Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 83-87| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2799.83-87

## PENGATURAN HUBUNGAN MENYIMPANG DI LUAR PERKAWINAN BAGI LESBIAN DAN GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU
I Kadek Grendy Bhineka, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gianitadewi01@gmail.com , Fhwjurnal@Gmail.Com , puspasutari@Gmail.Com

## Abstrak
Perkawinan  merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri  dengan  maksud  untuk  membentuk  suatu  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Manusia  diciptakan  untuk  berpasangan  laki-laki  dengan  perempuan  guna  untuk meneruskan  garis  keturunan,  namun  ada  segolongan  orang yang berperilaku menyukai sesama jenis dan ingin melegalkan perbuatan mereka hingga kejenjang pernikahan melalui hukum yang berlaku di negaranya. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima sebagian orang yang kontra dengan perilaku pernikahan sesama jenis yang biasa disebut  Lesbian,  Gay,  Bisexual  dan  Transgender  selanjutnya  disebut  LGBT. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan pengaturan hubungan menyimpang diluar perkawinan bagi LGBT dalam perspektif hukum hindu yang  kedua  mendeskripsikan  perspektif  Agama  dalam  menyikapi  pelaku  LGBT.  Penelitian  ini  didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengna pendekatan yuridis melalui metode hermenutika. Data yang digunakn  adalah  data  sekunder  dan  primer  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan Agama hindu tidak ada satu sloka maupun upacara yang melegalitaskan bahwa gay dan lesbi bisa melakukan perkawinan atau hubungan artinya tidak dibenarkan untuk menikah lebih-lebih dengan upacara suci, puja mantra Veda ,  yang  kedua  tidak  boleh  mengucilkan  atau  mendiskriminasikan  melainkan  memberikan  edukasi  agar memperlakukan pelaku gay dan lesbian itu secara manusiawi, harus memberikan perlindungan atau mengedukasi pelaku apakah dia ditampung disuatu tempat kemudian diberikan pengarahan atau penyuluhan sehingga pelaku sadar mengenai perilaku perbuatan LGBT.
Kata kunci : Gay; Hubungan Menyimpang; Perspektif Hukum Hindu.

## Abstract
Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Humans were created to pair men with women in order to continue the lineage, but there are a group of people who behave like the same sex and want to legalize their  actions  up  to  the  level  of  marriage  through  the  laws  in  force  in  their  country.  This  of  course  cannot  be accepted by some people who contradict same-sex marriage behavior which is commonly referred to as Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, hereinafter referred to as LGBT. This study aims to explain the arrangement of deviant  relationships  outside  of  marriage  for  LGBT  people  in  the  perspective  of  Hindu  law.  The  second  one describes the religious perspective in dealing with LGBT perpetrators. This research is designed to use normative legal  research  with  a  juridical  approach  through  the  hermenutic  method.  The  data  used  are  secondary  and primary data which are analyzed qualitatively. The results show Hinduism, there is no single verse or ceremony which legalizes that gay and lesbian can have a marriage or relationship, meaning that it is not allowed to marry, especially  with  a  sacred  ceremony,  Vedic  mantra  puja,  the  second  one  should  not  isolate  or  discriminate  but provide  education  to  treat  Humanly,  gay  and  lesbian  perpetrators  must  provide  protection  or  educate  the perpetrator whether he is accommodated in a place and then given direction or counseling so that the perpetrator is aware of LGBT behavior.
Keywords: Gay; Deviant Relationships; Hindu Legal Perspective

## I. PENDAHULUAN
Gambaran kebesaran Tuhan adalah menciptakan segala makhluk di alam semesta selalu berpasangan. Laki-laki  berpasangan  dengan  perempuan,  demikian  pula  binatang  diciptakan  jantan  berpasangan dengan  betina (Satria,  2004). Melalui  makhluk  yang  berpasangan  itu,  Tuhan  memperlihatkan bagaimana  kebesaranNya  mengembang  biakkan  keturunan  hingga  makhluk  hidup  pun  bertambah banyak  dan  besebaran  di  segala  penjuru  bumi.  Sesuai  fitrahnya  bahwa  pasangan  laki-laki  adalah perempuan dan perempuan denganlaki-laki. Namun ada segolongan orang yang berperilaku menyukai sesama jenis dan ingin melegalkan perbuatan mereka hingga kejenjang pernikahan melalui hukum yang
berlaku dinegaranya. Hal ini tidak dapat diterima sebagian orang yang kontra dengan perilaku penyuka sesama jenis yang biasa disebut Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender selanjutnya disebut LGBT.
Kelompok yang kontra LGBT menganggap bahwa melegalkan sesuatu yang tak sesuai nalar sehat dan  naluri  kemanusiaan  itu  semata  hanya  ilusi  yang  dibuat-buat  manusia  dan  merupakan  sebuah penyimpangan terhadap keagamaan, sementara kelompok pro LGBT merasa adanya pengekangan dan penindasan  hak-hak  mereka  sebagai  warga  negara.  Perilaku  LGBT  juga  terjadi  di  Bali  yang menghebohkan dengan berlangsungnya pernikahan sejenis di kawasan Ubud, Gianyar, Bali.
Ulah pasangan beda warga negara ini membuat Gubernur Bali naik pitam. Gubernur Bali melarang keras pernikahan sesama jenis. Apalagi bawa agama Hindu sangat dilarang itu, karena itu kita mesti tegur, apapun alasannya pernikahan sejenis dilarang di manapun itu tidak boleh menurut Hindu.
Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Lesbian  adalah  sebagai  wanita  yang  mencintai atau merasakan  rangasangan  seksual  sesama  jenisnya  ( Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia:  2002 ).  Hukum sebagai  norma  mempunyai  ciri  kekhususan,  yaitu  hendak  melindungi,  mengatur  dan  memberikan keseimbangan  dalam  menjaga  kepentingan  para  pihak (Djamali,  2008). Bali  merupakan  daerah pariwisata  dianggap  sebagian  orang  sebagai  daerah  yang  bebas  dan  membolehkan  kegiatan  tersebut daripada daerah lainnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya acara Grand Final Mister dan Miss Gay Dewata baru-baru ini, namun polisi membubarkan acara tersebut. Apabila melihat pada Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang perkawinan pada Pasal I yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal terbaru Undang-undang perkawinan resmi disahkan dalam Undang- undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di amatkan Mahkamah  Konstitusi  (MK).  UU  Perkawinan  yang  baru  mengubah  batas  minimal  laki-laki  dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Berdasarkan pasal tersebut maka, hubungan seksual yang dianjurkan pada norma hukum itu adalah berdasarkan UU Perkawinan yakni hubungan yang  terikat  status  perkawinan  dan  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Ketentuan  serupa  juga menentang  keberadaan  LGBT  mengenai  isi kartu  penduduk yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dalam kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang mengakui jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan.
Menurut  hukum  islam  perkawinan  LGBT  tidak  dapat  dibenarkan  (haram)  karena  bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (al-Qur’an dan hadis), karena  perkawinan  LGBT  mengancam  eksistensi  manusia  yang  bersifat  esensial,  yakni  merusak keturunan, akal, jiwa dan kehormatan manusia (Rohmawati, 2016). Selanjutnya Mansur, (2017) hasil penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  Agama-agama  di  Indonesia,  baik  Islam,  Kristen  Katolik  dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sama-sama menolak perilaku homoseksual atau LGBT dan menolak  pula  pernikahan  sesama  jenis.  Penelitian  lain  mengungkapkan  bahwa  Konstitusi  Indonesia menempatkan Pancasila sebagai grundnorm dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi dan  bintang  pemandu  pada  Undang-undang  Perkawinan  Indonesia,  yang  intinya  perkawinan  harus antara  pria  dan  wanita  (heteroseksual)  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) (Sirait, 2017). Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hubungan menyimpang di luar perkawinan bagi  lesbian  dan  gay  dalam  perspektif  Hukum  Hindu  yang  kedua  untuk  mengetahui  bagaimana pandangan agama hindu dalam menyikapi pelaku lesbian dan gay.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (Suratman &  Dillah,  2015). Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenal  asas-asas,  norma-norma,  kaidah, peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin.  Data  yang  digunakan adalah  sumber  data  hukum  primer  dan  sekunder  yang  dianalisi  secara  kualitatif  dan  menerapkan pendekatan filsafat hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  Hubungan  Menyimpang  diLuar  Perkawinan  Bagi  LGBT  dalam  Perspektif Hukum Hindu
Berdasarkan Undang-Undang  No.  16 Tahun 2016 tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan atau wiwaha dalam Agama Hindu adalah yadnya dan perbuatan dharma (Ningsih, 2020). Dalam adat Hindu di Bali merupakan upaya untuk mewujudkan hidup  Grhasta  Asrama,  tugas  pokoknya  menurut  lontar  Agastya  Parwa  adalah  mewujudkan  suatu kehidupan  yang  disebut  ” Yatha  sakti  Kayika  Dharma ”  yang  artinya  dengan  kemampuan  sendiri melaksanakan Dharma. Jadi seorang Grhasta harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan dharma secara  profesional  haruslah  dipersiapkan  oleh  seorang  Hindu  yang  ingin  menempuh  jenjang perkawinan,  atau  Pawiwahan  pernikahan  adat  menurut  orang  bali  pada  hakekatnya  adalah  upacara persaksian  ke  hadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  kepada  masyarakat  bahwa  kedua  orang  yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami-istri. Sarana Pawiwahan berupa Segehan cacahan warna  lima, Api  takep (api  yang  dibuat  dari  serabut  kelapa), Tetabuhan (air  tawar,  tuak,  arak), Padengan-dengan/pekata-kalaan, Pejati,  Tikar  dadakan  (tikar  kecil  yang  dibuat  dari  pandan), Pikulan (terdiri  darcangkul, tebu, cabang kayu dadap yang ujungnya berisi periuk, bakul yang berisi uang), Bakul, Pepegatan terdiri dari dua buah cabang dadap yang dihubungkan dengan benang putih.
Menurut Pramitasari,  (2017) Tujuan  perkawinan  dalam  Agama  Hindu  adalah  “terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material.  Pernikahan  sebagai  ekspresi  akhir  seorang  individu  dari  suatu  hubungan yang  mendalam dimana  dua  individu  bersumpah  di  depan  umum  didasarkan  pada  keinginan  untuk  menetapkan hubungan sepanjang hidupnya (Brehm, 1992) . Pengaturan hubungan menyimpang diluar perkawinan bagi  lesbian  dan  gay  dalam  perspektif Hukum Hindu Kamasutra menyebutkan, “Auparishtaka juga dilakukan oleh wanita-wanita liar dan para wanita penghibur, pelayan wanita, gadis-gadis pembantu rumah  tangga  yakni mereka  yang  tidak diperistri  siapapun tetapi yang  bermata pencaharian dengan memijat (Kama Sutra : 1992).
Perempuan tidak dibenarkan menodai seorang gadis, mereka dapat dipidana atau didenda. Pada sloka 369 dinyatakan, apabila seorang gadis menodai seorang gadis lain, akan didenda sebesar 200 pana dan  membayar  mas  kawin  dua  kali  lipat.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan  bahwa seorang  lesbi  menodai  seorang  gadis  lain  maka  dapat  dikenakan  sanksi.  Dengan  kata  lain,  seorang lesbi  dilarang  mendapatkan  kesenangan  seksual  dengan  gadis  yang  normal.  Menurut Pramitasari, (2017) Mengidentifikasikannya  sebagai  sebadan  sesama  jenis  (kelamin)  atau  cinta  sesama  jenis. Apabila itu dilakukan lebih-lebih dengan pemaksaan maka seorang lesbi dapat dipidana.
Dalam  kitab  suci Manava  Dharmasastra tidak  ditemukan  pengaturan  yang  menyinggung keberadaan gay. Meski demikian aturan ini dapat juga diberlakukan terhadap  mereka.  Seorang  lesbi ataupun  gay  dibenarkan  mendapatkan  kesenangan  seksual  dengan  pasangan  yang  sama-sama homoseksual, tidak ada pengaturan secara khusus  baik  dalam  undang-undang  nasional  yauitu  No.  16 Tahun 2019 maupun di Manava Dharmasastra, akan tetapi yang diatur adalah mengenai  pergaulan menyimpang  pada kama sutra . Pada pandangan agama hindu tidak ada  satu sloka maupun  upacara yang  melegalitaskan  bahwa  gay  dan  lesbi  bisa  melakukan  perkawinan  atau  hubungan  dan  tidak dibenarkan untuk menikah lebih-lebih dengan upacara suci, puja mantra Veda .
Para Acarya berpendapat bahwa Auparistaka ini merupakan perbuatan seekor anjing dan manusia, karena  merupakan  perbuatan  rendah  dan  bertentangan  dengan  aturan  kitab  suci (Menava Dharmasastra )  dan karena  manusia  sendiri  menderita dengan membiarkan linggamnya bersentuhan dengan  mulut  para  waria  dan  wanita.  Tetapi  Watsyayana  berkata  bahwa  aturan  kitab  suci  tidak melarang mereka yang mengunjungi wanita penghibur dan hukum melarang pelaksanaan Auparishtaka dengan wanita yang bersuami saja (Pudja G DKK: 2002)

## 2. Perspektif Hukum Hindu dalam Menyikapi Perilaku Lesbian dan Gay
Penyebab  terjadinya  Lesbian  dan  gay  adalah  faktor  biologis,  pengaruh lingkungan  yang  tidak  baik, pengalaman traumatis dan adanya keinginan untuk mencari kepuasan relasi homoseks (Kartono, 1989) . Masyarakat  melihat  LGBT  itu  disebabkan  terutama  oleh  faktor  biologis  atau  genetik  dan  social (pengaruh  lingkungan). Berdasarkan  realita  diketahui  bahwa  faktor  biologis memiliki peran dalam membentuk seseorang untuk menjadi LGBT. Seseorang dapat menjadi LGBT karena keturunan atau
karena kelainan genetik yang dimilikinya sejak lahir. Berbeda halnya dengan faktor sosial, masyarakat menganggap bahwa seseorang yang berada dilingkungan (sosial atau kerja) LGBT pada akhirnya akan mengikuti  gaya  hidup  dan  lama  kelamaan  bisa  tertular  menjadi  LGBT.  Sedangkan  Gay  yaitu Homoseksual,  istilah  ini  Homo  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  berarti  sama (Kartasapoetra & Hartini,  1992) .  Masyarakat  juga  melihat  bahwa  seseorang  dapat  menjadi  Lesbian  dan  Gay  akibat trauma  atau  sakit  hati.Trauma  dalam  arti  pernah  mengalami  kekerasan  (baik  fisik  maupun  seksual) pada masa kecilnya atau sakit hati pada lawan jenis yang pernah berhubungan dengannya. Selain itu mereka  menjadi  Lesbian  dan  Gay  karena  faktor  didikan  keluarganya  mendasari  mereka  menjadi seorang waria.
Ajaran  Hindu  tidak  membenarkan  pernikahan  pria  dengan  pria  ( gay ),  wanita  dengan  wanita (lesbi ). Penyimpangan yang dilakukan kaum Lesbian dan Gay memang bukan kejahatan akan tetapi hal  itu  tetap  sebagai  perbuatan  dosa  yang  ditanggung  oleh  pribadi  masing-masing.  Filosofinya seseorang melangsungkan pernikahan itu untuk lahir ke dunia ini atas keinginan dari para leluhur yang akan reinkarnasi atas seijin Sang Hyang Widhi Wasa dan kemudian ketika ia sudah menjadi manusia ada  semacam  kewajiban  manusia  yang  harus  dipenuhi  yaitu  bersuami  istri  untuk  meneruskan keturunan  sekaligus  kewajiban  leluhur  agar  leluhurnya  tidak  dikenakan  hukuman,  sehingga  karena konsepnya purusa dan pradana maka jika menikah tidak purusa pradana atau laki-laki dan perempuan tentu dilarang dan tidak diperbolehkan. Karena penyebutannya Purusa dan Pradana maka kelamin yang menyimpang  atau  hubungan  yang  menyimpang  tentu  tidak  diperbolehkan  untuk  melangsungkan pernikahan karena yang di perbolehkan untuk menikah di sebut purusa dan pradana dan untuk pelaku Lesbian dan Gay tidak di perbolehkan karena tidak di akui dalam hukum Hindu artinya perkawinan yang menyimpang yang sama sama jenis atau jenisnya tidak jelas tidak di ajurkan atau di perbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.  Dalam  konsep  Hukum  Hindu  menyebutkan  menikah  itu  adalah sebuah  kewajiban,  jika  manusia  tersebut  tidak  melangsungkan  pernikahan  akan  dikenakan  dosa terutama orang tuanya dan leluhurnya akan dikenakan hukuman.
Perilaku lesbian dan gay cenderung tidak sesuai dengan dharma kehidupan menurut ajaran Hindu. Individu  Lesbian  dan  Gay  menunjukan  “Pengingkaran”  dan  tidak mensyukuri kelahirannya karena tidak memahami tujuan hidupnya dengan kodrat  sebagai  peria  dan  wanita.  Umat  Hindu  dianjurkan untuk  selalu  berbuat  dharma  dan  swadharmanya (kewajiban  yang  melekat  sesuai  potensi  dirinya), seperti:  mensyukuri  keadaannya  terlahir  sebagai  manusia  itu  adalah  utama,  secara  biologi  merujuk pada jenis kelamin yang dimilikinya, dan mengetahui tugas fungsinya.
Lesbian  dan  Gay  cenderung  menuruti  nafsu  birahi  atau  kepuasan  seks  saja  sebagai  penentu keberadaannya (eksistensi) dirinya  terlahir  didunia  ini,  sedangkan  di  dalam  agama  Hindu  lebih ditekankan kepada pengendalian diri  terutama  pancaindrianya  atau  kama.  Demikian pula penafsiran dangkal tentang Arjuna menjadi bencong bernama Brihanala  sebagai  pembenaran  keberadaan  waria. Sangat  jelas,  tujuan  Arjuna  menjadi  Brihanala  untuk  tujuan  mulia  yaitu  agar  tidak  terbongkar penyamaran para pandawa. Serupa kasusnya dengan kisah Shri Kandi yang lahir menjadi perempuan kemudian berubah menjadi laki-laki untuk tujuan mulia  yaitu untuk mengakhiri hidup  Bhisma  yang agung.  Tanpa  kehadiran  Shri  Kandi  dalam  medan  perang,  maka  Bhisma  yang  agung  tak  ada  yang mampu mengalahkannya. Perubahan wujud Shri Kandi pun pada awalnya tidak direstui penguasa alam semesta,  Mahadewa.  Akan  tetapi  demi  tujuan  tegaknya  Dharma,  Shri  Kandi  direstui  menjadi lelaki dalam beberapa waktu, hanya untuk mengalahkan Bhisma dalam medan perang.Penafsiran  kisah-kisah dalam  mitologi  Hindu  tidak  dapat  ditafsirkan,  terlebih  dijadikan  pembenaran  terhadap  perilaku menyimpang, seperti homoseksual Lesbi dan Gay, di Hindu perkawnian yang disahkan itu adalah laki laki dan perempuan. Kalau yang sesama itu di Hindu apa lagi di Indonesia belum bisa karena peraturan dan undang undang perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa Pernikahan sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Agama Hindu. Pustaka Suci Veda, menegaskan bahwa dalam Agama Hindu tidak ada aturan yang  memperbolehkan  perkawinan  sejenis  Dengan  kata  lain  pelaku  penyimpangan  seks (homoseksual) tidak diberikan hak untuk mendapat upacara pernikahan atau upacara perkawinan dengan puja mantra Veda. Perkawinan (wiwaha) hanya dapat dilakukan antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  sejahtera  dan  bahagia  untuk
memperoleh keturunan, yang kedua Pandangan  Agama  Hindu  mengakui  adanya  pelaku  Lesbian dan Gay secara tertulis diakui adanya penyimpangan tersebut tetapi tetap melarang karena dianggap tidak  bermartabat  dan  tetap  ada  sangsi  seperti  yang  telah  tercantum  pada  kitab Kama  Sutra dan Manawa Dharmasastra .

## 2. Saran
Adapun yang disarankan oleh peneliti adalah Bagi masyarakat tegas menolak pernikahan sesama jenis tetapi  jangan  mengucilkan  atau  mendiskriminasikan  melainkan  memberikan  edukasi  agar memperlakukan  pelaku  gay  dan  lesbian  itu  secara  manusiawi.  Terutama  orang  tua  lebih memperhatikan  pergaulan  anaknya  karena  LGBT  ini  biasa  menyerang/mempengaruhi  semua  orang lewat  berbagai  media,  selanjutnya  Bagi  pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  atau mengedukasi  pelaku  apakah  dia  ditampung  disuatu  tempat  kemudian  diberikan  pengarahan  atau penyuluhan  diberikan  terapi  psikologis  sehingga  pelaku  sadar  mengenai  perilaku  perbuatan  LGBT. Melebih bertindak tegas dan berani mengatakan bahwa hal tersebut salah dan dilarang di indonesia karena hal tersebut lebih banyak mengandung keburukan bila dibandingkan dengan kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brehm, S. S. (1992). Intimate Relationship . Djamali, R. A. (2008). Pengantar Hukum Indonesia . Raja Grafindo. Kartasapoetra, & Hartini. (1992). Kamus Sosiologi dan Kependudukan . Bumi Aksara. Kartono, K. (1989). Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual . Cv. Mandar Maju. Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. Aqlania , 8 (1), 21–60. Ningsih, L. S. (2020). Upacara Pawiwahan dalam agama Hindu. Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu , Pramitasari, N. L. G. F. (2017). Eksisrensi Wanita dalam Manawa Dharmasastra. Jurnal Penelitian Agama Hindu , 1 (1), 24–31.
Rohmawati,  R.  (2016).  Perkawinan  Lesbian,  Gay,  Biseksual  dan  Transgender/Transeksual  Perspektif  Hukum Islam. Ahkam , 4 (2), 305–326. Satria, S. (2004). Komposisi Materi. Komposisi Materi , 20 (1), 66–78. Sirait,  T.  M.  (2017).  Menilik  Akseptabilitas  Perkawinan  Sesama  Jenis  di  dalam  Konstitusi  Indonesia. Jurnal Konstitusi , 14 (3), 621–643 . Suratman, & Dillah, H. P. (2015). Metode Penelitian Hukum .