## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan

## Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015),pp.269-288,DOI: 10.15408/jch.v2i2.2318 .2015.3.2.269-288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
(Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK) 
Rony Saputra Advokat dan Direktur LBH Pers Padang Sumatera Barat E-mail: ronysaputra@yahoo.com
Abstract: Corporate Crime responsibility on the Corruption Crime. In Indonesia, corruption  has  been  widely  spread  and  conducted  systematically  and  therefore considered  as  an  extra  ordinary  crime.  As  a  result,  corruption  has  not  only harmed  state  finance  and  its  economy,  but  also  violates  economic  and  social rights of the society. Therefore, person and corporate, they are  both responsible for  the  crime  committed.  This  article  will  analyse  the  person  on  behalf cooperation  that  is  responsible  for  corporate  corruption  crime  and  the  types  of corruption can be charged to Corporation.
Keywords: Corruption, responsibility, corporation
Abstrak: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Korupsi  di  Indonesia  telah  bersifat  meluas  dan  dilakukan  secara  sistematik, sehingga dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Akibatnya, tidak saja merugikan keuangan  dan  perekonomian negara,  korupsi    tetapi  juga  telah  melanggar  hak- hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.Untuk itu, Pertanggungjawaban tindak pidana  korupsi  bukan  saja  dimintakan  kepada  individu  tetapi  juga  korporasi selaku badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Tulisan ini akan menganalisis  mengenai  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalamtindak  pidana korporasi  dan  jenis-jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  dikenakan  kepada korporasi.
Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawaban, Korporasi
DOI: 10.15408/jch.v2i2.2318
 Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

## Pendahuluan
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  dewasa  ini  korupsi  merupakan  salah satu  bentuk  kejahatan  yang  mendapat  perhatian  yang  sangat  luas  dan  serius  dari berbagai kalangan. Korupsi dewasa ini tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu  isu dalam  tataran  domestik  suatu  negara,  tetapi  telah  menjadi  suatu  penyakit global yang harus dicegah dan diberantas.
Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun  lalu,  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang. 1 Dalam  pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan  yang  pernah  dirumuskan,  korupsi  merupakan  derivasi  (turunan)  dari berbagai  kejahatan  seperti  pencurian,  perampokan,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan dan kepercayaan masyarakat ( abuse of power). 2 Dari perspektif ini sesungguhnya usia korupsi telah sangat tua.
Menurut  beberapa  catatan  sejarah,  praktik  korupsi  dalam  bentuk  suap menyuap  atau  pemberian  uang  sogokan  telah  dikenal  pada  zaman  Romawi  Kuno dalam bentuk penyuapan terhadap hakim yang mengadili perkara. Sedangkan dalam sejarah  Mesir,  Babilonia,  India,  Cina,  dan  Yunani,  praktik  korupsi  terjadi  dalam bentuk dan aktivitas kepemerintahan. 3 Akar sejarah korupsi yang sangat tua tersebut telah menjadikan korupsi sulit diberantas, apalagi dihilangkan, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang tak terkecuali di Indonesia.
Di  Indonesia,  korupsi  diterima  secara  luas  sebagai  penyakit  yang  sudah mewabah,  bahkan  ada  yang  menganggap  telah  menjadi  budaya  masyarakat. 4 Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja  merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara,  tetapi  juga  telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. 5 Korupsi di Indonesia sudah merembes  masuk  ke  segala  aspek  kehidupan,  ke  semua  sektor,  ke  segala  tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.
Berbagai  publikasi  internasional  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  tingkat  korupsinya  paling  tinggi  di  dunia.  Hasil  indeks
1 Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 1.
2 Egi Sudjana, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati , (Surabaya: JP Books, 2008), h. 1
3 Egi Sudjana, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati , h.1 4 Menurut  Robert  Klitgaard,  seorang  pakar  di  bidang  kajian  korupsi,  yang  dimaksud  korupsi sebagai  budaya  adalah  keengganan  sebagian  besar  warga  masyarakat  melaporkan  pejabat  negara, birokrasi,  konglomerat  dan  oknum  aparat  hukum  yang  melakukan  korupsi.  Apabila  masyarakat mengetahui  dan  melihat  praktik  korupsi  secara  kasat  mata  namun  tidak  berdaya  mengatasinya  maka hendaknya hal ini dilihat sebagai suatu “fenomena” yang kemungkinan besar tidak disadari oleh mereka. Lihat Flora Dianti, Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi , Jurnal  Konstitusi,  Volume 3 , Nomor 2 , Mei 2006,  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h 25.
5 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h. 69.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 271
persepsi  korupsi  ( coruption  perception  index /CPI) 6 Indonesia  tahun  2014  yang diluncurkan oleh Transparency International menunjukkan skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin dari tahun 2013, sementara dari sisi peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. 7
Lahirnya  gerakan  reformasi  yang  dimulai  pada  awal  1998  yang  pada hakikatnya  merupakan  refleksi  dari  keinginan  bangsa  dan  rakyat  Indonesia  untuk melakukan  koreksi  dan  introspeksi  total  terhadap  pelbagai  kesalahan  kolektif ( collective  mistake )  rezim  Orde  Baru  yang  antara  lain  ditandai  oleh  maraknya penyalahgunaan  kekuasaan  dan  berkembangnya  praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN)  telah  menimbulkan  suatu  kesadaran  akan  satu  hal  yang  sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif atau  sering  disebut good  governance . Cerminan  berbagai  praktik penyalahgunaan  kekuasaan  dan  KKN  yang  dilakukan  oleh  rezim  sebelumnya  telah menumbuhkan  semangat  yang  luar  biasa  dari  bangsa  Indonesia  untuk  menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dorongan dan desakan akan suatu langkah pembaharuan hukum ( law reform ) melalui pembaharuan  produk-produk  hukum  dan  penciptaan  suatu  sistem  pengawasan terhadap  perilaku  pegawai  negeri  dan  penyelenggara  negara  semakin  kuat mengemuka.
Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  dengan  mengeluarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme. Oleh  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Ketetapan  MPR  tersebut kemudian  dijabarkan  ke  dalam  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme. Langkah  pembaharuan  hukum  dalam  rangka  penciptaan good  governance kemudian dilanjutkan  dengan  upaya  mengubah  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971  menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ternyata Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  tidak  berumur  lama.  Ketiadaan  aturan  peralihan  telah  membuat Undang-Undang  yang  baru  disahkan  tersebut  harus  diubah  dengan  ketentuan  baru melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Puncak  dari  langkah  pembaharuan  hukum  untuk  pemberantasan  tindak pidana korupsi adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen dalam rangka
6 Indeks  Persepsi  Korupsi  ( Coruption  Perception  Index /CPI)  adalah  indeks  yang  memberikan peringkat kepada suatu negara berdasarkan tingkat korupsi yang terlihat ada di antara pejabat pemerintah dan politisi di negara tersebut. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling , kumpulan pendapat ahli terkait korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.
7 Lihat Corruption  Perceptions  Index 2014 , http://www.ti.or.id/index.php/publication/ 2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014 ,  (terakhir  kali  dikunjungi  pada  tanggal  11  Maret  2015 pukul 15. 01 WIB).
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (selanjutnya  disebut  KPK)  melalui  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  Tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  pelaksanaan  dari  ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi 8 (selanjutnya  disebut  UU  PTPK)  yang  mengamanatkan perlunya  pembentukan  satu  badan  yang  independen  dengan  tugas  dan  wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adanya  langkah-langkah  untuk  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan ternyata mampu membawa angin segar dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Adanya  langkah-langkah  tersebut  telah mendorong  berhasil  dibongkarnya  berbagai  kasus  tindak  pidana  korupsi  dalam berbagai bentuk, hingga pelakunya disidangkan di pengadilan dan dijatuhi pidana.
Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  banyak  terungkap  sejak reformasi  adalah  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus- kasus yang hanya melibatkan “orang biasa” hin gga yang melibatkan “orang - orang  besar”  seperti  gubernur,  jenderal  polisi  hingga  menteri  yang sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi.
Dalam  perkembangannya,  jika  diperhatikan  meskipun  sejak  reformasi digulirkan  banyak  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi  yang  merugikan keuangan  negara yang  dihadapkan  ke  persidangan  adalah  pelaku  orang  perorangan.  Hingga  saat  ini dalam  praktiknya,  pengajuan  korporasi  sebagai  terdakwa  tindak  pidana  korupsi masih  jarang  terjadi,  padahal  UU  PTPK  menggariskan  ketentuan  selain  orang perorangan,  korporasi  juga  merupakan  subjek  hukum  yang  dapat  didakwa melakukan tindak perkara korupsi. 9
Jika  diteliti  hingga  saat  ini  dapat  dihitung  dengan  jari  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  menjadikan  korporasi  sebagai  tersangka  atau  terdakwanya.  Kasus tindak  pidana  korupsi  pertama  yang  terdakwanya  adalah  korporasi  adalah  kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara  yang  penyidikannya  ditangani  oleh  Kejati  Kalimantan  Selatan  yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin hingga selanjutnya disidangkan  di  Pengadilan  Tipikor  Banjarmasin  menjadikan  PT  Giri  Jaladhi  Wana
8 Dalam  Pasal  43  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan: a. Dalam waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  dibentuk  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 273
sebagai terdakwanya. 10 Kemudian tindak pidana korupsi lain yang tersangka/terdakwanya  korporasi  adalah  perkara  dugaan  tindak  pidana  korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2.
Masih  jarangnya  korporasi  yang  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa  ini tentunya menarik untuk dikaji dan dibahas. Apalagi jika diperhatikan UU PTPK tidak memberikan ketentuan yang jelas kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak  pidana  korupsi.  UU  PTPK  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  hanya  memberikan ketentuan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  baik sendiri  maupun  bersama-sama,  namun  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  apa  yang dimaksud  dengan  “hubungan  kerja”  ataupun  “hubungan  lain”  itu  sendiri.  Dalam konteks  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara,  ketiadaan penjelasan  mengenai  hal  tersebut  tentunya  dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam menentukan  kapan  suatu  korporasi  dipandang  melakukan  tindak  pidana  korupsi yang  merugikan  keuangan  negara.  Dalam  hal  ini  tentunya  akan  timbul  pertanyaan seperti  apakah  korporasi  yang  sekedar  hanya  diuntungkan  atau  diperkaya,  namun tidak  terkait  dengan  perbuatan  materil  pelaku  apakah  korporasinya  tersebut  dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi dan dapat diajukan sebagai tersangka, dan beberapa pertanyaan lainnya.
Selain  itu,  masih  jarangnya  korporasi  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan  keuangan  negara  juga  menarik  untuk  dikaji  dan  ditelaah  karena  hingga saat ini meskipun secara normatif korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  PTPK,  namun  sebagaian  besar  ahli  hukum  masih  ada  yang tetap memegang teguh doktrin universitas delinquere non potest atau societas delinquere non potest (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurut mereka keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan ( mens rea ) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan ( mens rea ) selain adanya perbuatan ( actus reus ).

## Korporasi dan Kejahatannya
Berbicara  masalah  korporasi,  maka  kita  tidak  bisa  melepaskan  pengertian korporasi  dalam  lapangan  hukum  perdata.  Sebab  korporasi  merupakan  terminologi yang  erat  kaitannya  dengan  badan  hukum  ( rechstpersoon )  dan  badan  hukum  itu sendiri merupakan terminologi  yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. 11
10 Lihat  Ini  Korporasi  Pertama  yang  Dijerat  UU  Tipikor http://www.hukumonline.com/berita /baca/ lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor 11 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana ,  (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), h. 12
274 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
Setiawan, menjelaskan rechtspersoon adalah subjek hukum yang memiliki hak dan  kewajiban  sendiri,  sekalipun  bukan  manusia  pribadi.  Ia  mewujudkan  dirinya dalam  bentuk  badan  atau  organisasi  yang  terdiri  atas  sekumpulan  pribadi  manusia yang  bergabung  untuk  suatu  tujuan  tertentu  serta  memiliki  kekayaan  tertentu. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam  korporasi  biasanya  yang  mempunyai  kepentingan  adalah  orang-orang  yang merupakan  anggota  dari  korporasi  itu,  anggota-anggota  mana  juga  mempunyai kekuasaan  dalam  peraturan  korporasi  berupa  rapat  anggota  sebagai  alat  kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Selain itu, A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi  dipandang  sebagai  realitas sekumpulan  manusia  yang  diberikan  hak  oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu. 12
Dalam  kamus  hukum (Dictionary  of  Law  Complete  Edition), korporasi  adalah “badan  hukum  atau  gabungan  beberapa  perusahaan  yang  dikelola  dan  dijalankan sebagai  satu  perusahaan  besar;  kumpulan  orang  atau  kekayaan  yang  terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 13 Kemudian dalam Pasal 1 angka  3  UU  PTPK  dan  dalam  Pasal  1  angka  10  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU  TPPU)  dikemukakan  bahwa: “Korp orasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ” . 14
Korporasi  sebagai  suatu  badan  hukum  hasil  ciptaan  hukum  tentunya mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagaimana  halnya  manusia. 15 Tatanan  yang diciptakan  oleh  hukum  itu  baru  menjadi  kenyataan  apabila  kepada  subjek  hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. 16
Korporasi  ada  karena  keberadaannya  memang  diperlukan.  Ada  beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada, yang didasarkan pada dua  pendekatan  yakni pertama ,  penjelasan  yang  lebih  bertumpu  pada  pendekatan kontraktual  yang  terdiri  dari  tiga  teori,  yaitu  teori  neo  institusi  biaya  transaksi ( transaction  cost  theory ),  teori  agensi  ( agency  theory ),  dan  teori  kontrak  yang  tidak lengkap ( incomplete contract ). Kedua , pendekatan yang berbasis pada teori kompetensi. Pada  dasarnya,  pendekatan  kompetensi  menjadi  alternatif  dari  pendekatan kontraktual yang menjadi pendekatan utama dalam analisis organisasi. Dengan kata lain,  pendekatan  berbasis  kompetensi  bersifat  heterodoks,  sementara  pendekatan kontraktual lebih bersifat ortodok. 17
12 A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983, h 52.
13 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) , Cet.I, (Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009), h. 384 14 Kristian, Hukum  Pidana  Korporasi,  Kebijakan  Integral  (Integral  Policy),  Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hl. 53
15 Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Persfektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, h. 18. 16 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Ed.  Kelima,  Cet.  IV,  (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.  41. 17 A. Prasetyo, Corporate Governance: Pendekatan Institusional , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 18-20.
Dalam  perkembangannya,  korporasi  ternyata  tidak  hanya  melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan  kerugian  secara  meluas  di  masyarakat.  Karakteristik  kejahatan korporasi  berbeda  dengan  kejahatan  konvensional  lainnya.  Secara  umum karakteristik  kejahatan  korporasi  sebagai  berikut, Pertama, kejahatan  tersebut  sulit dilihat ( low visibility ), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan  rutin,  melibatkan  keahlian  profesional  dan  sistem  organisasi  yang  kompleks; Kedua, kejahatan  tersebut  sangat  kompleks  ( complexity )  karena  selalu  berkaitan dengan  kebohongan,  penipuan  dan  pencurian  serta  seringkali  berkaitan  dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang  dan  berjalan  bertahun-tahun; Ketiga, Terjadinya  penyebaran  tanggungjawab ( diffusion of responsibility ) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; Keempat, Penyebaran  korban  yang  sangat  luas  ( diffusion  of  victimization )  seperti  polusi  dan penipuan; Kelima, hambatan  dalam  penditeksian  dan  penuntutan  ( detection  and prosecution )  sebagai  akibat  profesionalisme  yang  tidak  seimbang  antara  aparat penegak  hukum  dengan  pelaku  kejahatan; Keenam, peraturan  yang  tidak  jelas ( ambiguitas  law )  yang  sering  menimbulkan  kerugian  dalam  penegakan  hukum;  dan Ketujuh, sikap  mendua  status  pelaku  tindak  pidana.  Harus  diakui  bahwa  pelaku tindak  pidana  pada  umumnya  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Membahas  masalah  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tentu  tidak  bisa dilepaskan dari tindak pidana.  Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga  pertanggungjawaban.  Salah  satu  penganut  aliran  ini  adalah  Simons.  Simons merumuskan  tindak  pidana (strafbaar  feit) dalam  pengertian “een  strafbaar  gestelde, onrechtmatige  met  schuld  verband  staande  handeling  van  een  toerekeningsvatbaat  persoon”, yang unsurnya adalah: 1). Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2). Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld ); 3). Melawan hukum ( onrechmatig ); 4). Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staand ); 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaar persoon );
Dari pengertian tindak pidana yang dikemukan oleh Simons tersebut terlihat di  dalam  rumusan  tindak  pidana  telah  terkandung  masalah  pertanggungjawaban pidana.
Aliran  kedua  adalah  aliran  dualistis.  Penganut  aliran  dualistis  memahami bahwa  dalam  pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk  di  dalamnya  masalah pertanggunggjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu
276 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
perbuatan. 18 Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau criminal liability) . 19
Secara  prinsipil,  antara  penganut  dualistis  dan  monolistis  tidak  memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Hanya saja  bagi  yang  berpandangan  monoistis  seorang  yang  melakukan  tindak  pidana sudah dapat dipidana,  sedangkan bagi penganut dualistis sama  sekali  belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. 20 Aliran  Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  dilakukannya  atau  jika dilihat  dari  sudut  perbuatannya,  maka  perbuatan  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tersebut,  dan  berlaku  asas  “ geen  straf  zonder schuld ”  (tiada  pidana  tanpa  kesalahan). Dalam  hal  ini  aliran  dualistis  memandang meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ia dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  pidana  terhadap  tindak  pidana yang dilakukannya tersebut.
Dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana ada hal  yang  penting  untuk  dibuktikan  yaitu  adalah  adanya  kesalahan  pada  diri  orang yang  melakukan  perbuatan  atau  tindak  pidana,  dengan  demikian  dalam  konteks diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  hukum  dalam  hukum  pidana  yang  menurut Mardjono Reskodipuro merupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku  tindak  pidana  ( dader ).  Namun  timbul  suatu  permasalahan  baru,  bagaimana merumuskan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  suatu  korporasi?  Lalu  bagaimana mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya?
Dalam  kenyataannya  diketahui  bahwa  korporasi  dijalankan  oleh  manusia atau  dengan  kata  lain  perbuatan  atau  tindakan  korporasi  diwujudkan  oleh  manusia (Pengurus  atau  orang  lain).  Jadi  pertanyaan  pertama  adalah  bagaimana  konstruksi hukumnya  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  atau  orang  lain  dapat dinyatakan  sebagai  perbuatan  korporasi  yang  melawan  hukum  pidana?  Pertanyaan kedua  bagaimana  konstruksi  hukumnya  bahwa  korporasi  dapat  dinyatakan mempunyai  kesalahan  dan  karena  itu  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi pidana?  Hal  ini  karena  dalam  hukum  pidana  Indonesia  dikenal  asas  tidak  dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan. 21
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  di  atas,  maka  terlebih  dahulu  perlu dilihat  bentuk-bentuk  sistem  pertanggungjawaban  korporasi  yang  terdapat  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan,  yang  terdiri  dari:  1).  Pengurus  korporasi
18 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Peranggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia , (Bandung: CV Utomo, 2004), h. 30 19 Moeljatno,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sudarto,  dalam  Sudarto, Hukum  Pidana  I , Cetakan  ke  II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),  h. 40 20 Sudarto, Hukum Pidana I , Cetakan ke II, hal 45 21 Mordjono Resodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta, 1994), h. 102
sebagai  pembuat  dan  penguruslah  yang  bertanggungjawab;  2).  Korporasi  sebagai pembuat  dan  penguruslah  yang  bertanggungjawab;  3).  Korporasi  sebagai  pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

## Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab
Sistem  ini  sejalan  dengan  perkembangan  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana  tahap  I,  dimana  para  ahli  hukum  masih  bersepakat  dengan  asas  “ universitas delinquere non protest ” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini berlaku  sudah  lama  di  seluruh  Eropa  Kontinental,  sebagaimana  banyak  pendapat hukum  pidana  individual  dari  aliran  klasik  yang  berlaku  pada  waktu  itu. 22 Bahwa hanya yang menjadi subjek dalam tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Memorie  van  Toelichting (MvT)  terhadap  Pasal  59  KUHP  yang  berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. 23
Von  Savigny  pengemuka  teori  fiksi  ( fiction  theory )  menyatakan  bahwa korporasi  merupakan  subjek  hukum,  tetapi  hal  ini  tidak  diakui  di  dalam  lapangan hukum  pidana,  karena  pada  waktu  itu  pemerintah  Belanda  tidak  bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. 24
Jika  KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  diperhatikan,  maka  dapat  diketahui Indonesia  adalah  pengikut asas  societas/universitas  delinquere  non  protest, hal  ini  bisa ditemui  dalam  ketentuan  Pasal  59  KUHP. 25 Dalam  pasal  ini  juga  mengenal  alasan penghapus  pidana,  yaitu  pengurus,  badan  pengurus  atau  komisaris  yang  ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

## Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab
Dalam  hukum  pidana  yang  tersebar  di  luar  KUHP  diatur  bahwa  korporasi dapat  melakukan  tindak  pidana,  akan  tetapi  tanggung  jawab  untuk  itu  dibebankan kepada  pengurusnya.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  Pasal  35  UU  No.  3  Tahun  1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 ayat (1) menegaskan:
“Ap abila  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal-pasal  32,  33  dan  34 Undang-undang  ini  dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum,  penuntutan  pidana dikenakan  dan  pidana  dijatuhkan  terhadap  pengurus  atau  pemegang  kuasa  dari badan hukum itu.” Ayat (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain”.
UU No. 3 Tahun 1982 ini secara tegas membebankan tanggung jawab pidana yang  dilakukan  oleh  korporasi  kepada  para  pengurus/pemegang  kuasa  dari  badan hukum,  dengan  demikian  pengurus  yang  tidak  ikut  sertapun  harus
22 Dwidja Priyatno, Op.Cit , h 53 23 Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan II , (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 61 24 Hatrick  Hamzah, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  (strict liability dan vicarious liability) , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 30 25 Pasal  59  KUHP, “Dalam  hal -hal  dimana  ditentukan  pidana  karena  pelanggaran  terhadap pengurus, anggota-anggota badan atau komisaris-komisari, maka mengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.
bertanggungjawab  atas  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Korporasi.  Selain pengurus,  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi  adalah  mereka  yang  memberi  perintah  dan  atau  mereka  yang  bertindak sebagai pimpinan, hal ini bisa ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun  1960  Tentang  Penggunaan  dan  Penetapan  Luas  Tanah  untuk  Tanaman Tertentu,  selain  itu  dalam  UU  No.  2  Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal,  dikenal dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Dengan demikian dapat diketahui di dalam beberapa peraturan perundang- undangan di luar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan  tersebut  membebankan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  pengurus, pemegang  kuasa  dari  badan  hukum,  sekutu  aktif  dan  badan  wakil  atau  penerima kuasa.

## Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai yang Bertanggungjawab
Pada  tahun  1990  dalam  Kongres  PBB  ke-8  ditegaskan  agar  ada  tindakan terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  terlibat  dalam  perkara  korupsi.  Selain  itu dalam  dokumen  kongres  PBB  ke-9  tahun  1995  di  Kairo  ditegaskan  kembali  perihal korporasi  sebagai  subjek  dalam  tindak  pidana  korupsi,  yang  intinya  “korporasi, asosiasi  kriminal  atau  individu  mungkin  terlibat  dalam  penyuapan  para  pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus,  masih  saja  penyuapan  digunakan  untuk  mencapai  keuntungan  ekonomis. Tujuannya  ialah  membujuk  para  pejabat  untuk  memberikan  berbagai  bentuk perlakuan khusus/istimewa, antara lain: a). memberi kontrak, b). mempercepat/memperlancar  izin,  dan  c).  membuat  pengecualian-pengecualian  atau menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan. ”
Dijadikannya  Korporasi  sebagai  subjek  yang  harus  mempertanggung- jawabkan  tindak  pidana  di  samping  manusia  alamiah  merupakan  pergeseran  dari doktrin societas/universitas  delinquere  non  protest, dan  penerimaan  terhadap  konsep pelaku fungsional ( fungtional daderschap ). 26
Hal-hal  yang  membenarkan  dapat  dimintakannya  pertanggung-jawaban pidana korporasi adalah: pertama , karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat  sedemikian  besar,  sehingga  tidak  akan  mungkin  seimbang  bila  pidana  hanya dijatuhkan  pada  pengurusnya  saja; kedua , dengan  hanya  memidana  pengurus  saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi,  dengan  demikian  memidana  korporasi  dapat  menaati  peraturan  yang bersangkutan. 27
Dalam  sejarah  di  Indonesia,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  ini pertama  kali  diatur  di  dalam  UU  No.  7  Drt  Tahun  1955  Tentang  Pengusutan,
26 Muladi dan Dwidja Priyatno, h 16.
27 Muladi dan Dwidja Priyatno, h. 15
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 279
Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Khususnya  dalam  Pasal  5  ayat (1). 28 Kemudian  dalam  perkembangan  selanjutnya  lahir  berbagai  aturan  perundang- undangan di luar KUHP lainnya yang mengatur hal yang serupa misalnya: Pasal 39 UU No 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha  Perasuransian,  Pasal  20  UU  PTPK,  dan  beberapa  perundang-undangan lainnya.
Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam beberapa undang-undang, maka terkait dengan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  muncul  beberapa  doktrin  tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain : 1. Doktrin Identifikasi, 2. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti ( vicarious liability ), dan 3. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang ( strict liability ).
Pertama, Doktrin  Identifikasi . Pertanggungjawaban  ini  dikenal  di  negara- negara Anglo  Saxon seperti  Inggris.  Konsep  pertanggungjawaban  ini  dikenal  dengan direct  corporate  criminal  liability .  Asas  ‘ mens  rea ’  menurut  doktrin  ini  tidak dikesampingkan,  sikap  batin  atau  perbuatan  dari  pejabat  senior  korporasi  yang memiliki directing mind dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti sikap batin tersebut dapat diidentifikasikan sebagai korporasi, dengan demikian korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban langsung.
Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa: “ the acts and state of mind  of  the  person  are  the  acts  and  state  of  mind  of  the  corporation ”  (tindakan  atau kehendak  direktur  adalah  merupakan  tindakan  dan  kehendak  korporasi). 29 Namun, dokrin identifikasi ini juga menimbulkan beberapa masalah di antaranya: 30
Pertama;  Semakin  besar  dan  semakin  banyak  bidang  usaha  sebuah perusahaan,  maka  besar  kemungkinan  perusahaan  tersebut  akan  menghindar  dari tanggung  jawab.  Contoh  kasus  Tesco,  yang  memiliki  lebih  dari  800  cabang  yang dituntut melakukan tindak pidana berdasar kan “ the Trade Description Act 1968 ” yang dilakukan  oleh  manager  cabang  toko  tersebut.  Dalam  kasus  ini House  of  Lord memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan  otak  perusahaan,  belum  ada  pelimpahan  oleh  direksi  berupa  pelimpahan fungsi  managerial  mereka  sehubungan  dengan  urusan  perusahaan  dengan  manager cabang  itu.  Dia  harus  memenuhi  aturan  umum  dari  perusahan  dan  menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatan atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.
Kedua;  Bahwa  perusahan  hanya  bertanggungjawab  kalau  orang  itu diidentifikasikan  dengan  perusahaan,  yaitu  dirinya  sendiri,  yang  secara
28 Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.7  Drt  Tahun  1955  berbunyi “Jika  suatu  tindak  pidana  ekonomi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu  badan  hukum,  suatu  perseroan  suatu  perserikatan  orang  yang lainnyaatau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukumanpidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan  baik  terhadap  badan hukum,  perseroan,  perserikatan  atau  yayasan  itu,  baik  terhadap  mereka yang  memberi  perintah  melakukan  tindak  pidana  ekonomi  itu  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua- duanya ”.
29 Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum , Vol 6-1999.
30 Dwidja Priyatno, Op.Cit , h 93-94
280 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
perorangan/individual  bertanggung jawab  karena  dia  memiliki  “ mens  rea ”  untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “ superior officers ” yang terlibat, maka masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar  merupakan  “ mens  rea ”  dari  tindak  pidana  tersebut.  Dapatkah  perusaha an bertanggung  jawab  jika  apa  yang  diketahui  secara  bersama-sama  oleh  para  pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “ mens rea ”.
Dalam doktrin ini, yang dianggap mewakili korporasi adalah pelaksana dari “ the  directing  mind  and  will  of  the  company .  Oleh  Hakim  Reid  disebut  sebagai  pejabat senior yang terdiri atas dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat tinggi lainnya yang  melaksanakan  fungsi  managemen  dan  berbicara  serta  berbuat  untuk perusahaan. 31
Kedua, Doktrin  Pertanggungjawaban  Pengganti  ( vicarious  liability ). Pertanggungjawaban  pengganti  adalah  pertanggungjawaban  seseorang  tanpa kesalahan  pribadi,  tetapi  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  orang  lain.  Doktrin  ini menyatakan  seseorang  dapat  dipertangungjawabkan  atas  perbuatan  dan  kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban ini hampir semuanya ditujukan pada delik undang- undang.
Menurut  doktrin  ini,  majikan  adalah  penanggung  jawab  utama  dari perbuatan  para  buruhnya  yang  melakukan  perbuatan  dalam  ruang  lingkup tugas/pekerjaannya.  Berdasarkan  undang-undang  ( statute  law )  pertanggungjawaban pengganti  dilakukan  dalam  hal-hal  sebagai  berikut:  1).  Seseorang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  apabila  ia telah  mendelegasikan  ( the  delegation  principle ).  Contok  kasus  Allen  V.  Whitehead (1930)  dimana  X  adalah  pemilik  rumah  makan,  dan  pengelolaan  rumah  makan  itu diserahkan  ke  Y  (Manager).  Berdasarkan  peringatan  dari  polisi,  X  telah  melarang  Y untuk  mengizinkan  pelacuran  di  tempat  itu,  yang  ternyata  dilanggar  oleh  Y.  X dipertanggungjawabkan  berdasarkan Metropoliltan  Police  Act 1893  Pasal  44.  2). Seorang  majikan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  fisik/jasmaniah dilakukan  oleh  buruh  atau  pekerjanya  apabila  menurut  hukum  berbuatan  burunya dipandang sebagai perbuatan majikan ( the servant’s act is the mater’s act in law ). 32
Berdasar hal tersebut di atas, terkait dengan pelaksanaan vicarious liability ini, terdapat  2  (dua)  prinsip  yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  prinsip  pendelegasian  dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.
Ketiga, Doktrin  Pertanggungjawaban  yang  ketat  menurut  undang-undang ( strict liability ). Inggris adalah salah  satu penganut dari doktrin ini,  selain  menganut asas  “ actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea ”.  Dok trin  ini  menganut  prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan  pada  diri  si  pelaku  tindak  pidana. 33 Namun  di  Inggris,  prinsip  ini  hanya
31 Barda  Nawawi  Arief, Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana,  Edisi  1.  Cetakan  1 ,  (Jakarta:  PT. RafaGrafindo Persada, 2002), h. 159. 32 Dwidja Priyatno, Op.Cit , h. 102-103 33 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I , (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 76.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 281
berlaku pada jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, seperti contempt of court , criminal libel dan public nuissance.
Barda  Nawawi  Arief,  memberikan  pandangan  yang  berbeda  atas pertanggungjawaban  pidana  yang  ketat  ini,  yaitu  juga  berlaku  dalam  hal  korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya undang-undang menetapkan suatu sebagai delik bagi korporasi  yang  menjalankan  usaha  tanpa  izin,  korporasi  pemegang  izin  yang melanggar  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  izin,  dan  korporasi  yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan. 34

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, setiap orang diartikan sebagai orang-perorangan dan/atau korporasi 35 (Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999) dan pegawai negeri. Dengan demikian, maka subjek hukum yang dapat dijerat  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak  saja  orang  perorang  sebagai individu  (baik  kapasitasnya  sebagai  orang  swasta  maupun  pegawai  negeri),  tetapi juga suatu Korporasi.
Jika  melihat  rumusan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Korporasi. Korporasi yang dapat ditarik menjadi subjek dalam UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  setidaknya  terdapat  dalam  ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Perumusan subjek  tindak pidana korups i dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dapat  ditafsir  bahwa  termasuk  dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena  konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo, 36 dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang  lain  seperti  hak, kewajiban, penguasaan,  hubungan hukum  dan  lain-lain,  pada  akhirnya  berpusat  pada  konsep  mengenai  orang.  Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.
Korporasi  mempunyai  ciri-ciri  sebagai  barikut,  memiliki  kekayaan  sendiri yang  terpisah  dari  kekayaan  orang-orang  yang  menjalankan  kegiatan  badan-badan hukum  tersebut;  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban  yang  terpisah  dari  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalanan kegiatan badan hukum tersebut; memiliki  tujuan  tertentu;  berkesinambungan  (memiliki  kontinuitas)  dalam  arti keberadaannya  tidak  terikat  pada  orang-orang  tertentu,  karena  hak-hak  dan
34 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 237-238.
35 Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  PTPK  Korporasi  dijelaskan  sebagai  kumpulan  orang  dan  atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
36 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cetakan VIII, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 67
282 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
kewajibannya  tetap  ada  meskipun  orang-orang  yang  menjalankannya  berganti. 37 Maka harus dipandang sebagai persoon yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam  rumusan  pasal  20  UU  PTPK  setidaknya  ada  7  (tujuh)  penjabaran  mengenai bentuk  pertanggungjawaban  itu,  yaitu:  1).  Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu    korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2). Tindak pidana korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oieh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja  maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik  sendiri  maupun bersama-sama. 3).  Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  korporasi  maka  korporasi  terus diwakili  oleh  pengurus.  4).  Pengurus  yang  mewakili  korporasi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (3)  dapat  diwakili  oleh  orang  lain.  5).  Hakim  dapat memerintahkan  supaya  pengurus  korporasi  menghadap  sendiri  dipengadilan  dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap  dan  penyerahan  surat  panggilan  tersebut  disampaikan  ke  pengurus  di tempat  tinggal  pengurus  atau  ditempat  pengurus  berkantor.  7).  Pidana  pokok  yang dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  hanya  pidana  denda,  dengan  ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
Dari  rumusan  Pasal  20  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  atas, setidaknya  memberikan  gambaran  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh korporasi,  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  yang berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
Beban  pertanggungjawaban  korporasi  menurut  ketentuan  Pasal  ini ditempatkan  pada  korporasi  itu  sendiri  dan  atau  pada  pengurusnya.  Sifat pertanggungjawaban  ini  dikenal  dengan komulatif-alternatif .  Hal  ini  bisa  dilihat dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan pasal 20 ayat (1), maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu  korporasi  menurut  ketentuan  ini  dapat dilakukan  terhadap  “korporasi  dan  pengurus”  atau  terhadap  “korporasi”  saja  atau “pengurus” saja.
Dalam ketentuan Pasal 20 khususnya ayat (7) disebutkan terhadap korporasi hanya  dapat  dijatuhi  pidana  pokok  berupa  pidana  denda  dengan  ketentuan maksimum  dapat  ditambah  1/3.  Selain  pidana  denda,  terhadap  korporasi  juga  bisa dijatuhi pidana berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  yang  diperoleh  dari  tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan,  begitupun  dari  barang  yang  menggantikan  barang  tersebut,  dan
37 Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I , (Bandung: Alumni, 2000), h. 80-81
penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ( vide Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c).
Selain  itu,  menarik  jika  kita  melihat  kebelakang,  yaitu  penjatuhan  sanksi tambahan dalam UU No. 7 Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam UU ini dikenal  bentuk  sanksi  berupa  tindakan  tata  tertib  diantaranya:  1.  penempatan perusahan  di  bawah  pengampuan;  2.  kewajiban  membayar  uang  jaminan;  3. kewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak  atau  meniadakan  apa  yang dilakukan tanpa hak; dan 4. kewajiban membayar  sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

## Tindak Pidana Korupsi Oleh  dan Atas Nama Korporasi dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  BAB  II,  UU  PTPK  secara  normatif telah  menggariskan  ketentuan  selain  orang  perorangan,  korporasi  juga  merupakan subjek  hukum  yang  dapat  didakwa  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  UU- PTPK, dijelaskan dalam hal bagaimana suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana  korupsi.  Pasal  20  ayat  (2)  UU-PTPK  menyebutkan: “ tindak  pidana  korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik  berdasarkan  hubungan  kerja,  maupun  berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. ” Jika dilihat lebih lanjut, ternyata UU-PTPK tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 20 ayat (2) di atas. Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU-PTPK  hanya  menyebutkan  kata- kata  “cukup  jelas” .  Ketiadaan  penjelasan  ini tentunya  dapat  menimbulkan  permasalahan  dalam  menentukan  kapan  suatu korporasi dikatakan telah  melakukan tindak pidana  korupsi. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut.
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Pasal 20 ayat (2) UU-PTPK menyebutkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  baik sendiri maupun bersama-sama. Jika rumusan ini dibaca secara seksama, maka dalam rumusan  tersebut  ada  dua  unsur  penting  yang  harus  diinterpretasikan  yaitu pengertian “orang -orang  berdasarkan  hubungan  kerja ” dan “orang -orang berdasarkan hubungan lain ” .
Dalam  menafsirkan  pengertian “orang -orang  berdasarkan  hubungan  kerja ” , menurut  penulis  dapat  ditarik  dari  pengertian  korporasi  itu  sendiri.  Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pada  dasarnya  korporasi  diartikan  sebagai kumpulan orang-orang atau kekayaan yang mengikatkan diri untuk tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui suatu korporasi dibentuk  untuk mencapai tujuan  tertentu  yang  telah  ditetapkan,  dan  dalam  mencapai  rangka  mencapai tujuannya itu tentunya orang-orang yang mengikatkan diri dalam korporasi tersebut akan  melakukan  berbagai  kegiatan  atau  perbuatan  sesuai  dengan  kedudukan  dan
fungsinya masing-masing. Dari hal tersebut, maka menurut penulis, hubungan orang- orang di internal korporasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan korporasi dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja.
Sutan  Remy  Sjahdeni  mengartikan  yang  dimaksud  dengan “ orang-orang berdasarkan  hubungan  kerja ” adalah  orang-orang  yang  memiliki  hubungan  kerja sebagai  pengurus  atau  pegawai,  yaitu:  1).  Berdasarkan  anggaran  dasar  dan perubahannya;  2).  Berdasarkan  kepangkatan  sebagai  pegawai  dan  perjanjian  kerja dengan  korporasi;  3).  Berdasarkan  surat  pengangkatan  sebagai  pegawai;  4). Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai; 38
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “ orang-orang  berdasarkan  hubungan lain ” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, antara lain mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan  atas  nama  korporasi  berdasarkan:  1).  Pemberian  kuasa;  2).  Perjanjian  dengan pemberi  kuasa  (pemberian  kuasa  bukan  diberikan  dengan  surat  kuasa  tersendiri tetapi  dicantumkan  dalam  perjanjian  sehingga  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut); 3). Pendelegasian wewenang; 39
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan orang- orang  berdasarkan  hubungan  kerja  berkaitan  dengan  hubungan  orang-orang  yang memiliki  hubungan  kerja  sebagai  pengurus  atau  pegawai  dalam  suatu  korporasi sedangkan  orang-orang  berdasarkan  hubungan  lain  berkaitan  dengan  hubungan korporasi dengan orang lain berdasarkan kuasa atau pemberian wewenang.
Oleh  karena  itu  menurut  penulis  apabila  hal  tersebut  di  atas  dihubungkan dengan  kapan  suatu  korporasi  dikatakan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka disimpulkan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK  apabila  orang-orang  dalam  korporasi  baik  pengurus  atau  pegawai  korporasi tersebut,  ataupun  orang-orang  lain  yang  berdasarkan  kuasa  atau  pendelegasian wewenang  dari  korporasi  itu  baik  sendiri  atau  bersama-sama  dalam  melaksakan kegiatan  korporasinya  telah  secara  melawan  hukum  memperkaya  korporasi  itu sendiri  ataupun  orang-perorangan  atau  korporasi  lain  dimana  perbuatan  tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Ketentuan  Mengenai  Siapa  yang  Dapat  Dituntut  dan  Dijatuhi  Pidana  dalam Hal Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diatur dalam Pasal 2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Kaitannya dengan Perumusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  ketentuan  pasal  20  ayat  (1)  UU-PTPK  disebutkan, “ Dalam  hal  tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya .”
38 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafitipers, 2006), h. 151. 39 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, h. 153
Dari  rumusan  pasal  tersebut,  secara  normatif  dapat  disimpulkan  dalam  hal tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  atau  atas  nama  korporasi  ada  tiga  alternatif yang  dapat  dituntut  dan  dimintai  pertanggungjawabannya,  yaitu:  1).  Korporasinya; atau 2). Pengurusnya; atau 3). Korporasi dan pengurusnya;
Terkait  dengan  rumusan  pasal  20  ayat  (1)  UU-TPPK  di  atas,  maka  menurut penulis perlu terlebih dahulu dikaji apakah tiga alternatif tersebut di atas tepat atau tidak. Jika dikaji lebih lanjut rumusan pasal di atas, menurut penulis rumusan pasal 20 ayat (1) tersebut pada dasarnya berbicara mengenai siapa yang dapat dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Dalam hal ini menurut penulis untuk menentukan apakah rumusan  tersebut  tepat  atau  tidak  harus  dikaitkan  dengan  konsep  korporasi  itu sendiri.
Pada dasarnya korporasi merupakan suatu entitas hukum sebagai pendukung hak  dan  kewajiban  yang  kegiatannya  dikendalikan  oleh  pengurus  dan  pengurus tersebut  berwenang  mewakili  korporasi  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan. Berdasarkan  konsep  itu,  jika  dikorelasikan  dengan  siapa  yang  dapat  dihadapkan  ke persidangan  di  pengadilan  dalam  hal  korporasi  melakukan  tindak  pidana  maka menurut penulis adalah korporasi itu sendiri ataupun pengurus dalam kapasitasnya mewakili korporasi. Jika hal ini dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) di atas, maka menurut  penulis  hanya  ada  dua  alternatif  yang  dapat  dituntut  dan  dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu korporasinya atau pengurus sebagai representasi dari korporasi.
Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  terkait  dengan  adanya  alternatif  yang memungkinkan  pengurus  dan  korporasinya  dituntut  dan  dijatuhi  pidana  secara bersamaan  di  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  merupakan  suatu  hal  tidak  tepat,  karena sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  pengurus  adalah  representasi  dari korporasi  sehingga  jika  pengurus  didakwa  atas tindak  korupsi  yang  dilakukan  oleh atau  atas  nama  korporasi,  maka  pengurus  tersebut  harus  dipandang  sebagai korporasi  bukan  pengurus  selaku  individu,  sehingga  dengan  demikian  menurut penulis akan sangat janggal apabila pengurus dan korporasi dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban  secara  bersamaan  terkait  dengan  satu  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh atas nama korporasi.
Sehubungan  dengan  pembahasan  di  atas,  jika  dikaitkan  dengan  rumusan pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK,  maka  menurut  penulis  jika  suatu  korporasi  dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK,  maka  yang  dapat  dihadapkan  ke  persidangan  sebagai  terdakwa  adalah korporasi atau pengurus mewakili korporasi.
Namun, sehubungan dengan dua alternatif tersebut, menurut penulis dalam penerapannya  akan  muncul  suatu  persoalan  baru  terkait  dengan  rumusan  pasal  2 ayat  (1)  yaitu  mengenai  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak pidananya.  Dalam  rumusan  pasal  2,  disebutkan  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap  setiap  orang  adalah pidana  penjara  dan  denda .  Dari  rumusan  tersebut, maka dapat disimpulkan pasal 2 ayat (1) menganut konsep pidana kumulatif dalam arti apabila setiap orang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 2
ayat (1) tersebut dan ia terbukti  mampu bertanggung jawab, maka terhadap dirinya harus dijatuhi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda.
Jika hal ini dikaitkan dengan pengertian setiap orang yang menurut UU PTPK adalah  orang  perorangan  atau  korporasi,  maka  untuk  orang  perorangan  tentunya tidak ada permasalahan karena terhadap orang perorangan dapat dikenakan pidana penjara  dan  denda,  masalah  akan  muncul  terhadap  korporasi  karena  berdasarkan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK terhadap korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda. Pasal 20 ayat (7) UU-PTPK menyebutkan bahwa, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap  korporasi  hanya  pidana  denda,  dengan  ketentuan  maksimum  pidana  ditambah  1/3 (satu  pertiga) .  Dengan  memperhatikan  apa  yang  telah  penulis  uraikan,  bahwa  jika tindak  korupsi  yang  dilakukan  oleh  atau  atas  nama  korporasi  yang  dapat  diajukan sebagai  Terdakwa  adalah  korporasinya  atau  pengurus  sebagai  yang  mewakili korporasi  yang  berarti  pengurus  tersebut  dipandang  sebagai  repsentasi  korporasi maka seharusnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi ataupun pengurus yang  mewakili  korporasi  adalah  pidana  denda  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh Pasal 20 ayat (7).
Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pernyataan yang menyatakan bahwa  Pasal 20 ayat (7) merupakan lex specialis dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur  dalam  UU  PTPK  termasuk  pasal  2  ayat  (1)  khusus  apabila  tindak  pidana korupsi  tersebut  dilakukan  oleh  dan  atas  nama  korporasi  sehingga  dengan  adanya ketentuan Pasal 20 ayat (7) harus dibaca apabila yang didakwa adalah pengurus maka pidana  yang  dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  dan  denda  sedangkan  jika  yang diajukan adalah korporasinya maka pidana yang diajtuhkan adalah pidana denda.
Menurut penulis pendapat ini tidaklah tepat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan  pengurus  diajukan  ke  persidangan  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan  oleh  dan  atas  nama  korporasi  harus  dilihat  sebagai  korporasi  karena  ia adalah  representasi  dari  korporasi,  sehingga  karena  ia  adalah  representasi  dari korporasi  maka  terhadap  dirinya  pun  harusnya  hanya  dapat  dikenakan  pidana denda, dan terkait dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), penulis  tidak  melihat  bahwa  ketentuan  pasal  20  ayat  (7)  UU  PTPK  memuat  aturan yang khusus yang mengenyampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) karena pasal 2 ayat (1)  UU  PTPK  telah  secara  tegas  menyebutkan  subjek  yang  dapat  diajukan  adalah “setiap orang” dan setiap orang tersebut adalah orang perorangan atau korporasi dan terhadapnya dijatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif. Pasal 20 ayat (7) yang  penulis  lihat  tidak  merinci  atau  menspesifikan  ketentuan  tindak  pidana  yang diatur  dalam  UU  PTPK  termasuk  ayat  (2)  tetapi  justru  bertentangan.  Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis terkait dengan pasal 2 ayat (1) perlu dilakukan  peninjauan  ulang  agar  tidak  timbul  kerancuan  dan  kesulitan  dalam  hal pelakunya adalah korporasi.

## Penutup
Pertama, korporasi  dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut, ataupun orang-orang lain
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 287
yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau  bersama-sama  dalam  melaksakan  kegiatan  korporasinya  telah  secara  melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-perorangan atau korporasi lain  dimana  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian negara.
Kedua, dalam  hal  korupsi  dilakukan  oleh  dan  atas  nama  korporasi, seharusnya  yang  dapat  dijadikan  terdakwa  atau  yang  dapat  dituntut  dan  dijatuhi pidana  hanya  ada  dua  alternatif  yaitu  korporasinya  atau  pengurus  mewakili korporasi,  sehingga  dalam  hal  ini  harusnya  baik  dalam  hal  korporasi  ataupun pengurus  mewakili  korporasi  yang  didakwa  atas  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  ataupun  atas  nama  korporasi  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan hanyalah pidana denda. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan  “setiap  orang”  yang  dalam  hal  ini  ora ng  perorangan  atau  korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan denda adalah tidak tepat.

## Pustaka Acuan
A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983.
A.  Prasetyo,  Corporate  Governance:  Pendekatan  Institusional,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Barda  Nawawi  Arief,  Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana,  Edisi  1.  Cetakan  1, PT. RafaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
________________Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003
Dwidja  Priyatno,  Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Peranggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004.
Edi  Yunara,  Korupsi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Egi Sudjana, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya, 2008.
Flora  Dianti,  Jika  Mahkamah  Konstitusi  Menafsir  Tindak  Pidana  Korupsi  :  Analisis Putusan  Judicial  Review  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jurnal Konstitusi,  Volume  3,  Nomor  2,  Mei  2006,  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
Hatrick  Hamzah,  Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia  (strict  liability  dan  vicarious  liability),  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum Vol 6-1999. I. S. Susanto, Kriminologi, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yokyakarta, 2011.
Kristian,  Hukum  Pidana  Korporasi,  Kebijakan  Integral  (Integral  Policy),  Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.Arief  Sidharta,  Pengantar  Ilmu  Hukum, SuatuPengenalan  Pertama  Berlakunya  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.
Moelyatno,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sudarto,  dalam  Sudarto,  Hukum  Pidana  I,
Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang,1990.
Mordjono Resodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan  Buku  Kesatu,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum, Jakarta, 1994.
Muladi,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana,  Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.
Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bandung; Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Beberapa  Pemikiran  Ke  Arah  Perkembangan  Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
Romli  Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum  Pidana,  Cetakan  I,  Mandar  Maju, Bandung, 1996.
Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Kor porasi Dalam Persfektif Kebijakan Hukum Pidana  Indonesia”,  Disertasi  Doktor  Pascasarjana  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2003.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cetakan VIII, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014. Soetan.  K.  Malikoel  Adil,  Pembaharuan  Hukum  Perdata  Kita,  P.T.  Pembangunan, Jakarta, 1955.
Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990. Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar,  Ed.  Kelima,  Cet. Keempat, Liberty, Yokyakarta, 2007.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Grafitiepers,  Jakarta, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Sebagaimana  Dirubah  Menjadi  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.