INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5686-5697 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Arkeologi Ruang: Pola Pemukiman Pemerintahan Kerajaan Marusu
Muhammad Akil Ridho 1 ✉ , Hamka Naping² , Yahya³
Antropologi, Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: Akilridho.ar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kerajaan  Marusu  terletak  serta  mencakup  beberapa  wilayah  dalam  Kabupaten  Maros  dan  Kota Makassar.  Kerajaan  Marusu  merupakan  salah  satu  kerajaan  di  Sulawesi  Selatan  yang  masih mempertahankan  sebagian  kebudayaan  masa  lalunya.  Penelitian  ini  memusatkan  perhatian  pada kajian  arkeologi  keruangan  dengan  menggunakan  satuan  ruang  skala  makro.  Skala  makro  yaitu mempelajari hubungan antar situs yang meliputi distribusi, jarak serta hubungan. Adapun pendekatan teoritik yang digunakan adalah pendekatan ekologi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah apa saja situs yang terdapat pada wilayah Kerajaan Marusu dan bagaimana bentuk persebarannya. Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga berusaha melihat bagaimana kondisi lingkungan di situs- situs  Kerajaan  Marusu.  Akhir  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  36  situs  peninggalan Kerajaan  Marusu  yaitu  11  Balla  Lompoa/Saoraja,  19  Kompleks  Makam  dan  6  Mesjid.  Berdasarkan kepadatan sebaran situs, 11 Kecamatan di kabupaten Maros memiliki situs dan 21 Desa/Kelurahan yang memiliki  situs  atau  21,63%  dari  seluruh  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Maros.  Berdasarkan  derajat persebarannya,  keseluruhan  terdapat  pada  Kabupaten  Maros  menghasilkan  Nearest  Neighbor Ratio/Derajat  penyebaran  0.402447,  hal  tersebut  memperlihatkan  bentuk  persebaran  situs berkelompok  (Clustered).  Selain  itu,  diketahui  bahwa  keletakan  situs-situs  Kerajaan  Marusu  cukup besar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya seperti ketinggian, kelerengan, sumber air, jenis tanah dan batuan.
Keyword: Kerajaan Marusu, Sebaran Pemukiman Pemerintahan, Arkeologi Ruang

## Abstract
The Marusu Kingdom is located and includes several areas within the Maros Regency dan Makassar City. The Marusu Kingdom is one of the Kingdoms in South Sulawesi, which still preserves some of its past cultures. The research focuses on the study of spatial archeology with using macro – scale units of space. Macro – scale is studying relationship between sites which includes distribution, distance and relationship. As for the approach the theoretical used is an ecological approach. The objectives to be achieved in the research are what sites are on the territory of the Marusu Kingdom and how it spreads. Other than the goal this research also looks at how the environmental conditions are Marusu Kingdom. The  end  of  the  study  shows  that  there  are  36  sites  of  royal  heritage  Marusu  including  11  Balla Lompoa/Saoraja, 19 tomb complex and 6 old Mosque. Based on the density of site distribution, 11 Districts in the Maros Regency contains sites and 21 sub-districts that have sites or 21,63% from all sub-districts  in  Maros  Regency.  Based  on  degrees  distribution,  all  sites  found  in  Maros  Regency produces Nearest Neighbor Ratio deployment degree 0.402447, that is shows the distribution form of clustered sites. Besides it is known that the location of the Marusu royal sites was significantly affected by the surrounding environmental conditions such as altitude, slope, water sources, type of soil and rocks.
Kata Kunci : Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi

## PENDAHULUAN
Kerajaan Marusu merupakan salah satu wilayah yang memiliki catatan sejarah besar. Banyak  peradaban  manusia  yang  lahir  di  wilayah  tersebut  dan  dikenal  di  dunia  luar. Peradaban  itu  dibentuk  dalam  tatanan  kerajaan.  Keberadaan  kerajaan  tersebut  dapat diketahui melalui naskah-naskah kuno, catatan misionaris, dan tinggalan budaya material. Salah  satu  sumber  informasi  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  mengetahui  asal  usul Kerajaan  Marusu  adalah Lontara  Patturioloang  Marusu  yang  menerangkan  tentang  latar belakang lahirnya Kerajaan Marusu pada pertengahan abad XV.
Dalam  studi  arkeologi,  naskah  termasuk  salah  satu  sumber  informasi  yang  dapat digunakan  dalam  penelitian.  Nilai  sejarah  budaya  dan  keterangan-keterangan  yang terkandung  di  dalam  naskah lontara  Patturioloang  Marusu,  memungkinkan  arkeologi memandangnya sebagai sumber yang bisa digunakan membangun interpretasi masa lalu. Adapaun  nilai  sejarah  yang  dimaksud,  berupa  aspek  sosial,  keagamaan,  kelompok masyarakat, lingkungan alam, teknologi, interaksi sosial, dan macam-macam institusi. Oleh karena  itu,  agar  memungkinkan  arkeologi  memandangnya  sebagai  sumber  yang  bisa digunakan dalam menarik kesimpulan, nilai-nilai sejarah budaya tersebut relevan dengan keberadaan budaya material yang terjelaskan dalam lontara. Salah satu situs yang menarik untuk dikaji melalui pendekatan ini adalah Kerajaan Marusu di Kabupaten Maros. Indikasi
tentang  adanya  sebuah  wilayah  Kerajaan  Marusu,  dapat  dilihat  dari  temuan-temuan arkeologis berupa bangunan tempat tinggal dan suci, toponimi-toponimi, adanya makam dan acara pemakaman, monumen, tempat upacara ritual dan acara-acara seremonial, alat transportasi serta jaringan-jaringan jalan. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dijadikan sebagai keterangan awal dari lontara terkait pemukiman Kerajaan Marusu.
Sejarah  keberadaan  Kerajaan  Marusu  saat  ini  dapat  kita  telusuri  melalui  tradisi tutur/cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi, serta dari jejak-jejak budaya materi yang masih dapat kita temukan. Jejak-jejak tentang adanya aktivitas masa lalu pada daerah  ini  dapat  kita  lihat  dari  kehadiran  tinggalan  bangunan  tempat  tinggal  dan  suci, toponimi-toponimi,  adanya  makam  dan  acara  pemakaman,  monumen,  tempat  upacara ritual dan acara-acara seremonial yang tersebar pada titik-titik tertentu di wilayah Kerajaan Marusu. Diajukan beberapa pertanyaan untuk memudahkan dalam membangun gambaran terkait pemukiman pemerintahan Kerajaan Marusu pada masa lalu, yaitu situs - situs apa saja yang terdapat pada wilayah pemerintahan Kerajaan Marusu, Bagaimana sebaran situs – situs yang terdapat pada wilayah pemerintahan Kerajaan Marusu serta faktor lingkungan yang mempengaruhi tata ruang kota pemerintahan Kerajaan Marusu.
Penelitian ini bertujuan mengetahui situs – situs apa saja yang terdapat pada wilayah pemerintahan  Kerajaan  Marusu  dan  menginterpretasikan  bentuk-bentuk  persebarannya. Dalam kaitannya dengan tiga tujuan arkeologi yang dikemukakan oleh Binford (1972) yaitu rekonstruksi sejarah budaya, rekonstuksi cara-cara hidup dan penggambaran proses budaya (Binford, 1972), maka penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi cara-cara hidup masa lampau.  Maka,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  khasanah  studi  arkeologi, khususnya penelitian yang menggarap Kerajaan Marusu, dalam tema arkeologi keruangan secara  umum.  Demikian  selanjutnya,  penelitian  ini  dapat  pula  dijadikan  sebagai  sarana perekam data arkeologi masa kini. Oleh karena itu, rekaman ini sewaktu waktu di masa yang akan datang dapat dipergunakan kembali untuk menyusun sejarah budaya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  arkeologi  yang menitikberatkan  kegiatannya  pada,  pengumpulan  data,  pengolahan  data  dan  penafsiran data.  Semua  tahap  tersebut  ditempuh  sebagai  usaha  dalam  melakukan  penarikan kesimpulan  terhadap  peninggalan  masa  lalu.  (Deetz,  1968:  8).  Pengumpulan  data,  pada tingkat ini terdapat tiga teknik pengumpulan data secara umum yang akan digunakan yaitu metode pustaka, survei dan wawancara. Untuk pencapaian tujuan penelitian tersebut, maka ketiga metode tersebut harus digunakan. Tahap pengolahan data meliputi klasifikasi, analisis
keletakan, analisis kontekstual, dan analisis keruangan. Tahap penafsiran data merupakan rangkaian  terakhir  dalam  metode  penelitian.  Pada  tahap  ini,  penafsiran  data  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yaitu  hubungan  serta  sebaran tinggalan dari wilayah Kerajaan Marusu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, t erletak antara 5° 00’ 08” LS dan 119° 34’ 32” BT. Luas wilayah Kabupaten Maros ±1.619,12 km², terletak ± 30 KM arah utara dari Kota Makassar. Secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan  dan  103  desa/kelurahan.  Kedudukan  secara  administratif  berbatasan,  sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Selat  Makassar  dan  sebelah  selatan  berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

## Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Maros
(Sistem Informasi Geografis, ArcGis)
Sulawesi Selatan seperti halnya dengan wilayah Indonesia lainnya dicirikan oleh iklim tropika basah, dua musim mempengaruhi iklim tersebut yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung pada bulan Oktober – Maret dan musim kemarau  berlangsung pada bulan April – September, curah hujan tahunan berkisar 2000 – 3000 mm dengan nilai curah hujan bulanan rata-rata sekitar 98 mm dan 430 mm, kedua musim dipengaruhi oleh arah bertiupnya angin yang konstan yaitu angin barat di musim hujan dan angin timur di musim kemarau, di selat Makassar angin bertiup ke arah selatan pada musim hujan dan ke arah  utara  pada  musim  kemarau,  arah  bertiupnya  angin  tersebut  disertai  dengan mengalirnya arus laut pada arah yang sama pada setiap perubahan musim, arus laut ke utara relatif lebih panjang selang waktunya sehingga sedimentasi cenderung berkembang ke arah utara.

## Sejarah Kerajaan Marusu
Maros juga mengawali  sejarahnya  dengan mitos Tomanurung sebagai  pembuktian sosial kultur masyarakat tertinggi. Karaeng LoE Ri Pakere’ dipercaya sebagai Tomanurung yang mendasari sejarah Maros. Dalam periode Lontara, Karaeng LoE Ri Pakere’ adalah sosok yang pertama kali membentuk sistem kemasyarakatan dan mengakhiri periode kegelapan (Harun,  1990). Karaeng  LoE  ri  Pakere’ tampil  sebagai  pemimpin  yang  memperkenalkan otoritas  dan  eksistensi  negerinya  kepada  kerajaan-kerajan  tetangga  ketika  menjalin persekutuan dengan Raja Gowa IX, Daeng Matanre Tumapa’risi’ Kallongna , Raja Bone VI, La Uliyo Bote’e Matinroe ri Itterung dan Raja Polongbangkeng, Karaeng LoE ri Bajeng. Ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa Karang LoE ri Pakere’ yang sejaman dengan Raja  Gowa  IX  dan  Raja  Bone  VI  ini  sudah  tidak  berstatus  “ Tomanurung ”. Lontara Patturioloanga ri Gowa, tercatat adanya sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Marusu. Kerajaan ini cukup berpengaruh karena terletak di antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, selain itu Kerajaan Marusu tidak memiliki ambisi dalam melebarkan sayap kekuasaan karena dipengaruhi  prinsip  dalam  menjalankan  tata  politik  pemerintahannya.  Hal  ini  karena,  ia memiliki keadaan hidup yang sederhana yang bersumber dari kerja keras para rakyatnya. Kapan berdirinya kerajaan ini tidak diketahui pasti, raja pertamanya disebutkan Karaeng LoE Ri Pakere, pada masa yang bersamaan dengan kekuasaan Karaeng Tumapa’ risi’ Kallonna , Raja Gowa IX atau sekitar 1463.
Setelah  Belanda  menguasai  kerajaan  di  Sulawesi  Selatan  termasuk  Marusu,  maka bentuk pemerintahannya pun diubah menjadi sebuah kerajaan kecil yang berbentuk adat dengan  kepala  pemerintahan  bergelar Karaeng  yang  merupakan  raja  tak  bermahkota, setelah  itu  Marusu  pun  terpecah  menjadi  beberapa  kerjaan  kecil  yang  kemudian  hanya menyisahkan 36 kampung, ada pun kerajaannya yaitu: Kerajaan Simbang, Kerajaan Bontoa, Kerajaan Tanralili, Kerajaan Raya, Kerajaan Lau, dan Kerajaan Turikale, kemudian Karaeng dari  Kerjaan  Marusu  besar,  La  Mamma  Daeng  Marewa,  mengadakan  pertemuaan  untuk menyatukan kembali Kerajaan Marusu yang di kenal dengan nama Toddo Limayya ri Marusu (Aspar, 2011). Rusdy (2011) menjelaskan bahwa Marusu pada pasca perjanjian bungayya juga dikategorikan  berada  langsung  dalam  kekuasaan  Belanda.  Dampak  selanjutnya  adalah “migrasi” pangeran -pangeran  dari Kerajaan Gowa, Bone dan Luwu ke  negeri lain di  luar kerajaannya sebagai sikap ketidakpuasan dengan perjanjian bungayya dengan mendirikan kerajaan serta kesultanan baru di wilayah sekitar Marusu. Kerajaan dan kesultanan tersebut antara lain Turikale, Simbang, Tanralli, Bontoa, Tangkuru, R aya, Lau’, Timboro’, dan Kabba (wara), serta beberapa Kerajaan di wilayah pegunungan Lebbo’ Tengae. Pada Tahun 1859, daerah-daerah  tersebut  dimodifikasi  lagi  oleh  Belanda  dengan  membentuk
Regentschappen Kepala Pemerintahan pada masing-masing Regentschappen tersebut di atas bergelar Karaeng yang dipilih dari bangsawan setempat yang memenuhi syarat oleh masing-masing kepala kampung dengan persetujuan pemerintahan Belanda di Makassar.

## Sebaran Situs-Situs Kerajaan Marusu
Hasil dari penelitian baik dari tinjauan pustaka maupun survey pada daerah penelitian secara  administratif  meliputi  Kabupaten  Maros  dan  sedikit  dari  wilayah  Kota  Makassar terkhusus Kecamatan Biringkanaya Sudiang, memperlihatkan secara keseluruhan berjumlah 35 situs, diantaranya 11 Balla Lompoa/Saoraja, 18 Kompleks Makam dan 6 Mesjid. Kabupaten Maros  yang  memiliki  luas  ±1.619,12  km²,  ditemukan  33  situs  diantaranya  10  Balla Lompoa/Saoraja,  17  Kompleks  Makam  dan  6  Mesjid.  Sedangkan  untuk  Kecamatan Biringkanaya , Sudiang yang luasnya 13,49 km² ditemukan 2 situs diantaranya 1 Balla Lompoa dan 1 Kompleks Makam.
Diantara 14 wilayah kecamatan Kabupaten Maros, terdapat 3 kecamatan yang tidak mengandung  situs,  meliputi  Tompobulu,  Tanralili  dan  Cenrana.  Kecamatan  yang mengandung situs arkeologi terbanyak adalah Kecamatan Camba dengan jumlah 7 situs, dan  yang  paling  sedikit  adalah  Kecamatan  Lau  dan  Moncongloe  dengan  jumlah  1  situs. Kecamatan lain seperti Turikale dan Marusu masing – masing berjumlah 5 situs, Maros baru dan Mallawa berjumlah 3 situs, serta Simbang, Mandai, Bontoa dan Bantimurung masing masing berjumlah 2 situs.
Diantara 103 Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros, terdapat 21 Desa/Kelurahan yang memiliki situs atau 21,63 % diketahui memiliki situs. 13 Desa/Kelurahan hanya memiliki 1 situs diantaranya  Bentenge,  Boto  Marannu,  Bonto  Tallasa,  Bontoa,  Jenetaesa,  Moncingloe Lappara, Nisombalia, Panjjallingan, Pattontongan, Sawaru, Tellumpanuae, Tupabbiring dan Wanuawaru. Terdapat 5 Desa/Kelurahan yang memiliki 2 situs diantaranya Abulosibattang, Bonto Matene, Cempaniga, Kalabirang dan Pattuadae. Desa lain seperti Baju Bodoa dan Turikale masing masing memiliki 3 situs dan Desa/Kelurahan terbanyak memiliki situs adalah Cenrana  dengan  jumlah  4  situs.  Pada  wilayah  Kota  Makassar  khususnya  Kecamatan Biringkanaya, Sudiang, berjumlah 2 situs.
Dengan menggunakan metode analisis tetangga terdekat, dengan software arcmap 10.8, maka diperoleh hasil pola persebaran keseluruhan situs, seperti pada gambar berikut;
Gambar 2 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Situs Sumber: Sistem Informasi Geografis, Arcgis 10.8 average nearest neighbor
Berdasarkan  hasil  analisis  tetangga  terdekat  diatas  (gambar  4.44),  menggunakan Arcgis10.3, pola persebaran keseluruhan situs di Kabupaten Maros menghasilkan Nearest Neighbor Ratio/Derajat penyebaran 0.402447 dengan expected means (rata rata jarak yang di harapkan) 3180.5673, observed means (rata-rata jarak yang diteliti) 1280.0102, z-score - 6.858963 dan p-value 0.000000. Hal ini menunjukkan derajat persebaran situs di Kabupaten Maros adalah berkelompok ( Clustered).

## Persebaran Situs Berdasarkan Kondisi Lingkungan
Ketinggian
Pada lokasi penelitian, keletakan situs berdasarkan ketinggian bervariasi yaitu mulai dari titik 4 mdpl sampai pada ketinggian 680 mdpl. Beradasarkan rentang jarak ketinggian tersebut, situs yang berada pada ketinggian terendah adalah Kompleks Makam Jera Lompoa Pandang  Pandang  di  Kecamatan  Bontoa,  Tupabiring  sedangkan  yang  tertinggi  Saoraja Wanuawaru di Kecamatan Mallawa, Wanuawaru.

## Gambar 3 Keletakan Situs Berdasarkan Ketinggan
Sumber: Sistem informasi Geografis (SIG)
Dengan menggunakan  patokan ketinggian dari Van Zudiam R.A,  dimana keletakan ketinggian situs situs dikelompokkan menjadi 5 unsur morfologi yaitu daratan rendah (<50 mdpl),  daratan  rendah  pedalaman  (50-100  mdpl),  perbukitan  rendah  (100-200  mdpl),
perbukitan (200-500 mdpl) dan perbukitan tinggi (500-1500 mdpl). Tergambarkan bahawa sebagian besar situs di Kabupaten Maros terletak pada darah daratan rendah (<50 mdpl) dengan jumlah 25 situs atau sekitar 72,23 % dari jumlah keseluruhan. Sedangkan untuk situs yang berada pada ketinggian 200 – 500 mdpl atau perbukitan memperlihatkan jumlah yang lebih  kecil  yaitu  9  situs  atau  sekitar  25%  dari  seluruh  situs.  Sedangkan  untuk  situs  yang berada pada ketinggian 500 – 1500 atau perbukitan tinggi hanya terdapat 1 situs sekitar 2,77 % dari keseluruhan situs. dijelaskan  bahwa semakin tinggi daratan maka  semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin rendah suatu daratan maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat  dikatakan  bahwa  manusia  masa  lampau  memiliki  kecenderungan  dalam  memilih wilayah aktivitasnya pada daerah daratan rendah.

## Kelerengan
Berdasarkan klasifikasi kelerenngan menurut Direktorat Jenderal Agraria, persebaran situs situs di Kabupaten Maros terbagi dalam beberapa golongan. Sebagian besar keletakan situs  berdasarkan  kelerengan  mendominasi  golongan  D  atau  berkisar  0 – 2%.  Situs  yang termasuk  dalam  golongan  kelerengan  tersebut  berjumlah  29  situs.  Sedangkan  untuk golongan C yang kelerengannya berkisar 2 – 15% terdapat 6 situs.
Gambar 4 Keletakan Situs Berdasarkan Kelerengan Sumber: Sistem informasi Geografis (SIG)
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat situs yang memiliki kemiringan  lereng  15  -  >  40%,  selain  itu  persebaran  dengan  populasi  situs  terbanyak terdapat  pada persentase  kemiringan lereng 0 – 2% atau golongan kelerengan D sebesar 83,33 % dan sebaran situs 2 – 15% sebesar 16,67 %. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diuraikan di atas dapat dijelaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki tingkat kelerengan datar atau landai merupakan tempat tempat yang paling banyak dimanfaatkan orang pada masa  lampau  dalam  menjalankan  aktivitas  hidupnya  disbanding  dengan  daerah  yang memiliki tingkat kelerengan yang miring atau curam.

## Jarak Sungai
Dalam  upaya  mengetahui  persebaran  situs  berdasarkan  keletakan  sumber  air permukaan atau sungai maka dilakukan perhitungan dengan menghitung jarak keletakan situs ke  sungai sumber air terdekat. Untuk mempermudah dalam pengelompokan maka jarak akan di kategorikan menjadi 3 bentuk diantaranya kelompok 1 berjarak kurang dari (<) 500 m, kelompok 2 berjarak 500 – 1000 m dan kelompok 3 berjarak lebih dari (>) 1000 m.
Gambar 5 Keleakan Situs Berdasarkan Jarak Sungai
Sumber: Sistem Informasi Geografis (SIG)
Berdasarkan  kategori  tersebut,  situs  yang  persebarannya  berdasarkan  keletakan sungai  <500  m  atau  kelompok  1  berjumlah  23.  Persebaran  situs  berdasarkan  keletakan sungai 500 – 1000 m atau kelompok 2 berjumlah 8 situs Sedangkan untuk persebaran situs berdasarkan keletakan sungai berjarak lebih dari 1000 m atau kelompok 3 berjumlah 4 situs. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa semakin jauh jarak situs dari keletakan sungai maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin dekat persebaran situs terhadap jarak dari keletakan sungai maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa lampau  memiliki  kecenderungan  dalam  memilih  wilayah  aktivitasnya  pada  daerah  yang dengan dengan sumber air permukaan (sungai).

## Jenis Tanah
Informasi terkait jenis tanah pada wilayah penelitian diperoleh dari beberapa sumber yakni Kementerian pertanian, Pemerintah Kabupaten Maros serta Lembaga akademik yang kemudian  diperoleh  persebaran  jenis  tanah  pada  wilayah  penelitian.  Kabupaten  Maros tersusun berdasarkan 8 jenis tanah, diantaranya Alluvial, Latosol, Andosol, Litosol, Podsolik, Mediteran, Regosol dan Renzina.

## Gambar 6 Keletakan Situs Berdasarkan Jenis Tanah
Sumber: Sistem Informasi Geografis (SIG)
Terlihat bahwa dari seluruh jumlah jenis tanah regosol merupakan jenis tanah yang memiliki  persebaran  situs  terbanyak  dengan  jumlah  15  situs,  jenis  tanah  litosol  dengan jumlah 13 situs, jenis tanah mediteran dengan jumlah 3 situs dan Jenis tanah alluvial dan podsolik masing-masing terdiri atas 2 situs. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa populasi persebaran situs terbanyak terdapat pada jenis tanah litosol dan regosol. Mesti diakui bahwa kedua jenis tanah tersebut merupakan tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Jenis tanah alluvial merupakan jenis tanah yang juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi namun jumlah populasi situs yang tersebar hanya berjumlah 2 situs, hal tersebut terjelaskan sebab jenis tanah alluvial Kabupaten Maros terdapat pada daerah daratan rendah hingga perbukitan rendah sehingga lahan seringkali terkena banjir.

## Batuan
Berdasarkan peta tematik geologi oleh Rab Sukamto dan Ram Supriatna (1982) lembar Pangkajene dan Ujungpandang serta pengamatan lapangan, diketahui bahwa terdapat 11 bentuk formasi geologi yang terkandung pada wilayah penelitian, diantaranya 1) Basal dan retas basal 2) Batuan gunung api baturape 3) Batuan gunung api cindako 4) Batuan gunung api langi 5) Endapan Aluvium 6) Endapan sumbat atau pusat erupsi 7) Formasi balangbaru 8) Formasi camba 9) Formasi tonasa 10) Formasi mallawa 11) Suit dondo atau Detroit.
Gambar 7 Keletakan Situs Berdasarkan Formasi Geologi
Data yang diperlihatkan menujukan bahwa formasi geologi yang mengandung situs arkeologi terbanyak adalah endapan alluvium (Qal/Qac) sebanyak 21 situs atau berjumlah 58,33 % dari keseluruhan situs pada wilayah penelitian, sedangkan untuk situs – situs yang persebarannya pada formasi camba (Tmc) berjumlah 9 situs atau 25 % dari keseluruhan situs pada wilayah penelitian, pada formasi tonasa terdapat 4 sebaran situs serta Formasi Mallawa dan Diorite masing – masing mengandung 1 situs. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa populasi sebaran situs terbanyak terdapat pada formasi alluvium dan formasi camba. Kedua formasi tersebut mengandung batuan yang bertekstur kasar dan berukuran besar sehingga memungkinkan tersedia air tanah dalam jumlah besar.

## SIMPULAN
Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui situs-situs yang terdapat pada wilayah Kerajaan  Marusu  serta  melihat  bentuk  persebaranya.  Diketahui  terdapat  35  situs peninggalan  Kerajaan  Marusu  yang  diantaranya  11 Balla  Lompoa/Saoraja,  18  Kompleks Makam dan 6 Mesjid. Berdasarkan kepadatan persebaran situs, 11 Kecamatan di kabupaten Maros mengandung situs peninggalan kerajaan dan 21 Desa/Kelurahan yang memiliki situs atau  21,63%  dari  seluruh  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Maros.  Berdasarkan  derajat sebarannya, keseluruhan situs yang terdapat pada Kabupaten Maros menghasilkan Nearest Neighbor  Ratio/Derajat  penyebaran  0.402447,  hal  tersebut  memperlihatkan  bentuk persebaran situs berkelompok ( Clustered).
Selain  itu  digunakan  pula  pendekan  ekologi  untuk  mengetahui  persebaran  situs berdasarkan  keletakan  situs  dan  bentuk  lingkungannya.  Berdasarkan  ketinggian  dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi daratan maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin rendah suatu daratan maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa  lampau  memiliki  kecenderungan  dalam  memilih  wilayah  aktivitasnya  pada  daerah daratan  rendah.  Berdsarkan  kelerengan  dapat  dijelaskan  bahwa  daerah  daerah  yang memiliki tingkat kelerengan datar atau landai merupakan tempat tempat yang paling banyak dimanfaatkan orang pada masa lampau dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Bedasarkan jarak air permukaan dapat dijelaskan bahwa semakin jauh jarak situs dari keletakan sungai maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin dekat persebaran situs terhadap  jarak dari keletakan sungai maka akan semakin  banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa  lampau  memiliki  kecenderungan  dalam  memilih  wilayah  aktivitasnya  pada  daerah yang relatif dengan sumber air permukan (sungai). Berdasarkan jenis tanah dapat dijelaskan
bahwa populasi persebaran situs terbanyak terdapat pada  jenis tanah litosol dan regosol sebab kedua jenis tanah tersebut merupakan tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan jenis batuan dapat dijelaskan bahwa populasi sebaran situs terbanyak terdapat pada formasi alluvium dan formasi camba. Kedua formasi tersebut mengandung batuan yang bertekstur kasar dan berukuran besar sehingga memungkinkan tersedia air tanah dalam jumlah besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspar, M. 2011. Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros. Makassar: Pustaka refleksi.
Binford, Lewis R. 1992. Teori Dan Metode Arkeologi. Jakarta: Jurnal Arkeologi Indonesia. Issn.
Fadillah, M. A. 2004. Penelitian Arkeologi Islam di Sulawesi Selatan dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional. Makassar: Inninawa.
Fagan, Brian. M. 1985. In The Beginning: An Intuduction to Archaeology. Metode Arkeologi I, II. III. Terjemahan Iwan Sumantri. 2001. (Seri Bahan Perkuliahan). Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra. Universitas Hasanuddin. Makassar. Ttb.
Goede,  D.  d.  1984. Urbanisasi  dan  Urbanisme,  Modernisasi  Pengantar  Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang berkembang. Jakarta: PT.Gramedia
Harun, A. F. 1990. Kerajaan-kerajaan di Maros dalam lintas sejarah. Maros: Dekdikbud.
J Anthony Whitten, M. M. 1987. Ekologi Sulawesi. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada. Martin, J. (2005). Ecological Arrchaeologi dalam Colin Renfrew and Paul Bahn. London and New York. Routledge: Archaeology: The Key concepts.
Mundardjito. 2002. Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Hindu-Budha di Yogyakarta.
Jakarta: Wedatama Widya Sastra Ecole Francaise D’Extreme Orien.
Nasruddin. 1998. Kajian Naskah Patturioloang. Jakarta: Kalpataru.
Nasruddin, T. 2006. Awal Hunian (Permukiman Di Indonesia Perspektif Arkeologi). Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Poelinggomang. 1995. Benturan Budaya di Bandar-Bandar Pesisir Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
Puslit Arkenas. 1999. Metode Penelitian Arkeologi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Sumantri,  I.  2004. Kepingan  Mozaik  Sejarah  Budaya  Sulawesi  Selatan.  Makassar:  Bagian Proyek  Pemanfaatan  Peninggalan  Sejarah  dan  Purbakala  Bekerja  Sama  dengan Penerbit Ininnawa.
Susanto, M. M. 2000. Wawasan Naskah Lontara Untuk Kepentingan Arkeologi. Makassar: Jurnal Walanae