## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2020

## Daftar Isi
PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX
Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan ..............................................................................125-137 COVID-19: INSIDE INDONESIA’S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK Prakoso Permono, Amanah Nurish, dan Abdul Muta’ali .......................................................138-149 CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE  AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA Ibnu Nadzir..................................................................................................................................150-167 REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19 Mochammad Wahyu Ghani dan Marya Yenita Sitohang .....................................................168-179 PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA Ali Kusno dan Nurul Masfufah ................................................................................................180-193

## KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN
COVID-19 Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono ....................................................194-207 KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRA, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX Siti Hasanah.................................................................................................................................208-220
DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA

## PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA
Puji Hastuti..................................................................................................................................221-239
RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA

## KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN
Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo.......................................................................................240-254

## TINJAUAN BUKU
COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA

## KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA
Riqko Nur Ardi Windayanto......................................................................................................255-266

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 2, DESEMBER 2020

## DDC: 304.2

## PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX

## Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan

## ABSTRAK
Wabah penyakit atau dalam bahasa Jawa disebut pageblug tidak hanya terjadi pada masa pendemi Covid-19 ini. Pada abad XIX pernah terjadi pageblug. Akan tetapi, penanganannya pada saat itu banyak yang menganggapnya sebagai “perilaku irasional.” Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa pageblug di Vorstenlanden atau wilayah kekuasaan kerajaan pada abad XIX dengan memakai perspektif sejarah lokal. Dengan metode sejarah, diketahui bahwa pageblug adalah kondisi nestapa yang disebabkan oleh wabah penyakit seperti kolera yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Dalam alam pemikiran irasional, pageblug dipahami sebagai ulah setan dan Nyai Ratu Kidul. Sementara itu, dalam pemikiran logis kala itu, wabah dipicu oleh perubahan musim kemarau yang berkepanjangan yang pada saat itu perkara perilaku sehat masyarakat belum mengemuka. Penduduk menyikapi pageblug dengan aneka tindakan irasional, misalnya mandi dan minum air kolam yang dipakai mandi oleh raja. Mereka juga mempercayai obat kolera berbahan rumput teki yang diberikan oleh Sunan Lawu. Dengan ilmu titen atau pengalaman empiris tersebut, mereka membuktikan bahwa unsur alam itu dapat menghalau pageblug, tanpa harus pergi ke dokter yang jumlahnya terbatas pada abad XIX.
Kata kunci: Pageblug, Perilaku Irasional, Vorstenlanden

## DDC: 303.23

## COVID-19: MELACAK JEJAK ISLAMIC STATE DI INDONESIA DALAM JARINGAN MEDIA SOSIAL

## Prakoso Permono, Amanah Nurish, & Abdul Muta’a

## ABSTRAK
Para pendukung ISIS di Indonesia menunjukkan keaktifan di media sosial khususnya pada masa pandemi Covid-19. Artikel ini berusaha mengeksplorasi dan menganalisis narasi Islamic State di jejaring media sosial didasari pendekatan etnografi digital yang dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2020 menyusul merebaknya pandemi Covid-19. Etnografi yang dilakukan berfokus pada empat grup atau kanal pendukung ISIS berbahasa Indonesia di Telegram. Penelitian ini menunjukkan bahwa ISIS dan jaringannya di Indonesia sebagai aktor rasional tengah berusaha memanfaatkan berbagai kesempatan serta kerentanan masyarakat yang muncul menyusul pandemi Covid-19 untuk kepentingan memperkuat radikalisasi dan usaha untuk mendapatkan dukungan akar rumput dengan menjangkau komunitas Islam yang lebih luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa jaringan ISIS di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengeluarkan narasi-narasi anti-pemerintah maupun anti-etnis Tionghoa yang lebih mutakhir dan personal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa di balik narasi yang disebarkan oleh jaringan ISIS di Indonesia terdapat sebuah ancaman tersembunyi bagi masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Covid-19; Etnografi Digital; Islamic State; Indonesia; Media  Sosial

## DDC: 302.23

## TEORI KONSPIRASI DAN KETERPUTUSAN MODERN DI TENGAH PERSEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

## Ibnu Nadzir ABSTRAK
Di tengah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah banyak mendapatkan kritik karena ketidak- mampuan dalam merumuskan strategi penangangan yang tepat. Selain dari tidak berfungsinnya birokrasi, tingkat kepatuhan yang rendah dari warga negara Indonesia terhadap protokol kesehatan, menambah kerumitan dampak COVID-19. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perilaku tersebut adalah tersebarnya informasi palsu dan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan virus tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan luasnya persebaran teori konspirasi di tengah ancaman virus COVID-19 di Indonesia? Artikel ini mengajukan argumen bahwa perse- baran teori konspirasi di tengah pandemi merefleksikan kontestasi yang tengah berlansung terhadap legitimasi politik di antara negara dan masyarakat. Untuk menjelaskan argumen tersebut, artikel ini akan memaparkan tiga momen kritis yang menjadi landasan dari persebaran teori konspirasi di Indonesia. Pertama, teori konspirasi digunakan sebagai pondasi dari rezim otoritarian Soeharto, dan kemudian melekat dalam institutsi sebagai instru- men penting untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, pertautan antara ekosistem demokratis dan penggunaan media sosial memungkinkan masyarakat untuk merebut teori konspirasi sebagai alat perlawanan dan skeptisisme terhadap pemerintah. Ketiga, ketegangan negara dan masyarakat terkait otoritas kebenaran tersebut menguat dalam konflik terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mencoba mempertahankan legitimasinya melalui ketidakterbukaan terhadap informasi tentang COVID-19. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat merespons ketidakterbukaan tersebut dengan melakukan penyebaran teori konspirasi yang menjustifikasi ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Kontestasi ini memperburuk dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia
Kata Kunci: teori konspirasi, COVID-19, Indonesia, media sosial

## DDC: 362.89

## REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19

## Mochammad Wahyu Ghani dan Marya Yenita Sitohang ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan reaksi penduduk di wilayah minim akses yaitu Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengetahuan tentang COVID-19 yang cenderung terbatas membuat akses terhadap informasi yang benar dari sumber terpercaya menjadi sangat penting. Hasil observasi partisipan yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Silat Hilir memiliki kemampuan literasi informasi yang masih minim terkait COVID-19. Salah satunya ditunjukkan dengan perilaku reaktif dalam menanggapi hoax terkait pencegahan COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang didukung oleh data sekunder, variabel seperti topografi wilayah, minimnya akses listrik dan internet, serta rendahnya tingkat pendidikan membuat penduduk Kecamatan Silat Hilir tidak berdaya mengolah informasi terkait COVID-19 di fase awal pandemi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah minim akses, khususnya di Kecamatan Silat Hilir harus juga disertai dengan peningkatan kemampuan literasi sumberdaya manusia, salah satunya melalui aspek pendidikan.
Kata kunci: akses informasi, pengetahuan COVID-19, Kecamatan Silat Hilir

## DDC: 302.4

## PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA

## Ali Kusno dan Nurul Masfufah

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi publik yang berkembang terhadap eks peserta Ijtima Ulama di Gowa yang dianggap sebagai salah satu klaster persebaran pandemi corona di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough. Pendekatan itu memungkinkan penggunaan bahasa dalam
iv | Masyarakat Indonesia, Vol. 46 (2), Desember 2020
wacana ditempatkan sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; dan wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu. Data penelitian  berupa wacana tanggapan para pengguna Facebook terhadap pemberitaan tentang pandemi corona kluster Gowa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan Ijtima Ulama di Gowa, para eks peserta kegiatan tersebut mendapat beragam stigma negatif. Sebagian besar warganet beranggapan bahwa eks peserta kegiatan di Gowa sebagai salah satu penyebar wabah corona di Indonesia. Meskipun para eks peserta kegiatan Gowa sudah menjalani proses karantina dan pengobatan, tetap mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar, terkesan eks kegiatan Gowa dan keluarga dikucilkan meskipun sebenarnya masyarakat lebih menarik diri. Berdasar hal itu, dapat dinyatakan bahwa pemahaman agama yang terkesan membabi buta akan sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam. Penanganan lebih tegas terhadap kejadian serupa agar masyarakat agar lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah.
Kata kunci: Klaster Gowa, pandemi korona, wacana kritis

## DDC: 303.3

## KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

## Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono

## ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, dunia sedang dihinggapi oleh krisis pandemi Covid-19. Pandemi ini menjangkit lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Secara global, imbasnya tidak hanya pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data studi literatur. Adapun artikel ini berkesimpulan strategi rebuilding posture yang berisikan langkah apologia dan compensation menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Lalu terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, kedua konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, ketiga prinsip keterbukaan, keempat menunjukkan sense of crisis dari berbagai elemen pemerintah kepada publik dan stakeholder, kelima perlunya memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah, keenam perlunya memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.
Kata kunci: Komunikasi Krisis, Pandemi, Covid-19, Pemerintah Indonesia

## DDC: 305.5
KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRA, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX

## Siti Hasanah

## ABSTRAK
Dalam upaya memutus mata rantai wabah dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, antara dokter dan masyarakat, maupun sesama dokter itu sendiri. Dalam tatanan birokrasi kesehatan kolonial, awalnya dokter pribumi selalu mengalami diskriminasi dan pada beberapa kasus hubungan dengan dokter Eropa tidak harmonis. Namun terjadinya wabah-wabah mengharuskan mereka tetap bersinergi. Awalnya dokter Eropa lebih dominan untuk menjadi tokoh-tokoh kunci dalam penelitian laboratorium dan pencarian solusi ketika terjadi wabah. Lalu trend-nya berubah sejak awal abad ke-19. Kebangkitan dokter pribumi yang tidak terlepas dari revolusi pendidikan STOVIA dan kemunculan Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, sebuah perkumpulan dokter pribumi pada tahun 1909. Dua faktor ini mendorong para dokter pribumi semakin melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian hingga tahap mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aspek utama yang dibicarakan ialah kebangkitan dan sinergitas yang dibangun antara para dokter khususnya dokter pribumi dalam menangani beberapa wabah. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dalam pemberantasan wabah pes di Malang, dr. Abdul Rivai yang lantang bersuara di Volksraad mendorong pemerintah segera tanggap saat terjadi wabah influenza, dan JB Sitanala yang menjadi tokoh kunci penyelesaian wabah Lepra hingga prestasinya terdengar di forum-forum kesehatan internasional.
Kata Kunci: Kebangkitan dokter pribumi, kesehatan masa kolonial, Wabah pes, influenza, dan lepra

## DDC: 303.48

## DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA

## Puji Hastuti

## ABSTRAK
Tulisan ini bermaksud menguraikan dinamika kehidupan pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya yang mengalami perubahan pada masa Pandemik Covid-19. Ekosistem industri musik indie yang semula sangat mengandalkan ruang pertemuan fisik dan komunal harus beradaptasi dengan kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk mengamati dinamika kehidupan para pekerja industri musik indie dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Dalam kurun waktu pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial hingga adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan new normal, penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan pekerja industri musik indie yang ditampilkan dalam beberapa platform media digital. Hasilnya, penulis menemukan geliat para pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya dalam menghadapi pandemik Covid-19 mencakup beberapa aspek berikut: 1) solidaritas komunal, 2) adaptasi kebiasaan, 3) eksplorasi ruang komunal digital, dan 4) masa kontemplasi dan menghasilkan karya baru. Kesimpulan dari hasil temuan tersebut, pandemik Covid-19 telah menumbuh-kembangkan kembali semangat komunalitas, meski sekaligus juga menampilkan celah bagi absennya peran negara terhadap jaminan kesejahteraan layak bagi pekerja industri musik. Di samping menguatnya ikatan komunalitas pekerja, keterbatasan yang dialami akibat masa-masa pandemi justru membuka peluang usaha lain bagi para pekerja industri musik. Terakhir, pandemik Covid-19 dapat menjadi momentum bagi era baru ekosistem industri musik indie Jakarta bahkan kota-kota lainnya di Indonesia dengan kemajuan teknologi pertunjukan digital dan rilisan karya baik audio maupun video yang dapat digarap menggunakan media rekam sederhana dari rumah atau home recording.
Kata Kunci: pekerja industri musik, musik indie Jakarta, pandemi Covid-19, adaptasi, ruang komunal digital

## DDC: 353.6
RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN

## Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo

## ABSTRAK
Selama Perang di Aceh (1873-1900an), penyakit beri-beri menyerang tentara Belanda dan menyebabkan banyak kematian di pihak Belanda. Namun tenaga medis kolonial memerlukan waktu lama—hampir 20 tahun—untuk mempelajari jenis penyakit ini dan cara pengobatannya. Artikel ini mengkaji upaya-upaya pemerintah kolonial dalam menangani dan memitigasi penyebaran penyakit beri-beri selama perang di Aceh. Melalui arsip Algemene Secreterie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie dan sumber primer lain, artikel menunjukkan perubahan konsep tentang kesehatan dalam kebijakan medis kolonial antara lain didirikannya rumah sakit khusus beri-beri di Sumatra Westkust. Artikel ini menegaskan bahwa usaha pengobatan di rumah sakit khusus dalam menghadapi beri-beri sebagai wabah baru, menjadi etalase utama dalam menjawab persoalan beri-beri yang juga telah merebak di berbagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Diskursus tempat sehat dan topografi kesehatan Sumatra Westkust yang menekankan pendekatan lokalitas dalam penanganan kesehatan masyarakat, menjadi bagian dari proses panjang dalam penemuan zat anti beri-beri atau tiamin.
Kata Kunci: perang Aceh, wabah beri-beri, topografi kesehatan, kebijakan medis kolonial, Sumatra Westkust

## DDC: 353.9. TINJAUAN BUKU COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

## Riqko Nur Ardi Windayanto
Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2020

## DDC: 304.2

## EPIDEMIC AND THE IRRATIONAL ATTITUDE OF VORSTENLANDEN IN 19TH CENTURY

## Heri Priyatmoko and Hendra Kurniawan

## ABSTRACT
Epidemic, in Javanese called pageblug, not only happened in this Covid-19 era, but also happened in the 19th century. But, the way to handle the epidemic at that time is considered as irrational. This article aims to discuss the events of the pageblug in Vorstenlanden or the royal domain in the nineteenth century using the perspective of local history. With historical method, it is known that pageblug is a miserable condition caused by an epidemic such as cholera which takes many lives and causes panic in the community. In the realm of irrational thought, pageblug is understood to be the work of Satan and Nyai Ratu Kidul. Whereas in logical thinking at the time, the plague was triggered by prolonged dry season changes, not the healthy behavior of the people. Residents respond to the pageblug with various irrational actions, such as bathing and drinking pool water which is used by the king to bathe. They also believe in cholera drug made from grass puzzles given by Sunan Lawu. With the knowledge of titen or empirical experience proving them natural elements can drive the pageblug, without having to go to a doctor who is very few in the nineteenth century.
Keywords: Pageblug, Irrational Behavior, Vorstenlanden

## DDC: 303.23

## COVID-19: INSIDE INDONESIA’S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK

## Prakoso Permono, Amanah Nurish, and Abdul Muta’a

## ABSTRACT
ISIS affiliates in Indonesia have been involved actively in social media particularly during the Covid-19 pandemic. This article is trying to explore and analyze Islamic State affiliates daily narrative in their social media network based on digital ethnography conducted between March to July 2020 following the Covid-19 outbreak. The ethnography focuses on four ISIS affiliate’s Telegram channel and group. We found that ISIS affiliates in Indonesia as a rational actor have been capitalizing on opportunities brought by Covid-19 and vulnerabilities in Indonesia’s society to strengthen radicalization and grassroots support from broader Muslim communities. This research also finds more advanced and personalized anti-government and anti-Chinese rhetoric being emphasized by Islamic State affiliates in Indonesia during the pandemic and concludes that behind Indonesian ISIS narratives during the Covid-19 pandemic emerges hidden imminent threats to the society.
Keywords : Covid-19; Digital Ethnography; Islamic State; Indonesia; Social Media

## DDC: 302.23

## CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA

## Ibnu Nadzir

## ABSTRACT
Amidst the global outbreak of COVID-19 in Indonesia, the government has been under the spotlight for not being able to formulate a proper response. Aside from the malfunctioning bureaucracy, the low compliance among citizens toward public health advice complicates the impact of COVID-19 in Indonesia. One factor that contributes to the attitude of society is the spread of false information and conspiracy theories associated to the virus itself. How do we explain the propagation of conspiracy theories under the threat of COVID-19 in Indonesia? The article argues that the spread of conspiracy theories amidst the pandemic reflects the on-going contestation of political legitimacy between the state and society in Indonesia. To elaborate this point, the article elucidates the three critical junctures that buttressed the propagation of conspiracy theories. First, conspiracy theory was utilized as a foundation of authoritarian regime of Soeharto, and later became an institutionalized tool to maintain its power. Second, the entanglement between democratic ecosystem and proliferation of social media after Reformasi, has enabled society to appropriate conspiracy theories as a form of resistance and skepticism toward government. Third, the tension between state and society in regards to the authority manifested on the contention on COVID-19 management in Indonesia. The government have been trying to maintain the legitimacy by being secretive on COVID-19 information. At the same time, some elements of society responded to the secretive government with propagation conspiracy theories that also justify public disobedience toward health protocols. These combinations have further exacerbated the impact of COVID-19 in Indonesia.
Keywords: conspiracy theory, COVID-19, Indonesia, social media

## DDC: 362.89

## HOW PEOPLE IN THE REMOTE AREA REACT TO THE COVID-19 PANDEMIC IN THE EARLY PHASE

## Mochammad Wahyu Ghani and Marya Yenita Sitohang

## ABSTRACT
This article aims to analyze the knowledge and reaction of the remote area population which is the Silat Hilir District, Kapuas Hulu, West Borneo, at the beginning of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The knowledge about COVID-19 is still limited so that access to valid information and reliable sources becoming very important. We conducted a participant observation to collect the data. It shows that the population of Silat Hilir District has a poor understanding related to COVID-19. They also tend to react to the COVID-19 hoaxes. Based on the observations which are supported by secondary data, variables like topography, lack of access to electricity and internet, and low level of education make the population of Silat Hilir District unable to process the information they received. Therefore, the development of infrastructure in remote area must also consider the increase of community literacy skills, for example through the education aspect.
Keywords: access to information, COVID-19 knowledge, Silat Hilir District

## DDC: 302.4

## PUBLIC PERCEPTION OF PANDEMIC CORONA TRANSMISSION CLUSTER EX IJTIMA ULAMA IN GOWA

## Ali Kusno1 and Nurul Masfufah

## ABSTRACT
This study aims to identify the growing public perception of the former participants of Ijtima Ulama in Gowa, which is considered as one of the corona pandemic distribution clusters in Indonesia. The research approach uses the critical discourse analysis of the Fairclough Model. That approach allows the use of language in discourse to be placed as a social practice; discourse or language use is generated in a specific discursive event; and the resulting discourse takes the form of a particular genre. The research data is in the form of discourse on Facebook users’ responses to the news about the Gowa cluster corona pandemic. Data analysis techniques using an interactive model.
The results showed that after the Ijtima Ulama activities in Gowa, the former participants of the activity received a variety of negative stigma. most of the citizens think that the ex-Gowa activity is one of the spreaders of the corona outbreak in Indonesia. Even though the ex-participants of Gowa activities have undergone a quarantine and treatment process, they still get unpleasant treatment from the surrounding community, it seems that the ex-Gowa activities and their families are ostracized even though the community actually withdraws. Blindly understanding of religion will be very dangerous for the lives of Muslims. More stringent handling of similar incidents so that people are more compliant with government policies.
Keywords: Gowa cluster, corona pandemic, critical discourse

## DDC: 303.3

## CRISIS COMMUNICATION OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19

## Muhammad Saiful Aziz and Moddie Alvianto Wicaksono ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 305.5
THE RESURRECTION OF INDIGENOUS DOCTORS IN THE MEDICAL FIELDS: ENCOUNTERING THE PLAGUE, THE LEPROSY AND INFLUENZA OUTBREAKS IN THE NEDERLANDSCH INDIE IN THE EARLY 20TH CENTURY

## Siti Hasanah

## ABSTRACT
In order to break the epidemics chains, a strong synergy is needed between the central and local governments, between the doctors and the community, as well as among doctors themselves. In the colonial health bureaucracy, indigenous doctors always experienced discrimination. In addition, the relationship between the indigenous doctors and the European doctors was not harmonious. However, the occurrence of epidemics required them to continue to work together. Initially, European physicians were more dominant to become key figures in laboratory research and the search for solutions when an outbreak occurred. Then the trend changed since the early 19th century. The rise of indigenous doctors was inseparable from the STOVIA educational revolution and the emergence of Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, an association of indigenous doctors in 1909. These two factors encouraged indigenous doctors to get more chances being involved in their researches to the extent it could influence the government policy. The main aspect which is discussed is the resurrection and synergy that was built between doctors, especially indigenous doctors in dealing with several outbreaks. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo in eradicating the bubonic plague in Malang, dr. Abdul Rivai, who spoke out loudly in the Volksraad, encouraged the government to respond immediately when an influenza outbreak occurred, and JB Sitanala, who was a key figure in resolving the leprosy outbreak, until his achievements were heard in international health forums.
Keywords: The resurrection of native doctors, colonial health, bubonic plague, influenza, and leprosy

## DDC: 303.48

## DYNAMIC INDIE JAKARTA MUSIC INDUSTRY AND THE SURROUNDING AREA IN THE FIRST WAVE COVID-19 PANDEMIC TIME

## Puji Hastuti

## ABSTRACT
This paper intends to describe the dynamics of workers’ lives in Jakarta’s indie music industry and the surrounding areas, which experienced changes during the Covid-19 Pandemic. The indie music industry ecosystem, which pre- viously relied heavily on physical and communal meeting spaces, adapted social restrictions due to the pandemic. This condition attracts the author’s attention to observing the dynamics of the indie music industry work workers’ lifesaving these limitations. In the period of stipulating social restriction policies to adapting new habits or known as new normal, the standard observations on indie music industry workers displayed on several digital media plat- forms. As a result, the authors found the movement of indie music industry workers in Jakarta and its surroundings in facing the Covid-19 pandemic covering the following aspects: 1) communal solidarity, 2) habitual adapt chronic exploration of digital collaborative space and 4) a period of contemplation and producing new works. The conclu- sion from these findings is that the Covid-19 pandemic has re-developed the spirit of communality, commonality at the same time. It also presents a gap for the absence of the state’s role in ensuring decent music industry workers’ welfare. Besides the strengthening of workers’ communal ties, the pandemic’s limitations have opened up other business opportunities for music industry workers. Finally, the Covid-19 can be a momentum for a new era of the indie music industry ecosystem, Jakarta and even other cities in Indonesia with advances in digital performance technology and the release of works both audio and video that can be worked on using simple recording media from home or home recording.
Keywords: music workers industry, Jakarta indie music, Covid-19, adaptation, digital communal space

## DDC: 353.6

## THE BERI-BERI HOSPITAL DURING THE WAR IN ACEH AND THE EMERGENCE OF A COLONIAL MEDICAL POLICY 1873-1900S

## Wahyu Suri Yani and Agus Suwignyo

## ABSTRACT
During the war in Aceh (1873-1900s), a number of soldiers from the Dutch side suffered from beri-beri. The desease caused many casualties. Yet, it took the colonial medical force no less than twenty years to scientifically understand the desease and its cure. The aim of this article is to examine the policies that the colonial government made in the handling and mitigation of beri-beri during the war against the Aceh people. Using archives from Algemene Secret- erie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie and other primary sources, this article show the changing medical concepts in the colonial policy, inter alia by the founding of beri-beri specialized hospital in Sumatra Westcoast. It is argued that the attempts to quarantine beri-beri infected soldiers in the Aceh War created a basis of colonial medical policy on beri-beri for the larger context of the Netherlands Indies. Discourses about medical topography, which emphasized the importance of local elements in the treatment of beri-beri patients, were part of the long process of the invention of beri-beri drug, tiamin.
Keywords: Aceh War, beri-beri, medical topography, conial medical policy, Sumatra Westcoast

## DDC: 353.9
BOOK REVIEW
COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

## Riqko Nur Ardi Windayanto
Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

## KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

## CRISIS COMMUNICATION OF THE INDONESIAN
GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19
Muhammad Saiful Aziz 1 , Moddie Alvianto Wicaksono 2 1 Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
2 Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta Email: 1 muhammad.saiful.aziz@gmail.com, 2 moddie.wicaksono@gmail.com

## ABSTRACT
Over the past five months, the world has been hit by the Covid-19 pandemic crisis. This pandemic has infected more than 200 countries including Indonesia. Globally, the impact is not only on the health crisis and economic crisis, but also the political crisis. This study aims to examine the crisis communication undertaken by the Government of Indonesia in dealing with Covid-19. This study uses case study research method and literature study data collection method. The research concludes that the rebuilding posture strategy containing apologia and compensation is the best choice for the Government of Indonesia. Then there are several steps that need to be done. First is quickness in delivering messages or informations to the public, second is consistency in every information or message that delivered to the public, third is the principle of openness, fourth shows sense of crisis from various government elements to the public and stakeholders, fifth is the need to strengthen internal communication from the elements government, the sixth is the need to strengthen the transmission of communication messages to the public.
Keywords: Crisis Communication, Pandemic, Covid-19, Government of Indonesia

## ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, dunia sedang dihinggapi oleh krisis pandemi Covid-19. Pandemi ini menjangkit lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Secara global, imbasnya tidak hanya pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data studi literatur. Adapun artikel ini berkesimpulan strategi rebuilding posture yang berisikan langkah apologia dan compensation menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Lalu terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, kedua konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, ketiga prinsip keterbukaan, keempat menunjukkan sense of crisis dari berbagai elemen pemerintah kepada publik dan stakeholder , kelima perlunya memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah, keenam perlunya memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.
Kata kunci: Komunikasi Krisis, Pandemi, Covid-19, Pemerintah Indonesia

## PENDAHULUAN
Saat ini dunia tengah dilanda sebuah krisis yang cukup hebat. Krisis ini tidak hanya dialami oleh beberapa negara saja, namun hampir seluruh negara di dunia. Dari sekian banyak yang meng- alami, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak cukup serius terkait dengan krisis ini. Yang dimaksud dengan krisis adalah hadirnya
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kini menjadi pandemi dunia. Tercatat per tanggal 26 Juli 2020, di dunia terdapat 16.212.895 kasus, 648.591 kematian, dan 213 negara terdampak. Sementara di Indonesia terdapat 98.778 kasus positif, 56.655 sembuh, dan 4.781 meninggal dunia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).
Hadirnya Covid-19, selain tentunya ber- dampak pada kesehatan masyarakat dunia, salah satu yang terdampak cukup besar adalah pada sektor ekonomi. World Economic Forum (WEF) memandang penyebaran virus corona (Covid-19) mulai menunjukkan dampak ekonomi terhadap dunia. Banyak negara yang memprediksikan eko nominya akan mengalami resesi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi sejumlah negara akan negatif. Bahkan, negara-negara berkembang meng alami kesulitan tiga kali lipat dibanding negara maju dalam menyelesaikan Covid-19 ini. International Monetary Fund (IMF) mem- proyeksikan bahwa 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini (Praditya, 2020).
Dalam konteks Indonesia, pandemi ini juga memberikan dampak yang cukup besar pada sektor ekonomi. Pandemi mampu membuat indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil mengalami kesulitan berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi ekonomi bahwa Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika pandemi ini tidak ditangani dengan benar. Pada perdagangan 24 Maret 2020, indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,3 % di level 3.937. Sepanjang pekan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang delapan tahun terakhir. IHSG pernah jatuh di level 3.000 yakni pada 24 Juni 2012 di posisi 3.955,58. Tidak hanya meron- tokkan pasar modal, Covid-19 juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Tercatat pada 23 Maret 2020, harga jual dolar Amerika Serikat di lima bank besar menembus Rp17 ribu (Aria, 2020).
Selain memberikan dampak secara ekonomi, Covid-19 juga memberikan dampak berupa krisis politik. Di Kosovo, Covid-19 bahkan mampu meruntuhkan Perdana Menterinya yakni Albin Kurti. Terdapat 82 dari 120 suara legislatif mendukung penuh mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri tersebut yang tidak ingin mene- tapkan status darurat terhadap pandemi Covid-19 (Kumparan, 2020). Maka Covid-19 benar-benar menjadi krisis yang cukup besar di berbagai sek- tor bagi berbagai dunia, tidak hanya Indonesia.
Namun sayangnya penanganan krisis di Indonesia tidak dapat dikatakan baik-baik saja. Terdapat banyak sekali blunder yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penanganannya. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bahkan merinci terdapat 37 pernyataan blunder yang dilontarkan oleh pemerintah selama pandemi (Mawardi, 2020).  Beberapa di antaranya yakni tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Ke- amanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tentang corona tak masuk Indonesia karena perizinan yang berbelit-belit. Tambah- an lagi, candaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentang susu kuda liar dapat menangkal virus corona. Pernyataan-pernyataan blunder tersebut tentu menjadi salah satu bagian dari serangkaian upaya komunikasi krisis yang harus dikaji secara keseluruhan baik dari fase pre-crisis , crisis , dan post crisis . Adapun krisis sendiri menurut Fearn-Banks (2011) adalah kejadian besar dengan hasil nega- tif yang berpotensi memengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta publik, produk, layanan, atau nama baiknya. Krisis dapat men- gancam keberadaan organisasi (Fearn-Banks, 2011). Selanjutnya, Coombs (2015) menyebutkan bahwa krisis adalah persepsi tentang peristiwa tidak terduga yang mengancam harapan pen- ting para pemangku kepentingan terkait dengan masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, dan dapat secara serius memengaruhi kinerja organisasi serta menghasilkan hasil negatif.  Definisi  ini  adalah  sintesis  berbagai perspektif tentang krisis. Dia mencoba untuk menangkap sifat-sifat umum yang digunakan penulis lain ketika menggambarkan krisis. Se- dangkan komunikasi krisis adalah dialog antara organisasi dan publiknya sebelum, selama, dan setelah kejadian negatif. Dialog merinci strategi dan taktik yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada citra organisasi (Fearn-Banks, 2011).  Komunikasi  krisis  dapat  didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis (Coombs, 2010).
Rangkaian panjang komunikasi krisis di- lakukan dengan mencakup cara-cara organi sasi mengelola krisis untuk membangun kembali kontrol atas faktor-faktor yang terlibat, untuk menyelesaikan masalah yang muncul, dan un- tuk mengembalikan reputasinya di mata para pemangku kepentingan dan publik. Peneliti komunikasi krisis mengeksplorasi cara organi- sasi merespons, menjelaskan, dan membenarkan peristiwa krisis, tindakan yang mereka ambil untuk menyelidiki penyebab krisis, cara mereka mengkomunikasikan tindakan ini kepada publik, dan cara mereka menggunakan media yang ber- beda untuk memperbaiki kerusakan citra mereka (Marsen, 2019 ). Dari berbagai definisi yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi krisis merupakan serangkaian strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi baik dalam fase pre-crisis, crisis, dan post crisis dengan tujuan untuk mengelola krisis yang mengancam reputasi dan kelangsungan hidup organisasi.
Dalam setiap krisis, tentunya dapat dikla- sifikasikan  menjadi  beberapa  fase.  Klasifikasi fase ini berguna untuk menentukan strategi serta pendekatan agar strategi krisis yang diterapkan dapat tepat sasaran. Coombs (2010) membagi krisis dalam tiga fase, yakni pre-crisis , crisis , dan post crisis . Pada fase pre-crisis , komunikasi krisis berkonsentrasi pada penempatan dan penguran- gan risiko. Model antisipatif manajemen krisis dilakukan dalam fase ini (Olaniran & Williams dalam Coombs, 2010). Selain itu, pencegahan adalah prioritas utama untuk model antisipatif. Model ini menggunakan kewaspadaan selama fase pre-crisis untuk membantu pengambilan keputusan dan pencegahan krisis.
Selanjutnya adalah fase krisis, yakni aspek komunikasi krisis yang paling banyak diteliti. Alasannya adalah bagaimana dan apa yang diko- munikasikan oleh suatu organisasi selama suatu krisis memiliki pengaruh yang signifikan terha - dap hasil dari krisis, termasuk jumlah kerusakan reputasi yang ditanggung oleh organisasi. Lalu, post crisis yang mencakup periode waktu setelah krisis dianggap dapat diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis telah berakhir, tetapi penge- lolaan dampak krisis terus berlanjut. Mengingat bahwa mungkin sulit untuk menemukan dengan tepat ketika krisis berakhir, komunikasi post-
crisis sebagian besar merupakan perluasan dari komunikasi respons krisis yang disertai dengan pembelajaran dari krisis.
Adapun perkembangan penelitian terkait komunikasi krisis Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 sangat sedikit sekali dapat ditemukan. Sejauh ini, peneliti menemukan satu penelitian yang berjudul “The COVID-19 Impact Crisis  Communication  Model  Using  Gending Jawa  Local  Wisdom” . Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Sularso (2020) terse- but, terdapat temuan tentang model komunikasi krisis terhadap dampak Covid-19 dengan kearifan lokal Gending Jawa. Model komunikasi dalam pencegahan Covid-19 tersebut memberikan pesan positif bagi masyarakat Desa Ngandong Gantiwarno Jawa Tengah untuk tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghindari Covid-19. Adapun temuan dalam penelitian sebelumnya tersebut, menjadi salah satu contoh dari komuni- kasi krisis yang dilakukan secara strategis dalam merespons krisis Covid-19 pada lingkup mikro. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya yang ada, belum banyak dapat kita temukan penelitian yang mengungkap secara makro penanganan komunikasi krisis Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Maka berdasarkan hal tersebut, artikel ini dibuat untuk mengungkap realitas tersebut.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komu- nikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Beberapa pertanyaan yang diajukan yakni: (1) Bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh Peme rin- tah Indonesia untuk menangani Covid-19, (2) Siapa saja stakeholder yang terdampak dalam pandemi Covid-19 di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis membahasnya menjadi beberapa bagian, yakni tahapan krisis terkait Covid-19, mengidentifikasi stakeholder , dan problem komunikasi krisis Pemerintah Indonesia.

## PEMBAHASAN Tahapan Krisis terkait Covid-19
Sebagaimana disebutkan Coombs (2015) sebe- lumnya, sebuah krisis dapat kita klasifikasikan
menjadi beberapa fase. Fase pertama, yaitu fase pre-crisis . Bundy, Pfarrer, Short, dan Coombs (2016) menyebutkan dalam fase ini pengor- ganisasian untuk keandalan yang tinggi sering diperlakukan sebagai tugas kognitif dan perilaku. Hal tersebut penting karena organisasi dengan keandalan tinggi lebih mampu mencegah krisis. Adapun faktor-faktor lain dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya krisis, termasuk budaya dan struktur organisasi. Faktor-faktor budaya dan struktural yang meningkatkan kemungkinan krisis juga membuatnya lebih sulit untuk dior- ganisasikan demi keandalan.
Dalam fase pre-crisis , seharusnya dilakukan dengan penempatan dan pengurangan risiko serta keandalan bagi organisasi dalam mempersiapkan krisis. Namun dalam fase ini, pemerintah justru tidak mampu memaksimalkan fase ini untuk mengurangi potensi risiko. Dalam hal pandemi Covid-19, fase ini seharusnya dapat dilakukan dengan meminimalisisasi penularan virus ke In- donesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisisasi bahkan menutup akses masuk warga negara asing ke Indonesia, melakukan tes besar-besaran kepada warga negara, menyiapkan akses dan perlengkapan kesehatan, membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah dengan menyiapkan beberapa kebijakan, dan menyiap- kan strategi ekonomi. Namun fase pre-crisis ini tidak dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam faktanya, pemerintah justru meny- iapkan dana untuk memboyong turis masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pereko- nomian, Airlangga Hartarto bahkan menyatakan pada 25 Februari 2020 menyiapkan anggaran promosi sebesar Rp103 miliar, turisme Rp25 miliar, untuk influencer sebanyak Rp72 miliar, insentif bagi turis asing yang ingin berwisata ke Indonesia sebesar Rp298,5 miliar yang dialoka- sikan untuk maskapai penerbangan, dan Rp98,5 miliar diskon untuk agen perjalanan. Berbagai langkah lainnya juga disiapkan untuk menjaga sektor pariwisata tetap bergerak yaitu diskon harga bahan bakar pesawat senilai Rp265,5 miliar, dana alokasi khusus untuk 10 destinasi sebesar Rp147,7 miliar, serta menghapuskan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi. Pada- hal di saat yang sama, sejak 27 Februari 2020
Australia telah mengaktifkan status “Emergency Responce” terhadap penyebaran virus corona. Selain memperpanjang larangan perjalanan ke Australia bagi siapa saja yang pernah ke China dalam 14 hari terakhir, Australia telah memasuki tahap emergency (Tempo, 2020).
Selanjutnya adalah fase crisis . Mikušová dan Horváthová (2019) menjelaskan terdapat beberapa prinsip umum dalam manajemen krisis yang meliputi identifikasi penyebab sebenarnya dari krisis; penunjukan tim krisis; sentralisasi kekuasaan jangka pendek dalam tim manajemen krisis; implementasi langkah-langkah pemulih- an (pengurangan aset yang beredar dan tetap dengan  tujuan  mengembalikan  profitabilitas); dan mendefinisikan serta menegakkan strategi pemulihan.
Dalam hal ini, sikap dan tindakan peme- rin tah Indonesia sudah cenderung lebih baik dibandingkan dengan siklus pre-crisis . Pemerin- tah telah lebih sigap membentuk berbagai kebi- jakan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hal dari tiga aspek tersebut yang belum cukup maksimal. Dalam menginstruksikan dan menyesuaikan informasi, pemerintah belum cukup baik dalam mengkonstruksi pesan yang seragam. Berbagai stakeholder yang ada di pemerintahan sering kali masih bertentangan dalam mengkonstruksi pesan. Dalam hal per- baikan reputasi pun cenderung belum maksimal. Pemerintah justru masih sering memunculkan blunder-blunder yang berakar dari kurang mun- culnya sense of crisis seperti statement Menteri Kesehatan Terawan yang menyatakan “ Dari 1,4 miliar  penduduk  sana,  yang  paling  2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup .” serta statement Terawan tentang Indonesia berutang pada Tuhan karena virus corona tidak masuk Indonesia (Mawardi, 2020). Berbagai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan fase ini, namun masih banyak kekurangan.
Fase yang ketiga yakni post crisis . Sebagai upaya perbaikan yang paling sesuai yang meng- arah pada efek pasca-krisis yang paling positif, strategi pembangunan kembali dianggap sangat efektif dalam memulihkan reputasi yang rusak setelah krisis (Hegner, Beldad, & Kraesgenberg,
2016). Dalam hal krisis Covid-19 di Indonesia, fase krisis baru sampai di fase krisis itu sendiri sehingga belum sampai pada post crisis .

## Mengidentifikasi Stakeholder
Stakeholder adalah kelompok atau individu apa pun yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi yang memun- culkan kebutuhan akan proses dan teknik untuk meningkatkan kemampuan manajemen strategis organisasi (Freeman, 1984). Adapun dalam men- ganalisis stakeholder , unsur legitimasi adalah atribut yang paling diakui dan penting yang harus dimiliki oleh stakeholder agar diberikan status kekuasaan stakeholder yang melekat dalam legitimasi. Apabila stakeholder tidak memiliki kekuasaan, mereka masih akan dianggap sebagai stakeholder selama mereka memiliki legitimasi.
Selanjutnya dalam stakeholder , kekuasaan tidak diperlukan dalam mengidentifikasi atau meng- klasifikasikan seseorang sebagai pemangku ke pen tingan. Kekuasaan dapat diperoleh, tetapi selama ada legitimasi - itu tidak dapat sepenuhnya hilang (Benn, Abratt, & O’Leary, 2016).
Sumber: Mitchell, Aggle, & Wood (1997) Gambar 1. Stakeholder Salience Model
Selanjutnya Mitchell, Agle, dan Wood (1997) menjelaskan tentang Stakeholder Salience Model dalam beberapa klasifikasi sebagaimana diilustra - sikan dalam gambar 1 sebagai berikut:
1.  Latent stakeholder : Pentingnya stakeholder akan rendah di mana hanya satu dari atribut stakeholder (kekuatan, legitimasi, dan urgensi) yang dirasakan oleh para manajer untuk hadir.
a.  Dormant stakeholder : Atribut  yang  rele   van dari stakeholder aktif adalah kekuatan. Stakeholder yang tidak aktif memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka pada perusahaan, tetapi dengan tidak memiliki hubungan yang sah atau klaim yang mendesak, kekuatan mereka tetap tidak digunakan.
b.  Discretionary  stakeholder : Memiliki atribut legitimasi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempenga- ruhi perusahaan dan tidak ada tuntutan mendesak.
c.  Demanding stakeholder : Mereka yang memiliki tuntutan mendesak, tetapi tidak memiliki kekuatan atau legitimasi
2.  Expectant stakeholder : Dalam menganalisis situasi di mana ada dua dari tiga atribut (ke- kuatan, legitimasi, dan urgensi).
a.  Dominant stakeholder : Dalam situasi di mana para stakeholder kuat dan sah, pengaruh mereka di perusahaan terja- min karena dengan memiliki kekuatan dengan legitimasi, mereka dapat mem- bentuk koalisi dominan di perusahaan.
b.  Dependent stakeholder : Tidak memiliki kekuatan tetapi yang memiliki klaim sah yang mendesak sebagai “ketergan- tungan,” karena para stakeholder ini bergantung pada orang lain ( stakeholder lain atau manajer perusahaan) untuk kekuatan yang diperlukan untuk melak- sanakan keinginan mereka.
c.  Dangerous  stakeholder : Urgensi dan kekuatan mencirikan stakeholder yang tidak memiliki legitimasi, bahwa stake- holder akan menjadi pemaksa dan mung   k   in  keras,  membuat stakeholder berbahaya secara harfiah, bagi perusa - haan.
3.  Definitive  Stakeholder : Pentingnya stake - holder akan tinggi di mana ketiga atribut stake- holder (kekuatan, legitimasi, dan urgensi) dirasakan oleh para manajer.
Dalam hal krisis pandemi Covid-19 di Indo nesia, terdapat beberapa stakeholder yang terdampak baik diuntungkan maupun dirugikan. Beberapa stakeholder yang diuntungkan di anta- ranya adalah pelaku ekonomi yang bergerak di bidang medis dan kesehatan. Dengan merebaknya Covid-19 maka kebutuhan terkait alat kesehatan tentunya bertambah. Sebagai contoh, imbas dari munculnya Covid-19 maka kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) juga meningkat. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai daerah paling rawan terhadap persebaran Covid-19 membutuhkan lebih dari 1.000 unit per hari. Angka tersebut baru kebutuhan di DKI Jakarta (Umah, 2020). Belum lagi kebutuhan masker yang dibutuhkan seluruh masyarakat maupun tenaga medis. Sejak Covid-19 menjadi pandemi di Indonesia, kebutuhan terhadap masker kain pun juga turut meningkat. Dalam hal ini, para pelaku ekonomi di bidang medis tersebut dapat diidentifikasi sebagai expectant  stakeholder dengan kategori dangerous stakeholder karena memiliki kekuatan dan urgensi secara bersamaan.
Selanjutnya stakeholder yang diuntungkan dari adanya krisis ini adalah pelaku usaha di sektor penyedia layanan teknologi. Sejak adanya pandemi Covid-19 maka aktivitas masyarakat lebih banyak terjadi di rumah. Praktis berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan di berbagai tempat, bergeser untuk dilakukan di rumah. Sebagai contoh adalah Zoom sebagai penyedia layanan pertemuan secara online . Menurut Fi- nancial Times dalam 3 bulan terakhir kekayaan pemilik Zoom bertambah USD4 miliar atau sekitar Rp66 Triliun (Supriyadi, 2020). Belum lagi apabila kita melihat penyedia jasa streaming seperti Netflix yang diuntungkan sebagaimana dilansir dari Comicbook bahwa pasar saham Net- flix dikabarkan mengalami kenaikan 0,8 persen (Widiastuti, 2020). Dalam hal ini, para pengusaha di bidang teknologi tersebut dapat diidentifikasi sebagai expectant stakeholder dengan kategori dangerous stakeholder karena memiliki kekuatan dan urgensi secara bersamaan.
Adapun terkait dengan stakeholder yang di rugikan, banyak sekali stakeholder yang dirugikan sebagai dampak dari adanya krisis ini. Yang tentu saja dirugikan adalah berbagai jenis pelaku ekonomi. Berbagai jenis pelaku ekonomi di berbagai bidang seperti jasa sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Kerugian tersebut sangat beralasan karena kini masyarakat mendapatkan imbauan untuk hanya di rumah sehingga pergerakan masyarakat terhadap sek- tor ekonomi juga turut serta menurun, utamanya jasa. Dampak dari pandemi ini juga cukup buruk mengingat banyaknya karyawan yang dirumah- kan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah Covid-19 atau corona. Para pekerja umumnya dirumahkan oleh perusahaan, sebagian lagi harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) (Rina, 2020). Dalam hal ini, para pekerja yang di PHK tersebut dapat  diidentifikasi  sebagai latent  stakeholder dengan kategori demanding stakeholder karena hanya memiliki urgensi.
Stakeholder selanjutnya yang cukup dirugi- kan adalah petugas medis. Hingga 12 April 2020, tercatat telah terdapat 44 petugas medis yang meninggal dengan rincian 61 dokter dan 39 perawat (Pusparisa, 2020). Banyaknya petugas medis yang meninggal tersebut karena minimnya kecukupan APD untuk para petugas medis yang menangani pasien Covid-19 (Setyowati, 2020). Beban yang dirasakan petugas medis juga ber- tambah karena terjadinya lonjakan pasien Co- vid-19. Persoalan juga bertambah dengan beban yang dirasakan petugas medis dengan berbagai stigma negatif di lingkungan masyarakat serta jenazah tenaga medis yang meninggal dunia. Maka tenaga medis menjadi stakeholder yang dirugikan. Dalam hal ini, para petugas medis tersebut  dapat  diidentifikasi  sebagai definitive stakeholder karena memiliki urgensi, kekuatan, dan legitimasi secara bersamaan.

## Problem Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia
Dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah melaksanakan beberapa strategi penanganan krisis. Namun, dalam praktiknya
sebagaimana disebutkan dalam fase krisis, masih terdapat berbagai kekurangan. Beberapa kekurang an tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Terbentuknya ketidakpercayaan publik
Distrust muncul karena kerap kali terjadi blunder yang dilakukan oleh para pejabat negara terkait yang justru kontraproduktif ter- hadap kewajiban pemerintah untuk menangani wabah ini. Beberapa statement yang cukup kontraproduktif dan menjadi distrust masyarakat terhadap pemerintah adalah statement Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang justru terkesan menyepelekan virus Covid-19 ini sedari awal bahkan ketika virus ini belum mewabah di Indonesia. Beberapa statement yang cukup kon- troversial adalah dari Menteri Kesehatan, “Dari 1,4 miliar penduduk sana, yang paling 2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup.” Lalu, komentar Menteri Kesehatan tentang penelitian Harvard bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia, “Itu  namanya  menghina  wong  peralatan  kita kemarin di fixed-kan dengan duta besar Amerika Serikat kita menggunakan kit dari Amerika.” , dan berbagai pernyataan blunder lainnya (Mawardi, 2020). Pernyataan-pernyataan blunder tersebut pada akhirnya menciptakan distrust masyarakat yang cukup besar kepada Menteri Kesehatan sehingga hadirnya Menteri Kesehatan di ruang publik, justru malah berpotensi menambah adanya krisis tersebut. Selain itu juga Menteri Kesehatan kerap kali tidak menunjukkan sense of crisis sehingga sering memberikan statement yang tidak dapat menenangkan masyarakat.
Selanjutnya adalah distrust publik terhadap juru bicara. Setelah sering terjadinya blunder yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui berbagai statement yang disampaikan secara langsung, sebenarnya pemerintah telah berusaha mengatasi dengan menunjuk juru bicara yakni Achmad Yurianto yang menjabat Direktur Jen- deral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan. Hadirnya Achmad Yurianto awalnya telah menciptakan image yang cukup positif terhadap pemerintah utamanya tentang komunikasi publik.
Namun, distrust tersebut terbentuk ketika Achmad Yurianto memunculkan statement yang menyangkutkan tentang status sosial masyarakat yakni “ Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin me - lindungi yang kaya agar tidak menularkan pe - nyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting,” (Nurita & Sugiharto, 2020) Statement tersebut dengan seketika meruntuhkan kepercayaan yang muncul dari masyarakat terhadap juru bicara. Statement yang dibuat oleh juru bicara tersebut justru dipandang masyarakat sebagai justifikasi pemerintah terhadap masyarakat miskin sebagai pembawa  penyakit. Adapun  justifikasi  dengan sentimen status sosial tersebut tidak selayaknya dilakukan.
Maka, yang terjadi adalah tingkat kepercay- aan publik terhadap pemerintah berkurang. Jika sudah berkurang, yang berbahaya adalah publik tidak lagi percaya dengan apa pun yang diucap- kan oleh pemerintah. Oleh karena itu, semestinya pemerintah membenahi tindakannya, dalam hal ini komunikasi krisis, sehingga berangsur-angsur kepercayaan publik terhadap pemerintah mem- baik. Jika bisa membaik, publik pun akan sadar bahwa pemerintah serius menangani persoalan pandemi. (Peng, Gong, & Peng, 2016).
Penanganan pandemi sebetulnya bisa lebih sigap andaikan pemerintah memantau lebih awal dan memastikan bahwa segalanya dapat diatasi. Namun, yang terjadi adalah pemerintah seper- tinya mengabaikan faktor eksternal, dalam hal ini kasus virus corona yang sudah merebak di negara-negara lain (Amerika Serikat, Jerman, dan Italia), sehingga kepercayaan terhadap pemerin- tah luntur. Belum lagi ditambah faktor internal dari pemerintah yang sepertinya gagap dalam berkomunikasi. (Peng, Gong, & Peng, 2016).
Adapun penyebab peristiwa negatif, peme- rintah dapat mengadopsi strategi penolakan, yaitu menyangkal relevansinya dengan pemerintah. Masyarakat umum mungkin berpikir bahwa penolakan pemerintah tidak bertanggung jawab. Strategi ini tidak akan memiliki efek yang jelas pada perbaikan kepercayaan pemerintah. Mung- kin juga memiliki efek buruk. Strategi lain adalah meminta maaf, yaitu mengakui kesalahan, me- nyatakan penyesalan, dan mengambil tindakan
yang relevan. Masyarakat umum berpendapat bahwa ini adalah sikap positif dan bertanggung jawab. Strategi ini memiliki efek yang jelas pada perbaikan kepercayaan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa penolakan dan permintaan maaf memiliki efek berbeda pada perbaikan ke- percayaan pemerintah. Permintaan maaf memiliki efek yang lebih baik daripada penolakan (Peng, Gong, & Peng, 2016)
Selanjutnya jika masyarakat umum memiliki kepercayaan awal yang tinggi pada pemerintah, yaitu mereka memiliki antisipasi yang baik untuk pemerintah, dan berpikir bahwa itu dapat mewakili kepentingan publik, mereka cende- rung mempercayai dan mendukung pemerintah. Ketika peristiwa negatif terjadi, jika pemerintah mengambil tindakan remediasi, publik dengan kepercayaan awal yang tinggi masih dapat terus percaya pada pemerintah, dan menerima tindakan remediasi. Oleh karena itu, tindakan seperti itu akan memiliki efek yang baik pada perbaikan kepercayaan. Tingkat kepercayaan awal yang tinggi menunjukkan efek perbaikan yang lebih baik (Peng, Gong, & Peng, 2016).
Oleh karena itu, selanjutnya ini menjadi pelajaran bahwa semestinya pemerintah perlu melihat faktor eksternal sehingga bisa mengambil sikap sekaligus strategi yang mumpuni dalam mengambil tindakan. Kemudian ketika peme- rintah melakukan kekeliruan dalam pengambilan sikap terkait komunikasi krisis, maka pemerintah perlu secara jujur mengabarkan kepada publik bahwa ada yang keliru sehingga harus diper- baiki. Dengan demikian, masyarakat pun dapat mengembalikan kepercayaan yang selama ini luntur kepada pemerintah.
2.  Inkonsistensi Pesan Komunikasi Publik
Problem komunikasi selanjutnya adalah kegagalan pemerintah dalam mengkonstruksi pesan komunikasi publik yang tentu saja berim- bas cukup fatal. Beberapa kasus di antaranya adalah Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden menyatakan bahwa mudik boleh, tetapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan
(ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing” (Detik.com, 2020). Beberapa waktu kemudian, pernyataan Juru Bicara Presiden tersebut diralat oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Men- teri Sekretaris Negara meralat pernyataan Juru Bicara Presiden yang menyebut pemerintah membolehkan masyarakat mudik dengan syarat. Menurut Pratikno, pernyataan Fadjroel kurang tepat. Pratikno menyatakan “Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” (Bayu & Agusti- yanti, 2020).
Kontradiksi tersebut juga berlanjut dengan berbedanya pesan komunikasi publik yang disam- paikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Juru Bicara Penanganan Covid-19, yakni Achmad Yurianto. Kontradiksi tersebut muncul karena pernyataan yang dibuat oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 yang menyatakan bahwa kasus pasien meninggal di Cianjur, Jawa Barat bukan merupakan positif Covid-19. Namun, beberapa waktu kemudian, Gubernur Jawa Barat memberikan konferensi pers dengan menyatakan bahwa pasien meninggal di Cianjur Jawa Barat merupakan pasien positif Covid-19 (Tuasikal, 2020).
Kasus selanjutnya adalah kontradiksi yang terjadi di Kantor Staf Presiden (KSP). Kontra- diksi tersebut dimulai dengan pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin yang menyatakan statement bahwa terdapat salah satu staf KSP yang positif Covid-19. Namun beberapa waktu kemudian, pernyataan tersebut dibantah oleh Plt Deputi IV (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi, Juri Ardiantoro yang me- nyatakan bahwa seluruh staf KSP dalam kondisi sehat. Juri Ardiantoro menambahkan bahwa berdasarkan rapid test yang dilakukan, memang ada sejumlah pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi corona. Namun, untuk mengonfirmasi ulang hasil rapid test itu, dilakukan tes lanjutan berupa tes PCR di salah satu laboratorium dan hasilnya menunjukkan semuanya negatif Co- vid-19 (Ihsanuddin & Meiliana, 2020).
Dalam menghadapi krisis Covid-19, pe- me  rintah juga memunculkan pesan yang tidak konsisten. Pada 2 Maret 2020 pemerintah meng- umumkan dua kasus pertama pasien positif
Covid-19,  Menteri Kesehatan memberikan state - ment “ yang pakai masker adalah yang sakit agar tidak menularkan, dan yang sehat melindungi diri dengan menjaga imunitas,” (Masluha, 2020). Namun pada 5 April 2020 pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 menyatakan, “Semua harus menggunakan masker. Masker bedah dan masker  N95  hanya  untuk  petugas  kesehatan. Gunakan  masker  kain,  Ini  menjadi  penting karena kita tidak pernah tahu orang tanpa gejala didapatkan di luar,” (Budiansyah, 2020). Dua statement yang diberikan ini jelas bertentangan. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah memberikan pesan yang berubah-ubah dan cenderung tidak konsisten.
Lalu inkonsistensi tersebut juga muncul pada statement Presiden yang memberikan ke- bijakan tukang ojek, sopir, taksi, serta nelayan yang sedang memiliki kredit motor atau mobil akan diberikan kebijakan pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun (Mawardi, 2020). Pernyataan ini cukup bermasalah karena beberapa waktu kemudian, bank menolak untuk memberikan keringanan kredit. Beberapa waktu kemudian, justru muncul statement baru dari pemerintah bahwa keringanan tersebut hanya diperuntukkan bagi pasien yang positif. Kasus ini cukup bermasalah karena pesan yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup konsisten dan berubah-ubah.
Inkonsistensi berlanjut dengan pemerintah yang tadinya menutup data tentang Covid-19, kini tiba-tiba menyatakan bahwa merasa perlu untuk membuka data. Presiden sebelumnya menyatakan transparansi data terkait virus corona mengandung akibat buruk karena bisa menimbulkan kepanikan warga. Namun kemudian pandangan Presiden terhadap transparansi data virus corona berubah. Melalui rapat terbatas pada 13 April 2020 bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Presiden meminta data informasi ter- kait virus Covid-19 terintegrasi dengan baik dan disampaikan ke publik secara transparan (Detik, 2020). Terkait keterbukaan data tersebut, maka jelas bahwa pemerintah melakukan inkonsistensi.
Beberapa kasus tersebut mengindikasikan bahwa terdapat problem ketidakmampuan peme-
rintah dalam melakukan sinergi dan koordinasi internal untuk melakukan komunikasi publik. Seharusnya, pesan komunikasi publik yang di berikan kepada masyarakat seragam agar tidak memunculkan kebingungan dan anggapan bahwa terdapat koordinasi yang buruk antarlevel pemerintahan.
Koordinasi yang buruk sering kali karena gagal memahami pesan. Dampaknya, terjadi inkonsistensi pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Akhirnya, keputusan yang dihasilkan tidak berbuah dengan baik di lapangan. Padahal, konsistensi diperlukan dalam mengetahui dan memahami pesan; seperti yang diungkapkan politisi Inggris, Peter Mandelson sebagai “on message” (Oliver, 2010).
3.  Tidak Munculnya Sense of Crisis
Saat terjadi krisis, sudah seharusnya hal yang dilakukan adalah meredam krisis itu sendiri agar pemerintah dapat keluar dari fase krisis tersebut. Namun yang terjadi justru pemerintah kehilangan sense of crisis . Di tengah krisis yang terjadi, ber- bagai stakeholder memunculkan statement yang justru menunjukkan kesan bahwa pemerintah tengah tak serius dalam menangani krisis. Be- berapa hal yang terjadi di antaranya adalah Wakil Presiden, Ma’ruf Amin yang memberikan state - ment, “tiap subuh banyak kyai dan ulama yang selalu  membaca  doa  qunut,  saya  juga  begitu, baca qunut, Ya Allah jauhkan lah bala banawa dan  wabah  wabah  penyakit  maka  coronanya menyingkir dari Indonesia mudah-mudahan terus dijaga” . Selain itu Wakil Presiden juga sempat memunculkan statement bahwa susu kuda liar bisa menangkal virus corona. Selanjutnya di saat Covid-19 mulai mengancam penularannya ter- hadap masyarakat Indonesia, Menteri Kesehatan justru mengatakan “ dari  1,4  miliar  penduduk sana, yang paling 2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu  kan  kayak  apa  karena  itu  pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup” (Mawardi, 2020).
Berbagai pernyataan tersebut tentunya menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki dan menunjukkan sense of crisis terhadap ma- syarakat. Ketidakmampuan pemerintah untuk menunjukkan sense of crisis tersebut membuat
pemerintah terkesan tidak serius untuk meng- hadapi krisis Covid-19 dan tentunya membuat distrust yang tinggi dari masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat hanya dapat memperkirakan apakah pemerintah benar-benar peduli terhadap penanganan pandemi di seluruh wilayah Indonesia? Jika melihat kenyataan di la- pangan, pemerintah terlalu mengeluarkan retorika yang tidak terlalu penting. Hal ini disebabkan karena mereka merasa orang yang berkuasa, sehingga mereka mengira apa yang diucapkan- nya akan memberikan pengaruh positif kepada publik. Padahal, mulai dari kepercayaan, nilai, hingga asumsi, pemerintah sudah abai dalam penanganan melalui komunikasi krisis. Dengan kata lain, mereka perlu memiliki sense of crisis untuk menghadapinya (Pergel & Psychogios, 2013).
4.  Lemahnya Komunikasi Internal
Dalam krisis ini, juga terdapat beberapa ka- sus yang mengindikasikan lemahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan koordinasi internal. Ini dapat dilihat dari munculnya penolakan yang muncul terkait dengan jenazah tenaga medis yang meninggal akibat terjangkit Covid-19. Kasus yang muncul salah satunya yang terjadi di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan penolakan beberapa warga yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap jenazah tenaga medis yang hendak dikuburkan di daerahnya. Kejadian tersebut membuat jenazah tenaga medis tersebut batal dimakamkan di tempat pemakaman yang telah direncanakan. Salah satu alasan penolakan disebabkan karena warga takut tertular virus yang ada pada jenazah (Detik, 2020). Kejadian ini menjadi kecaman masyarakat. Kejadian serupa juga muncul di Banyumas ketika warga menolak jenazah pasien positif Covid-19 hingga akhirnya makam kembali dibongkar (Rachmawati, 2020).
Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang gagal untuk membangun komunikasi internal pemerintah hingga lapisan paling bawah yakni ketua RT. Padahal sejatinya ketua RT juga merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri hingga pada akhirnya bagian dari pemerintah justru menjadi bagian dari penolakan yang ada. Selain itu kejadian ini mengindikasi-
kan bahwa tidak berjalannya fungsi sosialisasi pemerintah yang menjelaskan bahwa tidak me- mungkinkannya penularan melalui jenazah. Ini penting dilakukan supaya tidak menimbulkan adanya penolakan di masyarakat.
Berdasarkan kejadian di atas, mengutip pendapat Cutlip, Center, dan Broom (2016) bahwa komunikasi internal menjadi fungsi utama dari humas pemerintah. Meskipun komunikasi ini lazim dalam organisasi, ia mengandung arti penting tersendiri dalam pemerintahan karena dua alasan. Pertama, karena penyebaran per- nyataan, pengumuman kebijakan atau tindakan organisasi kepada publik dilakukan dengan segera, maka pejabat di dalam organisasi harus tahu dan memahami isu yang ada. Kedua, rumor atau berita separuh benar dapat merugikan atau kontraproduktif bagi organisasi apa pun, namun rumor jelas merupakan bencana bagi pemerintah. Selain itu, berbagai struktur pemerintahan harus dapat bekerja sama satu sama lain karena pent- ing untuk memberikan informasi terbaru tentang aktivitas antar sektor yang sangat penting bagi semua pihak.

## Pemanfaatan Media Sosial dalam Krisis
Komunikasi krisis yang efektif adalah tentang menggunakan potensi media sosial untuk men- ciptakan dialog dan memilih pesan, sumber, dan waktu yang tepat; melakukan pekerjaan sebelum krisis dan mengembangkan pemahaman tentang logika media sosial, menggunakan pemantauan media sosial, dan terus memprioritaskan media tradisional dalam situasi krisis. Komunikasi krisis yang efektif adalah menggunakan media sosial sendiri selama krisis (Eriksson, 2018). Selanjut- nya cara terbaik untuk mengelola krisis adalah dengan mencegahnya, sehingga begitu cepat di era ini di mana organisasi dapat diberdayakan ketika merangkul teknologi untuk menjangkau para stakeholder , namun dapat dibuat tidak diberdayakan ketika tidak cukup memanfaatkan alat yang tersedia untuk mereka (Pang, Hassan,
& Chong, 2014).
Pentingnya media sosial sebagai alat penye- lesaian krisis tidak dapat disangkal. Ini memiliki potensi untuk membuktikan pernyataan yang menghilangkan rumor tidak benar atau hanya
untuk menunjukkan fakta. Oleh karena itu, para praktisi didorong untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana media sosial bekerja dan cara terbaik untuk memanipulasinya untuk berkomunikasi dengan para stakeholder (Apuke & Tunca, 2018). Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi alat pendengaran, tetapi juga tempat ke- tika organisasi dapat berpartisipasi dalam dialog dengan stakeholder yang terlibat dan pengambil risiko, dan memberikan saran sebelum mene- rapkannya dalam skala penuh. Melalui media sosial, keprihatinan dapat diambil dan ditangani (Rasmussen & Ihlen, 2017). Maka, melalui pemanfaatan media sosial, siapa pun, terutama pemerintah, dapat mendeteksi informasi baik berupa narasi maupun gambar, lalu diteruskan ke pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan tindakan sebagai penanganan fase awal krisis. Media sosial menjadi sarana informasi untuk mengabarkan sekaligus menentukan tindakan baik dari pihak-pihak berwenang maupun publik (Maal & Wilson-North, 2019).
Dalam masa penanganan krisis Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia juga turut serta me- manfaatkan media sosial sebagai instrumen. Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 secara aktif memberikan berbagai informasi melalui berbagai media so- sial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta Youtube. Berbagai kanal tersebut turut serta dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat berbagai konten yang mengedukasi masyarakat dalam bentuk konten gambar maupun video. Pemanfaatan media sosial ini tentunya sangat ber- manfaat dalam situasi krisis yang sedang dialami oleh pemerintah ini karena dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi informasi resmi agar publik dan stakeholder mendapatkan paparan informasi yang kredibel. Selain itu media sosial yang dimiliki bermanfaat untuk mengendalikan potensi krisis yang lebih besar utamanya berbagai rumor yang berpotensi beredar.

## Strategi dan Taktik Manajemen Komunikasi Krisis
Walaupun terdapat berbagai kekurangan dalam strategi manajemen komunikasi krisis yang
dilakukan pemerintah dan krisis sudah berlang- sung, masih ada waktu bagi pemerintah dalam sisa waktu yang ada untuk memperbaiki berbagai sektor yang terkait agar krisis yang ada dapat tertangani dengan lebih baik.
Adapun dalam hal merumuskan strategi krisis bagi Pemerintah Indonesia, kita dapat menggunakan Situational Crisis Communication Theory . Dalam strategi ini, rebuilding posture menjadi pilihan terbaik dalam merespons krisis ini. Coombs (2015) menyebutkan bahwa rebuild - ing posture mencoba untuk meningkatkan repu- tasi organisasi. Kata-kata yang diucapkan dan tindakan yang diambil dirancang untuk memberi manfaat bagi stakeholder dan mengimbangi efek negatif dari krisis. Posture ini melibatkan langkah compensation dan apologia .
Pemerintah sudah seharusnya memberikan kompensasi dan juga menyampaikan tanggung jawab penuh terhadap penanganan krisis Co- vid-19 ini karena memang pemerintah dalam hal ini yang sudah seharusnya bertanggung jawab penuh atas krisis ini. Selanjutnya, hal ini juga beralasan karena pada awalnya pemerintah telah terkesan melakukan denial dan pada akhirnya membuat situasi justru memburuk dan mendapat- kan kesan negatif dari publik. Maka kini sudah saatnya pemerintah menggunakan rebuilding posture untuk kemudian meredam berbagai gejolak pada publik dan mengendalikan krisis serta menghindari munculnya krisis baru dari penanganan krisis Covid-19 ini. Langkah yang telah dilakukan, yakni memberikan kompensasi dengan menyiapkan 405,1 triliun rupiah untuk menangani pandemi yang ditujukan kepada ma- syarakat. Lalu selanjutnya yakni apologia, sudah seharusnya pemerintah menunjukkan pesan pada publik bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dan akan semaksimal mungkin mengatasi krisis ini.
Selain strategi tersebut, terdapat beberapa langkah taktis yang masih dapat dilakukan pemerintah untuk menangani krisis ini. Suherman (2020) menjelaskan terdapat tiga hal utama yang dapat dilakukan pemerintah dalam kerja komu- nikasi krisis dalam menghadapi pandemi ini. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat. Kecepatan dalam memberikan informasi akan
berdampak pada keterpenuhan informasi yang valid dan terpercaya bagi masyarakat dan stake - holder lainnya, seperti media massa. Kecepatan ini akan menunjukkan bahwa pemerintah mampu dan memegang kendali dalam situasi krisis. Ke- dua adalah dibutuhkan konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa penunjukan jubir nasional dalam penyam- paian informasi situasi krisis tidak akan mampu bekerja sendiri, terdapat jubir-jubir lainnya di tingkat daerah, namun harus dipastikan tidak boleh terjadi inkonsistensi data dan informasi di semua level. Ketiga adalah prinsip keterbu- kaan. Prinsip ini mewajibkan pihak pemerintah yang ditunjuk sebagai jubir harus mau berbagi informasi secara terbuka ( full disclosure ) kepada stakeholder, terutama media massa terhadap apa yang mereka ketahui.

## PENUTUP
Berdasarkan temuan-temuan yang ada, maka ba- nyak hal yang harus diperbaiki dalam komunikasi krisis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indo- nesia. Strategi rebuilding posture yang berisikan langkah apologia dan compensation (Coombs W.
T., 2015) menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Selain itu, ketiga tahap yang ada dalam komunikasi krisis sudah selayaknya menjadi per- hatian bagi setiap krisis yang ada termasuk dalam hal ini pre crisis dan post crisis selain dari fase crisis itu sendiri . Selanjutnya beberapa langkah taktis juga sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan krisis Covid-19 ini, yaitu ke- cepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, dan prinsip keterbukaan (Suherman, 2020).
Selain langkah-langkah tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problem komunikasi  yang ada. Yang pertama adalah menunjukkan sense of crisis dari berbagai elemen dari pemerintah kepada publik dan stakeholder . Yang kedua adalah per- lunya pemerintah untuk memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah itu sendiri mulai dari pusat hingga tataran terkecil, yakni RT.
Yang ketiga adalah perlunya pemerintah untuk memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Apuke, O. D., & Tunca, E. A. (2018). Social Media and Social Media and Crisis Management: A Review and Analysis of Existing Studies. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 199-215. Aria, P. (2020, Maret 26). Ekonomi Indonesia dalam Skenario  Terburuk  Akibat  Virus  Corona . Retrieved April 14, 2020, from katadata. co.id: https://katadata.co.id/telaah/2020/03/26/ ekonomi-indonesia-dalam-skenario-terburuk- akibat-virus-corona
Bayu, D. J., & Agustiyanti. (2020, April 2). Ralat Jubir Presiden, Pratikno: Pemerintah Imbau Masyarakat  Tak  Mudik . Retrieved April 15,
2020, from katadata.co.id: https://katadata. co.id/berita/2020/04/02/ralat-jubir-presiden- pratikno-pemerintah-imbau-masyarakat-tak- mudik
Benn, S., Abratt, R., & O’Leary, B. (2016). Defining and Identifying Stakeholders: Views from Management and Stakeholders. South African Journal of Business Management , 1-11. https:// doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55.
Budiansyah, A. (2020, April 5). Catat, Wajib Pakai Masker  Buat  Semua  Warga  RI  Mulai  Hari Ini! Retrieved April 13, 2020, from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/ lifestyle/20200405174659-33-149879/catat- wajib-pakai-masker-buat-semua-warga-ri- mulai-hari-ini
Bundy, J., Pfarrer, M. D., Short, C. E., & Coombs, W. T. (2016). Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development. Journal of Management , 1-32. Doi: 10.1177/0149206316680030.
Coombs, W. T. (2010). Parameters for Crisis. In W. T.
Coombs, & S. J. Holladay, The Handbook of Crisis Communication (pp. 17-53). Chichester: Blackwell Publishing Ltd. Coombs, W. T. (2015). On Going Crisis Communi- cation: Planning, Managing, and Responding 4th Edition. California: Sage Publications. Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2016).
Effective Public Relations Edisi Kesembilan. Jakarta: Prenadamedia Group.
Detik. (2020, April 13). Data Corona di Mata Jokowi: Dulu Bisa Bikin Panik, Kini Perlu Dibuka ke Publik . Retrieved April 15, 2020, from detik. com: https://news.detik.com/berita/d-4975126/
data-corona-di-mata-jokowi-dulu-bisa-bikin- panik-kini-perlu-dibuka-ke-publik/1
Detik. (2020, April 11). Kisah Pilu Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang . Retrieved April 15, 2020, from detik.com: https://news.detik. com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah- pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di- semarang/1 Detik.com. (2020, April 2). Istana: Mudik Boleh tapi Wajib  Isolasi  Mandiri  dan  Berstatus  ODP . Retrieved April 15, 2020, from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4962231/ istana-mudik-boleh-tapi-wajib-isolasi-mandiri- dan-berstatus-odp
Eriksson, M. (2018). Lessons for Crisis Communication on Social Media: A Systematic Review of What Research Tells the Practice. International Journal of Strategic Communication , 526-551. Doi: 10.1080/1553118X.2018.1510405.
Fearn-Banks, K. (2011). Crisis Communications: A Casebook Approach. New York: Routledge. Freeman, R. E. (1984). Strategic  Management:  A Stakeholder Approach. Massachusetts: Pitman Publishing.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020,
April 12). Data Sebaran. Retrieved April 12, 2020, from Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19: https://www.covid19.go.id/
Hegner, S. M., Beldad, A. D., & Kraesgenberg, A.-L. (2016). The Impact of Crisis Response Strategy, Crisis Type, and Corporate Social Responsibility on Post-crisis Consumer Trust and Purchase Intention. Corporate Reputation Review , 357-370. https://doi.org/10.1057/ s41299-016-0007-y. Ihsanuddin, & Meiliana, D. (2020, April 3). Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif  Covid-19 . Retrieved April 13, 2020,
from kompas.com: https://nasional.kompas. com/read/2020/04/03/18470851/dibantah- pernyataan-ngabalin-yang-sebut-ada-staf-ksp- positif-covid-19
Kumparan. (2020, Maret 26). Pemerintahan Kosovo Tumbang  karena  Virus  Corona . Retrieved
April 14, 2020, from kumparan.com: https:// kumparan.com/kumparannews/pemerintahan- kosovo-tumbang-karena-virus-corona- 1t6GIyD2oCg
Lestari, P., & Sularso. (2020). The COVID-19 Impact Crisis Communication Model Using Gending Jawa Local Wisdom. International Journal of Communication and Society , 47-57. https://doi. org/10.31763/ijcs.v2i1.150.
Maal, M., & Wilson-North, M. (2019). Social Media in Crisis Communication – The “Do’s” and “Don’ts”. International  Journal  of  Disaster Resilience  in  the  Built  Environment , 1759- 5908. Doi: 10.1108/IJDRBE-06-2014-0044.
Marsen, S. (2019 ). Navigating Crisis: The Role of Communication in Organizational Crisis. International Journal of Business Communication , 1-13. Doi: 10.1177/2329488419882981. Masluha, S. (2020, Maret 2). Menkes Terawan Tegaskan Masker Hanya Untuk Orang Sakit . Retrieved April 13, 2020, from detikHealth: https:// health.detik.com/berita-detikhealth/d-4922354/ menkes-terawan-tegaskan-masker-hanya- untuk-orang-sakit
Mawardi, I. (2020, April 6). Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES . Retrieved April 15, 2020, from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4967416/ ini-daftar-37-pernyataan-blunder-pemerintah- soal-corona-versi-lp3es/1
Mikušová, M., & Horváthová, P. (2019). Prepared for A Crisis? Basic Elements of Crisis Management in An Organisation. Economic  Research-
Ekonomska Istraživanja , 1844-1868. https:// doi.org/10.1080/1331677X.2019.1640625.
Mitchell, R. K., Aggle, B. R., & Wood, D. J. (1997).
Toward A Theory of Stakeholders Identification and Salience: Defining The Principle of Who and What Really Counts. Academy  of Management , 853-886.
Nurita, D., & Sugiharto, J. (2020, Maret 29). Dirisak  Netizen,  Jubir  Corona  Jawab  soal Si  Kaya  vs  Si  Miskin . Retrieved April 15, 2020, from tempo.co: https://nasional. tempo.co/read/1325218/dirisak-netizen-jubir- corona-jawab-soal-si-kaya-vs-si-miskin/ full&view=ok
Oliver, S. (2010). Public  Relations  Strategy  Third Edition. London: Kogan Page. Pang, A., Hassan, N. B., & Chong, A. C. (2014). Negotiating Crisis in The Social Media Environment: Evolution of Crises Online, Gaining Credibility Offline. Corporate Communications:  An  International  Journal , 96-118. Doi: 10.1108/CCIJ-09-2012-0064. Peng, X., Gong, W., & Peng, M. (2016). Empirical Study on Trust Repair of Government in Public Crisis Event. Open Journal of Business and  Management , 376-391. http://dx.doi. org/10.4236/ojbm.2016.42040.
Pergel, R., & Psychogios, A. G. (2013). Making Sense of Crisis: Cognitive Barriers of Learning in Critical Situations. Management Dynamics in the Knowledge Economy , 179-205.
Praditya, I. I. (2020, April 12). Dampak  Corona, Pertumbuhan Ekonomi 170 Negara Diprediksi Negatif . Retrieved April 14, 2020, from lipu- tan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/ read/4225298/dampak-corona-pertumbuhan- ekonomi-170-negara-diprediksi-negatif
Pusparisa, Y. (2020, Juli 15). Jumlah  Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena Covid-19 Bertambah . Retrieved Juli 27, 2020, from Data Books: https://databoks.katadata.co.id/data- publish/2020/07/15/jumlah-tenaga-kesehatan- yang-meninggal-karena-covid-19-bertambah Rachmawati. (2020, April 3). Duduk  Perkara Penolakan  Pemakaman  Pasien  Covid-19  di Banyumas,  Bupati  Minta  Maaf  dan  Pimpin Pembongkaran  Makam . Retrieved April 13, 2020, from kompas.com: https://regional. kompas.com/read/2020/04/03/06070011/ duduk-perkara-penolakan-pemakaman-pasien- covid-19-di-banyumas-bupati-minta
Rasmussen, J., & Ihlen, Ø. (2017). Risk, Crisis, and Social Media: A Systematic Review of Seven Years’ Research. Nordicom  Review , 1-17.
Doi:10.1515/nor-2017-0393.
Rina, R. (2020, April 9). Update! 1,4 Juta Pekerja Dirumahkan  &  PHK,  Jakarta  Terbanyak . Retrieved April 15, 2020, from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200409201441-4-151017/update- 14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta- terbanyak Setyowati, D. (2020, April 12). 44 Dokter dan Perawat RI  Meninggal  Dunia  Akibat  Virus  Corona . Retrieved April 15, 2020, from KataData: https://katadata.co.id/berita/2020/04/12/44- dokter-dan-perawat-ri-meninggal-dunia- akibat-virus-corona
Suherman, A. (2020). Menyoal Komunikasi Krisis
Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid -19. In F. Junaedi, Krisis Komunikasi dalam Pandemi  Covid-19 (pp. 65-69). Yogyakarta: Buku Litera. Supriyadi, S. (2020, April 3). Pencipta  Aplikasi Zoom  Raup  Keuntungan  Hingga  Triliunan Di  Tengah  Wabah  Corona . Retrieved April 15, 2020, from airmagz.com: https://www. airmagz.com/57204/pencipta-aplikasi-zoom- raup-keuntungan-hingga-triliunan-di-tengah- wabah-corona.html
Tempo. (2020, Februari 28). Rp  72  Miliar  Untuk Influencer’: Cara Indonesia Merespon Virus Corona . Retrieved 14 April, 2020, from tempo.co: https://www.tempo.co/abc/5348/ rp-72-miliar-untuk-influencer-cara-indonesia- merespon-virus-corona
Tuasikal, R. (2020, Maret 16). Dulu Negatif, Pasien Cianjur  yang  Meninggal  Ternyata  Positif Corona . Retrieved April 15, 2020, from voain- donesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/ dulu-negatif-pasien-cianjur-yang-meninggal- ternyata-positif-corona/5329918.html Umah, A. (2020, Maret 23). Anies:  Jakarta  Butuh 1000 APD Sehari, Bisa Lebih ke Depannya . Retrieved April 15, 2020, from CNBC
Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200323121321-4-146918/anies- jakarta-butuh-1000-apd-sehari-bisa-lebih-ke- depannya
Widiastuti, D. A. (2020, Maret 1). Netflix  Alami Peningkatan Saham dari Penyebaran Corona . Retrieved April 15, 2020, from tek.id: https:// www.tek.id/culture/netflix-alami-peningkatan- saham-dari-penyebaran-corona-b1ZJ39hco