Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL ATAS HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA
Rosalita Ardiani Putri 1 , Bambang Eko Turisno. 2

## Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Keselamatan pada  kegiatan  pengangkutan udara menyangkut  jiwa  seorangpenumpang dan terhadap  bagasi  atau  barang  yang  mereka  bawa.Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tesis  ini  adalah bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara dan  bagaimanakah  putusan  pengadilan  tentang sengketa hilangnya  bagasi  penumpang  menurut  teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data  primer  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hilangnya bagasi pada pengangkutan udara dirasa belum cukup  adil  bagi  para  penumpang, terutama  terlihat  pada  isi  perjanjian  pengangkutan  dan  besar  ganti kerugian. Putusan hakim pengadilan mengenai tanggung jawab pengangkut udara yang dibahas dalam tesis ini telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls “Justice as Fairness”, yaitu keadilan yang paling fair atau yang paling jujur yang harus dijadikan sebagai pedoman.

## Kata Kunci : Adil; Bagasi Angkutan Udara; Perlindungan Hukum
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Globalisasi  telah  melahirkan  konsep  dunia tanpa  batas  yang  membuat  dunia  seakan-akan menjadi sangat kecil.Salah satu manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah perkembangan teknologi dan  transportasi  yang  pesat  di  seluruh  penjuru dunia. Kemajuan teknologi  dan  transportasidi Indonesia dapat secara langsung kita rasakan pada transportasi  udara.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan meningkatnya  pengguna jasa penerbangan  di berbagai  rute  baik  domestik  maupun  internasional dengan jadwal terbang yang padat setiap harinya. Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia  mencatat jumlah  penumpang  yang  berangkat  dari  Bandara Soekarno  Hatta  pada  bulan Agustus 2014  adalah sebanyak  1.749.164 orang.  Angka  tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar apabila dibandingkan  dengan  jumlah  penumpang  pada bulan Agustus tahun  2006  yang  hanya  mencapai 938.124 jiwa. 3 Meningkatnyaminat masyarakat pada angkutan  udara diikuti  pula dengan peningkatan jumlah  perusahaan  penerbangan  yang  beroperasi di  wilayah  Indonesia.cukup menghawatirkan apabila perusahaan penerbangan tidak mengimbanginya  dengan  peningkatan  kualitas pelayanan  sehingga  rawan  terhadap  keselamatan
3 Badan Pusat Statistik Indonesia, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&dafta r=1&id_subjek=17&notab=8 diunduh pada tanggal 19 November 2014 pukul 20.50 WIB.
dan  akan  berdampak  kurang  baik  terhadap keamanan,  kenyamanan,  dan  perlindungan konsumen. 4
Bagasi  merupakan  salah  satu  objek pengangkutan udara selain penumpang dan kargo, 5 sehingga  sudah  menjadi  kewajiban  pengangkut untuk  melaksanakan  pengangkutan  bagasi penumpang  dengan  selamat sampai  di  tempat tujuan. Istilah  “selamat”  mengandung  arti  bila pengangkutan  berjalan  dengan  “tidak  selamat”  itu menjadi  tanggung  jawab  pengangkut.  Keadaan “tidak  selamat”  ini  mempunyai  dua makna yaitu barangnya  tidak  ada,  lenyap,  musnah  atau barangnya  ada  tetapi  rusak  sebagian atau seluruhnya 6 Perlindungan  hukum pada pengangkutan  udara  tidak  hanya terdapat  dalam Hukum  Penerbangan,  tetapi  juga  Hukum Perlindungan  Konsumen. Penumpang  sebagai pemilik  bagasi perlu  mendapatkan  perlindungan hukum ataskelalaian yang  dilakukan  oleh pihak pengangkut.  Besar  ganti  rugi/kompensasi  yang diberikan pengangkut pada beberapa kasus dinilai para  penumpang  (korban)  belum  memuaskan, sehingga mereka memilih  untuk  menyerahkan
4 E. Saefullah Wiradipraja, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang menurut Hukum Udara Indonesia, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25, hlm. 5.
5 Ibid., hlm. 33.
6 H.M.N. Purwosutjipto, 1983, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan, Jakarta: Djambatan, hlm. 2.
penyelesaian  sengketa  tersebut  kepada  pihak pengadilan.
Dengan  melihat  kenyataan  yang  diuraikan, permasalahan  yang  dapat  dirumuskan  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara?
2. Bagaimanakah  putusan  pengadilan tentang sengketa hilangnya bagasi penumpang angkutan udara menurut teori keadilan?

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam tesis  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  menggunakan  data primer  melalui wawancara terarah dan data sekunder melalui studi pustaka.  Metode  analisis  data  menggunakan metode kualitatif.
C. Kerangka Konsep
1. Perlindungan Hukum pada Konsumen
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan. 7 Berkaitan  dengan  konsumen, berarti  hukum  memberikan  perlidungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang
7 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 108.
mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak tersebut.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen Nomor  8  Tahun  1999  dalam  Pasal  1  angka  1 mengartikan  perlindungan  konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.Berdasarkan pengertian
perlindungan  konsumen  tersebut,  Az.  Nasution menjelaskan,  hukum  perlindungan  konsumen adalah  keseluruhan  asas-asas  dari  kaidah- kaidah  yang  mengatur  dan  melindungi konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara  penyedia  dan  penggunanya,  dalam kehidupan bermasyarakat. 8
2. Teori Keadilan
Istilah  “keadilan”  berasal  dari  kata  dasar  adil atau adl dalam bahasa Arab.  Makna adil dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  sikap yang  berpihak  kepada  yang  benar,  tidak memihak  salah  satuya,  tidak  berat  sebelah, sedangkan keadilan adalah sikap dan sifat serta perlakuan  yang  tak  berat  sebelah. 9 Berikut adalah beberapa definisi keadilan menurut para ahli : 10
8 Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Muliasari, hlm. 22-23.
9 Sulchan Yasyin, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, hlm. 12.
10 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) :
a. Justice has always weighted the scale solely in  favour  of  the  weak  and  persecuted.  A justice  desicion  is  a  decision  based  on grounds  which  appeal  to  a  disinterested person. (Eugen Ehrlich)
b. Justice  requires  that  freedom,  equality,  and security be accorded to human beings to the greatest  extent  consisten  eith  the  common good. (Bodenheimer)
Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan  adalah  : 11 Seseorang  tidak  melanggar hukum  yang  berlaku  sehingga  keadilan  berarti “lawful” yaitu  hukum  tidak  boleh  dilanggar  dan aturan  hukum  harus  diikuti,  serta seseorang  tidak boleh  mengambil  lebih  dari  haknya,  sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal).
Berbeda  dengan  Aristoteles,  John  Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai Justice as Fairness (keadilan sebagai kejujuran). Jadi, prinsip keadilan  yang  paling  fair  atau  jujur  itulah  yang harus  dipedomani.  Menurut  Rawls  cara  yang  adil untuk  mempersatukan  berbagai  kepentingan  yang berbeda, adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan  perhatian  istimewa  terhadap kepentingan itu sendiri. 12

## 3. Bagasi Penumpang dalam Pengangkutan Udara
termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, hlm. 217
11 Aristoteles, dalam Munir Fuady, 2007, Dinamika
Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 92.
12 Ahmad Ali, Op.Cit., hlm. 279.
Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan definisi mengenai  pengangkutan  udara  yaitu  setiap kegiatan  dengan  menggunakan  pesawat  udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos  untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu bandar  udara  ke  bandar  udara  yang  lain  atau beberapa bandar udara.
Definisi  bagasi  dalam  Pasal  6  ayat  (2) Ordonansi  Pengangkutan  Udara  Stb.1939-100 adalah semua barang kepunyaan atau di bawah kekuasaan penumpang yang olehnya atau atas namanya  sebelum  ia  menumpang  pesawat terbang,  diminta  untuk  diangkut  melalui udara.Undang-undang  Penerbangan  No.  1 Tahun  2009  membedakan  bagasi  angkutan udara  (penerbangan)  menjadi  2  (dua)  macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin.
a) Bagasi  Tercatat  adalah  barang  penumpang yang  diserahkan  oleh  penumpang  kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
b) Bagasi  Kabin  adalah  barang  yang  dibawa oleh  penumpang  dan  berada  dalam pengawasan penumpang sendiri.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  yang  Adil  atas Hilangnya  Bagasi  Penumpang  Angkutan Udara
1. Perlindungan menurut Perjanjian Pengangkutan Udara Dalam  suatu  tiket  biasanya  tercantum ketentuan  bahwa  pengangkutan  udara tunduk pada “syarat-syarat umum pengangkutan”  yang  berlaku  di  perusahaan penerbangan  yang  bersangkutan.  Syarat- syarat  perjanjian  pengangkutan  sebenarnya adalah  ditetapkan  secara  sepihak  oleh perusahaan penerbangan, karena merupakan  perjanjian baku  (standar). Perjanjian  baku  pada  prinsipnya  hanya menguntungkan  pelaku  usaha  dan merugikan  konsumen  karena  klasulanya yang tidak seimbang dan tidak mencerminkan  keadilan sehingga dominasi pengangkut lebih  besar  dibandingkan dengan penumpang. Akibat kedudukan para pihak  yang  tidak  seimbang,  maka penumpang  tidak  berada  dalam  keadaan yang  betul-betul  bebas  untuk  menentukan apa yang dinginkannya dalam perjanjian. Hal ini  bertentangan  dengan  asas  kebebasan berkontrak  dan  asas  konsesualisme  yang diatur  dalam  Pasal  1320  dan  Pasal  1338 KUHPerdata.
2. Hak  Penumpang  atas  Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan Seorang  konsumen  memiliki  hak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan
dalam  menggunakan  barang  dan/atau  jasa yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha, sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang- undang  Perlindungan  Konsumen.  Ketiga unsur tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen agar dapat  terhindar  dari  kerugian  (fisik  maupun psikis) atas pemakaian barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan. Kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan juga  merupakan  faktor  penting  yang  harus dipenuhi  pengangkut  dalam  melakukan kegiatan  pengangkutan udara, bukan  hanya terhadap jiwa seseorang (penumpang) tetapi juga  terhadap  barang-barang  yang penumpang bawa untuk diangkut.
3. Hak Penumpang atas Pelayanan yang Layak dari Pengangkut
Setiap  penumpang  berhak  atas  pelayanan yang layak dari pengangkut atau pemilik jasa angkutan  udara.  Berdasarkan  Pasal  140 Undang-undang  Penerbangan  No.  1  Tahun 2009,  pelayanan  yang  layak  harus  sesuai dengan  perjanjian  pengangkutan  yang  telah disepakati.  Pelayanan  ini  dimulai  sejak penumpang  melakukan check  in pada bandara  keberangkatan  hingga  turun  dari pesawat  sesampainya  di  bandara  tujuan. Pelayanan  yang  layak  termasuk  juga  pada layanan  saat  terjadi  klaim  atas  bagasi  milik
penumpang  yang  hilang  sampai  dengan pemberian ganti kerugian kepada penumpang.
4. Hak Penumpang atas Informasi yang Benar, Jelas,  dan  Jujur  mengenai  Kondisi  Barang dan/atau  Jasa  yang  Ditawarkan  Pelaku Usaha
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (3)  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen,  maka seorang  pengangkut  harus  berkewajiban untuk  memberikan  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  perjanjian pengangkutan. Setiap keterangan mengenai suatu barang atau jasa yang akan dibelinya haruslah  diberikan  selengkap  mungkin  dan penuh  dengan  kejujuran.  Informasi  baik secara  langsung  maupun  secara  umum seharusnya  disepakati  bersama  agar  tidak menyesatkan  konsumen.  Namun  pada praktik  pengangkutan  udara,pengangkut tidak  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai  hak  penumpang  dan  besar  ganti kerugian yang akan diperoleh apabila bagasi miliknya hilang.
5. Hak  Penumpang  untuk  Memperoleh  Tanda Pengenal Bagasi
Setiap  penumpang  yang  menyerahkan Bagasi tercatat miliknya kepada pengangkut, harus  diberi  tanda  pengenal  bagasi  yang
paling sedikit memuatnomor tanda pengenal bagasi;kode  tempat keberangkatan  dan tempat tujuan; danberat bagasi. 13
Ketentuan  tersebut  kurang  memadai  dan bahkan  jauh  lebih  ringkas  daripada ketentuan Pasal  4  Konvensi  Warsawa 1929 mengenai  hal-hal  yang  perlu  dicantumkan dalam  label  bagasi  penumpang. Tanda pengenal bagasi bahkan tidak termuat nama dan  alamat  pemilik.  Pengangkut  juga  tidak berkewajiban untuk memberitahu penumpang mengenai jumlah
pertanggungan  bagasi.  Hal  ini  tentu  sangat merugikan dan belum melindungi penumpang secara maksimal.
6. Hak  Penumpang  untuk  Membuat Perjanjian Pengangkutan Khusus dengan Pengangkut Bentuk  perlindungan  lain  yang  terdapat dalam Pasal 169 Undang-undang Penerbangan  adalah  aturan  di  mana kedua belah  pihak (pengangkut  dan  penumpang) dapat  membuat  persetujuan  khusus  untuk menentukan ganti kerugian yang lebih tinggi daripada  yang  terdapat  dalam  undang- undang.  Namun,  bagaimana  mungkin seorang  penumpang  dapat  membuat persetujuan  untuk  menetapkan  jumlah  ganti kerugian  yang  lebih  tinggi  sementara penumpang  yang  bersangkutan  tidak
13 Pasal 153 Undang-undang Penerbangan No.1 Tahun 2009
diberitahu  mengenai  besar  ganti  rugi  yang masih  berlaku?  Niat  untuk  melindungi kepentingan  penumpang  tersebut  pada kenyataannya  akan  sulit  diwujudkan meskipun  diperbolehkan  oleh  Undang- undang Penerbangan.
7. Hak  Penumpang  untuk  Memperoleh Tanggung Jawab/ Ganti Kerugian Berdasarkan  Pasal  143  dan  Pasal  144 Undang-undang  Penerbangan,  pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita  oleh  penumpang  karena  bagasi tercatat  hilang,  yang  diakibatkan  oleh kegiatan  angkutan  udara  selama  bagasi tercatat  berada  dalam  pengawasan pengangkut.  Pengangkut  juga  harus bertanggung  jawab  atas  hilangnya  bagasi kabin  milik  penumpang  apabila  kerugian tersebut  disebabkan  oleh  tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.  Bentuk  tanggung  jawab yang  harus  dilakukan  oleh  pengangkut menurut  Undang-undang  Penerbangan adalah  dengan  pemberian  ganti  rugi sejumlah uang  tertentu  kepada para  korban (penumpang).
Ganti  kerugian  atas  hilangnya  bagasi  milik penumpang  dalam  UU  Penerbangan  diatur lebih  lanjut  pada  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.  77 Tahun  2011  tentang
Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan Udara.
Berdasarkan  Pasal  5  Permenhub tersebut, ganti  rugi  terhadap  penumpang  yang kehilangan  bagasi  tercatat  atau  isi  bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah adalah sebesar  Rp.  200.000,00 per  kg  dan  paling banyak  Rp.  4.000.000,00    per  penumpang. Kerugian  yang  muncul  atas  hilang  atau rusaknya bagasi kabin tidak akan ditanggung oleh pengangkut kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan  oleh  tindakan  pengangkut  atau orang yang dipekerjakannya.Menurut pandangan John Rawls, keadilan merupakan Justice  as  Fairness (keadilan  sebagai kejujuran). 14 Prinsip keadilan yang paling fair atau  yang  paling  jujur  itulah  yang  harus dipedomani  atau  dengan  kata  lain  keadilan dinilai dari kejujuran hati yang paling dalam. Apakah dapat dikatakan adil jika perhitungan ganti  rugi  hanya  didasarkan  pada  berat bagasi, bukan  kerugian  nyata  penumpang? Seseorang yang kehilangan bagasi seberat 5 kilogram  dengan  total  kerugian  sebesar  Rp 8.000.000,- (delapan  juta  rupiah)  akan diganti  dengan  uang  senilai  Rp  1.000.000,- (satu  juta  rupiah),  sementara  penumpang lain  yang  membawa  bagasi  20  kg  dengan
kerugian  Rp  2.000.000,- (dua  juta  rupiah) justru  diberikan  ganti  rugi  senilai  Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Dari berbagai bentuk perlindungan hukum di atas,  baik  yang  tercantum  pada  perjanjian pengangkutan,
Undang-undang Penerbangan,  maupun  Undang-undang
Perlindungan Konsumen, pada kenyataannya  belum  cukup  adil  untuk melindungi  kepentingan  penumpang  atas hilangnya  bagasi  dalam  pengangkutan udara.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya ketidakseimbangan posisi antara pengangkut dengan  penumpang.  Pengangkut  lebih dominan  dalam  menentukan  isi  dan  syarat- syarat  perjanjian  pengangkutan  udara, sementara penumpang hanya diam dan tidak diberi  kesempatan  untuk  merubah.  Hak-hak penumpang  sebagaimana  diatur  pada peraturan  perundang-undangan  juga  sering diabaikan  dan  tidak  dipenuhi  oleh pengangkut,  misalnya  hak  atas  informasi yang  jelas.  Selain  itu,  ganti  kerugian  yang tercantum  pada  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.77  Tahun  2011  juga  tidak adil bagi para penumpang karena ditentukan terbatas  pada  berat bagasi,  bukan  pada kerugian  nyata  yang  dialami  oleh penumpang.

## B. Putusan  Pengadilan tentang  Sengketa Hilangnya  Bagasi  Penumpang  Angkutan Udara Menurut Teori Keadilan
Putusan pengadilan  yang  penulis  gunakan pada  penelitian  hukum  ini  adalah  putusan  PN Jakarta Pusat  No.  172/PDT.G/2009/PN.JKT.PST; putusan  MA  No.  605  K/Pdt.Sus-BPSK/2012  jo putusan PN Semarang No. 02/Arbitrase/2011/PN.Smg.  jo  putusan  BPSK  Kota Semarang No.12 BPSK-SMG/Put Arbitrase/X/2011; serta putusan MA No. 820 K/PDT/2013 jo. putusan PT  Semarang No.  254/PDT/2012/PT.Smg.  jo. putusan PN Semarang No. 304/Pdt.G/2011/PN.SMG.  Ketiga  putusan  tersebut menghukum  pengangkut  untuk  membayar  ganti kerugian kepada penumpang dengan nominal yang jauh  lebih  besar  daripada  aturan  Undang-undang Penerbangan,  yaitu  Rp  5.140.000  pada  putusan pertama, Rp 25.000.000,- pada putusan kedua, dan Rp  38.230.000,- pada  putusan  terakhir.Penulis berpendapat  bahwa  ketiga  putusan  pengadilan  di atas telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls  “Justice  as  Fairness” (keadilan sebagai kejujuran/  kelayakan). 15 Prinsip  keadilan  yang paling fair atau yang paling jujur itulah yang harus dipedomani.  Pada  putusan  tersebut,  hakim  lebih mengutamakan  unsur  kelayakan  dan  kepantasan dalam  menentukan  jumlah  ganti  rugi  yang  harus dibayar  oleh pengangkut.  Kelayakan  dan
kepantasan  tersebut  dinilai  berdasarkan  kerugian nyata  terhadap  isi  bagasi  yang  hilang,  bukan berdasarkan  berat  bagasi.  Sikap  hakim  yang mengesampingkan  ketentuan  ganti  rugi  menurut Peraturan  Menteri  No.  77  Tahun  2011  tentang Tanggung  Jawab  Pengangkut  Udara,  menunjukan bahwa  hakim  lebih  mengedepankan  keadilan substantif  daripada  keadilan  formal.  Undang- undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 juga  menyebutkan  jika  hakim  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum, dan rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat. 16
Berdasarkan  bunyi  Pasal  tersebut,  maka  sudah seharusnya  hakim  tidak  hanya  terpaku  pada ketentuan  undang-undang  atau  peraturan  tertulis lainnya,  melainkan  juga  mempertimbangkan  rasa keadilan dalam masyarakat.
Gustav  Radbruch  menyebutkan  tiga  nilai dasar yang harus diwujudkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 17 Sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Keadaan  yang  demikian  bisa  dimengerti  karena ketiganya  berisi  tuntutan  yang  berlainan  dan mengandung  potensi  untuk  bertentangan  satu
16 Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004.
17 Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.
sama  lain.  Begitu  pula  yang  terjadi  pada penyelesaian sengketa bagasi penumpang di atas. Hakim  lebih  mengutamakan  pada  terwujudnya keadilan  dan  kemanfaatan  sehingga  ia  harus menggeser  nilai  kepastian  hukum  ke  samping. Sikap  hakim  yang  mengesampingkan  nilai kepastian hukum tersebut penulis rasa sudah tepat. Hakim tidak mengikuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 mengenai ganti  kerugian  pengangkut  atas  hilangnya  bagasi penumpang  karena  aturan  tersebut  tidak  dapat mewujudkan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak. Kerugian nyata yang dialami oleh penumpang jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan nilai ganti rugi  yang  telah  ditentukan.  Permenhub  tersebut juga  sudah  tidak  sesuai  untuk  digunakan  sebagai dasar  penentuan  ganti  rugi  karena  belum  pernah dievaluasi sejak tahun penerbitan yaitu tahun 2011. Hal  ini  bertentangan  dengan  bunyi  Pasal  162 Undang-undang Penerbangan yang mengamanatkan untuk dilakukan evaluasi terhadap peraturan menteri terkait paling sedikit 1 (satu) kali setiap  tahun  dengan  mempertimbangkan  tingkat hidup  yang  layak;  kelangsungan hidup  Badan Usaha  Angkutan  Udara;    tingkat  inflasi  kumulatif; dan perkembangan nilai mata uang. Ganti kerugian dalam  Permenhub  juga  jauh  lebih  rendah  dengan aturan  internasional  sebagaimana  termuat  pada Pasal 22 Konvensi Montreal 1999 yaitu 1.131 SDR atau sebesar  Rp  20.437.170,- (dua  puluh  juta
empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
Pemerintah  seharusnya  memperbaiki  atau merevisi aturan ganti rugi dalam Permenhub No.77 Tahun  2011  seiring  dengan  perkembangan perekonomian  Indonesia. Perbaikan  ini  dinilai sangat  penting  karena  jumlah  ganti  rugi  atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara  sangat  bergantung  pada  bunyi  undang- undang  atau  peraturan  tertulis  lainnya.  Jika  nilai ganti  rugi  tidak  segera  disesuaikan  dengan perkembangan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, maka para penumpanglah yang akan dirugikan.

## III. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Perlindungan  hukum  atas  hilangnya  bagasi pada  pengangkutan  udara  dirasa  belum  cukup adil  bagi  para  penumpang, terutama  pada  isi perjanjian  pengangkutan  dan  besar  ganti kerugian. Perjanjian pengangkutan udara dibuat secara  baku  oleh  pengangkut  sendiri  tanpa melibatkan penumpang, sehingga menyebabkan posisi  yang  tidak  seimbang  antara  pengangkut dengan  penumpang.  Hal itu  bertentangan dengan teori keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan berarti persamaan hak (equal), karena  hak  pengangkut  jauh  lebih besar daripada hak penumpang.
Besar  ganti  kerugian  atas  hilangnya  bagasi penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  77  Tahun 2011  tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut Angkutan Udara adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu  rupiah)  per  kilogram  atau  paling  banyak adalah  Rp  4.000.000,- (empat  juta  rupiah)  per penumpang.  Nominal  tersebut  juga  tidak  adil bagi  para  penumpang  karena  ditentukan  dan terbatas  pada  berat  bagasi,  bukan  pada kerugian nyata yang dialami. Peraturan Menteri Perhubungan  No.  77  Tahun  2011  ini  belum pernah di evaluasi sejak tahun pembentukannya.
2. Putusan pengadilan yang penulis gunakan pada penelitian  hukum  ini  menghukum  pengangkut untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada penumpang  dengan  nominal  yang  jauh  lebih besar  daripada  aturan  Undang-undang Penerbangan, yaitu Rp 5.140.000 pada putusan pertama, Rp 25.000.000,- pada putusan kedua, dan  Rp  38.230.000,- pada  putusan  terakhir. Putusan  hakim tersebut telah  sesuai  dengan teori  keadilan  milik  John  Rawls “Justice  as Fairness” di mana keadilan yang paling fair atau yang  paling  jujur  yang  harus  dijadikan  sebagai pedoman.  Hakim  lebih  mengutamakan  unsur kelayakan  dan  kepantasan  dalam  menentukan besar  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  oleh pengangkut,  yaitu  berdasarkan  kerugian  nyata
yang  dialami  penumpang,  bukan  pada berat bagasi.
B. Saran
1. Maskapai  penerbangan  sebagai  pengangkut seharusnya beritikad baik dalam menyelenggarakan  kegiatan  angkutan  udara. Itikad  baik  tersebut  diwujudkan  dengan  cara memenuhi hak para penumpang, termasuk hak atas  keamanan,  keselamatan,  dan  hak atas informasi  yang  jelas  tentang  isi  perjanjian pengangkutan.
2. Pemerintah  Indonesia  sebaiknya  segera melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Montreal 1999  agar  dapat  melindungi  kepentingan  para penumpang  angkutan  udara,  bukan  hanya dalam  lingkup  nasional  tetapi  juga  secara internasional.  Menteri  Perhubungan  sebaiknya juga  melakukan  pembaharuan  terhadap Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  77  Tahun 2011  tentang  tanggung  jawab  pengangkut angkutan  udara,  terutama  pada  bagian  ganti rugi atas hilangnya bagasi milik penumpang. Hal ini  perlu  dilakukan  karena  ganti  kerugian  pada aturan  tersebut  sudah  tidak  dapat  memenuhi rasa keadilan bagi para korban (pemilik bagasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  2009.Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence): termasuk Interpretasi
Undang-undang
(Legisprudence). Jakarta: Kencana.
Fuady, Munir. 2007. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Hadjon, Philipus M. 1987.Perlindungan Hukum bagi Rakyat  Indonesia.  Surabaya:  Bina Ilmu.
_________.  1994. Pengkajian  Ilmu  Hukum Dogmatik.  Surabaya:  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga.
Nasution,  Az.  1995. Konsumen  dan  Hukum. Jakarta: Muliasari.
Purwosutjipto,  H.M.N.  1981.Pengertian  Pokok Hukum  Dagang  Indonesia  III  :  Hukum Pengangkutan. Jakarta: Djambatan.
________. 1983. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:  Hukum  Pertanggungan.
Jakarta: Djambatan.
Rahardjo,  Satjipto.  2006. Ilmu  Hukum  Cetakan Keenam.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Wiradipraja,  E.  Saefullah.  2006.Tanggung  Jawab
Perusahaan  Penerbangan  terhadap Penumpang  menurut  Hukum  Udara Indonesia.  Jakarta:  Jurnal  Hukum
Bisnis Vol. 25.