## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 28 No. 1 Maret 2020
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Kepemilikan  Saham  Silang  Pada  Perusahaan  Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha
Roni Bara Pratama 1 , Rizky Ramadhan 2 , Yoses Kharismanta Tarigan 3
1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: ronny.bara@ui.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: rizky.ramadhan73@ui.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia. E-mail: yoses.207182007@stu.untar.ac.id

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kepemilikan  saham  silang  pada  perusahaan berbentuk  grup.  Kepemilikan  saham  untuk  kepentingan  perusahaan  itu  sendiri,  baik  yang dilakukan  secara  langsung  maupun  melalui  skema  kepemilikan  saham  silang,  dengan  atau tanpa perusahaan perantara, merupakan perbuatan melawan hukum. Kendati Undang-Undang tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  telah  melarang adanya  kepemilikan  saham  mayoritas  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  namun  tidak  secara  tegas  menyatakan  pelarangan  atas kepemilkan  saham  silang.  Hal  ini  seringkali  dianggap  sebagai  salah  satu  kelemahan  dalam penerapan  hukum  persaingan  usaha.  Pada  kasus  Temasek,  Telkomsel  dan  Indosat,  KPPU berpendapat  bahwa  Temasek  telah  melanggar  ketentuan  UU  No.  5/1999  karena  kepemilikan saham  silang  melalui  induk  dan  anak  perusahannya  pada  Telkomsel  dan  Indosat  yang menyebabkan  terjadinya  penguasaan  pasar  dan  penentuan  tarif  yang  merugikan  konsumen. Sementara KPPU berpendapat lain pada penanganan kasus MNC yang memiliki saham pada tiga stasiun tv swasta yaitu RCTI, TPI dan Global TV. Ketentuan hukum yang berbeda-beda tersebut  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan  yang  pada  akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Kata Kunci: Saham, Kepemilikan Silang, Persaingan Usaha, Monopoli

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  No.  5/1999)  dalam  Pasal  27  melarang  adanya kepemilikan  saham  mayoritas  di  beberapa  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan usaha  sejenis  di  pasar  tertentu  yang  salaing  berkaitan  atau  sama.  Larangan  tersebut juga  meliputi  ketentuan  tentang  pendirian  beberapa  perusahaan  dengan  kegiatan usaha  yang  sama  di pasar  yang sama. 1 Larangan  mulai  berlaku  apabila  kepemilikan mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari  50%  (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu dan/atau  dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih
1 Mochtar,  Dewi  Astutty.  2013,  "Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Dalam  Kepemilikan  Saham Silang." Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2): 14.
dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2 Dengan demikian, kepemilikan saham mayoritas atau perusahaan baru yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha adalah kepemilikan yang menciptakan monopoli atau  penguasan  pasar  oleh  satu  atau  beberapa  pelaku  usaha  yang  dapat mengakibatkan persaingan  usaha menjadi  tidak sehat  dan pada akhirnya  merugikan masyarakat.
Ketentuan UU No. 5/1999 tidak memberikan pengaturan tentang kepemilikan saham silang,  namun  menitikberatkan  pada  kepemilikan  saham  mayoritas  dan  penguasaan pasar. Kepemilikan saham silang sendiri atau cross holding atau cross ownership diatur dalam  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (UU  No.  40/2007).  Pada  dasarnya  kepemilikan  silang  dapat  terjadi  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  melalui  kepemilikan  saham  pada  “perusahaan perantara”. 3
Selanjutnya,  UU  No.  40/2007  didalam  Pasal  126  ayat  (1)  menentukan  bahwa penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  atau  pemisahan  tidak  dapat  dilakukan apabila  merugikan  kepentingan  pihak  tertentu  serta  mencegah  kemungkinan terjadinya  monopoli  atau  monopsoni  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  pemilikan silang  yang  dilarang  baik  oleh  UU  No.  5/1999  maupun  UU  No.  40/2007  adalah tindakan  kepemilikan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  konsentrasi  atau pemusatan pasar yang berakibat pada terciptanya pasar dengan persaingan yang tidak sehat.  Persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dapat  mengakibatkan  terjadinya  kerugian oleh konsumen maupun pelaku usaha sejenis, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang efisien.
Salah  satu  kasus  kepemilikan  saham  silang  yang  cukup  mendapat  sorotan  publik adalah  perusahaan  telekomunikasi  Temasek  Holdings  Pte.  Ltd  (Temasek).  KPPU melalui  Putusannya  Nomor  07/KPPU-L/2007  menyatakan  bahwa  Temasek  bersama beberapa anak perusahaannya yaitu Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT), STT Communications Ltd. (STTC), Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd (AMHC), Asia  Mobile  Holdings  Pte.  Ltd  (AMH),  Indonesia  Communication  Limited  (ICL), Indonesia Communication Pte. Ltd (IC), Singapore Telecommunication Ltd. (Sing Tel) dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (Sing Tel Mobile) telah melanggar ketentuan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999. Temasek beserta grup perusahaannya dianggap telah melakukan  kepemilikan  saham  silang  pada  dua  perusahaan  telekomunikasi  di Indonesia,  dalam  hal  ini  Telkomsel  dan  Indosat.  Sebagai  konsekuensinya  KPPU kemudian  memerintahkan  Temasek  untuk  melepaskan  salah  satu  sahamnya  pada Telkomsel atau Indosat. 4
Berbeda  dengan  kasus  Temasek,  pada  kasus  MNC  Group  yang  merupakan perusahaan  penyiaran  yang  terintegrasi  secara  raksasa 5 dengan  jumlah  penonton
2 Bab  III  Peraturan  KPPU  No.  7  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pasal  27  tentang  Kepemilikan  Saham  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3 Nur  Hakim, Bolehkah  Kepemilikan  Cross  Holding/Saham  Silang  Dalam  Perseroan ,  http://tax- legal.id/update/bolehkah-kepemilikan-cross-holding-saham-silang-dalam-perseroan/114?page=2, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
4 Putusan  KPPU  Nomor  07/KPPU-L/2007  dan KPPU  Nyatakan  Temasek  Langgar  UU  Anti  Monopoli , http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18017&cl=Aktual, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
5 Pravdakino, Konglomerasi Media dalam Grup MNC (Media Nusantara Citra) , www.pravdakino.multiply.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
mencapau  231  juta 6 .  KPPU  berpendapat  bahwa  kasus  MNC  Grup  tidak  masuk  ke dalam  ranah  hukum  persaingan  usaha,  melainkan  hukum  penyiaran.  Ditambah perusahaan  MNC  tidak  hanya  bergerak  di  bidang  penyiaran  saja,  melainkan merupakan  induk  usaha  ( holding )  dari  bermacam-macam  kegiatan  usaha,  sehingga tidak  terjadi  penguasaan  pasar  yang  dilarang. 7 Dengan  alasan  tersebut  maka  KPPU tidak  melanjutkan  pemeriksaan  atas  dugaan  kepemilikan  saham  silang,  kepemilikan saham  mayoritas  maupun  penguasaan  pangsa  pasar  penyiaran  yang  dilakukan  oleh MNC.  Dengan  demikian  KPPU  dalam  melakukan  penanganan  kasus  kepemilikan saham  silang  pada  perusahaan  berbentuk  grup  sering  kali  memiliki  pendapat  yang berbeda-beda yang dapat memberikan dampak ekonomi yang masif baik bagi pelaku usaha pesaingnya, konsumen maupun masyarakat luas.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperlukan peneliti dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan ( library research ) serta penelitian lapangan ( field research ). Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui teknik investigasi, sehingga peneliti dalam hal ini mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan orang-orang kompeten  di  tempat  penelitian. 8 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif analitis. Dikatakan sebagai tipe penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan  memberikan  gambaran  tentang  suatu  sifat  individu,  keadaan,  gejala  yang terjadi di masyarakat atau bahkan untuk menentukan frekuensi suatu gejala. 9

## 3. Tinjauan dan Akibat Hukum Kepemilikan Silang Atas Saham Perseroan Berbentuk Grup
Perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  melakukan  kegiatan  usahanya dengan  memiliki  modal  dasar. 10 Sementara  itu  saham  dalam  bahasa  Belanda diistilahkan  dengan  kata aandeel ,  yang  merupakan  hak  pada  sebagian  modal  suatu perseroan,  andil  dalam  perseroan  atau  perusahaan,  bagian-bagian  modal  pada perusahaan  yang  telah  dibagi-bagi  pada  akte  pendirian. 11 Lebih  lanjut  saham  juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  bukti  kepemilikan  atas  bagian  modal  tertentu  dari perseroan terbatas, bukti pemilikan mana memberikan hak bagi pemegangnya untuk mendapatkan dividen dan lainnya sesuai dengan besar atau kecilnya bagian saham. 12
Modal  dasar  perseroan  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  sehingga  modal  dasar perseroan  terdiri  atas  seluruh  nilai  nominal  saham  perseroan. 13 Saham  perseroan dikeluarkan  atas  nama  pemiliknya.  Perseroan  hanya  diperkenankan  mengeluarkan
6 Bill Guerin, Indonesia Watching Foreign TV Ownership , Asia Times Online, 2005, http://www.atimes.com/, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
7 Ibid . 8 McMillan, James H, & Sally Schumacher, Research in Education , Pearson, New Jersey:2003, hlm. 10.
9 Sri  Mamudji  ( et  al .), Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum, Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Depok:2005, hlm. 3.
10 Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2007.
11 Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia, diterjemahkan oleh H. Burhandudin St. Batuah dkk, Bina Cipta, Bandung:,1983, hlm. 2
12 Departemen Keuangan RI, Badan Pelaksanan Pasar Modal, Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang, Tanpa Penerbit, Jakarta:1974, hlm. 49.
13 Pasal 31 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2007.
saham  atas  nama  pemiliknya  dan  perseroan  tidak  boleh  mengeluarkan  saham  atas tunjuk. Karena itu saham dapat diartikan sebagai suatu surat atau dokumen berharga yang  menjadi  tanda  bukti  bahwa  pemilik  dokumen  tersebut  ikut  dalam  penyertaan modal  suatu  perseroan.  Mengingat  setiap  saham  memiliki  harga  atau  nilai,  maka setiap  saham  yang  dikeluarkan  oleh  perseroan  di  Indonesia  harus  mencantumkan nominalnya dalam satuan mata uang Rupiah. Dengan memiliki sejumlah saham maka pemegangnya  akan  mengetahui  besarnya  nilai  modal  yang  dimasukkan  dalam perseroan.  Perseroan  tidak  dapat  mengeluarkan  saham  yang  di  dalamnya  tidak tercantum  nilai  nominal. 14 Dalam  praktiknya  terdapat  beberapa  saham  yang diperdagangkan dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh bagi pemegang saham. 15
Mengacu  pada  bentuknya,  maka  saham  pada  dasarnya  merupakan  benda  bergerak, sehingga  secara  umum  tunduk  pada  hal-hal  yang  mengatur  tentang  kebendaan bergerak.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  511  angka  4  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa,  yang  dianggap  sebagai  kebendaan bergerak  karena  ditentukan undang-undang adalah  juga  termasuk  didalamnya  sero- sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan atau perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. 16 Karenanya peralihan hak milik atas saham terjadi sebagaimana peralihan hak milik atas benda pada umumnya, yaitu melalui: 17
1. Perjanjian, seperti halnya melalui jual beli, hibah, tukar menukar;
2. Undang-undang, seperti halnya pewarisan;
3. Keputusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atau  yang  dipersamakan dengan itu.
Pasal  36  UU  No.  40/2007  mengatur  ketentuan  terkait  kepemilikan  saham  silang dengan rincian pengaturan dan penjelasan sebagai berikut:
(1) Perseroan  dilarang  mengeluarkan  saham  baik  untuk  dimiliki  sendiri  maupun dimiliki  oleh  Perseroan  lain,  yang  sahamnya  secara  langsung  atau  tidak  langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.
(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  tanggal  perolehan  harus  dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam Perseroan.
(4) Dalam  hal  Perseroan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan perusahaan  efek,  berlaku  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pasar modal.
Apabila mengacu pada ketentuan diatas, maka istilah kepemilikan silang ( cross holding ) dan  larangannya  ditemukan  dalam  bagian  penjelasan  Undang-Undang  tersebut. Kepemilikan silang terdiri dari dua jenis yaitu: kepemilikan silang secara langsung dan kepemilikan  silang  secara  tidak  langsung.  Dengan  demikian,  pada  dasarnya kepemilikan saham silang merupakan hal yang dilarang oleh UU No. 40/2007. Namun
14 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta:1999, hlm. 49.
15 Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung:, 1995, hlm. 49.
16 Pasal 511 Angka 4 Kitab Undang-Undang Perdata.
17 Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 43.
tidak  semua  bentuk  kepemilikan  saham  silang  dalam  suatu  perseroan  dilarang berdasarkan ketentuan tentang perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40  Tahun  2007.  Akan  tetapi  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  tanggal perolehan  saham  silang  yang  masih  diperbolehkan  tersebut  harus  segera  dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam Perseroan.
Berkaitan dengan ketentuan terkait kewajiban untuk mengalihkan kepemilikan saham silang, Pasal 158 UU No. 40/2007 juga menentukan bahwa, “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  36,  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  harus  menyesuaikan  dengan ketentuan  undang-undang  ini”.  Dengan  demikian  perseroan  yang  memiliki kepemilikan saham silang atau hal-hal lain yang bertentangan dengan UU No. 40/2007 mempunyai kewajiban untuk menyesuaikannya, dalam hal ini termasuk mengalihkan saham silangnya kepada pihak lain, dalam jangka waktu maksimal satu tahun.
Kepemilikan  saham  silang  dalam  praktiknya  sering  dikaitkan  dengan  kelompok perusahaan  dengan pemegang  saham  yang sama.  Perusahaan grup  atau  perusahaan kelompok juga sering disebut dengan holding company, parent company, atau controlling company ,  yang  pada  pokoknya  terdapat  suatu  hubungan  diantaranya.  Dimana perusahaan pusat yang memimpin dan mengontrol anak-anak perusahaannya disebut dengan perusahaan induk atau holding company atau parent company , sementara anak- anak  perusahaan  melakukan  kebijakan holding  company disebut  dengan daughter company atau sister  company . 18 Perusahaan  grup  atau  perusahaan  kelompok  akan berupaya untuk memiliki saham-saham pada suatu perusahaan atau lebih yang sejenis dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai sister company atau daughter company atau anak perusahaan sehingga dapat mengatur atau menguasai satu atau lebih perusahaan lain. 19
Perusahaan yang saling berkaitan kepemilikan dan kepengurusannya dapat dianggap sebagai  suatu  kesatuan  kepentingan  atau  kekuatan.  Di  Belanda  kesatuan  atau kesamaan kepentingan tersebut dinamakan sebagai hubungan “ concern ”. Di Indonesia, bentuk semacam ini dikenal sebagai bentuk “Grup”. Bentuk concern atau grup ini pada prinsipnya  dapat  dilakukan melalui  2  (dua)  cara.  Pertama,  dengan  sengaja  didirikan perseroan  baru.  Kedua,  dengan  jalan  mengambil  alih  saham  dari  perseroan  yang sudah ada dan sudah berjalan yang lebih dikenal dengan istilah “akuisisi”. 20
Pengambilalihan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  pengambilalihan  saham  yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan. Pengambilalihan atau akuisisi tersebut dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan saham  yang  telah ada  dan  dikeluarkan  oleh perseroan  dan/atau saham  yang  belum dan  akan  dikeluarkan  oleh  perseroan,  baik  melalui  Direksi  Perseroan  ataupun langsung  dari  pemegang  saham.  Pihak  yang  mengambil  alih  akan  mengambil  alih dapat  berupa  perseroan,  badan  hukum  yang  lain  yang  bukan  perseroan,  atau  orang perseorangan. 21
18 Ningrum N Sirait, Modul Hukum Perusahaan, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, Medan:, 2006, hlm. 30.
19 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:, 2002, hlm. 83- 84.
20 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung:, 2001, hlm. 58
21 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta:, 2009, hlm. 138.
Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, maka direksi  sebelum  melakukan  perbuatan  hukum  pengambilalihan  harus  berdasarkan keputusan  RUPS  yang  memenuhi  kuorum  kehadiran  dan  ketentuan  tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU No.  40/2007.  Apabila  pengambilalihan  dilakukan  melalui  Direksi,  pihak  yang  akan mengambil  alih  menyampaikan  maksudnya  untuk  melakukan  pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. 22
Hubungan  antara  satu  anak  perusahaan  dengan  anak  perusahaan  lainnya  atau perusahaan  induk  umumnya  dapat  ditemukan  melalui  kedudukan  dan  peran  yang dimainkan  oleh  para  pemegang  sahamnya.  Secara  hukum,  RUPS  yang  dihadiri  dan diputuskan  oleh  para  pemegang  saham  mempunyai  kedudukan  dan  pemangku kewenangan  tertinggi  serta  mempunyai  peranan  yang  sangat  menentukan  dalam menentukan  tindakan  suatu  perusahaan,  karena  umumnya  arah  kebijakan  atau tindakan  penting  perusahaan  diputuskan  dalam  RUPS.  Selain  melalui  RUPS, kedudukan  dan  peranan  yang  menentukan  perusahaan  tersebut  dapat  pula  terjadi melalui ikatan-ikatan kontraktual yang bersifat sementara dan dalam bedaing tertentu, sepanjang  pengaturannya  tidak  bertentangan  dengan  anggaran  dasar  perseroan  dan hukum yang berlaku.
Dilihat  dari  sisi  permodalan  dan  pengeluaran  saham  baru,  maka  kepemilikan  silang secara  riil  tidak  menghasilkan  adanya  setoran  modal  baru  yang  seharusnya  dapat meningkatkan  modal  dan  mengembangkan  usaha  perusahaan.  Bahkan  hal  tersebut cenderung menyebabkan terjadinya percampuran kepemilikan dan pengurusan antara perseroan  yang  satu  dengan  yang  lainnya. 23 Hal  ini  dapat  mengakibatkan  ketidak- jelasan,  ketidak-pastian  dan  ketidak-adilan,  baik  bagi  para  pelaku  usaha  pesaing maupun  masyarakat.  Pemerintah  memiliki  peranan  yang  besar  untuk  mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat demi kepentingan nasional maupun internasional.  Pengaturan  tersebut  diwujudkan  melalui  penerapan  hukum  yang bertujuan  untuk  mengatur,  melindungi  dan  merencanakan  pembagunan  kehidupan ekonomi  yang  adil  dan  sejahtera  bagi  masyarakat.  dalam  pembangunan  ekonomi hukum berperan untuk menciptakan stability, perdictability dan fairness . 24

## 4. Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Perspektif Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat
Di  dalam  teori  ekonomi  dasar, setidaknya  terdapat  4  (empat)  bentuk  struktur  pasar, yaitu:
a. Pasar Persaingan Sempurna ( Perfect Competition );
b. Pasar Persaingan Monopolistis ( Monopolistic Competition );
c. Pasar Oligopoli ( Oligopoly ); dan
d. Pasar Monopoli ( Monopoly ).
Perbedaan  struktur  pasar  tersebut  dikarenakan  adanya  perbedaan  tingkatan penguasaan pasar ( degree of market power ) dan karakteristik di masing-masing struktur
22 Ibid . 23 Ibid . 24 Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta:,  2008, hlm. 5.
pasar. Penguasaan pasar tersebut pada dasarnya merupakan kemampuan perusahaan tertentu  dalam  mempengaruhi  harga  pasar. 25 Upaya  untuk  mempengaruhi  pasar tersebut antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku para pelaku usaha pada  bidang  tertentu.  Pengendalian  perilaku  para  pelaku  usaha  dapat  dilakukan dengan menguasai manajemen perusahaannya, baik melalui holding company maupun anak perusahaannya.
Upaya  kontrol,  pengawasan  dan  campur  tangan  perusahaan holding terhadap  anak perusahaan umumnya dilakukan melalui mekanisme penguasaan atau pengendalian. Pengendalian  atau  penguasaan  dilakukan  melalui  kepemilikan  saham,  RUPS merupakan  organ  tertinggi  di  dalam  perseroan,  dan  hasil  RUPS  ditentukan  oleh pengambilan keputusan oleh para pemegang saham yang hadir. RUPS baik langsung maupun  tidak  langsung  mempunyai  kemampuan  untuk  mengendalikan  perseroan dengan  cara  menentukan  siapa  yang  diangkat  dan  diberhentikannya  pengurus perseroan  dalam  hal  ini  direksi  maupun  komisaris,  serta  kemampuan  untuk melakukan  perubahan  anggaran  dasar.  Karenanya  secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  pihak  pemegang  kendali  dalam  perseroan  adalah  pemegang  saham  yang memiliki  suara  mayoritas. 26 Suara  mayoritas  ini  juga  dalam  praktik  bisnis  erat hubungannya dengan kepentingan ekonomis untuk menguasai pasar.
Penguasaan pasar merupakan salah satu bentuk kegiatan monopoli, dimana monopoli tersebut  diartikan  sebagai  suatu  kekuatan  yang  dapat  mengontrol  harga  dan menghilangkan  persaingan.  Dalam  pasar  tanpa  persaingan  sehat,  maka  pelaku  pasa dominan  melalui  kekuatannya  yang  menguasai  pasar  tersebut  dapat  menentukan harga  dan  bentuk output -nya,  sehingga  pelaku  monopoli  dapat  menghasilkan output yang memberikan keuntungan maksimal dengan biaya seminimal mungkin. 27
Karenanya  sangat  wajar  apabila  kemudian  banyak  pihak  berpendapat  bahwa keberadaan  kepemilikan  saham  silang  berpotensi  menimbulkan  persaingan  usaha yang  tidak  sehat.  Kondisi  ini  sangat  bertentangan  dengan  cita-cita  pengembangan hukum persaingan  di  Indonesia.  Sebagaimana  fakta  sejarah  adalah  bahwa salah  satu pertimbangan hukum dalam pengembangan  hukum persaingan yaitu UU No. 5/1999 adalah UU Perseroan Terbatas, khususnya ketentuan tentang merger dan akuisisi yang didalamnya akan berhubungan erat dengan anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Merujuk  pada memorie  van  toelicting khususnya Pasal 27  UU  No.  5/1999  tidak memberikan  batasan  komprenhensif  tentang  pengertian  saham  mayoritas.  Namun mengingat bahwa berbagai kasus yang ditangani KPPU sampai saat ini yang menjadi pihak yang diperiksa dan di duga melakukan pelanggaran adalah dalam bentuk badan hukum  perseroan  terbatas,  maka  yang  menjadi  pertimbangan  dan  rujukan  dari  UU No. 5/1999 seharusnya adalah ketentuan terkait perseroan terbatas, yakni UU No. 40 tahun 2007. 28
25 Andi  Fahmi  Lubis  (et.al.), Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks, Deutsche  Gesellschaft  Technische Zusammenarbeit (GTZ) GMbH, Indonesia:, 2008, hlm. 29.
26 Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm. 113
27 Thomas A. Piraino, Jr., Identifying Monopolists: Illegal Conduct Under The Sherman Act 75, University Law Review 809, New York: 2000, hlm 814.
28 Syamsul Maarif, Competition Law and Policy In Indonesia, http://examinasipublik.today.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
Mengacu pada  Pasal  3  ayat  (1)  UU  No. 40  Tahun  2007, maka ketentuan  pembatasan tanggung  jawab  pemegang  saham  dalam  suatu  perusahaan  menjadi  tidak  berlaku apabila:
a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang  saham  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang  saham  yang   bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d. pemegang  saham  yang  bersangkutan  baimlangsung  atau  tidak  langsung secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang mengakibatkan  kekayaan  perseroan  tidak  cukup  untuk  melunasi  hutang perseroan . 29
Oleh  karenanya  di  dalam  dunia  bisnis,  grup  usaha  konglomerat  cenderung  tetap dianggap  sebagai  suatu  kesatuan  ekonomi,  mengingat  biasnya  pemahaman  tentang kepentingan  ekonomis  para  pemegang  saham  dalam  perusahaan  berbentuk  grup. Akan tetapi mengingat secara yuridis masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, maka diperlukan adanya terobosan pemikiran yang dapat melampaui  batas-batas  keterpisahan  dan  kemandirian  badan  hukum  dari  anak perusahaan  maupun  perusahaan holding .  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, berkembanglah teori-teori hukum tentang: 30
a. Ikut ditariknya perusahaan holding, maupun anak perusahaan lain dalam satu  grup  dalam  hal-hal  tetentu  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  atau  lebih  anak perusahaan;
b. Berwenangnya pihak perusahaan holding dalam batas-batas tertentu untuk mencampuri urusan bisnis anak perusahaan.
Mengacu pada uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa sampai batas-batas tertentu perusahaan holding dapat  mencampuri  bisnis  dan  manajemen  anak  perusahaan. Seyogyanya  hukum  dapat  memberikan  aturan  tentang  tindakan  campur  tangan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Teori-teori hukum yang konvensional yang mengajarkan  bahwa  anak  perusahaan  sebagai  badan  hukum  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  terpisah  dari  perusahaan holding ,  sudah  tidak  dapat  dipertahankan lagi secara utuh. Sehingga diperlukan adanya modifikasi dan pengembangan hukum agar dapat mendukung fakta ekonomis terkait kepentingan dan perkembangan bisnis. Oleh  karena  itu,  dalam  batas-batas  tertentu  hukum  harus  pula  memberikan  batasan dan  toleransi  yang  jelas  tentang  ikut  campurnya  perusahaan holding secara  non- konvensional,  seperti  dalam  hal  sentralisasi  terhadap  penentuan policy perusahaan, manajemen dan keuangan. 31
Sentralisasi terhadap penentuan kebijakan, manajemen dan keuangan perusahaan juga berperan  dalam  meningkatkan  efektivitas  dan  produktivitas  perusahaan,  yang kesemuanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk sentralisasi yang  terjadi  dalam  kegiatan  usaha  adalah  berupa  kepemilikan  saham  yang  bersifat mayoritas  sehingga  menjadi  saham  pengendali.  Pengendalian  terhadap  perseroan
29 Man S.  Sastrawidjaja, Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga  Undang-Undang , Penerbit Alumni, Bandung: 2010, hlm. 29.
30 Ibid ., hlm. 136.
31 Ibid, hlm. 137
dapat dilakukan melalui kepemilikan saham silang. Sebagaimana uraian sebelumnya, dugaan  pelanggaran  kepemilikan  saham  silang  ini  pernah  terjadi  pada  kelompok usaha  Temasek,  Telkom  dan Indosat, serta  kelompok usaha  MNC   yaitu pada  RCTI, TPI dan Global TV.
Pasal 36 Ayat (1) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:
Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan  lain,  yang  sahamnya  secara  langsung  atau  tidak  langsung  telah  dimiliki  oleh perseroan.
Selanjutnya  Penjelasan  Pasal  tersebut  menentukan  larangan  kepemilikan  silang. Kepemilikan silang secara langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada  perseroan  kedua  tanpa  melalui  kepemilikan  pada  satu  perseroan  antara  atau lebih  dan  sebaliknya  perseroan  kedua  memiliki  saham  pada  perseroan  pertama. Sedangkan  kepemilikan  silang  secara  tidak  langsung  adalah  kepemilikan  perseroan pertama atas saham pada perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu perseroan antara  atau  lebih  dan  sebaliknya  perseroan  kedua  memiliki  saham  pada  perseroan pertama.
Apabila dilakukan analogi terhadap ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 40/2007 pada kasus kepemilikan silang yang dilakukan oleh MNC maka dapat kita temukan adanya benang  merah  yang  mejadi  indikasi  adanya  dugaan  pelanggaran  ketentuan kepemilikan  saham  silang.  Hary  Tanoesodibjo  dianggap  telah  menguasai  sebagian besar dunia penyiaran, dengan menguasai 3 (tiga) stasiun televisi, yaitu RCTI, TPI, dan Global  TV  melalui  jaringan  Media  Nusantara  Citra  miliknya.  Melalui  Bimantara 32 , Hary  semakin  melebarkan  sayapnya  dengan  memiliki  Stasiun  Trijaya  FM,  Majalah Ekonomi  dan  Bisnis Trust ,  Tabloid  Remaja Genie ,  dan  Koran  Seputar  Indonesia. Kurang dari 5 (lima) tahun semenjak bernaung di Media Nusantara Citra (MNC), Hary berhasil  menguasai  saham  mayoritas  di  RCTI,  Global  TV,  dan  TPI.  Saham  MNC sendiri sebanyak 99,9 % dimiliki oleh Bimantara Citra. 33 PT Bimantara Citra, Tbk pada awalnya  bergerak  di  bidang  perindustrian,  penyertaan  modal  pada  berbagai  usaha, media dan penyiaran, telekomunikasi, infrastruktur, transportasi, dan logistik. Namun pada akhirnya fokus usaha dipusatkan pada media telekomunikasi dan penyiaran. 34
Pihak  Masyarakat  Pers  dan  Penyiaran  Indonesia  telah  mempersoalkan  kepemilikan MNC  di  tiga  stasiun  tv  swasta  yakni  RCTI,  TPI  dan  Global  TV  tersebut.  Pemusatan kepemilikan  itu  sendiri  pada  dasarnya  telah  dilarang  oleh  UU  No.  40/2007  yang mewajibkan pihak yang memiliki saham terlarang termasuk kepemilikan silang untuk segera  mengalihkan  kepemilikannya  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  satu  tahun. Sementara mengacu pada Pasal 18 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU  No.  32/2002)  juga  mengatur  tentang  pembatasan  kepemilikan  dan  penguasaan lembaga  penyiaran  swasta  oleh  satu  orang  atau  satu  badan  hukum,  baik  di  satu wilayah  siaran maupun  beberapa  wilayah siaran.  Pasal  18 Ayat  (2) UU  No.  32/2002 juga  membatasi  kepemilikan  silang terkait  dengan  kepemilikan  pelaku  usaha  pada berbagai jenis media yang berbeda.
32 Muslimah, Televisi Batavia , http://www.mail-archive.com/, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
33 Team Andriwongso, Kisah Sukses Pemilik RCTI , http://infocomcareer.com, diakses pada tanggal & Januari 2020.
34 Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, Penerbit LkiS, Yogyakarta: 2004, hlm. 27
Hal inilah yang menyebabkan KPPU tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan dugaan  pelanggaran  UU  No.  5/1999,  karena  dianggap  kasus  tersebut  lebih  banyak masuk ke dalam ranah UU Penyiaran dibandingkan UU No. 5/1999. Sehingga kasus tersebut  lebih  banyak  saran  kepada  pemerintah,  dan  belum  terbukti  pelanggaran persaingan usaha secara tidak sehat. Lebih lanjut menurut Komisioner KPPU, Tresna P Soemardi,  kasus  tersebut  baru  bisa  ditangani  oleh  KPPU  jika  sudah  ada  kesamaan persepsi  tentang  pengertian  kepemilikan  silang,  antara  UU  No.  32/2002  dengan  UU No. 5/1999). 35
Penyelesaian kasus tersebut berbeda dengan kasus Temasek, bersama Telkomsel dan Indosat. Pengendalian Temasek dalam lingkup telekomunikasi terjadi karena Temasek merupakan holding company dari keseluruhan anak perusahaannya. Holding company ini bertujuan  untuk  memusatkan  saham-saham  guna  mencapai  pengaruh  pada perusahaan  atau  cabang  tertentu  atau  dengan  maksud  mengendalikannya.  Tidak hanya itu, Penyebaran kekuatan Temasek pun dilakukan dengan penempatan orang- orang  Temasek  dengan  menduduki  posisi  penting  dengan  cara  memberikan  jabatan rangkap dalam anak perusahaan sampai dengan Telkomsel dan Indosat.
Temasek  mengendalikan  Telkomsel  dan  Indosat  melalui  anak  perusahannya berdasarkan  kepemilikan  saham  pada  dua  perusahaan  seluler  tersebut.  Temasek Holdings adalah pemilik 100% saham STT dan 54,15% saham SingTel. SingTel adalah pemilik  100%  saham  SingTel  Mobile.  SingTel  Mobile  adalah  pemilik  35%  saham Telkomsel. STT adalah pemilik 100% saham STTC. STTC adalah pemilik 100% saham Asia  Mobile  Holdings  Company,  di  mana  Asia  Mobile  Holdings  Company  adalah pemilik 75% saham Asia Mobile Holdings. Asia Mobile Holdings adalah pemilik dari 100%  saham  Indonesia  Communication  Limited  dan  100%  saham  Indonesia Communication  Pte.  Ltd.  Indonesia  Communication  Limited  adalah  pemilik  39,96% saham  Indosat,  dan  Indonesian  Communication  Pte.,  Ltd  memiliki  0,86%  saham Indosat. 36 KPPU  dalam  hal  ini  berpendapat  telah  terjadi  kepemilikan  saham  silang pada industri telekomunikasi di Indonesia. STT memiliki saham Indosat dan SingTel memiliki saham Telkomsel, sementara STT dan SingTel dimiliki oleh perusahaan yang sama yaitu Temasek. Hal ini menyebabkan terpusatnya kekuatan pasar ( market power ) oleh  Temasek.  Akibatnya  Temasek  memonopoli  industri  seluler  melalui  Telkomsel, yang  dapat  mengakibatkan  industri  telekomunikasi  menjadi  tidak  sehat  dan  tidak memiliki persaingan usaha yang sehat.
Selain  itu,  Pasal  27  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  juga  mengatur  tentang kepemilikan  saham  mayoritas  pada  beberapa  perusahaan  yang  sejenis.  KPPU mengartikan  kepemilikan  saham  mayoritas  sebagai  bentuk  pengendalian  pada perusahaan.  SingTel  yang  memiliki  saham  sebesar  35%  di  Telkomsel  diketahui memiliki  hak  suara  di  Telkomsel,  hak  untuk  menominasikan  direksi  dan  dewan komisaris, serta kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan terutama dalam hal persetujuan anggaran melalui Capital Expenditure Committee . 37
Begitupula  halnya  dengan  Indosat,  dimana  Temasek  memiliki  saham  di  Indosat sebesar  41,94%  melalui  STT  dengan  hak  suara,  hak  untuk  menempatkan  pihaknya dalam jajaran direksi dan dewan komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah
35 Di Balik Penghentian Kasus MNC , 19 May 2008, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19272/di-balik- penghentian-kasus-mnc/, diakses pada tanggal 7 Januari 2020
36 Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hlm 105.
37 Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hlm 43.
kebijakan perusahaan. Dengan kemampuan SingTel dan STT tersebut, maka Temasek selaku  pemilik saham  mayoritas  dapat menentukan  arah  kebijakan  perusahaan  pada Telkomsel dan Indosat. Terlepas dari besarnya saham yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha, namun pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan  perusahaan,  maka  pemegang  saham  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai pemegang saham mayoritas. 38
Pasal 27 UU No. 5/1999 melarang adanya pemilikan saham mayoritas oleh satu pelaku usaha  atau  satu  kelompok  usaha  apabila  hal  tersebut  mengakibatkan  penguasaan pangsa  pasar  lebih  dari  50%  satu jenis  barang  atau  jasa  tertentu.  Pelarangan  berlaku baik  terhadap  pemilikan  yang  dilakukan  secara  langsung  maupun  lewat  anak perusahaannya,  yang  kemudian  menimbulkan  penguasaan  pasar  pada  satu  jenis barang atau jasa tertentu secara dominan. Selain itu, dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok  usaha  dilarang  memiliki  saham  mayoritas  pada  perusahaan-perusahaan sejenis yang mengakibatkan penguasaan pangsa pasar satu jenis barang atau jasa lebih dari 75%. 39
Pangsa pasar merupakan prosentase nilai jual atau nilai beli barang atau jasa tertentu yang  dikuasai  oleh  pelaku  usaha  pada  pasar  bersangkutan  dalam  tahun  kalender tertentu.  Sebelum  terjadi  kepemilikan  silang,  pada  tahun  2001  besar  pangsa  pasar Telkomsel  adalah  sebesar  56,14%  dan  Indosat  adalah  sebesar  20,20%.  Setelah kepemilikan  silang  oleh  Temasek,  pangsa  pasar  Indosat  dan  Telkomsel  menjadi sebesar 88,09%. Selanjutnya di tahun 2006, penguasaan tersebut naik menjadi 89,64%. 40 Dengan  demikian,  kepemilikan  silang  secara  nyata  telah  membuat  struktur  industri seluler  Indonesia  semakin  terpusat  pada  kekuatan  tertentu.  Terjadi  pemusatan  dan peningkatan  kekuatan market  power atau  pangsa  pada  pelaku  usaha  dominan,  yakni Temasek. Akibatnya persaingan usaha di bidang industri telekomunikasi akan menjadi tidak sehat dan efisien. 41
Mengacu pada uraian di atas maka diperlukan adanya kesamaan pemahaman tentang pengertian ”saham mayoritas”. Dengan demikian, pemahaman yang dirasa paling tepat untuk Pasal 27 UU No. 5/1999 adalah adanya penekanan pada pemusatan kekuatan atau  kendali  yang  dimiliki  oleh  satu  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  lain. Pengendalian  tersebut  tidak  memiliki  nilai  atau  besaran  mutlak  tertentu.  Namun kepemilikan  saham  dengan voting  rights di  atas  50%  hampir  dapat  dipastikan memberikan  kendali  kepada  pemiliknya  ( positive  control ).  Hal  ini  sesuai  dengan pengertian pemegang saham mayoritas sebagai “ a shareholder who owns or control more than half of the corporation’s stock ”. 42
Selain kepemilikan saham mayoritas, maka perlu diperhatikan pula ketentuan tentang pemilikan  saham  silang.  Karena  pemilikan  saham  silang  selain  memiliki  dampak langsung  terhadap  perubahan  struktur  kepemilikan  dalam  suatu  perusahaan  juga akan  dapat  memberikan  dampak  perubahan  struktur  industri  yang  menjadi  obyek kegiatan  usaha  perusahaan  tersebut.  Untuk  dapat  mengukur  apakah  suatu  kasus kepemilikan saham silang ( cross ownership ) dapat memberikan dampak buruk terhadap persaingan  atau  tidak,  umumnya  dilakukan  penelitian  terhadap  perubahan  tingkat
38 Ibid .
39 Pasal 27 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999.
40 Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hlm 81.
41 Perilaku Temasek Cermin Antipersaingan Usaha , http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=176281, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
42 Bryan A. Garner (et. al.), eds. Black’s Law Dictionary , West Publishing Co, USA: 2004, hlm 1408.
konsentrasi  industri  sebelum  dan sesudah  terjadinya cross  ownership . Apabila  tingkat struktur  industri  setelah cross  ownership semakin  terpusat  pada  suatu  kekuatan dominan tertentu, maka hal tersebut memberikan indikasi bahwa cross ownership yang dilakukan berdampak buruk terhadap pasar dan persaingan usaha yang sehat.
Dalam kasus Temasek, Telkomsel dan Indosat, menurut KPPU telah terjadi kerugian konsumen.  Meskipun  memiliki  badan  hukum  yang  berbeda-beda  dan  tidak  semua anak  perusahaan  terkaitnya  merupakan  badan  hukum  Indonesia,  namun  KPPU mengkategorikan  Temasek  beserta  anak  perusahannya  termasuk  Telkomsel  dan Indosat  sebagai single  economic  entity, karena  adanya  kepemilikan  saham  pengendali pada masing-masing perusahaan. 43 Suatu  perusahaan yang  telah  mendominasi pasar cenderung  untuk  mempertahankan  bahkan  memperbesar  tingkat  dominasinya. Akibatnya  perusahaan  tersebut  akan  berupaya  untuk  menyalahgunakan  posisi dominannya  dengan  menentukan  atau  menaik  turunkan  harga  sesuai  dengan kepentingannya  guna  memaksimalisasi  keuntungan.  Kepemilikan  Temasek  pada Telkomsel  dan  Indosat  menyebabkan  terjadinya  penentuan  harga  ( price  leadership ) secara eksesif pada industri seluler yang telah berhasil dikuasainya. Penguasaan pasar atau  monopoli  menyebabkan  tarif  seluler  di  Indonesia  jauh  lebih  tinggi  dibanding beberapa  negara  lain.  Misalnya  tarif  selular  di  Vietnam  hanya setengah  dari Indosat dan Telkomsel, sementara di Brunei dan Thailand hanya sepertiganya. 44
Terkait  dengan  kegiatan  penyiaran  dalam  kasus  MNC,  maka  pemilik  dari  media- media yang dominan dapat mengatur tayangan dan pendapatan yang sesuai dengan jumlah media yang dimilikinya. Selain itu selaku pelaku dominan maka pelaku usaha yang  bersangkutan  dapat  menentukan  konten  dari  media  yang  dikendalikannya, sehingga  dapat  membentuk  informasi  sesuai  dengan  kepentingan  dan  keinginannya saja. Akibatnya media tersebut bisa menjadi alat untuk menjalankan kepentingannya, sehingga  konten  penyiarannya  termasuk  isi  beritanya  tidak  lagi  bersifat  bebas merdeka dan tidak dapat meng- cover kepentingan para pihak terkait secara adil atau dengan  kata  lain  terjadi  persaingan  usaha  dan  pasar  yang  tidak  sehat  dalam pemberitaan informasi dan penyiaran kepada publik.
Sementara  terkait  dengan  kegiatan  pelayanan  dalam  industri  telekomunikasi, penguasaan  pasar  yang  dominan  oleh  Temasek  melalui  Telkomsel  dan  Indosat  juga dapat  menyebabkan  pasar  telekomunikasi  menjadi  tidak  sehat,  akibat  tidak  adanya persaingan  usaha  oleh  pelaku  usaha  yang  berbeda-beda.  Penguasaan  pangsa  pasar Temasek baik melalui Telkomsel maupun Indosat dapat melemahkan posisi Telkomsel maupun Indosat yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen, baik akibat adanya penurunan kualitas pelayanan di bidang industri telekomunikasi ataupun peningkatan harga jasa telekomunikasi ataupun tindakan usaha yang tidak sehat lainnya.
Dengan  demikian,  ditinjau  dari  aspek  persaingan  usaha,  maka  kepemilikan  saham silang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  penguasaan  pasar  atau  posisi  dominan  yang dapat  merugikan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  KPPU  dapat  menindaklanjuti  adanya laporan  terkait  dugaan  kepemiilkan  saham  silang.  Akan  tetapi  sebagaimana  halnya kasus MNC, Pemerintah juga memberikan perhatian dan alternatif penanganan dalam hal  KPPU  berpendapat  bahwa  suatu  kepemilikan  saham  silang  tidak  terbukti melanggar  ketentuan  UU  No.  5/1999.  Dari  sisi  hukum  perseroan  terbatas  ataupun pengaturan  pada  masing-masing  industri  harus  dapat  mencegah  terjadinya
43 Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007, hlm 61.
44 Temasek Diundang, Temasek Ditendang , http://www.wartaekonomi.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
kepemilikan  saham  silang  ataupun  pemilikan  saham  mayoritas  yang  dapat mempengaruhi kegiatan dan pangsa pasar industri tertentu.

## 5. Penutup
Kepemilikan  silang  atas  saham  perseroan  yang  berbentuk  grup  merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas  maupun  penjelasannya,  yang  pada  pokoknya  melarang  kepemilikan  silang atas  saham  oleh  perseroan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan diberlakukannya UU No. 40/2007 maka dalam jangka 1 (satu) tahun perseroan harus melakukan  penyesuaian  atas  hal-hal  yang  dilarang,  termasuk  ketentuan  terkait kepemilikan saham silang yang harus segera dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang.  Namun  tidak  terdapat  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sanksi  yang  dapat dikenakan pihak perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.
Kepemilikan  silang  atas  saham  perseroan  yang  berbentuk  grup  dapat  menimbulkan pasar  dengan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  yang  pada  akhirnya  merugikan masyarakat serta bertentangan dengan cita-cita kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.  Konglomerasi  pada  industri  telekomunikasi  dapat  mengakibatkan  terjadinya penentuan  tarif  secara  semena-mena,  yang  dapat  merugikan  konsumen.  Sementara pada  industri  penyiaran,  konglomerasi  dapat  mempengaruhi  pengendalian  konten acara  sesuai  dengan  kepentingannya  sehingga  kemungkinan  isinya  tidak  lagi  bebas mandiri  dan  adil.  Akibatnya,  pemilik  dari  media  yang  dominan  tersebut  dapat mengatur tayangan dan pendapatan yang masuk akan berlipat sesuai dengan jumlah media yang dimilikinya.

## Referensi
Agus Sudibyo, 2004, Ekonomi Politik Media Penyiaran, Penerbit LkiS, Yogyakarta. Andi Fahmi Lubis dkk, 2008, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft Technische Zusammenarbeit (GTZ) GMbH, Indonesia. Binoto Nadapdap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Dewi  Astutty  Mochtar,  2013,  "Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Dalam  Kepemilikan Saham Silang." Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2): 14. Gatot Supramono, 1999, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan, Jakarta. Gunawan  Widjaja,  2008, 150  Tanya  Jawab  Tentang  Perseroan  Terbatas, Forum  Sahabat, Jakarta. Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Kresnha  Sen  dan  David.  T.  Hill,  2001, Media,  Budaya,  dan  Politik  di  Indonesia, ISAI, Jakarta.
Man  S.  Sastrawidjaja,  Rai  Mantili,  2010, Perseroan  Terbatas  Menurut  Tiga  Undang- Undang , Bandung, Penerbit Alumni. McMillan,  James  H,  &  Sally  Schumacher,  2003, Research  in  Education ,  Pearson,  New Jersey.
Munir  Fuady,  2002, Hukum  Perusahaan  Dalam  Paradigma  Hukum  Bisnis, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Muslimah, "Televisi Batavia", http://www.mail-archive.com/, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
Ningrum N Sirait, 2006, Modul Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum USU, Medan. Nur Hakim, “Bolehkah Kepemilikan Cross Holding/Saham Silang Dalam Perseroan?”, http://tax-legal.id/update/bolehkah-kepemilikan-cross-holding-saham-silang- dalam-perseroan/114?page=2, diakses pada tanggal 7 Januari 2020
Pravdakino,  "Konglomerasi  Media  dalam  Grup  MNC  (Media  Nusantara  Citra)", www.pravdakino.multiply.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
Rudhi  Prasetya,  2001, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas, Cetakan  Ketiga,  Citra Aditya Bakti, Bandung. Syamsul Maarif, " Competition Law and Policy In Indonesia", http://examinasipublik.today.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.
Team Andriwongso, "Kisah Sukses Pemilik RCTI", http://infocomcareer.com, diakses pada tanggal & Januari 2020.
Thomas A. Piraino, Jr., “ Identifying Monopolists' Illegal Conduct Under The Sherman Act ,” 75 New York University Law Review 809, 2000, hlm 814.