## Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Antar Daerah

## The Effect of Fiscal Decentralization and Economic Growth on Interconnection
Latifah*, Dewi Rahayu Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* latifahismi82@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  determine  the  effect  of  fiscal  decentralization and economic growth of South Kalimantan Province on inter-regional inequality. The data  used  in  this  study  is  secondary  data  with  12  years  (time  series),  which  is published  once  a  year  by  the  Central  Statistics  Agency  of  the  Province  of  South Kalimantan. The data needed is data on total balancing funds, economic growth, and GDP  at  the  current  price  and  population.  The  data  analysis  technique  used  is  the multiple linear regression analysis methods.
The  results  showed  that  simultaneously  and  partially,  the  variables  of  fiscal decentralization and economic growth had a positive and significant effect on inter- regional inequality.
Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Regional Inequality

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  desentralisasi  fiskal yang  diproksi  dari  total  dana  perimbangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap ketimpangan  antar  daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan kurun waktu 12 tahun ( time series ), yang diterbitkan satu tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Data  yang  diperlukan  berupa  data  total  dana  perimbangan,  pertumbuhan  ekonomi, PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  dan  jumlah  penduduk.  Teknik  analisa  data  yang digunakan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  secara  simultan  dan  parsial  variabel desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap ketimpangan antar daerah.

## Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antar Daerah

## PENDAHULUAN
Era  desentralisasi  fiskal  merupakan  jawaban  dari  keluhan  masyarakat  di  era sentralisasi  yang  merasa  sentralisasi  membuat  masyarakat  daerah  tidak  mampu berkembang,  tertekan  dan  dirugikan  dari  kebijakan  terpusat.  Sentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misalokasi dalam penggunakan  anggaran  negara  dan  kelambanan  dalam  menuntaskan  persoalan (Sudantoko,  2003).  Era  desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah  diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut agar daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya untuk  meningkatkan  pembangunan  daerah.  Pada  era  desentralisasi  ini,  pemerintah pusat  memberikan  dana  transfer  kepada  pemerintah  daerah  untuk  digunakan  dalam
menstimulus  fiskal  untuk  daerah  dalam  meningkatkan  pembangunannya.  (Wardana, Juanda, Siregar, & Wibowo, 2013)
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  suatu  penilaian  atas  hasil  kegiatan  barang  dan jasa  yang  diolah  oleh  suatu  negara  atau  daerah,  pertumbuhan  ekonomi  yang  berasal dari  daerah  kabupaten/kota  menjadi  nilai  pertumbuhan  ekonomi  provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah akan menimbulkan suatu keadaaan yang memperlihatkan daerah yang satu dengan yang lain berbeda.
Otonomi daerah memberikan wewenang pada tiap daerah untuk menjalankan pemerintahannya  sesuai  dengan  kehendak  daerah,  adapun  otonomi  daerah memberikan  wewenang  pada  bidang  keuangan/finansial  daerah  atau  disebut  juga desentralisasi  fiskal.  Desentralisasi  fiskal  terdiri  atas  dana  perimbangan  yakni  dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan membuat potensi  daerah  semakin  besar  karena  peningkatannya,  dan  pertumbuhan  ekonomi yang  berbeda  dapat  menimbulkan  ketimpangan.  Penelitian  Chandra,  Hidayat,  & Rosmedi (2017), menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi memberikan dampak negatif atau berdampak buruk  terhadap  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Jambi.  Diki  Saputra  (2016), menyebutkan  bahwa  indeks  Williamson  berlaku  di  Provinsi  Jawa  Barat,  dimana hubungan  indeks  Williamson  dengan  PDRB  kapita  berupa  U  terbalik,  ini membuktikan pada awal pertumbuhan ekonomi disertai ketimpangan.  Perkembangan ketimpangan  yang  dihitung  dengan  indeks  Williamson,  total  dana  perimbangan  dan pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dapat  dilihat  pada  Tabel  1 berikut:
Tabel 1 Perkembangan Ketimpangan, Dana Perimbangan (Rp Milyar) dan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Provinsi Kalimantan Selatan, 2010 - 2012 Tahun Ketimpangan Antar Daerah Dana perimbangan Pertumbuhan Ekonomi 2010 0,52 930 5,59 2011 0,54 1195 6,97 2012 0,52 1534 5,97
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut  menunjukkkan  kondisi  ketimpangan  antar daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  selama  kurun  waktu  dari  tahun  2010  sampai tahun  2012,  dimana  pada  masa  itu  merupakan  masa  yang  telah  diterapkan  sistem desentralisasi  di  Indonesia,  artinya  meskipun  telah  terlaksana  desentralisasi  tapi ketimpangan masih ada.  Ketimpangan antar daerah selama tahun 2010 sampai tahun 2012  berada  pada  tingkat  ketimpangan  sedang  yakni  di  antara  0,4-0,69.  Dana perimbangan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  selama  3  tahun  menunjukkan peningkatan  setiap  tahunnya,  hal  ini  mendorong  potensi  dana  yang  besar  dengan kebermanfaatan bagi daerah.
Daerah  di  Indonesia  masing  terjadi  ketimpangan  antar  daerah,  hal  tersebut terlihat dari ketimpangan yang ada di Kalimantan Selatan, meskipun sudah diterapkan sistem  desentralisasi.  Desentralisasi  dibarengi  dengan  pemberian  dana  perimbangan untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah  otonom  untuk  pembangunan  daerah.  Dana perimbangan  melingkupi  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  dana  bagi hasil.
Pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2010  sebesar  5,59  persen,  tahun  2011 sebesar 6,97 persen dan tahun 2013 sebesar 5,97 persen. Dapat dilihat pada Tabel 1, pertumbuhan  ekonomi  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2010  ke  tahun  2011. Negara  atau  daerah  dikatakan  tumbuh  apabila  pendapatan  riilnya  naik  dari  tahun
sebelumnya,  pertumbuhan  ekonomi  yang  naik  maka  berarti  di  Provinsi  Kalimantan Selatan pendapatan riilnya naik.  Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua unsur penting dalam proses pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi,  pada  kenyataannya  menunjukkan  bahwa  antara  kedua  aspek  ini  sering  kali berlawanan,  sedangkan  proses  pembangunan  yang  diinginkan  memerlukan  kedua unsur  tersebut  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Dari  latar  belakang  tersebut,  maka penulis  mengangkat  tema  berkaitan  dengan  desentralisasi  fiskal,  pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini:  (1)  apakah  desentralisasi  fiskal  dan pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi Kalimantan  Selatan?  (2)  variabel  apa  yang  paling  dominan  mempengaruhi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan?
Tujuan  dalam  penelitian  ini  yakni:  (1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan antar daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2)  untuk  mengetahui  variabel  yang  paling dominan  dalam  mempengaruhi  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015, desentralisasi adalah  penyerahan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada daerah  otonom  berdasarkan  pada  asas  otonomi.  Desentralisasi  fiskal  merupakan bentuk  penyerahan  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah untuk  menambah  sumber  pendapatan  asli  daerahnya  selama  tidak  bertentangan dengan undang- undang yang berlaku (Sjafrizal, 2017). Desentralisasi fiskal menurut Bird  dan  Vallaincort,  1998:5  dalam  Kuncoro  (2014),  adalah  suatu  cara  yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan  sejarah,  geografi,  keseimbangan  politik,  tujuan  kebijakan  dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya.
Buttom up planning atau perencanaan dari bawah yakni desentralisasi, urusan pemerintah  pusat  diserahkan  pada  pemerintah  daerah  berasaskan  otonomi. Desentralisasi  fiskal,  penyerahan  pengelolaan  keuangan  kepada  daerah  otonom. Tujuan  dari  penerapan  otonomi  daerah  salah  satunya  kebijakan  desentralisasi  fiskal adalah  menunjang  potensi  daerah  untuk  dimanfaatkan  secara  lebih  baik  karena pelibatan  masyarakat  daerah  dalam  pembangunan  daerah  sendiri  akan  berjalan beriringan dengan kehendak daerah.
Pemerintah  daerah  ialah  kepala  daerah  sebagai  penyelenggara  pemerintahan daerah  otonom.  Otonomi  daerah  suatu  kewenangan  daerah  dalam  mengatur, mengurusi  masyarakat  setempat.  Penerapan  otonomi  daerah  untuk  mengembangkan semua potensi ekonomi daerah. Menurut Kuncoro (2014) pelaksanaan otonomi daerah didukung  prinsip  desentralisasi  fiskal  sesuai  undang-undang  nomor  33  pada  tahun 2004  mengenai  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.

## Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dana  transfer  disebut  juga  dana  perimbangan,  dana  dari  pemerintah  pusat disalurkan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  kebutuhan  daerah  dalam  rangka penerapan  desentralisasi.  Pembagian  wewenang  untuk  daerah  mengelola  keuangan untuk  pembangunan  daerah  sesuai  kehendak  pribadi  tapi  selaras  dengan pembangunan nasional.

## Dana Perimbangan
Berdasarkan  undang-undang  nomor  33  pada  tahun  2004  mengenai perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah,  dimana  pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk dana perimbangan,  dana  perimbangan  merupakan  suatu  dana  yang  bersumber  dari penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/APBN  yang  dialokasikan  ke daerah  untuk  membiayai  kebutuhannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Transfer daerah pada dasarnya memiliki tujuan yakni sebagai berikut: Kuncoro (2014)
1) Untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  di  antara  pusat  dan  daerah  serta  antar daerah;
2) Untuk  mendukung  bagi  prioritas  pembangunan  nasional  yang  menjadi  urusan daerah;
3) Untuk meningkatkan kualitas pada pelayanan publik;
4) Untuk meningkatkan untuk penerimaan daerah;
5) Untuk memperluas untuk pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas tiga bagian yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus.

## Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  menunjukkan  perkembangan  perekonomian daerah  yang  di  dalamnya  melingkupi  bertambahnya  produksi  barang  jasa  dari  hasil kegiatan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto merupakan akumulasi dari hasil olah barang dan jasa dalam suatu wilayah.

## Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah
Ketimpangan  merupakan  suatu  kondisi  yang  menunjukkan  perbedaan, perbedaan yang membuat keadaan yang tidak seimbang dalam pembangunan di suatu negeri.  Perbedaan  yang  mencolok  memperlihatkan  kondisi  antar  satu  dengan  yang lain timpang, ketidakselarasan  membuat suatu wilayah terlihat baik daripada wilayah lainnya.  Menurut  hipotesis  Neo-Klasik  (Sjafrizal,  2017)  pada  awal  mula  proses pembangunan,  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  cenderung  meningkat. Proses  ini  akan  terjadi  sampai  ketimpangan  tersebut  mencapai  puncak.  Setelah  itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun. Ketimpangan terjadi karena beberapa faktor menurut Sjafrizal (2017)  yaitu  :  (1)  perbedaan  kandungan sumber  daya  alam antar  daerah,  (2)  kondisi demografi  atau  kependudukan,  (3)  kurang  lancarnya  mobilitas  barang  serta  jasa,  (4) terkonsentrasi  kegiatan  ekonomi  di  suatu  wilayah  dan  (5)  perbedaan  alokasi  dana pembangunan antar wilayah yang terdapat pada masing-masing daerah.

## Teori Kuznet
Menurut  Simon  Kuznet  pada  tahap  awal  pertumbuhan  perekonomian, pendapatan  terdistribusi  cenderung  dalam  keadaan  memburuk  lalu  pada  tahapan berikutnya  distribusi  pendapatan  kemudian  mulai  membaik  atau  titik  ketimpangan yang mulai menurun pada waktu meningkatnya PDRB per kapita, inilah yang disebut sebagai kurva kuznet atau ‘U-terbalik’/’titik balik’ (Kuncoro, 2014).

## Penelitian Terdahulu
Hasil  penelitian  terdahulu  dari  Dodi  Chandra,  Syurya  Hidayat,  dan  Rosmeli (2017) dalam penelitian, menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif  pada  pertumbuhan  ekonomi,  akan  tetapi  memberikan  dampak  negatif  atau berdampak  buruk  terhadap  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Jambi.  Hasil penelitian  menurut  Aulia  Ananda  Pertiwi  (2016),  mengatakan  kalau  dana perimbangan memberikan pengaruh secara signifikan pada ketimpangan
pembangunan  antar  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Diki  Saputra  (2000),  dalam penelitian  menyebutkan  bahwa  indeks  Williamson  berlaku  di  Provinsi  Jawa  Barat, dimana  hubungan  indeks  Williamson  dengan  PDRB  kapita  berupa  U  terbalik,  ini membuktikan pada awal pertumbuhan ekonomi disertai ketimpangan.
Pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  sangat  erat  kaitannya  dengan  potensi ekonomi  dan  karakteristik  yang  dimiliki  daerah.  Potensi  ekonomi  serta  karakteristik suatu  daerah  pada  umumnya  berbeda-beda  antar  daerah  satu  dengan  daerah lainnya. (Glasson,  1977  dalam  Rosdyana,  Suhendra  dan  Pasariba  (2015).  Pertumbuhan ekonomi  adalah  proses  yang  tidak  menyeluruh  serta  tidak  seimbang.  Dalam  sebuah proses  pertumbuhan  ekonomi  akan  muncul  dampak  negatif,  yaitu  ketimpangan pendapatan.  Pada  awal  pertumbuhan  ekonomi  belum  tentu  sepenuhnya  terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah, ketimpangan pendapatan yang kemudian berkembang  menjadi  ketimpangan  antar  wilayah  akan  berangsur-angsur  berkurang pada tahap tertentu (Apriesa, 2013 dalam Kundhani (2015).
Menurut  Rosdyana,  Suhendra  dan  Pasariba  (2015)  pertumbuhan  ekonomi  dan desentralisasi  fiskal  mempunyai  hubungan  secara  bersamaan  disebabkan  dari beberapa  penyebab  yakni  pertumbuhan  ekonomi  terlihat  dari  objek  desentralisasi fiskal  yaitu  efisiensi  alokasi  sumber  daya  pada  sektor  publik,  serta  tujuan  dari kebijakan ini adalah menunjang meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan perkapita  merupakan  ukuran  yang  mudah  dan  dapat  menjelaskan  keadaan  ekonomi. (Zhang & Zou, 2001; dalam Rosdyana, Suhendra dan Pasariba (2015).

## METODE PENELITIAN
Lingkup penelitian ini terdiri dari desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan  ketimpangan  antar  daerah  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Jenis  penelitian  ini  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitif. Tempat penelitian ini di Provinsi Kalimatan Selatan. Unit analisis penelitian ini daerah Provinsi Kalimatan Selatan.

## Definisi Operasional Variabel

## Ketimpangan Antar Daerah
Ketimpangan  antar  daerah  adalah  hasil  dari  perhitungan  indeks  Williamson Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari  tahun  2004  sampai  tahun  2015  (12  tahun)  dalam satuan indeks.
(1)
Dimana: V w = indeks Williamson y i = PDRB kapita kabupaten/kota, y   = PDRB kapita provinsi, f i = jumlah penduduk kabupaten/kota, n  = jumlah penduduk provinsi

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  Fiskal  merupakan  proksi  dari  total  dana  perimbangan  yang dipublikasikan  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari  tahun 2004 sampai tahun 2015 (12 tahun) dalam satuan Rp Milyar.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Kalimantan  Selatan  dari  tahun  2004  sampai  tahun  2015  (12  tahun)  dalam  satuan persen (%).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dokumentasi. Teknik  dokumentasi  pada  penelitian  ini  berupa  pencatatan,  pengumpulan  data, mengolah data, dan mempelajari data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang terbit setiap tahun kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier  berganda  sebagai  analisis  data, teknik  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  satu/lebih  variabel  bebas  terhadap satu  variabel  terikat  (Prawoto,  2017).  Dalam  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan software  Eviews10. Dalam  model  regresi  diperlukan  syarat  agar  uji asumsi  klasik  terpenuhi,  yakni  uji  normalitas,  autokorelasi,  heterokedastisitas, multikoleniaritas.  Uji  normalitas  untuk  mengetahui  data  menyebar  atau  berdistribusi normal,  uji  autokorelasi  untuk  mengetahui  korelasi  pada  residual,  uji heterokedastisitas  untuk  mengetahui  adanya  ketidaksamaan  varian  residual  dan  uji multikoleniaritas untuk mengetahui adanya korelasi yang kuat atau tinggi pada antar variabel bebas.
Model  persamaan  regresi  linier  berganda  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
(2) Dimana:
= ketimpangan antar daerah
DF = total dana perimbangan (Rp Milyar),
PE = pertumbuhan ekonomi (%),
α = konstanta
β 1, β 2 = koefisien regresi e = error term t           = tahun (2004 - 2015)

## HASIL DAN ANALISIS Data Variabel Penelitian
Tabel 2 Perkembangan Ketimpangan, Total Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, 2004 - 2015
Tahun Ketimpangan Antar Daerah Total Dana Perimbangan (Rp Milyar) Pertumbuhan Ekonomi (%) 2004 0,4 301 5,06 2005 0,45 388 5,06 2006 0,47 594 4,98 2007 0,46 623 6,01 2008 0,44 790 6,45 2009 0,45 1004 5,29 2010 0,52 930 5,59 2011 0,54 1195 6,97 2012 0,52 1534 5,97 2013 0,51 1505 5,33 2014 0,48 1523 4,84 2015 0,45 1576 3,83 Sumber: Hasil Olah Data
Dari  Tabel  2  tersebut,  perkembangan  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  berada  di  posisi  kesenjangan  sedang  yakni  dari  0,4-0,69. Ketimpangan  paling  tinggi  berada  pada  tahun  2011  dimana  ketimpangan menunjukkan  angka  0,54,  dan  paling  rendah  pada  tahun  2004  dengan  angka ketimpangan 0,4. Total dana perimbangan selama 12 tahun selalu meningkat kecuali pada  tahun  2010  dan  2013.  Meningkatnya  dana  perimbangan  merupakan  peluang daerah  dalam  memanfaatkan  dana  perimbangan  untuk  pembangunan  daerah  di Kalimantan  Selatan.  Dana  perimbangan paling  tinggi  pada  tahun  2015  yaitu  sebesar Rp 1.576 Milyar, dan paling rendah pada tahun 2004 dengan besar dana perimbangan Rp 301 Milyar. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 12 tahun menunjukkan fluktuasi, pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan sumbangan dari  pertumbuhan  ekonomi  di  dalam  provinsi  yakni  kabupaten/kota.  Pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antar daerah menunjukkan kemampuan daerah berbeda, karena  beda  potensi,  beda  sumber  daya  alam,  beda  kekayaan  akan  menunjukkan perbedaan  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Kalimantan Selatan  paling  tinggi  pada  tahun  2011  dengan  nilai  pertumbuhan  ekonomi  6,96%, paling rendah pada tahun 2015 sebesar 3,33%.
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel Penelitian Jumlah Data Nilai Rata-rata Nilai Maksimum Nilai Minimum Standar Deviasi DF 12 996.9167 1576.000 301.0000 467.3448 PE 12 5.448333 6.970000 3.830000 0.824377 VW 12 0.474167 0.540000 0.400000 0.041001

## Sumber: Hasil Olah Data
Dari Tabel 3 tersebut, DF adalah desentralisasi fiskal yang diproksi dari total dana  perimbangan,  terdiri  dari  12  data,  nilai  rata-rata  Rp  996,9164  Milyar,  nilai maksimum  Rp  1.567  Milyar,  nilai  minimum  Rp  301  Milyar  dan  standar  deviasi 467,3448.  PE  adalah  pertumbuhan  ekonomi  terdiri  dari  12  data,  nilai  rata-rata  5,44 persen, nilai maksimum 6,79 persen, nilai  minimum 3,83 persen dan standar deviasi 0,82 persen. VW adalah ketimpangan antar daerah, terdiri dari 12 data, nilai rata 0,47, nilai maksimum 0,54, nilai minimum 0,40, dan standar deviasi 0,04.
Tabel 4 Uji Asumsi Klasik Pada Model Persamaan Penelitian Uji Asumsi Klasik Hasil Keterangan Normalitas 0,924138 > 0,05 lulus uji Multikoleniaritas 1,012316 < 10 atau 5 lulus uji Autokorelasi 0,1014 > 0,05 lulus uji Heterokedastisitas 0,4487 > 0,5 lulus uji
Sumber: Hasil Olah Data
Dari Tabel 4, menunjukkan hasil pengujian pada model penelitian, uji asumsi klasik merupakan syarat bagi regresi linier berganda untuk memenuhi syarat regresi. Terdiri  dari  4  uji  yakni  uji  normalitas,  multikoleniaritas,  autokorelasi,  dan heterokedastisitas. Pada penelitian ini, semua uji asumsi klasik terpenuhi dilihat dari uji  normalitas  bernilai  0,92  >  0,05  artinya  memenuhi  data  terdistribusi  normal,  uji multokoleniaritas  bernilai  1,012  ,  10  atau  5,  maka  lulus  dari  multikoleniaritas,  uji autokorelasi  bernilai  0,1014  >  0,05,  artinya  tidak  ditemukan  korelasi  antar  variabel bebas, dan uji normalitas bernilai 0,92 > 0,05, artinya data terdistibusi dengan normal. Adapun uji hipotesis pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5 Uji Hipotesis Pada Penelitian UJI HASIL KETERANGAN R 2 R-Squared 0,592489 variabel bebas menjelaskan variabel terikat sebesar 59% F prob. Statistic, 0,017 < 0,05 DF dan PE bersama-sama mempengaruhi Vw t prob. Statistic DF, 0,015 < 0,05 variabel DF berpengaruh signifikan terhadap Vw prob. Statistic PE, 0,049 < 0,05 variabel PE berpengaruh signifikan terhadap Vw
Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan Tabel 5, semua uji hipotesis terpenuhi, artinya model dapat lanjut menerjemahkan persamaan model. Nilai R-Squared menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas dalam variasi atau naik turunnya ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan  Selatan,  dengan  nilai R-squared 0,592489,  menunjukkan  bahwa  sebesar 59%  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dipengaruhi  oleh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. uji F atau uji serempak atau bersama- sama  menghasilkan  nilai prob.  statistic 0,017  atau  0,017  <  0,05,  maknanya desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-bersama terhadap ketimpangan antar daerah. Uji t adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh  dari  masing  variabel  bebas,  hasil  uji  t  menunjukkan  nilai  prob  DF  0,015 atau  0,015  <  0,05,  artinya  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan antar daerah dan nilai prob statistic PE 0,049 atau 0,049 < 0,05, artinya pertumbuhan  ekonomi  berpengaruuh  signifikan  terhadap  ketimpangan  antar  daerah. Adapun  interpretasi  model  estimasi  regresi  linier  berganda  pada  penelitian  ini  dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:
Analisis Data
Tabel 6 Interpretasi Model Estimasi Regresi Linier Berganda Variabel Terikat: Ketimpangan Antar Daerah Variabel Bebas Koefisien Regresi Prob. t-s tatistic Desentralisasi Fiskal (DF) 5,58E-05 2,969715 Pertumbuhan Ekonomi (PE) 0,025388 2,385173 Prob. F-Statistic 0,017541 Adjusted R-Squared 0,502333

## Sumber: Hasil Olah Data
Pendekatan  model  regresi  pada  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linier berganda,  dengan  2  variabel  bebas  yakni  desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan ekonomi  dan  1  variabel  terikat  yakni  ketimpangan  antar  daerah.  Hasil  model persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut.
VW = 0.280259154979 α + 5.57581674335e-05*DF + 0.0253878125305*PE + error term Ketimpangan Antar Daerah = 0.280259154979 α + 5.57581674335e- 05*Desentralisasi Fiskal + 0.0253878125305*Pertumbuhan Ekonomi + error term
Interpretasi  model  di  atas  yaitu  jika  tidak  terjadi  kenaikan  desentralisasi  fiskal (total dana perimbangan) dan pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan antar daerah sebesar  0,280277638201,  bila  terjadi  kenaikan  Rp  1  milyar  total  dana  perimbangan akan  menyebabkan  ketimpangan  antar  daerah  naik  sebesar  0,0000557,  dan  kenaikan pertumbuhan  ekonomi  1  persen  akan  menaikkan  ketimpangan  antar  daerah  sebesar 0,025.
Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Ketimpangan  Antar  Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

## Desentralisasi  Fiskal  (Total  Dana  Perimbangan)  Terhadap  Ketimpangan  Antar
Daerah
Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang menunjukkan pengelolaan  dana  alokasi  oleh  Pemerintah  Daerah  Otonom  untuk  membiayai pembangunan  daerahnya  di  era  desentralisasi.  Hasil  pengujian  hipotesis  pertama menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  yang  diproksi  dari  total  dana  perimbangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Dana  perimbangan  berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan antar  daerah,  artinya  dana  perimbangan  belum mampu  mengatasi  ketimpangan antar daerah.  Dana  perimbangan  yang  selalu  meningkat  belum  mampu  menjamin kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, terbukti dari meningkatnya dana  perimbangan  namun  masih  terjadi  ketimpangan  antar  daerah  di  Kalimantan Selatan.  Belum  mampunya  dana  perimbangan  mengatasi  ketimpangan  walau  dana perimbangan meningkat, artinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus  pada  peningkatan  jumlah  dana  perimbangan  namun  juga  melihat  dampak atas dana perimbangan yang diterapkan kepada daerah di Kalimantan Selatan.
Menurut  Pertiwi  (2016)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Pengaruh  Dana Perimbangan  Terhadap  Ketimpangan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Timur,  menyatakan  bahwa  pemberian  dana  perimbangan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Menurut Azizi (2018)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Dampak  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Ketimpangan  Produk  Domestik Regional  Bruto  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Periode  dari  tahun  2006  sampai  tahun 2014,  menyatakan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh  positif  dan  tidak signifkan terhadap ketimpangan ekonomi regional, maknanya Dana Bagi Hasil tidak mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  memperbaiki  ketimpangan  regional. Pembagian  dana  bagi  hasil  dari  penerimaan  pajak  dan  Sumber  Daya  Alam  yang berdasarkan  daerah  asal  itu  cenderung  menimbulkan  terjadinya  ketimpangan  antar daerah,  hal  ini  disebabkan  karena  hanya  beberapa  daerah  saja  yang  memiliki  SDA yang  besar  seperti  minyak  bumi,  gas  alam,  kehutanan,  pertanian  dan  pertambangan sedangkan  daerah  lain  tidak  memilikinya.  Begitupula  dengan  potensi  penerimaan daerah  dari  PBB,  BPHTB  dan  PPh  perorangan  (Wijaya,  2002).  Hasil  dari  pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sesuai dan mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Zasriati (2011)., Chandra, Hidayat, dan Rosmeli (2017), Tutik Yuliani (2015), dan Tambunan (2001).
Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan  Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

## Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antar Daerah
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator  dari  keberhasilan  perekonomian daerah. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  tinggi  merupakan  indikasi perekonomian  yang  bagus  bagi  daerah,  namun  jika  hanya  pada  daerah  tertentu pertumbuhan  ekonominya  tinggi  dan  daerah  yang  lain  rendah  maka  ini  akan menciptakan ketidakmerataan pembangunan yang menimbulkan  terjadinya ketimpangan  antar  daerah.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Apriesa (2013)  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  yang  tidak menyeluruh  dan  tidak  seimbang.  Menurut  Rosdyana  (2015)  mengemukakan  bahwa
desentralisasi memang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga  diiringi  dengan  meningkatnya  ketimpangan  pendapatan  di  beberapa  daerah disebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  merata  di  setiap  daerah.  Hasil  dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sesuai dan mendukung dengan hasil penelitian  sebelumnya  yang  telah  dikemukakan  oleh  Apriesa  (2013),  Aprilianto (2013), Yuliani (2015), dan Saputra (2016).

## Analisis  Variabel  Dominan  Mempengaruhi  Ketimpangan  Antar  Daerah  di Provinsi Kalimantan Selatan
Dana  perimbangan  memberikan  pengaruh  terhadap  ketimpangan  antar  daerah, namun  hasil  dari  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  yang  paling  dominan  mempengaruhi  terhadap  ketimpangan  antar  daerah, Artinya,  hipotesis  kedua  diterima  maka  total  dana  perimbangan  bukan  variabel dominan yang mempengaruhi ketimpangan antar daerah.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Dana  perimbangan  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  dalam  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah/APBD  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara/APBN  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dana  perimbangan  mengakibatkan  meningkatnya  ketimpangan  antar daerah,  dimana  peningkatan  tersebut  menunjukkan  bahwa  dana  perimbangan  belum mampu mengatasi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  indikator  keberhasilan  pembangunan daerah,  pertumbuhan  ekonomi  mengakibatkan  meningkatnya  ketimpangan  antar daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dimana  hal  ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan ekonomi  yang  berbeda antar  daerah mengakibatkan  ketimpangan  antar daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  (1)  menggunakan  periode  dari  tahun 2004  sampai  tahun  2015  dari  rencana  awal  periode  dari  tahun  2003  sampai  tahun 2017,  karena  tidak  tersedianya  data  dan  belum  tetapnya  data  membuat  periode penelitian yang digunakan terbatas dan (2) keterbatasan penulis dalam mencari faktor selain  desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  penelitian  ini dikarenakan  ketidakcocokan  ataupun  tidak  tersedianya  data  yang  ingin  dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  yakni  (1)  desentralisasi  fiskal dan  pertumbuhan  ekonomi  mempengaruhi  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  (2)  pertumbuhan  ekonomi  paling  dominan  mempengaruhi ketimpangan antar daerah.

## Saran
Saran-saran yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni (1) Bagi Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Selatan  memperhatikan  dampak  dana  perimbangan  terhadap daerahnya,  agar  dana  perimbangan  tidak  hanya  dilihat  dari  besarannya  yang  selalu meningkat  tapi  juga  dampak  dari  dana  perimbangan  tersebut  terhadap  daerah,  agar dana  perimbangan  bukan  menjadi  penyebab  ketimpangan  namun  menjadi  faktor menurunnya  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2)  Besarnya dana  perimbangan  yang  didapatkan  oleh  Pemerintah  Kalimantan  Selatan  setiap tahunnya menaikkan angka ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dari itu dibutuhkan upaya Pemerintah Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan
dana tersebut dengan membuat pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan di Kalimantan  Selatan  dengan  memperhatikan  ketimpangan  antar  daerah,  sehingga angka  ketimpangan  dapat  menurun  setiap  tahunnya  melalui  pemanfaatan  dana perimbangan. (3) Angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya menaikkan angka ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka  dari  itu,  perlu  upaya  Pemerintah  Kalimantan  Selatan  meningkatkan pembangunan antar daerah bersamaan dengan mengurangi ketimpangan antar daerah melalui  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  serta  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi daerah  yang  tertinggal  agar  tidak  tertinggal  dengan  daerah  lainnya  dan  (4)  Bagi peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  variabel  lain  agar  mengetahui faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi Kalimantan Selatan selain dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

## Daftar Pustaka
Aprilianto,  I.  (2013). Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan Wilayah  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Azizi,  M.  (2018).  Dampak  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana Bagi  Hasil  Terhadap  Ketimpangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  di Provinsi  Sulawesi  Selatan  Periode  2006-2014. Economic  and  Business  Of Islam , 113. BPS.  (2019). Kalimantan  Selatan  Dalam  Angka  2018. Banjarbaru:  Badan  Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmedi. (2017). Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Antar  Daerah  di  Provinsi  Jambi. Paradigma Ekonomi , 74. Indonesia,  R  (2004). Undang-Undang  Nomor  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah .  Jakarta: Republik Indonesia.
Indonesia,  R  (2015). Undang-Undang  Nomor  Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan Daerah . Jakarta: Republik Indonesia. Kuncoro,  M.  (2014). Otonomi  Daerah  Menuju  Era  Baru  Pembangunan  Daerah. Jakarta: Erlangga.
Kundhani,  E.  Y.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Kesenjangan  Antar  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah). Tesis , 2. Prawoto, A. T. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Rosdyana, D., Suhendra, E., & Pasariba, R. B. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dan  Ketimpangan  Pendapatan  di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) , 125. Sjafrizal.  (2017). Ekonomi  Wilayah  dan  Perkotaan. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Sudantoko, D. (2003). Dilema Ekonomi Daerah. Yogyakarta: ANDI. Wardana,  A.,  Juanda,  B.,  Siregar,  H.,  &  Wibowo,  K.  (2013).  Dampak  Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Sosiohumaniora, Volume 15 no.2 Juli 2013: 111-118 , 112. Yuliani,  T.  (2015).  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. Economics and Policy , 52.
Zasriati,  M.  (2011). Pengaruh  Alokasi  Dana  Perimbangan  Terhadap  Ketimpangan Ekonomi Regional. Padang: Universitas Andalas.