## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law
Astri Aprilianti, Sahat Maruli Tua Situmeang Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia e-mail: sahat@email.unikom.ac.id
Naskah dikirim : 4 Oktober 2023 Naskah diterima untuk diterbitkan : 9 Januari 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11148

## ABSTRACT
Protection of children against sexual exploration has been regulated and protected in the Child Protection Law, but in practice the use of social media applications in online prostitution crimes involving children has seen an increase. This shows that the law is not working in protecting children, so it is important to carry out research on how to enforce the law against criminal acts of online prostitution involving children. This research method uses  normative  juridical  research  methods,  by  analyzing  phenomena  that  occur  in  society  and  then  looking at legal  provisions  in  statutory  regulations  so  that  the  gap  between  expectations  and  reality  is  visible,  then  the results of the analysis produce proposals in an effort to realize the functionalization of law in child protection in exploration. sexual. The results of the research show that legal protection arrangements for online prostitution involving  children  are  spread  across  various  regulations  and  the  lack  of  supervision  from  law  enforcement officials and the public means that online prostitution is still occurring. Prevention efforts through information technology and increasing public awareness are factors that can reduce online prostitution involving children. This  is  important  to  do  considering  the  extraordinary  impact  on  children  for  their  future  as  the  nation's  next generation  needs  to  be  equipped  with  education  and  health  which  are  also  children's  rights  that  cannot  be ignored, so that legal protection cannot be separated from sustainable and measurable law enforcement efforts, so that The impact felt will be more meaningful than just prioritizing action, remembering that enforcing the law as the aim of the law is not to retaliate against the perpetrator but rather ensuring that the perpetrator does not repeat  his  actions  and  a  conducive  environment  that  does  not  allow  criminal  acts  to  take  place  is  more important.

## Keywords: Legal protection, Victims, Prostitution, Children, Social Media

## ABSTRAK
Perlindungan  anak  terhadap  eksplorasi  seksual  telah  diatur  dan  dilindungi  di  dalam  Undang-Undang Perlindungan  anak,  namun  dalam  praktiknya  pemanfaatan  aplikasi  media  social  dalam  tindak  pidana  prostitusi online melibatkan anak terlihat adanya peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa tidak berjalannya hukum dalam perlindungan terhadap anak, sehingga penting dilakan penelitian bagaimana penegakan  hukum terhadap tindak pidana  prostitusi  online  yang  melibatkan  anak.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normative, dengan cara menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian melihat ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga terlihat gap antara harapan dengan kenyatannya yang kemudian hasil  analisis  tersebut  menghasilkan  usulan  dalam  upaya  mewujudkan  fungsionalisasi  hukum  dalam perlindungan anak dalam ekplorasi seksual.  Hasil dari penelitian  menunjukan bahwa pengaturan perlindyungan hukum  terhadap  prostitusi  online  yang  melibatkan  anak  tersebar  di  berbagai  peraturan  dan  kurangnya pengawasan  dari  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  menyebabkan  prostitusi  online  saat  ini  masih  terjadi. Upaya-upaya  pencegahan  melalui  teknologi  informasi  serta  peningkatan  kesadaran  masyarakat  menjadi  factor

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
yang dapat menekan prostitusi online melibatkan anak. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak  yang luar biasa terhadap anak bagi masa depannya sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali dengan pendidikan dan kesehatan yang juga merupakan hak anak yang tidak bias dikesampingkan, sehingga perlindungan hukum tidak dapat  dilepaskan  dengan  upaya  penegakan  hukum  yang  berkelanjutan  dan  terukur,  sehingga  dampak  yang dirasakan  akan  lebih  bermakana  dibandingan  dengan  hanya  mengutamakan  penindakan,  mengingat  bahwa tegaknya  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum  bukan  untuk  pembalasan  kepada  pelaku  melainkan  bagaimana pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  lingkungan  yang  kondusif  tidak  memungkinkan  tindak  pidana  itu berjalan merupakan hal yang lebih penting.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Prostitusi, Anak, Media Sosial

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan dalam upaya meningkat kesejahteraan  rakyat.  Kemajuan  pembangunan  yang  telah  dicapai,  didorong  oleh  kebijakan pembangunan  di  berbagai  bidang.  Meskipun  begitu  masih  banyak  tantangan  atau  persoalan yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Salah  satunya  yaitu  maraknya  tindak  pidana  prostitusi terhadap  anak  di  bawah  umur.  Penyebaran  kasus human  trafficking dengan  mengeksploitasi anak untuk dijadikan pekerja seks komersial hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok  yang  paling  rentan  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Korban diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya perbudakan. Hal ini akan mengancam kualitas  penerus  bangsa  serta  memberi  dampak  negatif  bagi  bangsa  di  mata  dunia.(Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, 2017)
Perkembangan  pesat  teknologi  di  era  saat  ini  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  orang tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar  peraturan  negara. Penggunaan  teknologi  yang  semakin  bebas,  berbanding  lurus  juga  dengan  banyaknya kejahatan  yang  dibuat  oleh  pelaku  melalui  handphone  yang  mereka  miliki.  Fenomena  yang sering ditemukan dalam tindak kejahatan di era saat ini ialah fenomena prostitusi anak melalui media  sosial  melalui  aplikasi  media  sosial,  tempat  dimana  orang  dengan  bebas  mengakses atau memesan Pekerja Seks Komersial (PSK). (Azid, 2020)
Fenomena  prostitusi  anak  melalui  media  sosial  semakin  meresahkan  dan mengkhawatirkan di era digitalisasi saat ini. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan  menjadi  korban  dari  praktik  ini.    Dampak  yang  dirasakan  oleh  anak-anak  korban prostitusis online ialah risiko fisik, psikologis, masalah sosial yang memiliki dampak negative dalam tumbuh kembangnya. Prostitusi anak melalui media adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan  jasa  seksual  seorang  anak  oleh  seseorang  atau  kepada  orang  lainnya  melalui media sosial dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap  anak  lainnya  adalah  perdagangan  anak  untuk  tujuan  seksual  dan  pornografi anak.(Andriyani,  W.,  Sacipto,  R.,  Susanto,  D.,  Vidiati,  C.,  Kurniawan,  R.,  &  Nugrahani, 2023)
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dalam  upaya  perlindungan  anak,  dalam praktiknya  masih  banyak  anak  yang  dilanggar  haknya,  dan  menjadi  korban  dari  berbagai bentuk  tindak  kekerasan,  eksploitasi,  perlakuan  salah,  diskriminasi  bahkan  tindakan  yang tidak manusiawi terhadap anak, terlebih tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat,  dan  pemerintah.(Akbar,  2012)  Dalam  menyelenggarakan  kewajibannya

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
melindungi  anak,  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  59  ayat  (1) Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yaitu:  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada  Anak.  Kemudian  pada  ayat  (2)  huruf  d  secara  tegas  mengatur  Perlindungan  Khusus kepada  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual.  (Wahyudi,  T.  S.,  & Kushartono, 2020) Komisi Perlindungan anak dalam laporannya mencatat sebanyak 217 anak atau  93%  dari  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  ialah  kasus  prostitusi  terhadap  anak (Wulandari,  C.,  &  Wicaksono,  2014).  Kasus  prostitusi  anak  mulai  banyak  terungkap  sejak awal 2021, hal ini sebagaimana tercantum dalam gambar 1 sebagai berikut:

## Gambar. 1
Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi pada Anak
Sumber: Databoks Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi pada Anak (Januari-April 2021)
Dari  gambar  1  tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  bentuk  eksplorasi  anak  dalam  prostitusi  pada bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  April  2021  yang  paling  tinggi  adalah  bentuk  eksplorasi prostitusi. Dimana dampak dari eksplorasi prostitusi terhadap anak berdampak pada kesehatan mental  anak.  Selanjutnya  eksplorasi  prostitusi  melalui  media  social  terlihat  dalam  gambar  2 sebagai berikut:
Gambar. 2 Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak
Sumber: Databoks Persentase Medium Online pada Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak (Januari-April 2021)

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Pada  gambar  2  diatas  menunjukan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  melalui  aplikasi Michat  lebih  tinggi  dibandingkan  melalui  aplikasi  lainnya,  sehingga  diperlukan  peran pemerintah dalam upaya pengwasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Telekomunikasi.  Selain  itu,  KPAI  juge  mencatat,  60  persen  dari  93  persen diantaranya  dilakukan  melalui  medium  daring  (online).  Aplikasi MiChat menjadi medium online yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak,  yakni  41%. Posisinya diikuti oleh WhatsApp dan Facebook dengan persentase masing-masing  sebesar  21%  dan  17%. RedDoorz juga  banyak  dipakai  sebagai medium online dalam  kasus  eksploitasi  seksual,  perdagangan,  dan  pekerja  anak,  yakni  4%. Sedangkan, ada 17% medium online lainnya yang tidak diketahui dalam kasus tersebut.(Soni, S., Hayami, R., & Hamadi, 2022)
Menigkatnya  prostitusi  anak  melalui  media  sosial  tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor yang melatarbelakanginya. Faktor utama pernyebab nya adalah kebutuhan ekonomi keluarga atau  kemiskinan.  Sehingga  pekerja  seks  berkembang  menjadi  sebuah  pekerjaan  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Namun  bukan  hanya  kemiskinan  yang  menjadi penyebab terjadinya prostitusi anak melalui  media sosial  anak, kurangnya akses pendidikan, pengawasan  orang  tua  yang  kurang  serta  kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  yang  tidak diimbangi  dengan  literasi  teknologi  menjadi  penyabab  meningkatnya  kasus  prostitusi  anak melalui media sosial anak. Disamping itu, ada anak  yang awalnya tidak memiliki niat untuk terjun  kedalam  prostitusi  melalui  media  sosial,  namun  melalui  perkerjaan  yang  dijanjikan dengan bayaran tinggi, pada akhirnya anak terjerumus.(Harefa, 2019)
Undang-Undang  Nomer  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  merupakan instrumen hukum postif yang penting dalam upaya melndungi anak dari usaha eskploitasi dan kekerasan,  termasuk  prostitusi  anak  melalui  media  sosial.  UU  Perlindungan  anak  menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku  kejahatan  terhadap  anak.  Namun,  esksistensi  UU  Perlindungan  anak  dalam memberikan perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti  kurangnya  kesadaran  masyatakat,  kurangnya  penegakan  hukum  yang  dilakukan pemerintah  dalam  melindungi,  dan  kemajuan  pesat  dalam  teknologi  yang  digunakan  oleh pelaku prostitusi anak melalui media sosial menjadi hambatan dalam melindungi anak sebagai korban dari prostitusi anak melalui media sosial. Salah satu contoh kasus yang prostitusi anak melalui  media  sosial  anak  yang  baru-baru  ini  tejadi  di  daerah  Tanjukpriok  dan  Cikini.  Pada kasus pertama di Tanjungpriok, terdapat delapan korban dengan lima diantaranya ialah anak di bawah umur. Sedangkan untuk kasus kedua yaitu di Cikini, polisi mengamankan korban 13 anak dibawah umur. Menurut hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku merekrut anak-anak tersebut  dengan  cara  menjanjikan  korban  dengan  beragam  fasilitas,  mulai  dari  fasilitas berlibur  hingga  mendapatkan  sebuah  telepon  genggam  terbaru.  Pelaku  menawarkan  korban melalui  aplikasi  facebook.  Kasus  ini  menunjukan  betapa  mudah  nya  pelaku  prostitusi  anak melalui  media  sosial  anak  memanfaatkan  teknologi  dan  medua  sosial  untuk  menjual,  dan merekrut  anak-anak  rentan,  serta  menunjukan  kurangnya  pengawasan  dari  aparat  penegak hukum.(Tria Sutrisna, 2022)
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalahnya  yaitu bagaimana upaya perlindungan anak korban prostitusi anak melalui media sosial yang ditinjau

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dari  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatan  pemahaman  dan  kesadaran pemerintah  atau  masyarakat  dalam  melindungi  anak-anak  sebagai  korban  prostitusi  anak melalui media sosial, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat optimalisasi  dan  implementasi  UU  Perlindungan  anak  dalam  melindungi  anak  dari  praktik prostitusi anak melalui media sosial.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan  ini  berlandaskan  pada  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, mencakup  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  obyek  kajian.  Selain  itu,  terdapat bahan hukum sekunder yang menjelaskan pandangan para ahli terhadap materi hukum primer, dan  bahan  hukum  tersier,  seperti  kamus,  ensiklopedia,  dan  sumber  digital  (internet),  yang berfungsi  untuk  memberikan  penjelasan  tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen,  dengan  fokus  pada pemeriksaan dokumen perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis  data  yang  digunakan  bersifat  normatif  kualitatif,  karena  berasal  dari  telaahan kepustakaan  (library  research)  yang  merinci  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendekatan ini  bersifat  normatif  karena  berlandaskan  pada  hukum  yang  berlaku,  dan  kualitatif  karena menitikberatkan pada analisis masalah penelitian dan menyusun kesimpulan tanpa melibatkan perhitungan statistik.

## PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Prostitusi Anak di Indonesia
Praktik  prostitusi  dalam  perjalanan  sejarah  di  Indonesia  telah  ada  sejak  zaman kerajaan.  Praktik  prostitusi  terlihat  semakin  meluas  dengan  pemafaatan  teknologi.  Prostitusi atau biasa dikenal sebagai pelacuran adalah sebuah kegiatan jual beli kegiatan seks dilur nikah dengan  sebuah  imbalan.  Prostitusi  adalah  salah  satu  masalah  sosial  yang  ada  di  kehidupan bermasyarakat. Prostitusi termasuk kedalam industri seks yang berhubungan seksualitas untuk menghibur orang lain demi suatu kepuasan atau memenuhi kebutuhan hidup. Prostitusi tidak hanya  terjadi  pada  kaun  dewasa,  namun  tidak  sedikit  yang  melibatkan  anak-anak  dibawah umur.  Menurut  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  prostitusi anak  ialah  sebuah  tindakan  mendapatkan  atau  menawarkan  jasa  seksual  seorang  anak  oleh seseorang  atau  kepada  orang  lainnya  dengan  imbalan  uang  atau  imbalan  lainnya.  Bentuk eksploitasi  seksual  komersial  terhadap  anak  lainnya  adalah  perdagangan  anak  untuk  tujuan seksual dan pornografi anak.
Perkembangan teknologi di era saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga  dampak  negative  disisi  lainnya.  Fenomena  sosial  yang  berkembang  saat  ini  ialah prostitusi anak melalui media sosial dengan mayoritas korban ialah anak di bawah umur. Pada praktiknya  prostitusi  anak  melalui  media  sosial  hampir  sama  dengan  prostitusi  anak  melalui media  sosial  biasa,  yang  menjadi  pembeda  ialah  media  yang  digunakan  nya.  Pada  prostitusi anak  melalui  media  sosial,  media  yang  diguanakan  ialah  medium  daring  (online).  Dalam

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
prostitusi  anak  melalui  media  sosial  para  pelaku  melakukan  pemesanan  korban  melalui aplikasi  media  sosial  seperti  Michat,  facebook,  Instagram,  Telegram  dan  lainnya.    Prostitusi melalui media online, merupakan dalah satu dampak dari berkembang jaman dan masyrakaar era modern.
Terlibat  nya  anak-anak  dibawah  umur  dalam  praktik  prostitusi  anak  melalui  media sosial, jelas melanggar ketentuan hukum dan diancam sanksi berat bagi para pelaku. Namun pada kenyataan nya kehadiran anak-anak yang menjadi korban tetap tak terhindarkan. Bahkan di  setiap  tahun  nya  praktik  dan  korban  dari  prostitusi  anak  melalui  media  sosial  terus meningkat,  di  dukung  dengan  perkembangan  teknologi  semakin  mempermudah  pelaku prostitusi anak melalui media sosial menjaring korban anak-anak dibawah umur.(Flora, 2022) Meningkat  nya  praktik  ini  tidak  lepas  dari  faktor  yang  melatarbelakangi  nya.  Setiap  daerah memiliki  faktor  ciri  khas  tersendiri.  Namun  jika  di  tarik  garis  secara  umum,  berikut  adalah faktor  terjadinya  prostitusi  anak  melalui  media  sosial  yang  melibatkan  anak,  antara lain:(Syafnita, 2023)
1) Ekonomi atau kemiskinan di daerah desa, khususnya di sektor pertanian
2) Terjadi perpindahan penduudk dari desa ke kota, dikarenakan terjadinya pertumbuhan pusat industri di daerah perkotaan
3) Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi
4) Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga
5) Tiadanya kesempatan pendidikan
6) Pertumbuhan jumlah anak jalanan
7) Ekspolitasi orang tua terhadap anak nya
8) Pengabaian yang dilakukan oleh orang tua
Beberapa  konsekuensi  yang  timbul  dari  anak  yang  menjadi  korban  prostitusi  anak melalui media sosial melibatkan dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisiknya mencakup penderitaan fisik yang disebabkan oleh kekerasan yang diterima anak korban prostitusi, yang dapat  mengakibatkan  cedera  di  berbagai  bagian  tubuhnya.  Tindakan  kekerasan  ini  sering terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari korban, dan dapat menyebabkan kerusakan pada  organ  dalam,  seperti  organ  reproduksi,  yang  sering  tercatat  dalam  laporan  hasil pemeriksaan  medis  sebagai  akibat  dari  kekerasan  tersebut.  Selain  itu,  kehamilan  yang  tidak diinginkan  bisa  menjadi  dampak  serius  dari  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  dan korban juga berisiko terkena penyakit menular seksual yang dapat mengancam kesehatan dan bahkan  nyawa  mereka  di  masa  depan.  Di  sisi  lain,  dampak  sosial  yang  muncul  mencakup perasaan yang sulit dikendalikan dan kehilangan rasa aman. Peristiwa traumatis yang dialami oleh  anak  korban  prostitusi  membentuk  perasaan  gelisah  dan  meresahkan,  menciptakan lingkungan sosial yang tidak stabil bagi korban.(Yantzi, 2009)
Situasinya  dapat  semakin  rumit  ketika  korban  sedang  menjalani  proses  hukum  yang memaksa  mereka  untuk  berpisah  dari  lingkungan  yang  memberikan  rasa  aman;  kehilangan kepercayaan dari seorang anak yang menjadi korban perdagangan orang. Seorang anak yang telah mengalami hal tersebut tentu berusaha untuk menghindari kembali ke dalam situasi yang serupa.  Oleh  karena  itu,  tingkat  kepercayaan  diri  mereka  terhadap  orang  lain  pun  dapat terkikis,  termasuk  kepada  individu  yang  sejatinya  tidak  memiliki  niat  jahat;  munculnya  rasa malu  pada  anak  korban  perdagangan.  Rasa  malu  ini  timbul  karena  pengalaman  traumatis

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
seperti pemerkosaan, pelecehan, dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan selama terlibat dalam perdagangan orang; adanya perubahan perilaku yang mencolok. Perilaku negatif yang diperhatikan  dan  dialami  oleh  korban  dapat  memengaruhi  keseimbangan  mental  mereka, memicu  peniruan  perilaku  buruk,  seperti  perilaku  emosional,  perilaku  seksual  yang  tidak sehat,  dan  bahkan  tindakan  kekerasan  terhadap  orang  di  sekitarnya.  Perasaan  trauma  yang muncul dapat mencapai tingkat di mana korban merasa tertekan dan merasa bersalah, bahkan hingga  mendorong  keinginan  untuk  melakukan  bunuh  diri.  Ini  merupakan  masalah  serius yang sering dialami oleh anak korban perdagangan orang.(Heni Kesumah Dewi, 2009)
Berdasarkan  hal  tersebut,  prostitusi  terhadap  anak  berdampak  buruk  terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak korban perdagangan. Secara psikis anak yang menjadi korban  prostitusi  melalui  media  sosial  harus  disembuhkan  dan  diperhatikan,  karena  dapat menimbulkan  ketagihan,  trauma  bahkan  pelampiasan  dendam.  Dengan  demikian,  anak  yang menjadi  korban  perdagangan  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  berupa  dikembalikan kepada  orang  tua  serta  masyarakat  agar  anak  tersebut  menjalani  proses  pemulihan  dengan merasa aman dan nyaman.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  diamanatkan  di  dalam konstitusi.  Oleh  karenanya,  segala  kekuasaan  harus  berdasar  atas  hukum.  Dimana  hubungan antara  kekuasaan  pemerintah  dengan  rakyatnya  harus  berlandaskan  atas  keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum.(Pudjiastuti, 2023)
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  yang  mengadakan  kondisi  dimana  setiap  anak dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Adapun  perlindungan  anak  merupakan perwujudan  adanya  kedilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian  maka  perlindungan anak  harus  diusahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman,  hal ini  terlihat  dari banyaknya  anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain dari pada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main di dalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak.  Banyak  orang  tua  yang  tidak  menyadari  resiko  dan  bahaya  prostitusi  anak  melalui media sosial, dan tidak sedikit pula orang tua yang mendorong anak nya untuk terjun kedalam prostitusi anak melalui media sosial dengan alasan kendala ekonomi.(Fitriani, 2016)
Tidak adanya peraturan khusus (lex specialis) mengenai prostitusi anak melalui media sosial  anak  di  Indonesia,  membuat  kasus  prostitusi  anak  melalui  media  sosial  anak mengingkat  di  setiap  tahun  nya.  Pemerintah  jika  hanya  sebatas  melarang  kegiatan  prostitusi dengan  undang-undang  dan  regulasi  lainnya,  dengan  alasan  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum terhadap kebijakan tersebut, maka hal itu justru akan mendorong terjadinya prostitusi  berlangsung  dengan  cara  konvensional.  Pada  tahap  berikutnya,  prostitusi  melalui cara  konvensional  berpotensi  mendorong  munculnya  campur  tangan  organisasi  kriminal terorganisasi  ( premanisme ), korupsi  di  kalangan  penegak hukum  dan muncul  masalah sosial lainnya. Para pelaku mencari anak-anak di bawah umur sebagai korban mereka, hanya dengan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
mengiming-iming bayaran atau barang. Disamping peraturan yang memang belum memadai, peran pengawasan oleh penegak hukum sangat diperlukan.(Soebagijo, 2008)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  merupakan instrumen hukum postif yang penting dalam upaya melndungi anak dari usaha eskploitasi dan kekerasan,  termasuk  prostitusi  anak  melalui  media  sosial.  Namun  di  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak pun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. Padalah UU  perlindungan  anak  adalah  pondasi  dari  aturan  hukum  yang  melindungi  anak  dari  segala bentuk macam kejahatan, termasuk praktik prostitusi anak.(Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, 2023)
Dalam  undang-undang  Perlindungan  Anak,  tertuang  laranagan  untuk  mengekspoitasi anak  untuk  keuntungan,  didalam  undang-undang  ini  tidak  memiliki  definisi  resmi  mengenai pelacuran anak khususnya yang dilakukan secara daring. Prostitusi anak melalui media sosial terus mengalamni peningkatan, secara khusus pada tahun 2021 KPAI merilis data bahwa 217 anak  atau  93  persen  dari  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  ialah  kasus  prostitusi terhadap  anak.  Kasus  tersebut  terjadi  melalui  aplikasi  media  sosial.  Aplikasi  MiChat merupakan  aplikasi  dengan  jumlah  presentase  paling  besar  yaitu  41  persen,  WhatsApp  21 persen,  Facebook  17  persen  dan  terakhir  aplikasi  booking  hotel  yaitu  RedDoorz  4 persen.(Ramadani, 2023)
Undang-undang perlindungan Anak tahun 2002 beserta UU revisinya yaitu UU No 35 tahun  2014  memang  mengatur  beberapa  ketentuan  khusus  tentang  eksploitasi  seksual, tertuang dalam Pasal 88 yang melarang seseorang untuk melakukan ekloitasi seksual kepada anak  untuk  kepentingan  nya  sendiri  atau  mendapatkan  keuntungan  dari  pihak  ketiga (mucikari). Pelaku bisa mendapatkan hukuman dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau  denda  uang  sebesar  maksimal  200  juta.  Tetapi  dalam  undang-undang  perlindungan anak  tidak  mengatur  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  mendefinisikan  pelacuran  anak khususnya  yang  dilakukan  secara  daring.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  hambatan  bagi  para penegak hukum ataupun masyarakat dalam upaya memberantas prostitusi anak melalui media sosial.(Suryani, D. E., Sembiring, A. M., Sembiring, H. B., & Silalahi, 2023)
Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP, di dalam Pasal 297 KUHP menyebutkan: “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun”.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  mendefinisikan  jenis  tindak  pidana ini.  Para  ahli  telah  sepakat  bahwa  seharusnya  Undang-Undang  Perdagangan  Orang  juga mendefinisikan  secara  khusus  tindak  pidana  perdagangan  anak,  karena  konsepsi  antar keduanya  berbeda,  khususnya  terkait  dengan  elemen  atau  unsur-unsur  deliknya.  Masalah lainnya  adalah  meskipun  sudah  ada  upaya  melakukan  unifikasi  tindak  pidana  eksploitasi seksual  anak  dalam  undang-undang  perlindungan  anak,  namun  dalam  praktiknya,  beberapa undang-undang lain mengatur persoalan ini,  seperti  Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang juga mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam konteks pornografi anak yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 12.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  KUHP,  tindak  pidana eksploitasi  seksual  anak  tidak  didefinisikan  secara  khusus  sehingga  secara  konseptual  tidak ada  pemaknaan  atas  tindak  pidana  ini.  Oleh  sebab  itu,  pemaknaan  tindak  pidana  eksoloitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga  merujuk  pada  instrumen-instrumen  hukum  internasional  yang  lebih  dahulu mendefinisikannya  seperti Deklarasi  Stockholm ,  atau Protocol  Optional tentang Sale  of Children,  Child  Prostitution  and  Child  Pornography yang  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2012  tentang  Konvensi  Hak  Anak.  Pada penjelasan  Undang-Undang  Konvensi  Hak  Anak  disebutkan  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  salah  satu  tujuan  Pemerintah  Negara  Indonesia  tersebut  yaitu  memberikan perlindungan  dan  kesejahteraan  bagi  anak,  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi sebagaimana  tercantum  dalam  amandemen  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).(Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, 2022)
Memperhatikan  kondisi  masyarakat  yang  demikian,  upaya  perlindungan  hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat, dan  berkesinambungan.  Sehingga  upaya  perlindungan  hukum  tersebut  memerlukan  peran serta pemerintah, lembaga-lembaga  yang terkait dalam perlindungan anak, masyarakat, serta peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  pelaksanaannya.  Di  samping  itu,  sosialisasi, promosi  dan  penegakan  hak-hak  anak  perlu  dilakukan  secara  terus-  menerus  dan  sungguh- sungguh. Hal ini disebabkan karena kodrat anak adalah sebagai seorang individu yang lemah dalam  masa  pertumbuhan  dan  harus  mendapat  perlindungan,  tidak  dapat  dibiarkan  untuk berjuang sendiri dalam memperoleh haknya secara utuh.(Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, 2022)
Peran  yang  dimainkan  oleh  aparat  penegak  hukum  memiliki  signifikansi  penting dalam  konteks  penegakan  hukum.  Saat  ini,  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  perlu meningkatkan  pemahaman  dan  penerapan  teknologi  informasi  agar  dapat  efektif  mengatasi kejahatan dunia maya, terutama prostitusi anak melalui media sosial. Diperlukan upaya kreatif dari  penegak  hukum  dalam  menanggulangi  kasus  prostitusi  anak  melalui  media  sosial, mengingat  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju  memberikan  para  pelaku  kesempatan untuk  berinovasi  dalam  menyusupkan  praktik  mereka  melalui  platform  sosial  media  tanpa terdeteksi.  Tidak  hanya  kurangnya  sarana  prasarana  yang  memadai,  tetapi  penegak  hukum, khususnya  penyidik  sebagai  ujung  tombak  dalam  menangani  kasus  pidana,  juga  masih terbatas  dalam  kompetensinya  di  bidang  teknologi  informasi.  bahwa  kemampuan  pelaku kejahatan cyber terus berkembang, sehingga sering kali hukum berada dalam posisi tertinggal. Oleh  karena  itu,  diperlukan  peningkatan  kompetensi  dan  pengetahuan  penegak  hukum  di bidang  teknologi  informasi  untuk  menghadapi  tantangan  ini.  Selain  itu,  kemauan  baik  dari penegak hukum juga menjadi faktor krusial dalam menghadapi masalah ini.
3 .  Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Korban  Prostitusi  Anak  Melalui Media Sosial
Untuk  mengatasi  kurang  jelas  nya  peraturan  mengenai  prostitusi  anak  dalam  UU Perlindungan  anak,  perlu  dilakukan  optimalisasi  perlidungan  yang  diberikan  dan  diatrur

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dalam  beberapa  pasal  UU  Perlindungan  Anak.  Karena  bagaimanapun  tujuan  akhir  dari lahirnya  sebuah  kebijakan  ialah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat. Optimalisasi  penegakan  hukum  perlinduangan  anak  sebagai  korban  prostitusi  anak  melalui media sosial berdasarkan UU 23/2002 dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut:(Nurdin, 2021)
a. Mempertegas Upaya pemenuhan hak-hak anak
Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan dipenuhi  oleh  orang  tua  sebagai  lingkungan  yang  pertama  dan  utama.  Selain  itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak  berhak  untuk  mendapatkan  hidup  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi.  selanjutnya  dalam Pasal  13 ayat  1  dijelaskan bahwa setiap  anak dalam pengasuhan  orang  tua  atau  wali  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari perlakuan:(Maghfira, 2016)
1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya
Dalam  praktik  penyelenggaraan  nya,  anak  korban  prostutusi  tidak  mendapatkan  apa yang  seharusnya  mereka  dapatkan.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa pemerintah  perlu  mengotimalkan  Upaya  penegakan  hak  anak  berdasarkan  yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.
b. Upaya Implementasi Perlindungan Khusus Dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pasal  mengenai  perindungan  khusus.  Pengertian  Perlindungan  Khusus  dijelaskan dalam  Pasal  1  ayat  15:  “Perlindungan  khusus  adalah  perlindungan  yang  diberikan kepada anak dalam situasi darurat,  anak  yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban penculikan,  penjualan,  perdagangan,  anak  korban  kekerasan  baik  fisik  dan/atau mental,  anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran”,  selain  itu,  dalam  Pasal  59  diterangkan  mengenai  kewajiban  bahwa pemerintah  dan  lembaga  negara  lain  nya  wajib  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat seperti anak yang yang  terekpoitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual.  Perlindungan  khusus  yang dimaksud sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 ialah:(Kusumawati, 2011)
1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan  dan  pencatatan  terus  menerus  terhadap  perkembangan  anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa  dan  untuk menghindari labelisasi.
Di  dalam  Pasal  66  ayat  2  membahas  lebih  rinci  jenis  perindungan  khusus  bagi anak  yang  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual.  Perlindungan  khusus  bagi anak  yang  dieksploitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan melalui:(Octalina, 2014)
1. Penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang  dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  dalam  penghapusan  eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual
c. Revisi/Pembaharuan  Undang-Undang  Nomer  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  (Lahir  nya  Peraturan/Bab  Khusus  yang  mengatur mengenai Prostitusi Anak secara rinci)
Saat  ini  di  Indonesia  tidak  ada  lex  specialis  tentang  eksploitasi  seksual  anak, tetapi  dalam  hal  perlindungan  anak  diintegrasikan  ke  dalam  undang-undang perlindungan  anak.  Namun,  sayang  undang-undang  perlindungan  anak  tidak menempatkan  tindak  pidana  eksploitasi  seksual  anak  dalam  bab  khusus, terlebih  pengaturan  secara  khusus  di  dalam  UU  Perlindungan  Anak,  masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit  memidanakan pelaku tindak pidana ini.
Pemeritah  harus  bisa  bertindak  lebih  tegas  lagi  dalam  upaya  penegakan  hukum  dan perlindungan  bagi  korban  prostitusi  anak,  dengan  cara  merevisi  kembali  Undang- Undang  Perlindungan  anak  atau  dengan  membuat  Undang-undang  baru  yang mengatur  secara  khusus  mengenai  prostitusi  anak,  terutama  prostitusi  melalui  media sosial.  Mengingat  jaman  yang  terus  berkembang  dan  fenomena  prostutusi  anak  yang semakin meningkat.

## KESIMPULAN
Prostitusi  merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  sedang  berkembang  di masyarakat. Termasuk ke dalam instru seks yang bertujuan untuk menghibur orang lain demi suatu  kepuasan  atau  memenuhi  ekonomi.  Tidak  hanya  orang  dewasa,  industry  ini  menarik anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Terlibat nya anak-anak dalam praktik ini, tentu

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
melanggar ketentuan hukum  yang berlaku di  Indonesia. Berkembang nya teknologi  semakin mempermudah pelaku untuk menarik anak-anak masuk kedalam praktik ini. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum postif yang penting  dalam  upaya  melndungi  anak  dari  usaha  eskploitasi  dan  kekerasan,  termasuk prostitusi anak melalui media sosial. Namun di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. UU perlindungan anak adalah pondasi dari  aturan  hukum  yang  melindungi  anak  dari  segala  bentuk  macam  kejahatan,  termasuk praktik prostitusi anak.

## SARAN
Dalam  upaya  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  terutama  perlindungan  dari korban  prostitusi,  diperlukan  berjalannya  sistem  hukum,  yang  berarti  tidak  hanya  peraturan perundang-undangan  yang  diciptakan  dalam  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  namun diperlukan  juga  peningkatan  pengawasan,  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  serta  peningkatan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat,  serta  pentingnya negara memastikan pemenuhan kebutuhan anak sebagai penerus generasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal  68 Undang-undang  No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. DiH:  Jurnal Ilmu Hukum , 8 (16), 67–85.
Andriyani,  W.,  Sacipto, R.,  Susanto,  D.,  Vidiati, C.,  Kurniawan,  R.,  &  Nugrahani,  R.  A.  G.
(2023). Technology, Law And Society .
Azid, Y. T. (2020). Dramaturgi Pekerja Seks Komersial Dalam Kehidupan Sosial Beragama. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 22 (1), 65–72.
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam  melindungi  dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250–358. Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. Journal Justiciabelen (JJ) , 2 (2), 120–138. Harefa, B. (2019). Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak .
Heni  Kesumah  Dewi,  W.  I.  D.  Y.  A.  (2009).  Prostitusi  Anak  (Studi  Tentang  Faktor-Faktor yang  Melatarbelakangi  dan  Dampak  Psikologi).  In Doctoral  dissertation,  University  of Muhammadiyah Malang . Kusumawati,  S.  D.  (2011). Implementasi  Pasal  64  Ayat  (2)  Undang-Undang  No  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo .
Maghfira,  S.  (2016).  Kedudukan  Anak  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia. Urnal  Ilmiah Syari’ah, 15 (2), 218–220. Nurdin,  A.  M.  (2021). Analisis  Tentang  Pemenuhan  Hak  Anak  Pasal  14  Undang  Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak  (Studi Di Desa Ulak Tanding  Kec.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Batik Nau Kab. Bengkulu Utara) .
Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.
Jurnal Ilmu Hukum , 1–22.
Patta  Rapanna,  S.  E.,  &  Zulfikry  Sukarno  SE,  M.  M.  (2017). Ekonomi  pembangunan .  Sah Media.
Pudjiastuti,  D.  (2023).  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dalam  Independensi  Hakim  Di Indonesia. Res Nullius Law Journal , 5 (2), 112–122. Ramadani, F. F. (2023). Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam .
Samusamu,  R.,  Pasalbessy,  J.  D.,  &  Adam,  S.  (2023).  Kebijakan  Penanggulangan  Prostitusi Online Melalui Media Sosial. PATTIMURA Legal Journal , 2 (2), 108–147. Soebagijo, A. (2008). Pornografi: Dilarang tapi dicari .
Soni, S., Hayami, R., & Hamadi, M. (2022). Akuisisi Bukti Digital Pada Aplikasi Michat di Smartphone  Menggunakan  Metode  National  Institute  of  Standards  and  Technology (NIST). Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) , 3 (3), 283– 290.
Suryani,  D.  E.,  Sembiring,  A.  M.,  Sembiring,  H.  B.,  &  Silalahi,  D.  H.  (2023).  Analisis Putusan  Hakim  No:  1321/PID.  SUS/2021/PN.  Medan  dalam  Tindak  Pidana  Ekspliotasi Seksual Terhadap Anak. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2), 83-190.
Syafnita, T. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Orang Tua Dalam Kesadaran Penggunaan Media Sosial Yang Berdampak Terhadap Kejahatan Dan Kekerasan Pada Anak. Jurnal Cahaya Mandalika , 3 (2), 634–645.
Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban  Prostitusi  demi  Mewujudkan  Nilai  Keadilan. Kajian  Ilmiah  Hukum  Dan Kenegaraan , 1 (1), 43–51.
Tria  Sutrisna,  N.  S.  (2022). Korban  Prostitusi  Online  di  Tanjung  Priok  Mengaku  Dipaksa Layani 5 Pria dalam Sehari . Kompas.Com.
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/25/13433341/korban-prostitusi-online-di- tanjung-priok-mengaku-dipaksa-layani-5-pria
Wahyudi,  T.  S.,  &  Kushartono,  T.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Yang Menjadi  Korban  Perlakuan  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dihubungkan Dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Dialektika Hukum , 2 (1), 57–82.
Wulandari,  C.,  &  Wicaksono,  S.  S.  (2014).  Tindak  pidana  perdagangan  orang  (human trafficking)  khususnya  terhadap  perempuan  dan  anak:  Suatu  permasalahan  dan penanganannya di Kota Semarang. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (3), 15–26. Yantzi, M. (2009). Kekerasan Seksual Dan Pemulihan .