## PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIKABUPATEN GOWA

## INTAN SAKINAH AULIAH, MARILANG
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Gowa  dalam  mengoptimalkan  penerimaan pajak  diawali  dengan  menyusun  kebijakannya  yang  tertuang  dalam  dokumen perencanaan,  selain  itu  Pemerintah  Daerah  Gowa  juga  melakukan survey ke  berbagai daerah  di  Kabupaten  Gowa  untuk  mencari  objek  pajak  yang  belum  terdaftar  sebagai wajib pajak untuk kemudian dijadikan wajib pajak. Peranan pajak dalam pembangunan daerah  di  Kabupaten  Gowa  memiliki  peranan  yang  paling  penting,  hal  tersebut dibuktikan  dengan  jumlah  pendapatan  dari  pajak  yang  lebih  dominan  dibandingkan dengan  sumber  pendapatan  asli  daerah  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten  Gowa.  Pajak dapat  dijadikan  sumber  pendanaan  pembangunan  di  kabupaten  Gowa  ditinjau  dari hukum  tata  negara  Islam  karena  pada  masa  kepemimpinan  para  sahabat-sahabat Rusulullah  saw  pun  menerapkan  pajak  sebagai  sumber  pendanaan  pembangunan  bagi negeri yang mereka pimpin.
Kata Kunci : Pajak, Pembangunan Daerah, Pendanaan.

## Abstract
Efforts  made  by  the  Gowa  Regional  Government  in  optimizing  tax  revenue  begin  with compiling  its  policies  contained  in  the  planning  document,  besides  the  Gowa  Regional Government also conducts surveys to various regions in Gowa Regency to look for tax objects that haven’t been registered as taxpayers and then become taxpayers. The role of taxes  in  regional  development  in  Gowa  Regency  has  the  most  important  role,  this  is evidenced  by  the  amount  of  tax  revenue  that  is  more  dominant  compared  to  other original  regional  revenue  sources  in  Gowa  Regency.  Taxes can  be  used  as  a  source  of development  funding  in  Gowa  district  in  terms  of  Islamic  state  administration  law because  during  the  leadership  of  the  friends  of  Rasulullah  saw  also  applied  tax  as  a source of development funding for the country they lead.
Keywords: Taxes, Funding, Regional Development.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  menerapkan  sistem  otonomi  kepada daerah atau disebut juga dengan sistem desentralisasi yang  sedikit mirip dengan negara serikat  atau  federal.  Intervensi  pemerintah  pusat  yang  terlalu  besar  di  masa  lalu  telah menimbulkan  masalah  rendahnya  kapabilitas  dan  efekivitas  pemerintah  daerah  dalam mendorong  proses  pembangunan  dan  kehidupan  demokrasi  di  daerah,  arahan  yang terlalu  besar  dari  pemerintah  pusat  tersebut  menyebabkan  inisiatif  dan  prakarsa  daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai  tujuan,  dan  bukan  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat. 1
Salah  satu  faktor  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  ialah  menyangkut ekonomi  atau  keuangan  daerah.  Dengan  adanya  kemampuan  daerah  secara  ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Sasaran otonomi daerah  bukan  sumber  asli  penerimaan  daerah  untuk  mendukung  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  tetapi  kebebasan  yang  lebih  besar  untuk  menentukan penggunaannya. Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik, maka yang perlu  diperhatikan  ialah  sumber  pendapatan  daerah,  tekhnologi,  struktur  pemerintahan daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, dan faktor pemimpin. 2
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi,  pemerintah  melakukan  berbagai  kebijakan  perpajakan  daerah,  diantaranya dengan menetapkan UU NO. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU.No. 18 Tahun 1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pemberian  kewenangan  dalam pengenaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  diharapkan  dapat  lebih  mendorong Pemerintah  Daerah  terus  berupaya  untuk  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), khusunya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi peranan pajak pada  dasarnya  untuk  mengoptimalkan  PAD  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk pembangunan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah menurut UU. 3
Wajar  bila  peningkatan  PAD  dijadikan  salah  satu  indikator  kesiapan  daerah  dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan,  penataan  organisasi,  dan  pengelolaan  keuangan.  Jadi,  yang  harus diperhatikan  adalah  pengenaan  pajak  dan  retribusi  hendaknya  seiring  dengan  tingkat pendapatan  masyarakat  serta  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Selain itu, peningkatan PAD juga secara agregat harus seiring dengan Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB). 4
1 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Percetakan Andi Ofset), h.4.
2 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, ( Bogor: Ghalia Indonesia), h.10-11.
3 Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri , (Ed. 1. Cet.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.65.
4 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah , (Cet. I; Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), h.5.
Pajak daerah merupakan instrument keuangan konvensional  yang  sering digunakan di  banyak  negara.  Penerimaan  pajak  digunakan  untuk  membiayai  prasarana  dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa juga disebut dengan public goods . Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini,yaitu:
a. Untuk membiayai investasi total ;
b. Untuk membiayai pembayaran hutang ;
c. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  negara.  Untuk  melaksanakan  pembangunan  dibutuhkan  dana yang  tidak  sedikit,dan  salah  satu  sumber  utama  dari  dana  yang  tidak  sedikit  tersebut ditopang  melalui  penerimaan  pajak.  Oleh  karena  itu,pajak  sangat  dominan  dalam menopang pembangunan nasional dari segala sektor. 5
Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan ialah yang bersumber  dari  pajak  pembangunan,  pajak  reklame,  dan  pajak  hiburan/tontonan.  Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dapat  dianggap  sebagai  sumberpenerimaan pajak  yang  utama  bagi  daerah.  Oleh  karena  itu,  pajak  bumi  dan  bangunan  sering bersama-sama dengan PAD dikategorikan sebagai penerimaan daerah sendiri. 6
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,ketentuan- ketentuan  pajak  yang  merupakan  landasan  pemungutan  pajak  ditetapkan  dengan Undang-Undang.  Undang-Undang  nomor  12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  yang  berlaku  sejak  tahun  1986  merupakan  landasan  hukum  dalam pengenaan  pajak  sehubungan  dengan  hak  atas  bumi  dan  bangunan/atau  perolehan manfaat atas bangunan.
Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah objek pajak  serta  untuk  menyelaraskan  pengenaan  pajak  dengan  amanat  dalam  Garis-garis Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  dirasakan  sudah  masanya  untuk  menyempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. Menunjang  kebijaksanaan  pemerintah  menuju  kemandirian  bangsa  dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
b. Lebih  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-  Undang Nomor  16  tahun  2009  dalam  pasal  1  berbunyi  “Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang
5 Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati, E-jurnal akuntansi Universitas Udayan, 5.3 (2013); 574-585 (03 maret 2017)
6 Susiyati B. Hirawan, ” Pembiayaan Pembangunan Perkotaan Melalui Pemanafaatan Instrumen Keuangan ”, dalam Adrian Sutedi Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 5-6.
berlaku,  yang  digunakan  unuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah.”
Kriteria pajak daerah selain  yang ditetapkan Undang-Undang bagi  Kabupaten/Kota adalah:
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
b. Objek  pajak  terletak  atau  terdapat  di  wilayah  Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan dan  mempunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah  serta  hanya  melayani  masyarakat  di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek  pajak pusat;
e. Potensinya memadai;
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan. 7
Sebenarnya  kebijakan  fiskal  telah  sejak  lama  dikenal  dalam  teori  ekonomi  Islam, yaitu sejak zaman Rasūlullah saw dan khulafā Al-Rāsyidūn dan kemudian dikembangkan oleh para ulama namun pajak pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah  diwajibkan  atas  kaum  muslimin,  dan  pajak  hanya  diwajibkan  atas  orang-orang kafir saja. 8
Dalam  istilah  bahasa  Arab,  pajak  dikenal  dengan  nama al-‘usyr atau al-maks, atau bisa  juga  disebut al-ḍāribah, yang  artinya  adalah:  “Pungutan  yang  ditarik  dari  rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut al-kharāj, akan tetapi al-kharāj biasa  digunakan  untuk  pungutan-pungutan  yang  berkaitan  dengan  tanah  secara  khusus. Sedangkan  para  pemungutnya  disebut ṣahibual-maks atau al-asyarh. Ketentuan- ketentuan syar’ī, baik yang tertuang di dalam Al-Qur’an maupun Hadits nabi saw, yang mengatur tentang pajak secara langsung  memang tidak ada, yang ada adalah alṡar para sahabat yang berbentuk praktek penyelanggaraan negara yang dilaukan oleh Khulafa Al- Rasydun,  sejak Umaru  ibn  Khatab. Itupun  terbatas  pada  pajak  yang  wajib  dibayarkan oleh warga negara non muslim yang menggarap tanah negara.
Para  ulama  sendiri  memiliki  pandangan  berbeda  terhadap  diberlakukannya  pajak sebagai  sumber  pendapatan  daerah  namun  ada  juga  yang  menyetujui  diberlakukannya pajak sebagai sumber pendapatan daerah.
Pajak  yang  diwajibkan  oleh  penguasa  muslim  karena  keadaan  darurat  untuk memenuhi  kebutuhan  negara atau  untuk mencegah  kerugian  yang  menimpa,  sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka  dalam  kondisi  demikian  ulama  telah  memfatwakan  bolehnya  menetapkan  pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan maslahah al-mursalah dan berdasarkan kaidah  “ tafwit  adnā  al-maslahatyn  taṣhīlan  lī  a’lāhumā ”  (sengaja  tidak  mengambil mashlahat  yang  lebih  kecil  dalam  rangka  memperoleh  mashalat  yang  lebih  besar)  dan “yatahammalu  adl-dlarar  al-khās  li daf’I  dlararin  ‘ām ”  (menanggung  kerugian  yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

## B. METODE PENELITIAN
7 Ahmad Yani, Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, edisi revisi dan diperluas, (n.p.:Rajawali Pers, 2003), h.52-53.
8 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers ) , h.285.
Metode Penelitian yang digunakakan adalah kualiatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara langsung ke lapangan dan data sekunder melalui studi  kepustakaan  dan  Undang-Undang.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Lalu,  teknik  pengolahan  dan  analisis data  dilakukan  dengan  tahap:  klasifikasi  data,  reduksi  data, coding data, editing data, analisis data.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Upaya Pemerintah Gowa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak
Dengan  pola  kebijakan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah,  pertumbuhan  komponen  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  hasil  usaha  daerah akan  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  PAD  nanti. Sedangkan, untuk dana perimbangan dan komponen bagi hasil pajak provinsi merupakan dua  unsur  yang  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  dana  perimbangan  yang  akan diperoleh nantinya.
Masih  kecilnya  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  sebagai  barometer  tingkat kemandirian  daerah  dalam  menjalankan  amanat  otonomi  daerah,  mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningktakan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, dimana dapat dipertanggungjawabkan dengan memerhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek pendapatan asli daerah. Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu:
a. Adanya perencanaan yang tepat;
b. Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif;
c. Pengawasan ( monitoring ).
1. Perencanaan
Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah daerah  memerlukan  barang  atau  kekayaan  untuk  menunjang  pelaksaan  tugas  dan kewenangannya.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  perlu  membuat  perencanaan  kebutuhan aset  yang  akan  digunakan/dimiliki.  Berdasarkan  rencana  tersebut,  pemerintah  daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset kekayaan yang direncanakan untuk dimiliki tersebut sudah benar-benar dibutuhkan atau tidak oleh daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan  cakupan  layanan  yang  dibutuhkan  dan  diawasi  apakah  ada mark-up dalam pembelian  tersebut.  Setiap  pembelian  barang  atau  aset  baru  harus  dicatat  dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.
Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan  berdasarkan sistem tender ( Compulsory  Competitive  Tendering  Contract ).  Hal  tersebut  dilakuakan  supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Selain itu DPRD dituntut lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
1) Kekayaan  yang  sudah  ada  (eksis)  sejak  adanya  daerah tersebut.  Kekayaan  jenis  ini meliputi  seluruh  kekayaan  alam  dan  geografis  seluruh  kewilayahannya.  Contonya adalah  tanah,  hutan,  tambang,  gunung,  danau,  pantai  dan  laut,  sungai,  dan peninggalan bersejarah.
2) Kekayaan  yang  akan  dimiliki  baik  yang  berasal  dari  pembelian maupun  yang  akan dibangun  sendiri.  Kekayaan  jenis  ini  berasal  dari  pembelian  maupun  yang  akan dibangun  sendiri.  Kekayaan  jenis  ini  berasal  dari aktivitas  pemerintah  daerah  yang didanai  dari  APBD  serta  kegiatan  perekonomian  daerah  lainnya.  Contonya  adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.
Pemerintah  daerah  harus  membuat  perencanaan  yang  tepat  terhadap  dua  jenis kekayaan  tersebut.  Perencanaan  juga  meliputi  perencanaan  terhadap  aset  yang  belum dimanfaatkan  atau  masih  berupa  aset  potensial.  Perencanaan  yang  dilakukan  harus memperhatikan 3 hal, yaiu melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutukan di  masa  sekarang,  dan  perencanaan  kebutuan  daerah  di  masa  yang  akan  datang. Pemerintah  daerah  perlu  menetapkan  standar  kekayaan  minimum  yang  harus  dimiliki daerah  untuk  dapat  memenuhi  cakupan  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Oleh karena itu perlu dibuat perencanaan strategi baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun  jangka  panjang  mengenai  pengelolaan  aset  daerah.  Dalam  hal  ini  perlu dibuat/ditetapkan indikator  kinerja  pengelolaan  kekayaan  daerah.  Indikator  pengelolaan daerah tersebut sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan  daerah  serta  memberi  petunjuk/arah  bagi  pemerintah  daerah  untuk  bertindak agar  terhindar  dari  reaksi  negatif  yang  merugikan  masyarakat,  misalnya  kerusakan lingkungan dan keurasakan budaya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  Bapak  Drs.  Hasanuddin  BM, selaku  sekretaris  di  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  yang  ditemui  di  kantornya  pada tanggal 14 Agustus 2017. Beliau mengatakan bahwa
”upaya  Pemda  Gowa  dalam  mengoptimalkan  peningkatan  pajak,  diawali  dengan menyusun  kebijakannya  yang  tertuang  dalam  dokumen  perencancanaan,  ada namanya  RPCMB  dikatakan  bahwa  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  terkait  dengan  PAD  adalah  bahwasanya  pemerintah  daerah  harus meningkatkan  PAD  dalam  daerahnya,  inilah  yang  kemudian  menjadi  rujukan  bagi SKPD  pengelola  PAD  termasuk  Bapenda  (Badan  Pendapatan  Daerah)  bagaimana upayanya untuk meningkatkan hal tersebut. 9
Adapun  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Drs.  Hasanuddin  BM,  tersebut  mengenai perencanaan yang dilakukan di Kabupaten Gowa dapat kita lihat pada tabel berikut:
Tabel 1:
Perencanaan Pendapat Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2016 sesuai dengan Unit Kerja yang ada di Kabupaten Gowa
9 Hasanuddin, Sekretaris Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Wawancara, 14 Agustus 2017.
Sumber: Laporan Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa
2. Pelaksanaan
Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana  pelaksanaannya.  Kekayaan  milik  daerah  harus  dilakukan  secara  optimal dengan  memperhatikan  prinsip  efisiensi,  efektifitas,  transpalansi,  dan  akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset  daerah  terebut  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekayaan  milik  daerah. Pengelolaan  juga  menyangkut  pendistribusian,  pengamanan  dan  perawatan.  Perlu  ada unit  pengelola  kekayaan  yang  profesional  agar  tidak  terjadi  overlapping  tugas  dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus  dilakukan  secara  memadai  baik  pengamanan  fisik  maupun  sistem  akuntansi (sistem pengendalian intern).
Hal  yang  cukup  penting  diperhatikan  pemerintah  adalah  perlunya  dilakukan perencanaan  terhadap  Biaya  Operasi  dan  Pemeliharaan  untuk  setiap  kekayaan  yang dibeli  atau  diadakan.  Hal  ini  disebabkan  karena  seringkali  biaya  Operasi  dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja/investasi modal.
Pengelolaan  kekayaan  daerah  harus  memenuhi  prinsip  akuntabilitas  publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:
a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilits hukum;
b. Akuntabilitas proses;
c. Akuntabilitas kebijakan. Adapun  menurut  Bapak  Drs.  Hasanuddin  BM  mengenai  pelaksanaan  peningkatan PAD atau penerimaan pajak oleh Pemda Gowa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
a. Intensifikasi, yakni bagaimana cara agar pemerintah dapat mengoptimalkan potensi daerah  yang  sudah  ada;  Intensifikasi  pajak  adalah  peningkatan  intensitas  pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring  pajak  serta  memperbaiki  kinerja  pemungutan  gara  dapat  mengurangi kebocoran-kebocoran  yang  ada.  Upaya  intensifikasi  dapat  ditempuh  melalui  3  cara yaitu:
1) Penyempurnaan administrasi pajak;
2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungutan
3) Penyempurnaan undang-undang pajak
b. Ekstensifikasi  pajak  yaitu  upaya  memperluas  subyek  dan  obyek  pajak  serta penyesuaian  tarif.  Ekstensifikasi  pajak  antara  lain  dapat  ditempuh  melalui  3  cara, yaitu:
1) Perluasan wajib pajak;
2) Penempurnaan tarif;
3) Perluasan Objek pajak. 10
3. Pengawasan
Pengawaan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset.  Dalam  hal  ini  peran  pemerintah  dan  masyarakat  serta  auditor  internal  sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk
10 Hasanuddin, Sekretaris Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, wawancara, 14 Agustus 2017.
menilai  konsistensi  antara  praktik  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dan  standar  yang berlaku.
Dengan  semakin  tingginya  pertumbuhan  ekonomi,  maka  semakin  tinggi  pula penghasilan dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pajak dalam negeri  yang  bisa  dihimpun  semakin  tinggi.  Demikian  sebaliknya  terjadi  apabila  tingkat pertumbuhan ekonomi menurun.
Asumsi inflasi mempengaruhi sisi pendapatan negara pada penerimaan pajak dalam negeri.  Dengan  semakin  tingginya  tingkat  inflasi  maka  penerimaan  pajak  dalam  negeri akan semakin tinggi, dan sebaliknya.
Asumsi nilai tukar terhadap valuta asing mempengaruhi sisi pendapatan negara pada penerimaan pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya  alam,  terutama  migas.Asumsi  harga  minyak  mentah  di  pasar  internasional  dan produksi minyak mentah dalam negeri sangat berpengaruh terhadap penerimaan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam akan mempengaruhi PPh migas Strategi lainnya dalam menentukan besaran penerimaan pajak yaitu membandingkan dengan  Pendapatan  Domistik  Bruto  (PDB).  Besarnya  PDB  menunjukkan  semakin banyak  masyarakat  yang  mampu  membayar  pajak  dan  mempunyai  penghasilan  yang lebih  tinggi  dari  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Oleh  karena  itu, tax  ratio perpajakan  juga  akan  semakin  tinggi,  sehingga  penerimaan  pajak  dalam  negeri meningkat. Dengan demikian, asumsi besarnya PDB sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak dalam negeri yang bisa dihimpun dalam APBN.
Sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  bahwa  penerimaan  pajak  atau  kontribusi  pajak terhadap  APB  dari  waktu  ke  waktu  selalu  meningkat,  dan  menjadikan  sumber  utama penerimaan  negara  yang  fundamental.  Artinya,  penerimaan  perpajakan  sebagai  sumber andalan  untuk  memperkuat  basis  penerimaan  dalam  negeri  dalam  upaya  menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan ( sustainbility).
Upaya  untuk  lebih  memperbesar  penerimaan  dalam  negeri  terus  diusahakan, sedangkan penghematan dalam pengeluaran terus diarahkan guna memperbesar tabungan pemerintah  ( government  saving ).  Kenaikan  pengeluaran  selama  ini  selalu  diusahakan agar  sepadan  dengan  meningkatnya  kegiatan  pemerintah  untuk  mengelola  hasil-hasil pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sekalipun  disadari  benar  bahwa tidak mungkin  melaksanakan  pembangunan  tanpa  diimbangi  oleh  pengeluaran  yang  terus meningkat,  namun  penghematan  dan  pendayagunaan  yang  optimal  di  bidang pengeluaran  tetap  menjadi  anutan.Oleh  karena  itu,  dana  dari  penghematan  merupakan sumber  pembiayaan  di  samping  pajak.  Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  atau diberikan oleh anggota masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung itu harus dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum ( public service ) atau disebut sebagai belanja negara
2. Peranan Pajak Terhadap Pembangunan di Kabupaten Gowa
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  negara.  Untuk  melaksanakan  pembangunan  dibutuhkan  dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui peneriman pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional.
Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Drs. Hasanuddin BM, yang mengatakan bahwa
“pajak merupakan sumber PAD  yang paling berkontrribusi dalam pembangunan di Kabupaten  Gowa  dari  banyaknya  jenis-jenis  PAD  yang  ada,  walaupun  tidak  bisa
Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Per. Daerah 5% Lainnya 11% Retribusi Daerah 18% Pajak
Daerah 66%
dipungkiri bahwa dengan pendapatan daerah yang ada dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten  Gowa  itu  sendiri  bisa  diibaratkan  bahwa  masih  lebih  besar  pasak daripada  tiang,  yang  artinya  jumlah  dana  yang  ada  masih  belum  bisa  memenuhi semua kebutuhan masyarakat baik dari segi sarana maupun prasarana di  Kabupaten Gowa itu sendiri” 11
Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. Pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 yang dalam tataran pelaksanaannya melalui  pembentukan  undang-undang.  Hal  ini  dimaksudkan  dalam  aspek  hukum melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama. Namun demikian dalam pemungutan  pajak  banyak  aspek  yang  mempengaruhi  target-target  yang  akan  dicapai, seperti  laju  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  nilai  tukar,  serta  asumsi  harga  dan  produk minyak mentah. Oleh karena itu, perlu strategi melalui perluasan basis pengenaan pajak, intensifikasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak.
Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak  sedikit  dimana  kebutuhan  dana  pembungunan  tersebut  setiap  tahun  meningkat
11 Hasanuddin, Sekretaris Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, wawancara, 14 Agusutus 2017.
seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri.
Dengan  berpegang  pada  prinsip  memberdayakan  kemampuan  dalam  negeri  maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan  dalam  negeri  yang  bersumber  dari  pajak  dan  bukan  pajak  ditingkatkan melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Fasilitas  perpajakan  guna  mendorong peningkatan investasi tetap diberikan, sedangkan pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha  dilakukan  dengan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  ketentuan-ketentuan perpajakan baik bagi wajib pajak maupun aparatur negara di bidang penerimaan negara.
Dasar hukum dari sumber penerimaan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3),  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  diberikan  kewenangan  oleh  UUD 1945 untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran  rakyat  sebesar-besarnya.  Artinya  negara  harus  dapat  memanfaatkan bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  menjadi  sumber  penerimaan negara.
Sementara  dasar  hukum  pemungutan  pajak  diatur  dalam  UUD  1945  pada  pasal  23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan  undang-undang”. Selain itu, dalam ketentuan lain tentang pemungutan pajak sehingga pungutan itu dinilai sah seperti Undang-Undang  No.  36  tahun  2008  tentang  PPh,  UU  No.  42  tahun  2009  tentang  PPN. Pasal  23  ayat  (2)  UUD  1945  menetapkan  bahwa  setiap  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  harus  berdasarkan  undang-undang.  Itu  berarti  bahwa  setiap  pungutan  pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat yang direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang- undang.
Pemerintah pada setiap tahun anggaran menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk diajukan kepada DPR agar memperoleh persetujuan dan  kemudian  diundangkan  dalam  bentuk  undang-undang  formal  APBN.  Pajak  yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum atau kepentingan rakyat itu  sendiri.  Tentunya  ini  mempunyai  konsekuensi  logis  bahwa  rakyat  berhak  untuk mengetahui jumlah dan bagaimana uang yang dibelanjakan untuk kepentingan umum. Ciri  dan  corak  dari  sistem  pemungutan  pajak  dalam  undang-undang  pasca pembaharuan perpajakan adalah:
1) Bahwa  pemungutan  pajak  merupakan  perwujudan  dari  pengabdian  kewajiban  dan peran  serta  Wajib  Pajak  untuk  secara  langsung  dan  bersama-sama  melaksanakan kewajiban  perpajakan  yang  diperlukan  untuk  pembiayaan  dan  pembangunan nasional.
2) Bahwa  tanggung  jawab  atas  kewajiban  pelaksanaan  pajak,  sebagai  pencerminan kewajiban  di  bidang  perpajakan  berada  pada  anggota  masyarakat  Wajib  Pajak  itu sendiri.  Pemerintah  (aparat  perpajakan)  hanya  bertugas  melakukan  pembinaan, penelitian,  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Bahwa  Wajib  Pajak  diberi  kepercayaan  untuk  melaksanakan  kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, dan membayar sendiri pajaknya yang terutang ( self assessment system) , sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat dilaksanakan
dengan  lebih  rapih,  terkendali,  sederhana,  dan  mudah  untuk  dipahami  oleh  Wajib Pajak.
Berdasarkan  ketiga  prinsip  pemungutan  pajak  di  atas,  Wajib  pajak  diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak seharusnya terutang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  penentuan  penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan dibayar sebagaimana ditentukan undang-undang.
Dengan  memperhatikan  penjelasan  di  atas,  khususnya  tentang  pungutan  pajak  dari masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maka  dapat  dimengerti  bahwa  dana masyarakat  dalam  bentuk  pajak  tersebut  harus  diperuntukkan  bagi  masyarakat  sesuai fungsi  alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi  dari  APBN.  Dalam  hubungan  tersebut, konstribusi  penerimaan  perpajakan  terhadap  APBN  menjadi  penting  sehingga  perlu dikaji ulang bagaimana agar penerimaan negara bisa terus ditingkatkan. Untuk mengkaji peranan konstribusi penerimaan perpajakan terhadap pembiayaan APBN. Seberapa besar peranan  konstribusi  penerimaan  perpajakan  terhadap  pembiayaan  APBN  dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri lainnya.
Namun  demikian  tantangan  yang  dihadapi  juga  dapat  dipengaruhi  dari  berbagai faktor  seperti  laju  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  nilai  tukar,  serta  harga  dan  produk minyak mentah. Oleh karena itu, perlu strategi yaitu melalui perluasan basis pengenaan pajak,  intensifikasi,  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesadaran membayar pajak.
Seperti yang dikatakan oleh Bpk. Drs. Hasanuddin BM, “bahwa dalam optimalisasi pajak  yang  setiap  tahun  mengalami  tren peningkatan,  tidak  bisa  dipungkiri  juga  bahwa ada  beberapa  aspek  yang  mempengaruhi  kurang  maksimalnya  pendapatan  daerah  di Kabupaten  Gowa,  yang  secara  garis  besar  beliau  menyatakan  bahwa  faktor  terbesarnya adalah  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk  melaporkan objek pajak yang mereka miliki dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan pemungutan pajak secara maksimal di Kabupaten Gowa” 12

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Bentuk  penerimaan/pemungutan  pajak  atau  sumber  pendapatan  daerah  yang dilakukan di Kabupaten Gowa mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dalam Perda Nomor 11  tahun  2012,  adapun laju  pertumbuhan  atau  penerimaan  pendapatan  di  Kabupaten Gowa  setiap  tahunnya  semakin  meningkat,  sekalipun  jumlah  penerimaan  pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya namun penerimaan tersebut jika digabungkan dengan  sumber  pendapatan  daerah  lainnya  belum  bias  memenuhi  segala  bentuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gowa. Sekalipun demikian pajak adalah sumber utama  pendapatan  di  Kabupaten  Gowa  yang  memberikan  kontribusi  utama  bagi  laju pertumbuhan di Kabupaten Gowa itu sendiri.
2. Peranan  pajak  dalam  pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Gowa  memiliki  peranan yang penting, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pendapatan dari pajak yang lebih
12 Hasanuddin, Sekretaris Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, wawancara, 14 Agustus 2019.
Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
dominan  dibandingkan  dengan  sumber  PAD  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten  Gowa, jenis  pajak  yang  dominan  di  Kabupaten  Gowa  adalah  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Nuruddin,  Mhd. Zakat  sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006.
Assadiqie,  Jimly. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, ( Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Basri,  Zainul  Yusra,  dan  Mulyadi  Subri. Keuangan  Negara  dan  Analisis  Kebijakan Utang Luar Negeri . (Ed. 1.,Cet.1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Bohari. Pengantar Hukum Pajak, edisi revisi 6 dan diperluas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Brotodihardjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: Refika Aditama, 2002. Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hirawan,  Susiyati,  B.  ” Pembiayaan  Pembangunan  Perkotaan  Melalui  Pemanafaatan Instrumen Keuangan .” Bogor: Ghalia Indonesia. Inayah, Gazi. Teori Komperhensif tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
Karim, A., Adiwarman. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Rajawali Pers .
Kusuma,  Md.  Krisna  Arta  Anggar  dan  Ni  Gst.  Putu  Wirawati,  E-jurnal  akuntansi Universitas Udayan,5.3 (2013);574-585 (03 Maret 2017).
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Percetakan Andi Ofset). Parman, Ali. Pengelolaan Zakat (Disertai Contoh Perhitungannya) . Makassar: Alauddin University Pers.
Rasyid,  Soraya. Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  Sejarah. Makassar:  Alauddin University Pres, 2011.
Saidi, Muhammad Djafar. Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Pajak  dan  Retribusi  Daerah .  (Cet,  I;  Bogor  Selatan:  Ghalia Indonesia, 2008.
Syukri, Ahmad. Hukum Tata Negara Islam. syukri-sjo.blogspot.com/2012/04/hukum tata Negara islam, (11 maret 2017 ). Thoha,  Mifta, Birokrasi  Pemerintahan  Indonesia  di  Era  Reformasi, (Cet.  2;  Jakarta: Fajar Interpratama Ofset, 2009.
Widjaja. Penyelanggaraan  Otonomi  di  Indonesia. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo  Indonesia, 2005.
Yani, Ahmad. Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, edisi revisi dan diperluas. n.p.:Rajawali Pers, 2003.