SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Perlindungan Hak Investor Reksadana dari Pelanggaran yang Dilakukan oleh Manajer Investasi
Muhamad Pahrul Roji A *
* Universitas Indonesia e-mail : muhamad.pahrul@ui.ac.id
Abstrak : Reksadana memiliki daya tarik investasi yang tinggi di Indonesia dengan peningkatan jumlah  investor  dan  aset  kelolaan  yang  signifikan  selama  7  tahun  terakhir.  Namun, penyalahgunaan dana oleh manajer investasi reksadana menjadi masalah serius yang menuntut peningkatan  perlindungan  hak-hak  nasabah  melalui  regulasi  yang  lebih  kuat  dan  upaya pencegahan  yang  efektif.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  hendak  meninjau  kasus  pelanggaran investasi  reksadana  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  dan  apa  saja  bentuk  perlindungan  hak nasabah  reksadana.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  melalui  metode normative . Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana merupakan data yang diperoleh dari studi  kepustakaan  seperti  melalui  buku,  artikel,  peraturan  perundang-undangan  dan  hasil penelitian.  Penelitian  ini  terbatas  pada  analisis  peraturan  dan  konsep  hukum  yang  mengatur perlindungan  hak  nasabah  reksadana,  tanpa  melibatkan  regulator,  manajer  investasi,  dan investor.  Hal  ini  dapat  membatasi  pemahaman  holistik  terhadap  keseimbangan  perlindungan hak. Durasi penelitian yang singkat hanya fokus pada rincian kasus pelanggaran PT. Minna Padi Aset Manajemen dan PT. Narada Aset Manajemen, hasilnya mungkin mencerminkan situasi pada periode tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hak investor reksadana telah  diatur  secara  baik  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Di  Indonesia,  telah terjadi  berbagai  kasus  pelanggaran  hak  investor  reksadana  atas  kesalahan  manajer  investasi. Adapun perlindungan  yang dilakukan yakni  dengan  melikuidasi  perusahaan  manajer  investasi reksadana  untuk  mengembalikan  dana  investor  dan  pelarangan  aksi  korporasi  manajer investasi  dan  perintah  penyelesaian  pembayaran  efek  investor  oleh  OJK.  Hal  itu  diharapkan dapat memulihkan kerugian investor reksadana, sekaligus efek jera manajer investasi agar tidak melakukan kesalahan tersebut.
Kata Kunci: Reksadana, Investasi, Perlindungan Hak-Hak Nasabah, Penyalahgunaan Dana, Regulasi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023

## PENDAHULUAN
Reksadana  merupakan  salah  satu jenis investasi yang populer di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data Kustodian Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI),  yang menyebut bahwa jumlah investor reksadana  terus  mengalami  peningkatan selama  7  tahun  terakhir,  dari  444.945 pada  2016  naik  menjadi  9,3  juta  pada 2022.  Sehingga,  pada  2022  total  aset kelolaan  reksadana  mencapai  Rp810,82 triliun,  dengan  2.410  unit  produk investasi  reksadana  (Dataindonesia.id., 2022).
Tingginya minat investasi reksadana,  menurut  KSEI,  disebabkan berbagai  kemudahan  yang  diberikan kepada  masyarakat  untuk  berinvestasi, mulai  dari  pembukaan  rekening  secara online ,  akses  pemantauan  portofolio, RUPS online , dan sebagainya (KSEI, 2022). Selain itu, masyarakat memilih reksadana sebagai  tempat  investasi  disebabkan modal  yang  terjangkau,  dikelola  manajer investasi yang profesional dan kompeten, verifikasi  mudah,  likuiditas  yang  tinggi, dan proses mudah (Syailendracapital.com, 2022).
Meski  demikian,  dalam  beberapa tahun  terakhir,  terjadi  kasus-kasus penyalahgunaan  dana  oleh  manajer investasi  reksadana  yang  merugikan investor.  Kasus  tersebut,  seperti  yang dilakukan  oleh  manajer  investasi  PT. Minna  Padi  Aset  Manajemen  dan  PT. Narada  Aset  Manajemen.  Kasus-kasus tersebut  meliputi  pengalihan  dana nasabah  ke  investasi  yang  tidak  sesuai dengan  profil  risiko,  pengelolaan  dana yang  tidak  transparan,  penyalahgunaan dana  investasi,  dan  lain  sebagainya.  Oleh karena itu, perlindungan hak-hak nasabah reksadana  perlu  ditingkatkan.  Sebagai bentuk perlindungan, sebenarnya pemerintah Indonesia
telah mengeluarkan  beberapa  regulasi  yang mengatur  mengenai  reksadana,  seperti
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal  dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
Namun, kasus-kasus penyalah gunaan  dana  masih  terjadi.  Oleh  karena itu,  perlu  adanya  kajian  lebih  lanjut mengenai  perlindungan  hak-hak  nasabah reksadana,  kelemahan-kelemahan  dalam regulasi yang ada, termasuk upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  dana.  Pada kajian  ini, main  issue yang  penulis  akan yaitu, Pertama, konsep  pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan  hak-hak  investor  reksadana. Kedua, contoh  kasus  perlindungan  hak investor  reksadana. Ketiga, bentuk perlindungan hak investor reksadana dan catatan perbaikan ke depannya.
Dalam  artikel  ini,  bertujuan  untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan pengetahuan terkait perlindungan hak investor reksadana dari pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi.  Beberapa  aspek  yang  perlu diperhatikan  dalam mengisi gap research ini  yaitu,  Analisis  komprehensif  untuk menjelaskan konsep pengaturan perlindungan  hukum  untuk  memastikan pemenuhan  hak-hak  investor  reksadana. Selanjunya,  kurangnya  penelitian  yang menyajikan  contoh  kasus  konkret  terkait perlindungan hak investor dalam reksadana.  Dengan  memahami  kasus  PT.
Minna  Padi  Aset  Manajemen  dan  PT. Narada
Aset Manajemen dapat memberikan wawasan mendalam tentang tantangan  yang  dihadapi  investor  dan efektivitas  sistem  perlindungan  saat  ini. Serta, penyajian informasi tentang bentuk perlindungan  hak  investor  reksadana masih  kurang  jelas.  Dengan  demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mencatat catatan perbaikan ke depannya
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Dengan  mengacu  pada  literatur- literatur  yang  relevan  dan  juga  data-data empiris,  diharapkan  karya  ilmiah  ini dapat  memberikan  pemahaman  yang lebih  baik  mengenai  perlindungan  hak- hak  nasabah  reksadana  dan  membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya  memilih  produk  reksadana yang  aman  dan  terpercaya.  Sehubungan dengan itu maka penulis mengambil judul “Perlindungan  Hak  Investor  Reksadana dari  Pelanggaran  Yang  Dilakukan  oleh Manajer Investasi”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Reksadana Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  27 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa  reksadana  sebagai  wadah  yang dipergunakan  untuk  menghimpun  dana dari  masyarakat  untuk  selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer  Investasi.  Sedangkan  Tandelilin berpendapat  bahwa  reksadana  ( mutual fund )  adalah  sertifikat  yang  menjelaskan bahwa      pemiliknya      menitipkan sejumlah    dana      pada      perusahaan reksadana,  untuk  digunakan  sebagai modal yang digunakan untuk berinvestasi baikdi  pasar  modal  atau  pasar  uang. Semua dana yang dihimpun akan dikelola oleh manajer investasi dengan membentuk portfolio (Tandelilin, 2010). Dengan  demikian  dari  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa reksadana merupakan investasi alternatif atau  investasi  yang  terdiversifikasi  bagi para  pemodal  yang  ingin  berinvestasi dengan  modal  yang  terbatas.  Reksadana memiliki  risiko  kecil  serta  return  yang baik,  sehingga  investasi  reksadana memiliki banyak keuntungan bagi investor.  Investasi  reksadana  dikelola oleh  manajer  investasi,  oleh  karena itupara  investor  tidak  perlu  memonitor aktivitas  perdagangan  di  bursa  setiap hari.  Hal  ini  tentu  memudahkan  bagi
investor yang tidak memiliki waktu untuk selalu  melakukan  pengecekan  terhadap investasinya.
Sebagai  salah  satu  jenis  efek  dalam berinvestasi,  reksadana  mempunyai  ciri- ciri  yang  unik  apabila  dibandingkan dengan  jenis-jenis  investasi  lainnya. Dalam  reksadana  para  investor  membeli penyertaan  atas  kumpulan-kumpulan efek yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah ahli, dengan tujuan mendapatkan  keuntungan.  Dana  investor digunakan  oleh  manager  investasi  untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh  keuntungan  yang  kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali  kepada  investor  (Miranda  & Robbani, 2023).
Akan tetapi, manager investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya  dapat  menginvestasikan  kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio  efek  yang  telah  disepakati sebelumnya  dan  diizinkan  oleh  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  (BAPEPAM-LK).  Jadi,  disini manager investasi adalah sebagai pengelola  sekuritas,  yaitu  membeli  dan menjual  efek-efek  yang  diterbitkan perusahaan  lain  guna  kepentingan investor.  Kemudian  manager  investasi adalah  pihak  yang  mengelola  portofolio efek  untuk  para  nasabah  atau  mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok  nasabah,  kecuali  perusahaan asuransi,  dana  pensiun  dan  bank  yang melakukan  sendiri  kegiatan  usahanya berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
Dasar Hukum Reksadana Reksadana  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui beberapa peraturan dalam tabel berikut:
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023

## Tabel 1.
Pengaturan Reksadana No Jenis Peraturan Substansi 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pengertian Reksadana, Unsur-unsur Reksadana dan Bentuk Reksadana 2 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang  Agen  Penjual  Efek  Reksadana (APERD) 3 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Reksadana Berbentuk Perseroan 4 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di  Bidang Pasar Modal 5 Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 646/KMK.01/1995 Tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing 6 Peraturan Bapepam-LK Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Reksadana Berbentuk  Perseroan  &  Berbentuk  Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Bentuk Hukum Reksadana
Berdasarkan  Pasal  18  Ayat  1 Undang-Undang  Pasar  Modal.  Reksadana di  Indonesia  dibagi  menjadi  2  (dua) bentuk,  yaitu  reksadana  berbentuk Perseroan  dan  reksadana  berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
Pertama, Reksadana  berbentuk Perseroan  adalah  emiten  yang  kegiatan usahanya  menghimpun  modal  dengan cara menjual saham kemudian menginvestasikan  hasil  penjualan  saham tersebut  ke  dalam  berbagai  jenis  efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana berbentuk perseroan  pada  dasarnya  merupakan suatu  perusahaan  (perseroan  terbatas), yang  dari  sisi  bentuk  hukum  tidak berbeda  dengan  perusahaan  lainnya, kecuali  pada  jenis  usaha.  Namun demikian,  karena  jenis  usahanya  yang berbentuk  PT  maka  pengaturannya  juga mesti  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Dana  yang  disetorkan  oleh investor  kepada  reksadana  perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh  karena berbentuk  PT,  maka  karakteristik  utama reksadana  perseroan  adalah  badan hukum,  sehingga  tanggung  jawab  ada
pada  PT.  itu  sendiri  melalui  Direksi (Lesmana & Suartha, 2013).
Kedua, Reksadana  berbentuk  KIK adalah reksadana yang dibentuk berdasarkan  suatu  kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan,  dimana  manajer  investasi berwenang  mengelola  portofolio  kolektif dan  bank  kustodian  berwenang  untuk melaksanakan perwalian kolektif. Reksadana  berbentuk  KIK  menghimpun modal dengan menerbitkan unit penyertaan  kepada  investor  publik, kemudian menginvestasikan dana tersebut  pada  berbagai  jenis  efek  yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.  Tidak  seperti  reksadana  perseroan yang  mengacu  pada  UU  PM  dan  UU  PT, pengaturan lebih lanjut terkait reksadana KIK  masih  merujuk  pada  Peraturan BAPEPAM  No.  IV.B.2  tentang  Pedoman Reksadana  Kontrak  Investasi  Kolektif. Misalnya ketentuan terkait identitas para pihak  dan  tanggung  jawab  manajer investasi  dan  Bank  kustodian  (Pramono, 2013).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Proses Mekanisme Transaksi Reksadana Dalam transaksi pembelian reksadana, Investor yang tertarik membeli  reksadana  dapat  menghubungi pihak-pihak  terkait  untuk  membuka rekening, yaitu diantaranya:
a. Bank/Perusahaan sekuritas yang memiliki izin agen penjual reksadana.
b. Perusahaan  sekuritas  yang  memiliki izin sebagai agen penjual reksadana
c. Lembaga  non  bank  yang  memiliki  izin sebagai agen penjual reksadana.
d. Langsung ke manajer investasi.
Dalam  pembukaan  rekening  ini, agen penjual atau manajer investasi wajib menerapkan  prinsip Know  Your  Client (KYC)  yang  memastikan  bahwa  investasi berasal  dan  ditujukan  untuk  tujuan  yang tidak melawan hukum. Pembelian reksadana  dapat  dilakukan  setiap  saat pada  hari  bursa.  Hari  Bursa  adalah  hari dimana  Bursa  Efek  Indonesia  melakukan perdagangan  saham.  Pembelian  akan diproses  hanya  jika  status good  fund  & complete application sesuai tenggat waktu dipenuhi.  Yang  dimaksud  dengan good fund adalah  dana  atau  uang  diterima direkening  pembelian  reksadana  di  agen penjual  atau  bank  kustodian,  sementara complete  application adalah  penerimaan dokumen  yang  dipersyaratkan  telah dilengkapi  seperti  formulir  pembelian, fotokopi  kartu  identitas,  dan  formulir profil risiko (Ppatk.go.id, 2017).
Monitor Kinerja Reksadana Transparansi adalah hal yang ditawarkan dalam investasi reksadana. Investor dapat memonitor perkembangan
harga NAB/Unit  di  media  masa      maupun website manajer investasi. Perkembangan NAB  (Nilai  Aktiva  Bersih)  reksadana inilah yang mencerminkan perkembangan investasi  investor.  Sekali  setiap  bulan, manajer  investasi  juga  mempublikasikan laporan  kinerja  bulanan  atau fundfact sheet yang  meringkas  kinerja  dan  isi
portofolio  reksadana.  Penjualan  atau pencairan  unit  reksadana  juga  dapat dilakukan  setiap  saat  pada  hari  bursa dengan  menghubungi  agen  penjual  atau tempat dimana investor membeli reksadana.  Penjualan  akan  diproses hanya  jika  status complete  application sesuai  tenggat  waktu  dipenuhi.  Investor dapat menjual sebagian atau seluruh unit yang dimilikinya.
Perlindungan  Hukum  bagi  Investor Reksadana
Modal  dan  Lembaga  Keuangan (Bapepam-LK)  melalui  UU  Pasar  Modal No.  8  Tahun  1995,  yang  mengatur, melakukan  pembinaan  dan  mengawasi secara  rutin  pasar  modal  melalui Bapepam-LK. Kemudian pada akhir tahun 2011,  dalam  rangka  reformasi  sektor keuangan,  Pemerintah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian,  pada  22  November  2012,  UU Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Lembaga yang disebut independen ini mulai beroperasi pada 31 Desember  2012,  menggantikan  fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui
BAPEPAM-LK (Mawei, 2013).
Bentuk  perlindungan  hukum  yang dilakukan  OJK  terhadap  konsumen (investor)  bersifat  pencegahan  atau preventif  dan  pemberian  sanksi  atau represif,  mengingat  bahwa  tugas  OJK adalah  menjalankan  fungsi  pengaturan dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan (Asriati, 2021).
Pertama, Perlindungan  preventif adalah bentuk perlindungan yang dijalankan  pemerintah  yang  dirancang untuk  mencegah  pelanggaran  sebelum terjadi.  Peraturan  perundang-undangan sebenarnya  diatur  dengan  maksud  untuk mencegah  ketidakpatuhan  dan  sebagai penghambat pemenuhan kewajiban
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
dalam  pedoman  tertentu.  Perlindungan investor  dalam  hukum  preventif  dapat diwujudkan melalui tindakan keterbukaan  informasi.    Dapat  diartikan perusahaan  publik  yang  menerima  uang publik, yakni investor reksadana, sebagian  sahamnya  dimiliki  publik (Wiguna  et  al,  2021).  Oleh  karenanya, perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk menyediakan  informasi  tentang  kinerja perusahaan kepada pihak yang membutuhkan. Berdasarkan  Pasal  28  Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan  perlindungan  hukum  yang bersifat  mencegah  kerugian  konsumen dan masyarakat (preventif) dalam bentuk. a. Memberikan  informasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor  jasa  keuangan,  layanan,  dan produknya.
b. Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi merugikan masyarakat.
c. Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Khusus  Pasal  29  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:
a. Menyiapkan  perangkat  yang  memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
c. Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku di  Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Kedua, Bentuk perlindungan hukum lainnya  yang  bersifat  represif,  dalam  hal
terjadi  perselisihan  antara  konsumen dengan  perusahaan  di  industri  jasa keuangan, OJK berhak melakukan pembelaan  hukum  untuk  kepentingan konsumen  (investor)  dan  masyarakat (Iyustina,  2016).  Pembelaan  hukum termasuk  memerintahkan  perusahaan jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan keluhan bahwa konsumen telah dirugikan dengan cara:
a. Memerintahkan atau melakukan tindakan  tertentu  terhadap  lembaga jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan pengaduan  konsumen  yang  dirugikan oleh lembaga jasa keuangan tersebut.
b. Mengajukan  gugatan  pemulihan  dari pihak  yang  menimbulkan  kerugian harta  benda  milik  pihak  yang dirugikan,  baik  yang  berada  di  bawah penguasaan  pihak  yang  menimbulkan kerugian maupun dengan itikad buruk dari  pihak  lain;  atau  lembaga  jasa keuangan  untuk  memperoleh  ganti rugi.
Kemudian dari segi represif, UU PM mengatur  adanya  sanksi  hukum  bagi perusahaan efek reksadana yang melakukan  pelanggaran  keterbukaan informasi,  penipuan,  dan  manipulasi pasar  berupa  sanksi  administratif,  sanksi perdata,  dan  sanksi  pidana.  Otoritas  Jasa Keuangan,  sebagai  lembaga  pengawas sektor pasar modal (termasuk reksadana), berdasarkan Pasal 8 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Otoritas  Jasa  Keuangan  berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Selanjutnya,  investor  yang  merasa dirugikan  atas  suatu  reksadana  bisa mengajukan sendiri-sendiri atau berkelompok gugatan keperdataan, sesuai Pasal  1365  KUHPerdata.  Kemudian, apabila  terdapat  indikasi  tindak  pidana
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
atas  suatu  efek  reksadana,  maka  sesuai Pasal  48B  UU  OJK  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan  Sektor  Keuangan,  maka  OJK berwenang menetapkan dimulainya penyidikan  tindak  pidana  sektor  jasa keuangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan yaitu  melalui  metode normative ,  yang merupakan  salah  satu  metode  kajian penelitian  hukum  yang  memanfaatkan studi  pustaka  seperti  melalui  peraturan perundang-undangan,  konvensi,  ataupun perjanjian  internasional,  maupun  kajian norma  dan  asas  yang  ada  di  dalam penelitian  tersebut  (Fristikawati,  2010). Metode  ini  penting  dilakukan  sebagai bagian  dari  penelitian  hukum  untuk mencari  pemecahan  atas  suatu  masalah hukum yang timbul. Selanjutnya penelitian  ini  menggunakan  sumber pengumpulan  data  yakni  data  sekunder, dimana  merupakan  data  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan  seperti  melalui buku,  artikel,  peraturan  perundang- undangan dan hasil penelitian (Suekanto, 1984).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus  Perlindungan  Hak  Investor Reksadana
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,  baik  dalam  UU  Penanaman Modal  dan  Peraturan  OJK,  maupun perundang-undangan  lain,  telah  diatur mengenai  pelindungan hak investor yang dirugikan atas tindakan manajer investasi atau  perusahaan  efek  yang  tidak melanggar peraturan perundang- undangan. Untuk lebih memahami praktik pelindungan investor reksadana tersebut, berikut  kami  berikan  contoh  kasus pelanggaran  oleh  manajer  investasi  yang merugikan investor dan upaya
perlindungannya. Pada Tanggal 9 Oktober 2019,  investor  dari  PT.  Minna  Padi  Aset Manajemen  (PT.  MPAM)  dikejutkan perihal penghentian penjualan sementara 2  (dua)  produk  Reksadana  PT.  MPAM melalui  surat  yang  dikeluarkan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  No.  S- 1240/PM.21/2019 perihal Perintah Untuk  Melakukan  Tindakan  Tertentu (CNBC Indonesia, 2019).
Berdasarkan investigasi yang dilakukan  OJK,  ditemukan  fakta  adanya pelanggaran  terkait  dengan  pemasaran dan  penjualan  2  produk  Reksadana  PT. MPAM,  yaitu  Reksadana  Minna  Padi Pasopati  Saham  dan  Reksadana  Minna Padi  Pringgondani  Saham.  Kedua  produk Reksadana tersebut kemudian disuspensi karena dijual dengan penawaran pengembalian  tetap  ( fixed  return ),  yaitu masing-masing 11% antara waktu 6 bulan sampai  dengan  12  bulan  (CNBC Indonesia, 2019).
Hal ini adalah janggal  karena kedua reksadana tersebut merupakan reksadana saham  yang  bersifat  terbuka,  di  mana reksadana  terbuka  berarti  bahwa  unit penyertaan  produknya  dapat  dibeli  dan dijual  setiap  waktu,  dan  kinerjanya  akan sangat  tergantung  kepada  kondisi  pasar. Sehingga, return yang  dapat  dihasilkan pun tidak seharusnya dapat dijanjikan.
PT.  MPAM  sendiri  pada  dasarnya adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak  pada  bidang  pengelolaan investasi  yang  berkedudukan  di  Jakarta dan  telah  berdiri  sejak  tahun  2004.  PT. MPAM  yang  merupakan  bagian  dari  PT. Minna  Padi  Investama  Sekuritas,  Tbk., telah memperoleh izin usaha perusahaan efek  sebagai  manajer  investasi  dari BAPEPAM  (sekarang  OJK)  dengan  nomor KEP-08/PM/MI/2005  tertanggal  20  Juli 2005. Kegiatan usaha PT. MPAM berfokus kepada  pengelolaan  dana  masyarakat dengan  tujuan  memperoleh  imbal  hasil investasi  yang  optimal.  PT.  MPAM  dalam
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
mengelola dana masyarakat, menawarkan berbagai  produk  dan  jasa,  salah  satunya
adalah Reksadana (Mpam.co.id, 2017).
Tabel 2. Produk Reksadana PT. MPAM Tahun 2019 No Jenis Produk Kategori 1 Minna Padi Keraton Balance Reksadana Campuran 2 Minna Padi Keraton II Reksadana  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK) 3 Minna Padi Property Plus Reksadana Campuran 4 Minna Padi Pasopati Saham Reksadana Saham 5 Minna Padi Kahuripan Pendapatan Tetap Reksadana Pendapatan Tetap 6 Peraturan Bapepam-LK Reksadana Saham 7 Minna  Padi  Pringgondani Saham Reksadana Saham
Tanggal  21  November  2019,  OJK menerbitkan  surat  dengan  Nomor  S- 1442/PM.21/2019,  yang  berisi  peintah kepada PT. MPAM untuk membubarkan 6 produk  Reksadana  di  atas  (Kontan.co.id, 2019).  Selain  itu,  dalam  surat  tersebut OJK juga memerintahkan PT. MPAM untuk melakukan beberapa hal yaitu diantaranya:
a. Para  pemegang  saham,  komisaris,  dan direksi PT. MPAM diwajibkan mengikuti  penilaian  kembali  uji kelayakan dan kepatuhan.
b. PT. MPAM dilarang untuk menandatangani  produk  investasi berbentuk  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK).
c. PT.  MPAM  dilarang  untuk  menambah unit  penyertaan  baru  ( subscription ) dari  seluruh  Reksadana  dan  produk investasi lainnya.
Sejak  di  perintahkan  oleh  OJK  pada tanggal  21  November  2019,  menurut POJK  No.  23/POJK.04/2016,  Pasal  47  C PT. MPAM berkewajiban untuk menyampaikan  laporan  pembubaran Reksadana  kepada  OJK  paling  lambat  60 hari  bursa,  yang  dimana  60  hari  bursa sejak  21  November  2019  adalah  tanggal 19  Februari  2020.  Kemudian,  OJK mengabulkan  permohonan  batas  waktu
pelaporan  hasil  pembubaran  Reksadana PT. MPAM dari tanggal 18 Februari 2020,
menjadi tanggal 18 Mei 2020 (Marketbisnis.com, 2020). Sejak diperintahkan untuk dibubarkan,  PT.  MPAM  melakukan konsultasi  dan  meminta  arahan  OJK mengenai  teknis  pembayaran  terkait adanya  sebagian  portofolio  yang  belum berhasil  dilikuidasi  dikarenakan  kondisi pasar dan keterbatasan waktu, maka dari itu  pihak  PT.  MPAM  mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan tujuan menyelesaikan penjualan portofolio  yang  masih  belum  terjual (Bareksa.com, 2020). Sosialisasi kepada seluruh cabang di
Indonesia mengenai
program pembubaran  dilakukan  oleh  PT.  MPAM sejak  awal  bulan  Februari  2020.  PT. MPAM  juga  melakukan roadshow ke beberapa  kota  untuk  berdialog  dengan investor.  Hasil  dari  sosialisasi  yang  telah dilakukan oleh PT. MPAM adalah terdapat para investor yang setuju dan tidak setuju dengan program reksturisasi pengembalian dana yang ditawarkan oleh PT.  MPAM.  Pada  Tanggal  11  Maret  2020, telah  didistribusikan  pembagian  hasil pembubaran  tahap  pertama  oleh  pihak
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
PT. MPAM kepada seluruh nasabah dari 6 produk Reksadana yang dibubarkan.
Disini,  nasabah  baru  menerima pembayaran  kurang  lebih  sebesar  20% dari seluruh dana yang mereka investasikan. Dengan
catatan pengembalian  tahap  pertama  sebesar 20%, artinya masih ada kurang lebih 80% dana  pemegang  unit  penyertaan  yang harus  dikembalikan  PT.  MPAM.  Untuk sisanya, sampai saat ini belum diselesaikan  oleh  PT.  MPAM  dikarenakan masih  ada  proses  yang  harus  dilakukan terhadap  efek  (saham)  yang  masih  ada. Sebenarnya,  pengembalian  dana  tahap pertama  merupakan  bagian  dari  skema pengembalian  dana  dalam  program reksturisasi  yang  ditawarkan  oleh  PT. MPAM,  namun  PT.  MPAM  mengirimkan pengembalian  dana  tahap  pertama kepada  seluruh  nasabah,  tidak  hanya nasabah yang menyetujui skema pengembalian dana saja.
Pada  15  Mei  2020,  PT.  MPAM meminta  izin  kepada  OJK  untuk membayar  dengan  batas  kemampuan finansial yang dimiliki, yang kemudian hal ini  ditolak  oleh  OJK  (Mediaindonesia, 2023).  Pada  11  Juni  2020,  PT.  MPAM kembali  melayangkan  surat  bernomor 079/CM-DIR/MPAM/VI/2020 kepada OJK perihal permohonan persetujuan pelaksanaan  lelang  terbuka  sisa  saham hasil  likuidasi.  Hal  ini  dikatakan merupakan  upaya  PT.  MPAM  dalam mencari solusi atas kendala dalam proses pembubaran  Reksadana.  PT.  MPAM meminta persetujuan OJK untuk menjalankan proses lelang terbuka di luar
mekanisme  bursa  efek,  yakni  penjualan saham  melalui  balai  lelang  independen yang  ditunjuk.    Hal  ini  dilakukan  untuk mencapai  harga  penjualan  terbaik  atas sisa  saham  dalam  portofolio  Reksadana. (Marketbisnis.com, 2020).
Pada  tanggal  13  Agustus  2020,  PT. MPAM  mengeluarkan  kembali  surat  ke para  nasabah  mengatakan  OJK  memberi respon  positif  bahwa  pembagian  tahap kedua dapat dilaksanakan sepanjang para pihak mencapai kata sepakat. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  para nasabah  yang  tidak  setuju  dengan  skema pengembalian  dana  dalam  program reksturisasi,  terus  melakukan  upaya untuk  mendapatkan  haknya  sepenuhnya. Salah  satu  hal  yang  dilakukan  oleh nasabah  adalah  seperti  mendatangi  OJK, melakukan  Rapat  Dengar  Pendapat dengan  DPR  komisi  XI  pada  tanggal  25 Agustus  2020,  dan  Rapat  Dengar Pendapat  dengan  DPR  komisi  XI,  dewan komisioner  OJK,  dan  PT.  MPAM  pada tanggal 17 September 2020.
Selain  kasus  PT.  MPAM  tersebut terdapat  pula  kasus  PT.  Narada  Aset Manajemen (NAM), atau yang sebelumnya dikenal  dengan  nama  PT.  Narada  Kapital Indonesia (NKI) adalah sebuah perusahaan  Manajemen  Investasi  yang didirikan  dan  berkedudukan  di  Jakarta pada  tahun  2012.  PT.  NAM  memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan surat keputusannya pada tanggal 29 November 2012. (Ojk.go.id, 2017). Berdiri dari tahun 2012,  sekarang  PT.  NAM  telah  memiliki beberapa produk reksadana seperti: Tabel 3. Produk Reksadana PT. NAM No Jenis Produk Kategori 1 Narada  Saham  Indonesia  dan Narada Saham Indonesia 2 Reksadana Saham 2 Narada Campuran 1 Reksadana Campuran 3 Narada Saham Berkah Syariah Reksadana Saham Syariah 4 Narada Milenesia Cash Fund Reksadana Pasar Uang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
PT.  NAM  dihentikan  penjualan produk  reksadananya  menyusul  surat dari  OJK  tertanggal  13  November  2019 bernomor  S-1387/PM.21/2019  yang mengungkapkan  penghentian  sementara penjualan  dua  reksadana  milik  PT.  NAM oleh  agen  penjual  reksadana  (APERD). Adalah  Narada  Saham  Indonesia  dan Narada  Campuran  I  yang  diberhentikan perdagangannya  oleh  OJK  karena  terjadi gagal  bayar  saham  senilai  Rp  177,78 miliar. Bahkan, Net Asset Value (NAV) dari reksadana Narada Saham Indonesia turun sebesar  -48%  menjadi  870,9  dan  dana kelolaannya juga turun drastis sebesar Rp 458  miliar,  di  mana  sebelumnya  dana kelolaan  produk  ini  adalah  sebesar  Rp 884  miliar.  Sedangkan  untuk  produk Narada  Campuran  I,  NAV-nya  turun sebesar -44,81% pada periode yang sama (Kontan.co.id,  2020).  Direktur  Utama  PT. NAM,  Oktaviandondi,  mengakui  bahwa memang PT. NAM memiliki kewajiban  ke beberapa  sekuritas,  dan  PT.  NAM  akan menyelesaikan kewajiban tersebut dalam waktu  dekat.  PT.  NAM  berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan  dari  pihak  PT.  NAM  sendiri  juga meminta nasabah untuk tidak melakukan redemption  atau  menarik  dana  kelolaan mereka dari produk reksadana ini.
Tetapi,  sampai  sekarang  OJK  masih melakukan  pemeriksaan  menyeluruh terkait dengan kasus ini. Selain memerintahkan  Narada  untuk  segera melakukan  penyelesaian  pembayaran atas  pembelian  efek  pada  sekuritas- sekuritas,  OJK  juga  melarang  Narada melakukan aksi korporasi seperti biasanya.  Contohnya,  OJK  melarang Narada  untuk  menandatangi  produk investasi  berbentuk  apapun,  baik  itu kontrak  investasi  kolektif  (KIK),  kontrak pengelolaan portfolio efek, dan sebagainya.  OJK  juga  melarang  investor untuk  memperpanjang  atau  menambah
dana  kelolaan  yang  sesuai  kontrak  demi kepentingan  nasabah  secara  individual. Selain  itu,  OJK  juga  melarang  transaksi pembelian  efek  untuk  seluruh  portfolio seluruh  portfolio  efek  reksadana  yang dikelola  oleh  PT.  NAM.  (Kontan.co.id, 2020).
Berkaca  pada  kasus  pembubaran reksadana  di  atas  apa  sebenarnya  yang dimaksud dengan likuidasi atau pembubaran  reksadana  itu  sendiri? Berdasarkan  Peraturan  OJK  Nomor 23/POJK.04/2016  tentang  Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ada lima  hal  yang  dapat  menyebabkan pembubaran reksadana yaitu:
a. Reksadana  tersebut  memiliki  dana kelolaan  kurang  dari  Rp  10  miliar dalam  jangka  waktu  90  hari  bursa setelah  pernyataan  pendaftarannya efektif.
b. Untuk reksadana terproteksi, reksadana  dengan  penjaminan,  dan reksadana  indeks  yang  melakukan penawaran  umum  terbatas,  dana kelolaannya  berada  di  bawah  Rp  10 miliar  dalam  jangka  waktu  120  hari bursa setelah pernyataan pendaftarannya efektif;
c. Dibubarkan oleh OJK karena melanggar peraturan  atau  undang-undang  di sektor pasar modal;
d. Total  nilai  aktiva  bersih  reksadana kurang  dari  Rp  10  miliar  selama  120 hari bursa berturut-turut; dan
e. Manajer  investasi  dan  bank  kustodian telah  sepakat  untuk  membubarkan reksadana tersebut, kondisi ini biasanya disebabkan oleh pertimbangan  komersial  Pembubaran reksadana juga harus melalui prosedur yang ditentukan  dalam POJK 23/2016. Jika  pembubaran  terjadi  karena  dana kelolaan  reksadana  di  bawah  Rp  10 miliar, manajer investasi wajib melaporkan  hal  tersebut  kepada  OJK.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Kemudian,  manajer  investasi  akan mengumumkan pembubaran
reksadana  tersebut  minimal  pada  satu media cetak berbahasa Indonesia skala nasional.  Manajer  investasi  harus melapor kepada OJK dengan melampirkan akta pembubaran reksadana  dari  notaris  dan  laporan keuangan pembubaran reksadana yang diaudit  oleh  akuntan  yang  terdaftar  di OJK.
Jika  reksadana  dilikuidasi  oleh  OJK, pembubarannya juga akan diumumkan di salah satu surat kabar nasional berbahasa Indonesia.  Pada  hari  yang  sama,  manajer investasi  harus  memberitahukan  kepada bank  kustodian  untuk  menghentikan penghitungan  NAB  reksadana.  Bank kustodian  diinstruksikan  membayarkan dana  hasil  likuidasi  reksadana  yang menjadi hak investor secara proporsional, paling  lambat  2  hari  sejak  diperintahkan OJK.  Investor  akan  menerima  dananya paling  lambat  tujuh  hari  sejak  likuidasi selesai dilakukan. Untuk likuidasi jenis ini, manajer investasi juga harus menyertakan  pendapat  dari  konsultan hukum selain audit laporan keuangan dan akta  pembubaran  reksadana.  Seluruh biaya  yang  dikeluarkan  untuk  notaris, konsultan  hukum,  dan  auditor  harus ditanggung oleh manajer investasi. Bentuk  Perlindungan  Hak  Investor Reksadana  dan  Catatan  Perbaikan  Ke Depan
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sekalipun  reksadana  merupakan  pilihan banyak investor karena berbagai kelebihannya  jika  dibandingkan  bentuk investasi  yang  lain,  namun  tetap  ada risiko yang menyertainya, seperti penyalahgunaan  dana  oleh  manajer investasi  maupun  pelanggaran  lain.  Dari kasus-kasus yang diuraikan tersebut juga dapat  diketahui  bahwa  dalam  praktik perlindungan  hak  investor  reksadana yang dirugikan diantaranya .
a. Likuidasi Perusahaan Manajer Investasi Reksadana untuk
Pengembalian Dana Investor.
Berkaca  dari  kasus  PT.  MPAM  di atas,  maka  bentuk  pelindungan  hak investor  atas  tindakan  merugikan manajer  investasi,  yakni  melakukan proses likuidasi untuk mengembalikan dana investor yang telah diinvestasikan di produk-produk reksadana yang dikelola oleh perusahaan  tersebut.  Proses  likuidasi dilakukan  dengan  cara  menjual  semua aset  yang  dimiliki  oleh  perusahaan, termasuk portofolio produk reksadana yang  dikelola  oleh  perusahaan.  Hasil dari penjualan aset ini akan digunakan untuk  membayar  utang-utang  yang masih  ada  dan  mengembalikan  dana investor.
PT. MPAM juga telah menyediakan mekanisme  untuk  pengembalian  dana investor. Investor yang telah berinvestasi di produk reksadana yang dikelola  oleh  perusahaan  dapat mengajukan pengembalian dana melalui  bank  kustodian  dan  agen penjual  yang  terkait  dengan  produk reksadana  tersebut.  Proses  likuidasi PT.  MPAM  menunjukkan  pentingnya perlindungan  bagi  investor  dalam investasi  reksadana.  Kejadian  seperti ini  menekankan  perlunya  investor untuk memperhatikan  kredibilitas dan reputasi  manajer  investasi  sebelum melakukan investasi. Selain itu, investor  juga  perlu  memahami  risiko yang terkait dengan investasi reksadana dan  memilih  produk reksadana  yang  sesuai  dengan  profil risiko dan tujuan investasi.
OJK sebagai lembaga yang bertanggung  jawab  dalam  mengawasi pasar  modal  dan  investasi  juga mempunyai  peran  penting  dalam menjaga  perlindungan  investor.  OJK perlu  mengintensifkan  pengawasan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
terhadap  kegiatan  manajer  investasi dan  menjamin  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana investor.
b. Pelarangan  Aksi  Korporasi  Manajer Investasi  dan  Perintah  Penyelesaian Pembayaran Efek Investor oleh OJK. Selanjutnya, berkaca dari kasus PT. NAM  yang dikenai sanksi  oleh  OJK dengan  melarangnya  melakukan  aksi korporasi,  dan  perintah  penyelesaian pembayaran  efek  investor  kepada.  Hal ini mengharuskan PT. NAM menyelesaikan pembayaran efek investor  yang  tertunda  segera  setelah pengumuman  dikeluarkan  oleh  OJK. Sanksi  yang  diberikan  oleh  OJK terhadap  PT.  NAM  menunjukkan pentingnya  perlindungan  hak  investor dalam  investasi  reksadana.  Sanksi  ini merupakan  bagian  dari  upaya  untuk melindungi  kepentingan  investor  dan mendorong  manajer  investasi  untuk bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan dana investor.
Dari dua kasus tersebut, menunnjukan  pentingnya  jaminan perlindungan hak investor dari tindakan  manajer  investasi  yang merugikan  dan  melanggar  undang- undang,  sebab  jika  tidak  ada  itu  maka investor  terutama  yang  kecil  dan pemula akan ragu untuk menanamkan modalnya  di  reksadana.  Jaminan perlindungan  hak  investor  tersebut ditegaskan  dalam  Pasal  14  huruf  a Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal,  dalam bunyinya mengatakana “Setiap penanam  modal  berhak  mendapat: Kepastian hak, Hukum dan
Perlindungan”.
Meski  tindakan  OJK  memberikan sanksi  dan  perintah  kepada  dua perusahaan  tersebut  cukup  tegas  dan baik  dalam  memulihkan  kerugian investor reksadana. Namun, jika dilihat
lebih jauh dalam UU PM maupun POJK tidak  mengatur  secara  jelas  dan  pasti mengenai kewajiban ganti rugi tersebut. Seperti dalam Pasal 34 huruf k  POJK  No.  39/POJK.04/2014  Tentang Agen  Penjual  Efek  Reksadana,  yang menyebut  bahwa  “Agen  Penjual Reksadana  bertanggung  jawab  atas segala  kerugian  yang  timbul  karena tidak  melaksanakan  kewajibannya.” Akan  tetapi,  dalam  ketentuan  tersebut tidak  dijelaskan  mengenai  besaran ganti  rugi  dan  bentuk  ganti  rugi  yang diperoleh investor pada saat berinvestasi  di  reksadana  namun dilakukan  kesalahan  yang  disengaja atau  lalai  oleh  Agen  Penjual  Efek Reksadana, yang merugikan investor. Kemudian, dalam Pasal 16 huruf b UU  Penanaman  Modal,  sekalipun  telah cukup  baik  menyebut  “Kewajiban penanam  modal  untuk  menanggung dan  menyelesaikan  segala  kewajiban dan  kerugian  jika  penanam  modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan  kegiatan  usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.  Namun,  tidak  dijelaskan maupun  diatur  lebih  lanjut  mengenai teknis  “ claim ”,  besaran  dan  bentuk ganti  rugi  itu  dilakukan  bagi  investor yang dirugikan.
Pada  sisi  lain,  UU  Penanaman Modal juga belum mengatur mengenai kewajiban bertanggungjawab perusahaan manajer investasi maupun agen  penjual  efek  reksadana  atas tindakannya  yang  secara  sengaja  atau lalai  menyalahgunakan  dana  investasi reksadana  dari  para  investor.  Oleh sebab  itu,  ke  depan  perlu  dilakukan penguatan  pengaturan  tersebut,  untuk menjamin  terlindunginya  hak  investor reksadana dari tindakan-tindakan manajer investasi maupun APERD yang merugikan karena bertentangan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
dengan peraturan
perundang- undangan.
SIMPULAN Pengaturan  reksadana  diatur  dalam
Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan-peraturan  ini  memuat  definisi, bentuk  dan  pengelolaan  reksadana. Adapun  perlindungan  hukum  bagi investor reksadana meliputi preventif dan represif.  Upaya  preventif  dilakukan melalui  transparansi  informasi,  edukasi kepada masyarakat, serta adanya mekanisme
pengaduan konsumen.
Sementara itu, upaya represif melibatkan pembelaan  hukum  terhadap  konsumen dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran  hukum  kepada  perusahaan reksadana .
Pada kasus PT. MPAM, enam produk Reksadana  yang  melanggar  peraturan telah  diarahkan  untuk  dibubarkan  oleh OJK, dan proses likuidasi terus berlangsung.  Nasabah  yang  tidak  setuju dengan skema pengembalian dana sedang berusaha  untuk  mendapatkan  haknya sepenuhnya.  Kasus  serupa  terjadi  pada PT.  NAM,  di  mana  penjualan  dua  produk Reksadana  dihentikan  oleh  OJK  karena gagal  bayar  saham.  OJK  telah  mengambil tindakan  untuk  melindungi  hak  investor dan memastikan penyelesaian  yang  tepat terkait  dengan  Reksadana  perusahaan tersebut.  Terdapat  dua  bentuk  tindakan yang  dilakukan  oleh  OJK. Pertama ,  OJK melarang  aksi  korporasi  oleh  manajer investasi  dan  mengeluarkan  perintah penyelesaian  pembayaran  efek  investor. Kedua ,  OJK  melakukan  proses  likuidasi perusahaan  manajer  investasi  untuk mengembalikan dana investor.
Dari ke-2 kasus tersebut, tergambar urgensi  perlindungan  hak  investor  oleh OJK  guna  mendorong  tanggung  jawab manajer  investasi.  Perlu  diperkuat regulasi  terkait  kewajiban  ganti  rugi  dan
tanggung  jawab  perusahaan  manajer investasi  beserta  agen  penjual  efek reksadana  sesuai  ketentuan  perundang- undangan. Saran untuk penelitian mendatang adalah menyelidiki peningkatan efektivitas sistem
perlindungan  investor.  Melibatkan  survei atau  wawancara  dengan  investor  yang mengalami kasus serupa dapat memberikan wawasan mengenai harapan dan pengalaman mereka terkait perlindungan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN
Asriati  A.  (2021).  Sumiati  Sumiati, Investasi Online Reksadana:
Aspe Hukum dan Perlindungan Bagi Investor  selaku  Konsumen. Jurnal Pleno Jure . 10 (1). 29-33.
Bareksa.com.  (2020,  19  Februari).  Minna Padi AM: OJK Kabulkan Perpanjangan  Waktu  Likuidasi  6 Reksadana.  Diakses  pada  9  Mei 2023, dari
https://www.bareksa.com/berita/r eksa-dana/2020-02-19/minna-padi- am-ojk-kabulkan-perpanjangan- waktu-likuidasi-6-reksadana/ Cnbcindonesia.com (2019, 24 November) OJK  Bubarkan  6  Produk  Reksadana,
Ini  Respons  Minna  Padi.  Diakses pada 9 Mei 2023, dari https://www.cnbcindonesia.com/m arket/20191124203808-17- 117600/ojk-bubarkan-6-produk- reksa-dana-ini-respons-minna- padi/
Dataindonesia.id.  (2022,  18  November).
Investor Reksadana Indonesia Capai 9,28 Juta per Oktober 2022. Diakses pada 9 Mei 2023, dari https://dataindonesia.id/bursa- keuangan/detail/investor-reksa- dana-indonesia-capai-928-juta-per- oktober-2022/
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Fristikawati, Y. (2010) Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Iyustina.  (2016).  Kedudukan  OJK  dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bedasarkan Pasal 28 UU Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi  Save  Our  Trade  di Kabupaten Mempawah).
Jurnal
Nestor Magister Hukum . 12 (3). 1-25.
Kontan.co.id.  (2019,  22  November).
Janjikan return pasti, enam reksadana Minna Padi Aset Manajemen dibubarkan OJK. Diakses  pada  9  Mei  2023,  dari https://investasi.kontan.co.id/news /janjikan-return-pasti-enam- reksadana-minna-padi-aset- manajemen-dibubarkan-ojk/
Kontan.co.id.  (2020,  23  Oktober).  502
Nasabah  Korban  Investasi  Narada Assets Management Tunggu Kejelasan  Dari  OJK.  Diakses  pada  9 Mei 2023, dari https://investasi.kontan.co.id/news /502-nasabah-korban-investasi- narada-asset-management-tunggu- kejelasan-dari-ojk?page=all/
KSEI.  (2022). Berita  Pers  Investor  Pasar Modal  Tembus  10  Juta  Nomor  PR- 017/KSEI/SKE/1122 . Jakarta: KSEI.
Lesmana, P. Y. A., & Suartha, D. M. (2017).
Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya  Dalam  Pasar  Modal Di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum .
Marketbisnis.com.  (2020,  19  Februari). OJK  Tunda  Pembubaran  6  Produk MPAM.  Diakses  pada  9  Mei  2023, dari https://market.bisnis.com/read/20 200219/92/1203296/ojk-tunda- pembubaran-6-produk-mpam/ Marketbisnis.com. (2020, 23 Juni). Minna Padi AM Keluarkan Skema Likuidasi Minta  Izin  OJK.  Diakses  pada  9  Mei
2023, dari
https://market.bisnis.com/read/20
200623/92/1256415/minna-padi- am-keluarkan-skema-likuidasi- baru-minta-izin-ojk/
Mawei,  S.  (2016).  Pengawasan  Pasar
Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan .  Jurnal  Lex  Privatum. 4 (6). 156-162.
Mediaindonesia.com.  (2020,  15  Agustus).
Nasabah Minta Minna Padi Jalankan Aturan OJK soal Reksadana. Diakses pada 9 Mei 2023, dari https://mediaindonesia.com/ekono mi/336957/nasabah-minta-minna- padi-jalankan-aturan-ojk-soal- reksa-dana/
Miranda,  M.,  &  Robbani,  H.  (2023). Pengaruh Inflasi, Bi-7 Day (Reverse) Repo  Rate  dan  Earning  Per  Share terhadap  Harga  Saham  PT  Bank Syariah  Indonesia  Periode  2019- 2022. FOCUS , 4 (1), 23-35. Mpam.co.id.  (2017,  7  Maret)  Tentang Perusahaan.  Diakses  pada  9  Mei 2023, dari https://www.mpam.co.id/about/ab out-company/ Ojk.go.id. (2017, 28  Juli).  Pusat  Informasi Industri Pengelolaan Investasi. Diakses  pada  9  Mei  2023,  dari https://reksadana.ojk.go.id/Public/
ManajerInvestasiPublic.aspx?id=IN0 02/ Ppatk.go.id.  (2019,  23  Juli)  KYC  sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan  TPPU.  Diakses  pada 17 Mei 2023, dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pe rs/read/968/kyc-sebagai-peran- perbankan-dalam-pemberantasan- tppu.html/
Pramono, N. (2013). Hukum  PT Go Public dan Pasar Modal . Andi: Yogyakarta.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, Desember 2023
Suekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum  Cetakan  ke-3. Jakarta:
Universitas Indonesia-UI Press. Syailendracapital.com  (2022,  3  Juni).
Ketahui Keuntungan dan Kekurangan  Reksadana  Sebelum Berinvestasi.  Diakses  pada  9  Mei 2023, dari
https://syailendracapital.com/news -article/ketahui-keuntungan-dan- kekurangan-reksadana-sebelum- berinvestasi/ Tandelilin,  E.  (2010).
Portofoliodan
Investasi, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: BPFE.
Wiguna, I. G. S. P., Budiartha, I. N., & Arini, D.  G.  D.  (2021).  Perlindungan Hukum  Bagi  Investor  Terkait Pembubaran  Badan  Hukum  Reksa
Dana. Jurnal Interpretasi
Hukum , 2 (3), 555-561. Wijaya, D. M., & Pramono. (2007, Januari). Bentuk  Hukum  Reksadana  Kontrak
Investasi Olektif dalam Pasar Modal Indonesia. Diunduh
pada:
http://etd.repository.ugm.ac.id/pen elitian/detail/36964/  tanggal  16 Mei 2023.