## TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

## “ LEGAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS AGAINST ILLEGAL COSMETIIC CIRCULATION ”
Desiana Ahmad 1 , Mutia Ch. Thalib 2
1 , 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128 e-mail: echyahmad041196@gmail.com

## Abstrak
Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap  peredaran  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis  mempunyai  objek  kajian  mengenai  perilaku  masyarakat.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait peredaran kosmetik tanpa izin eder merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian, meski pemenuhan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa  izin  dengan  bahan  kimia  yang  didapatkan  dengan  harga  murah  tanpa  memikirkan  dampaknya  bagi konsumen yang menggunakan. (2) faktor yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu; a) kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  peredaran  kosmetik  tanpa  izin,  b)  kepedulian  dan kesadaran  pelaku  usaha  terhadap  keamanan  masih  rendah,  c)  pemerintah  kurang  konsisten  dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kometik, d) penegakkan hukum masih lemah, dengan  penegakkan  hukum  yang  masih  lemah  membuat  para  pelaku  usaha  mengambil  kesempatan  untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan digunakan oleh konsumen, e) kurang efektif pemberian ganti rugi kepada konsumen apabila dalam waktu 7(tujuh) hari setelah transaksi maka hari ke delapan maka konsumen tdak berhak meminta ganti rugi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum; Pelaku Usaha;  Kosmetik; Tanpa Izin Edar

## Abstract
The objectives of this study are to investigate the legal responsibilities of perpetrators for the circulation of illegal cosmetics as well as to find out factorsinhibiting the fulfillment of the perpetrators' responsibilities. The object of this empirical legal research with a sociological juridical model is the behavior of a community. It was conducted in the Indonesian Consumers Foundation, Gorontalo. According to the results, it is concluded that: (1) the legal liability of the perpetrators  related  to the circulation  of illegal cosmetics  becomes  their  responsibility if  their
products lead to deprivation, even though the fulfillment of this responsibility has been regulated in the Consumer Protection  Law  regarding  the  perpetrators'  responsibilities.There  are  still  many  individuals  who  cheat  in producing  illegal  cosmetics  containing  chemicals  bought  at  low  prices  without  paying  much  attention  to  the impact on consumers. (2) The factors inhibitingthe aforementioned the topic are: a) lack of awareness in terms of supervision  carried  out  by  the  government  regarding  the  circulation  of  illegal  cosmetics;  b)  low  concern  and awareness  of  the  perpetrators  for  security;  c)  inconsistency  of  the  government  in  applying  relevant  legal provisions for cosmetic products, d) poor law enforcement (which benefits the manufacturers of illegal cosmetics to take the opportunity to conduct such business (producing harmful cosmetics); e) ineffective implementation Consumer Protection the law stipulates that compensation is given within 7 (seven) days after transaction.

## Keywords: Legal Responsibility; Perpetrators; Cosmetics; Illegal Circulation

## PENDAHULUAN
Sekarang  banyak  kosmetik  yang  beredar dengan  berbagai  jenis  racikan.  Keinginan seorang  wanita  untuk  selalu  tampil  cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik  yang  tidak  memenuhi  persyaratan untuk  di  edarkan  kepada  masyarakat. Kosmetik  merupakan  produk  yang  unik karena selain produk ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya.  Pemakaian  kosmetik  sendiri diperlukan  oleh  semua  orang  khususnya wanita, karena ingin tampil cantik adalah hal yang  alami  bagi  wanita.  Oleh  karena  itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk  membeli  suatu  produk  walaupun produk  kosmetik  yang  dibelinya  tidak memenuhi  persyaratan  serta  tidak  terdaftar izin edar.
Kosmetik  merupakan  salah  satu  kebutuhan manusia  yang  sudah  ada  dan  semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu  pula  kosmetik  berperan  penting  untuk menunjang  penampilan  seseorang,  bahkan bagi  masyarakat  dengan  gaya  hidup  yang semakin  komplek  kosmetik  sudah  menjadi kebutuhan  pokok.  Konsumsi  masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus
meningkat,  seiring  dengan  perubahan  gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya.  Sementara  itu  pengetahuan masyarakat  masih  belum  memadai  untuk dapat  memilih  dan  menggunakan  produk secara  tepat,  benar  dan  aman.  Peredaran kosmetik  yang  tidak  memenuhi  persyaratan saat  ini  dilihat  semakin  mengkhawatirkan. Maraknya  kosmetik  racikan  yang  beredar yang  tidak  terdaftar  atau  tidak  ternotifikasi dan diberikan oleh pelaku usaha dilihat dapat membahayakan  masyarakat.  Zat  kimia berbahaya  yang  sering  ditambahkan  dalam kosmetik adalah merkuri, karena kemampuan zat tersebut untuk menghambat pembentukan  pada  permukaan  kulit  dan menjadikan  kulit  putih  mulus  dalam  waktu yang relatif singkat.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998  tentang  bahan, zat  warna  substrat,  zat  pengawet  dan  tabir surya  pada  kosmetik.  Dalam  kadar  yang sedikit  pun  merkuri  dapat  bersifat  racun. Mulai  dari  perubahan  warna  kulit,  bintik- bintik  hitam,  alergi,  iritasi,  serta  pada pemakaian  dosis  tinggi  dapat  menyebabkan kerusakan  permanen  otak,  ginjal,  dan gangguan  perkembangan  janin.  Karena masyarakat  percaya  sepenuhnya,  seringkali tidak peduli apakah kosmetik yang diedarkan telah  terdaftar  di  BPOM  atau  belum.
Masyarakat  yang  hanya  melihat  hasil  tanpa melihat  efek  juga  tidak  pernah  tahu  bahwa ternyata kosmetik yang digunakan mengandung zat kimia yang berbahaya.
Peredaran  kosmetik  sendiri  cukup  pesat  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  Kota Gorontalo, masyarakatnya mulai menganggap bahwa  kosmetik  sudah  menjadi  kebutuhan pokok,  adanya  perubahan  gaya  hidup  dari masyarakat  yang  menyebabkan  kosmetik sudah  menjadi  barang  kebutuhan  yang  sulit untuk  dilepaskan,  karena  ingin  menjadi tampil  beda  dan  cantik  apapun  akan dilakukan  demi  mendapatkan  hasil  yang maksimal, tidak heran banyak berbagai jenis kosmetik  racikan  yang  ditawarkan  terutama ditujukan kepada kaum perempuan.
Tidak  dapat  disangkal  lagi  bahwa  produk (baik  barang  maupun  jasa)  an  sich, pemasarannya,  dan  penggunaannya  oleh konsumen  senantiasa  mengandung  dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas, baik karena  perilaku  produsen  maupun  sebagai akibat  dari  perilaku  konsumen  itu  sendiri. Misalnya,  karena  perilaku  curang  dari produsen  maupun  sebagai  akibat  dari konsumen. Karena itu, persoalan perlindungan  konsumen  bukan  hanya  pada pencarian  siapa  yang  bersalah  dan  apa hukumannya,  melainkan  juga  mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran  kepada  semua  pihak  tentang perlunya  keselamatan  dan  keamanan  di dalam berkonsumsi.
Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat  umumnya  haruslah  bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Beredarnya produk baik barang dan/atau jasa
sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu  sistem  distribusi  dan  pemasaran produk  barang  guna  mencapai  tingkat efektivitas  dalam  rangka  mencapai  sasaran usaha.
Mengenai kasus soal tanggung jawab hukum pelaku  usaha  terhadap  peredaran  kosmetik yang  tidak  memiliki  izin  edar  sebagaimana data yang saya dapati dari Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia  di  Gorontalo  bahwa kasus tersebut sebagai berikut.
Menurut hasil wawancara dengan ketua YLKI Gorontalo, pada tahun 2016 terdapat 2 kasus berupa  pelaku  yang  mengedarkan  kosmetik tanpa  izin  edar  yang  mengakibatkan  bintik- bintik  merah  disekujur  tubuh  konsumen, sehingga konsumen tersebut harus menjalani perawatan  secara  rutin  di  rumah  sakit,  di tahun  2017  terdapat  1  kasus  berupa konsumen  yang  menyebabkan  iritasi  pada wajah  setelah  pemakaian  kosmetik  tersebut, dan  di  tahun  2018  terdapat  1  kasus  yang dilakukan  oleh  pelaku  pengedar  yang mengakibatkan  kerusakan  dibagian  wajah konsumen.
Persoalan  mengenai  pengedaran  kosmetik tanpa  izin  edar  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga sangat merugikan bagi konsumen serta data- data  yang  penulis  dapat  dari  BPOM  sebagai berikut :
Tabel Daftar Barang Sitaan No Nama Produk Jumlah 1. SP Special UV Whitening 9 Box 2. Diamond Cream With Vitamin E 63 Pot 3. Natural 99 Transparent Beauty Age Miracle 37 Kotak
dapat  mengakibatkan  masalah  dan  kerugian bagi  masyarakat.  Tanggung  jawab  pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang  konsumsi  yang  diperdagangkan,  tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan.  Hal tersebut secara
4. Ester Transparant Beauty Soap 4 Picis 5. Super Walet Soap 8 Box 6. Super DR Quality Gold 5 Box

## 7. Sabun  Memutihkan  Kulit  Mahkota
Indah 4 Box 8. Cream Whitening Blue WW 5 Paket
9. Temulawak Day & Night Cream Beauty Whitening Cream  5 Box 10. Temulawak Pasirpadi Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vitamin CP  12 Box

## Sumber: BPOM di Gororntalo 2019
Berdasarkan  latar  belakang  itulah  penulis tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul “Tanggung Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha Terhadap  Peredaran  Kosmetik  Yang  Tidak Memiliki Izin Edar”

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  tanggung  jawab  hukum pelaku  usaha  terhadap  peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar
?
2. Faktor  apa  yang  menjadi  kendala terkait  pemenuhan  tanggung  jawab pelaku  usaha  terhadap  peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar
?

## METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.  Penelitian  hukum  empiris  dengan model  yuridis  sosiologis  mempunyai  objek kajian mengenai perilaku masyarkat.
Lokasi yang menjadi penelitian yaitu Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  di  Gorontalo. Alasan  peneliti  memilih  lokasi  YLKI  di Gorontalo yaitu lokasi ini sangat mendukung peneliti  untuk  melakukan  penelitian  dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih berfokus dan efisien. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Maka  analisis  data  yang  akan digunakan,  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif.

## PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
Jika  berbicara  soal  pertanggung- jawaban  hukum,  mau  tidak  mau,  kita  harus berbicara soal ada tidaknya suatu suatu pihak sebagai  akibat  (dalam  hal  hubungan konsumen-pelaku  usaha)  dari  penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen  atas  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  tertentu. Tanggung  jawab  produk  adalah  tanggung jawab adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian.
Berdasarkan kasus yang dikemukakan oleh  Ketua  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  bahwa  pelaku  usaha  yang tidak  melakukan  pertanggung  jawaban terhadap  peredaran  kosmetik  ilegal  ,  pada tahun  2016  terdapat  2  kasus  berupa  pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang  mengakibatkan  bintik-bintik  merah disekujur tubuh konsumen, sehingga konsumen tersebut harus menjalani perawatan  secara  rutin  di  rumah  sakit,  di tahun  2017  terdapat  1  kasus  berupa konsumen  yang  menyebabkan  iritasi  pada wajah  setelah  pemakaian  kosmetik  tersebut, dan  di  tahun  2018  terdapat  1  kasus  yang dilakukan  oleh  pelaku  pengedar  yang mengakibatkan  kerusakan  dibagian  wajah konsumen.
Sehubungan dengan standarisasi produk  ini,  pemerintah  memegang  peran penting  di  bidang  penetapan  standarisasi, pembinaan  dan  pengawasan  produksi,  serta distribusinya sehingga ketentuan perundang- undangan  mengenai  hal-hal  ini  benar-benar ditaati  oleh  produsen.  Namun  demikian, selalu  ada  kemungkinan  terjadinya  perilaku menyimpang  dari  produsen  pelaku  usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen pelaku
usaha  atas  barang-barang  produknya  yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan  penting  di  dalam  perlindungan konsumen.  Konsumen  harus  mendapat penggantian  atas  kerugian  yang  dideritanya karena memakai/ mengonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha.
Pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab terhadap  konsumen  peristiwa  yang  sangat penting  dalam  perlindungan  konsumen. Prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum dibedakan menjadi 5 yaitu:
Unsur kesalahan (liability based on fault). Prinsip  praduga  selalu  bertanggung  jawab (presumption of liability).
Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non-liability).
Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  (strict liability).
Pembatasan  tanggung  jawab  (limitation  of liability).
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin  edar  dan  berbahaya  yaitu  prinsip tanggung  jawab  mutlak  (strict  liability). Berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab  kepada  konsumen  yang  merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual. Prinsip  pertanggungjawaban  mutlak  ini  agar tidak  ada  terjadinya  lagi  bagi  pelaku  usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indoesia Gorontalo, peneliti bertanya tentang masyarakat  yang  melaporkan  pelaku  usaha yang  mengedarkan  kosmetik  yang  tidak memiliki  izin  edar  yang  merugikan.  Sesuai data  yang  saya  dapati  di  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia, jumlah kasus selama 3 tahun  terakhir  ada  4  kasus.  Untuk  kasus tanggung  jawab  terhadap  produk  kosmetik yang  tidak  memiliki  izin  edar  di  YLKI  yang menjadi  populasi  mengakui  ada  kasus tersebut  hanya  diselesaikan  secara
musyawarah atau dengan jalan damai antara pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang dirugikan  oleh  produk  kosmetik  tersebut, alasannya untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen  tidak  selalu  menempuh  upaya hukum  terlebih  dahulu,  sebaliknya  setiap upaya hukum pada hakikatnya berisi tuntutan memperoleh  ganti  kerugian  oleh  salah  satu pihak.  Kerugian  akan  produk  kosmetik  yang tidak  memiliki  izin  edar  hanya  merupakan kerugian materi jika konsumen tidak sampai menggunakan produk kosmetik yang mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen khususnya  di  Gorontalo  berbeda  jika konsumen  telah  menggunakan  produk sebagaimana pada Pasal 19 ayat (2) ganti rugi sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1)  dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian  ganti  rugi.  Peranan  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sangat penting bagi  masyarakat  yang  bertindak  sebagai konsumen,  karena  tidak  terpenuhinya  hak- hak  konsumen  menjadi  salah  satu  tanggung jawab YLKI untuk melindunginya.
Menurut  ketua  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo pengetahuan dan  pemahaman  akan  Undamg-Undang Perlindungan  Konsumen  oleh  masyarakat Gorontalo hanya 60% yang paham sedangkan 40%  tidak  paham  karena  dipengaruhi  akan tingkat  pendidikan  yang  masuk  kategori paham  hanyalah  pihak  akademisi,  yaitu mahasiswa, dosen, dan pegawai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen  yang  bernama  Ibu  Remi  sebagai seorang  pembeli  yang  menggunakan  produk kosmetik  tersebut  berupa  krim,  beliau mengatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang bernama  Ibu  Dida  menawarkan  produk kosmetik  yang  sangat  cepat  memutihkan wajah,  karena  Ibu  Remi  ini  tergiur  dengan tawaran  pelaku  usaha  tersebut  maka  dia membeli  produk  kosmetik  tersebut.  Setelah tiga  hari  beliau  rutin  memakai  produk tersebut beliau sudah mengalami kemerahan
dibagian  wajahnya,  kemudian  Ibu  Remi bertanya  kepada  pelaku  usaha,  katanya  itu efek dari pemakaian produk tersebut, pelaku usaha  mengatakan  kepada  Ibu  Remi  nanti setelah  pemakaian  beberapa  lama  itu  akan ada perubahan terhadap wajah Ibu Remi. Jadi beliau  tetap  memakai  krim  tersebut  karena memang dengan harga yang mahal. Ternyata pada hari ke lima, wajah Ibu Remi mengalami bintik-bintik  merah  dan  gatal  pada  bagian wajahnya, Ibu Remi tidak mengetahui bahwa produk kosmetik ini akan adanya bahan kimia dan tidak memiliki izin edar BPOM. Ibu Remi yang tidak terima keadaan wajahnya tersebut langsung meminta tanggung jawab atau ganti rugi kepada Ibu Dida.
Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti mewawancarai  pelaku  usaha  yang  bernama Ibu  Dida  yang  disebutkan  oleh  Ibu  Remi tersebut,  beliau  mengatakan  bahwa  apabila konsumen  yang  membeli  produk  kosmetik yang  dijual  oleh  beliau  dan  mengakibatkan iritasi dibagian wajah konsumen, maka beliau akan  bertanggung  jawab  serta  mengganti kerugian dan tidak meminta biaya tambahan atau pelaku usaha mengembalikan uang yang telah  dibayarkan  atas  produk  tersebut.  Ibu Dida juga beranggapan bahwa kosmetik yang dibuatnya tidak akan berdampak buruk bagi konsumen yang memakainya.
Berbeda dengan keterangan Ibu Remi bahwa Ibu Dida tidak memberikan ganti rugi apapun  kepada  Ibu  Remi  sejak  Ibu  Remi meminta  pertanggung  jawaban  hukum  dari Ibu  Dida  mengaku  bahwa  kosmetik  yang dibuatnya  atau  diracik  adalah  dari  bahan kosmetik  yang  memiliki  izin  dan  aman digunakan,  padahal  kosmetik  tersebut  tidak memiliki  izin  edar  dari  BPOM.  Pelaku  usaha malah menyalahkan kepada Ibu Remi bahwa efek  yang  ditimbulkan  dari  pemakaian  krim pemutih  adalah  kesalahan  dari  Ibu  Remi sendiri karena menggunakan produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai.  Ibu  Remi  tidak  terima  bahwa  pelaku usaha ini tidak memberikan ganti rugi dan Ibu Remi  melaporkan  pengaduannya  ke  YLKI,
setelah  Ibu  Dida  dilaporkan  oleh  Ibu  Remi, barulah  Ibu  Dida  memberikan  ganti  rugi. Ganti rugi yang diberikan Ibu Dida kepada Ibu Remi  adalah  pengembalian  uang  atas pembelian  produk  kosmetik  tersebut  dan segera mengajak Ibu  Remi untuk melakukan perawatan secara rutin di rumah sakit.
Bentuk-bentuk  pertanggung  jawaban dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik tanpa izin edar yaitu, mengganti kerugian atas barang  yang  telah  dibeli,  mengembalikan uang  yang  setara  dengan  pembelian  produk kosmetik, membiayai  konsumen  yang mengalami kerusakan di bagian wajah setelah memakai produk kosmetik tersebut.
Masalah  ada  atau  tidaknya  suatu  kerugian yang  diderita  oleh  suatu  pihak,  dalam  hal hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha,  dari  penggunaan,  pemanfaatan,  dan pemakaian  oleh  konsumen  atas  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  pelaku usaha tidak akan terlepas dalam pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata.
Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam Pasal 19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha,   dari   hasil  penelitian   yang  telah dilakukan untuk tanggung jawab pelaku usaha dari  produk yang  diedarkan, maka pelaku usaha  harus  memberikan  tanggung  jawab kepada konsumen seperti yang tertuang pada pasal  19  Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi sebagaimana dilaksanakan  dalam  tegang  waktu  7  hari setelah selesai transaksi.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang melakukan kelalaian dalam praktik usahanya sebatas apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni berupa tanggung jawab secara perdata, di  mana  konsumen  yang  merasa  dirugikan dapat  meminta  ganti  rugi  dalam  bentuk pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
Bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  produk  kosmetik  tanpa  izin  edar karena tidak mencantumkan nomor registrasi BPOM,  maka  dapat  diberikan  sanksi  hukum berupa sanksi adminitratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Untuk itu bagi pelaku usaha  yang  mengedarkan  produk  kosmetik tanpa izin edar, maka dapat diberikan sanksi hukum  berupa  hukuman  kurungan  atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Bahan  Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Bapak Yadin selaku bagian penindakan BPOM di  Gorontalo  bahwa  setiap  tahun  selalu memberikan  penindakan  pelaku  usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar, beliau mengatakan  bahwa  setiap  tahun  kami  pasti tindaki,  kami  melakukan  razia  baik  di  pasar maupun  di  salon-salon.  Apabila  ditemukan, jika pelaku usaha atau penjual yang baru kami temukan  maka  kami  berikan  peringatan  dan kami lakukan pembinaan. Tetapi kalau sudah sering  kami  dapati  pasti  kami  beri  sanksi, kami panggil ke kantor dan kami buat berita acaranya untuk proses hukum.
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha secara  perdata,  secara  umum  tuntutan  ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa
kerugian  materi,  fisik  maupun  jiwa,  dapat didasarkan  pada  ketentuan  yang  telah disebutkan, yang secara garis besarnya yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Ini merupakan bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat dituntut  pada  seorang  pelaku  usaha  secara perdata apabila terbukti melakukan kerugian kepada konsumen.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan untuk tanggung jawab pelaku usaha dari  produk  yang  diedarkan,  maka  tanggung jawab  hukum  yang  diberikan  oleh  pelaku usaha juga adalah sebagai berikut:
Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan (kesengajaan  dan  kelalaian)  sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap -tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan pejanjian antara pelaku  usaha  dengan  konsumen,  sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap  pihak  yang  dirugikan, walaupun  tidak pernah terdapat hubungan perjanjian  antara produsen  dengan  konsumen.  Untuk  dapat menuntut  ganti  kerugian,  maka  kerugian tersebut  harus  merupakan  akibat  dari perbuatan melanggar hukum.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada bagian sebelumnya, maka untuk menetapkan kergian  karena  telah  terjadinya  perbuatan melawan  hukum  dalam  suatu  transaksi, Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen terdapat  pada  Pasal  19  telah  mengatur tentang bentuk ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut  berupa:  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  atau  setara  nilainya  dan  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Pada  realitanya,  tidak  sedikit  pelaku usaha  yang  menjual  kosmetik  yang mengandung bahan berbahaya dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan  mencari  penghasilan  demi  mencukupi kebutuhannya.  Dalam  hal  menjual,  pelaku usaha  tidak  memberikan  informasi  yang benar  dan  tidak  memperhatikan  ketentuan- ketenuan  yang  berlaku  mengenai  kosmetik berbahaya yang mereka perdagangkan. Sering kali kosmetik yang mereka jual mengandung bahan-bahan  yang  takarannya  melebihi ketentuan  yang  ada.  Dalam  perkembangan sekarang,  para  kaum  wanita  lebih  memilih untuk menggunakan produk yang siap pakai, contohnya  seperti  krim  pemutih  yang gunanya  untuk  menghilangkan  noda-noda hitam  dan  mencerahkan  wajah  tanpa memperhatikan  kandungan  dalam  krim pencerah  tersebut.  Berbagai  macam  merek krim  pemutih  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha dari  yang  termahal  sampai  yang  termurah yang  tidak  ada  izin  dari  BPOM.  Konsumen yang  merasa  dilanggar  hak-haknya  oleh pelaku  usaha  mempunyai  kepastian  hukum untuk menuntut hak-haknya.
Untuk  kasus  produk  kosmetik  tanpa izin  edar  di  Gorontalo  masih  banyak diselesaikan  dengan  jalan  damai  yaitu penyelesaian  sengketa  seketika  antara konsumen dan pelaku usaha karena kerugian yang diakibatkan masih merupakan kerugian materi, penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara damai antara konsumen dengan pelaku  usaha  ketika  konsumen  yang  merasa dirugikan oleh suatu produk kosmetik tanpa izin  edar.  Dari  uraian  penelitian  tersebut, pelaku usaha menyelesaikan setiap permasalahan  dengan  konsumen  yaitu dengan cara musyawarah dan damai sebagai bentuk pendekatan secara kekeluargaan yang dilandaskan pada pertanggungjawaban secara hukum.
Faktor Kendala Terkait Pemenuhan Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Peredaran Kosmetik  Yang Tidak  Memiliki  Izin  Edar.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang  menjadi  kendala  yaitu  pelaku  usaha tidak  mengetahui  dampak  negatif  dari pemakaian  kosmetik  krim  pemutih  dalam kurun  waktu  yang  lama  dan  pelaku  usaha tidak  mengetahui  adanya  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  mereka  tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban  serta  tanggung  jawab  dari penjualan kosmetik tersebut.
Menurut ketua Yayasan Lembaga  Konsumen Indonesia,  adapun  beberapa  faktor  yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab  pelaku  usaha  terhadap  peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar:
Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khusunya kantor  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan, pengawasan    yang    dimaksudkan   adalah melakukan    upaya   untuk   meminimalisir tingkat  peredaran  kosmetik  tersebut  yang berada di Gorontalo, karena begitu banyak pelaku usaha kecil yang tidak diketahui maupun secara diam-diam mempromosikan produk kosmetiknya untuk dipasarkan. Tentu hal ini juga dapat menjadi permasalahan yang sangat sistemik karena jika dibiarkan secara terus-menerus   maka   akan   menimbulkan dampak    yang     tidak baik terhadap perkembangan usahanya, alasannya adalah karena  makin    banyaknya    atau   makin maraknya    pelaku    usaha   mengedarkan kosmetik ilegal.
Kepedulian  dan  kesadaran  pelaku usaha  terhadap  keamanan  masih  rendah dalam mengedarkan kosmetik tanpa izin edar seharusnya  pelaku  usaha  mempunyai kesadaran dan kepedulian tersebut sehingga tidak  terjadi  adanya  pembuatan  kosmetik yang  mengandung  zat  berbahaya  tapi kenyataanya  kepedulian  dan  kesadaran pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan kepedulian  terhadap  hal  tersebut,  sehingga menimbulkan  dampak  material  maupun kesehatan  kepada  masyarakat  khususnya konsumen  yang  membeli  dan  menggunakan
kosmetik  tanpa  izin  edar.  Dalam  hal  ini pemerintah  terutama  BPOM  harus  lebih memaksimalkan pengawasan terhadap kosmetik  tanpa  izin  edar  yang  beredar  di masyarakat.  Terhadap  pelaku  usaha  yang terbukti  melakukan  perbuatan  curang  yang dapat  merugikan  dan  membahayakan konsumen  harus  diberikan  tindakan  dan sanksi tegas.
Penegakkan  hukum  masih  lemah, dengan penegakan hukum yang masih lemah membuat  para  pelaku  usaha  mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya  tersebut  dan  dicampurkan  pada kosmetik  yang  akan  dikonsumsi  oleh konsumen.
Pemerintah  kurang  konsisten  dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kosmetik. Hal ini dilihat  dari  penerapan  hukum  pada  kasus kosmetik ilegal yang belum tepat diterapkan karena  sanksi  yang  diberikan  berbeda-beda dan  terkesan  ringan  sehingga  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  usaha yang melakukan pelanggaran.
Kurangnya  efektif  Pasal  19  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  yang  menentukan bahwa  pemberian  ganti  kerugian  dalam tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah transaksi.
Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari yang ke delapan setelah  transaksi  tidak  akan  mendapatkan penggantian  kerugian  dari  pelaku  usaha, walaupun  secara  nyata  konsumen  yang bersangkutan telah menderita kerugian.

## PENUTUP KESIMPULAN
Tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait  peredaran  kosmetik  tanpa  izin merupakan  tanggung  jawab  pelaku  usaha apabila  produknya  menimbulkan  kerugian, meski  pemenuhan  tanggung  jawab  tersebut sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab  pelaku  usaha.  Untuk  menghadapi
persaingan  yang  ketat  pada  era  globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin  yang  melakukan  berbagai  perbuatan curang  dalam  memproduksi  kosmetik  tanpa izin  dengan  bahan  kimia  yang  didapatkan dengan  harga  murah  tanpa  memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakan.  Faktor  kendala  yang  terkait pemenuhan  tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  peredaran  kosmetik  tanpa  izin adalah:  a)Kurangnya  kesadaran  dalam  hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap  peredaran  kosmetik  tanpa  izin; b)Kepedulian  dan  kesadaran  pelaku  usaha terhadap keamanan masih rendah; c)Pemerintah  kurang  konsisten  dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur  mengenai  produk  kosmetik; d)Penegakkan  hukum  masih  lemah,  dengan penegakan  hukum  yang  masih  lemah membuat  para  pelaku  usaha  mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya  tersebut  dan  dicampurkan  pada kosmetik  yang  akan  dikonsumsi  oleh konsumen; e)Kurangnya efektif Pasal 19 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi;  dan  f)Pelaku  usaha  yang  tidak bersedia memberikan ganti rugi dengan dalil bahwa  konsumenlah  yang  salah  dalam menggunakan  produk  yang  dibuat  dan dijualnya.

## SARAN
Diharapkan pada pemerintah agar dapat lebih peka  terhadap  realita  yang  terjadi  dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap persoalan peredaran kosmetik tanpa izin yang ada  di  Gorontalo.  Pemerintah  seharusnya tidak  berdiam  dan  harus  menindaki  tegas para  pelaku  usaha  kosmetik  tanpa  izin  yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.
Pihak    pelaku  usaha  seharusnya   lebih bertanggung jawab dengan mendaftarkan produk kosmetiknya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, agar tercipta jual beli yang  adil  dan    jujur.  Dengan  demikian konsumen bisa mempertimbangkan dengan seksama jika akan membeli produk tersebut. Konsumen  yang     menggunakan  kosmetik harus lebih pandai dalam membeli kosmetik. Konsumen juga harus memahami UUPK yang mengatur mengenai hak-haknya agar jika konsumen   mengalami    kerugian  maka konsumen memiliki acuan dalam melakukan penuntutan atau ganti rugi kepada pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2014,
Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Cellina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2009,  Hukum
Perlindungan  Konsumen,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2010, Seri Hukum  dan  Kepailitan,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad,
2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum
Normatif  dan  Empiris,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Zaeni  Asyhadie,  2017,  Hukum  Bisnis  Prinsip Dan  Pelaksanaannya  Di  Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

## JURNAL
Erna Ferrinadewi, 2015, Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam
Pembelian
Kosmetik dan Pengaruhnya pada Kepuasan  Konsumen  di  Surabaya, Universitas  Petra  Surabaya:  Volume  7, Nomor 2.
Taufikkurrahman,  2015,  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  Stain  Pamekasan: Volume 2, Nomor 1.
Yulia Susantri, Sri Walny Rahayu, dan Sanusi, 2018,  Inclusion  of  Information  On Cosmetic Products Label By The Business Actor  Associated  The  Consumer  Rights, Universitas Syiah Kuala: Volume 2, Nomor 1.

## SKRIPSI
Rafika Sanvebilisa Dolok Saribu, 2018, Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam