## TANDA-TANDA “MATI” NYA HUKUM INDONESIA THE SIGNS OF THE ‘DEMISE’ OF INDONESIAN LAW

## Sumaryati
PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Emai : sumaryatim@yahoo.co.id
Naskah diterima : 12/09/2013; direvisi : 04/09/2013; disetujui : 09/10/2013

## A bstrAct
One of the purpose of the formulation and enactment of laws in Indonesian is to create of a peaceful, comfortable, orderly, and fair. Basically the purpose of the law can be approached from the essence of law . The essence of law or rules is to protect the rights of the community, and provide opportunities “more “ to the public . Thus the people who obey the law, their rights as citizens are protected and realized, as well as having the opportunity to be compared with other community members. Example, if the other party is not known, then the corruption, cheating can be done. If there is no police, the traffic violation can be done. As one consequence legal purposes not materialized in public life. Justice is still a very high value, well-being has not been felt by the majority of society , feeling comfortable, peaceful, and orderly atmosphere that is missed by the people. That there are signs of not implemented of rule or law. The signs of not implemented law, can be expressed as a sign of “ legal death “, in the sense that the law does not function in accordance with the function, role, and purpose . The application of the law in the reality of people’s lives , still formalistic, have not enactments expressly sanction yet, the judicial mafia. Those are phenomenal the “ death “ of law in the country of Indonesia.
Keywords : Nature of law, causality of law, existence of legal, law enforcement

## A bstrAk
Salah satu tujuan dirumuskannya dan ditetapkannya hukum di Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang damai, nyaman, tertib, dan adil. Secara mendasar tujuan hukum dapat didekati dari hakikat hukum. Hakikat hukum atau aturan adalah untuk melindungi hak- hak masyarakat, dan memberikan peluang “lebih” kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang mentaati hukum, hak-haknya sebagai warga negara akan terlindungi dan terwujud, serta memiiliki peluang untuk lebih dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Contoh, jika tidak diketahui pihak lain, maka korupsi, nyontek dapat dilakukan. Jika tidak ada polisi, maka pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan. Sebagai salah satu akibtanya tujuan hukum belum terwujud dalam kehidupan masyarakat. Keadilan masih merupakan nilai yang sangat mahal, kesejahteraan hidup belum dirasakan oleh mayoritas lapisan masyarakat, perasaan nyaman, damai, dan suasana tertib merupakan hal yang dirindukan oleh masyarakat. Bahwa terdapat tanda-tanda tidak berlakunya peraturan atau hukum yang berlaku. Tanda-tanda tidak berlakunya hukum, dapat dinyatakan sebagai tanda-tanda “kematian hukum”, dalam arti hukum tidak berfungsi sesuai dengan fungsi, peran, dan tujuannya. Penerapan hukum dalam realitas kehidupan masyarakat, masih bersifat formalistik, belum diberlakukannya sanksi secara tegas terjadinya mafia peradilan. Itu semua fenomena “matinya” hukum di negeri Indonesia.
Kata kunci : hakikat hukum, tujuan hukum sebab adanya hukum, cara adanya hukum, penerapan hukum
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 403~408

## PENDAHULUAN
m AnusiA meruPAkAn mAkhluk yang paling mulia di alam dunia ini. Manusia me rupakan makhluk individu dengan sifat individunya, dan juga sebagai makhluk sosial dengan sifat sosialnya. Apabila di- perhatikan betul, maka manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya secara sen- dirian, secara langsung ataupun tidak lang- sung. Untuk hal tersebut, maka manusia saling berinteraksi untuk secara bersama- sama mew ujudkan semua tujuan dirinya baik bersifat individual ataupun sosial. Demi terwujudnya keber samaan dalam ke- hidupan manusia tersebut, maka dirumus- kanlah dan diberlakukanlah atur an-aturan dalam kehidupan bersama manu sia ter- sebut. Salah satu aturan ter sebut berupa peraturan hukum.
Berdasarkan pernyataan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa tujuan substansial di rumuskannya peraturan hukum adalah ter lindunginya hak-hak manusia dan mem- beri  peluang  manusia  untuk  “lebih”   di    - bandingkan manusia lainnya. Jika hak- hak setiap manusia terlindungi dan setiap manusia mampu menunjukkan eksistensi dirinya secara bebas, maka akan ter- wujudlah keadilan. Keadilan dalam hal ini meliputi  ke adilan secara formal dan ke- adilan secara moral. Keadilan secara formal dalam arti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan keadilan secara moral dalam arti keputusan yang diberikan ber- konsekuensi   adanya  kenyamanan,   ke da - mai    an,  ketentraman  dalam  diri   manusia. Sebaliknya, ketik adilan secara formal ber- arti keputusan  belum sesuai dengan per- aturan yang berlaku, dan ketid akadilan secara moral, ber arti lahirnya ketidaknya- manan,  ketidaktenangan,  ke tidak      damai  an pada diri manusia.
Apabila diperhatikan, dalam per ke- mbangan dan penerapan hukum dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, didapatkan beberapa fenom-
ena yang menunjukkan bahwa hukum be- lum mampu melindungi hak-hak manusia dan memberi peluang secara bebas kepada manusia untuk mewujudkan keber adaan- nya. Bahkan terdapat fenomena hukum justru mengakibatkan terampasnya hak- hak manusia dan terbatasnya ruang gerak pemikiran manusia untuk me nunjukkan eksistensi diri. Sebagai contoh terdapat- nya mafia peradilan, saksi palsu, rekayasa bukti maupun saksi, menyebabkan tidak ter lindunginya hak masyarakat akan hak milik nya. Ter dapat pula adanya fenomena beberapa orang, yang menyatakan bahwa jika orang taat pada hukum, justru tidak akan mendapatkan peluang untuk “lebih”, ber prestasi, atau memiliki jabatan/ kedu- dukan tertentu. Sebaliknya manusia yang berani menyimpang peraturan yang ber- laku, berasumsi akan mendapatkan haknya dan mampu mewujudkan ke inginnanya. Dalam dunia pendidikan misalnya, maha- sis wa yang rajin dan jujur akan terbentur hak-haknya dengan maha siswa yang me- lakukan kecurangan karena tidak benar proses belajarnya.
Fenomena berikutnya terkait dengan ke- taatan terhadap hukum yang bersifat semu. Hampir di setiap lini kehidupan ketaatan masyarakat terhadap hukum masih ber sifat formalistic. Taat terhadap per aturan di- dasarkan pada beberapa konse kuensi atau kepentingan yang ingin di peroleh, bukan didasarkan pada kesadaran akan penting- nya peraturan hukum. Akibat nya pelaksa- naan hukum bersifat semu, tidak sungguh- sungguh. Hal ini antara lain disebabkan oleh motivasi/alasan  dirumus kannya   hukum, cara/proses pe rumusan hukum, dan per- timbangan pe nerapan hu kum jika hal ini berlarut-larut maka akan berakibat pada ti- dak ber fungsinya hukum secara benar dan optimal.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat dinyatakan terdapat beberapa  fe  no- mena yang menunjukkan adanya ketidak   -
Sumaryati | Tanda-Tanda “Mati” Nya Hukum Indonesia ........................................................................... tercapaian tujuan, dan cita-cita hukum, Konsekuensi selanjutnya hukum men jadi tidak “nyata” dalam kehidupan bermasya- rakat, berbangsa, dan bernegara. Masya- rakat mempertanyakan di mana hukum, ke mana hukum, untuk apa hukum. Dapat dinyatakan hukum memang se dang meng- alami sakit, sebagai tanda–tanda kematian hukum. Tulisan sederhana ini akan men- coba mengkaji tanda-tanda “matinya” hukum  Indonesia.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian Hukum
Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian hukum. Adanya banyak pen- dapat tentang pengertian hukum ter sebut, menyebabkan hukum dipahami se cara be- ragam oleh masyarakat. Dalam kon disi seperti ini, maka harus dirumuskan pe- ngertian hukum secara lebih mendasar dan komphrehensif. Secara umum hukum di- artikan sebagai himpunan peraturan yang berfungsi mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperative. Pendapat tentang arti hukum secara umum ini, didukung oleh beberapa pendapat, misalnya pendapat dari  Von  Savigny dan Roescoe Ponds. Von Savigny. Berpendapat hukum tidak dibuat, tetapi hukum ada dan berkembang bersama masyarakat.
Berdasarkan pernyataan Savigny ten- tang hukum ini, dapat dinyatakan bahwa hukum itu dirumuskan dan dikembangkan bersama masyarakat, artinya setiap ada satu per kumpulan masyarakat, maka akan dirumus kan kesepakatan yang selanjutnya disebut peraturan hukum. Adanya hukum dalam pengertian ini sangat ditentukan oleh komitmen anggota masyarakat ter hadap peraturan yang dirumuskannya. Sedangkan Roscoe Pounds berpendapat hukum adalah alat untuk merekayasa/mengatur/mener- tibkan masyarakat. Dalam pengertian ini,
hukum berlaku pada saat dalam kehidu- pan masyarakat tidak terjadi seperti yang di idealkan. Dalam hal ini hukum dapat ber laku dengan benar pada saat penegak hukum bersikap tegas dan jelas.
Berdasarkan pendapat dua tokoh ter- sebut, dirumuskan arti hukum secara umum, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur keseluruhan perbuatan manusia yang di sertai sanksi dan bersifat impera- tive.  Dalam pengertian ini yang perlu diper- hatikan adalah sifat imperative memaksa. Memaksa dalam pengertian ini adalah hu- kum bukan hanya memaksa perilaku fisik atau lahiriah, namun harus memaksa kes- adaran manusia akan pentingnya hukum bagi dirinya dan orang lain.
2.  Tujuan Hukum
Apapun yang dirumuskan oleh manusia, termasuk hukum, pasti bertujuan. Tujuan hukum dirumuskan antara lain; ter wujud- nya ketertiban, perlindungan, ke adilan dalam masyarakat,. Beberapa tujuan hu- kum tersebut apabila dikaji dan di cermati, belum sepenuhnya tercapai, bah kan ada se- bagian  masyarakat  yang  me nya ta  kan   tujuan hukum mengalami kega galan. Belum ter- capai nya tujuan hukum tersebut, antara lain disebabkan oleh belum di penuhinya persyaratan tujuan hukum. Secara men- dasar syarat tercapainya tujuan hukum tersebut adalah adanya niilai kejujuran dan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam pe- negakan dan pelaksanaan hukum. Selama nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan be- lum menjadi komitmen dan direalisasikan dalam penegakan dan pe laksanaan hukum, maka tujuan hukum yang berupa keadilan dan keter tiban, sulit diwujudkan.
1.  Epistemologi Hukum
Tercapainya tujuan apapun dari manusia, termasuk tujuan hukum salah satu  nya akan ditentukan oleh proses, cara mencapai tujuan tersebut. Proses
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 403~408
dan cara dicapianya tujuan dibahas  dalam epistemology. Hal yang dibahas dalam epistemology adalah sumber pengeta- huan, metode mendapat pengetahuan, dan ke benaran penge tahuan. Jika hal tersebut di terapkan ke masalah hukum, maka  epistemology  hukum me m      bahas ten- tang sumber  hukum, metode pe rumusan hukum, dan  kebenaran  hukum. Sumber hukum dalam hal ini dapat diartikan materi hukum, asalnya   hukum sangat mem pengaruhi  ter capai nya  tujuan  hu- kum  Indonesia. Metode   perumusan hukum yang dilak sanakan oleh para pe- rumus hukum pun sangat me nentukan ter capainya tujuan hukum. Sumber atau materi hukum dan metode  perumusan hukum ini tentu mempe ngaruhi kebena- ran hukum yang dirumuskan. Dapat di nyatakan  bahwa   dalam  epistemology hukum ini komit men dari para pihak yang terlibat dalam perumusan hukum, sangat diperlukan.
a.  Tanda-tanda  kematian  hukum   Indo  - nesia
Berdasarkan paparan di atas, beri- kut penulis ajukan beberapa tanda- tanda “mati”nya hukum Indonesia.
1) Dari segi materi hukum
Materi hukum yang ideal adalah materi hukum yang berasal dari masy arakat dengan mendapatkan kekuatan hukum dari  penguasa  Apa- bila kita cermati terdapat  fenomena yang menunjukkan bah wa materi hukum Indonesia cenderung ber-
asal  dari  penguasa,  se hingga   sulit diterima dan diterap kan oleh masy arakat.  Se lanjutnya  terjadilah hukum yang sifatnya “ elitis ’ bukan hukum “ populis ”. Konsekuensi dari hal ini, tujuan  hukum menjadi tidak terwujud  dalam kehidupan masya  rakat. Pada saat  seperti ini dapat dinyatakan bahwa hukum me ngalami ke matian, artinya
tidak  berfungsi  dalam kehidupan masyarakat.
2) Dari segi proses perumusan  hukum
Proses perumusan hukum yang ideal sesuai dengan proses legislasi yang benar adalah legislator me lakukan survey ke masyarakat,  hasil  survey di bahas dalam rapat legislator, legislator  menyusun    draft  pertauran hukum, drfat ter sebut dimintakan pendapat/uji public ke pihak terkait dan masya rakat, masukan dari pihak tersebut se lanjutnya dibahas dalam sidang legis lator, hasilnya dapat diajukan sebagai peraturan hukum yang disyah kan. Sedangkan proses pe rumusan hukum dalam proses peradilan dibutuhkan kreatif itas dari para hakim, dalam menemu kan hukum baru. Dalam kedua proses perumusan hukum tersebut, apa bila kita cermati ter dapat ke kurangan. Letak ke lemahan dalam proses per- umusan hukum oleh legislator, adalah belum diserapnya aspirasi atau masukan dari pihak terkait dan masyarakat dalam pe rumusan draft peraturan hukum. Sedangkan ke- kurangan  dalam   pro ses  per umusan hukum melalui per sidang an adalah rendahnya kreatif  itas dari para hakim, karena para hakim masih banyak ber- sumber pada yuris prudensi. Kedua ke kurangan ter sebut, berakibat pada belum tercapainya tujuan hukum secara optimal, sebagai tanda ke matian hukum Indonesia.
3) Dari segi penerapan hukum
Penerapan hukum yang ideal  harus mem - perhatikan aspek vertikal,  aspek horizon- tal, dan aspek historis Penerapan hukum akan betul-betul ber manfaat dan tidak me  lahirkan  konflik  antar   kom ponen bangsa, apabila pe nerapan hukum mem- perhatikan aspek reli gi   ous ,  arti   nya  tetap berdasarkan dan mewujudkan nilai-
Sumaryati | Tanda-Tanda “Mati” Nya Hukum Indonesia ...........................................................................
nilai dan ajaran-ajaran agama. Penera- pan hukum juga  harus mem perhati kan situ asi sosial, budaya, dan kesia pan, mental  masya rakat.  Penerap an  hukum selanjutnya juga harus mem per hatikan aspek  sejarah / his to risitas tercapainya tujuan   hu kum,  se hingga  dapat  me ng- ambil pelajar an dari penerapan hukum sebelumnya,  dan  memper timbang kan per kembangan  pe mikiran  mas ya  rakat. Dalam  ke nyata an   nya,  ter dapat  fe no - mena bahwa pada saat menrapkan hu- kum  para  pe mang ku  ke pen ting an  hu- kum,  me laku kan  pe   nyim pang an  nilai dan ajaran agama, me maksakan pada masya rakat,  meskipun  masya  rakat  be- lum me nerima, dan penerapan hukum sering hanya mem per timbangkan tu- juan saat ini saja. Se bagai akibat nya, penerapan hu kum menjadi bersifat formalistic, dapat dibeli, dan situasional kon disional,  bah kan   relasional.
4) Dari segi pendidikan hukum
Disadari atau tidak, peran pen- didikan hukum bagi masyarakat, merupakan hal yang harus diper- hatikan. Jantungnya pendi dikan hukum, yaitu kurikulumnya harus betul-betul dirumuskan secara me- n   dasar  dan  komphre hensif,  harus diperhatikan  kese imbangan  se cara proporsional antara materi yang bersifat teoritik dengan bekal yang bersifat praktik. Dalam kenyata- annya materi yang bersifat teoritik belum  mendapat kan  peng alaman praktik secara optimal. Persoalan lain dalam pen didikan hukum adalah sumber daya manu sia, sum ber daya manusia diupaya kan me milki pro- fesionalitas yang mencuku pi, baik dari segi kualitas in telektual, emosional, maupun sosial. Apabila dicermati dalam  ke nyata annya   sum ber  daya mansuia dalam pen didikan hukum masih  me  lak sanakan  tugas  sebatas
rutin itas,  se hingga  kurang  me m per- siapkan pembelajaran de ngan optimal.
Demikian pula dalam hal sistem pembelajaran, masih lebih bersifat teacher centered dengan orientasi mahasiswa mampu menghafalkan materi yang disampaikan dosen. Seharusnya sistem pembelajaran lebih terfokus kepada mahasiswa, student centered , dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk me- ngembangkan wawasan dan pe- mikir an nya.  Sistem  pembelajaran yang diterapkan berkonsekuensi pada sistem penilaian yang dilak- sana  kan. Jika guru/dosen sebagai pusat pembelajaran, maka sistem evaluasi akan bertumpu pada aspek kognitif, dengan sistem penilaian tes saja. Jika sistem pembelajaran berpusat kepada mahasiswa , maka sistem evaluasi akan lebih bersifat utuh, karena penilaian porto folio yang diguna kan akan mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psiko- motorik.
Apabila kita cermati baik sistem pembelajaran maupun sistem eva- luasi pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dalam sistem per- kuliahan di kampus, belum sepe- nuh   nya  mendukung  kemampu an eksplorasi mahasiswa. Kurikulum, sumber daya manusia, sistem pem- belajaran, maupun sistem evaluasi dalam lingkungan pendidikan  hu - kum, akan sangat didukung oleh ke ter sediaan sarana prasarana yang memadai. Sebagai contoh labo ratorium hukum yang meme- nuhi standard, dan tempat magang yang nyaman, merupakan hal yang seharusnya ada di setiap lem baga penyelenggara pendi dikan hukum.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## Daftar Pustaka
Suhadi.1999. Filsafat Hukum. Yk:Fak.Filsafat UGM
Von Schmid.1988. Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum . Jakarta:PT Pembangunan
Sudikno Mertokusumo.1996. Penemuan Hukum,Sebuah Pengantar. Yogyakarta:Liberty
Darji Darmodiharjo dan Shidarta.2006. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. D asar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung. Citra Aditya bakti
Barda Nawawi Arief.2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group
Berdasarkan pada masih ada nya fenom- ena-fenomena dalam pendidikan hukum yang berlang sung untuk mempersiap- kan kader penegak hukum yang akan me- wujudkan tujuan hukum, sehing ga hukum “hidup” dalam kehidup an masyarakat tersebut, maka ternyata pendidikan hukum memilki andil bagi “mati”nya hukum Indo- nesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengertian “mati”nya hukum Indonesia adalah belum berfungsinya hukum se cara benar yang berakibat tujuan hukum belum terwujud dalam kehidup an masya rakat.
2. Fenomena-fenomena “mati”nya hukum Indonesia nampak pada materi hukum yang mayoritas bersumber pada pe nguasa, sehingga melahirkan hukum yang “ elitis ”, proses legislasi yang belum sempurna, ma- sih kurangnya kreatifitas hakim  dalam menemukan dan merumus kan hukum baru, penerapan hukum yang mengabai- kan aspek vertical, aspek horizontal dan aspek historis, serta pen didikan hukum yang  belum me menuhi standard pembe- lajaran .