INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4818-4833 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Teoritis Penggunaan Teknologi Informasi Pada Layanan Pemasyarakatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan
Dorkas Masoa
Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado
Email: dorkas.masoa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pelayanan pemasyarakatan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  dan  naratif  dengan  menggali  penelitian-penelitian  terdahulu  terkait pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengembangan  pelatihan,  kualitas  pelayanan  dan  kepuasan  kerja yang  disusun  dengan  data  temuan  di  lapangan.  Hasilnya  menunjukkan  pemanfaatan  teknologi informasi  dilakukan  untuk  mempercepat  proses  pelayanan,  transparansi  dan  akuntabilitas  layanan. Untuk  mencapai  pelayanan  yang  berkualitas  maka  pengembangan  pelatihan  bagi  pegawai  dalam pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peranan yang penting, hal ini selain dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga berdampak pada tingkat kepuasan kerja tersebut. karyawan.  Penelitian  ini  menambah  keterbatasan  literatur  dan  memberikan  bukti  empiris  terkait pemanfaatan  teknologi  informasi  di  bidang  pemasyarakatan  yang  berkontribusi  terhadap  kualitas pelayanan dan kepuasan layanan.
Kata Kunci: Kepuasan, Layanan, Pemasyarakatan, Teknologi Informasi

## Abstract
This research aims to look at the use of information technology in correctional services to improve service quality and job satisfaction of employees of the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This research is descriptive and narrative research by exploring previous research related to the use of information technology, training development, service quality and job satisfaction compiled with data found in the field. The results show that the use of  information  technology  is  carried  out  to  speed  up  the  service  process,  transparency  and accountability of services. To achieve quality service, developing training for employees in the use of information technology has an important role. Apart from being able to encourage employees to improve the quality of service, this also has an impact on the level of job satisfaction. employee. This research  adds  to  the  limited  literature  and  provides  empirical  evidence  regarding  the  use  of information  technology  in  the  correctional  sector  which  contributes  to  service  quality  and  service satisfaction.
Keywords: Correctional, Information Technology, Satisfaction, Service

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  penggunaan  teknologi  informasi  telah  menjadi  kewajiban  dalam membantu pekerjaan, baik itu pada perusahaan swasta ataupun organisasi pemerintahan. Organisasi dan perusahaan diwajibkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan ini  serta  kemudian  memanfaatkannya  dalam  pekerjaan.  Penggunaan  dari  teknologi informasi ini juga sudah dimanfaatkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sejumlah  penelitian  menaruh  fokusnya  pada  bidang  ini,  salah  satunya  menurut Buddhika, et al. (2018) yang melakukan penelitian di lingkungan penjara. Mereka mendalami mengenai  pemanfaatan  teknologi  dalam  bidang  kesehatan  atau  yang  dalam  kosakata bahasa  Inggris  disebut  telemedicine  yakni  layanan  pemeriksaan  maupun  konsultasi kesehatan  melalui  media  audio-visual  antara  pasien  dengan  dokter  di  tempat  yang berbeda. Hasilnya, didapatkan efisiensi yang tinggi dari aspek waktu dan keamanan bagi para narapidana dan dokter itu sendiri.
Di  Indonesia,  sebagai  dampak  dari  pandemi  Covid-19,  pemanfaatan  teknologi informasi  di bidang pemasyarakatan  semakin masif digunakan. Guna  menghindari  serta menanggulangi Covid-19, sejumlah layanan di lingkungan pemasyarakatan seperti sidang, kunjungan, konseling, dan layanan pemenuhan hak lainnya dilakukan melalui ruang virtual. Penggunaan teknologi informasi ini, berdasarkan hasil temuan Castellacci & Tveito (2018) didapati  pengaruh  terhadap  kepuasan.  Penjabarannya  ialah  sebagai  berikut,  kesatu, teknologi  informasi  membuka  peluang  bagi  masyarakat  ataupun  pengguna  untuk
mendapatkan  data  serta  informasi yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua,  dengan adanya  aktivitas  serta  layanan  baru,  teknologi  informasi  membuka  peluang  terbukanya lapangan  kerja  baru  sehingga  meningkatkan  kepuasan  kerja  bagi  tenaga  kerja  yang terampil. Ketiga, pemakaian teknologi informasi yang terbuka melalui internet memberikan dampak  efisiensi  waktu  yang  sangat  tinggi.  Keempat,  teknologi  informasi  memberikan kemungkinan terjadinya komunikasi jarak jauh secara murah sekaligus canggih sehingga memfasilitasi arus informasi yang lebih lancar.
Pelayanan  berbasis  teknologi  di  lingkungan  layanan  Pemasyarakatan,  terutama  di Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan),  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  serta  Balai Pemasyarakatan (Bapas), termasuk pula Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan)  diharapkan  bisa secepat pemesanan tiket perjalanan  secara online, di  mana data perjalanan, proses pembayaran, dan tiket tersedia dalam hitungan menit. Kebutuhan tersebut tidak hanya untuk memberikan kecepatan pelayanan tetapi juga untuk menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
Sebagai  pengguna  teknologi  dalam  organisasi,  pegawai  perlu  dipersiapkan,  dilatih dan  dikembangkan  kompetensinya  terkait  teknologi  informasi.  Pelatihan  dan pengembangan  pegawai  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendorong  tercapainya kompetensi  pegawai.  Pelatihan  dan  pengembangan  diperlukan  untuk  bertahan  dalam lingkungan bisnis yang dinamis di mana tantangan baru selalu datang (Pati & Das, 2018). Oleh  karena  itu,  organisasi  perlu  terus  mengerjakan  strategi  yang  berbeda  untuk  tetap bertahan di pasar dan memberikan layanan terbaik kepada calon pelanggan sasaran. Selain itu,  hal  ini  hanya  mungkin  terjadi  jika  karyawan  dilatih  dengan  baik  dan  meningkatkan keterampilan serta bekerja di bidang pekerjaannya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dan hasil terbaik, organisasi harus meningkatkan keterampilan karyawan sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya (Aguenza & Som, 2018).
Perusahaan  perlu  mengidentifikasi  kebutuhan  organisasi  agar  perusahaan  dapat melaksanakan jenis program pelatihan dan pengembangan yang akan diberikan kepada individu dalam organisasi. Menyesuaikan kebutuhan dan tugas organisasi dengan program pelatihan  dan  pengembangan  pegawai  akan  mendukung  peningkatan  kompetensi pegawai. Penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, menyelaraskan kemampuan seseorang dengan perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan di dunia usaha menjadi sasaran  pelatihan  dan  pengembangan  pegawai,  agar  pegawai  kompeten  dalam menjalankan  tugasnya.  Diharapkan  dengan  dibukanya  kesempatan  pelatihan  dan pengembangan  bagi  pegawai,  maka  kepuasan  pegawai  dalam  bekerja  juga  akan meningkat.  Mengenai  pentingnya  pelatihan  tersebut,  penelitian  Joice  dan  Wang  (2015)
terhadap  dokter  di  Australia  menyimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan  kepuasan  kerja diperlukan  tenaga  medis  yang  mengikuti  pelatihan  dari  luar  negeri,  memberikan pengembangan profesi yang  berkelanjutan dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi dokter.
Penelitian  ini  mengonsep  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  pemasyarakatan,  mengembangkan  pelatihan  dan  kepuasan  pegawai dalam  memberikan  pelayanan.  Karena  keterbatasan  literatur  mengenai  pemanfaatan teknologi informasi terkait Pemasyarakatan sehubungan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu di beberapa organisasi/perusahaan. Berikut ini  akan  diuraikan  hubungan  masing-masing  variabel  dalam  menjelaskan  penggunaan Teknologi Informasi, kualitas layanan, pengembangan pelatihan dan kepuasan.
Dampak  Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap  Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan dan Kepuasan Kerja
Hubungan  pemanfaatan teknologi  informasi dengan kualitas  pelayanan didasarkan pada  Theory  of  Reasoned  Action  (TRA)  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  akan menggunakan  teknologi  informasi  apabila  teknologi  tersebut  bermanfaat  dan  dapat meningkatkan  kinerja  orang  tersebut.  Selain  itu  juga  didasarkan  pada  Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan  kinerja.  Sedangkan  kinerja  menurut  Sutrisno  (2016)  diartikan  sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan melaksanakannya.  berfungsi  dan  berperilaku  sesuai  dengan  tugas  yang  ada.  telah dibebankan  kepadanya  serta  kuantitas,  kualitas  dan  waktu  yang  digunakan  dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi, dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu  organisasi  akan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  individu  dalam  menjalankan tugasnya  sehari-hari.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  diharapkan  dapat  menjadi  faktor yang mempengaruhi tercapainya kualitas pelayanan individu tersebut dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi.
Ketika pegawai telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan, maka diasumsikan pegawai yang bersangkutan merasa puas  dengan  pekerjaannya.  Mengingat  karyawan  merupakan  aset  terpenting  dalam perusahaan, maka penting bagi perusahaan untuk menjaga motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang merasa senang dalam bekerja akan memberikan dampak positif,
sebaliknya  karyawan  yang  merasa  tidak  puas  justru  dapat  menjadi  boomerang  bagi perusahaan. Dalam hal kepuasan kerja, studi SHRM tahun 2015 menunjukkan 88% karyawan di Amerika melaporkan bahwa mereka puas dengan pekerjaan mereka secara keseluruhan. 37% melaporkan  bahwa mereka  sangat puas dan  51% melaporkan  bahwa  mereka agak puas. Studi ini menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Namun sebagian besar karyawan merasa  puas hanya sampai batas tertentu, yang menunjukkan kemungkinan perbaikan (Lee, 2016).
Wagner (1994) menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan dapat diukur dari sikap, kinerja, tingkat turnover, ketidakhadiran, keluhan, dan ketepatan waktu. Berdasarkan uraian hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas pelayanan dan kepuasan kerja, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Proposisi 1; Pemanfaatan Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  pemasyarakatan  dan kepuasan kerja
Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengembangan Pelatihan dan Kualitas Pelayanan
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengembangan  pelatihan  menjadikan pelatihan lebih efektif dan efisien. Pelatihan dapat dilakukan di kelas maupun jarak jauh (pelatihan  online),  terlebih  lagi  pelatihan  yang  diselenggarakan  berkaitan  dengan pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi yang bersangkutan. Kiruja dan Mukuru (2018) menyatakan bahwa pegawai yang telah mengikuti pelatihan lebih puas dibandingkan pegawai yang tidak mengikuti pelatihan. Karyawan berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan bakat mereka saat ini dan kemudian dapat menyelesaikan keterampilan baru yang mungkin diperlukan di masa depan. Di tengah sesi pelatihan dan pengembangan, karyawan memahami kompetensi inti mereka  dan  sisi  mana  yang  mereka  lakukan  dengan  baik.  Selain  itu,  karyawan  juga memahami kurangnya kinerja yang buruk.
Berkembangnya  pelatihan  menjadikan  pegawai  memahami  dan  mempunyai keterampilan tambahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai menjadi percaya diri dalam bekerja dan berdampak pada kualitas kerja terkait layanan teknologi informasi. Barney (2001) menyatakan bahwa kemampuan teknologi  juga memungkinkan perusahaan  menggunakan  sumber  daya  untuk  menghasilkan  keunggulan  kompetitif. Kapabilitas teknologi dianggap sebagai kemampuan dinamis yang dimiliki oleh perusahaan untuk beradaptasi lebih baik terhadap peluang teknologi (Teece, 2007) dan oleh karena itu berhubungan positif dengan efektivitas organisasi.
Berdasarkan temuan yang diuraikan, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Proposisi 2: Penggunaan Teknologi Informasi mempengaruhi pengembangan pelatihan dan kualitas layanan.
Dampak  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pengembangan  Pelatihan  dan Kepuasan Kerja
Pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  pelayanan  pemasyarakatan  memerlukan kemampuan  ketahanan  melalui  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  di bidang  Teknologi  Informasi,  baik  yang  diperoleh  melalui  rekrutmen  maupun  pelatihan. Keputusan SDM memainkan peran penting dalam pengembangan kemampuan organisasi. Sistem  SDM  menghasilkan  kemampuan  organisasi  melalui  integrasi  serangkaian  Praktik Sumber  Daya  Manusia  (HRP)  tertentu  seperti  pelatihan,  promosi  dan  kompensasi  (Saa- Perez & Garcia-Falcon, 2002).
Untuk meningkatkan analisis hasil organisasi, Jiang et al. (2012) mengelompokkan HRP ke  dalam  tiga  kelompok  berbeda  (satu  kelompok  meningkatkan  kemampuan  pekerja, kelompok  kedua  meningkatkan  motivasi,  dan  kelompok  ketiga  menghasilkan  peluang untuk  berpartisipasi).  Melalui  pengembangan  praktik  ini,  perusahaan  dapat mengkonfigurasi  sistem  SDM  sebagai  alat  strategis  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Karena  HRP  dapat  berkontribusi  pada  penciptaan  kapabilitas  organisasi  dan  kumpulan spesifik HRP secara langsung mempengaruhi kinerja, dapat dikatakan bahwa HRP dapat meningkatkan kapabilitas spesifik yang berkaitan dengan ketahanan organisasi dan, pada saat  yang  sama,  kumpulan  spesifik  HRP  yang  terkait  dengan  kinerja  (Bello-  indo,  2015). Hubungan antara ketahanan dan kem ampuan organisasi telah dianalisis (Jüttner & Maklan, 2011),  dan  penelitian  ini  mengidentifikasi  perlunya  penelitian  di  masa  depan  mengenai model  tersebut  untuk  menguji  secara  empiris  apakah  konsep-konsep  ini  saling  terkait (Powley, 2009).
Dalam  menciptakan  kemampuan  menghadapi  ketidakpastian  ini,  kemampuan organisasi  dikaitkan  dengan  kinerja  yang  unggul  (Collins  &  Smith,  2006;  Gambardella, Panico, & Valentini, 2015; Guest, 1997; Heywood, Siebert, & Wei, 2010; Nabi, 2001) , dan Dengan  demikian,  kemampuan  ketahanan  sebagai  salah  satu  kapabilitas  organisasi diharapkan  berhubungan  positif  dengan  efektivitas  organisasi,  terutama  dalam meningkatkan  kualitas  layanan.  Melalui  program  pelatihan  dan  pengembangan  yang diselenggarakan, pada akhirnya karyawan merasa puas karena dihargai oleh organisasi dan organisasi  mengerahkan  sumber  daya  ke  dalamnya.  Semua  variabel  ini  mendorong pemenuhan  untuk  menghasilkan  peningkatan  kinerja  karyawan  secara  signifikan.  Ketika
karyawan merasa puas, dan mereka menyadari bahwa organisasi mereka menghabiskan banyak  uang  untuk  program  pelatihan  dan  pengembangan,  akibatnya  mereka  ingin kembali  ke  organisasi  untuk  menunjukkan  peningkatan  kinerja  mereka.  Karyawan  yang bahagia adalah karyawan yang berkinerja baik. Berdasarkan temuan yang diuraikan, maka hipotesis  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Proposisi  3:  Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap pengembangan pelatihan dan kepuasan kerja.
Berdasarkan  literatur  yang  dibahas  di  atas,  maka  variabel-variabel  yang  diajukan dalam  penelitian  ini  yang  menentukan  kepuasan  kerja  karyawan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  meliputi  penggunaan  teknologi  informasi,  pengembangan pelatihan  dan  kualitas  pelayanan.  Gambar  (1)  menunjukkan  hubungan  antara  masing- masing konstruksi yang diusulkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan narasi  penelitian  terdahulu  terkait  pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  pengembangan pelatihan, kualitas pelayanan dan kepuasan kerja yang disusun berdasarkan data temuan di lapangan  yaitu  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian.  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uraian Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Pemasyarakatan
Era  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  proses  Pelayanan  Pemasyarakatan dimulai sejak berdirinya Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama pada akhir tahun 2010  dengan  nama  Direktorat  Informasi  dan  Komunikasi  (Infokom),  dan  mulai  efektif dilaksanakan. tugas dan fungsinya sejak Januari 2011. Pada bulan Desember 2015, Direktorat Informasi  dan  Komunikasi  berubah  menjadi  Direktorat  TI  dan  Kerjasama.  Pembentukan Direktorat  Teknologi  Informasi  dan  Kerjasama  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalahan yang ada pada saat itu, yaitu:
1. Di Bidang Teknologi Informasi
• Direktorat  Jenderal  Kemasyarakatan  kesulitan  mengelola  data  dan  informasi terkait pendaftaran Warga Binaan Masyarakat (WBP).
• Tidak terintegrasinya data antar UPT Pemasyarakatan sehingga terjadi redundansi data.
• Data  UPT  Pemasyarakatan  dan  WBP  sebagai  bahan  pengambilan  kebijakan pimpinan belum dapat diakses secara cepat dan akurat.
• Tidak adanya keterbukaan informasi publik.
• Proses bisnis pemasyarakatan yang belum efektif dan efisien sehingga membuka peluang terjadinya praktik KKN.
2. Di Bidang Kerjasama
• Fungsi kerjasama di lembaga pemasyarakatan belum berjalan dengan baik.
• Terjadinya kerjasama yang tumpang tindih.
• Hasil kerjasama tidak didokumentasikan secara sistematis.
• Tidak adanya standar kerjasama.
• Tidak  semua petugas  pemasyarakatan mempunyai kesadaran akan  pentingnya kerjasama pemasyarakatan.
• Kurangnya  akses  masyarakat  untuk  memberikan  dukungan  terhadap  lembaga pemasyarakatan sehingga lembaga pemasyarakatan terkesan tertutup.
Upaya yang dilakukan Direktorat untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui  peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  pengembangan  sistem, perbaikan mekanisme kerja, dan pemenuhan sarana dan prasarana. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang TI dan kerjasamanya dilakukan di tingkat pusat, Kanwil dan UPT Pemasyarakatan baik melalui pelatihan lapangan maupun melalui telekonferensi.
Sebagai pedoman pengembangan TI, telah disusun Cetak Biru TI di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menerjemahkan  visi  dan  misi  pemasyarakatan sehingga  pencapaian  target  kinerja  menjadi  sistematis  dan  terukur.  Cetak  Biru  TI  juga digunakan sebagai penetapan prioritas atau arah pelaksanaan kegiatan pengembangan TI dengan  mempertimbangkan  faktor  risiko,  ketersediaan  anggaran,  ketersediaan  sumber daya dan faktor lainnya.
Optimalisasi pengelolaan data pemasyarakatan dilakukan dengan mengembangkan Sistem Basis Data Pemasyarakatan (SDP). Pada awalnya SDP hanya memiliki fitur registrasi, setelah  melalui  beberapa  tahap  pengembangan,  fitur  SDP  menjadi  lebih  lengkap  yang mengakomodasi  seluruh  fungsi  pemasyarakatan,  antara  lain  fungsi  pelayanan  lapas, pengembangan lapas, pelayanan kesehatan, bimbingan masyarakat, keamanan, dan fungsi lainnya.  Selain  itu,  SDP  juga  berhasil  mengintegrasikan  data  antar  UPT  Pemasyarakatan. Data-data tersebut merupakan data real time yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat baik oleh petugas pemasyarakatan maupun masyarakat umum. Serangkaian standar pelayanan  dan  prosedur  operasi  standar  dikembangkan  untuk  memandu  pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas seperti server, komputer, jaringan, dan fasilitas lainnya terpenuhi untuk menunjang kinerja.
Dalam rangka membangun kerja sama pemasyarakatan, Direktorat membuka saluran komunikasi  melalui  website,  media  sosial,  dan  pendekatan  langsung  dengan  mitra.  Kini masyarakat lebih mudah memberikan dukungan kepada lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme  kooperatif.  Standar  kerjasama  yang  memuat  tahapan  memulai  kerjasama, pemantauan dan pelaporan juga dibangun untuk menjaga kualitas pelaksanaan kerjasama. Sosialisasi standar kerja sama dan peningkatan kapasitas petugas dilakukan agar seluruh jajaran mempunyai persepsi dan kapasitas yang sama sesuai standar. Saat ini juga telah dibangun sistem informasi untuk mengelola data dan informasi kerjasama pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama juga membangun kerja sama dengan mitra asing serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dunia internasional. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lebih aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional untuk berbagi dan mempelajari best practice bidang pemasyarakatan yang dapat dikembangkan di Indonesia. Misalnya perkembangan teknologi di bidang lembaga pemasyarakatan,  perkembangan  terkini  arsitektur  bangunan  penjara,  tren  jenis  tindak pidana di negara lain, pola pembinaan narapidana, dan hikmah lainnya.

## Bentuk Digitalisasi Pelayanan Pemasyarakatan
1. Remisi Online (Pengurangan Masa Pidana)
Proses  pemberian  remisi,  cuti  pra  pelepasan,  cuti  bersyarat,  dan  pembebasan bersyarat  yang  pada  awalnya  dilakukan  secara  manual  dan  memerlukan  proses  yang panjang serta memakan waktu, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat dan akurat. Permasalahan sebelum remisi online adalah sebagai berikut:
• Berkas usulan remisi narapidana masih dalam bentuk surat kertas yang dikirimkan oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
• Proses pengelolaan remisi memerlukan waktu yang lama.
• Biaya pengiriman file besar
• Menumpuknya  berkas  usulan  remisi  di  kantor  direktorat  teknis  membuat pekerjaan menjadi lambat dan memakan banyak ruang untuk menyimpan berkas usulan remisi. Melalui inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses remisi yang manual menjadi online. Manfaat utama dari inovasi ini:
• Proses pengajuan remisi menjadi lebih efektif dan efisien.
• Proses pengajuan remisi dapat diajukan secara otomatis ke pusat apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
• Setelah disetujui, remisi dapat diunduh melalui aplikasi SDP dan langsung dicetak di UPT Pemasyarakatan.
• Memotong biaya pengiriman file.

## 2. Pembebasan Bersyarat Online
“Tanpa  Kertas”  atau  “paperless”  tersebut  adalah kata-kata  yang  ingin  dicapai  oleh Aplikasi  SDP  dalam  sebuah  fitur  yang  dengan  cepat  coba  diakomodasi.  Secara  manual, proses pengajuan pembebasan bersyarat (PB) membutuhkan banyak waktu dan berkas. Jika sebelumnya  ada  penyerahan  secara  manual  menggunakan  berkas,  maka  penyerahan dengan  aplikasi  SDP  diharapkan  dapat  mengurangi  pengiriman  dan  pencetakan  berkas. Dengan pengajuan PB melalui aplikasi SDP, hanya 3 berkas yang dikirimkan ke Pusat sesuai dengan  Pasal  57  ayat  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Pemberian Remisi, Asimilasi,  Cuti  Kunjungan  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Berangkat,  dan Pembebasan Bersyarat.
Maksud dan tujuan otorisasi cetak PB online dan digital adalah sebagai berikut:
• Percepatan dan Kepastian Informasi. Penyampaian SK PB yang telah disetujui akan lebih efektif dan efisien. Mulai dari ditandatangani oleh Dirjen PAS sampai SK PB diterima di UPT yang awalnya memakan waktu hingga 3 (tiga) minggu, kemudian dengan mekanisme Otorisasi Pencetakan SK PB di lembaga pemasyarakatan/Rutan hanya membutuhkan waktu paling lama 5 hari kerja.
• Mempermudah monitoring dan mempercepat proses pengiriman SK PB.
• Pengurangan biaya duplikasi dan pengiriman SK PB.
• Mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi/keterbukaan  informasi  Pelayanan  Pemasyarakatan,  dan  efektif menghilangkan terjadinya perilaku gratifikasi.
Secara  rinci,  terdapat  perbedaan  pelayanan  yang  signifikan  dari  segi  waktu pemrosesan usulan dari UPT Rutan dan Lapas hingga terbitnya SK PB. Berikut perbandingan proses pemberian pembebasan bersyarat secara manual dengan sdp (digital-online):

## 3. Layanan Mandiri
Permasalahan sebelum penerapan self service adalah sebagai berikut:
• Adanya pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan,
• Ketidakpastian dan ketidakpastian mengenai hak WBP yang akan diterima,
• Ketidakseragaman dalam memberikan informasi kepada WBP,
• Terjadi interaksi yang berlebihan antara pengunjung dengan petugas di lembaga
pemasyarakatan sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan.
Direktorat  Teknologi  Informasi  dan  Kerja  Sama  telah  melakukan  inovasi  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada narapidana dan keluarganya melalui aplikasi selfservice. Manfaat utama dari inovasi ini:
a. Memenuhi hak WBP dalam memperoleh informasi
✓ Sebelumnya  :  WBP  mendatangi  petugas  menanyakan  tanggal  pembebasan, tanggal dapat mengajukan PB, berapa yang mendapat remisi.
✓ Setelah:  WBP  cukup  memindai  sidik  jari  pada  perangkat  dan  semua  informasi pendaftaran dapat muncul.
b. Kemudahan mendapatkan informasi
✓ Sebelumnya:  WBP  harus  menunggu  petugas  registrasi  siap  memberikan informasi.
✓ Setelah: WBP dapat memperoleh informasi kapan saja.
c. Menghilangkan potensi pungutan liar
✓ Sebelum  :  potensi  pungutan  liar  yang  dilakukan  petugas  dalam  memperoleh informasi.
✓ Setelah:  tanpa  adanya  kontak  dengan  petugas,  tidak  ada  pungutan  liar  dalam memperoleh informasi oleh WBP.

## 4. Penggunaan Barcode
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) mempunyai kewenangan yang sangat penting sebagai tempat menyimpan barang sitaan dan barang rampasan negara untuk keperluan proses peradilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  pada  pasal  44.  Namun  dalam prosesnya  Dalam  menyimpan  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  dari  dalam  negeri terdapat beberapa permasalahan, yaitu :
• Terjadi  kesalahan  input  informasi  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  negara karena masih menggunakan sistem manual. Dicatat dalam buku dan label pada tiap barang masih menggunakan kertas.
• Memasukkan data secara manual memerlukan waktu yang lama.
• Pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  benda  sitaan  dan  barang  rampasan negara belum berjalan maksimal sehingga sering tidak terdeteksi keluar masuknya barang dari tempat penyimpanan.
• Untuk  memudahkan  petugas  Rupbasan  dalam  mengelola  benda  sitaan  dan barang rampasan.
Direktorat Teknologi dan Kerjasama mengembangkan sistem barcode. Penggunaan barcode untuk memudahkan pencatatan barang sitaan dan rampasan negara pada Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  (Rupbasan).  Memudahkan  petugas Rupbasan dalam mengelola, menjaga, mengamankan dan mencari identitas Basan Baran. Keuntungan menggunakan kode batang:
• Mengurangi berbagai kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat penginputan informasi dengan sistem manual
• Proses  pendaftaran  basan  dan  baran  dapat  diselesaikan  dengan  cepat,  hanya dalam  hitungan  menit,  sehingga  menghemat  waktu  dalam  menyelesaikan pekerjaan.
• Seluruh jalur dan jalur masuk dan keluar dapat di-scan barcode sehingga dapat tercatat dengan benar dan meminimalisir kesalahan.
• Penggunaan teknologi barcode sangat mudah dioperasikan, cukup scan saja dan akan muncul informasi detail mengenai barang tersebut.
• Mengurangi  kemungkinan  tertukarnya  sampah  dan  barang  serta  mengurangi antrian pendapatan dan pengeluaran.

## 5. Pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan
Penguatan  koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  melalui mekanisme kerja sama penting yang dilakukan jajaran pemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebab, masyarakat atau pihak ketiga merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan pembangunan lapas. Untuk itu UPT Pemasyarakatan didorong untuk membangun kerjasama dengan mitra terkait.
• Fungsi kerjasama di lembaga pemasyarakatan belum berjalan dengan baik.
• Terjadinya kerjasama yang tumpang tindih.
• Hasil kerjasama tidak didokumentasikan secara sistematis.
• Kurangnya  akses  masyarakat  untuk  memberikan  dukungan  terhadap  lembaga pemasyarakatan sehingga lembaga pemasyarakatan terkesan tertutup.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibangunlah Sikap Informasi Kerjasama Pemasyarakatan (SIKAP). SIKAP merupakan sistem informasi yang menyediakan data dan informasi  kerjasama  Pemasyarakatan  untuk  dapat  diakses  oleh  pemangku  kepentingan dengan mudah dan cepat.
Saat ini, dengan adanya SIKAP, UPT Lembaga Pemasyarakatan dapat menyampaikan laporan kerjasama, mengakses dokumen peraturan terkait kerjasama, dan mengakses data kerjasama UPT Pemasyarakatan lainnya. Bagi Direktorat TI dan Kerjasama kini lebih cepat
mendapatkan  data  kerjasama  pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia,  lebih  mudah  dalam melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kerjasama,  serta  mengelola  kegiatan kerjasama  dengan  baik.  Sedangkan  bagi  pemangku  kepentingan,  dapat  mengakses informasi  mengenai  kerjasama  pemasyarakatan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  UPT Pemasyarakatan. Selain itu, Stakeholder juga dapat mengusulkan kerja sama melalui SIKAP.

## SMS Gateway Inovasi Pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Digital
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai kebutuhan akan pelaporan data WBP di  UPT  Pemasyarakatan  seluruh  Indonesia.  Awalnya  pelaporan  dilakukan  secara  manual melalui  surat  dari  UPT  ke  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  sehingga  membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan datanya. Hal ini berdampak pada data yang tidak aktual.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  Direktorat  TI  dan  Kerjasama mengembangkan aplikasi SMS Gateway.
SMS  Gateway adalah  sistem pelaporan jumlah WBP  berdasarkan SMS  dan  website untuk  mengetahui  jumlah  penghuni,  penghuni  khusus,  anak,  pengasuhan,  klien  dan bimbingan  bapak,  basan  baran,  pegawai,  WNA,  anggaran  dan  realisasi,  tanah.  luas  dan bangunan, jumlah  penduduk  bertambah sedikit, dan melebihi batas waktu tinggal.  Data pada aplikasi SMS Gateway  diperoleh  dari masing-masing UPT Pemasyarakatan  dengan cara mengirimkan SMS ke nomor tertentu, kemudian dikelola oleh sistem. Data ini dapat diakses langsung melalui website http://smslap.ditjenpas.go.id/.
Saat ini pelaporan sudah menggunakan SMS Gateway, sehingga pengambilan data dapat  dilakukan  dengan  cepat.  Selain  itu,  data  disajikan  secara  real  time  sehingga keakuratan data lebih terjamin. Aplikasi ini juga menjamin keterbukaan informasi, karena datanya dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Peringatan Sistem Basis Data Pemasyarakatan (SDP): Aplikasi Obrolan Grup SDP Waspada merupakan aplikasi group chat yang dibuat sebagai support system di lingkungan  pemasyarakatan  mulai  dari  UPT,  Kanwil,  Ditjen  Pemasyarakatan  hingga Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  berfungsi  untuk  meningkatkan mekanisme pelaporan informasi kondisi tempat penahanan/penjara.
Permasalahan yang dihadapi sebelum implementasi inisiatif ini:
• Terjadi  keterlambatan  pemberitaan  tentang  suatu  peristiwa  yang  terjadi  di Rutan/Lapas.
• Terdapat  kesenjangan  dalam  kecepatan  penerimaan  informasi,  misalnya  pihak eksternal  mengetahui  terlebih  dahulu  dibandingkan  pihak  internal  di  lembaga pemasyarakatan ketika terjadi kebakaran atau kerusuhan di Rutan/Lapas.
• Belum adanya media sebagai saluran komunikasi antar petugas pemasyarakatan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pada  aplikasi  SDP  Siaga,  petugas  pemasyarakatan  dapat  melihat  notifikasi/chat tentang  peristiwa  penting  yang  terjadi.  Jika  ada  pengguna  baru  yang  perlu  mengakses aplikasi, harus mendaftar terlebih dahulu sebelum login melalui SDP Waspada versi web. Dengan  SDP  Waspada,  informasi  pemasyarakatan  yang  penting  dan  rahasia  dapat tersampaikan dengan cepat dan aman. Misalnya: Terjadi kerusuhan atau kebakaran di suatu UPT,  pihak  terkait  harus  menyebarkan  informasi  kepada  kelompok  tersebut,  sehingga pejabat di kantor wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengetahui kejadian tersebut. Manajemen pengguna dan grup dikelola di smslap. Setelah dibuatnya SDP Siaga, manfaat yang diperoleh adalah:
• Saluran komunikasi antar petugas masyarakat di UPT, kantor wilayah, Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia diakomodasi dengan saluran yang aman.
• Penyebaran  informasi  terkini  menjadi  lebih  cepat,  sehingga  aparat  terkait  di lingkungan pemasyarakatan dapat segera mengambil tindakan atau keputusan terkait peristiwa yang terjadi.

## Pengembangan Pelatihan Pegawai Teknologi Informasi
Saat ini jumlah petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia sebanyak 44.291 orang yang tersebar di 662 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) (Rutan, Lapas, Bapas, dan Rupbasan),  34  kantor  wilayah  dan  1  unit  pusat  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan.  Terhadap  petugas  yang  berlatar  belakang  teknologi  informasi,  tidak dilakukan  rekrutmen  khusus,  sehingga  sebagian  besar  petugas  memiliki  latar  belakang pendidikan  hukum  atau  sosial.  Keterampilan  di  bidang  teknologi  informasi  merupakan keterampilan  tambahan  yang  dimiliki  seiring  pendidikan  yang  diikuti.  Jadi,  dalam  hal  ini pelatihan petugas terkait pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting.
Secara  khusus  juga  belum  ada  pelatihan  terkait  teknologi  informasi  yang diselenggarakan  melalui  anggaran  internal  organisasi,  sehingga  pelatihan  yang dilaksanakan berupa pendampingan atau pendampingan oleh petugas kantor pusat kepada petugas atau operator di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT). dan kantor wilayah. Ketiga mekanisme pelatihan yang telah dilakukan adalah melalui mekanisme telekonferensi, mekanisme konsultasi teknis (Konstek) yang diselenggarakan oleh kantor pusat dan kantor wilayah. Selain ketiga mekanisme tersebut, juga dilakukan mekanisme bantuan secara online
berupa pendampingan atau konsultasi permasalahan yang dilakukan secara online melalui link web http://sdp.ditjenpas.go.id/helpdesksdpditjenpas.

## SIMPULAN
Penggunaan  teknologi  informasi  pada  layanan  pemasyarakatan  di  lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  menghasilkan  produk  pelayanan  yang  berkualitas.  Agar  kualitas  layanan tersebut  terus  terjaga  dan  bahkan  meningkat,  perlu  dilakukan  pelatihan  dan pengembangan  untuk  petugas  terkait.  Penggunaan  teknologi  informasi  pada  layanan pemasyarakatan dinilai memberikan dampak positif pada kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan kerja petugas.
Berdasarkan data yang diperoleh, teknologi informasi pada layanan pemasyarakatan telah  mempercepat  proses  bisnis  dari  awalnya  rentang  bulan  menjadi  rentang  hari, menjadi  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Riset  ini  mengafirmasi  riset  yang  pernah dilakukan  sebelumnya  bahwa  kualitas  pelayanan  berbanding  lurus  dengan  tingkat kepuasan kerja.
Meski begitu, dari riset ini menunjukkan bahwa peran petugas dalam pemanfaatan teknologi informasi belum dilakukan dengan optimal. Penyebabnya ialah belum adanya perekrutan petugas khusus yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi. Selain  itu  pelatihan  penggunaan  teknologi  informasi  masih  kurang  masih  dilakukan, padahal tingkat kebutuhan kompetensi petugas masih sangat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Senanayake,  S.  I.  Wickramasinghe,  L.  Eriksson,  A.  C.  Smith,  dan  S.  Edirippulige, “Telemedicine in the correctional setting: A scoping review,” J Telemed Telecare, vol.
24, no. 10, hlm. 669 – 675, Des 2018, doi: 10.1177/1357633X18800858.
C.  McKay,  “Video  Links  from  Prison:  Court  ‘Appearance’  within  Carceral  Space,” Law, Culture  and  the  Humanities,  vol.  14,  no.  2,  hlm.  242 – 262,  Jun  2018,  doi: 10.1177/1743872115608350.
J.  D.  Young  dan  M.  Patel,  “HIV  Subspecialty  Care  in  Correctional  Facilities  Using Telemedic ine,” Journal of Correctional Health Care, vol. 21, no. 2, hlm. 177 – 185, Apr 2015, doi: 10.1177/1078345815572863.
K. Levan dan S. Downing, “Virtual Total Control: Escaping a Simulated Prison,” Games Cult, vol. 14, no. 1, hlm. 46 – 66, Jan 2019, doi: 10.1177/1555412016653035.
M.  Rafailov,  “Altering  the  SNR  by  noise  manipulation,”  2000.  [Daring].  Tersedia  pada: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/
M. Sengul, “Organization design as a competitive choice: an application to the study of innovation,” Journal  of  Organization  Design,  vol.  8,  no.  1,  Des  2019,  doi: 10.1186/s41469-019-0063-8.
N. Berber dan B. Lekovic, “The impact of HR development on innovative performances in central and eastern European countries,” Employee Relations, vol. 40, no. 5, hlm.
762 – 786, Agu 2018, doi: 10.1108/ER-08-2017-0188.
P. Rita, T. Oliveira, dan A. Farisa, “The impact of e -service quality and customer satisfaction on customer behavior in online  shopping,” Heliyon, vol. 5, no. 10, Okt 2019, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02690.
T. Borishade dkk. , “Dataset on customer experience and satisfaction in healthcare sector of  Nigeria,” Data  Brief,  vol.  20,  hlm.  1850 – 1853,  Okt  2018,  doi: 10.1016/j.dib.2018.06.070.
T. Borishade dkk. , “Dataset on customer experience and satisfaction in healthcar e sector of  Nigeria,” Data  Brief,  vol.  20,  hlm.  1850 – 1853,  Okt  2018,  doi: 10.1016/j.dib.2018.06.070.
T. Diirr dan G. Santos, “Improvement of IT service processes: a study of critical success factors,” Journal of Software Engineering Research and Development, vol. 2, no. 1, Des 2014, doi: 10.1186/2195-1721-2-4.
Y. Zhao, S. F. Messner,  J. Liu, dan C.  Jin, “Prisons as Schools: Inmates’ Participation in Vocational and Academic Programs in Chinese Prisons,” Int J Offender Ther Comp Criminol,  vol.  63,  no.  15 – 16,  hlm.  2713 – 2740,  Nov  2019,  doi: 10.1177/0306624X19861051.