INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2798-2805 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Atas Persamaan Merek Goto Di Indonesia
Devira Andriani 1 🖂 , Gunardi Lie 2 , Moody Rizqy Syailendra 3
(1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
(2)(3) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: devira.205200031@stu.untar.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Dalam berbisnis merek merupakan hal utama yang harus menjadi identitas untuk suatu perusahaan atau pun bisnis. Diperlukan identitas guna konsumen dapat mengetahui maupun mengingat suatu produk. Merek berfungsi sebagai tanda sebuah produk yang memiliki fungsu sebagai merek dagang suatu produk dalam perusahaan. Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu, memberikan hak kepada perusahaan  tersebut  untuk  menggunakan  secara  eksklusif  merek  tersebut.  Pemilik  merek  yang terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Mengingat merek adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.
Kata Kunci:  Perlindungan Hukum, Merek, Sengketa

## Abstract
In  doing  business,  a  brand  is  the  main  thing  that  must  become  an  identity  for  a  company  or business. Identity is needed so that consumers can know and remember a product. Brand serves as a sign of a product that has a function as a trademark of a product within the company. Registration of a mark is useful for identifying the goods and services produced or distributed by a particular company, giving that company the right to use the mark exclusively. Registered trademark owners have  the  right  to  prevent  other  parties  from  using  their  trademarks  without  permission. Remembering  a  brand  is  something  that can  be  used to  identify  a product  or  company  in  the market.
Keyword: Legal, Trademark, Dispute Protection.

## PENDAHULUAN
Padahal,  sebuah  perusahaan  atau  bisnis  membutuhkan  pembeda  ketika memperdagangkan atau memasarkan produk atau layanan sebagai pengenal atau untuk membedakan satu produk atau layanan dari yang lain. Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis  No.  20  Tahun  2016  Merek  adalah  tanda  yang  memiliki  ciri  berupa  gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut.
Fungsi  merek  adalah  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  dari  barang dan/atau jasa lain yang memenuhi kriteria yang sama dalam kelompok barang dan/atau jasa  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan.  Selain  membangun  loyalitas  konsumen, perusahaan  biasanya  menerapkan  strategi  pemasaran  melalui  branding  yang disampaikan melalui pengembangan produk untuk komunitas pengguna. Posisi merek dapat dipengaruhi oleh kualitas barang yang diproduksi oleh perusahaan pemilik merek tersebut. . Produk atau jasa bermerek yang memiliki kualitas dan kinerja unggul atau dapat mempengaruhi pasar adalah merek yang selalu diminati oleh konsumen.
Fungsi  Merek  adalah  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  dengan  barang dan/atau jasa lain yang memenuhi kriteria yang sama dalam kelompok barang dan/atau jasa  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan.  Selain  untuk  membangun  loyalitas  konsumen, melalui branding, biasanya perusahaan melakukan strategi pemasaran yang diterapkan melalui  pengembangan  produk  ke  arah  komunitas  pengguna,  posisi  berdirinya  suatu merek dapat dipengaruhi oleh kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan pemilik merek tersebut. Sebuah produk atau jasa bermerek yang memiliki kualitas dan fungsi yang unggul atau yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar adalah merek yang akan selalu diminati konsumen.
Pelabelan barang atau jasa juga bisa mencegah persaingan komersial yang sehat, menandai barang atau jasa dari membedakannya dari produk berdasarkan asal, kualitas, dan memastikan bahwa produk tersebut asli. Sebuah produk yang terlalu mahal seringkali bukan karena produk itu sendiri, tetapi karena pengaruh merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang – undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian  pertama  kali (first  to  use  atau  stelsel  deklaratif).  Hak  atas  merek  dagang ditentukan menurut penggunaan pertama, dengan pendaftar hanya menganggap bahwa ia  adalah  pengguna  pertama  kecuali  ada  bukti  sebaliknya.  Sistem  ini  dikenal  sebagai sistem  deklaratif  atau  sistem  operasi  pertama.  Pemilik  merek  dagang  terdaftar  dapat meminta pernyataan ketidakabsahan dari pihak yang menganggapnya sebagai pengguna pertama,  meskipun  tidak  terdaftar.  Dengan  demikian,  dengan  sistem  deklarasi  ini,  jika terjadi sengketa, tidak mudah untuk membuktikan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak.
Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menerapkan
Sistem  Pendaftaran  Konstitutif  ( first  to  file),  namun  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  Kemudian  diubah  lagi menjadi  Undang-Undang  Merek  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis dengan sistem pendaftarannya sama ( first to file). Dengan menganut Sistem Konstitutif ( First to File) yaitu adanya kewajiban pendaftaran bagi pemilik Merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya UU Merek, Pengusaha akan berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh  reputasi  baik serta kepercayaan dari para konsumen  dan dapat  membangun  hubungan  antara  reputasi  tersebut  dengan  merek  yang  telah digunakan perusahaan secara regular. Meskipun UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 telah mengatur secara lengkap mengenai pendaftaran merek, namun dalam prakteknya  masih  terdapat  sengketa  hak  merek.  Seperti  contoh  kasus  pada  sebuah perusahaan  PT.  Terbit  Financial  Technology  yang  menggugat  PT  Gojek  Tokopedia (sebelumnya  PT  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa)  karena  menggunakan  merek  dagang “GOTO”.
PT. Financial Technology menyebutkan bahwa merek dagang GOTO terdaftar pada 10 Maret 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000858218 dengan perlindungan hingga 10 Maret 2030 dan merek dagang ini baru terdaftar pada 25 Mei 2021. Sedangkan merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia nomor IDM000936924 baru terdaftar pada tanggal 27 Oktober 2021. Namun, merek tersebut sebenarnya sudah didaftarkan pada 5 Maret 2021 dan  mendapat  perlindungan  hingga  5  Maret  2031.  PT.  Terbit  Financial  Technology mengajukan gugatan terhadap PT Gojek Tokopedia (Tbk.) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2 November
2021 dengan No Perkara. 71/Pdt.Sus- Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  atas  dugaan  pelanggaran  Merek.  Namun,  pelanggaran merek dapat terjadi pada saat hak merek didaftarkan untuk pertama kali dalam sistem pemberkasan. Dengan sengketa merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology kepada PT. GoTo Gojek Tokopedia (Tbk), peneliti ingin menganalisis struktur dan akibat hukum  dari  adanya  sengketa  merek  terhadap  kelangsungan  perusahaan  kedua perusahaan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disajikan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami implikasi hukum dan perlindungan hukum dalam sengketa hak merek antara PT. Terbit Financial Technology dan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk). Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum yang dihadapi oleh pemegang hak merek yang  terdaftar terlebih dahulu  dalam  sengketa hak merek tersebut. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap sengketa hak merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk).

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalan  penelitian  ini  adalah  pendekatan normatif-deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber yang dikumpulkan diolah dan  disajikan oleh peneliti dari  sumber pertama atau  sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Dan tentunya didukung dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Data sekunder adalah data ke dua yang mana data ini dapat menunjang data primer atau data utama. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan  dan  dokumentasi.  Metode  analisis  menggunakan  metode  analisis  data kualitatif yang mana menganlisa data yang berasal dari peraturan perundangan, putusan pengadilan,  serta  norma  yang  ada  dalam  masyarakat  dianalisa  dengan  teori  yang didapatkan  dari  studi  kepustakaan  dengan  cara  mendeskripsikan,  menjabarkan,  dan menggambarkan hasil dari temuan yang telah didapatkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implikasi Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Yang Terlebih Dahulu Terdaftar Standar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis  memiliki  beberapa  dimensi  yang  dapat  dilihat  dari  aspek  norma  hukum. Dampak kebijakan ini meliputi dampak politik terhadap urusan publik dan orang-orang yang terlibat dalam pengaruh politik, kebijakan tersebut dapat berdampak pada kondisi saat  ini  dan  masa  depan,  evaluasi  juga  mencakup  faktor  lain  yaitu  biaya  langsung pembiayaan  program  kebijakan  publik  dan  biaya  tidak  langsung  yang  biaya  nya ditanggung  oleh  masyarakat  atau  sebagian  anggota  masyarakat  sebagai  akibat  dari adanya kebijakan publik.
Keterkaitan antara adanya sengketa merek GOTO dan sejauh mana akibat hukum yang diamati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  terkait  dengan  berlakunya  pendaftaran  merek  oleh  kedua  belah  pihak, mengakibatkan 2 (dua) masalah. Standar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yaitu tindakan Pembatalan dan  penghapusan  merek  dagang  terdaftar  dan  upaya  untuk  mengganti  rugi  serta menghentikan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  penggunaan    merek dagang.
Akibat  hukum  apabila  pihak  pertama  yang  menemukan  merek  tersebut  tidak mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak lain dapat mendaftarkan merek tersebut dengan nama yang sama dan pihak tersebut akan mendapat perlindungan hukum, dan apabila hal tersebut terjadi, orang pertama yang  menemukan  merek  tersebut  merasa  sangat  dirugikan,  namun  tidak  dapat
menempuh jalur hukum karena merek tersebut tidak terdaftar. Apabila hak merek tetap dipertahankan, maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum menurut sistem hukum merek Indonesia, yang berarti apabila hak merek dilanggar, pemilik merek dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  melanggar  merek  tersebut.  Itu benar.  Tujuan  gugatan  ini  adalah  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dan  menghentikan segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek  tersebut.  Sesuai  dengan Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Tahun  2016,  yang menyatakan:  “Gugatan  pembatalan  merek  terdaftar  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pasal 20 menyatakan bahwa  suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila: Melanggar ideologi pemerintah,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  atau ketertiban  umum;  identik  atau  cukup  menyebutkan  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya; mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang  asal  usul,  kualitas,  sifat,  ukuran,  jenis,  tujuan  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya atau nama varietas yang dilindungi dari barang dan/atau jasa yang bersangkutan; Memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, efisiensi, atau efektivitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.”
yang  pada  pokoknya  dan/atau  secara  kolektif  mirip  dengan  indikasi  geografis; Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas, agama, kesusilaan,  dan ketertiban umum; atau sangat mirip dengan ekspresi  budaya tradisional, warisan  budaya takbenda,  atau nama atau lambang yang  diwariskan  dari generasi  ke  generasi.  Sengketa  merek  yang  dibawa  ke  pengadilan  mengakibatkan pembatalan atau penghapusan salah satu merek. Konsekuensi ini dapat diterima ketika satu merek terbukti meniru atau menggantikan merek lain yang lebih terkenal. Dalam kasus merek GOTO, kemungkinan besar hasilnya adalah merek GOTO milik PT Gojek Tokopedia  (Tbk)  menjadi  tidak  sah.  Di  dalam  merek  terdapat  reputasi  pemilik  dan keunggulan atau kekhasan merek dibandingkan dengan merek lain dalam kategori yang sama. Keunikan atau keunggulan inilah yang diupayakan pemiliknya dan butuh waktu dan uang untuk berkembang. Karena brand merupakan aset perusahaan atau individu yang perlu dipupuk agar masyarakat tetap loyal terhadap produk tersebut. Ketika merek dagang menjadi milik pemiliknya. Merek menjadi aset perusahaan yang dipelihara untuk menjaga perusahaan atau perusahaan individu berjalan lancar.
B. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sengketa  hak  Merek  Yang  Diajukan  oleh  PT.  Terbit Financial Technology dan  PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk)?
Perlindungan merek dagang muncul ketika hak merek dagang dilanggar oleh Pihak yang tidak memiliki hak merek dagang. merek dalam dunia bisnis  memainkan peran penting  karena  merek  terkenal  dapat  membuat  dampak  keberhasilan  perusahaan, terutama dari perspektif pemasaran. pelanggaran Merek terkenal adalah hal biasa dalam
bisnis.Pelanngaran atas hal tersebut dikarenakan salah satu pihak tidak diperbolehkan menggunakan merek terdaftar tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penyebab terjadinya pelanggaran atas Merek, yaitu :
1. Hukum  kekayaan  intelektual  Indonesia  masih  lemah  dan  umumnya  pangsa  pasar mereka lebih memilih harga dan kualitas rendah.
2. Kelemahan dalam pemantauan dan penegakan peraturan ini
3. Ketertarikan masyarakat pada barang terkenal dengan harga rendah
4. Kemampuan beli masih sedikit
5. Kurangnya kepedulian terhadap kualitas barang
6. Kesadaran masyarakat akan pelanggaran merek masih rendah
7. Kondisi ekonomi masyarakat cenderung membeli merek palsu karena lebih murah.
Setiap pihak yang melakukan pelanggaran pastinya akan menerima sanksi/akibat hukum yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Terdapat juga upaya perlindungan yang diberikan untuk merek yang terdaftrar dengan mekanisme seperti :
1. Upaya perlindungan preventif
Merek dagang terdaftar adalah merek dagang yang didaftarkan oleh pemiliknya di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Merek  dagang  terdaftar  akan  diberi nomor pendaftaran merek dagang. nomor pendaftaran akan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan akan menjadi tanda yang sah. Pemilik merek mendapatkan UU No. 20/2016. Perlindungan hukum untuk Merek preventif diatur dalam Pasal 5 dan 20, Pasal 21 ayat 1,2, dan 3 serta Pasal 22.
2. Upaya Perlindungan Represif
Merek dagang yang terdaftar secara resmi berhak atas perlindungan UU No 20
Tahun 2016, oleh para pihak yang berupaya untuk membuat kerugian pemilik merek yang sah. Perlindungan represif akan dilakukan jika terdapat pelanggaran atas merek yang  telah  terdaftar  dan  diatur  dalam  upaya  hukum  secara  perdata  dan  pidana. Langkah ini sangat memudahkan proses hukum dan dilakukan sesuai dengan jenis pelanggarannya.

## a. Upaya Hukum Perdata
Upaya  hukum  ini  bersifat  privat  dengan  menguji  keabsahan  sebuah Kekayaan  Intelektual  disahkan  oleh  Dirjen  Kekayaan  Intelektual  dan  hanya tumpang tindih dengan upaya administratif. Upaya ini diatur dalam Pasal 83 dan 84 UU No. 20/2016. Untuk banding akan tertunda untuk menghindari kerugian besar,  pemilik  merek  yang  sah  dapat  meminta  hakim  untuk  memberhentikan pembuatan,  distribusi,  perdagangan  barang/jasa  yang  menggunakan  merek dagang milik orang lain.
b. Upaya Hukum Pidana
Berdasarkan UU MIG Pasal 100 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa :
1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Serta UU MIG Pasal 102, yang berbunyi :
“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui  atau  patut  diduga  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa  dan/atau  produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.”
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan perlindungan preventif karena  sudah  terdaftar  dengan  mencoba  menolak  untuk  pengajuan  permohonan pendaftaran merek dagang atas nama GoTo (Gojek Tokopedia) karena sebelumnya merek Goto  sudah  terlebih  dahulu  didaftarkan    oleh  PT.  Terbit  Financial  Technology.  Tindakan pencegahan preventif terhadap penolakan ini sangat konstitusional, perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merek Goto yang dimiliki oleh PT. Terbit Financial Technology yang  dirilis didaftarkan terlebih dahulu sehingga tidak ada Kemiripan  ataupun kesamaan dalam nama merek. Acuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini didasarkan pada Pasal 20 dan 21 Ayat (1) huruf (a). Namun jika dicermati lebih dalam, ada pasal-pasal dalam pasal tersebut yang perlu diperhatikan dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf  (c) Identifikasi merek dagang terkenal  milik  orang  lain  pada  batang  atau  Jasa  yang  berbeda  memenuhi  persyaratan tertentu, yang berarti aturan ini mengharuskan Ada syarat tertentu karena Goto PT. Terbit Financial Technology sudah terdaftar dan merupakan merek terkenal. Jadi Apakah Dalam hal ini GoTo (Gojek Tokopedia) memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Pasal 21 Ayat 2 huruf a – b menegaskan adanya kesamaan nama atau kesamaan nama berarti merek, badan hukum, orang, logo, bendera dan lain-lain. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus  lebih  selektif  lagi  saat  memproses,  sehingga  tidak  ada  pihak/  pemilik  merek  yang dirugikan.  Sebagai  sarana  perlindungan  harus  lebih  preventif,  masalah  prosedural,  baik teknis maupun non teknis.

## SIMPULAN
Dalam implikasi hukum bagi pemegang Merek yang sudah mendaftrakna lebih dulu adalah Standar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  memiliki  beberapa  dimensi  yang  dapat  dilihat  dari  aspek  norma  hukum. Keterkaitan antara  adanya sengketa merek GOTO  dan sejauh mana akibat hukum yang diamati  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  terkait  dengan  berlakunya  pendaftaran  merek  oleh  kedua  belah  pihak, mengakibatkan 2 (dua) masalah. Standar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yaitu tindakan Pembatalan dan penghapusan merek dagang terdaftar dan upaya untuk mengganti rugi serta menghentikan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  penggunaan  merek  dagang.  Apabila  hak merek tetap dipertahankan, maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum menurut sistem hukum merek Indonesia, yang berarti apabila hak merek dilanggar, pemilik merek dapat mengajukan  gugatan terhadap pihak lain yang melanggar merek tersebut. Tujuan  gugatan  ini  adalah  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dan  menghentikan  segala kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek  tersebut.  yang  pada  pokoknya dan/atau  secara  kolektif  mirip  dengan  indikasi  geografis;  Bertentangan  dengan  ideologi negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum; atau sangat mirip dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau lambang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sengketa merek yang dibawa ke pengadilan mengakibatkan pembatalan atau  penghapusan salah  satu merek. Serta untuk upaya perlindungan hukum terhadap sengketa hak merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dan  PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk) adalah dengan upaya perlindungan hukum represif dalam bentuk hukum pidana dan hukum perdata serta upaya hukum  perlindungan  preventif  Merek  dagang  terdaftar  akan  diberi  nomor  pendaftaran merek  dagang.  nomor  pendaftaran  akan  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual dan akan menjadi tanda yang sah. Pemilik merek mendapatkan UU No. 20/2016. Perlindungan hukum untuk Merek preventif diatur dalam Pasal 5 dan 20, Pasal 21 ayat 1,2, dan 3 serta Pasal 22.

## DAFTAR PUSTAKA
OK. Saidin, 2015, Op. Cit, Cetakan Kesembilan. Hal 441
Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Hal. 15
Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016 Hal. 66