## STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

## Nur Aqilah Basri, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: Nuraqilahbasri@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  status  hukum  nasabah  BNI  Syariah Makassar  setelah  merger  menjadi  Bank  Syariah  Indonesia.  Kelahiran  Bank Syariah  Indonesia,  penggabungan  tiga  Bank  Syariah,  turut  mempergaruhi  status nasabah  ketiga  Bank  Syariah  tersebut.  Masing-masing  bank  syariah  ini  dan nasabahnya terikat oleh suatu perjanjian yang melandasi hubungan hukum perdata antara  nasabah  dan  bank  tersebut.  Dengan  merger  menjadi  Bank  Syariah Indonesia,  mau  tidak  mau  nasabah  harus  dipindahkan  dari  status  lamanya.  Jenis penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research),  menggunakan metode  penelitian  wawancara  dan  kepustakaan  sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  ketika  nasabah BNI Syariah menyetujuai penawaran untuk penggantian buku tabungan dan ATM BNI  Syariah  ke  BSI,  maka  lahirlah  perjanjian  baru  berdasarkan  Pasal  1338 KUHPerdata sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHperdata, maka lahirlah hubungan  hukum  yang  mengikat  antara  nasabah  ex  BNI  Syariah  dengan  BSI. Implikasi  dari  penelitian  ini  Perlu  untuk  dilakukan  sosialisasi  lebih  lanjut  yang lebih  tersrtuktur  dan  sistematis  dalam  rangka  memberikan  edukasi  kepada nasabah  dari  ketiga  bank  syariah  yang  merger.  Pemahaman  nasabah  akan  Bank Syariah  Indonesia,  baik  dari  segi  operasiponal  dan  target  bisnis  tentunya  juga harus  diiringi  dengan  pemahaman  nasabah  terhadap  kesadaran  hukumnya, terutama  hubungan  hukumnya  dengan  pihak  Bank  Syariah  Indonesia  yang berlandaskan hubungan keperdataan.
Kata  Kunci:  Bank  Syariah,  Nasabah,  Penggabungan  Perusahaan,  Status Hukum.

## Abstract
This  study  discusses  how  the  legal  status  of  BNI  Syariah  Makassar  customers after  the  merger  into  Bank  Syariah  Indonesia.  The  birth  of  Bank  Syariah Indonesia, the merger of three Islamic banks, also influenced the customer status of  the three  Islamic  banks.  Each  of  these  Islamic  banks  and their  customers  are bound  by  an  agreement  that  underlies  the  civil  law  relationship  between  the customer and the bank. With the merger to become Bank Syariah Indonesia, like it or  not,  customers  must  be  transferred  from  their  former  status.  The  type  of research  used  in  this  research  is  Field  Research,  using  interview  and  library research  methods  as  data  collection  techniques  which  are  then  analyzed qualitatively  and  presented  descriptively.  The  results  of  this  study  indicate  that
when  BNI  Syariah  customers  agree  to  an  offer  to  replace  BNI  Syariah  savings books  and  ATMs  to  BSI,  a  new  agreement  is  born  based  on  Article  1338  of  the Civil Code as long as it meets the requirements of Article 1320 of the Civil Code, then a binding legal relationship is born between ex BNI Syariah customers and BSI. . Implications of this research It is necessary to conduct further socialization that is more structured and systematic in order to provide education to customers of the three merged Islamic banks. The customer's understanding of Bank Syariah Indonesia, both in terms of operational and business targets, of course, must also be  accompanied  by  customer  understanding  of  their  legal  awareness,  especially their  legal  relationship  with  Bank  Syariah  Indonesia  which  is  based  on  civil relations.
Keywords: Islamic Bank, Customer, Company Merger, Legal Status.

## A. Pendahuluan
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi keuangan syariah  ke  depan  tentu  cukup  menjanjikan.  Hal  ini  tentunya  dapat  dilakukan karena  adanya  sinergi  antara  pemegang  kebijaksanaan  dan  juga  kesadaran masyarakat  akan  transaksi  halal  berbasis  syariah  yang  terus  ditegakkan  dalam prinsip ekonomi. Bank syariah memainkan peran penting sebagai perantara dalam semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal.
Perbankan  syariah  merupakan  salah  satu  bentuk  perbankan  nasional  yang bekerja berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  menyatakan  bahwa  “Perbankan  Syariah  adalah segala  sesuatu  yang  menyangkut  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan”. 1
Keberadaan  sektor  perbankan  syariah  di  Indonesia  mengalami  peningkatan dan  perkembanga.  Inovasi  produk,  peningkatan  layanan  dan  pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Memang, keinginan untuk berakselerasi  lebih  luas  tercermin  dari  banyaknya  bank  syariah  yang  melakukan aksi  korporasi.  Tak  terkecuali  Bank  Syariah  milik  Badan  Usaha  Milik  Negara yaitu  BNI  Syariah,  BRI  Syariah,  Bank  Mandiri  Syariah  yang  kini  telah  menjadi lembaga baru bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  menyetujui  penggabungan  tiga  bank syariah  menjadi  PT  Bank  Syariah  Indonesia.  Penggabungan  tiga  bank  yakni  PT BNI  Syariah,  PT  BRI  Syariah  dan  PT  Bank  Syariah  Mandiri.  Persetujuan  OJK tersebut  ditandai  dengan  diterbitkannya  salinan  Surat  Keputusan  Dewan Komisioner  OJK  nomor  SR-3/PB.1/2021  tentang  Pemberian  Izin  Penggabungan. Izin  juga  dikeluarkan  untuk  perubahan  nama  menggunakan  PT.  BRI  atas  nama PT. Bank Islam Indonesia. Surat itu dijadwalkan pada tanggal 27 Januari 2021. 2
Penggabungan  3  bank  syariah  yang  diresmikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo pada  1  Februari  2021  bertepatan  dengan  19  Jumadil  Akhir  1442  H  menandai
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
2 Novi  Lumanauw,  “Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  Peroleh  Izin  Otoritas  Jasa Keungan, Berita  Satu, https://www.merdeka.com/uang/ojk-terbitkan-izin-pembentukan-bank- syariah-indonesia.html (27 Januari 2021).
sejarah  penggabungan  BNI  Syariah,  BRI  Syariah  dan  Bank  Mandiri  Syariah menjadi  satu  kesatuan,  yaitu  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI).  Pilihan  untuk menggabungkan  tiga  bank  syariah  yang  kemudian  menjadi  Bank  Syariah Indonesia, tentu bukan pilihan yang mudah. Tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat  ekonomi  syariah  antara  lain  harus  didukung  oleh  keberadaan  perusahaan syariah, termasuk bank syariah yang mampu bersaing di pasar global.
Selain  tingginya  harapan  untuk  meningkatkan  perekonomian  syariah  di Indonesia  melalui  penggabungan  beberapa  bank  syariah  ke  dalam  bank  syariah Indonesia,  di  sisi  lain  terdapat  beberapa  permasalahan  hukum  yang  muncul kemudian  mengenai  nasabah  ketiga  bank  syariah  hasil  merger.  Nasabah  ketiga bank  syariah  yang  digabung  mau  tidak  mau  akan  dialihkan  ke  Bank  Syariah Indonesia  karena  edentitas  lama  telah  bergabung.  Pengalihan  nasabah  bank syariah yang tergabung kemudian menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia, yang harus  diikat  dengan  suatu  perjanjian  sebagaimana  mereka menjadi  nasabah  bank syariah.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  merupakan  peneitian lapangan (field research). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah  Indonesia  Tbk.  KCP  Makassar  Veteran  Kecamatan.  Makassar,  Kota. Makassar,  Provinsi.  Sulawesi  Selatan.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan Normatif  Empiris. Selanjutnya metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu: pengelolaan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.\

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Status Hukum Peralihan Nasabah BNI Syariah Setelah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseoran  Terbatas menggunakan  istilah  “penggabungan”,  sebagai  pengganti  terminologi  “merger”. Penggabungan  menurut  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  adalah  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  perseroan  arau  lebih  untuk  meleburkan  diri dengan  cara  mendirikan  satu  perseroan  baru  yang  karena  hukum  memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum, kepada  perseroan  yang  menerima  penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 3
UUPT  mengatur  tentang  penggabungan  di  dalam  Bab  VIII  Pasal  122,  123, 126  sampai  dengan  Pasal  129,  menggantikan  Pasal  102  dan  Pasal  104  sampai dengan  Pasal  109  undang-undang  No.  1  tahun  1995  (Undang-Undang  Perseroan Terbatas  Lama).  Khusus  bagi  perseroan  terbatas  yang  usahanya  bergerak  di bidang  perbankan  istilah  yang  digunakan  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  28 tahun  1999  adalah  merger,  yang  pengertiannya  adalah  sebagai  berikut:  “merger
3 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencuci  Uang,  Merger,  Likuidasi, Dan Kepailitan, (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84
adalah  penggabungan  dari  dua  bank  atau  lebih,  dengan  cara  tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.”
Alasan  suatu  perusahaan  melakukan  penggabungan  disebabkan  satu  atau beberapa  perusahaan  mengalami  kesulitan  berkembang  baik  karena  kekurangan modal maupun karena lemahnya manajemen yang mengakibatkan kalah bersaing, sehingga  perusahaan  yang  lemah  membubarkan  diri  dan  bergabung  dengan perusahaan  yang  lebih  kuat  secara  sederhana  adalah tindakan  pelaku  usaha  yang mengakibatkan:
1. Terciptanya  konsentrasi  kendali  dari  pelaku  usaha  yang  sebelumnya independen kepada 1 pelaku usaha atau kelompok usaha atau;
2. Beralihnya  suatu  kendali  dari  suatu  pelaku  usaha  kepada  pelaku  usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.
Kelahiran  Bank  Syariah  Indonesia,  penggabungan  tiga  bank  syariah,  turut mempengaruhi status nasabah ketiga bank syariah tersebut. Masing-masing bank syariah ini dan nasabahnya terikat oleh suatu perjanjian yang melandasi hubungan hukum  perdata  antara  nasabah  dan  bank  tersebut.  Dengan  merger  menjadi  Bank Syariah Indonesia, mau tidak mau nasabah harus dipindahkan dari status lamanya. Proses  pemindahan  data  nasabah  dari  identitas  bank  lama  ke  bank  hasil merger membutuhkan waktu dan mekanisme tersendiri karena efek knock-on dari aksi  korporasi  merger  tersebut.  Resmi  terdaftar  dan  mulai  digunakan  pada  1 Februari  2021,  tidak  diterapkan  migrasi  rekening  otomatis,  hanya  identitas  BNI Syariah,  BRI  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  hanya  memiliki  satu  identitas yaitu Bank Syariah Indonesia. 4
Ada 4 cara migrasi rekening dari BNI Syariah dan BRI Syariah ke BSI secara digital, yaitu:
1. Pusat panggilan 14040
2. WhatsApp BSI
3. Live Chat Aisyah
4. Mesin ATM
Migrasi rekening otomatis untuk pertama kalinya pada saat peluncuran. Roll- out  adalah  proses  migrasi  seluruh  tabungan  dari  nasabah  BNI  Syariah  dan  BRI Syariah  ke  rekening  Bank  Syariah  Indonesia,  yang  pertama  kali  dilakukan terutama  di  wilayah  Makassar  pada  tanggal  5  April  2021,  proses  roll-out  untuk operasional  dan  integrasi  berorientasi  layanan  dimulai.  Pada  periode  phase-in, nasabah  akan  dihubungi  secara  bertahap  untuk  melakukan  migrasi  ke  Bank Syariah Indonesia sesuai dengan integrasi bertahap kegiatan, layanan dan produk cabang Bank Syariah Indonesia. 5
Saat  ini,  BSI  terus  fokus  pada  program  migrasi  rekening  nasabah  eks  BNI Syariah  dan  BRI  Syariah,  ke  sistem  BSM  yang  digunakan  dan  sekarang diimplementasikan  di  sistem  BSI.  Nasabah  yang  masih  menggunakan  rekening
4 Abdul  Malik  (25  tahun),  Operational  Staff  BNI  Syariah  Makassar, Wawancara , Makassar, 19 Agustus 2021.
5 Abd.  Malik  (25  Tahun),  Operational  Staff  BSI  Makassar, Wawancara ,  Makassar  19 Agustus 2021
tabungan dan ATM BNI Syariah dan BRI Syariah akan diganti dengan buku dan ATM  berlogo  BSI.  Sehingga  jumlah  rekening  nasabah  BSI  akan  bertambah seiring  dengan  jumlah  rekening  Bank  Syariah  Indonesia.  Dan  pada  1  November 2021, Bank Syariah Indonesia akan terintegrasi secara keseluruhan.
Hasil perpindahan nasabah dari BNI Syariah dan BRI Syariah ke BSI dengan berbagai  jenis  migrasi  yang  dilakukan  nasabah.  Nasabah  melakukan  migrasi dengan  tahapan  yang  ditentukan  oleh  bank.  Metode  yang  digunakan  pelanggan adalah  membuat  akun  baru.  Nasabah  yang  menggunakan  rekening  BSM  tidak perlu  migrasi  ke  BSI,  karena  IT  Platform  yang  digunakan  BSI  merupakan  IT Platform  BSM,  hanya  saja  nasabah  BSM  diminta  untuk  mengurus  pergantian kartu ATM dan buku tabungan saja.

## 2. Keabsahan Pemindahan Nasabah BNI Syariah Makassar Ke BSI Setelah Merger
Hubungan hukum antara bank  dengan nasabah diatur dalam perjanjian Pasal 1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang  berbunyi:  “Deposito adalah  dana  yang  dititipkan  kepada  bank  oleh  masyarakat  atas  dasar  perjanjian penitipan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,  tabungan dan atau yang dipersamakan dengan itu”.
Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa  hubungan  hukum  antara  bank  dan nasabah  diatur  oleh  'hukum  kontrak'.  Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  menjanjikan  satu  atau  dua  orang  yang  saling  menjanjikan  sesuatu. Perjanjian tersebut menerbitkan kesepakatan antara dua orang yang membuatnya. 6 Pengertian  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata,  yaitu:  Perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri kepada  satu  orang  atau  lebih.  Keabsahan  suatu  perjanjian  hanya  berlaku  jika perjanjian itu telah dibuat secara sah.
Lahir  hubungan  hukum  baru  karena  peristiwa  hukum  perjanjian  dimana perjanjian  perggantian  buku  tabungan  dan  ATM  nasabah  BNI  Syariah  ke  BSI berdasarkan  Undang-Undang  Pasal  1338  BW  KUHPerdata  sebagai  Asas  Pacta Sun Servanda 7 . Sahnya peralihan nasabah BNI Syariah ke BSI berdasarkan Pasal 1320 BW dengan mekanisme perpindahannya
a. Kesepakatan
Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  adanya  kesepakatan  antara  dua  belah pihak yang hendak membuat perjanjian hal itu juga sesuai dengan Pasal 1321 BW  yaitu  tiada  suatu  persetujuan  pun  mempunyai  kekuatan  jika  diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaaan atau penipuan ditawarkan.
Dalam  hal  ini  pemindahan  nasabah  BNI  Syariah  ke  BSI  itu  harus mengharuskan  adanya  dasar  hubungan  hukum  yang  baru.  Setelah  merger korporasi BSI menginformasikan kepada seluruh nasabahnya untuk kemudian melakukan  pembuatan  rekening  baru  atas  nama  Bank  Syariah  Indonesia.
6 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Cet; IV, Jakarta: Intermasa, 2008), h.23.
7 Suriyadi,  Tanggung  Gugat  Penjual  Dan  Jasa  Pengantaran  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Online  Dengan  Metode  Cash  On  Delivery,  “ Al-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum ”, vol. 3 no. 1 (2021) http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/22137/11756#
Penawaran untuk penggantian rekening dari Bank BNI Syariah ke BSI adalah merupakan  offer  dan  Ketika  nasabah  BNI  Syariah  menyetujui  untuk mengganti  rekening,  kesepakatan  yang  dilakukan  menjadi  syarat  untuk lahirnya  perjanjian  sebagai  dasar  hubungan  hukum  yang  baru  antara  BSI dengan Nasabah.
b. Kecakapan (Nasabah Cakap Hukum)
Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  adanya  kecakapan  hukum,  kecakapan hukum  yang  dimaksud  adalah  kecapakan  seseorang  untuk  melakukan perbuatan hukum di lapangan, dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan  akibat  hukumnya,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  1330  KUHPerdata.  Yang  dapat  menjadi  nasabah  perbankan  pada dasarnya  adalah  orang  yang  telah  dewasa  atau  setidak-tidaknya  telah mempunyai  kartu  identitas  seperti  Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP)  dan  lain- lainnya.
c. Objek Barang (Objek Penitipan Uang)
Salah satu syarat obyektif keabsahan perjanjian adalah terkait adanya obyek  perjanjian,  perjanjian  antara  nasabah  dengan  pihak  bank  biasanya objeknya  adalah  penitipan,  atau  pinjam  meminjam  dengan  adanya  objek perjanjian tersebut berarti di dalam perjanjian perbankan memenuhi syarat.
Di  dalam  peralihan  nasabah  Ex-BNI  Syariah  ke  BSI  pada  dasarnya menggunakan objek yang sama yaitu perjanjian penitipan (tabungan) dengan perjanjian baru yang terpisah dari perjanjian lama antara nasabah BNI syariah dengan BNI Syariah. BNI syariah yang telah merger dan menjadi BSI seperti yang  dijelaskan  sebelumnya  pada  paragraf-paragraf  sebelumnya  dilakukan pemanggilan  atau  pemberitahuan  untuk  dilakukan  peralihan  dengan mengadakan  perjanjian  yang  baru  yaitu  antara  nasabah  ex-BNI  Syariah dengan BSI.
d. Klausa yang diperbolehkan
Pasal  1337  BW  memuat  suatu  sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu dilarang  oleh  Undang-Undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan  dengan kesusilaan  atau  dengan  ketertiban  umum.  Di  dalam  proses  perlihan  nasabah setelah merger korporasi, perjanjian ulang yang dilakukan antara nasabah ex- BNI  Syariah  ke  BSI  pada  dasarnya  tidak  memuat  hal-hal  yang  terlarang berdasarkan  1337  KUHPerdata.  Di  dalam  isi  perjanjian  antara  nasabah dengan BSI setelah dicermati tidak terdapat kausa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 8
Perjanjian  pemindahan  nasabah  BNI  Syariah  ke  BSI  itu  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku pada  BSI  pada  dasarnya  menjadi  kontrak  pada  saat  disetujui  oleh  nasabah sehingga  syarat  dan  ketentuan  yang  dibuat  oleh  BSI  tidak  boleh  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  khususnya  di  bidang  perbankan,  termasuk  namun tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa
8 Bank Syariah Indonesia “Syarat  dan Ketentuan Pembukaan Rekening  Di Bank Syariah Indonesia” https://www.bankbsi.co.id (2021)
Keuangan,  dan  ketentuan  serta  asosiasi  dimana  Bank  didirikan,  serta  peraturan perundang-undangan  dan  kebiasaan-kebiasaan  lain  yang  berlaku  pada  waktu  dan tempat perbua tan atau perjanjian itu.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada pembahasan diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
Ketika nasabah BNI Syariah menyetujui untuk mengganti buku tabungan dan kartu ATM ke BSI, maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara nasabah BNI  Syariah  dengan  BSI,  berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata  sepanjang memenuhi  syarat  Pasal  1320  KUHPerdata.  Lahirnya  hubungan  hukum  baru berdasarkan  perjanjian  pembukaan  rekening  maka  pada  saat  itu  status  nasabah BNI  Syariah  bukan  lagi  menjadi  nasabah  BNI  syariah  akan  tetapi  peralihan nasabah  yang  disertai  dengan  perjanjian  tersebut  mengubah  status  nasabah menjadi Nasabah BSI.
Keabsahan peralihan nasabah BNI Syariah ke BSI menurut Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata. Bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut pada dasarnya adalah subjek hukum yang telah dewasa yang ditunjukkan dengan identitas maka syarat kecakapan  1320  Ayat  2  terpenuhi.  Di  dalam  perjanjian  tersebut  memuat  objek dalam hal ini penitipan uang (tabungan) memenuhi unsur 1320 ayat 3. Di dalam perjanjian  yang  diajukan  dalam  peralihannya  tidak  terdapat  kausa  yang  dilarang sehingga  dari  keempat  syarat  sah  perjanjian  dipenuhi  membuat  perjanjian  antara nasabah  dan  BSI  menjadi  sah  dan  mengikat  para  pihak  berdasarkan  ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
Adapun  saran  yang  dapat  bermanfaat  bagi  pihak-pihak  yaitu  Bank  Syariah Indonesia  yang  merupakan  hasil  merger  antara  BNI  Syariah,  BRI  Syariah  dan Bank  Syariah  Mandiri adalah  Perlu  untuk  dilakukan  sosialisasi  lebih  lanjut  yang lebih terstruktur dan sistematis dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah dari  ketiga  bank  syariah  yang  merger,  terutama  nasabah  BNI  syariah  yang menjadi fokus penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Subekti, R. Hukum Perjanjian . Cet. IV; Jakarta: Intermasa, 2008.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencuci  Uang,  Merger. Likuidasi, Dan Kepailitan. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## Jurnal:
Suriyadi,  Tanggung  Gugat  Penjual  Dan  Jasa  Pengantaran  Dalam  Transaksi  Jual Beli  Online  Dengan  Metode  Cash  on  Delivery,  “ Al-Iqtishady:  Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum ”,  vol.  3  no.  1 (2021)

## Websites:
Bank  Syariah  Indonesia  “Syarat  dan  Ketentuan  Pembukaan  Rekening  Di  Bank Syariah Indonesia” https://www.bankbsi.co.id (2021)
Novi  Lumanauw,  “Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  Peroleh  Izin  Otoritas  Jasa Keungan, Berita  Satu, https://www.merdeka.com/uang/ojk-terbitkan-izin- pembentukan-bank-syariah-indonesia.html (27 Januari 2021).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

## Wawancara:
Abdul  Malik  (25  tahun),  Operational  Staff  BNI  Syariah  Makassar, Wawancara , Makassar, 19 Agustus 2021.