## Tinjauan Kritis Eksploitasi Anak Sebagai Kurir dalam Peredaran Narkoba
Ahmad Mega Rahmawan 1 , Yanto Mulyanto 2 , Firdaus Yudhatama 3 , Olma Fridoki 4 , Dimas Ferry Anuraga 5 , Susilawati 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: ahmadmegarahmawan@gmail.com Article History: Received: 17 Februari 2024
Revised: 05 Maret 2024
Accepted: 08 Maret 2024
Abstract: Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika Dalam kasus ini seharusnya anak tidak di posisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Partisipasi anak dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus narkoba, telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan pendekatan represif dalam menangani pengedar dan bandar narkoba dengan penerapan hukum acara pidana khusus. Tindakan tegas dan terukur, termasuk operasi penggerebekan, diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba, terutama yang memanfaatkan anak-anak sebagai kurir.
Keywords: Anak, Kurir, Narkoba
PENDAHULUAN Dalam kehidupan manusia, anak merupakan suatu karunia dan amanah dari Tuhan kepada manusia, sehingga anak merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam mendidik dan membesarkannya. Seorang anak merupakan bagian dari aset penerus cita-cita bangsa dan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh yang kemudian menjadi penerus bangsa dan sumber insani pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya. Seorang anak diarahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pembangunan yang berjiwa luhur. Anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan agar tumbuh dan berkembang dengan wajar (Erzad, 2017). Demikian Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat dan adil, memiliki regulasi dalam melindungi anak sebagai generasi muda. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun (Simbolon, 2016). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat. menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika (Pratama, Hartono, & Adnyani, 2021).
Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana (Lestari, 2017) . Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015 (Setyawan, 2016) . Dengan adanya data di atas, dapat diketahui banyak anak-anak yang dipenjara karna terlibat kasus narkotika sungguh ironis, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjara. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut. Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum dipahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparatur penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, pada praktiknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkotika, anak mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan (Hidayat, Anam, & Helmi, 2018).
Dalam kasus ini seharusnya anak tidak di posisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian di mana peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memahami status pengetahuan terkini tentang topik yang diteliti dan untuk membentuk landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan. Secara keseluruhan, studi pustaka memainkan peran krusial dalam membantu peneliti membangun fondasi pengetahuan yang solid, merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, dan menetapkan kerangka teoritis dan metodologis untuk penelitian yang akan dilakukan (Purwono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global pengguna narkoba yang harus ditangani secara segera dan serius sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap sindikat jaringan peredaran gelap narkoba. Kejahatan peredaran narkoba ini disebut sebagai suatu sindikat dan mempunyai jaringan yang luas karena rata-rata kejahatan peredaran narkoba merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara rapi. Secara teoritis, kejahatan terorganisasi pada dasarnya dibagi menjadi lima kategori tindakan kriminal yakni pertama adalah konspirasi yang merupakan karakteristik paling utama kejahatan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 514
terorganisasi karena sebelum melakukan kejahatan selalu ada perencanaan. Kedua, penyediaan barang ilegal terkait penyediaan barang curian serta penyediaan berbagai jenis narkoba. Ketiga, berupa penyediaan jasa ilegal berupa penyediaan jasa perjudian, bisnis rente dan seks atau prostitusi. Keempat adalah pemerasan yang berupa cara untuk mendapatkan properti dari orang lain dengan menggunakan ancaman. Kelima berupa penipuan yang merupakan suatu kejahatan dengan maksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya yang diantaranya dengan tipu muslihat. Berbeda dengan bisnis yang sah, organisasi kriminal selain terorganisir juga bersifat sangat rahasia.
Sebuah jaringan peredaran narkoba dalam beroperasi terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil lagi dibagian bawahnya dengan bertambah banyak anggotanya. Anggota- anggota tersebut tidak saling mengenal terkecuali para aktor struktur yang diatasnya dapat mengetahui siapa aktor yang berada di bawah jaringannya. Sementara fungsi dari kurir itu sebagai pengantar barang dari bandar yang memiliki barang dalam jumlah banyak kepada para bandar yang lebih kecil lagi di bawahnya. Faktor kesetiaan menjadi modal utama dalam bisnis ini karena semakin setia seseorang terhadap jaringan peredaran narkoba yang melibatkannya akan semakin besar kepercayaan yang diberikan oleh para anggota di atasnya yang berdampak dengan bertambah banyak barang narkoba yang diterimanya untuk dijualnya dan semakin terjamin keamanan dirinya dalam bisnis peredaran narkoba, bukan hanya untuk dirinya pribadi tetapi juga kepada keluarganya. Hal demikian sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fukuyama dalam teorinya tentang modal sosial (social capital) . Dimana secara sosiologis, kepercayaan (trust) merupakan suatu unsur utama dalam modal sosial untuk mendorong seseorang bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif yang dalam hal ini melancarkan sistem jaringan peredaran narkoba dan meningkatkan modal sosial ekonominya berupa semakin banyaknya keuntungan yang diperolehnya dengan semakin banyaknya jumlah barang narkoba yang diedarkan yang diberikan dari sistem sel di atas kepada sistem sel yang dibawahnya.
Dikarenakan kompleksnya permasalahan peredaran narkoba di Indonesia dengan beragam modus peredaran yang semakin canggih. Dengan daya tarik yang sangat besar ini para pengedar narkoba berusaha masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat di Indonesia dan memikirkan benar modusnya agar salah satu modus yang kerap digunakan saat ini adalah dengan menggunakan anak sebagai kurir narkoba. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bandar narkoba mengetahui bahwa ada celah hukum sehingga jika anak tersangkut kasus narkoba maka anak-anak hanya bisa dikenakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksimum hukuman 10 tahun. Kemudian akan bebas bersyarat setelah menjalani setengah hukuman penjara ditambah bila dia mendapat remisi bisa hanya 3,5 tahun. Bandar mengambil kurir dari usia anak- anak karena jika kurirnya adalah anak, maka anak yang menjadi kurir tersebut tidak bisa mendapatkan pemberatan hukuman dan maksimum hukuman adalah separuh dari maksimum hukuman orang dewasa.
Dengan adanya celah ini, bandar akan masuk dalam celah regulasi dan memanfaatkan ruang dimana bandar tersebut bisa lebih meringankan bila pelaku kurir narkoba adalah anak. Selain itu digunakannya anak sebagai kurir narkoba dikarenakan para bandar ini berpikir anak- anak tidak akan mudah dicurigai, sehingga menggunakan jasa mereka untuk mengedarkan narkoba akan lebih mudah. Pola perekrutan anak-anak itu berlangsung sangat halus. Selain memanfaatkan kondisi perekonomian dan pendidikan serta pengetahuan tentang narkoba yang rendah dari anak-anak yang dijadikan kurir narkoba. Bandar dengan mudah menyuruhnya mengirim narkoba. Tugas yang dibebankannya digambarkan dengan cukup sederhana. Anak
disuruh mengambil narkoba di tempat tertentu, membawa, dan meletakkannya di tempat yang ditentukan. Setelah itu, anak mendapat imbalan narkoba atau sabu.
Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

## Studi dan Analisis Kasus
Empat anak di bawah umur dibekuk Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Denpasar karena menjadi kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi. Keempat anak tersebut adalah AB (16), DB (13), LK (14), dan SJ (16). Kepala Polresta Denpasar, Kombes Ruddi Setiawan mengatakan, keempatnya ditangkap di Jalan Tukad Unda, Denpasar Selatan, pada Senin (6/1/2020) malam. Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa sabu 2,17 gram dan 78 butir ekstasi. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat, di Jalan Tukad Unda sering dijadikan transaksi narkotika. Petugas lantas mengintai tempat tersebut. Hingga pada Senin malam, keempatnya terlihat sedang melintas. Mereka kemudian ditangkap dan digeledah. Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan di kamar kos keempatnya dan ditemukan barang bukti berupa sabu dan ekstasi. "Menurut keterangan tersangka barang tersebut adalah miliknya," kata Ruddi, di Mapolresta Denpasar, Rabu siang. Dari hasil pengembangan, mereka dikendalikan oleh seorang yang kerap dipanggil Dogler. Mereka menerima narkotika yang sudah dibugkus dan tinggal menunggu perintah untuk ditempelkan di lokasi yang ditentukan. Dalam aksinya, anak- anak ini diupah Rp 100.000 sekali tempel dan dijanjikan bonus memakai sabu. Kini, pihak kepolisian masih memburu Dogler. Diduga, barang-barang tersebut didatangkan dari Jawa Timur melalui jalur darat. "Alasanya mau menjadi kurir karena faktor ekonomi," kata dia. Ruddi mengaku miris dengan kasus anak-anak di bawah umur menjadi kurir narkoba. Sebab, kasus ini baru pertama terjadi di wilayah Denpasar. Ia mengimbau kepada orangtua agar mengawasi anak- anaknya agar tak sampai terlibat kasus narkoba. "Ini pertama kali 4 anak-anak yang terlibat narkoba, kita harus waspada. Modus merekrut anak-anak ini mungkin diiming-imingi dikasih

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 516
uang. Dan mereka anak-anak ini tak tahu bahaya narkoba," kata Ruddi. Ruddi menambahkan, mereka disangkakan dengan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun dan denda Rp 800 juta hingga Rp 8 miliar.
Anak menjadi kurir narkoba dianalisis menggunakan pendekatan differential association theory untuk menjelaskan bagaimana seseorang menjadi pelaku tindakan kriminal. Teori tersebut menyatakan bahwa seseorang akan terlibat dalam perilaku kriminal ketika definisi yang mendukung hukum melebihi yang tidak. Munculnya tindakan tersebut biasanya didasarkan pada setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku dapat dilaksanakan, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan serta konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Sementara dalam kasus narkoba yang melibatkan anak-anak sebagai kurir dengan menggunakan pendekatan pada organized crime theory yang dimana pada dasarnya para bandar besar yang berada di lapisan golongan atas tidak akan mau menjadikan anak-anak sebagai bandar atau bagian dari sindikat pengedar narkoba. Memang terdapat permainan halus yang mereka mainkan untuk mendapatkan keuntungan dari barang produksi yang mereka edarkan dengan keterlibatan anak-anak di dalamnya. Tahap pertama mereka adalah membuat anak-anak kecanduan kepada narkoba sampai kepada tahap “selalu butuh”, kemudian dengan sendirinya pasti para anak-anak tersebut akan mencari barang yang mereka butuhkan tersebut. Kemudian eksploitasi anak dengan menjadikan anak sebagai kurir, pengedar, maupun bandar Narkoba merupakan suatu kejahatan yang dapat termasuk kedalam kasus perdagangan orang (Human Trafficking). Apabila didapati memanfaatkan jasa anak-anak dalam suatu pekerjaan maka hal tersebut tergolong ke dalam tujuan untuk mengeksploitasi anak, dimana eksploitasi anak tergolong ke dalam kasus perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

## KESIMPULAN
Keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana terkhusus kasus narkoba, sejak berlakunya UU SPPA, penyelesaian perkara pidana anak bisa diselesaikan melalui diversi, termasuk anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang dalam kasus ini dijadikan sebagai kurir. Tersangka yang masih di bawah umur harus didampingi oleh kuasa hukum dan BAPAS, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. BAPAS dalam hal ini akan melakukan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang hasil penelitian kemasyarakatan tersebut kemudian diserahkan pada Penyidik sebagai rekomendasi untuk melakukan diversi. Diversi hanya bisa dilakukan untuk anak yang melakukan ancaman pidana kurang dari 7 tahun. Walaupun mendapatkan diversi, untuk anak dengan ketergantungan narkoba wajib dilaksanakan rehabilitasi. Begitu juga dengan anak dalam tindakan penyalahgunaan narkoba dengan ancaman diatas 7 tahun, walaupun tidak ada diversi, anak tersebut tetap berhak mendapatkan rehabilitasi selama proses acara pidananya berlangsung. Sedangkan cara represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan penerapan hukum acara pidana khususnya bagi para pengedar dan bandar narkoba untuk memutus jaringan narkoba. Tindakan tegas dan terukur serta berbagai operasi penggerebekan narkoba diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkoba khususnya yang menyasar anak untuk dijadikan kurir.

## DAFTAR REFERENSI
Asep, Samul Ishar. (2018). Perekrutan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.5 No.3 Ebony, L., Laurel, D. and Rebecca, J., 2020. Externalizing Behavior Among Youth With a Current or Formely Incarcerated Parent. International journal of offender therapy and comparative criminology, 64(1), pp.3-21.
Erzad, A. M. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga. ThufuLA, 5 (2), 414-431. Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 5 (3), 307-330. Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. UIR Law Review, 1 (2), 183-190.
Maschi, T., MacMillan, T., Morgen, K., Gibson, S. and Stimmel, M., 2010. Trauma, world assumptions, and coping resources among youthful offenders: Social work, mental health, and criminal justice implications. Child and Adolescent Social Work Journal, 27(6), pp.377- 393.
Prasetyo, Anton. (2015). Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba. Airlangga Development Journal, Universitas Airlangga
Pratama, I. G., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4 (3), 792-804. Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Robinson, G., McLean, R. and Densley, J., 2019. Working county lines: child criminal exploitation and illicit drug dealing in Glasgow and Merseyside. International journal of offender therapy and comparative criminology, 63(5), pp.694-711.
Rosidin, I. (2020, Januari 15). Miris! 4 Anak di Bawah Umur Edarkan Narkoba, Bonusnya
Dikasih Sabu . Dipetik Februari 10, 2024, dari kompas.com: https://pemilu.kompas.com/read/2020/01/15/12570781/miris-4-anak-di-bawah-umur- edarkan-narkoba-bonusnya-dikasih-sabu
Setyawan, D. (2016, Mei 2). Memprihatinkan, Anak Pengguna Narkoba Capai 14 Ribu . Dipetik Februari 10, 2024, dari kpai.go.id: https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan- anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu
Simbolon, L. A. (2016). Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme. Jurnal Yuridis, 3 (2), 75- 88.