## DISTINGSI PENGELOLAAN KONFLIK PAPUA YANG TIDAK PERNAH SELESAI
*1 Jalaluddin Hasibuan
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia *jalalfine3@gmail.com
Artikel History Submit: 20 Februari 2022 Review: 16 Maret 2022 Revised: 10 April 2022 Accepted: 26 Mei 2022 Abstract: The conflict which occurred in Papua began in 1961 until the  era  of  reform,  continuously  the  government  made  efforts  to overcome the conflict. During the New Order the government took a repressive  approach  by  making  Papua  a  Military  Operations  Area (Daerah  Operasi  Milite  or  DOM).  During  the  reformation,  the government sought to use a persuasive humanist approach. However, very  complex  problems  caused  the  intensity  of  conflict  in  Papua  to increase, the more widespread and more open. The research aimed to summarize  and  evaluate  the  management  process  and  conflict resolution carried out by the government against Papua. This research used  a  qualitative  approach  with  this  type  of  library  research.  The results  showed  that  conflict  in  Papua  could  be  categorized  into  two models,  social  conflict  and  political  conflict.  In  the  era  of  reform conflict  resolution  initiatives  were  still  in  the  state  of  social  conflict, although  the  results  had  not  been  maximal.  While  political  conflict had never been done by mediation.
Keywords: Indonesia, Resolution, Papua Conflict

## Pendahuluan
Konflik  selalu  terjadi  dalam  kehidupan  umat  manusia,  apalagi  dalam  lingkup masyarakat  pluralis,  tentu  akan  banyak  bersinggungan  dengan  konflik  yang  tidak  bisa dipungkiri.  Pluralitas  merupakan  fenomena  realitas  sosial  dalam  kehidupan,  utamanya dalam  konteks  Indonesia.  Pluralitas  tersebut  pada  masyarakat  Indonesia  semestinya harus  disyukuri  karena  merupakan  suatu  rahmat,  walaupun  di  sisi  lain  akan  menjadi tantangan  di  masyarakat  (Yewangoe,  2002:  22),  yang  pada  dasarnya  tidak  bisa dihindarkan  bahwa  kondisi  yang  majemuk  biasanya  syarat  dengan  kepentingan  yang populer disebut conflict interest (Jeergenmeyer, 1998: 185).
Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajemukan utamanya di negara Indonesia adalah suatu  keistimewaan  tersendiri  dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  lain, kemajemukan  atau  dunia  yang  plural  merupakan  sesuatu  sunnah  bagi  umat  manusia, tergantung  manusianya  bagaimana  mereka  mengambil  sikap  di  dalamnya  tersebut. Ketika  dunia  yang  plural  disalah  artikan,  maka  banyak  masalah  yang  dijumpai,  seperti
konflik  individu  dan  tidak  menutup  kemungkinan  konflik  antar  komunitas.  Misalnya peristiwa  yang  pernah  terjadi  di  berbagai  daerah,  seperti  konflik  yang  terjadi  di  Poso, konflik di Maluku, dan di Papua yang hingga kini belum terselesaikan dan masih banyak konflik-konflik skala besar yang terjadi di Indonesia.
Konflik  ini  tentu  meninggalkan  luka  yang  sangat  mendalam  bagi  umat  manusia, setidaknya  telah  menghilangkan  ribuan  nyawa  hilang  secara  sia-sia.  Padahal  apabila dilihat dari dampak yang terjadi akibat konflik tersebut, banyak mengakibatkan kerugian bahkan di dua belah pihak, baik dari kesejahteraan masyarakat, segi moral, ekonomi dan tempat tinggal. Konflik tersebut memang di latar belakangi berbagai masalah yang sangat kompleks,  mulai  dari  permasalahan  individu,  sosial,  politik,  ekonomi  dan  unsur  lain (Ubbe, 2011: 4-5). Namun dari beberapa konflik besar yang telah terjadi dan yang belum selesai  di  Indonesia,  penulis  hanya  memfokuskan  diri  untuk  satu  kasus,  yaitu  tentang komfleksitas konflik yang terjadi di Papua.
Penulis  beranggapan  bahwa  sangat  disayangkan  konflik  yang  terjadi  di  Papua berlarut  kepanjangan  dan  tak  kunjung  terselesaikan,  sehingga  mengandung  beberapa fase.  Sejak  Papua  bergabung  ke  dalam  pemerintahan  Indonesia  masalah  konflik  yang terjadi di Papua hingga saat ini belum terselesaikan secara maksimal. Berbagai masalah yang terjadi, mulai dari kesejahteraan masyakat Papua, segi ekonomi, sosial, bahkan isu separatisme yang masih tetap muncul. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ini merupakan  keteledoran  pemerintah  yang  pada  dasarnya  punya  otoritas  dalam  hal keadilan  tetapi  belum  juga  berhasil  mengambil  alih  dalam  menyelesaikan  konflik tersebut.  Berdasarkan  hal  itu  dapat  diasumsikan  bahwa  metode  resolusi  konflik  yang ditawarkan oleh pemerintah selama ini belum berhasil. Kenyataan inilah kemudian yang akan  dibahas  dalam  riset  ini,  tentang  bagaimana  peran  pemerintah  dalam  mengelola konflik di Papua dimulai dari sejak Papua bergabung ke Indonesia hingga saat ini.

## Metodologi
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepustakaan  (library  research),  dengan mengambil  data  dari  berbagai  sumber  buku-buku  dan  beberapa  penelitian  terdahulu, sumber utama diambil dari riset penelitian yang dilakukan oleh Rohaiza Ahmad Asi dkk, Pengelolaan Konflik di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso, seterusnya  buku  yang  ditulis  oleh  Uhana  Taufiq  Andrianto,  yang  berjudul  “Mengapa Pap ua  Bergolak”,  kemudian  buku  yang  di  tulis  oleh  Syamsul  Hadi,  Andi  Widjajanto, dkk, yang berjudul “Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika
Internasional”  selanjutnya  mengambil  dari  beberapa  jurnal  penelitan  terdahulu  yang membahas  terkait  isu  Papua  dan  dari  berbagai  sumber  surat  kabar,  seperti  Tempo, Republika dan sebagainya.
Literatur  yang  diambil  akan  berfokus  membahas  masalah-masalah  konflik  yang terjadi  di  Papua  dari  sejak  masuknya  Papua  ke  Indonesia  hingga  saat  ini.  Kemudian semua  temuan  data  akan  dianalisis  dan  akan  dikritisi,  serta  memberikan  gagasan  kritis terhadap  wacana-wacana  sebelumnya  terhadap  upaya-upaya  resolusi  konflik  di  Papua terutama yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia.

## Hasil Penelitian

## Dinamika Konflik di Papua
Istilah “konflik” berasal dari bahasa Latin dari kata kerja configere memiliki makana saling  memukul,  yang  akibatnya  jika  terjadi  ketegangan  dan  konflik  biasanya  memicu tindakan  brutal,  saling  pukul,  bahkan  bisa  terjadi  pembunuhan  antar  individu  ataupun kelompok  (Mustaqim,  2014:  157).  Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  konflik  berarti percekcokan,  perselisihan  atau  pertentangan.  Secara  etimologi  konflik  adalah pertengkaran,  perkelahian,  perselisihan  tentang  pendapat  atau  keinginan  dan pertentan gan.  Dalam  kamus  sosiologi  konflik  bermakna  “ the  overt  struggle  between individuals or groups within a society, or between nation states”, yaitu pertentangan secara terbuka antara  individu  atau  kelompok  dalam  masyarakat  atau  antara  bangsa-bangsa  (Tualeka, 2017: 34). Ataupun dalam lingkup sosial, seperti pertentangan dua orang atau lebih, atau antar  kelompok,  dimana  antara  pihak  yang  bertentangan  tersebut  berusaha menyingkirkan atau menghancurkan pihak lain (Mustaqim, 2014: 157). Dalam konteks konflik yang terjadi di Papua dapat dilihat adanya pertentangan antara kelompok dengan kelompok, seperti antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia yang dimulai sejak awal masuknya Papua ke Indonesian (Anugerah, 2019: 51-65).
Penyebab terjadinya konflik banyak disebabkan oleh benturan antar-kepentingan dan  perubahan  sosial.  Selain  itu,  perbedaan-perbedaan  dalam  kehidupan  manusia  bisa menjadi  muara  akan  terjadinya  konflik  antar  sesama,  seperti  perbedaan  agama, organisasi, beda partai, perbedaan faham atau persepsi, adat istiadat, pengetahuan, tata nilai,  serta  kepentingan.  Akar  terjadinya  konflik  dipicu  juga  dari  kebutuhan  dasar manusia  yang  tidak  terpenuhi  atau  dihalang-halangi,  baik  secara  fisik,  psikologis,  dan sosial  (Harjuna,  2018:  25).  Sementara  Michael  E.  Brown  mengungkapkan  faktor munculnya  konflik  bisa  dilihat  kedalam  dua  jenis,  yaitu  faktor  utama  ( underlying  factors )
dan  faktor  terdekat (proximate  factors), kedua  jenis  ini  sama-sama  melibatkan  empat kategori,  meliputi  faktor  struktural;  yaitu  kondisi  negara  yang  lemah  terkait  masalah keamanan  dan  geografis  etnis.  Faktor  politik;  yaitu  masalah  politik  yang  diskriminatif. Selanjutnya  faktor  masalah  ekonomi/sosial  yang  diskriminatif    dan  Faktor budaya/persepsi, yaitu adanya diskriminasi budaya (Irwansyah, 2013: 19).
Dilihat  dari  karakteristiknya,  konflik  yang  terjadi  di  Papua  dapat  dilihat  melalui konsep  yang  di  ungkapkan  oleh  Brown,  yang  mengarah  pada  faktor  utama  ( underlying factors ). Pertama, faktor struktural, ia mengungkapkan bahwa kondisi negara yang lemah akan  memudahkan  terjadinya  konflik.  Misalnya  masalah  keamanan  pada  masa pemerintahan  Soeharto  yang  cenderung  mengalami  kegagalan.  Pada  masa  Soeharto,  ia mengganti  nama  Nugini  Barat  menjadi  “Irian  Jaya”  dan  menjadik an  Papua  Daerah Operasi  Militer  (DOM),  Soeharto  juga  membubarkan  Dewan  Nugini,  melarang pemakaian  simbol  Bintang  Kejora  dan  melarang  lagu  kebangsaan  Papua  (Ahmad  Asi dkk,  2011:  33-35).  Menjadikan  Papua  sebagai  Daerah  Operasi  Militer  (DOM),  yang diharapkan  dapat  memberikan  keamanan  kepada  masyarakat  Papua,  malah  sebaliknya, membuat mereka semakin merasa takut.
Dampak  dari  pendekatan  keamanan  yang  terlalu  lama  dan  masifnya  tindakan kekerasan di Papua, bahkan sudah termasuk kategori pelanggaran HAM. Di jadikannya Papua  sebagai  Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  merupakan  awal  dari  keseluruhan  isu permasalahan  HAM  di  Papua.  Pendekatan  keamanan  menimbulkan  stigmatisasi  dan diskriminasi  dari  orang  luar  dan  aparat  yang  mengganggap  orang  Papua  kebanyakan pemberontak. Permasalahan HAM yang terjadi di Papua sejak Orde Baru hingga ke era reformasi  tak kunjung  terselesaikan.  Kemudian  masalah  geografi  etnis,  struktur  negara dengan berbagai macam etnis menurut Brown cenderung memiliki potensi konflik yang besar. Pendatang yang membanjiri Papua, yang menguasai bidang ekonomi dan jabatan- jabatan  formal  atau  PNS,  membuat  masyarakat  Papua  merasa  asing  dan  merasa kehilangan atas hak-hak mereka di tanah sendiri. Kemudian adanya juga terkait penilaian dari orang luar dan aparat pemerintah bahwa orang-orang Papua terbelakang, primitif, pemabuk dan pemberontak (Al Rahab, 2010: 73).
Kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  pada  masa  Soeharto  tersebut  menjadi  isu sentral  dan  menjadi  masalah  sampai  saat  ini.  Banyaknya  kebijakan  yang  dibuat  dan migrasi  ekonomi  yang  spontan  membuat  masyarakat  Papua  takut  akan  dimarjinalkan. Mereka juga merasa terus dikhianati dan kebijakan yang dibuat untuk Papua banyak yang merasa kecewa dan tidak puas, karena tidak adanya perubahan, rakyat tetap miskin dan
terpinggirkan.  Selama  40  tahun  berlalu  permasalahan  di  Papua  masih  sama,  terkait kemiskinan, ketidak adilan dan trauma akibat kekerasan.
Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan banyak orang Papua merasa kecewa,  sehingga  kemudian  gerakan-gerakan  separatis  di  Papua  tetap  bertahan  dan bertumbuh  subur.  Salah  satu  gerakan  separatis  paling  agresif  di  Papua  adalah  gerakan separatis Papua seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), organisasi ini memiliki tujuan untuk  mensejahterakan  rakyat  papua  dan  memberi  rasa  aman  atas  bayang-banyang militer Indonesia, dan juga mereka ingin merdeka keluar dari Indonesia.
Kedua adalah faktor  politik,  terkait  status  politik  dan  sejarah  politik  Papua, menurut  berbagai  kalangan  justru  ini  salah  satu  persoalan  besar  yaang  harus diperhatikan,  namun  kerap  kali  dihindari  pemerintah  Indonesia.  Rakyat  Papua  banyak yang kecewa terkait sejarah politik yang tidak adil, seperti pada saat Papera banyak yang menganggap  hasilnya  tidak  murni  dari  rakyat  Papua,  karena  wakil-wakil  yang  dipilih hanya  dari  para  petinggi  di  Papua  saja.  Ada  beberapa  kalangan  bahkan  yang mempertanyakan  keabsahan  Papera,  seperti  tokoh  Papua  Ferry  Kareth,  menurutnya Papera tidak sah, karena waktu pelaksanaan rakyat Papua ditekan sedemikian rupa dan saat  penentuan  Papera  juga  tidak  dengan one  man  one  vote sesuai  perjanjian New  York namun hanya mengambil beberapa perwakilan orang Papua saja. Berdasarkan itu banyak menganggap  bahwa  Papua  direbut  oleh  Indonesia,  tidak  berdasarkan  keinginan  orang Papua sendiri (Taufiq Andrianto, 2001: 151). Proses integrasi ini dianggap cacat sehingga banyak orang asli Papua tidak bisa menerimanya (ST. Mambraku, 2015: 79).
Ketiga adalah  faktor  ekonomi,  pembangunan  yang  tidak  merata  dan  kegagalan pembangunan  yang  sudah  berlangsung  lama.  Sejak  Papua  masuk  bagian  Indonesia, banyak  masyarakat  Papua  yang  merasa  tidak  puas,  secara  faktanya  mereka  masih marginal  dan  miskin.  Secara  geografis  Papua  sangat  luas  empat  kali  lipat  luasnya  dari pulau  Jawa,  dan  Papua  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  sangat  kaya,  semestinya mampu  mensejahterakan  rakyat  Papua.  Kondisi  kemiskinan  tersebut  terlihat  dari terisolirnya  hampir  74%  kehidupan  warga  Papua.  Tempat  tinggal  mereka  tidak mempunyai akses transportasi, sehingga pelayanan ekonomi, pemerintah dan pelayanan sosial sangat minim. Secara ekonomi mereka merasa terdiskriminasi, mereka tidak dapat keuntungan  dari  tanah  dan  sumber  daya  alam  yang  telah  dieksploitasi.  Pada  saat  masa presiden  Soeharto,  PT.  Freeport  McMoRan  milik  Amerika  bekerjasama  dengan pemerintah,  melakukan  penambangan  dekat  Timika  Papua,  untuk  mengambil  pasokan tembaga  terbesar  di  dunia.  Di  PT  ini  sering  terjadi  protes,  karena  merupakan  yang
terbesar melakukan eksploitasi sumber daya alam Papua. Selain itu pada masa Soeharto banyak  penduduk  dari  Jawa  yang  dipindahkan  ke  Papua,  kebijakan  transmigrasi  ini merupakan program Soeharto saat itu (Ahmad Asi dkk, 2011: 35). Penduduk baru yang terus  berdatangan  ke  Papua,  menyebabkan  mereka  merasa  asing  di  negerinya  sendiri, apalagi  para  pendatang  tersebut  banyak  menguasai  perekonomian  di  Papua.  Sehingga banyak yang menilai bahwa pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan di Papua.
Keempat, faktor  budaya/persepsi,  Banyak  masyarakat  Papua  merasa  berbeda dengan  etnis  kebanyakan  di  nusantara,  antara  Melanesia  dengan  ras  Melayu,  seperti perbedaan  warna  kulit  dan  rambut,  orang  asli  Papua  memiliki  kulit  hitam  dan  rambut ikal  sementara  kebanyakan  yang  berasal  dari  Nusantara  memiliki  warna  kulit  kuning langsat  dan  rambut  lurus.  Sejarah  orang  Papua  berbeda  dengan  sejarah  kebanyakan penduduk  wilayah  Nusantara,  karena  Papua  memiliki  kontruksi  sejarah  mereka  sendiri (ST.  Mambraku,  2015:  79).  Perbedaan  sejarah  ini  sering  menjadi  masalah  tersendiri  di Papua dalam kaitannya terhadap konflik yang terjadi.
Selain  perbedaan  sejarah,  diskriminasi  etnis  juga  tidak  luput  dari  faktor  konflik yang  terjadi.  Pada  saat  perjanjian  New  York  tahun  1969  dilaksanakan  Penentuan Pendapat  Rakyat  (Pepera),  dalam  agenda  itu  masyarakat  papua  dipilih  sebanyak  1026 orang  wakil  sebagai  peserta.  Dalam  Papera  tersebut  Indonesia  secara  gamblang mengesahkan  penentuan  suara  cukup  dari  perwakilan  Papua  tersebut  dan  tidak diperlukan melalui referendum. Menurut pemerintah Indonesia hal itu didasarkan situasi geografis Papua yang sulit dijangkau dan juga budaya politik dengan musyawarah. Selain itu  ada  juga  yang  beranggapan  orang  Papua  “terlalu  sederhana”  dan  “terlalu  primitif” untuk ikut serta menentukan pilihan.
Awal sejarah masuknya Papua ke Indonesia sudah terlihat bagaimana pemerintah pada saat itu menganggap bahwa masyarakat Papua terbelakang, sehingga dianggap tidak dapat menentukan pilihannya sendiri. Akibatnya dalam proses negosiasi perjanjian New York  banyak  masyarakat  Papua  yang  kecewa  karena  tidak  diikutkan  dalam  negosiasi tersebut,  sehingga  mereka  yang  tidak  senang  mendirikan  Organisasi  Papua  Merdeka (OPM) pada 1965 (Ahmad Asi dkk, 2011: 35).
Masalah diskriminasi kepada masyarakat Papua bahkan hingga saat ini masih terus terjadi. Misalnya diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya Agustus 2019 lalu. Mereka dituduh telah menistakan bendera Indonesia, pada saat hari kemerdekaan. Sehingga  aparat  polisi  menyerbu  asrama  mahasiswa  dan  menembakkan  gas  air  mata untuk  memaksa  mereka  keluar,  bahkan  ada  oknum  aparat  meneriakkan  penghinaan
rasis.  Akibatnya  terjadi  aksi  protes  besar-besaran  di  Papua  bahkan  di  berbagai  daerah Indonesia  (Matapolitik.com,  2020).  Sebelum  itu  catatan  dari  tahun-tahun  sebelumnya juga banyak terjadi isu rasialisme terhadap masyarakat papua di berbagai kota, misalnya di  Yogyakarta,  kegiatan-kegiatan  aksi  ataupun  diskusi-diskusi  kecil  yang  dilakukan mahasiswa  seringkali  dipersekusi,  baik  oleh  aparat  keamanan  dan  ormas  Indonesia ataupun  masyarakat  sekitar  (Tirto.id,  2019).  Mahasiswa  Papua  di  Yogyakarta  sering mendapat  diskriminasi  tempat  tinggal,  banyak  warga  yang  menolak  mahasiswa  Papua tinggal  di  kos-kosannya.  Daripada  terus  mendapat  diskriminasi  dari  masyarakat setempat, mereka lebih nyaman dan memilih tinggal di asrama. Masyarakat banyak yang merasa  risih  dengan  orang  Papua,  mereka  mengganggap  bahwa  orang  papua  memiliki watak  keras  kepala  dan  tempramental  yang  dapat  menimbulkan  kekacauan.  Perlakuan diskriminasi dan stereotip identitas seperti ini  sudah sering dialami orang Papua (Rafli Abbas, 2016: 111).
Keempat  konsep  yang  disebutkan  oleh  Brown  jelas  telah  memiliki  cirinya tersendiri terkait akar konflik yang terjadi di Papua. Akar konflik dapat dilihat dari segala arah,  mulai dari  permasalahan  struktur  negara  yang  lemah,  adanya  diskriminasi  politik, diskriminasi  pembangunan  ekonomi  dan  diskriminasi  budaya/etnis  kepada  masyarakat Papua. Selain itu akar konflik di Papua diakui memang sangat kompleks, sehingga Papua terus  bergejolak  dan  tumbuh  bertahannya  gerakan-gerakan  separatisme.  Beberapa  akar konflik  yang  terjadi  di  Papua  bisa  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  tahun  2009.  Dalam  penelitian  ini  Aisah Putri Budiarti mengungkapkan, bahwa ada empat temuan akar masalah konflik di Papua, yaitu isu diskriminasis rasial, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, status politik dan terkait sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia (Tempo.co, 2019).
Pendapat  lainnya  mengenai  persoalan  dasar  konflik  di  Papua.  Richard  Chauvel pegiat  sejarah  politik  Papua,  ia  mengungkapkan  ada  empat  persoalan  dasar  konflik  di Papua. Pertama, kecewa  Papua  jadi  bagian  Indonesia, Kedua, dominasi  pejabat  yang berasal  dari  luar  daerah  di  Papua  sejak  kolonial  Belanda,  sehingga  banyak  elit  Papua merasa  tersaingi. Ketiga, pembangunan  ekonomi  yang  berbeda  dengan  wilayah  lain, seperti  pulau  Jawa. Keempat, orang  Papua  merasa  terpinggirkan  di  wilayahnya dikarenakan kedatangan penduduk lain dari luar Papua. Akibatnya mereka yang kecewa banyak yang ikut gerakan Papua merdeka (ST. Mambraku, 2015: 78).

## Distingsi Pengelolaan dan Penanganan Konflik di Papua
Dinamika  konflik  yang  terjadi  di  Papua  memiliki  akar  yang  sangat  kompleks, berbeda  dengan  konflik  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  yang  cenderung  mengarah kepada  satu  masalah.  Sehingga  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di  Papua  memang butuh proses yang sangat panjang dan membutuhkan metode-metode  penanganan yang lebih  matang.  Konflik  yang  terjadi  di  Papua  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda, hal itu dikarenakan penyebabnya yang tidak sama, sifat dan karakter yang berbeda juga akan menghasilkan penyelesaian atau resolusi yang berbeda. Penyebab dari konflik yang dilatarbelakangi masalah politik dan ekonomi akan memiliki perbedaan substansial dari masalah konflik yang dilatari kebebasan berpendapat atau akses informasi.
Resolusi  konflik  sendiri  dimaknai  dalam  pandangan  Weitsman  adalah  tindakan untuk memecahkan masalah secara bersama ( solve a problem together ) (Morton Deuch dan Peter T. Coleman, 2001: 197). Sedangkan Fisher (2001: 7) dalam pendapatnya resolusi konflik yaitu suatu usaha yang menangani penyebab terjadinya  konflik dan usaha-usaha menumbuhkan  relasi  baru  yang  bisa  bertahan  lama  antara  kelompok-kelompok  yang berkonflik tersebut.
Dalam  pandangan  Rahmadi  (2011:12-20),  untuk  menyelesaikan  konflik  bisa  di tempuh melalui beberapa pendekatan, yaitu :
a. Negosiasi, dilakukan dengan cara proses perundingan langsung untuk menghasilkan kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih  tanpa  melibatkan  pihak luar.
b. Mediasi  merupakan  cara  dalam  menyelesaikan  konflik  melalui  perundingan  atau mufakat dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral namun tidak memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan.
c. Arbitrasi    adalah  menyelesaikan  konflik  antar  dua  belah  pihak  atau  lebih  dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki kewenangan memberikan keputusan.
d. Ligitasi merupakan peroses untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui pengadilan. Dari  beberapa  pendekatan  tersebut,  bisa  ditemukan  pendekatan  apa  saja  yang telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  proses  resolusi  konflik  di  Papua  sejak Papua  masuk  ke  Indonesia  hingga  sekarang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  setiap  masa periode kepemerintahan.
Pemerintah Indonesia dalam upaya-upayanya untuk penyelesaian konflik di Papua, cenderung  berbeda-beda  tiap  masa  kepemerintahan. Pertama, Pada  masa  masa  Orde Baru penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan represi, Papua dijadikan Daerah
Operasi Militer (DOM). Cara ini mirip dengan watak kolonialisme yaitu menjarah  dan menaklukkan. Pendekatan ini dinilai banyak kalangan telah gagal dan tidak manusiawi, bahkan  meninggalkan  efek  trauma  bagi  masyarakat  Papua.  Berbeda  pada  masa reformasi,  pendekatan  yang  dilakukan  lebih  humanis  dengan  mengedepankan  HAM. Rakyat lebih diperhatikan, didekati dengan cara yang lebih humanis, misalnya kampanye militer  dengan  membua t  slogan  “bersama  rakyat,  TNI  kuat”  (Hadi  Nugroho,  2019).
Secara  intensif  konflik  di  Papua  baru  ditangani  dengan  berbagai  inisiatif  sesudah  era reformasi.  Pendekatan  dan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  setiap  Presiden  selalu berbeda-beda.
Kedua, selain  pendekatan  militer  pada  masa  presiden  Soeharto,  juga  dilakukan dengan cara pendekatan negosiasi, namun pendekatan ini belum bisa mendapatkan hasil yang  maksimal.  Dapat  dilihat  upaya  negosiasi  melalui  jalan  dialog  yang  dilakukan  oleh pemerintah kerap kali gagal. Misalnya pada masa periode Presiden Habibie, pemerintah melakukan upaya dialog, dengan dibentuknya Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri) dan Tim 100, beserta pemuka gereja, ahli intelektual dan LSM sekitar Juli 1998. Kemudian Februari 1999 H abibie dan Tim 100 melakukan “Dialog Nasional” bersama. Sebelum melakukan dialog antara pemerintah dan Papua membuat suatu kerangka acuan yang  disepakati  bersama.  Diantaranya  dalam  agenda  dialog  disepakati  bersama  bahwa tidak akan membicarakan perihal masalah kemerdekaan dan persoalan otonomi. Namun, proses dialog yang dilakukan tidak berjalan semestinya, dialog secara tiba-tiba dihentikan pemerintah,  hal  itu  disebabkan  karena  pihak  Tim  100  meminta  Papua  merdeka. Kemudian setelah tujuh bulan semenjak proses dialog dan usaha damai yang dinilai gagal tersebut  dilakukan,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  baru  terhadap  Papua,  yaitu menyetujui UU 45/1999 dengan membagi wilayah Papua menjadi beberapa provinsi dan kabupaten,  Provinsi  Papua,  Papua  Tengah  dan  Papua  Barat.  Kebijakan  pembagian wilayah  papua  menjadi  beberapa  provinsi,  banyak  kalangan  terutama  orang  Papua menilai,  bahwa  kebijakan  tersebut  merupakan  upaya  secara  sadar  dilakukan  oleh pemerintah yang bertujuan untuk memecah persatuan dan melemahkan rakyat Papua.
Ketiga, periode presiden Abdurrahman Wahid, ia kemudian menyinggung  bahwa konflik dan kesulitan yang terjadi di Papua merupakan fakta yang harus disadari bersama dan masalah tersebut juga tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.  Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan    Abdurrahman  Wahid  yaitu  dengan mengadakan Kongres Rakyat Papua, yang kemudian dibentuk Presidium Dewan Papua (PDP) diketuai Theys Eluay dan juga diikut sertakan para elit politik, tokoh agama dan
kalangan  akademisi  untuk  menyumbangkan  aspirasi.  Pada  tahun  2000  peserta  yang mengikuti  PDP  tersebut    jumlahnya  sampai  ribuan  orang.  Dalam  kongres  disepakati pembentukan  empat  komisi,  yaitu  pengembangan  agenda  politik,  pelurusan  sejarah, konsolidasi organisasi Papua dan hak-hak orang asli Papua. Namun, Juni 2000, peserta kongres memproklamasikan kemerdekaan negara Papua yang independen. Hal itu jelas sangat  di  tentang  oleh  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  apalagi  kongres  tersebut  juga didanai oleh pemerintah. Presiden Wahid kemudian menyatakan kongres tersebut tidak sah.  Sehingga  akibat  dari  kegagalan  kongres  tersebut  memunculkan  reaksi  di  berbagai tempat,  para  pendatang  dari  Jawa  banyak  diserang  oleh  orang  Papua,  yang mengharuskan aparat militer bertindak keras. Tindakan militer terus berlangsung hingga terbunuhnya ketua PDP  Theys Eluay oleh Kopasus Pada 10 November 2001. Setelah terbunuhnya pemimpin Theys Eluay pertahanan Papua semakin lemah dan perlawanan bersenjata semakin dihabisi dan ditekan oleh pemerintah (Ahmad Asi dkk, 2011: 36).
Ketiga, penanganan  konflik  yang  dilakukan  pada  era  Presiden  Megawati  Sukarno Putri.  Megawati  lebih  berusaha  mensejahterakan  pembangunan  sosial,  ekonomi  dan politik  di  Papua.  Kebijakan  yang  dilakukan  Megawati  yaitu  dengan  menjadikan  Papua sebagai  daerah  Otonomi  Khusus  yang  tertuang  dalam  UU  no.21/2001  yang ditandatangani  pada  21  November  2001.  Tujuan  dari  kebijakan  tersebut  untuk menjamin pengolahan dana yang maksimal dan berkesinambungan, karena Papua masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti daerah Jawa, sehingga Papua diperlukan porsi yang  lebih  besar.  Namun  kebijakan  OTSUS  yang  diterapkan  Megawati  tersebut  dinilai gagal  oleh  banyak  kalangan.  Faktanya  menurut  pengakuan  masyarakat  Papua,  dana terliunan yang diberikan tidak sampai kepada masyarakat kecil bawah, banyak menduga bahwa  pemerintah  setempat  telah  menyalah  gunakan  dana  tersebut.  Kebijakan  yang tidak  tepat  sasaran  tersebut,  jelas  tidak  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi  di  Papua, bahkan konflik tetap berlangsung (Krisnus Kum, 2013: 85).
Keempat, masa  periode  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono,  untuk  mencapai implementasi  dari  OTSUS  maka  di  bentuknya  MRP.  Dengan  kebijakan  desentralisasi, pemerintah  Indonesia  dibatasi  keterlibatannya  dalam  wilayah  politik  namun  tetap dikecualikan  masalah  politik  luar  negeri,  pertahanan  dan  keamanan,  keuangan  daerah, pajak,  terkait  agama  dan  pengadilan.  Namun,  dalam  penerapan  hukun  dan  peraturan bisa  saja  berbeda  pada  kenyataannya.  Dalam  menangani  masalah  tersebut,  SBY membuat  kebijakan  terbaru  untuk  Papua,  yang  tertulis  dalam  Inpres  no.5/2007, tujuannya  agar  masalah  pembangunan  di  Papua  dan  Papua  Barat  lebih  di  percepat.
Kebijakan yang diterapkan oleh SBY pada awalnya diterima dan berjalan dengan baik. Namun,  pada  akhirnya  OTSUS  tetap  mendapat  penolakan  yang  tinggi,  karena kenyataanya  pemerintah  pusat  tetap  memiliki  kontrol  penuh  terhadap  anggaran- anggaran penting (Ahmad Asi dkk, 2011: 38).
Kelima, periode  Presiden  Joko  Widodo,  pada  masa  ini,  Jokowi  juga  berupaya mensejahterakan  rakyat  Papua  dengan  membuat  berbagai  kebijakan.  Di  antaranya pemerintah  Papua  diberi  kebebasan  dalam  mengatur  anggaran  daerah  dan  lainnya. Setidaknya  Jokowi  membuat  lima  trobosan  dalam  menangani  isu  Papua,  1)  mendekati masyarakat,  dengan  melakukan  dialog,  bertujuan  membangun  kepercayaan  masyarakat Papua. Dalam lima tahun terakhir Jokowi sudah berkunjung ke Papua sebanyak 12 kali, seperti  kunjungan  ke  daerah  Asmat,  Nduga,  Wamena  dan  daerah  lainnya.  2) membangun  kesejahteraan  Masyarakat,  meningkatkan  pendidikan,  kesehatan,  dan lainnya.  3)  sumber  daya  alam  dikelola  dengan  baik,  misalnya  saham  Freeport  yang mengelola adalah Pemda Papua, supaya hasilnya dapat dinikmati masyarakat Papua. 4) masalah harga yang tinggi di Papua selama ini, kemudian disamaratakan dengan daerah lain,  seperti  di  wilayah  Jawa.  5)  pembangunan  infrastruktur  secara  masif,  seperti membangun jalan untuk memudahkan akses antara satu  wilayah dengan wilayah lainnya (Suara.com, 2019).
Pembangunan  dan  pemerataan  infrastruktur  yang  dilakukan  presiden  Joko Widodo  memang  sangat  intens  sejak  masa  pemerintahannya,  namun  pendekatan tersebut  dinilai  oleh  beberapa  kalangan  tidak  sama  sekali  menjadi  solusi  atas penyelesaian konflik yang sudah puluhan tahun berlarut-larut di Papua. Seperti pendapat Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti, menurutnya  pendekatan  melalui  pembangunan  infrastruktur  yang  telah  berlangsung selama  lima  tahun  lebih,  jelas  belum  bisa  menjawab  persoalan  yang  terjadi  di  Papua. Misalnya di periode pertama Jokowi masih banyak terjadi problem stigmaisasi, isu rasial, diskriminasi  bahkan  konflik.  Hal  itu  menandakan  bahwa  kebijakan  pembangunan ekonomi yang diterapkan Jokowi belum cukup untuk mengatasi masalah isu rasial dan diskriminasi di Papua (Tempo.co, 2019).
Secara umum setelah reformasi setiap masa kepemimpinan dari periode presiden Habibie  hingga  Jokowi, mereka  melakukan  upaya-upaya  penyelesaian  konflik  di  Papua cenderung  lebih  humanis  dan  persuasif  dengan  cara  negosiasi  melalui  jalan  dialog, berbeda  pada  masa  Orde  Baru  yang  lebih  condong  menggunakan  pendekatan
militerisme. Namun dari kebijakan-kebijakan tersebut, kenyataannya semua pendekatan yang dilakukan pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik ditanah Papua.
Dari  empat  pendekatan  yang  ditawarkan,  proses  resolusi  konflik  di  Papua,  dari tiap-tiap  periode  kepemerintahan  yang  dilalui  baru  pada  tahap  pendekatan  negosiasi. Proses  negosiasi  melalui  forum  yang  dibentuk  pernah  dilakukan  hanya  pada  masa presiden  Habibie  dan  Abdurrahman  Wahid.  Namun  upaya-upaya  negosiasi  yang dilakukan pada masa presiden Habibi dan Abdurrahman Wahid dinilai gagal. Penyebab dari kegagalan tersebut tetap sama yaitu karena antara tim Papua dan pemerintah pusat tidak  menghasilkan  kesepakatan  bersama  dalam forum  tersebut.  Pada  proses  negosiasi tim  Papua  menginginkan  kemerdekaan,  yang  jelas  hal  itu  sangat  ditentang  oleh pemerintah Indonesia.
Dalam konteks dinamika konflik Papua, dapat dilihat antara yang berkonflik yaitu Papua  dan  pemerintah.  Sehingga  dalam  penyelesaiannya  tidak  mungkin  bisa  dikelola oleh  negara  yang  bersangkutan  itu  sendiri,  yaitu  pihak  pemerintah  Indonesia.  Galtung dan  Horowitz  mengungkapkan  negara  tidak  bisa  menjadi  arbiter  yang  mampu  berdiri netral, sementara dia dari bagian pihak yang berkonflik itu sendiri (Stephen Ryan, 1990).
Kelemahan dalam proses resolusi konflik melalui negosiasi di Papua adalah tidak adanya pihak netral yang memfasilitasi proses berlangsungnya negosiasi, sehingga untuk mencapai  satu  kesepakatan  yang  bulat  sangat  susah,  karena  antara  pihak-pihak  yang bernegosiasi mempunyai kepentingan tersendiri dan setiap pihak bisa saja membatalkan proses  negosiasi  secara  sepihak.  Namun  apabila  negosiasi  dinilai  gagal  atau  menemui jalan  buntu,  maka  peran  pihak  ketiga  bisa  diambil  sebagai  fasilitator  atau  sebagai penengah antara pihak yang bertikai (Bennet, 1977).
Untuk itu resolusi konflik yang paling relevan dalam konteks konflik antara Papua dan pemerintah Indonesia adalah melalui pendekatan mediasi melibatkan pihak ketiga. Karena konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Papua tidak hanya konflik sosial  namun  juga  konflik  politik  yang  intensitasnya  sangat  tinggi  (Suarapapua.com, 2019). Sehingga memerlukan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik  yang  terjadi.  Dalam  menghasilkan  perjanjian  politik  atau  kesepakatan  bersama dapat  diambil  dari  forum  yang  dibuat  bersama  dengan  serius  secara  formal,  kemudian melakukan  proses  penandatanganan  dari  masing-masing  pihak  yang  disaksikan  oleh pihak ketiga. Perjanjian politik tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu konsensus dan  bisa  bekerjasama  dalam  menyelesaikan  setiap  sumber-sumber  konflik  yang  terjadi (Gaulding, 1999: 155-156).
Menurut Miall et al (2000), peran pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah konflik sangat penting, alasannya adalah, Pertama, campur tangan pihak ketiga diperlukan karena adanya  interdependensi  global,  untuk  mencegah  supaya  konflik  tidak  terlalu  melebar masalah kenegaraanya. Kedua, faktor sumber konflik justru kebanyakan datang dari luar.
Ketiga, hampir  semua  dalam  kajian-kajian  konflik  sepakat  untuk  menyelesaikan  konflik yang  berlarut-larut  hanya  bisa  diselesaikan  dengan  keterlibatan  pihak  luar. Keempat, pembiayaan  konflik  terkait  tragedi  kemanusiaan  menjadikan  pihak  luar  mempunyai legitimasi  untuk  tidak  tinggal  diam  atau  melakukan  interpensi.  Melihat  konflik  yang terjadi  di  Papua  selama  ini,  kesepakatan  yang  bersifat  politik  yang  melibatkan  pihak ketiga tentu sangat dibutuhkan, dimana selama ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam  menyelesaikan  konflik  belum  pernah  melibatkan  pihak  ketiga  melalui  jalan mediasi.

## Kesimpulan
Beberapa  langkah  yang  dilakukan  pihak  pemerintah  untuk  proses  agar  bisa tercapainya  resolusi  konflik  tersebut  belum  mendapat  hasil  yang  maksimal.  Konflik  di tanah  Papua  hingga  saat  ini  belum  terselesaikan  dan  bahkan  bertambah.  Walaupun inisiatif  dialog  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah,  seperti  pada  masa  Presiden  Habibie dan  Abdurrahman  Wahid,  namun  tidak  pernah  mendapat  kesepakatan  bersama,  dari dialog-dialog  yang  dilaksanakan  tersebut,  proses  dialog  selalu  gagal.  Gagalnya  dialog tersebut karena keinginan yang berbeda, pendapat yang selalu bertentangan. Pemerintah jelas  tidak  akan  pernah  mau  melepaskan  tanah  Papua  dari  genggamannya,  sementara sebagaian  besar  masyarakat  Papua  selalu  menuntut  untuk  merdeka  atau  lepas  dari Indonesia.
Konflik  yang  terjadi  di  Papua  dimana  selain  konflik  sosial  juga  merupakan konflik politik. Sejauh ini, sampai pada masa presiden Joko Widodo penyelesaian konflik di  Papua  masih  dalam  tahap  penyelesaian  Konflik  Sosial,  sementara  terkait  Konflik Politik  belum  disentuh  secara  maksimal.  Dilihat  dari  segi  kronologisnya  atau karakteristik konflik yang terjadi di Papua dari mulai bergabungnya Papua ke Indonesia hingga  sekarang  sangat  kompleks,  dikarenakan  penyebab  yang  berbeda-beda.  Kondisi konflik  yang  terjadi  antara  Papua  dan  Indonesia,  dimana  dilihat  segi  historisnya  ada kecenderungan  dikendalikan  oleh  motif  politik.  Terkait  dengan  penyelesaian  Konflik Politik tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bisa dilihat dialog-dialog yang pernah dilakukan oleh pemerintah selalu gagal, hal itu karena tidak adanya pihak ketiga.
Karakteristik  konflik  yang  berbeda-beda  jelas  akan  menghasilkan  resolusi  yang berbeda.  Konflik  yang  disebabkan  oleh  ketidak  adilan  ekonomi  tentu  memiliki perbedaan  subtansial  dengan  konflik  yang  dilatari  oleh  sejarah  Konflik  Politik. Sementara dalam menangani kondisi konflik politik di Papua, kesepakatan yang bersifat politik  sangat  diperlukan.  Perjanjian  atau  kesepakatan  politik  harus  dilakukan  bersama secara  serius  yang  ditandatangani  setiap  pihak  secara  formal.  Maka  untuk  memenuhi semua itu, hemat penulis pendekatan mediasi adalah jalan yang paling tepat dalam proses resolusi konflik yang terjadi di Papua.  Melalui metode mediasi, akan membawa kelompok atau pihak yang berkonflik untuk melakukan suatu perjanjian politik, agar mendapatkan suatu kesepakatan bersama dan dapat membantu dalam menyelesaikan sumber konflik. Beberapa  kalangan  bahkan  dan  khususnya  sebagian  besar  orang  Papua  berpendapat bahwa permasalahan antar Papua dengan Indonesia harus dibawa ke forum yang lebih besar.  Seperti  yang  pernah  dilakukan  terhadap  Aceh  di  Helsinki,  duduk  bersama  yang dimediasi oleh pihak ketiga.

## Daftar Pustaka
A. A Yewangoe, 2002, Agama dan Kerukunan, Jakarta:PT Gunung Mulia.
Al Rahab, Amiruddin, 2010, Heboh Papua, Jakarta: Komunitas Bambu.
Andrianto,  Uhana  Taufiq,  2001, Mengapa  Papua  Bergolak, Yogyakarta:  Gama  Global Media.
Anugerah, Boy, 2019, “Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi”, Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 40.
Asi,  Rohaiza  Ahmad  dkk,  2011, Pengelolaan  Konflik  di  Indonesia-Sebuah  Analisis  Konflik  di Maluku, Papua dan Poso . Jakarta: LIPI dan CHD.
Bennet  A.  Leroy,  1977, International  Organizations:  Principles  and  Issues .  New  Jersey: Prentice-Hall.
Deuch, Morton, dan Peter T. Coleman, 2001, The Handbook of Conflic Resolution; Theory and Practice , San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
Fisher,  Simon,  2001, Mengelola  Konflik,  Keterampilan  dan  Startegi  untuk  Bertindak, Jakarta: The British Council.
Hadi, Syamsul, Andi Widjajanto, dkk, 2007, Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal  dan  Dinamika  Internasional, Jakarta:  CIReS  FISIP  UI  dan  Yayasan  Obor Indonesia.
Harjuna, Muhammad, 2018 “Islam dan Resolusi Konflik”, Jurnal Religi, Vol. XIV, No. 1.
Irwansyah,  Henry,  2013, Segregasi  Sosial  dan  Relevansinya  dengan  Konflik  Komunal  Berbasis Sara, Lampung: Percetakan Osa.
Jeergenmeyer,  Mark,  1998, Menentang  Negara  Sekuler, Kebangkitan  Global  Nasionalis, terj, Nurhadi, Bandung: Mizan.
Kum, Krisnus, 2013, Konflik Pemekaran Wilayah di tanah Papua, Yogyakarta: Buku Litera.
M.  Gaulding,  1999,  “The  United  Nations  and  Conflict  in  Africa  sice  the  Cold  War” , Jurnal African Affairs , Vol. 98, No. 391.
ST.  Mambraku,  Nomensen,  2015,  “Penyelesaian  Konflik  di  Ta nah  Papua  dalam Perspektif Politik”, dalam Jurnal, Kajian Vol. 20 No. 2.
Miall,  Hugh,  et  al,  2000, Resolusi  Damai  Konflik  Kontemporer:  Menyelesaikan,  Mencegah, Mengelola,  dan  Mengubah  Konflik  Bersumber  Politik,  Sosial,  Agama,  dan  Ras (terjemahan), Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mustaqim,  Abdul,  2014,  “Konflik  Teologis  dan  Kekerasan  Agama  dalam  Kacamata Tafsir Al- Qur’an”, dalam Jurnal Episteme, Volume 9, Nomor 1.
Rafli  Abbas,  Moh,  2016,  “Konstruksi  Identitas  ke -papua-an  di  Kota  Multi  Kultural (Refleksi  Kota Yogyakarta  dalam  Kajian  Identitas)”,  Jurnal, Politik  Profetik, Volume 04, No. 1.
Rahmadi, Takdir, 2011, Mediasi Penyelesaian Sangketa Melalui Pendekatan Mufakat , Jakarta: Rajawali Pers.
Ryan, Stephen, 1990, Ethnic Conflict and International Relations, England: Dartmouth.
Tualeka,  M.  Nur  Wahid,  2017,  “Teori  Konflik  Sosiologi  Klasik  dan  Modern”,  dalam Jurnal AL-Hikmah, Vol. 03, No. 01.

## Sumber Online
Gobai,  John  Nr,  ”Perlu  Resolusi  Konflik  di  Papua”  dalam,  Suara  Papua.  Com, http://suarapapua.com/2019/10/01/perlu-reolusi-konflik-di-pspus/ ,  diakses  12 Januari 2021
Mata  Politik,  “Membicarakan  Diskriminasi  Atas  Papua  dan  Rasisme  di  Indonesia”, dalam https://www.matapolitik.com/membicarakan-diskriminasi-atas-papua- dan-rasialisme-di-indonesia-analsiis/ , Diakses pada, 11 Januari 2021
Nugroho,  Aldiano  Hadi,  “Kebijakan  P emerintah  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  dalam Upaya  Membangun  Dialog  untuk  Penyelesaian  Konflik  Vertikal  Papua  Tahun 2014-2019,dalam,
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/24056/21816 , diakses 10 Januari 2021 Suara.com, “Lima Langkah Jokowi Tangani Isu Papua”, dalam https://www.suara.com/news/2019/09/03/174701/5-langkah-jokowi-tangani- isu-papua , diakses pada 9 Januari 2021
Tempo.co, “Pegiat HAM Kritik Cara Jokowi Menyelesaikan Konflik di Papua”, dalam https://fokus.tempo.co/read/1265599/pegiat-ham-kritik-cara-jokowi- menyelesaikan-konflik-di-papua, diakses pada 10 Januari 2021
Tempo.co,  “Peneliti  Lipi  Ungkap  Empat  Akar  Permasalahan  di  Papua”  dalam https://nasional.tempo.co/read/1242284/peneliti-lipi-ungkap-empat-akar- permasalahan-di-papua?page_num=2. Diakses pada, 11  Januari 2021
Ubbe,  Ahmad, Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang  Mekanisme  Penanganan  Konflik  Sosial, http://www.pbhn.go.id/data/documents/pkj-2011-10.pdf, diakses pada 22 April 2022
Widhana,  Dieqy  Hasbi ,  “Siklus  Rasisme  Terhadap  Mahasiswa  Papua”,  dalam https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA,  diakses  pada  11 Januari 2021
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).