## AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR   TERHADAP HAK  ATAS MEREK ( Eletion and Cancellation of Registered  Marks in The Perspective of Legal
Certainty )

## Sudjana
Fakultas Hukum Universitas  Padjadjaran sdjana@yahoo.com Naskah dikirim : 27 April 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Juni 2020

## ABSTRACT
Protection of registered marks based on constitutive principles and their deletion and retraction has legal consequences. This study aims to determine the criteria for deletion and cancellation of registered marks and their legal consequences, so that this study is expected to have academic and practical  uses.  Research  methods  in  this  study:  Types  of  normative  legal  research,  Nature  of descriptive research, Data sources: secondary data, techniques and procedures for data collection through documentation studies and data analysis: normative qualitative. The results of the study show the criteria for deletion of registered Marks due to (1). not used (non use) at a certain time; (2).  the  bad  faith  of  a  registered  trademark  owner;  (3).  filing  an  objection  to  the  State Administrative  Court.  Criteria  for  brand  cancellation,  (1).  conducted  by  parties  who  have  legal standing;  (2).  certain  time;  (3).  submitted  to  the  commercial  court.  Legal  consequences Elimination  of  registered  marks,  (1).  does  not  necessarily  cancel  the  license  agreement  unless previously agreed; (2) filing a lawsuit to the commercial court. Cancellation of a registered mark results  (1).  a  lawsuit  by  a  party  that  feels  disadvantaged;  (2).  the  brand  certificate  is  no longer valid and the crossing out of the registered mark.
Keywords: deletion, cancellation, mark, legal certainty.

## ABSTRAK
Pelindungan  terhadap merek yang terdaftar berdasarkan prinsip konstitutif dan  penghapusan dan percabutannya  memiliki  akibat  hukum.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kriteria penghapusan  dan  pembatalan  merek  terdaftar  dan  akibat  hukumnya,  sehingga  kajian  ini diharapkan  memiliki  kegunaan  akademik  dan  praktis.  Metode  penelitian  dalam  kajian  ini:Jenis penelitian hukum normatif , Sifat penelitian dekriptif, Sumber data:  data sekunder,  Teknik dan prosedur pengumpulan  data      melalui  studi  dokumentasi  dan  Analisis  data:  normatif  kualitatif.    Hasil  kajian menunjukan kriteria penghapusan Merek   merek terdaftar   karena  (1). tidak digunakan ( non use ) pada  kurun  waktu  tertentu;  (2). adanya    itikad    tidak  baik  dari  pemilik  merek  terdaftar;  (3). pengajuan  keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria Pembatalan merek, (1). dilakukan oleh pihak yang memiliki legal standing; (2). waktu tertentu; (3).  diajukan ke pengadilan niaga. Akibat  hukum  Penghapusan    merek  terdaftar,  (1).      tidak  serta  merta  menghapuskan  perjanjian lisensi  kecuali  diperjanjikan  sebelumnya;  (2)    pengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  niaga. Pembatalan  merek  terdaftar    berakibat    (1).  gugatan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan;  (2). sertifikat merek tidak berlaku lagi dan pencoretan merek terdaftar.
Kata Kunci: penghapusan,  pembatalan, merek, kepastian hukum.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## PENDAHULUAN
Keikutsertaan  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  tentang  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia ( World Trade Organization ) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek  Dagang  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual/HKI 1 ( Trade  Related  Aspect  of Intellectual Property Rights /TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan  isi  dari  perjanjian  internasional  tersebut. Ratifikasi  dari peraturan tersebut  mendorong  keikutsertaan Indonesia dalam  meratifikasi Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property (Konvensi  Paris)  yang  telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat  Hukum  Merek)  yang  disahkan  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  17  Tahun 1997.  Perjanjian  internasional  tersebut  menjadikan  adanya  kewajiban  bagi  Indonesia untuk  menyesuaikan  Undang-Undang  Merek  yang  berlaku  dengan  ketentuan  dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. 2
Sebagai  anggota  WTO,  maka  Indonesia  harus  menjalankan  prinsip-prinsip  pokok dalam TRIP’s Agreement sebagai berikut : 3
a. Menetapkan  standar  minimum  perlindungan  dan  penegakan  KI  bagi negaranegara  peserta  penandatangan  TRIP’s  Agreement.  Termasuk  di dalamnya  adalah  hak  cipta  (dan  hak  terkait  lainnya),  merek,  indikasi geografis,  disain  industri,  paten,  tata  letak  sirkuit  terpadu  dan  rahasia dagang.
b. Bahwa  tiap-tiap  negara  harus  saling  melindungi  KI  warga  negara  lain, dengan  memberikan  mereka  hak  seperti  yang  tertuang  dalam TRIP’s Agreement . Prinsip ini dikenal dengan prinsip “ national treatment ”. Prinsip ini  melarang  perbedaan  perlakuan  antara  produk  asing  dan  produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar  bea  masuk  barang  impor  tersebut  harus  diberlakukan  sama dengan barang dalam domestik.
c. Negara  peserta  tidak  boleh  memberikan  perlakuan  yang  lebih  merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri.
Merek  memegang  peranan  penting  dalam  dunia  bisnis  karena  selain    menjadi identitas  dari    suatu  produk  barang    dan  mengenal  asal  barang,  juga    merupakan    alat promosi  dan  simbol  kualitas  tertentu  dari  produk  barang  yang  bersangkutan,  karena  itu pelaku    usaha  yang  beritikad  tidak  baik  akan  berusaha  untuk  meniru  merek  orang  lain yang  sudah  terdaftar  atau  yang  belum  demi    mencapai  tujuannya.    Ketentuan      merek yang  sekarang  berlaku  mengharuskan      merek  tersebut  terdaftar  artinya  pemilik mengajukan permohonan pendaftaran  ke Direktorat Jenederal Kekayaan Intelektual agar merek tersebut  mendapat pelindungan  hukum.  Hal ini  berarti merek  yang tidak terdaftar tidak  mendapat  pelindungan  menurut    undang-undang  merek,  sehingga  pemilik    merek tidak  dapat  mengajukan  gugatan  melalui  rezim  hukum  merek  apabila  ada  pihak  yang melakukan pelanggaran dengan cara meniru merek yang bersangkutan.
1 Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Dengan demikian, Istilah yang sekarang berlaku adalah  Kekayaan Intelektual atau KI.
2 Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).
3 Achmad Zen Umar Purba. (2011, 73)) Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Data  dari  DJKI  menunjukkan,  Permohonan  untuk  merek  lebih  pada  2017,  yang mencapai  70.135  permohonan,  tersebar  di  dagang  53.105  permohonan  dan  jasa  17.030 permohonan. Tahun 2018, permohonan  merek  mencapai 69.355 permohonan terdiri  dari dagang 52.351 dan  jasa 17.004 permohonan. Permohonan  merek baru pada tahun  2019 mencapai  44.551  permohonan,  mencakup  jenis  dagang  33.358  permohonan  dan  jasa 11.193 . Permohonan merek yang telah terdaftar pada 2019 meliputi 8.667 merek dagang dan 2.317 merek jasa. 4
Untuk  mengajukan  permohonan  merek  harus  memenuhi  syarat  administratif  yaitu surat  dan formulir yang  perlu dilengkapi pada saat pengajuan dan syarat substantif yaitu merek  tersebut  termasuk  obyek  yang  dapat  dilindungi  melalui    undang-undang  merek. Apabila syarat adminstratif dan substantif  dipenuhi, maka  merek tersebut menjadi merek terdaftar  yang  mendapat  pelindungan  untuk  jangka  waktu  tertentu  bahkan  dapat diperpanjang.  Pemilik  merek  terdaftar    mempunyai  hak  eksklusif,  yaitu  hak  untuk menggunakan    sendiri  merek  tersebut  dalam  aktivitas  bisnisnya    atau  memberikan  izin (lisensi) kepada pihak lain untuk memanfatkannya.
Menurut Black’s Law Dicionary lisensi ( license ) adalah A personal privilege to do so- me particular act or series of acts on land  without possessing any estate or interest therein,  and  is  ordinarily  revocable  at  the  will    of  licensor  and  is  not  assignable.  The permis-sion by competent authority to do an act which without such permission would be illegal, a trespass, a tort or otherwise  would not be allowed . 5 Sedangkan Pasal Pasal 1 angka  18  Undang-Undamnh  No.  20 Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis (selanjutnya  disebut  UUMIG)  mengartikan  “Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh pemilik  Merek  terdaftar  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  secara  tertulis  sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”. 6
Merek yang terdaftar tidak berarti aman dari panghapusan atau pembatalan merek, karena    undang-undang  merek  mengatur    ketentuan  tentang    hal  itu,  sehingga      untuk merek terdaftar  dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan apabila   kriteria  menurut undang-undang terpenuhi.  Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar memiliki akibat hukum  baik  terhadap    pihak  lain  yang  terkait  dengan  pelindungan  merek  misalnya penerima  lisensi  maupun  terhadap    kedudukan    pemilik  merek  itu  sendiri,  yaitu melakukan tindakan hukum seperti gugatan dan  bukti kepemilikan atau sertifikat merek.
Kasus  IKEA  adalah contoh penghapusan   merek terdaftar, sengketa  antara Inter IKEA  System  (Swedia)  versus    IKEA  milik  lokal  (Intan  Khatulistiwa  Esa  Abadi), 7 dan kasus  lain  dalam  perkara  No.  92/K/Pdt.Sus-HKI/2017  tentang  Hugo  Boss  Trade  Mark Management GMBH & CO. KG melawan Teddy Tan pemilik merek Hugo, Hugo Sport, Hugo  Selected  Line 8 .  Selanjutnya,  kasus  pembatalan  merek  terdaftar  terkait  persamaan pada  pokoknya  adalah  sengketa  antara  Pierre  Cardin  versus  Alexanter  Satryo  Wibowo yang merupakan pengusaha lokal asal Indonesia. 9
Rumusan  masalah  dalam  kajian  ini  adalah pertama, bagaimana    kriteria penghapusan  dan  pembatalan  Merek  terdaftar?. kedua, bagaimana  akibat  hukum
4 https://kabar24.bisnis.com/read/20190925/16/1152325/klausula-sadar-merek-bagi-umkm  diakses  20  April 2020
5 Gunawan  Suryomurcito  (Ketua  Tim).  (2006,  11).  Laporan  Akhir  Tentang  Kompilasi  Bidang  Hukum Perjanjian Lisensi. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6 Pasal 1 angka 18 UUMIG.
7 Sumber: Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal diakses 23 April 2020.
8 Rakhmita  Desmayanti.  (tanpa  tahun,  18).  Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai  Daya Pembeda  Menurut  Prespektif  Hukum  Di  Indonesia, Cahaya  Keadilan:  Jurnal . (Vol.  6.  No.  1  ISSN:  2339- 1693, ISSN) (online): 2580-2461, 1-21.
9 Sumber: Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal, Ibid.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
penghapusan  dan  pembatalan  Merek  terdaftar    terhadap  perjanjian  lisensi,  tindakan hukum pemilik merek terdaftar, dan bukti kepemilikan atau sertifikat merek?.
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menentukan  kriteria  penghapusan  dan  pembatalan Merek  terdaftar  dan    akibat  hukum  penghapusan  dan  pembatalan  Merek  terdaftar terhadap  terhadap  perjanjian  lisensi,  tindakan  hukum  pemilik  merek  terdaftar,  dan  bukti kepemilikan atau sertifikat merek
Manfaat  Penelitian  adalah pertama ,  secara akademis,  kajian  ini  diharapkan  dapat mengembangkan  ilmu  hukum  khususnya  hukum  Kekayaan  Intelektual. Kedua, manfaat praktis,  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangan  pemikiran  bagi  pengambil  keputusan menentukan  kebijakan    dan  informasi  bagi  pemilik  Merek  terdaftar  dan  pihak  lain  yang terkait  dengan  penghapusan dan pembatalan merek terdaftar.
Akibat hukum adalah akibat  dari perbuatan atau peristiwa yang diatur oleh hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan  hak  dan  kewajiban  sehingga  Perbuatan  hukum  adalah  setiap  perbuatan subjek  hukum  (manusia  atau  badan  hukum)  yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum,  karena akibat  itu  data  dianggap  sebagai  kehendak  dari  yang  melakukan  hukum. 10 Peristiwa hukum hukum adalah: suatu rechtsfeit /suatu kejadian hukum; suatu kejadian biasa dalam kehidupan  sehari-hari  yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum;  perbuatan  dan  tingkah  laku subjek  hukum  yang  membawa  akibat  hukum,  karena  hukum  mempunyai  kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum; dan  peristiwa  di  dalam  masyarakat  yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum.  Tidak  semua peristiwa  mempunyai  akibat  hukum,  sehingga  tidak  semua  peristiwa  adalah  peristiwa hukum. 11
Menurut  KBBI,  penghapusan  adalah  proses,  cara,  perbuatan  menghapuskan; peniadaan;  pembatalan  dan  sebagainya,  sedangkan  pembatalan  adalah  proses,  cara, perbuatan  membatalkan;  pernyataan  batal.  Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa (Pasal 1 angka  1  UU  Merek).  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  kreasi  dapat  dilindungi melalui rezin merek, apabila tanda  atau simbol tersebut memiliki daya pembeda.
Charles  Sanders  Peirce  dalam  artikel  “ What  Is  a  Sign ?”  mengemukakan pemaknaan “tanda” secara filosofis, yaitu: 12
There are three kinds of signs. Firstly, there are likenesses, or icons; which serve to convey ideas of the things they represent simply by imitating them. Secondly,  there  are  indications,  or  indices;  which  show  something  about things,  on  account  of  their  being  physically  connected  with  them.  Thirdly, there  are  symbols,  or  general  signs,  which  have  become  associated  with their meanings by usage. Such are most words .
Charles  Sanders  Peirce  menjelaskan  bahwa  tanda  dapat  dimengerti  melalui  tiga penampakannya. Pertama, tanda  sebagai  persamaan  ( likenesses )  terhadap  sesuatu  hal. Foto misalnya, sebagai hasil potret dari objek yang dipotret memiliki kemiripan. Kedua, tanda  sebagai  indikasi  ( indications )  yaitu  memberikan  petunjuk  atas  sesuatu  dengan
10 R. Soeroso. (2011, 291). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
11 Ibid.
12 Charles Sanders Peirce. What Is a Sign?, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm,

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
menarik perhatian ( intention ). Ketiga, tanda sebagai simbol yaitu jika digunakan bersama objek tertentu ( meanings by usage ). 13
Geoffrey  Hobbs  QC  membagi  konsep  pembedaan  tanda  menjadi  dua  yaitu  secara alami  dan  secara  penggunaan.  Pandangan  tersebut  merupakan  komentar  Geoffrey  atas frasa “ devoid of any distinctive character” dalam bagian 3 ayat (1) hurub (b) of the Trade Marks  Act  1994  (UK).  Konsep  pembedaan  secara  alami  ( nature )  adalah  tanda  yang penampakannya  dapat  langsung  membedakan  barang  dan  jasa  yang  satu  dan  yang  lain. Sedangkan  tanda  yang  memiliki  pembedaan  bersifat  pengunaan  ( nurture )  adalah  tanda yang memiliki pembeda karena dikenal sebagai pembeda dalam penggunaanya. 14 Makna  “pembeda”  berarti  tidak  ada  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan. Penjelasan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)    mengatakan  “Yang  dimaksud  dengan  "persamaan  pada  pokoknya"  adalah kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang  dominan  antara  Merek  yang  satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”
Persyaratan  harus  ada  daya  pembeda,  agar  pihak  lain  tidak  mudah  untuk  meniru merek  terdaftar  sehingga  pemilik    mendapat  pelindungan  hukum.  Dalam  konteks  ini, hukum menjamin keadilan bagi pihak yang  telah mengeluarkan tenaga, pikiran,  bahkan biaya  untuk  menghasilkan  kreasi    berupa  merek  yang  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi. Namun,    cita  hukum  ( recht  idee )  sebagaimana  dikembangkan  oleh  Gustav  Radbruch menyebutkan  ada  3  (tiga)  unsur  yang  harus  ada  secara  proposional,  yaitu  kepastian hukum ( rechssicherkeit ), keadilan ( gerechtikeit ), dan kemanfaatan ( zweckmasigkeit ). 15

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  merupakan  penelitian  hukum    yaitu  merupakan  kegiatan  ilmiah,  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan    pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan  jalan  menganalisisnya. 16 Jenis penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research ),  atau  disebut  juga dengan  penelitian  doctrinal, 17 yaitu menggunakan  sumber  data  berupa  peraturan  perundang- undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana  hukum  atau  penelitian    hukum    yang  mengkaji    hukum  tertulis.   Sifat  penelitian dekriptif , yaitu deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 18 Sumber data  berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum  primer yaitu perundang-undangan terkait  merek, bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa  pendapat akhli berupa  buku,  artikel dan    tulisan    lainnya,  dan  bahan  hukum  tersier    yang  berasal  dari  ensiklopedia,  internet  dan sumber lainya. Teknik dan prosedur pengumpulan data,  dilakukan  melalui  studi  dokumentasi,
13 Indra  Maasawet.  Perlindungan  Merek  Berbasis  Daya  Pembeda  Di  Indonesia,  ejournal.uksw.ed.  2516- Article Text-8824-1-10-20190524 (2).pdf. diakses 24 April 2020.
14 New Zealand Intelectual Property Office, Absolute grounds distinctiveness, https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute- groundsdistinctiveness/#fnref:8, diakses  25 April 2020.
15 Abdul  Hakim. (2017,  366).  Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata  Terhadap  Pihak  Ketiga Yang  Bukan  Pihak  Berdasarkan  Perspektif  Negara  Hukum  Pancasila. Hukum  dan  Peradilan : Jurnal.( Volume 6 Nomor 3, November 2017),  361 – 378.
16 Soerjono Soekanto. (2006, 43). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
17 Suratman, dan Philips Dillah. (2012, 11). Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta.
18 Ishaq.  (2017,  20).  Metode  Penelitian  Hukum    dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi,  Bandung  : Alfabeta.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
yaitu mengumpulkan data yang berasal dari  perundangpundangan, buku, artikel,  dan sumber lainnya. Kemudian data tersebut  dipilah-pilah sesuai dengan   obyek yang  dikaji  agar  tidak terjadi  tumpang tindih. Analisis data dilakukan secara normatif  kualitatif yaitu  menganalisis norma  hukum  positif,  selanjutnya  dianalisis  berdasarkan  teori  hukum  dan  penafsiran  hukum, tidak menggunakan perhitungan atau  rumus statistik.

## PEMBAHASAN
1. Kriteria Penghapusan dan  Pembatalan Merek Terdaftar
a. Permohonan Pendaftaran Merek
Permohonan  pendaftaran  Merek  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  kepada Menteri  secara  elektronik  atau  nonelektronik  dalam  bahasa  Indonesia.    Pendaftaran Merek berfungsi sebagai: 19
a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
b. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya  yang  dimohonkan  pendaftaran  oleh  orang  lain  untuk barang/jasa sejenisnya;
c. Dasar  untuk  mencegah  orang  lain  memakai  Merek  yang  sama keseluruhan  atau   sama   pada  pokoknya   dalam   peredaran   untuk barang/jasa sejenisnya.
UUMIG  menganut  prinsif  konstitutif  artinya  pendaftaran  merupakan  keharusan untuk  mendapat  pelindungan  hukum  karena  itu  pendafataran  merupakan  bukti kepemilikan,  sekaligus  dasar  penolakan  bagi  pihak  lain  untuk  mendaftarkan  mereknya karena  ada  persamaan  pada  pokoknya  dan  mencegah  pihak  lain  untuk  memakai  merek tersebut yang bukan haknya.
Dalam Permohonan tersebut harus mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alarnat Pemohon;
c. nama  lengkap  dan  alamat  Kuasa  jika  Permohonan  diajukan  melalui Kuasa;
d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan      dengan Hak Prioritas; dan
f. kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa.
Permohonan  ditandatangani  Pemohon  atau    Kuasanya  dan  Permohonan  dilampiri dengan label Merek dan bukti  pembayaran biaya yang   ditentukan per kelas barang dan/ atau  jasa.    Namun,    lampiran  untuk    permohonan  Merek  berbeda.  Dalam  hal    Merek berupa  bentuk  3  (tiga)  dimensi,  label  Merek 20 yang  dilampirkan    dalam  bentuk karakteristik    dari  Merek  tersebut  sedangkan    Merek  berupa  suara,  label  Merek  yang dilampirkan   berupa notasi dan rekaman suara.  Untuk  membuktikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan  adalah pemilik  yang sah,  maka  permohonan   wajib   dilampiri dengan surat   pernyataan  kepemilikan  Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
Dalam  hal  Permohonan  diajukan  oleh  lebih  dari  satu  Pemohon    yang    secara bersama-sama  berhak  atas  Merek  tersebut,  semua    nama  Pemohon  dicantumkan  dengan memilih  salah  satu  alamat  sebagai  alamat  Pemohon.  Permohonan    tersebut
19 https://dgip.go.id/pengenalan-merek diakses 30 Maret 2020.
20 "label Merek" adalah contoh Merek atau etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
ditandatangani    oleh  salah  satu  dari  Pemohon  yang  berhak  atas  Merek  tersebut  dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Permohonan yang salah seorang Pemohonnya  atau lebih warga negara asing dan badan  hukum  asing yang berdomisili  di  luar  negeri  wajib  diajukan  melalui    Kuasa    yang    ditandatangani  oleh semua  pihak yang berhak atas Merek tersebut.
Permohonan  untuk  lebih  dari  1  (satu)  kelas  barang  dan  atau  jasa  dapat  diajukan dalam  satu  Permohonan  tetapi    harus  menyebutkan    jenis  barang    dan  atau  jasa  yang termasuk  dalam  kelas  yang  dimohonkan  pendaftarannya,  karena    pada  prinsipnya Permohonan  dapat  diajukan  untuk  lebih  dari  1  (satu)  kelas  barang  dan/atau  jasa  sesuai dengan  ketentuan Trademark  Law  Treaty yang    telah  diratifikasi    dengan  Keputusan Presiden  Nomor  17  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Trademark  Law  Treaty. Hal  ini dimaksudkan  untuk  memudahkan  pemilik  Merek  yang  akan  menggunakan  Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.
Permohonan  berkaitan  dengan  administrasi  Merek  yang  diajukan  oleh  Pemohon yang  bertempat  tinggal  atau  berkedudukan  tetap  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  wajib  diajukan  melalui  Kuasa  dan    wajib  menyatakan  dan  memilih alamat  Kuasa  sebagai  domisili  hukum  di  Indonesia.   Permohonan  yang  telah  memenuhi persyaratan  minimum  diberikan  Tanggal  Penerimaan  ( filing  date )  yang  dapat  sama dengan  tanggal  pengajuan  Permohonan  jika  persyaratan  minimum  dipenuhi  pada  saat pengajuan  Permohonan.  Apabila  pemenuhan  kelengkapan  persyaratan  baru  terjadi  pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai  Tanggal Penerimaan.
Apabila    telah  terpenuhi  persyaratan  minimum  yang  terdiri  atas:    formulir Permohonan  yang  telah  diisi  lengkap;    label  Merek;  dan  bukti  pembayaran  biaya,  maka Menteri  mengumumkan  Permohonan  dalam  Berita  Resmi  Merek  dalam  waktu  paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Berita Resmi Merek 21 diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/ atau non- elektronik.
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Permohonan diajukan melalui Kuasa;
b. kelas dan jenis barang dan/ atau jasa;
c. tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan Tanggal Penerimaan pertama kali dalam hal Permohonan menggunakan Hak Prioritas 22 ; dan
e. label  Merek,  termasuk  keterangan  mengenai  warna  dan  jika  label  Merek menggunakan  bahasa  asing  dan/  atau  huruf  selain  huruf  Latin  dan    atau angka  yang  tidak  lazim  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia,  disertai terjemahannya  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  huruf  Latin  atau  angka  yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
21 Berita  Resmi  Merek  adalah  media  resmi  yang  diterbitkan  secara  berkala  oleh  Menteri  melalui  sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek.
22 Hak  Prioritas  adalah  hak  Pemohon  untuk  mengajukan  Permohonan  yang  berasal  dari  negara  yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri ( Paris Convention for the Protection of  Industrial  Property )  atau  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  ( Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization )  untuk  memperoleh  pengakuan  bahwa  Tanggal  Penerimaan  di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu,  selama  pengajuan  tersebut  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  perjanjian internasional dimaksud.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan  atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat  unsur  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat tentang  asal,  kualitas, jenis,  ukuran,  macam,  tujuan    penggunaan    barang  dan  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman  yang dilindungi untuk barang danjatau jasa yang sejenis;
d. memuat    keterangan    yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas,  manfaat,  atau khasiat dari barang danj atau jasa  yang  diproduksi;
e. tidak  memiliki  daya  pembeda; dan/atau
f. merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.
Permohonan  ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/  atau  jasa  tidak  sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
Persamaan  pada  pokoknya  adalah  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur yang  dominan  antara  Merek  yang  satu  dengan  Merek  yang  lain  sehingga  menimbulkan kesan  adanya  persamaan,  baik  mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau kombinasi  antara  unsur,  maupun  persamaan  bunyi  ucapan,  yang  terdapat  dalam  Merek tersebut 23 .  Doktrin  “ nearly  resembles ”  menganggap suatu merek  mempunyai persamaan pada  pokoknya  dengan  merek  orang  lain  jika  pada  merek  tersebut  terdapat  kemiripan ( identical )  atau  hampir  mirip  dengan  merek  orang  lain,  yang  dapat  didasarkan  pada kemiripan  gambar,  susunan  kata,  warna  atau  bunyi.  Faktor  yang  paling  pokok  dalam doktrin  ini  adalah  pemakaian  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  ini dapat  menimbulkan  kebingungan  yang  nyata  ( actual  confusion )  atau  menyesatkan ( decieve )  masyarakat  konsumen.  Seolah-olah  merek  tersebut  berasal  dari  sumber  atau produsen  yang  sama  sehingga  di  dalamnya  terlihat  unsur  iktikad  tidak  baik  untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain. 24
Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan  atau  menyerupai    nama    atau  singkatan    nama  orang  terkenal, foto,  atau  nama  badan  hokum    yang    dimiliki    orang  lain,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu  negara,  atau  lembaga  nasional maupun    internasional,  kecuali  atas    persetujuan  tertulis  dari    pihak  yang berwenang; atau
23 Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUMIG.
24 Agus  Mardianto.  (2010,  48).  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak  Ketiga, Dinamika Hukum; Jurnal .(Vol. 10 No. 1 Januari 2010), 43-50.
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel rcsmi yang digunakan  oleh  negara  atau    lembaga    Pemerintah,    kecuali  atas persetujuan  tertulis dari  pihak yang berwenang.
Berdasarkan  substansinya,    maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  ada  perbedaan antara  merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftar   berarti    tidak  memenuhi  syarat  formal  untuk  sebuah  merek.  Sedangkan    merek yang    ditolak  lebih  pada    aspek  materil,  yaitu  makna  yang  dikandung  pada    merek tersebut  tidak  layak   untuk mendapat pelindungan  hukum.
Permohonan  juga ditolak  jika diajukan  oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam Black’s Law Dictionary, Itikad baik didefinisikan sebagai: “ In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or  pretense.” Sedangkan  Penjelasan    Pasal  21  ayat  (3)  UUMIG  mengatakan "Pemohon yang  beriktikad  tidak  baik"  adalah  Pemohon  yang  patut  diduga  dalam  mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan  usahanya  menimbulkan  kondisi  persaingan  usaha  tidak  sehat,  mengecoh, atau  menyesatkan  konsumen.  Contohnya  Permohonan  Merek  berupa  bentuk  tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang    sudah    dikenal    masyarakat  secara umum  sejak  bertahun-tahun,  ditiru  sedemikian rupa  sehingga  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  Merek yang  sudah  dikenal  tersebut.  Dari  contoh  tersebut  sudah  terjadi  iktikad  tidak  baik  dari Pemohon  karena  setidak-tidaknya  patut  diketahui  adanya  unsur  kesengajaan  dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut”. Berdasarkan hal itu, maka makna itikad baik dapat dilakukan melalui konstruksi hukum “ argumentum a contrario ” yaitu  konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan melalui pengertian yang berlawanan antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.
Pasal 22 huruf f UUMIG “Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik  dimaksud  dengan  tambahan  kata  lain  sepanjang  ada  unsur  pembeda”.  Nama generik  atau  "nama  umum"  antara  lain  Merek  "rumah  makan"  untuk  restoran,  Merek "warung  kopi"  untuk  kafe.  Adapun  "lambang  milik  umum"  antara  lain  "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok  dan  garpu"  untuk  jasa  restoran.    Ketentuan  tersebut  tidak  jelas  dan membingungkan  karena tidak sinkron dengan Pasal 20 huruf  UUMIG berbunyi “merek tidak  dapat  didaftar  apabila merupakan  nama  umum  dan/atau  lambang  milik  umum”.
Artinya merek umum tidak dapat didaftar, tetapi kemudian ada ketentuan terhadap merek terdaftar  (sudah  terdaftar)  yang  kemudian  menjadi  nama  umum  dapat  diajukan permohonannya asal ada daya pembeda.  Penjelasan UUMIG mengatakan “ cukup jelas” tidak memberikan contoh merek seperti itu dan  dalam praktek memang sulit memberikan contoh merek  demikian.
Pemeriksaan  substantif  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Segala keberatan dan/atau sanggahan  menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif .   Dalam  hal tidak terdapat keberatan dalam jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari  terhitung  sejak  tanggal  berakhirnya pengumuman,  dilakukan  pemeriksaan  substantif  terhadap  Permohonan.  Dalam  hal terdapat keberatan dalam jangka  waktu  paling  lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal  berakhirnya  batas  waktu  penyampaian  sanggahan  ,  dilakukan  pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari, jika diperlukan untuk melakukan pemeriksaan

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
substantif,  dapat  ditetapkan  tenaga  ahli  pemeriksa  Merek  di  luar  Pemeriksa 25 .  Hasil pemeriksaan  substantif  yang  dilakukan  oleh  tenaga  ahli  pemeriksa  Merek  di  luar Pemeriksa,  dapat  dianggap  sama  dengan  hasil  pemeriksaan  substantif  yang  dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri. Ketentuan ini menjadi masalah apabila hasil pemeriksaan  substantif  oleh  pemeriksa  yang  berasal  dari  Direktorat  Jenderal  kekayaan Intelektual  berbeda  dengan  pemeriksa  dari  luar.  Penulis    berpendapat    seharusnya ditambahkan  kalimat berbunyi ”Dalam hal terjadi  perbedaan  pendapat antara pemeriksa dan    pemeriksa    dari    luar  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  maka    dilakukan musyawarah  atau  ditentukan oleh Menteri.”
Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
a. mendaftarkan Merek tersebut;
b. memberitahukan  pendaftaran  Merek  tersebut  kepada  Pemohon  atau Kuasanya;
c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
d. mengumumkan  pendaftaran  Merek  tersebut  dalam  Berita  Resmi  Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
Dalam  hal  Pemeriksa  memutuskan  Permohonan  tidak  dapat  didaftar  atau  ditolak, Menteri  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  Pemohon    atau  Kuasanya  dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak  Tanggal  Pengiriman  surat  pemberitahuan,  Pemohon  atau  Kuasanya  dapat menyampaikan  tanggapannya  secara  tertulis  dengan  menyebutkan  alasannya.  Dalam  hal Pemohon atau Kuasanya tidak  menyampaikan tanggapan, Menteri  menolak Permohonan tersebut.  Dalam  hal  Pemohon  atau  Kuasanya  menyampaikan  tanggapan    dan  Pemeriksa memutuskan  tanggapan  tersebut  dapat  diterima,  Menteri  melaksanakannya.  Dalam  hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak  dapat  diterima,  Menteri  menolak  Permohonan  tersebut.  Penolakan  diberitahukan secara  tertulis  kepada  Pemohon  atau  Kuasanya  dengan  menyebutkan  alasannya.  Dalam hal  terdapat  keberatan,  Menteri  menyampaikan    tembusan    surat    pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Berdasarkan  uraian    tersebut,  maka  Alur  Proses  permohonan  Pendaftaran  Merek dapat dilihat dari bagan sebagai  berikut :
25 Penulis  menafsirkan  “  diluar  pemeriksa”  adalah  pemeriksa  yang  berada  di    luar  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Merek  terdaftar  mendapat  pelindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Kewajiban ini sesuai dengan prinsip pelindungan yang dianut  dalam  UUMIG  yaitu  prinsif  konsitutif  artinya  pendaftaran  merupakan  kewajiban agar mendapat pelindungan. dalam hal terdapat beberapa permohonan pendaftaran, maka yang  mendapatkan hak adalah pihak yang lebih dulu terdaftar ( first to file ). Jangka waktu pelindungan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  yang  sama.  Permohonan perpanjangan  diajukan  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam  bahasa  Indonesia oleh  pemilik  Merek  atau  Kuasanya    dalam  jangka  waktu  6  (enam)    bulan  sebelum berakhirnya  jangka  waktu  pelindungan  bagi  Merek  terdaftar    tersebut    dengan    dikenai biaya.    Permohonan    perpanjangan  masih    dapat    diajukan  dalam  jangka  waktu  paling lama  6  (enam)  bulan  setelah  berakhirnya    jangka    waktu    pelindungan  Merek  terdaftar tersebut  dengan  dikenai  biaya  dan  denda  sebesar    biaya  perpanjangan.  Permohonan perpanjangan  disetujui  jika  Pemohon  melampirkan  surat  pernyataan    tentang    Merek yang    bersangkutan  masih  digunakan  pada  barang  atau  jasa  sebagaimana    dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan barang  atau  jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan.    Permohonan    perpanjangan    ditolak  jika    tidak    memenuhi    ketentuan barang  atau  jasa  tersebut  dalam  masih  diproduksi  dan  atau  diperdagangkan.    Penolakan permohonan  perpanjangan  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  Merek  atau Kuasanya  dengan  menyebutkan  alasannya,  Keberatan  terhadap  penolakan  permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
Menurut  penulis  alasan  praktis,  merek  dapat  diperpanjang  adalah  karena  produk barang yang  diperdagangkan yaitu  barang  yang tidak  habis  karena  pemakaian  belum tentu    habis  dalam  jangka  waktu  10  tahun.  Apabila  merek  tidak    diperpanjang    padahal merek  yang  dilekatkan  pada  produk  barang    belum  habis,  maka  berarti  terhadap  merek tersebut  sudah  tidak  mendapat pelindungan lagi.  Hal ini akan merugikan pemilik merek yang bersangkutan  karena pihak  yang tidak beritikad  baik akan    memanfaatkan  moment tersebut  untuk  melakukan  peniruan  tanpa  dikualifikasikan    sebagai    pelanggaran  sebab mereknya  sudah  tidak    mendapat    pelindungan    lagi,  sehingga  kepastian  hukum  dan keadilan serta kemanfaatan sebagai tujuan hukum konvensional tidak dapat dipenuhi.

## b. Penghapusan Merek
Penghapusan  pendaftaran  Merek  dicatat  dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi Merek  atas    prakarsa  Menteri  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dan  Komisi  Banding Merek.  Penghapusan  merek  terdaftar  juga  terkait  itikad  tidak  baik,  meskipun  UU  MIG tidak  secara  tegas  menyebutkannya  yaitu    Penghapusan  Merek  terdaftar  atas  prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
1. memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dan/atau  keseluruhannya  dengan Indikasi Geografis;
2. bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
3. memiliki  kesamaan  pada  keseluruhannya  dengan  ekspresi  budaya tradisional,  warisan  budaya  takbenda,  atau  nama  atau  logo  yang  sudah merupakan tradisi turun temurun.
Berdasarkan ketiga alasan tersebut, pemilik merek terdaftar mempunyai itikad  tidak baik,  tetapi  tidak  diketahui  pada  saat  permohonan  pendaftaran.  Apabila  pada  saat permohonan  pendaftaran  merek    terdapat  itikad  tidak  baik  maka  permohonan  ditolak sesuai dengan  Pasal 21 ayat (3) UUMIG.  Namun jika, Pemilik Merek  merasa memiliki itikad  baik    sehingga  keberatan  terhadap  keputusan  penghapusan  Merek  terdaftar  atas
prakarsa  Menteri    dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Pihak  yang  keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara)    hanya  dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Penghapusan  Merek  terdaftar  dapat  pula  diajukan  oleh  pihak  ketiga  yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir.  Alasan  Merek  tidak  digunakan tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak  yang  berwenang  yang  bersifat  sernentara;  atau  c.  larangan  serupa  lainnya  yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Penghapusan  Merek  terdaftar  dicatat  dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Kasus  penghapusan  merek terdaftar   terkait  merek  yang  tidak digunakan dalam perdagangan  barang  dan  jasa  disertai  itikad  tidak  baik  adalah  perkara  merek  IKE  antara INTER IKEA SYSTEM B.V (Swedia) versus Intan Khatulistiwa Esa Abadi Surabaya).
Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  kasasi  INTER  IKEA  SYSTEM  B.V.  atas PT. RATANIA KHATULISTIWA, . Dalam putusan bernomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, itu  MA  menyatakan  bahwa Judex  Facti oleh  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Dengan alasan bahwa merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut- turut dapat dihapus  dari  Daftar  Umum  Merek,  Namun,  hakim  anggota  I  Gusti  Agung  Sumanatha menyatakan dissenting opinion . Menurutnya, Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat salah dalam  menerapkan  hukum.  Merek  IKEA  milik  tergugat  merupakan  merek  terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. “Secara kasat mata toko milik tergugat yang menjual produknya tersebar di Indonesia toko resmi IKEA yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tanggerang Banten, sehingga dengan demikian pembatalan  merek  tidak  dapat  diterapkan.”    Namun,  hakim  mengambil  putusan  dengan suara terbanyak dan menyatakan bahwa permohonan kasasi harus  ditolak. “Berdasarkan pertimbangan tersebut  di atas, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  atau  undang- undang sehingga permohonan  kasasi yang diajukan  oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM  B.V  harus  ditolak,”  tulis  putusan  MA.  Untuk  diketahui  permohonan Permintaan  pendaftaran  Merek  “IKEA”  oleh  Pengguat  untuk  kelas  20  dan  21  telah diterima  pendaftarannya  oleh  DIRJEN  HAKI  adalah  sah.  Kelas  20  adalah  untuk  jenis barang/jasa  perabot rumah,  cermin,  bingkai  gambar,  benda-  benda  (yang  tidak  termasuk dalam  kelas- kelas lain)  dari kayu dan rotan. Kelas 21 untuk  jenis barang/ jasa perkakas dan  wadah-wadah  untuk  rumah  tangga  atau  dapur  (bukan  dari  logam  mulia    tembikar yang  tidak  termasuk    dalam  kelas  lain.  Sedangkan  IKEA  singkatan  dari  “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Dalam  keberatannya, IKEA  menyatakan bahwa  gugatan yang diajukan  oleh  pemohon  tidak  berdasarkan  itikad  baik.  Hal  tersebut  dilandasi  maksud meniru  dan  membonceng  keterkenalan  merek   “IKEA”  Tergugat.  “Oleh  karenanya  itu, argumen Termohon  kasasi yang  mendalilkan  dirinya sebagai pihak  yang berkepentingan terhadap merek IKEA di Indonesia dilandasi oleh iktikad tidak baik. Namun putusan MA mengatakan  ”Termohon  Kasasi  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menggunakan Mereka  IKEA  dengan  maksud  membawa  manfaat  bagi    perekonomian  nasional Indonesia, tindakan  termohon kasasi dalam menggunakan serta  mendaftarkan merek yan jelas  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  terkenal,  dalam  hal  ini  merek IKEA milik pemohon kasasi, justru menunjukan iktikad tidak baik Termohon kasasi yang bermaksud mendompeng keterkenalan merek IKEA Pemohon Kasasi.”

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Kasus  lain  Putusan  Hakim  pada  perkara  No.  92/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang  Hugo Boss  Trade  Mark  Management  GMBH  &  CO.  KG  melawan  Teddy  Tan  pemilik  merek Hugo, Hugo Sport, Hugo Selected Line. Perkara ini dimenangkan oleh Hugo Boss Trade Mark  Management  GMBH  &  CO.  KG.  Hakim  berpendapat  bahwa  merek  HUGO  Boss yang sudah mulai dipergunakan sejak tahun 1924 dan pertama didaftarkan di Hong Kong tahun  1985,  disusul  didaftarkan  di  Jerman,  Taiwan,  Singapura,  Australia,  Republik Rakyat Cina, Selandia Baru, dan Uni Eropa adalah sebagai merek terkenal. Karena telah terdaftar  dibanyak  negara  dan  juga  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  sejak  pertama didaftarkan  di Indonesia tahun 1989. Pihak lawan dianggap mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik, karena  kedua  merek ini memiliki persamaan pada pokoknya
Putusan  hakim  MA  pada  kasus  IKEA    sesuai  dengan  Pasal  74  ayat  (1)  UUMIG “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam  bentuk  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan  alasan  Merek  tersebut  tidak digunakan  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir”  dan  itikad  baik.    Pada  kasus  Hugo Boss  Trade  Mark  Management  GMBH  &  CO.  KG  melawan  Teddy  Tan  pemilik  merek Hugo,  Hakim  memutus  berdasarkan      itikad  tidak  baik.    Penerapan  Itikad  baik    dalam rezim hukum merek merupakan   kewajiban dalam melakukan  aktivitas bisnis  meskipun tidak  secara  tegas  diatur  terkait  penghapusan  merek  terdaftar,  tetapi  prinsip    tersebut merupakan  prinsip umum dalam ilmu hukum, sehingga menurut penulis, Majelis hakim dapat  menerapan  prinsip  tersebut  apalagi    jika  berguna  bagi  kepentingan  (umum) perekonomian Indonesia sesuai cita hukum “kemanfaatan” seperti dalam kasus IKEA.

## c. Pembatalan Merek Terdaftar
Makna  “terdaftar”  adalah    setelah  Permohonan  melalui  proses  pemeriksaan formalitas,  proses  pengumuman,  dan  proses  pemeriksaan  substantif  serta  mendapatkan persetujuan  Menteri  untuk  diterbitkan  sertifikat. 26 Hal  ini  berarti  pembatalan  merek terdaftar adalah pembatalan terhadap  merek  yang  permohonannya sudah selesai bahkan sertifikatnya  diterbitkan,    bukan  pembatalan  terhadap  merek  yang  sedang  dimohonkan pendaftarannya.     Terhadap  merek  yang  sedang  dimohonkan  pendaftarannya  tetapi  pada saat  proses  pengumuman  ada  pihak  yang  tidak  setuju,  maka  terhadap  merek  tersebut diajukan keberatan  (bukan pembatalan) agar tidak diterima pendaftarannya.
Dalam jangka  waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis  kepada  Menteri  atas  Permohonan  yang  bersangkutan  dengan  dikenai  biaya  dan diajukan  jika  terdapat  alasan  yang  cukup  disertai  bukti  bahwa  Merek  yang  dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan UUMIG tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam  hal terdapat keberatan, dalam  waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak  tanggal  penerimaan  keberatan,  salinan  surat  yang  berisikan  keberatan  tersebut dikirimkan  kepada  Pemohon  atau  Kuasanya.  Pemohon  atau  Kuasanya  berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut  kepada Menteri yang diajukan secara tertulis  dalam  waktu  paling  lama  2  (dua)  bulan  terhitung  sejak  Tanggal  Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.
Faktor  penyebab  terjadinya  pendaftaran  Merek  milik  pihak  lain  bahkan  sudah terkenal  dan  akhirnya  menimbulkan  sengketa  pembatalan,  antara  lain  dilatarbelakangi oleh  a.  unsur  itikad  tidak  baik  dari  pendaftar  yang  mementingkan  diri  sendiri  dengan mengabaikan  kepentingan  pihak  lain  sebagai  merek  yang  sebenarnya.  Sedangkan  untuk menilai  terhadap  maksud  pendaftar  apakah  dilandasi  adanya  itikad  baik  atau  tidak
26 Penjelasan Pasal 3 UU MIG.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
sebagaimana  diminta  oleh  UU  itu  tidak  mudah.  b.  terdapat    kesulitan  dan kekurangcermatan    dalam    menentukan    sebuah  Merek    untuk  diterima  atau  ditolak pendaftarannya  baik  yang  disebabkan  adanya  unsur  itikat  tidak  baik  dari  pemohon, maupun  kemungkinan  terdapatnya  persamaan  dengan  Merek  milik  pihak  lain.  c.  belum adanya  ukuran  atau  kriteria  yang  jelas  untuk  menentukan  apakah  subuah  Merek  yang diajukan  pendaftarannya  dapat  diterima  atau  ditolak,  baik  berhubungan  dengan persyaratan etikad baik, maupun yang berhubungan dengan persamaan antara Merek yang diajukan  pendaftarannya  dengan  Merek  milik  pihak  lain.  d.  masih  terdapat  kelemahan pemberlakuan  sistem  konstitutif,  baik  dari  aspek  pengaturan  maupun  dalam implementasinya. 27
Kasus  Pierre  Cardin  terkait  persamaan  pada  pokoknya.  Pierre  Cardin  adalah seorang  perancang  busana  terkenal  asal  Perancis  yang  menggunakan  namanya  dalam berbagai  macam  produk  busana.  Tim  hukumnya  pernah  mengajukan  gugatan  merek melawan  Alexanter  Satryo  Wibowo  yang  merupakan  pengusaha  lokal  asal  Indonesia. Pada pengadilan tingkat pertama,  Majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin. Salah satu alasannya adalah majelis hakim mengakui adanya merek Pierre Cardin  milik  Alexander  yang telah  didaftarkan terlebih  dahulu pada 29 Juli 1977. Tidak berhenti sampai disitu, Pierre Cardin melanjutkan perkara tersebut sampai tingkat Kasasi. Namun, upaya ini lagi-lagi kandas. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam  putusan  perkara  Nomor  557/K/Pdt.Sus-HKI/2015  bahwa  Alexander  sebagai pemilik  merek  Pierre  Cardin  lokal  memiliki  pembeda  dalam    produknya.  “Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai  pembeda,  disamping  keterangan  lainnya  sebagai  produk  Indonesia.  Sehingga dengan  demikian  menguatkan  dasar    pemikiran    bahwa    merk  tersebut  t  idak mendompleng  keterkenalan merk lain,” demikian bunyi pertimbangan majelis kasasi. 28 Kasus  yang  melibatkan  sengketa  antara  warganegara  Indonesia  (Pierre  Cardin Alexanter Satryo) dan Pierre Cardin (Perancis), yang kemudian dimenangkan oleh Pierre Cardin  Alexanter Satryo tidak bertetangan  dengan “ national treatmen ” dalam Perjanjian TRIPs,  yang  mengatakan  “tidak  boleh  ada  perlakuan  yang  berbeda  atau  diskriminasi antara  warganegara  peserta  konvensi dan   warganegara asing.”  Putusan Majelis hakim sudah  sesuai  dengan  UU  MIG    bahwa  salah  satu  alasan    pembatalan  merek  terdaftar apabila  “  ada  persamaan    pada  pokoknya”,  artinya    jika  tidak  ada  persamaan  pada pokoknya    (memiliki    daya  pembeda),  maka  gugatan  tidak  beralasan,  sehingga  gugatan demi  keadilan dan kepastian  hukum harus ditolak.
2. Akibat  Hukum  Penghapusan  dan  Pembatalan  Merek  Terdaftar  Terhadap Hak Atas Merek
a. Akibat  Hukum  Penghapusan  dan  Pembatalan  Merek  Terdaftar Terhadap Perjanjian Lisensi
Pertimbangan    yang  dipakai  untuk  pembuatan  perjanjian  lisensi  seperti: 29 (a) Lisensi  menambah  sumber  daya  pengusaha  pemberi  lisensi  secara  tidak  langsung;  (b)
27 R.  Murjiyanto.  (2017,52).  Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas  Merek  di  Indonesia  (Studi  Pergeseran  Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Jurnal Hukum  (No. 1 Vol. 24 Januari 2017),  52- 62.
28 Sumber: Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal diakses 23 April 2020.
29 Agung  Sujatmiko.  (2008,  96).  Aspek  Yuridis  Lisensi  Merek  dan  Persaingan  Usaha.Pro Justitia:  Jurnal Jukum. UNPAR. Bandung, (Vol. 26 No.2, April 2008), 113-127.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Lisensi  memungkinkan  perluasan  wilayah  usaha    secara  tidak  terbatas;  (c)  Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa    pasar   pemberi    lisensi;  (d)  Lisensi    mempercepat    proses  pengembangan  usaha bagi industri padat modal; (e) Melalui lisensi,  penyebaran  produk menjadi lebih mudah dan  terfokus  pada  pasar;  (f)  Mela  lui  lisensi  sesungguhnya  pemberi  lisensi  dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu; (g) Melalui lisensi, pihak pemberi  lisensi  maupun  penerima  lisensi  dapat  melakukan  trade  off  (atau  barter) teknologi; (h) Lisensi memberi  keuntungan  dalam  bentuk nama besar dan goodwill dari pemberi lisensi; (i) Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan kegiatan usaha yang dilisensikan.
Pemilik  Merek  terdaftar  dapat  memberikan  Lisensi  kepada  pihak  lain  untuk menggunakan  Merek  tersebut  baik  sebagian  maupun  seluruh  jenis  barang  dan/atau  jasa. Perjanjian  Lisensi  berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, kecuali  bila  diperjanjikan  lain.  Perjanjian  Lisensi  wajib  dimohonkan  pencatatannya kepada  Menteri  dengan  dikenai  biaya.  Perjanjian  Lisensi  dicatat  oleh  Menteri  dan diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek.  Perjanjian  Lisensi  yang  tidak  dicatatkan  tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.  Perjanjian Lisensi dilarang  memuat  ketentuan baik yang    langsung  maupun  tidak  langsung  yang  menimbulkan  akibat  yang  merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan  teknologi
Pemilik  Merek  terdaftar  yang  telah  memberikan  Lisensi  kepada  pihak  lain  tetap dapat  menggunakan  sendiri  atau  memberikan  Lisensi  kepada  pihak  ketiga  untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali  diperjanjikan lain. Penggunaan Merek terdaftar di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  oleh  penerima  Lisensi  dianggap  sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.
Pasal 72 UUMIG 1. .....
2. .....
3. Dalam  hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  masih  terikat perjanjian  Lisensi,  penghapusan  hanya  dapat  dilakukan  jika  hal  tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
4. Pengecualian  atas  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) hanya  dimungkinkan  jika  dalam  perjanjian  Lisensi,  penerima  Lisensi dengan  tegas  menyetujui  untuk  mengesampingkan  adanya  persetujuan tersebut.
5. .....
6. ..... 7. ..... : a. .....; b. .....;
c. .....;
8. ..... 9. .....
Dalam  hal  Merek  masih  terikat  perjanjian  Lisensi,  penghapusan  hanya  dapat dilakukan  jika  hal  tersebut  disetujui  secara  tertulis  oleh  penerima  Lisensi.  Pengecualian atas  persetujuan  hanya  dimungkinkan  jika  dalam  perjanjian  Lisensi,  penerima  Lisensi dengan  tegas  menyetujui  untuk  mengesampingkan  adanya  persetujuan  tersebut.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Ketentuan tersebut mencerminkan kepastian hukum karena merek yang terikat  perjanjian lisensi  apabila  dihapuskan  tanpa  persetujuan  tertulis  penerima  lisensi,  karena  perjanjian lisensi  yang telah disepakati oleh para pihak secara hukum sah, tetapi   kemudian timbul hal-hal  yang  menyebabkan  perjanjian  lisensi  dapat  dihapuskan  (diluar  perjanjian tersebut),  maka  terjadi  ketidakpastian  hukum  terhadap    perjanjian  yang  telah  disepakati tersebut. Namun, apabila ada persetujuan  secara tegas pada saat dibuat perjanjian lisensi, penerima  lisensi  menyetujui  untuk  mengesampingkannya,  maka  berarti    penghapusan merek  justru  mencerminkan  kepastian  hukum  karena  kesepakatan  para  pihak  berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus dihormati.
Kepastian    hukum  menekankan  agar  hukum  atau  peraturan  itu  ditegakkan sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  bunyi  hukum/peraturannya.  Setiap  orang mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadi  peristiwa  yang  konkret sehingga    hukumnya    itulah    yang  harus  berlaku,  tidak  boleh  menyimpang.  Dengan demikian,  kepastian  hukum  sebagai  perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat  memperoleh  sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu 30
Kepastian  hukum    erat  kaitannya    dengan  pahan  positivisme  yang    berpendapat bahwa  hukum  adalah  produk  eksplisit  suatu  sumber  kekuasaan  politik  tertentu  yang berlegitimasi.  Dalam  hal  ini,  hukum  utamanya  terwujud  sebagai  perintah-perintah eksplisit  yang  secara  positif  telah  terumus  jelas  guna  menjamin  kepastiannya,  seperti misalnya  peraturan  perundang-undangan  yang    berlaku  secara  nasional  di  suatu  negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan utamanya pada norma  positif  legislatif  dari  ranah  normatif  positif. 31 Hal  ini    sejalan    dengan    pendapat Erlyn  Indarti,  positivisme  hukum  ( legal  positivism )  termasuk  ke  dalam  “payung” paradigma    positivisme  bersama  dengan  aliran  filsafat  “ legal  philosophy ”  serta  aliran “ natural law ”. 32 Legal positivism memandang hukum sebagai “ law as what it is written in  the  books ”,  yakni  kaidah-kaidah  positif  yang    berlaku  umum  in  abstracto  di  suatu waktu/tempat  tertentu 33 ,  sehingga  dimaknai  sebagai  ius  constitutum,  yaitu    hukum  yang ada dan berlaku.
Hukum  dalam  aliran  yang  positivistik  mengharuskan  adanya  "keteraturan" ( regularity )  dan  "kepastian"  ( certainty )    untuk  mendukung  sistem  hukum    dengan  baik dan  lancar, 34 sehingga  hukum  direpleksikan  sebagai  norma  atau  kaidah  perintah, larangan, dan kebolehan untuk melindungi kepentingan individu dan  masyarakat.
Pembatalan  merek  terdaftar  dapat  dilakukan  melalui    gugatan  yang  diajukan  oleh pihak  yang  berkepentingan  berdasarkan  alasan    merek  yang  tidak  dapat  didaftar 35 dan merek yang ditolak. 36 Dalam Pemilik Merek terdaftar telah  memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk    menggunakan  Merek  tersebut,  kecuali  diperjanjikan  lain  tetapi  perjanjian  lisensi
30 Sulardi. (2015, 263). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak ,Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN. Blt. Yudisial: Jurnal (Vol. 8 No. 3 Desember 2015), 251 – 268.
31 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019,17). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido: Jurnal . ( Volume 01, Nomor 01, Juli 2019), 13-22.
32 Erlyn  Indarti.  (2010,  21).  Diskresi  dan  Paradigma  Sebuah  Telaah  Filsafat  Hukum,  Disampaikan  pada Upacara  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Filsafat  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
33 Ibid.
34 Mirza Satria Buana. (2010, 34). Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan  Asas  Keadilan  (Substantial  Justice)  Dalam  Putusan-Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
35 Pasal 20 UUMIG.
36 Ibid, Pasal 21 UUMIG.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
itu  wajib  dimohonkan    pencatatannya    kepada    Menteri    karena  Perjanjian  Lisensi  yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak  ketiga. Konsekuensi  hukumnya,  jika terjadi    pembatalan      merek    terdaftar    yang  telah    dilisensikan  tetapi  perjanjian  lisensi tidak  didaftarkan,  maka  pembatalan  merek  terdaftar    secara  otomatis  mengakibatkan batalnya  perjanjian  lisensi  tersebut.  Ketentuan  tersebut,  selain  mencerminkan  kepastian hukum, juga kemanfaatan dalam arti tertib administrasi.

## b. Akibat  Hukum  Penghapusan  dan  Pembatalan  Merek  Terdaftar Untuk melakukan Tindakan Hukum
Tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan terkait penghapusan dan pembatalan  merek terdaftar adalah gugatan yang   diajukan   oleh pihak    yang   berkepentingan   berdasarkan alasan  merek tidak  dapat d idaftar atau  permohonan ditolak.  Pemilik Merek yang tidak terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  setelah  mengajukan  Permohonan  kepada  Menteri. Gugatan    pembatalan  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga  terhadap  pemilik  Merek terdaftar.  Gugatan  pembatalan  pendaftaran  Merek  hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  Merek.    Gugatan    pembatalan dapat  diajukan  tanpa  batas  waktu  jika  terdapat  unsur  iktikad  tidak  baik  dan/atau  Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas  gugatan  pembatalan  diajukan  kasasi.  Panitera  pengadilan  segera  menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.
Secara  umum  jangkauan  pengertian  itikad  tidak  baik  meliputi  perbuatan “penipuan”( fraud ), rangkaian  “menyesatkan” ( misleading )  orang lain, serta tingkah laku yang    mengabaikan    kewajiban  hukum    untuk  mendapat  keuntungan. 37 Adanya    itikad tidak baik seringkali  dijadikan  sebagai   dasar  dalam  melakukan upaya hukum  khusus seperti halnya ganti rugi dan upaya pembatalan suatu perjanjian. 38 Selain itu itikad tidak baik  berperan  sebagai    “ gap-filling ” 39 untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang berkeadilan  didalam  hukum  yang  tertulis  untuk  memberikan  ruang  atau  upaya  hukum apabila  terjadi  kecurangan.  Walaupun  frasa  “itikad  tidak  baik”  seringkali  ditemui didalam    peraturan  perundangundangan,    namun    bentuk  dan  konsepnya  sendiri merupakan  suatu  hal  yang  sulit  ditentukan. 40 Bahkan  menurut  A.D  Mitchell,  asas  itikad tidak baik  maupun  itikad baik  merupakan asas tersulit untuk   dikonsepsikan  dari  semua asas hukum internasional. 41
Gugatan  pembatalan  Merek  terdaftar  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan  berdasarkan  alasan  merek    ditolak  atau    tidak  dapat  didaftar.  Pemilik Merek  yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.  Gugatan  pembatalan  pendaftaran  Merek    hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  Merek.  Gugatan  pembatalan
37 Agus  Mardianto.  (2011,  466).  Akibat  Hukum  Pembatalan  Pendaftaran  Merek  Terhadap  Hak  Penerima Lisensi  Mnerek  Menurut  UU  No.  15  Tahun  2001. Dinamika  Hukum;  Jurnal .  (Vol.  11  No.  3  September 2011), 460-469.
38 Joseph K. Leahy, A Decade After Disney: A Primer on Good and Bad Faith, 83 U. CIN. L. REV. (2015). page.898–901.
39 Paul  MacMahon,  Good  Faith  and  Fair  Dealing  as  an  Underenforced  Legal  Norm,  99  MINN.  L.  REV (2015) page.2051,2060.
40 Mukti Fajar ND. Dkk. (2019, 227). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan  Hukum Merek di Indonesia. Hukum Ius Quia Iustum :Jurnal . ( No. 2 Vol. 25 Mei 2018), 219- 236.
41 Andrew D. Mitchell, Good Faith in WTO Dispute Settlement, 7 MELB. J. INT’L L. (2006) psge. 339, 344 . (“Of all the principles of international law, it has been claimed, the principle of good faith is perhaps the hardest to define.”).

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
dapat  diajukan  tanpa  batas  waktu  jika  terdapat  unsur  iktikad  tidak  baik  dan,  atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.  Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas  gugatan    pembatalan  dapat  diajukan  kasasi.    Panitera    pengadilan      segera menyampaikan  putusan kepada para pihak yang bersengketa.
Tata  cara  gugatan  pada  Pengadilan  Niaga    sebagaimann  diatur  dalam  Pasal  85 UUMIG  diajukan  kepada  ketua  Pengadilan  Niaga  dalam  wilayah  hukum  tempat  tinggal atau domisili tergugat, sesuai asas sequitur forum rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.  Dalam  hal  salah  satu  pihak  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  gugatan  tersebut  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan  gugatan pada tanggal  gugatan  yang bersangkutan  diajukan dan  kepada  penggugat  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang  ditandatangani  panitera dengan tanggal yang  sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan  kepada  ketua  Pengadilan  Niaga  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  hari terhitung  sejak  gugatan    didaftarkan.    Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari terhitung  sejak  tanggal  gugatan  disampaikan,  ketua  Pengadilan  Niaga  mempelajari gugatan  dan  menunjuk  majelis  hakim  untuk  menetapkan  hari  sidang.  Pemanggilan  para pihak  dilakukan  oleh  juru  sita  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  gugatan  didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai  dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh  majelis  yang  memeriksa perkara tersebut  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  atas  persetujuan  Ketua Mahkamah  Agung.  Putusan  atas  gugatan  yang  memuat  secara  lengkap  pertimbangan hukum  yang  mendasari  putusan  tersebut  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.
Terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  tidak  dapat  banding    hanya  dapat  diajukan kasasi    dan  peninjauan  kembali.    Mahkamah  Agung  dalam  tingkat    kasasi  membatalkan putusan  atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 42
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  mengancam  kelalaian  itu  dengan  batalnya  putusan  yang bersangkutan.
Sedangkan alasan peninjauan kembali adalah 43
a. ada  novum  atau  bukti  baru  yang  diketahui  setelah  perkaranya  diputus  yang didasarkan  pada  bukti-bukti  yang  kemudian  oleh  hakim  pidana  yang dinyatakan palsu;
b. apabila  setelah  perkara  diputus,  ditemukan  surat-surat  bukti  yang  bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemuksn;
c. apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal  yang  tidak  dituntut/lebih  daripada  yang dituntut;
d. apabila  mengenai  sesuatu  bagian  dari  tuntutan  belum  diputus  tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.
42 Pasal 29 dan 30 UU No 14 Tahun 1985 jo. UU No 5 Tahun 2004.
43 Ibid, Pasal 66-77.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Tidak  adanya  ketentuan  tentang  banding  di  Pengadilan  Niaga  bertujuan  untuk mempercepat  proses  penyelesaian  perkara  sesuai  Peradilan  dilakukan  dengan    asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 44
Pelaksanaan    pembatalan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dilakukan  setelah Menteri  menerima  salinan  resmi  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek.  Pembatalan  atau  penghapusan  pendaftaran Merek  dilakukan  oleh  Menteri  dengan  mencoret  Merek  yang  bersangkutan  dengan memberi  catatan  tentang  alasan  dan  tanggal  pembatalan  atau  penghapusan  tersebut. Pembatalan  atau  penghapusan  pendaftaran  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik Merek  atau  Kuasanya  dengan    menyebutkan  alasan  pembatalan  atau  penghapusan  dan penegasan  bahwa  sejak  tanggal  pencoretan,  sertifikat  Merek  yang  bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan pencoretan Merek terdaftar  tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Pembatalan  merek  terdaftar  harus  memenuhi  syarat:  permohonan  pada  Menteri, diajukan  dalam  kurun  waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek,  kecuali hal  tertentu,  dan    mengajukan  ke  Pengadilan  Niaga  serta  memenuhi    ketentuan  tentang pendaftaran  perjanjian  lisensi,    pembatalan  sertifikat  merek  dan  pencoretan  merek terdaftar.    Ketentuan    tersebut  memberikan  rambu-rambu  pada  pemohon  agar  pada  saat mengajukan permohonan pembatalan merek terdaftar mempunyai acuan  yang jelas serta akibat  hukumnya,  sehingga  UUMIG  menjamin  kepastian  hukum  (UUMIG).  Disisi  lain, pengajukan gugatan ke Pengadilan merupakan perwujudan  keadilan yang menjadi tujuan hukum, karena  pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. 45
c. Akibat  Hukum  Penghapusan  dan  Pembatalan  Merek  Terdaftar bukti Kepemilikan
Sertifikat  Merek  adalah  dokumen  non-perizinan  berupa  bukti  kepemilikan Kekayaan  Intelektual  yang  diterbitkan  oleh    Menteri  sejak  Merek  tersebut  terdaftar. Kepemilikan  merek  sebagai  konsekuensi  adanya  kewajiban  pendaftaran  sebagaimana prinsip  konstitutif  yang  dianut  dalam  UMIG.  Menurut  Sistem  Konstitutif  (aktif)  dengan doktrinnya  “ prior  in  filling ”  bahwa  yang  berhak  atas  suatu  Merek  adalah  pihak  yang mendaftarkan  Mereknya,  dikenal  pula  dengan  asas  “ presumption  of  ownership ”.  Jadi pendaftaran itu  menciptakan suatu hak atas Merek tersebut.   Pihak   yang    mendaftarkan dialah  satu-satunya  yang  berhak  atas  suatu  Merek  dan  pihak  ketiga  harus  menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak. 46
Sertifikat Merek memuat:
a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
c. tanggal Penerimaan;
d. nama  negara  dan  Tanggal  Penerimaan  permohonan  yang  pertama  kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. label  Merek  yang  didaftarkan,  termasuk  keterangan  mengenai  macam warna  jika  Merek  tersebut  menggunakan  unsur  warna,  dan  jika  Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak  lazim  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia  disertai  terjemahannya
44 Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
45 Haryono. (2012, 241). Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar . CIVIS: Jurnal Ilmiah , Volume II, No 1, (Januari 2012), 238-256.
46 Muhamad  Djumhana dan Djubaedillah. (2014, 256). Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
dalam  bahasa  Indonesia,  huruf  Latin  dan  angka  yang  lazim  digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
f. nomor dan tanggal pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal  penerbitan  sertifikat,  Merek  yang  telah  terdaftar  dianggap    ditarik    kembali  dan dihapuskan.  Setiap  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  memperoleh  petikan resmi  sertifikat  Merek  yang  terdaftar  dengan  membayar  biaya.  Pemilik  Merek  terdaftar atau  Kuasanya  dapat  mengajukan  permohonan  perbaikan  secara  tertulis  kepada  Menteri dalam  hal  terdapat  kesalahan  sertifikat  Merek  tanpa  dikenai  biaya.  Dalam  hal  kesalahan sertifikat  Merek  disebabkan  oleh  kesalahan  Pemohon  dalam  mengajukan  Permohonan pendaftaran  Merek,  perbaikan  sertifikat  Merek  dikenai  biaya.  Sertifikat  merek  terkait dengan  kepastian  hukum  (hak)  atas    kejelasan  kepemilikan,  juga  cerminan  cita  hukum “keadilan”  dan  “kemanfaatan”  karena  melalui  sertifikat  tersebut,  pemilik  dapat menjalankan hak dan kewajibanya.

## KESIMPULAN
Kriteria  penghapusan  Merek  adalah  merek  terdaftar    didasarkan  karena  (1).  tidak digunakan  ( non  use )  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran atau  pemakaian  terakhir  pada  kurun  waktu  tertentu;    (2). adanya    itikad    tidak  baik  dari pemilik  merek  terdaftar  yang  menggunakan  mereknya  tidak  sesuai  dengan pendaftarannya; (3). pengajuan   keberatan  ke Peradilan Tata  Usaha Negara.  Sedangkan kriteria Pembatalan merek, (1). dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki legal standing;
(2). waktu tertentu; (3). diajukan ke pengadilan niaga. Akibat hukum Penghapusan  merek terdaftar      (1).  tidak  serta  merta  menghapuskan  perjanjian  lisensi  tanpa  persetujuan penerima  lisensi  kecuali  diperjanjikan  sebelumnya;  (2). pemilik  merek      mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  niaga.    Dalam  hal    Pembatalan    merek  terdaftar    berakibat  (1). gugatan oleh pihak  yang  merasa dirugikan  (pemilik  merek tidak terdaftar); (2). sertifikat merek tidak berlaku lagi dan pencoretan merek terdaftar.

## SARAN
Perlu  ada  tambahan  persyaratan  itikad  baik  dari  pihak  yang  bersangkutan  dan mengajukan  permohonan  Penghapusan    merek  terdaftar.  Lebih  lanjut,  Majelis  hakim perlu  teliti  menilai    kondisi  faktual    dalam  memeriksa  perkara    merek  terkait    itikad baik pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  karena  itikad baik bersifat subyektif.  Akibat  hukum  penghapusan  dan  pembatalan  merek  terdaftar  terhadap perjanjian  lisensi  tidak  berlaku    terhadap    pihak  ketiga    karena  itu  demi  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan,  perjanjian  lisensi  perlu  didaftarkan.  Pihak  yang  merasa dirugikan dalam penghapusan  atau pembatalan merek terdaftar sebaiknya menempuh jalur  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi, dan arbitrase. Karena penyelesaian non litigasi misalnya arbitrase dalam beberapa hal memiliki kelebihan, seperti   cepat ( putusan bersifat final and binding ), rahasia bisnis para pihak terlindungi (mekanisme sidang tertutup untuk umum),  dan arbiter memiliki pengetahuan hukum dan teknis yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Zen  Umar  Purba.  (2011). Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  TRIPs ,  Bandung: Alumni.
R. Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Gunawan Suryomurcito (Ketua Tim). (2006). Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum  Perjanjian  Lisensi .  Jakarta:  BPHN  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014) Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung :  PT Citra Aditya Bakti.
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum    dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi , Bandung : Alfabeta.
Soerjono  Soekanto.  (2006).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta  :  Penerbit  Universitas Indonesia.
Suratman, dan Philips Dillah. (2012). Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta.

## Jurnal, Makalah, dll
Agung  Sujatmiko.  (2008,  96).  Aspek  Yuridis  Lisensi  Merek  dan  Persaingan  Usaha. Hukum Pro Justitia: Jurnal . UNPAR Bandung (Vol. 26 No.2, April 2008),113-127. Abdul  Hakim.  (2017,366).  Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata Terhadap  Pihak  Ketiga  Yang  Bukan  Pihak  Berdasarkan  Perspektif  Negara  Hukum Pancasila. Hukum dan Peradilan :  Jurnal. (Volume 6 Nomor 3, November 2017),
361-378.
Agus  Mardianto.  (2010,  48).  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan Pihak Ketiga. Dinamika Hukum : Jurnal (Vol. 10 No. 1 Januari 2010), 43-50.
______________. (2011, 466). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Dinamika Hukum : Jurnal ( Vol. 11 No. 3 September 2011), 460-469.
Erlyn  Indarti.  (2010,  21).    Diskresi  dan  Paradigma  Sebuah  Telaah  Filsafat  Hukum,
Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam  Filsafat Hukum pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro.  Semarang:    Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Leahy,  Joseph  K.    REV  (2015).  A  Decade  After  Disney:  A  Primer  on  Good  and  Bad Faith, 83 U. CIN. L. page.898–901.
MacMahon Paul.  REV(2015). Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm, 99 MINN. L.  page 2051- 2060.
Mario  Julyano,  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  (2019,17).  Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum. Crepido: Jurnal (Volume 01, Nomor 01, Juli 2019), 13-22.
Mitchell, Andrew D. (2006). Good Faith in WTO Dispute Settlement, 7 MELB. J. INT’L L. page. 339, 344 . (“Of all the principles of international law, it has been claimed, the principle of good faith is perhaps the hardest to define.”).
Mirza  Satria  Buana.  (2010,  34).  Hubungan  Tarik-Menarik  Antara  Asas  Kepastian  Hukum  (Legal Certainpi)  Dengan  Asas  Keadilan  (Substantial  Justice)  Dalam  Putusan-Putusan  Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Mukti  Fajar  ND  dkk.  (2018,227).  Iktikad  Tidak  Baik  dalam  Pendaftaran  dan  Model  Penegakan Hukum  Merek  di  Indonesia. IUS  QUIA  IUSTUM:  Jurnal  Hukum (No.  2  Vol.  25  Mei  2018), 219- 236.
Rakhmita  Desmayanti.  (tanpa  tahun,  18).  Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai Daya  Pembeda  Menurut  Prespektif  Hukum  Di  Indonesia, Cahaya  Keadilan:  Jurnal .  (Vol.  6. No. 1 ISSN: 2339-1693, ISSN) (online): 2580-2461, 1-21.
R.  Murjiyanto.  (2017,52).  Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas  Merek  di  Indonesia  (Studi  Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke  dalam Sistem “Konstitutif”), Ius Quia Iustum : Jurnal Hukum. (No. 1 Vol. 24 Januari 2017), 52 -72.
Sulardi. (2015, 263). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. Yudisial: Jurnal (Vol. 8 No. 3 Desember 2015), 251- 268.

## Perundang-undangan
HIR ( Herziene Indonesisch Reglement ), Staatsblad No. 44 Tahun 1941
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  Merek dan Indikasi Geografis.

## Sumber lainnya
Charles Sanders Peirce, What Is a Sign?, https://www.marxists.org/reference/subject/ philosophy/ works/us/peirce1.htm, diakses 9 April 2020.
Indra Maasawet. Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia, ejournal.uksw.ed. 2516- Article Text-8824-1-10-20190524 (2).pdf. diakses 24 April 2020. https://dgip.go.id/pengenalan-merek diakses 30 Maret 2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20190925/16/1152325/klausula-sadar-merek-bagi-umkm diakses 20 April 2020.
Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal diakses 23 April 2020. New Zealand intelectual Property Office, Absolute grounds distinctiveness,
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute- groundsdistinctiveness/#fnref:8, diakses  25 April 2020.

## Curriculum Vitae
Sudjana lulus Program S3 Ilmu Hukum UNPAD ( Cumlaude, IPK 3,99).  Pada saat ini Dosen Hukum Kekayaan  Intelektual    dan  Hukum  Kesehatan    (Jabatan  Assoc  Prof.)  di  Departemen  Hukum Teknologi,  Informasi,  Komunikasi  dan  Kekayaan  Intelektual,  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran. Penulis adalah kolumnis aktif   di beberapa Jurnal terakreditasi  dan atau ISSN  dengan fokus  kajian  utama  Hukum  Kekayaan  Intelektual,  Hukum  Kesehatan,  dan  Hukum  Bisnis.  Penulis mendapat penghargaan  dari Menteri Hukum  dan HAM sebagai pemakalah terbaik  pada Konferensi Ilmiah  “Pemikiran  Kritis  dan  Strategi  Pembaruan  Hukum”,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum  dan  HAM,  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  tanggal  29  Oktober  2019.  Penulis  dapat dihubungi melalui  email atau HP 08157178522.