Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
Agus Mulyawan 1* , Nuraliah Ali 2 , Kristian 3 , Oktarianus Kurniawan 4 , Andika Wijaya 5
1,2,3,4,5 Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia agus.mulyawan@law.upr.ac.id,  nuraliahali@law.upr.ac.id, kristian@law.upr.ac.id, oktarianus2020@gmail.com, andikawijaya@law.uprac.id

## Abstract
Perkawinan  picak  kacang  dijadikan  solusi  bagi  pasangan  yang  tertangkap  kumpul  kebo  dan juga  memberikan  waktu  bagi  pihak  laki-laki  untuk  mengumpulkan  dana  yang  cukup  sampai bisa  memenuhi  syarat  utama  perkawinan  adat  Dayak  nganju.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  sejauh  mana  perkawinan  picak  kacang  ini  membatasi  hal-hal  yang  dilegalkan  oleh perkawinan,  kekuatan  hukum,  dan  kesesuaiannya  ditinjau  dari  Undang-Undang  no  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  dan  Hukum  Islam.  Penelitian  hukum  yuridis  empiris  tipe  yuridis sosiologis  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  tinjauan  kesesuaian  undang-undang  no  1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam pada perkawinan ticak kacang dalam tradisi adat  Dayak.  Sumber  data  yang  digunakan  yakni  data  primer  dan  data  sekunder.  Instrumen penelitian  yang  digunakan  yakni  studi  Pustaka  dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  pengelolaan  data  primer  dan  data  sekunder  yang menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pengakuan  negara  melalui  Undang-Undang terhadap  keberadaan  hukum  adat  menjadi  penegasan  terkait  keberadaan  perkawinan  picak kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam  sendiri  perkawinan  picak  kacang  yang  merupakan  tradisi  dikatakan  sebagai  urf  Al ‘adatu  muhakamah  artinya  adat  itu  bisa  diterima  dan  menjadi  hukum  jika  sudah  menjadi kesepakatan.  Keberadaan  perkawinan  dalam  hukum  islam  merupakan  suatu  ajaran  yang penting.  Kaidah-kaidah  penyerapan  adat  dalam  Islam  terdiri  atas  tiga  kaidah  yakni  tahrim, taghyir, dan tahmil.
Keywords: Perkawinan; Ticak Kacang; regulasi perkawinan; Hukum Adat; Hukum Islam
* Alamat korespondensi:
Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia agus.mulyawan@law.upr.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dan  sakral  di  kalangan  masyarakat  Indonesia (Listyana  &  Hartono,  2015),  khususnya  pada  masyarakat  adat.  Pernikahan  hakikatnya  adalah ceremoni mengikrarkan janji nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan maksud meresmikan ikatan tersebut sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Tarigan, 2019). Hukum adat sendiri memandang perkawinan sebagai peristiwa  penting dalam kehidupan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak,  saudara-saudaranya,  bahkan  keluarga  masing-masing  (Muliaz,  2018).  Dengan  demikian, perkawinan  menurut  hukum  adat  tidak  semata-mata  hanya  suatu  ikatan  antara  seorang  pria  dan seorang  Wanita  untuk  membina  kehidupan  keluarga  dan  mendapat  keturnan  saja,  akan  tetapi merupakan  suatu  hubungan  hukum  yang  menyangkut  para  anggota  kerabat  baik  dari  pihak  suami maupun  pihak  istri.  Tujuan  perkawinan  sendiri  menurut  hukum  adat  pada  umumnya  adalah  untuk meneruskan dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat adatnya (Basuki Prasetyo, 2020).
Perkawinan adat yang terdapat di Indonesia beragam jenis, sistem, dan pelaksanaannya. salah satu  bentuk  perkawinan  yakni  perkawinan Picak  kacang dalam  tradisi  adata  Dayak  Kalimantan Tengah. Perkawinan Picak Kacang adalah kawin kecil. Maksudnya melangsungkan acara pernikahan hanya  dengan  cara  sederhana  yaitu  kedua  mempelai  dipalas  dengan  darah  ayam  kemudian  makan sederhana  bersama(Mariatie,  2019).  Perkawinan  adat Picak  Kacang ( Cicak  Kacang )  dipimpin  oleh seorang Damang Kepala Adat dan dilaksanakan oleh seorang Pisur ataupun Mantir Adat dihadiri oleh para  saksi  dan  masyarakat  sekitar.  Perkawinan picak  kacang masih  kerap  dilakukan  di  kalangan masyarakat Dayak seperti di Kabupaten Katingan dengan alasan yang beragam. Setidaknya terdapat dua hal yang biasanya menjadi penyebab mempelai dan keluarga memilih melaksanakan perkawinan dengan cara Picak Kacang . Pertama, adalah karena pihak laki-laki belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tujuh belas jalan hadat yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan perkawinan adat  Dayak  Ngaju,  tetapi  kedua  belah  pihak  keluarga  menginginkan  perkawinan  yang  sah  dimata hukum adat dan masvarakat adat. Kedua, adalah ketika ada pasangan yang tertangkap kumpul kebo, perkawinan  adat Picak  Kacang dijadikan  solusi  sehingga  mereka  bisa  tinggal  bersama  secara  sah menurut hukum adat dan tidak lagi ditentang oleh warga desa setempat (Mariatie, 2019).
Pelaksanaan perkawinan adat Picak Kacang memiliki tata cara yang begitu khas, sehingga di zaman yang sudah semakin berkembang ini di mana banyak modernisasi yang terjadi, dan banyak dari masyarakat mulai meninggalkan ritual adat leluhur yang diwariskan secara turun temurun (Okliviani, 2023). Perkawinan yang sederhana ini dilakukan untuk mencegah kedua mempelai melanggar aturan adat/melakukan kumpul kebo sambil menunggu kesiapan kedua mempelai serta pihak keluarga untuk melaksanakan  perkawinan  secara  lebih  lengkap,  sehingga  tidak  akan  menimbukan/membawa  sial kepada  penduduk  desa  lainnya  (sial  akibat  tulah  dapat  berupa:  adanya  orang  yang  jatuh,  terluka, tertusuk kayu, kesurupan dan lain sebagainya). Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan (masih tetap kumpul kebo/tinggal bersama tapa ikatan resmi) maka warga desa dapat melakukan tidak kekerasan maupun pengusiran terhadap para pelaku (Yunita, 2019).
Terkait dengan kekuatan hukum perkawinan picak kacang , menurut salah satu damang kepala adat bahwa mereka yang melakukan perkawinan picak kacang memiliki surat pernyataan perkawinan adat  yang  berisi  perjanjian  diantara  kedua  mempelai.  Perjanjian  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum dihadapan  hukum  adat,  karena  sudah  ditanda  tangani  oleh  kedua  mempelai,  saksi-saksi  dari  kedua belah  pihak,  dan  juga  mantir  atau  damang  yang  menikahkan  kedua  mempelai.  Sehingga  kekuatan hukum dari perkawinan adat Picak Kacang berupa surat pernyataan kawin adat secara Picak Kacang yang disepakati ole kedua mempelai, ditandatangani ole saksi-saksi dari kedua belah pihak keluarga dan disahkan oleh Mantir dan Damang Kepala Adat. Dikuatkan oleh Pasal 96 Hukum Adat Tumbang Anoi yaitu Kasukup Singer Belom Bahadat yakni kelengkapan denda adat hidup kesopanan,beretika, bermoral yang tinggi (Okliviani, 2023).
Melihat alasan pelaksanaan perkawinan picak kacang yang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang  cukup  sampai  bisa  memenuhi  syarat  utama  perkawinan  adat  Dayak  nganju,  maka  terdapat pertanyaan bahwa sejauh mana perkawinan picak kacang ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Perkawinan,  seperti  sah  untuk berhubungan layaknya suami istri, memiliki keturunan, dan akibat-akibat hukum lainnya yang timbul
karena  adanya  perkawinan.  Pertanyaan  selanjutnya  terkait  batas  waktu  untuk  pihak  laki-laki mengumpulkan dana memenuhi tujuh belas jalan hadat yang dipersyaratkan dan bagaimana jika pihak laki-laki  tidak  dapat  memenuhi  syarat  tersebut.  Selain  terkait  alasan  pelaksanaan  perkawinan, kekuatan hukum perkawinan picak kacang juga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974. Lebih lanjut jika ditinjau dari kesesuaian syarat  dan  rukun  sahnya  perkawinan  dalam  Islam,  apakah  perkawinan picak  kacang berkesesuaian dengan  Hukum  Islam.  Berangkat  dari  latarbelakang  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji bagaimana  pelaksanaan  perkawinan picak  kacang dalam  tradisi  adat  Dayak  dan  tinjauan kesesuaiannya dengan Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris  (Soekanto,  2007),  dengan  tipe yuridis  sosiologis  yang  akan  menggunakan  teori-teori  efektivitas  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis atau atau sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  diambil  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer,  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  pihak  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti  seperti  hasil  observasi  dan wawancara  yang  artinya  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  langsung  ke  lokasi  penelitian (Kristian et al., 2021). Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan (Moleong, 2017). Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  lebih  menekankan  data  primer  yang  secara langsung  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dengan  wawancara.  Sehingga  pada  tahap  pengelolaan  data primer  dan  data  skunder  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu analisis  yang  sifanya  melihat  kenyataan  yang  terjadi  dimasyarakat,  kemudian  dikaitkan  dengan peraturan-peraturan  yang  berlaku  hingga  akhirnya  dapat  diambil  kesimpulan  dan  memberikan jawaban pada permasalahan yang ada (Soekanto, 2007).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Perkawinan Picak Kacang dalam Tradisi Adat Dayak Picak  Kacang merupakan  pemenuhan  hukum  adat  “perkawinan  darurat",  dimana pelaksanaannya dilakukan dalam keadaan darurat. Sehingga didalam pemenuhan hukum adanya baik itu palaku atau mas kawin dan syarat-syarat adat lainnya bisa saja dibayarkan di kemudian hari atau manyawau (Okliviani,  2023).  Perkawinan  ini  bertujuan  untu  memberikan  cukup  waktu  bagi  pihak laki-laki  yang  belum  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  memenuhi  tujuh  belas  jalan  hadat  yang menjadi  syarat  utama  dalam  pelaksanaan  perkawinan  adat  Dayak  Ngaju.  Adapun  syarat  jalan  hadat tersebut  sebagai  berikut: palaku,  saput,  Pakaian  sinde  mendeng,  Garatung  Kuluk  Pelek,  Lamiang Turus Pelek, Bulau singah pelek, lapik luang, sinjang entang, tutup uwan, lapik ruji, timbuk tangga, pinggan panaran pahijen kuman, rapin tuak, bulau ngandung, janggut amak, turus kawin, baju kaja. Perkawinan  p icak  Kacang pada  hakikatnya    merupakan  perkawinan  yang  sifatnya  terburu-buru  dan belum  ada  kesiapan.  Dalam  pelaksanaan  perkwinan picak  kacang ini,  kedua  mempelai  menyiapkan atau  melengkapi  syarat  berupa Amak  Kajang, Batu  Asah, Tampung  Tawar,  Undus  Enyuh (Minyak Kelapa), Behas (Beras), Tanteluh (Telur), Baram (Tuak),  Darah  Ayam, Siraw/Lilis  Lamiang. Pelaksanaan  perkawinan picak  kacang memiliki  serangkaian  tahapan-tahapan  yang  meliputi manawur, nyaki malas/tamping tawar, dan basurat (Mariatie, 2019) . Manawur, merupakan  prosesi  yang  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  memberitahu  Patahu Panjaga Lewu bahwa pasangan tersebut telah diresmikan perkawinanya secara adat. Prosesi ritual ini hanya  dilakukan  jika  kedua  mempelai  beragama  Hindu  Kaharingan,  sehingga  jika  mempelai beragama  lain,  maka  prosesi  ritual  ini  tidak  perlu  dilaksanakan. Nyaki  Malas dan Tampung  Tawar merupakan  prosesi  yang  dimana  kedua  mempelai  yang  akan  melangsungkan  perkawinan Picak Kacang diminta untuk duduk diatas Amak Kajang sambil kedua kaki mempelai menginjak ke batu. Nyaki Malas dan Tampung Tawar kepada kedua mempelai dengan diringi oleh Timang Tandak atau doa-doa  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  kedua  mempelai  dan  memohon  kepada  Tuhan  dan kepada  leluhur  agar  selalu  memberikan  rahmat  dan  karuniaNya  kepada  kedua  insan  yang  sedang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
melaksanakan  perkawinan  adat  Picak  Kacang  agar  mereka  berdua  dalam  menjalankan  biduk  rumah tangganya kelak selalu mendapatkan berkah dan menghasilkan keturunan yang baik. Dalam prosesi Nyaki  Malas dan Tampung  Tawar yang  bertugas  untuk Manyaki  Malas dan Manampung  Nawar pengantin adalah tiga orang dari kedua belah pihak keluarga dan setelahnya dilanjutkan oleh Damang Kepala  Adat.  Dan  diakhiri  dengan Mameteng  Sirau atau  mengikat Lilis  Lamiang .  Manyaki  malas sendiri hanya dilakukan jika kedua mempelai beragama Hindu Kaharingan, sedangkan jika mempelai bergama lain Manyaki Malas tidak dilakukan tetapi hanya melakukan Tampung Tawar . Basurat ,  merupakan  prosesi  dimana  kedua  mempelai  menandatangani  dokumen-dokumen berkaitan dengan perkawinan Picak Kacang . Dokumen-dokumen tersebut berupa: (a) surat pernyataan telah melaksanakan perkawinan adat Picak Kacang . (b) Surat pernyataan keterangan tidak terikat tali perkawinan  dengan  perempuan  lain;  (c)  Surat  Pernyataan  keterangan  tidak  terikat  tali  perkawinan dengan  laki-laki  lain;  (d)  Surat  Perjanjanjian  berisi  rincian  rencana  pelaksanaan  Pemenuhan  Jalan Hadat. Adapun isi dari surat perjanjian tersebut yakni waktu atau jadwal pemberian Palaku atau mas kawin  dan  pelaksanaan  pesta  perkawinan;  syarat-syarat  perkawinan  yang  disebut  Jalan  Hadat,  yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika perkawinan adatnya akan dilaksanakan nanti. Jalan Hadat yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah palaku , lapik luang/sangku,  saput,  baram/rapin  tuak,  pakaian  dinde  mendeng,  sinjang  entang,  tutup  uwan,  lilis manas/ lilis lamiang turus pelek, garantung kuluk pelek, bulau singah pelek, lapik ruji, timbuk tangga, panginan jandau, duit hirus, bulau ngandung, jangjut amak . dan batu kaja ; Biaya pesta perkawinan dan bagaimana pembagiannya, apakah ditanggung seluruhnya oleh pihak laki-laki ataupun ditanggung bersama; Sanksi atau denda yang dikenakan jika terjadi ingkar janji dalam pembayaran Palaku atau mas kawin. Selain dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut juga dilampirkan foto copy KTP (Kartu  Tanda  Penduduk)  kedua  mempelai  dan  denda  adat  yang  akan  dikenakan  jika  pihak  laki-laki tidak menepati janji yang telah disepakati.
Setelah melalui tahapan tersebut maka perkawinan yang bersangkutan telah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum di hadapan hukum adat. Implikasinya bahwa masyarakat adat sudah tidak akan  mempermasalahkan  jika  keduanya  sudah  tinggal  Bersama  dan  kekhawatiran  masyarakat  akan kesialan yang akan menimpa sudah hilang.
Tinjauan  Undang-Undang  Perkawinan  no  1  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam  tentang Perkawinan Picak Kacang Pembahasan terkait kesesuaian perkawinan picak Kacang dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam akan ditinjau dari aspek-aspek yang dipaparkan sebagai berikut: 1. Tinjauan Terkait hakikat perkawinan
Perkawinan dalam pandangan undang-undang dituangkan pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  Wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Hal ini bermakna bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  yang  sempurna,  bahagia  dan  kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai serta terlihatnya unsur  ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Perkawinan  dalam  hukum  Islam  secara  etimologis  dalam  bahasa Arab berarti nikah atau zawaj (Saputra et al., 2022). Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  menjadi  sebab  sahnya  sebagai  suami  istri  dan  dihalalkan dalam hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling  menyantuni,  di  mana  keadaan  yang  lazim  disebut  Sakinah  (Hayati  &  Ali,  2021).  Pasal  2 Kompilasi  hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  pernikahan  merupakan  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsagon gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Harahap & Omara, 2010).
Secara  definisi  makna  perkawinan,  Hal  ini  berkesesuaian  dengan  makna  tujuan  perkawinan picak  kacang dalam  adat  Dayak  yakni  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  laki-laki  yang  ingin hidup  Bersama  dengan  orang  yang  dikasihi  tanpa  melakukan  perbuatan  atau  Tindakan  yang melanggar aturan adat. Masyarakat Dayak masih sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat istiadat yang  ada,  misalnya  seorang  laki-laki  tidak  diperbolehkan  untuk  tinggal  dibawah  atap  yang  sama apabila belum memiliki ikatan pernikahan. Oleh karena itu tujuan perkawinan picak kacang ini dapat
dikatakan selaras dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki bahwa perkawinan itu membawa hal yang bahagia baik untuk kedua mempelai maupun oleh keluarga besar yang diatur sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku.
2. Tinjauan Terkait Tujuan perkawianan
Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  Tujuan  telah  dirumuskan  sangat  ideal  karena  tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya  dan  yang  sesuai  dengan  kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Syauhuri,  2013).  Berdasarkan Q.S  ar  Rum  tujuan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  terdiri  dari  Berbakti  kepada  Allah  SWT; memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; Mempertahankan keturunan umat manusia; Melanjutkan perkembangan dan  ketentraman  hidup  rohaniah  antara  pria  dan  wanita;  Mendekatkan  dan  saling  menimbulkan pengertian  antar  golongan  manusia  untuk  menjaga  keselamatan  hidup.  Mengaitkan  dengan  tujuan perkawinan picak  kacang dengan  undang-undang  dan  hukum  Islam  terdapat  kesesuaian  tujuan  dari pernikahan  adat,  dimana  ritual  perkawinan  mempunyai  nilai  religious  yang  berkaitan  dengan memperoleh  keturunan,  membina  kerukunan  kehidupan,  menjaga  harkat  dan  martabat  perempuan, dan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama yang sakral. Berangkat dari asas bahwa perkawinan dilakukan berdasar kepercayaan maka hal ini relevan dengan picak kacang yang mana  Pernikahan Picak      Kacang merupakan  bentuk      kebudayaan      yang      dilatarbelakangi kepercayaan    Agama    Kaharingan.  Dalam    prosesi    pernikahan    kepala    Adat  akan  menyampaikan doa-doa        mengunakan  bahasa siang zaman    dahulu,  doa-doa    tersebut  diharapkan    dapat menjauhkan  kedua  mempelai dari segala sesuatu yang tidak baik kedepannya.
3. Tinjauan Terkait Syarat sah perkawinan
Terkait syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21(dua  puluh  satu)  tahun  harus mendapat  izin  kedua  orang  tua;  (3)  Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meningal dunia atau dalam keadan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih  hidup  atau  orangtua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya; (4) Dalam hal kedua orang tua telah meningal dunia atau dalam keadan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam  keadan  dapat  menyatakan  kehendaknya;  (5)  Dalam  hal  ada  perbedan  pendapat  antara  orang- orang  yang  disebut  dalam  ayat  2,  3,  dan  4  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  Pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang akan melangsungkan perkawinan atas permintan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4  pasal ini; (6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai  dengan  ayat  5  pasal  ini  berlaku  sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Yuliartini, 2010).
Syarat  sahnya  perkawinan  menurut  Hukum  Islam  sebagaimana  tertuang  pada  pasal  14 kompilasi hukum Islam (KHI) yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi dan ijab Kabul. Sementara  rukun-rukun  tersebut  harus  memiliki  syarat-syarat  yakni  calon  mempelai  laki-laki  dan perempuan  beragama  islam,  jelas  orangnya,  dapat  dimintai  persetujuannya,  dan  tidak  terdapat halangan perkawinan, pada wali nikah syaratnya laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat  halangan  perwalian,  pada  syarat  saksi  nikah  meliputi  minimal  dua  orang  laki-laki,  hadir dalam  ijab  qabul,  mengerti  maksud  akad,  Islam,  dan  dewasa,  dan  syarat  pada  ijab  Kabul  meliputi adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai  kata-kata  nikah,  tazwij,  atau  terjemahan  dari  kedua  kata  tersebut,  antara  ijab  dan  gabul bersambungan, antara ijab dan gabul jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan ijab dan gabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
Pada pelaksanaan perkawinan picak kacang, harus melengkapi syarat berupa Amak Kajang, Batu Asah, Tampung Tawar, Undus Enyuh (Minyak Kelapa), Behas (Beras), Tanteluh (Telur), Baram (Tuak),  Darah  Ayam, Siraw/Lilis  Lamiang. Pelaksanaan  perkawinan picak  kacang memiliki
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
serangkaian  tahapan-tahapan  yang  meliputi manawur,  nyaki  malas/tamping  tawar, dan basurat (Mariatie, 2019) . 4. Tinjauan Terkait Batasan Usia Perkawinan
Persoalan batas usia pernikahan dalam hukum positif (Negara) telah di tetapkan secara pasti dalam undang-undang No 16 tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Septarini & Salami,  2019).  Calon  suami  isteri  harus  telah  masak  jiwa  dan  raganya  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tapa berakhir pada perceraian dan mendapat  keturunan  yang  sehat  (Hadikusumah,  2003).  Hukum  Islam  tidak  menetapkan  usia pernikahan dalam angka secara spesifik, hanya saja anjuran untuk seorang yang akan menikah harus mampu dan dewasa, sedangkan dalam Islam dewasa disebut dengan baligh.  Baligh ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Meskipun hal tersebut kemudian menjadi kontroversi  di  kalangan  masyarakat  karena  masyarakat  tidak  begitu  menganggap  pentingnya  usia dalam  pernikahan,  sebab  terkadang  tanda-tanda  baligh  telah  ia  dapatkan.  Sedangkan  tanda  tersebut datang  pada  masing-masing  orang  secara  berbeda-beda  (Rahmawati,  2020).  Namun  para  fuqaha berusaha  untuk  memberikan Batasan  usia  meskipun  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  batas  usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Musyarrafa & Khalik, 1970). Sementara  pada  perkawinan  p icak  kacang merupakan  hal  yang  lumrah  untuk  pernikahan  di  bawah batas usia yang ditetapkan.  karena    pernikahan    dilakukan secara  Adat  dan  tidak  tercatat  dalam catatan sipil.   Maka,   usia   tidak   jadi   masalah  dalam proses  pernikahan  Adat Picak  Kacang . 5. Tinjauan Terkait Pencatatan Perkawinan
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  2  UU  1/1974  yang  menyatakan  (1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masingmasing  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Halim,  2020).  Artinya  setiap  perkawinan  harus  diikuti  dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan pencatatan perkawinan,  bukanlah  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan.  Pencatatan  bersifat administratif,  yang  menyatakan  bahwa  peristiwa  perkawinan  itu  memang  ada  dan  terjadi. Dengan  pencatatan  itu  perkawinan  menjadi  jelas,  baik  bagi  yang  bersangkutan  maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  aspek  legalitas  pada  perkawinan  itu  sendiri  (Zainuddin, 2022). Terkait legalitas perkawinan maka selayaknya pada pernikahan adat, pernikahan picak kacang yang merupakan pernikahan lokal tidak dapat lepas dari perbincangan dan anggapan tidak sah dimata hukum  dan  terus  menjadi  sesuatu  yang  diperdebatkan  (Muslih,  2020).  Permasalahan  mencuat  pada aspek  legalitas  formal  bagi  pernikahan  adat  ini  ketika  dihadapkan  pada  undang-undang  perkawinan yang  berlaku.  Menurut  Pasal  2  huruf  a  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika  dilaksanakan  menurut  agama  dan  kepercayaannya.  Sedangkan  Sahnya  perkawinan  menurut hukum  adat  di  Indonesia  pada  umumnya  bagi  penganut  agama  tergantung  pada  agama  yang  dianut masyarakat  adat  yang  bersangkutan.  Maksudnya  jika  telah  dilaksanakan  menurut  tata  tertib  hukum agamanya,  maka  perkawinan  itu  sudah  sah  menurut  hukum  adat  (Megawati,  2015).  Kecuali  bagi mereka  yang  masih  menganut  agama  yang  diakui  pemerintah,  seperti  halnya  mereka  yang  masih menganut  kepercayaan  agarna  lama  (kuno)  seperti sipelebegu atau  Pemuja  Roh  di  kalangan  orang Batak atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan  yang  akan  dilakukan  menurut  tata-tertib  adat/agama  mereka  itu  adalah  sah  menurut hukum adat setempat (Djumikasih, 2016).
6. Tinjauan Terkait Kedudukan Perkawinan picak kacang sebagai suatu adat tradisi.
Berdasarkan  Pasal  18  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  bahwa  negara  yang  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Memahami rumusan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya; Jaminan konstitusi sepanjang  hukum  adat  itu  masih  hidup;  Sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat;  Sesuai  dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal-pasal tersebut mempertegas pengakuan serta penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (Ali Aridi  &  Yana  Sukma  Permana,  2022).  Menurut  Pasal  1  ayat  (17)  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah berbunyi Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Santriawan Mangumpaus & Yana Sukma  Permana,  2022).  Pengakuan  negara  terhadap  keberadaan  hukum  adat  menjadi  penegasan terkait keberadaan perkawinan lokal sebagai salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula.
Keberadaan  perkawinan  dalam  hukum  islam  merupakan  suatu  ajaran  yang  penting.  Begitu pentingnya  ajaran  Islam  tentang  pernikahan  sehingga  dalam  al-quran  terdapat  sejumlah  ayat  baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai perkawinan dan Islam mendorong agar umatnya melaksanakan perkawinan atau pernikahan, sekaligus menyerukan agar memperingan biaya pelaksaanaan perkawinan tersebut (Nurhayati, 2011). Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah  mengatur  sedemikian  rupa,  dari  mulai  mencari  pendamping  hidup  sampai  mewujudkan  pesta pernikahan.  Walupun  pesta  pernikahan  (walimah)  itu  sederhana  namun  dalam  keadaan  berkah  dan tetap terlihat mempesona, Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah  resmi  dalam  ikatan  suami  istri,  Allah  swt  tidak  akan  mempersulit  kaumnya  dalam  proses pernikahan.
Dalam hukum Islam sendiri tradisi dikatakan urf Al ‘adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber  hukum  karena  sadar  akan  kenyataan  bahwa  adat  kebiasaan  yang  telah  mendapatkan  peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang telah  disepakati  oleh  masyarakat  yang  tidak  tertulis  tapi  tetap  di  patuhi  karena  dirasakan  dengan kesadaran  hukum  sendiri.  Adat  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  Islam  jika  memenuhi  syarat yakni tidak bertentangan dengan nash, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat, berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat, tidak ada  persetujuan  lain  kedua  belah  pihak,  yang  berlainan  dengan  kebiasaan.  Tradisi  atau  adat  yang dijalankan secara terus menerus atau berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam maupun hukum yang berlaku (Setiyawan, 2012).
Kaidah-kaidah  penyerapan  adat  dalam  Islam  terdiri  atas  tiga  kaidah  yaitu,  sebagai  berikut: Pertama,  Tahmil  (adaptive-complement), diartikan  sebagai  sikap  menerima  atau  membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Sikap in ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan  melanjutkan  keberadaan  tradisi  tersebut  serta  menyempurnakan  aturannya.    Apresiasi  tersebut tercermin  dalam  ketentuan  tau  aturan  yang  bersifat  umum  dan  tidak  mengubah  paradigma keberlakuannya.  Bersifat  umum,  artinya  ayat-ayat  yang  mengatur  tidak  menyentuh  masalah  yang mendasar dan nuansanya berupa anjuran dan bukan perintah. Kedua, Tahrim (destructive), diartikan sebagai  sikap  yang  menolak  keberlakuan  sebuah  tradisi  masyarakat.  Sikap  ini  ditunjukkan  dengan adanya  pelarangan  terhadap  kebiasaan  atau  tradisi  dimaksud  oleh  ayat-ayat  Al-Qur'an.  Pelarangan terhadap praktik tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Ketiga , Taghyir (adaptive-reconstructive), adalah  sikap  Al-Qur'an  yang  menerima  tradisi,  tetapi  Al-Quran memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur'an tetap menggunakan simbol-simbol  atau  pranata  sosial  yang  ada.  Namun  keberlakuannya  disesuaikan  dengan welstanschung  ajaran  Islam  sehingga  karakter  aslinya  berubah.  Al-Qur'an  mentransformasikan nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut (Anwar, 2018).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV.  KESIMPULAN
Perkawinan picak kacang bertujuan untuk memberikan cukup waktu bagi pihak laki-laki yang belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi tujuh belas jalan hadat yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan  perkawinan  adat  Dayak  Ngaju.  Pelaksanaan  perkawinan picak  kacang memiliki serangkaian  tahapan-tahapan  yang  meliputi manawur,  nyaki  malas/tamping  tawar, dan basurat. Setelah  melalui  tahapan  tersebut  maka  perkawinan  yang  bersangkutan  telah  dianggap  sah  dan memiliki kekuatan hukum di hadapan hukum adat. Implikasinya bahwa masyarakat adat sudah tidak akan  mempermasalahkan  jika  keduanya  sudah  tinggal  Bersama  dan  kekhawatiran  masyarakat  akan kesialan  yang  akan  menimpa  sudah  hilang.  Pengakuan  negara  melalui  Undang-Undang  terhadap keberadaan  hukum  adat  menjadi  penegasan  terkait  keberadaan  perkawinan picak  kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri tradisi dikatakan urf Al  ‘adatu  muhakamah artinya  adat  itu  bisa  diterima  dan  menjadi  hukum  jika  sudah  menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan yang telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota  masyarakat.  Keberadaan  perkawinan  dalam  hukum  islam  merupakan  suatu  ajaran  yang penting.  Kaidah-kaidah  penyerapan  adat  dalam  Islam  terdiri  atas  tiga  kaidah  yakni tahrim,  taghyir, dan tahmil.

## REFERENSI
Ali  Aridi,  &  Yana  Sukma  Permana.  (2022).  KEDUDUKAN  HUKUM  ADAT  DALAM PENGUATAN  PELESTARIAN  NILAI-NILAI  ADAT  DALAM  YURISPRUDENSI. The Juris , 6 (2), 352–362. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602
Anwar,  A.  (2018).  MENELAAH  POLA  KOMUNIKASI  DALAM  DIALEKTIKA  AL-
QUR’AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BERDAKWAH MULTIKULTURAL. At-Tafkir , 11 (2), 1–17. https://doi.org/10.32505/at.v11i2.732
Basuki  Prasetyo,  A.  (2020).  Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan  Secara Administratif  Pada  Masyarakat  Adat. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 3 (1), 23–34. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34
Djumikasih,  D.  (2016).  Faktor  Dominan  Penyebab  dan  Upaya  untuk  Mengatasi Penyimpangan  Karakteristik  Sosio  Religius  Hukum  Adat  dalam  Pelaksanaan Pertunangan  Relevansinya  dengan  Agama  Kristen  (Di  Desa  Sitiarjo  Kecamatan Sumbermanjing
Kabupaten Malang). Rechtidee , 8 (1), 20–41.
https://doi.org/10.21107/ri.v8i1.727 Hadikusumah, H. (2003). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan hukum Agama . Mandar Maju.
Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. Jurnal Al Mabhats , 5 (1),
1–18.
Harahap,  Y.,  &  Omara,  A.  (2010).  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Hukum Perundang-undangan. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 22 (3), 625–644. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245
Hayati,  M.,  &  Ali,  N.  (2021).  Husband’s  Sexual  Violence:  Protection  Rights  for  Wives  in Terms  of  Islamic  and  Indonesian  State  Law. Al-Risalah:  Forum  Kajian  Hukum  Dan Sosial Kemasyarakatan , 21 (1), 65–81. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.662 Kristian, K., Ali, N., Bangas, K. D., & Supiya, S. (2021). Escorting Democracy with Local Wisdom:  Depiction  of  Regional  Election  Supervision  in  the  midst  of  Pandemic. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 9 (2),
185–196. https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5447
Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa  Dalam  Penentuan  Waktu  Pernikahan  (Studi  Kasus  Desa  Jonggrang  Kecamatan
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Barat  Kabupaten  Magetan  Tahun  2013). AGASTYA:  JURNAL  SEJARAH  DAN PEMBELAJARANNYA , 5 (01), 118. https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898 Mariatie,  M.  (2019).  PERKAWINAN  KICAK  KACANG  MASYARAKAT  HINDU KAHARINGAN  DI  DESA  TEWANG  TAMPANG  KECAMATAN  TASIK PAYAWAN  KABUPATEN  KATINGAN  (PERSPEKTIF  HUKUM  HINDU). Belom Bahadat , 8 (2). https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.211
Megawati,  R.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Keabsahan  Perkawinan  Pariban  Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Jurnal Wawasan Yuridika , 28 (1), 662–674.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.62
Muliaz,  R.  (2018).  Pelaksanaan  perkawinan  menurut  hukum  adat  dayak  ngaju  ditinjau  dari hukum Islam. Jurnal Sagacious , 4 (2), 63–72.
Munawar,  A.  (2015).  SAHNYA  PERKAWINAN  MENURUT  HUKUM  POSITIF  YANG BERLAKU DI INDONESIA. Al-Adl : Jurnal Hukum , 7 (13). https://doi.org/10.31602/al- adl.v7i13.208
Muslih,  M.  (2020).  Perbandingan  Prosedur  Perkawinan  Adat  Baduy  dengan  Kompilasi
Hukum Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (3), 437–458.
https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302
Musyarrafa,  N.  I.,  &  Khalik,  S.  (1970).  BATAS  USIA  PERNIKAHAN  DALAM  ISLAM; Analisis  Ulama  Mazhab  Terhadap  Batas  Usia  Nikah. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum . https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465
Nurhayati,  A.  (2011).  Pernikahan  dalam  perspektif  Alquran. ASAS , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1651
Okliviani.  (2023). Kekuatan  Hukum  Perkawinan  Adat  Picak  Kacang  Menurut  Hukum  Adat dayak Nganju . Universitas Palangka Raya.
Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam , 21 (1). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918
Santriawan  Mangumpaus,  &  Yana  Sukma  Permana.  (2022).  ANALISA  KEBERADAAN MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  DI  INDONESIA. The  Juris , 6 (2),  511–519. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.624
Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. Dello, Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N.,  &  Ali,  N.  (2022).  Pembatalan  Perkawinan  Campuran:  Suatu  Kajian  Yuridis Pertimbangan Hakim. Palangka Law Review , 2 (2), 51–64.
https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5721
Septarini, R., & Salami, U. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah , 8 (1), 51–68. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.41 Setiyawan,  A.  (2012).  Budaya  Lokal  dalam  Perspektif  Agama:  Legitimasi  Hukum  Adat (‘Urf)  Dalam  Islam. ESENSIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin , 13 (2),  203–222. https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia Press. Syauhuri, T. (2013). Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia . Kencana Press.
Tarigan,  R.  (2019).  Analisis  Hukum  Perkawinan  Yang  Dilakukan  Secara  Adat  Karo  Yang Tidak  Dicatat  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  (studi  di  Desa  Juhar Kabupaten Karo). USU Jurnal Law , 17 , 1–19.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak  Sah  Dalam  Perkawinan  Yang  Sah  (Studi  Kasus
Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.165
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Yunita,  W.  (2019).  PERNIKAHAN  ADAT  TICAK  KACANG  DAYAK  SIANG  (Sebuah Analisis  Sosial  Masyarakat  Desa  Datah  Koto  Kecamatan  Murung  Kabupaten  Murung Raya). Ournal SOSIOLOGI , 2 (1), 43–49.
Zainuddin,  A.  (2022).  Legalitas  Pencatatan  Perkawinan  melalui  Penetapan  Isbat  Nikah. Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law , 2 (1), 60. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942