PERFORMANCE ANALYSIS OF LOCAL REVENUE MANAGEMENT PARIAMAN CITY FROM 2011-2017
Sri Ayu Indrawani* 1
1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to determine the development and analyze the performance of PAD man- agement in Pariaman city, which is measured by regional financial analysis, namely look - ing at the level of revenue of PAD, PAD growth rate, PAD effectiveness ratio, PAD elasticity ratio, and Pariaman PAD tax ratio. This type of research is descriptive research using re - gional financial ratio analysis. The results of the study can be concluded that the develop - ment of regional original income in the city of Pariaman experienced fluctuations every year,  even  though  the  growth  of  the  city  of  Pariaman  was  always  positive,  despite  an increase and decrease every year. Viewed in terms of the effectiveness of regional revenue, the effectiveness rate is above 100%, although in 2016 and 2017 it produces values below 100 but can still be classified as very effective because they still range from 75-100. In ad - dition, from the overall elasticity level it can be said to be less elastic because the results obtained are a small majority of 1, whereas if viewed from the perspective of the accepted local tax ratio, especially at regional revenue, the tax ratio is very good because of increas - ing annual returns and value above 100.
Keywords: Local Government Revenue, Tax Ratio, Regional Development.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis kinerja pen - gelolaan PAD di kota Pariaman yang diukur dengan analisis keuangan daerah yaitu meli - hat tingkat penerimaan PAD, tingkat pertumbuhan PAD, rasio efektivitas PAD, rasio elas - tisitas PAD, dan Pariaman. rasio pajak PAD. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah di kota Pariaman mengalami fluktuasi se - tiap tahunnya, meskipun demikian pertumbuhan kota Pariaman selalu positif, meskipun mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dilihat dari efektivitas pendapatan daerah, tingkat efektivitasnya di atas 100%, meskipun pada tahun 2016 dan 2017 meng - hasilkan nilai di bawah 100 namun masih dapat tergolong sangat efektif karena masih berkisar antara 75-100. Selain itu, dari tingkat elastisitas secara keseluruhan dapat dika - takan kurang elastis karena hasil yang diperoleh mayoritas kecil yaitu 1, sedangkan jika dilihat dari rasio pajak daerah yang diterima khususnya pada pendapatan daerah, rasio pajak sangat besar. baik karena peningkatan pengembalian tahunan dan nilai di atas 100.
Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Rasio Pajak, Pembangunan Daerah.
JEL: H20; R50.
Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA)

## RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk:
13 Desember 2018
Tanggal Revisi:
5 April 2019 Tanggal Diterima: 27 Mei 2019 Tersedia Online: 1 Juni 2019
*Korespondensi: Sri Ayu Indrawani E-mail: ayuindrawani97@gmail.com

## Pendahuluan
Pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu  agenda  pembangunan nasional  yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah, demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan potensi daerahnya. Salah satu wujud untuk mengembangkan demokratisasi dan  kinerja pem - da adalah Otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan proses penyerahan sejumlah  kekua - saan/wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diikuti oleh faktor-faktor penting lainnya.  Menurut  UU  No.32  Tahun  2004  (Pasal 1 angka 6 dan 7) Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu  serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa sendiri   dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan.
Dengan adanya otonomi daerah maka daerah akan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat, sehingga pemda dan  masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  daerahnya.  Kemandirian dalam menge - lola kepentingan  daerahnya sendiri telah mengajarkan daerah untuk mampu bertindak den - gan  baik, yang mana harus disertai dengan  kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Otonomi daerah akan tetap bertahan ketika pemerintah daerah masih mampu dalam membiayai dan mengelola daerahnya.
Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri  tanpa adanya cam - pur tangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004,  Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian PAD merupakan kekayaan yang miliki oleh daerah yang menjadi sumber dana daerah dalam menjalankan segala program yang telah direncanakan.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan uta - ma bagi pemerintah daerah dan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah dan membantu pengambilan keputusan dan perencanaan  pembangunan  untuk menggambarkan besarnya pendapatan  dan pengeluaran, mengukur kemampuan dan potensi derah dan lain sebagainya tergambar dalam APBD.
Untuk meningkatkan APBD daerah  dan keluasan dalam penyusunan anggaran maka daer - ah juga harus meningkatkan penerimaannya agar  program daerah yang terancang terlaksana dengan baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemba - ngunan. Akan tetapi, pada kenyataannya struktur kontribusi PAD pada banyak daerah memi - liki kontribusi yang relatif kecil dibanding  dengan penerimaan daerah yang lain, secara umum penerimaan daerah yang  paling banyak berasal dari pemerintah atau instansi tinggi lainnya, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pe - merintah pusat.
Dengan demikian, daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi daerahnya demi terwujudnya pelaksanaan  pembangunan  yang  baik  dan  mampu membiayai belanja rumah tangganya  sendiri.
Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera Barat. Kota Paria - man diresmikan sebagai daerah otonom pada tanggal 2   Juli 2002 berdasarkan Undang-un-
Indrawani, S. A. Performance Analysis of Local Revenue Management Pariaman City from 2011-2017
dang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman.
Pertumbuhan  perekonomian  Kota Pariaman sejak menjadi daerah otonom pada  tahun 2002 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan  daerahnya pada tahun 2014- 2017. Berikut adalah pertumbuhan penerimaan daerah kota Pariaman:
Tabel 1: Penerimaan Daer ah Kot a P ariaman Tahun 2014-2017 Jenis P enerimaan Daer ah Kot a P ariama n Tahun 2014 2015 2016 2017 Pendapa tan Pajak Daer ah 4.839.643.402 5.961.977.273
6.651.971.310
8.304.791.195 Pendapa tan R etribusi Daer ah 2.430.794.204 2.696.873.202 3.371.154.780 3.369.770.163
Pendapa tan Hasil Peng elolaan Kek ay aan
Daer ah y g Dipisahk an
4.277.041.035 4.785.269.530 4.846.776.943 6.290.774.658 Lain-lain PAD yang Sah 15.130.347.522 16.453.169.132
14.822.138.136
12.916.510.096 Dana Perimbang an 4.412.871.718.214
453.544.697.798 533.629.510.758 515.176.988.201 Dana Bagi Hasil Pajak 13.519.117.379 8.012.718.800
12.093.898.078 13.263.238.050 Dana Hasil Buk an Pajak
3.073.402.835
6.180.841.998 2.131.002.726 1.091.771.997 Dana Alok asi Umum
386.256.228.000
389.745.497.000 422.666.213.000 415.241.327.000 Dana Alok asi Khusus 38.438.430.000
49.605.640.000 96.738.396.954
85.580.651.154 Lain Pendapa tan yang Sah 142.362.000 7.674.854.725 3.719.276.954 65.265.832.682 Hibah 0 0 0 12.638.983.711 Dana bagi hasil Pajak Dari
Pr ovinsi dan Pemerin tahan
Daer ah Lainn ya 15.346.507.700
16.322.179.772
21.030.606.162 20.208.084.960 Dana Pen yesuaian Dan Ot onomi Khusus 68.911.335.000 50.692.627.000
0
7.500.000.000 Tot al Penerimaan 4.965.236.927.291 1.011.676.346.230 1.121.700.945.801 1.166.848.723.867 Sumber : Da ta BPS diolah

## Indrawani, S. A. Performance Analysis of Local Revenue Management Pariaman City from 2011-2017
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat  bahwa penerimaan PAD di Kota Pariaman dari ta - hun 2014-2017 mengalami fluktuasi,  dimana peneriman tertinggi berada pada tahun 2014 dengan  total  penerimaan  sebesar Rp.  4.965.236.927.291,  kemudian mengalami  penurunan pada tahun 2015 sebesar 1.011.676.346.230, selanjutnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 sebesar 1.121.700.945.801, dan tetap meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.166.848.723.867.  Dengan demikian,  menggambarkan  bahwa  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan  PAD  sangat  erat  kaitannya  dengan  peningkatan  kemandirian  daerah  dalam mengelola dan mengatur keuangan daerah.
Semakin besar PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula ting - kat kemandirian daerah tersebut, karena pemda mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan semakin tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD maka semakin besar pula aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan  daerah.  Akan tetapi salah satu problema yang yang terjadi saat ini, hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya pening - katan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah ini muncul karena adanya kecenderungan ber - pikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realitas mengenai rendahnya PAD pada sejumlah daerah di masa lalu, akhirnya meng - kondisikan  daerah  untuk tidak  berdaya  dan  selalu  bergantung pada  bantuan  pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Untuk itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kinerja pengeloaan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Pariaman, dengan judul “ Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota  Pariaman Dari Tahun 2011-2012”.

## Telaah Literatur

## Pendapatan Asli Daerah
Defenisi
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pa - jak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah ( Nurcholis, 2007 ). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sum - ber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dikelompokkan menjadi empat je - nis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan  milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki per - an penting dalam  perekonomian daerah untuk memajukan dan memeratakan pembangunan daerahnya serta dapat meningkatkan kesejahteraan   masyarakat.

## Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerin - tahan daerah), pendapatan daerah dapat berasal dari dana perimbangan pusat dan dari daer - ah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peratur - an perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:
1.  Hasil  pajak  daerah  yaitu  pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/ fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirozujilam dan Mahalli, 2011 dalam Muhtarom, 2015 ).

## Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota memiliki kontribusi yang banyak pada APBD, berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Perimbangan dana keuan - gan  antara  pusat  dan  daerah  akan  stabil  jika  pemerintah  daerah  mampu  mengelola  dan mengatur keuangan daerahnya dan membiayai segala aktivitas daerah untuk meningkatkan pembangunan. Dan ini akan terlihat pada kemampuan suatu daerah untuk menjadi daerah otonom, yang mampu menggali potensi-potensi daerahnya. Sehingga pemerintah pusat sem - inimal mungkin terlibat dalam mengatur keuangan daerah otonom. Dilihat dari sisi pendapa - tan, keuangan daerah berhasil jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daer - ah  secara  berkelanjutan  seiring  dengan  perkembangan  perekonomian  di  daerah  tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien.
Inti  dari  desentralisasi  fiskal  adalah  menciptakan  kemandirian  daerah  dalam  penye - lenggaraan daerah. Dalam hubungannya dengan pendanaan, desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  variabel  utama  untuk  menentukan  tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dengan menggunakan alat analisis Derajat Desen - tralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah.

## Analisis Kinerja PAD
Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat terlihat dari PAD yang dihasil - kan. Semakin besar tingkat PAD yang dihasilkan maka APBD dapat tersusun dengan baik, dan kemajuan daerah dapat tercapai. Dalam meningkatkan PAD yang dihasilkan suatu daerah per - lu diukur dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, semakin baik kinerja pemerintah maka semakin bagus pula tingkat PAD yang dihasil - kan.
Untuk  mengetahui  kinerja  PAD  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  dan  didukung oleh masyarakat dapat dilihat dari rasio keuangan daerah. Rasio Keuangan Daerah dapat terli - hat dari analisis laporan keuangan. Menurut Harahap (2007) Analisa laporan keuangan berarti menguraikan pospos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang

## Indrawani, S. A. Performance Analysis of Local Revenue Management
Pariaman City from 2011-2017
lain baik antara data kuantitatif, maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeta - hui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.
Selain  itu,  dilihat  dari  sudut  pandang  yang  lain  Analisis  laporan  keuangan  ( financial statement analysis ) adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan ( trend ) suatu fenomena ( Soemarso, 2005 ). Dengan adanya laporan keuangan maka akan menambah in - formasi yang lebih banyak dalam mengetahui keuangan suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan pembangunan dan ekonomi daerah.

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  atas  pertanyaan  yang  dikemukakan  dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan  perumusan  masalah, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diaju - kan dalam penelitian ini adalah:
1.  Diduga  pengelolaan  Kinerja  PAD  Kota  Pariaman  mengalami  peingkatan  dari  tahun 2011-2017.
2. Diduga tingkat pertumbuhan rill  PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.
3. Diduga tingkat rasio efektivitas PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.
4. Diduga rasio elastisitas PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011- 2017.
5. Diduga tax ratio pada PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011- 2017.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan sintensis dari serangkaian teori yang  tertuang  dalam tinjauan  pustaka,  pada  dasarnya  merupakan  gambaran sistematis  dari  kinerja  teori  dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari  serangkaian  masalah  yang ditetapkan  ( Hamid, 2009 ). Dengan demikian, kerangka konseptual akan memperlihatkan alur pemikiran dalam penelitian. Berikut kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  dari Berwulo, Masinambow , dan Wauran (2017) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Di Kota Jayapura”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil pene - litian bahwa Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun  awal pene - litian hingga tahun akhir  penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan terjadi peningkatan tiap tahunnya. Efektivitas penerimaan  daerah  pada  PAD menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya dengan angka efetivitas diatas 100%. Sedangkan, Kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan masih tergolong ama kecil, dimana awal penelitian be - rada pada angka dibawah 10% dan angka kemandirian tertinggi adalah 18%, ini menunjukan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya, namun belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.
Selanjutnya  penelitian  yang   dilakukan  oleh Taras  dan  Sri  Artini  (2017) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah Di  Kabupaten Badung Bali”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi  pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ba - dung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.
Penelitian  oleh Mariani (2013) dengan  judul  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemer - intah dalam aspek desentralisasi  fiskal sesudah pemekaran daerah. 2) Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. 3) Ter - dapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan ses - udah pemekaran daerah. 4) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah.

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indepen - den) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain ( Sugiyo- no, 2012 ). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah mendeskripsikan tentang pendapatan asli daerah Kota Pariaman dari tahun 2011-2017, data dalam penelitin ini menggunakan data sekunder, dimana data didapatkan dari BPS Kota Pariaman dan Laporan Keuangan Kota Paria- man.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  adalah  lokasi dimana penelitian dilakukan,  hal  ini  analisis  rasio yang dimaksud adalah menghitung tingkat pertumbuhan  riil  PAD,  efektifitas  PAD, daerah se - bagai referensi. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

## Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Dalam elastisitas  PAD,  dan  Tax  Ratio  PAD. Untuk menghitung rasio keuangan  daerah diperlukan laporan keuangan PAD dari tahun  sebelumnya yang didukung karena faktor-faktor tertentu. Ada beberapa macam penerimaan daerah  yaitu  pajak  daerah,  retribusi daerah,

## Indrawani, S. A. Performance Analysis of Local Revenue Management
Pariaman City from 2011-2017
hasil  kekayaan  usaha  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD yang  sah.  Untuk  melihat pertumbuhan PAD  Kota  Pariaman  dalam  7  tahun  penelitian  yaitu  dari  tahun  2011-2017 dapat menggunakan rumus :
% G PAD PAD PAD 100 t t t 1 1 # = - - -

## Keterangan:
G = Tingkat pertumbuhan
AD(t)  = Jumlah PAD tahun sekarang
AD(t-1) = Jumlah PAD tahun sebelumnya

## 1) Pertumbuhan Penerimaan Rill Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertumbuhan Penerimaan riil PAD salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pengeloaan PAD. Pertumbuhan PAD merupakan suatu proses kenaikan penerimaan sedangkan waktu penelitian adalah kapan penelitian dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman dengan waktu penelitian pada bulan September sampai bulan oktober 2018.

## 2) Rasio Efektivitas
Menurut Halim (2001) Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya dise - but  “Rasio  EKD”)  menunjukkan  kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetap - kan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
% Rasio efektifitas Potensi PAD Realisasi Penerimaan PAD 100 # =
Berikut adalah hasil Efektivitas dimana jika mendekati 100 maka tergolong efektif pelaksanaan kinerja pengelolaan PAD suatu daerah, tapi jika mendekati nol maka semakin tidak efektif pengelolaaan kinerja PAD suatu daerah.

## Tabel 2: Rasio Efektifitas Penerimaan PAD
No. Nilai Efektifitas (%) Keterangan 1. (75-100) Kurang Efektif 2. (50-75) Efektif 3. (25-50) Cukup Efektif 4. (0-25) Sangat Efektif

## 3) Rasio Elastisitas
Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya. Tingkat elastisitas penerimaan PAD merupakan respon atau adan - ya pengaruh yang ditimbulkan dalam penerimaan PAD ini. Untuk hasil tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Ratio Elastisitas Pertumbuhan penerimaan PAD Pertumbuhan ekonomi =
Dari perhitungan tersebut jika didapatkan hasil >1 maka tergolong elastis, dan jika didapatkan hasil <1 maka tergolong inelastis.

## 4) Tax Ratio
Secara sederhana Tax Ratio adalah perbandingan antara jumlah pajak dengan Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product (PDB/GDP) pada tahun yang sama. Dalam hal ini
(1)
(2)
(3)
jumlah pajak yang digunakan yaitu pajak dari PAD Kota Pariaman dan PDRB Kota Pariaman dalam harga Konstan dalam 7 periode mulai dari tahun 2011-2017. Untuk mencari tax ratio dapat menggunakan rumus :
% Tax Ratio PDRB
Penerimaan Pajak Daerah 100 # =
Karena pada rasio pajak juga melihat Trand penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan PAD maka jika angkanya atau hasil yang didapatkan mendekati 100% atau bahkan Lebih dari 100% maka dapatdikatakan baik/bagus.

## Pertumbuhan Penerimaan Rill Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan dari data diatas didapatkan bahwa penerimaan PAD dan Rata-Rata Per - tumbuhan  PAD Kota Pariaman (%) mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2012 pertum - buhan PAD di Kota Pariaman sebesar 3,08% dengan penerimaan sebesar 17638056000,00, kemudian pada tahun 2013 meningkat sangat drastis yaitu 159,29% dengan penerimaan sebe - sar 20639404314,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 pemerintah Kota Pariaman mengadakan pelatihan kerja dan lebih memperhatikan sektor perdagangan dan pariwisata yang lebih intensif.
(4)
Tabel 3: R ealisasi P enerimaan P AD K ot a P eriaman T ahun 2011-2012 PA D Pendapa tan P ajak Daer ah (Rp) Pendapa tan R etribusi Daer ah (Rp) Pendapa tan Hasil P eng elolaan K ek ay aan Daer ah Yang Dipisahk an (Rp) Lain-lain PAD y ang Sah (Rp) Tahun 2011 2.450.440.753,00
1.753.263.722,00 4.000.077.357,00 9.160.929.435,00 2012
3.103.926.000,00 1.313.955.000,00 4.058.646.000,00
9.161.529.000,00 2013
3.852.668.277,00 2.912.281.066,00 4.523.786.806,00
9.350.668.165,00 2014
4.839.643.402,00 2.430.794.204,00 4.277.041.035,00
15.130.347.522,00 2015
5.961.977.273,00 2.696.873.201,87 4.785.269.530,00
16.453.169.131,63 2016
6.651.971.310,00 3.371.154.780,00 4.846.776.943,00
14.822.138.135,91 2017
8.304.791.195,00 3.369.770.163,00 6.290.774.658,00 12.916.510.096,42
0 20 40 60 80 100 120 140 160 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3,08 159,29 65,44 54,76 27,95 41,74 Pertumbuhan PAD

## Gambar 2: Grafik Pertumbuhan PAD Kota Pariaman Tahun 2012-2017
Selanjutnya pada tahun 2014 PAD kota Pariaman mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 65,44% dengan penerimaan sebesar 26677826163,00, dilanjutkan kembali pada ta - hun 2015 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 54,76 % dan 27,95% dengan penerimaan sebesar 29897289136,50 dan 29692041168,91, penurunan ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak menbayarkan pajak,dan juga dari engelolaan kekayaan alam berada di Kota Pariaman yang tidak terkontrol dengan baik maka dari itu menyebabkan menurunnya pendapatan. Akan tetapi pada tahun 2017 PAD kota Pariaman kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 41,74% dengan penerimaan sebesar 30881846112,42. Sehingga dari tahun 2012-2017 terdapat pertumbuhan dan penerimaan PAD yang sangat ting - gi di Kota Pariaman yaitu pada tahun 2013 sebesar 159,29% dengan penerimaan yang tidak begitu besar yaitu hanya sekitar Rp. 20 Milyar hal ini disebabkan  karena nilai peneriman PAD yang dihasilkan pada tahunnya jauh lebih kecil dari pada periode 2013, dan terendah pada ta - hun 2012 sebesar 3,08% hal ini di sebabkan karena pengelolaan pendapatan kekayaan daerah tidak diberikan sepenuhnya untuk daerah kota  Pariaman, contohnya seperti hasil alam yang sudah diambil oleh masyarakat, seharusnya masyarakat harus mengeluarkan pajak sesuai den - gan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat. Namun, kenyataann - ya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. Hal ini dapat pula terjadi karena tingkat hasil penerimaan PAD yang beragam pula dari tahun 2012-2017, seperti hasil pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, lain-lain PAD yang sah.

## Rasio Efektivitas

## Tabel 4: Efektivitas Penerimaan PAD Kota Pariaman Tahun 2011-2017
Tahun Pendapatan Asli Daerah Potensi Efektifitas Penerimaan PAD 2011 17364711267,00 15358826357,00 113,06 % 2012 17638056000,00 16303776000,00 108,18 % 2013 20639404314,00 17949564806,00 114,99 % 2014 26677826163,00 20586706403,00 129,59 %
Tahun Pendapatan Asli Daerah Potensi Efektifitas Penerimaan PAD 2015 29897289136,50 27451580059,00 108,91 % 2016 29692041168,91 33298813558,30 89,17 % 2017 30881846112,42 34601974884,47 89,25 % Total 172791174161,83 165551242067,77 753,14 %

## Sumber : Data BPS diolah
Rasio efektifitas adalah salah satu cara untuk mengukur kinerja pengelolaan PAD den - gan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan potensi penerimaan PAD dikali dengan 100%, jika hasil yang didapatkan lebih dari atau mendekati 100% maka dapat dikatakan  kinerja  PAD  sangat  efektif, dan sebaliknya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan PAD pada Kota Pariaman dari tahun 2011-2017 berfluktuasi yaitu dari tahun 2011 penerimaan PAD Kota Pariaman sebesar 113,06 % artinya kinerja PAD Kota Pariaman sangat efektif, kemudian tahun 2012 sebesar 108,18% dapat dikatakan san - gat efektif pula karena melebihi 100 walaupun menurut dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami kenaikan kembali pada  tahun  2013  dan  2014  sebesar 114,99% dan 129,59%, dan tergolong masih sanagt efektif. Kemudian pada tahun  2015,  2016  dan  2017  kembali mengalami penurunan 108,91 %, 89,17%, dan 89,25 % walaupun mengalami penurunan  dari tahun  2015  sampai 2017  pengelolaan  PAD  Kota  Pariaman masih  dapat  digolongkan  pada sangat efektif karena hasil yang didapatkan masih berkisar antara 75 %- 100%.
Dengan  demikian  dari  data  yang dihasilkan  dapat  disimpulkan  tingkat  efektifitas penerimaan PAD Kota Pariaman adalah sangat efektif, hal ini terbukti pada terjadinya kema - juan dari pembangunan Kota Pariaman, dan intensif memperhatikan sektor yang potensial seperti pertanian dan pariwisata/perdagangan.

## Rasio Elastisitas
Tabel 5: Elastisitas Penerimaan  PAD Kota Pariaman Tahun 2012-2017
Tahun Pertumbuhan PAD (%) Pertumbuhan PDRB (%) Elastisitas Penerimaan PAD 2012 3,08 10,89 0,03 2013 15,9 10,69 1,49 2014 64,44 12,01 0,54 2015 54,76 10,92 0,50 2016 27,95 10,24 0,25
Tingkat elastisitas penerimaan PAD merupakan  respon  atau  adanya  pengaruh  yang ditimbulkan dalam penerimaan PAD ini. Elastisitas merupakan perbandingan antara pertum - buhan PAD dibagi dengan pertumbuhan PDRB, jika hasil yang didapatkan lebih dari 1 (>1) maka pengelolaan PAD dapat dikatakan elastis, dan sebaliknya jika hasil yang didapatkan kecil dari 1 (<1) maka disebut Inelastis. Dari data diatas didapatkan hasil bahwa pada tahun 2012 tingkat elastisitas adalah sebesar 0,03%, sedangkan pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,49% hal ini berati terjadinya eastisitas pada PAD, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami penurunan ladi sampai tahun 2016  yaitu sebesar 0,54%, 0,50%, dan 0,25% hal ini mengambarkan bah -
wa tingkat  elastisitas PAD kota Pariaman semakin  tidak elastis, akan tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu   sebesar   0,40%.   Jadi, secara umum elastisitas PAD Kota Pariaman hanya pada tahun 2013 yang mencapai nilai besar dari 1 yaitu 1,49% ini berarti dari tahun 2012-2017 hanya pada tahun 2013 yang mengalami elastisitas. Sedangkan pada ta - hun-tahun yang lain dari tahun 2012-2017 tidak elastis  karena angkanya kecil dari 1.
Tax Ratio
106,64 127,27 148,94 176,53 205,56 217,21 256,75 0 50 100 150 200 250 300 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017

## Gambar 3: Grafik Tax Ratio PAD Kota Pariaman tahun 2011-2017
Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan PDRB dikalikan 100. Jika hasil yang didapatkan besar dari 100 maka dapat dikatakan baik/bagus. Karena pada rasio pajak juga melihat Trand penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan PAD maka nilai pajak yang dihasilkan haruslah tinggi agar penerimaan PAD menjadi meningkat.
Dari hasil data yang didapatkan menunjukkan tingkat rasio penerimaan Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana terjadi peningkatan dari tahun 2011 sam - pai  tahun 2017, dimulai dari tahun 2011 yaitu 106,64%, selajutnya pada tahun 2012 sebesar 127,27%, kemudian pada tahun 2013 yaitu sebesar 148,94%, kemudian terus mengalami ke - naikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 176,53% dan tahun 2015 kembali mengalami pening - katan yang drastis sampai tahun  2017 yaitu sebesar 205,56 %, 217,21 % dan 256,75 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio penerimaan pajak daerah Kota Pariaman dapat di - golongkan pada kategori bagus karena nilai yang dihasilkan tiap tahunnya berada diatas 100.

## Kesimpulan
Pada penelitian ini, berasarkan  data yang dihasilkan didapatkan kesimpulan penelitian bahwa :
1.  Kota  Pariaman  mempunyai  kinerja yang  baik  hal  ini  terbukti  dengan  perkembangan yang terjadi pada penerimaan dan pertumbuhan rill PAD, walaupun mengalami fluk - tuasi tingkat kenaikan dan penurunannya tidak begitu jauh. Dari awal tahun penelitian yaitu dari yahun 2012- 2017  perkembangan  PAD  Kota Pariaman pertumbuhan PAD selalu bergerak positif walaupun terjadi kenaikan dan penurunan.
2. Efektivitas penerimaan PAD Kota Pariaman selalu menunjukan angka yang positif setiap tahunnya walaupun terjadi fluktuasi, hal ini terbukti pada efektivitas yang dihasilkan selalu menunjukan angka efetivitas di atas 100 % setiap tahunnya, akan tetapi pada

## Indrawani, S. A. Performance Analysis of Local Revenue Management
Pariaman City from 2011-2017
tahun 2016 dan 2017 hasilnya berada dibawah 100, walalupun deikian masih dapat digolongkan kepada efektif karena angkanya berkisar dari 75-100. hal ini jelas men - jadi gambaran bahwa pemerintah kota Pariaman terus mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Bukan hanya untuk bisa mencapai target anggaran pendapatan bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.
3. Tingkat elastisitas PAD Kota Pariaman tiak begitu elastis, hanya pada tahun 2013 yang mengalami  elastisitas karena hasil yang didapatkan melebihi 1, sedangkan  untuk ta - hunnya  lainnya  yang dilakukan  peneliti  mengalami  In  elastis.  Hal  ini  membuktikan bahwa pengaruh atau respon dari penerimaan PAD tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena hasil yang didapatkan wa - laupun tidak 1 namun  mendekati 1.
4. Pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan tax ratio  yang dihasil - kan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011-2017. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan pajak terhadap penerimaan PAD Kota Pariaman sudah baik, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kota Pariaman dapat berperan aktif dalam  mewujudkan perumbuhan dan pembangunan ekonomi kota Pariaman.

## Saran
1. Diharapkan kepada Pemda Kota Pariaman untuk dapat meningkatkan kinerja pengelo - laan di pemerintah kota Kota Pariaman, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat mem - berikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan daerah.
2. Mengembangkan dan membuka sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber-sumber  pendapatan daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pem - bangunan  ekonomi  dan  tidak  terlalu  bergantung  pada  dana  dari pemerintah  pusat. Dengan berkembangnya sektor-sektor  ekonomi maka akan dapat membuka peluang usaha/kerja sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.
3.  Pemeritah seharusnya dapat meningkatkan kualitas SDA yang berpotensi di Kota Paria - man serta didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti meningkatkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pariwisata serta meningkatkan sarana akses pemasaran.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kota Pariaman http://www.setneg.go.id Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002
Halim, A. (2001). Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPPAMP YKPN Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta : Grasin- do.
Undang-undang RI No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan pendapatan daerah Harahap, Sofyan S. (2007). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan . Edisi Kesatu.PT. Raja Graf - indo Persada. Jakarta.
Soemarso. (2005). Akuntansi Suatu Pengantar . Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat. Hamid, A. (2009). “ Pedoman Penulisan Skripsi FEB ”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B . Bandung: Alfabeta.
Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue ( PAD ). Jurnal Berkala Ilmi - ah Efisiensi , 17(01).
Mariani, Lidia. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi.

## Universitas Negeri Padang
Muhtarom, A. (2015). Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. JURNAL EKBIS, 13(1). https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118
Taras, T., & Sri Artini, L. G. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelak - sanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 6(5).