(3)6 . https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1226 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 6, Juni 2021

## PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  DALAM  RANGKA  PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

## Deby Triasti
Universitas Narotama (UN) Surabaya Jawa Timur, Indonesia Email: debitriasti30@gmail.com

## Abstract
Emergency  procedures  are  simple  and  different  from  direct  appointment,  the Budget User (PA) instructs the PPK to appoint providers to carry out work based on the PA's requirements for handling Covid-19. PA in the APBN is the minister or head of the institution while in the APBD structure, PA is the head of the region ie the governor or regent or mayor. Providers are used to providing the needs of the work  unit  concerned  but  must  be  ensured  that  there  is  no  KKN,  for  example through mark ups, kickbacks, bribes or promises to provide other work in the future which  is  detrimental  to  the  country's  finances.  Minister  of  Finance  Sri  Mulyani Indrawati said that the procurement of goods and services for emergencies such as now is already regulated in LKPP Institution Regulation No. 13 of 2018 concerning Procurement of Goods / Services in Handling Emergency Situations. Many changes in  the  State  Budget  (APBN)  as  well  as  the  direct  appointment  mechanism  for Personal  Protective  Equipment  (PPE),  masks  and  hand  sanitizers  can  cause  an atmosphere  of  concern.  Even  with  direct  appointment  there  are  still  a  few  things related  to  the  committee  and  that  is  part  of  accountability,  but  Presidential Instruction No. 4 of  2020 is  what  the most important and Presidential  Regulation regarding the procurement of goods / services is unnecessary, another legal basis is sufficient to deal with this unusual situation.

## Keywords: budget users for covid-19 handlers

## Abstrak
Prosedur  kondisi  darurat  secara  sederhana  dan  berbeda  dengan  melalui penunjukkan  langsung,  Pengguna  Anggaran  (PA)  memerintahkan  PPK  menunjuk penyedia  melaksanakan  pekerjaan  berdasarkan  kebutuhan  PA  untuk  penanganan Covid-19. PA dalam APBN adalah menteri atau kepala lembaga sedangkan dalam struktur APBD, PA adalah kepala daerah yaitu gubernur atau bupati atau wali kota. Penyedianya  yang  biasa  menyediakan  kebutuhan  unit  kerja  yang  bersangkutan namun  harus  dipastikan  tidak  adaKorupsi,  Kolusi,  Nepotisme(KKN)  misalnya melalui  mark  up,  kick  back,  suap  atau  pun  janji  memberikan  pekerjaan  lain  di kemudian hari yang merugikan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  Indrawati  mengatakan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  kondisi darurat seperti saat ini memang sudah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah(LKPP)  Nomor  13  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.Banyaknya perubahan di  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  serta  adanya mekanisme  penunjukan  langsung  untuk  Alat  Pelindung  Diri  (APD),  masker  dan hand  sanitizer  dapat  menimbulkan  suasana  kekhawatiran.Meksipun  dengan
penunjukan  langsung  masih  ada  beberap  hal  beberapa  terkait  kominten  dan  itu bagian  dari  akuntabilitas,  namun  Inpres  Nomor  4  Tahun  2020  itu  yang  terpenting dan  Perpres  mengenai  pengadaan  barang/jasa  rasanya  tidak  perlu,  sudah  cukup landasan hukum lain untuk menghadapi situasi yang tidak biasa ini.
Kata Kunci: pengguna anggaran untuk penangan Covid-19

## Pendahuluan
Di  tengah  keadaan  darurat  wabah  virus  corona  atau  Covid-19,  pengadaan barang/jasa masih tetap diperbolehkan. Hal ini mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Nomor  13/2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat (Ramli, 2020).
Selain  ketentuan  dari  LKPP,  maka  di  dalam  pengadaan  barang/jasa  kedaruratan untuk  Covid-19  perlu  memperhatikan  beberapa  ketentuan  yang  dijadikan  dasar ketentuan  seperti  Undang-Undang  RI  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  dan pengelolaan  Bantuan  Bencana,  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  barang/jasa  Pemerintah,  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  4 Tahun  2020  tentang  Refocussing  kegiatan,  Realokasi  Anggaran  serta  Pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)  dan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  sebagai bencana  Nasional  serta  kete  ntuan  lainnya  yang  terkait  dengan  regulasi  COVID-19 (Florentina, Wibowo, Hoesodo, Murti, & Tangkas, 2020).
Pada  tahap  perencanaan  pengadaan  identifikasi  kebutuhan  barang/jasa,  analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan adalah hal yang harus dilalui, kemudian  di  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  dapat  dengan  cara  swakelola atau  menggunakan  penyedia.  Apabila  pejabat  pembuat  komimen  (PPK)  menggunakan penyedia  maka  PPK  menunjuk  penyedia  dan  melakukan  surat  pesanan  (SP)  /  surat perintah  mulai  kerja  (SPMK),  penyedia  melaksanakan  pekerjaan  dan  menyiapkan dokumen  kewajaran  harga  guna  pemeriksaan  (audit),  apabila  melalui  swakelola  PPK melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penanganan darurat, melakukan pemeriksaan  bersama  dan  rapat  persiapan,  pelaksaan  pekerjaan  dan  serah  terima pekerjaan (Hamidi,  2020) .  Untuk  penyelesaian  pembayaran  melalui  3  tahap  yakni kontrak,  pembayaran  dan  post  audit  dimana  aparat  pengawas  internal  pemerintah (APIP)  atau  badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  (BPKP)  melakukan audit/pemeriksaan atas kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia (Triasti, 2021).
Dalam  hal  pengadaan  barang/jasa  terkait  penanganan  keadaan  darurat  sumber- sumber pendanaan itu berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN)  Anggaran  K/L,  termasuk  refocusing,  realokasi,  anggaran  cadangan  yang  dari APBD sumbernya pendapatan asli daerah (PAD)& Revisi anggaran dan dana kas daerah serta sumber lain sesuai  Perundang-undangan. Sehingga pengadaan dalam penanganan keadaan darurat dapat berupaya terbaik mencapai tujuan pengadaan dengan optimalkan
mitigasi  resiko  yang  memperhatikan  aspek  regulasi,  justifikasi  dan  data dukung/dokumentasi berlandaskan prinsip dan etika pengadaan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  eksplorasi  dan  pendekatan penelitiannya  menggunakan  metode  studi  kasus  kualitatif  yang  digunakan  untuk mendapatkan  informasi  kendala  dan  akibat  dari  pandemi  Covid-19 (Purwanto  et  al., 2020). Studi  kasus  eksplorasi  merupakan  metode  yang  disertai  dengan  pengumpulan data tambahan.  Sedangkan pendekatan studi kasus kualitatif merupakan  penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masal

## Hasil dan Pembahasan
Wabah Virus Corona (Covid-19) yang menyerang hampir seluruh negara di dunia membuat  situasi  ekonomi  global  mengalami  perlambatan.  Di  Indonesia  sendiri, beberapa sektor industri sudah merasakan dampak langsung dari penyebaran virus yang bermula  di  Kota  Wuhan,  China  ini.Guna  menekan  dampak  penyebaran  virus  Corona terhadap  dunia  usaha  yang  saat  ini  sudah  mengkhawatirkan,  pemerintah  sudah menggelontorkan  dua  paket  stimulus  ekonomi.  Dua  paket  kebijakan  ini  diproyeksikan untuk industri-indsutri tertentu yang dinilai berdampak langsung atas penyebaran virus Corona  di  Indonesia.  Dalam  rapat-rapat  kabinet  bersama  Presiden  Joko  Widodo,  Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus kebijakan pemerintah ke depan adalah kesehatan dan perlindungan masyarakat terhadap wabah virus Corona (Mardiyah & Nurwati, 2020).
Dalam  konteks  ini,  lanjutnya,  postur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  tahun  2020  dipastikan  mengalami  perubahan  drastis.  Seluruh perhitungan  baik  itu  makro  maupun  mikro  mengalami  pergeseran  yang  sangat signifikan,  seperti  nilai  tukar  rupiah,  target  penerimaan  pajak,  target  pertumbuhan ekonomi  dan  lain  sebagainya,  yang  dipastikan  tidak  akan  berjalan  sesuai  prediksi. Bahkan  pemerintah  ‘dipaksa’  melakukan  perubahan  dalam  pos-pos  anggaran  demi pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia. Atas dasar itu pula, pemerintah akan segera  melakukan  perubahan  APBN.  Tentunya,  kata  Sri  Mulyani,  perubahan  APBN membutuhkan landasan hukum baru, baik dalam bentuk Perppu atau mungkin undang- undang. Salah satunya adalah rencana relaksasi defisit APBN  menjadi 5 persen karena negara dinilai dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Hal ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sekarang dibahas bersama DPR bagaimana mekanisme (pelebaran defisit) dalam kondisi  mendesak.  Ini  situasi  kegentingan  memaksa  makanya  Bapak  Presiden menyampaikan  bahwa  pemerintah  bisa  memberikan  perppu  menyangkut  perubahan APBN sendiri.  Perppu ataukah UU nanti  Presiden yang menentukan, Meski  demikian, relaksasi defisit yang melewati 3 persen tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan prudent.
Selain pelebaran defisit APBN, untuk menjalankan stimulus ekonomi jilid 3 yang saat  ini  tengah  dibahas,  Sri  Mulyani  mengaku  pemerintah  juga  akan  mengeluarkan
beberapa  landasan  hukum  baru.  Hal  ini  bertujuan  agar  seluruh  kebijakan  yang diterbitkan  masih  sesuai  dengan  koridor  APBN  dan  keuangan  negara.  Kebijakan  yang diambil bersifat jangka pendek yakni 3-6 bulan.
Waktu melakukan perubahan realokasi anggaran antar kementerian, itu semuanya mendapatkan landasan hukum yang baik walaupun situasi genting. Kalau lebih dari ini seperti  paket  ketiga,  kemungkinan  kita  akan  membutuhkan  landasan  hukum  berbeda. Kalau  pajak,  bea  masuk  dan  penundaan,  itu  cuma  penerimaan,  tapi  kalau  sampai memberikan jamjnan kepada lembaga keuangan agar tetap bisa menyalurkan kredit dan relaksasi, ini bentuknya akan berbeda. Usaha pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan COVID-19sebagai berikut,
1. Melakukan  identifikasi  terkait  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  dalam situasi  pandemic  Covid-19  pasca  penerbitan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  4 Tahun  2020  tentang  Refocussing  Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  serta  Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Manao, 2020).
2. Mengakomodasikan  kebutuhan  yang  sifatnya  emergency  baik  sektor  kesehatan  dan social  safety  net. Apakah  meng-cover  di  luar  PKH,  bagaimana  caranya  dihitung, akan  di cover, dan  mengindentifikasi  kebutuhan  perusahaan.  Peket  jilid  2  untuk industri  manufaktur,  nah  di  jilid  3  sektor  industri  transportasi  dan  perhotelan  juga akan diberikan insentif dan dimasukkan di dalam paket sama seperti manufaktur. Ini akan  mempengatuhi  penerimaan  negara  tahun  ini,  dan  kita  inventarisasi  dan  respon sesegera mungkin.
Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  Letjend  TNI,  Ketua Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Virus  Korona  (Covid-19)  menyampaikan  bahwa dalam Rapat Terbatas (ratas), sebanyak 34 Gubernur mendukung keputusan pemerintah dalam  mengambil  kebijakan,  yaitu  social  distancing  yang  oleh  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi) diterjemahkan menjadi physical distancing.
Rangkuman arahan Presiden kepada para Gubernur terkait penanganan Covid-19 yang disampaikan Kepala BNPB adalah sebagai berikut,
1. Presiden  menekankan  physical  distancing  yang  bisa  diterjemahkan  oleh  para Gubernur  termasuk  seluruh  pejabat  yang  ada  di  daerah  dengan  jaga  jarak  atau  jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya.
2. Presiden  menegaskan  dan  menekankan  kepada  para  Gubernur  bahwa  penjelasan- penjelasan ini harus sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa dan kelurahan
3. Setiap pejabat di daerah, harus dapat menerjemahkan tentang ancaman yang semakin serius dari wabah Korona ini dan bagaimana caranya agar semua bisa selamat.
4. Presiden  meminta  agar  masyarakat  tidak  panik,  saling  berbagi  pengalaman,  saling berbagi cerita yang bisa memberikan semangat agar bisa terhindar dari wabah ini.
5. Presiden  menekankan  prioritas  untuk  penggunaan  Rapid  Test  ditujukan  kepada pekerja  medis,  karena  mereka  lah  orang  yang  paling  rentan,  yang  paling  terdepan, dan yang berpeluang akan terpapar.
6. Presiden telah menegaskan seluruh industri tekstil harus memprioritaskan kebutuhan domestik dulu.
7. Gubernur  untuk  bisa  bekerja  sama  dengan  Pangdam  dan  Kapolda  supaya  apabila APD  tiba,  sesegera  mungkin  didistribusikan  ke  rumah  sakit-rumah  sakit  yang memerlukan  karena  pengalaman  mulai  dari  kemarin  dan  juga  sampai  dengan  dini hari  tadi  ternyata  masih  ada  rumah  sakit  yang  belum  mendapatkan  APD  padahal provinsinya telah didistribusikan.
8. Upayakan  semaksimal  mungkin  masyarakat  yang  masih  sehat  untuk  menjaga kesehatan dirinya. Ia meminta jangan anggap enteng, jangan anggap sepele prosedur protokol,  ketentuan  yang  berhubungan  dengan  pencegahan  hendaknya  betul-betul ditaati.
9. Penegakan hukum ke depan harus menjadi prioritas, karena Gubernur sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan hukum dengan memanfaatkan aparat yang ada.
10. Presiden memerintahkan kepada para Gubernur untuk membuat rencana aksi yang detail,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  peta  kesadaran  Covid-19  di  wilayah masing-masing.
11. Semua  kebijakan  yang  diambil  oleh  para  Gubernur  selaku  Ketua  Gugus  Tugas diupayakan harus komprehensif, harus holistik melibatkan segenap komponen yang ada, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya.
12. Sampai  dengan  jam  11.00  tentang  Wisma  Atlet,  terdapat  102  orang  pasien  yang mendaftar mulai kemarin sore, kemudian yang dirawat sebanyak 71 orang dan 2 di jadwalkan akan dikirim ke RSPAD karena kondisisnya kurang begitu baik.
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dalam  rangka  penanganan  keadaan  darurat
Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
1. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.
2. Pengguna  Anggaran  (PA)  atau  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid- 19  dan  memerintahkan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  untuk  melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi  pemerintah  atau  sebagai  Penyedia  dalam  Katalog  Elektronik. Penunjukan  Penyedia  dimaksud  dilakukan  walaupun  harga  perkiraannya  belum dapat ditentukan (Arifin, 2019).
b. Untuk  pengadaan  barang,  menerbitkan  Surat  Pesanan  yang  disetujui  oleh Penyedia,  meminta  Penyedia  menyiapkan  bukti  kewajaran  harga  barang,  dan melakukan  pembayaran  berdasarkan  barang  yang  diterima.  Pembayaran  dapat dilakukan  dengan  uang  muka  atau  setelah  barang  diterima  (termin  atau seluruhnya).
c. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnyaljasa konsultansi, menerbitkan  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ)  dan  Surat Perintah Mulai  Kerja (SPMK), meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran
harga,  menandatangani  Kontrak  dengan  Penyedia  berdasarkan  Berita  Acara Perhitungan  Bersama  dan  Berita  Acara  Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan,  dan melakukan  pembayaran  berdasarkan  SPPBJ.  Pembayaran  dapat  dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
d. untuk  pengadaan  Barang,  Jasa  Lainnya  dan  Pekerjaan  Konstruksi  diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid- 19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
5. Untuk  memastikan  kewajaran  harga  setelah  dilakukan  pembayaran,  PPK  meminta audit oleh Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan.
6. Para  pihak  yang  terlibat  dalam  pengadaan  ini  wajib  mematuhi  etika  pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.
7. Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  dapat  berkonsultasi  lebih  lanjut denganLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsultasi dapat  dilakukan  melalui  narahubung  yang  tersedia  di  alamat  www.lkpp.go.id. LKPP  mengambil  langkah  strategis  dengan  menggunakan  prosedur  pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan  berbeda, dengan  melalui  penunjukan  langsung  sebagai  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018
INPRES Nomor 4/2020 juga memberikan wewenang kepada Kementerian Dalam Negeri  untuk  mengambil  langkah-langkah  lebih  lanjut  dalam  rangka  percepatan penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan/atau  perubahan peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran  APBD  untuk  percepatan  penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  kepada  Gubernur/Bupati/Walikota (Hamidi, 2020). Sebagai  bentuk  tindak  lanjut,  Kementerian  Dalam  Negeri  merumuskan  aturan dalam dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan  penanganan  COVID-19  melalui  Permendagri  nomor  20  tahun  2020  dan dipertegas  kembali  kepada  Pemerintah  Daerah  melalui  Surat  Edaran  Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di  lingkungan Pemerintah Daerah tanggal  17 Maret  2020. Hal  ini telah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan (Harefa, 2021). Realokasi  Anggaran,  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
A. Protokol pencegahan covid-19 dalam penyelenggara jasa konstruksi
a. Skema Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam Penyelenggaran Jasa Konstruksi
1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19
a. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib membentuk  Satgas Pencegahan Covid-19 yang menjad bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi
b. Satgas  Pencegahan  Covid-19  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut
c. Satgas  Pencegahan  Covid-19  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a berjumlah paling sedikit 5 orang yang terdiri atas;
2. 1(satu) Ketua Merangkap Anggota; dan
3. 4(empat) Anggota yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
4. Satgas  Pencegahan  Covid-19  memiliki  tugas,  tanggung  jawab,  dan kewenangan untuk melakukan;
1) Sosialisasi
2) Pembelajaran ( Edukasi)
3) Promosi Teknik
4) Metode  /  Pelaksanaan  pencegahan  Covid-19  Kementerian  PUPR melakukan Identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan
5) Berkoordinasi  dengan  Satgas  Penanggulangan  Covid-19  Kementerian PUPR melakukan identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan
6) Pemeriksaan Kesehatan terkait potensi terifeksi Covid-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek
7) Pemantauan  kondisi  kesehatan  pekerja  dan  pengendalian  mobilisasi  / demobilisasi pekerja
8) Pemberian  Vitamin  dan  Nutrisi  tambahan  guna  peningkatan  imunitas tubuh
9) Pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan
10) Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja positif dan / atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara
5. Identifikasi Potensi bahayaa Covid-19 di Lapangan
A. Satgas pencegahan Covid-19 berkoordinasi dengan Satgas
Penanggulangan Covid -19 Kementerian PUPR untuk memutuskan;
1) Identifikasi  potensi  resiko  lokasi  proyek  terhadap  pusat  sebaran penyebaran covid -19 di daerah yang bersangkutan
2) Kesesuaian fasilitas kesehatan di  lapangan dengan protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah
3) Tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
B. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut teridentifikasi;
1) Memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran
2) Telah ditemukan pekerja yang positif dan / atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
3) Pimpinan Kementerian/lembaga/instansi/kepala daerah telah mengeluarkan  peraturan  untuk  menghentikan  kegiatan  sementara  akibat keadaan
C. Penghentian penyelenggaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan  sesuai  ketentuan  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  intsruksi pemerintah.
D. Dalam  Hal  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  tersebut  karena  sifat  dan urgensinya  tetap  harus  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  penanganan dampak  sosial  dan  ekonomi  dari  Covid-19,  maka  penyelenggaran  jasa konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan kententuan;
1) Mendapat  persetujuan  dari  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat;
2) Melaksanakan  protokol  pencegahan  Covid-19  dengan  disiplin tinggi dan dilaporkan secara berkala oleh satga pencegahan covid-
19.
3) Penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan a. Penyedia  Jasa  Pekerjaan  Konstruksi  Wajib  menyediakan ruang  klini  kesehatan  di  lapangan  yang  dilengkapi  dengan sarana kesehatan yang memadai , antara lain tabung oksigen , pengukur suhu badan , pengukur tekanan darah , obat-obatan dan petugas medis b. Penyedia  Jasa  Pekerjaan  Konstruksi  Wajib  memiliki  kerja sama  operasional  perlindungan  kesehatan  dan  pencegahan covid-19  dengan  rumah  sakit  dan  /  atau  pusat  kesehatan masyarakat  terdekat untuk tindakan darutat
c. Penyedia  Jasa  Pekerjaan  Konstruksi  Wajib  menyediakan fasilitas  tambahan  antara  lain;  pencuci  tangan,  masker dikantor dan lapangan bagi semua pekerja dan tamu
d. Penyedia  Jasa  Pekerjaan  Konstruksi  Wajib  menyediakan vitamin  dan  nutrisi  tambahan  bagi  pekerja  dalam meningkatkan imunitas tubuh
4) Pelaksanaan Pencegahan Covid-19 di lapangan
a. Satgas pencegahan Covid-19 bersama petugas medis harus menyampaikan  penjelasan,  anjuran,  kampanye,  promosi  teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan
b. Petugas  medis  bersama  satuan  pengamanan  melaksanakan  pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan karyawan
c. Satgas  Pencegahan  Covid-19  harus  melakukan  tindakan  apabila  ada pekerja  yang  memiliki  suhu  tubuh  diatas  suhu  tubuh  normal  38  derajat celcius
d. Petugas medis dibantu tim satgas  melakukan evaluasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat , fasilitas , dan peralatan kerja
e. Penghentian  sementara  dilakukan  hingga  proses  evaluasi  dan penyemprotan disinfektan , serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan  kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar telah selesai
B. Mekanisme pencegahan Covid-19 dalam penyelenggara jasa konstruksi
Perkembangan pandemik virus Covid-19 dan menindaklanjuti arahan presiden Republik  Indonesia  terkait  upaya  pencegahan  Covid-19  ,  diperlukan  protokol pencegahan  Covid-19  dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  bagi  pengguna  jasa dan  penyedia  jasa  yang  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  kebijakan  untuk mewujudkan  keselamatan  konstruksi  termasuk  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  , keselamatan publik , dan keselamatan lingkungan pada setiap tahap penyelenggaraan jasa konstruksi (Sari, 2021).
C. Cegah Korupsi PBJ Penanganan Covid-19, KPK Beri Arahan Kepala Daerah Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berikan  arahan  perihal  pengadaan barang dan jasa (PBJ), terkait kebutuhan bencana kepada seluruh kepala daerah guna penggunaan  anggaran  pelaksanaan  PBJ,  dalam  rangka  percepatan  penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Arahan  itu  merujuk  Surat  Edaran  KPK  Nomor  08  Tahun  2020  yang  di antaranya  memuat  rambu-rambu  pencegahan  korupsi  untuk  memberikan  kepastian bagi pelaksana pengadaan (Rohman, 2013).
Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada seluruh Sekretaris Daerah (Sekda)  dan  Bupati/Walikota  dalam  rapat  koordinasi  melalui  konferensi  video bersama  Ketua  BadanPemeriksa  Keuangan  Agung  Firman,  Menteri  Dalam  Negeri Tito  Karnavian,  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Muhammad  Yusuf  Ateh,  dan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah  (LKPP)  Roni  Dwi  Susanto,  di  Gedung  B  Kemendagri,  Rabu,  8  April 2020.
Pengadaan  barang  dan  jasa  terkait  kebutuhan  bencana  merupakan  tanggung jawab  Pengguna  Anggaran  (PA),  dan  KPK  minta  tidak  perlu  ada  ketakutan berlebihan  sehingga  menghambat  penanganan  bencana.  Laksanakan  pengadaan barang  sesuai  dengan  ketentuan  dan  pendampingan  oleh  LKPP.  Dalam  kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa boleh dilakukan dengan cara swakelola. Dengan syarat, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola (Rahmad Daulay, 2021).
Sesuai dengan SE yang telah dikeluarkan, SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas  di  tingkat  pusat  dan  daerah  untuk  memberikan  panduan  dalam  proses  PBJ dalam situasi darurat. Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan.
KPK  menyadari  bahwa  di  tengah  situasi  darurat,  harga  barang/jasa  terkait penanganan  Covid-19  mengalami  kenaikan  signifikan,  karena  permintaan  global yang  meningkat  dan  produsen  yang  terbatas.  Hal  ini  menyebabkan  kondisi  pasar tidak normal, maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik (value for money). PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara  mendokumentasikan  dan  membuka  setiap  tahapan  pengadaan  dalam  rangka mencari harga terbaik atau value for money tersebut (Florentina et al., 2020).
Perpres  No  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, menitikberatkan  pada  pemenuhan  nilai  manfaat  yang  sebesar-besarnya  (value  for money) dan tidak selalu dengan harga terendah. Sehingga pelaksanaan pembelanjaan anggaran  pemerintah  harus  mampu  memberikan  nilai  tambah  bagi  pemenuhan kebutuhan.Sepanjang  unsur-unsur  pidana  korupsi  tidak  terjadi,  maka  proses  PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan (Sinaga, 2018).
KPK  berkomitmen  mengawal  pelaksanaan  anggaran  dan  PBJ  dalam  rangka penanganan Covid-19. Pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya adalah dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  di  tingkat  pusat  dan  daerah  serta  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya. Tim  tersebut  juga  akan  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terkait  alokasi  dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari korupsi.
Saat  ini  tim  sedang  merampungkan  untuk  dapat  memberikan  rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan PBJ penanganan Covid-19.
D. Daftar  Narahubung  dan  FAQ  Konsultasi  dalam  rangka  Pengadaan  Barang/Jasa  Darurat Covid-19 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No Instansi/Wilayah Narahubung Nomor Telepon 1 Kementerian/Lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan lain-lain Dwi Satrianto Mirna Medita Endikasari Mita Astari Y Anas Bayu Kusuma 08128006040 08156802282 081294466960 08986694949 2 Kementerian/Lembaga di bawah Dwi Satrianto 08128006040
No Instansi/Wilayah Narahubung Nomor Telepon Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Fajar Adi H Sari Melani Ali Masrochan 08111204915 081280434464 082112523897 3 Kementerian/Lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Selamet Budiharto Sugianto Inamawati Mastuti Dian Arsita W 081315186956 081316615444 081314336800 087884109592 4 Kementerian/Lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Selamet Budiharto Linda Mikowati Arif Budiman 081315186956 081294485373 081553073785 5 Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Banten Tjipto P. Nugroho Imam Arumsyah Astri Erviana 081330723786 085691095149 087774427745 6 Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan , DKI Jakarta dan Jawa Barat Tjipto P. Nugroho Fajar Adi H Ade Rizky E 081330723786 08111204915 081334402989 7 Pemerintah Daerah Wilayah Jawa Tengah , DI Yogyakarta , Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Harry S. Kahartan Arif Budiman M. Dwi Sumanto M. Taufikkurohman 081578103560 081553073785 081299436533 081901542667 8 Pemerintah Daerah Wilayah Jawa Timur , Sulawesi dan Papua Harry S. Kahartan Eben Henry R Hendra D. Numberi Febri Kamalisa 081578103560 081298889559 081349332997 081290908988 9 Umum/Keluhan Mukti Herlambang Makkiyah Farizqi Ajeng Widi Hapsari 081283454229 08118703349 081575571055 E. Faq pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19
No Pertanyaan Jawaban 1 Siapa yang menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19? Semua user atau pengguna barang/jasa yang membutuhkan dapat  mengusulkan  kebutuhannya  kepada  PA/KPA  untuk ditetapkan. 2 Barang/Jasa apa yang dapat disediakan melalui pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19? Pada  prinsipnya  seluruh  Barang/Jasa  dalam  rangka penanganan  Covid-19  yang  pemenuhan/pemanfaatannya bersifat  mendesak  dan  harus  dipenuhi  dalam  kurun  waktu keadaan darurat. 3 Apakah pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19 ini dapat dilaksanakan walaupun anggarannya belum tersedia? Proses  pengadaan  dan  pemanfaatan  barang/jasa  dapat dilakukan  walaupun  anggaran  belum  tersedia  atau  tidak cukup   tersedia.  Namun  demikian,  K/L/Pemda  perlu mengupayakan refocusing dan/atau realokasi anggaran baik secara simultan ataupun setelah pelaksanaan pekerjaan.
4 Apakah pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan secara swakelola?
Pelaksanaan  pengadaan  dalam  rangka  penanganan  Covid- 19  dapat  dilakukan  secara  swakelola  oleh  masing-masing Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam pelaksanaan  swakelola  tersebut,  K/L/PD  dapat  melibatkan instansi  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.
No Pertanyaan Jawaban 5 Apa kriteria penyedia yang ditunjuk dalam penanganan Covid-19? Kriteria penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang telah berkontrak  untuk  pengadaan  barang/jasa  sejenis  dengan Instansi  Pemerintah,  penyedia  dalam  katalog  elektronik, penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikan, distributor/subdistributor ataupun agen), atau penyedia lain yang dianggap mampu. 6 Apakah penyedia yang diberikan uang muka wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka? Jaminan  Uang  Muka  tidak  wajib  diberikan  dalam  hal penyedia  yang  ditunjuk  adalah  penyedia  yang  telah berkontrak  untuk   pengadaan  barang/jasa  sejenis  dengan Instansi  Pemerintah,  penyedia  dalam  katalog  elektronik,
penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikan,
distributor/subdistributor ataupun agen).
7 Apakah PPK harus memastikan kewajaran harga sebelum pembayaran? Tidak.  PPK   dapat  melakukan  pembayaran  sesuai  harga penawaran  penyedia.  Pada  prinsipnya,   kewajaran  harga merupakan tanggung jawab pihak Penyedia dan  bukan  pihak  PPK.   Selanjutnya,  Penyedia  wajib menyiapkan  data/informasi  dan  bukti  kewajaran  harga untuk  dipertanggungjawabkan pada saat audit. 8 Apa yang dimaksud dengan bukti kewajaran harga yang harus disiapkan oleh Penyedia sebelum audit? Bukti  kewajaran  harga  adalah  dokumen  yang  menjelaskan struktur  harga  penawaran  yang  relevan  pada  saat pelaksanaan  pengadaan,  antara  lain  bukti  pembelian  dari pabrikan/distributor,  kontrak  yang  pernah  dilakukan  atau dokumen  lainnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.
Bukti kewajaran harga dapat juga berupa harga yang sudah dipublikasikan.
9 Apakah PPK perlu menyusun HPS dalam penanganan Covid-19? Pengadaan  barang/jasa  dalam  rangka  untuk   penanganan Covid-19 tidak diperlukan HPS. 10 Apakah penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 harus mengikuti standar tertentu? Standar  Barang/Jasa  yang  digunakan  dalam  rangka penanganan  Covid-19  ini  pada  prinsipnya  disesuaikan dengan ketentuan dari Instansi teknis yang berwenang. 11 Apakah dalam pengadaan barang/jasa untuk  penanganan Covid-19 dilakukan negosiasi teknis dan harga? Tidak  wajib,  namun  PPK   dapat  melakukan  upaya negosiasi atas penawaran Penyedia dengan tetap memperhatikan  target  waktu  pemenuhan  ketersediaan barang/jasanya. 12 Apakah ada batasan  nilai bagi PPK untuk  menunjuk penyedia dalam pengadaan barang/jasa penanganan Covid- 19? Tidak  ada  batasan  nilai  pengadaan  barang/jasa,  besaran nilai disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 13 Apakah PPK perlu mensyaratkan Jaminan Pelaksanaan dalam penanganan Covid-19? Dalam  rangka  penanganan  Covid-19  tidak  diperlukan Jaminan Pelaksanaan. 14 Apakah dilakukan audit  pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid- 19 sebelum pembayaran? Tidak. Audit pengadaan barang/jasa untuk  penanganan Covid-19 dapat dilakukan setelah pembayaran. 15 Bagaimana cara pembayaran pengadan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19? Pembayaran dalam rangka penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara termin atau sekaligus. Ketentuan tata cara pembayaran tersebut dituangkan dalam Surat Pesanan/SPPBJ.
16 Apakah barang/jasa dalam penanganan Covid-19 dikenakan Pajak? Pengenaan pajak Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
No Pertanyaan Jawaban 17 Bagaimana pelaksanaan serah terima Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19? Pelaksanaan serah terima Barang/Jasa dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara keseluruhan sesuai hasil pelaksanaan pekerjaan. 18 Apakah pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19 ini wajib dilakukan secara elektronik? Tidak. Pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19 ini dilakukan secara manual.

## Kesimpulan
Strategi Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat Upaya terbaik mencapai tujuan  pengadaan,  dengan  optimalkan  mitigasi  risiko  yang  memperhatikan  aspek regulasi,  justifikasi,  dan  data  dukung/dokumentas  berlandaskan  prinsip  dan  etika pengadaan  .  Pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  penanganan  darurat  seperti  sekarang dapat  dilakukan  dengan  mekanisme  penunjukan  langsung  dengan  tahapannya  mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembayaran
Pemerintah  Sendiri  untuk  mengatasi  pandemi  ini  telah  mengeluarkan  berbagai regulasi  baik  Perppu  No  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  penanganan  Covid-19  ,  Instruksi  Presiden  RI  No  4 Tahun  2020  Tentang  Refocussing  Kegiatan  ,  Relokasi  Anggaran  ,  Serta  Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan  penanganan Covid-19 , Keputusan Presiden RI  No  7  Tahun  2020  Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  dan peraturan-peraturan menteri lainnya
10
Syntax Idea,

## BIBLIOGRAFI
Arifin,  Zaenal.  (2019). Rekonstruksi  Pengaturan  Sanggah  Atas  Penetapan  Pemenang Tender  Untuk  Mewujudkan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Yang  Berbasis Nilai Keadilan . Universitas Islam Sultan Agung. Google Scholar
Florentina,  Indri  Erkaningrum,  Wibowo,  Alexander  Jatmiko,  Hoesodo,  Tony  S.  B., Murti, Sudaru, & Tangkas, Arya. (2020). Media, Komunikasi dan Krisis Covid-19 . Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). Google Scholar
Hamidi,  Hamidi.  (2020).  Evaluasi  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam). EQUILIBIRIA , 7 (1). Google Scholar
Harefa,  Herman  Jaya.  (2021).  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Sebagai  Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dalam Rangka
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Di  Kota  Gunungsitoli. Kumpulan  Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 2 (02). Google Scholar
Manao,  Jhohanes  Jordan  Tryadi.  (2020).  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Menindaklanjuti  Aduan  Distribusi Bantuan Sosial Yang Menyimpang Di Kota Medan Pada Era Pandemik Covid-19. Google Scholar
Mardiyah,  Rahma  Ainul,  &  Nurwati,  R.  Nunung.  (2020). Dampak  pandemi  Covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia . Google Scholar
Purwanto, Agus, Pramono, Rudy, Asbari, Masduki, Hyun, Choi Chi, Wijayanti, Laksmi Mayesti,  &  Putri,  Ratna  Setyowati.  (2020).  Studi  Eksploratif  Dampak  Pandemi COVID-19  Terhadap  Proses  Pembelajaran  Online  di  Sekolah  Dasar.
EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling , 2 (1), 1–12.
Rahmad Daulay, S. T. (2021). Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi . Deepublish.

## Google Scholar
Ramli,  Samsul.  (2020). Bacaan  wajib  pengadaan  barang/jasa  penanganan  keadaan darurat [sumber elektronis] . Firma KM & Partners. Google Scholar
Rohman, Muhamad Arif. (2013). Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat  Bagi  Narapidana  Kasus  Korupsi  Di  Wilayah  Yogyakarta .  Universitas Islam Indonesia. Google Scholar
Sari, Hikmah Maya. (2021). Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Penyelenggaraan Proyek Konstruksi. Mecha Jurnal Teknik Mesin , 3 (2), 16–22. Google Scholar
Sinaga,  Yockie  Veronico  Amantha.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Kontrak Pengadaan Renovasi Gedung pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara  Sumatera  Utara  (Studi  Kontrak  Nomor  Prj-1/Wkn.  02/Pbj/2018) . Google Scholar
Triasti,  Deby.  (2021).  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan COVID-19. Jurnal of Admiration , 2 (5), 819–834. Google Scholar
Copyright holder : Deby Triasti (2021)
First publication right :

## Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: