## ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPOLISIAN DI POLRES SORONG SELATAN
Hary Yudha Siregar 1 ; Akim 2 ; Yusa Djuyadi 3
1 Program Studi Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
3 Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran email : hary.siregar@gmail.com
Submitted: 18-06-2022; Accepted: 03-04-2023: Published : 04-04-2023

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong selatan belum diterapkan secara optimal dengan implikasi rendahnya pencapaian target kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan pada bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dari fungsi pengawasan, meningkatkan kemampuan para petugas dan perlu untuk dilakukan pelatihan bersama antar fungsi sehingga terjalin koordinasi yang baik antar satuan kerja pada Polres Sorong Selatan.
Kata Kunci: Program dan Kegiatan Kepolisian, kebijakan, implementasi, evaluasi

## ABSTRACT
The objectives of this study is to analyze the policy of monitoring police programs and activities at the Polres Sorong Selatan. This is a descriptive qualitative research by using library study, observation and interviews were used to collect the primary also secondary data. The results of this study showed that the monitoring of policy implementation on programs and activities at Polres Sorong Selatan has not been optimally implemeted with the implication that the achievement performance and accountability is still low. This is due to constraints in the field of personnel, infrastructure, budget and methods used. Therefore, i tis necessary to conduct socialization to provide understanding of the main tasks of the supervisory function, improve the ability of officers and carry out joint training with related functions so that there is a good relationship between works units in Polres Sorong Selatan.
Key Words: Police programs and activities, policy, analysis, implementation, evaluation

## PENDAHULUAN
Berdasarkan dokumen Commander Wish Kapolri tahun 2016 oleh Tito Karnavian, diperoleh informasi bahwa pengumpulan pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas mulai tahun 1999 hingga 13 – 15 April dan 27 – 28 Juni 2016 yang memuat dua pokok persepsi yaitu persepsi terhadap kinerja Polri dan
persepsi terhadap proses kerja Polri. Persepsi terhadap kinerja terbagi menjadi beberapa kategori kepuasan yaitu dalam penegakan hukum, Harkamtibmas, pelayanan masyarakat, penanganan kasus dan prestasi Polri yang menonjol .
Sedangkan persepsi terhadap proses kerja Polri, mendapatkan penilaian yang cukup buruk,
yaitu dengan banyaknya masyarakat yang setuju menyatakan bahwa “polisi gampang disuap” sebesar lebih dari 60%, serta kategori “melibatkan polisi akan menambah masalah” sebesar 53% (Litbang Kompas, 2016). Oleh karena itu, program prioritas Promoter dikedepankan untuk melakukan reformasi kultural dan reformasi kinerja sehingga tercapai peningkatan public trust dengan menekan budaya koruptif, mewujudkan sosok polisi yang humanis, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme dalam gakkum, meningkatkan stabilitas Kamtibmas dan melakukan manajemen media.  Hingga saat ini pun, setelah berganti Kapolri sebanyak dua kali yaitu dari Idham Aziz kepada Listyo Sigit Prabowo, Polri masih berbenah dengan mengusung slogan program prioritas baru yaitu Polri Presisi yang merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.
Kondisi tersebut dapat tergambar pada wilayah Polres Sorong Selatan yang jauh dari pengamatan Mabes Polri. Penyelenggaraan pengawasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Sorong Selatan selama ini belum dapat terlaksana secara optimal. Berdasarkan temuan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Papua Barat di Polres Sorong Selatan Tahun Anggaran 2021 dalam laporan Wasrik Rutin Itwasda Polda Papua Barat, terdapat total temuan sebanyak 89 temuan dengan rincian bidang operasional sebanyak 36 temuan, bidang Sumber Daya Manusia sebanyak 22 temuan, bidang Anggaran sebanyak 15 temuan dan bidang Sarpras sebanyak 16 temuan .
Pada bidang operasional, 36 temuan meliputi pelaksanaan kegiatan yang belum mempedomani SOP, penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri, pelanggaran terhadap manajemen penyidikan seperti SP3 tidak sesuai ketentuan, P21 yang dipaksakan, Tahap II yang tidak dilaksanakan, perkara Nebis in Idem dan upaya paksa dalam penyidikan. Pada bidang SDM, sebanyak 22 temuan meliputi adanya penyimpangan dalam rekrutmen, pelanggaran dan tindak pidana oleh anggota Polri, Desersi, penerapan reward and punishment yang belum optimal, mutasi dan promosi jaatan serta belum optimalnya pelayanan terhadap hak-hak anggota Polri. Pada bidang Sarpras sebanyak 15 temuan meliputi
ditemukannya Ranmor yang rusak masih didukung BBM, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, Mark Up harga dan barang tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan untuk bidang anggaran sebanyak 16 temuan meliputi Perwabkeu fiktif, pajak yang tidak disetorkan kepada kas negara, duplikasi kegiatan didanai oleh dua sumber anggaran (hibah dan APBN), pembayaran yang melebihi standar, anggaran yang tidak terserap dan keliru peruntukkannya serta uang tilang dan SKKB yang tidak dilaporkan dan disetorkan ke Kas Negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dalam penelitian bidang ilmu social. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan mellaui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan permasalahan manusia maupun organisasi.  Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang disajikan secara eksploratif. Alasan pemilihan metode kualitatif karena dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, membimbing untuk memperoleh penemuan- penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru (Hudelson, 1994).
Objek penelitian ini adalah kebijakan pengawasan program dan kegiatan kepolisian di Polres Sorong Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa narasumber relevan dengan kasus yang diangkat pada penelitian ini. Data divalidasi dengan triangulasi berdasarkan analisis kasus sejenis, teori, serta fakta yang ditemukan di lapangan.
Data yang dikumpulkan dipetakan sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah kesimpulan jawaban dari dimensi-dimensi yang diobservasi serta didalami di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Papua Barat (disingkat Pabar atau PB; dahulu bernama Irian Jaya Barat) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat
pulau Papua. Wilayah Papua barat mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wondiwoi, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibukota provinsi ini terletak di Manokwari dengan kota terbesarnya di Sorong. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999. Pada awalnya pembentukan provinsi ini mendapatkan penolakan dari  pemekaran baru dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Walaupun pada 11 November 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaan provinsi ini dinyatakan tetap sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat yang memiliki status otonomi khusus.
Berdasarkan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda, Polda bertugas untuk melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data penelitian yang didapatkan dari Polres Sorong Selatan Polda Papua Barat mengenai pengawasan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan metode yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai evaluasi kebijakan publik. Dalam mekanisme kebijakan publik, tahap evaluasi adalah tahapan untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja sebuah kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut. Selain itu, evaluasi juga berupaya untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yag dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan menfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.
Dasar asumsinya adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut apakah benar-benar mampu menyelesaikan masalah-  masalah yang ada.
Yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah tujuan telah tercapai namun masalah tetap saja belum terselesaikan. Sehingga evaluasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakaan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.
Program dan kegiatan adalah salah satu penjabaran dari Grand Strategi, yang pada tahun 2022 telah masuk pada tahap III yaitu tahap strive for excellence.
dapat diketahui bahwa jumlah personel pada Siwas Polres Sorong Selatan hanya 3 orang (37,5 %) menyebabkan beban tugas personel yang ada menjadi bertambah karena harus mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan personil yang kurang sesuai dengan tugas masing masing. Selain itu personil belum pernah ada yang mengikuti pelatihan atau kejuruan pelatihan latihan fungsi pengawasan auditor yang di selenggarakan oleh Itwasum Polri bekerjasama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) di Diklat BPKP Jatiasih Bogor Jawa Barat.
Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak yang diberikan amanah  (seorang agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam tahun 2021 dapat dilihat bahwa dukungan anggaran Siwas masih sangat minim jika dibandingkan dengan tugas pokok yang diemban untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Pada tahun 2022, anggaran tidak meningkat yaitu dengan jumlah yang sama pada tahun 2021.
Kegiatan pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang  bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi
pengawasan dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

## SIMPULAN
Kebijakan pengawasan program dan kegiatan kepolisian merupakan kewenangan dari Pimpinan Satker dalam mendukung profesionalisme dan  peningkatan kinerja serta pelaksanaan tugas. Berdasarkan penelitian, telah didapatkan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan yaitu bahwa kebijakan pengawasan program dan kegiatan kepolisian yang diselenggarakan oleh Polres Sorong Selatan Polda Papua Barat dilaksanakan berdasarkan peraturan kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pelaksana tugas pengawasan adalah Seksi Pengawasan (Siwas) yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Pada implementasinya kebijakan pengawasan program dan kegiatan pada Polres Sorong Selatan belum secara optimal dilaksanakan. Analisis berdasarkan teori Quade bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu reaksi organisasi, kelompok sasaran dPengawasan Program dan Kegiatan Kepolisian di Polres Sorong Selatan kinerjanya masih rendah dengan ditemukannya banyak temuan pada baik bidang pembinaan maupun operasional. Kemudian temuan-temuan ini dilakukan perbaikan sebagai respon dari Polres Sorong Selatan terhadap hasil pengawasan dari Itwasda padaan faktor lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah, Awan. Y. dan Rusfiana, Yudi, 2016., Teori dan Analisis Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung Abdulkahar. Badjuri. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi, Fisip Universitas Diponegoro. Semarang Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT.
Rineka Cipta. Cetakan XII. Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widyo Sastra, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
Edward, George C. 1980. “Implementing Public Policy”. Washington DC: Conggresional Quarterly Press Fetura, Arvan. 2021. Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Olahraga di Kabupaten Ngawi, Pascasarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Y ogyakarta
Graycar. Adam & Prenzler. Tim. 2013. “Understanding and Preventing Corruption”. London: Palgrave Macmillan.
Hoefnagels, G. Peter. 1969. “The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime”. Deventer Holand:
Springer Bussines Media.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada Press.
J Iskandar. 2000. Manajemen Publik. Pustaka Program Pascasarjana Bandung.
Miles, B.B. & A.M. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Mohammad, Thoha. 1999, Kepemimpinan dalam Manajemen. Rajawali, Jakarta.
Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek
-------------. 2018. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Polda.
Riyanto, Y. 2010. Metodologi Penelitian
Pendidikan. Surabaya: Penerbit SIC.
Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik “Membangun Pelayanan yang Responsif”. Bandung: Hakim Publishing.
--------------. 2021. Desain dan Implementasi Kebijakan Publik. Bahan Ajar Mata Kuliah Desain dan Implementasi
Kebijakan Publik pada program Magister Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran. Solichin, Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Susilawaty, Susy, 2007. Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro