## PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENJAGA EKOSISTEM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN DI DIENG PLATEAU
Siti Aisyah ( aisyah@ut.ac.id ) Universitas Terbuka

## ABSTRACT
Dieng Plateau is one of the important areas for the balance of ecosystems and the lungs of the world, especially in Central Java and Java Island in general. Dieng Plateau consists of six (6 ) regencies; they are Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang, and Pekalongan regency. Also, in this area there are eight (8) watersheds, conservation areas, and productive and protected forests. The density of high population and low levels of land ownership caused the pressure on the protected areas. This also causes the function diversion of the land use from protected areas into cultivation areas. The attrition rate in Dieng reached more than 180 tonnes/ha per year. Currently, the area is largely utilized for the cultivation of potatoes, vegetables, and tobacco, as the source of livelihood for local population. This causes land degradation resulting in the widespread critical land in the area. In terms of the society economic aspects, Dieng Plateau contributes to improving people's income, employment, providing industrial raw materials, and craeting environmental services. Government and local socities need to further participate in organizing and recovering Dieng which is based on the principles of ecosystem and conservation. With government and people role, it is expected that there would be a balance between productivity, sustainability and fair people’s welfare so that it can be used as a direction to restore the role and function of the area optimally based on various aspects like ecological, socio-cultural, economic, and government policy.
Keywords: empowering,  enviroment,  policy

## ABSTRAK
Kawasan Dieng Plateau merupakan salah satu kawasan penting dalam menyangga keseimbangan ekosistem dan paru-paru dunia khususnya di daerah Jawa Tengah dan Pulau Jawa pada umumnya. Kawasan ini meliputi 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang dan Pekalongan. Selain itu, di dalam kawasan ini juga terdapat 8 (delapan) daerah aliran sungai (DAS), kawasan konservasi,  hutan produksi, dan hutan lindung. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tingkat kepemilikan lahan yang rendah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap kawasan lindung, yakni terjadinya pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Tingkat erosi kawasan Dieng mencapai lebih dari 180 ton/ha/tahun. Saat ini, kawasan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran, dan tembakau, yang merupakan sumber matapencaharian penduduk setempat. Kondisi ini menyebabkan degradasi lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya lahan kritis di kawasan tersebut. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat, Dieng Plateau berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri, dan jasa lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu
meningkatkan perannya dalam melakukan penataan dan pemulihan kawasan Dieng yang disusun  berdasarkan kaidah ekosistem dan konservasi, dengan harapan akan terjadi keseimbangan antara produktivitas, kelestarian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga dapat dipergunakan sebagai arahan untuk mengembalikan peranan dan fungsi kawasan tersebut secara optimal ditinjau dari berbagai segi ekologis, sosial- budaya, ekonomi dan kebijakan.
Kata kunci: kebijakan pemerintah, koordinasi, lingkungan, pemberdayaan
Salah satu tujuan pembangunan millennium 2015 adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup maka negara-negara yang ikut serta menandatangani Deklarasi Millennium PBB pada September 2000 menyetujui agar:
a. mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan;
b. pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat; dan
c. pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
Kawasan Dieng Plateau merupakan salah satu kawasan terpenting di Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di pulau Jawa. Namun saat ini kondisi kawasan sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan dunia internasional.
Kawasan Dataran Tinggi Dieng atau lebih dikenal dengan Dieng Plateu merupakan salah satu wilayah sempit di tengah-tengah Pulau Jawa dengan hutan yang alami, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng terletak pada beberapa wilayah administratif, yaitu kabupaten Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Kendal. Permasalahan pada kawasan hutan negara di Dieng yaitu berkurangnya luas hutan negara, akibat adanya penjarahan hutan, penebangan pohon, penyerobotan lahan/okupasi hutan untuk komoditas tanaman kentang dan juga pihak masyarakat serta pemerintah setempat masih kurang memperhatikan pentingnya kelestarian alam. Selain hal-hal tersebut, yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya zonasi kondisi kawasan hutan negara sehingga pengelolaan kawasan hutan belum terarah (Puspita, 2005).
Kawasan Dieng merupakan kawasan dataran tinggi. Dari kejauhan, kawasan Dieng tampak seperti puncak gunung yang patah sehingga menyisakan dataran dengan banyak kawah. Itulah sebabnya Dieng dinamai juga dengan Plateau yang berarti dataran di atas pegunungan( 1 http://taganawonosobo.wordpress.com/dieng-plateau-di-wonosobo/). Ditinjau dari Geomorfologi dikatakan dataran dan plateau adalah wilayah-wilayah dengan struktur yang relatif horizontal. Dataran mempunyai relief rendah dengan lembah-lembah dangkal, sedangkan plateau mempunyai relief yang tinggi dengan lembah-lembah yang dalam. Berdasar asal usul kejadian volkanik dikatakan Dieng Volcanic Complex (also called the Dieng Plateau) is a complex volcano. A complex volcano is an extensive assemblage of spatially, temporally, and genetically related major and minor volcanic centers with the associated lava flows and pyroclastic rocks. http://www.scribd.com/doc/30323571/Geomorfologi.
Secara etimologi kata "Dieng" berasal dari bahasa Sansekerta (Bahasa sastra Hindu kuno). Versi lain menyebutkan kata Dieng berasal dari dari bahasa Sunda Kuna, karena diperkirakan pada masa pra-Medang sekitar tahun 600 Masehi daerah Dieng berada dalam pengaruh politik Kerajaan Galuh. Kata "Dieng" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "Di" yang berarti tempat dan "Hyang" yang berarti kahyangan, sedangkan menurut kamus ilmiah populer kontemporer "Hyang" memiliki arti Dewa Pencipta.Secara utuh dapat di definisikan, Dieng adalah tempat (yang berupa daerah pegunungan) bersemayamnya para dewa dewi. (http://www.scribd.com/doc/30323571/Geomorfologi).
Kawasan Dieng memiliki luas 54.974,24 ha. Kawasan ini  secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah, dan berada di 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang dan Pekalongan. Sebagian besar Kawasan Dieng masuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan luas 18.786,04 ha. Luas tersebut terdisitribusi ke dalam 7 kecamatan yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Petung Kriono seluas 12.182,68 ha dan Kecamatan Lebak Barang seluas 2.505,03 ha. Sebagian besar lainnya masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dengan luas masing-masing 11.795,34 ha dan 11.647,98 ha. Sedangkan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Batang masing-masing hanya sekitar 5.000 ha. Dan untuk Kabupaten Kendal luasnya lebih kecil lagi yaitu 1.541,34 ha. Secara lebih rinci sebaran luasan dari tiap Kabupaten di Kawasan Dieng dapat dilihat pada Tabel 1.
Kawasan ini dialiri 8 daerah aliran sungai (DAS), yaitu hulu DAS Serayu (seluas 22.921 ha), hulu DAS Progo (seluas 2.672,13 ha), hulu DAS Bodri Ds (seluas 3.646,62 ha), hulu DAS Lampir Ds (seluas 5.967,56 ha), hulu DAS Sengkarang Ds (seluas 16.857,65 ha), hulu DAS Comal (seluas 380,48 ha), dan hulu DAS Sragi (seluas 2.526,56 ha). Khusus untuk DAS Serayu, hulu kawasan ini menjadi daerah tangkapan air (DTA) waduk Sudirman yang merupakan investasi besar guna irigasi dan tenaga listrik.
Tabel 1. Luas Kawasan Dieng yang Dirinci Menurut Wilayah Kabupaten dan Kecamatan
KABUPATEN KECAMATAN LUAS (ha) Banjarnegara Batur 5.987,96 Kalibening 1.381,66 Pejawaran 2.005,41 Wanayasa 2.420,32 Banjarnegara Total 1.1795,35 Batang Bawang 2.232,62 Blado 2.516,99 Reban 836,72 Batang Total 5.586,33 Kendal Plantungan 1.018,09 Sukorejo 523,27 Kendal Total 1.541,36 Pekalongan Doro 191,15 Kajem 855,02 Karanganyar 551,49 Lebak Barang 2.505,05
KABUPATEN KECAMATAN LUAS (ha) Paninggaran 1.489,26 Petung Kriono 1.2182,68 Talun 1.011,42 Pekalongan Total 18.786,07 Temanggung Candiroto 302,69 Ngadirejo 1.315,41 Parakan 1.669,07 Tretep 2.330,04 Temanggung Total 5.617,21 Wonosobo Garung 784,49 Kejajar 8.031,79 Kertek 1.535,3 Mojo Tengah 368,43 Watu Malang 398,17 Watumalang 145,13 Wonosobo 384,64 Wonosobo Total 11.647,95 Jumlah 54.974,27
Sumber: Grand Design Dieng 2007
Dilihat dari fungsinya, di dalam Kawasan Dieng terdapat kawasan konservasi 53,4 ha, Hutan Produksi Terbatas 26.170,08 ha, Hutan Produksi 489,89 ha, Hutan Lindung 7.506,34 ha, dan Areal Penggunaan Lain 20.754,56 ha. Secara umum kondisi lahan di kawasan ini sangat kritis, tingkat erosi mencapai lebih dari 180 ton/ha/tahun. Walaupun kritis, di pihak lain sebagian besar luas wilayah kawasan justru dimanfaatkan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau. Sehingga dalam dekade terakhir ini kawasan tersebut telah mengalami banyak kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian dan jasa lingkungan (Grand Design Dieng, 2007). Padahal ketergantungan masyarakat terhadap kawasan ini sangat tinggi, karena telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri, dan jasa lingkungan.
Kepadatan penduduk rata-rata di Kawasan Dieng mencapai angka 100 jiwa/km2 dengan pemilikan lahan sempit rata-rata sebesar 0,1 ha. Desa di Kawasan Dieng yang paling padat penduduknya adalah desa Dieng, dan kecamatan Kejajar kepadatan penduduknya mencapai 190 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tingkat kepemilikan lahan yang rendah ini yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap kawasan lindung, dengan adanya pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Konversi lahan ini yang menyebabkan degradasi lahan menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis yang menyebar hampir menyeluruh di Kawasan Dieng akibat pemanfaatan lahan hutan di pegunungan Dieng secara besar-besaran untuk tanaman kentang.
Berbagai permasalahan lingkungan yang timbul di Kawasan Dieng dan berdampak ke daerah sekitarnya antara lain: (1) kerusakan hutan lindung, hutan produksi, dan cagar alam, (2)
kerusakan situs purbakala Candi Dieng yang merupakan peninggalan sejarah kebudayaan Hindu dan sekaligus menjadi aset pariwisata budaya, (3) tingginya tingkat erosi dan sedimentasi pada badan-badan air, seperti telaga, lembah sungai, dan waduk, (4) tingginya penggunaan bahan-bahan kimia, seperti pupuk kimia, pestisida, dan insektisida dalam kegiatan pertanian yang menyebabkan kematian biota dalam tanah dan air permukaan, (5) semakin hilangnya tumbuhan langka, dan terdesaknya kelangsungan hidup populasi satwa langka seperti Elang Jawa (Spezaetus bartelsii), (6) menurunnya debit beberapa mata air di Kawasan Dieng, seperti mata air Bimo Lukar dll, (7) rendahnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam di Kawasan Dieng, (8) lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum aparat, seperti dalam perambahan hutan dan lahan miring, (9) hilangnya keindahan alam dan bau yang menyengat oleh penggunaan pupuk kandang yang tidak benar menurunkan daya tarik wisata Kawasan Dieng, (10) konflik kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang akhirnya dimenangkan pada sektor pengurasan sumberdaya lahan dengan mengutamakan tanaman kentang, (11) ketidakberdayaan kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat dan Pemerintah Pusat, dan (12) kerusakan lingkungan berkepanjangan dan mengarah kepada pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, tidak berkelanjutan, dan lebih menuruti kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak jelas visi, misi, dan tujuannya.
Apabila dianalisis lebih lanjut penyebab terjadinya permasalahan kerusakan lahan dan semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kawasan Dieng, antara lain: (1) daya tarik pasar dan produksi tanaman kentang yang sangat menjanjikan serta sempitnya kepemilikan lahan memicu untuk membuka lahan hutan pegunungan menjadi lahan pertanian, (2) tawaran (bujukan) investor dan perbankan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui budidaya tanaman kentang yang sukar dikendalikan, (3) tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kerusakan sumberdaya alam (lahan, air, dan hutan) dan kelestarian fungsi lingkungan, (4) menurunnya dan bahkan hilangnya kearifan lokal masyarakat Kawasan Dieng sehingga sudah tidak mempedulikan lagi keberlanjutan kelestarian lingkungan demi warisan dan titipan bagi generasi mendatang, (5) kurang terintegrasi (terpadu) dalam kesatuan program pembangunan lintas sektoral sehingga dalam penanganan Kawasan Dieng terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Hingga saat itu, tanah Dieng dimonopoli dengan tanaman kentang. Hampir 90% tanah di Dieng ditanami kentang. Kentang merupakan tanaman yang oleh masyarakat Dieng dianggap sangat menjanjikan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Dieng. Pola tumpang sari yang dapat mempertahankan keberagaman unsur hara tanah seakan telah dikesampingkan oleh masyarakat Dieng. Karena bisnis tanaman kentang di Dieng sangat menguntungkan, mengakibatkan harga tanah di Dieng sangat tinggi dan banyak peminatnya. Hal itu juga yang menyebabkan oknum pejabat di Dieng lupa pada kelestarian lingkungan sehingga mengubah pohon-pohon yang berada dipegunungan Dieng diganti menjadi ladang kentang. Dieng yang gundul dikhawatirkan akan terjadi longsor di saat musim hujan. (http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/24/mari-kita-selamatkan- dieng/).
Kerusakan kawasan Dieng diyakini mengganggu suplai air, energi listrik, dan irigasi di lebih dari enam kabupaten. Sejauh ini upaya rehabilitasi masih terkendala sejumlah hal, termasuk pendanaan.
Kawasan Dieng memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari aspek ekologi, hidrologi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Kawasan Dieng tidak saja memiliki potensi hutan dataran rendah dan hutan pegunungan, tetapi juga merupakan salah satu daerah paling penting dalam
mendukung kelangsungan hidup. Kebutuhan lahan pertanian di wilayah Dieng semakin tinggi dan hal itu yang kemudian memicu masyarakat melakukan perambahan hutan.
Tata guna lahan telah disalah-gunakan karena masing-masing wilayah tidak digunakan sesuai peruntukan. Pemanfaatan daerah konservasi, tidak terawatnya daerah hutan produksi, pertanian di segala tempat dan penyedotan air tanpa pengelolaan, telah mengakibatkan daerah Dieng sangat rawan bencana alam, selain itu juga akan menjurus ke arah proses pemiskinan bila pertanian yang tidak berkelanjutan ini tetap diteruskan. Selain itu, sumber air bagi jutaan penduduk Jawa Tengah ini terancam kering bila pemerintah daerah dan lembaga pemerintah terkait serta penduduk setempat, baik di kabupaten Wonosobo dan kabupaten lain di sekeliling pegunungan Dieng tidak segera turun tangan untuk menyelamatkan Dieng.
Permasalahan yang dihadapi oleh kawasan Dieng sangat kompleks. Tidak hanya masalah konservasi, tapi juga budaya, pariwisata, dan pertanian. Khusus di kabupaten Batang, penanganan kawasan Dieng ditangani oleh Bagian Lingkungan Hidup dan Produksi yang menitikberatkan pada aspek pelestarian lingkungan. Pelestarian yang menyangkut situs purbakala dikelola oleh berbagai instansi, seperti Kantor Kehutanan dan Perum Perhutani. Permasalahan yang berhubungan dengan situs  purbakala perlu pula ditangani oleh Dinas Pariwisata, sedangkan Dinas Pertanian menangani permasalahan yang berkaitan dengan agroekonomi. Kurangnya perawatan maupun pemeliharaan benda-benda purbakala maupun lingkungan di Dieng menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Dieng disebabkan karena kawasan tersebut sekarang telah menjadi gersang.

## Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Dieng
Konsep pengembangan masyarakat yang melibatkan pemerintah ini sering dikatakan sebagai pendekatan top down. Menurut Moeljarto (1996), pendekatan top-down kurang memperhatikan upaya capacity building yang bertujuan mewujudkan kemandirian dalam pembangunan desa.
Di Indonesia pengembangan masyarakat  melalui pendekatan top down telah dilaksanakan sejak pemerintahan pada awal-awal kemerdekaan. Moeljarto (1996) menyatakan bahwa pada awal kemerdekaan dikenal “Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau Welfare Kasimo Plan yang diidentikkan dengan pembangunan pertanian di desa. Kasimo Welfare Plan yang dicanangkan pada tahun 1952 berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi Kasimo Welfare Plan dilatarbelakangi oleh keterpurukan keuangan negara pada masa orde lama. Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang ujung-ujungnya  diharapkan akan menghemat devisa negara. Strategi Kasimo Welfare Plan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai strategi olie vlek atau percikan minyak, yang diterapkan pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis yakni dengan cara memberikan contoh bertani yang baik dengan harapan teknik tersebut akan menyebar ke daerah sekitarnya. Sayangnya, konsep tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan karena kondisi pemerintahan yang tidak stabil.
Upaya pengembangan masyarakat  dengan konsep community development pernah diterapkan pada masa orde lama, yakni dengan adanya program yang dicanangkan oleh Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Desa (Transkopemada) dengan cara membentuk kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan akan tercapai masyarakat desa yang berswasembada. Program tersebut akhirnya tidak juga dapat dilaksanakan karena alasan politis.
Djaenuri, Aisyah dan Enceng (2011) mengatakan bahwa situasi warisan orde lama yang tidak menguntungkan telah mendorong rezim orde baru menciptakan paradigma baru bagi
pembangunan perdesaan, yakni dengan mengacu pada paradigma pertumbuhan. Secara makro, pembangunan nasional Indonesia berpijak pada prinsip mekanisme pasar, perekonomian terbuka, iklim moneter yang stabil, pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian serta bantuan dan investasi dari luar negeri. Pendapat tersebut memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief dan Sasono (1984) yang menguji teori dependensi klasik di Indonesia, dimana indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, proses industrialisasi, pembiayaan pembangunan, dan persediaan bahan makanan. Indikator tersebut tercermin pada kebijakan pembangunan di Indonesia selama rezim orde baru, yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pendekatan top-down yang dilaksanakan pada masa orde baru mengapdosi teori modernisasi, dengan program eksperimen proyek Bimas Gotong Royong dengan menggandeng perusahaan Multi National Corporation (MNC). Menurut Moeljarto (1996) proyek Bimas Gotong Royong didasarkan pada teori modernisasi yang dilakukan melalui transplantasi satuan produksi yang padat modal ke dalam sektor pertanian tradisional yang padat karya dengan harapan mendorong distribusi pendapatan melalui trickle-down effect dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Menurut Djaenuri, Aisyah dan Enceng (2011) kondisi tersebut menimbulkan ketergantungan desa pada pemerintah. Fungsi-fungsi yang tadinya secara tradisional merupakan fungsi desa, seperti pemeliharaan saluran tersier, pengelolaan lumbung desa, dan sebagainya, lambat laun dilaksanakan melalui intervensi pemerintah. Menurut Dove (1988) yang melakukan kajian budaya lokal dan pembangunan di Indonesia melihat bahwa pemerintah telah gagal memelihara nilai-nilai tradisional yang telah mengakar di Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai sikap negatif terhadap budaya tradisional yang dianggap sebagai tanda keterbelakangan dan penghambat kemajuan sosial ekonomi.
Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, Dove (1988) mengatakan bahwa peran nilai-nilai tradisional dalam menjaga lingkungan hidup dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara terjaga kurang mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah lebih cenderng merumuskan dan menerapkan peraturan baru, bahkan tidak jarang pemerintah berpikir bahwa petani perdesaan atau suku-suku terasing di luar pulau Jawa berperan banyak terhadap rusaknya lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini menunjukkan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya, dan kawasan Dieng pada khususnya tidak mempertimbangkan sustainibilitas. Menurut Budiman (2000), ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan kualitas hidup, namun juga harus mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan, serta memperhitungkan aspek keadilan sosial dan keseimbangan.
Indikator keberhasilan pembangunan nampaknya tidak seluruhnya diperhatikan pemerintah dari sejak berdirinya republik ini hingga pada era reformasi. Program pemerintah saat ini cenderung lebih banyak untuk mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya, memeratakan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dasar secara sesaat dan belum memerhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya program berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) atau yang sekarang dikenal dengan BLT, Raskin, Askeskin, BOS, atau pun pengembangan industri agribisnis. Pada satu sisi pemerintah menganggap program yang digulirkan ini dapat meredam gejolak sosial yang terjadi sebagai akibat dampak kemiskinan masyarakat. Namun di sisi lain program ini telah menimbulkan ‘social cost’ yang lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diperoleh; yaitu berupa munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat seperti konflik horizontal atau terjadinya disorganisasi sosial. Terpecahnya masyarakat dalam arus
perseteruan akibat sengketa dalam pembagian BLT dan raskin merupakan contoh nyata akibat konsep pengembangan masyarakat yang bukan berangkat dari konsep partisipasi masyarakat (bottom up). Konsep pengembangan masyarakat akan menjadi konsep yang adil bagi masyarakat bila menggunakan bottoming up approach dengan melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada, dan dalam pengembangannya memperhatikan tradisi, adat-istiadat, dan potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial (Rudi, 2008).

## Koordinasi  Pemerintah dan Masyarakat
Koordinasi pemerintahan sebagai salah satu fenomena dalam pemerintahan di Daerah merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Koordinasi pemerintahan adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, masalah kerja sama antara aparatur pemerintahan, dan pertalian satu sama lainnya. Sebagai suatu konsep, koordinasi mencakup beberapa unsur yang perlu diketahui seperti metode koordinasi, jenis-jenis koordinasi, aspek-aspek koordinasi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap koordinasi.
Secara mendasar Mc. Forland (1979) mengemukakan 4 (empat) faktor yang menentukan efektifitas organisasi pemerintahan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan observasi yang seksama, kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif, dan ketrampilan memanfaatkan kepemimpinan.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah provinsi. Berikut merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provisnsi, yaitu:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkuta.
Sumber: Bappeda, Kabupaten Wonosobo
Gambar 1.  Simplifikasi arah kebijakan makro pengelolaan hutan berbasis masyarakat dilihat dari perspektif sosial-ekonomi
Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pokok sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perangkat Daerah. Tetapi penyusunan organisasi Perangkat Daerah diserahkan kepada masing-masing Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerahnya.
Untuk koordinasi pengelolaan Kawasan Dieng, sudah semestinya, instansi BAPPEDA baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten harus meningkatkan fungsi dan perannya sebagai koordinator lintas kabupaten. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada berbagai level perlu untuk mengangkat isue pemulihan peranan dan fungsi Kawasan Dieng. Pada berbagai level koordinasi pengendalian kawasan lintas kabupaten semestinya merupakan unsur penting yang dapat didorong ke permukaan sehingga permasalahan tersebut dapat
diidentifikasi oleh pengambil kebijakan. Berangkat dari kebijakan tersebut akan bisa diidentifikasi ketersediaan sarana-prasarana, dana dan ekspertis yang perlu dialokasikan dalam merencanakan pengelolaan pemulihan Kawasan Dieng.
Pentingnya koordinasi dari berbagai instansi dan peran masyarakat dalam turut serta mengelola kawasan Dieng dapat dilihat pada Gambar 1.

## KESIMPULAN
Peran pemerintah dan masyarakat  sangat dibutuhkan dalam memelihara kelestarian kawasan sehingga diharapkan akan memberi kontribusi bagi penyangga hidup masyarakat dan perekonomian nasional. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program memegang kunci utama dalam pengembangan pengelolaan kawasan Dieng Adapun arah kebijakan yang dapat disimpulkan dalam peningkatan peran pemerintah dan masyarakat  adalah pengembangan kawasan, cagar alam, hutan lindung, dan kawasan konservasi dengan basis pengembangannya pada masyarakat setempat.
Selain peningkatan peran masyarakat, koordinasi pemerintahan daerah provinsi perlu juga ditingkatkan. Hal ini dilaksanakan karena pentingnya menyinkronkan dan mengendalikan pembangunan di kawasan Dieng. Dalam kaitannya dengan peningkatan fungsi ekonomis kawasan, pelaku bisnis dan masyarakat perlu juga diajak untuk menjaga ekosistem kawasan. Oleh karena itu dalam mengelola Kawasan Dieng dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan Dieng. Sebagai kawasan terpadu, Dieng diharapkan akan menjadi penyangga ekosistem di wilayah kabupaten Wonosobo, Kendal, Temanggung, Banjarnegara, dan Batang. Dengan adanya beberapa daerah yang memiliki kepentingan terhadap kawasan ini, Dieng perlu ditata ulang kembali tata ruangnya dengan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan koordinasi antar daerah.

## REFERENSI
Arief, Sritua & Adi Sasono (1984). Ketergantungan dan Keterbelakangan. Jakarta: Sinar Harapan. BAPPEDA Kabupaten Wonosobo (2007). Grand Design Rencana Tindak Penataan dan Pemulihan Kawasan Dieng (RTPKD) – 2007.
Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta, Gramedia Pustaka Tama. Djaenuri, Aris, Siti Aisyah, & Enceng (2011). Sistem Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
Michel R Dove. (1988). Traditional Culture and Development in Contemporary Indonesia. Honolulu: University of Hawai.
Mc Forland, Dalton.E. (1979). Management: Foundations and Practices. New York:MacMilan Rudi (2008). Community Development: Apa dan Bagaimana? Diakses pada tanggal 23.02.2010 dari http://blogs.unpad.ac.id/rsdarwis/?cat=4%20-%2013k%20-
Puspita, Indira (2005). Zonasi Kondisi Kawasan Hutan Negara di Dieng dan Arahan Pengelolaan yang Berwawasan Lingkungan. Tugas Akhir tidak dipublikasikan. Semarang: Fakultas Teknik,Undip, Semarang.
UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/24/mari-kita-selamatkan-dieng/). http://www.sintang. go.id/tataruang/default.asp?id=11. Tata Ruang. Desember, 2006. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/07/jab05.html. Jonder Sihotang, 2006.