## Pengelolaan Keuangan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Wanita

## Sri Rahayu, Yudi, Wiwiek Tiswiyanti,Rahayu Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNJA
Email: sri_rahayu@unja.ac.id
Abstrak: Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  pentingnya  pengelolaan  keuangan  bagi  kelompok  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  berbasis  wanita.  Artikel  ini  disusun  berdasarkan  pengalaman  tim melakukan kegiatan pengabdian dan pembinaan terhadap usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) pada tiga  tahun  terakhir.  Pengabdian  terakhir  yang  dilakukan  terkait  tema  adalah  Pengabdian  Skim  Bina  Desa  yang dilaksanakan  Desa Mendalo darat  dan Desa Mendalo Indah.  Salah  satu program  yang  terus  dikembangkan oleh Tim  PKK  kedua  desa  tersebut  adalah  pengembangan  UP2K.  Walaupun  relatif  baru  bagi  pengurus,  pengurus harus melakukan pengelolaan keuangan dana UP2K dengan baik.Kendala utama yang menyebabkan lambannya perkembangan UP2K adalah keterbatasan anggaran, rendahnya kompetensi SDM dan data UMKM yang kurang tersedia.  Hal  ini  dapat  menurunkan  kepercayaan  anggota  kepada  pengurus.    Kegiatan  pengabdian  telah dilaksanakan  dengan  lancar.Pengelolaan  keuangan  UP2K  melingkupi  administrasi  keuangan  kelompok  khusus, Administrasi  keuangan  kelompok  pelaksana,  Laporan  Pertanggungjawaban  Periodik  (Triwulan)  dan  Laporan Pertanggungjawaban Tahunan.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kelompok Khusus, Kelompok Pelaksana

## 1. PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  gabungan  dari  dua  atau  lebih  dari  dua  pribadi  yang  berkumpul karena  hubungan  darah,  hubungan  perkawinan  atau  pengangkatan,  di  hidupnya  dalam  satu rumah  tangga,  berinteraksi  satu  sama  lain  dan  di  dalam  perannya  masing-masing  dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan (Baron &Bryne, 2003). Keluarga adalah unit  terkecil  dari  masyarakat  yang  terdiri  atas  kepala  keluarga  dan  beberapa  orang  yang terkumpul  dan  tinggal  di  suatu  tempat  di  bawah  suatu  atap  dalam  keadaan  saling ketergantungan.Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak menjadi bagian dari lembaga sosial masyarakat.
Setiap  anggota  keluarga  memiliki  peranan  masing-masing.    Ayah  sebagai    kepala keluarga memiliki peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman. Selain  sebagai  kepala  keluarga,  ayah  juga  sebagai  anggota  dari  kelompok  sosialnya  serta sebagai  anggota  masyarakat  dari  lingkungannya.  Istri  dan  ibu  dari  anak-anaknya,  ibu mempunyai peranan untuk mengasuh dan mendidik anak, mengurus rumah tangga, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.  Di  samping  itu  juga  ibu  juga  dapat  membantu  ayah  sebagai  pencari  nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan sesuai tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.
Ibu dapat bergabung dalam kelompok sosial di masyarakat untuk saling membantu dan bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu kelompok sosial tersebut yaitu Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang ada pada tingkat kelurahan atau RT tempat  tinggalnya.  UP2K  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  dibentuk  dengan  tujuan membina  ibu-ibu  pada  kelompok  masyarakat  tertentu  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  keluarga  anggotanya.  UP2K  berada  di  bawah  binaan  organisasi  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat.
Segala  kegiatan  ekonomi  pada  UP2K  diusahakan  oleh  keluarga,  baik,  secara perorangan maupun  kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan
pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  UP2K punya  tujuan meningkatkan  usaha  ekonomi  keluarga  yaitu  suatu  bentuk kegiatan  usaha  yang dilakukan  oleh  keluarga,  bertujuan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  keluarga.  UP2K  bergerak  untuk  mengembangkan  usaha  ekonomi produktif  yang  dapat  mengembangkan  lapangan  usaha  yang  didukung  oleh  potensi, ketersediaan bahan baku dan teknologi lokal.
Pengelolaan  UP2K  memegang  prinsip  keterbukaan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengelolaan  usaha, Tertib  administrasi  dalam  pengelolaan  usaha,  pendayagunaan  potensi dan teknologi lokal dan pembuatan laporan secara berkala (per triwulan dan tahunan) (BPMM DIY, 2017). UP2K merupakan binaan PKK secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai secara  nasional.  Pada  setiap  desa,  minimal  terdiri  dari  satu  kelompok  khusus  (Poksus)  yang berada di tingkat desa dan beberapa kelompok pelaksana (ada tingkat RT).
Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan dan 150 desa (muarojambikab.go.id).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pengurus  PKK Tingkat  Kabupaten  Muaro  Jambi  pada  tanggal  22  Februari  2018,  diperoleh  informasi  UP2K binaan  tersebar  di  seluruh  desa  di  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Salah  satu  permasalahan  yang dihadapi  oleh  UP2K  hampir  di  seluruh  daerah  di  Provinsi  Jambi  adalah    kurang  tertibnya administrasi  dalam  pengelolaan  keuangan  kelompok  usaha.  Hal  ini  selalu  menjadi  agenda diskusi  yang  di  bahan  dalam  kegiatan  evaluasi  dan  koordinasi  kegiatan  PKK  baik  tingkat Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  Jambi.  Proses  evaluasi  biasa  dilakukan  pada  akhir  tahun atau awal tahun berikutnya. Salah satu hasil  evaluasi tahun padasetiap akhir tahun, persoalan lambannya perkembangan UP2K yang dikeluhkan oleh para kader juga terkait dengan sering terlambatnya  laporan  pertanggungjawaban  dari  pengurus  baik  pada  tingkat  Poksus  maupun Poklak.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  pengurus  dan  anggota  UP2K  dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelompoknya.
Penyusunan  laporan  keuangan  bagi  UP2K  tersebut  menjadi  salah  satu  aspek  penting bagi  kemajuan  organisasi.  Dengan  laporan  keuangan  yang  memenuhi  persyaratan  maka proses  akuntabilitas  dan  transparansi  organisasi  berjalan  baik.  Bahkan  kesempatan  bagi organisasi  untuk  mendapat  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  lain  untuk  mengembangkan usaha  akan  terbuka  lebar.  Manfaat  yang  dapat  diberikan  oleh  sistem  akuntansi  dan pengelolaan  keuangan  yang  baik  antara  lain:  (1)  dapat  mengetahui  kinerja  keuangan  UP2K, (2)  UP2K  dapat  mengetahui,  memilah,  dan  membedakan  aset  organisasi  dan  aset  pengurus dan anggota, (3) dapat diketahui sumber dan penggunaan dana, (4) dapat membuat anggaran UP2K  yang  tepat,  (5)  UP2K  dapat  menghitung  pajak,  dan  (6)  dapat  diketahui  aliran  uang tunai  UP2K  selama  periode  tertentu  (7)  laporan  keuangan  keuangan  UP2K  dapat  disusun dengan baik.
Pengurus  dan  anggota  UP2K  seharusnya  sadar  bahwa  akuntansi  penting  bagi organisasi  mereka.  Penggunaan  akuntansi  dalam  hal  inilaporan  keuangan  dapat  mendukung kemajuan  UP2K  ke  depan.  Akuntansi  juga  mampu  membantu  merencanakan  tingkat  laba masa  yang  akan  datang,  sehingga  kemajuan  usaha  dapat  diperoleh  serta  kesejahteraan ekonomi  keluarga  anggota  dapat  meningkat.  Hasilnya,  perkembangan  UP2K  akan  menjadi salah  satu  solusi  bagi  masalah  perekonomian  di  Indonesia.  Kita  sadari  masih  banyak  UP2K yang  belum  menyusun  laporan  keuangan  kegiatan  usahanya  dengan  baik.  Alasannya  antara lain penyusunan laporan keuangan dianggap sesuatu yang sulit dan membutuhkan pendidikan tertentu.
Pengurus PKK dan UP2K harus memahami peran sebagai penerima amanah dari para kelompok  usaha  yang  tergabung.  Dari  sudut  pandang agencytheory ,    pengurus  UP2K  dapat dipandang  sebagai  agen  sedangkan  para  anggota  adalah  prinsipal.  Agen  harus  dapat menyampaikan  pertanggungjawaban  pengelola  keuangan    dengan  baik  kepada  prinsipal, sehingga tidak memunculkan asimetri informasi (Halim dan Abdullah, 2006). Gap informasi yang  tidak  memiliki  titik  temu  akan  menjadi  bom  waktu  bagi  kehidupan  organisasi.  Oleh karana  itu,  dana  desa  maupun  UP2K  harus  dikelola  dengan  prinsip  transparan,  akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Bastian, 2015).
Pembina dan pengurus UP2K umumnya hanya memantau perkembangan usaha tanpa mengetahui  perkembangan  riil  dari  sisi  keuangannya.  Misalnya  sebagian  besar  tidak mengetahui  mengenai  laba  yang  didapatkan  setiap  periode.  Mereka  bingung  untuk menentukan  nilai  aset  UP2K  dalam  nominal  rupiah.  Aset  kelompok  seringkali  masih tercampur  dengan  aset  pribadi,  sulit  untuk  dipisahkan.  Hal  ini  menyebabkan  perkembangan organisasi  khususnya  dalam  hal  kinerja  keuangan  tidak  dapat  diketahui  secara  jelas.  Dalih yang  digunakan  dan  selalu  menjadi  masalah  dalam  pengembangan  UP2K  umumnya  hanya modal.  Padahal  banyak  sekali  sumber  modal  yang  dapat  digali,  tetapi  memang  memerlukan laporan keuangan sebagai salah satu syarat pengajuannya.
Masalah  tersebut  juga  dihadapi  oleh  UP2K  di  di  Desa  Mendalo  Darat  dan  Mendalo Indah  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi.UP2K  di  Desa  Mendalo  Darat sudah  cukup  aktif,  namun  perkembangannya  masih  lamban.  UP2K  di  Desa  Mendalo  Indah belum  terlalu  aktif  dalam  melakukan  pembinaan  peningkatan  ekonomi  keluarga  anggotanya. Berdasarkan  informasi  awal  pada  awal,  pengurus  yang  sudah terbentuk  menghadapi  masalah yaitu  salah  satunya  belum  memahami  terkait  administrasi  UP2K.  Oleh  karena  itu,    Tim Pengabdian Universitas Jambi tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam  bentuk  pembuatan  aplikasi  sederhana  pengelolaan UP2K dan selanjutnya memberikan pembinaan Pengelolaan Keuangan pada pengurus UP2K kedua desa tersebut.

## 1.2 Permasalahan Mitra
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memiliki geografis yang baik untuk pertanian dan perkebunan. Sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan tersebut berada dalam wilayah 11 kecamatan yang terdiri dari 155 desa. Salah satu program yang terus dikembangkan oleh Tim PKK  kedua  desa  tersebut  adalah  pengembangan  UP2K.  Salah  satu  kendala  utama  yang menyebabkan  lambannya  perkembangan  UP2K  adalah  rendahnya  akuntabilitas  pengurus Kelompok UP2K. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan anggota kepada pengurus.
Pengelolaan keuangan UP2K melingkupi administrasi keuangan Poksus, Administrasi keuangan  Poklak,  Laporan  Pertanggungjawaban  Periodik  (Triwulan)  dan  Laporan Pertanggungjawaban  Tahunan.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  masih  kurangnya  pemahaman Pengurus baik pada tingkat Poklak dan Poksus terkait hal tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik  akan  meningkatkan  akuntabilitas  pengurus  kepada  anggota  dan  pihak  yang berkepentingan.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahap yaitu:

## 2.1.Tahap Perencanaan
Tim  peneliti  melakukan  survei  dan  koordinasi  awal  dengan  mitra  tentang  rencana pengabdian  yang  akan  dilakukan.  Output  dari  kegiatan  ini  berupa  persetujuan  dalam  bentuk pernyataan kesediaan kerja sama dari Mitra. Kegiatan Koordinasi awal  ini  dilakukan ke dua mitra  pengabdian  pada  awal  Januari  2018.  Selanjutnya,  tim  pengabdian  menyusun  proposal pengabdian  yang  diusulkan  ke  LPPM  Universitas  Jambi.  Setelah  dinyatakan  sebagai  salah satu  proposal  yang  diterima  untuk  dilaksanakan  dan  dibiayai  dari  alokasi  dana  PNBP Universitas Jambi untuk Skim Bina Desa, maka tim siap melakukan kegiatan pengabdian.

## 2.2.Tahap Pelaksanaan
Sebelum  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  inti  maka  beberapa  kegiatan  telah dilakukan antara lain pembuatan aplikasi pengelolaan keuangan UP2K dan Koordinasi Tim ke Kepala  Desa  tanggal  20  April  2018  dan  23  April  2018.  Koordinasi  dilakukan  juga  dengan Camat  Jambi  Luar  Kota  dan  Pengurus  UP2K  Kecamatan  UP2K  tanggal  23  April  2018. Koordinasi ke Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mendalo Darat dilakukan tanggal 3 Agustus 2018  dan  Mendalo  Indah  dtanggal  4  Agustus  2018.  Berikut  ini  dokumentasi  pelaksanaan koordinasi persiapan kegiatan pelatihan:
Gambar  :  Koordinasi  dengan  Sekretaris  PKK  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  sekaligus PJ Kepala Desa Mendalo Indah
Koordinasi  dilakukan  untuk  penentuan  jadwal  dan  teknis  pelaksanaan  pengabdian. Dari hasil koordinasi ditetapkan pelaksanaan kegiatan pembentukan di Mendalo Indah tanggal 06 September 2018 dan pelaksanaan pelatihan administrasi UP2K dilaksanakan tanggal 19-20 September 2018.
Selanjutnya tim melakukan survei identifikasi UMKM di Mendalo Indah. Berdasarkan dari  data  ini  maka  dilakukan  Pembentukan  UP2K  Mendalo  Indah  secara  formal.Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi  masalah  yang  dihadapi  kelompok  UP2K  Desa  Mendalo  Darat  dan  Desa  Mendalo
Indah Kabupaten Muaro Jambi. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
a. Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengabdian  pada    masyarakat    ini  yaitu  para dosen dan mitra binaan dengan memperhatikan saran dari Tim Pengurus  PKK Kabupaten Muaro Jambi.
b. Metode dan tahapan dalam kegiatan pengabdian pada  masyarakat desa binaan ini , mulai dari  identifikasi  kebutuhan,  perancangan  sistem  manual  dan  aplikasi,  pembuatan,  uji operasi  aplikasi,  pendampingan  operasional,  dan  penerapan  aplikasi  sederhana pengelolaan keuangan Kelompok UP2K Desa Mendalo Darat dan Desa Mendalo Indah.
c. Aplikasi  sistem  informasi  keuangan  sederhana  untuk  mengelola  dana  UP2K  Desa Mendalo  Darat  dan  Desa  Mendalo  Indah  menyediakan  fitur  dan  format  pengelolaan keuangan  dana  desa  mulai  dari  Administrasi  Keuangan  Poksus,  Poklak,  Laporan Pertanggungjawaban Triwulan dan Tahunan.
d. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
e. Partisipasi  mitra  meliputi  diskusi  dengan  dosen  perguruan  tinggi  dan  pemerintah  desa dalam  aktivitas  berikut  ini:  survei  penentuan  tempat  mitra  binaan,  penyusunan  proposal, penentuan  peserta  untuk  dilatih,  pelatihan  Administrasi  Keuangan  Poksus,  Poklak, Laporan Pertanggungjawaban Triwulan dan Tahunan.
f. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan.

## 2.3.Tahap Pelaporan.
Salah  satu  kewajiban  dan  output  dari  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah penyusunan laporan akhir dan artikel. Tim sedang dalam proses penyelesaian laporan akhir.

## 3. HASIL DAN LUARAN YANG TELAH  DICAPAI
Luaran  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  yaitu  aplikasi  berbasis  excel  untuk  pengelolaan keuangan  UP2K,  laporan  akhir  dan  artikel  pengabdian.  Penggunaan  basis  excel  sederhana mempertimbangkan  kemudahan  implementasi  sehari-hari    dalam  kegiatan  operasional pengurus  UP2K,  karena  sebagian  besar  pengelola  adalah  Ibu-Ibu  rumah  tangga  dengan kemampuan  teknologi  informasi  masih  perlu  ditingkatkan.  Dengan  demikian,  maka  aplikasi sederhana  yang  sudah  diberikan  kepada  pengurus,  dapat  digunakan  secara  berkelanjutan  di UP2K. Hasil akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan anggota UP2K.
Luaran  yang  telah  tercapai  adalah  hasil  inventarisasi  para  wanita  yang  yang menjalankan  usaha  sebagai  UMKM  di  Desa  Mendalo  Indah  dan    Pembentukan  UP2K Mendalo  Indah  dan  Pembuatan.  Pada  saat  penyusunan  proposal  pengabdian,  informasi  yang diterima  dari  Kepala  Desa  Mendalo  Indah,  telah  memiliki  kelompok  UP2K  aktif.  Saat  tim melakukan  koordinasi  awal  sebelum  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian,  kepala  desa  salah memahami tentang UP2K. Beliau menyamakan UP2K dan kegiatan PNPM. Oleh karena itu, tim  melakukan  koordinasi  ke  Pengurus  PKK  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota.  Hasil  koordinasi menunjukkan  bahwa  Desa  Mendalo  Indah  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Jambi Luar  Kota  yang  menjadi  target  untuk  pembentukan  UP2K  tahun  ini  oleh  Pengurus  PKK Kecamatan Jambi Luar Kota.
Tim  pengabdian  melakukan  survei  di  Desa  Mendalo  Indah  untuk  melakukan inventarisasi UMKM yang dikelola ibu-ibu sebagai calon anggota UP2K. Hasil Inventarisasi dan  survei  terdapat  20  orang      ibu-ibu  pengelola  UMKM  yang  bersedia  untuk  bergabung
dalam pembentukan UP2K Mendalo Indah. UMKM ini tersebar di 5 RT yaitu RT 19, RT 16, RT  04,  RT  03  dan  RT  05.  Jenis  usaha  bervariasi  mulai  dari  para  pedagang  sarapan  pagi berupa  lontong,  nasi  gemuk,  penjahit,  pembuat  kue,  usaha  toko  kelontong,  toko  sayur, pengusaha tempe, usaha kopi bubuk, usaha makanan ringan, salon dan laundry.

## Gambar : Salah Satu hasil Produksi UP2K Desa Mendalo Indah
Kelompok  UP2K  Mendalo  Indah  yang  telah  dibentuk  tanggal  06  September  2018, yaitu  Poksus  dan  Poklak  di  Desa  Mendalo  Indah  yang  akan  ditetapkan  melalui  Surat Keputusan  Kepala  Desa  Mendalo  Indah.  PoksusMendalo  Indah  memiliki  dua  Poklak  yaitu PoklakRaflesia yang terpusat di RT 05 dan Poklak Melati Suci yang terpusat di RT 04 (Daftar nama anggota terlampir). Pembentukan dilaksanakan di Rumah Ketua RT 05 Desa Mendalo Indah, yang dihadiri oleh calon anggota UP2K Kecamatan Mendalo Indah sebanyak 21 orang ibu-ibu yang memiliki aneka usaha.
Gambar:  Dokumentasi  tim  bersama  pengurus  UP2K    dan  beberapa  Anggota  UP2K Mendalo Indah
Pengurus  Poksusdan  Poklakjuga  telah  dibentuk  berdasarkan  hasil  kesepakatan bersama. Kegiatan Pembentukan dihadiri juga oleh Kepala Desa Mendalo  Indah, Ketua Tim PKK Desa Mendalo Indah, pengurus PKK Mendalo Indah dan Seluruh Anggota UP2K.
Pengelola  UP2K  terdiri  dari  Poksus  yang  berada  ditingkat  Desa/Kelurahan,  Poksus UP2K  PKK  berada  dibawahPokja  2  dengan  susunan  pengurus  yang  terdiri  dari  ketua,
sekretaris  dan  bendahara.  Pengurus  Poksus  ini  bertugas  melakukan  pembinaan,  pengawasan dan koordinasi terhadap poklak-poklak di desa tersebut.  Secara rinci tugas Poksus yaitu:
1. Membimbing,  mengarah,  melayani  dan  mengawasi  poklak-poklak  termasuk pembentukan  kelompok  dan  pemilihan  pengurus  kelompok  pelaksana  berdasarkan musyawarah dan mufakat
2. Membantu memecahkan maalah yang dihadapi poklak
3. Melaksanakan  administrasi  keuangan  terhadap  pengguna  UP2K  yang  diberikan kepada poklak
4. Mengatur pemberian dana usaha kepada poklak
5. Menyampaikan  laporan  pelaksanaan  perkembangan  kegiatan  UP2K  kepada  TP  PKK desa/kelurahan
Poksus ini dibina dan diawasi oleh UP2K pada jenjang yang lebih tinggi.
Poklak  yang  merupakan  ujung  tombak  UP2K  merupakan  kelompok  yang  terdiri  dari keluarga-keluarga  yang  memilih  usaha-usaha  ekonomis  produktif,  setiap  kelompok  minimal terdiri dari 3-5 keluarga. Tugas Poklahteridir dari:
1. Memanfaatkan dana ang diterima dari Poksus untuk kegiatan usaha
2. Mengatur penyaluran dana usaha yang diterima
3. Menyampaikan  iuran  pengelolaan  dan  tabungan  untuk  pengembanan  modal  usaha kepada Poksus  dan angsuran modal usaha yang diterima
4. Mematuhi kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan Polsus
5. Bertanggungjawab kepada Polsus dalam pengembangan modal usaha yang diterima
6. Membuat laporan perkembangan poklak
Perkembangan  poklak  harus  menyajikan  data  sesuai  kondisi  yang  sebenarnya  dari  kegiatan usaha keluarga yang dibina, beserta masalah dan solusi yang akan diambil.
Manajemen pengelolaan merupakan proses pengaturan pengelolaan dana UP2K PKK dari  Poksus  dan  Poklak.  Manajemen  pengelolaan  ini  mencerminan  proses  yang  berkaitan dengan  berapa  lamanya  modal  harus  dikembalikan,  berapa  besar  iuran  dan  simpanan  yang harus dibayar oleh poklak dan siapa yang berhak menerimanya. Berdasarkan hasil diskusi di lapangan, tim menemukan kebijakan terkait manajemen pengelolaan yang dijalankan Poksus dan Poklak ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota-anggota UP2K.
Aplikasi pengelolaan keuangan UP2K telah dibuat oleh Tim berdasarkan hasil diskusi dengan  Pengelola  UP2K  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota.  Administrasi  pengelolaan  keuangan UP2K untuk Poklak dan Poksus meliputi:
1. Buku Kas (Buku 1)
2. Buku Pinjaman, angsuran, iuran, simpanan/tabungan (Buku 2)
3. Laporan/Tingkat Perkembangan UP2K (Buku 3)
4. Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota (untuk anggota)
Output  dari  administrasi  ini  merupakan  pertanggungjawaban  pengurus  untuk  disampaikan baik ke anggota UP2K maupun ke pengurus PKK ditingkat desa maupun kecamatan.
Pelatihan  ini  menggunakan  dua  metode  pengelolaan  pengelolaan  keuangan  UP2K yaitu metode manual dan metode berbasis komputer. Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis excel  yang  dibuat  oleh  tim  untuk  dapat  digunakan  oleh  pengurus,  untuk  membantu mempermudah pengelolaan keuangan UP2K.  Basis excel dipilih agar dapat digunakan secara mudah oleh pengelola UP2K yang memiliki basis komputer terbatas.
Berikut contoh tampilan buku UP2K yang digunakan oleh Poksus dan Poklak:
Contoh buku-buku UP2K yang lainnya dapat dilihat pada lampiran laporan ini.
Kegiatan  pelatihan  khusus  bagi  pengurus  Poksus  dan  Poklak  untuk  Desa  Mendalo Darat dan Mendalo Indah dilakukan pada tanggal 19 September 2018 di Balai Desa Mendalo Darat.
Gambar: Sesi Pemberian Materi oleh Ketua Tim
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Mendalo Darat. Selain Tim Penggerak PKK Desa dan pengurus Pokja II PKK Kecamatan Jambi Luar Kota.
Gambar: Penyajian Aplikasi UP2K Poksus berbasis Excel
TANGGAL 4 04/04/2017 BUKU KAS UP2K Saldo 0 JUMLAH Rp             500,000 JUMLAH Rp              500,000 Jumlah Rp               500,000 .- Kelompok Lodeh Rp               100,000 .- Kelompok Pepes Rp               100,000
.- Kelompok Rendang Rp               100,000
.- Kelompok Tempoyak Rp               100,000 .- Kelompok Pindang
Rp               100,000 Rp             500,000
6 7 04/03/2017 Terima Modal Awal UP2K dari .......
01/K
Dipinjamkan kepada Poklak UP2K: 1 2 3 5 PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL URAIAN JUMLAH NO.KWT URAIAN JUMLAH
Peserta  pelatihan  ini  adalah  terdiri  dari  dua  pengurus  Poksus  dan  empat  pengurus poklak dari kedua desa.

## Gambar: Tim Pengabdian bersama sebagian pengurus UP2K
Materi  kegiatan  berupa  pelatihan  manual  dan  aplikasi  excel  untuk  pengelolaan keuangan UP2K dan laporan pertanggungjawaban. Salah satu luaran terkait dengan publikasi pada  media  telah  dilakukan  oleh  Tim.  Kegiatan  ini  telah  dipublikasikan  di  media  on  line dengan  link  http://jambi  berita.com/read/2018/09/24/4168/dosen-unja-berikan-pelatihan- admistrasi-keuangan-ke-up2k-mendalo-darat-dan-mendalo-indah/.

## Kendala dan Upaya Meningkatkan UP2K
Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  (UP2K)  PKK  di  sini  berfungsi  untuk menumbuhkan  kemampuan  wiraswastakeluarga  sebagai  usaha  memperluas  lapangan  kerja (Nursyahid dan Siswandi, 2015). Dalam pengembangan UP2K pengurus PKK memang harus ekstra  sabar  karena  berhadapan  dengan  masyarakat  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  untuk dilakukan.
Poksus  khususnya  berperan  memotivasi  dan  mendorong  untuk  mau  secara berkelompok  dalam  mengembangkan  usaha.  Tujuannya  untuk  mempermudah  melakukan proses bimbingan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan. Dari hasil wawancara dan diskusi di lapangan,  tim  menemukan  beberapa  kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  Pokja  II  dan  Poksus dalam melaksanakan tugasnya antara lain:
1. Data  UMKM  khususnya  yang  dijalankan  oleh  Ibu-Ibu  dan  keluarga  lainnya  belum tersedia  dengan  baik.  Nursyahid  dan  Siswandi(2015),  menyatakan  peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dibutuhkan data yang valid tiap Kepala Keluarga(KK).
2. Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yaitu  TimPenggerak  PKK  dan  Kader. Rendahnya kemampuan SDM desa ditemukan bukan hanya untuk kader PKK namun juga untuk perangkat desa  (Thomas, 2013). Padahal SDM yang berkompeten menjadi basis  pembangunan  di  daerah  (Huda,  2011).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  kabupaten, kecamatan dan desa bukan hanya memperhatikan peningkatan kualitas SDM aparatur negara saja, tetapi juga termasuk para pengurus PKK umumnya dan UP2K khususnya.
3. Anggaran  masih  terbatas.  Masalah  klasik  yang  selalu  dihadapi  oleh  UMKM  dan sebagian besar Kelompok UP2K di Indonesia adalah UP2K. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang
kemudian diturunkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan tata Cara Penetapan  Rincian  ADD  setiap  desa  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  2016  tidak mengizinkan  Desa  memberikan  bantuan  untuk  UP2K  dalam  bentuk  uang  tunai. Berdasarkan  penjelasan  dari  Ketua  TP  PKK  Mendalo  Darat  ini  menjadi  salah  satu kendala  untuk  mengembangkan  usaha  UP2K,  karena  dana  yang  terbatas  membuat bantuan untuk usaha juga terbatas. Desa dapat memberikan bantuan bagi UP2K dalam bentuk  barang  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  keterampilan  anggota  UP2K. Keterbatasan  anggaran  menjadi  salah  satu  faktor  utama  lambannya  perkembangan UP2K desa (Nursyahid dan Siswandi, 2015). Penganggaran dana desa memang harus memperhatikan bagaimana distribusi dan di mana akan didistribusikan, karena subsidi dapat mempengaruhi pengeluaran publik (Adrian, 2001).
Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan UP2K antara lain telah dilakukan oleh  Tim  Penggerak  PKK  Pusat  dengan  menetapkan  beberapa  sasaran  pengembangan kehidupan berkoperasi yang merupakah hasil rapat kerja Nasional PKK KE VIII Tahun 2015, yang  dilakukan  oleh  kelompok  kerja  (Pokja)  II  PKK  pada  seluruh  jenjang  yaitu  sebagai berikut:
a) Penguatan/pengembanganKelompok-kelompok UP2K-PKK
b) Meningkatkan  Sumberdaya  Manusia/Pengelola  program  UP2K-PKK  dalamupaya pengembangan programUP2K-PKK.
c) Pengembangan  pemasaran  hasilproduksi  UP2K-PKK  melalui  Pamerandan  kemitraan dengan Kementeriandan lembaga serta instansi terkait.
d) Mengembangkan  kreatifitas  Usaha  Mikro  Kecil  dalam  upayapeningkatan  produktifitas danekonomi Keluarga.
e) Mendorong Poksus UP2K-PKK agarmembentuk koperasi yang berbadanhukum.
f) Memotivasi  keluarga  agar  tahu,mau,  dan  mampu  menjadi  anggotakoperasi  untuk meningkatkanekonomi keluarga.
Sasaran  tersebut  merupakan  penjabaran  dari  10  Program  PKK  yang  terkait  dengan tugas  Pokja  2  yaitu  Pemberianketerampilan  keluarga  dalam  upaya  peningkatandan pemberdayaan  ekonomi  keluarga  melaluipengembangan  ekonomi  kreatif  dan  Usaha MikroKecil, serta pengembangan kehidupanberkoperasi.
Upaya lainnya yang dapat dilakukan antara lain:
1. Poksus  dapat  mengembangkan  modal  melalui  kerja  sama  dengan  lembaga  keuangan yang ada.
2. Perlu  identifikasi  data  base  UMKM  desa  yang  baik,  sehingga  mudah  melakukan pembinaan dan pengawasan serta penggembangan usaha.
3. Mendorong partisipasi seluruh warga dapat diwujudkan apabila terdapat transaparansi yang baik dalam kebijakan yang ditetapkan (Rahayu, 2010).
4. Transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa    akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  kepada  perangkat  desa  (Sujarweni,  2015)  termasuk  dana UP2K.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  secara  optimal  akan  dapat  meningkatkan  ekonomi masyarakat melalui UP2K. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa  kepala  desa  memiliki  tugas  untuk  mengembangkan  perekonomian  masyarakat  desa, yang dapat dilakukan melalui pengembangan usaha Ibu-Ibu yang dibina oleh PKK Desa.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  telah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan lancar.  Proses  pengelolaan  keuangan  UP2K  sebagai  organisasi  pra  koperasi  yang  membina para  pengusaha  UMKM  wanita  belum  banyak  menjadi  perhatian  khususnya  bagi  para akademisi.  Peserta  begitu  antusias  dalam  proses  diskusi,  banyak  topik  di  luar  pengelolaan dana  UP2K  juga  menjadi  menjadi  pertanyaan  peserta,  khususnya  berkaitan  dengan  strategi pengelolaan  usaha  yang  baik.  Tahapan  kegiatan  pengabdian  ini  terdiri  dari  tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan serta tahapan pelaporan.

## 4.2.Saran
Berdasarkan proses pengabdian yang telah dilaksanakan, maka sebaiknya pengelolaan keuangan  UP2K  menjadi  salah  satu  target  yang  harus  dibina  secara  berjenjang  oleh pemerintah  daerah  melalui  PKK  mulai  dari  tingkat  desa  sampai  dengan  PKK Kabupaten/Kota.  Selain  itu  keterlibatan  akademisi  perguruan  tinggi  dapat  mempercepat proses  peningkatan  administrasi  keuangan  UP2K.    Pengelolaan  dana  UP2K  yang  baik menjadi bagian dari usaha meningkatkan tata kelola keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Baron, R. A dan DonnByrne. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga
Fozzard, Adrian. 2001.  The basic  budgeting problem:  Approachesto  Resources  allocation  in the  public  sector  and  their  implications  for  pro  –  poorbudgeting.  Center  for  Aid  and Public Expenditure, Overseas Development Institue (ODI). Working Paper 147.
Halim,  A  &    Abdullah,  S.  2006.  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah:
Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi.  Jurnal  Akuntansi  Pemerintah, Vol. 2.
Huda,  S,  2011,  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  Kompeten  sebagai  Basis  Pembangunan Daerah, Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli
Bastian, I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Salemba 4. Jakarta.
Nursyahid,  Arif dan Andre Siswadi,  2015,  Sistem  Informasi  Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga  (UP2K)  Secara  Online  Di  Kelurahan  Bulusan  KecamatanTembalang. JURNAL TELE Volume 13 Nomor 2 Edisi Oktober
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Bupati  Nomor  16  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  tata  Cara Penetapan Rincian ADD setiap desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.
Rahayu,  S.  2010.  Persepsi  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat Dan  Transparansi  Kebijakan  Publik  Dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan
Belanja  Daerah.  Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi  Seri  Humaniora  ,Volume  12, Nomor 2, Juli – Desember. Hal. 29-34
Sujarweni,  Wiratna.  2015.  Akuntansi  Desa:  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa.  Pustaka Baru. Yogyakarta.
Thomas,  2013,  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan Di  Desa  Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung,  Ejournal Pemerintahan Integratif.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa