Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 72-77| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4641.72-77

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK BERGARANSI
Made Wisnuyoga Wardana, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia dedekwisnu108@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Pada saat ini semakin meluasnya kegiatan perdagangan dan banyaknya transaksi jual beli atas jasa atau barang yang  dilakukan  para  pelaku  usaha  salah  satunya  ialah  produk  elektronik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk membahas  pengaturan  dan  persyaratan  produk  elektronik  yang  akan  dipasarkan  dan  menganalisis  bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diderita dalam penggunaan produk elektronik yang tidak disertai  dengan  kartu  garansi.  Metode  penelitian  dan  pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  ialah  metode normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan aturan undang-undang. Sumber hukum penelitian ini menggunakan  sumber  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  mencatat  dan mendokumentasi  untuk  mengumpulkan  datanya.  Dari  hasil  peneleitian  ditemukan  bahwa  produk  elektronik adalah produk elektronik konsumsi yang berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga atas hasil dari  proses  produksi  yang  dilakukan  pengusaha  elektronik,  dengan  bentuk  kerugian  bagi  konsumen  berupa perbaikan atau pengembalian berupa barang baru dengan harga yang sesuai dan barang yang sesuai dengan barang elektronik sejenis, dan apabila pelaku usaha melanggar kewajiban, konsumen dapat menuntut sebagaimana sesuai isi pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK.
Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Produk Elektronik.

## Abstract
Today  more  than  ever  before,  trade  activities  and  the  high  volume  of  trades  for  services  or  goods  done  by businesses are electronic products. The purpose of this research is to discuss the regulation and requirements of electronic products to be marketed and to analyze forms of legal protection for consumers for losses suffered in the use of electronic products that are not accompanied by a warranty card. The research method and problem approach used is a normative method using a conceptual approach and the rule of law. The legal sources of this research use primary, secondary and tertiary legal sources. This research  uses note-taking and documentation techniques to collect the data. From the results of the research it was found that electronic products are consumer electronic products that are useful in meeting the needs of household life as a result of the production process carried out by electronic entrepreneurs, with losses for consumers in the form of repairs or returns in the form of new goods at appropriate prices and goods in accordance with similar electronic goods, and if the business actor violates the obligation, the consumer can sue according to the contents of article 19 to article 28 of the UUPK. Keywords: Business Actors, Consumers, Electronic Products.

## I. PENDAHULUAN
Pada saat ini sangat meluasnya kegiatan di bidang perdagangan dan semakin banyak para pelaku usaha yang menjalankan suatu transaksi jual beli atas suatu jasa maupun barang salah satunya ialah barang elektronik  ( Khairsndy,  2016:1 ).  Masyarakat  yang  berkembang  secara  tidak  langsung  akan membutuhkan suatu jasa maupun barang, sehingga hal ini akan berkaitan dengan produksi kebutuhan konsumen baik barang atau jasa dan hubungan pelaku usaha dan konsumen terbentuk melalui pola ini (Abdul Halim Berkatullah, 2010:7) Suatu barang atau jasa dapat diartikan juga sebagai produk yang diproduksi  dan  ditambah  nilainya  atau  gunanya  di  dalam  pembuatannya  dan  hasil  akhir  menjadi produksi itu ( Marhijanto, 1999:274 ).
UU Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1999, dimana hak konsumen ialah  hak  atas  rasa  nyaman,  hak  atas  keamanan,  dan  hak  keselamatan  saat  mengkonsumsi  jasa  atau barang,  hak  dalam  memilih  jasa  atau  barang  sesuai  keadaan  dan  nilai  tukar  serta  jaminan  yang diperjanjikan bisa mendapatkan barang atau jasa tersebut, hak dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,  hak  atas  kompensasi,  ganti  kerugian,  jikalau  barang  atau  jasa  yang  ia  diterima
berdasarkan  perjanjian  tidak  sesuai  ( Rosmawati,  2018 ).  Walaupun  judul  UU  ini  Perlindungan Konsumen  Namun  tidak  berarti  kebutuhan  dari  para  pelaku  usaha  tidak  luput  dari  cakupan  UU  ini. ketidakpastian hukum akan berakibat pada kesewenang–wenangan. Sebab itu, supaya kepastian hukum dalam upaya memberikan jaminan secara “ kualitatif ” ukurannya ditetapkan dari undang–undang terkait dan UU perlindungan konsumen yang masih berlaku dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen ( Miru, 2017 ). Mendapatkan suatu kartu garansi merupakan suatu keharusan ketika konsumen membeli produk berbentuk elektronik karena sebagai jaminan atas kenyamanan konsumen.
Peraturan  Menteri  Nomor.  19/M-DAG/PER/5/2009  mengenai  Pendaftaran  Petunjuk Penggunaan  Manual  Dan  Kartu  Jaminan/Garansi  Purna  Jual  Dalam  Bahasa  Indonesia  Bagi  Produk Telematika dan Elektronika, Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwasanya “Yang dimaksud kartu jaminan merupakan kartu yang menjelaskan mengenai jaminan terkait tersedianya suatu suku cadang, fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.”
Dalam  Pasal  7  huruf  e  UU  perlindungan  konsumen  menjabarkan  bahwasanya  pelaku  usaha mempunyai  kewajiban  salah  satunya  ialah  memberikan  kepada  konsumen  suatu  kesempatan  dalam mencoba atau menguji barang atau jasa yang diperdagangkan dan diberikan jaminan terhadap barang yang  di  produksi atau  yang  diperdagangkan.  Untuk  terjaminya  agar  tidak  adanya  cacat  pada  produk serta sesuai keinginan untuk itu hukum diciptakan untuk  masyarakat sebab meliputi seluruh aturan– aturan  dengan  tujuan  mensejahterakan  masyarakat.  Aturan  ini  tidak  hanya  untuk  konsumen,  namun disini  hak  yang  sama  atas  perlindungan  juga  diberikan  kepada  para  pelaku  usaha  karena  hak  dan kewajiban semua orang adalah sama ( Kristiyanti, 2018:5 ).
Menuju  suatu  era  globalisasi  dan  perdagangan  yang  bebas,  persaingan  hidup  maupun  pasar bebas  yang  semakin  tinggi,  Peraturan  hukum  diperlukan  karena  ini  bagian  dari  sistem  hukum  yang menurut ilmu hukum tidak lain menjadi mesin keadilan bagi lembaga penegakan hukum ( Atmadja & Budiartha, 2018:129 ). Terkait masalah ini, respon yang diambil pemerintah yakni disahkanya UU No. 8  Tahun  1999  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  UUPK  diperuntukan  guna  mengatasi  masalah konsumen  yang  sedemikian  kompleks  di  negeri  ini  dan  sebagai  dasar  bagi  lembaga  perlindungan konsumen serta pemerintah dalam mengambil tindakan.
Seiring  perkembangan  produk  elektronik  yang  begitu  pesat  apabila  tidak  disertai  dengan ketatnya  pengawasan,  berbagai  jenis  barang  yang  dijual  kebanyakan  tidak  berkualitas  yang  akan muncul di pasaran. Sehingga konsumen yang baru saja membeli produk tetapi produk tersebut malah mengalami  kerusakan.  Pelaku  usaha  pada  umumnya  bisa  berupa  perseorangan  maupun  badan  yaitu berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum  yang  berkedudukan  dan  didirikan  serta melaksanakan  kegiatan  di  Indonesia.  Sedangkan  potensi  pelanggaran  yakni  hak  konsumen  yang dilanggaran didalam memperoleh informasi dengan jelas, benar dan jujur terkait jaminan kondisi suatu barang  yang  diperdagangkan  dan  digunakan.  Adapun  ketentuan–ketentuan  terkait  garansi  ataupun jaminan sudah ada pada penjelasan pasal 25 Undang-Undang Perlindungan terhadap konsumen.
Di  Dalam  menyiapkan  suatu  suku  cadang  tersedia  atau  fasilitas  purna  jual  merupakan kewajiban dari produsen maupun pelaku usaha yang dimaksud disini. meskipun tidak tertuang ada atau tidaknya di dalam isi perjanjian (Rosmawati, 2015:6). Hal ini mengartikan walaupun para pihak tidak menuangkan pada perjanjian, ini tetap memberikan konsumen hak untuk meminta ganti kerugian pada pelaku usaha dengan dasar tuntutan melanggar hukum jika kewajiban ini diabaikan oleh para pelaku usaha  (Abdulah  Marlang,  Irwansyah,  Kaisarruddin  Kamaruddin,  2009:35).  Sedangkan  UUPK menggantungkan pada substansi perjanjian para pihak terkait ketentuan atas jaminan atau garansi ( Miru & Yodo, 2010) . Maksudnya disini bahwasanya suatu tuntutan atas ganti kerugian terkait jaminan atau garansi hanya bisa dilakukan apabila lebih dahulu sudah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu masalah terkait jaminan atau garansi ini merupakan masalah yang cukup serius dan sering terjadi di masyarakat khususnya di bidang perlindungan konsumen yang pemerintah wajib mengambil tindakan guna mengatasi masalah ini.
Konsumen sebagai pengguna barang terakhir disini penjual harus mengisi data yang diperlukan di  dalam  surat  keterangan  dan  selanjutnya  akan  disampaikan  ke  produsen  supaya  terdaftar  sesuai periode  garansi.  Dimana  suatu  Garansi  begitu  bermanfaat  bagi  seorang  konsumen,  karena  dapat menjamin atas kelayakan kualitas produk yang dijual, suatu garansi juga bisa dipergunakan konsumen dalam  mengklaim  kerugian  yang  dialami  konsumen  atas  rusaknya  suatu  produk  yang  di  jual  (cacat pabrik). Perjanjian kontraktual salah satunya adalah Garansi dimana ini mengharuskan pelaku usaha megservis dan yang rusakan produknya diganti jika ada kegagalan didalam pembuatannya, bahan dan
sebagainya  selama  itu  masih  dalam  waktu  garansi.  Garansi ini  dapat  berupa  surat  yang  bisa  disebut sebagai kartu garansi. Kartu garansi penting bila toko yang menjual barang bangkrut atau pailit, maka konsumen bisa ke pelayanan Service Center yang tertera di kartu garansi.
Walaupun  sebuah  peraturan  telah  diterbitkan  pemerintah,  Namun  produk  yang  di  perjual belikan di Indonesia masih cukup banyak yang tidak dilengkapi dengan kartu jaminan. Sebuah kerugian dapat diderita konsumen karena adanya hubungan perjanjian hukum konsumen dan produsen, dan juga bisa  terjadi  dikarenakan  produsen  yang  melakukan  pelanggaran.  oleh  karenanya  UUPK  merupakan sebuah pondasi yang menjadi dasar atas berbagai aturan perundang – undangan yang bertebaran guna mengatasi berbagai masalah ini.
Sering kali konsumen mengalami kerugian atas tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab  contohnya  garansi  yang  tidak  diberikan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  produk  elektronik  yang dijual. Sering kali saat konsumen mengeluh terhadap produk elektronik yang belinya itikad baik tidak ada dari pelaku usaha saat ada keluhan yang disampaikan konsumen dan tidak memberikan saran atas permasalahan ini.
Adanya  batas  waktu  saat  pemberian  garansi  barang  elektronik  sangat  merugikan  bagi konsumen karena tidak diatur dalam UUPK, yang berakibat tidak adanya kesetaraan di antara konsumen dan  produsen  sehingga  kerugian  diderita oleh  konsumen  sebab haknya  tidak  dipenuhi,  alasan  utama karena tidak ingin repot dan khawatir urusannya menjadi lebih panjang dan tidak ingin melibatkan pihak kepolisian ( Siahaan, 2005:8 ). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang menjabarkan  terkait  kewajiban  pelaku  usaha  oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  dalam  membahas permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk jurnal.
Dari  penjelasan  diatas,  ada  beberapa  penelitian  yang  serupa.  Penelitian  dari Aji  (2019) mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  dalam  transaksi  jual  beli  secara elektronik  melalui  situs  tokopedia.  Dari  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengetahuan konsumen  mengenai  perlindungan  konsumen  di  dalam  transaksi  secara elektronik  sangatlah  kurang. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi produk dalm hukum bisnis (Anggraini et al.,  2020) .  Berikutnya, Aulia  (2015) menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen handphone bergaransi menurut hukum positif di Indonesia ada pihak yang sudah menjalankan peraturan perundangan dengan baik dan ada juga pihak yang belum menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik.

## II.  METODE PENELITIAN
Metode  pada  penulisan  jurnal  ini  mempergunakan  tipe  penelitian  serta  pendekatan  hukum  normatif yang mengkaji  studi  dokumen  dengan  berbagai  peraturan  tertulis  dan  buku-buku  dengan mempergunakan teknik menginventarisasi secara hirarki aturan undang-undang, literatur kepustakaan dengan mempergunakan teknik  mencatat dan sistem file. Sumber pada jurnal ini disusun dari bahan hukum  sekunder,  primer  serta  tersier  sebagai  sumber  bahan  hukum  dalam  studi  ini.  Dimana  teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  pencatatan  dan  dokumentasi.  Setelah  bahan  hukum  yang diperlukan  terkumpul  guna  menjawab  permasalahan  yang  ada.  Kemudian,  bahan  hukum  tersebut dianalisis  dengan  menafsirkan  dan  mengkonstruksi  penjelasan  dalam  dokumen  dan  undang-undang terkait.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Produk Elektronik Yang Akan Dipasarkan
Produk  elektronik  yang  akan  dipasarkan  perlu  pengaturan  yang  jelas  guna  keperluan  terlindunginya kepentingan publik, keamanan negara, berkembangannya ekonomi nasional, dan kelestarian fungsi dari lingkungan hidup, terkait hal ini SNI memberlakukan oleh pemerintah secara wajib terhadap penjualan produk  dalam  negeri  baik  itu  produk  import  ataupun  produk  yang  di  produksi  di  dalam  negeri. Penetapan  mengenai  wajib  SNI  ini  bukan  BSN  yang  melakukanya,  melainkan  menjadi  tugas kementerian  teknis  yaitu  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  ESDM, Kementerian Perdagangan, dan sebagainya dengan keputusan Menteri terkait. yang dapat terkena razia terkait SNI jika suatu jenis produk tertentu diwajibkan untuk SNI, maka jenis produk sama tidak ada SNI tidak bisa diperdagangkan atau diedarkan di wilayah indonesia. Sebaliknya jika suatu produk tidak diwajibkan  SNI,  maka  tidak  bermasalah  apabila  sertifikasi  berdasarkan  SNI  belum  diberikan.  Suatu
produk yang belum wajib tanda SNI memiliki fungsi sebagai tanda bahwasanya memiliki keunggulan pada produk ini (value added) karena telah disertifikasi.
Produk  elektronik  yang  diperdagangkan  serta  diedarkan  di  dalam  Negeri  harus  memenuhi persyaratan  yaitu;  Telah  diberlakukannya  SNI  sebagai  kewajiban,  Telah  diberlakukan  syarat  teknis dengan wajib, Tersedianya pusat pelayanan purna jual, Tersedianya bahan atau suku cadang, Selama waktu jaminan yang telah diperjanjikan dapat mengganti suku cadang, Jika kerusakan terjadi dan tidak bisa diperbaiki lagi selama waktu jaminan yang sudah diperjanjikan maka bisa mendapat penggantian produk sejenis.
Didalam Negeri pengusaha dilarang mengedarkana/menjual suatu barang tanpa tanda SNI dan syarat-syarat teknis yang secara wajib ditetapkan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberlakuan SNI  atau  persyaratan  teknis  dikeluarkan  kementrian  atau  kepala  lembaga  pemerintahan  non- kementerian sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dasar hukum bagi konsumen untuk dapat memperoleh perlindungan di Indonesia tertuang di dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  tepatnya  pada  Pasal  27  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwasanya: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. ini bermaksud kedudukan semua orang  sama  di  hadapan  UU  serta  memiliki  hak  dilindungi  oleh  hukum  dengan  tidak  ada  perbedaan sedikitpun.
Di kalangan para konsumen membutuhkan sosialisasi dan edukasi yang menjadi prioritas utama supaya bisa lebih proaktif, memiliki kesadaran, dan cermat saat konsumen akan pembelian produk yang di jual oleh pelaku usaha, dan pelaku juga harus tetap membuat konsumen agar selalu merasa nyaman, aman dan keselamatan.
Adapun  ketentuan  terkait  garansi  atau  jaminan  dapat  dilihat  pada  pasal  25  UUPK  yang menjabarkan mengenai; Pelaku usaha yang memproduksi barang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual  dan  wajib  memenuhi  jaminan  atau  garansi  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dan  Pelaku  usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut Tidak menyediakan atau lalai terkait suku cadang dan Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan sesuai kesepakatan.
Berdasarkan penjabaran diatas, barang yang telah diproduksi pelaku usaha dan berkelanjutan dalam  pemanfaatannya  dalam  menjamin  suku  cadang  tersedia,  dan  fasilitas  purna  jual,  dimana kewajiban memberikan garansi sesuai yang disepakati, selama itu oleh yang bersangkutan diproduksi sendiri  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan  sesuai  batas  waktu  paling  singkat  satu  tahun. Kalaupun pelaku usaha melanggar ketentuan ini konsumen mempunyai hak untuk melaporkan karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dan juga lalai.
Dari  hasil  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap konsumen sangatlah penting karena posisi dari konsumen yang relatif lemah. Upaya Perlindungan bagi para konsumen adanya syarat pemihakan pada posisi tawaran yang lemah. Menjadi sebuah keharusan bagi seorang konsumen untuk dituntut berpikir maupun bertindak cerdas dan memahami terkait hak dan kewajiban yang dimilikinya. Supaya hak yang dimiliki sebagai seorang konsumen tidak dihiraukan sebab kurangnya pemahaman mengenai perlindungan konsumen.

## 2. Perlindungan Hukum Atas Kerugian Konsumen Dalam Penggunaan Produk Elektronik Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Garansi
Perlindungan secara preventif yaitu perlindungan hukum dalam bentuk yang terarah guna melindungi hak  atas  pelanggaran  yang  terjadi  oleh  pihak  ketiga  secara  melawan  hukum.  Perlindungan  secara preventif begitu besar maknanya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan secara preventif pemerintah harus bersikap berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada diskresi ( Hadjon, 2005 ).
Dengan  terbitnya  UU  No.  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  ini  bagian  dari tindakan pemerintah dalam bentuk perlindungan preventif. peraturan ini memicu iklim usaha yang sehat serta  melahirkan  perusahaan  yang  tangguh  dalam  menangani  persaingan  pasar  terhadap  barang  atau jasa yang memiliki kualitas. Hal ini bisa meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang bertahap meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  kepedulian,  kemampuan,  serta  menumbuhkan  sikap  pelaku usaha yang bertanggung jawab agar perbuatan yang dapat merugikan konsumen tidak dilakukan.
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  diatas  bahwasanya  saat  konsumen  memperoleh  jaminan  atau garansi atas apa yang mereka beli maka jika pelaku usaha wanprestasi dalam garansi tersebut konsumen bisa menuntut ganti rugi berdasarkan perjanjian. Apabila tidak diberikan sebuah garansi pada konsumen maka  ia  tidak  bisa  melakukan  tuntutan  atas  ganti  kerugian  sesuai  perjanjian  jika  rusak  terjadi  pada barang yang mereka beli.
Walaupun sesuai perjanjian atas apa yang dialami sebab mengunakan barang elektronik yang kartu  garansi tidak  disertakan,  konsumen  tidak  dapat memperoleh perlindungan,  tetapi  perlindungan hukum dapat memperoleh konsumen melalui Peraturan Perundang-Undangan yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/2009.
Perlindungan represif adalah untuk menangani sengketa melalui lembaga yang berwenang yaitu pengadilan  baik  secara  absolut  ataupun  relative.  Pilihan  menyelesaikan  sebuah  sengketa  bisa  secara litigasi dan nonlitigasi. Melalui litigasi dengan pengadilan dan dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi.
Dari  penjelasan  diatas  supaya  hak  konsumen  tidak  dirugikan  dan  guna  terlindunginya  pihak konsumen  atas  kecurangan  dari  pelaku  usaha  maka  disinilah  perlindungan  hukum  yang  diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Ini menjelaskan mengenai hak  serta  kewajiban  dari  konsumen  maupun  pelaku  usaha  tertuang  dalam  Pasal  4  sampai  Pasal  7. Tanggung jawab dari pelaku usaha dapat konsumen tuntut sesuai ketentuan Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK  Apabila  pelaku  usaha  melanggar  kewajibannya,  dengan cara  menggugat  pelaku  usaha  sesuai Pasal 45 dan Pasal 46 UUPK, Jika ada sengketa, Konsumen dan pelaku usaha bisa memilih apakah akan diselesaikan  melalui pengadilan  sesuai  Pasal  48  UUPK  ataupun  akan  diselesaikan  diluar  pengadilan sebagaimana penjelasan Pasal 47 UUPK dan bisa melalui badan Penyelesaian Sengketa sesuai Pasal 49 sampai Pasal 58 UUPK. Tuntutan tidak hanya bisa secara perdata namun jika pelaku usaha terbukti telah  ada  tindak  pidana  maka  pelaku  usaha  juga  dapat  dituntut  secara  pidana  berdasarkan  Pasal  61 sampai Pasal 63 UUPK dimana pertanggung jawaban pidana dapat dilakukan pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Dari apa yang dijabarkan diatas, maka  peneliti menganalisis bahwasanya pelaku usaha tidak dapat  dituntut  oleh  konsumen  sesuai  kesepakatan  atas  kerugian  yang  dialami  sebab  menggunakan produk telematika dan elektronika yang kartu jaminan purna jual tidak disertai. Ini dikarenakan tuntutan ganti kerugian sesuai perjanjian ini baru ada jika perjanjian sudah dibuat sebelum transaksi jual beli dilangsungkan. Akan menjadi berbeda apabila pelaku usaha memberikan jaminan terhadap barang yang dibeli  konsumen  namun  kelalaian  atau  wanprestasi  dari  pelaku  usaha  dalam  memenuhi  jaminan  ini maka tuntutan ganti rugi bisa dilakukan konsumen karena telah ada perjanjian yang mendahuluinya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengaturan dan persyaratan produk  elektronik  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  2  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  19/M- DAG/PER/5/2009 mengenai Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, yang dimaksud Elektronik berupa alat yang diciptakan didasarkan pada prinsip elektronika serta benda yang menggunakan alat ini. Syarat produk yang layak dipasarkan itu harus sudah berdasarkan SNI (Badan Standardisasi Nasional) kalau tidak  memenuhi  syarat-syarat  SNI  maka  di  dalam  Negeri  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan barang tanpa tanda SNI sesuai syarat teknis yang berlakukan wajib. Adapun dasar hukumnya Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan suatu produk elektronik yang kartu  jaminan/garansinya  tidak  disertakan  adalah  dengan  memberikan  suatu  ganti  kerugian  dapat berupa  service  atau  dikembalikannya  barang  tersebut  lalu  ditukar  dengan  barang  yang  baru  namun dengan  harga  barang  yang  sama  dengan  produk  elektronik  serupa,  sejenis  dan  bentuknya  pun  harus sama. Perlindungan dalam bentuk pengawasan yang pemerintah terapkan dan tangani terkait produk yang tidak dilengkapi kartu garansi dapat berupa pengembalian sejumlah uang.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini,  peneliti  memiliki  beberapa  saran  yang  kiranya  dapat  menjadi  sumbangan pemikiran  untuk  pihak-pihak  terkait  agar  menjadi  lebih  baik.  Bagi  pemerintah,  sangat  diharapkan kepada  pemerintah  untuk  memperketat  dalam  mengawasi  peredaran  barang  khususnya  produk elektronik yang kartu garansinya tidak disertakan dalam pembelian, supaya tidak ada lagi kasus seperti ini terulang lagi dan memberikan hukuman yang sesuai supaya memberikan efek jera kepada pelaku usaha  yang  hendak  berbuat  curang.  Bagi  masyarakat, agar  lebih teliti,  cermat  dalam  memeriksa  dan memilih barang yang ingin dibeli khusus terkait elektronik dengan memeriksa kartu jaminan/garansinya agar  lebih  memudahkan  masyarakat  sebagai  konsumen  apabila  ingin  melakukan  klaim  ganti  rugi terhadap pelaku usaha. Serta masyarakat juga disarankan supaya tidak membeli suatu produk dengan hanya  garansi  toko.  Bagi  pelaku  usaha,  hendaknya  bagi  pelaku  usaha  tetap  konsisten  dalam menyampaikan segala informasi yang diperlukan konsumen dengan jelas terkait kondisi suatu barang yang  dijual  dan  suatu  produk  elektronik  yang  mereka  pasarkan  harus  dilengkapi  dengan  kartu jaminan/garansi sehingga hal ini akan berdampak baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

## DAFTAR BACAAN
Aji, G. G. S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Melalui Situs Tokopedia. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.
Anggraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis. Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK) . Barkatullah, A. H. (2010). Hak-hak konsumen . Bandung : Nusa Media. Aulia, H. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Handphone Bergaransi menurut Hukum Positif di Indonesia . Fakultas Hukum. Universitas Mataram. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Marlang, A., Irwansyah, & Kamaruddin, K. (2009). Pengantar Hukum Indonesia . Makassar : A,S Center. Hadjon, P. M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Khairsndy, R. (2016). Perjanjian Jual Beli . Yogyakarta : Uii Press. Kristiyanti, C. T. S. (2018). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika. Marhijanto, B. (1999). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini . Surabaya : Terbit Terang. Miru, A., & Yodo, S. (2010). Hukum perlindungan konsumen . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Miru, A. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi (Cet ke-10). Jakarta : Raja Grafindo Persada. Rosmawati. (2018). Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen . Depok : Prenadamedia Group. Siahaan, N. (2005). Hukum konsumen : perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk . Jakarta : Panta Rei.