## PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

## SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES IN DISASTER MANAGEMENT
Rudy Pramono Universitas Pelita Harapan rudy.pramono@uph.edu

## Abstract
Studies on disasters in the recent decade tend to shift from problems and management to human and community approaches. This paper aims to describe disaster management from sociological perspective. It discusses various understandings, responses as well as the management patterns of local communities and other actors (organizations), who  mostly experience contestations on the  disaster  management.  Disaster  management  offers  multidisciplinary  approach  combining concepts,  conclusions,  and  analysis  of  sociology,  public  administration  and  other  disciplines. Disasters  are  mostly  related  with  individual’s  or  community’s  knowledges  as  well  as  their strategies  to  cope  with  the  hazards.  Planning  and  preparedness  activities  to  manage  the disasters  are  more  sustainable  learning  processes  rather  than  end  goals.  Sociological perspective  is  not  only  knowledge,  but  also  a  mutual  understanding  process  to  arrange programs, priorities and strategies to cope with the hazards. The disaster management strategy incorporating  human  and communities are  more effective;  therefore, it should  be  embedded  to their daily lives.
Keywords: hazards, disasters, sociological, contestation, response

## Abstrak
Kajian  tentang  bencana  dalam  dekade  terakhir  menunjukkan  terjadinya  perubahan  orientasi, yang semula lebih banyak membahas masalah teknis tentang kejadian yang memicu bencana dan penanganan  korban  bencana  menjadi  pendekatan  yang  menekankan  pada  pendekatan  manusia dan  masyarakat.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  uraian  perspektif  sosiologis  tentang pengelolaan bencana, yang membahas keragaman pemahaman, tanggapan dan pola  masyarakat lokal menghadapi bencana dan pemahaman, tanggapan dan pola aktor atau organisasi eksternal dalam  menghadapi,  yang  seringkali  berkontestasi  untuk  dijadikan  rujukan  dalam  pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana merupakan pendekatan multidisiplin antara konsep, simpulan dan analisis  dari  sosiologi,  administrasi  publik  dan  berbagai  disiplin  ilmu  lain.  Dalam  berbagai kejadian,  bencana  berkaitan  dengan  bagaimana  pola  pengetahuan  individu  atau  masyarakat terhadap  suatu  ancaman  bencana  dan  bagaimana  pola  mereka  dalam  menghadapi  ancaman tersebut.  Kegiatan  perencanaan  dan  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  merupakan  proses belajar  yang  berkelanjutan  menghadapi  suatu  ancaman,  bukan  tujuan  yang  ada  akhirnya. Perspektif  sosiologis bukan  hanya sekedar  pengetahuan,  namun  suatu  proses  saling  memahami antarpihak  terkait  dalam  menyusun  kegiatan  program,  prioritas  dan  strategi  implementasi pengelolaan suatu ancamanan berncana secara berkelanjutan. Jika  strategi  pengelolaan  bencana menjadi  acuan  dalam  tanggapan  perilaku  manusia  atau  kelompok  sosial  dalam  menghadapi suatu  ancaman  bencana  menjadi  lebih  efektif,  maka  strategi  tersebut  perlu  dikembangkan  dan diterapkan  menjadi  bagian  hidup  manusia  atau  kelompok  yang  mengalami  suatu  ancaman bencana dalam kehidupan sehari-hari.
Kata kunci : ancaman, bencana, sosiologis, kontestasi, respon

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini, kejadian  yang  disebabkan  oleh  alam  maupun nonalam  yang  memicu  terjadinya  bencana menunjukkan peningkatan, baik dalam karakteristik maupun  tingkat  risikonya,  terutama  di  negara- negara  berkembang  (Twig  &  Batt,  1998). Meningkatnya  kerusakan  lingkungan  akibat
peningkatan  kegiatan  eksploitasi  manusia  atas alam  menjadi  pemicu  peningkatan  risiko terjadinya  bencana.  Tingkat  kerusakan  lingkungan menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang berpengaruh  pada  tinggi  rendahnya  risiko bencana  di  suatu  kawasan,  terutama  di  negara kepulauan  seperti  Indonesia.  Menurut  laporan World Risk Report 2012, dari tahun 2002 hingga
2011 telah terjadi 4.130 bencana di seluruh dunia yang  mengakibatkan  lebih  dari  1  juta  orang meningggal  dan  kerugian  material  yang  mencapai US$ 1,195 triliun.
Beck  (1998)  merumuskan  telah  terjadinya pergeseran  peradaban first  modernity ke second modernity , yang mengakibatkan peningkatan risk society, yaitu  adanya  pergeseran  masyarakat industri  ke  masyarakat  modern  akhir  ( late modern  society ).  Pergeseran  tersebut  ditandai dengan pemahaman masyarakat tentang bencana, yaitu  bencana  yang  disebabkan  oleh  kegiatan manusia yang tidak diperhitungkan dan diketahui dampak  bencananya  yang  dapat  memicu terjadinya  krisis  yang  semakin  besar.  Menurut Giddens  (1990)  modernitas  merupakan  kultur berisiko;  pada  satu  sisi  mengurangi  risiko  suatu bidang  dan  kebutuhan  tertentu  hidup  manusia, tetapi  pada  waktu  bersamaan  memunculkan bentuk  risiko  baru  yang  sebagian  besar  belum dikenal dalam masa sebelumnya.
Kajian  tentang  bencana  dalam  dekade terakhir  menunjukkan  terjadinya  perubahan orientasi,  yang  semula  lebih  banyak  membahas masalah  teknis  tentang  kejadian  yang  memicu bencana  dan  penanganan  korban  bencana menjadi  pendekatan  yang  menekankan  pada pendekatan  manusia  dan  masyarakat.  Hal  ini memunculkan  usulan  pengelolaan  bencana dalam pengembangan masyarakat secara terpadu (Twig  &  Batt,  1998;  Shaw  &  Okazaki,  2003). Maskrey  (1989)  juga  menyatakan  bahwa pengelolaan  bencana  seharusnya  tidak  diatasi dengan  pendekatan  fisik  yang  bersifat  sesaat saja,  tetapi  dilakukan  juga  sesuai  dengan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat lokal yang rawan  dan  terkena  dampak  bencana  yang dilakukan secara berkelanjutan.
Tulisan  ini bertujuan untuk  memberikan uraian  perspektif  sosiologis  tentang  pengelolaan bencana,  yang  membahas  keragaman  pemahaman, tanggapan  dan  pola  masyarakat  lokal  menghadapi bencana  dan  pemahaman,  serta  tanggapan  dan pola  aktor  atau  organisasi  eksternal  dalam menghadapi  bencana,  yang  seringkali  berkontestasi untuk  dijadikan  rujukan  dalam  pengelolaan bencana.

## Teori Bencana Perspektif Sosiologis
Studi  tentang  bencana  bisa  dilakukan dari berbagai disiplin ilmu, antara lain geografis, antropologi,  teknik,  kesehatan,  studi  pembangunan, maupun  sosiologi.  Pendekatan  geografis  (dikembangkan
oleh Barrows, 1923 dan White, 1945) melakukan studi  terhadap  adaptasi  ekologi  manusia  pada lingkungan  terutama  pada  distribusi  dampak ancaman  pada  “ spatio-temporal ”,  kerentanan ( vulnerability )  dan  pilihan-  pilihan  penyesuaian manusia  pada  ancaman  alam.  Pendekatan antropologis  (Oliver-Smith,  1979  dan  1986; Hansen  &  Oliver-Smith,  1982)  menekankan pengaruh  bencana  dalam  evolusi  sosio-ekonomi suatu  populasi.  Para  antropolog  berusaha menjelaskan mengapa komunitas di dunia ketiga gagal  untuk  menyediakan  kebutuhan  dasar mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, mereka juga  mendiskusikan marginalization  syndrome penyebab  “pemiskinan”  kelompok  rentan  di negara-negara dunia ketiga. Oliver-Smith (1996) mengembangkan  tiga  tema  umum  dalam  riset antropologi  dalam  bencana:  respon  perilaku, perubahan sosial, serta ekonomi/ politik lingkungan. Oliver-Smith  berpendapat  bahwa  bencana  di negara  sedang  berkembang  terjadi  di  penghubung masyarakat,  teknologi  dan  lingkungan,  serta hasil interaksi antara hal-hal tersebut.
Dari aspek teknis (Bolt, et al ., 1977; El- Sabh  dan  Murty,  1988)  menitikberatkan  pada geofisik  bencana,  antara  lain  aspek  seismologi geomorfologi, volkanologi, hidrologi, bangunan, dan  aspek  teknis  lainnya,  serta  mencari  solusi teknis dalam menghadapi bencana dan dampaknya.  Pendekatan  studi  pembangunan (Davis,  1978;  Knott,  1987)  mendiskusikan permasalahan  distribusi  bantuan  dan relief ke negara  dunia  ketiga  dan  menitikberatkan  pada manajemen  pengungsi, pelayanan logistik, kesehatan,  dan  mengurangi  kelaparan.  Pendekatan medis dan epidemiologi (Beinin, 1985) menitikberatkan  pada  manajemen  kecelakaan masal,  termasuk  perawatan  trauma  fisik  dan psikis  serta  penyakit-penyakit  lain  yang  terjadi setelah bencana. Pendekatan sosiologis (Drabek, 1986)  mendiskusikan  kerentanan  dan  dampak bencana  pada  pola  perilaku  manusia  dan pengaruhnya atas fungsi struktur masyarakat dan organisasi.
Pada  saat  terjadi peristiwa bencana,  ahli sosiologi  akan  bertanya  “bagaimana  manusia atau  kelompok  manusia  tersebut  memberikan tanggapan  atas  suatu  kejadian  bencana?”  Studi Sosiologi tentang  bencana dimulai oleh Prince’s (1920)  tentang  tabrakan  dua  kapal  di  Pelabuhan Halifax  pada  6  December  1917.  Peristiwa tersebut  merupakan peristiwa  kunci agenda riset sosiologis  tentang  bencana.  Secara  epistemologis, semua  peristiwa  bencana  merupakan  peristiwa
sejarah  yang  unik.  Analisis  komparatif  dapat dilakukan  untuk  merumuskan  bagian-bagian umum  pola  perilaku  individu  dan  unit  sosial mereka,  mulai  dari  keluarga,  organisasi,  sampai komunitas  (Kreps  1984;  Drabek  1986).  Drabek (1996b,  2004)  mengembangkan  bahan  yang memberikan  fokus  pada  dimensi  sosial  dari bencana,  sejumlah  hasil  studi  pascabencana, kesiapsiagaan  dan  mitigasi,  penyebab  bencana, serta  sejumlah assessment pascabencana, termasuk studi  tentang  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana (Quarantelli 1984; Enarson et al . 2003).
Dalam  perspektif  sosiologis,  bencana seringkali  dipahami  berdasarkan  persepsi  manusia atau  masyarakat,  dan  atas  apa  yang  mereka rasakan  terkait  pengalaman  emosional  pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan salah  satu  bagian  definisi  yang  disusun  dalam suatu  konteks  sosial  budaya  hidup  masyarakat yang  mengalami  bencana.  Oleh  karena  itu, menurut  Sjoberg  (1962),  dalam  upaya  untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis data dalam suatu kegiatan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan tentang apa itu bencana, pemahaman tentang pola kehidupan masyarakat di masa lalu seharusnya  tidak  diabaikan.  Pengabaian  akan konteks  tersebut  akan  mengakibatkan  data-data yang  dikumpulkan  akan  cenderung  hilang  dari penelitian jika objek yang diuji terlalu kompleks bagi  peneliti,  sehingga  menurut  Britton  (1988) hasil-hasil  riset  tergantung  pada  bagaimana manusia  sebagai  subjek  melihat  suatu  keberadaan atau kejadian.
Menurut  Sjober,  (1962:  338)  studi tentang  bencana  difokuskan  pada  perilaku individu  dan  kelompok  dalam  kondisi  tekanan ( stress ).  Oliver-Smith  (1999:  163)  menjelaskan bahwa  bencana  merupakan  suatu  periode  ketika orang  mengalami  gejolak  emosi  yang  campur aduk,  antara  kecemasan,  ketakutan,  teror, kehilangan,  sedih,  bersyukur,  marah,  frustasi, bebas,  pasrah  dalam  semua  bayang-bayang  dan intensinya.  Birkland  (1996)  juga  menegaskan adanya kengerian manusia dari suatu bencana.
Bahaya  atau  peristiwa  yang  berpotensi bencana  ( hazards )  merupakan  fenomena  yang sama pentingnya dengan bencana untuk dipelajari  dalam  sosiologi  bencana  (Britton, 1987) , karena pada dasarnya setiap bahaya selalu mengandung risiko bencana (Kreps, 1995) . Krep mendefinisikan bencana sebagai peristiwa nonperiodik di tengah masyarakat atau subsistem
yang lebih besar  (regional, global, dan lain-lain) yang menimbulkan gangguan sosial dan kerusakan  fisik.  Bencana  mempunyai  karakteristik umum  antara  lain:  (1)  Ada  atau  tidak  adanya peringatan;  (2)  Intensitas  efek  destruktif  yang ditimbulkan;  (3)  Cakupan  efek  destruktif  tersebut; dan  (4)  Durasi  dirasakannya  efek  destruktif (Kreps, 1995).
Pemerintah  sebagai  pihak  eksternal manusia  atau  masyarakat  yang  ikut  terkena dampak  atas  bagaimana  bencana  didefinisikan dan  dipandang  oleh  masyarakat.  Dyer  dan McGoodwin  (1994),  menyatakan  pemerintah seringkali  kurang  memahami  bagian-bagian tertentu  dari  masyarakat  dalam  memahami bencana  sehingga  kurang  peka  dan  peduli  pada kebutuhan-kebutuhan  individual  dan  masyarakat dalam  menghadapi  bencana  dari  perspektif masyarakat.  Hal  itu  menyebabkan  beberapa otoritas  pengambilan  keputusan  yang  menentukan dampak  dan  memberikan  tanggapan  terhadap bencana  cenderung  mengabaikan  perspektif masyarakat,  sehingga  tanggapan  yang  dilakukan menjadi  tidak  tepat dalam  menjawab permasalahan masyarakat.
Namun  demikian,  pemerintah  tidak selalu  harus  bertanggung  jawab  atas  semua dampak  atas  semua  kejadian  yang  membawa pada  suatu  bencana.  Menurut  Stallings  (1991), dampak  bencana  yang  dialami  berbeda-beda menurut  kelas-kelas  sosial.  Seringkali  masyarakat gagal melihat isu-isu yang ada sebelum peristiwa terjadi. Masyarakat harus secara kritis mengenali sifat bencana, kemudian bertindak sesuai dengan sistem  sosial  ketika  risiko  ditempatkan  dalam hubungannya  satu dengan yang lain,  lingkungan mereka,  hubungan  timbal  balik  yang  dapat dipahami  sebagai  kerentanan  individu,  rumah tangga, komunitas atau masyarakat.
Suatu  kejadian  bencana  ditandai  dengan terjadinya  kerusakan  pola  sosial  dan  ekonomi komunitas yang normal ada sebelumnya. Britton (1988:  375-376)  juga  menunjukan  bahwa  krisis sama dengan bencana dan bencana dari perspektif sosiologis  merupakan  kejadian  melebihi  semua kejadian  krisis  sosial  yang  menyebabkan kerusakan  dan  dislokasi  komunitas  secara maksimum.  Stallings  (1991)  juga  menjelaskan bahwa bencana mempunyai konsekuensi fungsional dan disfungsional.  Namun,  siapa  yang  menentukan ketika  suatu  kejadian  dinamakan  bencana? Hoffman  (1999)  menjelaskan  bahwa  pandangan dari luar komunitas dalam melihat bencana tidak
terpengaruh  oleh  hal  tersebut.  Sesuatu  mungkin tampaknya  normal,  atau  kembali  ke  normal, pascabencana.  Shelton  (1984)  menjelaskan hambatan  lain  untuk  mendefinisikan  bencana kemudian menjadi studi perilaku individu dalam masyarakat.  Ada  kecenderungan  bagi  ilmuwan sosial  menjadi  bias  dan  mengikuti  rasionalitas pandangan  serta  tujuan  mereka  (Shelton,  1984: 56).  Selain  itu  juga  terdapat  masalah  dalam perintah  dan  kendali  pada  sistem  kehidupan manusia,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Fischer (2001)  bahwa  anggota  masyarakat  yang  terkena bencana  seringkali  menolak  upaya-upaya  untuk memerintah atau mengendalikan mereka.
Media merupakan salah satu pihak  yang ikut  juga berpengaruh dalam bencana. Pemberitaan tidak  hanya  menyangkut  bagaimana  kejadian atau  bencana  digambarkan  pada  saat  kejadian, tetapi  juga  mempengaruhi  bagaimana  kejadian tersebut akan diingat. Mereka dapat membingkai kejadian  dalam  suatu  pertunjukan  ( fashion ) kemudian  menitikberatkan  kembali  kesalahan yang  diakhiri  dengan  memunculkan  “kambing hitam”  atas  suatu  kejadian.  Media  juga mempunyai  cara untuk  mempengaruhi perhatian setiap  orang  pada  “seberapa  buruk  suatu kejadian”  melalui  wawancara  langsung  dengan orang  yang  terkena  dampak  langsung  bencana. Media  kemudian  menyimpulkan  seberapa  buruk kejadian  tersebut.  Media  juga  dapat  membuat bencana  kelihatan berdampak  pada  suatu  daerah saja  dan  bukan  pada  daerah  yang  lain.  Button juga  melihat  media  dapat  membingkai  bencana berdampak buruk pada lingkungan, mengabaikan dampaknya  atas  manusia  dan  kesehatan  yang terkena dampak bencana (Button, 1999).

## Kontestasi Pandangan tentang Bencana
Setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai  pengetahuan  dan  cara  untuk menghadapi  lingkungan  demi  kelangsungan hidupnya.  Pengetahuan  dan  cara  ini  dikenal sebagai  “ wisdom  to  cope  with  the  local  events ” atau  sering  disebut  dengan  istilah  “ local wisdom ”.  Sebagai  contoh,  di  masyarakat Simeulue  dikenal local  wisdom yang  disebut smong, yaitu suatu pengetahuan yang diwariskan secara  turun-temurun  dari  generasi  ke  generasi untuk  bertindak  bila  masyarakat  menghadapi bencana tsunami. Mekanisme dalam menghadapi kejadian ( coping mechanism) terbentuk dan lahir dari pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan  terhadap  setiap  kejadian,  fenomena, harapan,  dan  masalah  yang  terjadi  disekitarnya.
Mekanisme  tersebut  diteruskan  lewat  proses sosialisasi  dari  generasi  ke  generasi  dan  dalam pelaksanaannya  tergantung  pada  kadar  kualitas pemahaman  dan  implikasinya  dalam  kehidupan mereka.
Sementara  itu,  berbagai  pihak  yang  lain juga memiliki pengetahuan dan pemaknaan yang berbeda  terhadap  suatu  kejadian  atau  fenomena yang  dihadapi  oleh  suatu  masyarakat  lokal.  Hal ini  juga  terbentuk  dari  proses  panjang  dan berkaitan  dengan  berbagai  faktor,  seperti  sistem pengetahuan  yang  digunakan,  pengalaman, kepentingan, posisi sosial, dan sebagainya.  Oleh karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  seringkali terjadi  kontestasi  pengetahuan  dan  pemaknaan atas  suatu  kejadian  bencana  antara  masyarakat lokal  dengan  pihak  luar  seperti  pemerintah, akademisi,  swasta,  maupun  LSM.  Steven Seidman (1998) menyatakan bahwa pengetahuan dalam  budaya postmodern secara  terus  menerus akan  terjadi  kontestasi  dalam  menilai  suatu kejadian.  Oleh  karena  itu,  kontestasi  pengetahuan dan pemaknaan merupakan bagian dari kehidupan  masyarakat  itu  sendiri,  terlepas apakah  masyarakat  tersebut  dikategorikan  sebagai postmodern atau tidak.
Akhir-akhir  ini,  berkembang  perhatian tentang  peran  pengetahuan  lokal  dalam  upaya pengurangan  risiko  bencana  (Jigyasu,  2002; Howell  2003;  Cronin, et  al .,  2004;  Dekens,  2007; Mercer, et  al .,  2009).  Mercer, et  al .,  (2009) mendefinisikan pengetahuan lokal sebagai seperangkat  pengetahuan  yang  ada  dan  diyakini masyarakat  lokal  dalam  suatu  jangka  waktu tertentu  melalui  akumulasi  pengalaman,  relasi masyarakat  dengan  alam,  praktik  dan  institusi masyarakat yang diteruskan antar generasi (lihat juga Brokensha, et al ., 1980; Sillitoe, 2000).
Pengetahuan  modern  dan  pengetahuan lokal  seringkali  terlibat  dalam  hubungan kekuasaan  (Wisner,  1995;  Dekens,  2007).  Ilmu pengetahuan  modern  seringkali  menjadi  acuan dominan  dalam  kehidupan  masyarakat  modern dan menyingkirkan pengetahuan lokal (Shaw, et al ., 2006).  Oleh  karena  itu,  seringkali  pengetahuan lokal diabaikan dalam upaya pengurangan risiko bencana  (Dekens,  2007).  Konflik  kepentingan dalam  dan  di  antara  kelompok  pelaku  dan kurangnya kemauan politik memberikan sumbangan  pada  pengabaian  pengetahuan  lokal dalam  pengurangan  risiko  bencana  (Wisner, 1995;  White, et  al .,  2001).  Namun  demikian, semakin  meningkatnya  kesadaran  pengurangan
risiko  bencana  dan  kerentanan  menghadapi ancaman  bencana,  mulai  dikembangkan  upaya untuk membangun hubungan baru dan berkelanjutan  berdasarkan  kekuatan  masing- masing  pengetahuan  (Agrawal,  1995;  Wisner, 1995; Mercer, et al ., 2009).
Pada  hakikatnya  seluruh  pengetahuan bersifat dinamis, terus berubah, berkembang, dan beradaptasi  karena  respon  masyarakat  pada perubahan  lingkungannya.  Selama  bertahun-tahun masyarakat  lokal  telah  memberikan  tanggapan pada lingkungan mereka dan menyesuaikan pada perubahan  yang  terjadi  di  sekitarnya  dengan menggunakan  baik  ilmu  pengetahuan  modern maupun  pengetahuan  lokal  (Agrawal,  1995). Interaksi  antara  pengetahuan  modern  dan pengetahuan  lokal  bukanlah  sesuatu  yang  baru. Namun  demikian,  dalam  banyak  kejadian interaksi  kontestasi  ini  dapat  membingungkan dan  memperburuk  kerentanan  komunitas  lokal menghadapi  ancaman  lingkungan  dan  menjadi pertimbangan  yang  tidak  memadai  untuk mengintegrasikan  antara  pengetahuan  modern dan  pengetahuan  lokal  secara  efektif  dalam pengurangan  risiko  bencana  (Dekens,  2007; Mercer, et  al .,  2009).  Padahal  melalui  identifikasi kekuatan  masing-masing  dasar  pengetahuan  dan mengintegrasikannya  akan  dapat  memperkuat masyarakat  lokal  dalam  mempersiapkan  dan upaya  mitigasi  menghadapi  ancaman  bencana. Kontestasi  dalam  tulisan  ini  dipahami  sebagai bentuk untuk menggambarkan hubungan persaingan dan perjuangan dalam hubungan atau interaksi di mana  nantinya  akan  muncul  “pemenang”  yang akan  menjadi  rujukan  utama  dalam  tatanan masyarakat,  sedangkan  yang  “kalah”  akan terpinggirkan bahkan hilang.
Sebagai  contoh  pada  bencana  letusan Gunung  Merapi, local  coping  mechanism terhadap  kondisi  alam  ini,  termasuk  bencana meletusnya  gunung  tersebut,  telah  berlangsung selama  bertahun-tahun  di  kalangan  masyarakat Jawa  yang  berada  di  sekitarnya  (Singgih,  2006: 254-255).  Sindhunata  (1998)  mendeskripsikan bagaimana  penduduk  memahami  dan  berusaha merespon  fenomena  Gunung  Merapi.  Bagi masyarakat  lokal  di  sekitar  Gunung  Merapi, “Mbah  Merapi”  menampakan  dua  sisi  yang kontradiksi;  pada  satu  sisi,  letusan  Gunung Merapi  dimaknai  sebagai  ancaman  yang  dapat mematikan atau menuntut korban manusia, tetapi di  sisi  lain  ia  memberikan  kesuburan  dan kehidupan  bagi  manusia  yang  tinggal  di sekitarnya. Pada waktu masyarakat mendapatkan
ancaman dan musibah dari “Mbah Merapi”, pada umumnya mereka berpandangan bahwa “ sakersanipun Gusti, kaula nampi mawon ” (Sindhunata, 1998). Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa  eksistensi Gunung  Merapi  dan  potensinya  diterima  dan dihayati  dalam  perspektif  keseimbangan  ( dual dimensions ).  Di  satu  sisi  Gunung  Merapi  dapat mengakibatkan  bencana  melalui  letusan  dan “ wedus  gembel ”  yang  dapat  menghancurkan, tetapi  di  sisi  lain,  Gunung  Merapi  menjadi  berkah bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitarnya berupa  kesuburan  tanah,  material  pasir  hasil letusan, objek kegiatan wisata, dan sebagainya.
Selanjutnya,  menurut  De  Coster  (2002), kepercayaan  masyarakat  pada  Gunung  Merapi merupakan  percampuran  antara  kepercayaan animisme,  Hindu,  Buddha,  dan  pengaruh  Islam. Mereka mempercayai bahwa kerugian aktual dan potensial  yang  terkait  dengan  letusan  gunung berapi  berada  di  bawah  kendali  kekuatan  ilahi. Pemaknaan  mereka  tentang  Gunung  Merapi  ini berkaitan  dengan  praktik  kultus  roh,  pemujaan leluhur,  penyembuhan  semangat,  dan  bentuk shamanistic (dukunisme). Pengetahuan dan keyakinan dalam  bentuk-bentuk  mitos  ini  dikenal  luas  dan mendapat banyak dukungan rakyat, khususnya di daerah pedesaan  (Triyoga, 1991;  Schlehe, 1996; Schlehe, 2007; Dove, 2007; dan Dove, 2008).
Letusan  Gunung  Merapi  pada  tahun 1994  mendorong  terjadinya  revitalisasi  terhadap pengaruh  kepercayaan  mistik  tersebut  dan mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  upaya pemindahan penduduk ke tempat lebih jauh yang aman.  Bagi  penduduk  desa  yang  tinggal  di lereng  Gunung  Merapi  maupun  penduduk Yogyakarta,  letusan  bukanlah sebagai  bencana. Letusan  gunung  Merapi  dipahami  sebagai peringatan  dari  dunia  supranatural  (Schlehe, 1996).  Akibat  kepercayaan  ini  banyak  orang yang  tinggal  dekat  dengan  sungai  Boyong  dan Gendol  tidak  merasa  takut.  Kegiatan  rutin gunung  berapi  ini  telah  benar-benar  terintegrasi dalam  kehidupan  sehari-hari,  dan  telah  menjadi bagian informal bagi rakyat yang tinggal di situ. Gunung Merapi telah dipersonifikasikan sebagai “Mbah Merapi”; Mbah berarti kakek atau nenek, milik dunia manusia. Alih-alih dianggap sebagai sumber  bahaya,  gunung  berapi  diangap  sebagai milik  umum  yang  dihormati  oleh  semua penduduk  desa.  Istilah  Jawa wedhus  gembel (aliran  piroklastik)  dianggap  sebagai  kurang sopan  bagi  sebagian  orang.  Mereka  melakukan “koreksi”  dengan  mengatakan  bahwa  Merapi sedang  buang  hajad.  Dalam  ekspresi  bahasa
Indonesia,  yaitu  untuk  membuang  kotoran, seperti yang manusia lakukan.
Di  lereng  Gunung  Merapi,  masyarakat lokal  menaruh  kepercayaan  mereka  pada  tokoh informal  yang  menjadi  Juru  Kunci  lokal 1 ,  Mbah Marijan.  Selama  letusan  Merapi  terakhir  pada bulan April 2006, Mbah Marijan menolak untuk mengungsi  meski  ia  mendukung  evakuasi  untuk orang  lain.  Ia  berhubungan  dengan  roh  leluhur sembilan  ( pepundhen )  setelah  tiga  hari  meditasi untuk  meminta  agar  Gunung  Merapi  membatasi tingkat  kerusakan.  Juru  Kunci  ini  hampir  80 tahun  terus  menerus  menerima  pengunjung untuk  mencari  informasi  tentang  gunung  di rumahnya yang berada di Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo,  Kecamatan  Cangkringan.  Mbah Marijan  ditunjuk  oleh  Sultan  untuk  melaksanakan “ ruwatan /perawatan”  tahunan  kepada  gunung berapi,  tradisi  abad-lama  (Triyoga,  1991). Keberadaan  rumah  Mbah  Marijan  selaku  Juru Kunci  Gunung  Merapi  di  Dusun  Kinahrejo menjelaskan  penolakan  untuk  mengevakuasi penduduk  dusun  tersebut  sebelum  letusan  pada tahun  2006,  meskipun  pihak  yang  memegang otoritas  telah  memerintahkan  untuk  dievakuasi. Orang-orang  yang  hidup  dekat  dengan  wilayah Kinahrejo memiliki kepercayaan yang kuat pada kemampuan  atau  kesaktian  sang  Juru  Kunci sehingga  merasa  dilindungi,  sedangkan  orang- orang yang tinggal jauh dari Kinahrejo memiliki tingkat  kepercayaan  yang  semakin  kurang terhadap kesaktian sang Juru Kunci.
Kontestasi pengetahuan lokal dan modern  tentang  Merapi  dapat  dilacak melalui interaksi  agen-agen  penting  yang  terlibat  dalam memberikan  wacana  tentang  Merapi  dan aktivitasnya  dalam  fase  erupsi.  Sepanjang peristiwa Erupsi Merapi 2006 dan 2010 beberapa aktor  penting  yang  sering  terlibat  dalam kontestasi wacana Gunung Merapi, secara umum dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu kelompok yang membangun wacana berdasarkan pengetahuan lokal dan kelompok yang membangun wacana  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  modern. Aktor  penting  yang  terlibat  dalam  membangun wacana  dan  tindakan  berdasarkan  pengetahuan lokal, yaitu Mbah Marijan. Mbah Maridjan, Juru Kunci  Merapi  merupakan salah  satu orang  yang tetap  bersikukuh  tinggal  di  rumah,  meskipun
1 Juru  Kunci  adalah  pemegang  kunci  dari gunung  berapi,  yang  bertugas  untuk  berkomunikasi dengan roh-roh yang menjaga gunung dan melakukan ritual untuk meruwat gunung berapi.
rumahnya Dusun  Kinahrejo hanya berjarak  lima kilometer dari puncak Merapi.

## Respon terhadap Bencana
Para ahli sosiologi seringkali melakukan kajian  bencana  dengan  memadukan  antara  teori dan  kerangka  metodologi  reflektif  dengan disiplin  ilmu  lain  dalam  karya  mereka.  Karya manajemen kedaruratan yang ditulis Drabek and Hoetmer  (1991)  menunjukkan  percampuran konsep,  simpulan,  dan  analisis  dari  sosiologi, administrasi  publik,  dan  berbagai  disiplin  ilmu lain. Beberapa keterkaitan literatur dalam respon terhadap bencana terbagi dalam tahapan berikut.
Tahap  Respon, tema  utama  dalam analisis respon bencana adalah konsep “ emergence ”,  seperti,  Drabek  dan  McEntire 2002,  2003.  Quarantelli  (1996)  menyimpulkan konsep  kunci  dinamika  sosial.  Mendoça  dan Wallace  (2004)  melakukan  kombinasi  konsep- konsep  tersebut  dengan  persepektif  psikologi sosial  seperti  Weick  (1993),  berdasarkan pengamatan  dan wawancara rinci terhadap korban bencana.  Mereka  kemudian  mengembangkan metodologi  tertentu  pada  jenis  data  yang diperlukan  “di  mana,  kapan,  dan  bagaimana”, meskipun variasi terjadi selama tanggap bencana.
Gambar 1. Dinamika Psikologi Sosial dalam Bencana
Sumber: Zunin & Myers dalam DeWolfe (2000)
Tabel 2. Dinamika Psikologis Sosial dalam Bencana
Fase Pra-Bencana Fase Dampak Fase Bulan Madu Fase Disillusi Bencana yang tidak ada peringatan akan menyebabkan:
- Merasa rentan, tidak berdaya, dan tidak aman;
- Ketakutan tragedi di masa depan; dan
- Merasa hilang kendali atau ketidakberdayaan melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. • Jenis bencana yang lambat, ancaman rendah dan cepat dengan ancaman tinggi, bencana yang berbahaya mempunyai dampak sosial dan psikologis yang berbeda. • Banyak perilaku penyelamatan yang heroik muncul dalam fase ini. • Orang-orang mengalami tingkat aktivitas yang tinggi tetapi produktivitasnya rendah. • Komunitas mulai bergeser dari fase bulan madu ke kecewaan;
• Komunitas dan individu mulai menyadari dan merasakan keterbatasan
bantuan bencana yang tersedia;
• Kelelahan fisik mulai meningkat;
• Optimisme berganti dengan keputusasaan; • Peningkatan kebutuhan untuk layanan pokok mulai meningkat pada fase ini. Bencana dengan peringatan akan menyebabkan rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri karena gagal usahanya untuk menghindarkan terjadinya bencana • Kerusakan dan kehilangan pada penopang hidup yang penting dan berharga akan memberikan
dampak yang lebih berat pada aspek sosial dan psikologis;
• Penilaian risiko dalam keadaan rendah berkembang rasa altruisme • Rasa kehilangan akan semakin terasa dalam fase ini;
• Berkembang jarak antara bantuan dan kebutuhan;
• Penyusutan bantuan akan membawa pada perasaan ditinggalkan;
• Reaksi terhadap dampak tersebut dapat berupa shock sampai panik; • Ikatan komunitas mulai berkembang, karena rasa senasib sepenanggungan; • Harapan dan optimisme muncul bahwa segala sesuatu akan kembali normal dengan segera; • Ketegangan dan kelelahan berkembang; • Sebagian anggota komunitas yang sudah berhasil melewati fase ini kembali pada “kebiasaan seperti biasanya” • Kebingungan/ ketidakpercayaan awal atas apa yang terjadi berlangsung cepat dan • Peluang menyediakan layanan konseling untuk memperkuat identitas, mempunyai • Konflik mulai terjadi di antara tetangga mengenai jumlah bantuan yang diterima
Fase Pra-Bencana Fase Dampak Fase Bulan Madu Fase Disillusi diikuti dengan fokus pada menyelematkan diri, anggota keluarga dan sesuatu yang dianggap penting atau berharga lainnya pengaruh atas orang dan kelompok, dan membangun hubungan
dengan para stakeholder.
Sumber: Dikembangkan dari Zunin & Myers dalam DeWolfe (2000) dan U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2000)
Tahap  Pemulihan, penilaian  dampak jangka  panjang  bencana  pada  individu  dan komunitas  melibatkan  hubungan  yang  dekat antara sosiologi, psikologi, ekonomi, dan disiplin ilmu  lain.  Drabek (2004) memaparkan sejumlah studi  dengan  kerangka  teoritis  yang  digunakan pada  penderitaan  psikis  akibat  pencemaran limpahan minyak Exxon Valdez oil (Arata, et al ., 2000),  Bencana  Badai Hurricane (Willigen, 2001),  gempa  bumi  (Siegel, et  al .,  1999), ledakan bom di Oklahoma tahun 1995 (Benight, et  al .,  2000),  dan  bencana  lainnya.  Sementara perdebatan  terjadi  terkait  alternatif  perlakukan terapi yang dilakukan (NIMH 2002: 9). Kejadian jelas semua dihadapi secara individu merupakan kejadian  yang  dianggap  sebagai  pengalaman buruk.  Namun  demikian,  bagi  beberapa  orang
penderitaan  kehilangan  dan  ketakutan  terus berlanjut  meskipun  beberapa  terapi  dilakukan, seperti  terapi  stress  kejadian  kritis  dapat dilakukan untuk memulihkan (seperti Mitchell & Everly,  2000).  Terjadi  perubahan  ekonomi  dan demografis  mengikuti  bencana  seperti  topan (seperti  Peacock, et  al .,  1987).  Dampak  jangka pendek antara lain fenomena sosial terhadap pola pernikahan (seperti Cohan & Cole, 2002), perubahan pola  transportasi  (seperti  Edwards, et  al .,  2000) dan  fenomena  sosial  lainnya  seperti  meningkatnya ketidakadilan  pada  etnis  tertentu  seperti  di bencana  topan  Andrew  (Morrow  &  Peacock, 1997),  tanah  longsor  Wasior,  dan  sebagainya. Kerja  sama  multidisiplin  ilmu  di  masa mendatang  diperlukan  jika  proses  dan  hasil pemulihan bencana dipahami lebih baik lagi.
Tabel 2 . Perubahan Sosial Akibat Bencana Pola Rutin Muncul Saat Bencana Interaksi dengan yang sudah dikenal Interaksi dengan yang belum dikenal Tugas dan prosedur yang sudah biasa Tugas dan prosedur yang belum dikenal Koordinasi dalam kelompok/ organisasi Koordinasi dalam dan antar-organisasi Jalan, telepon, fasilitas lain tersedia Jalan, telepon dan fasilitas lain rusak atau tidak berfungsi optimal Frekuensi dan alat komunikasi memadai Frekuensi dan alat komunikasi melebihi kapasitas Komunikasi terutama dalam organisasi Berbagi infromasi antar organisasi Menggunakan istilah komunikasi yang sudah dikenal Komunikasi dengan orang-orang yang istilahnya berbeda Berhubungan dengan media local Berhubungan dengan media, lokal, nasional, dan internasional Struktur manajemen cukup untuk koordinasi sejumlah sumberdaya yang terlibat Sumber daya yang tersedia seringkali melebihi kapasitas manajemen yang ada
Sumber: Heide (1989)
Tahap  Kesiapsiagaan ,  penggunaan  ilmu sosial dalam profesi kepariwisataan yang dilakukan Drabek  menunjukkan  tingkat  kerentanan  terhadap krisis  bencana  (Drabek,  1994).  Difusi  dan inovasi  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana merupakan  titik  temu  antara  sosiolog  dan  ahli komunikasi  (seperti  Rogers,  1962).  Drabek (1991)  terdokumentasikan  dalam  sejarah  ilmu sosial berkaitan dengan adopsi dan implementasi penggunaan  teknologi  di  beberapa  lembaga penanggulangan bencana, pemasangan peralatan
teknologi peringatan bencana, pembuatan bangunan tahan  bencana  dan  sebagainya.  Namun,  aspek problematis  adopsi  teknologi  ini  mendapatkan kritik  Quarantelli  (1997)  karena  tidak  melibatkan pengetahuan  dan  pola  perilaku  lokal  dalam menghadapi bencana. Meskipun pengamatannya berbeda  dengan  manfaat  teknologi  dalam perspektif  kesiapsiagaan  penanggulangan  bencana disiplin  ilmu  lain  perlu  dipertimbangkan (Stephenson  &  Anderson,  1997;  Gruntfest  & Weber, 1998).
Tahap  Mitigasi, Mileti (1980) melakukan formulasi  paradigma  umum  untuk  melakukan penilaian  penyesuaian  manusia  menghadapi risiko  terkait  dengan  perubahan  lingkungan yang ekstrim.  Karya  ini  dikembangkan  tahun  1999 dengan  kerangka  kerja  “pendekatan  mitigasi ancaman  secara  berkelanjutan”  (Mileti,  1999: 31-35).

## Kepemimpinan dan Pengendalian Sosial dalam Bencana
Pola interaksi antarmanusia atau kelompok yang  terbentuk  dalam  proses  perjalanan  hidup seseorang  atau  kelompok  akan  mencapai  suatu kondisi  keseimbangan  yang  akan  dipertahankan melalui  pengendalian  diri  atau  pengendalian sosial.  Menurut  Berger  (1978)  pengendalian sosial  merupakan berbagai  cara  yang  digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang.  Roucek  (1965)  mengemukakan bahwa  pengendalian  sosial  adalah  suatu  istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana di mana  individu  dianjurkan,  dibujuk,  ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan  nilai  hidup  suatu  kelompok.  Secara  umum dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mewujudkan kondisi  seimbang  di  dalam  masyarakat  disebut pengendalian sosial.
Dalam  situasi  normal/rutin,  individu biasa  bersikap  tidak  melawan  (kompromi)  dengan berbagai  pertimbangan  mengikuti  pola  yang sudah  ditetapkan.  Namun,  tidak  sedikit  juga  di antara  mereka  yang  melawan  (tidak  mengikuti) pola  yang  sudah  ditentukan  dengan  berbagai bentuk yang dalam sosiologi disebut penyimpangan atau deviance .  Orang  atau  kelompok  yang masuk  kategori  penyimpang  akan  dikendalikan. Dalam  suatu  kajian  yang  mengakibatkan perubahan  yang  cepat  seperti  bencana  yang mengakibatkan  krisis,  yang  ditandai  situasi sebagai berikut.
 Situasi yang tidak diharapkan
 Keputusan mendesak diperlukan
 Waktunya pendek
 Identifikasi ancaman tertentu
 Mendesak adanya informasi
 Merasa kehilangan kendali
 Tekanan sepanjang waktu
 Kegiatan/kebiasaan  rutin  semakin  sulit dilakukan
 Berkembangnya menyalahkan pihak tertentu sebagai biang keladi
 Munculnya  kepentingan  pihak  luar  yang tidak ada sebelumnya
 Komunikasi semakin sulit dikendalikan
Situasi  yang  demikian  akan  dapat melunturkan  pola  perilaku  yang  normal/rutin dan  memicu  perilaku  yang  tidak  terkendali, sering  disebut  perilaku  kolektif  serta  dapat mengakibatkan  tingkat  kerusakan  yang  lebih besar.  Dengan  demikian,  diperlukan  pengendalian dalam  situasi  krisis  yang  dilakukan  oleh  aktor yang  mampu  mengendalikan  dirinya,  sehingga dapat  mengendalikan  orang  atau  kelompok  lain baik  secara  vertikal  maupun  horisontal.  Kesamaan ( egalitarian )  horisontal  struktur  kekuasaan  dalam krisis mendorong terjadinya:
(1) Tantangan dalam pengendalian sosial
(2) Penolakan dominasi
(3) Pilihan atas bukti-bukti yang nyata (teladan)
(4) Tidak berpegang pada otoritas
(5) Menolak adanya pemaksaan
Inti  dari  pengorganisasian  horisontal adalah interaksi yang didasarkan pada kebebasan dan  tanggung  jawab  yang  sama  tanpa  adanya elemen kendali, perintah, dan dominasi dari luar. Jack Zwemer (1991) menyatakan dalam keberadaan manusia  yang  sesungguhnya,  kendali  pilihan  dan perilaku  harusnya  tidak  berasal  dari  luar  karena kendali  eksternal  tidak  efektif  merusak  fungsi penting  manusia  sebagai  entitas  yang  bertanggung jawab secara pribadi.
Dalam  situasi  normal  kesamaan  tanggung jawab  pribadi  ini  diambil  atau  dialihkan  kepada orang  lain  atau  struktur  tertentu  dalam pembagian  peran,  yang  seringkali  dilakukan secara  berjenjang  ke  atas  (vertikal).  David  Kipnis (1981)  menyimpulkan  ketika  orang  diberi peluang  untuk  mengendalikan  yang  lain–karena membangun  mekanisme  pengendalian  dalam struktur  vertikal–mereka  cenderung  mengesahkan legitimisasi  peran  dan  fungsi  mereka  sebagai superior  dan  menjaganya  sebagai  pemegang kekuasaan.  Dengan  demikian,  dalam  situasi bencana terjadi dinamika struktur dan kekuasaan kepemimpinan  dari  struktur  dan  kepemimpinan vertikal berubah menjadi kepemimpinan horisontal. Setelah  situasi  krisis  terlewati,  struktur  dan kepemimpinan  horisontal  ini  berubah  kembali menjadi vertikal. Dalam situasi demikian pemimpin yang mengelola situasi bencana dituntut mampu menjalankan kepemimpinan  vertikal  dan horisontal secara  bergantian,  berdasarkan  situasi  dan perkembangan krisis yang terjadi.

## Rekomendasi Pengelolaan Bencana Perspektif Sosiologi
Dari berbagai analisis kejadian bencana, ahli sosiologi memberikan usulan dalam pengelolaan bencana, seperti yang dikemukakan oleh Drabek dan  Hoetmer  (1991).  Beberapa  prinsip  dan rekomendasi penting yang diberikan antara lain:
•   Dalam  semua  kejadian  bencana,  penting untuk memahami bagaimana pola pengetahuan individu  atau  masyarakat  terhadap  suatu ancaman  bencana  dan  bagaimana  pola mereka dalam menghadapi ancaman tersebut (Drabek and Hoetmer, 1991).
 Kegiatan  perencanaan  dan  kesiapsiagaan bencana  merupakan  proses  belajar  yang berkelanjutan,  bukan  tujuan  yang  ada akhirnya (Dynes, et al ., 1972).
 Perspektif  sosiologis  bukan  hanya  sekedar pengetahuan,  tetapi  seharusnya  menjadi panduan dalam menyusun kegiatan program, prioritas, dan strategi implementasi pengelolaan berncana  yang  berkelanjutan  (Quarantelli and Dynes, 1972).
 Jika strategi pengelolaan bencana diperlukan menjadi  acuan  dalam  tanggapan  perilaku manusia  atau  kelompok  dalam  menghadapi bencana secara efektif, harusnya dikembangkan dan  diterapkan  menjadi  bagian  hidup manusia  atau  kelompok  sehari-hari  (Dynes and Drabek, 1994).
 Pengelolaan  tanggap  darurat  memerlukan implementasi model teoritis yang didasarkan pada  sumber  daya  lokal  jika  dibandingkan dengan didasarkan keputusan otoritas  setempat (Dynes, 1994; Neal and Phillips, 1995; Drabek, 2003).
Menurut  Sylves  (2004)  manajemen kedaruratan  bertujuan  untuk  mengembangkan teori  baru  atau  melakukan  adaptasi  teori sehingga  dapat  menghasilkan  kebijakan  yang dapat  dikelola  sehingga  setiap  orang  dapat memilih  untuk  belajar  dari  kejadian  tersebut. Rekomendasi  dasar  ini  seperti  yang  lainnya mulai  diterapkan  dalam  lembaga  pengelolaan bencana  baik  dalam  tingkat  daerah  maupun nasional  dan  terkait  dengan  unit  pemerintah lainnya  lebih  sering  jika  dibandingkan  dalam periode  sebelumnya  yang  lebih  cenderung birokratis  dan  kaku.  Beberapa  studi  menunjukkan kecepatan tanggap lembaga yang semakin meningkat menghadapi perubahan karena kejadian bencana seperti Brian Sharkey (2004). Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
 Mengembangkan rencana berdasarkan masukan semua  pihak  terkait  yang  terlibat,  orang- orang  yang  bertanggung  jawab  untuk menjalankan  rencana,  sehingga  mereka  dapat terlibat dan ikut memiliki.
 Melibatkan  lembaga  penanggulangan  bencana lokal dalam pengembangan rencana bersama dengan  masyarakat  yang  terkena  bencana untuk memadukan rencana dan tindakan.
 Mengembangkan  perencanaan  bukan  sebagai produk  akhir,  dibuat  secara  aktif  sesuai lingkungan kerja, dan tidak bersifat kaku.
Tentu  saja  kerentanan  dan  risiko  akan meningkat lajunya melebihi peningkatan seluruh kapasitas  yang  ada  baik  dalam  aspek  sosial, demografis,  teknologi,  dan  faktor  politik  dan sebagainya.  Namun,  melalui  aplikasi  temuan studi  sosiologis  dalam  pengelolaan  bencana  di masyarakat  yang  mengalami  peningkatan  risiko akan  dapat  menghasilkan  pengelolaan  situasi yang diharapkan lebih baik.

## Penutup
Kajian  tentang  bencana  dalam  dekade terakhir  menunjukkan  perubahan  orientasi  yang pada  awalnya  lebih  banyak  membahas  aspek- aspek  teknis  tentang  kejadian  yang  memicu bencana  dan  penanganan  korban  bencana menjadi  pendekatan  yang  menekankan  pada pendekatan  kemanusiaan  dan  kemasyarakatan yang mendorong terjadinya pengelolaan bencana dilakukan  sesuai  dengan  kehidupan  sosio- ekonomi masyakat lokal yang rawan dan terkena dampak  bencana  secara  berkelanjutan.  Dalam perspektif  sosiologis  bencana  seringkali  dipahami berdasarkan  persepsi  manusia  atau  masyarakat, dan atas apa mereka rasakan terkait pengalaman emosional  atas  kejadian-kejadian  yang  dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana  merupakan  salah  satu  bagian  definisi yang disusun dalam suatu konteks social budaya tertentu. Setiap manusia atau kelompok masyarakat  mempunyai  pengetahuan  dan  cara untuk  menghadapi  lingkungan  demi  kelangsungan hidupnya.  Pengetahuan  dan  cara  ini  dikenal sebagai  “ wisdom  to  cope  with  the  local  events ” atau  sering  disebut  dengan  istilah  “ local wisdom ”  Seluruh  pengetahuan  bersifat  dinamis, terus  berubah,  berkembang  dan  beradaptasi  karena respon  masyarakat  pada  perubahan  lingkungannya. Selama  bertahun-tahun  masyarakat  lokal  telah memberikan tanggapan pada lingkungan mereka dan  menyesuaikan  pada  perubahan,  menggunakan baik ilmu pengetahuan modern maupun pengetahuan
lokal (Agrawal 1995). Interaksi antara peengetahuan  modern  dan  pengetahuan  lokal bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Namun  demikian dalam  banyak  kejadian  interaksi  ini  memperburuk kerentanan  komunitas  lokal  menghadapi  ancaman lingkungan  dan  pertimbangan  yang  tidak  memadai untuk  mengintegrasikan  antara  pengetahuan modern  dan  pengetahuan  lokal  secara  efektif dalam pengurangan risiko bencana.
Pengelolaan bencana menunjukkan percampuran konsep, simpulan, dan analisis dari sosiologi,  administrasi  publik,  dan  berbagai disiplin  ilmu  lain.  Dalam  semua  kejadian bencana merupakan hal yang penting memahami bagaimana  pola  pengetahuan  individu  atau masyarakat terhadap suatu ancaman bencana dan bagaimana  pola  mereka  dalam  menghadapi ancaman  tersebut.  Kegiatan  perencanaan  dan kesiapsiagaan bencana merupakan proses belajar yang  berkelanjutan,  bukan  tujuan  yang  ada akhirnya.  Perspektif  sosiologis  bukan  hanya sekedar  pengetahuan,  namun  seharusnya  menjadi panduan  dalam  menyusun  kegiatan  program, prioritas,  dan  strategi  implementasi  pengelolaan berncana  yang  berkelanjutan.  Strategi  pengelolaan bencana  diperlukan  menjadi  acuan  dalam tanggapan  perilaku  manusia  atau  kelompok dalam  menghadapi  bencana  secara  efektif, harusnya dikembangkan dan diterapkan menjadi bagian  hidup  manusia  atau  kelompok  sehari- hari.

## Daftar Pustaka
Agrawal,  A.  (1995).  Dismantling  the  divide between indigenous and scientific knowledge”. Development  and  Change, 26 (3), 413–439.
Arata, C.M., J. Steven Picou, G. David Johnson and  T.  Scott  McNally.  (2000).  “Coping with  Technological  Disaster:  An  application of  the  conservation  of  resources  model to the Exxon Valdez Oil Spill.” Journal of Traumatic Stress, 13, 23-39.
Barrows,  H.H.  (1923).  Geography  as  human ecology. Annuals  of  the  Association  of American Geographers , 13, 1-14.
Beck,  Ulrich.  (1998). World  Risk  Society , Cambridge: Polity Press.
Beinin,  L.  (1985). Medical  Consequences  of Natural Disasters . Berlin: Springer
Benight, Charles C., Robert W. Freyaldenhoven, Joel  Hughes,  John  M.  Ruiz,  Tiffany  A. Zoschke  and  William  R.  Lovallo.  (2000). “Coping  Self-Efficacy  and  Psychological Distress  Following  the  Oklahoma  City Bombing.” Journal  of  Applied  Social Psychology 30: 1331-1344.
Berger, Peter L. (1978). Invitation to Sociology: A  Humanistie  Perspective ,  Harmondsworth,
Middlesex: Penguin Books.
Bbolteinin, L. (1985). Medical Consequences of Natural Disasters . New York: Springer.
Birkland,  Thomas.  (1996).  Natural  disasters  as focus  events:  Policy  communities  and policy  response. International  Journal of  Mass  Emergencies  and  Disasters , 14 (2), 221–243.
Bolt,  B.A.,  W.L.  Horn,  G.A.  Macdonald,  R.F. Scott. (1977). Geological hazards: earthquakes, tsunamis, volcanoes, avalanches,  landslides, floods , 2nd edition. New York: Springer.
Britton,  Neal.  (1988). Organized  Behavior  in Disaster: A Review Essay . International Journal of Mass Emergencies and Disasters , 6 (3), 363-395.
Britton, Neil. R. (1987). “Toward a reconceptualization  of  disaster  for  the enhancement  of  social  preparation”. Dalam Russell R. Dynes, Bruna DeMarchi, and Carlo Pelanda. Sociology of Disasters: Contributions  of  Sociology  to  Disaster Research (hlm.  31-55).  Milano,  Italy: Franco Angeli.
Brokensha,  D.,  D.M.  Warren  and  O.  Werner.
(1980). Indigenous  Knowledge  Systems and  Development .  University  Press  of America, Lanham, MD.
Button,  Gregory  V.  (1999) Popular  Media Refraining  of  Man-Made  Disasters:  A Cautionary  Tale ,  School  of  American Press: Santa Fe.
Cohan, Catherine L. and Steve W. Cole. (2002). “Life  Course  Transitions  and  Natural Disaster:  Marriage,  Birth,  and  Divorce Following  Hurricane  Hugo.” Journal  of Family Psychology 16:14-25.
Cronin,  S.J.;  Gaylord,  D.R.;  Charley,  D.; Alloway,  B.V.;  Wallez,  S.;  Esau,  J.W. (2004). ‘Participatory Methods of
Incorporating  Scientifi  c  with  Traditional
Knowledge for Volcanic Hazard Management on  Ambae  Island,  Vanuatu’. In  Bulletin of Volcanology , 66: 652-668.
Davis, I. (1978). Shelter after Disaster . Headington, Oxford: Oxford Polytechnic Press.
De  Coster,  B.  (2002).  Perception  des  Risques Naturels  par  les  Populations  sur  les Flancs  du  Volcan  Merapi,  Java-Centre, Indonésie. DVD Film 35'+ report.
Dekens, J. (2007). Local Knowledge for Disaster Preparedness:  A  Literature  Review . Kathmandu:  International  Centre  for Integrated Mountain Development.
DeWolfe,  D.J.  (2000).  Training  manual  for mental  health  and  human  service workers  in  major  disasters  (2nd  ed., HHS  Publication  No.  ADM  90-538). Rockville,  MD:  U.S.  Department  of Health  and  Human  Services,  Substance Abuse  and  Mental  Health  Services Administration,  Center  for  Mental Health Services.
Dove,  Michael  R.  dan  Bambang  Hudayana.
(2007)  The  view  from  the  volcano:  an appreciation  of  the  work  of  Piers Blaikie. GeoForu m 39 (2): 736-746.
Dove,  Michael, R. (2008). Perception of volcanic eruption  as  agent  of  change  on  Merapi volcano,  Central  Java”, Journal  of Volcanology  and  Geothermal  Research 172 (3-4): 329-337.
Drabek,  T.E.  (1986). Human  System  Responses to  Disaster:  An  Inventory  of  Sociological Findings. New York: Springer Verlag.
______.  (1991).  “The  Evolution  of  Emergency Management.”  Pgs. 3-29 in Emergency Management:    Principles  and  Practice for  Local  Government ,  Thomas  E. Drabek  and  Gerard  J.  Hoetmer  (eds.). Washington,  D.C.:    International  City Management Association.
______.  (1994). Disaster  Evacuation  in  the Tourist  Industry .  Boulder,  Colorado:
Institute of Behavioral Science, University of Colorado.
_______.  (1996a). Disaster  Evacuation  and  the Tourist  Industry .  Boulder,  Colorado: Institute  of  Behavioral  Science,  University of Colorado.
_______.  (1996b). Sociology  of  Disaster: Instructor  Guide.  Emmitsburg ,  Maryland: Emergency  Management  Institute,  Federal Emergency Management Agency.
______.  (2003).  “Emergent  Phenomena  and  the Sociology  of  Disaster:  Lessons,  Trends and  Opportunities  from  the  Research Literature.” Disaster  Prevention  and Management 12 , 97-112
_______.  2004. Social  Dimensions  of  Disaster 2nd  ed.:  Instructor  Guide.  Emmitsburg,
Maryland: Emergency Management Institute,  Federal  Emergency  Management Agency
Drabek,  Thomas  E.  and  David  A.  McEntire. (2002).  “Emergent  Phenomena  and Multiorganizational Coordination in Disasters:  Lessons  from  the  Research Literature.” International  Journal  of Mass  Emergencies  and  Disasters , 20 , 197-224.
_______. (2003). “Emergent Phenomena and the Sociology  of  Disaster:  Lessons,  Trends and  Opportunities  from  the  Research Literature.” Disaster  Prevention  and Management, 12, 97-112
Drabek,  Thomas  E.  and  Gerard  J.  Hoetmer (eds.). (1991). Emergency Management: Principles  and  Practice  for  Local Governmen t. Washington, D.C.: International City Management Association.
Dyer, C.L., J.R. McGoodwin (Eds.) (1994). Folk Management  in  the  World  Fisheries Lessons for Modern Fisheries Management. Nivot: University Press of Colorado
Dynes, Russell R. (1994). “Community Emergency
Planning: False Assumptions and Inappropriate  Analogies.” International Journal  of  Mass  Emergencies  and Disasters 12:141-158.
Dynes,  Russell,  E.L.  Quarantelli  and  Gary  A. Kreps.  (1972). A  Perspective  on  Disaster Planning.  Columbus ,  Ohio:  Disaster Research  Center,  The  Ohio  State University.
Dynes, Russell R. & Thomas E. Drabek. (1994).
The  structure  of  disaster  research:  Its policy  and  disciplinary  implications.
International Journal of Mass Emergencies and Disasters 12 , 5-23.
Edwards, Bob, Marieke Van Willigen, Stephanie Lormand,  Jayme  Currie  with  Kristina Bye,  John  Maiolo,  and  Ken  Wilson.
(2000). “ An Analysis of the Socioeconomic Impact  of  Huricane  Floyd  and  Related Flooding  on  Students  at  East  Carolina 27 University .” (Quick Response Report #129). Boulder, Colorado: Natural Hazards
Research  and  Applications  Information Center, University of Colorado.
El-Sabh,  M.I.  &  T.S.  Murty  (Eds).  (1988). Natural and man-made hazards . Dordrecht: Kluwer.
Enarson,  Elaine,  Cheryl  Childers,  Betty  Hearn Morrow,  Deborah  Thomas,  and  Ben Wisner.  (2003).  A  Social  Vulnerability Approach  to  Disasters.  Emmitsburg, Maryland: Emergency Management Institute,  Federal  Emergency  Management Agency.
Fischer, Henry W. III. (1998). Response to Disaster: Fact Versus Fiction and Its Perpetuation --The Sociology of Disaster . Second Edition. Lanham,  Maryland:  University  Press  of America.
Fischer,  Henry.  (2001). The  Deconstruction  of the  Command  and  Control  Model:  A Post-Modern  Analysis. Diunduh  dari https://online.apus.edu/educator/student/ getfile.cgi?mk1275*4040295*mpos=3& spos=0&slt=d41J1KnQyDvTA*edmg50 2a001win09*Weekfour*CommandandC ontrolFischer.doc.
Giddens,  Anthony.  (1990). Consequences  of Modernity . Cambridge: Polity Press.
Gruntfest,  Eve  and  Marc  Weber.  (1998). “Internet  and  Emergency  Management: Prospects  for  the  Future.” International Journal  of  Mass  Emergencies  and Disasters 16: 55-72.
Hansen  A,  Oliver-Smith  A.  (1982). Involuntary migration  and  resettlement;  the  problems and  responses  of  dislocated  people. Edited  by  Art  Hansen  and  Anthony Oliver-Smith. Boulder, Colo., Westview Press, 1-9.
Heide,  Erik  Aufder.  (1989).  Disaster  response: principle  at  preparation  and  coordination, Mosby St. Louis: Atlanta
Hoffman, Susanna; Oliver-Smith, Anthony. (1999). “Angry  Earth  Disaster”,  Anthropological Perspective. New York.
Howell,  P.  (2003). Indigenous  Early  Warning Indicators of Cyclones: Potential Application in  Coastal  Bangladesh .  London:  Benfi eld Hazard Research Centre, UCL.
Jigyasu, R. (2002). Reducing Disaster Vulnerability through Local Knowledge and Capacity . The  Case  of  Earthquake  Prone  Rural Communities  in  India  and  Nepal. Unpublished  PhD  thesis,  Department  of Town and Regional Planning, Faculty of Architecture  and  Fine  Art,  Norwegian University  of  Science  and  Technology, Trondheim, Norway
Kipnis,  David.  (1981). The  Powerholders .  2nd edition. Chicago: University  of Chicago Press.
Knott,  R.  (1987).  The  logistics  of  bulk  relief supplies, Disasters 11 , 113-116.
Kreps,  Gary  A.  (1984).  “Sociological  Inquiry and  Disaster  Research.” Annual  Review of Sociology 10: 309-330.
_______.  (1995).  “Excluded  Perspectives  in  the Social  Construction  of  Disaster:  A Response to Hewitt’s Critique .” International Journal  of  Mass  Emergencies  and Disasters 13:349-351.
Kreps,  Gary  A.  &  Thomas  E.  Drabek.  (1996). Disasters  are  non-routine  social  problems. International Journal of Mass Emergencies and Disasters 14 , 129-153. Maskrey, A.
1989.  Disaster  Mitigation:  A  Community based Approad, London: Oxfam.
Mendoça, David & William A. Wallace. (2004). Studying organizationally-situated improvisation in  response  to  extreme  events. International Journal of Mass Emergencies and Disasters ,
22 (2): 5-29.
Mercer,  Jessica, et  al. (2009).  Integrating  indigenous and  scientific  knowledge  bases  for disaster risk reduction in Papua Newguinea. Journal  Compilation  Swedish Society  for  Anthropology  and  Geography,
91 (2), 158-183.
Mileti,  Dennis  S. (1980). Human Adjustment to The  Risk  of  Environmental  Extremes.”
Sociology and Social Research, 64 , 327- 347.
Mileti, Dennis S. (1999). Disasters by Design: A Reassessment of Natural Hazards in the United States . Washington, D.C.: Joseph
Henry Press. Mitchell, J.T. and G.S. Everly. (2000). “ Critical Incident Stress Management and Critical  Incident  Stress  Debriefings: Evolutions,  Effects,  and Outcomes .”  Pp. 71-90  in  Psychological  Debriefing: Theory,  Practice,  and  Evidence,  edited by  B.  Raphael  and  J.  Wilson.  Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
Morrow, Betty Hearn and Walter Gillis Peacock.
(1997).  “Disasters  and  Social  Change: Hurricane Andrew and the Reshaping of Miami?”  Pp.  226-242  in  Hurricane Andrew:  Ethnicity,  Gender  and  the Sociology of Disasters edited by Walter Gillis Peacock, Betty Hearn Morrow and Hugh Gladwin. London: Routledge.
National  Institute  of  Mental  Health.  (2002). Mental  Health  and  Mass  Violence: Evidence  Based  Early  Psychological Intervention  for  Victims/Survivors  of Mass  Violence.  A  Workshop  to  Reach Consensus  on  Best  Practices.  NIH Publication  No.  02-5138.  Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
Neal, David M.  and Brenda  D.  Phillips. (1995). “Effective  Emergency  Management: Reconsidering the Bureaucratic Approach.” Disasters:  The  Journal  of  Disaster
Studies, Policy and Management 19:327-337.
Oliver-Smith,  A.  (1979).  Post-Disaster  Consensus and  Conflict  in  a  Traditional  Society: The  1970  Avalanche  of  Yungay,  Peru, Mass Emergencies 4: 39-52.
Oliver-Smith,  A.  (1986). The  Martyred  City: Death  and  Rebirth  in  the  Andes , Albuquerque:  The  University  of  New Mexico Press.
Oliver-Smith,  Anthony.  (1996).  Anthropolopological research  on  hazard  and  disaster, Annual Review Anthropological , 25 , 303-328.
Oliver-Smith, Anthony and Susanna M. Hoffman (eds.).  (1999). The  Angry  Earth:  Disaster in  Anthropological  Perspective .  New York: Routledge.
Peacock,  Walter  Gillis,  Charles  D.  Killian  and Frederick L. Bates. (1987). “The Effects of Disaster Damage and Housing Aid on Household Recovery Following the 1976 Guatemalan  Earthquake .”  International Journal  of  Mass  Emergencies  and Disasters 5: 63-88.
Quarantelli, E.L. (1984). Organizational Behavior in  Disasters  and  Implications  For Disaster Planning . Emmitsburg, Maryland:
National  Emergency  Training  Center, Federal Emergency Management Agency.
_______.  (1996).  “Emergent  Behaviors  and Groups in the Crisis Times of Disasters.” Pp.  47-68  in Individuality  and  Social Control:    Essays  in  Honor  of  Tamotsu Shibutani ,    edited  by  Kian  M.  Kwan. Greenwich, CT:  JAI Press.
_______. (1997).  Ten  criteria  for  evaluating  the management  of  community  disasters. Disasters 21 , 39-56.
Quarantelli, E.L. & Dynes, R.R. (1970). Property norms  and  looting:  Their  patterns  in community  crises, Phylon, Summer, 168-182.
Rogers,  Everett  M.  (1962). Diffusion  of Innovations . New York: The Free Press.
Rouček  Joseph  S,  (1965) Social  Control ,
Publisher: New Jersey: D Van Nostrand.
Schlehe,  J., (1996).  Reinterpretation of  mystical traditions–explanations  of  a  volcanic eruption  in  Java. Anthropos  91 (46),
391-409.
Schlehe,  J.,  (2007).  Cultural  politics  of  natural disasters:  discourses  on  volcanic  eruptions in Indonesia. Dalam Casimir, M.J. (Ed.), Culture and  the Changing  Environment. Uncertainty, Cognition, and Risk Management  in  Crosscultural  Perspective. Berghahn, Oxford/New York.
Seidman, Steven. (1998). Contested Knowledge: Social  Theory  in  the  Postmodern  Era . Second  Edition.  Oxford:  Blackwell Publishers.
Sharkey, Brian. (2004). “ Drinking Water System Safety  and  Security  Planning:  Manatee County Utility Operations Department .” IAEM Bulletin 21 (No. 9):7.
Shaw,  W.  S.,  Herman,  R.  D.  K.  and  Dobbs,  G. R. (2006). Encountering indigeneity: Re- imaging  and  decolonizing  geography. Geografiska  Annaler:  Series  B,  Human Geography, 88 (3), 267–276.
Shaw,  R.  and  Okazaki,  K.  (2003) Sustainability in  grass-roots  initiatives:  focus  on community  based  disaster  management . Kobe, UNCRD.
Shelton, R.E., (1984). Emergencies and Rationality The  Case  of  Three  Mile  Island. International Journal of Mass Emergencies and Disaster , 41-60.
Siegel,  Judith  M.,  Linda  B.  Bourque  and Kimberly  I.  Shoaf.  (1999).  Victimization after a natural disaster: Social disorganization or community cohesion? International Journal of Mass Emergencies and Disasters , 17 , 265-294.
Sindunata,  (1998),  Mata  Air  Bulan,  Kanisius, Yogyakarta.
Sillitoe, P. (2000). Let them eat cake: indigenous knowledge,  science  and  the  poorest  of the poor. Anthropology Today, 6 (6), 3– 7.
Singgih,  Gerrit  Emanuel.  (2006).  Allah  dan Penderitaan  Refleksi  Teologis  Rakyat Indonesia, teologi Bencana, Pergumulan Iman dalam Konteks Bencana Alam dan Bencana Sosial, Makasar: Yayasan Oase Intim.
Sjoberg,  G.  (1962),  “Disasters  and  social  change”, Dalam Baker, G.W. and Chapman, D.W. (Eds), Man  and  Society  in  Disaster (hlm. 356-384), Basic Books, New York.
Stallings,  Robert  A.  (1987).  Organizational change  and  the  sociology  of  disaster. Dalam Russell R. Dynes, Bruna DeMarchi, and  Carlo  Pelanda  (Eds.). Sociology  of Disasters: Contributions of Sociology to Disaster  Research (hlm.  239-257). Milano. Italy: Franco Angeli.
Stallings,  Robert.  (1991).  Disasters  as  social problems: A dissenting view?” International
Journal  of  Mass  Emergencies  and Disasters, 9 , 69-74.
Stephenson,  Robin  and  Peter  S.  Anderson. (1997).  “Disasters  and  the  Information Technology Revolution.” Disasters: The Journal  of  Disaster  Studies,  Policy  and Management 21 , 305-334.
Sylves, Richard T. (2004). “A Précis on Political Theory  and  Emergency  Management.”
Journal  of  Emergency  Management, 2
(3), 27-32.
Triyoga,  L.,  (1991).  Manusia  jawa  dan  Gunung Merapi: persepsi dan sistem kepercayaanya. Yogyakarta: UGM Press.
Twig, J. & Batt, M, (Eds.). (1998). Understanding Vulnerability: South Asian Perspective . London: ITDG.
Weick, Karl E. (1993). “The Collapse of Sensemaking in  Organizations:  The  Mann  Gulch Disaster.” Administrative  Science  Quarterly,
38 , 629-652.
White,  G.F.  (1945).  “Human  Adjustment  to Floods: A Geographical Approach to the Flood  Problem  in  the  United  States”. PhD  Dissertation.  Chicago.  Department of Geography, University of Chicago.
White,  G.F.;  Kates,  R.W.;  Burton,  I.  (2001) ‘Knowing  Better  and  Losing  Even More: The Use of Knowledge in Hazards Management’. In Environmental Hazards, 3 , 81-92.
Willigen,  Marieka  Van.  (2001).  “Do  Disasters Affect  Individual’s  Psychological  Well Being?  An  Over-Time  Analysis  of  the Effect  of  Hurricane  Floyd  on  Men  and Women  in  Eastern  North  Carolina.” International  Journal  of  Mass  Emergencies and Disasters, 19, 59-83.
Wisner,  B.  (1995).  “Bridging  “expert”  and  “local” knowledge for counter-disaster planning in urban South Africa”. Geo-Journal 37 (3), 335–348.
Zwemer, Jack. (1991). The Nature of the Human Self, in Quest. California: Glendale.