## Pelaksanaan Jual Beli Dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

## Rustiyani, Siti Malikhatun Badriyah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: deyany@ymail.com

## Abstract
The implementation of the Sale and Purchase of Apartments is generally carried out by making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) which is made under the hand with a standard contract model made unilaterally by the developer and the buyer only has to sign it. This article discusses whether a PPJB that is made under the hand can be considered an illegal act because the PPJB creation should have been carried out in front of a notary, especially PPJB where the position of the parties is not balanced. This article uses empirical normative research, which is carried out using secondary data by  analyzing  existing  legal  principles  related  to  the  implementation  of  PPJB  for  apartments  and separation of ownership rights from apartments and continued with primary data through interviews. The result of this research is that PPJB which is made under hand does not provide legal certainty to consumers.

## Keywords: buy and sell; certificate of ownership of flat units; flats

## Abstrak
Pelaksanaan  Jual  Beli  Apartemen  pada  umumnya  dilakukan  dengan  permbuatan  Pengikatan Perjanjian  Jual  Beli  (PPJB)  yang  dibuat  secara  dibawah  tangan  dengan  model  kontrak  baku  yang dibuat  sepihak  oleh  pengembang  dan  pembeli  hanya  tinggal  menandatanganinya.  Artikel  ini membahas apakah sebuah PPJB yang dibuat secara dibawah tangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan  hukum  karena  seharusnya  pembuatan  PPJB  dilaksanakan  di  hadapan  notaris  khususnya PPJB  yang  kedudukan  para  pihaknya  tidak  seimbang.    Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian normatif empiris, yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menganalisis kaidah hukum  yang  ada  dan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  PPJB  apartemen  serta  pemisahan  hak kepemilikan dari apartemen dan dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat dibawah tangan tidak memberikan kepastikan hukum kepada konsumen.

## Kata kunci : jual beli; sertifikat hak milik atas satuan rumah susun; rumah susun

## A. PENDAHULUAN
Rumah susun atau di era sekarang ini bisa disebut dengan apartemen adalah suatu hal baru yang dikenal oleh  masyarakat Indonesia. Perkembangan apartemen di era sekarang ini terlihat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di kota Yogyakarta. apartemen saat ini  sudah  menjadi  sebuah  alternatif  pilihan  tempat  tinggal  bagi  masyarakat  Indonesia  dimana dengan  membeli  apartemen  yang  setara  dengan  biaya  rumah  namun  menawarkan  berbagai berbagai fasilitas yang lebih lengkap diantaranya seperti tersedianya kolam renang, lobby, tempat
berolahraga,  dan  lain  sebagainya  yang  dapat  dijangkau  dengan  sangat  mudah  hanya  dengan menekan  tombol  lift  saja  maka  kita  akan  sampai  pada  tujuan  tersebut  (Hutagalung,  2002). Yogyakarta  sebagai  kota  pelajar  tentu  menjadi  primodana  bagi  pelaku  pembangunan  yang menyelenggarakan  pembangunan  apartemen  karena  apartemen  akan  menjadi  pilihan  yang menarik bagi para wali murid mahasiswa daripada menyewakan kamar kost bagi anaknya. Tentu dengan  membeli  apartemen  juga  secara  tidak  langsung  tengah  berinvestasi  sehingga  kelak apabila  anaknya  telah  lulus  kuliah  dan  apartemen  tersebut  dijual  maka  akan  menutup  modal hunian selama anaknya bersekolah di Yogyakarta.
Uttara The Icon Apartemen merupakan salah satu hunian apartemen di Yogyakarta dimana apabila konsumen sebagai calon pembeli hendak membeli satuan unit rumah susun maka harus terlebih  dahulu  membayar  sebuah  uang  tanda  jadi  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  “ Down Payment ” yang selanjutnya akan disingkat dengan istilah “ DP ”. Setelah pembeli membayar DP maka  tahapan  selanjutnya  adalah  para  pihak  secara  bersama-sama  menandatangani  sebuah Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya akan disingkat dengan istilah PPJB, Pembuatan PPJB dilakukan oleh pelaku pembangunan secara sepihak dengan  menggunakan kontrak baku sehingga dalam hal ini pelaksanaan pembuatan PPJB dilaksanakan secara dibawah tangan.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  11/PRT/M/2019  tentang  Sistem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli  Rumah  disebutkan bahwa  pada  pokoknya  adalah  pelaksanaan  pembuatan  perjanjian  pengikatan  jual  beli  rumah dalam  hal  ini  termasuk  rumah  susun  harus  dilakukan  di  hadapan  notaris  yang  artinya  harus berbentuk  akta  otentik  sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan  keasliannya.    Faktanya  yang terjadi adalah pelaksanaan pembuatan perjanjian  pemgikatan  jual  beli khusus pada Uttara The Icon Apartemen masih dilakukan secara dibawah tangan.
Pada  umumnya  isi  daripada  PPJB  tersebut  diantaranya  adalah  hak  dan  kewajiban  para pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  apartemen  tersebut  dan  banyak  hal  lain  yang melengkapinya  (Purbandari,  2012).  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang  Rumah Susun  merupakan  payung  hukum  yang  menjadi  landasan  hukum  hadirnya  Apartemen  di Indonesia.  Bagian  Ketujuh  Pasal  42  hingga  pada  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan pengaturan yang mengatur tentang Pemasaran dan Jual Beli  apartemen  di  Indonesia  (Hutagalung,  2007).  Pelaksanaan  transaksi  jual  beli  apartemen banyak  dilakukan  dengan  sistem  pemesanan  atau  biasa  disebut  dengan  istilah  “ Pre  Project Selling ” sehingga dalam penerapannya sangat berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari. Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  Developer  membawa  kabur  dana  angsuran pembeli  apartemen  atau  bahkan  pembeli  lalai  dalam  melakukan  kewajiban  pembayaran
cicilannya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi developer. Namun pada pelaksanaannya banyak  timbul  masalah  pula  dimana  muatan  PPJB  cenderung  menguntungkan  pelaku pembangunan dan merugikan pihak pembeli. Hadirnya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat  No.  11/KPTS/1994  Tentang  Pedoman  Perikatan  Jual  Beli  Satuan  Rumah  Susun dilakukan  guna  mengurangi  risiko  timbulnya  konflik  dikemudian  hari  (Saputra,  2020).  PPJB mengatur  segala  aspek  dalam  hubungan  jual  beli  Uttara  The  Icon  Apartemen  tidak  hanya mengenai  hak  dan  kewajiban  namun  juga  mengatur  sampai  pada  tahap  bagaimana  pemisahan hak  kepemilikan  apartemennya  mengingat  kepemilikan  apartemen  tersebut  akan  dipecah  dari sertifikat induk yang tadinya hanya untuk dan atas nama pelaku pembangunan.
Teori yang akan digunakan dalam artikel ini diantaranya pertama, teori perjanjian bahwa menurut Subekti bahwa perjanjian merupakan dua atau lebih orang yang saling berjanji satu sama lain  guna  melaksanakan  suatu  hal  yang  telah  diperjanjikan  sehingga  timbul  suatu  hubungan hukum  antara  para  pihak  tersebut  yang  disebut  dengan  perikatan.  Pasal  1457  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Perjanjian Jual Beli merupakan sebuah persetujuan antara para pihak yang satu dengan yang lain telah sepakat untuk saling mengikatkan diri guna melakukan  sesuatu  hal  yang  telah  diperjanjikan,  sehingga  para  pihak  yang  telah  saling mengikatkan  diri  tersebut  secara  tidak  langsung  telah  menjadikan  PPJB  yang  dibuat  sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya ( Pacta Sunt Servanda ) (Subekti, 1987).
Sebuah  perjanjian  tentu  harus  pula  memeuni  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  dimuat pada pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata diantaranya kesepakatan, cakap berbuat,  objek  tertentu  dan  kausa  (sebab)  yang  halal.  Teori  perjanjian  ini  digunakan  untuk meneliti  PPJB  yang  dibuat  oleh  para  pihak  telah  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  dan  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Eviariyani, 2013).
Kedua,  teori kepastian  hukum.  Menurut Sudikno Mertokusumo  bahwa kepastian hukum merupakan jaminan untuk pelaksanaan, bahwa yang berhak mendapatkan haknya serta putusan dapat  dilaksanakan.  Meskipun  kepastian  hukum  dekat  hubungannya  dengan  keadilan  namun tidak seutuhnya sama. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum khususnya Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi maka hukum harus melindungi kedua belah serta sebagai monitoring agar kedua belah pihak melakukan prestasi dengan sebenar-benarnya (Brahmanta Agung, 2016).
Sebagaimana  uraian  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  artikel  ini  diantaranya yaitu pertama, bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak di dalam Pengikatan Perjanjian Jual  Beli  Uttara  The  Icon  Apartemen  Yogyakarta?  kedua,  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum para pihak pada Pengikatan Perjanjian Jual Beli Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta?
Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan artikel telah dilakukan diantaranya artikel  yang  dibuat  oleh    oleh  Jessica  Francis  Gunawan  yang  membahas  artikel  mengenai Penerapan Klausul Baku Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sahid Residence Oleh Pengembang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor  53/PDT.G/2016/PN.JKT.PST  Juncto  Putusan  Nomor 641/PDT/2016/PT.DKI) (Gunawan  &  Nurbaiti,  2020)  Dalam  artikel  ini  membahas  mengenai permasalahan  terkait  dengan  Pelaksanaan  pembuatan  kontrak  baku  jual  beli  apartemen khususnya  pada  Apartemen  Sahid  Residence  yang  ditinjau  berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  sehingga  artikel  fokus  membahas  kaitannya  dengan  perlindungan konsumen  dalam  jual  beli  apartemen  namun  pada  artikel  ini  pembahasannya  cenderung berbentuk studi pada sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya salah satu artikel yang pernah dituliskan dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Pandam Nurwulan yang membahas jurnal tentang Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Rumah Susun/Apartemen  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Kaitannya  dengan  Peran  Notaris-PPAT. (Nurwulan, 2015) Pada artikel tersebut artikel difokuskan pada bagaimana peran Notaris-PPAT dalam  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  apartemen  yang  dilakukan  di  kota  yogyakarta  sehingga pembahasan artikel  fokus  hanya pada peran Notaris-PPAT sebagai pejabat umum dan pejabat pertanahan pada pengikatan hukum para pihak dalam proses jual beli apartemen di wilayah kota Yogyakarta. Selain dua artikel tersebut, penulis memberikan contoh artikel lain sebagai bentuk orisinalitas artikel yang dibuat oleh penulis, yaitu artikel yang dibuat oleh Diah Ayu Saraswati dengan  judul  artikel  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Dalam  Praktik Pre  Project  Selling (Saraswita Ayu Diah, 2018) , dan yang menjadi pembahasannya bertitik fokus pada pelaksanaan jual  beli  apartemen  dengan  sistem Pre  Project  Selling dengan  menggunakan  Pengikatan Perjanjian  Jual  Beli  saja  dan  tidak  membahas  sampai  pada  tahap  penerbitan  satuan  rumah susunnya serta artikel menggunakan metode normatif yang titik bahasannya fokus hanya pada studi kepustakaan.
Artikel  ini  dibuat  memiliki  fokus  pembahasan  mengenai  pelaksanaan  transaksi  jual  beli apartemen yang dalam artikel ini menggunakan contoh konkret pada Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta dengan harapan artikel ini bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pelaksanaan  jual  beli  apartemen  dan  sampai  pada  tahapan  proses  penerbitan  sertifikat  satuan rumah susun khususnya di Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan pada artikel  ini  adalah normatif empiris  yang artinya bahwa artikel ini disesuaikan pada hasil analisis atas fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya serta dengan spesifikasi penelitian bersifat evaluasi  yang artinya bahwa pada bagian akhir artikel  ini hendak  melakukan sebuah penilaian terhadap  hasil  penelitian  yang  dilakukannya  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017).
Sumber  data  yang  digunakan  pada  artikel  ini  di  dapat  dari  wawancara  secara  langsung dengan  beberapa  informan  yang  bekerja  sebagai  kolega  divisi  pemasaran  Uttara  The  Icon Apartemen  Yogyakarta  dan  Divisi  Peralihan  Hak  dari  Instansi  Badan  Pertahanan  Nasional Kabupaten  Sleman  Yogyakarta  dengan  menggunakan non  random  sampling serta  metode purposive  sampling .  Terdapat  tiga  bahan  hukum  yang  digunakan  diantaranya  bahan  hukum primer  diantaranya  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang  Rumah Susun,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985  Tentang  Rumah  Susun,  dan  Peraturan  Bupati Sleman  Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Pengesahan,  Pertelaan  dan  Akta  Pemisahan  Rumah Susun. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan pada artikel ini buku, jurnal dan penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dengan bahan pedoman yang sesuai dengan permasalahan (Ashsofa, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Di Dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli Uttara The Icon Apartemen Yogjakarta
a. Gambaran  Singkat  Mengenai  Uttara  The  Icon  Apartemen  Yogyakarta  dan  kaitannya dengan Perjanjian Jual Beli Apartemen
Uttara The Icon Apartemen merupakan sebuah hunian modern yang didirikan oleh sebuah  developer  ternama  yang  bernama  PT.  Bukit  Alam  Permata  yang  merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan umum dan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkedudukan  di  Jakarta  serta  beralamat  di Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 5, Suite 02, Jalan KH. Mas Mansyur Kav.126 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Pada Pengikatan Perjanjian Jual Beli PT. Bukit Alam Permata selaku pihak pertama dalam perjanjian jual beli apartemen.
PT. Bukit Alam Permata memiliki visi dan misi guna mewujudkan sebuah produk property  dengan  menggabungkan  konsep  hunian  yang  memiliki  penuh  arti  seni  yang
ekslusif  serta  dengan  dibalut  kemewahan  yang  menjadi  sebuah  kekhususan  dari  hunia Uttara  The  Icon  Apartemen.  Uttara  the  icon  dibangun  di  atas  tanah  HGB  (Hak  Guna Bangunan) No. 1821 yang terletak di Jalan  Kaliurang Nomor 72, Desa Catur Tunggal, Kecamatan  Depok,  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Uttara  the  icon berlokasi yang sangat strategis karena dekat ke kampus Universitas Gadjah Mada yang merupakan  jantung  pendidikan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Uttara  The  Icon Apartment memiliki luas sekitar 1660 M2 (Seribu enam ratus enam puluh meter persegi). Luas bangunan Uttara The Icon adalah 9.661,2 M2.
Uttara The Icon Apartemen dahulunya merupakan tanah pribadi milik bapak Edhi Sumarso  yaitu  seorang  perupa  kawakan  yang  pada  masanya  telah  dan  berhasil menciptakan  sebuah  patung  yang  sangat  fenomenal  yaitu  patung  pancoran.  Uttara  The Icon  Apartemen  memiliki  19  lantai  dengan  kolam  renang  berada  pada  lantai  tertinggi sedangkan  untuk  hunia  yang  ditawarkan  memiliki  dua  pemandangan  yang  berbeda menghadap gunung merapi dan kota Yogyakarta (Manik, 2016).
Uttara The Icon Apartemen merupakan salah satu dari banyaknya apartemen di kota Yogyakarta yang pada proses pelaksanaan jual belinya menerapkan system Pre Project Selling dengan menggunakan pengikatan perjanjian jual beli apartemen secara dibawah tangan  yang  hingga  saat  ini  menjadi  alas  hak  kepemilikan  sementara  bagi  para pembelinya  dan  hingga  saat  ini  sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang dijanjikan  tidak  kunjung  diterbitkan  oleh  pejabat yang  berwenang  dalam  hal  ini  badan pertanahan  nasional  wilayah  sleman  kota  Yogyakarta  dan  hingga  kini  tidak  terdapat transparansi informasi dari pihak terkait tentang proses tersebut.
b. Hubungan Hukum Kepemilikan Apartement pada Perjanjian Jual Beli Apartement Pasca  pihak  kedua  atau  pembeli  melakukan  pemesanan  dan  dilanjutkan  dengan pembayaran uang tanda jadi, maka pngembang melalui legal departemen perusahaannya akan  membuat  Pengikatan  Perjanjian  Jual  Beli  secara  sepihak  dan  pembeli  tinggal menandatanganinya saja. Pada Pengikatan Perjanjian Jual Beli  yang didalamnya diatur tentang  hak  dan  kewajiban  para  pihak  termasuk  jangka  waktu  pembayaran  serta  cara pembayaran dengan tunai dan/atau cash atau dengan cicilan bank dengan fasilitas Kredit Kepemilikan  Apartemen  atau  bahkan  pada  pembelian  unit  di  Uttara  The  Icon  dapat dibayarkan  dengan  metode inhouse kredit  yaitu  melalui  pembayaran  secara  bertahap antara  pembeli  dengan  pengembang  dengan  perjanjian  Bunga  yang  telah  disepakati Bersama  (Sutarno,  2004).  Selanjutnya  setelah  pembayaran  lunas,  maka  berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Rumah Susun menyatakan bahwa gambar dan uraian pemisahan rumah susun dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati (Birri, 2017).
Uraian  itu  adalah  sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011  yang  pada pokoknya adalah dalam  membangun rumah susun, maka pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (Andasasmita, 1983).
Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah  hak  milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas Negara dan  hak  guna  bangunan  diatas  tanah  pengelolaan.  Sarusun  sendiri  dapat  dimiliki  oleh perorangan  maupun  badan  hukum  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  pemegang  hak atas  tanah  untuk  dapat  mencapai  tertib  administrasi  pertanahan  serta  memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum kepada pemilik hak atas sarusun, maka sebagai bukti yang kuat kepemilikan, pemerintah memberikan alat pembuktian berupa Sertifikat HMRS (Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang dierbitkan di kantor Pertanahan atau BPN Kabupaten/Kota Setempat (Sutedi, 2010).
c. Pembagian Hak atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun
Pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2011 tentang  Rumah  Susun  yang  pada  pokoknya  adalah  bahwa  Dalam  membangun  rumah susun,  pelaku pembangunan wajib  memisahkan  rumah  susun  atas  sarusun,  bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
1) Bagian Bersama Rumah Susun
Sekitar 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah rumah susun merupakan hak  milik  bersama  dari  seluruh  penghuni  satuan  rumah  susun.  Hak  milik  bersama tersebut biasanya berbentuk fasilitas umum rumah susun tersebut diantaranya seperti kolam  renang,  lift,  lobby,  pusat  kebugaran  dan  lain  sebagainya.  Namun  apabila merujuk pada ketentuan normatif maka akan kita dapati apa yang dimaksud dengan bagian  bersama  pada  Pasal  1  angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985 diantaranya yaitu :
a. Pondasi;
b. Sloof;
c. Kolom-kolom;
d. Penunjang;
e. Balok luar;
f. Dinding struktur utama;
g. Atap;
h. Lobby;
i. Koridor;
j. Selasar;
k. Tangga;
l. Pintu masuk dan juga pintu darurat;
m. Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan;
n. Jaringan listrik, gas dan telekomunikasi;
o. Ruang untuk umum.
Meskipun terdapat hak bersama terhadap wilayah tertentu pada bangunan rumah susun namun kebanyakan yang terjadi pada apartemen adalah developer yang tadinya selaku  penjual  berubah  posisinya  menjadi  pembeli  pula  hal  tersebut  dikarenakan terdapat banyak unit yang dengan sengaja tidak dijual namun justru tetap di haki oleh pengembang  dengan  tujuan  dapat  menguasai  pengelolaan  rumah  susun  yang  telah dijualnya  karena  hal  tersebut  berhubungan  dengan  hak  suara  pada  perhimpunan pemilik  dan  penghuni  satu  rumah  susun  khususnya  di  Uttara  The  Icon  Apartemen Yogyakarta.
2) Benda Bersama Rumah Susun
Sama halnya dengan bagian bersama rumah susun, Benda bersama satuan rumah susun ini merupakan benda yang dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh pemilik atas  satuan  rumah  susun.(Rahmawati,  2018)  Pengaturan  benda  bersama  atas  satuan rumah susun dapat kita lihat pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang menjelaskan benda-benda yang menjadi hak milik bersama diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Jaringan air bersih;
b. Jaringan gas;
c. Jaringan listrik;
d. Saluran pembuangan air hujan, limbah dan juga saluran pembuangan sampah;
e. Tempat kemungkinan pemasangan jaringan telepon atau alat komunikasi lainnya;
f. Lift dan Eskalator;
g. APAR;
h. Alarm Kebakaran;
i. Generator listrik;
j. Peralatan parkir;
k. Penangkal Petir;
l. Fasilitas olahraga dan rekreasi atas tanah bersama .
Bagian  bersama  rumah  susun  diatas  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 1985  tentang  Rumah  Susun  dijelaskan  secara  lebih  terperinci.  Namun  terdapat beberapa  hal  yang  memang  belum  diatur  secara  terperinci  dalam  Undang-Undang tersebut, diantaranya mengenai Pembangian dan/atau Pemisahan hak milik atas satuan rumah susun tersebut, namun telah diatur secara lebih terperinci pada Pasal 26 ayat (1)
sampai pada ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang pada intinya dalam pelaksanaan pembagian hak milik atas satuan rumah susun diharuskan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
a. Pemisahan rumah susun harus disertai dengan bentuk gambar dan uraian tentang batas-batas dari unit masing-masing pemilik;
b. Gambar  dan  uraian  sebagaimana  di  maksud  pada  huruf  a  diatas  akan  menjadi dasar  guna  menentukan  Nilai  Perbandingan  Proporsional  (NPP),  Sertifikat  Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMRS), Sertifikat Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG), Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB);
c. Gambar  dan  uraian  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  akta  pemisahan  yang ditandatangani oleh bupati atau walikota setempat. (Urip Santoso, 2010)
Terkait  dengan  penelitian  ini  maka  terdapat  beberapa  regulasi  yang  secara normatif akan menjadi pedoman rujukan penulis guna melakukan hasil penelitian ini diantaranya:
a. Keputusan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 11/KPTS/1994 tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun;
b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengesahan, Pertelaan, dan Akta Pemisahan Rumah Susun (Sumardjono, 2001).
Akta pembagian dan/atau pemisahan merupakan bukti otentik terkait pemisahan hak atas satuan rumah susun dari sertifikan induk yang berisikan pemisahan hak atas satuan  unit  rumah  susun  yang  dimiliki  secara  pribadi,  hak  atas  wilayah  dan  benda bersama  bersama  serta  tanah  bersama.  Maka  perlunya  dilakukan  pertelaan  dengan disertai  gambar,  uraian  serta  batas-batasnya  dalam  arah  vertikal  maupun  horizontal yang  dimiliki  oleh  masing  masing  dan  secara  bersama-sama  seluruh  pemilik berdasarkan pada Nilai Perbandingan Proporsional (Wafi Shafiyuddin M, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini dengan salah satu pemilik unit atas satuan rumah susun di Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta atas nama ibu Jamilah bahwa  setelah  dilakukan  pembayaran  cicilan  “ developer ”  atau  yang  biasa  disebut dengan  “ in  house  kredit  pemilikan  apartemen ”  belum  terdapat  kabar  lebih  lanjut megenai  kapan  terbitnya  sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun.  Namun seharusnya apabila pembeli telah melakukan pelunasan atas harga pembelian satuan unit  rumah  susun  tersebut  maka  sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  juga terbit. Oleh karena belum terbitnya sertifikat maka yang menjadi alas hak kepemilikan sementara adalah pengikatan perjanjian jual beli (PPJB).
Berdasarkan informasi data yang di dapat oleh peneliti dari salah seorang divisi pemasaran  Uttara  The  Icon  Apartemen  yang  bernama  mbak  anggie  maka  peneliti mendapati  bahwa keterlambatan penerbitan sertifikat hak  milik rumah  susun Uttara The Icon Apartemen merupakan suatu hal yang wajar, karena tidak ada aturan hukum yang secara baku mengatur mengenai hal tersebut. Cepat dan/atau lambat penerbitan sertifikat tersebut memang sepenuhnya diatur dan diurus oleh pihak developer yang juga  akan  mengatur  terkait  dengan  akta  pemisahan  kepemilikan  bersama  SHMRS pasca seluruh unit di Uttara The Icon Apartemen telah laku terjual semuanya.
Kepengurusan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta ini juga di atur pada Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun.  SHMRS  nantinya akan diurus oleh pelaku pembangunan  bersama dengan pejabat pembuat akta tanah yang  ditunjuk  untuk  menangani  hal  tersebut  yang  berada  di  kota  sleman.  Apabila syarat akta pemisahan sertifikat sebagaimana dimuat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 telah terpenuhi maka pihak developer otomatis akan membuat akta  pemisahan  kepemilikan  tersebut  yang  juga  nantinya  akan  ditandatangani  dan disahkan  oleh  bupati  sleman  yang  selanjutnya  akan  dikirimkan  kepada  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sleman  guna  penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas Satuan Rumah Susun yang berikutnya disingkat dengan SHMRS.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengesahan, Pertelaan dan Akta Pemisahan  hak  atas  rumah  susun  telah  mengatur  tentang  perjanjian  jual  beli  yang dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  satuan  rumah  susun  dimana proses  perjanjian  jual  beli  tersebut  dilakukan  dengan  akta  otentik  apabila  pelaku pembangunan  belum  dapat  menyelesaikan  pembangunan  produk  apartemennya. Minimal  pasca  20%  (dua  puluh  persen)  proses  pelaksanaan  pembangunan  rumah susun developer baru boleh untuk melakukan penjualannya (Hartanto, 2013).
3) Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Terdapat beberapa dokumen penting  yang akan sangat penting sebagai  bagian dari  dokumen  administrasi  guna  kelancaran  proses  penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik Atas  Satuan  Rumah  Susun  (SHMRS)  yang  dimuat  pada  Pasal  26  Undang-Undang yang mengatur tentang rumah susun diantaranya sebagai berikut:
a. Pengikatan Perjanjian Jual Beli;
b. Gambar  dan  Uraian  yang  menjadi  dasar  penentuan  Nilai  Perbandingan Proporsional (NPP);
c. Sertifikat laik fungsi (SLF) dan dokumen pendukung lainnya.
Setelah dokumen-dokumen tersebut terpenuhi maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan  pengesahaannya  di  kantor  Notaris  dan/atau Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT),  yang  kemudian  didaftarkan  kepada  Bupati  Sleman  untuk  dilakukannya proses  pertelaan  dengan  ditanda  tangani  oleh  pejabat  terkait  serta  berikutnya didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  guna  penerbitan  Sertifikat  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Pertelaan  merupakan  sebuah  proses  pemisahan  terhadap  suatu  rincian  batas pemisah  yang  jelas  dan  tegas  antara  masing-masing  letak  posisi  sebuah  unit  satuan rumah susun, bagian bersama, dan tanah bersama yang nantinya diwujudkan dengan penjelasan tertetulis serta gambar. Arti penting dari sebuah pertelaan adalah sebagai awal mula proses pembentukan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan pertelaan akan  timbul  ketika  satuan  rumah  susun  dan  dipisahkan  dengana  pembuatan  akta pemisahan hak kepemilikan.(Febriani, 2019)
Nilai  Perbandingan  Proporsional  merupakan  sebuah  angka  dimana  guna menunjukkan  perbandingan  antara  satuan  rumah  susun  terhadap  hak  atas  bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang dimiliki oleh masing-masing pemilik satuan unit rumah susun tersebut terhadap nilai bangunan keseluruhan rumah susun. Tidak hanya menentukan tentang besaran hak masing-masing pemilik satuan rumah susun,  NPP  juga  biasa  digunakan  untuk  menentukan  besarnya  imbangan  kewajiban masing-masing satuan rumah susun guna membiayai pengelolaan dan pengoperasian benda Bersama (Robbi, 2019).
Terkait  dengan  kapan  dilakukan  penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  satuan rumah susun, maka oleh karena penelitian ini dilakukan di Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta,  maka  dapat  mengacu  paada  Pasal  11  Pengikatan  Perjanjian  Jual  beli Apartemen yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu PT. Bumi Alam Permata dan dr. Jamilah selaku pemilik. Bahwa pada penandatanganan Akta Jual  Beli dapat terjadi dengan syarat pembayaran telah lunas dan juga SHMRS yang sudah diterbitkan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Namun  sampai  sekarang  SHMRS  ini  belum  juga dikeluarkan padahal pembayaran telah dilakukan secara lunas.
Menurut  keterangan  yang  diberikan  oleh  Bapak  Ahmad  Mulyana  yang  dalam hal  ini  sebagai  pihak  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menjabat  pada  bagian peralihan  hak  dan  yang  menjadi  narasumber  dalam  penelitian  ini  bahwa  guna
memproses penerbitan SHMRS, maka wajib telah dilakukan pertelaan terlebih dahulu oleh bupati setempat. Pada kasus Uttara The Icon Apartemen, Bapak Ahmad Mulyana tidak dapat menjelaskan proses daripada penyelesaian pembuatan SHMRS pada unit 15.B15 milik dr. Jamilah. Guna memastikan hal tersebut, maka untuk mengetahuinya harus  menggunakan  surat  tanda  bukti  pendaftaran  sedangkan  surat  tanda  bukti pendaftaran  tersebut  dibawa  oleh  developer  dan  hingga  saat  ini  tidak  kunjung diberikan  kejelasan  mengenai  hal  tersebut  kepada  seluruh  pemilik  Uttara  The  Icon Apartemen  sehingga  dalam  hal  ini  Developer  tidak  transparan  terhadap  para pembelinya terkait dengan proses pelaksanaan penerbitan SHMRS.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Pengikatan Perjanjian Jual Beli Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta
Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Apartemen Uttara The Icon merupakan sebuah bagian dari implementasi sebuah perlindungan hukum, dimana dengan adanya PPJB maka para  pihak  yang  terikat  dengan  jual  beli  apartemen  khususnya  dalam  penelitian  ini  akan memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  diakui  dan  dihargai  oleh  hukum.  Namun  PPJB  dibuat dengan  dibawah  tangan  yang  berbentuk  kontrak  baku  yang  dibuat  sedemikian  rupa  oleh developer  sedangkan  pembeli  hanya  tinggal  menandatangani  saja  apabila  telah menyetujuinya (Yudhantaka, 2017).
Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta
Pada  PPJB  Uttara  The  Icon  Apartemen  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  PT.  Bukit Alam Permata selaku developer berkedudukan sebagai Penjual sedangkan dr. Jamilah selaku konsumen  berkedudukan  sebagai  Pembeli  serta  Objek  pada  PPJB  sebagaimana  dimaksud adalah Unit  nomor  15.B15 Uttara The Icon Apartemen  Yogyakarta. Oleh karena terdapat kepastian unit yang dibeli meskipun jual beli dilaksanakan dengan sistem Pre Project Selling maka dengan adanya PPJB pembeli memperoleh kepastian hukum akan unit yang dibelinya.
1) Hak dan Kewajiban Para Pihak
a) Kewajiban pihak pertama (Developer) sebagai berikut:
(1) Menyelesaikan pembangunan apartemen;
(2) Menyerahkan unit yang dibeli konsumen pasca pelunasan dilakukan;
(3) Memperbaiki cacat dan/atau kerusakan unit apartemen pasca ditandatanganinya berita  acara  serah  terima  (BAST)  apabila  tidak  memenuhi  spesifikasi  yang dijanjikan;
(4) Selama proses pembangunan pihak pertama wajib mengasuransikan apartemen;
(5) Memberikan  informasi  kepada  pihak  kedua  apabila  hendak  melakukan penandatanganan akta jual beli.
b) Hak pihak pertama (developer) sebagai berikut:
(1) Menerima pembayaran atas dibelinya apartemen oleh pembeli;
(2) Memiliki  hak  atas  nama  dari  Uttara  The  Icon  Apartemen  serta  berhak menggantinya dengan keterangan tertulis;
(3) Menerima  pembayaran  iuaran  pengelolaan  lingkungan  untuk  perawatan apartemen;
(4) Menerima  biaya  sinkin  fund  sebagai  biaya  renovasi  jangka  panjang  apabila apartemen membutuhkan perbaikan.
c) Kewajiban konsumen (pembeli) sebagai berikut:
(1) Wajib membayar harga pembeli apartemen berdasar kesepakatan;
(2) Wajib  menggunakan  unit  apartemen  sebagai  rumah  tinggal  dan  buka  untuk kepentingan komersial;
(3) Membayar biaya pembuatan akta-akta yang diperlukan dan biaya jasa PPAT guna pembuatan akta jual beli satuan rumah susun;
(4) Membayar cicilan harga pembelian sebelum jatuh tempo masa pembayaran.
d) Hak konsumen (pembeli) sebagai berikut:
(1) Menerima unit yang dibeli sesuai objek PPJB;
(2) Menerima sertifikat Hak Milik Atas Sauan Rumah Susun;
(3) Menikmati seluruh bagian bersama dan non bersama yang berada di lingkungan apartemen;
(4) Mendapat perbaikan atas kecacatan atau kerusakan unit pasca penandatanganan berita acara serah terima (BAST).
2) Penyelesaian Permasalahan apabila terjadi sengketa antar Para Pihak
Pre  Project Selling merupakan  sebuah  strategi  yang  dilakukan  oleh  pengembang saat proses pelaksanaan pembangunan satuan rumah  susun  belum selesai dilaksanakan namun  bagian  pemasaran  pelaku  pembangunan  telah  melakukan  pameran  di  berbagai mall,  memasang  baliho  serta  membuat  stand  untuk  menajajakan  produknya  yang sebenarnya belum terdapat bentuknya (Febryka Nola, 2009).
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2011 tentang  Rumah  Susun yang pada pokoknya adalah pada Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat dihadapan notaris
Pasal  43  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2011 tentang  Rumah  Susun yang berbunyi sebagai berikut:
“PPJB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah  memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. Status kepemilikan tanah;
b.Kepemilikan IMB;
c.Ketersediaan prasaranan, saranadan utilitas umum;
d.Keterbangunan paling sedikit 20% (duapuluh persen); dan e.Hal yang diperjanjikan.”
Apabila merujuk pada Pasal 43 ayat (2) maka dapat ditemukan bahwa pelaksanaan pembuatan  PPJB  secara  dibawah  tangan  yang  biasa  terjadi  pada  berbagai  apartemen khususnya  dalam  jual  beli  apartemen  Uttara  The  Icon  Apartemen  merupakan  sebuah perbuatan  yang  melawan  hukum  (Pawana,  2019).  Hal  tersebut  diperkuat  dengan pernyataan  dari  Bapak  Ahmad  Mulyana  yang  juga  membenarkan  analisa  peneliti berdasarkan  penelitian  ini.  Pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  pembuatan  PPJB  secara dibawah tangan marak terjadi karena tidak terdapat aturan hukum yang jelas mengenai sanksi  administratif  atas  perbuatan  pelanggaran  tersebut.  oleh  karena  itu  sangat dibutuhkan  peran  serta  masyarakat  yang  terlibat  aktif  guna  menyikapi  hal  tersebut diantaranya dengan melapor kepada Ombudsman atau LSM setempat.
PPJB merupakan sebuah perjanjian yang memang dibuat secara sepihak dan baku oleh  pengembang  melalui  keperantaraan  legal  officer  pada  perusahaannya.  Peran konsumen  pada  kasus  ini  hanya  tinggal  melakukan  tanda  tangan  dan  membayar  uang tanda  jadi  apabila  setuju  dan  boleh  tidak  menandatangani  apabila  memang  dirasa merugikan konsumen. Dalam kasus sebagaimana dimaksud maka pengembang memiliki kedudukan yang lebih baik dan memiliki peluang besar untuk melakukan penyalahgunaan keadaan  dengan  leluasa  mengutamakan  kepentingannya  secara  leluasa  yang  dimuat  di dalam PPJB.
Pada PPJB  jual  beli apartemen apabila kelak timbul suatu sengketa antara kedua belah pihak maka berlaku penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak oleh karena belum terdapat aturan secara baku yang menjelaskan tentang sistem penyelesaian sengketa yang terjadi pada kasus jual beli satuan rumah susun sehingga  banyak  pengembang  khususnya  PT.  Bukit  Alam  Permata  lebih  memilih penyelesaian melalui arbitrase yaitu melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) karena  lebih  terjamin  kerahasiaannya  sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  17  PPJB Apartemen Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta.
Lebih  lanjut,  sekilas tentang penyelesaian sengketa arbitase  yang pada pokoknya merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan umum atau peradilan Negara  sehingga  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  tentu  akan melibatkan  seorang  hakim  yang  biasa  disebut  dengan  arbiter.  Arbiter  merupakan seseorang  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  guna  memberikan  putusan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi (Soemartono, 2006).
Pada era sekarang ini, termasuk PT. Bukit Alam Permata selaku penjual Uttara The Icon Apartemen di dalam kontrak baku PPJB cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase hal tersebut karena pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan  diselesaikan  secara  tertutup  sehingga  publik  tidak  dapat  mengetahui  dan  menilai permasalahan yang terjadi yang tentu tidak akan merusak nama baik penjual apabila kelak timbul  permasalahan  hukum  antara  para  pihak  dalam  pelaksanaan  jual  beli  Uttara  The Icon Apartemen Yogyakarta.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada artikel ini maka kesimpulan yang dapat ditarik dari  penelitian  ini  dapat  dikatakan  bahwa  pada  proses  pemisahan  kepemilikan  apartermen khususnya pada Uttara The Icon Apartemen Yogyakarta pelaksanaannya merujuk pada Pasal 26 ayat (1) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang pada pokoknya guna melakukan proses pemisahan kepemilikan dan penerbiatan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun maka dilakukan dengan menyertakan bentuk gambar dan batas batas dari Unit Apartemen yang nantinya akan dituangkan pada akta pemisahakan kepemilikan yang harus  disahkan  oleh  bupati  dan/atau  walikota  yang  pada  proses  tersebut  biasa  disebut  dengan istilah “ Pertelaan ”. Pasca dilakukannya pertelaan maka berkas tersebut akan berbentuk berupa akta  pemisahan  kepemilikan  yang  selanjutnya  akan  diserahkan  kepada  Badan  Pertanahan Nasional guna dilakukan penerbitan SHMRS.
Pengikatan  Perjanjian  Jual  Beli  Apartemen  atau  yang  biasa  disingkat  dengan  “ PPJB ” merupakan  instrument  yang  biasa  digunakan  sebagai  media  atau  alat  guna  memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli serta memberikan kepastian hukum kepada penjual. Hal tersebut  karena  didalam  Pengikatan  Perjanjian  Jual  Beli  telah  diatur  sedemikian  rupa  hal-hal yang  penting  guna  terlaksananya  jual  beli  diantara  para  pihak  diantaranya  seperti  pengaturan tentang hak dan kewajiban, rincian jelas terkait dengan objek jual beli, hingga pada mekanisme penyelesian  sengketa  apabila  kelak  mungkin  akan  terjadi.  Namun  kelemahan  Pengikatan Perjanjian Jual Beli ini pada umumnya hanya dibuat secara dibawah tangan saja sehingga fungsi
sebenarnya  dari  PPJB  tidak  terlaksana  karena  pembuatan  PPJB  hanya  dibuat  oleh  developer secara sepihak sedangkan pembeli hanya tinggal tanda tangan saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adrian Sutedi. (2010). Hukum Rumah Susun Dan Apartemen . Sinar Grafika.
Ashsofa. (2010). Metode Penelitian Hukum . PT Rineka Cipta.
Birri, M. F. (2017). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017 Universitas Negeri Semarang.
Eviariyani. (2013). Hukum Perjanjian . Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
Febryka Nola, L. (2009). Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis; Permasalahan hukum Hutagalung. (2007). Kondominium dan Permasalahannya (1st ed.). Badan Penerbit FH Universitas Indonesia.
Hutagalung, A. S. (2002). Serba Aneka Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (1st ed.). Badan Penerbit FH Universitas Indonesia.
Komar Andasasmita. (1983). Hukum Apartemen . Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jabar.
Maria S W. (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi . Buku Kompas.
Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (4th ed., p. 153). Pustaka Pelajar.
Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . PT Gramedia Jakarta.
Subekti. (1987). Hukum Perjanjian . PT Intermassa.
Sutarno. (2004). Hukum Perkreditan Pada Bank . Alfabeta.
Urip, S. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Kencana Prenada Media.
Wafi,  M.S.  (2016). Perolehan  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  (Studi  di  Star Apartemen) . 5 , 4–5.

## Artikel Jurnal:
Brahmanta Agung. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali. Acta Comitas , 208–209. https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p08
Febriani, A. F. (2019). Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun di Indonesia. Lentera Hukum , 6 (1), 15. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8286
dalam praktik pre-project selling appartment . www.puslit.dpr.go.id
Gunawan, J. F., & Nurbaiti, D. S. (2020). Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli  Apartemen  Sahid  Residence  Oleh  Pengembang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 Tentang Pelrindungan Konsumen (Studi
Putusan Nomor
53/PDT.G/2016/PN.JKT.PST  Juncto  Putusan  Nomor  641/PDT/20. Jurnal  Hukum  Adigama ,
3 (1), 320–340.
Hartanto, A. (2013). Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Journal Rechtens , 2 (1), 8– 10. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/74-139-1-SM.pdf
Intan, S. N. (1960). Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jurnal UPN Veteran Jakarta , 1 (56), 1960. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1445-3173- 1-SM.pdf
Manik,
E. S. (2016). Diponegoro law review . 5 , 1–13.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10976
Nurwulan,  P.  (2015).  Aspek  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Rumah  Susun/Apartemen  Di  Daerah Istimewa Yogyakarta Kaitannya Dengan Peran Notaris-PPAT. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22 (4), 674–697. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art8
Pawana, S. C. (2019). Konsepsi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Milik Sebagai Sebuah Panjer. Acta Comitas , 4 (2), 4–6. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p15
Rahmawati, A. (2018). Hukum Apartemen Dalam Prakteknya Di Indonesia. Justitia et Pax , 34 (1),
17–32. https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1216
Saputra,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Satuan  Rumah  Susun  Terkait  Hak Kepemilikan. Arena Hukum , 13 (01), 118.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.7
Saraswita, A.D. (2018). Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan , 1 (1), 153–165.
Yudhantaka,  L.  (2017).  Keabsahan  Kontrak  Jual  Beli  Rumah  Susun  Dengan  Sistem  Pre  Project Selling. Yuridika , 32 (1), 86–87. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4793 .

## Sumber Online:
Purbandari.  (2012).  Kepastian  dan  perlindungan  hukum  pada  pemasaran  properti  dengan  sistem. Widya ,  14.  https://media.neliti.com/media/publications/218778-kepastian-dan-perlindungan- hukum-pada-pe.pdf
Robbi,  S.  A.  (2019). Keabsahan  Transaksi  Jual  Beli  Properti  Menggunakan  Sistem  Pre  Project Selling Ditinjau Dari Hukum Perjanjian (pp. 23–25).
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48073/1/AHMAD  SAUQI  ROBBI- FSH.pdf