## MARGINALISASI MASYARAKAT ADAT
Oleh: Djaja Hendra*

## ABSTRACT
Entering  the  21st  century  this  far,  discourses  of  adat  communities  is  resurfacing. They  are  presented  because  the  peoples‟  basic  rights  and  ownership  over  agricultural resources are disturbed  and trembled by the greediness of the ruling regime. In the midst of  their  powerlessness  they  are  expelled  from  their  socio-cultural  attachment,  and  even more  they  are  wiped  out  from  the  population  map  of  a  nation.  But  every  regime  always bring  their  own  interpretation  that  leads  to  the  elimination  of  the  recognition  of indigenous  peoples.  Transition  of  regime  to  Indonesians  does  not  necessarily  change  the mentality and the culture that have been firmly  embedded (embeddedness), but rather the new  regime  acts,  without  any  embarrassment  and  awkward  feelings,  as  successor  in  the marginalization of the adat communities and inherently their  agrarian resources. Actually it is a "misguided thought" of the regime over their own adat communities. The implication therefore indicates that it is a necessity that the existence of indigenous peoples means, at the same time, the recognition of social relations in the society, the nation and the state.
Key  Words:  Adat  communities,  agrarian  resources,  false  consciousness,  misguided thought

## Pendahuluan
Deru  mesin  pembangunan  mulai bergemuruh  ketika  rezim  Orde  Baru berkuasa. Rezim yang mengawali pembangunan dengan modal hutang melalui  penanaman  modal  asing  (UU No.1/1967) membuka babak baru perwajahan  Republik    saat  itu.  Rezim dengan  dan  atas  nama  pembangunan berhasil menggoncangkan kehidupan harmonis masyarakat termasuk masyarakat adat  dengan  sumberdaya  agrarianya.  Bagi masyarakat adat sumberdaya agraria adalah andalan dan survivalitas kehidupan mereka sepanjang  masa.  Suatu  anak  bangsa  diakui
eksistensinya  manakala  mereka  berdaulat atas dirinya. Kedaulatan dan eksistensi itu, kata  Karl  Marx,  merupakan  bentuk kesadaran  diri  dan  sekaligus  harga  diri ketika  diperhadapkan  dengan  pihak  lain. Oleh  karena  itu,  menjadi  tidak  dapat diterima  ketika  sumberdaya  agraria  yang telah  menghidupi  sepanjang  hayat  dan bergenerasi  hingga  merupakan  bagian sosiokultural  tiba-tiba  diklaim  sebagai bukan milik mereka.
Dalam  derap  roda  pembangunan masyarakat  adat  diajarkan  nalar-nalar pembangunan  seperti,  “demi  kepentingan rakyat banyak” dan juga tatanan mengenai
* Dosen pada Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Email:djajahendraaa@gmail.com.
“Hak  Menguasai  Negara  (HMN)”.  Namun pelajaran  itu  tidak  tuntas  karena  mereka tidak  tahu  siapa  rakyat  banyak  itu  dan siapa pula negara. Oleh karenanya gangguan  akan  kedaulatan  dan  eksistensi tidak  saja  menimbulkan  resistensi  bagi masyarakat  adat  tetapi  juga  melahirkan beragam bentuk perlawanan.

## Sejarah Lahirnya Masyarakat Adat
Dalam  perspektif  keindonesiaan istilah  adat  atau  masyarakat  adat  muncul atau  dimunculkan  pertama  kali  oleh pemerintah kolonial Belanda. Istilah tersebut  ketika  Indonesia  masih  bersifat nation dan  dalam  suasana  kebatinan  alam Nusantara, sungguh tidak dikenal (Bachtiar 1976:  7).  Pada  masa  itu nation memiliki otoritas dan kedaulatan sendiri dan kedudukan  mereka  satu  sama  lain  dalam posisi equal dan  saling  menghormati sejauh  hak  dasar  antarmereka  tidak  saling dianeksasi.    Tidak  bisa  lain  bahwa, munculnya  istilah  adat  yang  hakikatnya menunjuk  pada  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang hidup dalam suatu masyarakat yang  bersangkutan,  merupakan  rumusan yang  sedikit-banyak  tertata,  baku  dan  ajeg sehingga  dapat  didokumentasikan  berupa budaya  lisan, folklore atau  dalam  bentuk tertulis.  Dokumentasi-dokumentasi  inilah yang dijadikan rujukan-dasar bagi keberlakuan  maupun  kekuatan  mengikat dan  dihayati,  hanya  bagi  masyarakat  yang
memiliki  nilai-nilai  dan  norma  tadi.    Jadi istilah  masyarakat  adat  dengan  hukum adat, atau tepatnya masyarakat hukum adat merupakan  satu  koin  dalam  dua  sisi. Dengan  menunjuk  pada  proses-kejadian maka  tidak  bisa  lain  bahwa  keberlakuan dan kekuatan mengikat maupun penghayatan-penghayatan itu bersifat lokalitas.
Paparan di atas nampaknya dijadikan  dasar  oleh  pakar  hukum  adat kolonial  van  Vollenhoven  dan  merupakan orang pertama yang mengemukakan bahwa,  setiap  anak  negeri  di  Nusantara yang  beraneka  itu  tentulah  pula  memiliki hukumnya  sendiri.  Itulah  sebabnya  van Vallenhoven  membagi  Indonesia  menjadi 19 kukuban-kukuban hukum adat ( rectskringen ),  dengan  didasarkan  atas nilai-nilai  dan  norma  yang  dikandungnya. Van Vollenhoven menyebut bahwa kukuban  hukum  (menunjuk  pada  adanya perbedaan  sosiologis-pen)  adat  dengan tekanan  yang  berbeda  antara  satu  kukuban dengan  kukuban  hukum  lainnya.  Kukuban hukum  (adat)  masyarakat  Aceh-Gayo misalnya berbeda dengan Bangka-Belitung atau  dengan  kukuban  masyarakat  hukum (adat) Riau, meski mungkin dalam konstelasi kebahasaan di antara mereka ada kesamaan  yaitu  berbasis  bahasa  Melayu- pasar.
Demikian  pula  elemen  seperti marga dalam kukuban hukum adat
Palembang  dengan  ulayat  di  Minang misalnya, meski memiliki persamaan tetapi tidak kurang dalam praktik akan nilai-nilai dan  norma  tadi  terdapat  pula  perbedaan- perbedaan, demikian seterusnya.
Belakangan  penetapan  itu  mendapatkan kritik  dan  ditolak  oleh  tokoh  agraria  AP Parlindungan  (Prisma,  4,  1989:  5)  dengan mengatakan  bahwa  kukuban  hukum  adat yang dikemukakan van Vollenhoven bersama  muridnya  Ter  Haar  bukanlah didasarkan  atas  kajian  empirik  memadai melainkan hanya sebuah hipotesis sehingga kesahihan dan keakurasian yang merupakan  potret  masyarakat  hukum  adat Nusantara itu sesungguhnya patut diragukan.  Dengan  kata  lain  bias  Barat menjadi tak terhindarkan.
Saya  mencoba  untuk  mengikuti aliran pemikiran ini yaitu dengan menelusuri  dan  menggiring  ke  tema tulisan,  “Marginalisasi  Masyarakat  Adat” dengan  catatan  bahwa,  untuk  tidak  terlalu jauh  memberikan  tafsir  dan  tekanan berlebih  berdasar  perspektif  sosiologis. Jika  sebaliknya  --sedikit  gambaran  saja-- saya  tidak  ingin  menerjemahkan  adat dengan  istilah  lain-lain  seperti indegenous dan  lain  sebagainya.  Bagi  saya  istilah  adat atau masyarakat adat adalah khas Indonesia dan memiliki keunikan tersendiri yang membedakan kita dengan orang asing lain  ketika  meneliti  masyarakat  kita, Indonesia. Oleh karena itu mengangkat isu
masyarakat  adat  dalam  tinjauan  sosiologis dapat  menjadi  sangat  panjang  sehingga khawatir bertabrakan dengan teknis keterbatasan ruang dalam jurnal ini.
Masyarakat  Adat  dalam  Konstelasi Regulasi Negara
Penyebutan  masyarakat  adat  atau lebih tepat disebut masyarakat hukum  adat untuk  pertama  kali  tercantum  dalam  UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok  Agraria  atau  singkatan  resminya Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Sebutan  itu  muncul  dalam  pasal  2  ayat  4 yaitu Hak  menguasai  dari  Negara  …  dan masyarakat hukum adat, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal  3, dalam  mengingat ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak serupa  itu  dari masyarakat  hukum  adat, sepanjang  menurut  kenyataannya  masih ada , harus  sedemikian  rupa ….Sementara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  dalam  kongres  I  tahun  1999 menyebut masyarakat adat adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun- temurun  di  atas  suatu  wilayah  adat,  yang memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan kekayaan  alam,  kehidupan  sosial  budaya yang  diatur  oleh  hukum  adat  dan  lembaga adat  yang  mengelola  keberlangsungan kehidupan  masyarakatnya”.  Pasal  18  B ayat  2  UUD  1945  hasil  amandemen  ke-2
dimunculkan lagi berbunyi, Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup (pen.).
Penjelasan di atas terdapat perubahan  tekanan  tetapi  memiliki  arti sama  terkait  masyarakat  (hukum)  adat, yaitu  sepanjang  menurut  kenyataannya masih ada (UUPA, 1960) maupun sepanjang  masih  hidup  (UUD  1945  hasil amandemen).  Menyusul  penyebutan  hak ulayat,  turun  temurun,  wilayah  adat  dan sumberdaya  alam  merupakan  tindakan sepihak  dan  membatasi  seiring  aliran politik  hukum  yang  dipercayai  sebagai basis  ideologis  yang  dipeluk  rezim. Pemikiran  demikian  dipertegas  melalui Ketetapan MPR/IX/MPR/2001 yang membedakan  sumberdaya  agraria  dengan sumberdaya  alam.  Perbedaan  hakekatnya dipinjam  dari  pemerintah  kolonial  ketika menyebut  luar  Jawa  dengan  hak konsesi berkenaan  dengan  sumberdaya  alam . Ruh ini  diadaptasi  dan  dituang-utuh  sebagai istilah  “Hak  Menguasai  Negara  (HMN)” dalam  undang-undang  kita.    Prinsip  HMN bahwa,  semua  wilayah  luar  Jawa  dianggap tidak  bertuan  dan  karenanya  kepemilikan tunggal  sepenuhnya  dalam  penguasaan pemerintah  kolonial  yang  berpusat  di Batavia.
Di  Jawa  sendiri  karena  lebih dominan  tanaman  hortikultura  maka  UU
pengatur pun berbeda yaitu Agrarische Wet atau dikenal undang-undang pokok tentang tanah  (pertanian  termasuk  perkebunan). UU  ini  dipaksa  lahir,  pascatanam  paksa (1870),  oleh  elit  politik  bercorak  liberal  di negeri Belanda guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di negeri jajahan. Agrarische  Wet intinya  adalah  menjamin tanah-tanah bagi pengusaha-pengusaha Belanda.  Serangkaian    pasal Agrarische Wet yang  bermakna  penindas  ini justru diambil-penuh  dan  diwujudkan  dalam pasal-pasal  UUPA  1960  dengan  penamaan berbeda,  seperti eigendom menjadi  Hak Milik, erfpacht menjadi  Hak  Guna  Usaha (HGU)  dan  seterusnya.  Bisa  jadi  jalan- pintas  itu  secara  politik  hukum  agraria tidak bermasalah tetapi harus diakui bahwa setiap  pasal  tentu  memiliki  kandungan sosiologisnya  sendiri-sendiri  dan  berujung pada siapa rezimnya.
Setelah  merdeka  secara  politik, perilaku  rezim  yang  berkuasa  di  negeri  ini ternyata  “setali  tiga  uang”  dengan pemerintah  kolonial.  Bahkan  jika  ingin dikatakan  lebih  jujur  bahwa  penyebutan istilah  adat  dalam  pengertian  kolonial yaitu,  asli.  Kata  ini  secara  jelas  tercantum dalam pasal demi pasal maupun Penjelasan dalam  pasal  demi  pasal  terutama  ketika membicarakan Presiden dalam  UUD 1945. Kita  kutip  fasal  51  dari Wet  op  de  Indisch Staats  inrichting  van  Nederlands-Indie ayat 3, Gubernur Jenderal dapat
menyewakan  tanah  ….  Dalam  peraturan ini  tidak  termasuk  tanah-tanah  yang  telah dibuka oleh rakyat asli atau digunakannya …. ayat  5, Gubernur  Jenderal  menjaga jangan  sampai  pemberian  tanah  itu melanggar hak rakyat asli. Ayat 7, Tanah- tanah  yang  dimiliki  rakyat  asli  dapat diberikan  kepada  mereka  itu  dengan hak eigendom, yakni  mengenai  kewajiban- kewajiban  pemilik  kepada  negara  dan desa;  dan  pula  tentang  hak  menjualnya kepada  orang  lain  yang  tidak  termasuk golongan  rakyat  asli .  Ayat  8, Persewaan tanah oleh rakyat asli kepada orang-orang bukan rakyat asli berlaku menurut peraturan perundang-undangan (Radjagukguk, 1979: 7).
Artinya,  dalam  rentang  panjang regulasi  keagrariaan  di  Jawa  maupun  luar Jawa  bahwa  tidak  ada  sesuatu  yang  nyata berbeda. Prinsip-prinsip kolonial tentu saja bertolak dari cara berpikir yang menguntungkan  negara  “induk”  Belanda.
Siapa  peduli  dengan  urusan nation dan beragam adat di  negeri jajahannya. Keanekaan  justru  mempermudah  rezim melakukan  politik  “belah  bambu”  yaitu dengan  mengangkat  yang  satu  tetapi dengan  menginjak  lainnya.  Cara  ini  juga dicontoh  rezim  menjelang  kejatuhan  rejim Orde  Lama  hingga  mewujud  UUPA  dan diteruskan  rezim  Orde  Baru  dengan  gelar karpet  merah  buat  modal  asing  maupun rezim  Reformasi  yaitu  menerobos  melalui
Tap  MPR,  UU  hingga  ke  UUD  1945  yang diamandemen.
Rezim yang berkuasa menggunakan cara  berpikir  logis-rasional  yang  dipinjam utuh  dari  pemerintah  kolonial.  Rezim dalam  praktik  pemerintahan  layaknya negeri  jajahan  yang  berpusat  di  Jakarta, luar Jawa dengan hak konsesi , sementara di Jawa  dengan agrarische  wet .    Adakah perbedaannya?  Rezim  berkuasa  dengan pemerintahan  dan  kebijakan  nampaknya puas  dengan  perilaku  mirip  kolonial  tanpa perduli  bahwa  yang  ditindas  adalah  anak bangsa  sendiri.  Semua  yang  datang  dari kolonial dicitrakan sebagai baik dan benar, diidolakan  sehingga  didudukkan  sebagai orang  terpandang,  intelek  dan  memiliki derajad sosial tinggi. Perilaku ini selanjutnya  diakulturasikan  dalam  kultur dan  mental  kehidupan  dalam  berbangsa dan  bernegara  hingga  mewujud  menjadi ideologi  yang  secara  sadar  meransek  ke UUD 1945 yang diamandemen tadi.
Jelas  bahwa  cara  berpikir  demikian sesat  atau  sesat  pikir.  Mereka  silau. Mereka  dengan  kesadarannya,  berpikir terbalik.  “Kesadaran  palsu”  jadi  sebuah kebenaran  nyata.  Bagaimana  mungkin masyarakat  adat,  sepanjang  masih  hidup, sepanjang masih ada, itu sama artinya atau bermakna sama dengan, suatu ketika bakal tidak ada. Cara berpikir dengan membandingkan masyarakat adat disamakan  dengan  rumah  adat,  atau
pakaian  adat  memang  tidak  dipungkiri dapat  punah  dan  berganti  dalam  bentuk baru,  atau  sama  sekali  berbeda  dari  wujud aslinya. Cara berpikir dengan menempatkan masyarakat adat sama dengan  hasil  karya  manusia.  Keterlekatan masyarakat  adat  dengan  sosiokulturalnya (baca: masyarakat agraris) tidak akan mati. Dia  terus  hidup.  Matinya  masyarakat  adat sama dengan matinya NKRI ini.
Prinsip atau konsep bahwa masyarakat  adat  adalah  masyarakat  yang terikat  sosiokulturalnya  dan  sosiokultural mana merupakan adaptasi dengan sumberdaya  agrarianya.  Pemahaman  dan pemaknaan akan sumberdaya agraria adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  itu serangkaian  dengan  di  atas  bumi/tanah,  di dalam  (perut)  bumi,  goa;  air  termasuk sungai,  danau  dan  terutama  laut  beserta kandungan  didalamnya  merupakan  konsep hidup  yang  lengkap  dan  kaya.  Sehingga habisnya sumberdaya agraria itu, menyusul matinya masyarakat adat. Mungkinkah?
Tambahan  lanjutan  bahwa  cara berpikir demikian semakin lengkap melalui konsep-konsep yang dihadirkan.
Penyebutan  “agraria”  yang  disinonimkan dengan tanah/lahan pertanian juga menyesatkan. Kenapa harus mempersempit istilah jika kita sendiri memiliki nama yang justru mampu menampung seluruh substansi  keagrariaan  yang  ada,  dan bersesuaian  dengan  kondisi  di  negeri  kita
yang kaya serta cocok dengan sosiokultural anak  bangsanya.  Artinya  ketika  kita mengangkat  isu  keagrariaan  adalah  juga membicarakan  sumberdaya  agraria  yang memberikan  jaminan  hidup  kepada  anak bangsa termasuk masyarakat adatnya. Oleh karena  itu,  menjadi  terasa  aneh  jika  kita sendiri  berusaha  mempersempitnya  hingga berimplikasi  pada  konsep  yuridis  formal yang menjauhkan dari sosiokultural masyarakatnya. Di sini saya ingin mengatakan  bahwa  konsep  sumberdaya agraria adalah khas Indonesia. Menyangkut kekhasan  itu  maka  dipastikan  bahwa  di negara  lain  termasuk  kolonial  bertalian dengan  kepemilikan  atas  sumberdaya agraria-sumberdaya agraria tidaklah selengkap  kita.  Jadi  ke  depan  tidak  perlu dan  tidak  ada  lagi  urgensitas  penyebutan tanah/lahan  diartikan  sebagai  “agraria dalam arti sempit”.

## Rasionalisme  Pemarjinalan  Masyarakat Adat
Dengan  menelusuri  peran  rezim melalui  aktor-aktornya  justru  menunjuk perilaku  aktor  dan  ideologi  (aktor)  yang dianut.  Terkait  masyarakat  adat  dimana mereka menempatkan terpisah dari masyarakat pada umumnya alih-alih menunjuk  posisi  berada  di  atas  warga masyarakatnya.  Padahal  ideologi  rezim dapat  berbeda  dengan  ideologi  negara, katakanlah  ideologi  rezim  dapat  bersifat
otoriter, atau demokratis atau variasi antara keduanya  (Budiman  1996:  87).  Untuk kasus  Indonesia,  ideologi  negara  dengan sangat jelas menempatkan Pancasila sebagai  ideologi  negara  dan  tujuan  negara tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 yang  terinci  dalam  pasal  demi  pasal  UUD tersebut.
Dalam  praktik  kenegaraan  baik masa  Perjuangan,  Orde  Lama  maupun Orde Baru praktik ideologis rezim dipandang  terlalu  kuat.  Mereka  menafsir pasal  demi  pasal  dalam  UUD  1945 sebagaimana  tersurat  sehingga  belakangan dianggap  melenceng  dari  ketentuan  yang tersirat. Keterlalu-kuatan demikian dianggap  melampaui  kewenangan  hingga karenanya melahirkan benih-benih penolakan.  Tidak  total  (revolusi)  memang. Tetapi perlu pembaruan-pembaruan dengan tanpa merubah maupun membentuk struktur baru dari kelembagaan yang sudah ada,  atau  dikenal  dengan  reformasi. Langkah
yang
bertujuan “menyeimbangkan” antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta memperkuat  yudikatif  hingga  perlu    UUD 1945 itu diamandemen.
Dalam perkembangan demikian tentulah  negara  harus  bersikap  hati-hati memaknai  masyarakat  adat.  Tidak  cukup dengan  hanya  sekadar  pemahaman  luar belaka  tanpa  menyelami  lebih  dalam  akan karakteristik  setiap  masyarakat  adat  yang
ada.  Pemahaman  dan  pemaknaan  menjadi sangat  esensial  dan  krusial  agar  tidak terjadi  salah-paham.  Mungkin  masyarakat adat  yang  sekarang  tidaklah  memiliki pengaruh sekuat dibanding beberapa daerah  yang  berbasis  etnik  berbalut desentralisasi  (otonomi  daerah)  ketika  itu. Tirtosudarmo (2004) menggambarkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa  provinsi  terlahir  dari  tekanan  elit politik  Dayak  kepada  Presiden  Soekarno. Kegelisahan  akibat  tergesernya  mereka dari  sektor  ekonomi  maupun  politik- birokrasi  pemerintahan  oleh  suku  Jawa, Banjar dan sedikit Melayu hingga karenanya  pada  bulan  Mei  1957  Presiden memutuskan pembentukan provinsi Kalimantan  Tengah  bagi  orang  Dayak. Tjilik Riwut seorang Dayak Ngaju sebagai gubernur pertama.
Hal  ini,  tidak  berbeda  dari  hasil pengamatan  saya  ketika  berkunjung  di Kabupaten Mentawai tahun 2010. Sebelum berstatus kabupaten, wilayah ini berbentuk kecamatan.  Rakyat  menuntut  dijadikan kabupaten  alih-alih    otonomi,  putra  daerah dan  disinggung  sedikit  isu  SARA  (agama) untuk  lepas  dari  penguasaan  Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Terbukti bahwa  bandul  kekuasaan  mulai  beralih terutama  jabatan  birokrasi  yang  semula diisi  intelektual  Minang  digantikan  putra daerah Mentawai dengan cara-cara membelakangi logika birokrasi yang
berlaku.  Alhasil,  kabupaten  Mentawai adalah salah satu kabupaten yang mendapat  rapor  merah  dari  seluruh kabupaten  pemekaran  akibat  ketidak- becusan dalam memajukan wilayah otonomi sesuai pembentukannya.
Unger  (2007:  11-3)  menyebut bahwa  sosok  ideologi  rezim  biasanya mengambil  salah  satu  dari  dua  prosedur, yaitu:  analisis  logika  atau  penjelasan “kausal” (sebab-akibat). Biasanya prosedur berupa  analisis  logika  atau  rasionalisme yang dipilih (dilawankan dengan historisme). Analisis logika menunjuk pada premis-premis yang didasarkan atas kekuatan  eksplanatoris  bukan  pada  akurasi deskriptif  dalam  kesimpulan-kesimpulan yang  dihasilkan.  Analisis  ini  bekerja  lewat proses deduksi-logis, dan perbaikan konsep secara berkesinambungan, serta memasukkan  asumsi  empiris  tentang  alam dan  manusia.  Analisis  ini  mengandung prinsip proporsional dengan segala interdependensinya yang diatur oleh gagasan-gagasan  sebab,  konsistensi,  dan kontradiksi yang logis dan tepat.
Keseluruhan pikiran bergerak ditataran hipotesis,  yaitu kesimpulan benar secara  deskriptif  hanya  untuk  taraf  premis yang dipegangnya.  Dengan mengendurkan premis-premis  tersebut  maka  yang  terjadi adalah,  kompleksitas  menurun  dan  akurasi ketepatan berkurang dari rasionalitas sosial yang  ingin  dipahami.  Semakin  besar
kecenderungan pada kesederhanaan penjelasan,  semakin  besar  pula  ancaman bahwa  kesimpulan-kesimpulan  akan  gagal diterapkan  pada  bidang  apapun  yang menjadi  perhatian.  Semakin  condong  kita kepada  kebenaran  deskriptif,  semakin tinggi  risiko  dugaan-dugaan  kita  bakal tergelincir dalam suatu rangkaian proposisi terbatas  dan  rumit;  sehingga  kita  bersikap adil  dan  keliru  dengan  kesan-kesan  akal sehat kita sendiri.
Itulah sebabnya ketika rezim dengan  ideologi  yang  dipeluk  itu  tetap kukuh  dengan  politik  hukum  agraria  yaitu dengan  menempatkan  masyarakat  adat yang  nantinya  akan  mati,  juga  dalam konteks  kekinian  terutama  masuknya modal  asing  maka  kehadiran  masyarakat adat  di  sana  dianggap  sebagai  pengganggu atas pengolahan sumberdaya agraria khususnya  sumberdaya  alam.  Oleh  karena itu  beragam  strategi  dilakukan  agar masyarakat  adat  tidak  betah  dan  secara sukarela  meninggalkan  sosiokulturalnya itu. Atau jika tidak maka dengan  cara-cara kekerasan  maupun  memanipulasi  regulasi berbasis  Hak  Menguasai  Negara  (HMN) tadi. Belakangan paradoks ketika membutuhkan  devisa  melalui  pariwisata rezim  sibuk  mengangkat  aneka  budaya lokal  atau  segala  sesuatu  yang  serba  lokal. Padahal  sesuatu  yang  bersifat  lokal  tidak terhindarkan selalu menjadi domain masyarakat  adat.  Jika  demikian,  negara
khususnya  rezim  bak  pepatah    “menepuk air didulang”. Begitulah.

## Kesimpulan
Posisi  masyarakat  adat  dengan istilah  “masih  ada”  atau  “masih  hidup” dalam  konstelasi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yang  dipraktikkan  ideologi rezim tidak saja menunjuk pada ketidakjelasan dan ketidaktahuan melainkan  “sesat  pikir”  yang  terlanjur jauh.  Perihal  tersebut  dikuatkan  dengan memisahkan  sumberdaya  agraria  dengan sumberdaya  alam  dengan  tujuan  untuk „merebut‟  yang  dimiliki  masyarakat  adat melalui  hak  tradisionalnya  berupa  hak ulayat  atau  atas  nama  lain.  Ideologi  rezim dan  komprador  (pemodal  asing)  dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan negara  sesuai  Pembukaan  UUD  1845 dengan  dasar  ideologi  Pancasila  tetapi dalam  praktik  kenegaraan  menggunakan cara berpikir melalui analisis logika hingga menempatkan masyarakat adat tidak berbeda  seperti  rumah  adat,  pakaian  adat yang sewaktu-waktu bisa punah atau dapat dijadikan barang antik yang diperagakan di estalase museum-museum. Peng- amandemenan UUD 1945 alih-alih memperjelas  akan  posisi  masyarakat  adat tetapi  justru  menjungkalkan  masyarakat adat  menuju  jurang  kepunahan.  Sebuah “kesadaran  palsu”  yang  berujung  pada keterceraiberaian  terhadap  dan  sesama anak bangsa.
Berdasarkan  paparan  ini  maka sesuai  judul  dengan  mengangkat  tema
“Marginalisasi
Masyarakat Adat” sesungguhnya  lebih  tepat  jika  disebut sebagai,  “Menanti  Kepunahan  Masyarakat Adat”.  Pilihan  kalimat  ini  menunjuk  pada, secara  internal  masyarakat  adat  itu  sendiri yang “menghabiskan” dirinya sendiri tanpa campur  tangan  pihak  eksternal  termasuk negara. Atau, dengan hanya mendokumentasikan  di  dalam  regulasi yang  ada  tetapi  tanpa  adanya  perubahan atau tindakan-nyata sama sekali dari rezim, termasuk  memberikan  ruang  atau  akses hingga  memungkinkan  masyarakat  adat kita  itu  dapat  terus  berkembang  dan  eksis maka  patut  pula  dipertanyakan  bahwa, apakah  rezim  berkuasa  sedang  “bermain- main”  secara  diskriminatif  atas  anak bangsanya  sendiri  seraya  menangguk secara begitu rakus sumberdaya agrarianya. Ironis!

## DAFTAR PUSTAKA
Bactiar,  Harsja,  W.,  “Masalah  Integrasi Nasional  di  Indonesia”. Prisma. Nomor 8, 1976.
Budiman,  Arief, Teori  Negara;  Negara, Kekuasaan  dan  Ideologi. PT Gramedia. Jakarta, 1996.
Parlindungan,  AP.,  “Politik  dan  Hukum Agraria  di  Zaman  Orde  Baru”.
Prisma. Nomor 4, 1989.

## Radjagukguk, Erman, “Pemahaman Rakyat
tentang  Hak  atas  Tanah”. Prisma. Nomor 9, 1979.
Tirtosudarmo, Riwanto, “Masyarakat Adat, LSM dan Perebutan SDA: Sebuah
Pengamatan  Awal  di  Kalimantan Tengah”. Masyarakat  Indonesia. Jilid XXX. Nomor 2, 2004.
Unger,  Roberto,  M., Teori  Hukum  Kritis. Nusamedia. Bandung, 2007.