aq INDICATORS Vol 1 (2) (2019)

## INDICATORS
Journal of Economics and Business
http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis
Efisiensi Pengeluaran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Industri Kabupaten Cilacap
Rochmah Utaria Wiguna, Rr.Retno Sugiharti 

## Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
Info Artikel
________________ Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2019 Disetujui Agustus 2019 Dipublikasikan November 2019 ________________ Keywords: Efisiensi, belanja infrastruktur, DEA __________________

## Abstrak

## ___________________________________________________________________
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran belanja infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap terhadap jumlah industri kecil dan industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan  menggunakan  metode  Data  Envelopment  Analysis  (DEA).  Data  penelitian didapat dari instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap serta  Badan  Pusat  Statistika  Kabupaten  Cilacap.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dari  24 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Cilacap  hanya  6  kecamatan  yang  telah  mencapai  tingkat efisiensi  anggaran  belanja  infrastruktur  terhadap  banyaknya  indutri  kecil  dan  industri  rumah tangga.  Enam  kecamatan  tersebut  adalah  Kecamatan  Cipari,  Kecamatan  Kampunglaut, Kecamatan  Adipala,  Kecamatan  Maos,  Kecamatan  Binangun,  Dan  Kecamatan  Nusawungu, sedangkan 18 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten cilacap belum mencapai tingkat efisiensi anggaran yang diharapkan.
 Alamat korespondensi:
Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Jl. Kapetn Suparman 39 Potrobangsan, Magelang E-mail: (retno.sugiharti@untidar.ac.id)

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  infrastruktur  sebagai wujud  investasi  yang  dilakukan  pemerintah merupakan public capital atau modal publik yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan  dan  lain  sebagainya.  Infrastruktur merupakan sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan sistem ekonomi yang secara sekaligus juga  menjadi  penghubung  sistem  lingkungan, yang  mana  sistem  ini  dapat  digunakan  sebagai dasar  dalam  mengambil  kebijakan  pemerintah. Pembangunan  infrastruktur  dicirikan  sebagai langkah awal sebuah negara yang akan melalui tahap  lepas  landas  dalam  teori  tahapan pertumbuhan ekonomi.
Di  Indonesia  sendiri  sejak  masa pemerintahan  Joko  Widodo  pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang paling sering  digaungkan.  Pentingnya  infrastruktur
dibuat bukan semata-mata menciptakan prasarana sosial yang baik disuatu negara namun dampak  pembangunan  infrastrukturlah  yang akan mendatangkan manfaat lebih baik bagi para pelaku usaha, rumah tangga maupun pemerintah itu sendiri. Pentingnya pembangunan infrastruktur  di  Indonesia  antara  lain  (1) pembangunan  infrastruktur  merupakan  ajang cipta  lapangan  kerja,  (2)  pembangunan infrastruktur
sebagai
jaringan untuk memperbaiki  distribusi  logistik  dan  (3)  yang paling  penting  dengan  adanya  pembangunan infrastruktur  dapat  menciptakan  pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  pemerintah daerah  Kabupaten  Cilacap  juga  terus  berbenah diri dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  data perkembangan  luas  jalan  di  Kabupaten  Cilacap sebagai berikut.
Tabel 1 Panjang Jalan Kabupaten Cilacap Menurut Kondisi Jalan 2013-2018 Kondisi Jalan Panjang Jalan (km) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baik 644.9 624.92 612.01 732.73 744.234 745.072 Sedang 147.81 159.3 214.17 181.62 130.530 150.780 Rusak 171.27 184.52 210.44 179.61 178.652 168.902 Rusak Parah 217.18 212.44 250.47 193.12 233.666 204.448 Jumlah 1181.16 1181.18 1287.09 1287.08 1287.082 1269.202
Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2019
Berdasarkan data diatas
dapat disimpulkan  bahwa  penambahan  panjang  jalan berkualitas  baik  meningkat  setiap  tahunnya  , tercatat  dari  tahun  2013-2018.  Pembangunan jalan  dalam  tipe  kondisi  jalan  dalam  keadaan sedang mengalami fluktuasi, sempat mengalami kenaikan  jumlah  panjang  jalan  hingga  tahun 2015  sebelum  akhirnya  mengalami  penurunan pada  tahun  berikutnya  dan  bisa  kembali meningkat  pada  akhir  taun  2018.  Sedangkan Jalan  dengan  kondisi  rusak  memiliki  keadaan fluktuasi  yang  hampir  serupa.  Terjadi  kenaikan dan  penurunan  jumlah  panjang  jalan  kondisi
rusak  diperiode  2013-2018.  Begitu  pula  dengan kondisi  jalan  rusak  parah.  Terjadinya  kenaikan dan penurunan jumlah panjang jalan baik dalam kondisi baik, sedang, rusak, maupun rusak parah mengindikasikan  adanya  perubahan-perubahan kebijakan  pembangunan  infrastruktur  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  cilacap selama  periode  2013-2018.  Dengan  kata  lain kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Cilacap nampak  belum  dapat  konsisten  terkait  dengan pembangunan insfrastruktur .

## TINJAUAN PUSTAKA
Munculnya  pusat-pusat  ekonomi  baru sebagai  dampak  positif  adanya  pembangunan infrastruktur  seharusnya  meningkat  seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur seperti  jalan,  jembatan  dan  lain  sebagainya. Keberadaan infrastruktur ditujukan untuk menciptakan percepatan distribusi barang dan jasa bahan baku produksi untuk sector industri sebagai harapan  tumbuhnya  pusat  ekonomi  yang  baru. Pentingnya  infrastruktur  telah  dibuktikan  oleh Cahyanti  &  Anjaningrum  (2018)  yang  meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan  usaha  kecil  sektor  industri pengolahan  di  Kota  Malang.  Berdasarkan penelitian  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa pertumbuhan jumlah industri kecil yang terjadi di wilayah Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor  yang  salah  satunya  adalah  kualitas infrastruktur yang tersedia di wilayah tersebut.
Dari  penelitian  Cahyanti  &  Anjaningrum (2018) tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas infrastruktur  jalan  akan  memberikan  manfaat ekonomi  secara  signifikan  bagi  wilayah  sekitar. Atribut  manfaat  ekonomi  yang  dimaksudkan adalah biaya modal usaha, banyaknya usaha dan jumlah  aset,  serta  pendapatan  dan  tabungan. Hubungan  positif  antara  peningkatan  kualitas insfrastruktur  jalan  dengan  kualitas  dari  manfaat ekonomi  yang  didapatkan  masyarakat  begitupun sebaliknya pun dibuktikan oleh NSS,
Suryawardana, & Triyani (2015)
Apabila  melihat  kasus  pada  Kabupaten Cilacap, jumlah pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten  Cilacap  tidak  sebesar  anggaran inftrastruktur  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Untuk  tahun  2018  penambahan jumlah industri kecil di masing-masing Kecamatan  se-Kabupaten  Cilacap  sebesar  13 industri padahal dana pembangunan infrastruktur yang  telah  dikeluarkan  pemerintah  Kabupaten Cilacap  pada  tahun  2018  untuk  tiap  kecamatan sebesar  6,5  milyar  rupiah.  Walaupun  untuk industri  rumah  tangga  cukup  baik  dengan  34 industri  rumah  tangga baru  berdiri selama tahun 2018. Namun apabila dibandingkan dengan total jumlah tambahan UMK (Usaha Mikro Kecil) baru di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  sebanyak 143.738, kontribusi 34 industri rumah tangga dari Kabupaten Cilacap masih sangat rendah.
Masalah  industri  di  Kabupaten  Cilacap memang bukan hanya disebabkan oleh infrastruktur  saja  namuan  dengan  banyaknya industri besar nasional berbasis minyak dan gas di Kabupaten Cilacap menjadikan industri kecil dan industri  rumah  tangga  sulit  berkembang. Pertumbuhan industri kecil di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun memang cenderung rendang,
sekitar    4  persen  %.  Selain  itu  rendahnya  mutu SDM  dan  penggunaan  teknologi  tepat  guna bidang  industri  kecil  di  Kabupaten  Cilacap  turut menambah  buruknya  permasalahan  industri masyarakat  di  wilayah  ini  (Buku  RPJMD Kab.Cilacap 2017-2022).
Beberapa  fakta  diatas  menjadi  latar belakang  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini berfokus  pada  permasalahan  efisiensi  anggaran yang  digelontorkan  oleh  pemerintah  Kabupaten Cilacap berkenaan dengan pembangunan infrastruktur  yang  akan  memacu  pertumbuhan industri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  di Kabupaten  Cilacap.  Masalah  efisiensi  anggaran ini penting untuk dianalisis karena terkait dengan dasar  keefisiensian  anggaran  yang  berlandaskan pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan pada pasal 3 ayat 1 bahwa  keuangan  Negara  harus  dikelola  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan  dan  kepatutan  sehingga  efektifitas  dan efisiensi  anggaran  menjadi  dasar  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian  serupa  telah  dilakukan  oleh berbagai peneliti di berbagai tempat namun hanya beberapa  yang  menjadikan  variabel  jumlah industri terutama industri kecil dan industri rumah tangga  menjadi  variabel  output  dalam  analisis. Hal ini menjadi menarik untuk di analisis karena variabel  jumlah  industri  terutama  industri  kecil dan  industri  rumah  tangga  merupakan  masalah yang  saat  ini  dihadapi  oleh  Kabupaten  Cilacap, selain  itu  efisiensi  anggaran  menjadi  topik  yang menarik perhatian karena efisiensi anggaran akan menunjukkan pola kebijakan pemerintah terutama terkait  dengan  kebijakan  keuangan.  Penelitian menggunakan  DEA  untuk  menganalisis  efisiensi belanja  publik  telah  dilakukan  antara  lain  oleh Rapiuddin  &  Rusydi  (2017),  Kristiyanto  & Widodo (2017), Zulfahmi Pratama, Subagiarta, & Badjuri  (2016),  Yanti  &  Kustiani  (2016),  Yunan (2014) dan Pertiwi (2007). Hasil yang robust dan baik  yang  ditunjukkan  oleh  penelitian-penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  DEA  adalah metode  yang  cukup  baik  dalam  menganalisis efisiensi  khususnya  efisiensi  anggran.  Penelitian serupa  telah  dilakukan  oleh  Kementrian Keuangan  Republik  Indonesia  (2011)  yang membahas  tentang  belum  tercapaianya  tingkat efektivitas
dan efisiensi belanja kementrian/lembaga  yang  berhubungan  secara langsung  dengan  belanja  infrastruktur  ,  yaitu Kementrian  Pekerjaan  Umum,  Kementrian Perhubungan dan Kementrian Energi dan Sumber Daya  Mineral.  Penelitian  tersebut  menggunakan model analisis DEA, review dan tracking DIPA.
Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  33 provinsi di Indonesia hanya Provinsi  Jawa Barat dan  Jawa  Tengah  yang  menunjukan  tingkat keefisienan  anggaran  infrastruktur  yang  paling tinggi,  sedangkan  tingkat  efisiensian  anggaran infrastruktur paling rendah adalah provinsi Papua Barat dan DKI Jakarta. Solusi dari permasalahan ketidak  efisiensian  ini  adalah  meningkatkan kualitas  struktur  pengalokasian  anggaran,  dan menigkatkan dan menyeimbangkan pola penyerapan anggaran.
Dian  Merini  (2013)  dalam  penelitiannya yang  berjudul  “ Analisis  Efisiensi  Pengeluaran Pemerintah  Sektor  Publik  Di  Kawasan  Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis” meneliti tentang tingkat efisien pengeluaran sektor publik  di  negara-negara  Asia  Tenggara  terhadap indikator
output berupa
kesejahteraan masyarakat,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Dari penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan  bahwa  di wilayah    Asia  Tenggara,  Singapura  menjadi negara  dengan  tingkat  efisiensi  tertinggi, sedangkan  Malaysia    mengalami  inefisiensi pengeluaran  publik  yang  paling  parah.    Negara- Negara dengan penghasilan di tingkat menengah keatas    seperti  Malaysia,    Brunei  Darussalam, Thailand,  dan  Vietnam    cenderung  memiliki tingkat  pengeluaran  sektor  publik  yang  tinggi maka  dari  itu  kecenderungan  ketidak  efisienan anggaran  sangat  mungkin  terjadi.  Sedangkan untuk  negara  miskin  atau  berpenghasilan  di tingkat  bawah  seperti  Kamboja  dan  Laos  meski memiliki  derajat  efisiensi  anggaran  lebih  tinggi, namun  pada  kenyataannya  memiliki  tingkat layanan publik yang paling buruk.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis kuantitatif  dengan  data  yang  digunakan  adalah data belanja jalan, jembatan dan bangunan yang dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan  Ruang  Kabuaten  Cilacap  pada  tahun 2017-2018.  Untuk  kebutuhan  penelitian  maka masing-masing belanja dikelompokkan ke dalam 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Data  ini  tersebut  didapatkan  dari  dokumen Laporan  Pengawasan  Anggaran  Definitif  Per Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap tahun 2017 dan 2018. Data  lain  yang  digunakan  adalah  data  jumlah indutri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  yang didapatkan dari BPS Kabupaten Cilacap.
Dalam  menganalisis  data-data  tersebut peneliti  menggunakan  metode  analisis  non
parametrik  yaitu  metode  Data  Envelopment Analisys  (DEA).    DEA  merupakan  prosedur yang didesain relatif untuk suatu Unit Kegiatan Ekonomi  (UKE)  yang  menggunakan  beberapa input  dan  beberapa  output  (multi-input  multi- output)  dimana  penggabungan  input  &  output tersebut  sebenarnya  tidak  mungkin  dilakukan. Input dalam penelitian ini berupa belanja jalan, belanja  jembatan,  dan  belanja  bangunan  yang dilakukan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap. Sedangkan output  yang  digunakan  adalah  jumlah  industri kecil  dan  industri  rumah  tangga  yang  ada  di Kabupaten Cilacap.
Dalam DEA, efisiensi relatif Unit Kegiatan Ekonomi atau (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang yang dibagi dengan total  input  tertimbangnya  (  Total  Weighted Output / Total Weighted Input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki 2  sifat  yaitu  pertama  tidak  bernilai  negatif,  dan ke-dua  bersifat  universal,  artinya  setiap  UKE dalam  sampel  harus  dapat  menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total  weighted  input)  dan  rasio  tersebut tidak  boleh  lebih  dari  1  (  total  weighted out put/total weighted input ≤ 1).
Asumsi  pada  DEA  adalah  bahwa  setiap UKE  akan  memiliki  bobot  (maximize  total weighted  output/total  weighted  input),  karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda  untuk  menghasilkan  kombinasi  output yang  berbeda  pula,  maka  setiap  UKE  akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman  tersebut.  Secara  umum  UKE  akan menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya  sedikit  dan  untuk  output  yang diproduksi dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya,  melainkan  sebagai  penentu  untuk memaksimumkan  efisiensi  dari  suatu  UKE (Pertiwi, 2007). DEA dapat menangani beberapa jenis  permasalahan  seperti  permasalahan  input dan output yang berbeda jenisnya dalam waktu yang  bersamaan,  selain  itu  dengan  DEA  tidak diperlukan  penggunaan  asumsi  khusus  untuk masing-masing input dan output yang
digunakan.  Analisis  DEA  akan  memberikan peringkat  efisiensi  berdasarkan  data  numerik dalam arti hasil analisis DEA tidak menggunakan  opini  subjektif.  Asumsi  yang digunakan  adalah  output  oriented  dimana variabel  input  (belanja  jalan,  belanja  jembatan, dan belanja bangunan) dianggap telah maksimal / optimum karena dianggap adanya keterbatasan anggaran  dana  yang  dimiliki  pemerintah, sedangkan  output  (jumalah  industri  kecil  dan industri  rumah  tangga)  yang  dihasilkan  harus bisa  semaksimal  mungkin.  Maka  dari  itu penelitian  ini  juga  dapat  menentukan  jumlah output  yang  harus  tercipta  agar  terjadi  efisiensi anggaaran  pemerintah  yang  telah  dikeluarkan melalui nilai radial movement.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengolahan  DEA  diperoleh  nilai CRSTE  dan  VRSTA.  Nilai  CRSTE  (Constan
Return to Scale Technical Efficiency)
menunjukan  nilai  efisiensi  skala  yang  diartikan sebagai  standard  efisiensi  yang  mengasumsikan bahwa semua komponen unit kegiatan ekonomi berada  dalam  keadaan  yang  optimum  tanpa adanya  kendala.  Sedangkan  nilai  VRSTE menunjukan  nilai  dari  skala  teknis.  VRSTE (Variable Return  to Scale Technical Efficiency) diartikan  sebagai  nilai  efisiensi  teknis  yang menggunakan  asumsi  bahwa  tiap  unit  kegiatan ekonomi  yang  ada  dalam  model  memiliki keadaan  yang  berbeda-beda  karena  memiliki keterbatasan-keterbatasan masing-masing region dan  masing-masing  variabel  pula  baik  input maupun  output.  Model  VRSTE  dipilih  karena masing-masing  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Cilacap  memiliki  karakteristik  yang berbeda  maka  diasumsikan  pula  unit  kegiatan ekonomi yang digunakan berbeda. Analisis DEA dilakukan menggunakan software DEAP v.21.
Tabel 1 Hasil Uji Efisiensi Anggaran Belanja Infrastruktur Terhadap Jumlah Industri Kecil Dan Industri Rumah Tangga Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2018 Menggunakan Analisis DEA
NO REGION CRSTE VRSTE RM OUTPUT 1  OUTPUT 2 1 Dayeuhluhur 0.262 0.510 236.117 898.395 2 Wanareja 0.176 0.330 109.417 8056.317 3 Majenang 0.237 0.513 209.109 3123.333 4 Cimanggu 0.465 0.809 81.84 1227.597 5 Karangpucung 0.303 0.534 217.935 1424.42 6 Cipari 0.963 1.000 0 0 7 Sidareja 0.167 0.330 272.048 5627.732 8 Kedungreja 0.390 0.581 103.083 339.528 9 Patimuan 0.300 0.901 47.983 157.015 10 Gandrungmangu 0.524 0.657 146.939 769.087 11 Bantarsari 0.182 0.320 212.646 6749.38 12 Kawunganten 0.162 0.584 167.357 3626.298 13 Kampunglaut 1.000 1.000 0 0 14 Jeruklegi 0.501 0.973 0.22 182.477 15 Kesugihan 0.077 0.224 13.883 8319.414 16 Adipala 1.000 1.000 0 0 17 Maos 1.000 1.000 0 0 18 Sampang 0.439 0.464 65.752 762.954 19 Kroya 0.443 0.539 112.927 4077.341 20 Binangun 1.000 1.000 0 0 21 Nusawungu 1.000 1.000 0 0
NO REGION CRSTE VRSTE RM OUTPUT 1  OUTPUT 2 22 Cilacap Selatan 0.454 0.464 136.529 844.627 23 Cilacap Tengah 0.337 0.624 181.771 635.597 24 Cilacap Utara 0.324 0.766 41.583 449.468 MEAN 0.488 0.672 - - Sumber : Hasil olah DEAP v2.1 Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kecamatan  Dayeuhluhur  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.262  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.510  <  1  maka  dikatakan  kecamatan Dayeuhluhur  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan  jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Dayeuhluhur  untuk output  1  bernilai  236,117  dan  output  2  bernilai 898,295 berarti apabila Kecamatan Dayeuhluhur ingin mencapai tingkat efisiensi anggaran maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  236  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 898.
Kecamatan  Wanareja  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.176  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.330  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Wanareja  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Wanareja untuk output 1 bernilai 109,417 dan output 2 bernilai 8056,317 berarti  apabila  Kecamatan  Wanareja  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  109  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 8056.
Kecamatan  Majenang  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.237  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.513  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Majenang  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan
industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Majenang untuk output 1 bernilai 209,109 dan output 2 bernilai 3123,333 berarti  apabila  Kecamatan  Majenang  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  209  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 3123.
Kecamatan  Cimanggu  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.465  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.809  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Cimanggu  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Cimanggu untuk output 1  bernilai  81,84  dan  output  2  bernilai  1227,597 berarti  apabila  Kecamatan  Cimanggu  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  82  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 1228.
Kecamatan Karangpucung memiliki nilai CRSTE  sebesar  0.303  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.534  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Karangpucung belum mencapai tingkat efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Karangpucung  untuk output  1  bernilai  217,935  dan  output  2  bernilai 1424,420 berarti apabila Kecamatan
Karangpucung  ingin  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran maka kecamatan ini harus mendirikan
industri  kecil  baru  sebanyak  2018  dan  industri rumah tangga sebanyak 1424.
Kecamatan Cipari memiliki nilai CRSTE sebesar  0.963  <  1  maka  dari  itu  secara  sekala belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kabupaten  Cilacap  di  Kecamatan  Cipari  untuk periode  2017-2018,belum  mencapai  tingkat efisiensi  terhadap  jumlah  industri  kecil  dan indutri  rumah  tangga  yang  ada  di  Kecamatan Cipari. Namun secara teknis karena nilai VRSTE sebesar 1  maka dikatakan di Kecamatan Cipari anggaran  belanja  infrastruktur  jalan  jembatan dan  bangunan  telah  efisien  terhadap  jumlah indutri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  untuk periode 2017-2018.
Kecamatan  Sidareja  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.167  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.330  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Sidareja  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Sidareja untuk output 1 bernilai 272,048 dan output 2 bernilai 5627.732 berarti  apabila  Kecamatan  Sidareja  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  272  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 5628.
Kecamatan  Kedungreja  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.390  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.581  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Kedungreja  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Kedungreja  untuk output  1  bernilai  103,083  dan  output  2  bernilai 339,528  berarti  apabila  Kecamatan  Kedungreja ingin mencapai tingkat efisiensi anggaran maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  103  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 340.
Kecamatan  Patimuan  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.300  <  1  dan  nilai  VRSTE
sebesar  0.901  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Patimuan  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Patimuan untuk output 1  bernilai  47,983  dan  output  2  bernilai  157,015 berarti  apabila  kecamatan  Patimuan  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  48  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 157.
Kecamatan  Gandrungmangu  memiliki nilai CRSTE sebesar 0.524 < 1 dan nilai VRSTE sebesar  0.657  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Gandrungmangu  belum  mencapai  tingkat efisiensi anggaran belanja infrastruktur jalan,jembatan  dan  bangunan  terhadap  jumlah indutri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  untuk periode  2017-2018,  baik  efisiensi  secara  skala maupun efisiensi secara teknis. Pada kolom RM
(Radial Movement) Kecamatan Gandrungmangu untuk output 1 bernilai 146,939 dan  output  2  bernilai  769,087  berarti  apabila Kecamatan  Gandrungmangu  ingin  mencapai tingkat  efisiensi  anggaran  maka  kecamatan  ini harus  mendirikan  industri  kecil  baru  sebanyak 147 dan industri rumah tangga sebanyak 769.
Kecamatan  Bantarsari  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.182  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.320  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Bantarsari  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Bantarsari untuk output 1 bernilai 212,646 dan output 2 bernilai 6749,38 berarti  apabila  Kecamatan  Bantarsari  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  213  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 6749.
Kecamatan  Kawunganten  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.162  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.584  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan
Kawunganten  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Kawunganten  untuk output  1  bernilai  167,357  dan  output  2  bernilai 3626,298 berarti apabila Kecamatan
Kawunganten  ingin  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran maka kecamatan ini harus mendirikan industri  kecil  baru  sebanyak  167  dan  industri rumah tangga sebanyak 3626.
Kecamatan  Kampung  laut  berdasarkan pengujian  memiliki  nilai  CRSTE  sebasar  1  dan nilai  VRSTE  sebesar  1,  ini  berarti  bahwa Kecamatan Kampunglaut telah mencapai tingkat efisiensi  baik secara skala maupun secara teknis. Berarti  anggaran  belanja  infrastruktur  jalan, jembatan,  dan  bangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  di  wilayah Kecamatan Kampunglaut telah efisien terhadap jumlah industri kecil dan industri rumah tangga yang  ada  di  kecamatan  tersebut  untuk  periode 2017-2018.
Kecamatan  Jeruklegi  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.501  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.973  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Jeruklegi  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Jeruklegi untuk output 1 bernilai 0.22 dan output 2 bernilai 182,477 berarti apabila  Kecamatan  Jeruklegi  ingin  mencapai tingkat  efisiensi  anggaran  maka  kecamatan  ini harus mendirikan industri kecil baru sebanyak 1 dan industri rumah tangga sebanyak 182.
Kecamatan  Kesugihan  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.077  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.224  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Kesugihan  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial
Movement) Kecamatan Kesugihan untuk output 1 bernilai 13,883 dan output 2 bernilai 8319,414 berarti  apabila  Kecamatan  Kesugihan  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  14  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 8319.
Kecamatan Adipala berdasarkan
pengujian  memiliki  nilai  CRSTE  sebasar  1  dan nilai  VRSTE  sebesar  1,  ini  berarti  bahwa Kecamatan  Adipala  telah  mencapai  tingkat efisiensi baik secara skala maupun secara teknis. Berarti  anggaran  belanja  infrastruktur  jalan, jembatan,  dan  bangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  di  wilayah Kecamatan  Adipala  telah  efisien  terhadap jumlah industri kecil dan industri rumah tangga yang  ada  di  kecamatan  tersebut  untuk  periode 2017-2018.
Kecamatan  Maos  berdasarkan  pengujian memiliki  nilai  CRSTE  sebasar  1  dan  nilai VRSTE  sebesar  1,  ini  berarti  bahw  kecamatan Maos telah mencapai tingkat efisiensi baik secara skala  maupun  secara  teknis.  Berarti  anggaran belanja  infrastruktur  jalan,  jembatan,  dan bangunan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Cilacap di wilayah Kecamatan Maos telah  efisien  terhadap  jumlah  industri  kecil  dan industri  rumah  tangga  yang  ada  di  kecamatan Maos untuk periode 2017-2018.
Kecamatan  Sampang  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.439  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.464  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Sampang  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement) Kecamatan Sampang untuk output 1 bernilai  65,752  dan  output  2  bernilai  762,954 berarti  apabila  Kecamatan  Sampang  ingin mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  maka kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri  kecil baru  sebanyak  66  dan  industri  rumah  tangga sebanyak 763.
Kecamatan Kroya memiliki nilai CRSTE sebesar 0.443 < 1 dan nilai VRSTE sebesar 0.539 <  1  maka  dikatakan  Kecamatan  Kroya  belum
mencapai  tingkat  efisiensi  anggaran  belanja infrastruktur  jalan,jembatan  dan  bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga  untuk  periode  2017-2018,  baik  efisiensi secara skala maupun efisiensi secara teknis. Pada kolom  RM  (Radial  Movement)  Kecamatan Kroya  untuk  output  1  bernilai  112,927  dan output  2  bernilai  4077,341  berarti  apabila Kecamatan  Kroya  ingin  mencapai  tingkat efisiensi  anggaran  maka  kecamatan  ini  harus mendirikan industri kecil baru sebanyak 113 dan industri rumah tangga sebanyak 4077.
Kecamatan Binangun
berdasarkan pengujian  memiliki  nilai  CRSTE  sebasar  1  dan nilai  VRSTE  sebesar  1,  ini  berarti  bahwa Kecamatan  Binangun  telah  mencapai  tingkat efisiensi baik secara skala maupun secara teknis. Berarti  anggaran  belanja  infrastruktur  jalan, jembatan,  dan  bangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  di  wilayah Kecamatan  Binangun  telah  efisien  terhadap jumlah industri kecil dan industri rumah tangga yang ada di Kecamatan Binangun untuk periode 2017-2018.
Kecamatan  Nusawungu  berdasarkan pengujian  memiliki  nilai  CRSTE  sebasar  1  dan nilai  VRSTE  sebesar  1,  ini  berarti  bahwa Kecamatan Nusawungu telah mencapai  tingkat efisiensi baik secara skala maupun secara teknis. Berarti  anggaran  belanja  infrastruktur  jalan, jembatan,  dan  bangunan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Cilacap  di  wilayah Kecamatan  Nusawungu  telah  efisien  terhadap jumlah industri kecil dan industri rumah tangga yang  ada  di  Kecamatan  Nusawungu  untuk periode 2017-2018.
Kecamatan Cilacap Selatan memiliki nilai CRSTE  sebesar  0.454  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.464  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Cilacap Selatan belum mencapai tingkat efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Cilacap  Selatan  untuk output  1  bernilai  136,529  dan  output  2  bernilai 844,627  berarti  apabila  Kecamatan  Cilacap Selatan ingin mencapai tingkat efisiensi anggaran
maka  kecamatan  ini  harus  mendirikan  industri kecil  baru  sebanyak  137  dan  industri  rumah tangga sebanyak 845.
Kecamatan Cilacap Tengah memiliki nilai CRSTE  sebesar  0.337  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.624  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Cilacap Tengah belum mencapai tingkat efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Cilacap  Tengah  untuk output  1  bernilai  181,771  dan  output  2  bernilai 635,627  berarti  apabila  Kecamatan  Cilacap Tengah  ingin  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran maka kecamatan ini harus mendirikan industri  kecil  baru  sebanyak  182  dan  industri rumah tangga sebanyak 636.
Kecamatan  Cilacap  Utara  memiliki  nilai CRSTE  sebesar  0.324  <  1  dan  nilai  VRSTE sebesar  0.766  <  1  maka  dikatakan  Kecamatan Cilacap  Utara  belum  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran  belanja  infrastruktur  jalan,jembatan dan bangunan terhadap jumlah indutri kecil dan industri rumah tangga untuk periode 2017-2018, baik  efisiensi  secara  skala  maupun  efisiensi secara  teknis.  Pada  kolom  RM  (Radial Movement)  Kecamatan  Cilacap  Utara  untuk output  1  bernilai  41,583  dan  output  2  bernilai 449,468  berarti  apabila  Kecamatan  Cilacap Tengah  ingin  mencapai  tingkat  efisiensi anggaran maka kecamatan ini harus mendirikan industri  kecil  baru  sebanyak  42  dan  industri rumah tangga sebanyak 449.
Berdarakan  nilai  rata-rata  nilai  CRSTE sebesar  0,488<1  dan  nilai  rata-rata  VRSTE sebesar  0.672<  1  berarti  rata-rata  kecamatan  di Kabupaten  Cilacap  memang  belum  mencapai tingkat  efisiensi  anggaran  belanja  infrastruktur jalan jembatan dan bangunan terhadapa jumlah industri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  baik efisien secara skala maupun efisien secara teknis untuk periode 2017-2018.
Berdasarkan  metode  VRSTE  (Variable Return    to  Scale  Technical  Efficiency) Kecamatan  Kesugihan  menjadi  kecamatan dengan  tingkat  efisiensi  anggaran  belanja infrastruktur  terendah  dibanding  23  kecamatan
lain  yang  ada  di  Kabupaten  Cilacap  untuk periode 2017-2018. Berdasarkan metode VRSTE (Variable Return  to Scale Technical Efficiency) Kecamatan  Kesugihan  menjadi  kecamatan dengan  tingkat  efisiensi  anggaran  belanja infrastruktur  terendah  dibanding  23  kecamatan lain  yang  ada  di  Kabupaten  Cilacap  untuk periode 2017-2018.
Berdasarkan  metode  CRSTE  (Constan
Return to Scale Technical Efficiency)
Kecamatan  Wanareja  menjadi  kecamatan dengan  tingkat  efisiensi  anggran  belanja infrastruktur  terendah  dibanding  23  kecamatan lain  yang  ada  di  Kabupaten  Cilacap  untuk periode 2017-2018.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil
uji efisiensi menggunakan  Data  Envelopment  Analisys dengan  asumsi  output  oriented  maka  dari  24 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Cilacap hanya 6 kecamatan yang telah mencapai tingkat efisiensi anggaran belanja infrastruktur terhadap banyaknya  indutri  kecil  dan  industri  rumah tangga.  Enam  kecamatan  tersebut  adalah Kecamatan  Cipari,  Kecamatan  Kampunglaut,
Kecamatan Adipala, Kecamatan Maos, Kecamatan Binangun, Dan Kecamatan
Nusawungu,  sedangkan  18  kecamatan  lainnya yang ada di Kabupaten Cilacap belum mencapai tingkat  efisiensi  anggaran.  Dikatakan  belum mencapai  tingkat  efisiensi  dikarenakan  jumlah output berupa industri kecil dan industri rumah tangga yang tersedia di suatu kecamatan belum sebanding  dengan  nilai  proyek  pembangunan infrastruktur  berupa  jalan,  jembatan,  dan bangunan  yang    dilakukan  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.
Penelitian ini merupakan penelitian dasar dimana  peneliti  hanya  melihat  tingkat  efisiensi atau  inefisiensi  dari  adanya  input  terhadap output yang diujikan. Maka dari itu penelitian ini sangat  mungkin  untuk  dilakukan  penelitian- penelitian berikutnya yang berhubungan dengan efisiensi  anggaran  pembangunan  infrastruktur terhadap  output-output  lainnya  atau  mengkaji faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  mendorong peningkatan  jumlah  industri  di  wilayah
Kabupaten  Cilacap.  Beberapa  keterbatasan dalam  penelitian  ini  antara  lain  tidak  faktor- faktor lain penentu pertumbuhan jumlah industri kecil dan rumah tangga yang ada di Kabupaten Cilacap,  hanya  mengambil  data  pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang Kabupaten Cilacap, diharapkan keterbatasan ini dapat diakomodasi pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyanti,  M.  M.,  &  Anjaningrum,  W.  D.  (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan  Usaha  Kecil  Sektor  Industri Pengolahan Di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 11 (2), 73 – 79. https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.50
Dian  Merini.  (2013).  Analisa  Efisiensi  Pengeluaran Pemerintah  Sektor  Publik  di  Kawasan  Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis. Working Paper Universitas Brawijaya , 1 – 31.
Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja  Langsung  Dan  Tidak  Langsung Pemerintah  Kabupaten  Kota  Di  Jawa  Timur Dalam  Pengentasan  Kemiskinan. Jurnal  Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 17 (1), 1 – 12.
NSS, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis  Dampak  Pembangunan  Infrastruktur Jalan  Terhadap  Pertumbuhan  Usaha  Ekonomi Rakyat  Di  Kota  Semarang. Jurnal  Dinamika Sosial Budaya , 17 (1), 82. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505
Pertiwi,  L.  D.  (2007).  Efisiensi  Pengeluaran Pemerintah  Daerah  di  Proponsi  Jawa  Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 12 (2), 123 – 139.
Rapiuddin,  R.,  &  Rusydi,  B.  U.  (2017).  Efisiensi Belanja  Pemerintah  Sektor  Pendidikan  dan Kesehatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. EcceS (Economics, Social, and Development Studies) , 4 (1),
23. https://doi.org/10.24252/ecc.v4i1.3344
Yanti, P., & Kustiani, N. A. (2016). Analisis Efisiensi Belanja  Daerah  Urusan  Kesehatan  dengan Metode  Data  Envelopment  Analysis  (DEA): Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  di Provinsi  Banten. Jurnal  Info  Artha , 4 ,  81 – 96. https://doi.org/10.31092/jia.v4i4.49
Yunan,  Z.  Y.  (2014).  Tingkat  Efisiensi  Pengeluaran
Pemerintah  Daerah  Di  Pulau  Jawa. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (1). https://doi.org/10.15408/sigf.v3i1.2053
Zulfahmi  Pratama,  Subagiarta,  I.  W.,  &  Badjuri.
(2016). Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi  Jawa  Timur Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis  (DEA). Artikel  Ilmiah  Mahasiswa  2016 . Retrieved from
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789 /76387
1