GERAKAN PROTES HAJI SARIP DI KABUPATEN MAJALENGKA 1947
PROTEST MOVEMENT OF HAJI SARIP IN MAJALENGKA 1947
Tia Dwi Nurcahya Universitas Pendidikan Indonesia Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat e-mail: dwmachiavellian@gmail.com
Naskah Diterima: 3 Januari 2014 Naskah Direvisi: 11 Februari 2014 Naskah Disetujui: 18 Februari 2014

## Abstrak
Penelitian  ini  menggambarkan  gerakan  protes  yang  dilakukan  Haji  Sarip  terhadap Pemerintah  Republik  Indonesia  tahun  1947  di  Kabupaten  Majalengka.  Untuk  merekontruksi permasalahan  ini  digunakan  metode  sejarah  yang  terdiri  dari  empat  langkah  penelitian,  yaitu heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Sedangkan  teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  digunakan  studi  literatur  dan  wawancara,  yaitu  mengkaji  sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan mewawancarai saksi sejarah atau  pelaku  sejarah  sebagai  narasumbernya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengungkap  gerakan protes  yang  dilakukan  Haji  Sarip  di  Kabupaten  Majalengka  tahun  1947.  Berdasarkan  hasil penelitian  didapat  beberapa  simpulan:  pertama,  Haji  Sarip  melakukan  gerakan  protes  terhadap Pemerintah RI dan  desa karena kebijakan  yang diambil  pemerintah RI,  yaitu  kebijakannya India Rice (penjualan beras  ke  India  dengan  harga  murah); kedua, Haji Sarip  menganggap Pemerintah RI  1947  sudah  gagal  dan  menyiakan-nyiakan  hidup  masyarakatnya  sendiri,  sehingga  Haji  Sarip akan  mengubah  tatanan  pemerintahan  dan  menggantikannya  dengan  pemerintahan  baru,  yang berlandaskan sama rata sama rasa, sama warna, sama bangsa, dan benderanya putih hitam; ketiga, setelah Haji Sarip  melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan cara melakukan provokasi terhadap  masyarakat  Kabupaten  Majalengka,  masyarakat  dan  pemerintah  tidak  tinggal  diam, melainkan  masyarakat  bersikap  antipati  terhadap  Haji  Sarip  dan  Pemerintah  RI  menindak  Haji Sarip  dengan tuduhan  membangkang pemerintah, meresahkan  masyarakat,  menghina tentara dan menjalankan penipuan.
Kata kunci : Gerakan protes, Haji Sarip, Majalengka.

## Abstract
This  study  describes  the  movement  of  Haji  Sarip  protest  against  the  Government  of  the Republic of Indonesia in 1947 at Majalengka. This research used historical method which consists of four steps of research: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The techniques used in data collection trough literature review and interviews, including reviewing the sources of literature relating to the issues being studied and interviewed witnesses or perpetrators of history. The purpose of this study is to reveal the protest movement Haji Sarip in Majalengka 1947. Based on  the  results  obtained  some  conclusions:  first,  Haji  Sarip  protest  movement  against  the Government and the village because of measures taken by the government of Indonesia, the Indian policy  of  Rice  (rice  sales  to  India  with  cheap  price);  second,  Haji  Sarip  assume  GOI  1947  has failed  and  wasted  waste  life  of  his  own  people,  so  that  Hajj  Sarip  will  change  the  system  of government  and  replace  it  with  a  new  government,  which  is  based  equally  the  same  taste,  same color, same nation, black and white flag; Third, after Haji Sarip resistance to the government by way  of  provocation  against  Majalengka  community,  society  and  the  government  is  not  standing still,  but  the  people  being  antipathy  towards  Haji  Sarip  and  the  government  crack  down  on charges Haji Sarip government's defiant, disturbing the public, insulting the army and run fraud.
Keywords: protest movement, Haji Sarip, Majalengka.
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 489-501 490

## A. PENDAHULUAN
Pasca  proklamasi  kemerdekaan, muncul  suasana  revolusi  yang  bergejolak di  Indonesia.  Tujuannya  adalah  untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik  Indonesia  dari  tangan  Sekutu yang hendak bercokol kembali di
Indonesia. Dalam rangka memper- tahankan kemerdekaan dari tangan Sekutu,  berbagai  upaya  dilakukan  oleh rakyat Indonesia dari adu otak sampai adu otot,  dari  angkat  bicara  sampai  angkat senjata.
Pemerintahan Indonesia yang pada waktu  itu  baru  berdiri  dan  mulai  merintis kebijakan-kebijakan politiknya, sudah dihadapkan  lagi  pada  permasalahan  baru dengan  kedatangan  pasukan  Sekutu  yang membonceng  NICA.  Kedatangan  Sekutu ke  Indonesia  diikuti  dengan  menerapkan kebijkan-kebijkannya yang  merugikan rakyat  Indonesia.  Akibatnya,  keadaan sosial,  ekonomi,  politik  bangsa  Indonesia tidak  stabil.  Salah  satu  kebijakan  Sekutu yang  merugikan bangsa Indonesia, seperti adanya blokade ekonomi dari Belanda.
Untuk  mengatasi  blokade  ekonomi Belanda, pada 1946, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan istilah India Rice .  Kebijakan  ini  dikeluarkan  oleh pemerintah Indonesia dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.  Indonesia  menjual  beras  ke India dengan harga murah dengan harapan adanya timbal balik (simbiosis mutualisme) yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia yaitu India mengakui  di  dunia  internasional  tentang perjuangan  bangsa  Indonesia.  Kemudian sebagai  bentuk  jalinan  kerja  samanya dengan Indonesia, selain mengakui perjuangan  bangsa  Indonesia,  pemerintah
India  juga  mengirimkan  pakaian  ke Indonesia  sebagai  bentuk  kerja  samanya (Sudiyo, 2002: 113).
Namun, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah  Indonesia  mengenai India Rice mendapatkan  protes  dari  rakyat Indonesia sendiri, adanya kebijakan
tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan gejolak  di  kalangan  masyarakat  terutama di  daerah-daerah  pelosok  Indonesia  yang umumnya dikenal dengan sebutan gerakan rakyat  atau  revolusi  sosial.  Kendatipun demikian, sebenarnya permalasahan tersebut  bukan  satu-satunya  alasan  rakyat untuk  melakukan  revolusi  sosial.  Faktor lain  yang  memicu  adanya  gerakan  protes ini  adalah  persaingan  para  elit-elit  lokal dalam  pemerintahan.  Haji  Sarip  sebagai pemimpin dalam gerakan ini menghendaki  adanya  perubahan  dalam sistem pemerintah Indonesia di mulai dari pemerintahan  setempat,  yaitu  pemerintah desa  dan  menggantikannya  dengan  sistem yang baru yang ia hendaki.
Lucas  (1989:  141)  menyebutkan alasan  lainnya  yang  mendasari  terjadi revolusi  sosial  atau  gerakan  masyarakat adalah diakibatkan oleh persaingan politik elite-elite  lokal  setempat,  sebagai  contoh, perlawanan  di  daerah  Pekalongan  dan Brebes  sebagai  bentuk  ketidakpuasan rakyat  terhadap  pemimpinnya  yang  tidak dapat  mengurusi  rakyatnya.  Akibatnya, menuntut adanya pergantian sistem pemerintahan  dari  sistem  yang  dinilai lama menuju sistem yang baru.
Hal  senada  diungkapkan  Ricklefs (2008:  440),  ia  menyebutkan  gejolak revolusi  sosial  di  daerah-daerah  pedesaan bukan  untuk  mempertentangkan  sistem kelas-kelas  sosial,  karena  kelas  sosial yang  rendah  jarang  menumbangkan  kelas yang  dominan.  Kebanyakan  revolusi sosial  diakibatkan  oleh  persaingan  antar elite-elite  alternatif  lokal,  kelompok- kelompok  kesukuan  atau  kemasyarakatan dan antargenerasi.
Pada  perkembangannya,  konflik atau  revolusi  sosial  seperti  di  daerah Brebes, Pemalang, dan Tegal  yang  terjadi pada  1945  memberikan  efek  domino terhadap  daerah-daerah  lain  di  Pulau Jawa.
Pada  tahun  1947,  di  Keresidenan Pekalongan,  terjadi  gerakan  serupa  untuk memprotes  dan  menuntut  pemerintah setempat untuk mengubah sistem
pemerintahan  lama  yang  dipandang  tidak dapat  mensejahterakan  rakyatnya.    Di
Pekalongan muncul kelompok yang disebut Lenggaong . Lenggaong
merupakan  bagian  penting  dari  tradisi  ini dan  mempunyai  banyak  tokoh”bandit” terkenal.  Sama  seperti  halnya  priayi, lenggaong -pun  berusaha  mendapatkan kekuatan  spiritual  (Lucas,  2004:  191Di daerah  Jawa  Barat,  kejadian  semacam  ini salah  satunya  terjadi  di  Kabupaten Majalengka  yaitu  Gerakan  Protes  Haji Sarip  tahun  1947.  Haji  Sarip  dalam protesnya  mengajak  masyarakat  untuk melakukan perubahan kehidupan. Awalnya, ajakan Haji Sarip disambut baik oleh  masyarakat  setempat,  sebagaimana dari  keterangan  saksi  hidup  atau  pelaku sejarah  yaitu  H.  Kusnan  (83  Tahun). Beliau  mengungkapkan  bahwa  Haji  Sarip datang dari Purwekerto, awalnya masyarakat Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka  menerimanya  karena  gagasan Haji  Sarip  membuat  organisasi  (Barisan
Banteng)  yang  dinilai  oleh  masyarakat pada  saat  itu  merupakan  sebuah  alat revolusi  untuk  melawan  Belanda,  akan tetapi  sebaliknya  Haji  Sarip  membuat organisasi  (Barisan  Banteng)  tujuannya untuk  melawan  pemerintah  Republik Indonesia dan pamong desa.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, terdapat  beberapa  permasalahan  yang akan  dibahas.  Adapun  permasalahan pokoknya  adalah  “Mengapa  Haji  Sarip melakukan  protes  terhadap  pemerintah pada  tahun  1947?”.  Untuk  memudahkan dan  mengarahkan  dalam  pembahasan, diajukan  beberapa  pertanyaan  sekaligus sebagai  rumusan  masalah  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  antara  lain: (1) Apa  yang  melatarbelakangi Haji  Sarip melakukan  protes  terhadap  pemerintah  di Kabupaten  Majalengka  pada  tahun  1947? (2) Bagaimana upaya Haji Sarip menghimpun  massa  dalam  melakukan gerakan  protes  terhadap  pemerintah  di Kabupaten Majalengka 1947? (3)
Bagaimana  reaksi  masyarakat  terhadap
gerakan  protes  Haji  Sarip  pada  tahun 1947?
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian  adalah  untuk  mengungkap sekaligus  memberikan  gambaran  tentang bagaimana  gerakan  sosial  ini  muncul dalam  kondisi  yang  cenderung  kompleks dengan berbagai sebab-musababnya. Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memperkaya  khazanah  mengenai  gerakan atau  protes  sosial  yang  terjadi  Indonesia pada  umumnya,  di  Jawa  Barat,  bahkan Kabupaten Majalengka pada khususnya.
Dalam  mengkaji  penelitian  atau permasalahan  yang  akan  dibahas,  peneliti menggunakan  literatur  terdahulu  sebagai sumber  rujukan  dalam  penelitian  ini. Walaupun  pada  prinsipnya,  sumber- sumber yang menjelaskan mengenai peran atau  gerakan  protes  Haji  Sarip  secara eksplisit  sangat  sedikit  ditemukan.  Tapi, peneliti  mencoba  memanfaatkan  sumber- sumber  yang sudah ada  yang di dalamnya menyinggung  mengenai sosok Haji Sarip.
Buku pertama, berjudul Riwayat Perjuangan  K . H  Abdul  Halim, karya Miftahul  Falah.  Walaupun  secara  judul besar  buku  tersebut  membahas  tentang riwayat  K.H  Abdul  Halim,  tetapi  di dalamnya  sedikitnya  membahas  tentang perlawanan  Haji  Sarip  di  Desa  Brujul Wetan.  Gerakan  yang  dilakukanoleh  Haji Sarip  itu  sangat  bertentangan  dengan perjuangan  K.H  Abdul  Halim,  dan menurut buku tersebut  diterangkan bahwa gerakan  yang  dilakukan  oleh  Haji  Sarip adalah  gerakan  bersifat  millenaristis  dan mencoba  mengajak  masyarakat  Burujul Wetan  (Majalengka)  mendukung  upaya menggantikan tatanan pemerintahan sekarang  dengan  menata  kehidupan  yang baru.
Literatur  lainnya  yang  dijadikan bahan  acuan  dalam  penelitian  ini  adalah berbentuk  Jurnal,  karya  Agus  Mulyana dengan  judul Pergumulan  Elite  Sunda pada  Masa  Revolusi:  Kasus  Berdiri  dan Bubarnya  Negara  Pasundan,  1947-1950, diterbitkan oleh Pendidikan Sejarah FPIPS  UPI.  Isinya  menjelaskan  tentang
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 489-501 492
revolusi  sosial  di  Jawa  Barat  dan persaingan  antar  elite  Sunda  pada  tahun 1947-1950. Antara kaum menak dan kaum biasa,  kaum menak biasanya  diidentikkan dengan  seorang  penguasa  atau  pemimpin yang mampu mengerahkan massa sedangkan  kaum  biasa  adalah  kaum  yang hanya  mengikuti  saja  kaum menak . Artinya,      kaum  biasa  tidak  mempunyai pengaruh di dalam masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya,  Jurnal  yang  ditulis oleh  Susanto  Zuhdi  yang  berjudul Antara Sewaka dan Soeria Kartalegawa: Dinamika  Politik  Pemerintahan  di  Jawa Barat  pada  Masa  Revolusi  Indonesia, diterbitkan oleh Pendidikan Sejarah FPIPS  UPI.  Dalam  tulisannya  Zuhdi menjelaskan tentang permasalahan revolusi  pasca-kemerdekaan  Indonesia.  Ia menjelaskan,  secara  sosioligis,  zaman revolusi kecenderungan masyarakat menggunakan emosinya berlebihan, dengan  nalar  yang  dipersempit.  Sehingga suasana  seperti  itu  menyebabkan  individu atau  kelompok  sosial  untuk  memilih antara pro atau kontra terhadap pemerintah  Indonesia.Sebagaimana  yang dilalukan oleh Kartalegawa dan Sewaka di Jawa  Barat,  bahwa  pilihan  seseorang begitu  banyak  ditentukan  oleh  orientasi pribadi,  latar  belakang  pendidikan,  dan pengalaman sosial yang pernah dilalui.
Selain buku  dan jurnal penulis juga menggunakan  Skripsi  yang  ditulis  oleh Deni  Kuniadi  yang  berjudul Keresidenan Priangan  pada  Masa  Revolusi:  Tinjauan Politik  dan  Militer  (dari  Proklamasi hingga Hijrah). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kurniadi menjelaskan  tentang  pembentukan  badan- badan  perjuangan  setelah  kemerdekaan,
seperti  BKR  dan  badan-badan  kelaskaran lainnya.  Selain  itu  juga  dalam  tulisannya dijelaskan  tentang  rekasi  masyarakat Priangan  terhadap  tentara-tentara  Belanda dan Sekutu pasca-kemerdekaan Indonesia

## B.  METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  sejarah.
Metode  sejarah  merupakan  metode  yang sesuai  untuk  melakukan  penelitian  ini karena data-data yang dibutuhkan menyangkut  dengan  kehidupan  di  masa lampau. Widja (1988: 19) mengungkapkan  bahwa  sejarah  yang terutama  berkaitan  dengan  kejadian  masa lampau  dari  manusia,  tetapi  tidak  semua kejadian itu
bisa diungkapkan ( recoverable ),  sehingga  studi  sejarah sebenarnya  bisa  dianggap  bukan  studi masa lampau itu sendiri, tapi studi tentang jejak-jejak  masa  kini  dari  peristiwa  masa lampau.  Sejalan  dengan  ini,  Gottschalk (2008:  39)  berpendapat,  metode  sejarah adalah  proses  menguji  dan  menganalisis secara  kritis  rekaman  dan  peninggalan masa lampau.
Adapun tahapan-tahapan dalam metode  sejarah  menurut  Ismaun  (2005:
48-50)  terdiri  dari  empat  tahap.  Tahap pertama  adalah  heuristik  atau  proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang  relevan  dengan  topik  penelitian; kedua adalah proses kiritik atau verifikasi.
Pada  prinsipnya,  tahapan  kritik  dilakukan untuk memperoleh dan menyaring otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang  telah  ditemukan.  Pada  tahapan  ini, peneliti  melakukan  pengkajian  terhadap sumber-sumber yang didapat untuk mendapatkan  kebenaran  sumber;  tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu memaknai atau  memberikan  penafsiran  terhadap fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan  satu  fakta  dengan  fakta lainnya; tahap terakhir
adalah historiografi,  yaitu  menyusun  dalam bentuk  tulisan  dengan  jelas,  sistematis,
dan gaya bahasa yang sederhana menggunakan  tata  bahasa  yang  baik  dan benar.
Secara  historis,  istilah  gerakan sosial  muncul  pada  abad  ke-19  M.  Istilah ini  pada  awalnya  diperuntukkan  dalam menjustifikasi kaum pekerja dalam melakukan protes, mengingat pada saat itu gaung  pergesekan  antara  kaum  pemodal dan kelas pekerja sedang santer-santernya. Memasuki  abad  ke-20,  istilah  gerakan
sosial  atau  protes  sosial  mengalami pelebaran makna. Isilah tersebut tidak lagi terpaku pada definisi asalnya.
Untuk  mempertajam  analisis  dalam penelitian  ini  dibutuhkan  pendekatan- pendekatan  dari  berbagai    disiplin  ilmu sosial.  Sebagaimana  yang  diungkapkan Kartodirdjo  (1992:  2),  “Langkah  yang sangat  penting  dalam  membuat  analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran  yang  bisa  digunakan  melalui konsep atau teori yang akan dipakai dalam membuat  analisis  itu”.  Kaitannya  dengan ini,  penulis  menggunakan  pendekatan ilmu  sosial  perspektif  sosiologi  dengan memakai teori konflik.
Teori  konflik adalah  teori  yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi  melalui  proses  penyesuaian  nilai- nilai  yang  membawa  perubahan,  tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan  kompromi-kompromi  yang berbeda  dengan  kondisi  semula.  Teori konflik  muncul  sebagai  reaksi  dari munculnya teori struktural fungsionalisme.  Pemikiran  yang  paling berpengaruh  atau  menjadi  dasar  dari  teori konflik  ini  adalah  pemikiran Karl  Marx. Pada  tahun  1950-an  dan  1960-an,  teori konflik  mulai  merebak.  Teori  konflik menyediakan  alternatif  terhadap  teori struktural  fungsional.  Pada  saat  itu  Marx mengajukan  konsepsi  mendasar  tentang masyarakat  kelas  dan  perjuangannya (http://etan.org/etanpdf/2006/CAVR/bh/0 4-RezimPendudukan.pdf; diakses, 8 Maret 2014).
Marx  tidak  mendefinisikan  kelas secara panjang lebar. Namun, ia menunjukkan  bahwa  dalam  masyarakat pada  abad  ke-  19  di Eropa  terdiri  dari kelas pemilik modal  (borjuis) dan kelas pekerja  (proletar). Kedua  kelas  ini berada  dalam  suatu  struktur  sosial hirarkis,  kaum  pemilik  modal  melakukan eksploitasi  terhadap  kaum  proletar  dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan  selama  kesadaran  dari  kaum pekerja  belum  terbentuk  dan  memiliki rasa  menyerah  diri  atau  putus  asa.
Sebaliknya,  ketika  rasa  rendah  diri  itu telah hilang maka akan muncul pertentangan  atau  konflik  yang  disebut dengan  gerakan  sosial  atau  gerakan protes. Selain teori, penulis juga menggunakan sebuah konsep guna mempertajam  daya  analisis,  yakni  konsep revolusi. Konsep revolusi biasanya digunakan  untuk  menelaah  gerakan  sosial dalam menuntut adanya perubahan sistem, kebijakan  pemerintah.    Menurut  KBBI “revolusi adalah perubahan ketatanegaraan,  pemerintah  atau  keadaan sosial  yang  dilakukan  dengan  kekerasan seperti  dengan  perlawanan  bersenjata”
(Depdiknas, 2008: 1172). Revolusi berasal  dari  bahasa  Latin re-volvere , artinya menjungkirbalikkan. Revolusi dapat  juga  dinamakan  sebagai  persamaan dari  perubahan  secara  tiba-tiba  atau perubahan  cepat,  karena  ketika  berbicara revolusi  biasanya  masyarakat  akan  ter- asosiasi terhadap perubahan.
Revolusi merupakan perubahan secara cepat dan  tiba-tiba dalam berbagai aspek  dari  suatu  negara.  Maksudnya mengubah  tata  nilai  yang  telah  lama  dan digantikan  dengan  sistem  yang  lain  dan bentuknya  berlainan  sama  sekali  dengan yang lama.
Dari  segi  ideologi  revolusi  dapat diartikan apa  yang sesuai dengan  cita-cita sendiri dan apa  yang bertentangan dengan itu  dianggap  dengan  kontra-revolusi. Suasana  atau  iklim  revolusi  berhubungan dengan  perasaan  umum  bahwa  hal-hal yang telah lama harus ditinggalkan secara radikal,  artinya  sampai  ke  akar-akarnya dan  mengubah  kondisi  lama  dengan pemirikan  baru. sesuatu  yang  baru  dan lebih baik  dari  yang sudah ada. Biasanya, revolusi  dilakukan  dengan  sikap  secara keras menolak yang lama dan menggantikan  dengan  yang  baru  dengan penghargaan yang meluap-luap (Simatupang dalam Frederick. 2005: 76). Penggunaan  konsep  revolusi  dalam penelitian mengingat ada kemiripan dengan  gerakan  protes  yang  dilakukan
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 489-501
494 Haji Sarip ini. Kendati, pada kenyataannya  gerakan  yang  digelorakan oleh Haji Sarip ini relatif tidak menggunakan  kekerasan,  apalagi  sampai melakukan  kokang  senjata,  sebagaimana peristiwa-peristiwa  lainnya  yang  pernah terjadi  di  Indonesia.  Korelasi  konsep revolusi  dengan  penelitian  ini  dilihat  dari tujuan  gerakan  protes  yang  menghendaki adanya perubahan dalam sistem pemerintahan  dari  sistem  yang  dinilai lama  menuju  sistem  baru  yang  ia  yakini (sosialis-komunis) sebagai
sebuah kebenaran.

## C. HASIL DAN BAHASAN 1. Latar Belakang Peristiwa
Meletusnya  Gerakan  protes  yang dilancarkan  Haji  Sarip  di  Kabupaten Majalengka  sesungguhnya  tidak  dapat dilepaskan dari konstelasi politik Indonesia  pada  saat  itu.  Keadaan  politik Indonesia  yang  belum  stabil  di  awal kemerdekaan  dan  diperparah  dengan kehadiran  Sekutu  ke  Indonesia  sambil menggandeng NICA, semakin memperburuk  keadaan  sosial,  politik, ekonomi,  bangsa  Indonesia.  Di  bidang ekonomi, Belanda mengeluarkan
kebijakan  blokade  ekonomi  Indonesia, sehingga  akses  atau  pintu  kerja  sama, perdagangan  Indonesia  dengan  pihak  luar terhenti.  Sejak  itu,  Indonesia  mengalamai inflasi  yang  sangat  tinggi  dan  terjadi kekosongan kas negara.
Menanggapi  kejadian  ini,  pada tahun  1946,  pemerintah  Indonesia  di bawah pimpinan PM Sjahrir mengeluarkan kebijakan untuk menerobos blokade  ekonomi  Belanda.  Keputusan pemerintah  ini  selanjutnya  direalisasikan oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan kebijakan India Rice atau diplomasi beras. Pemerintah  berdalih,  kebijakan  tersebut dikeluarkan  di  samping  untuk  bertahan dari blokade Belanda, juga untuk meminta dukungan kepada India tentang perjuangan rakyat Indonesia yang mempertahankan kedaulatannya. Penjualan  beras  dengan  harga  murah
kepada  pihak  India  dinilai  sebagai  salah satu  cara  untuk  menarik  perhatian  dunia agar mengakui perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya (Sudiyo, 2002:113). Namun,  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah  RI  pada  kenyataannya, justru  menimbulkan permasalahan baru  di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat  berpendapat  bahwa  kebijakan tersebut  tidak  berpihak  kepada  mereka.
Pada sisi lain, bagi kelompok yang kontra, kebijakan India  Rice yang  anggap  solusi oleh  pemerintah  hanya  akan  menambah kesengsaraan  rakyat.  Alasan  inilah  yang mendorong Haji Sarip melakukan gerakan protes terhadap kebijakan ini di Kabupaten  Majalengka  sebagai  bentuk keprihatinan  atas  nasib  rakyat  secara umum.
Ia  menilai  kebijakan  pemerintah sangat berbanding terbalik dengan keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  luas saat  itu,  mengingat  kesejahteraan  dan kebutuhan  rakyat  Indonesia  masih  belum tercukupi (ANRI, 1947. No. 57/R).
Alasan  lain  yang  memicu  adanya gerakan  protes  yang  dipimpin  oleh  Haji Sarip ialah adanya ketidakpuasan terhadap aparatur-aparatur  pemerintah,  terutama pemerintah  desa  yang  dulunya  kerja kepada  Belanda,  sekarang  diangkat  oleh pemerintah  sebagai  kepanjangan  tangan pemerintah  Indonesia.  Oleh  karenanya, gerakan protes ini dapat dikatakan sebagai persaingan  para  elite    desa,  antara  Haji Sarip dengan para pamong desa. Sedangkan  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh Pemerintah RI adalah sebagai pemicu saja  dan  dijadikan  alat  untuk  melakukan mobilisasi dan provokasi terhadap masyarakat  Jatiwangi  dan  sekitarnya untuk melawan para pamong desa.

## 2.Riwayat Singkat Haji Sarip
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Husein  (wawancara,  22  April 2014), Haji Sarip sebenarnya bukan pituin
Jatiwangi-Majalengka.  Ia  berasal  dari Purwokerto dan pernah tercatat
melakukan  gerakan  yang  sama  (gerakan protes  di  Majalengka)  di  Kabupaten
Karawang. Kemudian, Haji Sarip melarikan  diri  ke  wilayah  Jatiwangi- Majalengka  karena  dikejar-kejar  oleh aparat keamanan setempat dengan tuduhan  telah  menghasut  masyarakat
Karawang  untuk  melakukan  perlawanan terhadap  Pemerintah  Indonesia.  Masih menurut  pemaparan  Husein,  Haji  Sarip termasuk  orang  yang  memiliki  pengaruh besar  dan  dapat  menarik  hati  orang banyak,  karena  kharismanya  yang  kuat, sehingga  apa  pun  yang  dikatakan  oleh Haji  Sarip,  masyarakat  segan  untuk menolaknya.
Sebelum  tiba  di  Majalengka,  Haji Sarip  juga  terkenal  dengan  sebutan  guru Tarekat  Qodiiriyah-Naqsyanadiyah.  Di samping  itu,  bulan  September  1945,  ia juga  tercatat  pernah  mendirikan  Badan Pembantoe Keselamatan Oemoem (B.P.K.O)  di  Jakarta,  kemudian  badan tersebut dilebur menjadi Persatuan Rakyat Marhua Indonesia (PERMAI). Anggotanya  tersebar  di  beberapa  wilayah di  Kab.  Majalengka  di  antaranya  Kec. Dawuan, Leuwimunding, Jatitujuh,
Jatiwangi, Ligung, dan Majalengka
(ANRI, 1947. No. 58/R).
Di  Kabupaten  Majalengka,  Haji Sarip  mempunyai  orang  kepercayaannya yaitu Oesman. Sebagai orang kepercayaan Haji  Sarip,  Oesman  diberikan  fasilitias rumah.  Sampai-sampai,  ia  dinikahkan kepada salah satu cucunya bermana Retno (anak  dari  Muhamad  Siddik).  Jabatan terakhir  Oesman  adalah  ketua  RW  di salah  satu  desa  di  Kabupaten  Majalengka
(Desa Burujulwetan).
(wawancara,
Husein: 22 April 2014).
3. Jalannya Peristiwa: Propaganda, Aksi Protes, dan Akhir Peristiwa
Untuk  melancarkan  aksinya  dalam melakukan  protes  kepada  pemerintah, bulan Januari 1947, Haji Sarip mendirikan sebuah  organisasi  Barisan  Banteng  yang di  dalamnya  terdapat  sayap  organisasi bernama  pasukan  Gaib.  Kelompok  ini
mengajarkan tentang  “kemanusiaan” yang berideologikan sama rata, sama rasa, sama warna,  sama  bangsa,  dan  benderanya hitam  putih  (ANRI,  1947.  No.  58/R).
Organisasi inilah yang dijadikan
‘kendaraan’  oleh  Haji  Sarip  dalam memprotes  pemerintah  pada  saat  itu. Adapun  anggota  dari  kelompok  Gaib (ANRI, 1947. No. 58/R) di antaranya: Abdullah (Mandirantjan Kab. Kuningan) Taska (Indramajoe) Kamar (Indramajoe)
Dajat (Indramajoe)
Kodja, Wardi, Karja (Majalengka) Atma (Majalengka) Asdijah (Majalengka) Dardja (Majalengka)
Soekardi (Majalengka). Dari kutipan di atas dapat disimpulkan  bahwa  kelompok  Barisan Banteng tersebar bukan hanya di
Kabupaten  Majalengka  melainkan  ke seluruh  Keresidenan  Cirebon.  Namun, karakteristik masyarakat Kab. Majalengka yang  banyak  sekali  buruh  dan  petani sangat memungkinkan untuk menyebarkan paham yang Haji Sarip anut. Oleh  sebab  itu,  Kab.  Majalengka  dipilih sebagai pusat dalam pembentukan kelompok  Barisan  Benteng.  Sementara itu, tugas dari kelompok Barisan Benteng- Pasukan  Gaib  adalah  melakukan  gerakan protes  terhadap  Pemerintah  RI  dan  desa serta melakukan provokasi-agitasi terhadap masyarakat sekitar Kab. Majalengka untuk ikut dalam kelompoknya. Selain  itu  pula,  mereka  gencar melakukan  protes  terhadap  kebijakan- kebijakan Pemerintah RI dan menggantikannya  dengan  tatanan  yang baru. Dengan berkumpul, membuat pamflet serta menyebarkannya.
“Pemerintah  RI  tidak  adil  memberi beras  ke  India,  sedangkan  rakyat  masih kelaparan”,  itulah  salah  satu  kalimat protes yang mereka buat dalam pamflet.
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 489-501 496
Pola  pergerakan  itu  pula  yang disinyalir  sebagai  upaya  Haji  Sarip melakukan  protes  terhadap  Pemerintah (wawancara, Husein: 22 April 2014).
Usaha  lain  dalam  mempropaganda masyarakat, Djaidin (wawancara, 23 April 2014) menjelaskankan, Haji Sarip menyebarkan doktrin-doktrin kepada masyarakat  dengan  mengklaim  dirinya sebagai  ratu  adil  yang  memberikan pemahaman-pemahaman  bahwa  dirinya sebagai  juru  selamat  yang  artinya  siapa pun  yang  ikut  dalam  kelompoknya niscaya  kebahagiaan  akan  datang  dan segala bencana dihindarkan. Selain doktrin  ratu  adil  yang  diberikan  kepada para anggotanya, ada doktrin lainnya yang Haji Sarip berikan kepada para anggotanya,  doktrin  itu  adalah  tentang sama  rata,  sama  rasa,  sama  warna,  sama bangsa.  Dari  doktrin  sama  rata  sama  rasa ini  Haji  Sarip  seenaknya  menyuruh anggotanya untuk membawa segala macam  bahan-bahan  makanan,  karena yang diajarkan oleh Haji Sarip keanggotaan  tentang kemanusiaan  bahwa semua  manusia  itu  sama  tidak  ada  yang miskin  dan  yang  kaya,  tanpa  adanya stratifikasi  sosial,  sehingga  yang  punya hewan ternak dan sawah berlebihan  harus dibagikan  kepada  yang  kekurangan  dan membutuhkan.
Pemaparan Djaidin di atas diperkuat  oleh  Kusnan  (wawancara,  22 April  2014),  ia  menyebutkan  bahwa doktrin yang disebarkan kepada masyarakat  oleh  Haji  Sarip  adalah  sama rata, sama rasa, sama warna, sama bangsa, dan benderanya putih-hitam.
Hasil wawancara  ini  semakin  diperkuat  dengan dokumen (ANRI, 1947 No. 58/R):
“Sama  warna  sama  bangsa  artinja, bahwa  orang  hidup  di  dunia  ini  semua sama  sadja  asal  dari  Adam.  Djadi, Belanda,  Arab,  Tionghoa  dan  lain-lain, berhak  hidup  djuga  di  dunia  ini.  Kita sebagai  hamba  Allah  haruslah  memegang peri  kemanusian,  tidak  boleh  saling membunuh  meskipun  orang  itu  Belanda. Oleh karena itu kita tidak perlu
memanggul senapan, tidak menjadi tentara untuk membunuh bangsa2 lain”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  pula  bahwa  pemikiran  yang dianut  oleh  Haji  Sarip  mengarah  pada Sosialisme-Komunis,  tidak  jauh  berbeda dengan Haji Misbach di era 1930-an. Haji Sarip menginginkan adanya sebuah perubahan  tatanan  pemerintahan  baik secara  sosial  atau  pun  politik.  Secara sosial,  Haji  Sarip  menginginkan  tidak adanya  kelas  di  kalangan  masyarakat, karena adanya sistem kelas
mengakibatkan  perbedaan  dan  dalam perbedaan itu  selalu adanya  konflik. Pada aspek  politik,  Haji  Sarip  menginginkan adanya  perubahan  tatanan  pemerintah baik  Pemerintah  RI  maupun  desa.  Tetapi sebenarnya  gerakan  protes  Haji  Sarip  ini lebih  cocok  sebagai  gerakan  protes terhadap Pemerintah desa, karena gerakan protes yang dilakukan oleh Haji Sarip dan para  anggotanya  sering  membuat  resah pemerintah  desa,  sebagai  contoh  Haji Sarip dan para anggotanya sering menolak semua  kerja  yang  diadakan  oleh  desa, mengejek  para  pamong  desa  dan  akan mendaulat  kepala  desa  (ANRI,  1947.  No. 58/R).  Boleh  dikatakan  bahwa  gerakan protes Haji Sarip dalam upaya memprotes kebijakan-kebijakan  Pemerintah  RI  hanya sebatas  pemicu  untuk  menarik  massa, sebenarnya tujuan  yang paling  utama  dari Haji  Sarip  adalah  melakukan  gerakan protes  terhadap  pemerintah  desa.  Namun, kemungkinan  besar  gerakan  protes  Haji Sarip  ini  dalam  perkembangannya  dapat menjadi  gerakan  protes  yang  besar  dan meresahkan masyarakat.
Pada  awal  pembentukan  kelompok Gaib  bulan  Januari  1947  di  Desa  Burujul Wetan  Kec.  Jatiwangi  Kab.  Majalengka (wawancara,  Husein:  22  April  2014), kelompok Gaib terus mengalami perkembangan  yang  cukup signifikan dari awalnya  hanya  satu  kecamatan  saja menjadi  enam  kecamatan  yaitu:  Kec. Jatiwangi,  Kec.  Ligung,  Kec.  Dawuan, Kec.  Jatitujuh,  Kec.  Lewimunding  dan Kec.  Majalengka  (ANRI,  1947.  No.
58/R).  Menyebarnya  gerakan  protes  Haji Sarip  di  beberapa  wilayah  di  Kab.
Majalengka  bukan  tanpa  alasan,  Haji Sarip yang dalam melakukan provokasinya  memakai  lambang-lambang agama  Islam  sangatlah  efektif  dalam menyentuh hati masyarakat
Kab. Majalengka,  karena  masyarakat  Kab. Majalengka  tergolong  religius  pada  saat itu,  hal  itu  dapat  dibuktikan  dengan banyaknya  ulama  dan  ustadz  di  Kab. Majalengka.
Proses  penyebaran  gerakan  protes Haji  Sarip  dimulai  dari  Kec.  Jatiwangi yang  dipimpin  oleh  Haji  Sarip  sendiri. Selanjutnya  menyebar  ke  Kec.  Jatitujuh yang  dipimpin  oleh  Asdijah;  Atma  dari Kec. Dawuan; Wardi dan Kardja dari Kec.
Majalengka; Dardja dari Kec.
Leuwimunding  dan  Soekardi  dari  Kec.
Ligung (Sumber: ANRI, 1947. No. 58/R).
Sejumlah  daerah  yang  dijadikan poros  gerakan  protes  oleh  Haji  Sarip, disinyalir  sebagai  daerah  yang  mobilitas sosialnya  tinggi  dibandingkan  yang  lain. Itu  pula  sebagai  landasan  strategis  dan efektif untuk menggalang kekuatan massa. (wawancara, Djaidin: 23 April 2014).
Sebenarnya,  Kec.  Jatiwangi  yang merupakan  sekretariat  dari  kelompok Gaib  merupakan  penghasil  tebu  terbesar di  Kab.  Majalengka.  Di  daerah  yang terkenal dengan pabrik tebu itu Kelompok Gaib  berjumlah  20  orang.  Sementara  itu, di  Kec.  Dawuan  banyak  petani  yang  dari pabrik  gula  yang  secara  aktifitas  sosial dapat digerakan sebagai basis massa.
Pada  umumnya,  buruh  pabrik  gula yang  bekerja  di  Kec.  Dawuan  merupakan penduduk  asli  Kec.  Dawuan  terutama masyarakat  Desa  Kasokandel,  karena letak  pabrik  gula  tersebut  berada  di  Desa Kasokandel ( Iyang, 22 April 2014). Dari  Kec.  Dawuan  penyebaran gerakan  protes  Haji  Sarip  berlanjut  ke Kec.  Jatitujuh  yang  secara  geografis terletak  di  sebelah  utara  Kec.  Jatiwangi. Di Kec. Jatitujuh juga mayoritas penduduknya bermata
pencaharian sebagai  petani.  Alasan  itulah  yang
menjadikan  daerah Jatitujuh sebagai basis penyebaran  dari  Kelompok  Haji  Sarip. Maka,  Kec.  Jatitujuh  merupakan  salah satu  daerah  yang  memiliki  banyak pengikut  dari  gerakan  protes  Haji  Sarip, anggotanya  berjumlah  kurang  lebih  50 orang,  jumlah  ini  lebih  besar  dari  jumlah pengikut  di  Kec.  Jatiwangi  yang  hanya berjumlah  kurang lebih 20 orang (Husein, 22 April 2014).
Kurangnya jumlah pengikut di Kec. Jatiwangi  dibandingkan  dengan  Kec. Jatitujuh disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,  gerakan  protes  Haji  Sarip meskipun terletak di daerah Kec. Jatiwangi  bukan  berarti  mendapatkan tempat di  hati  masyarakat Kec. Jatiwangi, karena  sebelum  Haji  Sarip  tiba  dan mendirikan  organisasi  di  Kec.  Jatiwangi, sudah banyak berdiri organisasi-organisasi yang  jelas-jelas  pro  terhadap  Pemerintah RI  sebelumnya.  Kedua,  walaupun  Haji Sarip  menggunakan  titel  Haji  di  Kec. Jatiwangi  tidak  semata-mata  masyarakat mempercayainya, karena di Kec.
Jatiwangi  pada  tahun  1947  sudah  banyak ulama.  Sedangkan  di  Kec.  Jatitujuh keadaan  masyarakatnya  masih  dapat dipropaganda  dan  tidak  begitu  banyak organisasi    yang  berdiri  di  sana,  sehingga hal  tersebut  memudahkan  gerakan  protes Haji Sarip dapat diterima oleh masyarakat Jatitujuh.  Faktor-faktor  tersebut  yang menyebabkan  gerakan  protes  Haji  Sarip banyak  pengikutnya  di  Kec.  Jatitujuh (Djaidin, 23 April 2014). Gerakan protes Haji Sarip
selanjutnya  menyebar  ke  daerah  Kec.
Ligung  yang  secara  geografis  terletak  di sebelah  utara  dari  Kec.  Jatiwangi  dan Jatitujuh.  Di  Kec.  Ligung  ini  terdapat pabrik  dan  kebun  tebu,  sehingga  daerah ini  termasuk  daerah  target  dari  gerakan protes  Haji  Sarip  guna  memprovokasi para  petani  dan  buruh  untuk  melakukan protes  terhadap  Pemerintah  RI  dan  desa. Kekuatan  yang  paling  besar  di  Kec. Ligung dari kelompok Haji Sarip ini yaitu di  Desa  Cibogor  yang  dipimpin  oleh Soekardi,  jumlah  dari  anggota  Haji  Sarip
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 489-501 498
di  Kec.  Ligung  ada  15  orang  dari gabungan antara petani dan buruh (ANRI, 1947.  No.  58/R).  Gerakan  protes  Haji Sarip  tidak  sampai  di  situ  saja,  artinya terus  mengalami  perkembangan.  Pada proses penyebarannya gerakan ini berlanjut  ke  Kec.  Leuwimunding.  Secara geografis  Kec.  Leuwimunding  terletak  di sebelah  timur  Kec.  Jatiwangi  dan  sebelah selatan  Kec.  Ligung,  mata  pencaharian masyarakat di Kec. Leuwimunding mayoritas  bekerja  sebagai  petani  dan  hal itu  yang  membuat  Haji  Sarip  dan  para anggotanya  melanjutkan  propaganda  ke daerah  tersebut,  adapun  jumlah  anggota kelompok  Gaib  di  Kec.  Leuwimunding adalah  30  orang,  jumlah  ini  merupakan jumlah  terbanyak  kedua  setelah  Kec. Jatitujuh (Iyang, 22 April 2014).
Terakhir penyebaran gerakan protes Haji  Sarip  di  Kec.  Majalengka.  Secara geografis  Kec.  Majalengka  terletak  di sebelah  selatan  Kec.  Jatiwangi  dan  Kec. Dawuan.    Mayoritas  penduduk  Kec. Majalengka  bermata  pencaharian  sebagai sebagai  buruh  pabrik,  karena  pada  tahun 1947  di  Kec. Majalengka  terdapat bangunan/gudang    penyimpanan  gula. Jadi,  gula-gula  yang  dihasilkan  dari berbagai  kecamatan  di  seluruh  Kab. Majalengka  dikumpulkan  semuanya  di gudang  yang  terletak di Kec.  Majalengka. Adanya gudang tersebut setidaknya membutuhkan pekerja  yang banyak  untuk bongkar  muat  barang-barang.  Hal  itu dimanfaatkan  oleh  Haji  Sarip  untuk melakukan provokasinya
dan mengumpulkan  massa  yang  lebih  besar lagi,  akan  tetapi  jumlah  anggota  di  Kec.
Majalengka  yang  dapat  direkrut  oleh Haji Sarip  hanya  10  orang.  Hal  itu  disebabkan karena  orang-orang  yang  bekerja  di  sana adalah para pekerja pabrik yang membawa  barang  dari  Kec.  Jatitujuh, sehingga  hal  itu  menyebabkan  perekrutan anggota  di  Kec.  Majalengka  sedikit (Husein, 22 April 2014).
Gerakan protes Haji Sarip dan para anggotanya dalam  kurun waktu tiga bulan dimulai  pada  bulan  Mei  sampai  dengan
Juli  1947  (ANRI,  1947.  No.  57/R), berkembang  ke  beberapa  wilayah  di  Kab. Majalengka  seperti  yang  sudah  dijelaskan di atas.
Tetapi  yang menarik dalam gerakan protes  Haji  Sarip  ini,  yaitu  dalam penyebarannya  diprioritaskan  ke  daerah- daerah  yang  berbasis  buruh  pabrik  dan tani.
Tidak  salah,  jika  dikaitkan  dengan garis  ideologi  Haji  Sarip  yang  dekat dengan  sosial-komunis—yang  menjadi buruh tani, pabrik sebagai basis penggalan massa untuk melakukan perlawanan.
Selain itu, gerakan protes Haji Sarip ditujukan kepada orang-orang yang mudah  dikendalikan,  dalam  artian  tidak berpendidikan,  dan  berwawasan  rendah sehingga  memudahkan  untuk  dilakukan indoktrinasi.
Dengan  cepat,  gerakan  protes  Haji Sarip  berkembang  cukup  besar  dalam kurun  waktu  tiga  bulan,  karena  sesuai yang  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa  Haji Sarip  mempunyai  anggota  yang  tersebar di  beberapa  wilayah  Kab.  Majalengka yang  awalnya  berjumlah  tujuh  orang (ANRI, 1947. No. 58/R), terutama di Kec. Jatiwangi,  Kec.  Ligung,  Kec.  Dawuan, Kec.  Leuwimunding,  Kec.  Jatitujuh  dan Kec. Majalengka.
Anggota Haji Sarip yang berjumlah tujuh  orang  tersebut  sering  berkumpul  di rumah Haji Sarip,  dalam perkumpulannya Haji  Sarip  sering  bertukar  pikiran  tentang permasalahan  yang  sedang  dihadapi, strategi-strategi  dalam  merekrut  anggota dan  mendoktrin  tentang  tujuan  dari gerakan protes di Kab. Majalengka.
Dari  doktrin-doktrin  yang  Haji Sarip  lancarkan  terhadap  anggota  yang tujuh orang tersebut, selanjutnya menyebar  ke  beberapa  orang  lainnya, karena  melalui  tujuh  orang  tersebut  Haji Sarip  dapat  menyebarkan  doktin-doktin dan  alasan-alasan dalam melakukan gerakan  protes  di  Kab.  Majalengka.  Pada akhirnya  jika  diakumulasikan,  gerakan protes Haji Sarip yang awalnya beranggotakan  tujuh  orang  berkembang
menjadi  135  orang  (Kusnan,  22  April 2014).
Akhir  dari  gerakan  protes  Haji Sarip  di  Kabupaten  Majalengka  melemah setelah Haji Sarip ditangkap oleh Pemerintah  RI,  dan  pada  akhirnya melemah dengan sendirinya karena ketiadaan sosok pemimpin pengganti yang memiliki kharisma kuat untuk mengagitasi serta memobilisasi masyarakat.  Haji  Sarip  ditangkap  oleh
Pemerintah  Indonesia  dengan  tuduhan (sebagaimana  yang  tertera  dalam  Arsip Nasional  Republik  Indonesia    No.  57/R tahun  1947….  Provokasi  Haji  Sarip tanggal  6-5-1947  jam  11  siang)  sebagai beriku:
1. Melemahkan perjoeangan.
2. Menghina Tentara.
3. Menghina Pemerintah. Pertama, Haji Sarip dianggap sebagai orang yang melemahkan perjuangan  pemerintah  dalam  upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI dari tangan Sekutu/Belanda,  karena  pada  tahun  1947 keadaan RI masih dalam gejolak revolusi. Kedua, Haji Sarip dianggap sebagai orang  yang menghina tentara, karena Haji Sarip menyebarkan isu terhadap
masyarakat  Kab.  Majalengka  bahwa  yang jadi  tentara  itu  adalah  orang  dari kampung,  orang  tidak  punya  (miskin), sehingga  kerjanya  pun  tidak  maksimal ( mencla-mencle ).  Selain  itu,  setiap  ada jatah beras buat masyarakat selalu diambil oleh  para  tentara,  oleh  sebab  itu masyarakat  sering  kekurangan  beras (ANRI, 1947. No. 58/R). Tetapi, apa yang diisukan  oleh  Haji  Sarip  itu  tidak  benar, karena  pada  tahun  1947  tentara  belum dapat  jatah  beras  dari  Pemerintah  RI (Husein, 22 April 2014). Jadi, sebenarnya isu  yang  dilontarkan  Haji  Sarip  itu merupakan
sebagian cara untuk
menggiring  pola  pikir  masyarakat  agar ikut  dalam  kelompoknya  dan  melakukan protes.
Ketiga,  menghina  Pemerintah  RI dengan  dalih  bahwa  Pemerintah  RI  sudah
tidak  dapat  mengurusi  rakyatnya  sendiri, dengan  bukti  bahwa  Pemerintah  RI  telah menjual  beras  ke  India  dengan  harga murah,  sedangkan  rakyat  masih  dalam serba kekurangan akan kebutuhan hidupnya. Apabila melihat dari kepentingan  politik  itu  merupakan  upaya dalam melaksanakan diplomasi, tujuannya agar  India  mengakui  adanya  perjuangan bangsa RI untuk mempertahankan kemerdekaan.  Sebenarnya  dari  ketiga alasan  itu  sudah  jelas  bahwa  Haji  Sarip melontarkan isu-isu tersebut untuk mencari  massa  agar  masyarakat  percaya dan  ikut  serta  dalam  melakukan  gerakan protes terhadap Pemerintah RI.
Dari keterangan di atas jelas bahwa Haji  Sarip,  terang-terangan  melakukan gerakan  protes  terhadap  Pemerintah, dengan  dalih  bahwa  pemerintah  sudah tidak  dapat  menguasai  dan  mengurus rakyatnya  sendiri.  Persoalannya  begitu jelas,  ketika  kemiskinan  yang  terus- menerus dialami rakyat jelata karena beras mereka habis oleh para Tentara.
Dengan  demikian,  perlawanan  Haji Sarip  terhadap  pemerintah  mendapatkan perhatian yang serius sehingga ia ditangkap  oleh  Kepolisian  Keresidenan Cirebon (ANRI, 1947. No. 58/R).
Terdapat  alasan-alasan  lain  yang membuat  gerakan  protes  Haji  Sarip berakhir  dalam  waktu  relatif  singkat: pertama,  gerakan  protes  yang  Haji  Sarip lakukan  kurang  familiar  di  kalangan masyarakat  sekitar  Kab.  Majalengka secara  umum.  Apabila  gerakan  sudah tidak  populer  dan  tidak  memiliki  daya jual,  maka  ia  akan  hancur  dengan sendirinya  karena  tidak  adanya  re- genarasi; kedua, gerakan Haji Sarip hanya menguntungkan  dia  pribadi  bukan  untuk kepentingan  khalayak  umum,  seperti contoh dalam setiap perkumpulan,
masyarakat yang ikut dalam kelompoknya diwajibkan membawa bahan-bahan pokok yang  disuruh  oleh  Haji  Sarip,  tetapi bahan-bahan  pokok  yang  dibawa  oleh para anggotanya dipakai buat kepentingan dia  sendiri;  ketiga,  propaganda  terhadap
Patanjala Vol. 6  No. 3, September  2014: 489-501 500
masyarakat kurang maksimal dan munculnya  kesadaran  masyarakat,  karena Haji  Sarip  di  samping  merupakan  orang pendatang, sehingga sulit untuk memprovokasi masyarakat Kab. Majalengka secara luas dan ajarannya pun dianggap  melenceng  dari  akidah  Islam yang  senyatanya  (wawancara,  Oi:  23 April 2014).

## D. PENUTUP
Gerakan  protes  Haji  Sarip  di Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari  perlawanan  sosial  yang  dipicu sebagai  bentuk  kekecewaan  terhadap pemerintah  akibat  adanya  penerapan kebijakan India  Rice dan  persaingan  para elit  setempat  untuk  mengubah  tatanan pemerintahan lama dengan sistem pemerintahan baru yang yang
berlandaskan pada asas sosialisme-
komunisme.  Atas  dasar    ideologi  itu, maka  Haji  Sarip  lebih  memprioritaskan masyarakat  petani  dan  buruh  sebagai ladang  atau basis  massa  untuk  melakukan protesnya terhadap pemerintah.
Namun,  gerakan  protes  Haji  Sarip tidak  meninggalkan  bekas  yang  berarti bagi      masyarakat  Kab.  Majalengka, karena  setelah  kemerdekaan,  masyarakat
Kab.  Majalengka  lebih  terfokus  terhadap usaha untuk mempertahankan kemerdekaan  RI.  Hal  ini  dimungkinkan karena jalannya peristiwa
yang berlangsung  relatif  sebentar,  ditambah kurangnya juga dukungan dari masyarakat setempat  serta  ketiadaan  pemimpin  yang mampu  mengagitasi  masyarakat  lainnya pasca tertangkapnya Haji Sarip oleh pihak keamanan  yang  merupakan  kepanjangan tangan  dari  pemerintah  yang  berkuasa (Indonesia).

## DAFTAR SUMBER
1. Arsip Arsip Nasional. (1947). Provokasi Haji Sarip Desa Broejoelwetan, Salinan II. Nomor 57/R Arsip Nasional. (1947). Gerak-Gerik Haji Sarip Desa Broejoelwetan, Salinan  II.  Nomor 58/R.

## 2. Buku
Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Falah, M. 2008 Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim. Jawa Barat: Masyarakat Sejarawan  Indonesia  Cabang  Jawa Barat. Frederick, W.H. 2005. Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi.
Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
Gottschalk, L. 2008. Mengerti Sejarah . Jakarta: UI Press.
Ismaun. 2005.
Pengantar  Belajar  Sejarah  sebagai
Ilmu dan Wahana Pendidikan Bandung: Historia Utama Pers.
Kartodirdjo, Sartono. 1984.
Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan. ______. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Lucas, A. 2003. One Soul One Struggle , Peristiwa Tiga Daerah  Revolusi  dalam  Revolusi.
Jakarta: Resist Book.
Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah  Indonesia  Modern  1200-2008 . Jakarta: Serambi.
Sudiyo. 2002. Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan.
Jakarta: Rineka Cipta
Widja, G. 1988.
Pengantar  Ilmu  Sejarah:  Sejarah dalam Perspektif Pendidikan . Semarang: Satya Wacana.

## 3. Jurnal, dan Skripsi
Mulyana, A. 2000.
“Pergumulan  Elite  Sunda  pada  Masa Revolusi:  Kasus  Berdiri  dan  Bubarnya Negara Pasundan, 1947-1950” .
Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah, 1
(1), hlm. 49-57.
Zuhdi, S. 2013. “Antara Sewaka dan Soeria Kartalegawa: Dinamika Politik Pemerintahan di Jawa Barat pada Masa Revolusi  Indonesia”. Historia:  Jurnal
Pendidikan  Sejarah, IV  (7),  hlm.  79-
94.
Kurniadi, D. 2002. Karisidenan  Priangan  pada  Masa Revolusi:  Tinjauan  Bidang  Politik  dan
Militer (dari Proklamasi sampai Hijrah). Skripsi  Program  Jurusan Sejarah,  Fakultas  Sastra.  UI.  Tidak Diterbikan

## 4. Internet
Anonim . “Bagian 4: Rezim Pendudukan”, http://etan.org/etanpdf/2006/CAVR/bh/ 04-Rezim-Pendudukan.pdf , ( diakses tanggal 8 Maret 2014).

## 5. Sumber Lisan/Informan
Djaidin (88 tahun). 2014. Ex  Veteran,  Pamong  Desa  Burujul Wetan,  Pelaku  Sejarah  sekaligus  Saksi Sejarah. Wawancara, Burujul  Wetan,
23 April 2014.
H. Husein (90 tahun). 2014.
Ex  TNI  sekaligus  Pelaku  Sejarah. Wawancara ,  Burujul  Wetan,  22  April 2014.
H. Kusnan (84 tahun). 2014. Saksi Sejarah sekaligus Pelaku Sejarah. Wawancara , Jatiwangi, 22 April 2014.
H. Oi (85 tahun). 2014. Pelaku  Sejarah. Wawancara, Burujul Wetan, 23 April 2014.
Iyang.(83 tahun). 2014. Saksi  Sejarah. Wawancara, Burujul Wetan, 22 April.