## PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN
PADA BEBERAPA PERGURUAN TINGGI SWASTA

## DI SEMARANG
Luthvitasari Dwi Oktaviani 1
Saifudin 2
Universitas Semarang Luthvitasaridwi@gmail.com 1
Diterima: Februari 2019, Disetujui: Maret 2019. Dipublikasikan: April 2019

## ABSTRACT
This research was conducted at the Faculty of Economics of Accounting Department of Sultan Agung Islamic University, Dian Nuswantoro University and Stikubank University of Semarang. The purpose of this study is to examine the influence of ethics, tax sanctions, system modernization and tax transparency on taxpayer compliance at several private universities in Semarang.
This research was analyzed by multiple  linier regression analysis method using Statistical product and  service  solution  (SPSS).  The  data  used  is  the  primary  data  in  the  form  of  questionnaires.  The population used in this research are lecturer of Accounting Economics Faculty of Islamic University of Sultan Agung Semarang, Dian Nuswantoro University of Semarang and Stikubank University of Semarang. 33 people were used to be samples determined by purposive sampling method.
The  results  can  be  concluded  that  ethics,  tax  sanctions,  and  tax  transparency  affect  taxpayer compliance, while tax modernization has no effect on taxpayer compliance.
Keywords: Ethics, Tax Sanctions, System Modernization, Tax Transparency, Tax Compliance

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  di  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  Universitas  Islam  Sultan Agung,  Universitas  Dian  Nuswantoro  dan  Universitas  Stikubank  Semarang.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk menguji  pengaruh  etika,  sanksi  pajak,  modernisasi  sistem  dan  transparansi  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak di beberapa universitas swasta di Semarang.
Penelitian  ini dianalisis dengan metode analisis regresi  linier berganda menggunakan produk statistik  dan  solusi  layanan  (SPSS).  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dalam  bentuk  kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan Universitas Stikubank Semarang. 33 orang digunakan sebagai sampel ditentukan dengan metode purposive sampling.
Hasil  dapat  disimpulkan  bahwa  etika,  sanksi  pajak,  dan  transparansi  pajak  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Transparansi Pajak, Kepatuhan Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  Negara  Republik  Indonesia.  Karena melalui  pajak  negara  bisa  meningkatkan  pembangunan  di  setiap  sektor  pemerintahan. Maka  peran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara.
Undang – undang Republik  Indonesia    No. 28 tahun 2007 mendefinisikan    pajak sebagai  suatu  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang  –  undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Masalah  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  masalah  penting  di  seluruh  dunia  baik negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan  menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran,  pengelakan, penyelundupan  dan  pelalaian  pajak.  Yang  pada  akhirnya  tindakan  tersebut  akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010).
Pemerintah  terus  meningkatkan  target  penerimaan  pajak,  meskipun  realisasi pencapaian  target  tahun  2017  hanya  89,74  persen  dari  total  target  penerimaan  pajak. Realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2017  mencapai  Rp  1.151,5  triliun  dari  target penerimaan APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun (Hendra,2018). Hal tersebut menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  perbedaan  pajak  (tax  gap)  antara  realisasi  dan target penerimaan perpajakan.
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor  internal dan faktor  eksternal.  Salah  satu  faktor  internal  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak adalah  faktor  etika  (Nsor-Ambala,  2015).  Sedangkan  faktor  eksternal  diantaranya adalah  faktor  sanksi  (Agustini,  2016),  modernisasi  sistem  (Saruna,  2015),  dan transparansi (Sumianto, 2015).
Hestu  Yoga  Saksama  selaku  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan,  Humas  Direktorat Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan,  saat  di  temui  di  Hotel  Ibis  Harmoni,  Jakarta, Rabu,  19  Juli  2017  menuturkan  bahwa  rasio  pajak  Indonesia  berada  pada  kisaran  10,3 persen. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang berada di atas 13 persen.
Isu  mengenai  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  sangat  penting dikarenakan  ketidakpatuhan  perpajakan  akan  memunculkan  upaya  penghindaran  dan penggelapan  pajak,  hal  ini  secara  tidak  langsung  akan  menyebabkan  berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesi (Susmita, 2016).
Sanksi  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yakni  berupa  sanksi administrasi  seperti  denda,  bunga,  atau  pengenaan  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi  dan
sanksi  pidana  yaitu  berupa  kurungan  penjara.  Wajib  Pajak  yang  memahami  hukum perpajakan  dengan  baik  akan  berupaya  untuk  mematuhi  segala  pembayaran  pajak dibandingkan  melanggar  karena  akan  merugikannya  secara  materiil.  Ketegasan  sanksi di  perlukan  untuk  memberikan  pelajaran  bagi  pelanggar  pajak,  sehingga  diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.
Namun hal tersebut belum cukup efektif dikarenakan pengetahuan pembayar pajak atas  sanksi  pajak  sangatlah  terbatas.  Hal  ini  berhubungan  dengan  etika  yang  berbeda dari masing – masing individu. Dengan etika yang baik masing – masing individu akan patuh untuk membayar pajak, baik dengan memperhatikan adanya sanksi sebagai salah satu  peraturan  perpajakan  atau  bahkan  tanpa  melihat  adanya  sanksi.  Nilai  etika  yang tinggi  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  dengan  membatasi  pilihan  yang tersedia bagi  wajib pajak  serta proses yang akan digunakan untuk mencapai hasil  yang diberikan.
DJP  juga  melaksanakan  modernisasi  sistem  administrasi  untuk  mendukung program  transparansi  dan  keterbukaan  guna  mengantisipasi  terjadinya  kolusi,  korupsi dan  nepotisme  termasuk  di  dalamnya  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  wewenang  demi mewujudkan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  yang  telah  berbasis  fungsi. Modernisasi  ini  diharapkan  sejalan  dengan  tingkat  peningkatan  kepatuhan  dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.
Transparansi  pajak  juga  menjadi  salah  satu  komponen  yang  penting  selain  etika, sanksi  pajak  dan  modernisasi  sistem  dalam  menunjang  kepatuhan  pembayaran  pajak. Banyaknya kasus – kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat para pengusaha dan masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir 56 profesi yang dianggap potensial menyumbang  penerimaan  negara  dari  pajak,  mulai  dari  pedagang,  wartawan,  menteri, anggota  DPR  hingga  presiden.  Berdasarkan  hasil  penelusuran  Nomor  Induk Kepegawaian (NIK) yang dilakukan oleh DJP, setidaknya ada 44,8 juta wajib pajak atau sekitar  17,5  persen  dari  total  penduduk  Indonesia  yang  masuk  ke  dalam  klasifikasi wajib pajak profesi. Namun dari keseluruhan total tersebut hanya 26,8 juta yang masuk dalam  katagori  wajib  pajak  orang  pribadi  potensial.  Berdasarkan  identifikasi  tersebut,
profesi  dosen  termasuk  ke  dalam  56  jenis  profesi  yang  mempunyai  potensi  dalam menyumpang  penerimaan  Negara  dari  sektor  pajak.  Profesi  dosen  dianggap  berpotensi dalam membayar pajak dikarenakan profesi dosen mempunyai tingkat fleksibilitas yang cukup  tinggi.  Selain  mengajar  di  perguruan  tinggi,  dosen  juga  berpotensi  mempunyai penghasilan  tambahan  diluar  dari  kewajiban  utamanya,  seperti  menjadi  narasumber seminar,  menjadi  konsultan,  mempunyai  usaha  bisnis,  hingga  menduduki  jabatan struktural  di  berbagai  jenis  perusahaan.  Melihat  dari  tingkat  fleksibilitas  dan  juga potensi  yang  cukup  tinggi  dalam  menerima  penghasilan  tambahan  maka  profesi  dosen dianggap berpotensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak.
Penelitian  tentang  etika,  sanksi  pajak,  modernisasi  sistem  dan  transparansi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  telah  dilakukan  oleh  beberapa  penelitian  terdahulu. Dalam  Subarkah  (2017)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  pemahaman, kesadaran,  kualitas  pelayanan,  dan  ketegasan  sanksi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo, hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Sukoharjo. Agustini  (2016)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  modernisasi  sistem administrasi  dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak,  hasil  penelitian menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nsor-Ambala  (2015)  dalam  Influence  of  individual  ethical  orientation  on  tax compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  etika  dari  masing  –  masing  individu  dan  juga  norma  – norma sosial  lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika  yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada orang yang menerapkan etika dengan baik di kehidupannya dan  beranggapan  bahwa  pajak  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  etika  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  penelitian  tersebut  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  dari  Putra  (2017) bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sarunan  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  modernisasi  sistem administrasi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama  manado,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penelitian  ini memberikan hasil yang sama dengan Agustini (2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi  sistem  administrasi  dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak, hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya,  Putra (2017) melalukan penelitian mengenai pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sisem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini memberikan hasil bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Wulandari  (2016)  yang  meneliti  tentang  pengaruh  prinsip  transparansi  terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama mojokerto, memperoleh hasil bahwa  terdapat  pengaruh  prinsip  transparansi  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Sementara  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  (2017)  mengenai  pengaruh  etika, sanksi pajak, modernisasi sisem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan  Sumiano  (2015)  mengenai  pengaruh  pemahaman  akuntansi  dan  ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada UKM di  yogyakarta, memperoleh hasil bahwa  transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan  paparan  latarbelakang  tersebut,  maka  penulis  merumuskan  masalah  – masalah penelitian sebagai berikut:
1.  Apakah etika berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
2.  Apakah sanksi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
3.  Apakah  modernisasi  sistem  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib pajak?
4.  Apakah transparansi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?

## Tujuan Penelitian:
Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1.  Menguji pengaruh etika terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
2.  Menguji pengaruh sanksi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
3.  Menguji pengaruh modernisasi sistem terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
4.  Menguji pengaruh transparansi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori perilaku yang direncanakan (Theory of Planned Behavior)
Theory of planned behavior (TPB) adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari  tingkah  laku  manusia  juga  pada  keyakinan  bahwa  target  tingkah  laku  berada  di bawah  kontrol  kesadaran  individu.    Perilaku  tidak  hanya  bergantung    pada  intensi seseorang,  melainkan  juga  pada  faktor  lain  yang  tidak  ada  dibawah  kontrol  dari individu,  misalnya  ketersediaan  sumber  dan  kesempatan  untuk  menampilkan  tingkah laku  tersebut  (Ajzen,  2005).  Komponen  Theory  of  Planned  Behavior  ada  tiga  yaitu Behavioral  belief  adalah  hal-hal  yang  diyakini  individu  mengenai  sebuah  perilaku  dari segi  positif  dan  negatif    atau  kecenderungan  untuk  bereaksi  secara  afektif  terhadap suatu  perilaku.  Normative  belief    adalah  norma  yang  dibentuk  orang-orang  disekitar individu  yang  akan  berpengaruh  dalam  pengambilan  keputusan.  Control  belief  adalah pengalaman  pribadi,  atau  orang  disekitar  akan  mempengaruhi  pengambilan  keputusan individu.

## Pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak
Menurut Prodhan (1994), etika dapat didefinisikan sebagai cara manusia bertingkah laku  dengan  menyertakan  norma-norma,  baik  buruk,  hak,  dan  pilihan  dalam berkesepakatan dengan yang lain.  Tingkat etika saja sudah cukup memengaruhi tingkat kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak  yang telah mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam akan diaudit agar mereka patuh.
Nsor-Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh  etika  dari  masing-masing  individu  dan  juga  norma-norma  sosial  lainnya.  Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Orang yang  memiliki  etika  lebih  tinggi  cenderung  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak dibandingkan  dengan  orang  yang  memiliki  etika  lebih  rendah.  Berdasarkan  penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:
H1: Diduga Etika berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak
Sanksi Perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat  memenuhi  semua  tugas-tugas  perpajakannya  atau  dengan  kata  lain  agar  wajib
pajak  mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  perpajakan  (Mardiasmo, 2010).  Persepsi  atas  sanksi  perpajakan  merupakan  gambaran  yang  terstruktur  dan bermakna  pada  hukuman  yang  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  yang  tidak  mengikuti ketentuan  perundang-undangan  (Subarkah,  2017).  Wajib  pajak  akan  berfikir  terlebih dahulu  untuk  tidak  patuh  membayar  pajak  jika  sanksi  yang  diberikan  tergolong  berat. Tetapi  jika  sanksi  yang  diberikan  tergolong  ringan  maka  wajib  pajak  cenderung mengabaikan  untuk  patuh  membayar  pajak  (Putra,  2017).  Berdasarkan  penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:
H2:Diduga Sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak
Modernisasi  sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan  sistem dalam  perpajakan  terutama  pada  bidang  administrasi  yang  dilakukan  instansi  yang bersangkutan  guna  memaksimalkan  penerimaan  pajak  di  negara  tersebut.  Konsep  dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi,  sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak  sebagai  institusi  yang profesional  dengan  citra  yang  baik  di  mata  masyarakat.  Modernisasi  ini  juga  betujuan untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Kemudahan  dalam menjalankan  sistem tersebut juga mempengaruhi orang untuk mau menjalankan sistem tersebut  atau  tidak.  Secanggih  apapun  sistem  yang  ada  jika  penerapannya  sulit dilakukan  maka  orang  cenderung  enggan  menggunakannya  tetapi  jika  sistem  yang  ada itu  mudah  untuk  dilakukan  walaupun  sistem  tersebut  hanya  sederhana  maka  orang cenderung  bersedia  untuk  menggunakannya  (Putra,  2017).  Berdasarkan  penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:
H3:Diduga  Modernisasi  sistem  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib pajak.

## Pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak
Transparasi berarti terbukanya akses informasi agar semua elemen masyarakat bisa melakukan  pengawasan  terhadap  segala  urusan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kepentingan  organisasi  tersebut.  Hal ini penting karena dengan wajib pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk
apa,  motivasi  mereka  untuk  patuh  menjadi  lebih  tinggi.  Dengan  adanya  transparansi pajak,  wajib  pajak  akan  sadar  dengan  manfaat  pembayaran  pajak  (Sumianto,  2015). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut: H4:Diduga Transparansi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Dosen  Ekonomi  Jurusan Akuntansi  Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang,  Universitas  Dian  Nuswantoro Semarang  dan  Universitas  Stikubank  Semarang  yang  berjumlah  70  dosen.  Sedangkan teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  purposve  sampling.  Purposive Sampling  merupakan  teknik  pengambilan  sampel  dengan  perhitungan  tertentu (Sugiyono,2005).  Kriteria  sampel  tersebut  yaitu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP) yang  berprofesi  sebagai  dosen  jurusan  akuntansi  yang  mempunyai  penghasilan  lain selain  dosen  dan  yang  memenuhi  kriteria  tersebut  berjumlah  33  dosen.  Penelitian  ini memperoleh  data  yang  bersumber  dari  jawaban  responden  dari  kuesioner  yang  telah disebar.  Pengukuran  masing-masing  variabel  diukur  menggunakan  skala  likert  dengan skala 5.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Etika (X1)
Etika  dapat  didefinisikan  sebagai  sebagai  cara  manusia  bertingkah  laku  dengan menyertakan norma-norma, baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkesepakatan dengan yang lain, Prodhan (1994). Etika dipahami sebagai gambaran dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai  individu berdasarkan  keyakinan (belief) dan sikap (attitudes)  yang telah terinternalisasi  (Gosh  dan  Crain  1996).  Sedangkan  etika  perpajakan  adalah  keyakinan seseorang  dan  merupakan  kewajiban  moral  bahwa  orang  tersebut  harus  bersikap  jujur dalam  melakukan  transaksi  pajak  (Wenzel,  2005).Variabel  ini  diambil  dari  Handayani (2015)  dan  diukur  dengan  menggunakan  beberapa  indikator,  meliputi  keyakinan  etika secara umum dan moralitas penggelapan pajak.

## Sanksi pajak (X2)
Sanksi Perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat  memenuhi  semua  tugas-tugas  perpajakannya  atau  dengan  kata  lain  agar  wajib pajak  mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (Mardiasmo, 2010).
Persepsi  atas  sanksi  perpajakan  merupakan  gambaran  yang  terstruktur  dan bermakna  pada  hukuman  yang  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  yang  tidak  mengikuti ketentuan  perundang-undangan  (Subarkah,  2017).  Variabel  ini  diambil  dari  Muharani (2015)  dan  diukur  dengan  menggunakan  dua  indikator.  Indikator  yang  pertama berkaitan dengan hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh wajib pajak. Sedangkan indikator  yang  kedua  berkaitan  dengan  risiko  yang  terjadi  apabila  wajib  pajak melakukan kecurangan.

## Modernisasi sistem (X3)
Modernisasi  Sistem  administrasi  perpajakan  merupakan  bentuk  pelaksanaan  dari berbagai  program  dan  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  reformasi  administrasi perpajakan  jangka  menengah.  Penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun  kelembagaan  agar  lebih  efisien,  ekonomis  dan  cepat  yang  merupakan  bentuk dari  reformasi  administrasi  perpajakan.  Pelayanan  prima  dan  pengawasan  intensif dengan  dilaksanakannya  good  governance  merupakan  dasar  dan  konsep  dari modernisasi sistem administrasi perpajakan (Pandiangan, 2008).
Modernisasi  ini  juga  betujuan  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  membaya pajak.  Variabel  ini  diambil  dari  Muharani  (2015)  dan  diukur  dengan  menggunakan indikator  persepsi  wajib  pajak  terhadap  keberadaan  e-registration,  e-payment,  e-SPT, e-filling dan e-billing.

## Transparansi pajak (X4)
Transparasi berarti terbukanya akses informasi agar semua elemen masyarakat bisa melakukan  pengawasan  terhadap  segala  urusan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kepentingan  organisasi  tersebut.  Hal ini penting karena dengan wajib pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk apa,  motivasi  mereka  untuk  patuh  menjadi  lebih  tinggi.  Dengan  adanya  transparansi
pajak,  wajib  pajak  akan  sadar  dengan  manfaat  pembayaran  pajak  (Sumianto, 2015).Variabel  ini  diambil  dari  Rahayu  (2006)  dan  diukur  dengan  menggunakan  lima indikator, antara  lain terbuka, mudah dipahami,  informasi yang cukup, mudah diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Kepatuhan Pajak (Y)
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya, Rahayu  (2013).  Variabel  ini  diambil  dari  Muharani  (2015)  dan  diukur  dengan menggunakan  empat  indikator,  antara  lain  menghitung  dan  membayar  pajak  sesuai dengan  ketentuan,  mengisi  SPT  dengan  benar  dan  tepat  waktu,  tidak  mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen.  Variabel  tersebut  yaitu  variabel  etika,  sanksi pajak,  modernisasi  sistem  dan  transparansi  pajak  yang  keseluruhan  variabel  tersebut nantinya  akan  diuji  dan  dilihat  pengaruhnya  terhadap  variabel  kepatuhan  pajak.  Data kemudian  diolah  dengan  menggunakan  SPSS  20  maka  di  dapat  sebuah  hasil  regresi (lihat tabel 4.15 pada lampiran) dan persamaan regresi sebagai berikut:
Kepatuhan Pajak    =   0,346Etika  P ajak  +  0,057Sanksi  Pajak  + 0 ,1 34M od er n isasi  S istem  +   0, 43 5Tr an sp ar an si P ajak    + e
Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui  variabel etika pajak, sanksi pajak, modernisasi  sistem  dan  transparansi  pajak  bertanda  positif  terhadap  kepatuhan  pajak. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: Variabel etika pajak dengan angka  koefisien regresi  sebesar  0,346  bernilai  positif  yang  artinya  apabila  semakin  tinggi  etika  pajak maka  tingkat  kepatuhan  pajak  akan  meningkat.  Variabel  sanksi  pajak  dengan  angka koefisien regresi sebesar 0,057 bernilai positif yang artinya semakin tinggi sanksi pajak maka  tingkat  kepatuhan  pajak  akan  meningkat.  Variabel  modernisasi  sistem    dengan
angka  koefisien  regresi  sebesar  0,134  bernilai  positif  yang  artinya  semakin  tinggi modernisasi  sistem  maka  tingkat  kepatuhan  pajak  akan  meningkat.  Variabel transparansi  pajak  dengan  angka  koefisien  regresi  sebesar  0,435  bernilai  positif  yang artinya  semakin  tinggi  transparansi  pajak  maka  tingkat  kepatuhan  pajak  akan meningkat.

## Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  satu  variabel  Independen  secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selain itu juga untuk menguji keabsahan  dari  hipotesis  dan  membuktikan  bahwa    koefisien  regresi  dalam  model secara  statistik  signifikan  atau  tidak.  Berdasarkan  (tabel  4.18  pada  lampiran)  dapat diketahui  nilai  t  hitung  dan  t  tabel  untuk  masing  masing  variabel  independennya  dan dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusuan  dengan  cara  melihat  taraf signifikansi  jika  taraf  signifikasinya  yang  dihasilkan  dari  perhitungan  dibawah  0,05 maka  hipotesis  diterima,  sebaliknya  jika  taraf  signifikansi  hasil  hitung  lebih  besar  dari 0,05 maka hipotesis ditolak.
Pengujian pengaruh etika pajak    terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,384 > t table 2,034 dengan signifikansi sebesar 0,024 Nilai tersebut lebih kecil dari  0,05  berarti  dapat  disimpulkan  Ha  diterima  dan  menolak  Ho.  Pengujian  pengaruh sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,404  <  t  table 2,034 dengan signifikansi sebesar 0,689 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan  Ha  ditolak  dan  menerima  Ho.  Pengujian  pengaruh  modernisasi  pajak terhadap  kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 0,800 < t table 2,034 dengan signifikansi sebesar 0,431 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan Ha  ditolak  dan  menerima  Ho.  Pengujian  pengaruh  transparansi  pajak  terhadap kepatuhan  pajak  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,625  >  t  table  2,034  dengan signifikansi sebesar 0,014 Nilai tersebut  lebih kecil dari 0,05 berarti dapat disimpulkan Ha diterima dan menolak Ho.

## Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  menguji    apakah  semua  variabel  independen  atau  bebas yang  dimasukan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama  –  sama  terhadap
variabel  dependen  (Ghozali,  2013).  Dengan  tingkat  kesalahan  sebesar  5%  (α=0,05). Serta untuk nilai F table pada penelitian ini  yang berjumlah 33 responden sebesar  2,66 yang artinya bahwa F hitung harus  lebih besar dari 2,66. Berdasarkan (tabel 4.17 pada lampiran) diketahui nilai F hitung > F tabel (8,496 > 2,66), serta hasil nilai signifikansi 0,00  (lebih  kecil  dari  0,05).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  bebas bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## Pembahasan

## Etika berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
Pengujian  hipotesis  pertama  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,384  >  t  table  2,024 dengan signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa etika  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayar pajak  karena  membayar  pajak  merupakan  bentuk  mendukung  program  pemerintah dalam  menyejahterakan  masyarakat.  Kesadaran  untuk  melaporkan  semua  penghasilan dengan  benar  dan  mengetahui  bahwa  mengurangi  jumlah  pajak  adalah  hal  yang  tidak dibenarkan  akan  memiliki  banyak  manfaat  yang  bisa  dirasakan  oleh  dirinya  sendiri maupun  oleh  masyarakat  luas  karena  pajak  membantu  pemerintah  dalam  menjalankan roda pemerintahan. Kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan  cara  menyampaikan SPT tepat  waktu  dan  tidak  terlambat  serta  belum  pernah  mendapatkan  sanksi  pajak. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Afuan  Fajriani  Putra  (2017) yang  menyatakan  bahwa  etika  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Yuhertiana,  et.al  (2016) yang  menyatakan  bahwa  etika  belum  mampu  meningkatkan  kepatuhan  pajak  karena harus  ada  aturan  yang  mengikat  wajib  pajak  dan  sistem  yang  mempu  mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

## Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
Pengujian  hipotesis  kedua  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,404  >  t  table  2,034 dengan  signifikansi  sebesar  0,689  Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  tersebut menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Bagi dosen yang sudah memliki etika yang baik terhadap pajak tidak lagi mempertimbangkan
dan  memperdulikan  sanksi  pajak  karena  mereka  menganggap  membayar  pajak merupakan  kewajiban  bagi  seluruh  warga  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia.  Dan kesadaran  membayar  pajak  merupakan  kewajiban,  hal  tersebut  membuat  wajib  pajak akan melaporkan semua penghasilan dengan benar dan pelaporan SPT tepat waktu serta belum pernah mendapatkan sanksi pajak dalam bentuk denda telat membayar pajak atau denda penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afuan Fajriani Putra (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak.  Tetapi  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Arifin  & Nasution (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak  karena  pengenaan  sanksi  pajak  secara  tegas  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk mematuhi kewajiban pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Modernisasi Sistem tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
Pengujian  hipotesis  ketiga  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,800>  t  table  2,034 dengan  signifikansi  sebesar  0,431  Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  tesebut menyatakan  bahwa  modernisasi  sistem  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  belum  dapat  memanfaatkan  dengan  optimal sistem  yang  sudah  disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  seperti  e-registration, e-SPT, e-filling, maupun e-billing dan juga belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari  sistem  tersebut.  Wajib  pajak  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  pendaftaran NPWP  dengan  menggunakan  e-registration  dan  melakukan  pembayaran  jenis  pajak dengan  menggunakan  ATM,  internet  banking  atau  mobile  banking  karena  kurangnya sosialisasi  tentang  cara-cara  dalam  menggunakan  sistem  tersebut.  Penggunaan  E-SPT dirasakan  belum  mampu  mempermudah  dan  meningkatkan  akurasi  penyampaian  SPT tepat  waktu.  Cara-cara  yang  lebih  moderen  dipandang  belum  efektif  dalam  menjamin bahwa semua penghasilan  yang dilaporkan dengan benar  karena selain sosialisasi  yang kurang  mengenai  penggunaan  sistem  tersebut  sistem  ini  dipandang  lebih  rumit  jika wajib  pajak  mengalami  kesulitan  dalam  prosesnya.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Afuan  Fajriani  Putra  (2017)  yang  menyatakan  bahwa modernisasi  sistem  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sarunan (2015) yang menyatakan bahwa modernisasi  sistem  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  karena  sistem  yang
disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  membantu  wajib  pajak  dalam  membanyar pajak sehingga kepatuhan pajak menjadi meningkat.

## Transparansi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
Pengujian  hipotesis  keempat  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,625>  t  table  2,034 dengan  signifikansi  sebesar  0,014  Nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  transparansi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak. Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak  agar  tidak  menimbulkan  salah  tafsir  dan  kecurigaan  masyarakat  kepada pemerintah.  Dengan  penyuluhan  atau  sosialisasi  mengenai  peraturan  baru  perpajakan dan  Pemerintah  terbuka  dalam  alokasi  penggunan  pajak  diharapkan  kepatuhan  pajak menjadi  meningkat.  Masyarakat  perlu  memperoleh  informasi  yang  cukup  tentang alokasi belanja penerimaan pajak dan penggunan pajak agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan pajak  yang  sudah dibayarkan ke pemerintah. Keterbukaan dari pemerintah diharapakan mampu membuat wajib pajak melaporkan semua penghasilan dengan benar serta  menyampaikan  SPT  tepat  waktu  dan  tidak  terlambat  agar  tidak  ada  wajib  pajak yang mendapatkan sanksi pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herlina  Ari  Wulandari  &  Firtotun  Niswah  (2016)  dan  Yunita  Eriyanti  Pakpahan  yang menyatakan  bahwa  transparansi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak.  Tetapi  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Arifin  &  Nasution  (2017)  yang  menyatakan  bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karenakan pengelolahan pajak  belum  bisa  dikatakan  tranparansi  karena  sebagian  besar  masyarakat  atau  rakyat tidak mengetahui pajak yang telah dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

## KESIMPULAN
Dari  data  primer  yang  diolah  dari  melakukan  penyebaran  kuesioner  di  Peguruan Tinggi  Swasta  di  Semarang  maka  selanjutnya  dilakukan  pengujian  reliabiltas  dan validitas.  Hasil  uji  reliabilitas  dan  validitas  menunjukann  bahwa  semua  pernyataan dalam  setiap  variabel  reliabel  dan  valid.  Berdasarkan  hasil  penilitian  yang  dilakukan Peguruan Tinggi Swasta di Semarang dengan jumlah sampel 33 responden dapat ditarik kesimpulan:
1.  Etika Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukan bahwa wajib  pajak  yang  berprofesi  sebagai  dosen  memiliki  etika  yang  baik  terkait dengan pembayar pajak
2.  Sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  karena  wajib  pajak memiliki etika  yang baik terhadap pajak, tidak lagi mempertimbangkan sanksi pajak  dan  mereka  menganggap  membayar  pajak  merupakan  kewajiban  setiap warga negara.
3.  Modernisasi  sistem  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  belum  dapat  memanfaatkan  dengan  optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4.  Transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Transparansi dalam pengelolaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  kepada  berbagai  pihak  agar  tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah
.

## Saran Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  saran  dalam penelitian ini antara lain:
1.  Aspek Praktis
• Kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  dharapkan  membuat  sebuat  sosialisasi  atau seminar untuk semua wajib pajak yang menumbuhkan etika yang baik terhadap perpajakan  dan  membayar  pajak  secara  benar  merupakan  kewajiban  wajib pajak.
• Kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  lebih  transparansi  tentang  perpajakan bukan  hanya  pendapatan/pemasukan  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah tetapi  penggunaan  pajak  oleh  pemerintah  agar  masyarakat  mengetahui sumbangsi pajak untuk pembangunan nasional.
2.  Aspek Teoritis
• Bagi  peneliti  agar  meningkatkan  pengetahuan  tentang  perpajakan  agar memiliki etika yang baik dalam membayar pajak serta memiliki wawasan yang luas  terkait  penggunaan  pajak  oleh  pemerintah,  sanksi  pajak  dan  progam  oleh Direktorat Jenderal Pajak agar kepatuhan pajak bisa meningkat.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, Nilai Adjusted r Square sebesar 0,484 yang artinya hanya 48,4 persen.  Nilai  Adjusted  r  Square  kecil  dikarena  adanya  perbedaan  persepsi  pemahaman responden  dalam  menangkap  maksud  item  pertanyaan  dalam  koesioner  serta  dalam penelitian ini dari hanya 33 responden yang masuk dalam kreteria penelitian.

## Agenda penelitian Yang Akan Datang
Penelitian  selanjutnya  menggunakan  model  ini  disarankan  memperluas  objek sampel  dan  menambah  variabel  lain  yang  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak misalnya  kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara apa  yang diharapkan oleh pelanggan  dengan  apa  yang  diperolehnya.  Jika  pelayanan  diberikan  dengan  baik  akan meningkatkan kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afuan  Fajrian  Putra  (2017).  Pengaruh  Etika,  Sanksi  Pajak,  Modernisasi  Sistem  dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 6, No 1 Januari 2017, Hal 1-12 . Gusti  Agung  Ayu  Sri  Dartini  &  I  Ketut  Jati,  (2017).  Pemahaman  Akuntansi, Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , Vol.17.3. Desember (2016): 2447-2473 . ISSN: 2302-8556.
Ghozali,  I.  (2012). Aplikasi  Analisis  Multivariete  dengan  Program  IBM  SPSS  20.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Hendra    Kusuma. (2018). Realisasi Penerimaan Pajak 2017, Diakses pada tanggal 2 Januari 2018 dari,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3796003/realisasi-penerimaan-p ajak-2017-kurang-rp-132-triliun
Herlina  Ari  Wulandari,  &  Fitrotun  Niswah,  S.AP.,M.AP.  (2016).  Pengaruh  Prinsip Transparansi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Mojokerto. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016, 0 - 216.
Indrawati  Yuhertiana.  (2016).  Etika,  Organisasi  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Jurnal Akuntansi  Multiparadigma.  Vol.1  No.7,  Hal.  1-155.  MalanGH,  April  2016. ISSN 2086-7603. e-ISSN 2089-5879
Johny  Subarkah  &  Maya  Widyana  Dewi,  (2017).  Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran,
Kualitas  Pelayanan  dan  Ketegasan  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Sukoharjo. Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak,  Vol  17,  No  02,
Januari 2017-61. ISSN: 1412-629X .
Kepatuhan  Pajak  di  Indonesia  Masih  Rendah.  Diakses  pada  20  Juli  2017  dari https://bisnis.tempo.co/read/893001/kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 2    April 2019
Mardiasmo. 2009. “ Perpajakan Edisi Revisi 2009 ”. Yogyakarta. Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Neila  Rsmadhani.  (2011). Penyusunan  Alat  Pengukur  Berbasis  Theory  of  Planned Behavior. Buletin Psikologi. Vol.19 No.2, 2011:55-69. ISSN 0854-7108 . Purwono,  Herry.  (2010).    Dasar  Dasar  Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak.  Penerbit Erlangga.
Putu  Agustini  Eka  Pratiwi  W,  &  Ni  Luh  Supadmi  (2016).  Pengaruh  Modernisasi Sistem  Administrasi  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  Vol.15.1.  April  (2016):  27-54,  ISSN: 2302-8556 .
Putu Rara Susmita, & Ni Luh Supadmi (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan  Pajak dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  Vol.14.2  Februari (2016). 1239-1269. ISSN: 2302-8556.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal . Yogyakarta. Graha Ilmu.
Randolph  Nsor-Ambala    (2015).  Influence  Of  Individual  Ethical  Orientation  On  Tax Compliance.  Evidence  Among  Ghanaian  Taxpayers.  Journal  Of  Accounting Taxation. Vol. 7(6), pp. 98-105, June, 2015. ISSN 2141-6664.
Siti  Resmi.  2014. Perpajakan  Teori  dan  Kasus .  Edisi  8  Buku  1.  Jakarta.  Salemba Empat.
Sugiyono. (2015). Statistik Non Parametris Untuk Penelitian. Bandung: Alfabet. Supriadi,  A.  (2015).  56  Profesi  Jadi  Sasaran  Pajak,  Dari  Pedagang  Sampai  Presiden,
diakses pada tanggal 21 Agustus 2015.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150821131814-78-73566/56-profesi- jadi-sasaran-pajak-dari-pedagang-hingga-presiden/
Sumianto,  &  CH.  Heni  Kurniawan  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  dan Ketentuan  Perpajakan  Serta  Transparansi  Dalam  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta. Modus Vol.27 (1): 41-51, 2015. ISSN 0852-1875 .
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum atas tata cara perpajakan.
Widya  K  Saruna.  (2015). Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado.  Jurnal  EMBA. Vol.3  No.4 Desember 2015, Hal. 518-526. ISSN 2303-1174 .
Yohanes  Andreanto,  (2016).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 6, Juni 2016.    ISSN : 2460-0585.
Lampiran:

## Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linier
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,741 5,648 -,308 ,760 Etika Pajak ,370 ,155 ,346 2,384 ,024 Sanksi Pajak ,080 ,198 ,057 ,404 ,689 Modernisasi Sistem ,163 ,204 ,134 ,800 ,431 Transparansi Pajak ,426 ,162 ,435 2,625 ,014
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
Sumber : Data olah SPSS tahun 2018.

## Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 249,445 4 62,361 8,496 ,000 b Residual 205,524 28 7,340 Total 454,970 32
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
b. Predictors: (Constant), Transparansi Pajak, Etika Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem
Sumber : Data olah SPSS tahun 2018.
Tabel 4.18
Hasil Perhitungan Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,741 5,648 -,308 ,760 Etika Pajak ,370 ,155 ,346 2,384 ,024 Sanksi Pajak ,080 ,198 ,057 ,404 ,689 Modernisasi Sistem ,163 ,204 ,134 ,800 ,431 Transparansi Pajak ,426 ,162 ,435 2,625 ,014
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
Sumber : Data olah SPSS tahun 2018.