## PANCASILA  DALAM  KONSTRUKSI  SISTEM HUKUM  NASIONAL
Oleh: Sulistyani Eka Lestari Email:  sulis_usb@yahoo.com Pengurus  AP-HTN/HAN Jawa Timur

## Abstrak
Ketika  banyak  produk  norma  yuridis  dipermasalahkan  atau  diuji  oleh  banyak, maka  salah  satu  pihak  yang  seharusnya  merasa  digugat  keseriusan  dalam membentuk  atau  memproduksinya  adalah  badan  legislatif.  Banyaknya  norma yuridis  yang  dieksminasi  ini  juga  mengindikasikan  terjadi  kelemahan  konstruksi sistem  hukum  nasional.  Pembatalan  sejumlah  produk  Peraturan  Daerah  dan banyaknya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  menerima  permohonan  judicial review,  juga  mengindikasikan  kebenaran  kalau  produk  peraturan  perundang- undangan  mengandung  kelemahan  serius.  Oleh  sejumlah  ahli,  kelemahan  ini  tidak leps  dari  kurangnya  mempertimbangkan  Pancasila  sebagai  sumber  rujukan  utama dalam  pembentukannya.
Kata kunci: sistem  hukum,  badan legislatif,  pembatalan

## Abstract
When many juridical norm products are questioned or tested by many, one of the parties who should feel sued for their seriousness in forming or producing them is the legislature. The large number of juridical norms that have been exploited also indicates  a  weakness  in  the  construction  of  the  national  legal  system.  The cancellation of a number of products in the Regional Regulations and the number of  Constitutional  Courts  (MK)  in  accepting  applications  for  judicial review also indicated  the  truth  that  the  product  of  legislation contained serious weaknesses. By a number of experts, this weakness does not  leps from the lack of considering Pancasila as the main source of reference in its formation.
Keywords: legal system, legislative body, cancellation

## PENDAHULUAN
Ada  fenomena  menarik  di  kancah  penegakan  hukum  dan  politik pembaruan  hukum  nasional.  Kelompok  praktisi  atau  pengemban  profesi  hukum seringkali  mendapatkan    atau  mempunyai  “logika”  tentang  sulitnya  dan  bahkan gagalnya  menegakkan  hukum  yang  diasumsikannya  berasal  dari  produk  norma yuridis  yang  tidak  bisa dikategorikan  sebagai  produk  norma  yang  memadai.
Norma  hukum  merupakan  norma  yang  menjadi  pijakan  setiap  subyek hukum  terhadap rule  of  game atas  perilaku  atau  perbuatannya  di  tengah bermasyarakat  atau  dalam  kehidupan  bernegara.  Kesalahan  atau  kekeliruan  dalam aspek  produk  norma  yuridis  akan  menjadi  sangat  berbahaya,  sehinga  logis  jika dari  sisi  ini,  muncul  banyak  gugatan  publik.
Merujuk  pada  pandangan  Mahfud  MD  bahwa  terdapat  problem  serius yang  melanda  pembentukan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  hukum  dibuat
dan  ditegakkan  seolah  kehilangan  nyawa,  hukum  dengan  mudah  dirasuki  oleh kepentingan  sesaat  yang  justru  bertentangan  dengan  cita  dan  tujuan  hukum (Pancasila). 1 Dalam  ranah  demikian,  yang  lebih  khusus  menunjukkan  bahwa Undang-Undang    atau  produk  legislatif  ini    belum  sepenuhnya  menjadi  kekuatan normatif  yang  mengayomi  dan melindungi  masyarakat.
Pancasila  sebagai rechtsidee belum  sepenuhnya  diposisikan  sebagai  suatu cita  hukum  yang  mengarahkan  Undang-Undang    atau  produk  legislatif dibawahnya  untuk  memenuhi  keadilan  substantif  yang  dicita-citakan  oleh masyarakat.  Keadilan  substantif  menjadi  hal  yang  semakin  sulit  diperoleh  atau dirasakan  oleh  kalangan  pencarinya  akibat  produk  yuridisnya  yang  memang “kering”  dari  substansi  kesejatian  keadilan.

## PEMBAHASAN
Pancasila  merupakan  ideologi  yang  “berharga  mati”  di  negara  ini.  Bukan hanya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  saja  yang  bernilai  “harga mati”.  Dengan  pertaruhan  apapun,  Pancasila  harus  dibela  sebagai  ideologi  negara. Dilihat  dari  aspek  filosofis  seluruh  sistem  hukum  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan dari  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  Pancasila  sebagai Philosophische Grondslag  (Grundnorm) . 2 Hal  ini  membuktikan  kemuliaan  dan  urgensinya Pancasila  sebagai  ideology  Negara,  sehingga  sampai  pada  aspek  pembentukan atau  pembangunan  sistem  hukum,  Pancasila  yang  dijadikan  sebagai  sandarannya.
Dalam  konteks  Indonesia,  hal  ini  dapat  diimplementasikan  dengan menyesuasikan  nilai-nilai  atau  prinsip  yang  terdapat  pada  pancasila  sebagai
Philosophische Grondslag (Grundnorm) dan UUD 1945 sebagai
staatsfundamentalnorm .  Segala  hal  yang  akan  dilaksanakan  di  Indonesia  wajib disesuaikan  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945 karena  kedua  hal  ini  merupakan  dasar  dalam  melaksanakan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Selain  itu  segala  sesuatu  yang dilaksanakan  di  Indonesia  tentunya  harus  berdasarkan  hukum,  mengingat  negara Indonesia  adalah  negara  hukum.
Pancasila  sebagai  sistem  nilai  harus  dijadikan  dasar  pembentukan  hukum dan  pola  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  disampaikan  pada  pidato Seokarno yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai  pandangan  hidup (weltanschauung) terdiri  dari  lima  dasar  atau  lima  azas. 3 Pembentukan  sumber nilai  yang  mewadahi  sumber  sistem  falsafah  kebangsaan  berjalan  dalam  sejarah panjang  yang  melibatkan  kaum  cendekia  dan  benar-benar primus  inter  pares, di samping  masyarakat.  Proses  yang  panjang  ini  menjadi  tidak  sia-sia  karena  dogma yang  terkandung  dalam  Pancasila  berisikan  tentang  ajaran  kemuliaan  dan memuliakan  hidup  dan kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa.
Saat belajar materi Pancasila, secara general  masyarakat  sudah mendapatkan  pelajaran,  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber
1 Mahfud  MD, Pancasila Sebagai Tonggak  Konvergensi Pluralitas Bangsa, Sarasehan Nasional  2011  “Impelementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Menegakkan  Konstitusionalisme Indonesia, (Yogyakarta  dan Jakarta: UGM  dan MKRI,  2011),  hlm  17
2 Yopi  Gunawan,  Kristian, Perk emangan  Konsep  Negara  Huk um  dan  Negara  Huk um Pancasila, (Bandung: Refika  Aditama, 2015).  hlm.  2
3 Teguh  Prasetyo dan Abdul hakim Barkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Huk um, (Jakarta: Rajawali  Pers, 2012).  hlm.  387
hukum.  Pancasila  juga  dapat  disebut  sebagai  norma  tertinggi  dalam  struktur hukum  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  konstitusi  atau  UUD  sehingga Pancasila  merupakan  syarat  berlakunya  UUD  1945.
Menurut  Teguh  Prasetyo  bahwa  Pancasila  mempunyai  fungsi  konstitutif dan  regulatif. 4 dengan  ditetapkannya  Pancasila  sebagai Philosophische  Grondslag (Grundnorm) maka  pembentukan  hukum,  penerapan  hukum  dan  pelaksanaannya tidak  dapat  dilepaskan  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Disamping  itu  posisi  yang  demikian  telah  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  dari sistem  hukum  bangsa  Indonesia  yang  mencakup  4  hal  yaitu, philosophical, political, cultural, dan sociological .
Dalam  sistem  hukum  berdasar  Pancasila,  teori  keadilan  bermartabat menemukan  bahwa  tidak  ada  Undang-undang  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  tidak  mencantumkan  irah-irah  “Dengan  Rahmat  Tuhan Yang  Maha  Esa”,  sehingga  menurut  Cicero  sumber  hukum  adalah  kehendak Tuhan. 5 Suatu  pandangan  yang  konkret  dari  teori  keadilan  bermartabat  bahwa keadilan  bermartabat  merupakan  suatu  usaha  untuk  memahami  dan  mendekati pikiran  atau  yang  disebutkn  dalam  “ayat-ayat”Tuhan.
Dalam  konteks  ini  teori  keadilan  bermartabat  menolak  arogansi  namun mendorong  rasa  percaya  diri  dan  keyakinan  diri  suatu  sistem  hukum  dalam  hal  ini adalah  sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila.  Maka  dari  itu  teori  ini  meletakkan tujuan  hukum  sebagai  keadilan  secara  sistemik,  hukum  itu  bagi  teori  keadilan bermartabat  selalu  adil,  selalu  bermanfaat  dan  selalu  pasti. 6 Norma  hukum    dalam teori  ini  identik  dengan  keadilan,  artinya  nora  yuridis  dibuat  adalah  bertujuan untuk  menegakkan  keadilan.  Pada  siapa  keadilan  akan  diberikan,  didisribusikan, atau  ditujukan,  maka  norma  hukum  yang  dibuta  oleh  negara  diarahkan  atau dialamatkan  untuk  menegakkan  (mengabdi)  pada keadilan.
Sistem  norma  hukum  Indonesia  berada  dalam  suatu  sistem  yang  berlapis- lapis  dan  berjenjang-jenjang  sekaligus  berkelompok-kelompok,  dimana  norma tersebut  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  dan norma  hukum  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma hukum  yang  lebih  tinggi  pula,  demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma dasar  negara  ( Staatfundamental  norm )  Republik  Indonesia,  yaitu:  Pancasila. 7 Sistem  norma  hukum  yang  bersifat  heirarkis  tersebut  bertujuan  menentukan derajatnya  masing-masing,  dengan  konsekuensi  jika  ada  norma  hukum  (peraturan) yang  bertentangan  maka  yang  dinyatakan  berlaku  adalah  yang  derajatnya  lebih tinggi,  dalam  hal  ini  berlaku  asas lex  superiori  derogat  legi  inferiori (hukum  yang derajatnya  lebih  tinggi  mengesampingkan  hukum  yang  derajatnya  lebih  rendah). 8 Pancasila  merupakan general  acceptance  of  the  same  philosophy  of government dari  konstitusi,  dengan  demikian  Pancasila  yang  menjadi  dasar norma-norma  konstitusional  dan  harus  menjadi  pedoman  dan  orientasi  dalam
4 Teguh  Prasetyo,  Ari  Pornomosidi, Membangun  Huk um  Huk um  Berdasar  Pancasila, (Bandung: Nusa Media, 2014).  hlm.  36
5 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspek tif Teori Huk um, (Bandung: Nusamedia, 2015).  hlm.  25
6 Ibid. hlm.  103
7 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-dasar  dan Pembentuk annya , (Yogyakarta: Kanisius, 1998),  hlm.39
8 Bagir  Manan, Teori dan Politik  Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII  Press, 2003),  hlm.206.
melakukan  penafsiran  norma  konstitusi. 9 Segala  bentuk  interpretasi  baik  ketika melakukan  suatu  perumusan  norma  yuridis  maupun  ketika  norma  yuridis  sudah berhasil  dibentuk,  tetaplah  mengacunya  pada  konstitusi,  karena  dalam  bangunan konstitusi  ini  terkandung  nilai-nilai  Pancasila.
Artinya  bahwa  Pancasila  merupakan  tolok  ukur  yang  mengikat  dalam pengujian  undang-undang,  Pasal  II  Aturan  Tambahan  UUD  1945  disebutkan bahwa  UUD  1945  terdiri  atas  Pembukaan  dan  Pasal-pasal. 10 Dalam  pandangan Maria  Farida  Indrati  Suprapto  bahwa  UUD  1945  terdiri  atas  dua  kelompok  norma, pembukaan  dan  batang  tubuh  (pasal-pasal),  Pembukaan  UUD  dimaknai  sebagai staatsfundamental  norm atau  norma  fundamental/  dasar  negara,  sedangkan  Batang tubuh  (pasal-pasal)  dimaknai  sebagai staatsgrundgezts atau  aturan  dasar  negara. 11 Menurut  Jimly  Assiddiqie,  bahwa  Pembukaan  dan  pasal-pasal  adalah  satu kesatuan  norma-norma  konstitusi  yang supreme dalam  tata  hukum  nasional ( national  legal  order ). 12 Namanya  juga  sebagai  supremasi,  maka  seharusnya menjadi  dasar  atau  landasan  pertimbangan  utama,  bukan  hanya  untuk  kepentingan membangun  kehidupan  bangsa,  tetapi  juga  dalam  menyusun  sejumlah  tatanan yang  diberlakukan  untuk  masyarakat  dan bangsa  Indonesia.
Pembukaan  UUD  1945  sebagai  norma  dasar  kedudukannya  lebih  utama dibandingkan  Pasal-Pasal  UUD  1945  karena  Pembukaan  UUD  1945  mengandung pokok-pokok  pikiran  yang  tidak  lain  adalah  Pancasila  itu  sendiri, 13 atau  jiwa Pancasila, 14 sehingga  Pancasila  dapat  dikatakan  mempunyai  kedudukan  sebagai norma  fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm )  yang  menjadi  dasar  dan sumber  bagi  aturan  dasar  negara  atau  aturan  pokok  negara  yaitu  Pasal-Pasal  atau batang  tubuh  UUD  1945, 15 dan  merupakan  landasan  dasar  filosofisnya  yang mengandung  kaidah-kaidah  dasar bagi  pengaturan  negara  lebih  lanjut. 16
Pancasila  yang  berkedudukan  sebagai  norma  dasar  negara  merupakan norma  tertinggi  dalam  sistem  norma  hukum  Indonesia  dan  sebagai  norma  dasar yang  merupakan  gantungan  atau  sumber  dari  segala  sumber  bagi  norma-norma yang  berada  dibawahnya, 17 termasuk  norma  dalam  Pasal  Undang-undang  Dasar 1945.  Pancasila  juga  merupakan  cita  hukum  ( rechtsidee )  rakyat  Indonesia  dan merupakan  bintang  pemandu  yang  memberikan  pedoman  dan  bimbingan  dalam semua  kegiatan,  memberi  isi  pada  setiap  peraturan  perundang-undangan,  dan
9 Mahfud  MD,  dalam  “ Ceramah  Kunci  Ketua  Mahk amah  Konstitusi  Pada  Kongres Pancasila  Pada  Tanggal  30  Mei  2009 ”,  Agus  Wahyudi,  Rofiqul  Umam  Ahmad,  Saldi  Isra, Sindung  Tjahyadi,  dan  Yudi  Latif  (ed), Proceeding  Kongres  Pancasila:  Pancasila  Dalam Berbagai Perspek tif, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi, 2009),  hlm.12-13.
11 Maria  Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., hlm.48 12 Jimly  Asshiddiqie,  “Membangun  Budaya  Sadar  Berkonstitusi  Untuk  Mewujudkan Negara  Hukum  Yang  Demokratis ”, Bahan  Orasi  Ilmiah  Peringatan  Dies  Natalis  k e  XXI  dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan 29 Desember 2007 , hlm.6 13 Maria Farida  Indrati Soeprapto, Op.Cit., hlm.40 14 Dahlan  Thaib,  Ni’matul  Huda,  dan  Jazim  Hamidi, Teori  dan  Huk um  Konstitusi , (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2005),  hlm.84 15 A.Hamid.  S.  Attamimi, Disertasi  “Peranan  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia Dalam  Menyelenggarak an  Pemerintahan  Negara,  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  Keputu san Presiden  Yang  Berfungsi  Pengaturan  Dalam  Kurun Wak tu Pelita I- Pelita IV , (Jakarta: Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 1990),  hlm.160
16 Maria  Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., hlm.29 17 A. Hamid  S. Attamimi, Op.Cit. , hlm.159
merupakan  kerangka  yang  membatasi  ruang  gerak  isi  peraturan  perundang- undangan  tersebut, 18 sehingga  tidak  bileh  terjadi  praktik  politik  pembentukan  atau pembaruan  hukum  yang  keluar  dari  atau  berlawanan  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Sedangkan  Pasal-Pasal  UUD  1945  dimaknai  sebagai staatsgrundgezts atau  aturan dasar  negara  atau  aturan  pokok  negara  merupakan  kelompok  norma  hukum dibawah  norma  fundamental  negara,  yang  merupakan  wujud  penjabaran  dari Pancasila.  Ketika  norma  yuridis  dibawah  Pancasila  atau  konstitusi  dibentuk,  maka substansinya  harus  mengacu  pada nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya.
Kalau  sudah  seperti  itu  kekuatan  sakralitas  Pancasila,  maka  merupakan suatu  kesalahan  yang  sangat  serius  ketika  politik  pembaruan  hukum    tidak menjadikan  Pancasila  sebagai  sumber  referensi  asasinya.    Dalam  Pancasila terdapat  doktrin  ketuhanan,  kesatuan,  kerakyatan,  keadilan,  dan  beberapa  doktrin lain  yang  mengajarkan  tentang  penegakan  sikap  dan  perilaku  memuliakan  hidup berbangsa,  beragama,  dan  bernegara,  sehingga  siapapun  yang  menjadi  pembentuk peraturan  perundang-undangan  mempunyai  kewajiban  memijakinya.
Dalam  ranah  itu,  pembentuk  atau  pembaru  norma  yuridis  terikat  pada tanggungjawab  yang  sangat  besar,  karena  apa  yang  dilakukannya  akan berimplikasi  pada  kepentingan-kepentingan  berskala  makro  dan  bisa  berdampak massif  terhadap  kehidupan  domestic  maupun  publik,  atau  dalam  konstruksi kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa.
Mulai  dikuatkan  dan  dikembangkan  tekad  di  kalangan  pembentuk peraturan  perundang-undangan,  bahwa  dalam  setiap  tahapan  politik  pembaruan hukum, haruslah mengikutkan nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan utamanya,  sebab  jika  hal  ini  tidak  dilakukannya,  ditakutkan  konstruksi  sistem hukum  nasional  akan  menjai  keropos  atau  tidak  bisa  digunakan  untuk  menjadi payung  kepentingan  pembanguan  rakyat  Indonesia.

## PENUTUP
Banyaknya    produk  norma  hukum  yang  dipermasalahkan  atau  diuji  oleh banyak,  adalah  satu  masalah  serius  dalam  politik  pembaruan  hukum  nasional. Dalam  ranah  demikian,  salah  satu  pihak  yang  seharusnya  merasa  digugat keseriusan  dalam  membentuk  atau  memproduksinya  adalah  badan  legislatif. Banyaknya  norma  yuridis  yang  dieksminasi  ini  juga  mengindikasikan  terjadi kelemahan  konstruksi  sistem  hukum  nasional.
Pembatalan  sejumlah  produk  Peraturan  Daerah  dan  banyaknya  Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menerima permohonan judicial review , juga mengindikasikan kebenaran kalau produk peraturan perundang-undangan mengandung  kelemahan  serius.  Oleh  sejumlah  ahli,  kelemahan  ini  tidak  lepas  dari kurangnya  mempertimbangkan  atau  “mengistimewakan”  Pancasila  sebagai sumber  rujukan  utama  dalam  pembentukannya.  Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya sekarang  kalangan  pembantuk  peraturan  perundang-undangan  fokus  menjadikan Pancasila  sebagai  pertimbangan  asasinya.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.Hamid.  S.  Attamimi,  1990, Disertasi  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Dalam  Menyelenggarakan  Pemerintahan  Negara,  Suatu  Studi Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden  Yang  Berfungsi  Pengaturan Dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-  Pelita  IV ,  Jakarta: Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana,  Universitas  Indonesia.
Bagir  Manan,  2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta:  FH UII Press. Dahlan  Thaib,  Ni’matul  Huda,  dan  Jazim  Hamidi,  2005, Teori  dan  Hukum Konstitusi , Jakarta:  Rajawali  Pers.
Jimly  Asshiddiqie,  “Membangun  Budaya  Sadar  Berkonstitusi  Untuk  Mewujudkan Negara  Hukum  Yang  Demokratis”,  Bahan  Orasi  Ilmiah  Peringatan  Dies Natalis  ke  XXI  dan  Wisuda  2007  Universitas  Darul  Ulum  (Unisda) Lamongan  29 Desember  2007.
Mahfud  MD,  2011, Pancasila  Sebagai  Tonggak  Konvergensi  Pluralitas  Bangsa, Sarasehan  Nasional  2011  “Impelementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Menegakkan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Yogyakarta  dan  Jakarta:  UGM dan MKRI.
_________,    2009,  dalam  “ Ceramah  Kunci  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Pada Kongres  Pancasila  Pada  Tanggal  30  Mei  2009 ”,  Agus  Wahyudi,  Rofiqul Umam  Ahmad,  Saldi  Isra,  Sindung  Tjahyadi,  dan  Yudi  Latif  (ed), Proceeding  Kongres  Pancasila:  Pancasila  Dalam  Berbagai  Perspektif, Jakarta:  Sekjend dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  1998, Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-dasar dan Pembentukannya , Yogyakarta:  Kanisius. Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  hakim  Barkatullah,  2012, Filsafat  Teori  dan  Ilmu Hukum, Jakarta:  Rajawali  Pers.
____________,  Ari  Pornomosidi,  2014, Membangun  Hukum  Hukum  Berdasar Pancasila, Bandung:  Nusa Media.
___________,  2015, Keadilan  Bermartabat,  Perspektif  Teori  Hukum, Bandung: Nusamedia.
Yopi  Gunawan, Kristian, 2015, Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, Bandung:  Refika  Aditama.