REINSTRUMENTASI FUNGSI ZAKAT MENUJU PENGENTASAN KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI UMAT
Juhari
(Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan dan peserta Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya)
Abstract:
Zakat is  a  worship  mâliyah  ijtimâ’iyah  that  has  very  important and  strategic  position  in  empowering  and  development  of economic welfare in society. Because of that, zakat can function as an instrument of even distribution of society’s economy. But this  function  is  not  longer  felt  by  the  society  because  of  some reasons. The first, the knowledge of society to their treasure that zakat must be given is limited to the konventional sources. The second,  the  mechanism  of  zakat  distribution  is  still  traditional konsumptif. In such a way, the function of instrumentatif zakat as  a  media of  mental learning mustahiq to  put  productive  way forward  in  financing  is  not  reached.  Therefore,  the understanding  of  society.   management  and  its  distribution need  refreshing.  This  writing  discusses  how  zakat  can  really function as   the solution of imbalance society’s economy.
Key Words :
Zakat, instrumentatif, dan pemberdayaan

## Pendahuluan
Zakat  adalah  ibadah  maliyah  ijtima’iyah  yang  memiliki  posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam  maupun  dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat.  Sebagai  suatu  ibadah  pokok,  zakat  termasuk  salah  satu rukun (yang ketiga) dari lima rukun Islam, sehingga adanya dan atau pelaksanaannya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di  dalam  Al-Qur’an  terdapat  dua  puluh  tujuh  ayat  yang menyejajarkan  kewajiban  shalat  dengan  kewajiban  zakat  dalam

## Juhari
berbagai bentuk kata. Di dalam al-Qur’an juga terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang yang sungguh-sungguh menunaikannya.
Yang  menjadi  persoalan  adalah  belum  berfungsinya  zakat sebagai  instrumen  pemerataan  ekonomi  dan  belum  terkumpulnya zakat  secara  optimal  di  lembaga-lembaga  pengumpul  zakat. Demikian  pula  fungsi  manajerial  zakat  yang menekankan  pada  pola produktif  dalam  mengatur  zakat  tidak  tercapai.  Akibatnya, ketergantungan  pada  sumber-sumber  zakat  sebagai  bentuk pemberian muzakki terhadap pemenuhan ekonomi mereka, tidak bisa dihindari. Berbagai persoalan ini akan dikupas dalam tulisan ini.

## Zakat: Masalah Pengangguran dan Kemiskinan
Peranan  zakat  bukanlah  sekedar  memberikan  beberapa  uang atau beberapa beras (makanan pokok) yang cukup untuk menghidupi seorang  penerima zakat  dalam  beberapa hari atau beberapa  minggu. Setelah itu, ia akan kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya  menerima  bantuan  zakat.  Sebenarnya  peranan  zakat  itu terletak  pada  bagaimana  seorang  penerima  maupun  menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan, memiliki penghasilan  tetap  yang  mencukupi kehidupannya,  sehingga  ia  tidak perlu  bergantung  kepada  bantuan  orang  lain,  walaupun  bantuan orang lain di sini mencakup bantuan negara. 1
Karena  itu,  setiap  orang  yang  memiliki  satu  keterampilan khusus  ataupun  mempunyai  bakat  berdagang,  berhak  untuk mendapatkan  bagian  dari  zakat  yang  ada,  agar  ia  mampu menjalankan  profesinya.  Pada  akhirnya,  ia  mampu  mendapatkan penghasilan  tetap  yang  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan teratur dan untuk selamanya. Sedangkan bagi seseorang yang lemah dan tidak mampu untuk  menjalankan  keterampilan,  profesi,  ataupun  bekerja  untuk mencari  nafkah  bagi  kehidupannya,  Islam  telah  menetapkan  suatu hukum yang khusus.
1 Senada dengan masalah ini, Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa zakat merupakan suatu  penggerak  atau  motor  yang  berpotensi  memberikan  tunjangan  kepada  para pedagang  ataupun  profesi  lain  yang  membutuhkan  modal,  yang  tidak  bisa didapatkan dari jalan lain. Lihat Yusuf Qardlawi, Dawr al-Zakat, fî Ilâj al-Musykilât al- Iqtishâdiyah, (Beirut: Muassasah Risâlah, 1991)

## Reinstrumentasi Fungsi Zakat
Dalam  hal  ini,  Imâm  al-Nawâwî  menjelaskan  dalam  kitab Majmu’ pada  pembahasan  tentang  kadar  dan  ukuran  zakat  yang disalurkan  kepada  fakir  miskin,  menjelaskan  bahwa  apabila  ia terbiasa  dalam  melakukan  suatu  keterampilan  tertentu,  maka  ia diberikan  zakat  untuk  dapat  membeli  semua  keperluan  yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal. Dengan  ukuran  tersebut  ia  mampu  mendapatkan  keuntungan  dari hasil  usahanya.  Karena  itu,  ukuran  ini  berbeda  di  setiap  profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya. 2 Selanjutnya, al-Nawâwî menambahkan bahwa para pengikutnya telah memberikan pendekatan-pendekatan dalam hal ini dengan  ungkapan  mereka;  “Apabila  seseorang  berprofesi  sebagai pedagang jeruk, maka ia mendapatkan zakatnya sebesar lima sampai sepuluh dirham; bila ia berprofesi sebagai pedagang perhiasan, maka ia  diberikan  zakatnya  sepuluh  ribu  dirham,  jika  dianggap  ia  tidak akan  mencapai  keuntungan  kurang  darinya.  Atau  semisal  ia  adalah seorang  pedagang,  tukang  roti,  tukang  minyak  wangi,  atau  seorang yang berprofesi sebagai money changer, maka ia diberikan uang zakat sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Dan, apabila seseorang adalah tukang  jahit,  tukang  kayu,  tukang  daging  ataupun  lainya,  maka  ia diberikan  uang  zakat  yang  cukup  untuk  dibelikan  barang-barang penunjangnya.”
Apabila  seseorang  berprofesi  sebagai  ahli  pertanian,  maka  ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat pertanian secara permanen. Namun, apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan keterampilan yang dapat menopangnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  maka  ia diberikan  zakat  yang  mampu  menopang  kehidupannya  sesuai
2 Maksud  yang  diinginkan  dari  pemberian  zakat  kepada  seseorang  yang  tidak memiliki  suatu  kemampuan,  bukanlah  dengan  memberikan  dana  tunai  yang mencukupi kebutuhan hidupnya selama sisa hidupnya pada umumnya. Akan tetapi dengan  memberikan  harga  yang  sekiranya  mampu  memberikan  pemasukan  setiap bulan;  sebagaimana  dengan  memberikannya  rumah  yang  ia  bisa  kontrakkan sehingga ia tidak akan lagi bergantung kepada zakat dan juga bantuan lainnya. Dan, rumah  tersebut  pun  kiranya  dapat  dimilikinya  dan  juga  dapat  diwariskan  kepada anak  cucunya. Lebih detail, lihat  Abû  Zakâriya Muhy al-Dîn ibn  Syaraf al-Nawâwî, Majmu’ ‘alâ Syarh al-Muhadzdzab, jilid 6, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), hlm. 193-195.

## Juhari
dengan kebutuhan hidup orang-orang seusianya dan daerah di mana ia  hidup,  namun  kebutuhan  tersebut  tidak  hanya  diukur  dalam setahun. 3
Semua ini hanya diperuntukkan bagi orang yang memang tidak memiliki  keahlian  dan  kemampuan  apapun  guna  menafkahi hidupnya.  Namun,  apabila  seseorang  mempunyai  keahlian  ataupun suatu  kemampuan  tertentu,  maka  ia  diberikan  zakat  sesuai  dengan harga  barang  penunjang  keahliannya  tersebut,  walaupun  terbilang cukup  mahal.  Apabila  seseorang  menguasai  perdagangan,  maka  ia diberikan  modal  dasar  yang  sekiranya  mampu  hidupnya,  sesuai dengan  adat  dan  perbedaan  orang  ataupun  aspek  yang  berlaku  di setiap  daerah  maupun  negara.  Apabila  seseorang  memiliki  banyak keterampilan  dan  ia  mampu  mencukupi  kebutuhannya,  maka  ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan ataupun diberikan modal  dasar    terendah  yang  dibutuhkannya.  Apabila  ia  hanya membutuhkan  sebagian  alat  penunjang  bagi  keterampilan  tersebut, maka  hanya  itulah  yang  diberikan  padanya.  Namun,  apabila  ia membutuhkan  lebih  dari  satu  alat  penunjang  bagi  semua keterampilan  tersebut,  maka  ia    diberikan  satu  penunjang  saja  bagi sati  keterampilan  dan  ditambahkan  lagi  dengan  membelikannya rumah,  sehingga  ia  mampu  melengkapi  kekurangan  penghasilan bulanannya. 4
Disamping  sisi  teknis-vokasional  di  atas,  dalam  konteks  yang lebih  luas,  dari  sisi moneter  Islam,  implementasi  zakat  akan mampu merealisasikan  beberapa  tujuan  pengembangan  sosial,  antara  lain: Pertama, bagi pengembangan masyarakat Islam secara kolektif. Zakat, sebagai bentuk kewajiban syara’, diorientasikan untuk merealisasikan pengembangan  sosial  masyarakat  secara  total.  Zakat  dapat
3 Ulama  terkenal  Syams  al-Dîn  Ramli  menegaskan  hal  ini  dalam  Syarhul  Minhaj  Li Nawawi;  “ Bahwasanya  seorang  fakir  miskin,  apabila  tidak  memiliki  keterampilan atau  bakat  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  maka  ia  diberikan  zakat yang mampu menopang dirinya selam sisa hidupnya, dilihat dari standar kehidupan yang  ada  dalam  daerah  di  mana  ia  tinggal;  karena  maksud  dari  adanya  pemberian zakat  adalah  untuk  membuat  seseorang  tidak  membutuhkan  lagi  kepada  bantuan orang  lain,  dan  hal  ini  tidak  akan  terealisasi  kecuali  dengan  cara  ini.  Apabila umurnya  bertambah  di  luar  standar  kehidupan  yang  ada  pada  daerahnya,  maka diberikanlah zakat tahunan padanya.”
4 Yusuf    Qardlawi,  Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan,  Terj.    Sari Nurulita (Jakarta, Dikrul Hakim,2005), hlm. 12
Reinstrumentasi Fungsi Zakat
mengarahkan pihak-pihak yang terlibat  –muzakki  dan mustahiq- pada ketaatan  kepada  Allah,  melalui  bentuk  tanggung  jawab  distribusi finansial muzakki kepada mustahiq, yang sekaligus menumbuhkan rasa empati dan solidaritas terhadap sesama. Zakat juga berfungsi sebagai pendidik  moralitas  manusia,  pengembangan  sosial-spiritual  serta membersihkan diri muzakki dari kotoran hati, seperti sifat kikir, tamak dan sebagainya.
Kedua, mengembalikan  kemuliaan  manusia.  Menunaikan  zakat berarti  membebaskan  diri  dari  penghambaan  dan  perbudakan terhadap hal-hal duniawi. Zakat dapat mengembalikan manusia pada tingkat  kerhormatannya,  dengan  tetap  menjadikan  harta  sebagai media  pengabdian  seorang  hamba  terhadap  Sang  Khâliq,  sekaligus terjadinya  kesinambungan  kerja  dan  proses  kerja  produktif  semua elemen  masyarakat,  terutama  fakir-miskin  yang  terberdayakan  dari dana produktif zakat. Dari sini jelas bahwa “tali-zakat” telah mampu men-support berlangsungnya proses produksi yang bermanfaat.
Ketiga, pengokohan  prinsip  solidaritas  sosial.  Tujuan  akhir menunaikan  zakat  tidak  hanya  sekedar  menjaga  kesinambungan kebaikan (pahala) melalui sejumlah harta yang diberikan kepada fakir miskin,  tetapi  yang  lebih  substansial  adalah  untuk  memperkokoh prinsip  peningkatan  kesadaran  dan  motivasi  untuk  berinfaq,  takâful sosial yang melampaui batas kecukupan materiil, yakni terbatas pada urusan  konsumsi  saja.  Jika  ini  yang  menjadi  landasan  teknis- distributif  zakat,  maka  sebagai  instrumen  sosial-ekonomi,  dalam waktu  yang  sama  akan  lahir  ketentuan-ketentuan  manajerial- instrumental,  terutama  terkait  dengan  pengaturan  sumber  zakat dalam  mereleasisasi  takâful  dan  jaminan  sosial  para  mustahiq. Singkatnya, instrumentasi ini akan membantu mengentas
keterpurukan  sosial-ekonomi  fuqarâ’-masâkîn,  mensejahterakan  para ghârim ,  membantu  ibnu  sabîl,  riqâb  –dan  golongan-golongan  lainnya- dengan  memberi  mereka  makanan,  pakaian,  tempat,  jaminan keamanan, perkawinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Keempat, sebagai sandaran kehidupan sosial. Menunaikan zakat pada  sebagian  penerima  zakat  seperti  ghârim,  satu  sisi  adalah  suatu kebaikan,  dan  di  sisi  lain,  untuk  memelihara  kehormatan  dan kepercayaan  mereka.  Hukum  Islam  menetapkan  untuk  membantu

## Juhari
mengurangi  –bahkan  melunasi-  hutang  mereka  dari  zakat,  sebagai ganti kerugian yang mereka tanggung. 5
Secara  lebih  tegas,  dalam  konteks  pengentasan  kemiskinan, peran  zakat  tidak  bisa  dipungkiri  keberadaannya.  Selain  untuk keperluan  konsumsi,  publik  muslim  tidak  banyak  memahami  posisi strategis zakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.
Memang, dalam pandangan Islam, zakat bukanlah satu-satunya instrumen  bagi  upaya  pengantasan  kemiskinan.  Masih  banyak  cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun kelompok, bahkan  negara,  untuk  dapat  memenuhi  dan  menutupi  kebutuhan anggota,  keluarga,  masayarakat  dan  warga  negaranya,  sehingga mereka bisa hidup secara terhormat dan mandiri, tanpa secara terus- menerus bergantung kepada seseorang, lembaga atau pihak lain.
Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu  kerabat  lainnya  yang  tidak  mampu;  ada  kas  di  banyak negara  Islam  yang  dikeluarkan  untuk  hak  atas  harta  yang  dimiliki setelah  dikeluarkan  zakatnya.  Selain  itu,  juga  ada  sedekah  yang disunnahkan,  dan  banyak  lagi  yang  lainnya.  Selain  kewajiban  zakat ini  bertujuan  untuk  mengentas  kemiskinan,  juga  sekaligus  untuk melepaskan diri dari cengkramannya.
Dari  sini  jelas  bahwa  target  utama  dari  aplikasi  zakat  adalah untuk  mengentas  kemiskinan  secara  keseluruhan.  Rasûlullâh  sering menyebutkan tugas ini dalam banyak hadîts-nya, sebagaimana hadîts yang  diriwayatkan  oleh  Mu’âdz  di  saat  ia  diutus  untuk  pergi  ke Yaman  dan  mendapat  perintah  untuk  menanamkan  ajaran  tauhid bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Di antara kalimat  tersebut berbunyi  : “Sesungguhnya  Allah  mewajibkan  atas  mereka  shdaqah  (zakat) dari  harta  mereka,  yang  diambil  dari  orang  yang  mampu  di antara  mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka.” (HR. Jamâ’ah dari Ibnu Abbâs)
Tentang  kemiskinan  itu  sendiri,  Yusuf  Qardlawi 6 membaginya dalam dua  kategori,  yakni kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran, dan kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan  dalam  menutupi  dan  memenuhi  kebutuhan
5 Tentang  jenis  hutang  yang  bagaimana  dan  berapa  jumlahnya  yang  dapat “disubsidi” dengan zakat, tentunya Islam telah menentukan kreterianya secara ketat
6 Lihat Qardhawi, Dawr al-Zakat, hal. 31
Reinstrumentasi Fungsi Zakat
hidupnya.  Ketidak-mampuan  sebagaimana  pada  ketegori  kedua diatas,  disebabkan  oleh  salah  satu  dari  tiga  sebab  berikut,  pertama, kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  kelemahan  fisik  yang  menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang memadai. Termasuk  dalam  cakupan  lemahnya  fisik  adalah,  karena  umur  yang masih  kecil,  sedangkan  ia  tidak  mempunyai  keluarga,  seperti  yang dialami  oleh  para  anak  yatim.  Ataupun  umur  yang  terlalu  tua sebagaimana  yang  dialami  oleh  para  kakek  tua  yang  secara  fisik sudah  lemah.  Selain  itu,  bisa  jadi  karena  ia  kehilangan  salah  satu anggota  tubuhnya  atau  panca  inderanya.  Atau,  karena  ia  menderita suatu  penyakit  yang  membuatnya  tidak  bisa  berbuat  banyak sebagaimana  layaknya  orang  normal,  atau  penyebab-penyebab  fisik lainnya yang diderita dan ia tidak bisa mengatasi hal tersebut. Orang yang  ditimpa kemiskinan  karena  hal  ini  berhak mendapatkan zakat, karena  kelemahan  fisik  yang  dideritanya  sekaligus  sebagai  rasa empati  atas  kekurangan  yang  ada  padanya,  hingga  ia  tidak  harus selalu  menjadi  beban  masyarakat.  Namun  pada  zaman  ini,  dengan bantuan  ilmu  yang  berkembang  pesat,  semua  hal  ini  dapat  diatasi dengan  baik.  Banyak  penemuan  canggih  yang  dapat  membantu orang-orang cacat, seperti halnya orang-orang yang buta, tuli ataupun lainnya, sehingga mereka tetap dapat berkerja sesuai dengan keadaan dan  kemampuan  yang  mereka  miliki,  serta  menghindarkan  mereka dari  belas  kasihan  orang  lain,  sehingga  mereka  tetap  dapat  hidup dengan  baik  dan  terhormat.  Oleh  karena  itu,  dana  zakat  bisa dipergunakan untuk  mengajarkan  dan  melatih  mereka keterampilan sesuai  dengan  bakat  dan  kondisinya  secara  spesifik.  Kedua, kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  ketidak-mampuan  untuk  mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan  keadaan  para  fakir  miskin  tersebut.  Walaupun  mereka  telah mengupayakannya  dengan  sekuat  tenaga  dan  mencarinya  dengan gigih  serta  giatnya  usaha  para  pemimpin  masyarakat  dalam memberikan  kesempatan  pada  mereka  dalam  membuka  lowongan pekerjaan.  Mereka  tidak  diragunkan  lagi  berada  dalam  posisi  yang sangat  lemah  secara  hukum,  namun  tidak  secara  kekuatan  fisik. Ketiga, kemiskinan  yang  ketiga  ini  bukan  disebabkan  karena pengangguran  atau  karena  ia  tidak  menemukan  pekerjaan  yang sesuai,  tetapi  pada  kenyataannya  ia  bekerja  dan  mendapatkan penghasilan tetap. Namun penghasilan dan pemasukan mereka tidak

## Juhari
seimbang  dengan  pengeluaran.  Pendapatannya  tidak  mampu memenuhi  semua  kebutahannya,  sebagaimana  yang  banyak  dialami oleh  para  buruh,  petani  dan  juga  pekerja  rendahan,  ataupun wiraswasta  kecil. Mereka  yang berada  dalam  kondisi tersebut, boleh mendapat  zakat;  kondisi  mereka  adalah  keadaan  dimana  sangat mungkin  tiada  seorang  pun  akan  menoleh  kepadanya,  dan  –yang lebih parah- masyarakat tidak menggolongkan mereka ke dalam fakir miskin (secara resmi)
Sebagai  subyek  yang  menempati  struktur  ketiga  dalam  rukun Islam,  secara  yuridis  zakat  berada  dalam  posisi  absolut.  Artinya, menunaikannya  merupakan  fardu  ‘ayn  bagi  setiap  muslim  yang memenuhi  persyaratan.  Perintah  zakat  yang  sering  bergandengan dengan perintah shalat menjadi justifier bahwa keduanya merupakan “satu  paket  instrumen”  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  melekat  pada setiap muslim. Shalat menempati posisi “hubungan manusia dengan Allah”,  sementara  zakat  menempati  posisi  “hubungan  manusia dengan  manusia”. Artinya,  jika  kita ingin menyempurnakan kualitas kemanusiaan  kita  sebagai  muslim,  maka  kita  harus  kaya,  yang dengan kekayaan itu kita mampu menunaikan zakat,
menyempurnakan “hubungan  manusia dengan manusia”.
Adapun  nishab  atau  batas  minimal  kekayaan  yang  harus dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 85% gram emas atau 200 dirham kepemilikan  aset  selama  setahun  di  luar  kebutuhan  pokok  pribadi dan  keluarga,  berikut  pengurangan  hutang.  Bila  masih  surplus,  sisa aset  dapat  disisihkan  untuk  derma  infaq  dan  sedekah. 7 Selanjutnya, jika masih surplus, zakat dapat berlaku sebagai stimulus bagi seorang muslim untuk berinfestasi, 8 selain memang Islam tidak membenarkan seorang  muslim  membekukan  hartanya,  dan  hasil  dari  investasipun tidak  lepas  dari  kewajiban  2,5%  wajib  zakat.  Lebih  indah  lagi, kumpulan  harta  zakat  yang kemudian  diredistribusikan,  baik  secara konsumtif maupun produktif, tentunya akan meningkatkan investasi. Alhasil,  mata  rantainya  akan  membentuk  pola  dimana  zakat  akan
7 Keterangan  lebih  lanjut, lihat  Afzalur Rahman,  Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, hlm. 131.
8 Dalam  hadits  Nabi  disebutkan  bahwa  “investasikan  asetmu  agar  tidak  habis  dimakan zakat”. Demikian pula dalam al-Qur’ân surat al-Tawbah ayat 34.
Reinstrumentasi Fungsi Zakat
menghasilkan  investasi,  dan  investasi  akan  menghasilkan  zakat. Begitulah seterusnya.
Dengan  demikian,  menjadi  jelas  bahwa  zakat  merupakan instrumen  bagi  sosialisasi  dan  pemerataan  kekayaan  di  kalangan umat,  khususnya  umat  Islam),  yang  pada  gilirannya  akan  mampu mengentas masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini dialami oleh mayoritas umat Islam.

## Manajemen Zakat
Dalam  konteks  ini,  M.  Arif  Mufraini,  dalam  bukunya Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat memberikan  metafora  yang  menarik. Dalam  bukunya  itu  ia  menulis  sebuah  sub-judul  “Roti  Tawar  : Manajemen  Pengelolaan  Zakat” 9 Menurutnya,  filosofi  roti  tawar terkait  manajemen  zakat  disini  adalah  mengingatkan  betapa  umat Islam,  dengan  struktur  sosial  ekonomi  yang  ada  sekarang,  berikut keunggulan  dari  sisi  kuantitas,  tetap  saja  masih  terasa  tawar  untuk pengelolaan  dana  zakat.  Hanya sebagian  kecil  dari  dana  zakat  yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Entah dimana letak kesalihan sosial masyarakat muslim, bila melihat betapa pengelolaan  dana  zakat  hanya  bersifat  sporadis  dan  kurang terorganisir. Walhasil,  justeru  pada saat  isu  optimalisasi  pengelolaan dana zakat diluncurkan lewat UU no. 38 tahun 1999, isu yang muncul kemudian justeru mempertanyakan kemampuan sistem zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Semua  kita  maklum  bahwa  solusi  Islam  yang  berproyeksi jamâ’î dalam  proses  redistribusi  kekayaan  untuk  kondisi  sekarang adalah  zakat,  sebuah  konsep  yang  menurut  penulis  diwahyukan secara  mapan  melalui  Nabi  Muhammad  saw.,  yakni  al-Qur’ân  dan Hadîts 10 dan sudah ditumbuh-kembangkan serta disempurnakan oleh
9 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 123-124. 10 Maksudnya,  dalam  Al-Qur’an  ada  banyak  ayat  yang  berkenaan  dengan  perintah kewajiban zakat,  sampai-sampai  para  ahli  berbeda  pendapat  mengenai  jumlah  ayat yang  berkenaan  dengan  zakat.  Dalam  buku  Pedoman  Zakat  yang  diterbitkan  oleh Departemen Agama (2002 : 67) disebutkan bahwa ayat zakat sebanyak 82 ayat. Ihsan Nahrami  (2003) dalam  tesisnya mengenai  tafsir ayat infaq  menyebutkan bahwa kata infaq (yang  juga  berarti  zakat  dan  sedekah  pada  sebagian  ayat-ayat  tersebut) disebutkan sebanyak 74 kali dalam 54 ayat. Di lain pihak, secara lebih rinci, Muchtar Na’im (2001 : 189) dalam memaparkan indeks kompendium himpunan ayat-ayat Al-

## Juhari
para  pemikir  muslim  salaf  maupun  khalaf,    baik  value  maupun mekanismenya. 11
Pelaksanaan  dan  atau  pengumpulan  serta  pendistribusian zakat  di  antaranya  didasarkan  pada  firman  Allah  surah  al-Tawbah ayat 60 dan 103. Dalam surah al-Tawbah ayat 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang  bertugas  mengurus  urusan  zakat  (‘âmilîna  ‘alayhâ),  sedangkan dalam ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dijemput dari orang-orang  yang  berkewajiban  untuk  berzakat  untuk  kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
Imam Qurthubi, ketika menafsirkan ayat 103 surat al-Tawbah di  atas  menyatakan  bahwa  ‘âmil  itu  adalah  orang-orang  yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada  mustahiq. 12 Karena  itu,  Rasâlullâh  pernah  mempekerjakan seorang  pemuda  dari  Suku  Asad  yang  bernama  Ibnu  Luthaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah juga mengutus Alî bin Abî Thâlib ke Yaman untuk menjadi ’âmil zakat. 13 Demikian pula yang  dilakukan  oleh  para  Khulafâ  al-Râsyidîn.  Diambilnya  zakat  dari muzakki untuk  kemudian  disalurkan  kepada  mustahiq  menunjukkan bahwa  kewajiban  zakat  bukanlah  semata-mata  bersifat  karitatif (kedermawanan),  melainkan  juga  suatu  kewajiban  yang  bersifat otoritatif (ijbârî) 14 .
Qur’an yang berkenaan dengan zakat berjumlah 15, infaq 1 ayat, sedangkan sedekah 7 ayat.
11 Abu Syauki, Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ, menyampaikan data bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 9 trilyun. Namun, hingga kini baru 0,25 milyar atau 2,7 % yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.
12 Al-Qurthubi,  Al-Jami’  li  Ahkam  al-Qur’an,  jilid  VII-VIII,  (Beirut:  Dâr  al-Kutub ‘ilmiyah, 1413 H/1993 M), hlm. 112-113. 13 Ismâ’îl al-Kahlani al-Shan’âni, Subul al-Salam, juz II, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 120. 14 Pengelolaan zakat  oleh  lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum  formal,  akan  memiliki  beberapa  keuntungan,  antara  lain:  Pertama,  untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat; kedua, untuk menjaga perasaan rendah  diri  para  mustahiq  jiak  berhadapan  langsung  dengan  muzakki,  ketiga, mencapai  efisiensi  dan  efektivitas,  serta  sasaran  yang  tepat  dari  pembagian  harta zakat  berdasarkan  skala  perioritas yang ada pada suatu  tempat. Dan  keempat,  untuk memperlihatkan  syi’ar  Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan

## Reinstrumentasi Fungsi Zakat
Di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  diatur  berdasarkan  Undang- Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nno. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam bab  II  Pasal  5  undang-undang  tersebut  dikemukakan  bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; (2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  sosial;  dan  (3) Meningkatkan  hasil  guna  dan  daya  guna  zakat.  Dalam  Bab  II Undang-Undang  tersebut  dikemukakan  bahwa  organisasi  pengelola zakat  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  Badan  ‘Amil  Zakat    (BAZ),  pada pasal 6, dan Lembaga ‘Amil Zakat (LAZ), pada pasal 7.
Berdasarkan tiga tujuan pokok pengelolaan zakat
sebagaimana  dijelaskan  pada  Bab  II  pasal  5  undang-undang  di  atas, jelas  bahwa  zakat  sebagai  salah  satu  instrumen  tata  pelaksanaan keberagamaan  umat  Islam,  tidak  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan konsumsi  yang  bersifat  konsumtif  dari  para  mustahiq,  tetapi  yang lebih  substantif  adalah  diarahkan  bagi  terciptanya  sinergi  antara instrumen keberagamaan seorang muslim dengan pranata sosial yang ada,  terutama  terciptanya  keadilan  sosial-ekonomi  umat  Islam khususnya, dan masyarakat  dan atau warga negara pada umumnya. Adapun  realitas  faktual,  bahwa  belum  berfungsinya  zakat  sebagai instrumen  sirkulasi  finansial  umat,  pada  satu  sisi,  dan  belum terasanya manfaat dan kerja riil lembaga formal ‘amil zakat yang ada, sebagaimana  yang  diamanatkan  undang-undang  diatas,  pada  sisi lain, -disamping kompleksitas persoalan yang melilitnya, 15 salah-satu
ajarannya. Lebih lengkap,  lihat Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 15 Beberapa  persoalan  yang  berimplikasi  pada  lemahnya  manajemen  zakat  antara lain, pertama, masih lemahnya pemahaman agama sebagian besar umat Islam. Kedua, zakat  masih  dipahami  oleh  sebagian  masyarakat  muslim  –tak  terkecuali  para  ‘amil zakat-  sebagai  urusan  ibadah  mahdhah  semata,  yang  berimplikasi  pada  persepsi bahwa pelaksanaan zakat terbatas pada ritual tahunan, dengan instrumen, obyek dan sasaran  penyaluran  yang  sama,  tidak  berubah  dan  berkembang.  Ketiga,  adanya struktur sosial tertentu yang menghambat upaya enpowering zakat sebagai instrumen dan  atau  sumber  dana  umat.  Keempat,  keterbatasan  sarana  pendukung;  sumber informasi  dan  media  publikasi  terkait.  Kalaupun  sudah  tersedia,  keberadaannya

## Juhari
penyebabnya adalah karena lemahnya etos manajerial para pemegang amanah lembaga dimaksud.
Pada sisi  lain, adalah fakta  cakupan wilayah kerja  ‘amil zakat (BAZ,  LAZ,  atau  apapun  namanya)  umumnya  masih  terbatas,  yang secara  teknis  berimplikasi  pada  budget  ‘amil  yang  akan  sangat terkuras jika harus menjangkau daerah-daerah pelosok yang biasanya justeru  menuntut  perhatian.  Sedangkan  justifikasi  fiqh  menetapkan bahwa  hak  ‘âmil  hanya  1/8  atau  12,5%  saja  dari  dana  yang terkumpul.  Begitu  pun,  rasionalisasinya  adalah  “semakin  banyak daerah  yang  dijangkau,  maka  akan  semakin  besar  kemungkinan untuk  menggalang dana lebih banyak,  dan akan  semakin besar  pula bagian  1/8  yang  diterima  ‘âmil.  Rasionalisasi  ini  tentu  akan menemukan  form-nya  ketika  melakukan  sinergi  dengan  lembaga terkait, seperti masjid, panitia yayasan, madrasah, dan lainnya. Sistem sinergi  ini  dalam  istilah  manajemen  disebut  grandmaking  strategy. 16 Kehadiran badan ‘amil zakat yang mampu menjangkau “filosofi” dan rasionalisasi  diatas  akan  membantu  lahirnya  muslim  surplus  dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya, sekaligus menjaga terhindarnya muslim defisit, sehingga  lahirlah keseimbangan sosial-ekonomi  dalam kehidupan  umat  Islam  khususnya,  dan  dalam  jangka  panjang  akan terwujud kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya. Begitulah substansi dari fungsi Islam sebagai rahmatan li al-‘âlamîn.

## Penutup
Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka pemberdayaan zakat  sebagai  instrumen  perekonomian  umat  mesti  diarahkan  pada hal-hal  berikut:  (1)  Memberikan  pencerahan  pengetahuan  kepada mustahiq dan umat Islam pada umumnya bahwa zakat bukan semata- mata  sebagai  kewajiban  agama,  melainkan  juga  sebagai  instrumen pengentasan  kemiskinan,  pengangguran,  dan  sebagainya;  (2)
belum  termanfaatkan  secara  efektif  dan  efisien.  Lihat  Muhammad  Akram  Khan, Issues in Islamic Economics, (Lahore: Pakistan, 1992). 16 Sistem  manajemen  ini  dikembangkan  oleh  Dompet  Du’afa  dengan  istilah  V2G, yaitu  Value  Transformation,  Volunteerism  and  Grandmaking.  Menurut  Rahmad  Riyadi, Presiden  Dompet  Du’afa,  salah  satu  penguatan  kelembagaan  itu  adalah  Strategy Grandmaking ,  dimana  Dompet  Du’afa  akan  bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga yang  mempunyai  kesamaan  visi  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Lihat  Majalah Ramadan Dompet Du’afa, Edisi Khusus, 2004

## Reinstrumentasi Fungsi Zakat
Menumbuhkan  semangat  berzakat  bagi  mustahiq,  dengan  pola manajemen  produktif  yang  transparan  yang  dilakukan  oleh  ‘Amil, sehingga memberikan kepercayaan -muzakki kepada ‘amil- dan feed-
back yang  memadai bagi kesinambungan keluar-masuknya
dana/kekayaan  zakat  (terpenuhinya  asas  public  accountability);  (3) Melakukan  mediasi  antara  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  ‘amil zakat  yang  ada,  melalui  pelatihan-pelatihan  manajemen  zakat;  (4) Melakukan  pemetaan  sumber-sumber  zakat  produktif,  baik  dari  sisi jumlah  muzakki  maupun  obyek-obyek  zakat;  (5)  Membentuk  Pusat Kajian  Zakat yang  secara  gradual  bekerja  dan  berfungsi  sebagai sumber  informasi  seputar  zakat  (informasi  manajemen,  informasi wilayah/ obyek  distribusi zakat,  informasi pemberdayaan SDM, dan lain sebagainya. Wallâhu a’lam bi al-shawab

## Daftar Pustaka
Ali,  Nuruddin  M.  Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
Al-Qurthubi.  al-Jami’  li  Ahkâm  al-Qur’ân.  Beirut:  Dâr  al-Kutub ‘ilmiyah, 1413 H/1993 M.
Al-Shan’ani,  Ismâ’îl al-Kahlani. Subul al-Salam.  Bandung, Dahlan, tt.
Anonimous.  Conference  Papaers  of    Fourth  International  Conference  on Islamic Economic and Banking . London: Loughbrough University, 2000
Ash-Shiddieqy,  TM.  Hasbi.  Zakat  Sebagai  Salah  Satu  Unsur  Pembina Masyarakat Sejahtera . Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969
---------. Beberapa Permasalahan Zakat. Jakarta: Tintamas, 1976
---------. Pedoman Zakat. Semarang: Pustakan Hayam Wuruk, 1999
Djamal,  Dia.  Membangun  Ekonomi  Umat  Melalui  Pengelolaan  Zakat Harta. Jakarta: Praja Printing, 2002
Hafiduddin,  Didin.  Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern.  Jakarta:  Gema Insani Press, 2002

## Juhari
---------.    Panduan  Praktis  Tentang  Zakat,  Infaq,  dan  Sedekah.  Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Inayah,  Gazi.  Teori  Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak.  Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003
Khan. Muhammad Akram. Issues in Islamic Economics. Lahore: 1992.
Mufraini,  Muhammad  Arif.  Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat.    Jakarta: Kencana Prenata Media Grup, 2006
Nawâwî, Abû Zakâriya Muhy al-Dîn ibn Syaraf al-. Majmu’ ‘alâ Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
Qardhawi,  Yusuf.  Dawr  al-Zakat,  fî  Ilâj  al-Musykilât  al-Iqtishâdiyah. Beirut: Muassasah Risâlah, 1991
---------. Fiqhus Zakat. Beirut: Muassasah Risâlah, 1991
---------.    Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan,  Terj. Sari Nurulita. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2005
Rauf, A dan Rayid, S. Zakat. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992
Yafie, Ali. Menggagas Fiqih Sosial. Bandung: Lentara, 1994