E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERNAL  PEMERINTAH  (SPIP)  DAN
PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

## PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI DI BANDA ACEH
Lisa Rahmadhani 1 , Suparno *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail : lisa.rahmadhani@gmail.com 1 , suparno.feakt@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  Government  Internal  Control  System  (SPIP)  and  the  role  of  school committee  on  the  fraud  prevention  of  management  of  school  operational  funds  (BOS).  The  population  of  this research were headmaster, vice principal, and BOS treasurer of 19 Junior High Schools in Banda Aceh with the total 57 respondents. The research was conducted by using census method. The data source in this study are primary data obtained  from  questionnaires  to  the  respondents.  The  testing  of  the  influences  of  independent  variables  toward dependent variable was done by using multiple linear regressions model. The results of this research show that both partially  simultaneously,  Government  Internal  Control  System  (SPIP)  and  the  role  of  school  comittee  are significantly  influential  to  the  fraud  prevention  of  management  of  school  operational  funds  (BOS)  of  Junior  High Schools in Banda Aceh.
Keywords: Fraud Prevention, SPIP, the role of school committee, BOS funds
1. Pendahuluan
Kecurangan ( fraud ) adalah tindakan yang mengandung  unsur  kesengajaan,  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain,  penipuan,  penyembunyian  atau penggelapan,  dan  penyalahgunaan  kepercayaan  yang bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  secara  tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar   jasa,   yang   dilakukan   oleh   satu individu atau  lebih  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  tata kelola,  pegawai,  atau  pihak  ketiga  (Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik        Indonesia,        2007). Association of    Certified    Fraud    Examiners (ACFE,  2014) mendefinisikan fraud sebagai sebuah perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk  tujuan tertentu  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  dalam atau  luar  organisasi  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi  ataupun  kelompok  yang  secara  langsung  atau tidak  langsung  merugikan  pihak  lain  dengan      maksud untuk      mendapatkan      keuntungan  pribadi  atau kelompoknya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  oleh  orang- orang  dari  dalam  dan  atau  luar  organisasi  untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya.
ACFE  (2010)  mengkategorikan  kecurangan  ke dalam  tiga  kelompok  yaitu:  (1)  Kecurangan  Laporan Keuangan ( Financial Statement Fraud ), (2)
Penyalahgunaan    aset    ( Asset    Misappropriation ),    dan (3)    Korupsi    ( Corruption ).    Berdasarkan    hasil    survei yang   dilakukan   oleh   ACFE   Indonesia   pada   tahun 2016,  korupsi  adalah  jenis fraud yang  paling  banyak terjadi  dan  yang  paling  merugikan  di  Indonesia dibandingkan    dengan    kecurangan    laporan    keuangan dan  penyalahgunaan  aset  (ACFE  Indonesia  Chapter, 2016).  Hasil  pengukuran  untuk  tingkat  korupsi  di Indonesia yang dilakukan oleh Transparancy International menunjukkan hasil pengukuran Corruption Perception    Index (CPI)    Indonesia    tahun  2018 mencapai  skor  38  dan  menempati  peringkat  89 dari  180 negara  yang diukur.  Skor  CPI berada  pada rentang     0- 100,        skor        0        berarti        bahwa        Negara dipersepsikan  sangat  banyak  melakukan  korupsi, sementara  skor  100  berarti  dipersepsikan  sangat  bersih dari korupsi (Transparency International, 2018).
Jumlah  fenomena fraud di  Indonesia  terus mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  dan  terjadi
di    berbagai    sektor,    termasuk    salah    satunya    adalah sektor    pendidikan.    Sektor  pendidikan    harus    menjadi tempat  yang  benar-benar  bersih  dari fraud ,  terutama korupsi.  Namun,  faktanya  justru  di  bidang  pendidikan paling  banyak  ditemukan  tindakan  korupsi  baik  di provinsi      maupun      kabupaten/kota.      Nilai      kerugian negara  akibat  korupsi  sektor  pendidikan  mencapai jumlah  1,3  Triliun  Rupiah.  Data  tersebut  dirilis Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  yang  telah melakukan  pemantauan  terhadap  korupsi  di  sektor pendidikan  dan  tercatat  sebanyak  425  kasus  korupsi sektor   pendidikan   yang   terjadi   selama   tahun   2006- 2015.      Nilai      suap      dalam      kasus      korupsi      sektor pendidikan    juga    tergolong    cukup    tinggi,    yaitu mencapai angka 55 Milyar Rupiah. ICW juga melakukan penelusuran  terhadap  objek  yang  rentan  dikorupsi  dan terdapat  17  objek  yang  rawan  dikorupsi  pada  sektor pendidikan,  termasuk  salah  satunya  adalah  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  ( Anti  Korupsi , 2016).
Dana  BOS  merupakan  program  pemerintah  untuk membiayai      kegiatan      nonpersonalia      sekolah  untuk mewujudkan program wajib belajar  (Silele et  al., 2017). Seperti    yang   telah   disebutkan    dalam   UU Negara RI    pasal    31    ayat    (2)    bahwa    "setiap    warga  negara wajib mengikuti  pendidikan dasar  dan pemerintah  wajib membiayainya".  Pemerintah  telah mengatur  penggunaan dan  pertanggungjawaban  dana  BOS  ini  dalam  Petunjuk Teknis  sesuai  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia  dari mulai 2005 hingga tahun  2018,  namun  dalam  prakteknya  masih  banyak terdapat  kecurangan  atau fraud dalam      pengelolaan dana      BOS      yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  untuk mengambil keuntungan.
Beberapa  penyimpangan  dana  BOS  yang  muncul seperti  pungutan  liar,  penyuapan,  dan  tidak  mematuhi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Tertangkapnya Kepala  Dinas  Pendidikan  Langkat  bersama    10    orang lainnya    dalam    operasi    tangkap  tangan  oleh  Polisi Daerah  Sumatera  Utara.  Mereka  diduga    telah melakukan    pungutan    liar    dana    BOS  terkait  indikasi pemotongan  dana  untuk  setiap  siswa  (Detiknews, 2017).   Kemudian   tidak   sedikit   pula kepala sekolah yang  harus  berurusan  dengan  hukum  bahkan  berujung penjara  setelah  terbukti  menyelewengkan      dana      BOS, seperti      pada      kasus  korupsi  dana  BOS  yang  terjadi  di Nagan Raya, Majelis Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana
Korupsi    Banda  Aceh  menjatuhkan  vonis  satu  tahun penjara  terhadap  mantan  Kepala  SMP  Negeri  5  Suka Makmue,  Kabupaten  Nagan  Raya  terkait  tindak  pidana korupsi  dana  BOS  yang  dilakukannya  pada  tahun  2015 dengan  kerugian  negara  mencapai  Rp264  juta  lebih ( Aceh Tribunnews , 2017).
Maraknya  terjadi fraud pada  Dana  BOS maka diperlukannya sebuah tindakan yang disebut pencegahan fraud, karena  pencegahan  terhadap  terjadinya  suatu perbuatan  kecurangan  akan  lebih  mudah      daripada mengatasi   bila   kecurangan   telah terjadi. Pencegahan fraud pada  umumnya  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan  untuk  mencegah  perbuatan fraud sebelum terjadi.  Menurut  Karyono  (2013:47),  pencegahan fraud merupakan  segala  upaya  untuk  menangkal  pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan. Menurut Karyono (2013:61), cara yang  paling  mendasar  untuk  mencegah  terjadinya fraud yaitu  dengan  mencegahnya  melalui  3  faktor  utama penyebab fraud itu  sendiri  yang  dikenal  dengan  “ Fraud Triangle  Theory” yaitu  Tekanan,  Kesempatan,  dan Pembenaran.  Sehingga  langkah-langkah  yang  harus dilakukan  yaitu;  (1)  mengurangi  tekanan  situasional yang menyebabkan kecurangan, (2) mengurangi kesempatan  melakukan  kecurangan,  (3)  mengurangi pembenaran melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pegawai.
Salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud yaitu  dengan  adanya  pengendalian internal.  Menurut  Tuannakotta  (2017:162), pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian  internal.  Apabila  pengendalian  intern dalam  suatu  entitas  telah  efektif,  maka  dapat memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan    kesalahan   dan   tindakan    yang   tidak sesuai dengan aturan.
Dana  BOS  merupakan  program  pemerintah  untuk menyediakan dana nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar,  sehingga  dalam  hal  ini  perlu  adanya  sistem pengendalian langsung dari pemerintah untuk mengatur  pendistribusian  dana  yang  disebut  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  atau  SPIP.  Menurut Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2008    pasal  1  ayat (1), “SPIP adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh
pimpinan  dan  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap            peraturan perundang-undangan”.
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  Pura  & Sufiati  (2014)  yang  menguji  pengaruh internal  control terhadap    pencegahan fraud atas    pengelolaan  dana BOS.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa pengendalian internal  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana  BOS. Artinya    bahwa    dengan    adanya  pengendalian  internal maka  akan  semakin  baik  pencegahan fraud sehingga akan  mengurangi  kecenderungan  pengelola  dana  BOS melakukan fraud .  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ariastini  et  al.,  (2017) yang  menguji  pengaruh  SPIP    terhadap    pencegahan fraud pengelolaan  dana BOS yang menunjukkan bahwa SPIP  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS. Beberapa penelitian  terdahulu  lainnya  yang  menguji  pengaruh pengendalian  internal  terhadap  pencegahan fraud juga telah  dilakukan  oleh  Joseph  et  al.,  (2014),  Yuniarti (2017), dan Muliawan et al.,  (2017)  yang  menemukan bahwa    pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan terhadap  pencegahan fraud. Hal  tersebut  menunjukkan jika suatu organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka cenderung akan meningkatkan  peluang  terjadinya  kecurangan  di  dalam organisasi  tersebut.  Artinya  semakin  baik  sistem pengendalian  internal,  maka  akan  semakin  rendah tingkat terjadinya fraud. .
Faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud pengelolaan dana BOS yaitu peran komite sekolah. Selain  mewujudkan  peran  serta  dalam  mendukung peningkatan  mutu  pendidikan,  komite  sekolah  juga memiliki  peran  sebagai  pengawas  untuk  kesepakatan guna  mencapai  sekolah  yang  mandiri  dan  berprestasi. Komite  Sekolah  adalah  badan  mandiri yang mewadahi peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan  pendidikan di    satuan    pendidikan,    baik  pada  pendidikan  pra sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun          jalur pendidikan          di          luar          sekolah  (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002,7).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Cahyanto  (2014)  menguji  pengaruh  peran  komite sekolah  terhadap  pengelolaan  Dana  BOS.  Hasil
penelitiannya  menunjukkan  bahwa  komite  sekolah berpengaruh    positif    dan    signifikan    terhadap Pengelolaan  Dana  BOS.  Hal  tersebut  membuktikan bahwa  dengan  adanya  peran  yang  tepat  dari  komite sekolah  maka  akan  memberikan  kontrol  terhadap pengelolaan      Dana  BOS  sehingga  dana  BOS  akan terhindar dari segala bentuk penyebab terjadinya fraud
2. Kajian  Pustaka,  Kerangka  Pemikiran  Dan Hipotesis
Pencegahan Fraud Menurut  BPK  RI  (2017), fraud didefinisikan sebagai  “segala  bentuk  aktivitas  yang  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  cara  melakukan penipuan, penggelapan, dan menyalahgunakan wewenang    dengan    maksud    untuk    merugikan    pihak lain.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  disimpulkan bahwa  kecurangan  adalah  serangkaian  aktivitas  yang tidak  diizinkan  dan  melanggar  hukum  yang  ditandai dengan    bumbu    kesengajaan    untuk    merugikan    pihak lain  agar  memberikan  keuntungan  untuk  diri  sendiri”. Menurut  Cressey  (1953)  dalam  Karyono  (2013:8) menjelaskan  bahwa  ada  tiga  unsur  yang  mendukung fraud, yaitu tekanan ( Pressure ), kesempatan ( Opportunity ), dan pembenaran ( Rationalization ).
Pencegahan fraud merupakan seluruh usaha untuk mengurangi  kesempatan      dan  mempersempit  peluang terjadinya  kecurangan  (Karyono,  2013:47).  Dapat disimpulkan    bahwa    pencegahan fraud merupakan suatu tindakan meminimalisasikan penyebab kecurangan  sebelum  terjadi.  Karena  apabila  upaya pencegahan  yang  diterapkan  oleh  oleh  suatu  entitas, maka    dapat    meminimalisir    kecurangan.  Karyono (2013:61)  menyebutkan  bahwa  pencegahan  kecurangan dilakukan dengan Teori Triangle Fraud , yakni:
1. Mengurangi “tekanan” yang memungkinkan kecurangan.
2. Mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan.
3. Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan.
Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)
Pengendalian Internal dalam lingkungan pemerintahan     dan    Sektor    Publik    disebut    dengan Sistem Pengendalian Iternal Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan    Pemerintah    No.    60    tahun    2008  pasal  1 ayat  (1),  “SPIP  adalah  proses  yang  integral  pada kegiatan    dan    tindakan    yang    dilakukan    secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  tercapainya  tujuan
organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-  undangan”. Sedangkan  menurut  Ichlas  et. al (2014),  “SPIP  adalah SPI  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Dapat  disimpulkan      bahwa pengendalian      internal      adalah  sebuah  prosedur  yang mempunyai  pengaruh  besar  dan  memegang  peran penting untuk mencapai kegiatan pemerintahan”. Elemen Sistem  Pengendalian  Intern  sebagaimana    diatur    dalam PP    No.60    Ttahun    2008  terdiri  atas  lima  unsur,  yaitu: (1)  lingkungan  pengendalian,  (2)  penilaian  risiko,  (3) kegiatan  pengendalian,  (4)  informasi  dan  komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern. Elemen-elemen tersebut membantu entitas dalam  mencapai tujuannya.

## Peran Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah badan yang berdiri sendiri yang  mengayomi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan mutu, melakukan pemerataan (Kepmendiknas  nomor:  044/U/2002).  Tidak  semua individu    yang    menyandang    peran    tertentu    merasa terikat    dengan    peran    tersebut    karena    hal    demikian dapat  berlawanan  dengan  peran  lainnya  sehingga  tidak pernah  ada  dua  individu  yang  menduduki  satu  peran dengan  cara  yang  sama.  Konflik  tersebut  dapat  diatur dalam  sebuah  aturan  yang  jelas  sebagaimana  kaitannya dengan  peran  komite  sekolah.  Peran  komite  sekolah dalam  Kepmendiknas  Nomor  044//U/2002  adalah  (1) pemberi  pertimbangan,  (2)  pendukung,  (3)  pengontrol, dan (4) penghubung.

## Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Silele   et  al.,   (2017)     mengatakan  bahwa   dana BOS  merupakan  program  pemerintah  untuk  mebiayai kegiatan    nonpersonalia    sekolah    untuk    mewujudkan program    wajib    belajar.    Menurut    Peraturan    Menteri Pendidikan  Nasional    Nomor    69  Tahun    2009  tentang Standar   Biaya   Operasi   Nonpersonalia   pada   pasal   1 menjelaskan       bahwa       standar       biaya       operasi nonpersonalia    adalah    standar    biaya    yang  diperlukan selama   1   (satu)   tahun   periode   yang   bertujuan   agar satuan  pendidikan  dapat  berjalan  dengan  teraratur  dan berkelanjutan  sesuai  dengan  aturan  standar  pendidikan nasional.  BOS  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam kegiatan    operasi    sekolah    dan    dalam    kehidupan masyarakat      karena      dapat      mengurangi      beban
masyarakat.

## Pengaruh SPIP Terhadap Pencegahan Fraud
Menurut Susanto (2013:93) menyatakan bahwa: “Sistem    pengendalian    intern    yang    komprehensif, diterapkan  secara  menyeluruh  dan  memonitor  secara reguler  aktivitas  suatu  organisasi  merupakan  langkah penting    untuk    menjaga    dan    mendeteksi    resiko kerugian   yang   diakibatkan   oleh   penyelewangan   di bidang  keuangan.  Pengendalian  intern  sangat  penting dalam  mendeteksi  adanya  penyelewengan  keuangan yang   mengandung   merugikan   perusahaan.”   Apabila SPI   dalam   suatu   organisasi   dapat   berjalan   dengan efektif   maka   kewajiban   yang  didelegasikan   kepada tiap    anggota    organisasi    akan    terlaksanakan    dan pengendalian  internal  ini  juga  dapat  mencegah  atau mendeteksi    berbagai    kecurangan    yang    mungkin terjadi,  serta  akan  mendorong  organisasi  untuk  patuh terhadap aturan yang ada. Dalam PP No. 60 tahun juga sudah   ditekankan   apabila   “organisasi   sektor   publik memiliki   pengendalian   internal   yang   efektif,   akan mempengaruhi       pada       pencapaian       pengelolaan keuanngan  yang  transparansi  dan  akuntabel  sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan”.
Pengaruh Peran Komite Sekolah Terhadap
Pencegahan Fraud
Komite Sekolah adalah badan yang berdiri  sendiri yang  mengayomi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan mutu, melakukan pemerataan (Kepmendiknas    nomor:  044/U/2002).      Peran    komite sekolah    tidak    terbatas    menyangkut    urusan    finansial dan  fasilitas  pendidikan  saja,  melainkan  bidang-bidang lain  yang  menjadi  faktor  pendukung  kemajuan pendidikan di sekolah perlu keterlibatan komite sekolah. Dana BOS termasuk bidang  yang perlu  keterlibatan  dari komite  sekolah. Komite  sekolah memainkan  peran  yang penting dalam demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sekolah serta jauh dari tindakan kecurangan    yang    tidak    diinginkan.    Tolak  ukur keterlibatan  Komite  Sekolah  dalam  pengelolaan  Dana BOS dapat dilihat dari keterlaksanaan keempat perannya. Keberadaan    komite    sekolah    beserta  perannya  akan menjadi  salah  satu  penentu  dalam  pengelolaan  dana BOS.  Dengan  demikian  hal-hal  yang  tidak  diinginkan terkait  kecurangan  dana  BOS  dapat  diantisipasi  dan dicegah oleh komite sekolah sebelum tindak  kecurangan
terjadi.  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Cahyanto  (2014)  yang  menyatakan bahwa  komite  sekolah  berpengaruh  signifikan  terhadap pengelolaan dana BOS berikut:

## Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

## Hipotesis :
H1:  SPIP  dan  Peran  Komite  Sekolah  mempengaruhi pencegahan fraud pengelolaan dana BOS H2 :  SPIP  mempengaruhi  pencegahan fraud pengelolaan dana BOS
H3 :  Peran  Komite  Sekolah  mempengaruhi  pencegahan fraud pengelolaan dana BOS

## 3.    Metode Penelitian Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kausal  dengan      menguji  hipotesis.  Tingkat  intervensi dalam penelitian ini minimal, penelitian ini mengunakan penelitian  survei.  Horizon  waktu  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah cross sectional .

## Peran Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah badan yang berdiri sendiri yang  mengayomi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan mutu, melakukan pemerataan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Pengukuran variabel  ini  menggunakan  instrumen  angket  yang  di modifikasi dari studi Cahyanto (2014) yang berjumlah 11 pernyataan.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi    yang    akan    digunakan    dalam    seluruh SMP    Negeri    di    Banda    Aceh    yang    berjumlah    19 sekolah.  Metode  pemilihan  sampel  menggunakan metode    sensus    atau    lebih    dikenal    dengan    sampel jenuh.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala sekolah,    wakil    kepala    sekolah,    dan    bendahara    BOS dari 19 sekolah yang berjumlah 57 orang.

## Operasionalisasi Variabel
Pencegahan Fraud Pencegahan fraud merupakan seluruh usaha untuk mengurangi  kesempatan      dan  mempersempit  peluang terjadinya  kecurangan  (Karyono,  2013:47).  Variabel pencegahan fraud diukur  dengan  pernyataan  yang dikembangkan  dari  studi  Pura  &  Sufiati  (2014)  yang berjumlah 12 item pernyataan.

## Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun 2008     pasal   1   ayat   (1),   “SPIP   adalah   proses   yang integral  pada  kegiatan  dan  tindakan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,     dan     ketaatan     terhadap     peraturan perundang-undangan”.      Pengukuran      variabel      ini menggunakan  instrumen  angket  yang  dimodifikasi  dari studi  Herawati  (2014)  yang  berjumlah  15  item pernyataan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan  kuesioner  yang  berisi  pertanyaan  yang terkait  dengan  variabel  penelitian  kepada  responden yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Agar  penyebaran kuesioner  lebih  efektif,  peneliti  sendiri yang langsung mengantarkan  kuesioner  kepada  responden  dan  akan diambil    kembali  jika    kuesioner  sudah  selesai  diisi sesuai dengan waktu  yang telah disepakati antar peneliti dan  responden  demi  menghindari  kuesioner  yang  tidak kembali.

## Metode Penelitian
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  regresi  linier  berganda  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  atau  hubungan  antara  variabel bebas  yaitu:  SPIP  (X1)  dan  peran  komite  sekolah  (X2), terhadap  variabel  terikat  yaitu  pencegahan fraud (Y). Perhitungan  statistik  dalam  analisis  regresi  linier berganda  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan bantuan program SPSS.
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

## Sistem Pengendalian
Internal Pemerintahan (SPIP) Peran Komite Sekolah
Pencegahan Fraud

## Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan:
Y = Pencegahan Fraud
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1  = SPIP
X2  = Peran Komite Sekolah E = Error

## 4.    Hasil Dan Pembahasan
Uji Kualitas Data

## Hasil Uji Validitas
Pengujian    kualitas    data    dalam    penelitian    ini diuji      secara      statistik      menggunakan      uji      koefisien korelasi product  moment dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,05  dibantu  oleh  SPSS.  Butir  pertanyaaan tersebut  dikatakan   valid  apabila  nilai  r   hitung  lebih besar dari pada nilai r tabel. Begitupun sebaliknya, jika r hitung  lebih  kecil  dari  pada  r  tabel,  maka  butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid.
Variabel Item Pertanyaan Koefisien Korelasi (R hitung) Nilai Kritis 5% (R tabel) Ket
SPIP
SPIP1 0,814 0.2759 Valid SPIP2 0,726 Valid SPIP3 0,386 Valid SPIP4 0,710 Valid SPIP5 0,799 Valid SPIP6 0,466 Valid SPIP7 0,415 Valid SPIP8 0,755 Valid SPIP9 0,661 Valid SPIP10 0,831 Valid SPIP11 0,686 Valid SPIP12 0,673 Valid SPIP13 0,625 Valid SPIP14 0,725 Valid SPIP15 0,515 Valid Peran Komite Sekolah
PKS1 0,880 0.2759 Valid PKS2 0,937 Valid PKS3 0,881 Valid PKS4 0,827 Valid PKS5 0,843 Valid PKS6 0,541 Valid PKS7 0,600 Valid PKS8 0,500 Valid PKS9 0,723 Valid PKS10 0,674 Valid PKS11 0,454 Valid Pencegahan
Fraud PF1 0,638
0.2759 Valid PF2 0,595 Valid PF3 0,355 Valid PF4 0,296 Valid PF5 0,558 Valid PF6 0,382 Valid
Variabel Item Pertanyaan Koefisien Korelasi (R hitung) Nilai Kritis 5% (R tabel) Ket PF7 0,439 Valid PF8 0,510 Valid PF9 0,348 Valid PF10 0,591 Valid PF11 0,368 Valid PF12 0,535 Valid 4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha
Nilai kritis
Cronbach Alpha Ket SPIP (X1) 0,897 0,60 Reliabel Peran Komite Sekolah (X2) 0,766 0,60 Reliabel Pencegahan Fraud (Y) 0,675 0,60 Reliabel
Berdasarkan  tabel  di  atas,  hasil  uji  reliabilitas menghasilkan  nilai  Cronbach  Alpha  masing-masing variabel  yang  lebih  besar  dari  0.60.  dapat  disimpulkan bahwa  kuesioner  pada  penelitian  ini  dapat  mencapai tujuan penelitian.

## Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2-tailed) 0,856
Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi ( Asymp. Sig. 2-  tailed )  sebesar  0,856.  Nilai  signifikansi  lebih  dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi secara normal.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Pendeteksian    multikolinearitas    dapat  dilakukan dengan  melihat  nilai Variance  Inflasting  Factor (VIF) dan  nilai tolerance .  Apabila  nilai tolerance >0,10  dan nilai  VIF  <10,  maka  tidak  terjadi  multikolinearitas. Maka      dapat      disimpulkan      bahwa  tidak  terjadi multikolinearitas.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan masing-masing  model  memiliki  nilai tolerance yang  > 0,10 dan nilai VIP <10

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pola   pada   grafik scatterplot dapat   melihat apakah model regresi mengalami heterokedastisitas. Jika tidak      terdapat      pola      tertentu      atau      titik-titik menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y, maka  tidak  terjadi  heterokedastisitas  (Ghozali,  2016). Dapat  dilihat  bahwa  tidak  terdapat  pola  tertentu  atau titik-titik  yang  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0 pada  sumbu  Y,  maka  model  regresi  pada  penelitian  ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Metode Analisis dan Rancangan Pengujian
Hipotesis
Metode Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed
Coefficient s t Sig.
B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,496 0,336 4,09 1 0,000 SPIP
0,387 0,068 0,587 5,68 1 0,000 Peran Komite Sekolah 0,225 0,078 0,297 2,87 4 0,006
Koefisien Korelasi                                                                         =    0,718 Koefisien Determinasi                                                                   =    0,515 Adjust R Square                                                                            =    0,495
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik  dengan menggunakan  program  SPSS  seperti  Tabel  4.12  maka diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda  sebagai berikut.
Y  = 1,496 + 0,387X1 + 0,225X2 + ɛ
Dari  persamaan  regresi  dapat  diketahui  hasil penelitian  dari  masing-masing  koefisien  yaitu  untuk konstanta  (a=1,496)  artinya  jika  faktor-faktor  Sistem Pengendalian  internal  pemerintah  (X1),  dan  peran komite sekolah (X2) dianggap konstan atau dianggap nol (tidak  ada),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya pencegahan fraud pengelolaan  dana  BOS pada   SMP Negeri    di    Banda    Aceh    adalah    sebesar  1,496.  Nilai konstanta  1,496  juga  menunjukkan  bahwa  kedua variabel  bebas  dapat  memberikan  kontribusi  untuk mempengaruhi  pencegahan fraud sebesar  kelipatan 1,496.
Koefisien  regresi  dari  variabel  SPIP  (X1)  adalah sebesar  0,387,  yang  bermakna  bahwa  setiap  ada peningkatan  sebesara  satu  satuan  pada  variabel  SPIP, maka  secara  relatif  akan  meningkatkan  pencegahan fraud pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh      sebesar      38,7%.      Dengan      demikian  semakin baik  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP) maka  secara  relatif  akan  meningkatkan  pencegahan fraud pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh.
Koefisien  regresi  peran  komite  sekolah  adalah sebesar    0,225,    yang    bermakna    bahwa    jika    peran komite    sekolah    meningkat    1    satuan,    maka    secara relatif  akan  meningkatkan  pencegahan fraud sebesar 22,5%.  Dengan  demikian  semakin  baik  peran  komite sekolah  maka  secara  relatif  akan  meningkatkan pencegahan fraud pengelolaan  dana  BOS  pada  SMP Negeri di Banda Aceh.
Selanjutnya  berdasarkan  data  pada  Tabel  4.12  di atas  dapat  diketahui  nilai  koefisien  korelasi  (R)  dan koefisien  determinansi  atau adjust  R  Square. Koefisien korelasi    menunjukkan    besarnya    hubungan  antar variabel  yaitu  variabel  bebas  dan  variabel  terikat. Jika angka  koefisien  korelasi  mendekati  1,  maka  kedua variabel mempunyai hubungan semakin kuat. Berdasarkan  Tabel  4.12,  diketahui  nilai koefisien
korelasi  sebesar  0,718  yang  berarti  bahwa  terdapat hubungan    yang    kuat     antara    sistem    pengendalian internal  pemerintah  dan  peran  komite  sekolah  dengan pencegahan fraud.
Sedangkan nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel      terikat.      Nilai      koefisien      korelasi  dalam penelitian  ini  sebesar  51,5%  yang  berarti  bahwa  sistem pengendalian  internal  pemerintah  dan  peran  komite sekolah  mempengaruhi  pencegahan fraud pengelolaan dana  BOS  pada  SMP  Negeri  Banda  Aceh  sebesar  51,5 %,  sedangkan  sisanya  sebesar  48,5%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis

## Pengujian Secara Simultan (Uji Statistik F)
Model Sum of Square df Mean Square F Sig Regression ,073 2 ,037 25,466 0,000 Residual ,069 48 ,001
Nilai  sig  0,000  artinya  lebih  kecil  dari  0,05 sehingga hipotesis dapat diterima, maka dapat disimpulkan  bahwa  SPIP  dan  peran  komite  sekolah berpengaruh  secara    simultan    terhadap    pencegahan fraud pengelolaan  dana  BOS    pada    SMP    Negeri    di Banda Aceh.

## Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik T)
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients t sig B
Std. Error Beta 1 (Constant) 1,496 0,336 4,091 0,000 SPIP 0,387 0,068 0,587 5,681 0,000 PKS 0,225 0,078 0,297 2,874 0,006
Berdasarkan  hasil  uji  parsial,  maka  diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1)   Pada hasil pengujian statistik di atas diketahui nilai t  statistik  atau  thitung  variabel  SPIP  adalah  5,681 dan  nilai  ini  lebih  besar  tTabel  (5,681  >  2,01) dan  juga    memiliki    tingkat    signifikansi  0,000  < 0,05.  Sehingga  dapat  dinyatakan  Ha1  diterima, dengan  kata  lain  dapat  disimpulkan  bahwa  SPIP berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. 2)   Pada hasil pengujian statistik di atas diketahui nilai
thitung    variabel   peran   komite   sekolah adalah 2,874  yang  mana  nilai  ini  lebih  besar  dari  tTabel (2,874  >  2,01)  dan  juga  memiliki  tingkat signifikansi  0,006  <  0,05.  Sehingga  dapat dinyatakan  Ha2   diterima,  dengan  kata lain dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

## Pembahasan
Pengaruh SPIP Terhadap Pencegahan Fraud Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  dilakukan dalam  pengujian  hipotesis  ditemukan  bahwa  SPIP memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No 60   Tahun   2008   tentang   Sistem  Pengendalian   Intern Pemerintah  Pasal  2  bahwa  SPIP  dirancang  bertujuan untuk  memberikan  keyakinan  memadai  tercapainya efektivitas dan efisiensi  penyelenggaraan urusan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  pengertian tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pengendalian  internal adalah  sebuah  prosedur  yang  mempunyai  pengaruh besar  dan  memegang  peran    penting  untuk  mencegah kecurangan.    Hal    tersebut    juga    didukung  oleh  adanya lima  komponen  SPIP.  Komponen  pertama  yaitu lingkungan  pengendalian  telah  didukung dengan  adanya pemisahan  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  pengelola dana  BOS,  SOP  pelaksanaan  kegiatan  dana  BOS  telah disusun  dan  ditetapkan,  terdapat  nilai  dasar  dan  kode etik di instansi sekolah. Pada  komponen penilaian  risiko telah  didukung  oleh  terdapatnya  Kerangka  Acuan Kegiatan  (KAK)  yang  memuat  tahapan    kegiatan, tujuan,    target,    dan    jadwal  pelaksanaan  kegiatan  yang bersumber  dari  dana  BOS.  Pada  komponen  Kegiatan pengendalian telah didukung dengan terdapat pengendalian  atas  pengelolaan  sistem  informasi  seperti pembatasan akses berdasarkan tanggung jawab, pengendalian    berupa    updating  data  dilakukan  secara berkala,  dan  adanya  kegiatan  review  capaian  indikator kinerja secara berkala terhadap pengelolaan  Dana  BOS. Pada  komponen  Informasi dan komunikasi, terdapatnya laporan  hasil  pengelolaan  dana  BOS  yang  telah menyajikan  kondisi  lapangan,  kendala  dan  rekomendasi untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi,  serta sekolah  memiliki  prosedur  tertulis  dan  petugas  khusus untuk  pengembangan  sistem  informasi  dan  komunikasi.
Komponen  SPIP  yang  kelima  yaitu  pemantauan didukung  dengan  terdapatnya  prosedur  pemantauan berkelanjutan  yang  digunakan  sebagai      acuan  dalam pelaksanaan  pemantauan  pengelolaan  dana  BOS,  serta pimpinan  juga  melakukan  rapat  dengan  pegawai  untuk meminta    masukan    tentang    efektivtas    pengendalian internal.
Penjelasan di atas membuktikan bahwa peningkatan    SPIP   juga    meningkatkan    pencegahan fraud pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh, di mana dengan adanya sistem pengendalian yang efektif,  maka  kegiatan  operasional  juga  dapat  berjalan secara  efektif  dan  juga  efisien  sehingga  kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses operasional instansi juga dapat diminimalisir.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Pura    &    Sufiati    (2014),    On    Joseph    et    al.    (2015), Ariastini  et  al.  (2017),Yuniarti  (2017)  dan  Maliawan (2017).  Hasil  penelitian  ini  memberikan  butkti  empiris bahwa  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap pencegahan  kecurangan,  dimana  pengendalian  intern yang baik akan meningkatkan pencegahan kecurangan.

## Pengaruh    Peran    Komite    Sekolah    Terhadap Pencegahan Fraud
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  dilakukan dalam  pengujian  hipotesis  ditemukan  bahwa  peran komite  sekolah  memiliki  pengaruh  secara  signifikan terhadap pencegahan fraud. Komite  sekolah mempunyai peranan    penting    dalam    demokratisasi,  transparansi, dan  akuntabilitas  sekolah  serta  jauh  dari  tindakan kecurangan    yang    tidak    diinginkan.    Tolak  ukur keterlibatan  Komite  Sekolah  dalam  pengelolaan  Dana BOS dapat dilihat dari keterlaksanaan keempat perannya yang  telah  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  044//U/2002  tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang antara lain sebagai:    badan pertimbangan ( advisory agency ), badan pendukung  ( supporting  agency ),  badan  pengontrol ( controlling  agency ),  dan  badan penghubung ( mediator agency ).  Keberadaan  komite  sekolah  beserta  perannya akan menjadi salah satu penentu dalam pengelolaan dana BOS   yang meliputi mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban  sekolah.  Dengan  demikian  hal-hal yang  tidak  diinginkan  terkait  kecurangan  dana  BOS dapat  diantisipasi  dan  dicegah  oleh  komite  sekolah
sebelum tindak kecurangan terjadi.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan      Cahyanto  (2014)  yang menyatakan  komite  sekolah  berpengaruh  terhadap pengelolaan    dana  BOS,  sehingga  adanya  Komite  akan memberikan kontrol terhadap Pengelolaan  Dana BOS.

## 5.    Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
1. Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)
berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan    dana    BOS    pada    SMP    Negeri    di
Banda Aceh
2. Peran    komite    sekolah    berpengaruh    terhadap pencegahan fraud pengelolaan  dana  BOS  pada SMP Negeri di Banda Aceh
3. Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) dan peran    komite     sekolah    secara    simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan    dana    BOS    pada    SMP    Negeri    di Banda Aceh

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  kelemahan  yang membatasi kesempurnaannya. Oleh karena itu, keterbatasan  ini  perlu  diperhatikan  dalam  penelitian selanjutnya.  Adapun  keterbatasan  tersebut  sebagai berikut :
1. Instrumen  yang  digunakan  dalam  pengumpulan data  yang  berupa  kuesioner  tertutup,  sehingga jawaban  yang  diberikan  responden  terbatas  pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh peneliti.
2. Kesimpulan  yang diambil  hanya  berdasarkan  data yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner  sehingga akan menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya,  apalagi  jika  kuesioner  tersebut  diisi oleh responden dengan keadaan kurang konsentrasi,  maka  keadaan  yang  seperti  itu merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dikendalikan  dan diluar batas kemampuan peneliti.

## Saran-Saran Penelitian
1. Untuk   penelitian   selanjutnya,   dapat   dilakukan dengan  metode  lain  misalnya  dengan  melakukan wawancara   secara   langsung   dengan   responden
dalam   pengisian   kuesioner   sehingga   jawaban responden   lebih   mencerminkan   jawaban   yang sebenarnya.
2. Pengaruh   secara   bersama-sama   yang   diperoleh adalah  sebesar  51,5%  yang  mana  masih  terdapat 48,5%    dipengaruhi    oleh    variabel    lain. Berdasarkan    hal    tersebut    diharapkan    untuk peneliti  selanjutnya  menambahkan  variabel  lain seperti    kompetensi    sumber    daya    manusia, proactive fraud audit ,  whistlebowing  system, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka
Agoes,  Sukrisno.  2014. Auditing  (Petunjuk  Praktis Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan  Publik). Jakarta: Salemba Empat.
Azwar,      Saifuddin.      2010. Metode      Penelitian .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Andi,  M.,  AR,  M.,  Usman,  N.  (2015).  Efektivitas Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah pada  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  di  Kabupaten Pidie. Jurnal  Administrasi  Pendidikan, 3(4),  53- 63.
Arens,   A.A.,   Elder,   R.J.,   &   Beasley,M.S.   2015 .
Auditing    dan    Jasa    Assurance:    Pendekatan Terintegrasi .   Edisi   15.   (Alih   bahasa:   Herman Wibowo). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ariastini,  Ni  Kadek  Dwi.,  Gede  Adi  Yuniarta.,  &  Putu Sukma  Kurniawan.  (2017).            Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Proactive Fraud Audit,    dan    Whistleblowing    System Terhadap  Pencegahan Fraud Pada  Pengelolaan Dana  BOS  Se-Kabupaten  Klungkung. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2)
Arikunto,  Suharsimi.  2013. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta
Association    of    Certified Fraud Examiner.    2014.
Report  To  The  Nations  on  Occupational Fraud and Abuse. Canada: Global Headquarters.
Association   of   Certified Fraud Examiner   (ACFE). 2010.  Report  To  The  Nations  On  Occupational
Fraud And Abuse
ACFE  Indonesia  Chapter.  "Survai Fraud Indonesia Association    of    Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 2016.
Badan    Pemeriksa    Keuangan    RI.    2007.    Peraturan Badan   Pemeriksa   Keuangan   RI   No   1,   Tahun 2007  tentang  SPKN.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan RI.
Badan    Pemeriksa    Keuangan    RI.    2017.    Peraturan Badan   Pemeriksa   Keuangan   RI   No   1,   Tahun 2017  tentang  SPKN.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan RI.
Baridwan,   Zaki.   2013. Sistem   Informasi   Akuntansi . Yogyakarta: BPFE
Bastian,  Indra.  2018. Audit  Sektor  Publik:Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat.
Cahyanto,  Aprizal  Happy.  2014.  Pengaruh  Peran Komite  Dan  Pengawas  Sekolah  Terhadap Pengelolaan  Dana  Bos    Di  SMPN  2  Geger  Kab.
Madiun. Forum  Ilmiah    Pendidikan    Akuntansi. Madiun.
Depdiknas.  2002.  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  :  044/U/2002.  tentang  dewan pendidikan  dan  komite  sekolah:  Jakarta:  Ditjen Dikdasmen.
Egi.  (2016).  Kerugian  Negara  Dari  Korupsi  Sektor
Pendidikan Capai 1,3 Triliun Rupiah. Antikorupsi.org (online).  Harian  Rabu,  18  Mei
2016.    (https://antikorupsi.org/id/news/kerugian-  negara- dari-korupsi-sektor-pendidikan-capai-13-triliun- rupiah). Di akses 28 Februari 2019
Erwanti,  Marlinda  Oktavia.  (2018).  KPK  Temukan Korupsi  Paling  Banyak  di  Sektor  Pendidikan. News.detik.com (online).      Harian      Senin,      19
Maret      2018.      (https://news.detik.com/berita/d- 3923898/kpk-temukan-korupsi-paling-banyak-di- sektor-pendidikan).      Di      akses      28      Februari 2019
Fazini,  Harum  Nazra.,  &  Suparno.  (2018).  Pengaruh Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pengendalian  Internal Terhadap  Kecurangan  Akuntansi  Studi  Pada  PT Pegadaian  (Persero)  Di  Kota  Banda  Aceh .  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA) . 3(4), 625-637.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  20 .  Semarang:  BPFE Universitas Diponegoro.
Ichlas,    Muhammad.,    Hasan    Basri,    &    Muhammad Arfan.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi    Pemerintahan,    Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Magister Akuntamsi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. 3(4), 76-84.
Iskandar,  Dedi.  (2016).  Korupsi  Dana  BOS,  Mantan Kepsek    SMPN    di    Nagan    Raya    Divonis    Satu Tahun    Penjara. Aceh.tribunnews.com. Harian Miggu,            24            September            2017. http://aceh.tribunnews.com/2017/09/24/korupsi- dana-bos-mantan-kepsek-smpndi-nagan-raya- divonis-satu-tahun-penjara.  Di  akses  28  Februari 2019.
Joseph,    Oguda    Ndege.,    Odhiambo    Albert.,    &    Prof John Byaruhanga. 2015. Effect of Internal Control on Fraud Detection  and  Prevention  in  District Treasuries  of  Kakamega  County. International Journal  of  Business  and  Management  Invention , 4(1), 47-57.
Karyono.    2013. Forensic    Fraud .    Yogyakarta:    CV. Andi.
Kemdikbud. Bantuan    Operasional    Sekolah. Melalui <http://bos.kemdikbud.go.id/index.php>.
Kuncoro,  Mudrajad.  2014. Metode  Riset  untuk  Bisnis dan Ekonomi . Erlangga: Jakarta.
Mahmudi.  2015. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Maliawan,  Ida  Bagus.,  Edy  Sujana.,  I  Putu  Gede Diatmika.  (2017)  Pengaruh  Audit  Internal Dan Efektivitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan ( Fraud ). Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
Mulyadi.  2016. Sistem  Akuntansi .  Jakarta:  Salemba Empat
Mulyono,  M.A.  2008. Manajemen  Administrasi  & Organisasi  Pendidikan .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Pratiwi,  S.  N.  2016.  Manajemen  Berbasis  Sekolah dalam  Meningkatkan  Kualitas  Sekolah. Jurnal EduTech, 2 (1).
Pura,  Rahman.,  &  Sufiati.  (2014).  Implikasi  Penerapan
Internal    Control    Terhadap    Pencegahan Fraud atas  Pengelolaan  Dana  BOS. Jurnal  Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 4(2), 218-224
Pusdiklatwas    BPKP.    2008.    Etika    dalam Fraud . Jakarta: BPKP.
Republik  Indonesia.  (1945). Undang-Undang  Dasar 1945
.   (2003). Undang-Undang   Dasar   Republik Indonesia   Nomor   20   Tahun   2003   Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
.  (2005). Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun 2005 Tentang Pendanaan Pendidikan.
.  (2008). Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah .
.    (2009). Peraturan    Menteri    Pendidikan Nasional  Nomor  69  Tahun  2009  Tentang Pembiayaan Pendidikan.
.  (2016). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Budaya  Nomor  75  Tahun  2016  Tentang  Komite Sekolah
.  (2018). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Budaya  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Santama,  Jefris.  (2017).  Diduga  Pungli  Dana  BOS,
Kadisdik  Langkat  dan  10  Orang  Diamankan . News.detik.com (online).   Harian    Selasa,    17
Oktober  2017.  (https://news.detik.com/berita/d-
3688305/diduga-pungli-dana-bos-kadisdik- langkat-dan-10-orang-diamankan).  Di  akses  28
Februari 2019
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan
Pengembangan-Keahlian .  Edisi  6.  Buku  1.
Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian .  Edisi  6.  Buku  2.
Jakarta: Salemba Empat.
Silele,  E.,  Sabijono,  H.,  Pusung,  R.  J.  (2017).  Evaluasi Pengeloaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  ( Studi  Kasus  pada  SD  Inpres  4  Desa Akediri  Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat), EMBA, 5 (2), 1626-1635.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan
R&D . Bandung: CV.Alfabeta.
Sumardiyani,  Windiyati  Retno.  (2018).        Diduga
Korupsi Dana BOS, Kepala Sekolah di Tasikmalaya  Ini  Tertangkap  Tangan. Pikiran- rakyat.com (online).   Harian   Jumat,   11   Mei
2018.            (https://www.pikiran-rakyat.com/jawa- barat/2018/05/11/diduga-korupsi-dana-bos- kepala-sekolah-di-tasikmalaya-ini-tertangkap- tangan). Di akses 28 Februari 2019
Susanto,   Azhar.   2013. Sistem   Informasi   Akuntansi.

## Lingga Jaya:Bandung
Transparency  International.  2018.  Corruption  Perception Index. Berlin: Transparency Interational
Transparency  International.  2018.  Corruption  Perception Index. Germany: Transparency International.
Tuannakotta,  Theodorus.  M.  2017. Akuntansi  Forensik dan  Auditor  Investigatif .  Salemba  Empat.  Edisi ke 2: Jakarta.
Tugiman,    Hiro.    2014.    Pandangan    Baru    Internal Auditing. Kanisius:Yogyakarta
Yadi  Haryadi.  2006. Pemberdayaan  Komite  Sekolah,
Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah. Jakarta : Ditjen Mandikdasmen.
Yuniarti, Dewi  Rozmita.  (2017). The  Effect  of  Internal Control  and  Anti- fraud awareness  on fraud prevention  (A  survey  on  inter-governmental organizations). Journal  of  Economics,  Business, and Accountancy Ventura, 20(1), 113-124.