W  : http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam
E  : Jsam.iainpky@gmail.com

## “Sosiologi Informasi Pengobatan Tradisional Religius” Kajian di Masyarakat Perdesaan Jawa Barat
Mohammad Taufiq Rahman a Ahmad Agus Sulthonie a Solihin a
a UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
1 asulthonie@uinsgd.ac.id*

## I. Pendahuluan
Masyarakat  memiliki  keperluan  utama untuk  memenuhi  informasi  dalam  rangka menunjang  berbagai  aktivitas  keseharian maupun tuntutan-tuntutan yang lain. Kepentingan  mengenai  informasi  dirasakan akan  semakin  meningkat  bagi  seseorang setiap  saat,  disebabkan  keinginannya  untuk mengetahui  sesuatu.  Begitu  pula,  rasa  ingin tahu  akan  muncul  ketika  seseorang  ingin menambah  koleksi  khazanah  informasinya. Keperluan informasi memang didorong oleh a problematic  situation dimana  seseorang merasa  harus  memperoleh  masukan  dari sumber-sumber  di  luar  dirinya  (27).  Inilah yang  disebut  sebagai anomalous  state  of knowledge, seseorang  merasa  bahwa  tingkat pengetahuan  informasinya  belum  mampu menghadapi kondisi tertentu (7).
Masyarakat memiliki struktur dan lapisan ( layer )  yang  bermacam-macam,  lapisan masyarakat  dan  ragam  struktur  tergantung pada  kompleksitas  masyarakat  itu  sendiri. Semakin  kompleks  suatu  masyarakat,  maka
stuktur  masyarakat  itu  semakin  rumit  pula. Kompleksitas  masyarakat  juga  ditentukan oleh  ragam  budaya  dan  proses-proses  yang dihasilkan.  Semakin  masyarakat  itu  kaya dengan  kebudayaannya,  maka  semakin  rumit proses-proses  sosial  yang  dihasilkan.  Oleh karena  itu,  Ilmu  Informasi  yang  merupakan ilmu  yang  mapan  di  bidang  tukar-menukar informasi, dapat digabungkan dengan Sosiologi,  yang  juga  telah  mapan,  tentang struktur  dan  dinamika  masyarakat  dalam mengapresiasi  dan  menjalani  kehidupan dengan  memakai  informasi  sebagai  sandaran keputusan sehari-hari.
Kemudian,  hubungan  antara  Sosiologi dengan  llmu  Informasi  adalah  keduanya membahas  masyarakat  dalam  suatu  jaringan interaktif yang melibatkan pertukaran informasi.  Ketika  informasi  ini  sudah diumumkan,  maka  yang  terlibat  adalah masyarakat massa ( mass society ). Masyarakat massa  adalah  satu  unit  sosio-politik  yang besar  dan  modern,  seperti  satu  negara,  yang muncul akibat perubahan teknologi, perindustrian  dan  modernisasi,  dan  dicirikan

## ARTICLE INFO

## A B S T R A C T
Article history: Received : 2017-12-07 Revised : 2017-12-16 Accepted : 2018-02-15
The  process  of  information  sociology  is  an  activity  of  how people  create,  acquire,  change,  and  store  information  related  to traditional  healing  practices.  This  study  is  aimed  at  finding information  about  the  treatment  on  religious  traditional  healing  in certain  social  groups,  in  this  case  the  people  of  West  Java.  This research  is  also  aimed  at  examining  in  how  people  respond  the public policy on traditional healing. The method used in the study is qualitative  method  using  data  collecting  techniques  through observation,  interview,  documentation  and  literature  studies.  The study reveals   that there were local information sociology activities in  the  West  Java  community.  This  is  characterized  by  traditional activities,  patients,  government  regulations  and  sociological information activities leading to care of  traditional  healing services. Although it is still traditional, sociological information activities can help  people  to  preserve  the  culture  of  traditional  healing.  This research  can  contribute  to  the  development  of  communication  and information sciences as well as guidelines to search the local culture of traditional healing.
Copyright © 2018 IAIN Palangka Raya. All rights reserved.
Keywords:
Healing
Traditional Health
dengan  perilaku  massa  dan  kebudayaan massa.
Meningkatnya keinginan masyarakat dalam  pemanfaatan  pengobatan  tradisional menyebabkan informasi-informasi ilmiah yang berkaitan dengan pengobatan tradisional memiliki  kedudukan  penting,  baik  untuk menjadi landasan ilmiah pemanfaatan pengobatan  tradisional  oleh  masyarakat  dan perusahaan maupun sebagai rujukan “ state of the  art ”  penelitian  pengobatan  tradisional, termasuk pengobatan tradisional religius bagi kaum  ilmuwan.  Dalam  konteks pemanfaatan, pelayanan  kesehatan  adalah  interaksi  antara konsumen dengan pemberi pelayanan. Beberapa faktor yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu faktor yang berhubungan dengan pemberi pelayanan,  penerima  layanan,  organisasi  dan faktor sosial kultural.
Kondisi  sosial  kultural  merupakan  salah satu  indikator  yang  harus  dipertimbangkan dalam upaya memanfaatkan pelayanan kesehatan, terdiri  atas tingkat  kepedulian dan persepsi  masyarakat  terhadap  kesehatan sebagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan
secara keseluruhan  (5).  Dalam  konteks  ini,  juga mempertimbangkan  kearifan  lokal  termasuk aturan dan keyakinan yang ada di masyarakat. Hal ini akan  mempengaruhi seseorang  dalam bertindak termasuk dalam upaya memanfaatkan pelayanan kesehatan.
Dalam  hal  kearifan  lokal  ini,  masyarakat hingga  sekarang  masih  meyakini  akan pengobatan  tradisional,  termasuk  pengobatan spiritual  atau  religius.  Mengiringi  keperluan masyarakat  akan  pengobatan  tradisional  ini, ada regulasi-regulasi pemerintah yang mengatur  dan  mengawasi  perkembangan pengobatan  tradisional  dengan  tujuan  untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak-dampak  yang  membahayakan  dari praktik-praktik pengobatan tradisional, termasuk  pengobatan  tradisional  religius.  Di sinilah,  kemudian  terekam  adanya political will dari pemerintah.
Sudah  banyak  penelitian  mengenai  mutu layanan  kesehatan  pemerintah.  Misalnya, penelitian  Muntahaza  di  Sleman  menemukan bahwa  kelompok  menengah  ke  atas  tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas  karena  pelayanan  kesehatan  yang
diberikan  dianggap  kurang  berkualitas  (25). Kemudian, penelitian Saharuddin di Bengkulu  Selatan  menemukan  bahwa  selain persepsi  tentang  mutu  pelayanan  kurang berkualitas,  minat  memanfaatkan  pelayanan Puskesmas dipengaruhi oleh lingkungan yaitu dorongan dari keluarga dan tokoh masyarakat (18).  Sementara  itu,  penelitian  Saimi  di Kabupaten  Lombok  Tengah  menemukan bahwa  persepsi  tentang  mutu  pelayanan Puskesmas masih rendah (19).
Sedangkan dalam penelitian Karno terdapat  pengaruh  Implementasi  Kebijakan Standar Pelayanan Minimal terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kedawung sebesar 0,37 (8). Adanya pengaruh tersebut  menunjukkan  bahwa  di  antara Implementasi  Kebijakan  Standar  Pelayanan Minimal dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan  di  Puskesmas  Kedawung  terjalin suatu  hubungan  kausalitas  yang  bermakna: apabila  Implementasi  Kebijakan  Standar Pelayanan  Minimal    ditingkatkan  atau meningkat  maka  peningkatan  tersebut  secara stimulan diikuti dengan peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Kedawung.
Persamaan  dan  perbedaan  di  antara  hasil penelitian  Karno  dan  para  peneliti  di  atas dengan yang penulis laksanakan adalah sama- sama menjadikan pelayanan publik di bidang kesehatan sebagai obyek penelitian. Perbedaannya terletak pada metode penelitian.  Karno  dan  para  peneliti  di  atas menggabungkan pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif  untuk  menggali  dan  membahas obyek  penelitian  tersebut.  Penulis  hanya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk  mengungkap  dan  membahas  obyek penelitian  karena  yang  dicari  adalah setting sosial  dan  pemaknaan  masyarakat  atas peristiwa-peristiwa.
Nampaknya  metode  kualitatif  memang metode  yang  tepat  untuk  penelitian  tentang pengobatan  tradisional.  Dengan  metode tersebut  dapat  ditemukan  kekhasan-kekhasan lokal  yang  menjadi  pengetahuan  yang berharga  bagi  para  penduduknya.  Demikian karena pengetahuan lokal tersebut berdasarkan pada kondisi dan kekayaan alami yang  bisa  jadi  sangat  lokal.  Tanaman  dan daun-daunan  tertentu  hanya  terdapat  di  satu
daerah,  namun  tidak  di  daerah  lain.  Dari kekhasan-kekhasan  lokal  itulah  kajian-kajian tentang  pengobatan  tradisional  bermunculan. Kajian Sembiring dan
Sismudjito menunjukkan  hal  itu  (20). Kepercayaan akan kemujaraban  pengobatan  tradisional  itu bahkan  berkembang  pula  di  lingkungan perkotaan (26). Kajian lain bahkan menambahkan  adanya  dimensi  kepercayaan tertentu  yang  mengikat  masyarakat  kepada masyarakat  tentang  pengetahuan  dan  praktik pengobatan tradisional (16). Hal ini mengarah pada  adanya  pengobatan  tradisional  yang berdimensi religius.
Menanggapi  kebijakan  politik  pemerintah terhadap perkembangan pengobatan
tradisional ini, masyarakat, terutama penyedia layanan  pengobatan  tradisional,  mau  tidak mau harus memperhatikan informasi- informasi yang bersifat politis dari pemerintah,  sehingga tidak bertabrakan dengan  regulasi-regulasi  pemerintah.  Di sinilah  pentingnya  sosiologi  informasi  dalam hal pengobatan tradisional, termasuk pengobatan  tradisional  religius.  Demikian sehingga,  dengan  Sosiologi  informasi  ini dapat  ditemukan  bahwa  terdapat  kesadaran organik  mengenai  pengobatan  tradisional religius  yang  membuat  jenis  pengobatan  ini tetap hidup di masyarakat.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pemilihan  studi  kasus  sebagai  pendekatan penelitian karena penelitian ini berangkat dari fenomena  kontemporer  yang  terdapat  di lapangan  yaitu  masyarakat  yang  berada  di tengah-tengah  berbagai  macam  informasi mengenai  pengobatan  tradisional,  yang  juga telah  disikapi  oleh  pihak  pemerintah  dengan adanya regulasi-regulasi. Selanjutnya penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian,  bagaimana  kegiatan sosiologi informasi tentang pengobatan tradisional.  Hal  tersebut  senada  dengan penjelasan Yin bahwa pendekatan studi kasus cocok  digunakan  untuk  penelitian  yang berkenaan  dengan  pertanyaan  penelitian bagaimana  ( how )  dan  mengapa  ( why )  serta penelitian melihat fenomena yang kontemporer (28).
Unit    analisis    dari  penelitian    ini  adalah aktor-aktor  sosial,  yakni    Pemerintah  yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam menangani  masalah  kesehatan;  juga  para pelaku  pengobatan  tradisional;  dan  para pelanggan  pengobatan  tradisional  religius serta pengamat masalah sosial. Adapun objek penelitiannya  adalah  difusi  informasi  aktor- aktor sosial tersebut baik dari segi identifikasi, pengenalan, perekaman, pendokumentasi, penyimpanan ( storage ), pendistribusian  (transfer),  dan  diseminasi informasi  tentang  pengobatan  tradisional religius.
Teknik  yang  digunakan  dalam  proses pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua cara. Pertama, untuk data yang bersifat pokok (primer) digunakan teknik angket.  Sementara itu,  data  yang  bersifat  sekunder  dilakukan dengan  cara  observasi  dan  wawancara. Melalui  studi  kasus,  pemaparan  yang  akan dikemukakan  dalam  hasil  penelitian  ini  tidak lain  merupakan  fakta-fakta  yang  ditemukan selama  penelitian  dilakukan  dan  pemaparan hasil  penelitian  akan  dilakukan  secara deskriptif  berdasarkan  data  kualitatif  yang ada.

## III. Hasil dan Pembahasan
a. Pengobatan Komplementer
Kesehatan  menjadi  keperluan  utama  bagi manusia  baik  secara  individu,  keluarga, maupun  kelompok  masyarakat  yang  harus diberikan  perhatian  khusus  melalui  berbagai upaya  kesehatan.  Dalam  mewujudkan  upaya tersebut diperlukan Sistem Kesehatan Nasional  (SKN)  yang  menjadi  dasar  dari sistem  ketahanan  nasional  (17)  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  72 Tahun  2012  yang  menyatakan  bahwa pengelolaan  kesehatan  diselenggarakan  oleh semua  komponen  bangsa  Indonesia  secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin  tercapainya  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginy. Desentralisasi di bidang kesehatan merupakan salah  satu  upaya  dari  pemerintah  pusat  yang bertujuan  untuk  mempercepat  pencapaian derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal. Salah  satu  bentuk  upaya  tersebut  adalah dengan  mendekatkan  pelayanan  kesehatan masyarakat  melalui  upaya-upaya  program yang efektif, efisien dan tepat sasaran (10).
Guna  melancarkan  pembangunan  bidang kesehatan  secara  efektif  tentu  diperlukan bantuan  sumber daya  kesehatan  sebagaimana maklumat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sumber daya di  bidang  kesehatan  adalah  segala  bentuk biaya,  tenaga  kerja,  perbekalan  kesehatan, sediaan  farmasi,  alat  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan  kesehatan  serta  teknologi  yang dimanfaatkan  untuk  melangsungkan  upaya kesehatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan masyarakat (24).
Dukungan  di  bidang  kesehatan  tersebut sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Sebagaimana  tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dukungan sumber daya bidang kesehatan tersebut sangat diperlukan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  karena  kesehatan  merupakan salah  satu  komponen  kesejahteraan  individu, keluarga dan kelompok masyarakat.
Kesehatan yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya  dalam  pengertian  kesehatan  fisik  saja, namun  mencakup  juga  kesehatan  mental  dan kesehatan lingkungan. Dengan derajat kesehatan yang tinggi, seseorang tidak hanya merasa bahagia, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan
pemenuhan keperluan kesejahteraan yang bersifas dinamis.
Penurunan  derajat  kesehatan  antara  lain tampak  dari  perilaku  hidup  yang  kurang sehat, rendahnya kesadaran untuk memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, menurunnya kesehatan individu dan keluarga, gizi  buruk,  dan  berjangkitnya  penyakit- penyakit  menular.  Dampak  dari  rendahnya derajat  kesehatan  tentu  tidak  terbatas  hanya pada  kehidupan  individu  dan  keluarga. Kehidupan  sosial  masyarakat  pun  bisa terdampak dari menurunnya derajat kesehatan.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan berbagai pendekatan pembangunan kesehatan untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Tujuan upaya  kesehatan  sebagaimana  dinyatakan dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat
yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Peningkataan derajat kesehatan masyarakat  antara  lain  dicapai  dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif, Pemerintah  telah  menerbitkan    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan.  Pasal 2  ayat  (2)  Permenkes  menyatakan:“Jenis pelayanan  bidang  kesehatan  mencakup: pelayanan  kesehatan  dasar  (kunjungan  ibu hamil,  komplikasi  kebidanan,  pertolongan persalinan,  nifas,  neonatus,  imunisasi  anak, anak balita, makanan pendamping ASI, balita gizi  buruk,  kesehatan  siswa,  peserta  KB, pelayanan  masyarakat  miskin),  pelayanan kesehatan rujukan (pasien masyarakat miskin dan  gawat darurat level 1),  epidemiologi dan penanggulangan KLB, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat).”.
Kualitas  pelayanan  kesehatan  tersebut sangat  ditentukan  oleh  tenaga  dan  sistem pelayanan. Permasalahan yang muncul dalam tingkatan operasional mikro seringkali menimbulkan  persepsi  rendahnya  kualitas pelayanan  kesehatan.  Pemahaman  terhadap realita  yang  ditemukan  di  lapangan  sangat penting  untuk  mengkaji  kembali  landasan aturan, kebijakan dan standar untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan (15).  Oleh  karena  itu,  upaya  kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Daerah  merupakan  pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Ayat  tersebut  menyatakan  bahwa  urusan wajib  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  antara  lain  pelayanan kesehatan.  Terkait  dengan  kebijakan  ini, Pemerintah telah mengaturnya melalui
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan  Minimal  Rumah  Sakit.  Dalam konteks  inilah,  maka  kualitas  pelayanan kesehatan dasar menjadi penting sekali dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kendati  standar  pelayanan  minimal  di bidang  kesehatan  sudah  diterbitkan,  namun bukan  berarti  tujuan  pembangunan  bidang
kesehatan  sebagaimana  dinyatakan  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  dapat  tercapai  secara optimal. Demikian itu karena upaya kesehatan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi sekaligus juga menjadi tanggungjawab individu, keluarga dan masyarakat. Karenanya upaya kesehatan perlu dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  terpadu agar  kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan hidup  sehat  di  kalangan  warga  masyarakat, terutama  warga  masyarakat  miskin  semakin meningkat .
Di  Provinsi  Jawa  Barat  terdapat  317 Rumah  Sakit  yang  tersebar  di  18  daerah kabupaten  dan  9  daerah  kota.  Disamping  itu, ada  1.050  Puskesmas,  50.604  Pos  Pelayanan Terpadu  (Posyandu),  1.800  Klinik/Balai Pengobatan,  dan  1.284  Poliklinik  Desa (Polindes). Fasilitas kesehatan masyarakat ini tersebar  di  626  kecamatan,  3.291  desa  dan 2.672  kelurahan.  Dengan  jumlah  penduduk yang  mencapai  46.409.569  jiwa,  terdiri  atas 23.680.927 laki-laki dan 23.028.642 perempuan,  dan  luas  wilayah  yang  mencapai 35.377,76  Km 2 ,  maka  jumlah  fasilitas kesehatan  yang  tersedia  agaknya  dianggap belum  optimal  untuk  menjangkau  seluruh sasaran. Selain itu, terbatasnya jumlah rumah bersalin  yang  hanya  mencapai  110  buah  di seluruh  daerah  kabupaten/kota  menunjukkan bahwa  sebaran  fasilitas  persalinan  serta kinerja  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  bayi  di Provinsi  Jawa  Barat  masih  belum  optimal. Keterbatasan  penyediaan  fasilitas  Rumah Bersalin  di  Provinsi  Jawa  Barat  tentu  dapat menimbulkan  dampak  yang  luas.  Misalnya: ”Pada  tahun  2017,  jumlah  bayi  lahir  hidup adalah  988.356  dengan  21.422  bayi  lahir dengan berat badan rendah (2,17%). Sedangkan  jumlah  balita  adalah  4.383.332 dan  ditemukan  2.979  balita  gizi  buruk (0,07%).  Persalinan  oleh  dokter,  bidan  atau tenaga  medis  lain  relatif  lebih  aman dibandingkan  oleh  dukun  atau  tenaga nonmedis lainnya. Di tahun 2017, jumlah ibu hamil  di  Jawa  Barat  979.472  orang. Sedangkan  jumlah  ibu  bersalin  934.950  dan hanya  917.293  orang  yang  bersalin  dengan menggunakan tenaga kesehatan.”(6) .
Bila  dari  aspek  fasilitas  kesehatan  saja kondisi  sumber  daya  kesehatan  di  Provinsi Jawa  Barat  masih  belum  optimal,  lantas
bagaimana bila kondisi sumber daya kesehatan  tersebut  dinilai  dari  aspek  tenaga kesehatan,  yang  berperan  menentukan  dalam proses  pelayanan  kesehatan.  Dari  segi ketenagaan,  di  Provinsi  Jawa  Barat  terdapat 3.680  tenaga  medis  yang  terdiri  atas  dokter umum,  dokter  gigi  dan  dokter  spesialis. Selain itu terdapat 15.599 tenaga keperawatan dan  25.786  tenaga  kebidanan.  Bila  jumlah bidan  ini  dikorelasikan  dengan  jumlah  ibu bersalin  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun 2017  yang  mencapai  934.950  orang;  dan hanya  917.293  orang  yang  bersalin  dengan menggunakan  tenaga  kesehatan,  maka  dapat dikemukakan bahwa secara kuantitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal (6).
Disebabkan  masih  belum  terpenuhinya layanan  kesehatan  medis  yang  cukup, didukung oleh kebiasaan masyarakat, keberadaan  pengobatan  tradisional,  termasuk yang  religius  di  Provinsi  Jawa  Barat  sudah begitu  mengakar  di  masyarakat.  Hal  ini terlihat dari banyaknya sentra-sentra pengobatan  tradisional  juga  adanya  pelaku- pelaku pengobatan tradisional, termasuk yang religius.
Sistem  pelayanan  kesehatan  merupakan bagian  penting  dalam  meningkatkan  derajat kesehatan.  Dengan  adanya  sistem  kesehatan ini  tujuan  pembangunan  dapat  tercapai efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan  sistem  pelayanan  kesehatan bergantung  pada  berbagai  komponen  yang ada  baik  dana,  fasilitas  penunjang  maupun sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini perawat, dokter, ahli radiologi, ahli fisioterapi,  ahli  gizi,  dan  tim  kesehatan  lain. Seluruh  bidang  pelayanan  kesehatan  sedang mengalami  perubahan,  terutama  bidang perawatan.  Pelayanan  yang  diberikan  adalah upaya mencapai derajat kesehatan semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  potensi yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan di bidang  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  dengan  menggunakan  proses keperawatan. Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004  Puskesmas  UPTD
kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan  pembekalan  kesehatan  di suatu wilayah kerja (13).
Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas,  merupakan  organisasi
fungsional  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata,  dapat  diterima  dan  terjangkau  oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  tepat  guna,  dengan  biaya  yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.  Dapat  dikatakan  mereka  harus memberikan  pelayanan  preventif,  promotif, kuratif  sampai  dengan  rehabilitatif  baik melalui  upaya  kesehatan  perorangan  (UKP) atau  upaya  kesehatan  masyarakat  (UKM). Puskesmas  pun  ada  yang  dapat  memberikan pelayanan  rawat  inap  selain  pelayanan  rawat jalan.  Hal  ini  disepakati  oleh  Puskesmas  dan Dinas  Kesehatan  yang  bersangkutan.   Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia program pokok
Puskesmas  merupakan  program  pelayanan kesehatan  yang  wajib  dilaksanakan  karena mempunyai  daya  ungkit  yang  besar  terhadap peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya (22).
Di  antara  langkah  sosialisasi  informasi pemerintah  di  Provinsi  Jawa  Barat  kepada masyarakat  adalah  melalui  jalur  media konvensional,  seperti  koran  ataupun  radio; melalui komunikasi formal, yaitu kepada para pemimpin formal seperti kepada para pegawai pemerintah sampai ke tingkat bawah; melalui komunikasi tradisional, yaitu pihak pemerintah mendekati para pemimpin masyarakat  juga  para  pemimpin  informal, seperti para pemimpin organisasi masyarakat, tokoh agama, dll.; melalui website www.dinkes.jabarprov.go.id  di  mana  di dalamnya  terdapat  portal  terbuka  bagi masyarakat  untuk  berkomunikasi  langsung dengan pemerintah; melalui jalur komunikasi personal seperti handphone, sms; dan melalui jalur media sosial seperti facebook,
WhatsApp, dll (14). Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) adalah beberapa upaya
kesehatan pengembangan yang  ditetapkan  Puskesmas  dan  Dinas Kesehatan  kabupaten/kota  sesuai  dengan permasalahan,  keperluan  dan  kemampuan puskesmas. Dalam struktur organisasi puskesmas  program  pengembangan  ini  biasa disebut  program  spesifik  lokal.  Di  antara program pemerintah untuk pengobatan
tradisional
adalah program
pembinaan terhadap
pelayanan pengobatan tradisional,  pengobat  tradisional dan  cara  pengobatan  tradisional.  Dalam  hal ini  dijelaskan  pula  bahwa  yang  dimaksud pengobatan tradisional adalah pengobatan yang  dilakukan  secara  turun  temurun,  baik yang menggunakan herbal (jamu), alat (tusuk jarum,  juru  sunat)  maupun  keterampilan (pijat) (13).
Pada  masyarakat  yang  sudah  maju,  ilmu pengetahuan dipelajari melalui jalur pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal.  Dalam  masyarakat  tradisional ilmu  pengetahuan  lebih  banyak  diperoleh dengan  cara  mewarisinya  secara  turun- temurun.  Dengan  demikian,  sebagai  warga masyarakat yang mengalami proses sosialisasi dan interaksi dalam arena pergaulan sehari-hari, serta lingkungan kehidupan masyarakat yang terbuka memungkinkan terjadinya tukar-menukar informasi  dan  pengalaman  sebagai  warisan dari  generasi  pendahulunya.  Penelitian  ini lebih  memfokuskan  perhatian  pada  upaya mendeskripsikan pemanfaatan sistem pengobatan  tradisional  religius,  dan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  serta  keefektifan dari  sistem  pengobatan  tradisional  religius yang berkembang di masyarakat.
Alden  dkk.  membuat  model  perilaku tentang  “pilihan  berobat”,  di  mana  adaptasi lintas  budaya  yang  terdapat  dalam  model kepercayaan  kesehatan  ( health  belief  model ) digunakan  untuk  menjelaskan  pengambilan keputusan  tentang  pengobatan  yang  meliputi 4  unsur  utama,  yakni: Pertama ,  “daya  tarik” ( gravity ),  yaitu  tingkat  keparahan  yang dirasakan  oleh  kelompok  referensi  individu (anggapan  bahwa  hal  itu  ada  sebelum  jatuh sakit,  yakni  kesamaan  pendapat  dalam kelompok  tentang  berat  ringannya  tingkat keparahan  dari  berbagai  jenis  penyakit); Kedua , informasi tentang cara-cara penyembuhan  popular  ( home  remedy ),  yang bersumber  pada  sistem  rujukan  awan  (yaitu jika  pengobatan  tidak  diketahui,  atau  setelah dicoba  ternyata  tidak  efektif,  maka  individu akan beralih pada sistem rujukan profesional); Ketiga ,  “kepercayaan”  ( faith )  atau  tingkat kepercayaan  terhadap  keberhasilan  dari berbagai  pilihan  pengobatan  (terutama  dari penyembuhan  tradisional);  dan Keempat , “kemudahan”  ( accessibility ),  meliputi  biaya
dan  tersedianya  fasilitas  pelayanan  kesehatan (3).
Keefektifan  dari  pengobatan  tradisional religius yang dirasakan oleh responden yaitu: penyakit  yang  diderita  oleh  pasien  sembuh (23).  Demikian  juga,  pasien  cocok  dengan teknik pengobatan yang dilakukan di pengobatan  tradisional  dan  juga  cocok mengkonsumsi obat yang diberikan, misalkan saja cocok dengan herbalnya dan doa-doanya (11).  Keefektifan  yang  dirasakan  responden ini  dibuktikan  dengan  rata-rata  responden menggunakan  pengobatan  tradisional  religius mereka  sudah  hampir  lebih  dari  satu  tahun. Hal  ini  diakui  responden,  karena  responden cocok  menggunakan  pengobatan  tradisional religius, sehingga penyakitnya sembuh.
Selain  itu,  nampak  bahwa  pengobatan sekarang  sudah  bukan  hanya  masalah kesehatan. Tetapi juga bisa  berbentuk leisure time .  Dalam  hal  ini  masyarakat  pergi  ke tempat  kesehatan  bukan  semata-mata  untuk menyehatkan  dari  sakit,  tetapi  bersifat melanggengkan  kesehatan.  Terbukti  dengan ramainya  orang  pergi  ke  spa,  shiatsu,  pijat urut,  dll.  Yang  bersifat  perawatan,  bukan pengobatan. Dalam hal pengobatan tradisional religius, orang pergi ke tokoh atau pusat pengobatan tradisional religius terkadang  hanya  untuk  menghilangkan  stress sehari-hari,  dengan  cara  sedikit  tamasya  ke luar  kota  sekaligus  dibekali  dengan  doa-doa kesembuhan dari pelaku pengobatan tradisional religius.
Sosiologi informasi pengobatan tradisional religius  di  Provinsi  Jawa  Barat  telah  cukup sukses  masuk  ke  kesadaran  masyarakat.  Hal itu  terlihat  dari  pengakuan  para  pengguna pengobatan tradisional religius yang mendapatkan  informasi  dari  banyak  tempat dan  media,  termasuk  media  sosial  (11).  Dari segi  adaptasi  kebijakan  publik,  masyarakat Provinsi Jawa Barat kebanyakannya menyambut  baik  kebijakan-kebijakan  yang mengatur pengobatan tradisional, agar  semua pihak menjadi hati-hati. Para pelaku pengobatan  tradisional  pun  sangat  taat mengikuti apa yang menjadi regulasi pemerintah.  Walaupun  memang,  diakui  oleh pihak pemerintah sendiri, petunjuk pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk  teknis (juknis)-nya  masih  diperbincangkan  antara pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota (13) .
Dari segi perubahan informasi di masyarakat,  Provinsi  Jawa  Barat  telah menyaksikan  adanya  berbagai  kemajuan peraturan  tentang  pengobatan,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya perubahan- perubahan  dari  aspek  sosial,  budaya,  bahkan teknologi  kesehatan.  Namun  masyarakatnya tetap  banyak  yang  masih  menggunakan pengobatan tradisional dengan alasan harganya yang lebih murah (9).
Dari  segi  distribusi  informasi,  semua responden  mengetahui  tentang  pengobatan tradisional,  termasuk  yang  religius.  Mereka rata-rata  mengetahui  pengobatan  tradisional yaitu  dari saudara dan teman, tetapi ada juga yang  mengetahui  dari  media  massa  dan internet.  Responden  juga  mengetahui  tentang jenis-jenis  pengobatan  tradisional  di  mana yang  paling  popularnya  adalah  pengobatan alternatif (akupuntur, pijat, herbal) dan terapi energi,  dan  pendapat  terbanyak  menurut responden  tentang  pengertian  pengobatan tradisional  adalah  pengobatan  yang  obatnya berasal  dari  tumbuhan,  hewan,  dan  bahan mineral (21) .
Pemanfaatan pengobatan tradisional religius  yang  dilakukan  oleh  masyarakat adalah  untuk  berobat  dan  untuk  terapi.  Jenis pengobatan  yang  sering  dilakukan  oleh masyarakat  yaitu  herbal  teknik  pengobatan dengan  cara  meminum  jamu  sesuai  dengan jenis  penyakit  yang  dideritanya.  Jenis penyakit  yang  diperiksakan  mulai  dari  jenis penyakit  ringan  sampai  penyakit  yang  berat, yaitu  jenis  penyakit  flu,  rematik,  diabetes, kanker,  gagal  ginjal, down  syndrome ,  gizi buruk,  obesitas,  kolesterol,  penyempitan syaraf, lambat berbicara, gagal prostrate, usus mepet,  dan  tumbuh  kembang  otak  lambat. Selanjutnya  pijat,  akupressure  dan  akupuntur adalah jenis pengobatan yang sering dilakukan oleh responden untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya  tanpa  obat  yang  bersifat  kimiawi (1).  Dengan demikian,  masyarakat  mengikuti pengobatan tradisional, termasuk yang religius  ini  karena  dirasakan  lebih  alami  dan tidak ada efek samping.
b. Identifikasi Informasi
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  dan wawancara  dengan key  informants ,  diperoleh keterangan mengenai kegiatan yang
dilakukan masyarakat desa dalam
mengidentifikasi
(identification) dan menciptakan  informasi  tentang  pengobatan tradisional  religius,  yaitu  melalui: authority (otoritas), traditions (tradisi), common  sense, personal  experience (pengalaman  pribadi), dan research (penelitian).
Authority (otoritas) menunjuk pada penguasaan, kemampuan dan keahlian seseorang  pada  bidang  tertentu.  Dengan  cara ini  orang  memandang  bahwa  apa  yang diucapkan  ataupun  ditulis  oleh  mereka  yang dinilai memiliki otoritas  adalah  suatu kebenaran. Begitupun dengan kegiatan identifikasi  informasi  tentang  pengobatan tradisional  religius,  selama  ini  masyarakat selalu  bertanya  kepada  yang  sudah  dianggap mumpuni  seperti  kyai.  Itulah  yang  terjadi, misalnya di Kabupaten Sukabumi.
Hasil  pengamatan  lainnya,  selain  masalah otoritas,  masyarakat  perdesaan  Jawa  Barat juga  dapat  dikatakan  selalu  menggunakan tradisi  sebagai  cara  untuk  mendapatkan informasi  pengobatan  tradisional  religius, yakni ketika mempertahankan nilai-nilai yang telah  melembaga  atau  menjadikan  peristiwa masa  lalu  sebagai  rujukan  kebenaran.  Untuk mendapatkan informasi pengobatan tradisional  religius,  kesalahan  tradisi  akan selalu  dikesampingkan,  karena  menurut meraka  “ sesuatu  yang  dulu  benar,  sampai kapan juga akan tetap benar ”(4).
Cara  lain  pengidentifikasian  informasi pengobatan  tradisional  religius  yang  biasa dilakukan  masyarakat  adalah  dengan  cara melihat  para  pasien.  Proses  memperoleh informasi masyarakat yang digunakan terutama  untuk  kehidupan  sehari-hari,  tanpa mengetahui  seluk  beluk  yang  sedalam- dalamnya  dan  seluas-luasnya.  Masyarakat yang  dulunya  belum  atau  tidak  tahu  tentang pengobatan  tradisional  religius  menjadi  tahu tentang proses  tersebut.  Dalam  bahasa  lain proses  yang  terjadi  di  masyarakat  itu  disebut sebagai informasi yang dimiliki dengan kadar sekedar  tahu  ( common  sense ),  hanya  untuk memenuhi faktor ketidaktahuannya.
Menurut NN, keterbatasan ini menjadikan masyarakat mengalami kendala dalam mendapatkan  informasi  berkaitan  dengan pengobatan  tradisional  religius.  Kondisi masyarakat  yang  berasal  dari  warga  dengan tingkat pendidikan rendah telah menyebabkan rendahnya  daya  serap  mereka  terhadap
berbagai  informasi  yang  tersebar  di  berbagai media (14).
Pengalaman pribadi ( personal experience) masyarakat  tentang  pengobatan  tradisional religious terkadang menjadi sumber informasi yang  efektif.  Namun  demikian,  pengalaman pribadi juga terkadang mempunyai kelemahan, di antaranya: generalisasi berlebihan, observasi selektif, dan kesimpulan yang prematur.

## c. Akuisisi Informasi
Akuisisi  informasi  adalah  pemerolehan informasi  dari  sumber  eksternal  dan  internal. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari lingkungan eksternal melalui berbagai metode,  misalnya  konferensi,  konsultasi, standarisasi  dari  organisasi  lain,  perekrutan staf baru dan bekerja sama dengan organisasi lainnya. Sedangkan informasi internal, memperoleh informasi dari kumpulan internal berarti belajar memahami apa yang dilakukan di  dalam  kelompok  pengobatan  tradisional religius.
Informasi yang diperoleh merupakan hasil filterisasi  persepsi  dari  informasi  yang didengar  dan  diterima  masyakarat.  Informasi juga  tidak  hanya  diperoleh  secara  sengaja, kadangkala  suatu  informasi  diperoleh  secara tidak sengaja.
Informasi  masyarakat  tentang  pengobatan tradisional religius berkembang dari pengalaman sehari-hari. Dari sistem informasi ini  kebudayaan  mereka  terus  beradaptasi  dan berkembang agar mampu menjawab persoalan-persoalan  yang  muncul.  Berbagai tradisi  dan  tindakan  sehari-hari  mereka mengandung makna yang dalam atas hubungan  mereka  dengan  lingkungannya. Pengobatan tradisional religius, yang didasari nilai-nilai  dan  kearifan  lingkungan,  terbukti mampu  bertahan  selama  berabad-abad  di lingkungan  lokal.  Itulah  yang  terjadi  pada masyarakat, bahkan sesudah mereka berada di perkotaan (12).
Prinsip-prinsip  konservasi  informasi  yang telah  mengkristal  dalam  berbagai  bentuk kearifan  tradisional,  telah  mengakar  dan berkembang  pada  berbagai  bentuk  praktek yang diterapkan masyarakat tersebut. Pengalaman-pengalaman  tersebut  kemudian dihimpun  dan  disebarluaskan  kepada  seluruh
anggota masyarakat untuk dijadikan pedoman.
Informasi  tentang  pengobatan  tradisional religius  yang  diperoleh  masyarakat  masih berbentuk  informasi  lisan  yang  disimpan dalam  ingatan  dan  bukan  dalam  bentuk dokumen  tertulis.  Penambahan  informasi masih  dirasa  kurang  oleh  masyarakat.  Bila ada  warga  yang  sakit  atau  yang  perlu pengobatan,  maka  warga  lebih  memilih datang ke tokoh masyarakat.
Proses  penemuan  informasi  tambahan untuk  memperkuat  informasi  yang  telah dimiliki  yang  dilakukan  oleh  masyarakat yakni  dengan  menginventarisai  keperluan informasi yang masih dirasa kurang, menentukan  lokasi  tersedianya  informasi, memilih strategi pencarian informasi, memilih informasi, dan menerapkan informasi yang diperoleh.
Langkah-langkan  pencarian  informasi  ini sering  dilakukan,  walaupun  pada  tahap-tahap tertentu  dilakukan  secara  tidak  sistematis. Selain  itu,  proses  pencarian  informasi  ini sering  terjadi  kegagalan.  Artinya  informasi yang  ingin  diperoleh    tidak  ditemukan walaupun  proses  pencarian  telah  dilakukan. Apabila  proses  pencarian  ini  tidak  sukses masyarakat kembali melakukan pengidentifikasian informasi lagi.
Hal  yang  paling  menonjol  dalam  proses pencarian  informasi  ini  yakni  masyarakat lebih suka proses ini dilakukan secara manual langsung  ke  sumber  informasi.  Artinya  si pencari  informasi  langsung  bertanya  kepada sumber  informasi  (orang  yang  memiliki informasi)  secara  lisan.  Budaya  lisan  yang ada  di  lingkungan  masyarakat  Jawa  Barat dalam  hal  pengobatan  tradisional  religius masih sangat kental.

## d. Transfer Informasi
Salah  satu  fungsi  pengobatan  adalah sebagai sarana untuk
mendekatkan masyarakat  kepada  upaya-upaya  kesehatan masyarakat.  Di  sini,  pengobatan  tradisional religius  pun  ikut  serta  dalam  upaya  tersebut. Untuk  melestarikan  fungsi  tersebut,  perlu adanya  preservasi  informasi,  baik  itu  dengan cara  saling  berbagi  pengalaman,  dialog, mengaplikasikan  metode  atau  mensimulasi produk  dari  pengetahuan  yang  didapatkan, serta  menjadikan  pengetahuan  baru  untuk
setiap  penduduk  desa  menjadi  pengalaman pribadi,  melalui  cara  transfer  informasi ( sharing information ), yakni dengan menggunakan empat model konversi informasi,  yakni:  sosialisasi,  eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi.
Dalam hal pengobatan tradisional religius, transfer  informasi  biasanya  terjadi  pada  guru dan murid. Jarang sekali hanya sesama warga kemudian  saling  berbagi  ilmu.  Demikian  itu karena  pengetahuan  pengobatan  tradisional religius  harus  dilakukan  dengan  cara-cara tertentu  seperti  puasa  dan  penghafalan bacaan-bacaan  khusus  dengan  jumlah-jumlah tertentu  di  waktu-waktu  tertentu.  Namun demikian,  transfer  informasi  ini  merupakan langkah  yang  biasa  terjadi  di  masyarakat Jawa  Barat.  Transfer  pun  bukan  hanya informasi.  Dalam  hal  pengobatan  tradisional religius, transfer kadang terjadi dengan media (alat) seperti tasbih, gelang, dan benda-benda lain  yang  dapat  membantu  melakukan pengobatan tradisional religius. Sering dikatakan bahwa benda-benda tersebut adalah jimat (2).
e. Perekaman dan Dokumentasi Informasi Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan, proses  pengubahan  informasi  dengan  cara merekam  dan  mendokumentasikan  informasi pengobatan tradisional religius  di Jawa  Barat tidak dilakukan.
Menurut NN, proses alih bentuk informasi yang berbentuk perekaman dan pendokumentasian  tidak  dilakukan  karena, mereka  merasa  semua  informasi  tentang pengobatan  tradisional  religius  itu  sudah dilakukan secara berulang-ulang dalam bacaannya  sekaligus  dilakukan  secara  puasa. Jadi,  pelaku  pengobatan  tradisional  religius itu  sudah  tidak  perlu  lagi  merekam  dan mendokumentasikan, tetapi dengan hafalan di luar kepala (14).
Menurut pengamatan di lapangan, walaupun tidak terjadi proses perekamam dan pendokumentasian,  mereka  dapat  melakukan proses  inventarisasi  isu  kesehatan  yang dikeluhkan pasien sehingga dapat mengobatinya.
f. Penyimpanan Informasi
Dalam  menyimpan  informasi,  orang terlebih  dulu  harus  menentukan  hal-hal penting  yang  harus  dipertahankan,  dan
bagaimana
cara mempertahankanya.
Penyimpanan informasi meliputi teknis (catatan,  data  base,  dan  lain-lain)  dan  proses manusia  (memori  kolektif  dan  individu, konsensus).
Informasi  yang  disimpan  dalam  hal  ini harus  terstruktur  dan  disimpan  sehingga sistem dapat menemukan dan mengirimkannya  dengan  cepat  dan  benar. Sebab  informasi  akan  diambil  oleh  berbagai kelompok  orang  dalam  tata  krama  berbeda. Kemudian  terbagi  dalam  beberapa  kategori seperti  fakta-fakta,  kebijakan,  atau  prosedur atas dasar keperluan belajar. Selain itu, harus terorganisasi,  sehingga  dapat  disampaikan dengan  cara  yang  jelas  dan  ringkas  serta akurat, tepat waktu, dan tersedia bagi mereka yang memerlukannya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  NN, praktisi  pengobatan  tradisional  religius, kegiatan  penyimpanan  informasi  tentang pengobatan  tradisional  religius  selama  ini dikelola  oleh  pribadi-pribadi  orang  di masyarakat  saja.  Namun,  hasil  rekaman informasi  yang  disimpan  tidak  ada  yang berbentuk dokumen.
Mereka hanya menghafalkan  wirid-wirid  dan  cara-cara pengobatannya (14).
g. Transfer dan Diseminasi Informasi
Dalam proses penggunaan kembali informasi  tentang  pengobatan  tradisional religius  di  masyarakat  Jawa  Barat,  para pencari ilmu biasanya mempraktikkan informasi  yang  didapatnya  agar  tidak  terus lupa; sekaligus sudah bisa mengangkat murid. Menurut  pengakuan  YM,  seorang  praktisi pengobatan spiritual di Kabupaten Sukabumi, secara umum ada dua aliran ilmu pengobatan spiritual  Islam  di  Jawa  Barat,  yaitu  aliran Cirebon  dan  aliran  Banten,  yang  keduanya berasal  dari  sumber  orang  yang  sama,  yaitu Sunan  Gunung  Djati.  Sepintas  aliran-aliran ini  tidak  tampak  apa  bedanya,  namun  hanya masalah  kiblat,  apakah  mengikuti  Cirebon atau  mengikuti  Banten.  Demikian  pula,  ada aliran  yang  memakai  media  (air,  daun- daunan,  dsb.)  dan  ada  aliran  yang  tidak memakai media, yaitu hanya doa saja. Namun demikian,  itu  semua  banyak  penganutnya, sehingga  ilmu  tersebut  dapat  diinformasikan dari generasi ke generasi (29).
Demikianlah,  banyak  hal  yang  harus dilakukan  mengenai  pengobatan  tradisional religius.  Pengobatan  jenis  ini  tetap  subur  di masyarakat, walaupun sudah banyak pengobatan modern. Pihak pemerintah, dalam hal ini perlu mengapresiasi dengan melakukan  pembinaan  terhadap  berbagai jenis  pengobatan  tradisional  religius.  Namun pemerintah pun harus melakukan penerangan kepada  masyarakat  agar  hati-hati  untuk  tidak masuk ke dalam kasus-kasus penipuan.
Pihak  pemerintah  juga  dapat  memberikan bantuan  kepada  pihak-pihak  pengobatan tradisional yang melakukan rehabilitasi sosial yang  tidak  komersial  namun  keberadaanya sangat  membantu  masyarakat  seperti  dalam penyembuhan  orang-orang  yang  mengalami kegilaan.  Hal  ini  misalnya  terjadi  di Kabupaten  Garut.  Di  kabupaten  ini  terdapat beberapa  lembaga  pengobatan  tradisional religius  bagi  para  pasien  yang  mengalami gangguan  jiwa.  Selain  melayani  rehabilitasi gangguan  jiwa,  lembaga-lembaga  ini  pun menangani rehabilitasi yang terkena ketagihan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang).  Di  sini  bantuan  pemerintah diperlukan  karena  mereka  yang  terjangkit penyakit  jiwa  dan  narkoba  itu  terkadang bukan dari keluarga berkecukupan yang dapat membekali  mereka  selama  penyembuhan. Sedangkan  keberadaan  mereka  sendiri  di lembaga  tersebut  sangat  memerlukan  biaya, misalnya untuk makan sehari-hari.
Alhasil, pada dasarnya pengobatan tradisional  religius  itu masih menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Pihak pemerintah  hanya  bisa  mengawasi  dan membina  para  pelaku  pengobatan  tradisional religius  ini.  Sementara  bagi  para  pelanggan yang  mau  bertanya  pihak  pemerintah  belum begitu  siap  untuk  melayaninya  baik  melalui tatap  muka,  email,  ataupun  media  lainnya, termasuk media sosial dan media tradisional.
Dari segi distribusi informasi, para pelaku pengobatan  tradisional  religius  merasa  tidak banyak  melakukan  iklan  ( advertisement ). Namun demikian pasien terus saja bertambah. Ini  menandakan  bahwa  keberadaan  mereka diakui  oleh  masyarakat  dan  tetap  didatangi, walaupun  zaman  sudah  berubah  menjadi modern,  dengan  sistem  pengobatan  modern pula.
Demikianlah,  dari  segi  pilihan  berobat, tulisan  ini  lebih  mengukuhkan  pendapat Alden dkk. Yang membuat model kepercayaan  kesehatan (health  belief  model). Demikian karena argumentasi para responden cocok dengan model tersebut dari segi bahwa pengobatan  tradisional  religius  itu  terjadi karena  punya  daya  tarik  tersendiri,  juga bahwa informasi tentang pengobatan tradisional  religius  itu  cukup  popular,  bahwa kepercayaan  terhadap  keberhasilan  cukup tinggi,  dan  bahwa  pengobatan  tradisional religius itu cukup mudah untuk diakses (3).

## IV. Kesimpulan
Sosiologi  informasi  dapat  dilihat  dari jaringan  aktor-aktor  sosial  yang  ada  dalam melakukan  difusi  informasi.  Dari  segi informasi kebijakan, difusi informasi pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  untuk pengobatan  tradisional  telah  cukup  sukses dijalankan.
Pemerintah telah dapat menjelaskan  melalui  berbagai  media  dan forum  bahwa  Provinsi  Jawa  Barat  telah terjadi kemajuan pengobatan, baik itu yang di rumah sakit ataupun puskesmas. Oleh karena itu,  pengobatan  modern  pun  pada  dasarnya dapat  diakses  dengan  mudah.  Namun  karena masyarakatnya masih banyak yang menggunakan  pengobatan  tradisional;  maka pemerintah  pun  melakukan  pengawasan  dan pembinaan,  terutama  melalui  rumah  sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan .
Dari  segi  resepsi,  masyarakat  Provinsi Jawa  Barat  kebanyakannya  menyambut  baik kebijakan-kebijakan
yang
mengatur pengobatan tradisional, termasuk yang sifatnya religius.
Namun demikian,
masyarakat  tetap  banyak  yang  melakukan pengobatan  tradisional  religius  itu  karena mereka percaya dapat menyembuhkan mereka  dari  penyakit.  Pihak  pengobatan tradisional  religius  sebetulnya  tidak  banyak melakukan literasi informasi kepada masyarakat,  termasuk  pasien  atau  pelanggan. Di  sini  informasi  cukup  berkembang  dari mulut  ke  mulut  atau,  kalaupun  memakai media, biasanya berkembang secara personal, bukan  bersifat  kelompok  atau  massal.  Dari segi  tanggung  jawab,  kebanyakan  pelaku pengobatan  tradisional  biasanya  beralasan akan  anugerah  Tuhan  untuk  menjamin kesuksesan  proses  pengobatan  tradisional religiusnya. Demikian sehingga pihak
pelanggan  dan  pemerintah  pun  terkadang tidak bisa apa-apa apabila terjadi kasus-kasus yang merugikan. Yang dipersalahkan biasanya adalah pelanggan itu sendiri, kenapa mereka menempuh jalur kesehatan tradisional religius,  yang  nyata-nyata  bukan  pengobatan modern yang empiris dan terukur.

## Daftar Pustaka
1. AA .  Wawancara  dengan  Pebatra  Bekam. 2017.
2. AB .  Wawancara  dengan  AB  di  Kota Bandung. 2017.
3. Alden  DL , Merz  MY , Akashi  J .  Young Adult  Preferences  for  Physician  Decision- Making  Style  in  Japan  and  the  United States. Asia  Pac  J  Public  Health 24:  173– 184, 2012.
4. AS . Wawancara dengan praktisi pengobatan spiritual, di Garut. 2017.
5. Asri  A , Kusuma  Z , Suprayogo  D .  Kajian Faktor  Penentu  Sosio-Kultural  dan  Kinerja Sistem  Irigasi  (Studi  Kasus  Audit  Irigasi Daerah  Irigasi  (DI)  Molek  Kepanjen Kab.Malang). HABITAT 25: 40–48, 2014.
6. Badan  Pusat  Statistik .  Provinsi  Jawa Barat  Dalam  Angka  2017.  Bandung:  BPS Jawa Barat, 2017.
7. Belkin NJ . Anomalous State of Knowledge .
New Jersey: American Society for Information Science and Technology, 2005.
8. Karno , Adi  IR , Laksmono  BS .  Analisis Pengaruh  Faktor  Organisasi  dan  Faktor Individu  Terhadap  Kualitas  Pelayanan Puskesmas Studi pada Puskesmas
Kecamatan  Kedawung  Kabupaten  Sragen  - Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 18, 2018.
9. KS .  Wawancara  dengan  Pengantar  Pasien Patah Tulang. 2017.
10. Kusuma  Wardani  R .  Analisis  penetapan prioritas  program  upaya  kesehatan  dasar (puskesmas) pada tingkat pemerintah daerah  (studi  eksploratif  di  kota  Bogor tahun  2013). Analysis  of  primary  health program  priority  in  local  government  (an exploratory  study  in  Bogor  city  2013) 3, 2014.
11. LH .  Wawancara  dengan  Pelanggan  Herbal Tradisional. 2017.
12. MM .  Wawancara  dengan  pengamat  sosial, di Kota Tasikmalaya. 2017.
13. NL .  Wawancara  dengan  pegawai  Dinkes Jabar. 2017.
14. NN . Wawancara dengan praktisi pengobatan spiritual, di Banjar. 2017.
15. Nurhayati  M .  Peran  Tenaga  Medis  dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas  Pembantu  Linggang  Amer Kecamatan  Linggang  Bigung  Kabupaten Kutai  Barat. eJournal  Ilmu  Administrasi Negara 4: 2127–2140, 2016.
16. Permana  RCE .  Masyarakat  Baduy  dan pengobatan  tradisional  berbasis  tanaman.
Wacana 11: 81–94, 2009.
17. Prasanti  D , Fitriani  D .  Membangun Ketahanan Informasi Nasional dalam
Komunikasi  Kesehatan  bagi  Kalangan Perempuan  Urban  di  Jakarta. Jurnal
Ketahanan Nasional 23: 338–358, 2017.
18. Saharudin .  Minat  pemanfaatan  pelayanan pengobatan di Puskesmas Masat Kecamatan  Pino  Kabupaten  Bengkulu
Selatan. Universitas Gadjah Mada: 2005.
19. Saimi .  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pemanfaatan  pelayanan  persalinan  gratis  di Puskesmas  Kabupaten  Lombok  Tengah
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Universitas Gadjah Mada: 2005.
20. Sembiring S . Pengetahuan dan Pemanfaatan Metode Pengobatan Tradisional  pada  Masyarakat  Desa  Suka Nalu  Kecamatan  Barus  Jahe. Perspektif
Sosiologi 3, 2015.
21. SG . Wawancara dengan Pasien Homeopati. 2017.
22. SN . Wawancara dengan pegawai Puskesmas Bandung Barat. 2017.
23. ST .  Wawancara  dengan  Pasien  Patah Tulang. 2017.
24. Sugyati  C , Sjoraida  DF , Anwar  RK . Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat  Bidang  Ibu  dan  Anak  Pada Pelaksana  Lapangan  di  Jawa  Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan  dan  Politik  Daerah 2:  52–
60, 2017.
25. Sulistyorini  A , Purwanta .  Pemanfaatan Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Sleman. Kesmas: National  Public  Health  Journal 5:  178– 184, 2011.
26. Supriadi .  Determinan  Perilaku  Pencarian Pelayanan Kesehatan Tradisional (Traditional  Medicine)  Masyarakat  Urban Cengkareng,  Jakarta  Barat,  Tahun  2014.
UIN Syarif Hidayatullah . .
27. Wersig  G . Information  Theory .  London: International  Encyclopedia  of  Library  and Information Science, 2003.
28. Yin RK . Studi Kasus: Desain dan Metode .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
29. YM . Wawancara dengan Praktisi Pengobatan Spiritual, di Kabupaten
Sukabumi. 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2012 tentang Sistem Kesehatan Nasiona