## Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh
Indra Suhardi (Hakim Mahkamah Syar’iyyah Sigli) indrasuhardi@gmail.com
Abstrak: Hukuman penjara berimbas  luas kepada suami, istri, dan anak serta keluarga besar terpidana.  Selama ini, negara tidak memberikan advokasi bagi keluarga narapidana. Ini berbeda dengan hukuman cambuk yang dinilai  lebih manusiawi.  Pertanyaannya,  apakah  pidana  cambuk  di  Aceh  dapat  menjadi alternatif  perlindungan  keluarga  terpidana?    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  hukum  Islam  tampak  lebih  jelas  dalam  memberikan  perlindungan terhadap masyarakat, termasuk keluarga pelaku/terpidana; didasarkan kepada nilai-nilai  yang  dapat  ditemukan  di  dalam  al-Qur'an  dan  hadis.  Keberadaan hukuman cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif bagi perlindungan keluarga terpidana. Namun demikian, diperlukan pemisahan tegas antara konsep hudud dengan  takzir  untuk  dapat  mencapai  maqāṣid  al-syarī`ah    dan  merealiasikan tujuan  penghukuman.  Untuk  itu,  diperlukan  penguatan  norma  dalam  bentuk alternatif  bentuk  `uqubat  berupa  gabungan  antara  cambuk,  penjara,  dan denda.  Selain  itu  itu  juga  diperlukan  regulasi  khusus  untuk  pembinaan terpidana pascaeksekusi cambuk.
Kata  Kunci: cambuk,  penjara,  perlindungan  terhadap  keluarga,  narapidana,
qanun hukum jinayat.
Abstract: Prison  sentences  have  a  wide  impact  on  the  husband,  wife,  and children  and  extended  family  of  convicts.  So  far,  the  state  does  not  provide
advocacy  for  the  families  of  prisoners.  This  is  different  from  caning  that  is considered more human. The question is, can caning in Aceh be an alternative protection  for  convicted  families?  The  results  showed  that  Islamic  law appeared to be more clear in providing protection to the community, including the families of the perpetrators / convicted persons; based on values that can be found  in  the  Qur'an  and  Hadith.  The  existence  of  caning  in  Aceh  can  be  an alternative for the protection of convicted families. However, a strict separation between  the  concept  of  hudud  and  takzir  is  needed  to  be  able  to  reach  the maqāṣid al-syarī`ah and realize the purpose of punishment. For this reason, it is necessary to strengthen the norm in the form of an alternative form of uqubat in  the  form  of  a  combination  of  whips,  prisons  and  fines.  In  addition,  it  also requires special regulations for fostering convicted men after caning.
Keywords: caning, prison, protection of family, prisoners, jinayat qanun.

## PENDAHULUAN
enjara    yang  telah  begitu  lama  digunakan  untuk  menghukum  pelaku tindak  pidana  belum  dapat  menekan  atau  mengurangi  tingkat  kejahatan yang  dilarang  negara  (Hazairin,  1981).  Hukuman  penjara  seolah-olah tidak  ampuh  sebagai  penumpas  kejahatan  di  Indonesia.  Padahal, Pemerintah  setiap  tahunnya  telah  mengucurkan  dana  APBN  dalam  hitungan milyaran  rupiah  untuk  memberi  makan,  pelatihan  dan  sebagainya  bagi  para narapidana  di  dalam  penjara.  Ini    kontraproduktif    dengan  kuantitas  kejahatan pidana yang dari tahun ke tahun terus meningkat atau tetap tinggi.
Hukuman  penjara  dalam  hukum  pidana  Indonesia  sebenarnya  adalah warisan Kolonial Belanda yang telah lama digunakan di Indonesia. Karena itu, aturan  tersebut  berfalsafahkan  kepada  aturan  dan  budaya  Eropa  hukum  Barat sekuler (Abubakar, 2013: 185),  tempat hukum itu berasal. Tentu aturan hukum itu  sudah  banyak  yang  tidak  relevan  dengan  tuntutan  zaman  dan  kultur Indonesia,  yang    dengan  semangat    ketimurannya  semakin  berubah  dan berkembang ke arah hukum yang menyejahterakan rakyat. Upaya perubahan ke arah  hukum  pidana  yang  bercirikan  keindonesian  tampaknya  belum  dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena ramainya perdebatan berkepanjangan di antara para pakar hukum pidana.
Secara  umum,  penjara  memang  sudah  banyak  dikritik,  misalnya  dapat ditemukan  dalam  tulisan  ʻAbd  al-Qādir  ʻAwdah  (2007:  93), Barda  Nawawi Arief (1997),  Tongat (2004: 112),  Harsono (1985: 5), dan Libby Sin Lae Loe (2011: 23). Libby Sin Lae Loe menyatakan, dampak hukuman penjara berimbas luas  kepada  isteri  dan  anak  serta  keluarga  besar  terpidana.  Terpidana  terputus hubungannya  dengan  keluarga.  Akibatnya,  jika  terpidana  adalah  kepala keluarga,  maka  keluarganya  akan  kehilangan  penopang  ekonomi.  Selain  itu, jika  terpidana  sudah  dibebaskan  dari  hukuman,  cap  sebagai  penjahat  akan
P
terbawa  hingga  ajal.  Dengan  demikian,  hukuman  penjara  tidak  mampu memulihkan relasi kemanusiaan (Loe, 2011: 23).
Jadi,  masalahnya  menjadi  lebih  rumit  jika  narapidana/terhukum  adalah kepala  keluarga.  Beban  keberlangsungan  hidup  keluarga  yang  ditinggalkan sungguh  berat;  biaya  pendidikan  anak,  biaya  kesehatan, social cost (penilaian miring  masyarakat).  Akibatnya,    beban  seorang  isteri  atau  anggota  keluarga lainnya  menjadi  sangat  berat  lahir  dan  batin.  Dia  akan  terkena  dampak  luar biasa  padahal  dia  tidak  bersalah.  Dia  akan  mengalami  penderitaan  tersebut sepanjang  anggota  keluarganya    masih  di  dalam  penjara.  Padahal,  idealnya, hukum  yang  baik  dan  adil  sasaran  tembaknya  hanya  kepada  si  tersalah (terpidana)  semata,  baik  tujuannya  untuk  memberi  efek  jera    maupun  sebagai pembalasan  baginya.  Bukan  sebaliknya,  berimbas  kepada  orang  lain,  seperti isteri, anak-anaknya, dan  keluarganya.
Dalam  beberapa  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah,  isteri  mengajukan  gugat  cerai  karena  suaminya  divonis  hukuman penjara disebabkan terlilit kasus narkoba. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak memberi  perlindungan  apapun  terhadap  keluarga  terpidana.  Dengan  kata  lain, terjadi kekosongan hukum  dalam masalah ini. Padahal  bila berpatokan kepada jiwa dan semangat UUD 1945, hal seperti ini tidak boleh terjadi.
Di  sinilah  pentingnya  keberadaan  perlindungan  terhadap  keluarga terpidana.    Asumsi  dasar  untuk  ini  adalah  bahwa  kesalahan  setiap  orang  tidak dapat menjadi beban bagi orang lain. Ini diperkuat oleh banyak pernyataan al- Qur'an  dan  hadis  Nabi  yang  menyatakan  bahwa  dosa  seseorang  tidak  dapat dipikul oleh orang lain. Jika karena sebuah kesalahan seseorang harus dipidana oleh  negara,  maka  semestinya  keluarganya    tidak  ikut  menderita.  Karena  itu negara  bertanggung  jawab  atas  semua  hal  terkait  dengan  keluarga  terpidana tersebut. Perlindungan ini belum terpenuhi melalui hukuman penjara.
Berbeda  dengan  penjara,  sistem  pidana  cambuk  (Muhammad,  2003: 109;  Zainuddin  dkk,  2011:  14)  dalam  hukum  pidana  Islam  tidak  membebani keluarga  terpidana.  Ketika  kepala  keluarga  yang  divonis  bersalah  melanggar hukum jinayat, kehidupan keluarga terpidana tidak terpengaruh, karena setelah terpidana  diganjar  dengan  cambuk,  ia    langsung  dapat  kembali  bergabung  ke dalam rumah tangga bersama keluarga, anak dan isterinya.
Dibanding  dengan  hukuman  penjara,  hukuman  cambuk  diklaim  jauh lebih  memperhatikan  mekanisme  beban  tanggung  jawab  keluarga  yang ditinggal oleh narapidana. Beban negara pun akan menjadi lebih ringan karena begitu  selesai  pelaksanaan  pencambukan  dalam  waktu  beberapa  menit, terhukum  akan  bebas  dari  jeratan  hukum  dan  kembali  ke  keluarganya.  Dalam konteks  ini,  Al  Yasa’  Abubakar  mempertanyakan,  “mana  yang  lebih  kejam menyiksa  orang  dengan  hukuman  penjara  sehingga  dia  terpisah  dengan keluarganya  selama  berbulan-bulan  bahkan  bertahun-tahun,  dibanding  dengan
hukuman  cambuk  yang  boleh  dikatakan  tidak  sempat  memisahkan  terhukum dari keluarganya?” (Abubakar, 2005: 27).
Untuk  memilih  bentuk  pemidanaan  terbaik,  niscaya  bentuk  hukuman diarahkan  ke  pencapaian  tujuan  hukuman.  Bentuk-bentuk  pemidanaan  yang ditetapkan  untuk  pelaku  kriminal  seharusnya  lebih  bersifat  preventif,  sehingga orang  akan  menahan  diri  untuk  melakukan  kejahatan.  Hukuman  tidak  akan efektif  bila  hanya  sebatas  melarang  tanpa  diiringi  dengan  sanksi  yang  tegas. Hukum dalam penegakannya harus memiliki daya ikat yang kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan law enforcement. Di sisi lain, aturan hukum juga tidak boleh kehilangan  jati  dirinya  sebagai  norma  yang  memiliki  kepastian  ( recht zekerheid )  sehingga  para  pencari  keadilan  tidak  menjadi  kebingungan  dalam menghadapi  persoalan  hukum,  dan  tentu  penegakan  hukum  itu  sendiri  harus memberikan  manfaat  yang  lebih  baik,  bagi  pelaku  tindak  pidana  secara persoonen maupun bagi pembangunan hukum secara universal. Berkaitan dengan tulisan ini, perlu ditelaah ulang, apakah bentuk-bentuk hukuman  yang  tertera  di  dalam  fikih  dan  telah  dilaksanakan  oleh  beberapa negara  sudah  dapat  mencapai  kemaslahatan?  Lebih  khusus  lagi,  penelitian  ini fokus  pada  perlindungan  keluarga  dalam  qanun-qanun  pidana  di  Aceh.  Ini dilakukan  karena      sejak  Pemerintah  Indonesia  resmi  memberlakukan  Syariat Islam  di  Provinsi  Aceh,  hukuman  cambuk  juga  secara  resmi  mulai diperkenalkan.
Pemberlakuan  hukuman  cambuk  di  Aceh  di  tengah-tengah  banyak kritikan  dan  penolakan  dari  banyak  pihak  tetap  dilakukan  karena  diyakini bahwa  bentuk  pemidanaan  tersebut  dinilai  paling  syar`i  karena  dikemukakan secara jelas di dalam al-Qur'an untuk sanksi beberapa jenis kejahatan yaitu zina dan kadhaf, ditambah  oleh  hadis  untuk  sanksi  pelaku  delik  minum  khamar. Namun demikian, pemberlakuan sanksi cambuk—selain alasan teologis—tentu juga  harus  ditopang  oleh  alasan  akademis  dan  sosiologis,  terutama  karena perubahan-perubahan  orientasi  pemidanaan  dalam  ranah  ilmu  hukum  semakin berkembang.
Di  sinilah  pentingnya  kajian  tentang  eksistensi  penjara  di  satu  sisi  dan bentuk  pemidanaan  lain  di  sisi  lain.  Hukuman  penjara  sudah  demikian  umum dan  diakui  dunia,  sementara  hukuman  cambuk  masih  dianggap  terlalu  khas Islam dan sering dituduh kuno. Padahal,  dilihat dari sudut tujuan pemidanaan, masyarakat  sangat  menaruh  harapan  yang  besar  terhadap  hukum  yang mengayomi serta memberi kesejahteraan. Bismar Siregar menyatakan, “...yang pertama-tama  diperhatikan  dalam  pemberian  pidana,  bagaimana  caranya  agar pidana  badaniah  mencapai  sasaran,  mengembalikan  keseimbangan  yang terganggu  akibat  perbuatan  si  tertuduh,  karena  tujuan  pidana  tiada  lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia” (Siregar, 1980).
Di  sisi  lain,  penerapan  Syariat  Islam  yang  berkonsekuensi  pada pemberlakuan  hukuman  cambuk  memunculkan  persoalan  akademis:  apakah
sanksi  cambuk  merupakan  pilihan  yang  tepat?  Apakah  bentuk  hukuman tersebut  sudah  memenuhi  tujuan  penghukuman  dan  harapan  masyarakat? Masalah  akan  menukik  lebih  dalam  pada    kaitan  antara  hukuman  cambuk dengan  perlindungan  keluarga  terpidana  karena  eksekusi  cambuk  yang dilaksanakan di tempat umum dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang  dapat  datang  ke  tempat  tersebut  secara  bebas.  Ini  penting  diteliti  karena ekspose pelaksanaan hukuman cambuk di depan kalangan yang tidak terseleksi justru  dapat  menimbulkan  tekanan  psikologis  kepada  keluarga  terpidana  yaitu orang tua, isteri atau suami, terutama anak-anaknya.
Dari  uraian  di  atas,  muncul  sebuah  pertanyaan  besar,  bagaimanakah pidana  cambuk  dalam  hukum  pidana  Islam  yang  diterapkan  di  Aceh  dapat memberikan  perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana?    Beberapa  penelitian dalam  bentuk  skripsi,  artikel  ilmiah,  tesis,  dan  disertasi  sudah  ditulis  terkait masalah  di  atas,  misalnya    Yessi  Aswita  (2007),  Muhammad  Amin  (2019) Anton  Widyanto  (2014),    Muhammad  Basyir  (2015),  Ridwansyah  (2012), Natangsa  Surbakti  (2010:  427-473),  Mediasa  Ablisar  (2014:  287),  Al. Wisnubroto  (2007),  Tedy  Sudrajat  (2011:  111-132),  Dheny  Wahyudhi  (2014), Iin  Ratna  Sumirat  (2016),  Gabriela  K.  Kaawoan  (2017),  dan  lain-lain. Sepanjang  penelusuran  yang  dilakukan  terhadap  tulisan-tulisan  yang  terkait masalah  dalam  di  atas,  belum  ada  tulisan  atau  penelitian  yang  secara  spesifik mengkaji  tentang  perlindungan  terhadap  keluarga  tersangka  atau  terpidana. Kemungkinan  besar  hal  ini  disebabkan  fokus  perlindungan  hukum  yang  ada selama  ini  lebih  kepada  orang  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  sebuah peristiwa  hukum  yaitu  pelaku,  saksi,  dan  korban.    Sedangkan  orang  lain  yang berada  di  luar  peristiwa  tersebut  atau  akibat  dari  peristiwa  tersebut  belum tersentuh kajian.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Keluarga dan Perlindungan Keluarga Terpidana
Di  sini  dikemukakan  dua  konsep  besar  yaitu  tanggung  jawab  keluarga dan  perlindungan  keluarga  terpidana.  Terkait  dengan  yang  pertama,  yang dimaksud  dengan  “keluarga”  dalam  tulisan  ini  adalah  satu  komunitas  yang terdiri dari orangtua (suami dan isteri) dan anak atau orang lain (terutama yang sepertalian  darah)  yang  terikat  dengan  kewajiban  kewajiban  dan  hak  masing- masing.  Kewajiban  dan  hak  dimaksud  terkait  dengan  fisik,  psikis,  dan  sosial. Dalam  keadaan  “normal”,  kewajiban  dan  hak  yang  berlaku  dalam  keluarga tersebut  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  perlindungan  fisik, psikis,  dan  sosial  dapat  berjalan  dengan  baik.  Akan  muncul  sebuah  persoalan besar  sekiranya  seorang  kepala  keluarga  (misalnya  suami)  dihukum  penjara bertahun-tahun.  Idealnya  seorang  isteri  dalam  kontek  ini  menjadi  bertanggung jawab dalam menafkahi  keluarga. Akan tetapi, ada kondisi seorang isteri sehat tetapi  tidak  terampil  dalam  mencari  nafkah,  sementara  anak-anaknya  pun
banyak  serta  sedang  dalam  jenjang  pendidikan.  Kondisi  seperti  ini  mestinya dapat  diselesaikan  oleh  negara  melalui  sistem  penegakan  hukum  yang  dapat mengayomi  seluruh  anggota  masyarakat,  sementara  tujuan  pemidanaan  juga dapat  dicapai.  Jadi  negara  tidak  diam,  yaitu  wajib  memberi  advokasi  terhadap beban tanggung jawab keluarga narapidana.
Kedua,  ada  tiga  unsur  penting  yang  dapat  menjadi  rumusan perlindungan  keluarga  terpidana  yaitu  (1)  perlindungan  atas  diri  setiap  orang merupakan  bagian  dari  anugerah  Allah  dan  Hak  Asasi  Manusia;  (2) perlindungan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  keluarga,  masyarakat,  dan negara;  (3)  perlindungan  tersebut  meliputi    seluruh  hal  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan  seseorang  yaitu  jasmani,  rohani,  dan  sosial.  Jadi  dapat  disebut bahwa perlindungan keluarga terpidana adalah segala kegiatan  yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak keluarga  terpidana,  baik  jasmani,  rohani  maupun  sosial,    sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan.
Perlindungan  jasmani  adalah  terkait  dengan  ekonomi  dan    kesehatan fisik  keluarga  terpidana.    Perlindungan  rohani  dimaksud  adalah  perlindungan terhadap  hak  keluarga  terpidana  untuk  melakukan  ibadah,  bebas  dari diskriminasi dan tekanan psikologis,  dan mendapatkan pendidikan  yang layak. Sedangkan  perlindungan  sosial  terkait  dengan  hak-hak  keluarga  terpidana dalam kehidupan sosial masyarakat.
Dalam  Islam,  bentuk  perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana  ini merupakan  turunan  dari  tujuan  umum  hukum  Islam (maqāṣid al-syarī`ah). Ini merujuk  ke  teori maqāṣid  al-syarī`ah al-Syāṭibī  tentang  lima  tujuan pensyari`atan  yaitu (1)  menjaga agama (ḥiẓf  al-dīn) ;  (2) memelihara jiwa (ḥiẓf al-nasf); (3) menjaga akal (ḥiẓf al-`aql); (4) menjaga keturunan (ḥiẓf al-nasl) ; dan  (5)  menjaga  harta (ḥiẓf  al-māl) (Al-Syatibi,  1972:  105).  Menurut  Al  Yasa Abubakar,  selain lima yang disebut al-Syāṭibī, ditambah dua lagi yaitu ḥifẓ al- bī’ah (memelihara lingkungan) dan ḥifẓ al-mujtama` (memelihara masyarakat) (Abubakar, 2012).
Jika  dilihat  dari  teori-teori  tujuan  pemidanaan,  secara  umum,  tujuan hukum  pidana  adalah  untuk  melindungi  dan  menyelamatkan  individu  dari adanya  kejahatan  dalam  masyarakatnya  (Soekanto,  2006:  17).  Pemidanaan dilakukan  untuk  memperbaiki (reformation), mengasingkan (restraint), membalas (retribution) dan  atau  menjerakan (deterrence) orang  yang melanggar  hukum  (Hamzah,  1994:  28-29).  Teori-teori  ini    sebetulnya  dapat dikembangkan lebih jauh kepada perlindungan terhadap keluarga narapidana.

## B. Filosofi dan Kriteria Hukuman Cambuk
Hukuman  cambuk  sebetulnya  tidak  khas  agama  Islam.  Data  dari Penjanjian  Lama  menunjukkan  bahwa  cambuk  sudah  digunakan  sejak  masa Nabi  Daud  (Kitab  1  Raja  Raja  12:11).  Di    zaman  Romawi  cambuk  juga
dipergunakan,  bahkan    sampai  sekarang  beberapa  negara  modern  tetap mempertahankannya.  Memang  data  ini  belum  dapat  menunjukkan  bahwa cambuk  adalah  bentuk  hukuman  terbaik.  Untuk  mengukur  baik  dan  buruknya penggunaan  bentuk  hukuman  fisik  ini  sangat  tergantung  kepada  tujuan  dan mekanisme penggunaannya di masing-masing negara. Demikian juga hukuman cambuk  yang  dinyatakan  berlaku  untuk  beberapa  delik  dalam  al-Qur'an  dan hadis  Nabi.  Keberadaannya tidak langsung dapat  diklaim sebagai  yang terbaik tanpa kajian akademik yang baik dan penerapannya yang sesuai dengan maksud syarak.    Di  sini  akan  dikemukakan  alasan  filosofis  bentuk  hukuman  cambuk dalam hukum Islam yang dilihat dari beberapa sudut pandang.
1. Ketaatan kepada al-Qur'an
Setidaknya  ada  dua  hal  yang    perlu  dikemukakan  di  sini. Pertama, al- Qur'an  diyakini  oleh  setiap  Muslim  sebagai  petunjuk (hudan) yang dipergunakan  untuk  menjadi  panduan  menjalani  kehidupannya.  Al-Qur'an sendiri  dengan  tegas  menyatakan: Kitab  (Al-Qur'an)  ini  tidak  ada  keraguan padanya;  petunjuk  bagi  mereka  yang  bertakwa (QS.  Al-Baqarah:  2).  Setiap muslim  meyakini  bahwa  ajaran  al-Qur'an  berasal  dari  Allah  swt.    Karena  itu, memedomani  ajaran  al-Qur'an  secara  langsung  adalah  ketaatan  kepada  Allah. Konsep  ini  yang  melahirkan  hukum  Islam  berkarakter  ilahiah  (ketuhanan). Dalam posisi inilah hukuman cambuk dapat ditempatkan.
Jadi,  penggunaan  cambuk  sebagai  bentuk  hukuman  harus  dipahami sebagai bagian dari aplikasi ketaatan kepada Allah swt.  Catatan penting di sini, karena didasarkan pada al-Qur'an, hukuman cambuk dalam hukum Islam dapat dianggap  sakral,  tetapi  penggunaannya  tidak  langsung  dapat  menunjukkan nilai-nilai  yang  diinginkan  al-Qur'an.    Untuk  meraih  nilai  sesungguhnya  dari cambuk  tersebut,  maka  penerapannya  harus  didasarkan  pada  kajian  akademis yang  mendalam.  Jika  tidak  demikian,  maka  nilai  sakral  cambuk  akan  ternodai oleh  kebengisan  dan    balas  dendam.  Penggunaan  cambuk  yang  tidak  sesuai dengan nilai al-Qur'an akan menyebabkan kritik dan anggapan negatif terhadap cambuk yang berujung pada tergerusnya nilai-nilai luhur dan keyakinan kepada al-Qur'an.
Kedua, al-Qur'an  mengajarkan  bahwa  setiap  orang  bertanggung  jawab atas perbuatannya sendiri. Sudah dikemukakan di bab II, banyak ayat al-Qur'an dan  hadis  mendukung  tesis  ini.  Jika  sejumlah  ayat  al-Qur'an  dan  hadis  Nabi dikaji  secara  induktif,  akan  lahir  sebuah  kesimpulan  besar  bahwa  tanggung jawab dalam hukum  Islam sifatnya sangat individual; jarang sekali ada bentuk pertanggungjawaban yang  kolektif.
Al-Qur'an  menyatakan  bahwa  setiap  individu  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  sendiri;  setiap  orang  akan  mendapatkan  balasan  dari perbuatannya—baik atau buruk. Penting dikemukakan lagi beberapa terjemahan ayat yang mendukung hal ini. Pertama , surat al-Muddaththir: 38: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kedua, al-Najm: 38-39:
(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan  bahwasanya  seorang  manusia  tiada  memperoleh  selain  apa  yang  telah diusahakannya ( Ayat lain yang dapat dijadikan rujukan adalah surat al-An`am: 164, Isra’: 15, Fāṭir: 18, al-Zumar:7, dan aṭ-Ṭūr: 21 ) .
Pernyataan  “masing-masing  orang  yang  berdosa  memikul  dosanya sendiri”  adalah  hal  yang  amat  prinsip  dalam  bidang  ibadah.
Pertanggungjawaban dalam bidang ini sifatnya individual; tidak dapat dialihkan kepada  orang  lain.  Pertanggungjawaban  individual  ini  juga  dapat  dipahami berlaku  untuk  pertanggungjawaban  duniawi,  tidak  hanya  ukhrawi  berupa  dosa atau pahala. Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, selain mendapat dosa yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, juga mendapatkan sanksi hukum duniawi yang juga tidak dapat diwakili atau menjadi beban orang lain.
2. Maqāṣid al-Syarī`ah
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang maqāṣid  al-syarīāh dan  kaitannya dengan  poin  pertama  di  atas , hukuman  cambuk  berada  posisi  untuk mewujudkan  kemaslahatan  manusia  dengan  memenuhi  lima  kebutuhan  pokok (uṣūl  al-khamsah atau al-ḍarūriyyāt  al-khamsah) yaitu  memelihara  agama, jiwa,  keturunan,  akal,    dan  harta  (Abbas,  2015:  10-11).  Hukuman  cambuk diberlakukan  dalam  Islam  adalah  untuk  memelihara  atau  melestarikan  agama Islam;  pemberlakuannya  dinilai  sebagai  upaya  mempertahankan  keyakinan pada kebenaran hukum Allah sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an.
Jika  dikaitkan  dengan  jarimah zina  dan kadhaf, maka  kedudukan hukuman  cambuk  termasuk  upaya  untuk  menjaga  jiwa,  keturunan,  dan kehormatan.  Hubungan  badan  di  luar  pernikahan  bukanlah  hal  yang  menjadi fitrah bagi manusia. Karena itu, zina akan menyebabkan terganggunya keadaan jiwa; ia akan keluar dari keadaan yang fitrah sehingga akan menjadi jiwa yang tidak  mengenal  kebaikan  ilahiah.  Demikian  juga,  zina  akan  menyebabkan rusaknya  nilai-nilai  keturunan  yang  dalam  Islam  dianggap  sakral  karena  harus lahir  melalui  akad  yang  sah  dan  sakral  pula.  Hal  amat  penting  lainnya  adalah terkait  dengan  penjagaan  atas  kehormatan  individu.  Hukum  Islam  sangat menghargai dan menjaga kehormatan individu, sehingga hal-hal yang mengarah kepada upaya merusaknya sangat dilarang dan dianggap sebagai kejahatan yang besar.  Untuk  itulah  lahir  jarimah kadhaf. Ketentuan  tuduhan  zina  yang  harus dibuktikan  dengan  empat  orang  saksi  yang  melihat  perbuatan  tersebut  dengan sangat jelas—sejelas melihat matahari terbenam—adalah upaya untuk menjaga kehormatan  individu;  jangan  sampai  seseorang  tercemar  nama  baiknya  karena tuduhan yang tanpa bukti.
Ketentuan  hukuman  cambuk bagi  jarimah  minum  khamar—sebagai delik yang dikategorikan hudud bersama zina dan kadhaf— adalah dalam rangka menjaga  jiwa,  akal,  dan  harta.  Kerusakan  jiwa  orang  yang  minum  khamar dengan  berbagai  jenis  turunannya  diakibatkan  oleh  ketergantungan  yang disebabkan oleh zat-zat yang ada di dalam khamar tersebut.  Khamar juga akan
menyebabkan  kerusakan  pada  jaringan  saraf  sehingga  akal  rasional peminumnya  tidak  akan  berfungsi  normal  lagi.  Para  ahli  medis  menyatakan, “tidak  ada  istilah  sembuh  untuk  pecandu  narkoba”;  yang  ada  adalah  istilah “pulih”  yang  bermakna  tidak  menggunakannya  lagi  dan  tidak  mengganggu orang  lain,  tetapi  akalnya  tetap  tidak  dapat  berfungsi  normal  lagi.  Demikian juga khamar akan menyebabkan harta seseorang terancam karena dipergunakan tidak menurut ketentuan; harta akan habis sia-sia.
Hukuman  cambuk  disyariatkan  Allah  untuk  menjaga  kelestarian kehidupan,  baik  dunia  maupun  akhirat.  Jadi  kedudukan  hukuman  cambuk dalam  hukum  Islam  adalah  menjamin  tercapainya  tujuan  pensyariatan  yaitu kemaslahatan.  Para  ulama  sangat  yakin  bahwa  “Semua  aturan  dan  tuntutan syariah  (fikih)  baik  itu  perintah,  larangan,  atau  kebolehan  ataupun  penetapan (pengkondisian sesuatu)  diturunkan Allah (setelah itu diijtihadkan para ulama) untuk  mendatangkan  manfaat  dan  menolak muḍārat ( mafsadat bagi  manusia) (Abubakar, 2012: 36-37).”
Dari penjelasan di atas, tampak bahwa posisi hukuman cambuk—untuk jarimah hudud menempati tingkat al-ḍarūriyyāt. Artinya, keberadaan hukuman cambuk  harus  ada  agar  kehidupan  manusia  secara  manusiawi    dapat  terus berlangsung  di  atas  bumi  Allah  ini  (Abubakar,  2012:  81).  Ini  karena pemberlakuan  hukuman  cambuk  adalah  realisasi  dari  prinsip  ajaran  al-Qur'an. Namun  demikian,  pemberlakuan  hukuman  cambuk  untuk  jarimah  takzir  tidak dapat  dikatakan  menempati al-ḍarūriyyāt karena  tuntutan  untuk  itu  tidak  ada dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Pemberlakuan cambuk untuk kategori  jarimah takzir dapat dianggap sebagai upaya menggunakan hukuman hukum Islam yang bersifat ilahiah, tetapi penggunaannya sangat terkait dengan situasi dan kondisi yang melingkupi suatu wilayah pemberlakuan hukum pidana Islam.
Untuk  cambuk  di  wilayah  takzir  hanya  dapat  ditempatkan  pada  tingkat al-ḥājiyyāt. Artinya,  hukuman  cambuk  merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan demi kemudahan, dan menghilangkan kesempitan yang biasanya menimbulkan kesulitan  hidup  akibat  tujuan  yang  dikehendaki  tidak  tercapai.  Jika  cambuk tidak  digunakan  dalam  wilayah  takzir,  tidak  akan  sampai  pada  tingkat mengancam  kelestarian  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Namun demikian,  posisinya  sebagai al-ḥājiyyāt tidak  kemudian  menempatkannya berada  di  luar  koridor  ilahiah,  karena    sumber  dari  pengambilan  hukuman cambuk  ini    adalah  al-Qur'an  dan  tujuan  pemberlakuannya  adalah  untuk kepentingan  dan  perlindungan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat  (Abubakar, 2012: 36).
3. Tujuan Pemidanaan
Allah  menyatakan  bahwa    Islam  diturunkan  untuk  membawa kesejahteraan—sebagai tujuan universal (syumulī) hukum Islam—bagi seluruh umat  manusia.    Konsekuensi  dari  pernyataan  ini  adalah  munculnya  sifat keumuman  Syariat  Islam  sekaligus  kedinamisannya.  Ada  hal-hal  yang  tidak
dapat    berubah  sepanjang  Syariat  itu  masih  dijalankan  dan  ada  hal  yang senantiasa berubah mengikuti perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi  (Ibn  Qayyim  al-Jawziyyah,  2006:  3).  Hal  yang  tidak  dapat  berubah adalah  pada  hal-hal  yang  sudah  diatur  secara  jelas (qaṭ`ī) ,  dasar,  dan prinsipnya,    sementara  yang  berubah  adalah  pada  pola  penerapannya  yang mengikuti  masa  dan  waktu  sesuai  dengan  kebutuhan.    Dasar  dan  prinsipnya sempurna dan abadi, sementara penerapannya elastis dan dinamis.
Dari  sudut  kejelasannya,  keberadaan  hukuman  cambuk  sangat  jelas disebutkan  di  dalam  al-Qur'an  dan  hadis;  Nabi    sendiri  kemudian mencontohkan dalam praktik.  Demikian juga, cambuk sangat jelas digunakan untuk tiga jarimah , yaitu zina, kadhaf, dan syarb al-khamar (minum khamar) . Hukuman utama untuk  ketiga jarimah ini tidak dapat  berubah  yaitu hukuman cambuk.  Prinsip  yang  dibawa  oleh  ayat  dan  hadis  terkait  dengan  hukuman jarimah zina, kadhaf, dan syarb  al-khamar adalah pertobatan, tidak melukai, dan  perbaikan  pelaku  dan  masyarakat.  Penerapan  hukuman  cambuk  di lapangan,  yaitu  teknis  pencambukan,  alat  yang  digunakan  dan  ukurannya, ukuran  pencambukan  (kuat-sedang-lemah)    harus  mengacu  pada  prinsip- prinsip ini. Di wilayah penerapan ini, hukum Islam harus menunjukkan wajah elastisitasnya.
Elastisitas ini juga harus tampak pada penerapan cambuk untuk jarimah di  luar  hudud  yaitu  pada  takzir--hudud yang  tidak  sempurna  atau  yang ditentukan  oleh  penguasa.  Penerapan  hukuman  cambuk  untuk  wilayah  takzir ini  dapat  disebut  sangat  elastis;  tergantung  kepada    bentuk  tindak  pidana, aturan  perundangan,    dan  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara.  Bahkan, penguasa boleh mengganti hukuman cambuk  dengan hukuman lain sekiranya dianggap lebih maslahat.  Namun demikian, kelenturan penggunaan hukuman cambuk  ini  atau  penggantiannya  dengan  bentuk  hukuman  lain  harus  tetap mengacu  kepada  prinsip-prinsip(Juhaya  S.  Pradja,  1995)  dan  tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.
Dari  sudut  pandang  tujuan  pemidanaan,  penjatuhan  hukuman  cambuk ialah pencegahan (al-radd wa al-zajr) dan perbaikan dan pendidikan (al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb). Pencegahan yang dimaksud di sini adalah menahan agar orang lain  tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama  dan  pelaku  tidak  mengulangi perbuatan  jarimahnya  (Hanafi,  1967:  255).  Jadi,  pencegahan  diarahkan  untuk dua  subjek  yaitu  pelaku  dan  orang  lain.  Untuk  tujuan  itulah  Allah memerintahkan  agar  pencambukan  dilakukan  di  depan  umum.  Ini  disebut dengan jelas pada eksekusi cambuk untuk zina: dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. al-Nūr [24]: 2).
Tujuan pemidanaan untuk perbaikan dan pendidikan dimaksudkan agar hukuman  cambuk  digunakan  untuk  membangun  kesadaran  diri  pelaku  delik agar  menjauhi  jarimah . Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  pemberlakuan
hukuman  cambuk  adalah  untuk  sebuah  tujuan  ideal  hanya  dimaksudkan sebagai  alat  penegakan  hukum,  tetapi  juga  ketertiban  masyarakat  secara umum, termasuk perlindungan terhadap keluarga narapidana.  Hal  yang lebih penting  lagi  adalah  kesadaran  bahwa  hukuman  cambuk  terkait  dengan hukuman  di  akhirat.  Dengan  kata  lain,  hukuman  cambuk  harus  dipahami sebagai upaya untuk menghindari atau menghapuskan hukuman di akhirat.  Ini didasarkan  pada  beberapa    nas  al-Qur'an  dan  hadis.  Karena  itulah,  hukuman cambuk juga merupakan sarana pertobatan seorang muslim.
Menurut  ʻAbd  al-Qadīr  ʻAwdah,  hukuman  cambuk  ditetapkan  untuk memerangi  segala  faktor  psikologis  yang  mendorong  seseorang  melakukan tindak  pidana.  Menurut  ʻAwdah,    faktor  yang  menyebabkan  seseorang melakukan  sebuah  kemasiatan,  misalnya  zina,  adalah  keinginan  merasakan kenikmatan  hubungan  seksual,  sedangkan  faktor  yang  dapat    membuat seseorang meninggalkan kenikmatan tersebut adalah  adalah ancaman siksaan atau rasa sakit. Di sini, cambuk  merupakan faktor psikologis  yang digunakan untuk  melawan  faktor  psikologis  lain  yaitu  keinginan  berbuat  maksiat (ʻAwdah,  1994:  636).  ʻAwdah  mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar  pakar hukum  konvensional  masa  sekarang  cenderung  dan  beusaha  untuk  kembali menerapkan  hukuman  cambuk.  Sebagai  contoh  adalah  Prancis,  para  pakar hukum  pernah  mengusulkan  penerapan  hukuman  cambuk  sebagai  sanksi tindak  pidana  penganiayaan  atas  individu.  Keinginan  tersebut  lahir  terutama karena    hukuman  selain  cambuk/dera  tidak    berdampak  pada    pelaku. Kelompok ini  juga berargumen bahwa hukuman cambuk terbukti lebih unggul daripada hukuman lain dalam mendidik para pelaku (Awdah, 1994: 636-637).
4. Hak Asasi Manusia
Pada  masa  sekarang,  hukuman  cambuk  dinilai  oleh  Amnesty International  melanggar  Konvensi  PBB  Melawan  Penyiksaan.  Yang  telah diratifikasi  Indonesia  sejak  1998.  Yang  dimaksud  di  sini  adalah  Konvensi Menentang  Penyiksaan  disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  tanggal  10 Desember 1984 dan mulai berlaku tanggal 26 Juni 1987. Konvensi Menentang Penyiksaan  adalah  satu-satunya  perjanjian  yang  mengikat  secara  hukum  di tingkat  universal,  yang  menaruh  perhatian  secara  khusus  pada  pemberantasan penyiksaan. Konvensi Menentang Penyiksaan memuat sejumlah kewajiban bagi Negara-Negara  Pihak  yang  bertujuan  melarang  dan  mencegah  penyiksaan. Konvensi  ini  memuat  definisi  tentang  penyiksaan  yang  diakui  secara internasional  dan  mewajibkan  Negara-Negara  Pihak  untuk  menjamin  bahwa tindakan-tindakan  penyiksaan  merupakan  tindak  pidana  di  bawah  hukum nasional mereka (Long dan Naumovic, 2007: 10-11).
Dalam  Pasal  16  Konvensi  ini  disebutkan: “Setiap  Negara  Pihak  harus berusaha  untuk  mencegah,  di  dalam  wilayah  jurisdiksinya,  perlakuan  atau penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat manusia  (Long  dan  Naumovic,  2007).”  Pada  Pasal  1  dikemukakan  bahwa
penyiksaan  yang  dimaksud  Konvensi  ini  adalah  “setiap  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja,  sehingga  menimbulkan  rasa  sakit  atau  penderitaan yang  luar  biasa,  baik  jasmani  maupun  rohani  …,”  dst.  Dalam  16  pasal-pasal pertama dari 33 konvensi sebetulnya lebih banyak fokusnya pada tindakan tidak manusiawi,  kejam,  dan  merendahkan  martabat  bukan  sebagai  bentuk    sanksi yang telah melalui putusan pengadilan. Apalagi pada akhir Pasal 1 disebut “Hal itu  tidak  meliputi  rasa  sakit  atau  penderitaan  yang  semata-mata  timbul  dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”
Pertanyaannya  adalah  apakah  hukuman  cambuk  merupakan  hukuman yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat  manusia,  atau menimbulkan  penderitaan  yang  luar  biasa?    Di  atas  sudah  disebut  bahwa cambuk pada masa Nabi Muhammad lebih bertujuan sebagai perbaikan pribadi dan    masyarakat,  serta  sarana  pertobatan  pelaku  kejahatan.  Hadis-hadis  yang berkaitan dengan hukuman cambuk mengungkapkan bahwa pencambukan pada masa  Nabi  tidak  menyakitkan.  Ini  ditunjukkan  antara  lain  oleh  hadis  yang menjelaskan  bahwa  alat  cambuk  yang  digunakan  berukuran  sedang,  tidak terlalu  kecil  dan  tidak  pula  terlalu  besar.  Dalam  riwayat  Mālik  disebutkan bahwa seorang  laki-laki  mengaku  berzina  pada  masa  Rasulullah  saw.  Untuk menghukumnya,  Rasulullah  saw.  minta  sebuah  cambuk,  lalu  diberikanlah cambuk yang sudah pecah. Nabi berkata, “Di atas ini.” Lalu diberikan cambuk yang baru yang belum dipotong. Nabi berkata lagi, “Di bawah ini.” Kemudian diberikanlah  sebuah  cambuk  yang  telah  dirangkai  dan  lembut.  Atas  perintah Rasulullah saw.,  laki-laki itu dicambuk. Ini menunjukkan bahwa pencambukan itu bukan penyiksaan. Sekiranya cambuk dimaksudkan untuk penyiksaan, tentu Nabi akan menggunakan cambuk baru.
Abū  al-A`lā  al-Mawdūdī  (1995:  100-101)  mengungkapkan  merujuk beberapa  riwayat  yang  menyatakan  teknis  pelaksanaan  cambuk  pada  masa Rasul  dan  sahabat  sangat  mempertimbangkan  aspek  kemanusiaan.  Mengenai cara  memukulkan  cambuk,  `Umar  bin  Khaṭṭāb  pernah  mengingatkan,  “Jangan kamu  angkat  tanganmu  ketika  memukul  sehingga  mengakibatkan  ketiakmu kelihatan.”  Maksud  ungkapan  ini  adalah  bahwa  pencambukan  tersebut  tidak dengan  sepenuh  tenaga.  Para  fukaha  sepakat  bahwa  cambukan  tidak  boleh melukai atau membuat pedih. Selain itu, ketika mencambuk, hendaklah merata ke seluruh tubuh, kecuali muka dan kemaluan.
Pada  eksekusi  hukuman  cambuk,    terhukum  tetap  harus  mengenakan pakaian. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa kepada Abū `Ubaydah ibn Jarrah dihadapkan seseorang yang akan dicambuk. Seorang laki-laki mendekati si  terhukum  itu dan membuka bajunya seraya menyatakan bahwa badan  orang yang  berdosa  tidak  boleh  dicambuk  dalam  keadaan  berbaju.  Abū  `Ubaydah berkata, “Jangan kamu biarkan orang itu membuka bajunya. Cambuklah orang itu dengan tetap memakai baju” (al-Mawdūdī, 1995).
Eksekusi hukuman cambuk  yang dipraktikkan Nabi  Muhammad sangat mempertimbangkan  keadaan  terhukum.  Ini  tampak  dalam  hadis  yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd: Ibnu Syihāb  berkata bahwa Abū Umamah bin Sahl bin Ḥunayf memberitakan kepadanya bahwa sebagian Sahabat Rasulullah saw.  dari  kalangan  Anṣār  pernah  mengabarkan  kepadanya,  bahwa  ada seorang laki-laki Anṣār terserang penyakit hingga tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. Suatu ketika, budak wanita salah seorang dari mereka masuk menemuinya,  hingga  ia  berhasrat  kepada  budak  itu  dan  menyetubuhinya. Ketika para sahabatnya datang menjenguk, hal itu ia kabarkan kepada mereka. Ia  berkata,  "Mintakanlah  aku  fatwa  kepada  Rasulullah  saw.  Aku  telah menyetubuhi  budak  wanita  yang  masuk  menemuiku."  Lalu  mereka menceritakan  hal  itu  kepada  Rasulullah  saw.  Mereka  berkata,  "Kami  tidak pernah  melihat  seorang  pun  dari  manusia  yang  mengalami  sakit  separah  itu. Jika  kami  membawanya  ke  hadapanmu  maka  tulangnya  akan  berserakan. Sungguh,  ia  kini  tinggal  kulit  pembungkus  tulang!"  Rasulullah  saw.  kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seratus batang lidi. Mereka mendera laki-laki tersebut dengan sekali pukulan" (HR. Abū Dāwud).
Hal  penting  yang  dapat  diangkat  dari  hadis  ini  adalah  bahwa pencambukan  yang  dilakukan  tidak  untuk  menyakiti  apalagi  menyiksa. Peralihan  dari  hukuman  100  kali  cambuk  ke  1  kali  cambuk  dengan  100  lidi lebih  bermakna  simbol  kemanusiaan  ketimbang  hukuman  atas  sebuah kejahatan.  Dari  beberapa  riwayat  ini  tampak  bahwa  ketidaksetujuan  kepada hukuman  cambuk  karena  penilaian  kekejaman  dan  pertentangannya  dengan HAM  dapat  dikatakan  tidak  mendasar  sama  sekali.    Hukuman  cambuk  jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan penjara.
Sesungguhnya,  essensi  sanksi  hukum—apapun  bentuknya—adalah untuk  menjaga  terwujudnya  tujuan  hukum.  Apapun  bentuk  sanksi  yang dijatuhkan  semata-mata  untuk  menjaga  tujuan  ini.  Namun  demikian,  untuk hukuman  cambuk  dapat  dilihat  beberapa  aspek   positif  dari  tiga  dimensi tendensi hukum yang mesti dijaga keseimbangannya.
1. Hukuman  cambuk  menyentuh  aspek  psikologis  dan  aspek  fisik terhukum. Terkait dengan aspek psikologis,  hukuman cambuk  tidak hanya  diterima  terhukum  secara  pribadi,  tetapi  juga    dirasakan  oleh seluruh keluarganya karena disaksikan oleh masyarakat banyak. Rasa sakit  cambuk  yang  menyentuh  fisik  mungkin  tidak  seberapa akibatnya dibandingkan dengan hukuman psikologis tersebut.
2. Praktis  dalam   pelaksanakannya.    Pelaksanaan  hukuman  cambuk sangat  praktis:  waktu  efisien  dan  biaya  murah.  Ini  akan  berbeda dengan denda atau penjara yang terkait dengan kemampuan finansial terhukum  atau  keluarganya  dan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh negara untuk rumah tahanan. Selain itu, hukuman cambuk tidak akan memisahkan  terhukum  dengan  keluarganya.    Keluarga  terhukum
tidak  akan  menciptakan  permasalahan  lain  seperti  kemiskinan,  tidak bisa  menikmati  pendidikan  dan  kesempatan  lain  bagi  keluarga  yang ditinggalkan.  Hukuman  cambuk  dapat  dilaksanakan  dalam  waktu yang  realatif  singkat;  setelah  menjalani  hukuman,  terhukum  bisa kembali berkumpul bersama keluarganya.
3. Tujuan lebih idealis. Pelaksanaan hukum yang praktis biasanya hanya mendapatkan tujuan hukum  yang lebih pragmatis. Namun demikian, hal  itu  tidak  berlaku  bagi  hukuman  cambuk.  Pelaksanaan  cambuk memang   terkesan  praktis,  tidak  melalui  proses  panjang  seperti halnya  hukuman  kurungan.  Hukuman  cambuk  melekat  dalam  jiwa seseorang  baik  yang  terkena  maupun  yang  melihat  pelaksanaan hukuman  tersebut.  Jadi  tujuan  yang  dapat  diberikan  oleh  hukuman cambuk  tersebut tidak hanya sesaat (Syahdan, 2015).
Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa  hukuman  cambuk  tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan sebaliknya, hukuman cambuk  adalah  hukuman  yang  amat  manusiawi,  tidak  menyakitkan,  dan  tidak menimbulkan  masalah  sosial  dan  ekonomi  pada  saat  dan  pasca  eksekusi. Pernyataan  beberapa  kalangan  yang  mengganggap  hukuman  cambuk bertentangan dengan HAM muncul karena salah persepsi terhadap hukuman ini. Praktik  di  hukuman  cambuk  di  beberapa  negara  klasik  dan  modern  yang cenderung  lebih  berorientasi  pembalasan  atas  kejahatan  terhukum  memang dapat  menyebabkan  persepsi  yang  negatif  terhadap  cambuk.  Namun  jika persepsi tersebut didasarkan pada al-Qur'an, hadis, dan praktik yang dilakukan para sahabat Nabi, akan tampak bahwa hukuman cambuk sangat manusiawi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Syariat Islam memberikan perlindungan  kepada  keluarga  terpidana  di  samping  kepada  korban  dan masyarakat luas. Ini diturunkan dari konsep Syariat Islam tentang tujuan umum pensyariatan  yang  dirumuskan  para  ulama  di  dalam maqāṣid  al-syarī`ah dan tujuan  pemidanaan.  Aplikasi  kedua  konsep  ini  sangat  tampak  dalam  hukuman cambuk.  Memang,  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  bentuk  hukuman  lain—dalam kasus  tertentu—juga  dapat  mencapai maqāṣid  al-syarī`ah dan  tujuan pemidanaan  tersebut,  sekaligus  perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana  di dalamnya.  Namun  demikian,  dalam  hukuman  cambuk,  perlindungan  terhadap keluarga terpidana tersebut lebih tampak, terutama karena terkait dengan waktu pemidanaan yang memungkinkan terpidana dapat kembali kepada keluarganya.

## C. Norma Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh
Apakah  orientasi  norma  hukuman  dalam  qanun-qanun  di  Aceh  sudah berorientasi  pada  pengayoman  masyarakat  dari  tindakan  pelaku  kejahatan? Apakah  nasib  keluarga  terpidana  yang  sangat  mungkin  menjadi  “korban” kejahatan  yang  dilakukan  terpidana  sudah  mendapat  perhatian?  Pertanyaan  ini harus diajukan karena pengayoman terhadap mereka adalah tugas negara karena
mereka  adalah  bagian  dari  komponen  masyarakat.  Pertanyaan  ini  penting karena keadilan   yang dimaksud oleh al-Qur'an tidak spesifik hanya berkaitan dengan pemutusan perkara antara dua orang yang bertikai atau berselisih, tetapi keadilan  dalam  bentuk  nilai  yang  universal;  berlaku  untuk  semua  hal,  baik disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut atau yang dapat dipahami secara implisit. Keadilan yang dikehendaki al-Qur'an sesungguhnya bermakna kepada “keseimbangan”  sebagai  inti  dari  kesempurnaan  alam  semesta  ( QS.  Ar- Rahman:  7-9 ).  Dalam  konteks  hukum,  keadilan  dapat  dimaknai  sebagai keseimbangan  komponen-komponen  dalam  masyarakat.  Putusan  hakim  tidak hanya  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  berperkara,  tetapi  juga  bagi masyarakat  luas,  termasuk  keluarga  terpidana  sendiri  karena  mereka  juga bagian  dari  warga  negara  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  akibat kejahatan yang dilakukan keluarganya sendiri.
Beberapa  qanun  Aceh  sudah  memuat  cambuk  sebagai  hukuman,  baik sebagai  hukuman  utama  maupun  alternatif.  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Hukum  Jinayat  dianggap  sebagai  qanun  yang  relatif  sudah mempositifikan  hukum  pidana  Islam  ke  ranah  yang  dapat  dilaksanakan  di lapangan. Namun demikian, dalam teknis pelaksaannya dalam  Qanun Nomor 7 Tahun  2913  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dan,  sebelumnya,    Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan `Uqubat Cambuk  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana belum  mendapat  tempat  secara  tertulis  dan  jelas.  Pengaturan  yang  sudah  ada lebih banyak pada teknis pelaksanaan cambuk saat eksekusi; sama sekali tidak terkait  dengan  keluarga  terpidana.  Jadi,  walaupun  secara  filosofis  bahwa hukuman cambuk dapat memberikan perlindungan terhadap keluarga terpidana, namun  pengaturannya  secara  tertulis  belum  ada  dalam  qanun-qanun  Aceh. Masalah  ini  penting  untuk  diselesaikan  karena  jika  tidak,  maka  tujuan  Syariat Islam  menjaga  kelestarian  keturunan (ḥifẓ  al-nasl) seperti  yang  dikemukan dalam teori maqāṣid al-syarī`ah akan terancam . Dalam bentuk lain, ketiadaan aturan  tentang  perlindungan  keluarga  terpidana  tersebut  akan  memunculkan ketidaktertiban  di  dalam  masyarakat  dan  hilangnya  satu  bagian  pencegahan (prevensi)  terjadinya  kejahatan.  Akibatnya,  tujuan  tujuan  negara  berupa kesejahteraan, kemakmuran,  dan  keadilan   sosial tidak akan tercapai.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  dikuatkan  dalam  qanun-qanun  Syariat Islam di Aceh. Pertama ,  karena Islam menghendaki agar kesalahan seseorang tidak  menjadi  beban  orang  lain  yang  tidak  berdosa,  maka  keluarga  terpidana harus  dipastikan  mendapatkan  perlindungan  dari  pemerintah.  Perlindungan yang  dimaksud  meliputi  psikis  dan  fisik  sekaligus.  Perlindungan  psikis  adalah upaya  agar  keluarga  terpidana  tidak  mendapatkan  stigma  negatif  dari masyarakat  karena  anggota  keluarganya  menjadi  terpidana  cambuk. Perlindungan  psikis  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  peningkatan  kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan penyadaran bahwa keadaan
menjadi  pesakitan  cambuk  bermakna  upaya  pertobatan  dan  pembersihan  dosa. Karena itu, pencambukan sesungguhnya adalah  menghilangkan hal-hal  negatif dalam  diri  terpidana  dan  sejak  pascapencambukan  terpidana  sudah  dianggap tidak berdosa lain.  Kegiatan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat melalui berbagai media dan  pelaksanaan eksekusi  yang biasanya didahului oleh siraman rohani dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang ini.
Kedua, keberadaan alternatif hukuman dalam jarimah takzir yang diatur dalam  Qanun  Hukum  Jinayat  perlu  direvisi  sehingga  memberikan  peluang kepada  hakim  Mahkamah  Syar`iyah    untuk  menetapkan  putusan  yang merupakan  bentuk  variasi  dari  cambuk,  kurungan,  dan  denda.  Ini  penting dilakukan  karena  pengaturan  norma  yang  sekarang  ada  dalam  Qanun  Hukum Jinayat tidak membuka peluang bagi hakim untuk membuat putusan gabungan antara  ketiga  bentuk  `uqubat  tersebut.  Keberadaan  alternatif  bentuk  hukuman gabungan  ini  penting  bagi  hakim  mengingat  jarimah  yang  muncul  dalam masyarakat  sangat  variatif, sehingga jika hanya ketiga bentuk  `uqubat  tersebut (cambuk,  penjara,  dan  denda)  yang  dapat  dipedomani  hakim,  maka  yang muncul justru ketidakadilan.
Alternatif  gabungan  hukuman  ini  memang  sudah  ada  di  dalam  Qanun Hukum Jinayat,  tetapi  tidak pada semua pasal  yang diperlukan. Sesuai dengan ketentuan  fikih,  jarimah  hudud  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat  tidak  menganut prinsip  pilihan  (alternatif),    sedangkan  untuk  jarimah  takzir  menganut  prinsip `uqubat  alternatif  yaitu  cambuk  atau  denda  atau  penjara  (Islam,  2015)  atau ketiga-tiganya.
Qanun-qanun  Syariat  Islam  di  Aceh  lebih  sering  menggunakan  kata “atau” bukan “dan/atau”. Artinya, alternatif yang diberikan kepada hakim lebih sebagai  pilihan  salah  satu,  bukan  gabungan.  Sebagai  contoh,  dalam  Pasal  50 Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  disebutkan,  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan  Jarimah  Pemerkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48 terhadap  anak  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  sedikit  150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit  1.500  (seribu  lima  ratus)  gram  emas  murni,  paling  banyak  2.000  (dua ribu)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  singkat  150  (seratus  lima  puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.
Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  “atau”  merupakan  kata penghubung  untuk  menandai  pilihan  di  antara  beberapa  hal  (pilihan).  Dengan demikian,  kata  penghubung  “atau”  pada  Pasal  50  Qanun  Hukum  Jinayat tersebut  yang  dimaksud  adalah  ketiganya  (cambuk,  penjara,  atau  denda)  tidak dijatuhkan bersamaan, melainkan hanya salah satu. Artinya pidana dalam Pasal 50 ini sifatnya alternatif. Hakimlah yang memilih mana pidana yang tepat untuk dijatuhkan  kepada  terdakwa,  tetapi  sifatnya  bukan  pidana  gabungan.    Jadi, fungsi atau di sini bukan untuk  mempersamakannya, melainkan menunjukkan
kewenangan  hakim  untuk  memilih  mana  hukuman  yang  lebih  tepat  dan mengena (Sianturi, 1983: 600).
Makna  ini  akan  berbeda  dengan  jika  kata  penghubung  yang  digunakan adalah  “dan/atau”  (Pramesti,  2013).  Kata  penghubung  “dan/atau”,  dapat diperlakukan  sebagai  “dan”,  dapat  juga  diperlakukan  sebagai  “atau”.  Tanda garis  miring  itu  mengandung  arti “pilihan”,  misalnya  A  dan/atau  B.  Dalam penelusuran  didapatkan  ada  8  (delapan)  pasal  ketentuan  `uqubat  dalam  Qanun Hukum  Jinayat  menggunakan  kata  penghubung  “dan/atau”    yaitu  di  Pasal  20 (penyelenggara atau mempromosikan maisir), Pasal 23 ayat (2) (penyelenggara atau  mempromosikan  khalwat),  Pasal  26  penyelenggara  atau  mempromosikan ikhtilath), Pasal 31 ayat (2) (pengulangan menuduh ikhtilath), Pasal 33 ayat (3) (badan usaha yang menyediakan fasilitas zina), Pasal 63 ayat (2) (pengulangan liwath),  Pasal  64  ayat  (2)  (pengulangan  musahaqah),  dan  Pasal  67  ayat  (1) (`uqubat  untuk  anak di  bawah 18 tahun). Pasal  berkaitan dengan pemerkosaan tidak  memuat  aturan  tentang  gabungan  `uqubat,  padahal  hal  itu  sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, keluarga terpidana, masyarakat, sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.
Ketiga ,  “menjauhkan”  yang  dimaksud  di  sini  dapat  merujuk  kepada “pengasingan” yang dimuat di dalam hadis-hadis  Nabi.  “Pengasingan” dapat dimaknai  sebagai  upaya  menjauhkan  para  pelaku  zina  sehingga  mereka  tidak mampu  melakukannya  lagi.  Dua  pasangan  zina  dalam  kasus  tersebut  masih sangat  mungkin  mengulangi  jarimah  zina  karena  tinggal  berdekatan.  Jarimah zina  seringkali  dilakukan  berulang  karena  pelaku  mendapatkan  kenikmatan yang  membuatnya  kecanduan.  Karena  itu,  jika  hanya  hukuman  cambuk diberlakukan,  maka  tujuan  penghukuman  yaitu  pencegahan  pengulangan perbuatan tersebut tidak tercapai. Dalam konteks ini, mengasingkan para pelaku dari pasangannya atau korbannya adalah upaya mencapai tujuan penghukuman.
Pengasingan  pelaku  juga  dapat  dimaknai  sebagai  pembinaan  khusus. Guna  menjauhkan  kecanduan  pelaku  dari  mengulangi  perbuatannya,  maka diperlukan  pembinaan  khusus  dalam  waktu  tertentu  bagi  pelaku  jarimah tersebut.  Sebagai  contoh,  jarimah  liwath  dan  musahaqah  seringkali  dikaitkan dengan  keadaan  jiwa  yang  labil  akibat  pengaruh  lingkungan  atau  keadaan hormon  dalam  tubuh  yang  tidak  stabil.  Hukuman  cambuk  tidak  serta  merta membuat  terpidana  sadar  bahwa  yang  ia  lakukan  selama  ini  adalah  sebuah perbuatan yang dilarang dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Untuk kasus seperti ini diperlukan norma-norma pembinaan narapidana pascaeksekusi. “Pengasingan”  ini  diharapkan  akan  mengembalikan  jiwa  terpidana  ke  kondisi normal dan fitrah.
Pengasingan  dalam  bentuk  pembinaan  ini  harus  menempatkan  pelaku seperti keadaan normal.  Artinya, selain upaya penyadaran, selama dalam masa pembinaan,  pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  kepadanya  dan keluarga yang menjadi tanggungannya, baik psikis maupun fisik. Norma-norma
tentang  ini  dapat  dibuat  di  dalam  qanun  atau  setidaknya  peraturan  gubernur khusus  pembinaan.  Dengan  demikian,  hukuman  cambuk  benar-benar  akan memberikan perlindungan kepada  terpidana dan keluarganya.
Hal  lain  yang  penting  di  sini  adalah  mengenai  tempat  eksekusi pencambukan.  Ini  penting  karena  peraturan  Gubernur  Aceh    Nomor  5  Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat  yang  di  antara  pasalnya menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara  wilayah Aceh. Dari sudut  pandang  norma  peraturan  perundangan,  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Hukum  Acara Jinayat  melarang  anak-anak menghadiri eksekusi cambuk  (Pasal  262  ayat  [2]).  Dalam  praktiknya,    eksekusi  cambuk  di  Aceh lebih  banyak  dilakukan  di  tempat  umum  terbuka,  terutama  di  halaman  masjid pada  hari  Jumat.  Tujuannya  adalah  agar  eksekusi  itu  dapat  disaksikan  oleh banyak orang yaitu jamaah salat Jumat.  Karena itu, kehadiran anak-anak masih sulit  dihindari  karena  tempat  yang  sangat  terbuka.  Jadi,  pelaksanaan  eksekusi selama ini sebetulnya bertentangan dengan Qanun Acara Jinayat.
Dari  sudut  akademik,  ada  dua  hal  yang  perlu  dikemukakan  di  sini. Pertama, orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh cenderung  menjadi  penonton  yang  seringkali    menyoraki  pelaku.  Ketika cambuk dilakukan di tempat terbuka tak terbatas atau di halaman masjid, sering sekali    terpidana  disoraki  bahkan  dicaci  maki  oleh  pengunjung  yang  sangat ramai.  Dalam  beberapa  kasus,  algojo  bertindak  di  luar  prosedur  karena terpengaruh  sorakan  dan  desakan  penonton.  Padahal,  kehadiran  seseorang dalam  prosesi  cambuk  bertujuan  untuk  menjadi  saksi,  dan  mendapatkan pelajaran  (tadabbur)  agar  dapat  menghindarkan  diri  dari  segala  bentuk kemungkaran  (QS.  Ali  Imran:  191).  Orang-orang  yang  menyaksikan  prosesi cambuk  dengan  tujuan  tersebut  akan  berlinang  air  mata,  takut  kepada  Allah Swt, dan semakin konsisten untuk menjaga diri dari kemungkaran. Karena itu, kehadiran  pengunjung  dalam  prosesi  cambuk  bukanlah  untuk  menghina,  dan mencaci-maki pelaku kemungkaran yang dieksekusi. Sebaliknya, mereka harus mendoakan terpidana karena dia sedang menjalani prosesi pertobatan.
Orang-orang yang hadir pada eksekusi cambuk di tempat terbuka tanpa batas  dapat  merekam  kejadian  tersebut  secara  bebas  dengan  berbagai  alat perekam.  Petugas  tidak  dapat  mengontrol  orang  yang  hadir  untuk  tidak merekamnya. Padahal, perekaman eksekusi cambuk akan berakibat pencemaran nama  baik  terpidana  karena  foto  atau  videonya  tetap  beredar  di  dunia  maya, padahal ia sudah menjalani hukuman. Daklam hukum Islam, orang yang sudah menjalani  `uqubat  cambuk  itu  sebetulnya  sudah  bersih  dari  kesalahannya. Dengan  perekaman,  dikhawatirkan  nama  baiknya  akan  dicemarkan  lagi, padahal  ia  sudah  menjalani  hukuman  pembersihan  diri  beberapa  tahun sebelumnya.  Penayangan foto atau video seperti itu sama dengan pembunuhan karakter.  Dalam  hukum  Islam,  penghukuman  adalah  sebuah  sarana  untuk
pertobatan. Adanya sanksi yang diberikan Allah Swt dalam setiap pelanggaran, pada  dasarnya  dapat  menjadi  medium  tobat  bagi  pelaku.  Allah  Swt  sangat menginginkan hamba-Nya untuk bertobat dari setiap kesalahan  yang diperbuat (QS. At-Tahrim:  8). Allah Swt memiliki sifat  Ghafur,  yakni  siap mengampuni dosa hambaNya yang bertobat (QS. Ghafir: 3, 7-9).
Selain  itu,  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  orang    yang  sudah  selesai menjalani  hukuman  cambuk  dan  keluarganya  cenderung  mendapatkan perlakuan  yang  diskriminatif.  Ini  merupakan  bagian  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Dalam  Islam,  seorang  muslim  pelaku  kejahatan  yang  sudah  bertobat kembali  ke  asal  kehidupannya;  bersih  dari  segala  dosa,  apalagi  keluarganya yang  tidak  ikut  melakukan  kejahatan.  Pelabelan  sebagai  “keluarga  terhukum cambuk”  menyebabkan  keluarga  tersebut  tersisih  dari  masyarakat  sehingga secara psikis ia terganggu.
Jika dilihat dari Qanun Acara Jinayat, tidak ada perintah bahwa eksekusi cambuk  dilakukan  di  halaman  masjid.  Qanun  hanya  menyebut:    “‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”  (Pasal  262  ayat  [1]).  Dalam  al-Qur'an  dan  hadis  pun  tidak  disebutkan bahwa pencambukan harus dilakukan di depan orang yang sangat ramai, lebih- lebih lagi di  halaman masjid.
Berkaitan  dengan  jumlah  orang  yang  menghadiri  pencambukan,  para ulama  berbeda  pendapat.  Kalangan  Hanafiah  menyatakan  bahwa  hukuman cambuk  harus  dilakukan  di  tengah-tengah  manusia,  didasarkan  pada  firman Allah  dalam  surat  an-Nur:  2: Hendaklah  pencambukan  itu  disaksikan  oleh sekelompok  (taifah)  orang  mukmin, karena  tujuan  penghukuman  itu  adalah pencegahan  agar  orang  lain  tidak  mencontohnya.  Syafi`iah  dan  Malikiah menyebutkan  dianjurkan  dihadiri  oleh  banyak  orang,  sekurang-kurangnya  4 (empat) orang (al-(Zuḥaylī, 2010: 812). ʻAwdah menyatakan bahwa para ulama berbeda  pendapat  dalam  menafsirkan  kata “tāifah” (segolongan)  dalam  ayat tersebut.  Sebagian  menafsirkannya  2  (dua)  orang  yaitu  satu  orang  yang menghadiri  dan  satu  orang  yang  mencambuknya.  Sebagian  yang  lain menyatakan  bahwa “tāifah” bermakna  dua  orang  selain  yang  melaksanakan pencambukan.  Ada  juga  yang  berpendapat  empat  orang  atau  sepuluh  orang (ʻAwdah, 1994: 445).
Dalam Aḥkām al-Qur’ān Ibnu `Arabi (Jaṣṣāṣ, 1992: 106) dikemukakan, ulama  berbeda  pendapat  tentang  yang  dimaksud  dengan taifah .  Ibrahim menyebutnya  cukup  1  orang;  menurut  Atha  sekurang-kurangnya  2  orang;  ada yang  menyatakan  minimal  3  orang;  menurut  `Ikrimah  paling  kurang  4  orang. Kebolehan    1  orang  didasarkan  pada  keizinan  menerima  kesaksian  1  orang. Menurut  Ibnu  `Arabi,  sebaiknya  lebih  banyak  orang  untuk  mencapai  tujuan tadabbur  (‘Arabi,  1984:  335-336).  Al-Qurṭubī  yang  mengutip  Naṣr  bin `Alqamah  menyebutkan  bahwa  kehadiran  orang  untuk  menyaksikan  eksekusi cambuk  adalah  untuk  berdoa  kepada  Allah  agar  kedua  pelaku  diberikan  tobat
dan rahmat (Qurṭubī, 2006).  Jadi, dari sudut pandang pengertian bahasa, makna tāifah (kelompok) tidak tunggal; dapat bermakna hanya satu orang. Pemaknaan tāifah dengan  banyak  orang  lebih  dipengaruhi  oleh  pemikiran  tujuan penghukuman  yaitu  agar tāifah yang  hadir  mendapatkan  pelajaran  dari peristiwa tersebut.  Dengan demikian, jumlah orang  yang hadir dalam eksekusi cambuk sebetulnya adalah hasil ijtihad ulama, bukan bagian dari wahyu.
Berkaitan  dengan  tempat,  Jumhur  ulama,  Hanafiah,  Syafi`iah,    dan Hanabilah  melarang  hukuman  dilakukan  di  masjid  (al-Zuḥaylī,  2010:  812), didasarkan  pada  hadis  Nabi: janganlah  dilaksanakan  hudud/hukuman  di masjid-masjid (HR.  Tirmizi).  Menurut  Jumhur,  memuliakan  masjid  adalah wajib.    Karena  itulah  dilarang  untuk  menghunus  pedang  di  masjid.  Selain  itu bisa  jadi  akan  keluar  najis  dari  tubuh  terhukum  yang  dapat  mengotori  masjid (al-Zuḥaylī, 2010: 813).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  dari  sudut  pandang normatif  dan  akademik,  pemindahan  pelaksanaan  cambuk  dari  tempat  terbuka umum  ke  tempat  terbuka  terbatas  yaitu  lembaga  pemasyarakatan  sebetulnya lebih  tepat.  Dari  sudut  pandang  perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana  pun pemindahan  tersebut  lebih  tepat.  Masalah  psikologis  yang  dihadapi  keluarga terpidana  karena  sikap  orang  yang  menghadiri  pencambukan  di  tempat  umum terbuka dapat diminimalisir.
Jadi, pelaksanaan eksekusi cambuk di tempat terbuka terbatas seperti di rumah  tahanan/penjara/lembaga  pemasyarakatan  yang  dihadiri  oleh  orang- orang  yang  sudah  memenuhi  syarat  dan  telah  melalui  prosedur  tertentu  lebih maslahat  bagi  keluarga  terpidana.  Namun  demikian,  kebijakan  ini  jangan sampai  tertutup  dari  pengawasan  publik  yang  akhirnya  mengakibatkan  rentan terhadap abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) . Dari penjelasan di atas, secara  lebih  teknis,  untuk  memberikan  perlindungan  keluarga  terpidana,  ada beberapa hal yang harus dilakukan.
1. Perlindungan  psikis  adalah  upaya  agar  keluarga  terpidana  tidak mendapatkan  stigma  negatif  dari  masyarakat  karena  anggota keluarganya  menjadi  terpidana  cambuk.  Perlindungan  ini  dapat dilakukan  melalui  sosialisasi  Qanun  Hukum  Jinayat  di  berbagai media  dan    pelaksanaan  eksekusi  cambuk  sendiri.  “Sambutan khusus”    (misalnya peusijuek) dan  baik  dari  masyarakat  kepada warga yang sudah selesai dieksekusi cambuk dapat menjadi sebuah contoh sederhana.
2. Qanun  Hukum  Jinayat  perlu  direvisi  untuk  memberikan  peluang kepada  hakim  Mahkamah  Syar`iyah    untuk  membuat  putusan gabungan antara cambuk, penjara, dan denda.
3. Dilakukan  pembinaan  khusus  dalam  waktu  tertentu  bagi  pelaku jarimah  pasca  eksekusi  cambuk.  Selain  itu,  jika  mengacu  pada hadis-hadis  Nabi  tentang  tanggung  jawab  negara,  maka  sangat
mungkin  adanya  dana  kompensasi  bagi  keluarga  terpidana.  Untuk ini diperlukan sarana dan prasarana  yang didasarkan pada regulasi khusus, paling kurang peraturan gubernur
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  perlindungan keluarga terpidana dalam hukuman cambuk di Aceh sudah memenuhi sebagian bentuk  perlindungan  yaitu  perlindungan  fisik  berupa  kepastian  keberlanjutan nafkah. Namun demikian, untuk perlindungan rohani dan sosial tampak belum diperhatikan. Padahal dampak psikis dan sosial hukuman cambuk sebagaimana dikemukakan di atas dapat disebut sangat rentan terjadi.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  hal  penting  tentang  konsep  perlindungan  keluarga terpidana. Pertama, dalam ranah ilmu hukum, perlindungan keluarga terpidana belum  mendapat  pengaturan  yang  memadai  dalam  peraturan  perundangan. Walaupun prinsip  hukum  pidana adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, namun  orientasi  penghukuman  masih  lebih  berat  pada  pelaku  daripada  pada korban,  apalagi  pada  keluarga  pelaku.  Dengan  kata  lain,  tujuan  penghukuman lebih  berorientasi  ke  belakang  (pada  perbuatan  pelaku)  daripada  ke  depan (akibat  perbuatan  pelaku).  Peraturan  perundangan  di  Indonesia  terkait  dengan pemidanaan, sedikit  sekali  yang mengarah kepada adanya pertimbangan  untuk perlindungan  keluarga  pelaku.  Kalaupun  ada,  hal  itu  tidak  jelas  terungkap dalam kata atau kalimat yang jelas; hanya dapat “diterjemahkan” dari pasal atau ayat tertentu. Memang tidak dipungkiri telah munculnya sejumlah konsep yang mengorientasikan  hukum  pidana  ke  tujuan  penghukuman  yang  lebih “manusiawi”, diarahkan kepada pelaku dan korban, serta masyarakat, misalnya konsep ADR (Alternative Despute Resolution), Restorative Justice, dan hukum progresif. Namun demikian, tampaknya perlu waktu lama untuk menjadikannya sebagai konsep yang siap digunakan.
Kedua, berbeda  dengan  ilmu  hukum,  hukum  Islam  tampak  lebih  jelas dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  keluarga,  termasuk  keluarga pelaku/terpidana.  Konsep  dasar  perlindungan  terhadap  keluarga  dimaksud berangkat  dari  tujuan  utama  pensyariatan  Islam  yaitu raḥmatan  li  al-ālamīn, lalu lebih terinci dalam konsep maqāṣid al-syarī`ah (tujuan pensyariatan) yaitu melestarikan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Tujuan sebagai raḥmatan li  al-ālamīn ini  akan  lebih  terealisasi  lagi  setelah  ditemukan maqāṣid  al- syarī`ah yang  lain  yaitu  pelestarian  masyarakat  dan  lingkungan.  Konsep perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana  dapat  dimasukkan  ke  bawah pelestarian ke lima maqāṣid al-syarī`ah tersebut,  khususnya ranah pelestarian keturunan (ḥifẓ al-nasl) . Ketiga, sebagai  aplikasi  dari ḥifẓ  al-nasl, hukum  Islam  telah mengandung  norma-norma  perlindungan  terhadap  keluarga  terpidana.  Hukum Islam  berpegang  pada  karakteristik  bahwa  dosa  seseorang  tidak  dapat
ditanggung  oleh  orang  lain;  begitu  juga  kesalahan  seseorang  tidak  boleh membuat  orang  lain  menanggung  akibatnya.  Hal  ini  telah  dipraktikkan  Nabi Muhammad  misalnya  dalam  menunda  eksekusi  hukuman  mati  bagi  terpidana perempuan  sampai  anak  yang  dikandungnya  lahir,  disusui  secara  sempurna, dapat makan sendiri, dan dipastikan mendapatkan jaminan pemeliharaan.
Kempat, terkait  pemberlakuan  hukuman  cambuk  di  Aceh,  dapat dibuktikan  bahwa  kelebihan  hukuman  cambuk  dibanding  dengan  kelemahan hukuman penjara saat ini menjadikan hukuman cambuk dapat menjadi alternatif bagi  perlindungan  keluarga  terpidana.  Masyarakat—terutama  yang  menjadi pelaku atau keluarganya—merasakan hukuman cambuk lebih memanusiawikan mereka daripada hukuman penjara. Namun demikian, pemisahan konsep hudud dengan takzir di wilayah pelaksanaan Qanun Jinayat belum tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū  al-A`lā  al-Mawdūdī.  (1995). Kejamkah  Hukum  Islam,  terjemahan  A.M. Basamalah . Gema Insani Press. Al-Syatibi. (1999). al-Muwafaqat Fil al- Ushul Al-Syar’iah . Dar El-Marefah. Al Yasa’ Abubakar. (2005). Sekilas Syari’at Islam di Aceh . Dinas Syariat Islam Aceh. Al  Yasa’  Abubakar.  (2013). Penerapan  Syari’at  Islam  di  Aceh  Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa . Dinas Syari’at Islam. Al Yasa Abubakar. (2012). Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih . IAIN Ar-Raniry.
Andi Hamzah. (1994). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Anton  Widyanto.  (2014). Kontekstualisasi  Hukuman  bagi  Pelaku  Tindak Pidana Zina di Aceh . IAIN Ar-Raniry.
Ayat lain yang dapat dijadikan rujukan adalah surat al-An`am: 164, Isra’: 15, Fāṭir: 18, al-Zumar:7, dan aṭ-Ṭūr: 21 ). Barda  Nawawi  Arief.  (1997). Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Bismar Siregar. (1980). Tentang Pemberian Pidana .
Broto,  A.  W.  (2007).  Problematikan  dan  Prospek  Perlindungan  Saksi  dan
Korban di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justisia , 25 (1).
Debra Long dan Nicolas Boeglin Naumovic. (2007). Protokol Opsional Untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat
Manusia . ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Gabriela  K.  Kaawoan.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Terdakwa  dan
Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Lex
Administratum , 5 (1). Hanafi, A. (1967). Asas-asas Hukum Pidana Islam . Bulan Bintang.
Harsono. (1985). Sistem Baru Pemidanaan Narapidana . Djambatan. Hazairin. (1981). Tujuh Serangkai tentang Hukum . Bina Aksara. ʻAbd al-Qadīr ʻAwdah. (1994). al-Tashrīʻ al-Jinā’ī al-Islāmī, juz I . Mu’assasah al-Risālah.
ʻAbd  al-Qādir  ʻAwdah.  (2007). Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam .  Kharisma Ilmu. Ibn  Qayyim  al-Jawziyyah.  (2006). I`lām  al-Muwaqqi`in  `an  Rabb  al-`Ᾱlamīn . Dār al-Fikr. Ibnu ‘Arabi. (1984). Aḥkām al-Qur’ān . Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Iin Ratna Sumirat. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender Dan Anak ,
3 (1). Islam,  D.  S.  (2015). Hukum  Jinayat  dan  Hukum  Acara  Jinayat .  Dinas  Syariat Islam Aceh.
Jaṣṣāṣ. (1992). Aḥkām al-Qur’ān, juz 6, tahkik Muhammad al-Sādiq Tamḥāwī . Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī.
Juhaya S. Pradja. (1995). Filsafat Hukum Islam . Yayasan Piara. Libby Sin Lae Loe,  dkk. (2011). Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga . Rumah Perempuan.
Mediasa  Ablisar.  (2014).  Relevansi  Hukuman  Cambuk  sebagai  Salah  sAtu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (2). Muhammad  Amin.  (2019). Efektivitas  Hukuman  Cambuk  dalam  Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie . UIN Ar-Raniry.
Muhammad  Basyir.  (2015). Uqubat  Cambuk  terhadap  Pelaku  Khalwat: Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar`iyah  Langsa  Nomor  Perkara 10/JN2012/MS-Lgs 2015 . UIN Ar-Raniry.
Muslim  Zainuddin/dkk.  (2011). Problematika  Hukuman  Cambuk  di  Aceh . Dinas Syari’at Islam.
Natangsa Surbakti. (2010). Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Jurnal Hukum , 17 (3). Pramesti, T. J. A. (2013). Penggunaan ‘atau’ dalam Penentuan Sanksi Pidana . http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb05211cb47/penggunaan- ‘atau’-dalam-penentuan-sanksi-pidana
QS. Ar-Rahman: 7-9 ). Qurṭubī. (2006). Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz 15, . Mu’assasah al-Risālah. Ridwansyah.  (2012). Penghukuman  dan  Perlindungan  HAM  dalam  Hukum Pidana Islam . IAIN Ar-Raniry.
Rusydi  Ali  Muhammad. (2003). Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi  dan Implementasi Menuju  Pelaksanaan Hukum Islam di  Nanggroe Aceh Darussalam . Logos Wacana Ilmu.
Sianturi.  (1983). Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya .  Alumni  AHM- PTHM. Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar . PT Raja Grafindo Persada. Sudrajat,  T.  (2011).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak
Asasi Manusia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 13 (54).
Syahdan. (2015). Eksistensi hukum cambuk analisis . http://sahdansyahpjaya.blogspot.co.id/2014/10/eksistensi-hukum-cambuk-
analisis-dari.html Syahrizal Abbas. (2015). Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh . Naskah Aceh. Tongat.  (2004). Pidana  Seumur  Hidup  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  di Indonesia . UMM Press. Wahbah  al-Zuḥaylī.  (2010). Mawsūʻah  al-Fiqh  al-Islāmī  wa  al-Qaḍāyā  al- Muʻāṣirah . Dār al-Fikri.
Wahyudhi,  D.  (2014).  Keseimbangan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku dan  Korban  Tindak  Pidana  dalam  Kerangka  Restorative  Justice. Majalah
Hukum Forum Akademik , 25 (1). Yessi  Aswita.  (2007). Konsepsi  Penjara  dalam  Pemikiran  Hazairin  dan Relevansinya  dengan  Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh .  IAIN  Ar-Raniry Banda Aceh.