## PENDAHULUAN
Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia  telah  membuat  perubahan  politik dan  administrasi,  salah  satu  bentuk reformasi tersebut adalah perubahan pemerintahan  yang  sentralisasi  menjadi struktur  yang  terdesentralisasi.  Atas  peru- bahan  ini  dikeluarkan  Undang-  Undang  No. 32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-  Undang  No.  33  tahun
2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pe-  merintah  Pusat  dan  Daerah sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor 25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  karena  dirasa  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  perkem-  bangan  keadaan, ketatanegaraan,
dan tuntutan
penyelenggaraan oto- nomi daerah.
Berlakunya  Undang-  Undang  No.  33  tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan

## JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 4, No. 1 Juli 2021
DOI: 10.31314/jsap.4.1.31-36.2021

## PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
Siskawati D. Aliu 1 , Dharmawaty S. Makur 2 , Fitria Melynsyah Yusuf 3
1,2,3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email; Siskawatidaliu97@gmail.com,  dharmawaty@umgo.ac.id fitriayusuf@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Nov.  2019,  Disetujui: 17 Februari 2020, Publish 15 Juli 2021

## Abstract:
This research was conducted at the Regional Financial and Asset Agency of Gorontalo Utara Regency.  The  objective  was  to  see  the  effect  of  the  independent  variable,  namely  profit sharing, on the dependent variable, namely regional expenditure. This research uses a simple linear regression method. The results indicated that profit sharing has a positive and significant effect on regional spending. If the profit sharing funds are greater or have increased, regional spending will increase by 0.749, seen from the results of the regression coefficient. If the profit sharing funds have increased by 1%, then regional spending will increase by 0.749..
Keywords: Profit Sharing Fund, Regional Expenditure

## Abstrak:
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu dana bagi hasil  terhadap  variabel  dependent  yaitu  belanja  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode regresi  linear  sederhana.  Hasil  penelitian  ini  adalah  dana  bagi  hasil  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Jika  dana  bagi  hasil  semakin  besar  atau  mengalami peningkatan  maka  belanja  daerah  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,749,  dilihat  dari hasil  koefisien  regresi  jika  dana  bagi  hasil  mengalami  kenaikan  sebesar  1%  maka  belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,749.
Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah
Pusat  dan  Daerah  telah  membawa  peru- bahan  yang  mendasar  pada  sistem  dan mekanisme pengolahan peme- rintah daerah.  Menurut  Undang-  Undang  No.  33 tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan antara  pe-  merintah  pusat  dan  pemerintah dae-  rah  adalah  suatu  sistem  pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan de- sentralisasi  dengan  mempertim-  bangkan potensi,  kondisi  dan  kebu-  tuhan  daerah, serta besaran pen- danaan
penyelenggaraan  dekosen-  trasi  dan  tugas pembantuan.
Undang-Undang  tersebut  dite-  gaskan bahwa  untuk  pelaksanaan  kewenangan pemerintah daerah, pe- merintah pusat akan mentransfer  dana  perimbangan  kepada pemerin- tah daerah. Dana perimbangan ter- sebut  meliputi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil  (DBH).  Dana  perimbangan  adalah sumber  penda-  patan  daerah  yang  berasal dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  mendukung  pelaksanaan kewenangan  pemerin-  tah  daerah  dalam menyelenggara- kan tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejah-  teraan  masyarakat.  Dana  perim- bangan  tersebut  terdiri  dari  DBH,  DAU  dan DAK.  Dana  bagi  hasil  yang  di  transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  dana  bagi  hasil pajak  dan  dana  bagi  hasil  bukan  pajak (Sumber Daya Alam). Dana bagi hasil pajak sendiri  disalurkan  dengan  cara  pemindah bukuan  dari  rekenin  kas  umum  negara  ke rekening  kas  umum  daerah.  Selain  pajak, dana bagi hasil juga bersumber dari sumber daya  alam  yang  terdiri  dari  kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan  minyak  bumi,  pertambangan
gas  bumi  dan  pertambangan  panas  bumi. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan  kepada  dae-  rah  dalam  bentuk DBH dengan menggunakan prinsip by origin (daerah  penghasil)  artinya,  DBH  dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan  porsi  lebih  besar,  sedangkan daerah  lainnya  (dalam  provinsi  yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan  dengan  porsi  tertentu  yang ditetap- kan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, serta melihat reali- sasi dalam APBN.
Pemerintah  daerah  yang  berhasil menjalankan  pembangunan  daerah  dan meningkatkan  kesejah-  teraan  rakyat  tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola  Anggar-  an  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  secara  efektif  dan efisien,  APBD  merupakan  dasar  pengelola- an  keuangan  daerah  yang  merupa-  kan pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam memberikan  pe-  layanan  kepada  publik dalam  masa  satu  tahun  anggaran.  Salah satu  komponen  terpenting  dalam  APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi  fiskal  ini,  melalui  be-  lanja daerah  diharapkan  adanya  peningkatan pelayanan  di  berbagai  sektor  terutama sektor publik.
Kabupaten Gorontalo Utara
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo  yang  mengeluar-  kan  belanja daerah  dimana  peneri-  maan  dalam pengeluaran  belanja  ini  diterima  dari  dana bagi  hasil.  Kabu-  paten  Gorontalo  Utara merupak-an kabupaten yang masih
bergantung  pada  pemerintah  pusat  dengan mengandalkan sumber-sumber pen-
dapatan  yang  berasal  dari  dana  pe- rimbangan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal
Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  dana perimbangan  seluruh  Kabu-  paten  di
Provinsi  Gorontalo  pada  tahun  2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel  1.  Dana  Perimbangan  Se  Provinsi Gorontalo. 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 Kab. Boalemo Rp 474.016.061 .219 R p 592.552.343 .952 Rp 647.892.087 .000 Rp 674.265.495 .460 R p 670.704.338 .538 kab. Gorontalo Rp 678.529.823 .537 R p 728.929.737 .398 Rp 909.418.834 .742 Rp 866.050.166 .339 R p 1.002.264.18 8.745 Kota Gorontalo Rp 502.706.113 .449 R p 607.453.776 .258 Rp 735.552.658 .096 Rp 691.552.313 .336 R p 655.695.673 .557 Kab. Pohuwato Rp 529.420.117 .045 R p 557.693.945 .239 Rp 704.826.853 .880 Rp 641.292.929 .981 R p 702.676.142 .423 Kab.  Bone Bolango Rp 480.946.361 .522 R p 513.801.273 .246 Rp 679.378.540 .658 Rp 628.335.535 .038 R p 699.012.975 .688 Kab.  Gorontalo Utara Rp 399.219.336 .046 R p 440.732.018 .654 Rp 559.219.121 .856 Rp 561.710.795 .522 R p 566.177.872 .163
Sumber: Direktorat Jenderal Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat dilihat  bahwa  Provinsi  Goron-  talo  pada tahun  2014-2018 khusus-  nya  di Kabupaten Gorontalo  Utara  masih  bergantung  pada dana  pe-  rimbangan  yang  berasal  dari peme- rintah pusat.
Berdasarkan
fakta dilapangan khususnya  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara terdapat  masalah  dalam  peng-  alokasian dana  bagi  hasil,  pemerin-  tah  daerah  belum sepenuhnya  mem-  bagi  hasilkan  seluruh jenis  peneri-  maan  pajak  daerah.  Ada delapan  jenis  pajak  yang  oleh  dipungut pemerintah  daerah  Kabupaten  Go-  rontalo Utara diantaranya :
1.  Pajak hotel
2.  Pajak restoran
3.  Pajak hiburan
4.  Pajak penerangan jalan
5.  Pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan (Bahan Galian C)
6.  Pajak parkir
7.  Pajak air tanah
8.  Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
Namun  pajak  yang  di  bagi  hasilkan pemerintah  daerah  (Pemda)  hanya  satu
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek pungutan  ini  ada  di  desa,  dari  pungutan  ini Pemda  mem-  bagi  hasilkan  penerimaan daerah. Selanjutnya penerimaan ini dibagi hasilkan,  sebagian  di  tahan  di  Kabu- paten  Gorontalo  Utara  sebagian  un-  tuk kepentingan  desa.  Untuk  desa  dana  bagi hasil yang diterima berda- sarkan penerimaan,  ada  beberapa  indikator  yang dipakai  Pemda  untuk  menghitung  berapa hak desa dalam satu kali penerimaan, untuk PBB  indikator  perhitungan  dana  bagi  hasil ber-dasarkan  target  penerimaan,  jumlah penetapan  dan  besaran  pe-  nerimaan  yang disetor.  Di  Kabu-  paten  Gorontalo  Utara terdapat 123 desa, semua desa  dapat dana bagi  hasil  pajak  tetapi  tidak  semua  jenis pajak  yang  dialokasikan  oleh  Pem-  da, besaran  dana  transfer  yang  dite-  rima masing-masing desa itu berbeda berdasarkan penetapan pa- jak dan realisasi pajak di desa itu.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hadi Sasana  (2010)  dengan  judul  Flypa-  per Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,  dan  Pen-  dapatan  Asli  Daerah Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Provinsi  Di Indonesia,  juga  mengatakan  bahwa  dana bagi hasil  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  belanja  dae-  rah  dengan  koefisien 1,19.  Hasil  ini  memberikan  dukungan terhadap  hi-  potesis  dua  yang  menyatakan bah-  wa  terdapat  hubungan  positif  dan signifikan  antara  dana  bagi  hasil  ter-  hadap belanja  daerah.  Dan  hal  ini  juga  sejalan dengan  teori  yang  me-  nyatakan  bahwa dana bagi hasil dapat di mendorong belanja daerah  untuk  kegiatan-kegiatan  prioritas pembangunan  nasional.  Presentase  dana bagi hasil 35,2% yang dilihat dari Adjusted R Square nya,  ini  mengindikasikan  bahwa pemerintah
daerah masih memiliki ketergantung-  an  yang  besar  terhadap pemerintah pusat dalam membiayai
pengeluar-  an  dan  belanja  daerah.  Namun de-  mikian,  dalam  jangka  panjang,  keter- gantungan  semacam  ini  harus  se-  makin kecil.  Menurut  Alfan  (2009)  berbagai investasi  yang  dilakukan  pemerintah  daerah diharapkan  memberikan  hasil  positif,  agar peme-
rintah  daerah  lebih  mandiri  dalam memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya yang  ada  di  daerahnya  untuk  dapat memenuhi  belanja  daerah  dan  tidak bergantung  pada  pemerintah  pusat  dalam hal  membiayai  pe-  ngeluaran  dan  belanja pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  me-  tode penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif dilihat  dari  segi  tujuan,  penelitian  ini  dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta  atau  mendeskripsikan  statistik,  dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep,  mengem-  bangkan  pemahamaan atau  mende-  skripsikan  banyak  hal.  Dilihat dari  segi  tujuan  penelitian  ini  digunakan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap  belanja  daerah  di  Kabupaten Gorontalo  Utara.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  regresi  linier sederhana  ber-  tujuan  untuk  mengetahui arah hu- bungan antara variabel independen (X)  dana  bagi  hasil  dan  variabel dependen  (Y)  belanja  daerah  apa-  kah berpengaruh positif atau negatif. Persamaan regresi yang digunakan adalah :
Ŷ = a+bX Keterangan: Ŷ = Belanja Daerah a  =  Koefisien  Konsanta  b  =  Koefisien Regresi X= Dana Bagi Hasil

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Laporan  Reali-  sasi  Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah Kabupaten Go-rontalo  Utara  yaitu  pada  tahun  2014- 2018.  Adapun  variabel  bebas  dalam  pene- litian  ini  adalah  dana  bagi  hasil  (X)  dan variabel terikat (Y) belanja dae- rah.
a.  Deskripsi variabel bebas (X) Dana Bagi Hasil
Variabel  independen  (variabel  bebas) adalah  variabel  yang  dapat  mempengaruhi perubahan  dalam  variabel  dependen  dan mempunyai  pengaruh  positif  atau  negatif bagi  variabel  dependen  lainnya.  Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan dana yang be- rsumber APBN yang dibagihasilkan kepada  daerah  berdasarkan  angka  pr- esentase  tertentu,  perubahan  an-  ggaran DBH  menunjukkan  adanya  penyesuaian anggaran  pemda  terkait  dengan  tempat penerimaan  DBH  yang  menjadi  hak  pemda. Berdasarkan  laporan  realisasi  anggaran tahun  2014-2018  pening-  katan  dana  bagi hasil  terjadi  di  tahun  2014  sampai  dengan tahun  2018  mengalami  penurunan  dan pening- katan perubahan-perubahan anggar- an  ini  menyesuaikan  dengan  ang-  garan pemda.
Tabel  2  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Dan  Bukan Pajak 2014-2018
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun DBH Pajak dan Bukan Pajak 2014 Rp 14.467.148.812 2015 Rp 11.703.237.654 2016 Rp 14.084.121.856 2017 Rp 11.277.346.346 2018 Rp 9.456.217.835
b.  Deskripsi  variabel  terikat  (Y) Belanja Daerah Variabel  dependen  (variabel  terikat) yaitu  variabel  yang  menjadi  fokus  utama dalam sebuah pene- litian atau pengamatan. Variabel  de-  penden  dalam  penelitian  ini adalah  belanja daerah. Belanja daerah ada- lah  semua  pengeluaran  dari  reke-  ning  kas umum  daerah  yang  me-  ngurangi  ekuitas dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran yang  tidakakan  diperoleh  pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Pengukurannya diukur dengan: BD= BTL + BL Keterangan: BD = Belanja Daerah BTL= Belanja Tidak Langsung BL = Belanja Langsung
Belanja daerah Kabupaten Go- rontalo
Utara berdasarkan laporan realiasasi anggaran pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  seperti  pada tabel dibawah ini :
Tabel 3 belanja daerah 2014-2018 Tahun  Belanja daerah 2014 Rp 433.005.354.562 2015 Rp 567.723.939.013 2016 Rp 676.214.424.236 2017 Rp 711.893.453.557 2018    Rp 712.114.157.238 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Hasil pengujian hipotesis
melalui  regresi  linear  sederhana  ditemukan bahwa  Hipotesis  alternatif  (Ha)  da-  lam penelitian  ini  adalah  dana  bagi  hasil berpengaruh positif dan sig- nifikan terhadap belanja  daerah  di  Kabupaten  Gorontalo Utara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dana  bagi  hasil  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  belanja  daerah  dengan nilai  thitung  >ttabel  yaitu  (3,363>2,101) dengan  nilai  signifikansi  adalah  0,003  ini
artinya  lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas 0,05 (0,003 < 0,05).
Dengan  demikian  hipotesis  alternatif yang  menyatakan  bahwa  dana  bagi  hasil mempunyai  penga-  ruh  yang  signifikan antara  masing-  masing  variabel  bebas dengan  variabel  terikat  diterima.  Hasil  dari koefisien regresi menunjukkan bah- wa dana bagi  hasil  mempunyai  hubungan  yang searah  dengan  be-  lanja  daerah,  yang artinya  bahwa  ketika  dana  bagi  hasil semakin besar atau mengalami peningkatan maka  belanja  daerah  akan  mengalami peningkatan sebesar 0,749, dilihat dari hasil koefisien  regresi  jika  dana  bagi  hasil mengalami kenaikan se- besar   1%   maka belanja      daerah  mengalami  peningkatan sebesar  0,749.  Jadi  ketika  dana  bagi  hasil semakin  besar  maka  akan  berdam-  pak positif  terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini bermakna  bahwa  dana  bagi  hasil  ikut meningkatkan  anggaran  belanja  daerah, hasil  ini  memberikan  penjelasan  bahwa kabupaten  yang  mendapatkan  dana  bagi hasil  yang  besar  akan  cenderung  memiliki be-  lanja  daerah  yang  besar  pula.  Hasil  ini memberikan  adanya  indikasi  yang  kuat bahwa  perilaku  belanja  daerah  akan  sangat dipengaruhi  dari  sumber  penerimaan  dana bagi  hasil.  Da-  na  bagi  hasil  merupakan sumber  pendapatan  yang  cukup  potensial dan  merupakan  salah  satu  modal  dasar pemerintah  dalam  mendapat-  kan  dana pembangunan  dan  meme-  nuhi  belanja daerah  yang  bukan  bersumber  dari  PAD selain DAU dan DAK.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  belanja  daerah  di  Kabupaten Goron-  talo  Utara.  Koefisien  regresi  jika dana  bagi  hasil  mengalami  kenaikan
sebesar 1% maka belanja daerah mengalami  peningkatan  sebesar  0,749  jadi ketika  dana  bagi  hasil  semakin  besar  maka akan  ber-  dampak  positif  terhadap  belanja daerah.  Hal  ini  bermakna  bahwa  dana  bagi hasil  ikut  meningkatkan  anggaran  belanja daerah,  hasil  ini  memberikan  penjelasan bahwa ka- bupaten yang mendapatkan dana bagi  hasil  yang  besar  akan  cenderung memiliki  belanja  daerah  yang  besar  pula. Dapat  dilihat  dari  dana  dana  perimbangan pada  tahun  2015 mengalami kenaikan  yang cukup signifikan
Nilai  koefisien  determinasi  sebesar 0,386. Nilai ini berarti bahwa sebesar 38,6 % belanja  daerah  di  Kabupaten  Gorontalo Utara  dijelaskan  oleh  dana  bagi  hasil. Sementara  itu  sebesar 61,2variabel-variabel yang tidakdima- sukkan dalam penelitian ini.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  peneliti  memberikan saran sebagai berikut:
Sebaiknya  pemerintah  Ka-  bupaten Gorontalo  Utara  agar  mengoptimalkan pembagian  da-  na  bagi  hasil  ke  desa  agar bisa  mendapatkan  ketambahan  dana  untuk mendanai belanja daerah
Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  dalam pemilihan data  menggunakan  rentang  waktu yang  lebih  panjang  dan  data  terbaru, menambah variabel-variabel  penelitian sepert  jenis-jenis  penerimaan  pemerintah daerah lainnya, dan variabel  non  keuangan seperti  kebijakan  pemerintah,  hal  ini bertujuan agar hasil  yang  diperoleh  lebih bervariasi  dapat  memberikan  hasil  yang berbeda atau sama.

## REFERENSI
Arikunto,  S. 2013 . Prosedur  Peneliti-  an Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Rineka Cipta
Erlina,  2008. Metodologi  Penelitian  Bisnis  : Untuk  Akuntansi  dan  Manajemen , Edisi2,  Cetakan  pertama,  USU  Press, Medan
Halim,  Abdul  2004. Akuntansi  Ke-  uangan Daerah , Edisi Revisi, Salemba Empat,Jakarta.
--------------,  2010.  Akuntansi  Keu-  angan Daerah,  Penerbit  Salem-  ba  Empat, Jakarta
Halim,  Abdul  &  Mujib  Ibnu  2009 ,  Problem Desentralisasi  dan  Pe-  rimbangan Pemerin-  tahan  Pusat  dan  Daerah ,
Seko-  lah  Pasca  Sarjana  UGM,  Edisi Pertama, Yogyakarta Kusnandar, Siswantoro Dodik 2012, Pengaruh Dana Alokasi Umum,Pendapatan  Asli  Daerah  ,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal. Simposium Akuntansi XV, Banjarmasin. Noordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat,
Jakarta.
Nurlan  Darise.  (2008). Akuntansi  Keuangan Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). Jakarta: Indeks.
Subana,  Sudrajat,  2005, Dasar-  Dasar Penelitian  Ilmiah ,  Ban-  dung:  Pustaka
Setia