## PRINSIP KE HATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI E-COMMERCE (AKULAKU)
Dwi Ajeng Ayu P 1 , Dipo Wahyoeono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dwiajengayupratiwi81@gmail.com , Dipo@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Dengan  seiring  perkembangan  pada  zaman  sekarang  memberikan  dukungan  diberbagai  jaringan bisnis  yang  lebih  luas  tanpa  batas,  dalam  mengakses  internet  tidak  sebatas  mengakses  informasi semata melalui media yang tersedia, tapi juga dapat digunakan sebagai sarana transkasi penjualan dagang dengan berbagai platform market place yang ada, serta jaringan yang luas hingga tidak ada batas waktu dan tempat. Pengimplementasiannya  terhadap  aplikasi online masih banyak halangan dan masalah yang terjadi, akibat dari terjadinya system yang tidak baik dari system perbankan adalah atasan atau pelaku – pelaku yang sering berperilaku tidak baik serta kurang memperhatikan prinsip kehati – hatian di dalam melakukan usaha. Pernyataan yang fundamental yang dijadikan patokan oleh seseorang atau  sekelompokorang adalah  prinsip  dalam  melakukan  suatu  tindakan  dan  pernyataan pikiran mereka, salah satu asas yang ada di dalam hukum adalah asas kehati – hatian yang merupakan asas hukum lingkungan yang mengatur mengenai perilaku mana yang harus dihindari. Maka rumusan masalah yang akan digunakan adalah 1. Bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian dalam system kredit  e-commerce  (Akulaku)?  2.  Apa  akibat  hukum  jika  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian perjanjian  kredit?  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  normative  guna menemukan  aturan – aturan  hukum  dengan  melakukan  2  (dua)  pendekatan  yakni  pendekatan perundang – undangan  dan pendekatan  konseptual,  maka  hasil  penelitian  yang  dibahas  ini  adalah peran prinsip kehati-hatian yang dipakai pada pemberian kredit yakni menggunakan analisis 5 C, Nilai Watak,Nilai  Kemampuan,  Nilai  Modal,  Nilai  Agunan  dan  Nilai  pada  prospek  usaha  debitur,  dalam melakukan pembelian kredit apabila terjadi pelanggaran maka akan mengakibatkan akibat hukum dan pihak yang melanggar tersebut akan dikenakan hukuman denda maksimal Rp. 100.000.000.000, - Kata Kunci: Aplikasi Kredit Online, Prinsip Kehati-hatian, perjanjian

## Abstract
Along with current developments, providing support in a wider variety of business networks without limits, accessing the internet is not limited to accessing information only through available media, but can also be used as a means of trading sales transactions with various existing market place platforms, as  well  as  a  network  that  wide  to  no  limit  of  time  and  place.  In  its  implementation  of  online applications, there are still many obstacles and problems that occur, as a result of the occurrence of a bad system from the banking system, namely superiors or actors who often behave badly and pay less attention to the principle of prudence in doing business. The fundamental statement that is used as a benchmark by a person or group of people is the principle in carrying out an action and a statement of their  thoughts,  one  of  the  principles  contained  in  the  law  is  the  principle  of  prudence  which  is  the principle of environmental law that regulates which behavior should be avoided. Then the formulation of the problem that will be used is 1. How to apply the precautionary principle in the e-commerce credit system (Akulaku)? 2. What are the legal consequences if you do not apply the principle of prudence in credit agreements? The research method used is normative legal research in order to find legal rules by carrying out 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. 5 C, Character  Value,  Ability  Value,  Capital  Value,  Collateral  Value  and  Value  on  the  debtor's  business prospects, in making a credit purchase if there is a violation, it will result in legal consequences and the party who violates it will be subject to a maximum fine of Rp. 100,000,000,000, - Keywords: Online Credit Application, Prudential Principle, agreement

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pola  kehidupan  masyarakat  pada  saat  ini  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi yang semakin pesat, di Indonesia, perubahan yang terjadi dari semua aspek bidang, baik pada bidang  sosial,  ekonomi,  budaya  ataupun  bidang  yang  lain.  Internet  merupakan  media  dari efek  terjadinya  perkembangan  teknologi.  (barkatullah  abdul  halim,  2005)  Manusia  pada zaman sekarang sangat bergantung pada internet dan dunia teknologi akibat perkembangan didukung  dengan  era  digital  yang  berkembang  pesat,  dibuktikan  dengan  jaringan  internet yang  terus  meningkat,  internet  memiliki  banyak  kegunaan  seperti  sarana  komunikasi, melakukan  riset,  manfaat  informasi  hingga  digunakan  sebagai  sarana  perdagangan.  Kita sebagai  pengguna  teknologi  yang  bijak,  dengan  memanfaatkan  berbagai  teknologi  seperti web,  aplikasi,  situs  web  yang  menguntungkan  untuk  digunakan  sebagai  bisnis  melalui  e – commerce. Definisi e – commerce ialah layanan market yang menggunakan media internet sebagai  penjualan,  pemasaran,  pembelian  suatu  produk  yang  ditawarkan  dengan menggunakan  media  website,  internet  serta  jaringan  komputerr  lain.  Pembayaran  yang dilakukan oleh e – commerce dapat berupa  transfer data  elektronik,  manajemen  inventori otomatis, pengumpulan data secara otomatis, pelaku usaha dalam melibatkan e – commerce ini merupakan pengaplikasian dari penerapan e – bussines yang bekesinambungan dengan transaksi  komersil,  seperti  halnya  transaksi  dana  melalui  media  elektronik,  suplly  chain management, pasar media elektronik, segi marketing, pemasaran dengan melakukan promo dimedia  online  dll.  Hukum  di  Indonesia  sudah  mengalami  perubahan  dengan  tersedianya regulasi – regulasi  yang  mengatur  mengenai  aktivitas  masyarakat  yang  semakin  beragam, salah satunya mengenai regulasi yang mengatur mengenai bidang ekonomi guna mengatasi perdagangan bebas yang tidak merugikan kepentingan yang lain, salah satu kegiatan bidang eonomi yakni dengan dilakukannya pembiayaan konsumen. Tetapi untuk konsumen dalam mendapatkan  perlindungan  serta  pengamanan  yang  disediakan  oleh  pihak  hukum  belum diberikan secara maksimal untuk transaksi online sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi online tersebut. Sebagai contoh apabila dari sudut penjual melakukan sebuah kesalahan dalam bentuk produk yang dijual, maka yang banyak mendapatkan kerugian adalah pembeli apabila dilakukan pada transaksi dunia nyata. (endeshaw, 2001). Salah satu metode
pembayaran yang disediakan oleh pihak e – commerce adalah dapat melakukan kredit secara online yang memberikan kemudahan konsumen dalam bertransaksi apabila konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan jasa kredit, kredit secara online ini tidak memerlukan kartu kredit, sebagai contoh market place yang menyediakan kredit secara online adalah Aku Laku, dimana  Aku  Laku  merupakan  aplikasi  yang  menyediakan  fasilitas  secara  online  atau  biasa disebut market place yang sudah terdaftar dengan metode pembayaran secara angsuran atau menyicil dengan multiguna guna pembeli membeli produk yang ditawarkan oleh penjual pada aplikasi Aku Laku. Aplikasi ini berguna bagi konsumen yang gemar berbelanja secara online, dengan disediakannya banyak fitur pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran yang informasinya  telah  ada  pada  panduan  pada  aplikasi  tersebut  dan  pembeli  untuk menggunakan  kredit  secara  online  tersebut  harus  mengajukan  permohonan  serta  wajib mengisi data diri yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan lengkap. Pemohon dalam arti tersebut  adalah  seseorang  yang  melakukan  pengajuan  guna  menggunakan  kredit  secara online  untuk  membeli  sebuah  produk  secara  mengangsur  dengan  pemenuhan  syarat  dan ketentuan yang berlaku pada program cicilan yang telah di sediakan oleh PT Aku Laku Finance Indonesia, dalam pengoperasian kartu kredit juga terdapat batas maksimal atau limit kredit. Adanya  suatu  prinsip  yang  diterapkan  oleh  bank  yakni  prinsip  kehati – hatian  atau  biasa disebut  prudential  bankingg  guna  mengatur  pengoperasian  kegiatan  yang  ada  pada  bank tersebut, salah satu cara untuk dapat menerapkan prinsip tersebut adalah mengenal nasabah, yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan know  your  customer  principles yakni  digunakan  untuk lebih mengenal nasabah, pemantauan terhadap setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah juga adanya laporan transaksi yang aneh dan mencurigakan serta menjadi kewajiban bank guna pengimplementasiannya. (Lukmanul Hakim, 2013). Setiap orang memiliki prinsip dalam  hidupnya  yang  menjadi  suatu  fundamental  dalam  seseorang  berfikir  dan  bertindak sesuai  pedoman  yang  ada pada diri mereka  masing – masing, adanya asas  kehati – hatian merupakan  asas  yang  ada  pada  hukum  lingkungan  yang  memberikan  dampak  pada lingkungan serta pencegahan kesehatan manusia. Menurut O.P Simorangkir pengertian kredit adalah pemberian suatu prestasi dapat berupa barang atau uang dan dibalas dengan suatu prestasi pula,  definisi  kredit  juga  tercantum  pada undang – undang  nomor  10  tahun  1998 pasal  1  angka  1  yang  berbunyi  suatu  tagihan  serta  ketersediaan  uang,  sesuai  kesepakatan atau persetujuan pinjam antara kedua belah pihak yakni antara pihak bank dengan pohak lain,
yang wajib untuk melunasi pinjaman tersebut setelah jangak waktu yang disepakati beserta jumlah  bunga.  Kasus  yang  terjadi  belakangan  ini  mengenai  prinsip  kehati – hatian  banyak terjadi pada bank, faktanya prinsip kehati – hatian ini merupakan asas yang harus dijalanlan dan diterapkan oleh bank dengan peraturan yang tersedia oleh bank atau kredit online. Di dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  antara  kreditur  dengan  debitur pada  kredit  online,  tidak  semua  kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  dapat  dikembalikan, adanya faktor yang membuat debitur gagal dalam berusaha dan mengakibatkan kredit macet, kredit macet ini biasanya merugikan pihak kreditur atau pemberi kredit online apabila pada hasil  eksekusi  jaminan  tidak  sempurna  mengenai  penilaian  dan  analisis  terhadap  jaminan kebendaan dan berakibat rugi. Adanya prinsip kehati – hatian untuk selalu pada kondisi sehat atau biasa dalam kondisi liquid dan slovvent. Prinisp kehati – hatianyang menadi suatu prinsip penting  pada  setiap  bank  diharapkan  menyadarkan  masyarakat  pada  bank/aplikasi  kredit online pada posisi tinggi dengan maksud masyarakat percaya dan tidak ragu.(sjadeini, 1994) Interaksi  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  melakukan  suatu  prestasi  akan  mengadakan sebuah perjanjian termasuk perjanjian antara kreditur atau pihak bank dengan debitur dan melahirkan  hubungan  baru  yakni  hutang  pihutang,  dengan  dilakukannya  pelunasan  uang kredtiur  yang  dikembalikan  oleh  debitur  sesuai  syarat  dan  ketentuan  yang  disepakati. Hubungan  natara  kedua  belah  pihak  tercantum  dalam  buku  ke  III  kitab  undang – undang hukum perdata mengenai perikatan (sumadi, 2020) Dalam suatu hubungan antara kerditur dan  debitur,  sebelum  adanya  persetujuan  dari  pohak  kreditur  untuk  meminjamkan  dan memberikan  fasilitas  kepada  kreditur,  maka  bank  lebih  dahulu  melakukan  analisa  secara ekonomi  dan  yuridis  kepada  calon  debitur  terkait  kemampuannya  untuk  melunasi  dan mengembalikan pinjaman yang diberika kreditur, mengenai analisa yuridis yakni terkait kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri. Aspek dari yuridis perjanjian kredit ialah pengikatan diri  yang  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  dengan  mengindahkan  syarakt  sahnya  perjanjian yang  telah  tercantum  dalam  pasal  1320  KUHPerdata,  dengan  rincian  kata  sepakat  yang dilakukan oleh dua  belah  pihat  antara  bank  dengan debitur dengan  catatan  debitur sudah emmenuhi syarat cakap hukum dan mengenai suatu hal tertentu serta ada sebab yang halal.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ialah hukum normatif guna menemuka aturan hukum, doktrin, prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti, penelitian normatif hanya dilakuakn dengan studi kepustakaan tanpa adanya penelitian dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## penerapan prinsip ke hati-hatian dalam perjanjian kredit e commerce (Akulaku)
Dalam  penyaluran  dana  terhadap  masyarakat  bank  selaku  kreditur  harus  bisa menerapkan prinsip kehati – hatian karena prinsip tersebut sangat penting untuk diterapkan, pelaksanaan  kehati – hatian  tersebut  bertujuan  agar  bank  dapat  selalu  sehat  dalam menjalankan  usaha  serta  memathui  segala  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  norma hukum yang berlaku pada dunia bank, pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 uu no. 10 tahun 1998 telah menjelaskan  mengenai  prinsip  kehati – hatian.  Dimana  pasal  2  uu  no  10  tahun  1998 meny atakan  “dunia  bank  dalam  menjalankan  usahanya  harus  sesuai  denga  ekonomi  yang berdemokrasi serta menerapkan prinsip kehati – hatian” dan pasal 29 ayat 2 juga menyatakan bahwa  “bank  harus  memelihara  segala  aspek  yang  berhubungan  misalnya  modal,  kualitas manajemen dll serta harus dengan prinsip kehati – hatian” Bank dalam menjalankan fungsi serta keguatan usahanya, memerlukan prinsip kehati – hatian untuk berisikap secara hati – hati  guna  melindungi  dana  masyaraka,  penilaian  debitur  merupakan  wujud  dari  prinsip kehatian dalam kredit yang dipinjamnya yang dilakukan oleh pihak bank.
Self regulatory banking ialah standart atau kriteria yang sudah diterapkan pada dunia bank, bank dalam memberikan kredit terhadap debitur harus memperhatian 5 prinsip berikut ini:
a. Kepribadian
Pada  penilaian  karakter  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  maksud  dan  itikad  dari  calon debitur guna melunasi segala pinjaman yang telah ia pinjam kepada pihak bank dengan melihat segala kepribadian dan perilaku serta sikap sehari – hari calon debitur dari pihak lain yang mengetahui
b. Kemampuan
Bank harus mampu menganalisis kemampuan calon debiturnya, apabila debitur memiliki usaha maka dapat dilihat bagaimana perkmabangan usahanya, apabila usahanya tidak
begitu  besar  maka  seharusnya  bank  tidak  memberikan  kredit  dengan  jumlah  besar kepada debitur, begitu sebaliknya,  pengecualian  mengenai usaha debitur  yang  kurang membaik  karena  kendala biaya  maka  bank  bisa  memperkirakan  kembali  dengan tetap melihat kinerja debiturnya tersebut.
c. Modal
Disini pihak bank harus menganalisis keuangan yang dimiliki oleh debitur, keuangan yang sekarang  dimiliki  atau  yang  akan  datang,  maka  dari  situ  dapat  dilihat  kemmapuan debiturnya,  namun  pada  prakteknya  jarang  sekalibank  memberikan  modal  secara keseluruhan terhadap debiturnya melainkan hanya memberikan tambahan modal saja. d. Agunan
pada  perjanjian  tidak  menutup  kemungkinan  calon  debitur  melakukan  wanprestasi dengan  tidak dapat  melunasi  kreditnya  karena  suatu  masalah,  maka pihak bank harus meminta jaminan berupa agunan dengan skali tinggi untuk dicairkan dengan mudah, juga dapat  meminta  agunan  tambahan  apabila  dalam  pembayaran  macet  agar  mudah mencairkan serta menutup pembiayaan yang kurang.
e. prospek kerja calon debitur
pihak  bank  harus  melihat  pasar  yang  terjadi  dimasa lalu  atau  juga dimasa  depan.  Baik pula di dalam negeri atau diluar negeri, agar bank dalam memberikan modal tidak sia – sia dengan tetap melihat usaha debiturnya.
Bank memberikan kredit kepada debitur selain memperhatikan prinsip 5 C diatas, juga harus memperhatikan prinsip 5 C yakni:
1. Setiap pihak
Faktor para pihak ini merupakan unsur sentral dalam sebuah pelaksanaan perjanjian kredit. Pemberi kredit harus mendaparkan kepercayaan dalam memberikan pinjaman kepada debitur denganmemperhatikan kemampuan dll.
2. Tujuan
Dalam  hal  ini  pihak  kreditur  harus  lebih  teliti  dalam  memberikan  pinjaman  kepada debitur, maksud debitur dalam meminta pinjaman tersebut benar untuk pemasukan usaha atau dibuat dalam hal negative, dengan maksud sesuai yang diperjanjian dalam perjanjian yang telah disepakati
3. Pembayaran
Pembayaran dari calon debitur dalam hal ini harus diperhatikan apakah cukup tersedia dan aman, dengan maksud pemberian kredit oleh kreditur dapat dikembalikan oleh calon  debitur  serta  debitur  dapat  membayar  dengan  mudah  juga  harus  dianalisa kembali sumber pendapatannya dapat mencukupi atau tidak.
4. Laba
Unsur  ini  juga  penting,  karena  perolehan  laba  dari  calon  sebitur  harus  dilihat  dari perolehan laba apakah lebih besar dari bunga pinjaman dan dapat atau tidak dalam menutupi bayaran kreditnya dll
5. Perlindungan
Dengan tujuan untuk berhati – hati terhadap hal – hal negatif yang timbul suatu saat nanti,  maka perlindungan  ini  sangat diperlukan oleh  perusahaan debitur dan  harus benar – benar diperhatikan
Selain  yang  sudah  disebutkan  diatas,  bank  juga  harus  memperhatikan  prinsip  3  p yakni:
1. Hasil yang di dapatkan
Hasil  yang  di  dapatkan  debitur,  dengan  ini  pihak  kreditur  telah  mengantisipasi akan  hal  tersebut.  Hasil  yang  di  dapatkan  tersebut  dapat  dibayarkan  kepada kreditur dengan cukup dan tidak berbelit juga dalam pembayaran bunga, ongkos dll
2. Pembayaran kembali
Debitur  dianalisa  kemampuan  dalam  pembayaran  kembalinya,  apakah  sudah match dengan  jadwal  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  kreditur,  tidak  boleh dibaikan unsur ini.
3. Menanggung resiko
Dilihat  dari  bagaimana  kesanggupan  calon  sebitur  dalam  menanggung  resiko, apabila adanya suatu hal diluar ekspetasi misalnya kredit macet, maka kreditur harus melihat apakah jaminan atau hal lain yang dimiliki calon debiturnya sanggup menutupi resiko itu.
Di  Indonesia  sendiri  penyedia  jasa  pinjaman  sanat  beragam,  salah  satu  platform pengelola  dan penyelenggaraan  pinjaman adalah Aku  Laku  dimana aplikasi  tersebut  sudah
berdiri sejak 2016 silam dan sudah mendapatkan surat perizinan dengan mendirikan PT Aku Laku Silvr Indonesia sejak 2018, di dalam aplikasi Aku Laku banyak menyediakan market place yang  tersedia  secara  online  yang  dapat  dikelola  secara  mandiri  atau  secara  kerja  sama. Pinjaman  yang  dilakukan  oleh  calon  debitur  adalah  prividee  dari  PT  Pintarr  Inovaisi  Digtal merupakan  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  peminjaman  secara  online  dengan mengandalkan  teknologi  serta  onformasi  berperan  pihak  penyedia  pinjaman.  Tersedianya aplikasi aku laku ini bermaksud sebagai jembatan dengan menghubungkan dua belah pihak antara  pemberi  hutang  dan  peminjman  dalam  melaksanakan  suatu  prestasi  dengan dilakukannya  sebuah  kontrak  perjanjian  yang  mana  prestasi  tersebut  ialah  penyerahan pinjmaan melalui platform dari PT Pintar Inovassi Digtal. Untuk menggunakan platform Aku Laku peminjaman pinjaman atau biasa disebut sebagai user dimana sebelum menggunakan harus  mengisi  biodata  terlebih  dahulu  secara  lengkap  dan  akurat  dimana  bertujuan  untuk menginformasikan pada Aku Laku dalam melakukan hutang piutang.
Dalam  menggunakan  kredit  yang  disediakan  platform  Aku  Laku,  pengguna  harus terlebih dahulu melewati beberapa tahapan yakni:
1. Pengguna atau peminjman harus terlebih dahulu memiliki aplikasi Aku Laku dan daftar diri
2. Pengisian  formulir  lalu  registrasi  serta  mengumpulkan  dokumen  yang  sekiranya dibutuhkan
3. Mendapatkan verifikasi oleh pihak Aku Laku dan peminjam sudah dapat menggunakan aplikasi Aku Lakunya
4. Pihak Aku Laku akan melakukan penilaian atas pengajuann kreditt serta menghadirkan kedua belah pihak antara pemberi jaminan dan peminjamn melalui investmen
5. Peminjam  apabila  membayar  dengan  lancer,  maka  laba  akan  diperoleh  oleh  pemberi pinjaman. Begitu sebaliknya apabila peminjman mengulur waktu untuk membayar, maka akan melalui jalur penagihan yang  dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian apabila gagal  dalam  pengembalian  pinjaman  maka  pihak  perusahaan  turut  membantu  dalam pengembalian  dana  tersebut,  namun  apabila  dalam  proses  tersebut  masih  terjadi kegagalan maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.
Terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan oleh pemberi dan peminjam yaitu:
1. Pemberian pinjaman
Peminjam  setelah  mendapatkan  verifikasi  dan  sudah  terdaftar pada  aplikasi  Aku Laku, kerja pemberi pinjaman ialaah menganalisa suatu pinjaman sesuai dengan informasi yang telah diisi oleh peminjam berdasarkan fact sheet yang telah disediakan oleh aplikasi Aku Laku, setelah itu pihak pemberi akan menentukan jumlah pinjaman yang akan dipinjam sesuai penawaran yang telah dipilih oleh peminjam dengan mengirimkan uang kepada peminjam, apabila selama waktu dana berhasil disalurkan kepada simpan pinjaman, uang yang  diberikan  oleh  beberapa  pemberi  pinjaman  tersebut  akan  disalurkan  oleh perusahaan layanan kepada peminjam, begitu sebaliknya apabila terjadi kegagalan dalam mendanai,  uang  yang  disalurkan  tersebut  kembali  sepenuhnya  kepada  pemberi pinjaman.  Jika  uang  berhasil  didapatkan  oleh  peminjam  maka  konsekuensi  yang didapatkan adalah membayar dengan mencicil dan keuntungan, pokok serta unga akan didapatkan  oleh  pihak  pemberi  pinjaman,  persoalan  bunga  yang  didapatkan  sesuai dengan pinjaman yang diberikan.
2. Bagi peminjam
Pertama – tama peminjam harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya kepada aplikasi Aku laku, kemudian mengisi dan melakukan kelengkapan biodata diri sebagai informasi dengan dokumen yang diperlukan kepada aplikasi. Setelah melakukan semuanya, maka pihak perusahaan akan menyeleksi dan menganlisa agar peminjman layak mendapatkan pinjaman.  Setelah  pihak  perusahaan  menyetujui  untuk  memberikan  pinjaman  maka peminjam  harus  menandatangani  suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat  oeh  pihak perusahaan, peminjman  juga harus  membayar  pinjaman  tersebut sesuai  jangka  waktu yang  disepakati.  Tugas  perusahaan  yakni  memantau  apakah  peminjman  sudah melaksanakan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati  dan  melakukan penagihan apabila terjadi kegagalan peminjam dalam melunasi pinjamannya.

## Akibat hukum jika tidak menerapkan prinsip ke hati-hatian perjanjian kredit
Adanya prinsip yang utama dan fundamental pada bank yakni prinsip kehati – hatian, dimana  apabila  bank  tidak  menerapkan  prinsip  tersebut  maka  akan  menimbulkan  bahaya pada bank itu sendiri utamanya pada penyaluran pinjaman yang disediakan oleh beberapa bank.  Konsekuensinya  adalah  minimnya  bahkan  dapat  menghilangkan  kepercayaan
masyarakat  pada bank.  Apabila  bank  tidak  menggunakan prinsip  kehati – hatian yang  juga akan  berdampak  bahaya  bagi  bank  itu  sendiri  ternyata  sudah  terddapat  regulasi  yang mengaturnya yakni terdapat pada pasal 49 ayat 2 undang – undang no 7 tahun 1992 yang sudah  diperbaruhi  dengan  undang – undang  no  10  tahun  1998  yang  juga  akan  dikenakan sanksi berupa pidana atau biasa disebut dengan sebutan tindak pidana perbankan, dimana pada  pasal  tersebut  menyebutkan  :  anggota  dewan,  komisiaris,  direksi  atau  juga  pegawai bank dengan sengaja
a. Menerima suatu imbalan atau komisi berupa uang, barang atau hal lain yang berharga untuk  menyetujui  suatu  imbalan  tersebut  demi  kepentingan  pribadi  atau  keluarga dengan maksud untuk memperoleh bagian dari orang lain berupa uang muka, garanksi serta  fasilitas  lainnya  dan  juga  membeli  atau  pendiskontoaan  berupa  sura  wesel, kertas dagang dll serta menyetujui orang lain atas pelaksanaan tarikan dana yang tidak sesuai batas kredit yang diberikan bank.
b. Tidak  memenuhi  prosedur  yang  telah  ditetapkan  bank  sesuai  ketaatan  yang diperlukan  sesuai  ketentuan  perundang – undangan  dan  peraturan  perundangann lainnya yang berlaku. Apabila tidak mentaati akan dikenakan sanksi berupa pidana 8 tahun dan denda minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksial Rp. 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah)
Pada  fakta  yang  sering  terjadi  dimasyarakat  ini  sangat  bertolak  belakang  dimana pemberian  pinjaman  ini  tidak  emmenuhi  aturan  SOP  pemberian  pinjaman  yakni dengan tidak melengkapi atau tidak menggunakan dokumen – dokumen seharusnya diperlukan  dalam  SOP,  ini  disebabkan  karena  kuragnya  ketegasan  regulasi  yang mengatur, berakibat bank beserta jajarannya yakni dewa komisiaris, pegawai dll yang berkaitan dengan melakukan pinjaman tidak sesuai dengan SOP serta mengutamakan prinsip kehati – hatian akan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

## KESIMPULAN
1. Dalam  melakukan  transaksi  pemberian  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  pemberi  dan penerima  pinjaman  haruslah  sesuai  dengan  asas  yang  ada  pada  pinjaman  serta mengutamakan prinsip kehati – hatian yang sudah tercantum pada undang – undang no 10 tahun 1998 pasal 8 mengenai perbankan, serta bank sebagai pihak pemberi pinjaman
harus memperhatian dan menganalisa secara seksama mengenai watak, modal, agunan, kondisi ekonomii, kemampuan penerima pinjaman yang sebagaimana dikenal dengan 5 Cs,  selain  harus  memperhatikan  5  C’s  bank  juga  harus  menerapkan  prinsip  5  P  guna menghindari penyimpangan yang sering terjadi dan guna meminimalisir rugi yang akan terjadi.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran yang ada pada bank dimana sesuai dengan pasal 49 ayat 2 undang – undang nomor 7 tahun 1922 diubah dengan undang – undnag nomor 1  tahun  1998  mengenai  perbankan  yang  tidak  mematuhi  aturan  SOP  dikategorikan sebagai tindak pidana dan akan dikenakan sanksi berupa pidana dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
barkatullah abdul halim, prasetyo teguh. (2005). Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia . pustaka belajar. endeshaw, assafa. (2001). Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pafik . pustaka belajar.
Fuady munir. (1999). Hukum Perbankan Modern . Gazali, D. S. D. R. (2012). Hukum Perbankan . Sentosa Sembiring. (2012). Hukum Perbankan .
sjadeini, sutan remy. (1994). Sudah Memaidaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan dana .
sumadi, dian. (2020). penerapan prinsip kehati-hatian . http://dianisumadi.blogspot.com/2015/09/penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam. Supramono, G. (1995). Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis .