## Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang

## Diah Andani
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang diah.andani30101992@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penulis  melakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Kinerja  Dinas Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan  bagaimana  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Di  Kabupaten  Subang  sesui  dengan  teori  Agus Dwiyanto (2012:50-51) berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi  terdiri dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas, layanan, responsivitas dan akunbilitas Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain  daripada  menjadikan  peneliti  sendiri  sebagai  instrumen  penelitian  utama. Sumber  data  diperoleh  dari  informan  melalui  pengamatan  dan  wawancara  secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang sesui dengan teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) Yaitu Produktivitas, bahwa bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja sudah cukup berhasil. Disisi lain masih perlu  upaya  –  upaya  akselerasi  yang  sesuai  dengan  permasalahan  public  yang dihadapi  baik  yang  mencakup  unsur  social,  ekonomi,  teknis  maupun  unsur kelembagaan seperti permasalahan yang mencakup tempat penampungan air irigasi atau tidak berfungsi optimal sebagai sumber air setempat dengan tingkat cakupan layanan  irigasi.  Responsivitas,  bahwa  sudah  diperhatikan  dalam  kinerja  Dinas Kerjaan  Umum  dan  PUPR  Kabupaten  Subang.  Walaupun  masih  dihadapkan  pada kendala dan tantangan yang komplek dan dinamis untuk merealisasikan kehendak masyarakat.  Akuntabilitas,  bahwa  kinerja  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  cukup memperhatikan indikator akuntabilitas teteapi upaya meningkatkannya lagi dimasa yang akan datang.
Kata kunci: Kinerja, Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya Air. Subang

## Abstract
The purpose of the author conducting this study was to determine the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency. This research and writing discusses matters related to how the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency is in line with the theory of Agus Dwiyanto (2012: 50-51) related to measuring organizational performance consisting  of  5  indicators,  namely  productivity,  quality,  service,  responsiveness  and accountability. In this study, it uses a descriptive qualitative approach research, because this study  aims  to  obtain  the  picture  studied  used  to  reveal  problems  in  the  working  life  of government  organizations  and  observations,  interviews,  literature  studies,  and documentation. There is no other option than to make the researcher himself the main research instrument.  Data  sources  are  obtained  from  informants  through  direct  observation  and interviews  and  documents  are  obtained  in  the  form  of  regulatory  regulations  and  data processing. The results showed that the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency was in line with Agus Dwiyanto's theory  (2012:  50-51),  namely  Productivity,  that  the  plans  and  realizations  that  became performance achievements were quite successful. On the other hand, efforts are still needed to accelerate in accordance with the public problems faced both which include social, economic, technical and institutional elements such as problems that include irrigation water reservoirs or  do  not  function  optimally  as  a  local  water  source  with  a  level  of  coverage  of  irrigation services. Responsiveness, that has been considered in the performance of the General Work Office and PUPR of Subang Regency. Although still faced with complex and dynamic obstacles and challenges to realize the will of the community. Accountability, that the performance of the Subang Regency PUPR Office is quite concerned about accountability indicators and efforts to improve it again in the future.
Keywords: Organizational, Performance, Water Resources Management

## Pendahuluan
Undang–undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  selaras dengan Amanah Undang–undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (7) bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang–undang yang secara khusus memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk membangun kinerja yang semakin efektif memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah  saat  ini  dituntut  untuk  lebih  konkret memperioritaskan kepada permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Saat  ini  kinerja  pemerintah  daerah  dihadapkan  dengan  kompeksitas  dan dinamika permasalahan yang harus diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan publik.  Pembangunan  yang  menyeluruh  dalam  berbagai  bidang  pengembangan harus  dilaksanakan  selaras  dengan  tuntutan  publik.  Penyelenggaraan  pemerintah daerah saat ini pun diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah telah semakin memeperhatikan dan menekankan khususnya pada kinerja pemerintah daerah yang berdaya dan berhasil guna sampai pada akar rumput  masyarakat.  Kinerja  ini  merupakan  gambaran  tingkat  pencapaian
pelaksanaan  suatu  kegiatan/  program/  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  perencanaan strategis  (strategic  planning)  suatu  organisasi.  Kinerja  pemerintah  daerah  dalam mencapai visi dan misi yang dijanjikan, pada dasarnya dibangun berdasarkan kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai pertanggung jawaban kepada public, kinerja pemerintah daerah juga harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat  pencapaian  hasil,  dikaitkan  dengan  visi  dan  misi  organisasi,  serta  dampak positif  dan  negatif  yang  diakibatkan  dari  suatu  kebijakan  operasional  yang  telah diambil.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat berbagai kebijakan dan program yang dijalankan memiliki arahan dan tujuan yaitu membangun  visi  dan  misi  pemerintah  dan  masyarakat  Kabupaten  Subang.  Visi jangka Panjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan adalah mewujudkan Kabupaten Subang sebagai daerah agribisnis, parawisata dan industri yang  berwawasan  lingkungan  dan  religius  serta  berbudaya  melalui  pembangunan berbasis  gotong  –  royong  pada  tahun  2005.  Adapun  yang  terjadi  misi  pemerintah Kabupaten Subang : 1) mewujudkan SDM yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, 3) mewujudkan prasarana yang berkualitas,  4)  mewujudkan  lingkungan  yang  asri  dan  lestari,  5)  mewujudkan  tata Kelola pemerintahan yang baik.
Kabupaten Subang, secara sosio-hitosis maupun ekologi adalah suatu bentuk masyarakat yang sangat lekat dengan kehidupan agraris. Berbagai bentuk aktivitas produksi pertanian, mulai dari pertanian sawah (padi), perkebunan, perikanan darat dan laut serta perladangan hutan, telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat suabng  secara  turun  –  temurun.  Dengan  bentang  alam  yang  sangat  mendukung pengembangan pertanian, maka sistem sosial budaya masyarakatnya pun tidak lepas dari siklus – siklus dunia pertania – pertanian itu sendiri.
Dengan  sosio-ekonomi,  kultural  dan  ekologis  yang  sangat  potensial  di  atas, maka Pemerintah Kabupaten Subang memiliki tugas strategis yakni berkenan dengan sumber daya air yang menjadi bagian dari tugas pokok yang ada pada Dinas Pekerja Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Subang.  Berdasarkan  peraturan  Bupati Subang  Nomor  55  Tahun  2016  bahwa  Dinas  Pekerja  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten Subang memiliki tugas pomkok membentu bupati melaksanakan urusan pemerintah  dibidang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang  yang  menjadi kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  pemerintah kabupaten.  Adapun  pelaksanaan  tugas  bidang  sumber  daya  air  berdasarkan ketentuan  mencakup  menyiapkan  bahan  perumusan,  pembinaan,  pembangunan, pengendalian,  perlindungan,  sistem  informasi,  pemeberdayaan,  evaluasi  dan pengawasan  kebijakan  teknis  serta  penyelengaraan  administrasi  dalam melaksanakan kegiatan operasi SDA sesuai dengan batasan kewenangan kabupaten diantara  fungsinya  dalam  penyusunan  program  kerja  dan  kebijkan  pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),  pengumpulan  dan  pengolahan  data  teknis  pengelolaan  Sumber  Daya  Air (SDA),  penyusunan,  pengumpulan  dan  pengolahan  perencanaan  jaringan  irigasi, penyelengaraan dan pengendalian kegiatan operasional SDA dan rekomondasi izin,
penyelengaraan dan pengendalian pada kegiatan pelaksanaan kontruksi bidang SDA, penyusunan pengelolan system manajemen bidang SDA, pelaksanaan evaluasi kerja terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  dan  penyelengaraan  bidang  SDA, pengendalian  fungsi  dan  manfaat  hasil  pemebangunaqn  bidang  SDA,  penyiapan telaan  staf  sebagai  bahan  pertimbangan  pengambilan  kebijakan  kepala  dinas, pelaksanaan  kordinasi  dengan  unit  kerja  terkait  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas, penyusunan  laporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  bidang  surmebr  daya  air,  dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Secara umum bidang sumber daya air melingkupi tugas – tugas pada seksi pembangunan irigasi, seksi pembangunan bending dan bengunan pelengkap serta terkait bina manfaat sumber daya air.
Dibeberapa  wilayah  subang  memang  terdapat  kecenderungan  terjadinya penyusutan  lahan  pertanian  untuk  kegiatan  industri  dan  perumahan,  nemun demikian jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mengubah keadaan daerah yang selama ini berorientasi pada kegiatan ekonomi pertanian. Dengan demilikian dengan dilihat dari jumlah fungsi lahan atau pengunaan tanah, jumlah tanah pertanian masih menempati kedudukan utama atau jauh lebih tinggi disbanding dengan lahan non- pertanian. Ini berarti kegiatan pertanian di Kabupaten Subang merupakan kegiatan utama bagi masyarakat  atau dengan kata lain Kabupaten Subang merupakan daerah agraris. Berdasarkan pada data tertulis di BAPPEDA Kabupaten Subang, dari luaas wilayah  Kabupaten  Subang  mencapai  205.176,95  ha  itu  seluas  84.710,000  lahan digunakan untuk tanah sawah. Tanah sawah itu sendiri dapat berlangsung sebanyak dua kali dalam setahun.
Pengelolaan  sumber  daya  air  menjadi  strategis  dan  akan  menentukan  hajat hidup  masyarakat  Kabupaten  Subang,  atau  dengan  kata  lain  menyangkut perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Kondisi irigasi misalnya, bila tidak terkelola  dengan  baik  akan  berakibat  fatal  bagi  pertanian  dan  system  irigasi lingkungan  lainnya.  Kabupaten  Subang  dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang melimpah akan rusak dan hilang bila tidak didukung oleh sistem irigasi yang baik. Kaerusakan irigasi air akan berdampak bagi lahan pertanian. Jaringan irigasi menjadi sumber  pengairan  lahan  pertanian  teknis  sejumlah  daerah  di  Kabupaten  Subang. Terlebih dimusim kemarau di subang sering dialami aliran air dalam jaringan irigasi klian menyusut sehingga menyebabkan sawah kekurangan air.
Kompleksitas  tugas  yang  penuh  tantangan  dalam  meningkatkan  kinerja Bidang  Sumber  Daya  Air  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penetapan  Ruang Kabupaten  Subang.  Tata  Kelola  dengan  peningakatan  aparatur  dengan  berbagai stakeholder menjadi tugas penting dan perl memperoleh perhatian untuk menjaga dan  memelihara  sumber  daya  air  sangat  berpengaruh  terhadap  pelestarian lingkungan  hidup  akan  menentukan  kesejahteraan  masyarakt  sekaligus  menjamin kelestarian ekosistem yang ramah lingkungan.
Penulis  tertarik  untuk  memberikan  kontribusi  positif  dalam  pengembangan ilmu  pengetahuan  melalui  penelitian  ilmia.  Untuk  hal  ini  penulis  melihat  bahwa kinerja bidang sumber daya air belum optimal perlu dikaji mengingat masih ditemui permasalahan.
Beberapa  indikator  permasalahan  yang  penulis  temui  diantaranya  dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Beberapa  hasil  kegiatan  dlam  pekerjaan  lenning  belum  sesuai  dengan  SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan.
2. Beberapa  usulan  pembangunan  dan  pemeliharaan  lenning  yang  diminta masyarakat  melelui  mustrenbang  desa,  kecamatan  dan  kabupaten  belum terlealisasikan  mengingat  usulan  masih  tumpeng  tindih  dalam  pelaksanaan kegiatan.
3. Belum  terselesaikan  secara  optimal  pekerjaan  lenning  di  beberapa  wilayah  di Pantura.

## Kerangka Teori
Dalam analisis pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang kinerja Dinas Pekerjaan  Umun  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  Kabupaten  Subang  dengan menggunakan  teori  Agus  Dwiyanto  (2012:50-51)  berkaitan  dengan  pengukuran kinerja  organisasi    terdiri  dari  5  indikator  yaitu  produktivitas,  kualitas,  layanan, responsivitas  dan  akunbilitas.  Produktivitas;  Konsep  produktivitas  tidak  hanya mengukur  tingkat  efisiensi,  tetepi  juga  efektivitas  pelayanan.  Produktivitas  pada umumnya  dipahami  sebagai  rasio  antara  input  dan  output.  Kualitas  Layanan; kepuasan  masyarakat  bisa  menjadi  paramenter  untuk  menilai  kinerja  organisasi public. Responsivitas; responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan  masyarakat  Menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan  dan mengembangkan program – program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsbilitas; Responbilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang  benar  atau  sesuai  dengan  kebujakan  organisasi,  baik  yang  eksplesit  maupun implisit.  Akuntabilitas;  Akuntabilitas  public  menunjukan  pada  seberapa  besar kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  public  tunduk  pada  para  penjabat  politik  yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para penjabat politik tersebut karena dipilih  oleh  rakyat,  dengan  sedirinya  akan  selalu  memprentasikan  kepentingan rakyat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  Karena  peneliti  ingin mendalami bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Di  Kabupaten  Subang.  Sedangkan  data  yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain- lain.
Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari  objek yang diteliti yang dapat  berupa  tanggapan,  saran,  kritik,  pernyataan,  dan  penilaian  dari  informan. Adapun informan tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang, Staf Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang, dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang  merupakan  hasil  pengumpulan  orang  atau  instansi  dalam  bentuk  publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri
yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan.
Berdasarkan  kriteria  keabsahan  data  diataspenulis  menggunakan  kriteria kepercayaan (credibility). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk  memeriksa  validitas  data  ini  adalah  pemeriksaan  triangulasi.  Trianggulasi merupakan  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan,  baik  data  primer  maupun  data  skunder  akan disusun dan disajikan serta dianalisismelalui reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau vertifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Target  sasaran  luas  irigasi  kabupaten  dalam  kondisi  baik  tahun  2016  sasuai perjanjian  kinerja  adalah  sebesar  53.750  Ha.  Capaian  kinerja  sampai  dengan  tahun 2016  mencapai  45.653  Ha,  sehingga  target  dalam  RPJMD  belum  tercapai.  Capaian kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD (tahun 2018) adalah sebesar 58.722 Ha, sehingga capaian kinerja smapai dengan tahun 2016 baru mencapai 77,74% dari target RPJMD.
Untuk mempercepat tersedianya infrastuktur yang baik dan segera mencapai target  RPJMD  ini  maka  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  terus  mengusulkan penambahan anggaran selain dari dana APBD Kabupaten Subang melalui dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. Pada tahun 2016 ini diperoleh dana dari APBD Provinsi  untuk  Bidang  Pengairan  dan  juga  telah  diperoleh  dana  yang  berasal  dari DAK.
Pembangunan  infrastruktur  yang  menjadi  garapan  utama  Dinas  PUPR Kabupaten Subang pada tahun 2016 dilaksanakan melalui 21 program dengan 107 kegiatan, sehingga total kegiatan pada tahun 2016 adalah 114 kegiatan. Pengukuran kinerja  sasaran  strategis  Dinas  dilaksanakan  dengan  membandingakan  indikator kinerja  sasaran  yang  bersifat  outcome  atau  output  penting  realisasi  kinerja  actual tahun  2016  dengan  targetnya  sehingga  diperoleh  capaian  kinerja  dalam  bentuk persentase.
Berdasaarkan  keterangan  informan,  data–data  dan  hasil  observasi  maka penulis  berpendapat  kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR) Kabupaten Subang dilihat dari indikator produktivitas cukup berhasil. Hal ini berarti bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja cukup berhasil. Disisi lain masih  perlu  upaya  -upaya  akselerasi  unsur  social,  ekonomi,  tenis  maupun  unsur kelembagaan  seperti  permasalahan  yang  menyangkut  tempat  penampungan  air irigasi atau tidak berfungsi optimal sebagai sumber setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi.
Dari  segi  pelayanan  terhadap  masyarakat  maupun  terhadap  pihak  -pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  Subang  telah  berusaha  sebaik  mungkin,  namun  begitu  ada  beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan prima, antara lain:
1. Data  -data  yang  tersedia  berhubungan  dengan  infrastruktur  yang  tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data -data maupun informasi
yang  penting  berhubungan  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Subang  melalui  kegiatan  –  kegiatan  konsultasi  seperti perencanaan maupun studi kelayakan;
2. Masih kurangnya pemahaman steakholder terhadap peraturan perundang – undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama stahun anggaran berlangsung., sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan;
Berkaitan  dengan  permaalahan  internal  dan  eksternal  dalam  RENJA  tahun  2017 dikemukakan;
1. Permasalahan internal
a. Sumber Daya Manusia Realita,  antara  jumlah  personel  yang  ada  dengan  besarnya  tuga  dan tanggung  jawab  sangat  tidak  seimbang.  Belum  tepenuhinya  kebutuhan akan  SDM  dengan  kompetensi  personel  sesuai  kebutuhan  bidang  Cipta Karya,  Bina  Marga  dan  Pengairan.  Permasalahan  yang  harus  dihadapi Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Subang khususnya  berkaitan  dengan  SDM  adalah  belum  meratanya kemampuan/kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi  dan  daya  dukung  Sebagian  personel  terhadap  tujuan  akhir organisasi,  msih  rendahnya  penguasaan  dan  pemahaman    terhadap regulasi  pemerintah  dan  perlu  ditingkatkannya  koordinasi,  intergasi maupun sinkronisasi dengan unit/organisasi lain.
b. Prasarana dan Sarana Sebagai  pelaksana  di  bidang  pembangunan  fisik,  prasarana  dan  sarana tersedia  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Subang belum dapat memenuhi kebutuhan Dinas. Gedung kantor sebagai pusat pengendali pelaksanaan kegiatan pun belum representative. Karena luasan  Gedung  kantor  tidak  mampu  menampung  jumlah  pegawai  yang hamper mencapai 289 orang. Kemudian sarana penunjang lainnya seperti kendaraan dinas operasional juga belum memenuhi kebutuhan Dinas.
c. Anggaran Data  tersebut  menjelaskan,  bahwa  15  -20  %  dana  dari  APBD  Kabupaten Subang  yang  dikelola  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Subang.  Kontibusi  pihak  ketiga  (steakeholder)  dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Subang juga semakin meningkat, demikian pula partisipasi masyarakat, diharapkan kedepannya dapat lebih mendiri.
2. Pengaruh Eksternal Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang tidak  hanya  disebabkan  oleh  kondisi  internal  saja  tetapi  juga  oleh  situasi eksternal. Kondisi eksternal ini antara lain yang dimaksud meliputi :
a. Kondisi politik, ekonomi, social, teknologi dalam lingkup local
b. Peranan yang dimainkan dari pihak – pihak (sebagai supporting) maupun pihak – pihak sebagai pengganggu (competitos).
c. Dukungan pihak -pihak yang memeberikan atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.
d. Belum  optimalnya  pelayanan  air  minum  di  perkotaan,  perdesaan,  dan daerah rawan air.
e. Belum optiimalnya cakupan layanan air limbah pekotaan dan pedesaan.
f. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah terpusat (system sewerage).
g. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan pekotaan.
h. Belum tersedianya Rencana Rinci Penataan Ruang (Kawasan Strategis dan rencana teliti Tata Ruang).
i. Belum optimalnya RT/RW sebagai acuan pembangunan di daerah.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pembinaan  masih  dibutuhkan  dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepengurusan P3A/GP3A baik secara administrasi  maupun  teknis.  Pembinaan  ini  diperlukan  agar  pelayanan  terhadap anggota  dapat  meningkatkan  sehingga  system  irigasi  berkelanjutan.  Selain  itu diperlukan  adanya  bantuan  modal  usaha  untuk  menstimulan  usaha  ekonomi sehingga  mampu  mendanai  operasional  organisasi  secara  mandiri  dan  berdampak positif  terhadap  system  irigasi  berkelanjutan.  Pelaksanaan  program  pemberdayaan P3A/GP3A  menghasilkan  informasi  kondisi  masyarakat/  petani  di  daerah  irigasi, secara  social,  ekonomi,  teknis,  dan  kelembagaan  secara  actual  sesuai  kondisi  di lapangan.  Selain  itu  sebagai  acuan  untuk  penyusunan  rencana  program  kegiatan pemberdayaan  organisasi  P3A/GP3A  menuju  peningkatan  kinerja  pengelolaan irigasi partisipatif. Bebrapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : perlu adanya prhatian  dari  pemerintah  untuk  modal  usaha  agar  P3A/GP3A  termotivasi  untuk maju  dan  mandiri,  untuk  meningkatkan  kinerja  kepengurusan  P3A/GP3A  dalam melaksanakan kegiatan, kepengurusan memerlukan dana bantuan dari pemerintah untuk membangun P3A/GP3A perlu adanya pelatihan -pelatihan yang berhubungan dengan  skill.  Dinas/instansi  terkait  harus  berperan  dalam  pembinaan  lebih  lanjut mengenai  social,  ekonomi,  teknis,  dan  kelembagaan  P3A/GP3A,  agr  pemerintah merealisasikan program dan tepat sasaran, Rekuitmen TPM/KTPM di informasikan minimal 1 bulan sebelumnya, perlu adanya sarana untuk koordinasi TPM/KTPM dan realisasikan untuk legalitas badan hukum GP3A yang sudah dibentuk/dibina.
Berdasarkan data -data, hasil keterangan informan dan hasil observasi penulis., maka  dapat  dikemukakan  bahwa  indikator  responsivitas  dalam  kinerja  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Subang. Walaupun masih dihadapkan  pada  kendala  dan  tantangan  yang  kompleks  dan  dinamis  untuk merealisasikan kehendak masyarakat.
Responsibilitas  yang  diarahkan  pada  program  –  program  Bidang  Pengelola Sumber  Daya  Air  menjadi  penting  dan  harus  terus  dilakukan  oleh  Dinas  PUPR Kabupaten  Subang.  Responsbilitas  Bidang  pengairan  mempunyai  sasaran tersedianya  jaringan  irigasi,  rawa  dan  jaringan  pengairan  laiinya  dan  pengolahan penyediaan  air  baku  untuk  kegiatan  pertanian  dan  perikanan  serta  pengendalian banjir.  Untuk  mewujudkan  sasaran  tersebut  direncanakan  melelui  program  – program dan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan. Program – program tersebut adlah  Pengembangan  pengelolaan  jaringan  irigasi,  rawa  dan  jaringan  pengairan laiinya,  Penyediaan  dan  pengelolaanair  baku,  pengembangan,  pengelolaan  dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir. Tantangan  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  dalam  pemenuhan  infrastruktur yang memadai memerlukan biaya yang sangat besar, akan tetapi ada keterbatasan dana  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang.  Untuk  itu  diperlukan  adanya penanganan  yang  sifatnya  prioritas,  trobosan  -trobosan  baru  dengan  inovatif  yang dapat  mengefisiensikan  dan  mengefektifkan  pembangunan  infrastruktur  tanpa mengesampingkan kualitas. Factor sumber daya mausia Internal dan Eksternal masih perlu  ditingkatkan  kemampuan  di  bidang  teknis.  Sebagaimana  dimaklumi  bahwa dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan,  pada  umumnya  mempergunakan penyediaan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya  Peraturan  Presiden  No.  70  Tahun  2012.  Sebagai  konsekuensinya, kualitas  hasil  pekerjaan  tergantung  kepada  kinerja  dan  profesionalisme  rekanan tersebut,  karena  kinerja  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  tidak  terlepas  dari kesungguhan para penyedia jasa (rekanan) menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tahapan -tahapan yang sesuai dengan ketentuan.
Keberhasilan  pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten  Subang  selain ditentukan  oleh  keseriusan  dan  kemauan  jajaran  Pemerintahan,  juga  sangat ditentukan oleh dukungan masyrakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kabupaten Subang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap dapat segera terwujud.
Berdasarkan data – data, keterangan dan hasil observasi penulis maka dapat dikemukakan  indikator  responsibilitas  cukup  diperhatikan.  Hal  ini  berarti  kinerja bidang sumber daya air pada Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator responsbilitas tetapi belum secara keseluruhan, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  keukakan  diatas,  maka  dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :
1. Konsep  produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input atau output. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Subang dilihat dari indikator  produktivitas cukup berhasil. Hal ini berarti bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja sudah cukup berhasil.  Disisi  lain  masih  perlu  upaya  –  upaya  akselerasi  yang  sesuai  dengan permasalahan public yang dihadapi baik yang mencakup unsur social, ekonomi, teknis maupun unsur kelembagaan seperti permasalahan yang mencakup tempat penampungan  air  irigasi  atau  tidak  berfungsi  optimal  sebagai  sumber  air setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi. Kualitas Layanan; Kepuasan masyarakat  bisa  menjadi  paramenter  untuk  menilai  kinerja  organisasi  public. Substansi  kualitas  pelayanan  selalu  dikaitkan  dengan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  instansi  tertentu  untuk memberikan  bantuan  dan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  rangka
mencapai tujuan tertentu. Pelayanan public ini menjadi semkain penting karena senantiasa  berhubungan  dengan  khalayak  masyarakat  ramai  yang  memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Segi pelayanan terhadap masyarakat maupun  terhadap  pihak  -  pihak  lainnya  terkait  urusan  kedinasan.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang telah berusaha sebaik mungkin,  namun  begitu  ada  bebrapa  kendala.  Data  –  data  yang  tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data – data maupun infomasi penting yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang melalui kegiatan –  kegiatan  konsultasi  seperti  perencanaan  maupun  studi  kelayakan;  masih kurngnya pemahaman steakholder terhadap peraturan perundang – undangan yang  baru  yang  berhubungan  dengan  tugas  dan  fungsi  pokok  dari  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kbupaten  Subang;  seringnya  terjadi kendala  teknis  maupun  non  teknis  selama  setahun  anggaran  berlangsung  , sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bakhan ada yang tidak dapat diselesaikan; jadi kualitas pelayanan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah cukup tetapi belum efektif. Hal ini bersrti bahwa upaya – upaya pelayanan public dilakukan tetapi belum berhasil atau belum efektif.
2. Responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan  aspirasi  serta  tuntutan  pengguna  jasa.  Responsivitas  sangat  dibutuhkan dalam  pelayanan  public  karena  hal  tersebut  merupakan  bukti  kemampuan organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan prioritas pelayanan serta mengembangkan  program – program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dalam kinerja Dinas Kerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah baik dalam merespon  public.  Hal  ini  berarti  indikator  responsivitas  sudah  diperhatikan dalam  kinerja  Dinas  Kerjaan  Umum  dan  PUPR  Kabupaten  Subang.  Walaupun masih dihadapkan pada kendala dan tantangan yang komplek dan dinamis untuk merealisasikan kehendak masyarakat.
3. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan  kebijakan  organisasi,  baikmyang  eksplisit  maupun  implisit. Responsibilitas cukup diperhatikan. Hal ini baerarti bahwa kinerja bidang sumber daya  air  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  cukup  memeperhatikan  indikator responsibilitas  tetapi  belum  efektif  secara  keseluruhan,  seperti  pengembangan dan  pengelolaan  jaringan  irigasi,  rawa  dan  jaringan  lainnya,  penyediaan  dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir.
4. Akuntabilitas;  bahwa  dalam  konteks  organisasi  pemerintah,  seringa  da  istilah akuntabilitas  public  yang  berarti  pemerian  informasi  aktivitas  dan  kinerja finansial. Dalam kinerja Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Subang indikator akuntabilitas cukup diperhatikan, artinya bahwa kinerja Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator akuntabilitas teteapi upaya meningkatkannya lagi dimasa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah bersifat wajib. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres RI) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian disusul oleh Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomot 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja  dimana  setiap  instansi  pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintah negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

## Referensi
Dunn, Wiliam N., 200, pengantar analisis kebijakan public , Yogyakarta : Gadjahmada University Pres Dye, Thomas R., 1976, Policy Analysis : What Governments Do, Why The Do it, And What Difference It makes, Alabama : The University Of Alabama. Dwiyanto, Agus, dkk.2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, seri Kajian Birokrasi. Yogyakarta : Gadjahmada University Press Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy . New Jersey Fahmi, Irham. 2010 . Manajement Kinerja, Teori dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Edisi Kedua. Erlangga : Jakarta Indarwijaya. 2006. Perilaku Organisasi, Jakarta : Sinar Baru Jenkins. W.I, 1978. Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective. Rajawali Jones, Charles O., 1991, Pengantar Kebijakan Publik, terjemah, Jakarta:CV. Rajawali Keban, Yeremias T, 2005, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu, Yogyakarta :Penerbit Gaya Media Lubis, M.Sally. 2017. Kebijakan Publik. Bandung. CV Mandar Maju Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua . Yogyakarta : Unit Penertib dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manjemen YKPN. Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta Prabu, Mangunegara Anwar. 2005 . Evaluasi Kinerja SDM . Bandung :
PT. Reflika Aditama
Rosidi,  D.,  &  Andani,  D.  (2022). KINERJA  UPT  DINAS  TERMINAL  SUBANG  DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL .
Subarsono, A.G.2004. analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja . Bandung: CV. Mandar Maju. Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetisi SDM. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi . CV Alfabeta : Bandung Tangkillisin, Hassel Nogi. 2005. Manajemen Publik . Jakarta : PT. Granmedia
Widiasarana Indonesia. Ulum, Ilhyaul. 2009. Audit Sektor Publik . Jakarta : Bumi Aksara.
W.Creswell, Jhon. 2010 . Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed. Pustaka Pelajar . Yogyakarta.
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja . Jakarta : PT. Grafindo Persada Toha, Miftah, 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta. Kencana. Wahab, Solichin, Abdul. 1991. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
Qahab, Solichin, Abdul. 1997. Analisis Kebijakan Negara Dari Formulasi ke Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara. Waldo, Dwight. 1971. Pengantar Studi Public Administration (Terjemah) Jakarta. Cemerlang.