KERANGKA ADVOKASI  KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN  NARKOTIKA PADA GENERASI MUDA (MODEL INTERVENSI PROGRAM MELALUI KURIKULUM UNTUK KELOMPOK MAHASISWA DI KOTA BENGKULU)
Oleh :
Fuji Dhamarjanty 1) , Alexsander 2) *, Harmiati 3) , Dodo Sutardi 2) ,
Budiman Sakti 2) , Bobby Mandala Putra 3) , Ariyanto 1) , Nuche Marloanto 1) *Correspondence Email: Alexsanderhasyim@yahoo.com
1) Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
2) Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazarin, SH
3) Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazarin, SH

## ABSTRACT
The research aims to answer the problem of the conditions, problems, and objectives of the drug  abuse  prevention  policy  among  students  in  the  city  of  Bengkulu.  The  framework adopted  by  the  program  advocacy  model  consists  of  activities;  mapping  conditions  and constraints, looking for leverage points, and developing accepted policy objectives (Young and  Quinn,  2012).  The  exploratory  qualitative  research  method  is  a  phenomenological approach.  The  unit  of  analysis  is  a  group  of  students,  lecturers,  policy  practitioners (Provincial  BNN,  counselors,  rehabilitants,  police,)  and  the  community.  Research informants were taken as many as 25 people. The research was carried out in September- October 2022 in Bengkulu by collecting data through FGDs. Interview and literature study. Triangulation  (source,  time,  actors)  was  carried  out  to  test  the  validity-reliability  of  the data and data analysis was carried out in an interactive process.  The results of the study show  that  micro-policy  support  will  be  provided  by  universities  such  as  constructing  an education/teaching  program  that  can  leverage  the  success  of  the  Movement  to  Prevent Narcotics Abuse among College Students. The implication is social policy where the anti- drug  education  policy  model  needs  to  be  implemented  in  the  movement  to  prevent  drug abuse
Keywords: leverage, health policy, curriculum, decriminalization

## A. Pendahuluan
Indonesia berubah dari ‘ negara  transit ’  menjadi  ‘ negara tujuan’ perdagangan  gelap  narkotika (Herindrasti, 2018). Penelitian Suyatna  (2018)  menunjukkan  bahwa anak-anak, remaja,  dan dewasa telah menjadi  produsen,  konsumen,  dan pengedar  pada  tiga  puluh  empat provinsi. Kasus narkotika menunjukkan  perkembangan  jumlah pengguna  dan  jenis  narkotika  yang semakin mengkhawatirkan. Data Badan Narkotika Nasional menggambarkan prevalensi pengguna  narkotika  tahun  2021 sebanyak  4.928.616  (1,95%)  atau meningkat 0,15% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 4.534.744(1,80%).  Sementara  dalam rentang  waktu  10  tahun  terakhir menurut
Gunawan,Ricky;dkk(2021)perkemba ngan  penggunaan  jenis  narkotika opioid  meningkat  menjadi    34,5%, kokaina (27%) dan ganja (8,5%)
Kebijakan pengendalian narkotika dan dampaknya merupakan isu hangat yang dipertanyakan publik (Trace,  2012;    Lai,  2015;  Meacher,
2019).  Laporan  mengindikasikan kegagalan  kebijakan  pelarangan  dan kriminalisasi narkotika karena pelanggaran  hak  azazi  atas  nama hukum  ternyata  tidak  mengurangi jumlah  kasus  narkotika  (GCDP, 2016). Re-inventing kebijakan pengendalian penyalah-gunaan narkotika disebabkan oleh ; peningkatan kasus narkotika, banyaknya korban represif kriminalisasi narkotika, dan peningkatan  anggaran  rehabilitasi pecandu serta penjara untuk narapidana  narkotika  (Lai,  2015).
Kebijakan
penanggulangan
penyalah-gunaan
narkotika menimbulkan peningkatan korban represif kriminalisasi narkotika. Indonesia  menerapkan  hukuman  mati kepada  terpidana  pengedar  narkotika sebagai  sikap  tegas  untuk  para  pelaku kriminal yang merugikan banyak orang dan menyebabkan bencana kemanusiaan  pada  bulan  Mei  2015 (Herindrasti, 2018). Walaupun demikian, beberapa kalangan menganggap penerapan tersebut merupakan  upaya  punitif    yang mencerminkan  arah  kebijakan  yang berbanding  terbalik  dengan  kebijakan Negara Asean seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura (Lai, 2015) Kebijakan narkotika seharusnya mengandung keseimbangan antara
demand  reduction,  supply  reduction ,
dan harm  reduction (Fransiska,  2019). Keseimbangan tersebut mengindikasikan pentingnya usaha mengadvokasi  dan  mengembangkan kebijakan deskriminilisasi penyalahgunaan  narkotika.  Advokasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara masif dengan melibatkan  actor  non-elite  (Baker,
McCann  and  Temenos,  2020).  Dengan demikian, model pemberantasan penyalahgunaan narkotika sudah saatnya mengedepankan aspek kemanusiaan dimana pendekatan pencegahan  penyalahgunaan  narkoba secara  meluas  menjadi  salah  satu pilihan yang rasional(Ritter, 2022) Role model pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat
dilaksanakan  salah  satunya  melalui lembaga  pendidikan  (Harirah,  2015).
Hal ini diperkuat dengan data prevalensi penggunaan narkotika
berdasarkan  wilayah  dan  kelompok
umur  dari  Pusat  Penelitian  Data  dan Informasi BNN( 2022) yang menunjukkan peningkatan prevalensi pengguna  narkotika  untuk  rentang
umur 15-24 tahun  yang relative berada dalam  masa  pendidikan.  Adapun  tabel yang  menunjukkan  prevalensi  tersebut disajikan berikut :.
Tabel 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Terakhir
Pakai Tahun  2019-2021 Berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Tinggal (%) No Kelompok Umur Desa Kota Total 2019 2021 2019 2021 2019 2021 1 15-24 Tahun 0,80 1,83 1,50 1,89 1,30 1,87 2 25-49 Tahun 2,50 1,61 2,30 2,34 2,40 2,02 3 50-64 Tahun 0,30 1,38 1,40 2,30 1,00 1,88 4 Total 1,70 1,61 1,90 2,23 1,80 1,95 Sumber : Puslitdatin, BNN (2022) Tabel 1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan  Narkoba  Setahun Terakhir  Pakai  Tahun  2019-  2021 Berdasarkan  Kelompok  Umur  dan Tempat  Tinggal  (%)  menunjukan peningkatan  penggunaan  narkoba pada  usia  15-24  tahun  sebesar  0,57 pada tahun 2021. Pada usia pendidikan  tersebut  penyalahgunaan narkotika akan mengganggu konsentrasi  belajar  dan  kondisi keuangan  (Sinjar,  Arafah;  Sahuri, 2021). Lebih parah lagi penyalahgunaan narkoba akan mengancam  kesehatan  bahkan  jiwa mereka  (Mintawati  and  Budiman,
2021).  Dengan  harapan  hidup  yang masih  panjang,  maka  rentang  waktu penyalahgunaan narkotika pada
kalangan usia ini memiliki probabilitas  waktu  yang  panjang pula. Untuk itu, advokasi pemberantasan penyalahgunaan Narkotika  pada  kelompok  usia  ini sangat  penting  dilakukan  supaya mencegah  mereka  terjerumus  serta mengorbankan  masa  depan  dan harapan hidup yang masih panjang.
Mahasiswa  menjadi  fokus program  mengingat  rentang  usia
mereka  masuk  diantara  kelompok  15-
24 tahun. Kelompok dengan kerentanan  resiko  terpapar  karena dinamika pergaulan yang tinggi, problem  jati  diri,  jauh  dari  orang  tua dan  keluarga,  dan  tekanan  aktivitas pendidikan.  Riset  kebijakan  terkait penyusunan aksi pencegahan penyalah- gunaan  narkotika  secara  massif  dan berkelanjutan  di  kalangan  mahasiswa juga penting dilakukan karena kelangkaan riset sejenis Artikel ini memuat hasil penelitian yang menjawab permasalahan    bagaimana  kondisi, permasalahan, dan sasaran dari kebijakan pencegahan penyalah-gunaan Narkoba  pada  kalangan  mahasiswa  di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan  pada  September  2022  di kampus  Universitas  Prof  Dr.  Hazairin, SH  Bengkulu.  Riset  kebijakan  ini diselenggarakan dengan tujuan merumuskan instrument untuk
menganalisis  persepsi,  kondisi  dan hambatan,  titik  ungkit  dan  sasaran dalam  rangka  mengadvokasi  kebijakan pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika di  kalangan  generasi  muda  khususnya mahasiswa.
Uraian artikel ini dimulai  dari  pendahuluan,  literature riview, metode, hasil dan pembahasan, dan
kesimpulan.
Pendahuluan terdiri atas latar belakang permasalahan, urgensi penelitian,  perumusan  masalah  dan tujuan.  Literatur  riview  terdiri  dari tinjauan teori dan kerangka
pemikiran.  Metode  penelitian  terdiri atas  jenis  dan  desain  penelitian, instrument,  unit  analisis  dan  teknik analisis  data.  Hasil  dan  pembahasan terdiri  atas  data  dan  analisis  data. Serta  penutup  yang  terdiri  dari kesimpulan dan implikasi.

## B. Metode Penelitian
Desain  penelitian  ini  bersifat kualitatif eksploratif dengan pendekatan fenomenologis.
Pendekatan  ini  diterapkan  karena tujuan  penelitian  untuk  memahami kondisi,  hambatan,dan  mencari  titik ungkit  dalam  rangka  pencegahan penyalah-gunaan  narkotika  melalui dekripsi fenomena yang ada (Creswell  and  Creswell,  2018).  Unit
analisis  yaitu  kelompok  dimana
informan penelitian terdiri dari mahasiswa(15 orang), dosen (5 orang), pimpinan  fakultas(2  orang),  aparatur Badan  Narkotika  Nasiona(5  orang), Konselor(2 orang), dan  pihak medis (2 orang).  Pengumpulan  data  primer dilaksanakan dengan metode wawancara. Model wawancara mendalam dan Focus Group Discussion dikembangkan dalam rangka  mendapatkan  data  deskriptif. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan  melalui    model  studi dokumentasi  dari  pusat  data  elektronik dan  website  resmi.  Intrumen  yang dikembangkan didasarkan pada
kerangka  pikir  advokasi  kebijakan  dari Kim&Roh    dan  Young&Quinn(2012).
Validitas dan realibilitas data diperoleh melalui  proses  triangulasi.  Dimana triangulasi
data dilaksanakan
bedasarkan  sumber,  waktu,  pelaku. Analisis  data  dilakukan  secara  induktif dengan  mengacu  pada  model  analisis interaktif  (Miles  and  A.  Huberman, 1994) yaitu :
Sumber : Miles&Huberman(1994)
Gambar 1. Analisis Data Interaktif
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan data penggunaan narkotika  secara  persentase(%)  pada kelompok umur 15-24 tahun meningkat  dari  1,30(2019)  menjadi 1,87(2021).  Hal  ini  menunjukkan trend meningkat sebesar 0,57.
Berdasarkan  temuan  data  Indonesia Drugs  Reports(BNN,  2022),  sumber perolehan  narkoba  terbesar  didapatkan dari teman. Selengkapnya data tersebut disajikan histogram sebagai berikut :
Grafik 1. Sumber Perolehan Narkotika
Sumber : Indonesia Drugs Reports(2022), elaborasi
Potensi untuk mengenal pertama  dan  menggunakan  pertama kali  adalah  teman  (peers)  sebesar 88,4%.  Jaringan  pertemanan  dalam berbagai bentuknya merupakan potensi  kerawanan  dalam  peredaran narkotika. Dinamika  yang tinggi  dan hasrat  mencoba  hal  baru  membuat peredaran  narkotika  marak  dalam jaringan pertemanan kawula muda.
Berdasarkan  survey  prevalensi penggunaan  Narkotika  tahun  2021, beberapa tempat dipilih untuk menggunakan narkotika. Tempat tersebut  dapat  berupa  arrama/tempat  k os,  rumah  kosong,  café/bar,  gang/jalan sempit,  tempat  kerja  dan  lain-lain. Gambaran tenpat yang sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika secara illegal disajika sebagaimana histogram berikut : Grafik 2. Hasil Survey Tempat Penyalah-gunaan Narkotika 88,4 0,1 0,1 0,2 0,5 1,7 7,9 0 0,9 0 20 40 60 80 100 Teman Pacar Saudara(kakak/adik) Orang tua Pasangan Bandar/Pengedar/Kurir Apotek Oknum petugas Lainnya %
Sumber : Indonesia Drugs Reports(2022), elaborasi Hasil  suvey  prevalensi  menunjukkan asrama/kos/kontrakan merupakan tempat  terbanyak  dijadikan  lokasi penyalah-gunaan narkotika(60,3), menyusul tempat hiburan malam(29,6), dan gang/lorong(24,8) Indikasi  permasalahan  jelas
merujuk  pada  golongan  mahasiswa sebagai  kelompok  rentan  karena mereka  umumnya  berada  pada  usia maksimal 24 tahun, mereka memiliki dinamika pergaulan  yang intens, dan kelompok  ini  banyak  yang  tinggal  di asrama/kontrakan atau kos. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika masih perlu ditingkatkan  di  Provinsi  Bengkulu dengan  indikasi  minimnya  kegiatan dan  peserta  yang  terlibat  dalam kegiatan  Komunikasi,  Informasi  dan Edukasi(KIE), Data Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika  disajikan pada tabel berikut :
Tabel 1, kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tahun 2021
60,3 34,5 9,2 20,3 8,3 2,9 0,8 13,6 29,6 24,8 22,4 1,8 0,3 10,5 10,5 0 20 40 60 80 Asrama/Kos/Kontrakan Toilet Umum Lingkungan… Terminal/Pelabuhan/Ban… Tempat Hiburan Malam Taman/Kebun/Pantai Tempat Game Online Lainnya INDEKS PERSENTASE LO K AS I PEN N G UN AAN N ARK O TIK A % Expon. (%)
Sumber : Indonesia Drugs Reports (2022) Tabel  1  menunjukkan  jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk  Komunikasi,  Informasi  dan Edukasi(KIE).  Jawa  timur,  Sumatera Utara,  dan  Jawa  tengah  merupakan tiga provinsi yang banyak menyelenggarakan KIE dengan
jumlah peserta terbanyak pula.
Bengkulu  melaksanakan  38  kegiatan KIE  dengan  peserta  sebanyak  5374 orang. Hasil olah data dalam histogram menunjukkan keunikan dimana  Sumatera  Utara  dan  Bengkulu menunjukkan  titik  axis  yang  lebih tinggi  dari  garis  jumlah  kegiatan.  Titik jumlah peserta berada di atas melampaui jumlah kegiatan ditunjukkan sebagaimana berikut :
Grafik.3. Jumlah Program Kegiatan Pencegahan Penyalah-gunaan
Narkotika tahun 2021
Provinsi Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta Jawa Timur 213 17045 Sumatera Utara 183 24740 Jawa Tengah 168 12670 Kalimantan Selatan 104 4860 Jawa Barat 94 7006 Riau 93 5604 Nusa Tenggara Barat 92 7844 DI Yogyakarta 86 5458 Sulawesi Selatan 85 4604 Sulawesi Tenggara 68 2402 Bangka Belitung 63 4026 Bali 61 3017 Lampung 60 3738 DKI Jakarta 58 6864 Kalimantan Barat 51 4373 Kalimantan Utara 46 2222 Aceh 45 4393 Sulawesi Tengah 40 2242 Bengkulu 38 5374 sulawesi utara 33 1201 Banten 32 2596 Kepulauan Riau 30 1812 Sumatera Selatan 30 2060 Maluku Utara 25 777 Papua Barat 20 1477 Papua 19 864 Kalimantan Timur 18 2088 sumatera Barat 11 800 Jambi 8 344 Gorontalo 7 790 Nusa Tenggara Timur 5 647 Sulawesi Barat 5 171 Kalimantan Tengah 1 0 Maluku 1 35
Sumber : Indonesia Drugs Reports(2022), elaborasi
Histogram menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi terhadap  program  KIE.  Hal  ini dimungkinkan  karena  program  KIE yang menarik, antusiasme dan keyakinan  masyarakat  yang  tinggi, atau juga keberhasilan aparatur BNN setempat dalam
meningkatkan dukungan.  Dengan  demikian  apapun itu,  Sumatera  Utara  dan  Bengkulu seharusnya  lebih  meningkatkan  lagi aktivitas  terkait  program-program
KIE-nya. Focus Group Discussion yang  terdiri  dari  dosen,  konselor, pelaksana  program  KIE,  pelaksana
Program  P4GN,  pimpinan  fakultas yang  diselenggarakan  selama  3  hari bertujuan  mengumpulkan  data  terkait kondisi  dan  situasi  kondisi  mahasiswa dalam  rangka  advokasi  kebijakan pencegahan  penyalahgunaan  narkotika. Adapun FGD mendiskusikan ; pemetaan kondisi dan hambatan, mencari  titik  ungkit,  dan  menyusun sasaran  kebijakan  yang  diterima  oleh mahasiswa,  dosen,  pimpinan  fakultas, praktisi  dan  penggiat  anti  narkotika, BNN,  dan  masyarakat.  Gambar  2 menunjukkan  aktivitas  FGD  tahap  1 yang  bertujuan  mengumpulkan  data untuk menyusun kerangka advokasi.
24740 5374 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 50 100 150 200 250 Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta
Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2022
Gambar 3. Aktivitas Kolaborasi Focussed Group Discussion Tahap Kesatu
FGD  tahap  1  yang  dihadiri dua  belas  peserta  yang  terdiri  dari dosen, pimpinan fakultas, praktisi(konselor, rehabilitant, pelaksana  Program  P4GN,  psikolog diselenggarakan  tiga  hari.  Kerangka kerja yang dirumuskan dalam membentuk program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika  di  lingkungan  mahasiswa terdiri  atas  :  1)menyusun  dan mendiskusikan advocation  planning framework (APF) pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan  mahasiswa  dan  tujuan pembelajaran; 2) mendiskusikan
kerangka  tujuan  pembelajaran;  dan
3)  menyepakati  pelaksanaan  FGD
tahap 2
Hasil  FGD  menemukan  APF yang  terdiri  dari  penentuan  /  pemetaan kondisi  dan  hambatan,  mencari  titik ungkit, dan menyusun tujuan kebijakan yang diterima. Kemudian mengkonstruksi  model  pembelajaran terkait sikap, pengetahuan, dan psikomotorik. Adapun untuk
konstruksi  model  dilakukan  dengan melakukan  FGD/seminar  tahap  kedua dimana mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat  akan  lebih  meluas  terlibat untuk memberikan masukan.
Hasil FGD pertama dirumuskan dalam bentuk  gambar bagan  kerangka APF disajikan pada gambar 4  berikut :
Sumber : dokumentasi,2022 Gambar 4. Aktivitas Kolaborasi Focussed Group Discussion tahap kedua
FGD  tahap    kedua(28  Oktober 2022) bertujuan  mengumpulkan data persepsi  dan  respon  mahasiswa terhadap Program Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika di Kalangan  Mahasiswa.  Pelaksanaan FGD diikuti 227 peserta  yang terdiri dari  170  mahasiswa,  10  orang panelis, dan 3 orang narasumber. Topik FGD yaitu advokasi kebijakan pencegahan penyalah-gunaan narkotika di  kalangan  mahasiswa  dari  aspek pemetaah kondisi dan hambatan, mencari  titik  ungkit,  dan  menyusun tujuan dan sasaran kebijakan.
Dokumentasi  FGD  tahap  2  disajikan pada gambar 5 berikut ini :
Sumber : dokumentasi,2022 Gambar  5.  Aktivitas  Kolaborasi Focussed  Group  Discussion  tahap  kedua Hambatan dan kondisi implementasi  kebijakan  anti  narkoba yaitu  proses  tata  aturan  dan  system pengambilan  keputusan,  pemerintah yang  abai  dan  tidak  melindungi
kepentingan masyarakat, isu kebijakan  berbeda  dengan  agenda kebijakan,  kurangnya  pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan,  dan  kurangnya  data dalam pengambilan keputusan. Titik  ungkit  permasalahan dapat diidentifikasi melalui isu/permasalahan yang meraih perhatian  publik,  topic  pembahasan stakeholder  terkait,  dapat  mengubah perhatian  para  ahli,  menjadi  agenda pembahasan  pemerintah,  menjadi topik draft agenda kebijakan,
menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan.  Menyusun  tujuan  dan sasaran  kebijakan  terkait  dengan aspek  analisis  literature  terkini, solusi  baru  untuk  masalah  klasik, prospek dari program yang diusulkan,  dan  dukungan  individu dan  lembaga.    Kemudian  diskusi
merumuskan bentuk sikap,
pengetahuan  dan  keterampilan  yang terkait  dengan  pembelajaran  terkait materi  pencegahan  penyalah-gunaan narkotika.  Sikap  yang  dimaksud  yaitu ketahanan  diri,  kepekaan,  penghargaan terhadap kesehatan, kepedulian,
kepatuhan hukum dan ketaaatan beragama.  Pengetahuan  terdiri  dari aspek  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai narkotika, pendekatan pencegahan  narkotika  dan  kebijakan pemberantasan, dan rehabilitasi pecandu narkotika. Aspek  keterampilan    terkait permasalahan komunikasi, keterampilan analisis, membina hubungan  dan  kemandirian.  Tabulasi hasil  FGD  kedua  dirumuskan  dalam tabel 2 berikut ini : Teori Konsep Aspek Pemetaan Kondisi dan hambatan proses tata aturan dan sistem pengambilan keputusan(kebijakan) Hambatan Advokasi P4GN Pemerintah yang abai dan tidak melindungi kepentingan masyarakat pada mahasiswa isu kebijakan berbeda dengan agenda kebijakan yang dilakukan Advocation Planning kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan Framework kurangnya data dalam pengambilan keputusan Young&Quinn(2012) Mencari Titik Ungkit isu/permasalahan meraih perhatian publik Advokasi P4GN topik pembahasan stakeholder terkait pada mahasiswa dapat mengubah perhatian para ahli
menjadi pembahasan agenda pemerintah
menjadi topik dalam draft agenda legislatif menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan Menyusun tujuan analisis literatur terkini mengenai topik
dan opportunitas program solusi baru untuk masalah klasik prospek/kesempatan dari program yang diusulkan dukungan individual atau kelompok tertentu Taksonomi afektif ( sikap) Ketahanan diri untuk menolak semua kegiatan illegal terkait
Pembelajaran Narkotika dan prekursornya
Bloom(1956)
Ketahanan diri untuk menolak semua kegiatan illegal terkait Narkotika dan Prekursorrnya memiliki kepekaan terkait indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor Menghargai nilai kesehatan dan kebugaran dengan terhindar dari penyalah-gunaan narkotika
Memiliki Kepedulian
Kepatuhan hukum Ketaatan beragama Kognitif Mengetahui ,memahami, membedakan jenis, golongan dan akibat penyalah-gunaan narkotika Mengetahui, memahami, pendekatan pencegahan dan
pemberantasan narkorita Mengetahui,memahami, konteks pendekatan pencegahan dan pemberantasan Keterampilan Umum Komunikasi efektif Komunikasi efektif Keterampilan analisis Kemampuan membina hubungan antar manusia

## Sumber: Hasil FGD 2022
Diskusi Hambatan  dan Kondisi Implementasi Kebijakan Anti Narkoba Proses tata aturan dan system pengambilan keputusan sering menjadi membuat kelambanan bahkan keraguan dalam implementasi kebijakan Anti Narkotika. Walaupun UU No.9 tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi  Presiden  No.2  tahun  2022 tentang  Rencana  Aksi  Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan Narkotika  dan  Prekursornya  telah diimplementasikan ternyata beberapa daerah  masih  lamban  menindak- lanjutinya  dengan  beberapa  payung
hukum berupa Peraturan Daerah(temasuk yang terjadi di Provinsi  Bengkulu  saat  pengumpulan data  dilakukan).  Hal  ini  membuat gerakan masyarakat dalam mengantisipasi penyalah-gunaan narkotika belum sesuai dengan harapan kebijakan.  Selain  itu,  permasalahan system  pengambilan  keputusan  terkait pengerahan sumber daya dalam rangka implementasi program masih terkendala  aturan,  kepentingan,  dan prosedur birokrasi. Sehingga koordinasi terjadi saat ada permasalahan atau karena ada kegiatan/proyek saja.
Pemerintah  yang abai dan tidak melindungi  kepentingan  masyarakat. Hal  ini  terutama  terkait  deteksi  awal dan  pencegahan.  Koordinasi  dengan
Kementerian/Dinas Pendidikan belum dilaksanakan maksimal sehingga belum dirasakan ada upaya sungguh-sungguh, integral dan berkelanjutan untuk mengarus- utamakan program pencegahan penanggulangan narkotika. Faktanya, belum  ditemukan  materi  khusus perkuliahan  atau  pendidikan  terkait pencegahan  atau  adovaksi  gerakan anti  narkotika  lembaga  formal  di Provinsi Bengkulu(hingga saat pengumpulan  data).  Walaupun  hal itu  jelas  diamanatkan  oleh  Instruksi Presiden No.2 tahun 2022. Selain itu berbagai kelompok mahasiswa muda yang rentan perlu diperhatikan seperti  mahasiswa  dengan  kelompok bekerja, kelompok mahasiswa
dengan  hobi-hobi  khusus  seperti music,  pencinta  alam,  seni  dan drama.  Kondisi  mahasiswa  terkait keadaan keluarga, lingkungan tempat tinggal,  dan  orientasi  kelompok pertemanan  perlu  juga  diperhatikan dalam advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Isu kebijakan berbeda dengan  agenda  kebijakan  terkait dengan realita permasalahan narkotika disandingkan dengan kenyataan  kebijakan  yang  dibahas. Penyalah-gunaan  narkotika  lingkup mahasiswa terkait dengan :1) pengaruh  teman  dan  rasa  solidaritas antar  teman/genk/kelompok;2)  rasa ingin tahu dan ingin dihargai sebagai symbol individu dinamis/bergaul
atau dianggap lebih dalam
pergaulan;3)  memperbaiki  suasana hati  dan  rekreasi;4)  sumber  stamina untuk  aktivitas  dan  meningkatkan rasa  percaya  diri.  Isu  Penyalah- gunaan  narkotika  diawali  dengan tahapan-tahapan perkenalan,
mencoba  secara  berkelompok  dan akhirnya  terbentuk  kelompok.  Mereka yang biasa merokok dan mengkonsumsi minuman keras cenderung lebih mudah dan responsive terhadap pengartuh narkotika.Sementara,    advokasi  anti narkotika    biasanya  dilakukan  atau diikuti oleh kelompok mahasiswa/pemuda  yang hidup  teratur, rajin berolah raga, berasal dari lingkungan  dan  keluarga  yang  baik. Hal  ini  yang  kadang  membuat  isu kebijakan  tidak  dijawab  dengan  aksi kebijakan.
Kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman tentang permasalahan narkotika  dapat  disebabkan  minimnya akses  informasi  dan  atau  minimnya objek  yang  diinformasikan.  Selain  itu minimnya  kepedulian  terhadap  bahaya narkotika  menjadi  penyebab  beberapa kelompok  muda  untuk  meningkatkan pemahaman mengenai narkotika. Apapun  itu,  kurangnya  pengetahuan dan  pemahaman  mengenai  jenis,  daya rusak,  kebijakan,  dan  resiko  hukum terkait penyalah-gunaan narkotika akan membuat  mahasiswa/generasi  muda berkurang partisipasi dalam pencegahan  narkotika.    Beberapa mahasiswa  masih  ambigu  dengan eksistensi lembaga publik(BNN),
meragukan efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika, dan bingung dengan kondisi penanggulangan narkotika.  Dalam  titik  selanjutnya mahasiswa/generasi muda menjadi kurang kewaspadaan, berkurang kepedulian dan lemah daya dukungnya terhadap  gerakan  advokasi  pencegahan penyalah-gunaan  narkotika.  Beberapa masih  beranggapan  narkotika  adalah sejenis suplemen, obat, atau
makanan/minuman sehingga dapat
dikonsumsi  sebagai sesuatu yang
normal. Perkembangan dan keberagaman  narkotika  yang  pesat beserta  modus  dan  pola  penyebaran yang dinamis menuntut pola advokasi  dan  transfer  pengetahuan yang  harus  sepadan.  Hal  ini  penting karena produksi, penyebaran, pemasaran,  dan  penyimpanan  harus diwaspai  sebagai  perangkap  yang semakin canggih dan dengan kamuflase yang semakin sumir pula. Kurangnya data dalam pengambilan  keputusan  membuat spekulasi  dan  dilemma/ambiguitas terjadi dalam kebijakan penanggulangan penyalah-gunaan narkotika. Asumsi umum menunjukkan  narkotika  dikonsumsi oleh  kalangan  menengah  ke  atas tetapi berdasarkan fakta pula, konsumsi  narkotika  terjadi  pada semua  kalangan/kelas  sosial.  Data menunjukkan  bahwa  narkotika  dan barang  adiktif  adalah  semua  jenis bahan yang memabukkan, menimbulkan  adiksi,  menyebabkan kerusakan kesehatan fisik dan
mental. Bahan tersebut tidak terbatas narkotika(Ganja,  Candu,  dan  Coca serta  turunannya)atau  jenis  bahan adiktif  Psikotropika  tetapi  bahkan semua  bahan  seperti  obat-batuk  dan demam,  jamur  tertentu,  daun  atau buah tertentu, lem, dan produk bahan bakar  dan  lain-lain.  Penggunaan  zat adiktif eksesif atau beberapa tumbuhan  bahan  alami  yang  adiktif juga belum menjadi rujukan pengambilan keputusan sebagai
kebijakan pengendalian.
2. Titik Ungkit Keberhasilan
Gerakan  Pencegahan  Penyalah- gunaan  Narkotika  di  Kalangan
Mahasiswa
Titik  ungkit  permasalahan dapat diidentifikasi melalui isu/permasalahan yang meraih perhatian  publik,  topic  pembahasan stakeholder  terkait,  dapat  mengubah perhatian  para  ahli,  menjadi  agenda pembahasan pemerintah, menjadi topik draft  agenda  kebijakan,  dan  akhirnya menjadi  kebijakan  yang  diterima  dan dilaksanakan.
Permasalahan yang sangat mungkin  meraih  perhatian  publik  di Bengkulu terkait permasalahan penyalah-gunaan  narkotika  yaitu  ;1) peredaran  gelap  narkotika  di  kalangan kampus;  2)  kriminalitas  dan  aksi asusila yang disebabkan pengaruh/kecanduan narkotika; 3) Peningkatan kasus HIV-AIDS di kalangan pengguna narkoba;4) Penurunan  prestasi  akademik  akibat
Narkoba
Jika  ke  empat  hal  itu  menjadi perhatian  stakeholder  karena  dampak buruk  yang  ditimbulkan.  Hal  ini membawa  pihak  perguruan  tinggi,
pemerintah daerah, kementerian pendidikan, kepolisian, BNN, Kesehatan, Sosial, Penggiat Anti Narkoba,  legislative,  dan  media  . Permasalahan ini akan menjadi pembahasan  lembaga  publik  dan  pada saatnya  menjadi  pembahasan  draf legislasi.
Titik  ungkit  (leveraging)  yaitu bagaimana  mengangkat  permasalahan ini  menjadi  issue  kebijakan  yang diartikulasi  menjadi  program  yang berkelanjutan,  semesta,  dan  sistematis. Dalam tingkat meso dukungan kebijakan mikro akan diberikan sehingga perguruan tinggi dalam
mengkonstruksi  suatu  program  yang dapat  menjadi  leverage  Keberhasilan Gerakan  Pencegahan  Penyalah-gunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa.
Leverage pada titik mikro yaitu
suatu  gerakan  yang  membangun motivasi, pengetahuan, sikap, keterampilan  untuk  mengadvokasi Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika  di  kalangan  mahasiswa. Gerakan  yang  diinisiasi  untuk  tidak memiliki karakteristik “ touch and go atau hit  and  run”, dengan  demikian kebijakan pecegahan penyalahgunaan narkotika seharusnya  berkelanjutan,  massif, sistemik,  dan  efisien. Berkelanjutan berupa  aktivitas  yang  terus  menerus,
regular,  dan  operasional.  Sistemik dalam  pengertian  program  tersebut memiliki proses, tahapan, struktur,target, capaian, system umpan  baik  yang  terukur  sehingga standardisasi  hasil-proses-dan  input dapat diprediksi. Masif dalam pengertian  program  tersebut  dapat menjangkau  lapisan  dan  kelompok manapun dalam lingkungan mahasiswa,  bersifat  inklusif  tetapi tetap  legal,  formal,  dan  institusional. Efisien  merupakan  karakter  program yang  merasionalisasi  sumberdaya, sehingga memungkinkan diimplementasikan  dengan  situasi minim sumberdaya.

## 4.  Menyusun  Tujuan  dan  Sasaran Program
Menyusun tujuan dan sasaran kebijakan  terkait  dengan  aspek analisis  literature  terkini,  solusi  baru untuk  masalah  klasik,  prospek  dari program yang diusulkan, dan dukungan  individu  dan  lembaga. Analisis  literature  telah  dilakukan pada  penyusunan  literature  riview. Literatur yang dipelajari menghasilkan  kesimpulan  bahwa  ;1) Arah  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan narkotika dan bahan adiktif
yaitu kebijakan
dekriminilisasi
dengan orientasi kebijakan  kesehatan,  2)Kebijakan  anti narkotika sebagai   kebijakan kesehatan menekankan  pentingnya  pencegahan, promosi  kesehatan  serta  peningkatan kualitas  hidup  pecandu  dan  mantan pecandu, 3)Upaya Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika  selayaknya diarahkan pada upaya advokasi kebijakan  berbasis  pendidikan  dan pelatihan;  4)  Kolaborasi  antar  aktor penting  diwujudkan  dalam  upaya Penyalahgunaan Narkotika. Empat hal tersebut merefleksikan solusi baru untuk permasalahan sosial yang klasik. Solusi itu  berupa  kebijakan  sosial  dimana kebijakan pendidikan dilaksanakan dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan  narkoba.  Advokasi kebijakan  dan  penggiat  anti  narkoba akan  berkembang  pesat  jika  upaya pendidikan  dan  pelatihan  dilaksanakan secara terstruktur. Dengan memasukkan pokok-pokok materi advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan  narkotika  di  dalam materi perkuliahan maka azas sistematis,  berkelanjutan,  massif,  dan effisen dapat didadarkan dalam perkuliahan. kemudian  diskusi  merumuskan  bentuk sasaran sikap, pengetahuan dan keterampilan  yang  terkait  dengan pembelajaran terkait materi pencegahan penyalah-gunaan narkotika.  Sikap  yang  dimaksud  yaitu ketahanan  diri,  kepekaan,  penghargaan terhadap kesehatan,
kepedulian, kepatuhan hukum dan ketaaatan beragama.  Pengetahuan  terdiri  dari aspek  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai narkotika, pendekatan pencegahan  narkotika  dan  kebijakan pemberantasan, dan
rehabilitasi pecandu narkotika. Aspek keterampilan
terkait  permasalahan  komunikasi, keterampilan analisis, membina hubungan dan kemandirian. Kerangka    advokasi  pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk  model  perkuliahan  disajikan dalam  tabel  sebgaimana  disajikan berikut :

## Tabel 3. Kerangka  Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Model Perkuliahan
Sumber : Hasil sinstesis data penelitian(2022)
Teori Konsep Aspek Pengumpulan Data informan Temuan Penelitian Ket Pemetaan Kondisi dan hambatan proses tata aturan dan sistem pengambilan keputusan(kebijakan) Focussed Group Discusion BNN, DPRD, Pemprov aturan belum ada, sinkronisasi belum berjalan Hambatan Advokasi P4GN Pemerintah yang abai dan tidak melindungi kepentingan masyarakat Focussed Group Discusion DPRD, Pemprov, Masy, Mahasiswa materi ajar belum ada, perhatian pada kelompok rentan, koordinasi pada mahasiswa isu kebijakan berbeda dengan agenda kebijakan yang dilakukan Focussed Group Discusion Mhs, dosen asumsi , persepsi, streotype, hellloeffect Advocation Planning kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan Focussed Group Discusion BNN, DPRD, Pemprov, Pimpinan PT minim akses, sumber, kesadaran Framework kurangnya data dalam pengambilan keputusan Focussed Group Discusion BNN, dosen dillema, rule of thumb, ambigutas Young&Quinn(2012) Mencari Titik Ungkit isu/permasalahan meraih perhatian publik Focussed Group Discusion Pimpinan PT, BNN, DPRD, Pemprov issue dan agenda kebijakan narkotika di Bengkulu untuk mahasiswa Advokasi P4GN topik pembahasan stakeholder terkait Focussed Group Discusion dosen, BNN public problem pada mahasiswa dapat mengubah perhatian para ahli Focussed Group Discusion Dosen, Mahasiswa, Pimpinan PT menjadi public problem menjadi pembahasan agenda pemerintah Focussed Group Discusion BNN, DPRD usul perda/kebijakan menjadi topik dalam draft agenda legislatif Focussed Group Discusion DPRD pengesahan dan Kebijakan resmi menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan Focussed Group Discusion Mhs, Dosen, Pimpinan PT Implementasi dan evaluasi Menyusun tujuan analisis literatur terkini mengenai topik Studi literatur-FGD Peneliti fokus pada kebijakan kesehatan dan opportunitas program solusi baru untuk masalah klasik Focussed Group Discusion mahasiswa-dosen Advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika prospek/kesempatan dari program yang diusulkan Focussed Group Discusion Dosen, Mahasiswa, Pimpinan PT, BNN meningkatkan daya dukung pencapaian RAN P4GN dukungan individual atau kelompok tertentu Focussed Group Discusion Pers, DPRD, Pemerintah Provinsi BNN, Kampus, Kepolisian, Kemenag, Kemedikbud Taksonomi Pembelajaran Bloom(1956) afektif ( sikap) 1. Ketahanan diri untuk menolak semua kegiatan illegal terkait Narkotika dan indeep Interview, Mahasiswa, psikolog BNN(1), PUPAN (2) ajakan memakai narkotika psikotropika dan zat adiktif prokursornya literature studi KIPAN(2) mengedarkan narkotika dan prekursor menyimpan narkotika dan prekursor 2. memiliki kepekaan terkait indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor Focussed Group Discusion Mahasiswa, Penyidik BNN(1), Mantan pengguna (3) Pergaulan/pertemanan Peneliti Kolega/pekerjaan
Keluarga /kerabat Lingkungan pendidikan ketetanggaan kelompok suku 3. Menghargai nilai kesehatan dan kebugaran dengan terhindar dari penyalah- Focussed Group Discusion Atlet (2) Kemampuan berpikir sehat gunaan narkotika kesehatan fisik kebugaran 4. Memiliki Kepedulian Focussed Group Discusion Penggiat Anti Nakotika (LSM =2), eks pemakai, peredaran gelap  narkotika dan prekursor Psikolog BNN, Aktivis Anak dan perempuan penyalah-gunaan narkotika dan prekursor penyimpanan narkotika dan prekursor rehabiltasi korban penyalahgunaan narkotika 5. Kepatuhan hukum Focussed Group Discusion Praktisi Hukum, Aparat Penegak hukum peredaran gelap  narkotika dan prekursor penyalah-gunaan narkotika dan prekursor penyimpanan narkotika dan prekursor 6. Ketaatan beragama Focussed Group Discusion Tokoh agama milenial (5), keyakinan terhadap dalil konsistensi dalam tindakan Kognitif 1. Mengetahui ,memahami, membedakan jenis, literature studi Penyuluh BNN(1) kepala BNN (1) jenis narkotika, psikotropika, BA golongan dan akibat penyalah-gunaan narkotika
Indeep interview
BPOM(1), Ditres Narkotika (1) Penggolongan Legal studi dampak penyalahgunaan 2. Mengetahui, memahami, pendekatan pencegahan dan pemberantasan
Focussed Group Discusion Penyuluh, BNN Kabid Pemberantasan(1) P4GN narkorita
Kejaksaan(1)
Ancaman Hukum , BNN Bidang Rehabilitasi (1) Proses Rehabilitasi
3. Mengetahui,memahami, konteks pendekatan pencegahan dan pemberantasan Peneliti, akademisi (2)
ASEAN
narkotika
Dunia
Keterampilan Umum 1. Komunikasi efektif literature studi akurasi indepth interview Pakar komunikasi efektif(1), presisi 2.Keterampilan analisis Focussed Group Discusion Pupan (2), KIPAN(2) menghasilkan ide baru pengambilan keputusan 3. Kemampuan membina hubungan antar manusia
kehangatan pergaulan memberikan perlakuan setara Keterampilan Khusus 1. kemandirian
Focussed Group Discusion melakukan tindakan mandiri sportivitas
D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Permasalahan yang sangat mungkin  meraih  perhatian  publik  di Bengkulu terkait permasalahan penyalah-gunaan  narkotika  yaitu  ;1) peredaran gelap narkotika di kalangan  kampus;  2)  kriminalitas dan  aksi  asusila  yang  disebabkan pengaruh/kecanduan  narkotika;  3) Peningkatan  kasus  HIV-AIDS  di kalangan pengguna narkoba;4) Penurunan bahkan kegagalan prestasi akademik  akibat  Narkoba.  Proses tata  aturan  dan  system  pengambilan keputusan  sering  menjadi  membuat kelambanan  bahkan  keraguan  dalam implementasi kebijakan Anti Narkotika. Titik ungkit permasalahan dapat diidentifikasi melalui isu/permasalahan yang meraih perhatian  publik,  topic  pembahasan stakeholder  terkait,  dapat  mengubah perhatian  para  ahli,  menjadi  agenda pembahasan  pemerintah,  menjadi topik  draf  kebijakan,  dan  akhirnya menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan.  Dukungan  kebijakan mikro  akan  diberikan  perguruan tinggi  seperti  mengkonstruksi  suatu program pendidikan/pengajaran yang dapat menjadi leverage Keberhasilan Gerakan Pencegahan Penyalah- gunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. Implikasi Solusi berupa kebijakan sosial  dimana  model  kebijakan pendidikan anti narkoba perlu dilaksanakan dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.  Advokasi  kebijakan  dan penggiat anti narkoba akan berkembang pesat jika upaya pendidikan dan pelatihan
dilaksanakan
secara terstruktur.
Dengan  memasukkan  pokok-pokok materi  advokasi  kebijakan  pencegahan penyalahgunaan  narkotika  di  dalam materi perkuliahan maka azas sistematis,  berkelanjutan,  massif,  dan effisen dapat didadarkan dalam perkuliahan. Dengan demikian rumusan dan uji kelayakan modul perlu dilakukan  dalam  format  penelitian tindakan

## Ucapan Terima-kasih
1) Tim  peneliti  mengucapkan  terima- kasih  atas  bantuan  dana  dan dukungan  dari  BNN  Provinsi Bengkulu melalui SK Kepala BNN Provinsi Bengkulu Nomor:KEP/71/IX/KA/PR/2022/B NNP. Selain itu kami mengucapkan  terima  kasih  atas dukungan Rektor melalui perjanjian kerjasama BNN Provinsi  Bengkulu  dengan  Univ.
Prof  Dr  Hazairin  untuk  mengarus- utamakan  kebijakan  P4GN  di Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhani,  A.  and  Priadi,  R.  (2017) ‘Persepsi siswa sekolah menengah atas terhadap sosialisasi penyalahgunaan narkoba  di  kota  medan’, Jurnal
Interaksi: Ilmu Komunikasi , 1(2),
pp. 194–205. Available at: http://journal.umsu.ac.id/index.ph
p/interaksi/article/view/1204 .
Alexsander;  Widianingsih,Ida;  Nurasa,
Heru;  Sumadinata,  W.  S.  (2019) ‘KONSTRUKSI MODEL PERILAKU PELAYANAN KESEHATAN (CONSTRUCTION’, Inovasi ,
16(1), pp. 21–36.
Baker,  T.,  McCann,  E.  and  Temenos,
C.  (2020)  ‘Into  the  ordinary:
non-elite actors and the mobility  of  harm  reduction policies’, Policy  and  Society , 39(1), pp. 129–145. doi:
10.1080/14494035.2019.16260 79. BNN, P. (2022) INDONESIA DRUGS REPORT 2022 . Jakarta. Available at: https://bnn.go.id/ . Creswell,  W.  J.  and  Creswell,  J.  D.
(2018) Research Design: Qualitative,  Quantitative  adn Mixed  Methods  Approaches . 5th  edn.  Los  Angeles:  Sage Publication. Available at: file:///C:/Users/Harrison/Down loads/John  W.  Creswell  &  J. David  Creswell  -  Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/ Harrison/AppData/Local/Mend eley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell , Cr. Fransiska,  A.  dkk  (2019) Anomali
Kebijakan  Narkotika .  1st  edn. Edited  by  C.  R.  Ramadhan.
Jakarta:  Universitas  Katholik Indonesia Atma Jaya.
Gen,  Sheldon;  Wright,  C.  A.  (2020) Nonprofits  in  Policy  Advocay: Their  Strategies  and  Stories . 1st  edn.  Cham,  Switzerland: Palgrave  Macmillan.  doi:  ) https://doi.org/10.1007/978-3-
030-43696-4 .
Gunawan,  Ricky;  Ginting,  Miko;
Pamintori  ,  Raynov;  Humaida, Aisya;  Rahmawati,  M.  (2021)
PERBAIKAN  TATA  KELOLA
NARKOTIKA INDONESIA : MENCARI ALTERNATIF NON PEMIDANAAN BAGI PENGUNAAN  NARKOTIKA .  1st edn. Jakarta: Institute fro Criminal Justice Reform. Harirah,  Z.  I.  (2015)  ‘Role  Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan  Narkotika  di Kota Pekanbaru’, Nakhoda: Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  2(1), pp. 1–11. Herindrasti, V. L. S. (2018) ‘Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba’, Jurnal  Hubungan  Internasional ,
7(1). doi: 10.18196/hi.71122.
Jansson,  B.  S.  (2008) Becoming  an Effective  Policy  Advocate;  From
Policy Practice to Social Justice . 5th  edn.  Belmont,  CA:  Thomson Higher Education.
Kim,  Y.  J.  and  Roh,  C.  Y.  (2008) ‘Beyond  the  advocacy  coalition framework  in  policy  process’, International  Journal  of  Public Administration ,  31(6),  pp.  668–
689. doi: 10.1080/01900690701465384. Lai,  G.  (2015)  ‘Asia:  Advocating  for humane and effective drug policies’, Sur , 11(21), pp. 1–7.
Meacher,  B.  M.  (2019)  ‘Against  the stream:  drugs  policy  needs  to  be turned  on  its  head’, BJPsych Bulletin ,  43(2),  pp.  85–87.  doi:
10.1192/bjb.2018.98.
Miles,  M.  B.  and  A.  Huberman,  M. (1994) Matthew B. Miles, Michael  Huberman  -  Qualitative Data  Analysis_  An  expanded Sourcebook 2nd Edition (1994).pdf .  2nd  edn.  London:
Sage Publication.
Mintawati, H. and Budiman, D. (2021) ‘Bahaya  Narkoba  Dan  Strategi Penanggulangannya’, Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat  Abdi  Putra ,  1(2), pp. 27–33. doi: 10.52005/abdiputra.v1i2.95. O’Gorman, A. and Schatz, E. (2021)
‘Civil  society  involvement  in harm  reduction  drug  policy: reflections on the past, expectations  for  the  future’,
Harm Reduction Journal , 18(1), pp. 1–9. doi: 10.1186/s12954-020-00426-8. Pusnita,  I.  (2021)  ‘Pengetahuan Siswa  tentang  Penyalahgunaan
Narkoba’, Jurnal  Manajemen dan  Ilmu  Administrasi  Publik
(JMIAP) ,  3(September),  pp.
234–240. doi: 10.24036/jmiap.v3i3.286. Report,  G.  (2016) ADVANCING DRUG  POLICY  REFORM :  A NEW APPROACH TO DECRIMINALIZATION Former  President  of  Poland Former  President  of  Chile Former  President  of  Nigeria
Former  Prime  Minister  of Greece  Former  President  of
Brazil  Former  President  of Portugal . RI,  S.  K.  (2020) Rencana  Aksi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika
dan  Prekursornya .  Indonesia:
Sekretariat Kabinet RI.
Ritter,  A.  (2022) Drug  Policy .  1st edn,  1st  edn.  New  York: Routledge.
doi: 10.4324/9781003224501. Rogeberg,  O.  (2015)  ‘Drug  policy, values  and  the  public  health approach-four  lessons  from drug policy reform movements’, NAD Nordic Studies  on  Alcohol  and  Drugs ,
32(4), pp. 347–364. doi:
10.1515/nsad-2015-0034.
Sinjar,  Arafah;  Sahuri,  T.  (2021) ‘BAHAYA

## NARKOBA

## TERHADAP  MASA  DEPAN GENERASI  MUDA  Arafah’,
Jurnal  Indonesia  Sosial  dan Teknologi ,  2(2),  pp.  2–7.  doi: https://doi.org/10.36418/jist.v2i2. 84 .
Suyatna,  U.  (2018)  ‘Narcotics  policy evaluation  at  34  provinces  in indonesia’, Sosio  Humaniora- Jurnal  Ilmu  ilmu  Sosial  dan Humaniora ,  20(2),  pp.  168–176. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/2 95384749.pdf .
Trace, M. (2012) ‘Measuring drug law enforcement-From  process to outcomes’, International  Journal of Drug Policy , 23(1), pp. 17–18. doi: 10.1016/j.drugpo.2011.07.003. Williamson, L. et al. (2015) ‘Stigma as a public health tool:  Implications for  health  promotion  and  citizen involvement  -  A  response  to Bayer and Fairchild’, International  Journal  of  Drug Policy ,  26(7),  pp.  615–616.  doi: 10.1016/j.drugpo.2015.04.004. Young,  E.  and  Quinn,  L.  (2012) Making research evidence matter:  A  guide  to  policy advocacy  in  transition  countries . Budapest, Hungary: Open Society  Foundations.  Available at: http://www.icpolicyadvocacy.org
/sites/icpa/files/downloads/policy _advocacy_guidebook_- _making_research_evidence_mat ter_- _young_and_quinn_2012_0.pdf.