## MAKNA MEDIASI DALAM UNDANG-UNDANG  NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Sudjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung email: sdjana67@gmail.com
disampaikan 26/01/2020 – di -review 8/6/2020 – diterima 23/5/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i1.3716

## Abstract
Art. 95(4) Law No. 28 of 2014 re. Copyright determines that mediation should be the preferred choice to  settle  copyright  disputes,  including  those  that  relates  to  piracy  and  plagiarism.  The  issue  to  be discussed here is what would the legal consequence be in case this alternative dispute settlement is not utilized by disputants. This problem will be discussed using a juridical normative approach. Here, mediation is understood in the context of Law No. 30 of 1999 re.  Arbitration and Alternative Dispute Settlement  and  Supreme  Court  Regulation  No.  1  of  2016  re.  Mediation  Procedure  in  Court Proceedings. The main  finding of this legal research  is that mediation, by law, should be offered  in court or may be used out of court at any time by disputants, in civil dispute (claim for compensation) as well in criminal cases.  Non utilisation does not have as consequence the cessation of existing court proceedings.
Keywords: alternative dispute settlements, mediation, copyright infringement

## Abstrak
Mediasi  dalam  Pasal  95(4)  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  ditetapkan sebagai pilihan metoda penyelesaian sengketa, termasuk yang berkaitan dengan pembajakan hak cipta. Pertanyaan utama di sini adalah apa konsekuensi hukum bila metoda penyelesaian sengketa ini  tidak    (dapat)  digunakan.    Untuk  menelaah  persoalan  ini  digunakan  pendekatan  yuridis normatif.  Di  sini  mediasi  harus  dipahami  dalam  konteks  Undang-Undang  No.  30  tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.    Ditemukan  bahwa  alternatif  penyelesaian sengketa melalui  mediasi dibuka baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik dalam sengketa keperdataan  (tuntutan  ganti  rugi)  maupun  kasus  pidana  (pembajakan).    Selanjutnya,  tidak digunakannya  mediasi  tidak  akan  berakibat  terhentinya  proses  pemeriksaan  perkara  tindak pidana.
Kata kunci:
alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, pelanggaran hak cipta

## Pendahuluan
Laporan  IIPA  ( International  Intellectual  Property  Alliance )  menyebutkan bahwa  sejumlah  negara  yang  cukup  parah  melakukan  pelanggaran  hak  cipta,
antara  lain  Cina,  Taiwan,  India,  Korea,  Malaysia,  dan  Indonesia. 1 Bentuk-bentuk pelangaran  hak  cipta  yaitu Infringment (pengunaan  secara  tidak  sah  lewat  copy atau  pembajakan); Non  Literal  Coppping yaitu  suatu  ciptaan  dengan  cara menyusun  kembali  suatu  ciptaan  baru  berdasarkan  bahan-bahan  yang  berasal dari  suatu  ciptaan  lain;  dan Plagiat (Peniruan). 2 Sepanjang    tahun  2019, Kementerian  Hukum  dan  HAM  mencatat  pelanggaran  hak  cipta   sebanyak  7 kasus 3 , Mahkamah Agung RI mencatat terdapat 43 putusan untuk kasus Hak Cipta sebanyak  57  putusan.    Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  permasalahan  Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia sebagai negara berkembang harus menjadi perhatian baik para pelaku usaha maupun pemerintah untuk mengurangi jumlah sengketa. 4
Penyelesaian  sengketa    terhadap  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dilakukan secara  konvensional    yang  dilakukan  melalui  pengadilan  (jalur  litigasi),  tetapi perkembangan berikutnya timbul penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena ketidakpuasan 5 terhadap upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena itu    pada  saat  ini  sudah  mendesak  dilakukannya  pengembangan  PnLg (penyelesaian  sengketa  non  litigasi)  dalam  rangka  mendayagunakan  alternatif penyelesaian  sengketa. 6 Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (non  litigasi) yang    dapat  dilakukan  melalui  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  sengketa (APS)  yaitu  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999    (selanjutnya disebut  UU No 30 Tahun 1999).  Namun, UU No 30 Tahun 1999  hanya mengatur mediasi “secara sumir” bahkan “pengertian mediasi” dalam  Undang-Undang (UU)
1 Debora  C.  Surono,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pembajakan  Karya  Seni  Musik  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, Lex  Privatum Vol.  VI/No. 2/April/2018, hlm 121.
2 Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017, hlm 141.
3 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran- merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham. Diakses 10 Juni 2020.
4 www.putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses 13 Juni 2020.
5 Sudjana  ,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, hlm 82.
6 Ivan Renaldi, Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara), Privat Law , Vol: 6 NO: 1 2018, hlm 156 .
tersebut  tidak  ada,  padahal  menurut  kelaziman,  sebuah  UU  dalam  Ketentuan Umum  menjelaskan  definisi  atau  pengertian.  UU  tersebut    karena  lebih  banyak mengatur  ketentuan  tentang  arbitrase  karena  itu  UU  No  30  Tahun  1999  tidak layak  disebut    sebagai  “UU  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif    Penyelesaian Sengketa”, lebih tepat lebih disebut “ UU tentang Arbitrase.”
Penyelesaian    sengketa  bertujuan  untuk  menyelesaikan  ketidaksepakatan para pihak tentang sesuatu hal karena itu diantara kedua belah pihak melakukan negosiasi.  Namun  apabila  “ego”  kedua  belah  tinggi  sehingga  bersikukuh  untuk menang  dan  pihak  lain  harus  kalah  ( win-lose )  maka  penyelesaian  melalui negosiasi  tidak  akan  tercapai  sehingga  memerlukan  pihak  ketiga  atau  mediasi untuk  menengahinya  agar  perkara  tersebut  dilakukan  secara  sederhana    cepat dan biaya ringan, 7 serta menghindari terjadinya penumpukan perkara.
Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  UU  No.  30  Tahun  1999  adalah sengketa  di  bidang  perdagangan  atau  bisnis,  sehingga  sengketa-sengketa  yang timbul  bukan  berkaitan  dengan  bisnis  dan  tidak  dapat  diadakan  perdamaian bukan  merupakan  obyek  penyelesaian  UU  tersebut. 8 Kemudian  lahir  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  PERMA  ini  bertujuan  menyempurnakan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  No  1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat Pertama  dalam  Menerapkan  Lembaga  Damai  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 130 Herziene  Inlandsch  Reglemen (HIR)  “dan  Pasal  154 Rechtsreglement  voor  de Buitengewesten (RBg).  Pasal  130  HIR  dan  154  RBg  mengatur  tentang  lembaga perdamaian  dan  mewajibkan  hakim  untuk  terlebih  dahulu  mendamaikan  para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 9 PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian  diubah    pada  tanggal  31  Juli  2008  oleh  PERMA  No.  1  Tahun    2008. PERMA  ini    terdiri  atas  VIII  Bab  dan  27  Pasal,  tidak  merujuk  dan  tidak  pula mengacu  kepada  UU  No.  30  Tahun  1999  karena  tidak  tercantum  dalam
7 Pasal 2 ayat (4) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8 Supra No. 3.
9 http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri- nomor-1-tahun-2016-ten- tang- prosedur-mediasi-di-pengadilan. Diakses 7 Januari 2020.
Konsiderans  “  Mengingat.....dst”    dari  UU  tersebut. 10 Selanjutnya    dengan pertimbangan bahwa PERMA No 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan  Mediasi  yang  lebih  berdayaguna  dan  mampu  meningkatkan  keberhasilan Mediasi  di  Pengadilan,  maka direvisi  lagi  melalui  PERMA  No.  1  Tahun  2016 Tentang  proses  mediasi  di  Pengadilan  berkaitan  dengan  revisi dengan  waktu pelaksanaan mediasi, itikad baik dalam melaksanakan mediasi, dan akibat hukum penggugat yang tidak beriktikad baik. 11
Landasan  hukum  penyelesaian  damai  adalah  Pasal  24  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatakan  ”Kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ” Selanjutnya,  Pasal 10 ayat (2) UU  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  mengatakan  bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.  Mediasi di luar pengadilan  dalam UU No. 48 Tahun 2009 diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai  dengan  Pasal  61.    Empat  pasal  ini  merujuk  UU  No.  30  Tahun  1999. Sedangkan  mediasi  di dalam pengadilan menurut UU tersebut diatur lebih lanjut dalam  ketentuan  terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016.
Berkaitan  dengan tindak pidana, ketentuan  tentang mediasi  dalam Pasal 95 (4) UU No. 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta mengatakan” “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang  bersengketa  diketahui  keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”. Namun, tidak ada kejelasan lebih lanjut   di dalam penjelasan pasal tersebut “apakah makna mediasi tersebut merupakan cara penyelesaian di luar pengadilan  sesuai dengan UU No 30 Tahun 1999 atau di dalam pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No 1
10 Idris  Talib,  “Bentuk  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Mediasi”,  tersedia  dalam file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1295- 2482-1-SM.pdf. Diakses 9 Desember 2019.
11 Doni Dermawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi- peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di- pengadilan. Diakses 5 Desember 2019.
Tahun  2016”.  Ketentuan  tersebut  juga    tidak  menjelaskan  lebih  lanjut,  akibat hukumnya  apabila  mediasi  untuk  tindak  pidana  selain  pembajakan  tidak dilakukan,  apakah  perkara  pidananya    berhenti  atau    tidak  diproses  (tidak diterima)  atau  tetap  berlanjut/diproses  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Berdasarkan  hal  itu,  kajian  ini  membahas  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana makna mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tersebut  dikaitkan  dengan  Jenis  penyelesaian  sengketa?  Bagaimana  akibat hukum tidak dilakukan Mediasi dalam Pasal 95 (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014?

## Pembahasan
Makna  Mediasi  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  dikaitkan dengan Jenis Penyelesaian Sengketa
Istilah  “Sengketa”  atau “Disputes” (bahasa  Inggris),  seringkali  disebut dengan “konflik” atau conflict (bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan arti  “ dispute”, sebagai: “ A  conflict  of  controversy;  a  conflict  of  claims or  rights;  an assentation  of  a  right,  claim,  or  demand  on  one  side,  met  by  contrary  claims  or allegations  on  the  other.  The  subject  of  litigation;  the  matter  for  which  a  suit  is brought and upon which issue is joined, and in relation to which  jurors are called and witnesses examined .” 12
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  dilakukan  melalui  pengadilan  niaga yang  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memberi  putusan  terhadap perkara kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  dan  Pembayaran  Utang (PKPU), sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang  KI  dan sengketa dalam  proses  likuidasi  bank  yang  dilakukan Lembaga  Penjamin  Simpanan (LPS). Namun,  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan    menimbulkan  ketidakpuasan ( dissatisfaction ),    konfrontatif  dan zwaarwichtig ( njelimet -bertele-tele), 13
12 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, 1989, page 424.
13 Sholih  Mu’adi: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah  Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi,  Jakarta,  Prestasi  Pustakarya,  2010,  hlm  66.  lihat  juga  Yuniar  Kurniawaty, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual ( Alternative
meskipun  waktunya  dibatasi  tetapi  masih  dapat  kasasi.  Karena  itu  muncul penyelesaian  sengketa  alternatif  ( Alternative  Dispute  Resolution =  ADR)  atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dilakukan  melalui  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  penilaian    ahli  dan  arbitrase.  Negosiasi    merupakan penyelesaian  sengketa  sepenuhnya  dikontrol  oleh    kedua  belah  pihak,  sifatnya informal,  yang  dibahas  adalah  berbagai  aspek,  tidak  hanya  persoalan  hukum saja. 14 Konsiliasi  adalah  Penyelesaian  sengketa  dengan  intervensi  pihak  ketiga (konsiliator)  lebih  bersifat  aktif,  dengan  mengambil  inisiatif  menyusun  dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para  merumuskan  suatu  kesepakatan.  Konsiliator  tidak  berwenang  membuat putusan,  tetapi  hanya  berwenang  membuat  rekomendasi,  yang  pelaksanaanya bergantung  pada  iktikad  baik  para  pihak  yang  bersengketa. Penilaian  ahli Pendapat  untuk  suatu  hal  yang  bersifat  teknis  sesuai  dengan  bidang keahliannya. 15 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 16
Istilah  “Mediasi”  dalam  bahasa  Inggris  dinamakan  “ Mediation ”  yang diartikan  oleh  Munir  Fuady  sebagai  “suatu  proses  penyelesaian  sengketa  berupa negosiasi  untuk  memecahkan  masalah  melalui  pihak  luar  (ketiga)  yang  netral (mediator)  dan  tidak  memihak,  untuk  membantu  menemukan  solusi  dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. 17 Prinsip dasar ( basic principle ) menurut David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada
Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute ), Jurnal Legislasi , Vol. 14 No. 02 - Juni 2017, hlm  163 – 170.
14 Dewi Tuti Muryati, and B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi  di  Bidang   Perdagangan . ”  Jurnal  Dinamika  Sosbud  3,  No.  1  (2011),  hlm    56. http://ilib.usm.ac.id/sipp/doc/jurnas/gdl-usm--dewitutimu-87-1-pengatur-e.pdf.  Diakses  5 Januari 2020.
15 Ros  Angesti  Anas  Kapindha,  Salvatia  Dwi  M,  and  Winda  Rizky  Febrina,  “Efektivitas  dan Efisiensi  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Salah  Satu  Penyelesaian  Sengketa Bisnis Di Indonesia ”, Privat Law 1 2, No. 4 (2014), hlm  8.
16 Pasal  1  angka  (1)  UU  No  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa Alternatif.
17 Munir  Fuady,  Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global,  2003,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm  314.
pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar filsafat mediasi yaitu   prinsip kerahasiaan  ( confidentiality ),  prinsip  sukarela  ( volunteer )  prinsip  pemberdayaan ( empowerment ),  prinsip  netralitas  ( neutrality ),  dan  prinsip  solusi  yang  unik  (a unique solution ). 18
Mediasi  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral,  tetapi  tidak  memiliki kewenangan  mengambil  keputusan  untuk  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa  mencapai  penyelesaian  (solusi)  yang  diterima  oleh  kedua  belah pihak. 19 Khotibul Umam 20 berpendapat bahwa mediasi itu adalah proses negosiasi pemecahan  masalah,  para  pihak  yang  tidak  memihak    (mediator)  bekerja  sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama tetapi tidak berwenang  untuk  memutus  sengketa,  hanya  membantu  para  pihak  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dikuasakan  kepadanya.  Pendapat Khotibul  Umam  sejalan  dengan Christopher  W.  Moore 21 memberikan  batasan tentang  pengertian  mediasi  adalah  intervensi  terhadap  suatu  sengketa/negosiasi oleh  pihak  ketiga  yang  dapat  diterima,  tidak  berpihak  dan  netral  yang  tidak mempunyai  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  dalam  membantu  para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
Makna  mediasi  dikaitkan  dengan  penyelesaian  di  dalam  pengadilan dikemukakan  oleh  Takdir  Rahmadi 22 ,  Hakim  Agung/Ketua  Kelompok  Kerja Mediasi,  berpendapat  bahwa  mediasi  itu adalah  penyelesaian  sengketa  melalui cara perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral (mediator)  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus  dengan  tujuan menghasilkan  kesepakatan  damai  untuk  mengakhiri  sengketa. Hal  ini  sejalan
18 Marthen  B.  Salinding,  “Dasar  Filosofi  Mediasi  Sebagai  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup”, garuda. risetdikti, (2017), hlm 47.
19 Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, supra No. 14. Lihat juga Taufikkurrahman, Alternative Dispute  Resolution  (ADR).    Dalam  Penyelesaian    Sengketa  Konsumen, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1 (2015), hlm 32.
20 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan , Pustaka Yustisia,Yoyakarta, 2010, hlm 10.
21 Joni Emirzon, Alternatif  Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 68 .
dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  PERMA  No  1  Tahun  2016  yang  berbunyi “Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.
Adapun jenis sengketa Jenis sengketa 23 yang dapat di mediasi meliputi  (1). konflik Interest, apabila dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu  obyek  yang  dianggap  bernilai  dan  (2).  klaim  kebenaran,  yang menganggap pihak  lain  bersalah  sehingga  argumen  klaim  didasarkan  pada  terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum.  Dalam kaitan dengan Pasal 95  ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014, jenis sengketanya lebih cenderung pada klaim  kebenaran  karena  hendak  menentukan    kualifikasi  mediasi  sebagai penyelesaian  sengketa  di  dalam  atau  di  luar  pengadilan  serta    akibat  hukum berkaitan dengan ketentuan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  KI  antara  Hak  Cipta  tercantum  dalam  ketentuan Pasal 95 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  yang berbunyi:
(1). Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
(2). Pengadilan  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  adalah Pengadilan Niaga.
(3). Pengadilan  lainnya  selain  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud ayat  (2)  tidak  berwenang  menangani  penyelesaian  sengketa  Hak Cipta.
(4). Selain  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  dalam  bentuk Pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang  bersengketa  diketahui keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  harus  menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Penjelasan Pasal 95 ayat (1) mengatakan “ Bentuk sengketa terkait dengan Hak  Cipta  antara  lain,  sengketa  berupa  perbuatan  melawan  hukum,  perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti .” Sedangkan makna  Pasal  95  ayat  (2)  dan  (3)  berkaitan  dengan  kewenangan  absolut  dari pengadilan  niaga  untuk  mengadili  sengketa  berkaitan  dengan  Hak Cipta 24 diluar
23 https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian- sengketa. html. Diakses 27 Desember 2020.
24 Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi
pengadilan  negeri  (meskipun  kedudukannya  berada  di  Pengadilan  negeri)  agar perkara tersebut lebih cepat selesai.
Pembajakan    merupakan  penggandaan  atas  hak  cipta  secara  ilegal  atau tanpa izin 25 . Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan 26 ( proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram 27 atau lebih dengan cara  dan  dalam  bentuk  apapun,  secara  permanen  atau  sementara)  dan/atau produk  Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan  pendistribusian  barang  hasil penggandaan  dimaksud  secara  luas  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi. 28 Hak  Terkait  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  Hak  Cipta  yang  merupakan  hak eksklusif    (Hak  ekonomi  dan  Hak  moral)  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser fonogram,  atau  lembaga  Penyiaran.  Pembajakan  ( piracy )    berbeda  dengan pengambilan  karya  cipta    oleh  pihak  lain  secara  tidak  sah    dan  menjadikannya seolah-olah  karya  sendiri    (peniruan  atau plagiarism ). 29 Dengan  demikian,  pada plagiarism terjadi  pelanggaran  hak  moral  dan  dapat  juga  hak  ekonomi  (apabila dilakukan komersialisasi), sedangkan piracy, tidak terjadi pelanggaran hak moral karena  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tidak  dihilangkan,  tetapi  terjadi pelanggaran hak ekonomi. Namun, kedua hak tersebut ( pemegang hak ekonomi
pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Lihat  Pasal  1  angka (15) UU No. 28 Tahun 2014.
25 Aditya  Pandu  Wicaksono  dan  Dekar  Urumsah,  Perilaku  Cerita  Dari  Mahasiswa  Yogyakarta, Jurnal  Aplikasi  Bisnis, Volume  17  Nomor  1  Bulan  Juli  2017.  Lihat  juga  Riandhani  Septian Chandrika,  Raymond  Edo  Dewanta  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum,  Universitas Airlangga Pembajakan Produk Digital : Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam, RechtIdee ,  Vol.  14,  No.  1,  Juni  2019,  hlm 127-149.
26 Penggandaan  adalah  proses,  perbuatan,  atau  cara  menggandakan  satu  salinan  Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Lihat Pasal 1 angka (12) supra No.24. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk nyata. Id  Pasal 1 angka (3).
27 Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.  Lihat  Pasal  1  angka  (14).  Fiksasi  adalah  perekaman  suara  yang  dapat  didengar, perekaman  gambar  atau  keduanya,  yang  dapat  dilihat,  didengar,  digandakan,  atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Id  Pasal  1 angka (13).
28 Id. Pasal 1 angka (23).
29 Nahrowi, Plagiat dan pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual, Salam : Jurnal Filsafat  dan  Budaya  hukum,  227-238,  http://repository.  uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/ 123456789/ 31355/1/ Nahrowi.pdf. Diakses 15 Januari 2020.
dan moral) secara filosofis  perlu dilindungi  sebagaimana aliran hukum alam yang dikemukakan  oleh  John  Locke  (1632-1704)  dan  Jean  Jacques  Rousseau(1712- 1778).  Menurut  Locke,  setiap  orang  secara  alamiah  memiliki  hak  atas  dirinya sendiri dan- oleh karena itu – hasil pekerjaannya ( labour ) karena telah melakukan pengorbanan  dalam  bentuk  menemukan,  mengolah,  dan  menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: 30
“…yet  every  man  has  a  “property”  in  his own  ‘person’.  This  nobody  has  any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature  hath  provided  and  left  it  in,  he  hath  mixed  his  labour  with  it,  and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”
Locke  tidak  melihat  pengorbanan  seseorang  melalui  tenaganya  secara harfiah, sebagai justifikasi perlindungan kekayaan intelektual tetapi sesuatu yang dihasilkan  melalui  aktivitas  seseorang  memberikan  nilai  sosial  yang  tinggi  bagi masyarakat.  Dengan  demikian,  nilai  sosial  itulah  yang  menjadi  dasar  pemberian penghargaan.  Locke  mengungkapkan  hal  tersebut  sebagai  berikut:  “… labor  often creates social value, and it is this production of social value that ‘deserves’ reward, not the labor that produced it” . 31
“Kepribadian”  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Locke  tersebut  di  atas, kemudian  dikembangkan  menjadi  sebuah  teori  yang  disebut Personality  Theory , yang didasarkan kepada pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut  Hegel,  “ the  individual’s  will  is  the  core  of  the  individual’s existence…constantly  seeking  actuality…and  effectiveness  in  the  world.” Teori  ini dianggap  sebagai  refleksi  paham  kebebasan  yang  menurut  Hegel  harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas. 32
30 Locke, J. The Second Treatise of Government (Barnes & Noble Publishing Inc, USA, 2004), hlm 17-19.  Lihat  juga  Basuki  Antariksa,  Landasan  Filosofis  dan  Sejarah  Perkembangan Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Relevansinya  Bagi  Kepentingan  Pembangunan  Di Indonesia,  https://www.kemenpar.  go.idasset_admin/assets/uploads/media/  old_all/Art_19- Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf. Diakses 7 Desember 2019.
31 Hughes, J.  The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal , 77(287),  1998, hlm 12, 14-17, 42.
32 Basuki Antariksa , “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia”.
Dalam  perkembangannya  kemudian,  aliran  Hukum  Alam  ini  kehilangan pengaruhnya karena munculnya paham baru yang dinamakan Utilitarian Theory . Pengertian  paham  tersebut  dapat  diketahui  dari  pandangan  salah  satu  tokoh aliran  Utilitarian,  Jeremy  Bentham  (1748-1832). 33 Pendukung  aliran  Utilitarian berpendapat  bahwa:  “… IPR  was  created  by  society  for  the  purpose  of  serving  the economic interests of its members at large ”. Hal ini berarti, KI bukan hak alamiah seseorang,  melainkan  diberikan  oleh  Pemerintah  untuk  menjamin  kepentingan ekonomi  masyarakat  yang  lebih  luas.  Menurut  aliran  ini  pula,  perlindungan  KI bukanlah tujuan utama, melainkan “… only tools to another greater end: progress ”. Karena  itu  suatu  karya  pada  suatu  saat  akan  menjadi  public  domain  untuk mendorong setiap orang menciptakan karya baru. 34
Berdasarkan kedua teori tersebut,  pencipta atau pemegang KI (hak cipta) mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan  kreasi yang dihasilkannya. Hal ini berarti apabila KI yang dilanggar, maka terjadi sengketa  dalam hal  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  melakukan  tindakan  hukum  baik  melalui  jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (antara lain mediasi).
Implementasi  teori  tersebut  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi melalui  pengadilan,  diatur  dalam Pasal  4  ayat  (2) huruf  a  angka  1  PERMA    No.1 Tahun 2016 yang berbunyi:
(1). Semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  termasuk perkara  perlawanan  ( verzet )  atas  putusan  verstek  dan  perlawanan pihak berperkara ( partij verzet ) maupun pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”
(2). Sengketa  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  penyelesaian  melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sengketa  yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
1. sengketa  yang  diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan Niaga;
https://www.kemenpar.  go.idasset_admin/  assets/  uploads/  media/  old_all/Art_19- Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf. Diakses  7 Desember 2019.
33 Jeremy  Bentham,  An  Introduction  to  the  Principles  of  Morals  and  Legislation. http://books.google. co.id/. Diakses 24 Desember 2019.
34 Basuki Antariksa, supra No. 32.
Berdasarkan  Pasal 4 ayat (2)  huruf a angka 1 PERMA  No.1 Tahun 2016, mediasi  untuk  sengketa  yang  diselesaikan  di  Pengadilan  Niaga  (dalam  hal  ini adalah sengketa Hak cipta) tidak mewajibkan dilakukan terlebih dahulu mediasi. Sedangkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 yang mewajibkan mediasi  kecuali  tindak  pidana  pembajakan  ( piracy ).  Padahal  dalam  perspektif hukum  Kekayaan  Intelektual  dapat  terjadi  tindak  pidana  selain  pembajakan, misalnya plagiarism (peniruan)  yang    penyelesaiannya  bukan  kewenangan Pengadilan Niaga tetapi kompetensi absolut Pengadilan Negeri  karena berkaitan dengan  “tindak  pidana”,  tetapi  pihak  yang  merasa  dirugikan    dapat  menempuh upaya melalui  gugatan hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan  perbuatan  melawan  hukum  berkaitan  dengan  KI  diajukan  kepada Pengadilan Niaga yang berarti tidak wajib  melakukan mediasi berdasarkan Pasal 4  ayat  (2)  huruf  a  angka  1  PERMA    No.1  Tahun  2016,  sedangkan  berdasarkan Pasal  95  ayat  (4)  UU  No  28  Tahun  2014,    untuk  plagiarisme  wajib    dilakukan mediasi  karena  ketentuan  tersebut  mengatakan  “kecuali  pembajakan”,  artinya untuk perbuatan melawan hukum wajib melakukan mediasi.  Hal ini berarti  ada ketidaksinkronan antara makna mediasi dalam Pasal 4 ayat (2)  huruf a angka 1 PERMA    No.1  Tahun  2016  dengan  mediasi    yang  tercantum    Pasal  95  ayat  (4) Undang-Undang    Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Dengan  demikian, makna mediasi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014  jo  Pasal  95  ayat  (1)  UU  No  28  Tahun  2014  harus  ditafsirkan  secara sistematis (penafsiran sistematis) dan prinsip hukum yang lebih tinggi (undang- undang Hak cipta) mengenyampingkan hukum yang lebih rendah (PERMA  No.1 Tahun 2016) atau “ lex superior derogat lex inferiori ” bukan mediasi di pengadilan melainkan mediasi di luar pengadilan  yang merujuk pada UU No 30 Tahun 1999 atau Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi (BAM) KI.
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  memerlukan  beberapa  tahapan yang harus dilalui. Menurut Jacqueline M. & Nolan- Haley ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mediasi, yaitu : (1) screening ; (2) mediator describes
process and role of mediator ; (3) mediator assists parties in drafting agreement . 35 Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) UU No  30 Tahun 1999, sengketa atau beda pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.  Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) UU No 30 Tahun 1999 menjelaskan: penyelesaian sengketa atau beda  pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  diselesaikan  dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  suatu  kesepakatan  tertulis.  Dalam  hal sengketa  atau  beda  pendapat  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan tertulis  para  pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat  diselesaikan  melalui  bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak  tersebut  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dengan  bantuan seorang  atau  lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui  seorang  mediator  tidak berhasil  mencapai  kata  sepakat,  atau  mediator  tidak  berhasil  mempertemukan kedua  belah  pihak,  maka  para  pihak  dapat  menghubungi  sebuah  lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.  Setelah  penunjukan  mediator  oleh  Lembaga  arbitrase  atau  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa,  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  usaha mediasi  harus  sudah  dapat  dimulai.  Usaha  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  mediator  dengan  memegang  teguh  kerahasiaan,  dalam  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang  ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang  terkait.    Kesepakatan  penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  wajib  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  penandatanganan. Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat    wajib  selesai dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  pendaftaran. Apabila usaha perdamaian sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para
pihak  berdasarkan  kesepakatan  secara  tertulis  dapat  mengajukan  penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.
Penyelesaian  sengketa  KI  melalui  Arbitrase  dan  Mediasi    dapat  juga diajukan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi KI (BAM KI) yang sudah terbentuk sejak  tahun  2011  tetapi  ternyata  belum  berjalan  efektif  padahal  penyelesaian sengketa  melalui  BAM  KI  memiliki  keuntungan  antara  lain  perkara  itu  tertutup untuk  umum,  sehingga  kasus  tersebut  tidak  akan  terekspos  ke  luar  dan  jangka waktu penyelesaian dibatasi selama 180 hari. Artinya, selama dalam kurun waktu itu,  perkara  yang  ditangani  oleh  BAM  KI  sudah  harus  diputus  oleh  Majelis Arbiter. 36
Penyelesaian  sengketa  melalui  BAM  KI  menurut  Zen  Umar  Purba, prosedurnya sederhana dan biaya relatif lebih murah serta putusan bersifat final dan  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa. 37 Namun, mediasi  dan  arbitrase bukan tanpa keterbatasan. Arbitrase misalnya yang dinilai tidak mengenal konsep ‘yurisprudensi’  sehingga  memungkinkan  terjadinya  perbedaan  putusan  dalam perkara yang hampir serupa pokok perkaranya. Selain itu, mediasi dan arbitrase sangat  tergantung  pada  iktikad  baik  dan  komitmen  para  pihak  untuk melaksanakan isi putusan. Sebab, kalau tidak didasari iktikad baik dan komitmen kedua pihak, kesepakatan atau putusan itu akan mentah kembali. 38
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  bahwa  makna  mediasi  yang dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  95  ayat  (4)  UU  No 28  Tahun  2014  jo  Pasal  95 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014  adalah  mediasi non litigasi  yang merujuk pada UU  No  30  Tahun  1999  atau  Penyelesaian  sengketa  melalui  Badan  Arbitrase  dan Mediasi  (BAM)  KI. Mediasi    non  litigasi  adalah  sarana  untuk  menyelesaikan sengketa  melalui  pola  pikir  bahwa  hukum  harus  peka  terhadap  perubahan  di masyarakat  karena  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan kebahagian sehingga mempunyai watak menolak ” status quo” Pemikiran tersebut
36 http://www.patenindonesia.com/?p=682. Diakses 17 Desember 2019.
37 Zen Umar Purba, Peranan BAM HKI dalam Penyelesaian Permasalahan Lembaga Manajemen Kolektif, Seminar, 2013.
38 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5118dd47bc07e/arbitrase-dan-mediasi-hki- belum-dilirik/. Diakses 20 Desember 2019.
merupakan    gagasan  dari    hukum  progresif  yang  dikemukakan  oleh  Satjipto Rahardjo bahwa” Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak  serta  final,  melainkan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuannya  untuk mengabdi  kepada  manusia.  Dalam  konteks  pemikiran  tersebut,  hukum  selalu berada  dalam  proses  untuk  terus  menjadi, 39 mencari    berbagai  terobosan  untuk mendapatkan  manfaat  yang  lebih  besar.  Oleh  karena  itu,  Hukum  progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu cara yang sangat produktif, kreatif, dan inovatif  untuk  memanusiakan  manusia  menjadikan  hukum  sebagai  sebuah institusi  yang  melayani  dan  membahagiakan  manusia 40 melalui  penyelesaian sengketa  yang efektif dikaitkan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.  Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang  efektif  tersebut  menyangkut  efektifitas  keberlakuan  dari  hukum  yang diterapkan;  proses  pengambilan  keputusan  yang  cepat  dan  biaya  yang  wajar; netralitas  dan  profesionalisme  dalam  proses  pengambilan  keputusan;  efektifitas pelaksanaan  atau  implementasi  keputusan;  dan  kepatuhan  para  pihak  terhadap keputusan yang dihasilkan. 41

## Akibat hukum tidak dilakukan Mediasi dalam Pasal 95 (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Akibat  hukum    adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, sehingga akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan  hukum. 42 Akibat  hukum  timbul  karena  adanya  perbuatan  dari  subyek hukum baik bersifat pasif (tidak melakukan perbuatan) maupun aktif (melakukan perbuatan) sehingga berakibat batal demi hukum ( null and void nietig ) atau dapat dibatalkan  ( voidable / vernietigbaar ) .  Perbedaannya  adalah  batal  demi  hukum,
39 Satjipto  Rahardjo,  Hukum    Progresif    Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,    Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.  5-6.
40 Kamaruddin,  Mediasi  Dalam  Pandangan  Hukum  Progresif  Suatu  Alternatif  Penyelesaian Konflik Keluarga, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm. 17.
41 Ida  Bagus  Rahmadi  Suprananca,  Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi  Langsung  di Indonesia, cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 8-9.
42 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,  hlm. 295.
tidak  memerlukan  tindakan  apapun  untuk  membatalkan  karena  hukum  dengan sendirinya  menyatakan  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  ada  atau  batal. Sedangkan  dapat  dibatalkan,  selama  tindakan  membatalkan  belum  dilakukan, maka  perbuatan  tersebut  oleh  hukum  dianggap  ada  karena  itu  agar  perbuatan tersebut batal perlu ada tindakan untuk melakukan pembatalan.
Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa  berdasarkan  UU  No  30  Tahun  1999  diselesaikan  dalam  pertemuan langsung  oleh  para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dan hasilnya  dituangkan  dalam suatu kesepakatan  tertulis.    Dalam  hal  sengketa  atau beda  pendapat  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis  para pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat  diselesaikan  melalui  bantuan  seorang  atau lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui  seorang  mediator.    Apabila  para  pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau  lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui  seorang  mediator  tidak  berhasil mencapai  kata  sepakat,  atau  mediator  tidak  berhasil  mempertemukan  kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  untuk  menunjuk  seorang  mediator. Setelah  penunjukan  mediator  oleh  lembaga  arbitrase  atau  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa,  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  usaha  mediasi harus  sudah  dapat  dimulai.  Usaha  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  harus  tercapai  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis  yang ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang  terkait.    Kesepakatan  penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  wajib  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  penandatanganan. Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  wajib  selesai dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  30  (  tiga  puluh)  hari  sejak  pendaftaran. Apabila  usaha  perdamaian  tidak  dapat  dicapai,  maka  para  pihak  berdasarkan kesepakatan  secara  tertulis  dapat  mengajukan  usaha  penyelesaiannya  melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.
Ketentuan    Pasal  95    ayat  (4)  UU  No  28  Tahun  2014  jo  UU  No  30  Tahun 1999  tidak  menjelaskan  akibat  hukum    apabila  tidak  dilakukannya  mediasi, apakah perkara  pidananya  gugur  atau  tetap  diteruskan  melalui  pengadilan?.  Hal ini  memicu  terjadi  kekosongan  hukum  atau  “ rechvaccum ”  yang  berakibat  pada ketidakpastian  hukum  berkaitan  dengan  mediasi  untuk  tindak  pidana  selain pembajakan,  misalnya  peniruan  ( plagiarism ).  Oleh  karena  itu,  apabila  kasus tersebut    sampai  ke  pengadilan  tetap  harus  diproses  karena  hakim  dianggap mengetahui seluruh UU ( ius curia novit ), dan menurut Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  “pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa  dan  mengadilinya.  Ketentuan  tersebut  tidak  menutup  usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851  s/d  1864  KUHPerdata.  Hakim  perlu  melakukan  penemuan  hukum (penafsiran  hukum)    berdasarkan    Penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009  yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Penulis berpendapat bahwa keharusan dilakukan mediasi dalam sengketa KI  kecuali  pembajakan  merupakan    norma  yang  bersifat  memaksa  karena  pada saat  proses  di  gelar  di  persidangan  di  Pengadilan  negeri,  untuk  perkara  yang mewajibkan  mediasi,  hakim  harus  menanyakan    terlebih  dahulu  bahwa  mediasi telah  dilakukan.    Dengan  demikian    apabila    mediasi  tidak  dilakukan,      perkara pidananya tetap berlanjut bukan berhenti dengan alasan “karena kewajiban tidak dilakukan    berarti  perkaranya  selesai”.    Apabila      hal  itu  terjadi,  akan menimbulkan  ketidakpastian hukum yang mencederai  rasa keadilan masyarakat, sehingga hakim pengadilan negeri harus menyatakan bahwa tuntutan jaksa  untuk menghentikan  prosesnya  karena  kewajiban  mediasi  tidak  dilakukan,  “tidak diterima”  dan  hakim  tetap  mengadili  sesuai    dengan  keyakinannya.    Dalam  hal hakim  pengadilan  negeri  mengabulkan  tindakan  jaksa,  maka  pengadilan  yang
lebih tinggi (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung)  harus menyatakan bahwa putusan hakim pengadilan negeri “batal demi hukum.”
Hakim  Pemeriksa  Perkara  dalam  pertimbangan  putusan  wajib menyebutkan  bahwa  perkara  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  Mediasi dengan  menyebutkan  nama  Mediator.  Hakim  Pemeriksa  Perkara  yang  tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan  Mediasi  telah  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  Mediasi  di  Pengadilan.    Dalam  hal  terjadi  pelanggaran apabila diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung  dengan  putusan  sela  memerintahkan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  untuk melakukan  proses  Mediasi.  Ketua  Pengadilan  menunjuk  Mediator  Hakim  yang bukan  Hakim  Pemeriksa  Perkara  yang  memutus.  Proses  Mediasi  sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan  putusan  sela  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung.  Ketua Pengadilan  menyampaikan  laporan  hasil  Mediasi  berikut  berkas  perkara  ke Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung.  Berdasarkan  laporan  tersebut,  Hakim Pemeriksa  Perkara  pada  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung  menjatuhkan putusan.
PERMA  No.1  Tahun  2016  tidak  menjelaskan    “putusan  hakim”  akibat hukum apabila mediasi tidak dilakukan bagi perkara yang  tidak dilakukan upaya hukum, tetapi Pasal 2 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tidak ditempuhnya  proses  mediasi  berdasarkan  PERMA  itu  merupakan  pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum.  Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (4)  PERMA  No.  2  Tahun  2003 43 menyatakan bahwa  Hakim  dalam  pertimbangan  putusan  perkara  wajib  menyebutkan  bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.
43 PERMA No. 2 Tahun 2003 jo PERMA No.1 Tahun 2008 diubah oleh PERMA No.1 Tahun 2016, namun  PERMA  No.  2  Tahun  2003  jo  PERMA  No.1  Tahun  2008  tetap  dapat  diberlakukan selama  tidak bertentangan dengan atau PERMA No.1 Tahun 2016  tidak mengatur.
Adapun  proses  mediasi  ini  dilakukan  dengan  ditengahi  oleh  pihak kepolisian sebagai mediator yang menengahi pertemuan korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasusnya. 44 Pelaksanaan mediasi ini dikenal dengan mediasi penal. Mediasi  penal  ditempuh  apabila  terjadi  pelanggaran  tindak  pidana  ringan  dan kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  delik  aduan  seperti  kasus  pelanggaran dibidang  KI.  Mediasi  ini  dilakukan  karena  adanya  kewenangan  diskresi  dari kepolisian dan diatur dalam surat edaran Kapolri No. Pol:
B/3022/XXII/2009/SDEOPS  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui Alternative Dispute Resolution yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan prosedur alternatif penyelesaian sengketa sepanjang disepakati oleh para pihak.
Dengan  demikian,  maka  penyelesaian  sengketa  KI  melalui  mediasi  penal telah  menerapkan  konsep  keadilan  restroaktif  yakni  menempatkan  kembali korban  dalam  posisinya  yang  semula  dibandingkan  dengan  menjatuhkan  pidana kepada pelaku, sehingga bagi pemegang hak eksklusif yang telah dilanggar haknya akan  mendapatkan  ganti  kerugian, 45 atau  pemulihan  sebagaimana  pendapat  G Bazemore  dan  Mark  Umbreit  “ Restorative  Justice  is  about  restoring  victims, restoring  offenders,  and  restoring  comunicates .”  (keadilan  adalah  tentang pemulihan  korban,  memulihkan  pelanggar,  dan  memulihkan  komunikasi), 46 dan Tony Marshall 47 yang mengatakan “ Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to  deal  with  the  aftermath  ot  the  offence  and  its  implication  for  the  futur e,” ( Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam  pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  untuk  menyelesaikan  persoalan
44 Diah Ratnasari Hariyanto, Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di  Indonesia,  Disertasi  Universitas  Udayana,  Denpasar,  hlm  10.  Lihat  juga  Gatri  Puspa  Dewi dan  Dewa  Nyoman Rai Asmara Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual,  2018, hlm 12.
45 Id.
46 G.  Bazemore    and  Mark  Umbreit,  Balanced  and  Restorative  Justice  Project,  Oxford  University Press, New York 2002 , hlm 11.
47 Tony Marshall, Restorative Justice on Trial in Britain, Oxford University  Press, New York, 2002 , hlm 11.
secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). 48
Pengenaan  hukum    pidana  terkait  pelanggaran  Hak  Cipta  yang mengharuskan  dilakukan  mediasi  terlebih  dahulu  selain  pembajakan    sesuai dengan  fungsi  hukum  pidana  sebagai  “ ultimum  remedium’ yaitu  upaya  terakhir apabila hukum lainnya tidak dapat memberikan penyelesaian. Sedangkan  alasan untuk tindak pidana pembajakan tidak dilakukan mediasi (mediasi penal) 49 tetapi langsung  di  proses  melalui  pengadilan  negeri  karena  perbuatan  tersebut pencerminan degradasi moral atau akhlak dan tidak adanya penghargaan kepada pihak lain yang bersusah payah untuk menghasilkan kreasi sehingga tidak sesuai dengan teori pelindungan KI (khususnya reward theory )  dan kepentingan negara dirugikan  serta  pencederaan  terhadap  prinsip  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (sila    ke  2  dan    ke  5 Pancasila).

## Penutup
Berdasarkan  penafsiran  sistematis  dan  prinsip lex  superior  derogat  legi inferiori , makna mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta bukan penyelesaian  sengketa    secara  litigasi  tetapi    merupakan    sengketa  di  luar pengadilan  (non  litigasi)  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No 30  Tahun  1999,  atau melalui  Badan  Arbitrase  dan  Mediasi    Kekayaan  Intelektual  (BAM  KI). Penyelesaian  sengketa    non  litigasi  tersebut  termasuk  plagiarisme  yang penyelesaiannya  dilakukan  melalui  hukum  perdata  tetapi  tidak  wajib  mediasi. Namun,  apabila  plagiarisme  tersebut    ditempuh  melalui  mekanisme  hukum pidana,  maka  wajib  dilakukan  mediasi    (mediasi  penal)  dan    termasuk  mediasi
48 https://media.neliti.com/media/publications/183777-ID-penerapan-mediasi-dalam- penyelesaian-sen.pdf. Diakses 15 Desember 2019.
49 Penggunaan  mediasi  penal  di  dalam  Hak  Cipta  didasari  penyelesaian  tindak  pidana mengedepankan  ganti  rugi  yang  sepadan  dengan  karya  cipta  dari  pencipta.  Selain  itu memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi tindakannya tanpa harus dikenai sanksi pidana.  Lihat Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, et al, Upaya Mediasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pelanggaran  Hak  Cipta,    e  journal  Ilmu  Hukum Kerta  Wicara, hlm 11,  Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses 12 Juni 2020.
secara litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.
Akibat  hukum    tidak  dilakukan  Mediasi  terlebih  dahulu  untuk  tindak pidana selain pembajakan dalam Pasal 95 (4) Undang-undang Hak Cipta  proses perkaranya  tidak  berhenti  tetapi  tetap  berlanjut  untuk  menjamin  kepastian hukum dan keadilan,  sehinggga apabila jaksa menghentikan tuntutannya dengan alasan tidak ada ketentuannya, hakim Pengadilan Negeri harus menyatakan “tidak diterima”.  Namun  dalam  hal  hakim  mengabulkan  tuntutan  jaksa  untuk menghentikan  prosesnya,  maka  hakim  pengadilan  banding  (Pengadilan    Tinggi) dan  atau    kasasi    (Mahkamah  Agung)  harus  menyatakan  bahwa  putusan  hakim Pengadilan Negeri batal demi hukum.
Ketentuan    tentang  keharusan  mediasi  untuk  tindak  pidana  selain pembajakan  sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta  perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan agar  norma tersebut menjadi jelas dan menjamin kepastian hukum. Perlu sosialisasi BAM KI  sebagai badan khusus untuk  menyelesaikan  pelanggaran  KI,  agar  perkara  KI    tidak  perlu  diajukan melalui  pengadilan  niaga    atau    penyelesaian  sengketa  alternatif  sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, sehingga  penyelesaian sengketa lebih cepat, tidak memerlukan prosedural yang rumit, dan ditangani oleh  pihak  yang  lebih berkompeten,    serta      tercapainya  upaya  penyelesaian  sengketa  cepat,  mudah  , biaya murah, akurat dan win-win solution .
Hakim  pengadilan  niaga  atau  pengadilan  negeri  perlu  berhati  hati menangani    mediasi  untuk  pelanggatan  hukum  terhadap  KI  selain  pembajakan misalnya  penyelesaian  kasus  plagiarisme  (melalui  mekanisme  hukum  perdata atau hukum pidana). Perbedaan penanganan kasus tersebut memiliki akibat atau konsekuensi  yuridis  berkaitan  dengan  sifatnya  (wajib  atau  tidak  wajib  mediasi) dan  kewenangan  absolut  dari  masing  masing  pengadilan  tersebut  (pengadilan niaga atau pengadilan negeri).

## Daftar Pustaka
Buku:
G.  Bazemore,  and  Mark  Umbreit,  Balanced  and  Restorative  Justice  Project,  Oxford University Press, New York 2002.
Ida  Bagus  Rahmadi  Suprananca,  Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi Langsung di Indonesia, cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
John Locke,   The Second Treatise of Government,  Barnes & Noble Publishing, Inc. USA, 2004.
Joni  Emirzon,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,    Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  di  luar  Pengadilan , Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2010.
O.  Granstrand,  The  Economics  and  Management  of  Intellectual  Property:  Towards Intellectual  Capitalism,  Edward  Elgar  Publishing  Limited,  Cheltenham,  UK, 1999. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, 1989.
Munir  Fuady,  Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global,  PT Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2002.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,  Genta Publishing,  Yogyakarta, 2009.
Sholih  Mu’adi:  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Perkebunan  Dengan  cara Litigasi Dan Nonlitigasi, Prestasi Pustakarya,  Jakarta, 2010 . Takdir  Rahmadi,   Mediasi:  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Tony Marshall, Restorative Justice on Trial in Britain. Oxford University Press, New York, 2002.

## Artikel, Penelitian dan Makalah:
Aditya  Pandu  Wicaksono  dan  Dekar  Urumsah,  2017,  “Perilaku  Cerita  Dari Mahasiswa Yogyakarta”, Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 17 Nomor 1 Bulan Juli.
Debora  C.  Surono,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pembajakan  Karya  Seni  Musik Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018.
Derclaye,  E.  Intellectual  Property  Rights  and  Human  Rights:  Coinciding  and Cooperating. Dalam Torremans, P. (Ed.). Intellectual Property and Human Rights. The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.
Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, et al, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta,  Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara ,  Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.
Dewi  Tuti  Muryati,  and  B.  Rini  Heryanti.  “Pengaturan  dan  Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  di  Bidang   Perdagangan.”  Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011).
Diah  Ratnasari  Hariyanto,    Konstruksi  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesain  Tindak Pidana Ringan di Indonesia, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, 2018.
Ferol  Mailangkay,  Kajian  Hukum  Tentang  Hak  Moral  Pencipta  dan  Pengguna Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, Lex Privatum Vol. V/No. 4/Juni/2017. Gatri  Puspa  Dewi  dan    Dewa    Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan Intelektual, Makalah, tanpa tahun.
Hughes, J.  The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal , 1988. No. 77 Vol 287, 1988.
Ivan  Renaldi,  Optimalisasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Kekayaan Intelektual  Bidang  Desain  Industri  (Studi  Industri  Mebel  dan  Kerajinan Kabupaten Jepara), Privat Law , Vol: 6 No: 1 2018 .
Kamaruddin,  Mediasi  Dalam  Pandangan  Hukum  Progresif  Suatu  Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga, Jurnal Al-‘Adl , Vol. 11 No. 2, Juli 2018. Marthen  B.  Salinding,  “Dasar  Filosofi  Mediasi  Sebagai  Pilihan  Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, garuda. risetdikti, (2017).
Riandhani  Septian  Chandrika,  Raymond  Edo  Dewanta  Magister  Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Pembajakan Produk Digital : Kajian Kritis  Konsep  Pembajakan  di  Bidang  Hak  Cipta  Dalam  Perspektif  Hukum Positif dan Hukum Islam, RechtIdee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019. Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “ Efektivitas dan  Efisiensi  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Salah  Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, Privat Law, 12, No. 4 (2014). Sudjana,  Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual Melalui  Arbitrase  dan  Mediasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018. Taufikkurrahman,  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Konsumen,    Iqtishadia, Jurnal  Ekonomi  Perbankan  Syariah ,Vol.  2 No. 1, 2015.
Yuniar  Kurniawaty,  Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Dalam  Sengketa Kekayaan  Intelektual  ( Alternative  Dispute  Resolution  On  Intellectual Property Dispute ), Jurnal Legislasi, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017. Zen  Umar Purba,  Peranan  BAM HKI  dalam Penyelesaian Permasalahan  Lembaga Manajemen Kolektif, 2013.
Dokumen digital: Doni Dermawan, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan”.  http://www.pta- jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung- ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan.  Diakses 5 Desember 2019.
Basuki  Antariksa,  “Landasan  Filosofis  dan  Sejarah  Perkembangan  Perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual:  Relevansinya  Bagi  Kepentingan  Pembangunan Di Indonesia”. https://www.kemenpar. go.idasset_admin/ assets/ uploads/
media/  old_all/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf.  Diakses    7 Desember 2019.
Jeremy  Bentham,  “An  Introduction  to  the  Principles  of  Morals  and  Legislation”. London: 1. http://books.google. co.id/ Diakses 24 Desember 2019.
Idris  Talib,  “Bentuk  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Mediasi”, tersedia  dalam  file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1295-  2482- 1-SM.pdf. Diakses 9 Desember 2019.
https://media.neliti.com/media/publications/183777-ID-penerapan-mediasi- dalam-penyelesaian-sen.pdf. Diakses  15 Desember 2019. http://www.patenindonesia.com/ Diakses  17 Desember 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5118dd47bc07e/arbitrase-dan- mediasi-hki-belum-dilirik/ Diakses  20 Desember 2019.
https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan- penyelesaian-sengketa. html. Diakses  27 Desember 2019.
http://ilib.usm.ac.id/  sipp/doc/jurnas/gdl-usm--  dewitutimu-87-1-pengatur-
e.pdf. Diakses  5 Januari  2020.
http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan- mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di- pengadilan. Diakses  7 Januari 2020.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-
461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham. Diakses 10 Juni 2020.
http://ilib.usm.ac.id/sipp/doc/jurnas/gdl-usm--dewitutimu-87-1-pengatur-e.pdf.
Diakses  17 Januari 2020.
Nahrowi, “Plagiat dan pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual”,
Salam  :  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya  hukum,  227-238,  http://repository. uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/  123456789/  31355/1/  Nahrowi.pdf. Diakses  15  Januari  2020. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses 13 Juni 2020.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  R.I  No.  30  Tahun  1999,  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa Alternatif, L.N.R.I 1999 No.138.
Undang-Undang  R.I No. 49, 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, L.N.R.I No. 158. Undang-Undang  R.I No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta, L.N.R.I No.  266. Herziene Inlandsch Reglemen (HIR), Stbl 1941 No. 44.
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Stbl 1927 No. 227. Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I  No.    2  Tahun  2003,  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan, 11 September  2003.
Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I    No.  1  Tahun  2008,  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan, 31 Juli 2008.
Peraturan Mahkamah Agung  R.I No. 1 Tahun 2016, B.N.R.I 2016 No.175, tanggal 4 Februari 2016.