## KEAMANAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF STUDI KEAMANAN KRITIS TERKAIT PERANG INTRA-NEGARA

## Rizal A.Hidayat
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Al Azhar Indonesia; e-mail: rizalhidayat369@yahoo.co.id

## Abstract
This article tries to propose the human security issue that explained by critical security studies approach as an ontological and epistemological critique to state security as the object  referent.  The  critique  comes  from  the  wider  development  of  the  Copenhagen School  promoted  by  Buzan,  Weaver  and  de  Wilde  (1998)  through  the  security  sector analysis  and  securitization  concepts.  Both  of  those  are  responded  by  the  critical security  studies  approach  from  Aberystwyth/Wales  School  and  the  Toronto  School which is proposing the three questions of ontological claims through the true and real security concept. This three ontological claims are: what is real (of security)?, what is knowledge (of security)?, what (security) is to be done?. By the deepening relevance to intra-state conflict, the claim of security concepts find the momentum that the threat of security  of  intra-state  conflict/war  can  arise  in  all  aspects  of  human  life  and  then following the true and real security threat to the security of human life as a whole.
Keywords: , Aberystwyth/Wales School, Copenhagen School, human security, intra-state war, Toronto School.

## Abstrak
Tulisan  ini  didasari  dari  persoalan  keamanan  manusia  yang  dikaji  melalui  pendekatan studi  keamanan  kritis  sebagai  sebuah  kritik  ontologis  dan  epistemologis  mengenai negara  sebagai  obyek  referen  keamanan.  Kritik  tersebut  bermuara  dari  pengembangan lebih  luas  dari  pendekatan  studi  keamanan Copenhagen  School yang  dipelopori  oleh Buzan,  Weaver  dan  de  Wilde  (1998)  melalui  analisis  sektor  keamanan  dan  konsep sekuritisasi.  Kedua  hal  inilah  yang  kemudian  ditanggapi  oleh  kelompok  pendekatan Studi  Keamanan  Kritis  dalam Aberystwyth/Wales  School dan Toronto  School yang mengajukan tiga klaim pertanyaan ontologis seputar konsep keamanan yang sebenarnya dan  nyata.  Ketiga  klaim  tersebut  mencakup: what  is  real  (of  security)?,  what  is knowledge  (of  security)?,  what  (security)  is  to  be  done? .  Melalui  relevansinya  dalam konflik/perang intra-state ,  maka  klaim  akan  konsep  keamanan  menemukan momentumnya  bahwa  ancaman  keamanan  dalam  konflik/perang intra-state ,  bisa muncul  terhadap  segala  aspek  kehidupan  manusia  dan  kemudian  melahirkan  ancaman keamanan  yang  sebenarnya  dan  nyata  terhadap  keamanan  kehidupan  manusia seutuhnya.
Kata  Kunci: Aberystwyth/Wales  School , Copenhagen  School ,  keamanan  manusia, perang intra-state, Toronto School .

## Pendahuluan
Perkembangan  konflik  bersenjata  atau  lazim  disebut  sebagai  peperangan,  membawa berbagai pemikiran baru yang dikaitkan dengan pendekatan Studi Keamanan. Pemikiran baru  ini  sejalan  dengan  berbagai  karakteristik  peperangan  yang  membawa  tipologi generasi  perang  semenjak  Perang  Dunia  Pertama  sampai  pada  generasi  keempat  dan kelima atau hybrid  warfare .  Dalam hal  ini, tinjauan  awal  pendekatan Studi Keamanan pasca  Perang  Dingin  yang  masih  berorientasi  pada  negara  sebagai  obyek  referen keamanan,  dijelaskan  pertama  kali  oleh  pendekatan  dari Copenhagen  School yang dipelopori  oleh  Buzan,  Weaver  dan  de  Wilde  (1998).  Dari  pendekatan  inilah,  maka terjadi  diversifikasi  obyek  kajian  keamanan  tradisional  (militer)  dan  keamanan  non- tradisional (nirmiliter).
Melalui  pendekatan Copenhagen  School ,  pengembangan  lebih  luas  dari  konsep keamanan oleh Buzan, Waever dan de Wilde (1998: 21) terkait dengan analisis sektoral keamanan  ( sectoral  analysis  security )  dan  konsep  sekuritisasi  ( concept  of securitization ).  Namun  keduanya  tetap  menitikberatkan  pada  negara  sebagai penanggung  jawab  ancaman  keamanan  militer  dan  nirmiliter.  Hal  tersebut  tercermin dari  pernyaataan  mendasar  ketiganya  dalam  rangka  menjawab  persoalan  ontologis seputar: apakah keamanan itu? Jawaban atas pertanyaan ini dimanifestasikan ke dalam bentuk  ancaman  eksistensial  ( existential  threat )  dan  tindakan  darurat  ( emergency measures ). Kedua entitas konsep keamanan yang diajukan oleh Buzan, Waever dan de Wilde  sebagai  karakteristik Copenhagen  School yang  terdiri  atas  keamanan  militer, politik,  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Sekuritisasi  diartikan  lebih  dari  sekedar politisasi keamanan (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 22).
Menurut Buzan, Waever dan de Wilde (1998: 23-24) secara teori, setiap isu yang berkembang di ruang publik dapat ditempatkan dalam spektrum non politisisasi. Artinya tidak  terkait  dengan  keamanan  negara  dan  dengan  demikian  tidak  memerlukan  debat publik dan kebijakan publik. menjadi terpolitisasi ketika  memasuki ruang debat publik yang  membutuhkan  keputusan  negara/pemerintah  dan  pengalokasian  sumber  daya pemerintah  dalam  menyelesasikan  isu  keamanan  tersebut.  Bisa  juga  meskipun  sangat jarang, membutuhkan keterlibatan sekelompok individu yang mewakili negara/pemerintah  sehingga  memunculkan  isu  sekuriti  yang  diartikan  sebagai  isu keamanan  yang  mewakili  suatu  ancaman  eksistensial,    membutuhkan  tindakan
emergensi  dan  menjustifikasikan  segala  tindakan  dan  keputusan  di  luar  jangkauan prosedur normal dan proses politik formal.
Pelajaran  berharga  yang  dapat  diambil  dari  esensi Copenhagen  School adalah bahwa  sebenarnya  keamanan  manusia  masih  menjadi  subordinat  obyek  referen keamanan  negara.  Dalam  artian  yang  sama,  negara  merupakan  subyek  politik  dari penanggung  jawab  utama  ancaman  keamanan  manusia  di  dalam  negara  tersebut.  Hal demikian  terjadi  karena Copenhagen  School menggarisbawahi  secara  tegas  pelibatan unit analisis terhadap Studi Keamanan yang meliputi tiga tipe unit (Buzan, Waever dan de Wilde, 1998: 35):
1. Referent Object : sesuatu yang dilihat sebagai obyek yang terancam dan memiliki klaim  legitimasi  untuk  tetap survive .  Yang  dimaksud  obyek  yang  terancam keamanannya  dalam  hal  ini  adalah  negara.  ( The  referent  object  for  security  has traditionally  been  the  state  and,  in  a  more  hiden  way,  the  nation.  For  a  state, survival is about sovereignty, and for a nation it is about identity )
2. Securitizing  Actors :  merupakan  aktor  yang  mendeklarasikan  segala  obyek  yang terancam  keamanannya.  Dalam  hal  ini  aktor  tersebut  mampu  mengonstruksi segala  sesuatu  yang  merupakan  ancaman  bagi  keamanan  negara.  ( In  principle, securitizing actors can attemp to construct anything as a referent object )
3. Functional  Actors :  setiap  aktor  yang  mempengaruhi  dinamika  suatu  sektor keamanan, namun bukan merupakan aktor yang menjadi obyek referen keamanan, dan  merupakan  aktor  yang  berkepentingan  terhadap  obyek  referen  keamanan (negara).
Oleh  karena itu,  ancaman  keamanan  terhadap  manusia menjadi  begitu signifikan untuk  menjadi  obyek  kajian  Studi  Keamanan  yang  bebas  dari  dikotomi  keamanan negara  melalui  ranah  keamanan  tradisional  (militer)  dan  non-tradisional  (non-militer). Dengan  demikian  faktor  kebebasan  manusia  dari  berbagai  macam  ancaman  dan tekanan,  baik  yang  bersifat  militer  maupun  non-militer  merupakan  bentuk  pergeseran obyek Studi Keamanan yang merefleksikan pergeseran konflik bersenjata dewasa ini.

## Ancaman Keamanan Manusia
Ancaman  terhadap  kerusakan  eksistensi  keamanan  manusia  menjadi  terbuka  lebar apabila  mengacu  pada United  Nation’s  Millenium  Declaration  and  the  Millenium
Development  Goals (MDGs).    Dalam  rangka  menjamin  keamanan  manusia  dalam kerangka  MDGs  ini,  maka  tujuan  yang  ingin  dibangun  dan  dicapai  adalah ( www.unocha.org , 2014: 2-3):
1. Melindungi manusia dari konflik kejahatan
2. Melindungi  dan  memberdayakan  manusia/penduduk  terkait  migrasi  akibat konflik/perang atau kejahatan hak asasi manusia
3. Melindungi dan memberdayakan manusia terkait situasi pasca konflik.
4. Ketidakamanan  ekonomi  –  terkait  dengan  pemberantasan  kemiskinan, peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
5. Menjamin  kesehatan  untuk  keamanan  manusia  –  penyebaran  penyakit  dan ancaman kemiskinan sebagai dampak dari konflik ; dan
6. Meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  nilai  untuk  keamanan  manusia: menyediakan  sarana  pendidikan  dasar  dan  informasi  publik  terkait  ketiga  hal tersebut yang relevan dengan bentuk-bentuk kejahatan akibat konflik.
Pergeseran fokus kajian keamanan tradisional menjadi non-tradisional sebenarnya menransformasikan  perang  baru  terhadap  setiap  aktor  yang  mengancam  eksistensi keamanan  manusia.  Perhatian  terhadap  keamanan  manusia  menjadi  sebuah  bentuk perhatian  akan  pentingnya  keamanan  global  yang  digeneralisasi  oleh  enam output keamanan  manusia  menurut United  Nations  Development  Program (UNDP)  di  atas. Perang  baru  atau  perang  masa  depan  akan  lebih  banyak  dipicu  oleh  keenam  tujuan keamanan manusia.
Terkait  dengan  deskripsi  tersebut,  manusia  rentan  terhadap  dampak  perang  baru ( new  wars ),  sehingga  para  aktor  yang  terlibat  dalam  perang  baru  tersebut  jangkauan perannya melebihi negara,  yang tidak dipengaruhi oleh segala aturan perang lama ( old wars ), dan tidak dapat dimenangkan oleh perang lama ( Hirst, 2004: 115).
Pemikiran  tersebut  di    didasarkan  pada  penekanan  perbedaan  karakteritik mendasar  fenomena  perang  terjadi  pasca  perang  dingin  berakhir.  Namun  juga  tetap bertitik  tolak  dari  manifestasi  dua  perang  dunia  sebelumnya.  Perang  lama  merupakan perang antar negara. Perang  yang terjadi melalui pertempuran antar angkatan bersejata (militer),  dan  perang  yang  ditentukan  oleh  pertemuan  antar  pasukan  militer  yang  jelas berbeda  dengan  warga  sipil.  Tidak  ada  perang  yang  terjadi  sama  sekali  dengan  model
perang tersebut,  yang tentu saja model perang tersebut diambil dari perang abad ke-20 dan  imajinasi  perang  yang  terjadi  pada  masa  Perang  Dingin.  Suatu  perang  baru diperjuangkan  oleh  kombinasi  aktor  negara  dan  non-negara,  dan  biasanya  berjuang bukan  karena  alasan  negara  atau  ideologis,  tapi  untuk  identitas.  Pertempuran  jarang terjadi, namun kekerasan dari perang tersebut paling banyak  diarahkan terhadap warga sipil.  Hal  inilah  yang  begitu  penting  untuk  dipahami  dalam  perang  baru. ( www.dissentmagazine.org , 2007: 16).
Persoalan  yang kemudian muncul adalah: apakah keamanan manusia merupakan hasil pergeseran nyata dari ancaman keamanan  yang tetap bermuara pada karakteristik keamanan  militer  selama  ini?  Atau  pertanyaan  yang  lebih  krusial  adalah:  apakah persoalan di atas mensintesiskan keamanan manusia sebagai sebuah pendekatan konsep keamanan  yang  menampung  berbagai  fenomena  ancaman  terhadap  segala  hal  yang dirasakan mengancam eksistensi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia sebagai hasil dinamika interaksi antar aktor dalam politik internasional maupun global? Dimana yang  terakhir  ini  cenderung  menghasilkan  berbagai  kekerasan  sistemik  yang mengancam  kelangsungan  komunitas  manusia  dalam  suatu  rezim  pemerintahan  yang demokratis sekalipun.
Pada  akhirnya  semua  pertanyaan  tersebut  tidak  pernah  memberikan positioning jawaban ontologis sejalan dengan dinamika pergeseran ragam isu keamanan itu sendiri. Artinya,  ditinjau  sebagai  sebuah  konsep  keamanan,  maka  keamanan  manusia menghasilkan  ragam  interpretasi  yang  bisa  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang kepentingan power  and  order itu  sendiri.  Baik  kepentingan  tersebut  dijalankan  oleh aktor  negara  maupun  institusi  non-negara,  bahkan  oleh  individu  sekalipun.  Dalam artian,  maka  keamanan  manusia  sebagai  hasil  pergeseran  isu  keamanan  pasca  perang dingin saat ini didominasi oleh aktor non-negara.
Gambar 1 Type of One-sided Actor
Sumber: Upsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se , 2016
Gambar  1  mencoba  merelevansikan  ancaman  keamanan  manusia  dikarenakan oleh kecenderungan kepentingan power and order aktor non-negara ( rebel group ). Dan menjadi  eksis  sebagai  aktor  penyebab  utama  ancaman  keamanan  negara,  baik  militer maupun non-militer. Di samping juga merupakan aktor yang paling bertanggung jawab terhadap kematian manusia akibat konflik bersenjata yang terjadi semenjak tahun 1989 yang  menjadi  awal  berakhirnya  perang  dingin.  Hal  tersebut  ditunjukkan  melalui  tabel berikut di bawah ini:
Gambar 2 One-sided Fatalities by Tipe of Actor
Sumber: Upsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se , 2016
Merefleksikan  penjelasan  Gambar  1  dan  Gambar  2.  Heywood  (2014:707) menjelaskan  bahwa,  keamanan  sebagai    isu  paling  dalam  dan  kekal  dalam  politik.  Di jantungnya  adalah  pertanyaan:  Bagaimanakah  masyarakat  dapat  menjalani  sebuah kehidupan  yang  layak  dan  berguna,  yang  bebas  dari  dari  ancaman,  intimidasi  dan kekerasan?  Penelitian  tentang  keamanan  karenanya  terkait  dengan  usaha  untuk mencapai  tatanan  dan  ketertiban;  dan  pembangunan  perdamaian  dan  stabilitas  relatif diantara individu-individu dan kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan kepentingan yang  berbeda.  Masalah  ini  umumnya  dianggap  telah  dipecahkan  di  lingkup  domestik dengan adanya sebuah negara yang berdaulat, sebuah badan yang mampu memaksakan kehendaknya  kepada  semua  kelompok  dan  lembaga  yang  ada  di  dalam  wilayahnya. Akan  tetapi,  keamanan  domestik  memunculkan  persoalan-persoalan  penting,  terutama tentang peran dari lembaga-lembaga dari negara koersif; yaitu polisi dan militer.
Dengan  demikian  berangkat  dari  argumentasi  diatas,  maka  keamanan  manusia sebenarnya menempatkan dirinya tidak dapat lepas dari fokus keamanan non-tradisional (nirmiliter)  terkait  beberapa  isu  di  atas.  Oleh  karena  itu,  Alkira  (2002:31)  berusaha menjawab  persoalan  keamanan  manusia  terkait  keamanan  bagi  negara  atau  bagi manusia  itu  sendiri  (masyarakat,  kelompok  dan  individu).  Alkira  mengacu  kepada pemikiran Paris (2001:98) terkait keamanan bagi siapa ( security for whom ) dan sumber ancaman keamanan ( source of the security threat ) yang berhubungan dengan keamanan individu.
Paris menganalisis kedua pemikiran mendasar tersebut di atas kedalam diagram di bawah ini (Gambar 3) mengenai obyek dan sumber ancaman keamanan yang terdiri atas empat  sel,  yaitu:  keamanan  negara,  redefinisi  keamanan,  keamanan  intra-negara  dan keamanan manusia.
Sejalan  dengan  Paris,  maka  Murtimer  (2008:5)  mengajukan  keempat  pertanyaan mendasar  tentang  konsep  keamanan  yang  mencakup: What  is  security ?  (Apakah keamanan itu ? ), Whose security are we talking about? (Keamanan milik siapa?), What counts  as  a  security  issue? (Hal-hal  apa  saja  yang  dapat  dipertimbangkan  sebagai  isu keamanan?)  dan  yang  terakhir  adalah: How  can  security  be  achieved?  ( Bagaimana keamanan dapat tercapai? ) .
Gambar 3 - Obyek dan Sumber Ancaman Keamanan
Sumber: Paris, 2001
Dengan  demikian  melalui  keempat  pertanyaan  mendasar  Murtimer  tersebut  di atas,  maka  terdapat  dua  kelompok  pendekatan  studi  keamanan  dalam  hal  ini.  Yang pertama,  yaitu Toronto  School dan Aberystwyth  (Welsh)  School dikenal  dengan  apa yang disebut sebagai pendekatan studi keamanan kritis. Toronto School dipelopori oleh Keith  Krause  dan  Mike  Williams  (1997).  Kemudian Aberystwyth  (Welsh)  School diwakili oleh pemikiran Ken Booth (2007) dan Richard Wyn Jones (1997).
Hobden  dan  Jones  (2005:241)  menjelaskan  bahwa  studi  keamanan  kritis merupakan kombinasi pemikiran Gramsci dan teori kritis yang menekankan pada aspek- aspek perdamaian, dan oleh karena itu disebut juga dengan studi/pemikiran pertahanan alternatif pada awal 1980-an. Singkatnya, banyak pemikiran-pemikiran mengenai studi keamanan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat, yang demikian sebenarnya studi  keamanan  kritis  mempersoalkan  dominasi  negara  sebagai  obyek  natural  analisis
Sel 1 Keamanan Nasional (Pendekatan Realis Untuk Studi Keamanan) Sel 2 Redefinisi Keamanan (keamanan lingkungan dan ekonomi) Sel 3 Keamanan Intra-Negara (perang saudara, konflik etnis dan demosida) Sel 4 Keamanan Manusia
(berbagai ancaman lingkungan dan ekonomi yang mengarah kepada
kelangsungan hidup masyarakat, kelompok dan individu) Militer Militer, Non-militer, atau keduanya Sumber ancaman Keamanan Negara Keamanan untuk siapa? Masyarakat,kelompok dan individu
keamanan dengan argumentasi bahwa negara adalah bagian dari persoalan keamanan itu sendiri,  lebih  dari  sekedar  penyedia  keamanan.  Para  pendukung  studi  keamanan  kritis menempatkan  faktor  manusia  sebagai  inti  analisis  mereka.  Studi  keamanan  kritis menekankan kajian analisisnya melalui faktor manusia ini dalam rangka membantu dan meletakkan  tujuan  emansipasi,  dimana  melalui  tujuan  emansipasi  ini  maka  keamanan dapat tercapai secara keseluruhan.

## Pendekatan Studi Keamanan Kritis
Dalam tulisannya yang berjudul: Critical Security Studies: A Schismatic History (2013), David  Murtimer menjelaskan  perdebatan  konsep  keamanan  diantara  ketiga  kelompok pemikiran tersebut sebagai “ follow the sign of the gourd ”, dimana studi keamanan kritis membutuhkan  etos  kritik  yang  membangun  kritik  tersebut  secara  langsung  terhadap pengembangan  studi  keamanan  kritis  itu  sendiri.  Murtimer  membagi  ketiga  kelompok pemikiran  tersebut  sebagai: Toronto  desire,  Copenhagen  distinctions dan Aberystwyth exclusions .
Dari  kedua  pendekatan  keamanan  kritis  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan Keamanan  Kritis Aberystwyth/Welsh  School nampak  menjadi centre  of  interest  focus terkait crirical  security  approach  leading-proponent yang  berusaha  menjawab persoalan keamanan manusia. Dalam hal ini, manusia sebagai obyek referen keamanan yang bersifat otonom dari kajian ancaman keamanan negara.
Pada  intinya,  kelompok  Welsh  ( Aberystwyth  School )  dipengaruhi  oleh  dominasi aliran  pemikiran  dari  para  teorikus  beraliran  pemikiran  kritis  ( Critical  Theory ). Welsh School dipelopori  oleh  Ken  Booth  dan  memiliki  dua  akar  pemikiran,  yaitu radical interpretation dan critical  theory .  Pemikiran  Horkheimer,  Adorno,  ataupun  Habermas, yang  lebih  dikenal  dengan Frankfurt  School ,  Gramsci,  Marx  dan  para  pemikir critical theory dalam  kajian  hubungan  internasional  sangat  kuat  mempengaruhi Welsh  School . Fokus utama kelompok ini adalah apa yang menjadi makna kata “keamanan”. Mereka melihat  keamanan  tidak  dalam  ruang  yang  kosong.  Makna  keamanan  tidak  dapat dilepaskan  dari  agenda-agenda  sosial  yang  dibawa  oleh  siapapun  yang  memberikan makna terhadap kata “keamanan” dan praktik politik yang tentu juga dipengaruhi oleh peta kekuatan yang ada (Wardoyo, 2015:91).
Seperti  yang  sudah  terdeskripsikan  di  atas,  maka  terdapat  tiga  entitas  persoalan ontologis yang diajukan oleh Booth tentang konsep keamanan dari sudut pandang teori kritis yang dijelaskan dalam Murtimer (2013:76) yaitu:
1. What  is  real ?  (Apakah  yang  nyata  itu?).  Fokus  teori  kritis  adalah  menyediakan sebuah jalan akan pemahaman ontologis dunia nyata sebagai sebuah praktek dari berbagai fakta sosial.
2. What is knowledge? (Apakah pengetahuan itu?). Teori kritis menyediakan makna pemikiran mengenai apakah pengetahuan itu, atau tentang epistemologi kehidupan sosial. Dengan demikian hal ini membawa langsung perhatian kita terhadap segala kepentingan  utama  akan  setiap  klaim  utama  pengetahuan,  dan  memandu  kita untuk  mempertanyakan  kepemilikan  siapa  dari  bentuk-bentuk  pengetahuan tersebut  yang  secara  khusus  dipergunakan  untuk  apa,  dan  apakah  kepemilikan akan  segala  bentuk  pengetahuan  tersebut  membantu  berbagai  kepentingan  yang ada dari setiap individu dari masing-masing kelompok yang ada.
3. What  is  to  be  done? (Apa  yang  harus  dilakukan?).  Teori  kritis  merupakan  teori praksis,  sebuah  teori  yang  memandu  kepada  sebuah  proses  keterlibatan  politis yang didesain dalam rangka mentransformasikan dunia.
Ketiga  pernyataan  ontologis  yang  diajukan  oleh  Booth  dalam  pengaruh Critical Theory di  atas,  yaitu: What  is  real? , what  is  knowledge? dan what  is  to  be  done? diterminologikan  ke  dalam  tiga  buah  pernyataan  ontologis  dari  karakteristik Welsh School yang  membedakannya  dari Toronto  School ,  dan Copenhagen  School .  Ketiga pernyataan  ontologis  yang  dimaksud  adalah:  (1). Deepening  Security  (What  is  real?) ; (2). Broadening Security (What is knowledge?) ; dan (3). Extending Security (What is to be done?) .
Ketiganya di atas merupakan sebuah critical statement dari Welsh School terhadap pendekatan keamanan tradisional yang mengabstraksikan isu-isu militer dalam konteks yang  lebih  luas  dengan  membuat  serangkaian  asumsi  implisit  tentang  konteks  isu-isu militer tersebut sebagai premis pendekatan realisme (Jones, 1999:102).
Deepening  security dimaksudkan sebagai  sebuah  konseptualisasi  keamanan  yang tidak  hanya  menyediakan  arti  penting  dari  kritik  terhadap  studi  keamanan  tradisional, namun juga merupakan rekonstruksi pendekatan alternatif, lebih kritis lagi adalah basis orientasi  konsep  keamanan  tersebut.  Sedangkan  pemikiran  akan broadening dan
extending security menurut  Jones  dimaksudkan  untuk  membedakan  keduanya  keluar dari  perdebatan  isu-isu  nonmiliter  dan  obyek  referen  keamanan  sebagai  wacana perdebatan konsep keamanan selama ini (Jones, 1999:103-104).
Broadening  security sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Booth  merupakan  fungsi dari deepening security . Ketika orang berbicara mengenai keamanan, atau bertindak atas nama  keamanan,  maka  segala  kata  dan  tindakan  mereka  yang  tertanam  akan mencerminkan konsepsi yang mendalam secara natural mengenai politik dunia. Hal ini mengartikan  bahwa  isu  keamanan  hanya  dapat  diperluas  berdasarkan  asumsi-asumsi pokok  teori  politik  (Booth,  2013:65).  Sedangkan extending  security bagi  Booth (2013:71)  merupakan restructuring  security yang  berangkat  dari  keamanan  negara ( state security ) sebagai obyek referen dalam perspektif realis, dan terutama Copenhagen School , maka teori keamanan kritis menjelaskan obyek referen keamanan yang berbeda. Tugasnya adalah menolak siapa dan apa sebagai struktur kategorial  yang memprevilasi teori politik.
Emansipasi menjadi konsep utama dalam pendekatan keamanan kritis. Dalam hal ini,  Booth  kembali  menekankan  pentingnya  konsep  emansipasi  sebagai  tujuan  utama keamanan melalui pemikirannya  yang tertuang  dalam bukunya,  yaitu Theory of  World Security (2007). Menurut Booth, emansipasi adalah inti dari teori kritis keamanan dunia. Definisi  konseptual  dari  Emansipasi  yang  dibangun  oleh  Booth  berangkat  dari pemahaman  bahwa:  sebagai  wacana  politik,  emansipasi  berusaha  mengamankan manusia  dari  berbagai  macam  tekanan  yang  membatasi  tindakan  dalam  kehidupan manusia, yang kompatibel dengan kebebasan pilihan-pilihan lainnya.
Menurut  Booth  (1991:319)  emansipasi  adalah  membebaskan  manusia  (dalam fungsinya  sebagai  individu  maupun  kelompok)  dari  berbagai  ancaman  yang  meliputi tekanan  fisik  dan  ikatan  manusia  terhadap  segala  bentuk  paksaan/penindasan,  yang mana  emansipasi  menghentikan  kedua  ancaman  tersebut  keluar  dari  yang  seharusnya manusia  dapat  bebas  menentukan  apa  yang  ingin  dilakukannya.  Perang  dan  ancaman terhadap  perang  adalah  salah  satu  dari  ikatan  keterancaman  tersebut,  bersama-sama dengan  kemiskinan,  pendidikan  yang  rendah,  penindasan  politik  dan  selanjutnya. Keamanan  dan  emansipasi  adalah  dua  sisi  yang  berbeda  dari  koin  yang  sama. Emansipasi bukan kekuasaan atau sesuatu yang bersifat struktur/hirarki yang dihasilkan oleh keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri.
Pemikiran Booth melalui emansipasi sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa studi  keamanan  masih  cenderung  didominasi  pemikiran  mengenai  keamanan  negara ( state  security )  yang  masih  berputar  pada  ancaman-ancaman  bersifat  militer  (perang) yang  menjadi  domain  dari  analisis  kaum  (neo)  realis.  Negara  sebagai  unit  sentral keamanan  nasional  menjadi  penjamin  utama  keamanan  bagi  warga  negara  yang didasarkan pada persepsi ancaman militer ( state centric ). Bukan pada faktor keamanan manusia yang bebas dari segala bentuk ancaman dan penindasan nir-militer.
Hal tersebut di atas tertuang dalam pemikirannya yang lain mengenai security and self:  Reflections  of  a  Fallen  Realist (1997:107).  Booth  mengingatkan  bahwa  apa  yang paling  penting  dari  kecenderungan  perang  yang  bersifat  paksaan  (kekerasan)  akan menghambat emansipasi itu sendiri. Agar emansipasi  dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,  maka  dalam  kaitannya  dengan  mempelajari  keamanan  adalah  tidak  hanya fokus  berkonsentrasi  pada  tujuan  meminimalisir/mencegah  perang  saja.  Menurunkan kemiskinan,  tekanan  politik  dan  lainnya  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  hal  ini. Menurut  Burchill  dan  Linklater  (1996:224),  Keamanan  yang  oleh  Booth  didefinisikan sebagai  tidak  adanya  ancaman  sangat  berkaitan  dengan  emansipasi  karena  otonomi, dalam  beberapa  tahap  tertentu,  bergantung  dari  tidak  adanya  ancaman  yang melumpuhkan.  Keamanan  adalah  yang  melindungi  atau  menjaga  otonomi.  Tidak  ada otonomi  tanpa  keamanan;  karena  tanpa  keamanan  individu  atau  kelompok  tidak  akan aman  dalam  pencarian  mereka  akan  kebebasan,  karenanya  Booth  dengan  tegas menyatakan  bahwa  keamanan  dan  emansipasi  seperti  dua  sisi  dari  koin  yang  sama. Kekerasan,  perang,  kemiskinan,  tekanan  politik  dan  pendidikan  yang  rendah  hanyalah beberapa  dari  keterbatasan-keterbatasan  yang  disebutkan  Booth,  yang  mengancam keberadaan  individu  dan  kelompok,  yang  karenanya  membahayakan  kemampuan mereka  untuk  bertindak  bebas.  Keamanan  berdampak  menjauhkan  ancaman  terhadap kebebasan  dan  otonomi.  Dengan  pertimbangan  inilah  maka  konsep  emansipasi  mutlak melibatkan keamanan.
Terkait  pelibatan  keamanan,  maka  konsep  emansipasi  yang  memperkuat broadening  security Booth  menurut  Albert  dan  Carlsson  (2009:35)  terkait  dengan absence of personal violence dan absence  of structural violence . Tujuan akhir konsep emansipasi  keamanan  adalah  membebaskan  manusia  dari personal  violence berupa
freedom from fear . Di samping itu juga membebaskan manusia dari structural violence yang berwujud freedom from want dan empowerment Dignity .
Pendekatan  keamanan  kritis  tidak  pernah  secara  eksplisit  menjelaskan  hubungan konsep  emansipasi  dengan  keamanan  manusia.  Namun  konsep  emansipasi  sebenarnya mengandung  terminologi  keamanan  manusia.  Mengacu  kepada  relevansi  keempat kandungan  konsep  emansipasi  Booth,  maka  emansipasi  terhadap  manusia  sebenarnya ditujukan  dalam  rangka  mencapai  keamanan  dari  rasa  takut  atau  kebebasan  dari ancaman  rasa  takut  karena  perang  ( absence  of  fear  from  war ),  keamanan  untuk menjalani  keinginannya  dan  keamanan  dalam  memberdayakan  kemampuannya. Keamanan  berarti  membebaskan  manusia  dalam  menjalankan  kehidupannya  sebagai manusia seutuhnya. Yang dapat diartikan sebagai penemuan kemanusiaan ( inventing of humanity ).
Terkait terminologi keamanan manusia, maka Alberth dan Carlsson (2009:23-24) mengkolaborasikannya  dengan  keamanan  manusia  melalui  pendekatan narrow  human security (keamanan  manusia  yang  bermakna  sempit)  dan broad  human  security (keamanan  manusia  yang  bermakna  luas).  Keamanan  manusia  yang  bermakna  sempit berkaitan dengan tindakan yang mencakup ketiadaan terhadap ancaman personal/individu  ( personal  violence ),  dan  selanjutnya  mempengaruhi  ketiadaan terhadap  ancaman  kekerasan  struktural  ( structural  violence ).  Kedua  kriteria  ancaman tersebut  sebenarnya  memenuhi  kategori  primer  dan  kriteria  inklusi  mengenai kepemilikan  dari  kekuatan  emansipatoris.    Baik  ketiadaan  akan  ancaman  terhadap kekerasan  individu  dan  ketiadaan  akan  ancaman  kekerasan  struktural  merupakan kekuatan  utama  konsep  emansipasi.  Makna  luas  dari  keamanan  manusia  seharusnya konsisten  dengan  studi  keamanan  kritis.  Oleh  karena  itu  studi  keamanan  kritis  harus dikaitkan dengan keamananan manusia dalam rangka pembuatan kebijakan.
Yang menarik adalah, di samping Alberth dan Carlsson, keamanan manusia dalam perspektif  pendekatan  keamanan  kritis  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dualitas konseptualisasi keamanan yang melihat faktor manusia sebagai: real factor of security’s object  referent ,  yang  berdiri  bebas  di  luar :  the  whole  part  of  state-centric  security . Mengenai  hal  tersebut  oleh  Kerr  (2013:111)  dijelaskan  melalui  tabel  berikut  di  bawah ini:
Tabel 6 - Dualitas Konseptualisasi Keamanan
Human-centric Security-the narrow school State-centric Security Referent object: People at risk of political violence Referent Object: State and territory at risk of outside military interference or invasion Threat/s:
Organized Political violence: e.g.
 Civil War (involving the government and rebel or communal groups)
 Non-state conflict (involving communal or rebel groups or warlords but not the
government). One-sided violence (involving government forces or non-state armed groups against defenceless civilians)
Threat/s:
Political Violence from the military force of other state
Practical Means:
Military and non-military:
 Prevention: diplomacy; addressing the causes of conflict; international regimes for the countering small arms/light weapons trade and anti-personel land mines; deterrent measures
(e.g. ICC, war-crimes tribunals)
 Reaction: diplomacy; mediation; humanitarian military intervention, etc.
 Rebuild: diplomacy; state and nation building; law and order through policing; judicia system;
the broad school agenda.
 The means are based on an assumtion that sovereignity is a responsibility not simply a
right
Practical Means: Military and non-military:
 The military power of the state
 Diplomacy. The means are based on an assumtion that sovereignity is an inviolable right
Action: The State: outside states and depending on the situation, domestic governments
Non-state: international, regional and domestic
Action:
The government/state, the military forces of the
state Sumber: Kerr, 2013
Relevansinya terhadap Perang Intra-negara ( Intra-State War )
Holistikasi  peninjauan  ulang  keamanan  manusia  dalam  wacana  pendekatan  studi keamanan kritis secara khusus dapat dilihat dalam konteks perang intra-negara dewasa
ini.  Hal  ini  begitu  penting  untuk  dipahami  dengan  mengacu  kepada  tujuan  yang  ingin dicapai dalam pigura MDGs yang sudah dipaparkan dalam paragraf pendahuluan di atas sebelumnya.  Namun  juga  yang  tidak  kalah  penting  adalah  pemahaman  akan  perang intra-negara  yang  memiliki  dimensi  internasional  atau  konflik  internasional  sebagai bagian  dari  perwujudan  perang-perang  baru  ( new  wars ).  Perang-perang  baru  ( New Wars )  yang  dimaksud  berhubungan  dengan  perang  intra-negara  berupa  konflik bersenjata/perang  sipil.  Baik  perang  sipil  yang  melibatkan  aktor combat- an  sipil melawan sipil, sipil melawan militer atau sebaliknya.
Perang-perang  baru  cenderung  berupa  perang  sipil  (perang  saudara),  daripada perang  antar  negara.  Sekitar  95  persen  konflik  bersenjata  sejak  pertengahan  1990-an terjadi  di  dalam  negara,  bukan  antar  negara.  Perang  saudara  telah  menjadi  umum  di dunia  bekas  koloni  (jajahan),  dimana  kolonialisme  sering  kali  meninggalkan  warisan persaingan  etnis  dan  wilayah,  keterbelakangan  ekonomi  dan  kekuasaan  negara  yang lemah;  dari  sinilah  muncul  ‘negara-negara  gagal’.  Negara-negara  ini  lemah,  dimana mereka gagal melewati ujian dasar kekuasaan negara; mereka tidak mampu memelihara ketertiban  domestik  dan  keamanan  personal,  yang  berarti  kerusuhan  sipil,  dan  bahkan perang sipil, menjadi rutin.
Meskipun  demikian,  ‘perang-perang  baru’  sering  kali  memunculkan  ancaman yang  lebih  luas  dan  hebat  pada  penduduk  sipil  daripada  perang-perang  antar  negara gaya  lama.  Terakhir,  perang-perang  ‘baru’  sering  kali  lebih  kejam  dan  mengerikan daripada  perang-perang  gaya  lama,  di  mana  aturan-aturan  yang  biasanya  membatasi perang-perang  konvensional  antar  negara  telah  disingkirkan.  Praktik-praktik  seperti penculikan,  penyiksaan,  pemerkosaan  sistematis  dan  pembunuhan  membabi-buta  yang berasal  dari  ranjau-ranjau  darat,  bom  mobil  dan  serangan-serangan  bunuh  diri  telah menjadi ciri  yang lazim dari peperangan modern. Ini terkadang dijelaskan dalam sudut pandang  implikasi-implikasi  dari  politik  identitas  militant,  melalui  mana  musuh didefinisikan  menurut  keanggotaan  mereka  dalam  sebuah  kelompok  tertentu,  bukan menurut  peran  mereka  atau  aksi-aksi  mereka.  Semua  orang  dari  sebuah  ras  atau kebudayaan  tertentu  karenanya  dapat  didefinisikan  sebagai  ‘musuh’,  di  mana  mereka dipandang secara melekat tidak berharga atau jahat, dan bahwa sasaran-sasaran militer dan sipil sama-sama absah (Heywood, 2014:733-736).
Tabel 4 – Armed Conflict by Type
Sumber: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se , 2016
Tabel 4 menunjukkan apa yang dimaksud oleh Heywood dalam menjustifikasikan jumlah  perang intra-state semenjak  perang  dunia  kedua  berakhir  sampai  dengan setidaknya tahun 2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Atau dengan kata lain, sumbangan  terbesar  penyebab  kematian  manusia  diberikan  dari  dampak  perang intra- state sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 5 berikut di bawah ini:
Tabel 5 – Battle-related Death by Type of Conflict
Sumber: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), www.pcr.uu.se , 2016
Perang  pada  hakekatnya  merupakan  konflik  terbuka.  Pengertian  konflik  dalam pendekatan  studi  keamanan  dapat  dijelaskan  melalui  keterkaitannya  dengan intrastate conflict yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata/perang sipil. Melalui intrastate conflict dapat dipahami bahwa perang sipil ( civil war ) yang terjadi sebenarnya bermuara dari  konflik  politik  yang  terjadi  di  dalam  negara  yang  bersangkutan.  Dari  perang  sipil
ini kemudian merambah kepada intervensi negara lain terhadap eskalasi perang sipil di dalam  negara  yang  dimaksud  tersebut.  Sehingga  memunculkan  ekses  konflik berkelanjutan  berdimensi  eksternal.  Konflik  intrastate  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai kepentingan  para  aktor  yang  terlibat  dalam  bingkai  politik  identitas  berbasis  etnis, agama  maupun  komunal  yang  menghambat  terciptanya  stabilitas  keamanan  yang berujung pada situasi dan kondisi perdamaian.
Perang  bersenjata  dalam  hubungannya  dengan  konflik  intra-negara  mengacu kepada apa yang disebut sebagai konflik yang terjadi di dalam internal negara ( conflict within  states ).  Menurut    Russet,  dkk.  (2010:208-209),  konflik  internal  dalam  suatu negara fokus kepada dua argumentasi mendasar. Yang pertama konflik tersebut bersifat destruktif dan berjalan lama, melibatkan keseluruhan kelompok masyarakat yang ada di negara  tersebut,  merusak  infrastruktur  sipil  dan  mengarahkan  kondisi  kepada terciptanya  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Konflik  berikutnya  adalah  konflik  antar negara  ( conflict  between  states ).  Meskipun  memiliki  efek  yang  sama  dengan  konflik dalam  negeri,  namun  nampak  kurang  relevan  dan  sulit  dipahami  bahwa  konflik  antar negara sebenarnya juga dapat memicu konflik di dalam negara. Dalam sejarahnya, akan sulit untuk diselesaikan dan telah menciptakan perang internal  ( internal war ) di dalam konflik internal negara tersebut. Hal ini akan berakibat negara tersebut menjadi negara gagal,  dalam  pengertian,  pemerintahnya  tidak  mampu  menyediakan  tingkat  keamanan yang dibutuhkan bagi warga negaranya, dan tidak bisa diharapkan sebagai negara yang berdaulat ( sovereign state ).
Terdapat  beberapa  kondisi  yang  menyebabkan  terjadi  konflik intra-state yang berujung  kepada internal  war di  dalam  negara  tersebut  yang  menghambat  terciptanya perdamaian. Pengertian internal war dapat dipahami sebagai konflik bersenjata ( armed conflict ).  Dan  tentunya  melibatkan  berbagai  aktor  politik  atau  kelompok  masyarakat yang terlibat  pada konflik  internal  dalam rangka  perebutan kendali pemerintahan  yang berdaulat  dalam  negara  yang  bersangkutan  tersebut.  Kondisi-kondisi  tersebut  adalah kondisi  obyektif  dan  kondisi  subyektif  (Wardoyo,  2015).  Yang  dimaksud  dengan kondisi obyektif penyebab konflik antara lain adalah kepentingan nasional suatu negara, faktor  teritorial,  faktor  kedaulatan,  serta  perebutan  sumber  daya  ekonomi  dan pembangunan.  Kondisi  obyektif  yang  menjadi  penghambat  dalam  tercapainya perdamaian  biasanya  merupakan  isu-isu  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  atau
kepentingan  negara  sebagai  aktor  dalam  dunia  internasional.  Dengan  asumsi  bahwa setiap  tindakan  negara  didasari  oleh  pertimbangan  rasional  maka  faktor-faktor  yang menyebabkan  munculnya  konflik  akibat  tindakan  negara  dalam  memenuhi kepentingannya  dikatakan  sebagai  kondisi  yang  obyektif.  Yang  dimaksud  dengan kondisi  subyektif  antara  lain  keinginan  untuk  memperoleh  pengakuan  atas  suatu identitas, faktor etnisitas dan perlindungan atas kebudayaan, serta persoalan represntasi politik.  Jika  kondisi  obyektif  menempatkan  keutamaan  negara  maka  kondisi  subyektif lebih  menjelaskan  mengenai  sebab-sebab  konflik  yang  dilakukan  oleh  kelompok masyarakat atau yang terjadi di level komunitas.
Kondisi  obyektif  dan  subyektif  yang  menyebabkan  konflik  internal  tersebut diatas, menurut Sheehan (2011:225) terkait dengan kemunculan konflik internal. Dalam hal ini Sheehan menjelaskan bahwa penyebab konflik internal sering dikaitkan dengan faktor  kemiskinan  dan  ketimpangan  pembangunan.  Berbagai  variasi  persoalan keamanan seperti faktor kemiskinan, stabilitas, pembangunan dan perdamaian seringkali berhubungan dengan penyebab ketidakamanan ( insecurity ).
Menghubungkan  keamanan  manusia  dalam  wacana  pendekatan  studi  keamanan kritis  yang  merelevansikan  perang-perang  baru  ( new  wars )  yang  cenderung  berupa perang intra-state memberikan  nuansa  tersendiri  bagi  pemahaman  ontologis  dan epistemologis  studi  keamanan  dalam  politik  keamanan  global.  Perhatian  terhadap human  security muncul  sejak  perang  dingin  dan  diperkuat  oleh  gelombang  globalisasi yang  melahirkan  arus  balik  karena  beberapa  efek  negatifnya  terhadap  negara-negara lemah, kelompok dan individu tertentu. Menguatnya gagasan dan upaya human security yang  merupakan  reaksi  terhadap  masalah-masalah  kemanusiaan  yang  melanda  dunia saat ini., mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal,  pelanggaran HAM dan sebagainya (Ikbar, 2014:205).
Pendekatan  studi  keamanan  kritis  sebenarnya  menekankan  pada  esensi  konsep emansipasi  yang  membebaskan  manusia,  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai  makhluk- makhluk  individu  (individuals)  maupun  makhluk  sosial/kelompok  ( groups )  dari berbagai  tekanan  fisiknya  dan  kemanusiaannya.  Jadi,  perang intra-state ,  maupun ancaman  perang  tersebut  adalah  aplikasi  dari  tekanan-tekanan  tersebut.  Suatu  ragam tekanan  yang  menghasilkan  kemiskinan,  pendidikan  yang  rendah,  politik  opresif  dan
sebagainya. Artinya dampak yang diberikan perang tersebut mencakup berbagai tekanan struktural karena bersifat sistemis dari turbulensi lingkaran wilayah politik, lingkungan, sosial,  ekonomi,  militer  dan  budaya.  Hal  tersebut  yang  menjadi  jawaban  ontologis mengenai pertanyaan apakah keamanan itu ( what is security ?). Dengan demikian obyek keamanan  bisa  mereferensi  kepemilikan  dari  subyek  siapa  saja  (aktor  negara  maupun aktor  non-negara)  yang  merasa  terancam  keamanannya  secara  sistemik  dan  struktural dari keseluruhan turbulensi wilayah tersebut di atas. Sehingga isu-isu keamanan dimana manusia  menjadi  pertimbangan  utama  isu  keamanannya.  Dan  tentunya  keamanan manusia  ini  menjadi  pintu  masuk  terciptanya: freeing  people  to  any  constrain  and oppression of their life, both as their individully and groups .
Tujuan,  perilaku  dan  jalannya  perang  intra-negara  ini  secara  signifikan  berbeda dari  perang  antar  negara  ( inter-state  war )  yang  mendominasi  tahun-tahun  terakhir perang  dingin.  Perang  intra-negara  ( intra-state )  menjadi  tantangan  bagi  kebijaksanaan konvensional  tentang  perang  jenis  ini  sangat  bervariasi  dalam  hal  penyebab  dan peaksanaannya.  Sebagian  dilancarkan  oleh  pemberontak  yang  ingin  menguasai pemerintahan,  mencari  harta  rampasan  dan  wilayah;  yang  lain  dilancarkan  oleh  etnis minoritas  yang  menginginkan  kemerdekaan;  yang  lain  lagi,  seperti  perang  saudara  di Rwanda,  tampaknya  tanpa  tujuan  materi  kecuali  pembunuhan  massal.  Dalam  hal pelaksanaannya,  perang  intra-negara  cenderung  berupa  perang  non-konvensional  yang mengandalkan  perang  gerilya.  Sangat  berbeda  dari  perang  antar  negara.  Selanjutnya, perang  saudara  dapat  bersifat  etnis  maupun  non-etnis.  Perang  saudara  non-etnis melibatkan sengketa atas kontrol negara, yaitu institusi-institusi dan wilayahnya. Perang jenis  ini  berupa  pertarungan  militer  untuk  merebut  kekuasaan  politik.  Perang  saudara etnis,  sebaliknya,  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  yang  memandang  diri  mereka sebagai komunitas etnis, bangsa atau agama yang berbeda. Identitas dan tujuan mereka tidak sesuai dengan identitas dan tujuan orang-orang yang menguasai negara. Memang, mereka  menginginkan  lebih  dari  kontrol  negara,  mereka  ingin  medefinisikan  kembali atau membagi-bagi negara (Mansbach & Rafferty, 2012:386-387).

## Simpulan
Dalam  isu  keamanan,  kepentingan  para  aktor  dalam power  and  order merefleksikan kemampuan influence dari para aktor tersebut terhadap obyek keamanan dalam berbagai entitas  komunitas  kehidupan:  baik  negara,  organisasi  internasional,  kelompok  negara, komunitas politik, komunitas ekonomi maupun militer. Kemampuan influence tersebut akan  berinteraksi  dalam  wahana  politik  keamanan,  baik  internasional  maupun  global. Pola interaksinya dalam politik internasional maupun global apakah bersifat kompetisi, bersekutu maupun berlawanan pada hakekatnya merupakan hasil kemampuan para aktor politik  tersebut  sebagai  bentuk  eksploitasi  pengendalian  isu-isu  keamanan  atas power and  order yang  dimilikinya.  Dalam  konteks  ini  pergeseran  studi  keamanan  dari  yang bersifat  tradisional  (militer)  menjadi  non-tradisional  (non-militer)  menemukan momentum  fenomena  konseptual  dengan  apa  yang  dinamakan  sebagai  perang-perang baru ( new wars ).
Titik tolak dari pergeseran pendekatan studi keamanan berawal dari Copenhagen School (Buzan,  Weaver  dan  De  Wilde)  yang  menampilkan  konsep  sekuritisasi  dengan keamanan  sektoral-nya.  Dalam  pandangan Copenhagen  School ,  aktor  dalam  isu keamanan  memberikan  konstruksi  persoalan  obyek  keamanan  menjadi  terpolitisasi  ke dalam beberapa sektor keamanan. Sektor-sektor keamanan ini mencakup militer, politik, ekonomi,  lingkungan,  sosial  dan  individu.  Dengan  demikian  subyek  keamanan  yang dimaksud  dalam  hal  ini  masih  berada  dalam  unit  analisis  tetap,  yaitu  negara  terhadap obyek-obyek  keamanan  yang  tersekuritisasi  menjadi  beberapa  sektor  tersebut  di  atas. Hal tersebut semakin menguatkan argumentasi Koldor terkait perang-perang baru ( new wars) yang  dimaksud.  Dalam  hal  ini  sekuritisasi  sektor-sektor  keamanan  tetap melibatkan  manusia  sebagai  obyek  referen  keamanan  yang  merupakan  subordinasi negara  sebagai  subyek  utama  penyedia  sektor-sektor  utama  keamanan  tersebut  dalam menjamin kebebasan manusia dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter.
Jadi  dengan  demikian,  perang-perang  baru  sebenarnya  mengejawantahkan  suatu refleksi  atas  peran  manusia  sebagai  subyek  keamanan  dan  obyek  keamanan  yang menggeser peran sentral negara sebagai aktor utama penanggung jawab utama persoalan ancaman  terhadap  negara  yang  bersifat  militeristik.  Sebagai  subyek  keamanan dikarenakan manusia meng-konotasikan dirinya sebagai aktor kelompok atau grup, yang dalam  hal  ini  lebih  memainkan  peranannya  sebagai  organisasi  non-militer  yang menebarkan  ancaman-ancaman  keamanan  berupa  perang-perang  sipil  atau  perang
internal  ( internal  war ).  Dampak  yang  diberikan  bisa  beragam  dalam  tingkatannya secara politik, ekonomi, militer, lingkungan dan individu secara struktural dan sistemik. Obyek  ancaman  lebih  ditujukan  kepada  manusia  sebagai  aktor  non- combatan dalam wilayah suatu negara  yang dipicu oleh variasi latar belakang konflik bersenjata seperti teritorial,  nilai-nilai  dan  ideologi  ( values  and  ideologies ),  ras  dan  etnik  ( racial  and ethnic  hostilities ),  mempertahankan  dari  serangan  ( defence  against  hostile  attacks ), revolusi dan nasionalisme. Sebagai bentuk perang baru ( new wars ) maka lazim disebut sebagai  perang intra-state .  Secara  implisit,  karakteritik  perang intra-state dapat ditemukan  pada  perang  sipil  bukan  perang  antar  negara,  menonjolnya  isu-isu  identitas komunal,  berupa  perang  simetris  yang  melibatkan  kekuatan-kekuatan  yang  tidak sebanding,  perbedaan  sipil/militer  menjadi  kabur,  merupakan  kelompok  barbaris  yang tidak seperti kelompok pasukan reguler dalam perang-perang lama.
Pada  akhirnya  pendekatan  studi  keamanan  kritis  yang  dipelopori  oleh Aberystwyth/Wales School (Booth dan Wyn Jones) di samping Toronto School (Krausse dan Williams) memberikan kepastian akan kekuatan konsep keamanan yang bebas dari distingsi  keamanan  militer  maupun  nirmiliter.  Konsep  keamanan  tersebut  dikenal sebagai  konsep  emansipasi  yang  hadir  untuk  menunjukkan  suatu  validitas  definisi mengenai  apakah  ancaman  keamanan  yang  sebenarnya  ( true  security ).  Dari  definisi konsep  emansipasi  maka  membebaskan  manusia  dari  segala  macam  tekanan  dan penindasan,  baik  yang  bersifat personal  violence maupun structural  violence menjadi tujuan utama dari kelompok studi keamanan kritis tersebut. Pendekatan studi keamanan kritis  menekankan  pada  kebebasan  epistemis  cara  pandang  manusia  sebagai  obyek referensi  keamanan.  Dan  kemudian  menolak  dikotomi  subyek  dan  obyek  pendekatan studi keamanan dalam hegemoni previlasi politik keamanan realisme.

## Daftar Pustaka
Alberth,  J.,  &  Carlsson,  H.  (2009). Critical  Security  Studies,  Human  Security  and Peace .  Diambil  2  Mei  2014  dari www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c- _och_d-uppsatser/juni2022009/1/120303/DuppsatsJohanAlberthHenningCarlss on NY.pdf
Alkire, S. (2003). A Conceptual Framework For Human Security . Oxford: University of Oxford.
Booth,  K.  (1991).  Security  and  Emancipation. Review  of  International  Studies, No.17 (4): 313 – 216.
Booth,  K.  (1997).  Security  and  Self:  Reflections  of  a  Fallen  Realist. Critical  Security Studies: Concepts and Cases . Krause, K., & Williams, M.C. (editor). London: University College London.
Booth, K. (2007). Theory of World Security . New York: Cambridge University Press.
Booth,  K.  (2013).  Deepening,  Broadening,  Reconstructing. Critical  Security  Studies: Critical  Concepts  In  Miliatry,  Strategic  and  Security  Studies .  Williams,  N.V. (editor). New York: Routhledge.
Burchill, S., & Linklater, A. (1996). Teori-Teori Hubungan Internasional . Terjemahan: Sobirin, M. Bandung: Nusa Media.
Buzan,  B.,  &  Waever,  O.,  &  de  Wilde,  J.  (1998). Security:  A  New  Framework  For Analysis . London: Lynne Rienner Publishers. Heywood,  A.  (2014). Politik .  Terjemahan:  Ahmad  Lintang  Lazuardi.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hirst,  P.  (2004). Perang  dan  Kekuatan  Di  Abad  Ke-21 .  Terjemahan:  Setia  Bangun. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hobden  and  Jones.  (2001).  Critical  Theory. The  Globalization  of  World  Politics-An Introduction  to  International  Relations. Baylis,  J.,  &  Smith,  S.  (editor).  New York: Oxford University Press.
Ikbar,  Y.  (2014). Metodologi  &  Teori  Hubungan  Internasional .  Bandung:  Refika Aditama.
Jones, R. W. (1999). Security, Strategy and Critical Theory . Colorado:  Lynne Rienner Publishers.
Kaldor,  M.  (2007). New  Wars  and  Human  Security .  Diambil  22  April  2017  dari https://www.dissentmagazine.org/wp-content/ files_mf /1391450911d11 Kaldor.pdf
Kerr,  P.  (2013).  Human  Security. Contemporary  Security  Studies .  Collins,  A.  (editor). United Kingdom: Oxford University Press.
Krause, K., & Williams, M.  C. (1997). Critical Security Studies: Concepts and Cases . London: University College London.
Mansbach,  R.  W.,  &  Rafferty,  K.  L.  (2010). Pengantar  Politik  Global .  Terjemahan: Amat Asnawi. Bandung: Nusa Media.
Murtimer,  D.  (2013).  Critical  Security  Studies:  A  Sistematic  History. Contemporary Security  Studies .  Collins,  A.  (editor.).  United  Kingdom:  Oxford  University Press.
Paris,  R.  (2001).  Human  Security:  Paradigm  Shift  or  Hot  Air?. International  Security, No. 26 (2): 87 – 102.
Russet, B., & Starr, H., & Kinsella, D. (2010). World Politic: Menu for Choice . Boston: Wadsworth.
Sheehan,  M.  (2011).  The  Changing  Character  of  War. The  Globalization  of  World Politics-An Introduction to International Relations. Baylis, J., & and Smith, S. (editor). New York: Oxford University Press.
Wardoyo, B. (2015). Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya Untuk Indonesia . Klaten: Nugra Media.