## TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN ATAS SENGKETA PERSAMAAN MEREK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MDN)
Oleh
Muhammad Arif Prasetyo 1)
Dhea Talia 2)
Edo Rajaiman Martinus Pangaribuan 3)
Fazri siddik Sioloan Manurung 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-mail: muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id 1)
Dheatalia03@gmail.com 2)
edopargoci@gmail.com 3) manurung.fazri01@gmail.com 4)

## ABSTRACT
In managing a business, whether in the form of goods or services,  everyone really needs a name or symbols  to  be used for  the goods or services, which serve as a  sign  of  where the goods or services come from. In Article 1 point (1) of Law No. 15 of 2001 juncto Law No. 20 of 2016 concerning Marks a definition of marks is given. With the development of a brand that  makes  a  brand  something  so  valuable,  the  legal  protection  of  a  mark  also  begins  to develop  and  makes  a  mark  a  sign  that  is  given  ownership  recognition.  If  it  is  related  to Decision  No.  4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN  Niaga  Mdn,  that  is  the  similarity  of  the trademark  between  PT  Pulau  Ombak  Indah  as  the  plaintiff  and  Raihana  Heuer  as  the defendant  regarding  the  similarity  of  the  trademark  with  the  name  Kandui  Resort. Normative  juridical  is  the  research  method  used  in  this  writing,  namely  analyzing  the existing  problem  formulation  and  then  correlating  it  with  legal  foundations  based  on regulations  contained  in  a  statutory  regulation.  Legal  protection  for  a  brand  is  strictly regulated  through  legal  sanctions,  both  civil  and  even  criminal  in  nature.  This  legal sanction is imposed on any person or legal entity that has been proven to have committed a trademark infringement. The imposition of legal sanctions is part of efforts to provide legal protection for legitimate brand owners. PT Pulau Ombak Indah is a legal entity that makes claims against the management of "KANDUI RESORT" which is a tourism industry located in the Mentawai area, West Sumatra where in this case the plaintiff filed a lawsuit against Raihana Heuer who is the holder of the KANDUI brand and Previously, KANDUI VILLAS, where the plaintiff felt that the defendant had registered the KANDUI brand based on bad faith, was because the defendant registered the mark secretly without the knowledge of the founder or management of KANDUI RESORT. However, in his decision the judge rejected the plaintiff's claim in its entirety.
Keywords: Brand, Kandui, Decision No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG
Seluruh  manusia  yang  ada  di muka  bumi  ini  hampir  dipastikan seluruhnya menginginkan yang
namannya kemakmuran dalam hidupnya.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebenarnya pun sudah mengamini hal tersebut melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu
Dhea Talia 1) , Edo Rajiman Martinus Pangaribuan 2) , Fazri siddik Sioloan Manurung 3) , Muhammad Arif Prasetyo 4)
tepatnya  di  pasal  27  ayat  2  yang mengatakan : “ Tiap-Tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Untuk menggapai taraf kehidupan yang sejahtera setiap manusia setidaknya harus melakukan 2 (dua) hal, adapun  2  hal  tersebut  adalah  mengikut orang  lain  untuk  bekerja  (pekerja)  dan berdikari  dalam  kegiatan  usaha  sendiri atau  lebih  sering  disebut  sebagai pengusaha.  Dalam  cakupan  selaku seorang pengusaha ada beberapa pilihan bidang  yang  dapat  diselami,  mulai  dari bisnis  perjalanan  wisata,  Food  and  Bar, ataupun  bahkan  perusahaan  industri kimia  yang  dimana  tentu  menjanjikan keuntungan  yang  sangat  luar  biasa banyaknya.
Dalam  mengelola  sebuah  bisnis baik  berbentuk  barang  maupun  jasa setiap orang sangat membutuhkan suatu nama  atau  lambang-lambang  untuk digunakan  terhadap  barang  atau  jasa tersebut,  yang  berfungsi  sebagai  tanda dari mana asal barang atau jasa tersebut berasal. Dalam kegiataan stratagi pasar/pangsa  pasar  suatu  nama  atau lambang-lambang yang digunakan tersebut disebut sebagai: merek (trademark),  nama  usaha  (business name),  dan  nama  perusahaan  (company name). Merek mempunyai fungsi
sebagai  berikut:  untuk  membedakan barang  atau  jasa  produk  satu  dengan yang  lainnya,  sebagai  jaminan  mutu serta  agar  terhindar  dari  persaingan usaha  tidak  sehat  yang  mencoba  untuk membonceng  reputasi  pemilik  merek serta  sebagai  sarana  pemasaran  dan periklanan  dengan  memasang  iklan membuat masyarakat banyak mengetahui suatu merek tersebut, dengan  media  iklan  pula  sebuah  merek dalam  bentuk  barang  atau  jasa  dapat menggaet banyak konsumen agar tertarik kepada merek tersebut. Belakangan  ini  nilai  sebuah  merek semakin fantasti dikarenakan melabarnya  suatu  periklanan  yang  tidak hanya  di  lakukan  dikanca  nasional  saja tetapi sampai internasional.
Dalam  Pasal  1  butir  (1)  UU  No 15 Tahun 2001 juncto UU No 20 tahun 2016  tentang  Merek  diberikan  suatu definisi  merek  yaitu,  tanda  yang  berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan dalam  perdagangan  barang  atau  jasa. Ada  seorang  ahli  yang  bernama  H.M.N Purwo Sujipto juga melontarkan pernyataan  mengenai  pengertian  merek, yaitu  sebuah  symbol  dimana  simbol tersebut  mempunyai  ciri  khas  sendiri,
yang dapat membedakan dengan barang lainnya yang satu jenis.
Pengaturan  tentang  mereka  ialah suatu  hal  dari  luasanya  ilmu  hukum yang  digunakan  untuk  mengantisipasi adanya  kecurangan  dalam  persaingan usaha dalam hal meniru atau mencontoh.  Suatu  perlindungan  merek pada awalnya hanya memberikan ketentuan  bahwa  pihak  lain  dilarang atau tidak diizinkan untuk memproduksi dan memperdagangkan kepada masyarakat  barang  yang  menyerupai merek pihak lainnya yang telah diketahui  masyarakat  luas.  Dengan berkembang  nya  merek  menjadikan merek  sesuatu  yang  begitu  berharga, maka  perlindungan  hukum  suatu  merek pun  mulai  berkembang  pula  dan menjadikan  suatu  merek  tanda  yang diberikan  pengakuan  kepemilikannya. Hal ini  juga didukung oleh seorang ahli yang  bernama  David  Haigh,  beliau menyebutkaan  merek  adalah  sebuah  hal yang  menjadi  pusat  terbesar  dari  harga yang  tidak  berwujud  di  sebuah  industri. Karena  jika  memakai  kalkulator,  suatu merek  tetap  lah  menjadi  sebuah  harta bagi  sebuah  persahaan  yang  bernilai sangat  besar,  yang  dimana  hal  ini menjadikan  proteksi  terhadap  merek dalam persaingan usaha haruslah dimatangkan.
Jika dikaitkan dengan Putusan No 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn  bahwasanya  Kesamaan  merek dagang  antara  PT  Pulau  Ombak  Indah sebagai  penggugat  dengan  Raihana Heuer sebagai tergugat mengenai kesamaan  merek  dagang  dengan  nama Kandui  Resort.  PT  Pulau  Ombak  Indah dengan  merek  dagangnya  yakni  Kandui Resort  merupakan  perusahaan  yang bergerak  dalam  industri  pariwisata, antara lain pengelolaan KANDUI RESORT  yang  telah  beroperasi  sejak tahun  2006  di  Kepulauan  Mentawai, Propinsi  Sumatera  Barat.  Penggugat telah  melakukan  kegiatan  usahanya  dan memasarkan  produk  jasanya  khususnya untuk kalangan peselancar dari Australia,  Amerika  Serikat  dan  Eropa. Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, Penggugat menggunakan merek KANDUI  RESORT.  Kandui  resort merupakan  penginapan  untuk  kalangan peselancar  yang  terletak  di  salah  satu lokasi  selancar  terbaik  di  dunia.  Sejak didirikan  pada  tahun  2006,  KANDUI RESORT  dengan  cepat  memperoleh reputasinya  antara  lain  dengan  bekerja sama dengan peselancar terkenal internasional dan berbagai media peselancar. Konsumen utama dari KANDUI RESORT berasal dari Australia,  Amerika  Serikat,  Eropa  dan berbagai negara lain.
Dhea Talia 1) , Edo Rajiman Martinus Pangaribuan 2) , Fazri siddik Sioloan Manurung 3) , Muhammad Arif Prasetyo 4)
Dengan  demikian,  melalui  hal yang  penulis  uraikan  di  atas,  maka penulis berminat untuk membuat penelitian dengan judul Tinjauan Hukum  Penyelesaian  Atas  Sengketa Persamaan Merek(Studi Putusan
No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga.Mdn) ”

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum bagi  pemegang  merek  terhadap kesamaan  merek  yang  terjadi dengan merek dagang nya?
2. Bagaimana  pertimbangan  hakim dalam mengadili perkara
persamaan  merek  pada  putusan No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/P
N.Niaga.Mdn ?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  perlindungan hukum  bagi  pemegang  merek terhadap  kesamaan  merek  yang terjadi dengan merek dagang nya.
2. Untuk  mengetahui  pertimbangan hakim  dalam  mengadili  perkara persamaan  merek  pada  putusan No.4/Pdt/Sus.HKI/Merek/2019/P N.Niaga.Mdn
2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Perlindungan Hukum Menurut Satijipto
Raharjo, perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Berdasarkan teori tersebut,. bahwasanya  Kesamaan  merek  dagang antara  PT  Pulau  Ombak  Indah  sebagai penggugat dengan Raihana Heuer sebagai tergugat  mengenai  kesamaan  merek dagang  dengan  nama  Kandui  Resort.  PT Pulau  Ombak  Indah  dengan  merek dagangnya yakni Kandui Resort merupakan  perusahaan  yang  bergerak dalam  industri  pariwisata,  antara  lain pengelolaan  KANDUI  RESORT  yang telah  beroperasi  sejak  tahun  2006  di Kepulauan  Mentawai,  Propinsi  Sumatera Barat. Penggugat telah melakukan kegiatan  usahanya  dan  memasarkan produk jasanya khususnya untuk kalangan peselancar dari Australia, Amerika  Serikat  dan  Eropa.  Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat menggunakan merek
KANDUI RESORT. Kandui resort merupakan  penginapan  untuk  kalangan peselancar  yang  terletak  di  salah  satu lokasi selancar terbaik di dunia

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN
Ketika melaksanan yang namannya suatu penelitian, sudah mutlak  memakai  metode  penelitian.. Yang  dimaksud  metode  disini  adalah tindakan  pencarian  data  dari  berbagai sumber  yang  ada,  dilakukan  secara sistematis  dan  jelas  arah  tujuannya  agar penelitian tersebut dapat mudah dipahami  oleh  pembaca  nya,  dan mekanisme  penelitian  nya  terstruktur dan sistematis.
Yuridis  Normatif  merupakan  metode penelitian yang digunakan dalam penulisan  ini,  yaitu  melakukan  analisa tekait  rumusan  masalah  yang  ada  lalu dikorelasikan dengan dasar-dasar hukum yang  berpatokan  dengan  regulasi  yang tertuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

## 3.2. SUMBER BAHAN BUKU
Sumber  bahan  dalam  Penelitian ini  adalah  bersumber  dari  bahan  bahan hukum,  yakni  merupakan  suatu  metode pengumpulan  data  yang  bersumber  dari buku, putusan Pengadilan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Sumber tersebut antara lain :
a.  Bahan Hukum Primer : UU No 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan
Indikasi  Geografis  dan  putusan  No 4/Pdt.Sus/HKI.Merek/2019/PN.Mdn
b. Bahan  Hukum  Sekunder  :  Data yang diperoleh dengan menggunakan  studi  literature  yang dilakukan  terhadap  buku-buku,  dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan  dengan  permasalahan kemudian  data  ini  akan  dihimpun dan  dikaji  oleh  peneliti,  selanjutnya terhadap peraturan perundang- undangan atau sumber bacaan lainnya  yang  berhubungan  dengan penelitian ini .
c.  Bahan Hukum Tersier :  informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan sekunder  misalnya  biografi,  kamus Bahasa  Indonesia  dan  ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan Data  Kepustakaan,  yang  bersumber  dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan  ,  teori-teori  hukum yang  berlaku,  serta  jurnal  dan  media massa.

## 3.4. ANALISIS DATA
Analisis  data  merupakan  cara  yang dipakai  untuk  menelaah  seluruh  data
Dhea Talia 1) , Edo Rajiman Martinus Pangaribuan 2) , Fazri siddik Sioloan Manurung 3) , Muhammad Arif Prasetyo 4)
yang  tersedia  dari  berbagai  sumber. Sehingga  untuk  memperoleh  kesimpulan yang  kuat  maka  digunakan  analisis kualitatif  dengan  metode  berfikir  scara deduktif  yaitu  metode  yang  dimulai  dari analisis  yang  bersifat  umum  untuk mendapatkan  hasil  yang  bersifat  khusus. Cara  ini  menggunakan  analisis  yang berpijak  dari  pengertian  pengertian  atau fakta-fakta yang bersifat umum.
Kemudian  diteliti  yang  hasilnya  dapat memecahkan  persoalan  khusus.  Syarat- syarat  yang  diperlukan  bagi  seorang peneliti  agar  mendapatkan  dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memelurkan  ketekunan,  ketelitian  dan kecermatan  dalam  pengumpulan  fakta- fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perlindungan  hukum  terhadap pemegang merek terhadap kesamaan  merek  yang  terjadi dengan merek dagang nya
Dalam  mencapai  suatu  merek  yang mempunyai  nama  besar  tentu  pula menggunakan  modal  yang  besar  dan juga  periode  yang  cukup  lama  juga, sehingga dapat untuk selanjutnya menarik  minat  dari  konsumen  guna memunculkan yang namannya
kepercayaan  terhadap  produk  yang digunakan.  Dalam  hal  tersebut  selama ini banyak industri cenderun melakukapan  upaya  pencegahan  agar merek  yang  dipunyainya  tidak  dapat ditiru oleh indsutri lain.
Merek  ialah  merupakan  hak  yang memiliki  kepribadian  yang  berprivasi mewah  dan  eksklusif,  sehingga  proteksi hukum terhadapnya juga sifatnya mengikuti  hal  itu.  Konsep  perlindungan hukum  terhadap  hak  merek  tersebut mengacu  pada  sifat  hak  merek  yang bersifat  khusus  (exclusive).  Hak  yang dimiliki  suatu  merek  memiliki  otoritas yang tinggi terhadap pemiliknya, artinya hanya pemegang hak merek tersebut lah yang berhak menggunaka merek tersebut  untuk  penetingan  pribadinya dan  orang  lain  tidak  diperbolehkan memakai  merek  tersebut  tanpa  yang dinamakan  izin  dari  pemegang  hak merek  tersebut,  dan  ketika  hal  tersebut terjadi itulah yang dinamakan pelanggaran  hak  merek  yang  berakibat sanksi hukum bagi pelanggarnya.
Sebelum  dunia  memasuki  zaman perindustrian  yang  begitu  pesat  saat  ini, sebenarnya 1(satu) abad yang lalu dunia melalui  Konvensi  yang  dilaksanakan  di Paris  yaitu  Paris  convention  for  the Protection  of  Industrial  Property  yang merupakan  konvensi  pertama  mengenai HAKI.  Dalam  konvensi  tersebut  untuk
pertama  kalinya  suatu  merek  dianggap penting  oleh  dunia  yang  dibuat  sebuah pengaturan  yang  berskala  dunia  pula. Melalui  Konvensi  tersebutlah  maka negara-negara yang ada dunia menjadikannya  sebuah  patron  dalam merumuskan  pengaturan  merek  yang ada  di  negara  nya.    Setelah  konvensi paris  dibentuk  sebuah  organisasi  yang bernama  WIPO  (World  Intellectual Property  Organitation)  yang  berdiri sejak  tahun  1883  yang  tugasnya  adalah promosi  dan  perlindungan  HAKI  di seluruh dunia.
Convention Establishing The World Trade  Organization  (Konvensi  WTO) merupakan konvensi yang menjadi pintu masuk bagi pemerintah Republik Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan  dunia,  yang  dimana  dalam konvensi  tersebut  disepakati  sebuah peresetujuan Agreement on Trade Related  Aspects  ofIntellectual  Property Rights  (Persetujuan  TRIPs).  Kemudian Pemerintah melakukan ratifikasi terhadap  UU  No  7  tahun  1994  yang membahas    Pengesahan  Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing The WTO.  UU  No  7  tahun  1994  memuat hal-hal yang tercantum dalam persetujuan  TRIPS  yang  dimana  dalam pasal  7  nya  mengatakan    bahwa perlindungan  dan  penegakan  hukum
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI) bertujuan  untuk  mendorong  timbul  dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.
Proteksi  hukum  terhadap  sebuah merek  secara  tegas  juga  diatur  melalui sanksi  hukumnya,  baik  itu  sifatnya perdata bahkan bersifat pidana juga ada. Sanksi  hukum  ini  diberlakukan  kepada setiap  orang  atau  badan  hukum  yang telah  terbukti  melakukan  pelanggaran merek.  Selanjutnya  dari  sisi  pemegang hak  merek  juga  dapat  melakukan permohonanan agar dibatalkannya sebuah  merek  yang  menurutnya  telah dilanggar  orang  lain  karena  didaftarkan oleh  si  pelanggar  merek  yang  persis sama  dengan  merek  yang  dimilikinya dan tentu ini sebuah pelanggaran.
Seorang pendaftar hak merek ketika mendapatkan  persetujuan  dari  Dirjen HAKI  terhadap  merek  yang  didaftarkan nya  telah  terdaftar  atau  disetujui  maka akan  secara  otomatis  melekat  padanya otoritas  yang  penuh  terhadap  merek tersebut  selama  waktu    (10)  tahun  sejak tanggal  penerimaan,  dan  setelah  jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun tersebut habis dapat  juga  diperpanjang.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  28  UU  Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya.
Dhea Talia 1) , Edo Rajiman Martinus Pangaribuan 2) , Fazri siddik Sioloan Manurung 3) , Muhammad Arif Prasetyo 4)
Selanjutnya mengenai sanksi pidana terhadap  pelanggar  hak  merek  orang lain,  pemerintah  Republik  Indonesia telah memuatnya dalam Undang- Undang  tentang  merek  tepatnya  pada pasal  90  sampai  94  yang  dimana dikatakan bahwa akan dikenakan pidana penajara  paling  lama  5  tahun  terhadap setiap  orang/badan  hukum  yang  telah terbukti secara sadar melakukan pelanggaran  hak  cipta  berupa  merek berbentuk peniruan atau palgiat terhadap merek orang lain yang sebelumnya telah terdaftar. Selain pidana penjara ada juga sanksi administratif beruoa denda sebanyak milyaran rupiah kepada pelanggar tersebut.
4.2.    Pertimbangan  Hakim  Dalam Mengadili Perkara Pada Putusan No.4/Pdt.Sus/HKI.Merek/2019/Pn.Mdn
a. Posisi Kasus
Kesamaan  merek  dagang  antara
PT Pulau Ombak Indah sebagai penggugat dengan Raihana Heuer sebagai tergugat  mengenai  kesamaan  merek dagang  dengan  nama  Kandui  Resort.  PT Pulau  Ombak  Indah  dengan  merek dagangnya yakni Kandui Resort merupakan  perusahaan  yang  bergerak dalam  industri  pariwisata,  antara  lain pengelolaan  KANDUI  RESORT  yang telah  beroperasi  sejak  tahun  2006  di Kepulauan  Mentawai,  Propinsi  Sumatera
Barat. Penggugat telah melakukan kegiatan  usahanya  dan  memasarkan produk jasanya khususnya untuk kalangan peselancar dari Australia, Amerika  Serikat  dan  Eropa.  Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat menggunakan merek KANDUI RESORT. Kandui resort merupakan  penginapan  untuk  kalangan peselancar  yang  terletak  di  salah  satu lokasi  selancar  terbaik  di  dunia.  Sejak didirikan  pada  tahun  2006,  KANDUI RESORT  dengan  cepat  memperoleh reputasinya  antara  lain  dengan  bekerja sama dengan peselancar terkenal internasional dan berbagai media peselancar. Konsumen utama dari KANDUI RESORT berasal dari Australia,  Amerika  Serikat,  Eropa  dan berbagai negara lain.
Adapun nama KANDUI
merupakan suatu penamaan yang memiliki  beberapa  referensi  asal  kata, antara lain UJUNG KANDUI merupakan nama  wilayah  di  Pulau  Karangmajat, Kepulauan Mentawai, yang telah digunakan  selama  lebih  dari  100  tahun. Nama  Ujung  Kandui  telah  tercantum pada  peta  buatan  Agen  Pemetaan Pertahanan  (Defense  Mapping  Agency), Amerika  Serikat  pada  19  Mei  1984, berdasarkan  survei  pemerintah  Belanda antara  tahun  1909  dan  1918.  Serta, KANDUI  merupakan  nama  ombak  di
sekitar  Pulau  Karangmajat.  Bahwa  tanpa sepengetahuan  para  pendiri  maupun pengurus dari KANDUI RESORT,
Tergugat  telah  mengajukan  permohonan pendaftaran merek KANDUI dan KANDUI  VILLAS  yang  sama  pada pokoknya dengan merek KANDUI RESORT.
PT  Pulau  Ombak  Indah  adalah sebuah  badan  usaha  yang  berbadan hukum  yang  melakukan  klaim  terhadap pengelolaan  “KANDUI  RESORT”  yang merupakan  industri  pariwisata  yang terletak  di  daerah  Mentawai,  Sumater Barat  yang  dimana  dalam  perkara  ini sebagai  penggugat  melakukan  gugatan terhadap Raihana Heuer yang merupakan pemegang merek KANDUI dan KANDUI  VILLAS  sebelumnya,  yang dimana  penggugat  merasa  tergugat  telah mendaftarkan  merek  KANDUI  dengan berlandaskan itikad tidak baik, dikarenakan tergugat mendaftarkan merek  tersebut  secara  diam-diam  tanpa sepengetahuan  pendiri  maupun  pengurus dari KANDUI RESORT.
b. Pertimbangan Hakim
Hakim dalam pertimbangan hukum  nya  yang  tertera  pada  putusan menyampaikan  bahwa  berdasarkan  bukti yang  disampaikan  yaitu  bukti  P-1,P-2,P- 3,T-9, merupakan Setifikat Merek “KANDUI”,  dengan  nomor  pemdaftaran IDM000367907 dengan tanggal
pendaftaran  6  September  2012  untuk jenis  jasa  kelas  43,  sertifikat  merek “KANDUI  VILLAS”,  dengan  nomor pendaftaran IDM000367908 dengan tanggal  pendaftaran  6  September  2012 untuk  jenis  jasa  kelas  43,  dan  sertifikat merek  “KANDUI”,  dengan  Nomor pendaftaran IDM000525890 dengan tanggal pendaftaran 28 Maret 2016 untuk jenis jasa kelas 25, yang semua itu adalah merupakan  terdaftar  atas  nama  tergugat Raihana  Heuer,  sementara  bukti  P-4  dan P-5  yang  merupakan  permohonan  merek “KANDUI”  yang  diajukan  penggugat  ke dirjen  HAKI,  masih  dalam  proses pendaftaran  dan  belum  disetujui,  oleh karena  itu  terhadap  petitum  penggugat yang  menyampaikan  bahwa  Penggugat lah  yang  merupakan  pemegang  hak merek  atas  “KANDUI”  yang  sah  dan sebenarnya  dan  juga  sekaligus  meminta agar hak merek yang selama ini dipegang oleh  terdakwa  di  telah  dikeluarkan  oleh dirjen HAKI  adalah tidak dapat diterima atau  ditolak  seluruhnya.  Begitu  juga dengan petitum penggugat yang menyampaikan  bahwa  agar  menetapkan permohonan pendaftaran merek KANDUI yang dimohonkan oleh tergugat  sebelumnya  yang  saat  ini  sudah disetujui  oleh  Dirjen  HAKI  dinyatakan berlandaskan  itikad  tidak  baik,  hal  ini menurut  majelis  hakim  tidak  memiliki bukti  yang  kuat  dari  penggugat  dalam
Dhea Talia 1) , Edo Rajiman Martinus Pangaribuan 2) , Fazri siddik Sioloan Manurung 3) , Muhammad Arif Prasetyo 4)
membuktikan  hal  tersebut,  sehingga harus  ditolak  atau  tidak  dapat  diterima juga.

## A. Putusan Hakim
Hakim  dalam  perkara  mengadili sebagai berikut :
1. Dalam Konvensi
- Menolak  Eksepsi  Tergugat untuk  seluruhnya;  Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Penggugat  ditolak  untuk seluruhnya;
2. Dalam Rekonvensi :
- Gugatan penggugat
rekovensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pembayaran terhadap dana yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.  4.146.100,00  (empat juta  seratus  empat  puluh enam ribu seratus rupiah);

## 5. SIMPULAN
1. Seorang  pendaftar  hak  merek  ketika mendapatkan persetujuan dari Dirjen
HAKI terhadap merek yang didaftarkan  nya  telah  terdaftar  atau disetujui  maka  akan  secara  otomatis melekat padanya otoritas yang penuh terhadap  merek  tersebut  selama waktu    (10)  tahun  sejak  tanggal penerimaan,  dan  setelah  jangka waktu  10  (Sepuluh)  tahun  tersebut habis dapat juga diperpanjang.
2. Terhadap  petitum  penggugat  yang disampaikan  bahwasanya  penggugat tidak  dapat  membuktikan  gugatan nya  dan  korelasi  antara  petitum  dan posita  gugatan  penggugat  tidak relevan  yang  menyebabkan  gugatan penggugat  ditolak  seluruhnya  oleh majelis hakim

## Saran
1. Negara  seharusnya  memperbaharui kembali  Undang-Undang  mengenai merek  dikarenakan  belum  terdapat aspek perlindungan hukum dalam hal pencegahan  terhadap  kasus  peniruan merek,  karena  selama  ini  hal  yang terdapat adalah hanya sanksi saja dan tidak  ada  ketentuan  pencegahan terhadap pelanggaran.
2. Seharusnya penggugat dalam menguraikan atau menyusun gugatan nya dapat lebih teliti dan memperhatikkan  bukti-bukti  yang
tersedia  dikarenakan  dalam  gugatan
nya penggugat tidak dapat melampirkan bukti konkret bahwasanya penggugat lah
pemegang  merek  yang  sah  sesuai dengan posita gugatan penggugat

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Agung Sudjatmiko, , Perlindungan
Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vol. 15 No. 5, 2000
Oka Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1995
Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metode
Penelitian Hukum Normatif
(Malang:Bayu  media  Publishing,
2005).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
PenelitianHukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Saidin,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual  (Intelectual  Property Right),  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013).
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian
Hukum (Jakarta : Kencana, 2007)

## JURNAL
Lompoh Egia Nuansa Pinem,NiLuh Dwik
Suryacahyani Gunad,
AnalisisPenyelesaianSengketaTer
hadapHakMerekAtasPutusanGepr ekBensuMelawanIAm
GeprekBensu,  Jurnal  Pacta  Sun Survanda, Vol 2 No 1 Maret 2021

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Putusan
No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/Pn .Niaga.Mdn