## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2221/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)
Andi Aulia Febrianti

## Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 18 Juli 2021 Accepted 01 November 2021 Humans need a house as a place to take shelter, perform daily activities, a place to rest, and so on. The house as a basic need is also reflected in Article 28 H paragraph 1 of the 1945  Constitution  which  guarantees  the  fulfillment  of  housing  for  the  people  as  the fulfillment of basic rights as human beings. The 1945 Constitution mandates the right to live as one of the obligations of the state to fulfill its people. However, as property prices increase.  So  many  people  have  difficulty  in  buying  a  house.  Purchasing  through mortgages  is  one  option  to  make  it  easier  for  people  to  get  houses,  but  this  mortgage facility  needs  to  be  supervised  by  Bank  Indonesia  as  the  central  bank  in  ensuring protection  for  customers.  Based  on  this,  the  authors  raised  the  formulation  of  the problem  how  to  regulate  consumer  mortgages  according  to  banking  regulations  in Indonesia? And how is the legal protection of mortgage customers?. The method in this study uses a normative juridical method. The results of the study can be concluded that in  granting  credit,  banks  must  apply  the  principle  of  prudence,  meanwhile  in  the regulation of mortgage loans, banks must set the limits as determined by Bank Indonesia as  the  issuer  of  the  rules  regarding  the  limits  on  the  loan  to  value  ratio.  consumer protection  by  issuing  several  regulations  regarding  consumer  protection,  namely  Bank Indonesia  Regulation  Number  7/7/PBI  2005  concerning  Settlement  of  Customer Complaints  and  Bank  Indonesia  Regulation  Number  8/5/PBI  2006  dated  30  January 2006 concerning Banking Mediation which was followed up by Bank Indonesia Circular
Letter  Number  8/14/DPNP.  In  this  case,  Bank  Indonesia is positioned as an  institution that also functions as a mediator in dispute resolution
Keywords: Perlindungan Hukum, Kredit, KPR Info Artikel Abstrak Article history: Diterima: 18 Juli 2021 Publis : 01 November 2021 Manusia  membutuhkan  rumah  sebagai  tempat  untuk  berlindung,  melakukan  aktivitas sehari-hari, tempat untuk beristirahat, dan sebagainya. Rumah sebagai kebutuhan pokok juga  tercermin  dalam  Pasal  28  H  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjamin pemenuhan  tempat  tinggal  bagi  rakyat  sebagai  pemenuhan  hak  dasar  sebagai  manusia.
UUD  1945  mengamanatkan  hak  bermukim  menjadi  salah  satu  kewajiban  negara  untuk dipenuhi  kepada  rakyatnya.  Akan  tetapi,  seiring  bertambahnya  harga  properti.  Maka banyak  masyarakat  yang  kesulitan  dalam  membeli  rumah.  Pembelian  melalui  KPR merupakan salah satu pilihan agar  memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh rumah,
akan  tetapi  fasilitas  KPR  ini  perlu  diawasi  oleh  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral dalam  menjamin  perlindungan  bagi  nasabah.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan konsumen KPR menurut ketentuan Perbankan  di  Indonesia?  Dan  Bagaimana  perlindungan  hukum  nasabah  KPR?.  Metode dalam  penelitian  ini  menggunakan  metodeyuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  dapat ditarik  kesimpulan  Dalam  pemberian  kredit  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati- hatian,  sementara  itu  dalam  pengaturan  kredit  KPR  bank  harus  menetapkan  batasan- batasan  sesuai  yang  ditentukan  oleh  Bank  Indonesia  selaku  yang  menerbitkan  aturan terkait  batasan  rasio loan  to  value .serta  Bank  Indonesia  mengatur  perlindungan konsumen  dengan  menerbitkan  beberapa  peraturan  mengenai  perlindungan  konsumen yakni  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI  2005 tentang  Penyelesaian  Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI 2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang  Mediasi  Perbankan  yang  ditindaklanjuti  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor 8/14/DPNP. Dalam hal ini, Bank Indonesia memposisikan sebagai lembaga yang juga berfungsi untuk sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Andi Aulia Febrianti Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: andiauliafebrianti@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  manusia  akan  rumah  tentu  sangat  terkait  dengan  perkembangan  peradaban manusia.  Sebelum  manusia  mengenal  rumah,  manusia  hidup  dengan  berpindah-pindah (nomaden).  Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  modernisasi  teknologi  dalam  pemenuhan pangan  dari  berburu,  meramu,  sampai  bercocok  tanam,  manusia  mulai  menyadari  pentingnya rumah sebagai tempat untuk berlindung dan menyimpan stok makanan untuk tetap hidup. Oleh karena  itu,  rumah  merupakan  salah  satu  dari  tiga  kebutuhan  pokok  manusia  agar  tetap  hidup secara layak dan sejahtera.
Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat untuk berlindung, melakukan aktivitas sehari- hari,  tempat  untuk  beristirahat,  dan  sebagainya.  Memiliki  rumah  sama  vitalnya  dengan pemenuhan pangan dan sandang. Rumah sebagai kebutuhan pokok juga tercermin dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin pemenuhan tempat tinggal bagi rakyat sebagai  pemenuhan  hak  dasar  sebagai  manusia.  Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan hak  bermukim  menjadi  salah  satu  kewajiban  negara  untuk  dipenuhi  kepada  rakyatnya.  Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  serta  berhak  mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pemenuhan akan tempat tinggal juga dijamin secara spesifik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Menurut UU tersebut, rumah adalah bangunan tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat tinggal yang  layak,  sarana  bimbingan  keluarga,  cerminan  harkat  dan martabat  penghuninya,  serta  aset bagi  pemiliknya.  Perumahan  dan  pemukiman  selain  digunakan  sebagai  tempat  pembangunan sumber  daya  manusia  dan  penjelmaan  dari  lingkungan  sosial  yang  tertib,  juga  merupakan sumbangan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  melalui  sektor  industri  perumahan  sebagai  penyedia lapangan kerja serta mendorong pembentukan modal yang besar.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu-satu atau beberapa gejala hukum dengan analisis. Kecuali juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk  kemudian mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul dalam  gejala yang bersangkutan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif.  Metode  ini  mengacu  pada  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sifat  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti data  sekunder  atau  bahan  pustaka,  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Dari  sudut  tujuannya,  penelitian  ini  merupakan problem  identification. Maksudnya, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengklasifikasikan  permasalahan  yang  ada  sehingga memudahkan  dalam  proses  analisis  dan  pengambilan  kesimpulan.  Dari  sudut  ilmu  yang digunakan,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  mono  disipliner,  yang  mana  penelitian  ini didasarkan  pada  satu  jenis  disiplin  ilmu,  yaitu  ilmu  hukum.  Penelitian  ini  juga  menggunakan penelitian  hukum  normatif  yang  menelaah  data  sekunder,  biasanya  penyajian  data  dilakukan dengan analisanya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.
Dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan.  Pendekatan-pendekatan  yang digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ), pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( canceptual approach ). Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan undang- undang  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ).  Pendekatan
undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  permasalahan  yang  ada.  Sedangkan Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  dengan  mempelajari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam  suatu  hukum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  ( library  research )  yang  menggunakan  bahan-bahan  hukum  (primer  maupun sekunder)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam hukum postif Indonesia, mengenai perjanjian pinjam meminjam ada diatur dalam pasal 1754 KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang  menentukan  pihak  pertama  menyerahkan  sejumlah  barang  yang  dapat  habis  terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama
Dalam  praktik  perbankan,  untuk  penyediaan  KPR,  bank  banyak  melakukan  kerjasama dengan  berbagai  pengembang  atau  developer  (atau  disebut  pengembang).  Dalam  perjanjian kerjasama  ini,  pihak  bank  dan  pengembang  akan  memasarkan  produk  masing-masing  melalui bidang pemasaran.
Di  pihak  pengembang  akan  menawarkan  kepada  para  konsumennya  atas  berbagai kemudahan  dari  bank  yang  bekerjasama  dengannya,  jika  konsumen  tersebut  memerlukan fasilitas kredit konsumtif. Demikian  pula di pihak bank, bank akan mereferensikan dan merujuk terhadap para pengembang yang bekerjasama dengannya, untuk membeli rumah.
Dari perjanjian kerjasama antara bank dan pengembang dalam praktik perbankan, banyak berbagai kelemahan yang merugikan pihak konsumen. Komplain konsumen yang telah menjadi debitur,  sering  tidak  mendapati  tanggapan  positif  dari  bank  jika  menyangkut  persoalan  yang berkaitan dengan pengembang.

## 3.1.Pengaturan Hukum Kredit Kepemelikan Rumah
Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan persyaratan terhadap batasan Rasio Loan  to  Value  (LTV)  untuk  kredit  properti.  LTV  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk membandingkan  jumlah  pinjaman  dengan  nilai  properti  yang  dibeli  dengan  tujuan mengevaluasi risiko suatu pinjaman. Dengan demikian, LTV ini berhubungan dengan rasio pinjaman yang diterima nasabah dan memengaruhi uang muka yang harus dibayar.
Bagaimana  kebijakan  rasio  LTV  ini  berkembang  sebenarnya  dapat  ditelusuri  sejak Juni  2012.  Pada  saat  itu,  Bank  Indonesia  mulai  mengimplementasikan  penerapan manajemen  risiko  terhadap  bank  yang  melakukan  pemberian  kredit  pemilikan  rumah  dan kredit  kendaraan  bermotor.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  nilai  maksimal  LTV  untuk KPR  dengan  luas  >70  m 2 adalah  sebesar  70,  kecuali  untuk  KPR  dalam  rangka  program perumahan  Pemerintah.  Akan  tetapi,  persoalan  terjadi  karena  kebijakan  LTV  pada  saat  itu masih  belum  cukup  menekan  pertumbuhan  KPR  yang  mencapai  lebih  dari  40%. Pertumbuhan  KPR  yang  terlalu  tinggi  dapat  mendorong  peningkatan  harga  aset  properti yang  tidak  sesuai  dengan  harga  sebenarnya.  Dengan  begitu,  hal  ini  dapat  meningkatkan risiko kredit bagi bank-bank dengan exposure kredit properti yang besar. Bank Indonesia kemudian melakukan perancangan ulang terhadap kebijakan tersebut sesuai  SE  BI  No.  15/40/DKMP  pada  tanggal  24  September  2013.  Penyesuaian  yang dilakukan  bertujuan  agar  lebih  meningkatkan  aspek  kehati-hatian  bank  dalam  penyaluran kredit  properti,  serta  sebagai  tindak  lanjut  atas  hasil  evaluasi  kebijakan  sebelumnya.  Pada bulan  Oktober  2015  melalui  penerbitan  SE  BI  No.  17/25/DKMP  tentang  Rasio Loan  to Value atau  Rasio Financing  to  Value untuk  Kredit  atau  Pembiayaan  Properti  dan  Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Bank Indonesia memberlakukan penyesuaian  kebijakan  makroprudensial  yang  dilakukan  secara  proporsional  dan  terukur dengan  memberikan  kelonggaran  dalam  ketentuan  pemberian  kredit,  khususnya  di  sektor properti dan kendaraan bermotor.
Pada  tahun  2016,  memberian  kredit  melalui  KPR  terus  dilakukan  dengan pemberlakuan  kelonggaran  terhadap  batasan  rasio  LTV.  Hal  ini  dilaksanakan  secara berjenjang  untuk  fasilitas  kredit  pertama,  kedua,  dan  seterusnya.  Pelonggaran  kredit  inden sampai dengan fasilitas kredit kedua, serta pencairan dilakukan secara bertahap.
Dengan  demikian,  rasio  keuangan  selalu  menjadi  indikator  keberhasilan  suatu industri  dalam  mengelola  situasi  keuangan.  Rasio  ini  sangat  penting  bagi  bank  sebagai lembaga keuangan. Bank Indonesia selaku Bank Sentral  memberikan persyaratan terhadap batasan  Rasio  LTV  yang  wajar  untuk  Kredit  Properti,  Rasio Financing  to  Value (FTV) untuk  pembiayaan  properti,  dan  uang  muka  untuk  kredit  atau  pembiayaan  Kendaraan Bermotor  melalui  penerbitan  Peraturan  Bank  Indonesia.  Kebijakan  melalui  batasan  ini merupakan  salah  satu  upaya  dalam  menjaga  stabilitas  keuangan  sehingga  dapat  turut  serta dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kebijakan yang dikeluarkan, Bank Indonesia juga memberi kelonggaran kepada masing-masing bank untuk menentukan ketentuan  LTV dengan mengatur rasio LTV kredit properti.
Kebijakan Bank Indonesia terhadap Rasio Loan to Value berubah tergantung kondisi perekonomian  dan  kebijakan  pemerintah  saat  peraturan  diberlakukan.  Dengan memperhatikan  dinamika  perekonomian,  dampak  risiko  prosiklikalitas  dan  kondisi  siklus keuangan, kebijakan LTV terus disempurnakan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan potensi risiko sistemik yang berkaitan dengan kredit properti.
Baru-baru  ini,  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  PBI  Nomor  23/2/PBI/2021 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/8/PBI/2018  tentang Rasio Loan  to  Value Untuk  Kredit  Properti,  Rasio Financing  To  Value untuk  Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pada  tahun  2018,  Bank  Indonesia  menerbitkan  PBI  No.  20/8/PBI/2018  yang diberlakukan  mulai  tanggal  1  Agustus  2018.  Peraturan  ini  hadir  untuk  mengakomodasi industri  di  sektor  properti  dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal  berikut,  yakni:  kondisi perekonomian  nasional  yang  meliputi  pertumbuhan  kredit  dan  pembiayaan  properti  yang masih  berada  pada  fase  akselerasi  dan  belum  mencapai  puncak  diikuti  dengan  penyediaan dan permintaan terhadap produk properti  yang mulai meningkat; kemampuan debitur  yang masih cukup baik, serta risiko kredit dan pembiayaan yang relatif terjaga; serta karakteristik sektor  properti  yang  memiliki  efek  pengganda  ( multiplier  effect )  cukup  besar  terhadap perekonomian  nasional  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  aspek perlindungan  konsumen.  Di  samping  itu,  Bank  Indonesia  juga  berupaya  melakukan penyesuaian  kebijakan  apabila  terdapat  indikasi overheating di  sektor  properti  dengan melakukan evaluasi kebijakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 3.2.Perlindungan Hukum Kredit Pemilikan Rumah
Perlindungan  terhadap  nasabah  di  dalam  bidang  pelayanan  perbankan  merupakan suatu  ketentuan  yang  tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja,  dikarenakan  nasabah  merupakan unsur  yang sangat berperan sekali dalam dunia perbankan, artinya perbankan berlandaskan pada kepercayaan dari pihak nasabah. Dalam rangka pemberdayaan nasabah jasa perbankan, Bank  Indonesia  yang  merupakan  bank  sentral,  mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk menegakkan otoritas moneter sangat diinginkan mempunyai kepeduliannya. Lembaga  perbankan  adalah  lembaga  yang  mengandalkan  kepercayaan  masyarakat oleh  karena  bank  sangat  m embutuhkan  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya guna tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank maka pemerintah harus melindungi  masyarakat  dari  tindakan  lembaga  ataupun  oknum  pegawai  bank  yang  tidak bertanggung  jawab.  Perlindungan  terhadap  nasabah  dalam  bidang  perbankan  merupakan suatu  ketentuan  yang  tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja  oleh  karena  nasabah  merupakan unsur  yang  sangat  berperan  sekali  dalam  dunia  perbankan,  dalam  arti  kata  mati  hidupnya perbankan  berdasarkan  pada  kepercayaan  dari  pihak  masyarakat/nasabah.  Dalam  rangka pemberdayaan  nasabah  jasa  perbankan,  maka  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  yang
bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan sekali mempunyai kepeduliannya.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  jasa yang diberikan;
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
5. Dan sebagainya.
Tuntutan diatas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan, para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.
Bank  Indonesia  sebagai  pengawas  tidak  dapat  mencampuri  secara  langsung  urusan intern dari bank yang diawasinya tersebut, sebab pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan penuh pengurus bank tersebut. Oleh karena itu, harus jelas batas-batas campur tangannya  Bank  Indonesia  sehingga  tidak  mengambil  porsi  kewenangan  dari  pengurusan bank  tersebut.  Akan  tetapi,  Bank  Indonesia  tetap  mengawasi  bank-bank  agar  tetap memberikan  pelayanan  yang  baik  untuk  nasabah  dan  melindungi  kepentingan  nasabah. Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  nasabah  dengan  bank  dapat  terwujud  dari  suatu perjanjian.
Mekanisme  yang  digunakan  dalam  rangka  perlindungan  nasabah  oleh  Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Memperketat izin bank
Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank  tersebut  kuat  dan  berkualitas  sehingga  dapat  memberikan  keamanan  bagi nasabahnya.  Undang-Undang  Perbankan  menetapkan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan sebagai berikut:
a. Susunan organisasi
b. Permodalan
c. Kepemilikan
d. Keahlian di bidang perbankan
e. Kelayakan rencana kerja
2. Memperketat pengaturan di bidang perbankan Pengaturan  ini  meliputi  ketentuan  mengenai  permodalan,  manajemen,  kualitas  aktiva produktif,  likuiditas,  rentabilitas,  dan  lain-lainya.  Ketentuan  pengaturan  tersebut  baik secara langsung maupun tak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah.
3. Memperketat pengawasan bank Dalam  rangka  meminimalkan  resiko  yang  ada  dalam  bisnis  bank,  maka  pihak  otoritas, khususnya  Bank  Indonesia  harus  melakukan  tindakan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap bank-bank yang ada terhadap bank-bank pemerintah maupun bank swasta.
Sisi  lain  yang  menjadi  fokus  perlindungan  konsumen  dalam  sektor  jasa  perbankan yaitu  pelayanan  dibidang  perkreditan.  Hal  yang  menjadi  perhatian  untuk  perlindungan konsumen,  yaitu  pada  proses  yang  harus  ditempuh,  dan  warkat-warkat  yang  digunakan dalam pemberian kredit. Hal penting juga yaitu saat pengikatan hukum antara bank dengan nasabah  di  mana  secara  hukum  biasanya  menyangkut  dua  macam  pengikatan  berupa: perjanjian  pokok  yakni  perjanjian  kredit,  dan  perjanjian  tambahan  yakni  perjanjian mengikuti perjanjian pokok berupa suatu perjanjian pinjaman.
Dari  banyaknya  pelayanan  jasa  perbankan  sering  menimbulkan  pemasalahan  bagi nasabah  apabila  terjadi  masalah  yang  berkaitan  dengan  tindakan  dari  bank  itu  sendiri maupun tindakan dari pihak ketiga yang terkait.
Permasalahan  perlindungan  konsumen  dalam  perbankan juga  merupakan  salah  satu yang  menjadi  pilar  dalam  Arsitektur  Perbankan,  yaitu  pilar  “mewujudkan  pemberdayaan dan  perlindungan  konsumen  jasa  perbankan.”  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  melalui penciptaan  standar-standar  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  dalam  membentuk  mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan.
Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen tidak bergantung kepada penerapan hukum  perdata  saja  sebagaimana  yang  diharapkan  melalui  sanksi  dan  mekanisme  gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana maupun hukum administrasi juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen.
Bank Indonesia, selaku bank sentral dan juga sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam  melindungi dan menjamin agar nasabah  tidak  mengalami  kerugian  akibat  tindakan  bank  yang  salah,  Bank  Indonesia diharapkan  bisa  lebih  aktif  dalam  melakukan  tugas  dan  kewenangannya  untuk  mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik yaitu langkah preventif dalam membendung atau setidak- tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Saat  ini  Bank  Indonesia  mengatur  perlindungan  konsumen  dengan  menerbitkan beberapa peraturan mengenai perlindungan konsumen di antaranya:
1. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI  2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan Nasabah
2. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI  2006  tertanggal  30  Januari  2006  tentang Mediasi  Perbankan  yang  ditindaklanjuti  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 8/14/DPNP.
Dalam hal ini Bank Indonesia memposisikan sebagai lembaga juga berfungsi untuk sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa.  Ketentuan  mediasi  perbankan  selain dimaksudkan  untuk  membantu  menjaga  reputasi  bank  sebagai  lembaga  intermediasi,  juga dimaksudkan memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada nasabah-khususnya bagi nasabah kecil dan usaha mikro (UMKM) dalam hal pengaduan yang mereka ajukan kepada bank.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa
4.1.Pengaturan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  diatur  di  dalam  PBI  Nomor  23/2/PBI/2021 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  PBI  Nomor  20/8/PBI/2018  tentang  Rasio Loan  to  Value untuk  Kredit  Properti,  Rasio Financing  to  Value untuk  Pembiayaan  Properti,  dan  Uang Muka  untuk  Kredit  atau  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Risiko keuangan selalu menjadi indikator keberhasilan suatu industri dalam mengelola situasi keuangan. Loan to Value merupakan alat yang digunakan untuk  membandingkan  jumlah  pijaman  dengan  nilai  properti  yang  dibeli  dengan  tujuan mengevaluasi  risiko  suatu  pinjaman.  Bank  Indonesia  melalui  peraturan  ini  berupaya  untuk mendorong  sektor  perbankan  dalam  mendukung  upaya  pemulihan  di  sektor  finansial. Dengan  begitu,  banyak  perubahan  batasan  rasio  LTV  yang  dilakukan  setiap  tahunnya. Perubahan  ini  terjadi  didasari  oleh  kondisi  ekonomi  nasional  dan  perubahan  tingkat  suku bunga.  PBI  Nomor  23/2/PBI/2021  merupakan  manifestasi  dari  perubahan  peraturan  LTV sebelumnya.  Perubahan  ini  berupaya  mendorong  daya  beli  masyarakat  terhadap  properti tanpa  adanya  hambatan  pembiayaan  sehingga  sektor  perbankan  dapat  terus  menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, yang salah satunya melalui KP (Kredit Properti)  tersebut.  Maka,  dalam  pemberian  kredit  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-
hatian, sementara itu dalam pengaturan kredit KPR bank harus menetapkan batasan-batasan sesuai yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku yang menerbitkan aturan terkait batasan rasio loan to value .
4.2. Perlindungan  hukum  dalam  praktik  perjanjian  KPR  merupakan  hal  yang  penting  dalam melindungi  konsumen  atau  nasabah.  Negara  telah  memberikan  jaminan  hukum  bagi konsumen  atau  nasabah  melalui  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Pelaku  usaha  jasa  perbankan  dituntut  untuk  menjalankan  hal-hal berikut  ini:  Beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya;  Memberikan  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  jasa  yang  diberikan; Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif; Menjamin  kegiatan  usaha  perbankannya  berdasarkan  ketentuan  standar  perbankan  yang berlaku;  dan  sebagainya.  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral  memang  tidak  dapat mengintervensi  atau  ikut  campur  dengan  urusan  internal  dari  masing-masing  bank.  Akan tetapi,  Bank  Indonesia  menjalankan  fungsi  pengawasan  demi  terlindunginya  kepentingan nasabah.  Beberapa  mekanisme  dalam  rangka  perlindungan  nasabah  oleh  Bank  Indonesia adalah  yakni  memperketat  izin  bank,  memperketat  pengaturan  di  bidang  perbankan,  serta memperketat pengawasan bank. Sisi lain yang menjadi fokus perlindungan konsumen dalam sektor  jasa  perbankan  yaitu  pelayanan  dibidang  perkreditan,  yaitu  pada  proses  yang  harus ditempuh,  dan  warkat-warkat  yang  digunakan  dalam  pemberian  kredit.  Hal  penting  juga yaitu  saat  pengikatan  hukum antara  bank  dengan  nasabah  di  mana  secara  hukum biasanya menyangkut  dua  macam  pengikatan  berupa:  perjanjian  pokok  yakni  perjanjian  kredit,  dan perjanjian  tambahan  yakni  perjanjian  mengikuti  perjanjian  pokok  berupa  suatu  perjanjian pinjaman. Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen dengan menerbitkan beberapa peraturan  mengenai  perlindungan  konsumen  yakni  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/7/PBI  2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  dan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/5/PBI  2006  tertanggal  30  Januari  2006  tentang  Mediasi  Perbankan  yang ditindaklanjuti  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  8/14/DPNP.  Dalam  hal  ini, Bank Indonesia memposisikan sebagai lembaga yang juga berfungsi untuk sebagai mediator dalam  penyelesaian  sengketa.  Ketentuan  mediasi  perbankan  selain  dimaksudkan  untuk membantu  menjaga  reputasi  bank  sebagai  lembaga  intermediasi,  juga  dimaksudkan memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada nasabah-khususnya bagi nasabah kecil dan usaha mikro (UMKM) dalam hal pengaduan yang mereka ajukan kepada bank.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
Djumhana,  Muhammad. RUU  Perbankan  Tidak  Mengatur  Perlindungan  Bagi  Nasabah,
(Bandung:Suara Pembaruan, 1991)
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya, Bina Ilmu, 1987) J.L.K.,  Valerine. Modul  Metode  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi ,  (Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2009)
Komarudin. Menelusuri  Pembangunan  Perumahan  dan  Pemukiman ,  (Jakarta:  Yayasan  REI- Rakasindo, 1997)
Marzuki,Peter Mahmud. Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2011)