Investigasi Empiris Penghindaran Pajak di Indonesia Empirical Investigation of Tax Avoidance in Indonesia

## Siti Rokhaniyah
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 23 April 2021
Revised 21 June 2021
Publish 30 June 2021

## Keywords:
Audit committee, board of commissioners, fi- nancial distress, institutional ownership, tax avoidance
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10471

## A B S T R A C T
This research aims to examine the effect of corporate governance on cor- porate  financial  distress,  and  its  impact  on  tax  avoidance.  Corporate governance  is  proxied  by  institutional  ownership,  the  board  of  commis- sioners  and  the  audit  committee.  Financial  distress  is  measured  by  the Altman  z-score,  and  tax  avoidance  is  assessed  by  the  ratio  between  the payment of income tax to profit before tax. The research objectives will be tested empirically with data from annual reports on active companies in the  Jakarta  Islamic  Index  from  2016  to  2019.  Empirical  data  testing  is carried out with path analysis. The results of the analysis concluded that the elements of corporate governance, which consist of institutional own- ership, the board of commissioners, and the audit committee have a nega- tive  effect  on  the  corporate’s  financial  distress  and  it  have  a  negative impact on tax avoidance. Meanwhile, in a direct test of corporate govern- ance on tax avoidance, empirical evidence is obtained that the audit com- mittee and the board of commissioners have a direct negative effect on tax avoidance.  Institutional  ownership  does  not  have  a  direct  effect  on  tax avoidance. Another finding is that the audit committee and the board of commissioners through financial distress  have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership through financial distress does not have a significant impact on tax avoidance.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap  kesulitan  keuangan  perusahaan,  serta  dampaknya  terhadap penghindaran  pajak.  Tata  kelola  perusahaan  diproksikan  dengan kepemilikan institusi, dewan komisaris, dan komite audit. Kesulitan keu- angan  diukur  dengan  Altman  z-score,  sedangkan  penghindaran  pajak dinilai  dengan  rasio  antara  nominal  pembayaran  pajak  penghasilan  ter- hadap  laba  sebelum  pajak.  Tujuan  penelitian  akan  diuji  secara  empiris dengan data dari laporan tahunan pada perusahaan aktif di Jakarta Islam- ic  Index  tahun  2016  hingga  2019.  Pengujian  data  empiris  dilakukan dengan  analisis  jalur.  Hasil  analisis  menyimpulkan  bahwa  unsur  tata kelola perusahaan, yang terdiri atas kepemilikan institusi, dewan komisa- ris,  dan  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  kesulitan  keuangan perusahaan  dan  secara  lebih  lanjut  berdampak  negatif  terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pada pengujian langsung antara tata kelola  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak  diperoleh  bukti  empiris bahwa  komite  audit  dan  dewan  komisaris  berpengaruh  negatif  secara langsung terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusi tidak mem- iliki  pengaruh  secara  langsung  terhadap  penghindaran  pajak.  Temuan lainnya  adalah  bahwa  komite  audit  dan  dewan  komisaris  melalui  kesu- litan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak. Sedangkan  kepemilikan  institusi  melalui  kesulitan  keuangan  tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.
* Corresponding author: siti.rokhaniyah.02@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tata kelola perusahaan ( corporate governance ) merupakan mekanisme pengendalian perusahaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tujuan dari implementasi tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi ( asymmetric information ) antara pihak manajemen (agen) dan pemegang saham ( principal ) (Hasan et al., 2017; Magdalena et al., 2017; Rokhaniyah, 2020). Implemen- tasi  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  akan  menjamin  transparansi  dan  akuntabilitas  perusahaan  dalam mempertanggungjawabkan  seluruh  aktivitas  perusahaan,  termasuk  mengantisipasi  kemungkinan  risiko kesulitan keuangan ( financial distress ) (Cita & Supadmi, 2019; Rokhaniyah, 2020; Yuliafitri & Rivald, 2017). Kesulitan  keuangan  merupakan  situasi  yang  menggambarkan  kondisi  perusahaan  tidak  mungkin dapat membayar semua hutang yang jatuh tempo dan hutang yang harus dibayar dalam enam bulan beri- kutnya, sehingga perusanaan diprediksi akan bangkrut dalam waktu enam bulan berikutnya (Chenchehe- ne, 2019). Kesulitan keuangan juga berarti ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pem- bayaran tetapnya atas hutang, sehingga perlu merestrukturisasi hutangnya, karena secara finansial kondisi perusahaan sedang tidak sehat (Nadhifah & Arif, 2020).
Tata  kelola  perusahaan  dan  kesulitan  keuangan  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Hasil  kajian empiris menyatakan bahwa kepatuhan unsur perusahaan terhadap berbagai ketentuan dalam tata kelola perusahaan sangat berperan dalam mencegah kesulitan keuangan perusahaan (Bravo-Urquiza & Moreno- Ureba,  2021).  Hasil  kajian  lainnya  menyatakan  hal  yang  senada,  yaitu  bahwa  indikator-indikator  dalam tata  kelola  perusahaan  berguna  untuk  memprediksi  kesulitan  keuangan  perusahaan  (Liang  et  al.,  2020). Meskipun  demikian,  terdapat  hasil  kajian  empiris  lainnya  menyatakan  hal  yang  sedikit  berbeda  dengan kedua kajian tersebut, yang memperoleh temuan bahwa tata kelola perusahaan tidak cukup untuk mem- prediksi secara akurat terkait kesulitan keuangan, sehingga perlu mempertimbangkan faktor lain terutama faktor eksternal (makroekonomi) (Li et al., 2020).
Jika merujuk pada teori keagenan, maka setiap pihak (dalam hal ini adalah agen dan principal ) selalu memprioritaskan diri masing-masing dalam bertindak. Pihak agen akan senantiasa memperlihatkan kiner- ja baiknya dalam berbagai kondisi, bahkan ketika perusahaan tengah di landa kesulitan keuangan. Dalam kondisi  kesulitan  keuangan,  perusahaan  akan  mengupayakan  berbagai  cara  dalam  rangka  memper- juangkan keberlangsungan perusahaan. Di antara jalan yang mungkin bisa ditempuh adalah meningkat- kan  laba  operasional,  berusaha  meningkatkan  likuiditas  perusahaan,  dan  memanipulasi  kebijakan akuntansi,  yang  dapat direalisasikan  dengan  kebijakan  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  (Swandewi  & Noviari, 2020).
Penghindaran  pajak  merupakan  mekanisme  yang  dilakukan  dalam  rangka  menurunkan  atau menghilangkan  kewajiban  membayar  pajak  tanpa  melanggar  hukum  (undang-undang  perpajakan  yang berlaku), sehingga biaya pajak pajak yang harus dibayarkan bisa terkurangi atau terhapus (Dewinta & Se- tiawan,  2016;  Lestari  &  Putri,  2017;  Rani,  2017;  Swandewi  &  Noviari,  2020).  Dengan  demikian,  berku- rangnya  biaya  pajak  akan  menjadi  penghematan  bagi  perusahaan,  yang  bisa  dialokasikan  untuk  me- nyelesaikan  kewajiban  perusahaan  kepada  pihak  lain  baik  itu  kreditor  maupun  investor.  Dengan mekanisme semacam ini, perusahaan akan tetap memperoleh pengakuan publik, sekalipun sedang mem- iliki masalah kesulitan keuangan (Swandewi & Noviari, 2020).
Secara  teoritis,  kondisi  kesulitan  keuangan  pada  perusahaan  dapat  berpengaruh  terhadap  upaya penghindaran  pajak.  Studi  empiris  tentang  kesulitan  keuangan  perusahaan  dan  penghindaran  pajak pernah  dilakukan  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia.  Hasil  studi  me- nyimpulkan  bahwa  kesulitan  kekuangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  praktik  penghindaran pajak (Swandewi & Noviari, 2020). Sementara itu, hasil penelitian lain pada perusahaan sektor barang kon- sumsi ( consumer goods ) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memperoleh temuan bahwa kesulitan keu- angan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika ter- jadi peningkatan kesulitan keuangan, maka upaya penghindaran pajak akan menurun. Dengan kata lain, perusahaan cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak ketika ketika dalam kondisi kesulitan keuangan, serta harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi (Cita & Supadmi, 2019; Nadhifah & Arif,  2020).  Hasil  uji  empiris  tentang  kesulitan  keuangan  dan  praktik  penghindaran  pajak  memperoleh temuan yang tidak konsisten satu sama lainnya.
Selanjutnya, kajian empiris tentang tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak telah beberapa kali  dilakukan,  namun  temuannya  tidak  konsisten.  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  diperoleh bukti empiris adanya pengaruh atribut-atribut dalam tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Atribut  kepemilikan  institusi  ditemukan  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  (Sandy  & Lukviarman, 2015), meskipun ada penelitian lain yang memperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan in- stitusi berdampak pada pengurangan penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Wijayani, 2016). Kajian lain menyimpulkan adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusi dan upaya penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017).
Jika dilihat dari atribut Dewan Komisaris Independen, diperoleh temuan yang menyatakan adanya pengaruh  negatif  antara  Dewan  Komisaris  Independen  terhadap  penghindaran  pajak  (Cita  &  Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Wijayani, 2016). Dalam studi lainnya ditemukan adanya pengaruh posi- tif proporsi dewan komisaris independent terhadap penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017). Semen- tara  itu,  atribut  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  (Cita  &  Supadmi,  2019; Maharani & Suardana, 2014).
Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan argumen rasional, maka penelitian ini bertujuan untuk  (1)  menguji  efek  tata  kelola  perusahaan  terhadap  kesulitan  keuangan,  (2)  menguji  efek  kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak, (3) menguji efek tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik yang aktif di Jakarta Islamic Index (JII), pada tahun 2016-2019. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena lebih kompleks dalam penggunaan variabel, dengan rentang waktu yang relatif panjang, sehingga mampu memberikan hasil yang valid. Di samping itu, objek penelitian ini adalah anggota  JII,  yang  merupakan  indeks  saham  Syariah  tertua.  JII  terdiri  atas  30  saham  terpilih  yang  diten- tukan berdasarkan kriteria: masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir (di- review setiap bulan Mei dan November oleh OJK); urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir; dan urutan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi di pasar regular (BEI, 2021).

## 1. TELAAH LITERATUR
Keterkaitan teoritis antara tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan bersumber dari literatur teori  organisasi  (Elloumi  &  Gueyie,  2001).  Dalam  periode  krisis,  organisasi  sering  terlibat  dalam “pergeseran mekanisme” di mana sentralisasi otoritas merupakan hasil yang paling dikenal luas  (Staw et al.,  1981).  Otoritas  terpusat  memiliki  penerapan  khusus  pada  hubungan  antara  struktur  tata  kelola  dan kebangkrutan, dan berlaku untuk masalah keagenan (Judge & Zeithaml, 1992).
Tata kelola perusahaan merupakan salah satu mekanisme kontrol perusahaan, dalam rangka men- gurangi informasi yang tidak simetris antara agen dan principal (Hasan et al., 2017; Magdalena et al., 2017; Rokhaniyah,  2020).  Implementasi  tata  kelola  perusahaan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang dinamis,  meningkatkan  nilai  pembiayaan,  mengurangi  biaya  modal,  serta  mengelola  kepentingan pemangku kepentingan ( stakeholder ) yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja perus- ahaan (Pardis et al., 2016).
Tata  kelola  perusahaan  dapat  diterapkan  untuk  mengelola  keuangan  perusahaan,  sehingga  dapat meminimalisir  risiko  kesulitan  keuangan.  Kesulitan  keuangan  merupakan  gambaran  kondisi  keuangan lembaga yang sedang tidak sehat, yang mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas  operasionalnya  kembali  (Nadhifah  &  Arif,  2020). Kesulitan  keuangan  menjadi  gambaran  ketid- akmampuan lembaga/ perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo, sehingga berpotensi memicu kebangkrutan perusahaan.
Keterkaitan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan  kesulitan  keuangan  telah  dikaji  dalam  beberapa penelitian sebelumnya, dengan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bah- wa  kepatuhan  perusahaan  terhadap  ketentuan  tata  kelola  perusahaan  sangat  berperan  dalam  mengan- tisipasi kesulitan keuangan perusahaan. Dari temuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko kesulitan keuangan  dapat  dihilangkan  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  dalam  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021). Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang mem- berikan  rekomendasi  bahwa  indikator-indikator  dalam  tata  kelola  perusahaan  sangat  bermanfaat  dalam memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Liang et al., 2020).
Sementara  itu,  hasil  penelitian  lain  menekankan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  tidak  cukup  untuk memprediksi  secara  akurat  terkait  kesulitan  keuangan,  sehingga  perlu  mempertimbangkan  faktor  lain terutama  faktor  eksternal  (makroekonomi).  Argumen  ini  sangat  logis,  mengingat  adanya  faktor  mak- roekonomi yang keberadaanya tidak mungkin dikendalikan oleh perusahaan (Li et al., 2020).
Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dari komponen dewan komisaris; aktivitas dewan, kuali-
fikasi  anggota  dewan,  independensi  komite  audit,  ukuran  komite  remunerasi,  dan  kehadiran  pimpinan perusahaan dalam komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Akan tetapi, ukuran dewan, proporsi direktur independen, anggota dewan yang ahli di bidang keuangan, dan ukuran komite audit secara berpengaruh signifikan positif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Selanjutnya,  variabel  struktur  kepemilikan,  kepemilikan  direksi,  kepemilikan  institusi,  serta  kepemilikan terkonsentrasi semuanya berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Untuk variabel pengungkapan dan transparansi, remunerasi direksi, kehadiran direktur independen senior, dan pengungkapan  pemberitahuan  rapat  umum  tahunan  dalam  laporan  tahunan  berpengaruh  signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kel- ola perusahaan cukup berpengaruh terhadap kesulitan keuangan, tetapi masing-masing unsur dalam tata kelola perusahaan memiliki arah pengaruh yang berbeda (Chenchehene, 2019).
Besarnya  presentase  kepemilikan  saham  institusi  akan  memungkinkan  besarnya  pengawasan  ter- hadap  pihak  manajemen,  termasuk  dalam  hal  manajemen  keuangan.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka mengurangi  informasi  yang  tidak  simetris  antara  pihak  manajemen  dan  pemegang  saham.  Fungsi pengawasan  yang  dilakukan  akan  meningkatkan  kehati-hatian  dalam  perencanaan  keuangan  dan  ke- bijakan  akuntansi.  Hal  ini  akan  memperkecil  risiko  keuangan,  karena  segala  aspek  keuangan  dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan berorientasi pada pencapaian kinerja jangka panjang (Chenchehene, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001).
H 1a : Kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan.
Hubungan  antara  karakteristik  tata  kelola  perusahaan  dan  status  kesulitan  keuangan  juga  pernah dilakukan dengan sampel perusahaan publik di Kanada. Kesimpulannya adalah bahwa komposisi dewan direksi  dapat  menjelaskan  kesulitan  keuangan.  Kesimpulan  lainnya  menyatakan  bahwa  kepemilikan  ek- sternal dan jabatan direktur eksternal mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan (Elloumi & Guey- ie,  2001).  Hal  ini  dikarenakan  independensi  dan  objektivitas  pihak  eksternal  lebih  terjaga,  sehingga berbagai  kebijakan  keuangan  dapat  dikendalikan  dengan  baik.  Studi  empiris  lainnya  memperoleh  bukti empiris  bahwa  rekomendasi  dewan  direksi  berdampak  pada  kemungkinan  pengurangan  kesulitan  keu- angan (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chiu & Walls, 2019; Li et al., 2020).
H 1b : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan.
Komite audit memegang fungsi strategis dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang  berkaitan  dengan  kebijakan  akuntansi  dan  implementasinya. Komite  audit  dapat  memberikan  rek- omendasi terkait strategi keuangan jangka menengah dan jangka panjang, termasuk memprediksi kondisi keuangan  perusahaan.  Hal  ini  dapat  memperkecil  risiko  keuangan  perusahaan  di  masa  mendatang (Chenchehene, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001).
H 1c : komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan.
Kajian terhadap hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, telah dilakukan be- berapa dengan objek yang berbeda. Di antara temuannya menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan  dan  positif  berdampak  terhadap  penghindaran  pajak  (Richardson  et  al.,  2015;  Sadjiarto  et  al., 2020).  Kajian empiris lain menyajikan bukti empiris yang menyatakan tidak adanya pengaruh faktor kesu- litan  keuangan  terhadap  penghindaran  pajak.  Temuan  ini  disertai  dengan  argumen  bahwa  perusahaan yang  mengalami  kesulitan  keuangan  cenderung  merugi,  sehingga  memperkecil  kemungkinan  adanya upaya penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang mengalami kerugian akan terbebas dari biaya pa- jak penghasilan dan memperoleh fasilitas kompensasi kerugian di masa mendatang (Rani, 2017).
Hasil  penelitian  lainnya  memperoleh  temuan  bahwa  kesulitan  keuangan  berpengaruh  negatif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (Bravo-Urquiza  &  Moreno-Ureba,  2021;  Cita  &  Supadmi,  2019;  Liang  et  al., 2020; Rani, 2017). Pada umumnya, perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak ketika tengah dilanda kesulitan keuangan, akan berisiko mendapatkan citra negatif (Cita & Supadmi, 2019). Perusahaan yang  mengalami  kerugian  akan  bebas  dari  kewajiban  membayar  pajak  penghasilan  serta  mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian di masa mendatang (Cita & Supadmi, 2019). Berdasarkan argumen dan hasil penelitian tersebut, penelitian ini memformulasikan hipotesis;
H 2 : Kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.
Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh ter- hadap penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015). Sementara itu, hasil penelitian lain menemukan hal yang berbeda, di mana kepemilikan institusi berdampak pada pengurangan upaya penghindaran pajak (Cita  &  Supadmi,  2019;  Wijayani,  2016). Kajian  empiris  lainnya  menyimpulkan  adanya  pengaruh  positif antara kepemilikan institusi dan upaya penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017).
Penelitian ini berargumen bahwa besarnya presentase kepemilikan saham oleh pihak institusi akan berdampak  pada  ketatnya  kontrol  terhadap  pihak  manajemen  perusahaan  yang  berpotensi memperkecil konflik keagenan. Kondisi ini sangat mungkin berdampak pada berkurangnya upaya penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis yang akan diuji adalah;
H 3a : Kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Studi  sebelumnya  yang  menguji  keterkaitan  antara  Dewan  Komisaris  dan  penghindaran  pajak, menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan negatif  (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014;  Wijayani,  2016).  Hasil  penelitian  lain  memperoleh  temuan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  inde- penden  yang  merupakan  proksi  dari  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  berdampak  positif  terhadap penghindaran  pajak  (Subagiastra  et  al.,  2017).  Keterkaitan  antara  Dewan  Komisaris  Independen  dan penghindaran pajak dalam penelitian ini merujuk pada argumen dalam teori keagenan. Dewan komisaris independen merupakan wakil dari pemegang saham yang dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir adanya informasi yang tidak simetris antara agen (manajemen) dan principal (pemegang saham). Adapun kewajiban utama dari Dewan komisaris independen adalah mengawasi pihak manajemen agar selalu taat terhadap hukum dan berbagai aturan yang ada dalam menjalankan berbagai aktivitas perusahaan. Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  eksistensi Dewan komisaris  independen  dapat  memperkecil  kemung- kinan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis selanjutnya adalah; H 3b : Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak, ditemukan bukti  empiris  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  (Cita  &  Supadmi, 2019;  Maharani  &  Suardana,  2014).  Komite  audit  memiliki  peran  strategis  dalam  upaya  memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi, termasuk dalam perpajakan.
Sehingga,  secara  tidak  langsung  dapat  disimpulkan  bahwa  eksistensi  komite  audit  memiliki  efek terhadap penurunan angka kecurangan keuangan oleh pihak manajemen. Banyaknya jumlah komite audit berpotensi  untuk  meningkatkan  aktivitas  pengawasan  keuangan,  sehingga  upaya  penghindaran  pajak dapat diminimalisir.
H 3c : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan  terhadap  kesulitan  keuangan  dan  penghindaran  pajak,  serta  menguji  pengaruh  kesulitan keuangan  terhadap  penghindaran  pajak.  Untuk  melakukan  pengujian  tersebut  akan  digunakan  sampel data  perusahaan  publik  yang  ditentukan  dengan  kriteria  tertentu  ( purposive  sampling ).  Adapun  kriteria yang digunakan untuk memilik sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2019, serta konsisten mempublikasikan laporan ta- hunan dalam kurun waktu tersebut.
Tabel 1. Pengukuran Variabel Variabel Formula Pengukuran Rerefensi Kepemilikan  Institusi (IO) ∑ ∑ (Cita  &  Supadmi,  2019; Rokhaniyah, 2020) Dewan Komisaris (DK) ∑ ∑ (Cita  &  Supadmi,  2019; Maharani  &  Suardana, 2014; Wijayani, 2016) Komite audit (KA) ∑ ∑ (Rani, 2017) Kesulitan keuangan (Altman  &  Hotchkiss,
Variabel Formula Pengukuran Rerefensi (FD)  dengan  model Altman Z-score Di mana:
∑ 2011)
Penghindaran  pajak (diproksikan  dengan Cash Effective Tax Rate / CETR) Di mana: :  nominal  pembayaran  pajak penghasilan oleh perusahaan i pada tahun t :  laba  sebelum  pajak  perus- ahaan i pada tahun t. (Hanlon  &  Heitzman, 2010;  Park,  2018;  Sari, 2014; Swandewi & Noviari, 2020) Ukuran perusahaan ( size ) (Hanlon  &  Heitzman, 2010;  Park,  2018;  Sari, 2014; Swandewi & Noviari, 2020)
Tujuan penelitian ini akan dijawab dengan analisis jalur ( path analysis ) yang merupakan perluasan dari analisis regresi dengan menggunakan derajad keyakinan sebesar 95% (toleransi kesalahan 5%). Tujuan dari analisis jalur ini adalah untuk menggambarkan dan menguji pengaruh variabel tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan kondisi kesulitan keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Analisis jalur dil- akukan dengan SPSS 22.
Model 1
Keterangan:
: Z-score (kesulitan keuangan) perusahaan i pada tahun t : Kepemilikan institusi perusahaan i pada tahun t
: Dewan komisaris perusahaan i pada tahun t
: Komite audit perusahaan i pada tahun t
, , , : Koefisien regresi
: Residual

## Gambar 1. Model 1 (tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan)
Model 2
Keterangan: : Penghindaran pajak ( tax avoidance ) perusahaan i pada tahun t : Z-score (kesulitan keuangan) perusahaan i pada tahun t
: Ukuran perusahaan i pada tahun t
Gambar 2. Model 2 (tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan penghindaran pajak)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sampel dalam penelitian ini terdiri atas; (1) perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan aktif pada JII, selama tahun 2016 – 2019, dan (2) konsisten memublikasikan laporan keuangan dan atau laporan tahunan perusahaan.  Dari  30  perusahaan  aktif  di  JII  setiap  periode  evalusi  Daftar  Efek  Syariah,  yang  memenuhi kedua kriteria tersebut sebanyak 18 saham perusahaan aktif, yaitu:

## Tabel 2. Sampel Penelitian
Perusahaan Aktif di JII (inisial nama) Sektor Usaha AE Pertambangan AKR Perdagangan, jasa, dan investasi AI Industri lain-lain BSD Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan ICBP Industri barang konsumsi VI Pertambangan ISM Industri barang konsumsi KF Industri barang konsumsi MDS Perdagangan, jasa, dan investasi PGN Infrastruktur, utilitas, dan transportasi TBBA Pertambangan PP Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan SI Industri dasar dan bahan kimia
Perusahaan Aktif di JII (inisial nama) Sektor Usaha SA Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan TI Infrastruktur, utilitas, dan transportasi UT Perdagangan, jasa, dan investasi UI Industri barang konsumsi WK Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan
Hasil pengujian data dengan model 1, diperoleh koefisien jalur sebagaimana gambar 3, dengan nilai R 2 sebesar 0,495 ( e = 0,711).

## Gambar 3. Hasil Analisis Model 1
Kepemilikan  institusi  (IO)  berpengaruh  negatif  terhadap  kesulitan  keuangan  perusahaan  (FD) dengan  koefisien  jalur sebesar  -0,046. Temuan  ini  berarti  bahwa  semakin  besar  proporsi  kepemilikan sa- ham institusi, maka kotrol terhadap aktivitas menajemen akan meningkat. Penguatan fungsi kontrol akan berdampak pada kehati-hatian dalam penentuan kebijakan, termasuk kebijakan terkait keuangan. Hal ini dapat memperkecil risiko-risiko keuangan, yang salah satunya adalah risiko kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat  jatuh  tempo,  yang  dapat  memicu  terjadinya  kebangkrutan  perusahaan  Secara  empiris,  temuan  ini mendukung hipotesis 1 a (H 1a ).
Kepemilikan institusi merupakan salah satu aspek dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan un- tuk meminimalisir terjadinya informasi yang tidak simetris antara agen dan principal (Hasan et al., 2017; Magdalena et al., 2017; Rokhaniyah, 2020). Implementasi tata kelola perusahaan juga dimaksudkan untuk memperkecil potensi terjadinya kesulitan keuangan, di mana kondisi keuangan lembaga tidak sehat, yang mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas operasionalnya kembali (Nad- hifah  &  Arif,  2020).  Temuan  ini  memperkuat  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  merekomendasikan penggunaan  indikator-indikator  dalam  tata  kelola  perusahaan  untuk  memprediksi  kesulitan  keuangan perusahaan (Liang et al., 2020).
Temuan ini juga senada dengan temuan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepatuhan pe- rusahaan terhadap ketentuan tata kelola perusahaan sangat berperan dalam mengantisipasi kesulitan keu- angan perusahaan. Risiko kesulitan keuangan dapat dihilangkan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Bravo-Urquiza  & Moreno-Ureba,  2021; Chenchehene,  2019; Elloumi  & Gueyie, 2001).
Sementara itu, hasil penelitian lain justru menyatakan hal yang sebaliknya, di mana implementasi ta- ta  kelola  perusahaan  tidak  cukup  untuk  memprediksi  kesulitan  keuangan  secara  akurat,  karena  adanya perlu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, terutama faktor eksternal. Meskipun bertentangan dengan temuan  penelitian  ini,  argumen  yang  berkebalikan  ini  terhitung  sangat  logis,  mengingat  adanya  faktor makroekonomi yang tidak mungkin dikendalikan oleh perusahaan (Li et al., 2020).
Dewan komisaris independen (DK), yang diproksikan dengan perbandingan jumlah dewan komisa- ris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan, berdampak negatif terhadap kesu- litan  keuangan  perusahaan  (koefisien  jalur  -0,232).  Artinya  bahwa  banyaknya  jumlah  komisaris  inde- penden  dalam  komposisi  dewan  komisaris  akan  akan  memperkecil  kemungkinan  terjadinya  kesulitan keuangan perusahaan. Temuan ini mendukung hipotesis 1 b (H 1b ) secara statistik.
Temuan ini disertai argumen bahwa independensi dan objektivitas komisaris independen kemung-
-0,232* e1 = 0,711
kinan lebih kuat, sehingga berbagai kebijakan (termasuk kebijakan keuangan) dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan dengan temuan penelitian sebelumnya yang memberikan rekomendasi bahwa komposisi dewan direksi berdampak pada kemungkinan pengurangan kesulitan keuangan (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chiu & Walls, 2019; Li et al., 2020).
Komite  audit  (KA),  yang dalam  hal  ini  diformulasikan  dengan  rasio  jumlah  anggota  komite audit selain  komisaris  independen  terhadap  jumlah  komite  audit  secara  keseluruhan,  berdampak  negatif  ter- hadap kesulitan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyaknya anggota komite audit di luar komisaris  independen  akan  memperkecil  kemungkinan  terjadinya  kesulitan  keuangan  perusahaan. Temuan ini mendukusng hipotesis 1 c (H 1c ).
Komite  audit  memiliki  tugas  pokok  untuk  membantu  dewan  komisaris  dalam  melakukan  fungsi pengawasan,  yang  meliputi  sistem  pengendalian  internal  perusahaan,  sistem  pelaporan  keuangan,  serta fungsi audit internal. Komite audit, sebagai bagian dari unsur tata kelola perusahaan, memiliki peran strat- egis dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tindakan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi (keuangan) dan implementasinya. Komite audit dapat memberikan rekomendasi terkait strategi keuangan jangka  menengah  dan  jangka  panjang,  termasuk  memprediksi  kondisi  keuangan  perusahaan,  sehingga dapat  memperkecil  risiko  keuangan  perusahaan  di  masa  mendatang.  Temuan  ini  memperkuat  temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Elloumi & Gueyie, 2001).
Berdasarkan hasil analisis model 1, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa tata kelola perus- ahaan berpengaruh terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Temuan ini sebagaimana temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dapat dapat meminimalisir risiko kesulitan  keuangan.  Kesulitan  keuangan  dalam  konteks  ini  adalah  kondisi  keuangan  perusahaan  yang tidak sehat, yang mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas operasional- nya kembali (Bravo-Urquiza & Moreno-Ureba, 2021; Chiu & Walls, 2019; Elloumi & Gueyie, 2001; Li et al., 2020; Liang et al., 2020; Nadhifah & Arif, 2020).
Hasil analisis dengan model 2, sebagaimana tergambar dalam  gambar 4, menyatakan bahwa kesu- litan  keuangan  berdampak  negatif  terhadap  penghindaran  pajak.  Temuan  ini  membuktikan  hipotesis  2 (H 2 ). Secara umum, temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan hal serupa (Bravo-Urquiza  &  Moreno-Ureba,  2021;  Cita  &  Supadmi,  2019;  Liang  et  al.,  2020;  Rani,  2017).  Kesulitan keuangan  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  dikarenakan  perusahaan  yang  mengalami kesulitan keuangan cenderung rugi, sehingga memperkecil kemungkinan penghindaran pajak. Perusahaan juga akan terbebas dari biaya pajak penghasilan dan memperoleh fasilitas kompensasi kerugian di masa mendatang  (Cita  &  Supadmi,  2019;  Rani,  2017).  Dalam  kondisi  semacam  ini,  perusahaan  relatif  untuk menghindari  hal-hal  yang  dapat  memperburuk  citra  perusahaan,  yang  salah  satunya  adalah  upaya penghindaran  pajak  (Cita  &  Supadmi,  2019).  Temuan  ini  bertentangan    dengan  temuan  penelitian  sebe- lumnya  yang  menyimpulkan  adanya  pengaruh  positif  antara  kesulitan  keuangan  perusahaan  terhadap penghindaran pajak (Richardson et al., 2015; Sadjiarto et al., 2020).

## Gambar 4. Hasil Analisis Model 2
-0,203* -0,254* e2 = 0,794 -0,232* e1 = 0,711
Rokhaniyah                                                                                                    InFestasi Vol. 17 No. 1 Juni 2021
terhadap penghindaran pajak secara langsung. Hal ini bertentangan dengan hipotesis 3a (H 3a ). Eksistensi kepemilikan  institusi,  yang  dilihat  dari  besarnya  proporsi  saham  institusi,  berperan  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pihak  manjemen,  sehingga  akan  meminimalisis  masalah  keagenan.  Minimalisasi masalah  keagenan  tidak  ada  kaitannya  dengan  upaya  penghindaran  pajak.  Hal  ini  sebagaimana temuan penelitian sebelumnya yang memperoleh kesimpulan yang sama (Sandy & Lukviarman, 2015).
Temuaan  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  beberapa  temuan  penelitian  sebelumnya.  Dalam    se- buah kajian empiris diperoleh bukti  empiris bahwa kepemilikan institusi berdampak pada pengurangan penghindaran  pajak  (Cita  &  Supadmi,  2019;  Wijayani,  2016).  Kajian  empiris  lainnya  menyimpulkan  hal yang    berlawanan,  di  mana  ditemukan  adanya  pengaruh  positif  antara  kepemilikan  institusi  dan  upaya penghindaran pajak (Subagiastra et al., 2017).
Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Dewan Komisaris Independen ter- hadap penghindaran pajak, sebagaimana pernyataan dalam hipotesis 3b (H 3b ). Temuan ini disertai dengan argumen  bahwa  Dewan  komisaris  independen  merupakan  wakil  dari  pemegang  saham  yang  dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesenjangan informasi antara agen (manajemen) dan principal (pemegang  saham).  Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  Dewan  komisaris  independen mengawasi pihak manajemen agar selalu taat terhadap hukum dan berbagai aturan yang ada dalam men- jalankan berbagai aktivitas perusahaan. Salah satu realisasi dari kerja Dewan komisaris independen min- imnya upaya penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan hal yang sama (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Wijayani, 2016).
Berbanding terbalik, dalam kajian lain diperoleh bukti empiris bahwa proporsi dewan komisaris in- dependen  berdampak  positif  terhadap  penghindaran  pajak  (Subagiastra  et  al.,  2017).  Dengan  kata  lain, peningkatan  proporsi dewan  komisaris  independen  akan  berdampak  pada  peningkatakan  penghindaran pajak perusahaan.
Hasil  analisis  data  menyajikan  bukti  empiris  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran  pajak.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  pada  hipotesis  3c  (H 3c ).  Komite  audit  berperan strategis  dalam  upaya  memperkuat  pengawasan  terhadap  tindakan  yang  berkaitan  dengan  kebijakan akuntansi, termasuk dalam perpajakan. Peran komite audit ini akan berdampak pada minimalisasi tinda- kan-tindakan  kecurangan  ( fraud )  karena  meningkatnya  pengawasan  pada  bagian  keuangan.  Hal  ini  juga berpotensi  untuk  memperkecil  kemungkinan  penghindaran  pajak  perusahaan.  Simpulan  penelitian  ini mendukung  simpulan  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  komite  audit  berdampak  negatif terhadap penghindaran pajak (Cita & Supadmi, 2019; Maharani & Suardana, 2014).
Dari gambar 4 terlihat bahwa pengaruh langsung kepemilikan institusi terhadap penghindaran pa- jak adalah sebesar 0,025. Sementara pengaruh tidak langsung kepemilikan institusi melalui kesulitan keu- angan terhadap penghindaran pajak 0,012 (-0,046 x -0,254). Berdasarkan data ini, terlihat bahwa pengaruh langsung kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak  langsung  kepemilikan  institusi  terhadap  penghindaran  pajak,  melalui  kesulitan  keuangan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  tidak  langsung  kepemilikan  institusi  melalui  kesulitan  keuangan  tidak  ber- pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Selanjutnya,  pengaruh  langsung  dewan  komisaris  terhadap  penghindaran  pajak  adalah  sebesar  - 0,203.  Sementara  pengaruh  tidak  langsung  dewan  komisaris  melalui  kesulitan  keuangan  terhadap penghindaran  pajak  0,059  (-0,232  x  -0,254).  Dari  hasil  perhitungan  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa pengaruh  langsung  dewan  komisaris  terhadap  penghindaran  pajak  lebih  kecil  dibandingkan  dengan pengaruh tidak langsung dewan komisaris terhadap penghindaran pajak, melalui kesulitan keuangan. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung dewan komisaris melalui kesulitan keuangan berpengaruh signif- ikan terhadap penghindaran pajak.
Berikutnya,  pengaruh  langsung  komite  audit  terhadap  penghindaran  pajak  adalah  sebesar  -0,082. Sementara pengaruh tidak langsung komite audit melalui kesulitan keuangan terhadap penghindaran pa- jak 0,399 (-0,145 x -0,254). Berdasarkan angka ini, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh langsung komite audit terhadap penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung komite au- dit terhadap penghindaran pajak, melalui kesulitan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung komite audit melalui kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap  penghindaran pajak.
Berdasarkan hasil pengujian model 1 dan model 2, maka dapat dikatakan bahwa tata kelola perus- ahaan  berpengaruh  terhadap  kesulitan  keuangan.  Tata  kelola  perusahaan  yang  diproksikan  dengan  tiga
variabel  (kepemilikan  institusi,  dewan  komisaris,  dan  komite  audit)  ketiganya  berpengaruh  negatif  ter- hadap kesulitan keuangan perusahaan, dan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Di samping itu, terdapat pengaruh langsung antara tata  kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, khususnya jika dilihat dari faktor dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris dan komite audit secara lang- sung berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara kepemilikan institusi tidak berdampak langsung  terhadap  penghindaran  pajak.  Ukuran  perusahaan  ( size )  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak. Untuk pengaruh tidak langsung (mediasi) ditemukan bahwa komite audit dan dewan komisaris  melalui  kesulitan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Sedangkan kepemilikan institusi melalui kesulitan keuangan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pa- jak.

## 4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan penelitian ini adalah bahwa tata kelola perusahaan  (kepemilikan  institusi,  dewan  komisaris,  dan  komite  audit)  berpengaruh  negatif  terhadap kesulitan  keuangan  perusahaan,  dan  berdampak  negatif  terhadap  penghindaran  pajak.  Di  antara  proksi tata kelola perusahaan berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Secara empiris, tidak diperoleh bukti  yang  mendukung  pengaruh  langsung  antara  kepemilikan  institusi  terhadap  penghindaran  pajak. Untuk pengaruh tidak langsung diperoleh temuan bahwa komite audit dan dewan komisaris melalui kesu- litan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Sedangkan  kepemilikan  institusi melalui kesulitan keuangan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjut- nya. Di antara keterbatasannya adalah penggunaan sampel yang relatif sedikit, sehingga memungkinkan ketidakterwakilan  kondisi  populasi.  Penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan  dengan  jumlah  sampel  yang lebih besar. Keterbatasan lainnya adalah sampel yang terpilih terdiri atas bermacam-macam sektor usaha ( multi-sector )  yang  mana  masing-masing  sektor  memiliki  karaterikstik  yang  berbeda,  sehingga  memung- kinkan  terjadinya  bias  pada  hasil  analisis.  Penelitian  selanjutnya  perlu  dilakukan  pengujian  per  sektor usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya bias dan melihat kekuatan model ( robustness ). Hal ini mungkin untuk dilakukan jika ketersediaan data sampel memadai secara kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2011). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankrupt- cy, Analyze and Invest in Distressed Debt (3rd ed.). Wiley. BEI.  (2021). Indeks  Saham  Syariah .  Https://Www.Idx.Co.Id/Idx-Syariah/Indeks-Saham-Syariah/. https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/
Bravo-Urquiza, F., & Moreno-Ureba, E. (2021). Does compliance with corporate governance codes help to mitigate  financial  distress? Research  in  International  Business  and  Finance , 55 ,  101344. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101344
Chenchehene, J. (2019). Corporate Governance and Financial Distress Prediction in the UK . Bournemouth Uni- versity for the Degree of  Doctor of Philosophy.
Chiu, S.-C. (Sana), & Walls, J. L. (2019). Leadership change and corporate social performance: The context of financial  distress  makes  all  the  difference. The  Leadership  Quarterly , 30 (5),  101307. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101307
Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 29 (3).
Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage,  dan  Pertumbuhan  Penjualan  terhadap  Tax Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi , 14 (3),  1584– 1615.
Elloumi,  F.,  &  Gueyie,  J.-P.  (2001).  Financial  Distress  and  Corporate  Governance:  An  empirical  analysis.
Corporate Governance
International Journal of Business in Society , 1 (1), 15–23. https://doi.org/10.1108/14720700110389548 Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics , 50 (2), 127– 178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
Hasan, Moh. A. K., Prastiwi, I. E., & Triono, D. C. (2017). Pengaruh Fee dan Religiusitas terhadap Indepen-
densi Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Mening- katkan Kinerja BMT. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 5 (1), 113–133.
Judge, W. Q., & Zeithaml, C. P. (1992). Institutional and Strategic Choice Perspectives on Board Involve- ment  in  the  Strategic  Decision  Process. The  Academy  of  Management  Journal , 35 (4),  766–794. https://doi.org/10.2307/256315
Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Lev- erage Terhadap Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (3), 2028-2054. Li, Z., Crook, J., Andreeva, G., & Tang, Y. (2020). Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures. Pacific-Basin Finance Journal , 101334.
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101334
Liang, D., Tsai, C.-F., Lu, H.-Y. (Richard), & Chang, L.-S. (2020). Combining corporate governance indica- tors with stacking ensembles for financial distress prediction. Journal of Business Research , 120 , 137– 146. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.052
Magdalena, S., Yuningsih, I., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Firm Size dan Good Corporate Governance serta Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di In- donesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 5 (2), 221–238.
Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karak- teristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi , 9 (2), 525–539.
Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, financial Distress, Earning Manage- ment, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. Transfer Pric- ing , 7 (2), 26.
Pardis, S. T., Sofian, S., & Abdullah, D. F. (2016). An Integrative Proposed Model of Corporate Governance: The  Corporate  Governance  Mechanisms  Mediates  the  Relationship  between  Board  Intellectual Capital  and  Corporate  Performance. International  Journal  of  Economics  and  Financial  Issues , 6 (3). https://e- resources.perpusnas.go.id:2350/docview/1809615397/A42CC7FB2134EF6PQ/1?accountid=25704 Park,  S.  (2018).  Related  Party Transactions  and Tax Avoidance  of  Business  Groups. Sustainability , 10 (10), 3571. https://doi.org/10.3390/su10103571
Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit,dan Komisaris Independen Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2).
Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning  the  global  financial  crisis:  Evidence  from  Australia. Economic  Modelling , 44 ,  44–53. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015
Rokhaniyah, S. (2020). Investigasi Empiris: Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela pada Per- bankan Syariah di Indonesia. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah , 8 (2).
Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial  Distress  on  Tax  Avoidance. Journal  of  Economics  and  Business , 3 (1).  http://e- resources.perpusnas.go.id:2061/eds/detail/detail?vid=0&sid=b2a0c376-f422-4e8a-ac2f- 83b917b52b28%40sdc-v- sess- mgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsair.od......2659..4ed2937e1ef891c3e4231e0 80fd9e215&db=edsair
Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur | Sandy | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Jurnal Akuntan- si Dan Auditing Indonesia , 19 (2). https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/4328
Sari,  G.  M.  (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance,  Ukuran  Perusahaan,  Kompensasi  Rugi  Fiskal  Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). Jurnal Akuntansi , 2 (3), Article 3.
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1601
Staw, B., Sandelands, L., & Dutton, J. (1981). Threat Rigidity Effects in Organizational Behavior: A Multi- level Analysis. Administrative Science Quarterly , 26 . https://doi.org/10.2307/2392337
Subagiastra,  K.,  Arizona,  I.  P.  E.,  &  Mahaputra,  I.  N.  K.  A.  (2017).  Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan
Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 1 (2),  Article  2. https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994
Swandewi,  N.  P., &  Noviari,  N.  (2020).  Pengaruh  Financial  Distress  dan Konservatisme Akuntansi  pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 30 (7), 1670. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p05 Wijayani,  D.  R.  (2016).  Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga,  Corporate  Governance  dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaraan Pajak di Indonesia. Corporate Governance , 13 (2). Yuliafitri,  I.,  &  Rivald,  A.  I.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dan  Promosi Terhadap  Penerimaan  Wakaf  Tunai  (Pada  Lembaga  Pengelola  Wakaf  Di  Indonesia). InFestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 13 (1), 217–226. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044