## ETIKA DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN GOOD GOVERNANCE
Iwan Satibi Ediyanto
Universitas Pasundan Bandung iwan.satibi71@gmail.com

## Abstrak
Etika dan perilaku birokrat adalah aspek penting dalam pelaksanaan fungsi tata kelola yang  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  mengetahui  apakah  etika  dan perilaku  aparatur  benar-benar  mampu  memberikan  penguatan  pada  penerapan  tata kelola  yang  baik.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  analisis  studi  pustaka,  yaitu  studi  tentang  deskripsi  teori,  konsep, atau  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  fokus  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  etika  dan  perilaku  birokrat  berperan  dalam  membentuk  nilai- nilai birokrasi dan dapat memperkuat konsep pemerintahan dalam pemerintahan.
Kata kunci: etika, perilaku birokrasi, tata kelola yang baik

## Abstract
Bureaucrats'  ethics  and  behavior  are  important  aspects  in  referring  to  the implementation  of  good  governance  functions.  This  study  aims  to  examine  and  find out  whether  the  ethics  and  behavior  of  the  apparatus  is  really  able  to  provide reinforcement  to  the  implementation  of  good  governance.  The  method  used  in  this paper  is  Descriptive  Method  with  desk  study  study  analysis,  which  is  a  study  of  the description of theories, concepts, or research results related to the focus of the study. The results showed that the ethics and behavior of bureaucrats play a role in shaping bureaucratic values and can strengthen the concept of governance in a government.
Keywords: ethics, bureaucratic behavior, good governance

## PENDAHULUAN
Persoalan  etika  dan  perilaku  birokrat  belakangan  ini  semakin  menarik perhatian  berbagai  kalangan.  Menguatnya  perhatian  tersebut,  sesungguhnya  didasari oleh  semakin  maraknya  fenomena  yang  mencerminkan  buruknya  etika  dan  perilaku aparatur  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pelayan  publik. Merebaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sejumlah penyimpangan perilaku  diberbagai  level  pemerintahan  (baca:  pusat  dan  daerah)  mencerminkan, betapa  etika  dan  perilaku  paratur  pemerintah  hingga  saat  ini  masih  memprihatinkan sehinggamembutuhkan penataan dan perbaikan.
Upaya  untuk  menata  dan  memperbaiki  etika  dan  perilaku  aparatur  (baca: birokrat)  di  lingkungan  birokrasi  pemerintahan,  sesungguhnya  telah  dilakukan  baik terkait dengan penataan regulasi (peraturan) maupun pembentukan kelembagaan yang menangani  masalah kode etik aparatur pemerintah. Masalahnya kemudian, mengapa etika dan perilaku aparatur tersebut justru semakin memperlihatkan performance yang tidak sejalan dengan keinginan dan kehendak masyarakat. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu,  perilaku  aparatur  ini  justru  lebih  sering  melukai  perasaan  dan  hati  nurani rakyat.
Etika  dalam  tulisan  ini,  dimaknai  secara  luas  sebagai  nilai-nilai  ideal  yang seharusnya dijadikan dasar dalam penyelenggaraan urusan publik. Berkaitan dengan aspek-aspek perilaku yang baik seperti akuntabel, responsif, transparan, bebas KKN, netral, tidak diskriminatif, sopan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai ini yang akan menjadi pedoman  bagi  pejabat  pemerintah  (birokrat)  dalam  menjalankan  tugas,  sehingga dapat  terkendali  dan  terlindungi  dari  nilai  nilai  yg  tidak  sesuai  dengan  nilai organisasi,  karena  etika  pribadi  akan  mempengaruhi  nilai  nilai  dalam  berorganisasi. Dikuatkan  oleh  Levine,  Peters  dan  Thompson  (1990:191)  dengan  argumen  bahwa aparat  birokrasi  publik  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kelemahan  layaknya individu lain di luar birokrasi.
Terselenggaranya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  atau  yang  dikenal dengan  istilah  “ good  governance ”  merupakan  „impian‟  sekaligus  harapan  semua
bangsa  di  dunia.  Pandangan  tersebut  dapat  dimengerti  karena  melalui  pelaksanaan good governance , upaya penciptaan aparatur pemerintah  yang bersih dan bebas dari tindakan  yang  tidak  terpuji  serta  tidak  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Selain itu, pelaksanaan good governance juga  akan  bersentuhan  atau  berkaitan  dengan  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja birokrasi  pemerintah  yang  kemudian  berujung  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.  Oleh  sebab  itu,  pelaksanaan good  governance sudah  selayaknya  menjadi komitmen semua untuk mewujudkannya.
Namun demikian, harus diakui bahwa melaksanakan konsep good governance secara  konsisten  dan  berkelanjutan  memang  tidah  semudah  membalikan  tangan. Berbagai  tantangan,  kendala  serta  godaan  senantiasa  datang  silih  berganti,  baik  dari kalangan  internal  maupun  eksternal.  Djuaeni  (2015)  menyebutkan  tantangan penerapan Good Governance di Indonesia, yaitu terjadinya krisis multidimensi, yang bersifat vicious crises, yang meliputi krisis moral, krisis hukum, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik dan krisis kemanusiaan.
Walaupun disadari benar bahwa esensi pelaksanaan good governance tersebut diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Rendahnya  kepedulian,  sikap  masa  bodoh  serta  buruknya performance aparatur terhadap  masyarakat  yang  dilayani,  boleh  jadi  merupakan  cermin  gagalnya pelaksanaan good governance di lingkungan birokrasi pemerintahan. Kondisi seperti ini seringkali diperparah oleh ketidakjelasan penyelenggaraan pelayanan publik yang semestinya  diatur  melalui  regulasi  (peraturan)  yang  jelas  serta  memiliki  legitimasi kuat, baik menyangkut lamanya waktu, besarnya anggaran maupun prosedur lainnya. Dampaknya  terjadi  ketidakseimbangan  antara  hak  yang  harus  diterima  oleh masyarakat  (pengguna  jasa  layanan)  dengan  kewajiban  yang  diberikan  oleh  aparat. Sehingga kecenderungan yang muncul adalah bahwa kewajiban yang harus diberikan (dikeluarkan)  oleh  masyarakat  justru  berbanding  terbalik  dengan  hak  yang  mereka terima.  Aparatur  pemerintahjusteru  semakin  leluasa  mempermainkan  kekuasaannya
atas  nama  prosedur  atau  peraturan  sesuai  dengan  kepentingannya,  sementara masyarakat yang dilayani semakin lemah dan tidak berdaya.
Kenyataan  lain  yang  menguatkan  terjadinya  fenomena  ini  adalah  seringnya petugas layanan yang mengabaikan pelayanan publik, karena mereka lebih “tergoda” oleh tugas-tugas “terselubung” yang secara finansial dianggap lebih menguntungkan, padahal cukup menyita waktu  yang banyak.  Dampaknya, tugas pokok  yang menjadi tanggunggung jawabnya menjadi terhambat dan masyarakat terpaksa harus menerima resiko untuk mendapatkan pelayanan yang tidak jelas waktunya.
Berbagai  fenomena  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  pergeseran  paradigma sistem  pemerintahan  saat  ini,  baru  sebatas  wacana  dan  retorika  belaka.  Perubahan sistem,  struktur  dan  kultur  birokrasi  pemerintahan  yang  merupakan  esensi  dari pelaksanaan good  governance ,  justru  lebih  banyak  diperdebatkan  di  ruang-ruang seminar  atau  dunia  akademik,  sementara  pelaku  utama  yakni  aparatur  pemerintah lebih  terkesan  masih  jalan  di  tempat.  Bahkan  dalam  kasus  tertentu,  perubahan  yang akan  dilakukan  seringkali  mendapatkan  hambatan  atau  perlawanan  dari  pihak-pihak yang  merasa  dirugikan,  baik  di  lingkungan  internal  maupun  eksternal.  Oleh  karena itu,  dapat  dimengerti  apabila  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  lebih  kental  nuansa  politisnya  ketimbang dilandasi oleh kebutuhan dan tuntutan organisasi.
Kenyataan  ini  jelas  merupakan  suatu  bukti  bahwa  upaya  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  hingga  saat  ini  memang  belum  dapat dilaksanakan secara efektif.
Lantas, apa sebenarnya esensi etika dan perilaku aparatur tersebut? Mengapa etika dan perilaku apartur ini harus dikuatkan dalam  konteks pelaksanaan  peran dan fungsinya  sebagai  pelayan  publik?  Kemudian,  benarkah  etika  dan  perilaku  aparatur ini mampu memberikan penguatan terhadap pelaksanaan good governance ? Berbagai pertanyaan  itulah  yang  mengilhami  hadirnya  tulisan  ini.Dalam  tulisan  ini  akan dikupas  bagaimana  etika  dan  perilaku  birokrasi  dapat  memperkuat  tata  kelola
pemerintahan  atau  yang  disebut  dengan  konsep good  governance dalam  sebuah tatanan negara.
Sesuai  dengan  konteks  topik  di  atas,  maka  metode  kajian  yang  akan digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Penggunaan  metode  deskriptif  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  metode  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  suatu kondisi/gejala,  sistem,  peristiwa  (seseorang,  kelompok  orang,  lembaga/institusi, masyarakat saat ini berdasarkan data dan informasi yang tersedia.Sedangkan analisis kajian yang dilakukan menggunakan desk study , yakni kajian terhadap jabaran teori, konsep, atau hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan fokus kajian yang akan dilakukan. Kajian pustaka mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan lain. Tujuan  utamanya  yaitu  membantu  peneliti  dalam  memecahkan  masalah penelitiannya,  sedangkan  tujuan  lainnya  adalah  memperoleh  gambaran  tentang kedudukan penelitiannya terhadap penelitian-penelitian lain.

## PEMBAHASAN

## Konsep Etika Birokrasi
Secara  etimologis,  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ Ethos ”  yang  berarti watak  kesusilaan  atau  adat.  Widjaja,  2003  menjelaskan  istilah  etika  (ethics)  dalam bahasa Latin disebut “ ethicus ” yang berarti adat, kebiasaan, atau kesediaan jiwa akan kesusilaan. Sangat identik dengan kata moral  yang juga berarti adat atau cara hidup. Lebih  lanjut  Widjaja  menggambarkan  bahwa  sebagai  cabang  filsafat,  etika mempelajari  pandangan-pandangan  persoalan-persoalan  yang  berhubungan  dengan masalah  kesusilaan,  atau  sebagai  penyelidikan  filsofis  mengenai  kewajiban- kewajiban  manusia,  dan  hal-hal  yang  baik  dan  buruk.  Sedangkan  Kumorotomo (2013:  6-7)  mendefinisikan  etika  sebagai  kebiasaan  atau  watak,  sedangkan  moral berarti  cara  hidup  atau  kebiasaan. Poedjawijata  dalam  Pasolong  (2010:  190) mengatakan  bahwa  etika  merupakan  cabang  filsafat  yang  mencari  kebenaran  yang sedalamdalamnya,  mencari  ukuran  baik  buruknya  tingkah  laku  manusia. Sementara Istilah  birokrasi  ( bureaucracy )  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ bureu ”  yang  berarti
kantor,  dan  “ kratia ”  ( cracein )yang  berarti  pemerintahan.  Jadi,  birokrasi  berarti pemerintahan melalui kantor atau “ government by bureau ” (Kumorotomo, 2000).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong  (2010:  193)  mengemukakan  empat  aliran utama etika, yaitu empirical theory , bahwa etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum, rational theory , bahwa baik atau buruk sangat tergantung dari alasan  dan  logika  yang  melatarbelakangi  suatu  perbuatan,  bukan  pengalaman, intuitive  theory ,  bahwa  etika  tidak  harus  berasal  dari  pengalaman  dan  logika,  tetapi dari diri manusia secara alamiah  yang memiliki pemahaman tentang apa  yang benar dan salah, baik dan buruk, dan relevation theory , bahwa yang benar dan salah berasal dari  kekuasaan  di  atas  manusia  yaitu  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  menjadi  rujukan utama untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.
Terdapat  empat  jenis  etika  dalam  berinteraksi,  yakni  etika  individual  atau moralitas  personal,  etika  profesi,  etika  organisasi,  dan  etika  sosial  (Shafritz  dan Russell  1997:607),  dimana  dalam  prakteknya  empat  jenis  etika  tersebut  tidak  selalu berjalan  seiringan.  Misalnya,  nepotisme  atau  favoritisme  dalam  pelayanan  publik adalah bentuk pelanggaran etika profesi maupun etika organisasi, tetapi dari sisi etika sosial bisa dibenarkan. Hal inilah yang menjadikan etika sebagai isu  yang kompleks dan sarat akan pertentangan nilai, sehingga membutuhkan pendekatan yang hati-hati. (Gow, 2005).

## Konsep Perilaku Birokrasi
Perilaku
birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai  kumpulan  individu  dengan  lingkungannya  (Thoha, 2005:138). Konsep  perilaku  organisasi  menurut  Robbins  (2008:11)  adalah  perilaku organisasi  sebagai  bidang  studi  yang  menyelidiki  pengaruh  yang  dimiliki  individu, kelompok,  dan  struktur  terhadap  perilaku  dalam  organisasi,  yang  bertujuan menerapkan  ilmu  pengetahuan  semacam  ini  guna  meningkatkan  keefektifan  suatu organisasi.  Perilaku  dipengaruhi  berbagai  faktor,  baik  internal  maupun  external, Ndraha  (1997:  36)  menjelaskan  faktor  faktor  terseut  ialah  adanya  kemampuan,
kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan, pengalaman dan reaksi terhadap sesuatu.
Untuk  memahami  dan  menelaah  prilaku  aparatur  dalam  suatu  organisasi, dalam  hal  ini  birokrasi,  hal  itu  dapat  dipelajari  melalui  dimensi  struktural organisasinya,  Daft  dan  Steers  (1986:217)  menjelaskan  bahwa  teori  organisasi merupakan  cara  berpikir  tentang  organisasi  yang  berdasarkan  pola  dan  peraturan dalam  desain  organisasi  dan  prilaku  manusianya.  Desain  organisasi  berhubungan dengan  proses  operasional  untuk  menciptakan  struktur  tugas  dan  wewenang  yang akan menjadi ciri aktivitas anggotanya.
Perilaku  birokrasi  dapat  tercermin  pada  perilaku  manusia  (birokrat),  dimana seperangkat  perbuatan  individu  menjelma  menjadi  perilaku  kelompok,  dan  akhirnya menjadi  representasi  perilaku  organisasi  yang  kemudian  dimaknai  sebagai  perilaku birokrasi. (hamzah, 2014). Sebagaimana diungkapkan oleh Ndraha (2003:521) bahwa perilaku  birokrasi  terbentuk  dari  interaksi  antara  karakteristik  individu,  dan karakteristik  birokrasi  (organisasi)  atau  lebih  spesifik  lagi  antara  struktur  dan  aktor (pejabat).

## Konsep Good Governance
Istilah  „ good  governance’ di  Indonesia  kembali  mengemuka  sejalan  dengan merebaknya  arus  reformasi  yang  dimotori  oleh  kalangan  mahasiswa  dan  kaum intelektual.Konsep  tersebut  kemudian  merambah  keberbagai  dimensi  kehidupan, termasuk  di  kalangan  aparatur  negara  yang  dianggap  sebagai  ujung  tombak  dari pelaksanaan  pemerintahan.Wancana  tersebut  kemudian  menjadi  sangat  menarik untuk  dicermati  ketika  persoalan  krisis  bangsa:  seperti  merebaknya  kasus  korupsi, terpuruknya  ekonomi,  rendahnya  kinerja  aparatur,  buruknya  layanan  publik, ketimpangan  sosial  yang  semakin  menganga,  fenomena  kemiskinan  yang  semakin merata, serta krisis politik yang berkepanjangan dianggap sebagai persoalan nasional yang urgen untuk diselesaikan. Lalu, apakah good governance itu?
Menurut  Ganie  &  Rochman  (2000:  142) governance diterjemahkan  sebagai “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif”. Sedangkan Pinto  dalam  Nisjar  (1997  :119)  mengartikan governance sebagai  “praktek penyelenggaraan  kekuasaan  dan  kewenangan  oleh  pemerintah  dalam  pengelolaan urusan  pemerintahan  secara  umum  dan  pembangunan  ekonomi  pada  khususnya”. Sejalan  dengan  pengertian  tersebut,  LAN  RI  (2000:  5)  mengartikan  governance sebagai “proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods  and service ”. Pengertian yang lebih spesifik dikemukakan oleh UNDP (1996) yang menterjemahkan good governance sebagai berikut: “ governance can be seen  as  the  exercise  of  outhority  to  manage  all  aspects  of  a  country’s  affairat  all levels in all spheres(public, private, civil) it comprisesthe mechanisms, proces.
Berbagai  pengertian  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  konsep  good  governance sesungguhnya sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan negara baik  dalam sektor ekonomi, sosial,  pelayanan publik, maupun layanan privat (pribadi).  Kemudian  secara  fungsional  pelaksanaan good  governance tidak  hanya melibatkan sektor pemerintah semata, tetapi juga melibatkan masyarakat dan swasta.
Tantangan bagi semua masyarakat dewasa ini adalah bagaimana mewujudkan sistem governance yang  mampu  merealisasikan  terwujudnya  kemakmuran  semua orang  serta  mengantisipasi  dampak  negatif  dari  perbuatan  korupsi  yang  diduga  kuat melibatkan  sejumlah  pejabat  negara,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Urgensi untuk mewujudkan good governance bukan hanya dipandang cocok untuk mengatasi kemiskinan  dan  ketimpangan,  tetapi  juga  sangat  relevan  dengan  kebutuhan  untuk proses  pemulihan,  stabilitas  ekonomi  dan  krisis  politik  yang  kian  memburuk  serta rendahnya  kinerja  dan  pelayanan  publik.  Itulah  sebabnya,  dalam  pelaksanaan good governance pemerintah  tidak  bisa  berjalan  sendiri,  tetapi  harus  melibatkan  berbagai pihak,  baik  masyarakat  maupun  kalangan  swasta.Pendapat  tersebut  sejalan  dengan pandangan  Taschereau  dan  Compos  (UNDP,  1997)  juga  menyatakan  bahwa  “Tata kepemerintahan  yang  baikmerupakan  suatu  kondisi  yang  menjamin  adanya  proses
kesejajaran,  kesamaan,  kohesi  dan  keseimbangan  peran,  serta  adanya  saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen , yaitu Government, Civil Society, dan Business”.
Thoha (2000) menggaris bawahi bahwa prinsip demokratis yang melekat pada good  governance  meletakan  urgensi  untuk  menempatkan  ekuasaan  ditangan  rakyat bukan ditangan penguasa. Kemudian, tidak adanya rasa takut untuk  memasuki suatu perkumpulan  atau  serikat  sesuai  dengan  kebutuhan  hati  nurani,  dan  terakhir dihargainya moral perbedaan pendapat.
Sejalan  dengan  pemikiran,  Riyaas  Rasyid  dan  Mostopadidjaja  (2002) menempatkan  aparatur  pemerintah  sebagai  ujung  tombak  penyelenggaraan good governance yang  bersih  dari  KKN  tampaknya  perlu  juga  ditelusuri  sampai  sejauh mana bahaya perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  dikaji  mengingat  perbuatan  tersebut  sangat inheren dengan perilaku aparatur itu sendiri.
Sejalan  dengan  pandangan  di  atas,  UNDP  (1996)  mengemukakan  tiga  unsur utama ( domains) yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik ( good governance ), yakni the state (Negara), the private sector (sektor swasta), dan civil  societyorganizations (organisasi  kemasyarakatan).  Untuk  melukiskan hubungan  antar  sektor  dalam  proses  pelaksanaan good  governance dapat  dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 1: Hubungan Antar Sektor
Dapat  dikatakan  bahwa good  governance merupakan  sistem  yang memungkinkan  terjadinya  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang efisien  dan  efektif  dengan  menjaga  sinergi  yang  konstruktif  diantara  pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Pelaksanaan good  governance bukanlah  suatu  proses  yang  sederhana,  tetapi membutuhkan  adanya  komitmen  dan  sejumlah  ketentuan  yang  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  atau  landasan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  ( stake  holders ), khususnya  pemerintah.  Untuk  itu,  pemahaman  yang  komprehensif  terhadap karakteristik  good  governance  tampaknya  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  UNDP  (1997)  telah  mengisyaratkan  bahwa  sebuah governance disebut ‘good’ bila mempunyai beberapa karakteristik, yaitu Partisipatif, Rule of law, Responsif , Berorientasi
pada konsensus ,Equity, Efektif, dan Efisien , Akuntable,Bervisi strategis,Legitimasi , Resaurces prudence,Empowering dan Enabling, Serta Kemitraan dan Berorientasi pada masyarakat.
Untuk  mempertajam  pemahaman  tentang  karateristik good  governance di atas,  Mustopadidjadja  AR  (1999)  dan  Riyas  Rasyid  (2000)  merekomendasikan  6 (enam) karakteristik good governance yang harus menjadiacuan dalam mengarahkan kebijakan  sistem  pemerintahan  yaitu pertama ,  adanya  kepastian  hukum, keterbukaan,  profesional  dan  memiliki  akuntabilitas,  meliputi  penciptaan  sistem hukum  yang  benar  dan  adil  dalam  lingkup  hukum  nasional  (dalam  keseluruhan tatanan  administrasi  pemerintahan),  hukum  adat  dan  hukum  kemasyarakatan, pemberdayaan  pranata  hukum,  desentralisasi  dan  penyusunan  peraturan  perundang- undangan  serta  pengawasan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  DPR. Kedua , prinsip keterbukaan  yang  meliputi  penumbuhan  iklim  yang  kondusif  bagi  terlaksananya pengakuan terhadap hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil. Ketiga , prinsip  akuntabilitas,  meliputi  kejelasan  rencana  kerja,  prosedur  dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem  pemberian  ganjaran  dan  sanksi  yang  konsisten,  dapat  meningkatkan
pemberdayaan  masyarakat  dan  mengutamakan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat tanpa  diskriminasi. Keempat ,  prinsip  profesionalitas  yang  meliputi  kapabilitas, kompetensi  dan  integritas.  Artinya  mampu  mengakomodasi  kontrol  sosial masyarakat . Kelima ,  partisipasi,  otoaktivitas  dan  desentralisasi  sebagai  wujud komitmen  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  demokrasi,  dan keenam berkembangnya  sistem checks  and  balances ,  dari  dan  dalam  keseluruhan  unsur penyelenggara negara, sehinggaterwujud good governance .

## Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Penguatan Good Governance
Dalam  dunia  administrasi  publik  atau  birokrasi,  etika  bermakna  sebagai filsafat  dan “ professional  standards ” (kode etik atau etika jabatan), atau  moral  atau “ right  rules  of  conduct “  (aturan  berperilaku  yang  benar)  yang  harus  dipatuhi  oleh administrator  publik  atau  aparat  birokrasi  atau  pemberi  pelayanan  publik.  (Denhard dalam Keban, 2008). Djaja (2012) menegaskan kembali bahwa etika dalam birokrasi publik (etika pejabat publik) berkenaan dengan perbuatan seseorang yang memegang jabatan  tertentu,  baik  dalam  waktu  kerja  maupun  di  luar  kerja  dan  dalam kehidupannya sehari-hari.
Dalam  kaitannya  dengan  birokrasi  pemerintahan,  berkembang  berbagai  cara pandang yang pada intinya membedakan etika ke dalam dua perspektif utama, yakni perspektif  kultural  dan  perspektif  struktural  (Quill  2008;  Carr  1999;  Levine,  Peters dan Thompson 1990:191).
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan good  governance secara  konsisten  dan sustainable (berkelanjutan)  bukanlah pekerjaan  yang  mudah,  apalagi good  governance tersebut  diarahkan  pada  upaya penciptaan  aparatur  yang  bersih  dan  berwibawa.  Untuk  itu,  jajaran  birokrasi pemerintahan  harus  memahami  esensi  birokrasi  itu  sendiri  dikaitkan  dengan penciptaan good governance yang dimaksud.
Dalam konteks ini David Obsorne dan Gaebler (1992) menyampaikan sepuluh konsep birokrasi yaitu:
(1) Catalytic government: Steering rather than rowing . Aparatur dan birokrasi berperan  sebagai  katalisator,  yang  cukup  hanya  mengendalikan  sumber- sumberyang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampumengoptimalkanpenggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.(2) Community-owned government: empower communities to solve their own problems, rather than marely deliver services . Aparatur dan birokrasi  harus  memberdayakan  masyarakatdalam  pemberian  pelayanannya. (3) Competitive  government:  promote  and  encourrage  Competition,  rather than monopolies” . Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingandalam setiap pelayanan. (4) Misssion-driven government: be driven by  mission,  rather  than  rules” .  Aparatur  dan  birokrasi  harus  melakukan aktivitas  yang  menekankan  kepada  pencapaian  apa  yang  merupakan “misinya” dari pada menekankanpada peraturan-peraturan. (5) Result-oriented government: result oriented by fundingoutcomes rather than inputs . Aparatur dan  birokrasi  berorientasi  kepada  kinerja  yang  baik.  Instansi  yang  demikian harus  diberi  kesempatan  yang  lebih  besardibanding  instansi  yang  kinerjanya kurang.(6) Customer-driver  government:  meet  theneeds  ofthe  customer retherthan  the  bureaucracy .  Aparatur  dan  birokrasi  mengutamakan pemenuhan  kebutuhan  masyarakatbukan  kebutuhan  dirinya  sendiri.(7) Enterprising  government:  concentrate  on  earning  money  rather  than  just speding  it .  Aparaturbirokrasi  harus  memiliki  aparatyang  tahu  carayang  tepat dengan menghasilkanuang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya.(8) Anticipatory  government:  invest  in  preventing  problems  rather  than curing  crises. Aparatur  dan  birokrasi  yang  antisipatif.  Lebih  baik  mencegah daripada menanggulangi. Menciptakan „ mental swich ‟ dalam aparat daerah.(9) Decentralilazed  government:decentralized  authority  rather  than  build hierarcy. Diperlukan  desentralisasidalam  pengelolaan  pemerintahan,  dari berorientasi hirarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim. Dan  terakhir  (10) Market-oriented  government:  solve  problemby  influencing market forces ratherthan by treating publicprograms. Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar sehingga kebijakan harus berdasarkanpada kebutuhan pasar.
Dari kesepuluh prinsip tersebut sebenarnya ada tiga konsep utama yang sangat mungkin  untuk  diadopsi  dan  dikembangkan  di  Indonesia,  agar  proses  transformasi aparatur  dan  birokrasi  kinerjanya  semakin  menuju  kepada  merit  system,  birokrasi pemerintahan  yang representative dan accountable .  Yaitu Customer-driver government:  meet  the  needs  of  the  customer  rether  than  the  bureaucracy ,
Decentralilazed  government:  decentralized  authority  rather  than  build  hierarcy, Result-oriented government: result oriented by funding outcomes rather than inputs.
Melengkapi  konsep di  atas,  Gaebler  dan Plastrik  (1997) menyampaikan lima strategi  untuk  pengembangan  konsep Reinventing  Government yang  dikenal  dengan istilah “ The Five C’S” , yaitu:
(1)  strategi  inti  ( Core  Strategi ),  yaitu  trategi  merumuskan  kembali  tujuan- tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  otonomi  daerah  melalui penetapan  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran,  arah  kebijakan  serta  peran-peran kelembagaan serta individu aparatur penyelenggara pemerintahan.(2) Strategi konsekuensi  ( Consequency  Strategi ),  dalam  hal  ini  perlu  dirumuskan  dan ditata  kembali  pola-pola  insentif  kelembagaan  maupun  individual,  baik melalui pendekatanmanajemen
kompetitif, manajemen bisnis (komporatisasidan  privatisasi),  atau  manajemen  kinerja  ( performance management ).  (3)  Strategi  pemakai  jasa  ( Customer  Strategi )  aparatur birokrasi  dalam  hal  ini  perlu  melakukan  reorientasi  dari  kepentingan  politik pemerintahan,  serta  orientasipada  kepentingan  kelembagaannya,  kearah kepentinganpemenuhan  kebutuhan  berdasarkan  pilihan-pilihan  masyarakat (pemakai  jasa  publik),  peningkatan  kualitas  layanan,  serta  kompetisi  pasar yang  sehat.  (4)  Strategi  pengendalian  ( Control  Strategy ),  yaitu  adanya perumusan  kembali  dalam  upaya  pengendalian  organisasi,  mulai  dari pengendalian  strategis  yang  merupakan  proses  perumusan  dan  penetapan organisasi,  pengendalian  manajemen,  yang  merupakan  pengendalian  dalam menjaga agar pelaksanaan tugas ( actuating ) sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan,  pengendalian  tugas  sebagai  pengendalian  yang  sifatnya pelaksanaan  ( operational ).  Ketiga  pengendalian  ini  bisa  dikembangkan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan  yang bertumpu pada kekuatan  aparatur  seperti  gugus  kendali  mutu  ( Total  quality  control ).  Dan strategi  terakhir  (5)  adalah  strategi  budaya/kultur  ( Cultur  Strategy ),  yaitu adanya  upaya  reorientasi  perilaku  dan  budaya  aparatur  serta  birokrasi  yang lebih  terbuka  dan  mampu  merevitalisasi  dan  mengadopsi  nilai-nilai  budaya (baik  budaya  lama  maupun  baru),  yang  lebih  menyentuh  niali-nilai  keadilan dan hati nurani.
Agar lembaga pemerintah lebih mampu melaksanakan fungsi kepemerintahan yang baik ( good governance ), perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Memiliki  struktur  yang  sederhana,  dengan  sumberdaya  manusia  yang memiliki kompetensi
melaksanakan tugas-tugas
kepemerintahan(pengembangan  kebijakan  dan  pelayanan)  secara  arif, efisien dan efektif.
2) Mengembangkan  hubungan  kemitraan  ( Partnership )  antara  pemerintah dengan  setiap  unsur  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  (tidak  sekedar kemitraan internal diantara sesama jajaran instansi pemerintahan saja).
3) Memahami  dan  komit  akan  manfaat  dan  arti  pentingnya  tanggung  jawab bersama  dan  kerjasama  dalam  suatu  keterpaduan  serta  sinergisme  dalam pencapaian tujuan.
4) Adanya  dukungan  dan  sistem  imbalan  yang  memadai  untuk  mendorong terciptanya  motivasi,  kemampuan  dan  keberanian  menanggung  resiko ( risk  taking )  bernisiatif,  partisipatif,  yang  telah  diperhitungkan  secara realistik dan rasional.
5) Adanya  kepatuhan  dan  ketaatan  terhadap  nilai-nilai  internal  (kode  etik) administrasi  publik,  juga  terhadap  nilai-nilai  etika  dan  moralitas  yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani.  Adanya  pelayanan  administrasi  public  yang  berorientasi  kepada masyarakat yang dilayani ( client centered ) inklusif (mencermikan layanan yang  mencakup  secara  merata  seluruh  masyarakat  bangsa  yang bersangkutan,  tanpa  ada  perkecualian);  administrasi  pelayanan  publik yang  mudah  dijangkau  ( accessible )  masyarakat  dan  bersifat  bersahabat ( user friendly ); berasaskan pemerataan yang berkeadilan( equitable ) dalam setiap  tindakan  dan  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat; mencerminkan  wajah  pemerintah  yang  sebenarnya  (tidak  bermuka  dua) atau  tidak  menerapkan  standar  ganda  ( double  standards )  dalam menentukan  kebijakan  dan  memberikan  layanan  terhadap  masyarakat; berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi  pemerintah  ( outwardly  focused );  bersikap  profesional  dan bersikap tidak memihak (non-partisan).

## KESIMPULAN
Tulisan  ini  telah  membahas  dan  mendiskusikan  tentang  akar  persoalan masalah  etika  dan  perilaku  birokrasi  dan  peranannya  dalam  mendukung  penguatan good governance. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan pada tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Etika  birokrat  sangat  menentukan  warna  dari  birokrasi  suatu  organisasi. Pelaksanaan good  governance sangat  dipengaruhi  oleh  etika  birokrasi  yang terdapat dalam organisasi tersebut.
2. Perilaku  birokrat  sangat  mempengaruhi  pelaksnaan good  governance dalam suatu organisasi.
3. Penguatan good  governance dapat  dilakukan  dengan  penguatan  unsur  etika dan perilaku birokrat dalam prinsip prinsip good governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Daft,  Richard  L  and  Steers,  Richard  M, Organization:  A  Micro-Macro  Approach (Glenview, III, Scott, Foresman and Co., 1986, (hal 217).
David  Obsorn  and  Ted  Gabler,  1992, Reiventing  Government:  How  the Enterpreneurrial  Spirit  is  Transforming  ThePublic  Sector ,  Addison-Wesley publishing Co. Inc. Massachusette, USA.
Djadja,  Saefullah,  2012, Pemikiran  Kontemporer  Administrasi  Publik:  Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralis asi, Bandung, LP3N FISIP UNPAD.
Djuaeni, Ach. K, Tantangan Penerapan Good Governance di Indonesia, 2015, Jurnal Inspirasi, Volume 6 No. 2: 32-36
Ganie-Rochman, Meuthia.2000. Artikel “ Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya ”,  dalam  HAM  :  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Baik  dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.
Gow, J.I. 2005. A Practical Basis for Public Service Ethics. Paper pada the Annual Conference of the Canadian Political Science Association Western University , London Ontario, June 2005
Harbani Pasolong. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung. 2010
Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu,
Yogyakarta, Gava Media.
Kumorotomo  Wahjudi,  2001, Etika  Administrasi  Negara, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  RI.  2000.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP),  pengukuran  kinerja  instansi  pemerintah:  Modul sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Institut  Pemerintah.  Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
Levine  Charles  H.,  B.  Guy  Peters  dan  Frank  J.  Thomson  (1990)., Public Administration; Challenge,Choices, Consequences., Illinois: Scott, Foremansilittle, Brown Higher Educatio
Miftah  Thoha,  2005, Perilaku  Organisasi:  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya ,Jakarta, Raja Grafika Persada.
Mustopadidjadja  AR  1999, Administrasi  Pembangunan ,  Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara RI.
Ndraha, Taliziduhi. 2003. Budaya Organisasi. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada
Ndraha, Taliziduhu. 1997, Metodologi Ilmu Peme rintahaan, Rineka Cipta, Jakarta
Onno  Sahlania  Hamzah.  2014. Perilaku  Birokrasi  Pemerintah  Dalam  Pelayanan Puskesmas  Di  Kota  Makassar. Jurnal  Administrasi  Publik,  Volume  4  No.  1 Thn. 2014
Pinto  dalam  Nisjar  S.Karhi,  2001, Beberapa Catatan Tentang "Good Governance”, Jurnal  Administrasi  Dan  Pembangunan, Vol.  1  No.  2,  1997,  Hal  119, Widodo, Good Governance, Surabaya: Insan Cendekia
Quill,  Lawrence.  2008. Ethical  Conduct  and  Public  Service:  Loyalty  Intelligently Bestowed . The American Review of Public Administration. Vol. 20, No. 10, hal. 1-10.
Riyaas  Rasyid,  2000, Arah  Kebijaksanaan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Aparatur Negara  Yang  Profesional  Dalam  Era  Pembangunan  Indonesia  Baru, Makalah.
Robbins,  S.P.  dan  Timothy  A.  J.  2008. Perilaku  Organisasi .  Penerjemah  Diana Angelica. Jakarta: Salemba Empat.
Shafritz,  Jay  M.  dan  Russell,  E.W.  1997 .  Introducing  Public  Administration .  New York: Longman
Ted  Gaebler  and  Peter  Plastrik,  1997, Banishing  Bureaucracy:  The  Five  strategies, For Reinventing Government , Massachusetts: Addison –  Wesley Mustopadidjaja  AR,dkk,  1999, Administrasi  Negara,  Demokrasi  dan Masyarakat Madani , Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.