## PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH

## Ibrahim Maksi UNS

## ABSTRAK
Perencanaan dan penganggaran antara lain mengacu kepada Undang-undang Nomor  25  tahun  2004  tentang  system  pembangunan  nasional,  yang mengatur  tahapan  perencanaan  dan  Undang-Undang  No  32  tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah.  tujuan  perencanaan  penganggaran  adalah  untuk membantu  pemerintah  mencapai  tujuan,  membantu  menciptakan  efisiensi dalam menyediakan barang dan jasa publik, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR dan masyarakat luas. Alur perencanaan dan penganggaran daerah kepada UU No. 25 tahun 2004 tentang system  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  mengatur  alur  perencanaan dan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  yang  mengatur kembali  system  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  telah  ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004.

## Kata Kunci: perencanaan, penganggaran
PENDAHULUAN Perencanaan dan penganggaran merupakan merupakan  proses  yang  paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini erat kaitanya dengan  tujuan  pemerintah  untuk mensejahterakan masyarakat
secara  umum.  Perencanaan  dan penganggaran  merupakan  proses yang  terintegrasi,  karena  output dari perencanaan adalah penganggaran.  Perencanaan  dan penganggaran  mengacu  kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku antara lain UU No. 25 tahun 2004 tentang system pembangunan nasional, yang mengatur  tahapan  perencanaan dan  Undang-Undang  No  32  tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah,
yang  mengatur  kembali  system perencanaan  pembangunan  daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004, dan juga mengatur
proses
penganggaranya. Perencanaan dan penganggaran  merupakan  kegiatan tahunan, dimana pemerintah
daerah  menyusun  rencana  kerja. Prinsip  utama  dalam  kegiatan perencanaan  dan  penganggaran adalah
menyusun dan
menganggarkan  prioritas  kegiatan yang  disepakati  dengan  tidak melebihi  kapasitas  fiscal  daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu prioritas  pembangunan  dari  proses perencanaan kedalam proses penganggaran adalah suatu kelanjutan. Oleh karena itu perencanaan  dan  penganggaran dalam proses pembangunan menrupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna
mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan.
Secara  normatif,  perencanaan dan  penganggaran  harus  terpadu, konsisten  dan  sinkron  satu  sama lain.  Hal  ini  sedemikian  karena penganggaran  adalah  media  untuk mewujudkan  target-target  kinerja yang direncanakan. Tanpa perencanaan,  pemerintah  daerah cenderung tidak fokus serta cenderung  bersifat  reaktif  yang pada  akhirnya  bermuara  pada inefisiensi dan inefektifitas.

## PENGERTIAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
Istilah  perencanaan   penganggaran mungkin   dapat  definisikan secara terpisah, perencanaan dapat diartikan  sebagai  suatu  proses untuk  menentukan  tindakan  masa depan  yang  tepat,  melalui  urutan pilihan,  dengan  memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan  penganggaran      dapat diartikan      sebagai      suatu    proses untuk menyusun   sebuah  anggaran dan    anggaran    (APBD)    dapat diartikan sebagai rencana keuangan  tahunan  pemerintahan daerah  yang  dibahas  dan  disetujui bersama  oleh  pemerintah    daerah dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan peraturan daerah.
Oleh karena itu perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan  dalam  satu  kesatuan.
Aktivitas
perencanaan dan penganggaran    dapat  dikatakan sebagai  tahapan  paling  krusial  dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas  lainnya  di  dalam  konteks pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal ini  bisa  kita  lihat  dari  beberapa
alasan sebagai berikut : a. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal  dari  serangkaian  aktivitas (siklus)  pengelolaan  keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan  yang  dibuat  tidak baik,  misalnya  program/kegiatan yang  direncanakan  tidak  tepat sasaran,  maka  kita  tidak  dapat mengharapkan  suatu  keluaran ataupun  hasil  yang  baik/tepat sasaran.
b. Perencanaan  melibatkan  aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan ( stakeholders)  baik  masyarakat,
pemerintah  daerah  itu  sendiri dan pemerintah  yang lebih tinggi
(propinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat  propinsi  dan  nasional untuk menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/propinsi    dan pemerintah  pusat  (perencanaan nasional).
c. Perencanaan    Daerah    disusun dalam    spektrum    jangka panjang    (20    tahun)  yang
disebut    RPJPD    (Rencana Pembangunan    Jangka    Panjang Daerah),  jangka  menengah    (5 tahun)  yang  disebut  RPJMD (Rencana    Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah),  dan  jangka pendek    (satu  tahun)    yang disebut  RKPD  (Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah).
d. Penyusunan  APBD  harus  dibahas bersama oleh pemerintah
daerah  dengan  DPRD      dan setelah      disetujui      bersama kemudian      harus      dievaluasi oleh  pemerintah      yang    lebih tinggi (pemerintah propinsi/pemerintah    pusat   c.q.
Menteri Dalam Negeri).
e. Anggaran mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan,  alokasi,  distribusi,
dan stabilisasi.

## TUJUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
Perencanaan penganggaran bertujuan untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti  listrik,  air  bersih,  kualitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain, agar  terjamin  secara  layak.  Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi    oleh  keputusan  yang dibuat  pemerintah  melalui  anggran yang dibuat.
Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negra dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
Kemudian dalam proses perencanaan penganggaran mempunyai 4 tujuan yaitu :  Membantu  pemerintah  mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi  antar  bagian  dalam lingkungan pemerintah
 Membantu  menciptakan  efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang  dan  jasa  publik  melalui proses pemrioritasan
 Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
 Meningkatkan  transparansi  dan pertanggungjawaban  pemerintah kepada
DPRD/DPR dan masyarakat luas. Sedangkan  faktor-faktor  dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:
 Tujuan  dan  target  yang  hendak dicapai
 Ketersediaan sumber daya
(faktor  produksi  yang  dimiliki pemnerintah)
 Waktu  yang  dibutuhkan  untuk mencapai tujuan atau target
 Faktor  lain  yang  mmpengaruhi anggaran  seperti  :  munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi  pasar,  perubahan  sosial politik,  bencana  alam  dan  lain- lain.

## ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Perencanaan dan penganggaran daerah  diatur  dalam  UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  pemerintah daerah  dimana  kewenangan  dan tanggung  jawab  teleh  diberikan kepada pemerintah daerah secara riil diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemnafaatan sumber daya nasional, serta perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah yang berbasis prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan,  serta potensi dan keanekaragaman daerah. Alur perencanaan dan penganggaran  menurut  UU  No.  32 tahun  2004  (Bastian,  Indra  ;  2009), dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar Alur Perencanaan Penganggaran Daerah (UU No.32/2004)
Perencanaan Penganggaran Pedoman                          dijabarkan Diacu diestuji 20 Thn diperhatikan                                                    1 thn DPRD KDH M enetapkan dijabarkan
Pedoman             5 Tahun KDH                       Dasar Mengajukan         Penyusunan
5 tahun                      Pedoman 1 tahun Disampaikan PPKD Berdasarkan gambar tersebut diatas, dokumen perencanaan
pembangunan  yang  disusun  oleh pmerintah  daerah  dapat  diuraikan sebagai berikut :
 Daerah
o RPJP Daerah, merupakan perencanaan  untuk  jangka waktu  20  tahun,  memuat vissi, missi dan arah pembangunan  daerah  yang mengacu pada RPJP Nasional o RPJM  Daerah,  disusun  untuk jangka  waktu  5  tahun,  yang
merupakan  penjabaran  visi, missi  dan  program  kepala daerah  yang  penyusunanya berpedoman kepada RPJP Daerah  dan  memperhatikan RPJM Nasional, memuat kebijakan    keuangan  daerah, strategi pembangunan daerah,  kebijakan  umum  dan program SKPD. o RKPD, adalah dokumen perencanaan  daerah  untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan  penjabaran  dari
RP JP Nasional RKP APBD RP JM Nasional RAPBD Prioritas & Plafon RKP Daerah RP JM Daerah RP JP Daerah Renja SKPD Renstra SKPD RKA SKPD
RPJM  daerah  dan  mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka  ekonomi  daerah, prioritas
pembangunan
daerah,  rencana  kerja,  dan pendanaanya. o APBD, rencana keuangan tahunan  pemerintah  daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan  dasar  pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1  tahun  anggaran  terhitung mulai  1  Januari  sd tanggal  31 Desember.
 SKPD
o Rensntra SKPD, dokumen perencanaan SKPD untuk periode  5  tahun,  rensntra memuat  visi,  missi,  tujuan,
strategi,  kebijakan,  program, dan  kegiatan  pembangunan yang  disusun  sesuai  dengan tugas  dan  fungsi  SKPD  serta berpedoman pada RPJM Daerah. o Renja SKPD, dokumen perencanaan SKPD untuk periode  1  tahun.  Rencanaan SKPD disusun dengan berpedoman pada renstra SKPD  dan  mengacu  kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan  langsung  oleh pemerintah  daerah  maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. o RKA SKPD, dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program  dan  kegiatan  SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakanya.
o Rancangan  APBD  (RAPBD),
yaitu  dokumen  yang  disusun dari  RKA  SKPD  yang  telah ditelaah oleh TAPD dan disetujui  sebagai  pendukung dalam  susunan  rancangan peraturan daerah tentang APBD. Alur perencanaan penganggaran daerah  menurut  UU  No.  25  tahun 2005  tentang  system  perencanaan pembangunan  nasional  mempunyai tujuan yang sangat luas yaitu :
1. Mendukung koordinasi antar prilaku pembangunan
2. Menjamin  terciptanya  integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar  daerah,  antar  ruang,  antar waktu,  antar  fungsi  pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan knsistensi  antar  perrencanaan, penganggaran,  pelaksanaan  dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi

## masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan  sumber  daaya  yang efisien dan efektif yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Oleh karena itu dalam UU No. 25 tahun 2005, bahwa tahapan perencanaan dimulai dari Rencana
Pemerintah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD diatur. Alur perencanaan pengaggaran daerah menurut UU No. 25 Tahun 2005 (Bastian, Indra ; 2009), dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar Alur Perencanaan Penganggaran Dearah (UU No 25/2004)
Membuat Acuan                                                                    Acuan Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :  RKPD membuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
RKPD Musrembang Kab/Kota Hearing antara DPRD dan SKPD Forum Paripurna DPRD SKPD RKA SKPD RKA-SKPD Yang disetujui RAPBD APBD KUA & PPAS PANITIA ANGGARAN EKSKUTIF
prioritas  pembangunan  daerah, rencana kerja dan pendanaanya.
 Kepala daerah berdasarkan RKPD, merancang KUA. Penyusunan KUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan PP No. 58 tahun 2005.  Kepala  daerah  menyampaikan KUA  tahun  anggaran  berikutnya sebagai  landasaran  penyusuna
RAPBD selambat-lambatnya pertengahan  juni  tahun  anggaran berjalan.
 Kemudian  rancangan  KUA  telah dibahas  kepala  dearah  bersama
DPRD dalam pembicaraan
pendahuluan  RAPBD  selanjutnya disepakati menjadi KUA.
 Berdasarkan KUA yang disepakati, pemerintah  daerah  dan  DPRD membahas  rancangan  priotitas dan  plafon  anggaran  sementara yang  disampaikan  oleh  kepala daerah.
 Pembahasan  ini  paling  lambat minggu  kedua  bulan  Juli  tahun anggaran  sebelumnya,  dengan langkah-langka sebagai berikut :
a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan
b. Menentukan  urutan  program dalam masing-masingurusan
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing- masing program
 Selanjutnya  KUA,  prioritas,  serta palafon anggaran  sementara yang dibahas  dan  disepakati  bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama  kepala  daerah  dan pimpinan DPRD.
 Kemudian berdasarkan nota kepakatan  tersebut  kepala  daerah menerbitkan pedoman
penyusunan  RKA  SKPD  sebagai pedoman  kepala  SKPD  menyusun RKA SKPD.
PENYUSUNAN RKA

## 1. RKA SKPD
a. Fungsi RKA SKPD RKA-SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, dan anggaran belanja langsung menurut program  dan  kegiatan  SKPD. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran  di  dalam  RKA SKPD  harus  sesuai  dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing SKPD.
b. Pendekatan RKA SKPD
 Pendekatan kinerja
(prestasi  kerja),  dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan  (input)  dengan keluaran    (output)    dan hasil    (outcome)    yang diharapkan  dari  kegiatan dan program termasuk efisiensi  dalam  pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran kinerja  tersebut  dilakukan berdasarkan capaian kinerja,  indikator  kinerja, analisis  standar  belanja, standar  satuan  harga,  dan standar pelayanan minimal.  Pendekatan  penganggaran terpadu,  dilakukan  dengan
mengintegrasikan  seluruh proses  perencanaan  dan penganggaran di lingkungan  SKPD  untuk menghasilkan dokumen RKA.  Pendekatan KPJM, dilaksanakan dengan menyusun  prakiraan  maju yang    berisi    perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun  anggaran berikutnya dari  tahun  anggaran    yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan      program dan    kegiatan  tersebut pada tahun berikutnya.

## c. Pedoman  Penyusunan  RKA SKPD
Penyusunan  RKA SKPD berpedoman  kepada surat edaran kepala daerah mengenai pendoman penyusunan  RKA SKPD yang dilampiri dengan:
1. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait.
2. Alokasi  plafon  anggaran sementara  untuk  setiap program/kegiatan  SKPD
3. Batas  waktu  penyampaian RKA-SKPD  kepada PPKD
4. Dokumen sebagai lampiran    surat    edaran meliputi    KUA,    PPAS, analisis  standar  belanja dan standar satuan harga.
Surat edaran kepala daerah mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut   sudah   harus diterbitkan   paling   lambat awal   bulan   Agustus   tahun anggaran berjalan. RKA-SKPD

## yang telah disusun oleh SKPD
kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah  Daerah (TAPD). Pembahasan   RKA   SKPD oleh   TAPD   pada   dasarnya bertujuan   untuk menelaah hal-hal sebagai berikut :
o Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan  maju  pada  RKA- SKPD  tahun  berjalan  yang disetujui  tahun  lalu,  dan dokumen perencanaan lainnya. o Kesesuaian rencana anggaran  dengan  standar analisis belanja, dan standar satuan harga. o Kelengkapan instrumen pengukuran  kinerja  yang meliputi  capaian  kinerja, indikator  kinerja,  kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal. o Proyeksi  prakiraan  maju untuk tahun anggaran berikutnya.
o Sinkronisasi  program  dan kegiatan antar RKA-SKPD
d. Langkah-langkah  Penyusunan RKA SKPD
Penyusunan  anggaran  ke dalam  RKA  SKPD
dilakukan  dengan langkah- langkah sebagai berikut :
 Mengisi   RKA   SKPD   1
(bagi      SKPD      yang memiliki      tugas      dan kewenangan  memungut pendapatan asli daerah).
 Mengisi RKA SKPD 2.1.
 Mengisi RKA SKPD 2.2.1.
 Mengisi  RKA  SKPD  2.2. berdasarkan  RKA 2.2.1
 Menggabungkan/meringka skan anggaran yang dituangkan    di  dalam  RKA
1,  RKA  2.1.,  dan  RKA  2 .2. ke dalam RKA SKPD.

## 2. RKA PPKD

## a. Fungsi RKA PPKD
SKPKD (Satuan Kerja Pengelola  Keuangan  Daerah) menyusunan  dua jenis RKA yaitu RKA SKPD  dan RKA PPKD selaku BUD. Hal tersebut dikarenakan Kepala SKPKD memiliki dua kewenangan, yaitu sebagai Kepala SKPKD dalam kapasitas sebagai Kepala SKPD, dan sebagai PPKD yang sekaligus sebagai BUD. Sebagai fungsi SKPKD dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset

## Daerah (BPKAD), maka
BPKAD akan menyusun dua set RKA yaitu RKA-BPKAD sebagai SKPD dan RKA PPKD sebagai BUD.
RKA-PPKD  digunakan untuk memuat anggaran sebagai berikut:
 Anggaran  pendapatan  dana perimbangan  dan hibah;
 Anggaran    belanja    tidak langsung    terdiri    dari
belanja    bunga,    belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja  bagi  hasil,  belanja bantuan  keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 Anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran  pembiayaan.
b. Pendekatan RKA PPKD Penyusunan  anggaran  PPKD dituangkan  ke dalam satu set
RKA-PPKD  yang terdiri dari:
1. RKA–PPKD      memuat ringkasan Anggaran Pendapatan,  Belanja    dan Pembiayaan  PPKD. 2. RKA  -  PPKD  1  memuat rincian Anggaran Pendapatan  PPKD 3. RKA-PPKD  2.1    memuat rincian   Anggaran   Belanja Tidak  Langsung PPKD 4. RKA  -  PPKD  3.1  memuat rincian Penerimaan Pembiayaan  Daerah 5. RKA  -  PPKD  3.2  memuat rincian Pengeluaran Pembiayaan  Daerah c. Langkah-langkah  Penyusunan
PPKD
Penyusunan   anggaran PPKD   ke   dalam   RKA   PPKD dilakukan   dengan langkah- langkah  berikut:
o Mengisi RKA PPKD 1
o Mengisi RKA PPKD 2.1
o Mengisi RKA PPKD 3.1
o Mengisi RKA PPKD 3.2
o Menggabungkan/meringk askan  keempat  jenis  RKA di  atas  ke  dalam  RKA PPKD.
3. Penyusunan RAPBD
a. Pembahasan
Kepala  SKPD  dan  PPKD membahas  RKA-nya  masing- masing bersama TAPD. Pembahasan  oleh TAPD dilakukan untuk menelaah hal-hal sebagai berikut :
 Kesesuaian    RKA  dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun    berjalan    yang disetujui    tahun    lalu,    dan dokumen    perencanaan lainnya
 Kesesuaian rencana anggaran    dengan  standar analisis    belanja,  standar
satuan harga  Kelengkapan instrumen pengukuran  kinerja  yang meliputi  capaian  kinerja, indikator  kinerja,  kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;  Proyeksi  prakiraan  maju untuk tahun anggaran berikutnya
 Sinkronisasi  program  dan kegiatan antar RKA-SKPD.
Dalam  hal  hasil  pembahasan RKA-SKPD dan RKA PPKD terdapat ketidaksesuaian  dengan kriteria-kriteria pembahasan seperti  diuraikan  di  atas,  kepala SKPD  dan  PPKD  melakukan penyempurnaan.  RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala  SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan  daerah  tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. b. Dokumen Kelengkapan RAPBD Rancangan Perda tentang APBD  sebagaimana  dimaksud di  atas  dilengkapi  dengan
lampiran yang terdiri dari:
1. Ringkasan APBD;
2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi 3. Rincian  APBD  menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,  belanja    dan pembiayaan 4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,  program    dan kegiatan 5. Rekapitulasi belanja daerah  untuk  keselarasan dan  keterpaduan  urusan pemerintahan  daerah  dan fungsi  dalam  kerangka pengelolaan keuangan negara 6. Daftar jumlah pegawai per  golongan    dan  per jabatan
7. Daftar  piutang  daerah
8. Daftar  penyertaan  modal (investasi) daerah
9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan  aset  tetap daerah 10. Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan  aset  lain-
lain 11. Daftar kegiatan- kegiatan  tahun  anggaran sebelumnya  yang  belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini 12. Daftar  dana  cadangan daerah 13. Daftar Pinjaman Daerah Adapun rancangan peraturan  kepala  daerah tentang  penjabaran  APBD sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan lampiran  yaitu ringkasan penjabaran  APBD  menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian  obyek  pendapatan, belanja dan  pembiayaan

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Proses  perencanaan  penganggaran secara  umum  bertujuan  untuk mencapai tujuan pemerintah, menciptakan  efisiensi  dan  keadilan dalam  menyediakan  barang  dan jasa  publik,  dan  untuk  memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada  DPRD/DPR  dan  masyarakat luas.
Alur  Perencanaan  Penganggaran, merupakan  serangkaian  prosedur dan langkah-langkah
yang dijalankan  sebagai  suatu    proses untuk menyusun  sebuah  anggaran (APBD)    sebagai  rencana  keuangan tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas  dan disetujui bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Saran Agar  tujuan  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai maka perencanaan penganggaran dilakukan secara tepat untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah perlu  menyiapkan  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  untuk melaksanakan perencanaan penganggaran daerah sehingga tujuan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan terwujud dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan
Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. Mulyana,  Budi,  2010. Modul Perencaan dan Penganggaran Daerah, Jakarta : STAN Noerdiawan,  Dedi,  2009. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2004  tentang  Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
Yowono,  S.,  Indra,  T.A.,  Hariyadi.
(2005). Penganggaran  Sektor Publik. Bayu Media. Malang.