e-ISSN : 2621-4105

## TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Mega Widyawati

## Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui    tindak  pidana persetubuhan apada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.  Para remaja yang masih mencari jati dirinya menjadikan salah pergaulan dan salah menggunakan  teknologi  yang  ada.  Akibatnya  semakin  banyaknya  kejahatan yang  dilakukan  pada  usia  muda,  usia  yang  seharusnya  untuk  mencari  ilmu. Sehingga  banyaknya  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak  menurut hukum  positif  dan  hukum  Islam,  selain  itu  juga  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak menurut  hukum  positif  dan  hukum  Islam  didasarkan  pada  dakwaan, pembuktian,  fakta-fakta  dalam  persidangan,  tuntutan,  unsur-unsur  Pasal  81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014  tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang  perlindungan  anak  yang  terpenuhi.  Metode  yang  digunakan  yuridis normatif. Temuan atau kesimpulan adalah dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak  pidana  persetubuhan  jika  ditinjau  dari  hukum  positif  dapat  diberikan sanksi  pidana  penjara  dan  sanksi  denda,  apabila  dari  hukum  islam  dapat diberikan  sanksi  dera  atau  cambukan  100  kali  kedua  belah  pihak  yang melakukan  zina.  Dan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  pelaku  harus  berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan  serta pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.
Kata kunci : Tindak pidana; persetubuhan; anak; pemidanaan; zina
e-ISSN : 2621-4105

## CRIMINAL ACTS OF CHILDREN ARE REVIEWED FROM POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

## Mega Widyawati
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the crime  of  sexual intercourse in children in terms of positive law and Islamic law. The teenagers who are still looking for their identity make a wrong association and wrong to use existing technology. As a result, more and more crimes are committed at a young age, the age that is supposed to seek knowledge. So that the number of perpetrators of sexual intercourse on children according to positive law and Islamic law, in addition it is also the consideration of judges in passing the verdict on the perpetrators of sexual intercourse on children according to positive law and Islamic  law  based  on  the  indictment,  proof,  facts  in  the  trial,  prosecution, elements  of  Article  81  paragraph  (2)  of  Law  no.  35  of  2014  concerning amendments  to  Law  No.  23  of  2002  concerning  child  protection  which  is fulfilled. The method used is normative juridical. The findings or conclusions are in the conviction of perpetrators of sexual intercourse if in terms of positive law  sanctions  can  be  given  imprisonment  and  fines,  if  from  Islamic  law sanctions  can  be  flagged  or  whipped  100  times  both  parties  who  commit adultery. And the judge's judgment in issuing a verdict against the perpetrator must  be  based  on  the  facts  in  the  trial  as  well  as  judicial  and  sociological considerations.
Keyword: criminal act; copulation; child; punishment; fornication.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Teknologi yang semakin modern selain menunjukkan keunggulannya dan memberikan  kemudahan  untuk  manusia,  disisi  lain  juga  teknologi  mempunyai pengaruh  negatif  yang  sangat  besar  untuk  kalangan  masyarakat  terutama  para remaja  yang  akan  meranjak  dewasa  yang  masih  mencari  jati  dirinya  untuk menjadi diri sendiri. Pengaruh negatif ini memberikan dampak yang sangat besar untuk  para  remaja  sehingga  menyebabkan  banyaknya  kejahatan  yang  sering dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk dibangku SMP dan SMA. Akibat rasa  ingin  tahu  tanpa  didampingi  dan  bimbingan  yang  positif  dari  orang  tua sehingga mereka (anak-anak remaja) mencari tahu dengan jalan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam yang sudah diajarkan dan menjadi pedoman umat muslim untuk  menjalankan  perintahNya  dan  menjauhi  laranganNya.  Koneksi  Internet yang mudah didapatkan menjadi para remaja mudah menggunakan internet selain itu juga fitur iklan porno di internet yang selalu muncul ketika membuka google diawal  pencarian  tujuan  kita.  Para  remaja  yang  sering  menonton  video  porno, membaca  buku  yang  berisi  seks  dan  serta  pengaruh  lingkungan  akibat  salah pergaulan.Faktor tersebut menjadikan kejahatan seksualitas terhadap perempuan maupun anak.
Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  UU  RI  No  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, selain  itu  juga  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan  berkembang  di  dalam  lingkungan  masyarakat.  Dalam  penulisan  tesis  ini, contoh  kasus  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak, sebagaimana  yang  hendak  penulis  teliti  adalah  terjadinya  tindak  pidana persetubuhan pada anak di Semarang, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan No: 98/PID.SUS/2015/PN.Smg.
e-ISSN : 2621-4105
Akibat  perbuatan  pelaku  berdasarkan  hasil  Visum  Et  Repertum  No. 4954/JM.050/MS-MR/K/15 RSUD Telogorejo Semarang. 1
Berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan  telah  diajukan  tiga  orang  saksi disamping keterangan terdakwa yaitu Bayu Setiawan alias KIPLI Bin Moch.Salim dan  alat  bukti.  Dan  dalam  Putusan  Nomor  98/PID.SUS/2015/PN.SMG memberikan barang bukti yang ditujukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut: 2
1. 1 (Satu) buah kaos dalam warna merah merek Miss Understood;
2. 1 (Satu) buah celana dalam warna putih (tanpa merek);
3. 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna abu-abu merek Big Ocean.
4. 1 (satu) buah celana pendek loreng warna abu-abu (tanpa merek).
Ketentuan tindak pidana persetubuhan pada anak termuat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang rumusannya sebagai berikut:  ‘Setiap  orang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang  lain”.  Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “ Tindak  Pidana  Persetubuhan Terhadap  Anak Jika ditinjau dari  Hukum Positif  dan Hukum Islam.
B. PERMASALAHAN
Sesuai dengan uraian   latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  menurut  Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak  menurut  Hukum  Positif  dan Hukum Islam.?
1 Putusan No.98/PID.SUS/2015/PN.SMG
2 Ibid, halaman 8
e-ISSN : 2621-4105

## C. METODE PENELITIAN :
1. Metode Pendekatan
Metode  merupakan  hal  yang  cukup  penting  untuk  mencapai  tujuan  dari penelitian  itu  sendiri.Untuk  mendapatkan  data-data  yang  jelas  dan  ketajaman menganalisa.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum ini adalah deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  atau  mendeskripsikan objek  penelitian  secara  umum  kemudian  menganalisis  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkut permasalahan tentang tindak pidana perlindungan  anak  menurut  UU  No.  23  tahun  2002:  studi  kasus  Putusan No.130/PID.SUS/2014/PN.Smg.

## D. PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana
Tindak    Pidana  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Belanda straafbaarfeit, dikenal  juga  dengan  istilah delict yang  berasal  dari  bahasa  latin delictum. 3
Simons menerangkan, strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  berhubungan  dengan kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggungjawab. 4 Sedangkan  Van  Hamel  merumuskan starfbaar  feit adalah  kelakuan  orang ( menselijke  gedraging )  yang  dirumuskan  dalam wet ,  yang  bersifat  melawan hukum,  yang  patut  dipidana  ( strafwaardig) dan  dilakukan  dengan  kesalahan. 5
Sedangkanmenurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah:
Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian  perbuatan  di  sini  selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif  (melakukan
3 Dikutip dari : www.hukumonline.com . Pada tanggal 11 Agustus 2015
4 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), halaman 48.
5 Ibid, halaman 56
e-ISSN : 2621-4105
sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya  diharuskan oleh hukum). 6
Menurut  Jonkers,  tindak  pidana  adalah: 7 “Suatuperbuatan  yang melawanhukum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur  yang terdiri dari unsur subjektif 8 dan unsur objektif. 9
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :
a. Kesengajaan (dolus ) atau ketidaksengajaan ( culpa);
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti    yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c.  Macam-macam  maksud  atau  oogmerk  seperti  yang  terdapat    dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain;
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e.  Perasaan  takut  yang  antara  lain  terdapat  dalam  rumusan  tindak  pidana menurut Pasal 308 KUHP 10
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai
6 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana  Edisi  Revisi, (Jakarta:PT  Raja  Grafindo  Persada,  2011), halaman 49.
7 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  I ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2010), halaman 75.
8 Unsur  subjektif  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  pelaku  atau  yang  berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
9 Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di  dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.
10 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),  halaman 193-194.
e-ISSN : 2621-4105
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 11
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya. 12

## 3. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum Positif

## a. Pengertian Anak
Secara  umum  dikatakan  anak  adalah  seorang  yang  dilahirkan  dari perkawinan  antar  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki  dengan  tidak menyangkut  bahwa  seseorang  yang  dilahirkan  oleh  wanita  meskipun  tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
b. Pengertian Perlindungan Anak
Menurut  Arif  Gosita,  “Suatu  kegiatan  bersama  yang  bertujuan mengusahakan  pengamanan,  pengadaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan  rohani dan jasmani anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.” 13
Zulkhair merumuskan bahwa :
Perlindungan  anak  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak  perlakuan  yang  salah,  eksploitasi  dan  pelantaran  agar  dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. 14
Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun  2014    menyatakan:  “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup  tumbuh, berkembang, dam berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dari kekerasan dan diskriminasi.”
Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan  yang  biasanya  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota
11 Adami Chazawi ,  Pelajaran Hukum Pidana 1 , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 79.
12 Ibid, halaman 82
13 Arif Gosita, Perlindungan Anak , (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), halaman 18.
14 Ibid, halaman 20.
e-ISSN : 2621-4105
kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”
Hukum  bagi  pelaku  zina  baru  dapat  ditetapkan  apabila  memenuhi  unsur- unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria.Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. 15 Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. 16
Memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah.Hal ini berbeda dengan rumusan  KUHP, bahwa  zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah.Maka hanya pelaku  yang  sedang  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  saja  yang  dapat  dijerat oleh pasal perzinaan
Perzinaan  merupakan  permasalahan  yang  sangat  kompleks  karena menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Kegiatan  prostitusi menyangkut  aspek  sosial,  gender,  hukum,  kesehatan,  moral  dan  etika,agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.
Permasalahan  yang  diakibatkan  oleh  perzinaan,
antara lain: 17
1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;
4.Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan pada anak ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili.  Kemudian  kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan
15 Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993), hal. 568
16 4Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi..., hal. 154
17 Soedjono D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, (Bandung:Karya Nusantara, 1997), hlm 109.
e-ISSN : 2621-4105
memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu; sederhana, cepat dan biaya ringan.
1. Dakwaan
JPU dalam kasus ini, berdasarkan putusan No.98/PID.SUS/2015/PN.Smg.JPU  mengajukan  Terdakwa  Bayu  Setiawan dengan  dakwaan  berbentuk  alternatif,  surat  dakwaan  dengan    No. 98/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Smg adalah sebagai berikut:
Dakwaan Pertama:
Bahwa terdakwa Bayu Setiawan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 bertempat  di  kost  di  daerah  sendangguwo  Kota  Semarang,  setidak-tidaknya disuatu  tempat  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Semarang  di  daerah tempat kejadian terjadi, maka sesuai Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Pengadilan  Negeri  Semarang  berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain.  Perbuatan  Terdakwa  Bayu  Setiawan  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.
Atau
Dakwaan kedua :
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 KUHP.
Dakwaan ketiga :
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Pembuktian
Alat  bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  suatu perbuatan,  dimana  dengan  alat-alat  bukti  tersebut,  dapat  dipergunakan  sebagai bahan pembuktian guna meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak
e-ISSN : 2621-4105
pidana  yang  telah  dilakukan  terdakwa.  Berdasarkan  Pasal  184  KUHAP menyebutkan:
1). Alat bukti yang sah ialah:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Dalam  kasus  ini  berdasarkan  Putusan  No.98/PID.SUS/2015/PN.Smg,  alat bukti yang diajukan adalah keterangan hasil Visum, keterangan 3 orang saksi dan keterangan Terdakwa Bayu Setiawan.

## 3. Penuntutan
Pada intinya JPU dalam perkara ini, menuntut sebagai berikut :
Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Bayu  Setiawan  dengan  pidana penjara  selama  8  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  500.00.000,00.  Selain  itu  juga Terdakwa  Bayu  Setiawan  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

## 4. Putusan
Berdasarkan  putusan  No.98/PID.SUS/2015/PN.Smg,  bahwa  Terdakwa Bayu  Setiawan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak  dan memenuhi Pasal 81 ayat (2) KUHP setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
5. Amar Putusan:
Majelis hakim pada kasus tindak pidana persetubuhan pada anak menurut hukum positif dan hukum islam, pada pokoknya  menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp  60.000.000,-  apabila  Terdakwa  Bayu Setiawan  tidak  bisa  membayar  pidana  denda  maka  diganti  dengan  pidana
e-ISSN : 2621-4105
kurungan selama 2 bulan. Selain itu Terdakwa Bayu Setiawan  telah dinyatakan bersalah  dan  harus  dihukum,  maka  Terdakwa  Bayu  Setiawan  harus  dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam Pasal 222 KUHAP,  mengacu  pada  Pasal  8  ayat  (2)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, haki wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Dan Pasal 197 KUHAP.
Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana terhadap  tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak  menurut  hukum  positif  dan hukum islam. Yang dilakukan oleh Terdakwa Bayu Setiawan telah sesuai dengan procedure yang diatur dalam KUHAP. Pemidanaan berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, tuntutan, dakwaan , pembuktian, tuntutan, unsur-unsur pasal yang terpenuhi.

## a. Pertimbangan Yuridis
Dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  perkara,  terlebih  putusan bebas (vrijspraak ),  hakim  harus  benar-benar  menghayati  arti  amanah  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  sesuai  dengan  fungsi  dan kewenangannya masing-masing.
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :
Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi  dan  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  penuntut umum  sehingga  pertimbangan  tersebut  relevan  terhadap  amar  atau  diktum putusan hakim. 18

## b. Pertimbangan Sosiologis
Kedudukan rakyat Indonesia dalam penegakan hukum tertuang dalam Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  rumusannya:  “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
18 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Tehnik penyusunan dan Permasalahannya , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009),  halaman 193
e-ISSN : 2621-4105
dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.”
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kedudukan rakyat ini, maka dikeluarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  salah  satunya adalah  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dengan  tujuan  agar  penegakan  hukum  di  negara  ini  dapat terpenuhi. Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah  hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat”.

## E. PENUTUP
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak ditinjau dari  hukum  positif  dan  hukum  islam  sesuai  dengan  prosedure,  pelaku  tersebut dapat diberikan sanksi atau hukuman dengan 2 cara yang pertama Hukum Positif yang mengacu pada KUHP dan KUHAP dapat dipidana penjara dan saksi denda, apabila  di  sisi  Hukum  Islam  terdakwa  diberikan  sanksi  berupa  dera  atau cambukan sebanyak 100 kali. Pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam adalah pertimbangan yuridis yang meliputi dakwaan, pembuktian, fakta-fakta dalam persidangan, tuntutan, unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Perlindungan  Anak  dan  pertimbangan  sosiologis  yang  meliputi  latar  belakang sosiologis Terdakwa Bayu Setiawan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.  Di  dalam  Putusan  Nomor.98/PID.SUS/2015/PN.Smg,  hakim menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Bayu  Setiawan  dengan  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  60.000.000,-  (Enam  puluh  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Wahid  &  Muhammad  Irfan,  2001, Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan Seksual , CetakanPertama, RefikaAditama Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Andi  Hamzah,  2005, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Pertama,  Yarsif Watampone. Jakarta.
Andi Zainal Abidin Farid,2007, HukumPidana 1 . Cetakan kedua, Sinar Grafika.Jakarta.
ArifGosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Akademi Pressindo, Jakarta.
Bagong Suyanto, 2003, Masalah Sosial Anak . Cetakan Pertama, Kencana. Jakarta.
Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak . Cetakan ketiga, Djambatan. Jakarta
Hakim, Rahmat, HukumPidana Islam (FiqhJinayah ), Bandung : Pustaka Setia, 2000 Kadi sukarna, 2011, Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Persepektif Teori Keadilan, Uness Press. Semarang.
John Ibrahim, 2006, Teoridan Metode Penelitian Normatif , Malang: Bayumedia Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan , Cetakan ketiga, Sinar  Grafika. Jakarta.
Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktikdan\ Permasalahannya ), Alumni, Bandung Munajat, makhruh, FiqhJinayah (Norma-Norma HukumPidana Islam), 2008. Jogjakarta: FakultasSyari’ah Press,
Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Cetakan pertama, Sinar Grafika.Jakarta.
Moeljatno, 1983, Azas-azas HukumPidana , Cetakan Pertama, Bina
Aksara Munajat, makhruh, Fiqh Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam), 2008. Jogjakarta: FakultasSyari’ah Press.
John  Rawls,  2006, A  Theory  of  Justice,  London:  Oxford  Univercity  press, 1973, Teori Keadilan , Terjemahaan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta  komentar- Komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea. Bogor
Sudarto,  1990, HukumPidana  I ,  Cetakan  Kedua,  Fakultas  Hukum  UNDIP, Semarang.
Undang – Undang
e-ISSN : 2621-4105
Sekretariat Negara R.I Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1974 Sekretariatan Negara R.I KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ).Jakarta, 1981 Sekretariat Negara R.I Undang-undangNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak . Jakarta, 1997 Sekretariat Negara R.I Undang-undangNomor 3 Tahun 1997 Tentang PengadilanAnak . Jakarta, 1997 Sekretariat Negara R.I Undang-undangNomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak. Jakarta, 2002 Sekretariat Negara R.I Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak . Jakarta, 2012 PutusanPengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 98/PID.SUS/2015/PN.SMG