Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jl. Pandawa, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168 .
Email: zainalanwar@gmail.com
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.107-127

## Pro dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim di Solo
M. Zainal Anwar 1 , Yuyun Sunesti 2 , Islah Gusmian 3 1,3 Institut Agama Islam Negeri Surakarta
2 Program Studi Sosiologi, Universitas Sebelas Maret
Recieved: 27 Februari 2020 Revised:
3 September 2020 Published: 27 April 2021

## Keywords:
Pancasila; Islam; ideologi negara; reformasi; anak muda muslim

## Pendahuluan
ulisan ini menyelidiki dinamika pemikiran anak muda muslim di Solo raya  terhadap  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  dan  hubungannya dengan  Islam.  Penyelidikan  ini  penting  dilakukan  karena  Solo  raya adalah  salah  satu  basis  gerakan  radikalisme  ekstrem  di  Indonesia  (Ahyar,  2015; Haryanto,  2015a,  2015b;  Wildan,  2008).  Selain  bukti-bukti  yang  disampaikan  para sarjana, peristiwa "Bom Kartasura" yang terjadi sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2019 menjadi  bukti  aktual  mengapa  Solo  raya  masih  ditandai  sebagai  basis  gerakan radikalisme  ekstrem.  Peristiwa  ini  terjadi  di  pertigaan  tugu  Kartasura  di  depan  pos
T
Abstrak :
Artikel  ini  mendiskusikan  pandangan  anak  muda  muslim  di  Solo  raya  terhadap relasi  Islam  dan  Pancasila  pasca  reformasi.  Dengan  memakai  metode  kualitatif, artikel ini menemukan bahwa ada keragaman pandangan anak muda muslim di Solo  raya  terhadap  relasi  Islam  dan  Pancasila  mulai  dari  yang  bersikap  tegas, mengambang,  hingga  yang  cenderung  bersikap  menolak.  Studi  ini  menemukan bahwa ada anak muda muslim yang menganggap bahwa Islam merupakan sumber dan inspirasi utama terhadap proses perumusan Pancasila dan menjiwai sila-sila dalam Pancasila. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang didalamya terdapat berbagai ideologi mulai Islam, demokrasi hingga sosialisme. Selain dua pandangan tersebut, ada pula pandangan yang memahami bahwa  tidak  ada  kewajiban  bagi  seorang  muslim  untuk  mematuhi  Pancasila. Artikel  ini  mengajukan  argumentasi  bahwa  beragamnya  pandangan  anak  muda muslim  pasca  reformasi  terhadap  Pancasila  dan  hubungannya  dengan  Islam dipengaruhi  oleh  keterlibatan  dalam  organisasi  dan  menurunnya  perbincangan tentang tentang ideologi dan dasar negara. Artikel ini memperkaya kajian tentang anak muda dan ideologi negara pasca reformasi.
polisi yang menjadi penghubung utama wilayah Solo raya, Semarang dan Yogyakarta. Tindakan  kekerasan  ini  dijalankan  anak  muda  yang  diduga  terpapar  bujuk  rayu organisasi ISIS. sebagai tambahan informasi, anak muda ini adalah lulusan salah satu madrasah  negeri  di  Kota  Surakarta  dan  sempat  teregistrasi  di  sistem  informasi akademik perguruan tinggi Islam negeri di Surakarta dan tetapi tidak bersedia masuk kuliah karena ada mata kuliah Pancasila (Cnbcindonesia.com, 2019; Tribunnews.com, 2019).
Kasus ini tentu penting dicermati. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang nota bene adalah manusia.  Ideologi  buatan  manusia  ini  biasanya  menjadi  basis  penolakan  aktivis gerakan radikalisme ekstrem. Hal ini juga memicu perbandingan dengan Al-Quran yang  dipahami  sebagai  ideologi  utama  dan  dasar  tindakan  dalam  semua  aspek kehidupan termasuk dalam berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh Allah, Tuhan semesta alam. Dari sini, gerakan radikalisme ekstrem biasanya menawarkan khilafah sebagai  pengganti  Pancasila.  Dalam  bahasa  yang  lain,  sering  pula  dikampanyekan NKRI Bersyariah. Penolakan ini biasanya muncul dari kelompok yang diidentifikasi menolak Pancasila misalnya HTI yang memposisikan Pancasila sekedar filsafat buatan manusia dan tidak mau menempatkannya sebagai ideologi kebangsaan atau sebagai dasar Negara (Arif, 2016).
Selain  peristiwa  Bom  Kartasura  di  atas,  ada  beberapa  peristiwa  gerakan radikalisme ekstrem yang melibatkan anak muda di wilayah Solo raya. Menariknya, kasus-kasus  tersebut  memiliki  benang  merah  dimana  melibatkan  anak  muda  yang masih aktif di perguruan tinggi misalnya kasus Bahrun Naim yang diduga mahasiswa perguruan  tinggi  umum  negeri  hingga  kasus  Bom  Panci  yang  ada  sangkut  pautnya dengan civitas akademika perguruan tinggi Islam negeri di Solo raya.
Munculnya berbagai kasus yang melibatkan anak muda dalam gerakan radikal ekstrem  terutama  penolakan  Pancasila  ini  tentu  memunculkan  kegelisahan  terkait dengan  apa  dan  bagaimana  pandangan  anak  muda  muslim  terhadap  Islam  dan Pancasila.  Kasus-kasus  di  atas  seolah  mendukung  beberapa  survei  publik  yang menunjukkan  adanya  kemerosotan  dukungan  publik  terhadap  Pancasila.  Hal  ini misalnya  bisa  kita  lihat  dari  beberapa  hasil  riset  opini  publik.  Survei  Wahid Foundation, Lembaga Survei Indonesia dan UN Women Foundation (2018) mendapati 82,3%  informan  yang  mendukung  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  senada  menjadi temuan CSIS (2017) dimana ada sekitar 90,5% informan menyokong Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara.
Hasil survei di atas tentu saja memberi kabar kurang membahagiakan dimana warga negara Indonesia di masa pasca reformasi ternyata tidak semua memposisikan Pancasila sebagai dasar negara secara bulat. Hal ini tentu saja penting untuk dikupas
lebih  dalam  lagi.  Salah  satu  kelas  sosial  masyarakat  yang  menarik  untuk  ditelisik adalah  kelas  anak  muda  baik  yang  ada  di  sekolah,  madrasah,  perguruan  tinggi maupun  yang  aktif  dalam  organisasi  kepemudaan.  Fokus  utamanya  terkait  dengan orientasi dan pendapat anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai ideologi politik Negara  dan  relasinya  dengan  Islam.  Dalam  bingkai  tersebut,  tulisan  ini  berikhtiar menelusuri pandangan anak muda muslim terutama dari sisi pemahaman dan posisi anak  muda  muslim  terhadap  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  apakah  ada  celah untuk mengganti Pancasila dengan ideologi negara yang lain.
Ada dua hal yang penting dijelaskan yaitu soal pilihan terhadap anak muda muslim  dan  pilihan  lokasi  Solo  Raya.  Anak  muda  muslim  yang  dimaksud  adalah generasi  muda  muslim  yang  aktif  atau  tercatat  sebagai  pengurus  di  organisasi kepemudaan  baik  yang  di  perguruan  tinggi,  sekolah/madrasah  hingga  organisasi massa di Solo Raya. Kajian terhadap anak muda adalah mewakili arena baru dinamika kekuasaan.  Dalam  konteks  kajian  tentang  pandangan  anak  muda  muslim  terhadap Pancasila,  maka  kita  akan  memperoleh  gambaran  pandangan  terhadap  Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara serta relasinya dengan Islam (Bayat & L, 2010).
Pilihan  terhadap  kajian  anak  muda  sangat  strategis  dan  penting  karena pandangan  anak  muda  berpotensi  menjadi  wajah  masa  depan  bangsa  dan  negara. Karena  itu,  orientasi  dan  pemikiran  anak  muda  saat  ini  akan  menjadi  proyeksi dinamika kekuasaan politik di masa depan. Tentu saja, pemikiran dan orientasi ini bisa berubah  tergantung  tingkat  pengetahuan,  pergaulan  dan  lingkungan  anak  muda tersebut.
Sementara Solo raya adalah istilah yang lazim dikenal untuk menggambarkan geografis daerah-daerah di sekitar Kota Surakarta yang secara sosial, ekonomi, politik dan budaya saling beriirisan. Biasanya, sebutan Solo Raya akan merujuk ke wilayah Boyolali, Karanganyar, Klaten, Solo, Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri. Dalam tulisan ini, penyebutan Solo Raya akan merujuk pada wilayah tersebut.
Profil anak muda muslim yang menjadi informan dalam artikel ini bervariasi. Adanya keragaman ini diharapkan bisa mendapatkan pandangan yang lebih beragam dan representatif walaupun tentu tidak bisa menggeneralisir semua pandangan anak muda  muslim  di  wilayah  Solo.  Paling  tidak,  adanya  keragaman  varian  anak  muda muslim  menjadikan  narasi  dalam  artikel  ini  bisa  lebih  mendalam  dan  mewakili banyak pihak.
Secara kelembagaan, ada tiga kategori organisasi yang menjadi sasaran yakni perguruan  tinggi,  sekolah/madrasah  dan  organisasi  kepemudaan.  Dari  sini  lalu dipilah lagi menjadi perguruan tinggi dan sekolah/madrasah yang berjenis negeri dan swasta. Adapun organisasi kepemudaan ada yang mainstream misalnya NU dan yang bersifat lokal misalnya MTA (Majelis Tafsir Al Quran) dan organisasi santri di pondok
pesantren. Varian ini diperdalam lagi dengan mewawancarai informan dengan tipe organisasi ekstra dan instar untuk perguruan tinggi serta organisasi OSIS dan Rohis untuk  kategori  sekolah/madrasah.  Dengan  profil  informan  yang  beragam,  maka diharapkan  menghasilkan  narasi  yang  bisa  memberi  gambaran  yang  meyakinkan walaupun tentu ada keterbatasan.

## Tabel 1 Varian Informan
Jenis Lembaga Pendidikan Tipe Varian Perguruan Tinggi Negeri Organisasi Intra Kampus Lembaga Dakwah Kampus Takmir Masjid Kampus/Marbot UKM Keislaman BEM/DEMA Organisasi Ekstra Kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Perguruan Tinggi Swasta Organisasi Intra Kampus Lembaga Dakwah Kampus Pengurus Takmir Masjid/Marbot UKM Keislaman BEM/DEMA Organisasi Ekstra Kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Negeri-Swasta Rohis - OSIS SMA dan Madrasah Aliyah Organisasi Kepemudaan Islam Berbasis Ormas dan institusi pendidikan Ormas Islam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
Sayap Pemuda Majelis Tafsir Al Quran (MTA)
Organisasi santri pondok
Selain itu, tulisan ini juga menyelidiki cara pandang dan loyalitas anak muda muslim di Solo raya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana anak
muda muslim tersebut memahami hubungan Islam dan Pancasila. Untuk menjawab berbagai  pertanyaan  tersebut,  penulis  memanfaatkan  pendekatan  kualitatif  agar mendapatkan gambaran dan Informasi lebih mendalam.
Dengan  pendekatan  tersebut,  artikel  ini  fokus  terhadap  kedalaman  arti  dan proses yang membentuk pemahaman dan pandangan informan (Denzin & Lincoln, 1994). Proses yang dimaksud adalah latar belakang, tujuan hingga pemahaman dan opini anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan relasi antara Islam dan Pancasila. Sementara makna yang hendak didalami adalah bagaimana anak muda muslim menyampaikan alasan atau pendapat tentang Pancasila sebagai dasar negara menghubungkannya dengan Islam. Urgensi pendalaman makna ini agar kita memahami situasi dan kondisi pikiran anak muda muslim terhadap Pancasila.
Studi  terhadap  Pancasila  setelah  tumbangnya  Rejim  Orde  Baru  jamak dilakukan. Namun begitu, tulisan yang memeriksa tanggapan anak muda muslim di Solo Raya sebagai daerah yang dipetakan sebagai basis gerakan radikalisme ekstrem belum banyak. Kebanyakan publikasi yang ada terkait dengan hubungan antara Islam dan Pancasila Humaidi (2010), ikhtiar menelisik harmoni dan landasan teoretis antara Pancasila  dan  Islam  politik  pasca  reformasi  Al  Farisi  (2019)  dan  memposisikan Pancasila sebagai basis pengembangan pendidikan karakter (Umardani, 2016).
Kajian  yang  memperhubungkan  Pancasila  dengan  agama  dilakukan  dengan baik oleh Acac (2015), Ia mengamati praksis Pancasila dengan menggunakan kerangka teori maqashid asy syariah (tujuan-tujuan syariah). Hasilnya, Pancasila ala Indonesia adalah  ideologi  kontemporer  yang  bisa  menjembatani  kehidupan  bersama antaragama  tanpa  harus  menyebut  diri  sebagai  Negara  sekuler  atau  Negara  Islam. Dengan  kata  lain,  Indonesia  menunjukkan  diri  sebagai  alternatif  negara  bangsa modern bagi teokrasi dan demokrasi sekuler.
Kemampuan Pancasila menyediakan diri sebagai ideologi yang menjembatani semua kepentingan dijelaskan dengan baik oleh (Latif, 2018b). Menurutnya, Pancasila adalah  prinsip  yang  mempertemukan  tiga  ideologi  yakni  ideologi  berhaluan keagamaan,  ideologi  berhaluan  nasionalis,  dan  ideologi  berhaluan  sosialis.  Sintesis ketiga ideologi ini menghasilkan ideologi alternatif yang kemudian disebut Pancasila setelah  melewati  tiga  fase  yakni  “fase  pembibitan”,  “fase  perumusan”,  dan  “fase pengesahan”.
Berbeda dengan kajian yang ada yang meletakkan Pancasila sebagai ideologi yang  bisa  mempersatukan  warga  Indonesia  (Mu’ti  &  Burhani,  2019).  Keduanya menengarai  bahwa  kasus  intoleransi  dan  diskriminasi  yang  terjadi  pasca  reformasi bisa  jadi  terjadi  sebagai  sesuatu  yang  secara  tak  sadar  terinternalisasi  ke  dalam Ideologi  Pancasila.  Mereka  berargumen  bahwa  melalui  sila  pertama,  Pancasila menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  berhaluan  monoteistik  religius,  yang memberikan instrumen bagi pemerintah dan kemudian diaopsi kelompok masyarakat
guna mendorong agama non-teistik untuk merekonstruksi keyakinan teologis mereka sehingga bisa masuk dalam kategori agama yang diakui atau resmi.
Artikel lain mengupas tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Ditilik dari sisi sejarah,  sejak  dulu  hingga  sekarang  selalu  muncul  pemikiran  dan  aksi  mengubah dasar  negara  yakni  Pancasila.  Pada  jaman  Orde  Baru,  upaya  mengganti  atau mempertanyakan Pancasila menemui jalan buntu dan selalu direspons negara dengan stigma buruk. Pasca Orde Baru, situasinya tidak berubah dan semakin berkembang seiring  klaim  kebebasan  berpendapat  dan  berserikat.  Beberapa  sarjana  menulis tentang  bagaimana  peran  Pancasila  merespons  gerakan  radikalisme  ekstrem  (M.A, 2009). Tulisan lain menyelidiki hubungan Pancasila dengan agama dan kebudayaan (Saidi, 2009).
Gerakan radikal keagamaan di Solo juga patut menjadi perhatian. Studi yang dilakukan  CSRC  UIN  Jakarta  (2010)  menunjukkan  bahwa  beberapa  masjid  di  Solo menjadi  salah  satu  tempat  untuk  menyemai  dan  menyebarkan  gagasan  radikal ekstrem.  Gerakan  radikal  keagamaan  dalam  bentuk  kelompok  kepemudaan  juga marak di Solo misalnya yang terlihat pada organisasi Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS)  yang  mengalami  pergeseran  dari  islamisme  ke  premanisme  (Kafid,  2016). Gerakan radikal keagamaan dalam bentuk kontestasi simbol dan identitas keagamaan di  Solo  seperti  gerakan  anti  syiah  hingga  gerakan  Parade  Tauhid  juga  patut diperhatikan  karena  menjadi  pemicu  tumbuhnya  Islam  intoleran  dalam  berbagai bentuk  mulai  dari  yang  bersifat  ideologis,  instrumentalis  hingga  simbolis  (Azca, Ikhwan, & Arrobi, 2019).
Kajian di atas banyak yang mengurai tentang gerakan radikalisme ekstrem di berbagai  lapisan  masyarakat  maupun  organisasi  keagamaan.  Melanjutkan  kajian akademik di atas, tulisan ini fokus pada respons anak muda muslim di wilayah basis gerakan  radikalisme  ektrem  semacam  Solo  Raya  terhadap  Pancasila  dan  relasinya dengan  Islam.  Urgensi  penyelidikan  ini  untuk  mendapatkan  Informasi  terbaru tentang dinamika pemikiran anak muda muslim terhadap ideologi negara di wilayah basis  gerakan  radikalisme  ekstrem.  Ide  dan  opini  anak  muda  muslim  ini  penting diketahui  agar  kita  mendapatkan  deskripsi  ideologi  negara  di  kalangan  anak  muda muslim yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan.
Berbeda dengan kajian-kajian yang sudah ada tersebut, artikel ini fokus pada pemikiran  anak  muda  muslim  terhadap  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  serta  relasi Islam dengan Pancasila pasca reformasi. Aspek ini menarik karena berupaya menggali pandangan  anak  muda  muslim  terhadap  ideologi  Negara  pasca  reformasi  di  dalam karakter wilayah yang menjadi basis gerakan radikal ekstrem. Hal ini didukung oleh konteks penggunaan media sosial dan tidak ketatnya sosialisasi ideologi kepada anak muda pasca reformasi.
Merujuk  pada  regulasi  No  40/2009  tentang  Kepemudaan,  seseorang  disebut pemuda  apabila  mereka  berusia  antara  rentang  16-30  tahun.  Sementara  merujuk
(Secretary-General’s Report to the General Assembly A/36/215, 1981), anak muda adalah mereka yang rentang umurnya 15-24 tahun, kondisi usia yang lazim diposisikan usia produktif  dan  memiliki  banyak  energi  untuk  mengelola  atau  menjalankan  suatu organisasi. Perhatian utama artikel ini hendak mencermati anak muda muslim yang menjadi  pengurus  atau  aktif  dalam  organisasi  yang  biasa  melingkupi  anak  muda muslim.
Dalam artikel ini, relasi negara, Pancasila dan Islam dalam dinamika pemikiran anak muda muslim akan dianalisis dari tiga paradigma hubungan agama-negara (M. & Ghozali, 2011). Pertama , paradigma  antara agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kedua , paradigma mutualistik atau saling memerlukan. Dalam bingkai paradigma ini, agama dan negara saling melengkapi dan memberi manfaat. Ketiga ,  paradigma  sekularistik  yaitu  memisahkan  antara  agama  dengan  negara. Artinya,  agama  dan  negara  berjalan  dalam  pakem  masing-masing  dan  tidak  ada keperluan saling melengkapi.
Artikel  ini  juga  berikhtiar  membahas  Pancasila  sebagai  ideologi  politik bernegara  dalam  kerangka  pikir  anak  muda  muslim.  Ideologi  adalah  keyakinan, pandangan dan doktrin yang menjadi pondasi berpikir dan bertindak seseorang dalam berinteraksi dengan negara maupun warga. Dalam tingkatan tertentu, ideologi adalah instrumen  yang  menggerakkan  pemimpin  politik  atau  organisasi  kemasyarakatan dalam mengelola lembaga dan semua aktivitas atau gerakannya (Heywood, 2007).
Merujuk  pada  latar  pemikiran  yang  demikian,  maka  Pancasila  bisa ditempatkan sebagai cara pandang warga negara Indonesia terhadap Negaranya dan aktivisme  pemimpin  Negara  dalam  menjalankan  organisasi  pemerintah.  Artikel  ini akan menggunakan cara pandang Ideologi untuk menyelidiki pandangan pemimpin anak muda muslim.
Berpedoman  pada  pikiran  Popper,  Talmon  dan  Arendt  (Heywood,  2007), ideologi merupakan instrumen penting bagi pemimpin dalam mengelola kondisi dan situasi  sosial  kemasyarakatan  guna  menggaransi  loyalitas  warga.  Artinya,  narasi ideologi Pancasila menekankan pada aspek membangun ketaatan relasi sosial, politik, ekonomi  dan  budaya  antar  warga  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  berdasar  pada  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  tercermin  dalam  Ideologi Pancasila.
Kata kuncinya terletak pada tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara agar  memiliki  cara  pandang  dan  batasan  yang  sama.  Dalam  bingkai  ideologi  yang demikian,  maka  jelas  tidak  dibenarkan  adanya  ideologi  ganda  dalam  menjalani kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  masyarakatnya  beragam  dari  sisi  suku, agama  hingga  latar  belakang  geografis.  Bahaya  adanya  ideologi  ganda  adalah mencairnya atau lunturnya tingkat kepatuhan terhadap ideologi Pancasila yang telah disepakati sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Dampak paling mengerikan dari
ideologi  ganda  ini  tentu  saja  potensi  melawan  negara  dengan  tindak  kekerasan maupun pada level tidak lagi menganggap atau mengakui Pancasila sebagai ideologi politik  negara.  Bukti  dari  hal  ini  bisa  ditilik  dari  hasi  survei  di  atas  dimana  ada ketidakbulatan pendapat tentang Pancasila sebagai dasar negara.
Merespons  kondisi  dan  situasi  yang  demikian,  penulis  meminjam  term "Pembumian  Pancasila"  yang  dipopulerkan  Yudi  (Latif,  2018b).  Di  era  dimana kebebasan berpendapat dan kemajuan teknologi yang memungkinkan orang mencari informasi dari berbagai sumber, maka internalisasi Pancasila tidak lagi bisa disajikan dengan cara indoktrinasi sebagaimana masa Orde Baru. Perlu ada penyegaran dalam mendiseminasi Pancasila terutama kepada anak muda. Disini, perlu ada tiga hal yakni keyakinan (mitos), penalaran (logos) dan kejuangan (etos). Pada aspek mitos, Pancasila jelas harus menjadi sumbu penting dalam sosialisasi ideologi negara. Pada sisi logos, Pancasila disampaikan secara rasional dan kontekstual dalam bingkai keilmuan yang bisa  menjadi  inspirasi  dalam  laku  kehidupan  dan  penyusunan  kebijakan  publik hingga  legislasi.  Adapun  pada  dimensi  etos,  maka  Pancasila  menjadi  inspirasi  bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  sikap  kepercayaan  diri  agar  selaras  dengan kenyataan keseharian warga ((Latif, 2018b).
Untuk  mencermati  implementasi  upaya  pembumian  Pancasila  tersebut, penulis  memanfaatkan  pendekatan  politik  kewargaan.  Dalam  pendekatan  ini, Pancasila  sebagai  ideologi  negara  merupakan  instrumen  yang  mengeratkan  antara warga dan negara. Sebagai gambaran, jika Pancasila ditempatkan sebagai pegangan, cita-cita  dan  keyakinan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  warga negara adalah aktor utama yang senantiasa memegang Pancasila tersebut.
Pentingnya  pemanfaatan  pendekatan  politik  kewargaan  adalah  untuk mengamati  bagaimana  warga  negara  memberi  rekognisi  dan  secara  sukarela mengikatkan  dirinya  ke  dalam  negara.  Ikatan  ini  dengan  menjadikan  Pancasila sebagai studi kasus. Hiariej dan Tornquist (Hiariej & Stokke, 2018), menyebut hal ini sebagai politik pengakuan. Dalam artikel ini, penulis hendak mendalami respons anak muda muslim terhadap Pancasila dan bagaimana mereka mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang mengikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan  begitu,  artikel  ini  menawarkan  penggunaan  dua  perspektif  dalam menyelidiki pandangan anak muda muslim di Solo Raya terhadap Pancasila sebagai dasar  negara  dan  hubungannya  dengan  Islam  yaitu  "Pembumian  Pancasila"  dan "Politik  Kewargaan."  Kedua  perspektif  ini  dipakai  secara  fleksibel  dan  dinamis  agar tidak terkesan kaku.

## Islam, Pancasila, dan Anak Muda
Bagian  ini  menggambarkan  keragaman  pandangan  anak  muda  muslim terhadap  Pancasila  sebagai  dasar  Negara.  Pandangan  umum  menunjukkan  adanya
penerimaan  anak  muda  muslim  terhadap  Pancasila  dengan  beragam  argumen  dan pikiran.  Keragaman  argumen  ini  merentang  mulai  dari  konsensus  pendiri  bangsa terhadap Pancasila hingga yang memposisikan Pancasila sebagai instrumen pengikat persatuan  bangsa  Indonesia.  Artikel  ini  menyajikan  temuan  penting  yang mendiagnosa  adanya  gejala  penolakan  terhadap  Pancasila  sebagai  dasar  negara. Temuan ini muncul dari narasi informan yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak memiliki kewajiban untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara apalagi menaatinya  sebagai  pedoman  atau  ideologi  negara  yang  mengikat  semua  warga Indonesia.
Untuk  memudahkan  memahami  aneka  pandangan  anak  muda  muslim tersebut,  penulis  memetakan  adanya  empat  varian  pemikiran  mulai  dari  yang menerima  hingga  memiliki  kecenderungan  menolak. Pertama, argumen  persatuan, menjaga kesatuan dan menyatukan keragaman bangsa. Argumen ini menjadi alasan umum yang ditemui pada pemikiran anak muda muslim di Solo Raya. Argumen ini menonjolkan  aspek  persatuan  dan  respek  terhadap  keragaman.  Informan  yang berasal dari takmir masjid kampus mengatakan bahwa adanya Pancasila dibutuhkan untuk menjadi daya ikat dan daya perekat diantara elemen bangsa Indonesia.
Pandangan tidak jauh berbeda muncul dari informan dengan latar belakang organisasi  mahasiswa  yang  berpendapat  bahwa  Pancasila  adalah  kebutuhan mendasar  bangsa  Indonesia  untuk  mengikat  diantara  warga  dan  kelompok masyarakat yang beragam. Gagasan Pancasila sebagai ikatan persatuan makin penting karena adanya gejala fanatisme buta terhadap kelompok atau golongan masih cukup tinggi.
Pertimbangan  lain  yang  menjadikan  pentingnya  Pancasila  sebagai  ikatan persatuan  bangsa  adalah  urgensi  nilai-nilai  di  dalam  Pancasila  yang  mampu menyatukan berbagai pandangan golongan dan keagamaan sehingga tepat menjadi cermin kepribadian bangsa karena mampu mewadahi semua kelas sosial masyarakat di  Indonesia.  Informan  yang  berasal  dari  ROHIS  menambahkan  bahwa  Pancasila sejatinya menjadi alat pemersatu semua rakyat Indonesia. “Tanpa adanya Pancasila, maka semua akan terpecah belah. Pancasila sangat dibutuhkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.” (Wawancara dengan informan pada tanggal 14 November 2018)
Selain  itu,  adanya  Pancasila  dipandang  sangat  menguntungkan  dan membentengi  Indonesia  dari  potensi  terjadinya  peperangan  atau  perpecahan sebagaimana saat ini terjadi di beberapa negara di daerah Timur Tengah. Menurut salah satu informan, hal ini karena Indonesia memiliki Pancasila.
Kedua, argumen  Pancasila  sebagai  cita-cita  dan  pedoman  bersama  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan ini muncul karena adanya persepsi bahwa  Pancasila  adalah  rumusan  dan  hasil  olah  pikir  pendiri  bangsa  yang  latar belakang geografis dan pemikirannya juga beragam.
Karena  dirumuskan  oleh  para  pendiri  bangsa  yang  beragam  tersebut,  maka Pancasila mampu memenuhi dan menjadi landasan warga bangsa dalam mencapai cita-cita dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pancasila sudah cocok menjadi menjadi landasan dasar negara Indonesia karena Pancasila dasar – dasarnya sudah  menjadi  pedoman  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.” (Wawancara dengan informan pada pada tanggal 16 November 2018)
Sementara  aktivis  dari  unit  kegiatan  mahasiswa  di  perguruan  tinggi  Islam melihat bahwa setiap sila yang ada di dalam Pancasila selayaknya  menjadi penuntun kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Informan  dari  aktivis  organisasi  mahasiswa menambahkan  bahwa  hal  ini  tidak  lepas  dari  kenyataan  sejarah  bahwa  Pancasila adalah  buah  pikiran  cemerlang  para  pendiri  bangsa  yang  tentu  memiliki  visi  yang futuristik dalam membangun politik kesejahteraan dan keadilan sosial.
Disamping  itu,  nilai-nilai  dalam  Pancasila  juga  mampu  bertahan  dalam beberapa jaman dan tipe pemerintahan sehingga sangat tepat juga menjadi landasan penguatan karakter warga bangsa Indonesia. Nilai-nilai pokoknya yakni religiusitas, humanisme,  persatuan  dan  kesatuan,  kerakyatan  serta  keadilan  sosial  merupakan nilai-nilai  yang  terus  berkembang  dan  bisa  menjawab  tantangan  dan  persoalan kemasyarakatan dari generasi ke generasi.
Ketiga, argumen  garansi  terhadap  keberagaman  dan  kebhinekaan.  Beberapa informan menjelaskan bahwa eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara memberikan  jaminan  keberlangsungan  keberagaman  dan  kebhinekaan  yang merupakan  fakta  sosial  di  Indonesia.  Tidak  hanya  beragam  dari  aspek  suku  dan agama, tetapi juga budaya sebagai dampak dari bentangan geografis berupa negara kepulauan.
Argumen  ketiga  ini  salah  satunya  diutarakan  oleh  informan  dari  aktivis organisasi mahasiswa Islam. Bagi dia, Pancasila mencerminkan potret Indonesia yang memiliki  kekayaan  dan  keragaman  sosial  budaya  yang  luar  biasa.  Dalam  situasi tersebut,  Pancasila  bisa  melampaui  keragaman  yang  ada  dan  berdiri  kokoh memayungi semua lapisan sosial masyarakat.
Informan  dari  Lembaga  Dakwah  Mahasiswa  di  perguruan  tinggi  Islam menambahkan bahwa Pancasila merupakan salah satu ideologi politik di dunia yang memiliki  ciri  utama  pro  keberagaman.  Karena  itu,  Pancasila  mampu  bertahan  dan selalu  siap  menghadapi  tantangan  jaman  yang  terus  berubah  dan  sangat  cocok  di Indonesia yang memiliki lanskap sosial dan politik yang beragam.
Keempat ,  argumen  kontra  Pancasila.  Pendapat  ini  muncul  dari  pernyataan Informan yang meragukan posisi Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan adanya keharusan  bagi  warga  negara  untuk  mematuhinya.  Informan  ini  juga  dengan meyakinkan  mengatakan  bahwa  sebagai  pemeluk  Islam,  maka  pedoman  dan  dasar kehidupan  hanya  Al  Quran.  Bukan  memakai  dan  mempedomani  Pancasila  sebagai
falsafah  dan  ideologi  yang  merupakan  buah  pikiran  dan  rumusan  yang  dibuat manusia, karena segala hal yang dibuat manusia bisa jadi salah.
Pendapat yang kontra Pancasila sebagai ideologi bangsa ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dengan penuh keyakinan,  dia  menyatakan  bahwa  Allah  telah  menjadikan  Al-Quran  dan  Sunnah Nabi  sebagai  pegangan  hidup  yang  melingkupi  semua  kebutuhan  kehidupan. Informan Ini melanjutkan bahwa sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan Rasul- Nya,  maka  memastikan  tegaknya  hukum  Allah  adalah  prioritas  yang  tidak  ada bandingannya dan tidak sebanding dengan menjalankan ideologi buatan manusia.
“Bukan  berarti  kami  setuju  untuk  mengganti  Pancasila,  namun  berdasarkan  hadits Rasulullaah  SAW  kelak  akan  datang  waktu  dimana  bumi  ini  akan  dikendalikan dibawah  ideologi  atau  manhaj  Islam.  Dan  kami  tidak  menafikan  kemungkinan ideologi  Pancasila  ini  akan  tergantikan  oleh  hukum  Allah.”  (wawancara  dengan informan pada tanggal 18 November 2018)
Informan ini menegaskan bahwa bukannya dia setuju bahwa ideologi Pancasila perlu diganti, namun berpegang pada hadits Nabi yang mengatakan bahwa pada suatu hari nanti bumi atau dunia ini akan diatur oleh ideologi atau manhaj Islam. Dengan kata lain, informan ini adalah tipe individu yang masih belum sepenuhnya yakin dengan posisi Pancasila sebagai dasar Negara.

## Relasi Islam dan Pancasila
Hubungan  antara  Islam  dan  Pancasila  bisa  jadi  ditakdirkan  selalu  ramai didiskusikan sejak proses perumusan hingga saat ini. Beberapa Informan mengklaim bahwa Islam merupakan inspirasi dan rujukan gagasan dalam penyusunan sila-sila dalam  Pancasila.  Jika  diklasifikasi,  maka  ada  sebagian  informan  yang  mengatakan bahwa Islam dan Pancasila memiliki hubungan erat, tetapi ada pula informan yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah diantara berbagai ideologi di dunia dimana Islam adalah salah ideologi di dunia yang turut mewarnai Pancasila.
Berpijak  pada  gambaran  awal  di  atas,  muncul  empat  argumen  pokok  yang terkait  dengan  relasi  Islam  dan  Pancasila  berdasarkan  kasus  anak  muda  muslim  di Solo Raya. Pertama , argumen yang memahami bahwa terdapat keselarasan diantara Islam dan Pancasila. Argumen ini menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak saling menegasikan  tetapi  justru  menciptakan  keseimbangan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Berpijak  pada  argumen  ini,  Islam  dan  Pancasila  bukan  sesuatu  yang  harus diperbandingkan  karena  antara  satu  dengan  yang  lain  memiliki  langgam  yang berbeda.  Meski  demikian,  yang  patut  digarisbawahi  adalah  adanya  informan  yang menyatakan  bahwa  andaikata  ada  pertentangan  antara  Islam  dan  Pancasila,  maka sebagai umat Islam tidak akan menerima Pancasila. Hal ini karena sebagai umat Islam tentu mengedepankan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan.
Tetapi, pada kenyataannya, merujuk keterangan informan yang lain, nilai-nilai yang  ada  dalam  Pancasila  sejalan  dengan  Islam  dan  tidak  ada  sila  dalam  Pancasila yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Jika ditelisik, semua sila dalam Pancasila mengejewantahkan  ajaran-ajaran  Islam  mulai  dari  aspek  teologis,  isu  kemanusiaan hingga keadilan. Informan lain mengakui bahwa tidak ada pula kesenjangan antara Islam dengan Pancasila sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menolak Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Karena dasar – dasar Pancasila sendiri  sudah  sesuai  dengan  syariat  Islam  yaitu  mengajarkan  dalam  ketuhanan, keadilan dan persatuan yang mana Islam dan Pancasila dapat bejalan beriringan,” kata informan (Wawancara dengan informan pada tanggal 16 November 2018).
Soal berjalan beriringan, informan lain memberi ibarat bahwa keterhubungan Islam  dan  Pancasila  selayaknya  kaki  manusia  yang  meskipun  berbeda  antara  kaki kanan  dan  kiri  tetapi  selalu  bisa  berjalan  beriringan,  saling  menopang  dan menguatkan. Informan ini juga meyakini bahwa ajaran Islam sudah memberi warna yang kuat dalam narasi Pancasila.
Kuatnya warna ini diterangkan salah satu informan lainnya yang mengatakan bahwa praksis Pancasila tentang musyawarah, saling menghormati dan menghargai dan soal keadilan bisa jadi juga terinspirasi dari ajaran Nabi Muhammad. Karena itu, Pancasila  bisa  dikatakan  sebagai  salah  satu  cara  umat  Islam  meneladani  sikap  dan perbuatan Nabi Muhammad yang sejak awal diutus untuk mengatasi persoalan moral kemanusiaan.
Argumen  pertama  ini  juga  sejatinya  menegaskan  soal  sisi  keseimbangan. Informan yang berasal dari organisasi pemuda muslim menjelaskan bahwa tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila. Karena itu, tatkala kita hidup di Indonesia, maka mestinya  kita  mematuhi  apa  yang  menjadi  ketentuan  dan  kesepakatan  bersama  di Indonesia  tanpa  perlu  mengabaikan  ajaran  Islam  karena  justru  negara  Indonesia memberi  ruang  dan  kesempatan  yang  memadai  bagi  setiap  umat  beragama menjalankan ajaran agama yang diyakininya termasuk umat Islam. “Kita beragama Islam  dan  menjalankan  ajaran  Islam  kita  bernegara  juga  menjalankan  hak  dan kewajiban  kita  sebagai  warga  negara.  Jadi  antara  Islam  dan  Pancasila  itu seimbang/balance,”  kata  informan  (wawancara  dengan  informan  pada  tanggal  2 November 2018)
Informan  dari  organisasi  siswa  madrasan  aliyah  negeri  meyakini  bahwa keseluruhan  narasi  sila  dalam  Pancasila  mendekati  ajaran-ajaran  pokok  dalam  Al Quran. Informan ini memberi istilah "Islam Pancasila" yang merujuk pada kenyataan pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok dan golongan yang ada di seantero Nusantara.
Kedua ,  argumen  sejarah  yang  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  pihak  yang terlibat  dalam  proses  perumusan  narasi  Pancasila  adalah  tokoh  umat  Islam  yang dinilai  telah  mampu  menginternalisasikan  dan  mengkontekstualisasikan  nilai  dan
ajaran  Islam  ke  dalam  sila-sila  yang  terdapat  pada  Pancasila.  Sisi  sejarah  sosial pemikiran Pancasila ini menjadi perhatian salah satu informan yang berlatarbelakang relawan Masjid kampus.
“Antara Islam dan pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam itu diletakkan sebagai pondasi dalam ideologi Pancasila, jadi Islam itu bukan Pancasila akan tetapi nilai-nilai Islam itu telah masuk ke dalam Pancasila yang mana Pancasila itu  sendiri  digunakan  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia.”  (wawancara  dengan informan pada tanggal 6 November 2018)
Latar belakang para perumus Pancasila memang tampak menjadi salah satu perhatian penting beberapa informan salah satunya yang berasal dari SMA swasta. Menambahkan  penjelasan  informan  di  atas,  informan  dari  SMA  swasta  ini  menilai bahwa  para  tokoh  Islam  yang  terlibat  dalam  perumusan  Pancasila  adalah  karakter tokoh Islam yang berpikiran luas, sadar akan keragaman nusantara dan menghargai perbedaan.  Dengan  begitu,  maka  pemikiran  tokoh  Islam  ketika  merumuskan Pancasila justru berhasil menjaga pluralitas bangsa Indonesia yang telah mengakar di nusantara.
Ketiga, argumen  yang  kontra  terhadap  narasi  keselarasan  antara  Islam  dan Pancasila tetapi masih mengakui bahwa Islam berkontribusi dalam narasi Pancasila. Argumen ini menegaskan bahwa ditilik dari asal usul dan sumbernya, maka antara Islam  dan  Pancasila  jelas  berbeda  dan  tidak  bisa  disandingkan.  Meski  demikian, argumen ini menilai bahwa umat Islam di Indonesia masih cukup beruntung karena pada  kenyataannya,  Islam  menjadi  rujukan  dalam  proses  perumusan  Pancasila sehingga Indonesia tidak jatuh ke negara liberal.
Argumen  ini  muncul  dari  pendapat  salah  satu  informan  yang  berasal  dari organisasi mahasiswa muslim. Informan ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak bisa dikomparasikan dengan yang lain. Selain itu, Al-Quran adalah  pedoman  hidup  yang  mengatur  dan  mencakup  semua  tata  laku  kehidupan manusia.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  sama  dengan  Pancasila  dimana  gagasan  dan rumusannya  dilakukan  oleh  manusia  yang  memiliki  sifat  tidak  sempurna.  Dengan begitu, hal ini tidak bisa disamakan atau disejajarkan apalagi dibandingkan dengan Islam dan Al-Quran. “Sebagai sebuah rumusan, maka Pancasila tidak bertentangan dengan isi Al-Quran,” kata informan.
Meskipun argumen ketiga ini masuk kategori kontra terhadap hubungan Islam dan Pancasila yang menegaskan bahwa antara keduanya tidak bisa dikomparasikan atau disejajarkan, tetapi masih terbersit pengakuan bahwa untungnya nilai dan ajaran Islam bisa masuk ke dalam Pancasila. Hal ini berbeda dengan argumen yang keempat dimana level kontranya cukup ekstrem.
Keempat, argumen yang kontra terhadap hubungan Islam dan Pancasila serta menganggap  bahwa  Pancasila  adalah  ideologi  warna  warni  yang  mencampur  aduk berbagai ideologi politik yang ada di dunia. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan bahwa
ajaran Islam memberi warna dalam perumusan Pancasila karena pada kenyataannya para  perumus  Pancasila  saat  itu  menerima  dan  menginternalisasikan  beragam Ideologi dan pandangan politik yang ada dan berkembang di dunia saat itu.
Penjelasan argumen yang keempat ini berasal dari salah satu informan yang masih duduk di madrasah aliyah negeri. Informan ini menilai bahwa para perumus Pancasila  telah  menjadikan  berbagai  ideologi  politik  di  dunia  sebagai  rujukan  dan pedoman dalam membuat narasi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah hasil kompromi beragam ideologi dimana Islam tidak bisa dikatakan memberi warna yang penuh dalam Pancasila. Justru Islam menjadi turun derajatnya karena disandingkan dengan ideologi lain seperti nasionalisme, sosialisme dan demokrasi.
Merujuk  pada  bingkai  pemikiran  yang  demikian,  lanjut  informan  tersebut, tidak tepat adanya pemahaman bahwa nilai dan ajaran Islam telah diinternalisasi ke dalam  sila  yang  ada  pada  Pancasila.  Dengan  begitu,  tidak  perlu  ada  anjuran  untuk mematuhi atau mengikuti Pancasila. Berbeda dengan kewajiban mentaati ajaran Islam bagi para pemeluk Islam. Karena Pancasila juga berisi ideologi yang lain, maka umat Islam tidak memiliki kewajiban untuk patuh terhadap Pancasila.

## Respons Terhadap Upaya Mengganti Ideologi Pancasila
Diantara tantangan politik pasca tumbangnya rejim Orde Baru yang menyita perhatian  publik  adalah  adanya  gerakan  untuk  mengganti  ideologi  Pancasila.  Jika ditelisik, adanya gerakan ini bisa dilihat sejak munculnya peraturan daerah (perda) bernuansa agama yang lazim disebut perda syariah di beberapa daerah, sosialisasi dan meluasnya kampanye khilafah hingga wacana NKRI Bersyariah. Muara gerakan ini sejatinya "menggoyang" ideologi Pancasila secara langsung maupun tidak.
Merespons  situasi  dan  kondisi  tersebut,  pendapat  para  informan  bisa dibingkai  dalam  tiga  kerangka. Pertama, pemikiran  dan  pendalaman  terhadap Pancasila bisa diterima dalam bingkai nalar dan perspektif akademik. Artinya, boleh saja  membahas  dan  memikir  ulang  penerapan  sila-sila  dalam  Pancasila.  Sebagai sebuah  ideologi  politik,  maka  Pancasila  tentu  bisa  dipelajari  dan  dikaji  oleh  para akademisi maupun kaum cendekiawan.
Dalam kerangka pertama ini, para informan menilai bahwa adanya dinamika pemikiran dan penyegaran terhadap narasi Pancasila masih bisa diterima sepanjang dalam  koridor  akademik  dan  bisa  dipertanggungjawabkan.  Dengan  adanya pembelajaran  dan  pendalaman  terhadap  Pancasila,  maka  Ideologi  ini  akan  terus hidup  dan  dipahami  secara  ilmiah,  bukan  dengan  cara  indoktrinasi  sebagaimana ditempuh rejim Orde Baru.
Kedua, jika pendalaman terhadap Pancasila dalam bingkai untuk mengganti Pancasila,  maka  hal  ini  tidak  bisa  diterima  apalagi  jika  levelnya  adalah  menentang keberadaan  dan  kesepakatan  Pancasila  sebagai  ideologi  politik  berbangsa  dan
bernegara. Ada salah satu informan yang secara tegas mengatakan bahwa organisasi atau  kelompok  seperti  HTI  yang  menentang  terhadap  Pancasila  sudah  semestinya dilarang di Indonesia.
Informan lain menambahkan bahwa belajar dan mengkaji berbagai ideologi politik yang ada atau pernah ada di dunia ini tidak dilarang. Sejak dulu para akademisi di  perguruan  tinggi  belajar  tentang  ideologi-ideologi  politik  seperti  komunisme, sosialisme  dan  sebagainya  tetapi  dalam  bingkai  akademik  dan  nalar  ilmu pengetahuan.  Para  akademisi  tersebut  belajar  dan  mendalami  ideologi-ideologi tersebut bukan berniat untuk mengkampanyekan atau bahkan mengganti Pancasila. Tetapi  jika  ada  gerakan  atau  kelompok  yang  mempelajari  ideologi  tertentu  dan hendak  menerapkan  dan  menggantikan  posisi  Pancasila,  maka  tentu  gerakan  atau kelompok tersebut harus dilarang di Indonesia.
Ketiga, adanya  keyakinan  bahwa  runtuhnya  ideologi  Pancasila  akan berlangsung secara alamiah dan bagian dari takdir Tuhan. Respons ini muncul dari informan  yang  berasal  dari  Madrasah  Aliyah  Negeri  yang  menyatakan  bahwa persoalannya  bukan  pro  atau  kontra  terhadap  Pancasila.  Tetapi,  merujuk  pada keterangan Nabi Muhammad, maka pada suatu hari, bumi ini akan dikendalikan oleh ideologi atau manhaj Islam. Karena itu pula, informan ini sangat yakin bahwa suatu saat ideologi Pancasila akan runtuh dan digantikan oleh hukum Allah.

## Politik Persepsi : Pembahasan
Salah  satu  perbedaan  menonjol  aspek  sosialisasi  Pancasila  pada  masa  orde baru  dengan  pasca  orde  baru  adalah  dari  sisi  internalisasi  Pancasila.  Pada  masa kekuasaan Presiden Soeharto selama puluhan tahun, Pancasila dipakai sebagai media indoktrinasi dan instrumen kontrol di semua tingkatan mulai siswa sekolah, dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi hingga proses perekrutan pegawai pemerintah. Semua diwajibkan  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  Pancasila  yang  biasanya  disebut  dengan penataran (Geertz, 1981; Hasan, 2012; Ricklefs, 2008).
Situasinya  berbeda  dengan  mayoritas  publik  di  masa  pasca  orde  baru. Tumbangnya  Presiden  Soeharto  diikuti  pula  dengan  peninjauan  kembali  semua kebijakannya tentang sosialisasi Pancasila. Bahkan ada kesan bahwa Soeharto sama dengan  Pancasila  sehingga  Ikut  pula  "ditumbangkan."  Dalam  konteks  ini,  publik seolah sedang mempertanyakan dan mengkaji ulang posisi Pancasila. Di saat itu pula, gerakan  atau  kelompok  yang  berupaya  mengganti  Pancasila  dengan  ideologi  lain mulai  bergerak.  Pada  akhirnya,  di  masa  awal  reformasi,  Pancasila  menjadi  sasaran kritik dan bahan perdebatan.
Dinamika  tersebut  tentu  saja  melibatkan  anak  muda  yang  dianggap  sedang pada proses pencarian dan pembentukan karakter dan penanaman ideologi. Target terhadap anak muda ini bisa dimaklumi karena jumlahnya yang sangat besar. Jika bisa
mempengaruhi pemikiran dan sikap anak muda, maka hal ini bisa menjadi investasi yang baik di masa depan dimana anak muda adalah calon penerus bangsa. Artinya, target jangka panjangnya adalah menjadikan anak muda saat ini sebagai pemimpin masa depan yang pikiran dan tindakannya tidak sepenuhnya taat terhadap ideologi Pancasila.
Hal ini bisa terjadi karena sumber pengetahuan anak muda pasca orde baru tidak  hanya  terbentuk  dari  ceramah  di  kelas  yang  diberikan  oleh  guru  atau  dosen. Lebih  dari  itu,  anak  muda  di  masa  reformasi  ini  memiliki  kemewahan  lain  yaitu kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet dan ekspresi yang bebas di media sosial.  Hasilnya  adalah  terjadinya  diskusi  yang  bebas  terhadap  ideologi  politik kebangsaan. Perbincangan terhadap Pancasila bisa meluas tanpa batas dan tidak ada kontrol. Demikian pula dengan diskusi tentang ideologi selain Pancasila. Kampanya ideologi  khilafah  misalnya,  sangat  masif  melalui  jaringan  media  sosial  dan pembentukan  grup  terbatas  di  platform  komunikasi  seperti whatsapp maupun telegram. Tak pelak, meningkatnya akses internet dan mudahnya menggunakan media sosial berperan penting dalam membangun perbincangan hingga gugatan terhadap ideologi Pancasila.
Kelonggaran ini bisa dipahami sebagai imbas dari ketidakjelasan arah politik dan kebijakan keagamaan periode pemerintah SBY yang memerintah selama 10 tahun pasca  reformasi  yakni  tahun  2004-2014.  Kurangnya  ketegasan  dalam  menangani kasus-kasus kekerasan bercorak keagamaan membuat keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi menurun (Kersteen, 2018).
Disamping  pengaruh  jaringan  internasional  dan  kemajuan  perkembangan teknologi, cara pandang anak muda muslim terhadap Pancasila juga terbentuk dari situasi lokal dan nasional dimana pada masa awal reformasi sangat kencang tuntutan kampanye peraturan daerah (perda) syariah di berbagai daerah. Banyaknya kelompok dan gerakan di berbagai daerah yang menuntut dan memperjuangkan perda syariah menjadikan  kondisi  sosial  dan  politik  di  tanah  air  menjadi  berbeda  apabila dibandingkan dengan kondisi pada masa Presiden Soeharto masih berkuasa (Anwar, 2018; Hara, 2010).
Situasi dan kondisi tersebut membuat pemikiran dan sikap anak muda muslim di Indonesia tidak terkecuali di Solo Raya menjadi beragam. Selain karena berbagai faktor  di  atas,  pandangan  yang  tidak  tunggal  ini  juga  disebabkan  oleh  faktor lingkungan  dan  orientasi  organisasi  dimana  anak  muda  tersebut  bernaung  dan beraktivitas.  Kebanyakan  informan  yang  berlatar  belakang  sekolah  atau  organisasi yang terhubung ke organisasi berwatak inklusif dan moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, maka pikiran dan tindakan anak mudanya relatif moderat dan sejalan dengan pandangan pokok organisasi induknya tersebut.
Berbeda  dengan  informan  di  atas,  penulis  mendapati  gejala  yang  penting dicermati dari informan yang masih berstatus siswa di sekolah tingkat atas. Gejalanya
adalah adanya pandangan yang masih belum sepenuhnya bulat terhadap Pancasila sebagai  ideologi  politik  dan  dasar  negara.  Indikasinya  adalah  ketika memperbincangkan  tentang  Islam  dan  Pancasila,  informan  ini  mengatakan  bahwa Islam bukan faktor utama dan inspirasi tunggal dalam perumusan Pancasila. Karena itu,  informan  ini  melihat  tidak  adanya  motivasi  yang  kuat  untuk  menempatkan Pancasila  sebagai  ideologi  politik  bangsa  dan  sebagai  dasar  negara.  Menurutnya, Pancasila adalah kompromi berbagai ideologi sehingga tidak hanya bersumber dari Islam semata.
Dari  perspektif  politik  rekognisi,  adanya  kecenderungan  untuk  menolak Pancasila sebagai dasar negara bisa dinilai sebagai politik anti pengakuan terhadap Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Hal  ini  memperkuat  temuan  penelitian  yang dilakukan oleh Bamualiam, Bakar (2017) & Latif (2018) yang menginformasikan adanya beberapa informan yang tidak menerima Pancasila dengan alasan karena Pancasila dirumuskan  oleh  manusia.  Kesamaan  alasan  yakni  Pancasila  merupakan  ideologi buatan  manusia  menjadikan  para  informan  ini  meyakini  tidak  perlunya  mematuhi dan  mengakui  Pancasila.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketaatan  terhadap  Islam  dan  Al- Quran.
Konstruksi  pemikiran  dan  tindakan  tersebut  bisa  jadi  karena  anak  muda tersebut  mendapat  informasi  dan  pengetahuan  dari  tokoh  agama  atau  ulama  yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang utuh dan mencakup semua hal dalam kehidupan  termasuk  tata  kelola  kekuasaan  sheingga  menolak  semua  ideologi  dan model pemerintahan yang dirumuskan manusia (Hasan dan Aijudin dalam Burdah, Kailani,  &  Ikhwan,  2019).  Imbasnya,  kelompok  anak  muda  ini  tidak  mau  menerima ideologi yang disusun dan dirumuskan manusia.
Secara umum, persepsi, pikiran dan tindakan anak muda muslim di Solo Raya masih  dalam  koridor  pro  terhadap  Pancasila.  Mayoritas  informan  setuju  dan menerima  Pancasila  sebagai  ideologi  politik  bangsa  dan  dasar  negara.  Mereka  juga menganggap bahwa Islam merupakan inspirasi utama perumusan Pancasila apalagi jika menilik sejarah bahwa para perumus Pancasila banyak yang beragama Islam.
Namun demikian, kita tidak bisa mengabaikan adanya fakta dan gejala anak muda  yang  pikirannya  mengarah  pada  sisi  kontra  terhadap  Pancasila.  Meskipun minoritas secara kuantitas, adanya anak muda yang terkesan tidak bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara secara utuh berpotensi meluas jika dibiarkan. Apalagi lanskap sosial dan politik Solo Raya sangat dinamis. Secara politik elektoral, Solo Raya adalah basis partai nasionalis. Tetapi secara politik keseharian, Solo Raya dipetakan sebagai  basis  gerakan  radikalisme  ekstrem.  Dengan  gambaran  yang  demikian,  kita tidak  boleh  mengabaikan  gejala  kontra  Pancasila  sekecil  apapun.  Gejala  ini  akan menjadi  benih  yang  tumbuh  subur  ketika  bertemu  dengan  kelompok  atau  gerakan yang pro radikalisme ekstrem.
Pencegahan ini bisa dilakukan dengan melibatkan anak muda terutama para pemimpinnya  di  dalam  gerak  peerubahan  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta menjadikan  anak  muda  sebagai  bagian  dari  agensi  perjuangan  dalam  kerangka penciptaan keamanan dan kedamaian di Indonesia (Qodir, 2016).

## Penutup
Di bawah pemerintahan Soeharto, Pancasila menjadi instrumen indoktrinasi terhadap semua lapisan masyarakat. Runtuhnya pemerintahan orde baru menjadikan publik bersikap skeptis terhadap Pancasila. Inilah awal mula lunturnya perbincangan Pancasila  dalam  ruang  publik  dan  diabaikan  dalam  dunia  pendidikan.  Dalam  dua dekade  pasca  rezim  otoriter,  Pancasila  menjadi  perbincangan  pokok  karena  mulai adanya indikasi penurunan keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara.
Artikel ini menarasikan respons anak muda muslim di Solo terhadap Pancasila sebagai  ideologi  negara  dan  relasi  antara  Islam  dengan  Pancasila.  Narasi  ini menghasilkan  adanya  keragaman  pandangan.  Jika  diringkas,  pandangan  mayoritas mengarah pada pro terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan menganggap tidak adanya permasalahan pokok terkait hubungan antara Islam dan Pancasila. Sementara pandangan  minoritas  mengarah  pada  kontra  terhadap  Pancasila  sebagai  ideologi negara.  Hal  ini  berpijak  pada  masih  belum  adanya  keyakinan  dan  kebulatan menempatkan Pancasila sebagai perekat bangsa.
Adanya  pandangan  yang  pro  dan  kontra  ini  mendukung  argumen  tulisan dimana  keragaman  pandangan  ini  sebagai  hasil  dari  semakin  menurunnya perbincangan  dan  pendalaman  terhadap  Pancasila  pasca  reformasi.  Hal  ini  tidak hanya didukung oleh temuan artikel ini tetapi juga dari survei publik yang dilakukan berbagai  lembaga  yang  menunjukkan  adanya  penurunan  keyakinan  terhadap Pancasila. Lanskap politik yang pada awal reformasi tidak ketat terhadap penguatan ideologi negara juga berkontribusi pada munculnya keragaman pandangan ini.
Artikel ini berkontribusi memperkaya kajian tentang anak muda muslim pasca reformasi terutama terkait sosialisasi ideologi negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang ada agenda massif tentang sosialisasi empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi hal ini tampaknya belum optimal dan perlu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat terutama kalangan anak muda.
Kajian  dalam  artikel  ini  baru  sebatas  menyelidiki  pandangan  anak  muda  di wilayah Solo yang dicirikan sebagai daerah yang menjadi basis gerakan radikalisme ekstrem.  Ke  depan,  perlu  ada  perluasan  kajian  di  daerah  yang  netral  atau membandingkan daerah netral dan daerah yang menjadi basis gerakan radikalisme ekstrem.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  para  informan  yang  telah  berkenan  diwawancarai  untuk keperluan penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Artikel ini berasal dari laporan penelitian yang dibiayai oleh BOPTN IAIN Surakarta Tahun 2019 Kluster Penelitian Peningkatan Kapasitas-Pembinaan.

## Daftar Pustaka
Acac,  M.  .  (2015).  Pancasila :  A  Contemporary  Application  of  Maqashid  al-Shariah? Journal of Indonesian Islam , 9 (1), 59--78.
Ahyar, M. (2015). Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam.
Jurnal Walisongo , 57 (1), 25–50.
Al Farisi, L. . (2019). Benturan Ideologis : Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca Reformasi? Jurnal Aspirasi , 9 (2), 81–96.
Anwar,  M.  Z.  (2018).  Mencegah  Regenerasi  Radikal  Ekstrem.  Retrieved  from solopos.com/mencegah-regenerasi-radikal-ekstrem-916228
Arif, S. (2016). Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila. Jurnal Keamanan Nasional ,
2 (1), 19–34.
Azca, N. ., Ikhwan, H., & Arrobi, M. . (2019). Tale of Two Royal Cities : The Narratives of  Islamist’  Intolerance  in  Yogyakarta  and  Solo”  Al-J ā mi‘ah. Journal  of  Islamic Studies , 57 (1), 25–50.
Bakar,  H.  A.  (2017).  Pemetaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. Kafaah: Journal of Gender Studies , 7 (1),
107–122.
Bayat, A., & L, H. (2010). Introduction : Being Young and Muslim in Neoliberal Times.
In Being  Young  and  Muslim ;  New  Cultural  Politics  in  the  Global  South  and  North (Linda Herr). Oxford: Oxford University Press.
Burdah,  I.,  Kailani,  N.,  &  Ikhwan,  M.  (2019). Ulama,  Politik,  dan  Narasi  Kebvangsaan: Fragmentasi  Otoritas  Keagamaan  di  Kota-kota  Indonesia .  Yogyakarta:  Pusat
Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian. Cnbcindonesia.com.  (2019).  Deretan  Direksi  BUMN  yang  Terciduk  KPK  di  Bawah Pimpinan Rini. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801123255-4-89099/deretan-direksi- bumn-yang-terciduk-kpk-di-bawah-pimpinan-rini
CSIS. (2017). Ada Apa Dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik .
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. . (1994). Introduction : Entering the Field of Qualitative Research.  In Handbook  of  Qualitative  Research (Norman  K.).  California:  Sage Publication.
Foundation, W. (2018). Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim

## Indonesia . Jakarta.
Geertz, C. (1981). Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan Di Negara-Negara Baru.  In Pembangunan  Politik  Dan  Perubahan  Politik .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Hara,  A.  (2010).  Pancasila  and  The  Perda  Syariah  Debates  in  the  post  Suharto  Era : Toward a New Political Consensus. In Islam in Contention : Rethinking Islam and State  in  Indonesi .  Kiyoto:  Kyoto,  Wahid  Institute,  CSEAS  Kyoto  University  dan Capas Taiwan.
Haryanto, J. . (2015a). Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta). Analisa Journal of Social Science and Religion , 22 (02), 239–253.
Haryanto,  J.  T.  (2015b).  Relasi,  Transformasi  dan  Adaptasi  Tradisionalis  Terhadap Puritanisme  Di  Surakarta  Jawa  Tengah. Jurnal  Harmoni :  Jurnal  Multikultural  & Multireligius , 14 (3), 23–40.
Hasan,  N.  (2012). lslam  Politik  Di  Dunia  Kontemporer;  Konsep,  Genealogi  dan  Teori . Yogyakarta: Suka Press.
Heywood, A. (2007). Politics . New York: Palgrave Macmillan. Hiariej, & Stokke. (2018). Politik Kewargaan di Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo.
Humaidi,  Z.  (2010).  Islam  dan  Pancasila :  Pergulatan  Islam  dan  Negara  Periode Kebijakan Asas Tunggal. Jurnal Konstektualita , 25 (2), 291–312.
Jakarta, C. U. (2010). “Benih-Benih Islam Radikal di Masjid : Studi Kasus Jakarat dan Solo. Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) UIN Jakarta .
Kafid,  N.  (2016).  Dari  Islamisme  ke  “Premanisme”:  Pergeseran  Orientasi  Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokras. Jurnal Sosiologi , 21 (1), 57– 79.
Kersteen,  C.  (2018). Berebut  Wacana:  Pergulatan  Wacana  Umat  Islam  Indonesia  Pasca Reformasi . Bandung: Mizan Media Utama.
Latif,  Y.  (2018a).  The  Religiosity,  Nationality,  and  Sociality  of  Pancasila:  Toward Pancasila through Soekarno’s Way. Jurnal Studia Islamika , 25 (2), 207–245.
Latif, Y. (2018b). Wawasan Pancasila . Bandung: Mizan Media Utama.
M.,  W.,  &  Ghozali,  A.  M.  (2011).  Relasi  Agama  dan  Negara :  Perspektif  Pemikiran Nahdlatul Ulama. Jurnal Islam Indonesia , 4 (2).
M.A, C. (2009). Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan ideologi Islam Garis Keras. Jurnal Islam-Indonesia , 1 (1), 11–31.
Mu’ti,  A.,  &  Burhani,  A.  .  (2019).  The  limits  of  religious  freedom  in  Indonesia:  with reference  to  the  first  pillar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  of  Pancasila. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies , 9 (1), 111–134.
Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama. Jurnal Studi Pemuda ,
5 (1), 429–445.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Jakarta: P.T Serambi Ilmu

## Semesta.
Saidi,  A.  (2009).  Relasi  Pancasila,  Agama  dan  Kebudayaan :  Sebuah  Refleksi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 11 (1), 25–50.
Secretary-General’s  Report  to  the  General  Assembly  A/36/215.  (1981).  Definition  of Youth.  Retrieved  from  https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact- sheets/youth-definition.pdf
Tribunnews.com.  (2019).  Tolak  Matakuliah  Pancasila,  pelaku  Bom  Bunuh  Diri  di Kartasura Batal Masuk IAIN Surakarta. Retrieved from https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/04/tolak-matakuliah-pancasila- pelaku-bom-bunuh-diri-di-kartasura-batal-masukiain-surakarta
Umardani.  (2016).  Reinventing  Nilai-Nilai  Islam,  Budaya  dan  Pancasila  dalam Pengembangan Pendidikan Karakter. Jurnal Ilmiah Darul Ulum , 9 (1), 75–106.
Wildan, M. (2008). Mapping Radical Islamism In Solo : A Study of the Proliferation of Radical Islamism in Central Java, Indonesia. Aljamiah , 46 (1), 35–69.

## Tentang Penulis
M.  Zainal  Anwar adalah  dosen  di Institut  Agama  Islam  Negeri  Surakarta. Penulis memiliki area riset seputar Islam, politik, dan kebijakan publik.
Yuyun Sunesti adalah dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.  Penulis memiliki  area  riset  seputar sosiologi agama dan sosiologi gender.
Islah Gusmian adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penulis memiliki area riset seputar Islam, politik, dan agama.