-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENERBANGAN ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTAN PENERBANGAN

## Weny Ridiyan, Lita Tyesta ALW, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : wenyrdyn@gmail.com

## Abstract
The world of aviation is not uncummon to experience delays, this is contrary to the prganiation of aviation. If there is a delay that causes losses, it will be the responsibility of the carrier. This study aims  to  find  out  about  the  legal  protection  of  users  of  aviation  servives  for  delays  in  flight transportation at Ahmad Yani Airport in the city of Semarang (in terms of customer protectio legal aspects) and to know the efforts made by airlines to passengers who have been disadvantaged due to flight  delays  in  accordance  with  the  Protection  Act  consumer.  The  study  was  conducted  with  a normative  juridical  research  method,  descriptive  analysis  specifications  and  date  analyed  with descriptive qualitative. The results of research on legal protection for consumers in the form of civil protection  because  of  agreements,  fprms  of  legal  protection  have  not  been  efficiently  carried  out, other  then  that  efforts  to  tackle  delays  do  not  meet  the  sense  of  justice,  certainly  not  yet  in accordance with  the rules.  The conclusion from  the study is  that there is  no strict legal  protection and the efforts given have not fulfilled the sense of justice for concumers when viewed from Law No. 8 of 1999 concerning cunsumer protection.

## Keywords : legal protection; delays; airline transportation

## Abstrak
Dunia  penerbangan  tidak  jarang  mengalami  keterlambatan,  ini  bertentangan  dengan penyelenggaraan  penerbangan.  Apabila  terjadi  keterlambatan  menyebabkan  kerugian  maka  jadi tanggung jawab pengangkut. Namun tidak jarang pengangkut memenuhi kewajibannya secara baik. Penelitian  ini  bertujuan  mengentahui  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jasa penerbangan  atas  keterlambatan  angkutan  penerbangan  di  Bandara  Ahmad  Yani  kota  Semarang (ditinjau  dari  aspek  hukum  perlindungan  komsumen)  dan  mengetahui  upaya  yang  diberikan  oleh maskapai  kepada  penumpang  yang  telah  dirugikan  akibat  keterlambatan  penerbangan  sesuai  pada Undang-undang  Perlindungan  konsumen.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  penelitian  yuridis normatif,  spesifikasi  deskriftif  analisis  dan  data  dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  berupa  perlindungn  secara  keperdataan  karena perjanjian,  bentuk  perlindungan  hukum  belum  efisien  dilakukan,  selain  itu  upaya  penanganan keterlambatan belum memenuhi rasa keadilan, tentunya sangat belum seusai dengan aturan. Belum adanya perlindungan hukum  yang tegas dan upaya  yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan bagi  konsumen  jika  dilihat  dari  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen.

## Kata kunci : perlindungan hukum; keterlambatan; angkutan penerbangan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  berbagai  macam  trasportasi  dari trasportasi  darat,  laut  dan  udara.  Berbagai  macam  transportasi  tersebut  memudahkan  pengguna jasa untuk berpindah dari tempat satu ketempat lainnya. Saat ini yang dapat kita rasakan adalah kemajuan  trasportasi  udara  yang  sangat  efisien  karena  kecepatannya.  Transportasi  udara mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari berbagai macam maskapai penerbangan swasta  maupun  pemerintah.  Semakin  berkembangnya  industri  jasa  penerbangan  dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa trasportasi udara.
Angkutan udara saat ini merupakan alternatif pilihan yang efektif karena cepat,  dan efisien,  dalam  pengangkutan  antar  daerah  maupun  antar  pulau  terutama  pengangkutan  barang atau  pengangkutan  orang.  Timbulnya  pelaku  usaha  penyedia  jasa  trasportasi  udara  dapat berpengaruh pada persaingan usaha yang semakin ketat, dengan itu mengharuskan pelaku usaha penerbangan  melakukan  berbagai  cara  menarik  penumpang  sebanyak-banyaknya,  salah  satu strategi  bisnis  yang  dilakukan  dengan  kompetisi  harga  yang  lebih  murah  dibanding  harga biasanya.  Namun  disisi  lain  kita  harus  mengetahui  dengan  penawaran  harga  yang  murah seringkali  perusahaan  penerbangan  tidak  memperhatikan  standar  layaknya  penerbangan,  selain itu  adanya  penurunan  kualitas  pelayanan  ( service ),  dan  juga  yang  lebih  mengkhawatirkan  lagi adalah  turunnya  kualitas  pemeliharaan  ( maintenance )  pesawat  yang  dapat  berakibat  terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap kenyamana (Wiradipradja, 2006). Kekhawatiran tersebut muncul akibat sering terjadinya kecelakaan pesawat terbang.
Pada  dasarnya  dalam  pengangkutan  penerbangan  terdapat  dua  pihak  yang  saling  terlibat yaitu  pelaku  usaha  selaku  penyedia  jasa  pengangkutan  dalam  hal  ini  adalah  maskapai penerbangan dan konsumen selaku pihak pengguna jasa penagkutan disebut penumpang, dalam hal keduanya terikat pada suatu perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang menyanggupi akan membayar ongkosnya.
Sebagaimana  layaknya  sebuah  perjanjian,  maka  didalam  perjanjian  pengangkutan  para pihak  pengangkut  terdapat  ikatan  hukum  keperdataan  yang  didalamnya  terkandung  sebuah  hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak pengangkut selaku  penyedia  jasa  maupun  pengguna  jasa  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  perjanjian pengangkutan,  maka  untuk  mendapat  perlindungan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  harus memenuhi  syarat  yang  terdapat  dalam  pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Dalam pengangkutan udara, antara pengangkut  dan pengguna jasa penerbangan mengikat  diri  dalam  sebuah  perjanjian  dalam  bentuk  tiket  pesawat  maka  sejak  itu  penumpang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
telah  mengikat  diri  terhadap  ketentuan  dan  peraturan  yang  terdapat  dalam  tiket  pesawat  dan mendapatkan perlindungan atas pemanfaatan jasa penerbangan.
Tiket  pesawat  merupakan  sebuah  dokumen  yang  menjadisalah  satu  bentuk  kesepakatan perikatan secara tertulis. Dalam penerbangan seorang penyedia jasa memiliki posisi tawar yang tidak  dapat  ditawar  oleh  pengguna  jasa  selaku  penumpang.  Dari  itu  sangatlah  penting  bagi penumpang  mengetahui  tentang  hak-haknya  sehingga  saat  terjadi  penyimpangan  meupun pelanggrab,  penumpang  dapat  menuntut  haknya  agar  dipenuhi.Saat  ini  tidak  jarang  dalam kegiatan  pengangkutan  udara,  maskapai  tidak  memenuhi  kewajiban  secara  baik  dan  benar  hal inilah  dapat  dikatakan  wanprestasi.  Bentuk  sebuah  wanprestasi  yang  dilakukan  diantaranya pembatalan  penerbangan,  kurang  memuaskannya  pelayanan  pada  penumpang,  keterlambatan penerbangan dan lain-lain. Dalam dunia penerbangan diindonesia sampai saat ini masih banyak penumpang  yang  memgeluh  mengenai  pelayanan  yang  diberi  maskapai,  salah  satunya  masalah keterlambatan penerbangan dengan alasan sepihak.
Suatu peristiwa keterlambatan penerbangan sangatlah bertentangan dengan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, aman, nyaman dan tepat waktu. Pengaturan mengenai keterlambatan  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009  (UUP)  tentang penerbangan  dan  Peraturan  Mentri  Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  tentang  penanganan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga yang berjadwal diindonesia. Adapun  hak dan kewajiban konsumen selaku penumpang diatur dalam Undang-undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  (UUPK).  Secara  hukum  hubungan  antara pengangkut  dan  penumpang  menginginkan  adanya  kesetaraan  kedudukan  diantara  para  pihak, karena  pada  dasarnya  hubungan  keduanya  sangatlah  ketergantungan.  Hanya  saja  yang  kita ketahui dalam prakteknya hunungan keduanya berjalan tidak seimbang.
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  dimana  konsep hukum  dapat  memberikan  sebuah  keadilan,  kepatian,  kemanfaatan,  dan  ketertiban.  Adapun menurut  Setjito  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungai  seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu  hak  asasi  manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003) .Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau kaidah-kaidahyang  menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin, 2003). Dari pendapat keduanya diatas memberikan  suatu  pemahaman  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  gambaran  dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pada  dasarnya  hubungan  suatu  perusahaan  dengan  seorang  konsumen  merupakan hubungan  yang  kontraktual,  teori  ini  memberikan  sebuah  gambaran  bahwa  suatu  perusahaan memiliki  empat  kewajiban  utama  moral  yaitu:  kewajiban  untuk  mematuhi  isi  suatu  perjanjian penjualan,  kewajiban  memahami  produk,  menghindari  penggunaan  denganpengaruh  maupun paksaan,  menghindari  adanya  misrepesentasi.  Dalam  teori  kontrakmengenai  kewajiban  bisnis juga terdapat  empat kewajiban moral diantaranya adala  kewajiban mengungkapkan, kewajiban untuk tidak memaksa, kewajiban memenuhi dan kewajiban untuk tidak disalahartikan.
Sepatutnya mengenai kewajiban para pelaku usaha terhadap konsumen didasari pada Teori perhatian  ( The  Due  Care  Theory) yakni  gagasan  bahwa  konsumen  dan  pelaku  usaha  bukan dalam  posisi  yang  sama.  Pada  dasarnya  dalam  kondisi  ini  konsumen  sangat  rentan disalahgunakan  oleh  pelaku  usaha,  karena  itu  pelaku  usaha  berada  pada  posisi  yang menguntungkan,  maka  dari  itu  mereka  berkewajibanuntuk  memberikan  perhatian  terhadap konsumen mengenai produk yang akan mereka beli.
Dari  kedua  teori  di  atas  maka  kelanjutannya  adalah The  socialcost  view  of themanufacturer’s  duties, yang  menekankan  pada  pelaku  usaha  akan  kewajibannya  pada konsumen jika mengalami kerugian.
Perihal mengenai keadilan juga patut untuk disoroti yang kemudian juga menjadi landasan dalam  penulisan  ini.  Keadilan  menyangkut  hak  kebebasan,  kemakmuran,  pendapatan  dan peluang  kebebasan.  Menurut  pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  terdapat  dalam  bukunya nichomachean  ethics  disini  sepenuhnya  ditunjukan  bahwa  keadilan  berdasarkan  filsafat  umum Aristoteles,  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam  kitannya  dengan  keadilan  (Friedrich,  2004).  Dari  pandangan  tersebut  bahwa  keadilan dipahami  dalam  pengertian  kesamaan.  Namun  Aristoteles  membuat  perbedaan  penting  antara kesamaan numerik yang berarti mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit dan kesamaan proporsional yaitu memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi dan lain sebagainya.
Menurut  Plato  bahwa  keadilan  diluar  kemampuan  manusia  biasa  yang  mana  keadilan tersebut  hanya  didalam  suatu  hukum  dan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  Plato mengungkapkan bahwa keadilan secara umum terdiri dari dua yaitu :
a. keadilan  prosedural  adalah  suatu  keadilan  yang  terjadi  jika  seseorang  dapat  melaksanakan perbuatan sesuai dengan tatacaea yang diharapkan.
b. keadilan moral adalah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberi perlakuan seimbang antara hak dan kewajban.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Landasan untuk memperjuangakan keadilan teelah dijelaskan dalam pembukaaan Undang- undang Dasar 1945 bahwa menciptakan sebuah  keadilan sosial  merupakan tugas utama bangsa indonesia.
Sebuah  jasa  khususnya  penerbangan  merupakan  salah  satu  trasportasi  yang  sangat dibutuhkan masyarakat mengingat tidak memakan waktu lama pada saat perjalanan. Berdasarkan latar  belakang  diatas  agar  peneliti  memfokuskan  khususnya  tentang  perlindungan  hukum terhadap pengguna jasa penerbangan atas keterlambatan angkutan penerbangan di Bandar Udara (BANDARA) Ahmad Yani kota Semarang(ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen).
Dasar  dari  perjanjian  pengangkutan  udara  adalah  suatu  perikatan  yang  menimbulkan  hak maupun  kewajiaban  dan  merupakan  sebuah  perjanjian,  maka  perjanjian  pengangkutan  harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  :  kata sepakat  dari  para  pihak;  kecakapan;  suatu  hal  tertentu;  dan  suatu  sebab  yang  halal.  Sebagai konsumen juga memiliki hak maupun kewajiban yang dapat diartikan bahwa konsumen setelah memenuhi  kewajibannya  harus  mendapatkan  kepastian  hukum  dalam  memenuhi  kebutuhannya dari hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Pada permasalahan ini setelah memenuhi kewajiban sebagai penumpang dalam prakteknya masih  sering  terjadi  kelalaian  pelayanan  dari  pihak  maskapai  khususnya  pada  saat  terjadi keterlambatan  penerbangan  yang  dimana  pihak  maskapai  hanya  menyampaikan  informasi dengan alasan sepihak tanpa memperhatikan prosedur penginformasian dan pemberian ganti rugi atas  kelalaian  hal  tersebut  sering  kali  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Mentri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang kompensasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  permasalahan  yang  dapat  di  teliti  yaitu  Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan atas keterlambatan angkutan penerbangan dan  Apakah  upaya  yang  diberikan  maskpai  kepada  pengguna  jasa  penerbangan  atas  kerugian akibat  keterlambatan  sesuai  pada  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999.  Adapun  tujuan  yang ingin  penulis  capai  untuk  mengentahui    tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jasa penerbangan atas keterlambatan angkutan penerbangan di Bandara Ahmad Yani kota Semarang (ditinjau dari aspek hukum perlindungan komsumen) dan mengetahui upaua yang diberikan oleh maskapai  kepada  penumpang  yang  telah  dirugikan  akibat  keterlambatan  penerbangan  sesuai pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

## B. Metode Penelitian
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Yuridis  Normatif,    yaitu  dengan mengkaji maupun menganalisis data bahan sekunder sebagai perangkat aturan atau norma-norma positif yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
Spesifikasi  penelitian  adalah  desktiftif  analisis  yaitu  menganalisis  masalah  mengenai bentuk  perlindungan  hukum  terjadinya  keterlambatan  penerbangan  yang  pada  akhirnya merugikan  konsumen  secara  tidak  langsung  dengan  menggambarkan  obyek  atau  keadaan sebenarnya yang faktual dan akurat menganalisis data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer  ke  dalam  suatu  karya  ilmiah  yang  disajikan  secara  desktiftif.  Metode  penyajian  data primer  adalah  dimana  peneliti  memberikan  suatu  uraian  kalimat  tentang  peristiwa  yang  terjadi atas kesesuaian peraturan dan kenyataan. Selain itu peneliti menyediakan data sekunder melalui dokumen dan arsip sebagai pelengkap data.
Metode analisis data yang digunakan analah analisis kualitatif yaitu menyajikan data yang diperoleh  dari  penelitian  kemudian  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  penelitian  diuraikan  dan disajikan  dalam  sebuah  penulisan  yang  sistematis  untuk  menjawab  permasalahan  yang dirumuskan.  Metode  pengumpulan  data  adalah  pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan maupun lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa  penerbanganatas  keterlambatan  angkutan penerbangan .
Di indonesia negara memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang berada pada posisi  tawar  yang  lemah.  Perlindungan  pada  konsumen  dapat  dilakukan  dengan  berbagai bentuk diantaranya yaitu dengan adanya suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  dikarenakan  sebuah  hukum  dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum juga memiliki unsur paksa sehingga  bersifat  permanen  diakui  dan  ditaati  keberlakuannya  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Ada  beberapa  cara  perlindungan  secara  hukum  diantaranya  yaitu: membuatsuatu  peratuan  yang  bertujuan  memberikan  hak  maupun  kewajiban  dan  dapat menjamin  segala  hak  dari  para  subyek  hukum.Asas  dan  tujuan  dari  perlindungan  konsumen yang  sering  menjadi  sorotan  utama  karena  pada  faktanya  seringkali  terjadi  persoalan  timbul ketika  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  keadilan  dan  kemanan  maupun  keselamatan tidak  diwujudkan  secara  bersamaan,  mengingat  pada  faktanya  terjadi  benturan  antara  tujuan satu  dengan  yang  lain.Keterlambatan  merupakan  penundaan  penerbangan  yang  dilakukan pihak  maskpai  dari  jadwal  yang  telah  ditentukan.  Dalam  terjadinya  keterlambatan  terkadang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penumpang  mengetahuinya  secara  mendadak  padahal  pemberitahuan  keterlambatan  tersebut tidak  boleh  dilakukan  secara  mendadak,  seharusnya  dapat  diumumkan  45  menit  sebelum keberangkatan dilakukan penyampaian secara langsung maupun melalui media pengumuman lainnya.  Seringkali  yang  menjadi  alasan  keterlambatan  adalah  kendala  oprasional  namun penyampaian  informasi  tersebut  tidak  disertai  penjelasan  yang  jelas  dan  informasi  yang sebenarnya.  Telah  dijelaskan  dalam  Pasal  4  UUPK  hak  seorang  konsumen  Pada  UUP  hak seorang  penumpang  jika  terjadi  keterlambatan  penerbangan  ( delay )  penumpang  juga  berhak mendapatkan  ganti  rugi,  kecuali  pengangkut  dapat  membuktikan  bahwa  keterlambatan terserbut  disebabkan  oleh  faktor  alam.  Selain  mendapatkan  haknya  sebagai  penumpang  atas terjadinya  keterlambatan,  pelaku  usaha  selaku  pengangkut  berkewajiban  memenuhi prestasinya,  kewajiban  pelaku  usaha  Pasal  6  UUPK.  Sampai  pada  saat  ini  yang  kita  ketahui dan  rasakan  masalah  keterlambatan  khususnya  di  Bandar  Udara  Ahmad  Yani  tingkat penangan  keterlambatan  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sangat  kurang. Sebagai penumpang tentunya memili hak atas keterlambatan yang terjadi akibat dari maskapi dimana  penumpang  berhak  untuk  diangkut  ketempat  tujuan  dengan  pesawat  udara  dalam perjanjian  pengangkutan  udara  yang  telah  disepakati  dan  mendapatkan  kompensasi keterlambatan  sesuai  pada  PM  Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015.Adanya  perjanjian  baku didalam maskapai penerbangan yang membuat posisi konsumen sangat tidak seimbang maka dari  itu  sulit  untuk  menegakan  peraturannnya  terlebih  jika  konsumen  tidak  teliti  dalam melindungi  dirinya,  maka  didalam  dunia  penerbangan  asas  keadilan,  kemanfaatan,  dan keadilan  hukum  sangat  sulit  di  dapatkan  oleh  konsumen  terlebih  jika  sebuah  sistem  dalam dunia penerbangan tidak ikut berperan dalam menanggapi masalah keterlambatan ini.
Sebagai  penumpang  sudah  semestinya  mendapatkan  perlindungan  hukum    sesuai  pada perjanjian  pengangkutan  udara  atas  keterlambatan  penerbangan  karena  telah  memenuhi  hak dan  kewajiban  sebagai  konsumen.Maka  dari  itu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen atas terjadinya keterlambatan merupakan perlindungan hukum secara keperdataan.  Khusunya di  Bandara  Ahmad  Yani  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  terjadinya keterlambatan  belum  sepenuhnya  diperhatikan,  terlebih  sebagai  pelaku  usaha  maskapai- maskapai  yang  berada  di  Bandara  Ahmad  Yani  kurang  diberikan  tindakan  penegasan  atas wanprestasi  yang  dilakukannnya,  padahal  keterlambatan  merupakan  hal  yang  sangat merugikan  bagi  konsumen  dari  segi  materil  maupun  non  materil,  tetapi  berdasarkan  UUPK bahwa  konsumen  berhak  menuntut  jika  haknya  tidak  terpenuhi  sesuai  kewajiban  yang  harus diberikan  pelaku  usaha.  Sebagaimana  melindungi  dirinya  sebagai  penumpang  selaku konsumen dapat menyelesaikan permasalahan penuntutan hak melalui jalur non litigasi seperti
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dengan  menyelesiakan  langsung  dengan  pelaku  usaha,  melalui  lembaga  pemerintahan khusunya  kementrian  dinas  perhubungan,  dan  melalui  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat  yang ada di semarang selain itu jika tidak dapat diselesaikan dapat juga melalaui jalur litigasi dengan gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri berbentuk gugatan  karena  wanprestasi.  Sampai  pada  saat  ini  khusunya  di  Bandara  Ahmad  Yani  sistem pengawasan  dari  Dinas  Perhubungan  akan  penegakan  peraturan-peraturan  penerbangan  dan pengawasan  akan  jalannya  penerbangan  pada  masing-masing  maskapai  kurang  efektif, sehingga  bagi  konsumen  yang  ingin  menuntut  hak-hak  atas  kewajiban  yang  harus  diberikan maskapai  karena  kesalahannya  sangat  sulit  karena  tidak  didukung  struktur  organ  kekuasaan dalam mengatur fungsi peraturan maupun menegakan hukum yang berlaku saat ini.
2. Upaya  yang  diberikan  maskapai  kepada  pengguna  jasa  penerbangan  atas  kerugian akibat keterlambatan sesuai pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
Konsep  tanggung  jawab  menjadi  dasar  penyelesaian  ganti  kerugian,  dalam  konsep  ini menjelaskan perbuatan mana yang dirumuskan dalam masalah sebagai batas tanggung jawab. Pengertian  tanggung  jawab  dikelompokan  menjadi  3  macam  yaitu accountability berarti berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  menyangkut  keuangan ,  responsibility berkaitan  wajib menanganggung  segala  sesuatu  yang  terjadi ,  dan  liability berkaitan  segala  sesuatu  kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain bertindak untuk dan atas namanya (Sudiro,  2011) . keterlambatan  juga  diatur  dalam  Pasal  146  UUP  dimana  pengangkut bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  karena  keterlambatan  pada  angkutan penumpang,  bagasi  atau  kargo  kecuali  apabila  pegangkut  dapat  membuktikan  bahwa keterlambtan  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  cuaca  dan  operasional.  Dari  tanggung  jawab diatas  maka  wajib  bagi  sebuah  maskapai  memberikan  hak  atas  keterlambatan  pada penumpang,  maka  harus  adanya  upaya  yang  dilakukan  maskapai.  Sesuai  pada  PM Perhubungan Nomor 77 Tahun 2009 upaya  yang dilakukan maskapai mengenai jumlah ganti kerugian  untuk  penumpang  atas  keterlambatan  penerbangan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  9  huruf  a,  Kemudian  diatur  juga  dalam  Pasal  3  PM  Perhubungan  Nomor  89 Tahun 2015 tentang kompensasi yang harus diberikan maskapai pada penumpang berdasarkan waktu keterlambatan. Dari tanggung jawab maskapai atas keterlambatan memeberikan upaya- upaya ganti rugi jika dilihat dari UUPK sangat tidak memenuhi asas keadilan dimana seorang konsumen  dalam  menerima  informasi  terjadinya  keterlambatan  sering  kali  tidak  jelas  hal tersebut  termasuk  dalam  kewajiban  maskapai  tidak  melayani  konsumen  dengan  benar  dan jujur.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Khususnya  di  Bandar  Udara  Ahmad  Yani  upaya  penanganan  keterlambatan  ini  belum sangat  efektif dilakukan  maskapai  dalam memenuhi  kewajibannya selaku pelaku usaha  yang menyediakan  jasa.  Dengan  hal  ini  banyak  konsumen  yang  merasa  dirugikan  namun  untuk menuntut hak atas kewajiban yang telah diberikan sering kali tidak direspon dengan baik dan tanggap  dalam  penanganan  konsumen.  dalam  dunia  penerbangan  diakui  bahwa  posisi konsumen  sangatlah  lemah  karena  sulitnya  pembuktian  oleh  penumpang  bahwa  maskapai benar-benar  melakukan  kesalahan  maupun  ketidak  jujuran  dalam  memberikan  informasi, terlebih  adanya  prinsip  tanggung  jawab  hukum  dalam  angkutan  penerbangan  inilah  yang membuat posisi konsumen sangatlah tidak seimbang.
Kasus serupa pernah terjadi. Penerbangan semarang tujuan pontianak dengan maskapai Kalstar  Aviation  dengan  KD622  sebelumnya  telah  terjadwal  pada  tanggal  27  januari  2017 mengalami  keterlambatan  dan    kemudian  pembatalan  penerbangan  yang  dialihkan  pada  28 januari  2017,  alasan  terjadinya  keterlambatan  karena  pesawat maintenace. Penanganan kejadian  pada  hari  itu  sangat  tidak  sesuai  pada  prosedur  pelayanan  penerbangan  dan melanggar  hak  konsumen,  dimana  selaku  maskapi  harusnya  bertanggung  jawab  penuh  akan terjadinya hal tersebut dan jika mengalami keterlambatan sampai pada pembatalan, wajib bagi maskapi  menanyakan  terlebih  dahulu  pada  penumpang  apakah  berkenan  untuk  pengalihan penerbangan,  pengembalian  uang  atau  perubahan  hari  penerbangan  dengan  maskapai  yang sama.  Tetapi  pada  kenyataanya  maskapai  sudah  secara  otomatis  tanpa  menanyakan  pada penumpang telah mengalihkan penerbangan jika tidak ada konfirmasi pengembalian uang tiket pada hari itu juga. Seharusnya sebagai pelaku usaha maskapi bertanya terlebih dulu berkenen untuk pengalihan, pengembalian atau merubah hari keberangkatn. Hal ini membuktikan bahwa upaya  penanganan  keterlambatan  di  Bandar  Udara  Ahmad  Yani  sangat  belum  memenuhi standar oprasional pelayanan dan memenuhi kewajibannnya selaku pelaku usaha bertanggung jawab penuh pada konsumen atas kelalaian dari pihak pelaku usaha, selain itu didukung oleh tingkat  pengawasan  dari  dinas  yang  bersangkutan  pada  maskapai  sangatlah  belum  optimal. Bentuk tanggung jawab secara accountability , responsibility dan liability harus tetap terpenuhi dalam menangani keterlambatan karena jika terpenuhi maka pelaku usaha sudah menunjukan etikat  baik  dalam  melakukan  kewajibannya,  hal  tersebut  sudah  termasuk    upaya  penanganan keterlambatan.  Aturan  mengenai  penanganan  keterlambatan  penerbangan  belum  memenuhi rasa keadilan jika ditinjau dari UUPK.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## D. Simpulan
Terjadinya  keterlambatan  penerbangan  merupakan  salah  satu  hal  yang  merugikan penumpang  selaku  konsumen  dari  segi  materil  maupun  non  materil,  terlebih  jika  sudah memenuhi hak-haknya selaku penumpang tetapi tidak terpenhui kewajiban pelaku usaha selaku maskapai  atas  kelalaian  yang  dilakukannnya  dan  penyampaian  informasi  mengenai keterlambatan yang kurang jelas maupun akurat. Untuk itu perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting  guna  untuk  menyetarakan kedudukan konsumen dan pelaku usaha agar lebih seimbang.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pengguna  angkutan  penerbangan  lebih tepatnya  secara  keperdataan  karena  adanya  unsur  perikatan  karena  perjanjian  dimana  apapun yang  menjadi  kerugian  akibat  kelalaian  maskapai  maka  wajib  baginya  memenuhi  tanggung jawab  dan  melakukan  upaya  penanganan  keterlambatan  sesuai  pada  peraturan  mengenai penerbangan maupun penanganan keterlambatan termasuk UUPK.
Upaya penanganan keterlambatan di Banadar Udara Ahmad Yani belum memenuhi standar oprasional  dan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  sangat  lemah  bagi  konsumen  akan  hal  ini didukung oleh pengawasan  yang lemah dari pihak yang bersangkutan sehingga masalah seperti ini  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi  karena  tidak  ada  tindakan  tegas  bagi  pelanggar  aturan. Tentunya  sebagai  konsumen  perlindungan  hukum  akan  aturan  tidak  diperhatikan  oleh  pihak pembuat  aturan,  untuk  itu  dapat  mengadukan  permasalah  tidak  terpenuhinya  hak  atas  kerugian akibat keterlambatan melalui jalur non litigasi agar pelaku usaha memperhatikan hak penumpang sebagai  konsumen  dan  lebih  meningkatkan  pelayanannya,  melalui  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  (LPKSM) dan khususnya di Semarang dapat melalui Yayasan Lembaga  Pembinaan  dan  Perlindungan  Konsumen  (LP2K)    Jawa  tengah  selain  itu  dapat  juga melalui jalur litigasi melalui gugatan keperdataan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Bisnis,  H.,  Hukum  F.,  &  Udayana,  U.  (2015). Perlindungan  konsumen  sebagai  pengguna  jasa penerbangan . 1–5.
Dita  Nopianti,  Solechan  Solechan,  Muhamad  Azhar,  (2019)  Prospek  Perlindungan  Pekerja  Secara Putting Out System Di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro
Popi  Fitriyah  Dewi,Solechan  Solechan,  Muhamad  Azhar  (2018),  Pelaksanaan  Perlindungan  Hak- Hak Khusus Pekerja/Buruh Perempuan Di Pt.  Taruna Kusuma Purinusa  Ungaran Semarang, Universitas Diponegoro,
Friedrich, C. J. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis . Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Larisang,  &  Agusta,  R.  (2015). Analisa  Faktor  Penyebab  Keterlambatan  Kedatangan  Dan Pemberangkatan Pesawat Udara (Studi Kasus Pada Bandara Hang Nadim Batam). Iltek, 10 (April), 1309–1315.
Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia . Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudiro, H. K. M. dan A. (2011). Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI Nomor 1 Tahun 2009 . Jakarta: Raja Grafindo.

## Artikel Jurnal
Puspandari, R., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2009). Tanggung  Jawab  Perusahaan  Jasa  Penerbangan  Terhadap  Kecelakaan  Pada Penumpang Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 . V (1).
Qathrinada, A., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S.
(2019). Kompensasi Sebagai Bentuk TanggungJawab . VII (1), 124–129.
Wiradipradja,  E.  S.  (2006). Tanggung  Jawab  Perusahaan  Penerbangan  Terhadap  Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, . Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis.
Zulaichah.  (2014). Pengaruh  Fasilitas  Bandar  Udara  Terhadap  Kinerja  Ketepatan  Waktu Maskapai Penerbangan. Perhunungan Udara, 30 (4), 223–234.

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.
Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Peraturan  Mentri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011  Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut Angkutan Udara.
Peraturan  Mentri  Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatan Penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.