## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2 | Nomor 2 | Juli-Desember 2018 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## PENANGANAN PEMBIYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

## Sitti Saleha Madjid
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta || sittisalehamadjid@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  daripada  penulisan  ini  untuk  memahami  pembiyaan  bermasalah  pada perbankkan  syariah,  beserta  bagaimana  cara  menanganinya.  Metode penulisannya  yaitu  kualitatif  literatur,  dengan  mengumpulkan  referensi  dari literatur serta undang –undang  dan peraturan pemerintah mengenai perbankkan. Dari  penelusuran  yang  diadakan  ditemukan  kesimpulan.  Adanya  pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan  bank.  Dari    sisi  nasional  dapat  mengurangi  kontribusi  bank  dalam melakukan  fungsi  intermediarinya  sehingganya  tidak  dapat  memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh  bank  sendiri  secara  bertahap  dengan  pendekatan  persuasif.  Bila  tahap pertama  tersebut  telah  dilakukan,  maka  dapat  digunakan  langkah  dan  tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor  Lelang,  penyelesaian  melalui  badan  peradilan  ( al-qadha), penyelesaian melalui  badan  arbitrase  ( tahkim) dan Penyelesaian  melalui  Direktorat  Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.
Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalahah, Bank Syariah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Abstract
The purpose of this writing is to understand the problematic financing of sharia  banking,  along  with  how  to  handle  it.  The  writing  method  is qualitative  literature,  by  collecting  references  from  the  literature  and laws and government regulations regarding banking. From the searches were  found  conclusions.  The  existence  of  non-performing  financing  in Islamic banks will result in reduced or decreased bank income. From the national side, it can reduce the contribution of banks in carrying out their intermediary functions so that they cannot contribute to the development and economic growth.
Tackling  problematic  financing  can  be  done  through  a  gradual settlement by the bank itself with a persuasive approach. If the first stage has been carried out, then the next steps and steps can be used, among others, settlement through debt collector, settlement through the Auction Office,  settlement through  the  judiciary  (al-qadha),  settlement  through the  arbitration  body  (tahkim)  and  Settlement  through  the  Directorate General of Debt and State Auction (DJPLN) for state-owned banks.
Keywords: Problematic Financing, Islamic Bank
PENDAHULUAN entuk penilaian tingkat kesehatan  dari  suatu  bank antara  lain  dapat  dilihat  dari perkembangan aktiva
produktif
bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif  yang  dimilikinya.  Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya  diwujudkan  dalam  bentuk rasio  pembiayaan  aktiva  bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah ( non
performing  financings- NPFs),  yang  di bank  konvensional  sering  disebut dengan non-performing  loan  (NPL). Rasio  pembiayaan  bermasalah  ini
menjadi  salah  satu  indikator  penilaian terhadap  perbankan  syariah  dalam mengelola penyaluran pembiayaannya.
Menurut  Bank  Indonesia,  suatu bank  dikatakan  sehat  ketika  rasio pembiayaan  bermasalahnya  berada  di bawah  5  persen.  Pada  Desember  2015, secara  kumulatif  rasio  pembiayaan bermasalah  pada  Bank  Umum  Syariah (BUS)  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) tercatat  sebesar  4,84  persen  atau  Rp 7,456  triliun  dari  total  pembiayaan  Rp 153,968  triliun.  Dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya  NPF  bank  syariah mengalami  penurunan  tipis.  Pada Desember  2014  NPF  BUS  dan  UUS
B
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
tercatat  4,95  persen,  atau  Rp  7,320 triliun  dari  total  pembiayaan  Rp
147,944 triliun
(Otoritas Jasa Keuangan,  2015,16),  Sedangkan  untuk BPRS,  NPF  tahun  2015  mengalami kenaikan dibanding 2014. Apabila pada tahun  2014,  total  NPF  BPRS  sebesar 7,89  persen  dari  total  pembiayaan sebesar 5.004.909 juta, maka pada akhir 2015, NPFnya sebesar 8,20% dari total pembiayaan  sebesar  5,765,171  juta. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015,16)
Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan  Bank  memberikan  pembiayaan antara  lain  untuk  memperoleh  imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh  tersebut,  akan  dipakai  oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank,  membentuk  cadangan  kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan  tersebut  maka  tujuan  dari pembiayaan  berupa  kemanfaatan  bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi nasional akan mengalami disfungsi.
Oleh  karena  itu,  dikaitkan dengan  tujuan  dan  kemanfaatan  dari
adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya  pembiayaan  bermasalah  akan menjadi persoalan besar ketika penanganan  dan  penyelesaiannya  tidak dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam tulisan  ini akan membahas persoalan - persoalan penyelamatan dan penyelesaian  pembiayaan  bermasalah yang  dapat  dilakukan  oleh  bank-bank khususnya oleh bank-bank syariah.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Pembiayaan dan

## Pembiyaan Bermasalah
Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
b. transaksi  sewa-menyewa  dalam bentuk  Ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
c. transaksi  jual  beli  dalam  bentuk piutang  Murabahah,  Salam,  dan Istishna’;
d. transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk piutang Qardh; dan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  Bank Syariah dan/atau  UUS  dan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.
Dari ketentuan peraturan perundang-undangan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank  syariah  apapun  jenisnya,  setelah jangka  waktu  tertentu  wajib  untuk mengembalikan  pembiayaan  tersebut kepada  bank  syariah  berikut  imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard .
Sedangkan yang dimaksud
dengan  “pembiayaan  bermasalah”  atau dalam  bahasa  Inggris  disebut Non Performing  Financings (NPFs),  sama dengan Non  Performing  Loan (NPL) untuk  fasilitas  kredit,  yang  merupakan rasio  pembiayaan  bermasalah  terhadap total  pembiayaan,  adalah  pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan  kurang  lancar,  diragukan,
dan  macet. Dalam  pengertian  lain, pembiayaan  bermasalah/  NPFs  adalah Pembiayaan  Non-Lancar  mulai  dari kurang lancar sampai dengan macet.

## 2. Penetapan Kualitas Pembiayaan
Berdasarkan  ketentuan  Bank Indonesia,  kualitas  pembiayaan  dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha,  kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 dan PBI No. 10/24/PBI/2008).  Atas  dasar  penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas
pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar ( current ), Dalam Perhatian Khusus ( under special mention ), Kurang Lancar (s ubstandard ),  Diragukan  ( doubtful ), dan Macet ( loss ).
Dalam praktik perbankan kualitas  pembiayaan  untuk  golongan lancar disebut golongan I (satu),  untuk golongan  dalam  perhatian  khusus disebut  golongan  II  (dua),  untuk golongan kurang lancar disebut golongan  III  (tiga),  untuk  golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan  untuk  golongan    macet  disebut golongan V (lima).
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Kriteria  komponen  dari  aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan  untuk  bank  syariah  ini diatur  secara  berbeda  berdasarkan pengelompokan  produk  pembiayaan. (Lampiran  I  Surat  Edaran  Bank Indonesia  No.  8/22/DPbS  tanggal  18
Oktober 2006). Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penggolongan Kualitas Mudharabah dan Musyarakah ;
2) 2) Penggolongan
Kualitas Murabahah,  Istishna,  Qardh ,  dan Transaksi Multijasa;
3) Penggolongan Kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bi Tamlik ; dan
4) Penggolongan Kualitas Salam .
Komponen  penilaian  terhadap
masing-masing aspek kualitas pembiayaan  sesuai  dengan  masing- masing  produk  pembiayaan,  diuraikan dalam  komponen-komponen  sebagai berikut:
a. Aspek  prospek  usaha meliputi komponen-komponen:
1) potensi pertumbuhan usaha;
2) kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
3) kualitas manajemen dan
permasalahan tenaga kerja;
4) dukungan dari group atau afiliasi; serta
5) upaya  yang  dilakukan  nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah
berskala  besar  yang  memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup). b. Aspek kinerja (performance) nasabah meliputi komponen-
komponen sbb:
1) perolehan laba;
2) struktur permodalan;
3) arus kas; dan
4) sensitivitas terhadap risiko
pasar.
c. Aspek kemampuan membayar/
kemampuan  menyerahkan  barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sbb:
1) ketepatan  pembayaran  pokok dan marjin/bagi hasil/ fee ;
2) ketersediaan  dan  keakuratan informasi keuangan nasabah;
3) kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; 4) kesesuaian  penggunaan  dana; dan
5) kewajaran  sumber  pembayaran kewajiban
Selanjutnya  untuk  menetapkan golongan  kualitas  pembiayaan,  pada masing-masing  komponen  ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria  tertentu  untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan  (contoh  dalam  tabel). (Lihat Lampiran I SEBI No. 8/22/DPbS tgl  18  Oktober  2006)  Sebagai  contoh untuk  produk  murabahah,  dari  aspek
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:
a. Lancar
Apabila  pembayaran  angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan
secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
b. Dalam Perhatian Khusus
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  sampai  dengan  90  (sembilan puluh)  hari,    selalu  menyampaikan laporan  keuangan  secara  teratur  dan akurat,  dokumentasi  perjanjian  piutang lengkap  dan  pengikatan  agunan  kuat, serta  pelanggaran  terhadap  persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
c. Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  yang  telah  melewati  90 (sembilan  puluh)  hari  sampai  dengan 180  (seratus  delapan  puluh)  hari, penyampaian  laporan  keuangan  tidak
teratur  dan  meragukan,  dokumentasi perjanjian  piutang  kurang  lengkap  dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan keseulitan keuangan.
d. Diragukan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari.    Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan  atau  tidak  dapat  dipercaya, dokumentasi  perjanjian  piutang  tidak lengkap  dan  pengikatan  agunan  lemah serta  terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap  persyaratan  pokok  perjanjian piutang.
e. Macet
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  yang  telah  melewati  270  (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian  piutang  dan  atau  pengikatan agunan tidak ada.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Tabel 1:
Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar
Berdasarkan Kelompok  Produk Pembiayaan Jenis Pembiaya an Lancar DPK Kurang Lancar Diragukan Macet Mudharab ah & Musyaraka h Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80 % PP Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan atau RP di atas 30 % PP s/d 80 % PP (30%PP<RP<8 0%PP) Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari s/d 180 hari; dan atau RP< 30 % PP s/d 3 periode pembayaran Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP   < 30 % PP lebih dari 3 periode pembayaran Murabahah , Istihna, Qardh, Multijasa Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s/d 90 hari Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s/d 180 hari Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari. IJARAH Pembayaran sewa tepat waktu Terdapat tunggakan sewa s/d 90 hari Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s/d 180 hari Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari SALAM  Piutang salam belum jatuh tempo Piutang salam telah jatuh Itempo s/d 90 hari Piutang salam telah jatuh tempo s/d 60 hari Piutang Salam telah jatuh tempo s/d 90 hari Piutang Salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## 3. Sebab-Sebab Pembiyaan Bermasalah
Berdasarkan  Pasal  23  dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat  disimpulkan  bahwa  Penyaluran dana  oleh  Bank  Syariah  mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam
pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan  asas-asas  penyaluran dana/pembiayaan yang sehat.
Apabila bank tidak memperhatikan  asas-asas  pembiayan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya,  maka  akan  timbul berbagai  risiko  yang  harus  ditanggung oleh bank antara lain berupa: a. Hutang/ kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
b. Margin  /  Bagi  hasil  /  fee  tidak dibayar;
c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
d. Turunnya  kesehatan  pembiayaan (finance soundness) . Risiko-risiko tersebut dapat
mengakibatkan  timbulnya  pembiayaan bermasalah ( non
performing financings/NPFs ),  yang  pada  akhirnya dapat  menurunkan  tingkat  kesehatan bank  dan  juga  akan    berpengaruh  pula kepada  keamanan  dana  masyarakat
yang  ada  di  bank  tersebut.  Oleh karenanya,  memahami  sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting.
Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan  oleh  faktor-faktor  intern dan  faktor-faktor  ektern. Faktor  Intern adalah  faktor  yang  ada  di  dalam perusahaan  sendiri,  dan  faktor  utama yang  paling  dominan  adalah  faktor manajerial.  Misalnya kelemahan dalam kebijakan  pembelian  dan  penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,  kebijakan  piutang  yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan  pada  aktiva  tetap,  dan permodalan  yang  tidak  cukup. Faktor Ektern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan,  seperti  bencana  alam, peperangan,  perubahan  dalam  kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan  teknologi,  dan lain-lain. ( Zainul Arifin, 2002, 244)
Untuk menentukan langkah yang  perlu  diambil  dalam  menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu  diteliti  sebab-sebab  terjadinya pembiayaan bermasalah.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Bila    pembiayaan  bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana  alam,  bank  tidak  perlu  lagi melakukan  analisis  lebih  lanjut.  Yang perlu  adalah  bagaimana  membantu nasabah  untuk  segera  memperoleh penggantian  dari  perusahaan  asuransi. Yang  perlu  diteliti  adalah  faktor internal,  yaitu  yang  terjadi  karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu  timbul  pembiayaan  bermasalah, sedikit  banyak  terkait  pula  dengan kelemahan  pengawasan  itu  sendiri. Kecuali  apabila  aktivitas  pengawasan telah  dilaksanakan  dengan  baik,  masih juga  terjadi  kesulitan  keuangan,  perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah  secara  lebih  mendalam.
Mungkin  kesulitan  itu  disengaja  oleh manajemen  perusahaan,  yang  berarti pengusaha  telah  melakukan  hal-hal yang tidak jujur.
4. Upaya-upaya untuk
Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/Macet Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan
bermasalah  dapat  dilakukan  melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan
upaya-upaya  yang  bersifat  represif  / kuratif.
Upaya-upaya yang bersifat preventif  (pencegahan)  dilakukan  oleh bank  sejak  permohonan  pembiayaan diajukan  nasabah,  pelaksanaan  analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin  kepentingan  bank,  sampai dengan  pemantauan  atau  pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
Sedangkan  upaya-upaya  yang bersifat represif / kuratif adalah upaya- upaya  penanggulangan  yang  bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap  pembiayaan  bermasalah  ( non performing financings/NPFs) .

## 5. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
Penyelamatan
pembiayaan adalah  istilah  teknis  yang  biasa dipergunakan  dikalangan  perbankan terhadap  upaya  dan  langkah-langkah yang  dilakukan  bank  dalam  usaha mengatasi  permasalahan  pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki  prospek  usaha  yang  baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
kewajiban  lainnya,  agar  debitur  dapat memenuhi kembali kewajibannya.
Dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan  kegiatan  berdasarkan prinsip  syariah,  terdapat  beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi
Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, sbb:
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  Bank dalam  rangka  membantu  nasabah
agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 1) Penjadwalan kembali ( rescheduling ), yaitu
perubahan  jadwal  pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2) Persyaratan
kembali ( reconditioning ), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain
perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu
dan/atau  pemberian  potongan sepanjang  tidak  menambah sisa  kewajiban  nasabah  yang harus dibayarkan kepada Bank; b. Penataan  kembali  ( restructuring ),
yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan  tidak  terbatas  pada rescheduling atau reconditioning .
c. Peraturan
Bank Indonesia
No.8/12/PBI/2006  tanggal  10  Juli 2006  tentang  Laporan  Berkala Bank  Umum,    Penjelasan  Pasal  2 ayat (4) huruf g :
“Restrukturisasi  Pembiayaan adalah  upaya  perbaikan  yang dilakukan  bank  dalam  kegiatan pembiayaan,  piutang,  dan  atau ijarah  terhadap  debitur  yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
d. PBI  No  8/21/PBI/2006  tgl  5 Oktober  2006  tentang  Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:
“Restrukturisasi  Pembiayaan adalah  upaya  perbaikan  yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan  yang  berlaku  yaitu fatwa  Dewan  Syariah  Nasional dan Standar Akuntansi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Keuangan  yang  berlaku  bagi bank syariah.”
Dari  berbagai  ketentuan  Bank Indonesia  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa berdasarkan
tujuannya,
penyelamatan  pembiayaan  merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi  yang  dilakukan  bank dengan  mengikuti  ketentuan  yang berlaku  agar  pembiayaan  non  lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet)  dapat  menjadi  atau  secara bertahap  menjadi  golongan  lancar kembali.
Bentuk-bentuk  Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, dari ketentuan-ketentuan  Bank  Indonesia pada  uraian  di  atas,  restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :
a) penurunan imbalan atau bagi hasil;
b) pengurangan  tunggakan  imbalan atau bagi hasil;
c) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
d) perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
e) penambahan fasilitas pembiayaan;
f) pengambialihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g) konversi pembiayaan menjadi
penyertaan pada perusahaan debitur.
Di samping itu, sebagai contoh, berdasarkan  Penjelasan  Pasal  46  ayat (3)  PBI  No  8/21/PBI/2006,  upaya  dan mekanisme  restrukturisasi  pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang antara lain untuk Murabahah bisa  dilakukan  dengan memberi potongan dari total kewajiban pembayaran , penjadwalan kembali , dan konversi akad murabahah yang dilaksanakan  sesuai  dengan  fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.
Khusus mengenai konversi akad Murabahah ,  Fatwa  DSN  No.  49/DSN- MUI/11/2005  antara  lain  menyatakan bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah boleh melakukan konversi akad murabahah bagi  nasabah  yang  tidak dapat menyelesaikan/
melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi  ia  masih  prospektif,  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Akad murabahah dihentikan
dengan cara:
1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah  kepada  LKS  dengan harga pasar;
2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa  hutang  maka  kelebihan  itu dapat dijadikan uang muka untuk akad  ijarah  atau  bagian  modal dari mudharabah
dan musyarakah;
4) Apabila  hasil  penjualan  lebih kecil  dari  sisa  hutang  maka  sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati  antara  LKS  dan nasabah.
b. LKS  dan  nasabah  eks-murabahah tersebut  dapat  membuat akad  baru dengan akad:
1) Ijarah  Muntahiyah  Bit  Tamlik (IMBT) atas barang tersebut;
2) Mudharabah , atau
3) Musyarakah . .
Apabila  disandingkan  PBI  No. 8/21/PBI/2006    dengan  Fatwa  DSN- MUI  No.  49/DSN-MUI/11/2005  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa konversi akad murabahah kepada akad pembiayaan mudharabah atau musyarakah  atau  IMBT  sebagaimana disebutkan  dalam  fatwa,  merupakan bagian  dari  restrukturisasi  pembiayaan sebagaimana  diatur  dalam  PBI    No. 8/21/PBI/2006.

## 6. Peyelesaian Pembiayaan Macet
Penyelesaian Pembiayaan Macet (atau  ketegori  Golongan  V)  adalah upaya  dan  tindakan  untuk  menarik kembali  pembiayaan  nasabah/debitur dengan  kategori  macet,  terutama  yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.
Secara garis besar, usaha penyelesaian  pembiayaan  macet  dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya  dengan  nasabah  debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan  tersebut  pihak  debitur masih  kooperatif,  sehingga  usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama  antara  debitur  dan  bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian  secara  damai”  atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut  pihak  debitur  tidak  kooperatif lagi,  sehingga  usaha  penyelesaian dilakukan  secara  pemaksaan  dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki  oleh  bank,  dalam  hal  ini penyelesaian tersebut disebut
“penyelesaian secara paksa”.
Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
a. Barang-barang  yang  dijaminkan
kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn.
b. Jaminan  perorangan  (borgtocht), baik dari orang perorangan maupun  dari  badan  hukum. Dalam  fikih  didasarkan  kepada prinsip kafalah.
c. Seluruh  harta  kekayaan  debitur dan  pemberi  jaminan  (lihat  pasal 1131  KUH  Perdata),  termasuk yang  dalam  bentuk  piutang kepada  bank  sendiri  (kalau  ada).
Dalam  fikih,  hal  ini  antara  lain
didasarkan kepada Hadis
Rasulullah  Saw,  sbb:  Dari  Ka`ab bin  Malik,  “ Sesungguhnya  Nabi SAW  pernah  menyita  harta  milik Muaddz  lalu  beliau  menjualnya untuk membayar utangnya “ (HR.
Imam Daruquthni).
d. Pembayaran  dari  pihak  ketiga yang  bersedia  melunasi  hutang debitur.  Dalam  fikih  didasarkan kepada  prinsip hawalah atau kafalah.
Dengan  dasar  dan  prinsip- prinsip  tersebut,  strategi  penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh  Bank  adalah  berupa  tindakan- tindakan sebagai berikut:
a. Penyelesaian oleh bank sendiri
b. Penyelesaian melalui debt collector
c. Penyelesaian melalui Kantor Lelang
d. Penyelesaian melalui badan peradilan ( al-qadha)
e. Penyelesaian melalui badan arbitrase ( Tahkim)
f. Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal  Piutang  dan  Lelang Negara (DJPLN)
g. Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN
h. Kebijakan  Hapus  Buku  dan Hapus Tagih

## KESIMPULAN
Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak  langsung  dapat  memberikan dampak  risiko  bagi  bank  itu  sendiri maupun  secara  nasional.  Dilihat  dari segi  produktivitasnya  ( performance - nya)  yaitu  dalam  kaitannya  dengan kemampuannya
menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada  berkurang  atau  menurunnya pendapatan  bank  dan  bahkan  mungkin sudah  tidak  ada  lagi.  Risiko  lainnya adalah  adanya  kewajiban  bagi  bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Adanya  PPAP  yang  besar,  maka  akan mengurangi  produktifitas  dana  yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari  segi  nasional,  hal  tersebut  akan mengurangi  kontribusi  bank  dalam melakukan fungsi intermediarinya sehingganya  tidak  dapat  memberikan kontribusi  pada  pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi.
Penanggulangan pembiayaan bermasalah  dapat  dilakukan  melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.    Upaya-upaya  yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan  diajukan  nasabah  sampai dengan  pemantauan  atau  pengawasan terhadap  pembiayaan  yang  diberikan. Sedangkan  upaya-upaya  yang  bersifat represif/kuratif  adalah  upaya-upaya
penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap  pembiayaan  bermasalah  ( non performing financings/NPFs) .
Secara garis besar, usaha penyelesaian  pembiayaan  macet  dapat dilakukan  melalui  penyelesaian  oleh bank  sendiri  secara  bertahap  dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat  digunakan  langkah  dan  tahapan berikutnya  antara  lain  penyelesaian melalui debt  collector, penyelesaian melalui  Kantor  Lelang,  penyelesaian melalui  badan  peradilan  ( al-qadha), penyelesaian  melalui  badan  arbitrase ( tahkim) dan Penyelesaian  melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara  (DJPLN)  untuk  bank-bank BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah . Jakarta: Alvabet, 2002.
Chapra, Umer and  Tariqullah Khan. Regulation and Supervision of Islamic Banks . Jeddah: IRTI- IDB, 2000.
Darus, Mariam. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Djamil,  Fathurrahman. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Fatullah Said, Abdullah as-Sattar. al-Muamalah fi al-Islam. Mekkah: Rabithah al- 'Alam al-Islami, 1402H.
Imtiyazuddin  Ahmad  (ed.). Islamic  Banking  and  Finance  The  Concept,  The Practice  and  The  Challenge. Plainfield:  The  Islamic  Society  of  North Amerika 1999.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah sebagaimana  diubah  dengan  PBI  No.  9/9/PBI/2007  dan  PBI  No.
10/24/PBI/2008.
Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan
Berkala Bank Umum
Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations . Leiden : EJ. Brill, 1996.
Siamat, Dahlan. Lembaga Manajemen Keuangan . Edisi III, FE-UI, Jakarta, 2001. Siddiqie,Moh.  Nejatullah. Issues  In  Syariah  Banking .  Leicester:  Syariahic Foundation, 1985.
Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi  Para  pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia .  Jakarta: Inatitut Bankir Indonesia, 1993.
Sjahdeini, Sutan Remy. Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum . Jakarta: Grafiti, 1997.
Statistik Bank Syariah Bulan Mei 2010. www.bi.go.id.
Subekti. Aneka Perjanjian . Cet. Ke-10; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Supyadillah, Asep. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Wahana Kardofa, 2013. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  8/22/DPbS  tanggal  18  Oktober  2006  tentang Penilaian  Aktiva  Produktiv  Bank  Umum  Yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  sebagaimana  diubah  dengan  SEBI  No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.
Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
Undang-Undang  No.  tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan UU No. 10 Tahun 1998.
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah