INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5251-5261 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi atas Penyalahgunaan  Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Dikaitkan dengan Belanja APBN Di Candipuro
Mochamad Reza Kurniawan 1 ✉ , Muhamad Taufiq 2
Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang Email: mochamadrezakurniawan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berjalannya suatu pemerintahan dalam suatu negara adalah bagian integral dari penyelenggaraan negara  secara  keseluruhan.  Negara  pada  dasarnya  memiliki  kekuasaan  yang  tersebar  di  antara organ-organ atau lembaga tinggi seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan ini diberikan kepada organ atau pejabat dengan tujuan agar negara dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Konsep negara hukum Indonesia telah berkembang menjadi lebih dinamis, dikenal sebagai negara kesejahteraan atau negara hukum materiil. Dalam konteks negara hukum modern, peran pemerintah telah  berkembang  menjadi  lebih  aktif  dalam  memastikan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum,  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  seluruh  warga  negara.  Namun,  seringkali  terjadi  penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan anggaran negara atau tindakan lain yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pejabat administrasi negara untuk  tidak  hanya  memiliki  kemampuan  teknis  profesional,  tetapi  juga  moral  yang  tinggi. Kekurangan  dalam  hal  ini  dapat  mengakibatkan  sanksi  administratif  atau  bahkan  pidana  sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Pemerintahan, Negara hukum, Kesejahteraan masyarakat, Penyalahgunaan wewenang

## Abstract
The operation of a government within a country is an integral part of the overall governance of the state. Essentially, the state holds power distributed among high-level organs or institutions such as the Legislative, Executive, and Judiciary. This authority is delegated to organs or officials with the aim of ensuring the effective and efficient functioning of the state. The concept of the Indonesian legal state has evolved into a more dynamic form, known as the welfare state or material legal state. In the context  of  modern  legal  states,  the  government's  role  has  become  more  active  in  ensuring  the welfare  of  society.  The  government  is  responsible  for  providing  for  the  general  welfare,  thus expected to benefit all citizens. However, instances of abuse of power by government officials often occur, leading to misuse of state funds or other actions detrimental to society. Therefore, it is crucial for government administrative officials to possess not only professional technical skills but also high moral standards. Shortcomings in this regard may result in administrative sanctions or even criminal penalties in accordance with applicable law.
Keywords: Government, Rule of law, Community welfare, Abuse of authority

## PENDAHULUAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan  alat  utama pemerintah  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  dan  sekaligus  alat  pemerintah  untuk mengelola  perekonomian  negara.  Sebagai  alat  pemerintah,  APBN  bukan  hanya menyangkut  keputusan  ekonomi,  namun  juga  menyangkut  keputusan  politik.  Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif  menjadi  instrumen  untuk  mensejahteraan  rakyat  dan  mengelola  perekonomian negara dengan baik.
Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah negara,  sejak  beberapa  tahun  yang  lalu  telah  diintrodusir  Reformasi  Manajemen Keuangan  Pemerintah.  Reformasi  tersebut  mendapatkan  landasan  hukum  yang  kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
Definisi  Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.  Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  dinyatakan  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh subyek yang memiliki/menguasai obyek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  perusahaan  negara/daerah,  dan  badan  lain  yang  ada  kaitannya dengan keuangan negara.
Dari  sisi  proses,  keuangan  negara  mencakup  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang berkaitan  dengan  keuangan  negara.  Dari  sisi  proses,  Keuangan  Negara  mencakup seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  obyek  sebagaimana tersebut  diatas  mulai  dari  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai dengan pertanggungjawaban.
Dari  sisi  tujuan,  Keuangan  negara  meliputi  seluruh  kebijakan,  kegiatan  dan hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau  penguasaan  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  dalam  rangka  penyelenggaran  pemerintahan  negara. Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan.
Dalam  perkembangannya,  APBN  telah  menjadi  instrumen  kebijakan  multi  fungsi yang  digunakan  sebagai  alat untuk mencapai  tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan  tujuan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  agar  fungsi  APBN  dapat berjalan  secara  optimal,  maka  sistem  anggaran  dan  pencatatan  atas  penerimaan  dan pengeluaran  harus  dilakukan  dengan  cermat  dan  sistimatis.  Sebagai  sebuah  sistem, pengelolaan  anggaran  negara  telah  mengalami  banyak  perkembangan.  Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  dan  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  sistem  pengelolaan  anggaran  negara  di  Indonesia  terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.
Pemerintah  telah  menerapkan  pendekaan  anggaran  berbasis  kinerja,  anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tesedianya perangkat  peraturan  pelaksanaan  yang  memadai,  sehingga  masih  banyak  terjadi  multi tafsir  dalam  implementasi  di  lapangan.  Dalam  periode  itu  pula  telah  dikeluarkan berbagai  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan,  Peraturan  Dirjen  dan sebagainya guna menutup kelemahan-kelemahan tersebut.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang  disahkan  9  Maret  2003,  yang  diharapkan  menjadi  kerangka  hukum  yang  kokoh
dalam  upaya  mendorong  terwujudnya  tata  cara  pengelolaan  keuangan  negara  yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara.
Mengingat  Undang-Undang  tentang  Keuangan  Negara  ini  masih  belum  berjalan secara  efektif,  tetapi  sebagai  upaya  untuk  melakukan  reformasi  perundangan  warisan kolonial  patut  kita  hargai,  apalagi  perundangan  sebelumnya  sudah  tidak  mampu menjawab  tantangan  perubahan  zaman.  Demikian  pula,  jika  dalam  perkembangannya nanti  pelaksanaan  UU  ini  tidak  dapat  mengakomadasi  perkembangan  yang  ada,  tentu saja juga harus dilakukan revisi.
Oleh  sebab  itu,  perkembangan  pengelolaan  keuangan  negara  jangan  sampai ditujukan  untuk  kepentingan,  kemanfaatan,  dan  keinginan  jangka  pendek  dan keuntungan  pihak  elit  tertentu  dalam  negara  dan  masyarakat.  Pengelolaan  keuangan negara  yang  mewujudkan  dirinya  sebagai  landasan  konsep  bagi  prospek  negara Indonesia. Perpaduan antara kemajemukan dan kesatuan bangsa harus menjadi ciri logis yang  mengatur  pengelolaan  keuangan  negara,  sehingga  konsepsi  otonomi  daerah sebagai satu basis, kemandirian badan hukum sebagai satu basis, serta negara sebagai basis yang harus diformulasikan dengan baik dan mendukung kegiatan negara.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  berupa  data  kuantitatif  dengan  memberikan  skor peneilaian  bertahap  keberhasilan  kegiatan  pelatihan.  Ada  pun  tahapan  yang  dilakukan meliputi tahapan persiapan , pelaksanaan, dan evaluasi.  Tahap persiapan melalui survey awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan metode yang tepat. Tahap pelaksanaaan  yaitu  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan. Tahap  evaluasi  dilakukan  untuk  memberikan  umpan  balik  dan  memeberikan  evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan.  Evaluasi ketercapaian  dapat dilakukan dari adanya rasa  sadar    akan  pentingnya  memahami  UU  tersebut.    Penilaian  dilakukan  melalui  4 kriteria  mulai,  kecepatan  ketelitian,  pemahaman,  dan  penerapan  dalam  perencanaan pembangunan masing masing kriteri diberi bobot skor 25 hingga total keberhasilan 100. Adapun batas minimal keberhasilan adalah bobot 75.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen Keuangan Daerah.
Manajemen  keuangan  daerah  adalah  sebuah  penataan  keuangan  yang  harus dilakukan oleh  pemerintah daerah dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang
baik (good financial government). Setelah diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  telah  membawa  perubahan  mendasar  dalam  sistem  perencanaan pengelolaan keuangan daerah menuju pada budgeting reform. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah perubahan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  satu  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang tertib.
Aspek  utama  dari  budgeting  reform  adalah  adanya  pembaharuan  sistem manajemen  keuangan  daerah  dari  tradisional  budgeting  ke  reformmae  budgeting. Traditional  budgeting  didominasi  oleh  penyusunan  anggaran  yang  bersifat  line  item yakni penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya adalah tidak ada perubahan anggaran atas anggaran yang  baru.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan  semangat  otonomi  daerah  dan  prinsip- prinsip demokrasi.
Menurut  Bank  Dunia  (World  Bank)  7  (tujuh)  prinsip  pokok  dalam  penganggaran dan manajemen keuangan daerah yaitu:
a. Komprehensif dan Disiplin.
Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin teriptanya disiplin pengambilan keputusan.  Oleh  karena  itu, anggaran  daerah harus  disusun seara  komprehensif,  yaitu  menggunakan  pendekatan  yang  holistic  dalam mendiagnosis  permasalahan  yang  dihadapi,  analisis  keterkaiatan  antar  masalah yang  mungkin  munul,  evaluasi  kapasitas  kelembagaan  yang  dimiliki,  dan  menari ara-ara  terbaik  untuk  memceahkannya.  Anggaran  harus  meliputi  semua  operasi fiscal  pemerintahj  dan  harus  mendorong  keputusan  kebijakan  yang  mempunyai implikasi keuangan untuk mengatasi kendala anggaran  belanja dalam persaingan dengan  permintaan  (demand0  lain.  Disiplin  mengimplikasikan  bahwa  anggaran seharusnya  hanya  menyerap  sumber  daya  yang  perlu  untuk  melaksanakan kebijakan pemerintah.
b. Fleksibilitas
Sampai  tingkat  tertentu,  pemerintah  daerah  harus  diberi  diskresi  yang  memadai sesuai  dengan  ketersediaan  informasi-informasi  relevan  yang  dimilikinya.  Arahan dari pemerintah pusat memang harus ada, tetapi harus diterapkan seara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatip dan prakarsa daerah.
c. Terprediksi
Terprediksinya  kebijakan  yang  akan  diambil  merupakan  factor  penting  dalam peningkatan  kualitas  implementasi  anggaran  daerah.  Sebaliknya,  bila  kebijakan sering  berubah-ubah daerah akan menghadapi ketidakpastian yang sangat  besar hingga  prinsip  efisiensi  dan  efektgifitas  pelaksanaan  suatu  program  yang  didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.
d. Kejujuran
Kejujuran  tidak  hanya  menyangkut  moral  dan  etika  manusianya  tetapi  juga menyangkut  kemungkinan  adanya  bias  proyeksi  penerimaan  dan  pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan  politis.  Proyeksi  yang  terlalu  optimis  akan  mengungsi  kendala  anggaran, sehingga  memungkinkan  munculnya  inefisiensi  dan  inefektifitas  pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas daerah.
e. Dapat diperbandingkan.
Perencanaan anggaran yang baik, harus dapat diperbandingkan, baik antar waktu maupun  antar  unit  atau  daerah.  Perbandingan  juga  dilakukan  dengan  melihat rencana dengan realisasi. Hal ini dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi, sehingga dapat dinilai tingkat kemajuan yang telah dicapai dan proses umpan balik (feedback) bagi perbaikan perencanaan anggaran periode berikutnya.
f. Informasi adalah basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Oleh  karena  itu,  pelaporan yang teratur tentang input, autput, dan outcome  dari suatu program dan kegiatan adalah sangat penting.
g. ransparansi dan akuntabilitas.
Transparansi  mensyaratkan  bahwa  perumus  kebijakan  memiliki  pengetahuan tentang  permasalahan  dan  informasi  yang  relevan  sebelum  kebijakan  dijalankan. Selanjutnya,
Akiuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan (secara vertical maupun korizontal) dengan baik.
Ketujuh  aspek  penting  yang  disarankan  oleh  bank  dunia  memberikan penguatan  bagi  terselenggarannya  suatu  manajemen  pengelolaan  keuangan daerah yang tertib, sekaligus memberikan ruang yang luas bagi penerapan prinsip- prinsip partisipasi masyarakat sebagai konsekuensi logis sebuah pemerintahan yang demokratis  di  era  otonomi  daerah  dan  kepemerintahan  yang  demokratis  adalah
sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, tanpa hal tersebut, otonomi daerah dan pemerintahan  yang  demokratis  hanya  sebuah  retorika  politik  tanpa  makna  yang sesungguhnya.
Fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri atas empat tahapan utama,  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap  penyusunan  APBD,  tahap  pelaksanaan  APBD, tahap  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  APBD  dan  tahap  pengendalian/pengawasan pelaksanaan APBD.
a. Tahap Perencanaan.
Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini didorong penyelenggaraannya  sangat  membutuhkan  perencanaan  keuangan  daerah  yang memadai, perencanaan yang membutuhkan penyelenggaraan manajemen keuangan daerah yang tertib dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Atas  dasar  itu,  proses  manajemen  keuangan daerah dalam sistem yang telah dicapai oleh unit- unit satuan kerja maupun secara organisasi pemda keseluruhan, baik dalam kurun tahunan maupun lima tahunan.
b. Tahap Penyusunan APBD
Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ditegaskan bahwa APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD ini berpedoman kepada RKPD (Rencana  kerja  Pemerintah  Daerah)  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Keterangannya sebagai berikut:
1) Fungsi  otorisasi,  berarti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2) Fungsi  perencanaan,  berarti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3) Fungsi  pengawasan,  berarti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman  untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan.
4) Fungsi  alokasi,  berarti  anggaran  daerah  harus  diarahkan  untuk  menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pembirosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian;
5) Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara  dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental  perekonomian daerah.
c. Tahap Pelaksanaan APBD.
Setelah  APBD  disusun  dan  ditetapkan,  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah memberitahukan  kepada  semua  SKPD  untuk  menyusun  dan  menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disebut DPA) berdasarkan APBD  dan  atau  peraturan  Kepala  Daerah  tentang  penjabaran  APBD)  yang ditetapkan. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  setelah  APBD  ditetapkan.  Paling  lambat  6 (enam)  hari  kerja  hari  kerja  setelah  pemberitahuan  ini.  Kepala  SKPD  menyerahkan rancangan  DPA-SKPD.  Rancangan  ini  memerinci  sasaran  yang  hendak  dicapai, fungsi,  kegiatan  dan  anggaran  yang  hendak  disiapkan  untuk  mencapai  anggaran tersebut, serta rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan diterima.
Selain itu, disusun pula DPA-PPKD yang dibuat untuk menampung :
1) Penerimaam pajak  daerah dan  pendapatan  yang  berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah.
2) Belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Berdasarkan  rancangan  DPA-SKPD  disusun  rancangan  anggaran  Kas  SKPD yang  disampaikan  kepada  PPKD  bersama-sama  dengan  rancangan  DPA-SKPD tersebut  memferifikasi  rancangan  DPA-SKPD  bersama  SKPD  bersangkutan  dan harus selesai paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA- SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah, DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD.
d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Dalam ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  makna tanggung jawab keuangan Negara (termasuk daerah) adalah kewajiban pemerintah termasuk kewajiban pemrintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
Negara (daerah) secara tertgib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif,  dan  transparan,  dengan  memerhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan.
pengaturan yang menyangkut bidang akuntansi dan pelaporan dimaksudkan untuk memperkuat  pilar  akuntabilitas  (pertanggungjawaban)  dan  transparansi  sehubungan dengan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  APBD.  Dalam  rangka pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  dan  transparan,  pemerintah  daerah  wajib menyampaikan  pertanggungjawaban  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan  Pemerintah daerah yang terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

## SIMPULAN
Pengertian Keuangan Negara, yakni pengertian keuangan Negara dalam arti yang luas  dan  pengertian  keuangan  dalam  arti  yang  sempit.  Pengertian  keuangan  negara dalam  arti  luas  yang  dimaksud  ialah  keuangan  yang  berasal  dari  APBN,  APBD,  dan keuangan  yang  berasal  dari  Unit  Usaha  Negara  atau  Perusahaan-  perusahaan  milik negara.  Sedangkan  pengertian  keuangan  negara  dalam  arti  yang  sempit  adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Jika dikaji lebih mendalam pengertian keuangan negara  dengan  keuangan  daerah  hampir  tidak  ada  perbedaan,  yang  membedakan hanya  pada  frasa  negara  dan  daerah,  negara  menunjuk  pemerintah  pusat,  daerah menunjuk  pada  pemerintah  daerah.  Pembedaan  kedua  hal  tersebut  terkait  dengan desentralisasi keuangan sebagai konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah. Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap  usaha  kerja  sama  sekelompok  orang  untuk  tercapainya  suatu  tujuan.  Proses  ini tersusun  dari  pelaksanaan  fungsi-fungsi  penganggaran,  pembukuan,  dan  pemeriksaan atau  secara  operasional  apabila  dirangkaikan  dengan  daerah  maka  pengelolaan keuangan  daerah  meliputi  penyusunan,  penetapan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan perhitungan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  sebagaimana  ditegaskan  pada pasal  4  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengawasan  adalah  suatu  proses  pengamatan  (monitoring)  terhadap  suatu pekerjaan,  untuk  menjamin  pekerjaan  tersebut  dapat  selesai  sesuai  dengan  yang direncanakan,  dengan  pengoreksian  beberapa  pemikiran  yang  saling  berhubungan. Melalui pengawasan dapt dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  secara  hemat,  efisien  dan  efektif,  serta sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Dengan  demikian, melaui pengawasan   dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Terdapat  sejumlah  hambatan  yang  dialami  BPK  dalam  melaksanakan  fungsi pemeriksaan,  yaitu  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan, antara lain UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18  Tahun  1997  tenbtang  Pajak  Daerah  dan  retribusi  daerah,  UU  No.  21  Tahun  1997 tentang Bea  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan,  PP  No.  30  Tahun  2003  tentang  Perum  Perhutani  dan  UU  No.  8  Tahun  1985 tentang  Pasar  Modal.  Hambatan  lainnya  berkaitan  kecukupan  SDM  dibandingkan dengan  cakupan  audit,  sumber  daya  fisik  berupa  sarana – prasarana,  dan  kantor perwakilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathuddin, F. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan). Jurnal Cita Hukum, 3(1), 95-370.
Katarina,  M.  C.,  Kalo,  S.,  Hamdan,  M.,  &  Nasution,  F.  A.  (2018).  Analisis  Yuridis  Atas Permohonan Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang- Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  Terhadap  Proses Peradilan Pidana Korupsi. USU Law Journal, 6(5).
Kurniawan,  I.  (2023).  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pemerintah  Dalam  Menerapkan  Diskresi Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan. Grondwet, 2(2), 251-264.
Liu,  Y.,  Wang,  Z.,  &  Chen,  X.  (2019).  Fiscal  Decentralization  and  Local  Finance  in Developing Countries: From Theory to Practice. Singapore: Springer.
Musgrave, R. A., Musgrave, P. B., & Peyton Young, H. (2018). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill Education.
Munawir,  A.,  &  Nasution,  F.  (2018).  Public  Financial  Management:  A  Global  Perspective.
New York: Routledge.
Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi. Veritas et Justitia, 7(2), 297-324.
Rahardjo,  I.  (2018).  Implementasi  Reformasi  Manajemen  Keuangan  Pemerintah  di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Rosenberg,  D.,  Posner,  S.,  &  Smith,  J.  (2017).  Local  Government  Finance:  Concepts  and Practices. London: SAGE Publications.
Sahputra,  M.  (2021).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  Terkait  Pemberantasan  Korupsi.  Jurnal  Transformasi Administrasi, 11(01), 80-94.
Susanto,  J.  (2017).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara:  Studi  Kasus  di  Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Utama, L. (2018). Analisis Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Wahyunadi,  Y.  M.  (2016).  Kompetensi  absolut  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 135-154.
Wirawan, K. (2019). Pengelolaan Anggaran Negara: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
Wijaya, M. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Teori dan Implementasi di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.