## NILAI TUKAR  DAN KEDAULATAN  RUPIAH
Zainal Arifin H. Masri dan Syamsul Hadi

## Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI Email: zarifin243@yahoo.com , syamsul.mii@gmail.com

## ABSTRACT
Exchange rate  is the price of a currency of a country that is measured or expressed in other currencies. Exchange rate or the exchange rate is a key for a country to trade with the outside world. Payment system performed well in the country and abroad would not want to be tied to the exchange rate  or  the  exchange  rate.  Exchange  rate  system  consists  of  several  types,  namely:  Fixed  Exchange Rate  (Fixed  Exchange  Rate),  a  Floating  Exchange  Rate  Controlled  (Managed  Floating  Exchange Rate),  Free  Floating  Exchange Rates  (Free  Floating  Rate). UU  No.  7/2011 on Currency  has  set  the obligation to use rupiah on each transaction in Indonesia. Yet it is about 4 years passed, these rules can not run optimally. There are still some communities, especially in border areas, the use of foreign currency  in  the  transaction.  If  allowed,  then  the  public  will  continue  to  trade  with  foreign  exchange and  the  impact  is  the  weakening  of  the  rupiah.  Negative  impact  on  our  economy.  Use  of  the  rupiah currency as a means of transaction in the country is also to keep the rupiah sovereignty sovereignty of the Homeland at the same time. Rupiah is also a legal tender so it must be used in economic activities in  the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia  in  order  to  realize  social  welfare  for  all  the  people  of Indonesia, including in the forefront of Indonesia.
Keywords : exchange rate, a fixed exchange rate, sovereignty rupiah.

## ABSTRAK
Kurs  (exchange  rate)  adalah  harga  sebuah  mata  uang  dari  suatu  negara  yang  diukur  atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk  bertransaksi  dengan  dunia  luar.  Sistem  pembayaran  yang  dilakukan  baik  di  dalam  negeri maupun  luar  negeri  mau  tidak  mau  harus  terikat  dengan  nilai  tukar  atau  kurs.    Sistem  nilai  tukar terdiri dari beberapa jenis, yaitu :  Kurs Tetap ( Fixed Exchange Rate), Kurs Mengambang Terkendali ( Managed Floating Exchange Rate ) , Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Rate ). Undang-undang No 7/2011 tentang Mata Uang telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah pada  setiap transaksi di Indonesia.  Namun  sudah  sekitar 4  tahun  berlalu,  aturan  ini  tak  bisa  berjalan  optimal.  Masih  ada sebagian  masyarakat,  terutama  di  daerah-daerah  perbatasan,  yang  menggunakan  mata  uang  asing dalam  bertransaksi.  Bila  dibiarkan,  maka  masyarakat  akan  tetap  bertransaksi  dengan  valas  dan dampaknya  adalah  pelemahan  nilai  tukar  rupiah.  Berdampak  negatif  terhadap  perekonomian  kita. Penggunaan  mata  uang  rupiah  sebagai  alat  transaksi  di  dalam  negeri  adalah  juga  untuk  menjaga kedaulatan  rupiah  sekaligus  kedaulatan  NKRI.    Rupiah  juga  merupakan  alat  pembayaran  yang  sah sehingga  wajib  digunakan  dalam  kegiatan  perekonomian  di  wilayah  NKRI  guna  mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di wilayah terdepan Indonesia.
Kata Kunci : kurs, kurs tetap, kedaulatan rupiah.

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat memiliki  simbol  kedaulatan  negara  yang  harus dihormati  dan  dibanggakan  oleh  seluruh  warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara  tersebut  adalah  Mata  Uang.  Mata  Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik  Indonesia  adalah  Rupiah.  Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam  kegiatan  perekonomian  nasional  guna mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Rupiah  sebagai  Mata  Uang Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sesungguhnya  telah  diterima  dan  digunakan sejak kemerdekaan.
Dalam  kehidupan  perekonomian  suatu Negara,  peranan  uang  sangat  penting  karena uang  mempunyai  beberapa  fungsi,  antara  lain sebagai  alat  penukar  atau  alat  pembayar  dan pengukur  harga  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  uang  merupakan  salah  satu  alat  utama perekonomian.    Dengan  uang  perekonomian suatu  Negara  akan  berjalan  dengan  baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara,  yaitu  mencapai  masyarakat  adil  dan makmur.
Undang-Undang  No.  7/2011  tentang Mata  Uang  mewajibkan  penggunaan  rupiah dalam  setiap  transaksi  yang  mempunyai  tujuan pembayaran,  penyelesaiian  kewajiban  lainnya yang  harus  dipenuhi  dengan  uang,  dan/atau transaksi  keuangan  lainnya,  yang  dilakukan  di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Kepercayaan  masyarakat  Indonesia  terhadap rupiah  akan  berdampak  pada  kepercayaan masyarakat  internasional  terhadap  rupiah  dan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga  rupiah  memiliki  martabat,  baik  di dalam negeri maupun di luar negeri dan  rupiah terjaga kestabilannya.

## METODE
Nilai  tukar  Rupiah  terhadap  mata  uang asing  berfluktuasi  dari  waktu  ke  waktu. Terutama  terhadap  mata  uang  Negara  yang banyak  melakukan  transaksi  ekonomi  dengan Indonesia.    Melemahnya  nilai  tukar  Rupiah terhadap  mata  uang  asing  lebih  banyak disebabkan oleh kecenderungan para pengusaha dan  pelaku  ekonomi  internasional  lainnyalebih
banyak menggunakan mata uang asing disbanding mata uang Rupiah.   Penulisan  ini merupakan  studi  pustaka  yang  mengkaji berbagai macam sistem nilai tukar rupaiah yang pernah  diterapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia. Membandingkan  Keunggulan  dan  kelemahan dari masing-masing system.  Penulisan ini  juga membahas Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata  Uang  yang  mewajibkan  penggunaan Rupiah  dalam  setiap  transaksi  keuangan. Pembahasan mengenai : kewajiban penggunaan Rupiah,  pengecualian  kewajiban  penggunaan Rupiah,larangan menolak Rupiah, pencantuman harga  barang  dan  jasa,  sanksi  dan  laporan pengawasan kepatuhan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Adi  Pratomo  (www.bi.go.id) salah  satu  sejarawan  uang  Indonesia,  rupiah diambil  dari  kata rupia dalam  bahasa Mongolia , yang  berarti  perak.    Rupiah  sendiri merupakan  pelafalan  asli  Indonesia  karena adanya  penambahan  huruf  ‘h’  diakhir  kata rupia,  sangat  khas  sebagai  pelafalan  orang- orang Jawa. Pada masa-masa awal kemerdekaan,  Indonesia  belum  menggunakan mata  uang  rupiah  namun  menggunakan  mata uang  resmi Oeang  Republik  Indonesia yang dikenal  sebagai ORI .    ORI  memiliki  jangka waktu  peredaran  selama  4  tahun,  ORI  sudah mulai  digunakan  semenjak  1945-1949.  Namun penggunaan  ORI  secara  sah  baru  dimulai semenjak  diresmikannya  mata  uang  ini  oleh pemerintah  sebagai  mata  uang  Indonesia  pada 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ORI dicetak Oleh  percetakan  Canisius  dengan  bentuk  dan desain  yang  sederhana  dan  menggunakan pengaman serat halus.  Bahkan dapat dikatakan ORI  pada  masa  tersebut  merupakan  mata  uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas  rendah,  apalagi  jika  dibandingkan dengan  mata  uang  lainnya  yang  beredar  di Indonesia.  Pada  masa  awal  kemerdekaan tersebut,  ORI  beredar  luas  dimasyarakat meskipun  uang  ini  dicetak  di  Yogyakarta.  ORI sedikitnya  sudah  dicetak  sebanyak  lima  kali dalam  jangka  waktu  empat  tahun  antara  lain, cetakan  I  pada  17  Oktober 1945,  seri  II  pada  1 Januari  1947,  seri  III  dikeluarkan  pada  26  Juli 1947.  Pada  masa  itu,  ORI  merupakan  mata uang  yang  memiliki  nilai  yang  sangat  rendah jika  dibandingkan  dengan  uang-uang  yang
dikeluarkan  oleh  de  Javasche  Bank.  Padahal uang  ORI  adalah  uang  langka  yang  semestinya bernilai tinggi.  Pada  8  April  1947,  gubernur provinsi  Sumatera  mengeluarkan  rupiah  Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS). Sejak 2 November 1949, empat tahun setelah  merdeka,  Indonesia  menetapkan  rupiah sebagai  mata  uang  kebangsaannya  yang  baru. Kepulauan  Riau  dan  Irian  Barat  memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapuskan pada tahun 1964 di Riau  dan  1974  di  Irian  Barat.  Krisis  ekonomi Asia  tahun  1998  menyebabkan  nilai  rupiah jatuh  sebanyak  35%  dan  membawa  kejatuhan pemerintahan  Soeharto.  Rupiah  merupakan mata  uang  yang  boleh  ditukar  dengan  bebas tetapi diperdagangkan dengan penalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi. Rupiah memiliki  satuan  di  bawahnya.  Pada  masa  awal kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan  Gulden  Hindia  Belanda,  sehingga dipakai  pula  satuan-satuan  yang  lebih  kecil yang  berlaku  pada  masa  kolonial.  Berikut adalah  satuan-satuan  yang  pernah  dipakai, namun tidak lagi dipakai karena penurunan nilai rupiah  menyebabkan  satuan  itu  tidak  bernilai penting.
Tabel 1.  Satuan di bawah rupiah
Sebutan Nilai Keterangan Sen (¢) Rp 0,01 ada koin pecahan  1  dan 5 ¢ Cepeng, Hepeng  0,25¢ dari feng, dipakai di kalangan Tionghoa Peser 0,50¢ Pincang 1,50¢ Gobang, Benggol 2,50¢ Ketip, Kelip, Stuiver (bahasa Belanda) Rp 0,05 ada koin pecahannya Picis Rp 0,10 ada koin pecahannya Tali Rp 0,25 ada koin pecahan 25¢ dan 50 ¢
Sumber : Bank Indonesia
Rupiah  juga  memiliki  satuan  di  atasnya. Ada  dua  satuan  di  atas  rupiah  yang  sekarang juga  tidak  dipakai  lagi.    Berikut  adalah  satuan di atas rupiah.

## Tabel 2.  Satuan di atas rupiah
Sebutan Nilai Keterangan Ringgit Rp2,50 pernah ada koin pecahannya Kupang Rp1,25 ½ ringgit

## Sumber : Bank Indonesia

## Nilai Tukar
Nilai  tukar    disebut  juga  Kurs.  Menurut Paul R Krugman dan Maurice Obstefld (2003 : 73)  kurs  adalah  harga  sebuah  mata  uang  dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata  uang  lainnya.  Menurut  Nopirin  (2000  : 163)  kurs  adalah  pertukaran  antara  dua  mata uang  yang  berbeda,  maka  akan  mendapat perbandingan  nilai/harga  antara  kedua  mata uang tersebut. Menurut Dominic Salvator (2013 :  10)  kurs  atau  nilai  tukar  adalah  harga  suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.
Kurs (exchange  rate) adalah  harga sebuah mata uang dari suatu negara yang   Kurs atau  nilai  tukar  merupakan  sebuah  kunci  bagi suatu  negara  untuk  bertransaksi  dengan  dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam  negeri  maupun  luar  negeri  mau  tidak mau  harus  terikat  dengan  nilai  tukar  atau  kurs. Robert  Gilpin (2001  :  183) sistem  nilai  tukar terdiri dari beberapa jenis, yaitu :
1. Kurs Tetap ( Fixed Exchange Rate )
Kurs  tetap  merupakan  sistem  nilai  tukar dimana  pemegang  otoritas  moneter  tertinggi suatu  negara  ( Central  Bank )  menetapkan  nilai tukar  dalam  negeri  terhadap  negara  lain  yang ditetapkan  pada  tingkat  tertentu  tanpa  melihat aktivitas  penawaran  dan  permintaan  di  pasar uang,    yaitu  dengan  mengaitkan  nilai  suatu mata uang dengan emas.
Kurs devisa tetap standar kertas pemerintah  menetapkan  nilai  tukar  mata  uang suatu negara dengan mata uang negara lain dan berusaha  mempertahankannya  dengan  berbagai macam kebijaksanaan. Jika dalam
perjalanannya  penetapan  kurs  tetap  mengalami
masalah,  misalnya  terjadi  fluktuasi  penawaran maupun  permintaan  yang  cukup  tinggi,  maka pemerintah  bisa  intervensi  ke  pasar  dengan membeli  atau  menjual  kurs  mata  uang  yang berada  dalam  devisa  negara  tersebut  untuk menjaga  agar  nilai  tukar  stabil  dan  kembali  ke kurs  tetapnya.  Dalam  kurs  tetap  ini,  bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam  penetapan  nilai  tukar.  Nilai  tukar mungkin masih bergerak, namun dalam rentang ( spread/bandwidth ) yang sangat sempit. Apabila terjadi fluktuasi besar hingga pemerintah  merasa  telah  melenceng  jauh  dari nilai  keekonomian  yang  seharusnya  dan dianggap dapat mengganggu kinerja perekonomian  negara,  maka  pemerintah  dapat melakukan kebijakan devaluasi atau pelemahan mata  uang  domestik  secara  sengaja  terhadap mata uang asing.
Keunggulan dari sistem kurs tetap adalah :  kegiatan  spekulasi  mata  uang  sangat  sempit, intervensi  aktif  pemerintah  dalam  mengatur nilai  tukar  sehingga  tetap  stabil,  pemerintah peranan  penuh  dalam  control  devisa  dan kepastian  nilai  tukar  kedepan.    Sedangkan kelemahannya adalah  :  cadangan devisa harus besar  agar  tetap  dapat  selalu  intervensi  untuk menyerap  kelebihan  dan  kekurangan  di  pasar valas,  kurang  fleksibel  terhadap  perubahan global, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu  tinggi  akan  mempengaruhi  pasar  ekspor impor negara bersangkutan.
Salah satu Negara yang menganut sistem kurs  tetap  adalah  China.    Langkah  devaluasi inilah  yang  diambil  oleh  pemerintah  China yang  memang  menganut  sistem  Kurs  Tetap sejak  2008.  Selisih spread yang  ditetapkan selama ini tidak lebih dari 2%. Pada tanggal 11 Agustus  2015,  pemerintah  China  melakukan devaluasi  nilai  tukar  Yuan  sebesar  1,9% terhadap USD.  Alasan devaluasi menurut bank sentral China - People's Bank of China (PBOC) , kebijakan  nilai  tukar  mata  uang  ini  dilakukan untuk  mencegah  penurunan  ekspor  China  lebih dalam lagi. Pada akhir Juli 2015, tingkat ekspor China  memang  turun  8,3%  dibanding  tahun sebelumnya  dimana  angka  tersebut  jauh  di bawah  perkiraan  yakni  turun  hanya  1,5%. Pemerintah  China  menilai  langkah  devalulasi tersebut adalah  untuk mendukung ekonomi dan ekspor  China.    Langkah  tersebut  tentu  saja dapat  berpotensi  memicu  perang  mata  uang ( currency  war )  dengan  negara-negara  Asia lainnya untuk saling berusaha menurunkan nilai
mata  uangnya  juga,  entah  melalui  mekanisme devaluasi  atau  depresiasi  pasar,  agar  kegiatan ekspor  negaranya  tidak  tersaingi  oleh  Yuan yang lebih murah.
Sistem  nilai  tukar  tetap  ini  pernah berlaku  di  Indonesia  melalui  UU  No.32  tahun 1964  dimana  saat  itu  nilai  tukar  Indonesia ditetapkan  sebesar  Rp.  250/USD.  Dalam periode penetapan kurs tetap tersebut, Indonesia juga  menetapkan  peraturan  sistem  kontrol devisa  yang  ketat.    Dalam  perjalanannya, Indonesia  terpaksa  mendevaluasi  kurs  tetapnya karena  nilai  yang  ada  mengancam  aktivitas ekspor-impor.  Pada  tanggal  17  April  1970 Indonesia  melakukan  devaluasi  dari  Rp. 250/USD  menjadi  Rp  378/USD.  Devaluasi kedua  dilaksanakan  pada  tanggal  23  Agustus 1971 menjadi Rp 415/USD dan devaluasi  yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 menjadi Rp 625/USD (www.danareksa.go.id)

## 2.  Kurs bebas
Terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu  negara  dengan  mata  uang  negara lain dibiarkan  untuk  ditentukan  secara  bebas  oleh tarik menarik kekuatan  pasar  (permintaan  dan penawaran).    Sistem  kurs  bebas  sering  disebut sebagai kurs devisa mengambang.  Sistem  kurs bebas terbagi menjadi 2 macam yaitu :
a. Kurs  Mengambang  Terkendali  ( Managed Floating Exchange Rate )
Kurs  ini  bergerak  dalam  rentang  pasar ( spread  atau  bandwidth) tertentu  dimana pemerintah  masih  bisa  mengambil  kebijakan intervensi  jika  diperlukan.  Dengan  kata  lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada  aktivitas  pasar  valas.  Dalam  pasar  ini masih  ada  campur  tangan  pemerintah  melalui alat ekonomi moneter dan fiskal  yang ada. Jadi dalam  sistem  ini,  pergerakan  nilai  tukar  tidak murni  berasal  dari  penawaran  dan  permintaan uang  saja.  Kurs  mengambang  terkendali disebut  juga  dengan  kurs  distabilkan.  Kurs bebas  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs valuta asing,  sehingga  negara  diharapkan  dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar.
Pada dasarnya dalam sistem mengambang  terkendali,  nilai  tukar  ditentukan oleh  kekuatan  pasar,  sehingga  bebas  bergerak
naik maupun turun. Namun supaya tidak terjadi gejolak  yang  terlalu  dahsyat,  yang  kriterianya ditentukan oleh Bank Sentral, pemerintah dapat campur tangan  sampai  batas-batas  tertentu. Bentuk-bentuk  intervensi  pemerintah  dapat berupa:
1) Mengambang bersih.
Terjadi jika campur tangan pemerintah  tidak langsung,  yaitu  dengan  pengaturan  tingkat bunga.
2) Mengambang kotor. Terjadi jika campur tangan pemerintah secara  langsung,  yaitu  dengan  menjual  atau membeli valuta asing.
Keunggulan  sistem  kurs  mengambang terkendali  antara  lain  :  mampu  menjaga stabilitas  moneter  dengan  lebih  fleksibel, adanya aktifitas demand dan supply dalam pasar valas  akan  mampu  menstabilkan  nilai  tukar sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  yang  terjadi, mampu memadukan sistem tetap dan mengambang.  Sedangkan kelemahannya antara lain :  devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu, ada persaingan yang ketat  antara  pemerintah  dan  spekulan  dalam memprediksi  dan  menetapkan  kurs,  dan  tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan.
Pemerintah  Indonesia  pernah  menganut sistem  kurs  mengambang  terkendali.  Sistem kurs  mengambang  terkendali  di  Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap  sekeranjang  mata  uang  ( basket currencies )  negara-negara  mitra  dagang  utama Indonesia.  Bank  Indonesia  menetapkan  kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan  rentang  atau spread tertentu.  Maksud dari  sistem  nilai  tukar  tersebut  adalah  bahwa meskipun  diarahkan  ke  sistem  nilai  tukar mengambang  namun  tetap  masih  ada  unsur pengendalian.  Pada  saat  sistem  nilai  tukar mengambang  terkendali  ini  diterapkan  di Indonesia,  nilai  tukar  Rupiah  terus  mengalami depresiasi (pelemahan) terhadap USD antara Rp 650/USD sampai Rp 2.500/USD.

## b. Kurs  Mengambang  Bebas  (Free  Floating Rate)
Kurs  mengambang  bebas  merupakan suatu  sistem  ekonomi  yang  lebih  cocok
ditujukan  bagi  suatu  negara  yang  sistem perekonomiannya  sudah  mapan.  Sistim  nilai tukar  ini  akan  menyerahkan  seluruhnya  kepada pasar untuk mencapai kondisi ekuilibrium yang sesuai  dengan  kondisi  internal  dan  eksternal negara  bersangkutan.  Jadi  dalam  sistem  nilai tukar  ini  seharusnya  tidak  ada  campur  tangan pemerintah.
Keunggulan  sistem  kurs  mengambang bebas  antara  lain  :        cadangan  devisa  lebih aman,  persaingan  pasar  ekspor-impor  sesuai dengan  mekanisme  pasar,  kondisi  ekonomi negara  lain  tidak  akan  berpengaruh  besar terhadap  kondisi  ekonomi  dalam  negeri, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir,  tidak  ada  batasan  valas,  dan terciptanya ekuilibrium pasar valas.  Sedangkan kelemanhannya  antara  lain  :  praktik  spekulasi semakin  bebas,  kurang  tepat  untuk  negara berkembang  karena  berpotensi  depresiasi  yang fluktuatif.
Indonesia  mulai  menerapkan  sistem  nilai tukar  mengambang  bebas  pada  periode  1997 hingga  sekarang.  Sejak  pertengahan  Juli  1997, Rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan  semakin  melemahnya  nilai Rupiah  terhadap  USD.  Tekanan  tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda  Thailand  dan  menyebar  ke  negara- negara  ASEAN  termasuk  Indonesia.  Untuk mengatasi  tekanan  tersebut,  Bank  Indonesia melakukan  intervensi  baik  melalui spot exchange rate (kurs langsung) maupun forward exchange  rate (kurs  berjangka)  dan  untuk sementara  dapat  menstabilkan  nilai  tukar Rupiah.  Namun  untuk  selanjutnya  tekanan terhadap  depresiasi  Rupiah  semakin  meningkat hingga sempat lebih dari Rp. 15.000/USD. Oleh karena itu dalam rangka mengamankan  cadangan  devisa  yang  terus berkuras,  pada  tanggal  14  Agustus  1997,  Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang  intervensi  sehingga  nilai  tukar  Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.   Namun pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 23 dan  24  tahun  1999  yang  mengatakan  bahwa nilai  tukar  di  Indonesia  ditetapkan  oleh Pemerintah  setelah  mendengar  rekomendasi dari  Bank  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  karena sistem  nilai  tukar  akan  berdampak  sangat  luas. Dengan demikian, walaupun pemerintah Indonesia  telah  mendeklarasikan  bahwa  sistem nilai  tukar  Rupiah  adalah  kurs  mengambang bebas,  namun  tampaknya  belum  sampai  100%
pure free floating rate. Dengan kondisi ekonomi Indonesia  yang  ada  -  di  dalam  praktek  hingga sekarang,  Bank  Indonesia  masih  melakukan intervensi  secara  berkala,  selektif,  dan  pada timing yang diperlukan.
Menurut Nopirin (1996 : 170) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau mata uang Negara  lainnya  berfluktuasi  dipengaruhi  oleh beberapa faktor antara lain :
1.  Inflasi
2.  Suku bunga
3.  Neraca pembayaran
4.  Hutang pemerintah
5.  Ketentuan perdagangan
6.  Stabilitas politik dan ekonomi
7.  Resesi
8.  Spekulasi
Fluktuasi nilai rupiah  terhadap dolar dari tahun ke tahun sejak Indonesia merdeka sampai dengan  sekarang  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini  :
Tabel 3.  Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Tahun Per USD Tahun Per USD Nov 1949 3,80 Des 1997 5.915,00 Mar 1950 7,60 Jan 1998 14.800,00 Feb 1952 11,40 Feb 1998 7.400,00 Des 1956 31,00 Apr 1998 8.000,00 Des 1957 49,00 Jun 1998 16.800,00 Des 1958 90,00 Jun 1999 6.800,00 Jul 1962 1.205,00 Okt 1999 6.500,00 Agt 1965 2.295,00 Des 1999 7.900,00 Nov 1965  4.995,00 Des 2000 9.725,00 Des 1965 0,25 2001 10.265,00 1966- 1970 250,0 2002 9.260,00 Apr 1970 378,00 2003 8.570,00 Agt 1971 415,00 2004 8,985,00 Nov 1978 625,00 2005 9.705,00 Des 1980 626,00 2006 9.200,00 Des 1982 702,50 2007 9.125,00 Mar 1983 970,00 2008 9.666,00
Des 1985 1.110,00 2009 9.447,00 Agt 1986 1.334,00 2010 9.036,00 Sep 1986 1.664,00 2011 9.113,00 Des 1990 1.842,00 2012 9.718,00 Des 1995 2.248,00 2013 12.250,00 Jun 1997 2.350,00 2014 12.550,00 Agt 1997 2.955,00 Agt 2015 14.000,00 Nop 1997  3.700,00 Sep 2015 13.500,00
Sumber :  Bank Indonesia

## Kedaulatan Rupiah
Undang-undang No 7/2011 tentang Mata Uang  telah  mengatur  kewajiban  penggunaan rupiah  pada  setiap  transaksi  di  Indonesia. Beberapa  aturan  turunannya  juga  sudah diterbitkan, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag),  dan  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI).    Namun  sudah  sekitar 5  tahun  berlalu, aturan  ini  tak  bisa  berjalan  optimal.  Masih  ada sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah perbatasan, yang menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi.  Beberapa kementerian juga dilibatkan  dalam  UU  ini.  Seperti  Kementerian Keuangan  yang  menjaga  transaksi  valuta  asing (valas) oleh pemerintah. Termasuk juga kepada perusahaan  BUMN  seperti  Pertamina,  PLN, PGN, dan yang lainnya.
Kepolisian  juga  mengambil  peran  dalam implementasi  UU.  Aparat  penegak  hukum  ini lah  yang  mengawasi  transaksi  non  rupiah  di lapangan.  Sebab  ada  unsur  pidana  yang terkandung  di  dalamnya,  sehingga  harus melibatkan kepolisian.    Ada 2 jenis pasal yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, yaitu pasal  33  dan  34  terkait  transaksi  non  rupiah  di Indonesia  dan  pasal  35  dan  37  terkait  tindakan pemalsuan  uang.  Kedua  pelanggaran  ini diganjar  sanksi  berbeda.  Pelanggaran  transaksi uang  dikenakan  hukuman  minimal  1  tahun penjara  dengan  denda  Rp  200  juta.  Kemudian pemalsuan  uang  dengan  hukuman  minimal  5 tahun  penjara  sampai  seumur  hidup.  Kurang optimalnya pengawasan, menurut Kamil, dikarenakan  sosialisasi  aturan  yang  tidak penuh.
Pelaksanaan  UU  ini  tidak  bisa  ditunda lagi.  Bila  dibiarkan,  maka  masyarakat  akan tetap bertransaksi dengan valas dan dampaknya adalah pelemahan nilai tukar rupiah.
Berdampak negatif terhadap perekonomian kita. Penggunaan  mata  uang  rupiah  sebagai  alat transaksi  di  dalam  negeri  adalah  juga  untuk menjaga kedaulatan NKRI.  Hal tersebut  sesuai dengan  amanat  yang  terkandung  di  dalam  UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  yang mengatakan  NKRI  sebagai  negara  yang merdeka  dan  berdaulat  memiliki  Rupiah sebagai  salah  satu  simbol  kedaulatan  negara yang  harus  dihormati  dan  dibanggakan  oleh seluruh rakyat Indonesia. Rupiah juga merupakan  alat  pembayaran  yang  sah  sehingga wajib  digunakan  dalam  kegiatan  perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  termasuk  di  wilayah  terdepan Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah tersebut termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata  Uang  yang  mengamanatkan  setiap  orang wajib  menggunakan  Rupiah  dalam  transaksi yang  dilakukan  di  wilayah  NKRI.    Larangan menolak  rupiah  sebagai  alat  pembayaran  yang termaktub  dalam  Pasal  23  UU  Mata  Uang tersebut.  Ada pula sanksi bagi orang yang tidak menggunakan  rupiah  di  wilayah  NKRI  dan menolak  Rupiah  untuk  pembayaran  di  wilayah NKRI, dengan ancaman pidana kurungan paling lama  satu  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 200  juta  sesuai  Pasal  33  ayat  (1)  dan(2)  UU Mata Uang.  Akan tetapi,  di wilayah perbatasan dan  terdepan  dari  NKRI  bisa  dibilang  minim penggunaan  rupiah  dengan  berbagai  alasan seperti  kemudahan  untuk  menggunakannya, misalnya untuk menggunakannya dalam bertransaksi  untuk  membeli  barang  kebutuhan sehari-hari.  Untuk  mewujudkan  kedaulatan rupiah di wilayah NKRI  dan untuk mendukung tercapainya  kestabilan  nilai  tukar Rupiah, perlu diterapkan  kebijakan  kewajiban  penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Bank  Indonesia    (BI)  sebagai  otoritas  moneter dan  sistem  pembayaran  berwenang  mengatur kewajiban  penggunaan  Rupiah  dalam  setiap transaksi  di  wilayah  NKRI.  Bank  Indonesia dapat  menetapkan  kebijakan  moneter  dan menetapkan  penggunaan  alat  pembayaran dengan  mewajibkan  penggunaan  Rupiah  dalam seluruh  transaksi  di  wilayah  NKRI.  Dengan dasar  pemikiran  itulah  BI  mengeluarkan Peraturan  Bank  Indonesia  No.  17/3/PBI/2015 tentang  kewajiban  penggunaan  Rupiah    di wilayah  NKRI.    Peraturan  Bank  Indonesia  ini mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan,  yaitu tanggal 31 Maret  2015.

## Kewajiban Penggunaan Rupiah
Setiap  transaksi  di  wilayah  NKRI  wajib menggunakan  Rupiah.  Setiap  pihak  yang melakukan  transaksi  di  wilayah  NKRI,  baik orang perorangan maupun korporasi. Kewajiban  penggunaan  Rupiah  di  wilayah NKRI  berlaku  untuk  transaksi  tunai  dan nontunai.  Transaksi  tunai  mencakup  transaksi yang  menggunakan  uang  kertas  dan/atau  uang logam  sebagai  alat  pembayaran.  Transaksi nontunai mencakup transaksi yang menggunakan  alat  dan  mekanisme  pembayaran secara nontunai.
Pengecualian

## Kewajiban Penggunaan Rupiah
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  ini transaksi  yang  diperbolehkan  menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut :
1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, meliputi :
a. pembayaran utang luar negeri;
b. pembayaran  utang  dalam  negeri  dalam valuta asing;
c. belanja barang dari luar negeri;
d. belanja modal dari luar negeri;
e. penerimaan  negara  yang  berasal  dari penjualan  surat  utang  negara  dalam valuta asing;
2. Transaksi lainnya yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.    Penerimaan atau pemberian hibah dari atauke luar negeri asing  adalah  hibah  yang  dilakukan  oleh penerima  atau  pemberi  hibah  yang  salah satunya  berkedudukan  di  luar  negeri. Apabila  penerima  dan  pemberi  hibah berkedudukan di wilayah NKRI maka hibah harus  dilakukan  dengan  menggunakan Rupiah.
3. Transaksi perdagangan internasional, meliputi :
a.  kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau  dari  luar  wilayah  pabean  Republik Indonesia; dan/atau
b.  kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara:
1) pasokan  lintas  batas  (cross  border supply),  yaitu  penyediaan  jasa  dari wilayah  suatu  negara  ke  wilayah negara  lain  seperti  pembelian  secara
online  (dalam  jaringan)  atau  call center; dan
2) konsumsi di luar negeri (consumption abroad),  yaitu  “kegiatan  perdagangan jasa  yang  melampaui  batas  wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri  (consumption  abroad)”  adalah kegiatan  penyediaan  jasa  di  luar negeri  untuk  melayani  konsumen  dari Indonesia seperti warga negara Indonesia  yang  kuliah  di  luar  negeri atau  rawat  di  rumah  sakit  luar  negeri.
Adapun  transaksi  untuk  kegiatan tambahan  dalam  kegiatan  ekspor dan/atau  impor  barang  ke  atau  dari luar wilayah pabean Republik Indonesia  tidak  dikategorikan  sebagai transaksi  perdagangan  internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah, antara  lain  meliputi  :  sandar  kapal  di pelabuhan,  bongkar  muat  kontainer, penyimpanan  sementara  kontainer  di pelabuhan,  dan  parkir  pesawat  di bandara.
4. Simpanan  di    Bank    dalam  bentuk  valuta asing.    Simpanan  di  Bank  dalam  bentuk valuta  asing  hanya  dapat  diselenggarakan oleh  Bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha dalam  valuta  asing.  Transaksi  terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha  dalam  valuta  asing  dapat  berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing.
5. Transaksi pembiayaan internasional.
Transaksi  pembiayaan  internasional  yang diperbolehkan  menggunakan  valuta  asing adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh  penerima  dan  pemberi  pembiayaan yang  salah  satunya  berkedudukan  di  luar negeri.  Dalam  hal  pemberi  pembiayaan internasional  berupa  Bank  maka  wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai  transaksi  valuta  asing  terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing.
6. Kegiatan  usaha  dalam  valuta  asing  yang dilakukan  oleh  Bank  berdasarkan  Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah, meliputi:
a. kredit  dalam  valuta  asing  untuk  kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;
b. pasar  uang  antar  Bank  dalam  valuta asing;
c. obligasi dalam valuta asing;
d. sub debt dalam valuta asing;
e. jual  beli  surat  berharga  dalam  valuta asing; dan
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang  mengatur  mengenai  perbankan  dan perbankan  syariah  beserta  peraturan pelaksanaannya.
7. Transaksi  surat  berharga  yang  diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana  dan  pasar  sekunder  berdasarkan Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai surat  utang  negara  dan  surat  berharga syariah Negara.
8.    Transaksi  lainnya  dalam  valuta  asing  yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai transaksi  lainnya  dalam  valuta  asing  antara lain Undang-Undang mengenai Bank
Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman  modal,  dan  Undang-Undang mengenai  lembaga  pembiayaan  ekspor Indonesia.
Kegiatan  yang  berupa  penukaran  valuta asing  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara kegiatan  usaha  penukaran  valuta  asing  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan;  dan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar  wilayah  pabean  Republik  Indonesia  yang dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah.

## Larangan Menolak Rupiah
Pada  prinsipnya  setiap  pihak  wajib menggunakan  Rupiah  dalam  setiap  transaksi  di wilayah  NKRI  dan  dilarang  menolak  untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan  sebagai  pembayaran  atau  untuk menyelesaikan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi dengan  Rupiah.  Namun  demikian,  suatu  pihak dapat menolak  untuk menerima Rupiah dengan salah  satu  pertimbangan  bahwa  pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah  diperjanjikan  secara  tertulis.  Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk :
a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini;
b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat  persetujuan  Bank  Indonesia. Yang  dimaksud  proyek  infrastruktur
strategis yaitu proyek infrastruktur sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam pengelolaan  utang  luar  negeri  korporasi nonbank  dan  dibuktikan  dengan  surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.
Adapun  perjanjian  tertulis  yang  disusun untuk  transaksi  di  luar  transaksi  yang  terdapat pada huruf a dan b di atas yang dibuat sebelum tanggal  1  Juli  2015,  maka  perjanjian  tertulis tetap  berlaku  sampai  dengan  berakhirnya perjanjian  tertulis  tersebut.  Perjanjian  tertulis ini  hanya  berlaku  untuk  perjanjian  tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban  dalam  valuta  asing  untuk  transaksi nontunai. Adapun perpanjangan dan/atau perubahan  atas  perjanjian  tertulis  yang  disusun untuk  transaksi  di  luar  transaksi  yang  terdapat pada  huruf  a  dan  b  di  atas  harus  tunduk  pada Peraturan  Bank  Indonesia  ini.  Yang  dimaksud dengan  “perubahan  atas  perjanjian  tertulis” adalah perubahan  yang terutama  terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.

## Pencantuman Harga Barang dan Jasa
Dalam  rangka  mendukung  efektifitas implementasi kewajiban penggunaan Rupiah  di wilayah  NKRI,  seluruh  pencantuman  harga barang dan/atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah.  Pencantuman  harga  barang  dan/atau jasa  dalam  valuta  asing  tidak  diperbolehkan. Namun  demikian  pencantuman  harga  barang dan/atau  jasa  dalam  perjanjian  suatu  tertulis untuk transaksi :
a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 dan  Pasal  5  Peraturan  Bank  Indonesia;
atau
b. transaksi  yang  berkaitan  dengan  proyek infrastruktur  strategis  dan  mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Penentuan  proyek  infrastruktur  strategis dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari kementerian atau lembaga
yang berwenang,  diperbolehkan  menggunakan valas.  Adapun  untuk  pencantuman  harga
di  dalam  perjanjian  tertulis  yang  disusun dalam  rangka  transaksi  di  luar  transaksi pada  huruf  a  dan  b  yang  dibuat  sebelum tanggal  1  Juli  2015,  maka  pencantuman harga  dalam  valas  tersebut  tetap  berlaku sampai  dengan  berakhirnya  perjanjian tertulis  tersebut.  Untuk  perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis  dimaksud  maka  harus  tunduk pada  Peraturan  Bank  Indonesia.  Yang dimaksud dengan  “perubahan  atas perjanjian  tertulis”  adalah  perubahan yang  terutama  terkait  dengan  perubahan subjek  dan/atau  objek  pada  perjanjian tertulis.
Dalam  hal  terdapat  permasalahan  bagi pelaku  usaha  dengan  karakteristik  tertentu terkait  pelaksanaan  kewajiban  penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia  dapat  mengambil  kebijakan  tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan  Rupiah  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## Sanksi
Terhadap  pelanggaran  atas  kewajiban penggunaan  Rupiah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Bank Indonesia  ini  untuk  transaksi  tunai;  dan/atau larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  Peraturan  Bank Indonesia  ini,  berlaku  ketentuan  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Mata  Uang.  Pelanggaran  atas  kewajiban penggunaan  Rupiah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Bank Indonesia ini untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administrative berupa:
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar; dan/atau
c. larangan  untuk  ikut  dalam  lalu  lintas pembayaran.
d. Sanksi  kewajiban  membayar  ditetapkan sebesar  1%  (satu  persen)  dari  nilai transaksi,  dengan  jumlah  kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam Rupiah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  dan kewajiban  penyampaian  laporan,  keterangan, dan/atau  data  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa  teguran  tertulis.  Selain  mengenakan sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  16  ayat  (1)  dan  Pasal  17,  Bank Indonesia  dapat  merekomendasikan  kepada otoritas  yang  berwenang  untuk  melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

## Laporan dan Pengawasan Kepatuhan
Bentuk pengawasan BI terhadap kepatuhan    kewajiban  penggunaan  Rupiah  di wilayah NKRI dapat berupa :
a Bank  Indonesia  dapat  meminta  laporan, keterangan,  dan  atau  data  kepada  pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.
b Permintaan  tersebut  dapat  dilakukan dengan  atau  tanpa  melibatkan  instansi terkait.
c Bilamana  terdapat  pihak  yang  diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan  laporan,  keterangan  dan data  tertentu  maka  pihak  tersebut  wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia.
d Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak.
e Menunjuk  pihak  lain  untuk  melakukan penelitian  dalam  rangka  pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak.
Bank  Indonesia  melakukan  pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan  kewajiban  penggunaan  Rupiah dan pencantuman harga barang dan/atau jasa.

## SIMPULAN
NKRI  sebagai  negara  yang  merdeka  dan berdaulat  memiliki  simbol  kedaulatan  negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu  simbol kedaulatan  negara tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan  oleh  NKRI.  Rupiah  dipergunakan sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  di  wilayah NKRI  dalam  kegiatan  perekonomian  nasional dan internasional guna mewujudkan
kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.    Pengaturan  kewajiban  penggunaan Rupiah  di  wilayah  NKRI  diperlukan  untuk mendukung  kestabilan  nilai  tukar  Rupiah. Pengaturan  kewajiban  penggunaan  Rupiah  di wilayah  NKRI  juga  dimaksudkan  untuk  lebih mengefektifkan  pelaksanaan  ketentuan  dalam Undang-Undang  mengenai  mata  uang  yang mewajibkan  penggunaan  Rupiah  dalam  setiap transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran, penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang  harus dipenuhi  dengan  uang,  dan/atau  transaksi keuangan  lainnya,  yang  dilakukan  di  wilayah NKRI.  Pengaturan  kewajiban  penggunaan Rupiah di wilayah NKRI perlu tetap memperhatikan  adanya  kebutuhan  penggunaan valuta asing dalam masyarakat yang diperkenankan  berdasarkan  Undang-Undang. Penerapan  kewajiban  penggunaan  rupiah  di wilayah NKRI dilakukan dengan memperhatikan kesiapan pelaku usaha, kontinuitas  kegiatan  usaha,  kegiatan  investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Gilpin,  Robert,  (2001), Global  Political Economy :  Understanding  The International Economic Order , Washington DC,  Princeton University Press.
Krugman,  Paul  R,  Maurice  Obstefld,  (2003),
Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan ,  Penterjemah  Faisal  H.  Basri, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Nopirin,  (2000), Ekonomi  Moneter ,  Jilid  2, Yogyakarta,  Badan  Penerbit  Fakultas Ekonomi UGM.
Salvator, Dominic, (2013), International Economics,  Trade  and  Finance , New
York, Wiley International Economic
Yuliati.  Sri  Handaru,  Handoyo  Prasetyo,
(2005), Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Internasional , Yogyakarta, Andi.
Undang-Undang  No.  7/2011 Tentang  mata Uang www.bi.go.id (diakses tanggal 16 Januari 2016) www.detikfinance.com  (diakses  tanggal  16 Januari 2016)