Alternatif Kebijakan Pengelolaan Perikanan……di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Ihsan., et al)

## ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) DI PERAIRAN KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN

## ALTERNATIVE MANAGEMENT OF SWIMMING CRABS FISHING (Portunus pelagicus) IN THE WATERS OF PANGKEP DISTRICT WATERS SOUTH SULAWESI
Ihsan 1 , Eko Sri Wiyono 2 , Sugeng Hari Wisudo 2 dan John Haluan 2
1 Mahasiswa Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap-Institut Pertanian Bogor
2 Dosen Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap-Institut Pertanian Bogor Teregistrasi I tanggal: 08 April 2014; Diterima setelah perbaikan tanggal: 20 April 2015;
Disetujui terbit tanggal: 24 April 2015 E-mail: ihsanpsp@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untuk mencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan. diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion . Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis digunakan dengan A’W OT mengaplikasikan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaan masih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaan mata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) Restocking rajungan; e) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan.
KATA KUNCI: Pengelolaan, perikanan, rajungan, Kabupaten Pangkep

## ABSTRACT
The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achieve suistainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternative management policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate the crab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands in Pangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the field observations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection of secondary data was done by collecting data from the relevant agencies and recording data from collector. Data were analyzed using A’WOT analysis and Program Expert Choice 2000. The results of the analysis showed that the crab fishing management, relying on the strengths and opportunity to address the weaknesses and threats. The first priority of the strength component criteria were relative interest crab fishermen and management of high society, high target of local government in the management of crab fishing was opportunity component, coordination and implementation of institutional became a weakness component, and increasing number of crab fishing gear was became Threats. Recommendation of alternatives management for swimming crab include: a) Development of alternative livelihoods, b ) Law enforcement and institutional capacity building; c) Use of environmentally friendly fishing gear ; d ) Restocking of crab; e ) Crab fisheries management based on zonation and f ) crab aquaculture development
KEYWORDS: Management, blue swimming crabs, Pangkep District

## PENDAHULUAN
Potensi sumberdaya alam hayati pesisir dan laut termasuk rajungan belum banyak dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Wilayah perairan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk rajungan. Kekayaan yang besar tersebut merupakan modal utama untuk membangun daerah serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan sumberdaya rajungan (Portunus pelagicus) selama ini belum mengikuti kaedah pemanfaatan yang bertanggung jawab dimana masih dilakukan dengan cara merusak lingkungan seperti penggunaan alat tangkap trawl . Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/ 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Berbagai gejala yang muncul seperti penurunan jumlah hasil tangkapan setiap tahunnya walaupun ada penambahan upaya penangkapan (effort) dan ukuran rajungan yang tertangkap semakin kecil tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN- KP/2015 tentang penangkapan lobster ( Panulirus spp.), kepiting ( Scylla spp.), dan rajungan ( Portunus pelagicus spp.) >10 cm (diatas sepuluh centimeter). Dengan pengelolaan sumberdaya rajungan yang benar diharapkan dapat m endukung keberlanjutan sumberdaya rajungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh karena itu masyarakat nelayan hendaknya memanfaatkan sumberdaya secara bijaksana dan berkeadilan.
Pengelolaan rajungan secara bijaksana dan mengurangi penangkapan secara destruktif dapat memberikan kepastian usaha penangkapan secara berkelanjutan (Firman, 2008). Semua itu dapat dicapai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan pengelolaan yang tepat dengan seluruh stakeholder dapat mematuhi kebijakan tersebut.
Kaleka (2006) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dibedakan atas tiga tingkatan yakni kebijakan umum diantaranya adalah mengacu pada bentuk Undang-Undang dan Keputusan Presiden, kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang dibentuk berupa peraturan-peraturan pemerintah
maupun daerah dan kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang dibawahi oleh kebijakan pelaksanaan. Setiap kebijakan akan memiliki muatan dan tekanan yang berbeda. Kebijakan umum misalnya lebih menekankan pada isu strategi dan sedikit unsur teknis. Kebijakan teknis lebih menekankan pada unsur teknis dan isu strategisnya sedikit. Berbeda dengan kebijakan pelaksanaan yang lebih melihat pada perimbangan antara teknis dan isu strategis. Selanjutnya Weimer & Vining (1998) dalam Kaleka, (2006) mengatakan produk dari analisis kebijakan adalah saran (advice) yang berorentasi pada pengguna yang berkaitan dengan keputusan keputusan publik berdasarkan nilai-nilai sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan sebagai proses sintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan suatu rekomendasi opsi disain kebijakan publik. Agar sumberdaya perikanan dapat dikelola dengan dengan baik dan pemanfaatannya pun optimal maka perlu dilakukan dengan membentuk suatu kebijakan yang rasional, dengan instrumen-instrumen konvensional yang sering digunakan diantaranya adalah pajak baik pajak terhadap input maupun output perikanan, pembatasan entri (limited entry) maupun kuota.
Pemanfaatan sumberdaya rajungan di Kabupaten Pangkep telah berlangsung cukup lama dan telah menunjukkan adanya gejala gangguan terhadap potensi sumberdaya rajungan. (Baskoro, 2011) menjelaskan masalah perikanan tangkap adalah turunnya hasil tangkapan karena eksploitasi berlebihan. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah alternatif kebijakan pengelolaan yang tepat dalam bentuk kebijakan pengelolaan sumberdaya rajungan di perairan Kabupaten Pangkep.Berdasarkan hal tersebut diatas m aka perubahan kebijakan pengelolaan perikanan rajungan adalah merupakan suatu solusi untuk mencapai sistem pengelolaan sum berdaya rajungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya rajungan secara optimal dan berkelanjutan.

## BAGAIMANA PENELITIAN DILAKUKAN?
Penelitian ini dilaksanakan di satu wilayah kecamatan pesisir dan dua kecamatan pulau-pulau kecil wilayah Kabupaten Pangkep, m eliputi Kecamatan Mandale, Sigeri, Ma’rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara pada Desember 2012 - Juni
2013. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: daftar kuisioner,peta lokasi, alat tulis menulis, kamera digital dan perekam suara serta form isian pengamatan.
Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei lapang terkait keragaan lokasi dan melakukan wawancara kepada dua kategori responden yakni facilitator dan participating dan pengambilan data-data lainnya dari instansi terkait. Pengertian facilitator adalah peneliti dan akademisi yang memiliki latar belakang ilmiah, yang bertindak sebagai responden dengan berlandaskan pada pengamatan yang terjadi di lapangan. Participating adalah responden yang terpilih dari berbagai unsur yang memahami dengan baik permasalahan yang dibahasserta mewakili seluruh komponen yang diteliti. Disamping itu dilakukan combined data dari kategori responden facilitator dan participating. Pengertian combined yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kombinasi antara hasil data responden facilitator dengan participating untuk mendapatkan nilai rata-rata sebagai salah satu responden . Kriteria kategori responden participating adalah memahami permasalahan yang diteliti; pelaku perikanan rajungan (nelayan penangkap, pengumpul dan pengolah daging); unsur pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan unsur lembaga non pem erintah seperti Lem baga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pemberdayaan nelayan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pemilihan responden dilakukan dengan cara Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diambil secara sengaja, dengan pertimbangan tertentu bahwa responden adalah pelaku memahami dengan baik terkait dengan persoalan yang diteliti antara lain: pemerintah, swasta, masyarakat dan nelayan yang dapat memberikan informasi secara akurat, pengambil kebijakan dan sebagai pelaku.
Metode analisis data yang digunakan untuk m engidentifikasi prioritas pilihan kebijakan pengelolaan perikanan rajungan adalah A’WOT yaitu gabungan antara metode SW OT dengan AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Analisis kebijakan pengelolaan perikanan rajungan dilakukan dengan pendekatan analisis A’WOT, yaitu analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) yang diintegrasikan kedalam Analisis Hierarchy Proses (AHP) (Budiharsono, 2001; (Soeselisa, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan dari pada integrasi ini adalah untuk meningkatkan basis informasi kuantitatif dari proses-proses perencanaan strategis. SWOT memberikan kerangka dasar untuk pembentukan suatu analisis keputusan sementara
AHP membantu dalam membuat SWOT lebih analitik dan melakukan analisis sehingga strategi-strategi alternatif keputusan dapat diprioritaskan.
Tahapan metode A’WOT adalah: (1) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan perikanan rajungan secara berkelanjutan di Kabupaten Pangkep dengan metode SWOT; dan (2) Melakukan Analytic Hierarchy Process (AHP). Dalam analisisA’WOT ini,dilakukandenganmenggunakan ProgramExpertChoice 2000. Selanjutnya nilai-nilai yang digunakan dalam analisis program mengacu kriteria skala kepentingan, berdasarkan (Saaty, 1993); (Soeselisa, 2006).

## KOMPONEN DAN FAKTOR-FAKTOR ANALISIS SWOT
Untuk melakukan identifikasi faktor-faktor SW OTdalam pengelolaan perikanan rajungan mengacu pada hasil verifikasi data di lapangan, dengan melakukan survey dan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan pengelolaan perikanan rajungan, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, tokoh masyarakat, nelayan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para peneliti dari perguruan tinggi setempat. Hasil identifikasi dari faktor-faktor komponen SWOT disajikan pada Tabel 1.

## PRIORITAS KOMPONEN DAN FAKTOR-FAKTOR SWOT
Hasil analisis A’WOT, dengan kategori responden facilitator, participating dan combined maka yang m enjadi prioritas kom ponen SW OT dalam hubungannya dengan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep , sebagai prioritas relatif secara berturut-turut adalah (1) kekuatan (S); (2) peluang (O); (3) kelemahan (W) dan (4) ancaman (T).
Metode SWOT adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan perikanan rajungan secara berkelanjutan di Kabupaten Pangkep dengan metode SWOT; dan melakukan Analytic Hierarchy Process (AHP). Dalam analisis A’W OT ini, nilai-nilai bobot diperoleh dengan menggunakan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan pada kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang akan terjadi. Secara rinci hasil analisis A’WOT untuk komponen-komponen SWOT dalam pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, kedua kategori responden tersebut masing-masing disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Komponen dan faktor SWOT pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep
Table 1. Component and factor of SWOT for swimming crab fishery management in Pangkep waters
Kekuatan atau Strength ( S) Kelemahan atau Weaknesses (W)  Adanya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan rajungan  Minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi
 Masih tersedia potensi rajungan
 Dukungan Pemda pengelolaan rajungan tinggi
 Ada kesepakatan pengelolaan daerah penangkapan  Kordinasi dan implementasi masih rendah
 Pengawasan belum efektif dan efisien
 Dukungan modal usaha rendah
 Belum ada aturan secara formal
 Kualitas SDM masih rendah
 Ketergantungan pada rajungan tinggi
 Pemahaman nelayan kelestarian rendah Peluang atau Opportunities (O) Ancaman atau Threats (T)  Target pengelolaan rajungan tinggi
 Dukungan stakeholder besar
 Perbaikan lingkungan perairan
 Industri rumah tangga semakin banyak
 Rajungan bernilai ekonomis penting
 Pemasaran baik dan lancar
 Permintaan daging rajungan tinggi
 Jumlah alat tangkap semakin meningkat
 Tertangkap fase zoea-rajungan muda
 Sebagian rajungan tertangkap bertelur
 Intensitas penangkapan tinggi
 Mengabaikan daya dukung lingkungan
 Alat tangkap tidak selektif
 Tertangkap rajungan muda
Sumber: diolah berdasarkan data hasil pengamatan dan wawancara di Kab. Pangkep, tahun 2013
Tabel 2. Prioritas komponen SWOT berdasarkan analisis A’WOT dalam pengelolaan perikanan tangkap rajungan
Table 2. Component priority of SWOT based on A’WOT analysis in crab fishery management
Komponen/ Component SWOT Responden Facilitator Combined Participating Bobot Prioritas Relatif Bobot Prioritas Relatif Bobot Prioritas Relatif Kekuatan (S) 0,447 P1 0,481 P1 0,407 P1 Kelemahan (W) 0,203 P3 0,182 P3 0,173 P3 Peluang (O) 0,251 P2 0,259 P2 0,285 P2 Ancaman (T) 0,099 P4 0,079 P4 0,135 P4

## Sumber: Hasil analisis SWOT, tahun 2013
Hasil analisis pada kriteria komponen kekuatan/ strength (S) menunjukkan bahwa untuk kategori responden facilitator menempatkan prioritas relatif pertama adalah keinginan nelayan dan masyarakat dalam pemanfaatan rajungan cukup tinggi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah nelayan penangkap dan pengolah daging rajungan (industri pengolah rajungan) setiap tahunnya. Untuk kategori responden combined dan participating menempatkan
prioritas relatif pertama adalah adanya pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan rajungan. Pada umumnya program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) I dan II beberapa tahun lalu di Kabupaten Pangkep meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan. Kekuatan lainnya tersedia potensi lestari sebesar 1.084,066 ton/ tahun (Ihsan et al ., 2014). Indek s m usim penangkapan rajungan, dengan puncak musim pada
bulan juni dan september setiap tahun (Ihsan, et al ., 2014).
Kriteria komponen peluang/opportunities (O) ditetapkan prioritas relatif untuk kategori responden facilitator, participating dan combined dengan menetapkan target Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi sebagai peluang. Rajungan merupakan salah satu komoditi andalan di Kabupaten Pangkep, oleh karena itu PEMDA mengharapkan peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan perikanan rajungan.
Fak tor-faktor k om ponen kelemahan/ weaknesses(W) ditetapkan prioritas relatif untuk kategori responden facilitator, participating dan combined berdasarkan prioritas relatif tersebut responden berpandangan bahwa kelemahan yang terjadi adalah koordinasi dan im plem entasi
kelembagaan masih rendah. Kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan telah terbentuk sesuai kebutuhan demikian juga peraturan-peraturan daerah (PERDA) telah banyak ditetapkan, tetapi masih ditemukan banyak permasalahan-permasalahan di lapanganseperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. (Adam et al ., 2006) mengatakan alat tangkap mini trawl merupakan salah satu alat tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pengkep. Hal ini terjadi karena hukum belum ditegakan dengan baik. Faktor-faktor komponen ancaman/threats (T) ditetapkan prioritas relatif untuk kategori responden facilitator, participating dan combined yakni jumlah alat tangkap rajungan yang beroperasi semakin m eningkat, m enjadi suatu ancaman. Secara keseluruhan komponen ancaman tersebut, akan memberikan dampak negatif dalam pengelolaan perikanan rajungan di Kabupaten Pangkep. Selengkapnya nilai-nilai bobot dan prioritas relatif berdasarkan analisis A’WOT disajikan pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil analisis A’WOT terhadap nilai bobot prioritas dari faktor-faktor komponen SWOT
Table 3. Result analysis of A’WOT base on weighted priority of SWOT factor component
Komponen/ Component SWOT Responden Facilitator Combined Participating Bobot Prioritas Relatif Bobot Prioritas Relatif Bobot Prioritas Relatif  Kekuatan (L: 0,376) (L:0,481) (L: 0,488) Adanya pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan rajungan 0,226 P3 0,345 P1 0,355 P1 Minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi 0,267 P1 0,251 P2 0,249 P2 Masih tersedia potensi rajungan 0,233 P2 0,178 P3 0,174 P3 Dukungan PEMDA pengelolaan rajungan tinggi 0,123 P4 0,108 P4 0,107 P4 Ada kesepakatan pengelolaan daerah penangkapan 0,095 P5 0,072 P5 0,070 P5  Kelemahan (L:0,438) (L:0,182 ) (L: 0,179) Kordinasi dan implementasi masih rendah 0,268 P1 0,315 P1 0,316 P1 Pengawasan belum efektif dan efisien 0,235 P2 0,237 P2 0,237 P2 Dukungan modal usaha rendah 0,201 P3 0,167 P3 0,166 P3 Belum ada aturan secara formal 0,082 P5 0,118 P4 0,121 P4 Kualitas SDM masih rendah 0,101 P4 0,075 P5 0,074 P5 Ketergantungan pada rajungan tinggi 0,046 P7 0,051 P6 0,051 P6 Pemahaman nelayan kelestarian rendah 0,067 P6 0,036 P7 0,034 P7
Alternatif Kebijakan Pengelolaan Perikanan……di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Ihsan., et al)
J. Kebijak.Perikan.Ind.Vol.7 No.1 Mei 2015:

## Tabel 3. Lanjutan

## Table 3. Continuation
Komponen/ Component SWOT Responden Facilitator Combined Participating Bobot Prioritas Relatif Bobot Prioritas Relatif Bobot Prioritas Relatif  Peluang (L:0,128 ) (L:0,259 (L;0,257) Target pengelolaan rajungan tinggi 0,279 P1 0,288 P1 0,287 P1 Dukungan stakeholde r besar 0,238 P2 0,220 P2 0,218 P2 Permintaan daging rajungan tinggi 0,144 P3 0,165 P3 0,167 P3 Perbaikan lingkungan perairan 0,086 P5 0,118 P4 0,121 P4 Industri rumah tangga semakin banyak 0,099 P4 0,076 P5 0,075 P5 Rajungan bernilai ekonomis penting 0,081 P6 0,057 P6 0,056 P6 Pemasaran baik dan lancar 0,040 P7 0,044 P7 0,045 P7  Ancaman (L: 0,058 ) (L;0,079) (L;0,077) Jumlah alat tangkap semakin meningkat 0,303 P1 0,328 P1 0,331 P1 Tertangkap fase zoea- rajungan muda 0,265 P2 0,251 P2 0,254 P2 Sebagian rajungan tertangkap bertelur 0,154 P3 0,160 P3 0,159 P3 Intensitas penangkapan tinggi 0,138 P4 0,107 P4 0,104 P4 Mengabaikan daya dukung lingkungan 0,063 P5 0,072 P5 0,072 P5 Alat tangkap tidak selektif 0,046 P6 0,046 P6 0,045 P6 Tertangkap rajungan muda 0,031 P7 0,035 P7 0,035 P7 Sumber: Hasil analisis A’WOT, Tahun 2013 RUM USAN ALT ERNATIF

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
Dari hasil analisis dan indentifikasi faktor-faktor komponen SWOT maka disusun suatu rumusan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep. (Rangkuti, 2002) mengatakan bahwa penyusunan rumusan alternatif kebijakan pengelolaan sum berdaya hayati m enggunakan pendekatan strategi strength- opportunities ( SO ), strength-threats ( ST ), weaknesses-opportunities ( WO ) dan weaknesses- threats ( WT ). Pendekatan didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan ( strength ) dan peluang ( opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman (threats ).
Hasil analisis dari rumusan tersebut terpilih alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep sebagai berikut: a) Penegakan hukum ; b) Restoking sumberdaya rajungan; c) Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi; d) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; e) Pengembangan budidaya rajungan; dan f) Penciptaan m ata pencaharian alternatif.

## PRIORITAS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
Hasil analisis A’WOT untuk kategori responden (facilitator; combined dan participating) dari rumusan alternatif kebijakan yang terpilih menempatkan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan yang paling utama adalah:1)
Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan;2) Penegakan hukum; 3) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; 4) Melakukan restoking sumberdaya rajungan; 5) Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi; 6)
Pengembangan budidaya rajungan. Keenam alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, selengkapnya disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten
Pangkep
Table 4. Alternative priority swimming crab fishery management in Pangkep District waters
Alternatif kebijakan/ Policy alternative Responden Facilitator Combined Participating Bobot % PR Bobot % PR Bobot % PR Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan 0,281 28,1 P1 0,371 37,1 P1 0,315 31,5 P1 Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan 0,258 25,8 P2 0,255 25,5 P2 0,246 24,6 P2 Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan 0,175 17,5 P3 0,166 16,6 P3 0,172 17,2 P3 Restoking sumberdaya rajungan 0,145 14,5 P4 0,104 10,4 P4 0,140 14,0 P4 Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi 0,108 10,8 P5 0,063 6,3 P5 0,094 9,4 P5 Pengembangan budidaya rajungan 0,033 3,3 P8 0,028 4,2 P8 0,033 3,3 P8
Sumber: Hasil analisis SWOT, 2013 PR: Prioritas relatif
Gambar 1.Prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep. Figure 1. Alternative priority swimming crab fishery management in Pangkep District waters.
Keterangan:
Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan (PMPAN); Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan (PHPKK); Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (PATRL); Restoking (RST) sumberdaya rajungan; Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi (PPTRBZ) dan Pengembangan budidaya rajungan (PBR).
Alternatif Kebijakan Pengelolaan Perikanan……di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Ihsan., et al)
Uraian alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep adalah: 1) Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan. Mata pencaharian alternative (MPA) merupakan suatu usaha baru yang dikembangkan dalam rangka mengurangi tekanan terhadap sumberdaya sekaligus untuk meningkatkan pendapatan m asyarakat (KP3K-DKP-RI, 2007).Usaha alternatif tersebut memanfaatkan waktu luang nelayan dan keluarganya, menjadikan usaha alternatif sebagai mata pencaharian pokok; 2) Penegakan hukum. Alasan klasik yang disampaikan oleh nelayan, jika tertangkap saat melakukan pelanggaran di laut adalah “tidak tahu” bahwa yang dilakukan adalah dilarang. Pelanggaran hukum yang terkait pemanfaatan secara destruktive dilakukan oleh nelayan tidak tersentuh dengan baik oleh hukum, akibatnya terjadi kerusakan sumberdaya perairan. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, yaitu sulitnya menjangkau tempat kejadian perkara (TKP) karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparatur penegakan hukum dan laporan dari masyarakat masih sulit dibuktikan. Untuk mengurangi hambatan tersebut maka hal yang paling utama dilakukan adalah penyediaan kapal dan biaya operasionalnya; 3) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan . Hasil inventarisasi terhadap alat tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep ditemukan beberapa alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. (Purbayanto et al ., 2010) mengatakan bahwa penggunaan setiap jenis teknologi penangkapan ikan mulai dari yang sederhana hingga modern sedikit atau banyak memberikan dampak negatif terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan perairan. (Ihsan et al ., 2012) mengatakan bahwa alat tangkap rajungan ramah lingkungan yang dapat dioperasikan di perairan Kabupaten Pangkep adalah gillnet dan bubu; 4) M elakukan restoking sumberdaya rajungan . Restoking adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung laju rekruitmen suatu spesies di perairan. Intervensi ini dimaksudkan untuk mempertahankan stabilitas rajungan, agar supaya ketersediaan potensi rajungan diperairan tetap stabil. Kebijakan restoking dapat dilakukan pada bulan Desember-Maret setiap tahun dimana pada saat itu intensitas penangkapan nelayan rendah, menyebabkan bibit rajungan hasil restoking tidak terganggu, karena kondisi cuaca tidak m em ungkinkan nelayan untuk m elakukan penangkapan; 5) Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi . Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-
proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (KKP-KP3K-RI, 2010).Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi, didalam nya terbentuk zona penangkapan dan zona konservasi. Zona konservasi adalah zona zoea, megalopa dan rajungan muda, agar terhindar dari kegiatan penangkapan dan zona penangkapan adalah zona rajungan dewasa yang merupakan zona daerah penangkapan rajungan, yang disesuaikan dengan jumlah alat tangkap rajungan yang beroperasi di Kabupaten Pangkep; 6) Pengembangan budidaya rajungan . Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan pasar adalah budidaya rajungan . Pengembangan budidaya rajungan mampu membuka kembali rantai ekonomi di masyarakat, sekaligus alternatif k om oditi yang dapat di budidayakan pada lahan tambak, selain udang dan ikan bandeng. Dalam budidaya rajungan dibutuhkan lahan tambak yang cukup luas dan benih rajungan yang cukup banyak. (Effendy et al ., 2005) mengatakan bahwa pemanfaatan tambak-tambak untuk budidaya rajungan yang tentunya berdasarkan analisis kesesuaian lahan bagi kultivan serta penggunaan backyard atau hatchery untuk produksi benih merupakan salah satu upaya revitalisasi. Pada sisi lain, kebutuhan larva rajungan yang cukup tinggi terhadap artemia diharapkan akan mampu mendorong usaha budidaya artem ia di tam bak garam . Pengembangan budidaya rajungan diharapkan mampu menyediakan bahan baku, menyerap tenaga kerja serta meningkatan pendapatan masyarakat. Proyeksi penurunan persentase tingkat masyarakat miskin juga merupakan hal yang sangat diharapkan dari kegiatan budidaya rajungan. Pada akhirnya, usaha budidaya tersebut dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan nilai ekspor non migas.
KEBIJAKAN, TUJUAN, PROGRAM DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, sebagai mana telah diuraikan diatas. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut maka diperlukan adanya tujuan dan program-program yang jelas. Pada tabel berikut ini disajikan kebijakan, tujuan, program dan pelaksana dalam pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
T a b e l5 . K e b ija k a n , tu ju a n , p ro g ra m d a n p e la k s a n a p e n g e lo la a n p e ri k a n a n ra ju n g a n d ip e ra ir a n K a b u p a te n P a n g k e p
T a b le 5 . P o lic y, o b je c ti v e s , p ro g ra m a n d im p le m e n ti n g fo r fi s h e ri e s m a n a g e m e n t in P a n g k e p D is tr ic t w a te rs
Alternatif Kebijakan Pengelolaan Perikanan……di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Ihsan., et al)

## T a b e l5 . L a n ju ta n
T a b le 5 . C o n ti n u e d
Hasil analisis integrasi faktor-faktor komponen SWOT terhadap pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, mengandalkan pada kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang akan terjadi, melalui kebijakan alternatif antara lain: penciptaan mata pencaharian alternatif; penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; Restoking sumber daya rajungan; pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi dan pengembangan budidaya rajungan. Seluruh kebijakan alternatif yang ditetapkan diwujudkan dalam berbagai program kerja sesuai tujuan yang ingin dicapai.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Permasalahan dan ancaman yang terjadi dalam pengelolaan perikanan rajungan dapat diatasi dengan mengandalkan pada kekuatan dan peluang yang dimiliki seperti masih tersedianya potensi rajungan dan dukungan stakeholder masih cukup besar.
2. Hasil analisis A’WOT ketiga kategori responden memiliki pandangan bahwa prioritas relatif utama kekuatan terletakpada minat nelayan dan pemanfaatan rajungan tinggi sementara responden lainnya menganggap bahwa adanya pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan rajungan. Untuk prioritas relatif utama pada kelemahan ada pada kordinasi dan implementasi masih rendah. Selanjutnya untuk peluang semua responden berpandangan bahwa target PEMDA dalam pengelolaan rajungan cukup tinggi. Semua responden menganggap bahwa prioritas relatif utama dari ancaman adalah jumlah alat tangkap untuk penangkapan rajungan semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka alternatif pengembangan kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain: 1) Penciptaan mata pencaharian alternatif; 2) Penegakan hukum; 3) Restoking sumberdaya rajungan; 4) Penggunaan alat tangk ap yang ram ah lingkungan; 5) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan 6) Pengembangan budidaya rajungan.

## PERSANTUNAN
Tulisan ini merupakan salah satu bagian dari disertasi penulis yang berjudul Pemanfaatan sumberdaya rajungan di perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kerjasamanya

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, I. Jaya & M.F. Sondita. 2006. Model Numerik Difusi Populasi Rajungan (Portunus pelagicus) di perairan Selat Makassar. Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia. 13(2): 83-88.
Baskoro, M.S, 2011. Pengembangan Perikanan Tangkap Berkelanjutan m elalui program Pengayaan Stok Ikan. Orasi Ilmiah . Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Auditorium Sumardi Sastrakusumah FPIK-Institut Pertanian Bogor 19 November 2011. PT Penerbit IPB Press. 92 hal.
Budiharsono, S. 2001. Analisis Prioritas, Alokasi Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 159 hal.
Effendy, S., Faidar., Sudirman & E, Nurcahyono.
2005. Perbaikan Teknik Pemeliharaan Larva Pada Produksi Massal Benih Rajungan Portunus pelagicus. Makalah Pertemuan Teknis Lintas UPT Pusat Budidaya Air Payau dan Laut, di Imperial Aryaduta Makassar. Balai Budidaya Air Payau Takalar. 24 hal.
Firman, 2008. Model Bioekonomi pengelolaan sumberdaya Rajungan di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 82 hal.
Ihsan, E.S Wiyono, S.H Wisudo & J. Haluan. 2014.
A Study of Biological Potential and Sustainability of Swimming Crab Population in the Waters of Pangkep Regency South Sulawesi Province. International Journal of Sciences : Basic and Applied Research (IJSBAR). 2014. 16(1): 351-363.
Ihsan, E.S Wiyono, ES. S.H Wisudo & J. Haluan.
2014. Pola Musim dan Daerah Penangkapan Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Jurnal Marine Fisheries . November 2014. 5 (2): 191-198.
Ihsan, M. Saenong M., & A. Boceng. 2012. Determinasi Usaha Perikanan Tangkap Rajungan di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Jurnal Lutjanus. 18 (2): 28-38.
[KKP-KP3K-RI] Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. 2010. Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZW P3-K) Provinsi/ Kabupaten. Jakarta. 110 hal.
[KP3K-KKP-RI] 2007. Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat (COREMAP II). Diterbitkan oleh Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Phase II Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil-Departemen Kelautan dan Perikanan. 139 hal.
Kaleka, D.M.W., 2006. Analisis Pengembangan Armada Perikanan Tangkap di Perairan Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 116 hal.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) di W ilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31. 10 hal.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster ( Panulirus spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus Pelagicus spp.). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7. 5 hal.
Purbayanto. A., M.R. Riyanto, & A.D.P. Fitri, 2010. Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan pada Perikanan tangkap. Cetakan Pertama, Juni 2010. PT Penerbit IPB Press. Bogor. 208 hal.
Rangkuti F. 2002. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 188 hal.
Soselisa A. 2006. Kajian Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Gugusan Pulau-pulau Padaido, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Nomfor, Papua. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor. 248 hal.
Saaty T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pem im pin (Proses Hirarki Analitik untuk Pengam bilan Keputusan dalam Situasi Kompleks). (Terjemahan) PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 270 hal.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. 53 hal.