نَمآ َ اْو عَكْرا َ اْو د جْساَو َ اْو د بْعاَو َ َْم كَّبَر َ او لَعْ فاَو َ ََْيَْلْا َ َْم كَّلَعَل َ ََنْو حِلْف  ت َ( ٧٧ َ) 14 Sa‘i>d H}awwa>, al-‘Iba>da>t Fiy al-Isla>m, Jilid V. (Kairo : Da>r al-Sala>m, Cet. II, 2005), 2471.
15 Departemen  Agama  RI,  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  (Jakarta  : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3.

## Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. 16
Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97.
َْنَم ََ ََلِمَع ََ اًِلحاَص ََ َْنِم ََ َ رَكَذ ََ َْوَأََ ىَثْ ن أ ََ ََو هَو ََ َ نِمْؤ م ََ َ هَّنَ يِيْح نَلَ ف ََ ًَةاَيَح ََ ًَةَبِِّيَط ََ َْم هَّ نَ يِزْجَنَلَو ََ َْم هَرْجَأ ََ ََِب َِنَسْح ََ اَمََ َاو ناَك ََ ََنْو لَمْعَ ي ََ ( ٩٧ َ) َ
Artinya:
Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan  kami berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan  sesungguhnya  akan  Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 17
Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 92.
َْنَل َ او لاَنَ ت َ ََِّبْلا َ ََّتَّح َ َاْو قِفْن  ت َ اَِّمِ َ ََنْوُّ بِ تُ َ اَمَو َ َاْو قِفْن  ت َ َْنِم َ َ ءْيَش َ ََّنِإَف َ َََّللّا َ َِهِب َ َ مْيِلَع َ( ٩٢ َ)
Artinya:
Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum  kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai  dan  apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya 18 .
Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 261.
َ لَثَم ََ ََنْيِذَّلا ََ ََنْو قِفْن  ي ََ َْم َلَاَوْمَأ ََ َِف ََ َِلْيِبَس ََ ََِّللّا ََ َِلَثَمَك ََ َ ةَّبَح ََ َْتَتَ بْ نَأ ََ ََعْبَس ََ ََلِباَنَس ََ َِفَ َ َِِّل ك ََ َ ةَل  بْ ن س ََ َ ةَئاِم ََ َ ةَّبَح ََ َ َّللّاَو ََ َ فِعاَض ي ََ َْنَمِل ََ َ ءاَشَي َ َ َّللّاَو َ َ عِساَو َ َ ميِلَع َ( ٢٦١ َ) Artinya:
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah
16 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Bandung: Diponegoro, 2006), 523.
17 Ibid., 417.
18 Ibid., 91.
melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  dia  kehendaki  dan  Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 19
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 267 menyebutkan bahwa:
ََيََ اَهُّ يَأ ََ ََنْيِذَّلا ََ اْو  نَمآ ََ اْو قِفْنَأ ََ َْنِم ََ َِتاَبِِّيَط ََ َاَمََ َْم تْ بَسَك ََ اَِّمَِو ََ اَنْجَرْخَأ ََ َْم كَل ََ ََنِم ََ َِضْر ْلأا ََ ََلَو ََ او مَّمَيَ ت ََ ََثيِبَْلْا ََ َ هْنِم ََ ََنْو قِفْن  ت َ َْم تْسَلَو َ َِهْيِذِخِبِ َ ََّلِإ َ َْنَأ َ اْو ضِمْغ  ت َ َِهْيِف َ َاْو مَلْعاَو َ ََّنَأ َ َََّللّا َ َيِنَغ َ َ دْيَِحَ ََ( ٢٦٧ َ)
Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata terhadapnya.  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha Terpuji. 20
2 . Hadits
Hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh Muslim dari  Abi>
H}urayrah . Ima>m Muslim menulis hadits ini dalam bab wakaf karena para
ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf. 21
Hadits tersebut berbunyi:
اَذِا َ ََتاَم َ َ ناَسْنِء ْلا َ ََعَطَقْ نِا َ َ هْنَع َ َ ه لَمَع َ ََّلِا َ َْنِم َ َ ةَث َلََث َ ََّلِا َ َْنِم َ ََدَص َ َ ةَقَ َ ةَيِراَج َ َْوَاَ َ مْلِع َ َ عَفَ تْ ن  ي َ َِهِب َ َْوَاَ َ دَلَو َ َ حِلاَص َ َ هَلاو عْدَي
Artinya:
Apabila mati anak Adam, maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali  tiga  hal  yaitu  sedekah ja>riyah, ilmu  yang  bermanfaat  dan  anak yang s}olih yang mendoakannya (HR.Muslim).
19 Ibid., 65.
20 Ibid., 67.
21 Adijani Al-Alabij, Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktik (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2002), 25.
Sayyid  Sa>biq  dalam  kitabnya Fiqh  as-Sunnah memaknai ََدَص ََ َ ةَق ََ َ ةَيِراَج dengan: َ دو صْقَلماَو َ َِةَقَدَصلِبِ َ َ ةَيِراَلجا َ" َ فْقَولا " 22
Artinya: yang dimaksud dengan s}a>daqah ja>riyah adalah wakaf.
Demikian pula al-Ima>m Taqiyuddin Abi> Bakr bin Muhammad al- H}usaini  menafsirkan ََدَص َ َ َ ةَق َ َ َ ةَيِراَج ’  adalah  wakaf,  sebagaimana  dalam
kitabnya, Kifaya>h al-Akhya>r yang menyebutkan:
23 َِفْقَوْلاََىَلَعَََةَيِرَاْلجاَََةَقَدََّصلاَََ ءاَمَل عْلاَََلََحََو
Artinya :  Ulama mengartikan s}adaqah ja>riyah sebagai wakaf.
Perbedaan  kata s}adaqah dengan  wakaf  ialah  dari  segi  kualitas  dan mutunya. S}adaqah mencakup  semua  bentuk  penyerahan  pada  pihak  lain
tanpa  membedakan  barang  tersebut  habis  sekali  pakai  atau  tahan  lama. Sedangkan wakaf, barang yang diwakafkan harus bersifat tahan lama agar dapat diambil manfaatnya dari barang tersebut. 24
S}adaqah  ja>riyah yang  diartikan  dengan  wakaf  ini  memberikan indikasi  bahwa  mewakafkan  harta  benda lebih  utama  daripada  infak  atau sedekah.  Karena  amalan  wakaf  mempunyai  manfaat  yang  sangat  besar
22 Sayyid Sa>biq, Loc. Cit, 407.
23 Ima>m  Taqiyyudi>n  Abi>  Bakar Ibn  Muhammad  Al-Hussayniy, Kifa>yah  Al-  Ahya>r (Jeddah : Al-Haramain, t.t), 603.
24 Musthafa  Kamal  Pasha  et.  al ,  Fikih  Islam (Yogyakarta  :  Citra  Karsa  Mandiri,  Cet.  II, 2002), 190.
bagi  kehidupan  sosial  ekonomi,  keagamaan  dan  perkembangan kebudayaan. 25
Dasar  wakaf  juga  berdasarkan ijma‘  ‘amaliy karena  praktek mewakafkan  harta  untuk  selama-lamanya  oleh  umat  Islam  sejak  zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tanpa ada suatu bantahan. 26 Oleh karena itu,  hadis  tersebut  sejak  dulu  sampai  dengan  sekarang  menjadi  motivasi kaum  muslimin  untuk  berwakaf  dan  giat  mengadakan  berbagai  kegiatan penelitian  ilmiah  dan  pengembangan  berbagai  ilmu  pengetahuan  yang bermanfaat.
Hadits riwayat Ima>m Muslim :
ََباَصَا ََ َ رَم ع ََ اًضْرَا ََ َََبْيَِبِ ََ ىَتَأَف ََ ََِّبَّنلا ََ َىَّلَص ََ َ َّللّا ََ َِهْيَلَع ََ ََمَّلَسَو ََ َ ه رِمْأَتْسَي ََ اَهيِف ََ ََلاَقَ ف ََََي ََ ََلو سَر ََ ََِّللّا ََ َِِّنِإ ََ َ تْبَصَأ ََ اًضْرَأ ََ َََبْيَِبِ ََََْلَ َ َْبِص أ َ ًَلاَم َ َُّطَق َ ََو ه َ َ سَفْ نَأ َ يِدْنِع َ َ هْنِم َ اَمَف َ َِن ر مَْتَ َ َِهِب َ ََلاَق ََِإ َْنَ ََتْئِش َ ََتْسَّبَح َ اَهَلْصَأ َ ََتْقَّدَصَتَو َ اَِبَِ ََلاَق َ ََقَّدَصَتَ ف َ اَِبَِ َ رَم ع ََ َ هَّنَأ ََ ََل ََ َ عاَب  ي ََ اَه لْصَأ ََ ََلَو ََ َ عاَتْ ب  ي ََ ََلَو ََ َ ثَرْو  ي ََ ََلَو ََ َ بَهْو  ي ََ ََلاَق ََ ََقَّدَصَتَ ف ََ َ رَم ع ََ َِف ََ َِءاَرَق فْلا ََ َِفَو ََ ََبْر قْلا ََ َِفَو ََ َِباَقِِّرلا ََ َِفَو ََ َِلْيِبَس ََ ََِّللّا ََ َِنْباَو َ َِليِبَّسلا َ َِفْيَّضلاَو َ ََلَ ََحاَن ج َ ىَلَع ََ َْنَم َ اَهَّ يِلَو َ َْنَأ َ ََل كَْيَ َ اَهْ نِم َ َِفو رْعَمْلِبِ َ َْوَأَ ََمِعْط ي ََ اًقيِدَص َ ََْيَغ ََ َ لِِّوَمَت م َ َِهْيِف َ Artinya:
Dari  Ibnu  Umar  ra.  Berkata,  bahwa  sahabat  Umar  r.a. memperoleh  sebidang  tanah  di  Khaybar,  kemudian  ia  menghadap kepada  Nabi  SAW  untuk  mohon  petunjuk.  Umar  berkata  ”Ya Rasu>lullah,  saya  telah  memperoleh  sebidang  tanah  di  Khaybar, saya  belum  pernah  mendapatkan  harta  sebaik  itu,  maka  apakah yang  engkau  perintahkan  kepada  saya?.”  Rasulullah  bersabda: “Bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau shodaqohkan  (hasilnya).”  Kemudian  Umar  bershodaqah,  tanah tersebut  tidak  dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan.  Berkata  Ibnu Umar:  “Umar  menyedekahkannya  kepada  orang-orang  fa>kir, kaum  kerabat,  budak-budak,  pejuang  dijalan  Allah,  Ibnu  Sabi>l, dan  tamu-tamu.  Tidak  berdosa  orang  yang  mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ru>f dan
25 Abdul Ghafur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta : Pilar <Media, 2005), 24.
26 Mahmud  Syathut, Fiqh  Tuju  Maz}hab terj.  Abdullah  Zakiy  Al-Kaaf (Bandung  :  CV Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 247.
memberi  makan  orang  lain  dengan  tidak  bermaksud  menumpuk harta.” 27
Dasar hukum lainnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, yaitu pada tahun ketiga h{ijriyah Nabi mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun a’raf, s{afiyah, dalal, barqah
dan kebun lainnya. 28

## Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf  merupakan  perbuatan syara’ ,  oleh  karena  itu  harus  memenuhi syarat  dan  rukun.  Dalam  istilah  fikih,  rukun  adalah  sesuatu  yang  dianggap menentukan  suatu  keabsahan  suatu  perbuatan,  di  mana  ia  merupakan  bagian integral  dari  disiplin  itu  sendiri.  Atau  dengan  kata  lalin  merupakan  bagian  dari sesuatu itu. 29 Oleh karena itulah, sah atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut.
Adapun  unsur-unsur  atau  rukun  wakaf  menurut  ulama  madzab  Hanafiah hanya  satu,  yakni s}i>gah yang  berupa i>ja>b (pernyataan  dari  wakif  yang menunjukkan  wakaf). 30 Sedangkan qabu>l (pernyataan  penerima  wakaf)  tidak termasuk rukun disebabkan akadnya tidak bersifat mengikat. 31
Sedangkan  menurut  mayoritas  ulama  ( maz|hab Malikiyah,  Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) di antaranya: 32
1. Wa > qif (orang yang mewakafkan)
2. Mauqu>f (barang/harta yang diwakafkan)
3. Mauqu>f ‘ alaih (tujuan  wakaf/orang  yang  diserahi  untuk  mengurus
harta wakaf)
27 Ima>m  Abi>  Al-H}usain  Muslim  bin  Al  H}ajja>j, S}ah}ih}  Muslim ,  juz  2,  (Beirut  : Da>r al-Fikr,  t.t), 70.
28 Depag, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Direktorat  Pemberdayaan Wakaf  (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, cet. Ke-1, 2007 ), 9.
29 Abdul Ghafur Anshari, Loc. Cit, 25.
30 Wahbah az-Zuh}ayliy, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz X (Damaskus : Da>r al-Fikr, Cet. IV, 2004), 7605.
31 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta : Ciputat Press, Cet. I, 2005), 16.
32 Wahbah Az-Zuhayliy, Op. Cit, 7606.
4. S}i>g}ah (pernyataan  wakif  sebagai  suatu  kehendak  untuk mewakafkan harta bendanya).
Namun  dalam  pasal  6  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf, unsur wakaf ditambah 2 lagi yaitu: 33
1. Ada pengelola wakaf (Nadzir)
2. Ada jangka waktu.
Dari  masing-masing  unsur  wakaf  tersebut  harus  dipenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a. Syarat-syarat wakif yaitu: 34

## 1) Merdeka dan pemilik harta sepenuhnya.
Wakif tidak boleh bukan pemilik benda yang diwakafkan. Karena kepemilikan terhadap harta berakhir dengan adanya wakaf.
2) Berakal;
3) Balig; wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa/baligh tidak sah  karena  ia  dipandang  tidak  cakap  melakukan  akad  dan  tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
4) Rasyi>d (kematangan  pertimbangan  akal).  Menurut  jumhur,  tidak sah  wakaf  dari  orang  yang  lemah  ingatan/mudah  ditipu, muflis atau pailit).
b. Syarat-syarat mauqu>f . Mauqu>f menurut  Syafi‘i  harus  merupakan milik  pribadi  yang  jelas  wujudnya,  mempunyai  manfaat  serta  tidak habis bendanya sekali digunakan. 35 Barang yang diwakafkan haruslah
33 Abdul Ghafur Anshari, Loc. Cit, 26.
34 Sa‘i>d  Hawwaya>, al-‘Iba>da>tu  fi>  al-Isla>m (Kairo  :  Da>r  al-Sala>m,  Jilid  V, 2005), 2473.
35 Muhammad Ibn Muhammad Abi> Ha>mid al-Gha>zali>, al-Waji>z fi> Fiqh Maz|hab al-Ima>m al-Sya>fi‘ (Kairo : Da>r al-Fikr, t.t), 199.
barang  yang  kekal  manfaatnya  baik  benda  bergerak  maupun  tidak bergerak.  Menurut  Malikiyah  boleh  mewakafkan  segala  sesuatu  yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf baik benda tetap  atau  bergerak,  untuk  selama-lamanya  atau  waktu  tertentu. Hanabilah berpendapat bahwa barang yang sah dijualbelikan, sah pula diwakafkan. 36
Sedangkan  menurut  madzab  Hanafiyah,  benda  wakaf  pada dasarnya harus berupa benda tetap, tetapi boleh wakaf benda bergerak dengan syarat: 37
1) Hendaknya  benda  itu  selalu  menyertai  benda  tetap  seperti:
bangunan dan pohon-pohonan; alat pembajak dan lembu.
2) Susuatu  yang  diterangkan  oleh  asar  bahwa  benda  tersebut  boleh diwakafkan;
3) Sesuatu yang sudah biasa diwakafkan menurut ‘urf.
c. Syarat-syarat mauqu>f ‘ alaih diantaranya: 38
1) Harus  dinyatakan  secara  tegas/jelas  saat  mengikrarkan  wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf itu.
Jika  wakaf  tersebut  termasuk  wakaf  ahli  harus  disebutkan nama  atau  sifat mauqu>f  ‘alaih secara  jelas.  Apabila  wakaf tersebut  wakaf khairiy atau  ditujukan  untuk  umum,  suatu  badan
36 A.  Faishal  Haq, Hukum  Wakaf  dan Perwakafan  di  Indonesia (Pasuruan  :  PT.  Garoeda Buana Indah, 1993), 22-23.
37 Ibid., 23.
38 Ibid., 24-25
hukum  atau  tempat  ibadah,  harus  ada  nadzir/pengawas  yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut. 39
Pernyataan  terhadap mauqu>f  ‘alaih  ini bisa  dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Sedangkan untuk masa saat ini sebaiknya wakaf  dilakukan  secara  tertulis  dengan memenuhi  ketentuan  yang berlaku  di  daerah  tersebut  seperti  di  hadapan  PPAIW  yang  diberi wewenang mengurus tentang perwakafan. 40
Sedangkan badan hukum yaang diserahi wakaf harus benar- benar amanah. Dalam surat al-Mukminun ayat 8 disebutkan:
ََنيِذَّلاَو َ َْم ه َ َْمِِتَِنَاَمَِلأ ََ َْمِهِدْهَعَو َ ََنو عاَر . َ
Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 41
2) Tujuan wakaf untuk ibadah mengharapkan balasan dari Allah swt.
Menurut fuqaha >‘  dari  maz|hab  Hanafiy,  wakaf  harus bertujuan  untuk  ibadah  menurut  hukum  Islam  dan  keyakinan  si wakif  baik  dzat  benda  atau  manfaatnya.  Jika  tidak,  maka  wakaf tersebut tidak sah hukumnya. 42
d. Syarat-syarat s}i>g}ah wakaf, yaitu:
39 Ibid.,24-25
40 Musthafa Kamal Pasha , Loc. Cit, 191.
41 Depag RI, Loc. Cit, 342.
42 A. Faishal Haq, Loc. Cit, 25
1) Untuk  selamanya-lamanya,  menurut  mayaritas  ulama  selain
Malikiyah tidak sah wakaf dengan jangka tertentu. Menurut Syafi’i dalam  kitabnya al-Waji>z, apabila  wakaf  itu  ditentukan  untuk waktu tertentu seperti hibah yang ditentukan waktunya maka wakaf tersebut batal. 43
2) At-Tanji>z (seketika),  yaitu  shighat  tersebut  terjadi  seketika dengan tanpa syarat dan tidak digantungkan pada waktu yang akan datang. 44 Karena dengan akad merupakan berpindahnya
kepemilikan  seketika  itu,  dan  tidak  sah  men ta’li>q wakaf sebagaimana  jual  beli  dan  hibah,  pendapat  ini  menurut  jumhur selain  Malikiyah.  Menurut  Malikiyah  boleh  men ta’li>q wakaf yaitu  digantungkan  atas  syarat  tertentu  jika  pemilik  mengatakan “Apabila  datang  waktu anu, maka  rumahku  ini  menjadi  barang wakaf,” maka sah dan terjadilah wakaf tersebut. 45
3) Al-Ilza>m (mengikat);  dengan  adanya s}igah wakif  yang
menyatakan  mewakafkan  hartanya,  maka  waktu  itu  mengikat  dan hak  kepemilikan  terlepas  dari  wakif  terhadap  harta  yang diwakafkannya. 46 Dengan demikian wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf,  seperti  syarat  khiyar,  yaitu  hak  melanjutkan  atau mengurungkan pemberian wakaf.
43 Muhammad Ibn Muhammad Abi> Ha>mid al-Gha>zali>, Loc. Cit, 200.
44 Sa‘i>d Hawwaya>, Loc. Cit, 2475.
45 Ibid., 2475.
46 Departemen Agama RI, Loc. Cit, 58.
Tidak  disertai  dengan  syarat ba > t}il .  sedangkan  syarat menurut  Hanafiyah  ada  tiga  yaitu:  Syarat  yang  membatalkan, syarat fa>sid ,  dan  syarat  sah. Al-ba>t}il yaitu  sesuatu  yang menyebabkan gugurnya wakaf. Sedangkan al-fa>sid yaitu sesuatu yang  menghilangkan  manfaat  dari  maukuf  dan  kemaslahatan mauqu>f ‘alaih. 47
4) Syarat s}ig}ah menurut  Syafi’iyah  yaitu  menjelaskan  pihak  yang
diberi wakaf;
Wakif  meski  menyebutkan  dalam  pernyataan  pemberian wakafnya  tempat  penyaluran  wakafnya,  seperti:  “Saya wakafkan….ini  kepada  masjid….”.  Bahkan  al-Qaffal  memandang perlu lebih jelas lagi, yaitu menyebutkan tujuannya, seperti: “Saya wakafkan…..ini kepada masjid…..untuk buliding nya.” 48
Adapun lafadz s}igah wakaf ada dua macam yaitu: 49
a) Lafadz yang jelas  : , َ تْفَ قَو َ تْسَّبَحَو , َ تْلَّ بَسَو .  Jika  menggunakan  di antara  tiga  lafadz ini  dalam  ijab  wakaf,  mka  sahlah  wakaf itu.
Sebab  lafadz  tersebut  umum  digunakan  antara  manusia  untuk melakukan wakaf dan tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. 50
47 Sa‘i>d Hawwaya>, Loc. Cit, 2473-2474.
48 Departemen Agama RI, Fiqh , H. 58.
49 A. Faishal Haq,  Loc. Cit,. 24-25.
50 H}asan  Ayyub, Fiqh  al-Mu‘a>mala>t  al-Ma>liyah  fi>  al-Isla>m (Kairo:  Da>r  as- Sala>m, Cet. III, 2006). H. 291.
b) Lafadz kina>yah (kiasan)  seperti: َ تْقِّدَصَت ََ, َ تْمَّرَح ََ, َ تْدَبَأ . Ketiga
lafadz  ini  belum  pasti  bermakna  wakaf,  dan  jika  digunakan harus  diiringi  dengan  niat  wakaf  secara  tegas.  Sebab  lafadz tas}addaqtu bisa berarti sedekah wajib seperti hibah, zakat dan sedekah  sunnah.  Lafadz harramtu bisa  berarti z}iha>r ,  tapi bisa  berarti  wakaf.  Kemudian  lafadz abbattu juga  bisa  berartti
semua pengeluaran harta untuk selamanya. 51
e. Syarat-Syarat Nadzir:
Selain  syarat  dan  rukun  harus  dipenuhi  dalam  perwakafan sebagaimana  di  atas,  kehadiran  nadzir  sebagai  pihak  yang  diberikan kepercayaan  dalam  mengelola  harta  wakaf  sangatlah  urgent.  begitu urgentnya  kedudukan  nadzir  dalam  perwakafan,  berfungsi  tidaknya benda  wakaf  tergantung  dari  nadzir  itu  sendiri.  Untuk  itu,  sebagai instrument  yang  urgent  dalam  perwakafan,  nadzir  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  memungkinkan,  agar  wakaf  bisa  diberdayakan sebagaimana mestinya.
Tugas  nadzir  secara  umum  yaitu  memelihara  benda  wakaf, pemanfaannya, dan pengolahannya. Dan hasil dari sewa benda wakaf, pengolahan  atau  keuntungannya  untuk  dibagikan  pada  orang-orang yang berhak. 52
Macam-Macam Wakaf
51 Ibid., 291-292.
52 Sa‘i>d Hawwaya>, Loc. Cit, 2484.
Wakaf  terbagi  menjadi  beberapa  macam  berdasarkan  tujuan,  batasan waktunya dan penggunaan barangnya. 53
a. Wakaf berdasarkan tujuan
Wakaf berdasarkan tujuan ada tiga, yaitu:
1) Wakaf  sosial  untuk  kebaikan  masyarakat  (khairi),  yaitu  apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat  kepada  wakif,  keluarganya,  keturunannya,  dan  orang- orang  tertentu,  tanpa  melihat  kaya  atau  miskin,  sakit  atau  sehat dan tua atau muda.
3) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
b. Wakaf berdasarkan batasan waktunya
Wakaf  berdasarkan  batasan  waktunya  terbagi  menjadi  dua  macam, yaitu:
1) Wakaf  abadi  yaitu  apabila  wakafnya  berbentuk  barang  yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan  produktif,  dimana  sebagian  hasilnya untuk  disalurkan  sesuai tujuan  wakaf,  sedangkan  sisanya  untuk  biaya  perawatan  wakaf dan mengganti kerusakannya.
2) Wakaf  Sementara  yaitu  apabila  barang  yang  diwakafkan  berupa barang-barang  yang  mudah  rusak  ketika  dipergunakan  tanpa memberi  syarat  untuk  mengganti  bagian  yang  rusak.  Wakaf sementara  juga  bisa  dikarenakan  oleh  keinginan  wakif  yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
c. Wakaf berdasarkan penggunaannya
Wakaf berdasarkan penggunaanya dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1) Wakaf  langsung  yaitu  wakaf  yang  pokok  barangnya  digunakan untuk  mencapai  tujuannya  seperti  masjid  untuk  shalat,  sekolah
53 M. Athoillah, Loc. Cit, 29-31.
untuk  kegiatan  belajar  mengajar,  rumah  sakit  untuk  mengobati orang sakit dan sebagainya.
2) Wakaf  Produktif  yaitu  wakaf  yang  pokok  barangnya  digunakan untuk  kegiatan  produksi  dan  hasilnya  diberikan  sesuai  dengan tujuan wakaf.

## Tujuan dan Fungsi Wakaf
a. Tujuan  wakaf  adalah  berdasarkan  ketentuan  agama  dengan  tujuan taqarrub (mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT)  untuk  mendapatkan kebaikan  dan  ridha-Nya.  Mewakafkan  harta  benda  jauh  lebih  utama  dan lebih  besar  pahalanya  dari  pada  bersedekah  biasa,  karena  sifatnya  kekal dan  manfaatnya  pun  lebih  besar.  Pahalanya  akan  terus  mengalir  kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal.
b. Fungsi wakaf
Dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  pasal  5 dijelaskan  bahwa  fungsi  wakaf  adalah  mewujudkan  potensi  dan manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:
1) Fungsi  ekonomi,  salah  satu  aspek  yang  terpenting  dari wakaf  adalah  keadaan  sebagai  suatu  sistem  transfer kekayaan yang efektif.
2) Fungsi  sosial,  apabila  wakaf  di  urus  dan  dilaksanakan dengan  baik,  berbagai  kekurangan  akan  fasilitas  dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3) Fungsi ibadah, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4) Fungsi akhlaq, wakaf akan menumbuhkan akhlaq yang baik dimana  setiap  orang  rela  mengorbankan  apa  yang  paling
dicintainya  untuk  suatu  tujuan  yang  lebih  tinggi  dari  pada kepentingan pribadinya. 54

## Urgensi Sertifikat Wakaf
Sertifikasi  wakaf  merupakan  sebuah  proses  untuk  mendaftarkan  harta wakaf  kepada  instansi  yang  diberi  wewenang  Undang-undang  untuk mengeluarkan  sertifikat  wakaf,  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN).  Sebelum  pendaftaran  sertifikat  wakaf,  proses  yang  sebelumnya dilaksanakan yaitu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA).
Proses  wakaf  di  masyarakat  kebanyakan  masih  menggunakan  metode klasik.  Transaksi  wakaf  masih  menggunakan  lisan,  saling  percaya  satu  dengan yang lain. Mereka belum mendaftarkan obyek wakaf untuk disertifikat wakafkan. Jika suatu hari terdapat persengketaan harta wakaf, maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum.
Kasus  gugatan  tanah  wakaf  semakin  lama  semakin  merebak  di  berbagai tempat  di  Indonesia.  Desakan  kebutuhan  ekonomi  dan  semakin  melambungnya harga  tanah  menjadi  beberapa  sebab  gugatan  tanah  wakaf  ini.  Olehkarena  itu, pengamanan  dan  perlindungan  harta  wakaf  melalui  sertifkat  wakaf  merupakan suatu keharusan yang mendasar untuk segera di realisasikan.
Dengan  disertifikatkannya  harta  wakaf  tersebut  sesuai  dengan  prosedur dalam  UU  Perwakafan,  maka  harta  wakaf  itu  terbebas  dari  kemungkinan- kemungkinan  persengketaan  dan  perselisihan  dan  tidak  ada  seorangpun  yang dapat menjual ataupun mengambil alih harta wakaf tersebut karena telah terdaftar dalam  register  tanah  wakaf  secara  sah,  dan  barang  siapa  yang  menjual  ataupun yang mengambil alih harta wakaf tersebut akan mendapatkan sanksi.
Dalam  prinsip  hukum  muamalah,  bahwa  setiap  bentuk  muamalah dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari
54 Muchlisin  Riadi, Pengertian,  Rukun  dan  Fungsi  Wakaf, Diakses  tanggal  20  Desember 2019 Dalam http://www.kajianpustaka.com/2019/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html
mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan. 55
Nabi Muhamamad SAW. Bersabda:
َ 56 را رِض   لَ و  ر ر ض   لَ
Artinya: Tidak  boleh  membuat  kemadaratan  pada  diri  sendiri  dan orang lain .
Hadis diatas menjelaskan bahwa tidak boleh membuat kemadharatan, salah  satu  bentuk  membuat  madharat  adalah  mensengketakan  harta  wakaf. Ketika harta sudah diwakafkan, maka harta tersebut sudah tidak bisa untuk dipindah  tangankan,  kecuali  melalui  peraturan  yang  ketat  sesuai  dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang wakaf.
Dalam qa>’idah fiqh}iyah juga disebutkan bahwa:
َ لَاز يَ رَرَّضْلا َ Artinya: ”Kemadharatan itu harus dihilangkan”. 57
Qa>’idah  fiqh diatas  menjelaskan  bahwa kemadharatan  juga  harus dihilangkan,  cara  untuk  menghilangkan  madharat  pada  harta  wakaf  yaitu dengan sertifikat wakaf. Karena jika harta wakaf telah disertifikatkan, akan memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak mudah untuk disengketakan.
Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan :
55 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta : UII Pres, 2000), 17.
56 Malik , Al-Muwata’ , Maktabah As-Syamilah, Juz 5, 37.
57 al-,  Ibn  ‘Abd  Al-Kafy  Subky, Al-Asybah  Wa  An-Nadhair ,  juz  1  (Beirut:  Dar  Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991), 256.
ََ ْب تْكَيْلَوَ هو ب  تْكاَفَىًّمَس مَ لَجَأَ َلَِإَ نْيَدِبَْم تْ نَ ياَدَتَاَذِإَاو نَمآََنيِذَّلاَاَهُّ يَأََي َََب تْكَيَْنَأَ بِتاَكََبَْيََلَوَِلْدَعْلِبَِ بِتاَكَْم كَنْ يَ ب
ََ هَّبَرَََّللّاَِقَّتَ يْلَوَُّقَْلحاَِهْيَلَعَيِذَّلاَِلِلْم يْلَوَْب تْكَيْلَ فَ َّللّاَ هَمَّلَعَاَمَك
Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.  dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. 58
Untuk  mengantisispasi  sengketa  wakaf,  Al-Qur’an    menjelaskan bahwa  setiap  bentuk  muamalah  termasuk  wakaf  hendaknya  dicatatkan. Zaman dahulu catatan tangan antar kedua belah pihak (akta dibawah tangan) sudah  dianggap  kuat,  akantetapi  sekarang  belum  cukup  hanya  dicatatkan oleh  kedua  belah  fihak  saja.  Pencatatan  harus  dibuat  oleh  instansi  yang diberi wewenang untuk mengeluarkan akta secara sah (akta autentik), dalam hal perwakafan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam  perspektif  ilmu  usul  fikih,  sertifikat  wakaf  juga  bisa dikategorikan  sebagai  salah  satu  dari  s addu  dzariah .    S addu  dzariah ialah
sebuah konsep dalam usul fikih untuk mengantisipasi atau menutup hal-hal yang  dapat  mendatangkan mafsadah (kerusakan).  Segala  hal  yang  dapat mendatangkan mafsadah harus  dicegah  atau  ditutup  sebagai  langkah
preventif. Pembuatan sertifikat wakaf  dapat menjadi opsi agar harta wakaf tidak disengketakan dan tetap eksis. 59
Dalam  UU.  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,  terdapat  ketentuan pidana  dan  administratif  bagi  siapa  saja  yang  melanggar.  Ketentuan  ini
58 Depag RI, Loc. Cit,  48.
59 Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2012), 438-439.
dapat  dilaksanakan  jika  harta  wakaf  sudah  disertifikatkan.  Dengan  adanya ancaman  pidana  dan  administratif,  akan  meminimalisir  hal-hal  yang  tidak dikehendaki terkait harta wakaf.

## Proses Pendaftaran Sertifikat Wakaf di Indonesia
Secara  teoritis,  pendaftaran  sertifikat  wakaf  dijelaskan  oleh beberapa  peraturan,  diantaranya:  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan  Tanah  Milik,  UU  Nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf  dan pedoman  teknis  tatacara  permohoan  pensertifikatan  tanah  wakaf  oleh Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat    Islam  Kementerian  Agama. Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. PP. No 28 Tahun 1977

## Pasal 9
1) Pihak  yang  hendak  mewakafkan  tanahnya  diharuskan  datang  di hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  untuk  melaksanakan Ikrar Wakaf.
2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4) Pelaksanaan  Ikrar,  demikian  pula  pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5) Dalam  melaksanakan  Ikrar  seperti  dimaksud  ayat  (1)  pihak  yang mewakafkan  tanah  diharuskan  membawa  serta  dan  menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat surat berikut : a) Sertifikat  hak  milik  atau  tanda  bukti  pemilikan  tanah lainnya; b) Surat  keterangan  dari  Kepala  Desa  yang  diperkuat  oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran  pemilikan  tanah  dan  tidak  tersangkut  sesuatu sengketa;
c) Surat keterangan pendaftaran tanah;
d) Izin  dari  Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

## Pasal 10
1) Setelah  Akta  Ikrar  Wakaf  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas  nama  Nadzir  yang  bersangkutan,  diharuskan  mengajukan
permohonan  kepada  Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  cq. Kepala  Sub  Direktorat  Agraria  setempat  untuk  mendaftar perwakafan  tanah  milik  yang  bersangkutan  menurut  ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 2) Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  cq.  kepala  Sub  Direktorat Agraria  setempat,  setelah  menerima  permohonan  tersebut  dalam ayat  (I) mencatat  perwakafan  tanah milik  yang  bersangkutan  pada bukti tanah dan sertifikatnya. 3) Jika  tanah  milik  yang  diwakafkan  belum  mempunyai  sertifikat maka  pencatatan  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  (2)  dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
5) Setelah  dilakukan  pencatatan  perwakafan  tanah  milik  dalam  buku tanah  dan  sertifikatnya  seperti  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  (3), maka  Nadzir  yang  bersangkutan  wajib  melaporkannya  kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

## b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## Pasal 223
1) Pihak  yang  hendak  mewakafkah  dapat  menyatakan  ikrar  wakaf  di hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  untuk  melaksanakan ikrar wakaf.
2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3) Pelaksanaan  Ikrar,  demikian  pula  pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4) Dalam  melaksanakan  Ikrar  seperti  dimaksud  ayat  (1)  pihak  yang mewakafkan  diharuskan  menyerahkan  kepada  Pejabat  yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a) Tanda bukti pemilikan harta benda; b) Jika  benda  yang  diwakafkan  berupa  benda  tidak bergerak,  maka  harus  disertai  surat  keterangan  dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

## Pasal 224
Setelah  Akta  Ikrar  Wakaf  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  atas  nama  Nadzir  yang  bersangkutan  diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan  benda  yang  bersangkutan  guna  menjaga  keutuhan  dan kelestarian.
c. UU. No 41 Tahun 2014

## Pasal 32
PPAIW  atas  nama  Nazhir  mendaftarkan  harta  benda  wakaf kepada  Instansi  yang  berwenang    paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

## Pasal 33
Dalam  pendaftaran  harta  benda  wakaf  sebagaimana  dim  aksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:
1) Salinan akta ikrar wakaf;
2) Surat-surat  dan/atau  bukti-bukti  kepemilikan  dan  dokumen  terkait lainnya.

## Pasal 34
Instansi  yang  berwenang  menerbitkan  bukti  pendaftaran  harta benda wakaf.
Pasal 35
Bukti  pendaftaran  harta  benda  wakaf  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
d. Pedoman Teknis dari BIMAS Kemenag 60

## Persyaratan permohonan Sertifikat Tanah Wakaf
Permohonan  pensertifikatan  tanah  wakaf  dilakukan  terhadap  tanah wakaf  yang  belum  bersertifikat  dengan  berdasar  AIW  atau  APAIW  (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) dan pada tanah wakaf yang  telah bersertifikat agar disertifikatkan atas nama nazhir.
a. Persyaratan untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat:
1) Surat permohonan dari Nazhir atau kuasanya,
2) Identitas Wakif,
3) Identitas Nazhir,
4) Surat Pengesahan Nazhir,
5) Bukti kepemilikan tanah atas nama Wakif; dan
6) Surat  keterangan  tanah  tidak  dalam  sengketa  dari  Lurah/  kepala Desa dibuat  dalam tahun berjalan pada saat pensertifikatan tanah wakaf diajukan ke Kantor Pertanahan.
b. Persyaratan tanah yang sudah bersertifikat:
1) Surat permohonan PPAIW atas nama Nazhir atau kuasanya,
60 Lampiran  keputusan  Direktur  Jenderal  Bimningan  Masyarakat  Islam  nomor  dj.ii/707 tahun 2012 tentang Pedoman teknis tatacara permohonan pensertifikatan tanah wakaf
2) Identitas Wakif,
3) Identitas Nazhir,
4) Surat pengesahan Nazhir yang diterbitkan oleh PPAIW, dalam hal telah  terjadi  pergantian  Nazhir  digunakan  surat  pengesahan Nazhir terbaru yang telah disahkan oleh BWI,
5) Sertifikat Hak Atas Tanah, atau Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun,
6) Surat  pernyataan  Wakif  yang  diketahui  oleh  Kepala  Desa  atau
Lurah  setempat  dikuatkan  oleh  Camat  sesuai  peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, bahwa tanahnya tidak dalam  sengketa,  perkara  dan  konflik,  serta  tidak  dalam  jaminan hutang dan tidak dalam sitaan,
7) Izin dari pejabat yang berwenang untuk tanah wakaf yang berasal dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
8) Izin  dari  pejabat  bidang  pertanahan  dalam  hal  keputusan pemberian  haknya  atau  dalam  sertifikatnya  terdapat  catatan diperlukan izin pelepasan atau peralihan hak; dan atau
9) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik bila hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik atas tanah orang lain.
Terhadap  tanah-tanah  yang  akan  diwakafkan  hanya  sebagian,
dilakukan proses pemecahan sertifikat terlebih dahulu.
c. Persyaratan pendaftaran tanah wakaf
Persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari:
1) Hak  Milik,  atau  Hak  Milik  atas  Satuan  Rumah  Susun  meliputi persyaratan sebagaimana poin b,
2) Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  di  atas  tanah
Negara,  meliputi  persyaratan  pada  poin  b,  dan  surat  persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan,
3) Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  di  atas  tanah  hak  pengelolaan atau hak milik sebagaimana persyaratan pada poin b, dan izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik, atau
4) Tanah-tanah  yang  diperoleh  dari  instansi  pemerintah,  pemerintah daerah,  BUMN,  atau  BUMD  dan  peerintah  desa  atau  sebutan  lain yang  setingkat  dengan  itu  meliputi  persyaratan  sebagaimana dimaksud  huruf  b,  dan  surat  izin  dari  pejabat  yang  berwenang sesuai ketentan peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran  sertifikat  tanah  wakaf  sebagaimana  keterangan  di  atas, dilakukan  oleh  Kantor  Peratanahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di bidang pertanahan.

## Dokumen Persyaratan
a. Dokumen
Permohonan  pensertifikatan  tanah  juga  harus  dilengkapi  dengan formulir pendftaran yang telah disediakan oleh kantor Pertanahan. Formulir tersebt  diisi  dan  ditanda  tangani  oleh  Nazhir  atau  kuasanya  sebagai dokumen kelengkapan pendaftaran.
b. Persyaratan Identitas
1) Identitas Wakif dan Nazhir atau kuasanya, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lain yang sah,
2) Identitas  Wakif  atau  Nazhir  sebagaimana  tersebut  di  atas,  berlaku bagi Wakif dan Nazhir perorangan, organisasi dan badan hukum,
3) Identitas  Wakif  atau  Nazhir  organisasi  harus  disertai  dengan  akta pendirian,
4) Dalam  hal  identitas  Wakif  atau  Nazhir  badan  hukum  harus disertakan  akta  pendirian  dan  pengesahan  badan  hukum  dari Kementerian Hukum dan HAM.

## Kesimpulan
Wakaf adalah memisahkan dan/atau menyerahkan dari sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  yang  sesuai  dengan  syariah.  Wakaf  mempunyai peranan  yang  urgent  dalam  Islam.  Selain  berdimensi  vertikal  (Ibadah), wakaf  juga  berdimensi  horizontal  (sosial).  Potensi  wakaf  dalam pengembangan Islam sangat menjanjikan jika dikelola dengan profesional.
Kasus  gugatan  tanah  wakaf  semakin  lama  semakin  merebak  di berbagai  tempat  di  Indonesia.  Desakan  kebutuhan  ekonomi  dan  semakin melambungnya  harga  tanah  menjadi  beberapa  sebab  gugatan  tanah  wakaf ini.  Olehkarena  itu,  pengamanan  dan  perlindungan  harta  wakaf  melalui sertifkat  wakaf  merupakan  suatu  keharusan  yang  mendasar  untuk  segera direalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Alabij,  Adijani. Perwakafan  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada: 2002.
Anshari,  Abdul  Ghafur. Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia . Yogyakarta: Pilar <Media, 2005.
Athoillah, M. Hukum Wakaf . Bandung: Yrama Widya, 2014.
Ayyub,  H}asan. Fiqh  al-Mu‘a>mala>t  al-Ma>liyah  fi>  al-Isla>m. Kairo:  Da>r as-Sala>m, Cet. III, 2006.
Bamualim,  Chaider  S.,  Irfan  Abu  Bakar. Revitalisasi  Filantropi  Islam .  Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Asas-Asas  Hukum  Muamalat  Hukum  Perdata  Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2000.
Dalam http://www.kajianpustaka.com/2019/09/pengertian-rukun-dan- fungsi-wakaf.html
Depag. Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai, Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, cet. Ke- 1, 2007 .
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf    Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat
Islam Departemen Agama RI. Fiqh Wakaf, 2007.
Gha>zali>  (Al),  Muhammad  Ibn  Muhammad  Abi>  Ha>mid. al-Waji>z  fi> Fiqh Maz|hab al-Ima>m al-Sya>fi‘. Kairo: Da>r al-Fikr, t.t.
H}ajja>j (Al), Abi> Al-H}usain Muslim bin. S}ah}ih} Muslim , juz 2. Beirut: Da>r al-Fikr,  t.t.
Halim,  Abdul. Hukum  Perwakafan  di  Indonesia. Jakarta:  Ciputat  Press,  Cet.  I, 2005.
Haq,    A.  Faishal. Hukum  Wakaf  dan  Perwakafan  di  Indonesia .  Pasuruan:  PT. Garoeda Buana Indah, 1993.
Hawwaya>,    Sa‘i>d. al-‘Iba>da>tu  fi>  al-Isla>m. Kairo:  Da>r  al-Sala>m,  Jilid V, 2005.
Hussayniy (Al), Taqiyyudi>n Abi> Bakar Ibn Muhammad. Kifa>yah Al- Ahya>r.
Jeddah: Al-Haramain, t.t.
Lampiran  keputusan  Direktur  Jenderal  Bimningan  Masyarakat  Islam  nomor dj.ii/707  tahun  2012  tentang  Pedoman  teknis  tatacara  permohonan pensertifikatan tanah wakaf
Malik , Al-Muwata’ , Maktabah As-Syamilah, Juz 5.
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2006.
Munawwir,  A.W. Kamus  Al-Munawwir  Arab-  Indonesia. Surabaya:  Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1977.
Pasha, Musthafa Kamal et al. Fikih Islam . Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. II, 2002.
Praja,  Juhaya  S. Perwakafan  di  Indonesia:  Sejarah,  Pemikiran  Hukum,  dan Perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara, 2005.
Qohaf, Munzir. Al-Waqf al-Islamy Tatawwuruhu Idaratuhu alih bahasa Muhyidin Ms Ridha. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2015.
Riadi,  Muchlisin. Pengertian,  Rukun  dan  Fungsi  Wakaf, Diakses  tanggal  20 Desember 2019
Sa>biq,  Sayyid. Fiqih  as-Sunnah, Jilid  III.  Kairo:  al-Da>r  al-Fath  Lil  I‘lam  al- ‘Arabiy, 1990.
Subky (a), Ibn ‘Abd Al-Kafy. Al-Asybah Wa An-Nadhair , juz 1. Beirut: Dar Al- Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991.
Sudarsono, Heri. Bank dan LKS . Yogyakarta: Ekohisia, 2008.
Syalthut,  Mahmud. Fiqh  Tujuh  Maz}hab alih  bahasa  Abdullah  Zakiy  Al-Kaaf . Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. I, 2000.
Undang-Undang  No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
Zahrah, Muhamad Abu. Ushul Fiqih . Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2012.
Zuh}ayliy  (az),  Wahbah. al-Fiqh  al-Isla>miy  Wa  Adillatuh, Juz  X.  Damaskus:
Da>r al-Fikr, Cet. IV, 2004.