## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

## The Standing of Crown Witness Testimonials as Evidence in The Criminal
Justice Process
Sapia Waleulu 1 , Hadi Tuasikal 2 , Wahab Aznul Hidaya 3
Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) Sorong Barat Daya, Jl. Pendidikan No.27, Kelurahan Klabulu, Malaimsimsa, Sorong City, West Papua 98416
1 Sapiawaleulu20@gmail.com, 2 wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id,
3 hadituasikal@um-sorong.ac.id

## Abstrak
Seorang  terdakwa  atau  tersangka  yang  diminta  oleh  jaksa  untuk  menjadi  saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali  menjadi  salah  satu  bukti  yang  paling  penting.  Permasalahan  tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses peradilan pidana dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  penelitian  hukum  normative  untuk mendapatkan  kebenaran  berdasarkan  logika  ilmiah  dari  perspektif  normatif. Metode  ini  memerlukan  pemeriksaan  literatur  tentang  bahan  hukum  yang digunakan.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  posisi keterangan  dan  peran  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  peradilan pidana sangat memengaruhi pembuktian pidana. Meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, saksi mahkota dapat menjadi opsi yang lebih baik.

## Kata Kunci : Keterangan Saksi Mahkota; Alat Bukti; Peradilan Pidana

## Abstract
An accused or suspect is requested by the prosecutor to be a crown witness to testify against  the  defendant  or  other  suspect  in  the  case  that  occurred.  In  criminal proceedings,  the  testimony  of  a  crown  witness  is  often  one  of  the  most  important evidence. The question of the status of the Crown Witness's testimony as evidence in criminal justice proceedings and its legal power as evidence for criminal justice. This research  is  carried  out  through  the  approach  of  normative  law  research  to  obtain truth based on scientific logic from a normative perspective. This method requires a literary examination of the legal material used. Thus, the results of this study show that the position of testimony and the role of the crown witness as a tool of evidence in the criminal justice process greatly influences criminal proof. Although, in some particular situations, a crown witness could be a better option.

## Keywords: Crown Witness Testimony; Evidence; Criminal Justice

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Peradilan  pidana  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  menegakkan keadilan dan menangani kasus pidana. Proses hukum harus diikuti dalam kasus kriminal, baik kejahatan maupun pelanggaran dalam bentuk apa pun, hingga seseorang dinyatakan bersalah  secara  hukum  karena  melakukan  tindak  pidana.  Penuntutan,  penyidikan,  dan persidangan  adalah  prosedur  umum  yang  digunakan  dalam  kasus  ini.  Penggunaan  alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting karena dapat membantu mengungkap kebenaran  dan  membuktikan  bahwa  seseorang  bersalah  dalam  kasus.  Keterangan  saksi sangat penting untuk proses pembuktian di persidangan. 1
Pada tanggal 8 Juli 2022, peristiwa pembunuhan berencana dimulai dengan Bripka Joshua menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pelaku utama. Bripka Joshua tewas dalam baku tembak dengan Bharada E, juga dikenal sebagai Richard Eliezer Pudihang Lumiu, anggota Brimob, di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus ini baru terungkap tiga hari kemudian, pada 11 Juli 2022. Pada tanggal  8  Juli  2022,  peristiwa  pembunuhan  berencana  dimulai  dengan  Bripka  Joshua menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pelaku utama. Bripka Joshua tewas dalam baku tembak dengan Bharada E, juga dikenal sebagai Richard Eliezer Pudihang Lumiu, anggota Brimob, di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus ini baru terungkap tiga hari kemudian, pada 11 Juli 2022. Sebuah cerita awal mengatakan bahwa Bripka Joshua memasuki kamar istri Irjen Pol Ferdy Sambo ibu Putri  Candrawathi  dan  kedapatan  melakukan  pelecehan  seksual  terhadapnya.  Menurut Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  Prof.  Mahfud  Mahmodim. Karena ada pernyataan yang dianggap merambah ke hal-hal yang tidak pantas dan dewasa, pihaknya  belum  dapat  memberikan  jawaban  yang  jelas  tentang  alasan  atau  penyebab pembunuhan berencana yang membunuh Bripka Joshua. 2
Dalam kasus pembunuhan berencana, harus ada seseorang yang bertanggung jawab untuk  mengungkapkan  kebenaran.  Penuntut  umum  dapat  menggunakan  saksi  mahkota untuk  membuktikan  pelaku  pembunuhan  berencana  bersalah  karena  keterbatasan  alat bukti.  Saksi  adalah  orang  yang  menyampaikan  laporan  dan  atau  orang  yang  dapat menceritakan tentang suatu peristiwa hukum yang telah mereka dengar, lihat, atau alami sendiri, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu delik. seperti yang disebutkan di bagian 26 Pasal 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . 3
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdakwa atau tersangka dapat bersaksi untuk  terdakwa  lainnya  dalam  kasus  yang  sama,  yang  dikenal  sebagai  saksi  mahkota. Meskipun istilah saksi mahkota tidak banyak digunakan dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah ini jarang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan, seperti yang ditemukan  dalam  penelitian  yang  dilakukan . Saksi  mahkota  digunakan  dalam  kasus pembunuhan  berencana  Briptu  Joshua,  yang  melibatkan  Ferdy  Sambo,  Bharada  Richard
1 Ginting,  Y.  P.,  Laurencia,  L.,  Melviana,  M.,  Halim, M.  A.,  Jessica,  N.,  Riyadi,  S.,  ...  &  Tang,  V. G.  (2023). IMPLEMENTASI  SAKSI  MAHKOTA  DALAM  PEMBUKTIAN  HUKUM  ACARA  PIDANA. Jurnal Pengabdian West Science , 2 (10), 826-839.
2 Sukarjono, B., Chairani, M. A., Pramodya Pradhana, A., & Ardiani, L. (2023). Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum , 9 (1), 68 – 84.
3 Runtuwene, O. G. (2012). Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana. Lex Crimen , 1 (4), 5 – 20.
Eliezer  Pudihang  Lumiu  (Bharada  E),  Briptu  Ricky  Rizal,  Ku'at  Ma'ruf,  dan  Putri Candrawathi. Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota adalah terdakwa yang ditunjuk untuk menjadi saksi bagi terdakwa lain yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai terdakwa. Tentu, berikut adalah parafrase kalimat tersebut. Agar seorang terdakwa bisa menjadi saksi mahkota, diperlukan mekanisme pemisahan berkas yang memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Jika ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berkas perkara tersebut akan dipisahkan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak memenuhi syarat untuk digabungkan dalam satu surat dakwaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah "Saksi mahkota" diakui sebagai bagian dari proses hukum yang  sering  digunakan  sebagai  bukti.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 2347/K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa saksi mahkota adalah "saksi yang berasal dari salah satu tersangka atau terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana yang sama, dan saksi tersebut diberikan status mahkota."  Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa berupa pengurangan tuntutan atau penuntutan yang sangat ringan  jika  kasusnya  dibawa  ke  pengadilan  atau  jika  ia  dimaafkan  atas  kesalahan  yang dilakukan.
Tujuan  sistem  pembuktian  pidana  adalah  untuk  menemukan  dan  mendapatkan kebenaran  material.  Beberapa  asas  berlaku  pada  tahap  persidangan  perkara  pidana.  Ini termasuk  asas  praduga  tak  bersalah  dan  asas  persamaan  di  mata  hukum.  Sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  183  KUHAP,  alat  bukti  yang  sah  seperti  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa  akan  mendukung  keyakinan hakim atas keabsahan alat bukti. 4
Meskipun kasus di atas digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, ada banyak kasus lain yang menggunakan saksi mahkota, terutama kasus baru-baru ini di tahun 2022 kasus Ferdy Sambo dan Barada E terhadap korban Josua. Dalam kasus pembunuhan yang direncanakan. Karena itu, pentingnya keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dalam kasus ini. Kedudukan saksi mahkota memberikan keterangan atau informasi tentang  apa  yang  terjadi  dalam  kasus  pidana  dan  mengungkapkan  kebenaran  secara substansial tentang kasus pidana tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  untuk  lebih  teliti  dalam  memilih  terdakwa  atau tersangka  yang  akan  dijadikan  saksi  mahkota  dalam  kasus  tersebut,  agar proses  pembuktian  berlangsung  dengan  adil  dan  transparan. Agar  tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sangat penting untuk melindungi saksi mahkota dan menangani kasus dengan prinsip keadilan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan  kedudukan keterangan saksi mahkota  dalam  proses  peradilan  pidana  dan  mengenai  kekuatan  hukum  materiil keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

## Metode
Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menyelidiki masalah  penelitian  dengan  tujuan  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan dari  sudut  pandang  normatif.  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  digunakan  untuk
4 Arry Widiatmoko, Malemna Sura Anabertha, & I Made Kanthika, M. (2024). Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Putusan Hakim Perkara pra Peradilan Studi Kasus Melina Setiaharta Verrsus . 2 (5), 236 – 248.
mendukung bahan hukum utama penelitian. Bahan hukum ini memberikan pemahaman, penjelasan,  dan  teori  hukum  yang  digunakan  untuk  menangani  masalah  yang  dibahas. Untuk  mendapatkan  bahan  hukum,  studi  kepustakaan  digunakan.  Selain  penjelasan, catatan,  mengutip,  dan  ringkasan,  metode  ini  melibatkan  pengumpulan  data  atau menelusuri bahan hukum yang relevan. Setelah bahan hukum dikumpulkan, mereka akan diteliti dan diperiksa melalui teknik penafsiran hukum; setelah itu, mereka akan dianalisis melalui teknik analisis dan interpretasi; dan terakhir, mereka akan membuat kesimpulan berdasarkan logika hukum. 5

## Pembahasan
kedudukan keterangan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana Peran saksi dalam peradilan pidana sangatlah krusial sejak awal proses. Informasi dari  masyarakat  menjadi  sumber  utama  dalam  mengungkap  kasus  pelanggaran  hukum. Demikian  pula,  keterangan  saksi  berfungsi  sebagai  bukti  utama  bagi  hakim  dalam menentukan  apakah  terdakwa  bersalah  atau  tidak,  dari  tingkat  kejaksaan  hingga pengadilan terakhir. Dengan demikian, jelas bahwa saksi memiliki peranan penting dalam penegakan  hukum  dan  keadilan. 6 Selama  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  168  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  setiap  orang,  termasuk  terdakwa, diperbolehkan memberikan kesaksian. Kesaksian yang disampaikan oleh terdakwa hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Ini memenuhi persyaratan Pasal 189 ayat (3) KUHAP,  yang  berarti  bahwa  kesaksian  atau  keterangan  terdakwa  atau  tersangka  harus sesuai dengan Pasal 142 KUHP, yaitu berkas perkara harus terpisah satu sama lain, seperti halnya  ketika  terdakwa  atau  tersangka  menjadi  saksi  mahkota  untuk  dua  tindak  pidana yang berbeda. 7 (splitsing) agar terdakwa dan tersangka juga diadili secara terpisah di masa mendatang. Tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHAP yang mengatur kehadiran saksi mahkota  dalam  kasus-kasus  yang  mencakup  penyidikan  polisi  hingga  pengadilan. Meskipun Dengan demikian, Pasal 168 KUHAP mengatur larangan terdakwa atau tersangka untuk  bersaksi  di  persidangan.  Namun,  pada  tahap  pembuktian  suatu  peristiwa  hukum yang sedang diperiksa, kehadiran saksi mahkota semakin diperlukan. Yurisprudensi sendiri merupakan salah satu sumber hukum formil yang dibentuk dan diperoleh melalui putusan hakim; beberapa yurisprudensi sering mengandung banyak pendapat tentang penggunaan saksi mahkota. Saksi mahkota terdakwa yang ditunjuk untuk memberikan keterangan atas dakwaan  yang  sama  juga  diperiksa,  menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. 8 Mahkota berarti penuntutan dihentikan atau tuntutan yang sangat ringan jika kasus diajukan ke pengadilan atau saksi dimaafkan atas kesalahannya. Dalam penelitian ini, kasus pembunuhan berencana Fredy Sambo dan Baradar E. To Joshua digunakan sebagai contoh. Selain itu, saksi mahkota ini hanya hadir dalam kasus pidana yang memiliki delik aduan. Pada awalnya, Pasal 168 KUHAP mengatur penggunaan saksi mahkota. Menurut Pasal ini,
5 Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2023).  KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA  DALAM  PROSES  PEMBUKTIAN  TINDAK  PIDANA  DI  INDONESIA. Jurnal  Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2
6 Widiastuti, T. W. (2011). Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil. Wacana Hukum , 9 , 10.
7 Iskandar Yoisangadji. (2020). Kedudukan Hukum Saksi Yang Tidak Bisa Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Justisia , VII , 1001 – 1036.
8 Preferensi Hukum, J., & Issn, |. (2023). KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA . 4 (2), 2746 – 5039.
terdakwa  bersama-sama  tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  dapat  mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, pemeriksaan pemahaman (recoqnisi) saksi mahkota sebagai bukti dalam perkara pidana diatur. 9
Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melarang penuntut umum atau jaksa untuk  mengajukan  saksi  mahkota,  asalkan  saksi  tersebut  dalam  kedudukannya  sebagai terdakwa  tidak  berada  dalam  kasus  dengan  terdakwa  yang  memberikan  kesaksian. Yurisprudensi  tersebut  juga  mendefinisikan  saksi  mahkota  sebagai,  "terdakwa  yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan  penuntut  umum  yang  perkaranya  telah  dipisah  karena  kurangnya  bukti  yang dimiliki  oleh  terdakwa. 10 Oleh  karena  itu,  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu, penggunaan  saksi  mahkota  di  sini  dianggap  "benar",  yaitu,  1)  jika  ada  pelanggaran keterlibatan; 2) jika tidak ada bukti yang cukup; dan 3) jika penyelidikan dilakukan melalui proses  pembagian.    Pada  dasarnya,  saksi  mahkota  merupakan  bagian  dari  bukti  hukum pada  tahap  bukti  kasus  pidana.  Namun,  kehadiran  saksi  mahkota  harus  memenuhi beberapa  persyaratan:  keterlibatan,  setidaknya  bukti  yang  diperoleh  harus  berakhir  di penghalang jalan bukti, dan memisahkan file kasus antara terdakwa dan saksi yang menjadi terdakwa atau tersangka.
Saksi mahkota ini dapat digunakan dalam proses bukti pengadilan. Namun, dapat didukung oleh bukti tambahan yang sah untuk memenuhi persyaratan bukti. Ketika bukti yang  diperlukan  masih  sedikit,  saksi  mahkota  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai  opsi terakhir. Terdakwa yang menjadi saksi dalam putusan diberikan mahkota mahkota sampai dia  dibebaskan  dari  syarat-syarat  hukuman,  dan  hak-hak  pengampunan  dan  lainnya disesuaikan sesuai dengan keputusan hakim sidang . 11
Kekuatan Hukum Secara Material Terhadap Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana.
Keterangan saksi mahkota memiliki peran krusial dalam proses peradilan pidana sebagai salah satu alat bukti yang memberikan kekuatan hukum secara substansial. Ketika terdapat  keterbatasan  bukti  lainnya,  keterangan  saksi  mahkota  menjadi  andalan  untuk mengungkap kebenaran materiil dan mencapai keadilan dalam penegakan hukum. 12 Posisi hukum kesaksian saksi mahkota sangat vital untuk menjamin persidangan yang adil. Saksi mahkota  berperan  penting  dalam  memberikan  informasi  atau  kesaksian  krusial  dalam kasus  pidana,  yang  membantu  menentukan  apakah  terdakwa  bersalah  atau  tidak. 13 Kesaksian mereka, yang dianggap sebagai bukti, sangat penting untuk proses pengambilan keputusan di pengadilan. Peraturan dan hukum melindungi kesaksian saksi mahkota dan
9 Tahitu, G. Z. (2015). Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex Crimen , 6 (1), 164 – 177.
10 SIAHAAN, B. (2016). kajian yuridis tentang saksi pengungkapan fakta (WHISTLEBLOWER) . IV (1), 1 – 23.
11 Harita, I. L. (2022). Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak. Jurnal Panah Hukum , 1 (2), 98 – 110.
12 Shallom Jeremiah, K., & Hasiyanni Manurung, K. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. Jurnal Esensi Hukum , 4 (2), 99 – 111. 13 Iskandar Yoisangadji. (2020). Kedudukan Hukum Saksi Yang Tidak Bisa Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Justisia , VII , 1001 – 1036.
mendorong keterlibatan mereka. Pengadilan juga secara hati-hati memeriksa kredibilitas, keandalan,  dan  kekuatan  kesaksian  saksi  mahkota  untuk  menentukan  apakah  kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Dalam sistem peradilan  pidana,  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  dan  menjamin keberadaan mereka sangat penting. 14
Seharusnya saksi mahkota menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serta kerugian materiil dan non materiil bagi para korban. agar pelaku mendapat hukuman yang adil dan melindungi korban dari penderitaan akibat perlakuan tersangka atau terdakwa. Namun, jika jaksa dan pengadilan tidak mampu melakukan kejahatan hanya karena tidak cukup  bukti  untuk  mencegah  penuntutan  terhadap  pelaku  kejahatan  yang  meresahkan masyarakat,  maka  penegakan  hukum  menjadi  lemah  dan  masyarakat  mudah  menjadi korban kejahatan tersebut. 15
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  keterangan  saksi  adalah salah  satu  bentuk  bukti  dalam  perkara  pidana,  yang  berupa  keterangan  saksi  mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan cara tertentu.  Keterangan  saksi  juga  merupakan  orang  yang  diizinkan  untuk  memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan penuntutan mengenai suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  lihat  sendiri,  dan  alami . 16 Dalam  proses  hukum pidana, kesaksian saksi mahkota sangat penting. Terdakwa atau tersangka yang bersaksi atas seorang terdakwa atau tersangka lain disebut sebagai  saksi mahkota. Tergantung pada apakah  saksi  mahkota  mendukung  pembelaan  terdakwa  atau  justru  menentangnya, keterangan saksi mahkota dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Namun, saksi mahkota harus dinilai oleh hakim dengan hati-hati karena mereka merupakan bukti dalam peradilan pidana. Mereka akan melakukan ini dengan cermat dan hati nurani. 17
Keterlibatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting  untuk  menegakkan  keadilan.  Saksi  mahkota  melakukan  peran  penting  dalam proses  pembuktian  perkara  pidana  dengan  tujuan  menemukan  kebenaran  substansial, memenuhi  standar  minimal  pembuktian,  menegakkan  keadilan  publik  terhadap  pelaku kejahatan, dan menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan peran mereka. 18 Kekuatan  hukum  secara  material  terhadap  keterangan  saksi  mahkota  dalam kasus  ini  mengacu  pada  keakuratan  dan  keandalan  informasi  yang  disampaikan  saksi mahkota  dalam  persidangan.  Keterangan  saksi  mahkota  dapat  sangat  penting  untuk menentukan  keakuratan  atau  kebenaran  tindak  pidana.  Prinsip-prinsip  hukum  yang mendasari  sistem  peradilan  pidana  termasuk  keadilan,  kebenaran  materil,  dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, pengakuan dan penilaian keterangan saksi mahkota  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  berdasarkan  bukti  yang  kuat  karena pentingnya kekuatan hukum secara material terhadap keterangan saksi mahkota.

## KESIMPULAN
14 Yulia, R. (2012). POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA . 1 .
15 Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional .
16 Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. Kuhap , 871.
17 Priskila Ginting, Y., Antonio Halim, M., Jessica, N., Riyadi, S., Alessandra Jursito, T., & Gracielle Tang, V. (2023). Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana. Jurnal Pengabdian West Science , 02 (10), 826 – 839.
18 Nofa,  K.  S.  P.,  &  Santoso,  B.  (2023).  Kekuatan  Pembuktian  Saksi  Mahkota  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Verstek , 11 (3), 397.
Dalam peradilan pidana, keterangan saksi mahkota sangat penting sebagai bukti, terutama ketika alat bukti lainnya terbatas. Meskipun Undang-Undang tidak secara eksplisit melarang  penggunaan  saksi  mahkota,  penggunaan  saksi  mahkota  harus  memenuhi beberapa syarat untuk menjamin keadilan dan legitimasi proses peradilan. Meskipun saksi mahkota  dapat  membantu  mengungkapkan  kebenaran  dan  memperkuat  kasus  Jaksa Penuntut  Umum,  harus  digunakan  dengan  hati-hati  agar  tidak  mengganggu  hak-hak terdakwa  atau  integritas  proses  peradilan.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin  proses pembuktian yang adil dan terbuka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus lebih hati-hati dalam memilih  terdakwa  atau  tersangka  yang  dijadikan  saksi  mahkota.  Perlindungan  saksi mahkota  dan  penyelesaian  kasus  dengan  memperkuat  prinsip  keadilan.    Pendekatan  ini digunakan untuk menemukan kebenaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang. Dengan Saksi Mahkota, penyidik atau pihak yang berwenang lebih muda untuk  mengatakan  apa  yang  sebenarnya  terjadi.  Singkatnya,  akan  lebih  efektif  untuk mengungkapkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan seseorang dan memutuskan siapa yang benar dan salah dengan kehadiran Saksi Mahkota ini. Dibutuhkan pedoman yang jelas dan  terperinci  tentang  prosedur  dan  syarat  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  peradilan pidana  untuk  mencegah  penyalanggunaan  dan  kesalahpahaman.  Selain  itu,  diperlukan pengawasan ketat dalam penerapan keterangan saksi mahkota untuk memastikan bahwa penggunaan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka Artikel, Buku, dan Laporan
Arry Widiatmoko, Malemna Sura Anabertha, & I Made Kanthika, M. (2024). Analisis Yuridis Pembuktian  Dalam  Putusan  Hakim  Perkara  pra  Peradilan  Studi  Kasus  Melina Setiaharta Verrsus . 2 (5), 236 – 248.
Ida  Ayu  Kade  Cinthia  Dewi,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  I.  M.  M.  W.  (2023). KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2
Indonesia,  P.  (1981).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  No.  8  Tahun 1981. Kuhap , 871.
Iskandar  Yoisangadji.  (2020).  Kedudukan  Hukum  Saksi  Yang  Tidak  Bisa  Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Justisia , VII , 1001 – 1036.
Iskandar  Yoisangadji.  (2020).  Kedudukan  Hukum  Saksi  Yang  Tidak  Bisa  Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Justisia , VII , 1001 – 1036.
Nofa, K. S. P., & Santoso, B. (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Verstek , 11 (3), 397.
Preferensi  Hukum,  J.,  &  Issn,  |.  (2023). KEDUDUKAN  SAKSI  MAHKOTA  DALAM  PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA . 4 (2), 2746 – 5039.
Priskila Ginting, Y., Antonio Halim, M., Jessica, N., Riyadi, S., Alessandra Jursito, T., & Gracielle Tang,  V.  (2023).  Implementasi  Saksi  Mahkota  Dalam  Pembuktian  Hukum  Acara
Pidana. Jurnal Pengabdian West Science , 02 (10), 826 – 839.
Priskila  Ginting,  Y.,  Takeshi  Oni,  A.,  Priscilla  Kusuma,  M.,  Salim,  P.,  Clarissa,  J.,  &  Ayu,  W.
(2023).  Sosialisasi  Pembuktian  Saksi  Mahkota  Dan  Justice  Collaborator  Dalam Pidana Pembunuhan. Jurnal Pengabdian West Science , 02 (10), 929 – 942.
Runtuwene,  O.  G.  (2012).  Hak  dan  Kewajiban  yang  Mengikat  Terhadap  Saksi  di  Dalam Praktik Persidangan Pidana. Lex Crimen , 1 (4), 5 – 20.
SIAHAAN, B. (2016). kajian yuridis tentang saksi pengungkapan fakta (WHISTLEBLOWER) .
IV (1), 1 – 23.
Sukarjono, B., Chairani, M. A., Pramodya Pradhana, A., & Ardiani, L. (2023). Peranan Saksi Mahkota  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Kasus  Pembunuhan  Berencana  Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum , 9 (1), 68 – 84.
Syahputra,  M.,  Hatta,  M.,  &  Z,  Z.  (2021).  Saksi  Mahkota  dalam  pembuktian  pidana  kasus Narkotika. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 2 (3), 1 – 20.
Tahitu, G. Z. (2015). Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex Crimen , 6 (1), 164 – 177.
Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional .
Widiastuti, T. W. (2011).  Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai  Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil. Wacana Hukum , 9 , 10.

## Yulia,  R.  (2012). POLITIK  HUKUM  PIDANA  DALAM  PERLINDUNGAN  TERHADAP  KORBAN KEJAHATAN DI INDONES

## Peraturan dan Putusan Hukum
Indonesia,  P.  (1981).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  No.  8  Tahun 1981. Kuhap , 871.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No . 2347 / K / Pid . Sus / 2011 ,  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan mahkota adalah saksi yang  berasal  atau  diambil  dari  salah seorang  tersangka  atau  terdakwa  lainnya  yang  bersama-sama  melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota .
Dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.1174  K/Pid/1994  tanggal  3  Mei  1995  jo No.1592  K/Pid/1994  tanggal  3  Mei  1995  yang  menyatakan  bahwa pemeriksaan terhadap  saksi  mahkota  sebaiknya  tidak  dilakukan  karena  hal  itu  bertentangan dengan  hukum  acara  pidana  yang  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia .
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret