## ANALISIS KOMPARATIF REKRUITMEN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK STUDI KASUS PDIP DAN PKS KOTA SURAKARTA
Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso 1 , Budi Santosa Program Studi : Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail : joko.sutarso@ums.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik partai politik dalam rekruitmen perempuan. Untuk mengetahui peran perempuan dalam partai politik dilakukan dengan membandingkan  PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, arsip, dan observasi langsung. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: 1) strategi komunikasi politik. Komunikasi internal dalam PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta dengan dilakukan dengan rapat inti pengurus sebagai bentuk komunikasi ke atas. Penyebaran informasi kebijakan-kebijakan partai hingga ke tingkat paling rendah dalam tatanan struktur kepartaian melalui koordinatosi di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk komunikasi ke bawah. 2)Strategi Komunikasi politik eksternal partai politik dengan masyarakat menggunakan program-program yang dikeluarkan oleh partai. PDI Perjuangan melalui program Pemeliharan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Adapun PKS membentuk enam program unggulan partai, yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK), Sejahtera Study Club (bimbingan belajar gratis), Cluster Business (kelompok bisnis), Pembinaan Remaja Masjid, Senam Nusantara dan komunitas hobi. 3) Dalam proses rekrutmen calon legeslatif PDI Perjuangan dilakukan penelitian yang berupa penilaian, survei dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon legeslatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. Sedangkan PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legelatif. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.
Kata Kunci : Perempuan, Partai Politik, Komunikasi Politik

## A. PENDAHULUAN
Keterwakilan perempuan dalam men- duduki jabatan politik di Indonesia masih dikatakan minim jumlahnya walaupun sudah memiliki landasan hukum yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2014. Ada indikasi bahwa partai politik berusaha untuk memenuhi kuota tersebut tanpa memikirkan kualitas dan elektabilitas  calon legeslatif tersebut. Seperti fenomena munculnya kalangan selebritis menjadi calon legislatif dalam daftar caleg, antara lain Angel Lelga dari PPP, Jane Shalimar dari Nasdem, dan Bella Saphira dari Gerindra.
Akibatnya, muncul kekhawatiran apakah calon legeslatif yang diajukan oleh partai-partai politik itu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Partisipasi perempuan dalam politik pada prinsipnya merupakan perjuangan perempuan untuk memperoleh jumlah wakil yang memadai mengingat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan sehingga jumlah perempuan dalam politik masih dianggap sangat kecil. Hasil Pemilu 1999 menunjukkan keterwakilan perempuan dalam politik hanya 9%, 2004 11% dan 2009 13%.
Adanya perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Kurang optimalnya kesetaraan dan keadilan gender  membuat partisipasi perempuan dalam dunia politik menjadi sangat kecil (Utami, 2001:5). Perempuan Indonesia seakan-akan enggan merebut jabatan-jabatan politik yang biasanya diduduki oleh laki-laki, termasuk
bidang politik. Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi masalah utama dalam partisipasi politik (Utami, 2001:5)
Penelitian ini  membandingkan  antara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PDIP adalah partai nasionalis yang senantiasa dilekatkan kepada sosok Soekarno. Adapun PKS adalah partai Islam modern yang banyak diminati oleh kaum muda.  Keberadaan partai nasionalis sering kali dipertentangkan dengan partai-partai Islam. Bila partai-partai Islam berkecenderungan meletakkan dasar agama dalam argumen berpolitik dan bernegara, sebaliknya partai nasionalis justru dalam batas-batas tertentu sering dianggap berusaha memisahkan urusan agama dan  Negara. Di antara dua kekuatan, yakni agama dan negara ini sering kali berseberangan akan sikap politik (Pamungkas, 2001:119).
Kota Surakarta sering dijuluki sebagai Kandang Banteng karena PDIP memiliki basis massa yang kuat. Pada tahun 2009 PDIP menempatkan 15 orang menduduki kursi DPRD Kota Surakarta. Namun, dari jumlah tersebut,  PDIP hanya memperoleh 3 orang kader perempuan menduduki kursi legislatif. Berbeda dengan kondisi PKS yang tidak memiliki kader perempuan yang menduduki kursi legislatif DPRD Surakarta. Sebanyak 4 Kader terbaik PKS yang berhasil menduduki kursi DPRD semuanya adalah laki-laki.
Dalam Pemilu 2014 PDIP mendaftarkan 17 orang calon legeslatif (caleg) perempuan dan PKS mendaftarkan 18 orang caleg perempuan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surakarta. Penelitian ini menarik karena  membandingkan strategi komunikasi
KomuniTi, Vol. VI, No. 2 September 2014 134
politik dua partai besar di Kota Surakarta dan mengetahui komitmen mereka terhadap isu keterwakilan perempuan dalam politik.

## B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan penelitian adalah: apa strategi komunikasi politik yang dilakukan dalam rekruitmen perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Komunikasi
Komunikasi merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek pendidikan, budaya, sosial maupun politik.  Hal ini telah disadari oleh banyak cendikiawan sejak ratusan tahun lalu. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan, Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect . Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu komunikator (communicator,
source, sender) , pesan (message) , media
(channel) , komunikan (communicant, receiver, recipent), dan efek (effect, impact, influence) (Effendy, 1992:10).
Komunikasi yang efektif adalah apabila pesan yang disampaikan dari komunikator mendapatkan respon dan sesuai sasaran. Jadi, komunikasi efektif terjadi apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komuni-kator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut.

## 2. Komunikasi Politik
Hubungan antara komunikasi dan politik sangat erat karena hampir seluruh
proses komunikasi adalah proses politik. Lord Windlesham (Effendy, 2004:158) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan politik yang dilakukan dengan sengaja oleh komunikator untuk membuat komunikan berperilaku tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh komunikator.
Untuk menjadikan komunikasi politik yang efektif, maka  harus dibuat perencanaan program komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan alat yang menghubungkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan oleh sistem politik menjadi  kebijakan atau keputusan politik. Apabila komunikasi politik yang dilakukan tersebut berjalan lancar dan sehat maka sistem politik akan memiliki respon yang tinggi dari masyarakatnya (Alfian, 1991:2). Secara garis besar komunikasi politik adalah bagian penting sebagai jalan mencapai keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam wilayah kehidupan bernegara.

## 3. Partisipasi Politik
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Budiardjo, 1982:2) mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh warga Negara untuk bertindak secara pribadi-pribadi untuk mempengaruhi perbuatan ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif.
Di negara-negara demokratis pemiki- ran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga semakin besar ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat semakin demokratislah negara tersebut. Kegiatan partisipasi politik dilakukan bersama-sama untuk menetap- kan tujuan-tujuan serta masa depan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu, kegiatan tersebut menentukan orang-orang untuk menjadi pemegang tampuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, partisipasi politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang dianggap sah rakyat.

## 4.  Gender dalam Politik
Gender menurut Women’s Studies Encyclopedia sebagaimana dikutip dalam Umar (1999:3) adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pem- bedaan ( distinction ) dalam hal peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosio- nal antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.
Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan masih kentalnya ideologi patriarki di mana keikutsertaan perempuan dalam partai politik atau kedudukan di parlemen merupakan domain laki-laki. Streotipe gender yang dilekatkan pada perempuan dalam idiologi patriarki mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Argumentasi- argumentasi itu menjadi alasan yang signifikan menolak perempuan menduduki jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan sulit mendapat pengakuan di arena politik (Sihite, 2007:163).

## 5. Partai Politik
Untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik diperlukan sebuah wadah yaitu partai politik. Partai politik merupakan sarana setiap orang terjun pada dunia politik.
Sigmun Neuman dalam Budiardjo (1982:61), memberikan definisi partai politik sebuah organisasi artikulatif yang didalamnya terdapat pelaku-pelaku politik yang aktif di masyarakat. Pelaku- pelaku politik tersebut memusatkan perhatian terhadap penguasaan kekuasaan pemerintahan dan mencari dukungan rakyat. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.
Di negara demokrasi partai relatif menjadi wadah untuk warga negara berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Beberapa fungsi partai politik yang di sebutkan oleh Budiardjo (1982:405-410), yaitu:

## a.  Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Di dalam dunia modern saat ini setiap orang bebas dalam mengu- tarakan aspirasi dan pendapatnya ke muka umum. Namun, aspirasi ataupun pendapat yang tidak ditampung ini akan menghilang tanpa menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu,  perlu adanya penggabungan (agregasi) aspirasi yang senada atau
KomuniTi, Vol. VI, No. 2 September 2014 136
sependapat agar dapat diolah menjadi lebih teratur untuk perumusan kepentingan.
Penampungan aspirasi oleh partai politik ini yang menjadi usul untuk kebijakana. Dari usul kebijakan tersebut dimasukan ke dalam program partai untuk disampaikan atau diperjuangkan melalui parlemen pemerintah agar menjadi kebijakan umum (public policy) .
b.  Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik partai adalah upaya dalam penciptaan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Fungsi lain dari sosialisasi politik partai adalah untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

## c.  Sebagai Sarana Rekruitmen Politik
Pada fungsi ini dikaitkan erat dengan permasalahan seleksi kepemimpinan, baik kepemim-pinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Partai politik berkepentingan untuk memperluas dan memperbanyak jumlah keang- gotaannya, baik dari kalangan buruh, petani, pemuda, mahasiswa maupun wanita.
Rekruitmen yang dilakukan ini juga didasari untuk menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekruitmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

## d.  Sebagai Sarana Pengatur Konflik (conflict Management)
Konflik yang timbul akibat dari masyarakat yang bersifat heterogen baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama tidak dapat terhindarkan. Di sini peran partai politik untuk membantu mengatasinya, meminimalisasi konflik sedemikian rupa sehingga akibat atau ekses negatifnya dapat ditekan. Ringkasnya partai politik menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya.

## D. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif dua objek penelitian. Pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dan snowball sampling . Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumen resmi, dan observasi langsung

## E.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dianalisis perbandingan strategi komunikasi politik  PDIP dan PKS di Kota Surakarta. Partisipasi perempuan dalam berpolitik masih ketinggalan dengan laki-laki. Faktor penghambatnya adalah pertama, karena
budaya patriarki yang masih menjadi pola pemikiran masyarakat dewasa ini. Perempuan ditempatkan sebagai makhluk inferior, menjadi pelengkap dalam kehidupan bersama laki- laki. Kedua, dari sisi agama perempuan masih dipertimbangkan menjadi seorang pemimpin untuk jabatan-jabatan tertentu. Tafsir terhadap teks-teks agama menempatkan perempuan dalam kehidupan domestik. Ketiga, adalah kendala lingkungan eksternal. Dalam tataran anggota dewan legislatif  perempuan masih dianggap sebelah mata.
Permasalahan yang dapat diserap oleh anggota perempuan, baik PDIP dan PKS di Kota Surakarta adalah permasalahan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta keluarga. Berikut uraian lebih rinci kondisi partai-partai tersebut.
1. PDIP Surakarta
Program utama PDIP adalah meningkatkan komunikasi eksternal partai dalam memperoleh massa partai yang lebih banyak. PDIP Surakarta menjalankan program melalui kader-kadernya yang berada di wilayah Surakarta. Penempatan kader-kader ini mewakili partai untuk berkomunikasi langsung dengan membawa konsep-konsep partai dari tingkat terbawah. Di sisi lain,  program kerja nyata di lapangan sangat membantu dalam pembentukan citra positif partai dan loyalitas anggota.
PDIP Surakarta sangat memperhatikan program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti program kesehatan dan pendidikan uantuk masyarakat bawah. Program ini penting karena kaitannya dengan kualitas generasi penerus bangsa. Program kesehatan ini
disalurkan dengan Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) yang berawal dari ide PDIP kemudian menjadi kebijakan pemerintah Surakarta.
Program kedua adalah program pendidikan. Ketertinggalan  perempuan tidak bisa dilepaskan dari ketertinggalan dalam pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan program sekolah 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, PDIP memiliki harapan lebih untuk meningkatkan rata-rata pendidikan penduduk menjadi 12 tahun. Berkaitan dengan hal itu pemerintah mengupayakannya dengan mengeluarkan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).
Program bantuan ini tidak menjadi program pendidikan gratis. Dalam program ini dikategorikan dalam tiga jenis kartu yang dibuat menurut tingkatan, yaitu Platinum , Gold dan Silver . Kartu Platinum dan Gold diperuntukkan untuk siswa yang benar-benar tidak mampu sehingga segala pembiayaan sekolah ditanggung oleh pemerintah. Adapun untuk kartu Silver diperuntukkan untuk siswa yang lebih mampu namun dipandang masih perlu mendapat bantuan.
Program lainnya adalah program yang langsung melibatkan mayoritas kaum perempuan dalam kegiatannya. Kegiatan- kegiatan sosial yang dapat mengasah dan menumbuhkan jiwa sosial dijadikan salah satu cara berkomunikasi partai. Kegiatan- kegiatan tersebut mencakup donor darah, lomba memasak, senam bersama dan pengajian. Tidak hanya dalam bidang sosial, PDIP Surakarta berusaha untuk
mengembangkan pada bidang keterampilan seperti menjahit, merangkai bunga. Proses rekruitmen caleg PDIP menggunakan pencalonan dari tingkat Rukun Warga (RW) kemudian diinput pada daftar identifikasi penjaringan calon legislatif. Perekrutan melalui tahapan berjenjang dari tingkat kalurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Para calon ini menjalani proses penilaian, riset, dan survey terkait dengan popularitas-popularitas dan elek- ta bilitas dalam masyarakat. Hasilnya akan dipertimbangkan untuk dicalonkan menjadi anggota legeslatif.
2. PKS Surakarta PKS Surakarta membentuk enam program unggulan partai untuk menjadi sarana komunikasi dalam partai kepada eksternalnya. Keenam program unggulan ini telah menjadi kerangka kerja dalam setiap periodenya.  Dalam program- program unggulan ini memungkinkan setiap kader partai untuk terlibat langsung sesuai dengan kecenderungan dan kemampuannya masing-masing. Sehingga bisa langsung terjadi interaksi antara calon legislatif dengan masyakarat.
Program unggulan pertama yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK). Pos Wanita keadilan ini bergerak dalam menangani kegiatan perempuan dalam organisasi. Dalam kegiatannya PWK menekankan masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang hal ini dianggap memiliki urgensi dalam masyarakat. PWK berdiri di banyak titik wilayah Kota Surakarta sesuai dengan persebaran kader partai. Organisasi ini bergerak dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan, pengetahuan, dan pelatihan-pelatihan kepada ibu-
ibu dan masyarakat. Seperti dalam hal menjahit atau membuat usaha kue. Partai mencoba untuk membantu memasarkan hasilnya kepada masyarakat luas.
Program kedua yaitu Sejahtera Study Club . Program ini bergerak dalam usaha memberikan bimbingan belajar gratis bagi siswa-siswa sekolah dasar yang duduk di bangku kelas 4 hingga kelas 6.  Program ketiga yaitu cluster bisnis , yaitu usaha dalam bentuk halaqoh-halaqoh (kelompok) bisnis yang bertemu secara rutin seminggu sekali. Di dalamnya berisi kegiatan untuk saling memberi dukungan atas usaha anggota lain, mempromosikan usaha, berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam usaha mereka dan mereka saling membeli produk usaha.
Program keempat, pembinaan terhadap remaja-remaja masjid sebagai calon generasi penerus agama dan ideologi partai. Program kelima yaitu, program Senam Nusantara yang segmennya tidak hanya pada perempuan, tetapi setiap orang bisa mengikuti kegiatan ini. Senam ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Kesehatan merupakan awal tindakan atau kebiasaan baik yang bisa dilakukan setiap hari. Dalam keadaan tubuh yang sehat diharapkan lebih memiliki kualitas dalam berkegiatan sehari-hari.
Program terakhir yaitu kelompok hobi. Program ini membentuk komunitas- komunitas hobi dalam masyarakat. Hobi- hobi seperti bersepeda atau memancing dapat menjadi suatu komunitas yang di dalamnya dapat berkomunikasi lebih luas tentang hal tersebut. Dalam kelompok-
kelompok program ini memungkinkan menjadi sarana partai untuk mensosiali- sasikan tentang konsep partai secara lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat menjadi upaya untuk menarik masyarakat menjadi massa partai.
Media baru juga menjadi sarana komunikasi eksternal PKS Surakarta. Partai memiliki akun-akun resmi, seperti Twitter , Facebook dan Website PKS Surakarta.
Sarana ini menjadi salah satu penyalur komunikasi kader kepada eksternal partai dan sebaliknya.
Proses rekruitmen partai meng gu- nakan sistem pemilihan umum internal partai yang diselenggarakan di tiap- tiap daerah pemilihan (dapil). Sistem ini dilakukan untuk memfokuskan para kader kepada calon yang dipilih. Setiap kader akan lebih mudah menentukan dikarenakan para kader lebih mengetahui perfoma, interaksi, serta bagaimana kinerja kader lainnya dalam suatu dapil. Hasil dari ranking pemilu ini akan dicalonkan menjadi calon anggota legeslatif yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta.
3.  Hasil Pemilu 2014
Program PDIP dan PKS yang ramah perempuan tersebut ternyata tidak berhasil meningkatkan jumlah partisipasi politik perempuan, terbukti dari 45 anggota DPRD Kota Surakarta hanya berhasil menempatkan 8 perempuan (3,6 persen)
( Joglosemar , 13 Mei 2014 hal 11).
Bila dilihat lebih rinci, 24 kursi yang diperoleh PDIP Kota Surakarta hanya berhasil menempatkan 6 kursi (25 persen) perempuan, sedangkan dari 5 kursi
perolehan suara PKS semuanya adalah laki- laki (Ketetapan KPU Kota Surakarta tentang Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pileg 2014) Joglosemar , 13 Mei 2014 hal 4).

## F. PENUTUP
a. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesim pulan tentang strategi komuni- kasi politik. Komunikasi internal dalam PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta dengan melakukan rapat inti pengurus sebagai bentuk komunikasi ke atas. Penyebaran informasi kebijakan-kebijakan partai hingga ke tingkat paling rendah dalam tatanan struktur kepartaian melalui koordinator di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk komunikasi ke bawah.
Strategi Komunikasi politik eksternal partai politik dengan masyarakat menggunakan program- program yang dikeluarkan oleh partai. PDI Perjuangan melalui program Pemeliharan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Adapun PKS membentuk enam program unggulan partai, yaitu Pos Wanita Keadilan (PWK), Sejahtera Study Club (bimbingan belajar gratis), Cluster Business (kelompok bisnis), Pembinaan Remaja Masjid, Senam Nusantara dan komunitas hobi.
Dalam proses rekruitmen calon legeslatif PDI Perjuangan melakukan penelitian yang berupa penilaian, survey, dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon
legislatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. Adapun PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legilatif. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.
Dengan melihat hasil Pemilu 2014, PDIP lebih berhasil menempatkan perempuan (25 persen) di kursi DPRD Kota Surakarta dibanding dengan PKS (0 persen).
b. Saran
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru ten- tang bidang komunikasi politik dan kepemim pinan perempuan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan ter hadap
dua partai politik untuk mem buat kebijakan khususnya pada per masa- lahan perempuan yang saat ini terjadi dalam berpolitik. Peneliti hanya bisa memberikan beberapa saran kepada DPC PDI Perjuangan dan DPD PKS Kota Surakarta :
1.  Pertemuan rutin antar partai politik perlu dilakukan meng- ingat partai politik sangat kurang bersosialisasi dengan antar partai dan hanya ber komunikasi dengan internal partai. Saran ini diharapkan membentuk silahtu- rahmi dalam dunia politik itu sendiri sehingga tidak akan perihal persaingan politik namun juga membangun hubungan kuat sebagai wadah aspirasi masyarakat.
2.  Lebih giat mengadakan sosialisasi kepada generasi muda dengan tema Politic Education (Pendidikan Politik), sehingga stigma atau pola pemikiran yang terbentuk dari terpaan media massa dapat tergantikan dengan pemi kiran tentang politik yang baru.
3.  Melakukan tindakan pengkaderan yang lebih intensif di mana kegiatan-kegiatan politik dila- kukan untuk menarik lebih banyak simpati dan empati dari masyarakat sehingga ber gabung kepada partai politik.
4. Perlu mendorong keterlibatan perempuan bukan semata-mata sebagai pemilih tapi perempuan men dapat prioritas menggunakan hak aktifnya untuk dipilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian. 1991. Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Effendy, Onong Uchjana. 1992. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Effendy, Onong Uchjana. 2004. Dinamika Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta: Rineka Cipta.
Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai . Jakarta: Yayasan OBOR
Indonesia.
Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia . Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW).
Sihite, Romany. 2007. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada
Umar, Nasaruddin. 1999. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina.
Utami, Tari Siwi. 2001. Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-
2001 . Yogyakarta: Gama Media.
Analisis Komparatif Rekruitmen Perempuan