ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Jurnal Abdi Masyarakat
Jurnal Abdi Masyarakat
Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## Pemberdayaan Pelaku Usaha Dalam Mengakses Permodalan Pada Lembaga Keuangan Di Kabupaten Karawang
Empowerment of Business in Accessing Capital In Financial Institutions In Karawang Regency
Hari Sulistiyo 1 , Nanu Hasanuh 2 , Dadang Rahman Munandar 3
Universitas Singaperbangsa Karawang 1-3 Email: hari.sulistiyo@fe.unsika.ac.id , nanu.hasanuh@fe.unsika.ac.id , dadang.rahman@fkip.unsika.ac.id
Abstrak .  Alasan  diadakannya  program  Pemerintahan  Daerah  (PKM)  ini  adalah  untuk  memberikan informasi dan kemampuan terkait keterbukaan akses keuangan kepada pelaku UMKM di Kab. Karawang. Tujuan  khususnya  adalah  untuk  memberikan  informasi  dan  kemampuan  kepada  UMKM  dalam memperoleh informasi tentang akses permodalan melalui persiapan dan arahan lewat kursus online yang diadakan  dengan  Dinas  UKM  Karawang  dan  Bank  BRI.  Kemungkinan  pembentukan  UMKM  dinilai berdasarkan  kemampuan  akses  ke  permodalan.  Rencana  aksi  program  PKM  adalah  mengarahkan sosialisasi  kepada  UMKM,  menyiapkan  sarana  pengetahuan  perlengkapan  yang  mengarah  ke pencapaian  tujuan  PKM,  memberikan  arahan  kepada  UMKM  bagi  kesuksesan  dalam  mendapatkan permodalan,  memimpin  persiapan  dalam memperluas  informasi  dan kemampuan melalui  workshop  dan berbagai  latihan,  seperti  halnya  monitoring  dan  pelatihan  untuk  membantu  pencapaian  bisnis  dan kemapanan.

## Kata Kunci: UMKM, Akses terhadap modal kerja
Abstract .The  purpose  of  this  Community  Service  (PKM)  program  is  to  provide  knowledge  and  skills regarding accessibility to financial institutions to MSME actors in Kab. Karawang. The specific target is to provide  knowledge  and  skills  to  MSMEs  in  gaining  knowledge  about  accessing  capital  through  training and guidance through webinars held with the District SME and Cooperative Office. Karawang and Bank BRI.  The  prospects  for  developing  UMKM  are  reviewed  based  on  financial  analysis.  The  PKM  program activity  plan  is  to  conduct  socialization  to  MSME  actors,  prepare  training  equipment  that  supports  the success  of  PKM,  provide  guidance  to  MSME  actors  in  accessing  capital,  conduct  training  in  increasing knowledge  and  skills  through  workshops  and  other  activities,  as  well  as  monitoring  and  evaluation  of activities to support business success and sustainability.
Keywords: UMKM, Access to working capital
website. : http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH
Vol. 2 • No. 2 • April 2021 Pege ( Hal. ) : 83 – 95 ISSN ( online )   : 2686-5858
ISSN ( print )     : 2686-1712
© LPPM Universitas Pamulang JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email  : humanis.unpam@gmail.com
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## PENDAHULUAN
Adanya administrasi keuangan bagi  mereka  yang  tidak  mampu  akan membantu  mereka  dalam  meningkatkan kesejahteraannya, dengan adanya administrasi perkreditan mikro memudahkan individu dalam
mendapatkan  permodalan,  yang  nantinya akan mengembangkan UMKM dan kemudian  secara  tegas  mempengaruhi perkembangan  organisasi  dalam  kondisi tidak berdaya menjadi mandiri, jadi income mereka  meningkat  sehingga  cara  hidup mereka akan meningkat secara alami. . UMKM adalah bagian terbesar dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah UMKM  pada  tahun  2018  yang  mencapai 64.194.057  unit  usaha  atau  99,9  persen dari  total  usaha  di  Indonesia.  Sementara jumlah tenaga kerja yang  bekerja sebesar 116.978.631  orang  atau  97,0  persen  dari total  angkatan  kerja  Indonesia.  Pada waktu  yang  sama,  hal  itu  menambah Produk Domestik Bruto yang berjumlah Rp 8.573.895,3  miliar  atau  dengan  market share sebesar 61,07%. Kemudian, bagian perdagangan  UMKM  nonmigas  pada tahun  2018  menunjukkan  komitmen  yang cukup  besar,  yaitu  14,37  persen  dari seluruh  pengiriman  nonmigas  masyarakat yang  keluar.  (Informasi  UMKM  -  Jasa Koperasi dan Usaha Mandiri dan (depkop. 2020)
Alidri,  Patience.  Dkk  2005.  Manual Pelatihan:  Pengantar  Keuangan  Mikro  Di Masyarakat Yang  Terpengaruh Oleh Krisis..  Jakarta:  ILO.  "Keuangan  mikro) adalah  pengaturan  administrasi  moneter dengan  cara  yang  dapat  dikelola  untuk pebisnis  pemula  atau  mereka  yang berpenghasilan kecil yang tidak mempunyai kemampuan administrasi keuangan  bisnis.  Secara  sederhana, keuangan  mikro  adalah  perbankan  untuk orang-orang miskin". Marguerite R Robinson  (2005)  menjelaskan  bahwa keuangan  mikro  adalah  bantuan  moneter berskala  terbatas,  terutama  kredit  dan
dana  investasi,  bagi  mereka  yang  bekerja di  bidang  hortikultura,  perikanan,  dan peternakan; perkebunan di Negara berkembang. Mereka mengelola organisasi  kecil  atau  mikro  bisnis  yang menggabungkan kegiatan
produksi,pelayanan dan penjualan.
Keuangan  mikro  adalah  dorongan  untuk memperluas  penerimaan  kredit  dan  untuk menyelamatkan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan merupakan pendekatan  yang  paling  ideal  untuk mengurangi kemisikinan (Schreiner,
1999). Sebagaimana diatur dalam Pedoman  Bank  Indonesia  Nomor  14/22  / PBI  /  2012  yang  selanjutnya  diperbarui dalam  Pedoman  Bank  Indonesia  Nomor 17/12  /  PBI  /  2015,  Kredit  Usaha  Mikro atau  yang  biasa  disebut  Kredit  Mikro adalah  kredit  atau  permodalan.  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang termasuk dalam kelas usaha mikro.
Sesuai  definisi  yang  diberikan  oleh  Micro Credit  Summit  (1997),  Keuangan  Mikro adalah “program kredit bagi keluarga yang tidak  mampu  untuk  dimanfaatkan  sebagai usaha  yang  menghasilkan  pendapatan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu dan k eluarga” (Ascarya dan Sanrego: 2007 ).
Alasan  pertama  adalah  semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh  pelayanan  jasa  keuangan, tidak perlu ada diskiriminatif bagi masyarakat miskin karena bukan kemauan  mereka  untuk  hidup  miskin, sehingga  layanan  jasa  keuangan  juga perlu  diberikan  bagi  mereka.  Yang  perlu dipertimbangkan  adalah  layanan  jasa keuangan  ini  harus  dapat  membuat kehidupan  mereka  lebih  baik,  untuk memandirikan dan memerdekakan mereka secara finansial. Upaya pemberdayaan  koperasi  dan  UMKM  telah dilakukan  dengan  langkah-langkah  yang nyata.  Namun,  di  masa  depan  UMKM masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut.
Ada  pengertian  keuangan  mikro  yang lebih  menyeluruh  yang  diungkapkan  oleh
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Prof.  Dr.  H.D.  Seibel:  (1991)  bidang keuangan sektor formal dan informal yang diberikan  bagi  sector  keuangan  Kecil (mikro).  Kemudian,  Asian  Advancement Bank  (ADB)  mencirikan  keuangan  mikro sebagai  "pengaturan  cakupan  yang  luas dari administrasi keuangan seperti deposit,  pinjaman,  administrasi  angsuran, transfer  uang  dan  perlindungan  bagi keluarga miskin dan bergaji berpenghasilan rendah serta usaha mikro" (“Microfinance:  Financial  Services  for  the Poor,” 2007 dalam Rajouria: 2008).
Mengapa  melayani  masyarakat  miskin sangat  penting  dalam  kaitannya  dengan hak dan komitmen, ada dua alasan utama, adanya hak masyarakat untuk dilayani dan komitmen  mitra  (dalam  hali  pemangku kepentingan)untuk melayani.
Alasan  utamanya  adalah  bahwa  semua orang  memiliki  pilihan  yang  sama  untuk memperoleh pelayanan administrasi keuangan, tidak ada persyaratan pemisahan  bagi  orang  miskin  karena bukan kesiapan mereka  untuk  hidup tidak efektif,  sehingga  lembaga  keuangan  juga harus  mengakomodasi  mereka.  Apa  yang harus  dipertimbangkan  adalah  bahwa administrasi  moneter  ini  harus  memiliki pilihan  untuk  meningkatkan  kehidupan mereka,  menjadi  otonom  secara  moneter dan  membebaskan  mereka.  Upaya  untuk melibatkan  koperasi  dan  UMKM  telah dilakukan dengan
sangat
maju.
Bagaimanapun,  nantinya,  UMKM  akan menangani masalah-masalah
yang
menyertai.
Pemerintah menumbuhkan cakupan bantuan  untuk  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Bantuan  diberikan kepada organisasi yang diurutkan sebagai bankable dan unbankable. UMKM
Unbankable  atau  yang  belum  memiliki pilihan  untuk  mendapatkan  kredit  dari bank, mendapatkan bantuan dari Bantuan Presiden  Produktif  Usaha  Mikro  (BPUM) (BPUM). Bantuan ini sebagai penghargaan,  bukan  uang  muka  kredit. Teten  mengatakan,  UMKM  yang  masih unbankable  ditawarkan  penerimaan  KUR
Ultra  Mikro  di  bawah  Rp.  10  juta  dengan premi  0%,  hingga  Desember  2020. Kondisi  ini,  kata  Teten,  diandalkan  untuk memperkuat  bisnis  agar  bisa  cepat memenuhi aturan penerimaan kredit bank. (https://finance.detik.com) l Sementara  itu,  UMKM  yang  bankable mendapatkan  bantuan  sebagai  konsesi pembangunan  kembali  di  muka  dan sponsor  pendapatan  kredit.  Alokasi  premi KUR  level  6%  diperpanjang  hingga  31 Desember
2020. Aturan untuk mendapatkan tambahan alokasi tambahan diperpanjang  untuk  memasukkan  individu yang berhutang yang pengaturan kreditnya hingga 31 Desember 2020.
Dari  informasi  dan  data  di  lapangan  dari beberapa  pelaku  LKM  formal  (bank)  dan pelaku  LKM  nonformal  (LSM),  masih terdapat  kendala  dalam  pemberian  kredit mikro, khususnya kepada nasabah, antara lain:
a)  Bisnis  belum  semuanya  diawasi.
Kegiatan  usaha  tidak  dilakukan  secara rutin,  misalnya  dalam  satu  minggu  hanya 2 atau 3 hari.
b)  Administrasi  keuangan  yang  tidak memadai, termasuk ketidakberdayaan untuk  mengisolasi  rekening  bisnis  dan dana keluarga.
c) Belum memenuhi prasyarat resmi yang sah.
d)  Kemampuan  SDM  atau  pekerja  yang rendah.
e) belum memanfaatkan teknologi canggih.
f) Kualitas barang kurang.
g)  sebagian  besar  hanya  menawarkan barang  mereka  ke  sektor  bisnis  terdekat (lokal).

## METODELOGI PELAKSANAAN
Alasan  PKM  ini  adalah  untuk memberikan basis data dan informasi bagi pemangku kepentingan (pemerintah / LSM /  swasta)  sebagai  alasan  untuk  definisi strategi  dan  proyek  untuk  memperluas akses  ke  usaha  kecil  dan  mikro  (UMK)
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
pada  lembaga  keuangan  dan  kemajuan bisnis di Kabupaten Karawang.
Teknik  PKM  ini  memanfaatkan  kursus online dan bimbingan belajar berbasis web melalui  aplikasi  obrolan  video  Zoom. Strategi PKM dengan menggunakan metode  talk  and  Conversation,  memiliki pilihan  untuk  memberikan  pemahaman tentang interaksi keterbukaan permodalan kepada  perbankan  bagi  pelaku  usaha, khususnya  UMKM.  Kemudian  dilanjutkan dengan  fasilitas  pelatihan  melalui  Zoom dan dibantu oleh media WhatsApp dengan prosedur  percakapan,  konseptualisasi, dan  praktek.  Dengan  bantuan  Zoom  dan WhatsApp gathering, dipercaya bisa langsung  menyaring perkembangan  efek dari latihan PKM bagi UMKM.
Pelaksanaan Kelas Online dan Bimbingan Kelas  Online  dan  Bantuan  Online  untuk ketersediaan permodalan UMKM terhadap lembaga  keuangan  bagi  pelaku  usaha UMKM  di  Kab.  Karawang,  tepatnya  mulai 28  September  2020  s.d.  13  November 2020.  Latihan  dilakukan  melalui  aplikasi Zoom dan WhatApps.
Prosedur pengumpulan informasi menggunakan metode
survei, dokumentasi,  dan  persepsi  sehingga instrumen  yang  digunakan  adalah  polling, Zoom video record, WhatApps dan lembar persepsi.  Strategi  polling  untuk  melihat bagaimana  keadaan  UMKM  saat  ini  jika dikaitkan dengan keterbukaan untuk mendapatkan permodalan. Prosedur dokumentasi  dengan  merekam  kelas online  dan  latihan  pembinaan  sebagai kelas  video  online,  foto-foto  latihan,  dan file  artikel  eksplorasi  logis  yang  telah dimasukkan, seperti laporan yang diidentifikasi  dengan  bukti  akomodasi  dan penerimaan  artikel  dalam  jurnal  nasional terakreditasi.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk mendapatkan gambaran pemahaman anggota selama  kursus online dan pelatihan berbasis web.

## HASIL DAN DISKUSI
1. Sampel Responden dalam pemeriksaan ini berjumlah  109  orang  sebagai  pelaku bisnis yang dipilih berdasarkan penggambaran stratifikasi

## 2. Skala Bisnis
Berdasarkan  hasil  survei,  skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah  49%  untuk  usaha  mikro,  42% untuk  organisasi  kecil,  dan  8%  untuk usaha menengah.
Seperti yang
ditunjukkan pada tabel terlampir:
SKALA Usaha Prosen Mikro 54 49% Kecil 46 42% Menengah 9 8% 109 100% Mikro 50% Kecil 42% Menen gah 8%

## SKALA USAHA

## 3. Perizinan UMKM
Para  pelaku  bisnis  UMKM  di Karawang    yang  bersentuhan  dengan lembaga keuangan umumnya telah mempersiapkan
usahanya dengan kelengkpana dokumentasi yang disyaratkan pemerintah
Kondisi  kelengkapan  perizinan  UMKM responden  dapat  dilihat  pada  tabel terlampir:
Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Surat Ijin Usaha Yang Dimiliki Jml Prosen Akte Pendirian Perus ahaan 31 28.4% Surat Ket Dom is il 28 25.7% SIUP 29 26.6% TDP 23 21.1% NPWP 31 28.4% HO 3 2.8%
Lainnya 13 11.9% 0 20 40 Akte Pendirian… Surat K et Domisil SIUP TDP NPWP HO Lainnya Surat Ijin Yang Dimiliki Ser ies1
Dari  109  responden  UMKM  yang  memiliki akta  pendirian  usaha  berjumlah  28,4%, sisanya  71,6%  tidak  memiliki surat keterangan domisili, 25,7% UMKM memiliki  surat  wasiat  tempat  tinggal,  dan UMKM  memiliki  izin  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  sebanyak  26,6%. Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP)  diklaim oleh 23 UMKM, dan UMKM yang memiliki NPWP baru 28,4% dan yang paling sedikit yang dimiliki UMKM adalah izin HO 2,8%.

## 4.  Bidang Usaha yang Dimasuki UMKM Responden
Area  bisnis  di  Indonesia  dibagi  menjadi  9 area keuangan yang terdiri dari:
• Pertanian
• Pertambangan dan penggalian
• Industri pengolahan Listrik, gas, dan air bersih
• Konstruksi/bangunan
• Perdagangan, hotel, dan restoran
• Pengangkutan dan komunikasi
• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
• Jasa-jasa Mengingat  hasil  dari jawaban responden, mereka  memiliki  pilihan  yang  berbeda dalam  menentukan  sektor  mana  yang
akan  dipilih.  Sektor  usaha  UMKM  adalah sebagai berikut:
Perdagangan 71 65.4% Keuangan, Pers ewaan dan jas a Perus ahaan 4 3.8% Jas a-Jas a 29 26.9% 109 100.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Listrik, Gas dan Air Bersih Perdagangan Keuangan,
Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-Jasa Sektor Usaha
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  sektor perdagangan  dan  kuliner  menguasai wilayah berbeda sebesar 65,4%, kemudian diikuti oleh jasa sebesar 26,9%, sedangkan  sisanya  adalah  sektor  energi, dan  persewaan  dan  keuangan  secara individual sebesar 3,8%.

## 5. Badan Hukum Usaha
Diperoleh  informasi  bahwa  UMKM  tidak memiliki  kelengapan  administrasi  badan hukum yang sah selain sekutu komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD)..
Badan Usaha Frekuensi Prosen UD 8 7.7% CV 8 7.7% PT 8 7.7% Lainnya 84 76.9% 109 100.0%
7% 8% 8% 77% Badan Usaha UD CV PT Lainnya
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Jumlah unsur usaha yang memiliki izin CV adalah 8 UMKM atau 7,7% Usaha Dagang (UD)  sebanyak  7,7%  dan  84  UMKM lainnya tidak memiliki unsur usaha.

## 6.  Jumlah  Karyawan  Responden  yang bekerja pada UMKM
Responden UMKM memanfaatkan tenaga kerja dalam menjalankan usahanya.
Kemudian,  setiap  UMKM  memiliki  jumlah tenaga  kerja  yang  variatif.  Jumlah  tenaga kerja yang diklaim oleh UMKM responden dapat dilihat pada tabel terlampir:
Jumlah Karyaw an Frekuensi Prosen Tidak Ada 8 7.7% 1 - 4 87 80.1% 5 - 19 4 3.9% 20 - 99 9 8.3% 109 100.0% 0 20 40 60 80 100 Tidak Ada 1 - 4 5 - 19 20 - 99 Jumlah Karyawan Ser ies1
Usaha yang mandiri tanpa memanfaatkan karyawan tambahan adalah 7,7%, sedangkan  yang  memiliki  1-4  pekerja adalah  80,1%,  dan  3,9%  UMKM  memiliki karyawan  antara  5-19  orang.  Kemudian untuk medium sekitar 8,3%.

## 7. Nilai Sumber
Daya UMKM Responden Nilai  sumberdaya  yang  dimiliki  UMKM Responden
memiliki
ragam yang
beragam.  Berikutnya  adalah  keadaan sumber  daya  yang  diklaim  oleh  UMKM Responden.
Jumlah Asset Frekuensi Prosen na 8 7.7% <50 juta 46 42.2% 50 juta - 100 juta 38 34.6% 100 juta - 200 juta 8 7.3% 500 juta - 10 m iliar 9 8.2% 109 100.0% 0 50 1 Jumlah Asset na <50 juta 50 juta - 100 juta
100 juta - 200 juta 500 juta - 10 miliar
Nilai  sumberdaya  yang  diklaim  oleh responden UMKM sebagian besar memiliki  sumberdaya  yang  kurang  Rp.  50 juta  dengan  share  50,2%,  sedangkan yang memiliki sumber daya antara Rp. 50 juta  sampai  dengan  Rp.  100  juta  kira-kira 34,6%,  sedangkan  UMKM  yang  memiliki sumber daya sebesar Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta pada 7,3%. Di tingkat menengah sebanyak 8,2%.

## 8. Ragam Kepemilikan Asset
Sumber  daya  UMKM  dengan  variasi kepemilikan,  dari  109  responden  UMKM memiliki lebih dari satu jenis sumber daya. Jenis  kepemilikan  sumber  daya  dapat ditemukan di tabel berikut:
Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712 Ragam Asset Frekuensi Prosen Bangunan 21 19.3% Tanah 19 17.4% Kendaraan Roda Dua 42 38.5% Kendaraan Roda Em pat 7 6.4% Sim panan/ tabungan/ depos ito us aha 18 16.5% Surat Berharga 1 0.9% 19% 18% 39% 6% 17% 1% Ragam Asset Bangunan Tanah Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Roda Empat Berdasarkan struktur kepemilikan sumberdaya, 19 responden memiliki tanah sendiri dan 21 responden memiliki bangunan,  menyiratkan  bahwa  terdapat  2 responden  yang  hanya  memiliki  hak guna bangunan  dan  tidak  memiliki  hak  atas properti. Responden yang memiliki kendaraan  roda  dua  sebanyak  42  orang atau 38,5% dan yang  memiliki kendaraan roda empat sendiri sebanyak 7 orang atau 6,4%.  Mereka  memiliki  tabungan,  baik sebagai  dana  investasi  maupun  deposito, ada  18  individu  atau  16,5%.  Ada  satu responden  yang  memiliki  investasi  surat berharga.

## 9.  Volume  usaha  tahunan  UMKM responden
Volume usaha tahunan (omzet) responden UMKM  sebagian  besar  berada  di  bawah Rp.  100  juta  dengan  cakupan  73,1%.
Cakupan  terbesar  kedua,  memiliki  omset tahunan  antara  Rp.  100  juta  sampai dengan  Rp.  300  juta  dengan  nilai  15,4%, dan  mereka  yang  memiliki  omset  antara Rp.  300  juta  sampai  dengan  Rp.  1  miliar dari  3,8%  dan  ada  satu  responden  yang memiliki  omset  tahunan  lebih  dari  Rp.  1 Milyar.  Berikutnya  adalah  tabel  omset tahunan responden.
Berdasarkan  informasi  di  atas,  sebagian besar  UMKM  responden  diingat  untuk kelas  usaha  ukuran  miniatur  sebesar 76,9%, organisasi lingkup terbatas 15,4%, dan  organisasi  skala  menengah  sebesar 7,3%.

## 10. Komponen Pendukung Peningkatan Bisnis UMKM Responden
Sebagian besar komponen yang membantu  kemajuan  organisasi  UMKM, sebagian  besar  responden  menyatakan bahwa modal tambahan merupakan faktor fundamental dengan nilai absolut penilaian responden  sebesar  22%,  sedangkan peringkat  kedua  adalah  kemajuan  usaha dengan  senilai  16%,  permintaan  berikut yang menjadi variabel pendukung peningkatan usaha adalah keadaan ekonomi  teritorial.  dengan  tingkat  11%, variabel yang berbeda adalah peningkatan kualitas  barang  dan  perluasan  informasi tentang SDM dengan nilai masing-masing 10%,  dan  bagian  yang  ditampilkan  dari bisnis  adalah  sebagai  berikut  dengan sedikit  7%,  kemudian  komponen  yang berbeda  adalah  undang-undang  dan  izin tidak resmi untuk beroperasi yang membantu  UMKM.  5%,  sisanya  adalah faktor  peningkatan  kemampuan  spesialis, peningkatan
kepengurusan
dan peningkatan inovasi yang memiliki
segmen serupa sebesar 4% dan komponen  pendukung  yang  menurut responden paling kecil dampaknya adalah perluasan item responden:
Vol Omzet Tahunan Frekuensi Prosen < 100 juta 84 76.9% Rp 100 juta – 300 juta 17 15.4% Rp. 300 juta – 1 m iliar 8 7.3% 1 m iliar - 2,5 m iliar 0.0%
109 38% 8% 4% 50%

## Ragam Asset
< 100 juta Rp 100 juta – 300 juta Rp. 300 juta – 1 miliar 1 miliar - 2,5 miliar
Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Gambar dibawah menjelaskan variabel- variabel yang membantu kemajuan usaha UMKM Responden.

## 11.  Tujuan  Penggunaan  Kredit  UMKM Responden
Kredit  bisnis  dan  admittance  to  advance merupakan komponen utama dalam mendukung  pencapaian  dan  peningkatan bisnis  karena  investigasi  masa  lalu.  Aset uang  muka  yang  didapat  dari  Kredit Miniatur  digunakan  untuk  tujuan  yang berbeda.  Motivasi  pemanfaatan  kredit UMKM responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tujuan Penggunaan Kredit Frekuensi Prosen Pengadaan Bahan Mentah 7 26.9% Modal Kerja Laiinya 12 46.2% Peralatan dan Mesin 8 30.8% Bangunan dan Tempat Usaha 6 23.1% Diversifikasi Produk 3 11.5% Perbaikan Mutu dan layanan 7 26.9% Keperluan pribadi 1 3.8% Lainnya 2 7.7%
15% 26% 18% 13% 7% 15% 2% 4% 21% Tujuan Penggunaan Kredit Pengadaan Bahan Mentah Modal Kerja Laiinya Peralatan dan Mesin Bangunan dan Tempat Usaha Diversifikasi Produk Perbaikan Mutu dan layanan
Mengingat  informasi  di  atas,  sebagian besar  penggunaan  uang  muka  digunakan untuk  membangun  modal  kerja  sebesar 26%,  pengaturan  berikut  digunakan  untuk membeli  peralatan  dan  kantor  kerja (ventura)  sebesar  18%,  untuk  membeli perolehan bahan mentah oleh 15%, untuk sewa  usaha  13%,  dan  alasan  uang  muka digunakan  untuk  pemanfaatan  adalah 21%, dan sisanya untuk perbaikan barang sebesar  7%.  Tanggapan  jajak  pendapat berlaku untuk penilaian responden terhadap  unsur-unsur  yang  membantu pencapaian usahanya, dimana pemasukan  uang  muka  dan  modal  kerja menjadi komponen utama, kebetulan pada survey  inquiry  berikut  fokus  yang  diteliti juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan dan jawaban yang dapat diprediksi.
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
12.  Persyaratan  dokumen  pengajuan kredit bagi UMKM Responden
Dokumen Kelengkapan Persyaratan Jumlah KK 14 KTP 13 Buku Nikah 5 Akte Pendirian Us aha 4 NPWP 4 SIUP dan Sejenis nya 4 Sket Dom is ili Perus h 3 TDP dan Lainnya 1
KK 29% KTP 27% Buku Nikah 11% Akte Pendiri an Usaha 9% NPWP 8% SIUP dan Sejenis nya 8% Sket Domisil i Perush 6% TDP dan Lainny a 2%

## 12.  Kebutuhan  pencatatan  pengajuan kredit bagi Responden UMKM
Kebutuhan  dan  catatan  yang  harus disiapkan oleh UMKM Penyusunan  uang  muka  ke  organisasi moneter  memiliki  variasi  dan  perubahan, selanjutnya  adalah  penilaian  responden UMKM  tentang  catatan  yang  diperlukan dalam mengajukan uang muka ke perusahaan keuangan.
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  dengan sangat baik bahwa terdapat 14 responden yang menyatakan bahwa diperlukan Kartu Keluarga (KK) untuk menyelesaikan prasyarat
kredit kepada
lembaga keuangan, pada saat itu 13 Kartu Karakter Responden  (KTP),  5  responden  yang Telah menyelesaikan Buku Nikah, sedangkan usaha hibah ada 4 responden.
13.  Tujuan  pemberian  kredit  dari Lembaga Keuangan kepada UMKM
Berdasarkan pengalaman responden,
pengaturan kredit kepada UMKM
bergantung  pada  beberapa  komponen. Berikut  adalah  faktor-faktor  yang  menjadi komponen pemikiran dalam menilai kepraktisan  UMKM  dalam  mendapatkan kredit Tabel tujuan di balik kesehatan keuangan
Alasan Pemberian Kredit Jumlah Prosen Kemampuan membayar nasabah 46 42% Besar Agunan Untuk Jaminan 13 12% Kemampuan Membayar Nasabah dan Besarnya Agunan Sama Penting 13 12% Tidak Tahu 38 35% 109 100%
0 10 20 30 40 50 Kemampuan membayar nasabah Besar Agunan Untuk Jaminan Kemampuan Membayar Nasabah dan Besarnya Agunan Sama Penting Tidak Tahu Alasan Pemberian Kredit
Survei Responden UMKM bahwa lembaga keuangan menilai keberhasilan pemberian kredit  oleh  yayasan  keuangan  tergantung pada kemampuan mereka untuk membayar  dibandingkan  dengan  elemen lain  yang  beratnya  42%,  sedangkan keberadaan  asuransi  hanya  12%,  ada juga nasabah yang tidak memiliki foggiest. Gagasan  tentang  penilaian  organisasi moneter mereka sebesar 35%.

## 14. Sumber Modal UMKM Responden
Responden  UMKM  mendapatkan  sumber permodalan  dari  beberapa  sumber  yang berbeda,  selanjutnya  adalah  sumber permodalan  yang  mereka  akses  sebagai kredit.
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## Tabel Sumber Lanjut UMKM Responden
Sumber Pinjaman Jumlah Prosen Keluarga/ Tem an 13 12% Pem beri Pinjam an 21 19% Koperas i 25 23% Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 17 15% Bank Syariah 8 8% Bank Um um   Konven 25 23% 109 100%
0 5 10 15 20 25 30 Keluarga/ Teman Pemberi Pinjaman Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Syariah Bank Umum  Konven Chart Title Series1
Responden  UMKM  memperoleh  akses kredit  dari  bank  sebanyak  23%,  ke koperasi sebesar 23%, uang muka kepada masyarakat  sebesar  19%,  ke  bank pedesaan  (BPR)  sebesar  15%,  uang muka  kepada  pendamping  atau  keluarga sebanyak 12%, dan sisanya diperoleh dari bank syariah. sebesar 8%.
15. Kendala dan Potensi dalam Layanan Lembaga Keuangan Mikro Unsur-unsur  yang  dianggap  menghambat perkembangan  pembiayaan  Miniatur  dan Usaha Kecil (UMK) antara lain: rendahnya perhatian  terhadap  UKM  (23%),  tingkat pengeluaran  (8%),  tidak  adanya  barang yang sesuai (15%), tidak adanya sosialisasi  dan  kemajuan  (23%),  tidak adanya  akses (19%)  dan kebutuhan  yang berbeda,  misalnya,  klien  takut  tidak memiliki  pilihan  untuk  mengurus  kredit mereka (12%).
Kendala Pembiayaan Jumlah Prosen Nas abah takut tidak bis a m elunas i 13 12% Kurangnya aks es 21 19% Kurangnya s os ialis as i dan prom os i 25 23% Kurangnya Produk-produk yang tepat 17 15% Tingkat Biaya 8 8% Pengetahuan tentang kredit rendah 25 23% 109 100% 0 5 10 15 20 25 30 Nasabah takut tidak bisa… Kurangnya akses Kurangnya sosialisasi dan… Kurangnya Produk-… Tingkat Biaya Pengetahuan tentang… Kendala Dalam Pembiayaan UMKM Series1

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  PKM  aksesibilitas  pada lembaga keuangan ini mengakibatkan hal- hal sebagai berikut:
•  Hasil  investigasi  kondisi  UMKM  saat  ini dan  akses  terhadap  kebutuhan  keuangan usaha  kecil  dan  menengah,  terutama usaha kecil dan mikro.
Langkah-langkah  yang  telah  dilakukan hingga  saat  ini  dan  yang  belum  dilakukan oleh  beberapa  dan  semua  lembaga keuangan mikro namun harus diselesaikan  kemudian  untuk  memperluas layanan  keuangan  mikro  dan  Usaha  Kecil (UMK) adalah sebagai berikut:
 Memilih  lebih  banyak  staf  dengan background ekonomi
 Memberikan  training  kepada  bagian staf  pembiayaan  yang  menangani nasabah  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK).

## Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
 Peningkatan perbankan on-line, terutama untuk mengurus tagihan dan transaksi yang berbeda.
 Menjalankan program hubungan dengan  lembaga  keuangan  lainnya melalui program channeling.
 Mengembangkan partisipasi / kemitraan dengan kelompok masyarakat  (kelompok  nelayan,  tani, masyarakat hutan, dan sebagainya)
 Memperluas variasi item produk untuk UMKM
 Memperlancar dan mempercepat tindakan dan
teknik dengan mengurangi prasyarat administrasi.
 Memberi  manajer  cabang  wewenang yang  lebih  luas  dalam  persetujuan kredit.
Dari kegiatan-kegiatan tersebut, ada sebagian  yang  sudah  dilaksanakan  dan sebagian  belum  terlaksana  dan  sebagian ada  yang  tidak  sedikit  pun  memandang hal  tersebut  di  atas  untuk  diselesaikan. Hal  ini  ditujukan  untuk mendorong  UMKM memperoleh akses permodalan dan memperkuat UMKM dalam proses kemandiriannya
Telah dan sedang diselesaikan, antara lain:

## Dokumentasi PKM
Humanis
ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712
Humanis ISSN ( print ) : 2686-5858  &  ISSN ( online ) : 2686-1712

## DAFTAR PUSTAKA
Alidri,  Patience.  Dkk.  2005.  Manual  Pelatihan:  Pengantar  Keuangan  Mikro  Di  Masyarakat Yang Terpengaruh Oleh Krisis.. Jakarta: ILO
Ascarya  dan  Sanrego,  Y  D.  (2007).  Redefine  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises Classification and the Potency  of Baitul Maal  wa Tamwiel as Intermediary Institutions in Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Edisi II.
http://www.depkop.go.id › data-umkm- di akses 30 Okt 2020)
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207193/begini-cara-umkm-yang-belum- kenal-perbankan-dapat-bantuan-modal Di akses  15 Des 2020
Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  17/12/PBI/2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  14/22/PBI/2012  tentang  Pemberian  Kredit  oleh  Bank  Umum  dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
R ajouria, Alok. (2008). “Micro-Finance and Empowerment of Women: Evidence from Nepal”. Dissertation.  University  of  Hawai’i.  diakses  dari  http://search.  proquest. com/docview/304603612/full textPDF/1431858B95E68336FA7/1?ac countid=17242
Robinson, Marguerite S. 2005. The Microfinance Revolution. Wasshington,  D.C: The World Bank.
Sarwani, S., Sudaryana, Y., Sunardi, N., Hamsinah, H., & Nufus, K. (2019). Pengembangan Usaha  Koperasi  Produksi  Akar  Wangi  “USAR  “Sentra  Industri  Akar  Wangi  di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jurnal Abdi Masyarakat Humanis , 1 (1).
Schreiner,  M.  (1999).  A  Cost  Effectiveness  Analysis  of  the  Grameen  Bank  of  Bangladesh. Volume 21, Issue3.May 2003.Pages 357-382
Seibel,  H.D.  and  Parhusip,  U.,  (1991).  Microfinance  in  Indonesia:  An  Assessment  of Microfinance Institutions Banking with the Poor. Rural Finance Program, Department of Agricultural Econ omics, The Ohio State University
Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju  Desa  Sejahtra  Mandiri  (DMS)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. JIMF  (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma) , 4 (1).
Sunardi, N., Hamsinah, H., Sarwani, S., Rusilowati, U., & Marjohan, M. (2020). Manajemen Pengelolaan  Budidaya  Ikan  Laut  (Sea  Farming)  Untuk  Meningkatkan  Pendapatan Masyarakat di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Jurnal Abdi Masyarakat Humanis , 1 (2).