## KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
Ucu Supriatna ucu@iwu.ac.id
Universitas Wanita Internasional

## ABSTRACT
National  banking  is  one  of  the  main  pillars  in  national  economic  development,  and  is expected to be an agent of development in achieving national goals, so that required a strong and professional institutions in the regulation and supervision of the banking and independent of the intervention of other parties. discusses the authority of the Financial Services Authority in  conducting  banking  regulatory  and  supervision  in  Indonesia  with  the  principles  of  legal certainty,  the  relationship  between  the  Financial  Services  Authority  and  Bank  Indonesia  in regulating and supervising the banking and OJK Independence in regulating and supervising banking in Indonesia.
The research method used in this research is analytical descriptive research  method, that  is research  which  describe  and  describe  various  state  or  fact  whic  h  exist  about  Authority  of Financial  Services  Authority  In  Banking  in  Realizing  Legal  Certainty.  Then  the  general description is analyzed by starting from the legislation, the  existing theories and the opinions of  experts  who  aims  to  find  and  get  answers  from  the  main  issues  that  will  be  discussed further and using the method of normative juridical approach, namely research methods that emphasize  the  secondary  data  that  is  by  studying  and  reviewing  the  principles  of  law  and positive  law  rules  derived  from  the  existing  literature  materials  in  legislation  and  other  legal provisions.
The results of the research on the authority of the Financial Services Authority in the Banking Division  in  realizing  legal  certainty,  Before  the  establishment  of  OJKyang  perform  the  tasks and  functions  of  regulation  and  supervision  of  banks  is  Bank  Indonesia,  but  after  the establishment of OJK, the tasks and functions of banking regulation and supervision turned to OJK. Between Bank Indonesia and OJK can not be separated there is still a connection. Bank Indonesia conducts Macroprudential Supervision, which regulates the stability of the financial system  as  a  whole  and  comprehensively,  while  OJK  conducts  microprodential  surveillance, namely  Regulation  and  supervision  on  institutional,  health,  prudential  aspects,  and  bank checks.  But  in  its  implementation  does  not  close  the  possibility  of  overlapping.  With  the contribution  or  levy  of  companies  conducting  business  activities  in  the  financial  services sector will affect the level of independence of OJK itself, so that the dues or charges should not  be  charged  to  the  company,  but  charged  to  the  state  budget  so  that  there  is  no  conflict interest.
Keywords: Bank Regulation & Supervision, Legal Certainty, OJK Independence

## PENDAHULUAN
Sistem  perbankan  memiliki  peran  sentral  dan  strategis  dalam  perekonomian  negara. Berbagai  penelitian  menyimpulkan  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  sistem  perbankan yang  sehat  dengan  kondisi  dan  kebijakan  ekonomi  makro.  Kesehatan  sistem  perbankan  itu sendiri  ditentukan  oleh  ekonomi  makro  yang  memadai  ( appropriate )  dan  kondusif;  serta pengawasan bank yang efektif (Sri, 2008).
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  di  Indonesia  sebelum  didirikannya  lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  mempunyai  peranan  untuk  melakukan  pengaturan  dan pengawasan perbankan adalah Bank Indonesia, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah  Bank  Sentral  Indonesia.  Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  independen dan  bebas  dari  campur  tangan  Pemerintah  dan  atau  pihak-pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  lembaga  independen  dan  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  No  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Booklet  Perbankan  Indonesia 2014).  Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  di  Indonesia  sebelum  didirikannya  lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  mempunyai  peranan  untuk  melakukan  pengaturan  dan pengawasan perbankan adalah Bank Indonesia, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia.
Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  independen  dan  bebas  dari  campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang No  23 Tahun 1999). Awal terbentuknya Otoritas Jasa  Keuangan  berawal  dari  adanya  keresahan  dari  beberapa  pihak  dalam  hal  fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan,  yaitu  perkembangan  industri  sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia,  permasalahan lintas  sektoral  industri  jasa  keuangan,  dan  amanah  Undang-Undang  No  3  Tahun  2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia  merupakan  respon  dari  krisis  Asia  yang  terjadi  pada  tahun  1997-1998  yang berdampak  sangat  berat  Indonesia  khususnya  sektor  perbankan(Andrian,  2014).  Untuk  itu, terbentuklah  ide  awal  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  sebenarnya  adalah  hasil kompromi  untuk  menghindari  jalan  buntu  pembahasan  undang-undang  tentang  Bank Indonesia  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Pada  awal  pemerintahan  Presiden  BJ  Habibie, pemerintah  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Bank  Indonesia  yang memberikan  independensi  kepada  bank  sentral.  Rancangan  undang-undang  ini  disampaing memberikan  independensi  juga  mengeluarkan  fungsi  pengawasan  perbankan  dari  Bank Indonesia.  Ide  pemisahan  fungsi  pengawasan  dari  bank  sentral  ini  datang  dari  Helmut Schlesinger,  mantan  Gubernur  Bundesbank  (bank  sentral  Jerman)  yang  pada  waktu penyusunan  rancangan  undang-undang  (kemudian  menjadi  Undang-Undang  No  23  Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia)  bertindak  sebagai  konsultan.  Mengambil  pola  bank  sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.
Dasar  kewenangan  Bank  Indonesia  selaku  Bank  Sentral,  dalam  melakukan  fungsi pengawasan  terhadap  bank-bank  yang  ada  di  Indonesia  diatur  di  dalam  Pasal  8  huruf  C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang Bank  Indonesia.  Sejalan  dengan  amanat  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia
adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yaitu dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  peran  serta  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga  negara  yang  mempunyai  fungsi  regulasi  (pengaturan)  dan  supervisi  (pengawasan) terhadap  seluruh  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  Sektor  jasa  keuangan  tersebut meliputi,  jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Undang-Undang No 3 Tahun 2004).
Sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga  Pembiayaan  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya  beralih  dari  Badan  Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan  dan  Pengawasan  mengenai  kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati-hatian,  dan pemeriksaan  bank  merupakan  lingkup  pengaturan  dan  pengawasan microprudential yang menjadi  tugas  dan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Adapun  lingkup  pengaturan  dan pengawasan macroprudential merupakan  tugas  dan  wewenang  Bank  Indonesia.  Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential , Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Banl Indonesia untuk melakukan himbauan moral ( moral suasion ) kepada Perbankan (Booklet Perbankan Indonesia 2014).
Amanat pembentukan Otoritas Jasa di Indonesia  secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang  Bank  Indonesia  yang  merupakan  Undang-Undang  Organik  sebagai pelaksanaan  dari  Pasal  23  D  UUD  1945,  sehingga  nampak  terdapat  materi  sisipan  untuk pembentukan  Lembaga  Pengawas  Jasa  Keuangan  (sekarang  disebut  dengan  Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut  kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan), dimana Otoritas Jasa  Keuangan  memiliki  kewenangan  terhadap  beberapa  sektor  penting  penunjang perekonomian  Indonesia  antara  lain  :  Lembaga  perbankan;  Pasar  Modal;  Perasuransian; dana  pensiun  dan  lembaga  pembiayaan.  Selanjutnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
Adanya  Otoritas  Jasa  Keuangan,  fungsi  pengawasan  lembaga  keuangan  baik  bank maupun  bukan  bank  akan  diambil  alih  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Sementara  Bank  Indonesia sebagai  Bank  Sentral  hanya  berperan  sebagai  regulator  kebijakan  moneter  untuk  menjaga stabilitas moneter. Apabila ditinjau dari sejarah,  Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyatakan bahwa Bank Sentral berkewajiban untuk membina dan mengawasi perbankan  di  Indonesia,  baik  dari  sudut  ekonomi  perusahaan  terutama  dengan  jalan pengaturan  dan  penjagaan  likuiditas  dan  solvabilitas  bank,  maupun  dari  sudut  moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit bank (Undang-Undang No.13 Tahun 1968).
Hal  itu  tentu  bukanlah  hal  mudah  yang  dilakukan  apalagi  untuk  setiap  lembaga  yang masih  tergolong  baru  dan  secara  empiris  bahwa  konsep  lembaga  seperti  Otoritas  Jasa Keuangan  masih  belum  terbukti  keberhasilannya  di  negara-negara  maju  sekalipun.Sejalan dengan  fungsi  dan  kewenangannya  yang  bersifat superbody tersebut  dapat  dinilai  bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru yang akan mempunyai tugas dan beban strategis kelembagaan yang berat, jelas memiliki sifat independensi yang tinggi dalam menjalankan  kewenangannya.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  setiap  regulasi  dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kewenangan dan  kepentingan  antara  berbagai  faktor  yang  berinteraksi  dalam  menjalankan kewenangannya  tersebut.  Hal  tersebut  haruslah  diwujudkan  karena concern dan  tujuan
utama  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagailembaga  atau  otoritas  pengatur  dan pengawas  adalah  menyangkut  kepercayaan  masyarakat  bagi  sektor  finansial  (Muhammad Firmansyah).
Adapun  aspek  independensi  dari  kewenangan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  tercantum  dengan  jelas  dan  tegas,  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk  dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (fairness) (Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011) . Kemudian,  secara  kelembagaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  berada  di  luar pemerintahan atau dapat dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keaungan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).
Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  juga  menegaskan  bahwa;“Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  lembaga  yang independen  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dan  bebas  dari  campur  tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.”
Antara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  dalam  melakukan  fungsi pengaturan dan  pengawasan  terhadap perbankan  akan menimbulkan  potensi  konflik,  hal  ini dikarenakan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  yang  diambil  alih  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  dari  Bank  Indonesia  dalam  prakteknya  tidak  semua  fungsi  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya,  hal  ini    disebabkan  bahwa  Bank  Indonesia  sendiri  masih  memiliki kepentingan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Indonesia karena sesuai  dengan  Undang-Undang  No  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  serta  Undang- Undang Perubahannya, yaitu Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tetntang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  dimana  Undang-Undang tersebut  merupakan  peraturan  pengganti    dari  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1968 tentang Bank Sentral.
Tujuan Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 3 Tahun 2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabila nilai rupiah. Tujuan nilai rupiah ini, yaitu untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  di  rumuskan  penellitian  sebagai  berikut:  1). Bagaimana  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Melakukan  Pengaturan  dan Pengawasan  Perbankan  di  Indonesia  Korelasinya  Dengan  Prinsip  Kepastian  Hukum?  2). Bagaimana Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Perbankan di Indonesia? 3). Bagaimana Seharusnya Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan di Indonesia?
Tujuan  penelitian  ini  untuk  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  tentang  kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  di Indonesia  korelasinya  dengan  prinsip  kepastian  hukum,  kemudian  untuk  mengetahui  dan mengkaji  tentang  hubungan  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  dalam melaksanakan  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui dan  mengkaji  tentang  independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mewujudkan  kepastian hukum dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan perbankan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode yuridis  normatif ,  yaitu    metode penelitian  yang  menekankan  pada  data  sekunder  yaitu  dengan  mempelajari  dan  mengkaji asas-asas  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  positif  yang  berasal  dari  bahan-bahan kepustakaan  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal  yang  yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian.  Penelitian  ini  lebih  membahas mengenai perbandingan hukum. Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu : a.  Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
1)  Undang-undang Dasar Tahun 1945
2)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
4)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2014  Tentang  Pungutan  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  berupa  tulisan-tulisan  dari  para  pakar  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti  ataupun  berkaitan  dengan  permasalahan  bahan hukum  primer,  meliputi  literatur-literatur  yang  berupa  buku,  makalah,  jurnal  dan  hasil penelitian.
c.  Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  kamus  bahasa,  artikel-artikel  pada  koran  atau tbaloid dan majalah-majalah da internet.
Dalam  pengumpulan  data  untuk  penelitian  hukum  normatif  digunakan  metode  kajian kepustakaan atau studi dokumenter.  Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif,  dimana  data  yang  dianalisis  diuraikan  secara  deskriptif  dari  data  yang  telah diperoleh.  Sedangkan  dalam  menarik  kesimpulan  penulis  menggunakan  metode  berfikir deduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengalihan  Kewenangan  Pengaturan  dan  Pengawasan  dari  Bank  Indonesia  Kepada OJK
Sejak  31  Desember  2013  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perbankan  beralih  dari  BI  ke  OJK.  Pengaturan  dan pengawasan  perbankan  mengenai  kelembagaan,  kesehatan  dan  aspek  kehati-hatian  dan pemeriksaan  bank  merupakan  lingkup  pengaturan  dan  pengawasan mikroprudential yang menjadi  tugas  dan  wewenang  OJK.  Adapun  lingkup  pengaturan  dan  pengawasan macroprudential merupakan  tugas  dan  wewenang  BI.  Dalam  rangka  pengaturan  dan pengawasan macroprudential ,  OJK  berkoordinasi  dengan  BI  untuk  melakukan  himbauan moral ( moral suasion ) kepada perbankan.

## Fungsi  Pengaturan  Dan  Pengawasan  Perbankan  di  Indonesia  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan
1.  Tujuan  pengaturan  dan  pengawasan  bank  untuk  mengoptimalkan  fungsi  perbankan Indonesia  agar  tercipta  sistem  perbankan  yang  sehat  secara  menyeluruh  maupun individual,  dan  mampu  memelihara  kepentingan  masyarakat  dengan  baik,  berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
2.  Kewenangan  Pengaturan  dan  Pengawasan  Bank  dengan  kewenangan  memberikan  izin, mengatur dan mengawasi.
3.  Sistem  Pengawasan  Bank,  Sistem  Informasi  Perbankan  Dalam  Rangka  Mendukung Tugas  Pengawasan  Bank  meliputiSistem  Informasi  Perbankan,  Sistem  Informasi Manajemen Pengawasan BPR, Sistem Informasi Debitur

## Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan menjaga stabilitas  keuangan  yang  pada  masa  masa  sekarang  ini  sangat  rawan  dan  beresiko  tinggi. Untuk itu harus dibangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang terkait. Dengan demikian, diharapkan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bisa menghindari jalan buntu dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga  keuangan,  seperti  perbankan,  pasar  modal,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.

## Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan perbankan di Indonesia korelasinya dengan prinsip kepastian hukum,
Sesuai  dengan  pasal  7  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  OJK,  untuk melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor  Perbankan,  OJK  mempunyai wewenang sebagai berikut  (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011):
1.  Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank yang meliputi:
a. Perizinan  untuk  pendirian  Bank,  pembukaan  kantor,  anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan, kepengurusan, sumber daya manusia, Merger-Konsolidasi-Akuisisi, serta pencabutan izin usaha Bank.
b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana & penyediaan dana, serta produk dan aktivitas jasa.
2.  Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang antara lain meliputi: a.  Likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  kecukupan  modal  minimum,  batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, serta pencadangan.
b.  Laporan terkait kesehatan & kinerja bank.
c.  Sistem informasi debitur.
d.  Pengujian kredit.
e.  Standar akuntansi bank.
3.  Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank antara lain meliputi: a.  Manajemen risiko
b.  Tata kelola bank
c.  Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
d.  Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
4.  Pemeriksaan bank meliputi :
a. Sesuai dengan Pasal 4 UU OJK, peran OJK dirancang dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan (termasuk perbankan):
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Secara  umum  dapat  dijelaskan  bahwa  peranan  &  kewenangan  OJK  adalah  untuk mengawal/mengendalikan  sektor  jasa  keuangan  dapat  terwujud  sebagaimana  Pasal  4  UU OJK  sehingga  aspek micro  economic sebagai  salah  satu  unsur  vital  dalam  pondasi perekonomian  dapat  berjalan  secara  positif  &  korelatif  terhadap  kebijakan  pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional.

## Hubungan  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  dalam  melaksanakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia
Koordinasi  kedua  lembaga  diwujudkan  dalam  beberapa  hal  yaitu  dimana  OJK berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dalam  pembuatan  peraturan  pengawasan  di  bidang perbankan,  dan  kemudian  Bank  Indonesia  bersama  OJK  akan  berkerjasama  dalam  tukar- menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK .
Dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  peran  dan  fungsi  yang dijalankan  OJK  dengan  Bank  Indonesia  adalah  berbeda  sebagaimana diatur  dalam  masing- masing Undang-Undang tersendiri. Beberapa perbedaan antara OJK dengan Bank Indonesia dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
a.  Berdasarkan  UU  yang  berlaku,  proses  pengaturan  dan  pengawasan  bank  sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi wilayah peran & kewenangan dari OJK.
b.  OJK  memiliki  peran  dan  kewenangan  dalam  pengelolaan  aspek micro  economic yang langsung  berkaitan  dengan  industri  jasa  keuangan,  sementara  BI  berperan  dalam pengelolaan  aspek macro  economic yaitu  sesuai  dengan  tugas  pokoknya  untuk melakukan pengelolaan moneter.
c.  Dalam UU tentang OJK telah ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, OJK dapat melakukan  koordinasi  &  kerjasama  dengan  unsur  dari  pemerintah  maupun    Otoritas Moneter (dalam hal ini BI) dalam rangka harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan  sektor  jasa  keuangan.  Keterwakilan  unsur  Pemerintah  dan  BI  dalam  kepemimpinan Dewan  Komisioner  OJK  bukan  dari  merupakan  bentuk overlapping fungsi  maupun intervensi,  sebagaimana  sebelumnya  telah  dijelaskan  dalam  independensi  kedudukan OJK.
d.  Sebagaimana diketahui pula dalam UU Bank Indonesia dan PBI yang berlaku (antara lain PBI Macroprudensial ),  BI  dalam  melaksanakan  tugas  pengelolaan  /  pengawasan  aspek makro  ekonomi  ( monetary  domain )  memerlukan  data  dan/atau  informasi  antara  lain  dari Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menyusun  profil/kondisi  aspek micro  economic sebagai bagian  dari  keseluruhan  profil/kondisi  aspek macro  economic .  Pengaturan  dalam  bentuk PBI  terkait  hal  ini  tidak  diartikan  &  diimplementasikan  sama  dengan  pengaturan  dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan yang dilakukan oleh OJK. Dalam ketentuan yang berlaku  telah  secara  tegas  memisahkan  peran  dan  kewenangan  antara  Otoritas Keuangan (OJK) dengan Otoritas Moneter (BI).
Dengan  diberlakukannya  UU  No.  21  Tahun  2011  tentang  OJK,  maka  seluruh lembaga/institusi  yang  bertindak  melakukan  fungsi  pengawasan  dan/atau  pengaturan
terhadap Pasar Modal, Asuransi, Pembiayaan, dan lainnya termasuk Perbankan melebur ke dalam OJK.
Dasar-dasar  pembentukan  UU  OJK  dirancang  untuk  dapat  mengakomodir  atau menjamin  terlaksananya  fungsi  atau  tugas  OJK  dalam  mengatur  dan  mengawasi  Lembaga Jasa  Keuangan,  dengan  pula  memperhatikan  kebutuhan  koordinasi  dan  harmonisasi  untuk kepentingan  perekonomian  nasional  sebagaimana  tercermin  dalam  keterwakilan  secara ex officio dari Otoritas Moneter (BI) dan Fiskal (Pemerintah c.q. Departemen Keuangan). Definisi Ex Officio diatur jelas dalam UU OJK, yaitu jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
Dasar  didirikannya  OJK  salah  satunya  memiliki  filosofi  atau  semangat  untuk mewujudkan  mekanisme  pengaturan  &  pengawasam  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan yang  terintegrasi,  sehingga  diharapkan  dapat  menciptakan  sistem  keuangan  yang  tumbuh secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam konsideran UU tentang OJK.
Pengalihan  fungsi  &  tugas  terhadap  pengawasan  Lembaga  Jasa  Keuangan/LJK (termasuk diantaranya perbankan) di OJK berlangsung baik dan secara umum fungsi & tugas pengawasan  &  pengaturan  berlangsung  cukup  efektif.  Hal  tersebut  dikarenakan  fungsi  dan tugas  pengawasan  terhadap  LJK  dalam  masing-masing  kompartemennya  (antara  lain Perbankan,  Pasar  Modal,  dan  industri  keuangan  non-bank)  sebelumnya  telah  berjalan  di masing-masing lembaga/institusi.
Sesuai  dengan  Bab  X  mengenai  hubungan  kelembagaan  bagian  kesatu  mengenai Koordinasi  dan  Kerja  Sama,  Pasal  39  menjelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya, OJK  berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dalam  membuat  peraturan    pengawasan    di bidang perbankan antara lain (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011):
a)  Kewajiban pemenuhan modal minumum b)  Sistem informasi perbankan yang terpadu
c)  Kebijakan  penerimaan  dana  dari  luar  negeri,  penerimaan  dana  valuta  asing,  dan pinjaman komersial luar negeri
d)  Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya
e)  Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically imfortant bank, dan
f) Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

## Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan perbankan di Indonesia. Independensi Institusional
OJK  dalam  menjalankan  tugasnya  bersifat  independen  dan  kedudukannya  berada diluar  pemerintah  dan  berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dalam  melakukan  tugasnya  OJK  ( supervisory board ) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Bank  Sentral. OJK dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank  berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dan  meminta  penjelasan  dari  Bank  Indonesia mengenai  keterangan dan data makro  diperlukan  (Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004). Independen  yang  berkaitan  dengan  pemberhentian  anggota  lembaga  yang  hanya  dapat dilakukan  berdasarkan  sebab-sebab  yang  diatur  dalam  undang-undang  pembentukan  OJK, tidak  sebagaimana  lazimnya adminstrative  agencies yang  dapat  sewaktu-waktu  oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif.

## Independensi Organisasional
Kedua,  selain  masalah  pemberhentian  yang  terbebas  dari  intervensi  Presiden,  sifat independen juga tercermin dari:
a.  Kepimimpinan  lembaga  OJK  yang  bersifat  kolektif,  bukan  hanya  satu  orang  pimpinan.
Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi b.  Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas dari partai tertentu.
c.  Masa  jabatan  para  pemimpin  lembaga  tidak  habis  secara  bersamaan,  tetapi  bergantian ( staggered terms ).

## Independensi Finansial
Otoritas  Jasa  Keuangan  membutuhkan  independensi,  baik  dari  pemerintah  maupun dari  lembaga  industri  keuangan  yang  diawasinya.  Dengan  demikian  tujuan  dari  OJK  adalah untuk  memastikan  seluruh  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara  scecara teratur  adil  dan  transparan  dan  akuntabel.  Disamping  itu  juga  Otoritas  Jasa  Keungan diharapkan  dapat  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  mampu  tumbuh  secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu sesuai  dengan  pasal  2  Undang-Undang  OJK  menetapkan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan adalah  lembaga  yang  independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  serta bebas dari campur tangan pihak lain.
Menurut  Guru  Besar  Hukum  Keuangan  Publik  dari  Universitas  Indonesia,  Arifin  P Soeria  Atmadja,  anggaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari penyelenggara jasa keuangan dinilai sebagai ketidakjelasan status hukum keuangan otoritas tersebut. Arifin berpendapat jika OJK ini  independen,  seharusnya  OJK  berbadan  hukum  sendiri,  jadi  uang  yang  masuk  ke  OJK merupakan  keuangan  OJK,  bukan  lagi  keuangan  negara.  Menurut  Arifin,  jika  OJK  tidak diklasifikasikan  sebagai  badan  hukum  dan  juga  tidak  dipertegas  sebagai  lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  maka  perlu  ditelaah  status  hukum  keuangan pungutan  OJK  terhadap  penyelenggara  jasa  keuangan.  Kemudian  salah  seorang  Anggota Dewan  Komisioner  OJK  bidang  Auditor,  Ilya  Avianti  menilai bahwa  iuran  yang  dipungut  dari lembaga  keuangan  akan  mengurangi  independensi  OJK.  Beliau  berpendapat,  lebih  baik pendanaan OJK berasal dari APBN semata.
Pimpinan  Sidang  merangkap  Anggota  MK  Arief  Hidayat  menyebutkan,  dalam pembacaan  amar  keputusan  hasil  dari  pemeriksaan  perkara  pengujian  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap UUD 1945. Dengan begitu, OJK tetap berdiri sendiri atau independen, bukan berada di bawah Bank Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK memiliki fungsi,  tugas,  dam  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  di  sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  berlandaskan  pada  asa  independensi,  asas kepatisan  hukum,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas  profesionalitas,  asas integritas dan asas akuntabilitas.
2. Bank  Indonesia  melakukan  Pengawasan macroprudential ,  yakni  pengaturan  dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK merupakan tugas dan  wewenang  Bank  Indonesia.  Pengawasan macro  prudential yaitu  mengatur  stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan secara komprehensif mempersiapkan terjadinya risiko  sistemik  di  sektor  keuangan  dengan  upaya  membatasi  dampak  berantai  terhadap keseluruhan  ekonomi  negara,  sedangkan  OJK  melakukan  pengawasan microprodential yaitu  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati- hatian, dan pemeriksaan bank.
3. Terkait  antara  independensi  OJK  antara  Bank  Indonesia  dengan  OJK,  secara  hakikat independensi  antara  Bank  Indonesia  dan  OJK  adalah  sama-sama,  dimana  keduanya diamanatkan  oleh  undang-undang  sebagai  lembaga  independen  yang  bebas  dari intervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari pihak lain atau pemerintah.

## Saran
1. Agar  tujuan,  fungsi,  tugas  dan  wewenang  OJK  dalam  melakukan  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  perbankan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  harus  ada sinergitas  dengan  semua  pihak  yaitu  dengan  Bank  Indonesia  dan  Lembaga  Penjamin Simpanan,  dan  pelaksanaan  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  perbankan  harus dilakukan  secara  teratur,  adil,  transparan  dan  akuntabel,  sehingga  mampu  mewujudkan sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  dan  mampu  melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  agar  tercipta  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  dan  dalam  melakukan  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  perbankan  harus  dilakukan  secara  profesional  tidak  ada  pengaruh politik atau unsur lainnya, termasuk yang menjadi pengurus pada Dewan Komisioner OJK harus orang yang betul-betul kompeten dan profesional.
2. Dalam melaksanakan tugasnya,  khususnya dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan,  maka  OJK  berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dan  begitu  juga  sebaliknya apabila Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap perbankan maka terlebih dahulu Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis  kepada OJK sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  ( overlapping ),  sehingga  fungsi  OJK  sebagai microprudential dan  fungsi  Bank  Indonesia  sebagai macroprudencial dapat  berjalan dengan baik. Alternatif lain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ( overlapping ) antara OJK dengan Bank Indonesia adalah sebaiknya adanya pemisahan fungsi dan tugas antara OJK  dengan  Bank  Indonesia,  dimana  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  lembaga keuangan non bank dilakukan oleh OJK sedangkan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.
3. Agar  OJK  dalam  melaksanakan  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  perbankan  dapat berjalan  dengan  baik,  maka  sebaiknya  iuran/pungutan  terhadap  lembaga  keuangan  yang melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  jasa  keuangan  dihapuskan  dan  biaya  untuk operasional  OJK  dibebankan  kepada  APBN,  sehingga  tidak  terjadi conflic  interest antara OJK  dengan  perusahaan  yang  diawasinya  apalagi  OJK  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam hal penyidikan sesuai dengan pasal 49 Bab XI  mengenai penyidikan Undang-Undang No 21 Tahun  2011  tentang  OJK,  sehingga  hal  ini  akan  berbenturan  dengan  penegak  hukum yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014.
Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
Otoritas Jasa Keuangan
Muhamamad  Firmansyah,  Kewenangan  Ototritas  Jasa  Keuangan    (OTORITAS  JASA KEUANGAN)  Sebagai  Lembaga  Pengawas  Perbankan di  Indonesia,  Fakultas  Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sri Adiningsih, Satu Dekade Pasca –Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?, (Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gajah Mada), Kanisius, Yogyakarta, 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  No  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang  No  3  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang No. 13 Tahun 1968  Tentang Bank Sentral Undang-Undang No. 23 Tahun 1999  Tentang Bank Indonesia Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  undang-undang  Nomor  23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia