P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.01 / Januari 2021

## DISTRIBUTION OF INHERITANCE BASED ON INHERITANCE LAWS THAT APPLY IN INDONESIA A STUDY OF THE EXISTENCE OF A
SUBSTITUTE INHERITANCE (PLAATSVERVULLING)
Author : Arif Sudibya 202101020089 Aulisa Dandel 202101020090 Rosiana Maharani 202101020092 Djoko Heroe Soewono - DJOKO.HEROE.SOEWONO@unik-kediri.ac.id

## Faculty of Law Kadiri University

## Abstrak
Hukum  waris  adalah  suatu  rangkaian  ketentuan  yang  sehubungan  dengan meninggalnya  seseorang  diatur  akibat-akibat  di  bidang  kebendaan,  yaitu:  akibat beralihnya  harta  warisan  dari  orang  yang  meninggal  kepada  seorang  ahli  waris, baik  dalam  hubungan  mereka  antara  mereka  sendiri  dan  dengan  pihak  ketiga. Sistem  hukum  waris  di  Indonesia  masih  memiliki  pluralitas  pengaturan  hukum antara  lain  ada  tiga  sistem  hukum  waris  yang  berlaku  dan  diterima  oleh masyarakat  Indonesia,  yaitu  bagi  warga  negara  Indonesia  asli  masih  berlaku hukum  waris  adat  yang  diatur  menurut  dengan  susunan  masyarakat  adat,  yaitu patrilineal,  matrilineal  dan  parental/bilateral.  Selain  itu,  keluarga  muslim melaksanakan pewarisan sesuai dengan hukum waris Islam. Sedangkan sebagian orang menggunakan hukum waris perdata.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum  normatif  yang  menitikberatkan  pada  hukum  positif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  analisis  undang-undang  sebagai bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  primer  juga  didukung  oleh  buku-buku, pendapat  ahli,  media  massa,  surat  kabar  dan  majalah  sebagai  bahan  hukum sekunder.  Karena  negara  kita  menganut  hukum  positif,  dengan  kata  lain  kita tunduk  dan  patuh  pada  sekumpulan asas dan  aturan  hukum  tertulis  yang  saat  ini berlaku dan bersifat mengikat secara umum maupun khusus dan harus ditegakkan. Dalam  hal  ini  pembagian  warisan  dapat  dilakukan  berdasarkan  Hukum  Adat, Hukum Islam dan KUH Perdata, oleh karena itu untuk pembagian warisan harus tetap  dalam  koridor  hukum  masing-masing,  disini  kami  membahas  masalah pewarisan  ini  dengan  menggunakan  Permendagri  No.  52  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat,  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Hukum Perdata.
Kata kunci : hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PENDAHULUAN
Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam  masyarakat,  yang  melahirkan  sedikit  banyaknya  kesulitan  akibat meninggalnya seseorang. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat  meninggalnya  seseorang  diatur  oleh  hukum  waris.  Hukum  waris  adalah suatu  rangkaian  ketentuan  ketentuan  di  mana  berhubung  dengan  meninggalnya seseorang,  akibat akibatnya  di  dalam  bidang  kebendaan,  diatur  yaitu:  akibat  dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. 1
Sistem  hukum  Indonesia  masih  terjadi  kemajemukan  tatanan  hukum. Masalah  pewarisan  pun  ada  tiga  sistem  hukum  waris  yang  berlaku  dan  diterima oleh  masyarakat  Indonesia,  yaitu  bagi  warganegara  Indonesia  asli  masih  tetap berlaku  hukum  waris  adat  yang  diatur  menurut  susunan  masyarakat  adat,  yang bersifat  patrilinial,  matrilineal,  dan  parental/bilateral.  Di  samping  itu  bagi keluarga-keluarga  Indonesia  yang  mentaati  hukum  agamanya,  melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan Eropa dan  Timur  Asing  masih  tetap  berlaku  hukum  waris  perdata  yang  diatur  dalam KUHPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.
Mengenai  ketentuan  hukum  waris  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  830 KUHPerdata,  bahwa  “Pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian”.  Dengan demikian  pengertian  hukum  waris  menurut  KUHPerdata,  ialah  tanpa  adanya orang  yang  mati  dan  meninggalkan  harta  kekayaan,  maka  tidak  ada  masalah pewarisan. Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, semua ahli waris dengan  sendirinya  karena  hukum  memperoleh  hak  milik  atas  segala  harta kekayaan  peninggalan  pewaris.  Menurut  ketentuan  Pasal  874  KUHPerdata menentukan  bahwa  segala  harta  kekayaan  peninggalan  pewaris  adalah  milik semua  ahli  waris  sesudah  dikurangi  wasiat  berdasar  pada  ketetapan  yang  sah.
1 Ali Afandi, 1986,  Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Bina Aksara, Hal 7.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerdata, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan.  Harta  warisan  adalah  harta  benda  peninggalan  dari  pewaris,  harta benda  tersebut  dapat  berupa  harta  kekayaan,  hak  kekayaan  intelektual,  merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.
Ketentuan  tentang  pembagian  warisan  ( boedel-scheiding )  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  1069  KUHPerdata,  sesungguhnya  bukan  semata- mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel , yaitu  harta  kekayaan  bersama  yang  belum  terbagi,  yaitu  berupa  harta  bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris  itu  semua  berada  di tempat ,  maka  pembagian  harta  warisan  itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri. 2
Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Pewarisan langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri sebagai ahli waris.
b. Pewarisan tidak langsung / mewaris karena penggantian tempat “plaatsvervulling” ialah  mewaris  yang  sebenarnya  warisan  itu  bukan  untuk  dia tetapi  untuk  orang  yang  sudah  meninggal  terlebih  dulu  daripada  pewaris.  Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pemberi waris. Sistem pewarisan tidak langsung inilah kadang kadang menimbulkan masalah, hal ini  akibat  dari  ketidak  tahuan  atau  ketidak  pahaman  ahli  waris  tentang penggantian  tempat  pewarisan “plaatsvervulling” dalam  kehidupan  sehari-hari, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah bagi ahli waris langsung dan merasa tidak  puas  akan  adanya  pewaris  pengganti  ini.  Proses  penyelesaian  perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan  harta  warisan  sesuai  dengan    jumlah  yang  diinginkan  dengan menempuh  jalan  yang  melawan  hukum  yaitu  dalam  hal  ini  salah  satu  di  antara
2 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 193.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
ahli  waris  telah  menguasai  harta  waris.  Ahli  waris  yang  merasa  dirugikan  agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi: Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap  segala  mereka,  yang  baik  atas  dasar  hak  yang  sama,  baik  tanpa  dasar sesuatu  hak  pun  menguasai  seluruh atau sebagian  harta  peninggalan,  seperti  pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya.

## PEMBAHASAN
Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari- hari,  masalah  ini  sering  kali  muncul  karena  adanya  salah  satu  ahli  waris  yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya.
Hal  tersebut  dikarenakan  dari    sifat  serakah  manusia  yang  berkeinginan  untuk selalu  mendapatkan    yang    lebih  dari  apa  yang  telah  diperoleh,  untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh  segala  cara  yang  dapat  dilakukan  guna  mencapai  tujuanya,  baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris  dilakukan  dengan  jalan  melawan  hukum,  sudah  tentu  ada  sanksi  hukum yang  menanti  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  tersebut,  oleh  karena  itu apabila  terjadi  sengketa  masalah  waris  maka  permasalahannya  kita  kembalikan kepada metode baku dalam pembagian waris

## A. Metode Pembagian Waris
Ditinjau dari pembagian waris, maka terdapat 3 metode, yaitu :
1. Metode Pembagian Waris Menurut Hukum Adat,
2. Metode Pembagian Waris Menurut Hukum Islam,
3. Metode Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata.

## 1. Metode Pembagian Waris Menurut Hukum Adat
Pada umumnya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat  Indonesia  hanya  ada  dua  bentuk,  yaitu  pertama,  proses  pewarisan yang  dilakukan  semasa  pewaris  masih  hidup,  dan  kedua,  proses  pewarisan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
yang  dilakukan  setelah  pewaris  wafat.  Apabila  proses  pewarisan  dilakukan semasa  pewaris  masih  hidup  maka  dapat  dilakukan  dengan  cara  penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. 3
Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang  dilakukan  oleh  anak  tertentu,  anggota  keluarga  atau  kepada  kerabat, sedangkan  dalam  pembagian  dapat  berlaku  pembagian  ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Menurut  Djaren  Saragih,  sistem  pewarisan  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut : 4
a.  Sistem  pewarisan  di  mana  harta  peninggalan  dapat  dibagi-bagikan.  Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
b.  Sistem  pewarisan  di  mana  harta  peninggalan  tidak  dapat  dibagi  bagikan. Sistem  ini  umumnya  terdapat  pada  masyarakat  unilateral.  Sistem  ini  dapat dibedakan  lagi  dalam  bentuk  sistem  pewarisan  kolektif  dan  sistem pewarisan mayorat.
1)  Sistem  pewarisan  kolektif,  yaitu  harta  peninggalan  dilihat  sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.
2)  Sistem  Pewarisan  mayorat,  yaitu  harta  peninggalan  secara  keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di  mana  harta  peningglan  jatuh  ke  tangan  anak  perempuan  yang  tertua. Sedangkan  menurut  Soerojo  Wignjodipoero  dijumpai  tiga  sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 5
3 Amir  Syarifudin,  2004,  Hukum  Kewarisan  Islam,  Ctk.  Pertama,  Kencana, Jakarta, hal. 328.
4 Djaren  Saragih,  1980,  Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia,  Tarsito,  Bandung, hal. 163.
5 Soerojo Wignojadipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukun Adat, Jakarta,
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
a.  Sistem  kewarisan  individual,  cirinya  harta  peninggalan  dapat  dibagi bagi  di  antara  para  ahli  waris  seperti  dalam  masyarakat  bilateral  di Jawa.
b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan  ahli  waris  yang  bersama-sama  merupakan  semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai  hak  pakai  saja)  seperti  dalam  masyarakat  matrilineal  di Minangkabau.
c.  Sistem  kewarisan  mayorat,  cirinya  harta  peninggalan  diwarisi keseluruhannya  atau  sebagian  anak  saja,  seperti  halnya  di  Bali  di mana  terdapat  hak  mayorat  anak  laki-laki  yang  tertua  dan  di  Tanah Semendo  Sumatera  Selatan  dimana  terdapat  hak  mayorat  anak perempuan yang tertua.

## 2. Metode Pembagian Waris Menurut Hukum Islam
Di  dalam  pembagian  ahli  waris  secara  hukum  Islam  telah  ditentukan jumlahnya,  hal  ini  merujuk  pada  6  jenis  pembagian,  yaitu  separuh  (1/2), seperempat  (1/4),  seperdelapan  (1/8),  dua  pertiga  (2/3),  sepertiga  (1/3),  dan seperenam (1/6).
Sekelompok  orang-orang  yang  menerima  bagian  harta  warisan  dengan ketentuan yang telah di tetapkan secara jelas oleh syara‟ atau dengan kata lain keberadaan para orang dalam setiap kondisi “peristiwa kewarisan” tanpa dapat memilih atau berkurang dan bertambah.
Kelompok  pertama  mereka  ini  adalah  kelompok  yang  berdasarkan  hubungan sedarah, orang tersebut adalah ayah, ibu, kakek, nenek shahihah (seterusnya ke
hal 165.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
atas),  anak  perempuan,  cucu  perempuan,  pancar  laki-laki  (seterusnya menurun), saudari kandung, saudari tunggal ayah, saudari tunggal ibu Dan  kelompok  kedua  adalah  disebabkan  oleh  hubugan  perkawinan,  mereka adalah suami dan istri .
A.  Ahli  waris  yang  memperoleh  bagian  setengah  dari  harta  peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya dari golongan perempuan. 6
Kelima  ahli  waris  tersebut  adalah  :  (1)  duda,(2)  anak  perempuan,  (3)  cucu perempuan  keturunan  laki-laki,  cicit  perempuan  keturunan  cucu  laki-laki  dari anak laki - laki, dan  seterusnya ke  bawah, (4) saudara  perempuan  sekandung, (5) saudara perempuan seayah.
Penjelasan sebagai berikut :
1.  Duda,  seorang  duda  berhak  untuk  mendapatkan  setegah  harta  warisan, dengan  syarat  apabila  istrinya  tidak  mempunyai  anak,  baik  anak  laki-laki maupun  anak  perempuan,  baik  anak  keturunan  itu  dari  duda  tersebut ataupun  dari  bekas  dudanya  yang  terdahulu.  selain  anak,  mencakup  pula keturunan  janda  seterusnya  yang  tidak  terselingi  oleh  perempuan,  yakni cucu laki-laki keturunan anak lakilaki, cucu perempuan keturunan anak laki- laki,  cicit  laki-laki  keturunan  cucu  lakilaki  dari  anak  laki-laki,  dan seterusnya ke bawah. 7
2. Anak perempuan kandung (bukan anak tiri ataupun anak angkat) mendapat bagian setengah dengan dua syarat :
• Anak perempuan itu adalah anak tunggal.
• Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, baik yang berasal dari ibu anak perempuan  tersebut  maupun  dari  janda  pewaris  yang  lain.  Dengan  kata lain anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki satu pun.
6 Abdillah  Mustari,  2013,  Hukum  Kewarisan  Islam,  Alauddin  Press,  Makassar, hal. 93.
7 Ibid., hal.94
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
3. Seorang cucu perempuan dari pancar laki-laki dan akan mendapat separuh, dari harta pewaris dengan tiga syarat :
• Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
•  Apabila  hanya  seorang  (tidak  ada  cucu  perempuan  dari  keturunan  laki laki lain)
• Apabila pewaris tidak meninggalkan anak perempuan maupun anak laki laki.
Cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  sama  kedudukannya  dengan  anak kandung perempuan bila anak perempuan tidak ada.
Seorang  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  hanya  menjadi  penghalang (hajib) bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dari pewaris. Cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  menjadi  terhalang  (mahjub  hirman) apabila  pewaris  meninggalkan  anak  laki-laki  atau  anak  perempuan  dua orang atau lebih, kecuali jika cucu perempuan tersebut bersama dengan cucu laki-laki yang sederajat.
4. Saudara perempuan sekandung akan mendapat separuh harta warisan dengan tiga syarat :
•  Pewaris  tidak  meninggalkan  anak  laki-laki,  atau  cucu  laki-laki  dari pancar laki-laki
• Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara)
• Pewaris tidak meninggalkan ayah atau kakek.
5. Saudara perempuan seayah memperoleh setengah dengan lima syarat :
• Apabila ia hanya seorang diri
• Ia tidak mempunyai saudara laki-laki
• Pewaris tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung
• Pewaris tidak meninggalkan ayah atau kakek
•  Pewaris  tidak  mempunyai  ayah  atau  kakek,  dan  tidak  pula  mempunyai keturunan  (anak,  cucu,  cicit,  dan  seterusnya),  baik  keturunan  laki-laki ataupun  keturunan  perempuan,  dengan  syrat  tidak  bercampur  unsur perempuan di dalamnya.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
B.  Ahli  waris  yang  memperoleh  seperempat  bagian  dari  harta  peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu duda dan janda. 8
1.  Seorang  duda  berhak  memperoleh  seperempat  warisan  istrinya  apabila almarhumah istrinya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu dari darah daginganya atau berasal dari suami sebelumnya.
2.  Janda  mendapat  bagian  seperempat  dari  harta  peninggalan  suaminya,  jika almarhum  tidak  meninggalkan  anak  atau  cucu,  baik  anak  itu  lahir  dari rahimnya, atau dari rahim istri lainnya.
Janda  tidak  dapat  menghalangi  (hajib)  ahli  waris  lain,  dan  juga  tidak  dapat terhalang total (hajib hirman), dan hanya dapat menjadi hijab nuqshan apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.
C. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan dari harta peninggalan hanya  istri  (seorang  istri  ataupun  lebih)  apabila  almarhum  suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau  dari rahim istri yang lain. 9
D.  Ahli  waris  yang  berhak  mendapat  dua  per  tiga  bagian  dari  harta peninggalan ada empat, yang terdiri dari perempuan, yaitu :
1. Dua orang atau lebih anak perempuan.
Dua  anak  perempuan  atau  lebih,  menghijab  cucu  perempuan  dari  anak laki-laki,  kecuali  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  itu  bersama  dengan cucu  laki-laki  dari anak  laki-laki  pewaris,  maka  mereka memperoleh  sisa dengan dua berbanding satu.
Seorang anak perempuan atau lebih, menghijab saudara seibu baik lakilaki maupun perempuan.
2. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat:
a. Pewaris tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan.
b. Pewaris tidak mempunyai dua orang anak perempuan
8 Ibid., hal. 97
9 Ibid., hal. 98
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
c. Dua atau lebih cucu perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki dari anak laki-laki pewaris.
Dasar  hukum  yang  digunakan  sama  dengan  dalil  yang  diterapkan  kepada anak  perempuan,  oleh  karena  cucu  perempuan  dari  pancar  laki-laki dipandang  sama  dengan  anak  perempuan,  apabila  tidak  ada  anak perempuan.
3. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan syarat :
a.  Pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  laki-laki  maupun  perempuan,  atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari pancar laki-laki.
b. Pewaris tidak pula meninggalkan ayah atau kakek shahih
c. Dua saudara perempuan itu tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung pula.
4. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah, dengan syarat :
a.  Pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  laki-laki  maupun  perempuan,  atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari pancar laki-laki.
b. Pewaris tidak pula meninggalkan ayah atau kakek shahih.
c.  Dua  saudara  perempuan  seayah  itu  tidak  bersama  dengan  saudara  laki laki seayah pula.
d.  Pewaris  tidak  meninggalkan  saudara  kandung  (  laki  -  laki  maupun perempuan )
E.  Ahli  waris  yang  berhak  mendapat  sepertiga  bagian  harta  peninggalan hanya  dua  orang,  yaitu  ibu,  dan  dua  saudara  (baik  laki-laki  atau  perempuan) yang seibu.
1. Seorang ibu berhak memperoleh sepertiga bagian dari harta dengan syarat : • Pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki •  Pewaris  tidak  meninggalkan  pula  dua  saudara  atau  labih  (laki-laki  atau perempuan) baik saudara sekandung, atau seayah, atau seibu.
Ibu  tidak  dapat  terhalang  total  (mahjub  hirman),  kecuali  dapat  berkurang bagiannya (mahjub nuqshan) apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu ataukah saudara dua orang atau lebih.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Ibu menjadi hajib (penghalang) bagi nenek (ibunya ibu) seterusnya ke atas, dan nenek (ibunya ayah) seterusnya ke atas.
2.  Saudara  se  ibu  (baik  laki-laki  maupun  perempuan)  berhak  memperoleh sepertiga dengan syarat :
• Bila pewaris tidak meninggalkan anak (baik laki-laki ataupun perempuan), atau cucu dari pancar laki-laki, juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
• Jumlah saudara seibu itu dua orang atau lebih.
F.  Ahli  waris  yang  berhak  mendapat  seperenam  bagian  harta  peninggalan ada  tujuh  orang,  yaitu  :  ayah,  kakek  (bapak  dari  ayah),  ibu,  cucu  perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara seibu, dan nenek shahih. 10
1. Ayah
Ayah  akan  mendapat  seperenam    bagian  dari  harta  peninggalan  apabila pewaris  mempunyai  anak  laki-laki  atau  cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki. Akan  tetapi  bila  pewaris  meninggalkan  anak  perempuan  atau  cucu permpuan  pancar  laki-laki,  maka  ayah  memperoleh  seperenam  ditambah sisa setelah anak atau cucu perempuan tersebut mengambil bagiannya. Ayah  dapat  menjadi  hajib  bagi  kakek  shahih,  nenek  shahih,  saudara, keponakan, paman, dan saudara sepupu.
2. Kakek (bapak dari ayah) atau disebut kakek shahih
Kakek Shahih akan mendapat bagian dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai  anak  laki-laki  atau  cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki.  Akan tetapi  bila  pewaris  meninggalkan  anak  perempuan  atau  cucu  perempuan pancar  laki-laki,  maka  kakek  memperoleh  bagiannya  ditambah  sisa  setelah anak  atau  cucu  perempuan  tersebut  mengambil  bagiannya.  Ia  menduduki status  ayah  apabila  tidak  ada  ayah  atau  saudara  laki-laki/perempuan sekandung atau seayah.
Kakek  shahih  dapat  menjadi  hajib  bagi  saudara  seibu,  keponakan,  paman, dan saudara sepupu (misan).
10 Ibid., hal. 101
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
3. Ibu
Ibu akan mendapat bagian dari harta peninggalan apabila :
• Pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan atau cucu lakilaki dari pancar laki-laki
•  Pewaris  meninggalkan  dua  orang  saudara  atau  lebih,  baik  saudara  laki  - laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu.
4.  Cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  seorang  atau  lebih  akan  mendapat bagian  apabila  pewaris  meninggalkan  seorang  anak  perempuan  yang memperoleh dan cucu perempuan tersebut mendapat sebagai pelengkap
5.  Saudara  perempuan  seayah  memperoleh  dari  harta  peninggalan  pewaris apabila  pewaris  mempunyai  seorang  saudara  kandung  perempuan.  Hal  ini hukumnya  sama  dengan  keadaan  cucu  perempuan  dari  pancar  laki-laki bersama dengan anak perempuan.
Saudara  perempuan  seayah  terhalang  (mahjub)  oleh  karena  adanya  salah satu  di  antara  anak  laki-laki,  cucu  laki-laki  dari  pancar  laki-laki,  ayah, saudara  laki-laki,  sekandung,  dan  atau  dua  orang  atau  lebih  saudara perempuan sekandung.
6.  Saudara  laki-laki  atau  perempuan  seibu  memperoleh  bagian  seperenam dengan syarat :
a. Hanya seorang diri
b.  Pewaris  tidak  meninggalkan  ahli  dari  unsurushul  al-mayyit  (hubungan nasab garis lurus ke atas seperti ayah, kakek dan seterusnya) atau furu‟ al mayyit  (hubungan  nasab  garis  lurus  ke  bawah  seperti  anak,  laki-laki ataupun perempuan).
7. Nenek Shahih
Nenek  shahih  adalah  nenek  yang  berhubungan  nasabnya  sampai  kepada pewaris dan tidak diselingi oleh kakek ghairu shahih, nenek tersebut adalah: a. Nenek sebelah ibu, mendapat bagian jika pewaris tidak meninggalkan ibu b.  Nenek  sebelah  ayah,  seorang  atau  lebih  dapat  bagian  jika  pewaris  tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan ibu.

## 3. Metode Pembagian Waris Menurut KUHPerdata
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KUHPerdata
Didalam KUHPerdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas  harta  warisan,  dengan  pengertian  bahwa  apabila  ada  golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatankan harta mawaris dan apabila golongan ke- I  tidak  ada  maka  golongan  ke-2  saja  yang  berhak  mendapatkan  harta  warisan begitu seterusnya. 11
Golongan 1 :

## Gambar 4.1 Ahli waris Golongan I

## Keterangan :
A = Suami                                        C, D, E = Anak B = Istri                                                 F, G = Cucu = Meninggal dunia
Adapun  ahli  waris  yang  termasuk  pada  golongan  pertama  adalah  suami  atau istri serta anak-anak dan keturunannya. 12
Istri, anak dan cucu  serta keturunannya ( jika ada ) adalah ahli waris golongan Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G.
11 Effendi Purangin, loc.cit.,hal 29
12 Ibid., hal 29
B A C D E F G
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdata anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki  atau  perempuan,  tertua  atau  termuda.  Apabila  mewaris    atau    diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila  mereka  mewaris  dengan  pengganti  maka  pembagian  itu  berlangsung pancang demi pancang.
Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau ke dua, semuanya sama saja.
Pasal  852  a.  KUHPerdata  menetapkan  bahwa  bagian  suami  atau  istri  yang hidup  terlama  maka  bagian  warisannya  adalah  sama  besar  dengan  bagian seorang  anak.  Kemudian  jika  terdapat  perkawinan  kedua  dan  seterusnya  dan ada  anak-anak  atau  keturunan  dari  perkawinan  pertama  (terdahulu)  maka bagian  suami  atau  istri  yang  baru  itu  sama  besar  dengan  bagian  terkecil  dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama ( terdahulu ) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari ¼ harta peninggalan. 13
Golongan II :
Gambar 4.2 Ahli waris Golongan II Keterangan : 13 Ibid., hal 198 B D E F G A C
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
A = Yang meninggal                        D, E = Saudara A B = Ayah A                                       F, G = Kemenakan A C = Ibu A = Meninggal dunia
Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua     ( ayah dan ibu ) dan saudara-saudara serta keturunan saudara saudaranya. 14
Pembagian  antara  ahli  waris  golongan  kedua  ini  diatur  dalam  Pasal  854,  855, 856,  857  dan  859  KUHPerdata.  Orang  tua  (  ayah  dan  ibu  )  masing-masing mendapat  bagian  yang  sama  dengan  saudara  saudara  sekandung  akan  tetapi ayah  dan  ibu  tersebut  masing-masing  tidak  boleh  kurang  dari  ¼  bagian  dari seluruh  harta  warisan.  Apabila  tidak  ada  saudara  sekandung  maka  masing- masing  orang  tua  dapat  ½  bagian  dan  jika  salah  satu  dari  orang  tua  itu meninggal  maka  orang  tua  yang  masih  hidup  mewaris  seluruh  harta  warisan itu.
Kemudian  apabila  orang  tua  mewaris  bersama-sama  dengan  seorang  saudara maka  masing-masing  mendapat  1/3  bagian  (Pasal  854  KUHPerdata)  dan apabila  orang  tua  itu  mewaris  bersama  dengan  2  oarang  saudara  sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat ¼ bagian, lalu selebihnya dibagi  rata  kepada  seluruh  saudara  itu  (Pasal  854  ayat  2),  jika  salah  seorang dari orang tua itu  meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris ½ bagian  kalau  bersama  dengan  seorang  saudara  kandung  1/3  bagian  kalau bersama  2  saudara  sekandung  dan  ¼  bagian  kalau  bersama  3  saudara sekandung atau lebih. 15
14 Effendi Purangin, op.cit., hal 32
15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 854 (2)
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Didalam  Pasal  855  KUHPerdata  juga  ditentukan  bagian  dari  bapak  atau  ibu yang  hidup  terlama.  Bagian  mereka  tergantung  pada  kuantitas  dari  saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris. 16
a.  Apabila  pewaris  meninggalkan  seorang  saudara  laki-laki  dan  seorang saudara  perempuan,  maka  hak  dari  bapak  atau  ibu  yang  hidup  terlama adalah ½ bagian.
b.  Apabila  pewaris  meninggalkan  dua  orang  saudara  laki  atau  saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah 1/3 bagian.
c.  Apabila  pewaris  meninggalkan  lebih  dari  dua  saudara  laki  atau  saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah 1/4 bagian
Pada  Pasal  856  KUHPerdata  ditentukan  bahwa  apabila  orang  tua  meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya sebapak atau ada yang seibu saja dengan  yang  meninggal  dunia  maka  dalam  Pasal  857  KUHPerdata  diatur dengan  ketentuan  istimewa  yaitu  warisan  dibagi  dua  lebih  dahulu,  separo bagian  untuk  saudara–saudara  seibu  dan  separo  lagi  untuk  saudara  seayah sekandung  seorang  saudara  sekandung  (  seayah  seibu  )  mendapatkan  dari kedua bagian tersebut. 17
Golongan III :
16 Ibid., pasal 855 17 Ibid., pasal 853
B C D

## Gambar 4.3 Ahli waris Golongan III

## Keterangan :
A = Yang meninggal                        D  = Nenek dari ibu A B = Kakek A                                     C = Nenek A = Meninggal dunia
Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdata).
Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 (1) : a. ½ untuk pihak ayah (B) dan (C)
b.  ½  untuk  pihak  ibu  (D)  pembagian  warisan  dalam  hal  tadi  ialah:  B  dan  C mendapat masing-masing ¼, sedangkan D mendapat 1/2
Golongan  ini  tampil  menjadi  ahli  waris  apabila  ahli  waris  golongan  I  dan  II tidak ada lagi.
Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu ( kloving ), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat 3 KUHPerdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah  dalam  garis  lurus  ke  atas  dalam  derajat  yang  sama  mendapat  bagian kepala dari kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula. 18
Golongan IV :
18 Ibid., pasal 853 (3)
A
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Adapun  ahli  waris  yang  termasuk  dalam  golongan  IV  adalah  keluarga  garis kesamping  sampai  derajat  keenam.  Pasal  858  KUHPerdata  menentukan:  jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam  salah  satu  garis  lurus  ke  atas,  maka  setengah  bagian  dari  dari  warisan menjadi  bagian  sekalian  sekeluarga  sedarah  dalam  garis  ke  atas  yang  masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdata menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. 19

## Gambar 4.4 Ahli waris Golongan IV

## Keterangan :
A = Yang meninggal                                            C  = Paman A , keluarga garis samping ibu B = Paman A , keluarga garis samping bapak
= Meninggal dunia
Dapat disimpulkan mereka itu adalah paman dan bibi dari pihak bapak maupun Ibu,  keturunan  paman  dan  bibi  sampai  derajat  keenam  dihitung  dari  si meninggal  serta  saudara  kakak  dan  nenek  beserta  keturunan  sampai  derajat keenam  dihitung  dari  si  meninggal.  Sebagaimana  golongan  III  pada  golongan IV ini harta warisan harus dibagi dua terlebih dulu ( kloving ). Oleh karenanya untuk golongan  III dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada  derajat  berbeda.  Apabila  dalam  bagian  garis  lurus  keatas  dari  ibu misalnya  tidak  sama  sekali  ahli  waris  sampai  derajat  keenam  maka  separo
19 Ibid., pasal 859
A C B
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau sebaliknya.
Akhirnya Pasal 861 ayat I KUHPerdata menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan. 20
Dan  jika  menurut  pasal-pasal  dalam  KUHPerdata  tersebut  sama  sekali  tidak ada ahli waris yang berhak memiliki atas warisan maka harta warisan menjadi milik  negara  yang  juga  berkewajiban  untuk  membayar  hutang-hutang  si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu ( Pasal 832 KUHPerdata ). Didalam hukum perdata barat dibedakan antara anak luar kawin dan anak dari hasil zina atau sumbang. 21
Menurut  pasal  862  KUHPerdata  bahwa  jika  si  meninggal  meninggalkan  anak di luar kawin yang telah diakui dengan sah maka warisan harus dibagi dengan cara  yang  ditentukan  dalam  empat  pasal  berikut:  yang  dimaksud  disini  yaitu pasal 863-866 KUHPerdata.
Jadi  dalam  KUHPerdata  mengakui  anak  diluar  kawin  sah  yang  merupakan hasil  hidup  bersama  yang  diakui  dengan  sah  adalah  sebagai  ahli  waris, sedangkan  tentang  anak  hasil  perbuatan  zina  atau  sumbang      hanya memperoleh   nafkah   seperlunya  ( Pasal   867  KUHPerdata ). Selaras dengan kemampuan  bapak atau  ibu atau  menurut  jumlah  dan  keadaan  para  ahli  waris yang sah menurut undang-undang ( Pasal 868 KUHPerdata ).
Bagian  dari  anak  luar  kawin  sah  menurur  pasal  863  KUHPerdata  adalah  1/3 dari bagiannya jika bersama ahli waris golongan I, ½ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan I dan II, serta ¾ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan IV. 22
20 Ibid., pasal 861 (1)
21 Hilman Adikusuma, op.cit., hal 57
22 Ibid., pasal 868
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Pada  pasal  865  KUHPerdata  menentukan  bahwa  anak  luar  kawin mendapat seluruh warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan  pasal  866  KUHPerdata  menentukan  bahwa  keturunan  anak  luar  kawin dapat bertindak sebagai pengganti.
Dalam  pasal  841  KUHPerdata  penggantian  memberikan  hak  kepada  orang yang  mengganti  untuk  bertindak  sebagai  pengganti  dalam  derajat  dan  dalam segala hak orang yang digantikannya. Ketentuan-ketentuan mengenai masalah pengganti  adalah  (  pasal  842  KHUPerdata  )  penggantian  yang  terjadi  dalam garis  lurus  ke  bawah  yang  sah,  berlangsung  terus  tanpa  akhir,  (  pasal  843 KUHPerdata  )  tidak  ada  penggantian  terhadap  keluarga  sedarah  dalam  garis lurus ke atas, ( pasal 844 KUHPerdata ) dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan  demi  keuntungan  semua  anak  dan  keturunan saudara laki- laki dan perempuan orang yang meninggal baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama  dengan  paman  paman  atau  bibi-bibi  mereka,  maupun  jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di  antara  semua  keturunan mereka,  yang satu  sama  lainnya  bertalian  keluarga dalam derajat yang tidak sama.
B. Pewarisan Penggantian Tempat ( plaatsvervulling ) :
Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a.  Pewarisan  langsung  ialah  orang  itu mewaris  dalam  kedudukan  sebagai  ahli waris langsung karena diri sendiri sebagai ahli waris.
b.  Pewarisan  tidak  langsung  /  mewaris  karena  penggantian  tempat “plaatsvervulling” ialah mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada pewaris.
Ia  menggantikan  ahli  waris  yang  telah  meninggal  lebih  dulu  dari  si  yang meninggal.
Ahli waris pengganti “plaatsvervulling” dimungkinkan adanya penggantian kedudukan  seseorang  sebagai  waris  oleh  orang  tertentu.  Penggantian kedudukan  ini  hanya  dilakukan  oleh  mereka  yang  mempunyai  hubungan hukum  sebagai  keturunan  sah  dari  waris  yang  digantikan  tersebut  yang seharusnya mendapat warisan itu. Seseorang dikatakan ahli waris pengganti
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
“plaatsvervulling” adalah  seseorang  yang  menerima  harta  warisan  dari pewaris  bukan  karena  kedudukannya  sendiri,  akan  tetapi  menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan. Orang lain yang seharusnya  menerima  warisan  telah  meninggal  lebih  dahulu  daripada pewaris,  sehingga  dalam  pewarisan  orang  yang  menggantikan  tersebut terpanggil/tampil  untuk  menduduki  tempat  yang  lowong  karena  kematian orang yang digantikan tersebut.
Pewarisan penggantian tempat ( plaatsvervulling ) terdapat 3 sistem, yaitu:
1. Sistem pewarisan penggantian tempat berdasarkan Hukum Adat
2. Sistem pewarisan penggantian tempat berdasarkan Hukum Islam
3. Sistem pewarisan penggantian tempat berdasarkan Hukum Perdata.
1. Sistem pewarisan penggantian tempat berdasarkan Hukum Adat :
Menurut  Hukum  Adat  Bali  Sistem  kekeluargaan  patrilineal  (purusa)  yang dianut  oleh  orang  Hindu-Bali  menyebabkan  hanya  keturunan  berstatus kapurusa  dan  swadarma  keluarga,  baik  dalam  hubungan  dengan parahyangan,  pawongan,  maupun  palemahan.  Konsekuensinya  hanya keturunan yang berstatus kapurusa yang memiliki swadikara terhadap harta warisan,  sementara  keturunan  yang  berstatus  pradana  tidak  mungkin  dapat meneruskan  swadharma  sehingga  disamakan  dengan  ninggal  kadaton. Dalam  sistem  kewarisan  mayorat  bali  digambarkan  bahwa  yang  mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua laki-laki yang berarti hak pakai, hak mengelola  dan  memungut  hasilnya  dikuasain  sepenuhnya  oleh  anak  tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya. 23
Bagian  besarnya  harta  warisan  dalam  Hukum  Adat  Bali  Harta  warisan merupakan  objek  hukum  waris  yang  berarti  semua  harta  oleh  seseorang yang  meninggal  dunia  (pewaris).  Pengertian  harta  dalam  hal  ini  tidak  saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi
23 Lilik  Mulyadi  dan  Budi  Suharyanto,  2017,  Eksistensi  Dan  Dinamika Perkembangan Hukum Adat Waris Bali Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
pula  harta  yang  mempunyai  arti  religius.  Setiap  keluarga  Hindu  Bali mempunyai  harta  /  kekayaan  keluarga  berupa  harta  benda  baik  yang mempunyai  nilai-nilai  magis  religius  yaitu  yang  ada  hubungannya  dengan keagamaan  /  upacara-upacara  keagamaan  dan  harta  tidak  mempunyai  nilai magis  religius  antara  lain  :  harta  akas  kaya,  harta  jiwa  dana,  harta  druwe gabro. Menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan  ahli  waris  yang  terpenting.  Oleh  karena  mereka  pada  hakikatnya merupakan  satu-satunya  golongan  ahli  waris,  sebab  lainlain  anggota keluarga tidak mejadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.  Jadi  dengan  adanya  anak-anak,  maka  kemungkinan  lain-lain anggota  keluarga  dari  si  peninggal  warisan  untuk  menjadi  ahli  waris tertutup. 24

## 2. Sistem pewarisan penggantian tempat berdasarkan Hukum Islam :
Penggantian Tempat Menurut Kompilasi Hukum Islam Mawali adalah ahli waris  pengganti,  artinya  ahli  waris  yang  menggantikan  seseorang  untuk memperoleh  bagian  warisan  yang  tadinya  akan  diperoleh  oleh  orang  yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung  antara  ahli  waris  pengganti  dengan  pewaris,  misalnya  cucu yang  orang  tuanya  meninggal  dunia  lebih  dahulu,  cucu  tersebut  mewaris dari  kakeknya,  orang  tuanya  yang  meninggal  dunia  adalah  penghubung antara cucu dengan kakeknya. 25
Sistem  Hukum  kewarisan  Islam  yang  lazim  disebut  dengan  Hukum  Faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas  tentang  proses  peralihan  harta  peninggalan  dan  hak-hak  serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Yang  dimaksud  dengan  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,
24 Putu  Jogaditha,http://kb.alitmd.com/sistem-pembagian-warisan-dalam-hukum- waris-adat-bali/ diakses tanggal 10 Mei 2021
25 Suparman  U,  Yusuf  Somawinata,  1997,  Fiqh  Mawaris  Hukum  Kewarisan Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
menentukan  siapa  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagiannya masing-masing. 26
Dasar  hukum  kewarisan  Islam  diatur  dengan  tegas  dalam  Al  Qur-an, diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi: “Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu  bapak  dan kerabatnya,  dan  bagi  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan ibu  bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  ataupun  banyak  menurut  bahagian yang telah ditetapkan”.

## Bagian besarnya harta warisan dalam KHI : Bagian Warisan Bapak :
Yang  dimaksud  dengan  bapak  di  sini  adalah  bapaknya  pewaris.  Bagian bapak diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, mengenai kedudukan bapak  sebagai  ahli  waris  ini  hanya  diatur  secara  singkat  dalam  ayat  11 tersebut, yang terjemahannya sebagai berikut : 27
“Dan  bagi  dua  orang  ibu-bapaknya,  masing-masing  mendapat  seperenam dari harta peninggalan kalau pewaris meninggalkan anak. Jika pewaris tidak meninggalkan anak  dan ibu-  bapak  mewaris  maka  ibu  mendapat  sepertiga, jika tida ada saudara-saudara”. 28

## Bagian Warisan Ibu :
Yang  dimaksud  dengan  ibu  di  sini  adalah  ibunya  pewaris.  Bagian  warisan ibu diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 yakni: 29
26 Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171 huruf (a)
27 Rachmad budiono, 1999, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55
28 Ibid, hal. 56
29 Ibid, hal. 58
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
1. Apabila pewaris tidak mempunyai anak dan atau tidak meninggalkan dua atau lebih saudara, maka ibu memperoleh sepertiga bagian;
2.  Apabila  pewaris  mempunyai  anak  dan  meninggalkan  seorang  saudara, maka ibu memperoleh seperenam bagian.
3. Sistem pewarisan penggantian tempat berdasarkan Hukum Perdata :
Penggantian  Tempat  Menurut  Hukum  Perdata  dikenal  tiga  macam penggantian tempat ( plaatsvervulling ) yaitu : 30
a. Penggantian dalam garis ke bawah :
Menurut pasal 842 KUHPerdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang  sah  berlangsung  terus  tanpa  ada  akhir.  Dalam  segala  hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal  beberapa  anak  Pewaris,  mewaris  bersama-sama  dengan  keturunan seorang  anak  yang  telah  meninggal  dunia  terlebih  dahulu,  maupun keturunan  mereka  mewaris  bersama-sama  walaupun  berlainan  keluarga itu berbeda-beda derajatnya.
b. Penggantian Dalam Garis ke Samping :
Menurut Pasal 844 KUHPerdata diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping  atas  keuntungan  semua  anak  dan  keturunan  saudara  laki dan  perempuan  yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu  baik  mereka mewaris  bersama  sama  dengan  paman  atau  bibi  mereka.  Satelah meninggalkannya  terlebih  dahulu  semua  saudara  si  Pewaris.  Warisan harus  dibagi  antara  semua  keturunan  saudara-saudara  yang  telah meninggal terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama. 31
c. Penggantian Dalam Garis Menyimpang :
30 Idris  Ramulyo,  H.M,  2004,  Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengaa Kewarisan Kitab Undang – undang Hukum Perdata, hal 104
31 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006 , Hukum Kewarisan Perdata Barat,
Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Menurut  Pasal  845  KUHPerdata  mengenai  penggantian  dalam  garis menyimpang  bagi  para  keponakan  yang  bertalian  keluarga  sedarah terdekat dengan Pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi Pewaris. 32
Bunyi Pasal 845 KUHPerdata :
“Penggantian  dalam  garis  menyimpang  diperbolehkan  juga  dalam pewarisan bagi keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah  yang  bertali  keluarga  sedarah  terdekat  dengan  si  peninggal, masih  ada  anak-anak  dan  keturunan  saudara  laki-laki  atau  perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.
32 Ibid hal. 34
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.01 / Januari 2021

## Kesimpulan
Bertitik tolak bahwa warisan merupakan berpindahnya hak dan kewajiban atas  segala  sesuatu  baik  harta  maupun  tanggungan  dari  orang  yang  telah meninggal  dunia  kepada  keluarganya  yang  masih  hidup,  maka  terdapat hubungan  hukum  antara  orang  yang  telah  meninggal  dengan  keluarga  yang ditinggalkannya,  hubungan  hukum  tersebut  melahirkan  hukum  waris.  Dalam hukum  waris  tersebut  diatur  tentang  siapa  yang  berhak  menjadi  ahi  waris, penentuan  harta  warisan,  penentuan  bagian  masing  masing  ahli  waris  serta pelaksanaan pembagian harta waris tersebut.
Dalam  hal  hukum  waris  ini  negara  kita  menganut  hukum  positif,  dengan kata lain  kita  patuh  dan taat  pada sekumpulan  asas  dan  kaidah  hukum  tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus serta harus ditegakkan. Dalam hal ini pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan  Hukum  Adat,  Hukum  Islam  dan  KUHPerdata,  karena  itu  untuk pembagian  waris  ini  harus  tetap  berada  pada  koridor  hukum  masing  masing, disini kami dalam mengupas masalah waris ini menggunakan Permendagri No. 52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Masyarakat Hukum  Adat,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991Tentang  Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Dalam  menyelesaikan  masalah  waris  ini harus  ditentukan  terlebih  dahulu hukum yang dianut oleh para ahli waris mengingat ketentuan tersebut di atas, karena masing masing hukum yang  mengatur tentang waris ini ada perbedaan baik  tentang  siapa  saja  yang  termasuk  ahli  waris  langsung  atau  yang mempunyai  kedudukan  ahli  waris  pengganti  serta  bagian  dari  masing  masing ahli  waris,  dengan  demikian  tidak  akan  terjadi  persengketaan  tentang  waris dikelak kemudian hari.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah Mustari, 2013, Hukum Kewarisan Islam, Alauddin Press, Makassar
Abdurahman,  2001,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Cetakan  ke  III,
Akademika Press Indo, Jakarta
Addys  Aldizar,  Faturraman,  2004,  Hukum  Waris,  Senayan  Abadi  Publishing,
Jakarta
Afifudin  Dan  Beni  Ahmad  Saebani,  2012,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung
Ahmad Rofiq, 2005, Fiqh Mawaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara
Ali  Afandi,  1986,  Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian,  Bina Aksara, Jakarta
Amir Syarifudin, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta,
Anasitus  Amanat,  2001,  Membagi  warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal    Hukum Perdata BW,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
A.Pitlo,  1986,  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), PT.Intermasa, Jakarta
Bagir  manan,  2004,  Hukum  positif  Indonesia  satu  kajian  teoritik,  FH  UII  Press, Yogyakarta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Bambang  Sunggono,  2007,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Beni Ahmad Saebani, 2012, Fiqih Mawaris, Pustaka setia, Bandung
Bushar Muhammad, 1986, Asas-asas Hukum Adat, Pradya Pramita, Jakarta
Daut Ali, Muhammad, 1990, Asas Hukum Islam, Rajawali press, Jakarta
Djaren Saragih, 1980, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung
Effendi Perangin, 2008, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta
Eman  Suparman,  2011,  Hukum  Waris  Indonesia  dalam  perspektif  Islam,  Adat,
dan BW, Refika Aditama, Yogyakarta
Johnny  Ibrahim,  2005,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayu Media, Surabaya
Hilman  Adikusuma,  1991,  Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  Pandangan  Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam,  Citra Aditya Bakti, Bandung
Idris Ramulyo,  2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar  Grafika, Jakarta
Lexy  J.  Moleong,  1999,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Remaja  Rosda  Karya,
Bandung
Lilik  Mulyadi  dan  Budi  Suharyanto,  2017,  Eksistensi  Dan  Dinamika Perkembangan Hukum Adat Waris Bali Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Mardalis,  2009,  Metode  Penelitian  (Suatu  Pendekatan  Proposal),  Bumi  Aksara, Jakarta
Mardani, 2015, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Kencana, Jakarta
Nadzir, Moh, 1988, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
Noeng Muhajir, 1996, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Poerwardaminta,  W.J.S.  ,  1982,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Depdikbud,
Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta
Prodjojo Hamidjojo, 2000, Hukum Waris Indonesia, Stensil, Jakarta
Rachmad budiono, 1999, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung
Sabian  Utsman,  2014,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Progresif,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta
Salim HS, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Sinar Grafika, Jakarta
Syamsuddin,  M.,  2007,  Operasionalisasi  Penelitian  Hukum,  PT.  Raja  Garfindo Persada, Jakarta
Syamsul Rijal Hamid, 2011, Buku Pintar Agama Islam, Cahaya Salam, Bogor
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2014,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Soerojo Wignojadipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukun Adat, Jakarta
Sudiyat, Imam, 2000, Hukum Adat Sketsa Asas. Cet. IV; Liberty, Yogyakarta
Sudarsono, 1991, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, PT.Rineka Cipta, Jakarta
Sugangga, I.G.N. , 1995, Hukum Waris Adat, UNDIP, Semarang
Suparman  U,  Yusuf  Somawinata,  1997, Fiqh  Mawaris  Hukum  Kewarisan  Islam,
Gaya Media Pratama, Jakarta
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006 , Hukum Kewarisan Perdata Barat, Sinar Grafika, Jakarta
Sutrisno Hadi, 1978, Metodologi Research, Andi Offsset, Yogyakarya Soerojo Wignojadipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukun Adat, Jakarta
Ter  Haar,  1990,  Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat,  Terjemahan  R.  Ng Surbakti Presponoto,Let. N. Voricin Vahveve, Bandung
Winarno Surachmad, 1970, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung
Wirjono  Prodjodikoro,  2006,  Hukum  Warisan  di  Indonesia,  Sumur  Bandung  ,

## Bandung
Undang Undang :
Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Departemen  Agama  Republik Indonesia, 2009, Himpunan Perundang - Undangan Perkawinan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 2007, Wipress, Jakarta
Kompilasi Hukum Islam, Buku II