Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2010, Hal. 134- 140

## ISSN 021-969X

## Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Pemilikan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah
( Land Certificate as The Ownership Evidence for The Legal Warranty over The Land)

## Husen Alting
Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Kampus Gambesi, Jl. Raya Gambesi, Ternate Selatan,  Kota Ternate KotaK Pos 53 Ternate Kode Pos 97719 Telp/fax (0921) 3110901

## ABSTRACT
The objective of land registration is to obtain law warranty and law protection for the holder of  land  right.  Since  UUPA  and  its  regulations  are  written,  the  objective  is  not  actually realized.  It  is  evident  when  it  is  seen  from  the  technical  aspect  of  land  registration.  Some procedures and data used by the official may not be well elaborated. The government which is given responsibility for land registration has not certified the land. IN other hand, the land owners with limited economic capability do not have ability to register their land. Many lands are  without  certification,  and  as  consequence,  the  law  fails  to  cover  the  law  warranty  and law protection to the citizen.
Key  Words: sertipikat  ( land  certificate),  pendaftaran  tanah  (land  registration),  kepastian hukum ( legal warranty)

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber penghidupan  dan  mata  pencaharian  bagi manusia  dan  masyarakat,  sehingga  menjadi kebutuhan  manusia  yang  paling  mendasar, dengan  keyakinan  betapa  sangat  dihargai, bahkan  tanah  dan  manusai  tidak  dapat dipisahkan.  Manusia  hidup  dan  berkembang serta  melakukan  aktivitas  di  atas  tanah, sehingga  setiap  saat  manusia  berhubungan dengan  tanah 1 .  Setiap  orang  memerlukan tanah tidak hanya pada hidupnya, tetapi pada saat  ia  meninggal  dunia  pun  manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya.
Urgensi  tanah  bagi  kehidupan  manusia diapresiasi  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui  kebijakan  nasional  pertanahan  yang ditetapkan  dalam  TAP  MPR  No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan
1 M.P. Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  Teori  &  Praktek,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm. 1.
Sumber  Daya  Alam.  Penjabaran  lebih  lanjut dituangkan dalam produk perundang- undangan  dibawahnya,  salah  satunya  masih berlaku  adalah  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (UUPA) dan Keputusan Presiden Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan Nasional  di  Bidang  Pertanahan,  dimana sebagian  kewenangan  pemerintah  di  bidang pertanahan
dilaksanakan
pemerintah, pemerintah provinsi oleh pemerintah
kabupaten/kota termasuk di dalamya memberikan  kepastian  hukum  dan  hak  atas tanah. Kondisi tersebut dipicu oleh berkembangnya  dinamika  pembangunan  yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang
mengakibatkan kebutuhan akan tanah
semakin  meningkat  sedang  persediaan  tanah tidak bertambah. Pada sisi yang lain masyarakat masih banyak yang belum memiliki  tanda  bukti  hak  (baca:sertipikat). Kondisi  ini  akan  menempatkan  masyarakat dalam  posisi  yang  lemah  bila  dihadapkan
dengan  pemerintah  dan  investor  pengguna tanah.  Harga  tanah  masyarakat  akan  dinilai sangat rendah bila dibandingkan dengan yang telah memiliki sertipikat.
Untuk  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  pemilik  tanah,  maka  UUPA memerintahkan  kepada  pemerintah  agar melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Indonesia  yang  bertujuan  untuk menjamin  kepastian  hukum  yang  bersifat Recht Kadaster 2 .
Pelaksanaan
pendaftaran tanah
hendaknya dilakukan berdasarkan asas sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir  dan terbuka. Sesuai dengan makna asas sederhana,  maka  hendaknya  pelaksanaan pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan  dengan mudah  agar  dapat  dipahami  oleh  pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemegang hak atas  tanah.  Sedangkan  asas  aman  adalah pendaftaran  tanah  perlu  diselenggarakan secara  teliti  dan  cermat  sehingga  hasilnya dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum sesuai dengan pendaftaran tanah. Selanjutnya asas  terjangkau  adalah  pelayanan  yang diberikan  dalam  rangka  pendaftaran  tanah harus  bisa  terjangkau  oleh  pihak  yang memerlukan, kalau dari segi pembiayaan maka dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  61 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  Nomor  24 Tahun  1997),  dimana  kalau  pemohon  tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar  biaya  pendaftaran  tanah,  maka pemerintah  dapat  membebaskan  pemohon dari  seluruh  biaya pendaftaran  tanah.  Dengan adanya pembebasan biaya pendaftaran tanah, maka  hendaknya  tidak  ada  lagi  alasan  bagi masyarakat  yang  memiliki  hak  atas  tanah untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  dengan alasan biaya pendaftaran tanah.
Sehubungan  dengan  kepastian  hukum atas tanah, kondisi saat ini banyak kasus/sengketa  tanah  yang  terjadi  bukan hanya bagi masyarakat yang menguasai tanah tanpa  sertipikat,  akan  tetapi    yang  memiliki sertipikat  pun  belum  memberikan  jaminan yang  bersangkutan  dapat  memenangkan
2 Pendaftaran  tanah  berdasarkan  hukum  atau  suatu kegiatan  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah    yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak.
sengketa  tanah  di  pengadilan,  padahal  tujuan pendaftaran  tanah  sebagaimana  terdapat dalam  Pasal  3  PP  Nomor  24  Tahun  1997 adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak atas  tanah.    Rendahnya  pendaftaran  tanah  di Indonesia  selain  karena  ketidak  tahuan, birokrasi, keterbatasan ekonomi, juga disebabkan karena  selama ini sertipikat belum sepenuhnya  memberikan  jaminan  kepastian hukum bagi para pemegang hak. Bahkan pada daerah  tertentu  yang  masyarakatnya  masih taat pada hukum adat, mengganggap pengakuan  masyarakat  beserta  institusi  adat yang lebih penting dan memberikan rasa aman dalam  penguasaan  tanah.  Adrian  Sutedi menegaskan  bahwa  meskipun  dalam  UUPA telah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum bagi pemegang hak atas tanah atau pemegang sertipikat, tetapi sebenarnya sertipikat belum memberikan jaminan kepastian  hukum  pemiliknya  karena  dalam peraturannya  sendiri  memberi  peluang  di mana  sepanjang  ada  pihak  lain  yang  merasa memiliki  tanah  dapat  menggugat  pihak  yang namanya  tercantum  dalam  sertipikat  secara keperdataan ke Peradilan  Umum, atau menggugat  kepada  Kepala  BPN/Kepala  Kantor Pertanahan  yang  bersangkutan  ke  Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  atau  gugatan  yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa fungsi  hukum  melalui  berbagai  regulasi  tidak mutlak  memberikan  perlindungan  hukum kepada masyarakat pemilik tanah. 3
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka fokus penulisan diarahkan pada pendaftaran  tanah  dan  sertipikat  hak  atas tanah  sebagai  alat  bukti  pemilikan  dalam rangka  memberikan  kepastian  hukum  atas tanah  dengan  pertanyaan  “apakah  dengan melakukan  pendaftaran  tanah  dapat  benar- benar  memberikan  kepastian  hukum  atas tanah?”

## Pendaftaran Tanah
Pendaftaran  berasal  dari  kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk  suatu record  (rekaman),  menunjukkan
3 Adrian  Sutedi,  2006, Kekuatan  Hukum  Berlakunya Sertipikat  Sebagai  Tanda  Bukti  Hak  Atas  Tanah,  Cipta Jaya, Jakarta, hlm.1-2.
kepada luas, nilai dan kemilikan (atau lain-lain alas  hak)  terhadap  suatu  bidang  tanah. Selanjutnya  Pendaftaran  juga  berasal  dari bahasa  latin capitastrum  yang  berarti  suatu register  atau capita  atau  unit  yang  diperbuat untuk pajak tanah Romawi (capotatio terrens). Menurut    A.P.  Parlindungan, cadastre adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari  tanah  dan  pemegang  haknya  dan  untuk kepentingan perpajakan). Demikian pula cadastre  merupakan  alat  yang  tepat  yang memberikan  uraian  dan  identifikasi  dari  lahan tersebut dan juga sebagai continuous recording  (rekaman  yang  berkesinambungan) dari  hak  atas  tanah. 4 Sedangkan  menurut Rawton  Simpson    bahwa  pendaftaran  tanah merupakan  suatu  upaya  yang  tangguh  dalam administrasi  kenegaraan,  sehingga  dapat  juga dikatakan  sebagai  bagian  dari  mekanisme pemerintahan. 5
Selanjutnya pendaftaran tanah menurut  Douglas  J.  Willem  merupakan pekerjaan  yang  kontinu  dan  konsisten  atas hak-hak  seseorang  sehingga  memberikan informasi  dan  data  administrasi  atas  bagian- bagian  tanah  yang  didaftarkan.  Lengkapnya disebutkan:
“ The register consists of the individual  grant,  certificates  of  folios contained  hitin  it  at  anygiven  time. Added  to  these  are  documents  that may  bedeemed  to  be  embodied  in the register upon registration.
Together  these  indicated  the  parcel of land in a particular title, the person entitle  to  interests  there  in  and  the nature  and  extent  of  these  interests. There  are  also  ancillary  register  wich assist in the orderly administration of the system.
Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun  1997,  pendaftaran  tanah  merupakan rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  meliputi:  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,
4 A.P.Parlindungan,  1999, Pendaftaran  Tanah  di Indonesia  (Berdasarkan  P.P.  24  Tahun  1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (P.P.  37  Tahun  1998),  Mandar  Maju, Bandung, hlm.18.
5 Ibid,  hlm. 19.
dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan–satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti  haknya  sebagai  bagi  bidang-bidang tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak tertentu yang membebaninya.
Sedangkan  menurut  Boedi  Harsono bahwa  pendaftaran  tanah  adalah  suatu rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh negara/pemerintah  secara  terus  menerus  dan tertur  ,  berupa  pengumpulan  keterangan  atau data  tertentu,  mengenai  wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, peyimpanan, dan penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam rangka  memberikan  jaminan  kepstian  hukum di  bidang  pertanahan,  termasuk  penerbitan tanda buktinya. 6
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka pendaftaran  tanah  merupakan  suatu  proses yang  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  Tanda  bukti  hak  ini  yang kemudian  dikenal  dengan  sertipikat  hak  atas tanah.

## Sertipikat
Menurut  Ali  Achmad  Chomzah  bahwa sertipikat  merupakan  surat  tanah-tanah  yang sudah  ada  surat  ukurannya,  atau  pun  tanah- tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran  desa  demi  desa,  karenanya  ini merupakan pembuktian yang kuat, baik subjek maupun objek ilmu hak atas tanah. 7
Selain  itu  juga  ada  istilah  dikenal sertipikat  sementara,  yaitu  surat  tanda  bukti hak,  yang  terdiri  dari  salinan  buku  tanah  dan gambar  situasi,  yang  diberi  sampul  dan  dijilid menjadi  satu  yang  bentuknya  ditetapkan  oleh
6 Boedi  Harsono,  2008, Hukum  Agraria  Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hlm.72.
7 Ali  Achmad  Chomzah,  2002, Hukum  Pertanahan  (Seri Hukum  Pertanahan  I  Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara,  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  II  Sertipikat  dan Permasalahannya), Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.123.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2   137 Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berkaitan dengan kekuatan pembuktian
(berlakunya  hukum)  dapat  dikaitkan  dengan teori  yang  dikemukakan  oleh  Soedikno Mertokusumo, bahwa berlakunya suatu undang-undang (baca sertipikat) harus memenuhi  tiga  syarat  kekuatan  berlaku  yaitu kekuatan  berlaku  yuridis,  sosiologis,  dan filosofis.  Kekuatan  berlaku  yuridis  apabila persyaratan  formal  terbentuknya  peraturan perundang–undangan  itu  telah  terpenuhi. 8
Kelsen menyebutkan kaidah hukum
mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya  didasarkan  atas  kaidah  yang lebih  tinggi  tingkatannya. 9 Kaitan  dengan pendaftaran  tanah,  maka  proses  harus didasarkan  pada  peraturan  yang  berlaku (UUPA  dan  PP  Nomor  24  Tahun 1997)  karena ketentuan  inilah  yang  menjadi  landasan  perlu adanya suatu pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Selanjutnya kekuatan berlaku
sosiologis, artinya berlakunya hukum
merupakan  kenyataan  dan  diterima  dalam masyarakat. Tidak memandang apakah hukum tersebut terbentuknya sesuai dengan persyaratan  formal  atau  tidak.  Terdapat  2 (dua) teori berlakunya hukum dalam masyarakat menurut Soedikno, yakni: 10
1. Teori  kekuatan  ( machtstheorie)  hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis  apabila  dipaksakan  berlakunya oleh  penguasa,  terlepas  dari  diterima atapun tidak oleh  warga masyarakat.
2. Teori  Pengakuan  ( anerkennungstheorie) hukum  mempunyai  kekuatan  berlaku sosiologis  apabila  diterima  dan  diakui  oleh warga masyarakat.
Persyaratan  ini  menunjukan  bahwa walupun  secara  formal  proses  pendaftaran tanah  telah  sesuai  dengan  ketentuan,  namun belum  atau  tidak  diterima  pengakuan  oleh masyarakat  di  sekitar  lokasi  tanah  tersebut, maka  kekuatan  tersebut  masih  lemah.  Untuk itu  dalam  proses  pendaftaran  tanah,  ketika
8 Soedikno  Mertokusumo,  2002, Mengenal  Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm.87.
9 Hans  Kelsen, 1973. General  Theory  of  Law  and State ,  (alih  bahasa  Soemarno),  Rimdi  Press.
Jakarta , hlm.126.
10 Soedikno Mertokusumo, op. cit., hlm.88.
dilakukan  pengukuran,  diperlukan  para  pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut untuk hadir dan menunjukan batas-batas tanah yang dimiliki,  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah di kemudian hari.
Sedangkan  berlaku  secara  filosofis  jika kaidah  hukum  itu  sesuai  dengan  cita-cita hukum  ( rechtsidee)  sebagai  nilai  positif tertinggi.  Pada  tataran  pendaftaran  tanah maka cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat  pemilik  tanah  adalah  jaminan kepastian  hukum  dan  kepastian  hak    atas tanah.  Karena  dengan  adanya  jaminan kepastian tersebut, maka pemegang hak dapat diakui    keberadaan  tanah  tersebut,  sekaligus diperlukan jaminan perlindungan bagi negara.

## Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  secara  normatif dapat  dimaknai  ketika  suatu  peraturan  dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam artian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Sedangkan pemikiran mainstream  beranggapan  bahwa  kepastian hukum  merupakan  keadaan  dimana  perilaku manusia,  baik  individu,  kelompok,  maupun organisasi,  terikat  dan  berada  dalam  koridor yang  sudah  digariskan  oleh  aturan  hukum. 11 Dengan demikian, kepastian hukum merupakan  sesuatu  prilaku  yang  dilakukan oleh subjek hukum secara konsisten berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Implikasi  dari  kekonsistenan tersebut akan memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum tersebut.
Sertipikat, Pendaftaran Tanah dan

## Kepastian Hukum Atas Tanah
Selama  ini  negara  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  pemilik  hak  atas melalui  pemberian  sertipikat  yang  dilakukan dengan  proses  pendaftaran  tanah  oleh pemerintah.  Namun  dalam  kenyataannya walaupun  sertipikat  telah  diperoleh  pemegang hak,  kekuatan  pembuktiannya  masih  lemah bila ada pihak lain yang dapat membuktikan.
11 http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa- itu-kepastian-hukum/
Menurut  Irawan  Soerodjo,  bahwa sertipikat merupakan alat bukti hak yang kuat, yang  berarti  bahwa  selama  belum  dibuktikan sebaliknya,  data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum  dalam  sertipikat  harus  diterima sebagai  data  yang  benar  sepanjang  data tersebut  sesuai  dengan  data  yang  tercantum dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang bersangkutan  dan  bahwa  orang  yang  tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat  atas  nama  orang  atau  badan hukum  lain  jika  selama  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya sertipikat tersebut yang bersangkutan  tidak  mengajukan  keberatan secara  tertulis  kepada  pemegang  sertipikat dan  Kepala  Badan  Pertanahan  atau  tidak mengajukan gugatan di pengadilan sedangkan tanah  tersebut  diperoleh  orang  atau  badan hukum lain yang mendapat persetujuannya. 12
Kaitan  dengan  batas  gugatan  hak  atas tanah yang telah bersertipikat setelah 5 (lima) tahun, Elyana menyatakan bahwa
“Pembatasan  5  (lima)  tahun  saja  hak  untuk menggugat  tanah  yang  telah  bersertipikat harus disambut gembira karena akan memberikan kepastian hukum dan
ketentraman pada orang yang telah memperoleh  dengan  sertipikat  tanah  dengan itikad  baik.  Pengalaman  menunjukan  bahwa sering  terjadi  sertipikat  hak  atas  tanah  yang telah berumur 20 tahun pun (karena sertipikat tersebut  telah  diperpanjang  dengan  20  tahun lagi) masih juga dipersoalkan dengan mengajukan  gugatan.  Bahkan  baik  ke  PN maupun  ke  PTUN  dan  pihak  tergugat umumnya  tidak  berhasil  dengan  mengajukan eksepsi  kedaluwarsa  baik  secara akusatif maupun axtingtip  karena  hakim  menganggap hukum  tanah  nasional  kita  berpihak  pada hukum  adat  yang  tidak  mengenal  lembaga verjaring. Dengan adanya pembatasan 5 tahun dalam  Pasal  32  ayat  2,  maka  setiap  tergugat dalam  kasus  tenah  yang  sertipikatnya  telah berumur  5  tahun  dapat  mengajukan  eksepsi lewat waktu”. 13
12 Irawan  Soerodjo,  2003, Kepastian  Hukum  Hak  Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, hlm.115.
13 Elyana, 1997, Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Makalah Seminar  Kebijaksanaan  Baru  di  Bidang  Pertanahan Dampak  dan  Peluang  bagi  Bisnis  Properti  dan Perbankan, Jakarta Agustus 1997, hlm.6.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka  sertipikat  tanah  dapat  digunakan sebagai  alat  bukti  yang  kuat  selama  tidak dapat  dibuktikan  sebaliknya,  data  fisik  dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat tersebut  harus  diterima  sebagai  data  yang benar,  baik  dalam  melakukan  perbuatan hukum  sehari-hari  maupun  dalam  berperkara di pengadilan.
Secara  teori,  kekuatan  pembuktian sertipikat atas tanah dapat dibagi dua bentuk, pertama,  dengan  sistem  positif  dimana  suatu sertipikat  tanah  yang  diberikan  itu  adalah berlaku  sebagai  tanda  bukti  hak  atas  tanah yang  mutlak  serta  merupakan  satu-satunya tanda  bukti  hak  atas  tanah.  Kedua,  sistem negatif  dimana  segala  apa  yang  tercantum  di dalam sertipikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya  (tidak  benar)  di  muka  sidang pengadilan.
Di  Indonesia,  sistem  yang  dianut adalah  pembuktian  negatif  yang  bertendensi positif. Artinya bahwa suatu sertipikat dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  kuat sepanjang  pihak  lain  tidak  membuktikan sebaliknya. Bertendensi positif, maksudnya bila dalam  jangka  waktu  5  tahun  para  pihak  yang berhubungan  dengan  dengan  tanah  tersebut tidak memberikan tanggapan terhadap perolehan  hak  atas  tanah  dimaksud,  maka sertipikat yang dimiliki menjadi alat pembuktian yang kuat.
Aspek perlindungan hukum yang terdapat  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  1997 menganut
konsep ” rechtsverwerking” (pelepasan  hak  yaitu  hilangnya  hak  bukan karena  lewatnya  waktu  tetapi  karena  sikap atau  tindakan  seseorang  yang  menunjukan bahwa  ia  sudah  tidak  akan  mempergunakan suatu  hak)  dalam  pendaftaran  tanah:  ”Bagi Pemegang  Sertipikat”. 14 Kalau  lewat  waktu  5 tahun  tidak  ada  gangguan  atau  keberatan, maka  ia  terbebas  dari  gangguan  pihak  lain
14 Maria  S.W.  Sumardjono,  1997, Kepastian  Hukum  dan Perlindungan  Hukum  Dalam  Pendaftaran  Tanah, makalah  seminar  nasional  kerja  sama  UGM  &  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Yogyakarta 13
September 1997, hlm.10.
yang  merasa  sebagai  pemegang  hak  atas tanah tersebut. 15
Untuk  itu,  melalui  pendaftaran  tanah dapat diperoleh informasi  suatu bidang tanah, baik  penggunaan,  pemanfaatannya,  maupun informasi  menganai  untuk  apa  sebaiknya tanah  itu  dipergunakan  dan  sebagainya. Ketentuan  UUPA  bidang  pendaftaran  tanah adalah  usaha  yang  lebih  modern  dari  suatu pendaftaran  tanah  yang  komperhensif  yang kita  kenal  dengan land  information  system kadangkala juga disebut geographic information system. 16
Dengan demikian, maka pemegang hak akan  diberikan  jaminan  keamanan  akan kepemilikannya dalam menuju  kepastian hukum.  Bahkan  seseorang  pemilik  akan mendapatkan  kesempurnaan  dari  haknya, karena hal-hal sebagai berikut:
1. Adanya  rasa  aman  dalam  memiliki  hak atas tanah ( security);
2. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut ( simplity);
3. Adanya  jaminan  ketelitian  dalam  sistem yang dilakukan ( accuracy);
4. Mudah dilaksanakan ( expedition);
5. Dengan  biaya  yang  bisa  dijangkau  oleh semua  orang  yang  hendak  mendaftarkan tanah  ( cheapness)  dan  daya  jangkau  ke depan  dapat  diwujudkan  terutama  atas harga tanah itu;
6. Terdapat  jaminan  kepastian  mengenai pengertian,  isi,  batas-batas  hak  milik  atas tanah  dalam  kaitannya  dengan  fungsi sosial hak milik;
7. Memperoleh  jaminan  kepastian  mengenai cara-cara  memperoleh,  mempergunakan dan  menikmati  hak  milik  yang  serasi  dan seimbang  dengan  asas  dan  tujuan  hak milik.
Untuk  kepentingan  pembuktian  dan perlindungan jangka panjang,
maka pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional  merekam  seluruh  proses  termasuk informasi  mengenai  data  yuridis  dan  fisik tanah  akan  terpelihara  dalam  bentuk  buku tanah.  Sehingga  begitu  sertipikat  hak  atas tanah  (bukti  hak)  diberikan  kepada  yang
15 Lihat  Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah
16 A.P. Parlindungan, Op.Cit., hlm.7.
berhak atas tanah, maka segala aktivitas tanah itu  bagi  kepentingan  pemiliknya  benar-benar dijamin oleh hukum.
Bahkan kalaupun akan terjadi peralihan hak akan jelas terekam dalam buku tanah dan rekaman  ini  terpelihara  demi  kepentingan tanah  itu  atas  kedudukan  orang  yang  berhak dari  padanya.  Sepanjang  isi/sifat  hak  itu  bisa diagunkan  atau  dimutasikannya,  maka  tidak ada  orang  yang  tidak  menghormati  bila right to  use  dan  right  of  dispossal  memang diberikan  oleh  jenis  haknya  itu  sendiri. Kenyataan terwujudnya kepastian hukum yang diterapkan  inilah  yang  menjadi  persoalan pokok dan undang-undang untuk saat ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendaftaran  hak  atas  tanah  merupakan  suatu hal  yang  mutlak  dilakukan.  bahkan  terhadap setiap  bentuk  peralihan,  hapusnya  maupun pembebanan  hak  atas  milik  juga  wajib didaftarkan.
Prinsip  utama  pendaftaran  hak  atas tanah  adalah  untuk  memfasilitasi  jaminan keamanan atas pemilikan tanah dan pemindahan  haknya,  misalnya  pembeli  akan menikmati  tanah  dengan  tidak  ada  gangguan oleh  pihak  lain.  Selain  itu,  pendaftaran  tanah dibuat untuk menemukan apakah ada hak-hak pihak  ketiga.  Pokok  gagasan  dalam  sistem pendaftaran  adalah  mencatat  hak-hak  atas tanah, kemudian menggantikan bukti kepemilikan atas pemberian hak atas tanahnya.
Untuk itu pendaftaran tanah merupakan  prasyarat  dalam  upaya  menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan  dan  penggunaan  tanah  termasuk serta mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan  kepastian  hak  dan  perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertipikat tanah, sebagai instrumen  untuk  penataan  penguasaan  dan pemilikan  tanah  serta  sebagai  instrumen pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah  merupakan  jaminan  dari  negara,  dan merupakan  suatu  instrumen  penting  untuk perlindungan pemilik tanah. Pendaftaran tanah bersifat rechtkadaster  yang  meliputi  kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; dan  pendaftaran  hak-hak  tersebut,  serta
pemberian  sertipikat  hak  atas  tanah  yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

## Penutup
Sertipikat  tanah  merupakan  hasil  dari seluruh  rangkaian  pendaftaran  tanah,  yang pada  akhirnya  diharapkan  dapat  memberikan jaminan  kepastian  hukum  atas  kepemilikan atas  tanah,  baik  menyangkut  kepastian  atas subjeknya  (pemilik  tanah)  maupun  kepastian atas  objeknya  (tanah),  sehingga  dapat menjadi  alat bukti yang kuat atas  kepemilikan tanah.

## Daftar Pustaka

## Literatur
A.P.Parlindungan, 1999, Pendaftaran  Tanah di  Indonesia  (Berdasarkan  P.P.  24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan
Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat
Akta  Tanah  (P.P.  37  Tahun  1998), Mandar Maju, Bandung. Abdurrahman ,  1984, Kedudukan  Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta. Adrian  Sutedi ,  2006, Kekuatan  Hukum Berlakunya  Sertipikat  Sebagai  Tanda Bukti  Hak  Atas  Tanah,  Cipta  Jaya, Jakarta.
Ali  Achmad  Chomzah ,  2002, Hukum Pertanahan  (Seri  Hukum  Pertanahan  I Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Negara, dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya), Prestasi Pustaka, Jakarta. Boedi  Harsono ,  2008, Hukum  Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan
Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya),  Jilid  I  Hukum  Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
Florianus  SP  Sangsun ,  2007, Tata  Cara Mengurus  Sertipikat  Tanah  (Dasar- Dasar  Hukum  Pendaftaran  Tanah, Jenis-Jenis  Sertipikat  Tanah,  Proses
Pendaftaran Tanah), Visimedia, Jakarta. Herman  Hermit ,  2004, Cara  Memperoleh Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah Negara  dan  Tanah  Pemda  (Teori  dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia), Mandar Maju, Bandung. Irawan  Soerodjo ,  2003, Kepastian  Hukum Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia,  Arkola, Surabaya.
Kelsen,  Hans, 1973. General  Theory  of  Law and  State ,  (alih  bahasa  Soemarno)
Rimdi Press. Jakarta.
M.P.Siahaan, 2003, Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan  Bangunan  Teori  &  Praktek,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soejono  dan  H.  Abdurrahman ,  1998, Prosedur  Pendaftaran  Tanah  (Tentang Hak  Milik,  Hak  Sewa  Guna,  dan  Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Makalah Seminar dan Artikel Elyana ,  1997 ,  Peranan  Pengadilan  Dalam Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997,  Makalah Seminar Kebijaksanaan Baru Di Bidang Pertanahan  Dampak  dan  Peluang  bagi Bisnis Properti dan Perbankan. Jakarta, Agustus 1997.
Maria  S.W.  Sumardjono, 1997, Kepastian Hukum  dan  Perlindungan  Hukum dalam  Pendaftaran  Tanah,  Makalah Disampaikan  pada  Seminar  Nasional Kebijakan  Bari  Pendaftaran  Tanah  dan Pajak-Pajak yang Terkait: Proses Sosialisasi dan Tantangannya. Diselenggarakan atas Kerjasama Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional,
13 September 1997, Yogyakarta.
http://yancearizona.wordpress.com /200 8/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/.