ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN

## Ervandi Dimas Pambudi

## Toko Metro Plastik

## ABSTRAK
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun  2016,  Hal  tersebut  diatur  oleh  mediator  dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil yang telah ditentukan  oleh  mediator  dan  kemudian  kalau  mediasi  berhasil  akan  di  berikan  kesepakatan perdamaian  yang  telah  ditanatangani  oleh  para  pihak  dan  Kekuatan  Hukum  Mediasi  Oleh Mediator di Luar Pengadilan adalah Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai  sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdata.
Keywords : Efektivitas, Mediator, Luar Pengadilan

## 1. PENDAHULUAN
Manusia yang satu dengan yang lain sebaiknya memiliki hubungan yang baik kehidupan yang selaras dan damai 1 , dalam masyarakat yang luas akan lebih baik kita menjaga hubungan yang  baik  dan  berkembang  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat,  akan  tetapi  dengan berjalannya  perkembangan  masyarakat  dan  manusia  akan  menimbulkan  permasalahan  yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, atau tidak memenuhi tanggungjawaban dengan orang lain.
Ada permasalahan yang timbul antara orang yang atu dengan orang yang lain akhirnya akan  mencapai  titik  bagaimana  penyelesaian  yang  harus  dilakukan  oleh  orang-orang  tersebut dalam  menyelesaikan  maslahnya,  biasanya  permasalahan  yang  timbul  itu  menimbulkan kerugian yang ada. Ada pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya pihak *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
1 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.
yang  lain  merasa  dirugikan  haknya,  sehingga  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  perselisihan atau sengketa 2 .
Berbicara efektifitas terhadap penyelesaian perkara sebenarnya mediasi adalah upaya yag paling tepat dalam menyelesaiakan permasalahan antara kedua belah pihak karena dalam upaya mediasi  kedua  belah  pihak  dapat  leluasa  mengungkapkan  perasaan  satu  dengan  yang  lainnya sehingga perdamaian akan terbuka lebar dalam penyelesaian perkara tersebut, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan 3
Sebenarnya terkait mediasi sendiri sudah dikenal sejak dari zaman dahulu, namun berjala perkembangan zaman maka perkembangan mediasi saat ini diatur dalam beberapa peraturan yang mana  ada  yang  dalam  peradilan  maupun  di  luar  peradilan.  Berdasarkan  dengan  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah ditetapkan mengenai  kewenangan mediator, tahapan dan waktu mediasi. Bila mediasi berhasil.
Istilah mediasi  ( mediation ), muncul pertama kali  di  Amerika Serikat  pada sekitar tahun 1970. Robert D. Benjamin, seorang Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, yang menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal  diterapkan  dalam  proses  alternative  dispute  resolution  (ADR)  di  California.  Munculnya alternative  dispute  resolution  yang  diterjemahkan  menjadi  alternatif  penyelesaian  sengketa, dilatarbelakangi  atas  ketidakpuasan  masyarakat  Amerika  terhadap  sistem  administrasi penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  di  lembaga  peradilan  yang  dianggap  membutuhkan waktu  terlalu  lama  dan  biaya  mahal  sehingga  para  pihak  yang  bersengketa  dan  masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan ( access to justice ) 4 .

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 84. 3
3 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, 4th ed. (Bandung: Grafitri, 2015), hlm. 63.
4 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm. 334-335.
penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 5
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam  penelitian  ini.  Jadi  dalam  penelitian  ini  sifat  sosiologis  tidak  lepas  dari  unsur  normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen,  peraturan  perundang- undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Tahapan Mediasi oleh Mediator di Luar Pengadilan
Tahapan  mediasi  ada  yang  tahapan  mediasi  di  dalam  pengadilan  pada  saat  gugatan diajukan kemudian diberikan waktu dengan mediator untuk dilakukan mediasi, yang dipandu oleh mediator hal tersebut jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hal tersebut diatur oleh mediator dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau  mediasi  tidak  berhasil  yang  telah  ditentukan  oleh  mediator  dan  kemudian  kalau  mediasi berhasil akan di berikan kesepakatan perdamaian yang telah ditanatangani oleh para pihak.
Seperti yag kita ketahui ada mediasi di Pengadilan dan ada mediasi di luar pengadilan mka tahapan mediasi  di  luar pengadilan oleh mediator  yaitu berdasarkan  UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediator dapat berdasarkan Undag-undag tersebut guna melaksanakan tahapan-tahapan untuk melaksanakan mediasi, Stelah melaksanakan tahapan-tahapan mediasi tersebut, maka kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan
5 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.
Pasal  1851  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (disingkat  KUHPerdata),  Kesepakatan  yang dihasilkan  bersifat  bentuk  perjanjian  dan  menghasilkan  dalam  bentuk  beperkara  yang  dapat diartikan mengakhiri perkara tersebut.
Kesepakatan yang dihasilkan dalam bentuk perdamaian sifatnya sama dengan kesepakatan dengan  diterbitkan  akta  perdamaian  (Acte  Van  Dading)  dari  pengadilan  maka  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Retnowulan  Sutantio,  bahwa  perjanjian  perdamaian  merupakan  awal  dari  terbitnya  akta perdamaian  (acte  van  dading)  dari  pengadilan  (hakim)  yang  memiliki  kedudukan  yang  sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula incraht van gewijsde. 6 Setelah menghasilkan Perdamaian, para pihak dapat membawa hasil kesepakatan untuk didaftarkan pada pengadilan dan di periksa oleh hakim untuk dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian baik mediasi di dalam pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan.

## b). Kekuatan Hukum Mediasi oleh Mediator di Luar Pengadilan
Melihatan  kekuatan  hukum  dari  suatu  proses  kita  dapat  melihat  dari  peraturan  yang mengatur  mediasi  tersebut,  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  mengenai  mediasi  sudah  kita  tahu sejak dahulu, dan jenis dari mediasi berdasarkan peraturan ada yang melalui pengadilan ada pula yang melalui luar pengedilan, namun yang dibahas disini adalah yang di luar pengadilan.
Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai  sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdata. Dilihat ari peratura tersebut, maka  kekuatan  hukum  antara  kedua  belah  pihak  sama  dengan  perjanjian  kesepakatan  biasa, kesepakatan biasa tersebut menadi suatu kesepakatan bersama, namun apa yang berbeda adalah kehadiran  mediator  yang  memang  sudah  memiliki  sertipikat  mediator  sebagaimana  yang
6 Retnowulan Sutantio, “Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi,” dalam Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman Dan HAM (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 161
ditentukan  dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  kepawaian  mediator  sangat diperlukan  dalam  penyelesaian  permasalahan  yang  akan  dilaksnakan.  Setelah  perdamaian  dan muncul kesepakatan dan dituliskan sehingga suatu saat apabila ada yang tidak memnuhiperjanjian tersebut haru sigugat, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil perdamaian tersebut tidak memiliki kepastian hukum, dan apabila sebelum 30 hari dapat didaftarkan ke pengadilan Negeri maka, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat. Akan tetapi  sifat  final  dan mengikat,  pelaksanaanya didasarkan pada itikad baik para pihak. Namun, jika ada satu pihak ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka  kesepakatan  yang  mereka  buat  walaupun  didaftarkan  di  pengadilan,  tetap  saja  tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. 7

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Tahapan Mediasi OLeh Mediator Di Luar Pengadilan adalah Tahapan mediasi ada yang tahapan  mediasi  di  dalam  pengadilan  pada  saat  gugatan  diajukan  kemudian  diberikan waktu dengan mediator untuk dilakukan mediasi, yang dipandu oleh mediator hal tersebut jelas  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016,  Hal  tersebut diatur oleh mediator dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil yang telah ditentukan oleh mediator dan kemudian kalau mediasi berhasil akan di berikan kesepakatan perdamaian yang telah ditanatangani oleh para pihak
7 Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, “Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum 14, No. 1 (2014): 36–48, https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275, hlm. 42.
2) Kekuatan Hukum Mediasi Oleh Mediator di Luar Pengadilan adalah Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai  sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi,  maupun Pasal  1851 KUHPerdata. Dilihat  ari peratura tersebut,  maka kekuatan hukum antara kedua belah pihak sama dengan perjanjian kesepakatan biasa, kesepakatan biasa  tersebut  menadi  suatu  kesepakatan  bersama,  namun  apa  yang  berbeda  adalah kehadiran mediator yang memang sudah memiliki sertipikat mediator sebagaimana yang ditentukan  dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  kepawaian  mediator  sangat diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang akan dilaksnakan. Setelah perdamaian dan  muncul  kesepakatan  dan  dituliskan  sehingga  suatu  saat  apabila  ada  yang  tidak memnuhiperjanjian  tersebut  haru  sigugat,  sehingga  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwa hasil perdamaian tersebut tidak memiliki kepastian hukum

## Daftar Pusataka

## BUKU
Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, 4th ed. Bandung  Grafitri. 2015
Pengkajian  Hukum  Departememen  Kehakiman  Dan  HAM  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Hukum Departememen Kehakiman dan HAM, 2003
Retnowulan Sutantio. Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi. dalam Pusat Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek . Jakarta. Sinar Grafika, 2012
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Yogyakarta. Liberty.2001
Syahrizal  Abbas,  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum Nasional.Jakarta. Kencana. 2009
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2014
Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi. Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui

## Jurnal
Mediasi Berkepastian Hukum.  Jurnal Dinamika Hukum 14, No. 1 (2014): 36–48, https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275, hlm. 42.

## UNDANG-UNDANG
UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa KUHper