## UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA
( Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet )

## Syahrul Sitorus
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Jln. Sambu No. 64 Medan e-mail: syahrulsitorus72@gmail.com
Abstract :  Law  of  civil  procedure  (formal  law)  is  a  series  of  regulations  which include the way how litigants act before the Court and how the Court carries out the regulation in the civil law. Legal remedy cannot be separated from formal law, either it  common  law  or  extraordinary  law.  In  the  case  of  civil  law,  especially  in  taking legal  action,  litigants  should  understand  formal  law  besides  material  law;  for example,  in  an  appeal,  cassation,  and  judicial  review,  litigants  should  keep  time frame and carry out legal consequence on any legal remedy.
Keywords : Verzet, Appeal, Cassation, Judicial Review, Derden Verzet.

## PENDAHULUAN
Upaya  hukum  menurut  Sudikno Mertokusumo  (2009:234)  adalah  upaya  atau alat  untuk  mencegah  atau  memperbaiki kekeliruan  dalam  suatu  putusan.  Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang  bagi  seseorang  maupun badan  hukum  dalam  hal  tertentu  untuk melawan  putusan  hakim  sebagai  suatu tempat  bagi  para  pihak  yang  tidak  puas  atas adanya  putusan  hakim  yang  dianggap  tidak memenuhi  rasa  keadilan,  karena  hakim  itu juga  seorang  manusia  yang bisa  secara  tidak sengaja   melakukan  kesalahan  yang  dapat menimbulkan  salah  mengambil  keputusan atau  memihak  kepada  salah  satu  pihak. Adapun  jenis-jenis  upaya  hukum  dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
1. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang  dipergunakan  bagi  putusan  yang belum  memiliki  kekuatan  hukum  tetap yang  terdiri  dari:  (a).  Perlawanan ( verzet ), diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal  196,  Pasal  197  HIR;  (b).  Banding, diatur dalam Pasal 21 ayat  (1) UU No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (c).  Kasasi,  diatur  dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, dan;
2. Upaya  hukum  luar  biasa,  adalah  suatu upaya  hukum  dilakukan  atas  putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap ( inracht  van  gewijsde). dan  upaya  hukum ini  dalam  asasnya  tidaklah  menangguh- kan pelaksanaan  eksekusi.  Upaya  hukum luar  biasa  terdiri  dari:  (a).  Perlawanan pihak ketiga ( denden verzet ) terhadap sita eksekutorial (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  306  K/  Sip/ 1962  tanggal  21  Oktober  1962;  (b). Peninjauan kembali ( request civil ), diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72  UU  No.  14  tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  jo  Peraturan  Mah- kamah Agung Nomor 1 tahun 1982.

## PEMBAHASAN Verstek
Pengertian Verstek
Dalam  hal  perdamaian  tidak  tercapai dengan  kemungkinan  Tergugat  tidak  hadir, konsekuensi  hukum  acaranya:  (a).  sidang dilanjutkan  tanpa  kehadiran  Tergugat;  (b). acara  pembuktian;  (c).  Putusan verstek ;  dan (d).  Upaya  hukumnya  adalah verzet bagi Tergugat. Verstek adalah  hukum  acara  tanpa hadir  atau  acara  luar  hadirnya  tergugat,  ber- kaitan erat dengan:
a) Pasal  124  HIR,  Pasal  77  Rv,  mengatur Verstek kepada  Penggugat.  Hakim  ber-
wenang  menjatuhkan  putusan  di  luar hadirnya  Penggugat  disebut  putusan verstek ,  yang  diktum  putusannya  :  (a). Membebaskan  Tergugat  dari  perkara tersebut,  (b).  Menghukum  Penggugat membayar biaya perkara. Terhadap putusan  tersebut  Penggugat  tidak  dapat mengajukan verzet (perlawanan)  tetapi mengajukan gugatan baru, karena gugatan awal telah digugurkan.
b) Pasal  125  ayat  (1)  HIR,  Pasal  78  Rv, mengatur Verstek terhadap  Tergugat. Hakim  berwenang  menjatuhkan  putusan di  luar  hadirnya  Tergugat  yang  tidak datang  menghadiri  persidangan  yang ditentukan tanpa alasan yang syah disebut putusan verstek , yang diktum putusannya: (a).Mengabulkan gugatan  seluruhnya atau sebahagian, atau (b). Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai  dasar  hukum.  Terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengaju- kan verzet (perlawanan).
Syarat Acara Verstek Untuk Tergugat
a) Tergugat  telah  dipanggil  dengan  sah  dan patut.  Yang  melaksanakan  panggilan sidang  ialah  Juru  Sita  (Pasal  388  jo  390 ayat  (1)  HIR).  Bentuk  surat  panggilan adalah  tertulis,  dan  khusus  mengenai perkara perceraian dapat dilakukan mela- lui  media  cetak  pada  umumnya.  Cara Pemanggilan yang syah, bila: (1). Tempat tinggal  tergugat  diketahui,  Juru  Sita langsung  menyampaikan  relas  panggilan sidang  kepada  tergugat  inperson  atau disampaikan  kepada  Kades/Lurah  setem- pat bila yang bersangkutan atau keluarganya  tidak  ditemukan  di  tempat kediamannya;  (2).  Tempat  tinggal  ter- gugat tidak diketahui, Juru Sita menyam- paikan  relas  panggilan  sidang  kepada Walikota/Bupati  lalu  Walikota/Bupati mengumumkan  relas  panggilan  tersebut di  pintu  umum  kamar  sidang  PA;  (3). Pemanggilan  tergugat  yang  di  luar negeri, Juru Sita melalui jalur diplomatik menyampaikan  relas  panggilan,  dan  (4). Pemanggilan  terhadap  tergugat  yang meninggal  dunia,  Juru  Sita  menyampai-
kan  relas  panggilan  sidang  kepada  ahli waris  bila  dikenal,  akan  tetapi  bila  ahli waris  tidak  dikenal  relas  panggilan sidang  disampaikan  kepada  Kades/Lurah tempat tinggal terakhir si almarhum.
b) Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kom- petensi
3. Bentuk  Putusan  Verstek  yakni:  (a). Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk seluruhnya  atau  sebahagian  dengan verstek;  (b).  Menyatakan  gugatan  peng- gugat tidak dapat diterima (NO) dan/atau (c).Menolak gugatan Penggugat.
Perlawanan ( Verzet )
Pengertian Perlawanan /Verzet Verzet adalah  suatu  upaya  hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan verstek ). Pasal 129 ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  83  Rv  menegaskan: Tergugat  yang  sedang  dihukum  sedang  ia tidak  hadir  ( verstek )  dan  tidak  menerima putusan  itu,  dapat  mengajukan  perlawanan atas  putusan  itu.  Berdasarkan  ketentuan  ter- sebut,  upaya  hukum  yang  dapat  diajukan terhadap  putusan  verstek  adalah  perlawanan ( verzet ). Verzet artinya  perlawanan  terhadap putusan verstek yang  telah  dijatuhkan pengadilan  tingkat  pertama  yang  diajukan oleh  tergugat  yang  diputus verstek tersebut, dalam  waktu  tertentu,  yang  diajukan  ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga.
Pada  asasnya  perlawanan  ini  disedia- kan  bagi  pihak  tergugat  yang  (pada  umum- nya)  dikalahkan.  Bagi  penggugat  yang dikalahkan  dengan  putusan verstek tersedia upaya  hukum banding.  Jadi apabila  terhadap tergugat  dijatuhkan  putusan verstek ,  dan  dia keberatan  atasnya,  tergugat  dapat  mengaju- kan  perlawanan  ( verzet ),  bukan  upaya banding.  Terhadap  putusan verstek ,  tertutup upaya  banding,  oleh  karena  itu  permohonan banding  terhadapnya  cacat  formil,  dengan demikian  tidak  dapat  diterima.  Dalam Putusan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa  permohonan  banding  yang  diajukan terhadap  putusan  verstek  tidak  dapat  di-
terima, karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet . Perlawanan ( verzet ) dihubungkan dengan  putusan verstek mengandung  arti bahwa  tergugat  berupaya  melawan  putusan verstek  atau  tergugat  mengajukan  perla- wanan  terhadap  putusan  verstek  dengan tujuan  agar  putusan  itu  dilakukan  pemerik- saan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan per- mintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus  meminta  agar  gugatan  penggugat ditolak.  Dengan  demikian,  tujuan verzet memberi  kesempatan  kepada  tergugat  untuk membela  kepentingannya  atas  kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

## Syarat Acara Verzet
Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83  Rv  yang  berhak  mengajukan  perlawanan hanya  terbatas  pihak  tergugat  saja,  sedang kepada penggugat  tidak diberi  hak  mengaju- kan perlawanan, dalam hal ini pihak tergugat tidak  oleh  pihak  ketiga.  Perluasan  atas  hak yang  dimiliki  tergugat  untuk  mengajukan perlawanan  meliputi  ahli  warisnya  apabila pada  tenggang  waktu  pengajuan  perlawanan tergugat  meninggal  dunia,  dan  dapat  diaju- kan kuasa. Tergugat yang tidak hadir disebut pelawan  dan  penggugat  yang  hadir  disebut terlawan.
Dalam praktik peradilan maka apabila tergugat  yang  diputus  dengan verstek meng- ajukan verzet maka  kedua  perkara  tersebut dijadikan  satu  dan  dalam  register  diberi  satu nomor  perkara.  Penggugat  yang  diputus verstek ,  bisa  mengajukan  banding,  bila  ia tidak  diterima  oleh  karena  gugatannya  di- nyatakan  tidak  dapat  diterima  atau  ditolak.
Bila penggugat yang diputus verstek banding,  maka  tergugat  yang  tidak  hadir, tidak  bisa verzet. Tenggang  waktu  mengaju- kan  perlawanan  ( verzet )  adalah  14  hari setelah diberitahukan dan diterimanya putusan verstek oleh  tergugat.  Jika  putusan itu  tidak  diberitahukan  kepada  tergugat sendiri,  maka  perlawanan   masih  diterima sampai  pada  hari  ke-8  sesudah  peneguran atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil
dengan  patut  sampai  pada  hari  ke-14,  ke-8 sesudah dijalankan surat perintah.
Kemudian  ketika  perkara verzet disidangkan  dan  tergugat  dikalahkan  dengan verstek lagi  maka  tergugat  tidak  dapat mengajukan  banding.  Dalam  praktik verzet ini  harus  diberitahukan  atau  dinyatakan dengan tegas dan bila tidak maka pernyataan verzet bersangkutan  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
Proses Pemeriksaan Verzet Proses  pemeriksaan verzet dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Perlawanan diajukan kepada  Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan
verstek .  Agar  permintaan  perlawanan memenuhi  syarat  formil,  maka:  (a). Diajukan  oleh  tergugat  sendiri  atau kuasanya;  (b).  Disampaikan  kepada Pengadilan  Negeri  yang  menjatuhkan putusan verstek sesuai  batas  tenggang waktu yang ditentukan; dan (c).
Perlawanan  ditujukan  kepada  putusan verstek  tanpa  menarik  pihak  lain,  selain dari pada penggugat semula.
- Perlawanan terhadap verstek, bukan per- kara  baru.  Perlawanan  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  terpisah  dengan gugatan semula maka perlawanan bukan perkara  baru,  akan  tetapi  merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidak- benaran  dalil-dalil  gugatan,  dengan alasan  putusan verstek yang  dijatuhkan, keliru  atau  tidak  benar.  Sedemikian eratnya kaitan perlawanan dengan gugatan  semula,  menyebabkan  kom- posisi  pelawan  sama  persis  dengan tergugat  asal  dan  terlawan  adalah penggugat asal.
- Perlawanan mengakibatkan putusan verstek  mentah  kembali.  Apabila  diaju- kan verzet terhadap  putusan  verstek maka dengan sendirinya putusan verstek menjadi  mentah  kembali  yaitu  ekstensi- nya  dianggap  tidak pernah  ada  sehingga putusan verstek tidak  dapat  dieksekusi. Ekstensi  putusan verstek bersifat  relatif dan  mentah  selama  tenggang  waktu verzet masih  belum  terlampaui.  Secara
formil  putusan verstek memang  ada, tetapi  secara  materiil,  belum  memiliki kekuatan eksekutorial.
- Pemeriksaan  perlawanan  dilakukan  ter- hadap  materi verzet .  Materi verzet adalah  tanggapan  terhadap  putusan verstek /dalil-dalil  penggugat  asal. Verzet hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran tergugat menghadiri pengadilan. Proses pemeriksaannya
dengan acara biasa. Putusan Verzet
Apabila  dalam  putusan  penyelesaian satu  perkara  diterapkan  acara verstek yang dibarengi  dengan  acara verzet terhadap putusan verstek tersebut,  Pengadilan  Negeri akan  menerbitkan  dua  bentuk  putusan: (a).   Produk  pertama,  putusan verstek sesuai dengan  acara verstek ,  yang  digariskan  pasal 125  ayat  (1)  HIR  dan  (b).  Produk  kedua, putusan verzet berdasarkan acara verzet yang diatur Pasal 129 ayat (1) HIR. Kedua putusan itu,  saling  berkaitan  karena  sama-sama bertitik  tolak  dari  kasus  yang  sama.  Akan tetapi,  keberadaannya  masing-masing  ter- pisah  dan  berdiri  sendiri.  Secara  teoritis, putusan verzet bersifat  asesor  terhadap putusan verstek. Artinya  putusan verzet merupakan ikutan dari putusan verstek . Oleh karena  itu,  putusan verzet tidak  mungkin lahir,  kalau  putusan verstek tidak  ada.  Ber- titik  tolak  dari  pendekatan  asesor  tersebut, substansi  pokok  putusan verzet, tidak  boleh menyimpang  dari  permasalahan  dalil  pokok gugatan  yang  tertuang  dalam  putusan verstek.
Pada sisi lain, ditinjau dari segi upaya hukum, verzet menurut  pasal  129  ayat  (1) HIR  merupakan  upaya  perlawanan  terhadap putusan verstek. Berarti putusan verstek yang dijatuhkan  pengadilan,  merupakan  koreksi terhadap putusan verstek . Dengan begitu, jika tergugat mengajukan verzet terhadap putusan verstek ,  Pengadilan  Negeri  harus  memeriksa dan  menilai  apakah  putusan verstek yang dijatuhkan sudah tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya putusan verstek tersebut, dinilai dan dipertimbangkan  Pengadilan  Negeri  dalam putusan verzet.
Bentuk Putusan Verzet 1. Perlawanan ( verzet) tidak dapat diterima. Pertimbangan  hakim  untuk  menjatuhkan bentuk  putusan  demikian  apabila  teng- gang  waktu  mengajukan verzet yang ditentukan  Pasal  129  ayat  (1)  HIR  telah dilampaui.  Dalam  kasus yang  seperti  itu, gugur  hak  mengajukan verzet dengan akibat  hukum  tergugat  dianggap  mene- rima  putusan verstek sekaligus  tertutup hak  tergugat  mengajukan  banding  dan kasasi,  dengan  demikian  putusan verstek memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Bentuk  putusan  yang  menyatakan verzet tidak  dapat  diterima,  harus  dicantumkan amar berisi penegasan menguatkan putusan verstek , sehingga amarnya selengkapnya berbunyi :
-   Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang  tidak  benar  atau  pelawan  yang salah.
-  Menyatakan  perlawanan  ( verzet )  dari pelawan tidak dapat diterima.
-  Menguatkan putusan verstek .
2. Menolak  perlawanan  ( verzet ).  Amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar.
- Menolak perlawanan pelawan.
- Menguatkan putusan verstek. 3. Mengabulkan perlawanan ( verzet ).
Alasan  hakim  untuk  mengabulkan  per- lawanan tersebut karena Terlawan sebagai  penggugat  asal,  tidak  mampu membuktikan  dalil  gugatan.  Sehingga amar putusan yang dijatuhkan selengkap- nya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan  sebagai  pelawan  yang benar.
- Mengabulkan perlawanan pelawan.
- Membatalkan putusan verstek .
- Menolak gugatan terlawan

## BANDING
Banding  ialah  upaya  hukum  yang dilakukan  bilamana  ada  salah  satu  pihak yang  tidak  puas  terhadap  suatu  putusan Pengadilan  tingkat  pertama.  Menurut  Pasal 21  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang
Kekuasaan  Kehakiman:  “Terhadap  putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding  kepada  pengadilan  tinggi  oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan,  kecuali undang-undang  menentukan  lain.  Yang dimaksud  dengan pengecualian itu  ditujukan pada  perkara  perdata  yang  tidak  perlu dimintakan  banding,  tetapi  langsung  kasasi ke  MA,  misalnya  putusan  Pengadilan  Niaga dalam  Perkara  Hak  Kekayaan  Intelektual (HaKI),  Putusan  Pengadilan  Hubungan Industrial  (PHI),  dan  Perkara  Kepailitan. Hakim  tingkat  pertama  dan  banding  adalah hakim  fakta  ( judex  facti )  sehingga  Hakim banding  memeriksa  seluruh  berkas  perkara dimaksud.

## Tenggang Waktu Mengajukan Banding
Tenggang  waktu  pernyataan  meng- ajukan banding  adalah  14  hari sejak putusan dibacakan  bila  para  pihak  hadir  atau  14  hari setelah  pemberitahuan  putusan  apabila  salah satu  pihak  tidak  hadir.  Dalam  praktek  dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

## Prosedur Mengajukan Permohonan Banding
1) Diajukan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  di  mana  putusan  tersebut  dijatuh- kan,  dengan  terlebih  dahulu  membayar lunas biaya permohonan banding.
2) Permohonan  banding  dapat  diajukan  ter- tulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte  banding  yang  memuat  hari  dan tanggal  diterimanya  permohonan  banding dan  ditandatangani  oleh  Panitera  dan Pembanding.  Permohonan  banding  ter- sebut  dicatat  dalam  Register  Induk  Per- kara  Perdata  dan  Register  Banding  Per- kara Perdata.
4) Permohonan banding tersebut oleh Panitera  diberitahukan  kepada  pihak lawan  paling  lambat  14  hari  setelah permohonan banding diterima.
5) Para  pihak  diberi  kesempatan  untuk melihat  surat  serta  berkas  perkara  di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6) Walau  tidak  diharuskan  Pembanding berhak  mengajukan  Memori  Banding sedangkan  Terbanding  berhak  mengaju- kan  Kontra  Memori  Banding,  dan  tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara  belum  diputus  oleh  Pengadilan Tinggi  masih  diperkenankan.  (Putusan MA-RI  No.  39  K/Sip/1973,  tanggal  11 September 1975).
7) Pencabutan  permohonan  banding  tidak diatur  dalam  undang-undang  sepanjang belum  diputuskan  oleh  Pengadilan  Tinggi pencabutan  permohonan  banding  masih diperbolehkan.

## KASASI Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi
Diatur  dalam  Pasal  30  UU  No.  14 Tahun  1985  jo  Pasal  30  UU  No.5  Tahun 2005  Tentang  MA    jo  Pasal  30  UU  No.4 Tahun 2004 antara lain :
1) Tidak  berwenang  atau  melampaui  batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud  berkaitan  dengan  kompetensi relatif  dan  absolut  pengadilan,  sedang melampaui  batas  wewenang  bisa  terjadi bila  pengadilan  mengabulkan  gugatan melebihi  yang  diminta  dalam  surat gugatan.
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum  yang  berlaku . Yang  dimaksud disini  adalah  kesalahan  menerapkan hukum  baik  hukum  formil  maupun hukum  materil,  sedangkan  melanggar hukum  adalah  penerapan  hukum  yang dilakukan  oleh  Judex  facti  salah  atau bertentangan  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku  atau  dapat  juga  diinter- prestasikan  penerapan  hukum  tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.
3)  Lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan  batalnya  putusan  yang  bersang- kutan . Contohnya  dalam  suatu  putusan tidak terdapat irah-irah.
Prosedur  dan  Tengang  Waktu  Mengaju- kan Permohonan Kasasi
1) Permohonan  kasasi  disampaikan  baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan  Negeri  yang  memutus  per- kara  tersebut  dengan  melunasi  biaya kasasi  dalam  tenggang  waktu  14  hari setelah  relas  pemberitahuan  putusan banding diterima Pemohon Kasasi (Pasal. 46-47 UU No. 14/1985).
2) Pengadilan  Negeri  akan  mencatat  per- mohonan  kasasi  dalam  buku  daftar,  dan hari  itu  juga  membuat  akta  permohonan kasasi  yang  dilampirkan  pada  berkas (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985.
3) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi  didaftarkan  panitera  Pengadilan Negeri  memberitahukan  secara  tertulis kepada  pihak  lawan  (Pasal  46  ayat  (4)
UU No. 14/1985), dan selanjutnya dalam tenggang  waktu  14  hari  setelah  per- mohonan  kasasi  dicatat  dalam  buku daftar  pemohon  kasasi  wajib  membuat Memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan  kasasi  (Pasal  47  ayat  (1) UU No. 14/1985)
4) Panitera  Pengadilan  Negeri  menyampai- kan  salinan  Memori  Kasasi  pada  lawan paling  lambat  30  hari  (Pasal  47  ayat  (2) UU No. 14/1985).
5) Pihak  lawan  berhak  mengajukan  Kontra Memori  Kasasi  dalam  tenggang  waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasai (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)
6) Setelah  menerima  Memori  Kasasi  dan
Kontra  Memori  Kasasi  dalam  jangka waktu  30  hari  Panitera  Pengadilan
Agama harus mengirimkan semua berkas  kepada  Mahkamah  Agung  (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).

## PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Upaya  hukum  peninjauan  kembali ( request  civil )  merupakan  suatu  upaya  agar putusan  pengadilan  baik  dalam  tingkat Pengadilan  pertama,  banding,  dan  kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap ( inracht van gewijsde ).Permohonan Peninjauan Kem- bali tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan  putusan  pengadilan  (eksekusi). Menurut  Mertokusumo  merupakan  upaya hukum  terhadap  putusan  tingkat  akhir  dan putusan  yang  dijatuhkan  di  luar  hadir tergugat  ( verstek ),  dan  yang  tidak  lagi terbuka  kemungkinan  untuk  mengajukan perlawanan.
Alasan-Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali (  Pasal  67  UU  No.  14/1985,  jo  Perma  No.
1/1982).
a. Apabila  putusan  didasarkan  pada  suatu kebohongan  atau  tipu  muslihat  pihak lawan  yang  diketahui  setelah  perkaranya diputus  atau  didasarkan  pada  bukti-bukti yang  kemudian  oleh  hakim  pidana dinyatakan palsu.
b. Apabila  setelah  perkara  diputus,  ditemu- kan  surat-surat  bukti  yang  bersifat menentukan  yang  pada  waktu  perkara diperiksa tidak ditemukan.
c. Apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal  yang tidak  dituntut  atau  lebih  daripada  yang dituntut.
d. Apabila  antara  pihak-pihak  yang  sama mengenai  suatu  soal  yang  sama  atas dasar  yang  sama,  oleh  pengadilan  yang sama  atau  sama  tingkatannya,  telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
e. Apabila  mengenai  sesuatu  bagian  dari tuntutan  belum  diputus  tanpa  dipertim- bangkan sebab-sebabnya.
f. Apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat suatu  kekhilafan  hakim  atau  suatu  ke- keliruan yang nyata.

## Tenggang Waktu
Permohonan  Peninjauan  Kembali (PK)  bagi  Pemohon  PK  disampaikan  dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 hari (Pasal.69 UU  No.  14/1985)  dan  memori peninjauan  kembali  disampaikan  bersamaan pada  waktu  menandatangani  Akta  Pemo- honan  Peninjauan  Kembali  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri,  dan  selanjutnya  dalam tenggang waktu Termohon Peninjauan Kembali  (PK)  untuk  mengajukan  kontra memori  peninjauan  kembali  adalah  30    hari
setelah ada pemberitahuan/penyampaian me- mori  peninjauan  kembali  kepada  termohon peninjauan kembali (Pasal.72 UU No.14/1985).

## Prosedur Pengajuan Permohonan
Kembali 1) Permohonan  Peninjauan  Kembali  diaju- kan  oleh  pihak  yang  berhak  kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan  Negeri  yang  memutus  per- kara dalam tingkat pertama.
2) Membayar biaya perkara.
3) Permohonan  Peninjauan  Kembali  dapat diajukan  secara  lisan  maupun  tertulis. Bila permohonan diajukan secara tertulis maka  harus  disebutkan  dengan  jelas alasan  yang  menjadi  dasar permohonan- nya  dan  dimasukkan  ke  kepaniteraan Pengadilan  Negeri  yang  memutus  per- kara  dalam  tingkat  pertama  (Pasal  71 ayat (1) UU No. 14/1985)
4) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan
Negeri  yang  bersangkutan  atau  diha- dapan  hakim  yang  ditunjuk  Ketua
Pengadilan  Negeri  tersebut,  yang  akan membuat  catatan  tentang  permohonan tersebut  (Pasal  71  ayat  (2)  UU  No. 14/1985)
5) Hendaknya  surat  permohonan  penin- jauan  kembali  disusun  secara  lengkap dan  jelas,  karena  permohonan  ini  hanya dapat  diajukan sekali.
6) Setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri  mene- rima  permohonan  peninjauan  kembali maka  Panitera  berkewajiban  untuk memberikan  atau  mengirimkan  salinan permohonan  tersebut  kepada  pihak lawan  pemohon  paling  lambat  14  hari dengan  tujuan  agar  dapat  diketahui  dan dijawab oleh pihak lawan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985)
7) Pihak lawan (termohon peninjauan kem- bali)  hanya punya  waktu  30  hari  setelah tanggal  diterima  salinan  permohonan (memori  peninjauan  kembali)  untuk membuat  kontra  memori  peninjauan kembali bilamana tenggang waktu
terlewatkan  maka  jawaban  tidak  akan dipertimbangkan  (Pasal  72  ayat  (2)  UU No. 14/1985).
8) Kontra  memori  peninjauan  kembali diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri dan  oleh  Panitera  dibubuhi  cap,  hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya  salinan  jawaban  disampai- kan kepada pemohon peninjaun kembali untuk  diketahui  (Pasal  72  ayat  (3)  UU No. 14/1985).
9) Permohonan  PK  lengkap  dengan  berkas perkara  beserta  biayanya  dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30  hari  (Pasal  72  ayat  (4)  UU  No. 14/1985).
10) Pencabutan permohona PK dapat dilaku- kan  sebelum  putusan  diberikan,  tetapi permohonan  peninjauan  kembali  hanya dapat  diajukan  satu  kali  (Pasal  66  UU No. 14/1985)

## DERDEN VERZET (PERLAWANAN PIHAK  KETIGA)  YANG  BERKEPEN- TINGAN
Menurut  Pasal  1917  KUH  Perdata putusan  hakim  hanya  mengikat  bagi  para pihak  yang  berperkara,  namun  tidak  tertutup kemungkinan  putusan  Hakim  dapat  saja merugikan  pihak  ketiga  yang  tidak  ikut sebagai  pihak  dalam  putusan  perkara dimaksud,  maka  untuk  itu  menurut  Pasal 378-Pasal  384  Rv  memberikan  hak  kepada Pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan  hak  dan kepentingannya  oleh  putusan  Hakim  dapat mengajukan  perlawanan  terhadap  putusan perkara  yang  telah  berkekuatan  hukum dimaksud  ke  Pengadilan  Negeri  yang  telah memutus perkara dimaksud, atas dasar itulah makanya derdenverzet dikatakan  sebagai upaya hukum luar biasa.
Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial  diatur  dalam  pasal  208  jo  pasal 207  HIR,  sedangkan  mengenai  perlawanan pihak  ketiga  terhadap  sita  jaminan  tidak diatur  dalam  HIR  baik  terhadap  sita conservatoir  (barang  milik  sendiri)  maupun sita  revindicatoir  (barang  milik  sendiri) namun  hal  itu  dalam  praktek  selalu  dapat diajukan  (lihat  putusan  Mahkamah  Agung
tanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963 jo putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  24  April 1980  No.  992  K/Sip/1979  jo  putusan  Mah- kamah  Agung  tanggal  28  April  1993  No. 3089  K/Pdt/1991.  Retnowulan  Sutantio,  Cs (2002:142-143).
Menurut  Pasal  382  Rv  bilamana perlawanan  dikabulkan  maka  putusan  ter- sebut  direvisi  sepanjang  mengenai  kerugian pihak  ketiga  tersebut.  Perlawanan  terhadap Sita  Conservatoir  (CB),  Sita  Revindicatoir (RB)  dan  Sita  Eksekusi  harus  diajukan Pemilik  ke  Pengadilan  Negeri  yang  secara nyata  menyitanya  (Pasal  195  (6)  HIR,  Pasal 206  (6)  Rbg).  Perlawanan  tidak  menunda pelaksanaan eksekusi, namun bila ada alasan yang  essensil  maka  pelaksanaan  eksekusi harus ditunda Ketua Pengadilan Negeri.

## PENUTUP
Dalam  hukum  acara  perdata  terdapat 2  (dua)  jenis  upaya  hukum  yaitu  (1).  Upaya hukum  biasa  terdiri  dari:  (a).  Perlawanan ( verzet ),  (b).  Banding,  (c).  Kasasi,  dan  (2). Upaya  hukum  luar  biasa  terdiri  dari:  (a). Perlawanan pihak ketiga ( denden verzet ); (b). Peninjauan kembali ( request civil) .
Pada  azasnya  upaya  hukum  biasa menangguhkan pelaksanaan eksekusi, kecuali  dalam  putusan  tersebut  dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu  ( uitvoerbaar  bij  voorraad ),  sehingga meskipun  diajukan  upaya  hukum  biasa dilakukan  namun  eksekusi  tetap  dapat dijalankan.  Berbeda  dengan  upaya  hukum luar biasa pada azasnya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi  kecuali  adanya  alasan- alasan lain yang esensial.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, H Mukti, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
Fauzan, Pokok-pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah  di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005.
Harahap,  M.  Yahya, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Pustaka  Kartini, 1990.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/proses-acara-verzetperlawanan-hk-acara.html Mahkamah  Agung  RI., Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan, Buku  II Edisi Revisi, 1997.
Manan,  Abdul., Penerapan  Hukum  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  Yayasan  Al- Hidayah Jakarta, 2000.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
Mulyadi,  Lilik, Tuntutan  Provisionil  dalam  Hukum  Acara  Perdata  pada  Praktik  Peradilan,
Jakarta : Djambatan, 1996.
Rasaid, Nur. Hukum Acara Perdata . Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
Rasyid, Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
Riduan, Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. 1, Jakarta :Sinar Grafika,1994.
Soesilo, RBG/HIR dengan Penjelasan , Bogor ; Politeia, 1985.
Sugeng, Bambang dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Jakarta : Kencana, 2011.
Sugeng, Bambang dan Sujayadi. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta : Kencana, 2011.
Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnjaparamita, 1967.
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam  Teori  dan Praktek , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1985  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3316)  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  3, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4958);
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5076)