## KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTARWILAYAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2001-2016
Elvis F. Purba 1 , Ayu Handayani Siregar 2
Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan elvispurba63@gmail.com 1 , ayuregar@gmail.com 2

## Abstract
This paper decribes how the inequality of income distribution in the Province of North Sumatra Province is based on analysis interregional, namely the West Coast, Nias Islands, the Highlands, and the East Coast. The data analyzed is the Gini  coefficient published by BPS North Sumatra Province from 2001 to 2016.
Based on the distribution criteria of income from the Gini coefficient, there are three qualitative measures of inequality, viz: (1) relatively evenly distributed (very low inequality), (2) moderate inequality, (3) very high inequality. The results of data analysis show that: (1) there is no one regency or city whose income distribution is classified aa very high inequality, (2) all of regencies and cities in the highlands show a very low inequality, (3) in general, the distribution of income in regencies and cities in the West Coast, Nias Islands and the East Coast is relatively evenly distributed, (4) there is no clear pattern or fully unidirectional correlation between high economic growth rates and an increasingly unequal distribution of income in each regency or city. Very low inequality can also occur in regencies or cities whose economic growth rate are higher than the provincial economic growth rate. Vice versa, there are regencies or cities that have economic growth rates are lower than the provinces but instead show a moderate inequality.

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis antarwilayah, yaitu Pantai Barat, Kepulauan Nias, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Data yang dianalisis adalah data koefisien Gini yang dipublikasi BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2016. Berdasarkan kriteria distribusi pendapatan dari koefisien Gini, terdapat tiga ukuran kualitatifnya,  yaitu: (1) relative merata (ketimpangan sangat rendah), (2) ketimpangan moderat  atau sedang, dan (3) ketimpangan sangat tinggi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) tidak terdapat satu kabupaten atau kota yang menunjuk-kan distribusi yang sangat timpang, (2) semua kabupaten dan kota yang ada di wilayah dataran tinggi menunjukkan ketimpangan yang sangat rendah,
(3) pada umumnya, distribusi pendapatan di kabupaten dan kota wilayah Pantai Barat, Kepulauan Nias dan Pantai Barat adalah relative merata, (4) tidak terdapat pola yang jelas atau korelasi yang sepenuhnya searah antara laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang semakin timpang di masing-masing kabupaten atau kota. Ketimpangan yang sangat rendah pun dapat terjadi di kabupaten atau kota yang laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi.

## Info Artikel
Diterima :  06 Januari 2020 Revisi     :  07 Maret 2020 Terbit     :  20 Juni 2020
Key words: Inequality, Income Distribution,
Gini Ratio, North Sumatera
Kata Kunci: Inequality, Income Distribution, Gini Ratio, North Sumatra
Corresponding Author :
Elvis Purba, E-mail : elvispurba63@gmail.com

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  suatu  wilayah  dapat dipantau  dari  sejumlah variabel makroekonomi  regional,  seperti  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita serta laju pertumbuhan ekonomi wilayah (Tambunan, 2001; Widodo, 2006; Sjafrizal, 2008; Purba et.al, 2012; Purba, 2014). Produk  Domestik  Regional  Bruto  adalah nilai tambah bruto berbagai sektor  ekonomi (disebut juga lapangan usaha) yang ada di wilayah  itu, yang dihitung  atas  dasar harga berlaku atau  harga konstan. Data PDRB merupakan gambaran tentang kemampuan berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah wilayah  tersebut.  Sementara itu PDRB per  kapita adalah gambaran dari pendapatan rata-rata penduduk  dalam  tahun  yang sama,  dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan  rakyat. Walaupun dapat menyesatkan, suatu kabupaten atau kota yang mempunyai PDRB per kapita yang lebih besar dianggap  lebih baik kesejahteraan masyarakatnya  dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain  yang mempunyai PDRB per kapita yang lebih rendah.
Pembangunan ekonomi yang terjadi di setiap daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan mendorong laju  pertumbuhan  ekonominya. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan pendapatan per kapita yang tinggi bukan hanya menyebabkan  wilayah semakin maju tetapi juga mempengaruhi daerah-daerah lain yang kurang maju menjadi lebih maju lagi (Adisasmita, 2005; Kuncoro, 2004; Sjafrizal, 2008). Sementara itu ketimpangan berhubungan dengan pertumbuhan dan ketimpangan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Maipita, 2014). Atau dengan kata lain, distribusi pendapatan yang relatif merata akan mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Provinsi Sumatera Utara saat ini terdiri dari duapuluh lima  kabupaten dan delapan  kota. Masing- masing kabupaten dan kota mempunyai potensi yang agak berbeda, namun sektor pertanian masih memegang peranan  penting  dalam  pembentukan PDRB  semua kabupaten sedangkan untuk kota bersumber dari sektor- sektor di luar sektor pertanian. Potensi yang berbeda tersebut bukan hanya menimbulkan konsekuensi  akan adanya perbedaan masing-masing sektor untuk mendorong laju  pertumbuhan  ekonomi masing-masing kabupaten dan kota, tetapi juga kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dalam hal PDRB per kapita pun terdapat perbedaan antara satu kabupaten dengan kabupaten atau kota lainnya. Hal ini merupakan gambaran umum tentang adanya perbedaan potensi dan dinamika pembangunan masing-masing kabupaten dan kota yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan dalam distribusi pendapatan (ketimpangan  dalam pemerataan pendapatan).  Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun menuangkannya dalam RPJMD 2014-2018 dalam salah satu visinya, yaitu: “meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah”. Salah satu indicator utama terkait dengan peningkatan kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat Sumatera Utara adalah meningkatnya PDRB per kapita penduduk.
Ada 3 ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui  ketimpangan distribusi  pendapatan  di suatu Negara atau suatu wilayah, yaitu dengan kurva Lorenz, koefisien Gini, dan kriteria bank dunia (Purba et.al, 2012). Dua diantaranya yang bersifat kuantitatif adalah koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menghitung indeks Gini, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk masing-masing provinsi, kabupaten maupun kota. Menurut Todaro (1999) bahwa koefisien Gini merupakan informasi yang bermanfaat untuk menunjukkan tingkat dan perubahan distribusi pendapatan. Jadi berdasarkan data tersebut dapat
diketahui bagaimana tingkat atau derajat  ketimpangan distribusi pendapatan dan sekaligus perubahan yang terjadi dengan berlalunya waktu.  Baik  koefisien Gini maupun  kriteria  Bank  Dunia  pada dasarnya lebih memperhatikan pendapatan yang diterima oleh penduduk berpendapatan terendah.  Walaupun ada perbedaan dalam ukuran kuantitatif untuk menyatakan ketimpangan distribusi pendapatan mulai dari relatif merata hingga sangat timpang,  akan tetapi derajat ke(tidak)timpangan yang ditunjukkannya adalah sejalan  dan tidak bertentangan.
Tabel 1 menunjukkan bahwa PDRB per kapita kota lebih besar sekitar 1,37 kali  dibandingkan dengan kabupaten tahun 2001 namun menurun menjadi 1,22 kali tahun 2016. Walaupun tidak menunjukkan adanya jurang ( gap) yang semakin besar antara PDRB per kapita  kota dan kabupaten tetapi perbedaan tersebut tergolong signifikan. Penurunan perbandingan tersebut terekam juga dalam laju  pertumbuhannya, dimana laju pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten sedikit lebih besar dibandingkan dengan kota. Selanjutnya dilihat dari wilayah, PDRB per kapita yang paling rendah adalah Kepulauan Nias dan yang tertinggi adalah Pantai Timur. Namun dilihat dari besarnya laju pertumbuhannya, urutan paling rendah adalah di  wilayah Dataran Tinggi (28,37%) dan yang tertinggi adalah Pantai Timur (37,66%). Sementara itu peningkatan PDRB per kapita dari tahun 2001 hingga tahun 2016, paling rendah tetap dipegang wilayah Dataran Tinggi (5,53 kali) dan yang tertinggi tetap diraih Pantai Timur (7,03 kali). Apakah nilai PDRB per kapita dan peningkatan serta laju pertumbuhan yang berbeda tersebut akan  terekam  juga  dalam distribusi  pendapatan kabupaten dan kota serta antarwilayah? Tulisan ini lebih terfokus pada analisis distribusi pendapatan untuk wilayah Pantai Barat, Kepulauan Nias, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.
Tabel 1. Perbandingan PDRB Per Kapita Antarwilayah di   Provinsi Sumatera Utara, 2001 dan 2016
Wilayah Rerata PDRB per Kapita (atas dasar harga berlaku)* Peningkatan PDRB per kapita (kali) Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (%) 2001 (Rp) 2016 (Rp) 2001 ke 2016 2001-2016 (%) 1. Kota 6.928.729 41.848.592 6,04 31,50 2. Kabupaten 5.408.842 34.342.484 6,35 33,43 3. Pantai Barat 4.883.961 32.410.458 6,64 35,23 4. Kepulauan Nias 3.492.912 20.971.510 6,00 31,28 5. Dataran Tinggi 5.592.912 30.981.099 5,54 28,37 6. Pantai Timur 6.912.704 48.565.849 7,03 37,66 Sumatera Utara 6.676.762 44.557.760 6,67 35,46
Sumber:  Purba dan Novita, 2019, hlm. 4008.
Tulisan ini memaparkan bagaimana gambaran ketimpangan  distribusi  pendapatan masing-masing kabupaten dan kota di wilayah Pantai Barat, Kepulauan Nias, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2016.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, setidaknya  untuk  memperkaya khazanah analisis- analisis ekonomi regional, khususnya untuk daerah Sumatera Utara, terutama terkait dengan distribusi
pendapatan.  Selain itu dapat  bermanfaat untuk: (1) bahan referensi bagi para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan kajian-kajian regional, khususnya tentang ketimpangan  distribusi pendapatan, (2) sebagai referensi dalam proses belajar  mengajar, khususnya dalam  mata kuliah Ekonomi Regional, Ekonomi Pembangunan dan Seminar Ekonomi di Fakultas Ekonomi.

## METODE  PENELITIAN
Daerah penelitian ditetapkan dengan sengaja, yakni semua kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.  Sesuai dengan tujuan penelitian, akan dianalisis bagaimana distribusi  pendapatan masing-masing kabupaten dan kota. Semua kabupaten dan kota yang dimekarkan turut disertakan sepanjang data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia. Data yang digunakan adalah data sekunder terbitan BPS  tahun 2001-2016.  Data yang akan dianalisis adalah  koefisien  Gini  masing-masing kabupaten dan kota sepanjang tahun analisis data meliputi semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
Terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah distribusi  pendapatan semakin merata atau semakin timpang dari suatu tahun ke tahun berikutnya. Metode analisis data terkait dengan koefisien  Gini  karena data yang dianalisis adalah data koefisien Gini. Ada dua ukuran  yang digunakan untuk menyatakan derajat ketimpangan distribusi dimaksud. Pertama,  kriteria  ketimpangan yang dikemukakan oleh Susanti et.al (2000) dan Purba et.al. (2012) sebagai berikut:
a. Bila koefisien Gini lebih kecil dari 0,40 berarti tingkat ketimpangan tergolong sangat rendah atau distribusi pendapatan dikalangan masyarakat relatif merata.
b. Bila  koefisien  Gini  antara 0,40  –  0,50  berarti  tingkat ketimpangan sedang (moderat)  atau distribusi pendapatan dikalangan masyarakat tergolong sedang.
c. Bila koefisien Gini lebih besar dari 0,50 berarti tingkat ketimpangan tergolong sangat tinggi atau distribusi pendapatan dikalangan masyarakat sangat timpang.
Ukuran ini selanjutnya dinyatakan sebagai Versi 1.
Kedua,  dikemukakan oleh  Todaro berdasarkan data berbagai negara sedang berkembang (Purba, Tobing, dan Hutabarat, 2012) sebagai berikut:
a. Bila koefisien Gini lebih kecil dari 0,36 berarti tingkat ketimpangan sangat rendah atau distribusi pendapatan dikalangan masyarakat relatif merata.
b. Bila koefisien Gini antara 0,36 – 0,50 berarti tingkat ketimpangan sedang (moderat) atau distribusi pendapatan dikalangan masyarakat tergolong sedang.
c. Bila koefisien Gini lebih besar dari 0,50 berarti tingkat ketimpangan sangat tinggi atau distribusi pendapatan dikalangan masyarakat sangat timpang.
Ukuran ini selanjutnya dinyatakan sebagai Versi 2.
Perbedaan Versi 1 dengan Versi 2 terutama terletak pada distribusi yang “relatif merata”dan hal itu berpengaruh pada distribusi “ketimpangan sedang (moderat)”. Jadi Versi 2 lebih ketat ukurannya dibandingkan dengan Versi 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa artikel  telah  memuat regionalisasi Sumatera Utara, yaitu membagi wilayah  Provinsi Sumatera Utara menjadi empat wilayah, diantaranya Purba dan Novita (2019), yaitu: (1) wilayah Pantai Barat, (2)
kepulauan Nias, (3) Dataran Tinggi, dan (4) Pantai Timur. Jumlah kabupaten dan kota di masing-masing wilayah yang disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Regionalisasi Provinsi Sumatera Utara Menurut Wilayah Wilayah Kota Kabupaten Pantai Barat 1. Sibolga 2. Padangsidempuan 1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Selatan 3. Mandailing Natal 4. Padanglawas 5. Padanglawas Utara Kepulauan Nias 1. Gunung sitoli 1. Nias 2. Nias Selatan 3. Nias Barat 4. Nias Utara Dataran Tinggi 1. Pematangsiantar 1.  Tapanuli Utara 2. Toba Samosir 3. Humbang Hasundutan 4. Dairi 5. Pakpak Bharat 6. Tanah Karo 7. Simalungun 8. Samosir Pantai Timur 1. Tanjung Balai 2. Binjai 3. Tebing Tinggi 4. Medan 1. Langkat 2. Deli Serdang
3. Serdang Bedagai
4. Labuhan Batu 5. Asahan 6. Batubara 7. Labuhan Batu Utara 8. Labuhan Batu Selatan Jumlah 8 Kota 25 Kabupaten
Sumber: Purba dan Novita, 2019, hlm. 4012.
Dilihat dari jumlah kota dan kabupaten yang ada di masing-masing wilayah, berbeda satu sama lain dan tentunya juga menggambarkan adanya ketimpangan. Kepulauan Nias mempunyai jumlah kabupaten dan kota yang paling sedikit dan  terbanyak adalah wilayah Pantai Timur. Demikian juga berdasarkan PDRB  per kapita, kabupaten dan kota wilayah Pantai Timur pada umumnya berada di atas PDRB per kapita provinsi. Walaupun demikian, Penelitian Purba, (2012) menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pembangunan justru lebih tinggi di wilayah Pantai Timur dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Berdasarkan kriteria koefisien  Gini, dapat disebutkan bahwa derajat ketimpangan distribusi pendapatan  yang terjadi dalam satu kabupaten atau kota dapat dibedakan atas tiga, yaitu relatif merata (ketimpangan sangat rendah), ketimpangan sedang (moderat), dan ketimpangan tinggi (sangat timpang). Derajat ketimpangan ini didasarkan atas ukuran koefisien Gini, yang dihitung dari pendapatan (PDRB) per kapita yang diterima penduduk masing-masing kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil analisis data,  ketimpangan  yang terjadi di masing-masing kabupaten dan kota wilayah Pantai Barat adalah sebagai berikut:
1. Dilihat dari koefisien Gini, sebenarnya ketimpangan distribusi pendapatan berbeda dari tahun ke tahun dan bahkan cenderung meningkat namun masih tergolong relatif merata kecuali Padang Sidempuan tahun 2008  dan Tapanuli Tengah tahun 2011 yang menunjukkan agak timpang (menggunakan Versi 2).
2. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara tergolong relatif merata setiap tahunnya (menggunakan Versi 2).
3. Kecuali tahun 2011 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah dan tahun 2008 untuk Padang Sidempuan, maka ketimpangan distribusi pendapatan di kedua daerah tersebut tergolong relatif merata, sama dengan kabupaten lainnya.
4. Berdasarkan  Versi 1,  distribusi  pendapatan di masing-masing kabupaten dan kota tergolong relatif merata.
5. Dilihat dari laju  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten dan kota, lebih banyak berada di atas laju pertumbuhan ekonomi provinsi dan menunjukkan distribusi pendapatan yang tergolong relatif merata.
6. Dengan laju  pertumbuhan  ekonomi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi pun, hamper semua kabupaten dan kota menunjukkan distribusi pendapatan yang juga relatif merata.
Gambaran ketimpangan  distribusi  pendapatan  untuk  kabupaten dan kota di Kepulauan Nias  adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan Versi 1 dan Versi 2, ketimpangan distribusi pendapatan di empat kabupaten tergolong relatif merata setiap tahunnya dengan koefisien Gini lebih kecil dari 36%.
2. Menggunakan Versi 2, distribusi pendapatan di Gunung Sitoli tergolong relatif merata kecuali tahun 2015 yang tergolong agak timpang.
3. Koefisien Gini untuk wilayah Kepulauan Nias pada umumnya fluktuatif, namun masih tergolong relatif merata kecuali Gunung Sitoli dengan koefisien Gini  mencapai 42,68 persen tahun 2015.
4. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, lebih banyak berada di atas laju pertumbuhan ekonomi provinsi dan distribusi pendapatan pada umumnya tergolong relative merata.
5. Kabupaten dan kota yang mempunyai laju  pertumbuhan  ekonomi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi pun, hampir semuanya menunjukkan distribusi pendapatan yang juga relatif merata.
Gambaran umum ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Dataran Tinggi adalah sebagai berikut:
1. Ketimpangan distribusi  pendapatan di semua kabupaten dan kota tergolong relatif merata, baik menggunakan Versi 1 maupun Versi 2.
2. Koefisien Gini pada umumnya fluktuatif dengan arah yang tidak sepunuhnya jelas, ada yang cenderung meningkat tetapi ada juga yang kadang-kadang menurun.
3. Dilihat dari laju  pertumbuhan  ekonominya,  hampir 75 persen berada di bawah laju pertumbuhan provinsi tetapi tidak ada yang menunjukkan distribusi yang tergolong ketimpangan moderat. Semuanya tergolong relatif merata.
Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Pantai Timur adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Versi 1, ketimpangan distribusi  pendapatan di semua kabupaten wilayah  Pantai Timur tergolong relatif merata kecuali di Kabupaten Langkat tahun 2013.
2. Berdasarkan Versi 2, terdapat  kota yang menunjukkan ketimpangan distribusi  pendapatan  dalam kelompok “agak timpang”, misalnya Tanjung Balai tahun 2015-2016, Binjai tahun 2011, Tebing Tinggi tahun 2015, dan Medan tahun 2005, 2010, 2012-2013, dan 2015.
3. Pada umumnya koefisien Gini masing-masing kabupaten dan kota adalah fluktuatif.
4. Dilihat dari laju  pertumbuhan  ekonominya, hampir 65  persen berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi  provinsi  namun hamper 95 persen dari semua data koefisien  Gini  menunjukkan  distribusi pendapatan yang tergolong relatif merata.
Tabel 3 berisi rangkuman jumlah data koefisien Gini (masing-masing kabupaten dan kota) masing-masing wilayah selama 16 tahun pengamatan. Distribusi pendapatan di masing-masing wilayah pada umumnya tergolong relatif  merata.  Kecuali  di  wilayah Dataran Tinggi, beberapa kabupaten atau kota di tiga wilayah lainnya mempunyai distribusi  yang tergolong dalam “ketimpangan sedang”, namun dilihat dari persentasenya lebih banyak di wilayah Pantai Timur dan paling kecil di Pantai Barat.

## Tabel 3. Distribusi Pendapatan Menurut Versi 2 Tahun 2001-2016
Wilayah Derajat Ketimpangan Jumlah Data Koefisien Gini Relatif Merata Agak Timpang Sangat Timpang Pantai Barat 97,59% 2,41% - 83 Kepulauan Nias 95,92% 4,08% - 49 Dataran Tinggi 100,00% - - 132 Pantai Timur 95,12% 4,88% - 164 Jumlah 416 (97,20 %) 14 (2,80%) - 428 (100,00%)
Sumber: Purba dan Siregar, 2019.
Apakah ada korelasi antara laju  pertumbuhan  ekonomi dengan ketimpangan distribusi  pendapatan? Profesor Kuznets adalah yang berjasa besar dalam memelopori kajian antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan yang dikenal dengan  konsep Kurva Kuznets “U terbalik” yang menyatakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk namun pada tahap-tahap berikutnya akan membaik (Todaro, 1999). Studi Bidani dan Ravallion (1993) yang dikutip oleh Maipita (2014) menyatakan bahwa hipotesis Kuznets “U terbalik” tidak berlaku di Indonesia.
Lalu bagaimana di Sumatera Utara untuk masing-masing wilayah? Kalau diperhatikan sekilas data Tabel 3 dan Tabel 4, tampaknya hipotesis Kuznets tersebut juga tidak berlaku. Justru sebaliknya yang terjadi, yakni laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi dibarengi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak  serta merta menyebabkan distribusi pendapatan semakin memburuk. Salah satu contoh adalah hasil penelitian Daeli (2018)  menyebutkan bahwa hipotesis kurva “U-terbalik” berlaku di Kepulauan Nias. Ia menganalisis laju pertumbuhan ekonomi dan indeks Wiliamson untuk tahun 2009-2016. Namun jika dilihat secara
parsial, tidak ada korelasi yang jelas antara laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan distribusi pendapatan masing-masing kabupaten dan kota.

## Tabel 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001-2016
Wilayah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Data Laju Pertumbuhan Tinggi* Rendah** Pantai Barat 53,01% 46,99% 83 Kepulauan Nias 53,06% 46,94% 49 Dataran Tinggi 25,00% 75,00% 132 Pantai Timur 34,76% 65,24% 164 Jumlah 160 (37,37%) 268 (62,62%) 428 (100,00%)
*di atas laju pertumbuhan provinsi, **di bawah laju pertumbuhan provinsi. Sumber: Purba dan Siregar, 2019.
Tabel 4 berisi rangkuman jumlah data (laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota) selama 16 tahun pengamatan untuk masing-masing wilayah.  Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota wilayah Pantai Barat hanya sekitar 53 persen diatas provinsi, namun hampir 98 persen menunjukkan distribusi relatif merata. Demikian juga untuk kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, hampir mirip dengan wilayah Pantai Barat. Berbeda halnya dengan wilayah Dataran Tinggi, hanya 25 persen dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi justru 100 persen menunjukkan distribusi yang relatif merata. Berbeda lagi dengan capaian Pantai Timur. Hanya sekitar 35 persen tergolong dalam laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun sekitar 95 persen menunjukkan distribusi yang relatif merata.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas antara distribusi pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota. Ketimpangan yang sangat rendah (relatif merata) pun dapat diraih kabupaten atau kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Demikian juga sebaliknya, ada kabupaten atau kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari data provinsi tetapi  justru menunjukkan distribusi pendapatan yang tergolong dalam ketimpangan sedang (moderat).

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Versi 2, pada umumnya distribusi pendapatan di semua kabupaten dan kota tergolong “relatif merata”. Satu-satunya wilayah dengan ketimpangan “relatif merata” hanyalah kabupaten dan kota di wilayah Dataran Tinggi.
2. Dari 428 jumlah data, sebanyak 97,20% menunjukkan distribusi “relatif merata” dan sisanya 2,80% menyatakan distribusi yang “agak timpang” (ketimpangan sedang  atau moderat), yang berada di wilayah Pantai Barat, Kepulauan Nias, dan Pantai Timur.
3. Tidak ada hubungan atau pola yang jelas, apakah searah atau tidak searah antara tingginya laju pertumbuhan ekonomi dengan distribusi yang semakin timpang atau distribusi yang semakin merata.
4. Tidak ada pola yang jelas atau korelasi yang sepenuhnya searah antara laju  pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi  pendapatan yang semakin timpang  di masing-masing kabupaten atau kota. Ketimpangan yang sangat rendah pun dapat terjadi di kabupaten atau kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang  lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Demikian juga sebaliknya, ada kabupaten atau kota  yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari data provinsi tetapi justru menunjukkan distribusi ketimpangan yang moderat  (ketimpangan sedang).

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Daeli, Redaksi M., 2018, Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten dan Kota di Kepulauan Nias. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Medan. (Skripsi tidak diterbitkan).
Hutabarat, Dame Esther M, 2015, Analisis Faktor yang Memengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara dalam Jurnal Ilmiah STIPRO, Vol. 4 Nomor 1 Oktober.
Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Maipita, Indra, 2014, Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Purba, Elvis F, 2012, Tipologi Daerah dan Identifikasi Sektor-sektor Unggulan Daerah Kawasan Dataran Tinggi Toba Tahun 2001-2010. Laporan Hasil Penelitian, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
Purba, Elvis F, 2014, Analisis Tipologi Pertumbuhan Kabupaten dan Kota Daerah Pantai Timur, Pantai Barat, dan Daerah Pegunungan Provinsi Sumatera Utara, 2001-2011. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
Purba, Elvis F, Tobing, Juliana L., dan Hutabarat, Dame Esther, 2012, Ekonomi Indonesia. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
Purba, Elvis F. dan Novita, Laura, 2019, Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Sejak Era Otonomi Hingga Tahun Pertama Era Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA): Analisis Antar Wilayah.  VISI    Volume 27
Nomor 2 Juni 2019.
Purba, Elvis F. dan Siregar, Ayu Handayani, 2019, Tipologi Daerah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2016. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
Purba, Elvis F., 2012, Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi UHN , Volume III, No. 2 Juli.
Sjafrizal, 2008, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose.
Susanti, Hera; Ikhsan, Moh. dan Widyanti, 2000, Indikator-Indikator Makroekonomi.  Edisi Kedua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tambunan, Tulus T.H, 2001, Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris. Jakarta: Salemba Empat.
Todaro, Michael P, 1999, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Keenam, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Widodo, Tri, 2006, Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YPKN.