INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5293-5301 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang
Afrizal Akbar Fairuzaidan 1 ✉ , Salsabila Fatin Maulida Rahma 2
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Email: Afrizalakbar2000@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengulas  poligami  siri  dari  perspektif  hukum,  hak  asasi  manusia,  serta  dampaknya terhadap istri dan anak. Dalam konteks Indonesia, poligami dibahas berdasarkan Undang-Undang no. 1  tahun  1974  yang  menetapkan  syarat-syarat  untuk  poligami  yang  sah.  Namun,  poligami  siri,  yang dilakukan secara rahasia tanpa pengakuan resmi, menimbulkan konflik dan pelanggaran hak asasi istri pertama serta anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan non-doktinal, termasuk wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Semarang, untuk memahami fenomena ini. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik poligami siri seringkali didorong oleh faktor ekonomi, keinginan memenuhi kebutuhan duniawi, atau keadaan tertentu yang mendesak. Namun, hal ini dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak istri dan anak yang terancam. Implikasi hukumnya sangat beragam, mulai  dari  tidak  adanya  pengakuan  hukum  terhadap  perkawinan  hingga  ketidakpastian  status  anak dalam  segi  hukum  dan  sosial.  Terdapat  upaya  dari  lembaga  terkait,  seperti  KUA,  untuk  membatasi praktik poligami yang dianggap kontroversial. Perlunya kesadaran akan pentingnya pencatatan resmi dalam perkawinan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak menjadi sorotan utama dari artikel ini. Kata Kunci: Poligami Siri, Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia, Kantor Urusan Agama (KUA)

## Abstract
This research reviews siri polygamy from the perspective of law, human rights, and its impact on wives and children. In the Indonesian context, polygamy is discussed based on Law no. 1 of 1974 which sets the conditions for legal polygamy. However, siri polygamy, which is carried out in secret without official recognition, gives rise to conflict and violations of the human rights of the first wife and children. The research  used  qualitative  and  non-doctoral  methods,  including  interviews  with  the  Head  of  the Religious Affairs Office (KUA) in Semarang Regency, to understand this phenomenon. The results show that the practice of siri polygamy is often driven by economic factors, the desire to fulfill worldly needs, or certain urgent circumstances. However, this can violate human rights, especially the rights of wives and  children  who  are  threatened.  The  legal  implications  are  very  diverse,  ranging  from  no  legal recognition of marriage to uncertainty about the status of children in legal and social terms. There are efforts from related institutions, such as the KUA, to limit the practice of polygamy which is considered controversial. The need for awareness of the importance of official registration of marriages and legal protection for wives and children is the main highlight of this article.
Keywords: Siri Polygamy, Legal Perspective, Human Rights, Office of Religious Affairs (KUA)

## PENDAHULUAN
Sebagai  ikatan  resmi  antara  dua  individu,  perkawinan  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam membentuk struktur sosial dan hubungan interpersonal dalam masyarakat. Dari  sudut  ilmu  bahasa  kata  perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  merupakan terjemahan dari  bahasa  Arab  “nikah”.  Kata  “nikah”  mengandung  dua  pengertian,  yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan  perjanjian perkawinan. Menurut hukum Islam yang  dimaksud dengan perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan  mencapai  keluarga  yang  penuh  kasih  sayang,  kebajikan  dan  saling  menyantuni, keadaan yang lazim disebut sakinah (Sudarsono, 2005).
Poligami  merupakan  sebuah  fenomena  yang  cukup  marak  pada  saat  ini,  dalam definisinya yaitu menikahi lebih dari satu perempuan atas izin para pihak yang terlibat di dalamnya. Poligami  siri merupakan sebuah fenomena  yang menjadi kontroversi  saat  ini, pada  dasarnya  dikatakan  nikah  siri  karena  dilangsungkan  secara  diam-diam,  tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi (Sudirman, Dedi, & Saputra, 2021). Praktik seperti ini juga merupakan pelanggaran moral dan telah melanggar hak – hak pihak yang terlibat terutama hak istri dan apabila sudah mempunyai anak maka terancam pula hak – hak yang menjadi penting bagi anak tersebut. Adapun seorang suami yang berhak
melakukan  poligami  yaitu  apabila  telah  mendapat  izin  dari  pengadilan  agama  terutama pada pihak istri.
Undang – undang  telah  mengatur  serangkaian  aturan  untuk  membahas  tentang poligami, salah satunya pada Pasal 3 ayat 2 Undang – Undang no. 1 tahun 1974 yang berisi bahwa “pengadilan dapat memberikan izain kepada suami yang hendak ber istri lebih dari satu apabila mendapatkan izin dari pihak – pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya,  dengan  ketentuan  jika  isteri  tidak  dapat melahirkan  keturunan, di samping itu  harus ada  persetujuan  dari  isteri pertama, adanya kepastian  suami  mampu  memberi  nafkah  isteri  dan  anak-anak  dan  ada  jaminan  bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka  (Abdullah, 2012). Karena sebuah perkawinan pada dasarnya adalah tidak hanya mneyatukan sebuah hubungan atas dasar  laki – laki  dan  perempuan  saja  akan  tetapi  juga  menyatukan  dua  keluarga  yang mungkin sebelumnya belum pernah bertemu atau ber interaksi.
Pada hakikatnya pengakuan dalan sebuah pernikahan oleh lembaga yang berwenang itu  sangat  dibutuhkan,  dikarenakan  tanpa  adanya  pengakuan  dan  pencatatan  dalam dokumentasi negara nantinya maka, hak – hak dari masing – masing pelaku yang melakukan kasus poligami sirri sendiri akan terancam keberadaanya. Menurut kepala KUA disalah satu kecaman di Kabupaten Semarang sendiri, telah banyak ditemukan kasus – kasus janggal seperti ini maka dari itu, penelitia ini akan mencari tahu bagaimana motif dibalik dilakukanya poligami sirri ini dan serta dampak berkelanjutan bagi para pihak yang ter ancam Hak Asasi nya sebagai warga negara yang seharusnya patut dilindungi negara.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu Kualitatif, dengan menganalisis sebuah data dan sumber yang sudah ada, lalu mengolahnya sebagai sebuah kata – kata dalam artikel jurnal ini. Selain metode kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian secara non doktinal, dengan cara mewancarai narasumber yaitu kepala KUA  disalah  satu  kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Semarang  sendiri.  Dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode penelitian non-doktinal dengan wawancara narasumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemvahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti, termasuk aspek hukum dan konteks sosialnya. Hasil penelitian ini akan  memperkaya  literatur  dan  pemahaman  dalam  bidang  yang  relevan  Dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode penelitian non-doktinal dengan wawancara narasumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif
tentang topik yang diteliti, termasuk aspek hukum dan konteks sosialnya. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktek Poligami Sirri Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia
Di Kabupaten Semarang sendiri telah terjadi beberapa kasus mengani poligami sirri, padahal  dalam  hokum  positif  Indonesia  telah  ditegaskan  dan  secara  jelas  diatur  dalam Undang – undang No. 1 tahun 1974, undang – undang rsebut menjelaskan yaitu bagaimana membolehkan menlakukan poligami dengan menggunakan syarat yang wajib di penuhi, salah satunya adalah pengakuan dari pengadilan agama untu memberikan izin berpoligami. Jika poligami sirri tetap dipaksa dilakukan maka akan timbul problematika yang ada pada sebuah rumah tangga, seperti  poligami siri akan melanggar hak – hak yang dimilki istri pertama, istri merasa dikhianati, dan akan muncul konflik kecemburuan. Mengingat secara prakteknya poligami sirri adalah sebuah hal yang dilakukan secara rahasia.
Praktek  poligami  memang  sangat  kontorversial  dikalangan  masyarakat,  jika  ditarik secara garis besar pihak yang terlibat dalam poligami sirri sudah pasti tidak dijamin hak nya oleh pemerintah karena  sudah melanggar konstitusi dilain hal juga melanggar hak asasi manusia yang menjadi taruhanya. Dalam berpoligami sirri kesejahteraan mental dan pikiran emosional  akan  sangat  terganggu,  mengingat  hanya  didasari  dengan  kata – kata  yang manis  untuk  keberlangsungan  sebuah  hubungan  yang  sangat  sakral  dan  tidak  resmi dicatatkan  dalam  pencatatan  nikah.  Belum  lagi  jika  sudah  mempunyai  anak,  tidak  bisa dicatatkan  secara  perdatanya  dan  bisa  saja  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tanga  dan anaklah yang terlibat nantinya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik (Bhennita Sukmawati, 2014).
Poligami  siri  menurut  kepala  KUA  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Semarang disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang  mendukung  seperti  tercukupinya  kebutuhan ekonomi dari laki – laki sehingga berani mengambil resiko untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan difokuskan untuk tujuan duniawinya saja. Bisa jadi juga memang  dengan  kondisi  yang  mendesak,  soerang  laki – laki  yang  sudah  ber  istri menghamili perempuan lain tanpa sepengetahun istrinya lalu dituntut untuk menikahi sang perempuan yang bukan istrinya tersebut. Banyak faktor lain yang mungkin tidak bisa tebak atas  alasan  apa  seorang  melakukan  poligami  dengan  status  siri  karena  kasus  ini  juga termasuk dalam kasus yang bersifat privat. Jadi, spekulasi ini muncul melihat kasus yang
terjadi, dan keterangan para pihak yang bersangkutan apabila memberi pernyataan secara jujur.
Jika poligami siri menjadikan posisi hak istri dan anak sangat terancam nantinya maka, ini  merupakan  sebuah  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  hal  ini  sebagaimana  ditegaskan dalam  artikel  16  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia/DUHAM) :(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.  Mereka  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  soal  perkawinan,  di  dalam  masa perkawinan dan di saat perceraian; (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai; (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah  dan fundamental dari masyarakat  dan berhak mendapatkan  perlindungan dari masyarakat dan Negara)” (Hadiati et al., 2021). Ditegaskan juga dalam Pasal 3 ayat 2 undang – undang  no.  1  tahun  1974  bahwa  seorang  boleh  melakukan  poligami  dengan syarat atas izin istri pertama dan disertai putusan pengadilan.
Dampak Poligami Siri Terhadap Hak Istri dan Anak
Praktik  poligami  siri  dalam  masyarakat  dapat  disebabkan  oleh  dua  kemungkinan. Pertama, poligami dilakukan oleh suami dengan sengaja dan memiliki niat untuk memiliki lebih  dari  satu  istri  demi  memuaskan  hawa  nafsu,  bukan  sebagai  solusi  dalam  keadaan tertentu yang memperbolehkan poligami. Kedua, poligami dapat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keadaan darurat, seperti kemandulan, sakit berkepanjangan, atau kondisi darurat  lain  yang  memperbolehkan  suami  untuk  melakukan  poligami  dengan  izin  dan persetujuan  dari  istri  (Djubaedah,  2019).  Berdasarkan  kasus  yang  ada  di  Kecamatan Pringapus  Kabupaten  Semarang,  lebih  sering  terjadi  diskriminasi  terhadap  kaum perempuan salah satunya dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga wanita tersebut, pada kesempatan kali ini kaum pria yang sudah mempnyai istri  dan  notaabene pada ekonomi menengah keatas lebih tertarik untuk dijadikan sebagai pemenuh nafsu namun tidak ingin zina dan takut akan penolakan istri pertama maka poligami dengan cara sirri ini adalah jalan tempuhnya.  Memang  pihak  perempuanlah  menjadi  terasa  terbantu  akan  hal  ini,  ketika terjadi krisis ekonomi dalam keluarga, laki – laki muncul sebagai pahlawan namun tidak akan bisa menjamin kehidupan sang perempuan dikarenakan pernikahan yang tidak sesuai undang – undang.
Perempuan pada posisi ini akan menjadi tidak terjamin hak nya, poligami sirri tidaklah sebuah perkawinan yang sah menurut undang – undang yang berlaku karenanya terdapat cacat  secra  formil,  perempuan  yang  melaksanakan  poligami  siri  tidaklah  tercatat
pernikahanya dalam pencatatan nikah, statusnya hanya sah sesuai agama, seperti syarat yang  telah  tertuang  pada  KHI.  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Selanjutnya,  kewajiban  mencatat perkawinan  juga  terdapat  dalam  Pasal  2  undang – undang  perkawinan  1974  yang menyatakan  bahwa  “Tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku ”. Dasar  ini  mampunyai  dampak  negatif  ketika  sang  laki – laki meninggalkan  perempuan  tanpa  suatu  alasan,  maka  dari  perempuan  tidaklah  bisa menggugatnya atau memita pertanggungjawaban kepada pihak laki – laki.
Suami  istri  dengan  status  poligami  sirri  ketika  mempunyai  anak  menjadi  sangat terugikan kedudukanya, tidak adanya kepastian hokum pada poligami sirri berimbas pada hak yang dimiliki anak. Pada masa usia bersosialisasi, anak dari status poligami sirri bisa jadi cenderung merasa pesimis, minder rendah diri karena dianggap anak yang tidak sah/ resmi secara hukum (Darmawijaya, 2019). Banyak lagi dampak yang berimbas pada anak dalam status  poligami  ini  antara  lain  hak  pendidikan,  hak  kesehatan,  hak  bantuan  sandang, pangan, papan dari pemerintah, dsb. Tuhan telah meng-anugerahkan anak sebagai rezeki yang datangnya dari tuhan, ciptaan ini selayaknya dipelihara kelak suatu saat akan menjadi regenerasi dalam pergantian zaman, hak anak harus  selalu dijunjung tinggi  pada  setiap kondisinya,  didukung  kuat  juga  pada  undang – undang  no.  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak.
Deskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada  dasarnya  perempuan  merupakan  makhluk  yang  lemah  dalam  kasta  kemanusiaan, akan tetapi selalu dijadikan sasaran empuk atas manusia yang mementingkan segala nafsu dan  egonya.  Melalui  undang-undang  No.  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dibentuklah sebuah Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (KOMNAS  Perempuan)  yang  bertujuan utama menyelamatkan perempuan dari kekerasan dan menjamin hak perempuan sebagai makhluk  tuhan.  Menurut  Wiwik  Afifah,  kesulitan  perempuan  belum  sepenuhnya  bisa mengakses bantuan hukum karena pembuktian, ekonomi, dan psikologi, serta penyebaran informasi tentang bantuan hukum dari pemerintah belum ada (Wiwik Afifah, 2020). Melalui lembaga  ini  diharapkan  mampu  mensosialisasikan  terutama  dalam  masalah  perkawinan agar baik diri perempuan sendiri maupun keluarga perempuan menjadi terlindungi akan kehidupanya.

## Peran Lembaga Terkait Terhadap Poligami Sirri
Dampak  poligami  sirri  memang  sangat  menyita  perhatian  masyarakat  umum,  atas pelanggaran yang tejadi terhadap undang – undang no. 1 tahun 1974 pada pasal 3 arrtinya, tanpa adanya pengakuan dari lembaga terkait seperti KUA, Pengadilan Agama maka tidak tercatat  sah  secara  hukum  yang  berlaku.  Atas  hal  ini,  maka  bagi  yang  melaksanakan poligami sirri tidak bisa menggugat secara hukum jika nanti terjadi konflik didalamnya dan resiko  paling  terburuknya  yaitu  laki – laki  yang  menjadi  kepala  atau  otak  dibalik  rumah tangga rela meninggalkan perempuanya dengan suatu alasan tertentu, jika hal ini sampai terjadi maka kaum perempuan tidaklah terjamin haknya.
Poligami sirri memang tidak bisa dilakukan secara sah secara hukum, bisa jadi dari pihak terkait dapat mengajukan sidang yang kemudian disebut isbat nikah, dimana kondisi yang memang sangat terdesak akan tetapi pihak yang terkait mendesak Pengadilan Agama untuk  mengeluarkan  izin  sekalipun  itu  sfatnya  sirri.  Tentunya  pihak  Pengadilan  Agama sangat selektif akan hal ini, menurut Huda Muttaqin ( Kepala KUA Kecamatan Pringapus ) menerangkan bahwa Isbat nikah siri/poligami siri yg pelaksanaannya melanggat hukum, bisa dipastikan tdk akan dikabulkan oleh PA. Ketegasan lembaga sangat perlu dilakukan mengingat  juga  sebagai  peringatan  kepada  masyarakat  awam  bahwa  pentingnya pencatatan  sebuah  pernikahan  yang  menentukan  masa  depan  sebuah  keluarga  yang sejahtera.
Upaya  sudah  dilakukan,  pihak  KUA  Kecamatan  Pringapus  melalui  pimpinanya, menyampaikan  bahwa  telah  membatasi  pengajuan  perkawinan  yang  dianggap kontroversial namun, beberapaa oknum yang bergerak secara sembunyi – sembunyi telah menjadi rusaknya pagar kepercayaan dari masyarakat. Perempuan Melalui peran Komnas HAM, dan Komnas Perempuam sangat perlu memperhatikan kesejahteraan perempuan di Indonesia ini, mungkin bisa jadi dapat dilaksanakan sebuah sosialisasi mengenai perkawinan dan  pentignya  pencatatan  nikah  pada  suatu  pernikahan.  Jika  dikaitkan  dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik perkawinan siri, maka perempuan dapat  dikatakan  sebagai pihak  yang  ‘lemah’ jika  perkawinan dilaksanakan tanpa disertai pencatatan  di  petugas  yang  berwenang,  apalagi  jika  perkawinan  tersebut  merupakan poligami siri (Rahman, Rizka, dan Faiza, 2014).
Manuru  kepala  KUA  Kecamatan  Pringapus  mengungkapkan  bahwa  nikah  agama secara  syariat  itu  lebih  baik  drpd  nikah  secara  sirri  dan  diperkuat  oleh  pernyataan  dari Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam fatwanya memutuskan bahwa sejatinya kawin siri (nikah di bawah  tangan)  adalah  diperbolehkan  asalkan  semua  syarat  dan  rukun  perkawinan
dilaksanakan sesuai dengan fiqh (hukum  Islam) meskipun belum  tercatat dalam instansi pencatat resmi perkawinan. Meskipun kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan sah, namun MUI menegaskan bahwa kawin siri (nikah di bawah tangan) dikatakan haram jika terdapat madharrat (Ichsan, 2018). Artinya, ketika seseorang memenuhi syarat sesuai agama jika tetap ingin melaksanakan perkawinan sirri maka boleh saja karena secara tidak langsung atas  lengkapnya  syarat  yang  sesuai  syariaa  islam  sudah  mengedepankan  kesejahteraan pada kedua belah pihak.

## SIMPULAN
Praktik  poligami  sirri  di  Kabupaten  Semarang  menimbulkan  dampak  yang  serius terhadap hak asasi manusia, terutama bagi istri pertama dan anak-anak yang terlibat. Meskipun  alasan  pelaksanaannya  mungkin  beragam,  poligami  sirri  menyebabkan ketidakpastian  hukum,  konflik  emosional,  dan  psikologis  yang  mempengaruhi kesejahteraan  keluarga.  Ini  tidak  hanya  melanggar  hukum  positif  Indonesia  yang mengatur poligami dengan syarat izin istri pertama dan pengadilan agama, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk menikah secara bebas dan hak atas perlindungan keluarga.
Dampak poligami sirri menciptakan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak-anak, mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan merusak kesejahteraan keluarga secara  keseluruhan.  Perlindungan  hukum  yang  jelas  diperlukan  untuk  mencegah penyalahgunaan dan konflik dalam praktik poligami sirri. Lebih dari itu, perlunya sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya pencatatan pernikahan di lembaga yang berwenang agar hak-hak individu dalam sebuah perkawinan, terutama hak perempuan dan anak- anak, dapat dijamin dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. G. (2012). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia:
Gema Insani.
Bhennita Sukmawati, Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga , Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi 2014, Volume 2 (3), 205-218
Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4(2), 194-213.
Djubaedah,  N.  (2019).  Permohonan  Isbath  Nikah  Poligami  Siri.  hidayatullah.com.
https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2019/01/10/157984/permoh Darmawijaya,  A.  (2019).  Dampak  poligami  siri  terhadap  kehidupan  keluarga  di  Desa Cigugur Girang Bandung Barat. Asy- Syari’ah, 21(2), 207 -220.
Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfungah, L., Ramadhan, F., Monalisa, M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 5(1), 300-310. Hikmah, N., & Subagya, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam.
Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. El- Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 19(2), 127-139.
Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 17(2), 151. https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196.
Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329-338.
Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta,onan-isbath-nikah- poligami-siri.html. (Diakses Pada 12 Juni 2020).
Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020’, 16 (2020).