Kode  Etik  Akuntan  Indonesia  merupakan suatu  panduan  dan  aturan  yang  mengatur etika  profesi  akuntan  publik  indonesia  agar dapat  memenuhi  tanggungjawab  secara profesional  dalam  bekerja  (Nanang,  1999). Kode  Etik  Akuntan  Indonesia  dikeluarkan oleh  IAMI  dan  IAI,  dan  IAPI  secara  paralel dengan  nama  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik  (Indonesia,  2021).  Tiga  syarat  yang harus  dimiliki  seorang  akuntan  publik  untuk dianggap profesional adalah memiliki keahlian, pengetahuan, dan karakter (Machfoedz,
1997). Sedangkan, (Primaraharjo
& Handoko, 2011)
menjelaskan  bahwa  akuntan  publik  harus berpegang  pada  lima  prinsip  dalam  Kode Etik  Akuntan  Indonesia,  yaitu  prinsip integritas, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas, dan profesional.
Walaupun  sudah  ada  Kode  Etik Profesi Akuntan Publik yang mengatur sikap dan  tindakan  akuntan  publik,  masih  banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan  oleh  akuntan  publik,  sehingga  hal ini  dapat  menimbulkan  skandal  yang mencemarkan  profesi  akuntan  publik  itu
sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat  kepada  para  akuntan  publik. Contoh  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  di Indonesia,  antara  lain  skandal  KAP Purwanto,  Sungkoro,  dan  Surja  (Member dari Ernst  and  Young  Global  Limited/  EY) yang  terbukti  melakukan  pelanggaran undang-undang  pasar  modal  dan  kode  etik profesi  akuntan  publik  pada  tahun  2019, dengan  cara  menggelembungkan  ( over statement ) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk  laporan  keuangan  tahunan  (LKT) periode  2016  pada  PT  Hanson  Internation Tbk (MYRX) (Ayuningtyas, 2019).  Hal ini menyebabkan  pembekuan  Surat  Tanda Terdaftar (STTD) Sherly selama setahun.
Kasus  lainnya,  yaitu  skandal  KAP Satrio,  Bing,  Eny  &  Rekan  (Partner Deloitte  Indonesia)  yang  mengeluarkan opini  wajar  tanpa  pengecualian  setelah mengaudit  laporan  keuangan  tahunan  PT SNP  Finance  padahal  kondisi  keuangan yang  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan laporan  keuangan  yang  disajikan,  sehingga mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.  Hal  ini  menyebabkan  adanya

## Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik

## SYAFIRA RAMADHEA JR
Politeknik Negeri Padang Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164 E-mail: syafira@pnp.ac.id (korespondensi)
Submit : 2022-08-04 Review : 2022-08-15 Publish :  2022-09-26
Abstract :  Public  Accountants  have  a code of ethics that regulates the professional ethics of Public  Accountants  issued  by  IAMI,  IAI,  and  by  IAPI  with  the  name  of  the  Code  of professional  ethics  of  Public  Accountants.  The  Code  of  professional  ethics  of  Public Accountants  is  used  as  a  basis  for  public  accountants  to  be  able  to  behave  ethically  and  a quality moral guarantee in the community. However, although there is already a code of ethics of the public accounting profession that regulates the actions of Public Accountants, there are still  many  violations  committed  by  public  accountants,  so  this  can  lead  to  scandals  that defame  the  public  accounting  profession  itself  and  reduce  public  confidence  in  public accountants.  This  article  aims  to  explain  narratively  about  the  application  of  principles  and efforts to enforce the Code of ethics of the public accountant profession so that the results of the  examination  are  in  accordance  with  the  evidence  found  because  there  is  no  accounting engineering that causes adverse effects to interested parties. Not only that, it is recommended that  all  parties  who  have  interests  jointly  take  on  the  role  and  work  together  to  make improvements in order to enforce the Code of professional ethics of Public Accountants.
Keywords: Ethics, the ethical code of the Indonesian accountants, public accountant

## Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Syafira Ramadhea JR)
374
sanksi pembatalan pendaftaran yang dikenakan  oleh  OJK  kepada  KAP  karena SNP  menggunakan  LKT  yang  telah  diaudit untuk  menerbitkan  MTN  dan  memperoleh kredit  dari  perbankan  yang  berdampak  pada gagal  bayar  atau  kredit  menjadi  bermasalah (Ayuningtyas, 2019).
Dari  kasus-kasus  pelanggaran  yang terjadi  di  Indonesia,  dapat  diketahui  bahwa tidak  mudah  dalam  menegakkan  Kode  Etik Profesi  Akuntan  Publik  karena  seringkali para  akuntan  publik  dihadapkan  pada  situasi dan  kondisi  yang  dilema  etis,  yang  mana akuntan  publik  membuat  opini  audit  dengan adanya  pertimbangan  dari  segi  moralitas. Pelanggaran  etika  tidak  akan  terjadi  apabila akuntan  publik  memiliki  pemahaman  yang memadai  dalam  menerapkan  nilai-nilai  etika dan  moral  sehingga  dapat  bekerja  secara profesional  (Ludigdo,  2006).  Tidak  hanya itu,  juga  diperlukan  adanya  kesadaran  yang tinggi  dari  akuntan  publik  agar  tetap  berada pada  batasan  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik, sebagaimana yang telah diatur dalam Kode  Etik  Akuntan  Indonesia  2021,  yaitu profesional,  beretika,  kompeten,  memiliki integritas  tinggi,  serta  dapat  dipercaya, sehingga  dapat  meningkatkan  citra  dan kepercayaan publik terhadap akuntan publik. Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian (Mauludy  &  dkk,  2017)  terkait  kasus penyimpangan  yang  terjadi  pada  KAP Winata,  yang  mana  hasilnya  penelitiannya menemukan  tidak  adanya  independensi oknum  akuntan  publik  dalam  melaksanakan kode  etik  profesinya.  Sedangkan,  penelitian (Bela, 2020) menjelaskan bahwa pemahaman Kode  Etik  Profesi  Akuntan  Publik  memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  perilaku  etis akuntan.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh (Kristianti  &  Deranika,  2020)  mengenai pemahaman  akuntan  terkait  kode  etik  yang juga  memiliki  hubungan  yang  positif terhadap  perilaku  etis  akuntan.  Penelitian Suraida  (2005)  mengungkapkan  bahwa  etika kompetensi  dan  skeptisisme  professional auditor  memiliki  pengaruh  yang  positif  pada ketepatan  pemberian  opini  oleh  akuntan publik.  Dari  berbagai  hasil  penelitian  yang
telah dilakukan, maka tulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah  pengetahuan  mengenai  Kode Etik  Profesi  Akuntan  Publik  di  Indonesia, agar akuntan publik dapat bertanggungjawab dan bersikap profesional dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik.

## Etika
Menurut  (Bertens,  2004),  etika dalam  refleksi  merupakan  suatu  pemikiran moral  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Sedangkan,  (Baron  &  David,  (2006) mengungkapkan  bahwa  etika  adalah  suatu pendekatan  yang  sistematis  dari  adanya pertimbangan  moral  yang  didasari  oleh penalaran,  analisis  dan  perenungan.  Etika juga  bisa  dikatakan  merupakan  peraturan- peraturan yang disusun dalam mempertahankan martabat suatu profesi dan juga  mengarahkan  hubungan  antara  satu anggota profesi dengan yang lainnya secara positif (Simamora, 2002).
Orang  yang  tidak  mempunyai  etika cenderung  menganggap  perilaku  mereka sudah  benar  dengan  mengabaikan  norma- norma  yang  ada.  Terdapat  dua  alasan seseorang  berperilaku  tidak  etis  (Arens  & dkk, 2008), sebagai berikut:
1. Standar  etika  yang  dimilikinya  tidak sama dengan standar etika di masyarakat
2. Orang  tersebut  mementingkan  diri sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain.
Jadi,  etika  merupakan  suatu  pemikiran moral yang telah melalui pertimbangan dari penalaran,  analisis,  sampai  penalaran  yang berhubungan  dengan  perilaku  yang  boleh dilakukan  dan  sebaliknya,  yang  bertujuan untuk  mempertahankan  martabat  suatu profesi.

## Akuntan Publik
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015  tentang  Praktik  Akuntan  Publik, menjelaskan  bahwa  akuntan  publik  adalah
seseorang  yang telah mendapatkan izin guna menyediakan  dan  memberikan  jasa,  sesuai dengan  Undang-undang  No.  5  Tahun  2011 mengenai  Akuntan  Publik.  Perkembangan profesi  akuntan  publik  mendapat  dukungan dari  pemerintah  sejak  tahun  1979  dengan bukti  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri Keuangan  No.  108/KMK.07/1979  terkait Penggunaan  Laporan  Pemeriksaan  Akuntan Publik untuk Memperoleh Keringanan dalam Penentuan Pajak Perseroan. Adanya perkembangan  dalam  profesi  akuntan  publik juga  dibuktikan  pergantian  verifikasi  detail dengan  basis  pengujian  ( sampling )  dalam mengaudit suatu laporan keuangan, menghubungkan  pengujian  dengan  cara melakukan internal control , dan tidak adanya penekanan  terhadap  pendeteksian fraud (Rahayu & Ely Suhayati, 2010).
Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik, untuk menjadi  akuntan  publik  harus  memenuhi kualifikasi, sebagai berikut:
1. Mempunyai  sertifikat  tanda  lulus  ujian untuk profesi akuntan publik
2. Memiliki  pengalaman  praktik  dalam memberikan jasa akuntan publik
3. Memiliki domisili di wilayah NKRI
4. Mempunyai NPWP
5. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif,  misalnya  dicabutnya  izin akuntan publik
6. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  pidana selama lima tahun atau lebih
7. Anggota  Asosiasi  Profesi  Akuntan Publik
8. Tidak berada dalam kondisi pengampunan

## Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Kode  Etik  Profesi  Akuntan  Publik mengatur  etika  akuntan  publik, yaitu bagaimana seharusnya akuntan publik menjalankan
pekerjaannya secara profesional. Akuntan publik harus
menjunjung  tinggi  semua  prinsip  dasar  etika dan  kepatuhan  dengan  cara  mematuhi  kode etik sehingga akuntan publik dapat mempertanggungjawabkan  perilakunya  guna kepentingan publik dan pemangku lainnya.
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI), akuntan  publik  wajib  menaati  lima  prinsip etika, antara lain sebagai berikut:
1. Objektivitas
Tidak  terpengaruh  oleh  pihak  lain. Apabila terpengaruh, dapat menghilangkan  sikap  profesionalisme dalam bekerja.
2. Kompetensi dan kehati-hatian
profesional
Memberikan  jasa  profesional  yang kompeten,  didasari  oleh  keahlian profesional  dan  pengetahuan  mengenai perkembangan praktik, teknik mutakhir, dan peraturan.
3. Integritas Memiliki sikap yang jujur dalam setiap hubungan profesional
4. Perilaku profesional Menaati  peraturan  yang  berlaku  dan tidak  melakukan  tindakan  yang  dapat mengurangi  kepercayaan  klien  dan masyarakat.
5. Kerahasiaan Menjaga  rahasia  yang  didapatkan  dari hubungan  profesional  dengan  tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada  pihak  luar  atau  pihak  ketiga, dan  tidak  memakai  informasi  tersebut untuk kepentingan siapapun.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka  akuntan  publik  harus  melaksanakan evaluasi  dan  dampak  dari  pelanggaran tersebut.  Setelah  itu,  akuntan  publik  harus bertindak  dengan  cepat  untuk  mengatasi dampak  yang  terjadi  akibat  pelanggaran tersebut  dan  membuat  keputusan  apakah akan  melaporkan  mengenai  pelanggaran tersebut  kepada  pihak  yang  terkait  atau tidak,  seperti  asosiasi  profesi,  otoritas pengawasan,  atau  regulator  (Indonesia, 2021).

## METODE
Metode  penelitian  ini adalah  metode deskriptif  naratif  yang  menganalisis  peran Kode  Etik  Akuntan  Publik  di  Indonesia dalam  mengatur  etika  akuntan  publik  di

## Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Syafira Ramadhea JR)
376
Indonesia.  Data  penelitian  ini  adalah  data sekunder  berdasarkan  literatur  online  dan offline.  Variabel  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik  diuraikan  secara  naratif  dengan mengacu  pada  peraturan  perundangan  dan Kode Etik Akuntan Indonesia Tahun 2021.

## HASIL
Profesi  akuntan  publik  merupakan akuntan  yang  telah  memperoleh  izin  yang memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan  jasa assurans,  antara  lain  jasa  audit  terkait informasi  keuangan  historis,  jasa  revius terkait  informasi  keuangan  historis,  serta bentuk jasa assurans lainya yang berhubungan  dengan  akuntansi,  manajemen, dan  keuangan.  Selain  memiliki  kewajiban, akuntan publik juga memiliki untuk memperoleh imbalan, memperoleh perlindungan hukum karena telah memberikan jasa yang ditetapkan oleh SPAP, serta  memperoleh  informasi,  data,  dan dokumen  lauunya  yang  berhubungan  dengan pemberian  jasa,  sebagaimana  yang  telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Akuntan Publik.
Profesi akuntan publik harus menjunjung  nilai  etika  dalam  berperilaku pada saat menjalankan pekerjaannya. Apabila akuntan  publik  mengabaikan  nilai-nilai  etika profesi,  maka  akan  terjadi  pelanggaran  dan penyimpangan  yang  dapat  menimbulkan skandal sehingga mencoreng profesi akuntan publik  itu  sendiri,  dan  tentunya  juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para  akuntan  publik.  Penyimpangan  etika profesi  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor, antara lain faktor individual, faktor organisasional,  dan  faktor  lingkungan,  selain itu  juga  ada  faktor  materiil,  yaitu  kebutuhan akan uang (Ludigdo, 2006).
Sebagai sebuah profesi, semua akuntan  publik  memiliki  kode  etik  yang mengatur  etika  dan  perilaku  akuntan  publik yang  disusun  oleh  tiga  asosiasi  profesi akuntansi di Indonesia, yaitu Institut Akuntan Publik  Indonesia  (IAPI),  Ikatan  Akuntan Indonesia  (IAI),  dan  Institut  Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dengan
adanya  dukungan  Pusat  Pembinaan  Profesi Keuangan (PPPK) dari Kementerian Keuangan.  Kode  Etik  Akuntan  Indonesia dikeluarkan oleh IAMI, IAI,serta oleh IAPI secara  paralel  dengan  nama  Kode  Etik Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik  digunakan  sebagai  landasan  bagi akuntan publik untuk dapat berperilaku etis dan  suatu  jaminan  moral  yang  bermutu  di dalam masyarakat.
Setiap akuntan publik harus memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik  untuk  menghindari  adanya  potensi dan  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran dan  penyimpangan  seperti  penyalahgunaan informasi  klien  atau  memanipulasi  angka agar  laporan  keuangan  tahunan  klien  yang tadinya  rugi,  menjadi  memiliki  laba  yang besar,  serta  mengeluarkan  opini  audit  yang tidak  sesuai  dengan  kondisi  perusahaan yang  ada.  Selain  itu,  Akuntan  Publik  juga wajib  memiliki  kesadaran  yang  tinggi dalam  menjalankan  kebijakan  dan  sistem untuk  menegakkan  aturan  Kode  Etik Akuntan Publik yang mengikat.
Kode etik menetapkan standar mutu yang  tinggi  terkait etika  profesi  yang  harus dimiliki oleh semua akuntan publik, dengan menetapkan  lima  prinsip  dasar,  antara  lain sebagai berikut (Indonesia, 2021):
1. Integritas.  Prinsip  pertama  yang harus  dimiliki  oleh  semua  akuntan publik  adalah  lugas,  jujur  dan berkerja dengan tepat dalam menghadapi  berbagai  tekanan,  agar tidak  terjerumus  untuk  melakukan tindakan  yang  tidak  diperbolehkan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan adanya potensi terjadinya  kerugian  baik  bagi  diri sendiri  maupun  bagi  pihak  lain. Tepat  dalan  bertindak  maksudnya adalah  dengan  selalu  berpegang teguh  pada  pendirian  walaupun dihadapkan  oleh  dilema  etis  dan kondisi  yang  menyulitkan  akuntan publik,  dan  bertanya  kepada  pihak lain  untuk  meminta  solusi  apabila tidak  dapat  menghindar  dari  situasi
Vol. 5, No. 3, September 2022
377
tersebut.  Selain  itu,  akuntan  publik tidak  boleh  terlibat  dengan  laporan, informasi  lain,  ataupun  komunikasi pada saat akuntan publik mempercayai  bahwa  informasi  itu memuat  kesalahan  dan  pernyataan yang  tidak  benar  atau  menyesatkan secara  material,  memuat  pernyataan dan  informasi  yang  dibuat  dengan tidak  hati-hati,  atau  juga  adanya penghilangan  atau  informasi  yang bias  yang  seharusnya  diungkapkan tetapi  tidak  diungkapkan  sehingga informasi tersebut dapat menyesatkan. Dengan adanya penjelasan  di  atas,  akuntan  publik diharapkan  dapat  secara  konsisten dalam  mempertahankan  integritasnya dalam bekerja dan bertindak,
sehingga  proses  pemeriksaan  yang dilakukan memperoleh hasil yang real dan sesuai dengan situasi dan kondisi klien yang bersangkutan.
2. Objektivitas.  Prinsip  kedua  yang harus  dimiliki  oleh  akuntan  publik adalah objektivitas, yaitu tidak terpengaruh  dengan  adanya  benturan kepentingan,  opini  yang  bias,  dan pengaruh  dari  individu,  organisasi, serta teknologi yang tidak seharusnya, dengan  cara  menetapkan  batasan- batasan  atas  layanan  yang  diberikan oleh  akuntan  publik  kepada  klien sehingga tetap dapat mempertahankan objektivitasnya. (Basmar, 2019) mengungkapkan  bahwa  peningkatan prinsip  objektivitas  akuntan  publik dapat  meningkatkan  kualitas  audit karena akuntan publik dalam melakukan audit tidak dapat dipengaruhi  oleh  berbagai  pihak manapun  sehingga  pekerjaan  yang dilakukannya  tetap  handal  dan  tidak bias.  Undang-undang  No.  5  Tahun 2011  tentang  Akuntan  Publik  Pasal 28,  mengungkapkan  bentuk  benturan kepentingan, sebagai berikut:
a. Adanya  kepentingan  keuangan dan  mempunyai  kendali  terhadap klien  sehingga  klien  memberikan
manfaat ekonomis kepada akuntan publik.
b. Adanya  hubungan  kekeluargaan dengan  klien,  baik  itu  dengan direksi, pimpinan maupun pengurusnya.
c. Adanya  pemberian  jasa  kepada klien  dengan  periode  atau  tahun buku yang sama.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian professional.  Prinsip  ketiga  yang harus  dimiliki  oleh  akuntan  publik adalah  prinsip  kompetensi  dan kehati-hatian  profesional  dengan cara bersungguh-sungguh memberikan jasa profesional kepada klien  dengan  pengetahuan  yang kompeten  berdasarkan  level  yang disyaratkan, yaitu standar profesional dan teknis sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Akuntan publik diwajibkan untuk memperoleh pelatihan
dan disupervisi dengan tepat, tentunya di bawah  pengawasan  akuntan  yang profesional.  Hal  ini  diperkuat  oleh (Muria  &  Alim,  2021),  yang mengungkapkan bahwa diperlukannya kompetensi yang memadai untuk meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik yang benar-benar memiliki kemampuan  itu  lebih  baik  di  dalam bidang  audit  dibandingkan  dengan yang  hanya  memiliki  kemampuan yang sedikit.
4. Kerahasiaan.  Prinsip  keempat  yang dimiliki  oleh  akuntan  publik  adalah kerahasiaan,  yang  mana  akuntan publik wajib untuk tidak menyebarluaskan
informasi sehingga informasi yang didapatkan tetap  terjaga  dan  hubungan  yang terjalin  dengan  klien  tetap  dalam konteks profesional. Penerapan prinsip  kerahasiaan  ini,  antara  lain sebagai berikut:
a. Berhati-hati dengan adanya ketidaksengajaan
dalam pengungkapan informasi.

## Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Syafira Ramadhea JR)
378
b. Tidak menyebarluaskan informasi baik  itu  di  kantor  maupun  di tempat kerja.
c. Tidak menyebarluaskan informasi dari  calon  klien  atau  di  tempat kerja.
d. Menjaga  informasi  rahasia  yang diberikan dari hubungan profesional  atau  tempat  kerja karena tidak memiliki kewenangan untuk mengungkapkannya, kecuali terdapat  hak  atau  kewajiban hukum bagi akuntan publik untuk mengungkapkannya.
e. Tidak menyalahgunakan informasi rahasia yang didapatkan dari  hubungan  profesional  untuk keuntungan  sendiri ataupun  pihak lain.
f. Tidak menyebarluaskan informasi rahasia  apa  pun  yang  didapatkan dari hubungan profesional.
g. Memastikan  untuk  menghormati kewajiban  semua  akuntan  publik dalam  menjaga  informasi  rahasia dengan tetap melakukan pengawasan  kepada  personel  dan individu yang menyediakan advis.
Dengan  adanya  prinsip  kerahasiaan, maka kepentingan publik dapat terlindungi karena adanya pemahaman  kalau  informasi  yang diberikan  oleh  klien  dan  organisasi tempatnya bekerja tidak akan disebarluaskan  kepada  pihak  lain.
Terdapat  pertimbangan-pertimbangan yang  relevan  dalam  memutuskan apakah  informasi  rahasia  tersebut akan  diungkapkan  atau  tidak,  antara sebagai berikut:
a. Apakah terdapat kepentingan yang dirugikan, yang juga meliputi kepentingan pihak ketiga apabila  adanya  persetujuan  dari klien untuk mengungkapkan informasi tersebut.
b. Apakah  terdapat  bukti  yang  kuat, termasuk mengetahui semua informasi  yang  dianggap  relevan.
Pengungkapan informasi rahasia dipengaruhi oleh:
1) Faktor  bukti  yang  tidak  kuat untuk mendukung fakta
2) Faktor tidak kuatnya informasi
3) Faktor  bukti  tidak  mendukung kesimpulan
c. Adanya  pihak  yang  menjadi tujuan  dalam  komunikasi  yang digunakan
d. Menentukan  apakah  penerima informasi  adalah  pihak  yang tepat untuk diajak komunikasi.
Undang-undang  Republik  Indonesia No.  5  Tahun  2011  tentang  Akuntan Publik Pasal 29, menjelaskan bahwa adanya  kewajiban  akuntan  publik untuk  menjaga  informasi  yang rahasia yang didapatkan dari kliennya,  namun  ada  pengecualian yaitu jika dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri.  Selain  itu,  akuntan  publik yang menerapkan prinsip
kerahasiaan  ini  menjadi  lebih  dapat diandalkan karena
tidak menyebarluaskan informasi penting. Hal  ini  sejalan  dengan  (Ismail  & Didik  Kurniawan,  2018),  bahwa dengan  berpegang  teguh  untuk mematuhi Kode Etik Profesi
Akuntan  Publik,  maka  KAP  juga berupaya  untuk  menjaga  informasi rahasia kliennya dengan menerapkan prinsip kerahasiaan.
5. Perilaku Profesional. Prinsip kelima yang  harus  dimiliki  oleh  akuntan publik  adalah  perilaku  profesional, dengan cara sebagai berikut:
a. Mena’ati  peraturan  perundang- undang yang berlaku
b. Konsisten dengan perilaku tanggung  jawab  terkait  profesi yang bertujuan
untuk kepentingan  publik,  yang  mana berhubungan  dengan  aktivitas profesional
c. Menghindari tindakan yang membuat  citra  profesi  akuntan publik  menurun  dengan  tidak
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 5, No. 3, September 2022 379 melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti berikut ini:
1) Adanya  pernyataan  yang  tidak sesuai  atau  berlebihan  terkait pemberian jasa profesional,
pengalaman  yang  didapatkan, serta kualifikasi yang dimiliki. 2) Adanya pernyataan yang membandingkan atau merendahkan padahal tidak terdapat  bukti  yang  mendukung terhadap  hasil  pekerjaan  pihak ketiga.

## PEMBAHASAN
Dengan  adanya  prinsip-prinsip  yang harus  dipatuhi  dalam  Kode  Etik  Profesi Akuntan  Publik,  maka  akuntan  publik  dapat bekerja  secara  profesional  karena  Kode  Etik Profesi  Akuntan  Publik  mengatur  perilaku semua  akuntan  publik  dalam  melakukan pekerjaannya.  Para  akuntan  publik  harus mengetahui  bahwa jasa  akuntan  publik  tidak akan ada nilainya jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat.
Selain itu, Kode Etik Profesi Akuntan Publik  perlu  ditegakkan  untuk  mengatur perilaku  dan  tindakan  akuntan  publik  agar tidak  melakukan  pelanggaran  lagi  dengan cara sebagai berikut (Ludigdo, 2006):
1. Meningkatkan  pemahaman  akuntan publik  mengenai etika  profesi  secara mendalam,  yaitu  antara  lain  disiplin ilmu  akuntansi,  aturan-aturan  Kode Etik  Profesi  Akuntan  Publik,  dan peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan akuntan publik.
2. Meningkatkan  kompetensi  akuntan publik yang bertujuan untuk mewujudkan  akuntan  publik  yang kompeten.
3. Mengikuti  pelatihan  dari  IAPI,  yaitu Pendidikan  Profesi  Berkelanjutan (PPL)  untuk  menjaga  kompetensi akuntan publik.
4. Adanya  pembinaan  dan  pengawasan kepada  akuntan  publik  oleh  Pusat Pembinaan  dan  Pengawasan  Profesi
Keuangan (P2K) Kementerian
Keuangan secara regular.
5. Adanya  pemikiran  dan  pandangan pimpinan,  seperti  kejujuran,  cara pengambilan keputusan, dan keputusan  pribadi  yang  selalu berada  di  dalam  koridor  etik biasanya  dijadikan  pedoman  oleh staf dan karyawannya.

## SIMPULAN
Akuntan  publik  memiliki  kode  etik yang  mengatur  etika  dan  perilaku  akuntan publik  yang  dikeluarkan  oleh  IAMI,  IAI, serta oleh IAPI secara paralel dengan nama Kode  Etik  Profesi  Akuntan  Publik.  Kode Etik  Profesi  Akuntan  Publik  digunakan sebagai landasan bagi akuntan publik untuk dapat  berperilaku  etis  dan  suatu  jaminan moral  yang  bermutu  di  dalam  masyarakat. Namun,  meskipun  sudah  ada  Kode  Etik Profesi  Akuntan  Publik  yang  mengatur sikap  dan  tindakan  akuntan  publik,  masih banyak  pelanggaran  dan  penyimpangan yang  dilakukan  oleh  akuntan  publik, sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan skandal yang mencemarkan profesi akuntan publik itu sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik.
Dengan  adanya  artikel  ini,  akuntan publik diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip  dan  upaya-upaya  untuk menegakkan  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik  sehingga  hasil  pemeriksaannya sesuai dengan bukti yang ditemukan karena tidak ada rekayasa akuntansi yang menyebabkan  dampak  yang  merugikan pihak  yang  berkepentingan.  Tidak  hanya itu, juga disarankan agar semua pihak yang memiliki kepentingan secara bersama-sama mengambil  peran  dan  bekerja  sama  untuk melakukan perbaikan yang guna menegakan  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik.

## DAFTAR RUJUKAN
Arens,  A.,  &  dkk.  (2008). Auditing  dan
Jasa Assurance Pendekatan
Terintegrasi  Jilid  I.  Edisi  12.
Jakarta: Erlangga.

## Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Syafira Ramadhea JR)
380
Ayuningtyas,D.(2019).www.cnbcindonesia.c om.https://www.cnbcindonesia.com/ market/20190809123549-17- 90910/gara-gara-lapkeu-deretan- kap-ini-malah-kena-sanksi-ojk. Diakses tanggal 28 Agustus 2022.
Baron, & David, P. ((2006). Business and It's Environment.  Edisi  ke-5.  Upper Saddle  River. New  Jersey:  Pearson Education Inc.
Basmar,  N.  (2019).  Pengaruh  Prinsip Integritas,  Objektivitas  dan  Perilaku Profesional  terhadap  Kualitas  Audit Pada  Kap  Kota  Makassar. Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Vol.  5  No.
2 , 89-99.
Bela, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Kode Etik  Akuntan  Terhadap  Perilaku Etis  Akuntan  di  Denpasar. Jurnal
Ilmiah Mahasiswa FEB .
Bertens,  K.  (2004). Pengantar  Etika  Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.
Indonesia,  I.  A.  (2021).www.iaiglobal.or.id.
Diunduh  tanggal  01  September 2022.
Ismail,  H.,  &  Didik  Kurniawan.  (2018).
Penerapan Kode Etik Auditor
Dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Data
Klien:  Studi  Kasus  Kantor  Akuntan Publik Tgs. Substansi, 2 (2).
Kristianti,  I.  P.,  &  Deranika,  R.  K.  (2020). Role  of  Locus  of  Control  and
Understanding of Accountant Ethics on  Accountant  Ethical  Behavior. Jurnal Review Akuntansi dan
Keuangan, . Ludigdo,  U.  (2006).  Strukturisasi  Pratik Etika  di  Kantor  Akuntan  Publik: Sebuah Studi Interpretatif.
Simposium  Nasional  Akuntansi  IX. Padang.
Machfoedz, M. (1997). Strategi Pendidikan Akuntansi  dalam  Era  Globalisasi.
Jurnal Perspektif FE- UNS .
Mauludy,  M.  I.,  &  dkk.  (2017).  Analisis
Kasus Pelanggaran Standar
Profesional  Akuntan  Publik  Oleh KAP  Winat. Prosiding  Seminar Nasional  dan  Call  For  Paper Ekonomi  dan  Bisnis  (SNAPER- EBIS 2017) Jember 27-28 Oktober 2017 .
Mulyadi.  (2013). Auditing.  Edisi  keenam. Jakarta: Salemba.
Muria, R., & Alim, M. (2021). Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik. Wacana  Equiliberium  :  Jurnal
Pemikiran & Penelitian Ekonomi .
Nanang,  S.  (1999).  Perkembangan  Ikatan
Akuntan  Indonesia  (IAI)  Pada Masa  Reformasi  (Sebuah  Telaah Kritis). Badan Pengurus Hubungan Masyarakat, Ikatan
Akuntan  Indonesia  Cabang  Jawa Barat .
Primaraharjo,  B.,  &  Handoko,  J.  (2011).
Pengaruh Kode Etik Profesi
Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit  Auditor  Independen  Di Surabaya. Jurnal Akuntansi
Kontemporer , 27-51.
Rahayu,  S.,  &  Ely  Suhayati.  (2010).
Auditing Konsep Dasar dan
Pedoman  Pemeriksaan  Akuntan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Simamora, H. (2002). Auditing. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Undang-undang  No.5  Tahun  2011  tentang Akuntan  Publik.  Diakses  tanggal 01 September 2022.