## AUDITOR HALAL INTERNAL: UPAYA ALTERNATIF PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN PRODUK HALAL DI INDONESIA
Aksamawanti
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: aksamawanti@unsiq.ac.id

## Mutho’am
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: muthoamwahid@gmail.com

## ABSTRAK
Produk halal menjadi  trend konsumsi  di  seluruh dunia.  Indonesia sebagai negara dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam  menjamin  produk  yang  beredar  di pasar  melalui  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian  dan/lembaga  terkait,  BPJH,  MUI,  dan  LPH.  Setelah  diterbitkannya Sertifikat  Halal  oleh  BPJPH,  Pelaku  Usaha  diberi  kewajiban  untuk  menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative  yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan)  yaitu  dengan  menunjuk  Auditor  Halal  Internal.  Fungsi  dan  peran Auditor  Halal  Internal  adalah  menjaga  kesinambunan  JPH  pada  proses  produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku  Sertifikat Halal yakni empat tahun.
Kata kunci  : Auditor internal, halal, produk.

## A. PENDAHULUAN
Undang-  Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  Sebagai  negara dengan  penduduk  mayoritas  beragama muslim,  memberikan  kepastian  dan jaminan  hukum  terhadap  kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan merupakan  suatu  hal  yang  mutlak diperlukan  ( condition  sine  quo  non) (Mashudi 2011): 1).
Konsumen  terkadang  membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau  menghindari  produk  dengan  unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk
mengevaluasi ingredient,  dibutuhkan  lembaga  yang berkualifikasi  untuk  mengevaluasinya. Bagi umat Islam mengkonsumsi makanan yang  halal  merupakan  kewajiban  untuk memenuhi  perintah  Allah  SWT  yang tertuang  dalam  Q.S.  Al-Maidah  (5):  88. Di  era  globalisasi,  penetapan  kehalalan suatu  produk  khususnya  pangan  tidak semudah saat teknologi belum
berkembang. Dengan demikian,
diperlukan  adanya  suatu  jaminan  dan kepastian  akan  kehalalan  suatu  produk. Jaminan  kehalalan  suatu  produk  dapat diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Halal yang menyertai suatu produk (Apriyantono dan Nurbowo 2003): 24).
Oppenheim  dan  Weston  dalam Zulham (2016: 114) menjelaskan, bahwa sertifikasi  adalah  tanda  ( mark )  yang digunakan pada produk (barang dan/atau jasa)  untuk  menyatakan  bahan,  cara pembuatan, kualitas, ketepatan (akurasi), karakteristik,  pengelolaan,  pengolahan dan  tenaga  kerja  dalam  menghasilkan produk  tersebut.  Adapun  labelisasi merupakan  proses  penyertaan  label (pelabelan) yang dirancang untuk melindungi  konsumen  melalui  informasi yang  akurat  mengenai  jumlah,  kualitas, dan  isi  produk.  Labelisasi  dibutuhkan agar  konsumen  dapat  membandingkan dengan  produk  lainnya  yang  bersaing, membantu konsumen dalam mengidentifikasi bahan asal yang terkandung  dalam  produk,  sehingga memungkinkan  bagi  konsumen  untuk memilih  produk  seusai  dengan  pilihan mereka (Zulham 2016): 114-115). Kehadiran  negara  dalam  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat, terlihat  dengan    disahkannya  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  (UUJPH)  dalam sidang  paripurna  DPR  RI  tanggal  25
September  2014.  Sejak  diundangkan peraturan  tersebut,  maka  Indonesia  saat ini  telah  memiliki  regulasi  untuk melindungi  konsumen  muslim  dalam mendapatkan produk halal.
Dalam  UUJPH  ditegaskan  bahwa produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  Wilayah  Indonesia wajib  bersertifikat halal  (Pasal 4 UUJPH).  Pengertian  Sertifikasi  Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  (Pasal  1 angka 10 UUJPH). Sedangkan pengertian label  halal  adalah  tanda  kehalalan  suatu produk  (Pasal  1  angka  11  UJPH). Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas  dan  transparasi,  efektivitas dan efisiensi serta profesinalitas (Pasal 2 UUJPH),    Oleh  Karena  itu  jaminan penyelenggaranan produk halal bertujuan memberikan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi  pelaku  usaha  untuk  memproduksi dan  menjual  produk  halal  (pasal  3 UUJPH). Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang  sangat  pesat.    Pada  masa lampau pengolahan pangan masih sangat sederhana  dan  juga  komunikasi  pada produsen  masih  dapat  dilaksanakan secara  langsung,  namun  pada  masa  kini pengolahan  produk  menjadi  sangat kompleks.
Dalam  penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal (JPH), UUJPH mengamanatkan  pembentukan  BPJPH yang  berkedudukan  di  bawah  dan
bertanggungjawab kepada Menteri
Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  secara  institusioanl pelaksanaan jaminan produk halal merupakan  kewenangan  Menteri  Agama dan  kewenangan  tersebut  didelegasikan kepada BPJPH. Salah satu syarat sahnya pendelegasian atau pelimpahan wewenang,  harus  lebih  didahului  oleh atribusi  wewenang  kepada  pejabat  yang melimpahkan wewenang tersebut, karena delegasi  bermakna  suatu  pelimpahan, pengalihan  dan  pemindahan  wewenang yang  ada,  dari  wewenang  atribusi (Nugraha  &  Mamudji  2007:  35-36). Kewenangan  Menteri  Agama  sebagai pelaksana  Jaminan  Produk  Halal  telah diatribusi  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2), dan  kewenangan  tersebut  didelegasikan penyelenggaraannya kepada BPJPH berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3)  UUJPH.
Dalam  melaksankan  kewenangannya, BPJPH  bekerjasama  dengan  (Pasal  7 UUJPH): (1) Kementrian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fngsi  kementrian  dan/atau  lembaga tersebut (Pasal 8 UUJPH); (2) LPH untuk pemeriksaan  dan/atau  pengujian  produk (Pasal  9  UUJPH);  dan  (3)  MUI  dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan  kehalalan  produk  dalam bentuk  Keputusan  Penetapan  Halal produk  dan  akreditasi  LPH  (Pasal  10 UUJPH).
UUJPH  berlaku  setelah  lima  tahun diundangkan,  maka  tepat  pada  17 Oktober  Tahun  2019  menjadi  awal keharusan  bagi  semua  produk  untuk memiliki Sertifikat Halal. Untuk menjabarkan  peraturan  yang  terdapat pada pasal-pasal  yang terkandung dalam UUJPH, pemerintah
menerbitkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  31
Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan  UUJPH,  dalam  PP  ini dijelaskan  secara  rinci  mengenai  tugas, wewenang  dan  fungsi  dari  institusi- institusi  yang  terkait  dalam  Sertifikat Halal,  yaitu  BPJPH,  MUI  dan  LPH. Selanjutnya  pemerintah  mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan  Produk  Halal  dan    Keputusan Menteri  Agama  (KMA)    Nomor  982 Tahun  2019  tentang  Layanan  Sertifikasi
Halal.  Berdasarkan  KMA  Nomor  982 Tahun 2019 BPJPH  bekerjasama dengan Lembaga  Pangan,  Obat-Obatan,  dan Kosmetik  MUI  (LPPOM  MUI)    sebagai LPH  melaksanakan  tugasnya  untuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sebagai  pelaku  bisnis  pelaku  usaha (perusahaan)  memegang  peran  penting dalam penyelenggaran JP, dimana pelaku usaha  dituntut  untuk  menghasilkan produk  halal.  Sesungguhnya  setiap perusahaan  harus  memiliki  tanggung jawab social ( corporate social responsibility) yaitu  kepedulian  dan komitmen  moral  perusahaan  terhadap kepentingan  masyarakat,  terlepas  dari kalkulasi  untung  dan  rugi.  Tanggung jawab  tersebut  yakni  tanggung  jawab perusahaan  terhadap  kesejahteraan  bagi lingkungan  masyarakat  (Sumarni  dan Suprihanto  1987):  21).  Seperti  halnya terhadap perlindungan lingkungan hidup, perlindungan  tenaga  kerja,  perusahaan juga  harus  bertanggung  jawab  terhadap perlindunagn konsumen (Nasution 2002): 19).  Pada  hakikatnya  tanggung  jawab sosial  perusahaan  terhadap  konsumen merupakan  kepentingan  perusahaan  itu sendiri guna merebut kepercayaan public yang kemudian bergerak kearah pemetikan  hasil  dari  kepercayaan public
(Budimanta, Prasetijo, dan Rudito 2004): 15).  Perusahaan  yang  telah  memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH berkewajiban menjaga  kehalaln  produknya.  Sebagai salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban terhadap  konsumen,  perusahaan  dapat menunjuk Auditor Internal Halal sebagai upaya  alternative  dalam  menjaga  JPH. Apa  peran  dan  fungsi  Auditor  Internal Halal  dalam  penjaminan  produk  halal? Pertanyaan  inilah  yang  akan  penulis bahas.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Jaminan Produk Halal
Al-Qur`an  mengisyaratkan  umatnya agar dalam mengkonsumsi  makanan dan minuman    dengan  memperhatikan  dua aspek  yaitu    halal  dan  haram  (Halal  dan haram pada makanan dan minuman dapat ditemukan  dalam  Q.S.  Al-Baqarah, (2):168,  Q.S.  Al-Baqarah  (2):  172-173, Q.S. Al-an’am (6) : 145, Q.S. Al-Maidah (5) :  3, Q.S.  Al-Maidah  (5) :90-91, Q.S. al-Maidah  (5):  96,  al-A’raf  (7):157). Setiap  muslim  yang  akan  menggunakan sesuatu  terlebih  lagi  mengkonsumsi sesuatu  sangat  dituntut  oleh  agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan  dna  keharamnya.  Jika  halal, ia  boleh  melakukan,  menggunakan  atau mengkonsumsinya, demikian pula sebaliknya. Sedemikian urgen kedudukan halal  dan  haram  sehingga  sebagian
ulama  menyatakan  bahwa  hukum  Islam ( fiqh )  adalah  pengetahuan  tentang  halal dan  haram  (Departemen  Agama  RI 2003: 2).
Kata  halal  berasal  dari  bahasa  Arab yang  berarti  “melepaskan”  dan  “tidak terikat”,  secara  etimologi  halal  berarti hal-hal  yang  boleh  dan  dapat  dilakukan karena  bebas  atau  tidak  terikat  dengan ketentuan-ketentuan  yang  melarangnya (Ma’luf  1986:  146),    atau  diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  bebas dari bahaya dari duniawi dan ukhrawi.    Sedangkan  haram  adalah adalah  sesuatu  yang  oleh  Allah  larang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam  siksa  oleh  Allah  diakhirat. Bahkan  terkadang  ia  juga  terancam sanski  syariah  di  dunia  ini  (Qardhawi 2007: 31).
Beberapa  prinsip  tentang  kehalalan dan keharaman suatu produk adalah: a. Segala sesuatu pada dasaarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian  yang  dilarang  secara khusus
b. Menghalalkan  dan  mengharamkan suatu  produk  merupakan  hak  Allah SWT semata
c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan  yang  haram  serupa dengan  syirik  (menyekutukan  Allah SWT)
d. Alasan mendasar diharamkannya segala  sesuatu  adalah  timbulnya keburukan dan bahaya
e. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah  SWT  hanya  melarang  segala sesuatu  yang  diperlukan  dengan menggantinya  dengan  sesuatu  pilihan yang lebih baik
f. Apapun  yang  membawa  ke  produk non-halal adalah tidak dibenarkan
g. Bersiasat  atas  produk  yang  non  halal adalah tidak dibenarkan
h. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram
i. Menjauhkan  diri  dari  sesuatu  atau produk yang syubhat adalah dianjurkan  karena  takut  terjatuh  pada produk yang non halal
j. Tidak  ada  memilah-milih  terhadap suatu produk non halal
K.H.  Ma’ruf  Amin  menyatakan bahwa  makanan  halal-haram  bukan hanya  masalah  umat  muslim  saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat  luas  pada  umumnya.  Hal  ini sejalan  dengan  ketentuan  syariat  Islam yang menegaskan bahwa tujuan dan tugas hidup  manusia  yang  pertama  dan  utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan  mengabdi  kepada  Allah.  Lantas bagaimana  mungkin  ibadah  dan  doa seseorang dapat diterima oleh Allah, jika makanan dan minumannya tidak suci dan
baik  (Amin  2013).    Karena  itu  agar ibadah dan doa diterima oleh Allah, maka harus  berusaha  semaksimal  mungkin agar  makanan  dan  minuman  yang dikonsumsi  terjamin  halal  dan  ṭayyib- nya, sebagai bagian dari syarat
diterimanya ibadah dan doa. Jaih Mubarok (2006: 48) mengemukakan  bahwa  membicarakan halal-haram  lebih  banyak  berhubungan dengan makanan, minuman dan pakaian.
Dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan atau mengkonsumsi produk  halal  merupakan  hak  warga negara  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang  Dasar  1945  (Mashudi  2011:  1).
Aspek  halal  dan ṭayyib adalah  satu kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Ṭayyib berarti makanan yang tidak kotor atau  rusak  dari  segi  zatnya,  atau tercampur benda najis dengan pengertian baik.  Ada juga  yang mengartikan sebagi makanan yang mengandung selera konsumen dan tidak membahayakan fisik serta  akalnya,  yang  secara  luas  dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan (Girindra 2005: 20).
Secara  umum  ada  tiga  kategori makanan  yang  dikonsumsi  manusia, yakni nabati, hewani dan produk olahan. Makanan  yang  berbahan  nabati  secara keseluruhan adalah halal, dan Karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung  racun,  bernajis,  dan/atau
memabukkan.  Adapun  makanan  yang berasal  dari  hewani  terbagi  dua,  yaitu hewan  laut  yang  secara  keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat  yang hanya  sebagian  kecil  saja  yang  tidak boleh dikonsumsi. Sementara itu, kehalalan  atau  keharaman  makanan olahan  sangat  tergantung  dari  bahan baku, tambahan, dan/atau penolong serta proses produksinya (Girindra, 2005: 20).
Menurut  Departemen  Agama  RI, (2008:  2)  produk  makanan  halal  adalah produk yang memenuhi  syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:
a. Tidak  mengandung  babi  dan  bahan yang berasal dari babi
b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal  dari  organ  manusia,  darah, kotoran dan lain sebagainya
c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal  yang  disembelih  menurut  tata cara syari’at Islam
d. Semua  tempat  penyimpanan,  tempat penjualan,  tempat  pengolahan  dan transportasi  tidak  boleh  digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya.  Jika  pernah  digunakan  untuk babi  dan/atau  barang  tidak  halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan  dengan  tata  cara  syari’at Islam.
e. Semua  makanan  dan  minuman  yang tidak mengandung khamar.
Adapun  batasan-batasan  makanan dan  minuman  yang  haram  dalam penjelasan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
Departemen
Agama  RI  (2003a:  7-12)  terdiri  atas binatang  dan  tumbuh-tumbuhan  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Binatang:  bangkai,  darah,  babi  dan hewan  yang disembelih dengan nama selain Allah (Q.S. Al-Baqarah (2): 3). Hewan  yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena  tercekik,  terbentur,  jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang  disembelih  untuk  berhala  (Q.S. Al-Maidah  (3):  3).  Kecuali  ikan  dan belalang  boleh  dikonsumsi  tanpa disembelih. Binatang  yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia (Q.S. Al-A’raf (7): 157), binatang dan burung  buas  yang  bertaring  dan memiliki  cakar,  binatang-binatang yang  oleh  ajaran  Islam  diperintahkan membunuhnya  seperti  ular,  gagak, tikus,  anjing  galak  dan  burung  elang dan  sejenisnya,  binatang-binatang yang  dilarang  membunuhnya  seperti semut, lebah, burung hud-hud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.
b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan  buah-buahan  boleh  dimakan kecuali  yang  mendatangkan  bahaya
atau memabukkan baiks ecara langsung  maupun  melalui  proses. Maka  semua  jenis  tumbu-tumbuhan yang  mengandung  racun  atau  yang memabukkan haram dimakan.
c. Semua  jenis  makanan  adalah  halal kecuali  minuman  yang  memabukkan seperti  arak  dan  yang  dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.
Dengan  demikian,  jelas  bahwa menurut  ajaran  Islam,  mengkonsumsi yang  halal,  suci  dan  baik  merupakan perintah  agama  dan  hukumnya  wajib. Menurut  UUJPH  produk  halal  dimaknai dengan  produk  yang  telah  dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 angka  2  UUJPH),  Jaminan  Produk  halal (JPH),  sebagiaman  dimaksud  dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan  suatu  produk  yang  dibuktikan dengan Sertifikasi Halal ( Pasal 1 angka 5 UUJPH). Sertifikasi Halal menjadi dasar pencantumakn label halal.
Tujuan  labeliasi adalah  sebagi informasi bagi konsumen dalam mengidentifikasi  produk  makanan  yang paling  sesuai  dengan  pilihan  mereka, tujuan lain dari labelisasi adalah mencegah  penipuan  dan  membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk
dimanfaatkan. Pada sisi lain, label sebagi informasi  produk  berfungsi  untuk  (1)
Mengubah  perilaku  konsumen  terhadap produk;  (2)  Mengakomodasi  preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan  ( food  safety );  dan  (3)  Menjadi jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan
kepentingan konsumen  ( consumer  interest ) (Zulham, 2016: 115-116).
Tujuan  tersebut  menjadi  penting mengingat  di  era  global  ini  pengolahan produk  dengan  memanfaatkan  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal  dan  yang  haram,  baik  disengaja maupun tidak disengaja. Oleh Karena itu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu  produk,  diperlukan  suatu  kajian khusus  yang  membutuhkan  pengetahuan multidisplin,  seperti  pengetahuan  di bidang  pangan,  kimia,  biokimia,  teknik industry, biologi, farmasi, dan pemahamann  tentang  syariat.  Hal  itu terlihat  dalam  institusi  penyelenggaran JPH yang melibatkan BPJPH, Kementrian  dan/atau  lembaga  terkait,

## MUI, LPH

## 2. Layanan  Sertifikasi  Halal  di Indonesia
UUJPH  mengatur  proses  sertifikasi dan labelisasi secara khusus dalam BAB V  tentang  cara  memperoleh  Sertifikat Halal.  Bab  ini  terdiri  atas  8  bagian sekaligus  tahapan,  yaitu  (1)  Pengajuan permohonan; (2) Penetapan LPH;
(3) Pemeriksaan dan pengujian;
(4) Penetapan kehalalan produk;
(5) Penerbitan Sertifikat Halal; (6) Label Halal; (7) Pembaharuan Sertifikat Halal; dan (8) Pembiayaan.
Dalam melayani Serifikasi halal ada tiga institusi yang memiliki peran penting yaitu:
a. BPJPH,  berperan  penting  dalam penyelenggaraan  JPH  yang  meliputi aspek pengaturan, operasional, administrasi keuangan, kerjasama dan edukasi.    Dan  terhitung  sejak  tanggal 17  oktober  2019  BPJPH  telah menyelenggarakan  layanan  sertifikasi halal  bagi  produk  yang  masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
b. MUI,  memiliki  peran  untuk  (1)
melakukan sertifikasi terhadap
Auditor Halal; (2) menetapkan kehalalan  produk  berdasarkan  fatwa halal tertulis; (3) melakukan akreditasi terhadap  LPH;  dan  (4)  menerbitkan fatwa  haram  terhadap  sumber  bahan produk  (makanan)  (UUJPH  Pasal  1 angka 10, Pasal  10, Pasal  12 ayat (2) huruf f, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33). c. LPH  (Lembaga  Pemeriksa  Halal), lembaga  yang  melakukan  kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap  kehalalan  produk  (UUJPH Pasal 1 angka 8). Dalam hal ini, LPH dapat  didirikan  oleh  pemerintah
dan/atau masyarakat dengan
memenuhi  syarat  (1)  memiliki  kantor sendiri  dan  perlengkapannya;  (2) memiliki  akreditasi  dari  BPJPH;  (3) memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga)  orang;  dan  (4)  memiliki laboratorium  atau  kesepakatan  kerja sama  dengan  lembaga  lain  yang memiliki laboratorium (UUJPH, Pasal 13).
Selain  syarat  tersebut  LPH  yang didirikan oleh masyarakat melalui lembaga  keagamaan  Islam  berbadan hukum,  harus  menyertakan  keputusan pengesahan  pendirian  yayasan  atau perkumpulan  (PMA  RI  No.  26  Tahun 2019 Pasal 39 ayat 2). Bentuk kerjasama BPJPH  dengan  LPH  meliputi  (1) pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan  produk  yang  ditetapkan  oleh BPJPH;  dan  (2)  tugas  lain  yang  tekait dengan  penyelenggaraan  JPH  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing (PMA RI No. 26 Tahun 2019, Pasal 17)
Untuk  mendapatkan  akreditasi  dari BPJPH,  LPH  dapat  melalui  beberapa tahapan yaitu:
1. Akreditasi  dari  BPJPH  (PMA  RI  No
26  Tahun  2019)  dengan  prosedur  (a) pendaftaran; (b) pemeriksaan kelengkapan  dokumen;  (c)  verifikasi dokumen  pendukung;  (d)  penerbitan surat  keteranagn  akreditasi  LPH;  dan (e) penerbitan Nomor Registrasi LPH.
Dengan diterbitkanya Nomor Registrasi  LPH  maka  menjadi  dasar untuk  menetapkan  penugasan  LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (PMA No.
26 tahun 2019, Pasal 48).
2. Penilaian Kesesuaian LPH dan penerbitan  Sertifikat  Akreditasi  LPH.
LPH  yang  telah  memperoleh  Nomor
Registrasi harus mengajukan
permohonan akreditasi akreditasi LPH kepada  (a)  lembaga  non-struktural yang menyelenggrakan tugas pemerintah di bidang akreditasi lembaga  penilaian  kesesuain  untuk penilaian  kesesuain;  dan  (b)  MUI untuk menilai
kesesuain Syariah.(PMA  No.  26  Tahun  2019, Pasal 49).
Setelah  kedua  tahapan  tersebut dilalui kepala badan menerbitkan sertifikat  akreditasi  LPH  yang  memuat ruang lingkup kompetensi LPH. Sertifkat akreditasi  LPH  berlaku  selama  5  tahun (PMA  No.  26  Tahun  2019,  Pasal  56). Tahapan  di  atas  menunjukkan  bahwa negara  memiliki  fungsi  pengawasan  dan control  terhadap  LPH  yaitu  melalui sistem  akreditasi  yang  ditetapkan  dalam UUJPH.
Syarat  lain  dari  pendirian  LPH adalah  terpenuhinya  3  (tiga)  orang Auditor Halal. Auditor halal adalah orang yang  memiliki  kemampuan  melakukan
pemeriksaan kehalalan produk. (UUJPH, Pasal 1 angka 9). Auditor Halal diangkat dan  diberhentikan  oleh  LPH  (UUJPH, Pasal 10 ayat 1 huruf c dan Pasal 13 ayat 1  huruf  b).  Setiap  Auditor  Halal  harus memenuhi  beberapa  persyaratan,  yaitu (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam;  (3)  berpendidikan  paling  rendah sarjana  strata  satu  di  bidang  pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi atau  farmasi;  (4)  memahami  dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut  syariat  Islam; (5)  mendahulukan  kepentingan  umat  di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan (6) memperoleh sertifikasi dari MUI (UUJPH, Pasal 14).
Tugas  Auditor  Halal  yaitu  (1) memeriksa  dan  mengkaji  bahan  yang digunakan;  (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
(3)
memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;  (4)  meneliti  lokasi produk;  (5)  meneliti  peralatan  ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;  (7)  memeriksa  Sistem  Jaminan Halal  pelaku  usaha;  dan  (8)  melaporkan hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian kepada LPH (UUJPH, Pasal 15). Dengan demikian selain control  dan pengawasan LPH  terhadap  Auditor  Halal,  terdapat juga  control  dan  pengawasan  negara terhadap  Auditor  Halal,  yaitu  melalui
sertifikasi  Auditor  Halal  yang  dilakuakn oleh MUI bekerjasama dengan BPJPH.
LP  POM  MUI  adalah  LPH  yang ditunjuk dalam pelayanan Sertifikat Halal di  Indonesia.  Penunjukan  ini  didasarkan pada  KMA  Nomor  982  Tahun  2019. ditunjuknnya LP POM MUI sebagi LPH membuat  banyak  persepsi  dikalangan public, diantaranya: penunjukan LP POM dipersepsi sebagi pengembalian kewenangan sertifkasi halal kepada MUI, walaupun dijelaskan oleh BPJPH bahwa KMA dikeluarkan dalam rangka diskresi akibat belum keluarnya peraturan mengenai tariff layanan Sertifikasi Halal yang manjadi domain Kementrian Keuangan  konsekuensi  BPJPH  sebagai Satuan  kerja  Badan  Layanan  Umum (satker-BLU).  Persepi  lain  yang  muncul dipublik  adalah  seolah  Kementrian Agama  menganakemaskan  MUI  dan  LP POM MUI dengan memberikan monopoli  terhadap  Komisi  Fatwa  MUI untuk menerbitkan fatwa dan kekhawatiran LPH yang sedang mengajukan  pendirian  LPH  ke  BPJPH tidak bisa beroperasi. Ditambah keharusan bagi Auditor Halal yang harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan  LP POM MUI. Persepsi  di atas  tidak  sepenuhnya  salah.  Di  balik persepsi yang muncul di public, penunjukan  LP POM MUI sebagai  LPH menjadi    solusi  hukum  atas  belum
terbitnya  PMK  tentang  tarif  layanan sertifikasi halal (halal.go.id 2020).

## 3. Auditor  Internal  sebagai  Upaya Alternatif  Menjamin  Produk Halal
Pemeriksaan (audit) berasal dari kata italia  yang  berarti  mendengar  (Aisjah Girinda,  2005:81).  Audit  adalah  suatu pemeriksaan  independen,  sistematis  dan fungsional  untuk  menentukan  apakah aktivitas  dan  luarannya  sesuai  dengan tujuan  yang  direncanakan  (LP  POM- MUI, 2008: 7). Menurut Arens Elder dkk. (2013: 4) audit adalah pengumpulan dan evaluasi  bukti  tentang  informasi  untuk menentukan  dan  melaporkan  derajat kesesuaian  antara  informasi  itu  dan kriteria  yang  sudah  ditetapkan.  Auditing harus dilakukan oleh orang-orang kompeten dan independen.
Jenis-jenis auditor menurut Mulyadi (2013:  38)  dikelompokkan  menjadi  tiga, yaitu:
a. Auditor Independen ( Independent Auditor ),  auditor  professional  yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat  umum,  terutama  dalam bidang  audit  atas  laporan  keuangan
yang dibuat oleh kliennya;
b. Auditor  Internal  ( Internal  Auditor ),
auditor  yang  bekerja  di  lingkup perusahaan,  baik  itu  perusahaan negara  maupun  swasta,  yang  mana tugas  pokoknya  ialah  menentukan
apakah kebijakan serta prosedur  yang telah ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,  menentukan  efisiensi  dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi,  juga  menentukan  kondisi informasi yang dihasilkan oleh berbagi bagian organisasi;
c. Auditor pemerintah ( Government Auditor ),  auditor  professional  yang bekerja  di  instansi  pemerintah  yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban  keuangan  yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban  keuangan  yang ditujukan kepada pemerintah.
Lebih  jauh,  Mulyadi  (2013:  30) menjelaskan  bahwa  ada  tiga  jenis  audit, yaitu:
a. Audit  Laporan  Keuangan  ( financial statemen audit ), audit yang dilakukan oleh  auditor  independen  terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya  untuk  menyatakan  pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut;
b. Audit Kepatuhan ( Compliance Audit ),
audit yang tujuannya untuk menentukan  apakah  yang  diaudit sesuai  dengan  kondisi  atau  peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya  dilaporkan  kepada  pihak
yang  berwenang  membuat  kriteria. Audit  kepatuhan  banyak  dijumpai dalam pemerintah;
c. Audit Operasional ( Operasional
Audit ).  Audit  operasional  merupakan review  secara  sistematik  kegiatan organisasi,  atau  bagian  daripadanya dalam  hubungannya  dengan  tujuan tertentu . Dari  penjelasan  tersebut auditor  internal  memiliki  peran  yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi  dan  memperbaiki  sistem yang sulit untuk dicapai.
Menurut  UUJPH  Pasal  25,  pelaku usaha  yang  telah  memperoleh  Sertifikat Halal memiliki kewajiban (a) mencantumkan  Label  Halal  terhadap produk  yang  telah  mendapat  Sertifkat Halal;  (b)  menjaga  kehalalan  produk yang  telah  memperoleh  Sertifikat  Halal; (c)  memisahkan  lokasi,  tempat  dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antar  produk  halal  dan  tidak  halal; (d)  memperbaharui  Sertifikat  Halal  jika masa  berlaku  Sertifikat  Halal  berakhir; dan (e) melaporkan perubahan kompisisi bahan kepada BPJPH
Perusahaan  adalah  setiap  bentuk usaha  yang  menjalankan  setiap  jenis usaha  yang  bersifat  tetap  dan  terus menerus  dan  yang  didirikan,  bekerja, serta  berkedudukan  dalam  wilayah
Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982, Pasal  1  huruf  (b)).  Untuk  memelihara jaminan  produk  halal  terutama  UUJPH Pasal 25 poin b, dengan  merujuk kepada pedoman  LP  POM  MUI  sebagai  salah satu LPH yang menyelenggarakan layanan  sertifikasi  halal,  maka  pelaku usaha  (perusahaan)  wajib  membuat Sistem  Jaminan  Halal  yang  disusun, dilaksankan dan dipelihara oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan  proses  produksi  halal, sehingga  produk  yang  dihasilkan  dapat dijamin  kehalalannya  sesuia  dnegan aturan  yang  digariskan  oleh  LP  POM MUI,    dengan  dikoordinir  oleh  Auditor Internal  Halal.    Sistem  Jaminan  Halal merupakan  kerangka  kerja  yang  harus dipantau terus menerus dan dikaji secara periodic untuk  memberikan arahan  yang efektif bagi  pelaksanaan kegiatan proses produksi  halal.  Hal  ini  perlu  dilakukan mengingat adaya peluang perubahan baik secara internal maupun eksternal. Sistem Jaminan  Halal  yang  disusun  perusahaan harus  mencakup  konponen-komponen sebagai berikut:
a. Kebijakan halal perusahaan
b. Perencanaan Sistem Jaminan Halal
c. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal
d. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Jaminan Halal
e. Tindakan  perbaikan  dan  pencegahan terhadap  penyimpangan  pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (LP POM-MUI, 2005: 2).
Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan  seluruh  departemen  atau bagian  yang  terkait  dengan  sistem berproduksi  halal,  mulai  dari  tingkat pengambilan  kebijakan  tertinggi  sampai tingkat  pelaksanan  teknis  di  lapangan. Sistem  manajmen  halal  dipimpin  oleh Auditor  Halal  Internal  yang  melakukan koordinasi  dalam  menjaga  kehalalan produk (LP POM-MUI, 2005a: 8).
Auditor Internal Halal harus memenuhi persyaratan (a) karyawan tetap perusahaan
bersnagkutan; (b) Koordinator  tim  Auditor  Halal  Internal adalah  seorang  muslim  yang  mengerti dan menjalankan syariat Islam; (c) berada dalam  lingkup  manajemen  halal;  (d) berasal  dari  bagian  yang  terlibat  dalam proses  produksi  secara  umum  seperti bagian  QA/QC,  R&D,  Purchasing, produksi dan pergudangan; (e) memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau  dari  bahan  maupun  proses produksi secara keseluruhan; (f) diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahan dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan  dalam  melaksanakan  Sistem Jaminan Halal termasuk tindakan
perbaikan  terhadap  kesalahan  sampai pada penghentian produksi atau penolakan  bahan  baku,  sesuai  dengan aturan  yang  ditetapkan  (LP  POM-MUI, 2005a:  10).  Syarat  beragama  Islam dimaksudkan bahwa selain secara psikologis  meyakini  tanggung  jawabnya pada  Allah  SWT,  juga  diharapkan memahami  hukum  halal  dan  haram makanan produk olahan, sehingga memiliki keterkaitan batin saat melakukan tugasnya.
Tugas  tim  Auditor  Halal  Internal secara  umum  adalah  (a)  menyusun
Sistem Jaminan Halal Internal perusahaan secara tertulis;
(b) mengkoordinasikan  pelaksanaan  sistem jaminan halal diperusahaan; (c) membuat laporan  pelaksanaan  Sistem  Jaminan Halal  di  perusahaan;  dan  (d)  melakukan komunikasi  dengan  LP  POM  MUI  (LP POM-MUI,  2005:  10).  Adapun  tujuan audit internal ialah(a) menentukan kesesuain Sistem Jamina Halal perusahaan  dengan  standar  yang  telah ditetapkan;  (b)  menentukan  kesesuian pelaksanan Sistem Jamina Halal perusahaan  dengan  perencanaannya;  (c) mendeteksi  penyimpanagn  yang  terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;  (d)  memastikan  bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya  telah  diperbaiki  sesuai dengan  kerangka  waktu  yang  telah
ditetapkan;  (e)  menyediakan  informasi tentang  pelaksanaan  Sistem  Jaminan Halal  kepada  manajemen  dan  LPOM MUI (LP POM-MUI, 2005: 22).
Dari  penejalasan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  penunjukan  Auditor Internal  Halal  adalaah  sebagi  upaya
alternatife bagi pelaku usaha (perusahaan) dalam
memlihara kepatuhan syariah pada  proses  produksi. Tujuan  penunjukannya  maksudkan  agar perusahaan  mempunyai  orang  khusus yang  bisa  terus  menerus  mengawasi dan  menjaga  kehalalan  produknya    bila terjadi perubahan atau pergantian bahan- bahan  maupun  proses  yang  dilakukan, maka auditor internal-lah yang berhak  melaporkan  dan  mendikusikan dengan  piahk  yang  berwenang.,  selama masa  berlakunya  Sertifkat    Halal  yakni 4  (empat)  tahun.  Secara  tegasnya Auditor Halal Internal   berperan sebagai penjaga kehalalan produk sesuai dengan  jaminan  halal  yang  dijanjikan. Disamping  adanya  pengawasan  dari BPJPH.
Ruang  lingkup  pengawasan  BPJPH adalah:    pengawasan  terhadap  LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan  produk;  pencantuman  Label Halal;  pencantuman  keterangan  tidak halal;  pemisahan  lokasi;  tempat  dan alat pengolahan; penyimpanan; pengemasan;  pendistribusian,  penjualan,
serta  penyajian  antara  produk  halal dan  tidak  halal;  keberadaan  penyelia halal  dan/atau  kegiatan  lain  yang berkaitan dengan JPH (UUJPH, Pasal 49 dan 50).

## C. SIMPULAN
Jaminan Produk Halal adalah kepastian  hukum  terhadap  kehalalan suatu  produk  yang  dibuktikan  dengan Sertifikat Halal. Layanan Sertifikat Halal di Indonesia melibatkan beberapa institusi  yakni  BPJP,  MUI,  dan  LPH. Adapun  orang  atau  profesi  yang  terlibat adalah  ASN;  Auditor  Halal;  Ulama; cendekiawan muslim, penyelia halal; dan pelaku usaha (orang atau badan hukum). Sertifikat  halal  dapat  diperoleh  pelaku usaha  setelah  melalui  tahap-  tahapan, yaitu  (1)  pengajuan  permohonan;  (2) penetapan  LPH;  (3)  pemeriksaan  dan pengujian;  (4)  penetapan  kehalalan produk;  (5)  penerbitan  Sertifikat  Halal; (6)  label  Halal;  (7)  pembaharuan Sertifikat  Halal;  dan  (8)  pembiayaan. Setelah diterbitkan sertifkat  halal pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Salah satu altenatif  yang dapat dilakukan oleh perusahaan  adalah dengan penunjukan Auditor Halal Internal, yang memiliki fungsi dan peran untuk menjaga kesinambungan JPH pada proses  produksi,  atau  dengan  kata  lain
menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku  Sertifikat  Halal,  yakni  empat
tahun. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  Ma’ruf.  2013.  “Makanan  Halal Mempengaruhi  Amal  Ibadah  dan Doa.” Jurnal Halal XVI(192).
Apriyantono,  Anton,  dan  Nurbowo.
2003. Panduan  Belanja  dan Konsumsi  Halal .  Jakarta:  Khairul Bayan.
Budimanta,  Arif,  Adi  Prasetijo,  dan Bambang Rudito. 2004. Corporate Social  Responsibility:  Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia  Masa  Kini .  Jakarta: Indonesia  Center  for  Sustainable Development.
Departemen Agama RI. 2003a. Pedoman Produksi Halal . Jakarta: Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. ———.  2003b. Petunjuk Teknis
Pedoman  Sistem  Produksi  Halal .
Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan
Penyelenggaraan Haji.
———. 2008. Panduan Sertifikat Halal .
Jakarta: Direktorat Jenderal
Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan
Penyelenggaraan Haji.
Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin
A.  Arens,  dan  Amir  Abadi  Jusuf.
2013. Jasa Audit dan Assurance : Pendekatan Terpadu . Jakarta: Salemba Empat.
Girindra, Aisjah. 2005. Pengukir Sejarah  Sertifikasi  Halal .  Jakarta: LP POM-MUI. https://books.google.co.id/books?i d=u3hIMwEACAAJ. LP  POM-MUI.  2005a.  “Jurnal  Halal Menentramkan Umat.” No.56/X/2005.
———.  2005b. Panduan  Penyusunan
Sistem Jaminan Halal . Jakarta: LP
POM-MUI.
———.  2008. Panduan  Umum  Sistem Jaminan Halal. Jakarta: LP POM- MUI.
Ma’luf,  Louis.  1986. al-Munjid  fi  al-
Lughah  wa  al-A’lam .  Beirut-
Lebanon: Dar el-Machreq Publisher. Mashudi. 2011. “Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi  Produk  Halal  (Studi Socio–legal  terhadap  Lembaga
Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia.”  Disertasi.  Program Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro.
“Mengurai  Benang  Kusut  Sertifikasi Halal.” 2020. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal . http://www.halal.go.id/beritalengk ap/157 (Maret 27, 2020).
Mubarok,  Jaih.  2006. Hukum  Islam: Konsep,  Pembaharuan  dan  Teori Penegakan .  Bandung:  Benang Merah Press.
Mulyadi.  2013. Auditing .  6  ed.  Jakarta:
Salemba Empat.
Nasution,  Bismar.  2002. Hukum  Pasar Modal, Good Corporate Governance, Perlindungan Lingkunagn  Hidup,  dan  Insider Trading . Medan: Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Nugraha, Safri, dan Sri Mamudji. 2007. Hukum Adminitrasi Negara . Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Qardhawi,  Yusuf.  2007. Halal  dan Haram  dalam  Islam .  Solo:  Era
Intermedia. Sumarni,  Murti,  dan  Jhon  Suprihanto. 1987. Pengantar  Bisnis,  Dasar- Dasar Ekonomi Perusahaan .
Yogyakarta: Liberty. Zulham.  2016. Pran  Negara  dalam Perlindungan  Konsumen  Muslim terhadap  Produk  Halal .  Jakarta: Kencana.