Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 485-490| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3987.485-490

## KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
I Gede Agus Sudiantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gedeagussudiantara@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Kekuatan  dari  alat  bukti  dari  saksi  yang  memiliki  keterkaitan  keluarga  dengan  terdakwa  dalam  tindak  pidana pencurian  dalam  keluarga,  proses  pemeriksaan  terhadap  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  utama  dalam  suatu tindak pidana. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki  hubungan  darah  dengan  terdakwa  dalam  proses  pembuktian  dan  hambatan  pembuktian  dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan-bahan  hukum  yang  telah  didapat  dari  studi  kepustakaan  dan  pendekatan perundang-undangan  dianalisis  dengan  teknik  interpretasi  sistematis.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa Keterangan  saksi  sangat  diperlukan  dalam  persidangan  guna  untuk  memberikan  sanksi  yang  tepat  bagi terdakwa.  Hambatan  pembuktian  dari  keterangan  saksi  yang  memiliki  hubungan  dan  ikatan  dalam  keluarga adalah apabila asas minimum pembuktian tidak dapat dibuktikan. Dapat disimpulkan kekuatan dari keterangan saksi yang tidak mengucap sumpah, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, melainkan hanya keterangan yang dipertimbangkan hakim.
Kata Kunci : Keterangan Saksi, Pencurian, Tindak Pidana

## Abstract
The strength of evidence from witnesses who have family ties to the defendant in the crime of theft in the family, the process of examining  witnesses is the main evidence in  a crime. The purpose of this study is to  reveal  the strength of the evidence of witnesses who have blood relations with the defendant in the evidentiary process and barriers  to  proof  by  using  evidence  of  witnesses  who  have  blood  relations  with  the  defendant  in  the  crime  of theft  in  the family.  The  research  method  used  is normative  legal  research.  Sources  of  primary  and  secondary legal  materials.  Legal  materials  that  have  been  obtained  from  the  literature  study  and  the  approach  to legislation  were  analyzed  using  a  systematic  interpretation  technique.  The  results  of  the  study  reveal  that witness testimony is very necessary in the trial in order to provide appropriate sanctions for the defendant. The barrier to  proof from witness statements  who have family relationships and ties is if the minimum principle of proof cannot be proven. It can be concluded that the strength of the testimony of a witness who does not take an oath, cannot be considered as evidence, but only information that is considered by the judge.
Keywords: Witness Statement, Theft, Crime

## I. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  aturan  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  membatasi  individu  dalam  bertingkah laku  di  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  guna  memberikan  dan  menciptakan  kenyamanan, suasana  yang  tertib  dan  aman  bagi  masyarakat (Marzuki,  2008) .  Indonesia  memiliki  pengaturan hukum  yang  didalamnya  secara  khusus  mengatur  tentang  hukum  pidana.  Hukum  pidana  diharapkan dapat  memberikan  rasa  aman  dan  tertib,  serta  diharapkan  juga  dapat  melindungi  hak  asasi  manusia dan  menjadi  sarana  penegakan  keadilan  bagi  mereka  yang  menjadi  korban  tindak  pidana (Husin, 2016) .
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  dapat  dilihat  dari  ciri-ciri  sebagai  berikut: pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  memiliki  kesamaan  hak  di  bidang  politik,
hukum,  sosial,  kebudayaan  dan  memiliki  sistem  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  dalam mengadili  perkara  serta  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  siapapun  baik  dalam  peradilannya  dan menjatuhkan putusannya.
Dalam  melaksanakan  dan  menerapkan  sistem  peradilan  yang  bebas  negara  mewujudkannya dengan  menciptakan  pengaturan  mengenai  sistem  peradilan  seperti  yang  tertuang  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hukum acara pidana terdapat kekuatan alat bukti, yang dimana  alat  bukti  menjadi  acuan  dalam  penjatuhan  putusan  dari  pengadilan  terhadap  terdakwa  yang telah dinyatakan bersalah.
Dalam penyelesaiin perkara pidana seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila sudah terbukti bersalah  dalam  proses  persidangan  dan  dibuktikan  dengan  adanya  putusan  yang  memiliki  kekuatan hukum. Penjatuhan putusan diperkuat dengan adanya alat bukti  yang berupa:  keterangan  saksi, surat petunjuk, keterangan dari ahli dan keterangan terdakwa (Harahap, 2012) .
Keterangan  saksi merupakan alat bukti yang  yang menjadi acuan dalam penjatuhan putusan, mengingat  terjadinya  suatu  perkara  pidana  tidak  luput  dari  keterangan  saksi.  Pembuktian  dari  suatu perkara  pidana  selalu  menitikberatkan  pada  keterangan  saksi.  Keterangan  saksi  dapat  dikatakan  sah apabila  sudah  mengucapkan  sumpah,  keterangan  dari  saksi  harus  diberikan  di  pengadilan  dan keterangan saksi yang diperkuat oleh saksi lainnya.
Tindak pidana atau kasus pidana yang kerap kali terjadi di masyarakat adalah pencurian. Ada beberapa kasus pencurian yang terjadi dan pencuriaan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan  darah  atau  keluarga  antara  pelaku  dan  korbannya,  hubungan  darah  tersebut  dapat  dilihat dari hubungannya yang meliputi, ayah dan anaknya, ibu dengan anaknya atau sesama saudara baik itu kandung atau saudara tiri. Hukum acara pidana memiliki tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran yang  selengkap-lengkapnyan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dimuka  pengadilan  guna  mencari terdakwa  atas  suatu  perkara  pidana  atau  pelanggaran  hukum.  Pembuktian  dapat  dilakukan  dengan menyelidiki  alat-alat  bukti  yang  telah  dikumpulkan  dan  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dengan begitu  dapat  mempermudah  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  perkara  pidana. (Remincel,  2019) dalam  Hukum  Acara  Pidana  yang  diatur  dalam  Kitab-Undang-Undang  Hukum acara  Pidana  (KUHAP)  mengatur  tentang  alat  bukti  yang  diperlukan  dalam  penyelesaian  suatu perkara pidana terutama dalam masalah pembuktian.
Persidangan  merupakan  proses  yang  sangat  penting  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  yang akan  diberikan  untuk  terdakwa.  Dikatakan  penting  karena  dalam  persidangan  terdakwa  dapat ditetapkan  bersalah  atau  tidak,  dan  pembuktiannya  diperlukan  atau  dilakukan  dengan  menyertakan alat-alat  bukti  seperti  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Keluarga  merupakan  kelompok terkecil  dalam  masyarakat,  dan  pada  akhirnya  keluarga  dapat  membentuk  masyarakat.  Di  Dalam keluarga  itu  sendiri  sering  terjadinya  tindak  pidana  yang  diantaranya  meliputi,  pembunuhan, pencurian,  pelecehan,  penipuan  dan  pemerkosaan.  Dan  kejahatan  yang  memiliki  intensitas  dan peluang paling besar terjadi di keluarga adalah pencurian, yang pelakunya masih memiliki ikatan atau hubungan  darah  dengan  korban  dan  juga  saksi  yang  masih  memiliki  ikatan  atau  hubungan  darah dengan pelaku dan korban itu sendiri.
Pencurian yang terjadi dalam suatu keluarga, dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan dicari informasi tentang siapa pemilik rumah tersebut, dan memiliki kedekatan dengan korban, yang sering  melakukan  kunjungan  ke  rumah  tersebut  dan  beberapa  bukti  yang  didapatkan  di  tempat kejadian  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pencurian.  Jadi,  kemungkinan  ditemukannya  saksi  atas kejadian  tersebut dan memiliki hubungan darah baik dengan korban serta terdakwa.  Secara normatif meskipun  ada  hubungan  dara  antara  saksi  dan  terdakwa,  keterangan  dapat  diberikan  dan  tergantung dengan jaksa dan terdakwa itu sendiri menyetujui atau tidak.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  menurut (Kamu, 2019) Salah  satu  pasal  dalam  KUHAP yang  berkaitan  dengan  pembuktian  adalah  Pasal  183  KUHAP  yang  berbunyi  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurangkurangnya  dua  alat  bukti  yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pemberian kesaksian oleh seorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah  dengan  terdakwa  dalam  persidangan  diberikan  di  bawah  sumpah  yang  dilakukan  atas kehendak  mereka  dan  kehendaknya  itu  disetujui  secara  tegas  oleh  penuntut  umum  dan  terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak  sempurna”  dan  tidak  “menentukan”  atau  “tidak  mengikat”.  Nilai  kekuatan  pembuktiannya
tergantung pada penilaian hakim (Pratiwi & P., 2016) . Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (W, 2017) . Lebih lanjut, hakim dalam menilai keterangan saksi di bawah sumpah harus dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah dan alat bukti lain. Keterkaitan itu akan dihasilkan fakta-fakta yang saling berkaitan sebagai petunjuk  bagi  hakim  untuk  memutus  perkara  dan  keterangan  saksi  yang  masih  berhubungan  dengan keluarga sesuai Pasal 168 KUHAP (Nofandhi, 2018) .
Maka berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam proses pembuktian dan hambatan  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  memiliki  hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  hukum  normatif,  yang  dikaji  menggunakan  studi kepustakaan  yang  berupa  bahan-bahan  hukum.  Penelitian  ini  memiliki  lingkup  yang  luas  dan pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah:  bahan  hukum  primer  yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan- keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul  tulisan  ini.  bahan  hukum  sekunder  didapat  dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan  judul  penulisan  ini.  Bahan-bahan  hukum  yang  telah  didapat  dari  studi  kepustakaan  dan pendekatan perundang-undangan dianalisis dengan teknik interpretasi sistematis yang dimana dalam analisis  ini  melibatkan  suatu  aturan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  peraturan  lainnya  dan  tidak ada peraturan yang dapat berdiri sendiri tanpa memiliki hubungan dengan peraturan lainnya sehingga memperoleh gambaran baru mengenai  masalah hukum tersebut, sehingga mendapat  kesimpulan dan penjelasan mengenai  permasalahan baik  itu  dalam bentuk  kebenaran  ataupun sebaliknya  dan semua akan dituangkan dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  yang  Memiliki  Hubungan  Darah  dengan  Terdakwa Dalam Proses Pembuktian
Tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan harus dipertanggungjawabkan di persidangan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  proses  penyidikan  tindak pidana  adanya  pembuktian,  yang  dimana  dalam  penyelidikan  perlu  diperkuat  dengan  adanya  barang bukti.
Dalam  hukum  acara  pidana  barang  bukti  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  guna mempermudah  menguak  suatu  tindak  pidana  seperti  yang  dijelaskan  didalam  undang-undang (Waluyo, 1991) . Alat bukti yang dapat dikatakan sah menurut undang=undang adalah, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa itu sendiri.
Keterangan  dari  saksi  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  alat  bukti  kuat  yang  dapat  menguak suatu  tindak  pidana,  karena  saksi  melihat,  mendengar  dan  berada  di  dekat  lokasi  terjadinya  suatu tindak  pidana.  Sehingga  keterangan  dari  saksi  dapat  mempermudah  proses  penyelidikan,  penyidikan penuntutan  dan  penjatuhan  putusan  dalam  peradilan.  Keterangan  ahli  merupakan  keterangan  atau pendapat  yang  diberikan  secara  langsung  oleh  orang  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  atau kompetensi terhadap suatu tindak pidana, sehingga diharapkan dapat membantu memberikan referensi dan gambaran bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan.
Surat  merupakan  pencurahan  isi  hati  yang  dapat  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  guna menyampaikan  buah  pikiran  dari  seseorang  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembuktian.  Surat- surat  yang  dapat  digunakan  adalah,  surat  yang  dirancang  oleh  mereka  yang  berwenang  yang didalamnya berisi mengenai  kejadian  yang dilihat, surat keterangan dari seorang ahli dan  surat  yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dimaksud.
Petunjuk  merupakan  suatu  bukti  yang  berupa  perbuatan  atau  informasi  yang  didapat  atau telah  dianalisis  dengan  barang  bukti  lainnya  sehingga  memberikan  suatu  gambaran  yang  dapat menjadi  titik  terang  baik  dalam  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  persidangan.  Keterangan terdakwa  merupakan  suatu  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  terdakwa  itu  sendiri,  sesuai  dengan
napa yang telah dilakukan baik itu berupa pengakuan ataupun pengelakan dan akan dijadikan sebagai alat bukti dan pertimbangan dalam penyelesaiaan suatu tindak pidana.
Keterangan  saksi  merupakan  informasi  yang  diperoleh  dari  seseorang  atau  lebih  yang  ada atau  mengetahui  suatu  peristiwa  tindak  pidana.  Keterangan  saksi  dapat  dinyatakan  sah  apabila disampaikan di persidangan. Keterangan saksi belum cukup dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat, melainkan  keterangan  saksi  harus  ditunjang  dengan  alat  bukti  lainnya  dan  dapat  memperkuat  dan mempertegas keterangan dari saksi akan suatu tindak pidana.
Saksi  dalam  tindak  pidana  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  saksi  yang  meringankan  dan saksi  yang  memberatkan (Alfitra,  2018) .  Saksi  yang  meringankan  adalah  saksi  yang  diajukan  oleh tersangka guna memberikan  keterangan  yang dapat meringankan hukuman bagi tersangka, dan saksi yang memberatkan adalah saksi yang memberikan keterangan dengan menguatkan tuntutan dari jaksa sehingga memberatkan terdakwa.
Saksi yang memberikan keteranga harus disumpah sebelumnya, apabila saksi tidak berkenan untuk  disumpah  maka  keterangannya  dapat  dinyatakan  tidak  sah  melainkan  hanya  menjadi keterangan,  tetapi  apabila  keteragan  dari  saksi  yang  tidak  sah  memiliki  kesanaaman  dengan  saksi yang  sah  maka  keterangan  saksi  itu  dapat  dipergunakan.  Sehingga  keterangan  yang  diberikan  oleh saksi yang tidak bersumpah maka akan dijadikan sebagai petuntuk bagi hakim saja.

## 2. Hambatan  Pembuktian  dengan  Menggunakan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  yang  Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga
Pembuktian  merupakan  pengaturan  yang  dimana  berisi  tentang  pedoman  dan  tata  cara  yang dibenarkan  oleh  undang-undang  dalam  hal  membuktikan  suatu  kesalahan  yang  dijatuhkan  kepada mereka yang dinyatakan bersalah. Pembuktian juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai alat-alat  bukti  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang  dan  akan  membantu  hakim dalam  proses persidangan.
Alat bukti merupakan suatu yang dapat berupa benda dan pernyataan secara  lisan  yang  dapat dijadikan  acuan  dalam  penjatuhan  dakwaan  terhadap  terdakwa.  Alat  bukti  yang  digunakan  adalah benda yang ditemukan di tempat kejadian atau kesaksian yang diberikan oleh saksi yang mendengar dan melihat terjadinya suatu tindak pidana. Bukti berupa keterangan yang disampaikan langsung oleh saksi  adalah  alat  bukti  yang  paling  utama  di  suatu  tindak  pidana.  Hampir  semua  yang  menjadi pembuktian dalam tindak pidana tidak luput dari keterangan saksi. Pembuktian alat bukti saksi dapat berupa,  pemanggilan  terhadap  saksi,  pengucapan  sumpah  oleh  saksi,  keterangan  yang  disampaikan saksi bersifat bebas tanpa adanya intervensi dari manapun,
Pemanggilan  saksi  dilakukan  oleh  penuntun  umum,  yang  dalam  surat  pemanggilanya  harus memuat tanggal, hari dan jam sidang serta atas perkara apa saksi dipanggil dan ketika saksi dipangil untuk dimintai  keterangan selama persidangan. Saksi  harus mengucap  sumpah,  wajib mengucapkan sumpah.  Karena  keterangan  saksi  yang  diberikan  setelah  mengucap  sumpah  merupakan  alat  bukti yang  sah.  Jika  keterangan  tersebut  diberikan  tanpa  mengucapkan  sumpah  sebelumnya  maka keterangan tersebut dinyatakan tidak sah.
Keterangan  yang  diberikan  saksi  harus  bersifat  bebas,  yang  dimaksudkan  keterangan bersifat bebas adalah keterangan yang diberikan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, jadi saksi selama menyampaikan kesaksiannya bisa secara lugas dan jelas tanpa menerima ancaman dan tekanan. Dari semua  penjelasan  diatas  maka  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  keterangan  dari  saksi yaitu  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  mengucap  janji  dan  sumpah  sebelumya  dan  saksi memberikan keterangan dan kepastian bagi hakim sesuai dengan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi.
Hambatan  internal  adalah  hambatan  yang  terjadi  didalam  ruang  lingkup  persidangan, hambatan-hambatan  yang  dapat  terjadi  ialah  keterangan  saksi  yang  memiliki  hubungan  keluarga dengan  terdakwa  dari  suatu  tindak  pidana  pencurian  apabila  asas  minimum  pembuktian  itu  sendiri tidak  terpenuhi.  Asas  minimum  dalam pembuktian  adalah  harus  terpenuhinya  bukti  kesalahan  yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa.  Prinsip  yang  mengatakan  minimum  dalam  pembuktian  dianggap cukup apabila: sudah menyertakan dua alat bukti, karena satu alat bukti tidak cukup. Pemeriksaan alat- alat bukti dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh keluarga, keterangan dari saksi yang memiliki hubungan darah tidak dapat dijadikan  alat  bukti  yang  sah,  melainkan  hanya  dijadikan  petunjuk  atau penunjang alat bukti yang sah lainnya. Atas dasar itulah maka pentingnya alat bukti yang menunjang
lainnya,  sesuai  dengan  bunyi  pasal  188  ayat  (1)  KUHAP)  Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  terdakwa  dalam  persidangan  tentang  perbuatan  yang  telah dilakukannya atau yang dialami dan dilakukan sendiri. Jika dijabarkan mengenai yang dimaksud dari keterangan  terdakwa  adalah,  hal  yang  disampaikan  langsung  oleh  terdakwa  di  pengadilan,  hal  yang dijelaskan oleh terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya,
Keterangan yang disampaikan di  pengadilan  berupa penjelasan yang dirasakan langsung oleh terdakwa  maupun  pernyataan  secara  langsung  yang  berupa  jawaban  atau  penjelasan  mengenai  apa yang sudah dilakukan terdakwa dan semua hal tersebut dikemukakan di hadapan hakim dalam proses persidangan.  Tentang  perbuatan  yang  ia  ketahui  dan  lakukan  sendiri.  Tentang  apa  yang  dilakukan terdakwa adalah pernyataan atau pengakuan  atas perbuatan yang  telah dilakukannya  yang  dijadikan sebagai  alat  bukti.  Tentang  apa  yang  diketahui  oleh  terdakwa  menurut  undang-undang  adalah pernyataan  mengenai  informasi  atas  suatu  kejadian  yang  diketahui  secara  langsung  oleh  terdakwa. Dan apa yang dialami secara langsung oleh terdakwa
Keterangan terdakwa hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri,  apa  yang diterankan dan diungkapkan dalam suatu persidangan yang telah dinyatakan sebagai terdakwa, hanya dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  untuk  dirinya  sendiri,  pada  saat  terdakwa  menyatakan  dirinya tidak bersalah maka prinsip minimum dalam pembuktian yang mewajibkan harus ada dua bukti yang dikatakan  sah  yang  dijadikan  acuan  dalam  membuktikan  kesalahan  terdakwa  tidak  terenuhi. Sehingga terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah dan dapat dibebaskan.
Hambatan  eksternal  merupakan  semua  hal  yang  memiliki  keterkaitan  atau  hubungan dengan persidangan,  dimana  proses  pembuktian  saksi  yang  bersangkutan  didatangkan  langsung  dimuka pengadilan,  hambatan  dalam  penghadiran  saksi  tersebut  bisa  saja  terjadi.  Hambatan  dalam penghadiran  saksi  bisa  terjadi  karena  saksi  sakit  atau  menyatakan  alasan  yang  jelas  atas ketidakhadirannya. Saksi diperiksa secara tersendiri dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. tetapi apabila saksi tidak bisa hadir karena sakit atau  alasan  tertentu,  maka  hakim  ketua  mempunyai  hak  menyangka  bahwa  saksi  memang  tidak berkenan untuk hadir dan hakim bisa memerintahkan dengan paksa agar saksi tersebut dihadirkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dapat disimpulkan bahwa, kekuatan dari alat bukti saksi dalam status saksi memiliki hubungan darah dengan  terdakwa,  maka  keterangan  dari  saksi  sangat  diperlukan  dalam  pebuktian  di  persidangan. Sebagai saksi A De Charge yang memiliki hubungan darah maka terdakwa juga memiliki hak sebagai saksi  apabila  saksi  juga  menghendaki  hal  tersebut  dan  penuntuk  umum  juga  menyetujuinya,  maka dapat  memberikan  keterangan  apabila  sudah  disumpah  sesuai  dengan  bunyi  pasal  169  ayat  (1) KUHAP,  tetapi  sebaliknya  jika  terdakwa  dan  penuntut  umum  tidak  menyetujui,  maka  saksi  tersebut masih dapat memberi keterangan tapi tanpa disumpah, saksi tersebut menjadi alat bukti yang tidak sah tapi  juga  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Adapun  hambatan  yang  ditemui saat  proses  pembuktian  dengan  melibatkan  saksi  yang  memiliki  keterkaitan  atau  hubungan  darah dengan  terdakwa  itu  sendiri,  hambatan  yang  dapat  terjadi  adalah  apabila  asas  minimum  pembuktian terpenuhi. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang didalamnya mengatur batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam proses pembuktian atau membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa.  Lebih  jelasnya  asas  minimum  pembuktian  itu  adalah  suatu  prinsip mengenai  apa  yang  menjadi  pedoman  dalam  menilai  cukup  atau  tidaknya  alat  bukti  dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

## 2. Saran
Sebaiknya  dalam  pembuatan  undang-undang  harus  lebih  diperhatikan  lagi  mengenai  pengaturan- pengaturan di dalamnya agar pengaturan tersebut memiliki kekuatan dalam membuktikan keterangan yang  diberikan  saksi  yang  memiliki  keterkaitan  atau  hubungan  darah  dengan  terdakwa  pidana pencurian dalam keluarga dan dalam persidangan harus mencari atau mendapatkan minimal dua alat bukti  yang  nantinya  dinyatakan  sah  oleh  ketentuan  yang  berlaku.  Agar  tidak  menimbulkan  perihal yang  menghambat  dalam  proses  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  dari  keterangan  yang disampaikan  oleh  saksi  yang  memiliki  keterkaitan  atau  hubungan  darah  dengan  terdakwa  yang pencurian dalam suatu keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitra. (2018). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia . Raih Asa Sukses, Jakarta.
Harahap,  M.  Y.  (2012). Pembahasan  Permasalah  dan  Penerapan  KUHP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali . Sinar Grafika, Jakarta. Husin, K. (2016). Sistem Peradilan Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Kamu,  M.  (2019).  Kekuatan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  Yang  Memiliki  Hubungan  Darah  dengan Terdakwa  Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian  (Penerapan  Pasal  367  Ayat  (2)  No.  Pasal  362 KUHP). Lex Et Societatis , 7 (1), 56–65. Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Kencana, Jakarta.
Nofandhi,  A.  (2018).  Tinjauan  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keterangan  Saksi  yang  Memiliki Hubungan  Darah  dengan  Terdakwa  Dalam  Tindak  Pidana  Pecurian  Dalam  Keluarga  (Studi Putusan Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln). Verstek: Jurnal Hukum Acara , 6 (1), 11–18.
Pratiwi,  T.,  &  P.,  N.  W.  (2016).  Keabsahan  Pemberian  Kesaksian  oleh  Seseorang  yang  Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah dengan Terdakwa di Persidangan. Jurnal Verstek , 1 (1), 194–202. Remincel. (2019). Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana. Ensiklopedia of Journal , 1 (2), 268–273.
W,  L.  J.  K.  (2017).  Kedudukan  Saksi  yang  Mempunyai  Hubungan  Darah  Dalam  Perkara  Tindak Pidana  Penculikan  Anak/Bayi  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Slawi  Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw). Jurnal Verstek , 5 (3), 237–246. Waluyo, B. (1991). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika, Jakarta.