## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.372
Volume 10 Issue 2 2022 Pages 289-302 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index

## Peluang Pasar Bebas MEA dan ACFTA bagi Koperasi – UMKM
(Studi Kasus Menguji Kesiapan Koperasi dan UMKM Blora Menghadapi MEA- ACFTA)
Slamet 1 *, Moh Hussein 2 1, 2 STAI Al Muhammad Cepu, Indonesia
* e-mail: mamiek1954b@gmail.com
Abstract: Three main problems that should be fought together are (1) the decline in the state's authority, (2) the weakening of the foundations of the national economy, and (3) the spread of intolerance and the crisis of the nation's personality. The presence of the MEA is to strengthen the economic joints in the Southeast Asian region, especially those who are members of ASEAN. It's just that the implementation was slightly accelerated, which was originally  the  target  of  the  free  market  of  the  ASEAN  Economic  Community  (AEC) implemented in 2020 to the end of 2015. Cooperatives and UMKM quantitatively have the potential  to  support  regional  economic  development.  The  strategy  of  empowering cooperatives- UMKM through the implementation of one person one product will increase individual income if developed together can form a certain commodity into a one village one product so that it has competitiveness. legislation (perda) and policies accompanied by consistent  budget  allocations  encourage  the  creation  of  a  more  competitive  business climate.
Keywords: MEA, cooperatives, UMKM
Abstrak: Tiga  problem  pokok  yang  selayaknya  diperjuangakan  bersama  yaitu  (1) merosotnya  kewibawaan  negara,  (2)  melemahnya  sendi-sendi  perekonomian  nasional, dan(3)merebaknya  intoleransi  dan  krisis  kepribadian  bangsa.  Kehadiran  MEAuntuk memperkuat  sendi  ekonomi  di  kawasan  asia  tenggara  khususnya  yang  tergabung  dalam ASEAN.  Hanya  saja  pelaksanaan  agak  dipercepat  yang  semula  target  pasar  bebas Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  diberlakukan  tahun  2020  menjadi  akhir  tahun 2015.Koperasi  dan  UMKM  secara  kuantitatif  sangat  berpotensial  mendukung perkembangan  ekonomi  daerah.  Strategi  pemberdayaan  koperasi-UMKM  melalui implementasi  one  person  one  produk  akan  meningkatkan  pendapatan  individual  bila dikembangkan  secara  kebersamaan  dapat  membentuk  suatu  komoditas  tertentu  menjadi one village one produk sehingga memiliki daya saing.Peran pemerintah/pemerintah daerah utamanya dalam mewujudkan payung hukum bagi koperasi dan UMKM melalui peraturan perundang-undangan  (perda)  dan  kebijakan  disertai  konsistensi  alokasi  penganggaran mendorong terwujudnya iklim usaha yang lebih berkompetitif.
Kata kunci : MEA, koperasi, UMKM
Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  dirumuskan  di awal  pemerintahan  saat  ini  ada  tiga  problem pokok  yang  selayaknya  diperjuangakan  bersama  yaitu  (1)  merosotnya kewibawaannegara,  (2)  melemahnya  sendi-sendi  perekonomian  nasional,  dan (3)merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. P ertama akankah

## 290 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
berwibawa ketika  negara  mengikat  diri  pada sejumlah  perjanjian  internasional yang  mencederai  karakter dan makna kedaulatan, yang lebih memberi  keuntungan bagi  perseorangan,  kelompok maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi kepentingan  nasional,  jawabnya  tentu  “tidak”. Kedua Lemahnya    sendi-sendi perekonomian  bangsa  terlihat  dari  belum  terselesaikannya  persoalan  kemiskinan (Nasional 9,78%, Jateng 11,41%, Blora 12,96%), kesenjangan  sosial,  kesenjangan antarwilayah,  kerusakan  lingkungan  hidup sebagai  akibat dari eksploitasi  sumber daya    alam    yang    berlebihan,    dan  ketergantungan  dalam  hal  pangan,  energi, keuangan dan teknologi. ketiga Sikap  untuk  tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah  komunitas  yang  beragam  telah  melahirkan  ekspresi    intoleransi    dalam bentuk    kebencian,    permusuhan,  diskriminasi    dan  tindakan  kekerasan  terhadap yang berbeda.
Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam  realokasi  dan  redistribusi  sumber  daya    nasional    yang    memperuncing kesenjangan  sosial.  Pada  saat  yang  sama,kemajuan  teknologi  informasi  dan transportasi  yang  begitu  cepat  telah melahirkan “dunia tanpa batas‘‘ (borderless- state) ,  yang  pada  gilirannya  membawa  dampak    negatif    berupa    kejut    budaya (culture  shock) dan  ketinggalan  identitas global  di  kalangan  generasi  muda Indonesia.  Hal  ini  mendorong  pencarian kembali  basis-basis  identitas  primordial sebagai  representasi  simbolik  yang menjadi  pembeda  dengan  yang  lainnya. Konsekuensinya,    bangsa    ini    berada    di  tengah  pertarungan    antara    dua  arus kebudayaan.Disatu sisi, manusia  Indonesia dihadapkan  pada  arus  kebudayaan yang    didorong    oleh    kekuatan    pasar    yang  menempatkan    manusia    sebagai komoditas    semata.  Di  sisi  lain,  muncul    arus  kebudayaan    yang    menekankan penguatan   identitas   primordial  ditengah  derasnya    arus   globalisasi.  Akumulasi dari    kegagalan    mengelola    dampak  persilangan  dua  arus  kebudayaan  tersebut menjadi    ancaman  bagi  pembangunan  karakter  bangsa  (nation  and  character building).
Menurut Rizal dan Aida (dalam Arifin, 2008) pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar tunggal dan kesatuan basis produksi,  kawasan  ekonomi  yang  berdaya  saing,  pertumbuhan  ekonomi  20  yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Kehadiran MEA sebenarnya

## 291 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
sudah dicanangkan pada tahun 2000 ketika itu para kepala Negara bersepakat untuk memperkuat  sendi ekonomi  di  kawasan asia  tenggara  khususnya  yang  tergabung dalam ASEAN. Hanya saja pelaksanaan agak dipercepat yang semula target pasar bebas  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  diberlakukan  tahun  2020  menjadi akhir tahun 2015.
Tujuan  MEA  adalah  membentuk  suatu  kawasan  ekonomi  bersama  agar memiliki  daya  saing  sesama  Negara  ASEAN  yang  beranggotakan  10  negara (Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Phiilipina,  Bruneri,  Vietnam,  Laos, Myanmaar,Kamboja)Selanjutnya diperkuat dengan kesepakatan pada pasar bebas kawasan  ASEAN-China  atau  ACFTA.  Tujuannya  juga  sama  untuk  memperkuat ekonomi kawasan ekonomi Negara ASEAN dan China yang memiliki market share sangat besar sehingga menjadi keseimbang kawasan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)  yang  eksis  lebih  awal.  Derasnya  arus  perdagangan  barang  dan  jasa  akan berpengaruh  mobilisasi  tenaga  kerja  antar  Negara  juga.  Segmen  pasar  baru  ini dipandang sebagai peluang bagi UMKM.
MEA akan menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia karena hambatan perdagangan  akan  cenderung  berkurang  bahkan  menjadi  tidak  ada.  Hal  tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP  Indonesia.  Di  sisi  lain,  muncul  tantangan  baru  bagi  Indonesia  berupa permasalahan  homogenitas  komoditas  yang  diperjualbelikan,  contohnya  untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008).
Level lokal Blora posisi kualitas pembanguan manusia didasarkan pada tiga indikator  yakni  kesehatan  diukur  dari  angka  harapan  hidup  (AHH),  pendidikan diukur  dari  lama  sekolah  dan  keaksaraan  (MYS  dan  Lit),  dan  ekonomi  diukur daripengeluaran perkapita (PPP). Perbandingan IPM selama 3 tahun dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 1. IPM Kabupaten Blora Tahun IPM 2018 2019 2020 67,95 68,65 68,84 Jateng 71,87 Sumber : BPS Blora

## 292 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Data di atas menunjukkan bahwa posisi IPM Kabupaten Blora mengalamai kenaikan selamatahun, namun masih beraa di bawah Jawa Tengah. Kecamatan IPM terendah  yakni  Bogoreo,  Jati,  Kradenan,  dan  Japah,  sedangkan  yang  lain  di  atas 70,00.  Kecamatan  tertinggi  yakni  Blora  dan  Cepu.  Rendahnya  kualitas pembangunan manusia akan berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas. Rendahnya produktifitas berpengaruh pada pendapatan yang rendah, berlanjut pada rendahnya  saving  dan  investasi  yang  akaan  kembali  berpengaruh  rendahnya produktifitas. Inilah yang dimaknai sebagai lingkaran kemiskinan.
Hubungannya  dengan  koperasi  dan  UMKM  secara  empiris  telah menunjukkan  eksistensi  lebih  handal  dibanding  perusahaan  papan  atas  ketika dihantam  krisis  global  dua    dasawarsa  yang  lalu.  Sumbangan  UMKM  dalam pembentukan PDB rerata mencapai 58,1% (Fitriati, 2015). Walaupun handal dalam mempertahankan  corporate  lebih  sustainable  pada  umumnya  koperasi-UMKM dihadapkan permasalahan klasik sepertiminimnya penguatan lingkungan dan peran pemerintah/pemda dalam peningkatan daya saing, keterbatasan pemenuhan  akses sumberdaya  produktif  untuk  perluasan  usaha,  dan  rendahnya  jiwa  kewirausahan dan budaya kerja.
Perencanaan  pembangunan  nasional  telah  menitik  beratkan  pada  tiga capaianprioritas pembangunan yakni : (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan ekonomi,  dan  (3)  stabilitas  nasional.    Ketiganya  tentu  tidak  dapat  dipilah  secara partial melainkan terintegrasi antar ketiga prioritas. Sebagai ilustrasi bahwa untuk mencapai pemerataan pembangunan harus didukung pertumbuhan ekonomi dengan target tertentu. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi mustahil terwujud apabila tidak dijamin kondisi stabilitas nasional yang aman dan tentrram. Demikian pula stabilitas nasional juga tidak akan tercapai apabila terjadi kesenjangan antar wilayah karena kurangnya pemerataan pembangunan.
Perkembangan ekonomi dipengaruhi faktor-faktor produksi dan kemampuan  berinovasi.  Sedikit  kerancuan  ketika  membahas  pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagian memaknai ada kesamaan yang secara  serta  merta  adalah  meningkatkan  produktifitas  dan  output.  Secara  konsep Schumpeter  (dalam  Arsyad,  2015)  bahwa  dalam  membahas    perkembangan ekonomi  membedakan  pengertian  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan

## 293 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
ekonomi,  meskipun  keduanya  adalah  sumber  peningkatan  output  masyarakat. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  peningktan  output  masyarakat    yang  disebabkan semakin  banyaknya faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa  adanya  perubahan  dalam  teknologi  produksi.  Sedangkan  pembangunan ekonomi adalah kenaikan output masyarakat yang disebabkan adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (entrepreneurs).
Bertambahnya  kompetitor  dalam  pasar  bebas  mendorong  badan  usaha melakukan  inovasi-inovasi,  terdapat  beberapa  kegiatan  inovasi,  diantaranya; 1) diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya belum ada , 2) diperkenalkannya cara  berproduksi  baru , 3)  pembukaan  daerah-daerah  pasar  baru , 4)  penemuan sumber-sumber  bahan  mentah  baru , 5)  perubahan  Organisasi  industry  berakibat tercipta  efisiensi  industry.  Sebagai  syarat  terciptanya  inovasi  koperasi-UMKM adalah  semakin  bertambahnyaa  para  entrepreneurs  dan  innovator  dari  unsur masyarakat  atau  para  pelaku  usaha.  Kelangsungan  proses  inovasi  juga  didukung lingkungan  sosial,  politik,  dan  teknologi  yang  mampu  memberi  rangsangan tumbuhnya  ide  baru  dan  keberanian  entrepreneurs  mengambil  keputusan  dan resiko.
Beberapa  Negara  dengan  berbagai  upaya  telah  melakukan  kebijakanyang berpihak  pada  UMKM.Thailand  dalam  pengembangan  keunggulan  bersaing menitik beratkan pada penciptaan kemudahan akses mendapatkan source of capital yang  berpengaruh  langsung  terhadap  meningkatnya  jumlah  konsumsi  dan pertumbuhan  ekonomi.  Malaysia  memberikan  perhatian  berupa  kebijakan pembiayaan  UMKM  melalu  program Credit  Guarantee  Corporation  Berhad, fasilitasi adopsi dan kemitraan UMKM dengan Microsift sebagai inovasi kerjasama teknologi agar UMKM dapat memanfaatkan database berbasis maya.
Kebijakan pemangku kepentingan (stakeholders).
Sebuah  model  pembangunan  yang  mendasarkan  potensi  kompetensi  inti daerah    adalah one  vilage  one  product (OVOP)  yang  dikembangkan  Morihiko Hiramatsu (1979), kemudian  diadopsi Huseini (1999) melalui pemikiran konsep Saka Sakti (satu kabupaten/kota satu kompetensi inti).  Konsep ini sejalan dengan pendapat Prahalad dan Hamel (dalam Fitriati (2015) bahwa kompetensi inti (core competency) dapat meningkatkan keunggulan suatu industry. Konsep ini sangatlah

## 294 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
memadai  untuk  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM) maupun  koperasi  agar  memiliki  keunggulan  kompetitif  berkelanjutan  atau  daya saing.    Sebuah  kajian  menarik  selaras  dengan  konsep  tersebut  yaitu  mengetahui lebih dalam upaya pemberdayaan UMKM dalam tiga tingkatan. Tingkatan makro adalah  mengetahui  kapasitas  intervensi  pemerintah/pemerintah  daerah  dalam merumuskan  kebijakan  yang  mengayomi  UMKM.Kemudian  pada  tataran  meso dapat diketahui apakah terdapat asosiasi atau nama lain yang memberikan fasilitasi pengembangan  UMKM  di  daerah,  sedangkan  pada  tatara  mikro  akan  diketahui kecenderungan bagaimana UMKM melakukan strategi  dan kinerja UMKM.

## METODE
Dalam  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  metode  studi  pustaka dalam pengumpulan datanya,yakni dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan,  dan  laporan-laporan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dari hasil pengumpulan data dan menganalisa  pendapat-pendapat  para  peneliti,  penulis  paparkan  karya  ini  dalm bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang dan keuntungan MEA-ACFTA bagi Negara-Negara Asia Tenggara.
Permintaan tenaga kerja jelang MEA akan semakin tinggi. Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada tahun mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak  perusahaan  yang  akan  menemukan  pegawainya  kurang  terampil  atau bahkan  salah  penempatan  kerja  karena  kurangnya  pelatihan  dan  pendidikan profesi.Industri  4.0  juga  akan  berpengaruh  dengan  penyerapan  tenaga  kerja berkurang  berlipat  seiring  perkembangan  teknologi  auotomatic,  roboting  yang mampu menggantikan tenaga manusia.

## 295 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Kesiapaan Indonesia terkait dengan ini tentu akan memanfaatkan peluang bursa  tenaga  sekaligus  juga  harus  siap  menerima  tenaga  kerja  profesional  dari asing.  Dalam  hal  ini  staf  ahli  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi mengatakan  "Kita  tidak  mau  tenaga  kerja  lokal  yang  sebetulnya  berkualitas  dan mampu,  tetapi  karena  ada  tenaga  kerja  asing  jadi  tergeser”.  Oleh  karenanya sejumlah  syarat  yang  ditentukan  antara  lain  kewajiban  berbahasa  Indonesia  dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri (Dita Indah Sari).
Penggabungan  ASEAN  dan  China  dalam  perdagangan  bebas  semakin memperluas  pasar,  penting  dipertimbangan  terkait  dengan  arus  barang  dan  jasa terutama dalam menjaga struktur  neraca pembayaran yang saling menguntungkan. Posisi tawar dari masing-masing Negara peserta sangat kompetitif.
a. Kondisi koperasi-UMKM
1) Perkembangan koperasi-UMKM.
Secara  kuantitatif  jumlah  koperasi  sangat  besar  terdapat  209.488  unit memiliki  anggota36.433.953  mampu  menghimpun  modal  sebesar  Rp  200,6 trilyun dengan omzetRp. 189,8 trilyun. Kondisi di Blora cukup memadai yakni 524  unit.  Namun  secara  kualitatif  sekitar  79%  yang  aktif  berarti  ada  109  unit berstatus koperasi tidak aktif. Sementara UMKM secara keseluruhan ada 6.596 unit    terdiri  dari  UMKM  :  mikro  6.369, kecil  203,  menengah  22,  dan  besar  2 (Dekopinda 2019).
Tabel 2. Data koperasi No . Region Unit koperasi Anggota dan kary Modal Jml Laba (mily) Aktif Non aktif Jml anggota kary Sendiri (mily) Luar (mil y) Omzet (mily ) 1 Nasional  147.249 62.239 209.488 36.433.953 530.830  105.800 94.861 189.858 14.898 2 Jateng 22.563 5.221 27.784 7.042.617 131.179   18.329 23.128 42.228 629 3 Blora*) 415 109 524 74.130 656        633 207
*) 2019
Pemberdayaan usaha mikro, usaha  kecil dan usaha menengah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah  daerah  melalui  pengembangan  usaha,  kemitraan,  perijinan,  serta

## 296 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
koordinasi dan pengendalian (PP 17 tahun 2013 ps 2). Pertama, Pengembangan usaha  dilakukan  dengan  fasilitasi  pengembangan  bidang  produksi  dan pengolahan,  pemasaran,  sumberdaya  manusia,serta  desain  dan  teknologi. Pendekatan  yang  dilakukan  melalui  koperasi,  sentra,  klaster,  dan  kelompok. Kedua, Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar dilakukan menurut etika bisnis dengan prinsip saling membutuhkan, mempercayai,  memperkuat,  dan  saling  menguntungkan. Ketiga, Perijinan dilakukan  melalui  pelayanan  satu  pintu,  penyederhanaan  persyaratan  dan pembebasan/keringan beaya. Keempat Koordinasi dan pengendalian dilakukan untuk  menjamin  dan  memberikan  perlindungan  usaha  mikro,  usaha  kecil  dan usaha  menengah  melalui  perumusan  kebijakan,  penyusunan  program terentegrasi, penyelesaian permasalahan, serta evaluasi dan pengendalian.

## Permasalahan koperasi-UMKM
Gambaran umum permasalahan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, usaha  kecil  dan  usahamenengah  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  tataran  yakni tataran makro, meso dan mikro:
1. Tataran    Makro  didapati  :  masih  lemahnya  regulasi  sebagai  payung  hukum usaha, belum ada grand desain, sinkronisasi kegiatan baik dalam satu program atau  antar  program  dalam  satu  SKPD/antar  SKPD,  dan  aspek  kewilayahan RT/RW bagi UMKM.
2. Tataran Meso:  masih kurangnya kebijakan yang dapat melindungi keberadaan UMKM  dalam  kemitraan  antara  usaha  besar  dengan  UMKM,  koordinasi  dan sinergitas antara pemerintah/pemerintah daerah dengan institusi meian UMKM (Dekopnda, KADIN, Asosiasi, Primer koperasi).
3. Tataran Mikro sebagai aktor pelaku usaha :
a. Rendahnya  kualitas  SDM  (tidak  tau  tujuan,  rendah  motivasi,  pendidikan rendah, dukungan lingkungan, tidak sesuai keahlian)
b. Lemahnya  manajemen  (kurang  pelatihan  yang  memadai,  sulit  diajak berubah/budaya kerja)
c. Tidak berbasis Organisasi (lahir dadakan tanpa planning, bekal entrepreneur rendah)

## 297 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
d. Kurang  penguasaan  teknologi  (kemajuan  tekonologi  pesat,  kesempatan belajar kurang)
e. Kurangnya akses informasi (sumber pemasaran, monopoli akses perdagangan tertentu)
f. Kurangnya  modal  (akses  bank,  pemahaman  prosedur  bank,  agunan,  suku bunga tinggi)
g. Lemahnya  pemasaran  dan  networking  (kurang  sarana  promosi,  akses pameran terbatas)
h. Lemahnya  daya  saing  (kualitas  rendah,  packaging  kurang  menarik,  harga tinggi, belum ada standar mutu, tidak tersedia dalam jumlah besar)
i. Rendahnya  produktifitas  (usaha  lebih  berproduktif  rendah,  potensi  tidak didalami, pemanfaatan faktor produksi rendah, pembinaan dan pendampingan kurang.
b. Upaya dan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM
Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan :
1. Pemberdayaan  diarahkan  untuk  mendukung  penciptaan  kesempatan  kerja  dan peningkatan komoditas ekspor melalui peningkatan kepastian usaha, pemberian insentif  untuk  menumbuhkan  wirausaha  baru  berbasis  teknologi,  dan peningkatan akses pasar.
2. Kemitraan  antara  koperasi  dan  UMKM  dengan  usaha  besar  dilakukan  dalam bentuk inti-plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, keagenan, join venture, outcourscing)
3. peraturan/regulasi pemerintah/pemda
4. Pola subsidi dan keringan pajak bagi UMKM dalam rangka memperluas akses dan pangsa pasar.
5. Inovasi  dilakukan  melalui  pengembangan  produk,  teknik  produksi  dan pengolahan,  segmentasi  pasar,  sumber  bahan  baru,  dan  perubahan  Organisasi agar lebih efisien.
Strategi pemberdayaan UMKM melalui konsep OPOP-OVOP-OVOC
1. Masing-masing individu memiliki satu produk yang dihasilkan sebagai kegiatan usaha  memperoleh  pendapatan. One  person  one  product  ( OPOP)  masih  perlu

## 298 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
didorong agar lebih berkembang dan mandiri (motivasi dan menentukan tujuan, dukungan lingkungan, pendidikan yang memadai, dukungan sapras)
2. Apabila masing-masing anggota masyarakat telah memiliki produk yang sama dalam  satu  desa/kelurahan  diperlukan  suatu  kebersamaan  kelompok  menjadi kluster  usaha  yang  sama.  Sehingga  dalam  satu  desa  memiliki  satu  produk tertentu One  Village  One  Product  ( OVOP).    Sifat  kebersamaan  untuk memperkuat  daya  saing  akan  lebih  meningkat  apabila  ada  perubahan  pola piker(kebersamaan  satu  desa,revitalisasipelaku,revitalisasi  desa,  revitalisasi perdagangan, pertukaran E/I)
3. Tahapan berikutnya adalah membentuk badan usaha desa yang berorientasi pada pasar, sehingga masing-masing desa memiliki badan usaha bersama One Village One  Corporate  ( OVOC).  Terwujudnya  badan  usaha  harus  legimited  dan profesional  (gotong royong, status badan hukum usaha, profesionalisme usaha, orientasi profit, pengembangan usaha)
4. Tahap pengembangan ketiganya untuk menjamin pasokan ketersediaan produk (sustainable) ,  saling  memperkuat  antara  OPOP-OVOP-OVOC,  dan  kesiapan menjalin kemitraan dengan usaha menengah atau usaha besar.
c. Peran pemerintah/pemda
Untuk  memahami  peran  pemerintah/pemerintah  daerah  dilihat  dari  dua sudut pandang social dan politik (Fitriati, 2015) . Dari sisi sosial ditinjau dari aspek roles/peran, norma, dan value, sedangkan sisi politik ditinjau dari aspek kekuasaan (disposition of power) dan proses mengisi kekuasaan (nature of power)
Aspek sosial yang dilakukan adalah menyusun kebijakan dan regulasi yang mengatur  tentang  :  a.pendanaan;  b.  sarana  dan  prasarana;  c.  informasi  usaha;  d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Dalam hal ini Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
Peran yang dilakukan oleh Asisten yang membidangi mengkoordinasikan dengan SKPD dan DPRD agar secara normative masing-masing mentaati kode etik dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan sehingga melahirkan value

## 299 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
mendorong pelaku UMKM lebih memiliki daya saing. Hal ini didukung dari aspek politik  karena  pemerintah  daerah  dan  DPRD  memiliki  kemampuan  menyusun kebijakan.
Selain kedua aspek di atas peran pemerintah/pemerintah daerah dilakukan melalui:
1. Alokasi  anggaran  ditujukan  untuk  memenuhi  atau  menunjang  faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan pengembangan UMKM
2. Distribusi kegiatan usaha melalui fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan UMKM  sehingga  tidak  terjadi  mekanisme  pasar  monopoli  yang  berakibat memperluas kesenjangan social.
3. Stabilisasi ekonomi,  social  politik,  hukum  dan  keamanan  akan  menggeliatkan iklim usaha. Peran mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Intervensi pemerintah/pemda
1. secara langsung (HET, HER)
2. secara tidak langsung (subsidi pajak, pajak penjualan
3. membuat proyek besar  percontohan kemitraan
4. mengatur  usaha  besar  dan  menengah  agar  bisa  melakukan  kemitraan  dengan usaha mikro dan kecil.
Pemerintah  harus  membuat  terobosan  baru  dengan  cara  meningkatkan inovasi  pemasaran  produk.  Inovasi  tersebut  dapat  dilakukan  menggunakan teknologi Ecommerce yang selama ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha. ECommerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik  dan  perdagangan  barang,  pelayanan,  dan  informasi  yang  dilakukan secara elektronik (David Baum dalam Ramadhani, 2013).
Teknologi  pemasaran  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  pemesanan  dan pengiriman  barang  dengan  menggunakan  bentuan  teknologi  elektronik. Pemanfaatan  E-commerce  salah  satu  nya  dapat  menggunakan  internet.  Pelaku usaha  menggunakan  teknologi  internet  missal  memasarkan  produk  dengan  cara pemasangan blog dan situs di web sehingga pembeli dapat dengan mudah melihat

## 300 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
contoh barang, mengetahui dan apabila tertarik konsumen akan memesan barang tanpa harus bertemu langsung dengan penjualnya.
Namun  menurut  Sammuel  (2010)  pengimplementasian  e-commerce  di Indonesia  untuk  UKM  masih  harus  menempuh  jalan  yang  panjang.  Pasalnya pengembangan teknologi ini dibutuhkan kerja sama dari pemerintah, pelaku usaha, pengembang teknologi dan yang lainnya. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah  yang  belum  memberi  kebijakankebijakan  yang  jelas  dikhawatirkan akan menjadi hambatan dalam pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi berbasis informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  daya  saing  dalam  menghadapi MEA.
Studi  (Helmalia  dan  Afrinawati,  2018)  dan  (Setyorini et  al .,  2019) menunjukkan bahwa e-commerce memiliki peran yang positif dan penting dalam meningkatkan  kinerja  dan  pendapatan  UMKM.  Namun  penelitian  tentang  usaha kecil  (Hardilawati,  2019)  memperoleh  hasil  yang  berbeda,  dan  e-commerce memiliki  peran  yang  positif  namun tidak  signifikan  dalam  meningkatkan  kinerja pemasaran. Dalam hal ini, disarankan agar pelaku usaha dapat melakukan transaksi e-commerce, namun memerlukan pendampingan dan edukasi dari pemerintah atau praktisi  agar  dapat  memberikan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  agar  memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat memanfaatkan sepenuhnya hal tersebut.

## SIMPULAN
Koperasi  dan  UMKM  secara  kuantitatif  sangat  berpotensial  mendukung perkembangan  ekonomi  daerah.  Disisi  lain  koperasi  dan  UMKM  menghadapi permasalahan yang kompelsitas, sehingga pendampingan pemerintah dan asosiasi (koperasi sekunder, Dekopinda, KADIN, LSM) serta kemitraan dengan pengusaha besar dan menengah akan mampu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM dalam persaingan pasar bebas.
Strategi pemberdayaan koperasi-UMKM melalui implementasi one person one  produk  akan meningkatkan  pendapatan  individual  bila  dikembangkan  secara kebersamaan dapat membentuk suatu komoditas tertentu menjadi one village one produk sehingga memiliki daya saing. Apabila didukung keberadaan badan usaha dengan pola one village one corporation yang berorientasi pada pasar tentu mampu

## 301 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
menghasilkan profit dan memiliki kemampuan berkompetitif secara gradual baik di dalam maupun di luar negeri.
Peran pemerintah/pemerintah daerah utamanya dalam mewujudkan payung hukum bagi koperasi dan UKMK melalui peraturan perundang-undangan (perda) dan kebijakan disertai konsistensi alokasi penganggaran  mendorong terwujudnya iklim usaha yang lebih berkompetitif.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifin, Sjamsul. (2008). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Arsyad, Lincolyn (2015). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. BPS-BAPPEDA Blora (2013). Blora Dalam Angka 2013.
Fitriati  Rachma  (2015). Menguak  Daya  Saing  UMKM  Industri  Kreatif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Hardilawati,  W.  L.(2019).The  Role  of  Innovation  and  E-Commerce  in  Small Business.373,83–87.
Helmalia,  H.,  &  Afrinawati,  A.  (2018).  Pengaruh  E-Commerce  Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Padang. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 3(2), 237–246.
http//id.wikipedia.org (2015, 8). Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok. Jhingan  M.L.  (2014)  terjemahan  D.  Guritno. Ekonomi  Pembangunan  dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Perpres Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
PP Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Ramadhani, F & Arifin, Y, (2013), Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi  Berbasis  E-Commerce  Sebagai  Media  Pemasaran  Usaha  Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi 681 Vol. 4, No. 2,  Agustus  2016:  669-681  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015.  Economics Development Analysis Journal, Vol. 2, No.2.
Samuel, Eric, (2010), Perkembangan e- commerce, http : eric samuel, blog spot..
com, 2010 / 06/ ad perkembangan e- commerce, htm.
Santoso,  W.  et.al  ,  (2008),  Outlook  Ekonomi  Indonesia  2008-2012:  Integrasi ekonomi  ASEAN  dan  prospek  perekonomian  nasional.  Jakarta:  Biro  Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
Setyorini,  D.,  Nurhayati,  E.,  &  Rosmita.  (2019).  Pengaruh  Transaksi  Online  (e-
Commerce)  Terhadap  Peningkatan  Laba  UMKM  (Studi  Kasus  UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat). Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online), 3(5), 501–509.
Sumodiningrat  Gunawan  dan  Ari  Wulandari  (2015). Menuju  Ekonomi  Berdikari Pemberdayaan  UMKM  dengan  Konsep  OPOP-OVOP-OVOC. Yogyakarta: Media Pressindo.
UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikto, Kecil, dan Menengah.