## OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG
Titin Rohayatin, Dadan Kurnia, Noer Apptika Fujilestari, Siti Munawaroh Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi Alamat Korespondensi : Jl. Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi Selatan – Kota Cimahi E-mail: noer.apptika@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Tata  Kelola  manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dalam  pengelolaan  penyelenggaran pemerintahan harus di manage dengan baik, karena Sumber daya manusia aparatur pemerintah akan  memiliki  dampak  terhadap  berbagai  arah,  termasuk  dalam  tata  Kelola  Keuangan  Desa, tata Kelola Keuangan Bumdes. Tata Kelola Keuangan Desa dan tata Kelola Keuangan Bumdes perlu  dilakukan  secara  baik  dan  benar  serta  bersifat  transparan  guna  menghindari  ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari penggunaan keuangan tersebut. Tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes ini dapat meningkatkan potensi keuangan desa dan akhirnya dapat  meningkatkan  tingkat  ekonomi  Masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  taraf  kehidupan kesejahteraan Masyarakat. Tata Kelola keuangan desa, dan tata Kelola keuangan Badan Usaha milik  desa  dengan  cara  mengoptimalkan  dari  potensi  desa  maka  akan  menopang  kehidupan perekonomian  Masyarakat  desa  dan  akan  mendukung  terhadap  Program  Pemerintah  bahwa Pembangunan  desa  merupakan  garda  terdepan  bagi  Pembangunan  Nasional.  Beberapa penerapan  teknologi  informasi  sebagai  bentuk  wujud  digitalisasi  desa  sudah  tersdia  untuk membantu  Pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  diharapkan  dengan  adanya teknologi informasi tersebut sebagai bentuk penerapan e- Government dalam pemerintahan desa yang tjuannya mewujudkan Smart Village dan menuju desa mandiri.

## Abstract
Management  of  Human  Resources  in  the  management  of  government  administration  must  be managed  well,  because  the  human  resources  of  government  officials  will  have  an  impact  in various  directions,  including  Village  Financial  Management,  Bumdes  Financial  Management. Village  Financial  Governance  and  Bumdes  Financial  Management  need  to  be  carried  out properly and correctly and transparently in  order to  avoid  deviations  and misuse of  the use of these  finances.  Village  financial  management,  Bumdes  financial  management  can  increase  the village's financial potential and ultimately can improve the economic level of the community and can  improve  the  welfare  of  the  community.  Village  financial  management  and  financial management  of  village-owned  enterprises  by  optimizing  village  potential  will  support  the economic  life  of  village  communities  and  will  support  the  Government  Program  that  village development  is  at  the  forefront  of  National  Development.  Several  applications  of  information technology  as  a  form  of  village  digitalization  are  already  available  to  assist  the  village government in managing village finances. It is hoped that this information technology will be a form  of  implementing  e-Government  in  village  government  with  the  aim  of  realizing  a  Smart Village and moving towards an independent village.
Kata kunci : Manajemen SDM, Tata Kelola Keuangan Desa, BUMDES dan E-Government

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa    (Desa,  2014)  merupakan  struktur  organisasi  pemerintahan  paling rendah menjadi garda  terdepan dalam pemberian pelayanan  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,  oleh  sebab  itu  kemampuan  dan  kapasitas  aparatur  Pemerintah  Desa  memegang peranan  yang  sangat  penting.  Dengan  kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapinya,  aparatur Pemerintahan Desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  Desa  dan  Desa  Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  konteks  penyelenggaraaan  Pemerintahan  Daerah  yang  terpenting  adalah bagaimana Pemerintah  Desa mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan   mampu meningkatkan daya saing Pemerintah Desanya (LAN, 2016). Hal tersebut hanya akan  terwujud apabila  urusan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Desa  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan didukung oleh  kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  dari  aparatur  desa  sebagai  penyelenggara proses pemerintahan  dalam tataran Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur Pemerintah Desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai  membuka  peluang  akan  gagal  dalam  menjalankan    tugas  dan  fungsi  desa.  Namun demikian  sampai  saat  ini  secara  umum  kapasitas        perangkat desa belum diketahui  secara pasti (Asrori, 2014).
Dalam  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  juga  turut  mengatur pengembangan  kapasitas  Pemerintahan  Desa  melalui  manajemen  desa  yang  mencakup:  (1) kebijakan  P emerintahan  D esa,  (2)  perencanaan  pembangunan  desa,  pengelolaan  keuangan desa dan kebijakan penyusunan peraturan di desa. Menurut   (Alam, 2016) menyebutkan bahwa kapasitas  aparat  desa  dalam  manajemen  pemerintahan  sesuai  amanat  UU  No  6  Tahun  2014 tentang Desa mencakup dalam: (1) Menata struktur Pemerintahan Desa sesuai karakteristik masing- masing  desa;  (2)  Kemampuan  akunting  ( acoounting) Perangkat  Desa;  (3)  Kemampuan melakukan akuntabilitas pelaporan keuangan; (4) Kemampuan meningkatkan kematangan dalam melaksanakan  peraturan  terkait  dengan      Pemerintahan  Desa;  (5)  Kemampuan  mempersiapkan pembangunan  desa  yang  cermat,  termasuk  didalamnya  keseluruhan  tahap  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  dan (6) kemampuan menyusun membenahi sistem informasi desa yang  meliputi  informasi  kependudukan  dan  sosial,  neraca  sumber  daya,  kondisi  geografis  dan topografi  desa,  informasi  tentang  aktivitas  ekonomi,  pasar  dan  unit  usaha  masyarakat  serta keterkaitan interregional.
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT)  untuk  meningkatkan  literasi  dan  pemahaman digital  ditingkat  pemerintahan  terendah  yakni  Pemerintah  Desa  adalah  dengan  meluncurkan program  desa  misalnya  dengan  penerapan  e  Government  Desa  dan  progran  desa  cerdas (smart village) (Irawaty, 2023). Desa harus menaruh perhatian pada  perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini, terlebih penguasaan teknologi informasi   yang menajdi salah satu indikator kemajuan  bagi  suatu  negara.  Desa  sebagai       bagian  dari  negara  sudah  seharusnya  mulai menerapkan  teknologi  informasi  mulai  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  sampai  dengan pengelolaan kehidupan sosial ekonomi            masyarakatnya bahkan juga dalam bidang pembangunan desa  serta  dalam  pengelolaan    keuangan  desa  dan  pengelolaan  keuangan  Badan  Usaha  Milik Desa (Bumdes) (Nuraini, 2016).
Penerapan  teknologi  di  desa  sejalan  dengan  berkembangnya  konsep  pembangunan  desa berbasis Teknologi Informasi yang biasa disebut smart village , salah satunya dengan penerapan e Government  Desa.    Konsep smart  village adalah  desa  yang  menerapkan  Teknologi  Informasi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Nurrahman, 2022). Dalam hal ini Program Studi Ilmu Pemerintahan  FISIP  Unjani  memiliki  kepedulian  untuk  dapat  mewujudkan  program  yang  telah dibuat  oleh  Pemerintah  serta  untuk  membantu  peningkatan  kualitas  Aparatur  Pemerintah  Desa dan  wawasan  masyarakat  dalam  penguasaan  terhadap  penggunaan  teknologi  Informasi,  yaitu dengan  memprogramkan  dan  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  sebagai salah  satu  implementasi  dari  fungsi  Tri  Dharma  Perguruan  tinggi  dengan  mengusung  judul  : “Optimalisasi  Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan E-Government Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.”

## 2. METODE PELAKSANAAN
Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:
a. Pemberian  materi  dalam  bentu  ceramah,  dilanjutkan  dengan  diskusi  dalam  bentuk  tanya jawab yang dipandu oleh Moderator.
b. Focus Group Discussion (FGD) dalam bentuk pendampingan kepada peserta pelatihan yang didampingi oleh para tutor
c. Workshop penggunaan teknologi informasi dalam penerapan e Government desa.
d. Totirial  penggunaan  aplikasi  tentang  pelaporan  penggunaan  keuangan  desa,  pembuatan pelaporan  penggunaan  keuangan  Bumdes    dan  tutorial  dalam  pengembangan  usaha Bumdes.
Pelaksana  dalam  Kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  dengan  judul:  Optimalisasi  Sumber Daya  Manusia  Melalui  Tata  Kelola  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam Penerapan E-Government Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang adalah seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani dan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisni sebagai Narasumber dan  pakar manajemen dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini yakni terkait Tata Kelola Keuangan Desa, Tata cara Pembuatan Laporan Penggunaan keuangan Desa  sedangkan  untuk  tata  kelola  keuangan  Bumdes  dan  tata  cara  pembuatan  laporan penggunaan keuangan Bumdes dan tata cara pemasaran produk Bumdes disampaikan oleh pakar dari dosen  Ilmu Pemerintahan  yaitu oleh  Bapak  Dr. Agustina Setiawan,  S.IP.,M.Si.  Sedangkan tata  cara  pembuatan  Proposal  dalam  pengembangan  Bumdes  disampaikan  oleh  para  dosen  di lingkungan  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  dengan  metode  peserta  pelatihan  dan pendampingan  dengan  mekanisme  dibuat  kelompok  dalam  setiap  desanya.  Setiap  kelompok didampingi  oleh  para  dosen  di  lingkungan  Program  Srudi  Ilmu  Pemerintahan  dengan  cara pendampingan dan tutorial dalam pembuatan Proposal  tentang pengembangan  Bumdes. Produk yang  dihasilkan  adalah  dalam  bentuk  Proposal  yang  sesungguhnya  dari  setiap  kelompok perdesanya.
Adapun yang dijadikan sasaran khalayak dalam kegiatan PPM  tersebut sebagai berikut:
1. Aparatur Pemerintah Kecamatan
2. Para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cipeunseuy Kabupaten Subang.
3. Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang
4. Perwakilan  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  lingkungan  Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
5. Perwakilan  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  lingkungan  Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
Perwakilan  dari  Pelaku  UMKM  di  lingkungan  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten Subang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul:  Optimalisasi Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Tata  Kelola  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Dalam  Penerapan E-Government Di  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten  Subang  ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain meliputi :
1. Tahap  Persiapan;  dalam  tahap  persiapan  ini  penyelenggara  kegiatan    pelaksana  Pengabdian kepada  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  dosen  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan FISIP Unjani melakukan survey lapangan kepada lokasi yang dijadikan objek kegiatan PPM ini, dengan  tujuan  mengidentifikasi  atau  belanja  masalah  di  seluruh  desa  yang  akan  dijadikan  lokasi dalam kegiatan PPM, dan mengadakan sosialisasi terkait     akan diselenggarakannya kegiatan ini, sosialisasi  dibantu  oleh  aparatur  Pemerintsh  Kecamatan  dengan  cara  meberikan  informasi kepada  desa  dilingkungan  Kecamatan  CipeundeuyKabupaten  Subang.  Selain  itu  juga sosialisasi  ini  dilakukan  kepada  pengelola  BUMdes,  anggota  BPD  dan  pelaku  UMKM    di lingkungan  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten  Subang. Tahap  persiapan  membutuhkan  waktu sekitar selama 3 (tiga) minggu.
2. Tahap  Pelaksanaan;  Kegiatan  pengabdian  kepada  Masyarakat  dengan  judul    “Optimalisasi Sumber Daya Manusia  Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan E-Government Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.” Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode konfensional atau secara luring atau dilakukan dengan cara tatap  muka  yang  bertempat  terpusat  di  Balai  Desa  Wantilan  Kecamatan  Cipeundeuy Kabupaten  Subang,  mengingat  aula  kecamatan  sedang  di  renovasi  yang  terindikasi  tidak mungkin  bisa  dipakai  untuk  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Tahapan  dalam  tahap Pelaksanaan  ini  meliputi:  pertama  dilakukan  dengan  penyampaian  materi secara ceramah dan dilanjutkan  sesi  diskusi  dalam  sesi  pemberian  materi.  Selain  pemberian  materi  dalam  bentuk  ceramah dilanjutkan dengan sesi Focus Group Discussion yakni dalam menggali atau belanja masalah terkait potesi desa dan potensi Bumdes yang dituankan langsung praktek pembuatan proposal pengembangan usaha Bumdes. Langkah terakhir dalam tahap pelaksanaan adalah melalui pelatihan   atau  workshop dengan  cara  tutorial  terkait    tata  Kelola  keuangan  desa,  tata  cara  pembuatan  laporan penggunaan  keuangan  desa,  tata  Kelola  keuangan  Bumdes,  tata  cara  pembuatan  laporan penggunaan  Bumdes  serta  melakukan  pendampingan  dalam  pembuatan  proposal pengembangan  usaha  Bumdes  serta    penggunaan  aplikasi  atau  sistem  dalam  penerapan e Government Desa.
3. Tahap  Evaluasi;  pada  tahap  kegiatan  ini,  tim  pelaksana  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  mengevaluasi  seluruh  kegiatan  dari  mulai  tahap  persiapan,     tpelaksanaan, pembuatan  laporan  kegiatan  sampai  kepada  luaran  p r o d u k   d a r i   kegiatan PPM ini, misalnya  hasil  kegiatan  dipublikasikan  di  media  sosial  seperti  dipublikasikan  di  IG  Prodi Ilmu Pemerintahan, IG FISIP Unjani, di beberapa FB dosen dan terutama melalui  publikasi ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal Abdimas yang terindek SINTA .
Adapun  evaluasi  secara  keseluruhan  terhadap  program  dari  kegiatan  PPM  ini mensinkronisasikan dari  hasil belanja masalah  yang dilakukan dalam tahap awal,  dengan pada saat  pemberian  pelatihan  atau  workshop  mengenai  tata  Kelola  keuangan  desa,  tata  cara
pembuatan  laporan  penggunaan  keuangan  desa,  tata  Kelola  keuangan  Bumdes,  pembuatan proposal  pengembangan  usaha  Bumdes,  penggunaan  aplikasi  atau  sistem  pelaporan  keuangan, serta  setelah  pemberian  pelatihan  atau  workshop  dalam  kegiatan  PPM  ini,  akan  terlihat  dari pemahaman  atau  penguasaan  dalam  penggunaan  Teknologi  Informasi  atau  aplikasi  yang  telah diberikan  dalam  pelatihan  tersebut.  Diharapkan  program  kegiatan  PPM  ini  berlanjut  untuk mengarah menjadi desa binaan dengan selalu memberikan pendampingan untuk kemajuan desa tersebut  menuju  ke  arah  desa  yang  mandiri  dengan  konsep  desa  menerapkan  e  Government dalam pelayanan desa tersebut.
Kegiatan  Pengabdian  masyarakat  ini  tidak  cukup  hanya  dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana saja, akan tetapi perlu adanya keterlibatan dari khalayak sasaran demi terselenggaranya kegiatan PPM secara optimal. Adapun keterlibatan khalayak sasaran yang dijadikan sebagai mitra dalam kegiatan  PPM  ini  adalah  Pemerintah  Desa  dilingkungan  kecamatan  Cipeundeuy  kabupaten Subang,  dalam  hal  ini  Camat  Cipeundeuy  menyiapkan  peserta  pelatihan  yang  terdiri  dari  para Kepala  Desa,  perwakilan  aparatur  Pemerintah  Desa,  perwakilan  anggota  BPD,  perwakilan anggota  Bumdes,  perwakilan  pelaku  UMKM.  Selain  menyediakan  peserta  kegiatan  mitra  juga menyediakan  tempat  kegiatan  dan  menyediakan  jaringan  internet  selama  kegiatan  PPM berlangsung  sebagai  bentuk  Kerjasama  dan  dukungan  yang  optimal  dari  kedua  belah  pihak, sebagai  bentuk  realisasi  dan  aktualisasi  dari  bentuk  Kerjasama  antara  Perguruan  Tinggi  dan Pihak pemerintah.
Adapun  hasil  dari  pelaksanaan  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  masyarakat  dengan  judul “Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Dalam  Penerapan E-Government Di  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten Subang.”Optimalisasi  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Tata  Kelola  Keuangan  Badan  Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan E-Government Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:
1. Waktu Kegiatan
a. Proses  persiapan.  Proses  kegiatan  PPM  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  secara  keseluruhan dilaksanakan  secara  selama  6  (enam)  bulan  penuh,  dari  mulai  pembuatan  proposal, pengiriman  informasi  tentang  kegiatan,  survei  lapangan,  belanja  masalah,  dan pelaksanaan kegiatan serta pembuatan laporan bahkan sampai ke publikasi jurnal
b. Pengiriman  informasi  awalnya  dilakukan  melalui  komunikasi  Via  telepon,  setelah  mendapat persetujuan kesediaan sebagai tempat kegiatan maka dilakukan secara resmi melalui pengiriman surat dari Lembaga kepada Camat Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang .
c. Langkah  berikutnya  melakukan  survei  lapangan  dengan  tujuan  belanja  masalah mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  seluruh  desa  yang  berada  di lingkungan  Kecamatan  Cipeundeuy,  serta  mengkomunikasikan  untuk  kegiatan  puncak PPM tersebut
d. Kegiatan puncak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 mulai pukul 07 . 30 sd 16. 00 WIB.
2. Sifat dan Tempat Kegiatan
a. Kegiatan  PPM  dengan  judul  “Optimalisai  Sumber  daya  Manusia  melalui  Tata Kelola  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  penerapan  e Government  di  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten  Subang  ini  dilaksanakan bersifat offline atau luring atau secara tatap muka langsung.
b. Tempat  kegiatan  PPM    ini  terpusat  di  Aula/  Balai    Desa  Wantilan  Kecamatan Cipeundeuy  Kabupaten  Subang  ,  mengingat  Aula  kantor  Kecamatan  sedang
direnopasi jadi tidak mendukung untuk dilaksanakannya kegiatan PPM tersebut.
3. Peserta kegiatan
a. Peserta  kegiatan  PPM  sebanyak  70  orang  peserta  yang  berasal  dari  Unsur Aparat  Kecamatan,  Para  Kepala  Desa  di  lingkungan  Kecamatan  Cipendeuy, Aparat Pemerintah Desa, perwakilan anggota BPD, perwakilan dari pengelola Bumdes  dan  perwakilan  pelaku  UMKM  di  lingkungan  Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.
4. Pemateri Kegiatan PPM
Pemateri dalam kegiatan PPM dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia melalui    Tata  Kelola  Keuangan  Bumdes  dalam  penerapan  e  Government  di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:
a. Dr. V Santi Paramitha, SE.,M.Si, membahas mengenai tata Kelola keuangan desa, tata cara pembuatan laporan penggunaan keuangan desa serta penggunaan aplikasi terkait pelaporan keuangan dan pemasaran produk dari Bumdes.
b. Dr. Agustina Setiawan, S.IP.,M.Si mengenai Tata Kelola Keuangan Bumdes dan tata cara pembuatan laporan keuangan Bumdes serta kebijakan tentang Bumdes.
c. Seluruh  Dosen  di  lingkungan  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  Tutor  dalam  kegiatan FGD dengan PIC FGD Dr. Titin Rohayatin, S.IP.,M.Si
5. Materi  Kegiatan  dalam  “Optimalisasi  sumber  daya  manusia  melalui  tata  Kelola Keuangan  Bumdesa  dalam  penerapan e-  government di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai     berikut:
a. Tata  Kelola  keuangan  Bumdes;  Bumdes  memiliki  kewajiban  antara  lain  (1) membuat  laporan  keuangan  seluruh  unit-unit  usaha  Bumdes  setiap  bulannya dengan  jujur  dan  transparan.  (2).  Memberikan  laporan  perkembangan  setiap unit-unit  usaha  Bumdes  kepada  Masyarakat  desa  melalui  musyawarah  desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.
b. Prinsip umum Bumdes meliputi : prinsip pembukuan keuangan Bumdes tidak berbeda  dengan  Lembaga  keuangan  lain,  Bumdes  harus  melakukan  catan harian  atau  pembukuan  yang  ditulis  secara  sistematis  dari  transaksi  yang terjadi  setiap  hari,  Pencatatan  transaksi  umumnya  menggunaka  system akuntansi.
c. Tujuan  pebukuan  keuangan  meliputi  :  (1)  untuk  mengetahui  perkembangan Perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omset, penjualan, laba/ rugi,  maupun  struktur  pemodalan;  (2).  Untuk  mengetahui  kemungkinan kerugian  sejak  dini  sehingga  gulung  tikar  bisa  dihindari;  (3).  Untuk menngetahui  sumber  dan  penggunaan  dana  Bumdes  sehingga  bisa mengevaluasi    kinerja  keuangan  Bumdes;  (4).    Untuk  mengetahui  kondisi persediaan barang/ jasa setiap saat sehingga dapat digunakan untuk Menyusun strategi manajemen persediaan.
d. Memahami Siklus Akuntansi.
e. Jenis-jenis  laporan  keuangan  meliputi;  laporan  Neraca,  Laporan  Laba  rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan
f. Neraca  adalah    laporan  yang  berisi  harta  (asset),  uang  atau  kewajiban- kewajiban pada pihak-pihak lain (liebilitas) beserta modal (capital) dari suatu Perusahaan pada saat tertentu. Oleh karena itu neraca terdiri dari 2 kelompok yaitu Aktiva, kewajiban dan modal.
g. Laporan  laba  rugi  merupakan  laporan  yang  menyajikan  informasi pengeluaran,  pendapatan  serta  laba  atau  rugi  yang  dihasilkan  Perusahaan selama periode tertentu.
h. Laporan  cash  flow  atau  dikenal  juga  dengan  nama  laporan  arus  kas  adalah jenis  laporan  yang  berisi  tentang  informasi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas dalam sebuah perusahan  pada periode waktu tertentu.
i. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan equitas selama  satu  periode  akuntansi.  Laporan  ini  terdiri  dari  beberapaelemen diantaranya  modal  awal  periode  penambahan  dan  pengurangan  selama  satu periode serta modal akhir periode.
6. Materi Tata Kelola Keuangan Desa Adapun  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  terkait  Tahap  Pengelolaan  Keuangan Desa adalah  Status sumber daya manusia kepala desa (kader desa dan badan musyawarah desa), Sarana dan prasarana perdesaan kebijakan tingkat desa.  Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan,  penganggaran,  pengelolaan  dan  pengawasan.  Mulai  dari  tahap  perencanaan, pemerintah  desa  harus  memperhatikan  koordinasi  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Perdesaan (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dengan rencana Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP perdesaan.
Pada  tahap  anggaran,  pada  saat  PTKPD  membuat  dokumen  anggaran  harus memperhatikan  penyatuan  dan  keterpaduan  penyusunan  anggaran,  penyatuan  kepala  desa dan  BPD,  serta  penilaian  APB  menurut  daerah.  Pada  tahap  administrasi,  PTKPD
menyiapkan pengelolaan pembukuan dan bertanggung jawab atas pencatatan aset desa serta konsep komoditas dan belanja modal.
PTKPD  menyiapkan  jumlah  sistem  akuntabilitas  dan  standar  pelaporan  yang  harus dijalankan.  Terakhir,  tahapan  supervisi  merupakan  tahapan  terakhir  dari  pengelolaan keuangan  desa  terkait  dengan  efektivitas  penggunaan  dana  desa.  Pengawasan  dilakukan oleh  suatu  badan  pengawas  khususnya  APIP  Kabupaten  atau  kota  (Badan  Pengawas Internal Pemerintah). Selama proses implementasi, baik regulator maupun masyarakat dapat memberikan  peringatan  atas  risiko  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  pedesaan. Seperti:  Penggunaan  uang  desa  secara  ilegal  (pencurian  uang  tunai  dan  uang  tunai), Menandai  dan  /  atau  membeli  kembali  barang  atau  jasa,  dan  Penggunaan  aset  desa  secara ilegal (penyalahgunaan atau pencurian) untuk kepentingan pribadi aparat desa. Kecurangan- kecurangan  tersebut  di  atas  hanyalah  sebagian  dari  risiko  yang  mungkin  timbul  dalam mengelola  keuangan  desa.  Mungkin  ada  banyak  kecurangan  lain  dalam  pengelolaan keuangan pedesaan.  Karakteristik  dan perencanaan strategis  yang berbeda dari setiap desa juga dapat terjadinya kemungkinan penipuan.

## Prioritas Mengelola Keuangan Desa
Keuangan  tingkat  desa  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat berupa upaya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat desa. Pelatihan kewirausahaan dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  guna  memperluas  skala  ekonomi individu  warga  atau  kelompok  masyarakat  dan  desa.  Pemerintah  kabupaten  /  kota  melalui pemerintah desa memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat jenis desa yang terbagi menjadi tiga jenis:
a. Desa  tertinggal  dan  /  atau  sangat  tertinggal harus  memprioritaskan  kegiatan pemberdayaan  untuk  membuka  lapangan  kerja  dan  /  atau  usaha  baru.  Selain  itu, tujuan  Dana  Desa  adalah  untuk  memberikan  akses  atau  infrastruktur  bagi pelaksanaan  pekerjaan  dan  usaha  warga  atau  masyarakat  mulai  dari  proses produksi hingga penjualan produk.
b. Desa  Berkembang,  untuk  melakukan  kegiatan  pemberdayaan  bertujuan  untuk meningkatkan beban kerja atau kualitas, atau meningkatkan kualitas produksi dari proses  pemasaran  produk.  Dana  desa  digunakan  untuk  memfasilitasi  kebutuhan modal atau memperoleh dana.
c. Maju  dan  /  atau  desa  mandiri merupakan  kegiatan  pemberdayaan  yang dikembangkan  bagi  masyarakat  visioner  dengan  menjadikan  desa  sebagai lumbung  ekonomi  atau  ibu  kota  rakyat.  Desa  Maju  akan  mandiri  atau  berdaulat secara ekonomi, serta mampu mengembangkan sumber daya ekonomi dan potensi manusia secara berkelanjutan.
7. Materi FGD
a. Dalam FGD ini peserta kegiatan di damping menggunakan beberapa aplikasi terkait    pembuatan  pelaporan  keuangan  desa  dan  pelaporan  penggunaan keuangan Bumdes.
b. Selain  tutorial  penggunaan  aplikasi  terkait  pelaporan  penggunaan  keuangan desa  peserta  pelatihan  di berikan  templete  pembuatan  proposal pengembangan  usaha  Bumdes  di  desa  nya  masing-masing  sesuia  dengan potensi desa yang dimilikinya.

## 4. KESIMPULAN
Atas dasar dari analisis dan pembahasan dalam kegiatan PPM ini, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  memberikan  kontribusi  positif  bagi  upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap tata Kelola keuangan desa,  tata  Kelola  keuangan  bumdes  dan  tata  cara  pembuatan  pelaporan  dalam penggunaan keuangan desa dan keuangan Bumdes
2. Penggunaan  aplikasi  yang  mendukung  pembuatan  pelaporan  keuangan  desa  dan keuangan  Bumdes  dapat  mempercepat  dan  memudahkan  factor  Sumder  Daya  aparatur pemerintah  dan  pengelola  Bumdes  dalam  pembuatan  laporan  dan  dapat  mempercepat secara sistematis dalam pembuatan laporan tersebut.
3. Penggunaan  berbagai  aplikasi  sebagai  bentuk  penggunaan  teknologi  indormasi  bebasis digital  dalam  rangka  implementasi  dan  aktualisasi  dalam  penerapan  konsep  e Government.
4. Pengelolaan  keuangan  desa  oleh  pemerintah  desa  didasarkan  pada  prinsip  transparansi. (keterbukaan,  semua  kegiatan  dan  informasi  pengelolaan  dapat  dipahami  dan  diawasi oleh pihak berwenang lainnya). Dan prinsip tanggung jawab (setiap tindakan atau kinerja harus dilaporkan kepada pihak yang benar atau tidak bertanggung jawab.
5. Pihak  yang  bertanggung  jawab  berhak  meminta  informasi  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, partisipatif ( melalui  tindakan termasuk partisipasi  masyarakat . Secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  perwakilan organisasi  yang  dapat  mengkomunikasikan  harapan  Prosiding )  dan  Disiplin  Anggaran (Anggaran harus dicatat sesuai dengan prinsip keuangan desa).
6. Beberapa  aplikasi  atau  link  sebagai  bentuk  penerapan  e  Government   adalah  software yang  menjadi  andalan  dalam  mengelola  laporan  keuangannya.  Dengan  memanfaatkan software tersebut  pemerintah  desa  tidak  perlu  khawatir  kekurangan  SDM  dalam pengelolaan  laporan  keuangan  dana  desa.  Karena aplikasi  tersebut  dikelola  oleh  tim professional  di  seluruh  Indonesia  dalam  mengelola  laporan  keuangan    dan  menghindari tindakan fraud ataupun defisit anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam.  (2016).  human  Resources  Development  Strategies  for  Villages  Apparatus  in  Realizing Effective Village Governance at Boalemo Regency, Gorontalo. IJES, 43-47.
Asrori.  (2014).  Kapasitas  Perangkat  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Kudus. Jurnal Kemendagri , 101-116.
Boundless.  (2016,  May  26  ). “Politics.”. Retrieved  Juny  2016,  01,  from  Boundless  Sociology: https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology- textbook/stratification-inequality-and-social-class-in-the-u-s-9/the-impacts-of-social- class-77/politics-460-4972/
Desa, K. U. (2014).
Irawaty,  T.  (2023).  Optimalisasi  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Penerapan  E-Government  di Desa Wantilan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri , 181-191.
LAN. (2016). Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
Miles, M. B., & Huberman, A. Michael. (1992). Qualitative Data Analysis, ter: Tjetjep Rohendi Rohendi dengan Judul: Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Nuraini. (2016). Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. BRILLIANT  Jurnal  Riset  dan Konseptual , 862-873.
Nurrahman.  (2022).  Pengembangan  Desa  Sukapura  Menuju  Smart  Village. Wahana  Bhakti Praja , 89-109.
Samovar,  L.,  Porter,  R.,  R.Mc  Daniel,  E.,  &  Roy,  C.  (2013). Communication  Between Cultures.Eighth Edition. Wadsworth: Cengage Learning.
Würtz, E. (2005). Intercultural Communication on Web sites: A Cross-Cultural Analysis of Web sites  from  High-Context  Cultures  and  Low-Context  Cultures. Journal  of  Computer- Mediated Communication , 11: 274–299.