Volume 4 Nomor 2,  Desember 2019, hlm 53-58
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)
Info Artikel: Diterima: 30/12/2020 Direvisi: 26/01/2020 Dipublikasikan: 26/02/2020
Dipublikasikan oleh: Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
Akses Online : http://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

## Perkembangan Kabupaten Solok setelah otonomi  daerah
tahun 1998-2019
Sawatul Zamra 1 , Ernawati 2
1 Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang

## Abstract:
This study aims to describe the economic changes and social and cultural development in Solok Regency after  regional  autonomy.  The  approach  used  in  this  study is  a  qualitative  approach.  Data  collection  is done by  interview,  observation,  and  documentation.  Data analysis  techniques  used  in  this  study  are  as proposed  by  Milles  and  A.  Huberman  which  consists  of  several  stages,  namely  data  reduction,  data presentation, and drawing conclusions. There are economic changes and development in Solok Regency from the aspects of agriculture, housing and electricity. While changes that occur in social and cultural aspects are seen from the activities of handling people with social welfare problems and activities that support cultural preservation such as arts and cultural festivals.

## Keyword: Change, solok regency, regional autonomy
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author

## PENDAHULUAN
Implementasi  dari  pelaksanaan  reformasi  dewasa  ini  telah  melahirkan  suatu  konsep  penyelenggaraan pemerintah, yakni pelimpahan kekuasaan pada setiap kabupaten dan kota untuk  mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri.  Secara  formal,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  desentralisasi  diartikan  sebagai  penyerahan  kewenangan  pemerintah  oleh  Pemerintah  kepada  Daerah Otonom dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi daerah  yaitu  untuk memungkinkan  daerah  yang  bersangkutan  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004).
Dengan merujuk kepada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota  diberikan  kewenangan  yang  nyata  dan  luas  serta  tanggung  jawab  penuh  untuk  mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 Km² dan memiliki kesempatan untuk  melakukan  penataan  terhadap  wilayah  administrasi  pemerintahannya.  Penataan  pertama  dilakukan  pada tahun  1999  dengan  menjadikan  wilayah  kecamatan  yang  pada  tahun  1980  ditetapkan  sebanyak  13  kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14 sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  selain  berlandaskan  pada  acuan  hukum,  juga  sebagai  implementasi  tuntutan globalisasi  yang  harus  diberdayakan  dengan  cara  memberikan  daerah  kewenangan  yang  luas,  lebih  nyata  dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing (Ristanti & Handoyo, 2017). Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan  keputusan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  penyediaan  pelayanan  publik  diharapkan akan  menjadi  lebih  sederhana  dan  cepat  karena  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  terdekat  sesuai kewenangan yang ada. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat (Triani, 2015).
Akan tetapi, pembangunan daerah tidak selau berdampak positif. Idenfikasi pengaruh pelaksanaan otonomi daerah  juga  berpengaruh  signifikan    terhadap  ketimpangan  dan  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat (Anggun  Ciptasari  Nurana;  Lutfi  Muta’ali,  2009).  Perkembangan  dan  perubahan  drastis  dengan  kewenangan yang  diberikan,  tidak  diimbangi  dengan  kerangka  hukum  yang  stabil  juga  mengakibatkan  ekspresi  cultural shock sehingga kasus deviasi kewenangan bermunculan di daerah (Ristanti & Handoyo, 2017).
Permasalahan lain yang dihadapi oleh otonomi daerah yaitu Pemerintah kota dan kabupaten yang merasa pesisimis  dengan  dengan  kemampuan  pendapatan  asli  daerah  PAD  yang  diharapkan  untuk  membiayai pembangunan.  Kegamangan  juga  ikut  mendorong  terbunuhnya  ide-ide  dan  kreativits  pejabat  daerah  dalam merencanakan  program  pembangunan.  Padahal  jika  hanya  mengandalkan  perintah  dari  pusat,  maka  dengan sendirinya masyarakat secara kultural tumbuh kembagkan dalam budaya patuh (feodal).
Selain  itu  kabupaten  Solok  yang  sudah  berdiri  selama  107  tahun,  seharusnya  sudah  menjadi    kabupaten yang  mapan  dan  mampu  memanfaatkan  dan  mengembangkan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya Manusia (SDM)  sehingga bisa  menjadi kabupaten  yag  matang, baik dari segi ekonomi,  pembangunan, politik, social budaya.  Akan tetapi dengan realita yang ada PAD Kabupaten Solok masih rendah, karena banyak potensi alam dan lainnya masih belum tergarap secara maksimal.
Secara konsepsi, otonomi daerah seharusnya tidak membebani masyarakat, tetapi justru memberi motivasi, memberdayakan  dan  membangkitkan  prakarsa  serta  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya pembangunan sehingga otonomi akan menumbuhkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Salam, 2004).
Kabupaten  Solok  setelah  otonomi  daerah  tentu  menginginkan  menjadi  kabupaten  yang  matang  baik sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, maupun pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mendeskripsikan  perubahan  ekonomi  dan  pembangunan  di  Kabupaten  Solok  pasca  otonomi  daerah.  Pada penelusuran  literature  juga  ditemukan  tulisan  yang  membahas  perkembangan  peraturan  perundang-undangan tentang  otonomi  daerah  (Christia  &  Ispriyarso,  2019) dan  sejarah  perkembangan  otonomi  daerah  di  Indonesia (Safitri,  2016).  Selanjutnya  juga  ada  tulisan  mengenai  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  perekonomian  di  Kabupaten  Bandung  Barat  (Lambelanova,  2017).  Akan  tetapi belum  ada  peneliti  temukan  tulisan  mengenai  perubahan  ekonomi,  pembangunan,  sosial  dan  budaya  setelah otonomi daerah di Kabupaten solok.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Bodgan  dan Taylor,  pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa kata-kata  yang  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati,  hal  tersebut  diarahkan pada  latar  individu  secara  holistik  atau  secara  utuh  (Lexy,  1998).  Alasan  peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif  yaitu,  agar  penelitian  ini  dapat  menggali  secara  mendalam  mengenai  perubahan  sosial  dan pembangunan di Kabupaten Solok pasca otonomi daerah.
Data  yang  diperoleh  dengan  cara  megamati  langsung  (observasi),  wawancara  dan  dokumentasi.  Serta peneliti melakukan analisa dengan analisis data kualitatif yang di populerkan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis    data    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    yaitu  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Milles  dan  A. Huberman yang terdiri dari beberapa  tahap   yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan (Sugiono 2010:146-247).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Solok memiliki luas wilayah sebesar 3.738 km2 dan secara geografis terletak diantara 01o 20’ 27” sampai 01o 21’ 39” Lintang Selatan dan 100o 25’ sampai 100o 37’ Bujur Timur. Topografi wilayah sangat bervariasi  antara  dataran,  lembah,  berbukit-bukit  dengan  ketinggian  antara  329  meter  -  1.458  meter  di  atas permukaan laut.
Dilihat  dari  sudut  pandang  letak  Kabupaten  Solok,  posisinya  sangat  strategis  karena  disamping  dilewati jalur  Jalan  Lintas  Sumatera  dan  berbatasan  langsung  dengan  Kota  Padang  sebagai  Ibukota  Propinsi.  Adapun batas-batas  wilayah  Kekuatan  Solok  diantaranya  (1)  Sebelah  Utara:  Kabupaten  Tanah  Datar;  (2)  Sebelah Selatan: Kabupaten Solok Selatan; (3) Sebelah Barat: Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

## Gambar 1. Tugu Ayam sebagai Landmark Kabupaten Solok

## Sumber: Dokumentasi Bappeda Kabupaten Solok
Adapun perubahan Sosial dan Pembangunan di Kabupaten Solok setelah otonomi daerah, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

## Sektor Ekonomi dan Pembangunan
Peraturan-peraturan  yang  di  wewenangkan  pada  pemerintah  daerah  juga  mengenai  peraturan  perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah diperoleh melalui potensi daerah masing-masing (Ristanti & Handoyo, 2017). Adapun  beberapa  aspek  yang  menonjol  dalam  perkembangan  dan  perekonomian  di  Kabupaten  Solok,  yaitu tampak  pada  sektor  pertanian,  sektor  perumahan  dan  listrik  yang  digunakan  masyarakat  dalam  aktifitas kesehariannya.
Dinas Pertanian memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya. Untuk terselenggaranya tugas pokok di  atas,  maka  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Solok  mempunyai  fungsi  sebagai  berikut:  (1)  Perumusan  kebijakan teknis di bidang pertanian; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian; (3)  Pembinaan  dan  Pelaksanaan  tugas  di  bidang  pertanian;  (4)  Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Gubernur  Sumatera  Barat  menetapkan  kawasan  pertanian  tanaman  pangan  dan  hortikultura  provinsi Sumatera  Barat  dengan  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Barat  No.  521.305.2013  tentang  Penetapan  Kawasan Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Sumatera  Barat.    Pada  keputusan  ini  Kawasan  Gunung  Talang ditetapkan  sebagai  kawasan    padi  di  Sumatera  Barat,  kawasan  Alahan  Panjang,  kawasan  Danau  Kembar  dan kawasan  Gunung  Talang  ditetapkan  sebagai  kawasan  sayur  di  Sumatera  Barat,  kawasan  Batang  Barus  dan kawasan Aia Batumbuak ditetapkan sebagai kawasan tanaman hias di Sumatera Barat. Serta beberapa kawasan di  Kabupaten  Solok  ditetapkan    sebagai  Kawasan  Sentra  Utama  Pertanian  sesuai  dengan  Keputusan  Bupati Solok No. 520-286-2017 tanggal 22 Mei 2017. Adapun hasil pertaniannya berupa sayur, kopi, kakao, cengkeh, karet, jeruk, alpukat, padi markisa, krisan dan teh.
Pertumbuhan  perumahan dan  permukiman di Kabupaten Solok pada umumnya berkembang pesat  seiring dengan  pertambahan  penduduk  yang  mengakibatkan  bertambahnya  kebutuhan  perumahan.  Akan  tetapi  belum
semuanya  mampu  disediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  bahkan  dalam  penyediaan  prasarana  dan  sarana dasarnya.  Sehingga  sering  kali  dijumpai  kawasan  perumahan  yang  di  alokasikan  oleh  pemerintah  kabupaten Solok  menjadi kawasan kumuh dan tidak layak huni.
Pola  perumahan,  atau  rumah  penduduk  di  kabupaten  Solok  di  bagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  rumah sederhana,  sedang  dan  mewah.  Menurut  data  pada  dokumen  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  dan Pengembangan  Perumahan  dan  Permukiman  Daerah  (RP4D)  Kabupaten  Solok,  rincian  rumah  yang  ada  di masyarakat Kabupaten Solok adalah seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Kategori Perumahan Penduduk No Tipe Rumah Jumlah 1 Sederhana 54 600 2 Menengah 27 300 3 Mewah 9 100 Jumlah 91 000
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  60%  masyarakat  di  Kabupaten  Solok  tinggal  di  rumah sederhana.  Sedangkan  sisanya  tinggal  di  rumah  menengah  (30%)  dan  mewah  (10%).  Dari  keseluruhan  stok rumah  di  Kabupaten  Solok  tersebut  tidak  semuanya  dalam  kondisi  yang  baik.  Terdapat  beberapa  rumah  yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Seiring  perkembangan  zaman  listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  setiap  masyarakat,  baik  dari golongan  menengah  maupun  atas,  oleh  karena  itu  listrik  menjadi  infrastruktur  yang  sangat  di  butuhkan  oleh masyarakat.  Sehubungan dengan Pertumbuhan Sistem  Ketenagalistrikan, jenis pelanggan  menurut penggunaan energi  listrik  terdiri  atas  pelanggan  rumah  tangga,  industri,  bisnis,  sosial  dan  pemerintahan.  Sampel  pengguna listrik  Tahun  2007-2012  Kabupaten  Solok  mengalami  pertumbuhan  jumlah  pelanggan  rata-rata  untuk  rumah tangga  sebesar  2,57%,  sosial  sebesar  2,79%,  bisnis  sebesar  11,24%  dan  industri  sebesar  19,44%  dan pemerintahan  sebesar  2,51%.  Periode  selama  4  tahun  tersebut  pertumbuhan  beban  sektor  industri  mengalami pertumbuhan yang paling besar, dan ini melihatkan tumbuhnya industri di Kabupaten Solok cukup baik.

## Sektor Sosial budaya
Kabupaten  solok  yang  memiliki  14  kecamatan  dan  pola  sosial  budaya  yang  berbeda  akan  tetapi  tetap menjunjung  tinggi  nilai,  aturan  dan  norma  yang  telah  di  tentukan  oleh  pemerintah  daerah.  Dan  pemerintah membentuk  kinerja  layanan  urusan  wajib  Bidang  Sosial  di  Kabupaten  Solok  Tahun  2010  sampai  Tahun  2015 menunjukkan  perkembangan  yang  cukup  baik,  dalam  bidang  urusan  sosial  hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  pada tabel berikut:
Tabel 2. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015 NO Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 4 Panti Asuhan 4 Panti Asuhan 4 Panti Asuhan 4 Panti Asuhan 4 Panti Asuhan 4 Panti Asuhan 2 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial / penanganan PMKS (%) 48,64 24,98 94,76 11,11 11,11 80,82 3 Jumlah PMKS 14.809 14.854 7.755 12.125 12.125 12.013
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Solok tahun 2016
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  urusan  sosial  yang  ditunjukan  oleh  indikator Penanganan PMKS mengalami kenaikan menjadi 80,82 % pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena semakin
tingginya  perhatian  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  sehingga  tahun  2015  telah  dibantu  sebanyak 12.013 PMKS.
Kabupaten Solok yang kaya akan kebudayaannya juga mengalami perkembangan dalam aktivitas seni dan budaya.  Analisis  kinerja  seni  dan  budaya  dapat  dilihat  pada  indikator  jumlah  grup  kesenian.  Perkembangan terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kebudayaan di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015
No Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Grup Kesenian 160 165 170 175 177 177 2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan  Seni  dan Budaya 6 6 6 6 6 5 3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 2 3 2 2 2 4 Benda,  situs  dan  kawasan cagar budayayang dilestarikan (%) 64 65,71 71,43 85,71 89,19 94,59
Sumber :  Disdikpora dan Disbudpar Tahun 2016
Berdasarkan  Tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  di  bidang  kebudayaan  dapat  dilihat  dari  kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung  kelestarian budaya di Kabupaten Solok antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Kinerja di bidang ini  dapat  dilihat  dari  persentase  pelestarian  Benda,  Situs  dan  Kawasan  Cagar  Budaya  pada  Tahun  2015  yang mencapai 94,59 persen. Sementara itu jumlah grup kesenian dan penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak mengalami  peningkatan,  jumlah  sarana  penyelenggaraan  seni  dan  budaya  mengalami  penurunan  dari  tahun 2014.

## KESIMPULAN
Perkembangan  kabupaten  Solok  setelah  otonomi  daerah  menunjukkan  perubahan    pada  beberapa  aspek, baik dari aspek ekonomi dan pembangunan maupun aspek sosial dan budaya. Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi dan pembangunan tampak: (1) Pada sektor pertanian dengan ditetapkannya beberapa kawasan sebagai kawasan sentra utama pertanian di Kabupaten Solok sesuai dengan Keputusan Bupati Solok No. 520-286-2017 tanggal  22  Mei  2017.  (2)  Sedangkan  pada  sektor  perumahan,  pertumbuhan  perumahan  dan  permukiman  di Kabupaten Solok pada umumnya berkembang pesat seiring dengan pertambahan penduduk yang mengakibatkan bertambahnya  kebutuhan  perumahan.  Akan  tetapi  belum  semuanya  mampu  disediakan  oleh  Pemerintah Kabupaten.  Sehingga  sering  kali  dijumpai  kawasan  perumahan  yang  di  alokasikan  oleh  pemerintah  kabupaten Solok  menjadi  kawasan  kumuh  dan  tidak  layak  huni.  (3)  Perkembangan  sektor  ekonomi  lainnya  terlihat  pada penggunaan istrik Tahun 2007-2012 Kabupaten Solok yang mengalami pertumbuhan jumlah pelanggan rata-rata untuk  rumah  tangga  sebesar  2,57%,  sosial  sebesar  2,79%,  bisnis  sebesar  11,24%  dan  industri  sebesar  19,44% dan  pemerintahan  sebesar  2,51%.    Sedangkan  pada  sektor  sosial  budaya  menunjukkan  perkembangan  yang cukup  baik  dalam  bidang  urusan  sosial.  Perkembangan  di  Kabupaten  Solok  tampak  pada  penanganan Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  /  penanganan  PMKS  serta  di  bidang  kebudayaan  dapat  dilihat  dari kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  mendukung  kelestarian  budaya  di  Kabupaten  Solok  seperti penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggun  Ciptasari  Nurana;  Lutfi  Muta’ali.  (2009).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Otonomi  Daerah  Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah Di Kawasan Ciayumajakuning. Jurnal of Economic , 172–181.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fisikal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform ,
15 (1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360 Kuncoro.  (2004). Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang . Yogyakarta: Erlangga.
Lambelanova,  R.  (2017).  The  policy  implementation  of  autonomy  area  the  fields  of  education,  health  and
economy in west bandung district. Sosiohumaniora , 19 (2), 185–198. Lexy, M. (1998). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan , 2 (2), 115–122. Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Criksetra , 5 (9), 79–83. Salam,  D.  S.  (2004). Otonomi  Daerah  Dalam  Perspektif  Lingkungan,  Nilai  dan  Sumber  Daya .  Jakarta: Djambatan.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&B. Bandung: ALFABET
Triani,  M.  (2015). Analisis  Kebijakan  Otonomi  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Sumatera  Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN . (c), 9.