## PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN
Oleh:
Desy Kartika Caronina Sitepu* (desysitepu22@gmail.com)

## ABSTRAKSI
Ekstradisi yang diartikan sebagai penyerahan penjahat dari suatu negara kepada negara lain. Maksud  dan  tujuan  ekstradisi  ialah  untuk  menjamin  agar  pelaku  kejahatan  berat  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  penuntutan atau pemindanaan karena patut dan tepatlah  penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi. Permasalahan yang diangkat adalah prosedur ekstradisi menurut Undung-Undang Nomor 1 Tahun 1979, jenis kejahatan yang dapat dilakukan permintaan pemindahan pelaku tindak pidana
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif,  yaitu  penelitian  yang didasarkan  dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  untuk  mencari  data  sekunder, adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  bahan  hukum  sekunder berupa  buku  tentang  hukum pidana,  buku  tentang  ekstrakdisi,  dan  bahan  hukum  Tertier  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah yang didapati dari internet.
Prosedur pemindahan pelaku tindak pidana dari suatu negara ke negara lain menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, syarat-syarat yang diajukan dalam permintaan ekstradisi, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap orang  yang  dimintakan  ekstradisi,  memberikan  keputusan  mengenai  permintaan  ekstradisi, permintaan orang yang diekstradisi. Pelaku tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah setiap orang yang oleh pejabat  berwenang  dari negara-peminta kepada negara-diminta,  atas dasar bahwa  orang yang  bersangkutan  disangka  melakukan  kejahatan  untuk  dapat  menjalani  pidananya,  sedangkan kejahatan  yang  tidak  dapat  di  ekstradisi  adalah  kejahatan  politik  karena  seorang  yang  melakukan kejahatan politik.
Kata kunci : Pemindahan, Tindak Pidana, Negara
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara  ada  demi  manusia,  oleh karena  itu,  negara  harus  berusaha mencapai  kebahagiaan  untuk  setiap manusia  (warga  negaranya).  Dengan
demikian negara memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap warga
negaranya.
Kebahagiaan dan kesejahteraan
tersebut  dapat  tercapai  hanya  melalui hukum karena hukum dapat menciptakan keteraturan, keadilan dan
ketentraman  hidup  yang  kemudian tercipta  suatu  kehidupan  masyarakat (warga negara) yang sejahtera, adil dan makmur.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  Van  Hattum  menyatakan bahwa:
“Setiap warga berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban didalam wilayah negaranya  masing-masing  oleh karenanya  hakim  dari  setiap negara  dapat  mengadili  setiap orang  yang  di  dalam  suatu  tindak pidana,  dengan  memberlakukan Undang-Undang  yang  berlaku  di negaranya ini berarti bahwa
Undang-Undang Pidana yang
berlaku  di  negaranya  ini  berarti bahwa  Undang-Undang  Pidana suatu  negara  itu  bukan  saja  dapat diberlakukan terhadap warga negara dari negara tersebut,
melainkan  juga  terhadap  setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya
diketahui telah melakukan suatu tindak pidana”
Permintaan  pemindahan  pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan bagi  pelaku  tindak  pidana  yang berstatus  tersangka  dan  narapidana, dimana  pelaku  tindak  pidana  yang berstatus  tersangka  adalah  pelaku tindak  pidana  yang  masih  menjalani proses  peradilan  atau  pemeriksaan, sedangkan  pelaku  tindak  pidana  yang berstatus narapidana (terpidana) adalah tindak  pidana  yang  sudah  dijatuhi hukuman dengan hukum tetap.
Praktek  negara-negara  dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian hanya tergantung pada adanya perjanjian tersebut. Kemungkinan besar, jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian
meskipun  antara  kedua  belah  pihak
belum membuat perjanjiannya.
Hubungan  baik  dan  bersahabat  antara dua  negara,  dapat  lebih  memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian,  sebaiknya  jika  hubungan antara  dua  negara  saling  bermusuhan dapat  dipastikan  amat  sukar  untuk saling hubungan menyerahkan
penjahat pelarian. Perlindungan kepada seorang  atau  beberapa  orang  penjahat pelarian tidak didorong oleh kesadaran bahwa  orang  yang  bersangkutan  patut untuk  dilindungi.  Apabila  hubungan kedua  negara  yang  semula  bersahabat berubah  menjadi  permusuhan  maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling  melindungi  penjahat  pelarian demikian  juga  sebaliknya,  praktek- praktek  penyerahan  penjahat  pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerjasama  dalam  mencegah  dan memberantas kejahatan. Hal ini mengingat kehidupan masyarakat umat manusia  pada  jaman  kuno  masih  jauh lebih sederhana.
Masalah  ekstradisi  di  Indonesia yang  diartikan  sebagai  penyerahan penjahat  dari  suatu  negara  kepada negara  lain,  dewasa  ini  semakin populer  dan  mulai  memasyarakat.  Hal ini antara lain disebabkan oleh : 1. Timbulnya kasus-kasus tentang ekstradisi yang melibatkan Indonesia  terutama  antara  tahun 1965 sampai sekarang, seperti kasus Tan  Hoa  1968,  kasus  kapal  mimi tahun  1965  dan  masih  banyak  lagi kasus lainnya
2. Indonesia telah mengadakan perjanjian  ekstradisi,  anatar  lain perjanjian  antara  Indonesia  dengan Filipina, perjanjian antara Indonesia
dengan  Malaysia  serta  penjajakan ke negara-negara tetangga lainnya
3. Pemberitaan-pemberitaan  pers  dan media  lainnya  turut  membantu mempepulerkan istilah dan pengertian ekstradisi
4. Khusus  di  kalangan  ahli  hukum, masalah  ekstradisi  sangat  erat hubungannya dengan hukum nasional  maupun  internasioanal sehingga  mau  tidak  mau  mereka juga  ingin  mempelajari  tentang ekstradisi  tersebut.  Terlebih  dalam rangka pembentukan undang- undang ekstradisi nasional. Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi, yaitu :
1. Adanya  tindakan  suatu  pemerintah yang  melepaskan  wewenang  atas seseorang  dengan  menyerahkan pemerintahan negara lain
2. Langkah-langkah yang telah
diambil  yang  membuktikan  si pelanggar  memang  ditahan,  baik untuk dituntut maupun untuk menjalani  hukuman.  Hal  ini  adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bahwa orang dimaksud  memang  sah  menurut hukum  yang  berlaku  di  negara pemberi  ekstradisi  agar  dapat diekstradisi. Lembaga yang mempunyai peranan dalam prosedur
ekstradisi  adalah  eksekutif  dan yudikatif.
Berdasarkan  hal  yang  telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk  mempelajari,  memahami,  dan meneliti  secara  lebih  mendalami mengenai praktek negara dalam melakukan  pemindahan  pelaku  tindak pidana. Penulis menggunakan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai pedoman.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan belakang pada uraian  di  atas,  maka  ada  beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  prosedur  pelaksanaan ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1979  tentang Ekstradisi ?
2. Apa saja jenis kejahatan yang dapat dimintakan untuk dilakukan pemindahan  pelaku  tindak  pidana (ekstradisi) ?

## 1.3 Tujuan dan Manfat Penulisan
Tujuan  yang  hendak  dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah
:
1. Untuk mengetahui prosedur ataupun tata cara melakukan ekstradisi
2. Untuk  mengetahui  jenis  kejahatan- kejahatan  yang  dapat  dilakukan
permintaan pemindahan pelaku tindak pidana Sedangkan  manfaat  dari  penulisan  ini adalah :
1. Secara  teoritis,  untuk  menambah pengetahuan penulis tentang
bagaimana Pemindahan Pelaku
Tindak Pidana dari suatu Negara ke
Negara lain
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan  sumbangan  pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat  demi  perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pemindahan  pelaku  tindak  pidana dari suatu negara ke negara lain.

## II. METODE PENELITIAN
2.1  Pendekatan Masalah
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi  hukum  dan penelitian sejarah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan  kepustakaan  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Penelitian  yuridis  normatif melihat  hukum  dalam  arti  normatif (law in the book)
2.2  Sumber Data Adapun  data  yang  dikumpul dalam  penulisan  ini  dilakukan  dengan
pengumpulan  data  primer  dan  data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari :
a. Bahan  Hukum  primer,  yaitu ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang mempunyai hukum  yang  mengikat  seperti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1979, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  erat kaitannya  dengan  bahan  hukum primer  dan  dapat  membantu menganalisa dan memahami bahan primer.  Seperti  buku  tentang hukum  pidana,  buku  tentang eksradisi
c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet
2.3  Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan data  dalam  penulisan    ini  adalah Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu  mempelajari  dan  menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan  perundang-undangan,  dan sumber literatur lainnya yang berhubungan  dengan  materi  yang dibahas dalam penulisan   ini  sehingga
diperoleh  data  ilmiah  sebagai  bahan dalam uraian teroritis 2.4  Analisa Data
Analisa data dalam penulisan ini menggunakan  data  kualitatif,  yaitu suatu  analisis  data  secara  jelas  serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga  diperoleh  gambaran  yang jelas yang berhubungan dengan penulisan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 PROSEDUR EKSTRADISI MENURUT    UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1979
A. Unsur Tata Cara atau Prosedur
Tata  cara  untuk  mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara  untuk  menyerahkan  atau menolak  penyerahan  itu  sendiri serta segala hal yang ada
hubungannya dengan itu. penyerahan  hanya  dapat  dilakukan apabila  sebelumnya  ada  diajukan permintaan  untuk  menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak atau apabila  perjanjian  itu  belum  ada, juga bisa didasarkan pada saat asas timbal  baik  yang  telah  disepakati. Jadi  jika  sebelumnya  tidak  ada
Permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap atau  ditahan  maupun  diserahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan  itu  didasarkan  atas adanya  yurisdiksi  negara  tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau  atas  kejahatan  lain  yang dilakukan  orang  itu  dalam  wilayah negara tersebut. Permintaan
penyerahan itu sendiri harus diajukan  secara  formal  kepada negara-diminta, sesuai dengan prosedur  yang  telah  ditentukan dalam  perjanjian  ekstradisi  atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan  itu  diajukan  secara formal,  melainkan  hanya  secara informal  saja  misalnya  hanya dikemukakan  secara  lisan  oleh wakil negara peminta kepada wakil negara-diminta yang kebetulan bertemu  dalam  suatu  pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan  untuk  menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah merupakan tahapan  penjajakan  saja.  Seperti halnya permintaan penyerahan yang harus juga dilakukan secara formal. B. Prosedur dan pelaksanaan ekstradisi menurut hukum nasional Indonesia
Menurut
Undang-Undang
Nomor    1  tahun  1979  tentang ekstradisi,  yang  merupakan  dasar hukum  nasional  dalam  melakukan ektradisi  kepada  pelaku  kejahatan, ada  beberapa  prosedur  dan  syarat- syarat yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan  ekstradisi  Didalam Undang-Undang  Nomor    1  Tahun 1979  tentang  ekstradisi  tersebut pada bab X diatur tentang permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia. Dengan perkataan lain, pemerintah Indonesia  berkedudukan  sebagai negara peminta Di dalam Pasal 44 ditegaskan,
apabila seseorang disangka melakukan  sesuatu  kejahatan  atau harus  menjalani  pidana  karena melakukan  sesuatu  kejahatan  yang dapat  diekstradisikan  di  dalam yurisdiksi Negara
Republik Indonesia  dan  diduga  berada  di negara asing, maka atas permintaan Jaksa  Agung  Republik  Indonesia, Menteri Kehakiman Republik
Indonesia atas nama Presiden, dapat meminta  ekstradisi  orang  tersebut yang harus diajukan melalui saluran diplomatik.
Pasal  45  mengatur  tentang penyerahan  orang  yang  diminta  itu kepada  Indonesia.  Menurut  pasal ini,  apabila  orang  yang  dimintakan
ekstradisinya  tersebut  dalam  pasal 44  telah  diserahkan  oleh  negara asing,  orang  tersebut  dibawa  ke Indonesia  dan  diserahkan  kepada instansi yang berwenang.
Dalam  hal  Indonesia  sebagai negara-peminta  dan  permintaan ekstradisi  Indonesia  dikabulkan oleh negara-diminta, maka Indonesia lah yang datang mengambil  orang  yang  diminta  itu ke tempat yang telah ditentukan oleh negara  peminta.  Hal  ini  memang sudah  sewajarnya,  sebab  Indonesia sebagai  negara  peminta  adalah sangat berkepentingan untuk mengambil atau menghukum orang yang  bersangkutan.  Oleh  karena itulah  pihak  yang  berkepentingan harus  mengambil  dan  membawa kembali orang tersebut ke
negaranya sendiri
Menurut  pasal  46,  tata  cara mengenai penyerahan dan penahanan  sementara  orang  yang diminta penyerahannya diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi  jika  dilihat  dari  perjanjian ekstradisi  yang  telah  ada,  seperti perjanjian ekstradisi Indonesia- Thailand,  Indonesia-Malaysia,  dan Indonesia-Philipina,  maka  tata  cara mengenai penyerahan dan penahanan  sementara  orang  yang diminta  adalah  dengan  tunduk
semata-mata  pada  hukum  pihak yang diminta. Dengan kata lain, tata cara  tersebut  diatur  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan negara-diminta.
Sedangkan syarat-syarat yang harus  menurut  ketiga  perjanjian ekstradisi tersebut antara lain : a. Permintaan  penyerahan  wajib dinyatakan  secara  tertulis  dan dikirim  di  Indonesia  kepada menteri  Kehakiman  dan  di negara-diminta  kepada  Menteri yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  peradilan  melalui saluran diplomatik b. Permintaan  penyerahan  wajib disertai :
1) Lembaran  asli  atau  salinan
yang disahkan
dari penghukuman  dan  pidana yang dapat dilaksanakan yang atau surat perintah penahanan atau  surat  perintah  lainnya yang mempunyai  akibat  yang sama  dan  dikeluarkan  sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam hukum
negara-peminta
2) Keterangan  dari  kejahatan
yang dimintakan penyerahannya,  yakni  waktu dan tempat kejahatan
dilakukan,  uraian  yuridis  dan penunjukan  pada  ketentuan-
ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin, dan 3) Salinan dari peraturan- peraturan  yang  bersangkutan atau  jika  ini  tidak  mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan uraian  yang  secermat  dari orang yang diminta penyerahannya bersama-sama dengan keterangan lain apapun  juga,  yang  dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannya c. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
penyerahan  akan  dibuat  dalam Bahasa Inggris

## 3.2 JENIS KEJAHATAN YANG DAPAT DILAKUKAN PERMINTAAN EKSTRADISI
A. Jenis kejahatan yang dapat dilakukan  pemindahan  pelaku tindak pidana (Ekstradisi)
Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan batas-batas  antara  negara  dengan negara  lain  d  dunia,  baik  di  dalam satu  kawasan  maupun  berbeda kawasan sudah semakin menghilang.  Pada  dewasa  ini, hampir  dapat  dipastikan  bahwa semua  jenis  atau  bentuk  kejahatan
tidak dapat hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal lebih satu negara  atau  dua  negara  sehingga internasional  antara  negara  yang berkepentingan  di  dalam  kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.
Masyarakat internasional mengakui  bahwa  perkembangan tindak  pidana  lintas  batas  teritorial tersebut makin mempertinggi tingkat  kerjasama  antar  negara dalam  upaya  pencegahan    dan pemberantasan  kejahatan  terutama jika  dalam  tindak  pidana  tersebut terlibat warga negara asing
Pandangan pakar hukum internasional yaitu Bassioni tentang Hukum  Pidana  Internasional,  yang menyatakan bahwa : Hukum pidana internasional semakin relevan perkembangan  dunia  dewasa,  dan
semakin pasti berkelanjutan menjadi  disiplin  hukum  penting, mahasiswa ilmu
hukum memerlukan  pengetahuan  tentang masalah kejahatan transnasional dan internasional  yang  terus  meningkat jumlahnya,  intensitas  dan  ancaman kedamaian dan stabilitas dunia serta keamanan dan keselamatan individu dan  seluruh  dunia.  Bahaya  ini berasal dari negara, perorangan serta kelompok  dari  seluruh  penjuru dunia terlepas dari ideologi,
kepercayaan, dan faktor-faktor penting lainnya.
Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa  kejahatan  yang  sifatnya Internasional  atau  yang lintas  batas negara,  atau  yang  menyangkut kepentingan  dari  dua  negara  atau lebih  negara.  Terhadap  kejahatan internasional  tersebut  diatur  dalam hukum  pidana  internasional  yaitu kaidah-kaidah atau asas-asas hukum pidana  yang  menunjukkan  adanya kejahatan yang benar-benar internasional.
Salah  satu  bentuk  perjanjian internasional  yang  multilateral  dan terbuka,  dalam  bidang  hukum pidana maka perjanjian Transfer Of Sentenced Persons dewasa ini telah menduduki  tempat  yang  cukup terhormat.  Hal  ini  terbukti  dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya  baik  dalam  bentuk perjanjian-perjanjian  internasional bilateral,  regional  dan  multilateral, maupun berbentuk perundang- undangan nasional negara-negara.
Pada  prinsipnya,  perjanjian Transfer  Of  Senteced  Persons memiliki  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi dalam melakukan pemindahan, yaitu :
a) Narapidana  itu  haruslah  warga negara dari administering state
b) Adanya  permintaan  narapidana
tersebut
c) Adanya persetujuan dari administering state dan sentencing state
d) Keputusan hukum final
e) Narapidana telah menjalani hukuman tidak kurang dari enam bulan  pada  saat  diajukannya permohonan pemindahan
f) Kejahatan yang dilakukan bukanlah  merupakan  kejahatan
politik  murni  atau  dilakukan melalui militer
Perjanjian Transfer Of Sentenced  Persons  dimulai  dengan adanya  permintaan  dari  negara tempat narapidana berkewarganegaraan  atas  perminta narapidana  itu  sendiri.  Permintaan ini dilakukan melalui jalur diplomatik antar kedua negara yaitu Sentencing state dan Administering State.  Setelah  adanya  kesepakatan dari kedua negara, Sentencing State memeriksa  kembali  data-data  yang berhubungan  dengan  narapidana. Dalam melakukan pemindahan narapidana  tersebut,  kedua  negara harus  memperhatikan  faktor-faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan seperti tempat rehabilitasi yang baik bagi narapidana.  Penyerahan  narapidana oleh  Sentencing  State  kepada
Administering State mengakibatkan bahwa  tanggung  jawab  terhadap narapidana  akan  berpindah  di negara  asal  terpidana,  perjajian Transfer  Of  Sentencing  Persons tidak  dapat  diartikan    sebagai pertukaran narapidana tetapi pemindahan  seorang  narapidana yang tengah  menjalani  hukuman  di negara asing kepada asalnya.
B. Berdasarkan pengaturan
Lembaga Ekstradisi
Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya  atau  pun  berdasarkan prinsip  timbal  balik  atau  hubungan balik,  atas  seseorang  yang  dituduh melakukan kejahatan atau seseorang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat  yang  pasti  (terhukum, terpidana)  oleh  negara  tempatnya berada  (negara-diminta)  kepada negara  yang  memiliki  yuridkisi untuk mengadili atau menghukumnya  (negara-peminta) atas permintaan dari negara peminta,  dengan  tujuan  untuk mengadili  dan  atau  pelaksanaan hukumannya
Dalam pasal 3 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1979 ditegaskan tentang siapa yang dapat
diekstradisikan  atau  dimintakan
ekstradisinya. Yang dapat diekstradisi  adalah  setiap  orang yang  oleh  pejabat  yang  berwenang dari  negara  asing  diminta  kepada Indonesia,  atas  dasar  bahwa  orang yang bersangkutan disangka melakukan  kejahatan  untuk  dapat menjalani  pidana  atau  perintah penahanan.
Ada  dua  tipe  subjek  atau individu  yang  dapat  dimintakan eksradisinya  oleh  negara  asing (sebagai  peminta),  yaitu  (1)  orang yang  berstatus  tersangka,  yaitu orang yang disangka telah melakukan kejahatan dan  (2) orang yang  berstatus  terhukum,  yaitu orang  yang  telah  dijatuhi  hukuman oleh  pengadilan  yang  berwenang dari  negara  peminta  tersebut  atas dasar  kejahatan  yang  dilakukan. Dalam  pasal  3  tersebut  juga ditegaskan bahwa tujuan dari ekstradisi  tersebut  adalah  untuk mengadili  si  tersangka  atau  untuk menjalani hukuman bagi si pelaku.
Adapun  jenis  kejahatan  yang dapat  dijadikan  sebagai  dasar  atau alasan untuk meminta ektradisi atas pelakunya adalah :
1) Pembunuhan
2) Pembunuhan yang direncanakan 3) Penganiayaan  yang  berakibat luka-luka  berat  atau  matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat
4) Perkosaan,  perbuatan  cabul dengan kekerasan
5) Persetubuhan  dengan  seorang wanita  diluar  perkawinan  atau perbuatan cabul
6) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh  orang  yang  cukup  umur dengan orang lain sama kelamin  yang  belum  cukup
umur
7) Memberikan atau memperggunakan obat-obat
dan  atau  alat-alat  dengan maksud  menyebabkan  gugur atau matinya kandungan
seorang wanita
8) Melarikan wanita dengan kekerasan,  ancaman  kekerasan atau  tipu  muslihat  dengan sengaja  melarikan  seseorang yang belum cukup umur
9) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur
10) Penculikan dan penahanan melawan hukum
11) Perbudakan
12) Pemerasan dan penggancaman 13) Meniru  atau  memalsukan  mata uang atau uang kertas bank atau
mengedarkan mata uang negeri atau  kertas  bank  yang  ditiru atau dipalsukan 14) Menyimpan  atau  memasukkan uang  ke  bank  Indonesia  yang telah ditiru atau dipalsukan
15) Pemalsuan  dan  kejahatan  yang
bersangkutan dengan pemalsuan
16) sumpah palsu
17) Penipuan
18) Tindak  pidana-tindak  pidana yang berhubungan dengan keangkrutan
19) Penggelapan
20) Pencurian, perampokan
21) Pembakaran dengan sengaja
22) Penggerusakan  barang  atau bangunan dengan sengaja
23) Penyeludupan
24) Setiap  tindakan  kesengajaan yng  dilakukan  dengan  maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang  dengan  penumpang- penumpangnya
25) Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut
26) Penganiayaan  di  atas  kapal tengah  laut  dengan  maksud menghilangkan  nyawa  atau menyebabkan luka berat 27) Pemberontakan atau pemufakatan untuk
memberontak  oleh  2  (dua)
orang atau lebih diatas di tengah laut menentang kuasa nahkoda, penghasutan untuk memberontak
28) Pembajakan laut
29) Kejahatan  penerbangan  dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan
30) Tindak pidana korupsi
31) Tindak  pidana  narkotika  dan obat-obat berbahaya lainnya
32) Perbuatan-perbuatan yang
melanggar Undang-Undang senjata api, bahan-bahan peledak  dan  bahan-bahan  yang menimbulkan kebakaran.
Dengan  ditegaskannya  daftar kejahatan tersebut, maka berlakunya asas kejahatan ganda hanyalah pada ke-32  jenis  kejahatan  itu  saja sehingga,  bagi  pelaku  lain  di  luar jenis  kejahatan  walaupun  sama- sama  merupakan  kejahatan  atau tindak  pidana  baik  menurut  negara peminta maupun negara  diminta,  si pelaku tidak dapat diekstradisi.
C. Jenis kejahatan yang tidak dapat dilakukan pemindahan
Menurut  G.W.  Bawengan berpendapat bahwa kejahatan adalah  suatu  nama  atau  cap  yang diberikan orang untuk menilai suatu perbuatan-perbuatan tertentu sebagai  perbuatan  jahat.  Seseorang yang  melakukan  perbuatan  dimana
perbuatannya dinilai sebagai perbuatan  jahat  disebut  sebagai penjahat.
Menurut beliau, pengertian kejahatan bersumber dari alam nilai, maka kejahatan memiliki pengertian  yang sangat relatif  yaitu sangat  bergantung  pada  manusia yang  memeberikan  penilaian.  Jadi, apa yang disebut seseorang sebagai penjahat  bukan  selalu  diakui  oleh pihak sebagai penjahat pula.
Misalnya,  semua  golongan  dapat menerima  bahwa  suatu  perbuatan tertentu  adalah  suatu  kejahatan, maka berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.
Suatu  kejahatan  atau  tindak pidana karena terdorong oleh motif, maksud, dan tujuan politik.
Kejahatan  dalam  kategori  inilah yang  kemudaian  lebih  dikenal dengan  nama  kejahatan  politik
(political crimes., political offences). Keistimewaan dari kejahatan politik dalam hubungannya dengan ekstradisi adalah  si  pelakunya  tidak  boleh diektradisikan,  apabila menurut pendapat  negara  yang  diminta, kejahatan  yang  didasarkan  atau
alasan oleh negara-peminta mengekstradisikannya adalah
kejahatan politik
D. Kejahatan  politik  tidak  dapat dilakukan pemindahan
Tidak  dapat  dilakukannya permintaan  pemindahan  terhadap pelaku  kejahatan  politik  adalah merupakan kekhususan dari
kejahatan politik. Kekhususan tersebut  diatur  dalam  perjanjian Transfer  Of  Senteced  Persons  dan juga dalam perjanjian ekstradisi. Di dalam perjanjian Transfer Of Senteced  Persons,  tidak  dapat dilakukannya  pemindahan  terhadap pelaku  kejahatan  politik  ditentukan bahwa syarat dari dapatnya dilakukannya  pemindahan  pelaku tindak  pidanan  tersebut  adalah kejahatan  yang  bukan  merupakan kejahtaan politik murni atau dilakukan oleh pihak militer.
Di  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1979  terdapat beberapa  asas  yang  dianut  dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah asas tidak menyerahkan  pelaku  politik  (Non Ektradition  Of  Political  Criminal). Dan  secara  tegasnya  lagi  asas  ini diatur dalam pasal 5 undang-undang ektradisi nasional tentang kejahatan politik yang menyebutkan : Pasal 5 :
1) Ekstadisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik
2) Kejahatan yang ada pada
hakekatnya  lebih  merupakan kejahatan biasa daripada
kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik
3) Terhadap  beberapa  kejahatan politik  tertentu,  pelakunya  dapat pula  diektradisikan  sepanjang diperjanjikan antar Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
Dari  ketentuan  ini  dapat diartikan  bahwa,  negara  diminta harus  menolak  menyerahkan  orang yang  diminta  apabila  menurut negara  diminta,  kejahatan  yang dijadikan  sebagai  alasan  untuk meminta penyerahan atau
pemindahan adalah kejahatan politik. Dengan penolakan ini, maka orang  yang  diminta  mendapat perlindungan  dari  negara  diminta, oleh karena itu negara diminta juga tidak boleh mengadili sendiri orang yang diminta.

## IV. PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya,  maka  dapatlah  diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Prosedur ektradisi menurut Undang-undang  nomir  1  tahun 1979  meliputi  antara  lain,  syarat-
syarat  untuk  menahan orang  yang diminta  berdasarkan  permintaan dari  negara  peminta,  yaitu  syarat apa  yang  harus  dipenuhi  oleh negara  agar  orang  yang  diminta bisa ditahan, syarat-syarat permintaan  ektradisi  untuk  dapat dipertimbangkan tentang
pemeriksaan  terhadap  orang  yang diekstradisikan,  pencabutan  dan perpanjangan penahanan, keputusan  mengenai  permintaan ektradisi yakni apakah permintaan ektradisi  itu  akan  dikabulkan ataukah  ditolak  serta  mengenai penyerahan  orang  yang  diminta, barang-barang bukti dan lain-lain. Indonesia mendukung proses ektradisi terhadap pelaku kejahatan melalui hukum nasionalnya 2. Jenis kejahatan yang dapat dijadikan  dasar  atau  alasan  untuk meminta  ektradisi  dicantumkan dalam  suatu  daftar  yang  berisi jenis-jenis  kejahatan  yang  dapat diektradisi.  Dimana  kejahatan- kejahatan tersebut harus memenuhi  asas  kejahatan  ganda.
Dalam  lampiran  Undang-Undang nomor  1  tahun  1979  tentang ektradisi terdapat 32 jenis
kejahatanyang
dapat
diektradisikan  dimana  lampiran tersebut  merupakan  naskah  yang
tidak dapat dipisahkan dari Undang-undang  sehingga  jelaslah bahwa dalam perjanjian ekstradisi disebutkan  secara  tegas  kejahatan yang dapat diektradisi.  Kejahatan politik  merupakan kejahatan  yang tidak  dapat  dilakukan  ektradisi didasarkan  atas  kewajiban  semua pihak  untuk  menghormati  hak asasi  manusiam,  yakni  setiap orang  yang  memiliki  hak  atas pandangan  politik  dan  keyakinan politiknya  masing-masing  yang berbeda bahkan bertentangan dengan pandangan yang dianut dan diterapkan oleh pihak yang berkuasa,  sehingga  dengan  kata lain kejahatan politik berhubungan dengan hak negara untuk memberikan  suaka  politik  kepada pelaku kejahatan politik
4.2 SARAN
1. Perlu  dipertimbangkan  mengenai prosedur ektradisi yang sederhana, cepat  dan  mudah,  misalnya  untuk kejahatan  yang  dapat  dijadikan alasan untuk memintakan ektradisi yang  alat-alat  buktinya  sudah sangat  jelas  dan  lengkap  untuk jenis  kejahatan semacam  ini  tidak perlu  ditempuh  melalui  prsedur ektradisi  yang  panjang  seperti yang berlakukan selama ini.
2. Negara Indonesia harus lebih tegas
untuk
menerapkan dan
menegakkan undang-undang nomor  1  tahun  1979  dalam pemindahan  pelaku  tindak  pidana dan  Negara  Indonesia  harus  jelas dalam memberikan batasan, ruang lingkup mengenai kejahatan politik sehingga akan jelas perumusan  mengenai  kejahatan politik dan meningkatkan kerjasama  dengan  negara-negara lain menyangkut kejahatan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
A.K.,  Syahmin  ,  2006.  Hukum  Perjanjian
Internasional    (dalam  Kerangka  Studi Analistis),  Penerbit  P.T.Raja  Grafindo Persada, Jakarta

## Atmasasmita,  Romuli,  1994.  Penghantar
Hukum  Pidana  Internasional,  Refika Aditama Bandung

## Bawengan,  G.W,  1991.  Pengantar  Psikologi
Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta
Budiarto,  M,  1980.  Masalah  Ekstradisi  dan Jaminan  Perlindungan  Atas  Hak-Hak Asasi  Manusia.  (buku  1);  Ghalia
Indonesia, Jakarta
-------------,  1981.  Ektradisi  Dalam  Hukum Nasional,  (buku  2),  Ghalia  Indonesia, Jakarta
Chazawi,  Adami,  2005.  Hukum  Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia ; Bayumedia, Malang,
Damian,  Eddy,  1991.  Kapita  Selekta  Hukum Internasional : Alumni, Jakarta
Hartati,  Evi,  2005.  Tindak  Pidana  Korupsi, Sinar Grafika, Semarang,

## Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum
Pidana  Indonesia,  PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung
Loqman,  Loebby,  1993.  Delik  Politik  Di Indonesia, penerbit IND-HILL-CO,
Jakarta.
Parhiana,  I  Wayan,  1983.  Ekstradisi  Dalam Hukum  Internasional  Dan  Hukum Nasional,  (Buku  2),  Penerbit  Alumni,
Jakarta
------------, 2004. Hukum Pidana Internasional Dan  Ekstradisi,  (Buku  3),  Bandung  ;
Yrama Widya,
------------,  2009.  Ekstradisi  Dalama  Hukum Internasional Modren, (Buku 1) ; Yrama Widya, Bandung
Ridwan, H.M & Ediwarman, 1994. Asas-asas Kriminologi, USU Press, Medan,

## Sianturi, S.R, 1996. Asas-Asas Hukum Pidana
Indonesia  Dan  Penerapannya,  Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta,
Situni,  Whisnu,  1989.  Identifikasi  Dan
Formulasi Sumber-Sumber Hukum
Internasional,  C.V.  Mandar  Maju, Bndung,

## Soekanto,  Soerjono,  1994.  Penelitian  Hukum
Normatif,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi