Volume 2 Issue 1, April 2020: pp. 37-52.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Pengujian Peraturan Desa

## Legal Analysis of Village Regulation Testing
Asri Universitas Halu Oleo E-mail: ariasri425@gmail.com

## Guasman Tatawu
Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## Kamaruddin Jafar
Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the  testing  of  the cancellation of village regulations, and to find out and analyze the testing of regulations in the legal system in Indonesia. This research is a normative research which is based on reviewing  the  laws  and  regulations  relating  to  issues,  especially  laws  and  regulations relating  to  village  regulations.  The  result  of  the  research  is  that  the  authority  of  the Supreme  Court  to  examine  the  statutory  provisions  under  the  law  constitutes  the constitutional  authority  of  the  provisions  of  article  24A  paragraph  (1)  of  the  1945 Constitution. And furthermore, based on the provisions of article 20 paragraph (1) of the Act. No. 48/2009 Concerning Judicial Power,  it has been determined that the Supreme Court is the highest state court of the judiciary within the four judicial spheres. Then in article (2) paragraph of the Judicial Power Law the enumerative authority of the Supreme Court has also been determined namely: a) adjudicating at the level of appeal against decisions made at the final level by courts in all judicial environments under the Supreme Court, except for the law determine others, b) examine the statutory regulations under the law against the law, c) other authorities granted by law.
Keyword: Authority, Testing; Village Regulations
Abstrak: Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengujian  pembatalan  peraturan  desa,  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengujian  peraturan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  yang  didasarkan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan yang  berhubungan dengan permasalahan  khususnya  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan peraturan desa. Hasil penelitian bahwa kewenangan Mahkamah  Agung  untuk  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang merupakan kewenangan konstitusional dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dan selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  48/2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  telah  ditentukan  bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada  di  dalam  keempat  lingkungan  peradilan.  Kemudian  dalam  Pasal  (2)  ayat  UU Kekuasaan  Kehakiman  telah  ditentukan  juga  kewenangan  Mahkamah  Agung  secara enumeratif yakni: a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah  Agung,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  b)  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Kata kunci: Kewenangan, Pengujian; Peraturan Desa

## PENDAHULUAN
Dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 1 Melihat pemerintahan Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional tentunya desa di Indonesia memiliki cukup ragam dan jenis Desa yang berbeda-beda.
Pemberian  Otonomi  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Desa  dimana  Desa  memiliki kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  merupakan  kesadaran  pemerintah atas  pentingnya  peranan  pemerintah  Desa  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat  dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sebagai mana yang dituangkan dalam UUD 1945 alinea terakhir.  Untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan,  maka  pemerintah  desa  membentuk peraturan  Desa  sebagai  dasar  pengambilan  kebijakan  atas  berjalannya  pemerintahan  yaitu peraturan Desa yang dibuat dan di sepakati oleh Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Namun  berdasarkan  Pasal  87  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  (selanjutnya  disingkat  PP  43/2014)  sebagai  peraturan  pelaksana  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya  disingkat  UU 6/2014)  bahwa  peraturan  desa  yang  dibentuk  dan  disepakati  Kepala  Desa  bersama  Badan
1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permusyawaratan Desa bisa saja di batalkan oleh Bupati atau Walikota bila mana peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara, sebagai bentuk peraturan ditingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. 2 Adapun yang di maksud adalah sebagai mana yang di jelaskan di bawah ini.
Berdasarkan UU  6/2014  tentang Desa  dengan  peraturan  pelaksananya, PP  43/2014 Tentang  Desa,  menggambarkan  tidak  seriusnya  pemerintah  terkait  pemberian  otonomi terhadap Desa sebagai otonomi yang memiliki keunikan pemerintahan yaitu hak tradisional yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi pembentukan  peraturan  desa  dimana  pemerintah desa itu merupakan pemerintahan pertama yang ada sebelum Indonesia merdeka namun disisi lain peraturannya dapat dibatalkan oleh Bupati/Walikota. Sementara dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 tidak mengenal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan  oleh  Bupati/Walikota  ( Eksekutif ).  Olehnya  itu  dapat  diartikan  bahwa  kedudukan Desa berada di bawah kekuasaan pemerintah.
Apabila  dilihat  dari  penjelasan  di  atas,  pemerintahan  Desa  sebagai  pemerintahan pertama  sebelum  dan  sesudah  Indonesia  merdeka  serta  memiliki  hukum  yang  unik  yaitu berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal usul dan serta hak tradisional sebagai suatu keistimewaan. Maka sudah sepantasnya pemerintah desa memperoleh kepastian hukum atas pembatalan peraturan Desa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
Dari  ketentuan  di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  apabila  dicermati  lebih  lanjut kewenangan  Desa  dalam  hal  ini  sangat  besar,  karena  Desa  memiliki  otonomi  khusus,  yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bila mana peraturan desa dibatalkan oleh Bupati atau Walikota yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembatalan oleh  Bupati  atau  Walikota  itu  dapat  dilakukan  pengujian  berdasarkan  sistem  hukum  di Indonesia? Dalam hal ini peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan daerah, dimana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan evaluasi serta diajukan ke Mahkamah Agung  ataupun  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dilakukan  pengujian  secara  materiil  apabila bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang  lebih  tinggi.  Ketentuan  ini  sebagaimana  yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  bahwa  Peraturan  perundang-undangan  yang
2 Jimly Asshidqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006, hlm. 222
bisa dilakukan pengujian adalah dari tingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar hingga  tingkatan  yang  paling  rendah,  yaitu  Peraturan  Desa. 3 Sehubungan  dengan  telah  di uraikan,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  tesis, “Tinjauan Hukum Kewenangan Pengujian Peraturan Desa” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  disusun  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. 4 Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis . Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. 5

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Konsep dan Bentuk Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan.
Dalam  praktik,  dikenal  adanya  tiga macam norma  hukum  yang  dapat  diuji  atau  yang biasa disebut  sebagai norm  control  mechanism .  Ketiganya  sama-sama  merupakan  bentuk  norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:
1. keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan ( regeling ).
2. keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif ( beschikking ).
3. keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman ( jugdgement ) yang biasa disebut vonis. 6
Ketiga  bentuk  norma  hukum  tersebut  di  atas,  ada  yang  merupakan individual  and concrete norm , dan ada pula yang merupakan general and abstract norm . Vonis dan beschikking selalu  bersifat individual  and  concrete  norm ,  sedangkan regeling selalu  bersifat general  and abstract norm . 7
3 H. M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 38
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14
6 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang ,  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 1
7 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 6
Terhadap berbagai bentuk norma hukum tersebut di atas, dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol norma hukum ( legal norm  control  mechanism ).  Kontrol  terhadap  norma  hukum  itu  dapat  dilakukan  melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif, atau melalui kontrol hukum ( judicial ). 8
Bentuk  pengujian  konstitusionalitas  peraturan  perundang-undangan  dijelaskan  oleh Bagir Manan bahwa untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi lainnya tidak dilanggar, perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan dan perbuatan administrasi negara, yaitu:
1. Pengujian oleh badan peradilan ( judicial review ).
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik ( political review ).
3. Pengujian oleh pejabat atau badan eksekutif negara ( executive review ). 9
Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya berjudul Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai  Negara  banyak  menjelaskan  tentang constitutional  review,  judicial  review,  political review , dan executive review . Berikut ulasannya:

## Model Constitutional Review
Sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan constitutional review di dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara. Ada yang melembagakan fungsi  pengujian  konstitusional  itu  dalam  lembaga  yang  tersendiri  bernama  Mahkamah Konstitusi. Ada pula yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan  yang  sudah  ada,  dan  ada  pula  yang  tidak  menerima  adanya  fungsi  pengujian semacam  itu  sama  sekali.  Pengalaman  di  berbagai  negara  di  dunia  memperlihatkan  bahwa tradisi yang mereka ikuti tidak sama dari satu negara ke negara yang lain. 10

## Model Judicial Review
Dalam  konsep  pengujian  Undang-undang,  khususnya  berkaitan  dengan  pengujian  oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah judicial review dan judicial preview .
8 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah , Cetakan Ketiga, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm. 113
9 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 73
10 Jimly  Asshiddiqie, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010, hlm. 1
Review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata re dan view . Sedangkan pre dan view atau preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu  dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu. 11
Dalam rangka judicial review ini, hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan- tindakan pemerintah yang: 12
a. Dilakukan  sewenang-wenang  ( arbitrary ),  semau-maunya  dan  berganti-ganti ( capricious ), penyalahgunaan wewenang diskresioner ( abuse of discretion ) dan lain- lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
b. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, privilege atau immunitas .
c. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apa pun.
d. Dilakukan  tanpa memperhatikan  atau  menuruti  prosedur yang  telah  ditentukan oleh hakim.
e. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu “ substansial evidence ” dalam tindakan pemerintah tersebut.

## Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Peraturan desa adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. 13 hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal  5  Permendagri  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa:
1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  atau  BPD  untuk  rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Frase  peraturan  desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  menandakan  bahwa peraturan  desa  sebagai  suatu  norma  hukum  yang  menjadi  bagian  dalam  sistem  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Suatu sistem tentunya, terdiri dari beberapa elemen seperti
11 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara , Op.Cit., hlm. 4.
12 N i’matul Huda, Hukum Pemerintaha n , Op.Cit, hlm. 119-120. 13 Lihat Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
norma hukum yang tersusun secara hierarkis. Maka, peraturan desa dalam hal ini, berada pada salah satu jenjang norma hukum tersebut.
Peraturan  desa  atau  peraturan  yang  setingkat  didefinisikan  sebagai  peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 14 Secara hierarkis, peraturan desa menjadi bagian dalam peraturan daerah yang tersusun secara berjenjang, yaitu peraturan daerah di tingkat provinsi, peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota, dan peraturan desa. 15
Masuknya peraturan desa dalam hierarki, menandakan diakuinya keberadaannya dan memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sesuai  dengan  susunan  hierarki  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 16 Materi  muatan  peraturan  desa  adalah  seluruh  materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 17
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  tidak  mencantumkan  peraturan  desa  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan.  Terlihat  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (1)  tentang  jenis  dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 18
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan penjelasan di atas, penghapusan peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaturan  mengenai  kedudukan
14 Lihat  Pasal  1  nomor  8  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15 Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
16 Lihat  Pasal  7  ayat  (4)  dan  (5)  huruf  c  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
17 Lihat  Pasal  13  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
18 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
pemerintahan  Desa  yang  tereduksi  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan desa tidak perlu dimasukkan ke dalam kategori peraturan  perundang-undangan  negara.  Peraturan  desa  tidak  dapat  dipersamakan  dengan pengertian peraturan daerah, mengingat pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan daerah.  Pemerintahan  desa  berangkat  dari  konsep  kehidupan  masyarakat  berbentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Masyarakat desa merupakan self-governing communities ( zelfbestuur  gemeinschap )  yang  menjadi  unit-unit  kegiatan  masyarakat  di  luar pengertian formal daya jangkau organisasi negara. 19
Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Jimly Asshiddiqie lebih mengarahkan desa pada  format  aslinya  yang  menjalankan  pemerintahan  dengan  otonomi  asli.  Pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan pada hukum adat yang menyesuaikan kesatuan masyarakat hukum  adat masing-masing.  Sifat  hukum adat sendiri  berbentuk  hukum  yang  tidak  tertulis dalam  artian  bahwa,  hukum  adat  berbeda  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat formal. Maka, dengan pemahaman tersebut lebih tepat jika peraturan desa tidak masuk dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dikaitkan  dengan  peraturan  desa  bahwa pemerintahan desa membuka peluang bagi berlakunya hukum adat yang telah hidup. Terlebih, dalam  Pasal  104  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa parlemen desa berfungsi mengayomi adat istiadat. Pada implementasinya bisa saja penuangan adat istiadat dalam peraturan desa sehingga hukum adat muncul menjadi hukum di tingkat desa. 20
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan, bahwa peradilan adalah hal yang tidak masuk dalam  kewenangan  otonom.  Persoalan  muncul  jika  nantinya  peraturan  secara  hukum  adat masuk  ke  pengadilan  yang  kemudian  akan  diputus  oleh  majelis  hakim.  Sudah  menjadi konsekuensi, ketika Indonesia menerapkan sistem hukum yang cenderung menganut paham legisme yang berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, maka, hakim akan mengalami kesulitan untuk memutus perkara dari peraturan desa yang berdasarkan adat masing-masing yang berbeda. 21
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pendapat  yang  disampaikan  Mahfud  MD  lebih cenderung mengarahkan bahwa peraturan desa memiliki problematika dalam tataran praktik.
19 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 221
20 Ni’matul Huda, Hukum, Op. Cit, hlm. 263.
Jika hanya didasarkan pada hukum adat yang bersifat tidak tertulis, dalam artian bahwa tidak secara  formal  sebagaimana  peraturan  perundang-undangan.  Indonesia  yang  secara  sistem hukum  cenderung  menguatkan  hukum  tertulis  yang  formal,  akan  memberikan  kesulitan kepada hakim untuk memutus perkara yang sumber materiilnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan  formal,  terlebih  jika  kedua  peraturan  berbenturan.  Oleh  karena  itu, peraturan desa setidaknya ditata baik secara jenis baik itu yang formal maupun berdasarkan adat,  berikut  dengan hierarki  peraturan  desa  dalam sistem  peraturan  perundang-undangan agar menjadi jelas kedudukan peraturan desa jika terjadi benturan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarkis.

## Pengawasan  Peraturan  Desa  Setelah  Berlakukannya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Desa  dengan  pemerintahan  yang  memiliki  hak  otonomi  diberikan  melalui  ketentuan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Pemerintahan  Desa  yang  otonom  diberikan  kewenangan  untuk  membentuk  suatu  produk hukum  yang  disebut  peraturan  Desa.  Pemberian  kewenangan  tersebut  juga  sekaligus membawa konsekuensi pada pengawasan terhadap peraturan Desa.
Penegasan  tentang  batasan kewenangan  pembentukan  peraturan Desa sebagaimana dimaksud bahwa suatu peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. 22 Selanjutnya,  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  115  huruf  e,  bahwa  pemerintah  kabupaten  atau  kota  berwenang mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap peraturan Desa. 23
Peraturan  Desa  yang  telah  diundangkan,  kemudian  disampaikan  kepada Bupati/Walikota  sebagai  bahan  pembinaan  dan  pengawasan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari setelah  diundangkan. 24 Tindakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk pembatalan oleh Bupati atau Walikota ketika suatu peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 25
22 Lihat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
23 Lihat Pasal 115 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
24 Lihat Pasal 84 ayat (4)  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
25 Lihat Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Proses  menuju  pembatalan  dilakukan  dengan  tahapan  bahwa,  peraturan  Desa  yang telah diundangkan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati atau Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati atau Walikota melakukan klarifikasi peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. 26 Hasil klarifikasi dibagi dalam dua hasil, yakni pertama, hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kedua, hasil  klarifikasi  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  ketentuan  Peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Ketika  hasil  klarifikasi  bertentangan  dengan kepentingan umum, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati atau Walikota membatalkan peraturan Desa tersebut dengan keputusan. 27
Terkhusus,  mengenai  rancangan  peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa),  pungutan,  tata  ruang,  dan  organisasi  pemerintah  desa  harus mendapatkan evaluasi dari Bupati atau Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa. 28
Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat atau sebutan lain  paling  lambat  3  hari  sejak  disepakati  untuk  dievaluasi. 29 Bupati  atau  Walikota  dapat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan Desa. 30
Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati atau Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati atau Walikota. Dalam hal Bupati atau Walikota telah memberikan hasil  evaluasi, kepala Desa wajib  memperbaikinya. Kepala Desa  diberi  waktu  paling  lama  20  hari  sejak  diterimanya  hasil  evaluasi  untuk  melakukan koreksi. Apabila Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu telah ditentukan, maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 31 Pengawasan produk hukum  pemerintahan  Desa  yang  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan  setelah pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hanya memperlihatkan pengawasan melalui lembaga administratif ( administrative/executive review ) dan pengawasan melalui lembaga politik ( political review ). Proses pengawasan melalui lembaga peradilan ( judicial review ) tidak diatur dalam ketentuan tersebut.
26 Lihat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa.
27 Lihat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa.
28 Lihat Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
29 Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa.
30 Lihat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa.
Pengawasan melalui lembaga administratif ( administrative/executive review ) dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang secara hierarki lebih tinggi dari pemerintahan Desa. Pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  peraturan  Desa  tidak  menggunakan  pola  yang  sama. Peraturan  desa  tentang  APBDes,  pungutan,  tata  ruang,  dan  organisasi  pemerintah  Desa dilakukan  dengan  metode  pengawasan  preventif  terhadap  peraturan  Desa  yakni,  sebelum peraturan desa tersebut diundangkan dan secara pengawasan secara represif apabila kepala desa dan badan perwakilan Desa tidak melakukan perbaikan atas evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
Peraturan Desa secara umum berkaitan dengan pelaksaan kewenangan pemerintahan Desa diawasi secara represif yang dilakukan terhadap peraturan Desa setelah diundangkan. Dimulai dari tahapan mekanisme klarifikasi yang berujung pada pembatalan peraturan desa apabila  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan  dengan  peraturan yang lebih tinggi melalui keputusan Bupati/Walikota.
Ukuran  bagi  bertentangan  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  adalah  1) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; 2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;  3)  terganggunya  ketenteraman  dan  ketertiban  umum;  4)  terganggunya  kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; kelima, diskriminasi terhadap suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antar  golongan,  serta  gender. 32 Sedangkan  ukuran  bagi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diukur melalui hierarki peraturan perundang- undangan.

## Pengawasan Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pengawasan terhadap peraturan Desa dilaksanakan dengan dua aspek pembahasan, yaitu:
1. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana pemerintahan yang lebih tinggi berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan hak otonomi yang salah satunya membentuk suatu peraturan;
2. Dari sisi peraturan desa sebagai norma yang harus sesuai dengan prinsip dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
Hubungan antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan Desa dalam  konteks  negara  kesatuan  membutuhkan  pengawasan  yang  tersusun  menyesuaikan
32 Lihat Penjelasan Umum Nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
hierarki  struktural  pemerintahan  negara.  Pengawasan  akan  menjadi  pengikat  kesatuan, sehingga kebebasan otonomi tidak bergerak menuju kedaulatan hingga mengancam kesatuan. Pengawasan  yang  dilakukan  tidak  dalam  rangka  membelenggu  kebebasan  itu  sendiri,  oleh karenanya  pelaksanaan pengawasan  perlu  dibatasi  berkaitan  dengan  bentuk,  tata  cara,  dan lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 33
Ketika mengaitkan antara pengawasan dalam bentuk pengujian peraturan perundang- undangan,  terdapat  beberapa  hal  yang  memperlihatkan  urgensi  pengujian  terhadap  suatu peraturan dilakukan, seperti: 34
1. Salah  satu  unsur  negara  hukum  adalah  setiap  tindakan  pemerintah  atau pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata oleh penguasa, tetapi negara  diperintah  berdasarkan  hukum  yang  sudah  dibuat  dan  disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.
2. Jika  dikaitkan  dengan  tipe  negara  kesejahteraan  modern  yang  dianut  oleh  UUD 1945, dimana pemerintah diberi kewenangan yang sangat luas untuk ikut serta aktif campur  tangan  dalam  segala  bidang  sosial  budaya  dan  ekonomi.  Dengan kewenangan  pemerintah  yang  begitu  luas  tersebut,  jika  tidak  dipagari  dengan aturan-aturan  hukum  yang  baik  dan  adil,  serta  pengawasan  penggunaan kewenangan  yang  ketat  dapat  menimbulkan  kesewenang-wenangan  dari pemerintah.
3. Secara  umum  tujuan  pembentukan  perundang-undangan  adalah  mengatur  dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu  memperoleh  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  di  dalam  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  tiang  utama  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  suatu  negara  hukum  adalah  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.
33 Sir Wiliam O. Hart-J.F Garner, Introduction To The Law of The Local Government and Adminitration , Butterworths, London, 1973, hlm. 297. Dalam Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Daerah Menurut UUD 1945 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 181.
34 Jalaluddin, “ Hakikat  dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-undangan  Sebagai  Batu  Uji  Kritis  Terhadap  Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik ” , Aktualita, Vol 6, No 3 (2011). hlm. 1-2.
Berdasarkan ketiga alasan tersebut, menjadikan suatu peraturan Desa penting untuk dibentuk  dengan  dilakukannya  pengawasan  yang  baik  terhadap  peraturan  Desa.  Pengujian peraturan  perundang-undangan sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap norma  hukum  dapat dilakukan dengan baik, ketika tiga mekanisme pengujian, yakni administrative/executive review, political  review,  dan  judicial  review diberlakukan  terhadap  suatu  peraturan  perundang- undangan. Melalui ketiga mekanisme tersebut kemudian dilakukan pengujian secara materi muatan ( materiele toetsingrecht ) dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan ( formele toetsingrecht ).
Pilihan lain dalam proses pengujian peraturan Desa adalah keputusan pembatalan yang dikeluarkan  oleh  Bupati  atau  Walikota  diajukan  ke  peradilan  tata  usaha  negara  apabila pemerintahan  Desa  merasa  keberatan  dengan  keputusan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 yang menjelaskan bahwa: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang  juga  disebut Keputusan Tata Usaha Negara  atau Keputusan  Administrasi Negara  yang selanjutnya  disebut  Keputusan  adalah  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat  Pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. 35 Selanjutnya,  diatur  bahwa keputusan dapat dibatalkan oleh: 1) pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; 2) atasan pejabat yang menetapkan keputusan; 3) atas putusan pengadilan. 36 Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan tata usaha negara. 37
Ketentuan lain yang juga dapat melibatkan lembaga peradilan dalam proses pengujian peraturan Desa adalah ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  diduga bertentangan  dengan  undang-undang,  pengujiannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung. 38 Peraturan  Desa  yang  kedudukannya  diakui  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (2), karena kewenangan yang dimiliki oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Lihat  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan.
36 Lihat  Pasal  66  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
37 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
38 Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Oleh  karena  itu,  dengan  pemahaman  bahwa  peraturan  Desa merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berada  di  bawah  undang-undang  dapat diujikan ke Mahkamah Agung.
Jika  dikaitkan  dengan  konsep judicial  review yang  diterapkan  di  Indonesia  yang menganut  paham civil  law ,  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang dilakukan oleh satu atap lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. 39 Alternatif pilihan yang kemudian muncul adalah Mahkamah Agung mendelegasikan kewenangan  dalam  pengujian  peraturan  perundang-undangan  terkhusus  untuk  peraturan Desa yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau undang-undang itu sendiri kepada lembaga peradilan yang berada di bawahnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, pilihan yang relevan adalah memberikan kewenangan kepada  peradilan  tata  usaha  negara  yang  mengadili  perkara  pengujian  peraturan  Desa mengatasnamakan Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN
Pengujian  pembatalan  peraturan  Desa  oleh  Bupati  atau  Walikota  berdasarkan  Pasal  87 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian diatur berdasarkan Perda Buton Utara  Nomor  5  Tahun  2015  Pasal  19  dan  Pasal  22  baik  dalam  bentuk  evaluasi  maupun klarifikasi dapat dilakukan pengujian. Adapun dasar pengujian yang digunakan adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (2)  huruf  b  yang  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  mempunyai  kewenangan  menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan ayat (3) yang menyatakan bahwa pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Selain itu, tata cara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang , Cetakan Kedua, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Asshiddiqie, Jimly, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Huda, Ni’matul , Hukum Pemerintahan Daerah , Cetakan Ketiga, Bandung: Nusa Media, 2012.
Huda, Ni’matul , Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005. Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2006.
Manan,  Bagir, Hubungan  Antara  Pusat  Daerah  Menurut  UUD  1945 ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1994.
Marzuki,  H.  M.  Laica, Berjalan-jalan  di  Ranah  Hukum ,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

## Jurnal dan Makalah
Jalaluddin, “ Hakikat  dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-undangan  Sebagai  Batu  Uji  Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik ” , Aktualita, Vol 6, No 3, 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa.