## TEORI-TEORI KEWARGANEGARAAN KONTEMPORER
Intan Nurvenayanti 1
1 Jurusan Pendidikan Pancasilan Dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: intan.nurvenayanti@gmail.com Abstrak Kajian ini merupakan ulasan teoritik mengenai teori-teori
kewarganegaraan.  Adapun  tujuan  utama  dalam  kajian  ini  adalah mengulas  gagasan  kewarganegaraan  pada  masa  awal  sampai  pada masa  kontemporer  dan  memaknai  perkembangan  kewarganegaraan  di dunia.  Analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Gagasan kewarganegaraan  pada  awalnya  memang  selalu  merujuk  kepada peradaban Yunani kono (Polis/Negara Kota) sebagai cikal bakal lahirnya konsep  Civics  dan  Citizens.  Konsep  kewarganegararan  mengalami perkembangan  dari  masa  kemasa,  tetapi  pada  kenyataanya  konsep  ini selalu berusaha menjelasakan individu warganegara dalam
kedudukannya  sebagai  rakyat,  peduduk,  atau  seoarang  warganegara dan  dihubngkan  dengan  kedudukan  dan  fungisnya  dengan  negara  dan pemerintahan.
Kata kunci: Teori Kewarganegaraan, Civics, Citizens

## Abstract
This study is a theoretical review of the theories of citizenship. The main objective  in  this  study  is  to  review  the  idea  of  citizenship  in  the  early  to the contemporary period  and interpret the  development of citizenship  in the  world.  The  analysis  used  is  descriptive  qualitative.  The  idea  of citizenship  initially always referred to the kono Greek civilization (Polis / City  State)  as  the  forerunner  to  the  birth  of  the  concept  of  Civics  and Citizens. The concept of citizenship has evolved from time to time, but in reality  this  concept  always  seeks  to  explain  individual  citizens  in  their position  as  citizens,  citizens,  or  citizens  and  is  associated  with  their position and function with the state and government.
Keywords: Theories of Citizenship, Civics, Citizens

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  yang terdapat  dalam  deskripsi  silabus
Teori  dan  Landasan  Pendidikan Kewarganegaraan  dari  Prof.  Dr.  H. Abdul Aziz Wahab, M.A.Ed disebutkan  bahwa;  mata  kuliah  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang Teori  dan  Landasan  Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pendalaman  dari  apa  yang  siswa telah peroleh pada program pendidikan sebelumnya  yaitu dalam mata  kuliah  Ilmu  Kewagranegaraan (IKK/Civics) dan Pendidikan Kewaraganegaraan (PKn/Civics Education dan Citizenship Education)  dan  Ilmu-Ilmu  Sosial  S1. Tujuan  umumnya  adalah  melalui
perkuliah ini mahasiswa akan memperoleh kesempatan untuk mengkaji  lebih  lanjut  aspek-aspek teoritik dan landasan-landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu, termasuk landasan  rasional  PKn  di  Indonesia yang diikuti dengan praktek pembelajaran PKn pada persekolahan. Sehingga terkait dengan materi dan juga menyangkut tujuan khusus dari perkuliahan
“Teori  dan  Landasan  Pendidikan Kewarganegaraan”  akan  dibahas materi  yang  bertajuk  “Teori-Teori Kewarganegaraan”.
Kajian sosio-historis dan sosio- akademis  tentang  “Teori-Teori Kewarganegaraan”,  konsep  dan gagasan  kewarganegaraan,  Civics, Civics Education, Citizenship Education dan Pendidikan Kewagranegaraan,  serta  Ilmu-Ilmu Sosial  lainnya  adalah  sesuatu  yang kontinum  atau  berkesinambungan. Dalam  menganalisis  tentang  apa  itu sesungguhnya (Hakekat) Pendidikan Kewarganegaraan  dan  bagaimana hubungannya  dengan  Civics,  Civics
Education,  Citizenship  Education dan  Pendidikan  Kewagranegaraan, serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya memang  harus  di  pahami  secara kompresensif, menyeluruh dan berkesinambungan.
Berdasarkan keyakinan  dari  penulis,  untuk  dapat memahami  semua  konsep  yang berkaitan  di  atas,  maka  dapatlah dilihat  dari  perkembangan  “Teori- Teori  Kewarganega raan”  sebagai
bagian dari gagasan tentang kewarganegaraan yang ada di dunia. Pembahasan mengenai Teori-Teori Kewaganegaraan ini akan  dapat  melihat  bagaimana kedudukan,  hubungan  dan  posisi warga  negara  yang  dianalisi  dari hubungan negara dan warga negara pada setiap masa dan
perkembangan  jaman  yang  ada  di dunia. Mengenai bagaimana hubungan dan kedudukan kewarganegaraan  (warga  negara dalam  negaranya),  dalam  setiap pasenya  memiliki  perbedaan  dalam pengertian  maupun  paradigmanya. Hal  ini  dapat  ditujunjukan  dari perkembangan
teori-teori kewarganegaraan yang ada, yakni di antaranya  adalah;  perkembangan teori-teori kewarganegaraan Liberalisme (Liberal-Individualist Theories), Komunitarian (Communitarian Theories of Citizenship),  dan  Republikanisme (Republican Theories of Citizenship), dan  Teori  Kewarganegaraan  Neo- Republik sebagai Teori Kewarganegaraan  alternatif  dalam mengahadapi tanntangan dan masalah pada masayarakat kontemporer. METODE Rancangan  dalam  penelitian ini menggunakan rancangan penelitian  deskriptif  dengan  metode studi kasus. Berdasarkan hal tersebut,  penelitian  ini  diarahkan pada  usaha  pengkajian  mendalam terhadap pengetahuan
dari pengalaman-pengalamannya yang terkait  dengan  penguasaan  konsep- konsep  di  dalam  ““Teori-Teori Kewarganegaraan” pada khususnya, dapat menambah dan meningkatkan kompentensi  kewarganegaraannya (civic  knowlidge,  civic  disposition, civic  skills,  civic  confidece,  civic commitment,  civic  competence,  dan civic  culture  sebagai  seorang  warga negara yang baik (good citizenship). Selanjutanya,  makalah  Ini  disusun untuk  memenuhi  persyaratan  dan merupakan  tugas  mata  kuliah  Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan  dari  Prof.  Dr.H. Abdul Aziz Wahab, M.A.Ed.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Gagasan Kewarganegaraan Pada Awalnya Sampai Pada Masa Kontemporer 1) Gagasan Awal Kewarganegaraan Tidak dapat dipungkiri bahwa Yunani  selalau  menjadi  rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa bermaksud untuk  mengabaikan  yang  lainnya, termasuk  juga  sebagai  refrensi dalam perkembangan konsep kewarganegaran. Seperti yang diceritakan  oleh  Aziz  Wahab  dan
Sapriya  (2001)  bahwa;  gagasan awal tentang kewarganegaraan yang ada  pada  masa  Yunani  kuno  ini, yaitu  merujuk  pada  konsep  Civicus dan  Citizenship  dalam  Polis  atau
City  State.  Civicus  diartikan  sebagai anggota atau warganegara dari Polis atau City State, kemudian Citizenship    merujuk  pada  istilah kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan “Citizenship”  telah  dikenal  sejak jaman  Aristoteles  (384-322  BC). Dalam bukunya yang berjudul “Politics”  Aristoteles  menjelaskan
“Citizenship”  sebagai  gagasan  awal kewarganegaraan seperti yang diterjemahkan  oleh  Ernest  Barker
(1995)  dalam  bukunya  “The  Theory of  Citizenship  and  Constitution”,
bahwa kewarganegaraan tidak
ditentukan  oleh  penduduk  atau sekedar  kemampuannya  di  depan pengadilan.  Warga  negara  adalah seorang  yang  secara  permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Hal  ini  disebut  dengan  istilah  warga negara dengan kreteria yang terbatas  atau  kreteria  fungsional” karna warga negara
hanya
didefinisikan  ;  the  administration  of justice  dan  the  holding  of  office.
Tentu  saja  difinisi  ini  tidak  sesuai dengan  konsep  kewarganegaraan dalam  arti  popular  dan  pragmatis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan  dapat  diperoleh melalui  kelahiran  dan  keturunan sesuai  azas  pewarganegaraan  ius soli dan ius sanguinis serta naturalisasi  seperti  yang  kita  kenal sat  ini  (Azyumardi  Azra,  2003;  Aziz Wahab  dan  Sapriya,  2001;  Sri Wuryan dan Syaifullah, 2006).
2) Gagasan Kewarganegaraan setelah  Lahirnya  Konsep  Negara-
Bangsa (Nation-State)
Adanya  istilah  magna  charta
(1215),  suatu  perjanjian  antara  raja Jhon  dengan  bangsawan  Inggris mengawali  perubahan  paradigma tentang kewarganegaraan pada jaman  ini.  Magna  charta  dipandang sebagai  permulaan  konstitualisme serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi bagaimana  posisi  atau  kedudukan warga  negara  terhadap  negaranya.
Kemudian  diikuti  oleh  serangkaian peristiwa-peristiwa  bersejarah  yang mempengaruhi konsep kewarganegaraan didunia, yang diantaranya;  perjanjian  “Westphalia” mengakhiri  perang  30  tahun  (1618-
1648) yang berlangsung di kekaisaran suci Romawi dan perang 80 tahun (1568-1648) antara Spanyol  dan  Belanda;  kemerdekaan Amerika  Serikat  di  tahun  1776 sebagai negara asal dari
perkembangan  civics  education  dan citizenship  education;  tahun  1779 dua  belas  negara  koloni  Inggris menetapkan  konstitusi-konstitusinya sebagai  negara  yang  berdaulat. Tahun  1789  (Revolusi  Prancis),  20 juni  1789  konstitusi  pertama  di Eropa  (Dahlan  Thaib;  Jazim  Hamidi dkk, 2008).
Gagasan  kewarganegaraan setelah  lahirnya  konsep  Negara- Bangsa (Nation-State) pada masa ini mengarah kepada perubahan paradigma  kewarganegaraan  dari konsep  kewarganegaraan  dengan kreteria  fungsional  atau  kreteria yang terbatas menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (Nationality) atau keanggotaan Negara_Bangsa yang dikenal dengan istilah “Idiologi Nasioanlistik” atau  “Kewarganegaraan  Nasioanal” dengan  pemahaman  bahwa  warga negara  adalah  merupakan  anggota dari  sebuah  negara  bangsa  (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).
3)  Kewarganegaraan  pada  Masa Kontemporer Yang dimaksud dengan konsep kewarganegaraan pada masa kontemporer yakni perkembangan konsep kewarganegaraan setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan konsep negara moderen berorientasi pada  negara  demokrasinya.  Pada akhir abad ke-20 perhatiannya adalah pada “Pentingnya Kewarganegaaan”. Hal ini dikarenakan oleh terdesaknya status qou  negara  bangsa  dengan  konsep nasionalismenya yang bersebrangan ngenagan masalah etnis dan tantangan  dari  globalisasi.  Dipihak lain paham ekonomi kapitalis-
liberalisme  terutama  di  kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat telah berdapak pada eliminasi batas-batas kewargaan negara seseorang. Kemudian  dipengaruhi  pula  oleh perkembangan  hak  asasi  manusia
(HAM)  sebagai  salah  satu  hak  yang bersifat  universal  (Aziz  Wahab  dan
Sapriya, 2001).
Secara  lebih  terperinci  yang menjadi cirri perkembangan kewarganegaraan pada masa kontemporer adalah upaya
“Internasionalisasi Kewarganegaraan”.  Seperti  yang dijelaskan oleh pelopor atau pengagas perlunya upaya internalisasi  kewarganegaraan  yakni Lynch  tahun  1992  (Aziz Wahab  dan Sapriya, 2001) bahwa; Gagasan ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi obyektif perkembangan dalam kehidupan dan interaksi antara bangsa. Interaksi  ini  dimulai  dari  ikatan kehidupan  kelompok  keluarga  atau suku bangsa (local) yang berkembang  menjadi  interaksi  antar negara  kota  yang  membentuk  satu kesatuan nasional (nationality), kemudian  dari  konteks  nasionalnya selanjutnya interaksi memasuki dimensi  hak  dan  kewajiban  global atau  proses  internasionalisasi  (local, nationality, global). Perkembangan konsep
kewarganegaraan  juga  dipengaruhi oleh  begitu  pesatnya  persaingan global  di  dalam  pencarian  sumber- sumber  ekonomi  dunia.  Hal  ini  juga yang  menjadi  ciri  dari  masyarakat kontemporer  dalam  kemasan  begitu berasrnya  kompetisi  dan  perang pengaruh  dari  tingkat  fundamental sampai  tingkat  yang  paling  praksis yang  menyentuh  wilayah  ideologi, nilai,  motivasi  sapai  tindakan  nyata dalam praktek  kewarganegaraan yang ada di dunia.
2.  Makna  Kewaganegaraan  Dan Perkembangan Doktrin Kewarganegaraan Di Dunia Dapat digambarkan dari bahwa  konsep  kewarganegaraan  itu adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan hakekat dasar hidup manusia  yang  meliputi  dimensi mono-dualisme  dan  dimensi  mono- pluralismenya.  Sehinnga  jika  dilihat dari  substansi  hakekat  dasar  hidup manusia  maka  kewarganegaraan
adalah  suatu  keniscayaan  bagi manusia itu sendiri.
Dalam  konsep  ini  dipahami bahwa  kewarganegaraan  itu  selalu menyangkut tentang bagaimana hubungan  dan  kedudukan  manusia itu di dalam masyarakatnya--- apakah dia sebagai seorang individu atau  bagian  dari  masyarakatnya. Menurut  Aziz  Wahab  dan  Sapriya (2001)  bahwa  kewarganegaraan  itu menyangkut  bagaiman  hubungan antara  manusia  itu  dalam  posisinya sebagai  rakyat,  penduduk,  ataukah warga  negara  terhadap  negara  dan pemerintahannya sebagai syarat konstitif berdirinya suatu negara.
Menurut  Gunsteren  (1998) dalam  Aziz  Wahab  dan  Sapriya (2001),  menyatakan  bahwa  ada  tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara,  yakni  :  1.  Authonomy  yakni batas kemampuan otonomi; 2. Judgment yakni pemberian pertimbangan; 3. dan Loyalty adalah loyalitas.  Kemudian  dari  padangan ini timbul beberapa persepsi mengenai  kewarganegaraan  yaitu;
Pertama,  kewarganegaraan  dalam arti  terbatas  merujuk  pada  makna kedudukan warganegara yang sama dalam  bidang  politik  dan  partisipasi, sedangkan  kewarganegaraan  dalam arti  luas  merujuk  pada  kedudukan partisipasi  warga  negara  dalam kehidupan  sosial  yang  lebih  luas. Kedua, kewagranegaraan  dalam  arti formal  dan  substantif.  Dalam  arti formal, dipandang dari aspek hukum atau norma yang terkait dengan hak dan kewajiban, sedangkan substantif merujuk  pada  watak  warga  negara yang  riil  dan  pengaruh  politik  yang dimiliki. 3. Perkembangan Doktrin Kewarganegaraan 1) Pemikiran “Marshall (1950) Pemikiran  “Marshall  (1950)”
dalam  gunsteren  (1998):  tentang
kewarganegaraan, meliputi tiga aspek,  yakni:  1)  memiliki  hak  bicara dalam pengambilan keputusan
politik;  2)  memiliki  akses  terhadap pengadilan  hukum  yang  dijalankan oleh  warga  negara  secara  bersama untuk  memutuskan  perkara  menurut aturan  yang  berlaku  sama  bagi setiap  warga  negara;  3)  memiliki jaminan  atas  kondisi  sosial  ekonomi minimum.  Pemikiran  Marshall  ini memberikan kesimpulan bahwa kewarganegaran itu merupakan gerakan  emansipasi  dalam  bidang politik,  hokum  dan  social-ekonomi.
Jadi hal ikhwal kewarganegaraan itu menyentuh  dimensi  dunia  usaha, ekonomi dan organisasi social kemasyarakatan.  Sehingga  Mashall menyebut gerakan emansipasi kewarganegaraan  dalam  dimensi politik,  hokum  dan  ekonomi  ini sebagai  konsep  negara  demokrasi, negara  hokum  (rule  of  law),  dan konsep negara kesejahteraan
(welfare  state)  (Aziz  Wahab  dan Sapriya, 2001). 2)  Konsep  Kewarganegaraan Tahun 1970 Konsep kewarganegaraan tahun 1970 semakin pluralistis. Penyebabnya  adalah  di  satu  pihak berupaya  mendorong  pelaksanaan nilai-nila kebersamaan dalam
kehidupan  di  masyarakat,  kemudian di lain sisi, kewarganegaraan dituntut  untuk  mampu  mengelola kondisi pluralistis masyarakat. Kemudia  dilihat  dari  dimensi  dunia usaha, negara-bangsa, dan organisasi  social  kemasyarakatan, penguasa  mulai  berbicara  tentang sistem demokrasi, hukum, dan kesejahteraan karena tuntutan warga  negara,  dan  dunia  usaha menuntut  kebebasan  dari  beban birokrasi  untuk  memusatkan  usaha mencari keuntungan.
Sehinnga pemikiran konsep kewarganegaraan  pada  masa  ini fokus  perhatiannya  telah  bergeser dari esensi kewarganegaraan menjadi  pertimbangan  situasional; mulai dipersoalkan mengenai masalah  kewajiban,  perhatian,  dan loyalitas  kepada  lembaga;  tanggung jawab  warga  negara  adalah  dalam lingkup  lembaga  dan  dalam  lingkup republik; dan dalam era kontenporer,
status warga negara tidaklah terbatas  pada  konteks  lokal  dan situasional,  tetapi  telah  meluas menjadi  kesatuan  dalam  konteks internasional (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001). 3)  Konsep  Kewarganegaraan Tahun 1980-an sampai dengan Sekarang Konsep kewarganegaraan tahun  1980-an  itu  menekankan kewarganegaraan  sebagai  agenda politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; sebagai isu dunia mengarah pada konsep kewarganegaraan  internasionalisasi dengan tiga dimensi tingkatan avilisiasi  kewarganegaraan,  yakni menyangkut; keanggotaan masyarakat  lokal  (local  community membership); kewarganegaraan nasional  (national  citizenship);  dan kewarganegaraan internasional (international cizenship) (Lynch, 1992  dalam  Aziz  Wahab  dan
Sapriya, 2001).
4. Teori Kewarganegaraan Di Indonesia Dilihat  dari  kajian  sosio- historis  bahwa  bangsa  ini  memiliki serangkaian  nilai  yang  tak  pernah usang oleh jaman, kapanpun dimanapun  nilai  itu  tetaplah  ada.
Semenjak  manusia  itu  ada  sampai saat  ini  jikalau  kita  sadari  nilai-nilai ini  masih  tetap  melekat  pada manusia Nusantara (Indonesia). The Founding Fathers negara kita menyebutnya sebagai rangkaian nilai-nilai  atau  sistem  nilai  yang terkristalisasi  ke  dalam  nilai-nilai luhur  kepribadian  bangsa  dengan sebutan “PANCASILA” (Kaelan, 2003;  Kansil,  dkk.  2005).  Jika  kita ibaratkan  hidup  ini  seperti  sekeping uang logam maka di satu sisi adalah
Pancasila  dan  di  satu  sisinya  lagi adalah manusia Nusantara itu sendiri. Berdasarkan  analisis  penulis bahwa yang menjadi teori kewarganegaraan di Indonesia adalah  sistem  nilai  kepribadian bangsa  yang  kita  sebut  sebagai “Pancasila”.  Pancasila  sebagai  jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara merupan penjelasan  bagaimana  sebetulnya kedudukan  manusia  Indonesia  jika dihadakan  pada  negaranya  dalam konsep kewarganegaraannya.
Seperti  telah  tergambar  jelas dalam pembahsan hakekat kewarganegaraan  yang  terlampir dalam  “Gambar  02.  Hakekat  Hidup Manusia” bahwa hakekat keawarganegaraan di Indonesia adakah  hakekat  manusia  Indonesia sebagai  mahluk  mono-dualisme  dan sekaligus mahluk mono-pluralisme.
Di  dalalam    menjalankan menjalankan  fungsi,  kedudukan  dan hubungannya di antara warga negara  dan  negaranya,  hal  itu ditentukan  oleh  bagaimana  sifat individu warga negara sebagai mahluk  individu  dan  mahluk  social dalam kedudukannya sebagai mahluk pribadi dan mahluk berkeTuhanan. Kewarganegaraan menyangkut hal-hal hak dan kewajiban  secara  individu  tetapi tidak  terlepas  dari  kehidupan  warga negara sebagai bagian dari masyarakatnya yang juga
dipengaruhi oleh kepercayaan warga negara sebagai sifat religiusnya. Jika diibaratkan konsep kewarganegaraan Indonesia itu seperti  sebuah  pertunjukan  musik orchestra (instrument musik simponi, gambelan tradisional), maka kewarganegaraan itu bisa digambarkan  seperti  pada  Gambar 05.  Kesatuan  music  orkhestra  ini memainkan berbagai instrument atau  alat  musik  dengan  memainkan irama  nada  dan  melodi  untuk menciptakan  keharmonisan  dalam alunan sebuah lagu. Instrumenyapun bermain sesuai pengembangan profesionalitas masing  individu,  tetapi  berdasarkan hukum-hukum yang mengatur alunan melodi dalam kesatuan kelompok  musik  orkesatra.  Dalam artian  ini  bahwa  kewarganegaraan Indonesia bercirikan kewarganegaraan yang religius, demokratis, bertanggung jawab sesuai  perlakuan  yang  sama  untuk hak dan kewajiban sebagai manusia, tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam kesatuan masyarakat, bangsa dan negaranya, menghargai  pendapat  orang  lain dengang  mengedepankan prinsif toleransi  dan  musyawarah  mufakat yang  dipinpin  oleh  kebijaksanaan dengan  tujuan  kehidupan  yang harmonis dan berkesinambungan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Gagasan  kewarganegaraan
pada awalnya memang selalu merujuk  kepada  peradaban  Yunani kono  sebagai  cikal  bakal  lahirnya konsep  Civics  dan  Citizens.  Konsep kewarganegararan mengalami perkembangan  dari  masa  kemasa, tetapi  pada  kenyataanya  konsep  ini selalu berusaha menjelasakan individu warganegara dalam kedudukannya sebagai rakyat, peduduk, atau seoarang warganegara dan dihubungkan dengan  kedudukan  dan  fungisnya dengan  negara  dan  pemerintahan. Teori kewarganegaraan di Indonesia adalah  sistem  nilai  kepribadian bangsa  yang  kita  sebut  sebagai “Pancasila”.  Pancasila  sebagai  jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara merupan penjelasan  bagaimana  sebetulnya kedudukan  manusia  Indonesia  jika dihadakan  pada  negaranya  dalam konsep kewarganegaraannya.
Di  dalam  memahami  konsep kewarganegaraan  disarankan  untuk memahami  bagaimana  sebetulnya hakekat  hubungan  antara  warga negara  degan  negaranya.  Menurut penulis  apapun  bentuk  dan  esensi dari  suatu  teori  kewarganegaraan yang  ada  di  dunia,  ini  merupakan upaya didalam menciptakan keharmonisan  di  dalam  unsure- unsur  konstitutif  sebuah  negara, yakni  hubungan  yang  harmonis antara warga negara dengan pemerintahan. Disarankan memahami
“Pancasila  sebagai  jati  diri  bangsa, pandangan  hidup  bangsa,  falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan  negara,  serta  dasar  negara” sebagai  teori  kenegaraan  yang paling relevan di terapkan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Wahab  &  Sapriya. (2011).  Teori  dan  Landasan Pendidikan  Kewarganegaraa. Bandung; Alpadeta.
Azra,  Azyumardi  2003.  Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education):  Demokrasi,  Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Tim ICCE
UIN Jakarta. Jakarta: Prenanda Media. Dahlan  Thaib,  Prof.  Dr,  H.,  Jazim Hamidi  dkk  (2008).  Teori  dan Hukum  Konstitusi.      Rajawali PT Rajagrafindo Persada.
Kaelan, H. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta; Paradigma Rinjin. (2010). Pendidikan Pancasila. Undiksha; Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Sri Wuryana. (2006). Ilmu Kewarganegaraan. UPI; Laboratorium Pedidikan Kewarganegaraan.