## PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU YUSUF

## Ali Hamzah
Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol hamzahali@yahoo.com

## Abstract
One  figure  known  as  mujtahid  is  Abu Yusuf.  The  purposes  of  this  research  are: 1) to describe the definition, the terms, and the  field  of  ijtihad;  and  2)  to  know  the forms  of  ijtihad  done  by  Abu  Yusuf  and their  correlation  with  social  institutions. This  research  on  legal  thought  of  Abu Yusuf  is  a  Library  Research.  The  method used  in  this  research  is  Content  Analysis. The methods of discussion in this scientific research  is  descriptive  method,  inductive and deductive. The results of this study are that Abu Yusuf did the ijtihad to emphasize equal justice for all people. He stated that khalifah    must  enforce  the  laws  of  Allah both for the poor or rich people equally. A Khalifah  must  ensure  that  the  tax collectors  treat  taxpayers  equally.  The function  of  khalifah  is  to  brighten  the people  towards  the  unfamiliar  issues  and confirm  the  doubtful  tasks  with  them.  He also explains how cultural factors do great influence in specified construction of law.

## Keywords:  Social  factors,  Ijtihad,    Abu Yusuf

## Abstrak
Salah  satu  tokoh  yang  dikenal  sebagai mujtahid adalah Abu Yusuf.Tujuan penelitian  ini  adalah:  1)  mendeksripsikan pengertian,  syarat-sayarat  dan  lapangan ijtihad;  dan  2)  Untuk  mengetahui  bentuk- bentuk  ijtihad  Abu  Yusuf    dan  korelasinya dengan    pranata  sosial. Penelitian terhadap  pemikiran  hukum  Abu  Yusuf merupakan penelitian kepustakaan
(Library Research).
Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah berbentuk Content Analysis. Metode pembahasan  dalam  penelitian  ilmiah  ini menggunakan  metode  deskriptif,  induktif dan  deduktif.  Adapun  hasil  penelitian  ini antara  lain:  Abu  Yusuf  berijtihad  untuk menekankan  keadilan  yang  setara  untuk semua  orang.  Ia  menyatakan  khalifah harus  menegakkan  hukum-hukum  Allah bagi  rakyat  kecil  maupun  besar,  tanpa pandang bulu. Khalifah harus memastikan bahwa para pengumpul pajak memperlakukan wajib pajak dengan sama.
Fungsi khalifah adalah memberi penerangan kepada rakyat tentang berbagai  masalah  yang  masih  asing  bagi mereka  dan  menegaskan  tugas-tugas  yang masih mereka ragukan. Ia juga menjelaskan  bagaimana  faktor  sosial budaya  memberi  pengaruh  yang  begitu besar  dalam  konstruksi  hukum  yang ditetapkan.
Kata Kunci: Faktor Sosial, Ijtihad, Abu Yusuf

## Pendahuluan
Kenyataan  bahwa  hukum  haruslah  ditemukan  terkait  dengan  adanya  perubahan  dan perkembangan  peradaban  manusia.  Seringkali  didapati  bahwa  peristiwa  yang  tidak  terespon secara  jelas  dalam  teks.  Hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan  para  ahli  hukum, an-nusus mutanahiyah  wa  al-waqai‟  gair  mutanahiyah .  Dengan  demikian,  ijtihad  yang  merupakan prinsip  gerak  ( the  principle  of  movement )  dalam  struktur  Islam, 1 harus  dilakukan  untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul. Hal tersebut kemudian mendorong para  ahli  hukum  Islam  untuk  mencari  dan  merumuskan  metode-metode  penemuan  hukum. Metode-metode  hasil  rumusan  para  ahli  hukum  Islam  kemudian  dijadikan  pegangan  dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi.
Salah  satu  tokoh  yang  dikenal  sebagai  mujtahid  adalah  Abu  Yusuf.Salah  satu  karya monumentalnya  adalah Kitâb  al-Kharâj. Kitab  ini  merupakan  kitab  terpopuler  dari  karya- karyanya. Isi kitab ini cukup komprehensif. Bila dilihat sekilas judul buku ini, terkesan bahwa esensinya  hanya  membahas  tentang  sistem  perpajakan  atau  penghasilan  negara ansich. Akan tetapi  kitab  tersebut  mengalami  pengembangan  materi  bahasannya,  termasuk  di  antaranya ekonomi,  militer,  sosial,  pemerintahan,  dan  kebijakan  pemerintah  terhadap  kelompok minoritas  yang  dilindungi  ( dzimmi ),  di  samping  teori-teori  perpajakan. 2 Di  samping  itu  pula, dilengkapi  dengan  cara-cara  bagaimana  mengumpulkan  serta  mendistribusikan  pajak  sesuai dengan  syariah  Islam  berdasarkan  dalil-dalil naqliah (Alquran  dan  hadis)dan „aqliah (rasional). 3
Pemikiran  Abu  Yusuf  dalam  konsep-konsep  ekonomi  menitikberatkan  pada  bidang perpajakan  dan  tanggung  jawab  negara  dalam  bidang  ekonomi.  Sumbangan  pemikirannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pemungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan. Terkait dengan keadilan, kepada khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf mengatakan bahwasanya:
“Mengantarkan  keadilan  kepada  mereka  yang  disakiti  dan  menghapuskan  kezaliman akan  meningkatkan  penghasilan,  mempercepat  pembangunan  negara,  dan  membawa keberkahan, disamping itu mendapatkan pahala  di akhirat yang akan kita peroleh.”
1 Muhammad Iqbal, Pembangunan  Kembali  Alam  Pikiran  Islam ,  terj.  Osman  Raliby,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1983), h. 204.
2 Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 353
3 H.Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah    Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:Raja  Grafindo  Persada, 2010), hlm. 233-234
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah  untuk  membiayai pembangunan.  Negara  yang  sedang  melaksanakan  pembangunan,  tidak  mungkin  hanya menggantungkan  bantuan  luar  negeri,  tetapi  lebih  mengutamakan  pada  sumber  pendapatan dalam negeri, yang sebagian besar berasal dari pajak.
Pemerintah  dalam  pandangan  Islam    adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  berkewajiban  untuk  melakukan  dan  memberikan perlindungan ( protection ) terhadap rakyat atau warga negara.
Dalam  perkembangan  negara  sebagai legal  state ,  berarti  semua  kebijaksanaan pemerintah  harus  didasarkan  pada  hukum,  termasuk  dalam  hal  ini  masalah  perpajakan. Pemerintah  sebagai  abdi  rakyat,  harus  mampu  mengimplementasikan  pajak  tersebut  untuk kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Rakyat  menanggung  dana  dan  biaya  yang  diperlukan pemerintah untuk  pembangunan.
Islam  paling  tidak  memiliki  dua  sasaran  pembangunan  sosio-ekonomi. Pertama ; pembangunan  dapat  mendekatkan  manusia  pada  kehidupan  yang  penuh  harga  diri,  yang menyangkut  substansi  spritual  dan  material  bagi  seluruh  warga  negara.  Realnya,    materi hendaknya    tidak  mendominasi  spritual,  demikian  juga  sebaliknya,  tetapi  sangat  ditekankan pada  keseimbangan  keduanya. Kedua, pembangunan  sosio-ekonomi  harus  dapat mengantarkan  kepada  keadilan  distributif  dan  mengurangi  melebarnya  kesenjangan  antara kaya dan miskin. 4
Salah  satu  cara  untuk  menunjang  pembangunan  itu  diambil  dari  hasil  pajak.  Secara ekslpisit,  pajak  merupakan  instrumen  bagi  pemerintah  untuk  membantu  masyarakat  lemah yang  sangat  membutuhkan  pemerataan  kesejahteraan  ( distribution  of  welfare ).  Sementara pemerintah  sendiri  “ distribution  of  welfare ”  merupakan  suatu sosial  benefit (manfaat sosial). 5 Dengan demikian, kesejahteran tersebut secara  totalitas dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.
Pajak  dapat  dipahami  fungsi  dan  peranannya    sangat  penting  dalam  menunjang jalannya  roda  pemerintahan  dan  memperlancar  jalannya  pembangunan  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau warga negara secara adil 6 dan merata.
4 Muhammad A. al-Buraey, Administrative Depelovement : an Islamic Perspective, terj.  Achmad Nasir Budiman, (Jakarta :  Rajawali,  1986), hlm. 205-206
5 Ibrahim  Hosen,  “Hubungan  Zakat  dan  Pajak  di  dalam  Islam”,  dalam    B.  Wiwoho,  dkk., Zakat  dan Pajak , (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1992), hlm. 138
6 Dalam Islam, keadilan mempunyai pengertian tersendiri. Ia adalah suatu  keyakinan yang dibebankan kepada  manusia  untuk  dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh    dan  jujur.    Hal  ini  demi  untuk  menjamin kepentingan seseorang  dengan orang lain. Keuniversalan keadilan  dalam Islam ini antara lain dijelaskan Allah dalam  Q.S  57/ al-Hadîd :  25.  Menurut  Mahmud  Syaltut,  ayat  tersebut  menjelaskan,  bahwa  tujuan  esensial
Tentang pemerintahan, Abu Yusuf mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang  raja  yang  dapat  berbuat  secara  diktator.  Seorang  khalifah  adalah  wakil  Allah  yang ditugaskan dibumi untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, harus bertindak atas nama Allah SWT. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat popular, yaitu Tasharruf al-imam „ala ar- ra‟iyyah manutun bi al-mashlahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).
Tentang  peradilan,  Abu  Yusuf  mengatakan  bahwa  suatu  peradilan  adalah  keadilan yang murni, menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat (sesuatu yang tidak pasti). Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.
Abu Yusuf berijtihad untuk menekankan keadilan yang setara untuk semua orang. Ia menyatakan khalifah harus menegakkan hukum-hukum Allah bagi rakyat kecil maupun besar, tanpa  pandang  bulu.  Khalifah  harus  memastikan  bahwa  para  pengumpul  pajak memperlakukan wajib pajak dengan sama. Para pengumpul pajak harus tegas, tapi lembut.
Salah satu fungsi hukum Islam adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan  memperlancar  proses  interaksi  sosial,  sehingga  terwujudlah  masyarakat  yang  harmonis, aman,  dan  sejahtera.  Dalam  hal-hal  tertentu,  hukum  Islam  menetapkan  aturan  yang  cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah , siyasah, peradilan, dan lain-lain  yang pada umumnya hukum Islam  dalam  masalah  ini  hanya  menetapkan  aturan  pokok  dan  nilai-nilai  dasarnya. Perinciannya  diserahkan  kepada  para  ahli  dan  pihak-pihak  yang  berkompeten  pada  bidang masing-masing,  dengan  tetap  memperhatikan  dan  berpegang  teguh  pada  aturan  pokok  dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan Tanzim wa ishlah al-ummah .
Abu  Yusuf  membuat  ungkapan  sugestif  tentang  hubungan  khalifah  dan  syari‟at. Fungsi  khalifah  adalah  memberi  penerangan  kepada  rakyat  tentang  berbagai  masalah  yang masih  asing  bagi  mereka  dan  menegaskan  tugas-tugas  yang  masih  mereka  ragukan. Sekalipun  demikian,  khalifah  tidak  mempunyai  hak  untuk  merumuskan  hukum.  Khalifah hanya  penerap  hukum,  artinya  khalifah  adalah  seorang  eksekutif  berkewajiban  menerapkan hukum yang telah dirancang dan dirumuskan para fukaha.
diturunkannya  kitab  Allah  atau al-Mizân adalah  untuk    merealisasikan  keadilan-Nya  bagi  kehidupan  manusia. Sementara fuqaha berpandangan, bahwa keadilan merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup, baik di dunia  maupun  di  akhirat,  dan  meningkatkan  martabat  kemanusiaan  dalam  pergaulan  hidup  sehari-hari.  Lihat  : Ibn Taimiyah, Al-Siyâsah al-Syar‟iyyah Islâh al-Râ‟i wa al-Ra‟iyyah , (Beirut : Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1988), hlm.  121.  Tegasnya,  al-Quran  mengecam disequilibrium ekonomi  dan  ketidakadilan  sosial,  karena  penyakit inilah yang paling sulit untuk disembuhkan. Lihat : Fazlur Rahman, Major Theme of the Quran (Tema Pokok al- Quran) , terj. Mahyudin, (Bandung : Pustaka, 1983) hlm. 55
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  bagaimana  ijtihad  Abu  Yusuf  yang  berkaitan dengan  ekonomi  termasuk  perpajakan,  pemerintahan,    keuangan,  pertanahan,  dan peradilan.Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Bagaimana  pengertian,  syarat- sayarat  dan  lapangan  ijtihad?;  dan  2)Bagaimana  bentuk-bentuk  ijtihad  Abu  Yusuf  dan korelasinya  dengan    pranata  sosial?.  Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeksripsikan pengertian, syarat-sayarat dan lapangan ijtihad; dan 2)  Untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  ijtihad  Abu  Yusuf    dan  korelasinya  dengan    pranata sosial.

## Metode Penelitian
Penelitian  terhadap  pemikiran  hukum  Abu  Yusuf  merupakan  penelitian  kepustakaan ( Library  Research ).    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berbentuk content analysis yaitu  berangkat  dari  aksioma  bahwa  studi  tentang  proses  dan  isi  komunikasi  itu merupakan dasar bagi semua ilmu sosial. Sebagai sumber data primer adalah: kitab al-Kharâj, karya  Abu Yusufyang membahas   tentang ghanîmah , fai‟, kharâj , membahas tentang tanah- tanah sawâd (subur), menghidupkan tanah mati ( ihyâ‟ al-mawât ), pajak hasil-hasil laut, madu, zakat, hukum jizyah, ahlu dzimmah, hukum murtad, hukum hirâbah , dan lain-lain. Kemudian sebagai  sumber  data  sekundernya  adalah  karya  ulama-ulama  lain  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti, di antaranya kitab al-Nizhâm al-Iqtishâdi fi al-Islâm, karya Taqiyuddin al-Nabhani, Fiqh al-Zakâh karya Yusuf Qardhawi, al-Ahkâm al-Sulthâniyah karya Abi Ya‟la, al-Ahkâm  al-Sulthâniyah, karya  al-Mawardi, al-Mawârid  al-Mâliyah  fi  al-Islâm karya Ibrahim  Fuad  Ahmad  „Ali, Itmâm  al-Wafâ‟  fi  Sîrah  al-Khulafâ‟, karya  Muhammad  al- Khudari  Bek  dan  sebagainya.Metode  pembahasan  dalam  penelitian  ilmiah  ini  menggunakan metode deskriptif, induktif dan deduktif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Pengertian, Syarat-Syarat dan Lapangan Ijtihad
1. Pengertian Ijtihad
Secara  etimologi  kata  ijtihad  ( داهتجا )  berasal  dari  kata دهجنا ,  yang  berarti ةلاطنا , 7 artinya  upaya  sungguh-sungguh.  Bentuk  kata داهتجا ,  berwazan  (padanan)  dengan  kata
7 Ibn Manzhur Al-Afriqi, Lisan al-„Arab, (Beirut: Dar Alsadr, t.th), Jilid III, hlm. 133
لاعتفإ ,  yang  menunjukkan  arti mubalaghah atau  maksimal  dalam  suatu  tindakan  atau perbuatan. 8
Dalam  pengertian  ijtihad 9 secara  istilah,  para  ahli  ushul  fiqh  memberi  defenisi dengan berbagai versi, kendati masih dengan maksud dan tujuan yang sama. Di antaranya yang dapat dituangkan dalam tulisan ini adalah:
Imam al-Syaukani mendefenisikan ijtihad:
طاثُتصلاا كٌسطت ىهًع ىعسش ىكح مٍَ ىف عصىنا لرت
Mengeluarkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara‟ yang bersifat amali (praktis) dengan cara istimbath (penggalian hukum) . 10
Sedangkan Al-Amidi, mendefenisikan ijtihad secara lebih tegas lagi:
ٍع سجعنا شفُنا ٍي ىضحٌ جٍحت ّجو ىهع ةٍعسشنا واكحأ ٍي ئٍشت ٍظنا ةهط ىف عصىنا غاسفتصإ
ٍّف دٌزًنا
Pengerahan  segala  kemampuan  dalam  memperoleh  dugaan  kuat  tentang  sesuatu  hukum syara‟ yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu . 11
Al-Qardhawi  melihat  perbedaan  antara  kedua  defenisi  di  atas,  dari  kata لرت yang dipakai al-Syaukani, dan kata غاسفتصا yang dipakai al-Amidi, berimplikasi bahwa al-Amidi benar-benar  menekankan  pengertian  ijtihad  itu  dengan  “pencurahan  segala  kemampuan” sebaliknya  bagi  al-Syaukani  terkesan  dengan  kata-kata  yang  dipakai  tidak  berimplikasi penekanan bahwa ijtihad itu harus dengan “segala kemampuan” yang ada. 12
8 Al-Qardhawi, Al-Ijtihad  fi al-Syariat al-Islamiyyat, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 1 9 Adapun landasan ijtihad antara lain:
1. “Sesungguhnya  pencptaan  langit  dan  bumi  dan  silih  bergantinya  malam  dan  siang  terdapat  tanda-tanda bagi orang yang berakal” (Q.S 8:22)
2. “Sesungguhnya  bunatang  (makhluk)  yang  seburuk-buruknya  disisi  Allah  ialah  orang  yang  peka  dan  tuli yang mengerti apapun” (Q.S 8:22)
3. Hadis yang di riwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu‟adz bin Jabal yang artinya sebagai berikut:
لال ؟ ءاضل كن ضسع اذإ ًضمت فٍك : لال ىناعت الله باتكت ًضلأ : لال ؟ الله باتك ًف دجت ىن ٌإف
:
الله لىصز ةُضثف
لال ؟ الله باتك ًف لاو ىهص و ٍّهع الله ىهص الله لىصز ةُص ًف دجت ىن ٌإف لال ىهص و ٍّهع الله ىهص :
ىنآ لاو ًٌأز دهتجأ لال : لالو ِزدص ىهص و ٍّهع الله ىهص الله لىصز بسضف :
الله لىصز ًضسٌ اًن الله لىصز لىصز كفو يرنا لله دًحنا
] ُّع الله ًضز مثج ٍت ذاعي باحصأ ٍي ساَأ ٍع سًع ٍت ثزاحنا ٍع ِدُضت قاصو : ىهص و ٍّهع الله ىهص الله لىصز ٌأ
ِاُعًت ـ ًٍٍنا ىنإ ّثعت اًن
Nabi bersabda kepadanya: Dengan apakah engkau melaksanakan hukum ? Mu‟adz menjawab: Dengan Kitab  Allah.  Nabi  bersabda  lagi:  kalau  engkau  tidak  mendapatkannya  di  sana?  Muadz  menjawab: Dengan Sunnah atau hadis Rasulullah. Sabda Nabi: kalau juga engkau tidak mendapatkannya di sana? Jawab  Mu‟adz:  saya  berijtihad  dengan  akal  saya  dan  saya  tidak  akan  putus  asa.  Nabi  bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya yang direstui- Nya . (HR. Abu Dawud).
10 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Mesir: Mathbaah al-Sahdah, 1927), hlm. 3
11 Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Mesir: Dar al-Hadis, t.th), hlm. 5
12 Al-Qardhawi, op.cit., hlm. 2
Dalam  konteks  metodologi,  al-Qaradawi  mengemukakan  bentuk-bentuk  ijtihad yang  relevan  dengan  tuntutan  kondisi  hari  ini,  setidaknya  menurut  al-Qardhawi  ada  tiga bentuk ijtihad yang pas untuk saat ini, yaitu: Ijtihadintiqa‟i (ijtihad selektif), ijtihad insya‟i (ijtihad kreatif) dan gabungan antara kedua ijtihad tersebut. 13

## 2. Syarat-syarat Ijtihad
Adapun syarat-syarat  ijtihad adalah:
a. Mengetahui  al-kitab  (al-Qur‟an)  dan  sunnah.  Persyaratan  pertama  ini  disepakati  oleh segenap  ulama  ushul  fikih.  Ibnu  al-Hummam,  salah  seorang  ulama  ushul  fikih Hanafiyah,  menyebutkan  bahwa  mengetahui  al-Quran  dan  sunnah  merupakan  syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid. 14
b. Mengetahui  ijmak,  sehingga  ia  tidak  mengeluarkan  fatwa  yang  bertentangan  ijmak. Akan  tetapi,  seandainya  dia  tidak  memandang  ijmak  sebagai  dasar  hukum,  maka mengetahui ijmak ini tidak menjadi syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad 15
c. Mengetahui  bahasa  Arab,  yang  memungkinkan  menggali  hukum  dari  al-Qur‟an  dan sunnah  secara  baik  dan  benar.  Mujtahid  harus  menguasai  seluk-beluk  bahasa  Arab secara sempurna, sehingga ia mampu mengetahui makan-makna yang terkandung dalam ayat al-Qur‟an dan sunnah nabi saw
d. Mengetahui  ilmu  ushul  fikih.  Ilmu  ushul  fikih  penting  diketahui  oleh  seseorang mujtahid  karena  melalui  ilmu  inilah  diketahui  tentang  dasar-dasar  dan  cara-cara berijtihad.  Seseorang  akan  dapat  memperoleh  jawaban  suatu  masalah  secara  benar apabila ia mampu menggalinya dari al-Qur‟an dan sunnah dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. Dasar dan cara itu dijelaskan secara luas di dalam ilmu ushul fikih. 16
e. Mengetahui  nasikh  (yang  menghapuskan)  dan  mansukh  (yang  dihapuskan). Pengetahuan  tentang  nasikh  dan  mansukh  penting  agar  mujtahid  tidak  menerapkan suatu hukum yang telah mansukh, 17 baik yang terdapat dalam ayat atau hadis-hadis.
13 Ibid., hlm. 150-180
14 Ibnu Amir al-Hajj, Al-Taqrir wa al-Tahbir fi „Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996  M), Jilid III, hlm. 389-390.
15 Ibnu Amir al-Hajj, Op. Cit. , 251
16 Ibid, hlm. 252
17 Ibnu Amir al-Hajj, loc. Cit.
Menurut  Muhammad  Abu  Zahrah,  syarat-syarat  seperti  yang  telah  disebutkan  itu secara garis besar telah disepakati oleh segenap ulama ushul, mereka berbeda hanya dalam melihat rinciannya. 18
f. Mengetahui  produk-produk  hukum  ijtihadiyah  yang  dihasilkan  oleh  para  ulama  atau para mujtahid terdahulu. 19
g. Mengetahui tentang maksud syâri‟ (Pembuat  Hukum,  yaitu Allah) menetapkan hukum tanpa maksud tertentu. Artinya setiap hukum yang ditemukan dalam Al-Quran pasti ada tujuannya,  meskipun  dalam  beberapa  tempat  kita  tidak  dapat  mengetahuinya.  Setiap mujtahid  harus  dapat  mengetahui  maksud  Syâri‟  dalam  menetapkan  suatu  hukum, sehingga  dengan  demikian  saat  mencari  dan  menggali  hukum  melalui  ijtihad,  ia  dapat berpedoman kepada tujuan Syâri‟ tersebut. 20
h. Pandai menyelesaikan nash-nash  yang berlawanan, karena kadang-kadang dalam suatu persoalan tedapat beberapa ketentuan yang berlawanan.
3. Lapangan Ijtihad
Tidak semua lapangan hukum Islam dapat dimasuki oleh ijtihad, tetapi terbatas pada lapangan tertentu. Lapangan yang tidak boleh dimasuki ijtihad ialah:
a. Hukum  yang  ditetapkan  oleh  nash  qath‟i  baik  kedudukannya  maupun  pengertiannya, atau oleh hadis mutawatir, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, riba  dan  makan  hart  orang,  haram  hukumnya.  Demikian  juga  mengenai  ketentuan hukum  oleh  hadis  mutawatir,  seperti  bilangan  rakaat  shalat,  cara-cara  melakukan  haji dan lain-lainnya.
b. Hukum  yang  tidak  ditetapkan  oleh  nash  dan  tidak  pula  diketahui  dengan  pasti  dari agama,  tetapi  telah  disepakati  (ijma‟)  oleh  para  mujtahidin  dari  suatu  masa,  seperti: tidak sah perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki yang bukan muslim. 21
Adapun lapangan yang dapat dimasuki ijtihad ialah:
a. Hukum  yang  dibawa  nash-nash  yang  zhanni,  baik  dari  segi wurud- nya,  maupun  dari segi  pengertiannya  ( dalalah ),  yairu  hadis ahad. Sasaran  ijtihad  ini  adalah  dari  segi sanad dan pensahihannya serta hubungannya dengan hukum yang aklan dicari itu.
18 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi    Ushul  al-Syari‟ah, ed.  Abdullah  Darraz,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyyah, 1411 H/ 1981 M), j. IV, hlm. 92-94
19 Miftahul  Arifin  dan  H.A  Faishal  Hag, Ushul  Fiqh  Kaidah-Kaidah  Penetapan  Hukum  Islam , (Surabaya:Citra Media, 1997), hlm.. 111-112 .
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 ,  (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 281
21 Ibid , hlm. 50
b. Hukum yang dibawa oleh nash qath‟i, tetapi dalalah -nya qath‟i, maka objek ijtihadnya hanya dari segi dalalah -nya saja.
c. Nash  yang wurud -nya  zhanni,  tetapi dalalah -nya  qath‟i,  maka  objek  ijtihadnya  adalah pada sanad, kesahihan serta kesinambungannya.
d. Tidak  ada  nash  dan  ijmak,  maka  di  sini  ijtihadnya  hanya  dilakukan  dengan  segenap metode dan cara. 22

## B. Bentuk-Bentuk Ijtihad Abu Yusuf  dan Korelasinya Dengan  Pranata Sosial
Abu  Yusuf  sebagai  seorang  mujtahid,  mempunyai  beberapa  ijitihad  brilian ( excellent )yang sangat penting, baik untuk pengembangan karirnya sendiri, maupun untuk kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara pada saat itu,  antara  lain adalah :
1. Abu  Yusuf  berijtihad,  memberlakukan  hukum  potong  tangan  bagi  pencuri  kain  kafan mayat( nabbâsy )    dan  perbuatan  ini  dikategorikan  ke  dalam  pengertian  umum sâriq . Masyarakat  menggelarnya  dengan  istilah nabbâsy ,  bukan  dengan sâriq, berawal  dari rasa  kebencian  dan  kekesalan  mereka  terhadap  pelaku  pencuri  kain  kafan  tersebut.
Sebaliknya,  gurunya  Imam  Abu  Hanifah  tidak  menerapkan  hukum  potong  tangan kepada nabbâsy ,  dengan  alasan  bahwa  barang  yang  dicuri  itu  tidak  termasuk  barang orang  yang  hidup  dan  terjaga,  kendatipun  pada  hakikatnya  mencuri  itu  merupakan perbuatan dosa.
2. Abu Yusuf berijtihad memberlakukan  helah dalam kasus berikut ini:
a. Imam  Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa  ia  membolehkan  seseorang  menghindari  diri dari  beban  hukum  agar  terhindar  dari  kewajiban  zakat,  dengan  cara  memberikan hartanya pada anak dan isterinya ketika akhir tahun. Sehingga hartanya tidak sampai senisab  untuk  wajib  zakat,  dan  mereka  tidak  terkena  beban  wajib  mengeluarkan zakat.
b. Seseorang  dibolehkan  menjual  harta  yang  punya  hutang  yang  ditahan  untuk membayar hutangnya. Hal itu dilakukan sebagai  daya upaya ( helah ) untuk menolak akan datangnya kemudaratan dari si pemberi hutang.
c. Dibolehkan hajr (menahan  penggunaan  harta sâfih )  untuk  orang-orang  yang sâfih (orang  yang  kurang  cakap)  untuk  membelanjakan  uangnya  guna  untuk  menolak kemudaratan hukum. Pendapat ini didukung juga oleh Muhammad ibn Hasan. 23
22 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 7
23 Yusuf al-Qardawi, Membumikan Syari‟at Islam , edisi terjemahan (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm.
3. Abu  Yusuf  melakukan  kegiatan  yang  sangat  penting,  yakni    menyusun  beberapa  kitab yang  membahas  sekitar    fikih  secara  detail.  Di  dalamnya,  ia    mencatat  ucapan,  fatwa, dan hukum yang disimpulkan dalam majelis Abu Hanifah.
4. Dengan  kekuatan  akhlak  dan  kualitas  ilmiahnya  lewat  karyanya al-kharaj ,  ia  berhasil merubah  dari  negara  tanpa  undang-undang,  hukum  berdasarkan  pada  kehendak  Raja, menjadi  negara  Islam  yang  memiliki  Kitab  Undang-Undang  Negara,  yakni  “ Kitabal- Kharâj”.
5. Abu Yusuf  dengan ijtihadnya berhasil merubah gaya kepemimpinan Harun al-Rasyid, dari  gaya  diktatoris  menjadi  demokratis.  Dalam  hubungan  hak  dan  tanggung  jawab pemerintah  terhadap  rakyatnya.  Dalam  hal  ini  Abu  Yusuf  menyusun  sebuah  kaidah fiqih yang sangat popular yaitu tasarruf al imam ala ra‟iyyah manutun bi al-maslahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat terkait dengan kemaslahatan mereka).  Alokasi  anggaran  keuangan   negara  harus  didistribusikan  pada  pengadaan barang-barang publik demi  terwujudnya kesejahteraan umum.
Di  samping  itu,  Abu  Yusuf  menjelaskan  bahwa  rakyat  (warga  muslim), mempunyai  beberapa  kewajiban,  yaitu  :  taat  kepada  penguasa,  tidak  mengganggu  dan memerangi  mereka  (tidak  menjadi  golongan  separatis,  tanpa  alasan  yang  logis), bersikap  sabar  dan  ikhlas  terhadap  kebijakan  pemerintah,  tidak  berlaku  curang  kepada penguasa,  dan  mencegah  pemerintah  dari  berbuat  kezaliman  dan  kemunkaran, membantu penguasa dalam mensosialisasikan kebajikan. 24
6. Bidang  keuangan,  Abu  Yusuf  menyarankan  kepada  khalifah  Harun  al-Rasyid,  agar memanfaatkan  harta  kekayaan  negara  untuk  kepentingan  rakyat,  bukan  untuk kepentingan  pribadi  dan  golongan.  Sebab,  menurut  pendapat  Abu  Yusuf,  kekayaan negara  bukanlah  milik  khalifah  atau  sultan,  tetapi  itu  merupakan  amanat  Tuhan  dan
24 Ibid, hlm. 9-12. Ibnu Abi Rabi‟ mengajukan ada enam syarat untuk menjadi kepala negara : pertama, berasal  dari  keluarga  raja  dan  mempunyai  hubungan  keturunan  yang  dekat  dengan      raja  yang  berkuasa sebelumnya, kedua, mempunyai  cita-cita  besar    yang  bisa  diperoleh  melalui  pendidikan  akhlak,  sehingga  ia mampu  mengendalikan  kekuatan  emosional ketiga, berpandangan  kokoh  yang  dapat  diteliti  dan  dipelajari  dari pengalaman  atau  kehidupan  orang-orang  terdahulu, keempat; tangguh  dalam    menghadapi  kesukaran  dengan keberanian  dan  kekuatan, kelima; mempunyai  harta  yang  banyak  yang  bertujuan  untuk  memakmurkan  negara dan meratakan keadilan, keenam; memiliki pembantu-pembantu yang mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi, yang  dapat  dicapai  dengan  bersikap  lemah-lembut,  sopan  dan  menghargai  mereka.  Lihat  :  Muhammad  Jalal Syaraf dan Abd al-Mu‟thi  Muhammad Ali, op.cit., hlm. 219. Bandingkan dengan : H. Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara,Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 216-217. Bila dicermati, syarat-syarat di atas, Rabi‟ tidak mensyaratkan kepala negara  harus berasal dari suku Quraisy.  Ia hanya  menyebutkan harus keluarga/keturunan  raja.  Walaupun  demikian,  syarat  pertama  itu  merupakan  legitimasinya  terhadap keberlangsungan  Dinasti  Abbasiyah,  sebab  kita  ketahui  bahwa  ia  termasuk  pendukung  pemerintahan  monarki (kerajaan).
rakyat.  Jadi,  khalifah  tidak  berhak  mengambil  kas  negara  selain  dari  gajinya  yang disepakati oleh rakyatnya.
Abu Yusuf juga berpesan kepada khalifah Harun al-Rasyid, agar ia melarang para pejabatnya  menggunakan  kekayaan  negara  (korupsi)  untuk  kepentingan  pribadi  dan kelompok.Jelaslah,  bahwa  Abu  Yusuf  selalu  mengawasi  manajemen  keuangan  negara, agar terlaksana secara objektif dan proporsional.
7. Dalam  bidang  peradilan,  pemikiran-pemikiran  Abu  Yusuf    merupakan  mutiara  yang dijadikan sebagai referensi, sejak zaman Abu Yusuf sampai sekarang ini
Abu Yusuf  berpendapat, bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni  dan  objektif.  Penghukuman  terhadap  orang  yang  tidak  bersalah  dan  pemberian ma‟af kepada orang  yang bersalah merupakan penghinaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri.
Menetapkan  hukum  tidak  dibenarkan  selama  terdapat  ketidakpastian  ( syubhat ) atau  tidak  terpenuhi  syarat-syarat  yang  dipertimbangkan  dalam  mewujudkan kemaslahatan, maka hukuman sah-sah saja ditangguhkan pelaksanaannya.
Di  samping  itu,  hukum  juga  boleh  ditangguhkan  pelaksanaannya,  karena  ada pertimbangan atau kemaslahatan umat. Dalam  hal ini,  Umar ibn Khattab pernah tidak melaksanakan  hukum  potong  tangan  terhadap  pencuri,  karena  masyarakat  Islam  di jazirah Arab sedang ditimpa musibah paceklik/kelaparan. 25

## 8. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqosamah
Wazifah  dan  muqosomah  merupakan  istilah  dalam  membahasakan  sistem pemungutan  pajak.  Wazifah  memberikan  arti  bahwa  sistem  pemungutan  yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak  atau  mungkin  dapat  dibahasakan  dengan  pajak  yang  dipungut  dengan  ketentuan jumlah  yang  sama  secara  keseluruhan,  sedangkan  Muqosomah  merupakan  sistem pemungutan  pajak  yang  diberlakukan  berdasarkan  nilai  yang  tidak  tetap  (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional,  sehingga  pajak  diambil  dengan  cara  yang  tidak  membebani  kepada masyarakat.
9. Membangun fleksibilitas sosial
25 Shobhi Mahmasani, Falsafah al-Tasyrî‟ fi al-Islâm , (Mesir : Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr, 1946), hlm. 167
Problematika  muslim  dan  non-muslim  juga  tidak  lepas  dari  pembahasan  Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf  memandang  bahwa  warga  Negara  sama  dihadapan  hukum,  sekalipun  beragama non-Islam. Dalam hal ini Abu Yusuf membagi tiga golongan orang yang tidak memiliki kapasitas  hukum  secara  penuh,  yaitu  Harbi,  Musta‟min,  dan  Dzimmi.  Kelompok Musta‟min  dan  Dzimmi  adalah  kelompok  asing  yang  berada  di  wilayah  kekuasaan Islam  dan  membutuhkan  perlindungan  keamanan  dari  pemerintah  Islam,  serta  tunduk dengan  segala  aturan  hukum  yang  berlaku.  Perhatian  ini  diberikan  Abu  Yusuf  dalam rangka  memberi  pemahaman  keseimbangan  dan  persamaan  hak  dan  juga  mekanisme penetapam pajak jizyah.
Pembayaran  jizyah  oleh  non-muslim,  bukanlah  sebagai  hukuman  atas ketidakpercayaan  mereka  terhadap  Islam,  sebab  hal  iti  bertentangan  dengan  al-Qur‟an surat al-Baqarah (2): 256 26 ; tidak ada paksaan dalam agama. Jizyah  tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membayar, mereka juga wajib dilindungi dan disantuni.
Berkaitan  dengan  jizyah  ini,  Abu  Yusuf  secara  khusus  membahasnya  yang ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan “siapa saja yang memaksa warga yang bukan muslim, atau meminta pajak kepada mereka di luar kemampuannya, maka aku  termasuk  golongannya.  Jizyah,  jika  dihadapkan  pada  konteks  realitas  social ekonomi masyarakat,  maka pertimbangan persentase berdasarkan pendapat  Abu Yusuf di atas kiranya lebih mengarah pada tingkat keseimbangan dan nilai-nilai keadilan yang manusiawi.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  ukuran  material  dan  kemampuan  masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara. Pemahaman fleksibilitas yang dibangun  Abu  yusuf  juga  terlihat  dari  sikapnya  yang  toleran  pada  non-Muslim  dalam memberi  izin  melakukan  transaksi  perdagangan  di  wilayah  kekuasaan  Islam.  Hal  lain, yang  dilakukan  Abu  Yusuf  adalah  menolak  pendapat  yang  melarang  pedagang  Islam untuk  berdagang  di  wilayah  Dar  al-harbi.  Hal  ini  dilakukan  guna  membuka  peluang untuk  kontribusi  bagi  pembangunan  dan  penyebaran  tekhik  perdagangan  ke  seluruh dunia,  seperti  Cina,  Afrika,  Asia  Tengah,  Asia  Tenggara  dan  Turki.  Dari  sikap  Abu Yusuf  di  atas,  terlihat  bahwa  ia  memperhatikan  hubungan  baik  antar  Negara,
26 Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam);  Sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya  ia  telah  berpegang  kepada  buhul  tali  yang  Amat  kuat  yang  tidak  akan  putus.  dan  Allah  Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
pengembangan ekonomi perdagangan, sertaupaya mensikapi perekonomian masyarakat sebagai antisipasi jika terjadi krisiskebutuhan pokok. 27
10. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan.
Menurut  Abu  Yusuf  pembangunan  sistem  ekonomi  dan  politik,  mutlak dilaksanakan  secara  transparan,  karena  asas  transparan  dalam  ekonomi  merupakan bagian  yang  paling  penting  guna  mencapai  perwujudan  ekonomi  yang  adil  dan manusiawi.

## 11. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom
Abu  Yusuf  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  otonom  (tidak  terikat  dari intervensi  pemerintah).  Perwujudannya  nampak  dalam  pengaturan  harga  yang bertentangan denganhukum supply and demand.
Selain  itu  semua  Abu  Yusuf  juga  memberikan  beberapa  saran  tentang  cara-cara memperoleh  sumber  pembelanjaan  untuk  jangka  panjang,  seperti  membangun jembatan  dan  bendungan  serta  menggali  saluran-saluran  besar  dan  kecil.  Ketika berbicara  tentang  pengadaan  fasilitas  infrasstruktur,  Abu  Yusuf  menyatakan  bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah,  kemakmuran  rakyat  serta  pertumbuhan  ekonomi.  Ia  berpendapat  bahwa  semua biaya  yang  dibutuhkan  bagi  pengadaan  proyek  Publik.  Selain  di  biadang  keuangan Publik,  abu  Yusuf  juga  memberikan  pandangannya  tentang  mekanisme  pasar  dan harga, 28 seperti yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya .
12. Membayar  zakat.  Abu  Yusuf  berpendapat,  berdasarkan  dalil-dalil  yang  termaktub dalam  al-Quran  dan  Hadis,  maka  zakat  wajib  dibayarkan  oleh  setiap  orang  muslim yang telah memenuhi  syarat.  Zakat  berarti berarti  pensucian diri, juga disebut dengan sedekah yang berarti derma zakat dan sedekah merupakan manifestasi kemurahan hati yang  merupakan  motivasi  oleh  kesadaran  seseorang.  Zakat  memancarkan  makna falsafih  bagi  hubungan  sosial  dalam  negara  Islam.  Pelaksanaanya  di  mulai  dengan kesadaran  individual  yang  kemudian  akan  menanamkan  rasa  suci  dalam  segala  segi kehidupan. Sholat merupakan pancaran dan makanan jiwa, tapi itu belum cukup untuk
27 Ibid, hlm. 6-7
28 Adiwarman Azwar Karim, op.cit ., hlm.235-236
memantapkan  kesucian  hidup  seseorang  ketinggian  nilai  spritual  dalam  tingkah  dan milik  seseorang  adalah  ukuran  kesuciannya.  Kenyataan  ini  dapat  kita  lihat  dalam  82 ayat al-Qur‟an menyatukan kata zakat dengan shalat pemberian secara suka rela adalah dasar pertama yang dikenalkan sebagai tanda adanya keimanan.

## 13. Bidang perpajakan.
Untuk  menjalankan  tugas-tugas  rutin  negara  diperlukan  biaya  yang  tidak  kecil, kebanyakan  berasal  dari  pajak.  Pada  masa  awal  Islam,  pajak  dimanfaatkan  untuk keperluan  pemerintahan  dan  kemasyarakatan,  seperti  gaji  untuk  pegawai  sipil  dan militer,  keperluan-keperluan  pemerintah,  membuat  irigasi  untuk  pertanian,  membuat jembatan-jembatan,  memelihara  orang-orang  hukuman,  membangun  usaha-usaha sosial, dan membuat panti asuhan bagi orang-orang cacat dan miskin. 29
Dalam  perspektif  Islam,  membayar  pajak  itu  merupakan  suatu  kewajiban  moral yang mesti dibayar. Agar pelaksanaan pajak itu berjalan secara objektif, menurut Abu Yusuf harus memenuhi prinsip-prinsip  penetapannya, antara lain :
a. Pajak  dikenakan  atas  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  kemampuannya,  jangan  sampai terganggu kebutuhan sehari-hari keluarganya.
b. Pajak  ditetapkan  atas  kerelaan  Wajib  Pajak,  tanpa  ada  unsur  paksaan  dari  pihak pemerintah atau pihak lainnya.
c. Pajak diambilkan dari orang-orang kaya, dan disalurkan kepada warga negara yang fakir dan miskin. 30
d. Pemerintah  harus  teliti  dalam  menetapkan  tarif  pajak  dan  membuat  daftar perinciannya,  sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  dalam  pengelolaanya.  Dengan demikian, rakyatpun merasa senang terhadap kebijaksanaan yang dibuat pemerintah tersebut.
e. Pemungutan pajak tidak boleh dilaksanakan    secara tidak  adil, diskriminatif dan sewenang-wenang 31 ,  karena  itu  melanggar  HAM  dan  merupakan  tindakan  yang inkonstitusional. 32
29 Abu Yusuf, op.cit., , hlm. 170 30 Abu Yusuf , op.cit., hlm. 14 31 Perilaku  tidak  adil  diskriminatif  dan    sewenang-wenang  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia, baik  yang  bersifat  vertikal  (dilakukan  oleh  aparat  negara  terhadap  warga  negara  atau  sebaliknya),  maupun horizontal  (hubungan antar warganegara) dan tidak sedikit yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat ( gross violation of human rihts). Perilaku tidak adil dan diskriminat ini bisa terjadi atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin,   status  sosial  lainnya.  Lihat : Undang- Undang HAM 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 39
32 Abu Yusuf , op.cit., hlm. 109 dan 114
f. Petugas  pajak  tidak  boleh  memungut  pajak  secara  ilegal,  tetapi  harus  melalui prosedur undang-undang perpajakan yang berlaku dan mendapat legitimasi hukum dari pemerintah
Dengan  diwajibkannya  pajak,  Wajib  Pajak  bukan  berarti  tidak    boleh  kaya, sebab  Islam  tidak  melarang  seseorang  menjadi  kaya.  Pemungutan  pajak  dilaksanakan berdasarkan standar cukup atau tidaknya kas negara untuk memenuhi anggaran belanja negara. 33
g. Orang-orang  zimmi  yang  memeluk  agama  Islam,  tidak  diwajibkan  lagi  membayar jizyah,  tetapi  status  kewajiban  mereka  sama  dengan  kaum  muslimin,  yakni  wajib membayar zakat saja. 34
Abu  Yusuf  memberikan  saran  dan input yang  baik  kepada  khalifah  Harun  al- Rasyid,  agar  dia  menerapkan  kepemimpinan khulafâ‟ al-râsyidîn. Misalnya,  khalifah Ali ra. selalu memberikan advis kepada para petugas pajak ( diwân al-kharâj) sebelum mereka  melakukan  pengumpulan  pajak  :  “Kumpulkan  apa  yang  menjadi  hak  negara dari  warga  negara,  dan  janganlah  sekali-kali  melalaikan  tugas  kamu.  Janganlah memukul  Wajib  Pajak  walaupun  hanya  dengan  satu  kali  cambukan,  jangan  menagih pajak  secara  tidak  etis,  seperti  di  waktu  berdiri,  atau  lebih  tragis  lagi, mempermalukan,  memaksa  mereka  menjual  pakaian  sehari-hari  mereka,  menjual makanan  atau  binatang-binatang  peliharaan  mereka.”  Tindakan  seperti  ini  akan menghilangkan  rasa  simpatik    dan  bahkan  akan  mengakibatkan  kemarahan  dan kegusaran dari pihak  masyarakat.
Dalam  pemungutan  pajak,  Khalifah  Umar  selalu  menginstruksikan  kepada petugas  pajak,  agar  jangan  memungut  pajak  dari  Wajib  Pajak  yang  tidak  mampu, sebagai contoh pajak seorang petani kecil yang tidak dapat dipikulnya.
Kemudian,  beliau  minta  laporan  pertanggungjawaban  dan    klarifikasi  tentang kasus-kasus  yang  dihadapai  di  masyarakat.  Dan  setiap  pengiriman  hasil  pemasukan negara  dari  salah  satu  propinsi,  Umar  memanggil  wakil-wakil  rakyat  dari  propinsi tersebut,  lalu  beliau  minta  penjelasan  dari  mereka,  tentang  pemungutan  pajak  itu, apakah  benar-benar  objektif  atau  tidak,  apakah  sinkron  antara  prosedur  pemungutan pajak yang dilaksanakan di lapangan dengan hasil yang dilaporkan.
33 Taqyuddin  al-Nabhani, al-Nidhâm  al-Iqtishâdî  fi  al-Islâm ,  terj.  Moh.Maghfur  Wachid,  (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. IV, hlm.263
34 Abu Yusuf, op. cit. , hlm. 122 dan 131
Pada  masa  Harun  al-Rasyid,  pendapatan  negara    terbesar  berasal  dari  sektor pajak,  yakni  mencapai  272  juta  dirham  dan  4,5  juta  dinar 35 .  Jumlah  pajak  yang diperoleh  ini  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  luas,  dibelanjakan  untuk membayar  gaji  pegawai  tiap-tiap  departemen,  pembangunan  jalan  umum,  irigasi, jembatan, sarana kesehatan, panti asuhan, penciptaan lapangan kerja bagi orang-orang yang mengaggur, dan lain-lain.
14. Menurut Abu Yusuf  harta ghanîmah itu dibagi kepada lima saham,  yakni : 1. Untuk Allah  dan  Rasul-Nya,  2.  Keluarga  dekat  Rasul  ( zil  al-Qurbâ )  satu  saham,  3.  Anak yatim  satu  saham,  4.  Orang-orang  miskin,  dan  5. Ibn  Sabîl satu  saham.  Sebaliknya, Abu  Hanifah  berpendapat,  bahwa ghanîmah itu  dibagi  tiga,  yaitu  satu  bagian  untuk tentara yang membawa kuda dan dua bagian  untuk kudanya. 36

## 15. Melindungi Kebebasan Pribadi
Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa  seseorang  tidak  dapat  dipenjarakan  hanya karena  ada  kecurigaan  terhadapnya,  tetapi  seseoarang  yang  dicurigai  harus  ditujukan suatu tuduhan berlandaskan hukum yang dipersaksikan. Maka apabila tuduhan tersebut memang  terbukti  benar  dan  beralasan,  ia  boleh  dipenjarakan.  Inilah  tindakan    yang dapat dibenarkan.
Abu Yusuf juga menyatakan kepada harun  al-Rasyid  akan perlunya melakukan penyelidikan  terhadap  semua  orang  yang  (waktu  itu)  berada  dalam  penjara-penjara serta membebaskan mereka  yang dipenjarakan tanpa tuduhan  yang terbukti atau tidak dipersaksikan. Dan agar perintah-perintah dikeluarkan kepada para wali negeri agar di masa depan tidak memenjarakan seseorang semata-mata karena adanya tuduhan tanpa prosesverbal atau dakwaan resmi yang disampaikan kepada mahkamah.
Abu  Yusuf    juga  menolak  dengan  keras  tindakan  pemukulan  terhadap  orang yang dicurigai yang hanya tuduhan semata-mata. Tindakan tersebut berlawanan dengan hukum. Dalam konsep Islam setiap orang harus dijaga keselamatan pribadinya sebelum terbukti dia melaksanakan pelanggaran hukum.
16. Merehab Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan.
35 Muhammad  Khudari  Bek, Muhâdharah  Târîkh  al-Umam  al-Islâmiyah  al-Dawlah  al-„Abbâsiyah , (Kairo : Mathba‟ah al-Istiqamah, 1945), hlm. 242-243
36 Abu Yusuf, Kitab al-Kharâj , (Beirut : Dar al-Ma‟rifah, 1399 H/1979 M), hlm. 19
Setiap  nara  pidana  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  fasilitas  makanan  dan pakaian yang diambil dari kas negara. Abu Yusuf mengecam cara-cara yang dilakukan oleh  Bani  Umayyah  dan  Bani  Abbasiyah,  dimana  membiarkan  para  nara  pidana berkeliaran  untuk  mengemis,  dan  setelah  itu  mereka  diberi  makanan.  Abu  yusuf memberikan  saran  kepada  khalifah  Harun  al-Rasyid  untuk  menghentikan  praktek seperti ini dan agar nara pidana diberi pakaian musim panas dan pakaian musim dingin serta diberi fasilitas secukupnya yang diambil dari kas negara. 37
Abu  Yusuf  juga  mengecam  tindakan  menguburkan  langsung  nara  pidana  yang mati  dalam  penjara,  yang  tidak  mempunyai  keluarga,  tanpa  dimandikan,  dikafani  dan dishalatkan.  Tindakan  ini  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  membentuk  satu  tim  penyelenggaraan  jenazah  di  lembaga pemasyarakatan tersebut.
Abu  Yusuf  memberikan  nasehat  kepada  Harun  al-Rasyid  agar  tak    seorangpun nara pidana bermalam di  penjara dalam keadaan  terbelenggu kecuali bagi orang  yang melakukan  pembunuhan  terhadap  orang  lain.  Ini  bertujuan  untuk  kemaslahatan  bagi kaum  muslimin  dalam  pelaksanaan  fardhu  kifayah  bagi  seseorang  yang  meninggal dunia.
Inilah  antara  lain  pengaruh-pengaruh  pemikiran  Abu  Yusuf  yang  dilaksanakan oleh  Harun  al-Rasyid,  sehingga  selama  dia  menjabat  khalifah,  Dinasti  Abbasiyah mencapai kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang.
Dari  paparan  di  atas,  dapat    dianalisis  bahwa  bentuk-bentuk  ijtihad  Abu  Yusuf ini    mencakup  berbagai  bidang,  mulai  dari  bidang  ibadah,  peradilan,  ekonomi, keuangan,  politik,  pidana,  siyasah  islamiyah,  menyusun  kitab-kitab  fikih  yang  sangat berguna bagi percepatan pembanguanan di bidang keagamaan.

## Kesimpulan
Kontribusi  pemikiran    brilian  Abu  Yusuf  tidak  bisa  dilupakan  oleh  Bani  Abbasiyah, terutama  di  masa  khalifah  Harun  al-Rasyid.  Menurut  khalifah  Harun  al-Rasyid,  jabatan Hakim  Agung  pantas  diamanahkan  kepadanya,  karena  dia  memiliki  kualifikasi  untuk memegang  jabatan  tersebut,  di  samping  ia  juga  memiliki  karakteristik  dan  kejujuran  ilmiah yang  teguh  dan  konsisten,  dan  fatwa-fatwanya  sangat aplikatif-sosiologis .  Setidak-tidaknya
37 Menurut  Afzalurrahman,  negara  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  kebutuhan  semua  orang  yang sakit, lanjut usia, nara pidan dan orang yang tidak punya usaha tetap. Lihat: Afzalurrahman: Economic Doctrine of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid I, hlm. 168
ada  tiga  hal  yang  membuat  beliau  dikenal  berbagai  pihak, pertama ,  beliau    berhasil membukukan karya-karya gurunya Abu Hanifah dan kedua setelah beliau menjabat sebagai Qadhi  Qudhat (Hakim  Agung),  dan ketiga, setelah  beliau  menerbitkan  karya  agungnya  ”al- kharaj”.  Pemikiran  hukumnya  yang  sangat  signifikan  antara  lain  :  memberlakukan  hukum potong tangan bagi  pencuri kain kafan mayat ( nabbâsy ), karena ini menurutnya dikategorikan ke  dalam  pengertian  umum sâriq, melakukan  kodifikasi  buku  mazhab  Hanafi,  berhasil mengubah  gaya  kepemimpinan  Harun  al-Rasyid  dari  otokratis  menjadi  demokratis,  bidang peradilan,    keuangan  dan  perpajakan,  memelihara  HAM,  merehab  lembaga-lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain.

## Daftar Pustaka
Abu Yusuf, Kitab al-Kharâj , (Beirut : Dar al-Ma‟rifah, 1399 H/1979 M).
Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah    Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:Raja  Grafindo Persada, 2010).
Afzalurrahman: Economic  Doctrine  of  Islam, Terj.  Soeroyo  dan  Nastangin,  (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid I.
Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Mesir: Dar al-Hadis, t.th).
Al-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi   Ushul  al-Syari‟ah, ed.  Abdullah  Darraz,  (Beirut:  Dar  al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1411 H/ 1981 M), j. IV.
Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Mesir: Mathbaah al-Sahdah, 1927).
Al-Qardhawi, Al-Ijtihad  fi al-Syariat al-Islamiyyat, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th).
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 ,  (Jakarta: Kencana, 2009).
Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
Ibn Manzhur Al-Afriqi, Lisan al-„Arab, (Beirut: Dar Alsadr, t.th), Jilid III.
Ibnu Amir al-Hajj, Al-Taqrir wa al-Tahbir fi „Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Jilid III.
Ibrahim Hosen, “Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam”, dalam  B. Wiwoho, dkk., Zakat dan Pajak , (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1992).
Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997).
Miftahul  Arifin  dan H.A Faishal  Hag, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah  Penetapan Hukum  Islam , (Surabaya:Citra Media, 1997).
Muhammad  A.  al-Buraey, Administrative  Depelovement  :  an  Islamic  Perspective, terj. Achmad Nasir Budiman, (Jakarta :  Rajawali,  1986).
Muhammad Iqbal, Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam , terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
Muhammad  Khudari  Bek, Muhâdharah  Târîkh  al-Umam  al-Islâmiyah  al-Dawlah  al- „Abbâsiyah ,  (Kairo : Mathba‟ah al-Istiqamah, 1945).
Shobhi  Mahmasani, Falsafah  al-Tasyrî‟  fi  al-Islâm ,  (Mesir  :  Dar  al-Kasysyaf  li  al-Nasyr, 1946).
Taqyuddin  al-Nabhani, al-Nidhâm  al-Iqtishâdî  fi  al-Islâm ,  terj.  Moh.Maghfur  Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. IV.
Yusuf  al-Qardawi, Membumikan  Syari‟at  Islam ,  edisi  terjemahan  (Surabaya  :  Dunia  Ilmu, 1997).