## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3209/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Atas Perbuatan Hukum Rekayasa Menganeksasi Tanah Sengketa
Siti Athirah Zahra 1 , Sonyendah Retnaningsih 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 30 Maret 2022 Publish: 31 Maret 2022 Land Registration is an intended activity to provide guarantees of legal certainty of land rights in the form of land rights certificates, but  at  the  process  to  registrate  of  land  there  is  some  obstacle because there people who do not materially do annexation the land. The purpose of this study is to determine the legal protection for holders of Kohir which yet become certificate of land because of annexation of the land. The form of usurpation of land ownership rights. The approach method used is normative juridical. The result showed the act of annexation of land was an unlawful act against the law, contained in article 1365 code of Civil Law.
Keywords: Protection, Annexation of land, Act against the law
Article Info Abstrak Article history: Received : 30 Maret 2022 Publish: 31 Maret 2022 Pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  untuk  memberikan kepastian hukum bagi pemohon yakni tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat hak atas tanah, namun pada prosesnya terdapat beberapa  hambatan  karena  perbuatan  orang-orang  yang  tidak secara  material  menganeksasi  tanah  sengketa.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi pemegang Kohir yang belum bersertipikat atas perbuatan aneksasi atas  tanah.  Bentuk  penyerobotan  hak  milik  atas  tanah.  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  penulisan  hukum  normarif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tindakan menganerksasi tanah tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Pasal 1365.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Siti Athirah Zahra
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

## 1. LATAR BELAKANG
Tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  merupakan  tanah  bersama  dari  Bangsa  Indonesia. Dimungkinkan pemilikan secara individu terhadap tanah bersama dengan hak-hak yang bersifat pribadi.  Sifat  pribadi  hak-hak  individual  menunjuk  kepada  kewenangan  pemegang  hak  untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Hubungan hukum dengan sebidang tanah yang menjadi subjeknya adalah orang dan  badan  hukum,  sedangkan  untuk  kewenangannya  adalah  untuk  berbuat  sesuatu  terhadap sebidang tanah yang dikuasainya, dimana bentuk pengusaannya adalah penguasaan secara yuridis dan penguasaan fisik. Terbentuknya hubungan hukum dengan sebidang tanah dilakukan dengan cara  pendaftaran  tanah.  Bagi  masyarakat  tanah  yang  terdaftar  memberikan  jaminan  kepastian hukum atas tanah, sedangkan bagi Pemerintah, tanah-tanah yang terdaftar di wilayah Indonesia akan  memberikan  klaim  legal  atas  teritorial  Negra  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  utuh.
Selain itu, juga untuk memantapkan kehidupan berbangsa yang harmoni dengan meminimalisasi konflik sengketa tanah. Sistem pendaftaran tanah mengalami perubahan sistem kolonial menjadi sistem  yang  bersifat  nasional  yaitu  dengan  dinyatakan  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok Agraria (“UUPA”).  Secara tersirat sistem pendaftaran tanah yang diwujudkan menurut UUPA adalah sistem pendaftaran tanah positif  karena untuk kepentingan kepastian hukum atas tanah- tanah yang terdaftar. Pada prakteknya sistem publikasi yang digunakan di Indonesia merupakan sistem negatif yang mengandung unsur positif, hal ini dapat dibuktikan dengan kuat bukan mutlak Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  menyebutkan  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Artinya meskipun sudah memiliki alat pembuktian yang kuat masih dapat digugat karena sifatnya yang tidak mutlak.
Pengertian pendaftaran tanah yang telah diterapkan dalam sistem administrasi negara adalah yang berdasarkan definisi di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  yaitu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang  membebaninya.  Dengan  diselenggarakannya  pendafataran  tanah,  maka  pihak-pihak  yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, atas siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.
Kadaster  menurut  para  ahli  adalah  sebagaimana  dikutip  oleh  R.  Hemanses  SH  (1966) sebagai berikut:
• Menurut  Soutendijk/Mulder:  Suatu  badan  yang  dengan  peta-peta  dan  daftar-daftar  yang dibuat  berdasarkan  pengukuran  dan taksiran,  memberikan  kepada  kita  suatu  gambaran  dan uraian tentang wilayah suatu negara dengan bagian-bagiannya dan bidang-bidang tanah.
• Menurut  Jaarsma:  Kadaster  adal  suatu  badan,  yang  dengan  peta-peta  dan  daftar-daftar memberikan uraian tentang semua bidang tanah yang terletak dalam wialayah suatu negara.
• Menurut  Schermerhorn/Van  Steenish:  kadaster  itu  sebagai  suatu  badan  pemerintah  yang meregistrasi  dan  mengadministrasi  keadaan  hukum  dari  semua  benda  tetap  dalam  daerah tertentu termasuk semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan hukum itu.
• Menurut Van  Huls: kadaster itu sebagai suatu pembukuan mengenai pemilikan  tanah  yang diselenggarakan dengan daftar-daftar dan peta-peta yang dibuat dengan menggunakan ilmu ukur tanah.
AP. Parlindungan memberikan pendapat bahwa pengertian pendaftaran tanah berasal dari kata  Cadastre  (bahasa  Belanda  Kadaster),  sedangkan  kata  kadaster  berasal  dari  bahas  latin Capitastrum yang artinya suatu Register atau Capita atau Unit yang dilakukan untuk pajak tanah Romawi. Istilah teknis pendaftaran tanah yaitu suatu rekaman yang menunjukan luas, nilai, subjek terhadap  hak  pada  bidang  tanah.  Pendaftaran  tanah  selanjutnya  dikemukakan  sebagai  suatu kegiatan  pendaftaran  yang  melalui  suatu  ketentuan  yang  teliti  dan  terarah.  Menurut  Maria Sumardjono, Kadaster adalah suatu kegiatan daftar yang melukiskan semua persil tanah yang ada dalam suatu daerah berdasrkan atas pemetaan dan pengukuran yang cermat.
Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  asas  sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir, dan  terbuka.  Pengertian  masing-masing  asas  pendaftaran  tanah  terdapat  dalam  penjealasan Perturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai berikut:
1. Asas Sederhana yaitu segala peraturan turunannya maupun prosedurnya tanah harus mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
2. Asas  Aman  yaitu  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  harus  menjamin  kepastian  hukum karena dilakukan secara teliti dan cermat.
3. Asas Terjangkauan yaitu keterjangkauan dalam hal kesempatan mendaftar dan pelayana bagi semua pihak dengan memperhatikan keutuhan dan kemapuan golongan ekonomi lemah.
4. Asas  Mutakhir.  Yaitu  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dilengkapi  dengan  infrastruktur yang memadai dan data yang tersedia harus mutahkir. Untuk itu setiap perubahan data harus didaftar dan dicatat. Selain itu data pendaftaran tanah harus tersimpan di Kantor Pertanahan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
5. Asas  Terbuka  yaitu  masyarakat  dapat  memperoleh  keternagan  mengenai  data  yang  benar setiap saat.
Menurut Sudikno Mertokusumo asas pendaftaran tanah terbagi atas:
1. Asas Spesialiteit atau asa spesialis adalah pelaksanan pendaftaran tanah diselanggarakan atas dasar  perundang-undangan  tertentu  yang  secara  teknis  menyangkut  masalah  pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya.
2. Asas opernbaarheid atau asas publisitas yang berarti setiap orang berhak untuk mengetahui data  yuridis  tentang  subjek  hak,  nama  hak  atas  tanah,  peralihan  hak  pembebanan  hak  atas tanah.  Selain  itu  setiap  orang  berhak  mengajukan  keberatan  sebelum  penerbitan  sertifikat, sertifikat pengganti, sertifikat hilang atau sertifikat rusak.
Undang-undang  mewajibkan  kepada  pemegang  hak  untuk  mendaftarkan  tanah,  untuk tercapainya  kepastian  pendaftaran  tanah  tersebut  maka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah berdasarkan  peraturan  pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  dipandang  memiliki  substansi  yang sudah tidak dapat lagi memnuhi tuntutan zaman untuk memberikan kepastian atas pendaftaran tanah tersebut.
Tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan  Peraturan  Pemerintah.  Tujuan  Pendafataran  tanah  dijalskan  lbih  rinci  didalam  Pasal  3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Permasalahan  mengenai  pertanahan  di  Indonesia  seiring  perkembangan  masayarakat, kebutuhan akan tanah baik sebagai tempat untuk bermukim dan maupun sebagai modal investasi bagi  masyarakat.  Sengketa  tanah  dapat  terjadi  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Pemerintah  telah berungkali  berusaha  mengatasi  terjadinya  sengketa  agraria,  salah  satu  dengan  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  yang  bertujuan  untuk menanta kembali struktur penguasan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.  Sengketa  agraria  adalah  perselisihana  agraria  antara  orang  perorangan,  badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik Agraria adalah  perselisiahan agraria anatara  orang  perorangan,  kelompok,  golonga,  organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang mempunyai  kecendrungan  atau  sudah  berdampak  luas  secara  sosial,  ekonomi,  pertanahan  dan budaya.
Prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi dasar dari penyelesaian sengketa tanah di dalam kasus ini pihak yang bersengketa  yaitu orang perorangan.  Tupang tindih penggunaan tanah dan pertumbuhan penduduk yang terlalu ceoat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan berkurang akibat berubah fungsinya tanah pertanian. Nilai ekeonomis tanah  terus  menerus  meningkat  cukup  tinggi.  Terjadinya  sertipikat  tanah  ganda,  hal  ini diakibatkan proses pembuatan sertipikat tidak valid atau ada oknum yang melakukan kecurangan, dan kecurangan itu baru diketahui dikemudian hari.
Seperti pada kasus ini, ahli waris tidak bisa melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diwariskan kepadanya di Kantor Pertanahan karena perbuatan hukum rekayasa yang dilakukan pihak ke tiga menganeksasi atau mengokupasi/menyaplok (sebagian) tanah, milik ahli waris. Pihak Ke tiga memasukan sebagian tanah milik ahli waris ke dalam Akta Jual Beli, yang
dibuat dihadapan Notaris dengan menerangkan bahwa Pihak ke tiga telah membeli tanah tersebut dari pewaris, ketika Pewaris telah meninggal dunia. Dengan bukti-bukti tersebut Pihak Ke tiga membuat Akta Jual Beli dan mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan.
Sertipikat  ganda  maupun  proses  pendaftaran  tanah  yang  tidak  bisa  dilanjutkan  karena sengketa pertanahan ini bisa terjadi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya yang melaksanakan atau mengurus proses pendaftaran tanah maupun yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah dan terjadinya transaksi tanah yang tidak prosedural dan tidak normatif, tetapi diluluskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kurangnya transparansi informasi mengenai pertanahan,  disebabkan terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta  kurang transparannya informasi yang tersedia di masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah.
Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan onrechmatige daat . Istilah  perbuatan  melawan  hukum  bukan  satu-satunya  yang  dapat  diambil  sebagai  terjemahan onrechmatige daat, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:
1) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2) Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum;
3) Perbuatan yang melanggar hukum;
4) Tindakan melawan hukum;
5) Penyelewengan perdata.
Definisi  perbuatan  melawan  hukum  dijelaskan  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata Pasal 1365. Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut.    Adanya  perbuatan/tindakan  dari  pelaku  yang  melanggar/melawan  hukum. Pengertian  melawan  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada  hukum  tertulis  saja.  Perbuatan  tersebut diantaranya melanggar hak subjektif orang lain yaitu perbuatan tersebut melangar hak-hak orang lain  yang  idjamin  oleh  hukum,  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada  hak  yang  bersifat  pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya, perbuatan yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku,  perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
Unsur  kesalahan  terbagi  menjadi  dua  yaitu  kesalahan  karena  kesengajaan  dan  kesalahan karena  kealpaan.  Kesengajaan  artinya  ada  kesadaran  yang  oleh  orang  normal  pasti  tau konsekuensi  dari  perbuatannya  tersbut  merugikan  orang  lain.  Kealpaan  artinya  perbuatan mengabaikan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan,  karena  tidak  berhati-hati  dan  tidak  teliti sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Unsur  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara kerugian dan perbuatan, artinya kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada perbuatan tersebut. Unsur kerugian terbagi menjadi kerugian Materiil yaitu kerugian yang bernilai ekeonomi dan  Imateriil  yaitu  kerugian  psikis  yang  dirasakan  seseorang.  Dalam  uraian  di  atas  dapat disimpulkan,  bahwa  akibat  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum  adalah  timbulnya  kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena  salahnya  menimbulkan  kerugian  itu  atau  oleh  Kitab  Undang-Undnag  Hukum  Perdata mengatur kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan  hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuintuk penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.  Merekayasa  perbuatan  hukum  untuk  menguasai  tanah  seharusnya  tidak  dilakukan dalam prosesnya. Hal ini disebabkan setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada orang lain mewajibkan orang  yang melakukan kerugian, mengganti kerugian tersebut.
1.1.Rumusan Masalah
Yang akan dijawab dalam penelitian ini:
1. Apakah bukti dan kepemilikan tanah menggunakan Kohir  sudah memberikan kepastian hukum? Bagaimana kepastian hukumnya?
2. Bagaimana  seharusnya  sikap  instansi  pemerintah  terutama  Kantor  Pertanahan  Jakarta Selatan dalam menghadapi permohonan pendafataran seperti ini?
3. Alternatif langkah serta pola penyelesaian sengketa apa sajakah yang dapat dipakai dalam studi kasus sengketa tanah ahli waris Tuan Toni Mansur?

## 1.2.Tujuan Penelitian
Sebagai mana maksud diatas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengkaji  peraturan  hukum  apa  saja  yang  berkaitan  dengan  akibat  hukum menganeksasi tanah sengketa.
2. Untuk  mengkaji  sudah  sejauh  mana  pelaksanaan  peraturan  hukum  yang  ada  mengenai perlindungan penguasaan tanah untuk kepantingan pemilik tanah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Metode ini dikenal juga dengan studi kepustakaan yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder belaka. Setiap penelitian hukum normatif menentukan klasifikasi data menurut kekuatan mengikatmya.  Klasifikasi bahan  dasr penelitian kepustakaan yaitu  bahan/sumber  primer  dan  bahan/sumber  sekunder.  Bahan/sumber  primer,  yakni  bahan pustaka  yang  berisi  pengetahuan  ilmiah  yang  baru  atau  mutakhir  sendangkan  bahan/sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer. Berdasarkan penelitian tersebut,  peneliitian  normative  mengenai  analisis  tanah  sengketa  pada  putusan  nomor 251/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL, akan meneliti objek sengketa tersebut dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung diantaranya adalah:
1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yanga kan diteliti adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok—Pokok  Agraria,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yang  diperlukan  terdiri  dari  buku-buku,  artikel,  makalah,  jurnal, jurnal hukum, tentang tanah dan sengketa tanah.
3. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier yang digunakan antara lain bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.
Penelitian  kepustakaan  ini  akan  dianalisis  oleh  penulis  secara  kumulatif  yaitu berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan dibidang tanah dan pendaftaran tanah, buku-buku dan/atau daftar hasil bacaan hasil penelitian  yang  berwujud  laporan  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  aneksasi  tanah, kemudian dikualifikasikan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberi arti dan mengintrprestasikan setiap data, setelah diolah kemudian dalam bentuk kalimat secara sistematis kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pokok  permasalahan  yang  diteliti  adalah  gugatan  dari  ahli  waris  yang  memiliki  tanah dengan  Kohir  yang  terdaftar  dalam  Buku  Register  Tanah  tidak  bisa  melakukan  pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan karena pihak kelurahan menolah permohonan Toni untuk meminta surat-surat pendukung sebagai kelengkapan berkas syarat-syarat pendaftaran tanah. Pihak Tergugat menganeksasi atau mengakupasi/menyaplok  sebagian  tanah  milik  Penggugat  secara  administrasi  dengan  cara dimasukan  kedalam  Akta  Jual  Beli  Nomor  067/II/1983  tanggal  28  Februari  1983.  Pihak Kelurahan tidak memeriksa berkas tanpa melihat keganjilan dari Akta Jual Beli Tersebut yang
ditanda tangani oleh Penjual yang sudah meninggal dunia terutama mengenai objek tanah secara teliti dan mengeluarkan surat Keterangan objek tanah untuk Tergugat sebagai syarat pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk mempergunakan  atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihakinya.  Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tersebut digunaan untuk kepentingan mendirikan  bangunan,  sedangkan  perkataan  “mengambil  manfaat”  mengandung  pengertian bahwa  hak  atas  tanah  dipergunakan  untuk  kepentingan  bukan  mendirikan  bangunan  seperti pertanian, perternakan dan perkebunan.
Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum harus dibuktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertipikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat  bagi  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Dalam  Putusan  Nomor  251/Pdt.G/2016/pn.Jkt.Sel, Penggugat  yakni  Toni  Mansur  Bin  Muhamad  (‘Toni”)  mengajukan  gugatan  berupa  objek sengketa 2 (dua) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut
1. Bidang Ke 1 beralas hak Kohir C. NO. 14, Persil 25 beralamat di Gang H. Soaip, RT 003, RW 001, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,  Kota Administrasi Jakarta Selatan, luas 840 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Beni
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Beni
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Habib
- Sebelah Barat dengan Tanah milik H. Nawih.
Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa itu diperoleh hasil pembelian dari (Alm) Nawih bin Soaip, seperti berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/1.711.1/1984, tanggal 2 Februari 1984
2. Bidang Ke 2 beralas hak Kohir C, No. 14, Persil No. 25 beralamat di Gang H. Soaip, RT 003, RW 001, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,  Kota Administrasi Jakarta Selatan, luas 1.026 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Ratu Prabu II
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Toni Mansur Bin Muhamad
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ratu Prabu II
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Ratu Prabu II
Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa itu didapatkan dari warisan orangtua kandung yang  bernama  (Alm)  H,  Muhamad  Bin  Djar  yang  dulu  diperoleh  pembelian  dari  (Alm) Nawih bi Soaip, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 247/1.711.1/1984, tanggal 01 Februari 1984.
Berdasarkan keterangan diatas, penggugat telah menerangkan asal tanah sengketa tersebut dengan  jelas.  Bahwa  Toni  melakukan  permohonan  ke  kelurahan  sebagai  persyaratan  untuk mendapatkan  surat  sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  di  BPN  untuk  menaikan  status  tanahnya menjadi hak milik. Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, ”sesuatu” yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.
Dalam UUPA pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa orang-orang dan badan hukum dapat  menguasai  sebidang  tanah  yang  memberikan  wewenang  atas  tanah  yang  dikuasainya, disebutkan bahwa: Atas dasar Hak Menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang  lain  serta  badan-badan  hukum.  Hak  ini  memberikan  wewenang  untuk  mempergunakan tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  di  atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam  batas  menurut  undang-undang  ini  dan  peraturan-peraturan  hukum  lain  yang  lebih
tinggi.Dalam Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel menurut pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan  Ade  Farida  mengokupasi/menganeksasi/menyaplok  (sebagian)  tanah  sengketa  yaitu seluas  1.500  M2  secara  administrasi  dengan  cara  dimasukan  ke  dalam  Akta  Jual  Beli  No. 067/II/1983, tertanggal 28 Februari 1983 yang berakibat tanah sengketa ini seolah olah menjadi tanah miliknya adalah perbuatan Melawann Hukum. Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan yang  dilakukan  Kelurahan  yang  tidak  bersedia  melaksanakan  kewajibannya  membuat  dan menandatangani  serta  menerbitkan  surat-surat  yang  dimohon  oleh  Toni  sebagai  kelengkapan berkas  syarat-syarat  untuk  melakukan  pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas  tanah  sengketa  di kantor  pertanahan  setempat  guna  memperoleh  sertipikat  tanah  hak  milk  atas  nama  Toni  adlah perbuatan melawan hukum.
Perbuatan  melawan  hukum  didefinisikan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  yaitu  “tiap perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari empat kategori yaitu:
1. Melanggar hak subjektif orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral)
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan  kemasyarakatan  terhadap  diri/orang  atau  harta  benda  orang  lain,  dimana  yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.
Pasal  52  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  Tahun  1960  telah  mengamanatkan penegakan hukum dan bidang pendaftaran tanahh dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan- perbuatan  tertentu.  Peraturan  pelaksana  dari  ketentuan  ini  dirumuskan  dalam  Peraturan Pemerintahh  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  pendaftaran  tanah.  Peraturan  Pemerintah  ini menggariskan keibijakan kriminalisasi yang dirumuskan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Pelanggaran atas pembuatan akta tentang memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, atau hak tanggungan tanpa ditujuk oleh Menteri Agraria dipidana dengan hukum kurugan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  dengan  sebanyak-banyaknya  sepuluh  ribu  rupiah. Kebijakan kriminalisasi dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini ternyata tidak lagi di  sebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1961.  Hal  ini  berarti  kebijakan kriminalisasi  dalam  pendaftaran  tanah  telah  berubah  menjadi  dekriminalisasi  atas  perbuatan- perbuatan  tertentu  telah  dirumuskan  sebagai  tindak  pidana  dibidang  pendaftaran  tanah,  tetapi telah menjadi pelanggaran yang bersifat administrasi. Pasal 406 ayat (1)  jo  Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pelanggaran terhadap Pasal 265 KUHP tentang pemalsuan surat  dan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ( delneming ) jo Pasal 385 KUHP tentang perbuatan curang  ( Bedrog ). Pasal-pasal ini memberikan kebijakan baru bagi pelaku kriminalsasi di bidang pertanahan.  Kejahatan  ini  merupakan  perusakan  atau  pemindahan  patok  batas.  Hal  ini  dapat diduga sebagai indikasi kolusi. Peran Kepala Desa ataupun lurah sangat menentukan hal ini bisa dilihat  dalam  kasus  ini  bahwa  kantor  lurah  tidak  mnegeluarkan  surat-surat  persyaratan pendaftaran tanah kepada Toni selaku pemili Sah 2 bidang tanah tersebut. Adanya kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat atas tanah. Kantor  Lurah  dalam  menerbitkan  surat-surat  untuk  persyaratan  pendaftaran  tanah  diharapkan untuk lebih teliti dan bersikap adil, kantor lurah wajib memeriksa surat-surat permohonan tergugat untuk  di  sesuaikan  dengan  Buku  Register,  dan  kohir  sebelum  mengabulkan  permintaan  Ade Farida untuk proses pendafataran tanah.
Penggugat atau Toni sudah benar dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terkait ketidakadilan  yang  diterimanya.  Selain  melayangkan  gugatan  kepada  Tergugat  Ade  Farida, Penggugat  Toni  mengikutsertakan  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  Kantor Pemerintah Kelurahan Cilandak Timur sebagai Tergugat II dan Tergugat III, Karena keduanya
terlibat  pula  dalam  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Tergugat  II  karena  telah mengeluarkan Akta Jual Beli 067/II/1983, tertanggal 28 Februari 1983 dengan rincian luas tanah melebih  luas  yang  seharusnya.  Penggugat  Toni  meminta  kepada  Majelis  Hakim  untuk membatalkan  Akta  Jual  Beli  tersebut.  Tergugat  III  sebagai  pemegang  daftar  bidang  tanah diwilayah tanah sengketa seharusnya lebih teliti dan tidak memihak, karena perbuatannya yang tidak mengeluarkan surta-surat yang di mohon oleh Penggugat Toni mengakibatkan, tidak bisa didaftrakan tanah milik Penggugat Toni ke Kantor Pertanahan. Penggugat. Dengan batalnya Akta Jual  Beli  067/II/1983,  tertanggal  28  Februari  1983,  dan  dikeluarkannya  surat-surat  pendukung pendaftaran tanah dari Kelurahan Cilandak Timur serta putusan pengadilan ini Penggugat dapat melampirkannya  ke  Kantor  Pertanahan  sebagai  syarat  mendaftarkan  tanahnya  sampai  keluar sertipikat hak milik atas tanah tersebut.
Pemabatalan  Sertifikat  Hak  Atas  tanah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  14  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  ertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun  1999 tentang  Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suratu ha katas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusna tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht .
Pihak penggugat dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang  sudah diterbitkan sertipikat  itu  adalah  secara  sah  dan  nyata  miliknya  dan  hal  tersebut  didukung  dengan  adanya putusan pengadilan yang telah inkracht .
Permohonan dilakukan karena diduga terdapat cacat hukum administratif dalam kasus ini adalah  Akta  Jual  beli  yang  tidak  sah  karena  ditanda  tangani  oleh  orang  yang  telah  meninggal dunia.  Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 menyebutkan Cacat hukum administratif adalah:
a) Kesalahan prosedur;
b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c) Kesalahan subjek hak;
d) Kesalahan objek hak;
e) Kesalahan jenis hak;
f) Kesalahan perhitungan luas;
g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
h) Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
i) Kesalahan lainnya yang bersifat administratif
Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan sertipikat tanah hak milik menjadi salah satu alternative penyelesaian sengketa tanah ini.  Menurut Pasal 1  angka 7  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  adalah  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sertipikat Hak Milik merupakan salah satu Ketetapan Tata Usaha Negara. Menggugat Sertipikat Hak Milik Tanah yang sudah dikeluarkan Kantor  Pertanahan  Jakarta  Selatan  untuk  dibatalkan  demi  hukum  dengan  melampirkan  bukti- bukti speerti Kohir, Akta Kematian Penjual yang lebih dulu dibandingkan tanggal penandatangan Akta Jual Beli 067/II/1983.

## 4. KESIMPULAN
Sesuai  dengan  pemaparan  kasus  diatas  permbuatan  menganeksasi  tanah  merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang  menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebaiknya lebih teliti dalam  memeriksa  berkas,  dan  berani  menolak  apabila  klien  berindikasi  untuk  melakukan perbuatan  yang  dilarang  udang-undang  dan  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Ketelitian  dalam kasus ini bisa dilihat dari bukti pembayaran PBB klien apakah sama dengan luas yang diajukan klien. Sebagai Pejabat Umum yang tidak memihak dan hanya melihat berdasarkan sejarah tanah tersebut dengan melihat bukti sejarah administrasi tanah tersebut, seperti melihat Akta Jual Beli, para  pihak  apakah  sebenar-benarnya  yang  menandatangani  akta  tersebut,  dengan  melihat  luas
tanah yang dibayarkan pajaknya berdasarkan bukti pembayaran PBB dan BPHTB.  Bagi Kantor Kelurahan  untuk  lebih  teliti  lagi  dalam  mengeluarkan  surat  Keterangan  objek  tanah  dan  tidak memihak pada siapapun. Bukti Akta Jual Beli dan Kohir milik Penggugat Toni sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan, karena adanya bukti-bukti yang dibawa oleh Penggugat Toni hakim meyakini bahwa Tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik Penggugat Toni. Kohir tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  Sertipikat  Hak  Milik,  akan  tetap  Kohir membuktikan bahwa luas tanah tersebut yang disengketakan dibayarkan pajaknya oleh Penggugat Toni. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat Toni sah sebagai pemilik tanah sengketa tersebut. Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri alternatif lainnya dalam penyelesaian sengketa tanah ini adalah meminta pembatalan kepada Menteri Agraria dantata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  melalui  Kantor  Pertanahan  dan  Mengajukan    Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yaitu Sertipikat hak Milik ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Fuady,  Munir. Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2020.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia-Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah. Jakarta : Djambatan, 2006.
---------------------. Menuju Penyempurnaah Hukum Tanah Nasional. Perkembangan Pemikiran dan Hasilnya sampai menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007 . Jakarta : Universitas Trisakti, 2007.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  dan  Politik  Agraria .  Jakarta  :  Kurnia  Universitas  Terbuka, 1988
Perangin, Effendi. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta : CV Rajawali, 1991.
Simanjutak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017
Soekanto, Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1982. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penellitian Hukum Normatid: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
Somardjono, Maria. Puspita Serangkaian aneka Masalah Hukum Agraria . Yogyakarta : Andi Offset, 1982.
Syah,  Mudakir  Iskandar. Panduan  Mengurus  Sertifikat  dan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019.
Waskito, dan Hadi Arnowo. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana, 2019.
Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 tahun 1960.
Indonesia. Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali. UU No 51 tahun 2009.
Indonesia. Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan. UU NO 30 Tahun 2014. Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. PP No. 24 Tahun 1997. Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Reforma Agraria. PerPres No. 86 Tahun 2018.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Tentang Pendaftaran Tanah. Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.
Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( BurgerlijkWetboek ).  Diterjemahkan  oleh  R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-37. Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.