## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  2, Desember 2020

## PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS
HANDLING OF RESTS ASSESSED IN JURIDICAL VIEW
Sukri Badaruddin
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sukribadaruddin@stainmajene.ac.id

## Nabila Fani Basri
Mahasisiwa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Nabilahfani7@gmail.com

## Sri Wahyuni
Mahasisiwa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
wahyuniyuni987@gmail.com

## Abstrak
Unjuk rasa  atau  demontrasi  dalam  kenyataan  sehari-hari  meimbulkan permasalahan  dalam tingkat pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa sering kali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa memakan korban jiwa.
Kata kunci :, Gerakan Unjuk Rasa; Kajian Yuridis; Massa Aksi.

## Abstract
Demonstrations or demonstrations in everyday reality cause problems at the level of implementation, although  it  is  guaranteed in  our  constitution,  the  procedures  for  conducting  demonstrations  often hurt the spirit of democracy itself. Demonstrations often turn into anarchic actions and violate the social order that has been established in society. The year 1998, at the time of the fall of Suharto, where  tens  of  thousands  of  students  took  to  the  streets  in  Jakarta,  was  a  moment  where demonstrations  could  turn  into  anarchic  acts  of  robbery,  looting  and  arson,  even  worse, demonstrations claimed lives.
Keywords:, Protest Movement; Juridical Studies; Action Mass.

## I. PENDAHULUAN
Demokrasi  mempunyai  arti  penting  bagi  masyarakat  yang  meggunakannya  sebab dengan  demokrasi  hak  masyarakat  untuk  menentukan  sendiri  jalannya  organisasi pemerintahan  sesuai  dengan  kehendaknya  dapat  dijamin.  Oleh  sebab  itu,  hampir  semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi itu selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidaklah sama.
Amin  Rais  memaparkan  sepuluh  adanya  kriteria  demokrasi  yakni  (1)  partisipasi dalam pembuatan keputusan (2) persamaan di depan hukum (3) distribusi pendapatan secara adil (4) kesempatan pendidikan yang sama (5) emapat macam kebebasan yaitu, kebebasan megeluarkan  pendapat,  kebebasan  persurat  kabaran,  kebebasan  berkumpul  dan  kebebasan beragama  (6)  ketersediaan  dan  keterbukaan  informasi  (7)  mengindahkan  etika  politik  (8) kebebasan individu (9) semangat kerjasama (10) hak untuk protes. 1
Dari  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam  Negara  yang  menganut sistem pemerintah demokrasi  terdapat  adanya pengakuan dari Negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen  kedua  telah  di  atur  dalam  pasal  28E  ayat  (3)  yang  mengatakan  setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Salah satu pilar keterbukaan dalam bidang hukum berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat pada ketentuan mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan sebagai mana di atur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagaimana di tetapkan Undang-Undang”
Perwujudan  kehendak  rakyat  secara  bebas  dalam  menyampaikan  pendapat  secara lisan  atau  tulisan  harus  tetap  dipelihara  agar  seluruh  tatanan  sosial  dan  kelembagaan  baik
1 Alfian Hamzah, 1998, Suara Mahasisawa Suara Rakyat , Risda Karya, Bandung. hal. 28
infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpanan atau pelanggaran hukum yang  bertentangan  dengan  maksud,  tujuan,  arah  dari  proses  keterbukaan  sehingga  tidak menciptakan  disintegrasi  sosial  tetapi  harus  dapat  menjamin  rasa  aman  dalam  kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang di  lindungi  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa tanggung jawab sejalan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas- batas,  rambu-rambu,  dan  asas-asas  hukum  internasional  yang  diakui  seluruh  bangsa  yang menetapkan sebagai berikut:
1. Setiap  orang  memiliki  kewajiban  terhadap  masyarakat  yang  memungkinkan pengembangan kepribadianya secara bebas dan penuh.
2. Dalam  pelaksanaan  hak  dan  kebebasanya,  setiap  orang  harus  tunduk  semata-mata pada  pembatasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dengan  maksud  untuk menjamin  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  hak  serta  kebebasan  orang-orang lain,  dan  untuk  memenuhi  syarat-syarat  yang  adil  bagi  moralitas,  ketertiban,  serta kesehjahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  ini  sama  sekali  tidak  dapat  dijalankan  secara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas perserikatan Bangsa-bangsa. 2
Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstarsi.
Dalam Undang-Undang  tersebut sesuai dengan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagianya  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  muka  umum  adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 29
seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Bertitik  tolak  dari  pendekatan  perkembangan  hukum  baik  yang  dilihat  dari  sisi kepentingan  nasional  maupun  dari  sisi  kepentingan  hubungan  antar  bangsa  maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:
1. Asas  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  artinya  harus  terjadi  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  jangan  sampai  hanya  menuntut  haknya  saja  tetapi  tidak bersedia melaksanakan kewajiban;
2. Asas  musyawarah  dan  mufakat  artinya  segala  sesuatu  diusahakan  melalui musyawarah mufakat dilandasi semangat kekeluargaan;
3. Asas kepentingan hukum dan keadilan artinya harus sesuai hukum yang berlaku dan menimbulkan kesejahteraan tidak memihak dan tidak menyengsarakan pihak lain;
4. Asas proporsionalitas yaitu asas yang meletakan segala kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial maupun etika internasional; 3
Keempat asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Berdasarkan  empat  asas  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum tersebut maka diharapkan dapat dicapai tujuan:
1. Mewujudkan  salah  satu  Hak  Asasi  Manusia  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
2. Memperoleh  perlindungan  hukum  yang  konsisten  dan  berkesinambungan  dalam mengisi kemerdekaan tersebut.
3. Meletakkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. 4
Tujuan  tersebut  dapat  dicapai  jika  berlandaskan  pada  rambu-rambu  hukum  yang memiliki  karakteristik  responsif,  dan  mengurangi  atau  meninggalkan  karakteristik  yang represif.
3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3
4 Ibid, Pasal 4
Dengan  berpegang  teguh  pada  karateristik  tersebut  maka  peraturan  pemerintah pengganti  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  kemerdekaan  menyampaikan pendapat di muka umum merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif sehingga di  satu  sisi  dapat  melindungi hak warga negara sesuai  dengan pasal  28 Undang- Undang  Dasar  1945,  dan  di  sisi  lain  dapat  mencegah  tekanan-tekanan  baik  secara  fisik maupun psikis yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam bidagn hukum.
Dengan  melihat  kondisi  yang  demikian  tersebut  pemerintah  pada  tahun  1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun tiudak menyentuh secara detail tatacara dan pelaksanaan dari  unjuk  rasa  itu  sendiri  namun  undang-undang  ini  memberikan  sedikit  hrapan  agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak perlu di warnai dengan aksi-aksi anarkis
Namun unjuk rasa atau demontrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan  dalam  tingkatan  pelaksanaan,  meskipun  telah  dijamin  dalam  konstitusi  kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seingkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula tumbangnya soeharto di mana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah  momen  di  mana  unjuk  rasa  dapat  menjadi  aksi  anarkis  berupa  perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa.
Bahkan sampai sekarang pun gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di kota Makassar, tidak lagi memperhatikan rambu-rambu dan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan terkadang disertai denga tindakan-tindakan yang melawan  hukum  berupa  pengrusakan  dan  pembakaran  yang  meimbulkan  kerugian  baik mteriil maupun immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum dengan  penelitian  ini. 5 Karena  bersifat  normatif,  maka  penelitian  ini  tidak  menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

## III. PEMBAHASAN

## Pengertian Unjuk Rasa
Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan  yang  sangat  baik.  Sejarah  dunia  banyak  bercerita  tetang  hal  ini  termasuk  yang baru saja kita alami dengan tumbangnya rezim yang selama 32 tahun berkuasa.
Terlepas  dari  maksud  di  balik  pemahaman  itu,  mahasiswa  tetap  mempunyai  andil yang besar dalam sejarah Indonesia. Diakui atau tidak mahasiswa adalah pelaku perubahan sosial yang terdepan karena mereka adalah kelompok manusia yang cerdas, pandai cekatan dan  paling  bertanggung  jawab  terhadap  perbaikan  keadaan  mengingat  masa  depan  adalah garapan mahasiswa.
Gerakan demontrasi boleh dibilang mengandung dua macam betuk secara bersamaan. Pertama,  mengembangkan  rezim  pongah  ala  orde  baru.  Menarik  untuk  disimak  bahwa “pongah dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh sekaligus juga  sangat  bodoh  dan  dungu.  Ini  menunjukkan  bahwa  di  balik  setiap  kecongkakan  dan kesombongan,  ada  kepala-kepala  kera  yang  membatu.  Kedua,  gerakan  unjuk  rasa  dan reformasi  bertujuan  menegakkan  masyarakat  yang  adil,  sejahtera,  sentosa,  makmur  dan demokratis.  Pokoknya  suatu  masyarakat  madani  yang  di  cita-citakan  oleh  setiap  manusia yang berhati nurani. 6
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Pertama. Ctk. 5. (Jakarta : Kencana Prenada Media. 2009). Hal. 93.
6 Alfian Hamzah, op.cit. hal. 8

## A. Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya
Beberapa tahun terakhir ini kata demontrasi makin marak terdengar. Entah itu  dari  perkotaan,  daerah  sub  urban  maupun  di  perkampungan  kecil.  Kata  itu  menjadi semakin popular walau mungkin tak banyak yang mengetahui arti harfiahnya selain “ramai- ramai turun ke jalan”
Seiring  dengan  jatuhnya  Soeharto  dan  masuknya  era  reformasi,  penyampaian pendapat  dimuka  umum  semakin  mendapat  tempat.  Kehidupan  demokrasi  yang  semakin berkembang  menjadikan  rakyat  paham  akan  hak-haknya  untukdapat  menyampaikan pendapat secara terbuka dan berani. Namun hal inipun membawa berbagai dampak, selain tersampaikannya  kehendak  rakyatsecara  langsung,  tidak  jarang  yang  justru  menimbulkan kerugian jiwa, moril dan materil akibat euffhoria massa.
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  asasi  yang  dilindungi  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Karenanya, dalam pelaksanaan  pendapat  tersebut  diperlukan  suasana  yang  aman,  tertib  dan  damai.  Untuk mewujudkannya, pemerintah Habibie  pada masa itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  yang disahkan tanggal 26 Oktober 1998, yang sifatnya regulatif atau mengatur bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan  pendapatnya di muka umum. Tentu dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra, disatu pihak menganggap hal ini baik demi ketertiban namun di lain pihak justru dianggap membatasi kebebasan itu sendiri.
Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, setiap penyampaian pendapat terutama di muka  umum  selalu  dihadapi  secara  represif  oleh  aparat  keamanan.  Bahkan  semua penyampaian pendapat dan keinginan masyarakat secara perorangan atau kelompok sangat dibatasi dan selalu berbenturan dengan berbagai ketentuan yang berpihak pada pemerintah, misalnya yang termuat dalam KUHPidana Pasal 510 ayat (1), (2) dan Pasal 511 bahwa untuk mengadakan  keramaian,  arak-arakan  di  jalan  umum  yang  dilakukan  untuk  menyatakan
keinginan tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain akan dikenai sanksi kurungan penjara atau denda.
Namun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1998,  setiap penyampaian pendapat tidak lagi dilarang melainkan diatur pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab, perlindungan hukum  yang konsisten dan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi warga negara dan kehidupan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Bentuk-bentuk  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  menurut  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah:
1. Unjuk  Rasa  atau  Demonstrasi,  yakni  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan  dan  sebagainya  secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai, yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat  Umum,  yakni  pertemuan  terbuka  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar Bebas, yakni kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu 7 .
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  ini  mempunyai  kemiripan dengan PERPU Nomor 2 Tahun 1998 yang dikeluarkan sebelumnya. Hanya pada bagian tertentu  saja  yang  mengalami  perubahan,  yakni  jumlah  peserta  tidak  lagi  dibatasi sebanyak 50 orang melainkan diatur setiap sampai 100 orang harus ada seseorang sampai lima penanggungjawab.
Adapun Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni:
1. Penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dilaksanakan  di  tempat-tempat  terbuka untuk umum, kecuali:
a. Di  lingkungan  istana  presiden,  tempat  ibadah,  instalasi  militer,  rumah  sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat,  dan objek- objek vital nasional.
b. Pada hari besar nasional.
7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998….. op.cit. Bab I. Ketentuan Umum. Pasal 1
2. Pelaku  atau  peserta  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dilarang  membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
3. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri
4. Pemberitahuan  secara  tertulis  tersebut,  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
5. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
6. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polri tersebut, memuat :
a. Maksud dan tujuan;
b. Tempat, lokasi dan rute;
c. Waktu dan lama;
d. Bentuk;
e. Penanggung jawab;
f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
g. Alat peraga yang digunakan;
h. Jumlah peserta.
8. Penanggung  jawab  kegiatan  wajib  bertanggung  jawab  agar  kegiatan  tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
9. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
10. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
c. Berkoordinasi  dengan  pimpinan  instansi/lembaga  yang  akan  menjadi  tujuan penyampaian pendapat
d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
11. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab memberikan  perlindungan  kemanan  terhadap-pelaku  atau  peserta  penyampaian pendapat di muka umum.
12. Dalam  pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  Polri  bertanggung jawab  menyelenggarakan  pengamanan  untuk  menjamin  keamanan  dan  ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13. Pembatalan pelaksanaan penyampian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat)  jam sebelum waktu pelaksanaan. 8
Ketentuan  yang  berlaku  di  dalam  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1998  ini diharapkan dapat mengatur dan menertibkan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak merugikan pihak lain.

## Bentuk Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bertujuan untuk melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta ikut menjamin keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945,  oleh  karena  itu  undang-undang  tersebut menjamin  pula  tentang  penanganan  unjuk  rasa  dalam  menyampaikan  pendapat  di  muka umum.
Penanganan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  terlaksana  apabila peraturan  perundang-undangan  dalam  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  yang mengharuskan atau memaksa pihak kepolisian bertindak seperti dalam perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak.
Untuk  mengukur  efektivitas  penanganan  unjuk  rasa  yang  terjadi  selama  ini,  tidak hanya  cukup  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  atau  normatif  belaka, melainkan  pula  harus  dilakukan  pendekatan  secara  sosiologis  empiris  dan  filosofis  guna mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang ditujukan tersebut, mengetahui dan memahami benar-benar perundang undangan tersebut.
Kurchinsky. B menyatakan ada empat faktor yang juga sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum, yaitu:
1. Pengetahuan tentang peraturan ( Law awareness )
8 Ibid, Bab IV, Bentuk dan Tata cara penyampaian pendapat di Muka Umum pada Pasal 9 ayat (1),(2),dan (3). Pasal 10 ayat (1), (2), (3). Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4). Pasal 11. Pasal 12 ayat (1), (2). Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 14
2. Pengetahuan tentang isi peraturan ( Law acquaintance )
3. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu ( Law attitude )
4. Prikelakuan hukum ( Legal behavior ) 9
Selanjutnya yang dimaksud dengan pengetahuan tentang peraturannya adalah apakah seseorang  mengetahui  adanya  ketentuan  itu.  Sedangkan  tentang  isinya,  adalah  apakah  ia mengetahui kewajibannya, hak-hak atau larangan dalam ketentuan itu. Dikatakan seseorang patuh  terhadap  suatu  kaidah  hokum,  ada  dua  kemungkinan,  yaitu  merupakan  sikap fundamental, tetapi juga mungkin kepatuhan disebabkan karena sikap instrumental. Dari segi mutu yang diharapkan adalah kepatuhan yang berdasarkan sikap instrumental. 10
Adapun legal  behavior atau prikelakuan hukum  ialah sikap prikelakuan teratur yang bertujuan  untuk  mencapai  keserasian  antara  ketertiban  dan  kebebasan.  Setiap  prikelakuan yang  sesuai  dengan  hukum  adalah  prikelakuan  hukum,  merupakan  salah  satu  cirri  atau criteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang tinggi”. 11
Mengukur  efektivitas  penanganan  unjuk  rasa,  harus  pada  dilihat  dari  sudut pengetahuan  dan  pemahaman  pemerintah,  pihak  kepolisian  dan  pihak  mahasiswa  serta masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan unjuk rasa agar masing-masing pihak yang bersangkutan dapat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki kaidah hukum, dalam arti pemerintah  aktif  menerima  aspirasi  sesuai  dengan  tugasnya,  dan  pihak  kepolisian  aktif melakukan  pengawasan  dan  penanganan  serta  pihak  mahasiswa  dan  masyarakat  umum mengetahui dan memahami benar hak-hak dalam menyampaikan pendapat tersebut.

## Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Unjuk Rasa
Dewasa  ini  setiap  kali  kita  membuka  Koran  atau  majalah,  mata  kita  tertarik  oleh headlines tentang  unjuk  rasa  yang  digerakkan  oleh  rasa  tidak  puas  dan  kekecewaan  atas terjadinya  ketimpangan  dan  ketidakadilan  di  berbagai  bidang,  seperti  politik,  ekonomi, budaya dan hukum.
9 Achmad Ali, 1990, Mengembara di Belantara Hukum , Hasanuddin University Press, Ujung Pandang. hal.77
10 Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum , Chandra Pratama, Jakarta, hal. 77
11 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Rajawali, Jakarta. hal. 147
Jika unjuk rasa manusia di suatu tempat berjalan dengan tertib dan teratur, di tempat lain terjadi bentrokan fisik antara pengunjuk rasa dengan kekuatan-kekuatan keamanan. Di seluruh dunia, hampir tidak ada banua atau negara dewasa ini yang pada suatu atau lain waktu tampaknya luput dari gejala unjuk rasa penuh luapan emosi, yang terkadang dibarengi dengan macam-macam cara terorisme. Kekuatan apa yang telah menarik keluar, ibarat besi berani raksasa,  dari  seluruh  pelosok  Kota  puluhan,  ratusan,  ribuan  manusia  dari  berbagai  latar belakang, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin usia yang kebanyakan tidak pernah mengenal satu  sama  lain,  lalu  menyeretnya  ke  dalam  suatu  gerombolan,  mengikatnya,  dan mengaduknya menjadi satu makhluk raksasa bersatu semangat, bersatu jiwa, bersatu suara, bersatu  gerak  berbondong-bondong  mengikuti  gerak-gerik  dan  pekikan  aspirasi  mereka, itulah gerakan demonstrasi atau unjuk rasa.
semua gerakan massa apakah itu demonstrasi atau unjuk rasa, tak peduli apa sifatnya (agamawi, rasial, sosial, nasionalis atau ekonomis), tak peduli Juga apa misinya, memiliki sekelompok ciri tertentu yang sama, semuanya mampu mebankitkan pada diri anggotanya kerelaan untuk berkoban, kecenderungan untuk bereksi secara kompak, fanatisme, harapan berapi-api, kebencian dan intoleransi, kepercayaan buta dan kepercayaan buta dan kesetiaan tunggal. 12 Semua  gerakan  tersebut,  betapapun  berbeda  dalam  doktrin  dan  aspirasinya, menarik  pegikut-pengikutnya,  yakni  manusia-manusia  yang  kecewa  dan  tidak  puas  atau frustasi.  Orang-orang    frustasi  menurut  Hoffer,  sedang  mengalami  kekecewaan  karena kegagalan-kegagalan, merasa hidupnya tersia-sia, rusak, tak tertolong, tidak ada harapa lagi. Tipe orang-orang inilah yang merupakan panen pertama dari gerakan tersebut yang mampu disatu  pihak  membangkitkan  pada  jiwa  dari  gerakan  tersebut  suatu  arti  hidup  yang  baru, dengan cara mengantuk dan melempar jauh masa kini yang sudah borbrok dan busuk itu. Di lain pihak dengan memberi gambaran dan janji-janji akan hari depan yang gemilan penuh kepuasan.
12 Eric Hoffer, 1998, Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta. hal. 8
Yap Thiam  Hiem mengatakan bahwa jika kita bertolak dari kenyataan bahwa para demonstran dan pengunjuk rasa terutama terdiri dari orang yang kecewa dan terutama terdiri dari  orang  yang  kecewa  dan  tidak  puas  dan  bahwa  mereka  terlibat  atas  kemauan  sendiri, maka  disini  diandaikan  :  (1)  bahwa  rasa  kecewa  dan  tidak  puas  itu  sendiri  dapat,  tanpa dorongan  dari  luar,  melahirkan  sifat-sifat  khas,  (2)  bahwa  teknik  paling  ampuh  untuk mempengaruhi  orang  pada  dasarnya  adalah  menanamkan  sampai  kuat  berkar  semua  bibit tingkah laku dan berbagai reaksi yang sudah ada dalam jiwa orang yang kecewa dan tidak puas itu. 13
Untuk menguji kebenaran keduananggapan ini, perlu diselidiki apa kelukesah orang yang kecewa dan tidak puas, apa reaksi mereka terhadap ini, sejauh mana semua reaksi ini dan  akhirnya  bagaimana  reaksi  ini  dapat  mempercepat  bangkit  dan  berkembangnya  suatu gerakan unjuk rasa.
Selanjutnya ada gerakan unjuk rasa yang baik. Ini memang fakta yang tepat, karena bila semua gerakan unjuk rasa mempunyai sifat dan maksud negatif, pasti semua pemerintah di  dunia  sudah  dan  akan  melarangnya.  Pemeritah  dari  Negara-negara  Barat  misalnya, mengerti bahwa unjuk rasa tidak jarang mempunyai tuntutan-tuntutan yang sah dan benar. Juga  merupakan  realisasi  hak  asasi  manusia  untuk  mengutarakan  pendapat  yang  perlu dijamin. Masalahnya adalah hanya soal menyalurkan dan mengawasi gerakan tersebut agar berjalan secara tertib da damai. 14
Dengan  mendukung  pandangan  Hoffer  kita  dapat  mengatakan  bahwa  demontrasi untuk unjuk ras merupakan gejala universal di zaman modern kita ini. Dunia kita mengenal berbagai revolusi yang degerakkan oleh agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial- polits-ekonomis yang menuntut reformasi, kemerdekaan, keadilan, peningkatan dan jaminan martabat dan harkat manusia perorongan atau berkelompok.
13 Ibid, hal. 14
14 Ibid, hal. 9

## IV. PENUTUP
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara  bahwa  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  gerakan  unjuk  rasa adalah:  Adanya  perasaan  kecewa  dan  tidak  puas  atas  terjadinya  ketimpangan  dan  ketidak adilan di bidang sosial, politik dan ekonomi, atau saluran demokrasi yang tersumbat. Sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Tidak dihormatinya lagi norma- norma adat setempat. Tidak adanya kemandirian hukum, karena hukum telah dikendalikan oleh  kekuasaan.  Dari  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  gerakan  untuk  rasa  seperti  yang dikemukakan  di  atas,  yang  paling  dominan  sebagai  faktor  yang  khas  sebagai  penyebab terjadinya unjuk rasa di Kota Makassar yaitu: Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik, dan ekonomi atau karena saluran  demokrasi  yang  tersumbat.    Sangat  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap ekonomi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 1990, Mengembara di Belantara Hukum , Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum , Chandra Pratama, Jakarta Alfian Hamzah, 1998, Suara Mahasisawa Suara Rakyat , Risda Karya, Bandung.
Aji Nugroho, A. J. I. Tinjauan Hukum Penanganan Unjuk Rasa Oleh Anggota Unit Dalmas Satsabhara Polrestabes Semarang . Diss. Universitas Wahid Hasyim, 2015.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Eric Hoffer, 1998, Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta.
Elhad, M. D. S. (2019). Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Oleh Kepolisian Resor Kendal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Pranadji,  Tri.  " Aksi  Unjuk  Rasa  (dan  Radikalisme)  serta  Penanganannya  dalam  Alam” Demokrasi” di Indonesia ." Forum penelitian agro ekonomi . Vol. 26. No. 2. 2008
Putra, I. Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, and Ida Lestiawati. " Tinjauan Yuridis terhadap  Pengamanan  Unjuk  Rasa  Oleh  Kepolisian  (Studi  di  Kepolisian  Resor Palu)." Jurnal Kolaboratif Sains 1.1. 2019.
Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 1981. Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial . Alumni,  Bandung.
,1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Rajawali, Jakarta
, 2004. Pokok-pokok Sosiologi Hukum . PT. Radja Grafindo Persada.
,  2005. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan Hukum. PT. Radja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono  dan  Abdullah  Mustafa.  1987. Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat . Rajawali Pres; Jakarta.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen ke-4