## Konsep Maslahah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah
Nashirul Haq 1

## Abstract
This  research  discusses  the  concept  of  Maslahah  (public  interest)  in  Islamic  leadership  and  its implementation in Hidayatullah, an organization. The principle of al-maslahah guides leaders to base their  policies  and  decisions  on  religious  and  worldly  considerations.  From  a  religious  perspective, leaders are responsible for preserving the faith of the community, while from a worldly perspective, they must provide services and ensure the well-being of their people. Hidayatullah implements the concept of  maslahah  through  various  measures.  Firstly,  they  change  the  organizational  structure  from  a foundation  to  an  Ormas  (mass  organization)  and  association  to  meet  the  organization's  needs  and development. They also make changes to the organizational structure, add new institutions, and alter institutional names, all with maslahah in mind. Additionally, they formulate a strong organizational identity  as  a  guiding  principle  and  establish  the  Basic  Organization  Guidelines  (PDO)  to  prevent deviations  and  disputes.  Lastly,  Hidayatullah  adopts  a  consultative  approach  by  establishing organizational  regulations  through  the  Musyawarah  Majelis  Syura  (consultative  assembly).  This ensures that differences of opinion are resolved and the regulations gain acceptance from all relevant parties.  Through  these  steps,  Hidayatullah  aims  to  apply  the  concept  of  maslahah  in  its  leadership, fostering harmony and preventing internal conflicts.
Keyword : Hidayatullah organization; Maslahah; leadership

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  membahas  Konsep Maslahah dalam  kepemimpinan  Islam  dan implementasinya di Ormas Hidayatullah. Ulama telah menetapkan suatu kaidah bahwa kebijakan dan  keputusan  pemimpin  terhadap  rakyat  harus  berlandaskan  prinsip al - maslahah .  Dari  aspek keagamaan  pemimpin  bertanggung  jawab  menjaga  keimanan  masyarakat,  sedangkan  dari  aspek keduniaan pemimpin harus memberi pelayanan, ketenangan serta kenyamanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Tinjauan terhadap aspek al- maslahah kemungkinan dapat berubah dan berkembang sehingga kebijakan atau ijtihad pemimpin dalam urusan politik, pemerintahan, hukum dan  sebagainya  dapat  berubah  berdasarkan  perubahan  situasi  dan  keadaan.  Hidayatullah menerapkan  konsep maslahah dalam  kepemimpinannya  dalam  hal;  Pertama,  mengubah  bentuk organisasi  dari  yayasan  menjadi  Ormas  dan  perkumpulan  dengan  mempertimbangkan maslahah untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  pengembangan  organisasi.  Selain  itu  perubahan  struktur organisasi, menambah institusi baru, dan mengubah nama institusi dengan pertimbangan maslahah . Selanjutnya, Hidayatullah merumuskan jati diri sebagai prinsip dasar dan memiliki Pedoman Dasar Organisasi  (PDO)  yang  berfungsi  untuk  menjaga  organisasi  dari  penyimpangan  dan  perselisihan. Terakhir,  mereka  melakukan  penetapan  Peraturan  Organisasi  melalui  Musyawarah Majelis  Syura
1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : bilawi73@gmail.com
dengan tujuan menyelesaikan perbedaan pendapat dan memastikan penerimaan oleh semua pihak terkait.  Melalui  langkah-langkah  ini,  Hidayatullah  berupaya  menerapkan  konsep maslahah dalam kepemimpinannya, menjaga keselarasan dan menghindari konflik internal.
Keyword: Organisasi Hidayatullah; Maslahah; Kepemimpinan

## A. Pendahuluan
Islam merupakan ajaran agama sekaligus sebuah sistem kehidupan (manhaj al-hayat). Sistem yang menggabungkan ibadah dan siyasah karena peranannya dalam kehidupan manusia tidak hanya berfungsi memberi petunjuk, namun juga bertujuan memberi pengaruh dan menerapkan ajarannya secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan, baik masalah keagamaan maupun keduniaan.
Seorang  muslim  tidak  mungkin  mampu  mengatur  kehidupannya  berdasarkan  ajaran  Islam tanpa masyarakat dan pemimpin yang menaunginya. Maka kepemimpinan menjadi persoalan yang sangat penting, bahkan termasuk kategori fardhu karena dianggap sebagai kewajiban dalam syariat. Ada ungkapan menyatakan bahwa agama merupakan fondasi dan kekuasaan sebagai penjaganya, sesuatu  yang  tidak  memiliki  fondasi  akan  runtuh,  sedangkan  yang  tidak  memiliki  penjaga  akan hilang. Karena itu maka kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat Islam menjadi kebutuhan yang diwajibkan oleh syariat.
Pengangkatan pemimpin mengandung banyak unsur maslahah , baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Para ulama seperti dinyatakan Ibn Taimiyah 2 bahwa mengatur urusan manusia termasuk kewajiban  agama  yang  besar,  bahkan  agama  dan  dunia  tidak  mungkin  dapat  ditegakkan  tanpa pemerintahan. Umat manusia tidak mungkin mewujudkan maslahah (kemaslahatan) tanpa adanya sebuah  masyarakat  yang  terpimpin  karena  setiap  anggota  masyarakat  saling  membutuhkan  dan memiliki  ketergantungan  dengan  pihak  lain.  Maka  di  sinilah  tampak  jelas  urgensi  pengangkatan pemimpin.
Di  masa  lalu  kaum  muslimin  pernah  memiliki  khalifah  yang  menyeru umat menjalankan syariat. Golongan lemah dan tertindas mendapatkan bantuan dan pembelaan  dari khalifah sehingga membuat  musuh  tidak  berani  melakukan  mengganggu  perasaan  atau  merampas  hak-hak  kaum muslimin. Namun saat ini mereka tidak lagi memiliki Kepemimpinan Islam di level dunia. Hilangnya institusi  tersebut  merupakan  kerugian  besar  bagi  kaum  muslimin  dan  hingga  kini  mereka  belum mampu menggantinya dengan institusi yang relevan.
Dalam  menetapkan  setiap  kebijakan  dan  keputusan  terhadap  rakyat,  pemimpin  harus mempertimbangkan  aspek maslahah yang  terkandung  dalam  kebijakan  tersebut,  baik  bersifat keagamaan maupun keduniaan. Kebijakan tersebut wajib dilaksanakan apabila mengandung suatu manfaat dan kemaslahatan .
2 Ibnu Taimiyah, Al- Siyāsah al - Shar’iyyah , Tahqiq Lajnah Ihyā Al - Turāth al - ’Arabi (Marocco: Dār al - Āfāq al -Jadidah, 1991).
Sistem kepemimpinan Islam saat ini diterapkan dalam pemerintahan Islam di beberapa negara muslim. Selain itu harakah, organisasi dan lembaga Islam di berbagai negara banyak yang menganut sistem  kepemimpinan  Islam  dengan  berbagai  penyesuaian  dan  adaptasi  sesuai  kebutuhan  dan keadaan. Salah satunya adalah Hidayatullah sebagai salah organisasi massa Islam di Indonesia yang menerapkan  konsep  manajemen  modern  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip-prinsip kepemimpinan  Islam.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh mana konsep maslahah dalam kepemimpinan Islam diimplementasikan di organisasi Hidayatullah.
Penelitian  terdahulu  terkait  konsep maslahah dalam  kepemimpinan  Islam  telah  dilakukan, antara  lain  oleh:  Asriaty , “ Penerapan maslahah  mursalah dalam  isu-isu  kontemporer  dalam kajiannya  hanya  menyinggung  tentang  penerapan maslahah  mursalah ” di  bidang  ekonomi  Islam dengan mencontohkan pendapat Ibnu Taimiyah bolehnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar. Kehadiran perbankan syariah dengan berbagai produknya dan munculnya istilah zakat produktif  dan  wakaf  tunai  yang  didasarkan  pada  pertimbangan maslahah .  Penelitian  ini  tidak membahas maslahah dalam kepemimpinan, apalagi mengaitkan implementasi di organisasi Islam seperti Hidayatullah. 3
Zainal  Abidin  menulis  penelitian  tentang “ Konsep Maslahah  mursalah Dalam  Mengangkat Kepala Negara, Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi ”. Dalam artikel ini, peneliti hanya membahas maslahah  mursalah dalam  pengangkatan  pemimpin  kemudian  melakukan  komparasi antara  sistem  syura  dan  demokrasi.  Penelitian  ini  juga  hanya  membahas  aspek maslahah dalam pengangkatan kepala negara, bukan dalam kepemimpinan secara umum, apalagi mengaitkan dengan kepemimpinan dalam organisasi Islam. 4
Penelitian terdahulu masih bersifat umum tentang konsep kepemimpinan dalam pandangan Islam,  begitu  pula  konsep maslahah dalam  pengangkatan  kepala  negara.  Kajian  dalam  tulisan  ini secara spesifik membahas implementasi konsep maslahah dalam kepemimpinan Islam di organisasi Hidayatullah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  riset  kepustakaan  ( library  research) yang  bersifat  kualitatif. Peneliti  mengumpulkan  data  berkaitan  dengan  konsep maslahah ,  baik  dari  kitab-kitab  maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kajian dilakukan dengan pendekatan fiqh siyasah , selanjutnya peneliti menganalisis relevansi konsep maslahah dalam sistem kepemimpinan Islam dan implementasinya di Hidayatullah sebagai salah satu organisasi massa Islam.
3 Asriaty  Asriaty,  “Penerapan  Mashlahah  Mursalah  Dalam  Isu - Isu  Kontemporer,” Madania:  Jurnal  Kajian Keislaman 19, no. 1 (2015).
4 Zainal Abidin, “Konsep Al -Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

## C. Prinsip Maslahah Dalam Kepemimpinan
Dalam  masalah  ini  Ibn  Taimiyah 5 menyatakan  bahwa  mengatur  urusan  manusia  termasuk kewajiban  agama  yang  besar,  bahkan  agama  dan  dunia  tidak  mungkin  dapat  ditegakkan  tanpa pemerintahan.  Sesungguhnya maslahah manusia  tidak  dapat  dicapai  kecuali  mereka  hidup bermasyarakat  (berkumpul),  karena  setiap  anggota  masyarakat  membutuhkan  pihak  lain,  maka ketika mereka berkumpul tentulah harus mengangkat seorang pemimpin.
Selanjutnya  al-Mawardi  menyebutkan  bahwa  fungsi  kepemimpinan  dalam  Islam  yaitu melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. 6
Negara, Maslahah dan Tuntutan Zaman
Menurut Dr. Yusuf al-Qardawi, seandainya eksistensi Negara Islam dalam arti yang sebenarnya tidak melibatkan logika agama, sejarah, geografi, realitas kehidupan atau berdasarkan pandangan dan persepsi orang non muslim. Maka berdasarkan logika maslahah dan tuntutan zaman, kita wajib mewujudkan dan menghadirkan Negara Islam yang besar dan agung di dunia ini. Dengan itulah kita dapat menguatkan, memperbanyak jumlah dan menggabungkan diri ke dalam negara tersebut demi memelihara kepentingan dan keselamatan dari gangguan dan serangan pihak musuh. 7
Dari  sudut  strategi  militer  keberadaan  Negara  Islam  merupakan  sebuah  keniscayaan berdasarkan    agar  tidak  ada  satu  pun  negeri  kaum  muslimin  yang  dengan  mudah  mendapat gangguan dan serangan dari pihak lain. Begitu pun dari aspek strategi ekonomi dan perdagangan karena  produk-produk  kecil,  sedikit  dan  terbatas  tidak  akan  mampu  bersaing  dengan  produk- produk  besar,  banyak  dan  memberikan  berbagai variasi dan  pilihan.  Kaum  Muslimin  tidak  akan mampu bersaing di era modern saat ini tanpa dukungan negara karena membutuhkan sumber daya manusia, sistem, keahlian dan dana besar yang tidak mungkin mampu dipikul oleh sebuah negara muslim yang kecil dan miskin.
Dr.  Yusuf  al-Qardawi  mengatakan  bahwa  pada  masa  lalu,  negara  Islam  memiliki  seorang khalifah yang dapat menyeru seluruh kaum Muslimin untuk menjalankan segala bentuk kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka. Orang-orang lemah dan tertindas dari kalangan kaum Muslimin di mana saja akan mengadu kepada khalifah meminta bantuan dan pembelaan selayaknya. Hal ini  membuat musuh-musuh Islam berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu perasaan atau merampas hak-hak orang Islam. Namun saat ini kaum Muslimin tidak lagi memiliki khalifah yang menaungi mereka, tidak pula memiliki Institusi Paus seperti orang-orang Nasrani di tingkat internasional, dan tidak memiliki Kepemimpinan Politik Islam atau Kepemimpinan
5 Taimiyah, Al- Siyāsah al - Shar’iyyah . 6 Ali ibn Muhammad Al Mawardi, Al- Ahkām al - Sultāniyah (Cairo: Dar al Hadith, n.d.).
7 Yusuf  Al-Qardawi, Membangun  Ummah,  Kenyataan  Bukan  Khayalan  (al-Ummah  al-Islamiyyah,  Haqiqah  La Wahm) (Selangor: Thinker’s Library Sdn, n.d.).
Agama Islam di level dunia. Kaum Muslimin telah melakukan kesalahan besar dengan menghilangkan institusi  khilafah  dan  tidak  mampu  menggantinya  dengan  institusi  yang  relevan.  Tentu  saja kesalahan  ini  tidak  bisa  dilimpahkan  kepada  Islam,  karena  ajarannya  sudah  mempersatukan umatnya dan menawarkan solusi serta menetapkan prinsip-prinsip demi menjamin keselamatan dan kepentingan mereka. 8

## Kebijakan Pemimpin Berdasarkan Maslahah
Salah satu kaidah penting berkaitan dengan kebijakan pemimpin adalah:
ةحلصلمبا طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت 9
“Tindakan pemimpin terhadap rakyat berdasarkan maslahah ”.
Maksudnya  bahwa  kebijakan  dan  keputusan  yang  ditetapkan  pemimpin  terhadap  rakyat, baik mereka menerima atau menolak harus berlandaskan dan mempertimbangkan sisi manfaat yang terkandung  dalam  kebijakan  tersebut,  baik  manfaat  itu  bersifat diniyah maupun duniawiyah .  Jika tindakan pemimpin itu mengandung suatu manfaat maka wajib dilaksanakan. 10
Al-Suyuti menyebutkan bahwa landasan kaidah ini adalah ucapan Umar bin Khattab ra:
“Aku menempatkan diriku di hadapan harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim. Jika aku membutuhkan maka aku bisa mengambil sebagian dari harta itu, dan jika kebutuhanku sudah cukup, maka aku  mengembalikannya. Jika aku merasa cukup, maka aku akan menahan diri untuk tidak mengambilnya. ” 11
Kesimpulan Al-Suyuti di atas berdasarkan hadis berikut:
يطـعي هّلـلاو نزاخو مـساق ناأ انمإ
”Sesungguhnya  aku  hanyalah  orang  yang menyimpan  dan  membagikan,  dan  Allah  lah  yang memberi”. 12
Hadis  ini  menunjukkan bahwa hak  kepemilikan  dan  pemberian  semata-mata  berasal  dari Allah,  bukan  berdasarkan  keputusan  pemimpin (imam). Pemimpin  tidak  boleh  memberi kewenangan  kepada  seseorang  melainkan  seperti  ketetapan  Allah.  Tugas  pemimpin  hanyalah membagikan dan pembagian itu harus adil. Salah satu bentuk keadilan adalah mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dan menyamaratakan pembagian kepada orang-orang yang sama tingkat kebutuhannya. Jika imam membagikan dua golongan tersebut dengan bagian yang sama, maka kita menyadari  bahwa  pada  hakikatnya  Allah  sebagai  pemilik  harta  tersebut  sebelum  dibagikan.
8 Al-Qardawi.
9 Jalāl al - Dīn ‘Abd Rahman al - Suyūti, Al- Ashbāh Wa al - Nazāir , ed. Muhammad Tāmir, vol. 1 (Cairo: Dār al - Salām, 1998). 10 Ahmad  Ibn  Muhammad  Zarqā, Sharh  Al- Qawā’id  al -Fiqhiyyah ,  ed.  Murāja’ah  ’Abd  Sattār  Abu  Ghuddah (Damascus, 1989).
11 al- Suyūti, Al- Ashbāh Wa al - Nazāir . 12 Ibn Hajr Al- ‘Asqalāni, Fath Al- Bāri Sharh Sahih al - Bukhārin, Kitāb Fard al - Khumus, Bāb Qauluhū Ta’āla: Fa Anna Lillāhi Khumusahū Wa Lirrasūl , vol. 6, 3114 (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2000).
Pembagian juga harus ditetapkan terlebih dahulu jika ada ketidakpastian, misalnya yang terjadi di antara dua orang yang bersyarikat. Jika tidak ada orang yang berperan sebagai pemimpin, maka tidak boleh ada pihak yang mementingkan dirinya sendiri. 13
Di  dalam  kitab al- kharāj Imam  Abu  Yusuf  mengatakan, 14 ”Umar  bin  Khattab  r.a.  pernah menunjuk Ammar bin Yasir sebagai imam shalat sekaligus sebagai panglima perang, mengangkat Abdullah  bin  Mas c ud  menjadi  hakim  dan  mengurus  Baitul-mal,  mengangkat  Utsman  bin  Hunaif menangani pembagian tanah. Umar memberi gaji setiap hari kepada tiga orang ini berupa seekor kambing  yang  diambil  dari  Baitul-mal.  Bagian  lambung  dan  perutnya  menjadi  bagian  Ammar, seperempat bagian lainnya menjadi bagian Abdullah bin Mas c ud, dan seperempat lagi menjadi bagian Utsman bin Hunaif. Dalam hal ini Umar berkata, “ Aku menempatkan diriku di tengah kalian dalam mengurus harta ini seperti kedudukan wali yatim” . Allah s.w.t. berfirman:
﴾ ِفوُرْعَمْلِبا ْلُكْأَيْلَـف اًيرِقَف َناَك ْنَمَو ْفِفْعَـتْسَيْلَـف اًّيِنَغ َناَك ْنَمَو﴿ “Dan  barang  siapa  (di  antara  penjaga  harta  anak  yatim  itu)  yang  kaya  maka  hendaklah  ia menahan diri (dari memakannya) dan barang siapa yang miskin maka ia boleh memakannya dengan cara yang pantas”. (QS. al - Nisā 4:6.)
Atas dasar inilah imam tidak boleh melebihkan pembagian. Namun di dalam al-Muhit pada pembahasan kitab zakat Abu Yusuf mengatakan 15 bahwa imam boleh mengambil kebijakan untuk melebihkan atau menyamakan, dengan syarat terhindar dari dorongan hawa nafsunya, karena hal itu hanya merupakan kebutuhan penerima dan keluarganya sesuai kadar yang wajar. Jika terdapat kelebihan  atau  sisa  harta  setelah  dibagikan  kepada  orang-orang  muslim  sesuai  haknya  masing- masing,  maka  imam  boleh  membagikannya  lagi  di  kalangan  mereka.  Jika  kurang  dari  kebutuhan orang yang berhak menerimanya, maka Allah lah yang akan menghisabnya”.
Abu Yusuf menyebutkan juga di dalam kitab al- Kharāj bahwa Abu Bakar r.a. menyamaratakan pembagian    di  kalangan  masyarakat.  Sedangkan  Umar  bin  Khattab  membedakan  berdasarkan keadaan mereka, sehingga dapat diketahui golongan yang lebih diprioritaskan. 16
Menurut Ibnu Nujaim bahwa pembagian Umar bin Khattab r.a. berdasarkan tingkat kebutuhan, keilmuan  dan  kemuliaan  mereka  lebih  baik  dan  lebih  tepat  diterapkan  untuk  zaman  sekarang. 17 Namun  dia  memberi  catatan,”  Jika  kebijakan  pemimpin  berdasarkan  pada maslahah yang  terkait kepentingan  umum,  maka  keputusannya  tidak  boleh  dilaksanakan  kecuali  dengan  persetujuan (masyarakat).  Jika  tidak  disetujui,  maka  tidak  boleh  dilaksanakan.  Itulah  sebabnya  Abu  Yusuf
13 al- Suyūti, Al- Ashbāh Wa al - Nazāir . 14 Abu Yusuf Ya’qūb ibn Ibrahi m, Kitāb Al - Kharāj (al- Matba’ah al -Salafiyyah, 1382). 15 Zain al- Dīn Ibn Nujaīm, Al- Ashbāh Wa al - Nazāir , vol. 1 (Riyād: Maktabah Nizār Mustafā al - Bāz, 1996).
16 Ya’qūb ibn Ibrahim, Kitāb Al - Kharāj . 17 Ibn Nujaīm, Al- Ashbāh Wa al - Nazāir .
menyatakan  bahwa  pemimpin  tidak  boleh  mengambil  sedikitpun  dari  seseorang  kecuali berdasarkan haknya yang nyata dan sesuai kewajaran. 18
Dr. Yusuf al-Qardawi ketika menyimpulan pandangan ulama tadi berkata:
”Dari sini dapat kami katakan bahwa pemimpin umat Islam tidak bebas bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri  terkait dengan  urusan  umat.  Dia  tidak  boleh  melakukan  sesuatu  yang dianggapnya baik, tidak boleh dikendalikan oleh syaitan dari golongan jin atau manusia, tidak boleh  menahan  harta  umat  dan  menyalurkannya  dengan  kadar  yang  ditetapkan  sendiri, mengutamakan orang bodoh dari orang berilmu, orang lemah dari orang kuat, orang jahat dari orang baik dengan alasan bahwa dialah sebagai pemimpin yang harus ditaati. 19
Jadi kesimpulannya bahwa tujuan pengangkatan pemimpin menurut pandangan Islam adalah semata-mata  demi  kemaslahatan  umat.  Karenanya  setiap  kebijakan  dan  tindakannya  harus bertujuan memberi pelayanan serta kemudahan bagi kesejahteraan dan kenyamanan hidup umat manusia.  Semua  tugas  dan  tanggung  jawab  pemimpin  atau  pemerintah  dalam  segala  aspek kehidupan, hendaklah senantiasa berdasarkan kemaslahatan.

## Perubahan Kebijakan Pemimpin Berdasarkan Perubahan Keadaan
Siyasah  shariyyah atau  sistem  pemerintahan  Islam  itu  tidak  statis (jāmid), namun  dapat berubah  berdasarkan  kebutuhan  hidup  manusia.  Syariat  Islam  mengandung  unsur elastisitas (al- murūnah) yang  memberi  ruang  ijtihad  untuk  mengaplikasikan  konsep  syariah  dalam  kehidupan selama tidak menyimpang dari nila-nilai dasar dan jiwa syariat ( rūh al -shari c ah) .
Jadi kebijakan imam atau ijtihadnya dalam urusan politik, pemerintahan dan hukum-hukum fiqh secara umum dapat berubah berdasarkan perubahan situasi dan keadaan. Tentu hal ini akan mempengaruhi  ijtihad  sehingga  dituntut  untuk  mengubah  fatwa  sebelumnya,  meluruskan pendapatnya,  membatasi  atau  bahkan  membatalkannya  sesuai  dengan  ijtihadnya  yang  baru. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah membuat keputusan pada suatu tahun, lalu tahun berikutnya dia  membuat  keputusan  berbeda  dalam  masalah  yang  sama.  Ketika  ditanya  tentang  hal  itu,  dia menjawab,” Yang pertama menurut pengetahuan kami dan yang kedua pun menurut pengetahuan kami”. Artinya dia membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan ijtihadnya sesuai dengan dua situasi yang berbeda. 20
Terkadang  Umar  r.a.  berbeda  pandangan  dan  kebijakan  dengan  khalifah  sebelumnya  (Abu Bakar  r.a.)  disebabkan  terjadinya  perubahan  situasi  di  zamannya  yang  berbeda  dengan  kondisi sebelumnya berdasarkan pertimbangan khusus sesuai jalan pikirannya yang mungkin  sebelum itu belum terpikir atau tidak mendapat perhatian. 21
18 Ya’qūb ibn Ibrahim, Kitāb Al - Kharāj . 19 Yusuf Al-Qaradawi, Al- Siyāsah al - Shar’iyy ah (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998).
20 Al-Qaradawi.
Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan al-khulafa al- rashidūn dalam berbagai kebijakan dan keputusan di mana seorang khalifah berbeda pandangan dengan khalifah sebelumnya dalam ijtihad.  Seorang  mujtahid  tidak  diharuskan  mengikuti  melainkan  ijtihadnya  sendiri,  jika  tidak demikian dan justru mengikuti ijtihad orang lain, maka dia berdosa. Kecuali jika pendapatnya itu dimusyawarahkan  kemudian  dibatalkan  dengan  pendapat  orang  banyak (jama ’ ah) seperti  yang terjadi pada diri baginda Rasulullah saw di perang Uhud. 22
D. Implementasi Konsep Maslahah dalam Kepemimpinan Islam Di Organisasi Hidayatullah
Implementasi konsep maslahah dalam kepemimpinan di organisasi Hidayatullah antara lain sebagai berikut:

## Perubahan  dari  organisasi  sosial  menjadi  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  Islam  dan perkumpulan.
Hidayatullah  yang  didirikan  tahun  1973  berawal  dari  lembaga  kursus  dan  berkembang menjadi pondok pesantren yang mengembangkan cabang di berbagai wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Seiring dengan bertambahnya jaringan dan anggota serta berkembangnya amal usaha, bentuk organisasi dalam bentuk yayasan tidak cukup memadai untuk merespons kebutuhan dan perkembangan. Maka dalam Munas I di Balikpapan tahun 2000 Hidayatullah bermetamorfosis menjadi organisasi masyarakat (Ormas).
Dalam Akta Munas I disebutkan: 23
- Bab  I  Pasal  1:  “Organisasi  ini  bernama  Organisasi  Masyarakat  Hidayatullah  disingkat ORMAS HIDAYATULLAH”
- Bab I Pasal: “ORMAS HIDAYATULLAH didirikan pada tanggal 11 Jumadil Ats Tsani 1421 Hijriyah bertepatan tanggal 13-7-2000 (tiga belas Juli dua ribu), di Balikpapan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya”.
- Bab V Pasal 7: “Keanggotaan Hidayatullah terbuka b agi semua kaum muslimin yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan”.
Dalam perjalanannya selama sekitar 10 tahun, Hidayatullah membutuhkan badan hukum baru agar dapat memiliki aset secara legal sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka pada tahun 2011 organisasi mendapatkan legalitas baru sebagai perkumpulan.
22 Al-Qaradawi.
23 Lilik Kristiwati (Notaris), “Akta Munas I, Pernyataan Keputusan Rapat Hidayatullah, PDO Bab I Pasal 1 Ayat 1 - 5,” 2001.
Pembentukan Perkumpulan Hidayatullah dilakukan melalui rapat pada hari Jumat tanggal 29- 4- 2011  di  Balikpapan.  Pada  Bab  I,  pasal  1  dinyatakan;  “Perkumpulan  i ni  dapat  membentuk perwakilan di dalam dan di luar negeri”. 24
Perubahan bentuk organisasi dari yayasan menjadi ormas dan perkumpulan ini dilakukan atas pertimbangan maslahah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pengembangan jaringan dan amal usaha serta pertimbangan yang bersifat strategis.
Perkembangan  dan  perubahan  bentuk  organisasi  disebutkan  di  Pedoman  Dasar  Organisasi sebagai  berikut:  “ Organisasi  ini  bernama  Perkumpulan  Hidayatullah  yang  merupakan  kelanjutan dari  Pesantren  Hidayatullah  dan  cabang-cabangnya  yang  didirikan  pertama  kali  oleh  Ustadz Abdullah Said pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1393 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1973  M  di  Balikpapan,  Kalimantan  Timur  serta  merupakan  kelanjutan  dari  organisasi  massa Hidayatullah  yang  didirikan  pada  Musyawarah  Nasional  I  tanggal  11  Jumadil  Tsani  1421  H bertepatan  dengan  tanggal  13  Juli  2000  di  Balikpapan,  Kalimantan  Timur.  Hidayatullah  sebagai perkumpulan  didirikan  dalam  Rapat  Pembentukan  Perkumpulan  Hidayatullah  pada  tanggal  26 Jumadil Awwal 1432 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 April 2011 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Organisasi tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara serta dapat didirikan Organisasi tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting di seluruh Indonesia serta dapat membentuk perwakilan di luar negeri”. 25

## Perubahan struktur kepengurusan struktural organisasi
Sejak Munas I tahun 2000 hingga Munas V 2020 telah terjadi beberapa kali perubahan struktur kepengurusan organisasi, khususnya di tingkat pusat. Hampir di setiap Munas perubahan tersebut terjadi  atas  pertimbangan  kebutuhan  terhadap  institusi,  bidang  dan  departemen  baru  dalam menjalankan tugas dan fungsi yang belum ada sebelumnya.
Berdasarkan hasil Munas I tahun 2000 di Balikpapan menyebutkan struktur organisasi sebagai berikut: Dewan Syariah, Majelis Syura, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting. 26
24 Wiwik Rowiyah Suparno (Notaris), “Akta Pendirian Perkumpulan Hidayatullah, No. 27,” January 2012.
25 Sekretaris  Dewan  Muzakarah  Hidayatullah,  “Ketetapan  Musyawarah  Nasional  V  Hidayatullah,  No. 05/TAPMUNASV/2020, Pedoman Dasar Organisasi” (2020).
26 Lilik Kristiwati (Notaris), “Akta Munas I, Pernyataan Keputusan Rapat Hidayatullah, PDO Bab I Pasal 1 Ayat 1 - 5.”
Dewan  syariah  sebagai  lembaga  tertinggi  organisasi  dipimpin  oleh  seorang  ketua  yaitu Pimpinan Umum Organisasi yang memangku amanah tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu. 27
Kemudian  dalam  Munas  II  tahun  2005  di  Jakarta  ditetapkan  struktur  organisasi  sebagai berikut: Pimpinan Umum, Dewan Syura, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Pengurus Ranting. 28
Dalam struktur organisasi pada periode 2005-2010 ini, Pimpinan Umum merangkap sebagai Ketua  Dewan  Syura  yang  memangku  amanah  kepemimpinan  tanpa  dibatasi  oleh  jangka  waktu tertentu. 29
Selanjutnya  Munas  III  tahun  2010  di  Makassar  menetapkan  struktur  organisasi  sebagai berikut:  Pimpinan  Umum,  Dewan  Pimpinan  Pusat,  Dewan  Pimpinan  Wilayah,  Pimpinan  Daerah, Pimpinan Cabang, Pengurus Ranting. 30
Berbeda dengan struktur sebelumnya, di periode 2010-2015 ini Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syura dan Pimpinan Pusat. 31
Pada  Munas  IV  tahun  2015  di  Balikpapan,  struktur  organisasi  di  tingkat  pusat  mengalami beberapa  perubahan.  Strukturnya  terdiri  dari:  Pimpinan  Umum,  Majelis  Penasehat,  Dewan Pertimbangan  Pimpinan  Umum,  Dewan  Mudzakarah,  Dewan  Pengurus  Pusat,  Dewan  Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting. 32
Perubahan  dari  struktur  periode sebelumnya  yaitu  penambahan  Majelis  Penasehat,  Majelis Pertimbangan Pusat berubah menjadi Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum,
Dewan  Syura  berubah  menjadi  Dewan  Mudzakarah  dan  Pimpinan  Pusat  berubah  menjadi Dewan Pengurus Pusat.
Struktur organisasi saat ditetapkan melalui Munas V tahun 2020 di Depok yang terdiri dari: Pemimpin  Umum,  Majelis  Penasihat,  Dewan  Pertimbangan,  Dewan  Mudzakarah,  Dewan  Murobbi Pusat, Dewan Pengurus Pusat. 33
27 Lilik Kristiwati (Notaris). 28 Sutjipto  (Notaris),  “Akta  Munas  II,  No.  104,  Pernyata an  Keputusan  Musyawarah  Nasional  (Munas)  II Hidayatullah, Pedoman Dasar Organisasi (PDO), Bab VI Pasal 12,” 2006.
29 Sutjipto (Notaris). 30 Indah Khaerunnisa (Notaris), “Akta Munas III, No. 10, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III, P edoman Dasar Organisasi, Bab V Pasal 14 Ayat 1,” 2010.
31 Indah Khaerunnisa (Notaris).
32 Indah Khaerunnisa (Notaris), “Akta Munas IV, No. 09, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Hidayatullah, PDO Bab V Pasal 13 Ayat 1,” January 2016 .
33 Sekretaris  Dewan  Muzakarah  Hidayatullah,  “Ketetapan  Musyawarah  Nasional  V  Hidayatullah,  No. 05/TAPMUNASV/2020, Pedoman Dasar Organisasi.”

## 11
Pada periode ini dilakukan perubahan nama yaitu: Pimpinan Umum menjadi Pemimpin Umum dan  Dewan  Pertimbangan  Pimpinan  Umum  menjadi  Dewan  Pertimbangan.  Selain  itu  organisasi menambah  institusi  baru  bernama  Dewan  Murabbi  Pusat  dan  Dewan  Murabbi  Wilayah  yang bertugas menyusun konsep dan materi tarbiah serta melakukan pembinaan dan standarisasi bagi para murabbi .
Perubahan struktur organisasi dan penambahan institusi baru di setiap periode, khususnya ditingkat  pusat  dilakukan  atas  pertimbangan maslahah, yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan perkembangan organisasi. Adapun perubahan nama terhadap beberapa institusi dilakukan karena berbagai pertimbangan antara lain dari aspek bahasa, tugas dan fungsinya.

## Perumusan jati diri sebagai prinsip-prinsip dasar
Jati  diri  Hidayatullah  terdiri  dari  enam  prinsip  yaitu:  Sistematika  Wahyu  (Manhaj  Nabawi berdasarkan Tartib Nuzul ); Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Istiqamah dalam kebenaran); Al Harakah al Islamiyyah (Gerakan Perjuangan Islam); Imamah dan Jama’ah (Berkepemimpinan dan Berjamaah);
Jama’ah  Minal  Muslimin (Menjadi  bagian  dari  kaum  muslimin); Al  Wasathiyyah (Prinsip Pertengahan).
Inilah nilai-nilai dasar yang menjadi ruh organisasi  dan selanjutnya menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi pengurus, kader dan anggota.
Sejak  awal  didirikan  sebagai  lembaga  Islam  berupa  pondok  pesantren,  Hidayatullah  telah memiliki  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  konsep,  doktrin  dan  kultur.  Setelah  wafatnya  Ust. Abdullah Said sebagai pendiri utama, kemudian disusul kepergian para pendiri lainnya serta perintis dan  kader-kader  awal.  Muncul  kekawatiran  jika  nilai-nilai  dasar  yang  ditanamkan  generasi  awal tidak berlanjut ke generasi berikutnya sehingga dapat mengakibatkan hilangnya jati diri.
Selain  itu  pewarisan  nilai-nilai  dasar  umumnya  berjalan  secara  kultural  melalui  doktrin- doktrin secara lisan, keteladanan dan tradisi yang terbangun di kalangan kader dan di lingkungan pondok pesantren. Transformasi secara kultural dianggap belum ideal karena tradisi (kultur) bisa berubah sesuai perubahan waktu, tempat dan keadaan. Di samping itu, sebuah doktrin yang menjadi kultur tanpa narasi berpeluang menimbulkan multi tafsir yang bersifat subjektif, bahkan bisa terjadi pergeseran atau penyimpangan dari doktrin awal.
Untuk  lebih  menguatkan  nilai-nilai  dasar  yang  telah  tertanam  secara  kultural,  maka dirumuskanlah naskah jati diri Hidayatullah. Perpaduan transformasi secara kultural dan konseptual secara simultan diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai dasar secara utuh dari aspek fikriyah dan
amaliah.  Inilah  pertimbangan maslahah yang  mendorong  Hidayatullah  menetapkan  jati  diri  dan merumuskannya secara tertulis.

## Perumusan dan penetapan Pedoman Dasar Organisasi (PDO)
Pedoman  Dasar  Organisasi  di  Hidayatullah  mencakup  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran Rumah Tangga (ART) berfungsi menggambarkan mekanisme kerja organisasi. Kedudukan Anggaran Dasar  sebagai  konstitusi  tertinggi  yang  menjadi  dasar  dan  sumber  peraturan/hukum  yang ditetapkan organisasi. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga berfungsi menjelaskan secara spesifik hal-hal yang belum detail dalam Anggaran Dasar. Namun di organisasi Hidayatullah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyatu dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO).
Isi  PDO  diawali  dengan muqaddimah yang  mengandung  jati  diri  secara  global,  selanjutnya memuat tentang: nama, waktu dan kedudukan; sifat dan fungsi; asas, manhaj , visi, misi dan lambang; keanggotaan dan kader; struktur organisasi; pemberhentian dan pergantian antar waktu; organisasi pendukung;  amal  usaha  dan  badan  usaha;  rangkap  jabatan;  hubungan  dengan  organisasi  lain; permusyawaratan;  kuorum  dan  pengambilan  keputusan;  keuangan;  kekayaan;  pembubaran organisasi; peraturan peralihan; dan penutup.
Pedoman  Dasar  Organisasi sebagai  konstitusi  tertinggi di  ormas  Hidayatullah  berisi hal-hal prinsip  yang  menjadi  pedoman  serta  mekanisme  dalam  menjalankan  roda  organisasi.  Dengan demikian  semua  pengurus,  kader  dan  anggota  harus  taat  dan  patuh  terhadap  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  PDO.  Jadi  selain  menjaga  dan  menghindarkan  dari  penyimpangan,  PDO  juga menghindarkan dan meminimalkan terjadinya perselisihan di kalangan pengurus, kader dan anggota Hidayatullah.  Inilah  aspek maslahah yang  dapat  diwujudkan  dengan  adanya  Pedoman  Dasar Organisasi.

## Perumusan dan penetapan Peraturan Organisasi (PO)
Seiring perkembangan jaringan organisasi, amal usaha dan badan usaha serta bertambahnya jumlah anggota, maka Hidayatullah dituntut menyusun dan menetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur regulasi dan kebijakan dalam berbagai hal.
Peraturan organisasi ini dibuat dengan tujuan mengatur kebijakan terkait berbagai persoalan yang  sering  menjadi  polemik  atau  perbedaan  pendapat  di  kalangan  pengurus  dan  kader,  baik  di organisasi induk maupun di amal usaha dan badan usaha. Dengan adanya regulasi dan peraturan yang  ditetapkan  melalui  Musyawarah  Majelis  Syura  ini,  perbedaan  persepsi  yang  sering menimbulkan ketegangan dapat dihindarkan atau diminimalkan karena semua pihak harus patuh,
taat  dan  lapang  dada  menerimanya.  Inilah  sisi maslahah yang  dapat  diwujudkan  dengan  adanya perumusan dan penetapan Peraturan Organisasi.
Peraturan  Organisasi  yang  sudah  ada  dan  telah  menjadi  rujukan  bagi  pengurus  dan  kader dalam mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut; PO Susduk (Susunan dan Kedudukan); PO Amal Usaha; PO Keuangan; PO Sumber Daya Insani; PO Jamsodkad (Jaminan Sosial Kader); PO Tata Urutan  Peraturan;  PO  Tata  Kelola  Harta  Kekayaan;  PO  Komite  Etik;  PO  Ziswaf  (Zakat  Infaq Sadaqah). 34

## E. Kesimpulan
Dalam pandangan Islam, pengangkatan dan tugas pemimpin bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemimpin harus didasarkan pada prinsip maslahah yang  memberikan pelayanan,  kemudahan,  dan  kenyamanan  bagi kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat.  Prinsip-prinsip  syariat  Islam  memiliki  elastisitas  ( al- murūnah )  yang memungkinkan  ijtihad  dalam  menerapkan  konsep  syariah  dalam  kehidupan,  asalkan  tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan jiwa syariat ( rūh al -shariah ). Oleh karena itu, kebijakan dan ijtihad  pemimpin  dalam  urusan  politik,  pemerintahan,  dan  hukum  dapat  berubah  sesuai  dengan perubahan situasi dan keadaan, demi kemaslahatan yang lebih besar.
Konsep maslahah dalam  kepemimpinan  di  Hidayatullah  diimplementasikan  melalui beberapa  langkah.  Pertama,  organisasi  melakukan  perubahan  dari  yayasan  menjadi  Ormas  dan perkumpulan  dengan  pertimbangan maslahah untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  pengembangan organisasi.  Selain  itu,  perubahan  struktur  organisasi,  penambahan  institusi  baru,  dan  perubahan nama  institusi  juga  dilakukan  dengan  pertimbangan maslahah .  Selanjutnya,  perumusan  jati  diri sebagai prinsip dasar dan adanya Pedoman Dasar Organisasi berfungsi untuk menjaga organisasi dari  penyimpangan  dan  menghindari  perselisihan.  Terakhir,  penetapan  Peraturan  Organisasi melalui  Musyawarah  Majelis  Syura  juga  dijalankan  dengan  tujuan  menyelesaikan  perbedaan pendapat dan memastikan penerimaan oleh semua pihak.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Zainal.  “Konsep  Al -Maslahah  Al-Mursalah  Dalam  Mengangkat  Kepala  Negara  (Analisis Komparasi  Sistem  Syura  Dan  Demokrasi).”  PhD  Thesis,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, 2020.
Al Mawardi, Ali ibn Muhammad. Al- Ahkām al -Sult āniyah . Cairo: Dar al Hadith, n.d.
34 Abdul Muhaimin (Sekretaris Dewan Muzakarah Hidayatullah), Wawancara tertulis, January 23, 2023.
Al- ‘Asqalāni,  Ibn  Hajr. Fath  Al- Bāri  Sharh  Sahih  al - Bukhārin,  Kitāb  Fard  al - Khumus,  Bāb  Qauluhū Ta’āla: Fa Anna Lillāhi Khumusahū Wa Lirrasūl . Vol. 6. 3114. Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah,
2000.
Al-Qaradawi, Yusuf. Al- Siyāsah al - Shar’iyyah . Cairo: Maktabah Wahbah, 1998.
Al-Qardawi,  Yusuf. Membangun  Ummah,  Kenyataan  Bukan  Khayalan  (al-Ummah  al-Islamiyyah, Haqiqah La Wahm) . Selangor: Thinker’s Library Sdn, n.d.
Asriaty,  Asriaty.  “Penerapan  Mashlahah  Mursalah  Dalam Isu- Isu  Kontemporer.” Madania:  Jurnal Kajian Keislaman 19, no. 1 (2015).
Ibn Muhammad Zarqā, Ahmad. Sharh Al- Qawā’id al -Fiqhiyyah . Edited by Murāja’ah ’Abd Sattār Abu Ghuddah. Damascus, 1989.
Ibn Nujaīm, Zain al - Dīn. Al- Ashbāh Wa al - Nazāir . Vol. 1. Riyād: Maktabah Nizār Mustafā al - Bāz, 1996. Indah Khaerunnisa (Notaris). “Akta Munas III, No. 10, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III, Pedoman Dasar Organisasi, Bab V Pasal 14 Ayat 1,” 2010.
———.  “Akta  Munas  IV,  No.  09,  Pernyataan  Keputusan  Musya warah  Nasional  (MUNAS)  IV Hidayatullah, PDO Bab V Pasal 13 Ayat 1,” January 2016.
Lilik Kristiwati (Notaris). “Akta Munas I, Pernyataan Keputusan Rapat Hidayatullah, PDO Bab I Pasal 1 Ayat 1- 5,” 2001.
Sekretaris  Dewan  Muzakarah  Hidayatullah.  “Ketetapan  Mus yawarah  Nasional  V  Hidayatullah,  No. 05/TAPMUNASV/2020, Pedoman Dasar Organisasi,” 2020.
(Sekretaris  Dewan  Muzakarah  Hidayatullah),  Abdul  Muhaimin.  Wawancara  tertulis,  January  23, 2023.
Sutjipto (Notaris). “Akta Munas II, No. 104, Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) II Hidayatullah, Pedoman Dasar Organisasi (PDO), Bab VI Pasal 12,” 2006.
Suyūti, Jalāl al - Dīn ‘Abd Rahman al -. Al- Ashbāh Wa al - Nazāir . Edited by Muhammad Tāmir. Vol. 1. C airo: Dār al - Salām, 1998.
Taimiyah, Ibnu. Al- Siyāsah al - Shar’iyyah . Tahqiq Lajnah Ihyā Al - Turāth al - ’Arabi. Marocco: Dār al - Āfāq al -Jadidah, 1991.
Wiwik  Rowiyah  Suparno  (Notaris).  “Akta  Pendirian  Perkumpulan  Hidayatullah,  No.  27,”  January 2012.
Ya’qūb ibn Ibrahim, Abu Yusuf. Kitāb Al - Kharāj . al- Matba’ah al -Salafiyyah, 1382.