## DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK
(TAX EVASION)
Mujiyati 1
* Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
* Mujiyati@ums.ac.id 1
Fitria Riski Rohmawati 2
* Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
* b2001303113@student.ums.ac.id 2
Wahyu Hening Ririn P 2
* Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
* b200130327@student.ums.ac.id 2

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  factors  that  influence  the  perception  of  ethics  on  tax  evasion  in  the  lecturers  and students of Muhammadiyah University of Surakarta. The variables used in  this study are the dependent  variables, namely the perception of ethics on tax evasion, while the independent variables used Are justice, taxation systems, discrimination, the quality of tax services, and the possibility of fraud detection.
The  sample  in  this  research  is  lecturer  and  student  at  university  muhammadiyah  surakarta.  Sample  collection method  used  in  this research is convenience sampling taken 84 sample lecturer and 100 student sample. The data used in  this study is the primary data  by using  questionnaires. Data analysis in  this  research is assisted by using SPSS program. Data analysis technique used is multiple linear regression.
The  result  of  the  research  shows  that  significant  at  level  0,05  variable  of  system  of  taxation  to  lecturer, discrimination on lecturer and student, and quality of tax service to lecturer and student have significant influence to perception about ethics on tax evasion. While the variable of justice in lecturer and student, system of taxation to student, and possibility of detection of fraud on lecturer and student have no effect and insignificant to perception about ethics of tax evasion .
Keywords:  ethical  perception,  tax  evasion,  justice  taxation  system,  discrimination,  quality  of tax  service,  possible fraud detection.

## Pendahuluan
Sumber  penerimaan  keuangan  di  Indonesia salah  satu  pokok  utamanya  bersumber  dari  pajak. Peranan  pajak  sangat  dominan  terhadap  pendapatan Negara.  Besar-kecilnya  pajak  akan menetukan kapasitas  anggaran  negara,  baik  untuk  pembiayaan anggaran  rutin  maupun  pembangunan.  Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan  bahwa  “pajak  adalah  kontribusi  wajib pajak  kepada  Negara  yang  terhutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan
secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Akan  tetapi  tidak  banyak  rakyat  yang  dapat merasakan  apa  yang  telah  mereka  keluarkan.  Selain itu,  dikatakan  penerimaan  pajak  meningkat  setiap tahunnya,  tetapi  bentuk  dari  pengeluaran  negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus-menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk  membayar  pajak  bahkan  akan  cenderung menggelapkan  pajak  (Pulungan,  2015).  Terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak antara
pemerintah  dengan  wajib  pajak.  Pemerintah  sangat memerlukan  penerimaan  pajak  untuk  pembiayaan penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan.  Pajak merupakan  sumber  sumber  penerimaan  terbesar  bagi negara,  sehingga  pemerintah  mengharapkan  wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan mengeluarkan  peraturan-peraturan  perpajakan.  Di pihak lain, wajib pajak memandang bahwa pembayaran  pajak  merubahan  suatu  beban  yang nantinya  dapat  mengurangi  pendapatannya.  Wajib pajak  berusaha  akan  meminimalkan  membayar  pajak dengan  tujuan  untuk  memaksimalkan  jumlah  laba yang diterima.
Ada  beberapa  cara  yang  digunakan  wajib  pajak untuk  meminimalkan  beban  pajaknya,  yaitu:  Tax planning (perencanaan pajak), Tax avoidance (penghindaran  pajak)  dan  Tax  evasion  (penggelapan pajak).  Tax  planning  adalah  upaya  wajib  pajak  untuk meminimalkan  beban  pajak  melalui  skema  yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang- undangan  perpajakan.  Perencanaan  pajak  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  yaitu  dengan  yang masih  memenuhi  ketentuan  perpajakan  (lawful) maupun yang melanggar  peraturan  perpajakan (unlawful).  Tax  avoidance  adalah  suatu  usaha meminimalkan  beban  pajak  dengan  memanfaatkan celah-celah  ketentuan  perpajakan  suatu  negara  yang ada.  Tax  avoidance  bisa  jadi  tidak  melanggar  hukum, namun  sebenarnya  upaya  ini  bertentangan  dengan tujuan  dibuatnya  peraturan  perundang-undangan.  Tax evasion  adalah  suatu  usaha  untuk  menghindari  pajak terutang  dengan  cara  melanggar  undang-undang perpajakan,  misalnya  wajib  pajak  tidak  melaporkan pendapatan  yang  sebenarnya.  Sulitnya  penerapan  tax planning dan tax avoidance  membuat seseorang wajib pajak cenderung untuk melakukan tax evasion (Silaen, 2015).
Perilaku  penggelapan  pajak  merupakan  perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang  berlaku.  Namun  dalam  penerapannya  perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan  yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan  dana  pajak  untuk  kepentingan pribadi  ataupun  kelompok,  tidak  tersistematisnya sistem  perpajakan,  dan  adanya  peraturan  perpajakan yang  dianggap  hanya  menguntungkan  satu  pihak  dan
merugikan  pihak  lainnya.  Dengan  adanya  hal  tersebut membuat  wajib  pajak  tidak  segan  untuk  melakukan penggelapan  pajak  karena  mereka  berasumsi  beban pajak  yang  akan  dikeluarkan  tidak  akan  dikelola dengan  baik  dan  sehingga  timbul  anggapan  perilaku tersebut  etis  dan  wajar  dilakukan  (Indriyani,  Nurlaela dan Wahyuningsih, 2016).
Penelitian ini bertujuan membandingkan apakah  ada  perbedaan  antara  persepsi  dosen  dan mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) .  Faktor  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini adalah  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi, Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan    Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kajian Pustaka dan Pengembangan

## Hipotesis
Teori Atribusi (Atribution Theory)
Pada  dasarnya  teori  atribusi  menurut  Robbins (1996)  dalam  Mukharoroh  (2014)  menyatakan  bahwa bila  seorang  individu  mengamati  prilaku  seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku  tersebut  ditimbulkan  secara  internal  atau eksternal.  Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal adalah  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  dalam  diri individu,  sedangkan  perilaku  yang  disebabkan  secara eksternal  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  luar individu,  artinya  individu  akan  berperilaku  bukan karena  keinginannya  sendiri,  melainkan  karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

## Perpajakan
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## Penggelapan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011) penggelapan pajak adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau  melanggar  undang-undang.  Dalam  hal  ini,  wajib pajak  mengabaikan ketentuan  formal perpajakan  yang
menjadi  kewajibannya,  memasulkan  dokumen,  atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

## Etika
Etika  berasal  dari  kata  ethos  sebuah  kata  dari Yunani,  yang  diartikan  identik  dengan  moral  atau moralitas  dan  dijadikan  sebagai  pedoman  atau  ukuran bagi  tindakan  manusia  dengan  penilaian  baik  atau buruk  dan  benar  atau  salah  (Untung,  2012  dalam Abrahams dan Kristanto, 2016).

## Keadilan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, keadilan  memiliki  kata  dasar  adil  yang  berarti  sama berat,  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  berpegang pada  kebenaran,  sepatutnya,  dan  tidak  sewenang- wenang. Siahaan (2010) dalam Ningsih dan Pusposari (2014)membagi  tiga  aspek  keadilan  yang  perlu diperhatikan  dalam  penerapan  pajak,  antara  lain keadilan  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  undang- undang  pajak,  serta  keadilan  dalam  penggunaan  uang pajak.

## Sistem Perpajakan
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menjelaskan sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling  berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  susunan tertentu.  Sistem  perpajakan  yang  baik  menurut Suminarsasi  (2012)  dalam  Abrahams  dan  Kristanto (2016)  adalah  pengelolaan  uang  pajak  yang  dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan  tidak  korup  serta  prosedur  perpajakan  yang  tidak berbelit-belit.

## Diskriminasi
Menurut  Danandjaja  (2003)  dalam  Abrahams dan  Kristanto  (2016),  diskriminasi  adalah  perlakuan yang  tidak  seimbang  terhadap  perorangan,  atau kelompok,  berdasarkan  sesuatu,  biasanya  bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan  ras,  kesukubangsaan,  agama,  atau keanggotaan  kelas-kelas  sosial.  Diskriminasi  dalam bidang  perpajakan  menunjuk  pada  kondisi  dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak  seimbang  terhadap  masyarakat  maupun  wajib pajak.
Kualitas Pelayanan Pajak
Menurut  Murni, et  al (2013)  dalam  Tobing (2015), pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak cukup  menentukan  dalam  pengambilan  keputusan wajib pajak membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena  wajib  pajak  telah  memberikan  kontribusi  yang besar  kepada  negara  dengan  membayar  pajak.  Ketika wajib  pajak  merasa  pelayanan  yang  diberikan kepadanya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan, maka  wajib  pajak  cenderung  akan  melakukan kecurangan  yaitu  penggelapan  pajak,  dan  sebaliknya jika  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak sudah  baik  dan  dapat  memenuhi  harapan  wajib  pajak maka  wajib  pajak  akan  cenderung  patuh  membayar pajak.

## Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
Kecurangan  adalah  tindakan  melawan  hukum, penipuan  berencana,  dan  bermakna  ketidakjujuran (Yetmi, Darmayanti, dan Muslim, 2014).
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa  besar  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan jika  dilakukan  pemeriksaan  (Rahman,  2013).  Pasal  1 angka  25  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan  mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengaruh  Keadilan  Terhadap  Persepsi  Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak.
Dengan  tingkat  keadilan  yang  tinggi  akan meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap pemerintah,  sehingga  akan  timbul  rasa  percaya  dan aman  ketika  masyarakat  membayarkan  uang  pajak. Sehingga masyarakat khususnya dosen akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar  aturan  dan  merugikan  masyarakat  secara luas  merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk dilakukan.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  Ningsih dan  Pusposari  (2014)  menunjukkan  bahwa  keadilan berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak,  yaitu  semakin  tinggi  tingkat keadilan  di  pemerintahan  suatu  negara,  maka
masyarakatnya akan memiliki persepsi bahwa penggelapan  pajak  merupakan  tindakan  yang  tidak etis. Dengan demikian hipotesis yang diajukan: H 1 : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  Terhadap  Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak.
Kemudahan  sistem  perpajakan  yang  ada  akan mendorong  kemauan  masyarakat  untuk  membayar pajak  (Suminarsasi  dan  Supriyadi,  2011).  Dengan sistem  perpajakan  yang  baik  akan  memberikan kemudahan  dan  mendorong  kemauan  masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan, serta mempercayai pemerintah dalam mengelola uang pajak sesuai  aturannya.  Sehingga,  masyarakat  khususnya dosen  akan  beranggapan  bahwa  penggelapan  pajak yang  melanggar  aturan  dan  merugikan  masyarakat secara  luas  merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk dilakukan
Berdasarkan penelitian sebelumnya Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011),  dan  Ningsih  dan Pusposari  (2014)    menunjukkan  bahwa  semakin  baik sistem  perpajakannya  maka  perilaku  penggelapan pajak  dipandang  sebagai  perilaku  yang  tidak  etis, sebaliknya  semakin  tidak  baik  sistem  perpajakannya maka  perilaku  penggelapan  pajak  dipandang  sebagai perilaku  yang  cenderung  etis.  Dengan  demikian hipotesis yang diajukan:
H 2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh Diskriminasi
Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak.
Semakin  banyak  peraturan  perpajakan  yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka  masyarakat  akan  cenderung  untuk  tidak  patuh terhadap  aturan.  Ketidakpatuhan  ini  dapat  berakibat pada  masyarakat  yang  enggan  membayar  pajak (Ariyanti, 2013) dalam (Ningsih dan Pusposari, 2014). Sehingga, masyarakat khususnya dosen akan beranggapan  penggelapan  pajak  merupakan  tindakan yang etis untuk dilakukan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011),  dan  Ningsih  dan Pusposari  (2014)  menunjukkan  bahwa  Semakin banyak bentuk diskriminasi dalam suatu negara, maka masyarakatnya  memiliki  persepsi  bahwa  penggelapan pajak etis dilakukan. Dengan demikian  hipotesis  yang diajukan:
H 3 : Diskriminasi  berpengaruh  terhadap  persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

## Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak.
Dengan  adanya  kualitas  pelayanan  pajak  yang baik,  pengelolaan  uang  pajak  dengan  bijaksana, petugas  pajak  yang  berkompeten  dan  tidak  korupsi, serta  prosedur  pembayaran  pajak  yang  tidak  berbelit- belit,  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  fiskus  dan  mendorong  kemauan  membayar pajak,  sehingga  ketika wajib pajak  merasa pelayanan yang  diberikan  kepadanya  tidak  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan,  maka  wajib  pajak  cenderung  akan melakukan  kecurangan  yaitu  penggelapan  pajak,  dan sebaliknya jika pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak  sudah  baik  dan  dapat  memenuhi  harapan  wajib pajak  maka  wajib  pajak  akan  cenderung  patuh membayar pajak.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  Tobing (2015)  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan pajak. Hal  ini dikarnakan  semakin tinggi kualitas  pelayanan  pajak  maka  prilaku  penggelapan pajak dipandang sebagai prilaku  yang tidak etis untuk dilakukan,  sebaliknya  semakin  tidak  baik  kualitas pelayanan  pajak  maka  prilaku  penggelapan  pajak dipandang  sebagai  prilaku  yang  cenderung  etis  untuk dilakukan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:
H 4 : Kualitas  Pelayanan  Pajak  berpengaruh  terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.
Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Mengenai  Etika Atas Penggelapan Pajak. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yetmi, Darmayanti, dan Muslim (2014)
menyimpulkan  bahwa  kemungkinan  terdeteksinya kecurangan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pulungan (2015) yang menyimpulkan bahwa kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak,  yang  berarti  semakin tinggi  kemungkinan  terdeteksinya  kecuranngan,  maka tingkat penggelapan pajak semakin rendah.
H 5 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan pajak.
Perbedaan persepsi mengenai etika atas penggelapan  pajak  pada  dosen  dengan  mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta.
Berdasarkan penelitian terdahulu di atas menunjukkan  bahwa  penentuan  variabel  sebagai Determinan Perspsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak  yang  nampak  bebeda-beda.  Hal  tersebut  yang mendasari  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  Determinan  Perspsi  Mengenai  Etika  Atas Penggelapan  Pajak  pada  dosen  dan  mahasiswa. Sehubung  dengan  hal  tersebut  dalam  penelitian  ini menggunakan  variabel  variabel  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  Kualitas  Pelayanan  Pajak dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan,  maka dapat  dibuat  kerangka  konseptual  dan  rangkaian hipotesisi sebagai berikut :

## Uji Beda
Untuk  menguji  perbedaan  persepsi  mengenai etika  atas  penggelapan  pajak  pada  dosen  dengan mahasiswa  di  universitas  muhammadiyah  surakarta dikembangkan hipotesis keenam sebagai berikut :
H6  :  Tidak  ada  perbedaan  persepsi  mengenai  etika atas penggelapan pajak pada dosen dengan mahasiswa di universitas muhammadiyah surakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris, untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  pada dosen  dan  mahasiswa  di  universitas  muhammadiyah surakarta.  Desain penelitian  ini adalah  jenis penelitian kuantitatif,  yaitu  dengan  menggunakan  pertanyaan
terstruktur  yang  sama  pada  setiap  orang,  kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan  dianalisis  Sugiyono  (2014)  dalam  Abrahams  dan Kristanto (2016).
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh dosen  tetap  dan  mahasiswa  aktif  Strata  Satu  (S1) Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis angkatan  tahun  2013,  2014,  dan  2015    di  universitas muhammadiyah  surakarta.  Jumlah  minimal  sampel ditentukan  dengan  menggunakan  rumus  solvin. Berdasarkan  data  dari  BPSDM  total  dosen  tetap tercatat sebanyak 534 orang dan dan data dari kaprodi akuntansi  total  mahasiswa  tercatat  sebanyak  1260 orang di universitas muhammadiyah surakarta.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Keadilan (Variabel Independen)
Menurut  Banu  (2008)  dalam  Elmiza,  Fauziati dan  Yunilma  (2014)  mengatakan  keadilan  pajak merupakan  salah  satu  asas  dalam  aturan  perpajakan, tetapi  dalam  hal  pelaksanaan  hal  tersebut  sering dianggap  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  maksud keadilan  yang  menjadi  asas  dari  perpajakan.  Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 1 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 4 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Sistem Perpajakan (Variabel Independen)
Menurut    Resikno,  Rini  dan  Novitasari  (2014) sistem  perpajakan  adalah  cara  yang  digunakan  oleh pemerintah  untuk  memungut  atau  menarik  pajak  dari rakyat  dalam  rangka  membiayai  pembangunan  dan pengeluaran  pemerintah  lainnya.  Variabel  ini  diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap  pemilihan responden  atau  jawaban  diberi  skor  1  untuk  “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral  (N),”  skor  4  untuk  “Tidak  Setuju  (TS),”  dan skor 5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
Diskriminasi (Variabel Independen)
menurut Nickerson et al. (2009) dalam Ningsih dan Pusposari (2014) menjelaskan pemerintah dikatakan  melakukan  bentuk  diskriminasi  apabila
kebijakan  yang  diterapkan  hanya  menguntungkan pihak  tertentu  saja,  dan  pihak  lain  dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong  sikap  masyarakat  untuk  tidak  setuju dengan  kebijakan  yang  berlaku.  Variabel  ini  diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap  pemilihan responden  atau  jawaban  diberi  skor  1  untuk  “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral  (N),”  skor  4  untuk  “Tidak  Setuju  (TS),”  dan skor 5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Kualitas Pelayanan Pajak(Variabel Independen)
Menurut  Murni, et  al (2013)    dalam  Tobing, (2015)    yaitu  bentuk  aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan  oleh  kantor  pelayanan  pajak  terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi  harapan  wajib  pajak.  Kemauan  wajib pajak  untuk  membayar  pajak  tergantung  kualitas pelayanan  petugas  pajak.  Variabel  ini  diukur  dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala  likert. Untuk  setiap  pemilihan  responden atau jawaban diberi skor 1 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor  4  untuk  “Tidak  Setuju  (TS),”  dan  skor  5  untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,  mengumpulkan,  mengolah  data  dan  atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2011:52).  Variabel  ini  diukur  dengan  instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 1 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 4 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
Persepsi  Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak (Variabel Dependen)
Variabel  kelima  yaitu  presepsi  mengenai  etika atas penggelapan pajak. McGee (2006) dalam Ningsih dan  Pusposari  (2014)  pada  penelitiannya  menemukan penggelapan  pajak  tidak  etis,  namun  ada  beberapa
mengatakan penggelapan pajak kadang-kadang dipandang  etis  atau  bahkan  selalu  etis.  Pandangan tersebut  tentunya  dilandasi  oleh  alasan-alasan  dan fenomena  yang  ada  di  masyarakat.Variabel  ini  diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap  pemilihan responden  atau  jawaban  diberi  skor  1  untuk  “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral  (N),”  skor  4  untuk  “Tidak  Setuju  (TS),”  dan skor 5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Teknik Analisis Data
Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan persamaan  regresi  linier  berganda.  Analisis  ini digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  lebih  dari  satu variabel independen terhadap variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan

## Uji Kualitas Data
Semua  instrumen  kuesioner  yang  meliputi variabel  keadilan,  sistem  perpajakan,  diskriminasi, kualitas  pelayanan  pajak,  kemungkinan  terdeteksinya kecurangan,  dan  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak  mempunyai  r hitung >  r tabel ,  maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid mengukur  suatu  variabel.  Hasil  analisis  reliabilitas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dari masing- masing  variabel  dalam  penelitian  ini  adalaah  reliabel. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai cronbach  alpha dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60

## Pengujian Asumsi Klasik
Hasil  uji Kolmogorov-Smirnov  Z pada  dosen menunjukkan  sebesar  0,473  dan  pada  mahasiswa menunjukkan  sebesar  0,189,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  data  berdistribusi  normal,  karena  p  (sig.)  > 0,05.  Hasil  uji  multikolineritas  menunjukkan  bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari  10  dan  nilai  tolerance  >  0,1,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian hasil uji
heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel  bebas  menunjukkan  nilai  sig  lebih  besar  dari 0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua variabel bebas dari heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis

## Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi pada Dosen Variabel Unstan dardized Coefficients t Sig. B (Constant) 36,536 8,437 0,000 Keadilan -0,132 -0,926 0,357 Sistem Perpajakan -0,849 -9,163 0,000 Diskriminasi 0,326 2,261 0,027 Kualitas Pelayanan Pajak -0,319 -2,272 0,026 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan -0,269 -1,579 0,118 Tabel 2. Hasil Analisis Regresi pada Mahasiswa Variabel Unstan dardized Coefficients t Sig. B (Constant) 8,641 2,813 0,006 Keadilan 0,218 1,563 0,121 Sistem Perpajakan 0,212 1,809 0,074 Diskriminasi 0,527 3,736 0,000 Kualitas Pelayanan Pajak -0,345 -2,539 0,013 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 0,297 1,679 0,096
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  untuk Dosen adalah sebagai berikut:
PEPP = 36,536 – 0,132 KD – 0,849 SP + 0,326 DS – 0,319 KPP - 0,269 KTK+ ε
Sedangkan  Regresi  untuk  Mahasiswa  adalah sebagai berikut:
PEPP  =  8,614  +  0,218  KD  +  0,212  SP  +  0,527 DS  – 0,345 KPP + 0,297 KTK+ ε
Berdasarkan  persamaan  regresi  linier  diatas dapat  diinterpretasikan  bahwa  nilai  koefisien  regresi masing-masing  mempunyai  nilai  positif  dan  negatif. Jika  bernilai  positif  dapat  diartikan  bahwa  apabila semakin tinggi keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemungkinan  Terdeteksi  Kecurangan  maka  Dosen dan  Mahasiswa  masih  ada  yang  menganggap penggelapan  pajak  etis  untuk  dilakukan.  Kemudian jika  bernilai  negatif  dapat  diartikan  bahwa  apabila semakin tinggi keadilann, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemungkinan  Terdeteksi  Kecurangan  maka  Dosen dan  Mahasiswa  menganggap  bahwa  penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan.

## Uji t
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  t  dapat  diketahui bahwa  Pada  variabel  Keadilan  menunjukkan  nilai  sig sebesar  0,357  untuk  Dosen  dan  0,121  untuk Mahasiswa,  nilai  signifikan keduanya  lebih  besar dari 0,05  dan  t hitung <  t tabel (1,991  untuk  dosen  dan  1,986 untuk  mahasiswa)  maka  H 1 ditolak.  Pada  variabel Sistem  Perpajakan  menunjukkan  nilai  sig  sebesar 0,000  untuk  dosen  dan  0,074  mahasiswa,  nilai signifikan  untuk  dosen  lebih  kecil  dari  0,05  dan  t hitung > t tabel (1,991) maka H 2 untuk persepsi dosen diterima, sedangkan  Nilai  signifikan  untuk  mahasiswa  lebih besar dari 0,05 dan t hitung <  t tabel (1,986) maka H 2 untuk persepsi mahasiswa ditolak. Pada variabel Diskriminasi  menunjukkan  nilai  sig  sebesar  0,027 untuk  dosen,  dan  0,000  untuk  mahasiswa,  nilai signifikan  keduanya  lebih  kecil  dari  0,05  dan  t hitung > t tabel (1,991  untuk  dosen  dan  1,986  untuk  mahasiswa) maka H 3 diterima.
Pada  variabel  Kualitas  Pelayanan  Pajak menunjukkan  nilai  sig  sebesar  0,026  untuk  dosen  dan 0,013  untuk  mahasiswa,  nilai  signifikan  keduanya lebih  kecil  dari  0,05  dan  t hitung >  t tabel (1,991  untuk dosen dan 1,986 untuk mahasiswa) maka H 4 diterima.
Pada variabel Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan  menunjukkan  nilai  sig  sebesar  0,118
untuk  Dosen  dan  0,096  untuk  Mahasiswa,  nilai signifikan keduanya  lebih  besar dari 0,05 dan t hitung < t tabel (1,991  untuk  dosen  dan  1,986  untuk  mahasiswa) maka H 5 ditolak.

## Uji F
Hasil  uji  F  diperoleh  nilai  F hitung pada  Dosen sebesar  26,982  lebih  besar  dari  F tabel 2,33  dan  sig  < 0,05  yaitu  0,000  <  α  =  0,05.  Sedangkan  pada Mahasiswa  sebesar  13,497  lebih  besar  dari  F tabel 2,31 dan  sig  <  0,05  yaitu  0,000  <  α  =  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  variabel- variabel  independen  yang  meliputi  keadilan,  sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Hasil analisis diketahui untuk nilai adjusted R 2 , dalam  analisis  regresi  linier  berganda,  untuk  dosen angka  koefisien  determinasi  atau  adjusted  R 2 sebesar 0,610.  Hal  ini  berarti  bahwa  61%    variabel  persepsi mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  dapat dijelaskan  oleh  variabel  keadilan,  sistem  perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan,  sedangkan sisanya  yaitu  39  %  dijelaskan  oleh  variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Sedangkan untuk mahasiswa angka  koefisien  determinasi  atau  adjusted  R 2 sebesar 0,387.  Hal  ini  berarti  bahwa  38,7  %  variabel  persepsi mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  dapat dijelaskan  oleh  variabel  keadilan,  sistem  perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan,  sedangkan sisanya  yaitu 61,3 % dijelaskan oleh  variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh  keadilan  terhadap  persepsi  mengenai etika atas penggelapan pajak
Hasil penelitian  menunjukkan  hasil  negatif dan tidak  berpengaruh  untuk  Dosen.  Jadi,  penggunaan uang  yang  bersumber  dari  pajak  adil  atau  tidak  adil tidak  akan  berpengaruh  terhadap  persepsi  dosen mengenai etika penggelapan pajak karena pajak sudah
menjadi  kewajiban  seluruh  warga  negara  yang  wajib dibayarkan  dan  penggelapan  pajak merupakan tindakan  yang  tidak  etis.  Sedangkan  hasil  penelitian menunjukkan  hasil  positif  dan  tidak  berpengaruh untuk  Mahasiswa.  Dengan  adanya  berbagai  tindak kecurangan  yang  terjadi  di  pemerintahan,  tentu  dapat mendorong mahasiswa untuk cenderung berpikir lebih baik  tidak  membayar  pajak  daripada  uang  tersebut akan  habis  dikorupsi  oleh  pemerintah.  Hal  ini menunjukkan bahwa penggunaan uang yang bersumber  dari  pajak  secara  adil  ataupun  tidak  adil, tidak  akan  berpengaruh  terhadap  persepsi  masyarakat khususnya mahasiswa mengenai etika atas penggelapan  pajak  karena  kepercayaan  mahasiswa terhadap  pemerintah  mulai  berkurang  dan  cenderung berpendapat penggelapan pajak selalu etis dilakukan.
Hasil  dari  analisis  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningsih  dan  Pusposari (2014)  dan  Suminarisasi  dan  Supriyadi  (2011)  yang mengemukakan adil atau tidaknya suatu keadilan tidak berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan pajak.

## Pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  hasil  negatif untuk  Dosen.  Dengan  adanya  sistem  perpajakan  yang baik pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan  tidak  korupsi,  dan  juga  prosedur  perpajakan  yang tidak  berbelit-belit  akan  membuat  wajib  pajak  enggan untuk  menggelapkan  pajak.  Sehingga  penggelapan pajak  dianggap  sebagai  perilaku  yang  tidak  etis. Sedangkan  hasil  penelitian  menunjukkan  hasil  positif dan  tidak  berpengaruh  untuk  Mahasiswa.  Dengan adanya  pengelolaan  uang  pajak  tidak  jelas,  ditambah lagi  petugas  pajaknya  justru  melakukan  tindakan korupsi  uang  pajak,  maka  Wajib  Pajak  enggan  untuk melaporkan  kewajibannya  dengan  jujur,  mereka  akan cenderung  untuk  menggelapkan  pajak,  karena  dia merasa  bahwa  sistem  pajak  yang  ada  belum  cukup baik  mengakomodir  segala  kepentingan.  Sehingga sistem  perpajakan  tidak  dapat  mempengaruhi  persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak.
Hasil  dari  analisis  penelitian  dosen  ini sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningsih dan  Pusposari  (2014)  Suminarisasi  dan  Supriyadi
(2011) dan Silaen (2014) yang  mengemukakan  bahwa semakin  baik  sistem  perpajakannya  maka  perilaku penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku  yang tidak  etis  dilakukan.  Sedangkan  hasil  dari  penelitian mahasiswa  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Elmiza,  Fauziati,  dan  Yunilma  (2014)  yang menyatakan  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

## Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hasi  positif bagi  persepsi  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak. Yang  menyatakan  bahwa  semakin  banyak  bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku, maka penggelapan pajak merupakan persepsi yang etis dan  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat  diskriminasi maka  penggelapan  pajak  merupakan  persepsi  yang tidak etis.
Hasil  dari  analisis  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2014)  Suminarisasi  dan  Supriyadi  (2011)  Elmiza, Fauziati  dan  Yunilma(2014)  dan  Silaen  (2015)  yang mengemukakan  diskriminasi  berpengaruh  terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.
Pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak  terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hasi  negatif bagi  persepsi  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak.
Ketika  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak sudah  baik  dan  dapat  memenuhi  harapan  wajib  pajak maka  wajib  pajak  akan  cenderung  patuh  membayar pajak,  dan  memandang  penggelapan  pajak  sebagai tindakan  ilegal,  tidak  etis  dan  melanggar  hukum. Sebaliknya  jika  wajib  pajak  merasa  pelayanan  yang diberikan  kepadanya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,  sehingga  wajib  pajak memandang penggelapan  pajak  sebagai  tindakan  yang  legal,  etis dan  tidak  melanggar  hukum  maka  wajib  pajak cenderung akan melakukan kecurangan yaitu penggelapan pajak.
Hasil  dari  analisis  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tobing  (2015)  dan Rachmadi  dan  Zulaikha  (2014)  yang  mengemukakan kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh  terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.
Pengaruh  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hasi  negatif dan tidak berpengaruh untuk Dosen. Ada atau tidaknya kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak mempengaruhi persepsi mengenai etika atas penggelapan  pajak,  karena  dosen  tetap  memiliki persepsi  bahwa  penggelapan  pajak  tidak  etis  untuk dilakukan.  Sedangkan  hasil  penelitian  menunjukkan hasil  positif  dan  tidak  berpengaruh  untuk  Mahasiswa. Ada  atau  tidaknya  kemungkinan  terdeteksinya kecurangan  mempengaruhi  persepsi  mengenai  etika atas  penggelapan  pajak,  karena  mahasiswa  memiliki persepsi  bahwa  penggelapan  pajak  tetap  etis  untuk dilakukan.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak fiskus  akan  dapat  memberikan  peluang  bagi  wajib pajak  untuk  bekerja  sama  dengan  petugas,  karena adanya petugas yang mudah untuk disuap dengan cara melakukan kompromi dan bekerja sama antara petugas pajak  dengan  wajib  pajak  dengan  imbalan  tertentu. Sehingga kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan sulit terdeteksi oleh pihak fiskus.
Hasil  dari  analisis  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yetmi,  Darmayanti, dan  Muslim  (2014),  hasil  penelitian  menyatakan bahwa  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak .

## Simpulan
Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  dan pengujian dengan analisis regresi  berganda  yang telah dilakukan  untuk  menguji  hipotesis,  maka  kesimpulan dari  penelitian  ini  adalah  menurut  dosen  dan mahasiswa  H 1 ditolak  artinya  keadilan  tidak berpengaruh  terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak.  Sistem  Perpajakan  menurut  dosen berpengaruh  sedangkan  mahasiswa  tidak  berpengaruh terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak, oleh karena itu menurut Dosen H 2 diterima dan menurut Mahasiswa H 2 ditolak. Diskriminasi  menurut dosen  dan  mahasiswa  berpengaruh  terhadap  persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, oleh karena itu H 3 diterima.  Kualitas  Pelayanan  Pajak  menurut  dosen dan mahasiswa  berpengaruh  terhadap  persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, oleh karena itu
H 4 diterima. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan menurut  dosen  dan  mahasiswa  tidak  berpengaruh terhadap  persepsi  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak, oleh karena itu H 5 ditolak.
Kemudian  setelah  dilakukan  uji  beda,  maka hasilnya  tidak  ada  perbedaan  secara  statistik  persepsi mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  antara  Dosen dengan  Mahasiswa  di  Universitas    Muhammadiyah Surakarta
Referensi
[1] Abrahams  dan  Kristanto.2016.  “Persepsi  Calon Wajib  Pajak  Dan  Wajib  Pajak  Terhadap  Etika Penggelapan  Pajak  Di  Salatiga”.  Berkala Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia  Vol  1  No 1.Universitas Kristen Satya Wacana.
[2] Elmiza,  Fauziati  dan  Yunilma.  2014.  “Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan  Diskriminasi terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion)”.ejurnal bunghatta vol 4 No 1. Universitas Bung Hatta.
[3] Febriana.2015.  “Kualitas  Pelayanan  Pajak  Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro”.e- journal  UNESA  Vol  3  No8.  Universitas  Negeri Surabaya.
[4] Fickar. (2014). Catatan Hukum tentang Penuntasan  Eksekusi  Kasus  Pajak  Asian  Agri. Diakses melalui
http://www.kompasiana.com/fickar15/ catatanhukum-tentang-penuntasan-eksekusi- kasus-pajak-asian-agri Pada 15 oktober 2016
[5] Friskianti  dan  Handayani.  2014.  Pengaruh  Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak
Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. Accounting  analysis  journal.  Universitas  negeri Semarang. Semarang.
[6] Ghozali,  Imam.  2011.    “Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  19, Edisi 5”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
[7] Handayani  dan  Cahyonowati  (2014).  Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persespsi Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak. Semarang:  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro.  Diponegoro Journal  of  Accounting,  Volume  3,  Nomor  3, tahun 2014, Hal 1-7.
[8] Handayani  Wahyu  (2013),  “Atribusi”  diakses melalui http://blogwahyu statistika.blogspot.com/2013/02/pengertian- atribusi-psikologi.html pada 29 oktober 2016
[9] Indrianto  dan  Supomo,  “Metode  Penelitian Bisnis”,  Edisi  Pertama,  Penerbit  BPFE,
Yogyakarta, 2014
[10] Indriyani,  Nurlaela  dan  Wahyuningsih.2016. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,
Diskriminasi,  Dan  Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. ”. ISSN:2337-4349.
[11] Kemenpen  No  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
[12] Kurniawati  dan  Toly.  2014.  “Analisis  Keadilan Pajak,  Biaya  Kepatuhan,  dan  Tarif  Pajak Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan  Pajak  Di  Surabaya  Barat”.  Tax  & Accounting  Review  Vol  4  No  2.  Universitas Kristen Petra.
[13] Linda,  Tarjo,  dan  Muhammad.  2013.  “Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan
Terhadap  Persepsi  Wajib  pajak  Mengenai  Tax Evasion”.  Seri  Kajian  Ilmiah.  Universitas Trunojoyo madura.
[14] Mardiasmo.  2011.  “Perpajakan  Edisi  Revisi 2011”. Yogyakarta: Penerbit Andi.
[15] McGee  et,al  (2008).  A  Comparative  Study  on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the  United  States.Hong  Kong  Baptist  University and    Barry  University.  Journal  of  Business Ethics.(2008) 77:147-158
[16] McGee, R.W., Nickerson,I., Pleshko.L.P.,Broihahn,M.  2012.  “The  Ethics  Of Tax Evasion:
An Investigation Into
Demographic  Differences”.  Journal  of  Legal, Ethical  and  Regulatory  Issues,  Volume  15,
Number 1.
[17] Mujiyati  dan  M.Abdul  Aris.2014.Perpajakan
Kontemporer. Surakarta: Muhammadiyah University Press (MUP).
[18] Mukharoroh. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib
Pajak  Pribadi  di  Kota  Semarang)”.  Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
[19] Nasikhudinisme  . (2015),  “Tax Evasion dan Tax Avoidance”, diakses
melalui
https://nasikhudinisme.com/tag/tax-evasion-dan- tax-avoidance/ pada tanggal 3 Oktober 2016
[20] Ningsih  dan  Pusposari.  2015.  “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax  Evasion)  (Studi  Kasus  pada  Mahasiswa Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas  Brawijaya)”.  Jurnal.  Universitas Brawijaya. Malang.
[21] Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan
[22] Prasetyo, Sigit. 2010. “Persepsi Etis Penggelapan Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  Di  Wilayah  Surakarta”. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas Maret. Surakarta.
[23] Pulungan.2015.  “Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Dan  Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. JOM FEKON Vol 2 No 1. Universitas Riau.
[24] Puspareni  (2012),  “Atribusi”  diakses  melalui http://puspareni.blogspot.com /2012/05/atribusi.html pada 1 November 2016
[25] Rachmadi  dan  Zulaikha.  2014.  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Atas  Perilaku  Penggelapan  Pajak (studi empiris pada wajib pajak terdafatar di KPP pratama semarang candisari). Diponegoro Journal
Of Accounting. Semarang:Universitas Diponegoro.
[26] Rahman,I.  S.  2013.  “Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  dan  Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)”.  Skripsi.  Jakarta:  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
[27] Reskino,  Rini  dan  Novitasari  (2014).  Persepsi Mahasiswa  Akuntansi  Mengenai  Penggelapan Pajak. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jurnal InFestasi, Volume 10
No. 1, Hal. 49-63
[28] Silaen.2015.  “Pengaruh  Sistem  Perpajakan,
Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. JOM FEKON Vol 2 No 2. Universitas Riau.
[29] Sugiyono,  “Metode  Penelitian  Bisnis”,  Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009
[30] Sultoni.  (2013).  PMK  16/PMK.03/2013  Makin Meneguhkan DJP. Diakses melalui http://www.pajak,go.id/content/article/pmk- 16pmk032013makin-meneguhkan-djp  pada  10 Oktober 2016 [31] Suminarsasi dan Supriyadi.2011.”Pengaruh
Keadilan,Sistem  Perpajakan  dan  Diskriminasi terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”.Jurnal
Simposium  Nasional  Akuntansi  XV.  Universitas Gajah Mada.Yogyakarta. [32] Tobing.2015. “Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan,Dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. jom FEKON Vol 2 No 2. [33] Trihastutie. 2009. Penghindaran atau penggelapan pajak? http://trihastutie.wordpress.com  diakses  pada  01 Oktober 2016 pukul 07.35 [34] Ulfa (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi  Perpajakan,  dan  Kepercayaan  Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi  Empiris  pada  Orang  Pribadi  Yang Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Senapelan  Pekanbaru).  Pekanbaru:  Fakultas Ekonomi Universitas Riau.Volume 2 Nomor 2.
[35] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.
[36] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2009 Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[37] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[38] Waluyo.  1999.  ”Perpajakan  Indonesia”.  Jakarta: Penerbit Salemba Empat
[39] Wicaksono, Kunto Adi. 2014. Etika Penggelapan Pajak  (Tax  Evasion):  Perbedaan  Persepsi Mahasiswa  Ekonomi,  Hukum  dan  Psikologi. Gajah  Mada  Journal  of  Accounting.  Universitas
Gajah Mada.
[40] Yetmi,  Darmayanti  dan  Muslim.2014.  “Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Penggelapan
Pajak”.
Jurnal
Universitas  Bung  Hatta  Volume  1  Nomor  5. Universitas Bung Hatta.