## Unpaid Internship in the Development of Indonesian Employment Regulations

## Unpaid Internship Dalam Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia
Silvia Cahyadi 1) ; Gunardi Lie 2) ; Moody Rizqy Syailendra 3)
1,2,3) Universitas Tarumanagara Email: 1) silvia.205200208@stu.untar.ac.id; 2) gunardi.lie@untar.ac.id; 3) moodys@fh.untar.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [30 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [07 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  beberapa  negara  telah  menerapkan  kebijakan  yang  mengatur magang  tanpa  bayaran,  termasuk  batas  waktu  dan  kompensasi  finansial  yang  minimal.  Hal  ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja muda dan mencegah eksploitasi tenaga kerja. Di sisi lain,  ada  juga  pendapat  bahwa  perusahaan  harus  lebih  bertanggung  jawab  dan  menghargai kontribusi yang diberikan oleh pekerja magang dengan memberikan insentif finansial yang wajar. Secara  keseluruhan,  Magang  Tak  Berbayar  memiliki  pro  dan  kontra  yang  signifikan.  Meskipun dapat memberikan kesempatan yang berharga bagi siswa atau lulusan baru, perlu ada peraturan dan  kebijakan  yang  mengakui  perlunya  insentif  keuangan  yang  adil  dan  peningkatan perlindungan bagi pekerja muda. Dalam masyarakat yang semakin bergerak ke arah inklusivitas dan  kesetaraan,  penting  untuk  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja.

## ABSTRACT
To address this issue, some countries have implemented policies governing unpaid internships, including time limits and minimal financial compensation. This aims to protect the rights of young workers  and  prevent  labor  exploitation.  On  the  other  hand,  there  are  also  opinions  that companies should be more responsible and value the contributions made by interns by providing reasonable financial incentives. Overall, Unpaid Internship has significant pros and cons. While it can  provide  valuable  opportunities  for  students  or  recent  graduates,  there  needs  to  be regulations  and  policies  that  recognize  the  need  for  fair  financial  incentives  and  increased protection  for  young  workers.  In  a  society  that  is  increasingly  moving  towards  inclusivity  and equality, it is important to consider the balance between company interests and workers' rights.
KEYWORDS
Employment; Protection of Workers' Rights; Unpaid Internship.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Magang  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  mahasiswa  atau  pelajar  untuk mendapatkan  pengalaman  praktik  kerja  di  suatu  perusahaan  atau  organisasi.  Magang  biasanya dilakukan  selama  periode  waktu  tertentu,  seperti  beberapa  minggu  atau  beberapa  bulan.  Tujuan  dari magang adalah untuk menggabungkan teori yang telah dipelajari di bangku sekolah dengan pengalaman langsung di dunia kerja.
Selain  itu,  magang  juga  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  mahasiswa  atau  pelajar  untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti keterampilan komunikasi,  kerjasama  tim,  dan  pemecahan  masalah.  Selama  magang,  mahasiswa  atau  pelajar  akan bekerja  di  bawah  bimbingan dari  seorang  mentor  atau  supervisor  yang  akan  memberikan  petunjuk dan panduan.  Mereka  akan  diberikan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  sesuai  dengan  bidang  atau  jurusan kuliah mereka. Sebagai tambahan, mereka juga dapat mengamati dan belajar dari para profesional yang sudah berpengalaman di bidang tersebut.
Magang  dapat  dilakukan  di  berbagai  jenis  perusahaan  atau  organisasi,  baik  di  sektor  swasta maupun sektor publik. Beberapa industri yang umumnya menawarkan program magang adalah teknologi, manufaktur,  keuangan,  media,  pendidikan,  dan  pemerintahan.  Setelah  menyelesaikan  magang, mahasiswa atau pelajar biasanya akan mendapatkan sertifikat atau surat referensi yang dapat digunakan sebagai  bukti  pengalaman  kerja  di  masa  depan.  Magang  juga  dapat  menjadi  pintu  masuk  untuk mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan tempat mereka magang, jika mereka berhasil menunjukkan kemampuan dan kinerja yang baik selama magang.
Namun demikian, ada juga beberapa perdebatan tentang magang, terutama mengenai isu upah yang sering kali tidak atau minim diberikan kepada peserta magang. Beberapa orang berpendapat bahwa mahasiswa  atau  pelajar  harus  dibayar  dengan  gaji  yang  layak,  mengingat  mereka  juga  memberikan kontribusi  dan  melakukan  pekerjaan  yang  bermanfaat  bagi  perusahaan  atau  organisasi  tempat  mereka magang.
Secara  keseluruhan,  magang  merupakan  kesempatan  berharga  bagi  mahasiswa  atau  pelajar untuk  memperoleh  pengalaman  praktik  kerja  yang  dapat  mempersiapkan  mereka  menghadapi  dunia
kerja  di  masa  depan.  Selain  itu,  magang  juga  dapat  membantu  mahasiswa  atau  pelajar  memperluas jaringan profesional dan memperoleh wawasan tentang industri atau bidang yang mereka minati.
Dengan  adanya  UU  Ketenagakerjaan,  tenaga  kerja  memiliki  perlindungan  hukum  yang  jelas dalam  lingkungan  kerja.  Hal  ini  akan  mencegah  terjadinya  diskriminasi  seperti  pemutusan  hubungan kerja  yang  tidak  adil,  upah  yang  tidak  sesuai  dengan  standar,  atau  pengabaian  hak-hak  tenaga  kerja. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga bertujuan untuk mempertahankan hak dan kewajiban antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja.
Dengan  adanya  peraturan  yang  mengatur  hubungan  kerja,  hak-hak  dan  kewajiban  setiap pihak dapat  dijamin  dengan  baik.  Ini  akan  memastikan  adanya  keseimbangan  dan  keadilan  dalam  hubungan kerja,  serta  mendorong  terwujudnya  kesejahteraan  bersama  dalam  masyarakat.  Tujuan  UU Ketenagakerjaan ini juga sejalan dengan Pasal 28A UUD 1945, yang menjamin setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dalam konteks ketenagakerjaan, hal ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan kerja.
Dalam hal ini, pemagangan merupakan salah satu bentuk pelatihan kerja yang dapat membantu tenaga  kerja  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan  mereka.  Dengan  demikian,  UU Ketenagakerjaan memiliki peran yang penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan tenaga kerja, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  praktik  magang  tanpa  upah  (unpaid internship) dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dan bagaimana hak - hak para unpaid internship yang dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker  No. 6 Tahun 2020.

## LANDASAN TEORI
Praktik Magang Tanpa Upah (Unpaid Internship) dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia Sebagai negara hukum, Konstitusi tepatnya pada Pasal 28A telah memberikan paying hukum atas penjaminan hak individu dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan meningkatan kualitas hidupnya, dan hal tersebut tercerminkan melalui program pemagangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sebagai  regulasi  hukum  a  quo  yang  menjadi  dasar  hukum mengenai  program  magang,  telah  memberikan  definisi  dalam  Pasal  1  angka  11,  bahwa  pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  di  suatu perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Kegiatan  pemagangan  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  ditujuankan untuk  pelatihan  kerja  dan  peningkatan  kompetensi  kerja  dan  bukanlah  dicapai  untuk  tujuan  akademis sebagaimana  diwajibkan  untuk  mahasiswa  perguruan  tinggi  saat  ini,  sehingga  perlu  dipahami  apabila regulasi  dan  pelaksanaan  teknisnya  berbeda.  Pemagangan  untuk  tujuan  akademis  yang  hanya  diamini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diantaranya :
1)  Ketentuan  pendidikan dan  pelatihan praktik  kedokteran  (koas/magang) dalam rangka  uji  kompetensi dokter Indonesia;
2)  Pemagangan  untuk  memenuhi  persyaratan  menjadi  seorang  advokat  yang  dilakukan  sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
3)  Persyaratan magang bagi calon notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
Dalam  setiap  kegiatan  pemagangan  maka  diperlukan  perjanjian  tertulis  antara  peserta  magang dan  perusahaan  yang  bersangkutan,  dalam  perjanjian  tertulis  diwajibkan  sekurang-kurangnya  memuat hak  dan  kewajiban  pemagang  dan  tanggung  jawab  perusahaan,  serta  waktu  pemagangan.  Apabila dalam program pemangangan tidak didasari oleh perjanjian kerja, maka status pegawai magang tersebut menjadi tidak sah sebagimana marwah pada Pasal 22 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan.
Mengenai hak dari pemegang dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yakni, Pengakuan kualifikasi dari  kompetensi  kerja  dari  perusahaan  atau  lembaga  sertifikasi,  uang  saku  atau  transportasi  dan  juga jaminan sosial tenaga kerja baik itu kecelekaan kerja dan kematian kerja hingga jaminan hari tua.
Tujuan utama pemagangan adalah :
1)  Meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki;
2)  Meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam lingkup bidang keilmuwan dan pengalaman kerja;
3)  Meningkatkan  kemampuan  berkomunikasi  dan  bersosialisai  dengan  kalangan  masyarakat  di perusahaan;
4)  Memacu  semangat  dan  motivasi  mahasiswa yang  berminat  menjadi  calon  tenaga  kerja  yang  handal dan mempunyai kemampuan yang handal dan siap dalam bekerja;
5)  Membuka peluang untuk memperoleh pengalaman praktis dalam kerja bagi mahasiswa;
6)  Menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi dan dunia kerja;

## Hak  Para  Unpaid  Internship  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Permenaker    No.  6 Tahun 2020
Pemerintah  merigidkan  hak  yang  dapat  dimiliki  oleh  pegawai  atau  perserta  magang  dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tepat pada Pasal 13, diantaranya sebagai berikut:
1)  Memperoleh  bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur;
2)  Memperoleh hak yang disepakati dalam perjanjian pemagangan;
3)  Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama pemagangan;
4)  Memperoleh uang saku (dapat berupa biaya transportasi, uang makan dan insentif pemagang);
5)  Diikutsertakan dalam program jaminan social;
6)  Perolehan sertifikat telah mengikuti program pemagangan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Artikel penulisan hukum ini merupakan bentuk dari penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang ditunjukan untuk menjabarkan dan menjawab bagaimana koherensi aturan hukum a quo  dengan norma  hukum  atau  prinsip  hukum  yang  berlaku.  Melalui  metode  penelitian  ini  selanjutnya  akan membahas  bagaimana  keberadaan,  serta  bentuk  perlindungan  dan  pengakuan  hukum  dalam  konteks legal  positivistik  kepada  pegawai  magang  atau  peserta  magang  terhadap  undang-undang Ketenagakerjaan.  Selanjutnya,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  yakni  merupakan pendekatan pada peraturan peundang-undangan, dengan studi kepustakaan yang berfokus pada buku, jurnal serta tulisan kajian ilmiah lainnya mengenai program pemagangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejalan  dengan  judul  artikel  hukum,  objek  utama  yang  akan  ditelaah  adalah  bagaimana  konsep unpaid internship, yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus, sehingga dalam pelaksanaannya masih berlandasarkan pada kesepakatan para pihak dan berpengangan dalam Pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Dengan  banyaknya  perusahaan  bahkan  beberapa  lembaga  negara  yang  membuka program  pemagangan  tanpa  upah,  diharapkan  kegiatan  magang  tersebut  ditunjukan  ntuk  mengasah ketrampilan  kerja  dasar  dan  di  satu  sisi  untuk  menambah  profit  tanpa  ada  pembayaran  atas  jasa  yang dikeluarkan para peserta magang.
Namun  perlu  digaris  bawahi  secara  bersama,  bahwa  eksistensi  magang  tanpa  upah  memiliki kecondongan  dengan  tindakan  eksploitasi  pekerjaan  berlebih.  Hal  inilah  yang  harus  diwaspadai  secara bersamao oleh para pemagang yang mengikuti program unpaid  internship. Dengan memperhatikan lebih tugas  serta  kewajiban  yang  diberikan  apakah  sejalan  dan  ideal  dengan  hak  serta  manfaat  yang didapatkan.
Program  magang  telah  disusun  sedemikian  rupa  untuk  meningkatkan  kualitas  kemampuan  calon pegawai  atau  mahasiswa  dalam  melihat  dunia  pekerjaan  yang  sesungguhnya.  Berbagai  upaya  dan program  pemerintah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dalam  upaya  pemenuhan  hidup  yang  layak  bagi masyarakat  dan  dalam  menyongsong  serta  menciptakan  pemerataan  kesempatan  kerja.  Saat  inipun pemerintah  berinovasi  dalam  mengintegerasikan  kurikulum  pendidikan  dengan  praktek  dunia  kerja melalui program pemagangan.
Hal  tersebut  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memastikan  mahasiswa  dapat  bersiap  memasuki dunia  industri  dengan  keahlian  sesuai  dengan  yang  telah  mereka  dapatkan  selama  masa  perkuliahan. Selain  dari  sudut  pandang  universitas,  perusahaanjuga  mengadakan  program  pemagangan  untuk mendapatkan  generasi  baru  untuk  menjalankan  produksi  dan  sektor  penting  perusahaan  atau  juga lembaga  negara.  Salah  satu  bentuk  pengakomodiran  tersebut  melalui  Unpaid  Internship  (kegiatan pemagangan tanpa pemberian upah).
Unpaid Internship sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya belum memiliki regulasi  hukum    a  quo  yang  menjelaskan  secara  rinci  dan  rigid  mengenai  teknis  pelaksanaanya, sehingga  dalam  memberikan  perlindungan  hukum,  perusahaan  atau  lembaga  negara  yang  membuka
Unpaid  Internship  dapat  melihat  dan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  22  UU  Ketenagakerjaan  yakni dengan memberikan sertifikasi hasil kemampuan atas kegiatan magang tanpa upah yang telah dilakukan.
Dapat disimpulkan bahwa penjaminan hak bagi peserta pemagangan tanpa upah hanyalah sebatas pada :
1)Mendapatkan bimbingan dari pembimbing / instruktur;
2)Mendapatkan sertifikat telah mengikuti program pemagangan;
3)Serta hak lain sebagaimana di atur dalam perjanjian magang.
Dalam pelaksanaan Unpaid Internship, peserta magang harus mengetahui limitasi atas kewajiban dan  tugas  yang  dilakukan  agar  tidak  berdampak  pada  eksploitasi  pekerjaan  peserta  magang  demi keuntungan  salah  satu  pihak  saja.  Oleh  karenanya  pemerintah  juga  memberikan  wadah  dengan melakukan pengawasan/controlling dalam setiap kegiatan pemagangan selaras dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Secara  singkat,  belum  lahir  peraturan  perundang-undangan  yang  membatasi  secara  spesifik mengenai  jumlah  upah  yang  harus  dibayarkan  dalam  program  pemagangan.  Namun,  dengan  adanya praktik  pemagangan  tanpa  upah  atau  unpaid  internship,  program  pelatihan  sepantasnya  lebih  dari sekedar suatu pekerjaan, terutama di mana penyedia pekerjaan akan memperoleh keuntungan ekonomi. Sekedar  memberikan  keterampilan  kerja  dasar,  seperti  kehadiran,  upaya  berkelanjutan  dan  sejenisnya tidak  akan  cukup  tidak  peduli  seberapa  hebatnya  program  tersebut.  Regulasi  hukum    terkait  hak  dan kewajiban  dalam  pemagangan  hanyalah  pada  Pasal  22  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pada Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020.

## Saran
Desain  magang  yang  tidak  dibayar  harus memperjelas  bahwa  ada manfaat  bagi pekerja magang melalui  pembelajaran  keterampilan  yang  dapat  ditransfer  bukan  hanya  prosedur  umum  perusahaan ataupun lembaga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
APINDO  Research,  Center.  (2020).  Pembelajaran  dan  Praktik  Pemagangan  di  Indonesia.  Kantor
Indonesia.
Khakim, A. (2019). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakeraan Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti.
Marzuki. (2019). Penelitian Hukum. Pranada Media.
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Prasetya, E. Y. (2021). "Praktik Unpaid Intership dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia”. Jurnal
Legislatif. 33.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
Suteki. (2020). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.