## IMPLEMENTASI APLIKASI E-RETRIBUSI DI PASAR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
1 Yayat Sudrajat, 2 Indra Kristian
1 Universitas Subang
Email: yayatunsub67@gmail.com
2 Unversitas Al-Ghifari Email: technician2007@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penulis  melakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana penerapan  sistem  aplikasi  E-Retribusi  dalam  pemungutan  retribusi  dipasar  Pemda  Dinas Koperasi, Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  yang  diteliti  digunakan  untuk  mengungkapkan  permasalahan dalam  kinerja  organisasi  pemerintah  dan  observasi,  wawancara,  studi  kepustakaan  dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung  dan  dokumen  diperoleh  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  dan  pengolahan  data. Berdasarkan  penelitian,  diperoleh  hasil  bahwa  efektifitas  dan  efisiensi  kerja  bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum masih belum optimal. Hal ini dikarenakan unsur ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan lingkungan menurut Matland efektifitas dan efisiensi kerja yaitu target yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Efektifitas  dan  efisiensi  kerja  masih  manual  dan  terdapat  petugas  retribusi  yang  kurang memiliki keterampilan dan kemampuan di lapangan terutama dalam hal teknologi. Ketepatan waktu masih ada petugas pengelolaan retribusi pasar yang terlambat menyetorkan pendapatan retribusinya ke bendahara di dinas.
Kata Kunci: E-Retribusi,Kebijakan,Efisiensi, Efektifitas.

## Abstract
The author's goal of conducting this research is to find out how the application of the E-Retribution application system is used in collecting fees at the local government market for the  Office  of  Cooperatives,  Umkm,  Trade  and  Industry  in  Subang  Regency.  The  research method  used  is  a  qualitative  descriptive approach,  because  this  research  aims  to obtain  an overview  of  the  research  used  to  reveal  problems  in  the  performance  of  government organizations  and  observations,  interviews,  literature  studies  and  documentation.  Data sources  were  obtained  from  informants  through  direct  observation  and  interviews  and documents  were  obtained  in  the  form  of  regulations  and  data  processing.  Based  on  the research, the results show that the effectiveness and efficiency of work in the field of market management in collecting market retribution for the Office of Cooperatives, Umkm, Trade and Industry in Subang Regency in general is still not optimal. This is due to the elements of policy accuracy, implementation accuracy, timeliness, environmental accuracy according to Matland the effectiveness and efficiency of work, namely the expected targets were not fully achieved. Work effectiveness and efficiency is still manual and there are retribution officers who lack skills and abilities in the field, especially in terms of technology. On time there are still market retribution management officers who are late in depositing their levy income to the treasurer at the agency.
Keywords: E-Retribution, Policy, Efficiency, Effectiveness.

## A. PENDAHULUAN
Suatu  daerah  dibentuk  berdasarkan  pertimbangan  kemampuan  ekonomi,  potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan kewenangan baik di dalam kewenangan mengelola keuangan daerah yang salah satunya berasal dari fiskal pendapatan asli daerah (Sutono, 2021; Sari  &  Herawati,  2021).  Untuk  merealisasikan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  sumber pembiayaan  pemerintah  daerah  tergantung  pada  peran  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan  pembangunan  daerah  (Situmorang  et  al.,  2021;  Putri,  2020).  Efisiensi  dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  memperhatikan pada  aspek-aspek  atau  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah  ditunjang  oleh pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  dari  pemerintah  pusat  yang  dapat  menunjang keberhasilan pembangunan daerah tersebut (Samuri, 2019; Fajar et al., 2021).
Retribusi  daerah  merupakan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  potensial  karena lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas dibanding dengan pajak daerah. Demikian pula menurut  Adisasmita  R  (2011)  bahwa  pengembangan  retribusi  daerah  lebih  mudah dibandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah. Di Kabupaten Subang, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Penerimaan  Asli  Daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  terus  membuat  kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah  yang  terus  dikembangkan  adalah  retribusi  pasar,  karena  di  Kabupaten  Subang  ini terdapat 15 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran dan retribusi tempat parker (Nisa et al., 2022; Ulfa & Mashur, 2022). Manfaat Pelaksanaan E- Retribusi adalah bahwa Pelayanan E-Retribusi merupakan system informasi yang dapat diakses secara  online  yang  memuat  transaksi  pembayaran  retribusi  dari  pedagang.  Berdasarkan pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  diperoleh  bahwa  terdapat  fenomena  masalah  di  Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dalam pemungutan retribusi pasarnya belum optimal.
Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Dalam pemungutan retribusi dari  segi  kuantitasnya,  realisiasi  penerimaan  retribusi  pasar  tahun  2018  dan  2021  realisasi penerimaan  retribusi  pasar  tidak  mencapai  target  yang  diharapkan,  mengindikasikan  adanya pernasalahan;  dan  2)  Kondisi  Pengelolaan  Pasar  masih  adanya  keterlambatan  penyetoran retribusi pasar di setiap bulannya dari beberapa petugas retribusi. Berdasarkan fenomena diatas maka  peneliti  tertarik  meneliti  terkait  dengan  “Implementasi  Aplikasi  E-Retribusi  di  Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Kebijakan Publik
Pengertian  kebijakan  publik  menurut  James  Anderson  dalam  Budi  Winarno  (2008), kebijakan  publik  merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh
seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan (Winarno,  2008).  Sedangkan  menurut  Mas  Roro  Lilik  (2009),  kebijakan  publik  merupakan suatu  pernyataan  yang  luas  meliputi  cita-cita  (goals),  tujuan  (objectives),  dan  cara  yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Berdasarkan  pengertian  tersebut  kebijakan  publik  mempunyai  beberapa  implikasi  sebagai berikut:
a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan- tindakan dari pemerintah.
b. Bahwa kebijaksanaan negara tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Bahwa  kebijaksanaan  negara  baik  untuk  melakukan  sesuatu,  itu  mempunyai  dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
d. Bahwa  kebijaksanaan  negara  harus  senantiasa  ditunjukkan  bagi  kepentingan  seluruh anggota masyarakat (Lilik, 2009).
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Arifin Tahir (2014), bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan pulik, antara lain:
a. Tujuan/kegiatan yang berorientasi tujuan harus menjadi perhatian utama
b. Kebijakan  merupakan  pola  model  tindakan  pejabat  pemerintah  mengenai  keputusan diskresinya secara terpisah
c. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat
d. Bentuk  kebijakan  publik  dalam  bentuknya  yang  positif  didasarkan  pada  ketentuan hukum dan kewenangan
e. Tujuan  kebijakan  publik  adalah  dapat  dicapainya  kesejahteraan  masyarakat  (Tahir, 2014).
Menurut Leslie A. Pal dalam Joko Widodo (2009), kebijakan publik diartikan, “ as a course  of  action  or  inaction  chosen  by  public  authotities  to  address  a  given  problem  or interrelated  set  of  problems ” “sebagai sebuah tindakan atau bukan tindakan pilihan otoritas publik  dalam  menangani  masalah  atau  menyangkut  penetapan  masalah”  (Widodo,  2009).
Dengan  kata  lain  kebijakan  publik  adalah  keputusan  pemerintah  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak.  Dari  berbagai  pendapat  mengenai  kebijakan  publik,  maka  penulis  menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana keputusan tersebut diwujudkan dalam program aksi dan memiliki tujuan  untuk  memecahkan  suatu  permasalahan  publik  serta  keputusannya  bersifat  mengikat seluruh masyarakat.

## 2. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan  tidak  kurang.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek  dan  ke  kegiatan  (Bilqis  &  Suryawati,  2022;  Noviyanti  et  al.,  2021).  Model  tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan  diturunkan  berupa  program  program  yang  kemudian  diturunkan menjadi  proyek-
proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Sukatmi & Afriyanto, 2019; Djanggih & Ahmad, 2000).
Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan-keputusan  sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha  untuk  mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan  oleh  keputusan- keputusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  publik  yang  diarahkan  untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.
Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijaksanaan Negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak  akan  dimulai  sebelum  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  ditetapkan  atau  diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan  oleh  berbagai  aktor  sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu.

## 3. E-Retribusi
E-Retribusi sebagai sarana penghubung antara pemerintah antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana  tranksaksi  pembayaran  retribusi  pasar  dilakukan  secara  non  tunai  yaitu  dengan melibatkan  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  perbankan.  Oleh  karena  itu  bagi  pedagang  pasar tradisional mau tidak mau harus berurusan dengan perbankan dengan cara membuka rekening desposito  agar  bisa  melakukan  pembayaran  retribusi  pasar  secara  non  tunai.  Manfaat Pelaksanaan  E-Retribusi  adalah  bahwa  Pelayanan  E-Retribusi  merupakan  system  informasi yang dapat diakses secara online yang memuat transaksi pembayaran retribusi dari pedagang dengan  system  ini  akan  meminimalisir  penyimpangan  penarikan  retribusi  pasar  yang disetorkan pedagang, sehingga mengakibatkan efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan membudayakan pedagang untuk menabung dan membangun kesadaran pedagang untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar retribusi.

## 4. E-Government
Penerapan  sistem  E-Government  di  perlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi sumber daya manusia yang didukung oleh teknologi dalam lingkup perusahaan atau organisasi. Manajemen bukan saja mengelola sumber daya manusia tetapi juga material, modal dan faktor produksi lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, penerapan  teknologi sangat penting untuk menunjang sumber daya manusia agar menjadi handal dan merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, maka konsekuensi dari semua itu adalah perlunya penerapan teknologi secara lebih baik agar diperoleh yang berarti bagi kemajuan organisasi atau perusahaan.
Manajemen  pemakaian  teknologi  e-goverment  mempunyai  arti  pemakian  ataupun penggunaan  teknologi  informasi  yang  akan  meningkatkan  hubungan  diantara  pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah  kependekan  dari  elektronik  pemerintah  atau  yang  dapat  dikenal  dengan  e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi akan perannya yang strategis demi kesuksesan kompetitif organisasi.
Pengelolaan  teknologi  sendiri  akan  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dari  tugas manajemen  organisasi.  Sebaliknya,  jika  teknologi  dan  sumber  daya  manusia  tidak  dikelola dengan baik maka efektifitas tidak akan tercapai. Kompleksitas pengelolaan teknologi sangat dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Hal  ini  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  yang berlangsung saat ini.

## C. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah.  Dalam  hal  penelitian  ini  penulis  mengungkapkan  penelitian  kualitatif  dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud  menginvestigasi  dan  memahami  fenomena  apa  yang  terjadi  yaitu  efektivitas  dan efisiensi bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi dengan pemakain implementasi aplikasi  e-retribusi  pada  pasar  Pemda  Kabupaten  Subang.  Alasan  penulis  menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Aplikasi  E-Retribusi  di  Pasar  Pemda  Kabupaten  Subang  Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang
Implementasi  adalah  proses  yang  mengubah  strategi  dan  rencana  menjadi  tindakan untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  strategis.  Implementasi  adalah  tindakan  yang  harus mengikuti setiap pemikiran awal agar tujuannya benar-benar tercapai. Implementasi rencana penerapan  aplikasi  e-retribusi  di  pasar  pemda  kabupaten  subang  bertujuan  agar  dalam penarikan pendapatan optimal. Retribusi pasar adalah imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  atas  jasa  pelayanan  di  Pasar  yang  telah  diberikan dalam  bentuk  penyediaan  fasilitas  pasar  berupa  bangunan  di  pasar  terdiri  dari  Ruko,  Toko, Kios, Los, dan pelataran, optimalisasi retribusi pasar ialah upaya untuk memaksimalkan jumlah imbalan yang dipungut pemerintah atas jasa pelayanan pasar guna meningkatkan pemasukan Pendapatan  Asli  Daerah,  didalam  mencapai  optimalisasi  yang tinggi  suatu  organisasi  dalam proses pelaksanaan kegiatannya, selain di dudukung sarana prasarana yang ada dan pegawai yang  dimiliki  suatu  organisasi  atau  dinas  juga  perlu  didukung  oleh  faktor  –  faktor  sebagai berikut : Pendidikan, keterampilan, sikap dan etos kerja, tingkat penghasilan, fasilitas kerja, lingkungan kerja yang baik, motivasi,  kesehatan dan teknologi. Dengan penerapan teknologi (e-retribusi) dalam pemungutan retribusi pasar menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi penarikan  pendapatan  retribusi.  Keterlibatan  juga  menjadi  dasar  pengendalian  dalam pelaporan, sehingga organisasi dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Salah  satu  fungsi  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.  Agar  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  dapat
dikatakan  baik  atau  memuaskan,  maka  salah  satu  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah adalah  rencana  itu  memberikan  kemudahan  dalam  memberikan  pelayanan.  Dalam  hal  ini pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengoptimalkan pendapatan sangat penting.
Tujuan utama dari implementasi rencana aplikasi e-retribusi adalah agar pegawai dapat memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  pedagang  yang  memiliki  sikap  yang produktif,  efektif  dan  efesien  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dinas  Koperasi  Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pedagang yang menerapkan suatu pengawasan dari pimpinan agar petugas pemungut retribusi tepat masuk kerja, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mematuhi peraturan yang berlaku serta memberikan pelayana yang optimal.
Dalam penelitian ini akan membahas implementasi rencana aplikasi E-Retribusi dalam pemungutan  retribusi  di  pasar  Pemda  Kabupaten  Subang,  Dinas  Koperasi  UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang berdasarkan syarat-syarat yang digunakan dalam melakukan implementasi menurut  Teori Matland adalah :
a. Ketepatan  Kebijakan.  Ketepatan  kebijakan  ini  dinilai  dari:  1)  Apakah  kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter  masalah yang hendak dipecahkan; dan  2)  Apakah  kebijakan  dibuat  oleh  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
b. Ketepatan Pelaksanaan. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga  lembaga  yang  bisa  menjadi  pelaksana,  yaitu  pemerintah,  kerjasama  antara pemerintah-masyarakat/swasta,  atau  implementasi  kebijakan  yang  diswastakan (privatization atau contracting out).
c. Ketepatan Target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:  1) Apakah target yang dintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi  lain,  atau  tidak  bertentangan  dengan  intervensi  kebijakan  lain;  2)  Apakah targetnya  dalam  kondisi  siap  untuk  dintervensi  ataukah  tidak.  Kesiapan  bukan  saja dalam  arti  secara  alami,  namun  juga  apakah  kondisi  target  ada  dalam  konflik  atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak; dan 3)  Apakah  intervensi  implementasi  kebijakan  bersifat  baru  atau  memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
d. Ketepatan  Lingkungan  Ada  dua  lingkungan  yang  paling  menentukan,    yaitu:  1) Lingkungan  Kebijakan  Yaitu  interaksi  antara  lembaga  perumus  kebijakan  dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait; 2) Lingkungan Eksternal Kebijakan Yang  terdiri  dari  atas  public  opinion,  yaitu  persepsi  publik  akan  kebijakan  dan implementasi  kebijakan,  interpretive  instutions  yang  berkenaan  dengan  interprestasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan  kelompok  kepentingan,  dalam  menginterpretasikan  kebijakan  dan  implementasi kebijakan, dan individual, yakni individu- individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
Dari Ke-empat syarat tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: Dukungan politik; Dukungan strategik; dan Dukungan teknis.

## 2. Ketepatan Kebijaksanaan
Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  kebijakan  percepatan  dan  perluasan    digitalisasi daerah, dengan dikeluarkannya  Kepres No. 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah (SATGAS P2DD) dan Permendagri No. 56 Tahun 2021 Tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tata cara implementasi ETPD. Untuk menerapkan kebijakan  diatas  Pemerintah  Kabupaten  Subang  mengeluarkan  SK  Bupati  No. KI.03.01.08/Kep.341-Bapenda/2021 Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Subang dan SK Bupati No. KL.03.01.08/KEP.734-BAPENDA/2021 Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
Dalam  rangka  mendukung  percepatan  dan  perluasan  digitalisasi  pembayaran khususnya melalui elektronifikasi transaksi  Pemerintah Daerah dan transaksi pembayaran di masyarakat    secara  non  tunai  yang  berbasis  digital,  serta  mendukung  taat  kelola  keuangan pemerintah daerah, keuangan inklusif  serta perluasan ekosistem  ekonomi dan keuangan digital di daerah. Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang yang berkoordinasi dengan Bapenda dan Bank Bjb berencana menerpakan aplikasi  e-retribusi  dalam  pemungutan  retribusi  di  pasar  Pemda  Kabupaten  Subang  agar pendapatan dari segi retribusi pasar optimal
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Retribusi  Dinas  Koperasi  Umkm Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  sebagai  salah  satu informan menyatakan bahwa:
“Sejauh ini petugas pengelolaan retribusi pasar telah melakukan pekerjaan mereka dengan cukup  baik  tapi  belum  optimal  hal ini  bisa  dilihat  dari jumlah  atau  hasil  retribusi  yang disetorkan  setiap  bulannya  belum  sesuai  dengan  target  retribusi  yang  di  tetapkan. Sehingga perlu di diterapkan suatu kebijakan yang bisa mengoptimalkan pendapatan yaitu dengan aplikasi e-retribusi (Hasil wawancara 29 Maret 2022).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  penulis  menganalisis  bahwa  dari  segi  efektif  atau pendapatan yang didicapai oleh petugas pengelolaan pasar belum optimal dalam melakukan pemungutan  retribusi  pasar  atau  ada  hal-hal  lain  yang  menyebabkan  mereka  tidak  dapat mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu suatu kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi pasar untuk mengoptimalkan pendapatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, menambahkan:
“Dengan adanya kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi diharapakan jumlah pendapatan retribusi pasar setiap bulannya diharapkan mencapai target yang telah ditentukan agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang bisa diandalkan sehingga petugas pengelolaan retribusi pasar dapat bekerja maksimal dan untuk mencapai itu semua perlu diberikan bisa mencapai target yang ditetapkan setiap bulannya dan menekan angka kebocoran retribusi pasar.” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022).
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  penulis  menganalisis bahwa dengan diterpakannya kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi diperlukan di dalam hal pemungutan  retribusi  pasar  untuk  pencapaian  target  yang  diharapkan.  Karena  jika  petugas pengelolaan retribusi pasar itu rendah dalam pencapaian terget, maka pengambilan keputusan seorang  pemimpin  tentunya  yaitu  akan  mengevaluasi  berbagai  faktor  untuk  dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar tersebut.

## 3. Ketepatan Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  Pemeritah  Kabupaten  Subang  bekerjasama  dengan  pihak  swasta yaitu Bank BJB untuk soal rencana penerapan aplikasi e-retribusi dipasar pemda Kabupaten Subang agar dalam pelaksanaannya kebijakan aplikasi e-retribusi lancar dan dari segi hasilnya optimal.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dinas  Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang menyatakan bahwa:
“Rencananya  dalam  menjalankan  aplikasi  e-retribusi  pihak  pemerintah  Kabupaten Subang  bekerjasama  dengan  pihak  Bank  BJB  sehingga  diharapkan  dalam  pelaporan pendapatan  retribusi  terintegrasi  dan  tertata  dengan  rapih.”  (Sumber:  wawancara,  29 Maret 2022).
Dari  ungkapan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  rencana  penerapan  aplikasi  e- retribusi perlu bekerjasama dengan pihak perbankan sehingga diharapkan dalam hal pelaporan retribusi  tepat  waktu  dan  tertata  dengan  rapih  serta  pencapaian  target  retribusi  Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang dalam pemungutan retribusi pasar sesuai dengan rencana kerja dan hasil yang diperoleh. Kepala  Seksi  Retribusi  Dinas  Koperasi,  Umkm,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Subang, menambahkan:
‘Setiap akhir tahun dan pemeriksaan IRDA serta BPK mengenai target retribusi pasar yang tidak optimal perlu ada terobosan dalam hal system penarikan retribusi pasar dengan menerapkan teknolgi, kinerja petugas pengelolaan retribusi pasar di lapangan diberikan akomodasi dan carikan sebuah solusi bagaimana untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik yaitu dengan penerapan aplikasi e-retribusi yang berkerjasama dengan pihak Bank BJB.” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022)
Tanggapan yang lain diungkapkan oleh petugas teknis operasional pasar, yaitu sebagai berikut:
”.....Kalau  menurut  penilaian  saya,  sangat  baik  dengan  adanya  penerapan  aplikasi  e- retribusi  dalam  melaksanakan  tugasnya, yaitu  memungut  retribusi  pasar.  Tetapi masih ada  beberapa  petugas  pengelolaan  retribusi  pasar  termasuk  saya  yang  belum  memiliki kemampuan  untuk  mengoperasikan  komputer,  dan  memahami  teknologi  sehingga diperlukan  pelatihan  dulu  dalam  hal  penerpan  aplikasi  e-retribusi  sehingga  nanti  pas penerapan  aplikasi  retribusi  bisa  optimal  menunjang  pekerjaan  mereka  dalam  hal pencapaian target dan pelaporan,” (Sumber: wawancara, 30 Maret 2022).
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  di  dapat  diketahui  bahwa  respon  dari  petugas pemungut sangat senang tapi mereka meminta diadakan pelatihan dulu untuk menggunakan aplikasi  e-retribusi  sehingga  nanti  dalam  pelaksanaanya  dapat  dijalankan  dengan  yang diharapkan. Tanggapan yang dikemukakan oleh para pedagang menyatakan bahwa:
“Kami  para  pedagang  minta  dengan  penerpaan  kebijakan  aplikasi  e-retribusi  bisa meningkatkan  kenyamanan  berjualan  (atap  pasar  dan  jalan  pasar  bagus)  serta  dalam pelaksanaanya nanti kalau sudah berjalan meminta pihak Bank yang ditunjuk pemerintah menjadwalkan mobil keliling Bank satu Bulan sekali agar ada dilingkungan pasar agar para  pedagang  mengisi  saldonya  dekat  tanpa  harus  ke  Unit  atau  Cabang  Bank”
(wawancara, 30 Maret 2022)
Dari  ungkapan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  rencana  penerapan  aplikasi  e- retribusi  pedagang  mengharapkan  dengan  adanya  penerapaan  aplikasi  e-retribusi  bisa meningkatkan kenyaman dilingkungan pasar serta mereka meminta kepada pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah bekerjasama dalam penerapan aplikasi tersebut, menjadwalkan untuk ke pasar agar mereka dapat mengisi saldo untuk membayar retribusi tidak perlu dating ke unit atau cabang tersebut.

## 4. Ketepatan Target
Salah satu bentuk ketepatan target di dalam rencana penerapan aplikasi e-retribusi harus bisa  bisa  mengotimalkan  pendapatan  retribusi  sehingga  target  yang  ditetapkan  tercapai  dan dalam hal pelaporan jadi lebih cepat serta tepat.
Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Retribusi menyatakan bahwa:
“Kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi dalam penarikan retribusi pasar bersifat baru dan  diharapkan  bisa  mengoptimalkan  dalam  penarikan  pendapatan  retribusi  pasar sehingga target dapat tercapai dan pelayanan kepada pedagang dalam penarikan retribusi pasar jadi lebih baik. “(Sumber: wawancara, 29 Maret 2022)
Hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  retribusi  dengan  adanya  kebijakan  rencana penerapan aplikasi e-retribusi target pendapatan menjadi tercapai dengan optimal. Kebijakan ini  mengarah  pada  pertangggung  jawaban  publik  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat pedagang. Sikap ketepatan target dari Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  dapat  dilihat  dari  bagaimana  bidang  pengelolaan  pasar merencanakan penerapan aplikasi e-retribusi berkoordinasi dengan BAPENDA dan Bank BJB agar  penerapan  kebijakan  ini  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  serta pendapatan menjadi optimal.
Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dinas  Koperasi,  Umkm,  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Subang mengatakan sebagai berikut:
“Sejauh  ini  rencana  kebijakan  penerapan  aplikasi  e-retribusi  sudah  sesuai  dengan program pemerintah dengan mengacu pada Kepres No 3 Tahun 2021 dan Permendagri No  56  Tahun  2021  serta  SK  Bupati  Nomor:  KL.03.01.08/KEP.734-BAPENDA/2021 Tentang  Peta  Jalan  Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Subang. Sehingga kebijakan ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain dan  sudah  direncanakan  dengan  matang  sehingga  target  yang  ditetapkan  tercapai” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022)
Hasil  wawancara  dengan  kepala  bidang pengelolaan  pasar  dapat  disimpulkan  bahwa rencana  penerapan  kebijakan  aplikasi  e-retribusi  sudah  sesuai  dengan  program  pemerintah sehingga nantinya kebijakan yang akan diterapkan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain sehingga pendapatan dari sektor retribusi pasar tertarik secara optimal sehingga target tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh para pedagang menyatakan bahwa:
“Kami sebagai pedagang tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan aplikasi e- retribusi  dalam  pemungutan  retribusi  tapi  minta  adanya  sosialisasi  dulu  agar  para pedagang mengerti dengan kebijakan baru” (Sumber: wawancara, 30 Maret 2022)
Dari hasil wawancara tersebut para pedagang tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan  penerapan  aplikasi  e-retribusi  tapi  mereka  mengharapkan  sebelum  penerpaan
aplikasi e-retribusi harus ada sosialiasi sehingga mereka dapat mengerti dan mengetahui cara pemakain aplikasi tersebut.
Dari hasil semua wawancara di atas dapat disimpulkan dengan adanya koordinasi dan sosialisasi yang baik diharapkan ketepatan target dalam penerapan aplikasi e-retribusi di pasar pemda Kabupaten Subang tidak tumpah tindih dengan kebijakan lain sehingga tidak melanggar hukum  dan  dengan  diterapkannya  aplikasi  e-retribusi  bisa  mengoptimalkan  pendapatan  dari sektor  retribusi  pasar  serta  dalam  pelaporan  jadi  lebih  cepat  dan  tepat.  Selain  itu  dari permintaan  pedagang  yang  mau  adanya  sosialisasi  dalam  rencana  penerapan  aplikasi  e- retribusi  agar  para  pedagang  mengerti.  Hal  ini  juga  diperkuat  teori  dari  Pressman  dan Wildavsky  menyatakan  bahwa  sejauhmana  implementasi  dapat  berhasil  tergantung  pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi.  Karenanya  kerjasama,  koordinasi  dan  kontrol  memegang  peranan  sangat penting.

## 5. Ketepatan Lingkungan
Dalam  penerapan  kebijakan  harus  berkoordinasi  dengan  lembaga  atau  Dinas  terkait agar  sejalan  dan  apa  yang  diharapkan  tercapai  selain  itu  dari  pihak  pedagang  dalam  hal  ini diwakili  oleh  BP3  (Badan  Perwakilan  Pedagang  Pasar)  agar  memberitahukan  anggotanya bahwa  pihak  pemerintah  akan  menerapkan  system  aplikasi  e-retribusi  dalam  pemungutan retribusi  pasar  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  serta  penarikan  pendapatan retribusi  jadi  optimal.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar menyatakan bahwa:
“Dalam  rencana  menerapkan  kebijakan  aplikasi  e-retribusi  harus  selaras  dengan lembaga/Dinas  dalam  hal  ini  BAPENDA  agar  dalam  pelaksanaannya  sesuai  dengan aturan, selain itu dari pihak pedagang yang diwakili BP3 pasar agar memberi tahu para anggotanya/pedagang sehingga mereka tidak kaget dan mengerti” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022).
Hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa rencana penerapan aplikasi e- retribusi sudah sesuai dengan Lembaga/Dinas terkait agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan atauran yang ditetapkan, selain itu dari pihak lingkungan pasar yang diwakili oleh BP3 Pasar (Badan  Perwakilan  Pedagang)  masing-masing  pasar  Pemda  Kabupaten  Subang  untuk mensosialisasikan kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi kepada para anggotanya (pedagang) sehingga mereka mengetahui dan mengerti.
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya  koordinasi  dan sosialisasi yang baik diharapkan ketepatan target dalam penerapan aplikasi e-retribusi di pasar pemda Kabupaten Subang tidak tumpah tindih dengan kebijakan lain sehingga tidak melanggar hukum  dan  dengan  diterapkannya  aplikasi  e-retribusi  bisa  mengoptimalkan  pendapatan  dari sektor retribusi pasar serta dalam pelaporan jadi lebih cepat dan tepat.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Aplikasi  E-Retribusi  di  Pasar  Pemda  Kabupaten  Subang Dalam  Pemungutan  Retribusi  Dinas  Koperasi  Umkm  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten Subang didasari kebijakan pemerintah serta dalam pendapatan belum optimal. Hal
ini dapat dilihat dari target retribusi pasar yang tidak mencapai target yang ditetapkan selain itu dalam hal pelaporan retrribusi belum efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Billqis,  A.,  &  Suryawati,  R.  (2022).  Implementasi  Program  Parkir  Elektronik  (E-Parkir)  di Kota Surakarta. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik , 2 (2), 286-299.
Djanggih, A. A. H., & Ahmad, K. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Kertha Patrika , 42 (1), 73-86.
Fajar,  M.  S.,  Atmaja,  A.  P.,  &  Kusbandono,  H.  (2021).  Sistem  Manajemen  Pembayaran Retribusi  Pasar  di  Kabupaten  Madiun  Menggunakan  Smart  Card. Jurnal  Cakrawala Ilmiah , 1 (4), 587-596.
Grindle, M. S. (1980 ). Politics and Apolicy Implementation in the Third World . New Jersey: Princetown University Press
Herfiza,  A.,  &  Firdaus,  M.  (2018). Komunikasi  Pemasaran  Rumah  Sakit  Islam  Malahayati dalam  Meningkatkan  Kunjungan  Pasien  di  Kota  Medan (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Indrajit,  R.  E.  (1919). Electronic  Government:  Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital .
Indrajit,  R.  E.,  Zainudin,  A.,  &  Rudianto,  D.  (2005).  Electronic  Government  in Action. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Kristian,  I.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 9 (1), 23-37.
Mahmudi, M., & Msi, A. K. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta . Moleong, L, J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). Membangun  Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Mulyadi,  M.  (2011).  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  serta  Pemikiran  Dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media , 15 (1), 128-137.
Nisa,  K.,  Sukarno,  D.,  &  Buchori,  A.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan Retribusi  Parkir  Tunai  di  Kawasan  Taman  Dewi  Sartika  Pelataran  Balai  Kota Bandung. JANE-Jurnal Administrasi Negara , 13 (2), 225-234.
Noviyanti, N. M., Raka, A.  G., & Larantika, A. A.  D. (2021). Implementasi E-Government dalam  Proses  Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten Badung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 6 (2), 85-96.
Primanda,  R.  (2017).  Efektivitas  Program  SMS  Gateway  pada  Masyarakat  pleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bintan. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , 5 (2), 5.
Putri, M. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha) , 2 (10-31). Rahardjo, A. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu . Rasul, S. (2000). Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan terhadap Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN-RI .
Rony,  R.  (2021).  Urgensi  Manajemen  Budaya  Organisasi  Sekolah  terhadap  Pembentukan Karakter Peserta Didik: The Urgency of School Organizational Culture Management Against  Character  Building  Students. Tafkir:  Interdisciplinary  Journal  of  Islamic Education , 2 (1), 98-121.
Sanuri, R. (2019). Perancangan dan Implementasi Konsep E-Money intuk Sistem Pembayaran Retribusi Non Tunai pada Rusunawa Pemda di Yogyakarta. Fahma , 17 (3), 16-28.
Sari, D. K., & Herawati, N. R. (2021). Implementasi Program E-Retribusi Pasar sebagai Upaya Pemerintah  Kota  Semarang  Mewujudkan  Good  Governance  Tahun  2019. Journal  of Politic and Government Studies , 10 (4), 10-20.
Sedarmayanti. (2011). Tata Kerja dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju. Situmorang, V., Pratama, Y., Sianturi, R. A., & Sinaga, A. M. (2021). Perancangan Aplikasi” Siappara”  untuk  Pelaporan  Setoran  E-Retribusi  Pasar  Kabupaten  Humbang Hasundutan. Jurnal Komputer dan Informatika , 9 (2), 253-262.
Sukatmi, S., & Afriyanto, A. (2019). Implementasi E-Government Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) pada Kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan. Jurnal Informasi dan Komputer , 7 (1), 75-82.
Sutono, P. (2021). Implementasi E-Retribusi Pasar sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta. Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 20 (01). Ulfa,  A.,  &  Mashur,  D.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Tatakelola  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru. Cross-border , 5 (1), 862-875.
Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada 17.