Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PERILAKU KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM
Arbanur Rasyid Institu Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email: arbanurrasyid@gmail.com

## Abstract
Global  behavior  has  an  impact  on  people's  lifestyles,  namely  modern lifestyles  embodied  by  consumptive,  free,  hedonistic,  and  individualistic cultures.  The  investors  are  keen  to  see  the  people's  needs  that  are infatuated  with  the  consumptive  modern  lifestyle  by  establishing shopping centers (malls). In fact, the mall is no longer only functioning as a place to transact  but  also  functions  acculturation,  as shopping  centers that appear as  places  to  learn  and  as  a  source  of  new  values.  In  the  perspective  of Islam,  consumptive  behavior  is  not  only  a  matter  of  useless  lifestyles  and even  tends  to  enter  the  realm  of  faith.  In  the  socio-cultural  system consumerism raises many social ills which are triggered by the attitude of the  takabbur  for  the  able  and  envious  of  envy  for  the  underprivileged. These two contradictory attitudes can give birth to an imbalance in society. Islam provides a systematic offer to prevent the emergence of a culture of consumerism  by  involving  the  role  of  the  state  and  providing  clear guidelines  on  the  ethics  of  producer  and  consumer  behavior  and  equity with the methods of zakat, infaq, sadaqah, and waqf

## Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Perspektif Islam, Globalisasi

## A. Pendahuluan
Munculnya globalisasi bisa dilacak dari paham  neoliberalisme.  Neoliberalisme  pada hakikatnya  adalah  kelanjutan  dari  paham liberalisme  yang  pernah  berkembang  dan mengalami krisis pada tahun 1930-an.
Neoliberalisme  bisa  dipahami  sebagai  paham dimana  hak  istimewa  atas  modal  dibebaskan dari  berbagai  tata  aturan  teritorial  maupun nasional  dan  menyerahkan  sepenuhnya  kepada mekanisme  pasar.  Fenomena  ini  melahirkan
kekuatan  bisnis  berskala  global  yang  pada gilirannya muncul sebagai sosok monster yang menghantam budaya-budaya lokal.
Pengertian neoliberalisme dapat diringkas  dalam  dua  lapis  definisi. Pertama, neoliberalisme adalah paham/ agenda pengaturan  masyarakat  yang  didasarkan  pada dominasi homo  economicus atas  dimensi  lain dalam  diri  manusia  (sebagai homo  culturalis, zoon politikon, homo sosialis, dan sebagainya). Kedua ,  sebagai  kelanjutan  pengertian  pertama, neoliberalisme  bisa  juga  dipahami  sebagai

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 5 No. 2 Desember 2019
dominasi sektor finansial atas sektor riel dalam tata  ekonomi-politik.  Pengertian  pertama  lebih menunjuk  pada  ‘kolonisasi  eksternal’ homo oeconomicus atas berbagai dimensi antropologis  lain  dalam  multidimensionalitas manusia.  Sedangkan  definisi  kedua  menunjuk ‘kolonisasi  internal’ homo  financialis atas aspek-  aspek  lain  dalam  multidimensionalitas tata homo oeconomicus itu sendiri. 1
Inti  neoliberalismeterletak  pada  dua gagasan  utama  berikut. Pertama ,  manusia dilihat  hanya  sebagai homo  economicus . Artinya, cara- cara manusia bertransaksi dalam kegiatan  ekonomi  adalah  sebagai  satu-satunya corak  yang  mendasari  semua  tindakan  dan relasi  antar  manusia.  Dengan  kata  lain, tindakan  dan  hubungan  antar  pribadi  manusia maupun  tindakan  dan  hubungan  legal,  sosial, dan politis manusia, merupakan ungkapan dari model  hubungan  untung  rugi  dalam  transaksi ekonomi.
Kedua, gagasan ekonomi-politik neoliberal adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi  akan  optimal  jika  dan  hanya  jika lalulintas  modal  yang  dimiliki  oleh  pribadi (orang-perorang)  dilepaskan  dari  hal-  hal  yang terkait  dengan survival sosial  dan  ditujukan semata-mata  untuk  akumulasi  laba.  Dalam neoliberalisme,  kepemilikan  privat  tersebut
1 Herry-Priyono  B, Marginalisasi  ala  Neo Liberal , (Basis: 2004), hal.2.
sudah  demikian  absolut  dan  keramat,  tanpa peran  sosial  apapun  juga,  kecuali  untuk akumulasi  laba  privat.  Hal  ini  berbeda  dengan liberalisme  klasik  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan privat dianggap punya tugas sosial untuk mensejahterakan masyarakat.
Agenda  utama  neoliberalisme  adalah globalisasi ekonomi, sebagai agenda tata dunia baru yang bertumpu pada kekuasaan modal dan pemilik  modal.  Dalam  hal  ini  ada  tiga  agenda utama  yaitu:  (1)  tataran  tindakan,  tata kekuasaan  global  yang  bertumpu  pada  praktek bisnis  raksasa  lintas  negara;  (2)  pelaku utamanya adalah perusahaan transnasional; dan (3)  proses  kultural  ideologis  yang  dibawanya adalah konsumerisme.
Dalam globalisasi, praktek perdagangan bisnis  transnasional  didorong  dan  didukung oleh  regulasi  dan  kesepakatan  internasional yang kerap disebut sebagai ‘aturan baru’ dalam kerangka  pasar  bebas.  Pada  saat  yang  sama ideologi  konsumerisme  juga  didesakkan  oleh kekuasaan  luar  biasa  dari  bisnis  periklanan dalam bentuk logo, merek, dan label, di bawah sadar  menanamkan  prinsip  ini  ‘kenikmatan- gengsi-kemewahan’ ke  banyak  individu. Dengan  demikian  globalisasi  tidak  saja  terjadi dalam skala makro, dalam bentuk berbagai tata kebijakan ekonomi politik global yang dipaksakan  dalam  kebijakan  publik  melalui tiga  ‘matra  sakti’:  deregulasi-privatisasi-
liberalisasi.  Tetapi,  globalisasi  juga  terjadi dalam  skala  mikro  individu  manusia,  yang disuntikkan ke dalam berbagai  pilihan individu yang  merujuk  pada  ragam  budaya,  identitas, dan  gaya  hidup  global.  Meskipun  hakekatnya adalah pemaksaan untuk memilih keseragamaan  budaya,  identitas,  dan  gaya hidup.
Strategi  dasar  neoliberalisme  adalah penyingkiran segenas rintangan yang menghambat  pasar  bebas,  perlindungan  hak milik  intelektual, good  governance ,  deregulasi pasar,  dan  penghapusan  subsidi  pelayanan publik.
Praktek  lainnya  adalah  penghentian subsidi pelayanan sosial karena selain dianggap bertentangan dengan prinsip  neoliberal  tentang campur  tangan  pemerintah,  juga  bertentangan dengan  asas  pasar  dan  persaingan  bebas.  Oleh karena  itu,  pemerintah  kemudian  melakukan swastanisasi  semua  perusahaan  negara,  sebab perusahaan  negara  dibuat  untuk  memberikan subsidi pada rakyat, dan itu dapat menghambat persaingan bebas. 2
Bagi  neoliberal  ideologi  ‘kesejahteraan bersama’  dan  ‘pemilikan  komunal’  seperti dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional, dianggap  sebagai  rintangan  untuk  mencapai agenda utama neoliber. Oleh sebab itu, mereka
2 Faqih Mansour, Pembangunan: Pelajaran apa yang  Kita  Peroleh? ,  Edisi  5  Tahun  II,  (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hal. 6.
berusaha  keras  menghambat  kedua  paham  itu dengan  berbagai  argumen  dan  promosinya. Akibatnya  mereka  memaksa  menyerahkan pengelolaan  sumber  daya  alam  pada  para pakar,  bukan  kepada  kelompok-kelompok masyarakat  adat  tradisional  setempat  yang dianggap  tidak  mampu  mengelola  secara efisien  dan  efektif.  Padahal  justru  masyarakat adatlah  yang  sudah  berpengalaman  dan memiliki  kearifan  lokal  ( local  wisdow ),  serta mengenal secara turun-temurun karakter sumber daya alam yang berkembang di wilayah lingkungannya.
Jadi suatu negara yang menganut faham neoliberalisme  dan  mengikuti  alur  globalisasi ekonomi  secara  ringkas  terlihat  bila  negara hanya  mengembangkan  pola-pola  sebagai berikut:  (1)  pertumbuhan  tinggi  ( hypergrowth ) dan  ekslploitasi  sumber  daya  alam  serta lingkungan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi; (2) swastanisasi (privatisasi) pelayanan publik; (3)
penyeragaman (homogenisasi)  budaya  dan  ekonomi  global serta  promosi  konsumerisme;  (4)  integrasi  dan konversi  ekenomi  nasional,  dari  swasembada menjadi berlandaskan pada pasar; (5) deregulasi  korporat  dan  perpindahan  modal lintas  batas  negara  tanpa  penghalang  atau pembatas;  (6)  pemusatan  korporasi  menjadi segelintir perusahaan besar saja; (7) penghapusan  bantuan  atau  subsidi  program
pelayanan kesehatan dasar masyarakat, selayanan  sosial  lainnya,  dan  pemeliharaan lingkungan  hidup,  karena  dianggap  sebagai biaya;  (8)  penggusuran  kekuasaan  negara demokrasi  dan  masyarakat  lokal oleh birokrasi korporasi global. 3
Penjajahan  pikiran  diarahkan  pada penyeragaman  cara  berpikir  dan  dilakukan melalui  sistem  pendidikan,  sistem  politik,  dan ekonomi,  serta  media  yang  seragam,  unilateral dan  satu  arah  bahkan,  dalam  sistem  negara yang  disebut  ‘demokrasi’  pikiran  dan  opini masyarakat sebenarnya, tanpa disadari, dikendalikan  melalui  propaganda  media  massa (yang  juga  dikuasai  korporasi),  dan  sistem pendidikan serta pemerintahan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perilaku Konsumtif
Perilaku  adalah  tanggapan  atau  reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak  saja  badan  atau  ucapan.  Perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang  diperlukan  secara  berlebihan  untuk mencapai kepuasan maksimal. 4
3 Hira  Jhamtani, Kuasa  Korporasi:  Penjajahan Pikiran dan Ruang  Hidup . Wacana Edisi 19. Tahun VI. (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hal. 32-34.
4 R Tambunan, Remaja dan Perilaku Konsumtif, Jurnal  Psikologi  dan  Masyarakat (online),  2001, http//;www.espikologi.com/remaja/191101.htm.
James  F.  Engel  mengemukakan  bahwa perilaku  konsumtif  dapat  didefinisikan  sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan  barang-barang  jasa  ekonomis termasuk  proses  pengambilan  keputusan  yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.
Perilaku  konsumtif  bisa  dilakukan  oleh siapa saja. Fromm menyatakan bahwa keinginan  masyarakat  dalam  era  kehidupan yang  modern  untuk  mengkonsumsi  sesuatu tampaknya  telah  kehilangan  hubungan  dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Perilaku konsumtif sering kali dilakukan secara berlebihan  sebagai  usaha  seorang  untuk memperoleh  kesenangan  atau  kebahagiaan, meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh semu belaka. 5
Pendapat di atas berarti bahwa perilaku membeli yang berlebihan tidak lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan  uang  secara  ekonomis  namun perilaku  konsumtif  dijadikan  sebagai  suatu sarana  untuk  menghadirkan  diri  dengan  cara yang kurang tepat. Perilaku tersebut menggambarkan  sesuatu  yang  tidak  rasional dan  bersifat  kompulsif    sehingga  secara ekonomis  menimbulkan  pemborosan  dan
5 E  Fromm, Maysarakat  Yang  Sehat ,  Alih Bahasa  Sutrisno,  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 1992), hal. 25.
inefisiensi  biaya.  Sedangkan  secara  psikologis menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman.
Konsumen dalam memberi suatu produk bukan lagi untuk  memenuhi  kebutuhan semata-mata,  tetapi  juga  keingin  an  untuk memuaskan  kesenangan.  Keinginan  tersebut seringkali mendorong seseorang untuk membeli  barang  yang  sebenarnya  tidak dibutuhkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pembelian  produk  oleh  konsumen  yang  bukan lagi  untuk  memenuhi  kebutuhan  semata  tetapi juga  keinginan  untuk  meniru  orang  lain  yaitu agar  mereka  tidak  berbeda  dengan  anggota kelompoknya  atau  bahkan  untuk  menjaga gengsi agar tidak ketinggalan zaman.
Keputusan  pembelian  yang  didominasi oleh  faktor  emosi  menyebabkan  timbulnya perilaku  konsumtif.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dalam  perilaku  konsumtif.  Yaitu  perilaku membeli  sesuatu  yang  belum  tentu  menjadi kebutuhannya  serta  bukan  menjadi  prioritas utama dan menimbulkan pemborosan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku konsumtif  adalah  tindakan  sebagai  konsumen dalam mendapatkan, menggunakan, dan mengambil  keputusan  dalam  memilih  sesuatu barang  yang  belum  menjadi  kebutuhannya serta  bukan  menjadi  prioritas  utama,  hanya karena ingin mengikuti mode, mencoba produk baru,  hanya  untuk  memperoleh  pengakuan sosial dengan dominasi faktor emosi.
Bertolak  dari  perspektif  ekonomi, konsumsi  adalah  salah  satu  dari  tiga  anasir utama  di  dalamnya,  selain  produksi  dan distribusi. Meskipun telah diadopsi dan diserap dalam bahasa Indonesia secara umum, “konsumsi”  kemudian  membawa  pemahaman kepada  “memakai”.  Tetapi  dua  kata  tersebut bukanlah  hal  sejajar.  Maksudnya,  hal  yang dikonsumsi  itu  sendiri  tidaklah  selalu  berupa benda  (makanan,  pakaian,  dan  sebagainya). Mengkonsumsi,  lebih  kepada  memakai  fungsi dari  benda  tertentu.  Dalam  hal  makan misalnya, yang dikonsumsi bukanlah makanannya,  melainkan  fungsi  dari  makanan tersebut  yang  membuat  kenyang.  Akan  tetapi kemudian  muncul  pertanyaan,  bukankah  satu bisa  saja  memilki  bermacam  fungsi?  Lalu bagaimana  jika  perilaku  konsumtif  tersebut telah menjadi perilaku komunal?
Secara konseptual, konsumsi merupakan oposisi dari produksi, jika produksi dipahami sebagai proses memberikan nilai bagi benda.  Tetapi  pada  keadaan  riil,  konsumsi  dan produksi, sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia,  tidak  jarang  mencampur  dirinya dalam  satu  perilaku  manusia.  Proses  produksi, disaat  yang  sama,  atau  didahului  oleh  proses konsumsi.  Demikian  halnya  dengan  proses konsumsi maka proses produksi bisa dijalankan.  Hal  ini  terjadi  karena  proses tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari  si  pelaku,

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 5 No. 2 Desember 2019
yakni  manusia.  Dalam  diri  manusia,  selalu berjalan proses konsumsi dan produksi. Bahkan satu  kegiatan  dapat  dianggap  produksi  dan konsumsi. Misalnya, makan adalah mengkonsumsi sesuatu dari luar tubuh manusia. Tetapi, pada proses makan itu sendiri juga dilakukan proses-proses mekanis-biologis, sehingga substansi dari makanan bisa didapatkan,  dan  akhirnya  digunakan  sebagai sumber energi untuk beraktifitas. Terlihat di ini bahwa  konsumsi  dilakukan  sebagai  tuntutan akan suatu kebutuhan.
Bagi kebanyakan orang, menganut gaya hidup  seperti  ini  merupakan  cara  yang  paling tepat  untuk  dapat  masuk  ke  dalam  kehidupan kelompok  sosial  yang  diidamkan.  Saat  ini orang  cenderung  kurang  selektif  dalam memilih  mana  kebutuhan  yang  pokok  dan mana  kebutuhan  yang  kurang  penting.  Kita membuat  pertimbangan  untuk  membeli  suatu produk  menitik  beratkan  pada  status  sosial, mode  dan  kemudahan  dari  pada  pertimbangan ekonomis. Bahkan nampaknya analisa pasar ini sering  jitu,  tidak  saja  dalam  membuat  analisis perilaku  konsumtif  tersebut  tetapi  juga  analisi kebutuhan,  motivasi,  sikap,  bahkan  tata  nilai kehidupan kita sehingga tidaklah aneh bila kita kemudian menjadi incaran bagi produsen.
Masyarakat mempunyai kepekaan terhadap  apa  yang  sedang  “ in ”,  cenderung mengikuti mode yang sedang beredar,
sedangkan mode itu sendiri terus menuntut rasa tidak  puas  pada  konsumen  yang  memakainya, sehingga  mendorong  konsumen  untuk  terus mengkonsumsinya karena takut disebut ketinggalan  zaman.  Kenyataan  ini  membuat masyarakat  mempunyai  pola  konsumtif  yang menunjukkan  sifat  lebih  mahal  dan  lebih mewah.
Menurut  Tambunan  perilaku  konsumtif memiliki dua aspek mendasar, yaitu:
a. Adanya  suatu  keinginan  mengkonsumsi secara  berlebihan  sehingga  menimbulkan pemborosan dan inefisiensi.
b. Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mancapai  kepuasan  semata.  Kebutuhan yang ingin dipenuhi bukan kebutuhan yang utama  melainkan  hanya  sekedar  mengikuti tren,  ingin  mencoba  prosuk  baru,  ingin memperoleh pengakuan sosial tanpa memperdulikan apakah memang dibutuhkan  atau  tidak.  Perilaku  ini  bisa melahirkan kecemasan karena harus merasa tetap  mengikuti  perkembangan  dan  tidak mau  dikatagorikan  sebagai  orang  yang ketinggalan.
Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu pertama faktor internal yang melibatkan faktor psikologis dan faktor pribadi. Faktor psikologis yang  mendorong  orang  untuk  berperilaku konsumtif  adalah  motivasi,  persepsi,  dan
kepercayaan. Seseorang yang memiliki motivasi  tinggi  untuk  membeli  produk  atau barang  cenderung  melupakan  faktor  rasioanal. Motivasi  ini  sangat  berkaitan  dengan  persepsi yang dimiliki oleh orang, jika persepsi terhadap produk  tinggi  maka  motivasi  untuk  memiliki juga tinggi.
Faktor  pribadi  yang  dipengaruhi  oleh usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan  jenis  kelamin.  Menurut  Tambunan    usia remaja memiliki perilaku yang lebih besar dari pada orang dewasa yang mudah terbujuk iklan. Pekerjaan  dan  keadaan  ekonomi  memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  melahirkan perilaku  konsumtif.  Jika  pekerjaannya  mapan dan keadaan ekonominya baik maka kecenderungan  untuk  membelanjakan  uangnya akan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  yang berekonomi sulit, tentu akan mendahulukan sisi rasional dari pada emosional.
Kedua ,  perilaku  konsumtif  dipicu  oleh faktor  eksternal  yang  mencakup  kebudayaan, kelas  sosial,  kelompok  sosial,  dan  keluarga. Mangkunegara  mengungkapkan  bahwa  kelas sosial  yang  tinggi  memiliki  kecenderungan membeli  barang-barang  yang  mahal,  membeli pada  toko  yang  berkualitas  dan  lengkap  (toko serta  ada,  supermarket),  konservatif  dalam konsumsinya, barang-barang yang dibeli cenderung  untuk  dapat  menjadi  warisan  bagi keluarganya. Sedangkan kelas sosial menengah
cenderung membeli barang untuk menampakkan kekayaannya, biasanya membeli barang  dengan  jumlah  yang  banyak  dan kualitas  yang  baik.  Mereka  berkeinginan membeli  barang  yang  mahal  dengan  sistem kredit. Pra kelas sosial  yang rendah cenderung membeli barang dengan mementingkan kuantitas dari pada kualitasnya. Pada umumnya mereka  membeli  barang  untuk  kebutuhan sehari-hari,  memanfaatkan  penjualan  barang- barang  yang  diobral  atau  penjualan  dengan harga promosi. 6
Perilaku  konsumtif  merupakan  suatu fenomena  yang  banyak  melanda  kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan. Fenomena ini menarik karena perilaku konsumtif  yang  banyak  melanda  kehidupan remaja kota-kota besar yang sebenarnya belum memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya. 7
Terkait  dengan  ekstasi  konsumsi, mall adalah  salah  satu  fenomena  lain,  yang  cukup menarik  untuk  disinggung.  Dalam  konteks kekinian, mall telah  menjelma  sebagai  ruang bersama  untuk  mempelajari  seluk-beluk  seni, sampai  dengan  kehidupan  sosial.  Tetapi, mall sendiri  sebenarnya  adalah  tempat  untuk
6 Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen ,  (Bandung:  PT.  Refika  Aditama,  2002),  hal. 22-24.
7 Kuntowijoyo, Radikalisme  Petani ,  (Yogyakarta: Gerbang, 2003), hal. 57.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019
berbelanja  sehingga  sebagai  ruang  berkumpul orang  banyak,  orang  banyak  tersebut  juga seakan-akan bersiap-siap untuk menjadi konsumen  masa  depan.  Sebagai  sebuah  pasar, mall bukan lagi hanya berfungsi sebagai tempat untuk  berstansaksi. Mall juga  mempunyai fungsi  akulturasi,  sehingga  bisa  dikatakan tempat untuk belajar dan sebagai sumber nilai- nilai  baru.  Budaya  konsumerisme  Barat  yang ditengarahi  banyak  diserap  melaui  pusat-pusat perbelanjaan  seperti mall yang  menjamur  di kota-kota besar.
Majunya pembangunan nasional
Indonesia diiringi  dengan tingkat  kompleksitas masyarakat  yang  lebih  tinggi,  salah  satunya adalah secara implisit menyebabkan konsumtif dan daya beli masyarakat bertambah.
Kebiasaan dan gaya hidup juga berubah dalam waktu yang relatif singkat menuju ke arah yang kian  mewah  dan  berlebihan.  Pola  hidup konsumtif  akan  membawa  dampak  yang negatif  bagi  masyarakat.  Pola  hidup  ini menyebabkan  keadaan  ekonomi  biaya  tinggi yaitu  tingkah  laku  konsumtif  yang  cenderung harus  mengeluarkan  biaya  tinggi  untuk memenuhi  kebutuhan.  Pola  konsumtif  seperti ini  terjadi  pada  hampir  semua  lapisan masyarakat,  meskipun  dengan  kadar  yang berbeda-beda.

## 2. Perilaku  Konsumtif  dalam  Perspektif Islam
Pada  sistem  pasar  persaingan  bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan  konsumen  umumnya  produsen selalu berupaya untuk merai keungtungan yang sebesar-besarnya.  Namun  demikian,  apabila kretivitasnya  dalam  memproduksi  barang  dan mencari  keuntungan  akan  selalu  disesuaikan dengan  norma-norma  yang  berlaku  dalam ketentuan  syari’at  Islam.  Menurut  Nejatullah ada  beberapa  hal  yang  terkait  dengan  pola produksi di bawah pengaruh semangat Islam. 8 a. Barang  dan  jasa  yang  haram  tidak diproduksi  dipasarkan.  Produsen  muslim tidak memproduksi dan memasarkan barang dan  jasa  yang  menyimpang  dari  ketentuan syari’at  Islam,  seperti  tidak  memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan  dan  usaha-usaha  maksiat (prostitusi, judi, dan lain-lain yang sejenisnya).
b. Produksi  barang  yang  bersifat  kebutuhan sekunder  dan  tersier  disesuaikan  dengan permintaan  pasar.  Kalau  tidak  demikian, maka  kegiatan  produksi  akan  membawa dampak negatif terhapat masyarakat, apalagi ketika  memasarkan  produk  diiringi  dengan promosi  dan  periklanan  besar-besaran,  pada
8 Muhammad  Najetullah  Ash-Siddiqy, Economic Though  of  Abu  Yusuf .  (Aligarh:  Fikriwa  Najjar,  1964), hal. 56-57).
akhirnya  hanya  akan  melahirkan  budaya konsumtif.
c. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol  (mempertimbangkan  sepenuhnya) permintaan  pasar.  Produsen  juga  ikut mengatur  pemasaran  barang  dan  jasa  yang diproduksinya  sehingga  tidak  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  pola  hidup konsumen.
d. Dalam  proses  produksi  dan  pemasaran, produsen  harus  mempertimbangkan  aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi  dengan  biaya  tinggi.  Sedangkan dalam  aspek  mental  budaya,  produsen  tidak dibenarkan,  memproduksi  barang  dan  jasa yang  akan  merusak  mental  dan  budaya masyarakat.
e. Tidak melakukan penimbunan barang dengan  maksud  untuk  meraih  keuntungan yang  besar.  Penimbunan  barang  tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran,  sehingga  mengakibatkan  naiknya harga semen di  pasar. Sedangkan dalam  hal mencari  keuntungan,  hendaklah  selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat.  Ide  keadilan  dan  kebajikan Islam  berfungsi  sebagai  norma  dalam perdagangan.
Seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan  sama  sekali  dalam  melakukan
kegiatan  ekonominya  selalu  bertumpu  kepada tujuan  untuk  mengejar  keuntungan  materi semata. Akan tetapi seorang pengusaha muslim juga  berkewajiban  untuk  mendukung  dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai  tingkatan  ekonomi  lebih  rendah dari padanya.
Seorang  pengusaha/pedagang  muslim harus melihat aktifitasnya selalu sebagai sarana untuk  memperoleh  keuntungan  yang  wajar, juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan  sebagian  keuntungannya  untuk pelayanan  sosial  dan  bantuan  kemasyarakatan. Dengan  demikian  seorang  muslim  harus mendasarkan  diri  pada  ide  keadilan  Islam sepenuhnya dan berusaha membantu masarakat dengan  mempertimbangkan  kebaikan  bagi orang  lain.  Pengusaha  juga  perlu  membatasi keuntungannya  berdasarkan  pada  batas-batas yang  telah  ditetapkan  oleh  prinsip  syari’at Islam.
Islam sangat memahami bahwa konsumen memiliki karakter untuk memaksimumkan kepuasannya, tetapi kepuasan  tersebut  bukanlah  kepuasan  yang bebas,  tanpa  batas,  tetapi  kepuasan  yang mengacu kepada semangat ajaran Islam.
Dalam  ajaran  Islam,  aspek  utama  yang memengaruhi  tingkah  laku  konsumen  dalam rangka  melakukan  permintaan  kebutuhan terhadap  pasar  hanya  sebatas  barang  yang
penggunaannya  tidak  dilarang  dalam  syari’at Islam. Dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka  pihak  produsen  tidak  memiliki  peluang sama  sekali  untuk  memproduksi/memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang penggunaannya  dilarang  oleh  syari’at  Islam.
Dengan  perilaku  konsumen  yang  demikian akan  membawa  dampak  positif  terhadap kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakn basis dari kehidupan masyarakat yang beradab.
Cara hidup yang tidak boros merupakan aspek  yang  turut  mempengaruhi  perilaku konsumen.  Dalam  ajaran  Islam  perilaku  boros merupakan perbuatan yang tercela. Sebab pada dasarnya  seorang  pemilik  harta  bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari’at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah,  hendaklah  ia  meneliti  kehidupan masyarakat  disekelilingnya  agar  tidak  timbul kecemburuan  sosial  dan  fitnah.  Seorang muslim  tidak  pantas  hidup  bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan.
Pola  pemerataan  di  dalam  Islam  yang berbentuk  pendistribusian  seperti  zakat,  infaq, shadaqah,  dan  waqaf  menjadi  sesuatu  yang sangat  dianjurkan  bahkan  sampai  kepada tingkat  kewajiban  bagi  seorang  yang  memiliki
kebutuhan dari kebutuhannya. Seorang muslim yang  berkeberuntungan  memiliki  kelebihan harta, tidak boleh menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, sebab di  dalam  setiap  harta  seorang  muslim  itu  ada hak  fakir  miskin  (masyarakat)  yang  harus ditunaikan (adz Dzariaat:19). 9
Aspek  yang  tidak  kalah  pentingnya untuk  mengerem  perilaku  konsumtif  adalah kesadaran  bahwa  aktifitas  untuk  pemenuhan kebutuhan tidak semta-mata untuk kepentingan kebutuhan yang bersifat material semata, tetapi juga  mementingkan  kebutuhan  yang  bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan  ilmu  pengetahuan  dan  hubungan sosial.  Selain  memenuhi  kepentingan  pribadi  , juga memperhatikan kepentingan sosial masyrakat.  Artinya,  bahwa  selain  terdapat barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  pribadi, juga  ada  barang  dan  jasa  tertentu  yang digunakan  secara  bersama-sama  oleh  anggota masyarakat.
Islam memandang bahwa pasar, negara, dan  individu  berada  dalam  keseimbangan ( iqtishad ),  tidak  boleh  ada sub-ordinat , sehingga  salah  satunya  menjadi  dominan  dari yang  lain.  Pasar  dijamin  kebebasannya  dalam Islam.  Pasar  bebas  menentukan  cara-cara produksi  dan  harga,  tidak  boleh  ada  gangguan
9 Ahmad  Syafi’I  Maarif  (Ed), Al-qur’an  dan Tantangan  Moderni-tas ,  (Yogyakarta:  Sippress,  1993), hal. 105.
yang  mengakibatkan  rusaknya  keseimbangan pasar.  Tetapi  oleh  karena  sulitnya  ditemukan pasar  yang  benjalan  sendiri  secara  adil  ( fair ) dan  distorasi  pasar  sering  terjadi  sehingga dapat  merugikan  para  pihak,  maka  Islam memperbolehkan  adanya  intervensi  pasar  oleh negara  untuk  mengembalikan  agar  pasar kembali normal.
Pasar  yang  dibiarkan  berjalan  sendiri ( laissez  faire ),  tanda  ada  yang  mengontrol, ternyata  telah  menyebabkan  penguasaan  pasar sepihak  oleh  pemilik  modal  ( capitalist ) pengusaha infrastruktur dan pemilik informasi.
Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.  Negara  dalam  Islam  mempunyai  peran yang  sama  dengan  pasar,  tugasnya  adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan  kompetisi  di  pasar  berlangsung dengan  sempurna,  informasi  yang  merata  dan keadilan  ekonomi.  Perannya  sebagai  pengatur tidak  lantas  penjadikannya  dominan,  sebab negara,  sekali-kali  tidak  boleh  menganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan  ketika  terjadi  distorsi  dalam  sistem pasar. 10
Kompetisi  pasar  yang  tidak  terkendali bisa  penyebabkan  persaingan  yang  tidak  sehat
10 Roem  Topatimasang,  Dkk, Pendidikan  Popoler Membangun  Kesadaran  Kritis .  (Yogyakarta:  Insist Press, 2005), hal. 68.
dan  berakibat  kepada  kerugian  di  pihak konsumen.  Informasi  produk  berupa  iklan besar-besaran  dengan  teknik-teknik  persuasi distorsif  dan  kurang  memperhatikan  etika persuasi telah menimbulkan kemiskinan kognisi  para  calon  konsumen  dan  terakhir kepada pengambilan keputusan untuk membeli dengan  informasi  yang  tidak  lengkap  tersebut. Inilah  sesungguhnya  yang  bisa  yang  bisa menjadi  perangkap  bagi  masyarakat  untuk terjebak  di  dalam  perilaku  konsumtif  yang berakibat  budaya  konsumerisme  yang  negatif di masyarakat.
Suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  pola  hidup  masa  kini condong  pada  gaya  hidup  materialistik. Persaingan  ketat  dalam  mendapatkan  sesuatu yang  memberikan  keuntungan  telah  membawa manusia  menjadi hayawan yang  hidup  dalam dunia beradab.
Kecondongan  hidup  yang  konsumtif dan individualistik merupakan warna kehidupan  masyarakat  pada  masa  kini.  Pola hidup seperti ini tidak ada bedanya dengan pola hidup  binatang  di  hutan  rimba.  Manusia  pada umumnya  sudah  terkena  penyakit syarh ,  yaitu tidak  lagi  mampu  mengontrol  gaya  hidup ghadab (emosi) dan daya syahwat dengan daya hikmah  yang  ada  pada  jiwanya.  Selanjutnya, lahir  dalam  diri  manusia  sebagai  macam penyakit  seperti  tamak,  rakus,  iri  hati,  ingin
menang sendiri, dan sebagainya yang merugikan diri sendiri.
Semua  perilaku  baik  yang  bermotifkan politik,  sosial,  pendidikan,  maupun  agama dijadikan  objek  untuk  memenuhi  kebutuhan hewani  yang  konsumtif  dan  individualistik. Dunia  sekarang  tidak  ada  bedanya  dengan dunia  yang  digambarkan  oleh  Ja’far  bin  Abi Thalib  kepada  Raja  Najasyi,  yaitu  dunia  yang kuat memangsa yang lemah.
Sikap  statis  dan  konsumtif  pada masyarakat  Indonesia  juga  bisa  ditinjau  dari sisi  teologi  tradisional  berakar  pada  teologi Asy’ariyah.  Menurut  Harun  Nasution,  teologi Asy’ariyah  selain  bersifat  tradisional  juga cenderung  pada  aliran  Jabbariyah.  Menurut paham  ini  manusia  banyak  bergantung  kepada kehendak  dan  kekuasaan  mutla  Tuhan. Argument  paham  ini  adalah  surat  al-Insan  30:
“ Kamu tidak dapat menghendaki kecuali Allah yang mengehendaki… ”
Pemahaman  tersebut  sangat  mungkin membawa  kepada  sikap  budaya  statis  dan konsumtif  di  kalangan  umat  Islam.  Akibatnya para  pengikut  Asy’ariyah  kurang  memiliki sikap inovatif ke arah pengembangan diri yang bersifat rasional atau adanya era mitologis.
Berbeda  dengan  teologi  rasionalistik yang  menempatkan  kekuasaan  dan  kehendak Tuhan tidak bersifat mutlak. Kekuasaan Tuhan dibatasi  oleh  keadilan-Nya  dan  Sunnatullah.
Menurut Kuntowijoyo, selain ajarannya membuat  nilai-nilai  yang  dinamis,  juga  dapat melahirkan sikap individualistik dan hubungan dalam masyarakat yang bersifat kontraktual.
Al-qur’an sebenarnya  tidak  juga mencegah manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tidak juga melarang, bahkan mempertanyakan  “ siapa yang melarang perhiasan? ”,  apalagi  mencukupi  kebutuhan hidup  yang  beraneka  ragam,  tapi  Al-  Qur’an melarang  orang  yang  berlebih-lebihan  dan melampaui  batas.  Al-qur’an  melarang  manusia membiarkan hawa nafsunya yang menyebabkan mereka tidak mampu mengendalikannya, bahkan mempertahankannya.  Al-qur’an  mengingatkan bahwa  di  dunia  ini  terdapat  orang-orang  yang serakah,  loba  dan  tamak  yang  bisa  sangat merugikan orang lain. 11
Islam  menghawatirkan  orang  menjadi mencintai  harta  kekayaan  secara  terlebih- lebihan.  Hal  ini  bisa  menyebabkan  sikap asosial.  Sikap  ini  bisa  menimbulkan  kelalaian terhadap orang lain yang menderita kemiskinan,  bahkan  juga  keserakahan  yang mendorong manusia mencampur adukkan yang halal dan yang bathil.  Sumber dari sikap-sikap seperti  antara  lain  adalah  pandangan  hidup yang hedonis dan konsumtif.
11 Surahwandi  Lubis, Hukum  Ekonomi  Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 46.
Kekayaan  boleh  dikejar,  tetapi  harus dibelanjakan  dembali  untu  hal-hal  yang berguna. Sikap yang disukai oleh Allah adalah sikap  tengah,  tidak  boros  dan  tidak  pula  kikir. Kekayaan  harus  dipergunakan  untuk  sesuatu yang bermanfaat.
Pertanyaan  yang  menarik  diajukan adalah, apakah ajaran Islam menganjurkan dan memberi motivasi untuk bekerja yang hasilnya adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemampuan untuk membayar zakat? Pertanyaan ini muncul karena  terdapat  ayat-ayat  yang  seolah-olah mencegah  orang  untuk  menjadi  kaya  sehingga orang  bersifat  konsumtif  (Surah  al  Humazah atau surat al Takatsur).
Apabila  benar  Al-qur’an  mencegah orang  untuk  menjadi  kaya,  hal  ini  tentu mengandung  kontradiksi  dengan  ajaran  zakat, sebab  bagaimana  orang  bisa  membayar  zakat jika  tidak  memiliki  kekayaan  dan  pendapatan yang berlebih.
Menurut  konsep  Al-qur’an rezeki adalah titipan Allah kepada manusia, kekayaan tetap  milik  Allah  yang  dikuasakan  kepada manusia  untuk  mengelolanya.  Jika  kelebihan maka  Allah  “memintanya  kembali”  untuk diberikan  kepada  orang  miskin  dan  keperluan lain.
Dalam  surat Takatsur Al-  qur’an mengutuk orang yang bermegah-megahan yang menyebabkan  mereka  lalai  dari  kewajiban.  Di
sini, yang dimaksud bukanlah larangan mencari rezeki,  melainkan  bermegah-megahan  yang menyebabkan orang lalai.
Rezeki  dan  kenikmatan  lahir  dan  batin adalah  hak  (Luqman:20).  Sekilas  nampak  ada kontradiksi antara perintah-perintah dan larangan-larangan Allah  tersebut  menimbulkan ketegangan.  Di  satu  pihak  perintah  untuk berjalan  di  muka  bumi  guna  mencari  rezeki Allah  dan  pernyataan  bahwa  hanya  kepada Allah  saja  manusia  bergantung  seperti  yang tertangkap dalam surat Al-Mulk : 15. Keseimbangan  hidup  adalah  kunci  ajaran dalam  Islam.  Keseimbangan  itu  dimulai  dari individu  yang  jika  dilakukan  oleh  mayoritas dalam  masyarakat,  maka  perilaku  individu  itu akan menjadi perilaku sosial.

## C. Penutup
Globalisasi yang adalah sebuah fenomena  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh negara-negara  di  dunia.  Dalam  berbagai kebijakan  di  dunia  modern  terutama  dibidang ekonomi  tidak  memungkinkan  bagi  suatu negara untuk menutup diri dari dunia luar. Hal ini  tentu  menjadikan  kesempatan  bagi  dunia maju  untuk  ‘ memborbardir ’  dunia  ketiga dengan  berbagai  produk  yang  diberi  label kemajuan dan kemodernan.
Labelisasi  modern  atas  pemakaian produk-produk  Barat  (negara  maju)  telah
memicu motivasi masyarakat untuk keluar dari ketergantungan  tradisional  menuju  masyarakat modern dengan hanya memakai produk-produk tersebut.  Persaingan  untuk  menjadi  modern tersebut telah menimbulkan perilaku konsumtif sehingga produktifitas lamban.
Islam  sebagai  agama  yang  “shaleh” sepanjang  zaman  telah  menetapkan  aturan- aturan  yang  sistematis  untuk  mencegah tumbuhnya  perilaku  produktif.  Islam  sangat menyadari  bahwa  di  dalam  diri  manusia  ada nafsu  hayawaniyah  yang  berwujud  keinginan- keinginan berdasarkan kebutuhan dasar
hawani.  Jika  nafsu  tersebut  tidak  diimbangi dengan  aturan-aturan  yang  bersifat  mengikat secara  individu  maka  akan  terjadi  ketidak seimbangan  personal  yang  berkibat  kepada munculnya  kejahatan  yang  dampaknya  adalah kehidupan sosial.
Ajaran Islam tersebut, jika dilaksanakan dengan  baik  akan  mampu  menjadi  senjata ampuh  untuk  mengendalikan  manusia  menjadi organisme konsumtif yang tidak saja merugikan  dirinya  tetapi  juga  berpotensi merugikan orang lain.

## REFERENSI
Ash-Siddiqy, Muhammad Najetullah, Economic Though of Abu Yusuf . Aligarh: Fikriwa Najjar, 1964
Faqih,  Mansour, Pembangunan:  Pelajaran  apa  yang  Kita  Peroleh? .  Edisi  5  Tahun  II. Yogyakarta: Insist Press. 2000
Fromm,  E. Maysarakat  Yang  Sehat .  Alih  Bahasa  Sutrisno.  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia. 1992
Jhamtani,  Hir, Kuasa  Korporasi:  Penjajahan  Pikiran  dan  Ruang  Hidup .  Wacana  Edisi  19. Tahun VI. Yogyakarta: Insist Press. 2005
Kuntowijoyo, Radikalisme Petani . Yogyakarta: Gerbang. 2003
Lubis, Surahwandi, Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika. 2000
Maarif,  Ahmad  Syafi’I  (Ed), Al-qur’an  dan  Tantangan  Moderni-tas .  Sippress:  Yogyakarta. 1993
Mangkunegara, Anwar Prabu, Perilaku Konsumen . Bandung: PT. Refika Aditama. 2002 Priyono. B. Herry. Marginalisasi ala Neo Liberal . Basis. 2004
Tambunan,  R, Remaja  dan  Perilaku  Konsumtif,  Jurnal  Psikologi  dan  Masyarakat (online). http//;www.espikologi.com/remaja/191101.htm.
Topatimasang,  Roem,  Dkk, Pendidikan  Popoler  Membangun  Kesadaran  Kritis .  Yogyakarta: Insist Press. 2005