PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG) DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten)
1) Dr. Dewi Sarifah Tullah,M.Si., Ak., CA. 2) Erma Apriyanti, M.Akun 3) Nanang Wijaya 1. Dosen Program Studi Akuntansi STIE Pandu Madania
2. Dosen Program Studi Akuntansi STIE Pandu Madania
3. Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE Pandu Madania

## Abstrak
Bentuk  pertanggungjawaban  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  salah satunya  adalah  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan keuangan.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan good government  governance dan  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Provinsi  Jawa  Barat  dan Banten.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  melalui keusioner.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  regresi  linier berganda.Hasil dari penelitian ini Penerapan good government governance berpengaruh  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan,  sedangkan Penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.
Kata  kunci : Good  Government  Governance ,  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah, Kualitas Pelaporan Keuangan.

## Abstract
The  main  function  of  responsibility  of  govermential  management  is  how  to implement  transparancy  and  accountability  of  financial  management.  Local goverment  and  Central  goverment  must  provide  the  financial  statement  as concolidate.    This  research  aim  to  understand  what  relation  between  Good Government governance and  internal control system of government and financial statement  reporting  in  West  Java  and  Banten  province.    Analysis  by  using  data primer  that  source  from  questioner.    Analysis  metodh  by  using  multiple  linear regresion . Result of this research descript that good government governance has a strong  relation  to  financial  statement  quality,  as  while  internal  control  system  of government has a weak relation to financial statement quality.
Key words : Good Government Governance, Goverment internal control  System, Financial staement quality.

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010  menyebutkan  bahwa  “Laporan keuangan  merupakan  laporan  yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.Pemerintah  harus  mampu menyajikan  laporan  keuangan  yang mengandung  informasi  keuangan  yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  SAP  dijelaskan  bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi  karakteristik  relevan,  andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan  oleh  beberapa  pihak  yang berkepentingan  sebagai  dasar  untuk pengambilan  keputusan.  Oleh  karena itu,  informasi  yang  terdapat  di  dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  harus  bermanfaat  dan  sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah,  2014).  Menurut  Mardiasmo (2000), salah satu karakteristik kualitatif agar laporan keuangan berkualitas  dan  bermanfaat  bagi  para pemakainya  yaitu  andal.  Informasi memiliki  kualitas  andal  jika  bebas  dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur ( faithful representation )  dari  yang  seharusnya disajikan. (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Dalam  UU  No  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerahdilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.Pemeriksaan  Keuangan  oleh BPK  tersebut  merupakan  pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah  Daerah.Hasil  pemeriksaan keuangan  oleh  BPK  berupa  pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.Opini Pemeriksaan adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran  informasi  (keuangan)  yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan  BPK  atas  LKPD  yang disampaikan  ke  dalam  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  II  tahun 2016.Pada  pemeriksaan  atas  seluruh (542) LKPD  Tahun  2015,  BPK memberikan  opini  WTP  pada  29 provinsi dan 284 kabupaten/ kota.

## Tabel 1
Opini LKPD dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
Dari  tabel  1  diatas  dapat  dilihat bahwa  opini  LKPD  telah  mengalami peningkatan,  namunpeningkatan  ter- sebut  masih  belum  signifikan  hal  ini dikarenakan  masih  banyaknya  LKPD yang  mendapat  opini  selain  WTP sebagai  penilaian  teratas  terhadap LKPD.Peningkatan  opini  berdasarkan tingkat  provinsi  dari  tahun  2014-2015 terjadi  kenaikan  sebesar  9%  atau terdapat  tambahan  tiga  provinsi  yang mendapat  opini  WTP.  Sedangkan peningkatan  opini  paling  tinggi  terjadi pada  tahun  2014  yaitu  sebesar  27% dimana terdapat peningkatan opini pada sembilan  LKPD tingkat provinsi. Salah satu  hal  yang  mempengaruhi  baik buruknya  suatu  LKPD  sehingga  tidak tercapainya opini WTP sebagai
Pemerintah an Provinsi Kabupaten Kota Tahun WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total 2011 10 19 0 4 33 37 265 8 87 396 22 62 2 7 93 30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100% 2012 17 11 0 5 33 72 251 8 68 399 31 55 0 7 93 52% 33% 0% 15% 100% 18% 63% 2% 17% 100% 33% 59% 0% 8% 100% 2013 16 15 0 2 33 104 245 12 40 401 35 55 0 3 93 49% 45% 0% 6% 100% 26% 61% 3% 10% 100% 38% 59% 0% 3% 100% 2014 25 7 0 1 33 170 208 4 33 415 56 37 0 0 93 76% 21% 0% 3% 100% 41% 50% 1% 8% 100% 60% 40% 0% 0% 100% 2015 SemII) 29 5 0 0 34 224 158 4 29 415 60 31 0 2 93 85% 15% 0% 0% 100% 54% 38% 1% 7% 100% 65% 33% 0% 2% 100%
penilaian  terhadap  kualitas  laporan keuangan  adalah Good  Government Governance (tata  kelola  pemerintahan yang baik).
Ketua  BPK  Harry  Azhar  Azis menyatakan  tata  kelola  pemerintah daerah  yang  masih  rendah  menyebab- kan  pemerintah  daerah  sulit  untuk mendapatkan  opini  WTP.Opini  WTP merupakan  refleksi  dari  rendahnya kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.Dalam hal ini berarti, rendahnya kualitas laporan keuangan daerah dapat disebabkan  oleh  pen-yelengaraan  tata kelola yang masih rendah atau buruk.
Good  Government  Governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam  pengelolaan  administrasi  publik saat  ini.  Pola-pola  lama  penyeleng- garaan  pemerintahantidak  sesuai  lagi dengan  tatanan  masyarakat  saat  ini, dimasa  lalu  negara  ataupun  pemerintah sangat dominan, menjadi-kan masyarakat  menjadi  pihak  yang  sangat diabaikan dalam setiap proses pembangunan. Peranan pemerintah yang  dominan  tersebut  ternyata  tidak menjadikan pemerintah mampu menjalankan  tugas  mulianya  untuk mensejahterakan  rakyat,  yang  terjadi adalah  pemerintah  yang  dipilih  rakyat mengabaikandan menyalahgunakan kepercayaan  rakyat,  akibatnya  timbul berbagai  masalah  korupsi  yang  sulit diberantas(Narang, 2007).Tuntutan masyarakat  kepada  pemerintah  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang wajar dan harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan  yang  mengarah pada terwujudnyapenyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tingginya kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  juga ditentukanoleh seberapa baik pengendalian  internal  yang  dimiliki institusi pemerintah daerah.Pengendalian  intern  yang  lemah menyebabkan sulitnya mendeteksiketidakakuratan proses akuntansi  sehingga  bukti  audit  yang diperoleh  dari  data  akuntansi  menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009). Bastian (2009) Pengendalian intern  rencana  organisasi  dan  semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi  yang  dianut  perusahaan untuk  melindungi  harta  miliknya, mengecek  kecermatan  dan  keandalan data  akuntansi,  meningkatkan  efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Unsur-unsur Sistem Pengendalian  Intern  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah meliputi lingkungan pengendalian ( controlenvironment ), penilaian risiko ( risk assesment ), informasi  dan  komunikasi  ( information and communication ), aktivitas pengendalian  ( controlactivities ),  dan pemantauan ( monitoring ).
Bentuklaporan pertanggung- jawaban  atas  pengelolaan  keuangan daerah  selama  satu  tahun  anggaran adalah  dalam  bentuk  LKPD.  LKPD harus  mengikuti  Standar  Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor  71 tahun  2010 agar lebih accountable dan  mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan
pemerintah di Indonesia.

## Perumusan Masalah
Sesuai  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan  diatas,  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah penerapan good government governance berpengaruh  terhadap  kualitas pelaporan keuangan daerah ? 2. Apakah penerapan sistem pengendalian  intern  pemerintah
berpengaruh  terhadap  kualitas pelaporan keuangan daerah ?

## Tujuan Penelitian
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalahdiatas  maka  tujuan  penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan good government governance terhadap kualitas
pelaporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan  sistem  pengendalian intern  pemerintah    terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

## PUSTAKA,  KONSEPTUAL  DAN HIPOTESIS

## GoodGovernmentGovernance
Tata  kelola  pemerintahan  yang baik ( goodgovernmentgovernance ) adalah  suatu  kesepakatan  menyangkut pengaturan  negara  yang  diciptakan bersama  oleh  pemerintah,  masyarakat umum, dan swasta. Untuk mewujudkan tata  pemerintahan  yang  baik  perlu dibangun  dialog  antara  pelaku-pelaku penting  dalam  Negara,  agar  semua pihak  merasa  memiliki  tata  pengaturan tersebut.  Tanpa  kesepakatan  yang dilahirkan  dari  dialog,  kesejahteraan tidak  akan  tercapai  karena  aspirasi politik  maupun  ekonomi  rakyat  pasti terhambat.  Terdapat  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah bahwa  masyarakat  dapat  menilai  dan memilih,  bahkan  meminta  jasa  layanan yang lebih baik.
Prinsip Dasar GoodGovernmentGovernance Untuk  dapat  menerapkan Good Government  Governance perlu  diper- hatikan prinsip-prinsip dasar yang men- jadi  pedoman  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah.Secara umum prinsip-prinsip dasar Good Government Governance menurut International Federation  of  Accountants (IFAC) terdiri dari tujuh prinsip yaitu integrity , opennes, outcomes, intervention,
entity’s  capacity,  managing  risk ,  dan transparency . Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dalam  PP  No  60  Tahun  2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  adalah  Sistem  Pengendalian Intern  yang  diselenggarakan  secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO (dalam
Rosdiani, 2011), meliputi:
1.  Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  suatu perusahaan/instansi  mencakup  seluruh sikap manajemen dan pegawai mengenai pentingnya pengendalian.Pimpinan  instansi  wajib menciptakan dan memelihara lingkunganpengendalianyang menimbulkan  perilaku  positif  dan kondusif.Lingkungan
pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian  intern,  yang  membentuk disiplin dan struktur.
2. Penilaian risiko Dalam  rangka  penilaian  risiko, pimpinan  instansi/perusahaan  dapat menetapkan  tujuannya  pada  tingkatan kegiatan  dengan  berpedoman  pada peraturan  perundang-undangan.  Risiko harus  diperhitungkan/diidentifikasi  dan segera diambil langkah untuk mengendalikannya sehingga tujuan pengendalian  internal  dapat  dicapai. Setelah  itu  dilakukan  analisis  untuk memperkirakan besarnya pengaruh dari risiko  tersebut  serta  kemungkinan terjadinya,  dan  untuk  menentukan tindakan yang  meminimumkannya.
3. Kegiatan pengendalian Pimpinan  instansi  pemerintah
wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian  sesuai  dengan  ukuran, kompleksitas,  dari  sifat  serta  tugas  dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian di  antaranya  dengan  melakukan job analysis ,  yaitu  melakukan  reviu  atas indikator  dan  ukuran  kinerja,  otorisasi atas  transaksi  dan  kejadian  penting, serta  pemisahan  fungsi.  Selain  itu dengan  melakukan  tindakan  tegas terhadap  pegawai  atas  peraturan  yang ada  agar  tidak  ada  kecurangan  dalam pekerjaan.
4. Informasi dan komunikasi Pimpinan instansi/perusahaan wajib  mengidentifikasi,  mencatat,  dan mengkomunikasikan  informasi  dalam bentuk  dan  waktu  yang  tepat,  serta mengikutsertakan pegawai dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut aktivitas kinerja pegawai. 5. Pemantauan pengendalian internal Pemantauan pengendalian internal  akan  mengidentifikasi  di  mana letak  kelemahannya  dan  memperbaiki efektifitas pengendalian tersebut.Pemantauan pengendalian dapat  dilakukan  dengan  melakukan evaluasi kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia dalam perusahaan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Menurut  Bahtiar  (2009),  tujuan umum  dari  suatu  akuntansi  baik  dalam bisnis  maupun  pemerintahan  adalah menyediakan  informasi  keuangan  bagi para  penggunanya  untuk  pengambilan keputusan. Didalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevansi ( relevance ), keandalan ( reliability ), dapat  dibandingkan  ( comparability ) dan dapat dipahami (understandability ).
Kerangka Konseptual

## Gambar 1

## Kerangka Konseptual Penelitian

## Hipotesis
Menurut  Suryadi  dan  Purwanto (2009) hipotesis merupakan perumusan sementara  terhadap  rumusan  masalah penelitian  dan  juga  dapat mengarahkan penyelidikan selanjutnya melalui pengujian  hipotesis.  Menurut  suryadi dan  purwanto  (2009),  “Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan  pada  bukti  sampel  yang dipakai  untuk  menentukan  apakah hipotesis  merupakan  suatu  pernyataan yang  wajar  dan  oleh  karenanya  tidak ditolak,  atau  hipotesis  tersebut  tidak wajar  dan  oleh  karena  itu  harus ditolak”.
Berdasarkan uraian tersebut,
maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: H1=Penerapan Good Goverment Governance berpengaruh  terhadap kualitas Pelaporan keuangan
daerah.
H2=Penerapan  Sistem  Pengendalian
Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas
Pelaporan keuangan daerah.
H 1 H 2 H 3 Kualitas Pelaporan Keuangan (Y) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) X2 Penerapan Good Government Governance (GGG) X1

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diguna- kan dalam penelitian ini meliputi desain penelitian,  operasionalisasi  variabel, prosedur pengambilan data, dan metode analisis data.

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  tujuan studi  yang  bersifat  studi  kasus  ( case study), dimana  hal  pertama  yang dilakukan  adalah  pencarian  pustaka yang mendukung secara teoritis,
menentukan objek penelitian yang akan diteliti, mencari data-data dari
pemerintah  daerah  wilayah  Jawa  Barat dan  Banten,  dengan  menggunakan kuesioner  untuk  mendapatkan  data yang diperlukan.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsungdan  disebar  melalui  kuesioner di  pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa Barat dan Banten.

## Teknik Penentuan Sampel
Pengukuran  sampel  merupakan suatu  langkah  yang  menentukan  besar- nya  sampel  yang  diambil  dalam melaksanakan  suatu  penelitian.Sampel dari penelitian ini adalah menggunakan metode  sensus,  dimana  semua  anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

## Operasional variabel
Agar penelitian ini dapat
dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami berbagai  unsur-unsur  yang  menjadi dasar  dari  suatu  penelitian  ilmiah  yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Operasional variabel merupakan sebuah uraian untuk mengoperasionalisasikan semua variabel,  baik  variabel  bebas  (X) maupun variabel terikat
(Y).Operasionalisasi  variabel  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Menurut International Federation of Accountants (IFAC)  terdiri  dari tujuh prinsip yaitu integrity , opennes,  outcomes,  intervention, entity’s capacity, managing risk , dan transparency.GoodGovernment Governance adalah menyelenggarakan pemerintahan secarasolid  dan  bertanggungjawab, serta  efisien  dan  efektif,  dengan menjaga  kesinergisan  interaksi  yang konstruktif  diantara  domain-domain negara, sektorswasta dan masyarakat”. b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut.
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern”
(Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 tahun 2008).
c. Dalam kerangka konseptual akuntansi  pemerintah,  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  meliputi relevansi ( relevance ), keandalan ( reliability ), dapat dibandingkan ( comparability )  dan  dapat  dipahami (understandability )(Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010).
Metode  analisis  yang  digunakan adalah metode analisis kuantitatif.Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis yang disajikan  dalam  bentuk  angka-angka yang  dipakai  sebagai  landasan  untuk, memperkuat analisis secara kualitatif.Analisis kuantitatif dalam penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  dua kelompok,  yaitu  pengujian  instrumen dan pembuktian hipotesis.
a. Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk meng-hitung  korelasi  antara  masing- masing  pernyataan  dengan  skor  total dengan rumus korelasi product moment .Uji  validitas  dihitung  dengan membandingkan nilai r hitung ( correlated item-total correlations ) dengan nilai r tabel.Jika r hitung > dari r tabel (pada taraf signifikasi 5%) maka pertanyaan tersebut
dinyatakan valid.Cara  melihat  tabel  ialah  dengan melihat baris N-2.
b. Uji reliabilitas
Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan  sejauh  mana  hasil  suatu pengukuran  dapat  dipercaya.  Suatu kuesioner  dinyatakan  reliabel  atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,
2006).Dalam penelitian ini, uji reliabilitas  dilakukan  dengan  melihat hasil  perhitungan  nilai cronbach  alpha (α).  Suatu  variabel  dikatakan  reliabel jika  memberikan  nilai cronbach  alpha (α) > 0,5 yaitu bila dilakukan penelitian ulang  dengan  waktu  dan  dimensi  yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang  sama.  Tetapi  sebaliknya  bila alpha <  0,5  maka  dianggap  kurang handal,  artinya  bila  variabel-variabel tersebut  dilakukan  penelitian  ulang dengan  waktu  dan  dimensi  yang berbeda akan meng-hasilkan kesimpulan yang berbeda. Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda Regresi berganda digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel bebas  terhadap  variabel  tidak  bebas atas  perubahan  dari  setiap  peningkatan atau  penurunan  variabel  bebas  yang akan  mempengaruhi  variabel  terikat. Adapun  untuk  menganalisis  pengaruh penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah dan good goverment
governance terhadap kualitas pelaporan keuangan  daerah  dengan  menggunakan persamaan  yang  dikutip  dari  buku Ridwan dan Akdom (2007) yaitu:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑋 1 + 𝑏 2 𝑋 2 + e Keterangan : Y=Kualitas pelaporan keuangan pemerintah 𝑎 = Nilai constan/reciprocal X1 =Good Goverment Governance X2 = PenerapanSistem pengendalian Intern Pemerintah e = Standar error
Hasil dan Pembahasan Uji Validitas
Berdasarkan output SPSS  versi 16  dari  46  pernyataan  43dinyatakan valid  karena  nilai  korelasi  yang diperoleh  masing-masing  pernyataan untuk 44 item berada di atas nilai kritis korelasi product  moment sedangkan pada  3  pernyataan  dinyatakan  tidak valid    karena  berada  dibawah  nilai kritis. Adapun pernyataan yang dinyatakan tidak valid adalah pernyataan  tiga  pada  indikator  relevan , pernyataan satupada indikator lingkungan pengendalian, dan pernyataan  tujuh  belas  pada  indikator penilaian risiko.

## Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .706 12 .757 19 .748 18 Pengujian reliabilitas juga dilaku- kan secara statistik dengan menghitung besarnya  nilai Cronbach’s alpha. Hasil seperti  yang  terlihat  pada  tabel  2  yang menunjukkan  bahwa  instrumen  dalam penelitian  ini realible (handal)  karena nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7.
Hasil Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda Regresi berganda digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  atas perubahan  dari  setiap  peningkatan  atau penurunan  variabel  bebas  yang  akan mempengaruhi variabel terikat.

## Uji t (Uji Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji dengan  parsial  masing-masing  variabel dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,05. Hasil  uji  t  dapat  dilihat  pada  tabel coefficients pada  kolom  sig.  Jika probabilitas nilai t atau dengan signifikansi  <  0,05.  maka  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  pengaruh antara  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  secara parsial.
1. Jika  nilai  signifikan  yang  diperoleh lebih  kecil  <  0.05  dari  nilai  proba- bilitas  signifikan  maka  terdapat  pe- ngaruh  variabel  X  terhadap  variabel Y.
2. Jika  nilai  signifikan  yang  diperoleh lebih besar > 0.05dari nilai probabilitas  signifikan  maka  tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tabel 3 Uji t (Uji Parsial) Uji Regresi Linier Berganda T Sig. 1 (Constant) 3.545 .001 GGG 4.320 .000 SPIP -1.021 .315 Dari  tabel  tersebut  diatas  nilai signifikan yang diperoleh untuk pengaruh  penerapan good  government governance terhadap kualitas pelaporan keuangan  adalah  sebesar  0.000  <  0.05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh good  government  governance terhadap kualitas pelaporan keuangan.
Sedangkan  nilai  signifikan  untuk pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan sebesar  0.315  >  0.05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  H2  ditolak  yang berarti tidak terdapat pengaruh penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan.

## Uji F ( Simultan)
Uji  F  pada  dasarnya  menunjuk- kan  apakah  semua  variabel  bebas  yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya  pengaruh  variabel  bebas ( good  government  governance dan penerapaan sistem pengendalian intern) terhadap  variabel  terikatnya  (kualitas laporan keuangan pemerintah).
F  tabel  =  f  (k;n-k)  =  f  (3:34-3)=  3.304 (dicari  menggunakan  Aplikasi  SPSS 16.0)
Tabel 4 uji F (Simultan) Model F Sig. 1 Regression 9.382 .001 a Residual Total Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  (uji  F)  pada  model  regresi diatas,  didapat  nilai  signifikansi  model regresi  secara  simultan  sebesar  0,001, nilai ini lebih kecil dari signifikan 0,05 (5%),  yaitu  0,001  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan bahwa secara simultan H3 diterima,  artinya  secara  bersama-sama atau  secara  simultan  varibel    bebas yaitu variabel penerapan good government  governance dan  penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap  variabel  terikat  yaitu  kualitas pelaporan keuangan.
Analisis Keofisien Determinasi

## Tabel 5
Koefisien Determinasi Model Summary Mo del R R Square Adjust ed R Square Std. Error of the Estimate 1 .614 a .377 .337 4.314 a. Predictors : (Constant), SPIP,

## GGG
Dari  hasil  output  spss  tersebut dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien determinasi  atau R  Square sebesar 0,377 atau 37,7 %. Hal ini menunjukan bahwa  variabel  yang  diteliti good government  governance dan  penerapan sistem  pengendalian  intern  pemerintah memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan  keuangan  sebesar  37,7% sedangkan  sisanya  63,3%  dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan
Pengaruh Good Goverment Governance terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten Hasil  pengujian  hipotesis  yang pertama  pertama  menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh antara good government governance terhadap kualitas  pelaporan  keuangan  pada pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan Banten.Hal  ini  sejalan  dengan  yang diteliti  Novita  dan  Iis  Maryani  (2014) bahwa terdapat
pengaruh good government terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian Badan Pengelola  Keuangan    Daerah  (BPKD) Provinsi  Jawa  Barat  dan  Banten  telah menerapkan  prinsip good  government governance seperti;  1)  Integritas  yang terkait  dengan  budaya  kerja,  kode  etik dalam  proses  pengadaan  barang,  serta aturan  hukum  yang  berlaku  untuk
menghindarkan  dari  bahaya  korupsi,  2) Keterbukaan yang didalamnya berkaitan dengan memberikan informasi  keuangankepada  masyarakat, public  hearing ,  keterlibatan  pihak  lain (lembaga swadaya masyarakat,
lembaga  advokasi  kerakyatan,  lembaga profesi  yang  terkait  KADIN,  HIPMI, akademisi  dan  para  pakar)  dalam merencanakan  anggaran,  3)  Hasil  yang terkait  dengan  evaluasi  menggunakan indikator  yang  jelas  dalam  mencapai hasil  kerja,  perhatian  terhadap  masalah sosial,  ekonomi  dan  lingkungan,  4)
Intervensi yang terkait dengan kebijakan  yang  diambil  pemerintah sudah  terperinci,  pemerintah  daerah selalu  meminta  saran  terhadap  pihak lain  yang  terkait  dengan  masalah keuangan  dan  pelayanan,  5)  Kapasitas entiti  yang  terkait  dengan  penyediaan sarana  dan  prasarana  yang  selalu up  to date ,  dalam  kenaikan  jabatan  pegawai pemerintahmenggunakan badan pertimbangan jabatan khusus, 6)
Manajemen  risiko  yang  terkait  dengan pengendalian  fisik  aset  yang  dilakukan dengan  cara  selalu  mengidentifikasi, kebijakan  dan  prosedur  pengamanan fisik yang dilakukan secara teratur, dan 7)  Akuntabilitas  yang  telah  terlaksana berupa  mengumumkan  hasil  audit setiap  tahun  dan  memberi  informasi yang terbuka kepada  masyarakat, membuat  kebijakan  yang  tepat  dalam membuat laporan keuangan atas proyek fisik  dan  non  fisik  yang  telah  selesai setiap tahunnya.
Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada  uji  parsial  untuk  variabel sistem  pengendalian  intern  pemerintah (X2) terhadap kualitas pelaporan keuangan  daerah  (Y)  diperoleh  nilai
signifikan  yang  lebih  besar  dari  nilai probabilitas  sehingga  dapat  disimpul- kan  bahwa  H2  ditolak  yang  berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Hal  ini  disebabkan  karena  sistem pengendalian  intern  pemerintah  tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelaksana lebih cenderung menjalankan tugasnya  karena  kebiasaan  bukan  pada prosedur yang sudah ditetapkan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Setelah  dilakukan  pengujian  pada variabel  penerapan good  govenment governance dapat disimpulkan bahwa  penerapan good  government governance (X 1 ) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan  (Y)  daerah  Provinsi  Jawa Barat dan Banten. Jadi semakin baik penerapan good government governance semakin  baik  pula kualitas pelaporan keuangan.
2. Sedangkan  pada  variabel  penerapan sistem pengendalian intern pemerintah  (X2)    tidak  berpengaruh terhadap kualitas pelaporan
keuangan  (Y)  daerah  Provinsi  Jawa Barat dan Banten.

## Saran
Berdasarkan    kesimpulan  yang telah  dikemukakan,  penulis  memberi masukan  atau  saran  mengenai  hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:
1. Bagi  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jawa Barat dan Banten, diharapkan lebih meningkatkan  lagi  prinsip-prinsip good  government  governance yang agar  terciptanya  kualitas  pelaporan keuangan yang baik pada
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan Banten.
2. Bagi  Perangkat  Daerah    harus  lebih meningkatkan  lingkungan  pengen- dalian dengan memperhatikan komitmen  terhadap  kompetensi  dan memiliki  prosedur  yang  efektif untuk  memantau  hasil  kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan.    Pemerintah  daerah harus  meningkatkan  informasi  dan komunikasi  dengan  menggunakan berbagai  bentuk  komunikasi  yang sesuai  dengan  kebutuhannya  serta mengelola,  mengembangkan,  dan memperbaiki  sistem  informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinam- bungan.

## Daftar Pustaka
Azlim  Darwanis,  Usman  Abu  Bakar,
2012. Pengaruh  Penerapan  Good Government Governance dan Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan . Jurnal Akuntansi Bastian  Indra.2009. Akuntansi  Sektor Publik Di Indonesia .BPFE. Yogyakarta Committee of Sponsoring Organizations  of  The  Treadway Commission (COSO), 2009. Internal ControlIntegrated Fromework , NewYork : AlCPA Publication . Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan  Program  SPSS.
Edisi  Kedua.  Yogyakarta.  Penerbit Universitas Diponegoro. lnternational Federation of Accountants  (IFAC),  2000.  Preface to International Public Sector Accounting Standards , New York. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik . , Yogyakarta. Nurillah  (2014). Pengaruh  Kompetensi Sumber Daya Manusia, PenerapanSistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan  Tekonologi  Informasi Dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintah.
Purwanto,  S.H  dan  Suryadi.2009.
Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern . Edisi Kedua.Jakarta: Salemba Empat Rosdiani, Committee  of  Sponsoring Organizations  of  The  Treadway Commission (COSO), 2009. Internal Control-Integrated Fromework , NewYork : AlCPA Publication . Teras Narang, 2007. Good Governance bhb  dan  Clean  Government  dalam Implementasinya di Propinsi Kalimantan Tengah ; Seminar Pergeseran Paradigma Kepemerintahan  Dari Government ke Governance :  Teori  dan  Praktek.
Komap Fisipol UGM Winidyaningrum, Celviana. 2009. Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia Dan PemanfaatanTeknologi Informasi  Terhadap  Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten) . Program Studi Magister Akuntansi . Universitas Sebelas Maret. Surakarta. www.BPK.go.id , Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK).(2016). Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester (IHPS) II Tahun 2016.