Artikel 1 Volume 14, Nomor 02, Juli 2019

## Draft Resolusi Konflik Penyelesaian Konflik Perang Sipil di Libya Tahun 2011

## Draft Conflict Resolution for the Settlement of the Civil War Conflict in Libya in 2011
Bagaskara
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(*)Email Korespondensi: bagaskara530@gmail.com

## Abstrak
Libya  sebagai  sebuah  bangsa  telah  menjadi  negara  yang  terkena  dampak  Arab  Spring.  Dampak  gelombang demokrasi  yang  melanda  seluruh  negeri  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  perang  saudara  di  Libya. Pemerintahan rezim otoriter Qaddafi juga memperburuk situasi dan dengan demikian meningkatkan kebutuhan akan  sistem  demokrasi  yang  fundamental.  Konflik  Libya  terbagi  menjadi  dua  kubu  yaitu  kubu  pendukung Khadafi  dan  kubu  oposisi.  Ada  negara  lain  yang  terlibat  dalam  perang  saudara  Libya  dan  membuat  konflik semakin parah.
Kata Kunci : Libya, Musim Semi Arab, Perang Saudara, Qaddafi, Gelombang Demokrat

## Abstract
Libya as a nation has become a country that affected by the Arab Spring. The impact  of the democratic  wave that  swept  all  over  the  country  has  been  one  of  the  reasons    of  the  Libya’s  civil  war.    Qaddafi’s    otoritarian regime administration  also  aggravate  the situation  and  thus increase  the want of fundamental democratic system. Libya’s conflict  was divided into two sides which were  the  Qaddafi’s  loyalist  and  the  opposition. There  were  other countries that were involved within the Libya’s civil war and had made the conflict worsen.
Keywords: Libya, Arab spring, Civil war, Qaddafi, Democratic wave
Artikel 1 Volume 14, Nomor 02, Juli 2019

## PENDAHULUAN
Libya  terletak  di  Afrika  Utara  yang  berbatasan  dengan  Mesir  di  sebelah  Timur,  Tunisia  di bagian  Barat,  Chad  dan  Niger  di  sebelah  Selatan  serta  Aljazair  di  Barat  Daya.  Sebagian  besar wilayah  Libya  merupakan  gurun  pasir.  Ini  yang  menjadikan  alasan  mengapa  populasi  penduduk lebih  banyak  terkonsentrasikan  di  wilayah-wilayah  sepanjang  laut  Mediterania.  Komposisi  etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau  campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis  lain  seperti  Berber,  Toareg,  dan  Toubou.  Konflik  di  Libya  ini  menarik  untuk  kita  pelajari karena  tidak  seperti  umumnyakonflik  yang  terjadi  di  Afrika  yang  didasari  oleh  masalah-masalah seperti  kemiskinan,  perebutan  sumber  daya,  etnis,  agama,  kedaulatan,  pemerintahan  yang  tidak stabil, dan lain-lain (1).
Menurut  Paul  Tiyambe  Zeleza,  tipikal  konflik  di  Afrika  tidaklah  terlalu  berbeda  dengan konflik yang terjadi di belahan dunia lainnya. Yang membedakan hanya banyaknya jumlah  konflik yang  terjadi  di  satu  benua  Afrika  saja  (Williams,    2011).  Bahkan,  sejak  tahun  1970,  terjadi  lebih dari 30 perang di benua ini. Di tahun 1996 saja, 14 dari 53 negara di Afrika terlibat dalam konflik bersenjata,  di  mana  jumlah  ini  mengakibatkan  8  juta  pengungsi  dan  internal  displaced persons(Welsh,  2004).  Praktis  hanya  beberapa  negara  saja  yang  tidak  terlalu  parah  mengalami konflik, itu pun tetap ada konflik walaupun dalam skala minor. Akan tetapi, sebab konflik di Libya sangatlah berbeda. Fenomena Arab Spring yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir  yang  mengawali  konflik  Libya  (Salma,  2012).  Demokrasi  yang  mulai  masuk  di  Libya membawa angin perubahan terhadap  negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini (2).

## METODE
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (3). Jenis penelitian ini digunakan  karena  menyangkut  penelitian  yang  mendeskripsikan  fakta  empiris  dengan  kata-kata. Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  adat  Buol  yang  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara dan dokumentasi. Data sekundernya adalah berupa tulisan, jurnal, artikel dan manuskrip.

## HASIL DAN PENELITIAN

## Sejarah Konflik
Konflik  di  Libya  mulai  terjadi  pada  bulan  Februari  2011,  lebih  tepatnya  pada  tanggal  15 Februari  2011  dikarenakan  adanya  penahanan  seorang  pengacara  yang dikenal  kritis  terhadap kebijakan  pemerintah  (4).  Munculnya  demonstrasi  dan  pemberontakan  ini  bukan  sekedar  karena masalah  kebebasan,  namun  juga  karena  faktor    ekonomi.    Kurangnya    lapangan    pekerjaan, kemiskinan,    dan    jumlah  pengangguran    yang    semakin    tinggi    memicu    ketidakpuasan    rakyat terhadap  pemerintahan  presiden  Muammar  Qaddafi.  Qaddafi  sendiri  dianggap  telah  melakukan korupsi selama  41  tahun  pemerintahannya.  Sebagai  presiden  yang  telah  menjabat dalam kurun waktu yang lama, Qaddafi dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat dalam kebijakannya. Meskipun  Libya  merupakan  salah  satu  negara  Arab  yang  kaya  akan  minyak  tetapi  kekayaan sumber daya alam ini tidak mengalir kepada rakyat. Sebagian besar pendapatan negara dari minyak justru masuk ke dalam pundi-pundi Qaddafi, keluarga Qaddafi, serta para kroninya  (5).
Faktor  atau  permasalahan  lain  yang  menyebabkan  mengapa  sebagian  besar  masyarakat Libya  menginginkan    adanya    revolusi    di  negerinya  (Syahputra,    2017),  yaitu:  1)  Di  kalangan masyarakat  Libya sendiri  terdapat  sembilan  kelompok  anti- Qaddafi yang berpangkalan di luar negeri  yakni:  Front  Libya  Demokratis  (LDF)  berpangkalan  di  AS;  Tentara  Pembebasan  Nasional (NSA)  berpangkalan  di  London;  Gerakan  Nasional  Libya  (LN)  di  Baghdad;  Organisasi Pembebasan  Libya (OLL) di Mesir; Persatuan Konstitusi Libya  (LCU) di London;   Perkumpulan Nasional  Libya  Demokratis  (LDNR)  di  Kairo;  Persatuan  Umum  Mahasiswa  Libya  (GULS) mempunyai  cabang  di  beberapa  negara,  antara  lain  AS,  Inggris,  Yunani,  Jerman,  Italia,  maroko, dan  Mesir;  Persekutuan  Islam  libya  (IAL)  di  AS;  dan  Front  Nasional  bagi  Pembebasan  Libya (NFSL).  2)  Adanya  pengontrolan  terhadap  media  baik  milik  pemerintah  ataupun  swasta.  3) Kehidupan  glamour    dari  keluarga  Qaddafi  yang  menghambur-hamburkan  uang  yang  jumlahnya tidak  sedikit  melalui  praktik  korupsi  yang  dilakukan.  4)  Qaddafi  kurang  mentolerarnsi  adanya perbedaan  pendapat,  bahkan  sangat  represif  terhadap  lawan  politiknya  5)  Penangkapan  aktivis HAM  bernama  Fathil  Terbil  yang  menyuarakan  aspirasinya  menuntut  pergantian  pemerintahan yang lebih demokratis dan menginginkan penegakan HAM di Libya (6).
Artikel 1 Volume 14, Nomor 02, Juli 2019
Masyarakat  Libya  yang  berdemonstrasi  ini  menyerukan  pergantian kepemimpinan dan meminta  diadakannya  pemilihan  umum  yang  demokratis.  Awalnya,  protes  berlangsung  dengan damai,  namun  dalam  beberapa  hari  kemudian  jumlah  warga  yang  protes  semakin  banyak.  Pada tanggal 17 Februari, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun  waktu sekitar seminggu, protes merebak  hampir  ke  seantero  negeri.  Meningkatnya  jumlah  warga  yang  turun  ke  jalan  untuk melakukan  protes  ini  tentu  saja  membuat  Qaddafi  khawatir.  Oleh  sebab  itu,  Qaddafi memerintahkan pasukannya untuk  menghalau  massa  yang  protes.  Protes  yang  pada  awalnya berlangsung  damai  pun berubah menjadi kerusuhan (7).
Demi  mempertahankan  kendalinya  atas  kepemimpinan  di  negara  tersebut,  Qaddafi bahkan tidak segan-segan   memerintahkan   pasukannya   untuk  mengambil tindakan apapun yang diperlukan.  Disamping  dengan  menggunakan  kekuatan  militer,  Qaddafi  juga  berusaha  membatasi ruang  gerak  warga  yang  protes  dengan  melakukan  sensor  dan  memutus  jalur  komunikasi.  Dipicu eskalasi  yang  semakin  tinggi,  ketegangan  lalu  meningkat  menjadi  pemberontakan  dan  konflik bersenjata. Bahkan, pada tanggal 22 Februari,  The  Economist  menggambarkan  protes  di  Libya sebagai  “pemberontakan  untuk  merebut  kembali  Libya  dari  tangan  otokrat  yang  paling  lama memimpin di dunia” (2).
Dalam  konflik  ini  masyarakat  Libya  terbagi  menjadi  2  kubu  yaitu  kubu  loyalis  Qaddafi dan kubu oposisi  yang dimobilisasi  oleh NTC (National  TransitionCouncil) (Syahputra,  2017). Kedua  kubu  ini  memiliki  kepentingan  yang  kontradiktif.  Kubu  loyalis  Qaddafi  memiliki kepentingan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  Qaddafi  sementara  kubu  oposisi  atau  NTC  yang dipimpin  oleh  mantan  Menteri  Keadilan  Mustafa  Abdel  Jalil  menginginkan  Qaddafi  turun  dari tahta  kekuasaannya  (Indrawan,  2013).  Aksi  saling  menyerang  antara  dua  kubu  ini  pun  tak terelakkan.  Qaddafi  mengecam  dan  menganggap  gerakan    rakyat  oposisi  sebagai  gerakan pemberontak.  Gerakan  pemberontak  yang  menuntut  Qaddafi  untuk  turun  ini  disebut  sebagai gerakan  revolusioner.  Qaddafi  lebih  memilih  pendekatan  represif  dalam  menangani  krisis  politik tersebut.  Qaddafi  mengerahkan  tentara  sewaan  dari  Chad,  Niger,  dan  Korea  Utara  untuk menembaki para demonstran.
Sampai  dengan  akhir  Februari  jumlah  korban  tewas  akibat  dari  serangan  pihak pemerintahan  Qaddafi  diperkirakaan  mencapai  300  orang,  termasuk  111  tentara  dan  139  warga sipil (Liputan6, 2011). Atas tindakan tersebut, International Criminal Court (ICC) memperingatkan Qaddafi  dan  anggota  pemerintahannya  bahwa  mereka  mungkin  telah  melakukan  kejahatan terhadap kemanusiaan. International  Federation  for Human Rights (FIDH) menyimpulkan bahwa Qaddafi telah menerapkan strategi bumi hangus.
Akibat  dari  banyaknya  korban  jiwa  yang  berjatuhan  membuat  PBB  melalui Dewan Keamanan  melakukan  sidang terkait  situasi  Libya  yang semakin  memburuk. Sidang dilakukan 2  kali,  sidang  pertama  menghasilkan  Resolusi  DK  PBB  No.S/RES/1970  namun  dalam pelaksanaanya  Libya  tidak  mematuhi  Resolusi  tersebut  dimana  pemerintahan  Qaddafi  terus melakukan serangan senjata terhadap masyarakat sipil, terutama melalui udara. Maka pada tanggal 17 Maret 2011 diterbitkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 untuk mengantisipasi berlanjutanya pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Libya.  Berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB No.S/RES/1973  yang  dikeluarkan  Dewan  Keamanan  PBB  tersebut,  membuat  North  Atlantic Treaty Organization  (NATO)  menginterpretasikan  untuk  melakukan  Humanitarian Intervention di  Libya  untuk  menciptakan    keamanan    dan  kedamaian    di  seluruh  dunia  terutama  negara  yang sedang berkonflik ketika tidak dapat menanggulangi atau menyelesaikan permasalahannya (8).
Untuk  lebih  memahami  jalannya  konflik  yang  terjadi  di  Libya  pada  tahun  2011,  penulis akan  menjelaskan  lebih  lanjut  lagi  dan  membuktikan  jalannya  konflik  ini  dengan  menggunakan tahapan   konflik Eric Brahm.  Menurut tahapan   konflik   yang dituliskan Eric Brahm, setidaknya ada  7  tahapan  konflik,  yaitu:  latent  conflict,  conflict  emergence,  conflict    escalation,  stalemate, de-escalation,  dispute  settlement,  dan  post-conflict.  Dalam  kasus  perang  sipil  di  Libya  ini  telah mencapai  tahapan  yang paling  akhir  yaitu  post-conflict,  yang  mana  kita  dapat   mengetahui apa  yang  terjadi setelah perang sipil ini berakhir.

## Aktor dan Pola Hubungan
Pada  awal  konflik  yang  terjadi  di  Libya  ini  hanya  melibatkan  2  kubu,  yaitu  kubu  loyalis Qaddafi/pemerintah dan kubu  oposisi  yang dimobilisasi  oleh  NTC  (National TransitionCouncil)
(Syahputra, 2017). Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Kubu loyalis Qaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan  Qaddafi  sementara  kubu  oposisi  atau NTC  yang  dipimpin  oleh  mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil menginginkan Qaddafi turun dari tahta kekuasaannya (Indrawan,  2013). Aksi saling  menyerang  antara  dua  kubu ini pun tak  terelakkan.  Qaddafi  mengecam  dan  menganggap  gerakan  rakyat  oposisi  sebagaigerakan pemberontak  sedangkan  gerakan  pemberontak  yang  menuntut  Qaddafi  untuk  turun  ini disebutsebagai  gerakan  revolusioner.  Seiring  dengan  pecahnya  konflik  dan  semakin  banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari perang sipil di Libya ini, akhirnya PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973  untuk mengantisipasi berlanjutanya  pelanggaran  HAM yang terjadi  di  Libya.  Berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  No.S/RES/1973  yang  dikeluarkan Dewan  Keamanan  PBB  tersebut,  membuat  North  Atlantic  Treaty  Organization  (NATO) menginterpretasikan  untuk  melakukan  Humanitarian  Intervention  di  Libya  untuk  menciptakan keamanan dan  kedamaian.  Disinilah  munculnya   aktor baru  atau kubu baru   yaitu   kubu koalisi yang  terdiri  dari  gabungan  negara-negara  barat  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  Prancis,  dan NATO (8).

## Kepentingan-kepentingan Aktor
Untuk  mengetahui  kepentingan-kepentingan,  posisi,  dan  semua  kebutuhan  dari  pihak- pihak yang berkonflik, penulis akan menggunakan analogi bawang bombay. Analogi ini bertujuan untuk  mencari  titik  kesamaan  diantara  pihak-pihak  yang  berkonflik  serta  untuk  menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik dari pihak-pihak tersebut.
Seperti yang tertera pada bagan diatas jika posisi dari ketiga aktor atau kubu yang sedang berkonflik  ini  memiliki  kontradiksi  yang  kuat,  dimana  kubu  loyalis  sangat  mendukung kepemimpinan  Qaddafi  dan  berusaha  memerangi  pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  kubu oposisi.  Sedangkan  kubu  oposisi  sangat  menentang  kepemimpinan  Qaddafi  yang  dianggap  telah merugikan  rakyat  Libya  dan  kubu  koalisi  berada  dipihak  kubu  oposisi,  koalisi  juga  menganggap jika Qaddafi telah melakukan pelanggaran HAM terhadap  masyarakat  Libya.  Bagi  kubu  loyalis sendiri,  Qaddafi  dianggap  sebagai pemimpin yang baik dan orang-orang yang berada pada kubu loyalis  ini  menganggap  Qaddafi  sebagai  pahlawan  dan  penolong  yang  telah  memimpin  Libya selama 41 tahun. Qaddafi   sendiri  dianggap   telah memberikan   jaminan   kehidupan   yang lebih baik dan menjadikan Libya sebagai negara yang mandiri dibawah kepemimpinannya (9).
Ketiga  kubu  ini  sendiri  juga  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda,  kubu loyalis sendiri  memiliki  kepentingan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  Qaddafi.  Qaddafi  sebagai pemimpin  dari  kubu  ini  bahkan  tidak  segan-segan  untuk  menggunakan  kekuatan  militer  dalam mempertahankan  kekuasaannya.  Ia  bahkan  mengerahkan  tentara  sewaan    dari  Chad,  Niger,  dan Korea  Utara  untuk  menembaki  para  demonstran/kubu  oposisi(Azra,  2011).  Sedangkan  kubu oposisi sendiri memiliki kepentingan untuk diadakannya  revolusi  di   Libya  dan  menginginkan Qaddafi  mundur  dari  jabatannya sebagai presiden Libya yang dianggap tidak mampu lagi untuk memimpin Libya. Dan dari kubu koalisi sendiri memiliki kepentingan yang lain, yaitu selain untuk membantu  kubu  oposisi  dengan  alasan  kemanusiaan,  mereka  juga  memiliki  kepentingan  lain seperti  untuk  memiliki  pengaruh  di  wilayah    Libya  dan  kepentingan    kapitalis    yang  berkaitan dengan ladang minyak yang dimiliki Libya.
Ketiga aktor/kubu yang sedang berkonflik ini memiliki kebutuhannya masing- masing dari konflik  ini.  Yang  dibutuhkan  oleh  kubu  loyalis  adalah  memerangi  pemberontakan    yang  terjadi agar kepentingannya  dapat  tercapai.   Sama   dengan  kubu  loyalis, kubu oposisi dan  koalisi juga harus  memenangkan  konflik  yang  sedang  terjadi  demi    tercapainya    kepentingan    mereka    yaitu menjatuhkan  kekuasaan  Qaddafi,  tetapi bedanya disini kubu koalisi memiliki maksud atau motif lain kenapa Ia membantu kubu oposisi  memenangkan  konflik,  yaitu  demi  mendapatkan  minyak yang terkandung  di Libya dan agar memiliki pengaruh yang kuat di wilayah negara (10).

## Gaya dan Taktik Aktor
Dalam  menelaah  gaya  dan  taktik  aktor  dalam  konflik  ini,  penulis  akan  menjelaskannya dengan menggunakan  Thomas-Kilmann  Conflict  Mode Instrument  (TKI)  yang  dibawakan  oleh Kenneth W.  Thomas  and  Ralph  H. Kilmann. Menurut mereka ada 2 dimensi; assertiveness  level

## Artikel 1
dan  cooperative  levelyang  mana  dibedakan  menjadi  5  gaya,  yaitu:  avoiding,  accommodating, compromising,  competing,  dan  collaborating (11).
Menurut gambar diatas, gaya dan taktik yang digunakan oleh ppihak-pihak yang berkonflik dalam  perang  sipil  di  Libya  ini  adalah  competing  dan  avoiding.  Pihak  loyalis  Qaddafi  dan  pihak NTC  (oposisi)  sendiri  menggunakan  gaya  dan  taktik  competing,  yang  mana  mereka  melakukan perang dan penggunaan senjata kepada satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan yang ada di  Libya.  Loyalis  Qaddafi  memiliki  tujuan  untuk  mempertahankan  kedaulatan  presiden  Qaddafi dengan melakukan penyerangan terhadap kubu  NTC  (oposisi),  sedangkan  kubu  oposisi   (NTC) melakukan    perlawanan    dengan  tujuan  untuk  menjatuhkan  pemerintahan  Qaddafi  yang  sangat otoriter dan tidak mensejahterakan masyarakat.
Ketika kekalahan terjadi di kubu NTC (oposisi), lalu masuklah pihak ketiga yaitu PBB yang mengeluarkan  resolusi  untuk  perang  sipil  yang  terjadidi  Libya.  PBB  sendiri  memberikan penawaran  bagi  Qaddafi  untuk  segera  pergi  meninggalkan  Libya  karena  dirasa  Qaddafi  telah kehilagan  legitimasi  nya  untuk  memimpin  Libya  dan  telah kehilangan kepercayaan masyarakat Libya  sendiri  tetapi  Qaddafi  lebih  memilih  menolak  dan  malah  tetap  melakukan  penyerangan terhadap  kubu  oposisi  (9).  Dari  sini  dapat  kita  lihat  jika  Qaddafi  sendiri  menggunakan  gaya  dan taktik avoiding.

## Alternatif Resolusi Konflik
Berdasarkan  pemaparan  konflik, aktor, kepentingan,  dan hal-hal  lainnya  yang termasuk dalam konflik perang sipil di Libya tahun 2011, maka langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah:
Negosiasi,  proses  negosiasi  adalah  proses  dimana  pihak-pihak    yang  berkonflik  melakukan komunikasi  satu  sama  lain  untuk  menyelesaikan  konflik  yang terjadi diantara mereka dengan mempertimbangkan  keuntungan  dalam  perspektif  masing-masing.  Negosiasi  dilakukan  tanpa bantuan  siapapun  atau  tanpa  adanya  pihak  lain,  proses  ini  dilakukan  langsung  oleh  pihak-pihak yang  berkonflik  saja  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  perundingan  damai  antara  kedua  belah pihak.
Mediasi,  merupakan  proses  penyelesaian  konflik  melalui  proses  perundingan  antara  para pihak  yang  berkonflik  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses ini adalah  perundingan  yang esensinya sama  dengan  proses musyawarah  atau  consensus,  maka  tidak  boleh  adanya  paksaan  untuk menerima    atau  menolak  gagasan  atau  penyelesaian    selama  proses  mediasi  berlangsung.  Segala sesuatunya harus memperoleh  persetujuan dari semua pihak yang berkonflik.
Proses  neutral   evaluation  ini  hampir  sama  dengan  proses  mediasi  dan negosiasi, pihak ketiga  tetap  dibolehkan  untuk  memberikan  rekomendasi  dan  boleh    menentukan    pihak    mana yang  benar  dan  pihak  mana  yang  salah. Namun, keputusan dari pihak ketiga tidak mengikat.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  konflik  sipil  yang  terjadi  di  Libya  terjadi  karena kediktaktoran  Qaddafi  yang  memimpin  Libya  selama  41  tahun  dan  juga  karena  korupsi  yang dilakukan  oleh  Qaddafi,  masyarakat    Libya  berdemo    meminta    pergantian    kepemimpinan    dan meminta diadakannya  pemilihan  umum  yang  demokratis.  Aksi  unjuk  rasa  ini  pun  semakin menjadi-jadi  dan  merambat  hampir  ke  seluruh  negeri,  dan  pada  akhirnya  ini  membuat  Qaddafi menjadi khawatir jika kepemimpinannya akan  digantikan.  Maka  dari  itu Qaddafi memerintahkan pasukan militernya melakukan  kekerasan  kepada warga sipil yang menentang pemerintahan  nya dan  menganggap  itu  sebagai  aksi  pemberentokan.  Dalam  konflik  ini  masyarakat  Libya  terbagi menjadi 2 kubu yaitu kubu loyalis Qaddafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National TransitionCouncil),  2  kubu  ini  memiliki  kepentingan  dan  tujuan  yang  kontradiktif.  Kubu  loyalis Qaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Qaddafi sementara  kubu oposisi atau NTC menginginkan Qaddafi turun dari tahta kekuasaannya

## DAFTAR PUSTAKA
1. Fahrullah  TA.  Libya  Sebuah  Negara  Arab  Republik  di  Benua  Afrika.  Pros  Pertem  Ilm  Int Bhs Arab. 2019;
Artikel 1
Volume 14, Nomor 02, Juli 2019
2. Indrawan  J.  Legalitas  dan  Motivasi  NATO  (North  Atlantic  Treaty  Organization)  dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. J Kaji Wil. 2016;4(2):127–49.
3. Raco J. Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. 2018;
4. Sakila  INF.  Peran  Al-Jazera  dalam  transformasi  politik  tunisia  pada  peristiwa  arab  Spring 2010-2011.
5. ANDRIANTO  A.  kebijakan-Kebijakan  Pemerintahan  Hugo  Chavez  Di  Venezuela  (1999- 2011).  Skripsi  Yogyakarta  Progr  Stud  Pendidik  Sej  Jur  Pendidik  Sej  Fak  Ilmu  Sos  Univ Negeri Yogyakarta. 2012;
6. Abbas AF. Pemikiran politik Mu’ammar Qadhafi.
7. Amri U. Masa Depan Mesir Pasca Pemerintahan Hosni Mubarak. Skripsi Fak Ilmu Sos dan Ilmu Polit Jur Ilmu Hub Int Univ Hasanuddin. 2014;
8. Prajaya MPA. Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (Nato) Dalam Penyelesaian Konflik  Non-Internasional  Di  Libya  Ketika  Penggulingan  Presiden  Muammar  Kaddafi. Kumpul J Mhs Fak Huk. 2014;1(11).
9. Muninggar P. MUAMMAR KHADAFI: KAJIAN TENTANG KEPEMIMPINANNYA DI LIBYA (1969-2011). Yogyakarta; 2013.
10. Jahroni J. Memahami Terorisme: sejarah, konsep dan model. Prenada Media; 2016.
11. Compact C. Educating citizens. Build communities Washington, DC Board Dir. 2011;