## PENENTUAN FUNGSI JARINGAN JALAN SISTEM SEKUNDER DI KAWASAN PERKOTAAN STUDI KASUS PERKOTAAN CIANJUR

## ILHAM
Jurusan Teknik Sipl Fakultas Teknik Universitas Suryakancana Cianjur ilhamipong@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintasnya, fungsi jalan terdiri dari arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Fungsi jalan ini terdapat berada pada sistem jaringan jalan primer dan sekunder Di wilayah kabupaten Cianjur terdapat jaringan jalan nasional sepanjang 212,45 km, terdiri dari jalan arteri primer sepanjang 47,48  km,  dan  jalan  kolektor  primer  (Kolektor  1)  sepanjang  164,97  km,  jaringan  jalan  provinsi  sepajang  137,85  km  yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer (kolektor 2) dan jalan kabupaten sepanjang lebih dari 1300 km.
Jalan  kabupaten  tersebut  terdiri  dari  jaringan  jalan  yang  menghubungkan  antar  pusat-pusat  kegiatan  di  wilayah  kabupaten Cianjur dan juga berada di dalam kawasaan perkotaan.
Berdasarkan data inventarisasi jaringn jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, lebih dari 100 km panjang jalan tersebut terdapat kawasan perkotaan.
Oleh sebab itu jaringan jalan yang berada kawasan perkotaan tersebut dipandang perlu untuk ditentukan fungsi dalam sistem jaringan jalan sekunder. Untuk studi kasus ini yang akan ditentukan fungsinya adalah ruas-ruas jalan yang berada di kawasan perkotaan Cianjur
Kata Kunci: Klasifikasi fungsi jalan, system jaringan jalan, Arteri Primer, Kolektor Primer, Lokal Primer, Lingkungan Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Srkunder, Lokal Sekunder, Lingkungan Sekunder.

## 1. PENDAHULUAN
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi lalu lintas,  yang  berada  pada  permukaan tanah,  di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah  dan/atau air,  serta  di  atas permukaan  air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan lori, dan jalan kabel.
Jalan  sebagai  salah  satu  prasarana transportasi  mempunyai  peranan  penting  untuk mewujudkan  sasaran  pembangunan  seperti pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional,  jalan mempunyai peranan penting  terutama  dalam  mendukung  ekonomi, sosial  budaya,  lingkungan,  politik,  serta pertahanan  keamanan.  Dari  aspek  ekonomi, jalan  berfungsi  untuk  memperlancar  arus distribusi barang dan jasa serta berperan  dalam peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dari  aspek  sosial  budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat  yang  dapat  menjadi  wahana perubahan  sosial,  membangun  toleransi,  dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan,  keberadaan  jalan  diperlukan  untuk
mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan  mengikat  antar  wilayah,  sedangkan  dari aspek  pertahanan  keamanan,  keberadaan  jalan memberikan  akses  dan  mobilitas  dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.  Selain  daripada  itu,  pengembangan prasarana transportasi jalan juga ditujukan untuk membuka  akses/hubungan  antar  satu  wilayah dengan wilayah lain.
Di wilayah kabupaten Cianjur berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  : 290/KPTS/M/2015  Tentang  Penetapan  Ruas Jalan Menurut Sttausnya Sebagai Jalan Nasional terdapat  sekitar  212,450  km  panjang  jalan nasional  yang  terdiri  dari  Jalan  Arteri  Primer sepanjang  47,48  km  dan  kolektor  primer sepanjang  164,97  km,  dan  berdasarkan Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor 620/Kep.1530-Admek/2011  Tentang  Penetapan Ruas-ruas  Jalan  Menurut  Statusnya  Sebagai Jalan  Provinsi,  terdapat  sekitar  137,85  km panjang  jalan  provinsi  dengan  fungsi  jalan Kolektor-2,  serta  berdasarkan  keputusan  Bupati Cianjur  Nomor  620/Kep.168-Binamarga/2013 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan
Kabupaten,  terdapat  panjang  jalan  kabupaten sepanjang  1.301,697  km.  Dari  panang  jalan kabupaten tersebut, sekitar Panjang jalan100 km berada  dikawasan  perkotaan.  Ruas-ruas  jalan
kabupaten  tersebut  belum  ditetapkan  fungsinya. Sehingga  dipandang  perlu  untuk  mengkaji fungsi dari jaringan jalan kabupeten yang berada dikawaan  perkotaan  tersebut  khususnya  yang berada dikawasan perkotaan Cianjur, agar dapat ditetapkan fungsinya.

## 2. STUDI PUSTAKA

## a. Pusat Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional, sistem  perkotaan  nasional  terdiri  atas:  Pusat Kegiatan  Nasional  (PKN),  Pusat  Kegiatan Wilayah  (PKW),  dan  Pusat  Kegiatan  Lokal (PKL).
Pusat  Kegiatan  Nasional ( PKN)  adalah kawasan  perkotaan  yang  berfungsi  untuk melayani  kegiatan  skala  internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW)  adalah kawasan  perkotaan  yang  berfungsi  untuk melayani  kegiatan  skala  provinsi  atau beberapa kabupaten/kota.
Pusat  Kegiatan  Lokal  (PKL)  adalah kawasan  perkotaan  yang  berfungsi  untuk melayani  kegiatan  skala  kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
Berdasarkan  Lampiran  II  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang  Wilayah  Provinsi,  Kabupaten  Dan Kota, sistem perkotaan di wilayah kabupaten terdiri dari:
Pusat  Kegiatan  Nasioanal  (PKN)  yang berada di wilayah kabupaten;
Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW)  yang berada di wilayah kabupaten;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
Pusat  Kegiatan  Strategis  Nasional  PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan Pusat-pusat  lain  di  dalam  wilayah kabupaten  yang  wewenang  penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten.
Pusat-pusat  kegiatan  di  dalam  wilayah kabupaten  yang  kewenangan  penentuannya oleh pemerintah kabupaten terdiri dari: Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan  kawasan  perkotaan  yang berfungsi  untuk  melayani  kegiatan  skala kecamatan atau beberapa desa; dan
Pusat  Pelayanan  Lingkungan ( PPL ) merupakan  pusat  permukiman  yang berfungsi  untuk  melayani  kegiatan  skala antar desa.

## b. Sistem Jaringan Jalan
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  2004  tentang  Jalan,  Jalan  umum dikelompokkan  menurut  sistem,  fungsi, status, dan kelas.
Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  34 Tahun  2006  tentang  Jalan,  sistem  jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan  sistem  jaringan  jalan  sekunder  yang terjalin dalam hubungan hierarki.

## 1) Sistem Jaringan Jalan Primer
Sistem  jaringan  jalan  primer  disusun berdasarkan  rencana  tata  ruang  nasional, provinsi,  kabupten/kota  dan  pelayanan distribusi  barang  dan  jasa  untuk pengembangan  semua  wilayah  di  tingkat nasional,  dengan  menghubungkan  semua simpul  jasa  distribusi  yang  berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :
Menghubungkan  secara  menerus pusat kegiatan nasional (PKN) , pusat kegiatan  wilayah (PKW) ,  pusat kegiatan lokal (PKL) sampai kepusat kegiatan lingkungan (PKLing)
Menghubungkan antra pusat kegiatan nasional (PKN) .
Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas  jalan  dalam  sistem  jaringan jalan  primer  tidak  terputus  walaupun memasuki kawasan perkotaan.
2) Sistem Jaringan Jalan Sekunder
Sistem  jaringan  jalan  sekunder  disusun berdasarkan  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota  dan  pelayanan  distribusi barang  dan  jasa  untuk  masyarakat  di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang  mempunyai  fungsi  primer,  fungsi sekunder  kesatu,  fungsi  sekunder  kedua, fungsi  sekunder  ketiga,  dan  seterusnya sampai ke persil.
Kawasan  yang  mempunyai  fungsi primer (F1) adalah kawasan perkotaan  yang  mempunyai  fungsi pelayanan,  baik  untuk  kawasan perkotaan  maupun  untuk  wilayah  di luarnya.
Kawasan  yang  mempunyai  fungsi sekunder  adalah  kawasan  perkotaan yang  mempunyai  fungsi  pelayanan hanya  dalam  wilayah  kawasan perkotaan yang bersangkutan.
Kawasan  fungsi  sekunder  kesatu (F2.1)  adalah  kawasan  perkotaan yang  mempunyai  fungsi  pelayanan seluruh  wilayah  kawasan  perkotaan yang bersangkutan.
Kawasan  fungsi  sekunder  kedua (F2.2)  adalah  kawasan  perkotaan yang  mempunyai  fungsi  pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan  kawasan  fungsi  sekunder kesatu. Kawasan  fungsi  sekunder  ketiga (F2.3)  adalah  kawasan  perkotaan yang  mempunyai  fungsi  pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan  kawasan  fungsi  sekunder kedua.
Persil  adalah  sebidang  tanah  dengan ukuran  tertentu  untuk  keperluan perumahan atau kegiatan lainnya.
Kawasan  yang  mempunyai  fungsi  primer dan  kawasan  yang  mempunyai  fungsi sekunder harus tersusun secara teratur dan tidak  terbaurkan. Fungsi  primer,  fungsi sekunder  kesatu,  serta  fungsi  sekunder kedua  dan  seterusnya  terikat  dalam  satu hubungan hierarki.
c. Fungsi Jalan
Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  34 Tahun  2006  tentang  Jalan,  berdasarkan  sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungs i jalan  dikelompokkan  ke  dalam jalan  arteri,  jalan  kolektor,  jalan  lokal,  dan jalan lingkungan.
1) Jalan  arteri :  merupakan  jalan  umum yang  berfungsi  melayani  angkutan  utama dengan  ciri  perjalanan  jarak  jauh, kecepatan  rata-rata  tinggi,  dan  jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2) Jalan  kolektor : merupakan jalan  umum yang  berfungsi  melayani  angkutan pengumpul  atau  pembagi  dengan  ciri perjalanan  jarak  sedang,  kecepatan  rata- rata  sedang,  dan  jumlah  jalan  masuk dibatasi.
3) Jalan  lokal :  merupakan  jalan  umum yang  berfungsi  melayani  angkutan setempat  dengan  ciri  perjalanan  jarak dekat,  kecepatan  rata-rata  rendah,  dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4) Jalan  lingkungan :  merupakan  jalan umum  yang  berfungsi  melayani  angkutan lingkungan  dengan  ciri  perjalanan  jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
Fungsi  jalan  tersebut  terdapat  pada  sistem jaringan  jalan  primer  dan  sistem  jaringan jalan sekunder.
Jaringan  jalan  yang  terdapat  pada sistem jaringan  primer dinyatakan  sebagai  jalan arteri  primer,  jalan  kolektor  primer,  jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
1) Jalan  arteri  primer adalah  secara berdaya guna :
– menghubungkan antar-PKN; atau
– menghubungkan  antara  PKN  dengan PKW.
2) Jalan  kolektor  primer adalah  secara berdaya guna :
– menghubungkan  antara  PKN  dengan PKL;
– menghubungkan antar-PKW; atau
– menghubungkan antara PKW dengan PKL.
3) Jalan lokal primer adalah secara berdaya guna :
– menghubungkan PKN dengan PKLing; – menghubungkan PKW dengan PKLing; – menghubungkan antar-PKL; atau – menghubungkan PKL dengan
PKLing, serta
– menghubungkan antar-PKLing.
4) Jalan lingkungan primer adalah :
– menghubungkan  antarpusat  kegiatan di dalam kawasan perdesaan (PKKw); dan
– jalan  di  dalam  lingkungan  kawasan perdesaan.
Berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan  memerlukan  biaya  perjalanan terendah  yang  ditunjukkan  dengan  dengan waktu  tempuh  tercepat,  faktor  hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.
Jaringan  jalan  yang  terdapat  pada sistem jaringan  sekunder dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal  sekunder,  dan  jalan  lingkungan sekunder.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun  2006  tentang  Jalan  dan  Pedoman Penentuan  Klasifikasi  Fungsi  Jalan  Di Kawasan  Perkotaan  Pd  T-18-2004-B,  Ciri- ciri jalan sekunder diantaranya:
1) Jalan arteri sekunder adalah :
– menghubungkan  kawasan  primer (F1)  dengan  kawasan  sekunder kesatu (F2.1);
– menghubungkan antar kawasan sekunder kesatu (F2.1);
– menghubungkan  sekunder  kesatu (F2.1)  dengan  kawasan  sekunder kedua (F2.2);
– menghubungkan  jalan  arteri/kolektor primer  dengan  kawasan  sekunder kesatu (F2.1).
– lalu lintas cepat pada pada jalan arteri sekunder  tidak  boleh  terganggu  oleh lalu lintas lambat;
– kendaraan  angkutan  barang  ringan dan  bus  untuk  pelayanan  kota  dapat diijinkan melalu jalan ini;
– lokasi  dan  parkir  pada  badan  jalan sangat  dibatasi  dan  seharusnya  tidak diijinkan pada jam sibuk.
2) Jalan kolektor sekunder adalah :
– menghubungkan antar kawasan sekunder kedua (F2.2);
– menghubungkan  kawasan  sekunder kedua  (F2.2)  dengan  kawasan sekunder ketiga (F2.3);
– kendaraan  angkutan  barang  berat tidak  diijinkan  melalui  jalan  ini  di daerah permukiman;
– lokasi  parkir  pada  badan  jalan dibatasi.
3) Jalan lokal sekunder adalah :
– menghubungkan  kawasan  sekunder kesatu (F2.1) dengan perumahan;
– menghubungkan  kawasan  sekunder kedua (F2.2) dengan perumahan;
– menghubungkan  kawasan  sekunder ketiga  (F2.3)  dan  seterusnya  sampai ke perumahan;
– kendaraan angkutan barang berat dan bus  tidak  diijinkan  melalui  jalan  ini di daerah permukiman.
4) Jalan lingkungan sekunder : menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

## d. Penetapan  Sistem  Jaringan  Jalan  dan Fungsi Jalan
1) Penetapan Sistem Jaringan Jalan
Menurut Pasal 60  Peraturan  Pemerintah
Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Jalan, sistem  jaringan  jalan  sebagai  sistem jaringan  jalan  primer  ditetapkan  dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan  pendapat  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang transportasi. 2) Penetapan Fungsi Jalan
Menurut Pasal 61  Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan:
a) Penetapan  ruas-ruas  jalan  menurut fungsinya  sebagai  jalan  arteri  primer
dan  jalan  kolektor  primer  yang menghubungkan antar ibukota provinsi dilakukan  secara  berkala  dengan keputusan Menteri.
b) Penetapan  ruas-ruas  jalan  menurut fungsinya  dalam sistem  jaringan jalan  sekunder ,  jalan  kolektor  dalam sistem  jaringan  jalan  primer  selain dimaksud  pada  huruf  a),  jalan  lokal dalam  sistem  jaringan  jalan  primer, serta  jalan  lingkungan  dalam  sistem
jaringan jalan primer dilakukan secara berkala  dengan  Keputusan  Gubernur, berdasarkan  usul  Bupati/wali  kota yang bersangkutan dengan memperhatikan  keputusan  menteri sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a) dan  berdasarkan  pedoman  yang ditetapkan Menteri.
e. Penetapan Fungsi Jalan oleh Penyelenggara Jalan 1) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat telah menetapkan ruas jalan  dalam  sistem  jaringan  primer  yang mempunyai  fungsi  sebagai  Jalan  Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-
1),  dengan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor: 248/KPTS/M/2015  tentang  Penetapan Ruas  Jalan  Dalam  Jaringan  Jalan  Primer Menurut  Fungsimya  Sebagai  Jalan  Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (KP-1).
2) Gubernur  Jawa  Barat  telah  menentapkan ruas-ruas  jalan  dalam  sistem  jaringan primer  yang  mempunyai  fungsi  sebagai Jalan  Kolektor  2  dan  Kolektor  3  Primer, dengan  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor: 620/Kep. 293-Sarek/2007 tentang Penetapan  Ruas-ruas  Jalan  Dalam Jaringan  Primer  Menurut  Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, dan Kolektor 3, yaitu yang dimaksud dengan:
– Jalan  kolektor  2 adalah: jalan  yang menghubungkan  Ibukota  Provinsi dengan  Ibukota  Kabupaten  atau Kota;
– Jalan Kolektor 3 adalah: jalan yang menghubungkan  antar  Ibukota Kabupaten/Kota.
3) Bupati  Cianjur  telah  menetapkan  status ruas  jalan  kabupaten  Cianjur  dengan Keputusan  Bupati  Cianjur  Nomor  : 620/Kep.  168-Binamarga/2013  Tentang Penetapan  Status  Ruas  Jalan  Kabuapaten Cianjur.  Namun  status  ruas-ruas  jalan tersebut belum ditetapkan fungsinya.
3. FORMULASI HUBUNGAN ANTAR PUSAT KEGIATAN

## DENGAN JARINGAN JALAN
Dari  penjelasan  mengenai  system  dan fungsi dari jaringan jalan serta mengenai fungsi
kawasana  perkotaan  yang  dihubungkan  oleh jaringan  jalan,  maka  hubungan  antara  sistem, fungsi  dan  status  jaringan  jalan  dengan  fungsi kawasan  perkotaan  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :

## a. Hubungan  Struktur  Hirarki  Kawasan Perkotaan  dan  Sistem  Jaringan  Jalan Primer
Matrik  hubungan  antara  hirarki  kawasan perkotaan  dengan  peranan  ruas  jalan penghubungnya  dalam  sistem  jaringan  jalan primer diperlihatkan pada Tabel 1 berikut:
Tabel  1.  Hubungan  Antara  Hirarki  Kota
Dengan Peranan Ruas Jalan Penghubungnya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer
b. Hubungan  Struktur  Hirarki  Kawasan Perkotaan  dan  Sistem  Jaringan  Jalan Sekunder
Matriks  hubungan  antara  kawasan perkotaan dengan  peranan  ruas  jalan  penghubungnya dalam  sistem  jaringan  jalan  sekunder diperlihatkan pada Tabel 2 berikut:
Tabel  2.  Hubungan  Antara  Hirarki  Di  Dalam Kawasan  Perkotaan  Dengan  Peranan Ruas  Jalan  Penghubungnya  Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder
PERKOTAAN PKN PKW PKL PPK PPL PERSIL PKN Arteti Arteri Kolektor  Lokal  Lokal Lokal PKW Arteri Kolektor  Kolektor  Lokal  Lokal Lokal PKL Kolektor  Kolektor Lokal Lokal  Lokal Lokal PPK Lokal Lokal Lokal Lokal  Lokal Lokal PPL Lokal Lokal Lokal Lokal  Lokal Lokal PERSIL Lokal Lokal Lokal Lokal  Lokal  Lingkungan
Diagram  hubungan  antara  hirarki  kawasan perkotaan  dengan  peranan  ruas  jalan penghubungnya  dalam  sistem  jaringan  jalan primer  diperlihatkan  pada  Gambar  1 hirarki  kawasan  perkotaan  dengan  peranan ruas  jalan  penghubungnya  dalam  sistem jaringan  jalan  sekunder  diperlihatkan  pada Gambar 2 sebagai berikut:
Gambar 1:   Diagram Sistem Jaringan Jalan
Primer
KAWASAN PRIMER (F1) SEKUNDER I
(F2.1) SEKUNDER II (F2.2) SEKUNDER III
PRIMER (F1) - Arteri - SEKUNDER I (F2.1) Arteri Arteri Arteri SEKUNDER II (F2.2) - Arteri Kolektor SEKUNDER III (F2.3) - - Kolektor PERUMAHAN - Lokal Lokal
Diagram  hubungan  antara  hirarki  kawasan perkotaan  dengan  peranan  ruas  jalan penghubungnya  dalam  sistem  jaringan  jalan primer  diperlihatkan  pada  Gambar  1  dan hirarki  kawasan  perkotaan  dengan  peranan ngnya  dalam  sistem jaringan  jalan  sekunder  diperlihatkan  pada
Gambar 1:   Diagram Sistem Jaringan Jalan
Gambar 2:   Diagram Sistem Jaringan Jalan

## Sekunder
4. Persyaratan Teknis (Kriteria Penetapan Klasifikasi Fungsi Jalan).
Kriteria  ini  dimaksudkan  sebagai  ciri ciri  Umum  yang  diharapkan  pada  masing masing  fungsi  jalan,  dan  merupakan  arahan untuk fungsi jalan yang perlu dipenuhi/didekati.
Berdasarkan  Pasal  13  Peraturan  Pemerintah Nomor  34  Tahun  2006  Tentang  Jalan Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Di Kawasan Perkotaan Pd T persyaratan  teknis  jalan  menurut  fungsinya adalah sebagai berikut : a. Jalan Arteri Primer : 1) didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 60 kilometer per jam
2) lebar badan jalan paling sedikit 11  meter 3) mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar dari volume lalu lintas rata
4) lalu  lintas  jarak  jauh  tidak  boleh terganggu  oleh  lalu  lintas ulang  alik,  lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal
5) jumlah jalan masuk ke jalan arteri prim dibatasi sedemikian
6) jalan  arteri  primer  yang  memasuki kawasan  perkotaan pengembangan  perkotaan  tidak  boleh terputus. SEKUNDER III (F2.3) PERUMAHAN
- -
- Lokal Kolektor Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal

## Gambar 2:   Diagram Sistem Jaringan Jalan Sekunder

## Persyaratan Teknis (Kriteria Penetapan Jalan).
Kriteria  ini  dimaksudkan  sebagai  ciri- ciri  Umum  yang  diharapkan  pada  masing- masing  fungsi  jalan,  dan  merupakan  arahan untuk fungsi jalan yang perlu dipenuhi/didekati.
Berdasarkan  Pasal  13  Peraturan  Pemerintah Nomor  34  Tahun  2006  Tentang  Jalan  dan edoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Di Kawasan Perkotaan Pd T-18-2004-B, persyaratan  teknis  jalan  menurut  fungsinya imer :
didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 60 kilometer per jam;
jalan paling sedikit 11  meter;
mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar dari volume lalu lintas rata-rata;
lalu  lintas  jarak  jauh  tidak  boleh terganggu  oleh  lalu  lintas ulang  alik,  lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
umlah jalan masuk ke jalan arteri primer sedemikian rupa;
alan  arteri  primer  yang  memasuki kawasan  perkotaan  dan/atau  kawasan pengembangan  perkotaan  tidak  boleh
b. Jalan Kolektor Primer
1) didesain  berdasarkan  kecepatan paling rendah 40 kilometer per jam
2) lebar badan jalan paling sedikit 9 meter
3) mempunyai  kapasitas  yang  lebih dari volume lalu lintas rata
4) Jumlah jalan masuk dibatasi
5) Jalan  kolektor  primer  yang  memasuki kawasan  perkotaan  dan/atau  kawasan pengembangan  perkotaan  tidak  boleh terputus.
c. Jalan Lokal Primer
1) didesain  berdasarkan  kecepatan paling rendah 20 kilometer per jam
2) lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter
3) Jalan  lokal  primer  yang  memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus
d. Jalan Lingkungan Primer
1) didesain  berdasarkan  kecepatan paling rendah 15 kilometer per jam
2) lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter
3) persyaratan  teknis  jalan  lingkungan primer  diperuntukkan  bagi  kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih
4) jalan  lingkungan  primer  yang  tidak diperuntukkan  bagi  kendaraan  bermotor beroda  tiga  atau  lebih  harus lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.
e. Jalan Arteri Sekunder
1) didesain  berdasarkan  kecepatan paling rendah 30 kilometer per jam
2) lebar badan jalan paling sedikit 11 meter sebagaimana pada Gambar 3;
3) kapasitas  yang  lebih volume lalu lintas rata-rata
4) lalu  lintas  cepat  tidak  boleh oleh lalu lintas lambat;
5) akses  langsung  dibatasi  tidak  boleh  lebih pendek dari 250 meter;
6) persimpangan  pada  jalan  arteri  sekunder diatur  dengan  pengaturan  tertentu  yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
7) harus  mempunyai  perlengkapan  jalan yang  cukup  seperti  rambu,  marka,  lampu
didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 40 kilometer per jam;
jalan paling sedikit 9 meter;
mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar dari volume lalu lintas rata-rata;
Jumlah jalan masuk dibatasi;
Jalan  kolektor  primer  yang  memasuki dan/atau  kawasan pengembangan  perkotaan  tidak  boleh
didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 20 kilometer per jam;
lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter;
Jalan  lokal  primer  yang  memasuki tidak boleh terputus;
kecepatan  rencana kilometer per jam;
lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter; ersyaratan  teknis  jalan  lingkungan primer  diperuntukkan  bagi  kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
alan  lingkungan  primer  yang  tidak kendaraan  bermotor beroda  tiga  atau  lebih  harus  mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.
didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 30 kilometer per jam;
lebar badan jalan paling sedikit 11 meter, pada Gambar 3;
besar  daripada rata;
lalu  lintas  cepat  tidak  boleh  terganggu akses  langsung  dibatasi  tidak  boleh  lebih persimpangan  pada  jalan  arteri  sekunder diatur  dengan  pengaturan  tertentu  yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
harus  mempunyai  perlengkapan  jalan yang  cukup  seperti  rambu,  marka,  lampu
pengatur lalu lintas, lampu jalan, dan lain lain;
8) dianjurkan  tersedia  jalur  khusus  yang dapat  digunakan  un kendaraan lambat lainnya
Gambar 3. Tipikal Penampang Melintang Jalan Arteri Sekunder
f. Jalan Kolektor Sekunder
1) didesain  berdasarkan  kecepatan paling rendah 20 kilometer per jam
2) lebar  badan  jalan  paling  sedikit  9 sebagaimana pada Gambar
3) mempunyai  kapasitas  yang  lebih daripada volume lalu lintas rata
4) lalu  lintas  cepat  tidak  boleh oleh lalu lintas lambat
5) harus  mempunyai  perlengkapan  jalan yang cukup.
Gambar 4. Tipikal Penampang Melintang Jalan
pengatur lalu lintas, lampu jalan, dan lain- dianjurkan  tersedia  jalur  khusus  yang dapat  digunakan  untuk  sepeda  dan kendaraan lambat lainnya.

## . Tipikal Penampang
Melintang Jalan Arteri Sekunder
Kolektor Sekunder
didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 20 kilometer per jam;
r  badan  jalan  paling  sedikit  9  meter sebagaimana pada Gambar 4;
mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
lalu  lintas  cepat  tidak  boleh  terganggu oleh lalu lintas lambat;
harus  mempunyai  perlengkapan  jalan
. Tipikal Penampang Melintang Jalan Kolektor Sekunder
g. Jalan Lokal Sekunder
1) didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 10 kilometer per jam
2) lebar badan jalan paling sedikit sebagaimana pada Gambar
Gambar 5. Tipikal Penampang Melintang Jalan Lokal
h. Jalan lingkungan sekunder
1) didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 10 kilometer
2) lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter.
3) Persyaratan  teknis  jalan  lingkungan sekunder  diperuntukkan bermotor beroda 3 atau lebih.
4) Jalan  lingkungan  sekunder  yang  tidak diperuntukkan  bagi  kendaraan  bermotor beroda  3  atau  lebih  harus lebar badan jalan paling sedikit 3,5

## 5. Evaluasi Terhadap Data Status Kabupaten Cianjur
Berdasarkan  data  dari kabupaten  Cianjur  sebagaimana Bupati  Cianjur  Nomor  620/Kep.  160 Binamarga/2013 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan  Kabupaten  Cianjur,  ruas kanupaten tersebut belum ditetapkan sistem dan fungsi  sebagaimana  ketentuan  yang  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun 2006 Tentang Jalan, dimana sebelum ditetapkan status  jalan  kabupaten  dengan  keputas  Bupati, sistem dan fungsi jalannya terlebih dahulu harus
didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana paling rendah 10 kilometer per jam;
adan jalan paling sedikit 6,5 meter, sebagaimana pada Gambar 5.

## . Tipikal Penampang Lokal Sekunder
kecepatan  rencana paling rendah 10 kilometer per jam lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter.
eknis  jalan  lingkungan diperuntukkan  bagi  kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih.
Jalan  lingkungan  sekunder  yang  tidak kendaraan  bermotor beroda  3  atau  lebih  harus  mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

## Status Jalan
dari  jaringan  jalan sebagaimana  Keputusan
Bupati  Cianjur  Nomor  620/Kep.  160- Binamarga/2013 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan  Kabupaten  Cianjur,  ruas-ruas  jalan tersebut belum ditetapkan sistem dan ketentuan  yang  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun 2006 Tentang Jalan, dimana sebelum ditetapkan status  jalan  kabupaten  dengan  keputas  Bupati, sistem dan fungsi jalannya terlebih dahulu harus
ditetapkan  oleh  Gubernur  berdasarkan penentapan sistem dan fungsi jalan dari Bupati. Dapat  dikatakan  bahwa  penetapan  status  jalan kabupaten tersebut tidak berdasarkan atas fungsi dari  ruas-ruas  jalan  dalam  melayani  arus  lalu lintas.
Oleh  sebab  itu  dipandang  perlu  untuk dilakukannya  peninjauan  kembali Bupati  Cianjur  Nomor  620/Kep.  160 Binamarga/2013 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan  Kabupaten  Cianjur,  dan  sebelum ditetapkan  kembali  status  jalan  kabupaten  oleh Bupati  Cianjur,  terlebih  dahulu  fungsi  jalan harus  diusulkan  oleh  B oleh Gubernur Jawa Barat.
6. Tahapan Penentuan Klasifikasi
Jalan di Kawasan Perkotaan
Secara  garis  besar  proses  penentuan klasifikasi  fungsi  jalan digambarkan  dalam  bagan  alir  sebagaimana pada Gambar 6 berikut:
Gambar 6. Bagan Alir Proses Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan Untuk  menentukan  klasifikasi  fungsi dari  ruas  jalan  perlu  dilakukan  tahapan sebagai berikut:
a. Sebagai  langkah  awal  penentuan  klasifikasi fungsi  jalan  adalah  melihat  secara  makro wilayah  (nasional),  dimana  hubungan  antara kota  dengan  kota  yang  lain.  Hal  ini  sangat
ditetapkan  oleh  Gubernur  berdasarkan  usulan penentapan sistem dan fungsi jalan dari Bupati. Dapat  dikatakan  bahwa  penetapan  status  jalan kabupaten tersebut tidak berdasarkan atas fungsi ruas  jalan  dalam  melayani  arus  lalu
Oleh  sebab  itu  dipandang  perlu  untuk injauan  kembali  Keputusan Bupati  Cianjur  Nomor  620/Kep.  160- Binamarga/2013 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan  Kabupaten  Cianjur,  dan  sebelum ditetapkan  kembali  status  jalan  kabupaten  oleh Bupati  Cianjur,  terlebih  dahulu  fungsi  jalan harus  diusulkan  oleh  Bupati  untuk  ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

## Penentuan Klasifikasi Fungsi di Kawasan Perkotaan
Secara  garis  besar  proses  penentuan klasifikasi  fungsi  jalan  di  kawasaan  perkotaan digambarkan  dalam  bagan  alir  sebagaimana
Gambar 6. Bagan Alir Proses Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan Untuk  menentukan  klasifikasi  fungsi dari  ruas  jalan  perlu  dilakukan  tahapan-tahapan
langkah  awal  penentuan  klasifikasi fungsi  jalan  adalah  melihat  secara  makro wilayah  (nasional),  dimana  hubungan  antara kota  dengan  kota  yang  lain.  Hal  ini  sangat
berguna untuk menentukan klasifikasi fungsi jalan primer.
b. Identifikasi  pusat-pusat  kegiatan  di  dalam rencana  struktur  ruang  RTRW  (Nasional, Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota),  yang telah ditentukan secara berhierarki satu sama lain  yang  dihubungkan  oleh  sistem  jaringan transportasi.  Penentuan  pusat-pusat  kegiatan ini  didasarkan  pada  berbagai  aspek pertimbangan, strategi dan kebijakan pengembangan dan pembangunan, pemanfaatan lahan (land use) saat ini, potensi yang ada dan kemungkinan perkembangan di masa yang akan datang. c. Indikasikan pembagian Satuan Pengembangan Wilayah (SPW) dan strateginya  serta  klasifikasi/hirarki  kota dalam  satuan  wilayah  terkait.  Dari  kegiatan ini  dapat  diketahui  fungsi-fungsi  kota  dalam suatu  wilayah  sebagai  pusat-pusat  kegiatan, misalnya  Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN), Pusat  Kegiatan  Wialayah  (PKW),  Pusat Kegiatan  Lokal  (PKL),  Pusat  Pelayanan Kawasan  (PPK),  dan  Pusat  Pelayanan Lingkungan (PPL).
d. Indikasikan jaringan jalan yang menghubungkan  kota-kota  tersebut  di  atas dengan kota lainnya guna menentukan sistem jaringan  jalan  tersebut  termasuk  dalam klasifikasi sistem jaringan primer.
e. Karena  sistem  jalan  primer  tidak  terputus walaupun  memasuki  kawasan  perkotaan, indikasikan  lintasan  sistem  primer  yang masuk dalam kawasan perkotaan.
f. Indikasikan  fungsi  jaringan  jalan  dalam sistem  jaringan  jalan  primer  tersebut  diatas sesuai  hirarkinya  sebagai jalan  arteri  primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer dengan memperhatikan hirarki fungsi kota-kota  yang  dihubungkan  oleh  jaringan jalan primer tersebut.
g. Klasifikasi Fungsi Jalan pada Sistem Jaringan Jalan Sekunder
1) Untuk  penentukan  sistem  jaringan  jalan sekunder terlebih dahulu dengan memperhatikan  RDTR  masing-masing kawasan  perkotaan,  dimana  di  dalamnya terdapat  sistem  jaringan  jalan  yang  sifat pelayanannya  untuk  mayarakat  di  dalam kawasan  perkotaan  itu  sendiri.  Hal  ini
berguna  untuk  penentuan  klasifikasi sistem jaringan jalan sekunder.
2) Indikasikan  pembagian  fungsi-fungsi kawasan  di  tiap-tiap  kota  dan  lakukan review  kondisi  saat  ini  dan  kemungkinan perkembangan pada masa datang. 3) Indikasikan pusat-pusat kegiatan
masyarakat  dan  hirarki  masing-masing fungsi  kawasan  dalam  kota  tersebut sebagai  fungsi  kawasan  primer  (F1); kawasan  sekunder  satu  (F2,1);  kawasan sekunder  dua  (F2,2);  kawasan  sekunder tiga (F2,3); dan kawasan perumahan.
4) Indikasikan  fungsi  jaringan  dalam  sistem jaringan  jalan  sekunder  sebagai  jalan arteri  sekunder,  kolektor  sekunder,  lokal sekunder,  dan  lingkungan  sekunder dengan  memperhatikan  hirarki  fungsi kawasan  yang  dihubungkan  oleh jaringan jalan sekunder tersebut.
Gambar 6. Sketsa Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan
Jaringan  jalan  yang  telah  teridentifikasi fungsinya  baik  pada  sistem  jaringan  primer maupun  pada  sistem  jaringan  jalan  sekunder, selanjutnya  direkomendasikan  kepada  instansi yang  berwenang  untuk  ditetapkan  fungsinya sesuai  dengan  Pasal  61  Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
7. Penentuan  Klasifikasi  Fungsi  Jalan Sekunder di Kawasan Perkotaan Cianjur
Untuk menentukan fungsi jaringan jalan pada  sistem  sekunder  di  kawasan  perkotaan, sebagai  studi  kasus  adalah  kawasan  perkotaan Cianjur.  Adapun  tahapan  penentuan  klasifikasi fungsi  sekunder  dikawasan  perkotaan  Cianjur adalah sebagai berikut:
a. Mempelajari pengertian sistem dan klasifikasi fungsi jalan berdasarkan undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun 2006  Tentang  Jalan,  serta  Pedoman Penentuan  Klasifikasi  Fungsi  Jalan  Di Kawasan Perkotaan Pd T-18-2004
b. Memahami  kriteria  klasifikasi  fungsi  jalan arteri,  kolektor,  lokal  dan  lingkungan  di dalam  sistem  jaringan  jalan  primer  dan sekunder.
c. Mengidentifikasi  Rencana  struktur  ruang yang  terdapat  dalam  RTRW  Kabupaten Cianjur  tahun  2011  – mengindikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat di wilayah kabupaten Cianjur selanjutnya  digunakan  untuk  menentukan ruas-ruas jalam  dalam  sistem  primer rencana  struktur  ruang  kabupaten  Cianjur sebagaimana  diperlihatkan  pada  Gambar  7 sebagai berikut.

## Sumber : RTRW Kabupaten Cianjur 2011
Gambar 7: Skema Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cianjur
d. Mengidentifikasi  pola  ruang  di perkotaan  di  dalam  RDTR  kaw perkotaan  Cianjur  tahun  2013 mengindikasikan  hirarki  zona
Untuk menentukan fungsi jaringan jalan pada  sistem  sekunder  di  kawasan  perkotaan, dalah  kawasan  perkotaan Cianjur.  Adapun  tahapan  penentuan  klasifikasi sekunder  dikawasan  perkotaan  Cianjur
gertian sistem dan klasifikasi fungsi jalan berdasarkan  Undang- undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pemerintah  Nomor  34  Tahun
,  serta  Pedoman Penentuan  Klasifikasi  Fungsi  Jalan  Di 2004-B.
mi  kriteria  klasifikasi  fungsi  jalan arteri,  kolektor,  lokal  dan  lingkungan  di dalam  sistem  jaringan  jalan  primer  dan
Rencana  struktur  ruang
RTRW  Kabupaten
2031  untuk pusat kegiatan masyarakat di wilayah kabupaten Cianjur dan selanjutnya  digunakan  untuk  menentukan ruas jalam  dalam  sistem  primer.  Skema encana  struktur  ruang  kabupaten  Cianjur sebagaimana  diperlihatkan  pada  Gambar  7
RTRW Kabupaten Cianjur 2011 - 2031
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cianjur
pola  ruang  di  kawasan RDTR  kawasan perkotaan  Cianjur  tahun  2013  –  2033  untuk zona-zona  yang
direncanakan  di  kawasan  perkotaan sebagai fungsi kawasan primer (F1); kawasan sekunder  satu  (F2,1);  kawasan  sekunder  dua (F2,2);  kawasan  sekunder  tiga  (F2,3);  dan kawasan  perumahan. meliputi:
1) Fungsi Kawasan Primer (F1), yaitu:
– Zona  perdagangan  dan  jasa  skala regional  (kabupaten) Pasirhayam  Desa  Sirnagalih  atau  di blok  C.2  berupa perdagangan,  pergudangan,  rumah toko, dan toko; – Zona sarana pelayanan umum,
meliputi:
Sarana  pendidikan  skala  kabupaten berupa sarana Pendidikan Tinggi di Pasirgede  Raya  dan  Jalan  Dr. Muwardi  blok  D.1, Bin  Nuh    blok  A.5  dan  blok  E.1 serta di Jalan Perintis Kemerdekaan blok C.2;
sarana  kesehatan  skala  kabupaten milik  pemerintah  daerah  yaitu berupa Rumah Sakit (RSUD)  Kabupaten  Cianjur  di Kelurahan  Bojongherangblok  D.1 dan Rumah Sakit Paru di Kelurahan Pamoyanan blok A.4;
Rencana  pembangunan    lapangan oleh raga terbuka dan lapangan olah raga  tertutup  skala  pelayanan kabupaten  berupa
Desa  Sukamajublok  C.2 kurang lebih 300.000 m² (tiga ratus ribu meter persegi); – Zona  aneka  industri  berada  di  Jalan Pramuka blok B.2 berupa jenis industri pengolahan  bahan  sandang,  dan  di Jalan  Perintis  Kemerdekaan  blok  C.2 berupa jenis industri – Terminal  type ditempatkan  pada  tempat/simpul  yang saling  terhubung  dengan  sistem jaringan  jalan,    yaitu    di  Kmp. Pasirhayam Desa Sirnagalih Kecamatan  Cilaku    blok  C.2  seluas kurang lebih  21.300 m²(dua puluh satu ribu tiga ratus meter persegi)
kawasan  perkotaan  Cianjur sebagai fungsi kawasan primer (F1); kawasan sekunder  satu  (F2,1);  kawasan  sekunder  dua (F2,2);  kawasan  sekunder  tiga  (F2,3);  dan kawasan  perumahan.  Zona-zona  tersebut
Fungsi Kawasan Primer (F1), yaitu:
na  perdagangan  dan  jasa  skala regional  (kabupaten)  berlokasi  di Pasirhayam  Desa  Sirnagalih  atau  di blok  C.2  berupa  pasar  induk,  pusat perdagangan,  pergudangan,  rumah toko, dan toko;
Zona sarana pelayanan umum,
Sarana  pendidikan  skala  kabupaten berupa sarana Pendidikan Tinggi di Pasirgede  Raya  dan  Jalan  Dr. blok  D.1,  Jalan  Abdullah Bin  Nuh    blok  A.5  dan  blok  E.1 serta di Jalan Perintis Kemerdekaan sarana  kesehatan  skala  kabupaten milik  pemerintah  daerah  yaitu berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Kabupaten  Cianjur  di Kelurahan  Bojongherangblok  D.1 dan Rumah Sakit Paru di Kelurahan Pamoyanan blok A.4;
embangunan    lapangan oleh raga terbuka dan lapangan olah raga  tertutup  skala  pelayanan kabupaten  berupa sport  center di sa  Sukamajublok  C.2  seluas kurang lebih 300.000 m² (tiga ratus ribu meter persegi);
aneka  industri  berada  di  Jalan Pramuka blok B.2 berupa jenis industri pengolahan  bahan  sandang,  dan  di Jalan  Perintis  Kemerdekaan  blok  C.2 berupa jenis industri pengolahan kulit;
Terminal  type  B  atau  terminal  utama ditempatkan  pada  tempat/simpul  yang saling  terhubung  dengan  sistem jaringan  jalan,    yaitu    di  Kmp. Pasirhayam Desa Sirnagalih Kecamatan  Cilaku    blok  C.2  seluas kurang lebih  21.300 m²(dua puluh satu ribu tiga ratus meter persegi).
2) Fungsi  kawasan  sekunder  satu  (F2,1), yaitu:
– Zona  perdagangan  dan  jasa  skala pelayanan  kota  (BWP)  berupa  pasar tradisional  Pasar  Muka  di  blok  A.1 Kelurahan Muka dan pusat perbelanjaan  serta  toko  modern  di sepanjang Jalan Mangunsarkoro, Jalan
HOS  Cokroaminoto,  Jalan  Siti  Jenab, Jalan  Dr.  Muwardi,  Jalan  Siliwangi, Jalan Suroso, Jalan Moch Ali dan Jalan Abdullah Bin Nuh;
– Zona sarana pelayanan umum, meliputi: Sarana  pendidikan  tingkat  kota berupa  sarana  pendidikan  Tingkat Menengah (SMU/SMK/MA) tersebar di Jalan Pangeran Hidayatulloh,  Jalan  Abdullah  Bin Nuh, Jalan Siliwangi, Jalan Pasundan,  dan  Jalan  Perintis Kemerdekaan; Sarana  kesehatan  skala  pelayanan kota  yaitu  berupa  Puskesmas  dan Puskesmas  Pembantu  di  Jalan Pangeran  Hidayatulloh  kompleks Kopem Kelurahan Sawahgede blok A.5,  Jalan  Dr.  Muwardi  Kelurahan Muka blok D.1, Desa Babakankaret blok  D.1,  Desa  Rancagoong  blok E.1, dan di Desa Bojong blok B.2;
Sarana  pendudukung  kesehatan skala pelayanan kota seperti apotik, toko  obat,  dan  laboratorium  di Jalan  Ir.  H.  Juanda,  Jalan  HOS Cokroaminoto,  dan  Jalan  Dr. Muwardi;
Sarana  peribadatan  skala  regional dan  kota  meliputi  Mesjid  Agung yang  berada  di  Jalan  Siti  Jenab (Taman Alun-alun), Gereja Protestan  Indonesia  (GPI)  di  Jalan Mangunsarkoro, Gereja Santo Petrus  di  Jalan  Siliwangi,  dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Mangunsarkoro,    Gereja  Kristen  di Jalan Moch. Ali,  Gereja Pentakosta di  Indonesa  (GPDI)  di  Jalan
Hasyim  Ashari,  Kelenteng  Bhumi Pharsija di Jalan Mangunsarkoro;
lapangan  olah  raga  terbuka  skala pelayanan  kota  yaitu  lapangan Prawatasari  dan  Stadion  Badak Putih  dan  lapangan  olah  raga tertutup berupa Gelanggang Generasi Muda (GGM) Panembong
Desa  Limbangansari  dan  Gedung Wisma Karya di Kelurahan Sayang.
– Terminal  type  C  atau  sub-terminal ditempatkan  di  masing-masing  sub BWP yaitu di Kmp. Warungseuseupan untuk  melayani  angkutan  umum  dari arah Bogor/Cipanas, di Kmp. Rawabango  blok  B.3  untuk  melayani angkutan arah Bandung/Ciranjang/Cikalongkulon, dan  di  Kmp.  Pasirhayam  Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku blok C.2 untuk  melayani  angkutan  dari  arah Warungkondang  dan  Cibeber  yang bersatu dengan terminal type B.
3) Fungsi  kawasan  sekunder  dua  (F2,2), yaitu:
– Zona  perdagangan  dan  jasa  skala pelayanan  kawasan  (Sub  BWP) dikembangkan  di  Desa  Bojong  (Sub BWP B), Warungbatu Desa Mekarsari (Sub  BWP  D),  Desa  Sukamaju  (Sub BWP  C)  dan  Desa  Rancagoong  (Sub BWP  E),  yaitu  berupa  pasar tradisional,  toko  modern,  rumah  toko dan toko; – Zona sarana pelayanan umum, meliputi: Sarana  pendidikan  tingkat  tingkat kawasan  berupa  sarana  pendidikan Tingkat Pertama (SMP/MTs) tersebar diseluruh kawasan kota; sarana  kesehatan  skala  pelayanan kecamatan  yaitu  berupa  Puskesmas dan  Puskesmas  Pembantu  yaitu  di Jalan Pangeran Hidayatulloh (kompleks Kopem Kelurahan Sawahgede),  Jalan  Dr.  Muwardi (Kelurahan Muka), Desa Babakankaret,  Desa  Rancagoong, dan di Desa Bojong; sarana peribadatan skala kecamatan/kawasan  berupa  mesjid jami  dan  sarana  peribadatan  skala lingkungan  berupa  musholla  dan
langgar  yang  terseba kawasan kota.
4) Fungsi  kawasan  sekunder  tiga  (F2,3), yaitu:
– Zona  perdagangan  dan  jasa  skala pelayanan  lingkungan  dikembangkan secara  merata  di  seluruh  pusat lingkungan  yang  menyatu  dengan kawasan permukiman, berupa toko dan warung;
– Zona sarana pelayanan umum, meliputi: Sarana pendidikan tingkat lingkungan berupa sarana pendidikan  Tingkat  Dasar  (SD/MI) dan  sarana  pendidikan  Pra  Sekolah
(TK/PAUD)  tersebar  diseluruh kawasan kota;
sarana  kesehatan  skala  pelayanan lingkungan berupa Pustu, Pokesdes, dan  Posyandu  yang  tersebar diseluruh kawasan perkotaan sarana peribadatan skala lingkungan  berupa  musholla  yang lokasinya menyatu dengan permukiman; lapangan  olah  raga  terbuka  dan lapangan  olah  raga  tertutup  skala lingkungan  tersebar  di  seluruh kawasan  perkotaan  yang  menyatu dengan lingkungan permukiman
5) Fungsi kawasan perumahan, yaitu:
– Zona    perumahan  kepadatan  tinggi  di seluruh  Sub  BWP  A,  sebagian  di  Sub BWP B dan sebagian di Sub BWP D;
– Zona  perumahan  kepadatan  sedang meliputi  kawasan  permukiman  yang masih  berdekatan  dengan  pusat  kota yang tersebar di sebagian Sub BWP B, di  sebagian  Sub  BWP  C,  di sebagianSub  BWP  D  dan  di sebagianSub BWP E;
– Zona  perumahan  kepadatan  rendah meliputi kawasan perumahan di daerah penggiran  perkotaan  atau  di  sebagian Sub BWP B, di sebagian Sub BWP C, di  sebagian  Sub  BWP  D  dan  di sebagian  Sub BWP E.
langgar  yang  tersebar  di  seluruh
Fungsi  kawasan  sekunder  tiga  (F2,3),
Zona  perdagangan  dan  jasa  skala pelayanan  lingkungan  dikembangkan secara  merata  di  seluruh  pusat lingkungan  yang  menyatu  dengan kawasan permukiman, berupa toko dan
elayanan umum, Sarana pendidikan tingkat lingkungan berupa sarana pendidikan  Tingkat  Dasar  (SD/MI) dan  sarana  pendidikan  Pra  Sekolah
(TK/PAUD)  tersebar  diseluruh
sarana  kesehatan  skala  pelayanan lingkungan berupa Pustu, Pokesdes, dan  Posyandu  yang  tersebar diseluruh kawasan perkotaan; sarana peribadatan skala lingkungan  berupa  musholla  yang lokasinya menyatu dengan lapangan  olah  raga  terbuka  dan lapangan  olah  raga  tertutup  skala lingkungan  tersebar  di  seluruh rkotaan  yang  menyatu dengan lingkungan permukiman.
erumahan, yaitu:
Zona    perumahan  kepadatan  tinggi  di seluruh  Sub  BWP  A,  sebagian  di  Sub BWP B dan sebagian di Sub BWP D;
Zona  perumahan  kepadatan  sedang meliputi  kawasan  permukiman  yang masih  berdekatan  dengan  pusat  kota yang tersebar di sebagian Sub BWP B, di  sebagian  Sub  BWP  C,  di sebagianSub  BWP  D  dan  di
Zona  perumahan  kepadatan  rendah meliputi kawasan perumahan di daerah penggiran  perkotaan  atau  di  sebagian B, di sebagian Sub BWP C, di  sebagian  Sub  BWP  D  dan  di
Rencana pembagian blok wilayah perencanaa kawasan  perkotaan  Cianjur  sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 8 sebagai berikut.
Gambar 8. Pembagian Blok Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cianjur
e. Mengidentifikasi j menghubungkan fungsi perkotaan  yang  telah fungsi  kawasan  primer  (F1);  kawasan sekunder  satu  (F2,1);  kawasan  sekunder  dua (F2,2);  kawasan  sekunder  tiga  (F2,3);  dan kawasan perumahan;
f. Dengan  diketahuinya perkotaan  Cianjur,  berdasarkan  pengertian klasifikasi  fungsi  jalan sistem  jaringan  sekunder diidentifikasi  klasifikasi  f ada  yaitu  terdiri  dari  arteri  sekunder kolektor  sekunder  (KS) (LS).  Matriks  hirarki  fungsi  jaringan  jalan sistem  sekunder  di  kawasan  perkotaan Cianjur  ditampilkan  pada  Tabel  3  sebagai berikut.
pembagian blok wilayah perencanaa kawasan  perkotaan  Cianjur  sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 8 sebagai berikut.
Pembagian Blok Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cianjur jaringan jalan yang fungsi-fungsi kawasan telah  diindikasikan  sebagai fungsi  kawasan  primer  (F1);  kawasan sekunder  satu  (F2,1);  kawasan  sekunder  dua (F2,2);  kawasan  sekunder  tiga  (F2,3);  dan
diketahuinya  hirarki  fungsi  kawasan ,  berdasarkan  pengertian klasifikasi  fungsi  jalan  yang  terdapat  pada sistem  jaringan  sekunder,  maka  dapat klasifikasi  fungsi  jalan  yang yaitu  terdiri  dari  arteri  sekunder  (AS),
(KS)  dan  lokal  sekunder Matriks  hirarki  fungsi  jaringan  jalan sistem  sekunder  di  kawasan  perkotaan Cianjur  ditampilkan  pada  Tabel  3  sebagai
Tabel 3. Hubungan Antara Hirarki Fungsi Kawasan Perkotaan Cianjur Dengan Peranan

## Ruas Jalan Penghubungnya Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder
FUNGSI KAWASAN PRIMER (F1) SEKUNDER I (F2.1) SEKUNDER II (F2.2) SEKUNDER III (F2.3) PERUMAHAN Blok A-4, A-5, B-2, C-2, D-1, E-1 A-1, A-5, B-3, Kawasan di Sub BWP B, C, D, E Seluruh pusat lingkung PRIMER (F1) -
Arteri Sekunder (AS): - Jl.
Mangunsarkoro;
- Jl. HOS Cokroaminoto;
- Jl. Siti Jenab;
- Jl. Siliwangi;
- Jl. Abdullah Bin
Nuh; - Jl. Jl. KH. Hasyim Ashari - - - A-4, A-5, B-2, C-2, D-1, E-1 SEKUNDER I (F2.1) Idem
Arteri Sekunder (F1) ke (F2.1) Arteri Sekunder (AS):
- Jl. Ir. H. Juanda;
- Jl. P. Hidayatulloh.
- Jl. Rumah Sakit;
- Jl. Pasirgede Raya;
- Jl. Jl. Taifur Yusuf; - Jl. Amalia Rubini
- Jl. Muka I – II – III - Jl. A. Hanapiah - Jl. H. Agus Saleh
- Jl. Guru Isa
- Jl. Dewi Sartika
- Jl. Barisan Banteng
- Jl. Suroso; - Jl. Moch Ali;
- Adi Sucipta;
- Jl. Moch. Ali; - Jl. Amalia
Rubini;
- Jl. Suroso
- Jl. Taifur Yusuf - Jl. Otto Iskandardinata II - Jl. Slamet
Riyadi - Jl. Aria Cikondang Idem Arteri Sekunder (F2.2) ke (F2.1) - Lokal Sekunder (LS):
- Jl. Komp. SMP 2;
- Jl. Gn. Gede
- Jl. Lika Santiong
- Jl. Kpt. Bahrudin
- Jl. Dipawangi
- Jl. Suryakencana Kopem
- Jl. Perwira
- Jl. Yulius Usman
- Jl. Moch. Abbas
- Jl. Ibu Atikah
- Jl. Kh Syaban
- Jl. Moch. Toha
- Jl. Mayor Harun Kabir
- Jl. Slamet
- Jl. Otista I
- Jl. Otista III
- Jl. Imun Sulaeman
- Jl. Kapten Musa
A-1, A-5, B-3,
- Jl. Psr Baru/Ruko
- Jl. Kh. Asnawi SEKUNDER II (F2.2) - Arteri Sekunder (AS): - Jl. Aria. Wiratanudatar - Jl. Kh Saleh - Kolektor Sekunder (F2.3) ke (F2.2) Lokal Sekunder (LS): - Jl. Hisbullah
- Jl. Moch. Noch
- Jl. Rsm.Tangerang
- Jl. Cicih Witarsih
Kawasan di Sub BWP B, C, D, E SEKUNDER III (F2.3) - - - - - Seluruh pusat lingkung PERUMAHAN - Idem Lokal Sekunder  (F2.1) ke Perumahan Idem Lokal Sekunder (F2.2) ke Perumahan - Lokal Sekunder: Jl. Rancabali 8. Kesimpulan dan Saran
1) Perlu dilakukannya peninjauan kembali  Keputusan  Bupati  Cianjur Nomor: 620/Kep. 168- Binamarga/2013  Tentang  Penetapan Status Ruas Jalan Kabuapaten Cianjur, karena  status  jalan  kabupaten  yang ditetapkan  tidak  dilengkapi  dengan fungsi dari ruas-ruas jalan.
2) Perlu  ditetapkan  fungsi-fungsi  ruas jalan  yang  berada  di  wilayah kabupaten  Cianjur  melalui  Keputusan Gubernur Jawa Barat di luar ruas-ruas jalan  yang  telah  ditetapkan  fungsinya melalui  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015  tentang  Penetapan Ruas  Jalan  Dalam  Jaringan  Jalan Primer  Menurut  Fungsimya  Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor- 1  (KP-1)  dan  Keputusan  Gubernur Jawa  Barat  Nomor:  620/Kep.  293- Sarek/2007  tentang  Penetapan  Ruas- ruas  Jalan  Dalam  Jaringan  Jalan Primer  Menurut  Fungsinya  Sebagai Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3.
3) Perlu  ditetapkan  kembali  status  jalan
Kabupaten Cianjur oleh Bupati setelah di  keluarkannya  keputusan  Gubernur Jawa  Barat  mengenai  fungsi  jalan  di wiIayah Kabupaten Cianjur sesuai 4)
5) dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

## 9. Daftar Pustaka
1) Republik  Indonesia  “Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor:  38  tahun 2004 tentang Jalan”.
2) Republik  Indonesia  “Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor:  26  tahun 2007 tentang Penataan Ruang”. 3) Republik Indonesia “Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor: 34 tahun 2006 tentang Jalan". 4) Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:  26  tahun  2008  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 5) Kementerian  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  “Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun 2018  Tentang  Pedoman  Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota. 6) Kementerian  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  “Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota”. 7) Kementerian Pekerjaan Umum” Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor: 248/KPTS/M/2015  tentang  Penetapan Ruas  Jalan  Dalam  Jaringan  Jalan Primer  Menurut  Fungsimya  Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor- 1 (KP-1)”. 8) Kementerian Pekerjaan Umum “Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan Pd T-18-2004-B”. 9) Kementerian Pekerjaan Umum “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor: 03/Prt/M/2012 Tentang Pedoman  Penetapan  Fungsi  Jalan  Dan Status Jalan”. Propinsi  Jawa  Barat  “Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.  293-Sarek/2007  tentang Penetapan  Ruas-ruas  Jalan  Dalam Jaringan  Jalan  Primer  Menurut
Fungsinya  Sebagai  Jalan  Kolektor  2, dan Jalan Kolektor 3”.