## TINJAUAN HUKUM DOKTER YANG BERKOLUSI DENGAN PERUSAHAAN FARMASI DALAM MERESEPKAN OBAT 

## Yenny Fitri. Z
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh e-mail: yennyfitri@rocketmail.com

## Abstract
At  the  end  of  2015,  the  Tempo  Magazine  investigation  team  released  a  gratification  case conducted  by  the  pharmaceutical  company  Interbat  against  2,125  doctors. The  gratuities  are suspected  to  be  one  of  the  reasons  that  influence  doctors  in  prescribing  drugs  to  patients.  Funds used by pharmaceutical companies to serve doctors can reach 45 percent of drug prices. Therefore, patients  must  redeem  the  drug  at  a  more  expensive  price.  Moving  from  the  results  of  these investigations,  the  authors  are  interested  to  examine  criminal  rules  that  can  ensnare  doctors  who receive the gift from pharmaceutical companies. So far, the rule of law governing the prohibition of doctors receiving gifts from Pharmaceutical Companies has not had a deterrent effect. The existing arrangements are in the realm of ethics and administration. As a result, the cooperation of doctors and  pharmaceutical  companies  in  prescribing  the  drug  continues  and  affects  the  patient's  harm. Because in the practice of the physician profession is divided into two, namely private doctors and civil  servants,  then  the  formulation  of  the  issues  to  be  discussed  in  this  paper  is,  First,  how  the imposition of legal sanctions for private doctors who receive the gift from Pharmaceutical Company Second,  how  the  imposition  of  legal  sanctions  for  civil  servant  doctors  who  receive  the  gift  from Pharmaceutical  Company  To  answer  the  problem,  the  author  uses  normative  juridical  research method.  The  results  of  his  research  are  private  doctors  who  receive  the  gift  from  pharmaceutical companies may be subject to Article 3 of Law Number 11 Year 1980 on the Crime of Bribery. As for doctors who have the status of Civil Servants subject to Article 12B of Law Number 31 Year 1999 junto  Law  Number  20  Year  2001  About  Corruption  Eradication  (Anti-Corruption  Law).  As  a suggestion at the end of the writing, the author wants that the formulation of Article 12B of the Anti- Corruption  Law  be  expanded  so  that  it  is  not  limited  to  civil  servants  or  state  officials  only. However, pending the improvement of the formulation of Article 12B, the authors recommend that law  enforcement  still  play  an  active  role  by  using  Article  3  of  the  Anti-Bribery  Law  to  ensnare doctors who receive the gift from ph armaceutical companies.
Keyword: Doctors Collusion, Corruption.

## Abstrak
Di penghujung tahun 2015, tim investigasi Majalah Tempo merilis adanya kasus gratifikasi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Interbat terhadap 2.125 dokter. Gratifikasi tersebut diduga sebagai salah  satu alasan yang  mempengaruhi  dokter  dalam  meresepkan obat pada  pasien.  Dana yang dipakai perusahaan farmasi untuk melayani dokter bisa mencapai 45 persen dari harga obat. Oleh  karena itu, pasien  harus  menebus  obat  dengan harga  yang  lebih  mahal.  Beranjak  dari  hasil investigasi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti aturan pidana yang dapat menjerat dokter yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi. Selama ini, aturan hukum yang mengatur larangan dokter  menerima  pemberian  dari  Perusahaan  Farmasi  belum  membawa  dampak  menjerakan. Pengaturan  yang  ada  baru  berada  di  ranah  etika  dan  administrasi.  Akibatnya,  kerja  sama  dokter dan  perusahaan  farmasi  dalam  meresepkan  obat  terus  berlanjut  dan  berdampak  kerugian  bagi pasien. Karena di dalam praktek profesi dokter terbagi dua, yaitu dokter swasta dan dokter pegawai negeri,  maka  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah,  Pertama, bagaimana  penjatuhan  sanksi  hukum  bagi  dokter  swasta  yang  menerima  pemberian  dari
 Naskah diterima: 28 Februari 2018, direvisi: 11 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 28 Maret 2018
Perusahaan  Farmasi?  Kedua,  bagaimana  penjatuhan  sanksi  hukum  bagi  dokter  pegawai  negeri yang  menerima  pemberian  dari  Perusahaan  Farmasi?  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah dokter swasta yang  menerima  pemberian  dari  perusahaan  farmasi  dapat  dikenakan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sedangkan bagi dokter yang berstatus Pegawai Negeri  Sipil  dikenakan  Pasal  12B  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  junto  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi). Sebagai saran  di  akhir  penulisan,  Penulis  menginginkan  agar  rumusan  Pasal  12B  UU  Anti  Korupsi diperluas  sehingga tidak terbatas hanya kepada pegawai negeri atau peyelenggara negara semata. Namun  sambil  menunggu  perbaikan  rumusan  Pasal  12B,  Penulis  menyarankan  agar  penegak hukum tetap berperan aktif dengan menggunakan Pasal 3 UU Anti Suap untuk menjerat dokter yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi.
Kata kunci: Kolusi Dokter, Korupsi

## PENDAHULUAN
Kesehatan  memiliki  arti  penting karena merupakan hak asasi manusia yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  28 H Konstitusi Indonesia tersebut menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sementara  Pasal  34  ayat  (3)  menyatakan “negara bertanggung jawab atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Arti pentingnya kesehatan juga dituangkan di dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional
(RPJP-N) 2005-2025. Pembangunan
kesehatan  menurut  RPJP-N  2005-2025 diarahkan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya  kesehatan,  pembiayaan  kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan,  pemberdayaan  masyarakat  dan manajemen kesehatan dengan
memperhatikan  dinamika  kependudukan, epidemiologi  penyakit,  perubahan  ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi  dengan  semangat  kemitraan,
dan kerja sama lintas sektor. 1
Oleh  karena  itu,  pelayanan  kesehatan harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan dengan  penuh  tanggung  jawab,  memiliki etik  dan  moral  yang  tinggi,  serta  keahlian yang  terus  ditingkatkan  mutunya  melalui pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan agar  penyelenggaraan  upaya  kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan  serta  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi kesehatan. 2
Dokter  merupakan  tenaga  kesehatan yang  memegang  peran  besar  dalam  upaya kesehatan masyarakat. Melalui pendidikan, pelatihan  dan  keahlian  yang  dimilikinya, dokter  menjadi  profesi  mulia  karena memenuhi  hak  dasar  manusia  di  bidang kesehatan.  Namun  di  dalam  pelayanan kesehatan, terutama ketika dokter meresepkan obat  kepada pasien, ada celah pelanggaran  etik  yang  dapat  dilakukan
1 Lihat  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional 2005-2025
2 Lihat Konsideran Menimbang huruf b dan c Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
dokter. Ini terlihat dari hasil tim investigasi majalah Tempo di penghujung tahun 2015 yaitu  kasus  dugaan  gratifikasi  atas  2.125 dokter  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan Farmasi  Interbat. 3 Sebagian  besar  dokter penerima  gratifikasi  itu  berstatus  dokter PNS  dan  bekerja  di  rumah  sakit  milik pemerintah. 4
Berdasarkan data yang dimiliki Tempo, sekitar 131 miliar rupiah dibayarkan PT. Interbat sejak 2013 hingga 2015  kepada  dokter.  Tujuannya  diduga agar dokter meresepkan obat-obatan produksi Interbat. 5
Salah  seorang  dokter  sekaligus  guru besar  farmakologi  Universitas  Gajah Mada,  Iwan  Dwiprahasto  mengatakan bahwa alasan perusahaan farmasi memberikan  hadiah  dan  komisi  kepada dokter  karena  nilai  bisnis  obat  ini  sangat menjanjikan. Perusahaan farmasi menggunakan  45  %  dana  dari  harga  obat untuk melayani dokter. 6 Maka tidak heran, dengan adanya kolusi dokter dan perusahaan farmasi, pasien harus menebus obat  dengan  harga  yang  mahal  meskipun sebenarnya pasien dapat memperoleh merk
3 http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/
11/173717860/gratifikasi-dokter-menteri-nila- akan-temui-farmasi-dan-idi    Diunduh  Jum’at,  16 Februari 2018 Pukul 17.00 Wib.
4 http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/ 11/173717860/gratifikasi-dokter-menteri-nila- akan-temui-farmasi-dan-idi    Diunduh  Jum’at,  16 Februari 2018 Pukul 17.00 Wib.
5 http://www.kpk.go.id/id/berita/berita- sub/3067-menteri-kesehatan-gandeng-kpk-cegah- gratifikasi-dokter  Diunduh  Jum’at,  16  Februari 2018 Pukul 17.10 Wib.
6 http://www.kpk.go.id/id/berita/berita- sub/3067-menteri-kesehatan-gandeng-kpk-cegah- gratifikasi-dokter  Diunduh  Jum’at,  16  Februari 2018 Pukul 17.10 Wib.
obat lain yang lebih murah dengan kualitas obat yang sama.
Sejauh  pengetahuan  penulis,  belum seorang  pun  dokter  yang  di  jatuhi  pidana atas  praktek  kolusi  tersebut.  Untuk  itu, Penulis  ingin  melakukan Tinjauan Hukum Dokter yang Berkolusi dengan Perusahaan Farmasi dalam Meresepkan Obat.
Tujuannya  agar  praktek  kolusi  dalam pemberian  pelayanan  kesehatan  tersebut tidak merugikan masyarakat sebagai pasien.    Di  dalam  praktek,  profesi  dokter terbagi  atas  dokter  swasta  dan  dokter pegawai  negeri.  Penjatuhan  pidana  atas dokter  pegawai  negeri  tentu  berbeda dengan  dokter  swasta  yang  menerima pemberian  dari  perusahaan  farmasi.  Maka penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui dan  memahami  pengaturan  hukum  yang tepat  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap dokter  swasta  dan  dokter  pegawai  negeri yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian  hukum  normatif disebut  juga  penelitian  hukum doctrinal . Pada  penelitian  hukum  normatif,  hukum seringkali  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (law  in  books) atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. 7
7 Amiruddin  dan Zainal  Asikin,  tth, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 118
Penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  sehingga  juga  dinamakan penelitian  hukum  kepustakaan. 8 Penelitian kepustakaan (Library  Reseach) artinya penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca karya-karya  yang terkait dengan persoalan yang akan dibahas dan dilanjutkan dengan memuat kajian tentang penelitian. 9
Penelitian hukum normatif atau
kepustakaan dalam penelitian ini
mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  penelitian  terhadap  sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti  peraturan  perundang-undangan, 10 yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi dokter dan larangan menerima pemberian oleh dokter yang bisa mempengaruhi profesionalitas kerja.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan  objek  penelitiannya,  atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan  tentang  sesuatu  hal  di daerah  tertentu  dan  pada  saat  tertentu. 11
Dalam penelitian hukum deskriptif
(descriptive  legal  study) ini,  pemaparan
dan penjelasan bertujuan untuk memperoleh  gambaran  lengkap  tentang
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13
9 Mestika  Zed,  2007, Metode  Penelitian Kepustakaan, Yayasan  Obor  Indonesia,  Jakarta, Hlm. 3
10 Soerjono  Soekanto,  1986. Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, Hlm. 15
11 Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta,  Hlm. 8
penerapan  hukum.  Adapun  keadaan  yang digambarkan  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai kolusi yang terjadi antara dokter dengan perusahaan farmasi dalam meresepkan  obat  sehingga  mengganggu profesionalitas dokter yang dapat merugikan pasien.
Karena  penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normative, maka sumber hukum yang digunakan adalah:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yang  terdiri dari aturan-aturan hukum nasional dan hukum  internasional  yang  terkait dengan  gratifikasi  sebagai  bagian dari tindak  pidana  korupsi  serta  peraturan terkait etika profesi dokter.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan yang memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer. 12
Bahan  hukum  sekunder  berasal  dari buku-buku  teks  yang  berisi  prinsip- prinsip hukum dan pandangan- pandangan hukum para sarjana. 13
c. Bahan  hukum  tersier,  merupakan bahan  hukum yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder, 14 antara lain: Kamus Terminologi  Hukum,  Kamus  Bahasa Inggris,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) ,  yaitu  dengan  cara  mempelajari
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Loc.Cit.
13 Ronny  Hanitijo,  1993, Metode  Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta, Hlm. 43
14 Sorjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 61
dan  meneliti  literatur  yang  berhubungan dengan permasalahan yang akan diuraikan. Menurut  Rianto  Adi,  jika  data  yang diperlukan  untuk  menjawab  masalah penelitian  terdapat  dalam  bahan  pustaka, maka  kegiatan  pengumpulan  data  itu disebut dengan literatur study. 15
Selanjutnya,  dilakukan  pengolahan data.  Pengolahan  data  adalah  kegiatan merapikan  hasil  pengumpulan  data,  yaitu dengan  cara  menyeleksi  atas  dasar reabilitas  dan  validitasnya. 16 Data-data tersebut  disusun  secara  berurutan  dan teratur sesuai dengan permasalahan.
Proses  selanjutnya,  data  yang  telah diinventarisasi  dilakukan  proses edditing, yaitu  meneliti  kembali  terhadap  catatan- catatan,  berkas-berkas,  informasi  yang dikumpulkan  oleh  pencari  data  yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) yang  hendak dianalisis. 17 Hal  ini  bertujuan  untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan, kemudian memperbaikinya, sehingga diperoleh data yang berkualitas.
Analisis  data  yang  digunakan  penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif,  yaitu  analisis  yang  dilakukan tidak  dengan  menggunakan  angka-angka atau  rumus  statistik,  melainkan  dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat  dengan  melakukan  penilaian
berdasarkan peraturan perundang- undangan,  teori  atau  pendapat  ahli,  serta
15 Rianto  Adi,  2004. Metodologi  Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, Hlm. 72
16 Sumardi  Suryabrata,  2006. Metodologi Penelitian, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, Hlm. 40
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, Hlm. 168-169
logika  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan yang  logis  dan  merupakan  jawaban  dari permasalahan.  Kemudian  penulis  juga menggunakan analisis isi (content analisis) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. 18

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mencegah  terjadinya  kolusi perusahaan  farmasi  dan  dokter  dalam pemasaran  obat  ini,  sudah  sangat  banyak dilahirkan  aturan-aturan  dan  kode  etik yang mengikat bagi profesi dokter.
Pertama, Kewajiban  umum  yang melekat pada profesi dokter telah dituangkan  dalam  Pasal  3  Kode  Etik Kedokteran  (KODEKI)  Hasil  Mukernas Etik  Kedokteran  III  Tahun  2001  sebagai pedoman etik bagi dokter dalam menjalankan  profesi  kedokteran.  Pasal  3 KODEKI  menyebutkan  bahwa  dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang  dokter  tidak  boleh  dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya  kebebasan  dan  kemandirian profesi.
Penjabaran  tentang  perbuatan  yang dipandang bertentangan dengan etik kedokteran  ditemukan  dalam  Penjelasan Pasal 3 KODEKI, yaitu terdiri atas:
1. Secara  sendiri  atau  bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk.
18 Soejono  dan  Abdurrahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 16
2. Menerima  imbalan  selain  dari  pada yang  layak,  sesuai  dengan  jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.
3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan  alat  kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter.
4. Melibatkan  diri  secara  langsung  atau tidak langsung untuk mempromosikan obat,  alat  atau  bahan  lain  guna kepentingan  dan  keuntungan  pribadi dokter.
Kedua, pada  tahun  2002  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM) juga  telah  menerbitkan  Surat  Keputusan
(SK) Kepala BPOM Nomor
HK.00.05.3.02706  tentang  Promosi  Obat. Bab  V  Pasal  8  SK  Kepala  BPOM menyebutkan setiap pemberian dan donasi yang akan diberikan oleh Industri Farmasi dan/atau  Pedagang  Besar  Farmasi,  tidak boleh  dikaitkan  dengan  penulisan  resep atau  anjuran  penggunaan  obat  yang bersangkutan.  Kemudian  yang  tidak  kalah pentingnya, pemberian dan donasi tersebut hanya  diperbolehkan  untuk  diberikan kepada  institusi,  tidak  kepada  pribadi profesi kesehatan.
Ketiga,  International  Pharmaceutical Manufacturers  Group (IPMG),  sebuah asosiasi  beranggotakan  24  perusahaan farmasi  berbasis  penelitian  internasional yang  beroperasi  di  Indonesia.  Semua anggota IPMG menjunjung tinggi kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  hukum terkait, khususnya kode etik dalam praktik
pemasaran.  Pinsip-prinsip  utama  yang dipegang  dalam  kode  etik  IPMG  tersebut, antara  lain  semua  kegiatan  promosi  harus demi  kepentingan  dan  keuntungan  pasien, meningkatkan  kualitas  layanan  medis melalui  pemberian  informasi  yang  akurat untuk  penggunaan  yang  tepat,  menjaga independensi  profesi  kesehatan,  serta berupaya  agar  semua  perusahaan  farmasi sesama anggota IPMG bersaing secara adil dan  beretika  dalam  memasarkan  obat produksinya. 19
Keempat, Peraturan
Menteri
Kesehatan  Nomor  14  tahun  2014  tentang Pengendalian  Gratifikasi  di  Lingkungan Menteri Kesehatan  yang mengatur tentang larangan  penerimaan  atau  gratifikasi. Gratifikasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 itu dibagi atas  gratifikasi  yang  dianggap  suap  dan gratifikasi  yang  tidak  dianggap  suap.
Gratifikasi  yang  dianggap  suap  dijelaskan pada Pasal 4 yaitu, penerimaan yang tidak terbatas:  a) marketing  fee atau  imbalan yang  bersifat  transaksional  dan  terkait dengan  pemasaran  suatu  produk;  b) cashback yang diterima instansi digunakan untuk  kepentingan  pribadi;  c)  gratifikasi yang  terkait  pelayanan  barang  dan  jasa, pelayanan publik dan lainnya; d) sponsorship  yang  terkait  pemasaran  dan penelitian suatu produk. Sedangkan, gratifikasi yang tidak dianggap suap diatur dalam  Pasal  5  yaitu,  pemberian  secara resmi  dari  aparatur  kementerian  sebagai wakil  resmi  instansi  dalam  suatu  kegiatan dinas  sebagai  bentuk  penghargaan,  atas
19 Terdapat  pada  Kata  Pengantar  Kode  Etik IPMG Tentang Praktik Pemasaran Produk Farmasi Revisi Juli 2013
keikutsertaan  kontribusi  dalam  kegiatan tersebut.       Misalnya, pemberian berupa cindera  mata  dalam  kegiatan  resmi, Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop,  konferensi,  pelatihan  atau kegiatan lain sejenis. Kemudian, kompensasi  yang diterima terkait kegitaan kedinasan, seperti honorarium, transportasi,  akomodasi  dan  pembiayaan sebagaimana  diatur  pada  standar  biaya yang  berlaku  instansi  pemberi,  sepanjang tidak  ada  pembiayaan  ganda,  nilai  tak wajar,  tidak  terdapat  konflik  kepentingan, tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
Dari  empat  uraian  di  atas  terlihat bahwa sudah banyak aturan yang mengatur bahwa dokter dilarang menerima pemberian  dalam  bentuk  apa  pun  dari pihak  lain  yang  dapat  mempengaruhi profesionalitasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
Dengan adanya pemberian dari perusahaan farmasi,  membuat  dokter  tidak  lagi meresepkan obat atas pertimbangan penyakit  pasien  semata,  melainkan  karena adanya kepentingan pribadi demi memenuhi kesepakatan dengan perusahaan farmasi.    Dampak  dari  kolusi  dokter  dan perusahaan  farmasi  ini  menyebabkan harga obat menjadi tinggi, karena perusahaan  farmasi  membebankan  biaya insentif  dan  pemberian  untuk  dokter tersebut  kepada  pasien  dengan  cara menaikkan  harga  obat    yang  akan  ditebus pasien dari harga yang seharusnya.
Namun,  kolusi  yang  tercipta  antara dokter  dan  perusahaan  farmasi  ini  sangat sulit  untuk  dibuktikan  oleh  pasien  karena
minimnya pengetahuan pasien atas penyakitnya dan pengobatannya. Sehingga tidak  heran,  meskipun  praktek  seperti  ini sudah  sering  terjadi,  tapi  pasien  yang merasa  dirugikan  lebih  memilih  untuk tidak  lagi  menggunakan  jasa  pengobatan dengan dokter tersebut daripada menempuh jalur hukum. Akibatnya, praktek  kerjasama  dokter  dan  perusahaan farmasi ini terus berlanjut tanpa ada solusi hukum untuk menghentikannya.
Beranjak  dari  temuan  Tim  Infestigasi Majalah  Tempo  atas  pemberian  sejumlah uang dan bonus oleh PT. Interbat terhadap tenaga  dokter  dalam  meresepkan  obat tersebut,  muncul  pemikiran  bahwa  dokter yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi  dapat  dipidana  sesuai  aturan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 junto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  atau  disingkat  UU  Anti Korupsi.
Dalam  UU  Anti  Korupsi,  rumusan Tindak  Pidana  Korupsi  selalu  diawali dengan kata “barangsiapa” sebagai penunjuk  subjek  hukumnya.  Rumusan tentang  subjek  hukum  ini,  mengacu  pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.  Dengan  demikian,  untuk  kasus dokter  Pegawai  Negeri  bisa  dikenakan ketentuan  tentang  gratifikasi.  Pengaturan tentang  gratifikasi  diatur  dalam  Pasal  12B Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 junto Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  atau  yang  disingkat dengan  Undang-Undang  Anti  Korupsi, yang berbunyi:
(1) Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila berhubungan  dengan  jabatannya  dan berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a. Yang  nilainya  Rp.10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. Yang nilainya kurang dari
Rp.10.000.000,00  (sepuluh  juta
rupiah), pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara    sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Menurut  Yopie  Morya  Immanuel Patiro  dalam  bukunya  Diskresi  Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana  Korupsi  menurut  pengaturan  UU Anti Korupsi terbagi atas korupsi aktif dan korupsi  pasif.  Korupsi  aktif  atau  tindak pidana korupsi positif adalah tindak pidana yang  dalam  rumusannya  mencantumkan unsur  perbuatan  aktif,  sedangkan  korupsi pasif  atau  tindak  pidana  korupsi  negatif adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan perbuatan pasif. 20 Dalam UU Anti Korupsi,
20 Yopie  Morya  Immanuel  Patiro,  2012,
“ Diskresi  Pejabat  Publik  dan  Tindak  Pidana Korupsi” , Keni Media, Bandung, Hlm. 131
gratifikasi  termasuk  korupsi  pasif  atau tindak pidana korupsi negatif.
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Johan  Budi  S.P, uang yang diterima dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai gratifikasi  jika  memenuhi  beberapa  unsur di  antaranya  dokter  yang  menerima  uang dari  perusahaan  farmasi  tersebut  berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara  negara. 21 Namun  jika  di lihat, rumusan Pasal 12B UU Anti Korupsi memiliki  rumusan  yang  hampir  sama dengan Pasal 5 Ayat (2) UU Anti Korupsi tapi  dengan  penjatuhan  sanksi  yang berbeda.  Jika  melanggar  ketentuan  Pasal 12B  UU  Anti  Korupsi  dikenakan  pidana seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan  pidana  denda  paling  sedikit  dua  ratus juta  rupiah  dan  paling  banyak  satu  milyar rupiah.  Sementara  rumusal  Pasal  5  Ayat (2) UU Anti Korupsi penjatuhan sanksinya adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1 tahun  dan  paling  lama  5  tahun  dan/  atau pidana denda paling sedikit lima puluh juta dan  paling  banyak  dua  ratus  lima  puluh juta rupiah.
Jika  kedua  rumusan  dalam  Undang- undang  Anti  Korupsi  ini  tidak  segera diperbaiki,  maka akan  menimbulkan perbedaan Jaksa dalam memberikan tuntutan  dan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  dokter  pegawai  negeri yang menerima pemberian dari Perusahaan Farmasi.
21 http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/ 04/173715783/ekslusif-suap-obat-kpk-itu- gratifikasi-jika.  Diunduh  Jum’at,  16  Februari  2018 Pukul 17.30 Wib.
Satu  permasalahan  terkait  dokter Pegawai Negeri yang menerima pemberian dari  Perusahaan  Farmasi  sudah  bisa dipidana  sesuai  dengan  UU  Anti  Korupsi. Namun seperti yang sudah disebutkan dari awal,  selain  berstatus  dokter  Pegawai Negeri,  profesi  dokter  juga  ada  yang berstatus  sebagai  dokter  swasta  yang membuka tempat praktek mandiri.
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia membedakan  antara  “ Public  Official Bribery” dan “Private  Briberry”. “ Public Official  Bribery” maksudnya  jika  para pelaku  baik  penerima  maupun  pemberi suap  adalah  pegawai  negeri,  sedangkan “Private  Briberry” jika  pelakunya  adalah pihak  swasta. 22 Jika  dokter  yang  berstatus pegawai negeri bisa dikenakan pengaturan gratifikasi atas pemberian yang diterimanya dari perusahaan farmasi, tentu dokter swasta pun harus diberlakukan juga aturan  pidana  jika  melakukan  hal  yang sama.  Tapi  jika  merujuk  pada  aturan tentang  gratifikasasi,  dokter  swasta  tidak termasuk  dalam  unsur  di  dalamnya. Solusinya,  bagi  dokter  swasta  yang menerima  pemberian  dari  perusahaan farmasi dengan maksud untuk mempengaruhinya dalam meresepkan obat kepada  pasien,  bisa  dikenakan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 Tentang  Tindak  Pidana  Suap  atau  yang disingkat Undang-Undang Anti Suap yang berbunyi:
“Barang siapa menerima sesuatu atau janji,  sedangkan  ia  mengetahui  atau patut dapat menduga bahwa
22 Indriyanto  Seno  Adji,  2009, Korupsi Kebijakan  paratur  Negara  dan  Hukum  Pidana”,
C.V Diadit Media, Jakarta, Hlm. 306
pemberian  sesuatu  atau  janji  itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam  tugasnya,  yang  berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan  umum,  dipidana  karena menerima suap dengan pidana penjara  selama-lamanya  3  (tiga) tahun atau denda sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah”.
Dengan  adanya  pengaturan  dalam Pasal  3  Udang-Undang  Nomor  11  tahun 1980  ini,  maka  dokter  swasta  yang menerima  pemberian  dari  perusahaan farmasi  juga  dapat  dikenakan  pidana. Pengaturan  pemberian  kepada  dokter  oleh Perusahaan  Farmasi  pada  UU  Anti  Suap memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan  pengaturan  dalam  UU  Anti Korupsi. Perbedan tersebut melingkupi: 23
1. Undang-Undang  Anti  Suap  hanya berkaitan  dengan  perbuatan  yang dinamakan “private bribery”, sehingga  tidak  memiliki  persyaratan pada “public  official  bribery” seperti hubungan  antara  kekuasaan  dengan jabatan  seperti  rumusan  yang  ada dalam Uundang-Undang Anti Korupsi.
2. Kepentingan  umum atau “public intersest” merupakan  syarat  yang melekat  pada  Uundang-Undang  Anti Suap  yang  tidak  ditemukan  dalam Uundang-Undang Anti Korupsi.
Dengan  dasar  tersebut,  dokter  swasta yang menerima pemberian dari Perusahaan Farmasi  yang  belum  terakomodir  oleh Uundang-Undang  Anti  Korupsi,  bisa dijatuhkan pidana sesuai dengan Uundang- Undang Anti Suap.
23 Ibid, Hlm. 308

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisa dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dokter yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi  dapat  dikenakan  pidana.  Hal  ini tujuannya  untuk  mencegah  terjadinya kolusi  antara  dokter  dengan  perusahaan farmasi agar tidak merugikan pasien dalam menerima  resep  obat  dan  mendapatkan pelayanan  kesehatan.  Bagi  dokter  swasta yang menerima pemberian dari perusahaan farmasi  dapat  dikualifikasikan  sebagai Tindak  Pidana  Suap  yang  diatur  dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980  (UU  Anti  Suap),  sedangkan  bagi dokter pegawai negeri dapat
dikualifikasikan  sebagai  Tindak  Pidana Gratifikasi  yang  diatur  dalam    Pasal  12B Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 junto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (Undang-Undang  Anti Korupsi).
Beranjak dari hasil penelitian tersebut, maka  Penulis  mengemukakan  sejumlah saran sebagai berikut:
1. Rumusan  Pasal  12B  Undang-Undang Anti  Korupsi  diperluas.  Jika  saat  ini Pasal  12B  Undang-Undang  Anti Korupsi  mengatur  “ Setiap  gratifikasi
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan  dengan  jabatannya  dan berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya…” diganti  dengan  rumusan yang  berbunyi  “ Setiap  gratifikasi dianggap  pemberian  suap,  apabila
berhubungan  dengan  jabatannya  dan berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya… ”. Dengan demikian,
rumusan pasal 12B tersebut juga dapat menjerat  profesi  lain  dan  tidak terbatas hanya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara semata.
2. Sambil  menunggu  perluasan  rumusan Pasal  12B  Undang-Undang  Anti Korupsi, penegak hukum dapat berperan  aktif  dengan  menggunakan Pasal  3  Undang-Undang  Anti  Suap untuk menjerat dokter yang menerima pemberian  dari  perusahaan  farmasi. Sehingga  bisa  menutup  celah  hukum yang selama ini terjadi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Segala  puji  dan  syukur  penulis ucapkan  atas  Rahmad  Allah  SWT  yang telah  memberikan  kemudahan  dalam menyelesaikan  penulisan  yang  berjudul “Tinjauan Hukum Dokter yang Berkolusi  dengan  Perusahaan  Farmasi dalam Meresepkan Obat”. Shalawat dan salam pun tercurah kepada Nabi
Muhammad  SAW,  manusia  mulia  yang menjadi  pedoman  manusia  hingga  akhir zaman.
Banyak pihak  yang ikut  berpartisipasi membantu  penulis  dalam  penelitian  karya ini. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum  selaku  Ketua  Sekolah  Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Putri  Maharaja
yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, tth,
Pengantar Metode Penelitian Hukum,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar
Grafika, Jakarta.
Indriyanto  Seno  Adji,  2009,  Korupsi
Kebijakan paratur Negara dan Hukum  Pidana”,  C.V  Diadit  Media, Jakarta.
Mestika  Zed,  2007,  Metode  Penelitian
Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Rianto  Adi,  2004.  Metodologi  Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.
Ronny  Hanitijo,  1993,  Metode  Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta.
Soejono  dan  Abdurrahman,  2003.  Metode Penelitian  Hukum,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
2010,  Penelitian  Hukum  Normatif
Suatu  Tinjauan  Singkat,  Rajawali
Pers, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar
Penelitian Hukum, UII Press,
Jakarta.
Sorjono Soekanto, 2006. Penelitian
Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Sumardi  Suryabrata,  2006.  Metodologi
Penelitian, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Yopie  Morya  Immanuel  Patiro,  2012, “Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana  Korupsi”,  Keni  Media, Bandung.

## Internet
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/1 1/11/173717860/gratifikasi-dokter- menteri-nila-akan-temui-farmasi- dan-idi
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita- sub/3067-menteri-kesehatan- gandeng-kpk-cegah-gratifikasi- dokter
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/1 1/04/173715783/ekslusif-suap-obat- kpk-itu-gratifikasi-jika.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan.
Kode Etik Kedokteran
Etik  IPMG  Tentang  Praktik  Pemasaran Produk Farmasi Revisi Juli 2013
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional 2005-2025.