## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 1-12
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif utilitarianisme
Ahmad Mukhlish Fariduddin* 1, a , Nicolaus Yudistira Dwi Tetono 2, b 1 Universitas Katolik Parahyangan. Margajaya Dalam II Street, No.2, Bandung, 40224, Indonesia 2 Universitas Katolik Parahyangan. Kelapa Lilin Utara 7 Street, No.DF 9, Tangerang, 15811, Indonesia a faridshadv@gmail.com ; b nico.tetono@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak :  Perdebatan  mengenai  penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  memang  tidak  kunjung  berakhir, termasuk  pula  dalam  ranah  pidana  mati  bagi  koruptor.  Penelitian  ini  menawarkan  analisis  reflektif berdasarkan aliran utilitarianisme yang melihat unsur kemanfaatan sebagai justifikasi dari pemberlakuan sebuah hukum. Sudut  pandang utilitarianisme digunakan sebagai alat analisis karena kejahatan korupsi sangat  berhubungan  erat  dengan  keuangan  negara,  sehingga  sanksi  hukum  harus  dipastikan  dapat menghasilkan  manfaat  bagi  keuangan  negara  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukan  kemanfaatan  yang dihasilkan sangat kecil, sedangkan harga yang harus dibayar sangat tinggi dalam penjatuhan pidana mati bagi koruptor ini. Dalam perspektif utilitarianisme penjatuhan pidana mati bagi koruptor tidak mencapai kesebandingan dalam kalkulasi cost and benefit . Kata Kunci : pidana mati, utilitarianisme.
How  to  Cite :  Fariduddin,  A.  M.  .,  &  Tetono,  N.  Y.  D.  (2022).  Imposition  of  the  death  penalty  for corruptors  in  Indonesia  from  a  utilitarian  perspective. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi , 8 (1),  1-12. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903

## Pendahuluan
Hukuman atau sanksi hukum menurut R. Soesilo adalah perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar hukum (Kusumo, 2015). Ada yang  berpendapat  bahwa  sanksi  hukum  ditujukan  untuk  membalas  suatu  perbuatan,  bahwa seseorang harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan apa yang ia perbuat (Kholiq & Wibowo, 2016). Seseorang perlu dihukum sesuai dengan apa yang ia perbuat agar ia mendapatkan rasa jera dan berakhir pada ketakutan akan mendapatkan sanksi hukum tersebut bilamana seseorang yang lain hendak melanggar hukum  (Mertha, 2014). Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa  sanksi  hukum  diterapkan  demi  menjadikan  seseorang  lebih  baik  dari  pribadi  yang sebelumnya (Syatar, 2018). Pendapat yang disebut pertama merupakan pandangan penjatuhan pidana berdasarkan teori retributif, sedangkan yang disebut kedua adalah pandangan penjatuhan pidana berdasarkan teori utilitas (Mastalia, 2017). Seiring perkembangan zaman, teori utilitas-lah yang  kerap  dipandang  lebih  unggul  dalam  mendefinisikan  tujuan  diberikannya  sanksi  hukum, khususnya  dalam  ranah hukum  pidana,  dibandingkan  teori  retributif  (Kania,  2014).  Demikian karena  teori  utilitas  lebih  mengedepankan  aspek  kemanfaatan  dari  sanksi  hukum,  ketimbang aspek pembalasan diri manusia terhadap si terpidana (Irmawanti & Arief, 2021).
Sanksi hukum, dalam hal ini sanksi pidana, memiliki berbagai jenis sanksi. Satu di antara jenis sanksi  itu  adalah  pidana  mati  yang  hingga  saat  ini  penerapannya  masih  menjadi  polemik (Kusumo,  2015).  Terlepas  dari  penerapan  hukuman  mati  yang  meninggalkan  perdebatan  itu, Indonesia sendiri merupakan satu dari 58 negara yang masih mempertahankan pemberlakuan pidana mati sebagai ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana tertentu, ter- masuk terhadap tindak pidana korupsi (ICJR, 2017). Adanya polemik dan kontroversi mengenai pidana  mati  juga  menjurus  pada  perdebatan  yang  lebih  sempit  mengenai  perlu-tidaknya terpidana korupsi untuk dijatuhi pidana mati. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, mengingat tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang meluas serta berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat (Wijayanti & Kasim, 2022). Misalnya saja, kerugian di Indonesia
yang diakibatkan oleh korupsi sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 56,7 T (Aslam & Khan, 2021). Padahal, kerugian sebesar itu pada tahun 2020 sudah dibarengi dengan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak 3 poin dari satu tahun sebelum-nya. Karena kekhususannya ini, terdapat berbagai pandangan yang menyatakan bahwa hukuman mati bagi terpidana korupsi perlu untuk dijatuhkan di bawah kondisi-kondisi yang spesifik.
Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud keadaan ter- tentu ialah: (1) dana yang dikorupsi merupakan dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bahaya, penanggulangan bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, serta penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan, (2) pengulangan tindak pidana korupsi. Pertimbangan dilakukannya pengaturan seperti ini adalah karena beberapa orang me- mang sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki lewat pidana penjara yang memakan biaya besar. Maka, pidana mati menjadi opsi terakhir bagi beberapa orang yang sudah tiada harapan untuk diperbaiki  lagi, dan hilang pula kewajiban memelihara kehidupannya di penjara  (Suud, 2020). Penjatuhan pidana mati juga akan menimbulkan perasaan puas bagi korban, karena kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya dapat terbalaskan (Yuhermansyah & Fariza, 2017).
Sejauh ini, pidana mati terhadap koruptor di Indonesia belum pernah dijatuhkan. Sanksi ter- berat  yang  pernah  dijatuhkan  di  Indonesia  terhadap  para  koruptor  adalah  pidana  penjara  se- umur hidup (Andryanto, 2021), walaupun sebetulnya beberapa dakwaan terhadap tindak pidana korupsi  pernah  memuat  tuntutan  hukuman  mati  seperti  dalam  kasus  Heru  Hidayat.    Kendati demikian,  dengan  adanya  peluang  bagi  koruptor  di  Indonesia  untuk  dijatuhi  hukuman  mati, kiranya layak dipersoalkan “apakah hukuman mati itu akan membawa manfaat atau tidak?”. Perlu juga dipertanyakan “apakah penjatuhan pidana mati itu pada akhirnya akan menghasilkan keba - hagiaan bagi masyarakat atau tidak?”. Jika memang tidak bermanfaat seh ingga tidak menghasil- kan kebahagiaan bagi masyarakat, maka apa perlunya pidana mati dijatuhkan kepada koruptor? Tulisan  ini  disusun  untuk  membahas  persoalan-persoalan  tersebut  bukan  hanya  dari  segi efektivitas penerapan hukuman mati bagi koruptor, tapi juga secara lebih reflektif-filosofis meng- gunakan pisau analisis utilitarianisme dari Jeremy Bentham.
Berdasarkan  penjelasan  dan  persoalan-persoalan  yang  telah  dikemukakan,  maka  masalah yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan menjadi: (1) Bagaimana kesebandingan harga  yang  harus  dibayar  dengan  manfaat  yang  dihasilkan  oleh  penjatuhan  pidana  mati  bagi koruptor di Indonesia?; (2) Bagaimana masyarakat bisa merasa bahagia dengan dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor di Indonesia?

## Metode
Penelitian ini melibatkan dua metode penelitian, yaitu secara yuridis-empiris dan secara kom- paratif.  Metode  yuridis-empiris  ialah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  suatu  norma hukum ( law in action ) pada setiap peristiwa hukum dalam suatu  masyarakat  (Benuf & Azhar, 2020). Objek yang akan diteliti adalah  efektivitas penerapan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia. Berhubung sampai saat ini sanksi tersebut belum pernah dijatuhkan terhadap koruptor di  Indonesia,  maka,  digunakanlah  pendekatan  komparatif  untuk  melihat  bagaimana  efektivitas penerapan pidana mati bagi koruptor di negara-negara lain yang pernah menjatuhkan sanksi ter- sebut. Pembandingan juga dilakukan terhadap bagaimana efektivitas penjatuhan pidana mati bagi kejahatan narkotika dan terorisme di Indonesia. Apabila penerapan pidana mati bagi koruptor di negara lain menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi (“IPK”) atau dalam Bahasa Inggris Corruption Perception Index (“CPI”) yang baik, dan apabila penerapan pidana mati bagi tindak pidana narko - tika dan terorisme di Indonesia mengakibatkan turunnya dua kejahatan tersebut, maka terdapat indikasi  sangat  kuat  bahwa  penerapan  pidana  mati  bagi  koruptor  di  Indonesia  akan  efektif. Sebaliknya, apabila penerapan pidana mati bagi koruptor di negara lain menghasilkan CPI yang buruk, juga penerapan pidana mati bagi tindak pidana narkotika dan terorisme di Indonesia tidak
menurunkan tingkat kejahatan tersebut, maka penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia punya indikasi kuat untuk tidak efektif.
Penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan tersebut, melainkan dilanjutkan dengan melihat efektivitas tersebut berdasarkan pandangan utilitarianisme. Efektivitas tersebut akan direfleksi- kan menggunakan kalkulasi cost and benefit , serta dihubungkan dengan segi kemanfaatan hukum guna membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Harga apa yang harus dibayar, manfaat apa yang akan didapat, juga dampaknya terhadap kebahagiaan masyarakat, seluruhnya akan dijelaskan pa- da penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis deskriptif mengenai penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia, tapi juga menawarkan pandangan reflektif- filosofis dari sudut pandang utilitarianisme.
Penulis juga menyinggung metode c ost and benefit analysis dalam tulisan ini. Namun demikian, makna cost and benefit analysis ini tidak penulis batasi pada pengertian sempitnya yang hanya me- nilai kuantifikasinya berdasarkan uang (Rahmiyati et al., 2019). Cost yang dimaksud penulis dalam artikel ini adalah segala hal yang terasosiasi dengan pain , sedangkan yang dimaksud dengan benefit adalah segala hal yang terasosiasi dengan pleasure, keduanya berdasarkan teori utilitas. Cost and benefit analysis dalam penelitian ini juga tidak akan ditemukan rumus-rumus kalkulasi yang biasa ditemukan dalam penelitian berbasis cost and benefit analysis lainnya, misalnya seperti dalam Neto dan Ferreira (2020) dan Rahman et al. (2021). Metode cost and benefit analysis dalam tulisan ini dilakukan dengan menempuh  langkah-langkah  berikut:  (1)  Menganalisis manfaat  ( benefit )  apa saja yang dapat timbul dari diterapkannya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Dengan kata lain, penulis menganalisis pleasure apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan terapkan- nya  hukuman  demikian;  (2)  Menganalisis  biaya  ( cost )  apa  saja  yang  harus  dikeluarkan  dalam menerapkan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dalam hal ini yang dibahas adalah pain apa saja yang timbul dari penerapan hukuman tersebut; (4) Membandingkan antara biaya dengan manfaat yang telah dianalisis pada poin 1 dan 2; dan (5) Menjawab pertanyaan apakah penerapan hukuman mati terhadap koruptor itu sebanding dalam cost and benefit atau tidak.

## Hasil dan Pembahasan

## Kerangka Teori: Utilitarianisme
Utilitarianisme pada mulanya digagas dari pemahaman bahwa pada dasarnya manusia dapat merasakan  dua  rasa  utama,  yakni  kebahagiaan  ( pleasure )  dan  penderitaan  ( pain )  (Mill,  2016). Menurut Bentham (1996), terdapat beberapa bangunan kebehagiaan utama yang merupakan kod- rat manusia untuk merasakannya, antara lain: (1) Pleasures of sense, yaitu kebahagiaan yang diha- silkan oleh panca indera, misalnya bahagia karena bisa melihat sesuatu yang indah atau bahagia karena  bisa  mengecap  makanan  yang  lezat;  (2) Pleasures  of  wealth, yaitu  kebahagiaan  karena memiliki sesuatu, misalnya bahagia karena memiliki harta kekayaan; (3) Pleasure of skill , yaitu kebahagiaan  karena  memiliki  suatu  kemampuan dalam  hal  tertentu,  misalnya  bahagia  karena memiliki  keahlian  hukum;  (4) Pleasure  of  power ,  yaitu  kebahagiaan  karena  memiliki  kekuatan dalam diri manusia untuk mempengaruhi orang lain, menekan orang lain, memberikan harapan atau ancaman kepada orang lain; (5) Pleasure of benevolence, yaitu kebahagiaan karena melihat subjek lain berbahagia, misalnya bahagia karena melihat orang lain atau seekor hewan berbahagia; dan, (6) Pleasure of malevolence, yaitu kebahagiaan karena melihat subjek lain menderita, misalnya bahagia karena melihat orang lain atau seekor hewan menderita.
Sedangkan penderitaan juga memiliki beberapa bangunan utama, di antaranya adalah: (1) Pains of privation , yaitu penderitaan karena tidak memiliki apa-apa, misalnya menderita karena tidak memiliki harta kekayaan; (2) Pains of awkwardness , yaitu penderitaan karena gagal untuk meng- aplikasikan sesuatu terhadap sesuatu, misalnya menderita karena gagal mendapatkan pekerjaan;
(3) Pains of enmity , yaitu penderitaan karena mengidap penyakit, dalam kondisi tidak sehat, atau meskipun sehat tapi hidup dalam lingkungan yang berpenyakit; (4) Pains of piety , yaitu penderita- an karena ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap keputusan Tuhan (Supreme Being), misalnya menderita karena kecewa kepada Tuhan yang mengambil nyawa anggota keluarganya; (5) Pains of benevolence , yaitu penderitaan karena melihat subjek lain bahagia, misalnya menderita karena melihat orang lain atau seekor hewan berbahagia; dan (6) Pains of malevolence , yaitu penderitaan
karena melihat subjek lain menderita, misalnya menderita karena melihat orang lain atau seekor hewan menderita.
Contoh-contoh tersebut dinyatakan Bentham untuk memperjelas fakta bahwa manusia hidup dalam  kebahagiaan  dan  penderitaan.  Dalam  bertindak,  manusia  pasti  akan  menilai-nilai  dan menimbang-nimbang apakah perbuatan yang akan ia lakukan menimbulkan kebahagiaan atau menimbulkan  penderitaan  (Wibowo,  2019).  Gagasan  terpenting  dalam  aliran  utilitarianisme adalah The Greatest Happiness Principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa yang benar adalah yang  bermanfaat  bagi  manusia  supaya  dapat  membawa  kebahagiaan  sebesar-besarnya  bagi manusia (Hamudy, 2019). Sisi kemanfaatan itu menjadi justifikasi bagi pembentukan dan/atau penerapan  suatu  kebijakan  hukum.  Sebagai  ilustrasi,  negara  demokrasi  diasosiasikan  dengan kemanfaatan  dari  segi  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  penegakkan rule  of  law . Dengan  membawa  banyak  manfaat  itu,  masyarakat  yang  hidup  di  negara  demokrasi  akan merasakan  kebahagiaan.  Maka  berdasarkan  aliran  utilitarianisme,  sistem  demokrasi  menjadi sistem yang ideal bagi suatu negara (Kalu & Attamah, 2020).
Hukum yang benar adalah hukum yang bisa membawa kebahagiaan besar melalui manfaatnya, karena pada dasarnya dan secara naluriah manusia akan mencari-cari kebahagiaan dan menghin- dari diri dari penderitaan (Karnouskos, 2021). Oleh karena itu, tujuan hukum yang sesungguhnya menurut Bentham adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Jika hukum itu bermanfaat dan menimbulkan banyak kebahagiaan, maka tujuan hukum telah tercapai. Sebaliknya, jika hukum itu tidak  bermanfaat  sehingga  tidak  menimbulkan  kebahagiaan,  bahkan  mungkin  menimbulkan penderitaan, maka tujuan hukum belum tercapai.
Pemikiran semacam ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan humanisme pada zaman ber- kembangnya aliran utilitarianisme yang mengedepankan nilai intrinsik harkat martabat manusia sebagai  sebuah  entitas  individu-personal.  Maka,  menjadi  masuk  akal  apabila  kebahagiaan dijadikan  indikator  dari  kemanfaatan  sebuah  hukum.  Begitu  pula  terhadap  penerapan  sanksi hukum, bahwa penerapan sanksi hukum yang benar adalah penerapan yang dapat menimbulkan banyak manfaat sehingga dapat menciptakan kebahagiaan sebesar mungkin.
Setiap perbuatan manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Kita sebutlah sisi baik sebagai “manfaat” ( benefit ) dan sisi buruk sebagai “harga” ( cost ). Secara kodrati, setiap tindak-tanduk ma- nusia  akan  didasarkan  kepada  perhitungan cost  and  benefit, yaitu  mengukur  apa  yang  harus dibayar untuk menghasilkan manfaat apa. Semakin tinggi manfaat dan semakin rendah harga dari suatu perbuatan, maka semakin besar kebahagiaan yang dihasilkan dan semakin kecil penderita- annya. Sebaliknya, semakin rendah manfaat dan semakin tinggi harga dari suatu perbuatan, maka semakin kecil kebahagiaan yang dihasilkan dan semakin besar penderitaannya (Varkey, 2021). Kalkulasi cost and benefit demikian dapat disebut sebagai principle of beneficence (Savulescu et al., 2020). Maka dari itu, refleksi berdasarkan utilitarianisme tidak dapat terlepas dari cost and benefit analysis (Katsourides, 2020).
Pandangan  utilitarianisme  klasik  menentukan  indikator  kemanfaatan  berupa  kebahagiaan. Menurut Bentham, terdapat empat parameter kebahagiaan, yaitu (Bentham, 1996): (1) Intensi- tasnya; (2) Durasinya; (3) Kepastiannya; dan (4) Familiaritasnya.
Intensitas suatu  produk hukum  adalah substansi apa  yang  diatur  dalam  produk  itu, sejauh mana pengaturannya, dan sedalam apa akan mempengaruhi kebahagiaan masyarakat. Durasinya berarti seberapa lama produk hukum ini akan berlaku dan seberapa lama akan mempengaruhi kebahagiaan atau penderitaan masyarakat. Kepastiannya merujuk kepada kepastian hukum dari produk hukum terkait, bagaimana harmonisasinya dengan keberadaan peraturan yang sudah ada, dan  bagaimana  kepastiannya  dalam  hal  penegakan  hukum  dari  produk  hukum  dimaksud. Familiaritasnya adalah seberapa cocok produk hukum itu dengan pengetahuan masyarakat akan hal-hal yang terkait dengan produk hukum tersebut (Bentham, 1996).
Dalam perkembangannya, utilitarianisme mengalami pergeseran sedikit demi sedikit dalam mengukur kemanfaatan dari sesuatu. Menurut pandangan utilitarianisme modern, mengukur ke- bahagiaan dengan parameter-parameter utilitarianisme klasik tidaklah mudah, karena seringkali ukuran-ukuran  itu  ternyata  abstrak.  Maka,  yang  dijadikan  ukuran  adalah  preferensi  manusia. Preferensi  manusia  dalam  memilih  mana  yang  paling  memuaskan  dirinya  dapat  dengan  jelas menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat baginya atau tidak (Savulescu et al., 2020).
Menurut  hemat  penulis,  masing-masing  pandangan  tersebut  memiliki  kelebihan  dan  keku- rangan. Utilitarianisme klasik memang cenderung abstrak dalam mengukur kebahagiaan, namun kelebihannya adalah ia dapat menerawang perbuatan apa akan menghasilkan manfaat apa. Dalam utilitarianisme  modern,  justru  preferensi  itu  hanya  akan  timbul  apabila  subjek  telah memiliki pengalaman terlebih dahulu yang berkaitan dengan perbuatan yang hendak ia lakukan. Artinya, walaupun utilitarianisme modern punya ukuran yang lebih jelas, tapi kelemahannya adalah  ia harus didahului dengan pengalaman awal. Karena kedua pandangan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-msaing, maka penulis beropini, bahwa keduanya bisa diupayakan untuk saling menyulam-tambal dalam menentukan aspek kemanfaatan dari suatu perbuatan, dalam hal ini mengukur aspek kemanfaatan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

## Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa
Peradaban di dunia semakin hari semakin berkembang ke arah modernisasi yang dapat mem- pengaruhi  pola  hidup  dan  perilaku  manusia.  Salah  satu  kejahatan  yang  berkembang  seiring dengan  perkembangan  zaman  adalah  kejahatan  luar  biasa  atau extra  ordinary  crime. Disebut sebagai “luar biasa” karena pada awalnya kejahatan ini ditafsirkan sebagai kejahatan yang meng - ancam ketertiban dunia dan berdampak sangat buruk bagi kemanusiaan. Dengan disepakatinya Statuta Roma pada tahun 1998, pengertian kejahatan luar biasa dibatasi terhadap empat jenis kejahatan, yaitu: (1) genosida; (2) kejahatan terhadap kemanusiaan; (3) kejahatan perang; dan. (4) kejahatan agresi (Hobbs, 2020).
Namun demikian, batasan mengenai kejahatan luar biasa itu semakin hari semakin meluas mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan apapun yang membawa dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan ketertiban-keamanan negara juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Siswadi, 2015). Di Indonesia, beberapa kejahatan secara khusus digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa, sekalipun kejahatan demikian tidak disebutkan dalam Statuta Roma. Kejahatan khusus tersebut termasuk kejahatan korupsi (Binaji & Hartanti, 2019), narkotika dan psikotropika, serta pencemaran  lingkungan  berat  (Prahassacitta,  2016).  Ciri  tindak  pidana  korupsi  dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia tampak pada: (1) Dampak merugikan yang bersifat sis- temik,  endemik,  dan  luas,  yang  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara  semata,  tetapi  juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas; (2) Lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi adalah lembaga yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana- pun mengingat kompleksitas objek yang hendak diberantasnya sangatlah tinggi; (4) Beban pem- buktian yang beralih secara terbatas kepada terdakwa tindak pidana korupsi (pemindahan beban pembuktian semi terbalik) (Samosir, 2017); (5) Ancaman pidana minimum, pidana denda, dan uang pengganti yang lebih tinggi dari pidana umum lainnya; dan (6) Kemungkinan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari berbagai aspek, utamanya aspek hukum.

## Data
Melihat penerapan pidana mati bagi koruptor di luar Indonesia, penulis mengumpulkan bebe- rapa negara yang dapat dijadikan pembanding yaitu Iran, Kuba, Vietnam, Korea Utara, dan Cina. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor di lima negara tersebut, serta CPI pada masing-masing negara sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Seluruh data CPI tersebut dikumpulkan dari situs resmi Transparency International yang dapat diakses lewat alamat ‘ www.transparency.org ’ . CPI tersebut akan dihubungkan dengan penerapan pidana mati di tiap-tiap negara yang dikaji, kemudian dianalisis bagaimana efektifitas penerapan pidana mati di kelima negara itu dihubungkan dengan CPI yang diraih oleh masing-masing negara.
Dilansir dari Amnesty International, pada tahun 2018 Iran menghukum mati Vahid Mazloumin dan Mohammad Esmail Ghasemi karena tindak pidana korupsi. Amnesty International juga me- nyebutkan bahwa Pemerintah Iran telah melanggar norma-norma internasional karena Penghu- kuman tersebut (Amnesty International, 2018). CPI Iran sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 secara berurutan adalah 30, 28, 26, 25 dan 25.

## Gambar 1. CPI Iran
Dalam berita berjudul ‘ Cuba Sentences Officers to Death for Corruption’ , Washington Post me- nyatakan bahwa pidana mati sempat dijatuhkan di Kuba mundur ke tahun 1989. Hukuman terse- but dijatuhkan bagi Arnaldo Ochoa Sanchez dan empat pejabat negara lainnya karena tindak pida- na  korupsi  dan  penyelundupan  narkotika.  CPI  Kuba  sejak  tahun  2017  hingga  2021  secara berurutan adalah 47, 47, 48, 47, dan 46.

## Gambar 2. CPI Kuba
Di  Vietnam,  penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  pernah  dijatuhkan  terakhir  pada  tahun 2017 . Berdasarkan berita berjudul ‘Terbukti Korupsi, Mantan Dirut PeroVietnam divonis Mati’ dari Merdeka, pidana mati dijatuhkan terhadap Nguyen Xuan Son, mantan direktur Petro Vietnam dalam kasus penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Tahun 2017-2021, CPI Vietnam adalah 35, 33, 37, 36, dan 39.
Gambar 3. CPI Vietnam
Korea Utara yang sering menjatuhkan pidana mati, pernah juga menjatuhkan pidana mati bagi koruptor. Salah satunya merupakan penjatuhan pidana mati terhadap Ri Yong pada tahun 2016, dilansir  dari ‘dw.com’  dalam  beritanya  berjudul  ‘ North  Korea  executes  military  chief  for corruption ’. CPI Korea Utara tahun 2017-2021 berturut-turut adalah 17, 14, 17, 18, dan 16.
47 47
48 47 46 2017 2018 2019 2020 2021
35 33 37 36
39 2017 2018 2019 2020 2021 17 14 17 18 16 2017 2018 2019 2020 2021
30 28 26 25 25 2017 2018 2019 2020 2021
Sedangkan Cina, juga sempat menjatuhkan pidana mati bagi koruptor terhadap Xiaomin, dalam kasus penyuapan sebagai anggota legislatif pada tahun 2021 silam (walaupun mayoritas masyara- kat tidak mendukung penerapan hukuman mati ini(Liu, 2021). Sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, CPI Cina berturut-turut adalah 41, 39, 41, 42, dan 45.

## Gambar 4. CPI Cina
Dari kelima data tersebut, dapat dianalisis bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini, Iran meng- alami penurunan CPI yang konstan, sampai terakhir tetap di skor 25. Kuba, Vietnam, dan Korea Utara memiliki CPI yang kadang naik, kadang turun, dan kadang tetap. Sedangkan Cina meraih CPI yang naik secara konstan, kecuali pada tahun 2017 ke 2018. Penulis menggolongkannya menjadi tiga kelompok: (1) Memburuk (Iran); (2) Membaik (Cina); dan (3) Tidak menentu (Kuba, Vietnam, and Korea Utara).
Dengan demikian, penjatuhan pidana mati tidak terbukti efektivitasnya dalam menekan kasus korupsi. Pula, karena standar CPI yang dapat dikatakan cukup adalah 50 (Transparency, 2021), maka meskipun ada negara yang CPI-nya membaik dari tahun ke tahun, tetap saja negara-negara yang disebutkan di atas seluruhnya memiliki CPI di bawah standar.
Berdasarkan  Transparency  International,  jenis-jenis  korupsi  yang  dikaji  CPI  diukur  dari beberapa hal, yakni (Transparency, 2021): (1) Penyuapan; (2) Penyalahgunaan dana publik; (3) Pihak yang berwenang menggunakan fasilitas yang didapat dari jabatannya, tanpa menghadapi konsekuensi; (4) Kemampuan pemerintah menanggulangi korupsi; (5) Birokrasi dalam berbagai sektor yang rentan memunculkan tindak pidana korupsi; (6) Nepotisme; (7) Peraturan yang me- mastikan bahwa pejabat publik harus membuka laporan keuangan mereka serta konflik kepen- tingan; (8) Perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi; (9) Akses terhadap informasi menge- nai urusan publik atau kegiatan pemerintahan.
Berdasarkan daftar tersebut, penulis memutuskan untuk melihat poin ketiga, karena menying- gung  langsung  masalah  konsekuensi  yang  dihadapi  oleh  pejabat.  Penulis  menganggap  aspek tersebut sebagai aspek integral dari penjatuhan pidana mati. Selain poin ketiga, poin-poin lain kurang memiliki  relevansi  dengan  penjatuhan  pidana  mati,  meskipun  poin-poin  tersebut jelas mempengaruhi pula pengukuran CPI.
Berangkat dari data tersebut, maka penulis mencoba mengungkap metodologi yang digunakan oleh  sumber  tersebut.  Laporan  dari  Bertelsmann  Stiftung  Sustainable  Governance  Indicators 2020  memuat  pertanyaan:  Sejauh  mana  pejabat  publik  dicegah  menyalahgunakan  posisinya untuk kepentingan pribadi?
Tindakan pencegahan dimaksudkan agar pejabat negara dan jajarannya tidak menerima suap, dengan cara menerapkan mekanisme sedemikian rupa untuk menjamin integritas mereka. Bebe- rapa indikator yang digunakan adalah: (1) Audit pengeluaran negara; (2) Pengaturan pembiaya- an; (3) Akses masyarakat terhadap media informasi; (4) Akuntabilitas para pejabat; (5) Sistem yang transparan; (6) Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang efektif.
Penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  efektif’ mengantarkan  kita  kepada  sanksi pidana, dalam hal ini adalah pidana mati. Meskipun pidana mati berlaku bagi koruptor di negara- negara di atas, namun tidak terlihat peningkatan signifikan CPI ketika hukuman mati tersebut dijatuhkan kepada pelaku korupsi. CPI suatu negara tidak bertumbuh beriringan dengan banyak- nya hukuman mati yang diterapkan pada koruptor, sehingga tidaklah akurat untuk mengatakan bahwa hukuman mati mengarah pada peningkatan CPI.
41 39
41
42
45 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator  selanjutnya  yang  digunakan  Transparency  International  adalah  Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2022, yang memuat pertanyaan mengenai ‘sejauh mana seorang pejabat  publik  yang  menyalahgunakan  posisinya,  dituntut  atau  dihukum?’  Met riks  berikut diterapkan:
1a. Nilai 1 sebagai poin terendah, di mana pejabat yang melanggar hukum dan melakukan korupsi dapat  melakukannya  tanpa  takut  akan  konsekuensi  hukum  yang  dihadapinya,  serta  tidak menarik sorotan negatif dari publik; sampai dengan,
2a. Nilai  10  sebagai  poin  tertinggi,  di  mana  pejabat  yang  melanggar  hukum  dan  melakukan korupsi dituntut secara ketat oleh hukum yang diterapkan secara tegas, serta selalu menarik sorotan negatif dari publik.
Dapat diasumsikan, bahwa parameter pada poin di atas adalah seberapa ketat hukum untuk tindak pidana korupsi diterapkan. Pertanyaan selanjutnya dari indeks tersebut adalah mengenai ‘sejauh  mana  pemerintah  berhasil  menanggulangi  korupsi?’.  Penilaian  tersebut  dapat  dijawab dengan metriks berikut:
1b. Nilai 1 sebagai poin terendah, di mana pemerintah gagal menanggulangi korupsi dan tidak ada mekanisme penanggulangan korupsi yang punya integritas; sampai dengan
2b. Nilai 10 sebagai poin tertinggi, di mana pemerintah berhasil menanggulangi korupsi dengan segala mekanisme yang efektif dan berintegritas.
Selain data-data tersebut, penulis juga menyajikan data tiga negara dengan CPI terbesar pada tahun 2021 yang ternyata tidak lagi menerapkan pidana mati, bahkan telah mencabut peraturan penjatuhan pidana matinya sejak lama. Ketiga negara tersebut adalah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru.
Penjatuhan pidana mati di Denmark terakhir terjadi pada tahun 1892, dan pada tahun 1933 penjatuhan pidana mati dihilangkan dari hukum positif Denmark. Pada saat ini, Denmark mendu- duki peringkat pertama yang meraih CPI tertinggi di dunia dengan skor 88. Begitu pula dengan Finlandia dan Selandia Baru yang telah menghilangkan penjatuhan pidana mati masing-masing pada tahun 1826 dan 1989 (Vourela, 2018).
Data-data tersebut tidak digunakan untuk mengklaim bahwa jika suatu negara tidak menerap- kan pidana mati, khususnya bagi koruptor, maka niscaya negara tersebut akan memiliki CPI yang baik. Namun, dapat disimpulkan bahwa negara-negara dengan CPI yang baik ternyata tidak lagi memberlakukan pidana mati, bahkan sudah sejak lama dicabutnya.
Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor memang belum pernah terjadi di Indonesia, sekali- pun dibuka kemungkinan untuk dilakukannya berdasarkan undang-undang. Namun, penjatuhan pidana mati pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, antara lain adalah  kasus  narkotika  dan  terorisme.  Pada  tahun  2014,  Mahkamah  Agung  RI  menjatuhkan pidana mati terhadap Freddy Budiman, seorang gembong narkoba, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 September 2014. Eksekusi hukuman mati Budiman dilakukan pada tahun 2016. Sungguhpun pidana mati diberlakukan dalam kasus narkotika, tetap saja  tingkat  kejahatan  pada  sektor  tersebut  saat  ini  terus  meningkat  dan  ada  pada  level  yang mengkhawatirkan di Indonesia (Hartanto, 2017). Ini merupakan indikasi kuat, bahwa penjatuhan pidana  mati  terhadap  gembong  narkoba  tidak  efektif  dalam  menurunkan  tingkat  kejahatan narkotika.
Pada tahun 2018, penjatuhan pidana mati dalam kasus terorisme penyerangan Mako Brimob diputuskan melalui Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, terhadap Anang Rachman dkk. Pada tahun yang sama, hukuman mati dijatuhkan dalam kasus terorisme Bom Sarinah terha- dap Aman Abdurrahman melalui Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL. Menurut Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  kejahatan  terorisme  terus  meningkat  hingga  saat  ini. (Windiani, 2018).
Dari kedua bidang kejahatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana mati telah gagal  dalam  mencapai  kondisi  yang  ideal,  yaitu  penurunan  tingkat  kejahatan  narkotika  dan terorisme.  Hingga  saat  ini,  dua  bidang  kejahatan  itu  masih  tetap  tinggi,  bahkan  berdasarkan beberapa keterangan disebutkan bahwa tingkat kejahatannya meningkat.

## Analisis
Berdasarkan  utilitarianisme  klasik  versi  Bentham,  kebahagiaan  dan  penderitaan  memiliki beberapa bangunan sederhana. Jika bangunan tersebut dikaitkan dengan penjatuhan pidana mati bagi koruptor, maka akan menghasilkan: Pertama, Pain of privation : karena penjatuhan pidana mati  bagi  koruptor  terbukti  gagal  untuk  mensejahterakan  keuangan  negara,  atau  setidaknya mengembalikan kondisi keuangan negara kepada kondisi sebelum kejahatan korupsi yang ber- sangkutan dilakukan. Ini terbukti dari CPI rendah yang diraih oleh negara-negara yang menerap- kan pidana mati bagi koruptor. Dari data-data CPI negara lain yang menerapkan hukuman mati, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penerapan hukuman mati dan kontribusi kenaikkan  CPI.  Penulis  sepenuhnya  menyadari  bahwa  CPI  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  jenis sanksi yang diterapkan terhadap koruptor, melainkan ada beberapa faktor lain. Namun demikian, yang dapat terlihat jelas adalah bahwa di antara penerapan hukuman mati dan kenaikkan CPI itu tidak tergambar hubungan yang signifikan. Penjatuhan pidana mati yang mengorbankan nyawa seseorang akan menghasilkan manfaat yang belum jelas dan nyata dalam berkontribusi terhadap peningkatan CPI. Jadi, mengapa harus mengorbankan nyawa seorang manusia untuk suatu hasil yang tidak pasti?
Kedua, Pain of  awkwardness :  penjatuhan  pidana  mati  dalam  bidang  kejahatan  non-korupsi, dalam hal ini kejahatan narkotika dan terorisme di Indonesia terbukti gagal mencapai efektivitas. Kejahatan narkotika dan terorisme saat ini masih tinggi, bahkan bisa dibilang meningkat. Dengan kata lain, dalam hal penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika dan terorisme pun tidak mempengaruhi tingkat dua jenis kejahatan tersebut di Indonesia. Maka terdapat indikasi, apabila  jenis  hukuman  yang  sama  diterapkan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  akan  pula menghasilkan manfaat yang tidak jelas dengan cost nyawa seseorang yang merupakan hak absolut manusia.
Ketiga, Pain of piety : bagi sebagian orang, adalah penderitaan untuk melihat hak hidup yang absolut  pemberian  Tuhan  (Jatmiko,  2018),  dicabut  oleh  hukum  manusia  yang  tidak  absolut. Dalam Goldstein-Greenwood et al. (2020), disebutkan bahwa orang cenderung akan menyesal bila terjebak dalam dilema pilihan antara membunuh seseorang demi kepentingan orang banyak atau tidak membunuh sama sekali, dan keputusan atas dilema tersebut adalah untuk membunuh orang walaupun dengan dasar utilitas. Analogi ini penulis tarik ke dalam penjatuhan hukuman mati yang dapat  menyebabkan  penyesalan  karena  melihat  hak  hidup  orang  dicabut,  walaupun  demi kepentingan banyak orang berdasarkan utilitas.
Keempat, Pleasure of malevolence : karena manusia bahagia melihat penderitaan pelaku tindak pidana  korupsi  yang  dijatuhi  hukuman  mati  dan  keluarganya;  dan  Kelima, Pleasure  of  power : karena memiliki pidana mati dalam aturan hukum sebagai ancaman bagi mereka yang hendak melakukan korupsi.
Menganalisis dari poin-poin tersebut, justru tiga poin terpenting malah menjadi harga yang harus dibayar dalam menghasilkan kebahagiaan. Pertama adalah pain of privation , penting karena kejahatan korupsi sangat berhubungan erat dengan keuangan negara. Pertanyaannya, untuk apa dijatuhkan hukuman mati jika itu tidak menjadi solusi perbaikan keuangan negara? Kedua adalah pain of awkwardness , penting karena Indonesia telah memiliki pengalaman mengenai kurangnya efektivitas  penjatuhan  pidana  mati  dalam  bidang  kejahatan  narkotika  dan  terorisme.  Ketiga adalah pain of piety, penting karena pengorbanan terhadap sesuatu yang absolut dilakukan untuk menghasilkan kemanfaatan yang relatif. Hak hidup sifatnya absolut (Jatmiko, 2018), sedangkan kemanfaatan dari pencabutan hak absolut itu sifatnya masih “belum tentu”. Kebahagiaan melihat koruptor dihukum mati hanya akan bertahan sesaat, karena tidak diikuti dengan kesejahteraan ekonomi negara yang sifatnya lebih permanen. Kebahagiaan memiliki hukum yang mengancam hukuman  mati  juga  tidak  efektif.  Buktinya,  pidana  mati  yang  secara  normatif  sudah  menjadi ancaman bagi para koruptor di Indonesia, tidak menghasilkan rasa takut atas ancaman itu.
Berdasarkan  utilitarianisme  modern  yang  lebih  menyandar  pada  preferensi  berdasarkan pengalaman, penjatuhan pidana mati bagi koruptor juga tidak akan membuahkan kemanfaatan yang jelas: Pertama, Negara-negara yang menerapkan pidana mati bagi koruptor, memiliki CPI yang  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  dampak  signifikan  yang  dihasilkan  dari
penerapan pidana mati. Perlu penulis tekankan kembali bahwa dampak penerapan pidana mati tidaklah sebanding dengan pencabutan nyawa manusia. Penulis tidak hendak menyatakan bahwa pidana mati pasti akan menurunkan CPI suatu negara, tapi dampak dari hukuman mati terhadap peningkatan CPI sudah tidak perlu lagi dipertanyakan ketidakefektifannya. Kedua, Negara-negara dengan CPI terbaik di dunia tidak memberlakukan pidana mati. Penulis menyadari bahwa konse- kuensi (hukuman) yang dihadapi para koruptor bukan satu-satunya indikator dalam mengukur CPI. Namun, data yang disajikan dalam bab sebelumnya cukup untuk menyimpulkan bahwa tiada manfaat yang berarti, yang dihasilkan dari penjatuhan pidana mati. Ketiga,  Penjatuhan pidana mati di Indonesia pernah dijatuhkan dalam kejahatan narkotika dan terorisme, tapi dua kejahatan tersebut hingga saat ini masih menaik tingkatnya. Lagi-lagi, data ini menunjukkan ketidakefektif- an dari penerapan pidana mati.
Dari pengalaman-pengalaman tersebut, seharusnya Indonesia dapat menentukan preferensi: apakah akan tetap memberlakukan pidana mati bagi koruptor secara normatif serta menerapkan- nya, atau akan mencabut norma penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Dengan demikian, hasil analisis  berdasarkan  utilitarianisme  terhadap  penjatuhan  hukuman  mati  bagi  koruptor  di Indonesia menghasilkan kesimpulan cost and benefit berupa: Pertama, Cost paling utama yang harus dibayarkan adalah nyawa manusia. Pengorbanan terhadap hak absolut yang diberikan oleh Tuhan  merupakan  harga  yang  harus  dibayarkan  dalam  hal  penegakkan  hukuman  mati  bagi koruptor. Seburuk-buruknya koruptor, tetaplah dia seorang manusia yang memiliki hak-hak ab- solut. Kedua, Benefit yang dihasilkan tidaklah jelas dan terukur. Maksudnya adalah, dari data-data tersaji serta analisis terhadap data-data tersebut berdasarkan utilitarianisme, tidak tampak hasil yang pasti bahwa penjatuhan pidana mati bagi koruptor menghasilkan kontribusi yang besar bagi kenaikkan CPI. Harus ada suatu hukuman khusus yang diterapkan selain hukuman mati yang jelas dapat berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Ketiga, Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor menuntut cost yang terlalu tinggi, namun tidak diikuti oleh benefit yang sama tingginya dengan cost , bahkan benefit yang dihasilkan belumlah jelas. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indone- sia tidak akan membawa kesebandingan antara cost dan benefit .

## Simpulan
Tidak ada  bukti yang menunjukkan bahwa biaya ( cost ) yang harus dikeluarkan lebih besar daripada  manfaat  ( benefit )  yang  dihasilkan,  yang  mana  manfaat  itu  masih  belum  jelas,  dalam penjatuhan pidana mati bagi  koruptor.  Tidak ada bukti pula  bahwa penerapan hukuman mati kepada koruptor berkaitan dengan pertumbuhan CPI suatu negara. Pengorbanan nyawa manusia tidak pernah dan tidak akan berkontribusi terhadap peningkatan CPI. Demikian pula kebahagiaan yang seharusnya diciptakan dari penerapan norma hukum, ternyata tidak dapat dicapai dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Dengan demikian, penjatuhan pidana sema- cam itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan pandangan utilitas.
Meskipun  pidana  mati  belum  pernah  dijatuhkan  terhadap  terpidana  korupsi  di  Indonesia, namun masih ada norma hukum yang memungkinkan penjatuhan pidana mati terhadap koruptor. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar norma hukum tentang pidana mati dicabut dan diganti dengan hukuman lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Sudah saatnya Indo- nesia  merefleksikan  rumusan  sanksi  hukum  yang  tepat  untuk  tindak  pidana  korupsi,  yaitu hukuman  yang  mencapai  kesebandingan  antara  biaya  dan  manfaatnya.  Hal  ini  dilakukan  agar kebahagiaan masyarakat dapat terjamin, misalnya: sanksi hukum berupa sanksi ekonomi yang berat dan pencabutan hak-hak politik tertentu.

## Referensi
Amnesty International. (2018). Iran: Two people executed for corruption after unfair TV show trial . Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/iran- two-people-executed-for-corruption-after-unfair-tv-show-trial/
Andryanto, S. D. (2021). Menakar hukuman mati bagi koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor . TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-
bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor
Aslam, R., & Khan, N. (2021). Secondary school teachers’ knowledge and practices about constructive feedback: Evidence from karachi, pakistan. Cakrawala Pendidikan , 40 (2),
532 – 543. https://doi.org/10.21831/cp.v40i2.35190 Bentham, J. (1996). The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation . Clarendon Press.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Legal research methodology as an instrument to unravel contemporary legal problems. Echo Justice Journal , 7 , 20 – 33. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33
Binaji, S. H., & Hartanti, H. (2019). Korupsi sebagai extra ordinary crimes. Jurnal Kajian Hukum , 4 (1), 157 – 174. https://mail.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/SHH Goldstein-Greenwood, J., Conway, P., Summerville, A., & Johnson, B. N. (2020). (How) Do you regret killing one to save five? Affective and cognitive regret differ after utilitarian and deontological decisions. Personality and Social Psychology Bulletin , 46 (9), 1303 – 1317. https://doi.org/10.1177/0146167219897662
Hamudy, N. (2019). Evictions in Jakarta from the view of utilitarianism. Jurnal Bina Praja , 11 (1),
75 – 86. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.75-86 Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.65
Hobbs, P. (2020). The catalysing effect of the Rome statute in Africa: Positive complementarity and self-referrals. Criminal Law Forum , 31 (3), 345 – 376. https://doi.org/10.1007/s10609- 020-09398-7
Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia ,
3 (2), 217 – 227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Jatmiko, B. J. (2018). Menelisik pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi politik pasca perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum , 3 (2), 217 – 246. https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2827
Kalu, C. U., & Attamah, N. (2020). Globalization, democracy and inequality. In Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals book series (ENUNSDG) (pp. 1 – 10).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71058-7_116-1
Kania, D. (2014). Pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088
Karnouskos, S. (2021). The role of utilitarianism, self-safety, and technology in the acceptance of self-driving cars. Cognition, Technology & Work , 23 (4), 659 – 667.
https://doi.org/10.1007/s10111-020-00649-6
Katsourides, Y. (2020). Circumstantial and utilitarian euroscepticism: Bailed-in Cyprus during and after the Eurozone Crisis. South European Society and Politics , 1 – 28. https://doi.org/10.1080/13608746.2020.1776480
Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM ,
23 (2), 186 – 205. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2
Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. In Elsam . https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN- HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf
Liu, J. Z. (2021). Public support for the death penalty in China: Less from the populace but more from elites. The China Quarterly , 246 , 527 – 544.
https://doi.org/10.1017/S0305741020000739 Mastalia, A. (2017). Kedudukan pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2146 Mertha, I. K. (2014). Efek jera, pemiskinan koruptor, dan sanksi pidana . Udayana University Press. Mill, J. S. (2016). Utilitarianism. In Seven masterpieces of philosophy (pp. 337 – 383). Routledge. Neto, J. T., & Ferreira, T. M. (2020). Assessing and mitigating vulnerability and fire risk in historic centres: A cost-benefit analysis. Journal of Cultural Heritage , 45 , 279 – 290. https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.04.003
Prahassacitta, V. (2016). The concept of extraordinary crime in indonesia legal system: Is the concept an effective criminal policy? Humaniora , 7 (4), 513. https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604
Rahman, M. S., Colbourne, B., & Khan, F. (2021). Risk-based cost benefit analysis of offshore resource centre to support remote offshore operations in harsh environment. Reliability Engineering & System Safety , 207 , 107340. https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107340 Rahmiyati, A. L., Abdillah, A. D., Susilowati, S., & Anggaraini, D. (2019). Cost Benefit Analysis (CBA) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) susu pada karyawan di PT. Trisula Textile Industries Tbk Cimahi Tahun 2018. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.7454/eki.v3i1.2740
Samosir, A. (2017). Pembuktian terbalik: Suatu kajian teoretis terhadap tindak pidana korupsi. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 11 (1). https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.197
Savulescu, J., Persson, I., & Wilkinson, D. (2020). Utilitarianism and the pandemic. Bioethics , 34 (6), 620 – 632. https://doi.org/10.1111/bioe.12771
Siswadi, D. (2015). The legal framework of human right crime as an extraordinary crime.
International Journal of Scientific and Technology Research , 4 (8), 216 – 218.
Suud, A. K. (2020). Optimization of the role of asset recovery center (PPA) of the attorney- general’s office of the Republic of Indonesia in asset recovery of corruption crime results. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 9 (2), 211. https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.211-231 Syatar, A. (2018). Relevansi antara pemidanaan indonesia dan sanksi pidana Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 16 (1), 118 – 134. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525 Varkey, B. (2021). Principles of clinical ethics and their application to practice. Medical Principles and Practice , 30 (1), 17 – 28. https://doi.org/10.1159/000509119 Wibowo, D. E. (2019). Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan kajian peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 19 (1), 15. https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296 Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. Integritas : Jurnal Antikorupsi ,
7 (2), 291 – 310. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858 Windiani, R. (2018). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. JURNAL ILMU SOSIAL , 16 (2),
135. https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152
Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi (kajian teori Zawajir dan Jawabir). LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum ,
6 (1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848