Volume  9 No. 1, Juni 2023
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo
Firda Ayu Nur Afifah 1 , Amirul Mustofa 2*
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo. Indonesia.
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo. Indonesia. *Email: amirul.mustofa@unitomo.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Accountability of Village Fund Management; Village Finance; Development Program; Infrastructure Development
Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Keuangan Desa; Program Pembangunan; Pembangunan Infrastruktur
How to cite: Afifah, F. A. N., & Mustofa, A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo . JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 9 (1), 46- 62.
This research aims to examine the accountability of village fund management in the infrastructure development of Semambung Sidoarjo village. This research used  qualitative  methods  to  obtain  data  using  direct  observation, documentation,  and  interviews  with  informants  from  village  heads,  village secretaries,  financial  officers,  and  government  heads.  This  research  uses  data analysis  techniques:  condensation  or  data  selection,  data  presentation,  and conclusion.  Research  findings  on  village  fund  management  in  Semambung Village, which prioritized village infrastructure development, were successfully realized. The success in managing village funds can be seen that Semambung Sidoarjo  Village  has  implemented  accountability  based  on  the  dimensions  of transparency,  liability,  controllability,  responsibility,  and  Responsiveness properly so that the implementation of village fund management, Starting from the  planning,  implementation,  administration,  reporting  and  accountability stages, it also runs according to what has been budgeted.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa  Semambung  Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dilakukan  observasi  langsung,  dokumentasi,  dan  wawancara  dengan informan  kepala  desa,  sekretasris  desa,  kaur  keuangan,  dan  kasi pemerintahan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  yaitu kondensasi  atau  pemilihan  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Temuan  penelitian  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Semambung  yang  diprioritaskan  untuk  pembangunan  infrastruktur desa berhasil terealisasikan dengan baik. Keberhasilan dalm pengelolaan dana desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Semambung Sidoarjo telah menerapkan akuntabilitas berdasarkan dimensi transparansi ( transparency ),  kewajiban  ( liability ),  pengendalian  ( controllability ), tanggungjawab  ( responsibility ),  dan  responsif  ( responsiveness )  dengan baik,  sehingga  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  juga  berjalan  sesuai  dengan  yang  sudah dianggarkan.

## Pendahuluan
Mayoritas warga Indonesia memilih bertempat tinggal di daerah pedesaan. Namun,  daerah  pedesaan  memiliki  prevalensi  kemiskinan  yang  relatif  tinggi
(Hafinur & Pujiyanto, 2022). Infrastruktur desa yang belum memadai menjadi salah satu masalah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam situasi ini, pembangunan infrastruktur  di  desa  diperlukan  sebagai  pergeseran  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  beberapa  hal.  Pemerintah  desa  yang  memiliki kewenangan  cukup  besar  untuk  mendukung  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang ada saat ini (Fahira et al., 2023). Penting untuk menjaga peningkatan infrastruktur  desa agar dapat mendukung kegiatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang terjamin.  Pembangunan  infrastruktur  desa  yang  berkelanjutan  mengacu  pada melakukannya  dengan  tetap  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang  dan mendatang.  Upaya  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraannya, pembangunan infrastruktur desa terutama dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan  pemerintah  desa  (Pakelo  et  al.,  2023).  Hal  ini  termasuk  dalam  memberi nasihat,  arahan,  pembinaan,  bantuan,  dan  pengawasan.  Pemerintah  desa  dan masyarakat desa memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan semangat gotong royong.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa mengarahkan pada desa yang kuat,  maju,  dan  mandiri  (Yani,  2022).  Agar  masyarakat  dapat  menikmati  hidup tanpa terkendala fasilitas desa yang kurang memadai, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan  menggunakan  cara  yang  pruden  dan  dengan  pengelolaan  yang professional (Melinda et al., 2022). Kebijakan dana desa, ketika diimplementasikan wajib dipahami oleh aktor pelaksana pada setiap tahapan, khusunya pada proses pengelolaan  dana  yang  digunakan  untuk  membiayainya.  Tahapan  pengelolaan dana  desa  diantaranya  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap penatausahaan,  tahap  pelaporan,  dan  tahap  pertanggungjawaban  yang  diatur semuanya dalam pengelolaan dana desa selama jangka waktu tertentu, biasanya berlangsung satu tahun (Christho, 2020). Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus dimplementasikan dengan menggunakan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan  kasi  pemerintahan  merupakan  perangkat  pemerintah  desa  yang  mengelola dana desa.
Dalam kebijakan desa, aparat pemerintah desa diberikan keluasan wewenang dalam  melaksanakan  pemerintahan  baik  dalam  kegiatan  pemberdayaan masyarakat,  dan  pelaksanaan  pembangunan  dengan  tujuan  mencapai kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa (Hulu & Rahim, 2022). Adanya dana desa  berasal  dari  pengalokasian  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) yang  ditransfer  secara  langsung  kepada  desa.  Pembiayaan  pelaksanaan pemerintahan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat  semua menggunakan  biaya  dari  pengalokasian  dana  desa  tersebut.  Dengan  keluasan wewenang yang diberikan kepada aparat pemerintah desa, maka ada kebebasan bagi daerah otonom untuk menentukan besaran anggaran untuk mengembangkan daerahnya.  Besar  pengalokasian  dana  desa  setiap  daerahnya  memiliki  jumlah besaran  yang  berbeda-beda  karena  disesuaikan  dengan  banyaknya  masyarakat yang tinggal, jumlah kemiskinan, dan luas wilayahnya (Dafnis et al., 2022).
Tabel 1. Jumlah Dana Desa Semambung Sidoarjo
2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 837.000.000 886.000.000 726.000.000 794.000.000 892.000.000

## Sumber : Data dari Dokumen Dana Desa, Desa Semambung Kab. Sidoarjo 2023
Pengelolaan  dana  desa  belum  sesuai  dengan  prediksi  pemerintah  ketika mencanangkan  program  dana  desa.  Pada  era  sebelumnya  pelaksanaan  program pembangunan  selain  yang  didanai  oleh  pemerintah  desa  semua  direncanakan, dilaksanakan  dan  dikendalikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota.  Dengan demikian  pemerintah  desa  hanya  menerima  program  pembangunan  tanpa disibukkan dengan manajemen pengelolaan. Pada perkembangan dan perubahan otonomi  daerah,  maka  pemerintah  mempercayakan  pengelolaan  dana  kepada masyarakat  melalui  dana  desa.  Pemerintah  desa  seakan  kurang  siap  didalam mengelola dana yang cukup besar tersebut. Berbagai budaya yang melekat pada dirinya kurang bisa dirubah dari penerima program menjadi pengelola program. Pada  akhirnya  secara  moral  pemerintah  desa  menjadi  bingung  dan  melakukan kegiatan apa adanya tanpa disertai professionalisme dalam pengelolaan dana desa (Agustina et al., 2022).
Pengalokasian dana desa ini berimbas pada peningkatan dana desa sehingga dalam pengelolaannya aparat pemerintah desa wajib untuk mengelolanya dengan baik.  Perangkat  desa  memiliki  kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (Oktaviona et al., 2022). Hal ini dapat dimaksudkan bahwa adanya  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  sangatlah  penting.  Beberapa  tahun terakhir,  realisasi  pengelolaan  dana  desa  mengalami  beberapa  kendala  dalam penyaluran  dan  penggunaannya  yang  disebabkan  karena  lemahnya  kapabilitas dan  kapasitas  sumber  daya  pemerintah  desa,  serta  kurangnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Rendahnya  pengetahuan  apparat pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Akan  ada  peluang  terjadinya korupsi  atau  penyalahgunaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa disebabkan  rendahnya  akuntabilitas  (Wulandari  et  al.,  2020).  Kapasitas  internal dana  desa  untuk  mengelola  dana  desa  ini  masih  diragukan  karena  penggunaan dana  desa  yang  relatif  besar  dan  pengelolaannya  yang  mandiri,  yang  harus digunakan  dan  dikelola  dengan  hati-hati  agar  tepat  sasaran  (Jayanti  & Trisnaningsih,  2022).  Dalam  pengelolaan  dana  desa  mewajibkan  menerapkan prinsip-prinsip good  governance yang  salah  satunya  prinsip  akuntabilitas  dengan tujuan  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Akuntabilitas  merupakan kewajiban  pengelola  dalam  mempertanggungjawabkan  dan  menjelaskan  suatu kinerja  dalam  pemerintahan.  Akuntabilitas  dapat  dijadikan  sebagai  cerminan keberhasilan  pemerintah  desa  dalam  mewujudkan  tujuan  mensejahterahkan masyarakat  desa.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  bermaksud
untuk  menganalisis  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dalam  pembangunan infrastruktur di Desa Semambung Sidoarjo.

## Kajian Literatur

## Dana Desa
Dana desa dapat dimaknai sumber dana desa yang berasal dan dianggarkan pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  kemudian disalurkan  kepada  pemerintah  desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Pemerintah  Kabupaten/Kota  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa). Menurut (Yuda et al., 2023) dana desa merupakan segala jenis kekayaan  yang  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  desa  dalam  memberikan perbaikan dan perubahan desa. Ini termasuk semua implementasi pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Dana desa ini menyediakan dana untuk pemberdayaan masyarakat  dan  masyarakat,  pembinaan,  pelaksanaan  pembangunan,  dan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik desa, peningkatan ekonomi  desa,  pengentasan  kemiskinan,  penguatan  masyarakat  desa  sebagai subyek  pembangunan,  dan  penutupan  kesenjangan  pelaksanaan  prestasi pembangunan desa dibanding dengan Pembangunan desa lain merupakan tujuan dari penyediaan dana desa. Dengan demikian program dana desa  dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa (Subhan, 2019).
Pendapatan desa dihasilkan dari berbagai sumber, antara lain: (1) pendapatan asli desa, (2) dana desa, (3) bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah pemeintah kabupaten/kota, (4) alokasi dana desa, (5) bantuan dari APBD pemerintah provinsi dan  APBD  pemerintah  kabupaten/kota,  (6)  hibah  dan  sumbangan,  dan  (7) pendapatan  desa  lainnya  (Karyada  et  al.,  2020).  Sesuai  dengan  kemampuan pemerintah daerah, dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota diberikan kepada desa. Uang itu  bermanfaat  mempercepat  pembangunan  daerah.  Pengelolaan  pasar  desa, kawasan wisata skala desa, persewaan gedung, dan sumber lain serta tidak untuk dijual merupakan sumber pendapatan tambahan yang dapat dikembangkan desa (Elok et al., 2019).

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  merupakan  pondasi  awal  untuk  mewujudkan  proses penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  (Kamaluddin,  2019).  Sehubungan dengan  hal  tersebut  bahwa  pemerintah  desa  berkewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  seluruh  aktivitas  dan  pelaksanaan  pengelolaan  dana desa dengan baik dan profesional. Seiring berjalannya waktu prinsip akuntabilitas menjadi  syarat  penting  dan  semakin  kuat  tuntutanya  untuk  diserahkan  ke tingkatan  pemerintahan.  Akuntabilitas  dapat  berkolerasi  dalam  pengambilan keputusan yang tepat saat pelaksanaan tata kelola pemerintahan termasuk dalam pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  bertujuan untuk  mengukur  bahwa  apparat  pemerintah  desa  menggunakan  dana  tersebut dengan  baik,  serta  diberikan  manfaat  yang  dipertanggung  jawabkan  kepada
pemerintah pusat. Akuntabilitas semacam ini dapat membantu apparat pemerintah desa  dalam  mengendalikan  pengelolaan  dana  desa  yang  digunakan  untuk membangun berbagai macam program pembangunan infrastruktur desa.
Adanya  dimensi  akuntabilitas  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur tingkat  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dalam  menjalankan  prosedur pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Koopel 2005 : 96)  terdapat  dimenasi  akuntabilitas  diantaranya  1)  Tranparansi (Transparency) , dimensi ini merujuk pada keterbukaan atau pengungkapan fakta-fakta yang terjadi selama  proses  pengelolaan  dana  desa  kepada stakeholder dan  masyarakat;  2) Kewajiban (Liability), dimensi  ini  menjelaskan  tingkat  kesadaran  apparat pemerintah desa dalam menjalankan aktivitasnya serta mengetahui tindakan yang dilakukan  beserta  konsekuensinya  selama  berlangsungnya  proses  pengelolaan dana  desa;  3)  Pengendalian (Controllability), dimensi  ini  menjelaskan  mengenai adanya  pengawasan  terhadap  ketepatan  dan  kesesuain  terhadap  proses pengelolaan dana desa ; 4) Tanggung Jawab (Responsibility), dimensi yang merujuk pada ketaatan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5)  Responsif (Responsiveness) ,  dimensi  ini  menerangkan  bentuk  ketanggapan apparat pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa.
Pengelolaan dana desa adalah sekumpulan tugas pengelolaan anggaran yang diberikan  kepada  setiap  desa  oleh  APBN,  yang  kemudian  dilacak  dan dipertanggungjawabkan  penggunaannya  (Sandag  et  al.,  2022).  Untuk melaksanakan tugas pengelolaan dana desa, perlu diterapkan sistem dan prosedur keuangan  yang  baik  serta  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan berkualitas. Pemerintah desa harus menetapkan uraian tugas, struktur organisasi, dan  standar  yang  mengatur  kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pedoman pengelolaan  dana  desa  antara  lain  1)  konsep  transparansi  mengatur  akses masyarakat  terhadap  informasi  pendapatan  daerah.  2)  pengelolaan  dana  desa memerlukan  akuntabilitas  di  semua  tingkatan.  partisipatif  mengacu  pada keterlibatan masyarakat dan kelembagaan di suatu desa. 4) disiplin dan ketertiban anggaran, yaitu pengelolaan dana desa yang mengacu pada undang-undang atau asas yang mendasarinya. (Rosyan, 2018).
Tahapan  pengelolaan  dana  desa,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan sepanjang satu  tahun  takwim,  yaitu  mulai  tanggal  1  Januari  hingga  31  Desember.  (Lintje Kalangi, 2020). Setiap tahapan penyelenggaraan dana desa memiliki pedoman atau persyaratan  yang  perlu  dipahami  dan  diikuti  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditentukan.  Pemerintah  Desa,  yang  termasuk  Kepala  Desa  dalam  struktur internalnya, telah menyatakan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Namun  dalam  praktiknya,  kewenangan  tersebut  dapat  dilimpahkan  kepada perangkat  desa  lainnya,  antara  lain  Sekretaris  Desa,  Kabag  Keuangan,  Kabag Perencanaan, dan perangkat desa lainnya (Polutu et al., 2022).

## Pembangunan Infrastruktur Desa
Pembangunan  adalah  suatu  kegiatan  yang  disengaja  dan  terencana  yang difasilitasi oleh pemerintah bersama masyarakat dengan menggunakan teknologi
tertentu  agar  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan  atau  mampu  menjawab permasalahan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat (Suryani et al., 2022). Pembangunan desa merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan  taraf  hidup  di  pedesaan.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  desa  harus mampu  menggunakan  seluruh  sumber  daya  sesuai  batas  kewenangannya  dan merencanakan  pembangunan  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  ambisi masyarakat.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  merupakan  salah  satu tujuan  pembangunan  desa  yaitu  1)  Meningkatkan  infrastruktur  desa  dan jangkauannya.  2)  Kontrol  akses  yang  lebih  ketat  dan  partisipasi  yang  luas. Pembangunan infrastruktur merupakan transformasi struktur-struktur yang nyata, saling berhubungan, dan saling bergantung. Pembangunan infrastruktur mengacu pada  sistem  fisik  yang  menyediakan  bangunan,  fasilitas  umum,  irigasi, transportasi, dan drainase untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat di bidang sosial dan ekonomi (Mlik et al., 2022).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data di lapangan, seleksi dan penyederhanaan data, analisis data yang disesuaikan dengan  beberapa  teori  yang  digunakan  termasuk  tingkat  dukungan  teori  yang diimplementasikan  pada  kasus  penelitian  di  daerah  tertentu,  dan  kemudian diambil  kesimpulan  (Rahmat,  2009).  Peneliti  dilakukan  dalam  kondisi  yang alamiah,  maka  metode  penelitian  kualitatif  ini  dapat  disebut  sebagai  metode penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat, kalkulasi dengan beberapa angka, dengan cara mendiskripsikan saja, tidak menguji angka angka yang ada dengan rumus statistik.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Semambung  Kecamatan  Gedangan – Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengumpulkan data secara terorganisir dan terarah dengan  menggunakan  metodologi  pengumpulan  data  agar  dapat  memberikan hasil  yang  akurat  dan  sesuai  dengan  kenyataan.  (Kawasati,  2018).  Guna mengumpulkan  data  untuk  penelitian  ini,  dilakukan  wawancara  mengenai pengelolaan  dana  desa  dan  dokumentasi  informasi  terkait  dana  desa  untuk pembangunan infrastruktur desa. Peneliti memilih metodologi penelitian kualitatif dan  pendekatan  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  data dokumentasi karena perlu memahami cara mengelola uang desa guna mendorong pembangunan infrastruktur desa.
Model  interaktif  yang  digunakan  terdiri  dari  sejumlah  bagian  berbeda, termasuk  kondensasi  data,  pemilihan  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan (yang melibatkan penarikan dan verifikasi temuan) (Miles et al., 2014). Pada teknik analisis ini, pengelolaan dana desa untuk peningkatan pembangunan infrastruktur  menjadi  topik  bahasan  utama.  1)  Kondensasi  data  adalah  proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang ditentukan. Sebagai bagian dari proses ini, wawancara secara langsung dengan empat informan diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi Pemerintahan, dilakukan  dan  rincian  penggunaan  dana  masyarakat  untuk  mendukung
pembangunan  infrastruktur  di  desa-desa;  2)  Penyajian  data  merupakan penyusunan data yang diperoleh dari penelitian secara lugas sehingga maknanya dapat ditangkap secara sistematis sesuai dengan pembahasan yang direncanakan. Peneliti  menyajikan  data  dengan  menggunakan  tabel  hasil  wawancara,  grafik jumlah  dana  desa  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  infrastruktur  setiap tahunnya,  diagram  batang  yang  menunjukkan  anggaran  dana  desa  di  setiap pembanguanan;  3)  Penarikan  kesimpulan  merupakan  pengolahan  data  secara cermat  dan  akurat  dengan  maksud  agar  dapat  memberikan  solusi  atas permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  sebagai  suatu  kesimpulan  yang valid.

## Hasil dan Pembahasan

## Akuntabilitas Pengelolaan dana desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  berdampak  pada  pembangunan  infrastruktur  desa. Proses perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dapat dilihat sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan dana desa  di  Desa  Semambung.  Dengan  menyelenggarakan  musyawarah  desa  dan musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa  (Musrenbangdesa)  yang melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembahasan  perencanaan  pengelolaan dana  desa  dengan  tujuan  menerima  segala  saran  dan  usulan  sesuai  dengan kepentingan  masyarakat  untuk  menentukan  tujuan  dan  program  pembangunan yang  akan  dilakukan  untuk  jangka  waktu  satu  tahun,  disusun  RKP.  Adanya keterkaitan  dengan  dimensi  akuntabilitas  yang  diterapkan  Desa  Semambung Sidoarjo tertera pada tabel 2 yang disusun berdasarkan hasil penelitian:

## Tabel 2. Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Dimensi Hasil Penelitian Transparansi (Transparency) Pemerintah  desa  memberitahukan  informasi  mengenai pengelolaan  dana  desa  kepada  masyarakat  saat  proses pengambilan  keputusan  agenda  kegiatan  pembangunan  yang akan dibuat. Kewajiban (Liability) Kepala desa membuat pelaporan yang mutlak atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya, asset, maupun aggaran dana desa yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di pemerintahan desa. Pengendalian (Controllability) Pemerintah desa berupaya untuk menggunakan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan skala prioritas sesuai degan kebutuhan masyarakat.
Dimensi Hasil Penelitian Tanggung Jawab (Responsibility) Apabila terjadi selisih dana desa, maka pemerintah desa segera mencari  tahu  penyebabnya  serta  mencari  tahu  tindakan  untuk mencegah pemborosan penggunaan dana desa yang keluar dari anggaran pembangunan infrastruktur desa. Responsif (Responsiveness) Tercapainya  pembangunan  infrastruktur  desa  sesuai  dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

## Sumber: Data wawancara penelitian 2023

## Transparansi (Transparency)
Transparansi  merupakan  sifat  keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat sehingga  mampu  mengetahui  proses  dalam  pembuatan  suatu  keputusan.  Maka transparansi  dalam  lingkup  pengelolaan  dana  desa  berartikan  harus  adanya keterbukaan  dan  kesediaan  dari  apparat  pemerintah  desa  dalam  segala  sesuatu pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar masyarkat desa dapat  mengetahui  setiap  pelaksanaan  kegiatan  dan  hasil  dari  pembangunan infrastruktur dengan dana yang sudah disediakan.
Berdasarkan hasil penelitian tabel 2 menyatakan bahwa dimensi transparansi yang ada di Desa Semambung Sidoarjo sudah optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputuasan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

## Kewajiban (Liability)
Dimensi ini menekankan pada kesadaran apparat pemerintah desa mengenai konsekuensi  dalam  mematuhi  ketentuan  keuangan  negara.  Konsekuensi  berarti adanya  pelaporan  yang  dibuat  atas  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  untuk  mewujudkan  adanya  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan  pengelolaan  uang  baik  di  desa maupun negara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tabel  2  menjelaskan  bahwa  Kepala  Desa Semambung  membuat  pelaporan  yang  mutlak  dalam  setiap  kegiatan  yang dilakuakan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dimensi ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kewajibannya.

## Pengendalian (Controllability)
Dimensi  Pengendalian  menerangkan  ketepatan  apparat  pemerintah  desa yang  berkaitan dengan etika penyelenggaraan pemerintahan. Norma dan aturan yang dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana  desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tabel  2,  pemerintah  Desa  Semambung menggunakan  dana  desa  yang  sesuai  dengan  yang  sudah  dianggarakan
berdasarkan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  menjadikan  pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik dan semua program dapat terlaksanakan.

## Tanggung Jawab (Responsibility)
Dalam  dimensi  tanggung  jawab,  akuntabilitas  digunakan  untuk  menilai seberapa  baik  pemerintah  desa  mematuhi  peraturan  hukum  dan  perundang- undangan.  Selain  itu,  akuntabel  berarti  membantu  pemerintahan  desa  dalam mengendalikan  penerimaan  dan  pengeluaran  secara  cermat  mungkin,  atau sesegera  mungkin  mengidentifikasi  penyebab  ketidaksesuaian  (selisih)  dan tindakan antisipasi anggaran untuk mencegah pemborosan dan penggunaan dana yang tidak tepat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tabel  2,  apabila  terjadi  ketidaksesuaian dalam  proses  dan  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  apparat  pemerintah  desa segera mencari penyebab dan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak sampai merugikan masyarakat. Dimensi ini dinilai sudah berjalan optimal jika dilihat dari tindakan tanggungjawab apparat pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan pada pengelolaan dana desa.

## Responsif (Responsiveness)
Dimensi responsivitas menunjukkan apakah organisasi memenuhi kebutuhan dan  permintaan  yang  signifikan.  Terpenuhinya  kebutuhan  hidup  masyarakat adalah  hasilnya.  Dimensi  ini  secara  implisit  menunjukkan  proses  dan  tindakan yang  terjadi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa  sebagai  penyedia  layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, pembangunan infrastruktur dapat terwujud  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Desa  Semambung  Sidoarjo. Dengan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  masyarakat  desa  adanya  jaminan meningkatka kualitas kesejahteraan masyarakat Desa Semambung.

## Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan
Dalam  mengelola  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan pemerintah,  pengelolaan  anggaran  dapat  dikelola  secara  efektif,  suatu  tanda pembangunan  desa  yang  meningkat.  Ketika  pembangunan  desa  di  bidang infrastruktur  berhasil  maka  diharapkan  seluruh  fasilitas  desa  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  terpenuhi.  Selanjutnya  ketika  fasilitas  terpenuhi  maka masyarakat  dapat  menikmati  seluruh  fasilitas  infrasturktur  yang  dibangun. Beberapa  tahapan  pengelolaan  dana  desa  ditunjukkan  pada  tabel  yang  disusun berdasarkan penelitian:
Tabel 3. Tahap Pengelolaan Dana Desa
Tahapan Hasil Penelitian Perencanaan Pemerintah  desa  melaksanakan  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  (musrenbangdesa)  yang  melibatkan aparat  desa  dan  masyarakat.  Melalui  musrenbang  desa  ini diharapkan  bahwa  seluruh  aspirasi  masyarakat  dapat diakomodasi. Pelaksanaan Pelaksana  pembangunan  program  dana  desa  mengatur pengeluaran dan penerimaan dana desa sesuai dengan yang di  tetapkan  desa  yang  juga  disetujui  oleh  Bendahara  dan Kepala Desa. Penatausahaan Bendahara  melakukan  pencataan  seluruh  pengeluaran  dan pemasukan  untuk  dibuat  laporan  pembangunan.  Selain  itu dalam istilah penatausahaan yang penting adalah bendahara bersama pengelola dana desa berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan pelaksana program, sehingga pelaksanaan program sesuai dengan yang ditetapakan. Pelaporan Membuat  Laporan  Pertanggungjawaban  setelah  akhir pelaksanaan  yang  dibuat  dua  kali  dalam  satu  tahun menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Pertanggungjawaban Kepala  desa  melaporkan  kepada  Bupati  juga  masyarakat setiap  tahunnya,  anggaran  kegiatan  dilakukan  dengan musyawarah.

## Sumber: Data wawancara penelitian 2023

## Perencanaan
Perencanaan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan pengelolaan dana  baik  dari  segi  pemberdayaan  masyarakat  maupun  pembangunan  (Faizah, 2019).  RPJM  Desa  yang  akan  digunakan  sebagai  program  perencanaan pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah  menjadi  landasan perencanaan  pembangunan  desa.  Setiap  pembangunan  dilakukan  berdasarkan kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  sehingga  penting  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  perencanaan  ini  juga.  Dalam  hal  ini  perencanaan  sangat dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat yang dibangun berdasarkan musyawarah desa  yang  bersifat  transparan  untuk  memberikan  peningkatan  pembangunan secara terencana sesuai dengan perencanaan yang telah dimusyawarahkan.
Bedasarkan  hasil  penelitian  tabel  3 menunjukkan  bahwa  musrenbang  desa dilakukan  pada  tahap  perencanaan  ini  dengan  melibatkan  masyarakat. Sehubungan  dengan  uraian  di  atas  tentang  perencanaan  yang  memerlukan masukan masyarakat. Desa Semambung membuka kesempatan bagi masyarakat dalam  musrenbang  desa  untuk  memberikan  arahan  terhadap  perencanaan pembangunan  yang  akan  dilakukan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam musrenbangdesa  penjagi  penting,  karena  bila  tidak  ada  keterlibatan  masyarakat
dalam  musrenbang  desa  akan  mempengaruhi  tingkat  kemanfaatan  dan  tingkat capaian dalam pembangunan infrastruktur desa (Herman, 2019).

## Pelaksanaan
Aturan  umum  pengelolaan  dana  desa  adalah  pemasukan  kauangan  dan pengeluaran keuangan harus melalui pembukuan kas desa (Wulan & Helmy, 2023). Untuk biaya operasional pemerintahan desa, bendahara desa dapat menyisihkan dana  di  kas  desa  sampai  dengan  jumlah  tertentu.  Untuk  memperlancar  proses operasional, pembayaran kepada pihak ketiga juga dilakukan secara tunai melalui pelaksana  kegiatan.  Tanda  tangan  kepala  desa  dan  bendahara  desa  diperlukan pada semua transaksi yang dilakukan baik pegeluaran dan pemasukan, bersama dengan dokumen pendukung yang sah.
Para pelaksana dalam pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh dana desa sangat menentukan keberhasilan program. Kemampuan para pelaksana program  menjadi  penting,  karena  bila  ada  kesalahan  di  dalam  menterjemahkan program  yang  ditetapkan  akan  mungkin  terjadi  kebiasan  dalam  pencapaian program. Dengan demikian bila perangkat desa telah memilih pelaksana dengan tepat  maka  hasil  program  yang  ditetapkan  akan  sesuai.    Berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  bahwa  pada  pelaksanaan  ini  terdapat  konsistensi  penggunaan uang  dana  desa  di  Desa  Semambung  yang  dikelola  oleh  aparat  desa  menjadi mudah. Hal hal yang terkait dengan pengawasan  terhadap semua aliran masuk dan keluar uang ke rekening kas desa dapat dipertanggungjawabkan.

## Penatausahaan
Menurut    Sunarti  et  al.,  (2018)  bendahara  harus  melakukan  pencatatan terhadap  semua  transaksi  yang  berlangsung.  Transaksi  keuangan  yang  hanya berupa  pembukuan  dicatat  secara  metodis  dan  kronologis.  Selain  melakukan pencatatan,  bendahara  desa  juga  mencatat  pendapatan  dalam  buku  pendapatan umum untuk mengidentifikasi secara tepat dan merealisasikan uang yang diterima sehingga dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi APB daerah. Hasil penelitian pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  bendahara  desa  mencatat  semua  pengeluaran dan  penerimaan  yang  berkaitan  dengan  uang  desa  sebagai  alat pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya, dan semua data  laporan  harus  akurat  agar  semuanya  dapat  dilaporkan  secara  terstruktur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh RPJM Desa.

## Pelaporan
Kepala Desa wajib membuat laporan dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan  kewajibannya  dalam  mengelola  dana  desa  (M  Sriastuti  Agustina,  2020). Laporan  keberhasilan  realisasi  dan  keluaran  dana  desa  pada  setiap  tahapan penggunaannya  disampaikan  setiap  semester  dan  setiap  tahun  ada  yang diserahkan  kepada  Bupati/Walikota  dan  BPD.  Untuk  menjamin  keterbukaan dalam penggunaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban harus diterbitkan untuk setiap pembangunan yang telah diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 3 mendukung pernyataan di atas tentang pelaporan Desa Semambung bahwa LPJ dibuat dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dua kali
9(1), 46-62: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa …
dalam setahun. Jika ada kesalahan, maka laporan tersebut tidak akan diakui oleh pihak yang berwajib dan juga akan dipersoalkan oleh masyarakat, sehingga harus sesuai dengan tindakan(Mentang et al., 2023).

## Pertanggung Jawaban
Kepala  desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada Bupati/Walikota  yang  merinci  realisasi  APB  Desa  pada  setiap  akhir  tahun anggaran melalui camat (Merina & Cahyani, 2023). Sesuai dengan peraturan desa, pengajuan  harus  dilakukan  selambat-lambatnya  tiga  bulan  setelah  berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan temuan penelitian pada tabel 3 tentang  akuntabilitas  Desa  Semambung,  laporan  pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota dan masyarakat pada pertemuan tahunan. Usulan  LPJ  ini  menunjukkan  transparansi  pengelolaan  uang  daerah  mulai  dari perangkat desa hingga masyarakat.
Pemanfaatan  uang  desa  yang  diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  diprioritaskan  untuk  kepentingan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyusun  program  kegiatan  yang  disponsori  oleh  dana  desa  dan  menyusun program  kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan pembangunan  pemerintah  Desa  Semambung,  pemerintah  desa  melakukan pencatatan  keuangan  desa.  Penerimaan  alokasi  dana  desa  untuk  pembangunan periode  2018 – 2022  di  Desa  Semambung  berdasarkan  penelitian  didapatkan  data seperti grafik 1:
Grafik 1 . Penerimaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

## Sumber: Data diolah peneliti dari dokumen Pemerinta Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
Penerimaan desa dari uang yang digunakan untuk pembangunan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sesuai hasil penelitian pada Grafik 1 sebesar 150 juta. Wabah Covid-19 menjadi penyebab berkurangnya penerimaan dana desa
572 596 446 549 632 100 200 300 400 500 600 700 2018 2019 2020 2021 2022 Jum la h D ana (Juta ) Periode
pada  tahun  2020  yang  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini dikarenakan  dana  tersebut  digunakan  untuk  memberikan  kegiatan  pelatihan, meningkatkan  kesehatan  masyarakat,  dan  memberikan  dukungan  moneter  atau non-tunai.
Untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang baik sesuai dengan aturan pemerintahan, penggunaan dana desa disertai dengan kebutuhan untuk  melaksanakan  pembangunan  secara  transparan  dan  akuntabel.  Tujuan pelaksanaan  pembangunan  secara  transparan  adalah  dengan  menggunakan anggaran yang digunakan secara terbuka kepada masyarakat dengan memberikan data  keluar  masuknya  penggunaan  dana  desa.  Penerapan  pembangunan  yang bertanggung jawab bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan untuk mengelola keuangan desa mematuhi  peraturan dan perundang-undangan yang  relevan,  sekaligus  menjaga  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam melaksanakannya.
Menurut Hasanah (2022), penggunaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah memungkinkan terjadinya penyesuaian anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah..  Pengelolaan  dana  desa  yang  efektif diperlukan untuk pemanfaatan uang desa agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk pembangunan. Oleh sebab itu desa harus memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mengatur keuangan desa yang transparan. Dari tahun-tahun sebelumnya, terlihat jelas bahwa Desa Semambung kurang efektif dalam pengelolaan dana desa, setelah  adanya  pergantian  aparatur  desa,  mulai  terlihat  pengelolaan  dana  desa yang efektif dikarenakan adanya beberapa pembangunan infrastruktur desa.
Desa  Semambung  memiliki  peningkatan  yang  cukup  besar  dalam pembangunan  infrastruktur  yang  akan  terlihat  pada  tahun  2022.  Desa  tersebut sudah merasakan manfaat yang besar dari pembangunan infrastruktur yang baik, perbaikan jalan, dan peninggian jalan. dan perubahan lainnya termasuk drainase, pembentukan  taman,  dan  pembangunan  struktur  dengan  berbagai  kegunaan. Berdasarkan penelitian didapatkan data seperti grafik 2:

## Grafik 2. Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

## Sumber: Data diolah peneliti dari dokumen Pemerinta Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
Grafik 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dana pembangunan infrastruktur  desa  dialokasikan  untuk  pembangunan  jalan,  rabat  beton,  dan drainase.  Karena  dulu  banjir  setinggi  lutut  saat  hujan  deras,  pelebaran  dan peninggian jalan merupakan langkah awal yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur  desa.  Rabat  beton  adalah  jenis  konstruksi  jalan  yang  terdiri  dari semen, pasir, dan batu yang sering digunakan oleh masyarakat di ruas-ruas jalan kecil.  Drainase  adalah  pembuangan  air  dari  permukaan  atau  bawah  permukaan suatu lokasi. Saat ini sedang dibangun gedung serbaguna untuk umum dan untuk disewakan, dengan maksud agar nantinya dapat menghasilkan pendapatan bagi Desa Semambung. Dengan demikian bahwa dana desa sangat bermanfaat untuk Pembangunan  infrastruktur  desa  yang  berdampak  positif  pada  kepentingan Masyarakat (Kurniawan, 2021).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  di  Desa  Semambung Sidoarjo bahwa dengan adanya dana desa mewujudkan desa menjadi kuat, maju, dan  mandiri.  Pengalokasian  dana  desa  yang  diprioritaskan  diantaranya  untuk pembangunan infrastruktur desa. Penggunaan dana desa yang sudah optimal dan mampu  melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Pengelolaan dana desa yang dilihat dari beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  dinilai  baik sehingga seluruh kegiatan pembangunan dapat terealisasikan sesuai dengan yang telah  dianggarkan.  Adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan
52 128 34 125 52 97 256 288 292 268 389 98 63 21 18 34 114 32 77 196 0 0 29 34 98 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2018 2019 2020 2021 2022 Jum la h D ana (Juta ) Periode Rabat Beton Jalan Gedung Drainase Taman
pengelolaan  dana  desa  menjadi  faktor  utama  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembanguanan  infrastruktur  desa.  Keberhasilan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Semambung Sidoarjo ini dapat dilihat dari penerapan akuntabilitas dengan optimal dan  baik  berdasarkan  dimensi  transparansi  ( transparency ),  kewajiban  ( liability ), pengendalian  ( controllability ),  tanggungjawab  ( responsibility ),  dan  responsif ( responsiveness ).

## Referensi
Agustina, S., Widuri, W., & Siti, M. (2022). Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Desa  Cempakamekar  Kecamatan Padalarang  Kabupaten  Bandung  Barat. Moderat :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 8 (1), 171 – 183. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2602 Christho, B. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Add ) Di Desa Pa ’ Tera Kecamatan Krayan Selatan . 8 (1), 137 – 150.
Dafnis, M., Rahman, F., Arifin, K. K., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Parahyangan, U. K. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Modal Sosial Dalam Kemiskinan Di Perdesaan : PLS SEM The Effect Of Village Funds On Social Capital In Rural Poverty : PLS . 1 (X), 81 – 96.
Elok, A., Maharani, P., Sakti, S., & Waspada, I. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Res Publica , 3 (1), 45 – 51.
Fahira,  J.,  Harianja,  R.  A.,  &  Akbar,  F.  (2023). Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Implementasi Undang- Undang Desa . 16 (02), 49 – 61.
Faizah, V. (2019). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Repository IAIN Surakarta , 2 (5), 1 – 13.
Hafinur,  U.  C.,  &  Pujiyanto.  (2022).  HUBUNGAN  KARAKTERISTIK  SOSIAL DEMOGRAFI  DENGAN  KEPEMILIKAN  JAMINAN  KESEHATAN NASIONAL PADA PENDUDUK LANJUT USIA DI INDONESIA : ANALISIS DATA  SUSENAS  TAHUN  2019. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia ,
7 (8.5.2017), 2003 – 2005.
Halimah,  M.,  &  Karyana,  A.  (2017).  Skala  Prioritas  Perencanaan  Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (1), 74. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13544
Hasanah. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa  Arang-Arang  Tahun  2018-2020. J-ISACC :  Journal  Islamic  Accounting Competency  Volume  3,  Nomor  1,  Maret  2023:  73-85  ISSN  2964-3082 ץראה ,
3 (8.5.2017), 2003 – 2005. Herman. (2019). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa ulidang kecamatan tammerodo kabupaten majene . 1 (1), 75 – 98.
Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina’a Kecamatan Gunungsitoli. Audit and Accounting Guide , 4 (6), 557 – 583.
http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1096/1096
Jayanti,  N.  A.  D.,  &  Trisnaningsih,  S.  (2022).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada  Desa  Baremg  Kec.  Bareng  Kab.  Jombang). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi , 13 (2), 550 – 560.
Kamaluddin,  S.  (2019).  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  (Good  Governance) Pada  Kantor  Distrik  Okhika  Kabupaten  Pegunungan  Bintang. Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 222 – 228. http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490
Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & ... (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Undiksha , 12 (2), 282 – 288.
Kawasati, R. (2018). Teknik Pengumpulan Data. Teknik Pengumpulan Data , 21 (58), 99 – 104.
Kurniawan.  (2021).  Evaluasi  dampak  dana  desa  terhadap  pembangunan infrastruktur desa di indonesia. Forum Ekonomi , 23 (3), 513 – 522. Koppel,  J.  GS.  2005, Pathologies  of  Accountability  :  ICANN  and  The  Challenge  of Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review, Vol.65 No.1 Lintje Kalangi, S. P. M. I. W. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (1), 636-275.
M Sriastuti Agustina. (2020). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal YUSTITIABELEN , 6 (2), 36 – 57. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.244
Melinda, F., Dewata, E., & ... (2022). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Simposium … . Mentang,  A.,  Sambiran,  S.,  &  Waworundeng,  W.  (2023). Akuntabilitas  Pemerintah Dalam  Penggunaan  Dana  Desa  Pada  Tahun  2021  Di  Desa  Tolok  1  Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa . 3 (3), 1 – 7.
Merina,  C.  I.,  &  Cahyani,  A.  P.  R.  (2023).  Analisis  Pengelolaan  Dan Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Di  Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jurnal Bina Akuntansi , 10 (1), 56 – 72. https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.260 Miles, M. B., Huberman, A.  M., &  Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods  sourcebook.  In  Helen  Salmon  (Ed.), SAGE  Publications,  Inc. (Third edit). Sage.
Mlik,  O.,  Renouw,  A.  A.,  &  Banea,  A.  (2022).  Pengaruh  Danadesa  Terhadap Pembangunan  Infrastruktur  Pada  Kampung  Klawaren,  Distrik  Wemak, Kabupaten Sorong. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1), 323 – 330. Oktaviona,  A.,  Andriani,  W.,  &  Gustati.  (2022).  Peran  Perangkat  Desa  dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ). Jurnal Akuntansi, Bisnis,
Dan Ekonomi Indonesia (JABEI) , 2 (1), 9 – 17. https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/view/23/19
Pakelo, N. S., Saerang, I. S., Tulung, J. E., Pakelo, N. S., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). EVALUASI PROGRM PEMBANGUNAN UNTUK MELIHAT DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT . 11 (02), 429 – 436.
Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jambura Accounting Review , 3 (2), 89 – 101. https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53
Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9 (pp. 1 – 8).
Rantika Safitri. (2022). ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA. Jurnal Petitum , 2 (1), 46 – 55.
Rosyan,  A.  N.  (2018).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana Desa  di  Desa  Tamanagung,  Kecamatan  Muntilan,  Kabupaten  Magelang. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 3 , 10 – 27.
Sandag, H. A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pendapatan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 23 (1), 94 – 111.
Subhan.  (2019).  Kontribusi  Alokasi  Dana  Desa  Pada  Peningkatan  Ekonomi Masyarakat  (  Studi  Kasus  Desa  Teluk  Langkap  ,  Kabupaten  Tebo  ). IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Bussiness , 4 (1), 19 – 29.
Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N.
K.  L.  (2018).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. Jurnal Ilmiah Akuntansi
Dan Humanika , 8 (1), 42 – 50. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860
Suryani,  Yani,  D.  A.,  Hamgara,  B.  R.,  Alfayed,  R.  R.,  &  Nasution,  J.  (2022). PEMBANGUNAN  DAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  BERBASIS KEARIFAN  LOKAL  DI  DESA  MABAR  KECAMATAN  BANGUN  PURBA KABUPATEN DELI SERDANG . 4 (2), 401 – 412.
Ubaidillah, M. (2019). Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  Dengan  Profesionalisme  Sdm  Dan  Integritas  Sebagai  Variabel Intervening. JIFA  (Journal  of  Islamic  Finance  and  Accounting) , 2 (1),  15 – 27. https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1590
Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa.
Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 5 (1), 160 – 175. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651
Yani,  D.  (2022). EFEKTIVITAS  DANA  DESA  DALAM  MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA . 14 , 1 – 9.
Yuda,  H.,  Yulianto,  N.,  &  Agus,  A.  (2023). Pengaruh  Kinerja  Kepala  Desa  terhadap Peningkatan  Pembangunan  di  Desa  Batang  Hari  Ogan  Kecamatan  Tegineneng Kabupaten Pesawaran . 5 (2), 135 – 136.