Received: 2017-12-05 | Reviced: 2018-01-29 | Accepted: 2018-01-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3258

## KRITERIA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MENURUT HUKUM ISLAM
1 Yeti Sumiyati, 2 Tatty A. Ramli, 3 Jejen Hendar, 4 Faiz Mufidi, 5 Kartika Putri A., 6 Rizkita Hadi, M. Rizky Jihad.
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung encep.jejen@gmail.com
Abstrak :  Hukum  positif  membuat  kepatutan  dan  kewajaran  dijadikan  ukuran  dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, kepatutan dan kewajaran begitu banyak makna sehingga sulit untuk digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan ada yang menyamakan bahwnyanya tanggung jawab sosial perusahaan mirip dengan kewajiban  zakat  dalam  hal  ini  adalah  zakat  perusahaan.  Namun,  zakat  itu  sendiri  dalam hukum positif telah ditetapkan sebagai kewajiban zakat. Maka diharapkan dapat mengetahui hukum  islam  dalam  memaknai  kepatutan  dan  kewajaran  dalam  pelaksanaan  Tanggung Jawawab  Sosial  Perusahaan  ini.  Pandangan  hukum  Islam  sendiri  diartikan  kepatutan  dan kewajaran  yang  berfungsi  sebagai  ukuran  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  sudah dijelaskan secara implisit, kemudian dijelaskan dalam  Fatwa ulama yang menyatakan bahwa kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, ihsan dan siddiq , serta harus menunjukan kepada kemaslahatan umat.
Kata kunci : kepatutan, kewajaran, Corporate Social Responsibility , Hukum Islam
Abstract  :  Positive  law  makes  propriety  and  fairness  a  social  responsibility,  propriety  and reasonableness so much meaning that it is difficult to use as a measure in the implementation of  corporate  social  responsibility.  There  are  equate  that  corporate  social  responsibility  is similar to zakat obligation in this case is company zakat. However, zakat itself in positive law has been established as the obligation of zakat. Then it is expected to know the Islamic law in interpreting  propriety  and  fairness in  the  implementation  of  Corporate  Social Responsibility.The Islamic law view propriety and  fairness as a measurement of Corporate Social  Responsibility  that  has  been  explaned  implicitly,  then  it  is  explained  in  the  fatwa  of scholars who declare decency and fairness must reflect justice, trust, ihsan and siddiq, and must show to the benefit of the people
Keywords: Decency and Fairness, Corporate Social Responsibility, Islamic law

## I. PENDAHULUAN
Kepatutan dan kewajaran kerapkali menjadi  ukuran  dalam  setiap  perbuatan hukum,  hal  ini  dapat  terlihatdari  bahasa Undang-undang yang menyerukan kewajiban  melakukan  perbuatan  hukum disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran.  Penyerahan  kepada  kepatutan
dan kewajaran diperkirakan karena hukum positif  tidak  dapat  mengakomodasi  semua ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Namun  makna  kepatutan  dan kewajaran menjadi multitafsir baik penafsiran  dalam  perundang-undangan maupun  sumber  hukum  positif  lainnya
mengartikan berdasarkan apabila dilakukan  dengan  kewajiban  tanggung jawab social perusahaan maka penyerahan kepadaukuran  kepatutan  dan  kewajaran menjadi  jauh  maknanya  dan  ruh  aslinya karena  penjelasan  Pasal  5  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan Terbatas, kepatutan dan kewajaran  diserahkan  kepada  kebijakan perusahaan  yang  disesuaikan  dengan kondisi keuangan perusahaan.
Beberapa penulis menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut identik dengan zakat dalam hal ini ialah  zakat  perusahaan.  Diantara  yang melakukan  penelitian  terkait  tanggung jawab  social  perusahaan  dan  zakat  ialah diantaranya:  (1).  Joko  Prastowo  dan Miftahukl Huda dalam Bukunya Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis
mengatakan bahwasannya  besaran  dana  CSR  dapat menggunakan model Zakat. (2). Nasrullah, dalam  penelitian  skripsinya  yang  berjudul Corporate  Social  Responsibility  (CSR) sebagai Zakat Perusahaan, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwasannya CSR dan Zakat tersebut memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan serta ketertiban  bagi  masyarakat  dalam  hal memberikan  perhatian  kepada  lingkungan
sekitar demi terpeliharanya kualitas kehidupan  umat  manusia  dalam  jangka panjang.  (3)  A.  Chairul  Hadi  dalam tulisannya yang berjudul Corporate Social Responsibility Dan  Zakat  Perusahaan Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam, pada  kajiannya  mengungkapkan  bahwa selain  mengalokasikan  dana  sosial,  bank syariah  pun  mengalokasikan  dananya untuk zakat perusahaan atau zakat corporate  sebagai  wujud  kewajiban  badan hukum,  dan  sumber  dana  CSR  tersebut adalah zakat dan dana kebajikan
Padahal  kegiatan  zakat  tersebut telah diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha oleh Undan-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam  artikel  ini  Tanggung  Jawab Saosial  Perusahaan  menurut  Undang- undang  yang  berlaku  disesuaikan  dengan kepatutan  dan  kewajaran  akan  dikaji  dari aspek  hukum  islam.  Bagaimana  hukum Islam  memaknai  kepatutan  dan  kewajaran secara  umum  maupun  dalam  konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang  hendak  dikaji  dalam  artikel  ini adalah:  a)  Bangaimana  hukum  islam mengatur  tentang  istilah  kepatutan  dan kewajaran?  Dan  b)  Bagaimana  makna
kepatutan  dan  kewajaran  dalam  tanggung jawab  sosial  perusahaan  menurut  hukum islam?

## II. PEMBAHASAN

## A. Kepatutan  Dan  Kewajaran  Dalam Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Menurut Hukum Islam
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didefinisikan  sebagai  komitmen  Perseroan untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang bermanfaat,  baik  bagi  Perseroan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat pada  umumnya.  (UU  No.  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  Pasal  1 anggka  (3)).  Menurut  ISO  26000,  CSR adalah: Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap  dampak-dampak  dari  keputusan- keputusan  dan  kegiatan-kegiatannya  pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan  dan  etis  yang  sejalan  dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan  harapan  pemangku kepentingan,  sejalan  dengan  hukum  yang ditetapkan  dan  norma-norma  perilaku internasional;  serta  terintegrasi  dengan
organisasi  secara  menyeluruh.  (Draft  3, 2007 dalam Biki Zulfikri Rahmat. 2017)
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam  perspektif  Islam  merupakan  sebuah sistem  sosial  dalam  pembagian  kekayaan berdasarkan  kepada  cara  hidup  dan hubungan  kemanusiaan  yang  terjalin antara sesama umat Islam, dan juga antara umat  Islam  dengan  golongan  bukan  Islam (Hablun  Min  al-Nas).  (Wahyudin,  2016). Sehingga  dalam  imlpementasi  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus bersesuaian dengan  maslahah  dan  Maslahah  tersebut harus termasuk dalam kepentingan dharuriyyah dan hajiyyah , bukan takmiliyah .  (A.  Malthuf  Siroz  dalam  Jejen Hendar. 2017)
Kepatutan  dan  kewajaran  menurut undang-undang  dijadikan  sebagai  dasar dari  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan,  dalam  putusan  pengadilan tinggi  agama  Yogyakarta  dalam  putusan nomor 25/Pdt.G/2015/PTA.Yk. yang menangani perkara permohonan perceraian memberikan penjelasan mengenai kepatutan  dengan  mendasarkan  pada  Al- Quran  Surat  Al-Baqarah  ayat  236  yang berisi:
انُهوُعِّ تَمَو ٗۚ ة َضيِّرَف  انُهَل ْإو ُضِّرۡفَت  ۡوَٱ  انُهو ُّسَمَت  ۡمَل اَم َءٓا َسِّ نل ٱ ُ ُتُۡقالَط ن ِ إ ۡ ُكُۡيَلَع  َحاَنُج  الَّ
َلََعَو ۥُهُرَدَق ِّع ِّسوُمۡل ٱ  َلََع
َينِّن ِّ سۡحُمۡل
ٱ  َلََع اًّقَح  ِِّۖفوُرۡعَمۡل ٱِّب اََۢعَٰ َتَم ۥُهُرَدَق ِّ ِّتِۡقُمۡل ٱ ٢٣٦

## Artinya:
“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut  kemampuannya  dan  orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu pemberian  menurut  yang  patut.  Yang  demikian  itu  merupakan  ketentuan  bagi  orang-orang yang berbuat kebajikan”
Berdasarkan  ketentuan  hukum  di atas, Pengadilan
Tinggi
Agama Yogyakarta  berpendapat  bahwa  dalam menetapkan  besarnya  mut’ah  selain memperhatikan kondisi kemampuan suami juga  harus  memperhatikan  kepatutan  bagi isteri.  Dari  uraian  terebut  diatas  dapat disimpulkan bahwa setiap pemberian dapat dikatakan  patut  apabila  sudah  betul-betul memperhatikan apa yang wajar bagi pihak yang akan diberi yang disesuaikan dengan kemampuan pemberi.
Pada pelaksanaan ketentuan mengenai kepatutan dan kewajaran
menurut hukum islam, seperti yang dikutip Pengadilan  Tinggi  Agama  Yogyakarta bahwasannya tidak secara tegas menjelaskan terkait kepatutan dan kewajaran  baik  itu  dalam  Al-Qur’an maupun  Hadits  Rasulullah.  Sehingga dalam hal ini perlu pemahaman mendalam terkait  dalail  yang  berkaitan  tentang kepatutan dan kewajaran.
Untuk  mengetahui  kepatuhan  dan kewajaran  p\maka  perusahaan  perlu  untuk mengungkapkan tanggung jawab
sosialnya.  Pengungkapan  tanggung  jawab
sosial  perusahaan  merupakan  sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line. Kesadaran  atas  pentingnya  pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate  Social  Responsibility/CSR) dilandasi  pemikiran  bahwa  perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi  dan  legal  kepada  pemegang saham,  tapi  juga  kewajiban  terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan.(Wijaya, 2012).

## B. Kepatutan dan Kewajaran dalam Al- Qur’an
Kepatutan  dan  kewajaran  dalam mengimplementasikan  sebuah  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam islam digambarkan  pada  pola  berderma,  dalam hal  iniberderma  baik  berupa  materi maupun yang lainnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:
ُاللّ ٱَو  ِِّۗساانل ٱ ِّنَع َينِّفاَعۡل ٱَو َظۡيَغۡل ٱ َينِّمِّظَٰ َكۡل ٱَو ِّءٓإا اضَّل ٱَو ِّءٓإا اسَّل ٱ  ِّفِ َنوُقِّفنُي َنيِّالَّ ٱ َينِّن ِّ سۡحُمۡل ٱ  ُّبُِّيُ ١٣٤
Artinya:
(yaitu)  orang-orang  yang  menafkahkan  (hartanya),  baik  di  waktu  lapang  maupun sempit,  dan  orang-orang  yang  menahan  amarahnya  dan  memaafkan  (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran: 134)
Dalam  hal  ini  pelaksanaan  derma tidak  mengenal  keadaan,  baik  itu  dalam keadaan  sempit  maupun  dalam  keadaan lapang,  atau  bukan  hanya  pada  keadaan kaya  saja,  akan  tetapi  sekalipun  seseorang berada  dalam  kondisi  pas-pasan  bahkan miskin, berderma adalah sebuah keharusan. Maka dalam konteks perusahaan,  ketika  meraup  laba  besar
maupun sedang sulit karena ditempa krisis, bukan  halangan  untuk  melakukan  sebuah pelaksanaan  tanggung  jawab  social  dan lingkungan (Joko dan Huda: 2011).
Kepatutan  dan  kewajaran  dalam pandangan  islam  sendiri  tidak  mengatur dengan  jelas,  apa  yang  dimaksud  dengan kepatutan  dan  kewajaran.  Sehingga  dalam hal  ini  kata  kepatutan  dalam  Al-Qur’an sendiri terdapat dalam Firman Allah SWT:
َٱ  ۡمِّ ۡيَۡل ِ إ ْإٓوُعَفۡد ٱَف إ د ۡشُر ۡمُ ۡنِّۡ م  ُتُ ۡ سَنإَء ۡن ِ اَف  َح َكَِّ نل ٱ ْإوُغَلَب إَذ ِ إ ٓ ٰ اتَّح  ٰىَمَٰ َتَيۡل ٱ ْإوُلَتۡب ٱَو نَٱ إًرإَدِّبَو ا فإَ ۡسۡ ِ إ ٓاَهوُ ُكُۡ ٱَت  َلَّ َو ِۖۡمُهَلََٰوۡم
َف ا  يِّنَغ  َن َكَ نَمَو ْٗۚإوُ َبَۡكَي
َع ْإو ُدِّه ۡشَٱَف  ۡمُهَلََٰوۡمَٱ  ۡمِّ ۡيَۡلِإ ۡ ُتُۡعَفَد إَذِاَف  ِّٗۚفوُرۡعَمۡل ٱِّب  ۡ ُكُۡ ٱَيۡلَف إ يرِّقَف  َنَكَ نَمَو  ِۖۡفِّفۡعَت ۡ سَيۡل
ٗۚۡمِّ ۡيَۡل
ا بي ِّسَح ِّ اللّ ٱِّب ٰىَفَكَو ٦
Artinya:
Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin.  Kemudian  jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu,  maka  hendaklah  ia  menahan  diri  (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan barangsiapa  yang  miskin,  maka  bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut  yang  patut. Kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  maka  hendaklah  kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS. An-Nisa:6)
Pada ayat tersebut dikatakan bahwasannya  janganlah  kamu  memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan jangan lah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa.  Kata  batas  kepatutan  menurut mufasirin  Abu  Yahya  Marwan  Bin  Musa ialah  melebihi  batas  yang  dihalalkan  oleh
Allah  Swt.  Kemudian  pada  ayat  tersebut juga  dijelsakan  bahwa “…maka  bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut… ” Imam  Bukhari  meriwayatkan  dari  Aisyah radhiyallahu  'anha  tentang  firman  Allah Ta'ala, "Barang siapa (di antara pemelihara  itu)  mampu,  maka  hendaklah dia  menahan  diri  (dari  memakan  harta
anak  yatim  itu)  dan  barang  siapa  yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut  cara  yang  patut." Bahwa  ayat tersebut  turun  berkenaan  dengan  harta
anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir,  maka  ia  boleh  memakan  sebagai ganti kepengurusannya terhadapnya, namun secara wajar.
Pada dasarnya prilaku dalam membatasi  diri  dari  ketentuan-ketentuan yang  telah  Allah  tentukan,  merupakan suatu perbuatan yang melampaui batas, hal ini  terlihat  dari  peringatan  yang  Allah sampaikan,  baik  itu  secara  langsung mengatakan  bahwa  siksa  orang  yang melampaui  batas  mendapatkan  azab  yang pedih.
Disamping itu perilaku menyombongkan  diri  dari  yang  telah dimiliki  merupakan  salah  satu  hal  yang dikategorikan  melamapaui  batas,  baik  itu dari  harta  kekayaan,  makanan,  perhiasan dan  lain  sebagainya.Sehingga  mereka dikatakan  sebagai  orang  yang  melampaui batas.  Perbuatan  tersebut  sangat  Allah membencinya.
Sedangkan  membuat  kerusakan dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang melampaui  batas  hal  ini  juga  terliahat perbuatan  kesewenang-wenangan  manusia dalam melakukan kerusakan di muka buni ini.  Begutu  pun  perbuatan  yang  selalu
memandang apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang benar dan baik, padahal  hal  ini  belum  tentu  perbuatan tersebut benar di mata Allah, baik di mata Allah, bahkan perbuatan tersebut bisa saja di  mata  Allah  merupakan  perbuatan  yang buruk. Sehingga dalam hal ini di haruskan setiap  orang  tidak  menganggap  apa  yang telah  ia  lakukan  tersebut  merupakan  suatu perbuatan yang baik dan benar.
Tidak berlebihan dalam melakukan suatu  perbuatan,  dalam  hai  ini  dapat diartikan  sebagai  melakukan  perbuatan diluat  koridor  yang  telah  Allah  tentukan dan  diluar  kemampuan,  yang  seakan memaksakan didisendiri dan menyiksa diri sendiri.  Sehingga,perbuatan  tersebut  akan bernilai sia-sia saja di mata Alla SWT.
Disamping  itu  mengenai  konsep kepatutan  dan  kewajaran  dalam  islam sejalan  dengan  beberapa  prinsip  dalam islam,  yakni  keadilan,  ihsan,  amanah  dan kejururan.  Hal  ini  terlihat  dari  firman Allah, yang berbunyi:
َۡنِّۡ م  ٞلۡفِّك ۥُ الَّ نُكَي   ةَئِّ ي َس   ةَعَٰ َف َش ۡعَف ۡشَي نَمَو ِۖاَ ۡنِّۡ م  ٞبي ِّصَن ۥُالَّ نُكَي   ةَن َ سَح ًةَعَٰ َف َش ۡعَف ۡشَي نام ا تيِّقُّم  ٖء ۡ َشَ  ِّ  ُكُ  ٰ َلََع  ُ اللّ ٱ  َنَكََو ِۗا
Artinya:
Barangsiapa  yang  memberikan  syafa´at  yang  baik,  niscaya  ia  akan  memperoleh bahagian  (pahala)  dari  padanya.  Dan  barangsiapa  memberi  syafa´at  yang  buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS.An Nisa’: 85)
Selain  melarang  berbut  berlebih- lebihan  ( israf) dalam  islam  pun  dilarang
kikir,  sebagai  mana  dalam  Firman  Allad SWT: ِۖۡمُهال  ٞ  َش  َوُه ۡلَب ِۖمُهال إ  ۡيرَخ  َوُه ۦِّ ِّلِ ۡضَف نِّم  ُ اللّ ٱ ُمُ ٰىَٰتإَء ٓاَمِّب َنوُلَخۡبَي َنيِّالَّ ٱ ا َبََسَۡيُ  َلََّو ُي َ س ِّ ا ِّللّ َو ِِّۗةَمَٰ َيِّقۡل ٱ َمۡوَي ۦِّهِّب ْإوُلَِّبَ اَم َنوُقاوَط ٞيرِّبَخ  َنوُلَمۡعَت اَمِّب  ُ اللّ ٱَو  ِِّۗضۡرَ ۡلۡ ٱَو  ِّتََٰوَٰ َماسل ٱ  ُثََٰيرِّم

## ١٨٠
Artinya:
“Sekali-kali  janganlah  orang-orang  yang  bakhil  dengan  harta  yang  Allah  berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya  kebakhilan  itu  adalah  buruk  bagi  mereka.  Harta  yang  mereka  bakhilkan itu  akan  dikalungkan  kelak  di  lehernya  di  hari  kiamat.  Dan  kepunyaan  Allah-lah segala  warisan  (yang  ada)  di  langit  dan  di  bumi.  Dan  Allah  mengetahui  apa  yang kamu kerjakan” (QS. Ali Imran: 180).
Menurut Quraish Shihab, dikatakan bahwa  Orang-orang  yang  kikir  dan  tidak mau  membelanjakan  sebagian  harta  yang diberikan  Allah  kepadanya,  hendaknya jangan  mengira  bahwa  sikap  kikir  itu memang lebih baik. Tidak! Sikap kikir itu justru  amat  buruk  akibatnya  bagi  mereka. Mereka akan diberi balasan yang buruk di hari  kiamat  kelak  (tafsirq.tafsir-quraish- shihab). Sifat ini dijelaskan bahwa dengan berprilaku  kikir  akan  mendatangkan  suatu kebahagiaan,  maka  pemikiran  tersebut merupakan  pemikiran  yang  salah,  karena dalam islam meganut system
kesemibangan,  tidak  berprilaku  berlebih lebihan  serta  tidak  juga  berprilaku  kikir. Dengan demikian Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang  dalam  segala  bentuk  dan  ruang lingkupnya.  Antara  jiwa  dan  raga,  antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat  yang  lain.  Tanggung  jawab sosial  merujuk  pada  kewajiban-kewajiban sebuah  perusahaan  untuk  melindungi  dan memberi  kontribusi  kepada  masyarakat dimana  perusahaan  itu  berada.  (Biki Zulfikri Rahmat:2017)
C. Kepatutan dan Kewajaran dalam

## Hadits
Pada  konteks  hadits  nabi  terkait kepatutan  dan  kewajaran  ini,  tidak  secara
rinci  penjelaskan  terkait  kepatutan  dan kewajaran,  akan  tetapi  hal ini  jika melihat kepada  pembahasan  sebelumnya  yakni kepatutan  tersebut  ditafsirkan  sebagai
perbuatan  yang  tidak  melampaui  batas, yang  dalam  hukum  islam  dikenal  sebagai sikap  berlebih-lebihan  atau  dalam  istilah islam adalah ghuluw .
Hadits nabi terkait berlebih-lebihan ini  sangatlah  banyak,  dalam  hal  ini  kami mengambil beberapa hadits yang berkaitan dengan  sikaf  kepatutan  dan  kewajaran, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:
1. At  Tanaththu' (keras  tidak  karu- karuan)
Rasulullah pernah bersabda:
Binasalah  mereka  yang  bersikap tanatthu',  binasalah  mereka  yang bersikap tanaththu', binasalah mereka yang bersikap tanatthu' (HR. Muslim)
Imam Nawawi menyatakan, "Tanatthu' berarti melampaui batas."Dalam pernyataan  beliau  lainnya,  "Tanatthu' berarti  sikap  keras  tidak  karu-karuan  yang tidak pada tempatnya." (Riyadus Shalihin) Pada  hal  ini  Allah  membenci  orang  yang melakukan  perbuatan  melampaui  batas, dalam  hal  ini  Allah  mengancam  bahwa orang-orang yang melampaui batas tersebut  akan  binasa,  dalam  hal  ini merupakan  prilaku  seseorang  yang  keras dan  tidak  karuan.  Dalam  hal  ini  dapat diartikan  bahwasannya  hal  yang  tidak rauan  dan  sikaf  yang  keras  merupakan prilaku yang tidak tertib dan tidak tersusun secara  teratur.  Selain  itu  sikap  yang  keras merupakan  sikap  yang  semaunya  sendiri,
tanpa mmendengarkan pendapat dan saran dari orang lain.
2. Tasyaddud (Menyusah-nyusahkan Urusan)
Dari  Abu  Hurairah  bahwasanya Rasulullah  bersabda,  Sesungguhnya agama  itu  mudah.  Dan  tidak  ada orang  yang  membikin-nya  susah, melainkan  dirinya  pasti  kalah  (tidak mampu melakukannya).Maka berjalanlah lurus, dekatkan diri kepada Allah, dan terimalah kabargembira.Mintalah  pertolongan pada  waktu  pagi  dan  petang  serta sedikit waktu malam (untuk beribadah). (HR. Bukhari)
Melihat hal tersebut maka perbuatan  menyusahkan  diri  sendir  atau dalam hal ini memaksakan diri, merupakan suatu  perbuatan  melampaui  badai  atau berlebih-lebihan, pada hadits diatas sikatakan  bahwasannya  segala  urusan  itu mudah,  yang  mempersulit  adalah  diri sendiri, maksud mudah dalam hal ini ialah Allah  tidak  mempersulit  umatnya  dalam melaksanakan  ibadah.  Pada  hal  ini manusia  dilarang  mempersulit  segala urusannya,  baik  itu  dalam  hal  ibadah maupun muamalah.
3. Al'Itida' (Melangkahi Ketentuan
Syari'at) Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah
menetapkan kewajiban-kewajiban,
janganlahkalian melalaikannya,
menetapkan  hal-hal  yang  haram, janganlah kalianmelakukannya.
Allahpun  telah  menetapkan  batasan,
maka  janganlahkalian  melangkahinya ..."

## Allah berfirman,
Itulah  batasan-batasan  hukum  Allah (larangan), maka janganlah kalianmendekatinya .  (Al Baqarah:
187)
Pada  hal  ini  kegiatan  tanggung jawab  social  perusahaan  harus  didasarkan kepada  ketentuan  syariat  islam,  jangan sampaik kegiatan yang dilakukan jauh dari nilai-nilai  yang  ditanamkan  oleh  syariat islam, bahkan jangan sampai melebihi dari hal yang telah ditentukan. Dengan demikian  pelaksanaan  tanggung  jawab social  perusahaan  ini  harus  sesuai  dengan ketentuan  dan  syariat  islam,  tidak  boleh dilebih-lebihkan.
4. At Takalluf (Memaksakan Diri)
Dari Umar ia berkata, "Kami dilarang untuk  bersikap  Takalluf  (memaksa/ mem- bebani diri). (al-Hadits)"
Ketika  dikaitkan  dengan  kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung  jawab  social  perusahaan,  disini sebuah perusahaan tidak perlu membebani biaya  perusahaan  dengan  alasan  ingin tanggung  jawab  sosialnya  bagus  dan  di puji oleh masyarakat, hal ini lah yang tidak diperbolehkan  memaksakan  perusahaan dalam melakukan keciatan tersebut.
Sehingga  perusahaan  dapat  melakukan kegiatan  tanggung  jawab  sosialnya  sesuai
dengan kekuatan dan kemampuan perusahaan tersebut.

## D. Kepatutan  dan  Kewajaran  Menurut Pendapat Para Ulama (Ijtihad)
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) dalam  mendefinisikan  terkait  ketentuan kepatutan  dan  kewajaran  tidak  secara tertulis  dengan  jelas,  melainkan  dalam  hal tersirat,  yakni  diantaranya  dalam  Fatwa MUI  No.  22  Tahun  2011  tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, didalamnya  membahas  mengenai  tentang ketentuan  atau  prilaku  perusahaan  dalam menjalankan usahanya di bidang pertambangan.  Dalam  hal  ini  peneliti menganggap  suatu  prilaku  perusahaan dalam  melakukan  kegiatan  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  prilaku  perusahaan dalam  menjalakan  urahanya  secara  patut dan  wajar.  Di  dalamnya  memberikan putusan diantaranya:
1. Memberikan  kemaslahatan  umum  dan tidak  mendatangkan  kerusakan.  Yang dimaksud sebagai kemaslahatan dijelaskan  kembalimelalui  fatwa  MUI No 6/MUNAS VII/MUI/10/2005. tentang  Kriteria  Maslahat.  Didalamnya dijelaskan mengenai criteria kemaslahatan, yakni diantaranya sebagai berikut:
A. Tercapainya  tujuan  syariah,  yang dimaksud  tujuan  syariah  dalam  hal
ini  ialah  tujuan  dari  hukum  islam yaitu, melindungi agama, melindungi  jiwa,  melindungi  akal,
melindungi keturunan, dan melindungi harta. (Suparman Usman: 2001)
B. Tidak  bertentangan  dengan Nash, dalam hal ini ialah semua kebijakan yang akan dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat agama, bahkan harus sejalan dengan syariat agam yang telah ditentukan.
C. Diputuskan oleh lembanga syari’ah,  dalam  hal  ini  ialah ketentuan  maslahah,  apakah  suatu kebijakan  tersebut  maslahat  atau tidaknya  ialah  ditentukan  oleh suatu lembaga syariah yang kopetensinya dibidang tersebut.
2. Perusahaan  wajib  melakukan  perbaikan dalam  rangka  menjamin  kesejahteraan masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan hidup. Dengan demikian kriteria kepatutan  dan  kewajaran  dalam  hal  ini ialah harus mencerminkan kemaslahatan  umum  dan  menjamin kesejahteraan  masyarakat.  Serta  tidak bertentangan dengan syariat agama.
a) Makna Kepatutan dan Kewajaran dalam  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan Menurut Hukum
Islam
Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala  bentuk  dan  ruang  lingkupnya. Dalam  hal  ini  diibaratkan  perseroan  yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat,  maka  perseroan  tersebut  akan dipilih oleh masyarakat dalam hal produknya. Demikian pula perseroan yang memiliki  citra  yang  buruk  maka  produk yang  dihasilkan  oleh  perseroan  pun  akan dihindari oleh masyarakat. Dengan melaksanakan  tanggung  jawab  social dengan  mengedepankan  suatu  kepatutan dan  kewajan,  dalam  hal  ini  dengan menambahkan  suatu  nilai  keadilan,  suatu perbuatan  yang  ikhsan,  perlakuan  yang amanah  dan  jujur,  maka  dengan  keempat konsep  ini  diharapkan  kepatutan  dan kewajaran dalam islam dapat terlaksanakan.  Adapun  konsep  tersebut yakni:
1. Al adl (adil)
Kata  adil  sering  disinonimkan  dengan kata  al- musawah (persamaan)  dan alqisth (moderat/seimbang)  dan  kata adil  dilawankan  dengan  kata  dzalim. Dalam  al-Qur’an  kata  adil  dan  anak katanya diulang sekitar 30 (tiga puluh) kali. al-Qur’anmengungkapkannya sebagai salah satu dari asma’ al-husna Allah  dan  perintahkepada  Rasulullah untuk  berbuat  adil  dalam  menyikapi semua  umat  yang  muslimmaupun
yang kafir. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada kaummukminin  dalam  segala  urusan. (Quraish Shihab: 1996) Secara  etimologis,  dalam Kamus  Al- Munawwir , al’adl berarti  perkara  yang tengah-tengah. (Munawwir: 1997) Dengan demikian,  adil  berarti  tidak  berat  sebelah, tidak  memihak,  atau  menyamakan  yang satu  dengan  yang  lain  ( al-musâwah ).
Istilah  lain  dari al-‘adl adalah al-qist , al- misl (sama  bagian  atau  semisal).  Secara terminologis,  adil  berarti  mempersamakan sesuatu  dengan  yang  lain,  baik  dari  segi nilai  maupun  dari  segi  ukuran,  sehingga
sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak  berbeda  satu  samalain.  Adil  juga berarti  berpihak  atau  berpegang  kepada kebenaran.  (Abdul  Aziz:  1997)  Menurut Ahmad  Azhar  Basyir  (2000),  keadilan adalah  meletakkan  sesuatu  pada  tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu  pada  proporsinya  yang  tepat  dan memberikan  kepada  seseorang  sesuatu yang  menjadi  haknya.  (Ahmad  Azhar: 2000)
Selain  itu, kaitannya dengan adil Allah SWT berfirman,
bahwasannya:
ِّفِ ْإۡوَثۡعَت  َلََّو ۡ ُهَُءٓاَي ۡ شَٱ  َساانل ٱ ْإو ُسَخۡبَت  َلََّو ِِّۖط ۡسِّقۡل ٱِّب َنإَيزِّمۡل ٱَو َلاَيۡكِّمۡل ٱ ْإوُفۡوَٱ ِّمۡوَقَٰ َيَو َنيِّد ِّسۡفُم  ِّضۡرَ ۡلۡ ٱ

## ٨٥
Artinya:
Dan  cukupkanlah  takaran  dan  timbangan  dengan  adil,  dan  janganlah  kamu merugikan  manusia  terhadap  hak-hak  mereka  dan  janganlah  kamu  membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud: 85)
Ketika  dikaitkan  dalam  hal  kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan ini,  bahwasannya  setiap  kebijakan  harus dengan  adil,  tidak  memihak,  dan  tidak
berat sebelah. Adil dalam konteks ini ialah sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan lingkungan  yang  akan  menjadi  objek  dari pelaksanaan TJSL tersebut.
2. Al Ihsan
Ihsan  adalah  kata  dalam  bahasa  Arab yang  berarti  “kesempurnaan”  atau “terbaik”.  Dalam  terminologi  agama Islam,  ihsan  berarti  seseorang  yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya,  dan  jika  ia  tidak  mampu membayangkan melihat-Nya, maka
orang  tersebut  membayangkan  bahwa sesungguhnya
Allah melihat
perbuatannya. (Ilyas: 2004)
Islam  hanya  memerintahakan  dan menganajurkan  perbuatan  baik  bagi kemanusiaan agar  amal  yang  dilakukan oleh  manusia  dapat  memberikan  nilai tambah dan mengangkat derajat
manusia baik individu maupun kelompok. Suatu kepatutan dan kewajaran  jika  dilandaskan  kepada unsure  ihsan  yakni  dari  proses  niat, sikap  dan  prikau  yang  baik.  (Karim Adiwarman: 2002)
Dengan demikian kepatutan dan kewajaran  harus  dilandaskan  kepada niat  yang  baik.  Niatan  yang  harus  ada pada perusahaan yang akan melaksanakan TJSL. Selain itu kepatutan  dan  kewajaran  ini  juga  harus berlandaskan  kepada  sikap  dan  prilaku dari  pelaksana-pelaksana  TJSL  yang baik.  Sehingga  tujuan  yang  ingin  di capai oleh perusahaan dengan menunjukan  suatu  sikap  yang  baik maka  akan  menghasilkan  hasil  yang baik pula.
3. Al Amanah
Amanah  dalam  perspektif  agama  Islam memiliki  makna  dan  kandungan  yang luas,  di  mana  seluruh  makna  dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah swt senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani  kepadanya,  dan  setiap  orang memahami  dengan  penuh  keyakinan bahwa  kelak  ia  akan  dimintakan
pertanggung  jawaban  atas  urusan  tsb sebagaimana  yang  telah  dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw :
“ Masing-masing  kalian  adalah pemimpin,  dan  masing-masing kalian  akan  ditanya  tentang kepemimpinannya,  seorang  imam adalah pemimpin dan akan ditanya
tentang kepemimpinannya,  seorang  laki- laki adal pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang
wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya
tentang kepemimpinannya,  dan  seorang pembantu adalah pemimpin dalam  memelihara  harta  tuannya dan  ia  akan  ditanya  pula  tentang kepemimpinannya” ,  (HR  Imam Bukhori).
Dalam  konteks  perusahaan,  sebuah prilaku  amanah  sangatlah  pentng.Dimana perusahaan harus dapat mengemban amanah  dari  masyarakat  atau  konsumen, seperti menciptakan produk yang berkualitas,  menghindari  perbuatan  yang tidak  terpuji  dalam  aktivitas  bisnis,  dan lain  sebagainya.  Ketika  dikaitkan  dalam kontek  kepatutan  dan  kewajaran  dalam pelaksanaan  TJSL  ialah,  suatu  kepatutan yang memiliki nilai amanah, atau kepercayaan.
4. As Sidiq Shiddiq  berarti  jujur  dalam  perkataan dan  perbuatan.  (Abdul  Wahid  Khan:
2002).  Dalam  hal  kejujuran  pastinya ada  khabar  yang  menjelaskan  tentang seruan  Nabi  Muhammad  saw.  kepada
umatnya  untuk  berlaku  jujur  di  setiap keadaan,  dimanapun  dan  kapanpun itu.  Ubaidillah  Ibnush  shamit  r.a. menuturkan  bahwa,  Rasulullah  saw. bersabda,
“Jamin  untukku  enam  perkara dari  kalian,  aku  menjamin  untuk kalian  surga,  enam  perkara  ini adalah:  bila  berbicara  jujurlah, tepatilah  janji  apaabila  kalian berjanji, apabila kalian dipercayai,  tunaikanlah  amanah,
“jagalah  kemaluan  kalian  (dari kemaksiatan), palinglah pandangan  kalian  (dari  segala yang  diharamkan  melihatnya) dan  tahanlah  tangan  kalian  (dari mengambil  yang  haram) ”.  (HR.
Imam Ahmad).
Kepatutan  dan  kewajaran  dalam hukum islam, tidak secara jelas diterangkan  dalam  sumber  hukum  islam, baik  itu  dalam  Al-Qur’an,  Hadits  maupun
dalam  hasil  Ijtihad  para  ulama.  Kepatutan dan kewajaran dalam Al-Qur’an disiratkan bahwasannya  harus  berperilaku  adil, kepatutan  dan  kewajaran  dalam  islam harus  mencerminkan  keadilan,  baik  itu bagi perusahaan, linkungan, dan masyarakat  ( stake  holders) .  Adil  pada perusahaan bahwasnnya, kegitan tanggung jawab  social  tersbut  diharapkan  mampu memberikan  keringanan  bagi  peusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan bukan  sebaliknya  yang  menjadikan  beban bagi  perusahaan.  Sedangkan  adil  bagi lingkungan  ialah,  perusahan  tidak  hanya mendahulukan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  akan  tetapi  kepedulian  terhadap lingkungan,  menjaga  dan  memelihara lingkungan dari kerusakan. Sehingga tidak menyebabkan  rusaknya  ekosistem.    Allah Swt berfirman:
ۡحُمۡل ٱ َنِّ م  ٞبيِّرَق ِّ اللّ ٱ  َتَ ۡحَۡر ان ِ إ ٗۚاًعَمَطَو ا فۡوَخ ُهوُعۡد ٱَو اَهِّحَٰ َل ۡص ِ إ  َدۡعَب  ِّضۡرَ ۡلۡ ٱ  ِّفِ ْإوُد ِّسۡفُت  َلََّو َينِّن ِّ س

## ٥٦
Artinya:  Dan  janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah  (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan  harapan  (akan  dikabulkan).  Sesungguhnya  rahmat  Allah  amat  dekat  kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al- A’raf: 51)
Dengan demikian pelaksanaan kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan kepada kepedulian terhadap  lingkungan,  sebagaimana  firman Allah  tersebut  di  atas  yang  menyatakan bahwasanya dilarang melakukan kerusakan  terhadap  lingkungan.  Selain  itu
kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan kepada kemaslahatan umat. Dalam  menentukan  ukuran  kemaslahatan umuat  harus  bekerja  sama  dengan  Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kriteria  tanggung  jawab  social perusahan  yang  berdaasarkan  kepada
kepatutan  dan  kewajaran  serta  guna mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan ialah  harus  mengadopsi  dari  semua  aspek, baik  ketentuan  internasional,  nasional maupun agama, dalam hal ini ialah agama
islam.  Kriteria  ini  akan  menunjukan  suatu harapan  yang  dapat  diimplementasikan  di semua  wilayah,  tempat  dan  waktu.  Allah Swt berfirman:
ٖرَدَقِّب ُهَٰ َنۡقَلَخ ٍء ۡ َشَ ا ُكُ  انَّ ِ إ ٤٩
Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (QS. Al-Qomar:49)
Pada ayat tersebut diatas dijelaskan bahwasannya  Allah  telah  menciptakan segala  sesuatu  dengan  tepat  tanpa  ada suatu  kekeliruan,  tepat  dan  dat  digunakan di  semua  tempat  dan  waktu.  Dalam pelakasanaan tanggung jawab social tersebut  jika  didasarkan  kepada  prinsip maqosid  syariah serta  kepatutan  dan kewajaran  yang  berdasarkan  atas  prisip islam dapat mewujudkan suatu pembangunan yang diharapkan.
Disamping  itu  pelaksanaan  tanggung jawab social perusahaan harus berdasarkan kepada  panduan maqasid  syariah dan maslahah. (Muhammad  Yasir  Yusuf:
2017)
Pada  tataran  pelaksanaan  tanggung jawab social perusahaan ini setiap kegiatan yang  ditentukan  oleh  Majelis  Umum  PBB dapat sejalan dengan hukum islam asalkan dalam  kegiatan  tersebut  harur  didasari dengan keadilan, sifat amanah dan ikhsan. Serta dalam pelaksanaan harus melibatkan MUI  dalam  menentukan  kegiatan  yang
akan  dilakukan.  Sehingga  bagi stake holders dapat  terasakan  manfaatnya,  baik manfaat di dunia maupun di akhirat kelak.

## III. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahawa hukum  islam  mengatur  tentang  istilah kepatutan dan kewajaran tidak secara jelas atau  tidak  secara  eksplisit  dijelaskan  baik dalam  al-Quran,  Hadits  maupun  hasil Ijtihad  para  ulama.  Akan  tetapi  dijelaskan secara  tersirat  baik  dalam  Al-Qur’an, Hadits  maupun  Ijtihad  para  ulama,  yakni kepatutan dan kewajaran itu tidak berlebihan dan semampunya.
Sedangkan  makna  kepatutan  dan kewajaran  dalam  tanggung  jawab  sosial perusahaan  menurut  hukum  islam  jilaskan secara tersirat, bahwasannya kepatutan dan kewajaran  dalam  tanggung  jawan  social perusahaan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan,  amanah,  ihsan  dan  siddiq,  serta
harus  menunjukan  kepada  kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman,  Karim.  (2002), Ekonomi
Mikro Islam, Jakarta: Intermasa,
Azhar Basyir, Ahmad, (2000), Negara dan
Pemerintahan dalam Islam ,
Ygyakarta: UII Pres Aziz  Dahlan,  Abdul. et.  all ,  ( editor ),
(1997), Ensiklopedi  Hukum  Islam , jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve Fatwa MUI No 6/MUNAS
VII/MUI/10/2005  tentang  Kriteria Maslahat
Fatwa  MUI  No.  22  Tahun  2011  tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Hendar,  Jejen.  (2017).  Corporate  Social
Responsibility (CSR) Dalam
Prespektif  Hukum  Islam, Jurnar
Syiar Hukum.
Ilyas,  Yunahar.  (2004), Kuliah  Akhlaq.
Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV.
Marwan,  Yahya,  Abu  bin  Musa, Tafsir Hidayatul
Insan,
https://ia801709.us.archive.org/24/i tems/TafsirAlQuranJilid1/Hidayatu l%20Insan%20Jilid%201.pdf.
Prasatowo,  Joko  dan  Huda,  Miftahul,
(2011), Corporate Social
Responsibility Kunci Meraih
Kemulian Bisnis, Yogyakarta: Samudra Biru
Riyadhus  Shalihin  bab  Iqtishad  l  'Ibadah hal. 67.
Shihab,  M.  Quraish,  (1996), Wawasan  al- Qur’an, Bandung: Mizan.
Suparman,  Usman,  (2001), Hukum  Islam Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia, Jakarta:  Gaya  Media Pratama
Undang-Undang  Nomor.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas Wahid  Khan,  Abdul.  (2002), Rasulullah Di Mata Sarjana Barat ,
Yogyakarta: Mitra Pustaka,
Wahyudin,  (2016).  Islamic  Corporate Sosial Responsibility (ICSR);
Kajian  Teoritis. Jurnal Serambi Mekah.
Warson  Al-  Munawwir,  Ahmad,  (1997),
Kamus Al-Munawwir
Arab- Indonesia  Terlengkap ,  Yogyakarta:
Pustaka Progressif,
Yasir  Yusuf,  Muhammad.  (2017), Islamic Corporate  Social Responsibility  (I- CSR)  pada  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS)  Teori  dan  Praktik , Depok: Kencana.
Zulfikri  Rahmat,  Biki.  (2017).    Corporate
Social Responsibility Dalam
Perspektif  Etika  Bisnis  Islam,
Jurnal Amwaluna .
Wijaya,  M.  (2012).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia,
1 (1), 26–30.