## KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH
Nizaruddin
Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
nzr_sag@yahoo.co.id

## Abstrak
Harta  merupakan  segala  sesuatu  yang  dimanfaatkan  secara  legal  menurut hukum syara’ (hukum Islam) dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Menurut Islam  harta  pada  hakikatnya  adalah  hak  milik  Allah.  Namun  karena  Allah  telah menyerahkan  kekuasaannya  atas  harta  tersebut  kepada  manusia,  maka  perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk  memanfaatkan  serta  mengembangkan  harta.  Sebab,  ketika  seseorang memiliki  harta,  maka  esensinya  dia  memiliki  harta  tersebut  hanya  untuk dimanfaatkan  dan  terikat  dengan  hukum-hukum  syara’,  bukan  bebas  mengelola secara  mutlak.  Konsep  kepemilikan  harta  perspektif  ekonomi  syari’ah  adalah diakuinya  hak  milik  individu  dan  hak  milik  umum.  Dimana  kedua  hak  tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Untuk itu manusia tidak  mempunyai  hak  untuk  menguasai  sesuatu  hal  tanpa  mempertimbangkan dampaknya.  Dalam  hal  ini  dilarang  adanya  penindasan  terhadap  hak  orang  lain, melalui harta yang dimilikinya, karena didalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari’at, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.

## A. Pendahuluan
Keharusan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya  adalah suatu kemestian, yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya. Bekerja merupakan salah satu bentuk sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta atau  kekayaan.  Allah  telah  melapangkan  bumi  beserta  segala  isinya  guna dimanfaatkan  manusia  untuk  mencari  harta  atau  rezeki. “Allahlah  yang  telah menciptakan  langit  dan  bumi  dan  menurunkan  hujan  dari  langit,  kemudian  dia mengeluarkan  dengan  air  hujan  itu  berbagai  buah-buahan  menjadi  rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan dia twelah menundukan  (pula)  bagimu  matahari  dan  bulan  yang  terus  menerus  beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah
memberikan  kepadamu  (keperuanmu)  dari  segala  apa  yang  kamu  mohonkan kepadanya.  Dan  jika  kamu  menghitung  nikmat  Allah,    tidaklah  dapat  kamu menghinggakannya …” (QS.  Ibrahim (14) : 32-34)1. 1
Ayat tersebut diketahui bahwa amat luas dan banyak anugerah Allah yang dapat  dimanfaatkan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  kehidupan manusia  dalam  memiliki  harta  guna  memenuhi  kebutuhannya  dipengaruhi  oleh suatu  sistem  ekonomi  yang  mempengaruhinya.  Sistem  ekonomi  yang  umumnya diketahui  adalah  sistem  ekonomi  kapitalis,  sistem  ekonomi  sosialis  dan  sistem ekonomi  Islam.  Sistem  ekonomi  kapitalis  memandang  bahwa  materi  dan kepemilikan  individu  menjadi  tolak  ukur  sedangkan    sistem  ekonomi  sosialis bertolak belakang, yaitu ia mengakui penuh kepemilikan secara kolektif. 2
Ekonomi  kapitalis  para  ilmuwan  sepakat  bahwa  ekonomi  kapitalis merupakan  suatu  revolusi  yang  bersifat  fundamental  dalam  pembentukan masyarakat modern. Kapitalis bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, tetapi  kapitalis  dianggap  sebagai  suatu  peradaban  yang  berakar  pada  sebuah ideologi  yang  muncul  pada  bagian  akhir  abad  pertengahan  dan  yang  kemudian mencerminkan  suatu  gaya  hidup  manusia. 3 Sistem  sosialis  memandang  bahwa kemasalahatan masyarakat, yang diwakili negara adalah di atas segala sesuatu. 4 Jadi hal ini nampak jelas bahwa sistem ekonomi sosialis  sangat terpaku pada aturan- aturan  pemerintah,  tanpa  memperhatikan  hasil  karya  individu.  Kemampuan- kemampuan alami manusia tidak diakui oleh negara. Semua hal yang menyangkut tentang kehidupan dan kemasalahatan umat, dikuasi oleh negara  .
Sistem ekonomi tersebut hadislah sistem Islam yang adil, yang dengannya Allah menjadikan ciri khas uatama umat ini. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yiang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat,  sebagaimana  ditegakkannya  dalam  berbagai  pasangan  seperti  dunia
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya, CV Karya Utama, Surabaya, 2000, h. 385
2 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Rabbani Press, Jakarta, 1997, h. 85
3 Winardi, Kapitalis Versus Sosialilme Suatu Analisis Ekonomi Teoritis, Ramaja Karya, Bandung, 1986, h. 33
4 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan, .h.85
akhirat,  jasmani  ruhani,  akal  ruhani,  idealisme  fakta,  dan  lain  sebagainya.  Tidak pula  menganiaya  hak-hak  individu  seperti  yang  dilakukan  pada  sistem  ekonomi sosialis.  Akan  tetapi  pertengahan  antara  keduanya,  tidak  menyia-nyiakan  dan berlebih-lebihan  serta  tidak  melampaui  batas,  seperti  firman  Allah  SWT  : “Dan Allah  telah  menginginkan  langit  dan  Dia  meletakkan  neraca  (keadilan).  Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (Ar Rahman (55) : 7-9) 5
Islam  telah  memberikan  hak  masing-masing  dari  individu  dan  masyarakat,  dan menuntut penuaian segala kewajibanya. Disamping menjadi “Hakim” yang adil di antara keduanya dan membagi tanggungjawab di antara keduanya.

## B. Kajian Teoritik
Hadirnya  ekonomi  Islam  sebagai  ekonomi  pertengahan  di  antara  kedua sistem ekonomi tersebut. Islam tetap mengakui kepemilikan harta secara individu tetapi  tidak  memberikan  hak  itu  secara  mutlak  kepada  manusia,  Islam  tidak melarang individu untuk memiliki harta.
1. Pengertian Harta
Secara  etimologi,  bahwa  pengertian  harta  adalah  : “Sesuatu  yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampat seperti emas, perak,  binatang,  tumbuh-tumbuhan  maupun  (yang  tidak  tampak),  yakni  manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”. 1 Jadi  berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta yang dimiliki orang  tersebut.  Sedangakan  harta  menurut  ulama  Hanafiyah  adalah  : “Segala sesuatu  yang  naluri  manusia  cenderung  kepadanya  dan  dapat  disimpan  sampai batas waktu yiang diperlukan”. 2 Berdasarkan pengertian tersebut, sekilas tampat bahwa  yang dinamakan harta berupa materi  yang terwujud  yang dapat disimpan, diambil maupun dimanfaatkan manusia. Jadi harta adalah segala sesuatu benda baik
5 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan, h. 885
1 Wahbah Az Zuhail, Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Dar Al Fikr, Damsyik,  Juz IV, 1989, h. 40
2 Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Al Madhal Al Fiqh Al’ Amm, Dar  Al Fikr, Beirut, t.th,Juz III, h. 114
bergerak  maupun  tidak  bergerak,  berwujud  maupun  tidak  berwujud  yang  dapat dimiliki dan dikuasai seseorang.
Dari  beberapa  pendapat  tentang  di  atas,  maka  menurut  Ghufran  A. Mas’adi, bawa harta mengandung unsur-unsur :
1. Bersifat materi (‘aniyah), atau mempunyai wujud nyata
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (qabilan lit-tamlik)
3. Dapat dimanfaatkan (qabilan lil-intifa’)
4. Urf (adat atau kebiasaan), masyarakat memandangnya sebagai harta. 5
Dengan  demikian,  kata  harta  tidaklah  berdiri  sendiri,  akan  tetapi mengandung unsur atau makna  yang dapat dipahami secara bersama di kalangan manusia tanpa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

## 2. Kedudukan Harta
a. Al Qur’an
Al Qur’an banyak ayat yang menerangkan tentang kedudukan harta paada diri  manusia,  karena  sesungguhnya  harta  yang  diberikan  Allah  itu  untuk kemaslahatan manusia pula. Kedudukan harta itu antara lain :
1. Harta sebagai perhiasan dunia 6
Hal  ini  dimasudkan  gahwa  harta  adalah  hiasan  hidup  manusi.  Manusia senang  mengumpulkan  harta  dan  cenderung  menjadi  sombong  dan  takabur karenanya. Adapun firman Allah yang menerangkan tentang hal itu adalah :

## َأ ٌر ۡيَخَو اٗباَوَث َكِّبَر َدنِع ٌرۡيَخ  ُت َٰحِل ٰ صلٱ  ُتَٰيِقَٰبۡلٱَو ۖاَيۡنُّدلٱ ِة ٰوَيَحۡلٱ ُةَنيِز  َنوُنَبۡلٱَو ُلاَمۡلٱ ٗلَٗم ٦٤
Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan- amalan yang kekal lagi shaleh adalah baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al Kahfi (18) : 46) 7
Dan ayat lain :
5 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muaamalah  Kontekstual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 12
6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, PT Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2002, h. 12
7 Dep. Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya, CV Asy-Syifa, Semarang, 1992, h. 450
َٰوَه شلٱ  ُّبُح ِسا نلِل  َنِّيُز
َ ۡلٱَو ِةَم وَسُمۡلٱ  ِلۡيَخۡلٱَو ِة ضِفۡلٱَو ِبَه ذلٱ  َنِم ِةَرَطنَقُمۡلٱ ِريِطَٰنَقۡلٱَو  َنيِنَبۡلٱَو  ِءٓاَسِّنلٱ  َنِم ِت ِم َٰعۡن
َمۡلٱ  ُن ۡسُح ۥُهَدنِع ُ  للَّٱَو ۖاَيۡنُّدلٱ ِة ٰوَيَحۡلٱ ُعَٰتَم َكِل َٰذ  ِِۗث ۡرَحۡلٱَو ِ ا ٤٦
Artinya : “Jadikan indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imran (3) : (14) 8
Pada  ayat  tersebut  di  atas,  dijelaskan  bahwa  kebutuhan  atau  kesengan manusia akan harta sama dengan kebutuhan atau kesengan terhadap anak-anak atau keturunan,  maka  kebutuhan  manusia  terhadap  harta  merupakan  kebutuhan  yang mendasar.
2. Harta Sebagai Amanat (fitnah)
Harta  yang  dititipkan  Allah  pada  manusia,  bisa  mebawa  kebaikan  pada diri manusia bila manusia mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya, akan tetapi  bisa  memberikan  keburukan  jika  hanya  memperturutkan  hawa  nafsunya tanpa memperhatikan aturan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT :
ٞميِظَع ٌر ۡجَأ ٓۥُهَدنِع َ  للَّٱ   نَأَو ٞةَنۡتِف  ۡمُكُدَٰل ۡوَأَو  ۡمُكُل َٰو ۡمَأ ٓاَم نَأ ْآوُمَل ۡعٱَو ٨٢
Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS Al Anfal (8) : 28) 9
Harta yang dititipkan Allah pada manusia, bisa membawa kebaikan pada diri manusia bila manusia mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya, akan tetapi  bisa  memberikan  keburukan  jika  hanya  memperturutkan  hawa  nafsunya tanpa memperhatikan aturan Allah.
Sedangkan  menurut  Rahmat  Syafe’I  bahwa  kedudukan  harta  pada manusia ada tiga hal yakni :
8 Ibid, h. 77
9 Ibid, h. 264
1. Harta sebagai fitnah.
2. Harta sebagai perhiasan hidup.
3. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenagan . 10
Kedua pendapat  tersebut di  atas, terdapat  persamaan pendapat  di  antara keduanya, akan tetapi Rahmat Syafe’I, menambahkan pada poin ketiga yakni harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesengan.
b. As Sunnah
Rasulullah  menerangkan  tentang  kedudukan  harta  pula,  yang  artinya  : “Celakalah  orang  yang  mengabdi  menjadi  hamba  dinar  (uang),  orang  yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika  dia  kena  suatu  musibah  dia  tidak  akan  memperoleh  jalan  keluar.”  (HR Bukhari) 11
Hadits tersebut tampak bahwa orang-orang yang bangga akan harta yang dimilikinya,  dengan  melupakan  hakikat  Allah  menitipkan  harta  tersebut,  maka Allah akan memberi ahzab yang sebanding dengan hal itu.
3. Fungsi Harta
Fungsi  harta  bagi  manusia  sangat  banyak.  Harta  dapat  menunjang kegiatan  manusia,  baik  dalam  kegiatan  yang  baik  maupun  kegiatan  yang  buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguiasainya. Tak jarang dengan memakai berbagai cara yang dilarang agama dan hukum negara atau ketetapan  yang  disepakati  manusia  bersama.  Cara  memperoleh  harta  akan berpengaruh pada fungsi harta. Seperti memperoleh harta dengan mencuri, manusia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesengan hidup semata, misalnya untuk mabuk,  judi,  perselingkuhan  rumah  tangga  dan  lain-lain.  Sebaliknya  orang  yang mencari  harta  dengan  cara  halal,  biasanya  memfungsikan  hartanya  untuk  hal-hal yang bermanfaat bagai kehidupan .
Adapun fungsi harta menurut Rahmat Syafe’I adalah :
10 Rahmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, Pustaka Seti, Bandung, 2000, h. 24-25
11 Imam  Abi’Abdillah  Muhammad  Ibnu  Ismail  Ibnu  Ibrahim    Ibnu  Miqrab  Ibnu Bardijabat Al Bukhari Alja’fii, Shahih Bukhari, Dar Al Fikr, t. th, h.214
1. Kesempurnaan ibadah mazdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat .
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah .
3. Meneruskan  estafeta  kehidupan,  agar  tidak  meninggalkan  keturunan  yang lemah.
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. 12
Nasroen Haroen, menerangkan bahwa fungsi harta adalah :
1. Untuk memberikan kemasalahatan pribadi dan orang lain .
2. Untuk pengabdian diri kepada Allah SWT.
3. Untuk membantu kesejahteraan masyarakat lain. 13
Kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa harta berfungsi sebagai berikut :
a. Memenuhi kebutuhan pribadi manusia
b. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan manusia.
c. Sebagai sarana untuk membantu manusia lain terutama yiang membutuhkan .
d. Sebagai  sarana  untuk  meneruskan  generasi  agar  tidak  menjadi  generasi  yang lemah.
4. Pembagian Harta
Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi, maka harta terdiri dari beberapa bagian,  yaitu tiap-tiap bagian memiliki ciri tertentu dan hukumnya tersendiri pula. Pembagian jenis harta tersebut antara lain :
1. Harta Mutaqawwin dan Ghaira Mutaqawwim.
Harta  mutaqawwim    adalah  sesuatu  yang  boleh  diambil  manfaatnya menurut syara’ dan ghaira mutaqawwim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya  menurut  syiara’  Sedangkan  harta  ghaira  mutaqawwim,  ialah  semua harta  yang  tidak  boleh  diambil  manfaatnya,  baik  jenisnya,  cara  memperolehnya
12 Rahmat Syafe’I, Op. Cit, h. 31
13 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 76
maupun  cara  penggunaannya,  misallnya,  misalnya  daging  babi,  minuman  yang membabukkan dan lain-lain.. 15
Harta mutaqawwim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh  dan  penggunaannya  dibolehkan  oleh  syar’,  misalnya  seekor  ayam yang  disembelih  tanpa  menyebut  asma  allah  maka  dagingnya  tidak  boleh  untuk dimakan meskipun daging ayam pada hakikatnya halal untuk di makan, karena cara penyembelihannya yang salah.
2. Harta Mitsli dan harta Qimmi
Harta  mitsli  ialah  benda-benda  yang  ada  persamaan  dalam  kesatuan kesatuannya,  dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, dan harta qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang  lainya  tanpa  ada  perbedaan. 16 Jadi  harta  mitsli  adalah  harta  yang  ada imbangannya sedangkan harta qimi adalah harta yang tidak ada imbangannya atau persamaannya.  Misalnya,  kain  tapis  yang  ada  di  Malaysia  termasuk  harta  qimi karena  tidak  ada  persamaannya  di  pasar,  sedangkan  bagi  Indonesia  kain  tipis tersebut termasuk dalam harta mitsli karena untuk didapatkan.

## 2. Harta Istihlak dan harta Isti’mal
Harta  Istihlak  ialah  sesuatu  yang  tidak  dapat  diamil  kegunaan  dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya dan harta Isti’mal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. 17 Harta istihlak misalnya, sepotong korek api yang habis setelah digunakan sedangkan harta isti’mal misalnya rumah, tempat tidur, kursi dan lain-lain. Jadi secara jelas bahwa harta  istihlak  akan  habis  jika  dipergunakan  walaupun  hanya  satu  kali  pakai sedangkan harta isti’mal tidak akan habis walaupun digunakan berulang kali.
3. Harta Manqul dan harta Ghaira Manqul
Harta manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain, misalnya kendaraan, pakaian, dan lain-lain sedangkan
15 Ibid, h. 19
16 Ibid, h. 20
17 Ibid, h.21-22
harta ghaira manqul adalah  harta yang tidak bisa dipundahkan dan dibawa dari satu tempat  ke  tempat  yang  lain,  misalnya  kebun,  rumah,  sawah  dan  lain-lain. 18 Harta manqul bersifat fleksibel bisa dipindahkan kemana sjaa yang dikehendaki oleh yang memilikinya sedangkan harta ghaira manqul tidak bisa dibawa kemana-mana atau bersifat statis.
4. Harta ‘Ain dan harta Dayn
Harta  ‘Ain  adalah  harta  yang  berbentuk  benda,  sepertirumah  pakain, kendaraan  dan  yang  lainya,  sedangkan  harta  Dayn  adalah  sesuatau  yang  berada dalam  tanggung  jawab  misalnya  uang  yang  berada  dalam  tanggung  jawab seseorang. 19 Jadi harta ‘Ain dapat dilihat secara kasap mata sedangkan harta dayn adalah harta yang masih dalam pertanggung jawaban seseorang.
5. Harta Al-‘Aini dan harta al-Naf’I
Harta ‘aini adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), seperti rumah, ternak dan lainya sedangkan harta naf’I adalah harta yang berangsur- angsur  tumbuh  menurut  perkembangan  masa,  olehkarena  itu  benda  ini  tidak terwujud  dan  tidak  mungkin  untuk  disimpan. 20 Jadi  harta  ‘aini  ini  bisa  dilihat secara nyata serta bisa dinilai berapa nilai  yang terkandung dalam harta tersebut. Sedanngkan harta nafi’I ini tidak berwujud, hanya saja berkembang dari waktu-ke waktu.
6. Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur
Harta  mamluk  ialah  sesuatu  yang  masuk  ke  bawah  milik,  milik perorangan  maupun  milik  badan  hukum  seperti  yayasan  dan  pemerintah. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti  air  pada  mata  air,  binatang  buruan  darat,  laut,  pohon-pohon  di  hutan  dan buah-buahan  . 21 Tiap-tiap  manusia  boleh  mengambil  harta  ini  sesuai  dengan kesanggupannya  dan  orang  yang  mengambilnya  berarti  menjadi  miliknya.  Dan harta  mahjur  adalah  sesuatu  yang  tidak  boleh  dimiliki  sendiri  dan  memberikan kepada orang lain menurut syara’, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda
18 Ibid, h. 22
19 Ibid, h.22-23 20 Ibid, h. 24 21 Ibid
yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid kuburan dan lainya. 22 Dengan  kata  lain  bahwa  harta  mamluk  merupakan  harta  yang  dimiliki bukan  secara  pribadi  melainkan  di  bawah  suatu  manajemen  yang  mengaturnya, kemudian harta mubah  pada awalnya bukanlah milik pribadi akan tetapi seseorang bisa  mengambilnya  dan  memilikinya  sesuai  dengan  kesanggupannya  dan  harta mahjur merupakan harta yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini biasanya di atur oleh negara atau seorang pemimpin.
7. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
Harta  yang dapat  di bagi ialah harta tidak menimbulkan suatu  kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan yang lainya, sedangkan  harta  yang  tidak  dapat  di  bagi  adalah  harta  yang  menimbulkan  suatu kerugian  atau  kerusakan  apabila  harta  tersebut  dibagi-bagi,  seperti  gelas,  piring, kursi, mesin dan lainnya. 23 Jadi apabila suatu hari seseorang akan membagi hartanya yang dapat dibagi, maka hal itu tidak akan menimbulkan kerugian akan tetapi bagi hartanya yang tidak dapat dibagi, hal itu akan merugikan pihak yang  membagi atau yang mendapat bagian itu.
8. Harta pokok dan harta hasil (buah).
Harta  pokok  adalah  harta  yang  mungkin  darinya  terjadi  harta  lain sedangkan harta hasil (buah) adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. 24 Hal ini berarti harta pokok juga bisa disebut sebagai modal, seperti uang, emas, perak dan lainnya sedangkan harta hasil misalnya seperti kain wol yang dihasilkan oleh domba. Oleh karena itu harta hasil tidak bisa timbul jika tidak ada harta lain.
9. Harta Khas dan harta’ Am.
Harta khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya, sedangkan harta ‘am adalah harta  milik  umum  (bersama)  yang  boleh  diambil  manfaatnya  bersama. 25 Atau
22 Ibid, h. 26
23 Ibid 24 Ibid
25 Ibid, h. 27
dengan kata lain bahwa harta hkas, orang lain tidak boleh memanfaatkannya selai mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya, sedangkan harta ‘am harta itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi dengan pembagian harta tersebut, semakin jelas tergolong apakah harta yang dimiliki oleh seseorang dan orang yang memiliki harta tersebut akan mengetahui apa saja yang harus dipertanggung jawabkan dari harta-harta yang dimilikinya.
1. Pengertian Kepemilikan.
Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab al-milik yang berarti pengusaan  terhadap  sesuatu  dan  juga  bisa  berarti  yang  dimiliki  (harta). 26 :“Pengkhususan  seseorawng  terhadap  suatu  benda  yang  memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara’. 27 Jadi berdasarkan definisi di atas, artinya bahwa benda yang  dikhususkan  kepada  seseorang  tersebut  itu  sepenuhnya  berada  dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik  harta  bebas  untuk  bertindak  hukum  terhadap  hartanya  itu.  Sedangkan pendapat  lain  mengatakan  bahwa  kepemilikan  adalah  “sebentuk  ikatan  antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan harta, syara’ mensyaratkan  berbagai  hal  yang  disebut  dengan  asba  al-milk  (asal  usul kepemilikan)”. 28 Dan  menurut  Mustaq  Ahmad  bahwa  “kepemilikan  adalah  salah satu persyaratan untuk sahnya sebuah transaksi harta bena”. 29 Kepemilikan adalah suatu ikatan antara individu dengan suatu benda yang dapat dikuasainya, dimana proses  untuk  memiliki  benda  tersebut  agama  tidak  melarangnya  bahkan mengaturnya,  Artinya  benda  itu  diperoleh  dengan  jalan  yang  halal  dan  benar menurut aturan Allah SWT.
2. Sebab-sebab Kepemilikan.
Memiliki harta tentu saja melalui proses, yakni berusaha dengan bekerja dimana  harta  akan  diperoleh  dan  diakui  oleh  masyarakat  umum  bahwa  harta
26 Nasrun Haroen, Op. Cit, h. 31
27 Ibid
28 M. Faruq An Nabhan, Sisteem Ekonomi Islam, UII Press, Yogyakarta, (Alih Bahasa :Muhadi Zainudin), 2002, h. 38
29 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dlam Islam, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2000, h. 55
tersebut  telah  kita  miliki,  Untuk  memiliki  harta  banyak  sebab  dan  aturan  yang mengaturnya. Menurut Ghufron A Mas’adi, bahwa sebab-sebab kepemilikan darta dalam Islam antara lain :
1. Ihraz  al  mubahat  (penguasaan  harta  bebas),  artinya  penguasaan  harta  yang belum dikuasai oleh orang lain.
2. Al  Tawallud  (anak  pinak  atau  berkembang  biak),  artinya  sesuatu  yang dihasilkan dari sesuatu yang lain.
3. Al Khalafiyah (Penggantian),  yakni penggantian seseorang atau sesuatu  yang baru menempati posisi pemiliki yang lama.
4. Al Aqd, yakni pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara’. 30
Menurut  Taqyudin  An-Nabhani  sebab-sebab  kepemilikan  harta  dalam Islam antara lain :
1. Bekerja,  dengan  cara  menghidupkan  tanah  mati,  manggali  kandungan  bumi, beerburu, mekelar (samsarah), perseroan antara harta dan tenaga (muhlarabah), mengairi lahan pertahian (masaqat) dan kontrak tenaga kerja (ijarah)
2. Warisan
3. Kebutuhan  akan  harta  yang  menyambung  hidup,  maksudnya  bila  seseorang tidak mampu mendapatkan harta karena alasan syara’, maka ia mendapatkan harta untuk beertahan hidup dari negara.
4. Pemberian harta negara kepada rakyat, artinya rakyat diberi harta oleh negara dari baitul maal.
5. Harta  yang  diperoleh  tanpa  kompensasi  harta/tenaga,  misal  hibah,  hadiah, barang temuan dan lain-lainnya. 31
Kedua  pendapat  tersebut  di  atas  menunjukkan  persamaan  bahwa  pada prinsipnya  individu  untuk  memperoleh  harta  haruslah  dengan  cara  bekerja,  atau cara-cara yang lain yang diperbolehkan syara’, jadi bukan menurut kehendak dan
30 Ghufron A, Mas’adi, Op. Cit, h. 56-62
31 Taqyudin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h. 73
kemauan  masing-masing individu. Pendapat lain yakni Ibrahim Lubis menyatakan bahwa sebab-sebab manusia memperoleh harta antara lain melalui cara :
1. Perdagangan
2. Pertanian
3. Perindustrian
4. Bangunan. 32
Bahkan  dalam  memiliki harta  individu  harus  memiliki  prinsip  memberi lebih  baik  dari  pada  menerima  (yadul  ‘ulya  khairan  min  yadissulfa),  hal  ini mengisyaratkan tentang betapa penting kerja keras mencari harta guna kebutuhan hidup  individu. 33 Jadi  dapat  diambil  pengertian,  bahwa  memiliki  harta  menurut Islam  mengandung  kewajiban-kewajiban  atau  hak-hak  untuk  orang  yang  berhak menerimanya atau lebih terkenal dengan istilah sadaqah.
3. Prinsip-prinsip Kepemilikan Harta
Pemilikan  harta  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  mempunyai prinsip-prinsip  yang  bersifat  khusus.  Prinsip  tersebut  berlaku  dan  mengandung impikasi  hukum  pada  sebagaian  jenis  pemilikan  yang  berbeda  pada  sebagian pemilikan yang lain. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :
1. Pada prinsipnya milk “Ain (pemilikan atas benda) sejak awal diserta dengan milk al-manfaat (pemilikan atas manfaat) dan bukan sebaliknya. 35
Maksudnya  setiap  pemilikan  benda  atau  harta  pasti  juga  diikuti  dengan pemilikan  manfaat,  tetapi  pemilikan  manfaat  belum  tentu  diikuti  dengan pemilikan harta atau benda. Dengan demikian pemili8kan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaat suatu benda. Sebab tidak ada artinya memiliki suatu benda tetapi tidak ada manfaatnya.
2. Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai milk al-tam (pemilikan sempurna). 36
32 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2, Kalam Mulia, Jakarta, 1994,h. 331- 333
33 Miftah Faridl, Harta (Dalam Perspektif Islam), Pustaka, Bandung, 2002, h. 16
35 Ghufron A. Mas’adi, Op. Cit, h. 68
36 Ibid, h. 69
Hal ini maksudnya dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan  prinsip  ihraz  al-mubahat  dan  dari  prinsip  tawallud  minal-maluk. Pemilik  sempurna  seperti  ini  akan  terus  berlangsung  sampai  ada  peralihan pemilikan. Pemili awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus memanfaatkan hingga benda tersebut dialihkan pada pihak lain.
3. Pada  prinsipnya  pemilikan  sempurna  tidak  dibatasi  oleh  waktu,  sedangkan pemilikan naqish dibatasi oleh waktu. 37
Hal ini maksudnya pemilikan sempurna akan terus dimiliki seseorang sepanjang  tidak  ada  proses  pengalihan  benda  kepada  pihak  lain.  Tetapi pemilikan manfaat  akan  berakhir dengan peralihan harta kepada  yang punyai jika telah habis waktu persetujuan.
4. Pada  prinsipnya  pemilikan  benda  tidak  dapat  tigugurkan,  namun  dapat dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain. 38
Sekalipun  seseorang  bermaksud  ingin  menggugurkan  benda  yang dimilikinya, hal ini tidak bisa, harta tersebut tetap menjadi miliknya. Perbuatan semacam  ini  termasuk  perbuatan  menyia-nyiakan  harta  yang  dilarang  oleh Allah SWT.
5. Pada prinsipnya mal al-masya (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal tasharuf, sama posisinya dengan milk al-matayyaz, kecuali ada halangan (al- mani’). 39
Berdasarkan prinsip tersebut maka dibolehkan menjual bagian dari milik campuran,  mewakafkan  atau  berwawiat  atasnya.  Karena  bertasharuf  atas sebagaian harta campuran sama dengan bertasharuf atas pemilikan benda secara keseluruhan.  Kecuali  bertasharuf  dengan  jenis  akad  rahn  (jaminan    utang), hibah dan ijarah, itu tidak boleh.
6. Pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. 40
37 Ibid, h. 71 38 Ibid, h. 72
39 Ibid
40 Ibid, h. 73

## C. Pembahasan
1. Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari’ah
Islam memiliki pandangan yang khas tetang harta. Harta pada hakikatnya adalah  milik  Allah.  Dan  harta  yang  dipunyai  oleh  manusia  sesungguhnya merupakan  pemberian  Allah  yang  dikuasakan  kepadanya.  Oleh  karena  itu  sudah semestinya bila pemanfaatan dan pembelanjaan harta sesuai dengan aturan-aturan Allah pula. Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya dari seluruh harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta dan ia pula  yang Maha Memilikinya. Kalimat  tauhid  laa  ilaaha  illlallah  (tiada  Tuhan    selain  Allah)  juga  mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah SWT.
Allah  yang menjadi  pemilik  mutlak, maka menjadi  hak-Nya pula untuk memberikannya  kepada  siapa  saja  tanpa  memandang  golongan  atau  kelas  yang dikehendaki-Nya, dan menjadi hak-Nya pula untuk merenggut harta tersebut dari siapa  saja  yang  dikehendaki-Nya.  Allahlah  yang  menentukan  seseorang  menjadi kaya  dan  Allah  juga  yang  memutuskan  seseorang  menjadi  miskin.  Sebagaimana firman Allah SWT :
ُت نِإَو  ِِۗض ۡرَ ۡلٱ يِف اَمَو ِت َٰو َٰم سلٱ يِف اَم ِ   ِّللَّ
ُ ِّذَعُيَو ُءٓاَشَي نَمِل ُرِف ۡغَيَف ُۖ  للَّٱ ِهِب مُكۡبِساَحُي ُهوُف ۡخُت  ۡوَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ٓيِف اَم ْاوُدۡب
ٌريِدَق  ٖء ۡيَش ِّلُك  ٰىَلَع ُ  للَّٱَو  ُِۗءٓاَشَي نَم
٨٢٦
Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau  kamu  menyembunyikannya,  niscaya  Allah  akan  membuat perhitungan  dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu.  Maka  Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa saja yang  dikehendaki-Nya  dan  Allah  Maha  Kuasa  atas  segala  sesuatu”. (QS. Al Baqarah (2) : 284) 6
ُُۢريِدَق  ٖء ۡيَش ِّلُك  ٰىَلَع َوُهَو  َّۚ نِهيِف اَمَو ِض ۡرَ ۡلٱَو ِت َٰو َٰم سلٱ ُكۡلُم ِ   ِللَّ
٤٨١
6 Dep. Ag RI, Al Qur’an dan Terjemahannya , CV Karya Utama, Surabaya, 2000, h. 71
Artinya  : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al Maidah (5) : 120 ) 7
Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa hanya Allah-lah yang mutlak dan berhak mengatur segala jenis harta yangada dalam kehidupan ini. Jadi bukan manusia yang menjadi pemilik mutlak seperti pada sistem ekonomi kapitalis.
Maka berkenaan dengan kepemilikan harta ini, Allah telah memberikan aturan-aturan tentangnya, yakni :
a. Kepemilikan Perseorangan (al-Milkiyah al-Fardiyah)
Kepemilikan Individu adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu harta.  Harta  ini  didapat  dari  usaha  yang  dijalankan  yakni  bekerja.  Kepemilikan perseorangan  adalah  hukum  syariah  yang  berlaku  pada  barang  baik  zat  ( ‘ayn ) maupun  manfaat,  yang  memungkinkan  seseorang  untuk  menggunakan  barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan perseorangan merupakan hak syar’i bagi individu. Hak  ini  dijaga  dan  diatur  oleh  hukum  islam.  Perlindungan  kepemilikan perseorangan  adalah  kewajiban  negara.  Karena  itu,  hukum  syara’  menetapkan adanya  sanksi-sanksi  sebagai  preventif  (Pencegahan)  bagi  siapa  saja  yang menyalahgunakan  hak  tersebut.  Hukum  Syariah  menetapkan  pula  cara-cara  atau sebab-sebab  terjadinya  kepemilikan  sebagai  cara  tertentu  yang  disahkan  oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu. yakni :
1. Ihrazul  Mubahat  yaitu  memiliki  sesuatu  harta  yang  belum  dimiliki oleh orang lain seperti mengambil air pada sumber mata air;
2. Khalafiah yaitu kepemilikan harta melalui pewarisan
3. Tawallud  minal  mamluk  yaitu  kepemilkan  harta  disebabkan  oleh beranak  pinak  atau  penambahan  harta  tersebut,  seperti  anak  sapi karena kepemilikan induknya;
4. Aqad yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh terjadinya akad, contoh melalui jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya.
7 Ibid, h. 184
Sementara itu Islam melarang cara perolehan harta melalui usaha-usaha yang  batil  seperti  judi,  pelacuran,  korupsi  dan  perbuatan  maksiat  lainnya.  Sebab kegiatan  ini  akan  membawa  pada  kehancuran  dan  kenistaan  hidup  manusia  itu sendiri. Selain itu akan membawa pihak-pihak lain yang tidak bersalah.

## b. Kepemilikan umum (al-Milkiyah al-Fardiyah)
Pemilikan umum merupakan pemilikan harta atau sesuatu dimana setiap masyarakat secara bersama memanfaatkannya, berupa barang-barang yang mutlak diperlukan  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti,  air,  api,  padang rumput,sungai, jalan dan lain sebagainya. Pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya  oleh  negara  untuk  seluruh  rakyat.  Sebab  jika  diserahkan  secara  mutlak kepada masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan ketimpangan anatara rakyat  yang kuat  dan  rakyat  yang lemah. Oleh karena itu upaya pemerintah untuk mengelola kekayaan ini haruslah adil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semua.
c. Kepemilikian Negara.
Kepemilikan  negara  merupakan  pemilikan  sesuatu  atau  harta  yang  hak pemanfaatnya  berada  di  tangan  seorang  pemimpin  sebagai  kepala  negara (pemerintahan). Harta ini misalnya harta ghanimah, fa’I , khusus, kharaj, jizyah dan lain-lain. Harta milik negara ini digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban  negara  seperti  mengaji  pegawai,  belanja  negara  dan  biaya-biaya kenegaraan lainnya.

## 2. Pemanfaatan Kepemilikan Harta
Kejelasan konsep kepemilikan harta ini sangat berpengaruh pada konsep pemanfaatan  harta,  yakni  siapa  sesunggunya  yang  berhak  mengelola  dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan harta ini tidaklah terlepas dari aturan- aturan kepadanya, maka ia akan mentaati aturan-aturan itu.
e. Pengembangan Harta
Pengembangan harta terkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, misalnya produksi pertanian, perdangangan, industri, investasi dan yang lainya. Hukum pengembangan harta disini terikat dengan hukum masalah
cara  dan  sarana  yang  menghasilkan  harta  tadi,  misalnya  dilarang  menelantarkan tanah  hingga  lebih  dari  3  tahun,  kemudian  di  bidang  perdangangan  misalnya melakukan penipuan, hal ini tentu mengakibatkan tidak sahya pengembangan harta itu  menurut  syara’.  Selain  itu  Islam  juga  melarang  pengembagan  harta  seperti praktik  riba,  monopoli,  penimbunan  barang-barang  pokok  yang  dibutuhkan masyarakat,  jual  beli  barang  yang  diharamkan  oleh  syara’  seperti  khamar  dan sebagainya. Hal ini semua dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia itu sendiri lebih baik dan terindar dari hal-hal yang berbau maksiat.
f. Penggunaan Harta
Penggunaan  harta  merupakan  pemanfaatan  harta  dengan  atau  tanpa manfaat  material  yang  diperoleh  Islam  mendorong  kepada  umatnya  untuk menggunakan  hartanya  bukan  hanya  sebatas  kepentingan  pribadi  dengan kemanfaatan  yang  tampak,  melainkan  juga    untuk  kepentingan  orang  lain  atau kepentingan  ibadah.  Misalnya  zakat,  menafkahi  anak  istri,  hibah,  sedekah,  infak dan lain-lain. Hal   ini tentu  akan membantu  umat  lain  yang terutama sekali bagi mereka yang membutuhkan.
Islam juga mengharamkan penggunaan harta yang dilarang syara’ seperti perjudian,  menyuap,  membeli  barang  atau  jasa  yang  jelas  haram.  Pelarangan pemanfaatan harata pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu bagi dibukanya kegiatan-kegiatan  itu,  sehingga  individu  dan  masyarakat  akan  selamat  dari kerusakan .

## D. Penutup
Bahwa kepemilikan harta menurut konsep Islam disandarkan pada konsep Illahiah, dimana tata cara pelaksanaan penerapan segala jenis kegiatan ekonomi di dasarkan pada aturan-aturan Islam. Proses pemilikan harta dalam ekonomi Islam di atur  tentang  sebab-sebab  mendapatkannya,  bagaimana  memeliharanya,  serta pengembangan harta tersebut  telah di  atur oleh aturan-aturan Allah dengan tidak mematikan  potensi  pengembangan  harta  yang  ada  pada  manusia.  Bahwa kepemilikan harta pada sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbagan dan keadilan,  dimana  Islam  pada  hakikatnya  mengakui  kepemilikan  atas  harta  paada
manusia  teetapi  bukan  kepemilikan  yang  mutlak.  Dan  Islam  menolak  jika kepemilikan harta dikuasai oleh masyarakat atau negara penuh karena sebenarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki. Pada kepemilikan harta dalam Islam terdapat ciri di mana dari sebagian harta yang dimiliki manusia terdapat hak atas orang lain. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan shadaqah, infaq, zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Juga dalam Islam harta digunakan untuk bekal ibadah sebagai bahan pertanggung jawaban terhadap Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu A’la Al Maududi, Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam Dan Berbagai Sistem Masa Kini, Jakarta : Offset, 1 Jilid, 1998.
Ahmad Muhammad Al’Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim (Alih Bahasa : Imam Saefudin), Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung : Pustaka Setia, 1 Jilid, 1999
Arifinal Chaniago. Ekonomi, Bandung : Angkasa, 1 Jilid, 1996 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Terjemah ; Soeroyo Natangin), 4 Julid, Yogyakarta : Dana Bahkti Wakaf, 1 Jilid, 1995.
Departemen  Agama  RI, Al  Qur’an  Dan  Terjemahannya, Surabaya  :  CV  Karya Utama, 1 Jilid, 2000
Dep. Dik. Bud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta :  Balai  Pustaka, 1 Jilid, 1997 Faruq An Nabhan (Alih Bahasa), Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta  : UII Press, 1 Jilid, 1997
Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1 Julid, 2002
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1 Jilid , 2002 Hasan Shadily, Ensiklopedi Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1 Julid, t. th Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2, Jakarta : Kalam Media, 1 Jilid, 1995
Kusling Alimin, Beberapa Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah,
Jakarta : Fak. Ilmu Politik Dan Kemasyarakatan Unisma, 1 Jilid, t. th Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, Bandung  : Alumni, 1 Jilid, 1980 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : Bumi Aksara, 1 Jilid, 1999
Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES, 1 Jilid, 1989
Muhammad  Syalabi, Al  Madkhal  fit-Ta’rif  bil-Fiqh  al  Islami,wa    Qawa’id  al Milkiyah wal ‘Uqud, Beirut : Dar Al Fikr, 1 Jilid, t. th M. Abdul Mun’im Al Jammal, Ensiklopedia ekonomi Islam (Terjemah : Salahudin Abdullah), Selangor : Dewan Bahasa Dan Pustakawan Lot 1037, 1 Jilid , 1992
Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta :  Pustaka Al Kautsar,  1 Jilid,
2000
Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Al Madhal al Fiq al’ Amm, Beirut : Dar Al Fikr, Beirut, 1 Jilid, t. th
Miftah Faridl, Harta (Dalam Persopektif Islam). Bandung : Pustaka, 1 Jilid, 2002 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1 Jilid, 2000 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung : PustakaSetia,  1 Jilid, 2001 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Research, Yogyakarta  :  Yayasan  Psikologi  UGM,  4 Jilid, 1987
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta  : Rineka Cipta, 1 Jilid, 1993
Sarjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1 Jilid, 1986 Taqyudin  An  Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Ekonomi  Islam, Surabaya : Risalah Gusti, 1 Jilid, 1996
Wimardi, Kapitalis  Versus  Sosialisme  Suatu  Analisis  Ekonomi  Teoritis, Remaja Karya, Bandung, 1986, 1 Jilid.
Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adilathu, Damsyik : Dar Al Fikr,1 Jilid, 1989
Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Terjemah). Rabbani Press, Jakarta, 1 Jilid, 1997