## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN PARENGGEAN

## Kurjunaidi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: kurjunaidiupp@gmail.com)
Sriwidarti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  di  Desa  Bandar  Agung  Kecamatan  Parenggean  serta  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  dan  fungsi  Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini berlangsung kurang  lebih  3  bulan  dan  berlokasi  di  Desa  Bandar  Agung  Kecamatan  Parenggean. Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  deskriptif  yaitu  untuk eksplorasi  dan  klarafikasi  mengenai  suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial  dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan Peran dan fungsi  BPD dalam pembangunan di Desa  Bandar  Agung  Kecamatan  Parenggean  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  yakni membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala    desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan kinerja  kepala  desa,  terkait  dengan  fungsi  BPD  mengenai  pengawasan.  Selain  itu, faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan  terdiri  dari  faktor  pendukung  yakni  Tingkat  pendidikan  BPD  dalam proses  rekruitmen  atau  sistem  pemilihan  anggota  BPD,  masyarakat,  pola  hubungan kerjasama  dengan  pemerintah  desa,  serta  Sosial  budaya  sedangkan  Faktor penghambat  yakni  partisipasi  anggota  rapat  yang    masih  kurang  dan  sarana  atau Sekretariat BPD yang belum ada untukberkantor di Desa Bandar Agung.

## Kata kunci :  Peran, Pembangunan Desa

## Pendahuluan
Desa  merupakan  daerah  yang sering  kali  luput  dari  perhatian  banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan,  padahal  jika  di  telah  lebih dalam ternyata desa adalah lapis
pemerintahan  yang  langsung  bersentuhan dengan masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan  bahwa  kekuatan  rantai  besi terletak  pada  rantai  yang  terlemah.  Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional  sebagai  rangkaian  mata  rantai sistem  pemerintahan  mulai  dari  pusat,
daerah,  dan  desa,  maka  desa  merupakan mata  rantai  yang  terlemah.  Hampir  segala aspek  menunjukkan  betapa  lemahnya kedudukan  dan  keberadaan  desa  dalam konstalasi  pemerintahan,  padahal  desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan  dengan  masyarakat  yang akan  membawanya  ketujuan  akhir  yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama.
Desa merupakan cikal bakal terbentuknya  masyarakat  politik  dan pemerintah  di  Indonesia.  Dalam  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Desa, disebut bahwa:
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  di  sebut  dengan  nama  lain selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  asal usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dan di  hormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Otonomi  asli  memiliki  bahwa kewenangan pemerintah desa dalam menyatukan  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  didasarkan  pada  asal  usul  dan nilai-nilai  sosial  budaya  yang  ada  pada masyarakat setempat, namun harus dilaksanakan  dalam  prospektif  administrai modern.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  desa harus  menyadari  hak-hak  dan  kewajiban yang  dimilikinya  untuk  mampu  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan  asal  usul  adat  istiadat  yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga berarti bahwa pemberian kewenangan  pada  pemerintah  desa  secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan  hak-hak  asli  melalui pengakuan  atas  keragaman  yang  selama
ini  di  persatukan  dengan  nomenklatur desa.
Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,  di  desa  di  bentuk  badan permusyawaratan  desa  sebagai  lembaga legislasi (menetapkan peraturan pemerintah peraturan desa) dan menampung  serta  menyalurkan  aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini  pada  hakikatnya  adalah  mitra  kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Disinilah  kemampuan  (kapabilitas) Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  diperlukan  dalam  menjalankan perannya.  Urusan  Pemerintah  Desa  akan berjalan  dengan  baik  apabila  terjadi kerjasama  yang  baik  antara  Aparat  Desa dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Kapabilitas  biasanya  menunjukan potensi  dan  kekuatan  yang  ada  dalam  diri seseorang  untuk  menunjukan  kemampuan dalam bidang
penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  untuk  itu  Anggota BPD  dituntut  mempunyai  wawasan  yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan  dan  sikap.  Pengetahuan  dan keterampilan  seseorang  dalam  ikut  terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  mempunyai  pengaruh terhadap  kemampuan  seseorang  (Anggota BPD)  dalam  menangani  masukan  dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan  Desa  sehingga  keputusan  yang diambil  sesuai  dengan  keinginan  dan aspirasi dari masyarakat.
Para  anggota  BPD  tidak  terlalu memahami  peran  dan  fungsinya  di  desa sehingga mengakibatan kurang maksimalnya  peran  serta  dan  dukungan
dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) sebagai  lembaga  yang  diperlukan  untuk membantu  Pemerintahan  Desa  dibidang pembangunan  dalam  menyerap  aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak  aspirasi  masyarakat  yang  tidak mampu  terserap  yang  berdampak  pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban. Kendala utamanya adalah terbatasnya  tingkat  kemampuan  para Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  sehingga  para  Anggota  BPD
belum  mampu  menjalankan  perannya secara  maksimal.  Ini  terlihat  dari  adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan  pembangunan  maupun  rapat- rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping  itu  masih  didasarkan  kurang efektifnya  jalinan  komunikasi  antara Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dengan  Aparat  Desa  sehingga informasi  pembangunan  terkadang  tidak akurat,  tidak  meratanya  pengetahuan  dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga  terjadi  perbedaan  dalam  melihat dan memahami suatu persoalan. Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut menunjukan  rendahnya  peran  Anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) terhadap  pembangunan  sehingga,  peran utama  dari  BPD  yaitu  mengayomi, legislasi,  pengawasan  dan  menampung aspirasi  masyarakat  kurang  dapat  berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan  tugas  dan  fungsinya  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan  dalam  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat  desa,  maka  para  Anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)
harus  memiliki  tingkat  pengetahuan  dan wawasan  yang  sesuai  dan  lebih  baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.  Untuk  mengkaji  lebih  jauh tentang  Peran  Badan  Permusyawaratan Desa,  maka  penulis  mengangkat  judul penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pembangunan  Di  Desa  Bandar  Agung Kecamatan Parenggean”.

## Metode Penelitian
Dasar  penelitian  adalah  observasi mendalam yaitu metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan  data-data  dan  fakta-fakta baik melalui wawancara langsung ataupun melalui  pengamatan  terhadap  kondisi- kondisi  yang  berhubungan  dengan  obyek penelitian.
Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif,  yaitu  dimaksudkan untuk  eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial, dengan  jalan  mendeskripsikan  data  dan fakta  yang  berkenan  dengan  masalah  dan unit  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini bertujuan  memberikan  gambaran  secara jelas tentang peran badan permusyawaratan desa dalam
pembangunan desa.

## Hasil dan Pembahasan

## Peran BPD Dalam Pembangunan di Desa Bandar Agung
Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa (  BPD  )  adalah  sejajar  dengan  unsur Pemerintah  Desa  bahkan  mitra  kerja  dari Kepala  Desa,  hal  tersebut  dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang
kekuasaan  sehingga  tidak  terdapat  saling curiga  antara  Kepala  Desa  dan  BPD sebagai
Lembaga Legislasi yang berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  fungsi pengawasan  dan  fungsi  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  diperlukan  dalam  menjalankan perannya.  Urusan  Pemerintah  Desa  akan berjalan  dengan  baik  apabila  terjadi kerjasama  yang  baik  antara  Aparat  Desa dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Kapabilitas  biasanya  menunjukan potensi  dan  kekuatan  yang  ada  dalam  diri seseorang  untuk  menunjukan  kemampuan dalam  bidang  penyelenggaraan  untuk  itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan  yang  luas  baik  pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Pengetahuan dan keterampilan seseorang  dalam  ikut  terjun  langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa  mempunyai  pengaruh  terhadap kemampuan  seseorang  (Anggota  BPD) dalam  menangani  masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan  Desa  sehingga  keputusan  yang diambil  sesuai  dengan  keinginan  dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan  Desa  dengan  berbagai fungsi  dan  kewenangannya  diharapkan mampu  mewujudkan  sistem  check  and balance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan
demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama dalam mengurus dan  mengatur  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  di hormati.
Dalam  pengimplementasian  fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) sebagai  badan  legislatif  desa  dan  wadah aspirasi  masyarakat  diharapkan  dapat tercapai  dengan  baik  dan  efektif.  Dengan kata  lain  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan  pemerintahan  tentunya dengan mendapat dukungan darimasyarakat. 1. Membahas
dan menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama
Kepala Desa Peraturan  desa  adalah  produk hukum tertinggi yang di keluarkanpemerintah  desa  yang  bersifat mengatur,  yang  di  buat  baik  oleh  usul kepala desa maupun usul Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang disetujui  bersama  dan  di  tetapkan  oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi maupun untuk penyelenggaraan
pemerintahan  desa.  Perumusan  Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Rancangan  peraturan  desa  baik  yang disiapkan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) maupun oleh  Kepala  Desa,  disampaikan  oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD  selambat-lambatnya  tujuh  hari sebelum  rancangan  peraturan  desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna.
2. Pembahasan  rancangan  kepala  desa dilakukan  oleh  BPD  bersama  kepala desa.
3. Rancangan  dapat  ditarik  kembali sebelum  dibahas  bersama  oleh  BPD dan kepala desa.
4. Rancangan  peraturan  desa  yang  telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa  disampaikan  oleh  pimpinan  BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan  desa  dalam  jangka  waktu paling  lambat  tujuh  hari  terhitung tanggal penetapan bersama.
5. Rancangan  Peraturan  desa  tidak  boleh bertentangan dengan kepentingan umum  dan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
6. Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.
Dalam  pembuatan  peraturan  desa maka  terlebih  dahulu  dilihat  dari  apa  saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja  yang  menjadi  kebutuhan  di  desa Bandar  Agung.  Kemudian  dari  aspirasi masyarakat  yang  disampaikan  itu  kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi maasyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan  dalam  rapat  bersama  kepala desa. Adapun Mekanisme dalam menetapakan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh  oleh  BPD  dalam  menetapkan Peraturan  Desa  yaitu  menampung  usulan- usulan  baik  yang  berasal  dari  BPD maupun  Kepala  Desa  dimana  usulan tersebut  dapat  menjadi  dasar atau  patokan dalam  menjalankan  Pemerintahan  Desa. Setelah  itu,  usulan  tersebut  dibahas  dan dievaluasi, terhadap hasil evaluas itersebut kemudian  dilakukan  penetapan  bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.
Dalam tahap pembentukan Peraturan  Desa,  gagasan  atau  usulan- usulan  lebih  banyak  berasal  dari  Kepala
Desa  dibandingkan  dari  pihak  BPD.  Hal ini  dikarenakan  faktor  pengetahuan  dan wawasan  BPD  yang  dirasa  masih  minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah  lebih  mengetahui  tentang  keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan  Peraturan  Desa  mulai  dari merumuskan  peraturan  desa  sampai  pada tahap  menetapkan  Peraturan  Desa  yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah  desa,  tidak  ada  kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.
Berdasarkan pernyataan ketua BPD desa  Bandar  Agung  bapak  Nur  Eko Siswandoyo bahwa :
“Selama  ini  peran  keaktifan  BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  Desa  sangat baik, karena dalamrapat pembahasan  rancangan  peraturan desa  selalu  dihadiri  oleh  pihak BPD.  Pihak  BPD  sendiri  sering melakukan  rapat  internal  BPD terlebih  dahulu  apa  yang  mau Perdeskan  dan  berpaju  pada  apa yang  menjadi  kebutuhan  di  desa Bandar Agung.
Senada dengan apa yang diungkapkan  oleh  bapak  Slamet  Harianto selaku Kepala Desa Bandar Agung bahwa :
“Peran  BPD  di  Desa  Bandar
Agung  sudah  cukup  baik  karena anggota BPD terlibat dalam membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa.  Namun ada  beberapa  yang  perlu  di perhatikan  oleh  pemerintah  Desa Maupun Kecamatan Sebaiknya ada pelatihan  Khusus  BPD  bagaimana tata cara pembuatan perdes, sehingga  semua  anggota  BPD
mengetahui  tata  cara  pembuatan perdes.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringnya  BPD  melakukan  pembahasan dan  menyepakati  rancangan  peraturan serta  keaktifannya  dalam  pembahasan tesebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan  fungsi  BPD  sudah  sangan berjalan dengan baik.
Masyarakat  desa  Bandar  Agung merupakan  masyarakat  yang  memiliki kompleksitas  kebutuhan.  Sejalan  dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan  desa  setempat  yang  harus senantiasa berusaha meningkatkan
kemampuan  mereka  untuk  memberikan pelayanan  yang  semakin  baik  sesuai tuntunan  masyarakat.  Salah  satu  tupoksi dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  yaitu menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.  Badan  Permusyawartan  Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai  tempat  bagi  masyarakat  desa untuk  menyampaikan  aspirasinya  dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan  kemudian  menindaklanjuti  aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi  atau  lembaga  terkait.  Untuk  itu dibutuhkan  pengetahuan  oleh  masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.
Setelah suatu Peraturan desa ditetapkan,  selanjutnya  peraturan  tersebut diserahkan  kepala  desa  kepada  Bupati melalui  Camat  sebagai  bahan  pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa  kemudian  menetapkan  Peraturan Kepala  desa  atau  Keputusan  Kepala  Desa yang  berfungsi  sebagai  petunjuk  teknis pelaksanaan di lapangan.
Selain  itu,  hal  yang  sama  juga disampaikan  oleh  bapak  Arifin  selaku Kasi Pemdes Desa Bandar Agung yakni :
“Sebagai  sekretaris  desa,  hal  yang saya lakukan setelah rapat bersama kepala desa dan BPD yakni sebagai pelaksana  teknis,  dimana  dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi
dan selalu menindaklanjuti  semua  hasil  dari rapat  yang  telah  dilakukan  salah satu  contoh  hasil  dari  rapat pembahasan dan rancangan peraturan
desa,pembangunan,
maupun  hasi  rapat  lainnya  yang berkaitan  dengan desa”.
Hal  tersebut  senada  yang  di ungkapkan oleh bapak M. Bisri Musthofa selaku sekretaris BPD Desa Bandar Agung yakni:
“saya selaku Sekretaris BPD selalu berkordinasi  bersama  sekretaris Desa  mengenai  hasil  rapat  dalam pembahasan  rancangan  peraturan desa  dan  hasil  kordinasi  itu  saya sampaikan  kepada  seluruh  anggota BPD dalam rapat internal BPD”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  selalu adanya  koordinasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan Kasi Pemdes Desa dengan pihak BPD dalam  proses  pembahasan  dan  pembuatan rancangan peraturan desa.
Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  lebih  pada check and balance yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling control  di  antara  lembaga  desa  demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan  dalam  rangka  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  persfektif  pembagian
kekuasaan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  merupakan  badan  legislatif  desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa,  wadah  bagi  aspirasi  masyarakat  dan juga  mengawasi  pelaksanaan  peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan  kinerja  Pemerintah  Desa sedangkan Kepala Desa merupakan Badan Eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi  desa,  maka  setiap  keputusan yang  di  ambil  harus  berdasarkan  atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)  merupakan  wadah  bagi  aspirasi masyarakat  desa.  Wadah  aspirasi  dapat  di artikan  sebagai  tempat  dimana  keinginan atau  aspirasi  masyarakat  di  sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis,  tugas  dan  wewenang  BPD  dalam menggali,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  telah  berjalan  sesuai dengan  tugas  dan  wewenang  yang  ada pada  peraturan  daerah.  Beberapa  contoh keluhan-  keluhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat  kepada  BPD  desa  Bandar Agung khususnya dalam bidang
pembangunan, yaitu :
a. Masalah Irigasi
b. Rehabilitasi bangunan pasar
c. Renovasi Kantor Desa
d. Perbaikan bangunan posyandu
e. Pembangunan akses jalan Tani
f. Perabatan jalak rusak
g. Pengecoran di jalan Bandar Agung Setelah  aspirasi  masyarakat  desa ditampung,  maka  langkah  selanjutnya
adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat  tersebut  dalam  pertemuan- pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh BPD.  Setelah  memperoleh  aspirasi  dan kemudian membahasnya,
badan permusyawaratan  desa  (BPD)  kemudian meneruskan dan menyampaikan
sebagaimana  maksud  yang  diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini  pihak  pemerintah  desa  tetap  diberi kesempatan  untuk  memberikan  penjelasan atas  aspirasi  yang  disampaikan  oleh masyarakat.  Hal  tersebut  menggambarkan bahwa kepala desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  telah  dipercaya dan ditokohkan oleh warga.
Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Menurut  bapak  Eman  salah  satu Tokoh Masyarakat Desa Bandar Agung mengatakan bahwa :
“BPD  dalam  hal  ini  menurut  saya, sangat berperan aktif Karena Hampir  80%  aspirasi  masyarakat diterima  oleh  BPD  Dalam    hal pembangunan serta perlunya peningkatan dan pelestarian budaya  oleh  pemerintah  desa  dan seringnya  BPD  menjadi  wadah masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa.”
Namun  hal  yang  berbeda  yang  di kemukakan  oleh  Sutrisno  Selaku  Tokoh pemuda desa Bandar Agung bahwa :
tidak  pernahnya  tokoh  pemuda dilibatkan  dalam  diskusi  yang membahas  mengenai  kondisi  desa Bandar  Agung  serta  aspirasi  dari pemuda  selalu  diabaikan  oleh
pihak BPD dalam hal Pembinaandan pemberdayaan pemuda desa Bandar Agung”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  bahwa  peran  BPD  dalam  hal  ini sebagai  penampung  aspirasi  masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam hal pembangunan . Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  seringnya BPD  menjadi  wadah  masyarakat  dalam menyampaikan  aspirasi  mereka  tentang pembangunan  desa.  disisi  lain  BPD menurut pengamatan serta hasil wawancara    saya  bahwa  dalam  hal menampung  aspirasi  lemah  di  kalangan Pemuda  karena  yang  saya  dapat  di lapangan  bahwa  BPD  dan  pemerintah Desa kurang maksimal dalam menampung aspirasi salah satu buktinya yaitu mengenai  pembinaan    keolahragaan  serta tidak  pernahnya  dilibatkan  tokoh  pemuda dalam  dalam  hal  membahas  kondisi  desa Bandar Agung kedepannya.
Adapun  data  yang  saya  dapat dilapangan  bahwa  BPD  ketika  di  undang dalam  kegiatan-  Kegiatan  Pemuda  seperti contohnya membahas kondisi desa kedepan, pembinaan pemuda, pemberdayaan pemuda maupun masyarakat,  serta  membahas  pertanian berkelanjutan  yang  ada  di  desa  Bandar Agung anggota BPD tidak hadir dikarenakan  kesibukannya  masing-masing anggota BPD.
Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai  tempat  bagi  masyarakat  untuk menampung  segala  keluhan-keluhannya dan  kemudian  menindaklanjuti  aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara  yang  dilakukan  untuk  menampung segala  keluhan-keluhan  yang  kemudian
ditindaklanjuti  yaitu  dengan  cara  tertulis dan  secara  lisan.  Cara  tertulis  misalnya masalah-masalah  tersebut  terkait  dengan pembangunan  dan  kemajuan  desa  maka akan  dibahas  dan  dibicarakan  lebih  lanjut dalam  bentuk  peraturan-peraturan  desa, dan  dengan  cara  lisan  yaitu  masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau  rembug  desa  dan  ketika  ada  rapat BPD.
Selain  itu,  hal  lain  yang  dilakukan oleh BPD dalam meningkatakan pembangunan  desa  yakni  dengan  selalu melihat situasi dan kondisi lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat  serta  melakukan  musyawarah evaluasi  dalam  bidang  pembangunan setiap bulannya.
Seperti  yang  disampaikan  oleh bapak  Harijoto  selaku    anggota  BPD, bahwa :
“Setiap  bulan  selalu  diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan serta  BPD  selalu  melihat  situasi dan  kondisi  di  lapangan  tanpa menungguadanya keluhan atau Masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan.”
Setelah  aspirasi  masyarakat  desa ditampung,  maka  langkah  selanjutnya adalah  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  menyalurkan  aspirasi  masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah memperoleh dan kemudian membahasnya,badan
Permusyawaratan Desa  (BPD)  kemudian  meneruskan  dan menyampaikan  sebagaimana    maksud yang    diharapkan    oleh    masyarakat.
Namun    pada  kesempatan    ini    pihak pemerintah    desa    tetap    di    beri kesempatan  untik memberikan penjelasan atas  aspirasi  yang  disampaikan  oleh masyarakat.
Berikut ini pernyataan Ibu Mujiburroman  selaku  Kaur  Umum  dan
Perencanaan Desa Bandar Agung yakni : “Beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian pemerintah dalampembangunan desa yakni,  perlunya  perbaikan  atau  renovasi posyandu, pembangunan pasar,
pembangunan  irigasi,  pembangunan  jalan, selain itu perlu
ada pembangunanposkamling  di  tiap  RT  agar tercipta keamanan di tiap RT.
Dari  hasil  wawancara  tersebut, maka  hal  yang  menjadi  perhatian  khusus pemerintah  dalam  bidang  perencanaan pembangunan  saat  ini  yaitu  peningkatan dalam  bidang  pertanian  dan  kesehatan. Serta  Masyarakat  desa  Bandar  Agung masih  membutuhkan  banyak  tindak  lanjut pemerintah dalam hal pembangunan pasar, penataan lapangan olahrahga serta penambahan  bangunan  poskamling  di  tiap RT.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa Kepala Desa di
dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak  untuk  membuat  keputusan  Kepala Desa.  Keputusan  Kepala  Desa  dibuat untuk  mempermudah  jalannya  Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala  Desa,  ada  beberapa  keputusan yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa antara  lain  adalah  keputusan  Kepala  Desa tentang Penyusunan Program Kerja
Tahunan  Kepala  Desa  yang  dijadikan pedoman  penyusunan  Rencana  Anggaran
Penerimaan  dan  Pengeluaran  Keuangan Desa (RAPBDes) Desa.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh
Badan  Permusyawaratan  Desa  terhadap keputusan  Kepala  Desa  yaitu  sebagai berikut:
a) Melihat  proses  pembuatan  keputusan dan isi keputusan tersebut.
b) Melihat  apakah  isi  keputusan  tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
c) Mengawasi  apakah  keputusan  tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan. e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan  keputusan  tersebut  ada penyelewengan. Fungsi  sebagai  pengawas  BPD dituntut lebih professional dan lebihmemahami  sistem  pemerintah  dan alur  organisasi  dalam  desa  tersebut. Berikut pernyataan Ibu Maisaroh Sekretaris BPD yang mengatakan bahwa : ”Koordinasi  antara  masyarakat, pemerintah  dan  BPD  berjalan lancar  tanpa  menemui  kendala yang  berarti.  BPD  selalu  ikut berperan dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa. ini di buktikan dengan sering di adakannyarapat  evaluasi  kinerja kepala  desa  per-3  bulan  dalam setahun.”
Hal senada dikatakan Bapak Bahtiar selaku kepala RT bahwa :
“pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan BPD sudah berjalan baik karena BPD berperan aktif bersama kepal desa dalam hal pengawasan pembangunan”.
Dari    hasil    wawancara    tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  terkait dengan fungsi  BPD  mengenai  pengawasan  dapat dikatakan  telah  berjalan  secara  maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan  yang  dilakukan  tersebut.  Dan peran  BPD  dalam  hal  pengawasan  sudah maksimal di karenakan dala hal mengawasi  kinerja  kepala  desa    BPD mengadakan  rapat  evaluasi  kinerja  kepala desa  per-3  bulan  dalam  setahun  dengan melibatkan  para  tokoh  masyarakat  di  desa Bandar Agung.
Untuk mencapai tujuan
mensejahterahkan masyarakat
desa, masing-masing    unsur    pemerintahan desa, dan  BPD,  dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari  masyarakat.  Di  dalam  pelaksanaan peraturan  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  juga  melaksanakan  kontrol atau  pengawasan  terhadap  peraturan- peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa.
Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa  dan  Peraturan  Kepala  Desa  yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan  desa  dan  juga  pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan oleh BPD Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.
Badan    Permusyawaratan    Desa dalam  menjalankan  fungsinya mengawasi peraturan  desa  dalam  hal  ini  yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Segala bentuk  tindakan  pemerintah  desa,  selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik
secara  langsung  ataupun  tidak  langsung, hal  ini  dilakukan  untuk  melihat  apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.
Beberapa  cara  pengawasan  yang dilakukan  oleh  BPD  Desa  Bandar  Agung terhadap  pelaksanaan  peraturan  desa, antara lain :
a. Mengawasi  semua  tindakan  yang dilakukan  oleh  pelaksana  peraturan desa.
b. Jika  terjadi  penyelewengan,  BPD memberikan  teguran  untuk  pertama kali  secara  kekeluargaan.  BPD  akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD
c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
d. Jika  terjadi  tindakan  yang  sangat  sulit untuk  dipecahkan,  maka  BPD  akan memberikan  sanksi  atau  peringatan sesuai  yang  telah  diatur  di  dalam peraturan  seperti  melaporkan  kepada Camat serta Bupati
untuk ditindaklanjuti.
Data  yang  saya  dapat  dilapangan mengenai  pengawasan  BPD  terhadap pelaksana  peraturan  desa  yaitu  ketidak konsistenannya  tentang  peraturan  desa dalam  hal  lingkungan  yaitu  mengenai penyemprotan rumput dan masih dilakukan  masih  saja  dilakukan  oleh masyarakat  dan  perdes  ini  di  indahkan oleh BPD.
Data  selanjutnya  yang  saya  dapat di  lapangan  yaitu  mengenai  pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam hal ini BPD dimana dalam pelaksanaan pengawasan  BPD  sudah  terrlihat  karena seringnya  BPD  menegur  Kepala  Desa ketika  melakukan  tindakan  sepihak  atau penyelewangan  salah  satu  contohnya dalam  penerbitan  SK  perpanjangan  masa jabatan  Kepala  RT  tanpa  sepengetahuan BPD dan tokoh masyarakat sehingga BPD
langsung  memberi  teguran  kepada  kepala desa secara kekeluargaan.
2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengawasan  terhadap  APBDes  ini dapat  dilihat  dalam  laporan  pertanggung jawaban  Kepala  Desa  setiap  akhir  tahun anggaran.  Adapun  bentuk  pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :
a) Memantau  semua  pemasukan  dan pengeluaran kas desa.
b) Memantau    secara    rutin    mengenai dana-dana    swadaya    yang  digunakan untuk pembangunan desa.
BPD melakukan pengawasan terhadap  jalannya  peraturan  desa  di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung  ataupun  arahan-arahan.  Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan  pemerintah  desa  dan  tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam pelaksanaan pembangunan.
Untuk mewujudkan suatu organisasi  yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya  tidak  lepas  dari  berbagai  faktor yang  mempengaruhi  kinerjanya  dalam mencapai  tujuan.  Seperti  halnya  dengan Badan  Permusyawaratan  Desa,  untuk menjadi  efektif  tidak  serta  merta  terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh  di  lapangan  terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu : a. Tingkat pendidikan anggota BPD
Tingkat  pendidikan  merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi berjalannya roda
pemerintahan  dalam  hal  ini  pemilihan anngota BPD. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan anggota  BPD  sangat  mendukung  dalam pelaksanaan  peran  dan  fungsi  BPD sehingga sistem rekruitmen/pemilihan anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  menggunakan  sistem  pemilihan langsung  oleh  perwakilan  masyarakat  di tiap  RT.  Hal  ini  menjadikan  tingginya kepercayaan  masyarakat  terhadap  orang- orang yang menjadi anggota BPD. Karena orang-orang  yang  terpilih  merupakan pilihan  masyarakat  yang  telah  diketahui dan dapat diukur kemampuan dan kapabilitas  yang  dimiliki  serta  dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan  tidak  adanya  nepotisme  yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.
b. Masyarakat
Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan  fungsinya.  Dukungan  dari masyarakat  tidak  hanya  pada  banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes.  Kemauan dan semangat dari masyarakatlah  yang  menjadikan  segala keputusan  dari  BPD  dan  Pemerintah  Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi  masyarakat  baik  dalam  bentuk aspirasi  maupun  dalam  pelaksanaan  suatu keputusan sangat menentukan fungsi BPD.
Dalam mewujudkan suatu organisasi  yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya  tidak  lepas  dari  berbagai  faktor yang  mempengaruhi  kinerjanya  Tidak semua  keputusan  yang  ditetapkan  oleh BPD  dan  Pemerintah  Desa  dapat  diterima
oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan  yang  dikeluarkan  terkadang mendapat  respon  yang  beraneka  ragam baik  pro  maupun  kontra  dari  masyarakat. Adanya  tanggapan  yang  bersifat  kontra tentunya  dapat  menghambat langkah  BPD dan  Pemerintah  Desa  dalam  pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam mencapai
tujuan mensejahterahkan masyarakat desa,
masing-masing  unsur  pemerintahan  desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan  fungsinya  dengan  mendapat dukungan dari masyarakat. Layak tidaknya orang-orang  yang  menjadi  anggota  BPD ditentukan  dari  besar  kecilnya  dukungan yang diperoleh dari masyarakat.
c. Sosial Budaya
Gaya hidup masyarakat desa Bandar  Agung  yang  masih  sangat  kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas  implementasi  fungsi  BPD. Masyarakat  desa  Bandar  Agung  masih sangat menjunjung tinggi budaya menghormati  orang  yang  lebih  tua  dan menghargai  orang  yang  lebih  muda sehingga rasa kekeluargaan lebih diutamakan  antara  mereka.  Pihak  BPD dengan pemerintah desa senantiasa menjadikan  hal  tersebut  sebagai  landasan untuk meminimalisir jika terjadi perbedaan-perbedaan  antar  masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik.
d. Pola  hubungan  kerjasama  antara BPD dengan pemerintah desa.
Salah satu faktor pendukung efektivitas  tugas  dan  fungsi  BPD  adalah terciptanya  hubungan  yang  harmonis antara  BPD  dengan  Pemerintah  Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat  baik  untuk  saling  membantu  dan saling  mengingatkan.  Keharmonisan  ini
desa  sebabkan  karena  adanya  tujuan  dan kepentingan  bersama  yang  ingin  dicapai yaitu  untuk  mensejahterakan  masyarakat desa.  Sebagai  unsur  yang  bermitra  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  BPD dan  Pemerintah  Desa  selalu  menyadari adanya  kedudukan  yang  sejajar  antara keduanya.
Hal  ini  di  kemukan  oleh  Kasi Pemdes desa bapak Arifin bahwa :
“Pola hubungan anatara masyarakat,  pemerintah,  dan  BPD sudah  berjalan  baik  karena  BPD berperan aktif bersama kepala desa dalam hal pelaksanaan
pemerintahan desa”.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara dan  pengamatan  saya  di  lapangan  bahwa pola hubungan kerjasama antara pemerintah  desa  dengan  BPD  sudah terlaksana  dengan  baik  karena  ketika  ada masukan  dari  masyarakat  ke  kepala  desa maka  segera  menyampaikan  apa  yang menjadi  masukan  masyarakat  ke  BPD begitupun  sebaliknya.  Dan  Kepala  Desa selalu    berkordinasi  ke  BPD  mengenai masukan dari masyarakat mengenai pembangunan Desa serta BPD dan Kepala Desa  berperan  aktif  dalam  mewujudkan program  dari  bawah  dan  terlibat  langsung dalam  kegiatan  pembangunan  di  Desa Bandar  Agung  bersama  BPD.  Dan hubungan  check  and  balance  antara Kepala Desa bersama anggota BPD.
Dengan berlakunya Undang- Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  didalamnya mengatur  tentang  Daerah  serta  dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  maka  pedoman  pembentukan  Badan Permusyawaratan Desa di sesuikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

## Faktor penghambat
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan  ada  beberapa  faktor  yang menjadi  penghambat  kinerja  BPD  dalam melaksanakan fungsinya, yakni:
a. Partisipasi  anggota  BPD  dalam rapat yang masih kurang Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)  mempunyai  peran  yang  penting dalam  menetapkan  kebijaksanaan  dalam menyelenggarakan Pemerintah
Desa. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) merupakan  wadah  aspirasi  sekaligus merupakan  wadah  perencana,  pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan  lainnya  dalam  pembangunan desa.
Untuk  melaksanakan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu  berkomunikasi  dengan  baik  serta mampu  menganalisis  aspirasi  atau  apa yang  diinginkan  oleh  masyarakat  yang selanjutnya  di  koordinasikan  dengan Pemerintah Desa.
Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga  dapat  berpengaruh  pada  keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa  (BPD).  Dengan  tingginya  derajat keilmuan  yang  dimiliki  seseorang  maka akan  semakin  tinggi  tingkat  analisis terhadap  gejala-gejala  sosial  yang  terjadi dalam  suatu  lingkup  masyarakat,  namun kenyataannya  bahwa  tingkat  pendidikan pada  pengurus  BPD  masih  standar sehingga  hal  inilah  yang  menjadi  faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yng akan dibuat.
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  sangat  dibutuhkan  demi jalannya  Pembangunan  Desa.  Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang
berfungsi  untuk  menyampaikan  aspirasi mereka  kepada  Pemerintah  Desa,  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) diharapkan memiliki kemampuan intelektual  yang  tinggi  untuk  dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat  kepada  Pemerintah  Desa. Tingkat  pendidikan  dalam  kaitannya dengan  keberhasilan  implementasi  fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  Bandar Agung sangat di butuhkan karena mengingat  fungsi  Badan  Permusyawartan Desa  Bandar  Agung  sebagai  lembaga parlemen  desa,  dimana  merupakan  alat penghubung antara masyarakat dan desa.
Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan  oleh  masyarakat  sangatlah penting,  karena  keaktifan  mereka  dapat memberikan  pengaruh  besar  tehadap tercapainya aspirasi yang diberikan.
Menurut  pernyataan  Bapak  M. Bisri wakil ketua BPD, yakni :
“Kendala  yang  biasanya  dihadapi oleh BPD sendiri adalah kurangnya partisipasi  anggota  dalam  rapat yang diadakan. Hanya sekitar 50% anggota  yang  ikut  aktif  terlibat dalamrapat.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa,  salah  satu kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  BPD saat  ini  adalah  kurang  berpartisipasinya anggota-anggota  BPD  dalam  rapat  yang telah  diadakan  oleh  pihak  BPD.  Hal tersebut  sangat  mempengaruhi  keefektifan hasil  rapat  yang  ada  karena  dapat dikatakan  bahwa  tidak  semua  dari  pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.
b. Sarana
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai  BPD  sangat  dibutuhkan  wadah
sebagai  sekretariat  yang  digunakan  dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan  dengan  kegiatan  BPD  mulai perencanaan dan pengadministrasian.
Wadah  atau  tempat  berupa  kantor  sangat dibutuhkan  BPD  demi  terorganisasinya seluruh  kegiatan  BPD    hal  ini  juga dimaksud untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.
Hal  ini  di  kemukakan  Ketua  BPD bapak Nureko bahwa :
“Yang  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  dalam  pelaksanaan fungsi BPD itu di karenakan belum adanya  sekretariat  BPD  sehingga kita selaku BPD terkadang rapatinternal di kantor desa.
Dari hasil wawncara dan pengamatan saya dilapangan bahwa memang  perlu  pengadaan  sekretariat  BPD karena saat ini sekretariat menjadi kendala dalam  pelaksanaan  peran  dan  fungsi  BPD sehingga  tidak  ada  tempat  untuk  para anggota  BPD  untuk  berkantor  agar  peran BPD lebih efektif lagi.
Dan data yang saya dapat dilapangan mengenai belum adanya sarana BPD dalam hal belum adanya kesektariatan BPD untuk berkantor hal ini yang  menjadi  kendala  utama.  Masalah Sarana untuk BPD antara lain :
1. Seringnya  BPD  rapat  internal  di kantor desa
2. kurang  aktifnya  anggota  BPD dikarenakan tidak adanya kesektariatan.
3. banyaknya  arsip-arsip  BPD  yang hilang  dikarenaka  tercampurnya data  desa  di  tempat  penyimpangan arsip.
Dari  uraian  diatas  itulah  yang menyebabkan  Ketua  BPD  mengusulkan
pengadaan sekretariat pada saat Musrenbang desa pada januari 2019 dan di terima  oleh  pemerintah  kabupaten  dan kecamatan  untuk  dimasukkan  dalam anggaran  desa  tahun  2019  mengenai pembangunan sekretariat BPD.

## Kesimpulan
1) Membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama kepala  desa  dimana  selalu  adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala desa  dengan  pihak  BPD  dalam  proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan  desa.  Sehingga  pada  tahun 2019 ada dua perdes yang di buat BPD bersama  Kepala  Desa  yakni  perdes Sewa aset dan Perdes APBDes.
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,  peran  BPD  dalam  hal  ini sebagai penampung
aspirasi masyarakat  telah  terlaksana  dengan baik  sesuai  dengan  yang  diharapakan. Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi  mereka  tentang  pembangunan desa.  Serta  terlibatnya  BPD  dalam  hal pembangunan  tanpa  harus  menunggu keluhan  dari  masyarakat.  Ketika  ada aspirasi  masyarakat  yang  menjadi kebutuhan  Desa  Bandar  Agung  maka BPD langsung melakukan rapat internal  bersama  anggota  BPD  yang lainnya dan apakah aspirasi masyarakat dapat di terima di tindaklanjuti  atau  bagaimana.  Setelah itu  BPD  Menyampaikan  hasil  rapat internalnya  kepada  pemerintah  desa dalam  hal  ini  Kepala  desa  mengenai apa  yang  menjadi  masukan  dari masyarakat desa Bandar Agung.
3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa,  terkait  dengan  fungsi  BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat  tidak  adanya  kendala  yang dihadapi  oleh  BPD  dalam  proses pengawasan  yang  dilakukan  tersebut.

## Referensi
Ali, Faried dan Baharuddin, 2013. Pengantar Ilmu Administrasi .Gorontalo:Penerbit PT BIFAD Press. Agussalim, Andi Gajong 2007. Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum). Bogor: Ghalia.
Hiddin,  Micelle  J.  2007  “ role  theory”  in George  Ritzer (ed.)  TheBlackwell Encyclopedia of Sociology, Blackweel Publishing. Komaruddin, (1994), eksiklopedia Manajemen  edisi  kedua ,  Jakarta  :
PT. Bumi aksara.
Karim,  Abdul  Gaffar,  2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerahdi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lubis,  Hari  &  Huseini,  Martani  ,  (1987  ). Teori organisasi; Suatu Pendekatan  Makro .Pusat  Antar
Ilmu-Ilmu Sosial UI:Jakarta
Ridwan  HR,  2006. Hukum  Administrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo.
Saleh,  Hasrat  Arief  dkk.2013. Pedoman Penulis Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi. Syarifin,  Pipin,  Jubaedah,  Dedah  2005. Hukum Pemerintah
Daerah . Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Syarifuddin,  Ateng,  1976. Pengaturan
Koordinasi  Pemerintah  Daerah .
Bandung: Tarsito.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Afabeta.
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
.