## PENGARUH PENGAWASAN OLEH KEPALA BADAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
Oleh Riska Diannazar rdiannazar@yahoo.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya  indikator  permasalahan  antara  lain  :  1).  Kepala  Badan kurang  melakukan  kunjungan  langsung  ke  tempat  kerja;  2).  Kepala  Badan  kurang  meninjau kondisi  pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan;  3).  Kepala  Badan  kurang  memberikan  arahan kepada  para  pegawai  agar  segera  menyelesaikan  tugas  tepat  pada  waktunya.  Adapun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengawasan  oleh  Kepala  Badan  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis,  untuk  mengetahui  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis,  dan  untuk  mengetahui  pengaruh pengawasan  oleh  Kepala  Badan  terhadap  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  dan  asosiatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan penyebaran  angket  kepada  39  orang  pegawai  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Ciamis pada bulan April 2018. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik sampel jenuh. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan oleh  Kepala Badan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup dengan nilai presentase sebesar 68% dan disiplin kerja pegawai di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada  pada  kategori  cukup dengan  nilai  persentase  sebesar  67,69%.  Selanjutnya  bahwa  adanya  pengaruh  pengawasan  oleh Kepala  Badan  terhadap  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Ciamis  yaitu sebesar 58,68% dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,246 >  1,706 yang berarti terdapat  pengaruh  yang  positif  antara  pengawasan  oleh  Kepala  Badan  terhadap  disiplin  kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
Kata Kunci : Pengawasan, Disiplin Kerja

## A. PENDAHULUAN
Sumber  Daya  Manusia  dalam  suatu organisasi  mempunyai  peranan  yang  sangat penting,  karena  suatu  tujuan  dalam  suatu organisasi  dapat  berhasil  atau  tidak  tergantung dari  faktor  manusia  yang  berperan  dalam merencanakan, melaksanakan
dan
mengendalikan  organisasi  yang  dipegangnya.
Untuk memperoleh pencapaian tujuan  yang telah ditetapkan,  maka  pimpinan  perlu  menggerakkan serta memantau pegawainya agar dapat mengembangkan  seluruh  kemampuan yang dimilikinya.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh pimpinan  diarahkan  untuk  meningkatkan  mutu kerja  pegawai.  Menurut  Hasibuan  (2003  :  194  – 196) mengemukakan bahwa :
Pengawasan  adalah  tindakan  nyata  dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan  pegawai.  Kedisiplinan  harus ditegakkan  dalam  suatu  organisasi.  Tanpa dukungan  disiplin  pegawai  yang  baik,  sulit
bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya.  Jadi  kedisiplinan  adalah  kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai  tujuannya.  Dengan  disiplin  yang baik  berarti  pegawai  sadar  dan  bersedia mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 17 menyatakan bahwa :  ”  Setiap  PNS  wajib  menaati  peraturan kedinasan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang berwenang”. Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Pegawai Negeri  Sipil  yang  diberi  tugas,  wewenang  dan tanggung  jawab  secara  penuh  di  lingkungan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  untuk mentaati seluruh peraturan yang ada. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  seorang  pegawai memiliki  kewajiban  yaitu  mengikuti  apel  pagi, datang  ke  kantor  tepat  waktu,  tidak  mangkir  di
saat  jam  kerja,  pulang  sesuai  dengan  jam  pulang kerja, serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Kedisiplinan  merupakan  suatu  hal  yang  menjadi tolok  ukur  untuk  mengetahui  apakah  peran manajer  atau  pimpinan  secara  keseluruhan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  atau  tidak.  Disiplin juga  merupakan  bentuk  pengendalian  diri pegawai  dan  pelaksanaan  yang  teratur  untuk menunjukan  tingkat  kesungguhan  tim  kerja dalam sebuah  organisasi. Tanpa  disiplin pegawai yang baik, sulit bagi instansi pemerintahan untuk mencapai  hasil  yang  optimal.  Disiplin  kerja pegawai  dapat  dilihat  dari  kehadiran  pegawai setiap  hari.  Ketepatan  jam  kerja,  mengenakan pakaian  kerja  dan  tanda  pengenal,  serta  ketaatan pegawai terhadap peraturan.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti  melihat  belum  optimalnya  penerapan disiplin  kerja  pegawai  di  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat  dilihat  dari  indikator-indikator  sebagai berikut :
1. Masih  adanya  pegawai  yang  tidak  mengikuti apel  pagi.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  peserta apel pagi yang hanya berjumlah 22 orang dari 39 orang pegawai.
2. Masih  adanya  pegawai  yang  keluar  kantor  di jam  kerja  tanpa  seizin  pimpinan.  Hal  ini terlihat  dari  adanya  pegawai  yang  keluar kantor  di  saat  jam  kerja  seperti  untuk menjemput  anak  sekolah,  dan  berbelanja  di pusat perbelanjaan.
3. Kurangnya tanggung jawab  pegawai terhadap penyelesaian  tugas.  Hal  ini  terlihat  dari pembuatan  Naskah  Dinas  yang  tidak  tepat waktu.
Adapun penyebab dari beberapa permasalahan di atas  diduga  karena  kurangnya  pengawasan  oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut :
1. Kepala  Badan  kurang  melakukan  kunjungan langsung ke tempat kerja.
2. Kepala  Badan  kurang  meninjau  kondisi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Kepala  Badan  kurang  memberikan  arahan kepada para pegawai agar
segera menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Berdasarkan  latarbelakang  di  atas,  selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengawasan oleh Kepala Badan di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimana  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan oleh Kepala Badan  terhadap  disiplin  kerja  pegawai  di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Ciamis?

## B. LANDASAN TEORI
Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan  dicapai. Melalui pengawasan dapat mendeteksi sejauhmana  kebijakan  pimpinan  dijalankan  dan sampai  sejauhmana  penyimpangan  yang  terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Pengawasan merupakan proses pemantauan  pelaksanaan  dari  setiap  kegiatan, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Situmorang (Makmur, 2015:176) bahwa “Pengawasan  adalah setiap  usaha  dan  tindakan  dalam  rangka  untuk mengetahui  sejauhmana  pelaksanaan  tugas  yang dilaksanakan  menurut  ketentuan  dan  sasaran yang  hendak  dicapai”.  Sedangkan  menurut Siagian  (Makmur,  2015:176)  mengemukakan bahwa “ Pengawasan  adalah  proses  pengamatan dari  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi untuk  menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengawasan  adalah  proses untuk  menjaga  agar  kegiatan  terarah  menuju pencapaian  tujuan  seperti  yang  direncanakan. Adapun  teknik-teknik  pengawasan  sebagaimana dijelaskan Siagian (2016:115-116) yaitu :
1. Pengawasan Langsung ( Direct Control ) Yang dimaksud dengan pengawasan langsung  yaitu  apabila  pimpinan  organisasi melakukan  langsung  sendiri  pengawasan terhadap  kegiatan  yang  sedang  dijalankan oleh  para  bawahannya.  Pengawasan  ini dapat berbentuk :
a. Inspeksi langsung Inspeksi  langsung  adalah  pengawasan yang  dilakukan  secara  langsung  oleh atasan  terhadap  bawahan  pada  saat kegiatan, dilakukan.
b. On-the-spot observation On-the-spot Observation merupakan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan terhadap  bawahan  sebelum  kegiatan dilakukan.
c. On-the-spot report On-the-spot  report  adalah  laporan  yang disampaikan  bawahan  secara  langsung pada  saat  atasan  mengadakan  inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  seorang pimpinan  harus  melakukan  kunjungan langsung  ke  tempat  kerja,  meninjau kondisi  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaan, dan memberikan arahan kepada para pegawai agar segera menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
2. Pengawasan  Tidak  Langsung  ( Indirect Control )
Yang  dimaksud  dengan  pengawasan tidak  langsung  adalah  pengawasan  yang tidak  langsung  dilakukan  oleh  pimpinan tetapi  melalui  perantaraan  seperti  laporan. Laporan  tersebut  dapat  berbentuk  secara lisan  maupun  tulisan.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  seorang  pimpinan  harus memeriksa  hasil  laporan  yang  disampaikan oleh  pegawainya  dalam  bentuk  laporan kegiatan  yang  dibukukan  seperti  memeriksa laporan  absensi  pegawai  dan  memeriksa laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan  tugas  yang  diberikan  kepada pegawai. Berdasarkan hal di atas bahwa pengawasan  tidak  akan  dapat  berjalan dengan  baik  apabila  hanya  bergantung kepada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak  langsung  saja  tidak  cukup.  Bijaksana apabila  pimpinan  instansi  menggabungkan teknik  pengawasan  langsung  dan  tidak langsung dalam melakukan pengawasan.
Dalam kegiatan suatu instansi, pengawasan  sangat  penting  dalam  upaya mendorong  disiplin  guna  mencapai  mutu kerja  yang  tinggi.  Sebagaimana  ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 17  menyatakan bahwa : ” Setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”. Menurut Singodimedjo (Sutrisno, 2009:86)  mengatakan  bahwa  “Disiplin adalah  sikap kesediaan dan kerelaan
seseorang  untuk  mematuhi  dan  menaati norma-norma  peraturan  yang  berlaku  di sekitarnya”.  Selanjutnya  menurut  Terry
(Sutrisno,  2009:87)  menyatakan  bahwa “Disiplin merupakan alat penggerak karyawan.  Agar  tiap  pekerjaan  dapat berjalan  dengan  lancar  maka  harus  ada disiplin yang baik”.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  disiplin  kerja  adalah sikap  kesadaran,  kerelaan,  dan  ketersediaan seorang  pegawai  dalam  mematuhi  dan
menaati  peraturan  dan  norma-norma  sosial yang berlaku di instansi kerja.
Menurut  pendapat  yang  dikemukakan oleh  Hasibuan,  (2012:194)  bahwa  aspek yang mendukung kedisiplinan kerja adalah : 1. Ketepatan waktu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  pasal  3  angka  11  menyatakan bahwa  :  ”Setiap  PNS  wajib  masuk  kerja dan  menaati  ketentuan  jam  kerja”. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pegawai memiliki  kewajiban  yaitu  setiap  pegawai wajib  mengikuti  apel  pagi,  datang  ke kantor tepat waktu, tidak mangkir di saat jam  kerja,  pulang  sesuai  dengan  jam pulang  kerja,  serta  menyelesaikan  tugas tepat pada waktunya.
2. Penyelesaian tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil pasal 3 angka 5  menyatakan  bahwa : ”Setiap PNS wajib  melaksanakan tugas kedinasan  yang  dipercayakan  kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab”. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  setiap pegawai harus melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung  jawab,  serta  menyelesaikan tugas  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.
3. Mematuhi  semua  peraturan  dan  norma- norma sosial yang berlaku
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil pasal 3 angka 4  menyatakan  bahwa
:  ”  Setiap  PNS  wajib  menaati  segala ketentuan peraturan perundang- undangan”.  Dan  berdasarkan  peraturan tersebut  pula  yang  terdapat  pada  pasal  4 angka  1  bahwa  “Setiap  PNS  dilarang menyalahgunakan  wewenang”.  Maka berdasarkan  hal  tersebut  pegawai  harus mentaati  semua  peraturan  dan  norma- norma  sosial  yang  berlaku  dan  tidak menyalahgunakan  wewenang  yang  telah diberikan.

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian tingkat eksplanasi. Adapun menurut tingkatan
eksplanasinya,  penelitian  ini  memakai  metode deskriptif dan asosiatif. Sedangkan data penelitian  yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif.
2. Populasi dan Sampel Penelitian
Objek  atau  unit analisis dalam penelitian ini  yaitu  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis.  Adapun  populasi dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis sebanyak 39 orang. Berdasarkan populasi yang  ada,  maka  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  sampel  jenuh,  sebagaimana  yang dikemukan  oleh  Arikunto  (Pasolong,  2012:107) bahwa  “Apabila  jumlah  sampel  kurang  dari  100 maka  yang  menjadi  sampel  adalah  keseluruhan dari  populasi  yang  ada”.  Maka  jumlah  sampel dalam penelitian ini adalah 39 responden.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1) Studi kepustakaan ( library research )
2) Studi lapangan ( field research )
a. Observasi
b. Wawancara
c. Kuesioner atau Angket Penelitian
4. Teknik Analisis Data Pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua adalah dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  melalui pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Menentukan  rentang  untuk  variabel  bebas dan  variabel  terikat,  yaitu  dengan  cara skor/nilai  tertinggi  dikurangi  skor/nilai terendah, dengan nilai tertinggi 195 dan nilai terendah  39.  Maka  rentangnya  yaitu  156 dibagi  5  menghasilkan  interval  kelas  yaitu 31,2.
2) Menentukan kategori penilaian
3) Menentukan presentase
Dalam  distribusi  frekuensi,  total  skor  kenyataan dari  masing-masing  item  pertanyaan  dapat dipresentasekan  dengan  perhitungan  sebagai berikut : Total Skor Skor Ideal X 100%
Kriteria  pengukuran  variabel  ditetapkan  dengan menggunakan  pedoman untuk memberikan interpretasi presentase sebagai berikut :
Tabel 1 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Presentase Presentase Kriteria 76 – 100 % Baik 56 – 75% Cukup 40 – 55% Kurang baik < 40 % Tidak baik

## Sumber : Arikunto (1998 :246)
Selanjutnya  untuk  mengukur  hubungan antara  variabel  pengawasan  oleh  Kepala  Badan (X)  dengan  variabel  disiplin  kerja  pegawai  (Y) yaitu  rumusan  masalah  yang  ketiga,  digunakan model  analisis korelasi  dengan pengukuran skala ordinal.
Untuk  mengetahui  korelasi  antara  kedua variabel,  maka  dilakukan  uji  statistik  parametrik dengan  menggunakan  rumus  koefisien  korelasi product  moment  (r),  dengan  rumus  sebagai berikut :
r yx = ∑ xy ( ∑ x 2 ) ( ∑ y 2 ) Sumber : Sugiyono (2005 : 148)
Selanjutnya untuk memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka digunakan pedoman sebagaimana tertulis dalam tabel berikut ini : Tabel 2 Pedoman Pengukuran Korelasi Koefisien Korelasi  Indikator 0,000 – 0,199 Sangat rendah 0,200 – 0,399 Rendah 0,400 – 0,599 Sedang 0,600 – 0,799 Kuat 0,800 – 1,00 Sangat kuat Sumber : Sugiyono(2005:149) Untuk  menganalisis  data  selanjutnya,  maka digunakan  rumus  uji  koefisien  determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui  pengaruh  antara  variabel  X  terhadap naik  turunnya  variabel  Y.  Adapun  rumus  dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut :
t = r n − 2 1 − r

## D. HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengawasan oleh Kepala Badan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan  hasil  penelitian  pengawasan oleh  Kepala  Badan  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada
pada  kategori  cukup  dengan  nilai  presentase sebesar  68%  seperti  yang  diungkapkan  oleh Arikunto  (1998:246).  Hal  ini  mengandung  arti bahwa pengawasan  oleh Kepala Badan  di Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis  telah  sesuai  dengan  teknik-teknik pengawasan  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Siagian (2016:115) yaitu meliputi pengawasan  langsung  dan  pengawasan  tidak langsung. Untuk  mengetahui  mengenai  pengawasan oleh  Kepala  Badan  di  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, pembahasan hasil penelitian untuk setiap dimensi dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pengawasan Langsung Pengawasan  langsung  oleh  Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis  dipandang  cukup  baik  meskipun  belum optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  angket, wawancara  dan  observasi  yang  telah  penulis lakukan.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Siagian  (2016:115-116)  bahwa  “Pengawasan langsung  yaitu  apabila  pimpinan  organisasi melakukan langsung sendiri pengawasan terhadap  kegiatan  yang  sedang  dijalankan  oleh para bawahannya”.Oleh karena itu Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis  telah  melakukan  pengawasan  langsung terhadap  pegawainya  meskipun  hasilnya  belum optimal. Setiap indikator masih perlu ditingkatkan  terutama  mengenai  Kepala  Badan meninjau  kondisi  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaan.  Salah  satu  langkah  yang  dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pengawasan  langsung  Kepala  Badan  yaitu dengan  meninjau  kondisi  pegawai  setiap  3  kali dalam  seminggu,  hal  ini  dilakukan  agar  pegawai merasa terawasi sehingga tidak akan ada pegawai yang terleha-leha dalam bekerja.
2. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan  tidak  langsung  oleh  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Ciamis  dipandang  cukup  baik meskipun  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari hasil  angket,  wawancara,  dan  observasi  yang telah  penulis  lakukan  diketahui  Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis  telah  melakukan  pengawasan  tidak langsung  kepada  pegawainya.  Namun  setiap indikator  masih  perlu  mendapat  perhatian  dan harus  ditingkatkan  terutama  mengenai  Kepala Badan memeriksa laporan absensi pegawai. Salah satu  langkah  yang  dapat  ditempuh  dalam  rangka peningkatan  pengawasan  oleh  Kepala  Badan terutama  mengenai  Kepala  Badan  memeriksa laporan absensi pegawai adalah dengan
melakukan  pengecekan  laporan  absensi  pegawai yang  ada  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis secara rutin agar tidak adanya  kecurangan-kecurangan  pegawai  dalam memanipulasi  absensi  pegawai.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Siagian  (2016:115-116) bahwa  “Pengawasan  tidak  langsung  adalah pengawasan  yang  tidak  langsung  dilakukan  oleh pimpinan  tetapi  melalui  perantaraan  seperti laporan. Laporan tersebut dapat berbentuk secara lisan maupun tulisan”.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  seorang pimpinan  harus  memeriksa  hasil  laporan  yang disampaikan  oleh  pegawainya  dalam  bentuk laporan kegiatan yang dibukukan seperti memeriksa laporan absensi pegawai dan memeriksa  laporan  secara  tertulis  mengenai pelaksanaan  tugas yang  diberikan  kepada pegawai.
Pengawasan  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan baik  apabila  hanya  bergantung  kepada  laporan saja.  Karena  itu  pengawasan  tidak  langsung  saja tidak  cukup. Bijaksana apabila pimpinan instansi menggabungkan  teknik  pengawasan  langsung dan tidak langsung dalam melakukan pengawasan. 2. Disiplin Kerja Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  disiplin  kerja pegawai  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis  berada  pada  kategori cukup  dengan  nilai  presentase  sebesar  67,86  % seperti yang diungkapkan oleh Arikunto (1998:246).  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa disiplin  kerja  pegawai  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  telah sesuai dengan aspek-aspek disiplin kerja sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2012:194) meliputi : ketepatan waktu, penyelesaian tugas dan mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Untuk  mengetahui  mengenai  disiplin  kerja pegawai  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis,  pembahasan  hasil penelitian  untuk  setiap  dimensi  dapat  diuraikan sebagai berikut :
1. Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  yang  dimiliki  oleh pegawai  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dipandang cukup baik meskipun  belum  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari hasil angket, wawancara dan observasi yang telah penulis  lakukan . Setiap  indikator  masih  perlu ditingatkan  lagi  terutama  mengenai  pegawai datang ke kantor tepat waktu. Salah satu langkah yang yang dapat ditempuh yaitu dengan membuat
kesepakatan  antara  Kepala  Badan  dengan pegawai mengenai jenis pelanggaran apa saja dan sanksi  apa  yang  bisa  dikenakan.  Termasuk  juga di  dalamnya  mengenai  mekanisme  penjatuhan sanksi.  Seperti  pemberian  teguran  lisan  maupun tulisan  atau  pemotongan  gaji.  Sanksi  ini  akan sangat  berperan  dalam  mendorong  semangat kerja  pegawai  untuk  meningkatkan  kedisiplinan pegawai  pada  Badan  Perencanaan  pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  diwajibkan untuk  selalu  disiplin  waktu  hal  ini  didasarkan atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 53 Tahun  2010 tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 11 menyatakan bahwa :  ”Setiap  PNS  wajib  masuk  kerja  dan  menaati ketentuan  jam  kerja”.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  pegawai  memiliki  kewajiban  yaitu  setiap pegawai  wajib  mengikuti  apel  pagi,  datang  ke kantor  tepat  waktu,  tidak  mangkir  di  saat  jam kerja,  pulang  sesuai  dengan  jam  pulang  kerja, serta menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
2. Penyelesaian tugas
Penyelesaian  tugas  yang  dimiliki  oleh pegawai  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis  dipandang cukup baik meskipun  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari hasil angket, wawancara dan observasi yang telah penulis  lakukan.  Setiap  indikator  masih  perlu ditingkatkan  lagi  terutama  mengenai  pegawai menyelesaikan  tugas  tepat  pada  waktunya  dan pegawai  melaksanakan  tugas  dengan  penuh pengabdian,  kesadaran  dan  tanggung  jawab. Salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  yaitu Kepala  Badan  mengingatkan  pegawai  pada  apel pagi maupun ketika sedang waktu senggang agar segera  menyelesaikan  pekerjaannya  tepat  pada waktunya  dengan  penuh  pengabdian,  kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan  yang diharapkan.
Setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki kewajiban  untuk  selalu  melaksanakan  tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini diasarkan  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pasal  3  angka  5 menyatakan  bahwa  :  ”Setiap  PNS  wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,  kesadaran,dan  tanggung  jawab”. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  setiap  pegawai harus melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, serta menyelesaikan  tugas  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsinya.
3. Mematuhi  semua  peraturan  dan  norma- norma sosial yang berlaku
Dimensi  mematuhi  semua  peraturan  dan norma-norma  sosial  yang  berlaku  yang  dimiliki oleh  pegawai  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis  dipandang    baik meskipun  setiap  indikator  perlu  dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi. Hal ini terlihat  dari  hasil  angket,  wawancara  dan observasi yang telah penulis lakukan.
Mematuhi  semua  peraturan  dan  norma- norma sosial  yang berlaku  merupakan kewajiban bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Sebagaimana berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  pasal  3  angka  4 menyatakan bahwa : ” Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan”.  Dan  berdasarkan  peraturan  tersebut pula  yang  terdapat  pada  pasal  4  angka  1  bahwa “Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang”.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut pegawai  harus  mentaati  semua  peraturan  dan norma-norma  sosial  yang  berlaku  dan  tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan. Menurut Sutrisno (2009:86) bentuk disiplin  yang  baik  akan  tercermin  pada  suasana, yaitu :
1. Tingginya  rasa  kepedulian  pegawai  terhadap pencapaian tujuan.
2. Tingginya  semangat  dan  gairah  kerja  dan inisiatif  para  pegawai  dalam  melakukan pekerjaan.
3. Besarnya  rasa  tanggung  jawab  para  pegawai untuk  melaksanakan  tugas  dengan  sebaik- baiknya.
4. Berkembangnya  rasa  memiliki  dan  rasa solidaritas yang tinggi dikalangan pegawai.
5. Meningkatnya  efisiensi  dan  produktivitas kerja para pegawai
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  disiplin kerja  pegawai  negeri  mutlak    harus  dijalankan dan  ditegakkan  demi  tumbuh  berkembangnya suatu  aparatur  pemerintah  dalam  mengamalkan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bangsa dan negara  kepada  pegawai negeri  oleh  karena  itu  sudah  menjadi  kewajiban setiap pegawai untuk menegakkan kedisiplinan.
3. Pengaruh Pengawasan oleh Kepala
Badan  terhadap  Disiplin  Kerja  Pegawai di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  perhitungan  besarnya hubungan  antara  variabel  pengawasan  oleh Kepala Badan (X) terhadap variabel disiplin kerja pegawai (Y) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis diperoleh  nilai  koefisien  korelasinya  adalah
sebesar  0,766  yang  berarti  hubungan  antara variabel  pengawasan  oleh  Kepala  Badan  dengan variabel  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis  sebesar  0,766  yang  termasuk  kategori kuat  berdasarkan  pedoman  pengukuran  korelasi dari Sugiyono (2005:149).
Selanjutnya  untuk  mengetahui  seberapa besar  pengaruh  antara  variabel  pengawasan  oleh Kepala  Badan  dengan  variabel  disiplin  kerja pegawai  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis  berdasarkan  hasil perhitungan  hasil  nilai  koefisien  determinasinya adalah  58,68%.  Hal  ini  menunjukkan  besarnya pengaruh  pengawasan  oleh  Kepala  Badan terhadap  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Ciamis  yaitu sebesar 58,68%. Sedangkan sisanya sebesar  41,32%  adalah  indikator  yang  perlu ditingkatkan  lagi  terutama  mengenai  Kepala Badan  memeriksa  laporan  absensi  pegawai  dan pegawai datang ke kantor tepat waktu. Sebagimana dikemukakan oleh Hasibuan(2012:194)bahwa hubungan antara pengawasan dengan disiplin adalah
sebagaiberikut :
Pengawasan  dapat  merangsang  disiplin kerja  pegawai,  dengan  adanya  pengawasan pegawai  merasa  mendapat  perhatian,  bimbingan, petunjuk,  arahan  dari  pimpinan,  dan  pimpinan secara  langsung  dapat  mengetahui  kemampuan dan  kedisiplinan  setiap  individu  bawahannya untuk  memberikan  penilaian  yang  objektif.  Oleh karena  itu  dalam  sebuah  organisasi  publik maupun  organisasi  privat  mutlak  diperlukan sistem  pengawasan  yang  baik  agar  tercipta pengawasan  internal  yang  dapat  mengurangi kesalahan-kesalahan  dan  mendukung  disiplin kerja pegawai. Sementara itu Fathoni (2006:32)
menyatakan  hubungan  antara  pengawasan  dan disiplin kerja sebagai berikut :
Pengawasan  bertujuan  untuk  menjadikan sumber  daya  organisasi  memiliki  ketaatan  dan kepatuhan  untuk  mengikuti  aturan  yang  menjadi tanggungjawabnya  agar  pelaksanaan  pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik.
Dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  atau pekerjaan,  suatu  instansi  bagaimanapun  bentuk dan  bergerak  dibidang  apapun  sudah  pasti mempunyai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  banyak  sekali  usaha yang dilakukan baik itu berupa tenaga, waktu dan dana.  Agar  tujuan  dapat  dicapai  secara  efektif dan  efisien  maka  diperlukan  pengawasan. Pengawasan  dimaksudkan  agar  tujuan  dan sasaran  kegiatan  usaha  unit-unit  pemerintah
dapat  tercapai  secara  berdayaguna  dan  berhasil guna  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas pokok,  fungsi, rencana  atau program,  pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman  pelaksanaan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dengan  kata  lain  pengawasan  yang dilaksanakan  secara  teratur  akan  menghasilkan disiplin  kerja  yang  efektif  serta  merupakan motivasi  dalam  mencapai  tujuan.  Selain  itu, pengawasan  yang  dilakukan  akan  mendukung keberhasilan  pelaksanaan  tugas-tugas  organisasi untuk  mencapai  produktivitas  yang  diharapkan, karena  melalui  pengawasan  maka  para  pegawai dapat  bekerja  dengan  penuh  disiplin  dalam mematuhi  peraturan  atau  ketentuan  yang  telah ditetapkan.  Dengan  demikian,  semakin  efektif pengawasan  yang  dilaksanakan,  maka  semakin baik  pula  kedisiplinan  para  pegawai  dalam bekerja.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  diketahui bahwa  nilai  t hitung adalah  sebesar  7,246  dan berdasarkan  nilai  t tabel diketahui  bahwa  besarnya nilai  t tabel adalah  1,706.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  7,246    > 1,706  yang  berarti  kriteria  Ho  (variabel  X  dan variabel  Y  tidak  mempunyai  pengaruh  yang berarti)  ditolak  dan  Ha  (variabel  X  dan  variabel Y  terdapat  pengaruh  yang  berarti)  diterima, artinya  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara pengawasan oleh Kepala Badan terhadap disiplin kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1. Pengawasan  oleh  Kepala  Badan  di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Ciamis  telah  dilaksanakan  cukup baik. Artinya bahwa pengawasan oleh Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis telah sesuai  dengan  teknik-teknik  pengawasan sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Siagian (2016:115) yang meliputi pengawasan langsung  dan  pengawasan  tidak  langsung. Namun  beberapa  indikator  masih  perlu mendapat  perhatian  dan  harus  ditingkatkan terutama  mengenai  Kepala  Badan  memeriksa laporan  absensi  pegawai.  Selain  itu  indikator lain  yang  masih  perlu  ditingkatkan  adalah mengenai  Kepala  Badan  meninjau  kondisi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Disiplin kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Ciamis  telah  dilaksanakan  cukup baik.  Artinya  bahwa  disiplin  kerja  pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan aspek-aspek disiplin kerja sebagaimana dikemukakan  oleh  Hasibuan  (2012:194)  yang meliputi ketepatan  waktu,  penyelesaian tugas, dan  mematuhi  semua  peraturan  dan  norma- norma sosial  yang berlaku. Namun  masih ada indikator  disiplin  kerja  pegawai  yang  masih perlu ditingkatkan terutama mengenai pegawai  datang  ke  kantor  tepat  waktu  dan mengikuti apel pagi.
3. Variabel  pengaruh  pengawasan  oleh  Kepala Badan  terhadap  disiplin  kerja  pegawai  di
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Ciamis memiliki koefisien determinasi sebesar 58,68%. Artinya
menunjukan  besarnya  pengaruh  pengawasan oleh  Kepala  Badan  terhadap  disiplin  kerja pegawai di Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis  yaitu  sebesar 58,68%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  41,32% adalah  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  seperti motivasi  pemimpin,  gaya  kepemimpinan, gaya komunikasi pemimpin dan lain-lain.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah :
1. Pengaruh  pengawasan  oleh  Kepala  Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten  Ciamis  masih  perlu ditingkatkan.  Salah  satu  langkah  yang  dapat ditempuh dalam rangka peningkatan
pengawasan  oleh  Kepala  Badan  terutama mengenai  Kepala  Badan  memeriksa  laporan absensi  pegawai  adalah  dengan  melakukan pengecekan laporan absensi pegawai yang ada di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Ciamis  secara  rutin  agar  tidak adanya kecurangan-kecurangan pegawai
dalam memanipulasi absensi pegawai.
2. Disiplin kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Ciamis  masih  perlu  ditingkatkan lagi.  Salah  satu  langkah  yang  dapat  ditempuh dalam  rangka  peningkatan  disiplin  kerja pegawai  terutama  mengenai  pegawai  datang ke kantor tepat waktu adalah dengan membuat kesepakatan  antara  Kepala  Badan  dengan
pegawai  mengenai  jenis  pelanggaran  apa  saja dan  sanksi  apa  yang  bisa  dikenakan. Termasuk  juga  di  dalamnya  mengenai mekanisme penjatuhan sanksi. Seperti pemberian  teguran  lisan  maupun  tulisan  atau pemotongan  gaji.  Sanksi  ini  akan  sangat berperan  dalam  mendorong  semangat  kerja pegawai  untuk  meningkatkan  kedisiplinan pegawai pada Badan Perencanaan
pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Supaya  pengawasan  oleh  Kepala  Badan terhadap  disiplin  kerja  pegawai  di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Ciamis  dapat  ditingkatkan  maka perlu  adanya  unsur-unsur  pendukung  seperti adanya reward dan punishment , pelatihan dan refreshing secara  periodik  untuk  mendorong semangat  kerja  pegawai  agar  kedisiplinan pegawai  semakin  meningkat.  Selain  itu  perlu peningkatan
kepemimpinan yang memperhatikan prinsip-prinsip, konsisten, adil bersikap  positif  dan  terbuka  sehingga  pada akhirnya  akan  tercipta  pengawasan  oleh Kepala Badan dan disiplin kerja pegawai yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  1998. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta: Rineka Cipta Fathoni,  Abdurrahmat.  2006. Organisasi  dan Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rineka Cipta Hasibuan,  Melayu.    2003. Organisasi  dan Motivasi:  Dasar Peningkatan  Produktivitas . Jakarta:  Bumi Aksara
.  2012. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung: Refika Aditama
Pasolong,  Harbani.  2012. Metode  peneltian Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta Siagian,  Sondang.  2016. Filsafat  Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung. Alfabeta Sutrisno,  Edy.  2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: Kencana

## Dokumen Lain :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.