## Asas  Kemaslahatan  dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Perundungan  oleh  Santri Berdasarkan MAQ ĀṢ ID SYAR Ī ’AH
Ilham  Lahiyah 1 ,  Fauzan  Muhammadi 2* ,  Muhammad  Habibi Miftakhul Marwa 3 , Kurnia Dewi Anggraeny 4 .
1 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia Ilham1900024257@webmail.uad.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia habibi.marwa@law.uad.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia kurniadewi@law.uad.ac.id
*surel korespondensi ( email correspondance): fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id
Abstract: Apart  from  the  main  aim  of  Islamic  boarding  schools  for  Islamic  development, carrying  out  Islamic  boarding  schools  often  encounters  problems,  for  example,  cases  of criminal  acts  by  students.  Thus,  criminal  acts  that  occur  in  the  Islamic  boarding  school environment  become  insignificant  and  normal.  One  of  the  criminal  problems  that  often occurs  in  Islamic  boarding  schools  is  bullying.  Islamic  boarding  schools  in  Babakan, Ciwaringin,  Cirebon  area  have  various  areas,  buildings,  and  numbers  of  students.  Criminal cases like bullying are common to occur in the boarding school environment. Therefore, this research aims to determine the application of Islamic boarding school principles of virtue in resolving  student  bullying  cases  and  to  determine  Islamic  boarding  school  principles  of virtue in resolving Islamic boarding school bullying cases in terms of maq āṣ id syar ī 'ah. This research is a qualitative study using a conceptual approach and a statutory approach. This method  is  supported  by  primary  and  secondary  data.  The  primary  data  were  collected through interviews with Islamic boarding school managers and students, while the secondary data were obtained through literature studies from books, journals, articles, and else related to  this  research.  This  research  found  that  bullying  still  commonly  happens  in  Islamic boarding schools. Efforts to resolve the problems by the Islamic Boarding Schools are carried out using internal processes such as  discussion or non-physical punishment in accordance with the Islamic Boarding School's internal regulations. This is considered to be in line with the  Principles  of  Virtue  as  stated  in  the  Islamic  Boarding  School  Law.  In  addition,  the existence of the Islamic Boarding School Law has not been widely known by the elements within the Islamic Boarding Schools. However, what the Islamic Boarding Schools implement
Vol. 10, No. 1 Januari 2024

## Article History
Received: 08/09/2023 Revised: 06/12/2023 Accepted: 16/12/2023
in resolving bullying cases has accommodated the concept of protecting the soul contained in maq āṣ id syar ī 'ah.
Keywords: Pesantren; Ma ṣ la ḥ ah; Bullying; Maq āṣ id
Abstrak: Terlepas  dari  tujuan  utama  pesantren  untuk  pembinaan  ke-Islaman, penyelenggaraan  pesantren  tidak  jarang  dijumpai  masalah,  misalnya  adalah  kasus  tindak pidana oleh santri. Sehingga, perbuatan pidana yang terjadi di lingkungan pesantren justru terlihat  seperti  hal  sepele  dan  biasa.  Salah  satu  masalah  kepidanaan  yang  kerap  terjadi  di lingkungan  pesantren  adalah  tindak  pidana  perundungan.    Pesantren-pesantren  di lingkungan Babakan, Ciwaringin, Cirebon menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak pesantren yang memiliki wilayah, gedung, maupun jumlah santri yang beragam. Tidak jarang pula terjadi kasus-kasus pidana seperti perundungan di lingkungan pesantren tersebut. Oleh karenanya,  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  penerapan  asas  kemaslahatan pesantren  dalam  menyelesaikan  kasus  perundungan  santri  dan  mengetahui  asas kemaslahatan pesantren dalam menyelesaikan kasus perundungan santri yang ditinjau dari maq āṣ id  syar ī ‟ah.  Penelitian  ini  merupakan  kajian  kualitatif  dengan  metode  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Metode  ini  didukung  dengan  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  kepada  pengelola  dan santri  pondok  pesantren,  sementara  data  sekunder  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan berupa  buku,  jurnal,  artikel  dan  sebagainya  yang  memungkinkan  dapat  digunakan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  perundungan  masih  biasa  terjadi  di lingkungan  pesantren.  Upaya  penyelesaian  masalah  oleh  Pondok  Pesantren  dilakukan dengan  proses  internal  seperti  musyawarah  atau non-phisical  punishment  sesuai  dengan aturan  internal  Pondok  Pesantren.  Hal  tersebut  dinggap  telah  sesuai  dengan  Asas Kemaslahatan sebagaiman disebutkan dalam Undang-Undang Pondok Pesantren. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Pesantren justru belum jamak diketahui oleh unsur-unsur yang ada  di  dalam  Pondok  Pesantren.  Meskipun  demikian,  apa  yang  diterapkan  oleh  Pondok Pesantren  dalam  menyelesaikan  perkara  perundungan  telah  mengakomodir  konsep menjaga jiwa yang ada di dalam maq āṣ id syar ī ‟ah Kata Kunci : Pesantren; Asas Kemaslahatan; Perundungan; Maq āṣ id Syar ī ‟ah

## PENDAHULUAN
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mendidik dan membina santri yang sedang menimba ilmu agar kelak menciptakan santri yang bukan hanya mengerti tentang ilmu keagamaan tetapi juga harus bisa mendidik santri agar mereka menjadi pribadi yang  mencintai  bangsa  dan  negara.  Pesantren,  dalam  melaksanakan  hal  tersebut,  perlu penyeleggaraan administrasi yang baik dan sistematis, agar para santri dapat belajar sesuai dengan  tingkat  kemampuannya.  Di  sinilah  pentingnya  suatu  asas  agar  penyelenggaraan
tersebut  berjalan  sukses. 1 Penyelenggaraan  pesantren  menurut  Pasal  2  huruf  e  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Pesantren (selanjutnya disebut dengan UU-Pesantren)  memiliki  sepuluh  asas yang  salah  satunya yaitu asas kemaslahatan. Asas  kemaslahatan  merupakan  asas  yang  mendatangkan  kebaikan,  manfaat,  dan  berguna bagi  orang  lain. 2 Sedangkan,  menurut  penjelasan  pasal  2  huruf  e  UU-Pesantren  asas kemaslahatan adalah bahwa  penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt. Artinya asas kemaslahatan diterapkan dalam penyelenggaraan pesantren, jika terdapat  ketidaksesuaian  dalam  pesantren  maka  hal  tersebut  harus  bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut bisa termasuk dalam bidang pidana di  dalam  pesantren.  Bukan  hal  baru  bahwa  di  pesantren  terdapat  beberapa  kasus  yang berkaitan  dengan  pidana,  seperti  pencurian,  pemerkosaan,  penganiayaan,  maupun perundungan.
Indonesia menerapakan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang  bersumber  dari Wetboek  van  Straftrecht  (WvS)  yang  menggunakan  istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari kata Latin delictum sebagai suatu tindak  pidana.  Moeljatno    dan  Roeslan  Saleh  memakai  istilah  perbuatan  pidana  meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa  pidana. 3 Topo  Santoso  menjelaskan  tindak  pidana  adalah  setiap  perbuatan, rangkaian  perbuatan,  atau  kelalaian  yang  melawan  hukum  dan  dilakukan  oleh  seseorang atau  badan  hukum.  Ancaman  tuntutan  pidana  atau  tindakan  hukum  lainnya  terhadap tindakan atau serangkaian tindakan ini mungkin saja terjadi. 4 Tindak pidana memiliki unsur- unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 5
1) Subjek;
2) Kesalahan;
3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4) Suatu  tindakan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  Undang-Undang  dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
1 Fauziah,  “Pesantren  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Yang  Efektif,” DINAMIKA :  Jurnal  Kajian  Pendidikan  Dan Keislaman 2, no. 1 (2017): 129, https://doi.org/10.32764/dinamika.v2i1.129.
2 Khotibul  Umam,  “Prinsip-Prinsip  Dasar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Islam,”  HKUM4408  (Yogyakarta,  n.d.), https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf.
3 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 87.
4 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), 101.
5 E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, n.d.), 211.

## 5) Waktu, tempat, dan keadaan.
Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan itu bisa disebut sebagai tindak pidana. Jika tidak terpenuhi hal tersebut maka suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.
Melalui  aspek  tindak  pidana  tersebut,  di  dalam  KUHP  memuat  salah  satu  tindak pidana  yang  berhubungan  erat  dengan  perundungan,  yaitu  tindak  pidana  penganiyaan, pengeroyokan, dan penghinaan. Tindak pidana penganiyaan merujuk pada Pasal 351 KUHP, tindak pidana pengeroyokan merujuk pada Pasal 170 KUHP, dan tindak pidana penghinaan merujuk  pada  Pasal  310  Ayat  (1)  dan  (2)  dan  Pasal  311  KUHP. 6 Cakupan  tindak  pidana tersebut  secara  asumtif  terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  tindak  pidana  yang  menyakiti fisik dan tindak pidana yang menyakiti psikis kehormatan.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi,  perundungan  menjadi  salah  satu  perbuatan pidana  yang  seringkali  terjadi  di  dunia  pendidikan. 7 Tidak  terlepas  dalam  hal  ini  adalah  di lingkungan  pesantren. 8 Menurut  riset  yang  dilakukan  Nashiruddin  melalui  observasi  dan wawancara,  ditemukan  bahwa  tindakan  perundungan  secara  lisan  dan  non  lisan  seringkali terjadi  di  lingkungan  pondok  pesantren  seperti  mengejek,  memberi  label,  melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Perilaku perundungan ini biasanya terjadi pada saat jam istirahat atau waktu senggang para santri. Pelaku perundungan biasanya memiliki fisik yang lebih besar dengan kondisi psikologis yang lebih matang dibandingkan korbannya memiliki fisik lebih kecil dan penakut. Tindakan perundungan dianggap sebagai hal yang biasa oleh para santri, hal ini terjadi karena ketidaktahuan terhadap pemahaman tentang perundungan dari para penghuni pesantren. 9
Menurut  Data  KPAI  sejak  tahun  2011  sampai  2022  tercatat  terdapat  1265  kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2011 terdapat 56 kasus, 2012 terdapat
6 Arifin  Faqih,  “Reoptimalisasi  Kebijakan  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Penanganan  Kasus  Perundungan (Bullying)  Di  Indonesia,” Jurnal  Fakta  Hukum  (JFH)  1,  no.  2  (January  1,  2023):  74–83, https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54;  Meili  Mangaria,  Herry  Liyus,  and  Nys  Arfa,  “Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 2 (2023): 252–65, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963.
7 Banias Sariadi and Asep Herman, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Kasus Perundungan (Bulling) Dengan Sistem Diversi Berdasarkan UUD RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Unes Law Review 5, no. 4 (2023): 4753–63, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.
8 Sigit  Nugroho,  Seger  Handoyo,  and  Wiwin  Hendriani,  “Identifikasi  Faktor  Penyebab  Perilaku  Bullying  Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 17, no. 2 (November 3, 2020): 1–14,  https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212;  Muhammad  Widan  Syaiful  Amri  Wibowo, “Between Need and Culture: Islamic Boarding School as an Educational Option for the People of Dusun Karang,” Jurnal  Studi  Sosial  Keagamaan  Syekh  Nurjati  2,  no.  2  (December  26,  2022):  17–30, https://doi.org/10.24235/sejati.v2i2.24;  Dahniar  Ananda  et  al.,  “Implementasi  Manajemen  Konflik  Terhadap Perilaku Bullying Di  Pondok Pesantren Al-Fattah, Jember,” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) 3, no. 2 (June 6, 2023): 272–77, https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.807.
9 Ismiradewi,  Alfi  Purnamasari,  and  Annisa  Nur  Rahma,  “School  Well-Being  Dan  Dukungan  Sosial  Terhadap Kecenderungan Perundungan Di Pesantren,” INTUISI JURNAL PSIKOLOGI ILMIAH 13, no. 1 (2021).
130  kasus,  2013  terdapat  96  kasus,  2014  terdapat  159  kasus,  2015  terdapat  154,  2016 terdapat  122  kasus,  2017  terdapat  129  kasus,  2018  terdapat  107,  2019  terdapat  46,  2020 terdapat 76, 2021 terdapat 53, dan tahun 2022 terdapat 137. Angka tersebut bukan angka yang  sedikit  untuk  kasus  perundungan  di  lingkungan  sekolah. 10 Hal  tersebut  dapat  dilihat dari grafik berikut:

## Grafik 1. Jumlah Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan di Indonesia
Melalui  data  tersebut  kita  bisa  mengetahui  bahwa  perundungan  paling  banyak terjadi pada tahun 2014 kemudian cenderung turun sampai tahun 2019 dan naik lagi pada tahun  2022.  Ini  menunjukkan  bahwa  kenaikan  jumlah  kasus  perundungan  ini  bertambah secara signifikan.
Faktor utama dalam sebuah organisasi atau lembaga yang wajib diperhatikan adalah manusia.  Karena  manusia  adalah  aset  paling  esensial  bagi  suatu  lembaga.  Manusia diibaratkan  adalah  urat  nadi  kehidupan  dari  sebuah  lembaga,  karena  keberadaan  sebuah organsasi  atau  lembaga  ditentukan  oleh  faktor  manusia  yang  mendukungnya. 11 Bisa dipahami  dari  penjelasan  tersebut  bahwa  sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  faktor penting  bagi  suatu  lembaga.  Jika  SDM  pengelola  pesantren  kurang  cakap  maka penyelenggaraan pesantren menjadi semrawut, juga kalau sistem administrasinya tidak jelas maka  penyelenggaraan  pesantren  tidak  berjalan  mulus  sehingga  menghambat perkembangan  pesantren,  atau  jika  jumlah  santri  yang  terlalu  banyak,  perlu  tenaga  lebih untuk mengatur dan mengorganisir agar penyelenggaraan pesantren tetap berjalan.
10 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  “Data  Kasus  Korban  Dalam  Klaster  Pendidikan”  (Jakarta  Pusat, 2023), 1.
11 Muhammad Munir and Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
56 130 96 159 154 122 129 107 46 76 53 137 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

## Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan
Berkaitan dengan jumlah santri yang banyak. Ada suatu daerah yang terdapat banyak sekali  pondok  pesantren,  yaitu  Desa  Babakan  Kecamatan  Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon. Desa  tersebut  terdapat  banyak  sekali  pondok  pesantren  yang  setiap  pesantrennya mempunyai  berbagai  jumlah  santri.  Pondok  Pesantren  Babakan  Ciwaringin  biasa  dikenal oleh  orang.  Menurut  data  profil  desa  Babakan  tahun  2020  tercatat  ada  74  (tujuh  puluh empat) pondok pesantren dalam desa tersebut,  tentu ini bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah  desa. 12 Berdasarkan  ukuran  tersebut  seringkali  pondok  pesantren  yang  memiliki santri yang banyak, tidak jarang terjadi tindak pidana seperti perundungan. Hal tersebut bisa terjadi  dari  pelaku  santri  sendiri  bahkan  sampai  pengelola  pesantren.  Hal  tersebut  sudah menjadi  tugas  pengelola  pesantren  agar  masalah  tersebut  bisa  diselesaikan.  Akan  tetapi, setiap  pesantren  memiliki  aturannya  sendiri  dalam  memberi  hukuman  pelaku  pidana tersebut.  Pertanggungjawabannya  harus  jelas  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana tersebut, agar dalam memberikan hukuman kepada santri tidak sewenang-wenang. 13
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  perlu  kemudian  untuk  dikaji  secara  khusus tentang  penyelesaian  tindak  pidana  perundungan  yang  terjadi  di  lingkungan  pesantren. Penyelesaian  tersebut  secara  spesifik  dikaji  melalui  perspektif maq āṣ id  syar ī ‟ah,  apakah penyelesaian tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus  ( case  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach).  Data  yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari para pengelola  Pondok  Pesantren,  Pengurus  Bidang  Keamanan,  dan  para  santri.  Para  pihak tersebut merupakan  bagian  dari empat  Pondok Pesantren terbesar  di Babakan Ciwaringin, Kabupaten  Cirebon,  yaitu  Pondok  Pesantren  Assanusi  (tujuh  orang),  Pondok  Pesantren Raudlatut Thalibin (tujuh orang), Pondok Pesantren Kebon Jambu (enam orang), dan Pondok Pesantren  Assalafie  (delapan  orang).  Total  narasumber  yang  diwawancarai  sebagai  data primer  adalah  28  narasumber.  Sementara  data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku. Data primer yang terkumpul diolah dalam tahap klasifikasi hasil wawancara, memilah yang sesuai  dan  mereduksi  yang  tidak  perlu.  Sementara  data  sekunder  dikumpulkan  dengan pemilahan  bahan  yang  sesuai  dengan  topik  kajian.  Data  yang  terkumpul  selanjutnya dianalisa  dengan  melakukan cross  analysis  antara  hasil  wawancara  dengan  data  sekunder berupa  teori  mengenai  maslahat  dan maq āṣ id  syar ī ‟ah.  Analisa  yang  dilakukan  seterusnya
12 Pemerintah Kabupaten Cirebon, “Data Desa Babakan Ciwaringin Cirebon,” 2020.
13 Asriyani Halmi, “Penerapan Sanksi Ta‟zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).
disajikan  secara  deskripitif  yang  disusun  secara  bertautan  dan  terhubung  antara  satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya.

## PEMBAHASAN
Semua  ulama  sepakat  bahwa  syariat  Islam  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  manusia,  baik  di  dunia  juga  di  akhirat  berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadis. 14 Mewujudkan  kemaslahatan  itu  merupakan  tugas  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  Saw  dan para ulama yang dianggap sebagai pewaris nabi.
Maslahat  dalam KBBI berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat  dan  kemanfaatan memiliki arti kegunaan, kemanfaat, kebaikan, dan kepentingan. Maslahat sebagai suatu yang dapat  membawa  manfaat,  kebaikan,  dan  kegunaan  dan  antonim  dari  kata  mudarat  yang artinya membawa bahaya, kerugian, dan melarat. Maka dari itu, maslahat atau kemaslahatan terjadi  ketika  terdapat  manfaat,  kebaikan,  dan  kegunaan,  serta  terhindar  dari  kerugian, bahaya, dan kemelaratan. 15 Menurut Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthi maslahat adalah kemanfaatan  yang  dimaksudkan  oleh  Allah  bagi  hamba-hambanya  berupa  pemeliharaan agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  mereka  berdasarkan  skala  prioritas  urutan penyebutan.  Sedangkan  menurut  penjelasan  Pasal  2  huruf  e  UU-Pesantren  asas kemaslahatan  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan  Pesantren  dilaksanakan  untuk  sebesar- besar  pemanfaatan  bagi  pembentukan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera  yang diridai oleh Allah Swt.
Kata  perundungan  mungkin  belum  terlalu  familiar  bagi  masyarakat  Indonesia,  tetapi kasus perundungan banyak terjadi di Indonesia. Perundungan adalah terjemahan dari kata bullying  dalam  Bahasa  Inggris. 16 Perundungan  merupakan  masalah  serius  yang  di  alami anak-anak Indonesia terutama dilingkungan pendidikan. Dalam hal ini lingkungan pesantren pun  tidak  lepas  dari  kasus-kasus  perundungan.  Menurut  Ken  Rigby Bullying  atau perundungan  adalah  sebuah hasrat  untuk  menyakiti  orang  lain.  Aksi  ini  dilakukan  secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang,  dan  dilakukan  dengan  senang. 17 Sedangkan  menurut  Pasal  1  Nomor  15  huruf  a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perundungan dikatakan sebagai kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun non fisik.
Hukum  Islam  mengungkapkan  suatu  tujuan  yang  disebut maq āṣ id  syar ī ‟ah,  tujuan
14 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‟ah, III (Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2003), 47.
15 Muhammad  Tahmid  Nur, Menggapai  Hukum  Pidana  Ideal  Kemaslahatan  Pidana  Islam  Dan  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (books.google.com, 2018), 47.
16 Ihsana  Sabriani  Borualogo,  Hedi  Wahyudi,  and  Sulisworo  Kusdiyati,  “Prediktor  Perundungan  Siswa  Sekolah Dasar,” Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 8, no. 1 (2020): 34, https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.9841.
17 Ken Rigby, Bullying in Schools and What to Do about It, ed. Elisa Webb (Victoria: ACER Press, 2007), 11.
tersebut  harus  ada  disetiap  hukum  Islam  agar  penegakkan  hukum  Islam  memiliki  tujuan yang jelas, hingga jelas  dalam pelaksanaannya. Menurut  Thahir Bin Asyur maq āṣ id syar ī ‟ah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. 18 Terdapat tiga maq āṣ id, yaitu darûriyat, hâjiyat, dan tahsîniyât. Darûriyat harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan disebabkan sejauh mana darûriyat hilang. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal adalah lima maq āṣ id darûriyat. Maq āṣ id hâjiyat adalah menghilangkan kesusahan kehidupan mukallaf. Sedangkan maq āṣ id tahsîniyât adalah untuk  menyempurnakan  dua maq āṣ id  sebelumnya,  yang  meliputi  kesempurnaan  adat istiadat, dan akhlak mulia. 19 Maq āṣ id syar ī ‟ah sendiri terbagi menjadi lima, yaitu: Ḥ if ż Ad-D ī n (Menjaga Agama), Ḥ if ż An-Nafs (Memelihara Jiwa), Ḥ if ż Al-„Aql (Menjaga Akal), Ḥ if ż An-Nasb (Menjaga  Keturunan),  dan Ḥ if ż Al-M ā l  (Menjaga  Harta).  Hukum  Islam  dalam  ketentuannya harus memuat hal tersebut agar isinya sesuai dengan tujuan syariah.
Melihat  dari  aspek  isu  perundungan  di  lingkungan  pesantren,  jika  melihat  dari landasan  di  atas,  dapat  diasumsikan  bahwa  kasus  perundungn  tersebut  bertentangan dengan teori maslahat dalam Hukum Islam. Tidak hanya itu, perbuatan ini juga menyimpangi asas  kemaslahatan  yang  termaktub  di  dalam  penjelasan  Pasal  2  huruf  e  UU-Pesantren. Sementara berdasarkan Maq āṣ id syar ī ‟ah Tindakan ini sangat berseberangan dengan tujuan Syariah, terlebih pada aspek Ḥ if ż An-Nafs (Memelihara Jiwa).
Walaupun  demikian,  penyelesaian  tindak  pidana  di  lingkungan  pesantren  perlu menjadi  perhatian  khusus.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  Pesantren  memiliki  mekanisme penyelesaian permasalahan yang terjadi  di lingkungannya.  Mekanisme penyelesaian tindak pidana perundungan di lingkungan empat pondok pesantren yang berada di desa Babakan, kecamatan Ciwaringin, kabupaten Cirebon dan bagaimana tinjauan maq āṣ id syar ī ‟ah dapat dirincikan sebagaimana paragraf berikut.

## A. Penerapan asas kemaslahatan terhadap penyelesaian tindak pidana perundungan santri di pesantren
1) Pondok pesantren Assanusi 20
Berdasarkan  informasi  yang  diberikan  narasumber-narasumber  di  pondok pesantren  Assanusi  (pengelola  pondok  pesantren  dan  santri)  bahwa  di  pesantren tersebut  terdapat  tindak  pidana  perundungan.  Bentuk  kekerasan  yang  terjadi  yaitu
18 Thahir ibn Ashur, Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), 51.
19 Sudirman Suparmin, “Reconstruction of Maqashid Al-Syari‟ah as an Approach to Constitutional Law” 26, no. 1 (2017): 41–50.
20 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Kepala Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan empat orang santri pada hari Ahad, 09 Juli 2023
berupa  perundungan  verbal  dengan  memanggil  korban  dengan  sebutan  yang  tidak disukai  korban  dan  juga  ada  yang  berupa  perundungan  fisik  dengan  mendorong badan korban hingga terjatuh, korban dan pelakunya sendiri beragam, ada yang satu angkatan, pelaku senior korban junior, bahkan ada senior santri yang menjadi korban perundungan.  Penyebab  terjadinya  perundungan  sendiri  terjadi  bisa  karena  berawal dari  saling  bercanda  satu  sama  lain  kemudian  salah  satu  pihak  tidak  terima  maka terjadilah perundungan, kemudian terjadi juga karena terdapat santri yang pasif atau berbeda  dengan  santri  lain  seperti  kepalanya  botak,  mirip  dengan  salah  satu public figure, dan santri belum tahu situasi pondok pesantren sehingga belum paham betul mana  perilaku  yang  tidak  boleh  dilakukan, hal  itu  mendorong  santri  lain  untuk mengejeknya.    Namun,  ada  juga  penyebab  santri  dirundung  karena  ia  merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Penyelesaiannya  sendiri  di  pondok  pesantren  Assanusi  terdapat  berbagai penyelesaian, seperti takzir sesuai aturan pesantren, untuk takzir sendiri dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan yang awalnya berupa hukuman fisik menjadi hukuman edukasi seperti  dinasihati atau  ditegur,  hal tersebut berubah karena pihak  pesantren sendiri  melakukan  evaluasi  dengan  memerhatikan  perkembangan  jaman,  sehingga takzir yang  berpotensi  melanggar  hak  asasi  manusi  (HAM)  dihilangkan.  Kemudian ketika perundungan tersebut berlanjut akan dilakukan pemanggilan wali santri untuk bermusyawarah  dengan  pengurus  dalam  penyelesaian  perundungan  sehingga kemaslahatan  antara  pihak  pelaku  maupun  korban  dapat  tercapai  dan  perundungan tidak terulang kembali. Untuk perundungan yang dianggap sudah parah hukumannya sendiri  santri  pelaku  dikeluarkan  dari  pondok  pesantren,  hal  itu  dilakukan  sebagai upaya  terakhir  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  perundungan  dengan  mengambil kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan/ mudarat.  Sehingga,  pada  akhirnya  situasi pondok pesantren tetap aman dan kondusif dan para santri dapat melanjutkan proses belajarnya dengan nyaman.
2) Pondok pesantren Raudlatut Thalibin 21
Dari  informasi  yang  diperoleh  dari  para  narasumber  (pengelola  pondok pesantren  dan  santri),  di  pondok  pesantren  Raudlatut  Thalibin  terdapat  kasus perundungan  yang  dilakukan  oleh  santri.  Bentuk  kekerasannya  berupa  perundungan verbal  dengan  mengejek  santri  korban  dengan  sebutan  “botak”  atau  “gendut”. Pelakunya  sendiri  di  pondok  tersebut  biasanya  santri  satu  angkatan  dengan  korban atau pelakunya merupakan santri senior korbannya santri junior. Penyebab terjadinya perundungan  di  pondok  pesantren  Raudlatut  Thalibin  berawal  dari  candaan  santri,
21 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Bidang Bendahara, Pengurus Bidang Keamanan, dan lima orang santri pada hari Senin, 10 Juli 2023
kemudian  salah  satu  pihak  tidak  terima  sehingga  mengejek  lawan  bicaranya,  terjadi juga karena terdapat santri yang memiliki status ABK, dilihat oleh santri lain anaknya agak berbeda sehingga memicu santri lain untuk merundungnya. Namun sayang,  hal tersebut  masih  dianggap  hal  biasa  oleh  santri  karena  dianggap  sebagai  suatu pendidikan mental santri di pondok pesantren.
Penyelesaian  yang  dilakukan  pondok  pesantren  Raudlatut  Thalibin  dalam menangani  kasus  tindak  pidana  perundungan  sendiri  diselesaikan  dengan  cara menasihati  santri  pelaku,  jika  berulang  maka  akan  diberlakukan  aturan  pesantren berupa  takzir.  Sanksi  takzir  berupa  dibotak  atau  diberi  sanksi  sosial  seperti membersihkan  halaman  pesantren,  tergantung  tindakan  perundungannya  dianggap ringan  atau  berat.  Untuk  penyelesaian  tindak  pidana  perundungan  di  pondok pesantren Raudlatut Thalibin biasanya berakhir di hukuman takzir pondok pesantren. Artinya, belum ada penyelesaian sampai  memanggil wali santri,  maupun  melaporkan kepada aparat penegak hukum seperti polisi dalam menyelesaikan kasusnya.
Aturan  takzir  di  pondok  pesantren  ini  juga  mengalami  perubahan  dalam beberapa  tahun  terakhir,  untuk  penyelesaian  melalui  aturan  pesantren  sendiri, perundungan  awalnya  terdapat  hukuman  fisik  berupa  cambuk  dan  dibotak,  namun seiring berkembangnya pesantren aturan itu ditiadakan dan diganti dengan hukuman sosial  atau  dibotak.  Hal  ini  berubah  karena  memerhatikan  kondisi  santri  yang  ketika dirinya  di  sakiti  akan  melapor  kepada  orangtuanya.  Dengan  memerhatikan kemaslahatan  dari  berbagai  pihak  maka  penyelesaian  lewat  aturan  pesantren  pun berubah.  Dengan  penyelesaiannya  berakhir  di  aturan  pondok  pesantren,  situasi lingkungan  pondok  pesantren  tetap  kondusif  dan  santri  tetap  merasa  nyaman  dan aman dalam proses mencari ilmunya.
3) Pondok pesantren Kebon Jambu Al Islamy 22
Berdasarkan informasi yang diperoleh  penulis dari para  narasumber (pengelola pondok pesantren dan santri) di pondok pesantren Kebon Jambu juga terdapat kasus tindak  pidana  perundungan  yang  dilakukan  oleh  santri  di  lingkungan  pondok pesantren.  Bentuk  kekerasannya  berupa  perundungan  verbal  dengan  melontarkan ejekan seperti “gendut”, “botak”, atau sebutan lain yang  tidak disenangi korban, tapi ada juga yang perundungannya berupa perundungan fisik seperti mendorong badan korban hingga jatuh. Pelakunya sendiri biasanya satu angkatan maupun santri senior. Beberapa  santri  menganggap  perundungan  merupakan  hal  biasa  dan  dianggap sebagai pendidikan mental agar santri tidak bermental lemah. Terdapat beberapa hal penyebab terjadinya perundungan di pondok pesantren Kebon Jambu, seperti berawal
22 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Kepala Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan tiga orang santri pada hari Selasa, 11 Juli 2023
dari  candaan  yang  berlebihan  sehingga  salah  satu  pihak  tidak  menerima  dan membalasnya  dengan  ejekan  yang  berlebihan,  namun  ada  juga  perundungan  yang terjadi karena korbannya sendiri mendorong dirinya untuk dirundung oleh santri lain.
Terdapat  beberapa  penyelesaian  tindak  pidana  perundungan  yang  dilakukan oleh  pondok  pesantren  Kebon  Jambu  Al  Islamy  terggantung  tindakan perundungannya  dianggap  ringan  atau  berat.  Untuk  perundungan  yang  dianggap ringan sendiri biasanya dilakukan upaya penyelesaian lewat teguran dan nasihat, juga di selesaikan dengan cara takzir berupa wajib sholat jamaah selama 40 (empat puluh hari).  Untuk  yang  dianggap  berat  sendiri  dilakukan  dengan  cara  pemanggilan  wali santri  untuk  melakukan  musyawarah  dalam  menyelesaikan  kasusnya.  Pernah  juga terdapat wali santri yang sampai melapor kepada pihak polisi atas perundungan yang telah terjadi, namun ketika polisi mendatangi pesantren untuk tindak lanjutnya tetap penyelesaian  perundungan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  kekeluargaan  yaitu musyawarah  untuk  mencari  solusi  penyelesaian  terbaik  bagi  menyelesaikan  kasus perundungan yang dilakukan oleh santri.
Sama seperti  pondok pesantren sebelumnya,  penyelesaian kasus tindak pidana perundungan  melalui  aturan  pesantren  seperti  takzir  mengalami  perubahan,  yang dahulu hukumannya berupa atau cambuk, di botak, dan di siram air selokan berubah menjadi  hukuman  yang  berupa  hukuman  non  fisik  berupa  wajib  sholat  berjamaah selama  40  (empat  puluh)  hari.  Perubahan  tersebut  dipengaruhi  adanya  beberapa aduan  dari  wali  santri  yang  tidak  terima  ketika  anaknya  dihukum  dengan  hukuman fisik,  kemudian  memerhatikan  juga  santri  yang  ketika  diberi  hukuman  fisik  melapor kepada orang tuanya dengan alasan yang di lebih-lebihkan. Maka dari itu, aturan di pondok  pesantren  berubah  dengan  memerhatikan  kemaslahatan  bagi  semua  pihak baik santri, pengurus, maupun wali santri. Dengan diterapkannya model penyelesaian seperti itu situasi pondok pesantren tetap tertib dan kondusif dimana para santri tetap belajar dengan tenang.

## 4) Pondok pesantren Assalafie 23
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  beberapa  narasumber  di  pondok pesantren  Assalafie  (pengelola  pondok  pesantren  dan  santri)  terdapat  kasus  tindak pidana  perundungan  yang  dilakukan  oleh  santri.  Bentuk  kekerasannya  berupa perundungan  fisik  berupa  memukul  santri  korban,  mendorong  hingga  terjatuh,  dan perbuatan  fisik  lain  yang  membuat  korban  tersakiti,  ada  juga  yang  bentuk perundungannya berupa perundungan verbal seperti mengejek santri dengan sebutan “bodoh”, “botak”, “gendut”, dan sebutan lain yang membuat korban merasa  tersakiti.
23 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Wakil Kepala Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan lima orang santri pada hari Rabu, 12 Juli 2023
Pelakunya  sendiri  dari  santri  senior  maupun  satu  angkatan.  Beberapa  Penyebab awalnya  terjadi  perundungan  di  pondok  pesantren  Assalafie  terjadi  karena  candaan santri  yang  berlebihan  kemudian  salah  satu  pihak  tidak  terima  sehingga  terjadi perundungan. Karena perundungan berawal dari candaan santri hal itu dikenal dengan sebutan gojlogan yang artinya saling mengejek.
Penyelesaian  tindak  pidana  perundungan  di  pondok  pesantren  Assalafie diselesaikan  dengan  aturan  pesantren  yaitu  takzir  berupa  wajib  membaca  Al-Quran atau  wajib  sholat  berjamaah  selama  41  (empat  puluh  satu)  hari.  Untuk  penyelesaian kasus perundungan yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Assalafie berakhir di  penyelesaian  dengan  aturan  pesantren  berupa  takzir.  Karena  beberapa  tahun terakhir  belum  ada  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  perundungan  yang  sampai pemanggilan orang tua maupun laporan kepada pihak polisi agar di selesaikan secara pidana.
Pondok  pesantren  Assalafie  juga  mengalami  perubahan  dalam  takzir  sebagai penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri. Takzir yang berupa hukuman fisik dihilangkan, diganti dengan hukuman edukasi berupa membaca Al-Quran dan wajib sholat jamaah. Hal ini berubah karena Pengasuh pondok pesantren Assalafie  menyadari  adanya  Undang-undang  pesantren  yang  di  sahkan  oleh pemerintah  merupakan  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  lembaga  pesantren, agar  pesantren  sendiri  dapat  berkembang  dengan  lebih  baik  dengan  perlindungan hukum  yang  diberikan  dalam  undang-undang  tersebut.  Jadi  tentu  ketika  pengasuh menyadari adanya Undang-undang Pesantren,  perubahan aturan pesantren dilandasi dengan  adanya  undang-undang  tersebut.  Akibat  dari  adanya  perubahan  tersebut santri walaupun terdapat tindak pidana perundungan didalamnya tetap merasa aman dan dapat melanjutkan proses pembelajarannya.
Berdasarkan deskripsi simpulan dari hasil wawancara pada empat Pesantren tersebut di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  mekanisme  penyelesaian  Pesantren  terhadap  Tindakan perundungan  yang  dilakukan  oleh  santri  telah  menyesuaikan  dengan  asas  kemaslahatan, baik  itu  berdasarkan  teori  maslahat  dalam  Syariah  maupun  mengacu  secara  langsung kepada UU-Pesantren. Hal ini dapat dilihat dari intisari tindakan yang diambil oleh Pesantren mengacu  kepada  prinsip  mengambil  kemanfaatan  dan  mencegah  kemudaratan.  Secara spesifik  yaitu  seperti  mengubah  beberapa  hukuman  fisik  menjadi  hukuman  sosial  dan hukuman  edukasi.  Perubahan  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan  kemaslahatan bukan hanya dari sisi pengurus pesantren tapi juga dari sisi santri dan wali santri.

## B. Tinjauan maq āṣ id syar ī ’ah dalam penyelesaian kasus tindak pidana perundungan santri di pesantren
Selama penelitian penulis sempat menanyakan apa itu perundungan, namun sebagian santri  tidak  mengetahuinya,  tapi  ketika  penulis  menanyakan  apa  itu  bullying  semua  santri paham  dengan  kata  tersebut.  Kata  bullying  lebih  dikenal  daripada  kata  perundungan  di lingkungan pesantren, padahal kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan agresif  yang  dilakukan  berulang  kepada  seseorang  yang  lebih  lemah  dengan  tujuan menyakiti 24 .  Sangat  disayangkan,  perundungan  di  lingkungan  pondok  pesantren  yang dijadikan tempat penelitian penulis masih dianggap hal yang biasa dan sepele, bahkan ada yang menganggap perundungan sendiri sebagai sesuatu yang melatih mental mereka tidak memiliki mental yang lemah atau mental tempe.
Maq āṣ id  syar ī ‟ah  memiliki  tujuan  untuk  kemaslahatan  umat  manusia.  Satu  di  antara tujuan  Syariah  dalam  konteks  ini  adalah Ḥ if ż An-Nafs  (Memelihara  Jiwa).  Jiwa  atau  nafs menjadi bagian dari sesuatu yang perlu untuk dijaga. Melalui dua arah sisi penjagaan dalam Maq āṣ id  syar ī ‟ah  yang  dimunculkan  oleh  Imam  Asy-Syatibi,  yaitu  sisi  wujud  dan ketiadaannya,  kita  dapat  memerinci  menjaga  jiwa  yang  seperti  apa  yang  dimaksud  dalam Maq āṣ id syar ī ‟ah. Sisi wujud dapat diarahkan kepada sisi hal-hal positif yang diperintahkan oleh  Syariah,  sebaliknya  sisi  ketiadaannya  adalah  arah  yang  diproyeksikan  oleh  Syariat sebagai bentuk larangan. 25 Maka, menjaga jiwa melalui dua sisi tersebut dapat digambarkan secara umum seperti menjaga kehidupan dari sisi wujudnya dan menjauhi perbuatan yang menyakiti dari sisi ketiadannya.
Berdasarkan landasan tersebut, apabila diselaraskan dengan mekanisme penyelesaian isu perundungan oleh santri di Pesantren, asumsi yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Keselarasan Penyelesaian isu Perundungan di Pesantren dengan Maq āṣ id Syar ī ’ah Isu: Perundungan oleh Santri Pesantren Pondok Pesantren Penyelesaian Keselarasan Tujuan Syariat Justifikasi Assanusi 1. Teguran dan nasihat 2. Pemanggilan wali santri Selesai secara restorative justice dan penerapan sanksi secara Semua pondok pesantren telah merubah aturan takzir yang
24 Wafiyatu Maslahah and Rr. Hesti  Setyodyah Lestari, “Program Penguatan Psikologis  Santri  Dalam Kehidupan Sosial Di Pesantren Melalui Sosialisasi Santri Milenial Anti Bullying,” Jurnal Pengabdian Kepada MAsyarakat 2, no. 2 (2022): 1459.
25 Hamzah  Abul  F ā ris  Al-Ajwarani,  “Maq āṣ id  Syar ī ‟ah  Wa  Ahd ā fuh ā Wa  Kaifiyyat  Taf‟ ī lih ā Fil  Man ā hij  Al- Dir ā siyah,” Majallah  Ushuluddin  Special  Ed,  no.  2  (2013):  120–39,  https://www.asmarya.edu.ly/journal/wp- content/uploads/2017/07/07- دصاقم - ةعيرشلا - اهفادهأو - ةيفيكو - اهليعفت - يف - جهانملا - مت....ةيساردلا .pdf.
untuk musyawarah 3. Dikeluarkan edukatif sebelumnya sanksi fisik seperti cambuk menjadi sanksi takzir lain yang lebih edukatif. Melalui mekanisme tersebut pidana perundungan oleh santri di Pesantren justru bisa selesai di tahapa awal dan tidak sampai kepada pelaporan pihak berwajib (kepolisian) Raudlatut Thalibin 1. Nasihat 2. Takzir: botak dan/atau sanksi sosial (bersih- bersih halaman) Kebon Jambu 1. Nasihat dan teguran 2. Takzir: salat jamaah selama 40 hari 3. Pemanggilan wali santri 4. Musyawarah Assalafie 1. Takzir: membaca Al-

## Quran selama
41 hari
Berdasarkan mekanisme tersebut, penyelesaian kasus-kasus perundungan yang terjadi di  lingkungan  pondok  pesantren  yang  berada  di  desa  Babakan  kecamatan  Ciwaringin kabupaten  Cirebon  hal  tersebut  dapat  dikatakan  memenuhi  unsur maq āṣ id  darûriyat. Maq āṣ id  darûriyat  ialah  kemaslahatan  yang  diwujudkan  dalam  kehidupan  umat  manusia agar  dapat  meraih  kebahagiaan  di  dunia  maupun  akhirat.  Cara  yang  paling  mudah  untuk menentukan  kemaslahatan  adalah  melihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan.  Ketika  dengan tidak  adanya  kemaslahatan  akan  menimbulkan  kemudaratan  di  dalam  dunia  maupun akhirat, maka hal ini disebut darûriyat 26 .
Penjagaan  terhadap  jiwa  sendiri  dalam  agama  agama  memberikan  perintah  untuk menjauhi  dan  menghindari  segala  sesuatu  yang  menimbulkan  kemudaratan  yang mengancam jiwa raga  bagi diri  sendiri  maupun  orang lain 27 . Dalam Pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di dalam  lingkungan  pendidikan  dari  kekerasan  seksual  maupun  kekerasan  yang  dilakukan seluruh pihak di lingkungan pendidikan termasuk peserta didik.
Penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri di pondok
26 Suparmin, “Reconstruction of Maqashid Al-Syari‟ah as an Approach to Constitutional Law.”
27 Esa  Prasetiawati,  “Urgensi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Sesksual  Dalam  Menjaga  Keluarga Perspektif Maqasid Syariah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 99.
pesantren Assanusi, pondok pesantren Raudlatut Thalibin, pondok pesantren Kebon Jambu, dan pondok pesantren Assalafie mengupayakan penyelesaian dengan memerhatikan tujuan Syariah yang merujuk kepada kemaslahatan, dalam hal ini ialah upaya meniadakan hukuman fisik  berupa  cambuk  diganti  dengan  hukuman  edukasi  dan  sosial  dan  dengan  cara kekeluargaan berupa musyawarah. Islam dalam hal in menghargai kesehatan fisik, sehingga melalui penyelesaian tadi diharapkan agar perundungan yang cenderung menyakiti fisik dan non  fisik  bisa  dihindari  dan  sanksi  yang  diberikan  dapat  mengajarkan  lebih  dalam  lagi tentang keadaban hubungan antara manusia.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas kemaslahatan dapat dijadikan sebagai  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  perundungan  dengan  memerhatikan  poin-poin dari maq āṣ id  syar ī ‟ah.  Maka  olehnya,  sebenarnya  Islam  sendiri  sudah  hadir  dalam penyelesaian  segala  tindak  pidana  tidak  terkecuali  tindak  pidana  perundungan  yang dilakukan oleh santri yang kebanyakan masih anak-anak.
Hadirnya  Undang-undang  pesantren  yang  di  mana  di  dalamnya  terdapat  asas penyelenggaraan  pesantren  salah  satunya  asas  kemaslahatan,  maka  pesantren  sendiri berjalan  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  sah  dari  pemerintah  sebagai  bentuk kepedulian  terhadap  lembaga  pendidikan  Islam,  sehingga  segala  bentuk  penyelenggaran pesantren berlandaskan undang-undang tersebut. Maka dari itu, dalam sudut pandang Islam penyelesaian  kasus  tindak  pidana  perundungan  yang  dilakukan  oleh  santri  di  pondok pesantren  Babakan  Ciwaringin  Cirebon  yang  menggunakan  asas  kemaslahatan penyelenggaran  pesantren  sesuai  dengan maq āṣ id  syar ī ‟ah  yaitu  dengan  mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

## KESIMPULAN
Sebagai  penutup,  dapat  disimpulkan  bahwa  asas  kemaslahatan  penyelenggaran pesantren digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri, baik secara langsung mengacu pada Undang-undang pesantren atau mengambil poin  inti  dari  asas  kemaslahatan  itu  sendiri.  Penerapan  penyelesaian  kasus  tindak  pidana perundungan  di  pesantren  mengalami  perubahan  yang  mulanya  berupa  hukuman  fisik berubah  menjadi  penyelesaian  yang  mengutamakan  musyawarah,  hal  itu  karena memperhatikan  aspek  maslahat  dari  berbagai  aspek,  seperti  santri,  wali  santri,  dan masyarakat.  Berdasarkan  tinjauan maq āṣ id  syar ī ‟ah,  penyelesaian  model  tersebut  dapat dilakukan karena dalam aturannya memuat unsur-unsur dari maq āṣ id syar ī ‟ah yaitu menjaga jiwa,  dimana  semua  penyelesaian  yang  berpotensi  menyakiti  fisik  dan  non  fisik  dihindari, diharapkan  agar  perundungan  tidak  terjadi  lagi.  Diharapkan  untuk  kedepan  penyuluhan tentang  perundungan  di  lingkungan  pesantren  bisa  dilakukan  secara  merata  agar perundungan yang terjadi bisa ditekan jumlah kasusnya.

## ACKNOWLEDGEMENT
Alhamdulillah  saya  panjatkan  kepada  Allah  Swt,  yang  telah  memberikan  saya  kesempatan dan kelancaran dalam menyusun jurnal ini. Terima kasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua,  kemudian  kepada  bapak  Fauzan  Muhammadi  selaku  Dosen  Pembimbing.  Tidak  lupa pula  kepada  Universitas  Ahmad  Dahlan  sebagai  intitusi  tempat  penulis  menimba  ilmu. Terakhir, terimakasih dihaturkan kepada Jurnal Justisi yang telah memproses hasil penelitian penulis sehingga dapat dipublikasikan.

## REFERENSI
Al-Ajwarani,  Hamzah  Abul  F ā ris.  “Maq āṣ id  Syar ī ‟ah  Wa  Ahd ā fuh ā Wa  Kaifiyyat  Taf‟ ī lih ā Fil Man ā hij Al-Dir ā siyah.” Majallah Ushuluddin Special Ed, no. 2 (2013): 120–39.
https://www.asmarya.edu.ly/journal/wp-content/uploads/2017/07/07- دصاقم -
ةعيرشلا - اهفادهأو - ةيفيكو - اهليعفت - يف - جهانملا - مت....ةيساردلا
.pdf.
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq. Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Al-Syari‟ah.  III.  Bairut:  Dar  al-Fikr  al-Ilmiyah,
2003.
Ananda,  Dahniar,  Lailiyah  Nur,  Samsul  Rifa‟i,  and  Ani  Qotuz  Zuhro‟  Fitriana.  “Implementasi Manajemen Konflik Terhadap Perilaku Bullying Di Pondok Pesantren Al-Fattah, Jember.” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) 3, no. 2 (June 6, 2023): 272–77. https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.807.
Ashur, Thahir ibn. Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah. Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
Borualogo, Ihsana Sabriani, Hedi Wahyudi, and Sulisworo Kusdiyati. “Prediktor Perundungan Siswa  Sekolah  Dasar.” Jurnal  Ilmiah  Psikologi  Terapan  8,  no.  1  (2020):  35. https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.9841.
Faqih, Arifin. “Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus
Perundungan  (Bullying)  Di  Indonesia.” Jurnal  Fakta  Hukum  (JFH)  1,  no.  2 (January 1, 2023): 74–83. https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54.
Fauziah.  “Pesantren  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Yang  Efektif.” DINAMIKA :  Jurnal  Kajian Pendidikan Dan Keislaman 2, no. 1 (2017): 27–51.
https://doi.org/10.32764/dinamika.v2i1.129.
Halmi,  Asriyani.  “Penerapan  Sanksi  Ta‟zir  Dalam  Pondok  Pesantren  Mawaridussalam.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
Ismiradewi,  Alfi  Purnamasari,  and  Annisa  Nur  Rahma.  “School  Well-Being  Dan  Dukungan Sosial Terhadap Kecenderungan Perundungan Di Pesantren.” INTUISI JURNAL
PSIKOLOGI ILMIAH 13, no. 1 (2021).
Kanter,  E.Y.,  and  S.R.  Sianturi. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, n.d.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Data Kasus Korban Dalam Klaster Pendidikan.” Jakarta Pusat, 2023.
Mangaria,  Meili,  Herry  Liyus,  and  Nys  Arfa.  “Pengaturan  Pidana  Terhadap  Kejahatan
Perundungan  Di  Institusi  Pendidikan  Saat  Ini.” PAMPAS:  Journal  of  Criminal Law 4, no. 2 (2023): 252–65. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963.
Maslahah, Wafiyatu, and Rr. Hesti Setyodyah Lestari.  “Program Penguatan Psikologis Santri Dalam  Kehidupan  Sosial  Di  Pesantren  Melalui  Sosialisasi  Santri  Milenial  Anti Bullying.” Jurnal Pengabdian Kepada MAsyarakat 2, no. 2 (2022): 1453–58.
Munir,  Muhammad, and Wahyu Ilaihi. Manajemen Dakwah. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. “Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying  Di  Pesantren:  Sebuah  Studi  Kasus.” Al-Hikmah:  Jurnal  Agama  Dan Ilmu  Pengetahuan  17,  no.  2  (November  3,  2020):  1–14. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212.
Nur, Muhammad Tahmid. Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. books.google.com, 2018.
Pemerintah Kabupaten Cirebon. “Data Desa Babakan Ciwaringin Cirebon,” 2020.
Prasetiawati,  Esa.  “Urgensi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Sesksual  Dalam Menjaga  Keluarga  Perspektif  Maqasid  Syariah.”  Universitas  Islam  Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
Rigby, Ken. Bullying in Schools and What to Do about It. Edited by Elisa Webb. Victoria: ACER Press, 2007.
Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
Sariadi,  Banias,  and  Asep  Herman.  “Peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Kasus Perundungan  (Bulling)  Dengan  Sistem  Diversi  Berdasarkan  UUD  RI  No  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Unes Law Review 5, no. 4 (2023): 4753–63. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.
Suparmin,  Sudirman.  “Reconstruction  of  Maqashid  Al-Syari‟ah  as  an  Approach  to Constitutional Law” 26, no. 1 (2017): 41–50.
Umam,  Khotibul.  “Prinsip-Prinsip  Dasar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Islam.”  HKUM4408.
Yogyakarta, n.d. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-
content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf.
Wibowo,  Muhammad  Widan  Syaiful  Amri.  “Between  Need  and  Culture:  Islamic  Boarding School as an Educational Option for the People of Dusun Karang.” Jurnal Studi Sosial  Keagamaan  Syekh  Nurjati  2,  no.  2  (December  26,  2022):  17–30. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i2.24.