How to cite: Pugu, R. M. (2024) Pulau Fani di Provinsi Papua Barat Daya sebagai Pulau Terluar dan Posisi Geostrategisnya Bagi Kawasan Indo-Pasifik, Syntax Literate. (9)1,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 9, No. 1, Januari 2024
PULAU  FANI  DI  PROVINSI  PAPUA  BARAT  DAYA  SEBAGAI  PULAU TERLUAR  DAN  POSISI  GEOSTRATEGISNYA  BAGI  KAWASAN  INDO- PASIFIK
Melyana R. Pugu Universitas Cenderawasih, Indonesia Email: puguratana@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk memberikan analisa terkait pentingnya pengelolaan pulau-pulau terluar diantaranya pulau Fani yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Pengelolaan pulau-pu;au  terluar  bagi  suatu  negara  dikarenakan  pulau  terluar  seperti  Pulau  Fani merupakan batas negara terluar dari Indonesia yang ada di wilayah samudera pasifik, secara geografis letak wilayah Pulau Fani berdekatan dengan negara Palau dan juga dengan negara Filipina.  Berbagai  aktivitas  laut  di  perairan  ini  akan  memberikan  dampak  baik  positip maupun negative bagi Indonesia. Untuk itu upaya pengelolaan perlu dilakukan sehingga stabilitas  dan  kedaulatan  negara  tetap  terjamin  dan  melindungi  masyarakat  dan  bangsa. Selain  itu  pulau  Fani  juga  memiliki  pemandangan  yang  indah  dan  dapat  dijadikan persinggahan  bagi  nelayan-nelayan  dan  kapal-kapal  sehingga  perlu  dikelola  untuk meningkatkan ekonomi wilayah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu mendeskripsikan dan mencari jawaban atas permasalahan sosial atas  penelitian  ini  dengan  data-data  sekunder  yang  dipilah  dan  dipilih  sehingga mendapatkan  jawaban  atas  pentingnya  pengelolaan  pulau  Fani  sebagai  pulau  terluar  di Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Luaran  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pulau  Fani  yang letaknya  sangat  dekat  dengan  beberapa  negara  di  wilayah  Indo-Pasifik  perlu  dikelola sehingga secara internal dan eksternal bermanfaat bagi negara, bagi masyarakat local, tetapi juga bagi dunia internasional dalam hal ini perdagangan yang melintasi wilayah ini.
Kata Kunci : Geostrategis, Pulau Fani, Pulau terluar, Papua Barat Daya, Kawasan Indo-Pasifik

## Abstract
The research aims to provide an analysis related to the importance of managing the outer islands including Fani Island located in Southwest Papua Province. Management of the island-pu; The outermost au for a country because the outer islands such as Fani Island are the outermost borders of Indonesia in the Pacific Ocean region, geographically the location of Fani Island is close to Palau and also with the Philippines. Various marine activities in these waters will have both positive and negative impacts on Indonesia. For this reason, management efforts need to be carried out so that the stability and sovereignty of the state remain guaranteed and protect the community and nation. In addition, Fani island also has beautiful scenery and can be used as a stopover for fishermen and boats so it needs to be managed to improve the economy of this region. The method used in this study is the Qualitative method, which is to describe and find answers to social problems in this research with secondary data that are sorted and selected so as to get answers to the  importance  of  managing  Fani  island  as  the  outermost  island  in  Southwest  Papua
Province. The results of this research show that Fani Island which is located very close to several countries in the Indo-Pacific region needs to be managed so that internally and externally  it  is  beneficial  for  the  country,  for  local  communities,  but  also  for  the international world in this case trade that crosses this region.
Keywords: Geostrategic, Fani Island, Outlying Island, Southwest Papua, Indo-Pacific Region

## Pendahuluan
Pulau  Fani  adalah  pulau  terluar  Indonesia  yang  terletak  di  Samudra  Pasifik  dan berbatasan dengan negara Palau. Pada 2 Maret 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Pulau Fani bersama 110 pulau kecil lainnya sebagai pulau berstatus pulau-pulau kecil terluar. Status pulau tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Gischa, 2022).  Pulau Fani ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pulau ini berada di sebelah utara dari Kota Sorong dengan koordinat 1° 4′28″ LU, 131° 16′49″ BT. Secara administrasi Pulau Fani termasuk dalam wilayah Distrik/Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Pulau Fani terletak di koordinat 01° 04’ 28,02’’ LU – 131° 15’  49,04’’  BT  berada  di  perbatasan  Indonesia  dengan  negara  Palau.  Pulau  Fani mempunyai panjang 4400 meter dan lebar 500 meter dan banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa, sukun, keladi, dan pohon-pohon karang (Inounu et al., 2007). Air tawar cukup mudah ditemui, di sekeliling pulau dapat dengan mudah ditemukan air tawar dengan cara menggali  sumur  sedalam  2  meter.  Namun  di  pulau  tidak  ditemui  sungai  maupun ketinggian.  Daratan  pulau  Fani  merupakan  tanah  berkarang  di  mana  karang  lebih dominan dari tanah. Tidak dijumpai sungai, goa atau dataran tinggi. Terdapat dua tanjung yang mengarah ke timur. Pulau Fani terletak di Samudra Pasifik yang berbatasan dengan laut, dengan batas-batas: Sebelah Utara  : Negara Republik Palau; Sebelah Selatan : Pulau Igi, Pulau Miaren, dan Kepulauan Ayau; Sebelah Timur  : Kepulauan Maphia; Sebelah Barat  : Kepulauan Halmahera.
Gambar 1. Pulau Fani
Pulau ini dijaga oleh Marinir TNI Angkatan Laut, guna pertahanan dan keamanan wilayah NKRI, dengan jumlah personal kurang lebih 15 orang dan berganti setiap 4 bulan. Terlebih  letak  dari  pulau  tersebut  berada  di  tengah  tengah  Lautan  Pasifif,  yang menyebabkannya  sering  dijadikan  sebagai  tempat  berlindung  oleh  nelayan  asing  yang melakukan illegal fishing (Widiyanta, 2019). Luas pulau ini sendiri kurang lebih sekitar 7  kilometer  persegi  dan  sudah  berpenduduk,  namun  kebanyakan  warga  musiman. Penduduk  yang  ada  di  pulau  Fani  pada  umumnya  penduduk  pendatang  yang  tidak menetap.  Mereka  berasal  dari  masyarakat  Reni  dan  Rutum.  Mata  pencaharian  utama masyarakat pulau adalah sebagai nelayan, yang mana terkadang mereka melakukan barter dengan  nelayan  asing  khususnya  para  nelayan  Filipina.  Biasanya  banyak  warga  lokal yang  mencari  teripang  dan  ikan  ikan  karang  di  malam  hari.  Sementara  di  siang  hari biasanya  mereka  membuat  minyak  kelapa  dan  mencari  kopra.Bahasa  yang  digunakan oleh penduduk di sana adalah bahasa Papua, namun mereka juga lancar menggunakan Bahasa  Indonesia.  Kehidupan  sosial  sesama  masyarakat  terbilang  bagus  dan  saling menghormati antar umat beragama. Bahkan pada warga pendatang pun mereka terbilang memiliki toleransi tinggi, dengan tetap memegang hukum budaya istiadat setempat.
Dataran Pulau Fani banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa, keladi, sukun, maupun pohon pohon karang (Romadhoni et al., 2023). Daratan pulau ini kebanyakan merupakan tanah  berkarang,  bahkan  karangnya  lebih  dominan  dibandingkan  tanah.  Di  sana  tidak ditemui sungai maupun bagian dataran tinggi, pun dengan goa juga tidak dijumpai. Meski terdapat  cukup  banyak  pantai  dan  penduduknya  tidak  banyak,  namun  air  tawar  bisa dengan  mudah  ditemui.  Di  sekeliling  pulau  bisa  ditemukan  air  tawar  hanya  dengan menggali sumur kurang lebih dengan kedalaman 2 meter saja. Garis pantainya sekitar 1,5 kilometer dengan kedalaman perairan antara 60 sampai 120 meter, dan perairan dalam mencapai  lebih  dari  1.750  meter  (Tjoen,  2013).  Tipe  pantai  sepanjang  pesisir  pulau tersebut  adalah  pantai  berpasir,  berbatu,  dan  sebagian  area  memiliki  bentuk  pantai berteras. Lebar pantainya rata rata 13 meter dengan suasana yang masih begitu alami. Di sepanjang pantai banyak ditemukan pohon kelapa serta vegetasi lainnya seperti pandan, sagu,  hingga  kaswari.  jika  diukur  melalui  peta  digital,  jarak  dari  pulau  satu  ini  hanya berkisar kurang lebih 200 kilometer di sisi selatan Republik Palau.
Di  kawasan  salah  satu  pulau  terluar  di  Indonesia  satu  ini,    dapat    menemukan banyak sekali deretan pantai yang masih begitu alami dan asri (Sungkar, 2015). Terlebih letaknya yang memang jauh dari pusat kota dan keramaian, membuat pulau satu ini jarang sekali  dikunjungi  oleh  para  wisatawan  bila  dibandingkan  dengan  destinasi  lainnya  di Kepulauan Raja Ampat. Namun justru itulah daya tarik dari Pulau Fani, yang membuat para traveler pecinta alam jauh jauh datang ke sini. Apalagi diperkirakan bahwa penduduk yang meninggali pulau tersebut hanya terdapat belasan KK saja, yang terkadang pun pergi sesuai dengan musim. Membuat destinasi ini menjadi lebih eksklusif. Pantai pantainya yang  masih  perawan  memiliki  hamparan  pasir  putih  bersih  dan  jauh  dari  kata  kotor. Mengingat  bahwa  belum  banyak  aktivitas  manusia  di  sini,  sehingga  kawasannya  pun masih belum terkena berbagai polusi. Tidak hanya pasirnya saja yang bersih, namun air
laut di sekitar pantai pun terlihat begitu jernih dengan terumbu karang cantik. Pulau Fani secara  administratif  termasuk  ke  dalam  Distrik  Ayau,  Kabupaten  Raja  Ampat,  Papua Barat (Zain et al., 2022). Pulau ini berbatasan dengan Maluku Utara di sebelah Barat, dengan  Samudera  Pasifik  di  sebelah  Utara,  dengan  Pulau  Igi  dan  Miaren  di  sebelah Selatan,  dan  dengan  pulau  pulau  Mapia  pada  Kabupaten  Supiori  di  sebelah  Timur (Yuniarto, 2022). Untuk menuju ke sana, maka perlu menempuh perjalanan laut. Pulau tersebut bisa diakses menggunakan perahu motor dari Kabupaten Sorong yang jaraknya sekitar 204 km dari Kabupaten Sorong. Jarak tersebut bisa ditempuh selama kurang lebih 12 jam perjalanan bila menggunakan kapal latih milik Sekolah Tinggi Perikanan Sorong. Sementara jika menggunakan kapal motor cepat 300 PK milik Pemda Kabupaten Raja Ampat, hanya 6 jam perjalanan.
Memiliki  banyak  pantai  dengan  luas  pulau  yang  tidak  terlalu  besar,  menyusuri pantai  bisa  menjadi  salah  satu  kegiatan  menarik  yang  bisa  anda  lakukan  selama menjelajah  Pulau  Fani  (Ronsumbre,  2020).  Pasir  putih  dan  lembut  yang  ada  di  sana memang  cukup  memikat,  sehingga  anda  bisa  berjalan  di  atasnya  sembari  menikmati pemandangan sekitar. Terlebih pantai di pulau tersebut mempunyai formasi pohon kelapa yang  menghiasi  bagian  tepinya.  Adanya  pohon  tersebut  mampu  menciptakan  nuansa teduh di sepanjang garis pantai yang dilalui. Jadi meskipun anda berjalan jalan di siang hari pun, tetap akan terasa sejuk dan teduh alih alih panas menyengat. uga bisa melakukan kegiatan memancing, apalagi banyak biota laut dan ikan yang hidup di sekitar pulau. Jika kebetulan  ada  warga  lokal  yang  berkenan,  anda  bisa  diajari  cara  menangkap  ikan menggunakan  siput  atau  keong.  Di  sana  penduduk  setempat  memang  banyak  yang memanfaatkan keong atau siput untuk menangkap ikan. Karena ombaknya cukup besar, jarang  ada  orang  yang  berenang  atau  melakukan  snorkeling  di  sini.  beberapa  bagian pantai, bisa menemukan kapal sitaan yang digunakan oleh beberapa oknum untuk berburu ikan secara ilegal.
Pulau Fani menjadi destinasi wisata yang menjanjikan di karenakan potensi wisata alam dan pantai. Tak bisa di pungkiri jika dikembangkan pariwista dan aksesnya, bukan hanya keindahan alam namun posisi perbatasan wilayah dua negara bisa menjadi daya tarik tersendiri (Membilong, 2023).

## Gambar 2. Pulau Fani

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literature. Metode penelitian menggunakan metode literature review ini dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

## Pemilihan Topik dan Tujuan Penelitian
Menentukan  topik  penelitian  yang  spesifik  dan  relevan,  misalnya  "Pentingnya Pengelolaan  Pulau-Pulau  Terluar,  Studi  Kasus:  Pulau  Fani  di  Provinsi  Papua  Barat Daya”.  Sesuai  dengan  tujuan  dari  literature  review,  misalnya  untuk  menganalisis pentingnya pengelolaan pulau-pulau terluar bagi suatu negara, dengan fokus pada Pulau Fani, serta dampak-dampaknya baik secara internal maupun eksternal.

## Pengumpulan Sumber Informasi
Melakukan  pencarian  literatur  melalui  basis  data  jurnal,  buku,  dan  publikasi ilmiah terkait pentingnya pengelolaan pulau-pulau terluar, geografi Pulau Fani, dampak aktivitas laut, dan metode pengelolaan yang relevan.

## Seleksi Sumber Informasi
Memilih  sumber  informasi  yang  berkualitas,  terkini,  dan  relevan  dengan  topik penelitian. Evaluasi keandalan dan keabsahan sumber informasi yang digunakan.

## Analisis dan Sintesis Informasi
Menganalisa informasi yang terkumpul, identifikasi temuan-temuan utama, dan hubungkaitkan antar sumber informasi yang berbeda. Sintesis informasi untuk menyusun argumen-argumen yang mendukung tujuan penelitian.

## Penulisan Laporan
Menyusun  laporan  literature  review  dengan  struktur  yang  jelas,  mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Posisi  Pulau  Fani  dan  potensinya  sebagai  pulau  perbatasan  di  kawasan Samudera Pasifik
Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya kepentingan untuk melindungi wilayah perairannya.  Salah  satu  upayanya  yakni  lewat  Deklarasi  Djuanda.  pada  13  Desember 1957, sebuah deklarasi dilakukan. Adapun yang menjadi inisiator adalah Perdana Menteri Djuanda  Kartawidjaja.  Salah  satu  isi  dari  Deklarasi  Djuanda  adalah  sebagai  berikut: "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk  dalam  daratan  Republik  Indonesia,  dengan  tidak  memandang  luas  atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nailufa, 2022).
Di Indonesia sendiri telah terdapat pengaturan batas negara yang termaktub didalam Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember  1957  dikeluarkan  deklarasi  Juanda  yang  dinyatakan  sebagai  pengganti Ordonansi  tahun  1939  dengan  tujuan  adalah:  1)  Perwujudan  bentuk  wilayah  Negara Kesatuan  RI  yang  utuh  dan  bulat.  2)  penentuan  batas-batas  wilayah  Negara  Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (Archipelagic State Principles). 3) Pengaturan lalu  lintas  damai  pelayaran  yang  lebih  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  Negara Indonesia.  Deklarasi  Juanda  kemudian  dikukuhkan  dengan  Undang-Undang  No. 4/Prp/1960  tanggal  18  Februari  1960  tentang  Perairan  Indonesia.  Sejak  itu  terjadi perubahan  bentuk  wilayah  nasional  dan  cara  perhitungannya.  Laut  territorial  diukur sejauh  12  mmil  dari  titik-titik  pulau  terluar  yang  saling  dihubungkan,  sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau- pulau  nusantara  menjadi  laut  territorial  Indonesia.  Dengan  demikian  luas  wilayah territorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km2 kemudian bertambah menjadi 5  juta  km2  lebih.  Tiga  per  lima  wilayah  Indonesia  berupa  perairan  atau  lautan.  Oleh karena itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara maritime (Iriansyah, 2018).
Dari  17  Februari  1969  (Deklarasi  Landas  Kontinen)  sampai  sekarang.  Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD  1945.  Konsekuensinya  bahwa  sumber  kekayaan  alam  dalam  landas  kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara. Demi kepastian hokum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor  1  tahun  1973  tentang  Landas  Kontinen  Indonesia.  Disamping  itu  UU  ini  juga member dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas  kontinen  dan  masalah-masalah  yang  ditimbulkannya.  Zona  Ekonomi  Ekslusif (ZEE). Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Ekslusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitas 200 mil yang di hitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah : 1. Persediaan  ikan  yang  semakin  terbatas.  2.  Kebutuhan  untuk  pembangunan  nasional Indonesia. 3. ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Melalui [erjuangan panjang
di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30  April  1982  menerima  “The  United  Nation  Convention  on  the  Law  of  the  sea” (UNCLOS),  yang  kemudian  di  tandatangani  pada  10  Desember  1982  di  Montego  By, Jamaica  oleh  117  negara  termasuk  Indonesia.  Konvensi  tersebut  mengakui  atas  asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkan UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Rtifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986, Indonesia telah tercataat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya (Iriansyah, 2018).
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  memiliki  jumlah  pulau  yang  sangat  banyak Indonesia  memiliki  16.771  Pulau,  hal  ini  berdasarkan  hasil  Rapat  dipimpin  Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020. Data tersebut kemungkinan akan bertambah lagi karena adanya beberapa daerah yang belum terdata secara akurat. Diantara pulau-pulau itu, 12 di antaranya dinyatakan sebagai pulau terluar. Apa defenisi pulau terluar? Pulau- pulau Kecil Terluar (PPKT) ialah pulau-pulau kecil seluas ≤ 2000 km² dan memiliki titik- titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terdiri dari, Pulau  Rondo  di  NAD,  Pulau  Berhala  di  Sumatera  Utara,  Pulau  Nipa  dan  Sekatung  di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di NTT (Gischa, 2022).
Pemerintah telah menetapkan 111 pulau kecil terluar Indonesia melalui Keputusan Presiden  Nomor  6  Tahun  2017.  Dalam  bunyi  Pasal  1  Keppres  tersebut.  Jumlah  ini menyesuaikan  dengan  jumlah  pulau  kecil  terluar  yang  termuat  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, hanya ditetapkan sebanyak 92  pulau  kecil  terluar.Penetapan  pulau-pulau  kecil  terluar  ini  dilakukan  untuk meminimalisir  masalah-masalah  yang  kerap  mengganggu  keamanan  nasional,  seperti penjualan  tanah  pulau  kepada  pihak  asing,  dan  kepemilikan  pulau  secara  privat  oleh warga  negara  Indonesia  maupun  oleh  pihak  asing.    Menurut  Menteri  Kelautan  dan Perikanan masa itu Susi Pudjiastuti bahwa penetapan pulau-pulau ini untuk mencegah isu okupasi  atau  klaim  kepemilikan  pulau  oleh  warga  negara  lain.  Selain  itu  juga memudahkan pemerintah Indonesia agar bisa mengawasi aktivitas ilegal yang sering kali terjadi  seperti  penyeludupan  narkoba,  perbudakan,  bahkan  illegal  fishing  yang  kerap terjadi  di  wilayah  perairan  dimana  didalamnya  terdapat  banyak  pulau-pulau  terluar. Setelah  ditetapkannya  pulau-pulau  terluar  tersebut,  negara  diharapkan  bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di pulau-pulau tersebut sehingga dapat menjadi pemasukan lebih bagi negara. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2010  tentang  Pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil Terluar (Pratama, 2017).
Melansir laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil seluas sekitar 2000 km persegi dan memiliki titik-titik dasar  koordinat  geografis  yang  menghubungkan  garis  pangkal  laut  kepulauan  sesuai
dengan hukum internasional dan nasional. Pemerintah pernah mengumumkan 92 pulau kecil  terluar  Indonesia  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Dalam keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 Presiden Joko Widodo menetapkan 111 pulau kecil menjadi pulau terluar Indonesia yaitu antara lain dari Aceh hingga Papua. Aceh terdapat Pulau Simeulue Cut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Bateeleblah, Pulau Rondo, Pulau Weh; Riau terdapat Pulau Batumandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang; Sumatera Barat terdapat  Pulau Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara, Pulau Niau; Sumatera Utara terdapat Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Berhala; Lampung Pulau  Bertuah  (Pulau  Batukecil); Bengkulu terdapat  Pulau Enggano,  Pulau  Mega; Kepulauan  Riau Pulau  Berakit,  Pulau  Sentut,  Pulau  Tokong Malang Biri, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi  Kecil,  Pulau  Kepala,  Pulau  Tokonghiu  Kecil,  Pulau  Karimun,  Anak  Pulau  Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batuberantai, Pulau Putri, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun; Jawa  Barat Pulau  Batukolotok,  Pulau  Nusamanuk Banten Pulau  Deli,  Pulau Karangpabayang,  Pulau  Guhakolak; Jawa  Tengah  terdapat Pulau  Nusakambangan; Jawa  Timur Pulau  Nusabarong  (Pulau  Barong),  Pulau  Ngekel  (Pulau  Sekel)  Pulau Panikan; Bali terdapat  Pulau  Nusa  Penida; Nusa  Tenggara  Timur  (NTT) terdapat Pulau  Alor,  Pulau  Batek,  Pulau  Rote,  Pulau  Ndana,  Pulau  Sabu,  Pulau  Dana,  Pulau Mangudu; Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) Gili  Sepatang  (Pulau  Sophialouisa); Kalimantan Utara terdapat Pulau Sebatik Karang Unarang Kalimantan Timur Pulau Maratua,  Pulau  Sambit; Sulawesi  Tengah Pulau  Lingian,  Pulau  Solando,  Pulau Dolangan; Sulawesi  Utara Pulau  Bongkil  (Pulau  Bangkit),  Pulau  Mantehage,  (Pulau Manterawu),  Pulau  Makalehi,  Pulau  Kawaluso,  Pulau  Kawio,  Pulau  Marore,  Pulau Batuwaikang,  Pulau  Miangas,  Pulau  Marampit,  Pulau  Intata,  Pulau  Kakorotan,  Pulau Kabaruan; Maluku Pulau  Ararkula,  Pulau  Karerei  (Pulau  Karaweira  Besar),  Pulau Penambulai,  Pulau  Kultubai  Utara,  Pulau  Kultubai  Selatan,  Pulau  Karang  Pulau  Enu, Pulau Batugoyang Nuhuyut (Pulau Kei Besar), Pulau Larat, Pulau Sutubun, Pulau Selaru, Pulau  Batarkusu,  Pulau  Marsela,  Pulau  Metimarang,  Pulau  Letti,  Pulau  Kisar,  Pulau Wetar, Pulau Lirang; Maluku Utara Pulau Yiew Besar; Papua Barat Pulau Moff (Pulau Budd),  Pulau  Fani,  Pulau  Miossu  ; Papua Pulau  Fanildo,  Pulau  Bras,  Pulau  Befondi, Pulau Liki ,Pulau Habe, Pulau Komolom, Pulau Kolepom, Pulau Laag, Pulau Puriri data pulau ini jika sekarang disandingkan dengan pemekaran provinsi di Papua maka pulau Fani termasuk dalam Provinsi Papua Barat Daya (Setyaningrum, 2022).
Geostrategi adalah masalah penting bagi setiap bangsa baik pada masa lampau, kini, maupun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi  negara  membutuhkan  strategi  dalam  memanfaaatkan  wilayah  negarasebagai ruang  hidup  nasional  untuk  menentukan  kebijakan,  sarana  dan  sasaranperwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu teteap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis,soaial budaya. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ‘ketahanan nasional’, sehingga bisa dikatakan geostartegi adalah ketahanan
nasional itu sendiri . Ketahanan nasional itu sendiri adalah suatu kondisi dinamik suatu bangsa  yang  berisi  keuletan  dan  ketangguhan  yang  mengandung  kemampuan  dalam menghadapi  dan  mengatasi  segala  ancaman,  tantangan,  hambatan  maupun  gangguan yang  datang  dari  luar  maupun  yang  datang  dari  dalam,  yang  secara  langsung  maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara  serta  perjuangan  mencapai  tujuan  nasional.Geostrategi  Indonesia  mempunyai fungsi  sebagai  daya  tangkal.  Dalam  kedudukannya  sebagai  konsepsi  penangkalan, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan,  dan  tantangan  terhadap  identitas,  eksistensi  bangsa,  dan  negara  Indonesia dalam aspek: Ketahanan pada aspek ideologi ; Ketahanan pada aspek politik; Ketahanan pada aspek ekonomi; Ketahanan aspek sosial budaya; Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan.
Profil  wilayah  perbatasan  dengan  negara  tetangga  menunjukkan  bahwa  faktor- faktor penyebab permasalahan di wilayah pembatasan demikian banyak meliputi semua aspek  ketahanan  nasional.  Permasalahan  seragam  dan  dominan  di  semua  wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.demikian halnya pengelolaan perbatasan laut dalam hal ini pulau terluar Untuk itu pengelolaan perbatasan dalam hal ini pulau terluar perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  yang  merupakan  perpanjangan  tangan pemerintah  pusat  unutk  mengimplementasikan  peraturan  terkait  pengelolaan  pulau terluar.
Posisi Indonesia dalam Indo-Pasifik juga sangat didukung oleh letak geografis dan geostrategisnya demikian pun pulau-pulau yang dimilikinya termasuk pulau Fani.  Secara geografis dan geostrategis Pulau Fani yang merupakan bagian dari provinsi Papua barat Daya dapat dikatakan memiliki posisi yang strategis untuk menjadi penghubung dengan negara-negara terluar lainnya karena letaknya yang berada di Samudera Pasifik. Terdapat uraian terkait keadaan umum dan posisi geografis Pulau Fani dalam uraian diatas. Dapat dikatakan bahwa Pulau Fani mempunyai potensi ekonomi perdagangan dengan negara- negara di kawasan Samudera Pasifik terutama dengan negara Palau, Filipina dan negara sekitar kawasan Pasifik  dan menjadi  salah satu hub/penghubung dengan negara-negara di kawasan samudera Pasifik. Selain itu posisi Pulau Fani dapat dijadikan tujuan wisata karena  potensi  wisata  yang  dimiliki    bagi  penduduk-penduduk  negara-negara  sekitar kawasan  sehingga  meningkatkan  pendapat  daerah  dan  sekaligus  negara.  Bagi  negara penting menjaga wilayah kedaulatan  terutama pulau-pulau terluar Indonesia dengan tata Kelola  dan  efektivitas  pemanfaatan  pulau-pulau  ini  bagi  kesejahteraan  masyarakat Indonesia yang mendiami pulau-pulau ini.
Tata  Kelola  pulau  Fani  tetapi  juga  pulau  terlaur  lainnya  perlu  dilakukan  dengan mempertimbangkan posisi pulaur terluar ini sehingga hal-hal yang dapat dibangun dan dikembangkan diwilayah ini adalah sarana dan prasarana air bersih dimana di pulau Fani Sudha  terdapat  banyak  mata  air  yang  dapat  selanjutnya  di  bangun  fasilitas  penunjang seperti bak penampungan air bersih. Selanjutnya perlu pengembangan jembatan apung
karena  sebagai  pulau  terluar  dengan  kekuatan  ombak  dan  gelombang  tidak  mungkin membangun  dermaga  sehingga  penting  membangun  semacam  jembatan  atau  galangan apung yang memudahkan saat kapal dan perahu bersandar di pulau ini, selanjutnay perlu juga dibangun rumah transit layak  bagi penduduk yang datang ke pulau ini saat singgah di pulau Fani. Perlu petugas pendataan yang bukan saja dari TNI sebagai pengamanan batas  negara  tetapi  juga  dari  kantor  pemerintah  sehingga  terdapat  semacam  petugas perwakilan  CIQS  (Custom,  Migration,  Quarantine  and  security)  yang  bertugas  disana, selain itu sebagai pulau terluar penting dibangun spot-spot foto untuk digunakan oleh turis dan  pesinggah  ketika  tiba  di  pulau  ini.  Fungsi  lain  pulau  terluar  ini  nantinya  menjadi penghubung  dengan  wilayah  negara  lain  yaitu  Palau  dan  Filipina  sehingga  aktivitas perdagangan yang melewati pulau ini di kawasan Indo-Pasifik diharapkan memberikan manfaat bagi daerah setempat dan juga bagi stabilitas keamanan.
Bahwa pengelolaan pulau Fani ini juga meminimalisir kejahatan transnasional yang masuk  ke  wilayah  Papua  Barat  Daya  dan  wilayah  sekitarnya.  Seperti  Pada  Mei  2022, Polri pernah mengungkap penyelundupan delapan senjata api ilegal jenis UZI dan 40 butir amunisi  kaliber  9  mm  dari  Filipina  ke  Papua  melalui  Kepulauan  Sangihe,  dengan menggunakan jalur laut yaitu perahu kecil. Pada 2020, Polda Sulawesi Utara mengungkap penyelundupan senjata api jenis revolver hitam, dan satu butir amunisi ilegal yang diduga dari Filipina yang akan dijual ke wilayahnya untuk kemudian dikirim ke Papua Barat. Pada  tahun  yang  sama,  di  Manokwari,  Polda  Papua  Barat  membongkar  perdagangan enam pucuk senjata api dan 43 butir peluru ilegal dari Filipina. Selain ke wilayah Papua, senjata  api  illegal  dari  Filipina  juga  digunakan  kelompok  teroris  di  Indonesia  (Adhi, 2023).  Senjata-senjata  tersebut  kemudian  diselundupkan  melalui  jalur  laut  tradisional yang umumnya melewati Pulau Miangas, dan puluhan pulau kecil lain di sekitarnya untuk selanjutnya  dibawa  masuk  ke  daratan  Sulawesi  hingga  Papua.  Benny  Mamoto  yang pernah masuk dalam tim pembebasan sandera di Filipina selatan pada 2005 menyebut, rute penyelundupan senjata dari Filipina ke wilayah Indonesia bagian timur di antaranya, dari Tawau ke Nunukan, lalu dari General Santos ke Talaud, kemudian Maluku Utara dan tiba di Papua (Adhi, 2023).  Untuk itu tata Kelola perbatasan laut bagi pulau terluar perlu menjadi salah satu sasaran pembangunan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dan negara dan mengurangi dampak negative bagi stabilitas negara dan keamanan masyarakat di Papua Barat Daya dan Papua pada umumnya tetapi juga memberi nilai tambah dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

## Kesimpulan
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pulau termasuk pulau-pulau terluar antara lain Pulau Fani yang berada di bagian terluar Provinsi Papua Barat Daya. Posisi geografis dan geostrategis pulau ini bagi hubungan Indonesia dikawasan terkait Indo-Pasifik  adalah  dapat  dijadikan  Hub/penghubung  aktivitas  perdagangan  dan perekonomian  juga  sosial  budaya  dengan  negara-negara  di  sekitar  samudera  Pasifik antara lain dengan Palau, Filipina dan negara lain di sekitar kawasan ini. Sehingga dapat meningkatkan  kemampuan  ekonomi  daerah  dan  juga  negara  termasuk  efektivitas
pembangunan di sector pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu tata kelola pulau Fani sebagai pulau terluar dan perbatasan terdepan di wilayah Papua Barat Daya diharapkan  dapat  meminimalisir  aktivitas  illegal  yang  melalui  wilayah  ini  dan mengancam stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat Indonesia secara umum.

## BIBLIOGRAFI
Adhi, I. S. (2023). Pengamat: Filipina Termasuk Pemasok Utama Senpi yang Dipakai KKB di Papua . Kompas.Com. https://www.kompas.com/global/read/2023/01/13/122800070/pengamat--filipina- termasuk-pemasok-utama-senpi-yang-dipakai-kkb-di-papua?page=all.%0A Gischa, S. (2022). 12 Pulau-Pulau Terluar Indonesia . Kompas.Com.
Inounu, I., Martindah, E., Saptati, R. A., & Priyanti, A. (2007). Potensi ekosistem pulau- pulau kecil dan terluar untuk pengembangan usaha sapi potong. Wartazoa , 17 (4), 156–164.
Iriansyah,  H.  S.  (2018).  Manajemen  Strategi  Pengamanan  Wilayah  Nasional  dalam Prespektif Geopolitik dan Geostrategi Perbatasan NKRI. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara , 9 (2), 1–16.
Membilong,  M.  (2023). Mengenal  Pulau  Fani,  Pulau  Terluar  dan  Terdepan  di  Raja Ampat .  Tribunnews.Com.  https://sorong.tribunnews.com/2023/06/05/mengenal- pulau-fani-pulau-terlu
Nailufa,  N.  N.  (2022). Deklarasi  Djuanda:  Isi,  Tujuan,  dan  Dampaknya . https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/18/160000969/deklarasi-djuanda- isi-tujuan-dan-dampaknya?page=all#page2.
Pratama,  F.  (2017). Pemerintah  Tetapkan  111  Pulau  Terluar,  Mana  Saja? Detiknews.Com.  https://news.detik.com/berita/d-3444761/pemerintah-tetapkan- 111-pulau-terluar-mana-saja.%0A
Romadhoni, A. Z., Iswantono, I., & Achmad, A. (2023). Urgensi Pengadaan KRI Pulau Fani (731) dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 6 (10), 7849–7853.
Ronsumbre, A. (2020). Memitoskan Mitos (Konsep Legalitas Kepemilikan Tanah Adat di  Kabupaten  Manokwari  Propinsi  Papua  Barat). Masyarakat  Indonesia , 45 (2), 205–218.
Setyaningrum,  P.  (2022). Daftar  Pulau  Terluar  Indonesia  dari  Aceh  hingga  Papua . Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2022/01/20/141632578/daftar- pulau-terluar-indonesia-dari-aceh-hingga-papua.
Sungkar, M. (2015). Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang . Elex Media Komputindo.
Tjoen, R. K. K. (2013). Persebaran Karst di Beberapa Pulau-Pulau Terluar Indonesia dan Prospeknya pada Penelitian Arkeologi Indonesia. KALPATARU , 22 (2), 61–70.
Widiyanta,  D.  (2019).  Upaya  Mempertahankan  Kedaulatan  dan  Meberdayakan  Pulau- Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah , 10 (2).
Yuniarto,  P.  R.  (2022).  Partisipasi,  Dependensi  Dan  Interelasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Berbasis  Komunitas  di  Papua. Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional , 96–113.
Zain,  E.  M.,  Andjar,  F.  J.,  &  Hasan,  J.  A.  (2022).  Family  Financial  Management  As Family  Economic  Resilience  In  Sapordanco  Waisai  District–Raja  Ampat  West Papua. Abdimas: Papua Journal of Community Service , 4 (2), 35–41.
Copyright holder: Melyana R. Pugu (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: