Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant
Sadewa Hakkam Muizhin *1 , Srihadi Winarningsih 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: 1 sadewa20001@mail.unpad.ac.id, 2 srihadi.winarningsih@unpad.ac.id

## Abstrak
Dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sering kali mengalami permasalahan Lebih Bayar, salah  satunya  pada  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Namun,  ketika  mengajukan  Restitusi  untuk  mendapatkan pengembalian Lebih Bayar tersebut, Wajib Pajak merasa kurang puas karena proses yang rumit dan cukup lama. Oleh  Karena  itu,  Direktorat  Jenderal  Pajak  memberikan  fasilitas  Pengembalian  Pendahuluan  sebagai  alternatif yang  dapat  digunakan  oleh  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  penerapan Pengembalian  Pendahuluan  PPN  dibandingkan  dengan  Restitusi  biasa,  menganalisa  dampak,  manfaat  dan kendalanya, serta untuk mengetahui Manajemen Restitusi yang baik untuk diterapkan perusahaan. Pengembalian Pendahuluan  merupakan  fasilitas  yang  disediakan  DJP  bagi  Wajib  Pajak  atau  Pengusaha  Kena  Pajak  yang memerlukan pengembalian atas Lebih Bayar PPN. Penelitian terapan ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang digunakan adalah data primer dan sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  partisipan,  wawancara,  dan  dokumentasi  objek  penelitian  pada perusahaan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan manajemen restitusi yang cukup baik dengan rutin melakukan Pembetulan SPT Masa PPN untuk memaksimalkan potensi Lebih Bayar PPN. Selanjutnya, dari hasil penerapan Pengembalian Pendahuluan terbukti efektif untuk meningkatkan Arus Kas Perusahaan menjadi lebih baik, dimana perusahaan mendapatkan pengembalian sebesar Rp204.338.490.368 yang dapat digunakan untuk kebutuhan perusahaan.
Kata Kunci: Arus Kas, Pajak Masukan, Pengembalian Pendahuluan, PPN, Restitusi

## Abstract
In the process of fulfilling tax obligations, taxpayers often encounter issues of overpayment, one of which is with Value Added Tax (VAT). However, when applying for restitution to obtain a refund of the overpayment, taxpayers feel dissatisfied due to the complicated and lengthy process. Therefore, the Directorate General of Taxes provides the Preliminary Refund facility as an alternative that can be used by taxpayers. This study aims to determine the effectiveness  of  the  implementation  of  VAT  Preliminary  Refunds  compared  to  regular  Restitution,  analyze  its impact, benefits, and challenges, and identify good Restitution Management practices for companies. Preliminary Refunds is a facility provided by the Directorate General of Taxes (DJP) for Taxpayers or Taxable Entrepreneurs who require refunds for VAT overpayments. This applied research uses a case study approach with a descriptive qualitative research method, utilizing both primary and secondary data obtained from participant observation, interviews, and documentation of the research object in a company in 2022. The results of the study indicate that the company has implemented effective refund management by routinely correcting VAT Periodic Tax Returns to maximize the potential VAT overpayment. Furthermore, the Implementation of Preliminary Refunds has proven effective in improving the company's cash flows, with the company receiving a refund of Rp204.338.490.368 which can be used for its operational needs.
Keywords: Cash Flows, Preliminary Refunds, Restitution, VAT, VAT In

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap orang di negara ini mendapat manfaat dari pertumbuhan perekonomian negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu langkah untuk menyediakan dana besar yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  sebagian  besar  pendanaan  APBN  bersumber  dari  kas  negara,  yang  meliputi  penerimaan
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Perpajakan merupakan aspek utama dalam  pencapaian  pendapatan  negara,  karena  menjadi  penyumbang  terbesar  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Pada  saat  di  Jakarta  pada  3  Januari  2024  lalu,  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  menyampaikan  bahwa  penerimaan  pajak  negara  menunjukkan  hal yang positif dengan melampaui target 3 tahun beruntun sejak 2021. Berikut data pendapatan Negara pada tahun 2021-2023.
Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2021 – 2023
Sumber Penerimaan Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah) 2021 2022 2023 Penerimaan Perpajakan 1.546,51 2.034,54 2.155,42 Penerimaan Negara Bukan Pajak 451,98 588,34 605,89 Hibah 4,57 3,54 12,99 Total Realisasi Pendapatan Negara 2.003,06 2.626,42 2.774,30 Sumber: Laman Resmi Kementerian Keuangan RI
Berdasarkan  Tabel  1  diatas,  terlihat  bahwa  perpajakan  menjadi  penyumbang  terbesar  terhadap pendapatan  Negara,  dengan  proporsi  rata-rata  diatas  77%  dibandingkan  dengan  sumber  pendapatan Negara yang lainnya. Penerimaan perpajakan ini terbagi kembali kedalam beberapa aspek pajak, salah satunya  yang  paling  besar  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN), merupakan  pajak  yang  dipungut  secara  langsung  oleh  pemerintah  pusat  atas  penyerahan  ataupun perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa kena Pajak (JKP). Menurut UU PPN, barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dipungut pada tiap mata rantai produksi hingga distribusi yang dikenakan secara bertingkat ( Multi Stage Levy ). PPN dibebankan terhadap setiap nilai tambah karena adanya unsur produksi yang dipergunakan dalam proses produksi hingga proses pengiriman produk terhadap konsumen (Rahayu dan Sayuti, 2013). Lebih lanjut,  Suparna  W.  & Adam  N.  (2021:248)  menjelaskan  PPN  sebagai  pajak  yang  dibebankan  atas konsumsi  tidak  langsung  terhadap  perdagangan  barang  dan  jasa.  Pernyataan  ini  sejalan  dengan pengertian yang dideskripsikan oleh Pohan (2016) bahwa perlakuan pembebanan PPN memiliki sifat yang  objektif  dimana  dilakukan  secara shifting (penggeseran)  kepada  pihak  lain  sebelum  akhirnya sampai kepada pemikul pajak sebagai sasaran akhir, yakni konsumen. Oleh karena itu, pengenaan pajak ini tidak memperhatikan kondisi subjek pajaknya. Pemerintah mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terbaru dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sejak 1 April 2022, PPN memiliki tariff 11% dan paling lambat pada 1 Januari 2025 akan naik menjadi 12%.
Pajak Pertambahan Nilai berkaitan erat dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran adalah PPN yang terutang atas kegiatan penyerahan dalam negeri maupun ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan/atau JKP yang harus dipungut oleh PKP. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang semestinya telah dibayar atas pembelian dalam negeri maupun impor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan/atau perolehan dalam negeri atau impor JKP yang dilakukan oleh PKP di dalam Derah Pabean. Istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ini sangat erat dikaitkan hubungannya dengan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Pajak Masukan yang dimiliki oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk mendapatkan perhitungan PPN pada setiap masa pajak. UU PPN yang kemudian  disempurnakan  oleh  UU  HPP  menjelaskan  mengenai  mekanisme  pengkreditan  Pajak Masukan. Pasal 2 menjelaskan bahwa pengkreditan Pajak Masukan dilakukan di masa yang sama, lalu dilanjutkan dalam pasal 2a yang menjelaskan mengenai pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang berkegiatan  ekspor,  sedangkan  perihal  persyaratan  Faktur  Pajak  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat mengkreditkan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 2b.Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Harmonisai Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjelaskan bahwa apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang telah dibayar sebelumnya, maka hal tersebut termasuk kedalam kondisi PPN Kurang Bayar dan PKP harus menyetorkan selisih PPN Kurang Bayar tersebut kepada kas
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Negara. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, peristiwa itu disebut dengan Lebih Bayar PPN.
Fenomena  lebih  bayar  PPN  ini  seringkali  dialami  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang melakukan kegiatan ekspor atau penyerahan di kawasan ekonomi khusus yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ataupun PPN dengan tariff 0%. Karena penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas, maka  tidak  akan  menimbulkan  Pajak  Keluaran.  Sedangkan,  jika  perusahaan  mayoritas  melakukan pembelian bahan baku di dalam negeri, maka akan menambah Pajak Masukan perusahaan. Sehingga pada saat dilakukan pengkreditan di akhir masa, Pajak Masukan jumlahnya akan lebih besar daripada Pajak keluarannya sehingga menyebabkan Lebih Bayar PPN. Atas Lebih Bayar PPN tadi, PKP dapat melakukan  pengajuan  pengembalian  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  melalui  Restitusi  PPN. Restitusi  merupakan  permohonan  pengembalian  yang  diminta  secara  resmi  kepada  negara  atas kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP),  Wajib  Pajak  berhak  mendapatkan  pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dari pemerintah. Sebab, selain berkewajiban memungut pajak dari rakyat, pemerintah juga  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  kelebihan  pajak  yang  telah  dibayarkan  oleh  Wajib Pajak.  Restitusi  dapat  terjadi  karena  kesalahan  penghitungan  pajak  yang  disampaikan  dalam  Surat Pemberitahuan (SPT) atau kelebihan  pembayaran  yang  disebabkan  oleh kesalahan  pemungutan  atau pemotongan  pajak.  Hal  pertama  yang  harus  dilakukan  PKP  untuk memperoleh restitusi  PPN  adalah mengisi bagian “Dikembalikan” (restitusi) pada SPT Masa PPN. Dalam hal kolom ini masih kosong dalam SPT Masa PPN, PKP mempunyai hak untuk mengajukan surat permohonan tambahan. PKP dapat mengajukan permohonan restitusi tersebut ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan. Proses selanjutnya setelah permohonan diterima, DJP akan melakukan pemeriksaan dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Lebih Bayar (SKPLB) apabila memang terbukti terjadi lebih bayar. Jangka waktu penerbitan SKPLB oleh DJP adalah paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali jika dalam kondisi tertentu telah ditetapkan berdasarkan keputusan DJP. Jika dalam jangka waktu tersebut DJP belum memberikan keputusan, maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.
Namun sayangnya, banyak Wajib Pajak yang mengeluhkan terkait proses Restitusi yang cukup rumit  dan  memakan  banyak  waktu  yakni  kurang  lebih  selama  1  tahun.  Sedangkan,  Wajib  Pajak membutuhkan  dana  atas  lebih  bayar  tadi  secepatnya  guna  perputaran  keuangan  perusahaan.  Oleh karenanya,  DJP  melalui  Peraturan  No.  39/PMK.03/2018  mengatur  Prosedur  dan  Tata  Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Pengembalian Pendahuluan ini merupakan fasilitas  yang  disediakan  oleh  DJP  bagi  Wajib  Pajak  yang  membutuhkan  pengembalian  lebih  bayar dengan mekanismen yang lebih mudah dan tentunya waktu yang lebih singkat karena Pengembalian Pendahuluan  PPN  hanya  memakan  waktu  paling  lama  selama  1  bulan.  Wajib  Pajak  yang  berhak mengajukan  permohonan  Pengembalian  Pendahuluan  adalah  yang  sudah  memenuhi  kriteria  tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib  Pajak  Persyaratan  Tertentu,  dan  Pengusaha  Kena  Pajak  Berisiko  Rendah.  Pengembalian Pendahuluan  merupakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  DJP  kepada  Wajib  Pajak  yang  membutuhkan Pengembalian Lebih Bayar PPN secara cepat dan melalui mekanisme yang lebih sederhana.
Pengajuan Pengembalian Pendahuluan PPN dilakukan dengan mencentang kolom “Dikembalikan (Restitusi)” menggunakan prosedur Pengembalian Pendahuluan Pasal 9 ayat 4 (c) PPN. Atas pengajuan Pengembalian Pendahuluan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, DJP tidak melakukan proses pemeriksaan layaknya  pengajuan  Restitusi  biasa.  Namun,  DJP  hanya  akan  melakukan  penelitian  singkat  untuk memastikan seluruh Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP telah dilaporkan oleh lawan transaksi dan seluruh nilai Lebih Bayarnya adalah benar adanya. Setelah melakukan penelitian, Direktur Jenderal Pajak  akan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak  (SKPPKP) apabila PKP dinilai sudah memenuhi kewajiban dan hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak. Penerbitan SKPPKP harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima  atau  permohonan  PKP  akan  dianggap  dikabulkan  jika  jangka  waktu  tersebut  terlampaui. Selanjutnya  DJP  akan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak (SKPKPP)  untuk  selanjutnya  dilakukan  penerbitan  Surat  Perintah  Membayar  Kelebihan  Pajak (SPMKP)  sebagai  dasar  pembayaran  kepada  Wajib  Pajak.  Ini  merupakan  keuntungan  yang  dapat
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak karena atas Lebih Bayar PPN sebelumnya dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat dan tentunya melalui prosedur yang jauh lebih sederhana.
Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melihat apakah kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pengembalian Pendahuluan PPN  ini  sudah  efektif  dan  dapat  menjadi  alternatif  yang  menjanjikan  bagi  Wajib  Pajak  yang membutuhkan  percepatan  Restitusi.  Atau  masih  terdapat  kekurangan  yang  perlu  dijadikan  bahan evaluasi dan perbaikan dimasa mendatang. Penelitian ini akan dilakukan pada PT. X yang merupakan salah  satu  klien  dari  SAR  Tax  &  Management  Consultant  yang  bergerak  pada  sektor  industri perkebunan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan ( applied research ) dengan pendekatan case study yang  dilakukan  secara  intensif  dan  mendalam  pada  subjek  penelitian.  Jenis  penelitian  ini  lebih menekankan  pada  penyelidikan  berkelanjutan  tentang  masalah  praktis  yang  sering  terjadi  sehingga memiliki  tujuan  untuk  menjawab  permasalahan  tertentu  supaya  dapat  menentukan  kebijakan  dan tindakan  perusahaan  yang  harus  diambil  di  masa  mendatang.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Mulyana (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Oleh karena itu, metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif ini dianggap sebagai metode penelitian yang tepat untuk mengkaji persoalan yang sedang diteliti, yaitu mengenai efektivitas  Penerapan  Pengembalian  Pendahuluan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Metode  kualitatif  pun diketahui  memadai  untuk  mengungkap  apakah  Penerapan  Pengembalian  Pendahuluan  sudah  tepat sebagai alternatif percepatan dari Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Pada  proses  penelitian  yang  dilaksanakan,  penulis  akan  melakukan  observasi  dengan  tujuan mengetahui  secara  rinci  mengenai  kegiatan  operasional  dan  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini.  Jenis  observasi  yang  dilakukan  adalah participant  observation (observasi  partisipan),  dimana  orang  yang  melakukan  pengamatan  terhadap  subjek  dan  berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan subjek yang diobservasi.
b. Wawancara
Wawancara  merupakan  alat  untuk  mengumpulkan  informasi  dengan  mengajukan  sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna  yang  mengacu  pada  topik  tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  proses wawancara  mendalam  bersama  3  (tiga)  Narasumber  yang  terdiri  dari  Penanggung  jawab  PT.  X, Assistant Manager Divisi Pajak dan Partner dari SAR Tax & Management Consultant. c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal, maupun tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis akan melakukan pengambilan data sebagai proses  dokumentasi  untuk  memperolah  beberapa  data  yang  dibutuhkan,  antara  lain  Kertas  Kerja Perhitungan  PPN  Masa  Januari  sampai  dengan  Desember  2022,  SPT  Masa  PPN  Masa  Januari sampai  dengan  Desember  2022,  Data  Pengajuan  Pengembalian  Pendahuluan  PPN  Masa  Januari sampai  dengan  Desember  2022,  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak (SKPPKP)  untuk  pengajuan  Pengembalian  Pendahuluan  Masa  Januari  sampai  dengan  Desember 2022.

## 2.3. Teknik Pengolahan Data
a. Reduksi Data
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Reduksi  data  merupakan  proses  penyederhanaan,  merangkum,  memilih  hal-hal  pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Proses ini dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung oleh penulis.
b. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan atas data mentah yang telah tereduksi selama proses  penelitian  berlangsung.  Data  yang  telah  direduksi  akan  lebih  jelas  dalam  memberikan gambaran dari persoalan dalam penelitian. Penyajian data sering menggunakan bentuk teks naratif yang kadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan, dan jaringan agar tercipta analisis kualitatif yang valid.
c. Penyusunan Kesimpulan dan Verifikasi
Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti kualitatif akan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. X Tahun 2022
Dengan  status  perusahaan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak,  maka  PT.  X  berkewajiban  untuk memungut PPN atas setiap penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan. Komponen yang digunakan dalam  melakukan  perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  Pajak  Keluaran dan  Pajak  Masukan. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran merupakan mekanisme kunci dalam perhitungan PPN. Hal itulah yang akan menentukan apakah perusahaan mengalami kurang bayar atau lebih bayar pada suatu masa pajak. Adapun perhitungan PPN berdasarkan SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember tahun 2022 pada PT. X adalah sebagai berikut.
Gambar 1. Perhitungan PPN Masa Januari s.d Desember 2022 Sumber: SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2022
DPP PPN M DPP PPN K
Januari 86.559.459.672 9.438.930.284 41.043.286.637 4.475.161.243 (4.963.769.041) Februari 140.827.139.642 15.423.588.631 54.731.561.528 5.868.230.545 (9.555.358.086) M aret 164.985.920.551 18.148.451.244 28.527.109.184 3.113.656.258 (15.034.794.986) April 247.306.879.169 27.140.052.868 71.761.285.123 7.870.508.889 (19.269.543.979) M ei 148.550.853.413 16.249.561.291 87.783.316.646 9.644.284.602 (6.605.276.689) Juni 461.375.529.255 50.617.189.873 124.586.158.944 13.699.302.887 (36.917.886.986) Juli 160.882.184.798 17.609.356.423 119.738.247.182 13.171.207.191 (4.438.149.232) Agustus 117.036.856.382 14.873.939.981 122.081.518.194 13.428.966.998 (1.444.972.983) September 258.310.243.595 28.326.176.117 52.327.232.442 5.755.995.569 (22.570.180.548) Oktober 250.374.371.437 27.220.089.581 93.941.361.589 10.333.549.779 (16.886.539.802) November 261.731.899.970 28.422.166.014 135.010.122.765 14.851.113.505 (13.571.052.509) Desember 205.182.143.210 22.570.035.753 190.712.920.078 20.978.421.216 (1.591.614.537) TOTAL 2.503.123.481.094 276.039.538.060
1.122.244.120.312 123.190.398.682 (152.849.139.378)
Masa Perolehan Penyerahan Lebih/Kurang
DPP PPN M DPP PPN K Januari 86.559.459.672 9.438.930.284 41.043.286.637 4.475.161.243 (4.963.769.041) Februari 140.827.139.642 15.423.588.631 54.731.561.528 5.868.230.545 (9.555.358.086) M aret 164.985.920.551 18.148.451.244 28.527.109.184 3.113.656.258 (15.034.794.986) April 247.306.879.169 27.140.052.868 71.761.285.123 7.870.508.889 (19.269.543.979) M ei 148.550.853.413 16.249.561.291 87.783.316.646 9.644.284.602 (6.605.276.689) Juni 461.375.529.255 50.617.189.873 124.586.158.944 13.699.302.887 (36.917.886.986) Juli 160.882.184.798 17.609.356.423 119.738.247.182 13.171.207.191 (4.438.149.232) Agustus 117.036.856.382 14.873.939.981 122.081.518.194 13.428.966.998 (1.444.972.983) September 258.310.243.595 28.326.176.117 52.327.232.442 5.755.995.569 (22.570.180.548) Oktober 250.374.371.437 27.220.089.581 93.941.361.589 10.333.549.779 (16.886.539.802) November 261.731.899.970 28.422.166.014 135.010.122.765 14.851.113.505 (13.571.052.509) Desember 205.182.143.210 22.570.035.753 190.712.920.078 20.978.421.216 (1.591.614.537) TOTAL 2.503.123.481.094 276.039.538.060
1.122.244.120.312 123.190.398.682 (152.849.139.378)
Masa Perolehan Penyerahan Lebih/Kurang
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
Berdasarkan data pada Tabel 2 diatas, terlihat bahwa PT. X mengalami lebih bayar PPN pada setiap masanya dengan jumlah lebih bayar sepanjang tahun 2022 mencapai Rp152.849.139.378. Hal itu karena adanya perbedaan yang cukup jauh antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran nya, dimana Pajak Masukan PT. X pada tahun 2022 mencapai Rp276.039.538.060, sedangkan Pajak Keluarannya hanya berjumlah Rp123.190.398.628. Lebih bayar PPN ini terjadi karena Pajak Masukan dari PT. X lebih besar daripada  Pajak  Keluarannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  PT.  X  mayoritas  melakukan  penyerahan  ke kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat dan juga melakukan ekspor, sehingga atas penyerahan tersebut  tidak  dipungut  PPN  atau  PPN  yang  dipungutnya  dikenakan  tarif  0%.  Sedangkan  untuk pembelian bahan baku perusahaan, PT. X melakukan pembeliannya dari dalam negeri, sehingga akan timbul Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Secara sederhana, mayoritas penyerahan yang dilakukan oleh  PT.  X  tidak  menambah  nominal  Pajak  Keluaran,  berbanding  terbalik  dengan  pembelian  yang dilakukan oleh PT. X yang menambah besaran Pajak Masukannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan PT.  X  seringkali  mengalami  Lebih  Bayar  pada  setiap  masa  pajaknya  dikarenakan  jumlah  Pajak Masukannya lebih besar dari Pajak Keluaran.

## 3.2. Manajemen Restitusi yang Baik untuk diterapkan oleh PT. X
Manajemen restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang efektif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan pajak perusahaan. Karena restitusi PPN ini berkaitan dengan suatu usaha untuk  mendapatkan  pengembalian  atas  kelebihan  pembayaran  PPN,  maka  diperlukan  strategi  untuk memaksimalkan potensi lebih bayar PPN, serta bagaimana supaya lebih bayar tersebut dapat kembali dalam  waktu  secepatnya.  Dengan  demikian cashflow perusahaan  akan  menjadi  lebih  sehat  ketika perputaran uang didalamnya berjalan dengan lancar.
a. Pembetulan SPT Masa PPN Untuk Memaksimalkan Potensi Lebih Bayar PPN
Pembetulan  SPT  Masa  PPN  merupakan  salah  satu  strategi  penting  dalam  upaya memaksimalkan  potensi  lebih  bayar  PPN  yang  dapat  diklaim  oleh  perusahaan.  Pembetulan  ini diperlukan  ketika  terdapat  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam  pengisian  SPT  PPN  yang  telah dilaporkan  sebelumnya,  yang  dapat  berdampak  pada  jumlah  PPN  lebih  bayar  yang  dilaporkan. Selain itu, bisa juga terdapat Faktur Pajak yang terlambat diterima sehingga belum diperhitungkan sebagai Pajak Masukan. Berikut penulis sajikan perbandingan jumlah lebih bayar PPN sebelum dan setelah dilakukan pembetulan.
Gambar 2. Perbandingan PPN Lebih Bayar Sebelum dan Setelah Pembetulan \Sumber: SPT PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari s.d Desember 2022
PPN M PPN K Le bih Bayar
PPN M PPN K Le bih Bayar Januari 9.438.930.284 4.475.161.243 (4.963.769.041) 15.683.431.657 4.475.161.243 (11.208.270.414) Februari 15.423.588.631 5.868.230.545 (9.555.358.086) 21.985.200.332 5.868.230.545 (16.116.969.787) Maret 18.148.451.244 3.113.656.258 (15.034.794.986) 24.920.124.597 3.113.656.258 (21.806.468.339) April 27.140.052.868 7.870.508.889 (19.269.543.979) 28.544.409.982 7.870.508.889 (20.673.901.093) Mei 16.249.561.291 9.644.284.602 (6.605.276.689) 18.676.258.733 9.644.284.602 (9.031.974.131) Juni 50.617.189.873 13.699.302.887 (36.917.886.986) 52.381.869.464 13.699.302.887 (38.682.566.577) Juli 17.609.356.423 13.171.207.191 (4.438.149.232) 20.348.458.292 13.171.207.191 (7.177.251.101) Agustus 14.873.939.981 13.428.966.998 (1.444.972.983) 15.981.872.931 13.428.966.998 (2.552.905.933) September 28.326.176.117 5.755.995.569 (22.570.180.548) 30.855.817.213 5.755.995.569 (25.099.821.644) Oktober 27.220.089.581 10.333.549.779 (16.886.539.802) 27.220.089.581 10.333.549.779 (16.886.539.802) November 28.422.166.014 14.851.113.505 (13.571.052.509) 43.794.620.785 15.564.265.650 (28.230.355.135) Desember 22.570.035.753 20.978.421.216 (1.591.614.537) 27.849.887.628 20.978.421.216 (6.871.466.412) TO TAL 276.039.538.060 123.190.398.682 (152.849.139.378) 328.242.041.195 123.903.550.827 (204.338.490.368) Masa
SPT Normal SPT Pe mbe tulan PPN M PPN K
Le bih Bayar PPN M PPN K Le bih Bayar Januari 9.438.930.284 4.475.161.243 (4.963.769.041) 15.683.431.657 4.475.161.243 (11.208.270.414) Februari 15.423.588.631 5.868.230.545 (9.555.358.086) 21.985.200.332 5.868.230.545 (16.116.969.787) Maret 18.148.451.244 3.113.656.258 (15.034.794.986) 24.920.124.597 3.113.656.258 (21.806.468.339) April 27.140.052.868 7.870.508.889 (19.269.543.979) 28.544.409.982 7.870.508.889 (20.673.901.093) Mei 16.249.561.291 9.644.284.602 (6.605.276.689) 18.676.258.733 9.644.284.602 (9.031.974.131) Juni 50.617.189.873 13.699.302.887 (36.917.886.986) 52.381.869.464 13.699.302.887 (38.682.566.577) Juli 17.609.356.423 13.171.207.191 (4.438.149.232) 20.348.458.292 13.171.207.191 (7.177.251.101) Agustus 14.873.939.981 13.428.966.998 (1.444.972.983) 15.981.872.931 13.428.966.998 (2.552.905.933) September 28.326.176.117 5.755.995.569 (22.570.180.548) 30.855.817.213 5.755.995.569 (25.099.821.644) Oktober 27.220.089.581 10.333.549.779 (16.886.539.802) 27.220.089.581 10.333.549.779 (16.886.539.802) November 28.422.166.014 14.851.113.505 (13.571.052.509) 43.794.620.785 15.564.265.650 (28.230.355.135) Desember 22.570.035.753 20.978.421.216 (1.591.614.537) 27.849.887.628 20.978.421.216 (6.871.466.412) TO TAL 276.039.538.060 123.190.398.682 (152.849.139.378) 328.242.041.195 123.903.550.827 (204.338.490.368)
Masa SPT Normal SPT Pe mbe tulan
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, diketahui bahwa setelah dilakukan pembetulan pada SPT Masa  PPN,  jumlah  Lebih  Bayar  PPN  dari  PT.  X  yang  sebelumnya  hanya  Rp152.849139.378 menjadi Rp204.338.490.368. Dengan kata lain, ada tambahan potensi lebih bayar PPN yang dapat diperoleh perusahaan sebesar Rp51.489.350.990.
b. Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai
Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. PT. X adalah salah satu PKP yang berhak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut karena merupakan PKP Berisiko Rendah serta  termasuk  kedalam  Wajib  Pajak  yang  patuh  dalam  pelaporan  SPT  Masa  PPN  nya.  Dengan penerapan Pengembalian Pendahuluan ini memungkinkan PT. X untuk mendapatkan pengembalian lebih  bayar  PPN  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  prosedur  restitusi  normal.  Pengembalian Pendahuluan  ini  dilakukan  setelah  PT.  X  melakukan  pembetulan  SPT  Masa  PPN  untuk memaksimalkan potensi jumlah lebih bayar yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Berikut penulis sajikan data pengajuan dan hasil dari penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN yang dilakukan oleh PT. X.

## Gambar 3. Data Pengajuan dan Hasil Pengembalian Pendahuluan PPN Tahun 2022 Sumber: SKPPKP PPN Januari s.d Desember 2022
Sesuai  dengan  Tabel  4  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  PT.  X  mengajukan  Pengembalian Pendahuluan  PPN  pada  setiap masa  pajak  sepanjang tahun  2022.  Pengembalian Pendahuluan  ini diajukan  setelah  PT.  X  melakukan  pembetulan  SPT  Masa  PPN  dengan  total  pengajuan  setahun adalah  Rp204.338.490.368.  Namun,  tidak  semua  nilai  lebih  bayar  yang  diajukan  Pengembalian Pendahuluan dikabulkan oleh DJP. Hal tersebut terjadi karena DJP melakukan serangkaian proses penelitian  ketika  PKP  mengajukan  Pengembalian  Pendahuluan  untuk  memastikan  seluruh  Pajak Masukan memang sudah bisa dikreditkan oleh PKP yang mengajukan. Dari hasil penelitian tersebut DJP menemukan adanya Faktur Pajak yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi sehingga atas Pajak Masukannya belum dapat dikreditkan oleh PT. X

## 3.3. Dampak dan Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Dibandingkan dengan Restitusi Biasa
Pengembalian Pendahuluan PPN dan mekanisme restitusi biasa merupakan pilihan yang disediakan oleh  DJP  untuk  Wajib  Pajak  yang  ingin  mengajukan  pengembalian  Lebih  Bayar  PPN.  Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dari waktu, proses, dan dampaknya terhadap perusahaan, sehingga
PKP FIS KUS
Januari 11.208.270.414 11.045.120.867 163.149.547 Februari 16.116.969.787 9.246.902.642 6.870.067.145 M aret 21.806.468.339 19.989.158.038 1.817.310.301 April 20.673.901.093 19.829.140.241 844.760.852 M ei 9.031.974.131 8.044.491.733 987.482.398 Juni 38.682.566.577 33.783.560.298 4.899.006.279 Juli 7.177.251.101 3.044.033.170 4.133.217.931 Agustus 2.552.905.933 1.465.046.054 1.087.859.879 September 25.099.821.644 17.899.008.921 7.200.812.723 Oktober 16.886.539.802 14.962.188.196 1.924.351.606 November 28.230.355.135 18.608.362.185 9.621.992.950 Desember 6.871.466.412 6.540.547.529 330.918.883 TOTAL 204.338.490.368 164.457.559.874
39.880.930.494 Jumlah Lebih Bayar Masa S elisih
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
efisiensinya pun akan berbeda. Dampak dan Efektivitas penerapan Pengembalian Pendahuluan dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.
a. Terhadap Cashflow Perusahaan
Pengembalian Pendahuluan PPN memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap cashflow perusahaan dibandingkan dengan restitusi biasa. Hal itu tentu disebabkan karena PKP yang mengajukan Pengembalian Pendahuluan PPN akan jauh lebih cepat menerima pengembalian lebih bayarnya.  Berikut  penulis  sajikan  perbedaan cashflow perusahaan  ketika  menggunakan Pengembalian Pendahuluan dan ketika menggunakan Restitusi Biasa.
Penerimaan kas dari pelanggan 7.489.010.789.180 Pembayaran kas kepada pemasok (4.606.981.099.634) Pembayaran kas kepada karyawan (1.221.572.516.301) Penerimaan Restitusi Pembayaran pajak penghasilan
(508.015.986.997)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi
1.152.441.186.248
Penerimaan dari piutang lain-lain pihak berelasi 793.498.786.664 Penerimaan penghasilan bunga 111.838.526.881 Penerimaan dividen 1.457.740.839 Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya 55.265.284.282 penambah aset tidak lancar lainnya (44.433.278.783) penambahan piutang plasma 2.945.639.606 perolehan aset tetap (424.592.341.416) Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi (1.829.613.000.000) Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (1.333.632.641.927)
Pembayaran liabilitas sewa
(10.577.445.340) Pembayaran bunga (341.071.389.240) Pembayaran M TN dan utang bank (3.214.770.873.459) Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi 3.149.180.099.757 Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi (605.704.787.952)
Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan
(1.022.944.396.234) KENAIKAN (PENURUNAN NETO KAS DAN S ETARA KAS )
(1.204.135.851.913)
Dampak Neto Selisih Kurs Atas Kas Dan Setara Kas
3.699.024.485 KAS  DAN S ETARA KAS  AWAL TAHUN 2.481.445.660.808
KAS  DAN S ETARA KAS  AKHIR TAHUN
1.281.008.833.380
LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2022 De ngan Pe ne rapan Re stitusi Biasa ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  OPERAS I ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  INVES TAS I ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  PENDANAAN Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 1.152.441.186.248 Penerimaan dari piutang lain-lain pihak berelasi 793.498.786.664
Penerimaan penghasilan bunga 111.838.526.881 Penerimaan dividen 1.457.740.839 Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya 55.265.284.282 penambah aset tidak lancar lainnya (44.433.278.783) penambahan piutang plasma 2.945.639.606 perolehan aset tetap (424.592.341.416) Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi (1.829.613.000.000) Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (1.333.632.641.927)
Pembayaran liabilitas sewa
(10.577.445.340) Pembayaran bunga (341.071.389.240) Pembayaran M TN dan utang bank (3.214.770.873.459) Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi 3.149.180.099.757 Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi (605.704.787.952)
Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan
(1.022.944.396.234) KENAIKAN (PENURUNAN NETO KAS
DAN S ETARA KAS ) (1.204.135.851.913)
Dampak Neto Selisih Kurs Atas Kas Dan Setara Kas
3.699.024.485 KAS  DAN S ETARA KAS  AWAL TAHUN 2.481.445.660.808
KAS  DAN S ETARA KAS  AKHIR TAHUN
1.281.008.833.380 ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  PENDANAAN ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  INVES TAS I
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
Gambar 5. Cashflow Perusahaan Ketika Menggunakan Pengembalian Pendahuluan Periode Tahun 2022

## Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2022
Berdasarkan  data  pada  Gambar  4  dan  Gambar  5  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  sesuai  dengan Gambar 4, Cashflow perusahaan ketika menggunakan restitusi biasa terdapat Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.281.008.833.380. Sedangkan untuk Gambar 5, Cashflow perusahaan ketika menggunakan Pengembalian Pendahuluan terdapat Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.485.347.323.748. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada kolom “Penerimaan Restitusi”.  Ketika  perusahaan  menggunakan  restitusi  biasa,  uang  pengembalian  atas  lebih  bayar PPN tidak akan didapatkan pada tahun yang sama, melainkan ditahun berikutnya atau bahkan di 2 tahun  berikutnya  yaitu  antara  tahun  2023  atau  tahun  2024.  Sedangkan  ketika  perusahaan menggunakan  Pengembalian  Pendahuluan,  maka  dana  pengembalian  lebih  bayar  PPN  akan didapatkan oleh perusahaan pada tahun yang sama karena prosesnya hanya memakan waktu 1 bulan saja.  Artinya,  selisih cashflow perusahaan  ketika  menggunakan  restitusi  biasa  dengan  ketika
Penerimaan kas dari pelanggan 7.489.010.789.180 Pembayaran kas kepada pemasok (4.606.981.099.634) Pembayaran kas kepada karyawan (1.221.572.516.301) Penerimaan Restitusi 204.338.490.368 Pembayaran pajak penghasilan (508.015.986.997) Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 1.356.779.676.616 Penerimaan dari piutang lain-lain pihak berelasi 793.498.786.664 Penerimaan penghasilan bunga 111.838.526.881 Penerimaan dividen 1.457.740.839 Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya 55.265.284.282 penambah aset tidak lancar lainnya (44.433.278.783) penambahan piutang plasma 2.945.639.606 perolehan aset tetap (424.592.341.416) Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi (1.829.613.000.000) Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (1.333.632.641.927)
Pembayaran liabilitas sewa
(10.577.445.340) Pembayaran bunga (341.071.389.240) Pembayaran M TN dan utang bank (3.214.770.873.459) Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi 3.149.180.099.757 Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi (605.704.787.952) Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan (1.022.944.396.234) KENAIKAN (PENURUNAN NETO KAS DAN S ETARA KAS ) (999.797.361.545) Dampak Neto Selisih Kurs Atas Kas Dan Setara Kas 3.699.024.485
KAS  DAN S ETARA KAS  AWAL TAHUN 2.481.445.660.808 KAS  DAN S ETARA KAS  AKHIR TAHUN 1.485.347.323.748 LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2022 De ngan Pe ne rapan Pe nge mbalian Pe ndahuluan ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  OPERAS I ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  INVES TAS I ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  PENDANAAN Penerimaan kas dari pelanggan
7.489.010.789.180
Pembayaran kas kepada pemasok
(4.606.981.099.634) Pembayaran kas kepada karyawan (1.221.572.516.301) Penerimaan Restitusi 204.338.490.368 Pembayaran pajak penghasilan (508.015.986.997) Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 1.356.779.676.616
Penerimaan dari piutang lain-lain pihak berelasi 793.498.786.664 Penerimaan penghasilan bunga 111.838.526.881 Penerimaan dividen 1.457.740.839 Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya 55.265.284.282 penambah aset tidak lancar lainnya (44.433.278.783) penambahan piutang plasma 2.945.639.606 perolehan aset tetap (424.592.341.416) Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi (1.829.613.000.000) Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi
(1.333.632.641.927)
Pembayaran liabilitas sewa (10.577.445.340) Pembayaran bunga (341.071.389.240) Pembayaran M TN dan utang bank (3.214.770.873.459) Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi 3.149.180.099.757 Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi (605.704.787.952) Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan (1.022.944.396.234) KENAIKAN (PENURUNAN NETO KAS DAN S ETARA KAS ) (999.797.361.545) Dampak Neto Selisih Kurs Atas Kas Dan Setara Kas 3.699.024.485 KAS  DAN S ETARA KAS  AWAL TAHUN 2.481.445.660.808
KAS  DAN S ETARA KAS  AKHIR TAHUN 1.485.347.323.748 LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2022 De ngan Pe ne rapan Pe nge mbalian Pe ndahuluan

## ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  OPERAS I
ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  INVES TAS I ARUS  KAS  DARI AKTIVITAS  PENDANAAN
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
menggunakan  Pengembalian  Pendahuluan  adalah  sebesar  Rp204.338.490.368.  Nilai  tersebut merupakan lebih bayar yang dimiliki oleh PT. X pada tahun 2022. Dengan demikian, PT. X akan sangat  terbantu  dari  sisi cashflow dengan  penerapan  Pengembalian  Pendahuluan  PPN  ini dikarenakan perusahaan mendapatkan dana segar yang nominalnya cukup besar.
b. Terhadap Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga,  dan  kenaikan.  Pasal  15  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan menjelaskan bahwa DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti  lain  yang  menunjukan  bahwa  ternyata  Wajib  Pajak  memiliki  kurang  bayar  pajak  yang seharusnya dibayar. Atas jumlah kurang bayar yang terutang dalam SKPKBT tadi akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
Sedangkan untuk Pengembalian Pendahuluan, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak, dijelaskan bahwa atas  sanksi  administrasi  berupa  kenaikan  sebesar  100%  tersebut  diberikan  pengurangan  atau keringanan. Pengurangan sanksi tersebut menjadi sebesar sanksi administrasi berupa bunga. Pada Pasal 13 ayat (2) UU KUP dijelaskan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi berupa bunga ini, yaitu  atas  jumlah  kekurangan  pajak  yang  terutang  ditambah  dengan  sanksi  administrasi  berupa bunga sebesar 2% per bulan dan paling lama dalam 24 bulan.
Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  maka  PKP  lebih  diuntungkan  karena  dari  sisi  sanksi administrasi  pun  jauh  lebih  rendah  ketika  kedepannya  menghadapi  resiko  kurang  bayar  akibat kesalahan perhitungan PPN. Walaupun sebenarnya hal ini tidak pernah terjadi pada PT. X karena memang  pada  setiap  masa  pajak  PT.  X  selalu  mengalami  lebih  bayar  PPN  dikarenakan  Pajak Masukannya yang selalu lebih besar daripada Pajak Keluarannya.
c. Terhadap Efisiensi Sumber Daya Manusia
Menurut Hasibuan (2016) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efisien  membantu  terwujudnya  tujuan  perusahaan, karyawan  dan  masyarakat.  Efisiensi  pekerjaan  dari  SDM  sangat  penting  dalam  membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Dari perspektif sumber daya manusia, Pengembalian Pendahuluan PPN  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  restitusi  biasa.  Proses  yang  lebih  cepat  dan  sederhana mengurangi  beban  administrasi  pada  tim  keuangan,  akuntansi,  dan  pajak  sehingga  mereka  dapat fokus pada tugas-tugas strategis lainnya.
Restitusi  biasa  dengan  prosedur  yang  lebih  panjang  dan  kompleks,  seringkali  memerlukan alokasi  waktu  dan  tenaga  yang  lebih  besar  karena  dalam  proses  pemeriksaan  perlu  untuk menyiapkan  dokumen-dokumen  yang  diminta  dan  persiapan  menghadapi  pemeriksaan  dari  tim pemeriksa.  Dengan  memanfaatkan  fasilitas  Pengembalian  Pendahuluan,  perusahaan  dapat meningkatkan produktivitas SDM dan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan persiapan pemeriksaan pajak.

## 3.4. Kendala dan Kekurangan dari Penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN
Kebijakan dari Pengembalian Pendahuluan yang memberikan pengembalian dengan waktu yang cepat  serta  proses  yang  mudah  tentu  saja  masih  memiliki  beberapa  kekurangan.  Jika  dibandingkan dengan  proses  restitusi  biasa  yang  memakan  waktu  1  tahun,  Pengembalian  Pendahuluan  ini  hanya memerlukan  waktu  1  bulan  saja.  Pemangkasan  waktu  yang  signifikan  ini  tentu  berdampak  kepada beberapa hal yang dapat menjadi kekurangan dari Pengembalian Pendahuluan. Karena Pengembalian Pendahuluan ini hanya melalui proses penelitian yang singkat dari DJP, maka nilai lebih bayar PPN yang dikabulkan nantinya belum tentu sesuai dengan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Beberapa kekurangan dari penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN yakni Pertama terkait faktur Pajak  yang  belum  dilaporkan  oleh  lawan  transaksi,  menyebabkan  Pajak  Masukan  yang  sudah  kita kreditkan akan dikoreksi oleh DJP sehingga timbul selisih antara pengajuan dari Wajib Pajak dengan yang dikabulkan oleh DJP. Hal tersebut berkaitan dengan kekurangan yang kedua, dimana sistem dari DJP  sendiri  tidak  memberikan  pengaturan terkait faktur  pajak  dan  pengkreditan Pajak Masukannya. Secara sistem seharusnya faktur pajak yang belum dilaporkan oleh penjual tidak dapat dikreditkan oleh
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
pembeli. Dengan demikian, PKP akan mengetahui mana Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan mana Pajak Masukan yang belum bisa dikreditkan karena belum dilaporkan oleh lawan transaksi.
Selanjutnya, dalam proses penelitian yang dilakukan DJP, hanya dilakukan penelitian dari sistem untuk mengecek mana Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dan dapat diperhitungkan untuk perhitungan lebih bayar PPN. Proses penelitian ini tidak terdapat feedback berupa komunikasi dari kedua belah  pihak,  sehingga  PKP  yang  mengajukan  Pengembalian  Pendahuluan  tidak  bisa  melakukan konfirmasi bahwa memang Pajak Masukan tersebut benar adanya sesuai bukti dari dokumen yang ada, hanya saja pihak penjual belum melaporkannya.

## 3.5. Analisa Hasil Wawancara Menggunakan Software NVivo
NVivo adalah perangkat lunak ( software ) yang digunakan untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen analisis data kualitatif yang fungsi utamanya adalah untuk melakukan koding data dengan efektif dan efisien. NVivo juga dapat menunjukkan Word Frequency dari data yang kita miliki yang berfungsi untuk mengetahui kata yang paling sering muncul dari data tersebut. Berikut penulis sajikan Word Frequency dari data hasil wawancara dengan 3 Narasumber.
Gambar 7. Word Frequency Hasil Wawancara Narasumber Sumber: Hasil Wawancara, Diolah Penulis Menggunakan NVivo (2024)
Berdasarkan  Gambar  1  diatas,  terlihat  bahwa  kata  yang  paling  sering  muncul  pada  saat  sesi wawancara adalah Pengembalian Pendahuluan, Lebih Bayar, Restitusi, Cashflow , PPN, efektif, dan kata lain yang mengikutinya. Hal ini sesuai dengan topik permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai efektivitas penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN.

## 4. KESIMPULAN
PT.  X  seringkali  mengalami  Lebih  Bayar  PPN  disebabkan  oleh  lebih  besarnya  Pajak  Masukan dibandingkan  dengan  Pajak  Keluarannya.  Hal  ini  terjadi  karena  PT.  X  mayoritas  penjualan  atau penyerahannya dilakukan ke kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat sehingga PPN nya tidak dipungut. Sedangkan pembelian bahan baku dari PT. X mayoritas dilakukan di dalam negeri, sehingga dari pembelian tersebut akan menambah besar Pajak Masukan dan menyebabkan lebih bayar. Atas Lebih Bayar tersebut, PT. X melakukan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan pada setiap masa pajak. Pengembalian Pendahuluan yang dilakukan PT. X pada tahun 2022, dari total pengajuan lebih bayar
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin
sebesar Rp204.338.490.368, DJP mengabulkan permohonan pengembalian sebesar Rp164.457.559.874 atau masih terdapat selisih sebesar Rp39.880.930.494. Pengembalian Pendahuluan ini berdampak pada semakin  membaiknya cashflow perusahaan  karena  uang  hasil  Pengembalian  Pendahuluan  ini  akan digunakan  untuk  kebutuhan  perusahaan  baik  kegiatan  operasional  maupun  untuk  menutupi  pajak terutang yang dimiliki perusahaan. Setelah melakukan penerapan Pengembalian Pendahuluan, terlihat bahwa  dibandingkan  dengan  Restitusi  Biasa,  Pengembalian  Pendahuluan  sangat  efektif  untuk diterapkan oleh perusahaan sebagai alternatif percepatan Restitusi Pajak. Hal ini terbukti dari Cashflow Perusahaan  yang  terdampak  positif  dengan  adanya  dana  segar  sebesar  Rp204.338.490.368  sebagai dampak dari penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN. Selain efektif terhadap Cashflow Perusahaan, Pengembalian Pendahuluan juga efektif untuk mengurangi resiko Sanksi Administrasi sebesar 100% apabila  dikemudian  hari  ditemukan  adanya  kekurangan  bayar  PPN.  Selain  itu  juga,  Pengembalian Pendahuluan efektif untuk meningkatkan efisiensi kerja Sumber Daya Manusia PT. X terutama bagian Keuangan,  Akuntansi,  dan  Pajak.  Hal  ini  karena  dengan  Pengembalian  Pendahuluan,  tidak  akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk persiapan pemeriksaan layaknya Restitusi Biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amala,  M.,  &  Halimatusadiah,  E.  (2023).  Pengaruh  Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi .
Daryatno,  A.  B.  (2021).  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak  Sebagai  Alternatif  Membantu Cashflow PT Continental Panjipratama Pada Masa Pandemi Covid-19. Senapenmas .
Daryatno,  A.  B.  (2021).  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak  Sebagai  ALternatif  Membantu Cashflow PT Continental Panjipratama Pada Masa Pandemi Covid-19. Prosiding SENAPENMAS . DDTC News. (2022, November 14). DJP Jelaskan 2 Perbedaan Penyebab SPT PPN Lebih Bayar, Apa Saja? Retrieved  from  https://news.ddtc.co.id/djp-jelaskan-2-perbedaan-penyebab-spt-ppn-lebih- bayar-apa-saja-43424
Direktur Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2021 .
Kusuma, I. G., & Maradona, A. F. (2020). Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. E-Jurnal Akuntansi . Miles, M. H. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. (T. R. Rohidi, Trans.) USA: Sage Publications.
Mulyana, D. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nataherwin,  &  Widyasari.  (2017). Memahami  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  di Indonesia. Bandung: Rasibook.
Naura, Y. R. (2019). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Nusantara 1 (Persero). UMSU .
Pemerintah Pusat Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Pemerintah Pusat Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .
Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
Pemerintah Pusat Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah .
Pemerintah  Pusat  Indonesia.  (2021). Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Wibowo, B. A. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Penghematan Beban Arus Kas Pada PT. Budi Graha Perkasa Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area .
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Widhiartanti,  A.  C.  (2017).  Manfaat  Pengembalian  Pendahuluan  atas  PPN  Lebih  Bayar  Terhadap Kinerja Keuangan PT ABC. Doctoral Dissertation Universitas Katolik Soegijapranata .
Wijaya,  S.  (2021).  Fasilitas  PPN  Tidak  Dipungut  atau  Dibebaskan:  Perbedaan  dan  Permasalahan.
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo .
Zuriah, N. (2009). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1173-1186 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin

## Halaman Ini Dikosongkan