## MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PAMEKASAN
*Rina Nur Azizah 1), Nur Fathin Luaylik 2) , Erina Saputri 3)
1), 2), 3) Program Studi Administrasi Publik Universitas Madura, Indonesia
*Email Korespondensi : rina_nurazizah@unira.ac.id
Diterima Redaksi: 10-07-2023 | Selesai Revisi: 14-09-2023 | Diterbitkan Online: 05-09-2023

## Abstrak
Berdasarkan  Peraaturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  Nomor  7  Tahun  2019  tentang penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pamekasan  berupaya  menuntaskan  kemiskinan, sasarannya adalah perempuan miskin. Tujuannya adalah mengembangkan kewirausahaan sendiri sehingga kehidupan perekonomiannya akan teratasi. Program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi lokal dapat diukur dengan menggunakan model Harvard karena model pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Pendekatan efisiensi Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Jenis  data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari hasil wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pegendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Pamekasan.  Hasil  penelitian  yang  dicapai  dengan  membandingkan  teori  yang  ada terkait  dengan  pemberdayaan  perempuan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  perempuan. Indikator  pertama  Indikator  keluaran (output  indicator) dari  beberapa  program  tersebut  yang paling  terlihat  berhasil  adalah  program  PEKA  (Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga). Indikator kedua adalah Indikator hasil (income indicator) pada program PEKA (Pemberdayaan Perempuan  Kepala  Keluarga)  menunjukkan  keberhasilan  program  bahwa  perempuan  kepala keluarga mampu menunjang ekonomi berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh dari program pemberdayaan  tersebut.  Indikator  ketiga  adalah  Indikator  dampak (impact  indicator) ditandai perempuan sasaran program PEKA sudah mampu mengembangkan ketrampilan mereka sehingga mampu hidup layak dalam menunjang perekonomian keluarganya.
Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan; Kemiskinan; Kabupaten Pamekasan

## Abstract
Based  on  Regional  Regulation  of  Pamekasan  Regency  Number  7  of  2019  concerning  Poverty Management, Pamekasan Regency seeks to eradicate poverty, the target is poor women. The goal is self-entrepreneurship so that economic life will develop well. Local economy-based women's
empowerment  programs  can  be  measured  using  the  Harvard  model  because  the  women's empowerment model in Pamekasan Regency is based on an efficiency approach. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The type of data collected in this study is qualitative data using primary data, namely data obtained directly from interviews with the Office of Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning, Pamekasan Regency. The research results were achieved by comparing existing theories related to women's empowerment in improving women's welfare. The first indicator is the PEKA program (Empowerment of Female Heads of Family). The second indicator is the income indicator  in  the  PEKA  (Empowerment of  Female  Heads  of  Family) program,  which shows the success of the program in that women heads of households are able to support the economy based on  the  capabilities  obtained  from the empowerment  program.  The  third  indicator  is an  impact indicator (impact indicator) which indicates that the target women of the PEKA program have been  able  to  develop  their  skills  so  that  they  are  able  to  live  a  decent  life  in  supporting  their family's economy.
Keywords : Women's Empowermen; Poverty, Pamekasan Regency

## PENDAHULUAN
Perempuan  saat  ini  tidak  hanya  berperan  dalam  satu  pembangunan,  hal  ini  bisa dilihat dari peran perempuan dalam lingkungan keluarganya yang mampu meningkatkan perekonomian  keluarganya.  Dikatakan  peningkatan  peran  perempuan  dalam  hal peningkatan  perekonomian  keluarga  mengarah  pada  pemberdayaan  perempuan. Pemberdayaan  perempuan  merupakan  tantangan  global  karena  secara  tradisional perempuan masih berada dibawah kendali laki-laki. Perempuan tidak diharapkan untuk memperngaruhi proses pengambilan keputusan dari tingkat domestik hingga nasional. Di tingkat  keluarga,  sikap  yang  menganggap  laki-laki  sebagai  kepala  rumah  tangga  masih ada,  yang  membatasi  suara  perempuan  untuk  mempengaruhi  alokasi  sumber  daya domestik. Pada dasarnya pengarusutamaan gender (PUG) adalah menarik perempuan ke dalam  arus  utama  pembangunan  bangsa  dan  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan  gender  di  dalam  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  melalui perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanismemekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan  kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan.  Lebih  nyata  penyelenggaraan  PUG
dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah  pemenuhan  jangka  pendek,  seperti  penyediaan  lapangan  pekerjaan,  pelayanan kesehatan,  pemberantasan  buta  aksara  dan  sebagainya.  Pemenuhan  kebutuhan  strategis merupakan kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi  subordinasi  perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki- laki  dan  perempuan  benar-benar  sudah  memperoleh  akses  yang  sama  terhadap sumberdaya  pembangunan,  dan  memperoleh  manfaat  sama  dari  hasil  pembangunan (Wiasti,  2017).  Dalam  penyelenggaraannya  PUG  bertujuan  untuk  mencapai  kebutuhan praktis dan strategi kebutuhan gender. Tujuan PUG dalam bidang pembangunan adalah memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar memperoleh akses yang sama terhadap peningkatan perekonomian keluarga.
Pada awal tahun 2020 dunia mengalami kelumpuhan perekonomian, termasuk di Negara Indonesia. Karena kelumpuhan perekonomian diakibatkan oleh kehadiran Corona Virues  atau  yang  disebut  COVID-19.  Covid-19  pertama  kali  muncul  di  kota  Wuhan, Tiongkok.  Virus  ini  menular  ke  manusia  yang  menyebabkan  peradangan  saluran pernafasan (Pencegahan, 2020). Pandemi Covid-19 Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Bukan hanya dalam permasalahan kesehatan, namun akibat dari pandemi ini juga mengganggu aktivitas masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu 4 Kabupaten di Pulau Madura yang termasuk terkena dampak pandemi covid- 19. Berdasarkan peraaturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang penanggulangan Kemiskinan pada bagian ketiga pasal 7 dijelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Pamekasan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pamekasan  mengupayakan  hak  masyarakat  dalam  Menyusun  kebijakan  dan  strategi penanggulangan  kemiskinan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  melalui  program pemberdayaan  untuk  memperhatikan  kehidupan  berkelanjutan  yang  layak.  Kemiskinan yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda, kemiskinan yang terjadi di pedesaan berbeda dengan  kemiskinan  yang  terjadi  di  perkotaan.  Kemiskinan  yang  terjadi  di  pedesaan disebabkan karena masalah pertanian, akan tetapi kemiskinan yang terjadi di perkotaan
disebabkan oleh beberapa masalah yang lebih kompleks. Salah satunya adalah kemiskinan yang  terjadi  di  pedesaan  sangat  berpengaruh  pada  kemiskinan  di  perkotaan  karena penduduk miskin  yang ada di  pedesaan menyebabkan arus migrasi  semakin  meningkat sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran diperkotaan semakin bertambah.  Dalam menanggulangi kemiskinan ada beberapa upaya antara lain menyediakan kebutuhan dasar serta menyediakan perluasan kesempatan kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Stratistik jumlah prosentase masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 sebanyak 126 ribu jiwa lebih pada tahun 2021 atau 13,93 persen. (bps.go.id). Pasca Pendemi Covid-19 Kabupaten Pamekasan berupaya menuntaskan kemiskinan, terutama sasarannya adalah perempuan di wilayah Kabupaten Pamekasan,  karena  pemeritah  Kabupaten  Pamekasan  merasa  bahwa  banyak  jumlah perempuan  yang  menganggur  dan  tidak  memiliki  ketrampilan  untuk  memperoleh penghasilan.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilaksanakan  suatu  program  ekonomi  kreatif  salah satunya adalah program  pemberdayaan perempuan. Menurut Hawkins, ekonomi kreatif merupakan  ekonomi  yang  input  dan  outputnya  berupa  gagasan.  Ekonomi  kreatif digerakkan oleh industri kreatif yakni industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan  serta  bakat  individu  untuk  menciptakan  kesejahteraan  serta  lapangan pekerjaan  melalui  penciptaan  dan  pemanfaatan  daya  kreasi  dan  daya  cipta  individu (Setyadi & Budiarto, 2020). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  masyarakat  dalam  bidang  kewrausahaan.  Agar  pelaksanaannya  berjalan dengan  baik,  maka  program  pemberdayaan  perlu  dirancang  dan  dilaksanakan  secara bertahap  dan  berkelanjutan.  Tujuannya  adalah  guna  mengembangkan  kewirausahaan sendiri  sehingga  kehidupan  perekonomiannya  akan  teratasi.  Oleh  sebab  itu,  ilmu pemberdayaan perlu diterapkan dalam mengembangkan kewirausahaan. Semua program pemberdayaan  perempuan  perlu  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan akan terlaksana dengan lancar. Dalam kajian administrasi publik, pemerintah berperan sebagai pelayanan dalam pembangunan dan  pemberdayaan.  Dalam  fungsi  pelayanan,  pemberdayaan  mendorong  kemandirian masyarakat dalam menciptakan kemakmuran.
Program  pemberdayaan  perempuan di  Kabupaten Pamekasan telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan Kesehatan, serta meningkatkan hidup kaum perempuan. Dalam berbagai Langkah dapat dilakukan  untuk  menciptakan  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  atau  biasa  disebut kesetaraan  gender,  sehingga  dapt  terwujud  peran  yang  seimbang  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  keluarga  untuk  bersama-sama  membangun  dan  mengembangkan perekonomian  keluarga  yang  mencapai  kesejahteraan  keluarga.  Meskipun  kesetaraan gender sudah dilakukan, namu masih terdapat banyak hal dalam kehidupan yang belum mencerminkan  adanya  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan.  Kurangnya  perhatian  dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender (Marwanti & Astuti, 2012).
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu instansi pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Paamekasan. Dalam rangka  pelaksanaan  pemberdayaan  perempuan  di  Kabupaten  Pamekasan  khususnya perempuan  miskin,  pemerintah  melaksanakan  kebijakan  antara  program  pemberdayaan perempuan  dalam  membuka  wirausaha  baru.  Sasaran  dari  program  pemberdayaan tersebut  utamanya  adalah  perempuan  miskin  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau kerampilan.  Tujuannya  adalah  meningkatkan  dan  mengembangkan  kemampuan perempuan agar dapat membuka wirausaha baru sehingga mampu meningkatkan ekonomi yang  produktif  guna  menambah  penghasilan  keluarganya.  Adapun  pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan Kelompok Peningkatan Pendapatan Aseptor sasarannya adalah pasangan usia subur. Selain itu ada program PEKA (Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga).  Salah  satu  kegiatan  program pemberdayaan perempuan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan adalah  mengembangkan  kewirausahaan  melalui  pendampingan  program  dan  pelaksana program berupa pelatihan.
Namun  setiap  program  yang  dilaksanakan  tentunya  tidak  selalu  berjalan  mulus, ada  kemungkinkan  terjadi  kendala  baik  berasal  dari  internal  dan  eksternal.  Masalah eksternal  adalah  dari  SDM.  Ibu  Mamik  selaku  kabid  Keluarga  Sejahtera  menjelaskan
bahwa  “perempuan  yang  mengikuti  program  ini  rata-rata  perempuan  yang  memiliki perekonomian  rendah,  oleh  karena  itu  menjadi  sasaran  dalam  pelaksanaan  program”. (Wawancara tanggal 29 Juni 2023).  Program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi lokal  dapat  diukur  dengan  menggunakan  model  Harvard  karena  model  pemberdayaan Perempuan  di  Kabupaten  Pamekasan  berdasarkan  Pendekatan  efisiensi  WID  yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Kerangka ini adalah salah satu analisis yang digunakan yang digunakan dalam melihat gender dalam peran dan pembangunan. Kerangka Analisis Harvard dikembangkan pada tahun 1980an di  Institut  Hubungan  Internasional  Harvard.  Kerangka  kerja  ini  merupakan  salah  satu kerangka analisis dan perencanaan gender pertama. Kerangka Harvard ini bertujuan untuk memetakkan  perbedaan  akses  dan  control  antara  perempuan  dan  laki-laki  terhadap sumberdaya dalan suatu program pembangunan serta membantu merancang proyek yang lebih efisien (Nugraheni et al., 2012). Kerangka analisis Harvard digunakan untuk melihat peran perempuan dan laki-laki dalam suatu proyek pembangunan. di dalam kerangka ini dilihat  apakah  perempuan  memiliki  kontrol  pada  pembangunan  tersebut.  Dalam pengambilan  keputusan  perempuan  dilibatkan  dalam  mengambil  keputusan  pada penggunaan sumberdaya.
Fenomena  kemiskinan  di  Kabupaten  Pamekasan  menunjukkan  hal  berbanding terbalik  dengan  potensi  yang  dimiliki  Kabupaten  Pamekasan.  Masyarakat  Pamekasan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam mengembangkan  ekonomi kreatif untuk mengembangkan  usahanya  sehingga  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan  di Kabupaten  Pamekasan.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengeanalisis  program pemberdayaan  perempuan  di  Kabupaten  Pamekasan,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mendiskripsikan  mengenai  model  rekomendasi  pemberdayaan  perempuan  dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Jadi penelitian tentang Model Pemberdayaan
Perempuan  Dalam  Mengurangi  Angka  Kemiskinan  di  Kabupaten  Pamekasan  untuk memperoleh  informasi-informasi  mengenai  keadaan  saat  ini,  dan  melihat  kaitan  antara variabel-variabel yang ada.

## Gambar 1. Kerangka Pikir Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan
Sumber: Peneliti, 2023
Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari hasil wawancara  terhadap  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Jumlah informan dalam  penelitian  ini  sebanyak  3  orang,  yaitu  Bapak  Munapik,  S.AG.  M.Pd.i,  selaku Kepala  Dinas    P3AP2KB  Kabupaten  Pamekasan,  Ibu  Mamik  selaku  Kabid  Keluarga
Sejahtera  dan  Bapak  Suprapto  selaku  bendahara  APBN.  Metode  wawancara  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  metode  studi  pendahuluan  untuk  mengetahui masalah yang ditemukan dilapangan dari informan lebih mendalam. Serta menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian,  yang  berupa  petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  program  kegiatan  pemberdayaan  perempuan  dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, catatan maupun data dari berita acara  musyawarah  dan  laporan-laporan  tertulis,  seperti  laporan  hasil  kegiatan  dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Data skunder yang diperoleh adalah  bentuk  laporan  kegiatan  program  pemebrdayaan  perempuan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pegendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Pamekasan.  Teknis  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  model  interatif  Miles  dan  Humberman  yang  terdiri  dari  beberapa  alur kegiatan,  yaitu  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  menarik kesimpulan  /  verifikasi  (Miles,  M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,  2014).  Untuk  lebih mudahnya,  teknik  analisis  data  diatas  dapat  digambarkan  melalui  sebuah  skema,  yaitu sebagai berikut:
Gambar 2. Analisis Data Interaktif
Sumber: (Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  dicapai  dengan  membandingkan  teori  yang  ada  terkait dengan pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan adalah sebuah  program  yang  memiliki  tujuan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  perempuan terutama dibidang ekonomi dalam pencapaian sinergi pada sumberdaya manusia. Dalam program  pemberdayaan  perempuan  ini  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Pamekasan  dimulai  dengan  peningkatan  sumber  daya  dalam  bidang  ekonomi.  Prioritas utamanya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  perempuan  dalam  bidang  ekonomi  dan ironisnya  perempuan  di  Kabupaten  pamekasan  sering  mengalami  ketidak  adilan  dalam pembagian  peluang  kerja  sehingga  perempuan  dianggap  tidak  mampu  meningkatkan sumber  daya  dalam  bidang  ekonomi.  Program  pemberdayaan  dalam  bidang  ekonomi diharapkan  mampu  memperoleh  akses  dalam  peningkatan  perekonomian  keluarga  dan dapat berpartisipasi dalam bidang ekonomi di masyarakat.
Indikator dirumuskan oleh perempuan tentang bagaimana mereka membayangkan pemberdayaan dan jumlah sasaran perempuan memperoleh hasil tertentu menjadi contoh dalamn tujuan masing-masing (Esquivel et al., 2008). (Kodariyah, 2015) mengemukakan bahwa  indikator  keberhasilan  pemberdayaan  perempuan  ditandai  dengan  adanya  3 indikator:
1. Indikator pertama Indikator keluaran (output indicator) menurut Kodariyah (2015 :19) menjelaskan bahwa berhasilnya pemberdayaan perempuan ditandai dengan telah diselenggarakannya  pemberdayaan  terhadap  perempuan.  Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Munapik selaku Kepala Dinas P3AP2KB menjelaskan bahwa “Di bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2022 telah menyelenggarakan program Pemberdayaan perempuan, terdapat 115 kelompok usaha dalam  peningkatan  pendapatan  aseptor.  Sasarannya  adalah  pasangan  usia  subur.” (Wawancara,  27  Juli  2023).  Selain  itu  Ibu  Mamik  selaku  Kabid  Kesejahteraan Perempuan  menjelaskan  bahwa  “program  pemberdayaan  perempuan  di  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan telah diselenggarakan beberapa program pemberdayaan  perempuan.  Dari  beberapa  program  tersebut  yang  paling  terlihat berhasil adalah program pemberdayaan perempuan program PEKA (Pemberdayaan Perempuan  Kepala  Keluarga).  (Wawancara,  27  Juli  2023).  Pada  hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan  Bapak  Suprapto  selaku  bendahara  APBN  mengungkapkan bahwa “dengan adanya APBN setiap tahun diselenggrakan program pemberdayaan, salah  satunya  adalah  program  pemebrdayaan  perempuan.  Akan  tetapi  setiap  tahun tidak selalu program pemberdayaan perempuan saja, namun sesuai dengan masalah yang terjadi dilapangan lalu direncanakan sebuah program” (Wawancara, Tanggal 27 Juli 2023). Dalam indikator ini, program pemberdayaan perempuan sudah terlaksana, program  yang  ditawarkan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan antara  lain  PEKA  (Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Kepuarga)  yang  didalamnya terdapat program pelatihan dan TTG. Selain PEKA ada juga program pelatihan menu dapur  sehat  untukj  mengatasi  stanting.  Pelatihan  menjahit,  membuat  tas  dari  kain, membuat pot dari sabut kelapa, pemanfaatan ikan dan mangrove kopi dan teh. Dari beberapa program tersebut yang paling berhasil adalah program PEKA.
2. Indikator  kedua  adalah Indikator  hasil  (income  indicator) ditandai  dengan perempuan  yang  telah  diberdayakan  mampu  berusaha  menunjang  ekonomi  sesuai dengan  keterampilan  mereka,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  program  PEKA (Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga)  menunjukkan  keberhasilan  program bahwa  perempuan  kepala  keluarga  mampu  menunjang  ekonomi  berdasarkan kemampuan  yang  telah  diperoleh  dari  program  pemberdayaan  tersebut.  Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Munapik selaku Kepala Dinas P3AP2KB menjelaskan  bahwa  “dalam  program  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga (PEKA)  perempuan  kepala  keluarga  mampu  mengembangkan  ketrampilan  yang diperolehnya  sehingga  mampu  untuk  menunjang  ekonominya  berdasarkan kemampuan  yg  dimiliki,  dengan  demikian  perempuan  kepala  keluarga  mampu mengatasi  masalah  ekonomi  kepuarganya”  (Wawancara,  Tgl  27  Juli  2023). Disamping  itu  Ibu  Mamik  selaku  Kabid  Kesejahteraan  Perempuan  menjelaskan
“Keberhasilan program PEKA ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan memang benar-benar ada keseriusan dalam melaksanakan programnya,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  ekonomi  kreatif  oleh  perempuan kepala keluarga” (Wawancara, tanggal 27 Juli 2023).
3. Indikator  ketiga  adalah Indikator  dampak  (impact  indicator) ditandai  dengan perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha,  berorganisasi  atau  bermasyarakat  dan  membentuk  perempuan  lain  guna mengembangkan keterampilan mereka. Pada indikator ketiga ini perempuan sasaran program  PEKA  sudah  mampu  mengembangkan  ketrampilan  mereka  sehingga mampu hidup layak dalam menunjang perekonomian keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Dinas  P3AP2KB  Bapak  Munapik menjelaskan bahwa “Ekonomi kreatif pada masa pasca pandemi sangat  membantu masyarakat  yang  kondisi  ekonominya  menurun,  oleh  karena  itu  Dinas  P3AP2KB mengadakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pemberdayaan  perempuan,  setelah  mengadakan  program  diharapkan  perempuan mampu  mengembangkan  ketrampilannya  sehingga  perempuan  tersebut  dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.” (Wawancara, 27 Juli 2027).
Pada  indikator  ini,  perempuan  sasaran  program  mampu  mengembangkan ketrampilannya  mulai  membuat  produksi  makanan,  mengemas  dan  memasarkan. Sehingga hasil produksinya menjadi  nilai  harga  jual tinggi  dan mampu  menambah penghasilan keluarganya.
Dari  beberapa  program  pemberdayaan  perempuan  di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Pamekasan  yang  paling  berhasil  adalah  program  PEKA (Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga)  hal  ini  dapat  dilihat  keberhasilan perempuan  dalam  mengembangkan  ketrampilannya  sehingga  mampu  meningkatkan perekonomian  keluarganya.  Program  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga (PEKA)  ini  menggunakan  model  pemberdayaan  Harvard,  model  ini  melihat  peran perempuan dan laki-laki dalam suatu proyek pembangunan. di dalam kerangka ini dilihat apakah perempuan memiliki kontrol pada pembangunan tersebut.
Kegagalan  untuk  memperhatikan  ketidaksetaraan  gender  dalam  rumah  tangga memiliki  konsekuensi  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  (Alkire  et  al.,  2013) menggunakan  indikator  perbedaan  usia,  pendidikan,  dan  asset  pada  perkawinan  antara suami  dan  istri  dalam  satu  rumah  tangga  sebagai  indikator intrahousehold  bargaining. Usia suami dan senioritas pendidikan juga telah digunakan untuk berkonotasi kontrol laki- laki  (Alkire  et  al.,  2013). Perbedaan  pendidikan  dapat  dipandang  sebagai  proksi  dari perbedaan kekuatan penghasilan, yang mempengaruhi kekuatan tawar-menawar. Terdapat 4 indikator dasar pada kekuatan pengambilan keputusan yang relative terhadap pasangan laki-laki  mereka  :  apakah  perempuan  bekerja  untuk  mendapatkan  uang,  usianya  pada pernikahan pertama, perbedaan usia antara dia dan suaminya, dan perbedaan pendidikan antara dia dan suaminya.
Program  pemberdayaan  perempuan  di  Kabupaten  Pamekasan  meliputi  program peningkatan  ekonomi  keluarga  yang  bertujuan  untuk  membentuk  kelompok  usaha peningkatan  pendapatan  keluarga,  program  PEKA  (Perempuan  Kepala  Keluarga) sasarannya  adalah  janda  atau  perempuan  yang  menjadi  tulang  punggung  keluarga, program pemberdayaan ekonomi dalam peningkatan ekonomi keluarga berupa pelatihan dan memberikan bantuan alat teknologi. Dan program yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi  berbasis  lokal  yang  berupa ecoprin (pelatihan  membuat  batik  berbahan  dasar daun).  Model  pelaksanaan  program  pemberdayaan  perempuan  melalui  model  Harvard diharapkan dapat mendukung pelaksanaan komitmen pemerintah terhadap memberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga

## KESIMPULAN
Dalam  program  pemberdayaan  perempuan  ini  di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan dimulai dengan peningkatan sumber daya dalam bidang ekonomi.  Prioritas  utamanya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  perempuan  dalam bidang  ekonomi  dan  ironisnya  perempuan  di  Kabupaten  pamekasan  sering  mengalami ketidak  adilan  dalam  pembagian  peluang  kerja  sehingga  perempuan  dianggap  tidak mampu  meningkatkan  sumber  daya  dalam  bidang  ekonomi.  Indikator  dirumuskan  oleh
perempuan tentang bagaimana mereka membayangkan pemberdayaan dan jumlah sasaran perempuan  memperoleh  hasil  tertentu  menjadi  contoh  dalamn  tujuan  masing-masing. Kodariyah  (2015:19)  mengemukakan  bahwa  indikator  keberhasilan  pemberdayaan perempuan ditandai dengan adanya 3 indikator yaitu, Indikator pertama Indikator keluaran (output  indicator) menurut  Kodariyah  (2015  :19)  menjelaskan  bahwa  berhasilnya pemberdayaan  perempuan  ditandai  dengan  telah  diselenggarakannya  pemberdayaan terhadap  perempuan.  Di  bidang  Ketahanan  Keluarga  Sejahtera  pada  Tahun  2022  telah menyelenggarakan  program  Pemberdayaan  perempuan,  terdapat  115  kelompok  usaha dalam  peningkatan  pendapatan  aseptor.  Indikator  kedua  adalah  Indikator  hasil (income indicator) ditandai  dengan  perempuan  yang  telah  diberdayakan  mampu  berusaha menunjang  ekonomi  sesuai  dengan  keterampilan  mereka,  hal  ini  dapat  dilihat  pada program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) menunjukkan keberhasilan program  bahwa  perempuan  kepala  keluarga  mampu  menunjang  ekonomi  berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh dari program pemberdayaan tersebut.  Indikator ketiga adalah  Indikator  dampak (impact  indicator) ditandai  dengan  perempuan  yang diberdayakan  telah  mampu  hidup  layak,  mampu  mengembangkan  usaha,  berorganisasi atau bermasyarakat dan membentuk perempuan lain guna mengembangkan keterampilan mereka.  Pada  indikator  ketiga  ini  perempuan  sasaran  program  PEKA  sudah  mampu mengembangkan  ketrampilan  mereka  sehingga  mampu  hidup  layak  dalam  menunjang perekonomian  keluarganya.  Model  pelaksanaan  program  pemberdayaan  perempuan melalui model Harvard diharapkan dapat mendukung pelaksanaan komitmen pemerintah terhadap memberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

## REFERENSI
Alkire,  S.,  Meinzen-Dick,  R.,  Peterman,  A.,  Quisumbing,  A.,  Seymour,  G.,  &  Vaz,  A. (2013). The women’s empowerment in agriculture index. World Development , 52 , 71–91.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Pamekasan.  2022. Jumlah  Penduduk  di Kabupaten Pamekasan. Pemkab Pamekasan.
Esquivel,  V.,  Budlender,  D.,  Folbre,  N.,  &  Hirway,  I.  (2008).  Explorations:  Time-use surveys in the south. Feminist Economics , 14 (3), 107–152.
Kodariyah,  S.  N.  (2015). PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  MELALUI  AGROWISATA KAMPUNG SAYUR DI PILAHAN REJOWINANGUN KOTAGEDE YOGYAKARTA . UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
Marwanti,  S.,  &  Astuti,  I.  D.  (2012).  Model  pemberdayaan  perempuan  miskin  melalui pengembangan  kewirausahaan  keluarga  menuju  ekonomi  kreatif  di  Kabupaten Karanganyar. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 9 (1). Miles,  M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A. Methods Sourcebook Edition 3 .
Nugraheni,  W.,  Marhaeni,  T.,  &  Sucihatiningsih,  D.  W.  P.  (2012).  Peran  dan  potensi wanita  dalam  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  keluarga  nelayan. JESS  (Journal  of Educational Social Studies) , 1 (2).
Pencegahan,  P.  (2020).  Pengendalian  Coronavirus  Disease  (Covid-19). Revisi  Ketiga Pedoman  Kesiapsiagaan  Menghadapi  Coronavirus  Disease  (COVID-19), Kementerian  Kesehatan  RI  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  Dan  Pengendalian Penyakit (P2P) , 16 .
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  7  Tahun  2019  tentang  penanggulangan Kemiskinan
Setyadi, S., & Budiarto, M. S. (2020). Potensi Dan Prioritas Industri Kreatif Skala Mikro, Kecil Dan Menengah Di Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 4 (2), 118–128.
Wiasti,  N.  M.  (2017).  Mencermati  permasalahan  gender  dan  pengarusutamaan  gender (pug). Sunari Penjor: Journal of Anthropology , 1 (1), 29–42.