## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## PengelOlaan PengaManan PerBatasan indOnesia
Muradi 46
e-mail : muradiclark@gmail.com

## ABSTRAK
Masalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang miss- manajemen dan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh, tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yang ada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belum terselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,
Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau. Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengan sejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalam artikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamanan perbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan dengan berbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasan.
Kata Kunci ; Perbatasan, Keamanan, Manajemen, Indonesia, dan Wilayah

## ABSTRACT
The problems in a nation border are not only a miss-management and how to protect its land from the enemies, but also a more fundamental, which the delimitation and demarcation are still in the process of negotiations. Indonesia has ten points unresolved border well with countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste, and the Republic of Palau. In addition, many tensions related to border issues with a number of countries such as occurs in Ambalat block between Indonesia and Malaysia, or also in the border tension between Indonesia and Timor Leste. This paper will
46  Adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UNPAD, Bandung.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Upaya dan pengamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat, masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas. Kompleksitas permasalahan yang ada memosisikan pemerintah Indonesia harus secara tanggap dan eksplisit dalam pengamanan wila- yahnya. Ada lima pokok yang menjadi tumpuan bagi pengelolaan pengamanan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, yakni manajemen, ke- daulatan 47 , aktivitas ekonomi, identitas nasional, dan partisipasi pemerintah daerah setempat. 48
Pada konteks yang terkait dengan manajemen pengelolaan perbatasan lebih menitikberatkan pada kegiatan lintas batas. Sementara pada konteks kedaulatan, ditegaskan bahwa per- batasan Negara menjadi cermin dari berdaulat tidaknya sebuah bangsa. Sedangkan pokok terkait dengan kegiatan ekonomi, lebih menitik- beratkan adanya aktivitas legal maupun illegal yang menggunakan perbatasan negara sebagai media dalam melakukan transaksi ekonomi seperti pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain sebagainya. 49 Pada pokok identitas nasional kerap kali perbatasan menjadi beranda depan sebuah Negara, dimana
47  Shiska Prabawaningtyas. “Diplomasi Bertetangga Baik dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan” dalam Sukadis, Beni (ed). (2009). Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009 . Jakarta: Lesperssi-DCAF. Hal.232.
48  Beberapa referensi memosisikan peran Pemda tidak terlalu signifikan, karena pengamanan perbatasan dianggap menjadi domain pemerintah pusat. Lihat misalnya, Yanyan Muhamad Yani.
(November 2008). “Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Disampaikan pada acara Roundtable Discussion “Meningkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”, LEMHANAS RI, Jakarta, 11 Nopember 2008.
49  Di banyak Negara, ada perubahan paradigma terkait dengan pengamanan perbatasan, dari ancaman terhadap kedaulatan Negara menjadi ancaman yang bersifat kriminal lintas Negara, sehingga menempatkan polisi dan/atau polisi paramiliter yang memiliki fungsi penegakan hukum. Lihat misalnya, World Customs Organization. (2006). Integrated Border Management. Brussels: World Customs Organization.
examine how the management of border security in Indonesia. In this paper also will discuss the perspectives on border security management, and this paper will outline the management of border security with various prerequisites supporters, referring to the five points of border management.
Keywords : Border, Security, Management, Indonesia, and territory.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
baik tidaknya identitas sebuah Negara dapat dilihat dari baik tidaknya pengelolaan perbatasan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengamanan perbatasan, meski apabila dikaitkan dengan perundang-undangan masalah keamanan menjadi domain pemerintah pusat. 50 Namun partisipasi aktif Pemda menjadi bagian penting dari pengelo- laan keamanan perbatasan.
Permasalahan perbatasan tidak hanya bersumber pada upaya lemahnya pengelolaan perbatasan, tapi juga lebih mendasar lagi dimana masalah delimitasi dan demarkasi yang masih dalam proses negoisasi. 51 Ada sembilan titik perbatasan yang belum terselesaikan dengan baik dengan Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste, dan Republik Palau. 52 Permasalahan perbatasan dengan Philipina secara bilateral telah terselesaikan dengan baik. Selain itu banyak terjadi
50   Lihat UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10. 51  Aditya Batara. “Manajemen Perbatasan Indonesia: Upaya Menjamin Keamanan Manusia”, dalam Batara, Aditya dan Beni Sukadis (eds). (2007). Reformasi Manajemen Perbatasan dalam Transisi Demokrasi. Jakarta: Lesperssi-DCAF. Lihat juga Shiska. Ibid. Hal. 232. 52 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2003). Buku Putih Pertahanan . Jakarta: Kementerian Pertahanan RI. Hal. 24-5. Lihat juga Anak Agung Banyu Perwita. “Manajemen Perbatasan Negara dan Keamanan Nasional. dalam Sukadis, Beni. (ed). (2007). Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007 . Jakarta: Lesperssi-DCAF. Hal. 185.
ketegangan terkait dengan masalah perbatasan dengan sejumlah Negara tersebut seperti yang terjadi pada blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, atau juga ketegangan di Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
Tulisan ini akan mengupas bagai- mana pengelolaan pengamanan per ba- tasan Indonesia. Dalam tulisan ini juga akan dibahas tentang perspektif penge- lolaan pengamanan perbatasan, dan tulisan ini akan menguraikan pengelo- laan pengamanan perbatasan dengan berbagai prasyarat pendukung nya, dengan me nga cu pada lima pokok pengelolaan per batasan sebagaimana uraian tersebut di atas.

## Perspektif Pengelolaan Perbatasan
Perbatasan antar-Negara adalah bagian dari penanda teritorial yang memisahkan Negara satu dengan Negara lain, yang dalam derajat
Jurnal Ilmu Pemerintahan
tertentu dapat menjadi sumber konflik antar-Negara. 53 Perbatasan antar- Negara juga menjadi penegas bahwa berdaulat atau tidaknya sebuah Negara dapat tercermin dalam bagaimana pengelolaan pengamanan perbatasan- nya. Situasi tersebut men syaratkan bahwa kesepakatan antara kedua negara atau lebih terkait dengan perbatasan menjadi penting bagi penge lolaan keamanan perbatasan masing-masing Negara. Sebab, jika tidak tercapai kesepakatan terkait dengan hal tersebut, masalah klaim perbatasan menjadi salah satu sumber konflik dan perang terbesar dalam sejarah peradaban manusia. 54
Perbatasan antar-Negara ditetap- kan melalui garis batas Negara , yakni sebuah garis imajiner yang merupakan bagian dari kesepakatan politik. Kesepakatan terkait dengan garis batas antar-Negara menjadi penting untuk menghindari ketegangan dan permasalahan di ke mu dian hari terkait dengan sistem internasional, dimana terdapat kepastian kedaulatan sebuah Negara berawal dan berakhir.
Sebagaimana ditegaskan oleh  Stephen D. Jones terkait dengan ruang lingkup teritorial sebuah Negara terdiri dari alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi; maka sebuah Negara, termasuk Indonesia, dapat mengklaim wilayahnya dengan pendekatan empat hal tersebut dengan mengacu pada pewarisan wilayah Negara kolonial Hindia Belanda. 55 Karakteristik Negara yang terbentuk karena warisan wilayah Negara kolonial membutuhkan penataan kenegaraan, khususnya pada pengelolaan wilayah perbatasan.
Mengacu pada lima hal pokok terkait dengan pengamanan perbatasan Indonesia, UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara dapat diterjemahkan secara positif bahwa pemerintah memiliki keseriusan  dalam meng- koor dinasikan sistem pengamanan wilayah perbatasannya. Meski pada praktiknya, keberadaan UU tersebut selain tumpang-tindih, juga terkesan overlapping dengan berbagai produk perundang-undangan yang ada, khususnya terkait dengan pengelolaan keamanan wilayah perbatasan.
53  Paska Perang Dingin, permasalahan perbatasan tidak lagi menjadi isu utama pemicu perang antar Negara. Kondisi ini dipertegaskan dengan menguatnya ancaman keamanan suau Negara non-tradisional yang kerap memosisikan Negara harus lebih tanggap dari sekedar mengamankan perbatasan, tapi juga mengupayakan penegakan hukum. Lihat misalnya Papacosma, Victor S. and Mary Ann Heiss (eds). (1995). NATO in the Post Cold War Era: Does it Have A Future? New York: Palgrave Macmillan. Terutama Bab 3. 54  Zacher, Mark W. (2001). The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force . Hal. 217. dalam Shiskha. Op.cit. hal. 233.
55   Jones dalam Shiskha. Op.cit . hal. 233-4.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Beberapa produk perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 6/1996 tentang Perairan, UU No. 2/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34/2004 tentang TNI, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, serta Perpres No. 81/2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan laut, dan sebagainya.
Salah satu hal yang menonjol dari tumpang-tindih dan overlapping adalah tidak konsistennya pimpinan Komite Bersama Perbatasan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sekedar ilustrasi, misalnya perwakilan Indonesia dalam Komite Bersama Perbatasan Indonesia-Papua Nugini adalah Menteri Dalam Negeri, atau antara Indonesia-Malaysia diwakili oleh Menteri Pertahanan, dimana sebelum tahun 2004 dipimpin oleh Panglima TNI. Namun paska ter- bentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, semua
permasalahan perbatasan men jadi tanggung-jawab Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kemen terian menjadi pendukung proses penanganan dan pengelolaan per batasan. 56
Selain itu setidaknya ada empat permasalahan yang menjadi kendala dalam mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan, yakni: Pertama , semangat otonomi daerah yang pada kondisi penguatan demokrasi lokal relatif baik, namun pada pengembangan wilayah kedaulatan, pemerintah setempat melihat bahwa masalah pengamanan perbatasan adalah ke- wenangan pemerintah pusat. Situasi ini memosisikan masalah pengamanan perbatasan menjadi kurang baik dan cenderung terbengkalai. 57
Kedua , strategi dan postur pertahanan Indonesia masih pada visi teritorial, sehingga masalah perbatasan non-teritorial tidak terintegrasi dengan baik, karena minimnya Alutsista pendukung. 58
Ketiga , infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim. Minimnya infrastruktur jalan dan pendukung lainnya menyulitkan
56   BNPP didirikan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2011.
57   Bandingkan misalnya kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dipertegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
58   Masalah pengamanan perbatasan dan minimnya dukungan Alutsista, lihat Buku Putih Pertahanan tahun 2008.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Indonesia dalam melakukan pengamanan perbatasan secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya.
Keempat , minimnya dukungan anggaran bagi pengamanan perbatasan secara efektif menyebabkan kinerja dan profesionalitas petugas di lapangan menjadi rendah. Kurangnya dukungan dan perhatian dari Pemda setempat juga menjadi masalah yang melemahkan pengamanan perbatasan.
Kelima , visi pengamanan yang berorientasi pada pendekatan militer semata menjadi permasalahan ter- sendiri mengingat ancaman keamanan dan kedaulatan tidak lagi semata-mata berbentuk ancaman agresi militer, tapi lebih banyak pada ancaman non- tradisional yang justru merupakan bagan dari domain penegakan hukum. 59

## Pengamanan Perbatasan Negara
Berkaca pada uraian tersebut di atas, pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat
pembangunan wilayah perbatasan, dengan menselaraskan laju per- tumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya. Dalam konteks tersebut, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah setempat sehingga selaras dengan pola pembangunan ber-Wawasan Nu- santara. 60
Secara garis besar terdapat dua hal penting sebagai pondasi bagi pengamanan perbatasan, yakni pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan guna meningkatkan kehidupan masyarakat setempat dan pendekatan keamanan agar terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga memungkinkan terwujudnya keserasian hidup berdam- pingan secara damai. Penggunaan dua pendekatan tersebut menjadi landasan dari hakikat dan  tujuan program- program pembangunan di wilayah perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain itu, arah pembangunan wilayah perbatasan diprioritaskan untuk memacu pemerataan pem- bangunan dan hasil-hasilnya guna mening katkan kesejahteraan, memper-
59  Ada ambiguitas Negara ketika kita membaca Buku Putih Pertahanan 2008 terkait dengan ancaman kedaulatan dengan potensi ancaman non-tradisional.
60  Lebih lanjut penjelasan Wawasan Nusantara, lihat Lembaga Ketahanan Nasional. (1995). Wawasan Nusantara . Jakarta: Balai Pustaka, terutama Bab I.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
61  Integrasi dan koordinasi antar instansi tersebut dipimpin oleh BNPP, di mana Kementerian Dalam Negeri menjadi koordinasinya.
kuat prakarsa dan peran serta aktif masyarakat di wilayah perbatasan, serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sesuai semangat otonomi daerah tanpa mengurangi tanggung-jawab pada pengamanan perbatasan.
Karenanya, pembangunan wila- yah perbatasan harus diarahkan untuk mengembangkan tata ruang wilayah perbatasan menjadi kawasan strategis dan potensial dalam rangka penataan tata ruang wilayah dengan memper- hatikan pengamanan daerah perbatasan guna menjaga tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan negara.
Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka pengelolaan perbatasan dapat dilakukan dengan cara: Pertama , meningkatkan pengawasan terhadap pencurian Sumber Daya Alam (SDA), seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal. Dalam banyak kasus, pencurian dilakukan dengan modus bekerja sama dengan masyarakat lokal setempat, yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menggeser patok perbatasan serta merugikan Negara milyaran rupiah. Selain itu, perlu juga dilakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengamanan terhadap SDA, jalur
kejahatan trans-nasional dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan negara.
Kedua , meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi Ke- men terian Hukum dan HAM, Kemen- terian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kemen- terian Pertanian dan Pemerintah Daerah. 61
Ketiga , mengupayakan pening- katan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pe- ngawasan dan personil di pos lintas batas. Dalam kon teks ini sesungguhnya upaya untuk meningkatkan kualitas pos-pos lintas batas juga harus dibarengi oleh peningkatan kualitas kesejahteraan petugas jaga dan masyarakat di sekitar perbatasan.
Keempat , meningkatkan dan mem bangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan pe- nyelun dupan barang, senjata api dan amunisi serta narkoba, dan penyusupan teroris dan adanya oknum yang dapat
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
memicu konflik antar etnis. Keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dan kemudian struktur BIN yang berada hingga di daerah harus menjadi penguat bagi kinerja intelijen secara umum guna mengkondisikan pe- ngamanan perbatasan lebih baik lagi. Pada konteks ini sesungguhnya mengedepankan deteksi dini dan pendekatan militer sangat mungkin dilakukan, sebab menata pengamanan perbatasan juga selain dalam konteks penegakan hukum juga utamanya adalah dengan memperkuat deteksi dini guna meminimalisir ancaman kedaulatan di perbatasan.
Kelima , mengupayakan dan me- ning katkan pembinaan wilayah, pem- binaan teritorial serta pembinaan masya rakat di wilayah perbatasan. Langkah ini dilakukan agar terjadi harmonisasi dan koordinasi yang efektif antar-instansi dan menginteg- rasikannya bagi pengamanan perba- tas an secara integral. Penguatan potensi pertahanan dan militer dapat dilakukan khusus di wilayah perbat- asan. Hal ini salah satunya direspon oleh pimpinan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dengan meningkatkan status Komando Resor Militer dari sebelumnya dipimpin oleh perwira menengah berpangkat kolonel menjadi dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu.
Keenam , membangun jalan ins- pek si di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.
Intensivitas dan dukungan infrastruktur yang baik adalah bagian dari bagaimana menjaga komitmen atas setiap jengkal wilayah kedaulatan Indonesia.
Ketujuh , menambah dan mening- katkan kuantitas dan kualitas alat per- alatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, jarkom, kendaraan patrol, dan alutsista. Medan yang sulit dan peralatan yang minim menjadi bagian permasalahan tidak efektifnya pengelolaan pengamanan perbatasan. Sehingga untuk mengefek tifkan dan meminimalkan hal tersebut harus ditopang oleh kuantitas dan kualitas peralatan yang baik.
Kedelapan , mengalokasikan ang- gar an pengamanan daerah perbatasan secara terpadu. Belum maksimalnya pengelolaan pengamanan perbatasan disinyalir karena penganggaran terkait dengan hal tersebut masih bersifat sektoral. Dalam konteks ini se- sungguhnya keberadaan sejumlah personil dari ber beda instansi akan lebih efektif apabila penganggarannya disatukan pada satu pos yang mana mencakup  instansi-ins tan si  tersebut dalam keterpaduan irama yang sama dalam pengamanan per batasan.
Konsekuensi dari itu adalah merea- lisasikan terbentuknya suatu badan atau lembaga pengamanan dae rah perbatasan secara terpadu dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958
Sembilan , selain itu, membangun sarana jalan dan prasarana transportasi dan telekomunikasi sepanjang per- batasan untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan. Sarana dan pra- sarana yang ada bukan hanya membe- rikan kemu dahan bagi petugas dalam pengamanan perbatasan, tapi juga menstimulasi peran serta masyarakat dalam pengamanan wilayah negaranya. Dalam konteks ini peran Pemda men- jadi sangat signifikan dan penting.
Sepuluh , mengintegrasikan dan/ atau merevisi peraturan dan per- undangan yang terkait dengan pe- ngaman an daerah perbatasan, baik yang menyangkut pen curian, penyelun- dup an, dan pe nyusup an serta kejahatan transnasional lainnya demi terwujudnya penegakan dan ke pastian hukum di daerah perbatasan maupun yang bersifat perjanjian antar kedua Negara.

## PENUTUP
Pengelolaan pengamanan perba- tasan secara harfiah membutuhkan prasyarat dan pranata bagi efektivitas pengamanannya. Akan hal tersebut, pengamanan terintegrasi dalam satu institusi tersendiri dapat memberikan sinyalemen kesuksesan. Berkaca pada hal tersebut, pengelolaan pengamanan perbatasan juga harus ditopang oleh diplomasi dan penegasan-penegasan sikap pemerintah terkait dengan perbatasan dan wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan Negara.
Perlu juga digarisbawahi bahwa keterlibatan aktif Pemda dan masya- rakat setempat dapat memudah kan pengelolaan pengamanan perbatasan secara efektif dan berkesinambungan. Dimana bukan saja dukungan finasial semata, tapi juga sarana pendukung bagi suksesnya pengamanan perbatasan tersebut. Dengan begitu akan lebih mudah mengimplementasikan penge- lolaan pengamanan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Batara, Aditya. 2007. “Manajemen Perbatasan Indonesia: Upaya Menjamin Keamanan Manusia”, dalam Aditya Batara dan Beni Sukadis (eds). Reformasi Manajemen Perbatasan dalam Transisi Demokrasi. Jakarta: Lesperssi-DCAF.
Alden, Edward, 2008. The Closing of American Border: Terrorism, Immigration, and Security Since 9/11 .
New York: Harper Parennial.
Andreas, Peter, 2009. Border Games: Policing the US-Mexico Divide . New York: Cornell University.
Bowman, G.W., 2006, ‘Thinking Outside the Border: Homeland Security and the Forward Deploy- ment of the US Border’, Houston Law Review, vol. 44, no. 2.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008. Buku Putih Pertahanan . Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Lembaga Ketahanan Nasional, 1995. Wawasan Nusantara . Jakarta: Balai Pustaka.
Maria, Polner, 2003. “Coordinated Border Management: From Theory to Practice”. World Cos- tums Journal, Volume 5, No. 2.
Mitsilegas, V., Monar, J & Rees, W., 2003. The European Union and International Security, Guardian of the People? London: Palgrave Macmillan.
Moeldoko, 2011. “Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pe- ngelolaan Perbatasan Indonesia.” Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
Nugroho, Ryant, 2011. “Defense Border Policy: Ten Years of Indonesia Policy Defense Border Developments in Preserving Peace, Security, and Political Integration”. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
Perwita, Anak Agung Banyu, 2007.. “Manajemen Perbatasan Negara dan Keamanan Nasional” dalam Beni Sukadis (ed). Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia . Jakarta: Lesperssi- DCAF.
Prabawaningtyas, Shiska, 2009. “Diplomasi Bertetangga Baik
dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan” dalam Beni Sukadis (ed). Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia . Jakarta: Lesperssi- DCAF.
Sutisna, Sobar, 2011. “Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Pertahanan wilayah Negara”. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
Yani, Yanyan Muhamad, 2008. “Pengamanan Wilayah
Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Disam- paikan pada acara Roundtable Discussion “Meningkatkan Pe- ngamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Pem- bangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”. Jakarta: LEMHANAS RI, 11 Nopember 2008.
Victor S. and Mary Ann Heiss (eds), 1995. NATO in the Post Cold War Era: Does it Have A Future? New York: Palgrave Macmillan.
World Customs Organization, 2006. Integrated Border Management.
Brussels: World Customs Organization.