## Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi
Eka Priska Kombong 1 , Arief Setiawan Budi Nugroho 2 , Richo Andi Wibowo 3 123 Universitas Gadjah Mada
1 eka.priska.k@mail.ugm.ac.id , 2 arief_sbn@ugm.ac.id, 3 richo.wibowo@ugm.ac.id

## Abstract
Infrastructure  Availability  such  as  government  buildings,  schools,  hospitals  are  pivotal  to underpin public services. The existence of infrastructure like irrigations, ports, roads, bridges, are also important to support social and economic activities of the people. However, the process of procurement in  acquiring  contractor may  be tainted  by  corruption.  This article  examines various court decisions which have been final and binding. Three of the selected decisions are appealing  to  be  discussed  further,  because  it  is  doubted  that  the  legal  enforcers  have  been appropriately  enforcing  the  law  and  understanding  the  context.  On  the  first  case,  the  legal enforcers  have  enforced  the  anti-corruption  law to  cases  which  are  detrimental  to  the  state finance. However, the substance of the cases is more suitably categorized as bribery or at least as gratification. On the last two cases, the legal enforcers have applied anti-corruption law for cases that cause the state financial loss. Nevertheless, from the perspective of civil engineering, whether the defendants were guilty are still debatable.
Keywords : Corruption, Infrastructure, Procurement, Construction, Court Decision

## Abstrak
Ketersediaan  prasarana  (infrastruktur)  seperti  gedung  perkantoran  pemerintah,  sekolah, rumah  sakit,  menjadi  bagian  penting  dalam  menunjang  pelayanan  public.  Keberadaan infrastruktur yang berkualitas seperti saluran irigasi, pelabuhan, jalan, jembatan sangatlah penting  untuk  menopang  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Namun  demikian  dalam  langkah mewujudkannya  proses  pengadaan  menjadi  tahapan  yang  rentan  ternodai  oleh  praktek korupsi. Tulisan ini mengkaji aneka putusan korupsi pengadaan jasa konstruksi yang telah berkekuatan hukum tetap. Tiga putusan yang menarik untuk diulas sehubungan patut diduga terdapat  kelemahan  dakwaan  atas  penerapan  pasal  dan  pemahaman  terhadap  konteks permasalahan kontrak jasa konstruksi yang ada. Pada kasus pertama, APH menerapkan pasal korupsi  sehubungan  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  ketidaksesuaian  pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, meskipun substansi tindak pidana korupsi pada kasus tersebut jelas  berupa  tindakan  suap  atau  gratifikasi.  Sementara  itu  pada  dua  kasus  yang  lain,  APH menerapkan  pasal  korupsi  sehubungan  adanya  kerugian  keuangan  negara  namun  dalam perspektif  kontrak  jasa  konstruksi,  patut  diragukan  bahwa  penyimpangan  yang  terjadi adalah dikarenakan niat jahat terdakwa dan bukan karena permasalahan perbedaan persepsi hukum.
Kata Kunci: Korupsi, Infrastruktur, Pengadaan, Konstruksi, Putusan Peradilan

## Pendahuluan
Pengadaan  adalah  aktivitas  badan publik  untuk  mendapatkan  barang  atau jasa dari pihak luar yang dibutuhkan untuk “menjalankan  fungsi”  badan  publik tersebut  karena  barang  atau  jasa  yang dibutuhkan tidak dapat disediakan secara internal  (Arrowsmith,  2010:1).  Frase “menjalankan  fungsi”  diatas  dapat merujuk  pada  ketersediaan  prasarana untuk  memfasilitasi  pelayanan  publik pada masyarakat atau dapat pula merujuk pada  keberadaan  infrastruktur  untuk menunjang  kegiatan  ekonomi  dan  sosial kemasyarakatan.  Jika  merujuk  Pasal  3 Perpres 16/2018, pengadaan barang/jasa dapat  dibagi  menjadi  empat  klasifikasi, yakni:  (i)  pengadaan  barang;  (ii) pengadaan jasa konsultasi; (iii) pengadaan jasa  lainnya;  dan  (iv)  pekerjaan konstruksi.
Kajian  ini  fokus  pada  klasifikasi pengadaan  jasa  konsultansi  konstruksi dan  pekerjaan  konstruksi,  yang  dalam tulisan  ini  juga  akan  diistilahkan  dengan “pekerjaan  konstruksi”,  “jasa  konstruksi” (sebagaimana  UU  Nomor  02  tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi) atau “ketersediaan  infrastruktur”. Selanjutnya untuk kepentingan kesamaan pemahaman, ketiga frase tersebut dianggap  sinonim  dan  dapat  digunakan secara bergantian.
Merujuk  KBBI,  infrastruktur  adalah sinonim  dari  ‘prasarana’.  Kata  ini  kerap berdekatan dengan kata ‘sarana’.
Perbedaan  keduanya  adalah  bahwa  kata sarana  merujuk  ke  barang  yang  dapat dipindahkan sedangkan prasarana merujuk  ke  ketersediaan  sesuatu  yang sifatnya  tetap.  Dalam  konteks  kajian  ini, ketersediaan  infrastruktur  dipandang relevan  untuk  menunjang  pelayanan publik  dan  kebutuhan  masyarakat, misalnya ketersediaan perkantoran pemerintah,  sekolah,  rumah  sakit,  atau
bahkan  ketersediaan  infrastruktur  dasar seperti irigasi, jalan, jembatan, dlsb.
Berbicara  kasus  pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik, Indonesia Corruption  Watch (ICW)  dalam  laporan tahunannya yaitu Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia menyebutkan bahwa jumlah  kasus  korupsi  tahun  2018  adalah sebanyak 454 kasus, yang mana 167 kasus diantaranya  merupakan  kasus  korupsi yang  terjadi  pada  sektor  infrastruktur. Data  ini  menunjukkan  bahwa  kasus korupsi  yang  terjadi  pada  proyek-proyek konstruksi  di  Indonesia  perlu  untuk menjadi  perhatian  serius.  Permasalahan dan  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proyek konstruksi menjadi indikator yang penting dalam  menetapkan  apakah  suatu  kasus dikategorikan  ke  dalam  jenis  pidana korupsi atau perdata. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat  tujuh  bentuk  umum  tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yaitu: dengan sengaja merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Ervianto (2017) dalam penelitiannya  tentang  praktek  korupsi dalam  proyek  konstruksi  menyebutkan bahwa  pola  praktek  korupsi  terjadi  pada dua fase penyelenggaraan konstruksi yaitu tahap  penyediaan  dan  pembiayaan proyek,  serta  tahap  pelaksanaan  proyek. Secara umum praktek korupsi pada tahap penyediaan  dan  pembiayaan  proyek berupa  praktek  suap-menyuap  dan penipuan  oleh  pihak  yang  berwenang terhadap  sumber  pendanaan  dan  oleh pihak  yang  memegang  kewenangan sebagai  pemilik  proyek.  Sementara  itu praktek  yang  dilakukan  dalam  tahap pengadaan  dan  pelaksanaan  proyek
Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi
antara lain adalah  persekongkolan dalam memenangkan  satu  perusahaan  tertentu, praktek  korupsi  dalam  penyusunan spesifikasi  dan  dokumen  kontrak  serta penyuapan  kepada  pengawas  lapangan agar  menyatakan  bahwa  hasil  pekerjaan Kontraktor telah sesuai dengan spesifikasi.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Kaming  dan  Panuntun  (2012)  mengenai penyimpangan  perilaku  para  pelaku  jasa konstruksi  menyebutkan  bahwa  bentuk- bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam  proyek  konstruksi  yaitu:  kolusi, penyuapan,  kelalaian,  dan  kecurangan. Berdasarkan  penelitian  tersebut,  bentuk kolusi  yang  paling  banyak  terjadi  adalah pemberian  komisi  pada  fase  proses pengadaan, sementara bentuk penyuapan adalah  berupa  pemberian  sejumlah  uang atau  hadiah  kepada  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proyek,  sedangkan  bentuk kelalaian  adalah  berupa  pekerjaan  yang tidak  sesuai  dengan  kontrak,  dan  bentuk kecurangan  adalah  berupa  penggelapan material  atau  bukti  keuangan  atau pembayaran  material  yang  tidak  jelas. Selain  itu  (Paramastri  dkk,  2013:2) menyebutkan pula bahwa terdapat modus praktik korupsi lain yang masif dilakukan oleh  pejabat  daerah  antara  lain  berupa penyelewengan  uang  anggaran  APBD, penggelembungan atau mark up dan biaya operasional fiktif.
Pada kenyataannya aneka
permasalahan  konstruksi  yang  sering terjadi  di  lapangan  cukuplah  kompleks baik hal itu berkaitan permasalahan teknis maupun  permasalahan  non  teknis. Kompleksitas  permasalahan  yang  terjadi pada  proyek  konstruksi  menyebabkan penyelesaian  terhadap  permasalahan tersebut  memakan  waktu  yang  cukup lama.  Selain  itu,  penyelesaian  perkara yang  dirasa  kurang  berkeadilan  juga menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan ketidakpuasan  pihak-pihak  yang  terlibat
terhadap putusan hakim. Suyud Margono (2004) dalam Fahmi (2011:30) mengungkapkan  bahwa  salah  satu penyebab  ketidakpuasan  masyarakat maupun  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam suatu perkara terhadap Lembaga
Peradilan  Indonesia  adalah  sehubungan dengan  kemampuan  para  hakim  yang bersi fat “generalis”. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang umum untuk  berbagai  kasus  yang  sedang dipersidangkan
dan memiliki pengetahuan  yang  terbatas  hanya  di bidang  hukum  saja  sehingga  sudut pandang yang digunakan dalam penyelesaian  suatu  perkara  cenderung hanya  terbatas  melihat  dari  sisi  ilmu hukum saja.
Sehubungan dengan kurangnya rasa percaya  masyarakat  terhadap  Lembaga Peradilan  Indonesia,  dalam  beberapa kasus  pengadaan  barang/jasa,  terdapat indikasi  kuat  bahwa  lembaga  peradilan gamang  dalam  menentukan  kompetensi peradilan,  yang  mana  terdapat  beberapa kasus ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara, beberapa yang lain ditangani oleh Peradilan  Umum,  dan  sisanya  ada  juga yang  ditangani  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  meskipun substansi  kasus  yang  ditangani  adalah sama  yaitu  terkait    permasalahan penetapan  pemenang  tender  (Wibowo 2015:84).  Lebih  jauh  tidak  jarang persoalan  hukum mengenai  penyelesaian sengketa  pengadaan  barang/jasa  saat  ini dianggap  sangat  bias  dan debatable (Fajrurrahman,  2019:213).  Kondisi  ini mengindikasikan bahwa pengadaan barang/jasa  adalah  isu  yang  masih  perlu dikaji lebih lanjut oleh aneka disiplin ilmu.
Tingginya  jumlah  kasus  korupsi pada  proyek  konstruksi  serta  rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga  Peradilan  dalam  memutuskan suatu  perkara  menjadi  dasar  pemikiran penulis untuk melakukan kajian terhadap
beberapa  putusan  kasus  korupsi  proyek konstruksi  ditinjau  dari  sudut  pandang perjanjian konstruksi. Aneka
permasalahan  konstruksi  menjadi  poin utama  penulis  dalam  memberikan pandangan dalam perspektif kontrak jasa konstruksi  terkait  persetujuan  maupun kritik  terhadap  konstruksi  hukum  yang digunakan  hakim  dalam  memutuskan kasus  tindak  pidana  korupsi  proyek konstruksi.

## Pembahasan
Secara  umum  jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan
( library  research )  dengan  menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain: kasus yang dianalisis adalah putusan yang bersumber  dari  repository  Mahkamah Agung  (diakses  pada  tahun  2019), merupakan  kasus  tindak  pidana  korupsi pada  proyek  konstruksi  yang  sidang penyelesaian perkara berada pada tingkat kasasi atau Mahkamah Agung di atas tahun 2010.  Terdapat  18  putusan  yang terkumpul  dan  dipilih  tiga  putusan  yang dianggap  perlu  untuk  dilakukan  kajian sehubungan  indikasi  penggunakan  pasal pasal  korupsi  tipe  merugikan  keuangan negara  namun  penerapannya  dipandang kurang tepat.
Dari  tiga  putusan  tersebut,  pada kasus pertama penulis sependapat dengan APH terkait adanya tindak pidana korupsi. Namun  demikian  penulis  menilai  bahwa dakwaan  tindak  pidana  korupsi  yang didasarkan  pada  terjadinya  kerugian negara  tanpa  mengkaitkannya  dengan keberadaan  praktek  suap  ataupun gratifikasi pada kasus tersebut merupakan dakwaan yang kurang tepat. Sementara itu pada dua  putusan lain, jika mendasarkan pada  pendekatan  hukum  kontrak  jasa kontruksi,  penulis  menilai  bahwa  APH kurang  tepat  untuk  mendakwa  dan
menjatuhkan  putusan  bersalah  kepada terdakwa.

## Proyek  Pembangunan  Tiga  Ruas  Jalan Kabupaten Boelemo, Gorontalo
Pembangunan  tiga  ruas  jalan  pada Kabupaten  Boelemo,  Gorontalo  adalah
Jalan  Bongo  Nol-Bongo  Satu,  Jalan  Akses Pelabuhan dan Jalan Tangga Barito Dusun Moliliulo (Nomor Putusan: 713 K/PID.SUS/2017). Proyek tahun anggaran 2014  ini  disepakati  dengan  total  nilai kontrak terhadap ketiga ruas jalan adalah sebesar Rp.50.970.700.000,00 (nilai setelah  amandemen  kontrak)  yang dimenangkan  oleh  terdakwa  selaku Kontraktor proyek tersebut. Permasalahan  dalam  kasus  ini  terkait permasalahan  teknis  dan  administrasi yang  terjadi  sepanjang  pelaksanaan proyek.  Permasalahan  pertama  berupa ketidaksesuaian  antara  pekerjaan  yang terpasang  di  lapangan  dengan  spesifikasi yang termuat di dalam kontrak. Sementara itu permasalahan kedua berupa
permasalahan  administratif  yang  mana PPK  didakwa  menandatangani  dokumen- dokumen  penting  proyek  seperti  laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara pemeriksaan  secara  tidak  bertanggung jawab  tanpa  melakukan  pemeriksaan langsung  terhadap  hasil  pekerjaan  di lapangan.
Sedangkan  permasalahan  ketiga adalah  berupa  pengalihan  sebagian pekerjaan utama oleh  Kontraktor kepada perusahaan  lokal  daerah di  mana  proyek dilaksanakan. Pengalihan dilakukan dengan alasan bahwa perusahan tersebut mempunyai peralatan Aspalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher yang tidak terlalu jauh  dengan  lokasi  proyek.  Ketiga permasalahan tersebut menjadi permasalahan utama yang dijadikan dasar dakwan  maupun  dasar  putusan  bahwa terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi.
Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi
Berdasarkan sudut pandang kontrak jasa  konstruksi  ketiga  permasalahan diatas hanya merupakan bagian indikator terhadap  suatu  tindak  pidana  korupsi, namun  belum  cukup  meyakinkan  bahwa tindak  pidana  korupsi  telah  benar-benar terjadi.  Penulis  berpandangan  bahwa seharusnya  poin  utama  yang  perlu dipertegas  oleh  APH  dalam  dakwaannya adalah  keterkaitan  kejadian  pemberian sejumlah  uang  sebesar  Rp.50.000.000,00 oleh Kontraktor kepada PPK dengan dalih bahwa  uang  tersebut  merupakan  uang honor  operasional  selama  melaksanakan tugasnya  sebagai  PPK.  Namun  demikian, sangat disayangkan pula bahwa pertimbangan  hakim  (baik  di  tingkat  PN maupun PT) dalam amar putusannya juga tidak  mengangkat  isu  terkait  kejadian pemberian uang tersebut meskipun fakta ini  terungkap  di  persidangan;  sebaliknya perhatian  utama  pertimbangan  hakim justru  hanya  pada  masalah  kerugian negara  yang  diakibatkan  ketidaksesuaian pekerjaan.
Terlepas  dari  seberapa  jumlah pemberian  suap  ataupun  gratifikasi, tindakan  ini  jelas  telah  masuk  dalam kategori  bentuk  tindak  pidana  korupsi.
Pemberian sejumlah uang diawal pelaksanaan pekerjaan merupakan manifestasi niat jahat dari terdakwa sejak awal  pelaksanaan  pekerjaan.  Pemberian sejumlah  uang  tersebut  patut  diyakini sebagai “pelicin” atas kemudahan persetujuan-persetujuan  dari  pengguna jasa  (PPK)  atas  kinerja  kontraktor  meski dalam  pelaksanaan  pekerjaannya  nanti terdapat  hasil  pekerjaan  yang  tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari pengerjaan proyek yang sangat  lambat  bahkan  selisih  volume pekerjaan  yang  terpasang  melebihi  10% dari volume yang seharusnya terpasang. Selain  dari  segi  kuantitas  yang  tidak sesuai,  secara  kualitas  pun  terdapat  item pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan  yaitu  terkait  ketebalan minimum  Lapis  Pondasi  Agregat  A  dan komposisi  campuran  aspal  yang  tidak sesuai dengan mix design Perencanaan. Selanjutnya  terdakwa  dan  PPK melakukan  amandemen  kontrak  agar dapat menyesuaikan progres pekerjaan di lapangan dengan menambah masa waktu pelaksanaan  serta  penyesuaian  volume pekerjaan  dan  nilai  kontrak.  Namun demikian  sampai  dengan  batas  waktu pengerjaan proyek berakhir, baik volume maupun  mutu  tetap  tidak  dapat  tercapai sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah ditetapkan dalam kontrak. Hasil pekerjaan juga  tidak  didukung  dengan  hasil pemeriksaan  laboratorium  yang  dapat membuktikan  bahwa  pekerjaan  tersebut telah  memenuhi  mutu  yang  seharusnya. Lebih  jauh,  terhadap  pekerjaan  yang masih  tidak  sesuai  dengan  ketentuan kontrak  tersebut  PPK  tetap  memberikan persetujuan pembayaran kepaada Kontraktor. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa pemberian sejumlah uang dari terdakwa kepada PPK adalah merupakan salah satu bukti adanya niat terdakwa mempengaruhi PPK terkait dengan  persetujuan  terhadap  pekerjaan Kontraktor  yang  tidak  sesuai  dengan spesifikasi  dalam  kontrak.  Meskipun penulis  sepemahaman  dengan  putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah  terbukti  secara  sah  melakukan tindak  pidana  korupsi,  namun  penulis tidak  sepakat  atas  putusan  Hakim  yang tidak  menyebutkan  tindakan  suap- menyuap  dalam  salah  satu  dasar pertimbangannya.  Majelis  Hakim  lebih menekankan  mengenai  unsur  korupsi yang  termuat  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  mana  terkait  adanya ketidaksesuaian  hasil  pekerjaan  dengan spesifikasi  yang  termuat  dalam  kontrak
yang berujung pada kelebihan pembayaran  dan  adanya  pengalihan sebagian pekerjaan utama yang dilakukan oleh  Kontraktor.  Lebih  jauh  hal  tersebut dianggap  bertentangan  dengan  Pasal  87 ayat  (3)  Peraturan  Presiden  Nomor  70 Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Penulis  berpandangan  bahwa  poin utama yang seharusnya ditekankan dalam pertimbangan  putusan  adalah  bentuk langsung  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  terdakwa  yang  dalam kasus  ini  adalah  tindakan  suap-menyuap ataupun gratifikasi. Permasalahan ketidaksesuaian pekerjaan hanyalah
sebagai  salah  satu  akibat  yang  perlu dihubungkan  dengan  tindakan  terdakwa memberikan sejumlah uang kepada PPK di awal  pelaksanaan  pekerjaan.  Pemberian sejumlah  uang  tersebut  mengindikasi adanya niat jahat dari terdakwa agar PPK dapat  mempermudah  atau  menerima segala  bentuk  kelalaian  atau  kesalahan terdakwa  selama  pelaksanaan,  baik  yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Seperti  yang  termuat  dalam  Pasal 209  KUHP  bahwa  barangsiapa  yang memberi  atau  menjanjikan  sesuatu kepada pejabat dengan maksud membujuk atau  karena  sudah  melakukan  sesuatu yang  bertentangan  dengan  kewajibannya adalah  suatu  perbuatan  tindak  pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Hal  tersebut  kembali menegaskan  bahwa korupsi  dilihat  dari  niat  awal  pelakunya sedangkan  ketidaksesuaian  pekerjaan dengan spesifikasi merupakan bagian dari implementasi atas niat tersebut.
Singkatnya,  bentuk  langsung  tindak pidana  korupsi  seperti  suap-menyuap, pemerasan,  penggelapan  dalam  jabatan dan bentuk lainnya merupakan parameter
tindak pidana korupsi sedangkan ketidaksesuaian  pekerjaan  konstruksi dengan  spesifikasi  atau  permasalahan wanprestasi lainnya merupakan salah satu indikator terjadinya tindak pidana korupsi itu  sendiri.  Jadi  menurut  sudut  pandang penulis dengan mempertimbangan perikatan hukum perjanjian jasa konstruksi, sebaiknya pertimbangan Hakim bukan menekankan pada ketidaksesuaian  hasil  pekerjaan,  namun seharusnya  lebih  kepada  fakta  adanya tindakan suap-menyuap
ataupun gratifikasi  yang  mendasari  kerugian negara  atas  ketidaksesuaian  pelaksanaan pekerjaan.
Dua  Putusan  yang  Patut  Diragukan untuk  Dianggap  Sebagai  Korupsi  dari Ilmu Teknik Sipil
Lebih banyaknya jumlah kasus yang diragukan  mengandung  tindak  pidana korupsi  dibanding  jumlah  kasus  yang jelas-jelas  mengandung  tindak  pidana korupsi  menunjukkan  adanya  perbedaan pemahaman  yang  cukup  besar  antara pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum (dalam kasus ini adalah jaksa dan hakim) dengan    pelaku  jasa  konstruksi  yaitu pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  yang dalam  kajian  ini    adalah  mereka-mereka yang  melaksanakan  kontrak  pekerjaan berdasarkan  ketentuan  hukum  kontrak konstruksi  atau perjanjian konstruksi.
Pada pembahasan ini akan dibahas 2 kasus  permasalahan  konstruksi  yang penulis  menganggap  belum  cukup meyakinkan  untuk  diputuskan  telah terjadi  tindak  pidana  korupsi.  Terdakwa dari  dua  putusan  ini  adalah  pihak Penyedia  Jasa  dan  pihak  pengguna  jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi

## 1. Proyek  Pembangunan  Dermaga
Labuhan Haji Putusan yang pertama adalah kasus dengan Nomor Putusan: 1868 K/PID.SUS/2015 yaitu Proyek Pembangunan  Dermaga  Labuhan  Haji,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pihak yang menjadi terdakwa dalam kasus  ini  adalah  Konsultan  Pengawas (terdakwa  lainnya  adalah  Kontraktor Pelaksana dan Pengguna Anggaran dalam berkas  yang  terpisah).  Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu ketidaksesuaian  volume  pekerjaan  yang terpasang dengan volume pekerjaan yang tertera  dalam  kontrak.  Berdasarkan  hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli  dari  Fakultas  Teknik  Universitas Mataram disebutkan bahwa volume yang tidak  dikerjaan  oleh  Kontraktor  adalah sebesar  10.830,95  m 3 yaitu  pekerjaan struktur kaki untuk bangunan breakwater .
Hasil pemeriksaan lainya adalah terdapat pekerjaan timbunan untuk reklamasi yang ternyata  sebagian  material  urugannya berasal  dari  galian  kolam  labuh  (masih pada  proyek  yang  sama)  yaitu  sebesar 153.498,5  m 3 . Hal  ini  menjadi  salah  satu yang  dipermasalahan  dalam  putusan karena  dianggap  tidak  perlu  dilakukan pembayaran  terhadap  material  yang berasal  dari  galian  kolam  labuh  tersebut. Dari temuan yang dikemukakan oleh Tim Ahli, terdakwa selaku Konsultan Pengawas (MK) dinilai tidak bertanggung jawab atas pengawasan  kemajuan  fisik  pekerjaan baik  itu  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas  pekerjaan.  Perbuatan  terdakwa dinilai telah bertentangan dengan Keppres No.80  Tahun  2003  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Barang/  Jasa  Pemerintah Pasal  33  ayat  2  yaitu  mengenai pembayaran  yang  hanya  dapat  dilakukan senilai  dengan  pekerjaan  yang  telah terpasang. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang
didasarkan  pada  hasil  pemeriksaan  fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Universitas Mataram,  perbuatan  terdakwa  telah menyebabkan  kerugian  negara  sebesar Rp.4.461.604.884,38  yang  mana  dari kerugian  tersebut  terdakwa  dinyatakan telah  memenuhi  unsur  memperkaya  diri sendiri/orang lain/ koorporasi.
Terdakwa  kemudian  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara  bersama-sama,  dengan  beberapa pertimbangan  yang  dikemukakan  oleh Hakim  yaitu:  Pertama,  terdakwa  selaku Konsultan  Pengawas  atau  Manajemen Konstruksi  dari  proyek  Pembangunan Dermaga Haji tidak melakukan kewajiban sebagaimana  mestinya  di  mana  proyek tersebut  merupakan  sarana  yang  sangat vital  sebagai  sarana  penyeberangan sehingga  apabila  dermaga  tersebut  tidak dilaksanakan  sesuai  dengan  spesifikasi yang  seharusnya  maka  akan  berakibat fatal bagi masyarakat. Kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim penyelam, ditemukan  beberapa  kekurangan  pada pekerjaan breakwater , revetment dan reklamasi.  Ketiga,  akibat  dari  kesalahan terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp.4.461.604.884,38, yang mana kerugian tersebut  dihitung  berdasarkan  kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada Kontraktor.
Penjelasan  teknis  dan  pandangan penulis terkait putusan tersebut berbeda. Permasalahan  pertama  terkait  volume pekerjaan  di  lapangan  yang  tidak  sesuai dengan  kontrak,  berdasarkan  hasil keterangan oleh Tim Ahli yang menyatakan bahwa tidak ditemukan atau dilaksanakannya  pekerjan  struktur  kaki bangunan breakwater. Keterangan  ini patut  diragukan.  Struktur  kaki  pada bangunan  breakwater  merupakan  bagain pondasi  yang  berperan  untuk  menumpu struktur  utama  brakewater  dalam menaham  beban  gelombang  yang  terjadi.
Penghilangan  struktur  kaki  pada  sistem brakewater dipastikan akan mempengaruhi  ketidakstabilan  sistem tersebut yang lebih jauh dapat mengakibatkan kegagalan bangunan.
Hal ini juga dibenarkan oleh Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Mataram  di mana  Majelis  Hakim  tidak  sependapat dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Tim Ahli  dengan  pertimbangan  bahwa  pada kenyataannya bangunan breakwater masih  dalam  keadaan  baik  hingga sekarang (pada tahun 2014) setelah tujuh tahun  pembangunan,  yang  bisa  diartikan bahwa  bangunan breakwater tersebut memiliki struktur kaki yang kokoh. Hal ini menegaskan  pula  bahwa  pekerjaan struktur kaki tersebut ada dan terpasang pada  bangunan breakwater .  Selanjutnya, berdasarkan  informasi  yang  terdapat dalam  alasan  kasasi  terdakwa,  yang menjadi  poin  kekeliruan  Tim  Ahli  dalam pemeriksaan  adalah  tim  yang  tugaskan untuk  memeriksa  pekerjaan  bawah  laut adalah  tim  yang  berasal  dari  penyelam TNI-AL  yang  mana  pemahaman  dan kompetensi  terkait  bidang  konstruksi brakewater dapat  dipastikan  tidak terpenuhi. Untuk itu pendapatnya sebagai pemberi keterangan ahli bidang pekerjaan konstruksi  menjadi  tidak  berdasar  dan patut diragukan.
Dalam  alasan  kasasi  terdakwa  juga disebutkan  bahwa  Tim  Penyelam  tidak bisa  membedakan  yang  mana  yang merupakan  struktur  kaki  dan  mana  yang merupakan  bongkahan  batu-batu  pada dasar  laut.  Hal  ini  diperkuat  dari keterangan
Tim
Penyelam yang
mengatakan bahwa bentuk yang terdapat dalam  gambar  kerja  tidak  terdapat  pada pekerjaan  bawah  laut  saat  dilakukan penyelaman.  Yang  menjadi  acuan  Tim Penyelam  adalah  bentuk  gambar  kerja struktur  kaki  yang  berbentuk  trapesium padahal  sebenarnya  bentuk  trapesium merupakan  bentuk  penyederhanaan  dari struktur bawah bangunan laut yang sering digunakan  oleh  engineer  teknik  sipil dalam mempermudah perhitungan. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpandangan bahwa tipe struktur bawah yang digunakan Kontraktor adalah rubble mound . Rubble  mound merupakan  salah satu  tipe  bangunan  pantai  yang  terdapat baik  pada jetty atau breakwater maupun tanggul  laut  ( seawall )  yang  tersusun  dari bongkahan-bongkahan  batu  asli  maupun buatan mengikuti desain kemiringan yang ditetapkan  seperti  Gambar  1.  Dari penjelasan  tersebut  jelas  bahwa  telah terjadi kekeliruan saat dilakukan pemeriksaan sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan struktur kaki bangunan  brakewater  terdakwa  tidak melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum  ataupun  kontrak.  Justru pemilihan  anggota  TNI-AL  sebagai  Tim Ahli  bertentangan  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  29  Tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 36 (1) bahwa kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih penilai ahli yang  profesional  dan  kompeten  dalam bidangnya  serta  bersifat  independen  dan mampu  memberikan  penilaian  secara obyektif.
Sumber: SE Menteri PU No. 07/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai
gambar 1 . Konstruksi Rubble Mound pada Breakwater Permasalahan kedua adalah adanya kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan  urugan  reklamasi  yang  dirasa seharusnya tidak dibayarkan sebesar total volume  yang  tertera.  Hal  ini  dikarenakan sebagian material yang digunakan berasal dari  pengerukan  pekerjaan  kolam  labuh, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan  oleh  Tim  Ahli  dari  Fakultas Teknik Universitas Mataram, terkait hasil perhitungan  volume  material  pada pekerjaan  reklamasi.  Pada  permasalahan kedua  ini  penulis  sependapat  terkait kelebihan pembayaran yang diterima oleh Kontraktor.  Kelebihan  pembayaran  yang dimaksudkan  bersumber  dari  material urugan  yang  mana  material  yang digunakan  sebagian  besar  diambil  dari hasil  pengerukan  kolam  labuh  sehingga selisih antara nilai dalam kontrak dengan jumlah  material  urugan  yang  bersumber dari  kolam  labuh  merupakan  kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksudkan  dalam  putusan.  Namun demikian  meski  telah  terjadi  kelebihan pembayaran,  namun  kurang  tepat  jika permasalahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan  bahwa  terdakwa  selaku konsultan  MK  terbukti  telah  melakukan tindak pidana korupsi.
Terhadap
pekerjaan atau nilai pekerjaan yang tidak sesuai  dengan  yang  semestinya  dapat
dilakukan  penuntutan  ganti  rugi  atau mengajukan  gugatan  perdata  kepada terdakwa. Kecuali ditemukan bukti bahwa kelebihan pembayaran tersebut disebabkan karena adanya persekongkolan  antara  pihak  konsultan MK  dengan  pihak-pihak  terkait  lainnya yang indikasinya terlihat dari pelaksanaan pekerjaan  urugan  yang  berakibat  pada terjadinya kelebihan pembayaran tersebut.
Secara  umum  permasalahan  yang terjadi pada kasus-kasus dengan terdakwa Penyedia  Jasa  (Konsultan  Perencana, Kontraktor,  dan  Konsultan  Pengawas) adalah berupa ketidaksesuaian pekerjaan antara  pekerjaan  yang  terpasang  di lapangan dengan
kontrak.
Ketidaksesuaian  yang  dimaksud  adalah baik  dari  segi  waktu  (keterlambatan), kualitas  dan/atau  kuantitas  pekerjaan. Dari  sudut  pandang  hukum  kontrak  jasa konstruksi,  jelas  bahwa  permasalahan- permasalahan
teknis maupun administratif  yang  terdapat  dalam beberapa putusan merupakan permasalahan perdata dan/atau permasalahan administratif. Ketika terdapat  suatu  permasalahan  teknis  di lapangan sehingga menyebabkan keterlambatan proyek, atau menyebabkan ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak,  semestinya  tidak  serta  merta kasus  tersebut  ditetapkan  sebagai  kasus tindak  pidana  korupsi.  Jika  terdapat permasalahan  cidera  janji  berupa: Penyedia Jasa tidak menyelesaikan tugas; tidak  memenuhi  mutu;  tidak  memenuhi kuantitas;  dan  tidak  menyerahkan  hasil pekerjaan,  baik  itu  Konsultan  Perencana, Kontraktor, maupun Konsultan Pengawas, maka  perselisihan  dapat  diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara  Perdata  yang  berlaku.  Pihak  yang dirugikan  berhak  untuk  memperoleh kompensasi,  atau  penggantian  biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan, atau  pelaksanaan  ulang  pekerjaan  yang tidak  sesuai,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  23  huruf  g  dan  h  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2000 tentang  Penyelenggaran  Jasa  Konstruksi. Sama  halnya  untuk  pekerjaan  yang  tidak sesuai  mutu,  sehingga  menyebabkan kegagalan  konstruksi,  diatur  dalam  Pasal 31  dan  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi, disebutkan  bahwa  kegagalan  pekerjaan konstruksi  yaitu  keadaan  hasil  pekerjaan konstruksi  yang  tidak  sesuai  dengan spesifikasi
pekerjaan sebagaimana disepakati  dalam  kontrak,  baik  sebagian maupun keseluruhan, Penyedia Jasa wajib mengganti  atau  memperbaiki  kegagalan pekerjaan  tersebut  atas  biaya  sendiri. Sanksi terhadap kegagalan bangunan juga diatur  dalam  Pasal  41  sampai  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999 Tentang  Jasa  Konstruksi,  yaitu  barang siapa yang dalam melakukan Perencanaan atau    pelaksanaan  yang  tidak  memenuhi ketentuan,  atau  melakukan  pengawasan yang dengan sengaja memberi kesempatan  kepada  orang  lain  untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan sehingga menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi, akan dikenai pidana
paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Jelas dari  beberapa  uraian  tersebut  bahwa permasalahan wanprestasi, atau
pekerjaan  yang  tidak  sesuai  jumlah  dan mutu,  atau  penerimaan  pembayaran dengan nilai yang tidak semestinya, dapat dituntut  secara  perdata  atau  penuntutan ganti  rugi  atau  pemberian  sanksi administratif,  atau  pidana  penjara  sesuai dengan hukum yang berlaku.
Suatu  tindak  pidana  korupsi, semestinya  harus  dapat  dibuktikan adanya  niat  jahat  pelaku  melalui parameter atau standar pembuktian yang sedemikian rupa, yang memang sejak awal telah  berencana  untuk  memberikan kualitas  pekerjaan  yang  buruk  demi mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya  misalnya  dengan  mengabaikan standar-standar, pedoman, maupun dasar- dasar  ilmu  konstruksi  itu  sendiri  yang dilakukan  baik  secara  perseorangan maupun  persekongkolan  dengan  pihak- pihak  lain,  baik  yang  terlibat  secara langsung maupun tidak langsung, Permasalahan yang dimaksudkan misalnya,  Kontraktor  terbukti  dengan sengaja  membayar,  atau  dibayar,  atau bersekongkol  dengan  pihak  lain  dalam meraup  keuntungan  sebesar-besarnya dengan  mengabaikan  prinsip-prinsip dasar pelaksanaan konstruksi. Sedangkan permasalahan  dalam  kasus  ini,  sejauh informasi  yang  ada  belum  dapatlah diyakinkan  bahwa  terdakwa  benar melakukan tindak pidana korupsi.
Sehubungan  dengan  kompleksitas pekerjan konstruksi, pemenuhan ketentuan  kontrak  hingga  terpenuhinya kesesuaian  persyaratan  secara  mutlak adalah  hal  yang  tidak  mungkin  dapat dilakukan.  Hal  ini  mengingat  bahwa pekerjaan  konstruksi  adalah  merupakan bagian dari produk engineering (rekayasa konstruksi)  yang mana  tidaklah  mungkin dapat  dipastikan  pekerjaan  satu  dengan
Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi
yang lainnya memberikan hasil yang sama. Untuk  itu,  dalam  beberpa  hal,  bidang rekayasa konstruksi selalu menempatkan adanya faktor aman ataupun toleransi atas suatu  nilai  yang  dijadikan  sebagai  acuan standard  kesesuaian.  Penyimpangan  dari nilai  standard  tidak  dapat  langsung diartikan terjadinya penyimpangan pelaksanaan dari yang semestinya. Untuk itu  dalam  beberapa  ketentuan  terkait kontrak  jasa  konstruksi  diatur  tentang mekanisme  penyelesaian  permasalahan dalam hal terjadi ketidaksesuaian pekerjaan,  seperti  pemberlakukan  ganti rugi,  denda  hingga  penerapan  sanksi daftar  hitam.  Yang  membedakan  antara penerapan  sanksi  ganti  rugi  dan/atau penerapan  daftar  hitam  (seperti  yang disebutkan  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi)  dengan  penerapan  sanksi tindak  pidana  korupsi  adalah  apakah dalam  pelaksanaannya  terdapat  bentuk langsung  korupsi  yang  melandasi  adanya penyimpangan  konstruksi  tersebut.  Jika tidak ditemukan bentuk langsung korupsi, maka berdasarkan sudut pandang kontrak jasa  konstruksi  hal  tersebut  belum  bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.
2. Proyek Peningkatan

## Jalan
Kandangan-Tuko, Grobogan Putusan  kedua  yang  akan  dibahas pada  poin  ini  adalah  putusan  yang mewakili  pihak  Pengguna  Jasa  sebagai terdakwa  dengan  Nomor  Putusan:  2367 K/PID.SUS/2012 yaitu Proyek Peningkatan Jalan Kandangan-Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. Terdakwa dalam kasus  ini  adalah  Penjabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  sebagai  perwakilan pemerintah  yang  bertanggung  jawab terhadap  pengadaan  Perencanaan  dan pelaksanaan  pekerjaan.  Permasalahan pertama  dalam  kasus  ini  adalah keterlambatan Kontraktor dalam memulai proyek.  Berdasarkan  laporan  kemajuan
fisik  pekerjaan,  kegiatan  persiapan lapangan baru dimulai pada 1 September 2008  yang  seharusnya  dimulai  dari  28 Agustus  2008.    Selain  itu,  terjadi keterlambatan  pula  pada  penyampaian hasil mix  design yang  menjadi  acuan pelaksanaan pekerjaan baru tersedia pada 18  September  2008.  Kondisi  ini mengakibatkan  pelaksanaan  pekerjaan mengalami  keterlambatan  dari  yang seharusnya dijadwalkan.
Permasalahan  yang  kedua  adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu.
Dalam pelaksanaannya, Kontraktor menggunakan mix  design beton  dan Rencana  Anggaran  Pelaksanaan  (RAP) yang  berbeda  dengan  Analisa  Harga Satuan (AHS) yang ditawarkan sebelumnya.  Perbedaan  tersebut  terletak pada  pengurangan  komposisi  semen, agregat halus, dan agregat kasar dari mix design awal yang telah didesain oleh Tim Laboratorium  Bahan  dan  Konstruksi
Universitas Diponegoro. Perubahan komposisi  material-material  penyusun beton  tersebut  ternyata  menghasilkan mutu beton yang lebih rendah.
Berdasarkan laporan hasil tes laboratorium  Universitas  Diponegoro, pada 17 benda uji kubus beton, semuanya menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  hanya sebesar  205,85  kg/cm 2 yang  mana  nilai tersebut  di  bawah  dari  kuat  tekan  yang dipersyaratkan (300 kg/cm 2 ).
Sedangkan  permasalahan  yang ketiga  adalah  jumlah  sampel  uji laboratorium  yang  tidak  sesuai  dengan jumlah  yang  semestinya.  Berdasarkan hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh Tim  Laboratorium  Bahan  dan  Konstruksi Universitas  Diponegoro  yang  melakukan pengujian  dengan  metode core  drill menyimpulkan  bahwa  pekerjaan  tidak memenuhi mutu beton K-300 seperti yang dipersyaratkan. Dari permasalahan tersebut, terdakwa selaku PPK yang tetap melakukan pembayaran terhadap
pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu yang  disepakati  dalam  kontrak  dianggap lalai dalam mengendalikan dan
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Dalam  alasan  kasasinya,  terdakwa menjelaskan bahwa ketidaksesuaian mutu pekerjaan  merupakan  hal  yang  keliru  di mana  pekerjaan  pengecoran  jalan  yang dilaksanakan  oleh  Kontraktor  telah  diuji menggunakan  metode hammer  test dan hasilnya  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan beton  telah  memenuhi  persyaratan dengan  kuat  tekan  rata-rata  328,33 kg/cm 2 terhadap  110  segmen  beton. Menurut  terdakwa,  metode hammer  test yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan kontrak  yang  disepakati,  yaitu  dapat menggunakan  metode hammer  test ataupun  metode core  drill terhadap campuran  yang  diragukan  mutunya.  Jika ekuivalensi hasil pengujiannya di atas atau sama  dengan  80%  terhadap mix  design maka  sampel  tersebut  dianggap  telah memenuhi  syarat.  Pernyataan  tersebut sesuai dengan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971 yang dijadikan dasar syarat-syarat teknis kontrak yang digunakan.  Terdakwa  juga  menjelaskan bahwa  segala  dokumen  persetujuan pembayaran  telah  sesuai  dengan  yang semestinya  seperti  hasil  tes  pengujian mutu,  dan  persetujuan  dari  pihak-pihak lain  seperti  Konsultan  Pengawas,  Panitia Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  (PPHP), serta Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK),  sehingga  berdasarkan  alasan tersebut,  terdakwa  selaku  PPK  akhirnya melakukan pencairan pembayaran
terhadap hasil pekerjaan karena dianggap telah memenuhi mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Selanjutnya  dari  permasalahan  dan penyimpangan  tersebut,  Majelis  Hakim Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa terdakwa  telah  melawan  hukum  yang mana perbuatan terdakwa
telah bertentangan  dengan  UU  No.  18  Tahun
1999 Pasal 23, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002  Pasal  57  ayat  (1),  Keppres  No.  80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5), dan PP No. 58 Tahun  2005  Pasal  4  ayat  (1);  terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau  orang  lain,  atau  koorporasi. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian  keuangan  negara  sebesar Rp.3.605.652.378,49. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa diputuskan  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Poin  utama  permasalahan  dalam kasus ini sebenarnya lebih kepada adanya perbedaan  interpretasi  antara  terdakwa selaku PPK dan Tim Ahli proyek tersebut. Menurut  terdakwa,  seperti  yang  telah dipaparkan  sebelumnya  bahwa  metode hammer  test yang  dilakukan  oleh Kontraktor  telah  sesuai  dengan  kontrak yang disepakati, yaitu dapat menggunakan metode hammer test ataupun metode core drill terhadap  campuran  yang  diragukan mutunya. Pada saat Kontraktor melakukan pengujian  dengan hammer  test dan hasilnya  menunjukkan  nilai  rata-rata melebihi  80%  dari  300  kg/cm 2 ,  maka secara teknis menurut PPK hasil tersebut dapat diterima tanpa perlu lagi melakukan uji core  drill. Namun  berdasarkan  kajian ilmu teknik sipil, hammer test atau Uji NDT ( Non-Destructive Test ) lainnya tidak dapat menggantikan  uji core  drill .  Penggunaan hammer  test lebih  bersifat cross  check terhadap hasil uji core drill (Kosmatka et al, dalam Simatupang dan Seragi, 2017:6- 7).  Berbeda,  jika  sebelumnya  telah dilakukan  dua  atau  lebih  pengujian core drill dan hasilnya memenuhi persyaratan, kemudian  selanjutnya  Kontraktor  hanya menggunakan hammer  test di  titik-titik yang  diragukan  mutunya,  maka  hasil pengujian tersebut dapatlah diterima dan ketentuan  dalam  PBI  1971  terkait
Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi
pemilihan  salah  satu  metode  tersebut dapat  digunakan.  Hal  ini  disebabkan karena pengujian dengan metode core drill dianggap  memiliki  hasil  yang  jauh  lebih akurat dari Uji NDT dengan benda uji yang diambil  langsung  dari  inti  beton  untuk kemudian
diuji kuat tekannya
(Kushartomo  dan  Karla,  2017:1).  Namun demikian,  perbedaan  pemahaman  atau kurangnya  pemahaman  PPK  terhadap penggunaan  kedua  metode  pengujian tersebut  tidak  serta  merta  dapat memenuhi unsur korupsi atau dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi.  PPK  yang  kurang  kompeten dalam ilmu konstruksi sehingga kemudian melakukan kesalahan dalam pengendalian dan  pengawasan  proyek,  bukanlah merupakan tangung jawab PPK
sepenuhnya.  Terdapat  Pejabat  Negara  di atasnya sebagai pihak yang turut berperan atas  penunjukan  dan  pemberian  tugas kepada  PPK.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  kurang  tepat  rasanya  jika  karena ketidaktahuan  PPK  terhadap  metode pengujian  maupun  pelaksanaan  menjadi dasar ditetapkannya PPK sebagai terdakwa kasus tindak pidana korupsi Permasalahan  umum  yang  terjadi pada sebagian besar kasus-kasus
konstruksi  baik  itu  yang  terdakwanya adalah  pihak  Penyedia  Jasa  maupun Pengguna Jasa, merupakan permasalahan wanprestasi yaitu adanya ketidaksesuaian pelaksanaan  terhadap  kontrak,  baik  oleh Penyedia  Jasa  maupun  oleh  PPK.  Jika permasalahannya demikian, maka rujukan penyelesaian
yang paling tepat berdasarkan  sudut  pandang  hukum konstruksi  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  jasa konstruksi.
Dari semua peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan  dan  penyelenggaraan  jasa konstruksi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 2000 dan Keputusan Presiden No.
80 Tahun 2003, tidak satupun menyebutkan  bahwa  pelanggaran  cidera janji atau wanprestasi atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi
merujuk  pada  tindak  pidana  korupsi. Sanksi  yang  dipaparkan dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut  adalah sanksi  ganti  rugi  dan  atau  sanksi administratif. Ditambah lagi, pada beberapa  kasus  lainnya,  penyidikan perkara  yang  masih  dalam  masa pemeliharaan,  yang  mana  untuk  setiap kerusakan  pekerjaan  mulai  dari  yang paling  ringan  sampai  yang  paling  berat seharusnya  cukup  diselesaikan  dengan melakukan  perbaikan  dalam  masa pemeliharan  tersebut.  Peran  PPK  adalah meminta  Kontraktor  untuk  melakukan perbaikan  atas  cacat  pekerjaan  dan menahan  pencairan  sisa  pembayaran berupa retensi sebesar 5% dari total nilai kontrak. Untuk itu lagi-lagi baik Penyedia Jasa  maupun  PPK  tidak  seharusnya  atau tidak  serta  merta  didakwa  telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali memang  jelas  ditemukan  bentuk-bentuk korupsi di dalamnya seperti telah sengaja merugikan negara, suap-menyuap, pemerasan,  penggelapan  dalam  jabatan, benturan  kepentingan,  perbuatan  curang dan  gratifikasi.  Di  luar  bentuk-bentuk korupsi tersebut yaitu masalah wanprestasi, maka penyelesaian permasalahannya merujuk pada peraturan  perundang-undangan  terkait jasa  konstruksi,  bukan  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan  lain  terkait  kasus  ini adalah,  jika  Penyedia  Jasa  saja  sebagai pihak  yang  secara  langsung  melakukan cidera  janji  seharusnya  dikenakan  sanksi ganti  rugi  dan/atau  sanksi  adminitratif, maka kesalahan PPK merupakan kesalahan  yang  bersifat  administrasi selama tidak dapat dibuktikan bahwa PPK telah melakukan tindak pidana yang dapat
digolongkan ke dalam tujuh bentuk tindak pidana korupsi. PPK bukanlah pihak yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan  pekerjaan  di  lapangan.  PPK hanya  bertindak  sebagai  wakil  owner
(Pemerintah)  yang  ditugaskan  untuk memproses  penyelenggaraan  pekerjaan dan membayar hasil pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia jasa. Terkait permasalahan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan terhadap kontrak, pihak Konsultan  Pengawas  seharusnya menjadi pihak  pertama  yang  bertanggungjawab secara administratif terhadap permasalahan tersebut. Konsultan Pengawas  merupakan  penyedia  jasa konsultansi  yang  karena  kompetensinya mengetahui  hal-hal  yang  bersifat  teknis terkait  pelaksanaan  pekerjaan  di  sewa oleh  pengguna  jasa  (PPK)  untuk  dapat mengawasai dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan. Dalam aturan  kontrak  FIDIC  yaitu  “Persyaratan Kontrak  Untuk  Pelaksanaan  Konstruksi MDB Harmonised  Edition ”,  Enjinir  atau Konsultan Pengawas berhak memberikan perintah berupa pekerjaan tambahan, atau modifikasi  pekerjaan  yang  diperlukan dalam  pelaksana,  atau  perbaikan  cacat mutu  terhadap  pekerjaan  yang  tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kontrak. Dalam  Subklausal  7.3  FIDIC  MDB Harmonised Edition juga dijelaskan bahwa Enjinir  harus  melakukan  pemeriksaan, inspeksi,  pengukuran  atau  pengujian tanpa  penundaan  yang  tidak  beralasan, dan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan,  Enjiner  berhak  memberikan pemberitahuan untuk membongkar pekerjaan, mengembalikan dan memperbaiki  pekerjaan  atas  biaya Kontraktor. Enjinir juga dapat menginstruksikan  kepada  Kontraktor untuk melakukan pengujian tambahan jika diperlukan.    Hal  ini  jelas  menunjukkan
bahwa  tanggung  jawab  secara  langsung terhadap  suatu  pelaksanaan  pekerjaan terletak  pada  pihak  Penyedia  Jasa  baik Konsultan  Pengawas  maupun  Kontraktor bukan  PPK  selaku  Pengguna  Jasa. Sedangkan  PPK  sebagai  wakil  pengguna jasa (Pemerintah), mempunyai kewajiban utama  lebih  kepada  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  pengadaan  dan pembayaran  pekerjaan  (Berdasarkan  UU
No.18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi  Pasal  18-Pasal  20,  dan  PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan  Jasa  Kontruksi  Pasal  15 dan Pasal 16). Pane (2017;150-152) dalam tulisannya  mengungkapkan  bahwa  dasar aturan yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah masuk ke dalam ranah Hukum Administrasi  Negara  yang  bersifat mengatur  tata  pelaksanaan  pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.  Menurutnya,  terdapat tiga  aspek  hukum  yang  harusnya dikedepankan dalam
pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah yaitu pertama adalah Hukum Administrasi
Negara, kedua Hukum Perdata dan ketiga adalah  Hukum  Pidana.  Menurutnya, berdasarkan  tiga  aspek  tersebut,  bentuk- bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang melakukan
penyimpangan  adalah  yang  pertama sanksi administratif.
Bentuk  sanksi  administratif  yang dapat  dikenakan  kepada  Penyedia  Jasa antara  lain:  pembatalan  pemenang  bagi Penyedia  Jasa,  pemberlakukan  denda keterlambatan  (dapat  diberlakukan  juga pada konteks perdata), pencairan jaminan yang  diterbitkan  atas  pelanggaran  yang dilakukan,  pencabutan  izin  yang  dimiliki, kewajiban  menyusun  Perencanaan  ulang, dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  sanksi administratif bagi PPK/ Pejabat Pengadaan dapat berupa teguran,
penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian  sesuai  dengan  peraturan kepegawaian  yang  berlaku.  Sanksi  yang kedua  yaitu  sanksi  pencantuman  dalam daftar  hitam.  Pencantuman  dalam  daftar hitam  apabila:  terbukti  melakukan  KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan; mempengaruhi Panitia Pengadaan/ PPK/ULP  atau  pihak  lainnya  guna memenuhi  keinginan  Penyedia  Jasa  yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  melakukan  cidera janji/  wanprestasi;  memutuskan  kontrak secara  sepihak,  dan  hal-hal  yang bertentangan lainnya.
Sanksi  yang  ketiga  yaitu  gugatan secara  perdata  dan  sanksi  yang  terakhir adalah tuntutan ganti rugi. Uraian tersebut kembali mempertegas bahwa permasalahan-permasalahan  utama  yang sering dijadikan dasar dakwaan jaksa pada kasus  korupsi  proyek  konstruksi  yaitu ketidaksesuaian pekerjaan dan
pembayaran  terhadap  pekerjaan  yang tidak sesuai dengan kontrak, belum tentu merupakan tindak pidana korupsi selama tidak  dapat  dibuktikan  adanya  tujuh bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi. Untuk  itu  penyelesaian  permasalahan ketidaksesuaian
pekerjaan dan pembayaran  terhadap  pekerjaan  yang tidak  sesuai  dengan  kontrak  seharusnya diselesaikan  terlebih  dahulu  dengan mengedepankan ketiga aspek hukum atau mengenakan  empat  bentuk  sanksi  yang telah  dipaparkan  Pane  (2017;150-152) dalam tulisannya.

## Penutup
Ketersediaan  infrastruktur  menjadi salah  satu  bagian  penting  untuk menunjang  kegiatan  pelayanan  publik dan/atau  untuk  memfasilitasi  kegiatan sosial  ekonomi  masyarakat.  Penyediaan infrastruktur  ini  dilakukan  dengan pengadaan  jasa  konstruksi.  Sayangnya
masih  ditemukan  aneka  kasus  korupsi dalam kegiatan ini.
Tulisan  ini  mengkaji  tiga  putusan korupsi  pengadaan  jasa  konstruksi. Penulis menyajikan satu kasus yang sangat kuat bukti keberadaan unsur korupsinya, namun pada dua kasus lainnya tersajikan bedah  kasus  dalam  perspektif  perikatan kontrak  jasa  konstruksi  yang  patut diragukan  untuk  dapat  diputus  sebagai suatu  bagian  bentuk  tindak  pidana korupsi.
Putusan yang kuat kasus korupsinya adalah  yang  memang  jelas  mengandung bentuk tindak pidana korupsi sehubungan bukti terjadinya suap atau gratifikasi yang dilakukan  oleh  Kontraktor  kepada  PPK. Namun demikian dalam dakwaannya APH tetap  lebih  tertarik  untuk  memproses  ini dengan  pasal  korupsi  tipe  merugikan keuangan negara,
sedangkan pertimbangan  hakim  justru  lebih  fokus pada  ketidaksesuaian  hasil  pekerjaan daripada mengaitkan terjadinya tindakan suap/gratifikasi yang berakibat terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan tersebut. Tidak terdapat  penjelasan  yang  memadai mengapa  hakim  mengesampingkan  fakta penting tentang keberad aan “uang pelicin” di atas.
Pada  putusan  kedua  yaitu  pada proyek pembangunan dermaga, permasalahan yang menjadi pertimbangan hakim adalah tidak terdapatnya pekerjaan struktur kaki pada bangunan breakwater dan  terdapatnya kelebihan  pembayaran  pada  pekerjaan timbunan reklamasi dermaga. Berdasarkan perspektif perjanjian konstruksi  tersebut  dipandang  keliru karena  pekerjaan  struktur  kaki  adalah pekerjaan pondasi sehingga tidak
mungkin  untuk  tidak  terpasang  pada bangunan tersebut. Fakta dimana bangunan  masih  kokoh  berdiri  setelah tujuh  tahun  terbangun  menunjukkan keberadaan  struktur  kaki  konstruksi
breakwater .  Selain  itu,  penilaian  atas ketiadaan  struktur  kaki  oleh  Tim Penyelam dari TNI-AL sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan konstruksi breakwater dipandang  merupakan  hal  yang  tidak mendasar sehubungan tim ahli seharusnya  merupakan  pihak  yang berkompeten  di  bidangnya  agar  dapat menilai pekerjaan secara tepat.
Pada  putusan  ketiga  terkait  proyek pembangunan jalan, PPK dipermasalahkan karena melakukan pencairan pembayaran terhadap pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi mutu yang telah dipersyaratkan. Berdasarkan pemeriksaan  menggunakan  metode core drill ,  dihasilkan  mutu  atau  kuat  tekan beton  rata-rata  hanya  sebesar  205,85 kg/cm 2 dari yang seharusnya 300 kg/cm 2 . Sedangkan  dasar  PPK  dalam  mencairkan pembayaran  kepada  kontraktor  adalah hasil pengujian metode hammer test yang mana  menyebutkan  bahwa  mutu  beton rata-rata  adalah  sebesar  328,33  kg/cm 2 . Pengujian menggunakan metode hammer test didasarkan  pada  PBI  1971  yang juga menjadi acuan dalam pembuatan kontrak di  mana  dalam  peraturan  tersebut dijelaskan  bahwa  apabila  hasil hammer test lebih dari atau sama dengan 80% dari K-300,  maka  berdasarkan  hal  tersebut secara  teknis  pekerjaan  sudah  dapat diterima.  sehingga  vonis  bersalah  hakim kepada  PPK  belum  cukup  meyakinkan atau  setidaknya  belum  cukup  jelas  jika ditinjau dari perspektif ilmu Teknik sipil.

## Referensi
Arrowsmith, S. (2010). Public Procurement Reg                  ulation: An Introduction . The  European  Union  Asia  Inter University Network.
Ervianto,  W.,  I.  (2017). Praktek  Korupsi Dalam Proyek Konstruksi . Seminar
Nasional  II:  Sains,  Rekayasa  dan
Teknologi.  17-18  Mei  2017.
Universiras Pelita Harapan. Fahmi,  Rozy.  (2011).  Klaim  Sebagai Penyebab  Sengketa  Konstruksi dan Penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Skripsi . Program Kekhususan  IV  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Depok. Fajrurrahman,  Febby.  (2019).  Penerapan Hukum  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah sebagai Sengketa Tata
Usaha  Negara. Jurnal  Hukum  dan
Peratun 213-214. FIDIC.  (2008). General  Conditions  of Contract for Construction, Multilateral  Development  Bank Harmonised Edition 2006. Terjemahan:  Hardjomuljadi,  dkk. 2008.  Persyaratan  Kontrak  untuk Pelaksanaan  Konstruksi.  LPJK,
INKINDO, FIDIC. Jakarta.
Himari,  A.,  R.  (2019).  Tinjauan  Kinerja Pompa Air tanpa Motor Desa Alale Kabupaten  Bone  Bolango. Jurnal Peradaban  Sains,  Rekayasa  dan Teknologi 7(2): 118-128.
Indonesia  Corruption  Watch  (2018),
Laporan  Tahunan  2018: Laporan Tren Penindakan Penindakan Kasus
Korupsi 2018 . ICW. Jakarta. Kaming,  P.,  F.,  dan  Panuntun,  D.,  (2012). Penyimpangan Perilaku Para Pelaku Jasa Konstruksi . Konferensi Nasional.  Teknik  Sipil  VI.  1-2 November 2017. Universitas Trisakti. Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun 2003. Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah . 3 November 2003. Jakarta. Kushartomo,  W.,  dan  Karla,  P.  (2017). Memperkirakan Mutu Beton Menggunakan  Concrete  Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test dan  Core  Drill  Test .  Konferensi
Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi
Nasional  Teknik  Sipil  11.  26-27 Oktober. Universitas Terumanegara: 1-6. Monayo,  A.,  W.  (2010).  Perbandingan Biaya  Pokok  Pengangkatan  Air dengan  Pompa  Air  tanpa  Mesin dan dengan Pompa Mesin. Skripsi . Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat. Pane,  M.,  D.,  (2017).  Aspek  Hukum Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis
Peraturan  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerinta. Jurnal  Media Hukum 24(2); 150-152. Paramestri,  Ica.,  dkk.  (2013).  Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan  Jalan  Lingkar  Kota Slawi  di  Kabupaten  Tegal. Jurnal Ilmu  Pemerintahan.  Universitas Diponegoro . Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun 2000. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi . 30 Mei 2000. Lembaran Negara  Republik  Tahun  2000
Nomor 64. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010. Pengadaan  Barang  /Jasa Pemerintah .  6  Agustus  2010.
Jakarta. Simatupang,  P.,  H.,  &  Saragi,  Y.  (2017). Petunjuk Penerimaan Beton Berdasarkan  Peraturan  Indonesia . Research Gate. Kupang.
Surat  Edaran  Menteri  Pekerjaan  Umum No.07/SE/M/2010. Pemberlakuan Pedoman  Pelaksanaan  Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai . Jakarta. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999. Jasa  Konstruksi .  7  Mei  1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54. Jakarta. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999. Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 16 Aguatus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004. Sumber  Daya  Air .  18  Maret  2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Jakarta. Wibowo,  R.,  A.  (2015).  Masukan  untuk RUU  PBJ:  Mendesain  Peradilan yang  Efektif  untuk  Melayani Sengketa Pengadaan. Jurnal Pengadaan 4(1): 82-95.