## TINDAK TUTUR  HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM
Syahfitri Purnama syahfitri@hotmail.com
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI
Abstrak. Tindak tutur percakapan merupakan sebuah tindakan manusia yang dilakukan hampir pada semua  aktifitas. Menurut Austin  tindak  tutur  terdiri dari tindak  lokusi  yaitu  berfungsi sebagai  media transfer kepada mitra tutur, tindak ilokusi yaitu disusun dalam suatu ujaran untuk menginformasikan sesuatu  di  bawah  kontrol  penutur,  dan  tindak  perlokusi  yaitu  suatu  hasil  tindakan    mitra  tutur  yang disebabkan  ujaran  penutur.    Makalah  ini  berjudul  ”  Tindak  Tutur  Berbahasa  Hakim  Berdasarkan Undang-  Undang  Republik  Indonesia  No  49  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Umum” . Secara professional,  tindak  tutur  hakim  selalu  dijaga  untuk  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat, serta  etika  dan  prilaku  baik  dalam  menjalankan  tugas  yudisial  maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  i)  Bagaimanakah  tindak  tutur  ilokusi  yang  digunakan  hakim  di pengadilan  ditinjau  dari  Undang-Undang  No  49  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Umum?  dan  ii) Bagaimanakah  tindak  tutur  yang  digunakan  hakim  ditinjau  dari  sudut  kesantunan  berbahasa  di pengadilan?.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kwalitatif  dan  data  percakapan  hakim  diambil  di Pengadilan Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digunakan tindak tutur representatif, deklaratif,  dan  direktif  di  pengadilan,  tindak  tutur bold  on  record yaitu  melakukan  tindakan  verbal dengan  cara  paling  singkat,  lugas,  langsung,  apa  adanya,  tanpa  basa  basi  agar  proses  persidangan berjalan  lancar. Di  dalam  tindak  mengancam  muka  positif  digunakan  kalimat  ketidaksetujuan  dan dalam  tindak  mengancam  muka  negatif  digunakan  kalimat  menyuruh  kepada  mitra  tutur  yang menunjukkan  kesantunan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang    Republik  Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
Kata Kunci : Tindak Tutur; Tindak Mengancam Muka Positif dan Negatif; Kesantunan Berbahasa
Abstract . Speech act is a human act that is done in nearly all activities. According to Austin, speech acts  consist  of  the  locutionary  acts  are  acts  of  speaking  which  serves  as  a  transfer  medium  to  the listener,    illocutionary  acts  are  acts  done  in  speaking  which  are  arranged  in  a  speech  to  inform something  under  the  control  of  the  speaker,  and  perlocutionary  acts  which  is  a  consequences  or  by product  of  speaking.  The  paper  is  titled  "Speech  Acts  of  Judge  Under  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia  No.  49  Year  2009  Concerning  General  Justice".  As  professional  manner,  speech  acts  of judge always maintained for the honor, dignity, ethics and good behavior in performing judicial duties and in everyday life. The Problems in this study are i) How does the use of  ilocutionary acts of judge in court in terms of the Act No. 49 of 2009 on the General Justice? and ii) How is speech act used by judge from the point of politeness in court ?. This study is a qualitative study and the data retrieved by judge  conversations  in  the    court  of  East  Jakarta.  The  results  showed  that  the  use  of  representative speech act, declarative, and the directive in court,  bold on record speech acts that perform the verbal action  in  the  most  concise,  straightforward,  direct,  as  it  is,  without  strings  attached  so  that  the proceedings run smoothly.  In the positive face threatening acts used  disapproval sentences and  in the  negative  face  threatening  acts  used  the    politeness  as  mandated  in  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia Number 49 Year 2009 on the General Justice.
Keywords: Speech Acts,  Positive and Negative  Face Threats, Politeness.

## PENDAHULUAN
Tindak  tutur  menduduki  tempat  yang penting  di  dalam  komunikasi,  yaitu  untuk membentuk  interaksi  antar  pribadi  dan memelihara  hubungan  sosial.  Teori  tindak tutur    ( speech  act) itu  diformulasikan  oleh Jhon Austin (1962) dan Jhon Searly (1983) dari  dasar  pandangan  bahwa  bahasa digunakan tidak hanya untuk menggambarkan dunia tetapi untuk melakukan tindakan yang dapat diindikasikan  dari  tampilan  ujaran  itu sendiri.  Menurut  Searly  dalam  bukunya “Speech Act: an Essay in The Philosophy of Language” , tindak tutur dibagi menjadi tiga bagian yaitu, tindak lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner.
Tindak  tutur  tersebut  tidak  hanya digunakan  oleh  guru  kepada  murid,  dokter kepada  pasien,  tetapi  juga  oleh  hakim kepada  saksi  atau  terdakwa  di  pengadilan. Pengadilan  adalah  otoritas  hukum  untuk menyelesaikan  perselisihan  para  pencari keadilan dalam hal sipil, buruh, administrtif,  dan  kriminal.  Dalam  negara dengan  sistem Common  Law ,  pengadilan merupakan  cara  utama  untuk  penyelesaian perselisihan,  dan  umumnya  dimengerti bahwa  semua  orang  memilih  hak  untuk membawa  klainnya  ke  pengadilan.  Di samping  itu,  pengadilan  merupakan  tempat meminta  perlindungan  dari  pihak  tertuduh. Di dalam pengadilan hakim, jaksa, pengacara, terdakwa dan saksi melaksanakan  komunikasi  melalui  bahasa. Mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi    sesuai  dengan  tujuannya. Tujuan  dilakukannya  acara  di  Pengadilan adalah  untuk  menyelesaikan  perkara  dan menolong  masyarakat  mencari  keadilan . Tindak  tutur  yang  digunakan  hakim  di pengadilan    bersifat  etis  yaitu    selalu menggunakan  bahasa  yang  tegas,  cermat, dan  juga  efektif    di  samping  itu  diperlukan juga aturan-aturan percakapan sebagai dasar berpijak  agar  tujuan  komunikasi  itu tercapai.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh  seorang  hakim  sebagai  seorang  yang
harus  bertanggung  jawab  menjalankan tugasnya  secara  profesional  adalah  wajib menaati  kode  etik  dan  pedoman  berprilaku berdasarkan  Pasal  13  B  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Umum  (Mustafa,  2013:16)  Ini artinya  bahwa  hakim  harus  menaati    kode etik  dan  pedoman  berprilaku  dalam berkomunikasi dengan tidak bertindak tutur kasar di pengadilan. Etika hakim atau etika profesi  hakim  bersifat  universal  yaitu, mengatur  nilai-nilai  moral  dan  kaidah- kaidah penuntun serta aturan perilaku  yang seharusnya  dan  seyogianya  dipegang  teguh oleh  hakim  dalam  menjalankan  tugas profesinya.  Tujuan  akhir  atau  filosofi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional ialah menegakkan keadilan di persidangan dengan menggunakan  tindak  tutur  yang  santun  di pengadilan.  Penelitian  ini  berhubungan dengan  tindak  tutur  dan    kesantunan berbahasa hakim dalam persidangan.
2. Teori
2.1.  Tindak Tutur
J.L  Austin  di  dalam  bukunya  yang berjudul How  to  Do  Things  with  Words (1962) mengatakan  banyak  fungsi  yang dibentuk oleh ujaran merupakan bagian dari komunikasi interpersonal
yang
diungkapkan melalui kalimat. Ia mengemukakan  bahwa  bahasa  tidak  hanya digunakan  sebagai  penyampai  pesan,  tetapi juga  sebagai  pembentuk  tindakan  yang terdiri  atas  dua  katagori  yaitu  kalimat perlakuan (performative ) dan kalimat penyata (constative ). Makna kalimat perlakuan adalah pengungkapan  kalimat.
1.  Hakim  mengatakan  “Sebelum  anda memberikan  keterangan,  terlebih  dahulu diambil sumpah anda”.
2. Terdakwa mengatakan “Saya minta maaf pak hakim”.
3.  Hakim  mengatakan “ Saya  tutup  sidang hari ini”
Semua  ujaran  di  atas  langsung membawa  realitas  sosial  dan  psikologis.
Makna  kalimat  (1)  adalah  “janji  yang diucapkan”,  (2)  permintaan  maaf    terjadi setelah ujaran dilakukan, dan (3) pernyataan hakim  menjadi  sebuah  kenyataan.  Jadi, mengatakan adalah juga melakukan.
Menurut  Austin,  tuturan  performatif  secara gramatikal  ditandai  dengan  penggunaan subjek  orang    pertama  dan  kata  kerja berkala kini (present) dan
tidak
mengandung nilai benar-salah. Berdasarkaan hal tersebut,
Wardhaugh (1992:223) mendefinisikan kalimat  konstatif  sebagai  ujaran  yang dihubungkan  dengan  peristiwa  yang  terjadi di  dunia  nyata  atau  dunia  imaji,  dan proposisi  kalimat  tersebut  dapat  benar  atau salah..  Hal  itu  dapat  diasumsikan  bahwa menuturkan  sesuatu  berarti  ‘melakukan sesuatu’.
Austin dalam Levinson (1983:236)
menggolongkan  tindak  tutur  menjadi  tiga bagian, yaitu,
a. Tindak lokusioner: ujaran yang merujuk kepada sesuatu
b. Tindak ilokusioner: membuat pernyataan    yaitu  memberi,  berjanji, dan lainnya. Dalam menuturkan kalimat tersebut, ada tindakan melakukan sesuatu.
c. Tindak Perlokusioner : efek dari ujaran yang  diujarkan  penutur  kepada  mitra tutur
Dengan  merujuk  pada  teori  Austin, Coutlhard menyebut  tindakan  ilokusioner ( locutionary act ) sebagai tindakan mengatakan sesuatu ( act of saying something) dan tindak perlokusioner ( perlocutionary act) sebagai efek
mengatakan sesuatu. Coulthard menjelaskan bahwa tindak lokusi bersandar pada makna yang dibangun atas tata bahasa, leksikon,  dan  informasi  di  luar  teks. Dengan  demikian,  tindak  lokusi  berfungsi sebagai  media  transfer  makna  dari  penutur kepada  mitra  tutur.  Tindak  ilokusi  disusun dalam suatu ujaran untuk menginformasikan sesuatu di bawah kontrol penutur, sedangkan tindak perlokusi (perlocutionary  act) merupakan  tindakan
nonlinguistik  yang  diakibatkan  oleh  tindak lokusi  dan  ilokusi . (Mey,  1994:17)  Pada perlokusi  akibat  yang  dirasakan  mitra  tutur atas ujaran penutur menyebabkan perubahan dalam pikiran mitra tutur.
Contoh:
Pada  kalimat  perintah  “Tembak  dia”. Makna  kalimat  itu  dapat  dilihat  dari  tiga penjabaran berikut:
a.  tindak lokusi     :  pembicara
mengatakan kepada
lawan bicara untuk menembak. b.  tindak ilokusi    : pembicar menyuruh lawan bicara untuk menembak seorang   perempuan. c.  tindak perlokusi:  lawan bicara
menembakan ke arah perempuan.
Austin  dan  Searle  mengembangkan  teori tindak  tutur  dari  keyakinan  bahwa  bahasa digunakan  untuk  melakukan  tindakan, artinya  bagaimana  makna  dan  tindakan dihubungkan dengan bahasa . (Schiffrin,1996:69).  Berhubungan  dengan hal  tersebut,  makna  dan  tindakan  selalu berkaitan dengan bahasa.

## 2.2.   Klasifikasi Tindak Tutur
Searle  menyatakan  ada  lima  fungsi umum  tindak  tutur  atas  tutur  yaitu deklarasi,  representatif,  ekspresif,  direktif, dan komisif (Yule,1996:53-54)..
a. Tindak  tutur  deklarasi  ialah  tindak  tutur yang  dapat  mengubah  dunia  melalui tuturan,  yang  diujarkan  dalam  konteks khusus secara tepat. Contoh :
1) Seorang penghulu menyatakan: “Sekarang  Anda  berdua  sah  sebagai suami-istri”.
2) Wasit  menyatakan  kepada  pemain yang  melakukan  pelanggaran  keras “Anda keluar!” (sambil menunjukkan kartu merah).
3) Hakim  menyatakan  kepada  terdakwa di  persidangan:  “Dengan  ini  kami menyatakan terdakwa bersalah”
Deklarasi  penutur  di  atas  mengubah dunia  orang  lain  yang  dikenai  isi tuturannya.
b.  Tindak  tutur  representatif  adalah  jenis tindak  tutur  yang  menyatakan  apa  yang diyakini  penutur,  apakah  itu  kasus  atau bukan. Pernyataan atas fakta, penegasan, simpulan,  dan  pendeskripsian,  seperti berikut  ini,  merupakan  contoh  dunia sebagai  sesuatu  yang  diyakini  oleh penutur yang menggambarnya. Contoh : 1)  Bumi itu datar
2)  Chomsky  tidak  menulis  tentang kacang
3)  Hari cerah yang hangat
Ketika menggunakan representatif, penutur  mencocokkan  kata-kata  dengan dunia   (kepercayaannya).
c.  Tindak  tutur  ekspresif  ialah  jenis  tindak tutur  yang  menyatakan  sesuatu  yang dirasakan  oleh  penutur.  Tindak  tutur  itu mecerminkan  pernyataan  psikologis  dan dapat  berupa  pernyataan  kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan,  atau  kesengsaraan  seperti yang  digambarkan  berikut,  tindak  tutur itu mungkin yang dilakukan oleh penutur atau petutur, tetapi semuanya menyangkut pengalaman penutur. 1)  Sungguh, saya menyesal.
2)  Selamat Anda lulus ujian!
3)  Oh, ya, hebat, mmmm…aahh!!
Pada  waktu  menggunakan  ekspresif penutur  menyesuaikan  kata-kata  dengan dunia perasaannya.
d.  Tindak  tutur  direktif  ialah  jenis  tindak tutur  yang  dipakai  penutur  untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu.
Jenis  tindak  tutur  ini  menyatakan  apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur  ini  meliputi  :  perintah,  pemesanan, permohonan,  dan  pemberian  saran. Bentuk tindak tutur direktif dapat berupa kalimat positif dan negatif.
1)  Berilah  aku  secangkir  kopi.  Buatkan kopi tanpa susu/cream
2)  Jaksa Penuntut Umum, bawa terdakw ke ruang sidang pengadilan sekarang.
3)  Jangan menyentuh itu!
4)  Penerjemah  harus  menerjemahkan yang  benar.  Untuk  saksi  kalu  lupa bilang  lupa,  kalau  tidak  tahu  bilang tidak tahu. Saudara  penasihat hukum diminta untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Pada  waktu  menggunakan  tindak  tutur direktif pembicara berusaha menyesuaikan  dunia  dengan  kata  (lewat pendengar).
e.  Tindak  tutur  komisif  ialah  jenis  tindak tutur  yang  dipahami  oleh  pembicara untuk  mengikatkan  dirinya  terhadap tindakan masa yang akan datang. Tindak tutur  ini  menyatakan  apa  saja  yang dimaksudkan  oleh  penutur  yang  dapat berupa  janji,  ancaman,  tolakan,  seperti contoh di bawah ini:
1)    Saya akan kembali.
2)    Saya  akan  membetulkannya  lain kali.
3)    Kami tidak akan melakukan itu. Semua  contoh  di  atas  menunjukkan janji  yang  akan  dilakukan  pada  masa  yang akan  datang.  Pada  waktu  menggunakan tindak  tutur  komisif,  penutur  berusaha untuk  menyesuaikan  dunia  dengan  kata- kata (lewat penutur).
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam mengujarkan  suatu  ujaran,    penutur  dapat secara  langsung  atau  tidak  langsung,  dan yang  diajak  berbicara  dapat  memaknainya sesuai  dengan  interpretasi  ketika  penutur berbicara.  Kekuatan  sebuah  kalimat  itu terletak pada daya ilokusi yaitu penunjukan pada tingkat tertentu.

## 2.3.  Kesantunan Berbahasa
Istilah  strategi  kesantunan  mengacu pada upaya seseorang untuk menjaga muka orang  lain  agar  tidak  merasa  terancam. Dalam  interaksi  komunikasi,  kesantunan menjadi  elemen  yang  penting.  Kesantunan berbahasa  merupakan  salah  satu  aspek kebahasaan  yang  dapat  meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya karena di
dalam  komunikasi  penutur  dan  mitra  tutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran  tetapi  harus  juga  berkomitmen memelihara keharmonisan hubungan.
Keharmonisan  interaksi  antara  penutur  dan mitra tutur dalam suatu konteks pembicaraan  merupakan  hal  yang  penting yaitu  menjaga  muka  lawan  tutur  dan  tidak saling mempermalukan.
Sifianou (1992) dalam Watts mengatakan kesantunan  adalah seperangkat nilai  sosial  yang  hidup  dalam  komunitas harmonis,  saling  menghargai  satu  sama lain,  dan  berbagi  sehingga  tujuan  dan harapan  masing-masing  individu  di  dalam komunikasi dapat tercapai. “I use the term “politeness”  in  a  more  general  sense,  and see  it  as  the  set  of  social  values  which instructs interactants to consider each other by  satisfying  shared  expectations ” (Watts, 2000:50-52). Dari  pernyataan  tersebut bermakna  bahwa  komunikasi  yang    santun antara  satu  orang  dan  lainnya  mencakup moral.
Brown  dan  Levinson  menyatakan ada  beberapa  tindak  ilokusi  tertentu  yang berpotensi  mengancam  atau  merusak  muka orang  lain.  Misalnya  saja  dalam  tindak ilokusi  direktif,  yang  di  dalamnya  memuat verba  perintah  dan  meminta,  merupakan sebuah  usaha  penutur  agar  mitra  tutur melakukan  sesuatu  seperti  yang  diinginkan penutur.  Untuk  itu,  penutur  mengupayakan strategi  agar  mitra  tutur  mau  melakukan perintah  tanpa  merasa  terancam  atau terganggu.  Orang  yang  memberi  perintah biasanya memiliki kekuasaan untuk meminta  seseorang  melakukan  sesuatu, misalnya  seorang  hakim  di  pengadilan meminta  seorang  saksi  atau  terdakwa menjawab pertanyaan di dalam persidangan.  Hakim  adalah  orang  yang dipercaya  menurut  undang-undang  dan bertugas  untuk  mengontrol  proses  acara  di pengadilan  agar  berjalan  sukses.  Sack (1995)  mengatakan  bahwa questioning  is  a kind  of  power  or  the  ability  to  control  and the person who asks the questions seems to have first rights to perform an operation on
the  set  of  answers . (Renkema:232). Dalam menjalankan  tugasnya,  hakim  bersifat memerintah  kepada  jaksa  penuntut  umum (JPU)  tetapi  hakim  bersifat  meminta  untuk melakukan sesuatu kepada penasihat hukum, saksi, atau terdakwa.
Brown  dan  Levinson  mengatakan petutur  dan  mitra  tutur  sebagai  orang dewasa  harus  saling  menjaga  muka  karena setiap  orang  ingin  dihargai.  Menurut mereka  yang  paling  disenangi  mitra  tutur adalah ketika penutur menggunakan strategi kesantunan  negatif,  yaitu  meminimalkan keterancaman muka, dan strategi kesantunan  positif,  yaitu  melindungi  muka positif mitra tutur yang diungkapkan dalam bentuk solidaritas, informalitas, dan familiaritas. Tendensi pemakaian kesantunan  positif  menekankan  kedekatan antara  penutur  dan  mitra  tutur  (Brown  dan Levinson,  1986:66-67)..  Jadi,  kesantunan positif menekankan pada tenggang rasa dan nilai serta meminimalkan perbedaan status.
Menurut Brown dan Levinson,
lingkungan  penutur  menentukan  pilihan strategi berkomunikasi yang terdiri atas:
(1) melakukan tindak mengancam muka tanpa basa-basi
(2) melakukan tindak mengancam muka dengan kesantunan positif
(3) melakukan tindak mengancam muka dengan kesantunan negatif (4)   tidak berterus terang (5)   tidak melakukan tindak
mengancam muka
Beberapa  strategi  tindak  mengancam muka  yang  terjadi  di  pengadilan  adalah tindak mengancam muka dengan basa basi, tindak mengancam muka dengan kesantunan  positif,  dan  tindak  mengancam muka dengan kesantunan negatif.
Tindak  mengancam  muka  tanpa  basa  basi bermakna  penutur  melakukan  tindakan verbal  dengan  cara  paling  singkat,  lugas, dan langsung apa adanya. Tindak mengancam  muka  positif  artinya  penutur berusaha  untuk  memberikan  penghargaan kepada  mitra  tuturdengan  mengurangi ancaman atau melindungi mukanya. Tindak
mengancam  muka  negatif  artinya  penutur meminimalkan pelanggaran pada kebebasan pribadi  mitra  tutur  untuk  bertindak  dengan mengurangi ancaman muka.
Tindakan  yang  mengancam  muka  negatif mitra tutur diantaranya:
a. perintah,  permintaan,  saran,  nasihat, peringatan, ancaman.
b.  tawaran, janji
c. pujian, kebencian, kemarahan
Tindakan  yang  mengancam  muka  positif mitra  tutur  diantaranya:  ketidaksetujuan, pertentangan,  ungkapan  yang  tidak  sopan, ungkapan yang tidak koperatif.
3. Hasil  dan Pembahasan
Dari hasil data percakapan di pengadilan  Jakarta  Timur  diperoleh  tindak tutur  ilokusi  hakim  yaitu  tindak  tutur ilokusi  deklaratif,  tindak  tutur  ilokusi direktif, tindak tutur ilokusi representatif.
3. 1. Tindak tutur ilokusi 3.1.1   Tindak  tutur  ilokusi  deklaratif yaitu tindak tutur mengumumkan sesuatu.
Persidangan  tanggal  7  April  2014  di pengadilan Jakarta Timur, agenda sidang  yaitu  pemeriksaan  saksi.  Nomor perkara: 769/PID/B/2014/PN.Jkt.Tim.
Percakapan Hakim di Pengadilan (1) Hakim : Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa,  dikarenakan  pada sidang  minggu  lalu  tanggal 31  maret  2014  terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa memberikan keterangan.
(42) Hakim   :  Karena  waktu  persidangan tidak cukup dan akan
menghadirkan  saksi  pada hari Senin mendatang tanggal ..... dengan ini persidangan ditunda dan akan  dilanjutkan  senin  yang akan datang pada tanggal......
Persidangan tanggal 13 Maret 2014, agenda pemeriksaan terdakwa . No. Perkara: 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.
(21) Hakim  : Baik. Setelah
mendengarkan Pledoi dari Terdakwa dan Esepsi dari  JPU  secara  lisan,  maka sidang  kami  nyatakan  cukup dan selanjutnya ditunda sampai  hari  Kamis  depan dengan  agenda  pemeriksaan saksi-saksi dari JPU.
Persidangan  tanggal  13  Maret  2014  di pengadilan  Jakarta  Timur,  agenda  sidang pemeriksaan saksi. No perkara :
46/Pdt.G/2013/Jkt. Tim Percakapan Hakim di Pengadilan 8) Hakim  :   Baiklah.  karena  saksi  dari pihak  tergugat  tidak  dapat dihadirkan dalam persidangan  hari  ini.  maka sidang kami nyatakan ditunda minggu depan dengan  agend  pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.
Tindak tutur hakim di atas menggunakan tindak tutur ilokusi deklaratif yang  terjadi  pada  tanggal  7  April  2014  di pengadilan  Jakarta  Timur  dengan  agenda sidang pemeriksaan Saksi Nomor perkara : 769/PID /B/2014/PN.Jkt.Tim yaitu mengumumkan  tentang  agenda  sidang pemeriksaan terdakwa yang tertunda karena sakit. Penggunaan ilokusi direktif ini untuk mengingatkan  kembali  kepada  pelaku sidang  di  pengadilan.  Di  samping  itu  juga hakim  mengumumkan  waktu  sidang  yang akan  datang  agar  menghadirkan  saksi  pada hari Senin mendatang.
Tindak  tutur  Persidangan  tanggal  13 Maret  2014  dengan  agenda  pemeriksaan terdakwa
No.Perkara: 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Timmengumumka n tentang penundaan sidang sampai dengan hari Kamis depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU.
Implementasi  dari  tindak  tutur  hakim mengisyaratkan  ia  harus  menghormati  hak- hak  para  pihak  dalam proses  peradilan  dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara
secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan serta mengontrol jalannya persidangan agar diperoleh kepastian hukum (legal certainity).
3.1.2  Tindak tutur ilokusi direktif hakim di pengadilan
a. Tindak tutur ilokusi direktif hakim: bertanya.
Persidangan tanggal 13 Maret 2014 , agenda  pemeriksaan terdakwa. No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Percakapan hakim di persidangan. (1) Hakim : Apa agenda persidangan
hari ini saudara JPU? (3) Hakim : Baik kalau begitu. Apakah saudara terdakwa sudah dapat dihadirkan ke persidangan hari ini saudara JPU? (9) Hakim : Apakah saudara sanggup menjalani persidangan hari ini dan apakah saudara terdakwa sudah siap dengan nota pembelaan saudara (Pledoi)?
Tindak  tutur  ilokusi  direktif  hakim dalam  Persidangan  tanggal  13  Maret  2014 dengan  agenda  pemeriksaan terdakwa  No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Timur menggunakan  kata  tanya  apa  dan  apakah untuk  mengetahui  dan  mendalami  perkara yang  terjadi    dalam  hukum  acara  perkara agar  dapat  diproses  secara  benar  dan  dapat memenuhi  rasa  keadilan  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku.
b. Tindak tutur ilokusi direktif hakim:
menyuruh untuk melakukan sesuatu
Persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan  agenda  pemeriksaan terdakwa No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.
Percakapan hakim di persidangan
(5) Hakim :Tolong,  terdakwa  segera dihadapkan ke dalam ruangan persidangan (13) Hakim :  Baiklah  kalau  begitu. Silahkan  saudara  JPU  untuk mendengarkan
dengan
seksama
Pledoi dari terdakwa  yang  dibacakan oleh Kuasa hukum Terdakwa. (19) Hakim :  Baik  kalau  begitu.  Kepada terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa ingin
menambahkan  sesuatu  yang ingin disampaikan?
Tindak  tutur  ilokusi  direktif  hakim dalam  persidangan  tanggal  13  Maret  2014 dengan  agenda  pemeriksaan  terdakwa  No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim menggunakan  kata  tolong,  silahkan,  dan frasa  ingin  menambahkan  sesuatu  yang ingin  disampaikan.  Penggunaan    tindak tutur  ilokusi  direktif di  atas ditujukan kepada  JPU  dan  terdakwa.  Implikatur tindak tutur ilokusi hakim ini adalah hakim bersifat sopan dalam menggunakan kalimat, tegas,  dan  bijaksana  dalam  memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
3.1.3. Tindak tutur ilokusi representatif hakim: menegaskan sesuatu
Persidangan  tanggal  13  Maret  2014  di pengadilan  Jakarta  Timur  dilaksanakan dengan  agenda  sidang  pemeriksaan  saksi No perkara: 46/Pdt.G/2013/Jkt. Tim. Percakapan Hakim di Pengadilan (9)  Hakim  :      Sebelum  saudara  bersaksi,
Saudara akan disumpah terlebih  dahulu  agar  saudara dapat
mempertanggungjawabkan apa yang  saudara  saksi sampaikan nanti dipersidangan ini. Tindak  tutur  ilokusi  representatif hakim dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 di pengadilan Jakarta Timur dilaksanakan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi Nomor perkara: 46/Pdt.G/2013/Jkt.Tim  menggunakan frasa penegasan  akan  disumpah  terlebih  dahulu dengan  tujuan  agar  ketika  diperiksa nantinya  saksi  dapat  serius  menjawab
pertanyaan  hakim  untuk  mewujudkan kebenaran dan keadilan. Hakim menjalankan etika profesinya dengan sungguh-sungguh karena ia tidak dibenarkan  menunjukkan  sifat  memihak atau  bersimpati  ataupun  antipati  kepada pihak-pihak  yang  berpekara,  baik  dalam ucapan  maupun  tingkah  laku.  Hakim menunjukkan  tindak  tutur  sesuai  dengan profesinya  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  N0.  29  Than  2009 Tentang Peradilan Umum.
3.2   Tindak Mengancam Muka ditinjau dari  Sudut  Kesantunan  Berbahasa  di Pengadilan .
3.2.1.Tindak  Mengancam  Muka  Positif Ketidaksetujuan,  tanggal  7  April
2014  di  pengadilan  Jakarta  Timur dengan agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi Nomor perkara: 769/PID/B/2014/PN. Jkt.Tim.
Percakapan Hakim di Pengadilan (30) Hakim:   Sampai sana apakah menjenguk  temannya  yang sakit?  tidak  ada  kan?    Spion ini sebagai barang bukti siapa yang mengambil?
(31) Saksi:   Tidak, memarkir mobil dilantai  tujuh dan teman saya turun mengambil spion.
(32) Hakim:   Kenapa  dia  main  ambil  saja? Kenapa  kamu  tidak  melarang siapa  yang  menyuruh  untuk mengambil spion itu?
(33) Saksi :   (hanya terdiam)
(40) Hakim:   Berarti  anda  sudah  sering melakukan dan merencanakan ini untuk mengajak    saudara  (NR) membantu rencana anda?
(41) Terdakwa :  Hanya  diam  lalu  mengakui iya.
Tuturan    hakim  kepada  saksi  dan terdakwa  menggambarkan  bahwa  hakim tidak  setuju  dengan  apa  yang  telah dilakukan  terdakwa  yaitu  mencuri  milik orang  lain  dengan  berencana    dan  kepada
saksi  yang  selalu  ikut  membantu  rencana terdakwa  dalam  melakukan  hal  yang  salah. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  frasa  yang digunakan hakim tidak ada kan? kenapa dia main  ambil  saja,  dan  anda  sudah  sering melakukan dan merencanakannya?
3.2.2  Tindak Mengancam Muka Negatif Menyuruh di persidangan tanggal 7 April 2014 di pengadilan Jakarta Timur, agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi. Nomor  perkara: 769/PID/B/2014/PN.Jkt.Tim. Persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda  pemeriksaan terdakwa  No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Timur. Percakapan hakim di persidangan (5) Hakim  :   Tolong,  terdakwa  segera dihadapkan ke dalam ruangan persidangan (6) JPU :   Baik yang mulia. Saudara Terdakwa Selamet dan Terdakwa Arifin segera masuk ke dalam ruang persidangan. (setelah itu saudara dipersilahkan masuk dan duduk).
(19) Hakim :     Baik kalau begitu. Kepada terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa ingin menambahkan sesuatu yang ingin disampaikan?
(20) Kuasa Hukum :   Tidak, yang mulia majelis hakim. Kami selaku hukum terdakwa telah cukup menyampaikan Pledoi kami. Sekiranya apa yang telah kami terangkan melalui Pledoi kami, bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara ini. Terima kasih.
Tuturan  hakim  mengancam  muka negatif  jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dan Kuasa Hukum. Hakim memerintahkan JPU untuk  membawa  masuk  terdakwa  ke  ruang
sidang  pengadilan  karena  kasusnya  akan diproses.  Perintah  hakim  kepada  JPU  dan Kuasa  Hukum  Terdakwa    menggunakan kata  yang  santun  tolong  untuk  menyuruh melakukan sesuatu. Walaupun hakim memiliki kekuasaan besar memimpin persidangan,  tetapi  ia  tetap  menggunakan tindak tutur yang sopan yang menunjukkan ia  sangat  menghargai  para  pelaku  di persidangan.

## 4.       PENUTUP 4.1  SIMPULAN
1. Hasil  analisis  tindak  tutur  berbahasa hakim  berdasarkan  undang-undang Republik  Indonesia  nomor  49  Tahun 2009 diperoleh tindak tutur deklaratif, tindak  tutur  direktif  dan    tindak  tutur representatif.  Tindak  tutur  ilokusi direktif  hakim  menggunakan  tindak tutur ilokusi bertanya dan tindak tutur ilokusi  permintaan  untuk  melakukan sesuatu dan dalam tindak tutur ilokusi representatif  hakim  menggunakan kalimat penegasan .
2. Tindak tutur selalu mengancam muka kepada mitra tutur, dalam hal ini yang digunakan hakim di pengadilan
adalah  tindak  mengancam  muka positif  yaitu  menggunakan  kalimat ketidaksetujuan, dalam tindak mengancam  muka  negatif,  hakim menggunakan    kalimat  menyuruh
kepada mitra tuturnya.
3. Hakim  telah  melakukan  tugasnya secara profesional seperti yang
dimaksudkan  oleh  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun
2009  tentang  Peradilan  Umum  dalam pasal  13  B  yaitu    menaati    kode  etik dan pedoman berprilaku dalam berkomunikasi dengan terdakwa, saksi,  penasehat  hukum,  dan  jaksa penuntut  umum  di  pengadilan  yaitu mengatur nilai-nilai moral dan memegang teguh kaidah-kaidah penuntun  serta  aturan  perilaku  yang menunjukkan kesantunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown, Penelope dan Levinson, Stephen C,
Politeness: Some universals in
Language Usage , Library of Congress in publication Data, 1996
Jacob L, Mey,
Pragmatics: An Introduction , Blackwell  Published, 1994 .
Mustafa, Wildan Suyuthi Mustafa, Kode Etik Hakim , Kencana, 2013. Renkema,  Jan, Discourse,  of  Course:  An
Overview  of  Research  In Discourse Studyes , John  Benjamin  Publishing,
2009. Schiffrin, Deborah, Approachess to
Discourse ,Oxford  UK  &  Cambridge USA: Blackwell, 1994).
Yule,  George, Pragmatics ,  New  York: Oxford University Press, 1996.
Wardaugh,  Ronald, An  Introduction  to Linguistics , Massachusetts:Black well, 1992.` Watts, Richard J , Politeness: Key Topics   in Sociolinguistics , Library of Congress Cataloguing in Publication Data, 2000 .