## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
Jihaan Nabila Zula 1*
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: jihaannabilazula@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 22/06/2024 Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), merupakan perjanjian pendahuluan yang pengaturan  secara  khususnya  tidak  diatur,  mengenai  aturan  dalam  pembuatan PPJB mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikatnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian jual  beli  tanah/bangunan  adalah  suatu  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pihak penjual  dan  pembeli  untuk  saling  mengikatkan  melalui  perjanjian  yang  mana terdapat persetujuan antara para pihak untuk saling mengikatkan diri dengan satu pihak dalam melakukan penyerahan suatu kebendaan kepada pihak lainnya yang akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan. PPJB dalam transaksi jual beli tanah/bangunan merupakan transaksi yang besar dan sebaiknya dibuat di hadapan pejabat  berwenang yaitu notaris agar kekuatannya mengikat. Hak atas tanah/bangunan dapat beralih apabila telah dilakukan pendaftaran pada kantor  pertanahan,  yang  mana  dalam  transaksinya  telah  dilaksanakan sebagaimana semestinya dan telah dibuatkan Akta jual Beli (AJB) sebagai syarat dalam proses peralihan hak atas tanah/bangunan di lakukan para pihak di hadapan PPAT.  Penting  dibuatnya  PPJB  karena  dalam  praktiknya  sering  menimbulkan permasalahan dikemudian hari, oleh karena itu dalam penulisan artikel ini, akan dijelaskan mengenai  kekuatan hukum  dari PPJB dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB. Metode penelitian yang digunakan adalah studi doktrinal, penelitian  ini  mengacu  pada  peraturan  hukum  yang  sumbernya  dari  hukum positif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan kepustakaan (library  reserch)  atau  data  sekunder  terutama  dari  sisi  peraturan  perundang- undangan dan norma hukum yang dapat  dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian  ini,  nantinya  bertujuan  supaya  dapat  diketahui  kekuatan  hukum  dan perlindungan hukum dari pembuatan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan untuk proses pembuatan AJB.
Diterima, 03/07/2024
Dipublikasi, 10/07/2024
Kata Kunci: Peralihan Hak atas Tanah; Perjanjian Pengikatan Jual Beli

## Abstract
Keywords: Transfer of Land Rights; Binding Sale; Purchase Agreement A  binding  sale  and  purchase  agreement  (PPJB),  is  a  preliminary  agreement whose specific arrangements are not regulated, regarding the rules for making a PPJB following the conditions for the validity of an agreement, namely Article 1320  of  the  Civil  Code  and  the  binding  of  an  agreement  in  accordance  with
Article 1338 of the Civil Code. A land/building sale and purchase agreement is a transaction carried out by the seller and the buyer to bind each other through an agreement in which there is an agreement between the parties to bind themselves to one party in handing over an object to another party who will make payment according  to  what  is  stated.  has  been  agreed.  PPJB  in  land/building  sale  and purchase  transactions  is  a  large  transaction  and  should  be  made  before  an authorized official, namely a notary, so that it is binding. Rights to land/buildings can be transferred if registration has been carried out at the land office, where the transaction has been carried out properly and a Deed of Sale and Purchase (AJB) has been drawn up as a condition for the process of transferring rights to land/buildings by the parties before the PPAT. It is important to create a PPJB because in  practice it often causes problems in  the future, therefore in  writing this article, we will explain the legal force of the PPJB and legal protection for
the  parties  in  the  PPJB.  The  research  method  used  is  doctrinal  study,  this research refers to legal regulations whose source is positive law. The research was  carried  out  by  collecting  and  collecting  literature  (library  research)  or secondary  data,  especially  in  terms  of  statutory  regulations  and  legal  norms which  can  be  related  to  the  problems  in  this  research,  later  with  the  aim  of knowing the legal strength and legal protection of making PPJB as a preliminary agreement for AJB manufacturing process.

## PENDAHULUAN
Tanah menjadi hal yang dianggap penting karena negara Indonesia sendiri merupakan negara  agraris, 1 sehingga  tanah  mempunyai  fungsi  penting  bagi  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Kebutuhan  masyarakat  akan  tanah  setiap  harinya  terus  meningkat,  mengalami perkembangan  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  kebutuhan  yang  beraneka  ragam,  di  setiap aspek kehidupan masyarakat pasti membutuhkan tanah. 2 Sehingga, masyarakat jadi berlomba- lomba untuk menguasai tanah. Karena begitu berharganya tanah bagi kehidupan masyarakat maka  seringkali  tanah  sebagai  pemicu  munculnya  sengketa  dalam  masyarakat,  yang  mana orang akan menggunakan berbagai cara untuk menguasai tanah bahkan sampai melakukannya dengan  cara  melanggar  hukum. 3 Sehingga,  pengaturan  mengenai  tanah  harus  diatur  secara khusus  begitupun  mengenai  peralihan  hak  atas  tanah  itu  sendiri  bagi  kelangsungan  hidup bermasyarakat.
Peralihan  hak  atas  tanah, memerlukan  proses  atau  mekanisme  tertentu. 4 Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena pewarisan. 5 Salah  satu  bentuk  peralihan  hak  atas  tanah/bangunan  yang  paling  sering  dilakukan  oleh masyarakat  adalah  melalui  transaksi  jual  beli.  Mengenai  peralihan  tanah/bangunan  melalui transaksi jual beli tanah pada konsepnya yaitu terang dan tunai, terang berarti dilakukan secara terbuka maksudnya jelas subjek (pemilik), kemudian objek, serta kelengkapan surat-surat bukti kepemilikannya,  sedangkan  tunai  berarti  dibayar  seketika  dan  sekaligus,  pajak-pajaknya dibayarkan dan dilakukan tanda tangan Akta Jual Beli untuk kemudian didaftarkan perubahan data yuridis (balik nama) sertipikat di kantor pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya disebut UUPA), Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan “bahwa untuk mendapatkan kepastian  hukum  oleh  pemerintah  perlu  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.” 6 UUPA jo . Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 menyebutkan bahwa “Perjanjian yang maksudnya untuk memindahkan hak atas tanah harus
1 Indonesia  dikenal  sebagai  negara  agraris  yang  sebagian  besar  penduduknya  memiliki  mata  pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian mayoritas petani sebagai masyarakat Indonesia didukung oleh tanah yang subur  yang  menghasilkan  bermacam  sayuran  hingga  buah-buahan. finance.detik.com, Indonesia  Disebut Negara Agraris Artinya... (detik.com) , (Jakarta: Tim detikcom, 2021).
2 Meyske Tanamal, Teng Berlianty, dan Theresia Louize Pesulima, “Jual Beli Tanah dan Bangunan Atas Objek Jaminan Utang”, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol. 2 No. 4, (2022), hlm 362
3 Ibid
4 Gusti Bagus Gilang Prawira, Yosafat Prasetya Nugraha, Agus Sugiarto, “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah”, Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 11. No. 1 (2023), hlm 270
5 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3
6 Undang-undang  Pokok  Agraria, UU  Nomor  5  Tahun  1960,  No.  104  TLN  No.  2043,  selanjutnya  disebut UUPA, Pasal 19 Ayat (1).
dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh Menteri  Agraria”.  Menurut  peraturan  pemerintah  tersebut,  pejabat  yang  dimaksud  adalah Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  yang  mana  peralihan  hak  atas  tanah  harus  dibuktikan  dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). 7
Peralihan hak atas tanah mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat kepada  pembeli  untuk  dapat  mendaftarkan  atau  mencatat  peralihan  suatu  hak  atas tanah/bangunan,  yang  mana  salah  satu  syarat  pendaftarannya  harus  disertakan  dengan  bukti jual  beli. 8 Peraturan  pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  pendaftaran  tanah  telah mengalami  perubahan  yaitu  menjadi  peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah  (selanjutnya  disebut  PP  24/1997)  yang  mempunyai  maksud  yakni  selain terciptanya alat bukti yang sah juga terciptanya tertib administrasi dalam hal peralihan hak atas tanah/bangunan.  Pada  praktiknya,  sebagaimana  ketentuan  pada  Pasal  1457  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  bahwa  dalam  transaksi  jual  beli tanah/bangunan  tidak  terlepas  dari  adanya  perjanjian/pengikatan,  yang  mana  terdapat persetujuan  antara  para  pihak  untuk  saling  mengikatkan  diri  dengan  satu  pihak  dalam melakukan  penyerahan  suatu  kebendaan  kepada  pihak  lainnya  yang  akan  melakukan pembayaran  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan. 9 Dengan  demikian,  perjanjian  tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini yaitu pihak  penjual  dan  pihak  pembeli. 10 Pasal  1464  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu pembelian dengan adanya uang panjar maka tak dapatlah salah satu pihak untuk meniadakan pembelian itu dengan maksud memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”, 11 intinya jual beli tidak dapat dibatalkan apabila terdapat uang panjar, pembatalan jual beli dapat dilakukan apabila  dalam  hal  dikemudian  hari  para  pihak  sepakat  untuk  mengembalikan  uang  panjar, misalnya terjadi sengketa dalam transaksi jual beli tanah/bangunan yang sedang terikat dalam perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  pengembalian  uang  panjar  dapat  diberikan  dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.
Memperhatikan arti pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah khususnya karena jual  beli  maka  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  hukum  yang  berlaku, pengikatan jual beli harus jelas agar proses peralihan hak atas tanah dapat dilakukan di Kantor Pertanahan  dibutuhkan  Akta  Jual  Beli  sebagai  bukti  telah  terjadinya  perbuatan  jual  beli tanah/bangunan. 12
Dalam  praktiknya  jual  beli  tanah/bangunan  di  Indonesia  sebelum  membuat  Akta  Jual Beli di hadapan PPAT, perlu dibuatnya Perjanjian Jual Beli (PJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah notaris,  yang  mana  mengikatnya  suatu  transaksi  apabila  ingin  mempunyai  kekuatan  hukum
7 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 47.
8 Ibid., hlm. 72.
9 Gusti Bagus Gilang Prawira, Yosafat Prasetya Nugraha, Agus Sugiarto, “Kedudukan Hukum Akta...”,
10 Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  2016  pada  Putusan  Hakim  Dalam  Pemberian  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Beritikad  Baik”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, (2018), hlm 2.
11 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijke  Wetboek], diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosudibio, Pasal 1464.
12 Rifky  Anggatiastara  Cipta,  Ngadino,  dan  adya  Paramita  Prabandari,  “Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah Sebelum dibuatnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Notarius, Vol. 23. No. 2 (2020), hlm 890.
sebaiknya dilakukan di hadapan pejabat berwenang. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian, memberikan pandangan bahwa PJB adalah perjanjian yang mana  penjual  mengalihkan  hak  milik  atas  suatu  barang  kepada  pembeli  dengan  imbalan sejumlah uang atau harga, sehingga PJB mempunyai hubungan secara hukum antara penjual dengan pembeli yang tujuannya untuk sepakat. 13
Proses  jual  beli  tanah/bangunan  pada  kenyataannya  tidak  dapat  segera  dibuatkan  akta jual  beli  oleh  PPAT,  apabila terjadi  persyaratan  jual  beli  hak atas  tanah/bangunan  ada  yang belum terpenuhi. Mengutip kembali pada Pasal 1464 KUHPerdata kesepakatan jual beli dapat dilakukan  dengan  pemberian  panjar  terlebih  dahulu,  artinya  transaksi  jual  beli  tetap  berlaku selain pada konsep terang dan tunai sebagaimana penjelasan diatas, yang mana dengan adanya PPJB  merupakan  pengikat  yang  menjadi  tanda  transaksi  jual  beli  tanah/bangunan  sambil menunggu adanya pelunasan dari pembeli. PPJB dapat dibuat dengan dua cara yaitu:
1. Memuat janji-janji karena harga belum lunas disebut PPJB belum lunas
2. AJB  belum  bisa  dilaksanakan  karena  masih  ada  yang  belum  selesai  padahal  pembayaran sudah dilakukan pelunasan ini disebut PPJB lunas.
Maksud belum selesai yaitu karena suatu hal tertentu menyebabkan proses AJB belum bisa  dibuat  oleh  PPAT,  misalnya  salah  satu  pihak  tidak  bisa  hadir  pada  waktu  yang  telah ditentukan, atau status objek jual beli masih dijaminkan di bank (diagunkan), atau objek jual beli masih dalam status pemecahan. Sehingga, karena ada beberapa alasan tersebut diikatlah terlebih dahulu dengan PPJB lunas. Penting dibuatnya PPJB karena dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan dikemudian hari, akibatnya ada hak dan kewajiban dari salah satu pihak tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati, oleh karena itu dalam penulisan artikel ini, akan dijelaskan mengenai kekuatan hukum dari PPJB dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah yuridis normatif (studi doktrinal), dimana penelitian ini mengacu pada  peraturan  hukum  yang  sumbernya  dari  hukum  positif.  Penelitian  Normatif  dilakukan dengan  melakukan  pengumpulan  dan  kepustakaan  ( library  reserch )  atau  data  sekunder terutama  dari  sisi  peraturan  perundang-undangan  dan  norma  hukum  yang  dapat  dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 14 Penelitian hukum normatif isu yang diambil dari hukum  merupakan  suatu  sistem  dari  norma  yang  digunakan  untuk  memberikan  justifikasi terhadap  peristiwa  hukum.  Sehingga,  penelitian  hukum  normatif  menjadikan  sistem  norma sebagai  bahan  kajiannya.  Norma  adalah  sebuah  sistem  hukum  yang  mengandung  kaidah- kaidah  atau  aturan-aturan.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kasus  dan pendekatan  pada  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif analisis. 15
13 I Made Arjaya, Ini Komang Wahyuni Gita Paramita, dan I Made Suwitra, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, Vol. 1. No. 2 (2023), hlm 16-17
14 Cecilia Masidin, “Pelindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dengan Alat Bukti Kepemilikan Berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Pengembang PT. MU.” (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 10.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. 10, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 133.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
Perjanjian  pengikatan  jual  beli  merupakan  perjanjian  pendahuluan,  maka  biasanya  di dalam  perjanjian  tersebut  memuat  janji-janji  dari  para  pihak  yang  mengandung  ketentuan- ketentuan  dimana  syarat-syarat  untuk  jual  beli  yang  sebenarnya  sudah  terpenuhi. 16 Aturan khusus  mengenai  PPJB  tidak  ada  yang  menyebutnya  secara  spesifik,  namun  PPJB  pada umumnya dibuat dengan akta notarill, yaitu akta pihak ( partij akta ) berdasarkan asas kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata,  bahwa  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya,  suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 17 Sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal. 18 Salah  satu  perjanjian  paling  sering  dilakukan  oleh masyarakat  yaitu  PPJB  hak  atas  tanah/bangunan,  perjanjian  tersebut  disebut  juga perjanjian tidak bernama karena tidak ditemukan bentuk secara jelasnya yang diatur dalam KUHPerdata, implementasi PPJB hak atas tanah berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak secara bebas dapat menentukan keinginan atau kehendaknya. Suatu transaksi jual beli tanah/bangunan yang sah harus memenuhi syarat materil dan syarat formil dari jual beli itu sendiri. Syarat materil dibagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat materil objektif. Syarat materil subjektif, penjual menjual tanah/bangunan tersebut dan pembeli berhak untuk membeli  tanah/bangunan,  sedangkan  syarat  materil  objektif,  tanah/bangunan  hak  secara hukum boleh diperjualbelikan dan tanah/bangunan tersebut tidak sedang dalam sengketa. 19 PPJB merupakan perjanjian pendahuluan, biasanya dalam perjanjiannya memuat janji- janji dari para pihak, serta mengandung syarat-syarat jual beli yang sebenarnya telah terpenuhi, dapat  dikatakan  bahwa  PPJB  merupakan  perjanjian obligatoir , 20 dengan  dibuat  PPJB  pada dasarnya belum bisa di katakan ada peralihan hak milik dari penjual ke pembeli, karena tahapan selanjutnya harus dibuatkan AJB setelah dibuatkan kesepakatan dalam PPJB, kemudian diikuti perjanjian penyerahan ( Lavering ) dikatakan sah apabila sudah ditandatangani para pihak dalam AJB yang nantinya dibuat oleh PPAT. Sehingga, PPJB dapat dikatakan juga sebagai perjanjian sementara  yang  mengikat  para  pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli  sambil  menunggu  proses pembuatan AJB.
Jual beli merupakan salah satu yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, pengertian mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya agar menyerahkan suatu
16 Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, dan Sihabudin, “Urgensi  Perjanjian Pengikatan Jual  Beli (PPJB) Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris ”, Brawijaya Law Student Journal, (2015), hlm 6
17 Supriyadi,  “Kedudukan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif  Hukum Pertanahan”, Arena Hukum, Vol. 9 No. 2 (2016), hlm 208
18 Pasal 1320 KUHPerdata
19 Dheandy Dwisaptono, Enny Koeswarni dan Suparjo Sujadi, “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa  Menjual  Yang  dibuat  Secara  Melawan  Hukum  Dalam  Putusan  Nomor  1460/Pid.b/2019/PN.Dps”, Indonesia Notary, Vol.2 Article 7, (2020), hlm 143
20 Perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, maka timbul pula hak dan kewajiban para pihak.
barang dan pihak satunya lagi membayar harga yang telah dijanjikan tersebut”. 21 dalam praktik di  masyarakat  ada  dua  tahapan  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah/bangunan  yaitu melalui PPJB dan AJB. Pada tahap dengan dibuatkan PPJB oleh notaris, memuat isi perjanjian yang mengikat calon penjual dan calon pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hak atas tanah.  Para  pihak  dalam  proses  jual  beli  tanah/bangunan  melakukan  PPJB  karena  beberapa alasan diantaranya sebagai berikut: 22
1. Belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas
2. Berkas administrasi yang berupa surat/dokumen objek belum dapat dilengkapi
3. Belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak, penjual ataupun pembeli, dan
4. Pertimbangan  mengenai  nilai  objek  yang  diperjualbelikan  yang  masih  belum  ada kesepakatan antara para pihak.
PPJB biasanya dilakukan oleh pengembang, yang pada umumnya dilakukan dengan cara pembeli melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan  juga  sebaliknya  para  pengembang  mengikatkan  dirinya  kepada  pembeli  untuk menyelesaikan  pembangunan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  disepakati  bersama  pula. Sehingga, merupakan kewajiban pembeli untuk membayar jadwal yang telah ditentukan, yang dapat juga ditetapkan suatu syarat yang bersifat timbal balik. 23
PPJB terdiri dari 2 (dua) macam yaitu PPJB lunas dan PPJB belum lunas, perbedaan di antara keduanya secara lebih rinci yaitu:
a. PPJB lunas memuat janji-janji yang mana meskipun pihak pembeli sudah membayar lunas namun belum bisa dibuatkan AJB maka ada klausula dalam PPJB dan “kuasa menjual”. Maksudnya  adalah  untuk  Akta  PPJB  lunas,  kuasa  menjual  dalam  akta  tersebut  bersifat mutlak, yaitu tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang diatur  dalam  Pasal  1813  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “berakhirnya  pemberian kuasa  dengan  ditarik  kembali  kuasanya  si  kuasa  dengan  pemberitahuannya  oleh  si  kuasa dengan:  meninggal,  pengampuan  atau  pailitnya  si  pemberi  kuasa  atau  si  kuasa”.  Tujuan adanya kuasa jual merupakan akibat pelunasan yang telah dilakukan oleh pembeli namun belum  bisa menguasai  tanah/bangunan  dalam  PPJB  yaitu  untuk  adanya  kepastian hukum bagi pembeli.
b. PPJB belum lunas, masih bisa dikatakan akan ada peluang karena kondisi-kondisi tertentu yang  berakibat  suatu  perjanjian  harus  berakhir  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  awal. Penyebabnya biasanya karena tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban salah satu pihak, PPJB  belum  lunas  ini  sering  dipersengketakan  dikemudian  hari  karena  salah  satu  pihak merasa  dirugikan.  Hal  seperti  ini  sering  terjadi  dalam  kasus  developer  dengan  pembeli, dimana pembeli dapat membeli rumah yang dalam tahap proses pembangunan dengan diikat terlebih dahulu dengan PPJB. Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan  dan  kawasan  perumahan  permukiman,  rumah  tinggal,  rumah  deret,  dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem
21 Dilmil-Jakarta,  “Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata”,  pada  DIlmil-Jakarta.go.id,  2018,  tersedia  pada https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf , diakses pada tanggal 21 Juli 2023.
22 Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa  Dan  I  Made  Dedy  Priyanto,  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB) Dalam  Transaksi  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan”, Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum, Universitas Udayana, Vol 8. No. 1 (2019), hlm 5
23 Ibid
perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, harus diperhatikan dalam PPJB ini, yaitu objek PPJB, jaminan dari penjual, kewajiban penjual, kewajiban pembeli dan isi muatan PPJB. 24 Untuk dapat menyusun PPJB, harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun  2011,  yaitu  syarat  kepastian  atas:  1).  Status  kepemilikan  tanah,  2).  Hal  yang dijanjikan,  3).  Kepemilikan  izin mendirikan  bangunan  induk,  4).  Ketersediaan  prasarana, sarana  dan  utilitas  umum,  5).  Keterbangunan  perumahan  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen). 25
Pada intinya yang membedakan kedua jenis PPJB tersebut adalah, dalam PPJB Lunas diikuti  dengan  kuasa  menjual,  dengan  syarat  telah  dilakukan  pembayaran  secara  lunas  oleh pembeli  kepada  penjual,  sedangkan  PPJB  belum  lunas  pembayaran  belum  dilakukan  secara lunas oleh pembeli namun, dalam praktiknya di masyarakat PPJB belum lunas dapat dibuatkan sebagai perjanjian pendahuluan yang mana keduanya sama-sama berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) isinya mengenai jual beli, namun formatnya hanya sebatas perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang memiliki kewenangan untuk membuat berbagai macam perjanjian, kewenangan yang dimiliki notaris sebagai pejabat yang mempunyai  hak  untuk  dapat  membuat  PPJB  kewenangannya  hanya  sebatas  yang  diberikan oleh UUJN, 26 dengan maksud untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan  alat  bukti  tertulis  dalam  bentuk  akta  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau perbuatan  hukum  yang  dilakukan  melalui  jabatan  notaris. 27 Pasal  15 ayat  (2)  huruf  f  UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 28

## Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam PPJB
Akta pengikatan jual beli merupakan akta  otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini maksudnya agar para pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi yang membuatnya. Notaris dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan  para  pihak  secara  obyektif  dan  bersifat  indenpenden. 29 Perlindungan  hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek hukum, baik perlindungan hukum secara preventif (pencegahan)  ataupun  represif  (pemaksaan). 30 Dalam  membuat  perjanjian  PPJB  dengan bantuan notaris para pihak mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan atau ingin  diperjanjikan. 31 Walaupun  terdapat  asas  kebebasan  berkontrak,  setiap  perjanjian  atau perikatan  itu  harus  selalu  mengacu  kepada  peraturan  yang  telah  ditentukan, 32 sebagaimana tertuang  pada  Pasal  1338  KUHPerdata.  Setelah  pembuatan  PPJB  dibuat  oleh  para  pihak  di hadapan notaris, selanjutnya pembuatan Akta Jual Beli, dengan syarat segala sesuatu mengenai Hak Atas Tanah telah terpenuhi, apabila tanah/bangunan yang menjadi objek dalam PPJB telah
24 Ibid
25 Ibid
26 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm 77-78.
27 Supriyadi, “Kedudukan Perjanjian Pengikatan...”, hlm 206
28 UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf f
29 Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, dan Sihabudin, “Urgensi Perjanjian Pengikatan...”, hlm 9.
30 I Made Arjaya, Ni Komang Wahyuni Gita Paramita, I Made Suwirta, “Perlindungan Hukum Bagi...” hlm 22
31 Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, dan Sihabudin, “Urgensi Perjanjian Pengikatan...”, hlm 9.
32 Ibid
mempunyai status yang jelas dan pasti, seperti sertipikat hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya, pajak penjual dan pembeli telah dibayar dan harga yang telah dibayar lunas maka perjanjian itu dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk yaitu PPAT. 33
PPJB  digunakan  agar  memudahkan  para  pihak  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli tanah/bangunan,  karena  sebagai  perjanjian  pendahuluan  biasanya  para  pihak  tidak  dapat memenuhi persyaratannya dalam sekaligus. Misalnya, persyaratan tentang objek jual belinya yaitu  ada  sertipikat  tanah  bukti  sah  mengenai  hak  tersebut,  pembayaran  harga  yang  telah disepakati, perjanjian terkait pelunasan pajak bumi dan bangunan apabila terjadi keterlambatan pelunasan oleh pihak penjual, dan pembayaran pajak penjual dan pembeli apabila syaratnya sudah terpenuhi maka boleh untuk langsung dibuatkan AJB oleh PPAT. Dalam proses jual beli tanah/bangunan pembeli beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum, mengenai hal tersebut  tertuang  jelas  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 126/K/Pdt/2012  yang menyatakan  pembeli  dengan  itikad  baik  harus  diberikan  perlindungan secara hukum, dimana risiko yang diperoleh dari perikatan peralihan hak atas tanah/bangunan yang telah dilakukan pembeli yang beritikad baik harus dianggap sah dan mengikat. 34 Apabila ada  pihak  merasa  dirugikan  karena  transaksi  itu,  maka  pembeli  yang  beritikad  baik  harus dilindungi oleh hukum. 35
Perlindungan hukum yang diberikan dalam PPJB dapat dibuktikan dan sah dikarenakan sifat  pembuktian  dari  PPJB  itu  sendiri  apabila  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang seperti  notaris. 36 Peralihan  hak  atas  tanah dengan  menetapkan  kuasa  mutlak  atau  kuasa  jual dalam PPJB setelah dilakukan pelunasan oleh para pihak yaitu untuk tindak lanjut agar bisa melangsungkan jual beli di hadapan PPAT. Proses jual beli memerlukan perbuatan hukum lain sebelum dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. 37 Peralihan merupakan sesuatu yang di  alihkan  dari  pemilik  yang  sebelumnya  ke  pemilik  yang  baru,  terdapat  2  (dua)  macam peralihan  hak  atas  tanah/bangunan  yaitu  beralih  atau  dialihkan. 38 Beralih  dapat  dilihat  dari berpindah hak atas tanah/bangunan tanpa adanya perbuatan hukum yang dilakukan misalnya melalui  waris,  sedangkan  dialihkan  dapat  dilihat  dari  perpindahan  yang  dilakukan  dengan melakukan  perbuatan  hukum  oleh  pemiliknya  misalnya  melalui  jual  beli  tanah/bangunan. Peralihan hak yang disebabkan oleh tindakan hukum adalah peralihan yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut berpindah kepada pihak yang lain. 39 Peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang,  hanya  dapat  didaftarkan
33 Ibid
34 I Made Arjaya, Ni Komang Wahyuni Gita Paramita, I Made Suwirta, “Perlindungan Hukum Bagi...” hlm 22
35 Ibid
36 Aina Ainayah, Sahuri Lasmadi, Rosmidah, “Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Yang  Mengandung  Klausula  Kuasa  Mutlak”, Jurnal  Selodang Mayang, Vol. 8 No. 3 (2022), hlm 200
37 Rifky Anggatiastara Cipta, Ngadino, dan adya Paramita Prabandari, “Akta Pengikatan Jual...”
38 I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Saputra, Luh Putu Suryani, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm 215
39 Zulfika rochmah, Solehoddin, Sultan Miladiyanto, “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2016”, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol 13. No. 2 (2022), hlm 4
apabila aktanya dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 40
Peralihan  hak  atas  tanah  merupakan  perbuatan  yang  membutuhkan  kesepakatan  yang dibuat  oleh  pihak  penjual  dan  pembeli  yang  mana  kesepakatan  tersebut  disertai  dengan penyerahan  masing-masing  pihak,  penjual  menyerahkan  sebidang  tanah  beserta  surat kepemilikan tanah sedangkan pembeli menyerahkan nilai uang sesuai yang disepakati. 41 Jual beli  tanah/bangunan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan tanah/bangunan, praktik jual beli di masyarakat telah lama dilakukan sejak jaman dahulu. 42 Hak atas tanah merupakan objek perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas  tanah  terikat  dan  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  intinya yang  dimaksud  dengan  perbuatan  hukum  yang  menyangkut  hak  atas  tanah  harus  dilakukan secara tunduk pada pengaturan hak atas tanah.
Peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terkadang  menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat awam  yang kurang mengerti tentang aturan hukum yang berkaitan dengan tanah. 43 Masih sering terjadi kejadian ditemukan pada praktik di masyarakat awam  yang  melakukan  transaksi  peralihan  hak  atas  tanah/bangunan  banyak  yang  masih melakukannya dengan menggunakan selembar kuitansi yang dianggap sebagai alat bukti telah terjadi peralihan hak atas tanah, yang mana pada dasarnya hal tersebut tidak dilarang. Namun, bisa saja menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas  tanah  dilakukan  di  kantor  pertanahan,  akan  menolak  apabila  dokumen  yang  diberikan hanya berupa kuitansi. Menghindari penolakan peralihan hak atas tanah melalui pendaftaran pada  Kantor  Pertanahan,  maka  sangat  diperlukannya  alat  bukti  yang  sah  untuk  mendapat kepastian  hukum.  Pendaftaran  tanah  sebagai  pembuktian  mengenai  hak  kepemilikan  akan suatu  bidang  tanah  perlu  dilakukan  tujuannya  agar  jelas  siapa  pihak  yang  mempunyai  hak penguasaan dan pemilikan akan bidang tanah tersebut. 44
PP  24/1997  Pasal  1  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  hanya  bagi  bidang-bidang  tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”  Sehingga,  pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Negara  atau  pemerintah  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  dan  teratur  berupa keterangan  atau  data  yang  ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum
40 Ibid
41 Aji, Dara Meutia,  Krismas Agung, Rifto  Adriawan Indrasanto, Yogi Novadiarly, “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Jual (Putusan Nomor: 598 K/Pdt/2021 Tanggal 3 Juni 2021), Jurnal Ikamakum, Vol. 2. No. 1 (2022), hlm 565-566.
42 Bambang Eko Mulyono, “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual Dibuat oleh Notaris”, Jurnal Independent, Vol 2, hlm 60
43 Ibid, hlm 60-61
44 Ibid, hlm 61
dibidang  pertanahan  termasuk  penerbitan  tanda  bukti  kepemilikan  dan  pemeliharaannya. 45 Data tanah yang di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu data fisik adalah data mengenai letak tanah, batas-batas tanah dan luasnya serta bangunan yang tertanam diatasnya. Sedangkan data yuridis adalah terkait nama hak atas tanah, siapa yang menjadi pemegang  hak serta peralihan dan pembebanannya apabila ada. 46

## KESIMPULAN
PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang bentuknya dibuat secara bebas sebelum dilaksanakannya AJB, tujuannya sebagai persyaratan dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah/bangunan di kantor pertanahan. PPJB pada awal mulanya atau dasarnya belum mengakibatkan  beralihnya  hak  karena  tahapannya  baru  merupakan  kesepakatan  para  pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut harus diikuti perjanjian penyerahan yang mana yang dibuatkan oleh PPAT yang dituangkan dalam AJB. Akta PPJB yang dibuat notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dapat dijadikan jaminan  kepastian  hukum  karena  dalam  pembuatan  PPJB  kedua  belah  pihak  telah  sepakat menetapkan hak dan kewajibannya secara timbal balik yang telah disetujui bersama.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  hal  untuk  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum. Tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum untuk peralihan hak  atas  tanah,  kemudian  kepastian  hukum  tersebut  meliputi  orang  atau  badan  hukum  yang menjadi pemegang hak, letak, batas-batas serta luas dari tanahnya, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Para pihak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi peralihan hak atas tanah/bangunan melalui jual beli wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2008. Ainayah Aina, Sahuri Lasmadi, Rosmidah, “Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas
Tanah Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Mengandung Klausula Kuasa Mutlak”, Jurnal Selodang Mayang, Vol. 8 No. 3 (2022), hlm 200.
Aji, Dara Meutia, Krismas Agung, Rifto Adriawan Indrasanto, Yogi Novadiarly, “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Jual (Putusan Nomor: 598 K/Pdt/2021 Tanggal 3 Juni 2021), Jurnal Ikamakum, Vol. 2. No. 1 (2022), hlm 565-566.
Alfiansyah,  I  Nyoman  Nurjaya,  dan  Sihabudin,  “Urgensi  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli (PPJB) Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris”, Brawijaya Law Student Journal, (2015), hlm 6.
Amasangsa Made Ara Denara Asia dan I Made Dedy Priyanto, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol 8. No. 1 (2019), hlm 5.
Arjaya  I  Made,  Ini  Komang  Wahyuni  Gita  Paramita,  dan  I  Made  Suwitra,  “Perlindungan Hukum  Bagi  Pembeli  Berdasarkan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli”,  Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, Vol. 1. No. 2 (2023), hlm 16-17.
45 Nur Hayati, “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional”, Lex Jurnalica, Vol 13, No. 3 (2016), hlm 285
46 Ibid,
Cipta Rifky Anggatiastara, Ngadino, dan adya Paramita Prabandari, “Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebelum dibuatnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Notarius, Vol. 23. No. 2 (2020), hlm 890.
Dwi  saptono  Dheandy,  Enny  Koeswarni  dan  Suparjo  Sujadi,  “Keabsahan  Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Yang dibuat Secara Melawan Hukum Dalam Putusan  Nomor  1460/Pid.b/2019/PN.Dps”,  Indonesia  Notary,  Vol.2  Article  7,  (2020), hlm 143.
finance.detik.com,  Indonesia  Disebut  Negara  Agraris  Artinya...  (detik.com),  (Jakarta:  Tim detikcom, 2021).
Hayati  Nur,  “Peralihan  Hak  Dalam  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  (Suatu  Tinjauan  Terhadap Perjanjian  Jual  Beli  Dalam  Konsep  Hukum  Barat  Dan  Hukum  Adat  Dalam  Kerangka Hukum Tanah Nasional”, Lex Jurnalica, Vol 13, No. 3 (2016), hlm 285.
Jakarta,  Dilmil-  “Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata”,  pada  DIlmil-Jakarta.go.id,  2018, tersedia pada https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab- Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf, diakses pada tanggal 21 Juli 2023.
Kartini  Soedjendro,  Perjanjian  Peralihan  Hak  atas  Tanah  Yang  Berpotensi  Konflik, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
Kusuma I Made Krishna Dharma, Putu Gede Saputra, Luh Putu Suryani, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm 215.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cet. 10, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Masidin, Cecilia. “Pelindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dengan Alat Bukti Kepemilikan Berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Pernyataan Penyerahan  Hak  dari  Pengembang  PT.  MU.”  Tesis  Magister  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.
Larasati Fadhila Restyana dan Mochammad Bakri, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2016  pada  Putusan  Hakim  Dalam  Pemberian  Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, (2018), hlm 2. Mulyono  Bambang  Eko,  “Pelaksanaan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual Dibuat oleh Notaris”, Jurnal Independent, Vol 2, hlm 60.
Prawira Gusti Bagus Gilang, Yosafat Prasetya Nugraha, Agus Sugiarto, “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah”, Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 11. No. 1 (2023), hlm 270.
Rochmah  Zulfika,  Solehoddin,  Sultan  Miladiyanto,  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2016”, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol 13. No. 2 (2022), hlm 4.
Supriyadi,  “Kedudukan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif Hukum Pertanahan”, Arena Hukum, Vol. 9 No. 2 (2016), hlm 208.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Tanamal  Meyske,  Teng  Berlianty,  dan  Theresia  Louize  Pesulima,  “Jual  Beli  Tanah  dan Bangunan Atas Objek Jaminan Utang”, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol. 2 No. 4, (2022), hlm 362.
Undang-undang Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, No. 104 TLN No. 2043.