…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Konsep Kesejahteraan Dalam Islam: Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

## Wahyu Nasikhatul Khasanah
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga E-mail: wahyu.mbsfebi@gmail.com

## Article History:
Received: 13 Februari 2023 Revised: 14 Februari 2023 Accepted: 15 Februari 2023
Abstract: Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh semua makluk di dunia, baik kesejahteraan spiritual maupun material. Pada tahun 2004  kenaikan  BBM  yang  mengakibatkan  harga kebutuhan menjadi naik sehingga masyarakat miskin semakin  menderita  karena  kenaikan  tersebut.  BLT merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  bagi orang  yang  kurang  mampu.  Konsep  kesejahteraan dalam  islam  biasa  disebut  dengan  maslahah  yang meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  baik ekonomi  individu  dan  kolektif,  dan  sangat  relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (falah) serta sesuai dengan tujuan Syariah dan juga tidak ada lagi adanya  kegelisahan,  kesusahan,  kemiskinan  dan kekufuran  sehingga  masyarakat  merasa  nyaman, tentram didunia maupun di akhirat. Keywords: Kesejahteraan Islam, BLT, Pemerintah

## PENDAHULUAN
Setiap manusia  yang ada dimuka bumi ini memiliki impian dan harapan untuk   hidup  dalam keadaan  sejahtera,  dan  setiap  orang  tua  juga  mengharapkan  hal  yang  sama  bagi  anak  dan keluarganya baik berupa kesejahteraan material maupun spiritual. Orang tua akan terus berusaha dan  melakukan  apa  saja  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  mereka.  Mereka  juga  akan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi keluarganya dari berbagai gangguan dan bahaya yang mungkin akan timbul (Sukmasari, 2020).
Manusia  adalah  makhluk  social,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Ibn  Khaldun  (1994:45)  dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, kita akan membutuhkan orang lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  kita.  Misalnya  seorang  penjual  membutuhkan  pembeli  untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Hud ayat 6: ”Dan tidak ada suatu binatang  melata-pun  di  bumi  melainkan  Allah-lah  yang  memberi  rezkinya” .  Allah  telah berjanjikan  kesejahteraan  bagi  hamba-hambaNya  dan  makhluk  hidup,  namun  jaminan  itu  tidak akan diberikah kecuali tanpa usaha, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11:  “ Sesungguhnya  Allah  tidak  merubah  keadaan  sesuatu  kaum  sehingga  mereka  merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”.
Manusia juga membutuhkan Lembaga untuk memfasilitasi, menjaga dan menegakkan berbagai standart  dan  undang-undang  yang  memudahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  atau  biasa disebut  dengan  “Pemerintah”.  Dalam  pasal  33  UUD  1945,  bab  tentang  ekonomi  nasional  dan kesejahteraan  sosial  menyatakan  bahwa  negara  bertanggungjawab  untuk  merawat  orang  miskin dan  anak-anak  terlantar.  Sayangnya,  deklarasi  tujuan  bangsa  ini  masih  jauh  dari
kenyataan.(Dampriyanto, 2009)
Dua  metode  yang  sering  digunakan  untuk  mengukur  kesejahteraan  adalah  pendapatan  dan konsumsi.  Namun,  jika  kita  mengukur  kesejahteraan  dengan  pendekatan  pendapatan  kita  akan menghadapi masalah dengan ketersediaaan data untuk sektor informal, karena di Indonesia banyak sekali  sector  informal  daripada  pekerjaan  di  sektor  formal  selain  itu  masyarakat  juga  merasa keberatan jika ditanya mengenai berapa pendapatan mereka.(Sodiq, 2015)
Sementara itu, jika menggunakan pendekatan konsumsi untuk mengukur kesejahteraan rakyat, kita juga mengungkap isu-isu  yang tidak mencerminkan kenyataan. Misalnya, orang  yang tidak ingin  memberitahukan  pengeluaran  mereka  tentang  barang  mewah  atau  illegal,  selain  itu  setiap rumah tangga juga memiliki khas tersendiri dalam konsumsinya. (Sodiq, 2015)
Kosep  kesejahteraan  dalam  islam  seperti  yang  kita  ketahui  ada  tiga  klasifikasi  status  sosial berdasarkan pendekatan zakat, Ashnaf Tsamaniyah, kelompok menengah, kelompok kaya (wajib zakat). Namun, sebagai umat islam tentunya kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang- orang yang menganut ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan.
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah kebijakan sosial yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari masalah politik karena  para  pemain  politik  yang  berkepentingan  dengan  kebijakan  tersebut  terlibat  dalam pembuatan  dan  implementasinya  yang  dapat  menghasilkan  tawar  menawar  yang  luas.  BLT  dan BPJS merupakan kebijakan sosial yang cukup populis, ini merupakan inisiatif dari Presiden SBY yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menebus kenaikan harga BBM. Kedua program  ini  yang  menjadi  bagian  jadwal  politik  terkait  erat  dengan  unsur  dan  makna  politik. (Christian, 2017)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian bermakna sebagai metode ilmiah guna mendapatkan dengan memiliki tujuan  yang  khusus.  Metode  ini  juga  dimaknai  sebagai  cara  untuk  mengumpulkan  data  untuk kemudian juga menganalisis data  yang didapat.  Data  yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna  memperoleh  wawasan  baru  melalui  aturan  yang  reliabel  dan  terpercaya.  Penelitian  ini mempergunakan  studi  kepustakaan,  dimana  bermakna  suatu  kegiatan  guna  menyerap  berbagai informasi yang benar dan sejalan dengan topik yang sedang diangkat sebagai obyek dari penelitian. Informasi  yang dimaksud didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa tesis, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber  lainnya  (Milya  Sari,  2020).  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  peneliti  mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Indonesia  mencabut  subsidi  minyak  pada  tahun  2004  setelah  memastikan  harga minyak  dunia  meningkat  secara  global.  Hal  ini  dilakukan  dengan  justifikasi  bahwa  maayoritas konsumen BBM bersubsidi adalah orang-orang kaya yang bekerja di sector industry mencapai 75% penggunaan bahan bakar yang dibeli dari tahun 1998 sampai dengan 2005. Karena kenaikan harga minyak  dunia,  pengurangan  subsidi  berlanjut  sampai  tahun  2008  dengan  kenaikan  sebesar  50% dari  jumlah  awal.  Akibatnya,  biaya  kebutuhan  meningkat.  Kemudian  pemerintah  membuat program BLT guna untuk mengurangi dampak kenaikan harga pada masyarakat miskin.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Jusuf  Kalla  dan  Susilo  Bambang  Yudoyono  memulai  program  ini  tak  lama  setelah  ia memenangkan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2004.  Program  BLT  tanpa  syarat menargetkan penduduk 19,2 juta keluarga berpenghasilan rendah digalakan. sejak oktober 2005 hingga  desember  2006  sesuai  dengan  intruksi  presiden  Nomor  12.  Kemudian  pada  tahun  2008 digalakan lagi BLT akibat kenaikan harga minyak dunia, dan kemudian pemerintah mengadakan BLT lagi pada tahun 2013, namun dengan istilah Bantuan Langsung Sementara Untuk Masyarakat (BLSM). Selama program BLT berlangsung banyak sekali perselisihan yang muncul dari tahun ke tahun.  Perdebatan  yang  muncul  akibat  dugaan  termasuk  BLT  digunakan  untuk  meningkatkan popularitas pemilu, menipu masyarakat dan meningkatkan hutang negara.
Penyaluran  BLT  2009  memuat  konten  politik.  Untuk  pencairan  BLT  2009,  pemerintah menggunakan data rakyat miskin pada tahun 2005. Namun mengingat 1,6 juta rakyat miskin tidak lagi  menerima bantuan, statistic tahun 2005 ini bisa jadi kontroversial, dalam pengambilan data yang terlalu lama tahunnya ini dapat menyebabkan penyaluran BLT ini tidak tepat sasaran (Akib, et al., 2016)
Walikota  diberi  perintah  oleh  Megawati  untuk  menolak  pembagian  BLT  di  wilayahnya. Megawati yang sebelumnya menolak BLT, diserang dengan dukungan public terhadap BLT yang dapat  meningkatkan  popularitas  SBY.  Dukungan  partai  Demokrat  dan  SBY  sangat  dipengaruhi oleh keberhasilan BLT (Sumarto, 2014). Ketua Badaan Pemeriksaan Keuangan, Anwar Nasution menyatakan  bahwa  penerimaaan  program  BLT  berasal  dari  hutang,  ini  merupakan  hasil  paling kontroversial. Mereka menemukan bahwa program BLT adalah salah satu inisiatif kebijakan Bank Dunia yang juga mendapat dukungan dari Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan negara- negara  lain.  Namun  pernyataan  Anwar  Nasution  ini  dibantah  oleh  Aburizal  Bakrie  yang mengatakan  bahwa  pembiayaan  BLT  ini  tidak  semuanya  menggunakan  dan  hutang,  kemudian mentri keuangan Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dana BLT ini berasal dari kompenasasi kenaikan harga BBM dan sumber dana ini sudah berjalan sejak tahun 2005.
Selain  itu,  beberapa  organisasi  mendukung  adanya  BLT,  karena  menurut  Mercka  BLT  ini merupakan inisiatif yang dapat berpotensi membantu masyarakat yang kurang mampu, meskipun tidak  secara  langsung  mempengaruhi  pendapatan  masyarakat.  BLT  ini  bisa  digunakan  sebagai modal kerja, daya beli dan juga tabungan, jadi meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif, program BLT tetap bisa meningkatkan kesejahteraan sebagiaan kecil masyarakat (Iping, 2020).
Direktur  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Paskah  Suzetta  mengawasi  langsung penyerahan  BLT,  ia  menilai  penyaluran  dana  BLT  sudah  efisien,  berhasil  dan  terbaik  dalam memberikan  BLT  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Bank  Dunia  menganggap distribusi untuk rumah tangga ini sangat tepat sasaran dan memiliki pengaruh yang menguntungkan pada pembangunan lingkungan dan insentif bagi yang kurang produktif. Selain itu program BLT disebut-sebut sebagai salah satu program yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin oleh Menteri Sosial Bachtiar Hamzah. Dibuktikan bahwa pada tahun 2007 terdapat 37 juta orang miskin dan  turun  menjadi  35  orang  miskin  pada  tahun  2008.  Direktur  BAPPENAS  juga  berpendapat bahwa BLT dapat menukar daya beli masyarakat dan meringankan kesulitan.
Konsep  kesejahteraan  dalam  islam  menurut  Chapra  (2001)  tentang  betapa  eratnya  hubungan antara hukum islam dan kemaslahatan. Ekonomi islam yang merupakan bagian dari hukum islam tidak  diragukan  lagi  memiliki  tujuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  tujuan  keseluruhan  hukum islam.  Mewujudkan  cita-cita  manusia  untuk  kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat  ( falah )  serta menjalani kehidupan yang baik dan terhormat adalah tujuan utama ekonomi islam ( al-hayah al- thayyibah ). Konsep kesejahteraan dalam terminologi Islam disebut mashlahah. Mashlahah adalah konsep yang sangat kuat yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu
maupun  kolektif,  dan  penting  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  dan  masyarakat  dan  sesuai dengan tujuan Syariah. (Pusparini, 2015).
Pemenuhan  kebutuhan  material  seseorang  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  aspek kesejahteraan  yang  dijadikan  indicator.  Menurut  Al-Ghazali,  kesejahteraan  dikenal  dengan “ Maslahah “ yang diharapkaan manusia tidak dapat dipisahkan dari unsur harta, karena penyediaan sandang, pangan dan papan merupakan salah satu fungsi utama harta (Karim, 2008).
Menurut P3EI (2008), menurut Islam kesejahteraan memiliki dua pengertian, yaitu:
1. Kesejahteraan  yang komprehensif dan seimbang, yaitu. H. penghematan materi didukung oleh  pemenuhan  kebutuhan  spiritual,  yang  meliputi  baik  individu  maupun  sosial.  Sosok manusia  terdiri  dari  unsur  fisik  dan  mental,  sehingga  kebahagiaan  harus  menyeluruh  dan seimbang  antara  keduanya.  Demikian  pula,  orang  memiliki  dimensi  individu  dan  sosial. Seseorang  merasa  bahagia  ketika  ada  keseimbangan  antara  dirinya  dan  lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah), karena manusia hidup tidak hanya di dunia tetapi  juga  di  dunia  setelah  mati/kehancuran  dunia  (akhirat).  Ternyata  kecukupan  materi dunia mencapai kecukupan akhirat. Jika keadaan ideal ini tidak tercapai, kesejahteraan di akhirat tentu lebih penting, karena itu adalah sesuatu yang abadi dan lebih berharga daripada kehidupan di dunia ini.
Kesejahteraan  dalam  ekonomi  Islam  adalah  kesejahteraan  yang  total,  yaitu  kesejahteraan material  dan  spiritual.  Konsep  kesejahteraan  dalam  ekonomi  Islam  tidak  hanya  diukur  menurut nilai  ekonomi,  tetapi  juga  mencakup  nilai  moral,  spiritual,  dan  sosial.  Jadi  kesejahteraan berdasarkan Islam memiliki konsep yang lebih dalam (Sardar et al., 2016)
Kesejahteraan  hidup  seseorang  sebenarnya  memiliki  banyak  metrik  yang  terukur.  Ukuran kesejahteraan manusia juga sering berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an, kesejahteraan diukur dengan aspek fisik seperti berat badan, tinggi badan dan pola makan, harapan hidup dan pendapatan.  Tahun  1980-an  terjadi  pergeseran  dalam  mengukur  kesejahteraan  dalam  hal pendapatan,  pekerjaan,  dan  hak-hak  sipil.  Perubahan  lain  terjadi  pada  tahun  1990-an,  ketika Mahbub Ul-Haq merumuskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kesejahteraan. Dalam HDI, kesejahteraan tidak lagi hanya ditekankan secara ekonomi, tetapi juga dari perspektif kualitas  sosial  individu.  IPM  merupakan  gabungan  dari  tiga  komponen  yaitu  Indeks  Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan Per Kapita. (Sardar et al., 2016)
Hakim (2013) mengatakan bahwa ekonomi tradisional mengonstruksi indikator kesejahteraan sosial dari beberapa perspektif, antara lain:
1. Adam  Smith  dalam  bukunya  The  Wealth  of  Nation  mengatakan  bahwa  kemakmuran manusia tercapai bila terpenuhi empat prinsip dasar ekonomi, yaitu:
a) Asas keseimbangan antara produksi dan konsumsi;
b) Prinsip manajemen kerja;
c) Prinsip pengelolaan modal;
d) Prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Menurut  Miles  (1985),  ada  empat  indikator  yang  digunakan  untuk  menentukan kesejahteraan keluarga, yaitu:
a) Rasa aman
b) Kebebasan
c) Kesejahteraan
d) Identitas Diri
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Menurut  beberapa  ahli  dalam  buku  P3EI  (2008),  “indikator  kesejahteraan  Islami  adalah terpenuhinya  kebutuhan  fisik  dari  rizqi  yang  halal,  hidup  sehat  secara  jasmani  dan  rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama,  ridha dan qana’ah dengan apa  yang diberikan  Allah kepadanya  serta merasa bahagia”. Dengan  demikian,  kesejahteraan  dalam  Islam  tidak  hanya  diukur  dari  terpenuhinya  kebutuhan materi  saja,  tetapi  juga  terpenuhinya  kebutuhan  spiritual.  Suardi  (2021)  menjelaskan  tentang konsep kesejahteraan dan kebahagiaan mengacu pada tujuan syariat islam dengan :
a. Ad-din: Jagalah Agama Ryandono  (2010)  menyatakan  bahwa  Pelestarian  agama  dapat  diukur  dengan pelaksanaan  rukun  Islam  (syahadat,  shalat,  puasa,  zakat  dan  haji).  Selain  itu  juga  dapat dilihat pada pencapaian rukun iman.
b. An-nafs : Menjaga Jiwa Ryandono (2010) berpendapat bahwa perwujudan kepedulian spiritual terdiri dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
c. Al-Aql : Menajaga Akal Menurut  Al-Syatibh  (1997),  pemeliharaan  kewarasan  dapat  dibagi  menjadi  tiga tingkatan. Misalnya, dilarang minum alkohol selama fase Dharuriyah. Pada fase Hajjiyah, dianjurkan untuk mencari informasi. Misalnya pada tahap tahsiniyyah, hindari mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat.
d. An-nasl : Pelestarian Keturunan. Kita  manusia  tidak  perlu  khawatir  jika  belum  mampu  secara  finansial  untuk menikah karena Allah SWT memberikan rezeki dan karunia-Nya.
e. Al-Maal : Pemeliharaan Harta.
Menurut  Ryandono  (2010),  “perlindungan  kekayaan  meliputi  pengejaran pendapatan yang layak dan adil, akses peluang bisnis, aset legal dan thoyib, dan persaingan yang sehat”.

## KESIMPULAN
Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai social. Konsep kesejahteraan dalam islam juga disebut dengan maslahah atau sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik  ekonomi individu  dan kolektif, dan sangat  relevan dengan pencapaian kesejahteraan  sosial  ( falah )  serta  sesuai  dengan  tujuan  Syariah  dan  juga  tidak  ada  lagi  adanya kegelisahan, kesusahan, kemiskinan dan kekufuran sehingga masyarakat merasa nyaman, tentram didunia maupun di akhirat.
Pada tahun 2004 kenaikan BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan menjadi naik sehingga masyarakat  miskin  semakin  merana  karena  kenaikan  tersebut.  Pemerintah  kemudian  inisiatif mencetuskan BLT guna untuk menebus kesengsaraan masyarakat miskin agar sejahtera. BLT ini merupakan inisiatif yang dapat berpotensi membantu masyarakat yang kurang mampu, meskipun tidak  secara  langsung  mempengaruhi  pendapatan  masyarakat.  BLT  ini  bisa  digunakan  sebagai modal kerja dan juga tabungan, jadi meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif, program BLT tetap bisa meningkatkan kesejahteraan sebagiaan kecil masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI
Akib,  Irwan  dan  Risfaisal.  (2016).  Bantuan  Langsung  Tunai. Jurnal  Equilibrium  Pendidikan Sosiologi Vol 3 No.2 Al-Ghazali, Abu Hamid. (1991). Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.
Amirus, Sodiq. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Jurnal STAIN Kudus Equilibrium Vol 3 No 2 Bakri, Asafri Jaya. (1997). Konsep Maqashid menurut al-Syatibi . Syariah Jakarta: Logos wacana Chapra, Umer. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam), Jakarta: Gema Insani Press.
Christian,  Erza.  (2017).  Politic  Timing:  Analisis  Politik  Kebijakan  Sosial  (BLT  dan  BPJS)
Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudoyono Periode 2004-2014. ejournal3 Undip Dampriyanto. (2009). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka
Ibnu  Khaldun,  Abdurrahman.  (1994). Muqaddimah Ibnu Khaldun , Beirut:  Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.
Iping,  Baso.  (2020).  Perlindungan  Sosial  Melalui  Kebijakan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  Di  Era  Pandemi  Covid-19:  Tinjauan  Perspektif  Ekonomi  dan  Sosial. JMPIS:  Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 1 No.2. http://DOI:10.38035/JMPIS
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2008). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Miles. (1985). Social Indicator for Human Development. From Printer Publicers. Milya Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.
NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6 (1), 41–53. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2008). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pusparini, Dwi Martini. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam “Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”. Islamic Economics Journal Vol 1 No.1. http://dx.doi.org/10.21111/iej.vlil.344 Ryandono,  Muhammad  Nafik  Hadi.  (2008). Ekonomi  ZISWAQ  (Zakat,  Infaq,  Shadaqah  dan Waqaf). Surabaya: IFDI dan Cenforis.
Sardar, Ziauddin dan H.R Muhammad, Nafik. (2016). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah . Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No.5 Suardi,  Didi.  (2021).  Makna  Kesejahteraan  Dalam  Sudut  Pandang  Ekonomi  Islam. Islamic Banking:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Vol  6  No.2. http://DOI.10.36908/isbank
Sukmasari, Dahliana. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an. AT- TIBYAN: Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol 3 No.1.
Sumarto, Mulyadi.  (2014). “ Perlindungan Sosial dan Klientisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum ”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press