## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER MELALUI APLIKASI JUAL BELI ONLINE
SHOPEE
Tazkira Pradika Dharmadji 1 , Hariyo Sulistiyantoro 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: pradikatazkira@gmail.com, hariyoprawiro1962@gmail.com

## Abstract
There is a discrepancy between Shopee's policy regarding refunds for transactions made using Shopee Paylater and what buyers expect. Shopee's policy states that refunds for Shopee Paylater transactions will be in the form of balances or limits on Shopee Paylater. However, buyers hope to receive a refund Back at Paylater's shopee limit. When a buyer wants to return an item and get a refund for a Shopee Paylater transaction, they must first open a mediation case in the Resolution Center. After the case is resolved,  the  buyer  still  has  to  pay  the  Shopee  Paylater  bill.  However,  the  billed  amount  will  be converted to credit in the buyer's Shopee Paylater account. This differs from what buyers expect, as they are unable to receive a refund to their original payment method. The type of research used in writing this thesis is normative legal research. due to find out the legal position of using Paylater legally and produce a conclusion that is relevant to existing legal theories. This research is a legal research with a conceptual approach. The result of this research is that shopee should consider allowing buyers to receive refunds back to their original payment method, rather than converting refunds into credits in their Shopee Pay Later accounts. Pay later services are useful services for both consumers and sellers. The government has enacted regulations to protect this type of transaction. Consumers must be smart in choosing e-commerce and fintech service providers for pay later services to avoid problems.
Keywords: ShopeePaylater, Refund, Legal Protection.

## Abstrak
Terdapat  ketidaksesuaian  antara  kebijakan  Shopee  tentang  refund  atas  transaksi  yang  dilakukan menggunakan Shopee Paylater dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi Shopee Paylater akan berupa saldo atau limit pada Shopee Paylater. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit shopee Paylater. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi Shopee Paylater, mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di Pusat Penyelesaian. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan Shopee Paylater. Namun, jumlah tagihan akan  dikonversi  menjadi  kredit  di  akun  Shopee Paylater  pembeli.  Ini  berbeda  dari  yang  diharapkan pembeli,  karena  mereka  tidak  dapat  menerima  pengembalian  dana  ke  metode  pembayaran  awal mereka.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif. dikarenakan untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan Paylater secara hukum dan menghasilkan  sebuah  kesimpulan  direlevansikan  dengan  teori-teori  hukum  yang  ada.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil penelitian ini yaitu shopee harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran asli mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka. Layanan bayar di kemudian hari adalah layanan yang bermanfaat bagi  konsumen  dan  penjual.  Pemerintah  telah  memberlakukan  peraturan  untuk  melindungi  jenis transaksi ini. Konsumen harus cerdas dalam memilih penyedia layanan e-commerce dan fintech untuk layanan pay later agar terhindar dari masalah.
Kata Kunci : Shopee Paylater, Pengembalian Dana, Perlindungan Hukum, .

## PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  material  maupun  formal makin terasa sangat penting mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang  merupakan  motor  penggerak  bagi  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen  umumnya  akan  merasakan  dampaknya.  Dengan  demikian,  Upaya-upaya untuk  memberikan  perlindungan  yang  memada  terhadap  kepentingan  konsumen terutama di Indonesia. Salah satu perusahaan Marketplace yang sering mengeluarkan produk baru dan memberikan kemudahaan dalam berbelanja untuk menarik konsumen adalah Shopee . Shopee adalah situs elektronik komersial ( Marketplace ) dengan kantor pusat di Singapura. Dijalankan oleh SEA Group, yang awalnya dikenal sebagai Garena dan  didirikan  pada  tahun  2009  oleh  Forrest  Li  dimana Shopee merupakan  salah-satu anak perusahaan dari SEA Group. Shopee pertama kali diperkenalkan ke publik di Asia Tenggara pada tahun 2015, dan sejak saat itu, platform E-commerce telah diluncurkan di lebih banyak negara termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.
Dilihat  dalah  hukum  konvesional  yang  berlaku  di  Indonesia  mengenai perlindungan  konsumen,  pelanggan  perlu  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai konsumen  yang  dituangkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih barang dan memperoleh barang; hak atas informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur;  dan  pelanggaran  hak  untuk  benar,  jelas,  dan  jujur. Selanjutnya  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen memiliki tanggung jawab tambahan, yang meliputi membaca dan mengikuti petunjuk untuk informasi dan tata cara penggunaan, bertindak dengan itikad baik saat melakukan pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. setuju, dan  mengikuti  upaya  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  konflik  mengenai perlindungan konsumen.
Transaksi Shopee Paylater dikenakan tingkat bunga minimal 2,95 persen untuk program  Beli  Sekarang  Bayar  Nanti,  yang  diselesaikan  dalam  waktu  satu  bulan,  dan cicilan  diselesaikan  dalam  waktu  dua,  tiga,  dan  enam  bulan  masing-masing.  Selain pembiayaan tambahan, dalam hal ini bunga Shopee Paylater , terjadi biaya pemrosesan sebesar 1 persen per transaksi, dan pengguna akan dikenakan denda sebesar 5 persen untuk  setiap  keterlambatan  pembayaran  yang  timbul  akibat  penggunaan  layanan. Jumlah  biaya  keterlambatan  pembayaran  tidak  diungkapkan  di  masa  lalu;  alih-alih, biaya  keterlambatan  pembayaran  menjadi  terlihat  setelah  pengguna  melewati  jatuh tempo  pembayaran  tagihan  mereka.  Pengguna  wajib  melakukan  pembayaran  yang terlambat sesegera mungkin untuk menghindari timbulnya biaya lebih lanjut. Selain itu, kegagalan  dalam  melakukan  pembayaran  tepat  waktu  dapat  mengakibatkan penangguhan  akun Shopee ,  penagih  lapangan  ( fild  colector ),  dan  pendaftaran  SLIK
(Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.
Ada  banyak  cara  untuk  membayar  pesanan  di Shopee ,  salah  satu  metode pembayaran tersebut adalah Shopee Paylater . Shopee Paylater adalah pinjaman cicilan yang  memungkinkan  Pembeli  membayar  pesanan  dengan  mencicil.  Pembeli  dapat meminjam  hingga  Rp  50.000.000  dan  dikenakan  bunga  atas  jumlah  pinjaman.  Saat Pembeli  mendaftar Shopee  PayLater ,  Pembeli  menyetujui  syarat  dan  ketentuan layanan. Syarat dan ketentuan ini meliputi suku bunga, jangka waktu pelunasan, dan biaya  keterlambatan  pembayaran.  Kredit online adalah  cara  mudah  untuk mendapatkan  pinjaman  menggunakan  teknologi  keuangan.  Kerangka  hukum  untuk sistem ini, juga dikenal sebagai fintech , adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi Informasi.  Bank  Indonesia  juga  memiliki  Peraturan  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pinjaman online juga lebih aman karena tunduk pada kotak pasir peraturan terbatas, yang memungkinkan pengujian produk, layanan, teknologi, dan model bisnis tekfin.
Jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanannya, pembeli dapat  membuka  diskusi  dengan  penjual  di  Pusat  Resolusi Shopee untuk  meminta pengembalian  atau refund .  Di  Pusat  Resolusi,  pembeli  dapat  berkomunikasi  dengan penjual,  mengusulkan  atau  menolak  jumlah  atau  solusi  untuk  pengembalian  atau
pengembalian  dana,  dan  mengajukan  banding  ke Shopee jika  mereka  tidak  dapat mencapai kesepakatan. Shopee akan meninjau kasus dan bukti dengan hati-hati untuk mencapai solusi yang adil. Selama proses peninjauan, Shopee dapat meminta pembeli dan penjual untuk memberikan lebih banyak dokumen pendukung dalam batas waktu tertentu.  Setelah  menerima  dokumen  pendukung, Shopee akan  melakukan pemeriksaan  dan  investigasi  lebih  lanjut. Shopee menyarankan  pembeli  dan  penjual untuk  tetap  aktif  berkomunikasi  tentang  masalah  yang  mereka  hadapi  melalui  fitur obrolan  atau  forum  diskusi  jika  mereka  meminta  pengembalian  atau  pengembalian dana.
Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Shopee tentang refund atas transaksi yang dilakukan menggunakan Shopee Paylater dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyebutkan  bahwa  pengembalian  dana  atas  transaksi Shopee Paylater akan berupa saldo atau limit pada Shopee Paylater . Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit shopee Paylater . Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi Shopee Paylater , mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di Pusat Penyelesaian. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan Shopee Paylater . Namun,  jumlah  tagihan  akan  dikonversi  menjadi  kredit  di  akun Shopee  Paylater pembeli.  Ini  berbeda  dari  yang  diharapkan  pembeli,  karena  mereka  tidak  dapat menerima  pengembalian  dana  ke  metode  pembayaran  awal  mereka. Shopee harus mengklarifikasi  kebijakannya  tentang  pengembalian  uang  untuk  transaksi Shopee Paylater untuk  memastikan  bahwa pembeli  mengetahui  apa  yang  diharapkan.  Selain itu, Shopee harus  mempertimbangkan  untuk  mengizinkan  pembeli  menerima pengembalian  uang  ke  metode  pembayaran  awal  mereka,  daripada  mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Paylater mereka.
Berdasarkan beberapa hal  di  atas  serta  munculnya  fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER MELALUI APLIKASI JUAL BELI ONLINE SHOPEE .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. AKIBAT  HUKUM  BAGI  PARA  PIHAK  APABILA  TERJADI  SENGKETA  DIANTARA  PARA PIHAK DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER
Dalam beberapa waktu terakhir, fitur PayLater telah menjadi salah satu tren yang paling  disukai  oleh  generasi  muda.  Beberapa  perusahaan  aplikasi  besar  beriklan  di platformnya,  mewawarkan  kredit  tanpa  kartu  kredit  dengan  keuntungan  berupa fasilitas beli sekarang bayar belakangan juga dapat digunakan untuk membeli makanan, transportasi sehari-hari, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan konsumsi. Paylater mungkin  menjadi  cara  yang  lebih  mudah  dan  nyaman  bagi  orang-orang  untuk mendapatkan kredit tanpa kartu, salah satunya dengan menggunakan ShopeePayLater.
ShopeePayLater  adalah  sistem  pembayaran  yang  mirip  dengan  kartu  kredit. Sistem  ini  mengharuskan  pengguna  untuk  memberikan  data  pribadi,  yang  harus disimpan,  dijaga,  dan  dirahasiakan.  Hal  ini  dilindungi  oleh  hukum  di  Indonesia, termasuk  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  POJK  Nomor  1  Tahun  2019. Selain  memberikan  data  pribadi,  pengguna  ShopeePayLater  juga  harus  menyetujui syarat  dan  ketentuan  layanan.  Syarat  dan  ketentuan  ini  menguraikan  hak  dan kewajiban  pengguna  dan  Shopee.  Mereka  juga  menyertakan  informasi  tentang persyaratan pendaftaran, batas penggunaan, biaya, dan penalti.
Jika  pengguna  menyetujui  syarat  dan  ketentuan  ShopeePayLater,  maka pengguna dianggap telah menyetujui semua hal yang ada di dalam perjanjian. Hal ini berarti baik pengguna maupun Shopee berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban  masing-masing.  Jika  pengguna  mangkir  dari  kewajibannya,  mereka  akan dikenakan konsekuensi yang diuraikan dalam perjanjian. Pada kenyataannya, banyak pengguna  yang  tidak  membaca  syarat  dan  ketentuan  dengan  seksama.  Akibatnya, mereka  mungkin  tidak menyadari  hak  dan  kewajiban  mereka, dan  mereka  mungkin tidak  memahami  konsekuensi  dari  gagal  bayar.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dalam situasi ini. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk diberitahu tentang syarat dan ketentuan dari sebuah kontrak, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mereka dirugikan oleh pelanggaran kontrak.
Dalam  kasus  ShopeePayLater,  PT  Commerce  Finance  adalah  penyedia  layanan keuangan yang akan memberikan pinjaman kepada pengguna ShopeePayLater. Sistem P2P  ShopeePayLater  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Indonesia.  OJK  telah mengeluarkan peraturan yang mengatur industri P2P lending, termasuk persyaratan penyedia  jasa  keuangan,  syarat  dan  ketentuan  perjanjian  pinjaman,  dan  proses penyelesaian sengketa. Kedudukan hukum perjanjian dalam sistem ShopeePayLater berarti bahwa pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memiliki hak dan kewajiban hukum  berdasarkan  perjanjian.  Jika  salah  satu  pihak  melanggar  perjanjian,  pihak lainnya dapat melakukan upaya hukum.
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengertian mengenai perjanjian.  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Ini  berarti  bahwa  perjanjian adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian menjadi sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Kesepakatan: Harus ada penawaran dan penerimaan antara para pihak.
2. Kecakapan:  Para  pihak  harus  memiliki  kapasitas  hukum  untuk  membuat perjanjian.
3. Sebab yang sah: Tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum.
4. Sebab yang halal: Tujuan perjanjian harus halal (diperbolehkan menurut hukum Islam).
Jenis-jenis  perjanjian  dalam  hukum  perdata  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian memiliki dua jenis:
1. Perjanjian  bernama:  Perjanjian  bernama  adalah  perjanjian  yang  telah ditentukan  secara  khusus  oleh  hukum.  Beberapa  contoh  perjanjian  bernama termasuk  perjanjian  penjualan,  perjanjian  sewa-menyewa,  dan  perjanjian pinjaman.
2. Perjanjian  tidak  bernama:  Ini  adalah  perjanjian  yang  tidak  ditentukan  secara khusus oleh hukum. Perjanjian ini juga dikenal sebagai kontrak tidak bernama.
Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam hukum perdata. Ada lima jenis asas hukum kontrak yang dikenal dalam hukum perdata:
1. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas ini menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat  perjanjian  sesuai  keinginan  mereka.  Mereka  bebas  memilih  syarat- syarat perjanjian, dan mereka bebas mengakhiri perjanjian kapan saja.
2. Asas Konsensualisme: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian terbentuk ketika ada penawaran dan penerimaan antara para pihak. Perjanjian tidak perlu dibuat secara tertulis atau disaksikan oleh pihak ketiga.
3. Asas  Pacta  Sunt  Servanda:  Asas  ini  menyatakan  bahwa  perjanjian  harus dihormati.  Setelah  perjanjian  terbentuk,  para  pihak  terikat  pada  ketentuan- ketentuan dalam perjanjian tersebut.
4. Asas Itikad Baik: Asas ini menyatakan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad  baik  ketika  membuat  dan  melaksanakan  perjanjian.  Ini  berarti  bahwa mereka  harus  bertindak  jujur  dan  adil,  dan  mereka  tidak  boleh  mengambil keuntungan dari pihak lain.
5. Asas  Kepribadian:  Asas  ini  menyatakan  bahwa  perjanjian  bersifat  pribadi. Artinya,  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  tidak  dapat  mengalihkan  hak  atau kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak lainnya.
Perjanjian  ShopeePayLater  merupakan  perjanjian  tidak  bernama  ( onbenoemd overeenkomns ) yang menggunakan asas kebebasan berkontrak. Artinya, isi perjanjian telah dibuat oleh Shopee dan harus terlebih dahulu disetujui oleh penerima layanan ShopeePayLater. Perjanjian jenis ini disebut dengan perjanjian baku, dan selama tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, maka sah untuk dilaksanakan. Asas kebebasan berkontrak  berarti  para  pihak  bebas  untuk  membuat  perjanjian  sesuai  keinginan mereka.  Mereka  bebas  untuk  memilih  persyaratan  perjanjian,  dan  mereka  bebas untuk  mengakhiri  perjanjian  kapan  saja.  Dalam  kasus  perjanjian  ShopeePayLater, pengguna bebas untuk menerima atau menolak ketentuan perjanjian. Jika pengguna menerima  persyaratan,  mereka  terikat  oleh  perjanjian.  Namun,  prinsip  kebebasan berkontrak tidak mutlak. Ada beberapa batasan mengenai apa yang dapat disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian tidak boleh melanggar kebijakan publik atau hukum. Selain itu, perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Ini berarti  bahwa  para  pihak  harus  bertindak  jujur  dan  adil,  dan  mereka  tidak  boleh mengambil keuntungan dari pihak lain. Perjanjian ShopeePayLater adalah perjanjian
standar, yang berarti bahwa itu adalah perjanjian pra-tertulis yang ditawarkan kepada konsumen  atas  dasar  ambil  atau  tinggalkan.  Perjanjian  standar  umumnya  dapat ditegakkan,  tetapi  ada  beberapa  pengecualian.  Misalnya,  perjanjian  standar  tidak boleh  melanggar  kebijakan  publik  atau  hukum.  Selain  itu,  perjanjian  standar  harus dibuat dengan iktikad baik.
Pengguna  ShopeePayLater  yang  tidak  membayar  tagihan  tepat  waktu  lebih mungkin untuk gagal bayar. Tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 25 harus dibayar sebelum tanggal 5, tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 1 harus dibayar sebelum tanggal  11,  dan  tagihan  yang  jatuh  tempo  pada  tanggal  15  harus  dibayar  sebelum tanggal 25. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5% per  bulan  dari  jumlah  total  tagihan.  Hal  ini  dapat  merusak  peringkat  kredit Konsumen/Pengguna  di  SLIK  OJK,  yang  dapat  menyulitkan  pengguna  untuk mendapatkan  pembiayaan  dari  bank  atau  perusahaan  lain  di  masa  mendatang. Kerangka  hukum  untuk  sistem  ini,  juga  dikenal  sebagai  fintech,  adalah  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Bank  Indonesia  juga  memiliki  Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  sudah  banyak  kasus  wanprestasi  yang  terjadi dalam penggunaan ShopeePayLater. Salah satu wujud wanprestasi yang terjadi yaitu dimana Jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanannya, pembeli dapat  membuka  diskusi  dengan  penjual  di  Pusat  Resolusi  Shopee  untuk  meminta pengembalian atau refund. Di Pusat Resolusi, pembeli dapat berkomunikasi dengan penjual,  mengusulkan  atau  menolak  jumlah  atau  solusi  untuk  pengembalian  atau pengembalian  dana,  dan  mengajukan  banding  ke  Shopee  jika  mereka  tidak  dapat mencapai kesepakatan. Shopee akan meninjau kasus dan bukti dengan hati-hati untuk mencapai solusi yang adil. Selama proses peninjauan, Shopee dapat meminta pembeli dan penjual untuk memberikan lebih banyak dokumen pendukung dalam batas waktu tertentu.  Setelah  menerima  dokumen  pendukung,  Shopee  akan  melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut. Shopee menyarankan pembeli dan penjual untuk  tetap  aktif  berkomunikasi  tentang  masalah  yang  mereka  hadapi melalui  fitur
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
obrolan  atau forum  diskusi  jika  mereka  meminta  pengembalian  atau pengembalian dana.
Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Shopee tentang refund atas transaksi yang dilakukan menggunakan Shopee Pay Later dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi Shopee Pay Later akan berupa saldo atau limit pada Shopee Pay Later. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit shopee pay later. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi Shopee  Pay  Later,  mereka  harus  terlebih  dahulu  membuka  kasus  mediasi  di  Pusat Penyelesaian.  Setelah  kasus  diselesaikan,  pembeli  masih  harus  membayar  tagihan Shopee  Pay  Later.  Namun,  jumlah  tagihan  akan  dikonversi  menjadi  kredit  di  akun Shopee Pay Later pembeli. Ini berbeda dari yang diharapkan pembeli, karena mereka tidak  dapat  menerima  pengembalian  dana  ke  metode  pembayaran  awal  mereka. Shopee  harus  mengklarifikasi  kebijakannya  tentang  pengembalian  uang  untuk transaksi Shopee Pay Later untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui apa yang diharapkan. Selain itu, Shopee harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima  pengembalian  uang  ke  metode  pembayaran  awal  mereka,  daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka.
Sehingga  terdapat  ketidaksesuaian  antara  kebijakan  Shopee  tentang pengembalian  dana  untuk  transaksi  Shopee  Pay  Later  dan  apa  yang  diharapkan pembeli.  Kebijakan  Shopee  menyatakan  bahwa  pengembalian  dana  akan  dilakukan dalam bentuk saldo atau batas pada Shopee Pay Later, tetapi pembeli berharap untuk menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran awal mereka. Ini bisa merugikan  pembeli,  karena  mereka  mungkin  telah  menggunakan  metode pembayaran  yang  berbeda  untuk  pembelian,  seperti  kartu  kredit  atau  kartu  debit. Shopee seharusnya mengklarifikasi kebijakannya tentang pengembalian dana untuk transaksi  Shopee  Pay  Later  untuk  memastikan  bahwa  pembeli  tahu  apa  yang diharapkan. Kebijakan tersebut harus jelas bahwa pengembalian dana akan dilakukan dalam bentuk kredit di akun Shopee Pay Later pembeli, dan pembeli tidak akan dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran asli mereka. Shopee juga harus mempertimbangkan  untuk  mengizinkan  pembeli  menerima  pengembalian  dana  ke
metode  pembayaran  asli  mereka,  daripada  mengubah  pengembalian  dana  menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka. Ini akan lebih nyaman bagi pembeli, dan juga akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli.
Terdapat  peraturan  di  Indonesia  yang  mengatur  masalah  ini.  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan  Konsumen)  tahun  2008  menyatakan bahwa  konsumen  memiliki  hak  untuk  mengembalikan  barang  tanpa  alasan  dalam waktu  7  hari  setelah  menerima  barang.  Ini  berarti  bahwa  pembeli  dapat mengembalikan barang yang mereka beli melalui Shopee Bayar Nanti dan menerima pengembalian dana, bahkan jika barang tersebut tidak cacat. Namun, Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  juga  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dapat  mengenakan biaya penyetokan ulang pada barang yang dikembalikan. Biaya ini bisa mencapai 10% dari harga pembelian. Jadi, meskipun pembeli dapat mengembalikan barang melalui Shopee Bayar Nanti, mereka mungkin masih harus membayar biaya penyetokan ulang.

## B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BARANG DI APLIKASI JUAL BELI SHOPEE YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER
a. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Barang  Di  Aplikasi  Jual  Beli Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater
Layanan  pay  later  adalah  pinjaman  online  yang  tidak  membutuhkan agunan.  Layanan  ini  muncul  karena  adanya  inovasi  e-commerce  dan keberadaan perusahaan fintech yang menyediakan layanan pinjaman. Layanan pay  later  berbeda  dengan  pinjaman  bank  atau  peer-to-peer  lending,  karena layanan  ini  tidak  memberikan  pinjaman  uang  tunai,  melainkan  pembayaran atas pembelian barang atau jasa.
Perjanjian  untuk  menyediakan  layanan pinjaman  online adalah  kontrak hukum  antara  penyelenggara  dan  pemberi  pinjaman.  Perjanjian  ini  adalah dasar  dari  perjanjian  pinjaman  bayar  nanti.  Perkembangan  teknologi  telah mendorong  berkembangnya  metode  pendanaan  baru  yang  menguntungkan konsumen. Saat ini sudah banyak perusahaan pinjaman online. Penelitian ini menemukan  bahwa  semua  aplikasi  e-commerce  terhubung  dengan perusahaan pinjaman online, yang biasa dikenal dengan fintech atau pinjol.
Pemerintah  telah  memberlakukan  peraturan  untuk  melindungi  jenis transaksi ini. Di Indonesia, undang-undang yang melindungi konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang  ini  mendefinisikan  konsumen  sebagai  setiap  orang  pemakai  barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen  dapat  diartikan sebagai segala daya dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum atau payung  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Undang- undang  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  ingin  melindungi  konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dihukum dengan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif, untuk melindungi konsumen.
Terdapat  UU  No.  11  jo  UU  No.  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech untuk mengikuti standar yang ada. Misalnya, dalam hal data pribadi, undang-undang ini menjadi landasan penting bagi pelaku bisnis fintech untuk  menjaga  kerahasiaan  data  konsumen.  Artinya,  konsumen  memiliki perlindungan  terhadap  keamanan  data  pribadinya  ketika  menggunakan layanan pay later.
Pemerintah  Indonesia  memiliki  lembaga  bernama  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  yang  mengatur  layanan  keuangan.  Lembaga  ini  memiliki peraturan  tertulis  tentang  layanan  pay  later,  yang  dituangkan  dalam  POJK (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan)  No.  77/POJK.01/2016,  Pasal  3  sampai  5. Pasal  1  ayat  7  peraturan  ini  mendefinisikan  konsumen  layanan  pay  later sebagai  "orang  dan/atau  badan  hukum  yang  memiliki  utang  berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi."
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mendefinisikan  konsumen  atau pengguna  layanan  pay  later  sebagai  pihak  yang  berutang.  Pihak  ini  akan diberikan perjanjian secara online terkait pinjaman. Perjanjian ini merupakan
perjanjian  baku  yang  timbul  secara  keseluruhan  atau  sebagian  melalui penggunaan akses jaringan komputer yang saling terhubung.
Menurut OJK, terdapat hubungan hukum dalam fintech terkait Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Hubungan  hukum  ini muncul dari adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian ini dilakukan melalui serangkaian proses verifikasi antara konsumen dengan aplikasi fintech. Perjanjian  tersebut  adalah  antara  kreditur  dan  debitur,  seperti  yang  telah dijelaskan  pada  subbab  sebelumnya.  Objek  dari  perjanjian  ini  adalah  semua barang  yang dikonsumsi,  dengan  syarat  tidak  bertentangan  dengan undang- undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  memiliki  peraturan  pada  Pasal  29  POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna. Prinsip-prinsip ini adalah:
1. Transparansi:  Penyelenggara  harus  transparan  mengenai  syarat  dan ketentuan  mereka,  termasuk  biaya  dan  ongkos  yang  terkait  dengan layanan bayar nanti.
2. Perlakuan  yang  adil:  Penyelenggara  harus  memperlakukan  semua pengguna secara adil, terlepas dari riwayat kredit atau situasi keuangan mereka.
3. Keandalan:  Penyelenggara  harus  dapat  diandalkan  dan  menyediakan layanan berkualitas tinggi.
4. Kerahasiaan  dan  keamanan  data:  Penyelenggara  harus  melindungi kerahasiaan dan keamanan data pengguna.
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan dengan biaya  yang  terjangkau:  Penyelenggara  harus  memiliki  proses  untuk menyelesaikan  perselisihan  pengguna  dengan  cara  yang  sederhana, cepat, dan terjangkau.
Prinsip-prinsip  ini  dirancang  untuk  melindungi  pengguna  dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang adil dan positif dengan layanan pay later.
Peraturan yang dibuat oleh OJK ini merupakan upaya hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen. Hal  ini  penting  karena  pengguna,  yang  harus  dilindungi  hak-haknya.  Untuk memastikan payung hukum ini berfungsi dengan baik, konsumen harus cerdas dalam memilih penyedia layanan e-commerce dan fintech untuk layanan pay later. Mereka harus memastikan bahwa penyedia layanan tersebut legal dan memiliki izin dari OJK agar terhindar dari masalah.
C. Upaya Hukum Bagi Konsumen Barang Ketika Terjadi Permasalahan Di Aplikasi Jual Beli Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater
Dalam  sengketa  Business-to-Consumer  (B2C),  model  biaya  pengguna  sepihak sering digunakan. Model ini menempatkan tanggung jawab untuk menanggung semua biaya  yang  diperlukan  pada  bisnis  yang  bersengketa.  Proses  penyelesaian  sengketa dapat  dilakukan  secara online,  yang  memungkinkan  para  pihak,  terutama  konsumen, untuk  dengan  mudah  mengontrol  dan  secara  langsung  menanggapi  setiap perkembangan penyelesaian kasus yang sedang dalam proses. Namun, penting untuk diperhatikan  bahwa  tidak  semua  perusahaan  atau  platform  e-commerce  digital menggunakan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai pilihan hukumnya. Dengan demikian, forum penyelesaian sengketa belum tentu menggunakan  pengadilan  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ( Alternative  Dispute Resolution/ADR ).
Platform  elektronik  yang  menggunakan hukum  negara  lain  tetap  sah  menurut hukum Indonesia. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan mengatur transaksi mereka. Hal ini termasuk pilihan forum, seperti apakah akan menggunakan pengadilan, arbitrase, atau lembaga lain.
Dalam bisnis teknologi finansial, sengketa perdata dapat muncul antara investor dan  debitur.  Sengketa  ini  sering  kali  dipicu  oleh  kegagalan  debitur  untuk  mematuhi ketentuan kontrak. Ada dua cara utama untuk menyelesaikan perselisihan dalam bisnis Kredit PayLater: litigasi dan non-litigasi.
Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan. Proses ini  bisa  memakan  waktu  dan  mahal.  Namun,  ini  adalah  satu-satunya  cara  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
menegakkan perintah pengadilan. Non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar  sistem  pengadilan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) lainnya. Mekanisme ADR umumnya lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi. Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik  (UU  ITE) memberikan hak  kepada  individu  untuk  menuntut penyelenggara sistem elektronik atau pengguna teknologi informasi yang menyebabkan kerugian. Ini berarti bahwa konsumen dapat menuntut penyedia Kredit PayLater jika mereka percaya bahwa mereka telah dirugikan oleh tindakan penyedia. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa akan tergantung pada keadaan spesifik dari sengketa tersebut. Namun, baik litigasi  maupun  non-litigasi  dapat  menjadi  cara  yang  efektif  untuk  menyelesaikan perselisihan dalam bisnis Kredit PayLater.
Ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  mirip  dengan  arbitrase, namun  dengan  proses  yang  lebih  sederhana  dan  lebih  cepat.  Proses  ini  diatur dalam Peraturan  OJK  nomor  1/POJK.07/2014,  namun  tidak  diatur  dalam  UU  No.  30/1990 tentang Arbitrase dan APS. Dalam ajudikasi, pemohon (nasabah kecil) memiliki pilihan untuk  menyetujui  atau  menolak  hasil  keputusan  Ajudikasi.  Apabila  pemohon menyetujui  putusan  tersebut,  maka  putusan  tersebut  akan  dilaksanakan  dan  bersifat final dan mengikat. Termohon (lembaga jasa keuangan) tidak memiliki opsi ini dan harus menerima apapun hasil keputusan Ajudikasi. Hak opsi ini tidak tersedia dalam arbitrase. Oleh  karena  itu,  ajudikasi  dapat  menjadi  pilihan  yang  lebih  menguntungkan  bagi nasabah  kecil  yang  ingin  memiliki  kontrol  lebih  besar  atas  hasil  proses  penyelesaian sengketa.
Dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Shopee  tidak  memberikan  informasi yang  jelas  tentang  pengembalian  dana  untuk  ketidaksesuaian  barang  yang  dipesan menggunakan pembayaran ShopeePayLater. Kurangnya informasi ini dapat merugikan konsumen, karena mereka mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara  mendapatkan  pengembalian  dana.  Pasal  16  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  6/PJOK.07/2022  mewajibkan  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  untuk menyediakan  informasi  yang  jelas,  akurat,  benar,  mudah  diakses,  dan  tidak menyesatkan mengenai produk dan layanannya. Dengan tidak memberikan informasi yang jelas tentang pengembalian dana, Shopee telah melanggar pasal ini. Pelanggaran
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ini serius, karena dapat menyebabkan konsumen disesatkan atau ditolak pengembalian dana  yang  menjadi  hak  mereka.  Shopee  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan tersebut, dan memberikan informasi yang  jelas  tentang  pengembalian  dana  untuk  ketidaksesuaian  barang  yang  dipesan menggunakan pembayaran ShopeePayLater.
Shopee memiliki kebijakan tentang pengembalian dana untuk ketidaksesuaian barang yang dipesan, tetapi hanya berlaku untuk pembayaran tunai dan non-tunai yang tidak  dilakukan  melalui  ShopeePayLater.  Jika  Pengguna  membayar  barang menggunakan  ShopeePayLater  dan  tidak  sesuai  dengan  deskripsi,  Pengguna  harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa online Shopee. Ini berarti pengguna harus terus  membayar  tagihan  ShopeePayLater  meskipun  pengguna  telah  mengembalikan barang  tersebut,  karena  Shopee  menganggap  perselisihan  tersebut  antara  pengguna dan penjual. Kebijakan ini tidak adil bagi konsumen, karena membatasi pilihan mereka dan  membuat  mereka  dirugikan.  Pasal  18  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 6/PJOK.07/2022 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), seperti Shopee, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan layanannya saat melakukan kegiatan pemasaran dan sebelum menandatangani perjanjian dengan calon  konsumen.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  konsumen  mengetahui  hak  dan tanggung  jawab  mereka  sebelum  menandatangani  kontrak  dengan  PJK.  Shopee  telah terbukti  melanggar  peraturan  ini  dengan  tidak  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai  pengembalian  dana  atas  ketidaksesuaian  barang  yang  dipesan  dengan pembayaran  ShopeePayLater.  Kurangnya  informasi  ini  dapat  merugikan  konsumen, karena  mereka  mungkin  tidak  mengetahui  hak-hak  mereka  atau  bagaimana  cara mendapatkan pengembalian dana. Oleh karena itu, Shopee dinilai telah melanggar Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022.
Apabila  pengaduan  konsumen  mengenai  pengembalian  dana  atas ketidaksesuaian  antara  barang  yang  dipesan  dengan  pembayaran  menggunakan ShopeePayLater  tidak  terselesaikan  melalui  sistem  penyelesaian  sengketa  online Shopee, dan konsumen merasa hak-haknya masih dilanggar, konsumen dapat meminta pembelaan  hukum  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  pembelaan  hukum  bagi  konsumen  dan  masyarakat  atas  dasar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pengaduan  konsumen.  Bentuk  pembelaan  hukum  yang  dapat  dilakukan  OJK  untuk melindungi hak-hak pengguna adalah:
1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), seperti Shopee, untuk menyelesaikan pengaduan konsumen.
2. Mengajukan gugatan.
Jika  konsumen  yang  mengalami  masalah  dengan  pengembalian  dana  atas ketidaksesuaian  antara  barang  yang  dipesan  dengan  pembayaran  menggunakan ShopeePayLater,  dan  Konsumen  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah  tersebut  melalui sistem penyelesaian sengketa online Shopee, Konsumen dapat mengajukan pembelaan hukum kepada OJK. OJK akan menyelidiki keluhan Konsumen/Pengguna dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak Konsumen.

## KESIMPULAN
1 Shopee  harus  mengklarifikasi  kebijakannya  tentang  pengembalian  dana  untuk transaksi  Shopee  Pay  Later  untuk  memastikan  bahwa  pembeli  tahu  apa  yang diharapkan.  Kebijakan  tersebut  harus  jelas  bahwa  pengembalian  dana  akan dilakukan  dalam  bentuk  kredit  di  akun  Shopee  Pay  Later  pembeli,  dan  bahwa pembeli  tidak  akan  dapat  menerima  pengembalian  dana  kembali  ke  metode pembayaran  semula.  Shopee  juga  harus  mempertimbangkan  untuk  mengizinkan pembeli  menerima  pengembalian  dana  kembali  ke  metode  pembayaran  asli mereka,  daripada mengubah  pengembalian dana  menjadi  kredit  di  akun  Shopee Pay Later mereka. Ini akan lebih nyaman bagi pembeli, dan juga akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli. Selain itu, Shopee harus mematuhi Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) tahun 2008, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang tanpa alasan  dalam  waktu  7  hari  setelah  menerima  barang.  Ini  berarti  bahwa  pembeli dapat  mengembalikan  barang  yang  mereka beli melalui  Shopee  Bayar Nanti  dan menerima pengembalian dana, bahkan jika barang tersebut tidak cacat.
2 Di Indonesia, undang-undang yang melindungi konsumen adalah Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-undang  ini mendefinisikan  konsumen  sebagai  setiap  orang  pemakai  barang  atau  jasa  yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Dengan  kata  lain, perlindungan  konsumen  dapat  diartikan  sebagai  segala  daya  dan  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  atau  payung  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Undang-undang  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  ingin  melindungi  konsumen  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dihukum dengan sanksi pidana. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  tidak  hanya  melakukan  tindakan  preventif, tetapi juga tindakan represif, untuk melindungi konsumen. Terdapat UU No. 11 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech untuk mengikuti standar yang ada. Misalnya, dalam hal data pribadi, undang-undang ini menjadi landasan penting  bagi  pelaku  bisnis  fintech  untuk  menjaga  kerahasiaan  data  konsumen. Artinya,  konsumen  memiliki  perlindungan  terhadap  keamanan  data  pribadinya ketika  menggunakan  layanan  pay  later.  Peraturan  yang  dibuat  oleh  OJK  ini merupakan  upaya  hukum  yang  jelas  untuk  memberikan  perlindungan  yang memadai bagi kepentingan konsumen. Hal ini penting karena pengguna, yang harus dilindungi  hak-haknya.  Untuk  memastikan  payung  hukum  ini  berfungsi  dengan baik,  konsumen  harus  cerdas  dalam  memilih  penyedia  layanan  e-commerce  dan fintech  untuk  layanan  pay  later.  Mereka  harus  memastikan  bahwa  penyedia layanan tersebut legal dan memiliki izin dari OJK agar terhindar dari masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum . Raja Grafino persada, Surabaya, 2009. Khristianto,  Wheny,  Totok  Supriyanto,  and  Sri  Wahyuni. Sistem  Informasi  Manajemen (Pendekatan Sosioteknik) . UPT Penerbitan UNEJ, Jember, 2015.
Kotler,  Philip,  Swee  Hoon  Ang,  Siew  Meng  Leong,  and  Chin  Tiong  Tan. Manajemen Pemasaran Perspektif Asia . CV Andi Offset, Yogyakarta, 2000. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Kencana, Jakarta, 2010.
Muhjad,  Hadin. Penelitian  Hukum  Indonesia  Konteporer .  Edisi  Kesatu,   Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Raja  Grafindo, Jakarta, 2001.
Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, Jakarta, 2007.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Wiwoho, Jamal. Hukum Perbankan . Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2011. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Undang  –  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 595)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indoensia  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  10/POJK.05/2022  tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
Dailysocial.id. “ Shopee Sukses Mengakhiri Tahun 2018 Dengan Rekor Terbaru, Lebih Dari 12 Juta Transaksi Selama 12.12 Birthday Sale ”. Fuadi, Yuda. “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara  Konsumen  Dengan  Traveloka  Ditinjau  Dari  POJK  NOMOR 77/POJK.01/2016”. Universitas Sumatera Utara, 2019.
Ginee.  “Sejarah  Shopee  Di  Indonesia: Marketplace Sukses  Di  Tanah  Air”.  Ginee.Com. Diakses pada 10 Mei 2022. https://ginee.com/id/insights /sejarah-shopee-indonesia/.
Irmawati, Dewi. “Pemanfaatan E-commerce Dalam Dunia Bisnis”. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis Vol. 6, November 2011.
Laeli Nur Azizah. “Pendiri Shopee Dan Kisah Perjalanan Karirnya”. Gramedia. Diakses pada 11 Mei 2022.
Lestari,  Sri,  Naniek  Utami  Handayani,  and  Manik  Mahacandra.  “ The  Influence  of  Using Shopeepay and Shopee Paylater Features on Shopee User Purchasing Decisions During the Covid- 19 ”. Jati Undip: Jurnal Teknik Industri Vol. 16, No.   4, 2021.
Nirmalapurie,  Nisrina  Anrika.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek”. Media Iuris Vol. 3, No. 1, 2020. Nursafitri, Hutami, and Siti Nurul Intan Sari. “ The Settlement of Default in Shopee Paylater Electronic Agreements ”. Awang Long Law Review Vol. 3, No. 2, 2021.
Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Spaylater Dalam  Aplikasi Shopee Ditinjau  Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen”.  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
Permata,  Sherlina,  Hendra  Haryanto,  and  Verawati  Br  Tompul.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater ”. Jurnal Krisna Law Vol. 4, No. 8, 2022. Sari,  Rahmatika.  “Pengaruh  Penggunaan Paylater Terhadap  Perilaku Impulse  Buying Pengguna E-commerce Di  Indonesia”.  Jurnal  Riset  Bisnis  dan Investasi Vol. 7, No. 1, 2021.
Septiningsih,  Ismawati,  Itok  Dwi  Kurniawan,  Zakki  Adihiyati,  Kristiyadi,  and  Yoke  Sarah Asafita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater ”. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10, No. 2, 2021.