Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  248 - 254

## ANALISIS INOVASI LAYANAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI
Oleh : Haswindah Limpo,
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari Email: haswindah.limpo@gmail.com Ibnu Hajar,
Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
Ummy Kalsum*,
Dosen Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari *Coresponding Author Email : umykalsumbppdn2014@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  service  innovation  of  HR management system management at the Immigration Office Class 1 TPI Kendari. The informants in this study were five people. The data collection techniques  using  observation,  interviews  and  documentation.  While  the analytical  tool  used  is  qualitative  data  analysis  techniques  using triangulation  techniques.  Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be concluded  that  passport  service  innovation  in  terms  of  ikeni  lapak (passport  service  between  cities/districts),  ikeni  sapa  (Kendari immigration  ready  to  deliver  your  passport),  ikeni  salto  (Kendari immigration  to  direct  photos),  ikeni  blessing  (Kendari  immigration praying  and  alms),  lako  ikeni  (Kendari  immigration  collective  service) and  ikeni  yanti  (Kendari  immigration  serving  with  heart)  can  provide good service to all users of immigration services. Keyword : Service Innovation,
HR
Management.

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan atau birokrasi yang berjalan di Indonesia selama ini  dianggap  kurang  berhasil  dalam melaksanakan keinginan masyarakat, karena  dalam  pelaksanaannya  masyarakat merasa  terdapat  berbagai  permasalahan yang  tidak  sesuai  antara  harapan  dan kenyataan. Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi  selama  ini  dianggap  sebagai sesuatu  yang  menyulitkan,  berbelit-belit, tidak  profesional,  biaya  tinggi  dan  sarat dengan  praktek  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisnme (KKN).
Dalam  mengatasi  berbagai  isu  dan permasalahan yang dihadapi, maka pemerintah saat ini sedang gencar melakukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan  atau  birorkasi  di  berbagai bidang antara lain bidang politik, ekonomi,
hukum,  dan  sosial.  Reformasi  birokrasi dilakukan  untuk  menciptakan  birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi,  bebas  dan  bersih  KKN,  mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi,  dan  memegang  teguh  nilai- nilai  dasar  dan  kode  etik  aparatur  negara dalam menjalankan tujuan negara.
Otonomi daerah menjadikan pembangunan  daerah  merupakan  bagian integral pembangunan negara. Area perubahan  yang  diinginkan  dari  reformasi birokrasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025  dikelompokkan  menjadi  8  area perubahan,  yaitu  :  (1)  Organisasi,  (2) Tatalaksana, (3)
Peraturan
perundangundangan,  (4)  Sumber  daya
manusia  aparatur,  (5)  Pengawasan,  (6) Akuntabilitas,  (7)  Pelayanan  Publik,  (8) Pola  pikir  (mindset)  dan  Budaya  Kerja (culture set) Aparatur.
Penataan  sistem  manajemen  SDM aparatur  bertujuan  untuk  meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masingmasing  instansi  pemerintah,  yang didukung  oleh  sistem  rekrutmen  dan promosi  aparatur  berbasis  kompetensi, transparan,  serta  memperoleh  gaji  dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Penataan sistem manajemen SDM pada satuan kerja bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM satuan  kerja  pada  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM.
Realitas  menunjukan  manajemen ASN  khususnya  PNS  (Pegawai  Negeri Sipil)  belum  menghasilkan  profil  ASN yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada  masyarakat  luas  (Wangsaatmaja, 2016).  Buruknya  sistem  manajemen  ASN (birokrasi)  tidak  hanya  berimplikasi  pada buruknya  kualitas  pelayanan,  melainkan juga  menimbulkan  perilaku  korup  di kalangan  birokrat  atau  dikenal  dengan psycho-bureaupathology (Dwiyanto, 2011)
Pada bagian lain, masalah manajemen  sumber  daya  aparatur  juga ditunjukan dengan ketidakcocokan (mismatch) yang menyebabkan sosok PNS yang  diharapkan  tidak  sesuai  dengan tuntutan kompetensi bidangtugasnya. Kondisi  Birokrasi  saat  ini  ditunjukan dengan  Distribusi  PNS  tidak  merata, Kualifikasi  dan  kompetensi  PNS  tidak sesuai kebutuhan,Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis kompetensi,Promosi jabatan masih bersifat tertutup, Remunerasi masih belum terkait dengan pencapaian kinerja,
Profesionalisme  dan  kinerja  PNS  masih rendah,  PNS  belum  dianggap  sebagai sebuah  profesi,  Desentralisasi  pengadaan PNS  menyuburkan  semangat  kedaerahan dan memperlemah NKRI, Intervensi politik
dalam  manajemen  PNS  (Sofian  Effendi, 2016).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Malik  Abdul  Aziz  dan  Mochammad Mustam (2020) menunjukan bahwa penataan aparatur sumber daya manusia di Kota  Salatiga  sudah  terlaksana.  Namun dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat kendala  yang  dihadapi  oleh  BKD  sebagai organisasi  pengelola  kepegawaian  di daerah  sehingga  dapat  dikatakan  masih belum  berhasil.  Selain  itu  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ifan  Uluputty  (2018) menunjukan  bahwa  1)  Dari  hasil  akhir Anjab  yang  dilaksanakan,  maka  diperoleh informasi  jabatan  dan  peta  jabatan, meskipun  pada  kondisi  riil  pelaksanaan Anjab  belum  semua  dilakukan  pada perangkat daerah yang terbentuk dilakukan.
2)  Perencanaan  kebutuhan  pegawai  dan rekruitmen  calon  pegawai  di  Kabupaten Sumedang  yang  dilaksanakan  berdasarkan hasil Anjab.
Penataan  Sumber  Daya  Manusia Aparatur  (SDM  Aparatur)  merupakan faktor yang menjadi fokus penelitian karena sampai  saat  ini  masih  terdapat  berbagai macam  permasalahan  yang  terjadi.  Salah satu  daerah  yang  sudah  melaksanakan penataan  sumber  daya  manusia  aparatur adalah  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI Kendari  dengan  cara  melakukan  inovasi layanan.  Inovasi  layanan  yang  dilakukan oleh Kantor Imigrasi  Kelas 1 TPI  Kendari yaitu layanan paspor antar kota/kabupaten, imigrasi  kendari  siap  antar  paspor  anda, imigrasi  kendari  sampai  langsung  foto, imigrasi  kendari  berdoa  dan  sedekah, layanan  kolektif  imigrasi  kendari  dan imigrasi kendari melayani dengan hati.
Beberapa permasalahan yang dihadapi  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI Kendari dalam area penataan sumber daya manusia aparatur, yaitu : (1) permasalahan pengadaan  pegawai  belum  sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi.
Permasalahan  yang  kedua  (2)  adalah permasalahan  penempatan  ASN  dalam jabatan belum didasarkan pada kompetensi.
Berdasarkan  uraian  kondisi  yang telah  disebutkan,  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  yang  berjudul “Analisis Inovasi Layanan Penataan Sistem Manajemen  SDM  Pada  Kantor  Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penataan  sistem  manajemen  SDM aparatur  bertujuan  untuk  meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masingmasing  instansi  pemerintah,  yang didukung  oleh  sistem  rekrutmen  dan promosi  aparatur  berbasis  kompetensi, transparan,  serta  memperoleh  gaji  dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan  SDM  aparatur  pada  masing- masing instansi pemerintah;
b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  SDM  aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; c.  Meningkatnya  disiplin  SDM  aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; d.  Meningkatnya  efektivitas  manajemen SDM  aparatur  pada  masing-  masing instansi pemerintah; dan e.  Meningkatnya  profesionalisme  SDM aparatur  pada  masingmasing  instansi pemerintah.
Inovasi  pelayanan  keimigrasian  di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari yaitu :
1.  Ikeni  Lapak  (Layanan  Paspor  Antar Kota/Kabupaten)
2. Ikeni Sapa (Imigrasi Kendari Siap Antar Paspor Anda)
3.  Ikeni  Salto  (Imigrasi  Kendari  Sampai Langsung Foto)
4.  Ikeni  Berkah  (Imigrasi  Kendari  Berdoa dan Sedekah)
5.  Lako  Ikeni  (Layanan  Kolektif  Imigrasi Kendari)
6.  Ikeni  yanti  (Imigrasi  Kendari  Melayani dengan Hati)
Berdasarkan  pemaparan  tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian yaitu:
Skema 1. Kerangka Pikir Penelitian

## 3. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari alamat  di  Jln.  Ahmad  Yani  No.  101  Kota Kendari  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Informan  adalah  orang  yang  memberikan informasi  dan  kondisi  latar  belakang penelitian,  dalam  penelitian  kualitatif informan atau sample tidak dapat ditetapkan  secara  mutlak.  Tipe  penelitian
ini  adalah  kualitatif.  Informan  dalam penelitian  ini  yaitu  :  Kepala  Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari, Kepala Seksi Lalu  Lintas  Keimigrasian,  Kepala  Seksi Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi, Kepala  Sub  Seksi  Pelayanan  Dokumen Perjalanan dan Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian.
Jenis  data  yang  digunakan  yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data sekunder  dan  data  primer.  metode  yang dilakukan  dalam  pengumpulan  data  pada
penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.
Untuk menyajikan data agar mudah dipahami,  maka  langkah-langkah  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Analysis  Interactive  Model dari Miles  dan  Huberman,  yang  membagi langkah-langkah  dalam  kegiatan  analisis data  dengan  beberapa  bagian  yaitu pengumpulan data ( data collection ), reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclutions ).

## 4. HASIL PEMBAHASAN
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Kendari sebagai  salah  satu  Kantor  Imigrasi  yang berada pada pusat wilayah ibu kota Provinsi Sulawesi  Tenggara  merupakan  salah  satu faktor penting dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian di wilayah Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten  Kolaka  Utara,  Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten  Konawe  Utara,  Kabupaten Konawe  Selatan,  Kabupaten  Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Bombana.
Penataan  sistem  manajemen  SDM aparatur  bertujuan  untuk  meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masingmasing  instansi  pemerintah,  yang didukung  oleh  sistem  rekrutmen  dan promosi  aparatur  berbasis  kompetensi, transparan,  serta  memperoleh  gaji  dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Hasil penelitian ini akan menganalisis  inovasi  layanan  penataan sistem  manajemen  SDM  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Kendari  yang  dinilai dari segi ikeni lapak (layanan paspor antar kota/kabupaten),  ikeni  sapa  (imigrasi kendari siap antar paspor anda), ikeni salto (imigrasi  kendari  sampai  langsung  foto), ikeni  berkah  (imigrasi  kendari  berdoa  dan sedekah),  lako  ikeni  (layanan  kolektif imigrasi kendari) dan ikeni yanti (imigrasi kendari  melayani  dengan  hati)  dapat memberikan pelayanan baik kepada seluruh pengguna jasa keimigrasian.
Ikeni  lapak  (layanan  paspor  antar kota/kabupaten)  pada  Kantor  Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dilakukan dengan baik dari  segi  ada  layanan  paspor  antar kabupaten yang biasa diadakan disetiap  event-  event  seperti  event HUT    kabupaten  atau  event  besar  lainnya serta  prosedur  layanan  paspor  antar kabupaten yang biasa     diadakan      disetiap event- event seperti event HUT    kabupaten atau  event  besar  lainnya  sesuai  dengan prosedur  pembuatan  paspor  yang  ada. petugas  berkoordinasi  dengan  pemerintah daerah untuk waktu dan lokasi pelaksanaan Ikeni Lapak selanjutnya sesuai dengan alur permohonan paspor.
Ikeni  sapa  (imigrasi  kendari  siap antar  paspor  anda)  pada  Kantor  Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dilakukan dengan baik dari  segi  program  Imigrasi  Kendari  siap antar  paspor  anda  diterapkan  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  1  TPI  Kendari  serta penerapan  program  Imigrasi  Kendari  siap antar paspor anda berjalan dengan baik.
Ikeni salto (imigrasi kendari sampai langsung foto) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI  Kendari dilakukan dengan baik dari segi bentuk pelayanan khusus untuk warga disabilitas di kota Kendari yang mengurus paspor  diKantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI Kendari  diterapkan  dengan  baik  serta prosedur  pelayanan  Imigrasi  kendari sampai  langsung  foto  melalui  aplikasi  M- Paspor,  pilih  Kantor  Imigrasi  terdekat, menyerahkan dokumen persyaratan, pemohon melakukan pengambilan biometrik dan sidik jari pemohon kemudian petugas  memastikan  data  pemohon  telah tersimpan  pada  sistem  selanjutnya  berkas permohonan  mengikuti  alur  permohonan paspor hingga paspor selesai dicetak. Untuk memudahkan penyandang disabilitas.
Ikeni  berkah  (imigrasi  kendari berdoa dan sedekah) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dilakukan dengan baik dari  segi  program  penerapan  Imigrasi kendari  berdoa  dan  sedekah  berupa pembagian bantuan paket sembako, pembagian daging kurban serta
melaksanakan  pemberian  paket  bantuan lainnya  kepada  mereka  yang  kurang mampu  serta  program  penerapan  Imigrasi Kendari  berdoa  dan  sedekah  dilaksanakan setiap triwulan dan pertahun. Ikene berkah merupakan  program  untuk  menumbuhkan jiwa relijius dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
Lako ikeni (layanan kolektif imigrasi  kendari)  pada  Kantor  Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dilakukan dengan baik dari segi program layanan kolektif imigrasi kendari dilakukan secara kolektif pada
instansi
pemerintah/swasta, kampus, komunikasi dan kompleks perumahan.  Layanan  ini  dilaksanakan dengan  menggunakan  perangkat  mobile dan  program  penerapan  layanan  kolektif imigrasi  kendari  telah  terlaksana  dengan baik.
Ikeni yanti (imigrasi kendari melayani dengan hati) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dilakukan dengan baik dari  segi  penerapan  program  Imigrasi Kendari  melayani  dengan  hati  bagi  WNI dan WNA yang sedang menjalani perawatan  di  Rumah  Sakit.  Petugas Imigrasi Kendari akan langsung melakukan pengambilan biometrik di RS secara mobile dan  program  Imigrasi  Kendari  melayani dengan hati diterapkan dengan baik.
Standar pelayanan pembuatan paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Kendari sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), dengan adanya SOP, maka proses pembuatan paspor yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari dapat berjalan  sesuai  dengan  acuan  yang  jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
Pelaksanaan  Standar  Operasional
Prosedur  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Kendari  pada  pembuatan  paspor  sebagai alat  penilaian  kinerja  yang  berorientasi pada sebuah organisasi instansi pemerintahan  ataupun  swasta,  keberadaan SOP  dalam  sebuah  instansi  berperan penting terutama dalam operasional organisasi  dan  telah  dilaksanakan  dengan baik.
Penerapan  SOP  merupakan  suatu
keharusan dengan dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Pemerintahan  dan Aparatur  Negara  Nomor  35  Tahun  2012 dalam  hal  Pemerintahan,  SOP  bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih  efektif  dan  efisien  dalam  pelayanan publik.  Standar  operasional  prosedur pelayanan publik pada suatu instansi bukan sebagai      produk  individu  tetapi  sebagai produk kelompok, dibuat oleh mereka yang mempunyai  pengetahuan  yang  cukup dalam  bidang  pekerjaan  dilingkungannya atau bisa dirumuskan bersama dan ditanda tangani  dan  dipertanggung  jawabkan  oleh pihak  yang  tinggi    kekuasaannya  dalam suatu  instansi  tersebut.  Setelah  selesai dirumuskan standar operasional prosedur harus diimplementasikan. Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Kendari  yang  salah  satunya  berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam  bidang kepengurusan pembuatan paspor, Berdasarkan Keputusan
Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi
Manusia  Nomor:  M.14.PR.07.04  Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian  tugas  pokok  fungsi  Kementrian Hukum dan HAM dibidang keimigrasian. Standar operasional prosedur (SOP) juga  bermanfaat  untuk  memastikan  bawah proses dapat berjalan secara internal dalam unit pelayanan. SOP juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai tugas  dan  kewengangan  yang  akan diserahkan pada kantor imigrasi kelas I TPI kendari.  Dimana  untuk  semua  kantor imirgrasi  telah  memiliki  SOP  yg  telah dibuat dipusat dengan kajian-kajian, perkembangan SOP dikantor imigrasi pada pembuatan  paspor,  standar  operasional prosedur merupakan pula suatu set intruksi yang  memiliki  kekuatan  sebagai  suatu petunjuk  atau  direktif.  Hal  ini  mencakup
hal-hal  dari  operasi  yang  memiliki  suatu prosedur  pasti  atau  terstandarisasi,  tanpa kehilangan keefektifannya, sehingga setiap intansi didasari oleh SOP.
Pelayanan  publik  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Kendari  telah memenuhi standar layanan prima karena di dukungan  oleh  adanya  sumberdaya  yang berkompeten  termasuk  fasilitas  sarana penunjang yang tersedia dalam mempercepar proses pelayanan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi indikator  inovasi  layanan  penataan  sistem manajemen  SDM  pada  Kantor  Imigrasi Kelas  1  TPI  Kendari  dapat  disimpulkan bahwa  inovasi  layanan  paspor  dari  segi ikeni lapak (layanan paspor antar kota/kabupaten),  ikeni  sapa  (imigrasi kendari siap antar paspor anda), ikeni salto (imigrasi  kendari  sampai  langsung  foto), ikeni  berkah  (imigrasi  kendari  berdoa  dan sedekah),  lako  ikeni  (layanan  kolektif imigrasi kendari) dan ikeni yanti (imigrasi kendari  melayani  dengan  hati)  dapat memberikan pelayanan baik kepada seluruh pengguna jasa keimigrasian.
Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayu Rospianti, dkk (2019) menunjukan penerapan  standar  operasional  prosedur memiliki  tujuan  utama  yaitu  agar  proses pelaksanaan  pekerjaan  dilakukan  dengan rapih, tertib dan sistematis dari awal hingga akhir, sebagai panduan kerja agar kegiatan dalam perusahaan dapat terkontrol sehingga  target  yang  ingin  dicapai  dapat terwujud secara maksimal dikantor imigrasi kelas  I  TPI  kendari  untuk  menjadi  acuan dalam mengembangkan  kualitas  pekerjaan menjadi lebih baik.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Dwi  Irwanti  dan  Falikul  Fikri  (2018) berkaitan dengan Penataan Sistem
Manajemen  SDM  Iptek  Nuklir  Upaya
Pelayanan  Publik  Berkualitas  Menuju Good  Governance  menunjukkan  bahwa perlunya  assesmen  pegawai,  perencanaan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai,  diklat  berbasis  kompetensi.
Diharapkan  pengembangan  kompetensi lembaga sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan perubahan harapan  masyarakat  serta  didukung  oleh SDM  yang  profesional  melalui  penataan sistem manajemen SDM Iptek Nuklir.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan peneliti tentang “Analisis Inovasi Layanan  Penataan  Sistem  Manajemen SDM  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI Kendari”  maka  dapat  disimpulkan  bahwa inovasi layanan paspor dari segi ikeni lapak (layanan  paspor  antar  kota/kabupaten), ikeni  sapa  (imigrasi  kendari  siap  antar paspor anda), ikeni salto (imigrasi kendari sampai  langsung  foto),  ikeni  berkah (imigrasi kendari berdoa dan sedekah), lako ikeni  (layanan  kolektif  imigrasi  kendari) dan ikeni yanti (imigrasi kendari melayani dengan  hati)  dapat memberikan  pelayanan baik  kepada  seluruh  pengguna  jasa keimigrasian.

## REFERENSI
Ayu  Rospianti,  Abdul  Kadir  dan  Suriyani BB  (2019)  “Analisis  Penerapan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pembuatan
Paspor (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Kendari)”  Journal Publicuho  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International  License.  Vol  5  No  3, September-November 2 019.pp. 38 - 48. ISSN 2460-058X Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/re zpublica.
Dwi  Irwanti  dan  Falikul  Fikri  (2018) “Penataan Sistem Manajemen SDM Iptek  Nuklir  Upaya  Pelayanan Publik  Berkualitas  Menuju  Good Governance”.  Seminar  Nasional SDM  Teknologi  Nuklir  Yogyarta, 20 Agustus 2018 ISSN 1978-0176.
Dwiyanto,
Agus, 2008, Reformasi
Birokrasi      Publik,      Gadjah  Mada University, Jogyakarta.

## Effendi,  Sofian.  2016.  “Kepemimpinan
Birokrasi  Publik:  Fungsi,  Kualitas, dan  Sistem  Pendidikan”,    Seminar
Jurusan Ilmu Administrasi NegaraFisipolUGM,Yogyakarta. Malik  Abdul  Aziz  dan  Mochammad Mustam  (2020)  “Penataan  Sumber Daya Manusia Aparatur di Pemerintah Kota Salatiga”. Departemen  Administrasi  Publik Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  ilmu
Politik Universitas Diponegoro. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang  Grand  Design  Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  8  Tahun  2014  Tentang
Pembuatan Paspor.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  8  Tahun  2014  Tentang Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan Laksana Paspor.