## PENGARUH PEMAHAMAN KARYAWAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK

## PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERHADAP KETAATAN DALAM PERPAJAKAN PADA PT.GAG NIKEL
Martha Carolina Dosen Universitas Bunda mulia Email:mcarolina@ubm.ac.id
ABSTRACT Based  on  the  results  of  research  done  on  the  PT  Gag  Nikel,  its appears that there are still many employees above of non  – taxable income does not  understand  how  to  calculate  and  report  income  tax  an  individual  taxpayer. Based on this the authors make the point as follows "What is the understanding of employees on the calculation and reporting of personal income tax in the country to  obedience  in  the  taxation  of  PT  Gag  Nikel".  The  research  method  used  was quantitative research methods. Methods of data collection using a literature study and  field  study.  While  the  quantitative  data  analysis  using  statistics.  From  the description  of  the  recapitulation  of  the  indicator  is  known  that  the  employees  of PT  Gag  Nikel  understanding  of  the  calculation,  withholding  and  reporting  of personal income tax interpretation of  the figure 4.08. Based on a predetermined interval scale of this figure is included in the category of "Good". This indicated that  the  employees  of  PT  Gag  Nikel  know  the  calculation,  withholding  and reporting  of  personal  income  tax  in  the  country.While  the  results  summary indicator of compliance employees of PT Gag Nikel interpretation of the tax rate of 4.24 is obtained. Based on a predetermined interval scale of this figure belongs to the category "Good". This indicated that the employees of PT Gag Nikel follow the rules of taxation on personal income taxes in the country.
Keywords: report  income  tax  an  individual  taxpayer, calculation,  withholding and reporting of personal income tax interpretation

## I. Pendahuluan
Pemerintah  memerlukan  dana  guna  menunjang  sektor  pembangunan negara  indonesia  yang  lebih  baik.  Sebagian  besar  dana  tersebut  diperoleh  dari iuran  pajak  yang  dipungut  secara  terpusat    seperti  pajak  penghasilan,  Pajak Pertambahan  Nilai,  pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea  materai,  maupun  yang dipungut  oleh  daerah  pajak  pajak  hiburan,  pajak  hotel  dan  lain  sebagainya  yang dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Sebagian  besar  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dipotong  dan  dipungut  oleh pemotong pajak yang telah ditentukan oleh direktorat jendral pajak. Dalam hal ini, pemberi  penghasilan  baik  perorangan  maupun  lembaga  diwajibkan  untuk menghitung,  memotong  dan  melaporkan  atas  penghasilan  yang  diperoleh  oleh wajib pajak sehingga wajib pajak hanya  menerima bukti potong  yang pada akhir tahun dapat dijadikan kredit pajak atas akumulasi penghasilan selama setahun. Akan  tetapi,  tidak  semua  wajib  pajak  mempunyai  pengetahuan  tentang  tatacara pelaksanaan  parpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  atas  pajak  penghasilan  orang pribadi  yang  diterima  ,  antara  lain  pengetahuan  mengenai  perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pajak penghasilan yang diterima.
Dari hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan terhadap karyawan PT  Gag  Nikel  yang  berlokasi  dijakarta  terlihat  bahwa  masih  ada  beberapa  hal yang  masih  kurang  memahami  tentang  tatacara  perhitungan,  pemotongan  serta pelaporan pajak

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian administrasi
Mengenai  pengertian  administrasi,  menurut  para  ahli  administrasi diantaranya  menurut  M.  E  Dimock  sebagaimana  dikutip  oleh  Dharma  Setyawan Salam (2002 : 11 )  mendefinisakan administrasi sebagai berikut :
“Administrasi  adalah  salah  satu  pendekatan  yang  terencana  untuk memecahkan  semua  macam  masalah  yang  banyak  terjadi  pada  setiap kegiatan individu atau kelompok baik pada negara maupun swasta”

## 2.2. Pengertian pemahaman
Menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia  (1997  :  704  )  pemahaman  berasal dari  kata  paham  yang  berarti  mengerti  benar,  tahu  benar  akan  suatu  hal. Sedangkan  pemahaman  adalah  suatu  proses,  perbuatan,  cara  memahami  atau memahamkan.

## 2.3. Pengertian ketaatan
Menurut kamus besar bahasa indonesia (1997 : 986) ketaatan berasal dari kata taat yang berarti senantiasa menurut, patuh, tidak berlaku curang. Sedangkan
ketaatan  adalah  kepatuhan,  kesalehan,  fungsi  untuk  tidak  membahayakan  atau mengganggu kedamaian atau keadilan.

## 2.4. Pengertian Pajak  Penghasilan
Pajak  penghasilan  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  pajak  dan  penghasilan. Bebarapa  pendapat  para  ahli  mengenai  pajak  yaitu  menurut  Dr.  Soeparman Soemahamidjaja sebagaimana dikutip oleh Waluyo ( 2007 : 1) mengatakan bahwa :“  pajak  merupakan  iuran  wajib  berupa  uang  atau  barang  yang  dipungut  oleh penguasa  berdasarkan  norma  –  norma  hukum  guna  menutup  biaya  produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

## 2.5. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Adapun yang dimaksud wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah:
1. Wajib pajak yang lahir dan menetap di Indonesia
2. Orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
3. Orang  pribadi  yang  dalam  satu  tahun  pajak  menetap  di  Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

## 2.6. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan peraturan direktorat jenderal pajak no PER-31/PJ/2009 sebagaimana diubah  dengan  peraturan  dirjen  pajak  nomor  PER-57/PJ/2009  bahwa  penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21/26 adalah :
a. Pegawai
b. Pegawai tetap.
c. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas
d. Penerima penghasilan bukan pegawai.
e. Penerima pensiun
f. Penghasilan pegawai tetap yang Bersifat Teratur
g. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur
h. Upah harian
i. Upah mingguan.
j. Upah satuan
k. Upah borongan
l. Imbalan kepada bukan pegawai
m. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan
n. Imbalan kepada peserta kegiatan
Tidak  termasuk  sebagai  penerima  penghasilan    yang  dipotong  PPh  pasal 21  sesuai  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  No  PER-31/PJ/2009sebagaimana diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-57/PJ/2009 .
a. Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat  atau  pejabat  lain  dari negara asing
b. Pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan

## 2.7. Objek Pajak Penghasilan
Objek  pajak  penghasilan  berdasarkan  peraturan  direktorat  jenderal  pajak no  PER-31/PJ/2009  sebagaimana  diubah  dengan  peraturan  dirjen  pajak  nomor PER-57/PJ/2009  adalah :penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
b. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan,
c. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
d. imbalan  kepada  bukan  pegawai,  antara  lain  berupa  honorarium,  komisi, fee, dan imbalan;
e. imbalan kepada peserta kegiataan
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21  sesuai PER-31/PJ/2009 adalah:
a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
b. Penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan/atau  kenikmatan  dalam  bentuk  apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah,
c. Iuran  pensiun  yang  dibayarkan  kepada  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah disahkan oleh Menteri Keuangan
d. Zakat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang  berhak  dari  badan  atau  lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
e. Beasiswa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  1  Undang- Undang Pajak Penghasilan

## 2.8. Mekanisme Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
a. Perhitungan  pajak penghasilan orang pribadi sebagai pegawai tetap Adapun  tatacara  perhitungannya  adalah  menentukan  Penghasilan bruto  pegawai  tetap  diperoleh  dengan  menjumlahkan  gaji,  tunjangan  – tunjangan  yang  diberikan  pemberi  kerja  (selain  natura),  premi  asuransi yang  dibayarkan  oleh  pemberi  kerja  selain  iuran  pensiun  yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan. Penghasilan neto  didapat dari penghasilan bruto dikurangi;
a. Biaya  Jabatan,  yaitu  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan memelihara  penghasilan  yang  besarnya  5%  dari  penghasilan  bruto, setinggi  –  tingginya  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah)  sebulan atau  Rp.6.000.000  (enam  juta  rupiah)  setahun.  Sedangkan  biaya jabatan  bagi  penerima  pensiun  adalah  5%  dari  penghasilan  bruto, setinggi – tingginya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
b. Iuran  yang  dibayarkan  oleh  pegawai  kepada  dana  pensiun  yang pendiriannya  telah  disahkan  oleh  menteri  keuangan  atau  Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan.
c. Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak,  yang  didapat  berdasarkan  status wajib pajak dan jumlah tanggungan dengan besaran sebagai berikut :
 Rp  15.840.000,00  (lima  belas  juta  delapan  ratus  empat  puluh  ribu rupiah)  untuk  diri  Wajib  Pajak  orang  pribadi  pertahun  atau Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan
 Rp  1.320.000,00  (satu  juta  tiga  ratus  dua  puluh  ribu  rupiah) tambahan  untuk  Wajib  Pajak  yang  kawin  per  tahun  atau Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan
 Rp  1.320.000,00  (satu  juta  tiga  ratus  dua  puluh  ribu  rupiah) tambahan  untuk  setiap  anggota  keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat,  yang menjadi  tanggungan  sepenuhnya,  paling  banyak  3  (tiga)  orang untuk  setiap  keluarga  pertahun  atau  Rp.110.000  (seratus  sepuluh ribu rupiah) perbulan.
Yang  dimaksud  dengan  anggota  keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  adalah  orang  tua,  mertua, anak kandung atau anak angkat.
 Dalam  hal  karyawati  kawin,  maka  PTKP  yang  dikurangi  adalah hanya  untuk  diri  sendiri  dan  dalam  hal  tidak  kawin,    selain  untuk diri sendiri ditambah tanggungan untuk keluarga maksimal 3 orang.
 Bagi  karyawati  yang  menunjukan  keterangan  tertulis  dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh  penghasilan,  diberikan  tambahan  PTKP  sebesar Rp.1.320.000  (satu  juta  tiga  ratus  dua  puluh  ribu  rupiah)  setahun atau Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebulan.
b. Pemotongan  pajak penghasilan orang pribadi sebagai pegawai tetap
Berdasarkan  peraturan  direktorat  jenderal  pajak  no  PER-31/PJ/2009 sebagaimana  diubah  dengan  peraturan  dirjen  pajak  nomor  PER- 57/PJ/2009  bahwa pemotong pajak adalah:
a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan,
b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
c. Dana pensiun,
d. Penyelenggara  kegiataan,  termasuk  badan  pemerintah,  organisasi yang bersifat nasional dan internasional
c.. Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT tahunan PPh orang   pribadi
Jadi  berdasarkan  ketentuan  pada  kedua  ayat  ini,  dapat  kita  simpulkan bahwa:
1. Pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  harus  dilakukan  pada akhir  bulan  ketiga  setelah  tahun  pajak  berakhir.  Maka  untuk  tahun pajak 2011, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret 2012.
2. Penyetoran  kekurangan  bayar  pajak  yang  terutang  berdasarkan perhitungan  pada  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  harus  dilunasi sebelum  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  disampaikan  (dilaporkan ke Kantor Pajak).
3. Dengan  demikian,  maka  batas  waktu  penyetoran  PPh  PPh  Pasal  29 (yaitu setoran kekurangan bayar PPh hasil penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) untuk tahun pajak 2011 adalah tanggal 31  Maret  2012,  sebelum  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  tersebut disampaikan.
c. Sanksi tidak menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi
Terdapat  2  macam  sanksi  bagi  wajib  pajak  yang  tidak menyampaikan  atau  terlambat  menyampaikan  SPT  tahunan  wajib pajak orang pribadi yaitu;
1. Sanksi Administrasi
Berdasarkan UU no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara  perpajakan  pasal  7  bahwa  wajib  pajak  tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT tahunan wajib
pajak  orang  pribadi,  maka  akan  dikenakan  sanksi  administrasi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

## 2. Sanksi Pidana
UU  no  28  tahun  2007  tentang  ketentuan  umum  dan  tatacara perpajakan  pasal  38  juga  menjelaskan  sanksi  pidana  bagi  wajib pajak  yang  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  SPT  atau menyampaikan  SPT  tetapi  isinya  tidak  benar  sehingga  dapat menyebabkan  kerugian  bagi  negara  diancam  pidana  kurungan sesingkatnya 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  dapat  disusun  suatu  hipotesis  sebagai berikut:
H o :  ρ  =  0,  berarti  tidak  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  pemahaman  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak penghasilan  orang  pribadi  dalam  negeri  terhadap  ketaatan  dalam perpajakan
Ha:  ρ  ≠  0,  berarti  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara pemahaman  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan.

## 3.Metodologi Penelitian

## 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

## a. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  mengambil  tempat  pada  Kantor  PT. Gag Nikel, gedung Antam Tbk. Lantai 3 Jakarta Selatan.

## b. Waktu Penelitian
Adapun  waktu  pelaksanaan  penelitian  adalah  bulan  September  2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

## 3.2.Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  beberapa  cara  yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

## 3.3. Teknik Analaisis Data
a. Skoring Data
Agar  data  jawaban  responden  mudah  dianalisis  secara  kuantitatif  maka setiap jawaban diberi skor/nilai sebagai berikut:
Untuk Variabel Pemahaman dan Ketataan dalam perpajakan
1. Jawaban a Sangat Setuju diberi bobot 5
2. Jawaban b Setuju diberi bobot 4
3. Jawaban c Kurang Setuju diberi bobot 3
4. Jawaban d Tidak Setuju diberi bobot 2
5. Jawaban e Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1

## b. Interval
Kemudian  nilai  rata-rata  tersebut  diinterprestasikan  atas  lima  kriteria dengan  menggunakan  skala  interval  sebagaimana  J.  Supranto (2000:65) kemukakan bahwa:
Skala interval = jumlah alternative jawaban – 1 Jumlah skala interval yang diinginkan

## a. Skor kriteria angka penafsiran
Maka kelima kriteria penafsiran tersebut diperoleh sebagai berikut:
Jika  nilai  antara  1.00  –  1.80  berarti  kriteria  penilaian  Sangat  Tidak Baik
Jika nilai antara 1.81 – 2.60 berarti kriteria penilaian Tidak Baik Jika nilai antara 2.61 – 3.40 berarti kriteria penilaian Cukup Baik Jika nilai antara 3.41 – 4.20 berarti kriteria penilaian Baik Jika nilai antara 4.21 – 5.00 berarti kriteria penilaian Sangat Baik
5  -  1 =     4       =    0.8 5             5

## c.  Analisis Perolehan Angka Penafsiran
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengumpulkan,  menyusun  dan  membuat tabulasi  data,  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:

## d.  Regresi  linier Sederhana
Regresi sederhana dinyatakan dalam persamaan, sebagai berikut:
Y = a + bX
Keterangan
Y  = Ketaatan dalam perpajakan
a   = konstanta
b  = koefisien regresi
X   = pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri

## e. Korelasi Product Moment
Sedangkan  rumus  korelasi  product  moment  dinyatakan  oleh  Sugiyono (2003:147) sebagai berikut:
n ∑ XY – (∑X) (∑Y)
r =
√{n ∑X 2 – (∑X) 2 }{n ∑Y 2 – (∑Y) 2 }

## f. Uji Hipotesis
Rumus  uji  signifikansi  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2003:150)  sebagai berikut:
√ n – 2
t hitung =
√1 – r 2
M = Σf (x)
n Keterangan: M  = Perolehan angka penafsiran f    = Frekuensi x   = Pembobotan
n   = Jumlah responden
Keterangan: t = nilai hitung r = koefisien korelasi n = jumlah responden (sampel)
Adapun ketentuan masing-masing nilai r hitung adalah sebagai berikut:
1. H 0 =  t hitung <  t tabel maka  hipotesis  nol  (H 0 )  diterima  dan  hipotesis alternative  (H a )  ditolak,  artinya  bahwa  pemahaman  karyawan  atas perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang pribadi  dalam  negeri  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketaatan  dalam perpajakan.
2. H 0 =  t hitung >  t tabel maka  hipotesis  nol  (H 0 )  ditolak  dan  hipotesis alternative  (H a )  diterima,  artinya  bahwa  pemahaman  karyawan  atas perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang pribadi  dalam  negeri  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketaatan  dalam perpajakan.

## g. Analisis Koefisien Determinasi
Digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  kuat  pengaruh  pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan dibanding dengan  pengaruh  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  lain  seperti  yang dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2003:151)  dengan  rumus  sebagai  berikut: Kd = r 2 x 100%
Keterangan:
Kd = koefisien determinasi r    = koefisien korelasi dikuadratkan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian
PT.  Gag  Nikel  adalah  perusahaan  berbadan  hukum  Indonesia  yang kepemilikan  saham  sewaktu  tanggal  11  Februari  1998,  sebesar  75%  saham  PT. Gag  Nikel  dimiliki  oleh  BHP  Asia  Pacific  Nickel  Pty.  Ltd,  perusahaan  yang didirikan dibawah hukum  Australia dan berkantor di  600 Bourke St.  Melbourne, Australia  dan  sebesar  25%  saham  dimiliki  oleh  PT.  Antam  Tbk  (persero)  yang beralamat  di  Jl.  TB.Simatupang  No.1,  Lingkar  Selatan-Tanjung  Barat,  Jakarta, Indonesia.

## 4.2.Analisis Data

## Tabel 1
Rekapitulasi Perolehan Nilai Rata-Rata Jawaban Responden
Indikator pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri (n=21) No  Indikator Nilai (M) Keterangan 1 Mengerti  tentang  lapisan  penghasilan tidak kena pajak 4,00 Baik 2 Mengerti  tentang  lapisan  penghasilan kena pajak 3,86*  Baik 3 Mengerti  tentang  penghitungan  pajak penghasilan orang pribadi 4,38 Sangat Baik 4 Meminta  rincian  perhitungan  pajak penghasilan yang dipotong perusahaan 4,10 Baik 5 Menerima bukti pemotongan pajak setiap akhir tahun 4,00 Baik 6 Menghitung  total  penghasilan  yang diterima setiap akhir tahun 4,10 Baik 7 mengerti  cara  mengisi  formulir  surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi dalam negeri 4,00 Baik 8 Bertanya  kepada  petugas  pajak  apabila ada hal mengenai pajak penghasilan yang kurang dimengerti 4,00 Baik 9 Mengikuti  peraturan  pajak  penghasilan orang pribadi dalam negeri 4,29 Sangat Baik 10 Sosialisasi  tentang  tata  cara  perhitungan dan pelaporan pajak oleh petugas pajak 4,14 Baik Rata-rata Penafsiran = 40,87/10 = 4,09 4,09 (Baik)
Dari  tabel  rekapitulasi  di  atas,  maka  dapat  diperoleh  rata-rata penafsiran (M) yaitu sebesar 4,09 berdasarkan skala interval yang telah ditentukan  sebelumnya  oleh  penulis,  angka  tersebut  termasuk  dalam kategori  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  karyawan tentang  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan orang  pribadi  dalam  negeri  baik,  namun  belum  optimal  karena  masih ada beberapa hal yang harus dipahami karyawan, salah satunya adalah pengertian tentang lapisan penghasilan yang kena pajak.

## Tabel 2
Rekapitulasi Perolehan Nilai Rata-Rata Jawaban Responden Indikator Ketaatan dalam Perpajakan (n=21) No  Indikator Nilai (M) Keterangan 1 Melaporkan  pajak  penghasilan  atas kesadaran sendiri 4,71 Sangat Baik 2 Mentaati  pajak  sangat  penting  bagi pembangunan bangsa 4,14 Baik 3 Melaporkan  pajak  penghasilan  setiap tahun 4,24 Sangat Baik 4 Pajak  penghasilan yang  dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima 4,14 Baik 5 Melaporkan  penghasilan  lain  selain penghasilan yang diterima dari perusahaan 4,52 Sangat Baik 6 Meminta bantuan untuk  menghitung dan melaporkan pajak penghasilan 3,76*  Baik 7 Meminta bantuan orang yang memahami  pajak  agar  biaya  pajak  saya lebih kecil 4,10 Baik 8 Membayar  pajak  adalah  sesuatu  yang sia-sia 4,24 Sangat Baik 9 Rekan  kerja  yang  menganjurkan  untuk tidak membayar pajak 4,24 Sangat Baik 10 Banyaknya oknum pajak yang tidak jujur membuat  orang  lain  malas  membayar pajak 4,33 Sangat Baik Rata-rata Penafsiran = 42,42/10 = 4,24 4,24 (Baik)
Dari  tabel  rekapitulasi  di  atas,  maka  dapat  diperoleh  rata-rata penafsiran (M) yaitu sebesar 4,24 berdasarkan skala interval yang telah
ditentukan  sebelumnya  oleh  penulis,  angka  tersebut  termasuk  dalam kategori sangat baik.
4.3.  Analisis  Pengaruh  Pemahaman  Karyawan  Atas  Perhitungan,
Pemotongan dan Pelaporan Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Terhadap Ketaatan Dalam Perpajakan

## 1. Regresi Sederhana
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  pemahaman  karyawan  atas perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang  pribadi dalam  negeri  (X)  terhadap  ketaatan  dalam  perpajakan  (Y).  Regresi sederhana dinyatakan dalam persamaan, sebagai berikut:

## Y = a + bX
Dari  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  persamaan  regresi pengaruh  pemahaman  karyawan  atas  perhitungan,  pemotongan  dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan adalah:
Y = 20,039 + 0,548 X
Artinya  setiap  penambahan  skor  jawaban  variabel  pemahaman  karyawan atas  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang pribadi  dalam  negeri  sebesar  1,  maka  ketaatan  dalam  perpajakan  akan meningkat sebesar 0,548 menjadi 20,039 + 0,548 = 20,587.

## 2. Korelasi Product Moment
Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  hubungan  antara  disiplin  dengan  kinerja maka digunakan koefisien product moment.
n ∑ XY – (∑X) (∑Y) r =
√{n ∑X 2 – (∑X) 2 }{n ∑Y 2 – (∑Y) 2 }
21 (37043) – (858) (891)
r = √{21 x 36222 – (858) 2 }{21 x 38405 – (891) 2 } r =  0,763
Hasil  dari  perhitungan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  korelasi  antara pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan ketaatan dalam perpajakan sebesar  0,763  artinya  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan  orang  pribadi  dalam  negeri  dengan  ketaatan  dalam perpajakan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  pedoman  interprestasi koefisien korelasi pada interval koefisien 0,601 – 0,800 yang menyatakan hubungan kuat.

## 3. Uji Signifikan Korelasi
Untuk  mengetahui  kebenaran  dari  perhitungan  koefisien  korelasi  di  atas, diperlukan  uji  signifikan  korelasi.  Untuk  menguji  signifikan  hubungan pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan ketaatan dalam perpajakan terhadap  responden  yang  berjumlah  21  responden,  maka  diperlukan  uji signifikan dengan perhitungan sebagai berikut:
√ n – 2
t hitung =
√1 – r 2
√ 21 – 2
t hitung =
√1 – 0,763 2
Hasil  t  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  dengan  menggunakan  rumus  t tabel dengan  tingkat  kesalahan  5%  (α  =  0,05)  uji  dua  pihak  dengan  dk  =  19 yaitu  21-2  =  19  sehingga  diperoleh  t tabel =  1,67.  Dari  hasil  uji  signifikan korelasi  product  moment  maka  diperoleh  t hitung =  5,152.  Hal  tersebut berarti  t hitung >  t tabel dapat  disimpulkan  oleh  penulis  bahwa  hipotesis  nol ditolak  dan  hipotesis  alternative  diterima  yang  artinya  pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang  pribadi  dalam  negeri  mempunyai  hubungan  yang  positif  dan signifikan terhadap keatatan karyawan dalam perpajakan.
Berdasarkan perhitungan, maka dapat dinyatakan bahwa harga t hitung pada daerah penolakan H 0 maka dapat dikatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak  ada  hubungan  pemahaman  karyawan  atas  perhitungan,  pemotongan dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dalam  negeri  dengan ketaatan dalam perpajakan ditolak, dan hipotesis alternative diterima. Jadi kesimpulannya  adalah  koefisien  antara  pemahaman  karyawan  atas perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang  pribadi dalam negeri dengan ketaatan dalam perpajakan sebesar 0,763 signifikan, artinya  koefisien  tersebut  dapat  digeneralisasikan  atau  dengan  kata  lain dapat berlaku pada populasi dan sampel sebanyak 21 responden.

## 4. Analisis koefisien Determinasi
Kd = r 2 x 100%
Kd = (0,763) 2 x 100% =58,3%
Dilihat  dari  koefisien  determinasi  di  atas,  diketahui  tingkat  keragaman sebesar  58,3%.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketaatan  dalam  perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi  dalam negeri  yang merupakan faktor  penting  dalam  meningkatkan  ketaatan  dalam  perpajakan,  dimana hanya 41,7% .

## 5.   KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. KESIMPULAN
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pemahaman  karyawan  atas  perhitungan,  pemotongan  dan pelaporan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dalam  negeri  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  ketaatan  dalam  perpajakan  pada  PT.  GAG  Nikel.  Hal  ini terlihat dari koefisien determinasi di atas, diketahui tingkat keragaman sebesar 58,3%%.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketaatan  dalam  perpajakan  dipengaruhi  oleh pemahaman  karyawan  atas  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan  ketaatan  dalam  perpajakan,  dimana  hanya  41,7%  ketaatan dalam  perpajakan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lainnya  yang  dalam penelitian ini tidak dianalisis.

## 5.2. Saran
1. Perlu  adanya  peningkatkan  pemahaman  karyawan  tentang  perhitungan, pemotongan  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dalam  negeri dengan  memberikan  pengertian  tentang  lapisan  penghasilan  yang  kena pajak.
2. Perlu  adanya  peningkatan  ketaatan  karyawan  dalam  perpajakan  dengan memberikan bantuan kepada karyawan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Algifari. 1997. Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis . UPP AMPYKPN, Yogyakarta.
Devano,  Sony.  2006. Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu . Kencana  Prenada Media Group: Jakarta.
Harahap,  A.A,  2004, Paradigma  Baru  Perpajakan  Indonesia  Perspektif Ekonomi. Kotler, Philip, 2004. Manajemen Pemasaran. Prenhalindo, Jakarta.
Mardiasmo.  2008. Perpajakan  (Edisi  Revisi) . Penerbit  ANDI:Yogyakarta Much.Junaidi.
Bambang Setiaji. 2005. Mengukur Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Kinerja  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Klaten. Jurnal  Daya  Saing, Magister  Manajemen  UMS  Praptapa,  Agung,  2009. The  Art  Of  Controlling People. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Sumadi.
M. Andi Setijo Nugroho. 2005 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi pada Obyek Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Satu . Jurnal  Kajian  Bisnis  dan  Manajemen ,  Edisi  Khusus  on  Marketing  Hal.  59  – 72