## Analisis Self Assessment System , Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN
Kurnia 1 , Nabila Azzahra 2*
1,2) Universitas Telkom, Bandung
1) akukurnia@telkomuniversity.ac.id , 2) nblazzahra@student.telkomuniversity.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 11 Agustus 2023 Disetujui : 16 Agustus 2023 Dipublikasi
: 1 Januari 2024
ABSTRACT
Value l 1 Added l 1 Tax l (VAT)  is  one  of  the  sources  of  state 1 revenue  derived  from  taxes  imposed  on consumption 1 of  goods  and 1 services  in 1 the  customs  area  which  can  be  taxed  gradually  in  each production line. The non-achievement of the VAT revenue target is | influenced 1 by several | factors such as the self-assessment system, the 1 number of taxable entrepreneurs (PKP), and tax collection. In addition, the realization of VAT receipts was also not achieved due to the lack of optimal VAT in several KPPs, one of which occurred at KPP Pratama Cibeunying. The purpose of this study is to determine the impact of the Self-Assessment System, the number of taxable entrepreneurs (PKP), Tax Collection and Value Added Tax (VAT) Revenue both at KPP Pratama Cibeunying Bandung in 2018-2021.The sample were assessed by l descriptive l statistical l analysis, l classical assumption testing, 1 multiple l l linear l regression l analysis, l and 1l hypothesis l testing 1 using the help of l IBM SPSS l 1 1 Statistics l 26 l Software. l l The l results l showed 1l that l the l self-assessment l system l (X 1 ),  the  number  of Taxable Entrepreneurs (PKP) (X 2 ), and tax collection (X 3 ) simultaneously had a significant l effect l on l Value l Added l Tax l (VAT) revenue. Meanwhile, partially, only the self-assessment l system l has a significant  influence  with  a  positive  direction  on  VAT  receipts    and  other variables  such  as  the number of Taxable Entrepreneurs and tax collection 1 does not have an impact on VAT  receipts. .
Keywords: Self Assessment System, Amount of Taxable Entrepreneurs (PKP), Tax Billing, Value Added Tax (VAT) Revenue

## PENDAHULUAN
Peraturan mengenai pajak terdapat pada UU RI Nomor 28 tahun 2007 pasal 21 sebagaimana telah direvisi dengan UU HPP 1 Nomor 7 Tahun l 2021, yakni iuran wajib pada negara, yang terutang oleh  individu  personal  maupun  instansi  serta  memiliki  sifat  memaksa  menurut  undang-undang (UU), l dengan l tidak l mendapat l balas l jasa l secara l langsung l serta  dimanfaatkan  demi  kepentingan negara,  untuk  memakmurkan  penduduk  semaksimal  mungkin.  Maka  dari  itu  pajak  memiliki peranan krusial dalam penerimaan pendapatan Negara (Darma et al., 2022). Menurut APBN 2020, pajak memberikan iuran wajib yang berarti untuk penerimaan negara sebanyak 83,54% dari total pendapatan negara. Sesuai informasi yang didapatkan dari Kementerian l Keuangan RI l penerimaan l pajak yang berasal l dari l bagian l Pajak l Penghasilan l (PPh) l dan l Pajak l Pertambahan l Nilai l (PPN) l di l Pulau l Jawa l yaitu l sebanyak l 81,3% l dari  total  keseluruhan  pendapatan  pajak  di  Indonesia. Penerimaan pajak kemudian akan diperuntukkan bagi anggaran APBN.
Pada tahun 2018 pencapaian target penerimaan pajak sebanyak 93,86%, tahun 2019 sebanyak 86,55%,  tahun  2020  sebesar  91,50%,  dan  tahun  2021  melampaui  target  100%  yaitu  sebesar 107,15%.    Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya Covid-19 yang  kemudian  menjadi  pandemi  oleh WHO di tanggal 11 maret 2020 1 (Isynuwardhana, 2021). Sehingga sebagai akibat pandemi Covid- 19 yang mendunia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan (Kannan et al., 2021). Seperti 1 kebijakan 1 perpajakan  yang  digulirkan  selama  pandemi Covid-19 ,  salah  satunya  yaitu
perpanjangan periode pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Masa PPN, serta fasilitas pajak,  berwujud  PPN  tidak  ditanggung  atau  dipungut  pemerintahan,  sebagaimana  implementasi PMK No 28 /PMK.03/2020 mengenai pelimpahan sarana serta prasarana perpajakan atas produk maupun layanan yang dibutuhkan guna menanggulangi pandemi Covid-19 (Kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak tersebut bersumber dari beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak diantaranya pendapatan  dari 1 Pajak l Bumi l dan l Bangunan l (PBB), l 1 Pajak l 1 Pertambahan l Nilai l (PPN), l 1 Pajak l 1 Penghasilan l (PPh), l bea l masuk, l bea l keluar, l 1 bea 1 cukai, l dan ll pajak lainnya (Kemekeu.go.id). Adapun tidak mencapai goals dalam penerimaan pajak di tahun 2018 hingga tahun 2021 disebabkan oleh satu diantaranya jenis l pajak l yang l menjadi l penyalur l terbesar l yaitu l Pajak l Pertambahan l Nilai 1l (PPN). l Berdasarkan laporan APBN 2018 – 2021 menunjukan pada tahun 2018 penerimaan PPN mencapai 99,16% dari target, tahun 2019 sebesar 81,11%, tahun 2020 sebesar 88,73%. Meskipun begitu, pada tahun  2021  penerimaan  PPN  melebihi  target  100%  yaitu  sebesar  106,43%  dari  target  yang ditentukan.
Tidak tercapainya realisasi penerimaan PPN disebabkan belum optimalnya PPN di beberapa KPP,  salah  satunya  adalah  terjadi  di  KPP  Pratama  Cibeunying.  Berdasarkan  informasi  yang diperoleh dari Rustana l 1 Muhamad l Mulud l Asroem selaku kepala KPP 1 Pratama Cibeunying 1 Bandung mengungkapkan bahwa pencapaian realisasi penerimaan 1 pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu  sebesar l Rp 1 1,982 l triliun l 1 yaitu  100,11% 1l dari l target l pajak  yang  diterima  pada l tahun l 2021 1 sebesar l Rp 1 1,980 l triliun. 1 Penerimaan  yang  diperoleh 1 KPP  Pratama l Cibeunying l Bandung l pada tahun l 2021 1 mayoritas dipenuhi l oleh l pajak penghasilan senilai l Rp 1 1.560,6 l miliar l yaitu 78,81% l dari l target, l PPN l dan l PPnBM l sebesar  Rp 1 1 342,5 l miliar l yaitu  17,3%  dari  target, l dan l pajak l lainnya 1l Rp 1 79,37 l miliar l atau  4,01%  .  Dapat  dilihat  bahwa  ketika  penerimaan  PPN  2021  dalam  realisasi APBN  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  yaitu  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  dan mencapai lebih dari 100% sebesar 106,43%. Namun disisi lain penerimaan PPN tahun 2021 di KPP Pratama Cibeunying Bandung hanya dapat terealisasi 17,3% dari target yang telah ditetapkan.
Penyebab belum maksimalnya penerimaan PPN ialah terdapat banyak PKP yang belum sesuai ketentuan pajak. Ketidaktaatan 1 PKP tersebut terhubung dengan 1 wewenang 1 nya karena penerapan sistem guna untuk pemungutan l pajak l yang disebut dengan l Self assessment system. Penerapan self assessment system menuntut tinggi dalam kepatuhan WP untuk penyelenggaraan perpajakannya, sebab  apabila  seluruh  WP  mempunyai  ketaatan  pajak  yang  baik,  maka  memiliki  pengaruh  atas penerimaan  pajak  negara  yang  akan  memberikan  efek  juga  terhadap  penerimaan  negara  yang semakin meningkat 1 (Jayanti et al., 2019). Adapun penelitian 1 yang dilaksanakan oleh Anti Azizah et al.,(2018) self assessment system mempunyai dampak yang baik atas penerimaan PPN (Azizah et al., 2018) . Sedangkan penelitian 1 yang diadakan oleh Cut l Inayatul 1 l 1 Maulida l dan l Adnan l (2017) l self l assessment l system 1 l tidak berdampak atas 1 penerimaan 1 PPN (Maulida & Adnan, 2017). Agar target 11 pajak yang diterima dapat terpenuhi dan bertambah tiap tahun dalam APBN, DJP melaksanakan program perluasan yang dilakukan melalui cara perluasan dasar pengenaan pajak, termasuk  meningkatan  total  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  telah  terdata.  Dilaksanakannya program perluasan ini bisa diharapkan untuk meningkatkan subyek pajak baru, yaitu PKP terdata (Sinambela  &  Rahmawati,  2019).  Adapun  riset 1 yang  diadakan  oleh  Melatnebar  et  al.  (2020), jumlah  PKP  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  atas  penerimaan  PPN  (Melatnebar  et  al., 2020). Sedangkan penelitian menurut Tongam Sinambela dan Suci Rahmawati (2019) jumlah PKP tidak memiliki dampak atas penerimaan 1 1 PPN (Sinambela & Rahmawati, 2019).
Berikutnya usaha untuk menegakkan hukum lainnya yang dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  agar lebih memaksimalkan  penerimaan PPN  yaitu  melalui  pelaksanakan  penagihan pajak dengan proaktif untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan 1 pajak. Adapun penelitian l yang diadakan oleh Anti Azizah et al. (2018) penerimaan l PPN l tidak dipengaruhi oleh variabel penagihan pajak  (Azizahl  etl   al.,l   2018). l Sedangkan l penelitian l oleh  Cut  Inayatul Maulida,  Adnan (2017) variabel penagihan 1 pajak memiliki pengaruh atas penerimaan 1 PPN (Maulida & Adnan, 2017). Sehingga  dengan  melihat  kondisi  di  atas  terdapat  perbedaan  dari  beberapa  hasil  penelitian sebelumnya serta terdapat kondisi tertentu seperti yang dijelasakan di latar belakang, maka perlu diperjelas  dengan  meneliti kembali  analisis self  assessment  system , jumlah  PKP, dan  penagihan pajak terhadap penerimaan PPN.

## STUDI LITERATUR

## Self Assessment System
Self  assessment  system yaitu  WP  diberikan  kepercayaan  sepenuhnya  dalam  melakukan perhitungannya, penyetoran, serta laporan secara pribadi sejumlah pajak yang merupakan tanggung jawabnya (Farida et al., 2022) . Tidak tercapainya target penerimaan PPN secara real diduga sebab self  assessment  system PKP  yang  belum  optimal | .  Sehingga  jumlah  pajak  yang dibayarkan tidak sesuai  dengan  jumlah  yang  seharusnya  dibayarkan.  Hal  tersebut  menunjukan  adanya  pengaruh positif  antara self  assessment  system dengan  penerimaan  PPN.  Hal tersebut sejalan  dengan  riset yang  dilakukan  oleh  Junianto  et  al.  (2020) yaitu self  assessment  system memiliki  pengaruh signifikan positif atas l penerimaan l PPN di Kanwil DJP Jateng II 1 (Junianto et al., 2020). Selain itu riset juga sejalan dengan penelitian Rosanna Purba (2019) yaitu self assessment system berdampak signifikan  dan  positif  atas l penerimaan | PPN  di  KPP  Pratama  Medan  Belawan  (Purba,  2019). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :
∑ 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃𝑁 𝑡 −∑ 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃𝑁 𝑡−1 ∑ 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃𝑁 𝑡−1
× 100%
H 1 : Self  assessment  system 1 ,  jumlah  PKP,  dan  penagihan 1 pajak  memiliki  pengaruh  positif secara bersamaan 1 atau simultan 1 atas 1 penerimaan 1l PPN 1 .
H 2 : Self assessment system secara parsial mempunyai dampak positif 1 atas l 1 penerimaan l PPN 1. .
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) 1 yaitu pengusaha 1 yang melaksanakan penyerahan 1 Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau pemberian Jasa Kena 1 Pajak (JKP) sesuai 1 dengan perundang-undangan PPN tahun 1984 serta amandemennya, tidak mencakup pengusaha 1 kecil 1 dimana batasan nilainya sudah ditentukan  dalam  kebijakan  menteri 1 keuangan  terkecuali  pengusaha 1 mikro  yang  memutuskan pilihan  untuk ditetapkan menjadi  Pengusaha 1 Kena  Pajak  (Emi  &  Masyitah,  2019).  Berdasarkan 1 1 nomor  197/ | PMK. 1 03/2013 l terkait l perubahan l PMK l 1 nomor  68 1 /2010, l syarat l pengusaha l  i kecil l ditetapkan l menjadi l PKP l yaitu l jika l hingga l suatu 1 bulan l dalam l tahun l buku l jumlah l distribusi l bruto l dan/atau l penghasilan l brutonya l diatas l Rp 4,8 miliar. Adanya program perluasan basis pengenaan pajak seperti peningkatan jumlah PKP diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PPN. Riset yang mendukung yaitu riset yang dilakukan Darwin Warisi dan Sherly Anggraini (2020) yaitu PKP memiliki  pengaruh  siginifikan  dan  positif  atas  penerimaan  PPN  di  KPP | Pratama  Teluk | Betung (Warisi & Anggraini, 2020). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑃𝐾𝑃 𝑡 −∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑡−1
∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑡−1 × 100%
H 3 :  Jumlah PKP secara parsial memiliki pengaruh positif atas 1 1 penerimaan 1 PPN.

## Penagihan Pajak
Pengertian  dari  penagihan  atas 1 pajak  yaitu  rangkaian  aksi  supaya  subyek  pajak  segera melakukan pelunasan hutang pajak maupun biaya penagihan pajak melalui metode teguran maupun peringatan,  melakukan  penagihan  sekaligus  serta  seketika,  menginformasikan  surat  paksaan, mengajukan usul untuk mencegah, melakukan penyitaan, penyanderaan, serta penjualan objek yang sudah  dilakukan  penyitaan  (Panjaitan  &  Sudjiman,  2021).  Dasar  hukum  penagihan  pajak  juga diatur  dalam  UU  HPP 1 Nomor  7  Tahun l 2021  tentang  penagihan  atas  pajak  menggunakan  surat paksa.Tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak  diduga  karena  tunggakan  pajak  yang  belum dibayarkan  atau  dicairkan  oleh  Wajib  Pajak.  Hal  ini  menunjukan  banyaknya  peningkatan tunggakan  pajak  belum  dapat  seimbang  dengan  pencairan  tunggakannya,  oleh  karenanya  perlu adanya  penagihan  atas  pajak  yang  mempunyai  kuasa  hukum  yang  bersifat  memaksa.  Hal  ini didukung oleh penelitian Hamilah (2018) yaitu penagihan pajak berdampak positif dan signifikan
terhadap PPN di KPP Jakarta Pusat Tahun 2018 (Hamilah, 2018). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :
∑ 𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
∑ 𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
× 100%
H 4 :    Penagihan  pajak  secara  sebagian (parsial)  memiliki  pengaruh  positif  atas 1 penerimaan 1 PPN.
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut l UU l nomor l 42 l tahun l 2009 l yang telah direvisi dengan UU HPP 1 nomor 7 tahun l 2021 terkait l PPN l serta l PPnBM, PPN l merupakan pajak yang dikenakan l atas l kosumsi dari barang l dan jasa pada wilayah pabean 1 yang dapat dikenai pajak secara bertahap di tiap jalur 1 produksi. Adapun mekanisme pemungutan PPN yaitu dengan membuat faktur pajak dan SSP kepada pemungut PPN untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, sehingga pihak pembeli BKP atau JKP yang bersangkutan harus  membayar  sejumlah  harga  penjualan  ditambah  PPN  yang  terutang  kepada  PKP  penjual (Marsadita, 2022). Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃𝑁 𝑡 −∑ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃𝑁 𝑡−1
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃𝑁 𝑡−1 × 100%

## METODE
Tipe penelitian ini bersifat kausalitas. Penelitian 1 kausalitas yakni penelitian yang mempunyai maksud guna mengidentifikasi relasi diantara setidaknya 2 variabel yang mempunyai sifat sebab- akibat  (Sugiyono,  2019).  Penelitian  deskriptif  verifikatif  bersifat  kausalitas  dalam  penelitian memiliki  tujuan  untuk  menjelaskan  variabel-variabel  diantaranya  yaitu self 11 assessment 1 system , jumlah PKP, dan penagihan pajak serta untuk menemukan apabila pada variabel-variabel terkait ada dampak yang berarti untuk PPN yang diterima. Riset ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan  jenis  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  data  laporan  pada  KPP 1 Pratama 1 Cibeunying 1 Bandung.  Teknik 1 1 purposive 1 sampling merupakan  satu  dari  teknik  yang  dimanfaatkan  untuk pengumpulan  sampel 1 1 ,  jumlah  sampel 1 penelitian 1 yang  diperoleh  sejumlah 1 43  sampel 1 selama periode januari 2018 hingga desember 2021. Kemudian analisis data meliputi statistik 1 1 deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian analisis regresi 1 linier 1 berganda, serta pengujian 1 atas hipotesis dengan menggunakan Software IBM | SPSS Statistics 26.

## HASIL

## Analisis Statistik Deskriptif
Tabel  1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Rata-rata  yang  dimiliki  oleh self  assessment  system senilai  0.0007,  STDEV  senilai  0.0877. Sepanjang periode penelitian skor terbesar dari self assessment system senilai 0.2031 dan terkecil senilai -0.1573. Variabel jumlah PKP mempunyai rerata senilai 0.0390 dan STDEV senilai 0.5022. Selama periode penelitian nilai maksimum jumlah PKP senilai 1.1429 dan minimumnya senilai -
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Y_PenerimaanPPN 43 -0.7900 0.8112 -0.0245 0.3599 X1_SelfAssessmentSystem 43 -0.1573 0.2031 0.0007 0.0877 X2_JumlahPKP 43 -1.0000 1.1429 0.0390 0.5022 X3_PenagihanPajak 43 0.2284 1.0000 0.7151 0.1957
Descriptive Statistics
1.0000.  Rata-rata  yang  dimiliki  oleh  variabel  penagihan  pajak  senilai  0.7151  ,  STDEV  senilai 0.1957.  Hal  itu  menunjukan  skor  rata-rata  variabel  penagihan  pajak  lebih  tinggi  dari  STDEV artinya variabel penagihan pajak  berkelompok atau bervariasi. Sepanjang periode penelitian nilai maksimum penagihan pajak senilai 1.000 dan minimumnya senilai 0.2284. Rata-rata yang dimiliki oleh variabel penerimaan PPN senilai -0.0245 , STDEV senilai 0.3599. Selama periode penelitian nilai maksimum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 0.8112 serta minimumnya senilai -0.7900. Bisa diidentifikasi bahwasanya nilai rata-rata yang dimiliki dari variabel self 1 assessment 1 system , jumlah PKP,dan penerimaan 1 1 PPN dibawah STDEVnya artinya variabel tersebut tidak mempunyai kelompok atau variasi.

## Pengujian Multikolonieritas
Tabel  2. Hasil Pengujian Multikolonieritas
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Berdasakan  tabel  hasil  uji  multikolonieritas  memperlihatkan  bahwa  untuk  setiap  variabel independent atau bebas nilai dari tolerance melebihi 0.10 yaitu self assessment system senilai 0.835, jumlah PKP sebesar 0.822, dan penagihan pajak sebesar 0.979. Kemudian nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10 yakni self assessment system sebesar 1.198, jumlah PKP sebesar 1.216, dan penagihan pajak senilai 1.022. Oleh sebab itu bisa diambil simpulan bahwasanya data terbebas dari multikolonieritas yang artinya H 0 diterima.
Pengujian Normalitas
Tabel  3. Hasil Pengujian Normalitas
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Menurut tabel hasil pengujian normalitas Asymp. Sig (2- tailed ) senilai  0.200 melebihi skor signifikansi senilai 0.05. Berdasarkan Kolmogorov-Smirnov Test jika skor Asymp. Sig. ada di lebih dari ambang paling besar eror 0.05 maka terima H 0 yang memiliki arti data mempunyai persebaran normal.
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF X1_SelfAssessmentSystem 0.835 1.198 X2_JumlahPKP 0.822 1.216 X3_PenagihanPajak 0.979 1.022 a Dependent Variable: Y_PenerimaanPPN 1
Coefficients a

## Pengujian Heteroskedastisitas
Tabel  4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Menurut tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas mengartikan bahwa self assessment system memiliki  skor  sig.  0.612,  jumlah  PKP  mempunyai  skor  sig.  senilai  0.954,  dan  penagihan  pajk mempunyai  skor  sig.  0.152.  Skor  itu  diatas  tingkatan  sig.  0.05.  Maka  bisa  diambil  simpulan bahwasanya H 0 diterima yaitu data terbebas dari heteroskedastisitas.
Pengujian Autokorelasi
Tabel  5. Hasil Pengujian Autokorelasi
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Menurut pengujian autokorelasi menjelaskan bahwasanya Durbin-Watson senilai 2.186 yang hendak  dilakukan  perbandingan  atas  tabel  DW  dengan  total  data  yang  diamati  (n)  =  43,  total variabel independen (k) = 3 dengan tingkatan sig. sebesar 0.05. Maka akan didapat nilai dl = 1.3663 dan du = 1.6632. Karenanya nilai DW lebih besar dari nilai du = 1.6632 dan nilai DW dibawah skor 4 – du = 2.3368 yaitu (1.6632 < 2.186 < 2.3368), sehingga hasil uji autokorelasi menunjukan bahwa nilai du dan 4-du  (du < dw < 4-du) maka bisa diambil simpulan bahwasanya tidak terjadi autokorelasi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel  6. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Menurut  analisa  di  atas  memperlihatkan  koefisien  regresi  dengan  nilai  konstanta  sebesar  - 0.157.  Koefesien  regresi self assessment system sebesar  1.966, jumlah  PKP senilai  -0.183,  serta penerimaan pajak senilai 0.194. Oleh sebab itu bisa dibuat persamaan regresi linier ganda menjadi :
Y = ‒ 0.157 + 1.966 X 1 ‒ 0.183 X 2 + 0.194 X 3 + e
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 0.070 0.122 0.578 0.566 X1_SelfAssessmentSystem -0.202 0.396 -0.087 -0.511 0.612 X2_JumlahPKP 0.004 0.070 0.010 0.058 0.954 X3_PenagihanPajak 0.240 0.164 0.230 1.463 0.152
a. Dependent Variable: ABRESID Coefficients a 1 Model
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .465 a 0.216 0.156 0.3306747 2.186
a. Predictors: (Constant), X3_PenagihanPajak, X1_SelfAssessmentSystem, X2_JumlahPKP
b. Dependent Variable: Y_PenerimaanPPN
Model Summary b
Menurut perumusan di atas maka bisa dijelaskan Nilai konstanta sebesar -0.157 menunjukan apabila nilai dari variabel self assessment system, jumlah PKP, dan tagihan pajaknya adalah nol, maka  skor  penerimaan  PPN  senilai  -0.157.  Koefisien  regresi  bertanda  positif  sebesar  1.966  X 1 menunjukan  setiap  kenaikan  satu  satuan  dari self  assessment  system dengan  anggapan  bahwa 1 variabel lainnya mempunyai skor nol, maka penerimaan PPN akan bertambah sebanyak 1.966 unit. Koefisien  regresi  bertanda  negatif  senilai  ‒0.183  X 2 menunjukan  setiap  kenaikan  satu  satuan jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dengan  variabel  lainnya  mempunyai  skor  nol,  maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  akan menurun senilai ‒0.183 unit. Koefisien regresi bertanda  positif  senilai  0.194  X 3 menunjukan  bahwasanya  tiap  pertambahan  satu  satuan  dari penagihan pajak dengan 1 variabel lainnya mempunyai skor nol,  sehingga | penerimaan PPN | dapat meningkat senilai 0.194 unit.
Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel  7. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Berdasarkann tabel 7 menunjukan nilai adjusted R square sebesar 0.156 (15.6%) yang artinya variabel  dependen  atau terikat (Y) yaitu l penerimaan l Pajak Pertambahan l Nilai  (PPN) dipengaruhi l oleh  variabel independent  atau  bebas l (X) l yaitu self l assessment  system l (X 1 ) , l jumlah PKP (X 2 ), l dan l penagihan pajak  (X 3 )  sebesar  15.6%.  Sementara  sisa  sebanyak  84.4%  (100%  - 15.6%) dipengaruhi oleh variabel yang lainnya  yang 1 tidak di ikutsertakan dalam riset ini.

## Pengujian Simultan (Uji F)
Tabel  8. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Menurut  temuan  tersebut  didapat  skor  signifikansi  senilai  0.022  <  0.05  maka  bisa  diambil simpulan bahwasanya H 0 ditolak sehingga menerima H a yang berarti self 1 assessment 1 system (X 1 ) , jumlah  PKP  (X 2 ),  serta  penagihan 1 pajak (X 3 ) secara bersamaan atau  simultan  memberi  dampak yang berarti atas penerimaan 1 PPN 1 (Y) di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

## Pengujian Parsial (Uji T)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .465 a 0.216 0.156 0.3306747
a. Predictors: (Constant), X3_PenagihanPajak, X1_SelfAssessmentSystem, X2_JumlahPKP
b. Dependent Variable: Y_PenerimaanPPN Model Summary b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 1.177 3 0.392 3.587 .022 b Residual 4.264 39 0.109 Total 5.441 42 a. Dependent Variable: Y_PenerimaanPPN
b. Predictors: (Constant), X3_PenagihanPajak, X1_SelfAssessmentSystem, X2_JumlahPKP
ANOVA a 1
Tabel  9. Hasil Pengujian Parsial (Uji T)
Sumber : Hasil uji SPSS versi 26, 1 data yang diolah penulis (2023)
Skor signifikansi dari variabel self assessment system (X 1 ) senilai 0.004 < 0.05 sehingga H 0 ditolak l dan l 1 H a diterima l bermakna l self l assessment l system (X 1 ) memberikan dampak yang berarti ke  arah  positif  secara  sebagian  atau  parsial  atas  penerimaan  PPN  di  KPP  Pratama  Cibeunying Bandung.
Skor  signifikansi  dari  variabel 1 jumlah  PKP  (X 2 )  senilai  0.111  >  0.05  sehingga  H 0 diterima l dan l H a l ditolak l bermakna l jumlah  PKP  (X 2 )  penerimaan  PPN  tidak  dipengaruhi  oleh jumlah PKP (X 2 ) secara sebagian di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Skor signifikansi dari variabel penagihan pajak (X 3 ) sebesar 0.467 > 0.05 sehingga menerima H 0 dan menolak H a bermakna penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh penagihan pajak (X 3 ) secara sebagian di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Self  Assessment  System,  Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP),  dan  Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN
Skor signifikansi dari hasill pengujian l simultan l sebesar l 0.022 l < l 0.05 l sehingga l H 0 l ditolak dan l H a menjadi diterima l bermakna self l assessment l system l (X 1 ) , l jumlah l PKP l (X 2 ), l dan l penagihan l pajak l (X 3 ) l secara l bersamaan l terdapat | pengaruh l yang l signifikan l atas l penerimaan l PPN 1 (Y)  di  KPP Pratama Cibeunying Bandung. Fenomena itu menunjukan bahwasanya makin baik atau tinggi self 1 assessment system, jumlah PKP, serta penagihan 1l pajak l maka l makin baik juga penerimaan 1 PPN 1 di 1 KPP 1 Pratama Cibeunying Bandung. Maka hasil penelitian sama dengan hipotesis penelitian yaitu self 1 assessment system, jumlah PKP, dan 1 penagihan l 1 1 pajak l berdampak positif atas penerimaan PPN. Besaran dampak variabel l self 1 assessment l system l (X 1 ) , jumlah PKP (X 2 ), dan penagihan 1 pajak (X 3 )  terhadap  penerimaan 1 PPN  diperlihatkan  dari  besarnya  koefisien  determinasi  dengan  nilai adjusted R square senilai 0.156 atau 15.6% yang menjadi variabel dependen l atau terikat l (Y) l yaitu l penerimaan l PPN 1 dipengaruhi  oleh  variabel  independent 1 atau  bebas  (X)  yaitu self l assessment l system l (X 1 ) , jumlah PKP (X 2 ), dan penagihan l pajak l (X 3 ) senilai 15.6%. Sementara itu sebanyak 84.4% (100% - 15.6%) mendapat pengaruh dari variabel | lainnya  yang tidak terdapat dalam riset 1 ini. Kemudian didapat skor koefisien korelasi (R) senilai 0.465 atau 46.5% yang artinya terdapat relasi  antara self 1 assessment 1 system (X 1 ) , jumlah  PKP  (X 2 ),  dan  penagihan 1 pajak  (X 3 )  terhadap penerimaan PPN sebagai variabel dependen atau terikat.

## Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan PPN
Skor signifikansi berarah positif dari self assessment system (X 1 ) diperoleh dari hasil pengujian parsial  (uji  t)  atas  penerimaan  PPN  di  KPP  Pratama  Cibeunying  Bandung.  Kondisi  tersebut menunjukan  dengan  menerapkan self 1 assessment  system dapat  membuat  ketaatan  subjek  pajak untuk  memenuhi  tanggung  jawab  pajaknya  dalam  melakukan  perhitungan,  penyetoran,  serta pelaporan pajak terhutang sudah cukup baik yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Kemudian meskipun terdapat beberapa bulan self assessment system mengalami penurunan namun secara keseluruhan pelaksanaan self assessment system sudah  terlaksana  dengan  optimal  menunjukan  wajib  pajak  sudah  mempunyai awareness
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -0.157 0.196 -0.803 0.427 X1_SelfAssessmentSystem 1.966 0.637 0.479 3.088 0.004 X2_JumlahPKP -0.183 0.112 -0.255 -1.632 0.111 X3_PenagihanPajak 0.194 0.264 0.105 0.734 0.467
a. Dependent Variable: Y_PenerimaanPPN Coefficients a 1
dalam pemenuhan tanggung jawab pajaknya. Hal tersebut memiliki arti wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.
Hasil riset 1 ini sama dengan riset 1 yang diadakan oleh Maulidya Desi dan Swarmilah Hariani (2021)  yang  menjelaskan  terdapat l pengaruh l positif l signifikan  antara self l assessment l system l terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Balikpapan dan penelitian oleh Anti Azizah et al. (2018) yang menjelaskan bahwasanya self assessment system mempunyai dampak positif signifikan atas penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya.
Pengaruh l Jumlah l Pengusaha l Kena l Pajak l (PKP) l terhadap l Penerimaan l PPN Menurut hasil pengujian parsial (uji t) didapat nilai jumlah PKP (X 3 ) secara sebagian tidak berdampak atas penerimaan PPN khususnya pada KPP Pratama Cibeunying Bandung . Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya jasa konsultasi pajak yang membuat pajak yang dibayarkan menjadi sekecil mungkin, oleh karena itu total PKP tidak memberikan dampak yang berarti atas penerimaan PPN. Selain itu juga fenomena tersebut juga disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep pajak oleh pengusaha kena pajak, sehingga ketika penghasilan yang harusnya telah dikenai pajak tetapi pengusaha tersebut tidak melakukan pendaftaran menjadi pengusaha kena pajak dikarenakan ketakutan atas laba menjadi berkurang. Adapun adanya pengusaha kena pajak yang tidak taat akan kebijakan UU perpajakan dengan melakukan penunggakan dalam membayar pajak mengakibatkan pengusaha kena pajak yang tercatat tidak memiliki pengaruh signikan atas penerimaan PPN.
Hasil  riset  ini  sama  dengan  riset  yang  diadakan  Dian  dan  Vista  (2023) 1 yang  menjabarkan jumlah PKP tidak memiliki dampak terhadap 1 penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi (Wulandari &  Yulianti,  2023).  Kemudian  penelitian  oleh  Alif  Aldiat  dan  Muhammad  Muslih  (2020)    yang menjelaskan bahwasanya total PKP tidak memiliki pengaruh atas penerimaan PPN di DJP Kanwil 1 Jawa Barat (Pahala et al., 2020).
Pengaruh l Penagihan l Pajak l terhadap l Penerimaan l PPN Hasil  uji  parsial  (uji  t)  didapat  nilai  penagihan  pajak  (X 3 )  secara  sebagian  (parsial)  tidak berdampak  atas 1 penerimaan 1 PPN  di 1 1 KPP 1 Pratama  Cibeunying  Bandung.  Tindakan  penagihan adalah  usaha  terakhir  yang  dilaksankaan  oleh  KPP  Pratama  Cibeunying  Bandung,  yang  mana perbuatan ini dilaksanakan supaya wajib pajak melakukan pelunasan tunggakan pajak serta dana atas  penagihan  pajak.  Penagihan  pajak  tidak  memberikan  dampak  atas  penerimaan  PPN  karena terdapat  PKP  yang  tidak  mentaati  pajak  seperti  menghindar  dan  menunda  pembayaran  pajak sehingga tunggakan pajak semakin membesar, oleh karena itu meskipun penagihan telah dilakukan akan  tetapi  hal  tersebut  belum  cukup  optimal  dan  efektif  dan  tidak  berdampak  atas  penerimaan PPN.
Hasil  riset  ini  sama  dengan  riset  yang  diadakan  Satriawati 1 dan 1 Wani 1 (2020)  menjabarkan bahwasanya  penagihan  pajak  tidak  berdampak 1 terhadap 1 penerimaan  PPN  di  KPP  Pratama Balikpapan dan penelitian oleh Anti Azizah et al. (2018)  yang menjelaskan bahwasanya penagihan pajak tidak memberikan dampak untuk penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan riset diperoleh kesimpulan yaitu self 1 assessment 1 system 1 memiliki pengaruh positif 1 signifikan 1 terhadap 1 penerimaan 1 1 PPN 1 .  Hal  tersebut  menandakan  wajib  pajak  sudah mempunyai awareness dalam pemenuhan tanggung jawab pajaknya untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terhutang. Sementara penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh variable  jumlah  PKP  dan  penagihan  pajak. 1 Hal  ini  menandakan  bahwa  pelaksanaan  penagihan pajak belum cukup optimal dan adanya jasa konsultan pajak serta pengusaha 1 1 kena pajak yang tidak taat  akan  kebijakan  UU  perpajakan  dengan  melakukan  penunggakan  dalam  membayar  pajak menyebabkab tidak terdapat pengaruh 1 yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
Saran untuk peneliti selanjutnya dianjurkaan untuk mengganti objek penelitian seperti pada seluruh KPP Pratama yang terdapat dalam Kabupaten Bandung, seluruh KPP Pratama di Jawa Barat dan atau daerah lainya sesuai dengan fenomena yang terjadi sehingga ilmu perpajakan khususnya dalam penerimaan pajak dapat berkembang sesuai dengan wilayah objek penelitian yang diteliti.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864
Kemudian penulis berikut diekspektasikan untuk memanfaatkan jangka waktu atau periode riset yang l lebih l panjang  agar  sampel 1l yang l diteliti  dapat  lebih  ditingkatkan  yang  nantinya  akan menghasilkan pengamatan yang lebih tepat serta dapat dikembangkan untuk ilmu yang lebih luas di berbagai sektor perpajakan terkait penerimaan pajak.

## REFERENSI
Azizah,  A.,  Yudowati,  S.,  &  Kurnia.  (2018).  Pengaruh  Self  Assessment  System,  Pemeriksaan Pajak,  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  (Studi Kasus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Majalaya  Tahun  2013-2016). Kajian Akuntansi , 19 (1), 81–92. https://doi.org/10.29313/KA.V19I2.3552
Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia Market Reaction and Tax Amnesty:  A  Bibliometric  Analysis. Quality  -  Access  to  Success , 23 (191),  266–281. https://doi.org/10.47750/QAS/23.191.31
Emi,  &  Masyitah.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  PPN  Dan  PPnBM.
Accumulated  Journal  (Accounting  and  Management  Research  Edition) , 1 (2),  89–104. https://doi.org/10.22303/ACCUMULATED.1.2.2019.89-104
Farida,  R.  E.,  Komara,  A.  T.,  Rusjiana,  J.,  Jatmika,  L.,  Tinggi,  S.,  &  Pasundan,  I.  E.  (2022). Pengaruh Self-Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Salah  Satu  Kantor  Pelayanan  Pajak  Di  Kota  Bandung. Acman: Accounting and Management Journal , 2 (2), 216–225. https://doi.org/10.55208/AJ.V2I2.44 Hamilah. (2018). Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak: Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing , 5 (2), 18– 27. https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/248
Isynuwardhana,  D.  (2021).  Event  Study  Analysis  Before  And  After  Covid-19  In  Indonesia.
Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 1–11.
Jayanti,  Z.,  Harimurti,  F.,  &  Kristianto,  D.  (2019).  Pengaruh  Self  Assessment  System  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (1), 114– 122. https://doi.org/10.33061/JASTI.V15I1.3671
Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan  Self  Assessment  System  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Di  Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 16 (3), 311–321. https://doi.org/10.33061/JASTI.V16I3.4439
Kannan, R., Wang, I. Z. W., Ong, H. B., Ramakrishnan, K., & Alamsyah, A. (2021). COVID-19 impact: Customised economic stimulus package recommender system using machine learning techniques. F1000Research , 10 . https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.72976.2/DOI Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Peloporan PPN Atas
Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. Jurnal Aplikasi Perpajakan , 3 (1). https://doi.org/10.29303/JAP.V3I1.27
Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 2 (4), 67–74. https://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5238
Melatnebar,  B.,  Oktari,  Y.,  Chandra,  Y.,  &  Vinna,  V.  (2020).  Pengaruh  Pkp,  Sistem  E-Faktur, Kanal  E-Billing  Pajak  Dan  E-Filling  Terhadap  Jumlah  Penerimaan  Ppn  Pada  Perusahaan Yang  Terdaftar  Di  Direktorat  Jenderal  Pajak. AKUNTOTEKNOLOGI , 12 (2),  106. https://doi.org/10.31253/AKTEK.V12I2.490
Pahala, A. A., Muslih, M., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Studi  Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - 2018). EProceedings of Management , 7 (2).
https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1 3362
Panjaitan,  F., &  Sudjiman,  P.  E.  (2021).  Pengaruh  Self  Assessment  System,  Pemeriksaan  Pajak
Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN  Di Kota Bekasi Selatan. Jurnal Ekonomis , 14 (1b). https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2506 Purba,  R.  (2019).  Pengaruh  Self  Assesment  System  Dan  Ketepatan  Pelaporan  SPT    Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
Jurnal Mutiara Akuntansi , 4 (1), 76–82. http://114.7.97.221/index.php/JMA/article/view/779 Sinambela,  T.,  &  Rahmawati,  S.  (2019).  Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah  Dan  Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ekuivalensi ,
5 (1), 83–97. https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102 Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . Alfabeta. Warisi, D., & Anggraini, S. (2020). Pengaruh Wajib Pajak Badan Non Pengusaha Kena Pajak Dan Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  PPN  Di  KPP  Pratama  Teluk  Betung. Journal of
Accounting Taxing
and Auditing (JATA) , 1 (1). http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JATA/article/view/264 Wulandari,  D.  S.,  &  Yulianti,  V.  (2023).  Realisasi  Penerimaan  PPN  yang  Dideterminasi  Oleh Tingkat  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah  dan  Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak. Akuisisi:  Jurnal Akuntansi , 19 (1), 66–84. https://doi.org/10.24127/AKUISISI.V19I1.1131