JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i2.108

## Building Capacity  dalam Pendidikan Anti Korupsi (Studi : Kebijakan Kurikulum  Dinas Pendidikan Di Provinsi Aceh)
Nur Hafni 1* , Dyah Kuntorini 2 , Aflia Rizki 3 , Oki Satria 4
1,2,3,4 Universitas Malikussaleh, Kampong, Reuleut Tim., Kabupaten Aceh Utara, Aceh
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/08/2022 Received in revised form 05 /09/2022 Accepted 10/10/2022

## Abstract
An  educational  institution's  success  depends  on  its  anti-corruption  approach.  This study's goal is to explain how the Corruption Eradication Commission's (KPK) strategy can be used to incorporate anti-corruption values into the academic curriculum. This study  employs  library  research,  which  is  research  whose  research  objectives  are discovered  using  a  variety  of  library  information  (books,  encyclopedias,  scientific journals,  newspapers,  magazines,  and  documents).  According  to  the  study,  the Corruption Eradication Commission's (KPK) achievement in preventing and harshly punishing corrupt individuals on Indonesian soil is evidence of the effectiveness of the anti-corruption  policy. Several  alternative  models  that  can  be  used  to  instill  anti- corruption values in schools include models as separate subjects, integrated models in all  subjects,  models  outside  of  the  classroom,  models  of  culture  and  habituation  of values in all school activities and atmosphere, and finally the combined model.
Keywords : Anti-Corruption, Curriculum, School

## Abstrak
Kebijakan  anti  korupsi  merupakan  bagian  penting  untuk  menjadi  sebuah  institusi yang  maju.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  pemberantasan  korupsi  melalui kurikulum sekolah dengan menggunakan pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Studi  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data kepustakaan, atau studi yang mempelajari subjek studi melalui berbagai informasi perpustakaan  (buku,  ensiklopedia,  jurnal  akademik,  surat  kabar,  jurnal,  dll). Penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  memperkenalkan  nilai  antikorupsi  ke
beberapa  sekolah,  diperlukan  strategi  antikorupsi  untuk  mengintegrasikan  nilai antikorupsi ke dalam kurikulum  sekolah. Penyusunan awal dengan pilihan beberapa model. Pertama dengan  model alternatif yang dapat digunakan adalah model  mata pelajaran  yang  berdiri  sendiri,  Kedua  model  terpadu  tergabung  dalam    mata pelajaran, ketiga model non pembelajaran, keempat model keakraban dengan budaya dan  nilai-nilai  dalam  semua  kegiatan  dan  suasana  sekolah,  serta  terakhir  model gabungan.  Pada  tahap  formulasi  belum  diputuskan  model  yang  sesuai  untuk keberlangsungan kebijakan kurikulum anti korupsi di Provinsi Aceh.
Kata kunci : Anti Korupsi, Kurikulum, Sekolah
PENDAHULUAN Pengertian  korupsi    lebih  luas dan  mencakup  perbuatan-perbuatan seperti  menipu,  menyontek  di sekolah,  membebankan  biaya  yang berlebihan,  dan  hadiah  sebagai “ pelumas ” . Oleh karena itu, kita dapat melihat  bahwa  praktik  korupsi merupakan kumpulan kegiatan menyimpang  yang    dapat  merugikan orang  lain.  Kasus  korupsi  seperti  ini merambah  dalam  kehidupan  sehari- hari dan cenderung  membudaya. Jika diperhatikan,  hampir  setiap  aspek kehidupan  di  negeri  ini  dilalap korupsi. Mulai dari lembaga pendidikan hingga organisasi keagamaan.  Banyak  korupsi  di lingkungan  sekolah,  antara  lain menyontek, menipu, pelanggaran tata tertib  sekolah,  terlambat  datang,  dan penyelewengan  biaya  pembangunan sekolah  senilai  puluhan  juta  rupiah.
Saat ini, ada tanda-tanda ketidakpedulian masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat sepertinya sudah bosan  dan  terbiasa  dengan  kasus korupsi yang datang. Tidak ada sanksi moral sosial bagi korupsi. Juga secara tidak  langsung,  budaya  korupsi merajalela dalam kehidupan masyarakat. Warga perlu mengetahui besarnya  akibat    dari    korupsi  ini, pendidikan  akan  mahal,  layanan medis  akan  tidak  aman,  transportasi akan  rusak,  dan  di  atas  segalanya, pengangguran mengakibatkan kejahatan yang berbahaya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  pada  29  Desember 2002  merupakan    itikad  baik  dari pemerintah  saat  itu.  KPK  menjadi harapan  baru  bagi  Indonesia  untuk mengobati  penyakit  kronis  di  tanah air.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  menjadi  tumpuan  harapan negara  mengungkap  kasus  korupsi dan  memenjarakan  pelaku  korupsi yang  bersangkutan.  Sejauh  ini,  KPK telah  menunjukkan  hasil  yang  luar biasa. KPK telah melakukan terobosan dengan mencurigai beberapa gubernur.  Selain  itu,  KPK  juga  telah menetapkan beberapa bupati sebagai tersangka kasus korupsi. Hal itu terkait dengan keberhasilan KPK yang memenjarakan  Mulyana  Kusumah, anggota  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU),  sebagai  tersangka  kasus  suap penyadapan telepon. Mengingat beratnya  misi  KPK  dan  besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kasus
*) Penulis Korespondensi E-mail : dyahreni20@gmail.com
korupsi,  maka    yang  dibutuhkan hanyalah bekerja sama untuk membangunkan seluruh elemen negara  dan  meruntuhkan  karang korupsi yang telah melanda negara ini. selesai. Cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan
media pendidikan.  Perlu  adanya  sistem pendidikan antikorupsi yang meliputi sosialisasi  bentuk-bentuk  korupsi, cara pencegahan, serta pelaporan dan pemantauan korupsi.
Masyarakat cenderung memilih lembaga  yang sudah terbukti kualitasnya,  dan  sedikit  orang  yang berani  berspekulasi    menyekolahkan anaknya ke lembaga perintis. Kompleksitas tantangan yang dihadapi dunia  pendidikan  menuntut banyak inovasi oleh lembaga Pendidikan (Becker et al., 2015). Salah satu  kegiatan    inovatif  dalam pengembangan  kelembagaan  adalah pengembangan kompetensi atau pengembangan kapasitas kelembagaan.  Hal  ini  sesuai  dengan konsep  pembangunan  Grindle,  yang menyatakan  bahwa  pengembangan adalah kemampuan untuk melakukan tugas  yang  sesuai  secara  efektif, efisien,  dan  berkelanjutan.  Grindle bahkan menjelaskan bahwa pengembangan  kapasitas  berarti peningkatan  kapasitas  organisasi sektor publik (Birkland, 2015). Kajian penelitian topik pengembangan kompetensi  dalam  konteks  institusi pendidikan  juga    dilakukan  oleh  H, Galamba, Kirsten, Nielsen (Soti-Ulberg et al., 2020)dan secara bersama-sama menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi  berpengaruh  terhadap kualitas pendidikan. Khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam  proses  pembelajaran  dan implementasi  kurikulum  antikorupsi yang baru (Hambali, 2020). Koordinasi  dan  Pengawasan Pemberantasan  Korupsi  (Korsupgah) KPK  memberi  skor  87,14%  kepada Pemko  Banda  Aceh  untuk  kinerja upaya pemberantasan korupsi. Jumlah  ini  merupakan  yang  tertinggi di  Aceh  (Pengadilan  Negeri  Banda
Aceh,  2019).  Di  sisi  lain,  rata-rata negara  bagian  hanya  77%.  Sebagai acuan,  penilaian  terhadap  upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan  sistem  Preventive Monitoring Agency (MCP) pada akhir tahun  2021.  Mengkoordinir  dan mengawasi program anti korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Intervensi dalam program  MCP  meliputi  delapan bidang: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pemantauan  APIP,  pengelolaan  ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian  membuat  kurikulum  anti korupsi (Hambali, 2020). Pendidikan  tersebut  harus terintegrasi  dari  pendidikan  dasar hingga  pendidikan  tinggi.  Pendidikan antikorupsi  sangat  penting  bagi perkembangan  psikologis  siswa.  Pola pendidikan yang sistematis memungkinkan siswa untuk menyadari  masalah  terkait  korupsi sejak  dini,  seperti  sanksi  yang dijatuhkan  ketika  mereka  melakukan korupsi. Dengan demikian, akan lahir generasi  yang  mengetahui  dan memahami  risiko  korupsi,  bentuk- bentuk korupsi, dan sanksi yang akan diberikan  jika  mereka  melakukan korupsi.  Oleh  karena  itu,  masyarakat umum memantau korupsi yang terjadi dan  secara  kolektif  memberikan sanksi  moral  terhadap  korupsi. Gerakan  bersama  anti  korupsi  ini memiliki konsekuensi. Tekanan kepada  aparat  penegak  hukum  dan dukungan moral agar KPK
menjalankan misinya lebih semangat. Pendidikan  antikorupsi  diharapkan dapat  melahirkan  generasi  anti korupsi  dan  Indonesia  tanpa  korupsi di  masa  depan(Godakandage  et  al.,
2017).  Harapan  pertama,  ini  akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah, yaitu seluruh elemen pendidikan  seperti  kepala  sekolah, guru,  staf  dan  siswa.  Lingkungan sekolah  menjadi  garda  terdepan pemberantasan  korupsi  dan  akan merasuki  setiap  aspek  kehidupan negara untuk mewujudkan Indonesia yang bebas  korupsi. Tujuan kajian ini menemukan  dan  mendeskrispsikan bagaimana  membangun  kapasitas yang  dimiliki  Provinsi  Aceh  untuk mewujudkan  kurikulum  antikorupsi (Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh, 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelusuran  kepustakaan.  Menurut Syaodih (2009), penelitian kepustakaan menggunakan serangkaian  studi  yang  berkaitan dengan  metode  pengumpulan  data perpustakaan, atau berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedi  ,  jurnal,  surat  kabar, jurnal,  dokumen)(Boucher,  2017), yaitu  studi  untuk  mengkaji.  Studi kepustakaan  atau  studi  sastra  (studi sastra,  studi  sastra)  menyelidiki  atau mengkaji    secara  kritis  pengetahuan, gagasan, atau wawasan yang terkandung  dalam  sastra  yang berorientasi pada sains dan memberikan kontribusi teoretis pada topik tertentu(Piocos et al., 2022). Tujuan studi kepustakaan atau kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, keteraturan,  riset,  prinsip,  atau gagasan  yang  digunakan  untuk menganalisis dan
memecahkan
pertanyaan penelitian yang diformalkan.  Inti  dari  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif,  yaitu analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pemahaman  dan  penjelasan  untuk pemahaman  pembaca.  Hasil  kajian pustaka  tersebut  digunakan  untuk mengidentifikasi berbagai isu antikorupsi dalam manajemen sekolah di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Aceh. Penelitian Pendidikan menunjukkan dominasi dari apa yang disebut  deskriptif,  kontribusi  analitis dan  reflektif  terhadap  kebijakan  dan praktik.  Beberapa  penelitian  hanya mencoba  untuk  mendokumentasikan apa  yang  sedang  terjadi,  sering menggunakan kata-kata yang diterima  begitu  saja.  Sebagai  dasar, misalnya, guru, pelajar, sekolah, mata pelajaran.  Di  lain  kasus,  penelitian bergerak  lebih  ke  arah  analisis, mencoba  mengidentifikasi  tren,  pola dan, dalam beberapa kasus, hubungan antara  variabel,  aspek  atau  dimensi. Seperti penelitian berfokus, misalnya, pada pengalaman siswa, pada pengajaran  dan  praktik  les,  tentang penilaian, tentang manajemen, tentang  kebijakan,  dan  tentang  tren yang lebih luas serta perkembangannya  (Spoth  et  al., 2004).  Beberapa  peneliti  deskriptif dan  analitis  membenarkan  dirinya tanpa  kritik.  Secara  umum  dengan kebijakan  berbicara  atau  konsep modis  dari  penelitian  dan  teori.  Ini adalah  sering  dilakukan  dengan semangat berkontribusi atau berdampak pada implementasi kebijakan. peningkatan praktik, namun tanpa mengajukan pertanyaan kritis  apa  pun  tentang  isi,  fokus, konsep atau arah. Yang lain terkadang menggambar secara substantif, kadang-kadang  secara  gestural  dan kadang-kadang secara metaforis pada
teori-teori yang dapat dikenali, seperti teori  aktivitas,  teori  jaringan  aktor partisipasi  periferal  dan  komunitas praktik,  teori  kompleksitas,  teori pembelajaran berbasis masalah, karya Kolb dan Dewey tentang pengalaman dan  pembelajaran  eksperimental(Ani et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kurikulum sekolah merupakan  penentu  terpenting  dari kegiatan  sekolah.  Berbagai  kegiatan dilakukan di sekolah, seperti membuka  pintu  gedung  sekolah  dan membunyikan  bel  pulang.  Demikian pula,  siswa  yang  terdaftar  di  sekolah adalah  kegiatan  belajar  berdasarkan kurikulum saat ini dan terus-menerus beradaptasi  dengan  evolusi  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang berkembang. Kurikulum yang dikembangkan  harus  sejalan  dengan falsafah  dan  cita-cita  nasional, perkembangan  siswa,  serta  tuntutan dan kemajuan sosial. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  menyatakan bahwa  pendidikan  nasional  adalah karakter  bangsa  yang  bernilai  yang mengembangkan keterampilan dalam kaitannya dengan pembentukan kehidupan  nasional  dengan  tujuan mewujudkan  potensi  peserta  didik.  . Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  menjadi  warga  negara  yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan  bertanggung jawab.
Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan dalam suatu  lembaga  pendidikan,  dan kurikulum adalah seperangkat rencana  dan  kesepakatan  mengenai tujuan,  isi,  bahan  ajar,  dan  metode kegiatan  pembelajaran  yang  menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  Formasi  khusus  untuk mencapai tujuan. Pengelolaan kurikulum yang berkaitan dengan anti
pendidikan    dilakukan  dengan  cara  : (1) Modifikasi isi/materi; (2) Modifikasi  proses  belajarmengajar; (3) Modifikasi lingkungan belajar; (4) Modifikasi pengelolaan kelas. Penggabungan pendidikan antikorupsi ke dalam sistem pembelajaran  tidak  harus  dilakukan dengan menambahkan mata pelajaran khusus pada “pendidikan antikorupsi”,  tetapi  harus fokus pada internalisasi budaya antikorupsi melalui penyediaan bahan ajar. Untuk melakukannya, kita perlu memodifikasi materi, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar untuk  memelihara  budaya  ini.
Misalnya,  untuk  mata  pelajaran  PKN: Pertama ,  Materi  Ketakwaan,  untuk menanamkan  keimanan  dan  takwa terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa; Kedua , Materi Cinta Tanah Air, untuk menanamkan  rasa  memiliki,  berani memiliki resiko, sikap tanggung jawab dan  rela  berkorban; Ketiga ,  Materi Musyawarah,  untuk  menanamkan saling menghargai pendapat oranglain,  memiliki  jiwa  sportif,  dan kooperatif. Ada  beberapa  model  untuk mengajarkan nilai antikorupsi, masing-masing  dengan  kekuatan  dan kelemahannya  sendiri.  Model-model tersebut antara lain : Pertama , Model Sebagai  Mata  Pelajaran  Terpisah Seperti  bidang  penelitian  lainnya, pelatihan  antikorupsi  ditawarkan sebagai  mata  pelajaran  tersendiri. Dalam hal ini, pendidik pembelajaran antikorupsi perlu menjabarkan Pedoman  Pengajaran  (GBPP),  Satuan Pengajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), Metode Pengajaran, dan Evaluasi Pengajaran.  Selain  itu,  pembelajaran antikorupsi harus dimasukkan dalam jadwal yang terstruktur.
Kedua ,  Model  terpadu  semua mata  pelajaran  Pendidikan  nilai-nilai
antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi juga dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui bahan pelajaran. Nilai-nilai antikorupsi dapat dikomunikasikan  melalui  beberapa poin  atau  subtema  yang  berkaitan dengan  nilai-nilai  kehidupan.  Dalam model  seperti  itu,  tanpa  terkecuali, semua guru adalah tutor antikorupsi.
Ketiga , Model Non Pembelajaran Nilai anti korupsi dapat diajarkan  melalui  kegiatan  non pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler  dan  kegiatan  non kerja.  Pembinaan  nilai dengan  model ini    mengutamakan  pengolahan  dan pencetakan  nilai  melalui    kegiatan berdiskusi  dan  menggali  nilai-nilai kehidupan. Model ini dapat diterapkan  oleh  guru  di  sekolah terkait yang telah diperintahkan atau ditugaskan  untuk  dilaksanakan  oleh badan ekstrakurikuler, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keempat ,
Menumbuhkan model  keakraban  nilai-nilai  dalam semua  kegiatan  dan  suasana  sekolah Penanaman  nilai-nilai  antikorupsi juga  dapat  diresapi  oleh  peradaban dalam  semua  kegiatan  dan  suasana sekolah.  Kultivasi  mengarah  pada pembiasaan.  Untuk  mempromosikan budaya  anti  korupsi,  sekolah  perlu merencanakan  kegiatan  budaya  dan
pembiasaan.  Keakraban  adalah  alat pendidikan.  Membiasakannya  sangat penting  bagi  anak  kecil.  Karena kebiasaan  ini,  anak  pada  akhirnya akan  memiliki  aktivitas  tersebut. Kebiasaan yang baik juga membentuk sosok  manusia  dengan  kepribadian yang  baik.  Sebaliknya,  kebiasaan buruk juga membentuk sosok manusia  yang  berkepribadian  buruk (Godakandage  et  al.,  2017).  Berkat pembiasaan  ini,  anak-anak  menjadi terbiasa untuk mengikuti dan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah dan masyarakat,  dan  setelah    pendidikan pembiasaan    di  sekolah,  efeknya diteruskan  ke  kehidupan  sehari-hari di rumah dan di masa dewasa.
Kelima , Model gabungan berarti  menggunakan  kombinasi model terpadu dan non pembelajaran secara bersama-sama. Mengkomunikasikan  nilai  melalui dukungan  formal  diintegrasikan  ke dalam  kegiatan  selain  pembelajaran.
Model ini dapat dilaksanakan dengan bekerja  sama  dengan  tim    guru  atau dengan pemangku kepentingan di luar sekolah. Keunggulan model ini adalah semua  guru  terlibat  dan    dapat  serta perlu  belajar  dari  pihak  luar  guna mengembangkan  diri  dan  siswanya.
Anak-anak mengetahui nilai kehidupan  untuk  menjadikannya bermanfaat  dan  empiris  melalui kegiatan yang terencana dengan baik. Tabel I. Model Penanaman Nilai Anti Korupsi No Model Keterangan 1.  Sebagai Mata Pelajaran Tersendiri Pendidikan  anti  korupsi  disampaikan  sebagai  mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain.

## 2.  Terintegrasi dalam
Semua Mata Pelajaran Pendidikan anti korupsi disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. 3.  Di Luar Pembelajaran Penanaman nilai anti korupsi ditanamkan melalui kegiatan- kegiatan di luar pembelajaran. 4.  Pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah Penanaman nilai-nilai anti korupsi  ditanamkan melalui pembudayaan dalam    seluruh    aktivitas    dan suasana sekolah Bentuk  capacity  building  bisa dijelaskan  sebagaimana  berikut:  (1) citra  keperluan  adalah  diagnosa kepada mematok bagian masa ini dan kritik  kurun  depan;  (2)  sasaran tuntunan  harus  bisa  membenarkan keperluan  yang  diinginkan  oleh  cara kintil bisa mencanai kelakuan gelagat yang  diharapkan;  (3)  pelajaran rancangan disusun semenjak sangkaan  keperluan  dan  sasaran peluasan; (4) pandangan pembelajaran, akan berproses bermanfaat  jika  tatanan  disesuaikan tambah rupa kehidupan yang dibutuhkan  organisasi.  Prinsip  ini berisi komponen partisipasi, pengulangan,  relevansi,  pengalihan, dan  pancingan  balik(Adejumo  et  al., 2021).
Strategi yang sangat mendasar dalam  capacity  building  adalah pengembangan sistem indikator yang dapat mengukur ketercapaian standar teknis dan standar pelayanan minimal di  setiap  satuan  pendidikan(Yang, 2017).  Sistem  indikator  ini  perlu didukung  oleh  sistem  pendataan pendidikan  yang  akurat,  relevan, lengkap  dan  tepat  waktu  agar  setiap saat dapat diukur dilakukan monitoring terhadap tahap perkembangan  yang  sudah  dicapai oleh masing- masing satuan
pendidikan.  Sistem  pendataan  ini harus  dilakukan  sejak  tingkat  satuan
pendidikan,  kecamatan,  kabupaten/ kota,  provinsi  sampai dengan  tingkat nasional. Faktor-konstituen yang menguasai  peluasan  kompetensi adalah  kata  komitmen  berikut (collective commitments); kepemimpinan transformasional; pemodernan peraturan; dan pemodernan  kelembagaan.  Adapun bagian  dalam  kondisi  peluasan kapasistas  cara  tuntunan  dilihat semenjak segi seperti berikut(Chaskin, 2000): Pertama,  kata  komitmen  merupakan wujud  saling  ketergantungan  antara
Dinas  Pendidikan  Dayah  Aceh, Pimpinan Pesantren dan Guru-pelatih seperti  garda  terdepan  mewujudkan kurikulum  anti  korupsi  serta  yang akan  beroperasi  di  lapangan.  Karena kata komitmen mewujudkan hubungan pokok yang harus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara  baik,  karena  akan  bekerja pokok  berkaitan  langsung  apabila kebijakan anti korupsi ini sudah bisa diimplementasikan.
Kedua,  pada  kenyataannya  kepala sekolah  memiliki  tipe  kepemimpinan transformasional. Indikator kepemimpinan transformasional adalah pemimpin melakukan serangkaian  program  inovatif.  Meski mengandung  risiko,  program  ini
memiliki dampak positif yang signifikan bagi perkembangan sekolah.  Misalnya,  pada  tahun  2020, pimpinan  secara  aktif  menghijaukan dan memperbaiki pengelolaan Sekolah. Kepemimpinan transformasional  adalah  salah  satu faktor paling mendasar yang mempengaruhi inisiasi dan keberhasilan program pengembangan individu di lembaga organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, mekanisme kepemimpinan yang dinamis  harus  didorong  secara berkelanjutan.
Ketiga,  latar  belakang  politik  dan budaya  pemerintah  daerah  yang selalu  berlindung  pada  regulasi  yang ada  dan  faktor  hukum  serta prosedural lainnya, merupakan kendala paling serius bagi keberhasilan program pengembangan kapasitas.  Hal  ini  mendorong  Dinas
Pendidikan  Aceh  untuk  melakukan beberapa  perubahan  sistem  untuk menjaga  stabilitas  lingkungan  kerja organisasi.  Salah  satunya  adalah pembuatan sistem penggajian dengan Basic Compensation System (ADRS).
Keempat,  reformasi  kelembagaan secara  inheren  terkait  dengan perkembangan iklim dan budaya yang memfasilitasi  pelaksanaan  program kapasitas  individu  dan  kelembagaan untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapai(Godakandage  et  al.,  2017). Ada  dua  aspek  penting  dalam reformasi  ini:  struktur  dan  budaya. Kedua  aspek  ini  merupakan  aspek penting  dan  bermanfaat  dalam mendukung program. Karena pengembangan kapasitas harus dimulai  dengan  verifikasi  identitas, kita  harus  mengenali  kekuatan  dan kelemahan pribadi serta institusional dari  kapasitas  yang  ada(Banerjee  et al., 2020).
Dalam pelaksanaan peningkatan  mutu  pendidikan,  harus memastikan dan mengontrol kualitas instruksi  agar  sesuai  dengan  Standar Pendidikan  Nasional.  Dalam  hal  ini, pemerintah  menilai,  mengakui  dan sertifikasi(Suyadi et al., 2021). Ketiga proses ini dilakukan untuk menentukan  apakah  suatu  pendirian memenuhi  syarat    pendidikan berstandar nasional. Standar pendidikan  nasional  bukan  hanya tentang  kesetaraan    standar  mutu pendidikan  di  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia, tetapi juga untuk menanggapi  perubahan  kebutuhan lokal,  nasional  dan  global.  Karena kualitasnya    pendidikan  di  Indonesia tertinggal  jauh    dari  negara-negara ASEAN lainnya, sehingga  Perbaikan di bidang  pendidikan  akan  terus dilakukan.  Jadi  sangat  berkualitas pendidikan  di  Indonesia  mampu bersaing dengan negara lain(Teehankee  &  Thompson,  2016). Kekhawatiran  utama  terkait  dengan upaya  peningkatan  kualitas      antara lain,  terkait  dengan  kelemahan  guru dan perbaikan materi bagi siswa, serta metode   pemagangan (masih menjadi tradisi,  terutama  untuk  tujuan demokratisasi),  dan      kelemahan sistem  peringkat  dan  orientasi  untuk kinerja eksternal, terutama relevansinya   dengan kebutuhan akan demokratisasi sosial dan perkembangan dunia usaha(Hambali, 2020). Capacity building dalam penelitian ini mencangkup peningkatan    kelembagaan.  Secara definisi capacity building adalah suatu serangkaian  strategi  yang  tertuang dalam  proses  untuk  meningkatkan kemampuan  seseorang,  organisasi, atau  sistem  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitasnya(Biesta  et al., 2011). Pemenuhan aspek struktur organisasi      mulai  dari  formalisasi, sentralisasi,  kompleksitas  menjadi
unsur   koheren dalam pengembangan kapasitas  memusatkan  perhatian pada  tiga  hal(Spoth  et  al.,  2004). Pertama,  dimensi  pengembangan
SDM  mencangkup      langkah  strategis berupa rekrutmen guru senior untuk ditempatkan      pada  posisi  strategis pengasuhan santri dan ADM kesekretariatan,      rekrutmen  guru pengabdian sebagai manajer operasional  lapangan      menangani kegiatan ekstrakurikuler dan penanaman  lifeskill  santri;      Kedua, dimensi penguatan organisasi mencangkup  penguatan  unit      usaha pesantren  menuju  pada  kemandirian ekonomi,  penguatan      relasi  untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan  akademik      guru  dan  menjadi salah satu sekolah penerima program sekolah  Berbasis Pesantren; Dimensi Ketiga, reformasi kelembagaan mencangkup perubahan status kelembagaan menjadi binaan pemerintah  dan  perubahan  jenjang pendidikan  formal.  Dalam    proses capacity  building  terdiri  dari  empat tahapan  yaitu  tahap    (1)  pra-formal (organisasi  pendidikan  rintisan);  (2) tahap formal   (organisasi pendidikan potensi);  (3)  tahap  transisional (organisasi pendidikan standar nasional);  dan  (4)  tahap  otonom (organisasi      pendidikan  standar internasional).  Melakukan  berbagai upaya  untuk      tingkat  yang  berbeda, yaitu tingkat sistem, tingkat
organisasi,  dan      tingkat  individu.
Untuk  bisa  menerapkan  kurikulum Anti Korupsi. Pendidikan pencegahan korupsi yang serius merupakan salah satu upaya reformasi terpenting yang diperlukan  untuk  mengatasi  masalah korupsi.  Melalui  proses  penanaman nilai-nilai  antikorupsi  sejak  dini kepada  siswa  diharapkan  dapat mengembangkan sikap dan kepribadian antikorupsi.  Oleh karena itu,  menurut  Pak  Alhudri,  Kepala
Dinas Pendidikan Aceh,  akan tercipta budaya  antikorupsi  di  lingkungan pendidikan  Aceh.  Oleh  karena  itu, perlu  adanya  program    pendidikan antikorupsi  yang  serius  bagi  para guru,  yang  akan  menghasilkan generasi  penerus  antikorupsi,”  jelas Alhudri,  saat  membuka    trainer  to training (ToT) pendidikan kritis guru bermotivasi  antikorupsi  tahun  2022. bahwa  program  ini  sangat  penting untuk  memastikan  bahwa  pelatihan calon  guru  konsisten  dengan  model pendidikan, konsep dasar, kurikulum, peta  standar  kompetensi  pendidikan dalam  etika,  sikap,  pengetahuan, keterampilan  mata  pelajaran  anti korupsi.  dan  petunjuk  teknis    telah disusun  sebelumnya.      Sekaligus memastikan  kapasitas  pelatih  dalam hal ideologi, moralitas, cara pandang, pengetahuan  dan  keterampilan  yang nantinya    akan  diturunkan  kepada guru. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan  sebagai  bagian  integral dari  mata  pelajaran  yang    ada  atau sebagai  muatan  lokal  di  pendidikan dasar  atau  menengah  pertama  dan dimasukkan ke dalam kurikulum ASN. Bagian tambahan selain mensosialisasikan kegiatan antikorupsi  di  sekolah,    para  kepala dinas,  dinas  kabupaten/kota  juga menggunakan akun untuk mengirimkan  laporan  pelaksanaan kerja  antikorupsi  di  sekolah  melalui website https://jaga. Id.
Ada  sembilan  nilai  penting antikorupsi  yang  diajarkan  kepada siswa  untuk  membantu  memperkuat sikap  antikoruptif.  Sikap  tersebut meliputi  kejujuran,  tanggung  jawab, kesederhanaan, kebajikan, kemandirian,  disiplin,  keadilan,  kerja keras,  dan  keberanian.  Berikut beberapa alternatif penguatan pembuatan kurikulum antikorupsi : a. Peninjaun dan perumusan kurikulum  dalam  pendidikan  formal, informal,  dan  nonformal.  Pentingnya
peninajuan dan perumusan kurikulum untuk tiga ranah
penyelenggara  pendidikan  ini  adalah agar  terdapat  kesamaan  persepsi, sehingga  terdapat  kesinambungan pola  pikir  dan  pola  tindak  oleh  tri pusat pendidikan. Dalam hal ini, yang menjadi  sangat  penting  untuk dirumuskan dan dilaksanakan bersama  adalah  tentang  materi pembelajaran, metode, strategi, media pembelajaran , dan perangkat evaluasi pembelajaran.  Nilai-nilai  antikorupsi selanjutnya  dapat  dikembangkan secara kolaboratif dan berkesinambungan  oleh  tiga  pusat pendidikan tersebut. Saling memperkuat  antara  ketiga  pusat pendidikan, menjadi sebuah keniscayaan agar tujuan, semakin hari semakin  dirasakan  kemanfaatannya. b.  Memberikan  penguatan  aspek pengetahuan,  metode,  media,  dan strategi  pembelajaran    kepada pengelola  dan  pelaku  tri  pusat pendidikan,  terlebih  kepada  para guru. Hal ini penting, karena menurut esensialisme,  guru  menjadi  penentu keberhasilan siswa, kompetensi,
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku  guru  merupakan  salah  satu sumber belajar.
c.  Perumusan  hierarkhi  nilai-nilai berdasarkan usia. Hierarkhi nilai-nilai antikorupsi,  memudahkan  pemetaan materi pembelajaran, model pembelajaran,  metode,  media,  dan evaluasi pembelajaran, sehingga prinsip  keberlanjutan    terjaga, menarik, dan actual. d. Gerakan literasi antikorupsi untuk semua masyarakat. Literasi antikorupsi  di  sekolah,  dengan  cara mewajibkan  kepada  siswa  untuk membaca buku, artikel, berita tentang korupsi, melalui media cetak ataupun internet, secara berkala dan berkelanjutan. Hasil membaca ditindaklanjuti  dengan  dituliskan dalam  karya  tulis,  bisa  berupa  opini,
cerita,  buku,  sajak,  puisi,  syair, maupun karya ilmiah.
e.  Penguatan  sinergi  antara  sekolah,
keluarga, masyarakat, instansi pemerintah,  dan  lembaga-lembaga swadaya masyarakat  yang dilakukan seolah-olah  masih  sendirian,  belum didukung  secara  komphrehensif  dan sinergis  dari  lembaga  lainnya  secara optimal. Korupsi adalah masalah atau kejahatan luar biasa, maka pencegahannya  juga  harus  dilakukan secara  luar  biasa.  Perlu  adanya program bersama, komitmen bersama,  langkah  yang  sama,  dan evaluasi bersama. Dibutuhkan sinergi dengan lembaga penyiaran, dalam hal penayangan  media-media  di  layar kaca secara rutin.
f.  Reformasi  budaya.  Reformasi budaya dengan mengemas ulang atau memformat  ulang  budaya  dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau  organisasi,  yang  sebenarnya merupakan bibit perilaku korupsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu, berdaya saing, ideal  dengan  persyaratannya  dan mudah-mudahan  kurikulum  yang bebas  korupsi.  Pemikiran  mengenai pendidikan  berkarakter  menjadi sangat  penting  di  tengah  upaya penyelenggaraan  pendidikan  anti- korupsi.  Kurikulum  pendidikan  anti- korupsi  merupakan  konsep  yang ditawarkan untuk menanamkan nilai- nilai  anti  korupsi.  Adapun  beberapa model yang digunakan antara lain: (1) Model  sebagai  Mata  Pelajaran Tersendiri,  (2)  Model  Terintegrasi dalam  Semua  Mata  Pelajaran,  (3) Model  di  Luar  Pembelajaran,  (4) Model  pembudayaan,  pembiasaan nilai  dalam  seluruh  aktivitas  dan suasana sekolah, (5) Model Gabungan.
Lembaga  KPK  merupakan  lembaga non  structural  yang  sangat  penting untuk  pencegahan  dan  penindakan terhadap perkara korupsi di Indonesia.maka    kita  masing-masing menajdi  cakrawala dengan pemetaan konseptual  pemikiran  atau  roadmap, yaitu:
1. Melihat problem dunia pendidikan di Indonesia saat ini, tentunya dalam upaya  untuk  memulai  memperbaiki sangatlah  sulit,  apalagi  menyangkut dari mana kita akan memulai terlebih dahulu.  Khususnya  dalam  konteks masyarakat  yang  demokratis  dan pluralistik,  kesadaran  dan  partisipasi seluruh  pemangku  kepentingan  dari para  pemangku  kepentingan  dalam sistem pendidikan nasional diperlukan  untuk  berperan  aktif, sekaligus  melekatkan  komitmen  dan komitmen  untuk  mengembangkan pendidikan yang berdaya saing, mutu dan  nilai,  antara  lain  melalui penerapan prinsip peningkatan kapasitas  setiap  potensi  sesuai  daya tampung  atau  kapasitas  optimal secara bersama-sama dengan penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang kompeten.
2.  Konsep  pengembangan  kapasitas dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengembangan  pendidikan  melalui proses  perubahan  sistematis  yang meningkatkan kemampuan seseorang,    organisasi  atau    sistem untuk  mencapai  tujuan  sistem  yang diinginkan.  Peningkatan  kapasitas juga  dapat  didefinisikan  sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan  individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisis lingkungan; mengidentifikasi
masalah,  kebutuhan,  tantangan  dan peluang;  merumuskan  strategi  untuk mengatasi  masalah,  masalah  dan kebutuhan  ini,  dan  memanfaatkan peluang  yang  relevan.  Dengan
melaksanakan  program  penelitian anti korupsi di Provinsi Aceh.
3.  “Revolusi  Mental”  merupakan gerakan  nasional  sebagai  reformasi mendasar dalam meningkatkan sistem  pendidikan  nasional.  Gerakan ini  dilakukan  secara  serentak  di bawah  empat  komponen  yaitu revolusi manajemen makro pendidikan nasional, revolusi manajemen pendidikan daerah, revolusi manajemen satuan pengajaran, dan revolusi pembelajaran.  Semua  itu  harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Aceh. 4.  Dalam  konteks  pendidikan, konotasi  rehabilitasi  secara  wajar dapat dipahami sebagai upaya  serius, berskala besar dan terstruktur untuk meningkatkan mekanisme dan sistem pencapaian  pendidikan,  konversi,
kualitas dan kompetisi. Dari pengertian  tersebut  dapat  dikatakan bahwa  pemulihan  mutu  pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan  sistem  dan  mekanisme penyelenggaraan  pendidikan,  yang terdiri  dari  komponen-komponennya yang  saling  berinteraksi  dan  harus bertindak  sebagai  satu    kesatuan untuk  mencapai  tujuan  tertentu. unsur-unsur utama: (1) tujuan, (2) isi atau komponen, dan (3) proses.

## REFERENSI
Adejumo,  O.  O.,  Asongu,  S.  A.,  & Adejumo, A. V. (2021). Education enrolment  rate  vs  employment rate: Implications for sustainable human  capital  development  in Nigeria. International  Journal  of Educational Development , 83 (March 2020), 102385. https://doi.org/10.1016/j.ijedud ev.2021.102385
Ani,  U.  D.,  Watson,  J.  M.  K.,  Carr,  M., Cook, A., & Nurse, J. R. C. (2020). A review  of  the  use  and  utility  of industrial  network-based  open source  simulators:  functionality, security,  and  policy  viewpoints. Journal  of  Defense  Modeling  and Simulation , 11 – 20. https://doi.org/10.1177/15485 12920953499 Banerjee, R., Boly, A., & Gillanders, R. (2020).  Anti-Tax  Evasion,  Anti- Corruption  and  Public  Good Provision: An Experimental Analysis  of  Policy  Spillovers.
SSRN  Electronic  Journal , July ,  1 – 32.
https://doi.org/10.2139/ssrn.36 52411
Becker,  F.  G.,  Cleary,  M.,  Team,  R.  M., Holtermann,  H.,  The,  D.,  Agenda, N.,  Science,  P.,  Sk,  S.  K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich,  I.,  Olmert,  Y.,  Uld,  D.
Q.  G.  L.  Q.,  Ri,  W.  K.  H. U.,  Lq,  V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg,
L. V, Wkh, R. Q., … یمطاف , ح . ( 2015 ) .
No 主観的健康感を中心とした 在宅高齢者における 健康関連指
標に関する共分散構造分析 Title. Syria  Studies , 7 (1),  37 – 72. https://www.researchgate.net/p ublication/269107473_What_is_ governance/link/548173090cf2
2525dcb61443/download%0Ah ttp://www.econ.upf.edu/~reyna l/Civil wars_12December2010.pdf%0A https://think-
asia.org/handle/11540/8282%0
Ahttps://www.jstor.org/stable/ 41857625
Biesta,  G.,  Allan,  J.,  &  Edwards,  R. (2011).  The  Theory  Question  in Research  Capacity  Building  in Education:  Towards  an  Agenda for Research and Practice. British Journal  of  Educational  Studies ,
59 (3), 225 – 239. https://doi.org/10.1080/00071
005.2011.599793
Birkland, T. A. (2015). An introduction to  the  policy  process:  Theories, concepts,  and  models  of  public policy making: Fourth edition. In
An  Introduction  to  the  Policy Process:  Theories,  Concepts,  and Models  of  Public  Policy  Making: Fourth Edition . https://doi.org/10.4324/97813 15717371 Boucher, A. (2017). Boundary spanning  regimes  and  public policy change: the convergence of welfare and immigration policies. Australian  Journal  of  Political Science , 52 (1), 19 – 36. https://doi.org/10.1080/10361 146.2016.1260682 Chaskin,  R.  J.  (2000).  Building community capacity: A definitional  framework  and  case studies  from  a  comprehensive community  initiative. Urban Affairs  Review , 36 (3),  291 – 323. https://doi.org/10.1177/10780 870122184876
Godakandage,  S.  S.  P.,  Senarath,  U.,
Jayawickrama, H. S., Siriwardena,
I., Wickramasinghe, S. W. A. D. A.,
Arumapperuma, P., Ihalagama, S., Nimalan,  S.,  Archchuna,  R.,
Umesh, C., Uddin, S., & Thow, A. M. (2017).  Policy  and  stakeholder analysis of infant and young child feeding programmes in Sri Lanka. BMC  Public  Health , 17 (Suppl  2). https://doi.org/10.1186/s12889 -017-4342-4
Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan  antikorupsi  dalam pembelajaran. Integritas:  Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi , 6 (1), 31 – 45.
https://doi.org/10.32697/integr itasv6i1.621
Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh. (2019). SURVEI  PERSEPS  I
KORUPSI 2019 .
Piocos,  C.  M.,  Vilog,  R.  B.  T.,  & Bernadas,  J.  M.  A.  C.  (2022). Interpersonal  Ties  and  Health Care:  Examining  the  Social Networks  of  Filipino  Migrant Domestic Workers in Hong Kong.
Journal  of  Population  and  Social
Studies , 30 , 86 – 102. https://doi.org/10.25133/JPSSv 302022.006
Soti-Ulberg,  C.,  Hromi-Fiedler,  A.,
Hawley, N. L., Naseri, T., Manuele- Magele,  A.,  Ah-Ching,  J.,  Pérez- Escamilla, R., Sanele, M., Maualaivao,  N.  T.,  Faaleaga,  V., Aiolupotea,  S.,  Abraham,  J.  A., Tuautu, S., Tamati, C., Lesatele, P., Harris, N., Moala, S., Leleimalefaga, S. U., Faleupolu, L., …  Atoa,  C.  (2020).  Scaling  up breastfeeding policy
and programs  in  Samoa:  Application of  the  Becoming  Breastfeeding Friendly  initiative. International Breastfeeding  Journal , 15 (1),  1 – 10. https://doi.org/10.1186/s13006 -019-0245-6
Spoth, R., Greenberg, M., Bierman, K., & Redmond, C. (2004). PROSPER community-university partnership  model  for  public education  systems:  Capacity- building  for  evidence-based, competence-building prevention. Prevention  Science , 5 (1),  31 – 39. https://doi.org/10.1023/B:PREV .0000013979.52796.8b
Suyadi,  S.,  Nuryana,  Z.,  &  Sutrisno,  S. (2021).  The  religion  in  higher education curriculum referring to Indonesian
qualification
framework:  The  inclusion  of neuroscience and anti-corruption education. International  Journal of  Education  and  Learning , 3 (1), 38 – 44. https://doi.org/10.31763/ijele.v 3i1.93
Teehankee,  J.  C.,  &  Thompson,  M.  R. (2016).  Electing  A  Strongman. Journal of Democracy , 27 (4), 125 –
134. https://doi.org/10.1353/jod.201 6.0068 Yang, L. (2017). Types and Institutional Design Principles of Collaborative  Governance  in  a Strong-Government  Society:  The
Case  Study  of  Desertification Control  in  Northern  China. International Public Management Journal , 20 (4), 586 – 623. https://doi.org/10.1080/10967 494.2016.1141812