## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak
KerjaKaryawan Pada Perusahaan Bergesen Worldwide Offshore
Oleh :

## 1.Ramadhan Syahputra Batara
2. Marzuki
3. Ibnu Affan

## Abstract
Freedom  of  contract  in  this  case  can mean  that  someone  is  free  to  enter  into  an agreement,  free  of  what  is  promised,  and  free to determine the form of the contract. Thus, it is expected  that  a  fair  and  balanced  contract  will also  appear  for  the  parties.  However,  in practice  there  are  still  many  standard  contract models  (standard  contracts)  that  tend  to  be biased, unbalanced, and unjust.
The  problem  in  this  thesis  is:  to  know the procedure of  work agreements at companies  with  Worldwide  Offshore  Bergesen Companies with employees and the position of PT.  PP Equinox(shipping  company)  as  a  party listed  in  an  employee  employment  contract,  in an  employee  employment  contract  with  a Worldwide Offshore Bergesen Companies.
The  research  conducted  is  empirical normative  juridical,  the  source  of  data  used  to support  this  research  is  the  source  of secondary  data  and  primary  data  obtained through  field  studies  at  Worldwide  Offshore Bergesen  Companies,  an  Indonesian  limited liability  company  based  in Gd.  Midplaza  I  Lt.  9 Jl.  Jend  Sudirman Kav.  10-11, Karet  Tengsin Tanah  Abang ,  Central Jakarta , DKI  Jakarta 10220  and  BW JOKO  TOLE FPU  Ships located between Madura Island and Bali Island Indonesia .
It was concluded that with the inclusion of PT.  PP Equinox(shipping  company)  on employee  employment  contracts  can  confuse the status of the company PT. PP Equinox(shipping  company)  despite  the  fact that  maybe  Worldwide  Offshore  Bergesen Companies  and PT.  PP Equinox(shipping company)  has  an  agreement,  and  can  also create  legal  uncertainty  against  employees  if there is a conflict between the company
Worldwide Offshore Bergesen Companies with employees. Keywords: Employment Contracts, Employees, Companies

## Abstrak
Kebebasan  berkontrak  dalam  hal ini dapat diartikan bahwa seseorang bebas untuk  mengadakan  perjanjian,  bebas mengenai  apa  yang  diperjanjikan,  dan bebas pula menentukan bentuk kontraknya.  Dengan  demikian,  diharapkan akan  muncul  kontrak  yang  adil  dan seimbang  pula  bagi  para  pihak.  Namun demikian  dalam  praktik  masih  banyak ditemukan  model  kontrak  standar  (kontrak baku)  yang  cenderung  dianggap  berat sebelah, tidak seimbang, tidak adil.
Permasalahan pada tesis ini adalah: untuk rnengetahui prosedur perjanjian kerja pada perusahaan Bergesen Worldwide Offshore dengan karyawan dan posisi PT. PP Equinox (perusahaan
pelayaran)
sebagai    pihakyang  tercantum  dalam kontrak  kerja  karyawan,  dalam  kontrak kerja  karyawan  perusahaan Bergesen Worldwide Offshore.
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  empiris,  sumber  data  yang dipergunakan adalah  sumber data   primer dan  didukung  data sekunder  yang didapat melalui  studi  lapangan  di  perusahaan Bergesen  Worldwide  Offshore ,  suatu perseroan terbatas Indonesia yang berkantor  di  Gd.  Midplaza  I  Lt.  9  Jl.  Jend Sudirman  Kav.  10-11,  Karet  Tengsin Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat,  DKI  Jakarta 10220  dan  Kapal  FPU  BW  JOKO  TOLE yang  berada  diantara  pulau  Madura  dan Pulau Bali Indonesia.
Disimpulkan bahwa dengan dicantumkannya PT. PP Equinox (perusahaan  pelayaran)  pada kontrak  kerja  karyawandapat  membuat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rancu status dari perusahaanPT. PP Equinox (perusahaan pelayaran) terlepas  kenyataannya  bahwa  mungkin perusahaan Bergesen Worldwide
Offshore dan  PT.  PP Equinox (perusahaan pelayaran)  memiliki  perjanjian,  dan  juga dapat  membuat  ketidakpastian  hukum terhadap  karyawan  bila  terjadi  konflik antara pada perusahaan Bergesen Worldwide Offshore dengan karyawan.
Kata  Kunci  : Kontrak  Kerja,  Karyawan, Perusahaan

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang berlandaskan  Pancasila  dan  Undang –  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Semua  peraturan  yang  dibuat  dan  keputusan  yang diambil  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pancasila dan  Undang –  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Semua  hukum  harus mengacu  pada  Pancasila  dan  Undang –  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai  dasar  hukum  dan  landasan  dalam memuat  suatu  peraturan.  Hal  ini  diatur  dalam Undang –  Undang  Dasar  NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya,Ayat  (2)  Tiap – tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan. Pasal  28kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan  sebagainya  ditetapkan  oleh  Undang –
Undang.  Pasal  28D  Ayat  (1)  Setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum,  Ayat  (2)  Setiap
orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  dan layak dalam hubungan kerja. 1
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan  ( Labour  Law )  adalah  bagian dari  hukum  berkenaan  dengan  pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara
tradisional,  hukum  perburuhan  terfokus  pada mereka  (buruh)  yang  melakukan  pekerjaan dalam  suatu  hubungan  subordinatif  (dengan pengusaha/majikan). Disiplin hukum ini mencakup persoalan –persoalan seperti pengaturan  hukum  atau  kesepakatan  kerja,
hak dan kewajiban bertimbal –balik  dari buruh/pekerja  dan  majikan,  penetapan  upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan  kerja,  non-diskriminasi,  kesepakatan kerja  bersama/kolektif,  peran-serta  pekerja,  hak mogok,  jaminan  pendapatan/penghasilan  dan penyelenggaraan  jaminan  kesejahteraan  bagi pekerja  dan  keluarga  mereka. 2 Hal    ini  sesuai dengan  yang  disampaikan  dalam  Undang – Undang  Dasar  NegaraRepublik  Indonesia Tahun  1945  pada  Pasal  28iAyat  (2)  Setiap orang  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Asas proporsionalitas merupakan perwujudan  doktrin  “keadilan  berkontrak”  yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak  yang  dalam  beberapa  hal  justru menimbulkan  ketidakadilan.  Konrad  Zweigert
1 http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 diakses pada tanggal 30 july 2020
2 Bab –  Bab  Tentang  Hukum  Perburuhan Indonesia, http://media.leidenuniv.ni/legacy/bbrl- labour-law-final.pdf ,  diakses  pada  tanggal  16  April 2015

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  Hein  Kotz,  mengingatkan  para  sarjana untuk  membuang  sikap  untuk  memperlihatkan seolah-olah  kebebasan  berkontrak  merupakan prinsip  utama  dalam  pembentukan  Undang- Undang  kontrak.  Tugas  utama  para  sarjana kini  bukan  lagi  mengagungkan  kebebasan berkontrak,  melainkan  mencari  kriteria  serta prosedur bagi perkembangan doktrin “keadilan kontraktu al” 3 .
Sigval  Bergesen  dy berasal  dari  keluarga pelayaran. Kakek buyutnya, Berge Bergesen, memulai  sebuah  perusahaan  pelayaran  pada  tahun 1840  dan  ayahnya  Sigval  Bergesen  mendirikan perusahaannya  sendiri  pada  tahun  1887.  Sigval Bergesen  dy  bergabung  dengan  perusahaan ayahnya  pada  tahun  1916  dan  setelah  tidak setuju dengan penolakan ayahnya untuk menugaskan  dua  kapal tanker besar  berkekuatan 15.000  DWT  dari Odense  Steel  Shipyard (yang dimiliki  oleh AP  Møller ),  meninggalkan  perusahaan dengan  salah  satu  kontraknya. Dia  segera mendirikan perusahaannya sendiri, lalu bernama Sig. Bergesen  dy  &  Co., pada  20 Februari  1935.  Perusahaan  ini  dijalankan  oleh mitranya,  Erland  Bassøe,  selama  lebih  dari empat  tahun  setelah  Sigval  Bergesen  dy menerima  tawaran  pekerjaan  AP  Møller  dan menjabat  sebagai  tangan  kanan  yang  terakhir. Kapal  pertama  perusahaan, Président  de  Vogüé , diluncurkan  pada  Mei  1935. Charles  Racine , dinamai menurut nama kakek Sigval Bergesen, bergabung  dengan  armada  pada  tahun  1937 dan Anders  Jahre ,  dinamai  setelah  taipan pengiriman  Norwegia  yang  terkenal,  diakuisisi pada tahun 1939.
3 Yusoff, Periksa Sakina Shaik Ahmad ,”Isi Kandungan Kontrak: Klasifikasi Terma Dan Permasalahannya” , Malasyia Journal of Law and Society, Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001.h. 87-88
Tepat  sebelum Perang  Dunia  Kedua , Sigval  Bergesen  telah  memindahkan  kantor pusat  perusahaan  dari  Stavanger  ke  Oslo, untuk memfasilitasi  komunikasi  dengan  kontak bisnis.  Kantor  Stavanger  menjadi  kantor cabang  yang  terus  diawasi  oleh  Erland Bassøe. Selama  perang,  armada  perusahaan Président  de  Vogüé,  Charles  Racine, dan Anders Jahre dianggap  modern  untuk  zamannya  dan  juga sepenuhnya  beroperasi. Kapal –kapal  sementara memasuki manajemen dan operasi Misi Pengiriman dan  Perdagangan  Norwegia  ( Nortraship ) . Charles Racine ditenggelamkan  oleh  tiga torpedo pada  10
Maret 1942 meskipun seluruh krunya diselamatkan. Anders Jahre terus berlayar secara  independen  sebagian  besar  waktu meskipun dia bergabung dengan konvoi setiap kali  dia  berlayar  dari  Teluk  Persia  atau Pelabuhan  India. Kapal  terakhir, Président  de Vogüé ,  aktif  di  Samudra  Atlantik  selama perang. Ketika  dia  berlayar  ke  pelabuhan Stavanger pada 20 Mei 1945, dia adalah kapal pertama  di  bawah Nortraship yang  kembali  ke Norwegia.
Pada  1964,  Pao  memiliki  sembilan kapal tanker yang  disewa  oleh  perusahaan minyak. Pembawa minyak mentah ( VLCC ) pertama yang  sangat  besar  dari  perusahaan  ini  dibangun oleh Kawasaki  Heavy  Industries dan  dinamai
World Chief pada tahun 1969. 42 VLCC lainnya  ditambahkan  ke  armada antara  tahun  1970  dan  1974  dan  sebagian besar dibangun di Jepang.
Sir  YK  Pao  pensiun  pada  tahun  1986 dan  Dr.  Helmut  Sohmen,  yang  bergabung dengan perusahaan pada tahun 1970, mengambil alih. Karena galangan kapal berada dalam  kondisi  suram  setelah  krisis  dan  ingin mendapatkan  pesanan  baru  dengan  harga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
murah, World –Wide  Shipping membeli  enam kapal tanker dari Hyundai Heavy
Industries dan Daewoo  Shipbuilding  &  Marine Engineering sebelum  pasar  pulih  dan  tepat waktu untuk menikmati yang lebih tinggi.
Pada  tahun  2000,  Dr.  Helmut  Sohmen telah mengidentifikasi dua perusahaan, Bergesen dy  ASA dan Iino  Kaiun  Kaisha ,  yang  memiliki manajemen  dan  aset  yang  baik. Namun,  harga saham  kedua  perusahaan  tampaknya  tidak sepenuhnya  menangkap  nilai  perusahaan. Tim manajemen  investasi  keluarga  Sohmen  mulai berinvestasi  di  kedua  perusahaan  dan  terus membangun  kembali  selama  dua  tahun. Meskipun  Sohmen  telah  menyampaikan  niat baiknya,  manajemen Iino Kaiun Kaisha berusaha  mempertahankan status  quo dan tidak  ingin World –Wide memiliki  lebih  banyak saham
daripada pemegang
saham terbesar. Menghargai  keinginan Iino  Kaiun Kaisha , World –Wide membatalkan  rencana  itu dan  menjual  sahamnya  dengan  untung. Sepupu  Bergesen Morten  Bergesen dan Petter CG  Sundt ,  cucu  pendiri Sigval  Bergesen  dy , bereaksi  lebih  positif. Mereka  teguh  bahwa tawaran  apa  pun  untuk  saham  mereka  harus diperluas  ke  semua  pemegang  saham  lainnya juga. Pada Maret 2003, para sepupu telah menerima tawaran World –Wide . World –Wide kemudian memasang penawaran publik dan mengakumulasikan lebih dari 90%
saham. Akuisisi  ini  mendapat  perhatian  media yang  cukup  besar  karena Bergesen adalah perusahaan  pengiriman  terbesar  di  Norwegia dan  juga  salah  satu  yang  terbaik.  Kedua kelompok  mencapai  tingkat  kerjasama  dan kontinuitas  yang  tinggi  dan  perusahaan  induk baru, Bergesen Worldwide Ltd , segera didirikan  di  Bermuda  pada  tahun  2004  untuk
mencerminkan  akuisisi  ini.  Pada  tahun  2004, setelah  penyelesaian  transaksi ini,  ada  reorganisasi kepentingan  keluarga  Sohmen,  dengan  penciptaan perusahaan  holding  top  baru, Bergesen  Worldwide Ltd., terdaftar  di Bermuda ,  yang  dimiliki  93%  oleh keluarga Sohmen dan 7% oleh HSBC . Perusahaan induk  kemudian  berganti  nama menjadi BW Group Limited dan pada  tahun  2005  bisnis  ini  berganti nama menjadi merek grup tunggal, BW. Dalam waktu  kurang  dari  lima  tahun,  armada  telah berkurang setengahnya, memungkinkan World –Wide untuk  menghindari  krisis  yang diderita  oleh  banyak  perusahaan  pelayaran. Jumlah  karyawan  BW  grup  diseluruh  dunia mencapai 7000 orang pada tahun 2018. 4
Lokasi yang ditentukan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah Kapal BW Joko Tole yang berada di perairan antara pulau Madura  dan  pulau  Bali  Indonesia  dan  Kantor BW OFFSHORE Singapore  Pte  Ltd,  30  Pasir Panjang  Road  #14-31, Mapletree  Business City ,Singapore 117440.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian kerja yang dibuat antaraPT.PP Equinox (PerusahaanPelay aran) dan perusahaan Bergesen Worldwide Offshore ?
2. Bagaimanakah implikasi (pengaruh)
perjanjian  kerja  yang  dibuat Bergesen Worldwide  Offshore terhadap  karyawan Bergesen Worldwide Offshore ?
4 https://en.wikipedia.org/wiki/BW_Group Diakses pada 11 Juni 2020

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :
1.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisi perjanjian kerja yang dibuat antara PT.PP Equinox (Perusahaan Pelayaran)  dan  perusahaan Bergesen Worldwide Offshore . 2.  Untuk mengetahui implikasi (pengaruh) perjanjian kerja yang dibuat perusahaan Bergesen Worldwide Offshore terhadap  karyawan Bergesen
Worldwide Offshore.

## D.  Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis, normatif, maupun praktis, yakni: a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan dan menyumbangkan pemikiran  dibidang  hukum  khususnya hukum bisnis/perdata.
b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa melukiskan  bagaimana  proses  tentang kontrak kerja pada perusahaan.
c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan  masukan  dan  saran  bagi Mahasiswa,praktisi  hukum,  dan  pelaku bisnis  dalam  Pembentukan  kontrak  kerja
karyawan pada perusahaan sesuai
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## II. PEMBAHASAN
A.  Pelaksanaan Perjanjian Kerja Yang Dibuat Antara PT. PP Equinox
(Perusahaan  Pelayaran)  dengan Perusahaan Bergesen  Worldwide
Offshore

## 1.  Perjanjian Kerja
Perjanjian  kerja  yang  dalam  Bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms , mempunyai beberapa  pengertian  diantaranya:  Pasal  1601 a  KUHPerdata,  “Perjanjian  kerja  adalah  suatu perjanjian  dimana  pihak  yang  satu  sebagai buruh  atau  pekerja  mengikatkan  dirinya  untuk dibawah perintahnya/bekerja pada pihak lainnya  sebagai majikan  dengan  mendapatkan upah selama waktu tertentu”. Pasal 1 angka 14 UU  Ketenagakerjaan,  “Perjanjian  kerja  adalah suatu  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat syarat –syarat  kerja,  serta  hak  dan  kewajiban para pihak”.
Kontrak  atau contracts (dalam  bahasa Inggris) dan overeenkomst (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga  dengan  istilah  perjanjian. 5 Perjanjian  kerja adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.(Undang – Undang  Negara  Republik  Indonesia  No.13  Tahun 2003 Pasal 1). 6
Selain pengertian normatif tersebut di atas, para  Pakar  Hukum  Perburuhan  Indonesia  juga memberikan pengertian perjanjian kerja, diantaranya:
Sedangkan  Prof.  R.Soepomo,  SH. Menerangkan  perihal  pengertian  perjanjian kerja, beliau mengemukakan bahwa: Perjanjian kerja  adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak kesatu,  buruh,  mengikatkan  diri  untuk  bekerja
5 Bab – Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, http://media.leidenuniv.ni/legacy/bbrl- labour-law-final.pdf , diakses pada tanggal 16 April 2015
6 Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm , di akses pada tanggal 16 April 2015

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  menerima  upah  pada  pihak  lainya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan  buruh  itu  dengan  membayar upah. 7 Dengan demikian, dalam
melaksanakan hubungan hukum dalam perjanjian  kerja  ini,  kedudukan  hukum  antara kedua belah pihak jelas tidak dalam kedudukan yang  sama  dan  seimbang.  Ketentuan  tersebut jika dibandingkan dengan pengertian perjanjian pada  umumnya  seperti  yang  ditentukan  dalam Pasal  1313  KUH  Perdata,  jelas  bahwa kedudukan  antara  para  pihak  yang  membuat perjanjian adalah sama dan seimbang. Karena dalam  Pasal  tersebut  ditentukan  bahwa  satu orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya terhadap satu  orang  atau  lebih.  Jelaslah  pengertian tentang  perjanjian  tersebut  berlainan  jika dibandingkan  dengan  pengertian  perjanjian kerja  yang  terdapat  dalam  Pasal  1601a KUHPerdata. Karena didalam ketentuan tersebut  dinyatakan  dengan  tegas  adanya  dua ketentuan,  yakni  satu  pihak  mengikatkan  diri dan  hanya  satu  pihak  pula  yang  di  bawah perintah  orang  lain,  pihak  ini  adalah  pihak buruh  atau  pekerja.Sebaliknya  pihak  yang menurut  ketentuan  tersebut  tidak  mengikatkan dirinya  dan  berhak  pula  untuk  memerintah kepada  orang  lain,  adalah  pihak  majikan  atau pengusaha.
Perikatan  yang  dapat  dibagi  adalah perikatan  yang  berkaitan  dengan  prestasi berupa  barang  yang  penyerahannya  atau suatu  perbuatan  yang  pelaksanaannya  dapat dibagi –bagi  sedangkan  perikatan  yang  tak dapat  dibagi  adalah  perikatan  yang  objeknya barang  dimana  penyerahannya  tak  dapat dibagi –bagi.  Pembentuk  Undang–  Undang
7 Soepomo, Imam, Op.cit , h.57
membagi kedua perikatan ini secara tidak jelas atau samar –samar.  Pembedaan  kedua  perikatan  ini didasarkan kepada sifat dan maksud perikatan tersebut.  Pembedaan  ini  memiliki  arti  penting apabila terdapat dua atau lebih seorang debitur dan  kreditur.  Artinya  apabila  perikatan  itu menurut  sifatnya  dapat  dibagi  tetapi  jumlah debitur dan krediturnya hanya satu orang maka perikatan  tersebut  harus  dianggap  tidak  dapat dibagi.
Dalam  perikatan  dapat  dibagi masing – masing  kreditur  hanya  berhak  menuntut  suatu bagian  menurut  imbangan  dari  prestasi sedangkan  masing –masing  debitur  diwajibkan memenuhi prestasi secara menyeluruh.
Perikatan  dengan  ketetapan  waktu adalah  perikatan  yang  waktunya sudah ditetapkan,  dimana  kreditur  tidak  berhak  untuk menuntut  pembayaran  sebelum  waktu  itu  tiba. Fungsi  waktu  dalam  perikatan  ini  dibuat  untuk kepentingan debitur kecuali ditentukan sebaliknya.  Jika  debitur  membayar  sebelum waktu  itu  tiba  maka  pembayaran  tidak  dapat diminta  kembali.  Jika  debitur  memenuhi kewajibannya pada saat waktu yang ditentukan tiba  maka  daya  kerja  perikatan  tersebut berakhir.
Perikatan bersyarat adalah perikatan yang di dalamnya  digantungkan  pada  suatu  syarat tertentu  yaitu  peristiwa  yang  masih  akan datang  dan  belum  tentu  akan  terjadi.  Kalau dalam  perjanjian  sudah  dapat  dipastikan  akan terjadi,  maka  perikatan  itu  menjadi  batal. Banyak  sekali  jenis  syarat  yang  dicantumkan dalam  perjanjian  sehingga  perlu  kecermatan untuk  menganalisisnya.  Misalnya,  jika  syarat itu  terjadi  secara  nyata  maka  dikatakan sebagai  perikatan  dengan  syarat  positif  (Pasal 1258 KUH Perdata) sedangkan kalau syarat itu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  terpenuhi  atau  tidak  terjadi  maka perikatan itu mengandung syarat negatif (Pasal 1259 KUH Perdata).
Dalam  hukum  perikatan  dikenal  adanya  2 macam perjanjian, yaitu :
1. Inspanningverbintenis ,  yaitu  perjanjian upaya,  artinya  kedua  belah  pihak  berjanji  atau sepakat  untuk  berdaya  upaya  secara  maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
2. Resultaatverbintenis , yaitu suatu perjanjian  yang  akan  memberikan resultaat atau hasil  yang  nyata  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan.
- Azas –azas Perjanjian
Hukum  perjanjian  memiliki  beberapa  azas – azas yang merupakan dasar dari pihak – pihak dalam  mencapai  tujuan.  Azas –azas  tersebut adalah 8 :
1.  Asas Konsensualisme Azas
konsesnsualisme
dapat
disimpulkan  dalam  Pasal  1320  Ayat  (1) KUHPerdata.  Pada  pasal  tersebut  ditentukan bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah  pihak.  Azas  ini  merupakan  azas  yang menyatakan  bahwa  perjanjian  pada  umumnya tidak  ditiadakan  secara  formal  melainkan cukup  dengan  adanya  kesepakatan  kedua belah  pihak.  Kesepakatan  adalah  persesuaian antara  kehendak  dan  pernyataan  yang  di  buat oleh  kedua  belah  pihak.  Azas  konsensualisme muncul  diilhami  dari  hukum  Romawi  dan hukum Jerman.
Di  dalam  hukum  Jerman  tidak  dikenal istilah asas konsensualisme tetapi lebih dikenal dengan  sebutan  perjanjian  riil  dan  perjanjian
8 Dahlan, Sofwan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter , Semarang, Universitas Diponegoro, 2002, h.31
formal.  Perjanjian  riil  adalah  suatu  perjanjian yang  di  buat  dan  dilaksanakan  secara  nyata sedangkan  perjanjian  formal  adalah  suatu perjanjian  yang  telah  ditentukan  bentuknya yaitu tertulis  (baik  berupa  akta  otentik maupun akta di bawah tangan). Menurut hukum romawi terjadinya  perjanjian  apabila memenuhi  bentuk yang  telah  ditetapkan.  Azas  konsensualisme yang  dikenal  dalam  KUHPerdata  adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian 9 .
2.  Azas  Kebebasan  Berkontrak  ( freedom  of contract )
Azas  kebebasan  berkontrak  dapat
dianalisis  dari  ketentuan  Pasal  1338  Ayat  (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang –Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya” Azas  ini  merupakan  suatu  azas  yang  memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :
1.)  Membuat  atau  tidak  sebuah perjanjian
2.)  Mengadakan  perjanjian  dengan
siapa pun 3.) Menentukan isi perjanjian,
pelaksanaan, dan persyaratannya
4.)  Menentukan  bentuk  perjanjiannya apakah tertulis atau lisan
Pada akhir abad ke-19 akibat desakan paham  etis  dan  sosialis,  paham  individualism mulai  pudar  terlebih  lagi  sejak  berakhirnya perang  dunia  II.  Paham  inikemudian  tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan  pihak  yang  lemah  lebih  banyak mendapat  perlindungan.  Oleh  karena  itu,
9 Atiyah, The  Law  of  Contract,  London ,
Clarendon Press, 1983.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kehendak  bebas  tidak  lagi  diberi  arti  mutlak, akan  tetapi  di  beri  arti  relatif  dan  dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.
Pengaturan  substansi  kontrak  tidak semata –mata  di  biarkan  kepada  para  pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.  Melalui  penerobosan hukum  kontrak  oleh  pemerintah  maka  terjadi pergeseran  hukum  kontrak  ke  bidang  hukum publik.  Oleh  karena  itu  melalui  intervensi pemerintah  inilah  terjadi  pemasyarakatan hukum kontrak atau perjanjian 10
3.  Azas Kepastian Hukum ( pacta sunt
servanda )
Azas  kepastian  hukum  atau  disebut juga  dengan  azas pacta  sun  servanda merupakan  asas  yang  berhubungan  dengan akibat  perjanjian.  Azas pacta  sunt  servanda merupakan  asas  bahwa  hakim  atau  pihak ketiga  harus  menghormati  substansi  kontrak yang  di  buat  oleh  para  pihak  sebagaimana layaknya  sebuah  Undang –  Undang.  Mereka tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Azas pacta  sunt  servanda dapat  disimpulkan dalam  Pasal  1338  Ayat  (1) KUHPerdata. Azas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam  hukum  gereja  itu  disebutkan  bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan  antar  pihak  yang  melakukannya dan  dikuatkan  dengan  sumpah.  Hal  ini mengandung  makna  bahwa  setiap  perjanjian  yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatanyang  sakral  dan  dikaitkan  dengan unsur keagamaan. Namun,
dalam
10 Ibid
perkembangan  selanjutnya  azas pacta  sunt servanda diberi  arti  sebagai pactum ,  yang berarti  sepakat  yang  tidak  perlu  dikuatkan dengan  sumpah  dan  tindakan  formalitas lainnya.  Sedangkan  istilah nudus  pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja 11 .
4.  Azas Itikad Baik ( good faith )
Azas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  berbunyi  : “Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik”.  Azas  ini  merupakan  azas  bahwa  para pihak  yaitu  pihak  kreditur  dan  debitur  harus melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh maupun  kemauan  baik  dari  para  pihak.  Azas itikad  baik  terbagi  menjadi  dua  macam  yaitu itikad  baik  nisbi  dan  itikad  baik  mutlak.  Pada itikad  baik  nisbi  seseorang  memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal  sehat  dan  keadilan  serta  dibuat  ukuran yang  obyektif  untuk  menilai  keadaan  menurut norma –norma yang obyektif. 12
5.  Azas Kepribadian ( personality )
Azas  kepribadian  merupakan  azas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan  dan/atau  membuat  kontrak  hanya untuk  kepentingan  perseorangan  saja.  Hal  ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata
menegaskan:  Pada  umumnya  seseorang  tidak dapat  mengadakanperikatan  atau  perjanjian
11 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , Cetak.II, Sinar Grafika,
2004
12
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11 617/4573/4-.pdf?sequence=1, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 23:31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
selain  untuk  dirinya  sendiri.  Inti  ketentuan  ini sudah  jelas  bahwa  untuk  mengadakan  suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan  dirinya  sendiri.  Pasal  1340 KUHPerdata berbunyi: Perjanjian hanya berlakuantara  pihak  yang  membuatnya.Hal  ini mengandung  maksud  bahwa  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  hanya  berlaku  bagi mereka  yang  membuatnya.  Namun  demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana  diintridusir  dalam  Pasal  1317 KUHPerdata  yang  menyatakan:  Dapat  pula perjanjian  diadakan  untuk  kepentingan  pihak ketiga,  bila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  untuk diri  sendiri,  atau  suatu  pemberian  kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam  itu.”  Pasal  ini  mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian  atau  kontrak  untuk  kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.  Sedangkan  di  dalam  Pasal  1318 KUHPerdata,  tidak  hanya  mengatur  perjanjian untuk  diri  sendiri,  melainkan  juga  untuk kepentingan  ahli  warisnya  dan  untuk  orang – orang yang memperoleh hak daripadanya.
Jika  dibandingkan  kedua  pasal  itu, maka  Pasal  1317  KUHPerdata  mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan  dalam  Pasal  1318  KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan  orang – orang yang memperoleh hak dari yang  membuatnya.  Dengan  demikian,  Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang
pengecualiannya,  sedangkan  Pasal  1318
KUHPerdata  memiliki  ruang  lingkup  yang luas. 13
13 Tjitrosudibio, Soebekti dan R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek (terjemahan) , Cet. 28. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 32
- Syarat – Syarat Sah Perjanjian
Pasal  1320  KUHPerdata  menentukan  adanya
4  (empat  )  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,
yakni 14 :
1.  adanya  kata  sepakat  bagi  mereka yang mengikatkan dirinya;
2.  kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3.  suatu hal tertentu;
4.  suatu sebab ( causa ) yang halal.
Persyaratan  tersebut  diatas  berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian.  Persyaratan  yang  pertama  dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat  subjektif.  Persyaratan  yang  ketiga  dan keempat  berkenan  dengan  objek  perjanjian  atau syarat  objektif.  Pembedaan  kedua  persyaratan tersebut  dikaitkan  pula  dengan  masalah  batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian.  Apabila  syarat  objektif  dalam perjanjian  tidak  terpenuhi  maka  Perjanjian tersebut  batal  demi  hukum  atau  perjanjian yang  sejak  semula  sudah  batal,  hukum menganggap  perjanjian  tersebut  tidak  pernah ada.  Apabila  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan  pengadilan,  maka  perjanjian  yang bersangkutan  masih  terus  berlaku. 15 Maka persyaratan  yang  sah  dari  suatu  perjanjian tersebut jika dipenuhi nya hal sebagai berikut : a.  Kesepakatan
Kata  sepakat  didalam  perjanjian  pada dasarnya  adalah  pertemuan  atau  persesuaian
14 Ibid
15 ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900 /840 diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 00:07

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kehendak  antara  para  pihak  didalam  perjanjian. Seseorang  dikatakan  memberikan  persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa  yang  disepakati.  Mariam  Darus  Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak  yang  disetujui  antar  para  pihak – pihak.  Pernyataan  pihak  yang  menawarkan dinamakan  tawaran.  Pernyataan  pihak  yang menerima  penawaran  dinamakan  akseptasi. 16 J.Satrio  menyebutkan  ada  beberapa  cara mengemukakan kehendak tersebut, yaitu:
1)  Secara  tegas  (dengan  akte  otentik dan  dengan  akte  di  bawah tangan);
2.)  Secara diam –diam sekalipun Undang– Undang  tidak  secara  tegas  mengatakan  tetapi  dari ketentuan –ketentuan  yang  ada  antara  lain  Pasal 1320 JOPasal 1338 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa  pada  azasnya  Undang –Undang  tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.
Suatu  perjanjian  dapat  mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal –hal seperti :
a.)  Paksaan  :  Setiap  tindakan  yang tidak  adil  atau  ancaman  yang  menghalangi kebebasan  kehendak  para  termasuk  dalam tindakan  pemaksaan.  Di  dalam  hal  ini,  setiap perbuatan  atau  ancaman  melanggar  Undang – Undang  jika  perbuatan  tersebut  merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan  membuat  suatu  ancaman  yaitu  setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnyapihak lain
memberikan hak kewenangan  atau  hak  istimewanya.  Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan,  hukuman  penjara  atau  ancaman hukuman  penjara,  penyitaan  dan  kepemilikan
16 Khaerandy, Ridwan, Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia . Majalah Unisa, UII, Yogyakarta, 1992
yang  tidak  sah,  atau  ancaman  penyitaan  atau kepemilikan  suatu  benda  atau  tanah  yang dilakukan  secara  tidak  sah,  dan  tindakan – tindakan  lain  yang  melanggar  Undang – Undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik  dan  mental,  membuat  seseorang  dalam keadaan takut, dan lain –lain.
Menurut  Sudargo  Gautama,  paksaan adalah  setiap  tindakan  yang  berkaitan  dengan intimidasi mental.  Selain itu  paksaan  juga  bisa dikarenakan  oleh  pemerasan  atau  keadaan  di bawah  pengaruh  terhadap  seseorang  yang mempunyai kelainan mental.
b.)  Penipuan  :  Penipuan  adalah tindakan  tipu  muslihat.  Menurut  Pasal  1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan pihak yang ditipu  memang  memberikan  pernyataan  yang sesuai dengan kehendaknya tetapi kehendaknya  itu  karena  adanya  daya  tipu sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan  kehendak  yang  sebenarnya  yang seandainya  tidak  ada  penipuan  merupakan tindakan  yang  benar.  Dalam  hal  penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak  yang  satu  kepada  pihak  yang  lain.  Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong  melainkan  harus  ada  serangkaian kebohongan  serangkaian  cerita  yang  tidak benar  dan  setiap  tindakan/sikap  yang  bersifat menipu.  Dengan  kata  lain,  penipuan  adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh  satu  pihak  sebelum  perjanjian  itu  dibuat. Perjanjian  tersebut  mempunyai  maksud  untuk menipupihak lain dan membuat menandatangani  perjanjian  itu.  Pernyataan yang  salah  itu  sendiri  bukan  merupakan penipuan,  tetapi  hal  ini  disertai  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindakan  yang  menipu.  Tindakan  penipuan tersebut  harus  dilakukan  oleh  atau  atas  nama pihak dalam kontrak. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai  maksud  atau  niat  untuk  menipu. Tindakan  itu  harus  merupakan  tindakan  yang mempunyai  maksud  jahat.  Selain  itu,  tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak  yang  ditipu  tidak  akan  membuat perjanjian  melainkan  karena  adanya  unsur penipuan.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari empat unsur yaitu :
1)  Merupakan  tindakan  yang  bermaksud
jahat  kecuali  untuk  kasus  kelalaian
dalam menginformasikan
cacat tersembunyi pada suatu benda;
2)  sebelum perjanjian tersebut dibuat;
3)  dengan  niat  atau  maksud  agar  pihak lain menandatangani perjanjian;
4)  tindakan  yang  dilakukan  semata –mata hanya dengan maksud jahat.
c.) Kesesatan atau Kekeliruan : Dalam
hal  ini,  salah  satu  pihak  atau  beberapa  pihak memiliki  persepsi  yang  salah  terhadap  objek atau  sebjek  yang  terdapat  dalam  perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan yaitu :
1) Error  in  person yaitu  kekeliruan  pada orangnya;
2) Error  in  subtantia yaitu  kekeliruan  yang berkaitan  dengan  karakteristik  suatu benda.
d.) Penyalahgunaan Keadaan :
Penyalahgunaan  keadaan  terjadi  manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya  untuk  melakukan  penilaian ( judgment )  yang  bebas  dari  pihak  lainnya
sehingga  ia  tidak  dapat  mengambil  putusan yang  independen.  Penekanan  tersebut  dapat dilakukan  karena  salah  satu  pihak  memiliki kedudukan khusus. Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi  karena  keunggulan  ekonomi  maupun karena kejiwaan.

## b.  Kecakapan
Kecakapan  adalah  adanya  kecakapan untuk  membuat  suatu  perjanjian.  Menurut hukum,  kecakapan  termasuk  kewenangan  untuk melakukan  tindakan  hukum  pada  umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang –orang yang  menurut  Undang –Undang  dinyatakan
tidak cakap. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan  bahwa  ada  beberapa  orang  tidak cakap untuk membuat perjanjian yakni : 1)  Orang yang belum dewasa 2)  Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3)  Orang –orang perempuan dalam pernikahan
(setelah diundangkannya Undang – Undang No  1  Tahun  1974  Pasal  31  Ayat  2  maka perempuan  dalam  perkawinan  dianggap cakap hukum).
Seseorang  di  katakan  belum  dewasa menurut  Pasal  1330  KUHPerdata  jika  belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa  jika  telah  berumur  21  tahun  atau berumur  kurang  dari  21  tahun  tetapi  telah menikah. Dalam perkembangannya berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun
1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tua  atau  wali  sampai  umur  18  tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No.  447/Sip/1976  Tanggal  13  Oktober  1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974 maka batas seseorang berada di bawah  kekuasaan  perwalian  adalah  18  tahun bukan  21  tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan  bahwa  di  dalam  sistem common law ,  seseorang  dikatakan  belum  dewasa  jika belum  berumur  18  tahundan  21  tahun  (pria). Dalam  perkembangannya  umumnya  negara – negara  bagia  di  Amerika  Serikat  telah mensepakati  bahwa  kedewasaan  tersebut ditentukan  jika  seseorang  telah  berumur  18 tahun  yang  berlaku  baik  bagi  wanita  maupun pria. 17
Seseorang  yang  telah  dewasa  dapat  tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan  jika  yang  bersangkutan  gila, dungu,  mata  gelap,  lemah  akal  atau  juga pemboros.  Orang  yang  demikian  itu  tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya  dapat  merugikan  dirinya  sendiri. Seseorang  yang  telah  dinyatakan  pailit  juga tidak  cakap  untuk  melakukan  perjanjian tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk  membuat  suatu  perjanjian  yang  menyangkut harta kekayaannya.
c.  Suatu Hal Tertentu Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :
1)  Suatu  hal  tertentu  yang  diperjanjikan dalam  suatu  perjanjian  adalah  harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau  tertentu  yakni  paling  sedikit
17 Khaerandy, Ridwan, Hukum Alih Teknologi Modul II , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004
ditentukan  jenisnya  (Pasal  1333  KUH Perdata);
2)  Hanya barang –barang yang dapat diperdagangkan  saja  yang  dapat  menjadi pokok  suatu  perjanjian  (Pasal  1332  KUH Perdata).
Pasal  1333  KUHPerdata  menentukan bahwa  suatu  perjanjian  harus  mempunyai pokok  suatu  benda  yang  paling  sedikit  dapat ditentukan  jenisnya.  Suatu  perjanjian  harus memiliki  objek  tertentu.  Suatu  perjanjian haruslah  mengenai  suatu  hal  tertentu,  berarti bahwa  apa  yang  diperjanjikan,  yakni  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak.  Barang  yang dimaksudkan  dalam  perjanjian  paling  sedikit dapat  ditentukan  jenisnya.  Oleh  karena  itu, objek  perjanjian  tidak  hanya  berupa  benda, tetapi  juga  bisa  berupa  jasa.  J.  Satrio menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan suatu  hal  tertentu  dalam  perjanjian  adalah  objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau  paling  sedikit  dapat  ditentukan  jenisnya. KUHPerdata  menentukan  bahwa  barang  yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat  dihitung  atau  ditentukan.  Misalnya mengenai  perjanjian  “panen  tembakau  dari suatu  ladang  dalam  tahun  berikutnya”adalah sah.  Perjanj ian  jual  beli  “teh  untuk  seribu rupiah”  tanpa  penjelasan  lebih  lanjut,  harus dianggap tidak cukup jelas. 18
d.  Suatu Sebab yang Halal
Meskipun  siapa  saja  dapat  membuat perjanjian  apa  saja,  tetapi  ada  pengecualiannya yaitu  sebuah  perjanjian  itu  tidak  boleh  bertentangan denganUndang –  Undang,  ketentuan  umum, moral
18 Gumanti, Retna, jurnal hukum syarat syarat sah perjanjian ,2012, h. 8

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  kesusilaan  (Pasal  1335  KUHPerdata). 19
Syarat  sahnya  perjanjian  yang  keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa  yang  diterjemahkan  dari  bahasa Belanda  “ oorzaak ”  atau  bahasa  Latin  “ causa ” bukan  berarti  sesuatu  yang  menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu  kepada  isi  dan  tujuan  perjanjian  itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan  tujuan  atau  kausanya  adalah  pihak  yang satu  menghendaki  hak  milik  suatu  barang sedangkan  pihak  lainnya  menghendaki  uang. Menurut  Pasal  1335  JO  1337  KUHPerdata bahwa  suatu  kausa  dinyatakan  terlarang  jika bertentangan  dengan  Undang –  Undang, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan Undang –  Undang  jika  kausa  di  dalam  perjanjian  yang bersangkutan isinya bertentangan dengan Undang – Undang  yang  berlaku.  Untuk  menentukan  apakah suatu  kausa  perjanjian  bertentangan  dengan kesusilaan  bukanlah  masalah  yang  mudah karena  istilah  kesusilaan  ini  sangat  abstrak yang isinya bisa berbeda –beda antara daerah yang  satu  dan  daerah  atau  antara  kelompok masyarakatyang  satu  dan  lainnya.  Selain  itu penilaian  orang  terhadap  kesusilaan  dapat pula berubah –ubah sesuai dengan perkembangan  zaman.  Kausa  hukum  dalam perjanjian  yang  terlarang  juga  apabila  bertentangan ketertiban  umum,  keamanan  negara,  keresahan dalam  masyarakat,  dan  karenanya  dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks  Hukum  Perdata  International  (HPI), ketertiban  umum  dapat  dimaknai  sebagai sendi –sendi  atau  azas–azas  hukum  suatu negara.  Kuasa  hukum  yang  halal  ini  di  dalam
19 Soeroso, R., Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum) , Alumni Bandung, Bandung, 1999, h. 16
sistem common  law dikenal  dengan  istilah legaliti yang  dikaitkan  dengan public  policy . Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (illegal) jika  bertentangan  dengan public  policy . Walaupun sampai sekarang belum ada definisi public  policy jika  berdampak  negatif  pada masyarakat  atau  menggangu  keamanan  dan kesejahteraan masyarakat ( public’s safety and welfare ). 20

## e.  Akibat Perjanjian
Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata, yang  menyatakan  bahwa  semua  kontrak (perjanjian)  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  Undang –  Undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Dari  Pasal  ini  dapat  disimpulkan adanya  asas  kebebasan  berkontrak,  akan tetapi  kebebasan  ini  dibatasi  oleh  hukum  yang sifatnya  memaksa,  sehingga  para  pihak  yang membuat  perjanjian  harus  menaati  hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan –alasan yang oleh Undang –Undang dinyatakan cukup untuk itu.Perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal –hal yang  dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat perjanjian,  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan atau  Undang –  Undang.  Suatu  perjanjian  tidak diperbolehkan  membawa  kerugian  kepada  pihak ketiga. 21
f.  Unsur – Unsur Perjanjian
20 Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia , Bandung: Alumni. 1980
21 http://desinaya.blogspot.co.id/2011/03/blog- post.html diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 20.05

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Suatu perjanjian memiliki unsur –unsur yang mendukung  terjadinya  suatu  perjanjian  tersebut. Dalam  dataran  teori,  unsur –unsur  itu  dapat dikelompokkan menjadi  tiga  kelompok  sebagai berikut: 22
a.  Unsur essensialia
Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian itu sah.  Sehingga  apabila  bagian  tersebut  tidak  ada, maka  perjanjan  tersebut  bukanlah  perjanjian  yang dimaksud oleh pihak –pihak. 23

## b.  Unsur Naturalia
Yaitu  unsur  yang  lazimnya  pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa  diperjanjikan secara  khusus  dalam  perjanjian  secara  diam – diam  dengan  sendirinya  dianggap  ada  dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan  atau  melekat  pada  perjanjian, misalnya  penjual  harus  menjamin  pembeli terhadap  cacat –cacat  yang  tersembunyi.Unsur  ini merupakan  unsur  yang  wajib  dimiliki  oleh  suatu perjanjianyang  menyangkut  suatu  keadaan  yang pasti  adasetelah  diketahui  unsur essensialia .  Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialia nya  baru  kemudian  dapat  dirumuskan unsur naturalia nya. Contoh kewajiban penjual untuk menanggung  biaya  penyerahan  (Pasal  1492 KUHPerdata)  dapat  disimpangi  atas  kesepakatan kedua  belah  pihak.  Dalam  perjanjian  para  pihak dapat mencantumkan klausal yang isinya menyimpangi  kewajiban  penjual,  misalnya  Pasal 1476 KUHPerdata dengan menetapkan :
“menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1476  KUHPerdata,  para  pihak  sepakat  untuk menetapkan  bahwa  biaya  pengiriman  objek perjanjian ditanggung oleh pembeli
22 Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan , Bandung, 2010, h.67 23 Satrio J., Hukum Perjanjian , ctk.Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.57-58
sepenuhnya.”  Penyimpangan  atas  kewajiban penjual,  misalnya  Pasal  1491  KUHPerdata dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut : “para  pihak  dengan  ini  menyatakan,  bahwa para pihak telah mengetahui dengan bentuk –bentuk, warna  serta  keadaan  dari  objek  perjanjian  dan karenanya  para  pihak  sepakat  untuk  menetapkan, bahwa  segala  tuntutan  atas  dasar  cacat tersembunyi tidak lagi di benarkan.”
c.  Unsur Accidentalia
Yaitu  unsur  tersebut  harus  ditegaskan dalam  perjanjian.  Unsur  ini  harus  tegas  di perjanjikan,  misalnya  mengenai  tempat  tinggal yang  dipilih.  Unsur  ini  harus  ada  dan konsekuensi  apabila  dalam  suatu  perjanjian tidak  terdapat  unsur  tersebut  tidak  secara tegas  diperjanjikan,  maka  perjanjian  tersebut tidak mengikat secara hukum.Apabila unsur ini tidak  secara  tegas  diperjanjikan,  maka  kedua belah pihak tidak terikat oleh hal tersebut. 24

## g.  Pelaksanaan Perjanjian
Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah  suatu  realisasi  atau  pemenuhan  hak dan  kewajiban  yang  telah  diperjanjikan  oleh para  pihak  demi  mencapai  tujuannya.  Tujuan dari  perjanjian  itu  tidak  akan  terwujud  apabila tidak  ada  pelaksanaan  dari  perjanjian  itu. Menurut  Subketi  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal.  Dari peristiwa  itu  timbulah  suatu  hubungan  antar pihak yang disebut dengan perikatan. Sementara  perikatan  itu  sendiri  adalah  suatu
24 Taqwim, Akhsani, 2017, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung SD1 Wadas Antara CV Cahaya Pertiwi Dengan Dinas Pendidikan Temanggung, Perpustakaan Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hubungan  hukum  antar  dua  orang  atau  pihak yang  satu  dengan  pihak  yang  lain  yang  satu berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  yang  lain pihak  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban memenuhi  tuntutan  tersebut.  Berdasarkan ketentuan
Pasal 1234 KUHPerdata
pelaksanaan  prestasi  dalam  suatu  perikatan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :
a.  Prestasi  yang  berupa  memberikan sesuatu
b.  Prestasi  yang  berupa  berbuat sesuatu
c.  Prestasi  yang  berupa  tidak  berbuat sesuatu
Agar suatu perjanjian itu dapat terwujud maka di butuhkan adanya pelaksanaan  dari  para  pihak  mengenai  apa yang  telah  disepakati  bersama  mengenai  isi dalam  perjanjian.  Kitab  Undang –Undang  Hukum Perdata memberikan petunjuk mengenai perjanjian – perjanjian apa saja yang dapat dilaksanakan secara riil.  Petunjuk  terdapat  dalam  Pasal  1240  dan 1241,  Pasal –Pasal  ini  menyebutkan  bahwa perjanjian  yang  dapat  dilaksanakan  secara  riil adalah  perjanjian  yang  termasuk  dalam golongan  perjanjian –perjanjian  untuk  berbuat sesuatu  dan  perjanjian –perjanjian  untuk  tidak berbuat sesuatu.
h.  Pengertian Kerugian Pengertian kerugian menurut R.
Setiawan,  adalah  kerugian  nyata  yang  terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian  ditentukan  dengan  membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan  keadaan  jika  sekiranya  tidak  terjadi
wanprestasi. 25 Pengertian kerugian yang hampir  sama  dikemukakan  pula  oleh  Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. 26
Kerugian  nyata  ini  ditentukan  oleh suatu  perbandingan  keadaan  yang  tidak dilakukan  oleh  pihak  debitur.  Lebih  lanjut dibahas  oleh  Harahap,  kalau  begitu  dapat  kita ambil  suatu  rumusan,  besarnya  jumlah  ganti rugi  kira –kira  sebesar  jumlah  yang  “wajar” sesuai  dengan  besarnya  nilai  prestasi  yang menjadi  obyek  perjanjian  dibanding  dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.  Atau  ada  juga  yang  berpendapat besarnya  ganti  rugi  ialah  “sebesar  kerugian  nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir  Muhammad,  bahwa  Pasal  1243 KUHPerdata  sampai  dengan  Pasal  1248
KUHPerdata merupakan pembatasan – pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan Undang –Undang terhadap debitur  dari  perbuatan  sewenang –wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi. 27
i.  Unsur – Unsur Ganti Rugi
Dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan  :  “  biaya,  rugi  dan  bunga  yang oleh  si  berpiutang  boleh  dituntut  akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi  yang  telah  dideritanya  dan  untung  yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi  pengecualian –pengecualian  serta perubahan –perubahan  yang  akan  disebut  di
25 Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung, 1977 h. 17
26 Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum perjanjian , Alumni, Bandung, 1986, h.66
27 Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum perjanjian , Alumni, Bandung, 1986, h. 6

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bawah  ini.”  Menurut  Abdulkadir  Muhammad, dari  Pasal  1246  KUHPerdata  tersebut,  dapat ditarik  unsur –unsur  ganti  rugi  adalah  sebagai berikut :
a.  Ongkos –ongkos  atau  biaya–biaya yang telah dikeluarkan.
b. Kerugian karena kerusakan,
kehilangan  atas  barang  kepunyaan  kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian di sini adalah yang sungguh –sungguh diderita.
c.  Bunga  atau  keuntungan  yang
diharapkan.  Karena  debitur  lalai,  kreditur kehilangan keutungan yang diharapkannya. 28
Purwahid  Patrik  lebih  memperinci  lagi unsur –unsur kerugian. Menurut
Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :
a.  Kerugian  yang  nyata  diderita meliputi biaya dan rugi
b.  Keuntungan  yang  tidak  peroleh meliputi bunga. 29
Kadang –kadang kerugian hanya merupakan  kerugian  yang  diderita  saja,  tetapi kadang –kadang  meliputi  kedua–dua  unsur tersebut.  Satrio  melihat  bahwa  unsur –unsur ganti rugi adalah :
a. Sebagai pengganti daripada
kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat  kita  sebut  “prestasi  pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
b.  Sebagian  dari  kewajiban  perikatan pokoknya,  seperti  kalau  ada  prestasi  yang  tidak sebagaimana  mestinya, tetapi  kreditur  mau menerimanya  dengan  disertai  penggantian kerugian,  sudah  tentu  dengan  didahului  protes
28 Ibid 29 Purwahid, Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang) , Mandar Maju, Bandung, 1994 h. 14
atau  disertai  ganti  rugi  atas  dasar  cacat tersembunyi ;
c.  Sebagai  pengganti  atas  kerugian yang  diderita  oleh  kreditur  oleh  karena keterlambatan  prestasi  dari  kreditur, jadi  suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya ;
d.  Kedua –duanya  sekaligus;  jadi  sini dituntut  baik  pengganti  kewajiban  prestasi  pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya. 30 10. Sebab –Sebab Kerugian Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab:
a. Harus ada hubungan kausal
b.  Harus  ada  keseimbangan  kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas – batas yang patut. Kalau kreditur tidak berusaha membatasi  kerugian  itu  maka  akibat  dari kelalaiannya  tidakdapat  dibebankan  kepada debitur.  Ketentuan  ini  juga  berkaitan  dengan prinsip dapat digugat dan hubungan kesimbangan ( adequate ). 31
a. Hubungan Sine Qua Non ( Von Buri ) Syarat  pertama  untuk  membebankan  kerugian pada  orang  lain  adalah  bahwa  telah  terjadi pelanggaran  norma  yang  dapat  dianggap sebagai condicio  sine  qua  non kerugian tersebut.  Menurut  teori  ini  suatu  akibat ditimbulkan  oleh  berbagai  peristiwa  yang  tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai  peristiwa  tersebut  merupakan  suatu kesatuan yang disebut “sebab”.
b. Hubungan Adequat ( Von  Kries )
Kerugian  adalah  akibat  pelanggaran  norma  apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan
30 Satrio J., Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya) , Alumni, Bandung, 1999, h. 147
31 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kemungkinan  untuk  timbulnya  kerugian  demikian. Inilah  inti  ajaran  penyebab  yang adequat .  Teori  ini berpendapat  bahwa  suatu  syarat  merupakan sebab,  jika  menurut  sifatnya  pada  umumnya
sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan
merupakan  sebab  jika  menurut  pengalaman dapat  diharapkan  atau  diduga  akan  terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampur  adukkan  antara  kausalitas  dan pertanggung jawaban.
11. Wujud Ganti Rugi Pada
umumnya ganti rugi diperhitungkan  dalam  sejumlah  uang  tertentu. Hoge  Raad  malahan  berpendapat  bahwa penggantian  “ongkos,  kerugian,  dan  bunga” harus  dituangkan  dalam  sejumlah  uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu, kreditur bisa  saja  menerima  penggantian  imbalan  dan membebaskan  debitur.  Yang  tidak  dapat adalah  bahwa  debitur  menuntut  kreditur  agar menerima  Pitlo  berpendapat  bahwa  Undang – Undang  kita  tidak  memberikan  dasar  yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti  rugi  hanya  dapat  dikemukakan  dalam sejumlah uang tertentu.Alasan pokoknya sebenarnya  adalah  bahwa  berpegang  pada prinsip  seperti  itu  banyak  kesulitan –kesulitan dapat  dihindarkan.  Anehnya,  kalau  ganti  rugi itu  berkaitan  dengan  perbuatan  melawan hukum,  maka  syarat  “dalam  wujud  sejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus  seperti  itu  membenarkan  tuntutan  ganti rugi  dalam  wujud  lain. Walaupun  demikian  hal itu  tidak  berarti,  bahwa  untuk  setiap  tuntutan ganti  rugi  kreditur  harus  membuktikan  adanya kepentingan  yang  mempunyai  nilai  uang.  Hal itu  akan  tampak  sekali  pada  perikatan  untuk
tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan
kerugian  yang  sebenarnya  tidak  dapat  dinilai dengan uang.
12. Bentuk –Bentuk Kerugian
Bentuk –bentuk  kerugian  dapat  kita bedakan  atas  dua  bentuk  yakni  :  a.  Kerugian materiil  b.  Kerugian  immateriil  Undang –Undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil.  Kemungkinan  terjadi  bahwa  kerugian itu  menimbulkan  kerugian  yang  immateriil. Maksudnya  immateriil  adalah  tidak  berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai denganuang, tidak ekonomis,  yaitu  berupa  sakitnya  badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.
- Pengertian Perusahaan
Istilah  perusahaan  pertama  sekali terdapat  didalam  Pasal  6  KUH  Dagang  yang mengatur
mengenai penyelenggaraan pencatatan  yang  wajib  dilakukan  oleh  setiap orang yang menjalankan perusahaan.
Meskipun demikian KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik tentang pengertian perusahaan. 32 Adapun isinya adalah: “ Setiap orang yang  menjalankan  perusahaan  diwajibkan  untuk menyelenggarakan catatan –catatan menurut syarat– syaratperusahaannya  tentang  keadaan  hartanya dan  tentang  apa  yang  berhubungan  dengan perusahaannya,  dengan  cara  yang  sedemikian sehingga dari catatan –catatan yang diselenggarakan itu  sewaktu –waktudapat  diketahui  semua  hak  dan kewajibannya.  (KUHD  35,  66,  86,  96,  348;  KUHP 396 dst.)
Ia  diwajibkan  dalam  enam  bulan  pertama dari  tiap –tiap  tahun  untuk  membuat  neraca  yang
32 Wibowo Tunardy, Pengertian Perusahaan Dan Unsur – unsur Perusahaan, 2012, http://www.jurnalhukum.com/pengertian- perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan/ , di akses pada tanggal 18 April 2015

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diatur  menurut  syarat –syarat  perusahaannya  dan menandatanganinya  sendiri.  (KUHPerd.  1881.)Ia diwajibkan  menyimpan  selama  tiga  puluh  tahun, buku –buku dan surat –surat di mana ia
menyelenggarakan catatan –catatan dimaksud dalam  alenia  pertama  beserta  neracanya,  dan selama sepuluh tahun, surat –surat  dan telegram –telegram  yang  diterima  dan  salinan– salinan  surat –surat  dan  telegram–telegram yang dikeluarkan. (KUHD 35.)” 33
Perusahaan  adalah  tempat  terjadinya kegiatan  produksi  dan  berkumpulnya  semua faktor  produksi.  Setiap  perusahaan  ada  yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan  yang  terdaftar  di  pemerintah,  mereka mempunyai  badan  usaha  untuk  perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut  yang  terdaftar  di  pemerintah  secara resmi. 34
Undang –  UndangNegara  Republik Indonesia  No.3  Tahun  1982  Tentang  Wajib Daftar  Perusahaan  Pasal  1  Huruf  b  menjelaskan, Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha  yang menjalankan  setiap  jenis  usaha  yang  bersifat tetap  dan  terus  menerus  dan  yang  didirikan, bekerja  serta  berkedudukan  dalam  wilayah Negara  Republik  Indonesia,  untuk  tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 35
Dalam  Undang –  Undang  Negara Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang
33 Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang, S.  1847-23 , http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhd.htm ,  di  akses pada tanggal 18 April 2015
34 Wikipedia, Perusahaan,
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan ,  di  akses pada tanggal 15 April 2015
35 Undang –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  1982  Tentang  Wajib  Daftar Perusahaan, http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/1982/02/U U_3_1982_WDP.pdf ,  di  akses  pada  tanggal  18 April 2015
Perseroan  Terbatas  Pasal  17  Ayat  1  dan  2 menjelaskan:
1.  Perseroan  mempunyai  tempat  kedudukan di  daerah  kota  atau  kabupaten  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang ditentukan dalam anggaran dasar.
2.  Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1)  sekaligus  merupakan  kantor pusat perseroan. 36
- Jenis – JenisPerusahaan
Umumnya terdapat 3(tiga) jenis perusahaan  menurut  bentuknya  yang  berbeda. Masing –  masing  bentuk  perusahaan  ini  memiliki kelemahan dan keunggulan,
yaitu :
a) Perusahaan  Perorangan.  Perusahaan perseorangan  dimiliki  oleh  individu, pemilik  tunggal.  Bentuk  ini  mudah pengelolaannya,  biayanya  juga  tidak terlalu  mahal.  Kelemahan  utama  bentuk perusahan iniadalah sumberdaya
keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi.
b) Perusahaan  Persekutuan.  Perusahaan persekutuan  dimiliki  oleh  dua  atau  lebih individu,  masing –  masing  pemilik menyetorkan  modalnya  ke  perusahaan untuk  bekerja  secara  bersama –  sama. Sumberdaya keuangan tidak hanya pada satu  orang  saja,  tetapi  berasal  dari beberapa pemilik perusahaan.
c) Perusahaan  perseroansering  disebut juga  korporasi.  Perusahaan  ini  dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai  suatu  badan  hukum.  Biasanya
36 Dalam  Undang –  Undang  Republik Indonesia  No.40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  Pasal  17, www.hukumonline.com ,  di akses pada tanggal 19 April 2016

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
modalnya  terdiri  dari  saham –  saham,  yang diterbitkan  oleh  korporasi  tersebut  dan  dijual kepada masyarakat yang berminat. Keunggulan  utama  bentuk  perusahaan korporasi  adalah  kemampuan  untuk mendapat sejumlah
sumberdaya keuangan  dengan  cara  menerbitkan saham tersebut. Sehingga pemegang saham perusahaan  ini  bisa  perseorangan,  atau individu  yang  membeli  saham  perusahaan ini. 37
Terdapat  juga  jenis  yang  meliputi  segala bidang menurut lapangan usahanya :
a) Perusahaan Ekstraktif.
Perusahaan  Ektraktif  adalah  perusahaan yang bidang usahanya memungut benda –  benda  yang  tersedia  di  alam  secara langsung.  Perusahaan  yang  termasuk kelompok  perusahaan  ekstraktif  antara lain  pertambangan,  penangkapan  ikan, penebangan  kayu,  pemungutan  rumput  laut dan pembuat garam.
Perusahaan
pertambangan ialah perusahaan yang
usahanya  menggali  dan mengolah  barang –
barang  tambang,  misalnya  pertambangan minyak bumi, besi, batu bara, timah dan nikel.
b) Perusahaan Agraris.
Perusahaan  agraris  adalah  perusahaan  yang usahanya  mengolah  dan  memanfaatkan tanah  agar  menjadi  lahan  yang  berdaya guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan.  Perusahaan  agraris  meliputi pertanian, perkebunan, perikanan (pemeliharaan  ikan)  dan  peternakan. Perusahaan  pertanian  adalah  perusahaan
37 Jurnal  Akutansi,  Jenis –  jenis  Perusahaan, http://jurnal-akuntansi.blogspot.co.id/2013/jenis-jenis- perusahaan.html ,  di  akses  pada  tanggal  4  September 2015
yang  usahanya  mengolah  tanah  menjadi lahan pertanian, kemudian ditanami tumbuh – tumbuhan  agar  menghasilkan  bahan  untuk memenuhi  kebutuhan.  Contohnya,  pertanian padi,  kacang  tanah,  holtikultura,  perkebunan karet, kopi, teh dan kina.
c) Perusahaan Industri.
Perusahaan industri adalah perusahaan yang usahanya  mengolah  bahan  mentah menjadi barang jadi atau barang
setengah jadi (bahan baku) atau mengolah  bahan  baku  menjadi  barang jadi.  Contoh  nya,  perusahaan  kerajinan rotan  mengolah  bahan  mentah  (rotan) menjadi barang jadi (misalnya kursi rotan dan anyaman rotan).
d) Perusahaan Perdagangan.
Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang  usahanya  mengumpulkan  dan menyalurkan  barang –  barang  hasil produksi  dari  produsen  (pembuat)  kepada konsumen  (pemakai).  Contoh  perusahaan perdagangan  ialah  usaha  pertokoan serta perdagangan ekspor dan impor.
e) Perusahaan Jasa.
Perusahaan  jasa  adalah  perusahaan  yang usahanya  menyelenggarakan  jasa  untuk para konsumen (pemakai) dengan memperoleh imbalan. Contohnyaperusahaan pengangkutan, jasa bank,jasa pergudangan jasa seorang dokter, jasa seorang penjahit. 38
- Syarat – Syarat Perusahaan
Adapun  syarat –  syarat  untuk  mendirikan sebuah perusahaan adalah:
38 Zakapedia,  Jenis –  Jenis  Perusahaan Dan  Contohnya,  2014.diakses  pada  tanggal  4 September 2015

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a) Membuat akte perusahaan
ke notaris.Karena  perusahaan  berbadan hukum  maka  sangat  mutlak  perlu membuat  akte  perusahaan  ke  notaris. Akte  ini  berisi  informasi  tentang  nama perusahaan,  bergerak  di  bidang  apa, nama  para  pemilik  modal,  pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.
b) Mendapatkan  Surat  Keterangan  Domisili
Usaha.Didapatkan  dari  kantor  kelurahan atau  kantor  kepala  desa  di  mana
perusahaan tersebut berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan  surat  keterangan  yang sama.Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, memerlukan salinan akte  perusahaan,  dan  akan  dikenakan biaya administrasi.
c) Mengurus NPWP perusahaan.Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, memerlukan salinan  akte  perusahaan  dan  surat keterangan domisili.
d) Mendapatkan  Surat  Keputusan  pendirian perusahaan  dari  Departemen  Hukum  dan HAM.Ini  biasanya  diurus  oleh  notaris.
Notaris  akan  menyerahkan  salinan  akte perusahaan,  Surat  Keterangan  Domisili dan NPWP perusahaan untuk
mendapatkan SK perusahaan.
e) Mengurus  SIUP  (Surat  Izin  Usaha Perdagangan).  SIUP  merupakan  bagian dari  proses  mendirikan  perusahaan  agar perusahaan  bisa  beroperasi.  Mengurus SIUP relatif
sama di berbagai tempat.Persyaratan  untuk  mendapatkan SIUP adalah sebagai berikut: 1) Mengisi  Formulir  pengajuan  SIUP dengan materai 2) Fotocopy  KTP  penanggung  jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur) 3) Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna  dan  berukuran  3×4 sebanyak 2 lembar) 4) Fotocopy NPWP Direktur Utama/Direktur 5) Surat Keterangan Domisili Usaha 6) Fotocopy izin tertentu untuk usaha –usaha tertentu 7) Fotocopy akte pendirian dan pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM) 8) Surat  Kuasa  bila  pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6000)  dan  KTP  yang  diberi kuasa. f)
Mengurus  Tanda  Daftar  Perusahaan (TDP).  TDP  merupakan  bagian  dari proses mendirikan
perusahaan.
Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.Persyaratan untuk mendapatkan TDP adalah sebagai berikut:
1) Mengisi  Formulir  pengajuan  TDP
dengan materai
2) Fotocopy  KTP  penanggung  jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur) 3) Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna  dan  berukuran  3×4 sebanyak 2 lembar) 4) Fotofcopy NPWP Direktur Utama/Direktur 5) Surat Keterangan Domisili Usaha

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
6) Fotocopy izin tertentu untuk
usaha –usaha tertentu 7) Fotocopy akte pendirian dan pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM) 8) Surat  Kuasa  bila  pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6.000)  dan  KTP  yang  diberi kuasa 39
B. Implikasi (Pengaruh) Perjanjian Kerja Yang Dibuat Bergesen Worldwide Offshore Terhadap Perjanjian
Kerjakaryawan Bergesen World Wide Offshore pada Perusahaan Bergesen Worldwide Offshore

## 1.  Prosedur Perjanjian Kerja
Undang –Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, perjanjian  kerja  dapat  berbentuk  tertulis  dan berbentuk lisan. Pembuatan  perjanjian  kerja  secara tertulis  harus  sesuai  dengan  aturan  Perundang – Undangan,  khususnya  yang  menyangkut  tentang hukum  perjanjian  kerja.Perjanjian  kerja  dibuat dengan  memperhatikan  syarat  sahnya  perjanjian yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam  Undang – Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pada Pasal 52 ayat (1) yaitu :
1)  Kesepakatan kedua belah pihak; 2)  Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3)  Adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan; dan
4)  Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak bertentangan dengan ketertiban
39 Rullyyy’s Blog, Syarat Mendirikan Perusahaan Dan Mendapatkan SIUP, 2013, https://rullyyy.wordpress.com/2013/10/22/syarat- mendirikan-perusahaan-dan-mendapatkan-siup/ , di akses pada tanggal 20 April 2015
umum,  kesusilaan,  dan  peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
Syarat  ini  sebelumnya  juga  diatur dalam  Kitab  Undang –Undang  Hukum  Perdata pada  Pasal  1320.  Dari  keempat  syarat tersebut,  syarat  pertama  dan  kedua  disebut sebagai  syarat  subjektif  yang  apabila  tidak dipenuhi,  maka  perjanjian  yang  telah  dibuat  dapat dimintakan  pembatalannya  kepada  pihak  yang berwenang. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  atau dengan kata lain, tidak sah sama sekali. Akibat hukum  dari  suatu  perjanjian  yang  sah  adalah perjanjian  tersebut  mengikat  para  pihak layaknya  Undang –Undang,  jika  salah  satu pihak  tidak  melaksanakan  perjanjian  tersebut sehingga berakibat merugikan pihak lain, maka disebut wanprestasi. 40
Dalam  hukum  perjanjian,  tidak  ada peraturan  yang  mengikat  suatu  perjanjian harus  dalam  bentuk  dan isi  tertentu,  prinsip ini dijamin oleh asas kebebasan berkontrak, yakni suatu  azas  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  pada  dasarnya  boleh  membuat  kontrak yang  berisi  berbagai  macam  perjanjian  asal tidak  bertentangan  dengan  Undang –Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Azas kebebasan  berkontrak  tersebut  dituangkan  dalam Pasal 1338 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1335 dalam  Kitab  Undang –Undang  Hukum  Perdata.
Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan perjanjian tersebut adalah dengan melihat terpenuhinya  semua  unsur  yang  terdapat  dalam
40 Sumarjono,  Wita,  2010, Penerapan  Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian  Franchise  Pizza  Hut ,  Permata  Media,
Semarang, 2010, h. 36

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  mengenai  syarat sahnya perjanjian, yaitu :
1)  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan
dirinya.
2)  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan.
3)  Suatu hal tertentu.
4)  Suatu sebab yang halal
Dalam setiap perjanjian prosedur yang harus  ditempuh  adalah  terpenuhinya  syarat sah  perjanjian,  karena  jika  salah  satu  syarat saja  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut dianggap  tidak  sah  menurut  hukum/tidak  memiliki kekuatan  hukum.  Dalam  hal  ini  perjanjian  yang dilakukan  antara  perusahaan Bergesen  Worldwide Offshore Dan Pekerja/Buruh juga harus memenuhi syarat sah tersebut.
Syarat  yang  pertama  dalam  perjanjian  ini adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak  mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian.
Kesepakatan yang
dilakukan oleh
perusahaan Bergesen  Worldwide  Offshore Dan Pekerja/Buruh  telah  dinyatakan  dengan  dipilihnya PT. PP Equinox (Perusahaan Pelayaran) oleh
perusahaan Bergesen  Worldwide Offshore dalam sebuah  Perjanjian Manning yang telah  ditanda tangani sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan  berkewajiban  merekrut,  menyediakan  dan mengelola tenaga kerja teknis dan administratif atas  nama  perusahaan Bergesen  Worldwide Offshore berdasarkan Perjanjian Manning .
Kedua perusahaan tersebut telah berbadan hukum,sehingga  memilikikemampuan  yang  telah dinilai cakap untuk  mengadakan/membuat  suatu perjanjian  dengan  pihak  manapun  baik  itu dengan  instansi  pemerintah  ataupun  dengan pihak  swasta.  Pasal  1320  Ayat  (3)  KUH Perdata menyebutkan mengenai objek
perjanjian  yaitu  suatu  hal  tertentu.  Suatu  hal tertentu  ini  diartikan  sebagai  adanya  objek yang  diperjanjikan  baik  itu  barang  yang  telah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari. Dalam perjanjian pemborongan antara perusahaan Bergesen Worldwide Offshore dan PT. PP Equinox (Perusahaan Pelayaran), merupakan suatu Perjanjian Manning
mengenai menyediakan, mengelola dan merekrut  tenaga  kerja  teknis  dan  administratif. Sehingga yang menjadi objek dalam perjanjian ini  merupakan  barang  yang  akan  ada dikemudian  hari,  sedangkan  yang  terdapat dalam  perjanjian  ini  merupakan  perjanjian kerjasama  dalam  hal menyediakan, mengelola dan  merekrut  tenaga  kerja  teknis  dan administratif. Dan objek Perjanjian Kerja Waktu Tidak  Tertentu  antara  perusahaan Bergesen Worldwide  Offshore dengan  Pekerja/  Buruh adalah Pekerjaan, dengan ketentuan perusahaan Bergesen Worldwide Offshore menyediakan  pekerjaan  sedangkan Pekerja/Buruh bersedia bekerja.

## C.  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
Perjanjian  Kerja  diatur  dalam  Bab  7  A Buku  III  KUH  Perdata  serta  dalam  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  :  PER-02/MEN/1993 tentang  Kesepakatan  Kerja  Waktu  Tertentu  yang sudah  tidak  berlaku  lagi  dengan  adanya  Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang  di  dalamnya  diatur  tentang Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang –Undang  Ketenagakerjaan  Tahun  2003. Dalam  Pasal  1  Angka  14  Undang –  Undang
Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemberi  kerja  yang  memuat  syarat –syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Dalam  Pasal  1  Angka  15  Undang – Undang  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  : Hubungan  Kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Berdasarkan ketentuan –ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa  perjanjian  kerja  yang  menimbulkan hubungan  kerja  mempunyai  unsur  pekerjaan, upah,  dan  perintah.  Dengan  demikian,  agar dapat disebut perjanjian kerja harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :
a)  Ada Orang di Bawah Pimpinan Orang Lain.
b)  Penunaian Kerja.
c)  Adanya upah.
Menurut  Pasal  1  Angka  4  Undang – Undang Ketenagakerjaan 2003, yang dinamakan pemberi
kerja adalah
perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  atau badan –badan  lainnya  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian  tenaga  kerja  terdapat  dalam  Pasal 1  angka  2  Undang –Undang  Ketenagakerjaan
2003,  yaitu  setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjan  guna  menghasilkan  barang  danjasa  baik untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat.  Dalam  Pasal  1  Angka  5  Undang – Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha adalah :
a)  Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan milik sendiri;
b)  Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan  hukum  yang  secara  berdiri  sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c)  Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan  hukum  yang  berada  di  Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia; Sedangkan yang
dimaksud dengan Perusahaan  menurut  Pasal  1  Angka  6
Undang –UndangKetenagakerjaan  Nomor  13 Tahun 2003 adalah :
a)  Setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan  hukum,  baik  swasta  maupun  milik negara yang memperkerjakan
pekerja/buruh  dengan  membayar  upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b)  Usaha –Usaha  sosial  dan  usaha–usaha lain  yang  mempunyai  pengurus  dan memperkerjakan orang lain dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1601 b KUH Perdata (Kitab Undang –Undang  Hukum  Perdata)  disebutkan bahwa : “Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan  mana  pihak  yang  satu  si  pemborong, mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  suatu pekerjaan  bagi  pihak  yang  lain,  (pihak  yang memborongkan),  dengan  menerima  suatu harga  yang  ditentukan ”.  Pasal–Pasal  KUH Perdata  berkenaan  dengan  kontrak  konstruksi (Pasal  1604  sampai  dengan  Pasal  1617)  terdapat dalam  Bab  VII  A,  mengatur  tentangperjanjian melakukan pekerjaan, yang membagi perjanjian  melakukan  pekerjaan  ke  dalam  3 kategori : a)  Perjanjian kerja (perburuhan). b)  Perjanjian
menyelenggarakan jasa
tertentu.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c)  Perjanjian pemborongan pekerjaan.
Ketentuan Pasal 1601 a dan Pasal –Pasal lainnya  dalam  KUH  Perdata  yang  mengatur hubungan  Ketenagakerjaan,  telah  dinyatakan  tidak berlaku sejak keluarnya Undang –Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  maupun Undang –Undang Ketenagakerjaan sebelumnya.
Pasal 1 angka 14 Undang –Undang Nomor
13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  definisi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi kerja  yang  memuat  syarat –syarat  kerja,  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Dan  Pasal  1  Angka  2 Keputusan  Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  KEP.  100/MEN/VI/2004 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu,  pengertian  Perjanjian  Kerja  Waktu Tidak  Tertentu  (“PKWTT”)  adalah  perjanjian  kerja antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  untuk mengadakan  hubungan  kerja  yang  bersifat tetap.
PKWTT  dapat  dibuat  secara  tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi Ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan,  maka  klausul –klausul  yang  berlaku  di  antara mereka (antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausul –klausul  sebagaimana  yang  di  atur  dalam Undang –UndangKetenagakerjaan.  PKWTT  dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga)  bulan.  Selama  masa  percobaan  pengusaha wajib  membayar  upah  pekerja  dan  upah  tersebut tidak  boleh  lebih  rendah  dari  upah  minimum  yang berlaku.
Pasal 15 Kepmenakertrans 100/2004, PKWT dapat berubah menjadi PKWTT, apabila: 41
41 http://artonang.blogspot.co.id, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu . Diakeses tanggal 27 Januari 2016.
a)  PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa
Indonesia  dan  huruf  latin  berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; b)  Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  jenis  pekerjaan  yang dipersyaratkan,  maka  PKWT  berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
c)  Dalam  hal  PKWT  dilakukan  untuk pekerjaan  yang  berhubungan  dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka  waktu  perpanjangan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;
d)  Dalam  hal  pembaharuan  PKWT  tidak melalui  masa  tenggang  waktu  30  (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT
berubah  menjadi  PKWTT  sejak  tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;
e)  Dalam  hal  pengusaha  mengakhiri hubungan  kerja  terhadap  pekerja dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana  dimaksud  dalam  angka (1),  angka  (2),  angka  (3)  dan  angka
(4),  maka  hak –hak  pekerja  dan
prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang – Undanganbagi PKWTT. Menurut Pasal  60  Ayat  (1) UU  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  atau permanen  dapat  mensyaratkan  adanya  masa percobaan paling lama tiga bulan. Oleh karena itu,  masa  kerja  pekerja  PKWTT/permanen dihitung  atau  dimulai  sejak  tanggal  selesainya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masa  percobaan  sebagaimana  tercantum dalam perjanjian kerja atau sejak tanggal yang tertulis dalam surat pengangkatan bagi pekerja tersebut.  Namun,  ada  kalanya  perjanjian  kerja tidak  dibuat  secara  tertulis.  Dalam  hal PKWTT dibuat  secara  lisan,  maka  pengusaha  wajib membuat  surat  pengangkatan  bagi  pekerja yang  bersangkutan  (lihat Pasal  63  Ayat  [1] UUK).  Dan  status  permanen  pekerja  tersebut terhitung  sejak  tanggal  pengangkatan  yang tercantum dalam surat pengangkatan tersebut.
Dalam praktiknya, pekerja pada mulanya  dipekerjakan  sebagai  pekerja  dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (“PKWT”)  atau kontrak.  Namun,  kemudian  oleh  pengusaha diangkat menjadi pekerja PKWTT/permanen. Sebelum  diangkat  menjadi  pekerja  permanen, pengusaha dapat mensyaratkan pekerja tersebut untuk melalui masa percobaan. Dalam hal  yang  demikian,  ketentuan  yang  sama berlaku,  yaitu  masa  kerja  permanen  terhitung sejak  diangkatnya  pekerja  tersebut  (tercantum dalam  surat  pengangkatan)  menjadi  pekerja permanen.  Status  permanen  adalah  terhitung sejak  tanggal  selesainya  masa  percobaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau  sejak  tanggal  pengangkatan  dalam  surat pengangkatan  menjadi  karyawan  permanen, bukan  terhitung  dari  hari  pertama  bekerja dalam masa percobaan.
Pemutusan
hubungan kerja
dikarenakan  pengunduran  diri  pekerja  atas kemauan sendiri, pekerja berhak mendapatkan uang  penggantian  hak  dan  uang  pisah  (Pasal 162  Ayat  (1) dan Ayat  (2)  UUK).  Untuk menentukan  besarnya  uang  penggantian  hak dan  uang  pisah  ini  tidak memasukkan variabel masa  kerja  permanen  untuk  menghitungnya,
kecuali  diperjanjikan  demikian.  Adapun  uang penggantian  hak  yang  diterima  pekerja  yang mengundurkan  diri  bukan  karena  kehendak pengusaha  menurut Pasal  156  Ayat  (4) UUK adalah: 42
a)  Cuti  tahunan  yang  belum  diambil  dan belum gugur;
b)  Biaya  pulang  untuk  pekerja/buruh  dan
keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c)  Penggantian perumahan serta
pengobatan  dan  perawatan  ditetapkan 15%  dari  uang  pesangon  dan/atau uang  penghargaan  masa  kerja  bagi yang memenuhi syarat; dan
d)  Hal –hal  lain  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Sedangkan, besarnya uang pisah ditentukan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama (lihat Pasal  158  ayat  (4)  UUK).  Untuk  itu,  ada baiknya  anda  melihat  kembali  pada  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan  atau  perjanjian  kerja bersama  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi hak anda bila anda mengundurkan diri.

## D.  Berakhirnya Perjanjian Kerja
Perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat syarat –  syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para pihak.  perjanjian  kerja  harus  dipatuhi  dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.  Perjanjian  kerja  dapat  diakhiri bilamana:
a)  Pekerja meninggal dunia;
42 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b)  Berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian kerja; c)  Adanya putusan pengadilan dan/atau  putusan  atau  penetapan lembaga  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap; atau d)  Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang  dicantumkan  dalam  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian  kerja  bersama  yang  dapat menyebabkan  berakhirnya  hubungan kerja.
Berakhirnya perjanjian kerja
sebagaimana tersebut di atas diatur dalamPasal 61  Ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan.  Perjanjian  kerja tidak berakhir dikarenakan meninggalnya pengusaha  atau  beralihnya  hak  atas  perusahaan yang  disebabkan  penjualan,  pewarisan,  atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan,  maka  hak –hak  pekerja/buruh menjadi  tanggung  jawab  pengusaha  baru, kecuali  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  yang tidak mengurangi hak – hak pekerja/buruh.
Dalam hal pengusaha orang perseorangan  meninggal  dunia,  ahli  waris pengusaha  dapat  mengakhiri  perjanjian  kerja setelah  merundingkan  dengan  pekerja/buruh, sedangkan  dalam  hal  pekerja/buruh  meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak –haknya  sesuai  dengan  peraturan  Perundang– Undangan yang berlaku atau hak –hak  yang  telah diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama. Berdasarkan  Pasal  62  UU  Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  apabila  salah  satu  pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan
dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  atau berakhirnya  hubungan  kerja  bukan  karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61  Ayat  (1),  pihak  yang  mengakhiri  hubungan kerja  diwajibkan  membayar  ganti  rugi  kepada pihak  lainnya  sebesar  upah  pekerja/buruh sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian  kerja.  Hal  ini  merupakan  asas fairness (keadilan) yang berlaku baik pengusaha  maupun  pekerja  agar kedua  saling mematuhi  dan  melaksanakan  perjanjian  kerja yang telah dibuat dan ditandatangani.
d.  POSISIPT. PP EQUINOX (PERUSAHAAN PELAYARAN)  DALAMPERJANJIAN  KERJA DENGAN PERUSAHAAN

## BERGESEN WORLWIDE OFFSHORE
Prinsip dasar pelaksanaan outsourcing adalah terjadinya suatu kesepakatan kerjasama  antara  perusahaan  pengguna  jasa tenaga  kerja  dan  perusahaan  penyedia  jasa tenaga kerja dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan pekerjaan atau penyediaan  jasa  pekerja,  dimana  perusahaan pengguna  tenaga  kerja  akan  membayar  suatu jumlah  tertentu  sesuai  kesepakatan  atas  hasil pekerjaan  dari  tenaga  kerja  yang  disediakan  oleh perusahaan  penyedia  tenaga  kerja.  Sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal  64,  yang  berbunyi  sebagai  berikut  : ”Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau penyediaan  jasa  pekerja/buruh  yang  dibuat  secara tertulis. ”
Dalam hal ini bahwa perusahaan Bergesen Worldwide Offshore menandatangani suatu Perjanjian Manning dengan  PT.  PP Equinox (Perusahaan  Pelayaran),

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu  Perusahaan  Pelayaran  yang  didirikan dibawah  hukum  Indonesia  dan  pemegang Surat  Izin  Usaha  Perusahaan  Angkatan  Laut.
Dimana PT. PP Equinox (Perusahaan Pelayaran)berkewajiban,  antara  lain  untuk merekrut, menyediakan  dan  mengelola tenaga kerja teknis maupun administratif  atas  nama perusahaan Bergesen
Worldwide
Offshore berdasarkan Perjanjian Manning . 43
Outsorcing dapat terlaksana bila sudah
ditandatangani suatu perjanjian antara pengguna jasa tenaga kerja dan penyedia jasa tenaga  kerja  yaitu  perjanjian  pemborongan kerja atau penyediaan jasa tenaga kerja.
Berdasarkan  Pasal  66  Undang –Undang No.  13  Tahun  2003, outsourcing dibolehkan hanya  untuk  kegiatan  penunjang  dan  kegiatan yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses produksi.  Dalam  penjelasan  Pasal  66  Undang –
Undang  Nomor  13  Tahun  2003  menyebutkan bahwa  :  Yang  dimaksud  dengan  kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi  adalah  kegiatan  yang  berhubungan  di luar usaha pokok ( core bussiness ) suatu perusahaan.  Kegiatan  tersebut  antara  lain  :  usaha pelayanan  kebersihan  ( cleaning  service ),  usaha penyediaan  makanan  bagi  pekerja/buruh cathering , usaha tenaga pengaman ( security /satuan pengamanan),  usaha  penunjang  di  pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.
Syarat –syarat  pekerjaan  yang  dapat diserahkan  kepada  perusahaan  lain  diatur  juga dalam  Pasal  6  KEPMENAKERTRANS  No.  KEP- 220/MEN/X/2004 tentang Syarat –syarat penyerahan
43 Sumber data Primer : Kontrak Kerja atas nama  Burhanuddin  dengan  PT  BW OFFSHORE TSB INVEST .
sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan lain yang bunyinya sebagai berikut :
a)  Pekerjaan  yang  dapat  diserahkan  kepada pemborong  pekerjaan  harus  memenuhi syarat :
- Dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan utama,  baik  manajemen  maupun  kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- Dilakukan  dengan  perintah  langsung atau  tidak  langsung  dari  pemberi pekerjaan;
- Merupakan kegiatan penunjang
perusahaan secara keseluruhan;
- Tidak  menghambat  proses  produksi secara langsung, artinya apabila pekerjaan  yang  diborong  tersebut apabila  tidak  dilaksanakan,  maka kegiatan utama tetap berjalan sebagaimana mestinya. b)  Perusahaan  pemberi  pekerjaan  wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.
c)  Perusahaan  pemberi  pekerjaan  menetapkan jenis –jenis  pekerjaan  yang  utama  dan menunjang  serta  melaporkan  kepada  instansi ketenagakerjaan setempat.
1. Dasar Hukum Outsourcing di Indonesia a.  Kitab Undang –Undang Hukum
Perdata
KUH Perdata merupakan tonggak awal pengaturan  tentang  pekerjaan  pemborongan yang  secara  khusus  difokuskan  pada  obyek tertentu.  Ketentuan  dalam  KUH  Perdata tersebut  diatur  pada  Pasal  1601  b  KUH Perdata  yang  secara  luas  mengatur  tentang perjanjian perburuan dan pemborongan pekerjaan.  Terminologi outsourcing terdapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  Pasal  1601  b  KUH  Perdata yang mengatur perjanjian –perjanjian  pemborongan  pekerjaan yaitu  suatu  perjanjian  dimana  pihak  yang  ke satu,  pemborong,  mengikatkan  diri  untuk membuat  suatu  kerja  tertentu  bagi  pihak  yang lain,  yang  memborongkan  dengan  menerima bayaran tertentu.
Pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601 b ini merupakan pendelegasian suatu pekerjaan pada pihak ketiga (perusahaan pemborongan pekerjaan) yang mana
perusahaan tersebut menyediakan baik tenaga kerjanya maupun materialnya. Jadi perusahaan yang memborongkan pekerjaan ini hanya terima jadi
dan tidak mempermasalahkan  berapa tenaga  kerja  yang digunakan dan tidak menyediakan alat material dan  sarana  penunjang  pekerjaan  tetapi  hanya memberikan jangka waktu selesainya pekerjaan tersebut, misalnya adalah pemborongan renovasi gedung sekolah.
b.  Undang –Undang  No.13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan Sementara  dalam  Undang –  Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara eksplisit tidak  ada  istilah outsourcing tetapi  praktek outsourcing dimaksud  dalam  Undang –Undang dikenal  dalam  2  (dua)  bentuk,  yaitu  pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan  Pasal  66.  Pada  pasal  64  disebutkan bahwa  “perusahaan  dapat  menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan  pekerjaan  atau  penyediaan  jasa pekerja/  buruh  yan g  dibuat  secara  tertulis”.
Sehingga dengan kata lain perjanjian outsourcing dapat disamakan
dengan
perjanjian pemborongan.
Tidak semua
pekerjaan dapat dialihkan dengan menggunakan sistem outsourcing , hanya pekerjaan yang memenuhi syarat –syarat tertentu  saja  yang  dapat  dialihkan  kepada perusahaan lain.
Pada Pasal 6 mengatur tentang penerbitan bukti  pendaftaran  sebagai  berikut  :  (1)  Dalam melakukan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  pejabat  instansi  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  melakukan perjanjian  tersebut  (2)  Dalam  hal  perjanjian sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4,  maka  pejabat  yang  bertanggung  jawab  di bidang ketenagakerjaan menerbitkan bukti pendaftaran  (3)  Dalam  hal terdaftar ketentuan tidak sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  4,  maka pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  membuat  catatan  pada  bukti pendaftaran bahwa perjanjian dimaksud tidak sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  4  dijelaskan  pada Pasal  7  mengenai  pencabutan  izin  operasional perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh,  sebagai berikut  :  (1)  Dalam  hal  perusahaan  penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian  penyedia  jasa  pekerja/buruh,  maka instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  mencabut  izin  operasional perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  yang bersangkutan  setelah  mendapat  rekomendasi  dari instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5 (2) Dalam hal izin operasional dicabut, hak – hak  pekerja/buruh  tetap  menjadi  tanggung  jawab perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  yang bersangkutan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  RI  Nomor  220/MEN/X/2004 Tentang Syarat –Syarat Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada
Perusahaan Lain Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  RI  Nomor  220/MEN/X/2004  Tentang Syarat –Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain  merupakan peraturan  pelaksana  dari  Undang –Undang  Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Hal –hal yang  diatur  dalam  Kepmenaker  ini  menyangkut persyaratan  yang  harus  dipenuhi  ketika perusahaan menyerahkan pekerjaannya kepada  perusahaan  lain.  Di  antara  beberapa syarat  tersebut  adalah  bahwa  penyerahan pekerjaan  harus  dibuat  dan  ditandatangani kedua  belah  pihak  secara  tertulis  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan.  Penerima pekerjaan  yang  menandatangani  perjanjian pemborongan tersebut harus merupakan perusahaan  yang  berbadan  hukum  dan mempunyai  izin  usaha  dari  ketenagakerjaan. Apabila  perusahaan  pemborong  pekerjaan  tersebut akan  menyerahkan  lagi  sebagian  pekerjaan  yang diterima  dari  perusahaan  pemberi  pekerjaan,  maka penyerahan  tersebut  dapat  diberikan  kepada perusahaan  pemborong  pekerjaan  yang  bukan berbadan  hukum.  Apabila  perusahaan  pemborong pekerjaan  yang  bukan  berbadan  hukum  tersebut tidak  melaksanakan  kewajibannya  memenuhi  hak – hak  pekerja/buruh  dalam  hubungan  kerja  maka perusahaan  pemborong  pekerjaan  yang  berbadan hukum tersebut bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Dalam  hal  suatu  daerah  tidak  terdapat perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan  hukum  atau  terdapat  perusahaan pemborong  pekerjaan  berbadan  hukum  tetapi
tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian pekerjaan dari
perusahaan pemberi pekerjaan, maka
penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong  pekerjaan  yang  bukan  berbadan hukum.  Perusahaan  tersebut  bertanggung  jawab memenuhi  hak –hak  pekerja/buruh  yang  timbul dalam  hubungan  kerja  antar  perusahaan  yang bukan berbadan hukum tersebut dengan pekerjanya/buruhnya. Kepmenaker ini juga mengharuskan  adanya  jaminan  atas  pemenuhan seluruh  hak –hak  pekerja.  Syarat  lainnya  adalah penyerahan  pekerjaan  dari  perusahaan  pemberi pekerjaan hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan –pekerjaan  yang  bukan  merupakan pekerjaan  utama  perusahaan,  melainkan  hanya berupa kegiatan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
2.  Pengaturan  Hubungan  Kerja  Antara  Tenaga Kerja  dengan  PenyediaJasa  Tenaga  Kerja

## Outsourcing
Hubungan  kerja  adalah  hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang –Undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara pengusaha dan pekerja/buruh. 44 Dari pengertian  tersebut  jelaslah  bahwa  hubungan kerja  sebagai  bentuk  hubungan  hukum  lahir
44 Husni,  Lalu, Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia ,RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  2007  h. 53

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau  tercipta  setelah  adanya  perjanjian  kerja antara pekerja dan pengusaha.
Agar  hubungan  kerja  tidak  merugikan salah  satu  pihak  khususnya  tenaga  kerja, Pasal  65  Ayat  (6)  dan  Ayat  (7)  Undang –
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  mengatur  hubungan  kerja dalam  pola outsourcing harus  merupakan perjanjian  kerja  tertulis  antar  tenaga  kerja  dan penyedia  jasa  tenaga  kerja,  yang  didasarkan atas  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  atau perjanjian kerja waktu tertentu yang memenuhi persyaratan  pada  Pasal  59  Undang –Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu :
1)  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan pekerjaannya  akan  selesai  dalam  waktu tertentu, yaitu :
- Pekerjaan  yang  sekali  selesai  atau sementara sifatnya;
- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya  dalam  waktu  yang tidak  terlalu  lama  dan  paling  lama  3
(tiga) tahun;
- Pekerjaan yang bersifat musiman;
- Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan produk  baru,  kegiatan  baru  atau  produk tambahan  yang  masih  dalam  percobaan atau penjajakan.
2)  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.
3)  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4)  Perjanjian  kerja waktu tertentu yang
didasarkan  atas  jangka  waktu  tertentu dapat  diadakan  untuk  paling  lama  2  (dua) tahun  dan  hanya  boleh  diperpanjang  1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun. 5) Pengusaha yang bermaksud untuk
memperpanjang  perjanjian  kerja  waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum  perjanjian  kerja  waktu  tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
6) Pembaharuan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  hanya  dapat  diadakan  setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari  berakhirnya  perjanjian  kerja  waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  ini  hanya boleh  dilakukan  1  (satu)  kali  dan  paling lama 2 (dua) tahun.
7) Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada Ayat (1),  Ayat  (2),  Ayat  (4),  Ayat  (5)  dan  Ayat  (6) maka  demi  hukum  menjadi  perjanjian  kerja waktu tidak tertentu.
8) Hal –hal  lain  yang  belum  diatur  dalam pasal  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan keputusan  Menteri.  Apabila  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  65 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak dipenuhi maka demi hukum status hubungan kerja tenaga kerja  dengan  penyedia  jasa  tenaga  kerja beralih  menjadi  hubungan  kerja  tenaga kerja dengan pengguna jasa tenaga kerja.
3.  Ketentuan  bagi  Perusahaan  Pengguna  Jasa Tenaga Kerja Outsourcing .
Undang –Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  telah  membatasi pekerjaan  yang  dapat  diserahkan  kepada perusahaan  lain  melalui  pemborongan  atau outsourcing .  Kewajiban  bagi  pengguna  jasa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tenaga kerja, yang diatur dalam Pasal 66 Ayat
(1),  pengguna  jasa  tenaga  kerja  tidak  boleh menggunakan tenaga
kerja untuk melaksanakan  kegiatan  pokok  atau  kegiatan yang  berhubungan  langsung  dengan  proses produksi,  kecuali  untuk  kegiatan  jasa  penunjang atau  kegiatan  yang  tidak  berhubungan  langsung dengan proses produksi.
Penjelasan Pasal 66 Undang –Undang No.
13 Tahun 2003, disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan  kegiatan  penunjang  atau  kegiatan  yang tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar  usaha  pokok  ( core  business )  suatu perusahaan.  Kegiatan  tersebut  antara  lain  :  usaha pelayanan  kebersihan  ( cleaning  service ),  usaha penyediaan  makanan  bagi  pekerja/buruh cathering , usaha tenaga pengamanan ( security /satuan
pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan  dan  perminyakan,  serta  usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.
Konsep  dan  pengertian  usaha  pokok  atau core business dan kegiatan penunjang atau non core business adalah  konsep  yang  berubah  dan berkembang secara dinamis. Ada empat pengertian yang  dihubungkan  dengan core  activity atau core business , yaitu :
a)  Kegiatan yang secara tradisional dilakukan didalam perusahaan.
b)  Kegiatan  yang  bersifat  kritis  terhadap kinerja bisnis.
c)  Kegiatan  yang  menciptakan  keunggulan kompetitif  baik  sekarang  maupun  di  waktu yang akan datang.
d)  Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi,
atau peremajaan kembali. 45
45 Mohamad faiz, “ Outsourcing Dan Pengelolaan  Tenaga  Kerja  Pada  Perusahaan”
Perjanjian  dalam outsourcing (Alih  Daya) dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau  perjanjian  penyediaan  jasa  pekerja/buruh. Perjanjian –perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak harus  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  seperti yang  tercantum  dalam  pasal  1320  KUH Perdata, yaitu:
a)  Sepakat, bagi para pihak
b)  Kecakapan  para  pihak  untuk  membuat suatu perikatan
c)  Suatu hal tertentu
d)  Sebab yang halal
Perjanjian  dalam outsourcing (Alih
Daya) juga tidak semata –mata hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak  sesuai  Pasal  1338  KUH  Perdata, namun  juga  harus  memenuhi  ketentuan Ketenagakerjaan,  yaitu  Undang –  Undang  No.13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Dalam penyediaan  jasa  pekerja,  ada  2  tahapan perjanjian yang dilalui yaitu: 46
a)  Perjanjian  antara  perusahaan  pemberi pekerjaan  dengan  perusahaan  penyedia pekerja/buruh
b)  Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau perjanjian  penyediaan  jasa  pekerja  yang dibuat secara tertulis
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan  lain  harus  memenuhi  syarat –syarat
sebagai berikut :
a)  Dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan
utama Jurnal Hukum (Online), (http ://jurnal hukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing dan tenaga kerja.html, diakses 27 Januari 2016.
46 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b)  Dilakukan  dengan  perintah  langsung  atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan c)  Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan d)  Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Bentuk  perjanjian  kerja  yang  lazim
digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT). Bentuk  perjanjian  kerja  ini  dipandang  cukup
fleksibel bagi
perusahaan pengguna
jasa outsourcing , karena lingkup pekerjaannya yang berubah –ubah sesuai denganperkembangan perusahaan  Apabila  perjanjian  kerjasama  antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna  jasa outsourcing berakhir, maka  berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan karyawannya.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan 1.  Memasukan nama PT. PP
Equinox (Perusahaan  Pelayaran)  dalam kontrak  kerja  karyawan  Perusahaan Bergesen  Worldwide  Offshore adalah tidak  sesuai  menuruthukum  yang  telah diatur  secara  khusus  dalam  Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan pada Pasal 52 Ayat (1) yaitu : Kesepakatan kedua  belah  pihak,  Kemampuan  atau kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum, Adanya  pekerjaan yang  diperjanjikan,  dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,
kesusilaan,  dan  peraturan  Perundang –
Undangan  yang  berlaku.  Dan  Kitab
Undang –Undang  Hukum  Perdata  pada
Pasal 1320. 2.  Perjanjian  Kerja  yang  dibuat  oleh Perusahaan Bergesen Worldwide Offshore dan  PT.  PP Equinox (Perusahaan Pelayaran)  adalah  perjanjian  kerja  yang mana  karyawan  tidak  mengetahui  isi  dari perjanjian  tersebut.  Karena  karyawan  di rekrut oleh Perusahaan Bergesen Worldwide  Offshore. Sedangkan  PT.  PP Equinox (Perusahaan  Pelayaran)  hanya sebuah  perusahaan  pelayaran,jadi  tidak sepatutnya  memasukan  nama  PT.  PP Equinox (Perusahaan  Pelayaran)  dalam kontrak kerja karyawan Perusahaan Bergesen  Worldwide  Offshore walaupun pada kenyataannya mungkin kedua perusahaan  ini  telah  membuat  perjanjian kerja. 3.  Posisi PT. PP Equinox (Perusahaan Pelayaran)  sebagai    pihak  yang  mana nama  perusahaan  ini  muncul  dalam perjanjian  kerja  karyawan    dengan
Perusahaan Bergesen Worldwide Offshore adalah  tidak  sah  menurut  hukum dan  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku.Akan
membingungkan karyawan  untuk  menjatuhkan  gugatan jika  suatu  saat  terjadi  konflik  antara karyawan dengan perusahaan.

## B.  Saran
1.  Penulis menyarankan  agar  pemerintah mengkoreksi, mengevaluasi dan memperbaiki tentang Undang – Undang  Ketenagakerjaan  yang  ada sekarang dan perjanjian kerja
karyawan  dibuat  lebih  detail  dan  lebih ketat lagi oleh pemerintah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Agar menjadi perhatian bagi perusahaan –
perusahaan asing dan dalam negeri, untuk lebih  memperhatikan,  memahami,  dan menghormati  hukum  yang  berlaku  di Negara Republik Indonesia ini, khususnya
Undang – Undang Tentang Ketenagakerjaan.
3.  Hendaknya para pejabat instansi terkait  lebih  memperhatikan  hal  yang
menyangkut  tentang  nasib  karyawan kontrak dan karyawan outsourcing .

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Asshiddiqie, Jimly, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer , Papper.
Disampaikan  dalam  Wisuda  Sarjana Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya  Palembang,  23  Maret  2004 dalam  Simbur  Cahaya  No.  25  Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
Atiyah, The  Law  of  Contract,  London , Clarendon Press, 1983. Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia , Bandung: Alumni. 1980
Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, (1), Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, h. 65
Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.36
Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan , Bandung, 2010, h.67
Dahlan, Sofwan, Hukum Kesehatan Rambu- rambu bagi Profesi Dokter , Semarang, Universitas Diponegoro, 2002, h.31
Dirjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 11
Dirjosisworo, Soedjono. Op. Cit,. h. 11
Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 2
Gumanti, Retna, jurnal hukum syarat syarat sah perjanjian ,2012, h. 8
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara ,
Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 280 Hernoko, Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalamKontrakKomersial , Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, h. 1. Hariri, Wawan Muhwan, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam
Islam , Pustaka Setia, Bandung, 2011 h. 119
Hoffman, L.C.,sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Putra Abardin,1999, h. 2
Husni, Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007 h. 53
Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum
perjanjian , Alumni, Bandung, 1986, h.
6,66
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.30
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum …op. cit., h. 72.
Hadjon, Philipus M., Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif), 1994
Ibid. , h. 2, 51-56, 253
Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 41
Khakim, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT.Citra Aditya bakti, Badung, 2014, h.50

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Khaerandy, Ridwan, Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia . Majalah Unisa, UII, Yogyakarta, 1992
Khaerandy, Ridwan, Hukum Alih Teknologi Modul II , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004
Manulang, Sendjun H., Pokok – pokok Hukum
Ketenagakerjaan Di Indonesia , PT. Rineka Cipta Jakarta, Cet. lll, 200, h. 1
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35
Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, h. 2
Muhammad, Abdul Kadir, Op.cit., hlm.4
Muhammad  Abdul  Kadir, Hukum  Perikatan , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung  ,  1990, h.78
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156
Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab Tentang Penemuan … op. cit., h. 4.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty,
Yogyakarta, 2002 h. 110,
Mumadji,Soejono Soekanto dan Sri, Penelitian Hukum Normatif:suatu tinjauan singkat , Rajawali Pers,Jakarta, 2003, h. 33-37
Mukti Fajar ND dan Yulinto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  2010, h. 92
Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum , BadanPenerbit Kristen, Jakarta, 1970, h.27. Purwahid, Patrik, Dasar-Dasar Hukum
Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang) , Mandar Maju, Bandung, 1994 h. 14
Prodjodikoro, Wirjono (1), Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu , Sumur Bandung, Jakarta, 1981, h. 11
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254
S, R.Joni Bambang , Hukum Ketenagakerjaan ,
Pustaka Setia, Badung, 2013, h.82
Satrio, J., Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 h.23
Satrio J., Hukum Perjanjian , ctk.Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.57-58
Satrio J., Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya) , Alumni, Bandung, 1999, h. 147
Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung, 1977 h. 17.
Soeroso, R., Perjanjian di Bawah Tangan
(Pedoman Pembuatan dan Aplikasi
Hukum) , Alumni Bandung, Bandung, 1999, h. 16 Subekti, R., Aneka Perjanjian , Alumni, Bandung, 1977, h. 63.
Saliman,  Abdul  R., Hukum  Bisnis  untuk Perusahaan “Teori dan Contoh Kasus” ,Kencana Prenada Media Gruop, Jakarta, 2005, h. 45 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , Cetak.II, Sinar Grafika, 2004
Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Alumni, Bandung, 1979, h. 4
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen (1), Hukum Perjanjian , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, h. 8
Soepomo Imam, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan , Cet. Ke-13, Djambatan, Jakarta,h. 3
Soepomo, Imam, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja , PPAKRI Bhayangkara, Jakarta, 1968, h. 57
Soepomo, Imam, Op.cit, h.57
Subekti: op.cit ., h. 1

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Subekti, 1997, Aneka Perjanjian , Penerbit AlumniBandung, Cet. II, 1997, h. 163
Subekti (1), Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 89
Subekti (2), Pokok-Pokok Hukum Perdata
Cetakan ke-31, Intermasa, Jakarta,
2003, h.5
Sumarjono, Wita, 2010, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut , Permata Media, Semarang, 2010,
h. 36
Syahmin, Hukum Kontrak Internasional , Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 140
Tjitrosudibio, Soebekti dan R, Kitab Undang- undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek (terjemahan) , Cet. 28. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 32
Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , Kencana, Jakarta, 2008, h. 197
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Ichtiar, Jakarta 1962, h. 9
Wahyono, Padmo, Guru Pinandita , Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, h. 67
Wigjosoebroto, Soetandyo , Hukum, Pradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , Elsam Huma, Jakarta, 2002, h. 184
Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982, h. 72
Yuridika No.6 Tahun IX, November – Desember, h. 6
B.  Perundang – Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2000  Tentang  Serikat
Pekerja  /  Serikat  Buruh,  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 121,Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3989
Undang –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,  Lembaran  Tahun 2003  Nomor  39,Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4279 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  1982  Tentang  Wajib  Daftar Perusahaan  Lembaran  Tahun  1982 Nomor 7
Undang –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor
40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas, Lembaran  Tahun 2007 Nomor 106 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
KUH DagangUndang – Undang Dasar Tahun 1945 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.101/MEN/VI/2004  Tentang  Tata Cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain C. Jurnal
Astuti, Indah Dwi, 2014, Skripsi: Implementasi Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Studi Kasus PT. Kwala Tanjung Bertuah), Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah, Medan, Sumatera Utara
Electonic  Theses  Dissestations (ETD),  2012, Gadjah  Mada  UniversityImplementasi Asas Proposionalitas Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Komensial, Darsiah
Hidayat,  Rif’atul,  2016,  Hak  Atas  Derajat Pelayanan  Kesehatan  Yang  Optimal, Universitas Islam Negeri Antasari
Lubis, Arpah Febriani, 2003, hal 15-16, Skripsi: Hak –  Hak  Dan  Kewajiban  Pekerja Outsourcing Menurut Undang – Undang  Ketenagakerjaan  No  13  tahun

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2003(Studi  Penelitian  Pada  Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera  Utara),  Fakultas Hukum,  Universitas  Muslim  Nusantara (UMN) AL WASHLIYAH, Medan. Taqwim, Akhsani, 2017, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembangunan  Gedung  SD1  Wadas Antara  CV  Cahaya  Pertiwi  Dengan Dinas Pendidikan Temanggung, Perpustakaan Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Usman,  Nindya  Sari,  2011,  hal  13,  Skripsi:
Tinjauan  Tentang  Sewa –  Menyewa Ruang  Perkantoran  Pada  PT.Putri Mega Asri Indah (Hotel Grand
Angkasa  Medan),  Fakultas  Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
Yusoff,  Periksa  Sakina  Shaik  Ahmad,”Isi Kandungan  Kontrak:  Klasifikasi  Terma Dan Permasalahannya”, Malasyia
Journal  of  Law  and  Society, Faculty  of Law  Universiti  Kebangsaan  Malaysia, Vol. V, 2001.h. 87
Sumber data Primer : Kontrak Kerja atas nama Burhanuddin dengan PT BW

## OFFSHORE TSB INVEST
D.  Internet
alqanun.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/d ownload/14/16, diakses pada tanggal 24 February 2017, pukul 00.38
Anonim,  Seputar  Pengertian  Perlindungan Hukum”,  Diakses  melalui  :  seputar pengertian.blog.spot.com>  Hukum  > Perlindungan,  tanggal  13  Desember 2018
Bab –Bab Tentang Hukum PerburuhanIndonesia, http://media.leid enuniv.ni/legacy/bbrl-labour-law- final.pdf ,diakses pada tanggal 16 April
2015.
Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 17,
www.hukumonline.com , di akses pada tanggal 19 April 2016
Electonic  Theses  Dissestations  (ETD)|  Gadjah
Mada  University  Implementasi  Asas
Proposionalitas  Dalam  Pembentukan Dan  Pelaksanaan  Kontrak  Komensial,
Darsiah, 2012, http://etd.repository.ugm.ac.id ,  diakses pada tanggal 16 April 2015.
ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/downloa
d/900/840 diakses pada tanggal 22
Februari 2017 pukul 00:07
Ericson Damanik, Pengertian Dan Tujuan Serikat Pekerja Menurut Ahli, 2015, http://globallavebookx.blogspot.co.id/2 015/04/pengertian-dan-tujuan-serikat- pekerja.html diakses pada tanggal 26 Oktober 2015.
Gajimu.com, Ketentuan Seputar Kontrak Kerja, http://www.gajimu.com/main/pek erjaan-yanglayak/kontrakkerja/kontrak- kerja , di akses pada tanggal 2 Maret2015.
http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/1982/ 02/UU_3_1982_WDP.pdf , di akses pada tanggal 18 April 2015
http://artonang.blogspot.co.id, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu . Diakeses tanggal 27 Januari 2016. http://etd.repository.ugm.ac.id , diakses pada tanggal 16 April 2015.
http://lulusujianaamai.wordpress.com, diakses pada 24 February 2017, pukul 00.42
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789 /23887/3/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 21.42
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/hand le/11617/4573/4-.pdf?sequence=1, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pukul 23:31.
https://lektur.id/arti-perserikatan/ Diakses pada tanggal 11 Juni 2020
https://www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/ Diakses pada tanggal 11 Juni 2020

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan Diakses pada tanggal 11 Juni 2020
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum- empiris-dan-normatif/ Diakses pada tanggal 11 Juni 2020
https://en.wikipedia.org/wiki/BW_Group Diakses pada 11 Juni 2020
http://desinaya.blogspot.co.id/2011/03/blog- post.html diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 20.05
http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 diakses pada tanggal 30 july 2020
http://www.talenta.co/blog/insight- talenta/memahami-uu-no-13-tahun- 2003-tentang-ketenagakerjaan-dan- penjelasannya/amp/ diakses pada tanggal 30 july 2020

## ID TESIS, Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Menurut Para Ahli, http://tesishukum.com/pengertian- hukum-ketenagakerjaan-menurut-para- ahli/ diakses pada tanggal 26 Oktober 2015.
Jurnal Akutansi, Jenis – jenis Perusahaan, http://jurnal- akuntansi.blogspot.co.id/2013/04/jenis- jenis-perusahaan.html , di akses pada tanggal 4 September 2015
Lisu Sombolinggi, Pengertian Perusahaan, 2012, http://lisusombolinggi.blogspot.co m/2012/10/pengertian- perusahaan.html di akses pada tanggal 18 April 2015
Le Pank,Pengertian Perusahaan Menurut Beberapa Ahli, 2013 http://www.lepank.com/2012/08/penger tian-perusahaan-menurut- beberapa.html di akses pada tanggal 18 April 2015
Mohamad faiz, “ Outsourcing Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan” Jurnal Hukum (Online),(http ://jurnal hukum.blogspot.com/2007/05/outsourc ing dan tenaga kerja.html, diakses 27 Januari 2016.

## Rullyyy’s Blog, Syarat Mendirikan Perusahaan
Dan Mendapatkan SIUP, 2013, https://rullyyy.wordpress.com/2013/10/ 22/syarat-mendirikan-perusahaan-dan- mendapatkan-siup/ , di akses pada tanggal 20 April 2015
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003,
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03. htm , di akses pada tanggal 16April 2015.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. http://www.kemendag.go.i d/files/regulasi/1982/02/UU_3_1982_W DP.pdf , di akses pada tanggal 18 April
2015
Zakapedia, Jenis – Jenis Perusahaan Dan Contohnya, 2014 http://www.artikelsiana.com/2014/ 11/jenis-jenis-
perusahaan.html?m=1#_ diakses pada tanggal 4 September 2015