## THE ANALYSIS OF GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IMPACT ON PEOPLE WELFARE LEVEL IN PEKANBARU CITY

## Helly Aroza Siregar
Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email: hellyaroza@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims are to analyze  the financial performance of the government of Pekanbaru and to know the impact of  the  government  financial  performance  as  measured  by  efficiency,  effectiveness  and  economy  of  government financial report and fiscal decentralization on people's welfare as measured by the level of health and the Human Development Index in Pekanbaru City in the period 2011 to 2020. The research method are descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results of the study show that the efficiency, effectiveness and economics of local government financial report  have no effect on people's welfare, both on the level of health and the Human Development Index. Meanwhile, Fiscal Decentralization has a significant effect on the level of health and the Human Development Index.
Keywords:  People  welfare;  Financial  efficiency;  Financial  effectiveness;  Financial  economy;  Fiscal Decentralization

## ANALISIS DAMPAK KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dan melihat dampak dari kinerja keuangan pemerintah tersebut yang diukur dengan efisiensi, efektivitas dan ekonomi keuangan serta desentralisasi  fiskal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  yang  ukur  dengan  tingkat  kesehatan  dan  Indeks Pembangunan Manusia  di Kota Pekanbaru dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2020. Metode penelitian adalah dengan analisis statistik desktiptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi,  efektivitas  dan  ekonomi  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat, baik terhadap tingkat  kesehatan maupun Indeks Pembangunan Manusia. Sementara  Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia
Kata  kunci: Kesejahteraan  masyarakat;  Efisiensi  keuangan ; Efektivitas  keuangan ; Ekonomi  keuangan ; Desentralisasi fiskal

## PENDAHULUAN
Tujuan utama  dari penyelenggaraan  negara  adalah untuk mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  tertuang dalam tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembuakaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan  kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal ini maka pemerintahan Negara Republik Indonesia  diselenggarakan, dan pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah tersebut  menggunakan anggaran negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal  1  ayat  (1), yang dimaksud dengan  kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa  penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu elemen penyelengara untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah Pemerintah Daerah.
Kesejahteraan  masyarakat  dapat  diukur  dengan  berbagai  faktor.  Beberapa  diantaranya  dapat  diukur dengan tingkat kesehatan dan indeks pembangunan manusia yang baik. Menurut (BPS, 2021) terdapat berbagai aspek  kesejahteraan  yang  datanya  tersedia  dan  terukur,  dua  diantaranya  adalah  bidang  kesehatan  dan  indeks pembangunan manusia. Kedua aspek tersebut tentunya ikut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang mengalami kemunduran akibat pandemic Covid-19. Dari aspek kesehatan  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Pekanbaru,  misalnya  adalah Angka  Kesakitan penduduk  Kota  Pekanbaru  pada  tahun  2021  sebesar  22,05  persen,  angka  ini  merupakan  hasil  Survei  Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)  tahun 2021. Angka ini melonjak naik sebesar 8,28 persen jika dibandingkan dengan Angka Kesakitan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2020 (BPS Kota Pekanbaru, 2022).  Selain dari masalah tersebut, masalah kesehatan lainnya yang masih menjadi fenomena di Kota Pekanbaru adalah masalah stunting. Pada tahun 2022 jumlah balita yang menderita stunting adalah sebanyak 303 kasus (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2023). Meninjau berbagai masalah kesehatan tersebut maka, perlu adanya kinerja yang baik dalam mengatasinya.
Dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara. Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pasal  1  ayat  (2),  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang meliputi perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungiawaban,  dan  pengawasan Keuangan  Daerah.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah,  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diselengarakan  oleh  Pemerintah Daerah    wajib  dipertanggungjawabkan  dalam  bentuk  laporan  pelaksanaan APBD.  Hasil  pertanggungjawaban tersebut dapat di ukur dalam dua kategori  pengukuran kinerja yaitu secara finansial dan non finansial.
Pengukuran kinerja pelaksanaan keuangan daerah secara finansial merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk menilai apakah penggunaan anggaran oleh pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik.  Hal ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan berpedoman  pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  Menurut peraturan ini Pemerintah wajib  menyusun  laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja.  Menurut  peraturan  tersebut,  Pemerintah  Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban setiap kepala daerah. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam mewujudkan good government governance atau tata kelola pemerintah yang baik. Tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mewujudkan good  government  governance tersebut  diharapkan  dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Siregar, 2018).
Hasil penelitian dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kinerja yang beragam dari Pemerintah Daerah.  Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil tingkat ketergantungan keuangan daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dianggap  sangat  tinggi  (Susilawati  et  al.,  2018).  Penelitian  lainnya  yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa efisiensi  keuangan daerah berada  dalam kategori  kurang  efisien  dan  tidak  efisien (Fitriani & Dwirandra, 2014). Rasio efektifitas keuangan daerah di Kota Palopo berada dalam kategori belum efektif (Toselong et al., 2011).
Penelitian yang dilakukan oleh (Erwina & Badrudin, 2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki  dampak  yang  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  yang  diukur  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia.  Penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah  di  bidang  kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial (Beauty, 2016).
Disisi  lain,  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  beberapa  rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah seperti derajat desentralisasi fiscal dan rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Riau (Azwandi et al., 2022). Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Papua menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah khususnya rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap IPM (Indramawan, 2018).
Secara  pengungkapan  rasio  kinerja  dari  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu,  dapat  diketahui  bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang berada dalam kategori yang belum baik.  Dilain sisi, penatausahaan  keuangan  yang  baik  sehingga  menghasilkan  kinerja  yang  diharapkan  sudah  seharusnya memberikan dampak kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang mana menggunakan anggaran keuangan daerah,  pada dasarnya adalah dalam rangka memenuhi hak rakyat untuk memperoleh layanan publik dan pemenuhan kesejahteraan.  Berdasarkan asumsi ini, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaruh  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA Kinerja Keuangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dinyatakan  bahwa  kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan  atau  program  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  kinerja  keuangan sangat berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang telah direalisasikan. Menurut (Nirwana et al., 2014) Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Menurut (Halim, 2002), beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah  daerah  diantaranya  adalah  rasio  efektivitas  dan  efisien  keuangan  daerah,  rasio  aktivitas,  dan  rasio pertumbuhan.  Kinerja  suatu  organisasi  dinilai  baik  jika  kinerja  organisasi  yang  bersangkutan  mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya  yang  rendah.  Secara  teknis  kinerja  yang  baik  bagi  suatu  organisasi  dicapai  ketika  administrasi  dan penyediaan  jasa  oleh organisasi  yang  bersangkutan  dilakukan  pada  tingkat  yang  ekonomis,  efisien  dan  efektif (Mardiasmo,  2009).  Konsep  ini  merupakan  pengukuran  kinerja  berbasis  Value  For  Money  (VFM). Value  for Money yaitu  indikator  kinerja  sebuah  sektor  publik  yang  memberikan  informasi  apakah  anggaran  (dana)  yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya (KPBU, 2022).  Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dengan konsep value for money dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Skema Value For Money (Sumber: (Mardiasmo, 2009)
Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009). Ekonomis merupakan   perolehan  input dengan kualitas dan kuantitas  dengan  harga  terendah (G. Y. N. Sari et al., 2022). Nilai input dalam rasio ekonomi adalah Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan segala pengeluaran negara untuk  kepentingan  aparatur negara  yang  tidak  berkaitan  secara  langsung dengan dana  yang dikeluarkan untuk pembangunan  bagi  kepentingan  masyarakat.  Idealnya,  pengeluaran  untuk  aparatur  negara  yang  semakin  kecil menunjukkan bahwa aparatur negara dapat menghindari pengeluaran yang tidak penting atau tidak produktif bagi kepentingan publik.
Efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan perolehan penerimaan  daerah  dengan  mengelola  sumber  keuangan  daerah  yang  seminimal  mungkin.    Rasio  efisiensi keuangan  daerah  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima  (Fathah, 2017). Adapun pendapatan yang diterima oleh daerah merupakan output dari besarnya input yang telah dikeluarkan untuk memperoleh output tersebut. Input dalam  hal  ini  adalah  besarnya  Belanja  Daerah,  sementara  output  adalah  Pendapatan  Daerah.  Belanja  Daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seluruh pengeluaran tersebut didayagunakan untuk memperoleh Pendapatan Daerah yang merupakan sumber dana dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah.
Efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan
Ekonomi Efisiensi Efektivitas Nilai Input Input Output Outcome
Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Berliani, 2016). Menurut (Mardiasmo, 2009) efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan, semntara outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu (Mardiasmo, 2009).
Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan,  hak  untuk  menerima  transfer  dari  pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dan  menentukan  belanja  rutin maupun investasi  (Litvack & Seddon, 2002). Desentralisasi fiskal  adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih rendah  untuk mendukung  fungsi  atau tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Sementara Litvack dan Seddon (1992: 2) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan  pelimpahan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  (fungsi  publik)  dari  pemerintah  kepada daerah bawahan) atau organisasi semi-mandiri finstansi vertikal) atau kepada pihak swasta (Elsye, 2013). Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya (Khusaini, 2006). Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014)

## Kesejahteraan Masyarakat
Menurut  (Sunarti,  2012)  kesejahteraan  adalah  suatu  tata  kehidupan  dan penghidupan  sosial,  material,  maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata (Febrianti, 2021). Berdasarkan hal ini, beberapa indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah kualitas kesehatan dan pendidikan.
Kualitas kesehatan sebagai  salah satu indikator kesejahteraan masyarakat  dapat  diukur dengan Angka Harapan  Hidup  (Sugiantari  &  Budiantara,  2013;  Suryaningsih  et  al.,  2015).  Angka  Harapan  Hidup  (AHH) merupakan  alat  untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  pada umunya  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  pada  khususnya  (Badan  Pusat  Statistik  Kota  Pekanbaru,  2018). Untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  indikator  yang  digunakan  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia. Dalam  perencanaan  pembangunan, pembangunan  manusialah  yang  menjadi  tujuan  utama.  Karena  dasar  dari pembangunan adalah  pembangunan  manusia,  maka  perlu  diutamakan  alokasi  belanja  yang  berhubungan dengan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran pemerintah (Prakoso, 2017).
Menurut (F. N. G. Sari & Riharjo, 2020), Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  indikator penting  untuk  mengukur keberhasilan   dalam   upaya   membangun   kualitas   hidup   manusia   atau   masyarakat dan penduduk  serta  menentukan  peringkat atau level  pembangunan  suatu  wilayah atau negara dalam kualitas harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut pandangan The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai sebagai suatu peroses  perluasan  pilihan  manusia  dalam  meningkatkan  kesempatan  mereka  untuk  memperoleh  pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan (Baeti et al., 2013).

## Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian
Kinerja  keuangan  pemerintah  merupakan  hasil  dari  pengunaan  anggaran  oleh  pemerintah  dalam  rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Erwina & Badrudin, 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial (Beauty, 2016).
Menurut (Faud, 2016), analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Beberapa  rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja  pemerintah daerah    diantaranya adalah rasio efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan desentralisasi fiskal.
Kinerja  keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Rasio efisiensi keuangan yang meminimalisir pengeluaran dalam upaya melakukan penghematan untuk memperoleh pendapatan menunjukkan efisiensi keuangan daerah yang baik atau efisien. Dengan efisiensi pengeluaran, maka pendapatan daerah akan dapat lebih maksimal digunakan untuk program-program atau kegiatan
yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu  menunjukkan  bahwa    efisiensi    keuangan    daerah    berpengaruh  positif    dan    signifikan    terhadap kesejahteraan  masyarakat (Khairudin et al., 2019).
Efektifitas keuangan daerah  menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu  jika  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  .  Rasio  efektivitas  keuangan  suatu  daerah menggambarkan  kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ardilla & Putri, 2015; Fathah, 2017; Harahap & Nasution, 2019). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Majalengka  (Berliani, 2016).  Hal  ini  diperkuat  dengan  penelitian  dari  (Suryaningsih  et  al.,  2015)  yang  menyebutkan  bahwa  kinerja keuangan  daerah,  yang  diukur  dengan  efektivitas  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  kesejahteraan masyarakat,  artinya  semakin  meningkatnya  kinerja  keuangan  daerah  yang  membaik  akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Pengertian  ekonomi  (hemat/tepat  guna)  sering  disebut  kehematan  yang  mencakup  juga  pengelolaan secara hati – hati / cermat ( prudency ) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu  (Ulum, 2009). Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan  bahwa  aspek  ekonomis  dalam  penggunaan  anggaran  berkaitan  dengan  kemampuan  organisasi pemerintah  daerah    dapat  meminimalkan  sumber  pemasukan    yang  digunakan  yaitu  dengan  menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.  Rasio ekonomi diukur dengan membandingkan input dan nilai input. Nilai input adalah Belanja Daerah karena nilai input yang akan digunakan untuk menjalankan anggaran secara keseluruhan  berasal  dari  dana  Belanja  Daerah.  Sementara input- nya adalah  Belanja  Pegawa.  Belanja  Pegawai menjadi input karena  untuk  melaksanakan  seluruh  mekanisme  anggaran  maka  diperlukan  pegawai  untuk melaksanakannya,  dengan  demikian  maka  pegawai  pemerintah  daerah  diberikan  gaji  sebagai  balas  jasa  atas pekerjaannya yaitu dalam bentuk Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk melaksanakan Belanja Daerah maka dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah semakin ekonomis.
Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang  dilimpahkan  (Saragih,  2003).  Penyaluran anggaran  dari  pusat  kepada  pemerintah  daerah  akan  menjadi  suatu  dukungan  bagi  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan kegiatan di daerah, dimana kegiatan pemerintah daerah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pelayanan publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah.  Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  (Saputra  &  Mahmudi, 2012).
Berdasarkan paparan di atas maka diduga bahwa kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio efisiensi,  efektifitas,  ekonomi  dan  desentralisasi  fiskal  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  dan  signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan (rasio Angka Harapan Hidup) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

## Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
Kesehatan Pembangunan Manusia Kesejahteraan Masyarakat Rasio Efisiensi Rasio Efektivitas Rasio Ekonomi Desentralisasi Fiskal Kinerja Keuangan Pemda
H 1 :  Diduga  kinerja  efisiensi  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru H 2 :  Diduga  kinerja  efektivitas  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru
H 3 :  Diduga  kinerja  ekonomi  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru
H 4 :  Diduga  kinerja  desentralisasi  fiskal  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru H 5 :  Diduga  kinerja  efisiensi  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru
H 6 :  Diduga  kinerja  efektivitas  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  Indeks
Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru
H 7 :  Diduga  kinerja  ekonomi  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  Indeks
Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru
H 8 :  Diduga  kinerja  desentralisasi  fiskal  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru

## METODOLOGI PENELITIAN Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  kuantitatif.  Metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi,  yaitu  dengan  cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Data sekunder meliputi data rasio keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diolah dari data Laporan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh dari  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Pekanbaru  dan  Direktorat  Jenderal    Perimbangan  Keuangan,  Kementerian Keuangan RI. Sementara data kesejahteraan masyarakat merupakan kesehatan masyarakat diperoleh dari dari data Angka Harapan Hidup dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru periode 2011-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kesejahteraan  masyarakay  yang  diukur  dengan Angka  Harapan Hidup (AHH)  dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara variabel independen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi, efektivitas, ekonomi keuangan, dan desentralisasi fiskal. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018).
Indeks  Pembangunan  Manusia    IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil pembangunan  dalam  memperoleh  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya.    IPM  diukur  dengan indikator umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (Badan Pusat Statistik RI, 2023).  Untuk menentukan kategori IPM di dasarkan pada konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penelitian (Yektiningsih, 2018) dan (Siswati & Hermawati, 2018). Konsep  IPM tersebut menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut : Sangat Tinggi : IPM > 80; Tinggi : IPM antara 70 < IPM < 80; Sedang : IPM antara 60 < IPM < 70; Rendah : IPM < 60
Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima  (Fathah, 2017). Berdasarkan hal  ini maka rumus efisiensi keuangan adalah sebagai berikut:
Efisiensi Keuangan = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemda  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Berliani, 2016). Berdasarkan hal ini maka rumus efektivitas keuangan adalah sebagai berikut:
Efektivitas Keuangan = 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 x 100%
Rasio  ekonomi  diukur  dengan  membandingkan  input  dan  nilai  input  (Mardiasmo,  2009).  Nilai  input adalah Belanja Daerah karena nilai input yang akan digunakan untuk menjalankan anggaran secara keseluruhan berasal dari dana Belanja Daerah. Sementara input- nya adalah Belanja Pegawai. Berdasarkan hal ini maka rumus ekonomi keuangan adalah sebagai berikut:
Ekonomi Keuangan = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan,  hak  untuk  menerima  transfer  dari  pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dan  menentukan  belanja  rutin maupun  investasi  (Litvack  &  Seddon,  2002).  Berdasarkan  hal  ini  maka,  rasio  desentralisasi  fiskal  sudah seharusnya menunjukkan perbandingan antara sumber pendapatan asli daerah yaitu PAD dengan seluruh sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk total Pendapatan Daerah. Dengan demikian rumus rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:
Desentralisasi Fiskal = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐷) x 100%

## Metode Analisis Data
Untuk  menganalisis  pengaruh  variabel  independen  yaitu  kinerja  keuangan  pemerintah  yang  terdiri  dari  rasio efisiensi, efektifitas, ekonomi dan desentralisasi fiskal, terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat  kesehatan  (rasio Angka  Harapan  Hidup)  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  digunakan  alat  uji berupa analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan analisis regresi linear berganda.
Adapun rumus untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut:
Y 1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + e Y 2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Dimana: Y 1 : Angka Harapan Hidup (AHH) Y 2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) β0
: Kontanta
β1- β5  : Koefisien Regresi X1
: Efisiensi Keuangan
X2 : Efektivitas Keuangan
X3 : Ekonomi Keuangan
X 4 : Desentralisasi Fiskal E : error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif Berikut ini adalah statistic deskriptif data penelitian:
Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Penelitian
Variabel Minimum Maksimum Rata-Rata Efisiensi keuangan 80,89 102,93 93.75 Efektivitas keuangan 38,77 123,15 74,97 Ekonomi keuangan 35,94 59,02 47,22 Desentralisasi fiskal 14,53 64,24 26,47 Kesehatan 71,46 72,34 71,77 IPM 77,71 81,35 79,46 Sumber: Data Sekunder  Diolah, 2023 Gambaran terkait statistik deskriptif data penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3. Dalam satu dekade terakhir, secara rata-rata kinerja keuangan pemerintah berada dalam kriteria “kurang efisien”. Tingkat belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah jika dibandingkan dengan pendapatan daerah adalah 93,75%. Tingkat efisiensi tertinggi adalah 80,89% dengan kriteria “cukup efisiens”, sementara kinerja keuangan pernah berada dalam kategori “tidak efisien” dengan persentase 102,92%.
Kinerja efektivitas keuangan  pemerintah menunjukkan grafik yang fluktuatif. Terjadi penurunan kinerja sejak  tahun  2013  sampai  dengan  2016,  dimana  dalam  empat  tahun  tersebut  kinerja  pemerintah  berada  dalam kategori tidak efektif. Efektivitas  keuangan  secara  rata-rata  74,97%.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target PAD di daerah dalam kategori yang kurang efektif. Kinerja keuangan pemerintah terendah berada dalam kategori “tidak efektif” dengan persentase 38,77% pada tahun 2016, namun pernah berada dalam kategori “sangat efektif” pada tahun 2012 dengan persentase 123,15%
Kinerja  ekonomi  keuangan  pemerintah  pada  umumnya  mengalami  penurunan,  yaitu  sejak  tahun  2013  sampai dengan 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2019, namun kembali menurun pada tahun 2017 dan
2018, serta tahun 2020. Secara rata-rata kinerja ekonomi keuangan berada pada angka 47,22% yaitu dalam kategori “sangat ekonomis”.

## Gambar 3. Statistik Deskiptif Variabel Penelitian
Desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rerata Desentralisasi fiskal berada pada angka 26,47% dengan kategori sedang. Artinya besarnya Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan seluruh Pendapatan Daerah adalah 26,47%. Derajat desentralisasi fiskal pernah berada pada angka 14,53% dengan kriteria “kurang”, dan kinerja desentralisasi fiskal terbaik terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 64,24% dengan kategori “sangat baik”.
Tingkat kesehatan masyarakat kota Pekanbaru dalam satu dekade terakhir secara rerata berada pada angka 71,77. Angka ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup masyarakat di kota Pekanbaru adalah 71 tahun lebih. Semakin panjang hidup seseorang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan orang tersebut sangat baik.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat kota Pekanbaru secara rerata dalam satu dekade terakhir adalah  79,46. Angka  ini  termasuk  dalam  kategori  IPM  yang  tinggi.    IPM  yang  tinggi  dapat  menjadi  sebuah indikator  bahwa  masyarakat  dapat  mengakses  hasil pembangunan dengan  baik,  kesempatan  memperoleh pendapatan  terbuka  bagi  seluruh  penduduk  dan  tersedianya    akses    yang  baik  dalam  memperoleh    kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

## Hasil Uji Regresi
Setalah dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik dan data dinyatakan normal dan memenuhi syarat dalam asumsi klasik, yaitu tidak terjadi multikolinearitas dan heterokedastisitas, maka dilakukan uji regresi dengan hasil sebagai berikut:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kesehatan 71,46 71,51 71,54 71,55 71,65 71,7 71,75 71,94 72,22 72,34 IPM 77,71 77,94 78,16 78,42 79,32 79,69 80,01 80,66 81,35 81,32 Efisiensi 94,01 81,58 102,93 101,18 81,51 96,92 99,11 99,34 80,89 100,09 Efektivitas 98,65 123,15 101,73 78,66 48,73 38,77 68,41 57,87 71,51 62,18 Ekonomi 57,98 59,02 50,42 48,66 38,08 47,3 42,23 40,89 51,67 35,94 DF 14,53 16,78 18,59 18,59 23,82 23,07 32,12 26,52 64,24 26,42
0 20 40 60 80 100 120 140 A xi s Ti tle

## Tabel 2. Hasil Regresi Persamaan 1
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 75.176 2.578 29.157 .000 Efisiensi keuangan .005 .009 .144 .563 .598 Efektivitas keuangan .003 .004 .263 .730 .498 Ekonomi keuangan -2.718 1.497 -.638 -1.816 .129 Desentralisasi fiskal .016 .006 .761 2.906 .034
a. Dependent Variable: Kesehatan Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  persamaan  1  dalam Tabel  7,  maka  dapat  ditulis  persamaan  sebagai berikut:
Y 1 = 75,176+ 0,005 X 1 + 0,003 X 2 – 2,718 X 3 + 0,016 X 4 Adapun koefisien determinasi pada regresi persamaan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Koefisien Determinasi Regresi Persamaan 1
Model Summary Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .867 a .752 .554 .20402
a.  Predictors:  (Constant),  Desentralisasi  fiskal,  Ekonomi  keuangan,  Efisiensi  keuangan,  Efektivitas keuangan Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,554 yang menunjukkan bahwa 55,4% dari tingkat kesehatan di Kota Pekanbaru dapat diprediksi dengan variabel kinerja keuangan yang terdiri dari  efisiensi  keuangan,  efektifitas  keuangan,  ekonomi  keuangan  dan  desentralisasi  fiskal,  sedangkan  44,6% merupakan sumbangsih dari faktor lain di luar model persamaan 1 pada penelitian ini.

## Tabel 4. Hasil Regresi Persamaan 2
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 92.457 8.050 11.486 .000 Efisiensi keuangan .019 .027 .126 .712 .508 Efektivitas keuangan -.003 .013 -.049 -.195 .853 Ekonomi keuangan -9.855 4.674 -.515 -2.109 .089 Desentralisasi fiskal .068 .017 .710 3.904 .011
a. Dependent Variable: IPM Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  persamaan  2  dalam Tabel  2,  maka  dapat  ditulis  persamaan  sebagai berikut:
Y 2 = 92,457+ 0,019 X 1 - 0,003 X 2 – 9,855 X 3 + 0,068 X 4 Adapun koefisien determinasi pada regresi persamaan 2 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5. Koefisien Determinasi Regresi Persamaan 2
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .938 a .881 .785 .63695
a. Predictors: (Constant), Desentralisasi fiskal, Ekonomi keuangan, Efisiensi keuangan, Efektivitas keuangan Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Berdasarkan Tabel diatas  diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,785 yang menunjukkan bahwa  78,5%  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kota  Pekanbaru dapat  diprediksi  dengan variabel  kinerja keuangan yang terdiri dari efisiensi keuangan, efektifitas keuangan, ekonomi keuangan dan desentralisasi fiskal, sedangkan 11,5% merupakan sumbangsih dari faktor lain di luar model persamaan 2 pada penelitian ini.
Hasil uji regresi untuk mengetahui pengaruh kinerja  keuangan terhadap kesehatan di Kota  Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 6. Hasil Uji t
Variabel Dependen Variabel Independen t tabel  t hitung  Signifikansi Keputusan Kesehatan Efisiensi Keuangan 2,571  0,563 0,598 Tidak Perpengaruh Efektivitas Keuangan  2,571  0,730 0,498 Tidak Perpengaruh Ekonomi Keuangan 2,571  -1,816 0,129 Tidak Perpengaruh Desentralisasi Fiskal 2,571  2,906 0,034 Berpengaruh Signifikan IPM Efisiensi Keuangan 2,571  .712 .508 Tidak Perpengaruh Efektivitas Keuangan  2,571  -.195 .853 Tidak Perpengaruh Ekonomi Keuangan 2,571  -2.109 .089 Tidak Perpengaruh Desentralisasi Fiskal 2,571  3.904 .011 Berpengaruh Signifikan
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

## Pembahasan
Kinerja  keuangan  pemerintah  merupakan  hasil  dari  pengunaan  anggaran  oleh  pemerintah  dalam  rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat.  Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan perolehan penerimaan daerah dengan mengelola sumber keuangan daerah yang seminimal  mungkin.  Rasio efisiensi keuangan yang meminimalisir pengeluaran dalam  upaya  melakukan penghematan  untuk  memperoleh  pendapatan menunjukkan  efisiensi  keuangan  daerah yang  baik  atau  efisien.  Dengan  efisiensi  pengeluaran,  maka  pendapatan  daerah  akan  dapat  lebih  maksimal digunakan untuk program-program atau kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di  berbagai  bidang,  terutama  dalam  hal  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia  dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  satu  dekade  terakhir,  secara  rata-rata  kinerja  keuangan pemerintah berada dalam kriteria “kurang efisien”. Sementara kinerja efisiensi keuangan pemerintah tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan dan IPM. Kinerja efisiensi keuangan pemerintah berfluktuatif dari tahun ke tahun sementara tingkat kesehatan dan IPM meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang efisien dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk  belanja  daerah.  Sementara  efisiensi  keuangan  daerah  ini  tidak  memberikan  dampak  pada  kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan dan IPM di Kota Pekanbaru dalam periode 2011 sampai dengan 2020 dalam kategori  yang  baik.  Artinya,  terdapat  faktor  lain  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat,  sedangkan penyelenggaraan  keuangan  daerah  sudah  seharusnya  digunakan  dengan  efisien  untuk  tujuan  peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa  efisiensi  keuangan  daerah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat (Khairudin et al., 2019).
Efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu  jika  dibandingkan dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Efektifitas  keuangan  daerah   menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan tertentu jika dibandingkan dengan anggaran yang telah  ditetapkan  .  Rasio  efektivitas  keuangan  suatu  daerah  menggambarkan  kemampuan  pemerintahan  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efektivitas  keuangan  tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam periode 2011 sampai dengan 2020 dalam kategori “kurang efektif”. Ini menunjukkan bahwa pencapaian target  Pendapatan Asli  Daerah  masih  belum  maksimal,  sementara  peningkatan  PAD  merupakan  suatu  syarat kemandirian daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Berliani, 2016; Suryaningsih et al., 2015) yang membuktikan bahwa efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Aspek ekonomi dalam penggunaan anggaran berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintah daerah dapat meminimalkan sumber pemasukan yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kategori yang “sangat ekonomis”. Hal ini karena besarnya Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan keseluruhan Belanja Daerah masih dibawah angka 60%. Penetapan angka 60% dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja  Keuangan  perlu  ditinjau  ulang,  karena  persentase  penggunaan  Anggaran  Daerah  sudah  seharusnya dipergunakan  lebih  besar  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ekonomi  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  msyarakat  meskipun  dalam kategori sangat ekonomis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat  yang diukur dengan tingkat kesehatan dan IPM. Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan
anggaran dari tingkat pemerintahan pusat  kepada pemerintahan di daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Penyaluran anggaran dari pusat kepada pemerintah daerah akan menjadi  suatu  dukungan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kegiatan  di  daerah,  dimana  kegiatan pemerintah daerah  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  pelayanan  publik dalam  mencapai  kesejahteraan masyarakat  di  daerah.    Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian    terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Saputra & Mahmudi, 2012).

## PENUTUP
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, pertama kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam periode  2011-2020  yang  terdiri  dari  kinerja  efisiensi  keuangan  secara  rerata  berada  dalam  kategori  “kurang efisien”, kinerja efektivitas berada dalam kategori “kurang efektif” dan kinerja ekonomi keuangan secara rerata dalam  kategori  “sangat  ekonomis”,  sementara  kinerja  efisiensi,  efektivitas  dan  ekonomi  keuangan  ini  tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat kesehatan maupun IPM. Kedua, kinerja keuangan yang diukur dengan Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan maupun IPM.
Berikut ini adalah beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pertama, diharapkan agar pemerintah daerah lebih baik dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Kedua, agar pemerintah daerah dapat  menggunakan  anggaran  dengan  efisien  dan  efektif  sehingga  amanah  masyarakat  untuk  menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1), 78–85.
Azwandi, Wibisono, C., Indrawan, M. G., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in the Province of Riau Island. International Journal of Educational Review , 5 (2), 633–650. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2018). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru 2017 . Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
Badan Pusat Statistik RI. (2023). Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia? BPS. https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html Baeti, N., Jurusan,  , Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Juli, D. (2013). PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007- 2011 Info Artikel. Edaj: Economics Development Analysis Journal , 2 (3), 85–98. Beauty, F. N. (2016). THE ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE FOR EDUCATION AND HEALTH SECTOR ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX ( HDI ) IN INDONESIA YEAR 2008- 2013 JURNAL Created By : Farlinda Nur Beauty INTERNATIONAL PROGRAM IN ECONOMICS ECONOMICS AND BUSINESS FACULTY. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 4 (2). Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. Jurnal Indonesia Membangun , 15 (2), 121–144. BPS. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 . Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
BPS Kota Pekanbaru. (2022). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2021 . Elsye, R. (2013). Desentralisasi Fiskal . Alqaprint Jatinangor. Erwina, W., & Badrudin, R. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Gini Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderating Di Indones. Jurnal Akuntansi & Manajemen , 31 (2), 109–120.
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK , 8 (1), 33–48. Faud, M. R. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Ghalia Indonesia. Febrianti, F. (2021). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Fitriani, N. L. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 8 (1), 211–227. Halim, A. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. Jurnal Administrasi Bisnis , 8 (1), 9–14. https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406
Indramawan, D. (2018). the Impacts of Financial Performance of Local. Simposium Nasional Keuangan Negara , 23 .
Khairudin, K., Tarmizi, R., Indrayenti, I., & ... (2019). Kinerja Keuangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. Asian Journal of … , 4 (3), 194–112. Khusaini, M. (2006). Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah . BPFE Unibraw. KPBU. (2022). Value For Money (VFM) . Kementerian Keuangan. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21- 18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm#:~:text=Value for Money merupakan sebuah,suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.
Litvack, J. I., & Seddon, J. (2002). Decentralization Briefing Notes: Strengthening Operational Skills in Community Driven Development. In World Bank Institute Working Paper .
Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 19 (1), 118–138. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi.
Nirwana, E., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2014). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS.
SOROT . https://doi.org/10.31258/sorot.9.1.2329
Pemerintah Kota Pekanbaru. (2023). Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Kota Pekanbaru Tahun 2022 . Prakoso, L. I. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung . Universitas Lampung.
Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan , 1 (2), 120–134. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134
Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 16 (1993), 185–199. Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Ghalia Indonesia.
Sari, F. N. G., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi … , 3 (3), 129–140.
Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Berty, I., & Zenita, R. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Kompetif , 5 (1), 56–65.
Siregar, H. A. (2018). Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value For Money dalam Konteks New Public Management dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau. Bilancia , 2 (1), 85–94.
Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 12 (4), 277–286.
Siswati, E., & Hermawati, D. T. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Bojonegoro.
Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 18 (2), 93–114. https://doi.org/10.30742/jisa1822018531 Sugiantari, A. P., & Budiantara, I. N. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Jawa Timur menggunakan regresi semiparametrik spline. Jurnal Sains Dan Seni Pomits , 2 (1), 37–41. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i1.3132
Sunarti, E. (2012). Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan.
Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB .
Suryaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2015). Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 4 (8), 537–554.
Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia . https://doi.org/10.18196/jati.010210
Toselong, R., Hapid, H., & Antong, A. (2011). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO. Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 1 (1), 9–15. https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.47
Ulum, M. I. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Bumi Aksara.
Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 18 (2), 32–50. https://doi.org/10.30742/jisa1822018528