Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
EKONOMI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA

## DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI
Agussalim Agussalimmpd08@gmail.com

## ABSTRAK
Pancasila  dalam  konteks  ekonomi  merupakan  ideologi  bagi  pelaku  ekonomi  di Indonesia.  Ajaranutama  ekonomi  Pancasila  bahwadalam  berekonomi  semata-mata tidak  hanya  bermotif  memaksimalkan  keuntungan  ( profit )  dan  kepuasaan  ( utility ) ekonomi; sekalipun rugi secara ekonomi tidak perlu dianggap gagal kalau pada waktu yang  bersamaan  mendapat  kerabat  baru  (petuah  Jawa).  Pancasila  yang  dirumuskan menjadi  tiga  komponen  sistem  ekonomi,  yaitu:  (1)  Sila  pertama  dan  dua  merupakan dasar  atau  input: Etika  Ketuhanan  dan  Kemanusiaan ;  (2)  Sila  ketiga  dan  keempat merupakan metode atau proses: Kekeluargaan dan Nasionalisme ; dan (3)  Sila kelima adalah  tujuan  atau  output: Keadilan  Sosial  Ekonomi .  Upaya  untuk  mengokohkan paham ekonomi Pancasila salah satunya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada setiap kompetensi  dan materi pembelajaran ekonomi yang selama  ini luput dari pembelajaran di sekolah dan PerguruanTinggi.
Kata Kunci : Ekonomi Pancasila, Pembelajaran Ekonomi

## I. PENDAHULUAN
Pasca  reformasi  bangsa  Indonesia  telah  mengawali  sejarah  baru  yang  penuh dengan  kebebasan  berekspresi.  Kebebasan  itu  dapat  berdampak  pada  eksistensi kehidupan  manusia  sebagai homo  sosial , homo  religius dan homo  economicus . Pancasila  merupakanpandangan  hidup  bangsaIndonesia  agar  senantiasa  tumbuh dalam  diri  sebagai  pembimbing  interaksi  antar  individu  dan  kelompok  yang  ada. Namun  akhir-akhir  ini  nilai-nilai  Pancasila  cenderung  ditinggalkan  dalam  praktek kehidupan.  Sebagai  dampaknya  eksistensi  bangsa  Indoensia  yang  pluralis  pun  kini terancam  karena  kebebasan  yang  kebablasan.  Eksistensi  bangsa  Indonesia  yang pluralistik terancam jika dasar negara dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berprilaku sebagai warga negara.
Ancaman  lain  terhadap  eksistensi  Pancasila  adalah  dampak  negative  dari globalisasi.  Keberadaan  globalisasi  menuai  pro-kontra,  namun  harus  diakui globalisasi  ibarat  dua  sisi  mata  uang  logam  bisa  menjadi  peluang  untuk  kemajuan, dan  bisa  menjadi  ancaman  terhadap  pudarnyanilai-nalaiPancasila.  Sebab  globalisasi memuat  paham  individualistik  dan  pragmatis.  Pragmatis  merupkan  jelmaan  dari kapitalisme  global  ibarat  virus  yang  memudarkan  nilai-nilai  Pancasila  melalui dikembangkannya  demokrasi  liberal  yang  melegalkan  politik  marjinalisasi  dan akumulasi pertumbuhan individualistic dan hegomoni ekonomi sehingga meniadakan kesejahteraan social ekonomi yang adil merata.
Selain  beberapa  ancaman  tersebut,  politisasi  di  kalangan  elit  juga  menjadi ancaman  tersendiri  terhadap  eksistensi  Pancasila.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  masa rezim Orde Baru dikenal dengansebutanekonomi Pancasila, namun karena Pancasila itu  erat  hubungannya  dengan  politik  Orde  Baru  makapasca  reformasi  para  pakar lebih cenderung menyebutnya dengan ekonomi kerakyatan. Pun dalam perjalanannya
ekonomi  kerakyatan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  apa  yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 (Soepriyatno, 2008)
Ditinjau  dari  perspektif  ilmu  ekonomi,  ancaman  tersebut  menjadi  alasan munculnya  kekhawatiran  karena  dengan  melihat  keterpurukan  perekonomian nasional,  meningkatnya  kejahatan  di  sektor  riil  dan  non-riil  yang  semakin mengkhawatikan akan munculnya stigma negatif bahwa ekonomi Pancasila dianggap tidak  relevan  dengan  tuntutan  dan  tantangan  zaman  untuk  membawa  keluar  bangsa Indonesia  dari  lingkaran  setan  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  sudah  sepatutnya mengimplementasikan  gagasan  ekonomi  Pancasila  dalam  segala  aspek  kehidupan, yaitu  dengan  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  berekonomi.  Dengan  kata  lain menjadikan  Pancasila  sebagai  rujukan  mutlak  dalam  memecahkan  segalapersoalan ekonomi, baik dari segi makromaupun mikro.
Ekonomi  Pancasila  merupakan  aturan  main  bagi  kehidupan  ekonomi  Indonesia denganmenghubungkan  antara  pelaku  ekonomi  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila.  Untuk  mengokohkan  ekonomi  Pancasila,  maka  harus  diinternalisasi kemudian  diimplementasikan  dalam  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  ekonomi. Ekonomi  Pancasila  harus  diajarkan  mulaidaritingkat  sekolahagar  sejak  dini  anak bangsa  dapat  mengenal  penampaan  ekonomi  Pancasila  baik  secara  teoritis  maupun dalam bentuk praktiknya. Ini merupakan usaha penaburan benih Pancasila agar kelak anak  bangsa  ini  tidak  kehilangan  jati  dirinya  sebagai  bangsa  Indonesia  yang Pancasilais sekaligus sebagai solusi ditengah semakin mengikisnya nilai-nilai moral ekonomidalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  disebabkan  oleh pertarungan  ekonomi  global  yang  terus  mewarnai  kehidupan  ekonomi  Indonesia. Selama  ini,  Pancasila  hanya  diajarkan  secara  parsial  sebagai  sebuah  mata  pelajaran saja. Seharusnya nilai-nilai Pancasila terintegrasi pada setiap kompetensi dalam mata pelajaran  ekonomi  sebagaiupayapenguatan  pola  pikir,  sikap,  dan  pola  tindak anakbangsayang sesuai denganideologi Pancasiladan UUD 1945.
Selamaini  menurut  Mubyarto  (2004) homo-economicus ala  kapitalis  barat  yang bermotifkan hanya memaksimalkan keuntungan ( profit ) dan kepuasaan  ( utility ) atas barang  dan  jasa  yang  terbatas,  sayangnya  pertama-tama  telah  diajarkan  di sekolah.Wahjoedi  (2015)  menyebutkanbahwapendidikanekonomi  di  Indonesia  yang didambakan  untuk  menjadikan  anak  bangsa  sebagai  sumber  daya  manusia  pelaku ekonomi  yang  bangga  untuk  mengamalkan  nilai-nilai  ekonomi  berlandaskan  pada ideology  Pancasila dan  UUD 1945, namun  dalam kenyataanya  pendidikan ekonomi kita malah menjauhkan  anak bangsa Indonesia sendiri dari karakter nilai-nilai dasar ekonomi Pancasila.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dipandang  penting  untuk  merumuskan “ Ekonomi  Pancasila  dan  Implikasinya  dalam  Pembelajaran  Ekonomi ”.Gagasan  ini diharapkan  dapat  dikembangkan  untuk  diterapkan  dalam  pembelajaran  ekonomi mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi.

## II. PEMBAHASAN Konsep Ekonomi Pancasila
Sri-Edi Swasono(2008) menyebut bahwa ekonomi Pancasila adalah paradigma baru ilmu ekonomi, dengan konsep baru cooperation, cooperatives, planning , grass- roots di  dalamnya , yang  sulit  ditemui  bahkan  tidak  ada  dalam  ilmu  ekonomi
konvensional.  Lebih  lanjut,  diakuinya  dimensi  ilmu  ekonomi  sebagai  ilmu  moral, sebagaimana  pula  diyakini  kaum  strukturalis  tentulah  pula  menyentuh  nilai-nilai agama.  Atau  ekonomi  Pancasila  sebagai  sistem  ekonomi  pasar  yang  terkelola  dan kendali  pengelolaannya  adalah  nilai-nilai  Pancasila  yang  berbeda  dengan  teori ekonomi  neoklasik  yang  dibangun  atas  dasar  paham  liberal  mengedepankan  nilai individualisme dan kebebasan pasar.
Jadi  dapat  dipahami  bahwa  ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem perekonomian  yang  orientasinya  pada  keterlibatan  orang  banyak  dalam  aktivitas ekonomi,  dengan  mengacu  pada  nilai-nilai  yang  digali  dari  falsafah  Pancasila,  atau ekonomi  Pancasila  adalah  aturan  main  bagi  kehidupan  ekonomi  atau  hubungan antara para pelaku ekonomi yang didasarkan pada sila-sila Pancasila.

## Sejarah Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang oleh pelaku ekonomi harus berlandaskan  dan  menjiwai  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Ekonomi Pancasila  merupakan  operasionalisasi  dari  ide-ide  Bung  Hatta.  Istilah  ekonomi Pancasila kali pertama digunakan oleh Dr. Emil Salim pada tahun 1967 dalam suatu artikelnya. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, karena Emil Salim membahas  kembali  apa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  pancasila.  Pada  pokoknya ekonomi  Pancasila  adalah  suatu  konsep  kebijaksanaan  ekonomi,  setelah  mengalami pergerakan  seperti  bandul  jam  dari  kiri  ke  kanan,  hingga  mencapai  titik keseimbangan.  Kekanan  artinya  bebas  mengikuti  aturan  pasar,  sedangkan  ke  kiri artinya  mengalami  intervensi  negara  dalam  bentuk  perencanaan  memusat.  Secara sederhana  ekonomi  Pancasila  dapat  disebut  sebagai  sebuah  sistem  ekonomi  pasar dengan  pengendalian  pemerintah  atau  ekonomi  pasar  terkendali.  Ada  istilah-istilah lain  yang  mendekati  pengertian  ekonomi  Pancasila  yaitu  ekonomi  campuran maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga. Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia.
Menurut  Sri-Edi  Swasono  (2008)  Mubyarto  yang  lebih  substansial  memahami ekonomi  pancasila  (konsep,  sistem,  aktivitas,  filsafat  ilmu),  sementara  Emil  Salim menekankan  pada  sistem  (kebijakan)  semata,  yang  terkesan  politis  cenderung akomodatif terhadap teori konvensional (konsep, sistem filsafat ilmu). Namun harus dicatat,  Mubyarto-lah  pada  tahun  1981  yang  membawa  wacana  ekonomi  Pancasila dalam  diskusi  ilmiah  dan  perkuliahan  di  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Ekonomi Pancasila  dilahirkan  dalam  suasana  perang/kontradiksi  dalam  tubuh  ideologi materialism  dan  menegaskan  supremasi  moral  dan  nilai  transenden  (agama). Kapitalisme,  sebagai  senyawa  materialisme  yang  terlalu  berlandaskan  pada maksimisasi  kepuasan  kebendaan  dan  kepentingan  pribadi, homo  economicus , kurang  memerhatikan  kesejahteraan  manusia  dan  kepentingan  sosial.  Ekonomi Pancasila  dirumuskan  berdasar  asas  kebersamaan  dan  kekeluargaan,  berbasis  pada ideologi Pancasila dan UUD 45, di mana dalam pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat.

## Prinsip Ekonomi Pancasila
Prinsip  Ekonomi  Pancasila  merujuk  pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  bahwa  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  untuk:  (a)  Melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  (b)  Memajukan kesejahteraan  umum;  (c)  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  (d)  Ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  33  UUD  1945  memuat  beberapa  prinsip ekonomi,  yaitu:  (a)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas  asas kekeluargaan;  (b)  Cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajad  hidup  orang banyak  dikuasai  oleh  Negara;  (c)  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besanya  untuk kesejahteraan  rakyat;  dan  (d)  Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## Internalisasi Ekonomi Pancasila
Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sistem ekonomi, yaitu dengan merumuskan  sila-sila  Pancasila  menjadi  sebuah  komponen  sistem,  meliputi:  (1) Dasar  atau  in-put:  Etika  Ketuhanan  dan  Kemanusiaan;  (2)  Metode  atau  proses: Kekeluargaan  dan  Nasionalisme;  dan  (3)  Tujuan  atau  out-put:  Keadilan  Sosial Ekonomi.  Doktrin  ekonomi  pancasila  memberi  pemenekanan  bagi  setiap  pelaku ekonomi  agar  segala  aktivitas  ekonomi  memperhatikan  nilai  ketuhanan  dan kemanusiaan  yang  merupakan  dasar/input  dari  ajaran  ekonomi  Pancasila.  Setelah dasarnya  kokoh,  selanjutnya  cara/proses  kerja  ekonomi  Pancasila  adalah  dengan mengedepankan asas kekeluargaan melalui demokrasi ekonomi yang dijawai dengan semangat nasionalisme. Jika cara ini telah berkerja dengan baik maka keadilan sosial ekonomi  yang  merupakan  tujuan/ouput  ekonomi  Pancasila  akan  dapat  diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ditinjau dari segi motif, ekonomi Pancasila bukan hanya motif memaksimalkan keuntungan ( profit ) dan kepuasaan ( utility ) ekonomi semata, tetapi juga menyangkut motif  agama,  sosial  dan  budaya.  Pun  motif  ekonomi,  ekonomi  Pancasila mengajarkan  sifat  akomodatif,  yaitu  mengakomodasikan  keseimbangan  ekonomi sacara bersama-sama dan kepentingan ekonomi secara individu; kemandirian dalam kebersamaan  guna  membangun,  mempercepat  dan  memperkokoh  pertumbuhan perekonomian.  Menurut  Murbyarto  (2004)  dalam  ekonomi  Pancasila  tidak  semata- mata bermotif memaksimalkan kepuasaan ekonomi; rugi tidak perlu dianggap gagal kalau  pada  waktu  yang  bersamaan  mendapat  kerabat  baru.  Untuk  lebih  jelas  dan mudah  dipahami  penampaan  ekonomi  Pacasila,  selanjutnya  dibuat  konseptualisasi sebagai berikut.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
INDIVIDU AGAMA SOSIAL EKONOMI MOTIF ANATOMI EKONOMI PANCASILA DASAR ETIKA KETUHANAN & KEMANUSIAAN METODE KEKELUARGAAN & NASIONALISME TUJUAN KEADILAN SOSIAL EKONOMI (KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA) SIFAT AKOMODATIF

## BERSAMA
Merujuk  pada  anatomi  ekonomi  Pancasiladi  atas,  selanjutnya  dapat diinternalisasi darimasing-masing komponen sistem sebagai berikut.

## Dasar Ekonomi Pancasila
Di  era  krisis  moral  ini  sudah  sepatutnya  kita  berintropeksi  diri  dan  kembali mengenang  serta  menjunjung  tinggi  nilai  etika  ketuhanan  dan  kemanusiaan  dalam bersikap,  berpikir,  dan  bertindak  sebagai  mahluk  ekonomi  ( homo  economicus )  agar dalam praktek ekonomi tidak mengabaikan nilai agama, sosial dan budaya. Menurut Nirbito  (2005)  prilaku  dunia  bisnis  yang  hampa  kandungan  nilai  mengakibatkan terjadinya ancaman instabilitas sosial sehingga kedamaian hidup menjadi maya.
Secara teoritis, bahwa etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat  yang secara eksplisit  mendalami  konsep  moralitas.  Menurut  Syaiful  Sagala  (2011)  etika  pada hakikatnya  mengamati  realitas  moral  secara  kritis  dan  tidak  memberi    ajaran melainkan  memeriksa  kebiasaan-kebiasaan,  nilai-nilai,  norma-norma,  serta pandangan-pandangan  moral  secara  kritis.  Senada  dengan  itu,  Darmayanti  Lubis (2011)  menjelaskan  bahwa  etika  erat  kaitannya  dengan  moralitas,  hubungan  antara manusia dan kemanusiaan dapat bersumber baik dari ajaran agama, budaya, bangsa, maupun dari keteladanan terhadap perilaku seseorang.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  etika  ketuhanan  dan  kemanusiaan  merupakan perilaku  yang  bermoral  terhadap  Tuhan  dan  sesama  manusia.  Etika  ketuhanan  dan kemanusia bukan dalam konteks pengajaran, melainkan pada perbuatan nyata seperti menjunjung  tinggi  perintah  dan  larangan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  kepedulian terhadap  sesama  manusia  yang  bersumber  dari  ajaran  agama,  budaya  dan
keteladanan  sesorang,  sehingga  kedudukan  etika  ketuhanan  dan  kemanusiaan merupakan dasar segala aktivitas ekonomi.
Kegiatan  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  merupakan  garis  besar  aktivitas ekonomi  dan  ketiga  aktivitas  ekonomi  tersebut  memiliki  motif  memaksimalkan keuntungan  ( profit )  dan kepuasaan  ( utility ).  Oleh  karena  itu,  usaha  memaksimalkan keuntungan  maupun  kepuasaan  harus  memperhatikan  etika  ketuhanan  dan kemanusiaan,  yang  meliputi: Pertama, memperhatikan  ajaran  agama  dengan  kata lain,  apakah  barang  dan  jasa  yang  diproduksi,  didistribusi  dan  dikonsumsi bertentangan  atau  tidak  dengan  ajaran  Tuhan.  Contohnya,  memproduksi, mendisribusi  dan  mengkonsumsi  barang  yang  tergolong  haram  misalnya  narkotika dan  obat-obatan  terlarang  (narkoba),  minuma  keras  (miras),  atau  jenis  barang  dan jasa  lain  yang  memiliki  nilai  mudoratnya  lebih  tinggi  daripada  manfaatnya  karena dalam  konteks  nilai  kemanusiaan  dapat  merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain. Mengkonsumsi  barang  haram  yang  mengakibatkan  pengguna  dalam  keadaan  tidak normal secara psikologis (mabuk) yang ditandai dengan hilangnya rasa takut dan rasa malu sementara hakikat rasa itu dalam konteks kebaikan merupakan unsur pembeda antara  manusia  dan  hewan.    Di  sektor  moneter,  di  masyarakat  kerap  sekali  terjadi berupa kegiatan rentenir. Rentenir merupakan konsep pinjaman dengan kesepakatan agar  si  peminjam  membayar plus bunga  pinjaman  bahkan  bunga  berbunga.  Jauh sebelumnya Plato (427-347 SM) yang dikutip oleh Deliarnov (2012) bahwa uang itu bersifat  mandul,  tidak  dapat  sekaligus  tidak  layak  untuk  dikembangkan  atau peranakan.  Sedangkan  dalam  ajaran  Islam  perbuatan  demikian  disebutkan  dengan perbuatan syaitan (Al-Baqarah).
Kedua, keyakinan  selalu  diawasi  oleh  Tuhan.  Dalam  keadaan  tertutup (sembunyi) dari pengawasan orang lain, sebagai manusia yang ber-Tuhan kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu Maha Tahu, sehingga merasa selalu diawasi  oleh  Tuhan  kapan  dan  di  manapu  berada.  Pemalsuan  uang,  kecurangan timbangan,  korupsi  yang  kerap  terjadi  dalam  kehidupan  adalah  sebagian  kecil  dari sekian  banyak  kasus  yang  relatif  susah  diketahui  secara  langsung  oleh  penega hukum.  Oleh  karena  itu  harus  ada  kesadaran  bagi  setiap  pelaku  ekonomi  bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap aktivitas kita.
Ketiga, keyakinan  adanya  ganjaran  Tuhan.  Segala  bentuk  aktivitas  ekonomi yang bertentangan dan/atau sesuai dengan ajaran Tuhan pasti akan mendapat imbalan atau ganjaran yang setimpal dari Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita dapat menyaksikan bagaimana nasib koruptor dan pengedar misalnya, berakhir di penjarah bahkan  “sampai  mati”.  Belum  lagi  ganjaran  yang  akan  didapatkannya  kelak  di akhirat.
Berdasarkan  hasil  internalisasi  dasar  ekonomi  Pancasila  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  rangkaian  sistem  (hubungan)  antara  etika  ketuhanan dengan kemanusiaan. Pola hubungannya  adalah  mereprestasikan hubungan manusia
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
Keterangan:
Pengabaianetikaketuhan andapatmengakibatkanti ngginyapelanggarannilai
kemanusiaan.
2 1 1        2 Ketuhanan Kemanusiaan
dengan  Tuhan  dan  hubungan  manusia  dengan  sesama  manusia.  “Jika  adanya pengabaian  etika  ketuhanan,  pada  yang  waktu  bersamaan  berpotensi  terjadinya pelanggaran  nilai  kemanusiaan;  jika  manusia  tidak  aktif  dalam  kegiatan  ritual keagamaan  memungkinkan  sekali  manusia  akan  tidak  memperhatikan  nilai kemanusiaan  terhadap  diri  dan  orang  lain”.  Untuk  lebih  jelasnya,  selanjutnya dikonseptualisasikan dalam bentuk kurva sebagai berikut.

## Metode Ekonomi Pancasila
Seperti  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  Pasal  33  ayat  1  disebutkan  bahwa “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas  asas  kekelurgaan”.  Kata  asas kekeluargaan terkadang dipleset ketika menyindir kebijaksanaan ekonomi yang lebih mengutamakan pihak keluarganya dan kelompok tertentu. Hakikat asas kekeluargaan mencerminkan  bahwa  setiap  pelaku  ekonomi  dan  jalur  perekonomian  nasional hubungganya  ibaratkan  satu  rumah  tangga  keluarga.  Urgensi  asas  kekeluargaan mengingat di Indonesia memiliki dua jalur perekonomian, yaitu:
Pertama, jalur  ekonomi  kerakyatan,  mencakup:  (1)  Koperasi  adalah perkumpulan  otonom  dari  orang-perorang  yang  bersatu  secara  sukarela  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dan  aspirasi  ekonomi,  sosial  dan  budaya  bersama melalui  perusahaan  yang  dimiliki  bersama  dan  dikendalikan  secara  demokratis. Koperasi yang didasari pada UU No. 25 Tahun 1992 merupakan  cerminan  jati diri (soko guru) perekonomian nasional terlepas dari isu bahwa itu hanya wacana belaka.
(2)  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  dipayungi  oleh  UU  No.  20 Tahun  2008  merupakan  jalur  ekonomi  kerakyatan  yang  paling  banyak  di  Indonesia dan  sudah  terbukti  kokoh  dalam  menghadapi  terpaan  kiris  global  yang  melanda bangsa  ini  khususnya  tahun  1997/1998.  Juga  UMKM  memiliki  peranan  strategi terhadap  kekuatan  ekonomi  nasional  yang  ditandai  dengan  potensi  besar  dalam penyerapan tenaga kerja domestik.
Kedua ,  Jalur  ekonomi  Koorporasi,  meliputi:  (1)  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  adalah  badan  usaha  yang  sebagian  atau  seluruh  kepemilikannya  dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan  untuk  menyediakan  barang  atau  jasa  bagi  publik.  BUMN  dipayungi  oleh UU No. 19 Tahun 2003.  Isu  BUMN cenderung inefisiensi karena dapat  disebabkan
adanya  praktek  KKN  dan  rendahnya  SDM  sebagai  pengelola  (Nirbito,  2005).  (2) Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS)  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  modalnya berasal  dari  pihak  swasta  yang  dimiliki  seseorang  atau  beberapa  orang  yang bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  seoptimal  mungkin  untuk  mengembangkan usaha  dan  modalnya  serta  membuka  lapangan  pekerjaan.  Selain  berperan  dalam menyediakan barang dan jasa, badan usaha milik swasta juga membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran serta memberi kontribusi dalam pemasukkan dana  berupa  pajak.  BUMS  dipayungi  oleh  UU  No  40  Tahun  2007  dan  Isu  BUMS cenderung tamak dikarenakan efisiensi sehingga mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Demi kebangkitan perekonomian nasional, kedua jalur ekonomi tersebut harus membangun  gerakan  kemitraan  yang  merupakan  implementasi  dari  asas kekeluargaandanpemerintah  sebagai  motor  penggerak.  Peranan  pemerintah  dalam gerakan  kekeluargaan  melalui  kemitraan  yang  paling  utama  adalah: Pertama, menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat  bagi  kemitraan  usaha  kemudian  pemerintah memberikan  pedoman  tentang  kemitraan  melalui  peraturan  perundangan  seperti seperti  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Kedua. memberi  informasi  dan  peluang  kemitraan  serta  teknis  dalam  perencanaan kemitraan.  Gerakan  kemitraan  perlu  mempertemukan  antara  konsep  dan implementasi  kemitraan  dilapangan  dengan  cara:  (a)  pelaksanaan  kemitraan berdasarkan pada strategi dasar yaitu hubungan kemitraan yang memiliki keterkaitan usaha,  kemitraan  yang  tidak  memiliki  keterkaitan  usaha,  dan  penciptaan  pelaku bisnis baru; (b) implementasi gerakan kemitraan dengan langkah-langkah penetapan komitmen  kemitraan  dan  identifikasi  peluang  kemitraan  oleh  pemilik  usaha, sosialisasi  program  kemitraan  usaha,  publikasi  program  dan  hasil-hasil  kemitraan dan  monitoring  pelaksanaan  kemitraan;  dan  (c)  perlu  memikirkan  sasaran  gerakan kemitraan yaitu dunia usaha secara keseluruhan.
Pengembangan  gerakan  kekeluargaan  melalui  kemitraan  antara  pelaku ekonomi  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  pola,  seperti  peningkatan  kualitas  dan kapasitas  usaha,  perencanaan,  dan  promosi  produk  serta  permodalan  bagi  jalur ekonomi  kerakyatan  yang  intinya  diarahkan  untuk  pengembangan  koperasi  dan UMKM  sebagai  pelaku  ekonomi  jalur  ekonomi  kerakyatan.  Melalui  gerakan kekelurgaan  diharapkan  dapat  memberdayakan  jalur  ekonomi  kerakyatan  yang berorientasi  menciptakan  pemerataan  dan  bagi  pelaku  ekonomi  koorporasi  dapat mempercepat  dan  mempertinggi  pertunbuhan  perekonomian  nasional.  Jadi prinsipnya  adalah  saling  memerlukan,  memperkuat  dan  menguntungkan.  Urgensi gerakan  kekeluargaan  melalui  kemitraan  menurut  Nirbito  (2005)  salah  satu  kunci kesuksesan  ekonomi  negara  maju  adalah  melalui  sistem  kemitraan  usaha  yang didorong  oleh  adanya  keterkaitan  kebutuhan  dari  pihak-pihak  yang  bermitra kemudian diprakarsai  oleh pelaku dunia bisnis itu sendiri sehingga kemitraan dapat berlangsung secara alamiah.
Asas  kekelurgaan,  hakikatnya  merupakan  jatidiri  bangsa  Indoensia.  Asas kekeluargaan  belum  cukup  untuk  menjamin  kemajuan  ekonomi  tanpa  adanya semangat  nasionalisme  di  tengahgencarnyakampanyeasingnisasi.  Nasionalisme merupakan  kesadaran  keanggotaan  dalam  suatu  bangsa  yang  secara  potensial  atau
aktual  bersama-sama  mencapai,  mempertahankan,  dan  mengabadikan  identitas, integritas,  kemakmuran,  dan  kekuatan  bangsa  itu,  yakni  semangat  kebangsaan. Nasionalisme  dapat  dirumuskan  sebagai  satu  paham  yang  menciptakan  dan mempertahankan  kedaulatan  sebuah  negara  ( nation )  dengan  mewujudkan  satu identitas  yang  dimiliki  sebagai  ikatan  barsama  dalam  satu  kelompok  (Depdikbud, 1997).
Semangat  nasionalisme  jauh  lebih  dahsyat  daripada  ledakan  boom  atom  yang telah  menghancurkan  kota  Nagasaki  dan  Hiroshima.  Pernyataan  Lean  Greefeld (2001)  yang  dikutip  Soepriyatno  (2008)  bahwa  ciri-ciri  pertumbuhan  yang berkesenambungan  dari  suatu  perekonomian  modern  ternyata  tidak  berlangsung secara  berkesenambungan,  akan  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  hanya  akan berkesenambungan justru jika ditopang oleh nasionalisme.
Ditinjau  dari  ekonomi  internasional  bahwa  nasionalisme  rakyat  Indonesia mengalami  penurunan,  yang  ditandai  bahwa  hampir  setiap  tahun  bangsa  Indonesia mengalami devisit neraca transaksi. Demikian bukan semata-mata karena mengimpor barang  atau  jasa  yang  tidak  dapat  diproduksi  oleh  bangsa  sendiri,  tetapi  pelaku ekonomi  Indonesia  terkesan  lebih  cenderung  menghargai  bahkan  bangga  terhadap produk  bangsa  lain.  Sebagai  efeknya,  dalam  konteks  moneter  menjadi  salah  satu penyebab nilai kurs rupiah cenderung melemah terhadap mata uang asing umumnya terhadap  dolar  ($).  Secara  teoritis  bahwa  semakin  tinggi  konsumsi  barangdan  jasa impor,  semakin  tinggi  pula  kebutuhan  akan  valuta  asing (valas)“ permintaan  mata uang  asing akan meningkat” sehingga  akan menyebabkan melemahnya  (depresiasi) nilai  tukat  rupiah.  Inilah  satu  penyebab  melemahnya  keunggula  dan  kewibawaan ekonomi nasional dalam perspektif moneter di bandingkan dengan negara lain. Oleh karena  itu  sudah  sepatutnya  kita  lebih  mengutamakan  dan  mencitai  produk  dalam negeri ( domestic ) sebagai bentuk kepedulian kita terhadap karya anak bangsa. Dampak  positif  jika  mencitai  produk  domestic  atau  local  akan  memacu pertumbuhan  sector  ekonomi  kerakyatan  yang  berimbas  pada  penciptaan  lapangan kerja  secara  berkelanjutan.  Dengan  demikian  orang  Indonesia  tidak  akan  menjadi buruh  dan  pembantu  rumah  tangga  di  negara  lain.  Ini  yang  belum  terpikirkan  dan disadari  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  dampak  negative  memudarnya nasionalisme  dalam  berekonomi.  Lebih  jelasnya  tentang  penampaan  azas kekeluargaan  dan  semangat  nasionalisme  dalam  berekonomi,  akan  dibuat  model konseptualisasi ekonomi Pancasila sebagai berikut.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019

## Tujuan Ekonomi Pancasila
Ajaran  ekonomi  konvensional  bahwa  produsen  bermotif  memaksimalkan keuntungan  dengan  modal  yang  kecil  dan  konsumen  bermotif  memaksimalkan kepuasaan  dengan  biaya  yang  rendah.  Kondisi  semacam  ini  menunjukan  adanya tarik-menarik  kepentingan  kedua  pelaku  ekonomi  dan  untuk  mengimbanginya dibutuhkan  keadilan  sosial  ekonomi.  Secara  umum,  keadilan  sosial  ekonomi merupakan  perilaku  yang  patuh  terhadap  norma-norma  atau  hukum  yang  berfungsi untuk  mencapai  kesejahteraan  yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  pelaku  ekonomi (bukan saja untuk kesejahteraan individu semata melainkan juga untuk kesejahteraan bersama).  Untuk  memahami  perilaku  adil  atau  tidak  adil  diperlukan  unit  analisis yang komprehensif.
Analogi  kasuistik,  jika  pengusaha  membayar  upah  buruh  di  bawah  ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu pelanggaran, namun tindakan tersebut belum  tentu  mencerminkan  ketidakadilan  apabila  kemampuan  perusahaan  untuk membayar  memang  terbatas  yang  disebabkan  kepailitan.  Sebaliknya,  pengusaha membayar  upah  buruhnya  sesuai  dengan  UMR,  yang  berarti  bukan  pelanggaran. Justru  bisa  saja  menimbulkan  ketidakadilan  jika  keuntungan  pengusaha  mengalami surplus dikarenakan  produktivitas  kerja  buruh  yang  meningkat  akan  tetapi  tidak disertai dengan peningkatan upah yang diterima.
Skala  pengukuran  ketidakadilan  dapat  dintinjau  dari  ketimpangan  distribusi pendapatan.  Berkenaan  dengan  itu,  hasil  survei  Bank  Dunia  ( Word  Bank )  tahun 2014,  bahwa  ketimpangan  di  Indonesia  semakin  meningkat  karena  sebagian  besar pertumbuhan  ekonomi  hanya  dinikmati  segelintir  orang.  Tahun  2003  hingga  2010, dimna 10 persen rumah tangga terkaya di  Indonesia menambah konsumsi sebesar 6 persen  per-tahun,  bagian  40  persen  masyarakat  rumah  tangga  miskin,  tingkat konsumsi  mereka  berkurang  dari  2  persen  per-tahun  sehingga  mengakibatkan koefisien  Gini  naik  pesat,  yaitu  dari  30  persen  pada  tahun  2000  menjadi  41  persen pada tahun 2013. Lebih lanjut hasil survei tersebut mengungkapan bahwa terjadinya ketimpangan  atau  ketidakadilan  sosial  ekonomi  disebabkan: Pertama ,  ketimpangan
NASIONALISME EKONOMI KERAKYATAN KOPERASI UMKM EKONOMI KOORPORASI BUMN BUMS K EK EL U A R G A A N K EK EL U A R G A A N KEKELUARGAAN KEKELUARGAAN
peluang,  tidak  semua  orang  dapat  mengembangkan  keterampilan  yang  diperlukan untuk  mendapatkan  pekerjaan  berupah  tinggi. Kedua ,  dengan  semakin  besarnya tuntutan  untuk  memiliki  keterampilan  yang  tepat  dalam  ekonomi  modern,  imbalan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus semakin tinggi. Sementara yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas  dan  upah  rendah. Ketiga ,  guncangan  ekonomi  global  dapat memengaruhi  ketimpangan  pada  tahap  mana  pun  dalam  kerangka  ini  dengan  cara mengikis kemampuan rumah tangga.
Untuk  meminimalisir  ketidakadilan  ekonomi  sebagaimana  laporan  Bank  Dunia di  atas,  dibutuhkan  peran  penting  pemerintah  (makro)  dan  dari  setiap  pelaku ekonomi  (mikro).  Secara  makro  merujuk  pada  teori  keadilan  yang  bersifat  umum. Keadilan  secara  umum  lebih  menekan  adanya  hubungan  individu-individu danpemerintah.  Demi  mewujudkan  keadilan  ekonomi  secara  umum  perlu  dimotori oleh  negara  atau  pemerintah  melalui  seperangkat  kebijakan: Pertama ,  memperbaiki dan pemerataan pelayanan berkelanjutan seperti sarana dan prasaran publik. Kedua , kebijakan  pendidikan  melalui  adanya  beasiswa  agar  meningkatkan  pemerataan keterampilan  dan  produktivitas  kerja. Ketiga ,  perekrutan  tenaga  kerjayang transparansi. Keempat ,  menjamin  adanya  kesetaraan  standar  kualiatas/mutu  dalam segala  aspek  dari  Sabang  sampai  Maraoke. Kelima ,  komitmen  penegakan  kukum yang  berkeadilan,  dan kelima politisi  yang  amah  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai  representasi  rakyat.  Berkenaan  dengan  itu  menurut  Bertens  (2000),  negara atau  pemerintah  harus  membagi  segalanya  dengan  cara  yang  sama  kepada  para anggota  masyarakat.  Konkritnya,  dalam  aspek  sosial  ekonomi  adalah  memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan  dengan  pendapatan  yang  baik  atau  kehidupan  layak;  “ketidakadilan muncul apabila pemerintah mengistimewakan orang-orang tertentu, seperti misalnya dalam mendapatkan proyek-proyek pembangunan”.
Keadilan sosial ekonomi secara khusus (mikro) berkaitan dengan keadilan antara para pelaku ekonomi yang tercermin pada kesadaran masing-masing pelaku ekonomi akan  pentingya  rasa  tanggung  jawab  sosial  dan  agama  terhadap  pelaku  ekonomi lainnya.  Oleh  karena  itu,  menunbuhkan  secara  terus  menerus  semangat  menjauhi keserakahan-eksploitasi adalah hal utama yang harus disadari dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.

## ImplikasiEkonomiPancasiladalamPembelajaranEkonomi
Penerapanekonomi Pancasila dalam pembelajaran ekonomi menjadi hal mutlak untuk  dilakukan  dengan  cara  mengintegrasika  nilai-nilai  ekonomi  Pancasila  pada setiap  kompetensi  pembelajaran.  Demikian  selama  ini  luput  dari  penerapan pembelajaran  di  sekolah.  Menurut  Mubyarto  (2004) homo-economicus ala  kapitalis barat  yang  bermotifkan  hanya  memaksimalkan  keuntungan  ( profit )  dan  kepuasaan ( utility ) atas barang dan jasa  yang terbatas, sayangnya pertama-tama telah diajarkan di  sekolah.  Menurut  Wahjoedi  (2015)  pendidikan  dan  pembelajaran  ekonomi  di Indonesia yang selama ini didambakan untuk menjadikan anak didik bangsa sebagai SDM  pelaku  ekonomi  yang  harus  bangga  untuk  mengamalkan  nilai-nilai  ekonomi berlandaskan  pada  ideology  Pancasila  dan  UUD  1945,  dalam  kenyataanya  malah menjauhkan  anak  bangsa  Indonesia  sendiri  dari  karakter  nilai-nilai  dasar  ekonomi Indonesia.  Kemudian  Mubyarto  (2004)  menilai  bahwa  sangat  sedikit  sarjana
ekonomi  di  Indonesia  yang  menyadari  kekeliruan  bahwa  hanya  mengenal  Adam Smith  sebagai  bapak  Ilmu  Ekonomi  dunia  melalui The  Wealth  of  Natioan (1776), jauh  sebelum  itu  Smith  menulis  buku  pertama The  Theory  of  Sentiment (1759).
Akibatnya  gagasan  perekononian  perseorangan  (kapitalis)  diajarkan  pada  generasi bangsa  sejak  masuk  di  sekolah  menengah,  padahal  sekolah  adalah  lembanga pendidikan  formal  yang  mempunyai  fungsi  tidak  hanya  sekedar transfer  of knowledge tetapi juga sebagai transfer of values . Values yang dimaksud dalam ilmu ekonomi adalah pewarisan nilai ekonomi pancasila melalui pembelajaran ekonomi. Ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem  ekonomi  yang  secara  esensi  bertujuan untuk  mengangkat  derajat  kemanusiaan  melalui  pemecahan  masalah  pokok perekonomian.  Untuk  kepentingan  itu  maka  pembelajaran  ekonomi  berwawasan Pancasila  harusditerapkan  sebagai  program  berkelanjutan  agar  anak  bangsa  kelak menjadi  pelaku  ekonomi  senantiasa  memperdulikan  nilai-nilai  pancasila  dan menjadikannya  sebagai  kepribadiannya  dalam  berekonomi.  Jadi,  Implikasi  sistem ekonomi  pancasila  dalam  pembelajaran  ekonomi  adalah  dengan  memasukan  nilai- nilai Pancasila pada setiap kompetensi. Artinya tidak merubah kaidah ilmu ekonomi akan  tetapi  lebihmenekan  padaintegrasietika  ketuhanan-kemanusia,  kekeluargaan- nasionalisme dan keadilan sosial ekonomi pada kompetensi mata pelajaran ekonomi. Mengintegrasikan  nilai-nilai  Pancasila  pada  setiap  kompetensi  pembelajaran ekonomi  adalah  solusi  dalam  mengokohkan  paham  ekonomi  Pancasila  pada  hati, pikiran  dan  tidakan  anak  bangsa.  Kompetensi  yang  harus  dicapain  meliputi  tiga ranah,  yaitu: Pertama. Ranah  kognitif  mengacu  pada  Taksonomi  Bloom  meliputi: mengingat  (C1)  memahami  (C2),  mengaplikasi  (C3),  menganalisis  (C4), mengevaluasi  (C5),  dan  menciptakan  (C6).  Orientasi  pada  ranah  kognitif  adalah upaya  mewujudkan  kemampuan  berpikir  rasional,  kritis  dan  terbuka  serta berpandangan  luas  ditandai  adanya  kemampuan  menelaah  secara  kritis,  rasional, objektif  dan  visioner  setiap  teori  dan  peristiwa  ekonomi  yang  terintegrasi  dengan nilai  ke-Tuhanan  dan  tanggung  jawab  sosial  baik  di  lingkungan  sekolah  maupun  di lingkungan masyarakat.
Kedua .  Ranah  afektif  mengacu  pada  Taksonomi  Krathwohl,  meliputi: penerimaan,  tanggapan,  penghargaan  dan  pengorganisasian.  Orientasi  pada  ranah afektif  pembelajaran  ekonomi  berwawasan  Pancasila  adalah  untuk  menanamkan perasaan,  emosi  dan  sikap  positif  terhadap  materi  dan  peristiwa  ekonomi  yang ditandai  adanya  kepedulian,  penghayatan  dan  rensponsif  yang  terintegrasi  dengan nilai  ke-Tuhanan  dan  tanggung  jawab  sosialbaik  lingkungan  sekolah  maupun  di lingkungan  masyarakat. Ketiga. Ranah  psikomotor  mengacu  pada  Taksonomi Simpson,  meliputi  persepsi,  kesiapan,  membiasakan,  mahir,  dan  menjadi  gerakan orisinal.  Orientasi  ranah  psikomotor  dalam  pembelajaran  ekonomi  berwawasan pancasila  adalah  melatih  agar  berpola  tindak  produktif,  ditandai  dengan  adanya kemauan, keterampilan, keteladanan dan keuletan dalam mengimplementasikan teori ekonomi yang terintegrasi dengan nilai ke-Tuhanan dan rasa tanggung jawab sosial, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya pemetaan kompetensi pembelajaran dapat diperhatikan dalam diagram berikut.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
.

## Pendekatan PembelajaranEkonomi
Ilmu  ekonomi  adalah  bagian  dari  ilmu  terapan  dan  pembahasannya  berkaitan dengan  perkembangan  kehidupan  sosial,  sebab  ilmu  ekonomi  adalah  salah  satu cabang  dari  disiplin  ilmu  sosial.  Oleh  karena  itu,  guru  ekonomi  disamping  dituntut menguasai  konsep  ilmu  ekonomi,  juga  dituntut  untuk  mengetahui  dan  mampu menerapkan  berbagaipendekatan  pembelajaran  ekonomi,  baik  pendekatan  deduktif maupun pendekatan induktif. Menurut Alfred Marshall  yang dikutip  oleh Mubyarto (1981)  ilmu  ekonomi  diibaratkan  dengan  ilmu  dua  kaki  (kanan  dan  kiri)  untuk berjalan.  Artinya  jika  hanya  menggunakan  satu  pendekatan  pembelajaran  yang berpedoman  pada  buku  teks  (deduktif)  maka  pencapaian  tujuan  pembelajaran ekonomi  bewawasan  pancasilan  akan  sulit  tercapai,  oleh  karena  itu  juga  harus menggunakan  pendekatan  induktif  yaitu  pembelajaran  ekonomi  harus  ditekankan pada  pemahaman  tentang  fakta-fakta  empiris  yang  terjadi  dilingkungan  sosial  atau terjun langsung (observasi) pada peristiwa ekonomi.
Pendekatan  induktif  dalam  hal  ini  berupa  pembelajaran  berbasis  masalah  dan kontekstual.  Misalnya  menjadikan  bahan  pembelajaran  ekonomi  tentang permasalahan  ekonomi  yang  kita  saksikan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, baik dalam skala makro maupun dalam skala mikro. Skala makro, masalah ekonomi dapat  dilihat  dari  berbagai  perubahan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  memiliki implikasi  langsung  terhadap  kehidupan  sosial  masyarakat.  Demikian  halnya  dalam skala  mikro,  masalah  ekonomi  sering  menjadi  wacana  yang  tidak  pernah  selesai untuk  dibicarakan  bahkan  telah  menjadi  diskursus  oleh  berbagai  kalangan  seperti tentang masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
TERINTEGRASI DENGAN NILAI KE-TUHANAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL AFEKTIF PEMETAAN KOMPETENSI - Kritispadateoridanperistiwa ekonomi, - Objektif, - Visoner Berpikirkritis, rasional, terbukadankonstruktivis KOGNITIF - Pekad - Kepedulian, - Responsif SikapPositif PSIKOMOTOR TindakanProduktif - Berkemauan, - Berkemampuan - Terampil - Ulet
e-ISSN: 2614-6002

## III. KESIMPULAN
Akhir-akhir  ini  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan, namun  pertumbuhan  tersebut  hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang.  Pembangunan yang  tidak  berkeadilan  disebabkan  belum  diimplementasikanya  secara  optimal sistem  ekonomi  Pancasila,  baik  oleh  masing-masing  pelaku  ekonomi  (mikro) maupun  oleh  pemerintah  (makro).  Secara  sistem  ekonomi  Pancasila  dirumuskan menjadi  beberapa  komponen  sistem  yang  saling  berkaitan  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Sila  pertama  dan  sila  kedua  merupakan  dasar/input  setiap  aktivitas ekonomi yang dirumuskan dengan etika ketuhanan dan kemanusiaan. Sila ketiga dan sila  keempat  merupakan  metode/proses/cara  kerja  yang  dan  dirumuskan melaluiazaskekeluargaan  dan  nasionalisme.  Sila  kelima  merupakan  tujuan/output dari  ekonomi  pancasila  dirumuskan  dengan  keadilan  sosial  ekonomi  yang  adil  dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Instrumen  kunci  untuk  menanamkan  nilai-nilai  ekonomi  Pancasila  pada pikiran, hati dan tindakan anak bangsa adalah dengan mengimplikasikannya kedalam pembelajaran  ekonomi.  Selama  ini  pembelajaran  ekonomi  di  sekolah  menengah cenderung  bebas  nilai  ( free  value )  Pancasila  dan  bersifat  parsial.  Kompetensi pembelajaran  ekonomi  Pancasila  pada  ranah  kognitif  lebih  menekan  adanya  pola pikir yang rasional, kritis, berpndangan luas dan visioner. Pada ranah afektif ditinjau dari  adanya  persaaan,  emosi  dan  sikap  positif.  Sementara  pencapaian  ranah psikomotor  ditinjau  dari  pola  tindak  produktif.  Secara  keseluruhan  kompetensi pembelajaran  ekonomi  Pancasila  baik  pada  ranah  kognitif,  afektif  maupun  ranah psikomotorik harus terintegrasi dengan nilai ketuhanan dan tanggung jawab sosial. Demi  memudahkan  pencapaian  kompetensi  pembelajaran  adalah  dengan menggabungkan pendekatan deduktif-induktif, sehingga pembelajaran ekonomi tidak hanya  berpedoman  pada  buku  teks  ( teks  book ),  tetapi  harus  menghubungkan  antara materi  pokok  dengan  peristiwa  ekonomi  yang  terjadi  baik  di  lingkungan  sekolah maupun  di  lingkungan  masyarakat,  yaitu  melalui  pembelajaran  ekonomi  berbasis masalah ( problem basis learning )yang bersifat kontekstual ( contextual ).

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  L.  W.  &  Krathwohl,  D.  R.  2000. A  Taxonomy  for\  Learning, Teaching, and  Assessing:  A  Revision  of  Bloom's  Taxonomy  of  Educational  Objectives . Allyn & Bacon
Bank Dunia. 2004. Ketimpangan Semakin Melebar: Aku Akhiri Ketimpangan Untuk Indonesia . Australian Aid. Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Deliarnov. 2012. Perkembangan Pemikiran Ekonomi . Jakarta: Rajawali Perss.
Depdikbud. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Mubyarto. 1981. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE.
-------------  2004. Bagaimana  Belajar  Ilmu  Ekonomi .  Makalah  disajikan  dalam Seminar Bulanan ke-18 FEP UGM. 6 Juli 2014.
------------  2004. Pendidikan  Ekonomi  Kita .  Pusat  Studi  Ekonomi  Pancasila: Universitas Gajah Mada
Nirbito J.G. 2005. Tanggung Jawab Sosial Dunia Bisnis (Strategi implementasi  dan Tantangan Pendidikan Ekonomi) . Universitas Negeri Malang (UM).
e-ISSN: 2614-6002
Kratrwthol,  D.  R.  1964. Taxonomy  Edacation  Objective :  Hand  Book  II,  Affective Domain. New York: David McKay.
Soepriyatno. 2008. Nasionalisme & Kebangkitan Ekonomi . Jakarta: INSIDe Perss. Sri-Edi  Swasono.  1992. Kemandirian  Ekonomi:  Menghapus  Sistem  Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat . Soft copy:Pdf.
-------------- 2008. Ekonomi Islam dalam Pancasila . Surabaya: UNAIR. Syaiful  Sagala  &  Darmayanti  Lubis.  2011. Praktik  Etika  Pendidikan  di  Seluruh Wilayah NKRI . Bandung: Alfabeta. Wahjoedi.  2015. Pendidikan  Ekonomi:  Berkarakter  Nilai-Nilai  Pancasila . Universitas Negeri Malang (UM).
Qudhariyanthi. 2014. dalam blogspot.co.id/  2014/01/taksonomi. html?m=1. (diakses 09 Desember 2017).