## MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA ALAM OLEH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANDUNG
Jusmalia Oktaviani 1 , Suwarti Sari 2 , dan Taufan Herdansyah Akbar 3
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jalan Terusan Jenderal Sudirman PO BOX 148 Cimahi, Jawa Barat

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  yang  rentan  terhadap  berbagai  jenis  bencana  alam. Berbagai  daerah  di  Indonesia  mengalami  hal  tersebut,  termasuk  Provinsi  Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung  yang wilayahnya sangat rawan mengalami banjir, longsor, serta gempa. Mekanisme pemberian bantuan serta penanggulangan  bencana  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  dengan  cepat  dan tepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang  untuk  menyalurkan  bantuan  kemanusiaan  adalah  Palang  Merah Indonesia,  yang  mana dalam penelitian ini difokuskan  pada Palang  Merah Indonesia Kabupaten Bandung.
Kata kunci: bencana, bantuan, kemanusiaan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung, kerentanan.

## Abstract
Indonesia  is  a  country  that  is  susceptible  to  various  types  of  natural  disasters. Various  regions  in  Indonesia  have  experienced  those,  including  West  Java Province,  especially  Bandung  Regency,  whose  territory  is  very  vulnerable  to floods,  landslides, and earthquakes. The  mechanism  for  aiding  and  disaster management  is fundamental to  be  carried  out  quickly  and  precisely  to  avoid falling  casualties.  One  of  the  institutions  that have the  authority  and  ability  to channel humanitarian assistance is the Indonesian Red Cross, which in this study focused on the Indonesian Red Cross in Bandung Regency.
Keywords:  disaster,  aid,  humanity,  Indonesian  Red  Cross,  Regency  of  Bandung, vulnerability.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah salah  satu  negara  yang  rawan  dengan  berbagai  bencana alam.  Terletak  di  atas  patahan  lempeng  tektonik  dengan  deretan  gunung  berapi
1 Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Unjani, Email: Jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id
2 Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Unjani, Email: Suwartisari73@gmail.com
3 Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Unjani, Email: Taufanakbar10@gmailcom
aktif, berbagai daerah di Indonesia beresiko menghadapi bencana alam mulai dari gunung  berapi,  gempa,  angin  puting  beliung,  yang  berdampak  pada  bencana lanjutan  seperti  tsunami,  banjir,  tanah  longsor,  kebakaran,  dan  seterusnya. Masyarakat  di  Provinsi  Jawa Barat  (Jabar)  juga  tidak  luput  dari  resiko  bencana alam.  Seperti  yang  dikutip  oleh  Ketua Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD)  Jabar,  Dicky  Saromi,  dalam Reni  (2017), menyatakan  bahwa banjir dan longsor adalah jenis bencana yang paling banyak menimpa wilayah itu. sebanyak 35  persen  kejadian  bencana  alam  di  Jawa  Barat  didominasi  karena faktor  hidrometeorologi,  misalnya banjir.  Sementara  30-an  persen  disusul  oleh bencana longsor.
Provinsi  ini  bisa  dikatakan  memiliki  jenis  bencana  beragam  (multi- hazard).  Selain  banjir  dan  longsor,  lima  jenis  bencana  lain  yang  terjadi  di  Jawa Barat  antara  lain:  gempa  bumi;  gunung  berapi;  penyakit;  kegagalan  teknologi; kebakaran  hutan  dan  sampah;  serta  kerusuhan  sosial. Pada  rentang  Januari- Desember  2016, tanah  longsor  menempati  jumlah  kejadian  tertinggi  di  Jawa Barat,  yaitu  480  kali, lalu bencana  kebakaran  sebanyak  257  kali. Menempati posisi  ketiga  yaitu  bencana  banjir  sebanyak  215  kali, bencana  Puting  Beliung terjadi  sebanyak  185  kali  dan  gempa  bumi  sebanyak  48  kali. Di  tahun  2017 sendiri,  dari bulan Januari-Maret,  tercatat  kejadian  kebakaran  81  kali,  banjir  62 kali,  tanah  longsor  170  kali,  puting  beliung  102  kali  dan  gempa  bumi  59  kali. Kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian bencana yang intensitasnya besar dan laporannya diterima oleh BPBD Provinsi Jawa Barat (Reni 2017).
Kabupaten  Bandung  juga  sering  mengalami  bencana  longsor  dan  banjir bahkan hingga  mengakibatkan  jatuhnya  korban  jiwa. Pada bulan  Oktober  2017, bencana  tanah longsor terjadi  di  Kampung  Muara,  Desa  Cipelah,  Kecamatan Rancabali,  Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat.  Peristiwa  itu  mengakibatkan  empat orang yang merupakan satu keluarga menjadi korban akibat tertimbun longsoran tanah (Rina 2017). Sementara pada November 2017, dari data BPBD Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang. Jumlah rumah tergenang mencapai 4.097 unit, 10 gedung sekolah, dan 27 tempat ibadah. Jumlah pengungsi mencapai 1.033 jiwa (Dendi 2017).
Salah  satu  aktor  yang  berperan  dalam penanggulangan  bencana  adalah Palang  Merah.  Di  dunia  internasional  Palang  Merah  disebut  dengan  ICRC (The International  Committee  of  the  Red  Cross). Palang  Merah  memiliki  posisi  yang penting  sekaligus  juga  unik  dalam  struktur  internasional  karena  statusnya  yang khusus,  tidak  bisa  digolongkan  sebagai  organisasi  internasional  maupun non- governmental organizations. Dalam bidang kemanusiaan, Palang Merah memiliki cakupan  atau  jangkauan  yang  sangat  luas  karena  selain  memiliki  keanggotaan lebih  dari  190 negara-anggota  yang  disebut Perhimpunan  Nasional  (National Societies) (IFRC, “ National Societies Directory ” , n.d.), dengan prinsip-prinsipnya yakni: humanity, impartiality,  neutrality,  independence,  voluntary  service, dan unity and universality (IFRC , “ Promoting principles and values ” , n.d.), sehingga cakupan  bantuan  kemanusiaan  yang  bisa  diberikan  oleh  Palang  Merah  juga beragam.
Kehadiran Palang  Merah di  berbagai  belahan  dunia  antara  lain untuk membantu meringankan penderitaan manusia. Di Indonesia sendiri, Palang Merah Indonesia  telah  diakui  keberadaannya  sejak  tahun  1950  dan  kini  telah  berada  di berbagai wilayah untuk meringankan penderitaan manusia dari berbagai bencana, termasuk di Kabupaten Bandung. Palang  Merah  Indonesia  Kabupaten  Bandung berdiri pada tanggal 17 September 1985, dilantik oleh Pengurus PMI Jawa Barat (PMI Kabupaten Bandung, n.d.)
Dalam  Ilmu  Hubungan  Internasional,  isu-isu low-politics termasuk  isu kemanusiaan  atau humanitarian  issue, saat  ini  telah  menjadi  perhatian  oleh  para peneliti  dan  pengkaji  di  bidang  ini. Sebagai  wilayah  yang  rawan  terhadap bencana,  maka peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  bagaimana  Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung melaksanakan tugasnya untuk memberikan bantuan  kemanusiaan  terutama  dalam  konteks  penanggulangan  bencana  alam di daerah  Kabupaten  Bandung. Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  diberi  judul “ Mekanisme  Penanggulangan  Bencana Alam  Oleh  Palang  Merah  Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung ” .
Metode  Penelitian yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah  metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena-
fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi  serta  aktivitas (Moleong  2006). Data  yang  didapat  dari penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder,  dimana  data  primer  didapat  dari Focus Group Discussion (FGD), yakni peneliti melakukan metode riset kualitatif dengan  mengadakan  diskusi  terfokus  dari  suatu  grup  atau  kelompok  untuk membahas  suatu  hal  tertentu. Pengumpulan  data dengan  FGD ini  dilakukan karena PMI Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa staf yang mengurus bidang yang  berbeda  sehingga  diperlukan  suatu  diskusi  kelompok  untuk  membahas jawaban  dari  rumusan  masalah  penelitian. Data  sekunder  didapat  dari  berbagai dokumen  yang  diperlukan  peneliti. Teknik  pengumpulan  data  dengan  studi kepustakaan  yang  bersumber  pada  literatur-literatur  yang  dianggap  relevan dengan  kajian  penelitian.  Data  ini  kemudian  menambah  serta  mengecek  data primer yang diperoleh dari pelaksanaan FGD, untuk menguji keabsahan data.

## TINJAUAN PUSTAKA
Ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan untuk penulisan penelitian, di antaranya adalah:
1. Jusmalia  Oktaviani,  Christy  P.  Kumesan,  Saltiq  Fajar.  Analisis Pemetaan Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa: Studi Kasus  Gempa  di  Haiti  Tahun  2010. Jurnal  Sospol  Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017, Hlm 42-57 Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  kerentanan  masyarakat  pada Gempa Haiti  tanggal  12  Januari  2010. Haiti  adalah  negara  yang sangat  rentan  terhadap bencana,  bahkan  jauh  sebelum  gempa  besar  yang  melandanya  pada  12  Januari 2010.  Kerentanan  manusia  terhadap  bencana, bisa  dilihat  dari  tiga  pandangan, yakni melihat alam sebagai penyebab, biaya sebagai penyebab, atau struktur sosial sebagai  penyebab.  Kerentanan  manusia  terhadap  bencana  dianggap  sebagai masalah  yang  bersifat  ‘ seasonal /musiman’.  Padahal  masalah  struktur  sosial  dan ekonomi  yang  tidak  adil  bisa  berdampak  pada  kerentanan  masyarakat  terhadap bencana semenjak sebelum, selama, dan sesudah bencana itu terjadi.
Melalui  gempa  Haiti,  ada  aspek-aspek  kerentanan  yang  sebenarnya  bisa dihindari agar di masa depan tidak terjadi jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu. Melalui  teknik  pengumpulan  data  sekunder,  hasil  penelitian  dalam  jurnal  ini menunjukkan,  faktor  pertama,  yakni  alam  sebagai  penyebab,  justru  tidak banyak menyumbang  dalam  tingginya  tingkat  kematian  di  Haiti.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi  tingginya  jumlah  kematian  pada  gempa  Haiti  tahun  2010,  justru berasal dari faktor ‘manusia’, seperti kemiskinan, tidak adanya standar bangunan pembangunan  di  daerah  beresiko  gempa  bumi  dan  banjir,  kepadatan  penduduk yang  tinggi  di  daerah-daerah  tertentu,  kurangnya  infrastruktur,  perencanaan  tata kota  yang  buruk,  kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai pertolongan pertama  dan  lain-lain.  Hal  tersebut  di  atas  memberikan  kontribusi untuk  menciptakan  kerentanan  terhadap  aspek  “sosio - natural”  bencana,  sebuah konsep  yang  menunjukkan  bahwa  peristiwa  alam  hanya  menjadi  bencana  ketika bencana  itu  mempengaruhi  masyarakat  yang  tidak  siap  menghadapinya.  Selain itu,  sangat  penting  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah  lokal,  dan  komunitas  atau LSM di Haiti memiliki pola koordinasi yang baik dan terstruktur, terutama karena negara itu termasuk ke dalam wilayah rawan bencana.
Dengan  teori  yang  sama,  penelitian  lanjutan  bisa  dilakukan  di  daerah rawan bencana lain, seperti Indonesia. Penelitian tentang kebencanaan perlu terus dilakukan,  agar  masyarakat  tidak  mudah  menyalahkan  ‘alam’  sebagai  faktor penyebab  utama  dalam  hilangnya  korban  jiwa,  tanpa  melihat  pada  kesalahan manusia itu sendiri sebagai kontributor terbesar dalam bencana alam.
2. Gatignon,  Aline,  Luk  N.  Van  Wassenhove, dan Aurelie  Charles. The Yogyakarta  Earthquake:  Humanitarian  Relief  Through IFRC’s Decentralized  Supply  Chain International  Journal  of  Production Economics 126  (2010)  102-110  www.elsevier.com/locate/ijpe DOI: 10.1016/j.jipe.2010.01.003
Penelitian  ini  mendalami  tentang bantuan  kemanusiaan  yang  dilakukan oleh  IFRC  (Palang  Merah  Internasional)  melalui  mekanisme  baru  yang  disebut dengan ‘decentralized  supply  chain’ /  rantai  persediaan  terdesentralisasi. Sebelumnya,  mekanisme  penyediaan  bantuan  dilakukan  oleh  Palang  Merah
Internasional  secara  terpusat  melalui  Palang  Merah  Internasional di Jenewa, Swiss. Hal ini mengakibatkan bantuan yang diberikan oleh lembaga itu seringkali lambat  dan  memakan  biaya  lebih  banyak.  Setelah  melakukan  evaluasi,  terutama setelah  beberapa  bencana  di beberapa  belahan  dunia  yang  membuktikan  bahwa pemberian  suplai  bantuan  dari  Palang  Merah  terbukti  kurang  efektif, akhirnya lembaga  internasional  itu  mengganti  mekanismenya  yang  semula  sentralisasi menjadi desentralisasi.
Dengan  sistem  desentralisasi  ini, maka  rantai  persediaan  bantuan  bagi keadaan  gawat  darurat  bisa  dipercepat  dengan  didirikannya  tiga  ‘cabang’  Palang Merah  yang  disebut  RLU’s  ( Regional  Logistics  Units)/  Unit  Logistik  Regional. RLU ini bertugas untuk menyediakan dukungan secara regional bagi seluruh 186 anggota  Palang  Merah  Internasional,  terutama  dengan  membantu  pengelolaan rantai persediaan bantuan dari para donor dan petugas di lapangan. Tiga RLU ini didirikan  di  Singapura,  Panama,  dan  Dubai  yang  menjadi  cabang  bagi  kawasan masing-masing, dimana kawasan RLU kawasan Asia khususnya Indonesia berada di bawah RLU Singapura.
Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  bagian,  yang  pertama  adalah  menekankan pentingnya  sistem decentralized  supply  chain ini untuk  diimplementasikan  oleh IFRC  mengingat  perubahan  yang  mendorong  IFRC  untuk  terus  berbenah,  baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang kedua adalah mengevaluasi model baru IFRC ini melalui analisis terhadap gempa Yogyakarta tahun 2006, yang sekaligus menjadi  uji  coba  pertama  bagi  model desentralisasi ini.  Yang  terakhir  adalah menunjukkan  betapa  pentingnya  peran  dari  sistem  rantai  global  yang  baik terhadap keberhasilan model baru Palang Merah.
Melalui penelitian ini, keberhasilan IFRC menerapkan sistem terdesentralisasi ini terbukti melalui gempa Yogyakarta pada tahun 2006 tersebut, dimana pemberian bantuan kemanusiaan bisa diberikan dengan lebih cepat, lebih baik,  dan  lebih  murah. Dari  penelitian  yang  dilakukan  di  Yogyakarta  ini,  maka penelitian  di kawasan  lain  di  Indonesia  juga  diperlukan,  karena  daerah  lain  di Indonesia pun juga mengalami kerentanan yang mirip terhadap bencana alam.

## A. Konsep Kerentanan untuk Mekanisme Penanggulangan Bencana
Menurut Heijmans  (2004),  dalam  melihat  bencana,  terdapat  tiga  macam pandangan  dan  strategi  pencapaian  dalam  menunjukkan  kerentanan  masyarakat terhadap bencana, yaitu 1) alam sebagai penyebab; 2) biaya sebagai penyebab; 3) struktur  sosial  sebagai  penyebab.  Alam  sebagai  penyebab  (Nature  as  cause), dalam  pandangan  ini  menghadirkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK) sebagai solusi. Dalam pandangan ini, alam dan bencana alam dipandang  sebagai sebab  dari  kerentanan  manusia  terhadap  bencana.  Agar  dapat  mengurangi kerentanan  tersebut,  diperlukan  sistem  untuk  dapat  memprediksi  datangnya bahaya  dan  rancangan  serta  pengaplikasian  teknologi  yang  memungkinkan manusia  untuk  bertahan  dari  dampak  negatif  suatu  bencana  (misalnya  alat  untuk memonitor  aktivitas  gempa  bumi,  ramalan  cuaca,  memonitor  kekeringan  dan kebakaran, sistem pengontrol air, serta keamanan bangunan, dll.).
Kedua, biaya  sebagai  penyebab  (Cost  as  cause),  yang  mana  pandangan ini berfokus pada solusi dalam aspek ekonomi dan keuangan. Meskipun kapasitas IPTEK  sudah  ditingkatkan  dan  diperbaiki,  namun  manusia  terkadang  masih mengalami penderitaan karena teknologi mitigasi dan prediksi bencana memakan biaya  yang  besar.  Dalam  pandangan  ini,  kerentanan  akan  berkurang  apabila pemerintah  domestik  menyesuaikan  jaring  pengaman  sosial  yang  aman,  dana untuk  bencana  dan  asuransi  jiwa,  serta  menyediakan  bantuan  keuangan  untuk meningkatkan aset penduduk.
Pandangan  terakhir  yakni  Struktur  sosial  sebagai  penyebab  (Societal Structure  as  cause),  yang  menawarkan  politik  sebagai  solusi  dari  permasalahan yang  terjadi.  Bukan  hanya  terpapar  akan  bahaya  dari  ancaman  bencana  tersebut, namun  proses  sosio-ekonomi  dan  politik  dalam  lingkungan  masyarakat  juga mendorong tingkat keparahan kerentanan masyarakat. Hal demikian menciptakan kondisi  yang  mempengaruhi  kemampuan  masyarakat  atau  negara  dalam merespons  situasi  bencana,  sehingga  berpengaruh  pula  pada  lambatnya masyarakat  untuk  pulih  dari  efek  destruktif  suatu  bencana.  Kondisi  seperti  ini berlaku dari pra, saat bencana, bahkan menetap hingga pasca bencana.

## B. SEJARAH DAN GERAKAN PALANG MERAH

## 1. Gambaran Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
The  International  Red  Cross  and  Red  Crescent  Movement/  Gerakan Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah  Internasional terdiri  atas  hampir  100  juta anggota, sukarelawan,  dan  lain-lain.  Tiga  komponen  utamanya  yakni:  The International  Committee  of  the  Red  Cross  (ICRC)/  Komite  Internasional  Palang Merah; The  International  Federation  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Societies (IFRC)/  Federasi  Internasional  Perhimpunan-perhimpunan  Palang  Merah  dan Bulan  Sabit  Merah;  dan  lebih  dari  190  Perhimpunan-perhimpunan  nasional Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah ( IFRC  “The  Movement”,  n.d. ) . Kegiatan- kegiatannya  punya  satu  tujuan  pokok:  mencegah  dan  meringkan  penderitaan manusia, tanpa diskriminasi dan melindungi harkat martabat manusia.
ICRC,  Federasi  Internasional,  dan  Perhimpunan  Nasional  masing-masing negara  adalah  organisasi  yang  masing-masing  berdiri  sendiri.  Masing-masing memiliki  statusnya  sendiri  dan  tidak  punya  wewenang  atas  yang  lainnya. ICRC adalah  lembaga  pendiri  Gerakan  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah Internasional,  yang  bertugas  melindungi  korban  konflik bersenjata,  serta memelihara  Hukum  Humaniter  Internasional.  Federasi  Internasional  bertugas mengarahkan  dan  mengkoordinasi  bantuan  internasional  yang  diberikan oleh Gerakan. Perhimpunan Nasional adalah pendukung (auxiliaries) bagi pemerintah negara  masing-masing,  dan mewujudkan  pekerjaan  dan  prinsip  Gerakan  di  180 negara. Organisasi  tersebut  bertemu  dua  tahun  sekali  dalam  sebuah  pertemuan Dewan Delegasi. Selain itu, mereka juga bertemu dengan para wakil dari negara- negara peserta  Konvensi-konvensi  Jenewa  setiap  empat  tahun  sekali  dalam Konferensi  Internasional  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah. Prinsip  Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah  Internasional antara lain menurut IFRC ( “The  Movement”,  n.d. ): Kemanusiaan; Kesamaan; Kenetralan;
Kemandirian; Kesukarelaan; Kesatuan; Kesemestaan. ICRC mendapat sumbangan dari:  Negara-negara  peserta  Konvensi  Jenewa  (pemerintah);  perhimpunan Nasional;  Organisasi  supranasional;  masyarakat  dan  swasta.  Sumbangan  bersifat
sukarela dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya uang tunai, bahan pangan atau bahan non-pangan; pelayanan, misalnya staf spesialis.
ICRC  mempunyai  tugas  untuk  mengawal  Hukum  Humaniter.  Oleh karenanya,  ICRC  bersifat  netral.  ICRC  berdasarkan  prakarsanya  atau  konvensi- konvensi  Jenewa  1949  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  bantuan kepada  korban  dalam  pertikaian  bersenjata  internasional  maupun  kekacauan dalam  negeri. Persyaratan  pendirian  suatu  perhimpunan  nasional  diantaranya adalah: Mendapat pengakuan dari pemerintah negara yang sudah menjadi peserta Konvensi Jenewa; dan Menjalankan Prinsip Dasar Gerakan. Bila demikian ICRC akan  memberi  pengakuan  keberadaan  perhimpunan  tersebut  sebelum  menjadi anggota  Federasi  Internasional  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah (“Palang Merah Indonesia”, n .d. ) .

## 2. Sejarah PMI Kabupaten Bandung
Pada  bulan  Oktober  tahun  1984 ketua panitia  gerakan bulan  dana  PMI Cabang  Bandung  Asikin Kahum  (Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bandung) melaporkan  hasil  kegiatannya kepada  Bupati  Kabupaten  Bandung saat  itu, Sani Lupias. Karena  keberhasilan  pengumpulan  dana  tersebut,  beliau mengarahkan kepada Asikin  Kahum  agar  Kabupaten  Bandung  memiliki  PMI  cabang  sendiri, memisahkan  diri  dari  Kotamadya  Bandung. Atas  arahan  Bupati  Kabupaten Bandung  tersebut,  Asikin  Kahum  mengajukan  permohonan  pembentukan  PMI Kabupaten  bandung  kepada  Pengurus  PMI  Pusat  melalui  PMI  Jawa  Barat. Atas respons  dari  PMI  pusat  pada  tanggal  17  September  1985  pengurus  PMI Kabupaten  Bandung  masa  bakti 1985 – 1989  dilantik  oleh  Pengurus  PMI  Jawa Barat. Dengan ketua PMI Kabupaten Bandung yang pertama adalah Drs. H. Adam Hidayat, SH. (PMI Kab. Bandung “Profil PMI Kabupaten Bandung”, n.d.) .
Saat  ini  PMI  Kabupaten  Bandung  menempati  Gedung  sendiri  yang berlokasi  di  Jl.  Terusan  Al-fathu  Km.17  Soreang  semenjak  tahun  2010.  Gedung tersebut  merupakan  bantuan  PT  Bank  Jabar  Banten  dari  dana  CSR  (Corporate Social Responsibility) sebesar Rp. 950.000.000,- dengan luas bangunan 450 meter persegi di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bandung seluas 1000 meter persegi. Kapasitas SDM  yang dimiliki antara lain sebagai berikut: Pengurus sebanyak 11
orang;  Staf  Markas  sebanyak  11  orang;  Staf  poliklinik  sebanyak  8  orang  terdiri dari  4  orang  Dokter,  3  orang  perawat  dan  2  orang  administrasi;  Anggota KSR(Korps  Sukarela)  sebanyak  40  orang  yang  aktif; Tenaga  Sukarela  (TSR); Anggota  KSR  Unit  Perguruan  Tinggi;  Anggota  Sibat;  Relawan  Flu  Burung,  dan Anggota PMR yang terdiri atas: PMR Mula (SD), PMR Madya (SLTP), dan PMR Wira (SLTA) (PMI Kab. Bandung “Profil PMI Kabupaten Bandung”, n.d.) .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Organisasi  PMI  Kabupaten  Bandung  dan  Kaitannya  terhadap Penanggulangan Bencana Alam
Sebagai  salah  satu  lembaga  internasional  terbesar  dunia,  pada  dasarnya semua PMI sama, baik itu dalam skala global hingga pada tingkat kecamatan atau desa  di  Indonesia. Didasarkan  pada  hasil  FGD, dengan  pengakuan  (landasan hukum)  yang  dulunya  berupa  Keppres  hingga  pada  awal  tahun  2018,  kini  PMI telah  memiliki  Undang-undang  mengenai  Kepalangmerahan  yang  salah  satunya mengatur  mengenai  teknis  dan  bantuan  dana.  UU  ini  membuat  PMI  memiliki posisi  yang  kuat,  sehingga  kedudukan  PMI  ini  menjadi  berbeda  dengan  LSM lainnya.  Landasan  hukum  ini  sangat  diperlukan  karena  status  unik  PMI,  yang bukan  LSM  dan  bukan  bagian  dari  pemerintah  namun  diakui  di  seluruh  dunia. Artinya, PMI Indonesia memiliki kekuatan hukum tetap yang memiliki keabsahan yang  lebih  dari  pada  sebelumnya sehingga  UU  ini akan  sangat  membantu  bagi pihak PMI dalam menjalankan program-program dan aktivitas mereka.
Menurut  Sekretaris  PMI  Kabupaten  Bandung, Entang  Sukandar,  dalam kaitannya  dengan  bencana,  tugas  utama  PMI  sesuai  arahan  Jusuf  Kalla  sebagai ketua  PMI  Indonesia  yakni  bendera  PMI  sudah  harus  berada  di  lokasi  bencana, maksimal 6 jam setelah terjadinya bencana (sudah melakukan penanganan secara cepat). Untuk itu PMI Kab. Bandung sendiri mengusahakan setiap terjadi bencana PMI selalu siap siaga.
Untuk  mewujudkan  arahan  dari  Ketua  PMI  Indonesia  tersebut,  PMI Kabupaten  Bandung  memiliki  ranting  (cabang  di  desa/daerah)  yang  siap menghubungi kantor PMI bila ada kejadian bencana. Di kantor PMI sendiri, selalu
ada  Satuan  Siaga  Bencana  (Satgana),  yang  siaga  1  x  24  jam  setiap  harinya. Sekretaris  PMI Entang  Sukandar menggambarkan Satgana itu  harus  siap mengerjakan  apapun,  dimanapun, bahkan mampu membawa  tugas  di kantor  ke tempat terjadinya bencana seperti mendirikan posko dan lain-lain.
PMI  Kabupaten  Bandung  mendapat  dana  hibah  dari  Pemerintah  Provinsi sebesar  300  juta  rupiah  setiap  tahunnya.  Selain  itu,  PMI  juga  menyelenggarakan bulan  dana,  yang  pemasukannya  mencapai  lebih  dari  1  miliar.  Dana  inilah  yang kemudian  diunakan  untuk  kegiatan  rutin,  pemeliharaan  gedung,  penunjang kegiatan  PMI,  termasuk  honorarium  bagi  para  pegawai  yang  bekerja  di  PMI Kabupaten  Bandung.  Sesuai  dengan  pernyataan  Sekretaris  PMI  Kabupaten Bandung tersebut, dana  yang  tercapai  dan  didapatkan  oleh PMI  mengalami kenaikan  setiap  tahunnya.  Tahun  2015, PMI mencatat  penerimaan  sebesar Rp.1.369.083.000,-, yang kemudian pada tahun 2016, mereka mendapatkan dana sebesar Rp.1.525.918.000,- dari target Rp1,5 miliar. Pada penyerapan bulan dana tahun  2016,  beberapa  gerakan  kemanusian  yang  dilakukan  PMI  diantaranya penanggulangan  bencana  banjir,  longsor,  puting  beliung  dan  kebakaran.  Selain itu, kegiatan PMI meliputi pelayanan ambulans untuk merujuk pasien, mengantar jenazah,  dll,  pengembangan  SDM  dan  relawan  Palang  Merah  Remaja  (PMR), Korps Sukarela (KSR), tenaga sukarela. Khusus untuk pelayanan ambulans, PMI Kabupaten  Bandung  telah  siap  siaga  ambulans  24  jam  di  posko  Markas,  serta siaga PP Ambulans pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun baru.

## 2. Penanggulangan  Bencana  dan  Mekanisme  Koordinasi  dengan Lembaga Lain
Pada  dasarnya,  setiap  PMI  di  seluruh  Indonesia  harus  memiliki  Renkon (Rencana  Kontijensi)  penanggulangan  bencana  yang  merupakan  syarat  mutlak sebelum  disusunnya  sebuah  SOP.  Pada  tingkat  pelaksanaannya  baru  disebut Rencana  Operasi  (Renop)  dan  itu  adalah  standar  yang  harus  dilaksanakan  sesuai kesepakatan  PMI  Pusat.  Jika  mengacu  ke  hal  tersebut,  maka  PMI  di  Kab. Bandung  dapat  dianggap  sudah  memiliki  Renkon  mengenai  ancaman  banjir, longsor, dll.
Dalam setiap bencana, terutama bencana dengan skala  yang cukup besar, akan  ada  keterlibatan  beberapa  lembaga  kemanusiaan  dan  non-kemanusiaan dalam bencana tersebut, misalnya SAR, BPBD, Pemadam Kebakaran, PMI, TNI, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, partai politik, LSM, dan lain-lain. Untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganannya, mekanisme koordinasi sangat diperlukan. Dalam  FGD,  terungkap,  bahwa  menurut  Entang  Sukandar,  untuk kejadian  bencana  terutama  bencana besar  seperti  longsor,  banjir,  tsunami,  dsb, biasanya  pihak  pemerintah  yang  memberikan Standar  Operational  Procedure atau berada di bawah koordinasi pemerintah atau militer. PMI tentunya juga tidak dapat  bergerak  sendiri,  sehingga  PMI harus  menghormati  keputusan/kebijakan tiap-tiap pemerintah daerah. Namun, sesuai dengan Tupoksi PMI, PMI harus tetap paling  awal  dan  terdepan  dalam  hal  mobilisasi  siaga  bencana,  terutama  untuk assessment lokasi. Jalaludin  mengungkapkan,  bahwa  untuk  hubungan  dengan BPBD,  PMI  menjalin roll-call atau  pertukaran  informasi sesuai dengan  MoU yang  telah  disepakati. MoU juga  dijalin dengan Pemadam  Kebakaran maupun Dinas Pendidikan.
Kerjasama  dengan  toko-toko  di  sekitar  PMI  dilaksanakan  untuk penyimpanan  barang-barang  yang  punya  jangka waktu  pendek.  Dana  yang  telah masuk  sebagian didepositkan  beberapa  toko  milik  masyarakat  sekitar.  Sehingga ketika  terjadi bencana, pihak PMI tinggal  mengambil  barang-barang  kebutuhan yang  diperlukan. Barang yang  memiliki  kadaluarsa  yang  lama,  seperti seperti perahu  karet,  tenda dan generator,  disimpan  di  gudang  milik  PMI  Kabupaten Bandung. Sesuai  dengan  karakteristik  daerah  Kabupaten  Bandung,  PMI Kabupaten Bandung memiliki truk tangki air. Mobil tangki itu sendiri merupakan milik  PMI  pusat  yang  dititipkan untuk  dipergunakan  dan  dirawat. Wilayah Kabupaten Bandung adalah wilayah yang rentan terhadap banjir dan ketika banjir melanda, air  bersih  sulit  untuk  diakses,  sehingga  keberadaan  truk  tangki  air  ini sangat  vital. Selain  perlengkapan  maupun  logistik,  tidak kalah  penting  untuk mempunyai  sumber  daya  manusia  yang  tangguh  bencana. Untuk  saat  ini  PMI Kab.  Bandung  telah  merekrut  relawan  sebanyak  13  angkatan,  dengan  jumlah
keseluruhan kurang  lebih 235  orang  yang  tersebar  masing  masing  berdomisili  di 31 Kecamatan di kab. Bandung.
Keaktifan  dari  PMI  Kabupaten  Bandung  dan  relawannya  bisa  dilihat dalam  salah  satu  contoh  kejadian  bencana  yang  terbaru,  yakni  angin  puting beliung  yang terjadi di Rancaekek, Kabupaten  Bandung, tanggal 11 Januari lalu. Hanya dalam waktu setengah jam setelah kejadian, kader PMI sudah ada di lokasi kejadian  dan  melakukan  tindakan assessment. Dalam  FGD  diungkapkan  oleh Yaumas, staf Bagian Penanggulangan Bencana bahwa:
“Untuk  penindakan  sendiri  tentu assessment merupakan  tindakan  yang vital karena dari assessment tersebut kita bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  yang  terdampak  bencana. Assessment kami tekankan  pula  terhadap  seluruh  anggota  kami  karena  jika  menguasai assessment atau  anggota  tersebut  dapat  mengkaji  secara  cepat  maka bantuan yang tiba pun akan efektif. Tindakan ini secara berkelanjutan di- update setiap 6 jam sekali, karena keberadaan  pengungsi pun tentu akan berpindah-pindah, ada bermacam-macam pengungsi itu mulai dari anak- anak hingga manula dan tentu kebutuhan mereka pun berbeda-beda. Lalu setelah  itu  kita  berkoordinasi  dengan  pihak  pihak  terkait  untuk memberitahukan kebutuhan apa saja yang belum didapatkan.”
Salah satu keunikan atau kekhasan PMI Kab. Bandung adalah keberadaan poliklinik  yang  cukup  memadai,  dengan  adanya  dokter  gigi  dan  dokter  umum, sehingga BPJS pun bisa digunakan di poliklinik ini. Hasil dari dana poliklinik ini secara  swadaya  cukup  untuk  menambah  dana  di  kantor  PMI  Bandung.  Di  masa mendatang,  PMI  Kab.  Bandung berencana  membuka fasilitas  cuci  darah yang diharapkan bisa  memberikan manfaat baik  bagi  masyarakat  sekitar. Selain  itu, untuk terus memberikan edukasi pada masyarakat, PMI  Kab. Bandung membuat siaga bencana berbasis siswa, berbasis masyarakat, dan bahkan bebasis keluarga, meski tantangan utamanya terbentur dengan ketersediaan dana, karena untuk satu sekolah  saja  dibutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  apalagi untuk satu  kabupaten Bandung.

## 3. Kegiatan Penunjang Kesiapsiagaan Bencana
Dalam  tata  laksana kebencanaan,  PMI  baik  PMI  Pusat  maupun  daerah sudah  mengaplikasikan  kegiatan-kegiatan,  dari  sebelum,  saat  kejadian,  maupun sesudah  bencana.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  sesuai  dengan  standar  dan  operasi
yang telah ditetapkan oleh Federasi Palang Merah. Berdasarkan analisis dari FGD serta  pengumpulan  data  sekunder,  peneliti  melakukan  kategorisasi  kegiatan- kegiatan  PMI  Kabupaten  Bandung  yang  penting  dan  menyangkut pencegahan bencana sebagai berikut:

## i. Donor Darah
Kegiatan Donor Darah memang cukup lekat dengan PMI, mengingat PMI Indonesia  sendiri  menjadikan  Donor  Darah  sebagai  salah  satu  kegiatan  atau program  rutin,  meskipun  kegiatan  PMI  sebenarnya  jauh  lebih  luas  dari  donor darah.  Terkait  dengan  kegiatan  donor  darah  PMI  Kabupaten  Bandung  sendiri, PMI  kabupaten  Bandung  memiliki  Unit  Transfusi  Darah  yang  bisa  diakses  oleh masyarakat umum. Keberadaan Unit Transfusi darah di PMI ini menurut peneliti sangat membantu  masyarakat,  karena  UTD  PMI  ini  berada  di  bawah  BPOM  RI. Selain itu, cadangan darah di PMI sangat diperlukan terutama ketika stok darah di rumah  sakit  sedang  menipis. Meski  demikian,  tetap  ada  kerjasama  antara  PMI Kab.  Bandung  dengan  Rumah  Sakit  untuk  aktif  menajak  masyarakat  umum mendonorkan  darahnya.  Contohnya  adalah  saat  PMI  Kabupaten  Bandung menggelar  kerjasama  dengan RSUD  Cicalengka dalam  melaksanakan Donor Darah pada tanggal 12 April 2018 (Jabar Ekspress, n.d.).

## ii. Pengembangan Karakter Generasi Muda
Salah satu kegiatan yang berupaya untuk melatih anak-anak sejak usia dini salah  satunya  adalah  keberadaan  PMR  (Palang  Merah  Remaja)  dan  Korps Sukarela. Dalam  perjalanannya  PMI  menyadari  bahwa  membangun  generasi berperikemanusiaan adalah pekerjaan  yang panjang dan harus dimulai sejak usia dini. Lomba-lomba PMR pun sering dilaksanakan antarsiswa, karena lomba PMR sangat  baik  untuk  mengembangkan  kepedulian  sosial  pada  anak,  menimbulkan rasa  kasih  sayang  antarsesama,  serta  membiasakan  saling  menolong  sejak  dini. Selain  baik  untuk  pengembangan  karakter,  PMR  juga  dikembangkan  karena Kabupaten  Bandung  termasuk  dalam  kategori  rawan  bencana.  Oleh  karenanya, sangat  dibutuhkan  generasi  muda  yang  terlatih  dalam  memberikan  pertolongan dan  melakukan  evakuasi  saat  bencana  terjadi. Program  ini  pada  dasarnya adalah pembinaan Character  Building yang  berkaitan  kepada  perekrutan  KORPS
sukarela  dari  mulai  sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi  dengan  tujuan  utama mempersiapkan Kader yang memiliki mental serta interaksi sosial yang baik.
Penyelenggaraan kegiatan berbasis generasi muda ini salah satu contohnya diselenggarakan PMI  kabupaten  Bandung  memperingati  Hari  PMI  ke  72  yang digelar di Markas PMI Kab. Bandung tanggal 8 Oktober 2017. Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 1400 peserta dari unsur anggota PMI dan PMR dari 120 sekolah  tingkat SMP  dan  SMA  se-kabupaten  Bandung.  Kegiatan  diisi  dengan rangkaian  kegiatan  perlombaan,  bakti  sosial,  pembentukan  Forum  Tenaga Sukarela  Unsur  Pembina  tingkat  kabupaten,  dan  Forum  PMR  tingkat  kabupaten (Sulaeman, 2018).
Pada  saat  pasca  bencana,  PMI  juga  memiliki  program  yang  juga menyentuh aspek  psikologis anak-anak yaitu  dengan  adanya  program Psychosocial  Support  Program (PSP)  yang  menangani  korban  trauma  terutama anak-anak.  Jadi  penindakan  bukan  hanya  ketika  bencana terjadi namun  juga hingga  pasca  bencana karena korban  paling  rentan  terdampak  bencana  adalah anak-anak.
Sebagai bentuk sosialisasi tentang penanggulangan bencana, PMI memiliki kurikulum  untuk  penyampaian  materi  di  sekolah-sekolah  sejak  tahun  2003. Masing-masing  tingkatan  di  PMR  memiliki  jam  belajar  intensif,  untuk  tingkat Mula 66 jam, tingkat Madya 87 jam dan tingkat Wira 102 jam. Tapi berdasarkan keterangan  Jalaludin  yang  membidangi  Kesiapsiagaan  Bencana,  kendalanya  ada pada  penyampaian  materi  tersebut  ke  sekolah-sekolah.  Kesan  yang  didapat  dari belajar  mengenai  PMR  adalah  kompetisi  atau  lomba Pertolongan  Pertama  Pada Kecelakaan  (P3K)  atau  pembuatan  tandu,  padahal  hal  penting  yang  harus diketahui  anak-anak  adalah  materi  tentang  kesiapsiagaan  saat  bencana terjadi, seperti hal yang harus dilakukan saat gempa, tsunami, banjir, dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Kerentanan  manusia  terhadap  bencana,  bisa  dilihat  dari  tiga  pandangan, yakni melihat alam sebagai penyebab, biaya sebagai penyebab, atau struktur sosial
sebagai  penyebab. Aspek-aspek  kerentanan  sebenarnya  bisa  dihindari  agar  di masa depan tidak terjadi jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu.
Untuk  di  daerah  Kabupaten  Bandung  sendiri,  peneliti  melihat  ada  dua penyebab  yang  mendominasi,  yakni  pandangan Nature  as  cause,  dan Societal Structure  as  cause.  Pandangan  pertama  karena  memang  Kabupaten  Bandung sendiri  sudah  rawan  bencana  dan  tergolong  multi-hazard,  sehingga  tingkat kerentanan  masyarakatnya  untuk  terekspos  terhadap  bencana  memang  lebih tinggi. Sementara itu pandangan kedua juga ikut mempengaruhi tingginya jumlah korban pada saat kejadian bencana, karena berasal dari faktor ‘manusia’ termasuk bagaimana  pemerintah  belum  secara  maksimal  mampu  mengaplikasikan pembangunan  yang  lebih  sadar  bencana.  Faktor-faktor  seperti  kemiskinan, kepadatan  penduduk  yang  tinggi  di  daerah-daerah  tertentu,  kurangnya infrastruktur,  perencanaan  tata  kota  yang  buruk,  kurangnya  sosialisasi  terhadap masyarakat mengenai pengetahuan kemanusiaan dan kebencanaan, dan lain-lain.
Dalam FGD  yang  dilaksanakan,  diketahui  bahwa  PMI  dalam menanggulangi  bencana  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  terutama  PMI  di  tingkat Kabupaten.  Hal  ini  terkait  dengan  keterbatasan,  baik  berupa  dana,  SDM,  serta peralatan  yang  kadang  kurang  mendukung.  Dukungan  serta  koordinasi  dengan lembaga lain seperti pemerintah dalam hal ini BPBD, SAR, Pemadam Kebakaran, TNI, serta lembaga swasta lainnya justru sangat diperlukan. Kerentanan manusia terhadap  bencana  dianggap  sebagai  masalah  yang  bersifat  ‘ seasonal /musiman’. Padahal masalah struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil bisa berdampak pada kerentanan masyarakat terhadap bencana semenjak sebelum, selama, dan sesudah bencana itu terjadi.
PMI  telah  melakukan  tugasnya dengan  cukup  baik,  terutama  PMI Kabupaten  Bandung,  baik dalam  hal  penanggulangan  bencana,  persiapan  pra bencana,  serta  pasca  bencana.  Terbukti  dengan  adanya  kegiatan  yang  dilakukan lembaga  tersebut  dalam  tahapan-tahapan  di  atas.  Namun,  sangat  penting  untuk tidak  membiarkan  PMI  berjalan  sendiri  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk menanggulangi bencana. Pada struktur sosial, terdapat peran besar politik, dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan evaluasi terhadap
kebijakan  pembangunan  di  suatu  daerah.  Pembangunan  baik  dalam  hal  ini  tata kota,  infrastruktur,  sarana-prasarana,  haruslah  dengan  mempertimbangan  aspek bencana  di  Indonesia.  Pembangunan  yang  abai  melihat  bencana  akan menimbulkan  tingkat  destruksi  yang  semakin  besar,  yang  dampaknya  akan langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  ketika  bencana  itu  terjadi.  Menekan  tingkat kematian  bahkan  hingga  menjadi  nol  saat  bencana  besar  terjadi,  menunjukkan tingginya kesadaran dan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.  Masa recovery pun  akan  semakin  cepat  meskipun  terjadi  bencana,  bila masyarakat  telah  dibekali  pengetahuan  dan  keahlian  tanggap  bencana.  Lembaga seperti  PMI  pun  akan  bisa  melakukan  tindakan  cepat  tanggap  karena  dukungan optimal berbagai pihak.
Hasil  analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  ada  aspek  “sosio - natural” bencana, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa peristiwa alam hanya menjadi bencana  ketika  bencana  itu  mempengaruhi  masyarakat  yang  tidak  siap menghadapinya.  Selain  itu,  sangat  penting  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah lokal,  dan  komunitas  atau  LSM  memiliki  pola  koordinasi  yang  baik  dan terstruktur, terutama karena negara Indonesia hampir seluruh daerahnya termasuk ke  dalam  wilayah  rawan  bencana. Pentingnya edukasi  menyeluruh  pada masyarakat tentang kemanusiaan  dan kebencanaan  perlu  terus  dilakukan,  agar masyarakat tidak mudah menyalahkan alam atau Tuhan saat jatuhnya korban jiwa, tanpa melihat pada kesalahan manusia itu sendiri sebagai kontributor utama dalam menghadapi bencana alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Dendi  Ramdhani. (2017). Banjir  di  Kabupaten  Bandung,  4.000  Rumah Tergenang. Kompas.com - 16/11/2017 http://regional.kompas.com/read/2017/11/16/20101041/banjir-di- kabupaten-bandung-4000-rumah-tergenang 05/02/2018 IFRC. National Societies Directory. http://media.ifrc.org/ifrc/who-we- are/national-societies/national-societies-directory/ 08/02/2018
IFRC.  Promoting  principles  and  values.  http://www.ifrc.org/en/what-we- do/principles-and-values/ 08/02/2018
IFRC.  The  Movement.  https://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/. 05/12/2018
Gatignon, Aline, Luk N. Van Wassenhove, Aurelie Charles. International Journal of Production Economics 126 (2010) 102-110 www.elsevier.com/locate/ijpe doi: 10.1016/j.jipe.2010.01.003
Heijmans, Annelies . 2004. From Vulnerability to Empowerment. In Bankoff, G.. et.  al.  (Eds).  Mapping  Vulnerability:  Disasters,  Development  and  People. London: Earthscan.  116-117
Jabar  Ekspres.  Donor  Darah,  RSUD  Cicalengka  Gandeng  PMI  Kabupaten Bandung,  Internet,  14  April  2018, http://jabarekspres.com/2018/donor- darah-rsud-cicalengka-gandeng-pmi-kabupaten-bandung/ 12/12/2018
Jusmalia  Oktaviani,  Christy  P.  Kumesan,  Saltiq  Fajar.  Dipublikasikan  dalam Jurnal Sospol Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 3 No. 1, Januari- Juni 2017, Hlm 42-57
Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi, Bandung,
Palang  Merah  Indonesia.  Sejarah  PMI.  http://www.pmi.or.id/index.php/tentang- kami/sejarah-pmi.html?showall=1&limitstart= 05/12/18
PMI Kabupaten Bandung. Profil
PMI Kabupaten
Bandung.
https://www.pmikabbandung.or.id/profil-pmi-kab-bandung/ . 05/12/2018. Reni  Susanti.  Kompas.  2017.  Banjir  dan  Longsor  Dominasi  Bencana  di  Jawa Barat. 26/04/2017. Kompas.com. 05/02/2018.
http://regional.kompas.com/read/2017/04/26/20565581/2017.banjir.dan.lo ngsor.dominasi.bencana.di.jawa.barat .
Rina  Widiastuti.  Bencana  Longsor  di  Kabupaten  Bandung  Menewaskan  Satu Keluarga. 3/10/2017 https://nasional.tempo.co/read/1029453/bencana- longsor-di-kabupaten-bandung-menewaskan-satu-keluarga 05/02/2018
Sulaeman, Peringatan Hari PMI ke 72 yang Digelar di Markas PMI Kab. Bandung 09 oktober 2017, Inbewara, http://www.inbewara.com/2017/10/09/peringatan-hari-pmi-ke-72-yang- digelar-di-markas-pmi-kab-bandung/