INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9648-9660 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung
Ahmad Sadriansyah Yusuf 1 ✉ , Erlina B 2
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: erlina@ubl.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung. Unjuk rasa seringkali menjadi bentuk ekspresi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, namun penanganannya memerlukan pemahaman dan koordinasi yang baik dari aparat kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai petugas kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan unjuk rasa, serta menganalisis kebijakan dan  prosedur  yang  diterapkan  dalam  konteks  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses penanganan  unjuk  rasa  di  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda  Lampung  melibatkan  koordinasi  antara berbagai pihak terkait. Penanganan dimulai dari perencanaan pengamanan, pelaksanaan di lapangan, hingga  evaluasi  pasca-unjuk  rasa.  Penelitian  ini  juga  mengungkapkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas penanganan, termasuk komunikasi yang efisien, pemahaman terhadap hak dan kewajiban demonstran, serta upaya untuk meminimalkan potensi konflik. Temuan penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  tambahan  mengenai  proses  penanganan  unjuk  rasa  di tingkat satuan kepolisian, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas penanganan unjuk rasa di masa depan.
Kata kunci : Samapta Subdit Dalmas, Polda Lampung, Demonstrasi

## Abstract
This research aims to delve into the process of handling demonstrations carried out by the Samapta Subdivision of Public Order (Subdit Dalmas) in the Lampung Regional Police. Demonstrations often serve  as  a  form  of  public  expression  to  voice  aspirations,  but  their  handling  requires  a  thorough understanding and coordination from law enforcement. This study employs a qualitative approach by interviewing police officers directly involved in handling demonstrations and analyzing policies and procedures applied in this context. The results reveal that the process of handling demonstrations in Samapta  Subdit  Dalmas  of  the  Lampung  Regional  Police  involves  coordination  among  various stakeholders.  The  handling  process  begins  with  security  planning,  on-field  execution,  and  post- demonstration evaluation. The study also identifies factors influencing the effectiveness of handling, including  efficient  communication,  understanding  of  the  rights  and  obligations  of  protesters,  and efforts to minimize potential conflicts. The findings of this research are expected to provide additional insights  into  the  process  of  handling  demonstrations  at  the  police  unit  level,  as  well  as  to  offer recommendations  for  policy  improvements  and  practices  that  can  enhance  the  quality  of  future demonstration handling.
Keyword: Samapta Subdivision of Public Order, Lampung Regional Police, Demonstrations

## PENDAHULUAN
Indonesia  negara  hukum  dan  hukum  tersebut  harus  diterapkan  demi  terwujudnya keinginan dan impian bangsa di masa mendatang. Hukum diberlakukan, tidak memandang keadaan  masyarakat  artinya  perilaku  warga  masyarakat  maupun  para  pejabat  negara diperlakukan sama dan adil tanpa memandang sebelah mata dan tetap berpatokan pada hukum  yang  diberlakukan  karena  di  mata  hukum  itu  semua  sama.  Maka  dari  itu  warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum.
Hukum  dapat  dipandang  sebagai  perlengkapan  masyarakat  untuk  menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan  diri  pada  masyarakat  sebagai  tempat  bekerjanya  hukum  tersebut.  Hukum tertulis  tidak  dapat  dengan  segera  mengikuti  arus  perkembangan  masyarakat.  Dengan berkembangnya msyarakat berarti berubahnya nilai- nilai yang dianutnya dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat.
Hukum  pada  dasarnya  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk
keadilan, hukum bersifat objektif berlaku bagi  semua  orang  sedangkan keadilan bersifat subjektif maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia bahwa "kepolisian adalah segala ha1 ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan".  Istilah  ini  mengandung  dua  pengertian  yakni fungsi  polisi  dan  lembaga  polisi,  dalam  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Polisi  Republik  Indonesia,  terdapat  fungsi  kepolisian  sebagai  salah  satu  fungsi pemerintah  negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, sedangkan  lembaga  kepolisian  adalah  organ  pemerintah  yang  ditetapkan  sebagai  suatu lembaga  dan  diberikan  kewenangan  menjalankan  fungsinya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Selain  itu  dalam  pasal  13  juga  disebutkan  tentang  tugas  pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian  Daerah  Lampung  atau  disebut  dengan  Polda  Lampung  merupakan kesatuan pelaksana tugas keamanan Negara Republik Indonesia di wilayah teritorial Provinsi Lampung.  Dalam  pelaksanan  tuganya  polda  Lampung  memiliki  bebrapa  unsur  yang membidangi  tugas  dan  fungsi  masing-masing  yang  meliputi  unsur  pimpinan,  unsur pengawas,  unsur  pelaksana  tugas  pokok,  unsur  pendukung  dan  unsur  pelaksana  tugas kewilayahan. Dilihat dari unsur-unsurnya, sub unsur dalam penanganan unjuk rasa ditangani oleh  unsur  pelaksana  tugas  pokok  yaitu  satuan  Sabhara  Polda  Lampung.  Sabhara merupakan satuan kepolisian yang bergerak di bidang preventif atau pencegahan dalam menciptakan situasi Kamtibmas di masyarakat.
Satuan  Sabhara  memiliki  2  sub  direktorat  yaitu  sub  direktorat  Gasum  dan  sub direktorat  Dalmas.  Sub  direktorat  Dalmas  merupakan  sub  satuan  khusus  yang  dimiliki kepolisian  khususnya  unsur  Sabhara  yang  khusus  menangani  unjuk  rasa  ataupun  segala bentuk  demonstrasi.  Dalam  pelaksanana  tugasnya  anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas khusus di bentuk untuk menangani unjuk rasa. Namun dalam aksi unjuk rasa  kerap kali terdapat tindakan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindakan yang anarki. Maka atas dasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, polisi berhak untuk mengambil tindakan berupa membubarkan aksi unjuk rasa tersebut yang kembali  ditegaskan dalam pasal  16  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  yang  berbunyi  “pelaku  atau  peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar
hukum,  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang-

## Undangan yang berlaku”
Landasan  ideologi  mengarah  pada  kuatnya  penerapan  demokrasi.  Hal  ini  ditandai dengan adanya perlindungan hukum untuk warga negara yang mengemukakan pendapat yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan Undang- Undang yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Kebebasan  menyampaikan  pendapat  ini  dikembangkan  kembali  dalam  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum.  Kemerdekaan  ini  terlihat  pada  Pasal  1  Angka  1  yang  menyatakan  bahwa “Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Dalam pelaksanannya,  penyampaian  pendapat  ini  tidak  selamanya  berjalan  dengan  aman  serta tertib kadang kala terjadi berbagai bentuk pelanggaran- pelanggran yang berujung pada tindakan anarkis yang tentunya perlu mendapat perhatian lebih oleh pihak kepolisian. Ini umumnya dilakukan pada saat penyampaian pendapat melalui demontrasi atau unjuk rasa.
Pergerakan demontrasi dan unjuk rasa kerap kali menjadi kegiatan rutin bagi anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polri dalam memberikan pengamanan. Pelaksanaan demontrasi umumnya berjalan dengan aman serta  jauh dari  kata anarkis. Namun terdapat beberapa kegiatan demonstrasi yang luput dari pantauan kepolisian sehingga masa pengunjuk rasa melakukan  tindakan  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan.  Untuk  menanggulangi  hal tersebut,  diperlukan  kesadaran  dari  berbagai  komponen  masyarakat  dalam  pelaksanaan demontrasi  atau  unjuk  rasa  agar  setiap  tindakannya  selalu  mematuhi  peraturan  serta ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Setiap  peraturan  dan  ketentuan-ketentuan  tersebut menjadi  tugas  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda  Lampung  sebagai  penegak  hukum terhadap aksi unjuk rasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah- kaedah, norma-norma,  aturan-aturan,  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti. Pendekatan  tersebut  dimaksud  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan perundang-undangan,  teori-teori  dan  literatur-literatur  yang  erat  hubungannya  dengan masalah  yang  akan  diteliti  yaitu  mengenai  masalah  Peran  Polisi  Khususnya  Dit  Samapta Subdit Dalmas Dalam Mengatasi Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polda Lampung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung Landasan ideologi mengarah pada kuatnya penerapan demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum untuk warga negara yang mengemukakan pendapat yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan Undang- Undang yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Menurut  Ryan  Andi  Wibowo  selaku  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung  bahwa  kebebasan  menyampaikan  pendapat  dikembangkan  kembali  dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka  Umum.  Kemerdekaan  ini  terlihat  pada  Pasal  1  Angka  1  yang  menyatakan  bahwa “Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Dalam pelaksanannya,  penyampaian  pendapat  ini  tidak  selamanya  berjalan  dengan  aman  serta tertib kadang kala terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada tindakan anarkis yang tentunya perlu mendapat perhatian lebih oleh pihak kepolisian. Ini umumnya dilakukan pada saat penyampaian pendapat melalui demontrasi atau unjuk rasa.
Bramono  Pramono  Nugroho  selaku  Kepala  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung mengatakan  bahwa  dilihat dari unsur-unsurnya,  sub unsur dalam  penanganan unjuk  rasa  ditangani  oleh  unsur  pelaksana  tugas  pokok  yaitu  satuan  Sabhara  Polda
Lampung. Sabhara merupakan satuan kepolisian yang bergerak di bidang preventif atau pencegahan dalam menciptakan situasi Kamtibmas di masyarakat. Satuan Sabhara memiliki 2  sub  direktorat  yaitu  sub  direktorat  Gasum  dan  sub  direktorat  Dalmas.  Sub  direktorat Dalmas merupakan sub satuan khusus yang dimiliki kepolisian  khususnya unsur Sabhara yang  khusus  menangani  unjuk  rasa  ataupun  segala  bentuk  demonstrasi.  Anggota  Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung terdiri dari beberapa personil yang terbagi dalam 3 Kompi, unsur pimpinan dan staf jajaran.
Menurut  Ryan  Andi  Wibowo  selaku  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung bahwa dalam pelaksanaan tugasnya anggota Dit Samapta Subdit Dalmas khusus di bentuk untuk menangani unjuk rasa. Namun dalam aksi unjuk rasa kerap kali terdapat tindakan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindakan yang anarki. Maka atas dasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, polisi berhak untuk mengambil tindakan berupa  membubarkan  aksi  unjuk  rasa  tersebut  yang  kembali  ditegaskan  dalam  pasal  16 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berbunyi  “pelaku atau  peserta pelaksanaan penyampaian  pendapat  di  muka  umum  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang  berlaku”.  Ketentuan -ketentuan  yang  dimaksud  yaitu  apabila  masa  pengunjuk  rasa dalam  pelaksanannya  tidak  mengantongi  izin  dari  pihak  kepolisian  serta  melanggar ketentuan  dari  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  yang  dijelaskan  bahwa  Warga  negara  yang menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui  umum;  menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku;  menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan  ketertiban  umum;  dan  menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Bramono  Pramono  Nugroho  selaku  Kepala  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung mengatakan bahwa Pengendalian Massa (Dalmas) merupakan salah satu fungsi Sabhara Polda. Keberadaan fungsi pengendalian massa sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban  masyarakat.  Kehadiran  pengendalian  massa  sangat  penting  terutama  dalam setiap kegiatan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi. Kehadiran pengendalian massa dalam  pengamanan  unjuk  rasa  diharapkan  dapat  mengurangi  berkembangnya  potensi gangguan, ambang gangguan menjadi gangguan nyata.
Bramono  Pramono  Nugroho  mengatakan  bahwa  fenomena  rakyat  turun  ke  jalan untuk menyatakan perasaan dan pendapat mereka secara terbuka atas topik apapun yang terkait  dengan  perasaan  mereka  cukup  lazim  sejak  bergulirnya  era  reformasi  di  segala
bidang  di  Indonesia.  Kegiatan  tersebut,  rapat  umum,  mimbar  bebas,  demonstrasi merupakan akibat logis dari kebebasan dan demokrasi. Namun sayangnya dalam kegiatan tersesebut ditandai oleh benturan-benturan fisik antara masyarakat (demonstran) dengan masyarakat lain atau antara para demonstran dengan petugas penegak hukum (Polisi).
Ali Jaya selaku masyarakat mengatakan bahwa adanya bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa dalam penanganan unjuk rasa adalah tindakan penyalahgunaan kekerasan yang dapat direfleksikan dalam bentuk dimana perlakuan terhadap pengunjuk rasa yang dalam  keadaan  kacau  anggota  polisi  tidak  mampu  mengatasi  keadaan  dan  juga  tidak mampu menahan dirinya yang tidak dalam penguasaannya seperti mengendalikan unjuk rasa.  Perintah  atasan  untuk  bertindak,  dijalankan  dan  dicitrakan  dengan  menggunakan kekerasan  yang  membahayakan  serta  tidak  menghormati  martabat  manusia.  Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali unjuk rasa hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran ada ha1 yang sering dilakukan aparat kepolisian, sekalipun yang digunakan adalah peluru karet.
Ryan  Andi  Wibowo  selaku  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda  Lampung mengatakan bahwa pada saat terjadinya unjuk rasa, terdapat tahapan-tahapan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dari anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung sendiri yang meliputi :
1. Tahap preemtif
Pada  tahap  ini  anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  yang  diturunkan  yaitu Dalmas awal karena  eskalasi masih dalam kategori hijau atau massa pengunjuk rasa tolak reklamasi dalam keadaan tertib. Pada saat ini anggota Dit Samapta Subdit Dalmas mengawal  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  massa  pengunjuk  rasa  sambil memberikan himbauan melalui negosiator agar situasi tetap bertahan tertib.
2. Tahap preventif
Pada tahap ini situasi sudah mengarah ke kuning atau mengarah pada indikasi tindakan anarkis. Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas melakukan lintas ganti dengan menurunkan Dalmas  lanjut  dengan  tetap diiringi oleh  pemberian himbauan  dari tim negosiator.  Pada  tahap  ini  anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  telah  siap  dengan perlengkapan Dalmas guna antisipasi massa mengarah pada eskalasi merah.
3. Tahap represif
Pada tahap ini massa telah dalam kategori merah atau melakukan aksi anarkis. Tim negosiator tidak lagi memberikan himbauan, dan untuk Dalmas melakukan lintas ganti  dengan  Brimob,  namun  tetap  mem-back-up  di  sisi  kanan  maupun  kiri  guna membantu pergerakan pengamanan. Pada tahap ini anggota telah memiliki izin untuk
mengambil tindakan hukum sesuai dengan penerapan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  proses penanganan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda  Lampung dilakukan berdasarkan tindak pre-emtif, preventif serta tindakan represif yang berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan  serta  peraturan-peraturan  Kapolri  tentang penanganan unjuk rasa. Proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu pada  saat kategori hijau atau massa  pengunjuk rasa tolak reklamasi  dalam  keadaan  tertib,  anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  mengawal  setiap kegiatan yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa sambil memberikan himbauan melalui negosiator agar situasi tetap bertahan tertib. Pada saat situasi sudah mengarah ke kuning atau  mengarah  pada  indikasi  tindakan  anarkis,  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas melakukan  lintas  ganti  dengan  menurunkan  Dalmas  lanjut  dengan  tetap  diiringi  oleh pemberian  himbauan  dari  tim  negosiator.  Pada  tahap  ini  anggota  Dit  Samapta  Subdit Dalmas  telah  siap  dengan  perlengkapan  Dalmas  guna  antisipasi  massa  mengarah  pada eskalasi merah. Pada saat kategori merah atau melakukan aksi anarkis. Tim negosiator tidak lagi  memberikan  himbauan,  dan  untuk  Dalmas  melakukan  lintas  ganti  dengan  Brimob, namun  tetap  mem-back-up  di  sisi  kanan  maupun  kiri  guna  membantu  pergerakan pengamanan. Pada tahap ini anggota telah memiliki izin untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan penerapan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku.
Faktor Penghambat Dalam Proses Penanganan  Unjuk Rasa Yang  Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung
Seiring perkembangan zaman sekarang manusia banyak menghadapi tuntutan dan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan yang semakin kompleks. Dalam menghadapi tuntutan yang semakin besar tentunya tidak terlepas dari konflik yang selalu terjadi dalam kehidupan  manusia  sehingga  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  diperlukan lembaga  penegak  hukum  agar  tercipta  keteraturan  dan  hukum  yang  dipatuhi  untuk membawa kedamaian dan  keteraturan dalam negeri. Salah  satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan tersebut adalah Kepolisian. Secara universal, tugas kepolisian yaitu menjaga ketertiban, memelihara keselamatan, menjamin keamanan umum, memberikan pertolongan dan  perlindungan  serta  memberikan  pengayoman,  perlindungan  dan  pelayanan  kepada masyarakat sebagaimana kepolisian menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri yang menjadi  penegak hukum dalam  supremasi hukum. Sebagai institusi yang melayani publik, maka polisi harus bersikap antisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
Menurut  Ryan  Andi  Wibowo  selaku  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung  bahwa  ada  beberapa  potensi  permasalahan  yang  diduga  bakal  berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya yaitu pilkada di beberapa wilayah Provinsi Lampung, baik pemilihan Wali Kota, Bupati dan Gubernur, pada dasarnya merupakan agenda untuk perombakan Daerah yang mana dapat menimbulkan gangguan kamtibmas  dari  masing-masing  pendukung  yang  tidak  dapat  menerima  kekalahan  atau kemenangan  dari  salah  satu  calon,  masih  adanya  potensi  benturan  antar  kelompok masyarakat,  antara  kelompok  masyarakat  dengan  aparat  pemerintah  yang  dapat menimbulkan konflik, adanya ketidak  puasan akan kebijakan  pemerintah yang  dianggap tidak mendukung masyarakat sehingga dapat terjadinya penyampaian pendapat di muka umum baik secara damai maupun anarkis.
Bramono  Pramono  Nugroho  selaku  Kepala  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung mengatakan bahwa Personel pengamanan khususnya Dit Samapta Subdit Dalmas dan  peralatan  pendukung  sebagai  fungsi  kepolisian  terdepan  harus  memadai  untuk penanganan konflik, satuan dalmas dibentuk menggabungkan personel dari satuan fungsi lain, di satu sisi peralatan yang digunakan baik perorangan dari tameng, helm dan tongkat Polri harus memadai ataupun perlengkapan pendukung seperti mobil AWC ( Armor Water Cannon) untuk membubarkan massa dan kawat pembatas untuk menyekat atau melokalisir kejadian.
Bramono  Pramono  Nugroho  selaku  Kepala  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung mengatakan bahwa guna meningkatkan kemampuan personel dan kesiapsiagaan dalam  menangani  gangguan  Kamtibmas,  Samapta  Polda  Lampung  menggelar  program rutin  pelatihan  peningkatan  kemampuan  pengendalian  massa  (Dalmas).  Peningkatan kemampuan  pengendalian  massa  adalah  hal  yang  wajib  dilaksanakan  seluruh  personel Samapta,  dikarenakan  Samapta  merupakan  garda  terdepan  dalam  menangani  eskalasi unjuk rasa atau kegiatan yang menghadirkan massa besar sehingga para personel wajib memiliki kemampuan dan pengetahuan gerakan dalmas. Pelatihan dalmas sebagai bentuk kesiap siagaan apabila terjadi unjuk rasa yang mana eskalasinya dapat meningkat menjadi anarkis massa, maka sebagai personel Polri harus siap dengan segala kemungkinan.
Ryan  Andi  Wibowo  selaku  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda  Lampung mengatakan  bahwa  dalam  penanganan  unjuk  rasa  ataupun  yang  berkembang  menjadi rusuh  didasari  Peraturan  Kapolri  tentang  Pengendalian  Massa  fungsi  kepolisian  yang pertama menangani kejadian adalah satuan dalmas awal, satuan dalmas lanjut dan satuan PHH  Brimob.  Ketentuan  penanganan  unjuk  rasa  di  dasarkan  dari  perkiraan  situasi  yang terbagi menjadi situasi aman (hijau), tidak tertib (kuning) dan melanggar hukum (merah)
akan dilaksanakan pergantian personel pengamanan berdasarkan situasi yang berkembang dengan adanya lapis ganti antara sat dalmas awal dengan sat dalmas lanjut dilanjutkan lintas ganti  antara  dalmas  lanjut  dengan  PHH  Brimob  dalam  pelaksanaan  dilapangan  masih terdapat  koordinasi dan  komunikasi tidak terbangun  dengan  baik  sehingga  penanganan unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkis dan meluas ke sasaran lain.
Bramono  Pramono  Nugroho  selaku  Kepala  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung mengatakan bahwa Strategi Polisi Khususnya Dit Samapta Subdit Dalmas dalam menangani  unjuk  rasa  di  wilayah  hukum  Polda  Lampung  yaitu  memetakan  kerawanan gangguan kamtibmas sesuai dengan tingkat kerawanan dan back up kewilayahan jajaran Polda  Lampung  dalam  rangka  pengamanan  unjuk  rasa  dan  konflik  sosial,  melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat tempat unjuk rasa, melaksanakan  dan  melakukan  penegakan  Hukum  Terbatas/Tipiring  secara  profesional, prosedural, tegas dan Humanis, melaksanakan pengamanan unjuk rasa damai (situasi hijau) sampai unjuk rasa menyimpang (situasi kuning) dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ryan Andi Wibowo selaku Anggota Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung mengatakan bahwa hambatan merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Setiap  manusia  selalu  mempunyai  hambatan  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  dari  diri  manusia  itu  sendiri  ataupun  dari  luar  manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan danmenghalangi secara tidak konsepsional.
Bramono  Pramono  Nugroho  selaku  Kepala  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung mengatakan bahwa hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa  hal  yang  menjadi  penghambat  tercapainya  tujuan,  baik  itu  hambatan  dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya, bahwa dalam melaksanakan proses  penanganan  unjuk  rasa  bahwasannya  proses  tersebut  tidak  sepenuhnya  berjalan lancar,  ada  beberapa  hambatan  yang  dialami  oleh  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda Lampung yaitu psikologi massa seperti emosi-emosi massa yang tidak terkendali, jumlah personil Polri yang  kurang dan tidak  sebanyak massa,  perlengkapan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yang rusak akibat tindak kekerasan massa terhadap aparat yang
menjaga, walaupun ada pemeliharaan perlengkapan tapi kegiatan unjuk rasa sering terjadi dan dapat terjadi kapan saja.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  faktor penghambat  dalam  proses  penanganan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  Dit  Samapta  Subdit Dalmas  Polda  Lampung  yaitu  psikologi  massa  seperti  emosi-emosi  massa  yang  tidak terkendali, jumlah personil Polri yang kurang dan tidak sebanyak massa, perlengkapan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yang rusak akibat tindak kekerasan massa terhadap aparat yang menjaga, walaupun ada pemeliharaan perlengkapan tapi kegiatan unjuk rasa sering terjadi dan dapat terjadi kapan saja.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan  proses  penanganan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas Polda Lampung dilakukan berdasarkan tindak pre-emtif, preventif serta tindakan represif yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan Kapolri tentang penanganan unjuk rasa. Proses penanganan unjuk rasa yang dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu pada saat kategori hijau atau massa pengunjuk rasa tolak reklamasi dalam keadaan tertib, anggota Dit Samapta Subdit Dalmas mengawal setiap kegiatan yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa sambil memberikan himbauan melalui negosiator agar situasi tetap bertahan tertib. Pada saat situasi sudah mengarah ke kuning atau  mengarah  pada  indikasi  tindakan  anarkis,  Anggota  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas melakukan  lintas  ganti  dengan  menurunkan  Dalmas  lanjut  dengan  tetap  diiringi  oleh pemberian  himbauan  dari  tim  negosiator.  Pada  tahap  ini  anggota  Dit  Samapta  Subdit Dalmas  telah  siap  dengan  perlengkapan  Dalmas  guna  antisipasi  massa  mengarah  pada eskalasi merah. Pada saat kategori merah atau melakukan aksi anarkis. Tim negosiator tidak lagi  memberikan  himbauan,  dan  untuk  Dalmas  melakukan  lintas  ganti  dengan  Brimob, namun  tetap  mem-back-up  di  sisi  kanan  maupun  kiri  guna  membantu  pergerakan pengamanan. Pada tahap ini anggota telah memiliki izin untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan penerapan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku.
Faktor  penghambat  dalam  proses  penanganan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung yaitu psikologi massa seperti emosi- emosi massa yang  tidak  terkendali,  jumlah  personil  Polri  yang  kurang  dan  tidak  sebanyak  massa, perlengkapan  Dit  Samapta  Subdit  Dalmas  Polda  Lampung  yang  rusak  akibat  tindak kekerasan massa terhadap aparat yang menjaga, walaupun ada pemeliharaan perlengkapan tapi kegiatan unjuk rasa sering terjadi dan dapat terjadi kapan saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Penafsiran Hukum Pidana. Raja Grafindo, Jakarta
2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Manurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Antonius  Atosokhi,  2002. Character  Building  I  :  Relasi  Dengan  Diri  Sendiri,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Umum),
Bambang Purnomo. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia
Barda  Nawawi.  2001.  Arief. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti, Bandung.
C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil.  2007. Pokok-Pokok  Hukum  Pidana,  PT  Pradnya Paramitha, Jakarta
Eddy O.S. Hiariej, 2012. Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. JE Sahetapy.
1992. Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta.
Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta
Laurence M. Friedmann,1994. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan 11), PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Mahmul Siregar, 2008. Law is a Tool  of Social Engineering Adalah Hukum  Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence, Universitas Sumatera Utara
Malayu Hasibuan. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,Alumni, Bandung.
Moeljatno. 2008. Asas-asas  Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Momon Kartasaputra. 2003. Asas-Asas kriminologi, Remaja Karya.Bandung. Ninik Widiyanti.
1987. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari
Segi Kriminolog dan Sosial, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
P.A.F.  Lamintang.  1997. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Cetakan  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
Pipin Syarifin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia, CV. Pustaka Setia, Bandung Roeslan Saleh. 2002. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, PT.
Aksara Baru, Jakarta
Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung
R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian Cetakan ke -17, Pradnya Paramita, Jakarta Sadjijono.
2006. Hukum kepolisian, cetakan pertama, Laksbang Pressindo:
Yogyakarta
Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung Soedirjo. 1985. Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, CV. Akademika Pressindo,
Jakarta
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Tim  redaksi  Lintang  Pustaka.  2006. Undang-Undang:  Kehakiman,  Kejaksaan,  Advokat  & Kepolisian, cetakan pertama. Lintang pustaka, Yogyakarta
Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press.
Veithzal Rival Zainal. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan,
(Jakarta: Rajawali Pers)
Wirjono  Prodjodikoro.  2008. Dalam  Andi  Hamzah,  Hukum  Acara  Pidana,  Sinar  Grafika,
Jakarta
Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.