## AGAMA, SEKOLAH DAN PEMENUHAN HAK
(Telaah Ketersediaan Guru Agama Berbasis Agama Siswa di SD Kabupaten Bangka) Luna Febriani, Dini Wulansari, Putra Pratama Saputra, Syawaludin Universitas Bangka Belitung Lunafebriani.if@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  is  a  country  whose  population  has  a  variety  of  religious  beliefs,  including  Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, Confucianism and other beliefs. The majority of Indonesia's population adheres to Islam. This then makes religious subjects a basic compulsory subject given in schools at every level of elementary, middle school even at university. Bangka Regency has 6 religions in accordance with the religions recognized by Indonesia, namely Islam, Buddhism,  Hinduism,  Catholicism,  Protestantism,  and  Khong  Hu  Cu.  Bangka  is  one  of  the districts known for diversity of trust and upholds the right to respect differences. This research was  designed  to  identify  the  phenomena  occuring  which  was  related  to  the  availability  of religious teachers based on the context of fulfilling students' rights to proper religious education for them and to identify the factors of influencing the conditions of the application of religious education  in  elementary  schools  (SD),  both in  private  schools  and  state  schools, related  to  the availability of religious teachers who were of the same religion as students. The method used in this  research  was  descriptive  qualitative  using  the  perspective  of  Educational Sociology  as the blade  of  analysis.  The  results  showed  that  the  problems  faced  in  relation  to  religious  subjects faced  at  primary  schools  in  Bangka  were  often  the  subjects  taught  by  teachers  who  were  not competent  with  it.  This then  made  students  with minority religions  in  the  school  followed  the majority ones' religions or they got the subject from teachers with incapability in religious basis. Keywords : Education, School, Religion, Rights

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan sebagai hak asasi manusia di  Indonesia  dijamin  oleh  konstitusi  dan undang-undang.  Salah  satu  tujuan  dan  tugas dibentuknya  Negara  Indonesia  diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana  diamanatkan  dalam  pembukaan UUD  1945.  Amanat  UUD  1945  tentang mencerdaskan  kehidupan  bangsa  berarti negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan  dan  memberikan  layanan  dan fasilitas  yang  cukup  kepada  warga  negara
dalam rangka mencerdaskan warga negaranya.  Usaha  tersebut  dapat  tercapai dengan  cara  memberikan  layanan  pendidikan yang  memadai.  Amanat  “mencerdaskan kehidupan  bangsa”  bukanlah  konsepsi biologis-genetik  yang  diwariskan  namun merupakan konsepsi budaya dan pembudayaan  yang  diperoleh  melalui  sebuah proses  pendidikan.  Para  ahli  pendidikan Indonesia  secara  konseptual  menyepakati bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan  melalui  proses  pendidikan  sebab
kecerdasan  tidak genetically  fixed ,  tetapi dapat  diajarkan  dan  dipelajari.  Kedudukan dan  fungsi  pendidikan  menjadi  sarana  dalam rangka  mewujudkan  amanat  “mencerdaskan kehidupan  bangsa”,  maka  memberikan layanan  pendidikan  terhadap  warga  negara menjadi wajib dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, memperoleh pendidikan merupakan hak  asasi  bagi  warga  negara,  sedangkan memberikan  layanan  pendidikan  menjadi kewajiban negara kepada warganya.
Oleh  karena  itu,  upaya  yang  harus dilakukan  bersama  diantaranya  adalah pemenuhan  hak  siswa  dalam  mendapatkan ilmu  pengetahuan  yang  dilandaskan  pada kepercayaan. Dalam mengajarkan pendidikan nilai,  Lickona  (1987)  menyebutkan  tiga komponen  penting  yaitu moral  knowing , moral feeling , dan moral action . Ketiga moral tersebut  adalah  rujukan  implementatif  dalam pendidikan  nilai.  Hasil  dari  pendidikan  nilai terlihat  dalam  sikap  baik,  jujur,  bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras  yang  sebenarnya  merupakan  nilai-nilai yang  potensial  ada  dalam  diri  manusia  yang menjadi aktual bila terus menerus dikembangkan  dan  dilatih.  Lebih  lanjut Megawangi  (2007)  menambahkan  bentuk nilai-nilai  mulia  yang  diwariskan  lewat pendidikan nilai dapat berupa cinta Tuhan dan
kebenaran,  tanggung  jawab,  kedisiplinan  dan kemandirian,  amanah,  hormat  dan  santun, kasih  sayang,  kepedulian  dan  kerjasama, percaya  diri,  kreatif,  dan  pantang  menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati,  toleransi  dan  cinta  damai  (Elmubarok, 2008:111).
Apapun yang menjadi rujukan implementatif pendidikan nilai pada akhirnya pendidikan  nilai  bermuara  pada  hal  yang menurut  Ki  Hajar  Dewantara:  “ngerti- ngerasa-ngelakoni”  (menyadari,  menginsyafi dan  melakukan).  Artinya,  pendidikan  nilai menitik-beratkan  pada  perilaku  dan  tindakan siswa dalam mengapresiasikan dan mengimplementasikan  nilai-nilai  karakter  ke dalam  tingkah  laku  sehari-hari.  Fokus pendidikan  nilai  mencakup  aspek  kognitif, afektif,  dan  psikomotorik  siswa.  Dengan demikian,  siswa  memiliki  integritas  moral yang  tampak  dalam  kehidupan  sehari-hari ketika  berinteraksi  dengan  Tuhan,  dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan.
Pendidikan  sejatinya  bukan  sekedar mentransfer  ilmu  pengetahuan  dan  wawasan semata,  namun  pendidikan  juga  ditujukan untuk  peserta  didik  agar  dapat  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,
akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan bagi dirinya sendiri dan masyarakat.  Salah  satu  lembaga  formal  yang diakui  dapat  memberikan  pendidikan  yang baik  adalah  sekolah.  Pendidikan  yang diberikan  di  sekolah  tidak  hanya  proses pendidikan  yang  sifatnya  memberikan pengetahuan dan kecerdasan saja, namun juga berhubungan dengan pembentukan kepribadian,  mental,  dan  akhlak.  Salah  satu pendidikan  wajib  yang  diajarkan  untuk pembentukan  kepribadian  dan  spiritual keagamaan,  serta  pembentukan  ahlak  adalah pendidikan  agama.  Hal  ini  sejalan  dengan implementasi  sila  pertama  Pancasila,  yakni Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Indonesia merupakan  negara  yang  memiliki  6  jenis agama  secara  yuridis  yaitu  agama  Islam, Budha,  Hindu,  Kristen,  Katolik,  dan  Khong Hu Cu.
Berdasarkan  data  sensus  BPS  2010 tersebut,  urutan  agama  yang  paling  banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu  Cu  dan  lainnya.  Pemeluk  agama  Islam pada tahun 2010 berjumlah sekitar 207,2 juta jiwa  (87,18  persen),  pemeluk  agama  Kristen berjumlah sekitar 16,5 juta jiwa (6,96 persen), pemeluk  Katolik  berjumlah  sekitar  6,9  juta jiwa  (2,91  persen),  pemeluk  agama  Hindu
berjumlah  sekitar  4  juta  jiwa  (1,69%), pemeluk  agama  Budha  berjumlah  1,7  juta jiwa  (0,72%),  pemeluk  agama  Khong  Hu  Cu berjumlah  sekitar  117  juta  jiwa  (0,05%),  dan pemeluk  agama  lainnya  berjumlah  lebih  dari 299 juta jiwa (0,13%). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat  yang  memiliki  dan  memeluk agama  yang  dipercayai  dan  dianutnya masing-masing.
Implementasi  pendidikan  agama  bagi siswa  di  sekolah  merujuk  pada  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang SISDIKNAS,  pasal  12  ayat  (1)  huruf  a, Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  Pendidian  Agama  pada Sekolah  pasal  3,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  55  Tahun  2017  pasal  4  (2)  yang menyatakan bahwa siswa berhak mendapatkan  pendidikan  agama  yang  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang tidak menerima pendidikan agama sesuai  dengan  keyakinan  dan  agama  yang mereka  anut  seperti  yang  terjadi  di  beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka.
Pada  tahun  2019,  berdasarkan  data dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bangka, Sekolah  Dasar  (SD)  di  Kabupaten  Bangka
secara  keseluruhan  berjumlah  181  unit  yang terdiri dari SD Negeri berjumlah 166 unit dan SD  Swasta  berjumlah  15  unit.  Semakin meningkat  jumlah  sekolah  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  kebutuhan  terhadap jumlah  tenaga  pendidik/guru.  Hal  ini  juga akan  berdampak  pada  pemenuhan  hak  siswa terhadap  kebutuhan  agama  dan  tenaga pendidik/guru  yang  berbasis  agama  siswa. Oleh  karena  itu,  berdasarkan  isu  tersebut, menarik unruk melihat bagaimana ketersediaan  guru  agama  berbasis  agama siswa  tingkat  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten Bangka terkait dengan pemenuhan hak siswa atas  pendidikan  agama  yang  sesuai  dengan agama yang dianut dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan guru agama berbasis  agama  siswa  tingkat  Sekolah  Dasar di Kabupaten Bangka.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan untuk  memperoleh  jawaban  atau  penjelasan mengenai  sesuatu  yang  diamati.  Untuk memperoleh penjelasan atas hal tersebut maka diperlukan  data-data,  oleh  karena  itu  metode penelitian  yang  merupakan  cara  untuk mengumpulkan  data  merupakan  bagian penting ketika melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif  yang  berjudul  “Agama,  Sekolah, dan  Pemenuhan  Hak  (Telaah  Ketersediaan Guru  Agama  berbasis  Agama  Siswa  Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka).
Penelitian  kualitatif  digunakan  ketika melakukan  observasi  dan  interpretasi  realitas yang  bertujuan  untuk  mengembangkan sebuah  teori  untuk  mengungkapkan  apa  saja yang  terjadi  (Newman  &  Carolyn,  1998:3). Altson  dan  Bowles  (2003:9-10)  menjelaskan lebih  lanjut  bahwa  penelitian  kualitatif menggunakan  pendekatan  induktif:  bergerak dari  interaksi  atau  observasi  khusus  menuju kepada  ide-ide  dan  teori-teori  yang  luas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan data mendalam yang mengandung  makna,  serta  menggambarkan kondisi sosial secara deskriptif dan faktual. Digunakannya metode penelitian kualitatif  karena  dianggap  relevan  dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  dan  menggali  bagaimana ketersediaan  guru  agama  berbasis  agama siswa  tingkat  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten Bangka,  serta  melihat  faktor-faktor  apa  yang mempengaruhi ketersediaan ini. Data diambil langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses  penyediaan  guru  agama,  baik  sekolah dasarnya  maupun  dinas  terkait  yang  relevan yakni  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bangka
dan  Kementerian  Agama  di  Kabupaten
Bangka sehingga
hasilnya dapat menggambarkan  secara  mendalam  tentang kondisi  atau  keadaan  yang  berkaitan  dengan ketersediaan  guru  agama  di  tingkat  sekolah dasar di Kabupaten Bangka.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  tingkat sekolah  dasar  di  Kabupaten  Bangka  yaitu SDN  15  Kecamatan  Sungailiat,  SD  Yayasan Pendidikan  Kenangan  (YPK)  Kenanga,  SDN 8  Riding  Panjang  Kecamatan  Merawang,
SDN  6  Deniang  Kecamatan  Riau  Silip,  dan SDN  11  Merawang.  Kabupaten  Bangka dipilih sebagai lokus dari penelitian ini karena Kabupaten  Bangka  merupakan  kabupaten daerah  induk  yang  idealnya  bahwa  unit-unit sekolah  yang  ada  sebagian  besar  sudah  lama dan  sistem  pendidikan  dan  infrastruktur pendidikan  sudah  matang.  Selain  itu, Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk  yang  besar  dan  majemuk  dengan tingkat keberagaman yang lebih tinggi.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian  ini  adalah  pihak-pihak  sekolah yang  ada  di  Kabupaten  Bangka  dan  instansi pemerintah dan Kementerian
Agama Kabupaten  Bangka.  Sekolah  dan  pihak pemangku  kebijakan  yang  menjadi  informan dalam penelitian ini, antara lain:
a. SDN 15 Kecamatan Sungailiat
b. SD Yayasan Pendidikan Kenangan (SD
YPK)
c. SDN 8 Riding Panjang Kecamatan
Merawang
d. SDN 6 Deniang Kecamatan Riau Silip
e. SDN 11 Merawang Kecamatan Merawang
f. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka
g. Kantor Kemterian Agama Kabupaten
Bangka

## III. PEMBAHASAN
A. Fenomena  Ketersediaan  Guru  Agama Berbasis  Agama  Siswa  Tingkat  SD  di Kabupaten Bangka
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan  bahwa  pendidikan  agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan  dan  membentuk  sikap, kepribadian,  dan  ketrampilan  peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya,  yang  dilaksanakan  sekurang- kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah pada  semua  jalur,  jenjang  dan  jenis Pendidikan. Aturan ini kemudian menjadikan  pendidikan  agama  wajib diterima  oleh  setiap  peserta  didik,  yang mana  ditekankan  pada  pasal  4  (2)  setiap
peserta pada satuan pendidikan di semua jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan berhak  mendapatkan  pendidikan  agama sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar oleh pendidik yang seagama.
Namun,  kondisi  di  lapangan menunjukkan  bahwa  aturan  ini  belum sepeuhnya  diimplementasikan.  Hal  ini terjadi juga di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten  Bangka,  dimana  terdapat kondisi  banyak  anak-anak  didik/siswa yang belum menerima pendidikan agama sesuai  dengan  agama/keyakinan  yang mereka  anut.  Berdasarkan  data  yang didapatkan,  di  Kabupaten  Bangka terdapat  181  Sekolah  Dasar  dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2 Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka No. Uraian Sekolah Dasar Jumlah 1 SD Negeri 166 2 SD Swasta 15 Total 181 Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bangka Sedangkan  untuk  jumlah  guru agama  dengan  enam  agama  yang  diakui
oleh  negara  di  Kabupaten  Bangka sebagai berikut :
Sumber :Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Bangka
Data  diatas  menunjukkan  bahwa minimnya  ketersediaan  guru  agama diluar  agama  mayoritas  masyarakat (agama  Islam)  di  Kabupaten  Bangka. Dimana jumlah ketersediaan guru agama Islam  sebanyak  283  guru,  guru  agama Katolik  sebanyak  1  guru,  guru  agama Protestan  sebanyak  4  orang,  dan  Budha sebanyak  9  orang.  Bahkan,  terdapat kekosongan  pada  salah  satu  guru  agama di  Kabupaten  Bangka  yakni  guru  agama Hindu.  Padahal  di  Kabupaten  Bangka terdapat 4 orang siswa dengan beragama Hindu.  Berikut  adalah  jumlah  siswa berdasarkan agamanya:
Tabel  4 Jumlah Siwa Beragama di Kabupaten Bangka No  Siswa menurut Agama di Kabupaten Bangka Jumlah 1 Siswa Agama Islam 32327 No. Ketersediaan Guru Agama di Kabupaten Bangka Jumlah 1 Guru Agama Islam 283 2 Guru Agama Katolik 1 3 Guru Agama Protestan 4 4 Guru Agama Hindu - 5 Guru Agama Budha 9 6 Guru KongHucu 3
2 Siswa Agama Katolik 337 3 Siswa Agama Protestan 734 4 Siswa Agama Hindu 4 5 Siswa Agama Budha 1982 6 Siswa Agama Konghuchu 829 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Melihat jumlah ketersediaan guru dan jumlah siswa berdasarkan agamanya, maka dapat dibuat rasio perbandingannya.  Adapun  perbandingan antara jumlah guru agama dengan jumlah sekolah  dasar  di  Kabupaten  Bangka sebagai berikut:
Tabel  5   Perbandingan antara Jumlah Guru Agama dengan Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka
Sumber: Analasis data peneliti
Sedangkan,  untuk  perbandingan antara jumlah guru agama dengan jumlah siswa  berdasarkan  agama  yang  dianut oleh siswa adalah sebagai berikut:
Tabel  6   Perbandingan antara Jumlah Guru Agama dengan Jumlah Siswa berdasarkan Agama di Kabupaten Bangka
Sumber: Analasis data peneliti
Data-data  diatas  menunjukkan bahwa  ketersediaan  guru  agama  berbasis
No. Perbandingan Guru Agama dengan Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Rasio 1 Guru Agama Islam dengan jumlah siswa beragama Islam di Kabupaten Bangka 1:114 2 Guru Agama Katolik  dengan jumlah  siswa beragama Katolik di Kabupaten Bangka 1:337 3 Guru Agama Protestan dengan jumlah  siswa beragama Protestan di Kabupaten Bangka 1:183 4 Guru Agama Hindu dengan jumlah  siswa beragama Hindu di Kabupaten Bangka 0 5 Guru Agama Budha dengan jumlah  siswa beragama Budha di Kabupaten Bangka 1:220 6 Guru KongHucu dengan jumlah  siswa beragama Kong Hucu di Kabupaten Bangka 1:276
No. Perbandingan Guru Agama dengan Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Rasio 1 Guru Agama Islam dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka 1:1,37 2 Guru Agama Katolik dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka 1:181 3 Guru Agama Protestan dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka 1:45,25 4 Guru Agama Hindu dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka 0 5 Guru Agama Budha dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka 1:30,2 6 Guru KongHucu dengan jumlah SD di Kabupaten Bangka 1:60,3
agama siswa di Kabupaten Bangka masih minim  dan  fenomena  ini  menunjukkan bahwa aturan yang termaktub dalam pada pasal  4  (2)  setiap  peserta  pada  satuan Pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis  Pendidikan  berhak  mendapatkan Pendidikan  agama  sesuai  agama  yang dianutnya  dan  diajar  oleh  pendidik  yang seagama  belum  terealisasikan.  Kondisi yang  terjadi  dilapangan  memperlihatkan bahwa  kurangnya  sumberdaya  manusia atau  tenaga  pengajar  mata  pelajaran
agama berbasis agama siswadi
Kabupaten  Bangka  bahkan  ada  guru agama yang tidak ada sama sekali.
Hal  ini  kemudian  menjadikan kondisi-kondisi tertentu di sekolah, salah satunya  adalah  siswa  dengan  agama minoritas  mengikuti  pelajaran  agama masyoritas  mengingat  tidak  ada  guru agama  untuk  agama  minoritas.  Siswa yang  mengikuti  mata  pelajaran  agama yang  berbeda  dengan  keyakinannya  ini telah  menyepakati  kesepakatan  ini melalui  orang  tuanya  saat  pertama mendaftarkan  diri  ke  sekolah  tersebut. Kondisi ini terjadi di SDN 15 Kecamatan Sungailiat  Kabupaten  Bangka.  SDN  15 Kecamatan  Sungailiat  ini  memiliki jumlah  siswa  sebanyak  349  siswa  terdiri
dari  203  laki-laki  dan  146  orang  siswa prempuan.  Saat  ini,  tidak  terdapat  siswa dengan agama lain selain agama Islam di sekolah  ini.  Untuk  guru  agama  Islam hanya  ada  satu  orang  yang  bertugas mengajar  pendidikan  Agama  Islam  dari kelas  1  smapai  kelas  6.  Selain  dari menerapkan mata pelajaran wajib Pendidikan  Agama  Islam,  SDN  15 Kecamatan  Sungailiat    menerapkan pendidikan  karakter  moral  keagamaan  di sekolah.
Pendidikan karakter ini dilakukan dengan  cara  melaksanakan  rutinitas membaca  ayat  dari  suci  Al  Quran sebelum  pelajaran  di  mulai,  dengan pembagian  kelas  IV  diajarkan  membaca Alquran  dan  kelas  1-3  membaca  iqro. Selain itu, setiap hari Sabtu semua siswa diwajibkan membaca surah Yassin  setiap hari    sabtu.  Meskipun  guru  agamanya hanya  satu  orang,  namun  dalam  praktek mengamalkan Pendidikan agama tersebut tidak  mengalami  kendala,  sebab  guru agama  tersebut  melibatkan  seluruh  guru kelas  yang  saat  ini  berjumlah  19  orang untuk  membantu  kegiatan  pengajian setiap  hari  dan  pembacaan  surat  Yassin setiap hari sabtu.
Mengenai  agama  non  muslim, kepala  sekolah  SDN  15  Kecamatan Sungailiat  mengakui  bahwa  2  tahun belakang  terdapat  siswa  dengan  agama berbeda  dari  siswa  mayoritas,  yakni siswa beragama Protesten yang
jumlahnya  hanya  1  orang.  Dalam prakteknya  dua  tahun  lalu,  karena sekolah  tidak  memiliki  guru  Agama Protestan  maka  siswa  tersebut  mengikuti pelajaran agama islam yang mana hal ini telah disetujui oleh orang tua siswa pada saat  mereka  mendaftar  sebagai  siswa SDN 15 Sungailiat. Di awal ketika siswa mendaftarkan  diri  ke  sekolah  tersebut, sekolah  mengatakan  tidak  menerima siswa  non  muslim,  tetapi  karena  siswa dan orang tuanya tinggal tidak berjauhan dengan  sekolah  tersebut  maka  orang  tua menyetujui  dengan  persyaratan  yang diajukan  oleh  sekolah  untuk  mengikuti pelajaran  agama  Islam.   Meskipun  siswa tersebut mengikuti pelajaran agama Islam namun  siswa  itu  tidak  dipaksa  untuk memahami  secara  keseluruhan  materi seperti yang diajarkan pada agama islam, seperti  siswa-siswa  lainnya.  Hal  ini berlangsung  hingga  siswa  tersebut  lulus dari SDN 15 Sungailiat.
Hal  ini  pula  terjadi  pada  SDN  6 Deniang Kecamatan Riau Silip,
berdasarkan  hasil  wawancara  dengan guru Agama SDN 6 Deniang Kecamatan Riau  Silip  didapatkan  informasi  bahwa SDN  6  Deniang  ini  memiliki  jumlah siswa  178  siswa    dengan  penyebaran agama  yang  bervariasi.  Adapun  sebaran agama siswa SDN 6 Deniang Kecamatan Riau  Silip  dari  178  ini  terdiri  dari  108 siswa beragama islam, 7 siswa beragama Kristen,  1  siswa  beragama  Katolik,  dan 52 siswa beragama Budha.  Peserta didik yang berjumlah 178 orang tersebut diajar oleh 6 orang guru PNS dan 2 orang guru honor, yang mana hanya terdapat 1 orang guru  agama  yang  mengajar  Pendidikan Agama  Islam.  Yang  terjadi  adalah meskipun  di  sekolah  tersebut  terdapat empat  agama  yang  berbeda,  namun pengajaran agama yang diberikan kepada siswa  hanya  satu  agama  saja,  yakni Agama Islam.
Untuk menanggulangi ketidaktersediaan  guru  agama  dan meminimalisir dampak dari
ketidaktersediaan  guru  ini,  maka  pihak sekolah  melakukan  kesepakatan  dengan orang tua siswa yang berbeda agama dan keyakinan  perihal  kekososngan  guru
agama  lain  selain  Islam  dan  anak-anak yang  beragama  lain  dapat  mengikuti pelajaran  Agama  Islam.  Kesepakatan  ini dilakukan  pihak  sekolah  dan  orang  tua siswa  saat  anak-anak  akan  melakukan registrasi  pendaftaran  siswa  baru,  orang tua  siswa  disodorkan  dengan  surat pernyataan  yang  intinya  bersedia  untuk mengikuti  mata  pelajaran  agama  islam yang  ada  di  sekolah.  Dengan  surat pernyataan  tersebut  menjadi  dasar  bagi sekolah  khususnya  bagi  guru  agama untuk  mengajarkan  seluruh  siswa  yang berada  di  sekolah  tersebut  dengan  satu agama saja, yakni Agama Islam.
Dalam  implementasi  pengajaran pendidikan  agama,  guru  agama  sekolah tersebut  menyatakan  bahwa  pengajaran kepada  setiap  siswa  tetap  sama  tanpa tanpa  membedakan,  namun  dalam penilaiannya  guru  tersebut  berpedoman kepada  kebijakan  dan  sikap  baik  dari siswa,  berbeda  dengan  siswa  dengan agama  Islam  itu  sendiri  yang  wajib menguasai  apa  yang  dipelajari.  Pihak sekolah melaui guru agama di sekolah ini mengakui bahwa ini merupakan kelemahan  yang  seharusnya  setiap  siswa diajarkan oleh agama yang dianutnya dan diajar  oleh  guru  professional  yang
membidangi  agama  tersebut.  Namun, karena  ketidaktersediaan  sumberdaya manusia  atau  tenaga  pengajar  agama tersebut  maka  sekolah  tidak  mampu berbuat apa-apa. Persoalan ini sudah juga sudah  dialporkanke  dinas  yang  berkaitan yakni  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bangka  dan  Kantor  Departeman  Agama Kabupaten  Bangka  setiap  bulan,  tetapi belum  ditemukan  solusi  yang  terkait kondisi seperti ini.
Namun, selain fenomena kekurangan  guru  agama  diluar  agama Islam, di kabupaten Bangka juga terdapat fenomena kekurangan guru agama Islam. Hal  ini  terjadi  di  SDN  8  Desa  Riding Panjang  Kenangan  Kabupaten  Bangka. Di sekolah ini tidak ada guru agama yang mengajarkan  agama  Islam  sejak  bulan Januari  2016.  Menurut  Kepala  Sekolah SDN  8  Desa    Riding  Panjang  Kenangan Kabupaten  Bangkaawalnya  ada  satu orang  guru  agama  yang  mengajar  di sekolah  tersebut,  namun  karena  jumlah siswa  pada  sekolah  tersebut  tidak  hanya berjumlah  14  orang,  sedangkan  guru tersebut  merupakan  yang  menerima tunjangan  sertifikasi,  maka  jumlah rombongan  belajar  ini  tidak  memenuhi syarat untuk sertifikasi. Aturan sertifikasi
tidak membolehkan guru tersebut mendapatkan  tunjangan  profesi  jika murid yang diajakan dalam satu di bawah 15  orang  siswa  ssehingga  guru  tersebut pindah ke Kelurahan Nangnung Sungailiat dengan alasan untuk mendapatkan hak tunjangan sertifikasinya.
Sementara,  kondisi  di  sekolah sejak ditinggalkan guru tersebut tidak ada penggantinya,  baik  guru  tetap,  PNS maupun  guru  honorer  yang  memiliki kompetensi  Pendidikan  agama.  Untuk mengisi mata pelajaran agama bagi siswa SDN 8 adalah guru-guru kelas atau guru bidang  studi  lainnya.  Hal  ini  kemudian menjadikan  kendala  pelajaran  agama Islam di sekolah tersebut tidak maksimal dan  cenderung  hanya  untuk  tidak mengikuti  atau  memenuhi  administrasi dan menjalankan kurikulum saja, menginat  yang  dibahas  dalam  pelajaran agama  tersebut  hanyalah  latihan-latihan soal-soal saja. Fenomena ketiadaan guru
pendidikan  agama  mayoritas  (Islam)  ini juga  terjadi  pada  SDN  11  Merawang
Kabupaten  Bangka.  Saat  ini  sekolah  ini memiliki siswa dengan h 77 orang siswa dengan  guru  PNS  3  orang,  guru  honor  3
orang  dan    TU  1  orang.  Penyebaran jumlah  siswa  berbasiskan  agama  pada sekolah  tersebut  adalah  sebagai  berikut; Agama Islam 19 siswa, Agama Katolik 8 siswa  ,  Protestan  2  siswa  dan  Agama Konghucu  48  siswa.  Berdasarkan  hasil wawancara,  ditemukan  data  bahwa sekolah  ini  tidak  memiliki  guru  agama sejak  2017.  Hal  ini  dikarenakan  adanya persyaratan  administrasi  dimana  di sekolah  ini  jumlah  siswa  dalam rombongan  belajar  tidak  memenuhi persyaratan, sehingga guru harus dipindahkan  ke  sekolah  yang  memiliki siswa  yang  lebih  banyak  agar  guru mendapatkan  tunjangan  sertifikasi  dari kemenag.
Untuk  mengantisipasi  ketidak tersediaan  guru  agama  tersebut,  sekolah mengajarkan  budi  pekerti  kepada  siswa yang  diajarkan  oleh  guru  kelas  masing- masing.    Sementara  untuk  mencari sendiri guru honor tidak dapat dilakukan karena minimnya ketersediaan dana BOS setiap  tahun  yang  dianggarkan  kepada sekolahnya.  Sementara  untuk  mengisi pelajaran  agama  bagi  siswa  yang  non muslim, sekolah membuat surat pernyataan  yang  diisi  oleh  orang  tua siswa untuk bersedia.
Fenomena-fenomena  yang  telah dipaparkan  diatas  menunjukkan  bahwa terdapat
kekurangan dan
ketidaktersediaan  guru  agama  berbasis agama  siswa  di  Kabupaten  Bangka. Persoalan  tidak  saja  terjadi  pada  guru agama  minoritas  di  kabupaten  Bangka nanum  juga  pada  guru  agama  Islam. Persoalan  inipun  kemudian  menjadi kendala  baik  bagi  sekolah  maupun kehidupan siswa. Persoalan bagi sekolahnya adalah pihak sekolah terutama  guru  mengalami  kebingungan dalam  mengajarkan  siswa  dan  menilai siswa  diluar  agama  yang  diajarkan  guru tersebut.  Selain  itu,  persoalan  yang dihadapi sekolah adalah tidak tercapainya kompetensi mata pelajaran yang ada atau yang  telah  ditetapkan  dalam  kurikulum pada  beberapa  siswa.  Sedangkan,  bagi siswa  ini  menjadi  persoalan  mendasar. Mengingat ideologi agama dan keyakinan siswa  tidak  diajarkan  berdasarkan keyakinannya  masing-masing  namun mengikuti  ideologi  atau  keyakinan terutama  keyakinan  dan  agama  siswa mayoritas.
Namun, fenomena ketiadaan guru agama berbasis agama yang dianut siswa ini  tidak  menimbulkan  polemik  yang
berarti pada anak didik, orang tua, pihak sekolah  serta  masyarakat.  Dengan  kata lain,  siswa  dan  orang  tua  didik menyeseuaikan  terhadap  kondisi  yang terjadi disekolah. Mereka tidak menuntut sekolah  tersebut  dan  mempersilahkan anak  mereka  diajarkan  dengan  agama yang  diajarkan  di  sekolah  tersebut. Dengan  kata  lain,  terjadi  proses penyesuain  diri  dalam  sistem  ini  dan saling bekerjasama dan beradaptasi untuk membuat  sebuah  sistem  yang  teratur yang  mengarah  pada  titik  ekuilibrium atau  titik  keseimbangan.  Keseimbangan ini  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari kesepakatan  atau  konsensus  terhadap nilai-nilai yang disepakati secara bersama oleh masyarakat yang kemudian berpartisipasi dalam membentuk masyarakat yang terintegrasi, bersatu dan stabil. B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Ketersediaan  Guru  Agama  Berbasis Agama  Siswa  Tingkat  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Bangka
Berkenaan  dengan  minimnya tersedia  guru  agama  berbasis  agama siswa  di  Kabupaten  Bangka,  peneliti menemukan  terdapat  beberapa  faktor yang  menyebabkan  hal  tersebut.  Adapun
faktor-faktor yang
menyebabkan
minimnya  ketersediaan  guru  Agama
Berbasis  Agama  Islam  di  Kabupaten Bangka, sebagai bnerikut:
a. Minimnya  sumber  daya  manusia  atau tenaga  pengajar  untuk  guru  agama terutama  guru  agama  diluar  agama Islam.
Data  dari  dinas  pendidikan Kabupaten  Bangka  menunjukkan bahwa  jumlah  guru  agama  di Kabupaten  Bangka  memang  belum memadai,  dimana  jumlah  guru agama  Islam  sebanyak  283  orang, guru  agama  Katolik  1  orang,  guru agama  Protestan  4  orang,  guru agama  Budha  9  orang,  guru  agama Konghucu  3  orang  dan  guru  agama Hindu  tidak  ada.  Minimnya  jumlah guru  agama  terutama  diluar  agama islam ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya  sumber  daya  manusia  di Kabupaten  Bangka  yang  memenuhi persyarakatan  untuk  menjadi  guru- guru  agama  tersebut.  Dengan  kata lain, hanya sedikit sarjana pendidikan  agama  diluar  agama Islam  di  kabupaten  Bangka.  Hal  ini dialami  oleh  salah  satu  sekolah  di Kabupaten Bangka, yaitu SD
Yayasan Pendidikan Kenangan.
Pada  tahun  ajaran  2018/2019 sekolah YPK memiliki jumlah siswa 325  orang.  Penyebaran  berdasarkan agama  dari  jumlah  siswa  tersebut adalah 33 siswa beragama Islam, 100 siswa  beragama  Kristen,  148  siswa beragama  Budha  dan  44  siswa beragama  Konghucu.  Dari  sejumlah siswa tersebut sekolah telah memiliki guru  sebanyak  24  orang  guru  tetap dan  3  guru  honor.  Sementara berdasarkan  data  yang  diperoleh penyebaran  guru  agama  di  sekolah tersebut  berjumlah  1  orang    untuk mengajar  33  orang  siswa,  1  guru agama  Kristen  untuk  mengajar  100 orang  siswa,  2  orang  guru  agama budha  untuk  mengajar  148  siswa agama  Budha,  dan  1  orang  guru agama Konghucu untuk mengajar 44 siswa  beragama  khonghucu.  Dengan demikian  di  sekolah  YPK  yang penyebaran  siswanya  terdapat  4 agama juga telah disediakan 5 orang guru  agama  dari  berbagai  agama yang  berbeda.  Menurut  kepala sekolah,  mereka  mematuhi  aturan perundang-undangan yang ada
dengan  tetap  berusaha  menyediakan hak  pelajaran  agama  bagi  siswa  di sekolah.  Namun  dalam  menyiapkan
guru-guru agama ini terdapat kendala.  Kendala  tersebut  karena minimnya  ketersediaan  sumber  daya manusia yang memnuhi kriteria guru agama  tersebut.  Oleh  karena  itu sekolah  melakukan  rekrutmen  guru mereka upayakan melalui pengumuman-pengumuman lewat iklan media cetak maupun radio baik dalam kota maupun luar kota. b. Minimnya  dana  di  instansi  sekolah untuk merekrut guru agama, terutama  guru  agama  yang  minim peserta didiknya. Faktor lain yang menyebabkan ketidaktersediaan guru agama di sekolah dasar di kabupaten
Bangka  adalah  karena  tidak  adanya anggaran  untuk  membayar  tenaga kerja  tersebut.  Sebagaimana  yang diketahui, sekolah memang memiliki dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS), namun hanya 15% dana dari total  dana  BOS  tersebut  yang  hanya boleh  digunakan  untuk  operasional termasuk  honor  guru.  Hal  ini memberatkan sekolah untuk
mengangkat  guru  agama  lainnya, karena  dana  15%  itu  juga  kurang untuk operasional sekolah, selain itu sekolah  juga  harus  membayar  gaji petugas  kebersihan  sekolah  dan  staf TU  dari  dana  BOS  15%  tadi. Besaran  yang  dirasakan  belum mencukupi  ini  tidak  memungkinkan sekolah  untuk  mencari  guru  agama lain.  Persoalan  ini  sudah  dilaporkan ke  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bangka,  namun  belum  ada  solusi berkenaan  hal  tersebut  sehingga solusi diambil berdasarkan kebijakan sekolah masing-masing.
Sementara  itu,  Kementerian agama  yang  dianggap  mengurusi persoalan  guru  agama  di  sekolah ternyata  tidak  memiliki  kewenangan untuk  menyediakan  guru  agama  di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kewenangannya  adalah  mendata guru yang bersertifikasi dan memberikan  tunjangan  sertifikasi terhadap  guru  yang  ditugaskan  oleh Dinas  Pendidikan,  selain  tugas pokoknya  untuk  menyediakan  guru yang  ditempatkan  di  madrasah  atau sekolah yang diadakan oleh
kementerian agama. Sehingga dalam persoalan pendanaan dan menyediakan guru agama di sekolah, Kemenag tidak memiliki kewenangan. c. Terbentur  persoalan  syarat  sertifikasi
pendidikan pada guru.
Masalah ketidaktersediaan guru  agama  termasuk  guru  agama Islam  yang  terjadi  di  Kabupaten Bangka  juga  disebabkan  kendala administrasi  berkaitan  dengan  syarat sertifikasi guru pengajar. Sebagaimana diketahui, seorang guru pengajar  yang  sudah  tersertifikasi memiliki  kewajiban  mengajar  yang diakui  jika  rombongan  belajar berjumlah  minimal  15  orang.  Jika tidak  memenuhi  syarat  tersebut, maka  sertifikasi  guru  tersebut  tidak dapat  dibayarkan.  Ketiadaan  guru agama pada kasus ini banyak terjadi di  sekolah-sekolah  kecil  dan  yang memiliki jumlah siswa sedikit, sperti pada sekolahSDN 11 Merawang dan SDN  8  Riding  Panjang.  Sekolah  ini pernah  mengalami  kekosongan  guru agama dikarenakan sedikitnya jumlah  rombongan  belajar,  sehingga guru  agama  yang  ada  di  sekolah
tersebut  awalnya  harus  dipindahkan ke  sekolah  lain  yang  memenuhi syarat  agar  tunjangan  sertifikasinya dapat dicairkan.

## VI. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan  diatas  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama,
terdapat kekurangan dan ketidaktersediaan  guru  agama  berbasis agama  siswa  di  Kabupaten  Bangka. Persoalan  tidak  saja  terjadi  pada  guru agama  minoritas  di  kabupaten  Bangka nanum  juga  pada  guru  agama  Islam Belum terpenuhinya ini dapat dilihar dari minimnya  jumlah  guru  agama,  terutama agama-agama minoritas. Bahkan, terdapat  pula  kekosongan  guru  agama pada  salah  satu  agama  besar,  yakni agama Hindu. Persoalan inipun kemudian menjadi  kendala  baik  bagi  sekolah maupun kehidupan siswa. Persoalan bagi sekolahnya adalah pihak sekolah terutama  guru  mengalami  kebingungan dalam  mengajarkan  siswa  dan  menilai siswa  diluar  agama  yang  diajarkan  guru tersebut.  Untuk  memnuhi  pembelajaran agama  bagi  anak-anak  yang  tidak memiliki  guru  agama,  maka  para  siswa akan  mengikuti  pembelajaran  agama
mayoritas pada sekolah tersebut. Dengan kata  lain,  mengikutinya  pembelajaran agama  lain  ini  ditujukan  untuk  sekedar memenuhi  penilaian  pelajaran  agama  di sekolah.
Kedua,  terkait  fenomena  belum tersedianya  guru  agama  ini,  dari  hasil penelitian menemukan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yakni: 1. Minimnya sumber  daya  manusia  atau  tenaga pengajar untuk guru agama terutama guru agama diluar agama Islam. 2) Minimnya dana  di  instansi  sekolah  untuk  merekrut guru  agama,  terutama  guru  agama  yang minim  peserta  didiknya.  3)  Terbentur persoalan  syarat  sertifikasi  pendidikan pada guru.

## DAFTAR PUSTAKA
Alston, M. & Bowles, W. 2003. Research for Social  Workers.  An  Introduction  to Methods  (2 nd edition) .  Canberra:  Allen & Unwin.
Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan . Jakarta: Kencana.
Elmubarok, Z. 2008. Membumikan
Pendidikan Nilai . Bandung: Alfabeta.
Hayadin.  2017. Layanan  Pendidikan  Agama Sesuai  Agama  Siswa  di  Sekolah .
Jakarta:  Pusat  Penelitian  Agama  dan
Keagamaan Balitbang & Diklat
Kemenag  RI.  Jurnal  EDUKASI:  Jurnal
Penelitian  Agama  dan  Keagamaan Volume 15 Nomor 1, Hal 13-31.
Idrus, Muhammad. 2002. Metode Penelitian Ilmu Sosial . Jakarta: Erlangga
Lestari, Hera  dkk, 2008. Pendidikan Anak di SD. Jakarta: Universitas Terbuka.
Megawangi, R. 2007. Character Parenting Space . Bandung: Mizan.
Newman,  I.  &  Benz,  C.  R.  1998. Qualitatif- Quantitative  Research  Methodology: Exploring  the  Interactive  Continuum . Illinois:  Southern  Illinois  University Press.
Ryan,  K.  &  Mc  Lean,  G.F.  1987. Character Development  in  Schools  and  Beyond . New York: Praeger.
Santana, K. Septiawan. 2007. Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Subroto, Edi. 1992. Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural .
Surakarta: Sebelas Maret University Press. Sudardja, Adiwikarta. 2016. Sosiologi Pendidikan:  Analisis  Sosiologi  tentang Praksis  Pendidikan .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Widari,  Tatik  Mei.  2012. Pemenuhan  Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak . Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945. Jurnal  DIH:  Jurnal  Ilmu  Hukum Pebruari  2012  Volume  8  Nomor  15, Hal. 28 - 47.
Sumber lain https://www.bangka.go.id/?q=content/bidang- sosial-budaya ,  diakses  pada  tanggal  8 Juli 2019.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  16  Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  Pendidikan Agama pada Sekolah.