## KEBIJAKAN  PENEGAKAN  HUKUM  LINGKUNGAN ATAS  PELANGGARAN  ADMINISTRASI  TATA RUANG  DAN  ALIH  FUNGSI  LAHAN  SEMPADAN SUNGAI  DALAM  RANGKA  TERWUJUDNYA  TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN
ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT POLICY ON VIOLATION  OF  SPATIAL  ADMINISTRATION  AND CONVERSION  OF  RIPARIAN  ZONE  FUNCTIONS  IN THE  CONTEXT  OF  REALIZING  A  SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING
Wildan Siregar a , Ida Nurlinda b , Maret Priyanta c

## ABSTRAK
Penataan ruang merupakan salah satu instrument pengendalian dan pengeleloaan  lingkungan  hidup,  pemanfaatan  ruang  harus  sesuai dengan  peruntukannya  dengan  mempertimbangkan  keberlanjutan lingkungan  sesuai  dengan  fungsinya,  pemanfaatan  ruang  yang berkualitas  yakni  mewujudkan  perlindungan  fungsi  ruang  dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan  mewujudkan  keseimbangan  antara  kepentingan  ekologi,  sosial dan  ekonomi.  Tata  ruang  sering  di  abaikan  dalam  pemanfaatannya, misalnya  pelangaran  atas  sempadan  sungai,  Sempadan  sungai berfungsi  sebagai  ruang  penyangga  antara  ekosistem  sungai  dan daratan,  agar  fungsi  sungai  dan  kegiatan  manusia  tidak  saling terganggu.  Namun  pada  kenyataannya  sempadan  sungai  beralih fungsi  yang  berdampak  buruk  bagi  lingkungan.  Penataan  ruang memiliki  peranan  penting  untuk  menjaga  fungsi  fungsi  ruang  yang berkelanjutan,  segala  pemanfaatan  ruang  harus  berdasarkan  kajian
RTRW yang sudah di rumuskan ke dalam peraturan tata ruang baik di level  Nasional  dan  daerah,  yang  saling  bersinergi  satu  sama  lain.
Untuk di level daerah peran dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang, perlu upaya yang serius  dan  konsisten  untuk  selalu  bersandar  kepada  peraturan  tata ruang.  Sehingga  pemanfaatan  sesuai  dengan  fungsinya  dapat terwujud dan kerusakan lingkungan dapat di Kelola dengan baik.
Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; tata ruang; pembangunan berkelanjutan; sempadan sungai.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: idansiregar@yahoo.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: ida.nurlinda@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: maret.priyanta@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 18 Oktober 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i1.710 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Spatial planning is one of the environmental control and management instruments, the use of space must be in accordance with its designation by considering environmental sustainability in accordance with its function,  quality  use  of  space,  namely  realizing  the  protection  of  space  functions  and  preventing  and overcoming negative impacts on the environment, and realizing a balance between ecological interests. , social and economic. Spatial planning is often neglected in its utilization, for example the violation of river boundaries.  River  borders  function  as  a  buffer  space  between  river  ecosystems  and  land,  so  that  river functions and human activities are not disturbed by each other. but in reality the river border has changed its function which has a negative impact on the environment. Spatial planning has an important role to maintain sustainable spatial functions, all spatial uses must be based on the RTRW study that has been formulated into spatial regulations both at the national and regional levels, which synergize with each other. At the regional level, the role of local governments is very important in making decisions on spatial use, serious and consistent efforts are needed to always rely on spatial regulations. So that utilization according to its function can be realized and environmental damage can be managed properly.
Keywords: environmental law enforcement; spatial planning; sustainable development; river border.

## PENDAHULUAN
Penatagunaan tanah adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi (land consolidation) 1 pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan  masyarakat  secara  adil  berdasarkan  Pasal  33  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2007.  Salah  satu  kegiatan  penyusunan  rencana  penatagunaan  tanah  adalah penyajian neraca kesesuaiaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah. Namun dalam hal ini peraturan pelaksanaan dari penatagunaan tanah hingga saat ini masih belum terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah  Daerah  mengatur  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena  itu  perwujudan  penggunaan  dan  pemanfaaatan  tanah  agar  optimal  harus menyesuaikan  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  maka  untuk  kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Masalah  tata  ruang,  baik  dalam  ruang  lingkup  makro  maupun  mikro,  saat  ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta  kebutuhan  yang  semakin  meningkat,  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  kian  meningkat,  namun  di  lain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih
1 Pengertian konsolidasi tanah, atau disebut land consolidation atau dengan istilah lain disebut dengan land assembly and readjustment, merupakan teknik yang digunakan untuk menata kembali penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. (Otto Sumarwoto, (1997), “Ekologi Lingkungan hidup, dan pembangunan”, Djambatan, Jakarta, hlm. 162)

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
tetap  seperti  sediakala. 2 Selain  adanya  keterbatasan  lahan,  permasalahan  tata  ruang semakin kompleks, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini berkembang pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  semakin  besar,  juga  diakibatkan  oleh pertumbuhan  penduduk,  yang  berimbas  kepada  pertumbuhan  kawasan  perumahan, pemukiman, Pariwisata, sempadan Sungai dan fungsinya.
Kesesuaian penggunaan lahan bukan hanya untuk kepentingan pembuat regulasi namun  juga  bermanfaat  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  di  masa  depan.  Jangan sampai  daya  tampung  bumi  tidak  sanggup  lagi  untuk  menampung  makhluk  hidup karena  memang  penggunaannya  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Apabila dianalisis  lebih  jauh  peraturan  perundangan  tentang  lingkungan  hidup  di  Indonesia telah sesuai dengan ruh, jiwa atau semangat dari gagasan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), bahkan istilah “Pembangunan Berkelanjutan” secara resmi dipergunakan  dalam  Tap  MPR  No.  IV/MPR/1999  tentang  GBHN,  sedangkan istilah Pembangunan  berwawasan  lingkungan  hidup  digunakan  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  hidup.  Tujuan  dan  sasaran  utama  dari  ketentuan  yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama  tersebut,  sedikit banyak  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kenyataan  bahwa,  telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. 4
Undang-Undang  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  hidup  telah  memberikan  sebuah  rambu-rambu  bagi  siapapun  yang berurusan  dengan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Namun permasalahan  lingkungan  menjadi  permasalahan  yang  sangat  kompleks  karena permasalahan  lingkungan  bukan  masalah  sektoral  lagi  tetapi  merupakan  masalah multisektoral. Seperti dalam penelitian ini akan membahas mengenai alih fungsi lahan sempadan  sungai  citarum  dan  tata  ruang  yang  menjadi  destinasi  pariwisata. Permasalahan  alih  fungsi  lahan  sungai  citarum  dan  tata  ruang  terjadi  di  Kawasan Bandung  Utara  yang  terdapat  destinasi  pariwisata  yaitu The  Great  Asia  Afrika .
2 H.  Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  (2008), “ Hukum  Tata  Ruang ” :  dalam  konsep  kebijakan  otonomi  daerah, Bandung, Nuansa, hlm. 21
3 Faktor  Penyebab  Penyimpangan  Tata  Ruang  diakses  pada  tanggal  18  Maret  2021  https://text- id.123dok.com/document/yeoe7v7q-faktor-penyebab-penyimpangan-tata-ruang.html
4 FX. Adji Samekto, 2003, Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 24.

## Ditemukannya sejumlah pelanggaran yang terjadi atas berdirinya sektor industri wisata
The Great Asia Afrika di Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa memang secara  amenitas The  Great  Asia  Afrika kurang  memadai,  lahan  parkir  yang  tidak  luas dengan  melihat  jumlah  pengunjung  yang  sangat  banyak  sehingga  menimbulkan kemacetan,  dan  tempat  pembelian  tiket  yang  kurang  memberikan  kenyamanan. Namun, terkait adanya pelanggaran mengenai lingkungan hidup Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat tidak tahu, dan tetap mendukung adanya The Great Asia Afrika sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  buatan  di  Jawa  Barat.  Selain  itu ditambahkannya  soal  dampak  masyarakat  sekitar  yang  berupaya  untuk  mengambil peluang dengan cara berjualan di sekitar pinggiran jalan di The Great Asia Afrika yang mengakibatkan kondisi ruang jalan digunakan untuk berjualan dan lalu lintas menjadi tidak  tertib.  Seharusnya  dari  pihak The  Great  Asia  Afrika bisa  merangkul  masyarakat sekitar untuk diberdayakan sehingga lingkungan wisata tertata dengan rapi dan teratur. Selain  itu  berdampak  juga  bagi  ekonomi  masyarakat,  sehingga  masyarakat  bisa berkreatifitas dengan membuat sebuah produk yang dikemas dengan rapi dan bersih serta memiliki daya jual yang bersaing dengan produk-produk besar lainnya, selain itu bisa memunculkan sebuah produk ciri khas daerah tersebut.
Adanya perbedaan pendapat mengenai berdirinya The Great Asia Afrika sebagai suatu destinasi wisata buatan di Jawa Barat, berdampak baik bagi ekonomi namun juga menyalahi aturan lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut dari pemerintah mengakui bahwa The Great Asia Afrika didirikan di lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Hanya saja, pembangunan berbagai sarana dan prasarana di kawasan tersebut belum memenuhi peraturan mengenai Kawasan Bandung Utara (KBU). 5
KBU  memiliki  fungsi  dan  peranan  penting  dalam  menjamin  keberlanjutan kehidupan  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup  di  Cekungan  Bandung,  telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi. 6 Pemanfaatan ruang di KBU yang tidak terkendali  akan  mengancam  keberlangsungan  fungsi  konservasi  kawasan  sebagai tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana. 7
Berbagai  dampak  negatif  lingkungan  mulai  dirasakan,  seperti  longsor, meningkatnya limpasan air, berkurangnya daerah resapan, hilangnya beberapa mata air, berkurangnya debit mata air, hingga berkurangnya kesejukan udara. Dampak lain
5 Mukhlis Dinillah,  "Langgar Tata Ruang,  The  Great Asia  Africa  Lembang  Harus  Tutup  Sementara" diakses  pada  18 Maret  2021  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4890675/langgar-tata-ruang-the-great-asia-africa-lembang- harus-tutup-sementara/
6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
7 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengendalian  Kawasan  Bandung  Utara sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi  Jawa  Barat ,  Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2016  Nomor  2  Seri  E, Konsideran Huruf a dan b.
adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena KBU merupakan sub  DAS  Cikapundung,  Cimahi,  Citarik  Hulu,  Cigugur,  Cibeureum,  Citepus  dan beberapa anak sungai lainnya yang bermuara di Sungai Citarum. Oleh karena itu, perlu upaya  pengendalian  yang  ketat  dan  tepat  terhadap  pembangunan  di  Kawaasan Bandung Utara dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidrologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis. 8
Permasalahan  alih  fungsi  lahan  menjadi  permasalahan  yang  sangat  kompleks karena permasalahan alih fungsi lahan bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah multisektoral. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai alih fungsi lahan sempadan  sungai  citarum  dan  tata  ruang  yang  menjadi  destinasi  pariwisata  buatan. Permasalahan  alih  fungsi  lahan  sungai  citarum  dan  tata  ruang  terjadi  di  Kawasan Bandung Utara yang terdapat destinasi pariwisata buatan yaitu The Great Asia Afrika. Ditemukannya sejumlah pelanggaran yang terjadi dengan berdirinya The Great Asia Afrika di Lembang Kabupaten Bandung Barat.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian yang berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum, yang artinya penelitian hukum merupakan suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasari  dengan  metode,  sistematika,  dan  pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan  jalan  menganalisanya  (Soekanto,  2005).  Berikut  ini  merupakan  tahapan  dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, berikut diantaranya:

## 1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  (Soemitro,  1985).  Penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  yang  membutuhkan  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  terkait  aspek  penegakan  hukum  alif  fungsi sempandan sungai.
2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan  spesifikasi  penelitian,  penelitian  ini  termasuk  dalam  deskriptif analitis (Waluyo, 1991). Deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan  memaparkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang menyangkut aspek penegakan hukum alif fungsi sempandan sungai.
8 Ibid , Penjelasan Ketentuan umum

## 3. Tahap Penelitian
Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Penelitian  kepustakaan,  yaitu  dengan  mengkaji  data  sekunder.  Data  sekunder yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah, yang terdiri dari:
1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:
a) Peraturan Pusat
b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
c) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat
2) Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan-bahan  hukum  primer,  berupa  buku-buku  yang  ditulis  oleh para ahli hukum, artikel-artikel koran, dan internet;
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus bahasa, dan kamus hukum.
b. Penelitian  lapangan,  yaitu  mengumpulkan,  menganalisis  dan  merefleksikan data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  untuk  menunjang  data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen, yaitu penelitian yang menitikberatkan pengumpulan dengan cara  membaca,  mencatat,  mengutip  data  dari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini;
b. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan(Ashshofa, 2007) dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian (Amiruddin, 2006) kepada pihak terkait dalam hal ini  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  yaitu  Badan  Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah.
5. Metode Analisis Data.
Analisis  data yang dilakukan adalah analisis yuridis  kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah terkumpul sebagai penunjang penulisan tesis  ini  akan  disusun  secara  sistematis  dan  lengkap.  Kemudian  akan  dianalisa secara  kualitatif,  sehingga  akan  diperoleh  suatu  gambaran  yang  menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

## 6. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jawa Barat, yang antara lain dilakukan di:
a. Penelitian Kepustakaan
1) Perpustakaan  Mochtar  Kusumaatmadja  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran;
2) Perpustkaan  Pasca  Sarjana  Magister  Hukum,  Jalan  Banda  Nomor  42, Bandung;
3) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Bandung;
b. Penelitian Lapangan
1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
2) Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat;
3) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat;
5) Permukiman Warga Sekitar The Great Asia Afrika.
6) Manajemen The Great Asia Afrika .

## PEMBAHASAN
Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan The Great Asia Afrika Pada latar belakang sudah dijelaskan secara singkat berbagai permasalahan The Great  Asia  Afrika  yang  melakukan  pemanfaatan  ruang  di  Kawasan  Bandung  Utara, dalam sub-bab ini akan menjelaskan dalam bentuk tabel permasalahan yang dihadapi oleh The Great Asia Afrika, diantaranya:

## Tabel 3.5.
Tabel Permasalahan The Great Asia Afrika No Keterangan Permasalahan 1. Pada  tanggal  22  November  2019,  The Great  Asia  Afrika  pertama  kali membuka wisatanya DPMPTSP  Kabupaten  Bandung  Barat dalam suratnya baru mengeluarkan izin pada  tanggal  28  April  2020.  The  Great Asia Afrika memaksakan untuk beroperasi  sedangkan  izinnya  belum keluar pada saat grand opening . 2. Pada  tanggal  16  Oktober  2019, Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pada tanggal 8 Februari 2020, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat merekomendasi The
Kawasan  Bandung  Utara  (KBU)  telah diberikan  kepada  PT.  Perisai  Utama yaitu  perusahaan  yang  menaungi  The Great Asia Afrika. Great  Asia  Afrika  ditutup  dikarenakan melanggar Kawasan zona L-1. 3. Ditanggal  yang  yaitu  8  Februari  2020, pihak  The  Great  Asia  Afrika  menolak penutupan  yang  direkomendasikan pihak  DPMPTSP  Jawa  Barat,  dalam pernyataan  pengelola  The  Great  Asia Afrika menjelaskan “Sebelum membangun  tempat  wisata  ini  tentu kami berkonsultasi dengan ahli lingkungan, karena  memang tempat ini dibangun  di  Kawasan  Bandung  Utara (KBU).  Jadi  tidak  gegabah  juga
sebetulnya”.
Tidak respon balik dari pihak DPMPTSP Jawa  Barat  atas  penolakan  dari  pihak The  Great  Asia  Afrika.  Adapun penutupan  sementara  The  Great  Asia
Afrika karena kondisi pandemi covid-19 yang melarang dibukanya tempat wisata yang  mengakibatkan  berkumpulnya masyarakat. 4. Gubernur  Jawa  Barat  dan  Bupati Bandung  Barat  meresmikan  The  Great Asia  Afrika  pada  tanggal  8  Desember 2019 Pada  tahun  2019  izin,  dan  amdalnya belum ada namun sudah bisa beroperasi dan sangat disayangkan TGAA diresmikan oleh kepala daerah Provinsi dan Kabupaten. 5. Berdasarkan  Perda  Provinsi  Jawa  Barat dan Perbup KBB bahwa Zona L-1 dan L- 2  serta  Kawasan  kecamatan  Lembang merupakan daerah yang rawan bencana.
Pada tanggal 28 Mei 2021 terjadi longsor di  Kawasan  wisata  The  Great  Asia Afrika.
Dari  informasi  ini  dapat  dianalisis  bahwa  penegakan  hukum  pemerintah  yang ditujukan kepada The Great Asia Afrika tidak serius, karena tidak ada tindak lanjut dari keterangan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  Bapak  Grunlan  Alamsyah 9 mengatakan  terkait  Zona  L  1  dan  sebagiannya  itu  ketentuan  Bapedda  Provinsi  yang membuatnya,  dikarenakan  adanya  Peraturan  Daerah  KBU,  tata  ruang  yang  ada  di Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB)  hanya  untuk  Bandung  Barat  saja  itu  merupakan kewenangan  Pemerintah  KBB,  dikarenakan  Lembang  itu  adalah  KBU  maka kewenangan itu ada di Provinsi,  KBU dalam hal  ini  ada 4 wilayah, yaitu Kabupaten bandung, bandung barat, kabupaten cimahi dan Kota Bandung. Terkait KBU itu diatur pada Perda no 2 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi  Jawa  Barat,  Pasal  54  mengatakan  bahwa  setiap
9 Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021
pemanfaatan ruang di wilayah KBU harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu yang di terbitkan oleh Gubernur sebelum izin pemanfatan ruang di terbitkan.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  yang  merupakan  sebuah  proses  dari  standar operasional  prosedur  (SOP)  yang  harus  ditempuh  bagi  siapapun  yang  akan memanfaatkan ruang di area KBU, termasuk TGAA sebagai pelaku usaha wisata yang memanfaatkan ruang KBU tersebut. Proses SOP tersebut merupakan bagian daripada penegakan  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  agar  siapapun  yang  akan  melakukan pemanfaatan  ruang  tersebut  harus  taat  dan  patuh  pada  peraturan  yang  ditetapkan, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
Kemudian  setelah  rekomandasi  diterbitkan  oleh  gubernur,  Kabupaten  bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat,  mengkaji  rekomendasi  tersebut,  melakukan  analisa  detail untuk  dapat  melakukan  pembatasan-pembatasan  terhadap project tersebut,  misalnya dikarenakan wilayah lembang sering macet, maka dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menentukan batasan apa saja yang akan di lakukan Dinas PUPR mengajukan  kepada  Provinsi  untuk  rencana  sebuah project ,  kemudian  apabila rekomendasi  itu  diterbitkan  maka  Dinas  PUPR  akan  melakukan  pembahasan  teknis, mulai dari Izin, amdal dan lain lain, jika Provinsi tidak memberikan rekomendasi maka Pemerintah  KBB  tidak  bisa  menindaklanjuti  proses  teknis  seperti  amdal  dan  izin lainnnya, karena rekomendasi itu dasar utamanya, rekomendasi dari Provinsi itu bersisi catatan-catatan mengenai batasan-batasan sebuah project .
Jika dianalisis mengenai struktur kewenangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat,  dalam  persoalan  Pengelolaan Pemanfaatan  Bandung  Utara  terdapat  tahapan  yang  harus  dilalui.  Namun  adanya struktur  kewenangan  tersebut  dimana  Pemerintah  Provinsi  lebih  menentukan  boleh atau  tidaknya  pemanfaatan  ruang  di  KBU  itu  dilakukan  dengan  menerbitkan  surat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika dianalisis terkait kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, peneliti berpendapat jika adanya  benturan  kepentingan  antara  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota,  seperti  surat  rekomendasi  diterbitkan  namun  karena  tidak  sesuai dengan  RTRW  Kabupaten  maka  tidak  ditindaklanjuti,  begitupun  sebaliknya.  Agar benturan kepentingan tersebut tidak terjadi maka, Pemerintah Provinsi bisa merangkul Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara tersebut, untuk menyusun  RTRW  bersama  untuk  pengelolaan  KBU  yang  ditentukan  waktunya. Adapun  Perda  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Pengendalian  Kawasan Bandung  Utara  sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi  Jawa  Barat,  namun  adanya peraturan tersebut masih belum mengakomodir pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi pada kasus pendirian The Great Asia Afrika yang memanfaatkan ruang di KBU.
Hal ini sesuai dengan pengertian hukum lingkungan yang menjelaskan bahwa hukum lingkungan  merupakan  keseluruhan  peraturan  yang  mengatur  tentang  tingkah  laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang (P. Soemartono, 1996).
Selanjutnya,  terkait  rekomendasi  TGAA  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  melalui  surat  Nomor:  640/587/17.2.02.0/DPMPTSP,  hal: Rekomendasi  Pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Bandung  Utara  (KBU),  rekomendasi  ini diberikan  kepada  pemohon  atas  nama  Andrian  Prasetya  Tristianto  Tedja  sebagai Direktur  Utama  PT.  Perisai  Utama,  yang  selanjutnya  rekomendasi  ini  menjadi  dasar Pemerintah KBB melanjutkan ke tahap pengkajian dan analisa lapangan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh PT. Perisai Utama.
Kemudian,  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Lingkungan  Hidup  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 10 mengatakan bahwa amdal dan site plan TGAA  belum  ada,  diketahui  bahwa  TGAA  pernah  mengajukan  pembuatan  amdal, namun belum diproses dikarenakan izin lokasi belum ada, bahkan sampai saat ini ketika izin lokasi sudah ada pihak TGAA belum ada pengajuan kembali pembuatan amdal, konsekuensinya seharusnya saat ini  TGAA tidak boleh beroperasi. Adapun tindakan yang  Dinas  KBB  lakukan  hanya  bersifat  teguran  yang  berisikan  untuk  segera menyelesaikan dokumen lingkunganm amdal dan izin lingkungan. Dalam penegakan hukumnya itu  sendiri  dalam hal  ini  Peraturan Daerah jika  terjadi  pelanggaran  maka pihak  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  yang  berhak  dan  berwenang  untuk menegakan hukum kepada pelanggar Perda tersebut.
Dalam  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Bidang  Lingkungan  Hidup Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bandung  Barat  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup KBB, terkait prosedur permohonan dan penegakan hukum jika terjadinya pelanggaran maka  kewenangannya  terbagi-bagi  menjadi  beberapa  dinas,  seperti  permohonan penerbitan  amdal  dan izin lingkungan  kewenangannya  berada  di  Dinas  Lingkungan Hidup KBB, namun jika pemohon tersebut setelah mendapatkan permohonan tersebut ditemukan  pelanggaran  dikarenakan  ketidaksesuaian  permohonan  maka  Satpol  PP yang  berwenang  dalam  penindakan  dan  penegakan  hukum  daerah  berhak  untuk melakukan tindakan kepada pelanggar tersebut.
Selanjutnya  menurut  Kepala  Bidang  Lingkungan  Hidup  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Bandung  Barat 11 ,  bahwa  sebetulnya  itu  bukan site  plan ,  tapi berdasarkan  perencanaan  investor  (dalam  hal  ini  PT.  Perisai  Utama)  yang  ada  di
10 Wawancara Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 25 Mei 2021
11 Ibid.
lapangan di bandingkan dengan pola ruang yang ada di Pemerintah KBB, site plan baru bisa di proses setelah adanya izin lingkungan. Tapi izin lingkungan (UU Cipta Kerja berganti nama menjadi Persetujuan lingkungan) belum ada beserta amdalnya.
Namun sangat disayangkan pada tanggal  8 Desember 2019 pihak TGAA resmi membuka  TGAA  dengan  mengadakan  acara  peresmian  TGAA  yang  diresmikan langsung  oleh  Gubernur  Jawa  Barat  dan  Bupati  Kabupaten  Bandung  Barat (Bandungbaratpos.com, 2019). Terkait peresmian tersebut Kepala Bidang Lingkungan Hi dup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menyatakan, “secara politis karena  peresmian  di hadiri  oleh  gubernur  dan bupati,  ada  tekanan  bagi  Dinas-dinas terkait di KBB, istilahnya “jangan bikin malu pemerintah karena meresmikan sebuah projek yang b elum berizin”, namun pihak Dinas KBB harus bersikap normatif, apabila syaratnya belum lengkap kami tidak akan melakukan apa yang bertentangan dengan UU,  karena  Dinas  KBB  memiliki  konsekuensi  apabila  menerbitkan  izin  tanpa  sesuai dengan  amanat  UU.  Para  Dinas-dinas  sangat  menyayangkan,  ketika  Bupati  dan Gubernur hadir, dikarenakan tidak menerima informasi yang lengkap, jika para Kepala Daerah  tersebut  mengetahui  bahwa  izinnya  belum  lengkap,  maka  tidak  akan meresmikan TGAA. Jadi dalam kenyataannya penegakan hukum masih belum tegas, Perda  pemanfatan  ruang  KBU  sudah  ada,  namun  masih  belum  selaras  dengan  tata ruang provinsi dan kabupaten. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Bandung  Barat  berpendapat  bahwa  pihak  TGAA  secara  sadar mengetahui bahwa adanya pelanggaran. Karena pengusaha TGAA bukan pengusaha baru,  diketahui  bahwa  PT.  Perisai  Utama  banyak  mendirikan  usahanya  di  sekitaran Lembang. 12
Terkait  penegakan  hukum,  dalam  hal  ini  Kepala  Bidang  Tata  Ruang  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten  Bandung  Barat 13 menyatakan, bahwa  para  pelaku  usaha  terkadang  mengajukan  izin  ketika  bangunannnya  sudah terbangun,  pada  saat  memproses  perizinannya  para  pelaku  usaha  sudah  langsung melakukan pembangunan. Tujuan Izin adalah untuk pengendalian karena konsekuensi dari  pemanfaatannya,  izin  merupakan  instrument  pengendalian.  Penegakan  hukum atau penindakan dilakukan ketika adanya pelanggaran, kewenangan yang menegakan hukum KBU itu ada di Provinsi.
Hal yang sama dinyatakan oleh Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat 14 terkait penegakan hukum, bahwa DPMPTSP KBB tidak memiliki kewenangan untuk menindak apa yang terjadi di
12 Wawancara Kepala Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021
13 Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, 25 Mei 2021
14 Wawancara Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021
lapangan, kewenangan DPMPTSP hanya diwilayah administratif, fungsi penindakan itu ada  di  DLH  dan  PUPR  KBB.  Kami  hanya  melakukan  penerbitan  izin  apabila permohonan yang diterima lengkap. Jika tidak ada permohonan DPMPTSP tidak bisa memproses penerbitan izinnya.
Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Bapak  Kepala  Bidang  Perizinan  Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat 15 menyatakan bahwa izin lokasi sudah keluar sejak 28 april 2020, dasarnya adalah rekomendasi Provinsi Jawa Barat.  Namun  sempat  terjadi  penyegelan  terhadap  TGAA  dikarenakan  pelanggaran sempadan  sungai,  karena  diarea  sempadan  sungai  dibangun  mushola  tentunya  hal tersebut merupakan pelanggaran. Untuk itu pihak TGAA membongkar bangunan yang ada disempadan sungai tersebut, sehingga bisa beroperasi kembali.
Kemudian  beliau 16 menambahkan,  bahwa  adanya  penyegelan  tersebut berdasarkan surat dari Bupati KBB, untuk menghentikan sementara operasional TGAA, hal ini berawal dari informasi yang diberikan Provinsi kepada pemerintah KBB, namun untuk  kepastiannya  perlu  ditelusuri  kembali.  Namun  saat  penyegelan  berlangsung, pihak  Provinsi  turut  hadir  pada  saat  penyegelan  TGAA,  artinya  pemerintah  KBB berkoordinasi  dengan  Provinsi.  Adapun  pihak  DPMPTSP  KBB  hanya  sebatas menghadiri  undangan  untuk  penyegelan  TGAA  tersebut.  Adapun  komunikasi  yang terhubung  antara  DPMPTSP  dengan  DLH  dan  PUPR  perihal  menanyakan  izin  yang sudah  dimiliki  oleh  TGAA,  kemudian  diinformasikan  bahwa  hanya  izin  lokasi  yang dikeluarkan untuk TGAA.
Dari  keterangan-keterangan  tersebut,  bahwa  berkaitan  dengan  peranan  hukum lingkungan  yang  menstrukturkan  keseluruhan  proses  sehingga  kepastian  dan ketertiban terjamin. Dalam hal penegakan hukum yang ditujukan pada persoalan The Great Asia Afrika, tidak adanya kepastian hukum hal ini ditandai dengan pemberian izin, baik berupa izin lingkungan dan amdal. Berdasarkan keterangan tersebut, adanya penyimpangan hukum yang terjadi sehingga pihak The Great Asia Afrika yang belum sepenuhnya mendapatkan izin namun tetap beroperasi membuat wisatanya.
Penegakan  hukum  memiliki  beberapa  faktor 17 ,  menurut  pertama  faktor hukumnya sendiri, kedua faktor penegak hukumnya, ketiga faktor saran dan fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Dalam persoalan The Great Asia Afrika jika dilihat dari faktor-faktor penegakan hukum, bahwa hukumnya sudah jelas berbicara mengenai prosedur untuk memanfaatkan ruang di  KBU ada tahapan- tahapan  yang  perlu  dipenuhi  oleh  pihak  yang  memohonkannya,  namun  dalam  hal penegak  hukumnya  itu  sendiri  yaitu  instansi  belum  optimal  dalam  melakukan
15 Ibid .
16 Ibid.
17 Soerjono Soekanto, (2005), Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, hlm. 43
penegakan hukum, baik dari pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KBB, bahkan cenderung saling melemparkan kewenangannya terhadap penegakan hukum.
Kemudian terkait Zona L-1, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten  Bandung  Barat  menyatakan  terkait  zona  lindung pada  intinya  tidak  boleh  ada  perubahan  bentang  alam  dan  perubahan  fusngsinya, maupun  kegiatan  seputar  L1  harus  di  kaji  kembali  untuk  memastikan  apakah  suatu kegitan  itu  dapat  mempengaruhi  zona  lindung  atau  tidak.  Pengaruh  atau  tidaknya terhadap zona lindung itu tergantung dengan konsep kegiatannya, misalnya di zona lindung di buat suatu tempat perkemahan, lalu fasilitasnya tendanya di buat glamping (bangunan), itu pasti akan berpengaruh kepada zona lindung tadi, dikarenakan aktifitas limbah bangunan yang mencemari sungai dan lain-lainnya. Kecuali aktifitasnya hanya menyedikan tempat berfoto saja. Untuk TGAA dilihat dari konsepnya dengan adanya bangunan,  itu  pasti  mempengaruhi  zona  lindung  tadi.  Sederhananya  saja,  limbah domestik TGAA sudah mempengaruhi sungai, bahwa sungai itu adalah zona lindung dalam hal ini.
Berdasarkan surat izin lokasi yang diterbitkan oleh DPMPTSP KBB berdasarkan permohonan PT. Persai Utama atau TGAA yang terletak di Jl. Raya Lembang No. 71, RT.  02,  RW.  06,  Desa  Gudang  Kahuripan  Kecamatan  Lembang,  Kabupaten  Bandung Barat,  dengan  luas  lokasi  yang  dimohonkan  40.000  M 2 ,  serta  fungsi  Kawasan berdasarkan RTRW masuk ke dalam Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Dalam Peraturan Daerah KBB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  KBB  Tahun  2009-2029  menyatakan,  Pasal  5  huruf  d “pengendalian  perkembangan  Kawasan  perkotaan  di  wilayah  selatan  dengan  tidak melebihi  dayadukung  dan  dayatampungnya; ”,  kemudian  berkaitan  dengan  Pas al tersebut  yaitu  Pasal  6  ayat  4  huruf  a  menyatakan  “strategi  untuk  pengendalian perkembangan  Kawasan  perkotaan  di  wilayah  selatan  dengan  tidak  melebihi  daya dukung  dan  daya  tampungnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  d diwujudkan dengan strategi meliputi: a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;”.
Sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat yang menyebutkan “Untuk TGAA dilihat dari konsepnya dengan adanya bangunan, itu pasti  mempengaruhi  zona  lindung  tadi.  Sederhananya  saja,  limbah  domestik  TGAA sudah mempengaruhi sungai,  bahwa  sungai itu adalah zona lindung dalam hal ini”, dalam Pasal 25 huruf e Perda KBB No. 2 Tahun 2012 Tentang RTRW KBB Tahun 2009- 2029, menyatakan “Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
huruf a terdiri atas: e. Kawasan rawan bencana alam”. Kemudian dijelaksan dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e berupa Kawasan rawan tanah longsor terdiri atas: a. Kecamatan Lembang”, dari penjelasan Pasal 30 ayat (1) ada Sembilan Kawasan rawan tanah longsor salah satunya adalah Kecamatan Lembang yang dijelaskan dalam surat izin lokasi yang diberikan DPMPTSP bahwa PT. Perisai Utama atau TGAA yang menduduki Kawasan wisatanya di Kecamatan Lembang.
Pada tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan informasi yang diterbitkan media berita menyebutkan bahwa terjadi longsor di Kawasan The Great Asia Afrika, namun dalam hal ini pihak pengelola menyatakan bahwa kejadian longsor tersebut dikarenakan banjir yang menimpa Lembang hingga akhirnya Kawasan wisata TGAA terkena imbasnya, disampaikan oleh Corporate Secretary & PR bahwa terjadinya longsor bukan baru-baru ini,  selain  itu  pada  saat  hujan  reda  pihak  TGAA  menyatakan  ketika  hujan  berhenti kawasan sudah aman. 18
Kabar  longsornya  TGAA  direspon  oleh  Kepala  Bidang  Tata  Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat 19 yang menyatakan belum memastikan hal tersebut, namun jika tebing yang longsor itu bagian belakang mungkin bukan karena TGAA, tapi karena kegiatan di atasnya, tapi kalau longsor itu bagian tebing depan itu karena aktivitas TGAA. Tapi itu perlu kajian lebih lanjut lagi.
Dalam konsep penegakan hukum lingkungan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  dapat  dimaknai  sebagai  penggunaan  atau penerapan  instrumen-instrumen  dan  sanksi-sanksi  dalam  lapangan  hukum administrasi,  hukum  pidana,  dan  hukum  perdata  dengan  tujuan  memaksa  subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup 20 Kemudian,  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  mencakup  penaatan ( compliance ) dan penindakan ( enforcement ), yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana 21 Dan penegakan hukum lingkungan  dilakukan  untuk  menjamin  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan lingkungan menurutdengan cara sebagai berikut: 22
18 Cecep Wijaya Sari, The Great Asia Africa di Lembang, Bandung Barat Dibuka setelah Viral Video Longsor, di akses 4 April 2021 Begini Kata Pengelola https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/bandung-barat/pr-961973247/the-great-asia- africa-di-lembang-bandung-barat-dibuka-setelah-viral-video-longsor-begini-kata-pengelola?page=2
19 Wawancara Kepala Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021
20 Takdir Rahmadi, (2010), Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 199.
21 M. Daud Silalahi, (2001), Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. PT. Alumni, Bandung. hlm, 34.
22 GA, Biezeveld.Duurzame Milieuwetgeving, (2002), Boom Juridische Uitgevers , hlm 7
a. Pengawasan secara administratif (sebagai upaya preventif);
b. Penegakan  hukum  administrasi  atau  sanksi  administrasi,  dalam  hal  terdapat pelanggaran secara administratif (sebagai upaya korektif);
c. Penegakan  hukum  lingkungan  kepidanaan  dalam  hal  terjadi  pelanggaran ketentuan hukum pidana (sebagai upaya represif);
d. Gugatan  perdata  untuk  menggugat  pelanggaran  atau  perbuatan  yang mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan (sebagai upaya preventif atau korektif).
Adapun  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  KBB  melalui  dinas  terkait  yang melakukan  penegakan  hukum  dengan  melakukan  penyegelan  dan  pembokaran terhadap  alif  fungsi  lahan  sempadan  sungai  yang  menjadi  bangunan  mushola  di kawasan The Great Asia Afrika merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi, dalam hal ini terdapat pelanggaran secara administratif, yang mana  hal  tersebut  merupakan  sebagai  upaya  korektif  dari  Pemerintah  KBB  dalam menegakan hukum lingkungan.
Adapun upaya penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi seperti yang dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Menteri,  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota berdasarkan  Pasal  71  UU  32  Tahun  2009  dapat  mendelegasikan  pada  instansi  yang berkaitan,  seperti  dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah Kabuapten Bandung Barat mendelegasikan dan menetapakan pengawasannya kepada para Dinas terkait, diantaranya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Dinas Pariwisata.
Dalam  Perda  No.  2  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Pengendalian  KBU  Sebagai Kawasan  Strategis Provinsi  Jawa  Barat,  dalam Pasal  61  mengenai  penegakan hukum menjelaskan penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun larangan yang diatur dalam pasal 62 Perda No. 2 Tahun 2016:
(1) Setiap orang dilarang:
a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai tata ruang;
b. mendirikan  bangunan  tanpa  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
c. mengganggu dan mengubah fungsi kawasan lindung;
d. melakukan alih fungsi peruntukan pemanfaatan ruang di KBU;
e. melakukan kegiatan pertambangan di KBU;
f. melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan;
g. membangun akses jalan baru atau memperlebar jalan akses tanpa izin;
h. mengganggu dan mengubah fungsi RTHA;
i. melakukan pengambilan air tanah dalam dan/atau air tanah untuk keperluan komersial tanpa izin; dan
j. mengubah dan/atau merusak bentang alam.
(2) Setiap  pejabat  dilarang  menerbitkan  izin  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  17, Pasal  18,  Pasal  22,  Pasal  23,  Pasal  24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 54 ayat (2).
Namun sangat disayangkan dengan kondisi peresmian TGAA yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati KBB, yang diketahui izin lingkungannya belum terbit. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 72 UU 32 Tahun 2009, bahwa Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Berkaitan dengan sanksi hukum lingkungan, diketahui bahwa Pemerintah KBB yang sempat melakukan penyegalan dan pembongkaran bangunan TGAA, telah sesuai dengan Pasal 76 UU 32 Tahun 2009, yang menjelaskan tentang penerapan sanksi kepada pemilik usaha, adapun penjelasan mengenai sanksi administratif diantaranya, teguran tertulis;  paksaan  pemerintah;  pembekuan  izin  lingkungan;  atau  pencabutan  izin lingkungan.  Dari  keempat  sanksi  tersebut  tidak  sampai  pada  pembekuan  izin  dan pencabutan izin lingkungan, dalam hal ini para pihak dari Dinas KBB yang diantaranya DPMPTSP, DLH, DPUPR tidak memberikan jawab pasti  terkait  pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan.
Adapun  dalam  Pasal  78  UU  32  Tahun  2009  yang  mejelaskan  bahwa  sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dari  tanggung  jawab  pemulihan  dan  pidana. Seharusnya  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah  KBB  berwenang  untuk melakukan pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan, hal ini ditandai dengan adanya teguran yang dijelaskan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa TGAA melanggar pemanfaatan ruang KBU karena berdiri diwilayah zona L-1 untuk itu TGAA harus ditutup, yang diketahui bahwa pihak TGAA menolak perintah
dair  Pemerintah  Provinsi  tersebut.  Selain  itu  adanya  teguran  dari  DPMPTSP  KBB kepada TGAA untuk segera melengkapi izinnya yaitu amdal dan izin lingkungannya. Dalam  Pasal  79  UU  32  Tahun  2009  bahwa  pengenaan  sanksi  administratif  berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat  (2)  huruf  c  dan  huruf  d  dilakukan  apabila  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dalam Penegakan Hukum Lingkungan berbagai peraturan telah tersedia untuk senantiasa dilakukan segala bentuk arahannya, dari mulai Undang-Undang 32 Tahun 2009  tentang  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang, Peraturan Daerah Jawa Barat 2 tahun 2016 tentang KBU, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2 tahun 2012 tentang RTRW KBB 2009-2029. Permasalahan yang  terdapat  pada  penelitian  ini  melihat  bahwa  tata  ruang  belum  dijalanan sebagaimana aturan yang berlaku, pelanggaran tata ruang menjadi Pintu masuk awal untuk  pelanggaran  pelanggaran  lainnya  dalam  hal  ini  alih  fungsi  lahan  sempadan sungai.
Dalam penegakan hukum lingkungan, pemerintah Provinsi dan pemerintah KBB dalam  melakukan  penegakan  hukum,  tidak  secara  komprehensif  dalam  mengambil Langkah hukum, misalnya melakukan penegakan sanksi Pidana, bahwa TGAA tidak memiliki izin lingkungan dan amdal adalah pelanggaran yang tidak bisa terelakkan lagi, Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintahan  KBB  hanya  bersikap  menegur.  Adapun pembongkaran mushola karena masuk dalam sempadan sungai dan penyegelan TGAA hanya  bersifat  sementara,  kemudian  TGAA  bisa  beroperasi  kembali  tanpa menghiraukan teguran dari pemerintah.

## Saran
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat  seharusnya  dengan  konsisten  memperhatikan  keberlangsungan  lingkungan hidup, rekomendasi pemanfaatan Ruang merupakan instrumen yang harus diterapkan penuh dengan kehati-hatian dan di monitoring secara berkala, akibat dari pelanggaran tata  ruang  Zona  L1  yang  seharusnya  Zona  lindung  Fungsi,  dampak  nyata  seperti Longsor  pun  terjadi.  Alih  fungsi  lahan  terjadi  akibat  dari  pelanggaran  tata  ruang, pelanggaran  tata  ruang  dapat  menjadi  pintu  masuk  untuk  pelanggaran  pelanggaran yang lainnya.
Penegakan hukum yang sungguh-sungguh menjadi instrumen keberlanjutan tata ruang dan Lingkungan terhadap perilaku yang eksploitatif terhadap lingkungan, hal ini
agar tidak menjadi budaya yang buruk, sehingga konsep membangun dulu kemudian memproses izin tidak terjadi lagi dikemudian hari, jika di lihat kebiasan pembangunan dengan mengabaikan administrasi adalah Tindakan kejahatan lingkungan yang tidak semestinya diabaikan. Perlunya transparansi dan partisipasi publik yang aktif, terutama masyarakat yang terdampak langsung. terkait wilayah mana saja yang bisa dilakukan pemanfaatan  lingkungan  dan  ruangnya  sesuai  dengan  fungsinya,  selain  itu  status perizinan  sudah  lengkap  atau  tidak  lengkapnya  bisa  diketahui  publik  sehingga  jika terjadi seperti TGAA pemerintah terbantu dengan adanya laporan masyarakat, dan hal ini menjelaskan tentang kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional . Rajawali.
Amiruddin, Z. A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada. Ashshofa, B. (2007). Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta.
Butudoka,  Z.  (2005 ).  Evaluasi  Pemanfaatan  Ruang  dan  Struktur  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Tolitoli. Smartek, 4(3).
Hardjasoemantri,  K.  (2000). Hukum  Tata  Lingkungan .  Gadjah  Mada  University  Press.
Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara . Puspaga.
P. Soemartono, G. (1996). Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.
Ridwan, H. J., & Sodik, A. (2008). "Hukum Tata Ruang” : dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa.
Samekto, F. A. (2003). Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
Silalahi,  M.  D.  (2001). Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia. PT. Alumni, Bandung.
Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Soemitro, R. H. (1985). Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.
Sumarwoto, O. (1997). Ekologi Lingkungaan hidup, dan pembangunan . Djambatan.
Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Rineka Cipta.

## Jurnal
Biezeveld, G. A. (2002). Duurzame Milieuwetgeving: Over Wetgeving en Bestuurlijke Organisatie als Instrument voor Behoud en Verandering. Boom Juridische Uitgevers. Godin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy . Oxford University Press.
Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik , 6(2), 21 – 34.
Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan  desa  dalam  upaya  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 2(2), 101 – 105.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  No.  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan
Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1969 Pada Tanggal 6 Agustus 1969 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  63/PRT/1993  tentang  Garis  Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  22  Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

## Sumber Lain
Bandungbaratpos.com.  (2019).  Emil  Resmikan  Wisata  Baru  The  Great  Asia  Afrika.
Bandungbaratpos.Com.
News.detik.com.  (2018).  Saat  Citarum  Pernah  Disandingkan  dengan  Chernobyl. News.Detik.Com.
News.detik.com. (2020). Langgar Tata Ruang, The Great Asia  Africa Lembang Harus Tutup Sementara. News.Detik.Com.
Pikiranrakyat.com. (2021). Viral Video Longsor di Great Asia Africa Bandung, Pengelola Sampaikan Faktanya. Pikiranrakyat.Com.
Rahmadi,  T.  (2010).  Mediasi:  Penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat. PT
RajaGrafindo Persada.
Republika.co.id. (2020). Lakukan 3 Pelanggaran, The Great Asia Africa akan Ditutup?
Repunlika.Co.Id.
Waluyo, B. (1991). Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika.