p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 3, No. 12, Desember 2022 http://jist.publikasiindonesia.id/

## PEMILIHAN AREA PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU MENGGUNAKAN METODE AHP DAN TOPSIS DI KOTA YOGYAKARTA
Nita Handayani, Budi Kamulyan
Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta-Indonesia Email: nitahandayani0708@mail.ugm.ac.id
*Correspondence : nitahandayani0708@mail.ugm.ac.id INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan : 05-12-2022 Diterima : 25-12-2022 Diterbitkan : 27-12-2022 Program Sustainable  Development  Goals (SDGs)  merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mengoptimalkan  potensi  sumber  daya  kesejahteraan  manusia secara global. Salah satu program tersebut adalah pembangunan berkelanjutan dalam bentuk ruang terbuka hijau. Dasar peraturan
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  adalah  Undang-Undang  Penataan Ruang  Nomor  26  Tahun  2007  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  5  Tahun  2008.  Kebutuhan  minimum  RTH  kota adalah  sebesar  30%  dari  total  luas  wilayah.  Kota  Yogyakarta melakukan  peningkatan  luas  kawasan  RTH  untuk  mencegah penyusutan  kawasan  akibat  dampak  pembangunan  menjadi kawasan  komersial  dan  sebagai  mengantisipasi  bencana. Penelitian  ini  melakukan  pemilihan  area  pengembangan  RTH terbaik   di Kota Yogyakarta dengan  menggunakan  metode  AHP dan  TOPSIS.  Metode  analisis  pengambilan  keputusan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  AHP-TOPSIS. Hasil analisis  menyatakan  total  RTH  Kota  Yogyakarta  sebesar  23,7% dari  total  luas  wilayah  dengan  8,2%  RTH  Publik  dan  15,5% RTH  privat.  Dengan  mempertimbangkan  3  kriteria  dan  10 subkriteria  pada  4  alternatif  diketahui  bahwa  penilaian  kriteria teknis dianggap lebih penting dibandingkan dengan ekonomi dan lingkungan. Sementara hasil perbandingan subkriteria menyatakan  luas  wilayah  lebih  dipertimbangkan  dengan  bobot 0,187  dibandingkan  dengan  subkriteria  lainnya.  Nilai  preferensi alternatif  terbesar  adalah  Kemantren  Umbulharjo  sebesar  0,638, Kemantren  Kotagede  dengan  nilai  preferensi  sebesar  0,587. Kemantren  Gondokusuman  dengan  nilai  preferensi  sebesar 0,487.  Serta  Kemantren  Danurajen  dengan  nilai  preferensi sebesar  0,347.  Berdasarkan  4  alternatif  yang  ditawarkan, Kemantren Umbulharjo terpilih dan layak untuk direkomendasikan  sebagai  area  pengembangan  RTH  Kota Yogyakarta.

## ABSTRACT
The Sustainable Development Goals (SDGs) program is a world development agenda that aims to optimize the potential of human welfare  resources  globally.  One  such  program  is  sustainable development  in  the  form  of  green  open  spaces.  The  basis  for Green Open Space (RTH) regulations is Law Number 26 of 2007 on  Spatial  Planning  and  Regulation  of  the  Minister  of  Public
Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau (RTH); Pengambilan Keputusan; AHP; TOPSIS.
Keywords: Green Open Space (RTH); Decision Making; AHP; TOPSIS.
Works  Number  5  of  2008.  The  minimum  requirement  for  green open  space  in  a  city  is  30%  of  the  total  area.  The  City  of Yogyakarta  has  increased  the  area  of  green  open  space  to prevent  shrinkage  of  the area  due  to  the  impact of  development into  a  commercial  area  and  as  an  anticipation  of  disaster. This study  selected  the  best  green  open  space  development  areas  in the city of Yogyakarta using the AHP and TOPSIS methods. The decision-making  analysis  method  used  in  this  study  is  AHP- TOPSIS.  The  results  of  the  analysis  stated  that  the  total  green open space of Yogyakarta City was 23.7% of the total area with 8.2%  public  green  open  space  and  15.5%  private  green  open space. By considering the 3 criteria and 10 sub-criteria for the 4 alternatives, it is known that the assessment of technical criteria is considered more important than economic and environmental. While the results of the comparison of the sub-criteria stated that the area is more considered with a weight of 0.187 compared to the other sub-criteria. The largest alternative preference value is the  Umbulharjo  Kemantren  at  0.638,  the  Kotagede  Kemantren with  a  preference  value  of  0.587.  Kemantren  Gondokusuman with  a  preference  value  of  0.487.  As  well  as  Kemantren Danurajen  with  a  preference  value  of  0.347.  Based  on  the  4 alternatives  offered,  the  Umbulharjo  Kemantren  was  selected and deserves to be recommended as an area for the Yogyakarta City Green Open Space development.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Sustainable  Development  Goals  (SDG's)  merupakan  agenda  pembangunan  dunia  yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Target ke 11 pembangunan berkelanjutan merupakan  topik  permasalahan  penting  karena  sesuai  tujuan  bahwa  setiap  kota  harus menyediakan  akses  universal  ke  ruang  publik  hijau  yang  aman,  inklusif,  pada  tahun  2030. Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  adalah  ruang  dalam  kota  atau  wilayah  yang  lebih  luas,  dalam bentuk membulat maupun memanjang atau jalur di mana penggunaannya bersifat terbuka tanpa adanya bangunan sebagaimana Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1998 ( Pratama dkk ., 2015). Pedoman  penataan  ruang  dalam  perencanaan,  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05 Tahun 2008. Kebutuhan RTH sebuah kota sebesar 30% dari total luas wilayah dengan proporsi sebesar 20% RTH publik dan sebesar 10% RTH Privat ( Pratiwi , 2022).
Paradigma  pembangunan  yang  berfokus  pada  peningkatan  ekonomi  dan  sumberdaya dapat  menyebabkan  kerusakan,  pencemaran  serta  degradasi  lingkungan.  Kegiatan  alih  fungsi lahan berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas ruang terbuka serta penurunan kualitas lingkungan  perkotaan.  Peningkatan  kawasan  terbangun  memberikan  konsekuensi  penyusutan ruang bahkan menjadikan penyusutan ruang terbuka hijau. Gejala tersebut dapat mengakibatkan terjadi  banjir  kota,  meningkatnya  polusi  udara,  dan  meningkatnya  kerawanan  sosial  serta menurunnya  produktivitas  masyarakat  akibat  stress  karena  terbatasnya  ruang  publik  yang tersedia  untuk  interaksi  sosial  ( Hamrun  &  Prianto ,  2017).  Keberadaan  RTH  memberikan
manfaat  keamanan,  kenyamanan,  kesejahteraan  dan  keindahan  wilayah  perkotaan  ( Gunawan , 2019)
Program  pembangunan  kota  hijau  secara  optimal  dalam  Program  Pengembangan  Kota Hijau  (PK2H)  diwujudkan  dalam  ruang  terbuka  hijau.  Kendala  dalam  mewujudkan  kota  hijau adalah  sulitnya  menyediakan  lahan  untuk  dimanfaatkan  menjadi  taman  RTH  sesuai  konsep Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ( Ekaputra & Sudarwani , 2013) . Kota Yogyakarta berkomitmen  dalam  pengembangan Green  City dengan  diperolehnya  penghargaan Indonesia Green  Region  Award (IGRA)  tahun  2011.  Program  ini  sebagai  upaya  pemerintah  Kota Yogyakarta  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan.  Untuk memenuhi  kebutuhan  minimal  RTH  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  melakukan  berbagai  upaya pembebasan lahan untuk dijadikan area pengembangan RTH Kota Yogyakarta.
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  penyediaan  RTH  membuat  dokumen  rencana pembangunan  dalam  Peraturan  Walikota  Yogyakarta Nomor  16  Tahun  2021  sebagai  pedoman dalam  bidang  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  untuk  mewujudkan  pemenuhan  minimal  30% Persentase  ditargetkan  tercapai  pada  tahun  2030.  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  membuat Peraturan  Walikota  Nomor  06  Tahun  2010  tentang  Penyediaan  RTH  Privat.  Kemudian menambah  pedoman  Peraturan  Walikota  Nomor  05  Tahun  2016  tentang  Perencanaan  dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
Peningkatan penyediaan  kekurangan RTH publik Kota Yogyakarta ditunjukan diperoleh jalan jangka waktu rentang 5 tahun untuk peningkatan RTH.
Gambar 1. Diagram Perubahan Ruang Terbuka Hijau
Sumber : DLH Kota Yogyakarta
Selama pandemi tidak terjadi perubahan ruang yang cukup pada 2018 hingga tahun 2021 pada tahun 2018 menunjukan nilai sebesar 17,99%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,4%  menjadi  sebesar  19,39%.  Pada  tahun  2020  tidak  terjadi  peningkatan  RTH  Kota Yogyakarta, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,8% menjadi sebesar 20,22%.
Penelitian  bertujuan  untuk  melakukan  pemilihan  area  pengambangan  RTH  Kota Yogyakarta  dengan  menggunakan  metode  pengambilan  keputusan  AHP  dan  TOPSIS. Analytical  Hierarki  Process (AHP)  digunakan  untuk  mendapatkan  nilai  bobot  penilaian  pada kriteria  melalui  matriks  perbandingan  berpasangan. Technique  for  Order  of  Preference  by Similarity  to  Ideal  Solution( TOPSIS ) digunakan  dalam  menghitung  nilai  preferensi  dan peringkat  alternatif.  Pengambilan  keputusan  melibatkan  dan  mensinergikan  instansi  atau lembaga  dalam  bidang  ruang  terbuka  hijau.  Pengambilan  keputusan  adalah  Dinas  Lingkungan
2018 2019 2020 2021 0 5 10 15 20 25 30 35 Standar Kebutuhan RTH Persentase RTH
Hidup dan Dinas Tata Ruang Kota Yogyakarta. seperti tercantum dalam Peraturan Walikota dan Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tentang “Pemilihan  Area  Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau Menggunakan Metode AHP dan TOPSIS di Kota Yogyakarta”

## Metode Penelitian
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Parameter penilaian terdiri  dari 3  kriteria, 10 subkriteria serta 4 alternatif solusi. Kriteria  teknis  memiliki subkriteria  berupa  luas  wilayah,  luas  ketersediaan  lahan,  jumlah  penduduk  dan  kondisi  RTH. Kriteria  ekonomi  memiliki  subkriteria  berupa  biaya  pembebasan  lahan  dan  biaya  anggaran instansi.  serta  kriteria  lingkungan  memiliki  subkriteria  berupa  kondisi  geografis,  aksesibilitas, fungsi  ruang  dan  keamanan  kawasan.  Alternatif  diwakilkan  4  Kemantren  penelitian  berikut: Kemantren  Danurejan,  Kemantren  Gondokusuman,  Kemantren  Umbulharjo,  dan  Kemantren Kotagede.
Tidak ada ketentuan dalam menetapkan jumlah responden sebagai pengambil keputusan. Responden  merupakan  bagian  dalam  permasalahan  dan  bersifat  komprehensif  (sistemik). Karakteristik  responden  pengambilan  keputusan  dalam  penelitian  adalah  Memiliki  kepakaran atau  pengalaman  dalam  bidang  RTH  Kota  Yogyakarta,  Memiliki  pengetahuan,  memahami kondisi  dan  situasi  tentang  RTH  Kota  Yogyakarta,  dan  Responden  merupakan  pemegang kepentingan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  serta  berkaitan  dengan  permasalahan bidang  RTH.  Responden  dalam  penelitian  merupakan  perwakilan  instansi  yang  terlibat  antara lain: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

## 1. Analytical Hierarchy Process
Metode pengambilan  keputusan Analytical Hierarchy  Process (AHP)  digunakan untuk analisis  sebuah  tujuan  dan  solusi  terbaik  dengan  menggunakan  kriteria  dan  subkriteria. Dalam  pengambilan  keputusan  perlu  mengatur  suatu  masalah  menjadi  kelompok  yang teratur  dalam  struktur  hirarki  (Saaty,  2003).  AHP  menghasilkan  nilai  bobot  pada  setiap kriteria  dan  subkriteria  dari  hasil  perbandingan  matriks.  Untuk  menilai  bobot  prioritas dilakukan pengujian konsistensi hasil matrik perbandingan berpasangan.
a. Langkah – Langkah Metode AHP
Dalam  menggunakan  metode  AHP  terdapat  langkah  -langkah  dalam  pengambilan keputusan sebagai berikut:
1) Mendefinisikan Masalah
Mendefinisikan  masalah  bertujuan  menentukan  solusi  yang  diinginkan  serta memudahkan dalam menyusun struktur hirarki permasalahan.
2) Menyusun Struktur Hirarki
Struktur  hirarki  memberikan  kemudahan  dalam  memahami  semua  variabel yang terlibat dan saling berhubungan. Penyusunan struktur hirarki dimulai  dengan menetapkan  tujuan  pada  level  atas  kemudian  menetapkan  kriteria  penilaian  serta subkriteria  dan  alternatif  solusi  yang  diinginkan.  Bentuk  struktur  hirarki dekomposisi seperti dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut:
Gambar 2 . Struktur Hirarki Dekomposisi ( Cho & Shin , 2017)
Penjelasan Struktur Hirarki: Tingkat pertama adalah tujuan kriteria atau puncak permasalah  ( goal) yang  ingin  dipecahkan.  Tingkat  kedua  adalah  mendefinisikan faktor kriteria  dan subkriteria  yang berpengaruh pada tujuan dan level berikutnya. Tingkat  ketiga  adalah  menentukan  alternatif  atau  solusi  yang  ditawarkan  untuk menjawab tujuan atau permasalahan dalam pengambilan keputusan.
3) Menyusun matrik perbandingan berpasangan
Penyusunan  matriks  berpasangan  diisi  menggunakan  bilangan  untuk mempresentasikan  tingkat  kepentingan  relatif  dari  suatu  elemen  masing-masing kriteria  dan  subkriteria. Pairwise  Comparison  Matrix atau  perbandingan  matriks dibuat dalam bentuk matriks (n x n). Rancangan matriks perbandingan terdapat dua sisi  prioritas  yang  mendominasi  dan  didominasi.  Matriks  perbandingan  dapat digunakan  sebagai  kerangka  untuk  menguji  konsistensi.  Penyusunan  matriks perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: A a1 a2 a3 … An a1 a11 a12 a13 … a1n a2 a21 a22 a23 … a2n a3 a31 a32 a33 … a3n … … … … … … … … … … Aij … An an1 an2 an3 … Ann An an1 an2 an3 … Ann
Sumber : (Saaty, 2003)
Matriks perbandingan A berukuran (n x n) dengan n merupakan jumlah kriteria perdibandingan.  Nilai  i  merupakan  baris  dan  j  merupakan  kolom.  Nilai  aij menyatakan  elemen  baris  ke-i  dan  kolom  ke-j.  Perbandingan  satu  elemen menyatakan operasi pada tingkat hirarki dimana  elemen aij =1  jika i=j, sementara elemen aij= 1/aji jika i≠j .
Skala  preferensi  perbandingan  digunakan  untuk  mengisi  matriks  perbandingan berpasangan. Penilaian perbandingan dinyatakan dalam skala perbandingan tingkat penilaian.  Skala  1  adalah  tingkat  paling  rendah  dan  skala  9  adalah  tingkat  paling tinggi. Skala perbandingan tingkat kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Skala Perbandingan Tingkat Kepentingan Intensitas Kepentingan Definisi Keterangan 1 Sama penting Dua kriteria yang dibandingkan sama penting 3 Moderat pentingnya dibandingkan yang lain Satu  kriteria  dibandingkan  sedikit  lebih penting dibandingkan dengan kriteria lainnya 5 Kuat pentingnya dibandingkan yang lain Satu kriteria yang  dibandingkan  dinilai  lebih penting dari kriteria yang lain 7 Sangat  kuat  pentingnya dibandingkan yang lain Satu kriteria yang  dibandingkan sangat lebih penting  dibandingkan  dengan  kriteria  yang lain 9 Ekstrim pentingnya dibandingkan yang lain Satu kriteria yang dibandingkan mutlak lebih penting dibandingkan kriteria yang lain 2,4,6,8 Nilai diantara kedua perbandingan yang berdekatan Kesepakatan diperlukan diantara 2 penilaian Reciprocal Dalam  penilaian  elemen  tingkat  kepentingan  berlaku  Aksioma Reciprocal. Aksioma Reciprocal berarti jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting  dibandingkan  elemen  j,  maka  elemen  j  harus  1/3  kali  lebih penting  dibandingkan  elemen  i.  Namun,  jika  dua  elemen  yang dibandingkan hasilnya adalah 1 berarti elemen dinilai sama penting
Sumber : (Saaty, 2003)
Pengisian  matriks  perbandingan  berpasangan  dilakukan  pada  matriks  segitiga atas menggunakan nilai rerata penilaian. Nilai matriks diagonal diisi dengan nilai 1. Sementara  pengisian  matriks  segitiga  bawah  merupakan  nilai  resiprokal  dari  nilai matriks  segitiga  atas.  Karena  AHP  yang  hanya  memerlukan  1  jawaban  dalam pengolahan  maka  sebelumnya  dilakukan  analisis  digunakan  metode Geometrik Mean s  pada  jawaban  responden  pengambil  keputusan.  Penentuan  nilai menggunakan  metode Logarithmic Least Square (Saaty dan Vargas, 1984) berupa nilai rerata geometrik hasil perbandingan berpasangan. Penilaian parameter kriteria dan subkriteria menggunakan Persamaan 2. 1 berikut:
̅̅̅̅   √∏ (2.1)
Dimana ̅̅̅̅ merupakan  bobot  parameter  ke  i  yang  belum  dinormalisasi,  aij merupakan  penilaian  perbandingan  matriks  parameter  ke-i  dengan  parameter  ke-j, serta i (1… n)  merupakan jumlah parameter.
4) Melakukan Normalisasi Matriks
Normalisasi  matriks  dilakukan  untuk  mendapatkan  bobot  vektor  matriks ( eigenvector ).  Normalisasi  Matriks  diperoleh  dengan  membagi  setiap  nilai  kolom dengan  nilai  total  kolom.  Perhitungan  normalisasi  matriks  menggunakan Persamaan 2.2 berikut:
̅̅̅̅ ∑ (2.)
Dimana : a ij Normalisasi  merupakan Matriks normalisasi pada baris i dan kolom  j
( eigenvecktor ), dan ∑ merupakan Nilai setiap kolom.
5) Menentukan bobot prioritas
Perhitungan  nilai Eigenvector dilakukan dengan melakukan penjumlahan nilai setiap  baris  kemudian  membaginya  dengan  total  jumlah  elemen  untuk mendapatkan  nilai  rata-rata  elemen  (wk).  Nilai  rerata  elemen  dihitung  dengan menggunakan Persamaan 2.3 berikut:
∑ (2.)
Dalam perhitungan bobot prioritas untuk menghitung Eigenvector . Eigenvector merupakan  sebuah  vektor  yang  apabila  dikalikan  pada  sebuah  matriks  hasilnya adalah Eigenvalue seperti dinyatakan dalam Persamaan 2.4 berikut:
(2.4)
Dimana:  w  merupakan Eigenvector ,  λ  merupakan Eigenvalue ,  dan  A  merupakan Matriks
6) Menghitung Pengujian Konsistensi
Pengukuran  nilai  konsistensi  bertujuan  untuk  menentukan  nilai  konsistensi elemen  menggunakan  nilai  λ  merupakan eigenvalue matriks  Hasil  penjumlahan eigenvalue dibagi  banyaknya  jumlah  prioritas  elemen  menghasilkan  nilai  Lamda Maksimum  (λ  max).  Dalam  pengujian  konsistensi  elemen  perlu  diperhatikan konsistensi  indeks  dan  konsistensi  rasio. Consistency  Index (CI) bertujuan  untuk mendapatkan  nilai  maksimum,  dan  meminimumkan  nilai  ketidakpastian  yang dihasilkan  matriks  perbandingan..  Perhitungan  indeks  konsistensi  (CI)  dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.5 berikut
(     ) (2.5) Dimana: merupakan  nilai  maksimal  atau Eigenvalue ,  dan  n  merupakan dimensi matriks elemen atau nilai banyak matriks.
Consistency  Ratio (CR)  menyatakan  tingkat  nilai  rasio  berdasarkan  penilaian pengambil  keputusan.  Nilai  CR  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  konsisten
pengambil  keputusan  melakukan  perbandingan  berpasangan  (Saaty,  1993). Syarat konsistensi  rasio  dalam  penilaian  konsistensi  adalah  (CR  ≤  0,1)  atau  kurang  dari sama dengan 10%. Syarat penilaian perhitungan CR menyatakan nilai adalah benar serta  dapat  diterima,  Konsistensi  rasio  (CR)  dihitung  dengan  menggunakan Persamaan 2.6 berikut:
(2.6)
Tabel 3. Konsistensi Random Indeks N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RI 0 0 0,58 0,9 0,12 0,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,56
7) Perhitungan Bobot Prioritas Global
Perhitungan bobot prioritas global dilakukan menggunakan untuk mendapatkan hasil dalam memilih alternatif. Perhitungan bobot global memperhatikan nilai pada bobot  lokal  parameter.  Perhitungan  bobot  prioritas  lokal  berdasarkan  pada  tiap level pengambilan keputusan. Jika dalam model terdapat lebih dari satu level, maka pembobotan dilakukan pada  masing-masing  level  hirarki untuk  mendapatkan  nilai bobot  prioritas  lokal  dari  keseluruhan  model  hirarki.  Untuk  perhitungan  bobot prioritas global menggunakan nilai bobot prioritas lokal setiap level hirarki. Bobot prioritas global adalah bobot hirarki keseluruhan yang terdiri dari level kriteria dan subkriteria serta level alternatif. Proses sintesis mengubah penilaian bobot prioritas lokal  menjadi  bobot  prioritas  global  dilakukan  menggunakan  Persamaan  2.7 berikut:
(2.7)
Dimana: w j merupakan bobot prioritas global individu (∑ wj = 1), w n merupakan prioritas gabungan kriteria, w n+1 merupakan prioritas gabungan subkriteria, dan w j merupakan bobot dari kriteria j.
8) Analisis Sensitivitas
Analisis  sensitivitas  digunakan  dalam  analisis  yaitu  konsistensi  dan  validitas. Analisis  sensitivitas  bertujuan  untuk  mengukur  validitas  solusi  dan  menentukan kriteria yang memiliki relevansi terbaik pada akhir penilaian.

## 2. Metode Pengambilan Keputusan TOPSIS
Metode Technique  for  Others  Reference  by  Similarity  to  Ideal  Solution (TOPSIS) digunakan  untuk  melakukan  peringkat  akhir  alternatif.  Konsep  pertimbangan  metode TOPSIS  dalam  pengambilan  keputusan  karena  menggunakan  bentuk  matematis  sederhana dan  mudah  dipahami  serta  komputasi  dinilai  lebih  efisien.  Metode  TOPSIS  memiliki kemampuan  untuk  mengukur  kinerja  relatif  terhadap  alternatif  keputusan  ( Hanifah  dkk .,
2020).  Metode  TOPSIS  dapat  digunakan  pada  sebaran  nilai  yang  relatif  sama  dan  tidak menyimpang jauh karena tidak terlihat perbedaan yang signifikan ( Yuniarti dkk ., 2018).
Perhitungan  peringkat  pada  setiap  bobot  subkriteria  dan  penilaian  masing-masing alternatif  hasil  kuesioner  pengambil  keputusan.  Pemecahan  masalah  dengan  konsep penilaian  metode  TOPSIS  berdasarkan  pemilihan  alternatif  terbaik  bukan  hanya  jarak terpendek  solusi  ideal  positif  tetapi  juga  jarak  terpanjang  solusi  ideal  negatif  ( Defit ,  2017). Nilai Solusi ideal positif adalah  jumlah  nilai  keseluruhan terbaik  yang dicapai setiap atribut sementara untuk solusi ideal negatif adalah seluruh nilai terburuk pencapaian atribut  . Hasil penilaian matriks keputusan alternatif akan digunakan untuk menganalisis nilai ideal matriks alternatif untuk mendapatkan jarak solusi ideal positif dan negatif. Pemeringkatan bertujuan untuk  mendapatkan  hasil  berupa  rekomendasi  terbaik  atau  solusi  dalam  pengambilan keputusan menggunakan nilai preferensi alternatif.
a. Langkah - Langkah Metode TOPSIS
Langkah pengambilan keputusan metode TOPSIS adalah sebagai berikut:
1. Mendefinisikan dan menyusun matriks keputusan
Kriteria  yang  digunakan  dalam  penilaian  menggunakan  metode  TOPSIS dijadikan  tolak  ukur  penyelesaian  masalah.  Metode  TOPSIS  menerima  masukan bobot  parameter  kriteria  dan  alternatif.  Menentukan  penilaian  keputusan  alternatif berdasarkan parameter subkriteria.
2. Melakukan normalisasi matriks
Pada  matriks  keputusan  dilakukan  proses  normalisasi  matriks  penilaian alternatif. Normalisasi dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.8 berikut:
√∑ (2.8)
Dimana menyatakan  elemen  penilaian  alternatif  yang  ternormalisasi  dan menyatakan elemen penilaian alternatif (i adalah baris 1,2,…n), (j adalah kolom
1,2,…m).
3. Menghitung penilaian bobot matriks normalisasi
Melakukan  penentuan  penilaian  terbobot  matriks  normalisasi  keputusan. Perhitungan  bobot  menggunakan  masukan  bobot  parameter  subkriteria  dan menggunakan Persamaan 2.9.
(2.9)
Dimana merupakan  bobot  matriks  normalisasi,  w i merupakan  bobot  dari parameter  alternatif  i,  dan menyatakan  elemen  penilaian  alternatif  yang ternormalisasi.
4. Menentukan nilai solusi ideal
Nilai  solusi  ideal  positif  dan  nilai  solusi  ideal  negatif  dihitung  dengan menggunakan Persamaan 2.10 dan Persamaan 2.11 berikut:
( ) (2.10) ( ) (2.11) 5. Menghitung Distance atau jarak alternatif solusi ideal
Jarak  alternatif  solusi  ideal  alternatif  terhadap  nilai  solusi  ideal  positif  dan nilai solusi ideal negatif. Jarak solusi ideal positif dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.12 berikut:
√∑ ( ) (2.12)
Sementara,  untuk  menghitung  jarak  alternatif  terhadap  nilai  solusi  ideal negatif dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.13 berikut:
√∑ ( ) (2.13) Dimana merupakan  jarak  ideal  postif,
merupakan  jarak  ideal  negatif,
merupakan ketentuan nilai dan merupakan elemen 1,2,3,…,n.
6. Menghitung nilai preferensi
Perhitungan  nilai  preferensi  atau  peringkatan  alternatif  terbaik  menyatakan nilai  akhir  didapatkan  menyatakan  alternatif.  Nilai  preferensi  menjadi  nilai  akhir atau solusi yang diinginkan dalam pengambilan keputusan. Hasil perhitungan nilai preferensi  (Vi)  menunjukan  nilai  alternatif  (Ai)  lebih  dipilih.  Perhitungan  nilai preferensi alternatif dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.14 berikut:
(2.14)
Dimana Vi merupakan nilai preferensi, merupakan jarak ideal positif, merupakan jarak ideal negatif.
7. Analisis sensitivitas
Analisis  sensitivitas  dilakukan  untuk  melihat  berapa  sensitif  suatu  keputusan terhadap  faktor  parameter  yang  digunakan.  Analisis  sensitivitas  memberikan gambaran seberapa konsistensi keputusan yang diambil.

## Hasil dan Pembahasan
1. Persentase Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan identifikasi sebaran ruang di Kota  Yogyakarta  terdapat  jenis  lahan  RTH  Publik  dan  RTH  Privat.  Jenis  penggunaan lahan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta dinyatakan dalam Tabel 3.1 berikut:
Tabel 4. Identifikasi Jenis Penggunaan Lahan RTH
Jenis RTH Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi  Luas Area (Ha)
Persentase (%) RTH Privat Tegalan 11 0,34 15,5 % Kanopi privat (perindang) 192,5 5,92 Halaman gedung/bangunan/ruko 39,6 1,22 Roof garden dan taman dalam hotel 6 0,18 Pekarangan rumah 151,9 4,67 Lahan lainnya 99,7 3,06 RTH Publik Taman Lingkungan 2,72 0,08 8,2% Taman Kota 11,94 0,36 Lapangan Olahraga di Wilayah 24,52 0,76 Lapangan upacara 16,35 0,5 Makam 35,74 1,1 Jalur Hijau 76,74 2,37 Sempadan Rel 10,88 0,34 Sempadan sungai 37,39 1,15 Hutan Kota 17,39 0,54 Taman RW 22,17 0,69 Lahan Pertanian 7,8 0,24 Total 23,7 %
Nilai  RTH  Kota  Yogyakarta  adalah  sebesar  23,7%  dari  total  luas  wilayah. Persentase RTH publik adalah sebesar 8,2 %, sedangkan persentase RTH privat adalah 15,5%.  Sesuai  dengan  Peraturan  Undang  -  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  dan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  ogyakarta  belum  memenuhi  standar  minimum  30%  dari total luas wilayah. NaUmum Nomor 05 Tahun 2008 menyatakan nilai pencapaian RTH keseluruhan  Kota  Ymun,  untuk  nilai  RTH  privat  telah  memenuhi  standar  10%,    tetapi RTH Kota Yogyakarta belum memenuhi nilai minimum RTH publik.
2. Analytical Hierarchy Process (AHP)
a. Penyusunan struktur hirarki
Struktur  hirarki  metode  AHP  dalam  penelitian  untuk  menentukan  area pengembangan RTH dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:
Matriks Keputusan
Gambar 3. Struktur Hirarki
Keterangan  struktur  hirarki  dekomposisi  pada  Gambar  3.1  disusun berdasarkan pada tingkat level. Tingkat pertama atau level satu menunjukan tujuan pengambilan  keputusan  yaitu  menentukan  area  pengembangan  RTH  Kota Yogyakarta.  Tingkat  kedua  atau  level  dua  merupakan  kriteria  dengan  subkriteria yang  menjadi  penilaian  pengambilan  keputusan.  Tingkat  ketiga  atau  level  tiga merupakan alternatif solusi yang ditawarkan atau solusi yang diinginkan.
b. Penyusunan Matriks Perbandingan Berpasangan
Parameter  perbandingan  kriteria  teknis,  ekonomi  dan  lingkungan.  Parameter subkriteria  dinyatakan  sebagai  berikut  :  Luas  Area  wilayah  ;  Luas  Ketersediaan Lahan  ;  Jumlah  Penduduk  ;  Kondisi  RTH  ;  Biaya  Pembebasan  Lahan  ;  Biaya Anggaran ; Geografis Lokasi ;  Aksesibilitas ; Fungsi  Ruang; Keamanan  kawasan. Penelitian  matriks  adalah  instansi  dalam  bidang  ruang  terbuka  hijau  yaitu  :  Dinas Lingkungan  Hidup,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Dinas  pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
Hasil  penilaian  para  pengambil  keputusan  kemudian  dilakukan  penyusunan matriks perbandingan berpasangan. Karena dalam penggunaan metode AHP hanya memerlukan  satu  nilai  maka  dilakukan  penggabungan  keseluruhan  penilaian menggunakan Geometric Mean . Pengisian matriks dilakukan pada matriks segitiga atas  menggunakan Geometric  Mean hasil  penilaian  pengambil  keputusan ,  nilai pada  diagonal  matriks  bernilai  1,  sementara  matriks  segitiga  bawah  berupa  nilai resiprokal  dari nilai  matriks segitiga atas. Hasil penyusunan  matriks perbandingan berpasangan kriteria dan subkriteria dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Kriteria Teknis Ekonomi Teknis 1,00 3,94 Ekonomi 0,25 1,00 Lingkungan 0,59 0,90
Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan Subkriteria 2A Subkriteria Luas wilayah Ketersediaan lahan Jumlah penduduk Kondisi RTH Luas wilayah 1,00 2,00 1,57 1,19 Ketersediaan lahan 0,50 1,00 1,68 2,21 Jumlah penduduk 0,64 0,59 1,00 1,73 Kondisi RTH 0,84 0,45 0,58 1,00 Tabel 7. Matriks Perbandingan Berpasangan Subkriteria 2B Subkriteria Biaya Pembebasan Lahan Biaya anggaran Biaya Pembebasan Lahan 1,00 4,82 Biaya anggaran 0,21 1,00 Tabel 8. Matriks Perbandingan Berpasangan Subkriteria 2C Subkriteria Geografis Lokasi Aksesibilitas Fungsi ruang Keamanan kawasan Geografis Lokasi 1,00 2,91 1,00 0,80 Aksesibilitas 0,34 1,00 1,78 1,00 Fungsi ruang 1,00 0,56 1,00 1,57 Keamanan kawasan 1,26 1,00 0,64 1,00
c. Normalisasi Matriks
Setelah  dilakukan  penyusunan  matriks  perbandingan  berpasangan,  dilakukan normalisasi  pada  matriks  keputusan  perbandingan  berpasangan  kriteria  dan subkriteria.  Normalisasi  matriks  kriteria  dan  subkriteria  menghasilkan  nilai  bobot lokal pada kriteria dan subkriteria menggunakan Persamaan 2.2. Perhitungan bobot penilaian  matriks  menggunakan  Persamaan  2.3  Hasil  normalisasi  dan  penilaian bobot matriks kriteria dan subkriteria dapat dilihat dalam Tabel 9 berikut:
Tabel 9 . Matriks Normalisasi Kriteria Kriteria Teknis Ekonomi Lingkungan Bobot Prioritas (w) Teknis 0,54 0,67 0,45 0,55 Ekonomi 0,14 0,17 0,29 0,20 Lingkungan 0,32 0,15 0,26 0,25
Tabel 10. Matriks Normalisasi Subkriteria Level 2A Subkriteria Luas wilayah Ketersediaan lahan Jumlah penduduk Kondisi RTH Bobot Prioritas (w) Luas wilayah 0,34 0,49 0,32 0,19 0,34 Ketersediaan lahan 0,17 0,25 0,35 0,36 0,28 Jumlah penduduk 0,21 0,15 0,21 0,28 0,21 Kondisi RTH 0,28 0,11 0,12 0,16 0,17
Tabel 11. Matriks Normalisasi Subkriteria Level 2B Subkriteria Biaya Pembebasan Lahan Biaya anggaran Bobot Prioritas (w) Biaya Pembebasan Lahan 0,83 0,83 0,83 Biaya anggaran 0,17 0,17 0,17 Tabel 12. Matriks Normalisasi Subkriteria Level 2C Subkriteria Geografis Lokasi Aksesibilit as Fungsi ruang Keamanan kawasan Bobot Prioritas (w) Geografis Lokasi 0,28 0,53 0,23 0,18 0,30 Aksesibilita s 0,10 0,18 0,40 0,23 0,23 Fungsi ruang 0,28 0,10 0,23 0,36 0,24 Keamanan kawasan 0,35 0,18 0,14 0,23 0,23
Berdasarkan penilaian matriks perbandingan berpasangan kriteria didapatkan nilai bobot perbandingan.
Hasil normalisasi matriks perbandingan kriteria menyatakan bobot penilaian teknis mendapatkan nilai bobot sebesar 0,55; kriteria lingkungan mendapatkan nilai bobot  sebesar  0,25;    dan  kriteria  ekonomi  dengan  bobot  sebesar  0,20.  Hasil normalisasi  matriks  perbandingan  subkriteria  level  2A  menyatakan  penilaian perbandingan  subkriteria  luas  wilayah  sebesar  0,34;  subkriteria  kesediaan  lahan dengan  bobot  sebesar  0,28;  subkriteria  jumlah  penduduk  dengan  bobot  penilaian sebesar  0,21;  dan  subkriteria  kondisi  RTH  dengan  bobot  sebesar  0,17.  Hasil normalisasi  matriks  perbandingan  subkriteria  level  2B  menyatakan  penilaian
perbandingan subkriteria biaya pembebasan lahan mendapatkan nilai bobot sebesar 0,83,  sedangkan  subkriteria  biaya  anggaran  instansi  dengan  bobot  sebesar  0,17. Serta  hasil  normalisasi  matriks  perbandingan  matriks  subkriteria  level  2C menyatakan  bobot  subkriteria  geografis  lokasi  mendapatkan  nilai  bobot  sebesar 0,30;  subkriteria  aksesibilitas  dengan  bobot  sebesar  0,23;  subkriteria  fungsi  ruang dengan bobot sebesar 0,24; dan subkriteria keamanan dengan bobot sebatas 0,23.
d. Penilaian Uji Konsistensi Matriks
Penggunaan  metode  AHP  dalam  matriks  perbandingan  berpasangan  harus memenuhi  syarat Consistency  Ratio.  Sebelum  menghitung  CR  terlebih  dahulu dihitung  nilai λMaks  menggunakan  Persamaan  2.4 .  Kemudian, nilai    konsistensi indeks dihitung menggunakan Persamaan 2.5. Syarat konsistensi (CR≤ 0,1) artinya nilai  perbandingan  berpasangan  konsisten  dan    bobot  penilaian  parameter  dapat digunakan  pada  perhitungan  selanjutnya.  Jika  tidak  konsisten,  maka  perlu diperbaiki kembali sebelum  dilakukan analisis tahap selanjutnya. Nilai konsistensi rasio  dihitung  dengan  menggunakan  Persamaan  2.6.  Hasil  pengujian  nilai konsistensi matriks dapat dilihat pada Tabel 13. berikut:
Tabel 13. Pengujian Matriks Pengujian Konsistensi λMaks  CI RI CR Matriks kriteria 3,09 0,05 0,58 0,081 Matriks  subkriteria 2A 4,21 0,07 0,90 0,077 Matriks  Subkriteria 2B 1,99 0,008  0,000  0,000 Matriks  Subkriteria 2C 4,26 0,09 0,90 0,10
Pengujian  Konsistensi  dilakukan  pada  matriks  keputusan  kriteria  dan subkriteria. Hasil pengujian konsistensi menyatakan nilai konsistensi perbandingan pada  matriks  kriteria  dan  subkriteria.  Pada  matriks  kriteria  mendapatkan  nilai (λMaks  =  3,09)  dan  (CR  =0,081).  Nilai  akhir  menyatakan  (CR  ≤  0,1)  maka konsistensi  perbandingan  kriteria  dinyatakan  diterima  dan  bobot  prioritas  dapat digunakan  dalam  pengolahan  data  selanjutnya.  Pada  matriks  subkriteria  level  2A mendapatkan nilai (λ Maks = 4,21) dan nilai (CR = 0,077). Hasil akhir menyatakan nilai (CR ≤ 0,1) maka konsistensi penilaian pada subkriteria level 2A  dinyatakan konsisten  dan  diterima.    Pada  matriks  subkriteria  level  2B  mendapatkan  nilai  (λ Maks  =  1,99)  dan  nilai  (CR  =  0,000).  Nilai  akhir  menyatakan  (CR  ≤  0,1)  maka konsistensi penilaian pada subkriteria level 2B  dinyatakan  konsisten  dan  diterima. Dan Pengujian  konsistensi  matriks subkriteria level 2C mendapatkan nilai (λMaks = 4,26) dan nilai (CR = 0,10). Nilai akhir menyatakan (CR ≤ 0,1) maka konsistensi penilaian pada subkriteria level 2C dinyatakan konsisten dan diterima.
e. Penilaian Bobot Prioritas Lokal dan Global
Penilaian bobot prioritas dilakukan pada kriteria dan subkriteria. Perhitungan bobot  secara  global  didapatkan  dengan  melakukan  perkalian  bobot  kriteria terhadap bobot subkriteria. Hasil perhitungan bobot global parameter  dapat dilihat pada Tabel 14. berikut:
Tabel 14 . Bobot Prioritas Lokal dan Global Kriteria Bobot Subkriteria Bobot Bobot Global Teknis 0,55 Luas wilayah 0,34 0,187 Luas ketersediaan lahan 0,28 0,154 Jumlah penduduk 0,21 0,116 Kondisi RTH 0,17 0,094 Ekonomi 0,2 Biaya pembebasan lahan 0,87 0,174 Biaya anggaran 0,13 0,026 Lingkungan 0,25 Geografis lokasi 0,28 0,070 Aksesibilitas 0,25 0,063 Fungsi ruang 0,26 0,065 Keamanan kawasan 0,21 0,053
Bobot  penilaian  global  menyatakan  penilaian  parameter  akhir  hasil  perkalian  bobot kriteria  dengan  bobot  subkriteria.  Urutan  penilaian  global  dari  nilai  tertinggi  hingga  nilai terendah adalah subkriteria luas wilayah sebesar 0,187; Biaya Pembebasan Lahan sebesar 0,174; Luas Ketersediaan Lahan sebesar 0,154 ; Jumlah Penduduk sebesar 0,116; Kondisi RTH sebesar 0,094;  Geografis  Lokasi  sebesar  0,070;  Fungsi  Ruang  sebesar  0,065  ;  Aksesibilitas  sebesar 0,063  ;  Keamanan  kawasan  sebesar  0,053  dan  Biaya  Anggaran  sebesar  0,026.  Hasil  penilaian bobot  global  merupakan  gambaran  penilaian  seluruh  bobot  setiap  level  hirarki.  Nilai pembobotan global subkriteria digunakan sebagai masukkan dalam analisis metode TOPSIS.

## 3. Analisis Metode TOPSIS
a. Penilaian Alternatif
Dengan menggunakan metode TOPSIS dilakukan penilaian alternatif berdasarkan pertimbangan  subkriteria  yang  ada  dalam  struktur  hirarki.  Parameter  penilaian subkriteria  alternatif  adalah  luas  wilayah,  luas  ketersediaan  lahan,  jumlah  penduduk, kondisi RTH, biaya pembebasan lahan, biaya anggaran, geografis lokasi, aksesibilitas, fungsi  ruang,    keamanan  kawasan.  Alternatif  lokasi  adalah  Kemantren  Umbulharjo, Kemantren  Kotagede,  Kemantren  Gondokusuman,  dan  Kemantren  Danurejan.  Hasil penilaian  perbandingan  alternatif  oleh  pengambil  keputusan  dinyatakan  dalam  tabel keputusan alternatif dilihat pada Tabel 15 berikut:
Tabel 15. Keputusan Penilaian Alternatif Subkriteria Alternatif Umbulharjo Kotagede Gondokusuman Danurejan Luas wilayah 18 16 12 8 Luas ketersediaan lahan 19 17 15 9 Jumlah penduduk 18 16 16 6 Kondisi rth 18 18 13 9 Biaya pembebasan lahan 19 16 14 8 Biaya anggaran 19 18 16 9 Geografis lokasi 18 16 11 7 Aksesibilitas 18 16 14 8 Fungsi ruang 18 10 12 6 Keamanan kawasan 20 17 16 9
b. Melakukan Normalisasi Keputusan Penilaian Alternatif
Hasil  penilaian  alternatif    dilakukan  normalisasi  penilaian  untuk  mendapatkan bobot  penilaian  setiap  alternatif.  Normalisasi  dilakukan  dengan  membagi  setiap elemen  kolom  subkriteria  dengan  total  nilai  kolom  subkriteria.  Hasil  normalisasi elemen keputusan ternormalisasi terbobot dapat dilihat dalam Tabel 3.13 berikut:
Tabel 16. Matriks Keputusan Normalisasi Subkriteria Alternatif Umbulharjo  Kotagede Gondokusuman Danurejan Luas wilayah 0,33 0,30 0,22 0,15 Luas ketersediaan lahan 0,32 0,28 0,25 0,15 Jumlah penduduk 0,32 0,29 0,29 0,11 Kondisi RTH 0,31 0,31 0,22 0,16 Biaya pembebasan lahan 0,33 0,28 0,25 0,14 Biaya anggaran 0,31 0,29 0,26 0,15 Geografis lokasi 0,35 0,31 0,21 0,13 Aksesibilitas 0,32 0,29 0,25 0,14 Fungsi ruang 0,39 0,22 0,26 0,26 Keamanan kawasan 0,32 0,27 0,13 0,15

## Bibliografi
Cho, D., & Shin, D. B. (2017). Development of general purpose model for park and green space management  system  in  South  Korea. Spatial  Information  Research , 25 (4),  593–604. https://doi.org/10.1007/s41324-017-0121-7
Defit,  D.  N.  dan  S.  (2017). Multi Criteria  Decision  Making  (MCDM)  pada  Sistem  Pendukung Keputusan . Deepublish.
Ekaputra,  Y.  D.,  &  Sudarwani,  M.  M.  (2013). Implikasi  Program  Pengembangan  Kota  Hijau (P2KH) Terhadap Pemenuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan . 6.
Gunawan,  A.  (2019). Estetika  Ekologis  Teori  dan  Konsep  untuk  Desain  Lanskap  dan Lingkungan . PT Penerbit IPB Press.
Hamrun,  &  Prianto,  A.  L.  (2017). Kebijakan  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Makassar [Preprint]. INA-Rxiv. https://doi.org/10.31227/osf.io/87tdn
Hanifah,  D.,  Prianto,  C.,  &  Riza,  N.  (2020). Buku  laporan  rancang  bangun  aplikasi pengambilan  keputusan  dalam  pemilihan  karyawan  pada  kegiatan  akademik  perusahaan dengan menggunakan perbandingan metode topsis dan metode promethee . Kreatif.
Pratama, M. A., Wirawan, B., Maria, D., Santoso, S. I., & Bidari, G. S. A. (2015). Menata Kota Melalui  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR):  Semua  Bisa  Paham,  Semua  Bisa  Ikut  Serta . Penerbit Andi.
Pratiwi, R. (2022). Kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam Mereduksi C02 . Penerbit NEM.
Saaty,  T.  L.  (2003).  Decision-making  with  the  AHP:  Why  is  the  principal  eigenvector necessary. European Journal of Operational Research , 7.
Yue, Z. (2011). An extended TOPSIS for determining weights of decision makers with interval numbers. Knowledge-Based Systems , 24 (1), 146–153.
https://doi.org/10.1016/j.knosys.2010.07.014
Yuniarti, R., Azlia, W., & Fitriana, U. (2018). Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Truk Pada  Distributor  Semen  Dengan  Metode  AHP  dan  TOPSIS. Jurnal  Ilmiah  Teknik  Industri , 17 (1), 46. https://doi.org/10.23917/jiti.v17i1.4231