## PELAYANAN PENERBITAN PASPOR DALAM KEADAAN DARURAT (PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)) DI KANTOR  IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/304
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.304

## Ahsanta Maulana
Ahzand.aliviouz@gmail.com Politeknik Imigrasi Rahmawati Nurul Jannah rahma@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi
Abstract (In English). Problems in this thesis, the impact of the emergency, in this case the Covid-19 pandemic, on the implementation of passport issuance services and regarding the obstacles faced during the implementation of passport issuance services in an emergency (Covid-19 pandemic) at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration  Office.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  research,  which means that the data collected is not in the form of numbers, but rather the data comes  from  interview  texts,  field  notes,  personal  documents,  and  other  official documents.  The  data  collection  method  used  in  this  research  is  triangulation, namely, literature study, interviews, and observation. The theoretical basis used is the  theory  of  public  services,  the  theory  of  public  policy,  and  the  theory  of emergencies. The results of this study indicate that the Covid-19 Pandemic has an impact on public services, especially in the service of issuing passports at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration Office. The government issued a Large-Scale Social Restriction policy to prevent the transmission of Covid-19. This policy is also supported by the Director General of Immigration regarding a Circular regarding Limitation of Immigration services, people must be able to adapt through changes in lifestyle in the Covid-19 situation which is called the New Normal Period. So in this case the issuance of a Circular on the Implementation of Immigration Duties and Functions in the New Normal Order Period. There were several obstacles in implementing passport issuance services during the Covid-19 pandemic at the TPI Tanjung Priok Class I Immigration Office.
Keywords : Services, Policy, Passport Issuance, Covid-19, Immigration.
Abstract  (In  Bahasa). P ermasalahan  dari  penelitian  ini,  mengenai  dampak keadaan darurat dalam hal ini pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor dan mengenai kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pelayanan  penerbitan  paspor  dalam  keadaan  darurat  (pandemi  Covid-19)  di Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  yang  artinya  data  yang  dikumpulkan  bukan berbentuk angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan,  dokumen  pribadi,  maupun  dokumen  resmi  lainnya.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  triangulasi  yaitu  studi  pustaka, wawancara,  dan  observasi.  Landasan  teori  yang  digunakan  adalah  Teori Pelayanan  Publik,  Teori  Kebijakan  Publik,  dan  teori  keadaan  Darurat.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pandemi  Covid-19  berdampak  terhadap pelayanan  publik,  khususnya  dalam  pelayanan  penerbitan  paspor  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok.  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  untuk  mencegah  penularan  Covid-19. Kebijakan tersebut juga didukung oleh Direktur Jenderal Imigrasi mengenai Surat
Edaran mengenai Pembatasan Layanan Keimigrasian, masyarakat harus mampu beradaptasi  melalui  perubahan  pola  hidup  pada  situasi  Covid-19  yang  disebut dengan  masa  Tatanan  Normal  Baru  ( New  Normal ).  Sehingga  dalam  hal  ini dikeluarkannya  Surat  Edaran  mengenai  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi Keimigrasian  dalam  Masa  Tatanan  Normal  Baru.  Terdapat  beberapa  kendala dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor di  masa pandemi  Covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.
Keywords : Pelayanan, Kebijakan, Penerbitan Paspor, Covid-19,  Keimigrasian.

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pelayanan publik, salah satunya adalah  pembatasan  pelayanan  penerbitan  paspor  untuk  mencegah  penularan Covid-19  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Nomor  :  IMI-GR.01.01-2114  Tahun 2020  Tentang  Pembatasan  Layanan  Keimigrasian  Dalam  Rangka  Mencegah Penyebaran  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  di  Lingkungan  Kantor  Imigrasi. Dalam  surat  edaran  tersebut  telah  dilakukannya  penghentian  kuota  layanan antrian  paspor  online  pada  Aplikasi  Pelayanan  Paspor  Online  (APAPO)  dan memberikan prioritas dengan mendahulukan kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti orang sakit yang mana penanganannya tidak dapat ditunda serta orang yang  memiliki  kepentingan  yang  juga  tidak  bisa  ditunda.  Dalam  hal  ini  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  telah  mengimplementasikan  kebijakan tersebut. Sehubungan dengan itu, Presiden Joko Widodo menghimbau bahwa “perlunya dilakukan upaya mitigasi dan kesia pan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 yang  disebut  dengan  masa  Tatanan  Normal  Baru  ( New  Normal )”.  Panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan Industri dalam  mendukung  keberlangsungan  usaha  pada  situasi  pandemi  yang  diatur dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan”  Republik  Indonesia  Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020. Hal ini dilaksanakan sebagai usaha mengendalikan perekonomian RI dan menyelematkannya dari resesi.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  mendukung  terhadap  kebijakan  yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMIGR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru. Dalam surat edaran tersebut berisi  bahwa  telah  diberlakukannya  “pembukaan  kuota  antrian  pada  Aplikasi Pendaftaran Paspor Online”(APAPO) dan“melakukan pembatasan jumlah kuota antrian maksimal 50% (lima puluh persen) dari kuota yang dibuka pada kantor imig rasi  dalam  keadaan”  normal,  serta  melakukan  pelayanan  keimigrasian sesuai  dengan  protokol  kesehatan.  “Penerbitan  surat  edaran  ini,  maka  Surat Edaran  Direktur  4  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-GR.01.01-2114  Tahun  2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi dicabut dan dinyatakan tidak”  berlaku.  Dalam  hal  ini  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  telah melaksanakan  surat  edaran  tersebut  dengan  memperhatikan  protokol kesehatan.  Uraian  di  atas  membuat  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan menganalisis  secara  mendalam  khususnya  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung Priok mengenai pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor pada masa pandemi  Covid-19  serta  kendala  yang  dihadapi  pada  saat  pelaksanaan
pelayanan  penerbitan  paspor  pada  masa  pandemi  Covid-19  dengan memperhatikan  protokol  kesehatan,  sehingga  dapat  dievaluasi  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut maka  penulis  membuat  penelitia n  dengan  judul  “PELAYANAN  PENERBITAN PASPOR DALAM KEADAAN DARURAT (PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK’’

## 2. METODE
Dalam  “penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan bukan berbentuk angka melainkan  data  tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi lainnya tujuan dari pendekatan yang bersifat kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dari fenomena secara mendalam, rinci” dan tuntas.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK.
Penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  juga  berdampak  pada  pelayanan  publik, khususnya dalam pelayanan penerbitan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  rangka  mendukung program  pemerintah  dalam  melakukan  pembatasan  sosial  berskala  besar (PSBB)  yang  bertujuan  untuk  menekan  angka  penyebaran  Covid-19,  maka dikeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  IMI-GR.01.01-2114  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Layanan  Keimigrasian  dalam  Rangka  Mencegah  Penyebaran Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  di  Lingkungan  Kantor  Imigrasi  yang  di tandatangani pada tanggal 23 Maret 2020. Dalam surat edaran tersebut berisikan sebagai berikut:
1. Kepala Kantor Imigrasi
a.  Memberikan prioritas terhadap orang dengan kebutuhan mendesak dan tidak  dapat  ditunda  melalui  nomor  helpdesk  yang  disediakan  oleh kantor” imigrasi untuk permohonan bagi: 1) Orang sakit yang tidak bisa ditunda  penanganannya  atas  rujukan  dokter;  dan  2)  Orang  dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.
b. “Menginformasikan  Orang  Asing  untuk  tidak  perlu  mengajukan permohonan izin tinggal  keadaan terpaksa karena apabila izin tinggal telah  melewati  batas  waktu  ( overstay )  akan  diberikan  biaya  beban dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) merujuk pada pasal 5 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Jenis  dan  Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan HAM”.
c.  Orang  Asing  yang  diberikan  biaya  beban  nol  rupiah  sebagai  mana dimaksud  pada  huruf  b  adalah  Orang  Asing  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2020.

## 2. Kepala Divisi Keimigrasian
a.  Menonaktifkan kuota layanan antrian paspor online;
b. Mengawasi  “dan  memantau  satuan  kerja  yang  berada  di  lingkungan” kerjanya; dan
c. Melaporkan  “pelaksanaan  surat  edaran  ini  secara  berkala  kepada Direktur Jenderal” Imigrasi.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok telah melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  tersebut  dengan  di  berhentikannya  permohonan layanan penerbitan paspor pada tanggal 24 Maret 2020. Dalam hal pembatasan layanan  keimigrasian  pengajuan  permohonan  paspor  untuk  kebutuhan mendesak melampirkan dokumen wajib berupa:
1.  KTP Elektronik;
2.  Kartu keluarga;
3.  Akta kelahiran/ijazah/buku nikah.
Dokumen tambahan untuk orang sakit:
1.  Surat keterangan dokter spesialis yang menyatakan kondisi penyakit yang diidap pemohon; dan
2.  Surat rujukan dari rumah sakit tempat pemohon dirawat ke rumah sakit di luar negeri.
Dokumen tambahan untuk kepentingan beasiswa:
1.  Surat keterangan diterima di perguruan tinggi di luar negeri (LOA)
2.  Surat keterangan bahwa pemohon harus segera melapor ke perwakilan ke kampus dengan syarat melampirkan paspor.
Dokumen tambahan untuk kepentingan kontrak kerja Pekerja Migran Indonesai (PMI):
1.  Surat panggilan kerja ke luar negeri (bagi PMI yang sudah terikat kontrak dengan pengguna di luar negeri) atau;
2.  Surat perjanjian kerja dengan pengguna di luar negeri (yang harus dipenuhi oleh PMI.
3.  Surat rekomendasi pihak PPTKIS, izin rekrutmen dan pemberangkatan PMI dari  BP2IM  (jika  kepemilikan  paspor  menjadi  persyaratan  perpanjangan kontrak kerja di luar negeri).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap petugas imigrasi di Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok pada saat pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor  sedikit  berbeda  dari  kadaan  normal  yaitu  penurunan  jumlah  pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dan mengharuskan petugas melayani  pemohon paspor  dengan mengutamakan protokol  kesehatan  seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap (sarung tangan, masker, dan face shield) dan selalu menghindari kontak secara langsung dengan pemohon. Kantor Imigrasi kelas I TPI Tajung Priok memberikan vitamin dan suplemen terhadap petugas untuk menjaga kesehatan petugas imigrasi dalam melaksanakan tugas.
Pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok pada saat  pandemi  Covid-19  masih  menjadi  pertimbangan  bagi  pemohon  paspor untuk  mengajukan  permohonan  penerbitan  paspor  dikarenakan  tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi mengingat semakin bertambahnya jumlah kasus positiv  Covid-19  di  Indonesia,  namun  dalam  proses  pelaksanaan  penerbitan paspor  tidak  menjadi  kekhawatiran  bagi  pemohon  dikarenakan  fasilitas  yang disediakan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  sudah  baik  dalam mencegah  terjadinya  penularan  Covid-19  pada  saat  proses  pelayanan penerbitan paspor dan juga didukung dengan petugas yang menggunakan APD lengkap saat memberikan pelayanan. Disisi lain pandemi Covid-19 berdampak terhadap menurunnya jumlah permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung  Priok  dibandingkan  dengan  keadaan  normal  dan  juga  adanya pembatasan kuota permohonan paspor

## 3.2. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN PASPOR DALAM KEADAAN DARURAT (PANDEMI COVID-19) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK
Berkaitan  dengan  Pandemi  Covid-19,  maka  pelaksanaan  pelayanan penerbitan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  mengalami perubahan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Nomor IMIGR.01.01-0946  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi Keimigrasian  Dalam  Masa  Tatanan  Normal  Baru.  Adapun  beberapa  kendala berdasarkan  observasi  di  lapangan  dan  wawancara  sehubungan  dengan pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  paspor  pada  saat New  Normal antara  lain sebagai berikut:
Pertama,  dibatasinya  jumlah  kuota  permohonan  paspor  dari  yang  semula sebanyak 190 orang menjadi 98 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Hal ini  tentu  saja  berdampak  pada  pemohon,  dimana  beberapa  pemohon  merasa bahwa  pengurangan  jumlah  kuota  menghambat  keperluan  mereka  dalam mengajukan  permohonan  paspor.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Rangga Manggala  Gunawan  selaku  Pemohon  paspor  yang  mengatakan  bahwa semenjak  munculnya  pandemi  Covid-19,  jumlah  kuota  layanan  paspor  online terbatas  sehingga  harus  menunggu  hingga  minggu  berikutnya  untuk mendapatkan  antrian  online  dan  berakibat  kepada  terhambatnya  penerbitan paspor.
Kedua, adanya “Peratura n Gubernur Daerah Khusus Ibukota Nomor 8 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  33  Tahun  2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota J akarta. Di dalam Pasal” 9 tertulis bahwa diberlakukan sistem Work From Home dimana  kapasitas maksimal  karyawan  yang bekerja di  kantor  25%  (dua  puluh lima persen) sehingga hal ini berdampak pada minimnya kualitas layanan karena kurangnya pegawai yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok padahal berdasarkan data yang ada jumlah pemohon paspor masih banyak.
Ketiga,  kesulitan  bagi  para  pemohon  untuk  memarkirkan  kendaraannya  di lingkungan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  karena  kebijakan  dari Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  yang  melarang  pemohon  untuk memarkirkan  kendaraan  di  dalam  area  kantor  pada  saat  pandemi  untuk
mencegah  penularan  Covid-19,  sehingga  terdapat  beberapa  pemohon  yang merasa  keberatan  akan  hal  tersebut,  Menurut  pemohon,  hal  ini  cukup membuang-buang waktu karena harus mencari lahan parkir di luar area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok terlebih dahulu.
Keempat,  kurangnya  kesadaran  para  pemohon  dalam  mematuhi  protokol kesehatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  wawancara Penulis dengan petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, masih  terdapat  pemohon  yang  lalai  dan  kurang  peduli  dengan  protokol kesehatan yang ada, masih terdapat pemohon yang tidak memakai masker dan disimpan di dalam saku, tidak membawa alat tulis pribadi, dan masih terdapat pemohon yang duduknya tidak berjarak padahal sudah diberi tanda. Hal ini tentu saja  menjadi  ancaman  serta  menimbulkan  kekhawatiran  tersendiri  bagi  para pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dalam melakukan pelayanan penerbitan paspor.

## 4. KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  berdampak  terhadap  pelayanan  publik, khususnya dalam  pelayanan  penerbitan  paspor  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung  Priok.  Berdasarkan  uraian  yang  dijelaskan  pada  pembahasan  maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama  adanya  pandemi  Covid-19 Direktorat  Jenderal  Imigrasi  mengeluarkan  kebijakan  pembatasan  pelayanan penerbitan  paspor  sehingga  berdampak  pada  penurunan  jumlah  permohonan paspor di Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok. Alur penerbitan paspor pada saat  pandemi  Covid-19  masih  mengacu  kepada  SOP  yang  berlaku,  namun pelaksanaan  pelayanan  di  lapangan  sedikit  berbeda  yaitu  dengan mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah.  Kedua  kendala  yang  dihadapi  pada  saata  pelaksanaan pelayanan  penerbitan  paspor  pada  saat  pandemi  Covid-19  yaitu  dengan terbatasnya  jumlah  kuota  antrian  paspor  online,  mengakibatkan  pemohon kesulitan  untuk  mengajukan  permohonan.  Padahal  paspor  merupakan  salah satu persyaratan yang wajib dimiliki oleh seorang pelaut untuk dapat berlayar. Selain  itu,  kurangnya  petugas  pelayanan  menyebabkan  pelayanan  kurang maksimal..

## 5. HASIL
Berdasarkan peneliatan penulis yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok, penulis menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat  bagi  pengembangan  ilmu  dan  organisasi  khususnya  Direktorat Jenderal Imigrasi.
1. Dalam hal ini perlu adanya persyaratan tambahan dalam mengajukan permohonan penerbitan paspor di masa pandemi Covid-19 yaitu: 51 a. Sebelum memasuki  kantor  imigrasi,  Pemohon  menyertakan  surat  keterangan  bebas Covid-19  dengan  hasil  Rapid  Test  Non-Reaktif  atau  PCR  (Swab)  Negatif;  b. Mengisi kartu kewaspadaan  kesehatan baik secara elektronik (melalui aplikasi E-HAC) atau secara manual (disediakan oleh kantor imigrasi).
2.  Lebih  memaksimalkan  penyebaran  informasi  mengenai  pelayanan penerbitan  paspor  pada  saat  pandemi  baik  melalui  spanduk/banner,  media sosial, website dan lain sebagainya, serta pengoptimalan terhadap sarana dan prasarana pelayanan penerbitan paspor.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
K eputusan Menteri Kesehatan” Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/328/2020  Tentang  Panduan  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  33  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta
2.  Surat Edaran
Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Layanan  Keimigrasian  Dalam  Rangka  Mencegah  Penyebaran  Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi.
Surat  Edaran  Nomor  IMIGR.01.01-0946  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.