Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam e-ISSN: On Process Volume 1, Issue. 1, 2020, pp. 51-64

## Studi  Analisis  Komite  Sekolah/Madrasah  dalam  Mengawal Kualitas Pendidikan
Abdul Mukti Bisri
1 Pascasarjana Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto e-mail: muktibisri.ikhac@gmail.com
Submitted: 01-01-2020 Revised : 15-02-2020 Accepted: 03-03-2020
ABSTRACT. Dibentuknya  komite  sekolah/madrasah  adalah  upaya  penyesuaian  terhadap paradigma  yang  dirubah  oleh  pemerintah  menjadi  desentralisasi.  Hal  ini  menjadi  peluang  bagi stakeholder khusunya masyarakat agar dapat memberikan ruang untuk ikut serta dalam mengelola pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  di  Negara  kita  sekarang  ini  seharusnya  dapat  membangun manusia  yang  kompetitif.  Sebagian  sekolah/madrasah  yang  kita  miliki  dan  pendidikannya mumpuni, akan tetapi hasil yang didapatkan belum maksimal hanya karena tidak memiliki partner yang dapat membantu dan  mengawal kualitas pendidikannya. Studi analisis  ini  merupakan  upaya untuk menganalisis kebijakan pendidikan terhadap komite sekolah/madrasah dan menelaah peran, fungsi, maupun tugasnya ketika berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab  keikutsertaan  komite  sekolah/madrasah  dalam  pengembangan  dan  peningkatan  sekolah sangat diperlukan, yang akhirnya dapat memberdayakan seluruh komponen masyarakat. Dan yang paling penting komite sekolah/madrasah dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Keywords : Komite Sekolah, Kualitas Pendidikan, Madrasah, Sekolah
https:
How to Cite Abdul ukti Bisri. (2020). Stdui Aanalisis  Komite Sekolah/Madrasah dalam Mengawal  Kualitas Pendidikan. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 1 (1), 51-64.

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  perlu  ada  peningkatan  dalam  segi  kualitasnya,  oleh  karena  itu pemerintah  berusaha  mewujudkannya  melalui  berbagai  macam  usaha  yang  salah  satunya mengembangkan  kualitas  pendidikan  melalui  perbaikan  dan  pengembangan  kurikulum  serta system  evaluasi.  Dan  dari  segi  yang  lainnya  pun  juga  dikembangkan  dan  ditingkatkan,  seperti sarana prasarana, pengadaan bahan ajar, workshop bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masih banyak yang lain.(Krissandi & Rusmawan, 2015, p. 457)
Namun  realitanya,  semua  pengembangan  dan  perbaikan  tersebut  belum  memnuhi  dalam mwujudkan  pendidikan  yang  berkualitas.  Sehingga  diantaranya  ada  yang  berupaya  untuk mengembangkan  salah  satu  komponen  seperti  kurikulum  yang  berlaku  agar  lebih  inovatif  dan produktif.(Hakim  &  Hasan,  2019,  p.  4)  Akan  tetapi  upaya  ini  hanya  dapat  dilakukan  apabila seluruh  unsur  dari  lembaga  pendidikan  maupun  masyarakat  ikut  berpartisipasi,  baik  dari  dalam maupun luar lingkungan sekolah.
Salah  satu  wujud  aktualisasinya  dengan  dibentuk  sebuah  badan  pendamping,  yang organisasinya  terdiri  dari  stakeholder.  Sampai  saat  ini,  telah  terjadi  perubahan  berkali-kali  pada organisasi  ini  karena  disesuaikan  dengan  perkembangan  pendidikan  maupun  masyarakat.  Awal mula organisasi ini diberi nama (POMG) Perkembangan Orang tua Murid dan Guru, kemudian
berkali-kali  mengalami  perubahan  sampai  saat  ini  disebut  komite  sekolah/madrasah.(Sa’ud  & Makmun, 2009, p. 6)
Sejarah  perubahan  nama  BP3  menjadi  badan  komite  sekolah/madrasah  berdasarkan  atas perlunya  partisipasi  seluruh  elemen  masyarakat  secara  loyal  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan.  Hal  ini  juga  ditunjang  dengan  adanya  tujuan  dalam  pembentukan  badan  komite sekolah/madrasah  yaitu  menambah  rasa  tanggung  jawab  dan  peduli  terhadap  pelaksanaan  dan pengembangan kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan.(Hakim, 2016, p. 107) Pembentukan  komite  sekolah/madrasah  merupakan  upaya  adanya  suatu  organisasi masyarakat  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Badan  komite sekolah/madrasah ini dapat dikembangkan oleh semua pihak baik lembaga pendidikan maupun dari  pihak  komite  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  merujuk  dari  kesepakatan  dan kepercayaan yang telah dibangun sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar.
Kepedulian  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  pengembangan  pendidikan,  bukan hanya  seperti  sekarang  yang  sebagian  besar  memberi  bantuan  material  saja,  namun  seharusnya perlu menyisihkan waktunya juga agar dapat membantu lembaga pendidikan minimal berupa ide- ide  kreatif,  gagasan  yang  inovatif  demi  kemajuan  kualitas  suatu  sekolah.  Oleh  karena  itu, masyarakat  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari  lembaga  pendidikan  yang  akan  ikut  andil sebagai stakeholder pendidikan(Ridwan, 2018).
Peran  dan  fungsi  dewan  pendidikan  maupun  komite  sekolah/madrasah  pada  dasarnya adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  masing-masing  wilayahnya,  apabila  dewan pendidikan  maupun  komite  sekolah/madrasah  betul-betul  melaksanakan  peran  dan  fungsinya dengan baik tentu akan mampu mengembangkan kinerja para pengelola pendidikan yang mana kebutuhan untuk proses pendidikan akan terpenuhi..(Sagala, 2008, p. 53) Dan  juga  perlu  badan  komite  sekolah/madrasah  ini  memotivasi  masyarakat  dari  semua kalangan  bawah  sampai  atas  untuk  berpartisipasi  serta  mewujudkan  hubungan  kerja  sama  yang produktif. Tentunya hal ini sangat berarti bila dilakukan dengan seluruh stakeholder pendidikan, terkhusus dengan dunia usaha maupun industri di masing-masing daerah.
Komite sekolah/madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan, diharapkan memberikan pertimbangan,  saran,  dan  rekomendasi  terhadap  pihak  lembaga  pendidikan  terkait  semua kebijakan dan program-program sekolahnya.(Mas, 2011, pp. 186–187) Sebagai peran pendukung, komite  sekolah/madrasah  juga  dapat  mendorong  wali  murid  untuk  ikut  andil  dalam pendidikan.(Desi Nurhikmahyanti, 2014, p. 169) Sebagai pendukung pula, bentuk peran komite sekolah/madrasah  dapat  diwujudkan  dengan  menggalang  donasi  dari  banyak  pihak  yang bertujuan untuk biaya operasional pendidikan.(Rusdiana, 2014, p. 153)
Dengan  demikian,  dalam  konteks  operasional  komite  sekolah/madrasah  dalam  upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dibatasi hanya dalam hal budgeting dan biaya sekolah saja, namun  ikut  terlibat  secara  aktif  dalam  menyusun  kebijakan  dan  program  sekolah,  khususnya terkait  rencana  strategik.  Lembaga  pendidikan  juga  mengharapkan  badan  komite sekolah/madrasah ini dapat berperan aktif dalam penyusunan dan realisasi visi, misi, tujuan, dan program-program  sekolah,  sehingga  nantinya  juga  ikut  terlibat  aktif  dalam  pengawasan  dan evaluasi pelaksanaan program lembaga pendidikan.

## KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Keinginan  pemerintah  menyerahkan  sebagian  pengelolaan  pendidikan  kepada  daerah seyogyanya  disambut  dengan  cara  ikut  aktif  dalam  pengelolaan  pendidikan  oleh  anggota masyarakat.(Fauziyati, 2018, p. 174) Sistem manejemen mutu yang baik mengakomodasi seluruh potensi yang dimiliki. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya otonomi daerah yang dalam dunia pendidikan  diimplementasikan  dengan  manajemen  berbasis  sekolah/madrasah.  Yang  memiliki kewenangan  lebih  dalam  segala  keputusan  strategis  yang  berkaitan  dengan  lembaga  secara otonom.(Hakim, 2016, p. 107)
Sistem  manajemen  berbasis  sekolah  ini  digunakan  agar  lembaga  lebih  mudah  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan,  salah  satunya  melalui  kerjasama  dengan  masyarakat  sebagai stakeholder pendidikan yang selama ini dirasa belum bisa mewujudkan harapan masyarakat sebagai pengguna utama pendidikan.(Sudirman, 2013, p. 188)
Untuk  menampung  aspirasi  dan  menyalurkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap  satuan  pendidikan,  dibuatlah  institusi  berupa  komite sekolah/madrasah.(Faqih & Mulianti, 2016, p. 110) Institusi ini dapat digunakan sebagai wadah yang  representative,  karena  dianggap  dapat  mewujudkan  kualitas,  pemerataan,  dan  efektifitas dalam pengelolaan pendidikan.
Lembaga  komite  sekolah/madrasah  mrupakan  lembaga  mandiri  yang  beranggotakan  wali murid,  masyarakat  secara  luas,  dan  komunitas  sekolah  yang  peduli  dengan  pendidikan.  Dan dibentuknya  komite  sekolah/madrasah  berperan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan pendidikan, serta dukungan maupun arahan bagi seluruh komponen yang ada di tingkat satuan pendidikan. Terlebih dapat membantu dalam hal pengawasan selama satuan pendidikan tersebut aktif.(Sudirman, 2013, p. 188)
Dalam  kebijakan  otonomi  pendidikan,  peranan  masyarakat  lebih  dimaksimalkan  karena tidak  hanya  menjadi  donatur  semata  tapi  juga  perlu  dilibatkan  dalam  upaya  pengembangan pendidikan.  Secara  lebih  jelas  legalilitas  komite  sekolah/madrasah  di  lembaga  pendudikan dinaungi  oleh  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomer  044/U/2002  yang  membahas terkait  Dewan  Pendidikan  dan  komite  sekolah/madrasah  bahwa  setiap  satuan  pendidikan diharuskan untuk membentuk komite sekolah/madrasah. Komite sekolah/ madrasah diharapkan dalam  setiap  menjalankan  kebijakan  pendidikan  juga  meningkatkan  kontrol  kinerja  satuan pendidikan.(Faqih & Mulianti, 2016, p. 110)
Dari semua penjelasan terkait komite sekolah/madrasah di atas, dapat kita simpulkan garis besarnya  bahwa  pengertian  komite  sekolah/madrasah  adalah  lembaga  independen  dari  unsur masyarakat, sekolah, dunia usaha, wali/orang tua peserta didik yang menjadi wadah aspirasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam segala tingkatan dan jalur pendidikan.

## TUJUAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Permasalahan selama proses pendidikan tidak mungkin dapat teratasi hanya oleh lembaga pendidikan. Untuk menyelesaikannya serta melaksanakan semua progamnya, pihak sekolah perlu mengikut sertakan keluarga, masyarakat, dan du-di (dunia usaha dan industri) dalam berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pembelajaran dan pendidikan.(Kamil, 2007, pp. 14–15)
Kerjasama  ini  sangat  perlu  dikelola  dan  koordinasi  yang  baik,  terutama  dalam  hal peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan melalui suatu wadah yaitu komite sekolah/madrasah di  setiap  satuan  pendidikan.(Fauziyati,  2018,  pp.  158–159)  Dengan  demikian,  pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dapat terlaksana sesuai harapan.
Dibentuknya komite sekolah/madrasah dimaksudkan agar masyarakat yang bersatu dalam sebuah  wadah  organisasi  ini  mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta  kepedulian  terhadap peningkatan  kualitas  pendidikan.  Komite  sekolah/madrasah  yang  dibentuk  antara  warga masyarakat  dan  sekolah  bisa  berciri  khas  dan  berakar  dari  budaya  masyarakat  setempat.(Desi Nurhikmahyanti,  2014,  p.  169)  Hal  ini  mendasari  dalam  pengembangan  komite sekolah/madrasah  untuk  organisasi  pengguna,  berbagi  kewenanagan  dan  kemitraan  ( partnership ) yang fokus kajiannya pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Tujuan dari di bentuknya komite  sekolah/madrasah  adalah:  a)  Memuat  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam menciptakan kebijakan operasioanal dan program pendidikan. b) Membuat masyarakat sadar akan tanggung jawab dan perannya dalam upaya penyelenggaraan pendidikan. c) Mewujudkan kondisi yang  demokratis,  transparan,  dan  akuntabel  dalam  penyelenggaraan  maupun  pelayanan pendidikan yang bermutu.(Anwar, 2015, pp. 169–170)
Dengan demikian, komite sekolah/madrasah dibentuk untuk menjadi wadah agar stakeholder selama  ikut  andil  dalam  operasional  manajemen  sekolah  sesuai  dengan  fungsi  dan  perannya.
Bahkan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  maupun  kebijakan  sekolah secara proposional, sehingga komite sekolah/madrasah lebih aktif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
Jika  melihat  secara  kesuluruhan,  tujuan  awal  komite  sekolah/madrasah  ini  untuk merekonstruksi  manajemen  sekolah  agar  dapat  merubah  kegiatan  rutinitas  dengan  memberi tanggung jawab kepada komite sekolah/madrasah baik keputusan maupun kebijakan pada tingkat satuan  pendidikan.  Yang  akhirnya,  pihak  lembaga  pendidikan  dan  kepala  sekolah  sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus membuat rencana strategis terlebih dahulu.
Untuk  dinas  pendidikan  perlu  membuat  atau  merancang  rencana  strategis  daerah  dengan fokus pada hal-hal berikut ini:
a. Identifikasi terhadap tekanan yang berasal dari luar dan dalam daerah
b. Memberi penjelasan terkait keyakinan dan nilai-nilai pendidikan
c. Menetapkan dan mengembangkan visi bersama
d. Menentukan parameter sekolah
e. Identifikasi terhadap kebutuhan manajemen sekolah
f. Memberi dukungan terhadap layanan dan leadership
g. Menetapkan kebutuhan peserta didik.
Sedangkan  untuk  peran  kepala  sekolah  sebagai  seorang  pemimpin  dapat  diterangkan sebagai berikut:
a. Dengan meningkatkan efektivitas organisasi sekolah dan membangun konteks organisasi yang akan memudahkan kesuksesan manajemen sekolah agar mudah untuk memenuhi kebutuhan leadership dan manajemen sekolah.
b. Memberikan  hasil  untuk  memahami  faktor  yang  mempengaruhi  fungsi  dan  kesuksesan manajemen  sekolah  yang  nantinya  dapat  membantu  dinas  pendidikan  dan  komite sekolah/madrasah dalam setting sekolah tertentu.
Penjelasan  tersebut  dapat  dirupakan  penilaian  konteks  perubahan,  kebutuhan  dan manajemen  sekolah,  serta  budaya  organisasi  sekolah.  Ketiga  hal  ini  saling  berhubungan  dan kewenangannya  terjalin  antara  dinas  pendidikan,  pemimpin  lembaga  pendidikan  dan  komite sekolah/madrasah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  komite  sekolah/madrasah  dengan  komitmen  dan  semangatnya yang tingi juga harus menganalisis setiap perubahan yang ada dalam 4 bidang peningkatan. Mulai peningkatan proses pembelajaran, pendidik dan kesejahteraannya, sarana prasarana yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik sekolah. Sehingga dengan begini, komite sekolah/madrasah benar- benar  menjadi  wadah  bagi  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat  terhadap  dunia  pendidikan  untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

## PERAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Maju  dan  mundurnya  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  baik  antara  orang tua, masyarakat dan pemerintah. Namun pernyataan tersebut sampai saat ini hanya masih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya, meskipun ada beberapa lembaga pendidikan yang  semua  komponennya  ikut aktif  dengan  baik. Dapat  dikatakan  bahwa  tanggung  jawab  dari masing-masing  komponen  tersebut  masih  belum  optimal  dan  maksimal,  terutama  peran  serta masyarakat yang sampai saat ini masih belum banyak dirasakan dan diberdayakan secara merata.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional, pada pasal 54 mengemukakan bahwa:
a. Dalam pendidikan, peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,  organisasi  profesi,  pengusaha  dan  organisasi  kemasyarakatan  dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,
b. Masyarakat  dapat  berperan  serta  sebagai  sumber,  pelaksana  dan  pengguna  hasil pendidikan.(Mas, 2011, p. 189)
Lebih  khususnya  pada  pasal  56  Undang-Undang  system  pendidikan  Nasional  disebutkan bahwa di dalam Masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang berperan:
a. Masyarakat  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  yang  meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah;
b. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu  pelayanan  pendidikan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan yang hierarkis;
c. Komite  Madrasah  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
Kemudian  ditegaskan  lagi  oleh  Pemerintah  melalui  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomer  044/U/2002  yang  menjelaskan  Dewan  Pendidikan  dan  komite sekolah/madrasah  diharuskan  untuk  membentuk  komite  sekolah/madrasah.  Dan  diharapkan dapat  meningkatkan  pengawasan  terhadap  kinerja  satuan  pendidikan  dalam  menjalankan  setiap kebijakan pendidikannya.(Lathifah, 2017, p. 355)
Sebagai  sebuah  organisasi  yang  mewadahi  aspirasi  masyarakat,  komite  sekolah/madrasah juga  memiliki  peran  yang  penting.  Peran  komite  sekolah/madrasah  tidak  dapat  berdiri  sendiri, namun saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Advisory  agency (pemberi  pertimbangan).  Komite  sekolah/madrasah  berperan  sebagai pemberi pertimbangan kepada kepala sekolah atau lembaga pendidikan. Yang idealnya harus meminta pertimbangan yang berkaitan dengan merumuskan kebijakan, program, dan  kegiatan.  Termasuk  juga  dalam  merumuskan  visi  misi  beserta  tujuan sekolah/madrasah. Meskipun tidak secara keseluruhan ada beberapa visi misi dan tujuan serta  program  unggulan  apa  yang  harus  dirumuskan  bersama  dengan  komite sekolah/madrasah.(Anwar, 2015, p. 167)
b. Supporting  agency (pendukung).  Badan  yang  memberikan  dukungan  baik  yang  berwujud biaya operasional, pikiran, dan tenaga. Jika dulu peran komite sekolah/madrasah lebih sebagai  pendukung  pembiayaan,  padahal  penekanannya  bukan  pada  aspek  biaya  saja melainkan  pada  banyak  aspek  lainnya,  terutama  berupa  gagasan  dalam  rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.(Sagala, 2008, p. 57)
c. Controlling agency (pengawas) dalam upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.  Komite  sekolah/madrasah  berperan  sebagai  pengawas  yang  melaksanakan pengawasan  social  kepada  satuan  pendidikan.  Pelaksanaannya  tidak  sama  seperti pengawasan  oleh  badan  pemerintah,  namun  hanya  bersifat  preventif  saja.(Hanafi  & Ma’sum, 2015, p. 63)
d. Executive .  Peran  komite  sekolah/madrasah  sebagai  mediator  antara  orang  tua  dan masyarakat,  serta  dengan  pemerintah  (eksekutif)  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah (legislatif) di satuan pendidikan.(Megiati, 2016, p. 128)
Apabila komite sekolah/madrasah dapat berperan dengan baik, tentu pihak komite dapat memberikan  dampak  positif  pada  sistem  kinerja  yang  ada.  Suatu  hal  yang  penting  untuk  selalu diingat  adalah  memberdayakan  dan  meningkatkan  peran  masyarakat  khususnya  Komite sekolah/madrasah sebagai mitra dan pendamping hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah/madrasah dengan orang tua dan masyarakatnya. sehingga tercipta suasana menyenangkan dan kondusif bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah.

## FUNGSI KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Karena  masyarakat  harus  ikut  andil  dan  berpartisipasi  dalam  pengembangan  pendidikan, salah  satunya  dengan  melalui  lembaga  atau  organisasi  komite  sekolah/madrasah  yang  dalam pelaksanaan perannya, komite sekolah/madrasah juga mampu berfungsi sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kepedulian  dan  komitmen  orang  tua  dan  masyarakat  agar  terlaksananya pemerataan pendidikan.(Anwar, 2015, p. 170)
b. Mengupayakan  agar  ada  kerjasama  antara  lembaga  pendidikan  dengan  seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah, berkaitan penyelenggaraan pendidikan.(Hakim, 2019, pp. 126–127)
c. Menampung  dan  menganalisis  segala  bentuk  aspirasi  yang  dibutuhkan  lembaga pendidikan dan yang diajukan masyarakat.(Hikmah, 2016, p. 2039)
d. Memberi  saran,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  lembaga  pendidikan terkait:(Misbah, 2009, p. 13)
a) Kebijakan dan program pendidikan
b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
c) Kriteria kinerja lembaga pendidikan
d) Kriteria tenaga lembaga pendidikan
e) Kriteria fasilitas lembaga pendidikan
f) Dan segala hal yang berhubungan dengan lembaga pendidikan.
e. Menggalang  dana  dari  seluruh  komponen  masyarakat  dalam  rangka  pembiayaan operasional lembaga pendidikan(Misbah, 2009, p. 5)
f. Melaksanakan  evaluasi  dan  kontrol  secara  berkala  terkait  kebijakan,  program, pelaksanaan pendidikan, dan out put di lembaga pendidikan.(Mulyono, 2014, p. 394)
Komite  sekolah/madrasah  dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  memiliki tanggungjawab, diantaranya:
a. Menyampaikan  hasil  kajian  dan  evaluasi  yang  dilakukan  komite  dalam  pelaksanaan program  sekolah  kepada  stakeholder  secara  berkala  dalam  pencapaian  tujuan  program sekolah.
b. Membuat  dan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  dan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  bantuan  baik  berupa  materi  maupun  non materi.(Mursidi, 2013, p. 26)
Dengan dibentuknya komite sekolah/madrasah ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki wadah yang mempunyai komitmen dan peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Komite sekolah/madrasah  yang  dibentuk  antara  warga  masyarakat  dan  sekolah  bisa  berciri  khas  dan berakar  dari  budaya  masyarakat  setempat.  Hal  ini  mengingat  komite  sekolah/madrasah mengembangkan organisasi pengguna, berbagi kewenangan dan partnership yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

## PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Pembentukan  komite  sekolah/madarsah  akan  menumbuhkan  rasa  peduli  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  pendidikan.  Di  samping  itu,  pihak  lembaga  pendidikan  dapat memaksimalkan  proses  pembelajarannya  yang  selama  ini  pemerintah  banyak  melakukan intervensi. Karena jika terus bergantung pada pemerintah tentu menjadikan peserta didik kurang dalam  perkembangannya  secara  mandiri  dalam  menyelesaikan  persoalan  dirinya.(Hakim  & Rahayu,  2019,  p.  24)  Dan  proses  pembentukan  ini  sangat  menentukan  keberhasilan  sebuah lembaga pendidikan dalam pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah.
Ketika lembaga pendidikan membentuk komite sekolah/madrasah, maka perlu menganut pada tiga prinsip manajemen modern. Diantara tiga prinsip tersebut yaitu transparansi, akuntabel, dan  demokratis.(Anwar,  2015,  p.  170)  Prinsip  transparansi  ini  mendorong  agar  dalam  proses
pembentukan  terdapat  keterbukaan  dan  diketahui  oleh  masyarakat  secara  luas.  Baik  mulai pembentukan panitia, proses sisialisasi, kriteria calon anggota, proses seleksi, pengumuman hasil seleksi, proses dan penyampaian hasil pemilihan. Sedangkan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabel adalah  upaya  pertanggung  jawaban  oleh  pihak  panitia  terkait  kinerja  maupun  penggunaan  dana kepada  masyarakat.  Dan  dilakukan  dengan  demokratis    agar  proses  pemilihan  pengurus  dan anggota komite lebih berkualitas dan hasil yang didapat tentu dapat diterima semua pihak karena berasal dari hasil musyawarah mufakat.
Dan jika selama proses pembentukan komite sekolah/madrasah tidak sesuai dengan ketiga prinsip di atas, tentunya komite tersebut hanya akan menjadi komite yang asal dibentuk dan peran serta fungsinya tidak akan pernah optimal.
Apabila  ingin  membentuk  komite  sekolah/madrasah,  langkah  awal  yang  perlu  dilakukan adalah  dengan  membentuk  panitia  persiapan.(Marsofiyati  &  Febriantina,  2016,  p.  207)  Tugas operasional  panitia  persiapan  ini  adalah  menyusun  rencana  pembentukan  komite sekolah/madrasah melalui langkah-langkah berikut ini:
1) Mensosialisasikan  pembentukan  komite.  Sosialisasi  ini  menjadi  penting  karena  dapat memberikan  pemahaman  kepada  semua  lapisan  masyarakat  terkait  komite sekolah/madrasah.  Untuk  proses  sosialisasi  yang  dapat  di  dengar  dan  direspon  oleh masyarakat,  bisa  dengan  cara  rapat  diskusi,  atau  bahkan  dalam  konteks  yang  lebih  luas, misalnya  dengan  menyebar  brosur,  pamflet,  surat  kabar,  bulletin,  pengumuman  di  radio, atau bahkan televisi.
2) Membuat  kriteria  calon  anggota  komite  yang  harus  disepakati  bersama.  Dan  dari  kriteria yang  dibuat  tersebut,  identifikasikan  kepada  nama-nama  calon  yang  paling  banyak memenuhi syarat.
3) Panitia  melakukan  seleksi  calon anggota  dengan  berpatokan  usulan  dari  masyarakat,  yang disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan.
4) Setelah proses seleksi terlaksana, maka tugas panitia mengumumkan nama-nama calon yang lolos kepada masyarakat.
5) Pihak  lembaga  pendidikan  kemudian  memberi  fasilitasi  agar  pemilihan  pengurus  dapat terlaksana dengan baik. Dan proses penyusunan pengurus dan anggota perlu berjalan secara demokratis  dan  transparan,  dan  pihak  birokrasi  pun  tidak  boleh  melakukan  hal-hal  yang bersifat intervensi.
6) Langkah akhir setelah menyusun pengurus dan anggota komite sekolah/madrasah,  maka panitia perlu menyerahkan nama-nama tersebut untuk diterbitkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Madrasah.(Marsofiyati & Febriantina, 2016, pp. 207–208)
Kredibilitas sebuah komite sebagai organisasi, ditentukan oleh bagaimana mereka dibentuk dan hal ini juga menentukan tingkat kepercayaan civitas akademika terhadap meraka. Dan apabila struktur  sebuah  organisasi  sudah  terbentuk,  maka  hal  yang  paling  urgen  adalah  cara  untuk memaksimalkan  kekuatan  dan  meminimalkan  kelemahannya  agar  dalam  proses  menjalankan semua programnya dapat lebih memudahkan.
Sedangkan tugas pertama yang harus dilakukan pihak komite adalah menjelaskan beberapa elemen  berikut  ini.  Elemen-elemen  ini  harus  dijelaskan  karena  bertujuan  memahamkan  mereka atas  peran  dan  fungsi  mereka  sendiri  yang  nantinya  dapat  berjalan  dengan  baik  sebagaimana mestinya. Diantara elemen-elemen tersebut adalah:
a) Konsep  dasar  dibentuknya  komite  sekolah/madrasah,  yang  lingkupnya  terkait  definisi tujuan, wewenang dalam membuat keputusan, dan upaya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
b) Kriteria efektifitas lembaga pendidikan yang dinilai oleh Dinas Pendidikan
c) Harapan Dinas Pendidikan terhadap manajemen berbasis sekolah
d) Aspek-aspek  keputusan  khusus  yang  diberi  oleh  Dinas  Pendidikan  kepada  komite sekolah/madrasah
e) Daftar program lanjutan tingkat daerah di sekolah/madrasah
f) Pemahaman terhadap tanggung jawab decision-maker bagi dewan penasehat dan kelompok pembuat keputusan lainnya.(Raynolds, 2005, p. 125)
Tugas kedua pihak komite adalah memberi penjelasan dan pemahaman mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat membantu komite sekolah/madrasah dalam pengembangan pendidikan kepada seluruh struktur dan anggota komite sekolah/madrasah yang terbentuk.(Misbah, 2009, pp. 6–7) Disamping hal itu, setting oleh pihak lembaga pendidikan akan menentukan banyak tidaknya kriteria yang diajukan kepada komite. Seperti halnya sejarah lembaga, masalah dan persoalannya, keterlibatan komite dalam kelompok penasehat dan pembuat keputusan dimasa sebelumnya, serta kekuatan dan kelebihan anggota komite termasuk beberapa pertimbangan yang penting.
Namun  selain  kriteria  yang  telah  disebutkan  di  atas,  efektifitas  keberhasilan  program pembelajaran  yang  dilaksanakan  pihak  sekolah/madrasah  tergantung  pada  kemampuan  peserta didik  dalam  memaksimalkan  potensi  yang  mereka  miliki.  Dan  pihak  komite  sekolah/madrasah sangat  diharapkan  menjadi  pusat  peserta  didik  dalam  segala  kebutuhan.  Bukan  hanya  menjadi pusat  kaum  dewasa  dan  menekankan  sebuah  pandangan  bahwa  “swasta  sebagai konsumen”.(Raynolds, 2005, pp. 126–127)
Oleh karena itu decicion-maker menentukan ukuran besarnya pengaruh langsung kemampuan komite  dalam  mengoptimalkan  kekuatan  yang  dimiliki  serta  menyederhanakan  kelemahan anggotanya.(Dacholfany,  2016,  p.  20)  Karena  rasa  peduli  dam  partisipasi  merupakan  tujuan utama,  dan  hal  ini  sering  kali  pihak  lembaga  mencoba  memasukkan  wakil-wakilnya  dari  setiap stakeholder dalam lembaga negeri. Dan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa membawa satu wakil merupakan hal baik dan memang perlu diikut sertakan.
Sedangkan alasan yang mendasari dalam upaya menghindari ukuran kelompok yang dirasa sesuai  untuk  membantu  tujuan  manajemen  berbasis  sekolah  adalah  karena  tugas-tugas  pihak sekolah terpusat pada penyelesaian pada perencanaan strategis, menciptakan dan mewujudkan visi bersama,  dan  sebagian  percaya  bahwa  kelompok  kecil  jauh  lebih  baik  dalam  penanganannya. Kelompok kecil yang dimaksud di sini berkisar antara 8-10 orang, dan tentunya dengan mengikut sertakan kepala sekolah/madrasah, semua pendidik, dan orang tua. Sehingga tentu mudah untuk mendapatkan  anggota  tersebut.  Dan  alasan  kedua,  jumlah  panitia  yang  sedikit  dikarenakan pendidik biasanya sibuk dengan urusan dan tugas masing-masing dan tentu menyita waktu. Dan untuk  alasan  terakhir,  karena  dengan  kelompok  kecil  tentu  dalam  memulai  sesuatu  dapat dilakukan  dengan  perlahan  dan  lebih  mudah  mengatur  jadwal  pertemuan  maupun  membangun kerjasama  yang  positif.  Serta  pihak  komite  sekolah/madrasah  harus  fokus  pada  langkah  awal perkembangan kelompoknya.(Raynolds, 2005, p. 128)
Kelompok decision maker memiliki kekuatan yang potensial dalam hal pandangan, wawasan pengetahuan,  dan  ketrampilan  anggota  yang  dihasilkan.(Suhayati,  2013,  p.  91)  Karena  pihak komite  harus  bisa  merefleksikan  keberagaman  komunitas  yang  dimiliki  seperti  peserta  didik, orang  tua,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  maka  komite  bertanggung  jawab  terhadap perencanaan  strategis,  visi  bersama,  maupun  efektivifitas  program  dan  layanan  pendidikan. Kredibilitas dan legitimasi manajemen berbasis sekolah bergantung pada hal ini.
Dan yang menentukan produktifitas maupun kepuasan setiap anggota komite adalah status formal yang dimiliki oleh setiap anggota. Oleh karenanya tidak heran jika komite menggunakan hierarki peran formal tradisional dalam kelompoknya, yang mana mereka menekankan pada pola- pola  lama  dan  tentu  dikuasai  oleh  orang  yang  berstatus  tinggi.(Fauziyah,  2017,  p.  1349)  Hal tersebut  tentu  sangat  mempengaruhi  kemampuan  manajemen  berbasis  sekolah  untuk  menjadi agen  perubahan  yang  signifikan  dalam  membuat  keputusan  bersama  maupun  proses pendidikannya.
Jika  diidentifikasi  lebih  lanjut,  hal  pertama  terjadi  bila  posisi  formal  kepala  sekolah  lebih tinggi  dari  para  peserta  didik  dan  keinginan  kepala  sekolah  untuk  melanjutkan  control  dan pemenuhan kebutuhan yang mengakibatkan usaha untuk menguasai kelompok. Kedua, beberapa lembaga  pendidikan  percaya  pada  manajemen  berbasis  sekolah  namun  tidak  ada  antusias  yang diberikan oleh pihak orang tua dan masyarakat dalam keanggotaan komite sekolah/madrasahnya.
Ketiga, para peserta didik memiliki pengaruh yang sangat kecil ketika membahas prioritas dalam peningkatan lembaga pendidikannya. Disaat yang sama pendidik lebih peduli pada peserta didik yang  ingin  akan  tanggung  jawab  yang  lebih  dari  seharusnya.  Dan  keempat,  di  sebagian  daerah anggota komite juga merangkap menjadi anggota tim di lembaga pendidikan. Dan keanggotaan ganda  ini  perlu  untuk  dihindari  dalam  hal decision maker ,  karena anggota  di lembaga  pendidikan mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dalam lingkup lingkungan daerah.(Raynolds, 2005, pp. 129–130) Harapannya terhadap semua aturan yang diperuntukkan untuk komite sekolah/ madrasah agar nantinya dapat mengenali potensi dalam memberikan kontribusi oleh setiap individu ataupun kelompok  yang  diwakili.  Akan  tetapi,  pada  umumnya  aturan  dalam  kelompok  seharusnya berbentuk  pertanyaan  awal  tentang  kelompok  seperti  apa    yang  diharapkan  untuk  bekerjasama. Dan ketika tim sudah terbentuk, hal ini perlu diperbaiki, karena secara hakiki aturan setiap individu di  dalam  komite  harus  disesuaikan  dengan  perilaku  kepala  sekolah  yang  sangat  penting  dalam membangun sebuah kepercayaan.

## PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Dalam  menggerakkan  sebuah  organisasi,  sedah  seharusnya  untuk  menyusun  program kerjanya secara rapih, baik program kerja dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.(Mursidi, 2013, p. 21) Semua hal ini sangat penting untuk segera disusun setelah komite terbentuk, dan  sudah  memiliki  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  (AD/ART).(Misbah, 2009, p. 7)
Untuk  menyusun  program  kerja  komite  sekolah/madrasah,  perlu  diperhatikan  hal-hal sebagai berikut:
a. Program  kerja  komite  dari  uraian  peran  dan  fungsi.(Mursidi,  2013,  p.  24)  Program komite dianjurkan masih dalam koridor atau abstraksi yang berasal dari peran dan fungsi komite sekolah/madrasah.
b. Didasarkan  pada  data/  informasi  yang  sesuai  dengan  situasi  maupun  kondisi permasalahan  lembaga  pendidikan.(Sholihat,  2017,  p.  9)  Oleh  karenanya  dalam penyusunan  program  kerja  komite  dianjurkan  bekerja  sama  dengan  pihak  lembaga pendidikan.
c. Penyusunan  program  kerja  komite  menganut  kaidah  SMART  ( Specific,  Measurable, Achievable, And Time Frame ).(Rohayati et al., 2014) SMART yang dimaksud dalam hal ini yakni  menjadikan  program  kerja  komite  yang  spesifik  dan  terukur  keberhasilan  dan pencapaiannya. Dan kemungkinan dapat dicapai dan diperoleh serta tidak mempersulit ketika fokus pada hasil maupun proses yang terjadwal dengan jelas.
d. Dapat  dipertanggung  jawabkan  pelaksanaannya.(Mursidi,  2013,  p.  26)  Yang  dimaksud dalam hal ini adalah akuntabilitas, yang mana semua pelaksanaan program kerja komite harus  dipertanggung  jawabkan  bukan  hanya  kepada  orang  tua  saja  namun  kepada masyarakat  juga.(Hakim,  2016,  p.  108)  Sekolah  dan  komite  harus  membuat  laporan pertanggungjawaban secara periodik atau setiap akhir tahun pelajaran kepada orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh institusi pemerintah yang  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kegiatan.

## ANGGARAN DAN FASILITAS KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Setiap organisasi membutuhkan dana untuk pembiayaan dan fasilitas, sama halnya dengan komite.  Ada  tiga  sumber  anggaran  yang  dapat  diperoleh  oleh  komite  sekolah/madrasah.  Yang dimaksud  dalam  hal  ini  belum  adanya  aturan  pasti  untuk  menganggarkan  dana  maupun pengadaan fasilitas dalam ketentuan undang-undang. Diantara ketiga sumber tersebut yaitu:
a. Dana  Komite  Madrasah  berasal  dari  subsidi  stimulan  dari  pemerintah  pusat (Depdiknas).  Sebagai  subsidi  stimulan  dari  pemerintah  pusat  (Departemen  Pendidikan Nasional) dan pemerintah daerah, maka dana ini mungkin tidak terlalu besar mendorong komite  sekolah/madrasah  untuk  dapat  menjalankan  roda  organisasinya.  Dengan  dana yang sedikit ini, diharapkan agar komite sekolah/madrasah dapat menjalankan program dan  kegiatan  operasionalnya.  Dan  tentu  saja,  dana  stimulan  ini  tidak  akan  diterima seterusnya. Suatu saat apabila organisasi ini sudah dapat membiayai dirinya sendiri maka dana ini dapat saja diberhentikan.
b. Dana  Komite  Madrasah  berasal  dari  APBD,  yang  diharapkan  akan  menjadi  dana pendukung untuk meningkatkan kinerja Komite Madrasah.
c. Dana  Komite  Madrasah  berasal  dari  orang  tua,  masyarakat  termasuk  dari  dunia  usaha dan dunia industri (DU-DI). Untuk menggalang dana dari masyarakat dunia usaha dan dunia  industri  (DU-DI)  komite  sekolah/madrasah  dipastikan  harus  dapat  menyusun proposal.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, pihak komite perlu berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:
a. Transparansi dan akuntabilitas
Semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan  sepenuhnya  ditemukan  dalam  AD  dan ART maupun hasil rapat pengurus. Sehingga pengurus komite perlu menyusun laporan periodik yang dilakukan setiap akhir tahun.(Lathifah, 2017, p. 361)
b. Insentif pengurus
c. Sebagian besar anggota komite merupakan tenaga yang bekerja secara sukarela dan tidak menjadikannya sumber penghasilan. Akan tetapi pihak komite dapat memperoleh dana agar pelaksanaan program, kegiatan, maupun hal lain dapat terlaksana dengan baik jika hal tersebut telah diatur dalam AD dan ART.
d. Kantor dan fasilitasnya
Kantor  dan  fasilitas  kantor  memang  sangat  diperlukan  oleh  komite  untuk  hal administrasi  dan  lainnya.(Pantjastuti  et  al.,  2008,  pp.  103–104)  Semisal  data  dan informasi perlu tempat menyimpan karena diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan rencana  kerja  mereka.  Untuk  itu,  pihak  sekolah/madrasah  perlu  untuk  menyediakan ruang khusus bagi komite sekolah/madrasah.

## ORGANISASI KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
1. Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah Di  zaman  manajemen  berbasis  sekolah  yang  menuntut  pembenahan  dalam pengelolaan  pendidikan  sejalur  dengan  perubahan  yang  berlandaskan  kesepakatan, komitmen,  dan  profesionalisme  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  loyal  dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah.(Hakim, 2018, p. 78) Oleh sebab itu anggota komite dapat  melibatkan  dewan  pendidik  dalam  mengawal  pendidikan  peserta  didik,  lembaga pendidikan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan program pendidikannya, serta badan permusyawaratan desa agar lebih giat mengarahkan stakeholder pendidikan untuk peduli dan berkontribusi kepada dunia pendidikan. Anggota  komite  dari  unsur  masyarakat  berasal  dari  beberapa  komponen, diantaranya yang pertama dari perwakilan orang tua atau wali peserta didik, yang dipilih secara  demokratis.  Kedua,  dari  pejabat  pemerintah  setempat  maupun  tokoh  masyarakat yang  memiliki  pengaruh  atau  menjadi  public  figure  serta  memiliki  perhatian  untuk peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, berasal dari du-di (pengusaha industri barang dan jasa, asosiasi, dll). Keempat, para ahli dalam pendidikan yang bias berasal dari organisasi profesi tenaga pendidikan. Kelima, beberapa wakil dari alumni yang dirasa telah mumpuni dan  mandiri  sehingga  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan.(Misbah, 2009, p. 6)
Untuk  anggota  komite  yang  berasal  dari  lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan dapat berasal dari dewan pendidik. Jika diperinci, keseluruhan anggota komite sekurang- kurangnya  berjumlah  sembilan  orang.  Dan  untuk  semua  ketentuan  seperti  syarat,  hak, kewajiban, dan keanggotaan komite ditetapkan dalam AD dan ART.
2. Kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah Penetapan  pengurus  komite  sekolah/madrasah  yang  didasarkan  AD  dan  ART minimal  terdiri  atas  ketua,  sekretaris,  bendahara,  dan  beberapa  bidang  tertentu  untuk menyesuaikan  terhadap  kebutuhan  komite.  Dalam  pemilihan  pengurus  komite sekolah/madrasah dipilih secara demokratis. Dan khusus untuk jabatan bagi ketua komite tidak boleh dari kepala satuan pendidikan.(Marsofiyati & Febriantina, 2016, p. 206) Sebab ketua komite tidak harus dari kepala satuan pendidikan, dan bila terjadi hal yang seperti itu tentu  akan  mengganggu  jalannya  kinerja  dari  komite  sekolah/madrasah  terhadap  upaya peningkatan kualitas sekolahnya. Komite  sekolah/madrasah  dalam  menangani  urusan-urusan  administrasinya diperbolehkan  mengangkat  staf  khusus  yang  memiliki  keahlian  dibidangnya,  yang  mana staf ini juga tidak diperbolehkan berasal dari staf/pegawai satuan pendidikan. Dan untuk mengangkat  staf  khusus  ini  pun  harus  berdasarkan  kesepakatan  rapat  komite sekolah/madrasah.(Megiati, 2016, p. 130)
Jika diidentifikasi untuk mekanisme kerja dari pengurus komite sekolah/madrasah maka dapat dijelaskan bahwa para pengurus komite yang terpilih bertanggung jawab atas musyawarah  anggota  sebagai  forum  tertinggi  sesuai  dengan  apa  yang  tertera  dalam  AD dan  ART.  Kemudian  komite  baru  menyusun  program  yang  telah  disetujui  pada  saat musyawarah seluruh anggota komite yang didasarkan peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, pengurus komite yang terpilih dan dinilai tidak atau kurang produktif dalam  masa  jabatannya,  akan  dimusyawarahkan  oleh  anggota  agar  dapat  diberhentikan dan  mengganti  dengan  pengurus  baru.  Dan  yang  terakhir  untuk  pembiayaan  bagi pengurus komite dapat diambil dari anggaran yang telah ditetapkan melalui musyawarah oleh seluruh anggota sebelumnya.(Misbah, 2009, p. 7)
Sehingga diharapkan komite sekolah/madrasah dapat menyusun dan mewujudkan program  kerja  yang  sinergi  dengan  pihak  lembaga  pendidikan  dalam  meningkatkan kualitas  pendidikan,  yang  fokus  kepada  peserta  didik,  pendidik  maupun  tenaga kependidikan.
3. AD dan ART Komite Sekolah/Madrasah
Sebagai  sebuah  organisasi,  komite  sekolah/madrasah  wajib  memiliki  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga,  karena  masa  jabatan  dari  para  pengurus  komite sekolah/madrasah  diatur  di  dalamnya  seperti  halnya  yang  tertuang  dalam  PP  nomor  17 tahun  2010  pasal  197  yang  menegaskan  bahwasanya  keanggotaan  sebuah  komite sekolah/madrasah adalah 3 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.(Anwar, 2015, p. 169)
Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  ada  pedoman  bersama  yang  disepakati  dan ditetapkan  oleh  seluruh  anggota  dan  pengurus,  sehingga  memudahkan  mereka  dalam menjalankan  program-program  yang  mereka  rencanakan  untuk  meningkatkan  mutu sekolah. Selanjutnya,  anggaran  dasar  komite  sekurang-kurangnya  berisi  tentang:  a)  nama dan kedudukan; b) dasar, tujuan, dan kegiatan komite sekolah/madrasah; c) keanggotaan dan kepengurusan; d)  hak  dan  kewajiban  semua  anggota  dan  pengurus  komite sekolah/madrasah;  e)  keuangan;  f)  mekanisme  kerja  komite  dan  rapat-rapat  yang  perlu diagendakan;  dan  g)  perubahan  AD  dan  ART,  serta  pembubaran  organisasi komite.(Marsofiyati & Febriantina, 2016, p. 207)
Sedangkan untuk anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya berisi tentang hal- hal  seperti:  a)  mekanisme  pemilihan  dan  penetapan  anggota  serta  pengurus  komite;  b)
rincian  tugas  komite;  c)  mekanisme  rapat  komite;  d)  kerja  sama  antara  komite  dengan pihak lain; e) ketentuan dan penutup.(Misbah, 2009, p. 7)
Dengan  demikian  komite  sebagai  partner  dapat  lebih  konsisten  dalam  mengembangkan dan  meningkatkan  mutu  sekolah/madrasah  dengan  adanya  AD  dan  ART  yang  telah  mereka tetapkan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan perannya bagi sekolah/madrasah

## KESIMPULAN
Komite  sekolah/madrasah  adalah  lembaga  independen  dari  unsur  masyarakat,  sekolah, dunia usaha dan dunia industri (du-di), perwakilan orang tua / wali  peserta didik yang menjadi wadah  aspirasi  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  dalam  segala  tingkatan  dan  jalur pendidikan.
Selama  proses  pembentukan  komite,  proses  awal  merupakan  proses  yang  paling menentukan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya nanti. Dan  dalam pembentukan komite ini perlu  untuk  menganut  tiga  prinsip  yaitu  transparansi,  akuntabilitas  dan  demokratis.  Sehingga dengan adanya komite, pihak lembaga pendidikan lebih mudah dalam penyelenggaraan pendidikan bukannya terbebani olehnya Adanya komite sekolah/madrasah dimaksudkan agar masyarakat yang mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta  peduli  terhadap  peningkatan  kualitas  pendidikan memiliki wadah untuk berkontribusi.
Komite  sekolah/madrasah  yang  dibentuk  antara  warga  masyarakat  dan  lembaga pendidikan  bisa  berciri  khas  dan  berakar  dari  budaya  masyarakat  setempat.  Hal  ini  mengingat komite  sekolah/madrasah  mengembangkan  organisasi  pengguna,  berbagi  kewenanagan  dan partnership  yang  fokus  utama  mereka  pada  peningkatan  kualitas  dan  pengembangan  pelayanan pendidikan.

## REFERENSI
Anwar, I. (2015). Kinerja Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP AL Khairat Kalumpang Kota Ternate. EDUKASI - Jurnal Pendidikan , 13 (1), 165–177. Dacholfany, M. I. (2016). Peranan pengambilan keputusan dalam rangka menciptakan inovasi di bidang pendidikan. Dewantara , 1 (1), 16–28. Desi Nurhikmahyanti, S. M. (2014). Prasarana Di Sd Negeri Pucang Iv Sidoarjo. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan , 4 (4), 163–176. Faqih,  M.,  &  Mulianti,  E.  (2016).  Peran  Komite  Sekolah  dengan  Mutu  Pendidikan. Jurnal Visionary , 2 (2), 108–113.
Fauziyah,  H.  (2017).  Pengaruh  Kohesifitas  Kelompok  Dan  Kepuasan  Kerja  Terhadap Produktivitas  Guru  Raudhatul  Athfal  (Ra)  Di  Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Manajemen Pendidikan , 7 (2), 1346. https://doi.org/10.21009/jmp.07206 Fauziyati,  W.  R.  (2018).  Strategi  Kepala  Sekolah  untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat dalam Pendidikan menuju Generasi Maju Indonesia. Qalamuna , 10 (1), 157–177. Hakim, M. N. (2016). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam  Unggulan. Nidhomul  Haq :  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam , 1 (2),  104–114. https://doi.org/10.31538/NDH.V1I2.7 Hakim,  M.  N.  (2018).  Upaya  Kepala  Madrasah  Dalam  Membina  Budaya  Religius. IMProvement ,
5 (1), 74–88. https://doi.org/10.21009/Improvement.051.07 Hakim,  M.  N.  (2019).  Manajemen  Hubungan  Masyarakat  Dalam  Mengembangkan  Lembaga Pendidikan  (Studi  Kasus  di  SMK  Negeri  1  Dlanggu  Mojokerto). Nidhomul  Haq :  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4 (1), 121–139. https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.245
Hakim,  M.  N.,  &  Hasan,  M.  T.  (2019).  Inovasi  Kurikulum  Pendidikan  SMA  Darul  Ulum  2  di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah , 4 (2), 1–13.
Hakim, M. N., & Rahayu, F. D. (2019). Pembelajaran Saintifik Berbasis Pengembangan Karakter. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (1), 1–27. https://doi.org/10.31538/nzh.v2i1.148 Hanafi,  I.,  &  Ma’sum,  M.  (2015).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan:  Peran  Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan. Cakrawala Pendidikan , 34 (1), 58–66.
Hikmah,  N.  (2016).  Peran  Komite  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  SD  N  2 Gemeksekti Kebumen. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 5 (21), 2036–2041. Kamil,  M.  (2007).  Kompetensi  Tenaga  Pendidik  Pendidikan  Nonformal  Dalam. Jurnal  Ilmiah VISI PTK-PNF , 2 (2), 11–20. Krissandi, A. D. Sagita., & Rusmawan. (2015). Kendala Guru Sekolah Dasar Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Cakrawala Pendidikan , 34 (3), 457–467. Lathifah. (2017). Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Madrasah pada MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 3 (3), 354–364. Marsofiyati,  &  Febriantina,  S.  (2016).  Pemberdayaan  Komite  Sekolah  Dalam  Meningkatkan Efisiensi  Pengelolaan  Sekolah  Di  Kota  Depok  (Studi  Kasus  pada  Komite  SMAIT  Al- Qudwah Kota Depok). Jurnal Ilmiah Econosains , 14 (2), 201–224.
Mas, S. R. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelengaraan Pendidikan. Jurnal El-Hikmah , VIII (2), 184–196.
Megiati,  Y.  E.  (2016).  Pemberdayaan  Komite  Sekolah:  Kajian  Konsep  dan  Implementasinya. Jurnal SAP , 1 (2), 217–227. Misbah, M. (2009). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Insania , 14 (1), 1–15.
Mulyono,  W.  D.  (2014).  Peran  Komite  Sekolah  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Smk  Di Kabupaten  Lamongan  ,  Jawa  Timur  the  Rolesof  the  School  Committee  in  the Implementation  of  Vocational  High  School  in  Lamongan  Regency  ,  East  Java. Jurnal Pendidikan Vokasi , 4 (3), 391–404. Mursidi, A. (2013). Pengelolaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sd Islam Al Azhar 29 Semarang. JMP , 2 (1), 20–32. Pantjastuti, S. R., Haryanto, A., Suparlan, & Yudistira. (2008). Komite sekolah: Sejarah dan prospeknya di masa depan . Hikayat. Raynolds, L. J. (2005). Kiat Sukses Manajemen Berbasis Sekolah, Pedoman Bagi Praktisi Pedidikan . Diva Pustaka.
Ridwan,  M.  (2018).  Konsep  Tarbiyah,  Ta’lim  Dan  Ta’dib  Dalam  Al-Qur’an. Nazhruna:  Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 35–57. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41 Rohayati, T., Sudjarwo, & Rini, R. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite  Sekolah  Terhadap  Kinerja  Guru  SMPN  di  Kecamatan  Tulang  Bawang  Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan , 2 (3). Rusdiana, A. (2014). Konsep Inovasi Pendidikan (1st ed.). PUSTAKA SETIA.
Sagala,  S.  (2008).  Dukungan  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan Khususnya Di Sekolah. GENERASI KAMPUS , 1 (2), 49–63. Sa’ud, U. S., & Makmun, A. S. (2009). Perencanaan Pendidikan (IV). PT Remaja Rosdakarya.
Sholihat, S. S. (2017). Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, dan Mutu Layanan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Jurnal Administrasi Pendidikan , XXIV (1), 1–10. Sudirman. (2013). Kontribusi Partisipasi Komite Terhadap Mutu Layanan Pendidikan Di Man Se- Kabupaten  Tanah  Datar. Al-Fikrah:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 1 (2),  183–191. https://doi.org/10.31958/jaf.v1i2.363 Suhayati, I. Y. (2013). Supervisi kademik Kepala Sekolah, Budaya Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru. Jurnal Administrasi Pendidikan , 17 (1), 86–95.