## MENGUNGKAP MOTIVASI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX MEMBANGUN SELOKAN MATARAM
Yuana Tri Utomo a,1 * a STEI Hamfara, Kenalan Bangunjiwo Kasihan Bantul DIY 55184 Indonesia 1 yuanatriutomo@gmail.com*
*Corresponding author
I NFO A RTIKEL

## IMANENSI
Volume 6 Nomor 2 Halaman 65-76
Malang, September 2021 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 10 Mei 2021 Tanggal Revisi: 19 Agustus 2021 Tanggal Diterima: 24 Agustus 2021
Kata Kunci: Kebijakan ekonomi; Kasultanan Yogyakarta; Nasionalisme; Pembangunan.
Keywords: Development; Economic policy; Nationalism; Yogyakarta Sultanate.
Abstrak: Mengungkap Motivasi Sultan Hamengku Buwono IX Membangun  Selokan  Mataram. Tujuan  penelitian  untuk mengetahui motivasi Sultan Hamengku Buwono IX membangun Selokan  Mataram.  Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat kualitatif dengan sumber data dari beberapa artikel dan literatur. Data  dianalisis  dengan  pendekatan  sejarah  menggunakan metode  interpretasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada tiga motivasi Sultan HB IX, yaitu kebijakan filosofis, ekonomis, dan  nasionalisme.  Motivasi  filosofisnya  adalah  berasal  dari ajaran  Sunan  Kalijaga  bahwa  kasultanan  Yogyakarta  bisa makmur  jika  dua  sungai  yang  mengapit  Yogyakarta dipertemukan  dalam  satu  aliran.  Motivasi  ekonominya berhubungan  dengan  cara  pandang  penguasa  dalam menyejahterakan  petani  untuk  irigasi  sawah.  Pembangunan Selokan Mataram merupakan cermin nasionalisme Sultan dalam membela rakyat dari tuntutan Rhomusa Jepang.
Abstract: Revealing  the  Motivation  of  Sultan  Hamengku Buwono IX to Build the Mataram Ditch. The purpose of the study  was  to  determine  the  motivation  of  Sultan  Hamengku Buwono  IX  to  build  the  Mataram  Sewer.  The  research  method used  is  qualitative  with  data  sources  from several  articles  and literature.  Data  were  analyzed  by  historical  approach  using interpretation  method.  The  results  showed  that  the  three motivations  of  Sultan  HB  IX,  namely  philosophical  policy, economics,  and  nationalism.  The  philosophical  motivation  is derived from the teachings of Sunan Kalijaga that the Sultanate of Yogyakarta can prosper if the two rivers flanking Yogyakarta are  brought  together  in one stream.  The economic  motivation  is related  to  the  perspective  of  the  authorities  in  the  welfare  of farmers for irrigating rice fields. The construction of the Mataram Sewer is a reflection of the Sultan's nationalism in defending the people from the demands of the Japanese Rhomusa.
Disitasi sebagai : Utomo, YT. (2021). Mengungkap Motivasi Sultan Hamengku Buwono IX Membangun Selokan  Mataram. IMANENSI:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi Islam,  6 (2),  65-76. https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.65-76.

## 1. PENDAHULUAN
Studi tentang Sultan Hamengku Buwono ke-IX (selanjutnya ditulis Sultan HB IX)  sudah banyak dipublikasikan dalam bentuk buku  maupun karya  ilmiah  yang lain.  Karya-karya  yang  sudah  dipublikasikan  terkait  Sultan  HB  IX  biasanya membahas  posisi  strategisnya  di  masa  transisi  sekitar  kemerdekaan  Indonesia. Interaksi antara Yogyakarta sebagai kasultanan yang kemudian bergabung dengan
66 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 65-76
Indonesia menjadi Daerah Istimewa setingkat provinsi dengan kepala daerah seorang gubernur.  Buku  fenomenal  berjudul: Takhta  untuk  rakyat:  celah-celah  kehidupan Sultan  Hamengku  Buwono  IX (Roem,  2011)  menjelaskan  biografi  dan  perjuangan Sultan HB IX sangat rinci, dari masa kecil Sultan sampai perjalanan terakhirnya. Iswantoro menjelaskan dalam artikelnya tentang dukungan Sultan HB IX terhadap kemerdekaan  Republik  Indonesia,  seperti  pemakaian  istana  kesultanan  untuk kantor pemerintahan RI, Sultan juga membuka kas kesultanan untuk membantu biaya operasional negara yang baru lahir ini, juga pertahanan dalam menghadapi serangan umum 1 Maret 1949 sehingga NKRI dinyatakan masih eksis  (Iswantoro, 2020).  Sultan  HB  IX  selain  sebagai  raja  yang  berkuasa  di  Yogyakarta  sekaligus merangkap  menjadi  gubernur  kepala  daerah  di  bawah  pemerintahan  pusat  di Jakarta.  Tulisan  tentang  Sultan  HB  IX  lebih  banyak  membahas  dimensi  politik, sosial  budaya,  dan  psikologi  sebagai  figur  kharisma  seorang  negarawan  sejati (Wirawan, 2012). Kepribadian yang unik dan kuat, pada saat menjabat sebagai raja sekaligus  sebagai  sultan  satu  sisi  dan  di  sisi  yang  lain  sebagai  pejabat  publik  di NKRI.
Penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas Sultan HB IX terkait dengan pemikirannya tentang ekonomi. Padahal latar belakang pendidikan Sultan HB IX di Universitas Leiden Belanda adalah Indologi, yaitu studi tentang hukum dan ekonomi  (Cipta,  2020).  Tesis  di  UIN  Sunan  Kalijaga  berjudul  Kebijakan  Ekonomi Sultan  Hamengku  Buwono  IX  pada  awal  Orde  Baru  tahun  1966-1973  masih tersimpan di rak perpustakaan dan belum dipublikasikan. Tulisan yang membahas kebijakan ekonomi Sultan HB IX yang ada adalah tulisan kebijakan ekonomi Sultan HB IX tetapi ketika dia bukan sebagai pemegang otoritas puncak, sementara tulisan ini adalah kebijakan Sultan HB IX dalam pembangunan Selokan Mataram, artinya Sultan HB IX sebagai pemegang otoritas puncak tidak sedang mendapat tugas dari atasannya.  Tulisan  ini  membahas  kebijakan  Sultan  HB  IX  dalam  Pembangunan Selokan Mataram dengan pendekatan sejarah ekonomi.
Obyek tulisan ini adalah pembangunan Selokan Mataram sebagai kebijakan ekonomi Sultan HB IX. Peneliti berharap mampu menemukan motif Sultan HB IX dalam  mengambil  kebijakan  membangun  Selokan  Mataram.  Selokan  Mataram dibangun  Sultan  HB  IX  pada  awal-awal  naik  takhta  sebelum  Indonesia  merdeka, tepatnya  pada  tahun  1942.  Pada  saat  itu  sedang  terjadi  transisi  (Raditya,  2016). Sultan HB IX memiliki otoritas kekuasaan yang penuh di Yogyakarta. Sebagai Raja sekaligus  penguasa  tunggal  yang  jauh  dari  intervensi  pihak  luar.  Pada  saat  itu pengaruh pemerintah Hindia Belanda semakin melemah sejak kalah perang di Eropa menghadapi  Nazi.  Sementara  Jepang  belum  lama  masuk  ke  Jawa  menggantikan Belanda. Dengan strategi menganggap saudara tua karena sama-sama dari timur, Jepang  bahkan  memberikan  kepercayaan  mutlak  kepada  Sultan  HB  IX  untuk mengelola  Yogyakarta.  Apalagi  pada  saat  itu  Indonesia  belum  merdeka,  sehingga Sultan  HB  IX  tidak  berada  pada  posisi  yang  dipimpin  oleh  presiden  Soekarno. Dengan alasan itulah, obyek pembangunan Selokan Mataram dijadikan fokus dalam penelitian ini. Kebijakan Sultan HB IX dalam pembangunan Selokan Mataram ini dielaborasi sedemikian rupa untuk mengungkap motivasi Sultan HB IX membangun Selokan Mataram.

## 2. METODE
Penelitian ini termasuk studi tokoh dalam kerangka kualitatif dan terkategori sebagai penelitian pustaka (Furchan, 2005). Sumber data didapat dari artikel-artikel yang  sudah  terpublikasi  di  beberapa  jurnal  ilmiah,  literatur-literatur  yang  ada  di perpustakaan Yogyakarta, dari dokumen arsip-arsip pemerintahan DIY khususnya
Utomo, Mengungkap Motivasi … periode Sultan HB IX, dan dari wawancara kepada beberapa tokoh budayawan yang mengetahui betul Sultan HB IX dengan Selokan Mataram sebagai obyek penelitian. Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  historis,  filosofis,  dan  dianalisis  dengan metode  interpretasi.  Pendekatan  historis  karena  mengkaji  sejarah  yang  terkait dengan kebijakan ekonomi dan pendekatan filosofis karena mengungkap motivasi yang ada pada Sultan HB IX ketika mengeluarkan kebijakan pembangunan Selokan Mataram (Connolly, 2016).
Interpretasi  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menafsirkan  fakta  peristiwa sejarah  yang  terjadi dengan  mengedepankan  obyektifitas agar  penelitiannya tidak menjadi bias (Abdurrahman, 2011). Berdasarkan hasil wawancara dengan KMT Drs. H. Condro Purnomo pada tanggal 20 September 2019 jam 13.30 di Masjid Pathok Negoro Dongkelan Yogyakarta menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dengan pembangunan Selokan Mataram ini sekarang sudah banyak yang meninggal dunia. Atas  dasar  itu  pelacakan  terhadap  sumber-sumber  primer  melalui  wawancara menjadi terkendala sehingga hasil penelitian ini menjadi sangat terbatas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Biografi dan Lingkungan Sosial Sultan HB IX
Sumber biografi Sultan HB IX diambil dari dua buku yang otoritatif, Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (Roem, 2011) dan Raja  di  Negara  Republik (Monfries,  2018) . Dua  buku  ini  menjelaskan  kehidupan Sultan HB IX dari masa kecil sampai masa tuanya. Buku pertama ditulis oleh orang Indonesia yang dekat dengan Sultan HB IX, ditulis ketika dia masih hidup sehingga penulis  dalam  menggali  datanya  dengan  metode  wawancara  langsung  dengan sumber  primer. Buku  kedua ditulis di Australian  National  University  (ANU), diberi sambutan oleh Gubernur DIY Sultan HB X dengan metode pengumpulan data lebih modern seiring dengan waktu terbitnya pada tahun 2018. Dua buku di atas memiliki ketebalan hampir 500 halaman.
Hamengku Buwono IX lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 M dari rahim  seorang  ibu bernama  Raden  Ayu  Kustilah  dan  ayahnya  bernama Pangeran Haryo  Puruboyo  (Sultan  Hamengku  Buwono  ke-VIII).  Nama  kecil  HB  IX  adalah Dorodjatun dan di lingkungan keraton dikenal secara resmi sebagi Gusti Raden Mas Dorodjatun. Hari kelahirannya pada Jum’at Malam, sekitar jam 22.30 di kediaman ayahanda di Kampung Sompilan, Jl. Ngasem 13 Yogyakarta, sekarang lebih dikenal dengan Pakuningratan. Sejak lahir sampai umur sekitar empat tahun, Dorodjatun hidup  bersama-sama  dengan  saudara-saudara  seayah  lain  ibu  dalam  suasana keluarga keraton Yogyakarta yang rukun dan damai (Purwanto, 2018). Dorodjatun hidup  terpisah  dengan  sang  ibu  sejak  pengangkatan  ayahnya  menjadi  putra mahkota karena pulang ke rumah Kakeknya, KGPA Mangkubumi.
Dorodjatun  kemudian in  de  kost di  keluarga  Belanda  bernama  Mulder, seorang kepala sekolah  pada  NHJJS  ( Neutrale Hollands Javaanse Jongens School ) bersama  dengan  beberapa  pangeran  yang  lain  di  rumah  yang  berbeda-beda. Dorodjatun mendapatkan pendidikan di keluarga Mulder seperti pendidikan orang- orang  pada  umumnya,  tanpa  ada  abdi  dalem  yang  melayani  kebutuhan  sehari- harinya.  Sejak  saat  itu,  Dorodjatun  menjadi  keluarga  Mulder  dengan  panggilan Henkie.  Sehari-hari  berkomunikasi  dengan  bahasa  Belanda  sebagai  bahasa pengantar,  meskipun  terkadang  menggunakan  bahasa  Jawa  sebagai  bahasa  ibu. Memasuki masa sekolah, Henkie dimasukkan ke sekolah Frobel (sekarang semacam Taman  Kanak-Kanak)  di  Bintaran  Kidul  kemudian  melanjutkan  ke  sekolah  dasar Eerste europese Lagere School B yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan sekolah Kidul Ngloji. Hobinya memasak, sepak bola dan terlibat dalam klub kepanduan NIPV
68 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 65-76
( Ned.  Indische  Padvinders  Club ).  Tamat  dari  sekolah  dasar,  Henkie  melanjutkan studinya ke tingkat menengah di HBS ( Hoogere Burger School ) Semarang sampai ada keputusan dari Ayahnya agar dia melanjutkan studi ke Belanda (Roem, 2011).
Bulan  Maret  1930,  Henkie  berangkat  ke  Belanda  ditemani  oleh  Pangeran Prabuningrat  dan  disertai  oleh  keluarga  seorang  administrator  dari  pabrik  gula Gesikan.  Selama di Belanda, dia tinggal dengan kepala sekolah, Mourik Broekman. Nama sekolahnya Harleem Lyceum tempat belajarnya orang-orang dari Nusantara (Indonesia),  dari  keluarga  pangeran  atau  keluarga  kaya.  Diantara  mata  pelajaran yang dipelajarinya adalah matematika, sejarah, perniagaan, geografi, dan beberapa bahasa  Eropa.  Pendidikan  tingkat  menengah  di  Belanda  dia  selesaikan  selama sembilan tahun karena harus ada penyesuaian-penyesuaian antara pendidikan di Nusantara dengan pendidikan di tempat baru di Belanda. Selama studi di tingkat menengah ini, beberapa kali Henkie pindah sekolah. Selesai di tingkat menengah, Henkie melanjutkan studinya di tingkat universitas. Pada saat itu umurnya sekitar 23-24 tahun. Dia memilih universitas terkemuka dan tertua di Kota Leiden, yaitu universitas  Rijksuniversiteit  fakultas  Indologi  gabungan  dari  bidang  hukum  dan ekonomi.  Disana,  Henkie  atau  Dorodjatun  belajar  administrasi  publik,  hukum kolonial, ekonomi dan mata kuliah lain di fakultas Indologi sampai merampungkan tesis doktoralnya pada bulan Desember tahun 1937. Yang menarik, pada saat kuliah di  Belanda  ini,  Dorodjatun  bertemu  dengan  Juliana,  yang  kelak  menjadi  ratu Belanda. Dia juga bertemu dengan Menteri Kolonial Belanda untuk Hindia Belanda, Welter,  Gubernur  Jenderal  de  Jonge  dan  pejabat  senior  kolonial,  Meyer  Ranneft (Monfries, 2018).
Selesai studi di Belanda, pada Oktober 1939 Dorodjatun kembali ke tanah air, dijemput langsung oleh Sultan HB VIII di Tanjung Priok-Betawi kemudian menginap tiga hari di Hotel Des Indes bersama rombongan keraton sebelum bertolak ke Yogya. Rombongan Dorodjatun pulang ke Yogja naik keretaapi dan pada saat itu HB VIII sedang sakit keras. Sampai pada saatnya, tanggal 22 Oktober 1939 HB VIII wafat. Seiring  dengan  itu, dinamika  suksesi  dilanjutkan  oleh Dorodjatun  sebagai  Sultan Hamengku  Buwono  IX.  Diantara  dinamika  suksesinya  adalah  kontrak  politik Dorodjatun  yang  tidak  mudah  ditundukkan  dengan  pemerintah  Hindia  Belanda yang diwakili oleh Gubernur Adam. Dorodjatun resmi naik takhta pada tanggal 18 Maret 1940. Di antara petikan pidatonya adalah sebagai berikut: “ Walaupun saya telah  mengenyam  pendidikan  Barat  yang  sebenarnya,  namun  pertama-tama  saya adalah  dan  tetap  orang  Jawa.  Maka  selamanya  tak  menghambat  kemajuan,  adat tetap menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya tradisi ini .” (Ratmanto, 2012).
Eropa  sedang  terjadi  perang  oleh  tentara  Nazi  yang  menduduki  seluruh wilayah Belanda. Sementara dari Asia, Jepang bergerak menyerbu pelabuhan perang Amerika  Serikat  di  Pearl  Harbour.  Gubernur  Jenderal  Belanda,  W.L.  Tjarda  van Starkenborgh mengumumkan perang melawan Jepang pada 6 Desember 1941. Dia berunding  dengan  Gubernur  Yogyakarta,  Dr.  L.  Adam  di  Jakarta  dalam mengantisipasi  jika  Jepang  memasuki  wilayah  Hindia  Belanda.  Diantara keputusannya adalah mengajak Sultan HB IX menyingkir ke Australia, meski ditolak mentah-mentah oleh Sri Sultan HB IX. Dan pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Pulau Jawa, kemudian  memaksa  Hindia  Belanda  menyerah tanpa  syarat.  Jepang memberikan wewenang lebih luas kepada Sultan HB IX untuk mengurus Kasultanan Yogyakarta secara langsung (Roem, 2011).
Pemerintah  Jepang  memandang  wilayah  Kasultanan  Yogyakarta  sebagai wilayah  yang  sempit  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  minim,  tidak  mampu menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dengan alasan
Utomo, Mengungkap Motivasi … itu,  Sultan  HB  IX  melakukan  diplomasi  kepada  Jepang  agar  diberi  bantuan keuangan untuk membangun sarana irigasi, yang kemudian lebih dikenal dengan “Selokan Mataram”. Kebijakan Sultan HB IX yang lain adalah pemberlakuan otonomi di kabupaten seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sejak akhir masa pendudukan Jepang.  Sultan  HB  IX  juga  menginisiasi  berdirinya  JAKTI  (Yayasan  Kredit  Tani) sebagai  lembaga  untuk  membantu  petani  yang  kekurangan  modal  dalam memajukan  usahanya.  Eksistensi  pabrik  gula  Madukismo  yang  masih  berdiri sampai sekarang juga tidak bisa dilepaskan dari peran Sultan HB IX ketika masa revolusi  mencegah  Belanda  melakukan  bumihangus  terhadap  pabrik-pabrik  yang didirikannya (Purwanta, 2014).
Proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  17  Agustus  1945  di Jakarta  disambut  gembira  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Sultan  HB  IX mengirimkan telegram berisi ucapan selamat kepada Ir. Soekarno dan Muh. Hatta sebagai  proklamator  kemerdekaan  RI  sekaligus  merupakan  bentuk  pengakuan kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Yogyakarta  sebetulnya  bisa merdeka sendiri, karena memiliki sistem pemerintahan lebih dulu dan lebih siap, namun Sultan HB IX tidak mengambil opsi tersebut, melainkan justru bergabung dengan  NKRI  dan  Yogyakarta  kemudian  menjadi  Daerah  Istimewa  di  bawah kekuasaan NKRI (Baskoro, 2011). Pada awal kemerdekaan ini, Yogyakarta sempat menjadi ibu kota revolusi dan Sultan HB IX untuk pertama kalinya menjadi menteri negara pada Kabinet Syahrir III tahun 1946 yang sukses mengantarkan Yogyakarta menjadi  Daerah  Istimewa  dengan  berbagai  reformasi  lokal  sebagai  percontohan untuk daerah-daerah lainnya. Reformasi lokal itu diantaranya adalah penggunaan Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  (bukan  bahasa  Jawa),  menata  struktur pemerintahan  dari  pusat  sampai  desa,  memulai  serangkaian  proyek  ekonomi, pendidikan, dan  lain-lain.  Ratmanto  menjelaskan  transisi  pemerintahan  Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai figur sentral yang memiliki kharisma sangat agung (Ratmanto, 2012).
Selama masa pemerintahan Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967,  Sultan  HB  IX  menjabat  sebagai  Menteri  Negara  urusan  Daerah  Istimewa, menjadi Koordinator Keamanan Internal dan Menteri Pertahanan. Dia juga pernah menggantikan  Urip  Sumoharjo  sebagai  Gubernur  Militer  yang  berhasil mengkombinasikan  kekuatan  sipil  dan  militer  di  setiap  daerah.  Reputasinya semakin  kuat  sebagai  Nasionalis  yang  anti  penjajahan  kolonial,  kepatuhannya kepada pemerintah pusat di Jakarta tidak diragukan, kemampuannya membentuk laskar  rakyat  sebagai  cikal  bakal  Tentara  Nasional  Indonesia  bersama  Urip Sumoharjo.  Yogyakarta  pernah  menjadi  pusat  ibu  kota,  kemenangan  perang melawan Belanda dalam serangan umum 1 Maret bersama Suharto, sampai pada suatu titik Sultan HB IX mengundurkan diri di era demokrasi terpimpin Soekarno Tahun  1953.  Pada  November  1963,  Soekarno  mengangkat  HB  IX  kembali  untuk menjabat di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sampai masa pergantian kekuasaan kepada Suharto di era Orde Baru (Roem, 2011).
Sultan  HB  IX  di  masa  orde  baru  menjadi  Perdana  Menteri  untuk  bidang Ekonomi,  Keuangan  dan  Pembangunan.  Sultan  selaku  pejabat  publik  berpidato menyampaikan beberapa kebijakan terkait stabilitas ekonomi Negara. Seruan agar kalangan  elite  berperilaku  hidup  sederhana  demi  kelangsungan  pembangunan. Sultan  HB  IX  juga  mengkonsolidasikan  berbagai  hubungan  ekonomi  dengan  luar negeri, seperti bergabung dengan IMF pada Agustus 1966, Bank Dunia, dan ADB (Asian Development Bank), serta menyetujui Undang-Undang terkait investasi asing. Pada tahun 1968, Sultan HB IX diangkat menjadi Koordinator Menteri Bidang Ekuin (Ekonomi,  Keuangan  dan  Industri)  pada  kabinet  pembangunan  yang  pertama.
70 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 65-76
Sultan HB IX juga pernah menjabat wakil presiden yang kosong sejak pengunduran diri Muh. Hatta tahun 1956. Jabatan wakil presiden ini diemban dari tahun 1972 sampai  tahun  1977  dengan  kondisi  kesehatan  yang  menurun.  Sultan  HB  IX menyerahkan takhtanya untuk rakyat seiring dengan usianya yang semakin sepuh dan  sampai  pada  akhirnya  Sultan  HB  IX  meninggal  pada  tahun  1988  (Monfries, 2018).

## 3.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Kebijakan  ekonomi  adalah  prinsip  yang  diambil  oleh  pengambil  kebijakan dalam  hal  ini  adalah  negara  sebagai  keputusan  untuk  mengarahkan  kegiatan pembangunan  di  bidang  ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  termasuk  jenis  kebijakan substantif, bukan jenis kebijakan kelembagaan (Suharno, 2016). Keterlibatan negara dalam  kebijakan  ekonomi  di  masa  peralihan  dari  penjajah  Jepang  menuju  era kemerdekaan menunjukkan bahwa perekonomian di awal-awal era kemerdekaan ini dipengaruhi oleh pemikiran John Maynard Key, ekonom asal Inggris. Kebijakan yang paling  menonjol  adalah  tuntutan  agar  negara  turut  campur  dalam  perekonomian untuk  menyelamatkan  kegagalan  swasta  dalam  sektor  perekonomian  (Keynes, 2017).  Sultan  HB  IX  selaku  kepala  negara  pada  waktu  itu,  ketika  melakukan keputusan untuk membangun Selokan Mataram mengandung arti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan negara.
Kebijakan  ekonomi  diambil  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  jalan keluar problem perekonomian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar tujuan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat tercapai. Dalam melakukan campur tangan  perekonomian,  negara  tidak  selalu  berhasil  dikarenakan  beberapa  faktor diantaranya  adalah  keterbatasan  informasi.  Negara  yang  gagal  dalam  kebijakan ekonominya bisa berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ( al-hajah al- asasiyyah ) masyarakat (Al-Maliki, 2009). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi diharapkan bisa mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan yang ada sehingga tidak  terjadi  kelangkaan  sarana  pemuas  kebutuhan  sehari-hari  di  masyarakat. Kebijakan  pemerintah  dalam  sektor  ekonomi  ditujukan  untuk  memenuhi  rasa keadilan pada masyarakat.
Kebijakan ekonomi di negara manapun diarahkan pada perhatian terhadap sumber-sumber primer ekonomi, yaitu: pertanian, perindustrian, perdagangan dan tenaga  kerja  manusia  (Al-Maliki, 2009).  Fokus  kajian  artikel  ini  adalah  kebijakan Sultan  HB  IX  terkait  dengan  pembangunan  Selokan  Mataram.  Sehingga  sumber ekonomi  yang  menjadi  perhatian  dalam  tulisan  ini  adalah  sumber  ekonomi  yang pertama,  yaitu  pertanian,  bukan  perindustrian,  bukan  perdagangan  bukan  pula tenaga  kerja  manusia  kecuali  yang  ada  kaitannya  dalam  beberapa  hal  saja. Meskipun kondisi Yogyakarta pada saat itu sedang terjadi perang sebagaimana di Indonesia sebelum merdeka pada umumnya, konsentrasi pemerintah dalam hal ini Hindia  Belanda  untuk  melakukan  pembangunan  sedikit  banyak  terganggu, pembangunan  dalam  arti  peningkatan  taraf  hidup  tidak  berjalan,  tetapi  aktifitas ekonomi masyarakat tetap berjalan karena merupakan dloruriyat bagi masyarakat tersebut, artinya jika aktivitas ekonominya berhenti maka masyarakat bisa mati atau bubar.  Sumber  ekonomi  yang  empat  di  atas  menjadi  tulang  punggung  aktivitas ekonomi masyarakat sebagai perkara yang primer, berbeda dengan sumber ekonomi yang  lain,  seperti:  pariwisata,  upah  (termasuk  pajak  bagi  negara),  sarana transportasi dan sebagainya.
Kebijakan pemerintah tidak begitu signifikan karena keamanan masyarakat sedang terganggu, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan kesehatan menjadi sangat  mahal.  Keamanan,  pendidikan  dan  kesehatan  ini  seharusnya  menjadi
Utomo, Mengungkap Motivasi … konsentrasi pemerintah dalam kebijakan ekonominya karena merupakan dloruriyat publik  dan  bersifat  makro  (Ika  Yunia  Fauzia,  2014).  Namun  kebutuhan  primer lainnya, seperti sandang, pangan dan papan bisa tetap didapatkan meskipun serba terbatas  dengan  mengandalkan  perputaran  ekonomi  mikro  di  pasar-pasar tradisional.  Pembangunan  pada  masa  itu  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah Belanda  dengan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  menguntungkan  mereka  dan menyengsarakan masyarakat. Misalnya kebijakan tanam paksa ( cultur stelsel ) pada tahun  1830  sampai  1870  di  sektor  pertanian  memaksa  masyarakat  menanam komoditi dengan orientasi pasar ekspor di Eropa yang tidak dibutuhkan oleh petani, seperti;  tebu,  karet,  kopi,  nila,  dan  sejenisnya.  Kebijakan  tanam  paksa  ini berimplikasi pada diabaikannya industri kecil, padahal industri kecil rumah tangga menjadi poros perputaran ekonomi masyarakat pribumi pada waktu itu. Masyarakat diwajibkan dan dipaksa bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda selama 75 hari dalam  setahun  dan  meninggalkan  industri  rumah  tangga  mereka.  Kebijakan- kebijakan ekonomi era kolonial Belanda mengakibatkan dualisme ekonomi, antara ekonomi tradisional dan ekonomi modern (R.Z. Leirissa, 2012).
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda pasca politik etis merubah pandangan mereka terhadap sektor industri kecil rumah tangga. Pada awalnya perhatian hanya terfokus pada industri ekspor oleh industri mereka saja kemudian bergeser mereka melakukan  perhatian  juga  terhadap  industri  kecil  milik  masyarakat.  Pada  tahun 1927,  pemerintah  kolonial  Belanda  melakukan  pembinaan  para  perajin  perak  di Kota  Gede  mengenalkan  teknik  baru  dalam  pembakaran.  Pada  tahun  itu  juga diadakan pameran produk kerajinan dari industri-industri yang ada di pedalaman atau  pedesaan  wilayah  Kerajaan  Mataram  dengan  tujuan  mengangkat  ekonomi masyarakat desa dari hasil penjualan produk-produk yang dipamerkan. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap industri kecil pasca politik etis ini belum bisa memperbaiki  kondisi  perekonomian  masyarakat  secara  signifikan  karena  adanya unsur  persaingan  dengan  pengusaha-pengusaha-pengusaha  Tionghoa.  Disamping itu juga pemerataan pembangunan yang berkurang.
Lebih jauh, kebijakan ekonomi kolonial Belanda dengan dukungan kekuatan militer  menyebabkan terjadinya  kesenjangan  dan ketimpangan division of labor di masyarakat  Indonesia  sampai  tahun  1945.  Tenaga  masyarakat  pada  waktu  itu dimanfaatkan  hanya  untuk  kuli  kontrak,  buruh  kasar,  kaum  jongos,  dan semisalnya. Sementara di sisi lain, ada kalangan elit sebagai upper class mengontrol dan  menguasai  asset-aset  produksi  srategis  yang  notabene  mereka  adalah pendatang berkewarganegaraan asing. Tanah dan pertanian pribumi tersedot oleh kerakusan  penjajah  Hindia  Belanda  hanya  demi  memenuhi  pasar  perdagangan dunia (Hempri Suyatna, 2017).

## 3.3 Pembangunan Selokan Mataram
Latar belakang pendidikan Sultan HB IX di Leiden Belanda adalah Indologi, yaitu  gabungan  antara  studi  hukum  dan  studi  ekonomi.  Meskipun  sekian  lama tinggal di Belanda, Sultan HB IX tetap merasa dirinya adalah orang Jawa yang bisa menjaga kepribadiannya. Pada saat Sultan HB IX dilantik menjadi Raja Yogyakarta, wilayah Yogya terdiri dari lima kabupaten dan satu kota dengan luas 3.168 kilometer persegi  dibanding  dengan  wilayah  Jawa  132.187  kilometer  persegi  secara keseluruhan. Penduduk Yogyakarta pada saat itu diperkirakan sebanyak 1.178.051 jiwa orang pribumi dengan tambahan beberapa ratus jiwa (tidak sampai menyentuh angka ribuan) populasi bangsa lain. Pada saat penjajah Jepang hadir menggantikan Belanda,  Jepang  hendak  memperkuat  posisi  pendudukannya  dengan  mengambil hati rakyat. Pada awal kedatangannya, Jepang diterima oleh Rakyat dengan gembira
72 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 65-76
seakan  menjadi  juru  selamat  dari  penjajahan  Belanda.  Kemudian  Jepang melakukan  program  pendudukan  melalui  proyek-proyek  pembangunan  yang membutuhkan  banyak  tenaga  kerja.  Rakyat  diharapkan  bisa  membantu  mereka untuk  perang  di  Asia  Timur  Raya.  Beberapa  kebijakan  Jepang  di  bidang  politik misalnya  dengan  membentuk  tentara  PETA,  di  bidang  pendidikan  dengan menghilangkan  diskriminasi  antara  kaum  pribumi  dengan  warga  asing  warisan politik  etis  Belanda,  dan  di  bidang  ekonomi  dengan  pengawasan  ekonomi  secara ketat  dan  merekrut  pemuda-pemuda  dalam  negeri  untuk  kerja  paksa  yang  lebih dikenal dengan Romusa.
Romusa  adalah  program  Jepang  dalam  memaksa  rakyat  agar  mau  bekerja sebagai  buruh  atau  pekerja  kasar  lainnya  di  proyek-proyek  militer  mereka  (Apid, 2008).  Sultan  HB  IX  berhasil  meminimalisir  penderitaan  rakyat  dengan  siasat mengelabui  Jepang  dengan  menyembunyikan  angka-angka  statistik  terkait perekonomian Yogyakarta yang sebenarnya. Jepang menganggap Yogyakarta sebagai daerah  yang  sempit  dengan  tingkat  ekonomi  minus  dan  mengalami  kekeringan sehingga tidak mampu menyumbang hasil bumi untuk tentara pendudukan Jepang. Secara ekonomi memang pada saat itu wilayah Yogyakarta termasuk wilayah yang relatif miskin ditambah dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang depresi tahun 1930-an.
Sebuah  proyek  pekerjaan  umum  di  masa  Jepang  ini  adalah  pembangunan Selokan  Mataram  dengan  propaganda  sebagai  proyek  penyediaan  air  terbesar  di Jawa. Penyediaan air di masa Belanda ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Belanda  sementara  proyek  Selokan  Mataram  ini  ditujukan  untuk  mencukupi kebutuhan  air  rakyat.  Dalam  rangka  menyukseskan  proyek  ini,  Sultan  HB  IX bahkan  berdiplomasi  agar  Jepang  mau  membantu  rakyat  Yogyakarta  dengan keuangan untuk membangun sarana irigasi pertanian, yang kemudian diwujudkan menjadi selokan Mataram (Tino, 2010). Proyek ini menjadi motivasi Sultan HB IX dalam  sektor  ekonomi  untuk  menyejahterakan  masyarakat  Yogyakarta  pada  awal pemerintahannya.  Pembangunan  saluran  ini  menjadi  pintu  air  yang  terbuka  dan tertutup sebagai penadah hujan di daerah tergenang mengalir ke laut, terutama di selatan daerah Adikarto, selain itu juga sebagai sumber aliran air dari kali progo ke daerah timur yang kering karena kekurangan air seperti di daerah Sleman (Roem, 2011).
Selokan  mataram  adalah  saluran  irigasi  sepanjang  31.2  km  itu menghubungkan Kali Progo di sebelah barat dan Kali Opak di sebelah timur. Pada awalnya merupakan sebuah parit yang ada sejak tahun 1914 di masa penjajahan Belanda.  Saat  itu,  sistem  pengairan  di  Yogyakarta  masih  tergolong  tradisional dengan tadah hujan. Seiring dengan kebutuhan warga Yogyakarta pada air untuk persawahan  dan  perkebunan  tebu  semakin  meningkat,  maka  pada  tahun  1942 sampai  tahun  1945  dibangunlah  Selokan  Mataram  atau  dalam  bahasa  Jepang dikenal dengan Kanal Yoshiro. Pembangunan selokan Mataram ini dilakukan oleh warga  masyarakat  Yogyakarta  sendiri  pada  saat  Jepang  menggalakkan  Romusha sebagai program kerja paksa untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan  perang  Jepang.  Dengan  demikian,  tidak  ada  warga  masyarakat Yogyakarta  yang  dipaksa  kerja  oleh  Jepang  sebagai  Romusha  dan  bekerja  keluar wilayah  atau  bahkan  keluar  negeri,  melainkan  kerja  untuk  pembangunan Yogyakarta  sendiri  dengan  menggali  parit  untuk  selokan  Mataram.  Sultan  HB  IX tidak rela melihat rakyatnya menderita akibat romusha dan bahkan jauh dari sanak keluarganya.
Inisiasi  Sultan  HB  IX  untuk  membangun  Selokan  Mataram  ini  mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat (Clark, 2017). Pada saat itu di masyarakat terdapat  cerita  semacam  ajaran  yang  tidak  tertulis  dari  Sunan  Kalijaga  bahwa kemakmuran rakyat Mataram (Yogyakarta) bisa terwujud apabila dua arus sungai yang mengalir mengapit Yogyakarta bersatu. Karena itulah aliran Kali Progo yang mengalir di sisi barat Yogyakarta ditemukan dengan aliran Kali Opak yang di sebelah timur Yogyakarta dalam satu aliran baru yaitu Selokan Mataram ini. Pada akhirnya, Yogyakarta memiliki saluran irigasi yang bisa mengairi persawahan penduduk dan beberapa  perkebunan  tebu.  Ajaran  Sunan  Kalijaga  ini  menjadi  motivasi  filosofis Sultan HB IX membangun Selokan Mataram.
Perkembangan berikutnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, saluran irigasi Selokan Mataram yang semula sulit diakses karena harus melewat perkebunan dan persawahan milik warga, sekarang menjadi daerah yang strategis dan  mudah  diakses.  Ruas  jalan di  sepanjang  Selokan  Mataram sangat  padat dan ramai dengan volume yang sangat tinggi menyebabkan kemacetan di banyak titik. Misalnya  di  perempatan  jalan  Selokan  Mataram  daerah  Gejayan  dan  daerah perempatan sebelah utara Fakultas Tekhnik UGM. Selokan Mataram yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Sleman ini telah ramai oleh rumah-rumah penduduk, toko-toko, bahkan beberapa industri rumah tangga dan pabrik menjadikan fungsi Selokan Mataram bertambah dari sekedar irigasi menjadi drainase bagi penduduk perkotaan.
Saluran irigasi Selokan Mataram ini melewati 16 kali: Petel, Krupuk, Konteng, Mlinting,  Sipol,  Krasak,  Jambu,  Krajak,  Bedog,  Pelem,  Batang,  Jlegog, Denggung, Winongo,  Buntung  dan  Tolo.  Selokan  Mataram  mengairi  5.200  hektar  lahan persawahan,  penggelontoran  sistem  sanitasi,  industri  gula,  dan  85  unit  sadap (Kusumawati,  2019).  Aktifitas  penduduk  yang  tinggal  di  sekitar  Selokan  Mataram menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang terjadi adalah ketika penduduk  membuang  sampah  setiap  hari  di  sepanjang  aliran  Selokan  Mataram menyebabkan  sampah  menumpuk  mengakibatkan  aliran  air  jadi  terhambat  dan mengurangi  debit  air  yang  mengalir.  Jepang  gagal  dalam  menjalankan  kebijakan ekonomi pertanian karena salah sasaran. Situasi perang pada saat itu menjadikan rakyat yang dipaksa  mandiri  dalam pemenuhan  kebutuhan  pokok tidak  berhasil. Kebijakan ekonomi Jepang dengan strategi pelatihan bagi petani, pengenalan inovasi teknik tanam dan produk beras dari padi unggulan di tolak oleh masyarakat. Peran Sultan  HB  IX  mampu  mengecoh  Jepang  sehingga  kebijakan  ekonominya  tidak berpihak  ke  Jepang  melainkan  berpihak  masyarakat  Yogyakarta  yang  kemudian bergabung  dengan  Indonesia.  Sampai  kemudian  kemerdekaan  Indonesia diproklamasikan oleh Presiden Soekarno dengan didampingi oleh Mohamad Hatta dan tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya.

## 4. SIMPULAN
Kebijakan membuat Selokan Mataram dimotivasi oleh nilai filosofis, ekonomis dan  sikap  nasionalisme.  Ajaran  Sunan  Kalijaga  tentang  kemakmuran  Yogyakarta hanya  bisa  dicapai  dengan  mengalirkan  menjadi  satu  dua  sungai  yang  mengapit Yogyakarta  di  sebelah  barat  dan  di  sebelah  timur  mendorong  Sultan  HB  IX membangun  Selokan  Mataram.  Adapun  motivasi  ekonominya,  pembangunan Selokan  Mataram  ini  bisa  menyelamatkan  generasi  muda  warga  Yogyakarta  dari perbudakan  Romusha  Jepang  dan  bisa  menjadi  irigasi  persawahan  penduduk  di sekitarnya. Selain itu, Sultan HB IX yang mampu berdiplomasi kepada Jepang agar pembangunan  Selokan  Mataram  didanai  oleh  Jepang  menunjukkan  nasionalisme perilaku Sultan HB IX.
74 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 65-76
Kajian ini bisa dikembangkan untuk mengetahui jenis sistem ekonomi yang ada di Kasultanan Yogyakarta. Hal ini bisa terjadi karena mengingat peran Sultan HB  IX  sebagai  orang  yang  mengorganisir  dan  menjalankan  sistem  pada  masa itu tentu  Sultan  HB  IX  terikat  dengan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  Kasultanan Yogyakarta dimana sistem ekonomi Islam telah berlaku di Kasultanan Yogyakarta.

## REFERENSI
Abdurrahman, D. (2011). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Al-Maliki, A. (2009). Politik Ekonomi Islam. Bogor: Al Azhar Press. Apid, H. F. (2008). Romusa: Sejarah Yang Terlupakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Baskoro, H. (2011). Wasiat HB IX; Yogyakarta Kota Republik. Yogyakarta: Galang Press.
Cipta, S. E. (2020). Menoedjoe Repoeblik Bangsawan Dalam Pusaran Kemerdekaan : The role of K . G . P . A . A . Paku Alam VIII & Sri Sultan HB IX in defending Indonesia ' s Independence. Journal of Social Science , 29-35. Clark, D. P. (2017). Stages of diversification in high performing Asian economies. Journal of Economic Studies, 44(6), 1017–1029. https://doi.org/10.1108/JES- 12-2016-0250 , 1017–1029.
Connolly, P. (2016). Aneka Pendekatan Studi Agama. Yogyakarta: Ircisod bekerjasama dengan LKiS.
Furchan, A. (2005). Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Hempri Suyatna, A. S. (2017). Dinamika dan Kebijakan Ekonomi rakyat. Yogyakarta: Taiara Wacana. Ika Yunia Fauzia, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al- Syari'ah. Jakarta: Prenadamedia Group. Iswantoro. (2020). Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono Ix Dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 158.
Keynes, J. M. (2017). The General Theory of Employment, Interest and Money. Modern Economic Classics-Evaluations Through Time , 108-153.
Kusumawati, P. (2019). Potensi selokan Mataram: ulasan keadaan fisik dan kualitas airnya. Jurnal Pendidikan Geografi, 24(2), 108–118. https://doi.org/10.17977/um017v24i22019p108 , 108–118. Monfries, J. (2018). Raja di Negara Republik; Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Biography. Purwanta, A. H. (2014). G. Moedjanto tentang Sukarno, Hatta, Hamengkubu Buwono IX. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Purwanto, B. (2018). Nasionalis Pembaru Tanpa Kegaduhan: Biografi Manusiawi Sultan Hamengku Buwono IX. Sasdaya Gadjah Mada Journal of Humanities , 471-476.
R.Z. Leirissa, G. O. (2012). Sejarah Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Raditya, M. H. (2016). Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 1-15. Ratmanto, A. (2012). Mengawal Transisi. Yogyakarta: Atap Buku dan Mata Padi Presindo.
Roem, M. D. (2011). Takhta untuk rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suharno. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik; Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Utomo, Mengungkap Motivasi …
Tino, K. (2010). Hamengku Buwono IX; Dari Serangan Umum 1 Maret sampai Melawan Soeharto. Yogyakarta: Navila Idea. Wirawan, G. (2012). Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menghadapi Kolonialisme di Wilayah Yogyakarta Tahun 1942-1949.
76 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 65-76
Halaman ini sengaja dikosongkan