## TINGKAT PREVALENSI DAN FAKTOR-FAKTOR DETERMINA N KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN LEMBATA, NTT
(Bagian dari Tesis)

## Hasan Ibrahim
Program Studi Manajemen Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Kupang Jl. Adisucipto Penfui, P. O. Box. 1152, Kupang 85011

## ABSTRACT
The quality life of a family is describing the level of welfare. The better the family quality, the higher the level of welfare. This research was conducted in Sub districts of  Nubatukan  and  Ille  Ape,  Lembata  Regency,  East  Nusa  Tenggara  Timur.  The objectives of this research were: to measure the prevalence level of poor family and to analyze the factors  which related  with family welfare level. A hundred families are used as sample which is chosen by purposive random sampling and stratified random sampling  method.  On  the  studied  location,    the  variety  of  poverty prevalency depend on the indicator used, which, 66% (BPS Indicators), 78% (BKKN Indicators), and 31% (subjective indicators). Factors which are significantly (p<0.05) related with welfare is sex. Level of education, and profetion (job)  of family leader. Key words: Welfare, Poverty, Prevalence.

## PENDAHULUAN
Sejak  terjadi  krisis  secara  nasional  berbagai  program  peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Jumlah  dan  proporsi  penduduk  miskin  per  maret 2006 (BPS 2006) masih relatif tinggi yakni sebesar 39,05 juta jiwa (17,75%) lebih tinggi  dibandingkan  dengan  tahun  2005  (  35,1  juta  jiwa  atau  15,97%).  Salah satu  faktor  penyebabnya  adalah  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM) akibat  subsidi  ditarik  pemerintah.  Di  sisi  lain  program-program  tersebut  lebih bernuansa  untuk  mencegah  terjadinya  penurunan  kesejahteraan  yang  lebih buruk ( safety net program ). Tingkat  kesejahteraan  di  Kabupaten  Lembata  selama  tahun  2003-2003 mengalami penurunan. Pada tahun 2002 jumlah keluarga miskin adalah 27112 jiwa  (BPS  2004b)  atau  meningkat  sebesar  43,98%.  Meningkatnya  jumlah keluarga miskin menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum efektif. Belum  efektifnya  program  pengentasan  kemiskinan  tersebut,  diduga salah  satu  penyebabnya  adalah  intervensi  program  pengentasan  kemiskinan yang  tidak  memperhatikan faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  dapat  diajukan  2 research question yakni:  1) bagaimana  tingkat  prevalensi  kemiskinan  menurut indikator BPS,  BBKBN,  dan  subyektif,  2)  faktor-faktor  apa  yang  berhubungan  dengan tingkat  kesejahteraan  keluarga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat  prevalensi  kesejahteraan  keluarga  menurut  indikator  BPS,  BKKBN,
subye ktif  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  tingkat kesejahteraan keluarga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan di kabupaten Lembata selama 3 bulan, desain  penelitian  ini  adalah cross  sectional. Metode sampling adalah purposive sampling untuk  menentukan  2  sampel  kecamatan  selanjutnya  masing-masing kecamatan  dipilih  2  sampel  desa.  Pertimbangan  yang  digunakan  untuk mengambil  sampel  kecamatan  dan desa  adalah  tingkat  prevalensi  kemiskinan tertinggi menurut indikator BPS. Tahap  berikutnya  adalah  memilih  25  keluarga  dari  desa  sampel  secara stratified  random  sampling .  Stratifikasi  dilakukan  berdasarkan  strata  tingkat kesejahteraan  keluarga  menurut  BKKBN.  Total  sampel  penelitian  adalah  100 keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prevalensi kemiskinan Tingkat prevalensi kemiskinan di lokasi penelitian berbeda-beda menurut indikator  kemiskinan  yang  digunakan.  Persentase  keluarga  miskin  menurut indikator  BPS,  BKKBN,  dan  subyektif  masing-masing  adalah    66%,  78%,  dan 31%.  Sedangkan  persentase  keluarga  tidak  miskin  menurut  setiap  indikator tersebut adalah 34%, 22%, dan 69%.
Pengukuran  tingkat  prevalensi  kemiskinan  di  lokasi  penelitian mengunakan  garis  kemiskinan  yang sama    antara  desa  (Ile  Ape)  dan  kota (Nubatukan) yakni Rp 99625/kap/bulan). Hal ini menyesatkan karena standar kebutuhan hidup di Nubatukan lebih tinggi (Rp 105825) sedangakan di Ile Ape hanya  (Rp  86481).  Indikator  BPS  menurut  World  bank  (1990)  dalam  Raharto dan  Romdiati  (2000)  tidak  mencerminkan  tingkat  kesejahteraan  secara  total karena mengabaikan faktor kesehatan, harapan hidup, kemampuan baca tulis, akses terhadap fasilitas umum dan sumber pemilikan bersama. Keluarga miskin versi indikator ALEK (BKKBN), telah memenuhi pangan secara  kuantitas  tapi  belum  seluruhnya  memperhatikan  aspek  gizi  dalam penyediaannya (0% keluarga makan kurang dari 2 kali sehari dan 21,79% belum mengkonsumsi  protein  hewani  selama  seminggu).    Keluarga  miskin  relatif mampu  dari  sisi sandang,  karena  hanya  1,28%  anggota  keluarga  yang  tidak mengenakan pakaian berbeda untuk di rumah, sekolah/bekerja, atau bepergian dan  sekitar  41,02%  tidak  membeli  pakaian  baru  setahun  terakhir.  Keluarga miskin  belum  mampu  dari  sisi  papan,  karena  masih  banyak  keluarga  miskin yang  memiliki  lantai  dari  tanah  (64,10%)  serta  rumah  yang  tidak  berkualitas (56,41% luas lantai per penghuni kurang dari 8%. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  mengukur  kesejahteraan  keluarga adalah perspektif fenomenologi, artinya berdasarkan fenomena yang muncul di masyarakat (Bogdan and Taylor dalam Tim peneliti 1994). Tingkat kesejahteraan versi subyektif dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 menjelaskan bahwa keluarga miskin di lokasi penelitian  merasa  sejahtera karena  pendapatan,  aset,  dan budaya yang  dimiliki  serta harga  yang  berlaku  di  pasar. Namun  merasa  tidak  sejahtera karena  agama  yang  dimiliki. Ketidaksejahteraan karena indikator  agama,  bukan  karena pengaruh  negatif  dari  lingkungan  tetapi  karena  keluarga  tidak  menjalankan agama menurut keyakinannya.
Hubungan  antara  faktor  demografi  dan  sosial  ekonom i  terhadap  tingkat kesejahteraan.
Faktor  demografi  yang  dianalisis  dalam  tulisan  ini  adalah  jenis  kelamin kepala  keluarga,  sedangkan  faktor  sosial  ekonomi  adalah  pendidikan  kepala keluarga  dan  pekerjaan  kepala  keluarga.  Hubungan  antara  setiap  faktor tersebut  dengan  indikator  BPS,  BKKBN,  dan  subyektif  dianalisis  dengan  khi kuadrat.
Sebagian besar KK di lokasi penelitian dipimpin oleh laki-laki (77%) dan 23%  dipimpin  oleh  perempuan.  Menurut  indikator BPS,  keluarga  miskin  yang dikepalai  oleh  laki-laki  dan  perempuan  relatif  sama  (66%  vs  65%).  Sedangkan keluarga miskin versi indikator BKKBN dan subyektif umumnya dikepalai oleh perempuan  (87%  vs  47%).  Analisis  khi  kuadrat  menunjukkan  bahwa  jenis kelamin  kepala  keluarga  berhubungan  tidak  nyata  (p>0,05)  dengan  indikator BPS  maupun  BKKBN  sedangkan  berhubungan  nyata  (p<0,05)  dengan kesejahteraan. Hal ini dapat dibahami karena selain melakukan tugas domestik juga mencari nafkah sehingga peluang miskin besar.
Persentase  pendidikan  kepala  keluarga  miskin  digolongkan  menjadi  2, yakni  <SMA  dan ≥  SMA.  Persentase  pendidikan  KK  miskin  menurut  ketiga indikator tersebut adalah <SMA, untuk BPS (76%), BKKBN (83%), dan subyektif (34%).  Artinya  KK  miskin  umumnya  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah. Pendidikan kepala keluarga berhubungan nyata (p<0,05) dengan kesejahteraan indikator  BPS  dan  BKKBN  tetapi  tidak  nyata  (p>0,05)  menurut  indikator subyektif.  Pendidikan  adalah first  order  condition bagi  keluarga  dalam memanfaatkan  sumberdaya  yang  dimiliki  untuk  memenuhi  kebutuhannya (Syarief 1997).
Tingkat  pendapatan  yang  diperoleh  keluarga  tergantung  jenis  pekerjaan yang digeluti kepala keluarga. Jenis pekerjaan kepala keluarga bervariasi, tetapi untuk kepentingan analisis jenis pekerjaan KK dibagi menjadi petani dan bukan petani.  Sebagian  besar  kepala  keluarga  bekerja  sebagai  petani,  indikator  BPS (76%),  indikator  BKKBN  (85%)  dan  subyektif  (36%).  KK  yang  bekerja  sebagai petani  akan  memperoleh  pendapatan  yang  relatif  rendah  dan  mudah  menjadi miskin (Pritchet et all 2000).
Tabel  1  Tingkat  kesejahteraan  keluarga  menurut indikator subyektif
Indikator kesejahteraan Tingkat kesejahteraan Tidak sejahtera Sejahtera Pendapatan 87,2% 12,8% Harga 89,7% 10,3% Aset 93,6% 6,4% Agama 15,5% 84,6% Budaya 62,8% 37,2%

## KESIMPULAN
1. Tingkat  prevalensi  kemiskinan  berbeda-beda  menurut indikator kemiskinan yang digunakan. Indikator BPS dan BKKBN menggolongkan keluarga miskin lebih  tinggi  daripada  tidak  miskin,  masing-masing  adalah  64% (indikator BPS), 78% (indikator BKKBN). Sebaliknya indikator subyektif menggolongkan keluarga miskin lebih rendah yakni (31%).
2. Faktor  demografi  yang  berhubungan  nyata  (p<0,05)  dengan  kesejahteraan adalah jenis kelamin kepala keluarga. Sementara faktor sosial ekonomi yang berhubungan  nyata  (p<0,05)  dengan  kesejahteraan  adalah  pendidikan  dan pekerjaan kepala keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
(BPS). 2004b. Lembata dalam Angka 2003. Kabupaten Lembata. Pritchet,  L.,  Suryahadi,  A.,  Sumarto,  S.  2000. Quantifying  Vulnerability  to Poverty. A Proposed Measure, Applied to Indonesia. Social Monitoring and Early Response. The World Bank Unit Jakarta. Raharto,  A.,  Romdiati,  H.  2000.  Identifikasi  Rumah  Tangga  Miskin.  Dalam Widyakarya Pangan dan Gizi VII LIPI.
Syarief, H. 1997. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas. Suatu Telaah Gizi  Masyarakat  dan  Sumber  Daya  Keluarga.  Orasi  Ilmiah  Guru  Besar Ilmu Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Faperta IPB.
Tim Peneliti. 1994. Evaluasi Sosial Ekonomi Masyarakat Kumuh di DKI Jakarta. Kerjasama  Lembaga  Demografi  UI  dan  Biro  Bina  Pemerintahan  DKI Jakarta