Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik Oleh : Suharno

## Abstract
Indonesia,  as  a  multicultural  country,  has  a  high  potential  of  conflicts among  forming  elements  of  its  multiculturalism.  To  minimize  potential  of conflicts,  it  is  necessary  to  construct  space  of  co-existence  for  several  identities. State,  as  an  all-encompassing  and  all-embracing  institution  should  be  able  to present  policies  that  provide  the  space.  Policy  interventions  can  be  taken  in preventive, curative, and preservative domains.
The problem is that in Indonesia centralistic era many state policies were being monocultural, containing misrecognition, even authoritarian. The situation adds conflict potential. The combination between monocultural policy and State failure in guarding policy becomes key variable in several multiethnic conflict in various regions of Indonesia.
In  context  of  centralized  politics,  East  Kotawaringin  (Kotim)  proved  a victorious  success  in  ethnic  conflict  resolution.  Sampit  conflict  between  Dayak and Madurese in 2001 which is known as the most cruel and bloody conflict and claimed a huge amount of victims cleanses Madurese Ethnic from Sampit due to be killed, fled into the forests, or refuge outside Sampit even Central Borneo. Yet the  conflict  was  resolved  without  leaving  some  significant  problems.  Unlike conflict resolutions in other regions e.g. West Borneo dan Ambon where conflict resolutions  were  intervened  by  Jakarta,  Kotim succeeded  in  enactment  of  Local Regulation  No  5  Year  2004  on  Handling  of  impacted  inhabitants  of  Ethnic Conflict.  In  the mentioned  Local  Regulation  the rights  of  each  conflicting  party are  recognized.  Political  recognition  must  be  realized  or  included  in  a  public policy  (government  or  state),  so  that  each  party  obtain  legal  certainty.    In preparing  a  public  policy  concerning  inter-group  relations  in  a  multicultural society required the participation of each group, so the product of public policy can be understood and accepted by all groups. Implementation of the Regulation involved maximum participation of citizens, community leaders and members of Local  Government.  The  role  of  Central  Government  is  very  minimalist.    While conflict resolution in many other regions leaves some serious problems—e.g. lack of  formal  return  for  victims  in West  Borneo  ethnic  conflict,  or  fragmentation  of areas  which  homogenous  identity  of  religion  post  Ambon  Conflict—Kotim  is able  to  preserve  peaceful  atmosphere  among  heterogenous  identity  and multicultural community.
Key words: local regulation, conflict resolution, political recognition

## A.  Latar Belakang
Indonesia,  sebagai  negara  multikultural,  menghadapi  potensi  konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalismenya. Anasir konflik dapat bermula  dari  persoalan  perbedaan  identitas  hingga  perjuangan  pemenuhan kepentingan  dan  kebutuhan  masing-masing.  Elemen  identitas  yang  berbeda berupa  etnis,  agama,  adat  istiadat,  bahasa  dan  lain-lainnya  secara  alamiah merupakan penanda keberagaman yang secara sosial dapat memunculkan friksi
atau  gesekan.  Agar  minimalisasi  potensi  konflik  dimungkinkan  diperlukan ruang  koeksistensi  (space  of  co-existence)  bagi  sebagian  besar  identitas.  Negara, sebagai  institusi  yang  mengikat,  memaksa,  dan  mencakup  semua  (all- encompassing,  all-embracing) 8 , seharusnya  mampu  menghadirkan  kebijakan  yang memberikan  ruang  itu.  Intervensi  kebijakan  dapat  diambil  dalam  tiga  ranah: prevensi, kurasi, dan preservasi.
Persoalannya  dalam  banyak  kebijakan  negara  menonjol  politik monokultural,  bahkan  sejak  sebelum  Indonesia  menjadi.  Pendekatan monokultural  diambil  untuk  semata-mata  stabilitas  dan  integrasi  sosial.  Politik monokulturalisme juga dilakukan Pemerintah Orde Baru. Politik monokulturalisme  telah  menghancurkan  local  cultural  geniuses  seperti  tradisi “pela  gandong"  di  Ambon,  nagari  di  Sumatera  Barat  dan  lain-lain,  diantaranya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang menyeragamkan  struktur  desa  di  seluruh  Indonesia  seperti  struktur  desa  di Jawa. Padahal, struktur desa yang dimiliki beberapa masyarakat tertentu seperti sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, pemerintahan marga di Sumatera Selatan,  pemerintahan  Saniri  di  Maluku,  tidak  hanya  mengandung  sistem pelayanan  administrasi  namun  juga  pelayanan  adat,  dan  bahkan  memiliki mekanisme resolusi jika terjadi konflik. 9
Kebijakan  politik  monokulturalisme  mempersempit  ruang  koeksistensi antar  berbagai  elemen  multikultural.  Dengan  demikian,  kebijakan  tersebut menambah  potensi  alamiah  konflik  dengan  bobot  politis,  apalagi  kebijakan monokultural  tersebut  diinstrumentasi  dengan  sentralisme,  dan  bahkan otoritarianisme.  Dari  sisi  kebijakan,  perpaduan  antara  kebijakan  monokultural dan  kegagalan  otoritarianisme  negara  mengawal  kebijakan  tersebut merupakan salah  satu  faktor  penting  yang  memicu,  memendam  energi,  atau  membiarkan berlarut-larut berbagai konflik antar identitas kultural atau konflik multikultural atau multietnik.

## B. Pembahasan
Pembahasan kajian ini mengkonstruksi benang merah di antara beberapa konsep  pokok  berikut:  multikulturalisme,  konflik,  politik  rekognisi  dan kebijakan  publik.  Kajian  atas  empat  konsep  sentral  tersebut  memberikan perspektif  teoretik  yang  utuh  untuk  memahami  pembahasan  tema  sebagimana dimaksud.

## Multikulturalisme dan Konflik
Masyarakat  multikultural  merupakan  masyarakat  yang  komponennya menggambarkan  lebih  dari  satu  unsur,  kultur-sub  kultur,  budaya,  keyakinan, sistem keyakinan, agama dan lain-lain. Benang merah dan konteks dengan kajian ini  adalah bahwa multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat
8 Lihat  Harold  J.  Laski, The  State  in  Theory  and  Practice, New  York,  The  Viking  Press,  1947, hlm.  8-9 . Lihat  juga  Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta,  Gramedia,  1996, hlm. 40-41
9 Corputty,  Ferdinand,  2005, Dinamika  Masyarakat  Patalima  (Suku  Bangsa  Alune)  Dalam Mempertahankan  Budaya  Lokal    di  Pulau  Seram ,  Tesis  Tidak  Dipublikasikan,  Universitas Gadjah Mada, hal. 3.
yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya  tersebut,  dengan  memberikan  pengakuan  (rekognisi)  atas  eksistensi komponen  kemajemukan  tersebut.  Pengakuan  tersebut  dalam  fenomena kontemporer  merupakan  tuntutan  (demand).  Oleh  karenanya  ketiadaan pengakuan,  yang  berarti  nihilnya  pemenuhan  tuntutan,  sangat  potensial terhadap munculnya berbagai konflik.
Masyarakat  multikultural  mengandung  potensi  konflik 10 . Konflik  terjadi karena  masyarakat  tersebut  mengandung  berbagai  kepentingan,  lembaga, organisasi,  dan  kelas  sosial  yang  tidak  selalu  memiliki  kepentingan  yang  sama dan  serasi.  Konflik  bisa  disebabkan  oleh  banyak  hal. Konflik  dapat  disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan- penggolongan  tertentu  dapat  menyebabkan  timbulnya  ketidakpercayaan  dan permusuhan  antar  kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat  yang  dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.
Peristiwa konflik multikultur juga terjadi di Sampit Kotawaringin Timur (Kotim)  Kalimantan  Tengah  yang  melibatkan  warga  Etnis  Madura  dan  Etnis Dayak.  Dalam  konflik  ini  ratusan  bahkan  ribuan  penduduk  dinyatakan  tewas, kebanyakan  warga  Madura.  Konflik  juga  mengakibatkan  arus  pengungsian sekitar  55.323  jiwa  yang  menimbulkan  penelantaran,  terbukti  dengan meninggalnya  357  pengungsi,  meluasnya  wabah  penyakit,  kualitas  hidup yang buruk  serta  sanitasi  yang  tidak  memadai.  Dampak  luas  yang  terjadi  berupa suasana  ketakutan,  trauma  psikologis,  dan  ribuan  warga  yang  kehilangan harta. 11
Konflik  antar  etnik  sebagaimana  terjadi  di  Sampit  dan  Sambas membutuhkan  penanganan  komprehensif  sebab  bisa  menjalar  ke  daerah  lain. Peristiwa konflik multikultur yang  terjadi di Sampit ditengarai juga tidak lepas dari  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  Sambas 12 .  Konflik  yang  destruktif mengganggu proses integrasi bangsa. Untuk itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik  antar  etnis  secara  lebih  permanen,  bukan  penyelesaian-penyelesaian yang  "hanya  sering  lebih  bernuansa  politis"  sehingga  justru  masih  sering menyisakan  masalah-masalah  yang  dapat  berkembang  menjadi  bibit  konflik baru.
10 .  Antara  tahun  1952  hingga  2000,  misalnya,  konflik  di  Kalimantan  Barat  antar  berbagai  etnis paling  tidak  telah  terjadi  12  kali.  Konflik-konflik  tersebut  antara  lain:  pertikaian  antara  Etnis Madura dan Etnis Dayak di tatun 1952,  peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatarbelakang Etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak tahun 1979 yang terjadi di Kalimantan, peristiwa pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak  yang  terjadi  di  tahun  1983,  peristiwa  kerusuhan  Etnis  Dayak  dengan  Etnis  Madura  yang terjadi  di  Sanggau  Ledo  di  tahun  1997,  konflik  antara  Etnis  Madura  dengan  Etnis  Dayak  yang terjadi  di  Kalimantan  pada  tahun  1998,  konflik  antara  etnis  Melayu  dengan  Etnis  Madura  yang terjadi di Sambas, dan kerusuhan etnis Melayu Pontianak dengan Etnis Madura yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000.
11 Tempointeraktif, 16 Juli 2001, diakses 14 Februari 2009.
12 Surata,  Agus  dan  Tuhana  Taufiq  Adrianto,  2001, Atasi  Konflik  Etnis ,  Yogyakarta:  Global Pustaka Utama dan UPN “Veteran”, hal. 35.
Masyarakat  multikultural  mengandung  potensi  konflik.  Konflik  bisa disebabkan  oleh  banyak  hal. 13 Konflik  dapat  disebabkan  oleh  polarisasi  sosial yang  memisahkan  masyarakat  berdasarkan  penggolongan-penggolongan tertentu.  Konflik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  sosial. 14 Terjadinya konflik  juga  tidak  terelakkan  dalam  masyarakat. 15 Masyarakat  dipandang sebagai  struktur  sosial  yang  mencakup  proses-proses  asosiatif  dan  disasosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik  merupakan  pencerminan  pertentangan  kepentingan  dan  naluri  untuk bermusuhan.
Schmeidl  dan  Jenkins  mengkategorikan  konflik  etnik  sebagai  konflik dengan  karakter  tertentu 16 memiliki  penyebab  yang  kompleks.  Penyebab tersebut  dapat  dikemukakan  berbagai  faktor  sebagai  berikut:  Pertama,  faktor sosial  ekonomi;  a)  saling  mengklaim  dalam  menguasai  sumber  daya  yang terbatas.    b)  kecemburuan  sosial  yang  bersumber  dari  ketimpangan  ekonomi antara  kaum  migran  (pendatang)  dengan  penduduk  asli  (lokal).  Kedua  adalah faktor  sosial  budaya;  a)  dorongan  emosional  kesukuan,  b)  sentimen  antar pemeluk  agama  yang  terjadi.  Ketiga  adalah  faktor  sosial  politik;  a)  distribusi kekuasaan  yang  tidak  merata.  b)  tidak  tunduknya  individu  atau  kelompok sebagai  pihak  yang  dikuasai  terhadap  sanksi  yang  diberikan  oleh  pihak  yang sedang berkuasa. c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok  yang  dikuasai.  Dalam  studi  konflik,  dikenal  beberapa  konsep  dasar yang mengkerangkai bagaimana respon atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik.
Dalam  kajian    ini—sebagai  studi  kebijakan,  sesuai  dengan  background keilmuan  peneliti—penggunaan  konsep  penyelesaian  konflik  digunakan  untuk menjembatani  konsep  teoretik  dalam  studi  konflik  dengan  istilah  legal  dalam kebijakan  publik,  yang  seringkali  bersifat  lebih  teknikal,  seperti  penanganan. 17
13 Lihat  Suharno ,  Politik  Rekognisi  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Penyelesaian  Konflik  di dalam Masyarakat Multikultural ( Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Penanganan  Penduduk Dampak  Konflik  Etnik  di  Sampit  Kotawaringin  Timur  Propinsi  Kalimantan  Tengah) ,  Disertasi Program  Doktor  Fisipol  Universitas  Gadjah  Mada,  2011.  Juga  lihat  “ Konflik,  Etnisitas,  dan Integrasi Nasional ” , Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik  pada Civics  Community  DIY  tanggal  18  dan  20  November  tahun  2006  di  Universitas  Negeri Yogyakarta.  Penyebab  konflik  tersebut  disarikan  dari  hasil  diskusi  panel  tentang  Penyelesaian Konflik  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  yang  diselenggarakan  Universitas  Gadjah  Mada  atas kerjasama  Indonesia-Jerman.  Para  panelis  dalam  diskusi  tersebut  antara  lain;  Mochtar  Mas’oed, Heru Nugroho, Gerry van Klinken.
14 Ibid , hal. 3. 15 Ibid , hal. 4.
16 Scmeidl dan Jenkins, “Early Warning Indicators of Forced Indicators”, dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems (Rowman and Littlefield Publishers Inc, Maryland, USA), hlm. 66
17 Dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Perda Nomor 5 Tahun 2004 yang menjadi objek penelitian ini misalnya digunakan judul Perda  ”Penanganan Penduduk Dampak Konflik”.
Secara  substantif  konsep  penyelesaian  konflik  dalam  penelitian  ini  berdekatan dengan konsep resolusi konflik dalam studi konflik.
Politik Rekognisi ( Politics of Recognition)
Eksistensi  sebagai  suatu  negara  yang  multikultural  dengan  potensi konflik yang sedemikian besar dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan  dengan  intensitas  yang  lebih  tinggi  hingga  terjadi  kekerasan mengharuskan  adanya  saluran  yang  tepat.  Dengan  demikian  kondisi multikulural  tersebut  bisa  terjembatani  sehingga  konflik  yang  terjadi  bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara.
Politik  rekognisi  merupakan  konsep  yang  relatif  baru,  yang  bermakna pengakuan  dari  pihak  yang  mayoritas  kepada  pihak  yang  minoritas  dan  tidak teruntungkan  sedang  pengakuan  tersebut  dituangkan  di  dalam  sebuah  aturan hukum  yang  mengikat.  Kajian    ini  berusaha  mengadaptasi  konsep  politik rekognisi  dalam  kebijakan  publik.  Teori  Charles  Taylor  mengenai  politik rekognisi  yang  secara  filosofis  diinspirasi  oleh  Hegel  dan  Honneth.Pada mulanya,  politik  rekognisi  berangkat  dari  kajian  filsafat,  budaya  dan  politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel (1977). 18 Pentingnya  penerapan  politik  pengakuan  (politics  of  recognition)  yang dapat  menjadi  landasan  bagi  terciptanya  kebersamaan  di  antara  berbagai budaya,  kelompok  etnis,  ras  dan  agama.  Sebab  tak  adanya  pengakuan  adalah penindasan (misrecognition is an oppression). 19
Dalam  perspektif  ini,  pengakuan  bukan  hanya  sekedar  suatu  kebaikan yang berlaku dalam diri. Pengakuan adalah kebutuhan vital manusia. Kesalahan pengakuan  dapat  menunjukkan  adanya  kesenjangan  yang  dapat  menyebabkan luka  yang  mendalam,  membebani  korbannya  dengan  tekanan  batin  yang menyiksa.  Menambahkan  gagasan  Taylor,  Andersson  menyatakan  bahwa hakikat politik rekognisi pada perkembangannya adalah politik rekognisi etnik. 20 Pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara  permanen konflik multietnik  ini  karena keunikan  dari sifat konflik yang tajam dan bervariasi antara pihak-pihak, sehingga sulit diselesaikan dengan  cara-cara  sederhana,  seragam,  dan  menegasikan  perbedaan  para  pihak tanpa keterlibatan mereka. Politik rekognisi menekankan adanya itikad baik dari
18 Filsafat  Hegel  mengenai  rekognisi  merupakan  respon  atas  pandangan  Kant  yang  memberikan ekspresi filosofis terhadap obsesi modern melalui pemisahan antara subjek dan objek, antara diri dan dunia. Pandangan Hegel mengatasi “celah” tersebut mengklaim ulang kesatuan segala yang ada (the unity  of  existence). Jawaban  Hegel  atas  pemisahan  tersebut  radikal: pembelahan  telah terinternalisasi  dan  terhistorisasi,  fragmentasi  modernitas  telah  dipandang  tak  saja  sebagai katastropi namun juga sebagai sebuah tingkatan kebutuhan dalam pengembaraan sprit atau nalar menuju  kesadaran  diri  sendiri.  Lihat  Costas  Douzinas,  “Identity,  Recognition,  Rights  or  What Can  Hegel  Teach  Us  About  Human  Rights?”  dalam Journal  of  Law  and  Society, Volume  29, Number 3, September 2002, hlm. 380.
19 Demikian Hegel yang pemikirannya diabstraksi oleh Sybol C. Anderson. Lihat Anderson, 2009, Hegel’s Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity, London and New York: Continuum Books, hal. 37-45. Lihat juga Terry Lovell (ed.), 2007, (Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, London and New York:
Routledge
20 Lihat Mette Andersson dalam Azyumardi Azra, op. cit., hal. 2-3.
pihak  yang  dominan  untuk  memberi  pengakuan  kepada  pihak-pihak  yang secara  hak  dan  kedudukan  dicap  sebagai  minoritas  atau  disadvantaged  groups. Dengan adanya pengakuan ini, hak dan kedudukan kelompok minoritas diakui dan  dapat  diangkat  sehingga  setara  dengan  kelompok  dominan  atau  hanya sampai batas-batas tertentu yang diberikan pengakuan.

## Kebijakan Publik
Langkah efektif untuk mewadahi politik rekognisi adalah mengadopsinya  dalam  produk  hukum  perundang-undangan  atau  kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat formal. Efektivitas kebijakan publik dalam mewadahi prinsip-prinsip politik pengakuan karena pejabat formal merupakan bagian  integral  dari  negara  yang  memiliki  alat  pemaksa  untuk  berlakunya kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan.
Namun  demikian,  perumusan  masalah  kebijakan  dalam  analisis kebijakan  adalah  bagian  yang  bersifat  krusial.  Kegagalan  analisis  kebijakan sering  dikarenakan  oleh  analisis  atau  policy  maker  justru  memecahkan  masalah yang  salah.  Penyebab  kegagalan  yang  lain  adalah  solusi  yang  diajukan  salah atau kurang tepat dalam memecahkan suatu masalah yang benar-benar masalah.
Kebijakan  publik  adalah:  “political  sagacity,  statecraft,  prudent  conduct,
craftiness,  course  of  action  adopted  by  government,  party,  etc.” 21 Menurut  Chandler dan  Plano  (1988)  kebijakan  publik  ialah  pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 22
Pengertian kebijakan publik sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan publik yang terjadi di dalam masyarakat sangat tepat untuk memahami  mengapa  pemerintah  daerah  Kotim  mengeluarkan  Perda  untuk mengatasi  persoalan  yang  terjadi  di  daerah  tersebut.  Pemerintah  melalui kebijakan  publik  yang  diambilnya  ingin  mengakui  dan  memaksa  kelompok mayoritas  untuk  mengakui  (merekognisi)  kelompok-kelompok  lain  yang minoritas.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  maka  kelompok-kelompok  yang selama  ini  tidak  terakomodasi  karena  kecilnya  suara  mereka,  memiliki  saluran untuk  menunjukkan  eksistensi  mereka  dan  diakui  sebagai  bagian  dari masyarakat  secara  utuh.  Konflik  etnik  di  Kotim  merupakan  persoalan  yang sangat  urgen  untuk  diselesaikan  dengan  pendekatan  kebijakan  yang  tepat karena  konflik  etnis  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kotim  maupun  di  daerah- daerah  lain  merupakan    suatu  masalah  yaitu  suatu  kondisi  atau  situasi  yang
21 Parsons, Wayne , 2006, Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 22.
22 Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.,  2003, Kebijakan  Publik  yang  Membumi ,  Yogyakarta:  Lukman Offset & YPAPI, hal. 13.
menimbulkan  kebutuhan  atau  ketidakpuasan  pada  sebagian  orang  yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. 23

## Kebijakan Rekognitif sebagai Instrumen Resolusi Konflik Etnis
Konflik etnis di wilayah Kotim merupakan sebuah masalah publik karena masyarakat  atau  suku-suku/etnis  yang  ada  di  Kotim  menganggap  bahwa permasalahan  yang  terjadi  di  antara  mereka  adalah  permasalahan  yang  tidak dapat  diterima  dan  dibiarkan  karena  berakibat  buruk  dan  serius  terhadap keberadaan mereka dan bahkan mengancam sendi-sendi ketahanan nasional. Ini sejalan  dengan  pendapat  yang  mensyaratkan,  suatu  masalah  akan  menjadi masalah apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna  mengatasi  masalah  tersebut. 24 Sebagai  masalah  publik,  konflik  etnik meniscayakan penyelesaian dengan kebijakan publik  pula.
Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat  dan  membebankan  kewajiban  tertentu  kepada  rakyat  wajib dituangkan  dalam  bentuk  Undang-Undang  di  tingkat  nasional  dan  Peraturan Daerah  di  tingkat  daerah  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  tingkat Kabupaten/Kota.  Ketentuan  ini  mengandung  maksud  agar  dalam  penyusunan kebijakan publik tersebut masyarakat dilibatkan antara lain melalui wakil-wakil rakyat  di  DPR  dan  DPRD.  Selain  itu,  untuk  berbagai  masalah  yang  sangat mendasar, keterlibatan masyarakat masih diharapkan melalui public hearing.
Dalam konteks konflik etnis      di Sampit Kotim, bagaimana pendekatan kebijakan  untuk  menangani  konflik  tersebut?  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimanatan  Tengah  sempat  mengeluarkan  peraturan  yang  isinya  mengatur tentang  larangan  bagi  Etnis  Madura  untuk  masuk  wilayah  Kalbar  maupun Kalteng.    Namun  Perda  tersebut  tidak  bertahan  lama  dan  mengalami  revisi ketika Etnis Madura yang datang ke Kalteng menunjukkan sikap-sikap asimilasi yang  signifikan.  Pada  akhirnya,  Pemprov  Kalteng  menerbitkan  Perda  No.  9 Tahun  2003  tertanggal  6  November  2004  tentang  Penanganan  Penduduk Dampak  Konflik  Etnik.  Terbitnya  Perda  diikuti  dengan  lahirnya  Perda Kabupaten  Kotim  yaitu  Perda  No.  5  tahun  2004  tertanggal  8  Juli  2004  tentang Penanganan  Penduduk  Dampak  Konflik  Etnik.  Kurang  lebih  setahun sebelumnya atau tepatnya 26 Juli 2003, Pemda Kabupaten Kapuas telah terlebih dulu  menerbitkan  Perda,  yang  isinya  kurang  lebih  sama,  tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik.
Kasus  yang  terjadi  di  Sampit  Kalteng  ini  menarik  untuk  dikaji  lebih mendalam  khususnya  mengenai  peranan  politik,  khususnya  politik  pengakuan (politik rekognisi), dalam mengembalikan harmoni sosial, serta pengaruh politik pengakuan  tersebut  dapat  mengeliminasi  dan  meminimalisasi  potensi  konflik yang dapat terulang jika keberagaman tidak dikelola secara cerdas dan bijaksana. Konflik  multietnis  di  Kalteng  memang  tidak  repetitif  seperti  konflik  di  Kalbar, namun  tingkat  kengerian  dan  kekejaman  konflik  diakui  oleh  banyak  kalangan sebagai  konflik  terkejam.  Selain  itu,  respons  Pemprov  Kalteng,  Pemkab  Kotim
23 Winarno, Budi., 1989, Teory Kebijakan Publik , Yogyakarta: PAU-UGM, hal. 49.
24 Winarno, Budi, op. cit ., hal. 50.
dan Pemkab Kapuas dengan menerbitkan Perda penanganan konflik merupakan upaya yang layak diapresiasi dan dikaji.
Pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara  permanen konflik multietnik  ini  karena keunikan  dari sifat konflik yang tajam dan bervariasi antara pihak-pihak, sehingga sulit diselesaikan dengan  cara-cara  sederhana,  seragam,  dan  menegasikan  perbedaan  para  pihak tanpa keterlibatan mereka. Politik rekognisi menekankan adanya itikad baik dari pihak  yang  dominan  untuk  memberi  pengakuan  kepada  pihak-pihak  yang secara  hak  dan  kedudukan  dicap  sebagai  minoritas  atau  disadvantaged  groups. Dengan adanya pengakuan ini, hak dan kedudukan kelompok minoritas diakui dan  dapat  diangkat  sehingga  setara  dengan  kelompok  dominan  atau  hanya sampai batas-batas tertentu yang diberikan pengakuan.
Hal tersebut sangat berbeda dengan penyelesaian konflik antar etnis yang selama  ini  sering  dilaksanakan  dalam  bentuk  keputusan  politik  melalui  DPRD berupa  Perda  yang  sering  menegasikan  keterlibatan  pihak-pihak  yang  ini memuat  judul  Peraturan  Daerah  tentang  Penanganan  Penduduk  Dampak Konflik,  namun  dalam perspektif  lebih  luas,  inilah  salah  satu  bentuk  kebijakan publik  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundangan  yang  secara  khusus menampung dan mengakui adanya keragaman sekaligus mengandung niat dari pihak-pihak  yang  mayoritas  untuk  mengakui  (merekognisi)  pihak-pihak pendatang  yang  minoritas.  Hal  ini  antara  lain  tercermin  dalam  Pasal  2  yang menyatakan  “Pengembalian  penduduk  berdasarkan  kesetaraan  sebagai  anak bangsa,  untuk  hidup  berdampingan  secara  damai  di  Kalimantan  Tengah” 25 . Penelaahan  terhadap  latar,  proses  kelahiran,  dan  implementasi  Perda  ini  akan menghadirkan  pemahaman  bagaimana  politik  rekognisi  itu  berjalan  di  daerah yang  tidak  hanya  potensial  terjadi  konflik,  tetapi  telah  berulangkali  mengalami konflik. berkonflik dalam upaya penyelesaian konflik. Sekalipun Perda Nomor 5 Tahun 2004
Untuk  menyelesaikan   konflik  yang  terjadi  dan untuk  meredam  potensi konflik  yang  ada  maka  dapat  dilakukan  dengan  cara  masing-masing  pihak memahami posisinya dalam masyarakat multikultural tersebut sehingga mampu bersinergis  dalam  menciptakan  harmonisasi  suatu  masyarakat  multikultural. Pemahaman posisi etnis dalam suatu masyarakat multikultural pada hakikatnya merupakan  jembatan  menuju  terjadinya  suatu  pengakuan  dimana  etnis  dan budaya yang mayoritas berada dalam posisi untuk mengakui eksistensi dan hak hidup etnis dan budaya minoritas demikian sebaliknya.
Karena  keberadaan  suatu  masyarakat  multikultural  tersebut  tidak terlepas  dari  suatu  ikatan  kewilayahan  dan  tergabung  dalam  suatu  negara tertentu  maka  suatu  pengakuan  akan  etnis  dan  budaya  masing-masing diwujudkan dalam suatu politik pengakuan dan lebih kongkrit lagi dalam suatu kebijakan  publik  yang  menjamin  bahwa  pihak-pihak  tersebut  berkomitmen untuk  melaksanakan  cita-cita  bersama  tersebut.    Jaminan  mana  dikuatkan dengan  daya  paksa  yang  dimiliki  negara  untuk  menegakkan  kebijakan  publik tersebut.
25 Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No 5 tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik
Dengan  demikian,  titik  kritisnya  berada  dalam  proses  perumusan, penyusunan  dan  implementasi  kebijakan  publik  yang  tepat  sehingga  posisi masing  etnis  dan  budaya  tersebut  terpelihara  dan  tidak  terjadi  gesekan  yang memicu  konflik.  Kesalahan  atau  kekurangtepatan  dalam  proses  perumusan, penyusunan  dan  implementasi  kebijakan  publik  dapat  berakibat  kepada goyahnya komitmen bersatu dan saling mengakui antar etnis dan budaya yang secara  tiba-tiba  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  dapat  menuju  terjadinya konflik  terbuka  secara  fisik  dan  kekerasan  bersenjata  sebagaimana  terjadi  di Indonesia beberapa waktu belakangan salah
Prinsip-prinsip  politik  rekognisi  telah  terkonstruksi  dalam  Perda  Kotim Nomor  5  tahun  2004  tentang  Penanganan  Penduduk  Dampak  Konflik  Etnik dalam sifatnya yang sangat mendasar yaitu hak untuk hidup secara damai dan bertempat  tinggal  di  Sampit  bagi  warga  Madura  sebagai  etnis  minoritas  dan dalam  posisi  tidak  diuntungkan.  Hak-hak  tersebut  diakui  oleh  warga  Etnis Dayak  sebagai    etnis  mayoritas  yang  bertindak  sebagai  pemberi  pengakuan sepanjang  Etnis  Madura  menaati  hukum  yang  berlaku,    bersedia  ikut menjunjung  falsafah  belom  bahadat    dan  “dimana  bumi  dipijak  disana  langit dijunjung”. Sementara Etnis Dayak diakui kedudukannya sebagai etnis asli yang memiliki tatanan sosial dan kemasyarakatan serta adat istiadat yang berlaku dan terpelihara serta mewajibkan setiap orang yang datang untuk menghormati dan menjunjung  adat  istiadat  tersebut  sepanjang  menyangkut  masalah  sosial kemasyarakatan dan bukan ritual keagamaan.
Perda  mampu  menyelesaikan  konflik  tidak  bersenjata  yang  merupakan sisa-sisa masalah yang timbul setelah kerusuhan berdarah 18 Februari 2001 yang sejak dulu ada dan masih sangat potensial terjadi.  Titik krusial siklus kebijakan dalam  penyelesaian  konflik  etnik  Sampit  terletak  pada  tahap  formulasi kebijakan,  dimana  konstruksi  ketentuan-ketentuan  legal  yang  akan  mengikat kedua belah pihak yang berkonflik ditentukan. Proses penyusunan Perda cukup mewadahi  critical  point  yang  menentukan  upaya  keberhasilan  perwujudan perdamaian.  Hal  tersebut  karena  proses  penyusunannya  dilakukan  pada  fase penenangan,    memberi  ruang  dialog  dan  saluran  aspirasi  pihak-pihak  yang bertikai, melalui  proses musyawarah-musyawarah internal etnik dan antar etnik terlebih khusus Etnis Dayak dan Madura sebagai pihak yang berkonflik, dengan demikian  bersifat    bottom-up  dan  proses  yang  sangat  partisipatif  dari  warga masyarakat,  pengaturan-pengaturan  yang  termuat  di  dalamnya  telah  sesuai dengan tuntutan untuk menyelesaikan konflik. Disamping itu pemberlakuannya telah  memberi  kepastian  secara  yuridis  formal  untuk  menjamin  adanya perlindungan  kepada  setiap  pihak  yang  berkonflik  untuk  perdamaian,  hal  itu juga  yang  mendorong  pihak-pihak  yang  berada  dalam  pengungsian  untuk berani  pulang ke Sampit untuk hidup berdampingan kembali dengan penduduk sebagaimana sebelum terjadi konflik.
Implementasi  Perda  berjalan  relatif  lancar,  adanya  hambatan-hambatan terutama terletak pada proses pemulangan pengungsi Etnis Madura ke domisili semula sebelum  terjadi konflik terkendala beberapa hal; data identitas diri yang sudah  hilang  atau  rusak,  warga  tersebut  tidak  dikenal  pengurus  pemerintahan terendah (RT, RW), ataupun warga  tersebut telah terlanjur mendahului pulang sebelum  waktu  yang  sudah  disepakati.  Hambatan-hambatan  tersebut  dapat
teratasi dengan langkah yang tetap berdasarkan Perda yakni pengecekan/pencocokan  pada  data  kependudukan  yang  ada  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika data-data minimal warga tersebut tetap dapat ditemukan maka warga tersebut tetap diijinkan kembali ke tempat tinggal semula sebelum terjadi konflik.
Keberhasilan implementasi Perda yang dilaksanakan pada fase settlement, dan  efektivitas  Perda  dalam  penyelesaian  konflik  tidak  bersenjata  karena sesungguhnya  persoalan  besar  Perda  ini  telah  selesai  pada  level  formulasi kebijakan  sedangkan  implementasinya  sudah  menjadi  persoalan  yang  relatif mudah.  Perda  ini  merupakan  formalisasi  kesepakatan-kesepakatan  yang  telah menjadi  kesepahaman  antar  pihak  untuk  saling  menghormati,  memberi  dan menerima  dari    adanya  tuntutan  atas hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak yang berkonflik. Sehingga Perda yang  sifatnya sangat bottom-up dan partisipatif sejak  tahap  formulasinya  ini  sangat    memperoleh  dukungan  atau  pengawalan dalam proses implementasinya oleh setiap pihak tersebut. Dapat dinyatakan di sini  bahwa  dalam  tahapan  kebijakan,  maka  proses  formulasi    kebijakan merupakan  ”hulu”  yang  sangat  menentukan  ”hilir”.  Namun  demikian, kehadiran  Perda  tetap  mutlak  diperlukan  untuk  memberi  jaminan  legalitas formal kepada setiap pihak dalam menaati kesepahaman tersebut.
Keberhasilan  implementasi  Perda  juga  telah  mampu  secara perlahan  mengharmonisasi  warga  masyarakat  multietnik  dan  multikulutral sehingga  pada  gilirannya mampu mempreservasi  suasana  perdamaian  terbukti setelah 8 tahun pemberlakuannya, tidak terjadi konflik antar etnis di Sampit dan penyelesaian  masalah  ekses  konflik  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Konflik etnik di Sampit relatif selesai secara kom
C. Kesimpulan
Dari  bahasan  tersebut  dapat  dirumuskan  beberapa  kesimpulan  sekaligus proposisi  penting:  1)  Titik  krusial  siklus  kebijakan  dalam  penyelesaian  konflik etnik terletak pada tahap formulasi kebijakan, dimana konstruksi ketentuan legal yang  akan  mengikat  pihak-pihak  yang  berkonflik  ditentukan.  Peraturan  yang sifatnya  bottom-up  dan  partisipatif  sejak  tahap  formulasi  terbukti  efektif  pada tahap implementasi. Maka dalam tahapan kebijakan, proses formulasi  kebijakan merupakan  ”hulu”  yang  sangat  menentukan  ”hilir”.  2)  Politik  monokultural sekalipun  ditopang  dengan  kekuasaan  yang  besar  tidak  akan  berhasil menyatukan  masyarakat  yang  multikultural,  baik  dari  sisi  etnis,  keyakinan, praktek  keyakinan,  dan  gaya  hidup,  bahkan  memendam  potensi  konflik  yang dapat  menjadi  konflik  terbuka  dan  bersenjata.  3)  Dalam  masyarakat multikultural,  politik  rekognisi  merupakan  instrumen  utama  untuk  menjamin terwujudnya ruang ekspresi setiap identitas baik besar maupun kecil. 4) Politik rekognisi  harus  diwujudkan  dalam  suatu  kebijakan  publik  (pemerintah  atau negara),  sehingga  setiap  pihak  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum.  5) Dalam  penyusunan  suatu  kebijakan  publik  yang  menyangkut  hubungan  antar kelompok  dalam  masyarakat  multikultural  diperlukan  partisipasi  dari  setiap kelompok  agar  produk  kebijakan  dapat  dipahami  dan  diterima  oleh  semua kelompok.  6)  Intervensi  kebijakan  Pemerintah  Pusat  dalam  menyelesaikan konflik  antar  etnik  dan  konflik  multikultural  lainnya  tidak  berkorelasi  positif dengan  penyelesaian  konflik  tersebut.  Prakarsa  dan  porsi  Pemerintah  Daerah
yang  besar  seperti  di  Kotim  terbukti  menunjukkan  penyelesaian  konflik  yang lebih  permanen,  paling  tidak  bila  dibandingkan  dengan  konflik  serupa  di Sambas, Ambon, dan Poso.

## Daftar Pustaka
Corputty,  Ferdinand,  2005, Dinamika  Masyarakat  Patalima  (Suku  Bangsa  Alune)  Dalam Mempertahankan Budaya Lokal  di Pulau Seram , Tesis Tidak Dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, hal. 3. Global Pustaka Utama dan UPN “Veteran”, hal. 35. Harold  J.  Laski, The  State  in  Theory  and  Practice, New  York,  The  Viking  Press, 1947,  hlm.  8-9 . Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta,  Gramedia, 1996, hlm. 40-41 Parsons,  Wayne , 2006, Public  Policy.  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 22.
Perda  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  No  5  tahun  2004  tentang  Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik
Scmeidl  dan  Jenkins,  “Early  Warning  Indicators  of  Forced  Indicators”,  dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis  Early  Warning  Systems (Rowman  and  Littlefield  Publishers  Inc,  Maryland, USA), hlm. 66 Surata, Agus  dan Tuhana Taufiq  Adrianto, 2001, Atasi Konflik Etnis , Yogyakarta: Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, Kebijakan Publik yang Membumi , Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, hal. 13. Tempointeraktif, 16 Juli 2001, diakses 14 Februari 2009. Winarno, Budi., 1989, Teory Kebijakan Publik , Yogyakarta: PAU-UGM, hal. 49.