Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM IMPLEMENTASI  DARI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Oleh:
Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu

## ABSTRAK
Hak kekayaan  intelektual  (“HKI” atau  “HaKI”)  adalah konsepsi  yang sederhana dan logis. Sebab  pada  intinya  ia  mengatur  tentang  penghargaan  atas  karya  orang  lain,  yang  berguna  bagi masyarakat banyak.  Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain – lain bentuk karya intelektual. Sehingga diperlukan adanya  aturan  yang  jelas  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pelaku  dari  Hak Kekayaan  Intelektual  tersebut.  Walaupun  aturan  telah  dibuat  untuk  memberikan  perlindungan hukum  tetap  sering  timbul  permasalahan  dalam  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  ini,  misalnya berkaitan tentang Hak Cipta, Merek, Paten dan lainnya.
Adapun permasalahan yang timbul tersebut diperlukan adanya suatu aturan yang lebih jelas dan  terang  dengan  memasukkan  aturan  tentang  penyeleseaian  konflik  atau  sengketa  yang  timbul dari  bidang  HKI.  Sehingga  hal  ini  dapat  menjadi  pemicu  untuk  menggiatkan  para  pelaku  HKI dalam hal pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain – lain bentuk karya intelektual.
Kata Kunci : Hukum, Hak Kekayaan Intelektual.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Masalah  penegakan  hukum  di bidang  HKI  adalah  suatu  hal  yang selalu di pertanyakan oleh banya pihak terutama para investor asing. Berbagai pelatihan  baik  di  dalam  maupun  di luar negeri tidak henti-hentinya diselenggarakan untuk semakin mendidik setiap komponen
penegakkan hukum di Indonesia untuk lebih  memahami  persoalan  HKI  yang tidak mudah.
Permasalahan  ini  mengemuka dikarenakan  hak  kekayaan  intelektual merupakan  satu  bidang  yang  tidak terpisahkan  dari  paket  persetujuan
Pendirian  Organisasi  Perdagangan Dunia  (GATT/WTO).    Indonesia adalah  salah  satu  Negara  yang  ikut meratifikasi  Pengesahan  Agreement Establishing the World Trade Organization melalui UU No. 7 Tahun 1994.    Konsekuensi  dari  ratifikasi  ini mendorong Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum nasional terhadap beberapa persetujuan  internasional  yang  tidak terpisahkan dari Persetujuan Pendirian Organisasi  Perdagangan  Dunia,  di antaranya  TRIPs  Agreement.  Upaya harmonisasi  hukum  nasional  dalam bidang  HKI  telah  dilakukan  oleh Indonesia  beberapa  kali.  Namun
demikian,  dengan  diharmonisasinya hukum  nasional  dalam  bidang  hak kekayaan  intelektual  bukan  berarti secara  otomatis  dalam  bidang  hak kekayaan intelektual tidak ada permasalahan. Sebaliknya, dalam perkembangannya masalah hak kekayaan  intelektual hingga kini  terus berkembang.
Tentunya,
perkembangan  ini  disatu  sisi  menjadi tantangan, di sisi yang lain menawarkan  prospek  tersendiri  bagi para peminat hak kekayaan intelektual yang  mana  tidak  terkecuali  bagi  para peminat hukum di bidang hak kekayaan intelektual.
Pemberlakuan  UU  No.  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  pada dasarnya merupakan hasil
penyempurnaan  dari  ketentuan  hak cipta  sebelumnya.  UU  No.  19  Tahun 2002  berupaya  melakukan  perbaikan atas  sistem  hak  cipta  dalam  upaya mengefektikan perlindungan hak cipta. Di samping, untuk mengefektikan perlindungan
sebenarnya  UU  No.  19  Tahun  2002 diberlakukan  juga  untuk  mendorong
dan meningkatkan perekonomian nasional.
Hak kekayaan intelektual (“HKI”  atau  “HaKI”) adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang
penghargaan  atas  karya  orang  lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi,  kreasi,  desain  dan  lain  –  lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan  intelektual  bersifat  privat. Namun  hak  kekayaan  intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam  bentuk  produk  di  pasaran, digunakan  dalam  siklus  permintaan, dan  penawaran,  dan  karena  itu memainkan  suatu  peranan  dalam bidang ekonomi.
Perkembangan  teknologi  serta kondisi lingkungan masyarakat Indonesia terutama dibidang ekonomi, sosial dan budaya dapat menimbulkan dampak  positif  (Positive  Side)  dan dampak  negatif  (Negative  Side), keduanya  seperti  sekeping  mata  uang logam.  Kondisi  tersebut  juga  telah memberi  pengaruh  yang  sangat  besar bukan  saja  terhadap  perkembangan Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) melainkan juga terhadap perkembangan  kondisi  kejahatan  HKI itu  sendiri,  khususnya  pembajakan Karya  Musik  maupun  Film  dalam bentuk  Keping  Cakram  Optik  (VCD, DVD  dan  MP3).  Kondisi  demikian langsung  ataupun  tidak  langsung merupakan faktor penyebab maraknya
kasus  pembajakan  Hak  Cipta  yang memerlukan  upaya  preventif  dan upanya represif
dalam penanggulangannya. Selain itu, banyak  juga  hal  yang  berada  diluar jangkauan penegakan hukum Undang- undang  Hak  Cipta.  Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip,  merekam,  memperbanyak
atau  mengumumkan  sebagaian  atau
seluruh  ciptaan  orang  lain  tanpa  izin Pencipta/Pemegang
Hak
Cipta.
Terjadinya pelanggara itu kini dipandang  tidak  hanya  merugikan  si pemilik  hak  saja,  tetapi  juga  tehadap tatanan  kehidupan  bangsa  dibidang ekonomi dan hukum. Dibidang sosial- budaya,  dampak  yang  timbul  dari semakin meluasnya pembajakan keping  cakram  optik  sangat  beraneka ragam.  Bagi  para  pelanggar  atau  para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa  adanya  tindakan,  akan  semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan  sudah  merupakan  hal yang  biasa  dan  tidak  lagi  merupakan tindakan  yang  melanggar  undang- undang.  Bagi  para  pencipta,  keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis  dan  sangat  menurunkan  gairah untuk  mencipta.  Sedangkan  di  dalam masyarakat  sebagai  konsumen  keping cakram  optik  bajakan  telah  tumbuh
sikap  tidak  perlunya  mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan  hasil  pelanggaran  hukum atau tidak. Lebih memprihatinkan lagi saat  ini,  peredaran  dan  pemasaran barang  bajakan  begitu  mudah,  dari Mal  sampai  Pedagang  kaki  lima memperdagangkan  keping  cakram optik bajakan secara terbuka layaknya barang orisinil.
Hal  ini  tentunya  menjadi sangat  logis  apabila  upaya  ini  sudah dapat  ditelusuri  dari  bunyi  ketentuan UU No. 19 Tahun 2002, apakah bunyi ketentuan tersebut telah dapat mendorong atas peningkatan ekonominya.  Untuk  dapat  menjawab permasalahan ini, maka salah satu cara yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap  hukum.  Analisis  ekonomi terhadap  hukum  hak  cipta  ini  akan difokuskan  pada  aspek  penyelesaian pelanggaran hak cipta.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian diatas  dapat  diambil  suatu  rumusan masalah  yang  nantinya  menjadi  fokus dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini, adapun yang menjadi rumusan masalah  yaitu  permasalahan  apa  saja yang timbul dari bidang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku?

## II. BEBERAPA
PERMASALAHAN DALAM BIDANG HKI DI

## INDONESIA
2.1 Klasifikasi  HKI  Pada  Uumunya
Dan Hukum Nasional
Konvensi Pendirian Organisasi
Hak  Kekayaan  Intelektual  (WIPO)  di
Stockholm pada 14 Juli 1967
menetapkan  bahwa  klasifikasi  hak kekayaan intelektual terdiri dari:
1. literary,  artistic  and  scientific works,
2. performances of performing artists, phonograms and
broadcasts,
3. inventions  in  all  fields  of  human endeavor,
4. scientific discoveries,
5. industrial designs,
6. trademarks,  service  marks  and commercial names and designations, 7. protection against unfair competition,
8. and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial,  scientific,  literary  or artistic fields.”
Untuk  literarary,  artistic  dan scientific  works  berada  pada  lingkup hak  cipta.  Untuk  performance  of performing  artists,  phonograms  dan broadcasts  biasanya  disebut  sebagai
hak terkait (related rights). Sedangkan invensi, desain industri, mereka berada pada bagian hak milik perindustrian. Khusus klasifikasi HKI
menurut Pasal 1 Konvensi Paris dapat dirinci sebagai berikut:
1. Patents
2. Utility Models
3. Industrial Designs
4. Trademarks
5. Servicemarks
6. Tradenames
7. Indications of source or
appletations if origin 8. The repression of unfair competition.
Klasifikasi  HKI  pasca  putaran Uruguay tertuang dalam suatu persetujuan  yang  disebut  dengan TRIPs. Hal ini lebih khusus lagi diatur pada  Part  II  tentang  Standards Concerning the Availablity, Scope and Use  of  Intellectual  Property  Rights. Lebih lengkapnya lagi klasifikasi HKI berdasarkan TRIPs terdiri dari:
1. Copyrights and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indications
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-designs  (Topographies)  of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information 8. Control of Anti-Competitive
Practices in Contractual Licences. Di Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti  yang ada di TRIPs, meskipun  dari  segi  norma  telah disesuaikan  dengan  standar  yang  ada pada TRIPs. Klasifikasi HKI yang ada di  Indonesia  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Perlindungan Varitas Tanaman Untuk hak cipta hanya meliputi  hak  cipta  dan  hak  terkait, sedangkan untuk hak milik perindustrian  meliputi;  paten,  merek, desain  industri,  desain  tata  letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang ada pada lingkup hak milik perindustrian.
2.2 Masalah  dan  Analisa  Terhadap
HKI 2.2.1 HKI dan Masalah Pemanfaatan Internet Kehadiran media internet sebagai  suatu  bentuk  teknologi informasi yang terkini,
kiniternyata  tidak  saja  berfungsi sebagai media komunikasi semata.  Keberadaannya,  telah memberikan  suatu  hal  baru  di antaranya  melalui  teknologi  ini dapat disediakan pelbagai macam informasi, dan penggunaan  merek  dan  domain name, serta hal-hal yang sifatnya dikatagorikan  sebagai  rahasia dagang. Hal ini tentunya merupakan permasalahan tersendiri  dalam  bidang  HKI, terutama  di  Indonesia.  Jika membaca  ketentuan  UU  dalam bidang  HKI,  nampaknya  upaya mengakomodir perkembangan teknologi internet terhadap ketentuan HKI, baru  diakomodir dalam UU Hak Cipta. Hal itupun sifatnya masih sangat sumir.
2.2.2 HKI dan Masalah Perlindungan Traditional Knowledge Pengetahuan  tradisional (traditional  knowledge)  menjadi masalah hukum tersendiri,
tatkala sedang giat-giatnya pemerintah mendorong kesadaran hukum atas hak kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional
merupakan isu baru dalam kaitannya  dengan  perlindungan
hak kekayaan intelektual. Tuntutan untuk adanya perlindungan  bagi  pengetahuan tradisional, termasuk bidang obat-obatan, muncul dengan
ditandatanganinya Convention on  Biological  Diversty  1992 (CBD).  Sejak  saat  itu  berbagai
pertemuan tingkat dunia, terutama  dalam  kerangka  World Intellectual Property Organization (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem
perlindungan  yang  tepat  bagi pengetahuan tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara peserta CBD  dan  anggota  WIPO  belum memiliki perundang-undangan
yang  dapat  diterapkan  untuk melindungi pengetahuan tradisional 1 . Padahal apabila mencermati  pada  realitas  yang ada  Indonesia  sangat  syarat
dengan potensi pengetahuan
tradisional. Namun, sangat
disayangkan  dikarenakan  tidak memiliki  peraturan  perundang- undangan dan upaya-upaya nyata  dari  pemerintah  akhirnya banyak sekali potensi
1 Agus  Sardjono,  Pengetahuan  Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas  Obat-Obatan, Jakarta:  UI Press, 2004.
Hal. 1
pengetahuan tradisional termasuk obat-obatan di Indonesia justru manfaat ekonominya dinikmati oleh negara lain. Hal ini misalnya dari 45  jenis  obat  penting  yang terdapat  di  Amerika  Serikat berasal  dari  tumbuh-tumbuhan dan 14 jenis di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan “tapak  dara”,  yang  berfungsi sebagai  obat  kanker.  Di  Jepang juga tercatat adanya pemberianvhak  paten  atas  obat- obatan yang bahannya bersumber  dari  biodiversity  dan pengetahuan tradisional
Indonesia 2 .
2.2.3 Implementasi PP No. 29 Tahun 2004 Pengaturan Cakram
Optik  dari  sisi  aturan  tertulis didasarkan  pada  ketentuan  UU No.19  Tahun  2004  tentang  Hak Cipta,  PP  No.  29  Tahun  2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram  Optik  (Optical  Disc), Surat Keputusan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan No. 645/MPP/Kep/10/2004
tentang  Ketentuan  Impor  Mesin, Peralatan  Mesin,  Bahan  Baku
2 Ibid
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
dan  Cakram  Optik  dan  Surat
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 648/MPP/Kep/10/2004  tentang Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram
Optik  (Optical  Disc).  Meskipun masalah  Saran  Produksi  Cakram Optik  ini  telah  diatur  secara tertulis  namun  apabila  didekati dari  dua  pendekatan,  yakni  dari segi  pengaturan  secara  normatif dan implementasinya dapat diketahui  bahwa  aturan-aturan ini  akan  mengalami  sejumlah permasalahan. Untuk lebih jelasnya  permasalahan  hokum yang dapat timbul, yakni;
Pertama,  dari  segi  pengaturan secara  normative.  Di  awal  telah dikemukakan  bahwa  pengaturan Cakram  Optik  pada  dasarnya sudah  cukup  lengkap.  Namun demikian,  apabila  dicermati  ada beberapa  hal  yang  akan  menjadi hambatan.  Hambatan  tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:  a.  Bahwa  di  dalam aturan  tertulis  yang  mengatur masalah Cakram Optik ini masih ada  aturan-aturan  hokum  yang sifatnya simbolik. Oleh
karenanya,  biasanya  aturan  yang sifatnya  simbolik  ini  tentu  tidak
serta merta dapat diimplementasikan apabila belum  ada  tindak  lanjutnya  dari lembaga yang diberikan wewenang  untuk  mengeluarkan aturan  pelaksana.  b.  Bahwa  di dalam aturan tertulis  yang diatur hanya  pada  pelaku  usaha  yang memproduksi Cakram Optik secara illegal, dan tidak meliputi pada  pelaku-pelaku  individual yang memproduksi Cakram Optik secara illegal.
2.3 Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sebuah Pemikiran.
Ekonomi  adalah  suatu  studi tentang  tingkah  laku  yang  rasional dalam menghadapi kelangkaan (scarcity).    Oleh  karena  itu,  ekonomi dan  hukum  tidak  dapat  dipisahkan. Sistem hukum juga berhadapan dengan  kelangkaan.  Jika  semua  hal telah  sempurna  dan  baik,  maka mungkin  tidak  perlu  lagi  ada  hukum, tidak perlu ada negara, hidup mungkin jenuh dan membosankan 3 .
Seperti ekonomi, sistem hukum  juga  adalah  mengenai  tingkah laku  yang  rasional.  Hukum  ingin mempengaruhi sesuatu melalui sanksi, seperti  hukuman  penjara  dan  ganti
3 Erman Rajagukguk, “Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya  dengan  Analisis Ekonomi terhadap Kontrak,”Jurnal Magister  Hukum UII, Vol. 1 No. 1 September 1999. Hal. 6
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
rugi.  Aspek  yang  memaksa  dari hukum  mengasumsikan  bahwa  orang
tahu mengenai konsekuensinya.
Kewajiban  hukum  tak  lain  dari prediksi bahwa jika seseorang berbuat atau  menghindarkan  sesuatu  ia  akan mengalami penderitaan atau kesusahan, umpamanya, akibat putusan  pengadilan.  Legislator  dan hakim  percaya  bahwa  orang  akan menjawab  ancaman  tersebut  dengan memodifikasi  tingkah  lakunya  untuk meminimalkan  ongkos  dari  ketaatan dan  sanksi.  Negara,  dalam  bagiannya mencoba  meminimalkan  ongkos  dari pelaksanaan.  Dunia  sarjana  ekonomi mulai  dengan  perdagangan  bebas  dan dunia  sarjana  hukum  mulai  dengan peraturan,  dua  disiplin  ini  melahirkan different prescriptions mengenai interaksi sosial. Dari ide dan pemahaman  ini,  kini  muncul  konsep analisis ekonomi terhadap hukum 4 .
Pendekatan  ekonomi  terhadap hukum  timbul  di  Amerika  Serikat pada  awal  tahun  1960  an  dengan karya-karya oleh Ronald Coase, Guido Calabresi  dan  Richard  Posner.  Dalam pandangan  lain,  pendekatan  ekonomi tumbuh dari gerakan realisme
Amerika  Serikat  yang  mana  gerakan ini  mencoba  melihat  hukum  atau
4 Ibid, Hal. 3-4
menjelaskan  hukum  dari  pendekatan non- hukum seperti ekonomi 5 .
Selanjutnya,  pendekatan  ini dianggap sebagai sebuah teori. Menurut  Victor  Purba  teori  ini  secara garis  besar  berhubungan  dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi  oleh  gerak  dan  tindakan- tindakan para pihak, termasuk kebijakan  birokrasi  terutama  yang berhubungan dengan kepentingan yang  menyangkut  net  social  benefit 6 . Robert  Cooter  dan  Thomas  Ulen dalam  bukunya  Law  dan  Economics menyatakan:  “Economics  provided  a scientific  theory  to  predict  the  effects of  legal  sanctions  on  behavior.  To economist,  sanctions  look  like  prices, and  presumably,  people  respond  to these  sanctions  much  as  they  respond toprices.  People  respond  to  higher prices  by  consuming  less  of  the  more expensive  good,  so  presumabley people  respond  to  heavier  legal sanctions  by  doing  less  of  the sanctioned  activity.  Economics  has mathematically precise theories (prices  theory  and  game  theory)  and empirically  sound  methods  (statistics and  econometrics)  of  analyzing  the
5 Hilaire  McCoubrey  dan  Nigel  D  White, Textbook  on  Jurisprudence,  Third  Edition,  Blackstone Press Limited, 1993. Hal. 275
6 Victor  Purba,  Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional  (Konvensi  Vienna1980),  UI  Press, Jakarta, 2002. Hal. 14
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
effects  of  prices  on  behaviour 7 .  (Ilmu ekonomi  menyediakan  suatu  teori pengetahuan  untuk  memprediksikan dampak  dari  sanksi  hukum  terhadap perilaku.  Para  ahli  ekonomi,  sanksi dilihat  seperti  harga,  dan  agaknya, orang-orang  banyak  merespon  sanksi ini  seperti  mereka  merespon  untuk harga.  Orang-orang  merespon  melalui konsumsi melalui harga tertinggi lebih baik daripada harga yang lebih mahal, maka barangkali orang-orang merespon  kegiatan-kegiatan  yang  dari segi  sanksi  ringan  daripada  yang memiliki  sanksi  berat.  Ilmu  ekonomi adalah teori-teori harga secara matematik  (teori  game  dan  teori harga) dan secara nyata metode seperti ini (statistik dan ekonometrik) berdampak  terhadap  analisis  harga pada perilaku).
Pendapat  Robert  Cooter  dan Thomas Ulen ini memberikan pemahaman  bahwa  antara  dampak harga, baik tinggi atau mahal terhadap perilaku  memberikan  pengaruh  yang sangat  signifikan.  Hal  ini  kemudian diadopsi juga kaitannya dengan penerapan sanksi, di mana sanksi yang berat atau ringan akan berdampak juga
7 Robert  Cooter  dan  Thomas  Ulen,  Law  and Economics,  Third  Edition,  Addision  Wesley  Longman Inc, New York, 1999. Hal. 3
kepada  perilaku  dari  orang  yang  akan menerima saksi tersebut.
Sejalan  dengan  pendapatnya ini ia juga memberikan suatu pendapat atas  hukum  dengan  menggunakan pendekatan  ekonominya.  Menurutnya dikatakan bahwa ilmu ekonomi menetapkan  standar  normatif  untuk mengevaluasi  hukum  dan  kebijakan. Hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu tehnik berargumen,  hukum  adalah  instumen untuk  mendorong  tujuan  kepentingan sosial.  Agar  dapat  diketahui  bahwa hukum  mempunyai  tujuan  ini,  hakim dan  para  pembentuk  hukum  lainnya harus mempunyai metode
mengevaluasi hukum yang berdampak pada  nilai  kepentingan  sosial.  Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan  pada  efesiensi.  Efesiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong  setiap  kebijakan  yang mempunyai  biaya  rendah  dari  pada biaya tinggi.
Analisis ekonomi adalah menentukan  pilihan  dalam  kondisi kelangkaan (scarcity). Dalam
kelangkaan  ekonomi  mengasumsikan bahwa  individu  atau  masyarakat  akan atau  berusaha  untuk  memaksimalkan apa  yang  mereka  ingin  capai  dengan melakukan  sesuatu  sebaik  mungkin
dalam  keterbatasan  sumber.  Dalam hubungannya dengan positive analysis dari  hukum,  analisis  akan  bertanya bila  kebijaksanaan  (hukum)  tersebut dilaksanakan,  prediksi  apa  yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi.  Orang  akan  memberikan reaksi terhadap inisiatif atau disinsentif dari kebijaksanaan (hukum) tersebut  normative  analysis  yang secara  konvensional  diartikan  sebagai welfare  economics  cenderung  akan bertanya apakah kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan  hukum  yang  dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk  mencapai  apa  yang  diinginkan? Dalam  hubungan  ini  dua  konsep efesiensi  menjadi  penting;  Pareto effieciency (nama seorang ahli ekonomi  italia  abad  yang  lalu)  dan Kaldor-Hicks  efficiency  (nama  dua
ahli ekonomi Inggris). Parito efficiency akan bertanya apakah kebijaksanaan  atau  perubahan  hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang  lainnya  bertambah  buruk? Sebaliknya  Kaldor-Hicks  Efficiency akan  mengajukan  pertanyaan  apakah kebijaksanaan  atau  perubahan  hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan  yang  cukup  bagi  mereka yang mengalami perubahan itu,
sehingga secara hipotesis, dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan  atau  perubahan  hukum tersebut.  Pendekatan  yang  terakhir  ini adalah cost benefit analysis.
Dalam  prakteknya,  analisis ekonomi terhadap hukum ini mendapat  penentangan  dari  mereka yang  menganut  paham  positivisme. Alasan  penentangan  ini  didasarkan pada  argumentasi  bahwa  hukum dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berisikan norma-norma, di antaranya norma keadilan. Pendekatan analisis ekonomi dalam hukum, terlalu menekankan  kepada  cost  benefit  ratio yang kadangkadang tidak mendatangkan  keadilan.  Konsentrasi ahli  ekonomi  yang  tertuju  kepada efesiensi,  tidak  terlalu  merasakan perlunya unsur keadilan (justice).
Penentangan ini dengan mendalihkan  pada  tiadanya  perhatian pada aspek keadilan dari para pemikir analisis  ekonomi  terhadap  hukum rupanya  dibantah  oleh  para  pemikir analisis  ekonomi  terhadap  hukum. Bantahan ini dilakukan dengan mengemukakan  tiga  alasan,  yakni; Pertama,  bahwa  tidak  benar  ekonom tidak  memikirkan  keadilan.    Dalam usaha  menentukan  klaim  normatif
mengenai  pembagian  pendapatan  dan
kesejahteraan, seseorang mesti memiliki  filosofi  politik  melebihi pertimbangan  ekonomi  semata-mata; dan  Kedua,  ekonomi  menyediakan kerangka  di  dalam  mana  pembahasan mengenai  keadilan  dapat  dilakukan. Para  ekonom  telah  memperlihatkan bahwa  jika  kondisi-kondisi  untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan,  hasil  yang  diperoleh adalah  efesiensi  pareto.  Sama  saja, setiap hasil dari efesiensi pareto dapat dikembangkan  dari  distribusi  aset lebih  dulu  yang menimbulkan  kondisi yang kompetitif.
2.4 Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Hak Cipta
Hukum  hak  cipta  merupakan salah  satu  bagian  dari  hukum  dalam bidang  hak  kekayaan  intelektual. Hukum  hak  cipta  adalah  sekumpulan peraturan-peraturan  yang  mengatur dan  melindungi  kreasi  manusia  dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.  Menurut  Muhammad Djumhana  dikatakan  bahwa  ide  dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya.  Perlindungan  hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang
telah  mewujud  secara  khas  sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca 8 . Di Indonesia, pengaturan hukum  hak  cipta  didasarkan  pada ketentuan  UU  No.  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta. Secara normatif di dalam  UU  Hak  Cipta  diatur  sejumlah permasalahan hukum yang berhubungan  dengan  masalah  karya cipta.  Dari  mulai  ruang  lingkup  hak cipta,  subjek  hak  cipta  hingga  pada sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta.
Dalam  hubungannya  dengan analisis  ekonomi  terhadap  hukum  hak cipta,  maka  menjadi  sangat  menarik tatkala  dikaji  apakah  perubahan  UU Hak  Cipta  yang  kini  menjadi  UU  No. 19  Tahun  2002  telah  memberikan keuntungan  pada  pihak  pencipta  dan pemegang hak cipta. Untuk menjawab atas  pertanyaan  ini,  maka  analisis ekonomi  dengan  model  pendekatan cost  benefit  analysis  dapat  diterapkan untuk menjawab hal tersebut.
Kalau  memperhatikan  pada rumusan  materi  muatan  yang  ada  di dalam  UU  No.  19  Tahun  2002,  hal yang  penting  untuk  dianalisis  dari pendekatan  cost  benefit  analysis terletak pada permasalahan
8 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hal. 55
penyelesaian  pelanggaran  hak  cipta
dari aspek keperdataan dan penyelesaian  pelanggaran  hak  cipta dari  aspek  pidana  yang  ada  di  dalam UU  No.  19  Tahun  2002.  Secara umum, pelanggaran terhadap hak cipta biasanya dikarenakan adanya pelanggaran  atas  hak  moral  dan  hak ekonomi  yang  terkandung  dalam  hak cipta.  Pelanggaran  hak  cipta  dapat mengandung  unsur  keperdataan  dan pidana.  Dalam  kaitannya  dengan pelanggaran  hak  cipta  dari  aspek keperdataan,  maka  dapat  dilakukan gugatan  ganti  rugi.  Namun,  UU  No. 19  Tahun  2002  sendiri  mengatur bahwa  pihak  yang  merasa  dirugikan akibat  pelanggaran  ini  dapat  meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan  tindakan-tindakan  sebagai berikut:  Pertama,  meminta  penyitaan terhadap benda  yang diumumkan  atau hasil  perbanyakan  ciptaan  itu;  Kedua, memerintahkan  penyerahan  seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan
ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan  atau  pameran  karya, yang  merupakan  hasil  pelanggaran hak cipta; dan Ketiga, memerintahkan
pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang
merupakan  hasil  pelanggaran  hak cipta.
Masa  waktu  yang  diperlukan untuk  melakukan  gugatan  ganti  rugi ini  UU  No.  19  Tahun  2002  telah memberikan  batasan-batasan  waktu dalam setiap tahapannya secara limitatif.
Dengan pengaturan demikian, berarti 8 proses penyelesaian  pelanggaran  hak  cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat.
Kemudian dalam hal
pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana, UU No. 19
Tahun 2002 telah memberikan ketentuan-ketentuan  sedemikian  rupa. Beberapa  hal  yang  penting  dalam pelanggaran  hak  cipta  dari  segi pidana, bahwa UU No. 19 Tahun 2002 telah  mengatur  adanya  pengenaan sanksi  pidana  minimal.  Semisal, apabila dilihat pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002  yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (1)  atau  Pasal  49
ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  masing- masing  paling  singkat  1  (satu) bulan  dan/atau  denda  paling sedikit  Rp.  1.000.000,00  (satu juta  rupiah),  atau  pidana  penjara paling  lama  7  (tujuh)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Selain,  ketentuan  pidana  hak cipta  menentukan  sanksi  minimal, juga  ketentuan  pidana  hak  cipta  ini menganut  delik pidana biasa. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang mempunyai  dimensi  pidana,  maka pihak  penyidik  dapat  melakukan tindakan meskipun tidak ada pelaporan  dari  pihak  yang  dirugikan atau berkepentingan.
Dengan mencermati penyelesaian  pelanggaran  hak cipta di atas,  maka  apabila  didekati  dari analisis  ekonomi  terhadap  hukum dengan model pendekatan cost benefit analysis,  akan  dapat  dikemukakan beberapa  simpulan,  yakni;  Pertama, bahwa  penyelesaian  pelanggaran  hak cipta yang mengandung unsur keperdataan  pada  dasarnya  dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta) terutama diberikannya  beberapa  hak  melalui Pengadilan  Niaga  untuk  melakukan upaya-upaya  pencegahan  terhadap semakin dirugikannya atas pelanggaran hak cipta tersebut.
Kedua,  sehubungan  dengan penyelesaian  pelanggaran  hak  cipta dari  keperdataan  dengan  melibatkan
lembaga Pengadilan Niaga dan adanya limit  waktu  penyelesaian,  masalah  ini kalau dilihat tidak memberikan penjelasan  siapa  sesungguhnya  yang diuntungkan  dengan  aturan  ini.  Ada alasan yang mendasari dari penyimpulan  ini.  Alasan  tersebut terletak  pada    ketiadaan  sanksi  yang tegas  apabila  limit  waktu  tersebut dilanggar  oleh  pihak  Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, kalau memang tujuan  dibuatnya  ketentuan  itu  untuk memeberikan  keuntungan  pada  para pihak, mestinya masalah sanksi menjadi  suatu  hal  yang  patut  untuk dipertimbangkan.
Ketiga, bahwa penerapan sanksi  pidana  dengan  menentukan batas  minimal,  hal  ini  akan  sangat menguntungkan kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta, dan sekaligus  hal  ini  akan  memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan  dalam  hal  ini  pencipta  dan pemegang  hak  cipta.  Atas  dasar  ini pula,  ketentuan  pidana  yang  dibuat seperti dalam UU No. 19 Tahun 2002 ini  merupakan  trobosan  yang  baik guna  meminimalisisir  kerugian  dari  si pencipta dan pemegang hak cipta.
Keempat, dalam hal penerapan delik  pidana  biasa  yang  dikhususkan dalam  UU  No.  19  Tahun  2002  pada dasarnya  apabila  dicermati  dari  apsek
analisis  ekonomi,  maka  penerapan
ketentuan ini akan banyak memberikan  keuntungan  si  pencipta dan  pemegang  hak  cipta,  terutama bagi  pengembangan  kreatifitas  dalam bidang  hak  cipta.  Sementara  itu, pemerintah  juga  tidak  akan  terlalu banyak dirugikan akibat terlalu banyaknya pelanggaran atas hak cipta.
Atas  penjelasan  di  atas,  maka patut ditegaskan bahwa analisis ekonomi ini, sifatnya masih didasarkan  pada  aturan-aturan  yang sifatnya normatif. Artinya, pada tataran  empirik  boleh  jadi  empat  hal yang  dikemukakan  di  atas  akan mengandung  hasil  yang  berbeda. Meskipun    demikian,  dengan  analisis ekonomi  terhadap  aturan  normatif  ini pula  dapat  kiranya  diprediksikan kemungkinan-kemungkinan dari aturan hukum yang ada terhadap aspek kemanfaatannya  atau  keuntungannya apabila  diterapkan.  Dalam  bahasa analisis ekonomi dapat ditentukan cost and benefitnya.

## III. KESIMPULAN
Terlepas dari sejumlah
permasalahan yang muncul dalam implelemtasi  hukum  dalam  bidang  HKI, maka  sesungguhnya  keberadaan  HKI  ke depan  sangat  prospektif,  hal  ini  tidak terkecuali  bagi  kalangan  yang  kini
mendalami  aspek  hokum  dalam  bidang HKI.  Pemahaman  ini  didasarkan  pada beberapa alasan, yakni;
1. Pertama,  bahwa  dari  hari  kehari kesadaran  hokum  dari  individu  atau para  pelaku  usaha  untuk  melindungi HKI mereka kian meningkat.
2. Kedua,  tingkat  pelanggaran  HKI  di
Indonesia masih sangat tinggi. Beberapa  indikasi  terhadap  kenyataan ini  dapat  dilihat  dari  pelbagai  laporan yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat internasional atau organisasi internasional  yang  concern  dalam bidang ini. Hal lain untuk memperkuat  hal  ini  juga  dapat dicermati pada banyaknya peringatanperingan  yang  dikeluarkan oleh  pemegang  HKI  di  berbagi  media akhir-ahkir ini.
3. Ketiga, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Berkembangnya  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  ini  berhubungan  erat dengan  permasalahan  HKI.  Oleh karenanya perkembangan kedua bidang  ini  dapat  diambil  kesimpulan akan menjadi lahan baru dalam bidang HKI  dan  secara  otomatis  hal  ini  akan memberikan  tawaran  baru  dalam bidang  HKI  dan  menjadikan  HKI berkembang dengan dinamis.
4. Keempat, sumber daya manusia dalam
bidang  HKI  sendiri  di  Indonesia  saat ini  masih  dibutuhkan  sangat  banyak. Tidak saja dibutuhkan untuk pengadaan  sumber  daya  manusia  di sektor  pemerintahan,  namun  juga  di sector privat. Sumber daya manusia di sini tidak saja hanya dari disiplin ilmu hukum,  namun  dari  pelbagai  disiplin ilmu pengetahuan.
5. Kelima,  dengan  memahami  HKI,
maka diharapkan juga akan memunculkan kreatifitas-kreatifitas baru. Sehingga hal ini akan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Sardjono,  Pengetahuan  Tradisional Studi  Mengenai  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  atas  Obat- Obatan, Jakarta: UI Press, 2004.

## Bambang  Kesowo,  GATT,  TRIPS  dan  Hak
Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI),
Jakarta: Mahkamah Agung, 1998.

## Carlos  M  Correa,  Intellectual  Property
Rights,  the  WTO  and  Developing Countries  the    TRIPs  Agreement  and Policy  Option,  Malaysia:  Zed  Books Ltd, 2000.
Erman Rajagukguk, “Kontrak Bisnis Internasional  dan  Kaitannya  dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak,”Jurnal  Magister  Hukum UII, Vol. 1 No. 1 September 1999.
Frank  H.  Easterbrook,“The  Inevitability  of
Law and Economic,“ Legal Education  Review,  Vol.  1  No.  1, 1989. Hartanto Reksodipoetro, “Peluang dan Tantangan  Pasca  Putaran  Uruguay: Kesiapan Indonesia dalam Perdagangan Internasional,” Disampaikan pada Seminar Nasional
Hilaire  McCoubrey  dan  Nigel  D  White,
Textbook  on  Jurisprudence,  Third Edition,  Blackstone  Press  Limited, 1993.

## Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,
Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori dan  Prakteknya  di  Indonesia,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

## Robert  Cooter  dan  Thomas  Ulen,  Law  and
Economics,  Third  Edition,  Addision Wesley  Longman  Inc,  New  York, 1999.
Terry  Calvani  dan  John  Siegfried,  Economic

## Analysis  and  Antitrust  Law,  Second
Edition,  Little,  Brown  and  Company,
Boston and Toronto, 1988.
Victor  Purba,  Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional  (Konvensi  Vienna1980), UI Press, Jakarta, 2002.