## JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU
Vol.10 No.2, Oktober 2017 Hal. 166 - 186
SELF ASSESSMENT SYSTEM , PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG

## Sihhatus Sariroh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sihhatus.sariroh@gmail.com
Andi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andiplg69@gmail.com
Nana Nofianti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nnofianti@untirta.ac.id

## Abstract
The increase in tax revenues in Indonesian related to the application of the Self Assessment System. Application of  self  assessment  system  causing  tax  arrears.  To  overcome  these  problem,  tax  collection  with  reprimand letterand forced letter is a series of  action in order to pay off the tax debt underwriter taxes to increase tax revenue. The purpose of this research is to examine the effect of the variabel registered PKP, SSP PPN, SPT Masa PPN (means and concrete manifestation of the self assessment system), tax collection with reprimandletterand forced letter of value added tax on tax service office pratama serang from 2013 to 2015. Result of this research showed that : variable registered taxable entrepreneur , tax payment slip of PPN deposited, notificationletter of PPNreported (X1, X2 and X3) have a significant influence on the dependent variable value added tax revenue (Y), , tax  collection  with  reprimand  letter  and  tax  collection  with  forced  letter  (X4  and  X5)  not  have  a  significant influence on the dependent variable value added tax revenue (Y).
Keywords : PKP registered, SSP PPN deposited, SPT Masa PPN reported, Tax Collection with Reprimand Letter Tax Collection with Forced Letter, Acceptance of Value Added Tax.

## Abstrak
Peningkatan  penerimaan  pajak  di  Indonesia  terkait  dengan  penerapan  Sistem  Penilaian  Mandiri.  Penerapan sistem  penilaian  diri  yang  menyebabkan  tunggakan  pajak.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pemungutan  pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah serangkaian tindakan untuk melunasi pajak penagih utang pajak untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  variabel  PKP terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN (sarana dan manifestasi konkret sistem self assessment), pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat paksa penambahan nilai pajak pada kantor pelayanan pajak pratama serang dari 2013 hingga 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel pengusaha kena Pajak yang terdaftar, slip pembayaran pajak pada simpanan PPN, pemberitahuan nota dari PPN yang dilaporkan (X1, X2 dan X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen nilai tambah penerimaan pajak (Y),, Pengumpulan pajak dengan surat teguran dan pemungutan pajak dengan surat paksa (X4 dan X5) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai tambah penerimaan pajak (Y).
Kata kunci: PKP terdaftar, SSP PPN disimpan, SPT Masa PPN melaporkan, Pengumpulan Pajak dengan Surat Pengambilan Surat Teguran dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## PENDAHULUAN
Tahun 2013, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Serang sebesar Rp. 553.391.457.927,-, pada tahun 2014 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp.  536.172.722.075,-  dan  pada  tahun  2015  realisasi  penerimaan  mengalami  kenaikan  sebesar Rp.599.213.537.083,-.  Pada  tahun  2013  pencapaian  realisasi  penerimaan  menjadi  yang  terendah selama 3 tahun terakhir.
Data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang,  diketahui  bahwa tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang pada tahun 2015 sebesar Rp. 41.771.323.430,- dan baru mencairkan tunggakan sebesar Rp. 23.071.054.715,- atau 55,23%. Untuk tunggakan yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang adalah dengan melaksanakan tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa agar penanggung pajak dapat melunasi pajak terutangnya. Penerbitan lembar surat  teguran  dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2015  mengalami  peningkatan  sedangkan penerbitan  jumlah  nilai  dari  surat  teguran  dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2015  mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah surat teguran yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 446 lembar atau sebesar Rp.22.481.738.844,- dan pencairan
sebanyak 228 lembar atau sebesar Rp.8.672.624.378,-, pada tahun 2014 jumlah surat teguran yang diterbitkan  ke  Wajib  Pajak  sebanyak  580  lembar  atau  sebesar  Rp.39.966.856.675,-  dan  pencairan sebanyak  335  lembar  atau sebesar  Rp.27.772.317.892,-,  dan  pada  tahun  2015  jumlah  surat  teguran yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 1.564 lembar atau sebesar Rp.22.559.137.607,- dan pencairan sebanyak 527 lembar atau sebesar Rp.8.854.741.280,-. Penerbitan surat paksa dari tahun 2013- 2015 mengalami  peningkatan  sedangkan  penerbitan  jumlah  nilai  dari  surat  paksa  dari  tahun  2013-2015 mengalami penurunan, pada tahun 2013 jumlah surat paksa yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 456  lembar  atau  sebesar  Rp.17.545.086.312,-  dan  pencairan  sebanyak  241  lembar  atau  sebesar Rp.8.639.174.381,-, pada tahun 2014 jumlah surat paksa yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 628 lembar  atau  sebesar  Rp.24.398.168.619,-  dan  pencairan  sebanyak  221  lembar  atau  sebesar Rp.7.715.989.770,-, dan pada tahun 2015 jumlah surat paksa yang diterbitkan ke Wajib Pajak sebanyak 738  lembar  atau  sebesar  Rp.16.256.925.724.-  dan  pencairan  sebanyak  289  lembar  atau  sebesar Rp.6.146.567.621,-.
Rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?; 2. Apakah Surat Setoran Pajak  PPN yang  disetorkan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai?;  3.Apakah  Surat Pemberitahuan  masa  PPN  yang  dilaporkan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai?;  4.  Apakah  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai?; 5. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai?.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1.  Untuk  mengetahui  pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 2. Untuk mengetahui pengaruh Surat Setoran Pajak PPN yang disetorkanberpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 3. Untuk mengetahui pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN yang  dilaporkan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai;  4.  Untuk  mengetahui pengaruh  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai; 5. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Self Assesment System
Self  Assesment  System adalah  Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  wajib  pajak dalam  menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak (Siti Resmi, 2013:11). Dalam sistem ini Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutang dan membayar atau menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  dengan  media  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN.  Lalu  Wajib  Pajak melaporkan  dan  mempertanggung  jawabkan  perhitungan  pajak  terutang  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  melalui  pengisian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  dengan  baik  dan  benar,  serta melampirkan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  lembar  ke-1  yang  telah  tertera  Nomor  Transaksi Penerimaan Negara.Dalam hal ini Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk: 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 4. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.
Menurut Mardiasmo (2011:7) ciri-ciri self assessment system sebagai berikut: 1. Wewenang untuk menentukan  besarnya  pajak  terutang  ditentukan  oleh  wajib  pajak;  2.  Wajib  pajak  aktif,  dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak terutang; 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Prinsip Self Assessment System adalah: 1. Setiap Wajib Pajak wajib  membayar  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak; 2. Jumlah pajak yang terutang  menurut  Surat  Pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  adalah  jumlah  pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Surat Setoran Pajak PPN
Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk  melakukan pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang  terutang  ke  kas  negara  melalui  Kantor  Pos  dan/atau  bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  (Agus  Suharsono,  2015:71).  Batas  waktu  pembayaran  untuk  PPN adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut  adalah  Bendaharawan  Pemerintah,  waktu  pembayarannya  yaitu  tujuh  hari  setelah  bulan dilakukannya  pembayaran  tagihan.  Menurut  Mardiasmo  (2011:37)  Terdapat  2  fungsi  Surat  Setoran Pajak yaitu 1) Sebagai sarana untuk membayar pajak; 2) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Dalam penelitian ini Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dihitung dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflesian  data  deret  waktu  (Nursanti  dan  Padmono,  2013:132)  tiap  bulan  dari  SSP  PPN  yang disetorkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  tiap  bulannya,  dimana  perhitungan  dimulai  dari  bulan Januari 2013 hingga Desember 2015 yaitu :
𝑆𝑆𝑃 𝑃𝑃𝑁 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑆𝑃 𝑃𝑃𝑁 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑆𝑆𝑃 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢 × 100%

## Surat Pemberitahuan Masa PPN
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk  melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  (Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  dan  Amin  Dara,  2016:25).  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa PPNadalah  laporan  bulanan  yang  harus  disampaikan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  meskipun  Nihil,
mengenai  penghitungan  Pajak  Masukan  yang  berasal  dari  pembelian  Barang  Kena  Pajak  atau penerimaan Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan penyetoran pajak atau kompensasi (Waluyo, 2011: 31). Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Menurut Abdul Halim, Icuk Rangga dan Amin Dara (2016:25) terdapat fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk  melaporkan  tentang:  1)  Pengkreditan  pajak  masukan  terhadap  pajak  keluaran;  dan  2) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak  lain  dalam  satu  Masa  Pajak,  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Penagihan Pajak
Menurut  Diaz  Priantara  (2016:116)  penagihan  pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksakan penyanderaan, menjual barang yang telah  disita.  Penagihan  pajak  merupakan  bagian  dari  administrasi  pajak  yang  keberadaanya  sangat diperlukan  oleh  fiskus.  Hal  ini  disebabkan  oleh  Wajib  Pajak  tidak  atau  belum  memiliki  kesadaran, kejujuran dan disiplin dari Wajib Pajak.Maka di perlukan campur tangan dari Direktorat Jendral Pajak dalam berbagai bentuk untuk menangani Wajib Pajak yang masih belum disiplin dalam pebayaran pajak.
Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  18  Ayat  1  sebagai  berikut:  a)  Surat Tagihan Pajak (STP); b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d) Surat Keputusan Pembetulan; e) Surat Keputusan Keberatan; f) Putusan Banding;  g)  Peninjauan  Kembali.  Ketetapan  pajak  berupa  SKP  atau  STP  yang  diterbitkan  oleh AR (Account Representative) dan Fungsional keluar, setelah lebih dari 30 hari tidak dilunasi tagihannya, maka terjadilah tindakan penagihan pajak.

## Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran  (Hazra,  Pangemanan  dan  Tirayoh,  2015:4).  Berdasarkan  Pasal  5  Keputusan  Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah setelah 7 hari  sejak  saat  jatuh  tempo  pembayaran.  Penagihan  pajak  dengan  surat  teguran  di  hitung  dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflesian data deret waktu (Trisnayanti dan Ketut Jati, 2015:301) tiap bulan, yaitu :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ 𝑑𝑔𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ 𝑑𝑔𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 × 100%

## Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Surat  paksa  adalah  surat  perintah  membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  yang mempunyai  kekuatan  eksekutorial  dan  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127). Menurut Wirawan dan Richard Burton (2013:106) Surat Paksa diterbitkan apabila: 1) Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis; 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; 3) Penangung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. P enagihan pajak dengan surat paksa di hitung dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflesian data deret waktu (Trisnayanti dan Ketut Jati, 2015:301) tiap bulan, yaitu :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ 𝑑𝑔𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ 𝑑𝑔𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 × 100%

## Pajak Pertambahan Nilai
Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak  atas  konsumsi  barang  dan  jasa  di  Daerah  Pabean  yang dikenakan  secara  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan  distribusi  ( www.pajak.go.id ).  Dasar  hukum Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  adalah  Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah. Menurut  Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  dan  Amin  Dara  (2016:373)  objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dikenakan untuk: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 2. Impor Barang Kena Pajak (BKP); 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP); 7. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP); 8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Menurut  Sukardji  (2015:63)  Subjek  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah:  1.  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP);  2.Non  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  merupakan  jumlah tertentu  sebagai  dasar  untuk  menghitung  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).Dalam  Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai import, nilai eksport atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang Terutangnya PPN terjadi pada saat: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 2. Impor Barang Kena Pajak; 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean; 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean; 6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud; 7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; 8. Ekspor Jasa Kena Pajak; 9. Kegiatan membagun  sendiri  saat  terutangnya  dimulai  pada  saat  dibangunnya  bangunan  sampai  dengan bangunan selesai. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Nursanti dan Padmono, 2013:133) tiap bulan yaitu:
𝑃𝑃𝑁 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 − 𝑃𝑃𝑁 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑃𝑃𝑁 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢 × 100%

## Model Penelitian
Penelitian ini dapat dirumuskan dalam model penelitian sebagai berikut :

## Jumlah PKP Terdaftar
Sumber : Penulis (2017)

## Gambar 1. Model Penelitian

## Hipotesis
Hipotesis penelitian ini sebagai berikut :
H1  : Jumlah PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai H2  : SSP PPN yang disetorkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai H3  : SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
H4  :  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai
H5  :  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang tahun 2013-2015. Pemilihan Pengusaha Kena Pajak terdaftar pada tahun 2013-2015 karena jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar pada tahun 2013 sebanyak 3.305Pengusaha Kena Pajak, tahun 2014 sebanyak 3.849 Pengusaha Kena Pajak, dan tahun 2015 sebanyak 4.290 Pengusaha Kena Pajak terdaftar, hal ini menunjukan bahwa jumlah Pengusaha Kena  Pajak  terdaftar  tahun  2013-2015  mengalami  peningkatan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Serang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling . Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian yaitu\
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan yang  terdaftar  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang tahun 2013-2015. Penelitian ini mengunakan data Sekunder yang merupakan data olahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, dan data olahan tersebut berupa data yang mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, Surat Setoran Pajak PPN yang disetorkan, Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang dilaporkan, Penagihan pajak  dengan  surat  teguran  dan  surat  paksa  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Serang pada bulan Januari 2013 – Desember 2015.

## Penagihan Pajak dengan
Surat Teguran
Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) SPT Masa PPN yang dilaporkan SSP PPN yang disetorkan H1 H2 H3 H4 H5
Table 1 Oprasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Indikator Skala Sumber Independen Jumlah Pengusaha  Kena Pajak  (PKP)  yang terdaftar Perbandingan jumlah Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) yang terdaftar bulan saat  ini  dengan  jumlah Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) yang terdaftar bulan lalu. Rasio Nursanti dan Padmono (2013) Surat Pemberitahuan (SPT)  Masa  PPN yang dilaporkan Perbandingan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) bulan saat ini dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) bulan lalu. Rasio Nursanti dan Padmono (2013) Surat Setoran Pajak  (SSP)  PPN yang disetorkan Perbandingan jumlah Surat  Setoran  Pajak  (SSP) PPN yang disetorkan Pengusaha  Kena  Pajak
(PKP) bulan saat ini dengan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) bulan lalu. Rasio Nursanti dan Padmono (2013) Penagihan  pajak dengan Surat Teguran Perbandingan jumlah tunggakan  pajak  yang berhasil  ditagih  dengan surat teguran dibagi jumlah  total  tunggakan pajak yang ditagih dengan surat teguran tiap bulan. Rasio Trisnayanti  dan  Ketut  Jati (2015) Penagihan  pajak dengan Surat Paksa Perbandingan jumlah tunggakan  pajak  yang berhasil  ditagih  dengan surat  paksa  dibagi  jumlah total tunggakan pajak yang ditagih dengan surat paksa tiap bulan. Rasio Trisnayanti  dan  Ketut  Jati (2015) Dependen
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perbandingan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN) bulan  saat  ini  dengan penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN) bulan lalu. Rasio Nursanti dan Padmono (2013) Sumber : Penulis, 2017
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu Statistical Product  and  Service  Solution (SPSS)  versi  22.0.  Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  rata-rata  ( mean ),  standar  deviasi  ( standard  deviation )  dan maksimum-minimum.
Dalam  pengujian  regresi,  terdapat  beberapa  asumsi  dasar  yang  mengahasilkan  estimator  linear tidak  bias  yang  terbaik  dari  model  regresi  yang  diperoleh  dari  metode  kuadrat  terkecil.  Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan  mendeteksi atau sama dengan kenyataannya. Menurut Imam Ghozali (2011:105) uji asumsi klasik terdiri dari : (1) Uji  Normalitas;  (2)  Uji  Multikolineritas;  (3)  Uji  Heteroskedastisitas;  dan  (4)  Uji  Autokolerasi.  Analisis Regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.  Pengukuran  pengaruh  ini  melibatkan  beberapa  variabel  bebas  (X)  dan  variabel  terkait  (Y). Adapun rumus sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai  nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Koefisien  determinasi  (R²)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  independen  (Imam  Ghazali,  2011:97).  Pengujian  ini  bertujuan  untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik didalam suatu analisis regresi. Selain itu, pengujian ini bertujuan  untuk  menguji  tingkat  keeratan  hubungan  antara  variabel-variabel  independen  terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai adjusted R-Square yang mendeteksi satu berarti kemampuan variabel-variabel independen. Adjusted R-Square yang kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjalankan  variabel  dependen  sangat  terbatas.  Apabila  terdapat  nilai Adjusted  R-Square bernilai negatif maka dianggap nilai 0 (Imam Ghozali, 2011:97). Uji  F  digunakan  untuk  melihat  pengaruh variabel-variabel  independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen.  Menurut  Imam Ghozali (2011:101) Uji F dapat dilakukan dengan cara melihat significance level 0,05 (a = 5%) dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima; 2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut: 1. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  secara  parsial  variabel  independen  tersebut  tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; 2. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka hipotesis diterima.  Ini  berarti  bahwa  secara  parsial  variabel  independen  tersebut  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil pengolahan statistik deskriptif disajikan sebagai berikut :
Table 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation PPN 36 -88 309 23.58 73.673 PKP 36 -36 43 2.03 17.886 SSPPPN 36 -77 107 13.53 37.537 SPTMasaPPN 36 -28 29 2.81 13.095 SuratTeguran 36 0 100 47.97 37.090 SuratPaksa 36 0 100 40.03 38.686 Valid N (listwise) 36 Sumber : Output SPSS 22 yang diolah, 2017 Berdasarkan table 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah data (N) masing-masing sebanyak 36 yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :
a. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  setiap  bulan  sebesar  23,58%.  Nilai  minimum  persentase  jumlah  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perbulan sebesar -88% yaitu pada bulan Januari 2014, nilai maksimum persentase  jumlah  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  sebesar  309  yaitu  pada  bulan September 2013 dan standar deviasi sebesar 73,673.
b. Variabel  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  Terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar  sebesar  2,03%.  Nilai  minimum  persentase  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) Terdaftar perbulan sebesar  -36% yaitu pada bulan Agustus 2014, nilai maksimum persentase jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar sebesar 43% yaitu pada bulan September 2013 dan standar deviasi sebesar 17,886.
c. Variabel  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  yang  disetorkan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 13,53%. Nilai minimum persentase Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan sebesar -77% yaitu pada bulan Januari 2014, nilai maksimum persentase Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan sebesar 107 yaitu pada bulan Desember 2014 dan standar deviasi sebesar 37,537.
d. Variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Serang  memiliki  rata-rata  persentase  perubahan  jumlah  Surat  Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 2,81%. Nilai minimum persentase Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan sebesar -28% yaitu pada bulan Juli  2015,  nilai  maksimum  persentase  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  yang  dilaporkan sebesar 29% yaitu pada bulan September 2013 dan standar deviasi sebesar 13,095.
e. Variabel  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama Serang  memiliki  rata-rata  persentase  perubahan  jumlah  pencairan  tunggakan  pajak  dengan surat teguran sebesar 47,97%. Nilai minimum jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran  sebesar  0%  atau  tidak  ada  pencairan  tunggakan  pajak  yaitu  pada  bulan  Juli  2013, Oktober 2013, November 2013, Januari 2014. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan
pajak dengan surat teguran sebesar 100% yaitu pada bulan April 2013 dan bulan April 2014 dan standar deviasi sebesar 37,090.
f. Variabel  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Serang  memiliki  rata-rata  persentase  perubahan  jumlah  pencairan  tunggakan  pajak  dengan surat  paksa  sebesar  40,03%.  Nilai  minimum  jumlah  pencairan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa sebesar 0% atau tidak ada pencairan tunggakan pajak yaitu pada bulan Desember 2013, Juli 2014, Agustus 2014, Desember 2015. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 100% yaitu pada bulan April 2014, Mei 2014, Juni 2014 dan standar deviasi sebesar 38,686.
Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang mengahasilkan estimator linear tidak  bias  yang  terbaik  dari  model  regresi  yang  diperoleh  dari  metode  kuadrat  terkecil.  Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan  mendeteksi atau samadengan kenyataannya. Menurut Imam Ghozali (2011:105) uji asumsi klasik terdiri dari : (1) Uji Normalitas; (2) Uji Multikolineritas; (3) Uji Heteroskedastisitas; dan (4) Uji Autokolerasi.
Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan melalui analisis statistik yang dapat dilihat melalui adalah:
1. Analisis Grafik
Untuk  melihat  normalitas  residual  adalah  dengan  melihat  grafik  histogram  dan  normal probability plot .
2. Uji statistik Non-parametric Test Kolmogorov-Smirnov (1- Sampel K-S) Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017 Gambar 2 . Hasil Uji Normalitas (Histogram)
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017 Gambar 3 . Hasil Uji Normalitas (P-Plot)
Berdasarkan  hasil output diatas,  pada  gambar  4.2  terlihat  bahwa  grafik  histogramnya menunjukan pola berdistribusi normal. Persebaran titik-titik yang ada pada gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data  telah  terdistribusi  normal.  Dengan  demikian,  model  regresi  ini  memenuhi  syarat  asumsi normalitas.  Pengujian  normalitas  juga  dapat  dideteksi  dengan  analisis  statistik Non-parametric  Test Kolmogorov-Smirnov  (1-Sample  K-S). Adapun  hasil  dari  analisis Non-parametric  Test  Kolmogorov- Smirnov (1-Sample K-S) sebagai berikut :
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 48.61044788 Most Extreme Differences Absolute .101 Positive .101 Negative -.057 Test Statistic .101 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017
Berdasarkan  tabel  3  diatas,  hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  uji  non  parametric Kolmogorov-Smirnov test dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp. Sig adalah 0,200 maka dapat
disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang lebih besar dari α = 5% atau 0,05. Dengan demikian, model regresi ini memenuhi syarat asumsi normalitas.
Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 17.276  17.242 1.002  .324 PKP 1.308 .508 .318  2.576  .015 .954  1.048 SSPPPN 1.146 .259 .584  4.421  .000 .831  1.203 SPTMasaPPN 1.519 .727 .270  2.089  .045 .869  1.151 SuratTeguran -.226 .246 -.114  -.920  .365 .945  1.058 SuratPaksa -.131 .236 -.069  -.555  .583 .941  1.063
a. Dependent Variable: PPN
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017
Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa variabel PKP  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,954,  variabel  SSP  PPN  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,831, variabel SPT Masa PPN memiliki nilai tolerance sebesar 0,869, variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran memiliki nilai tolerance sebesar sebesar 0,945, variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki  nilai tolerance sebesar  sebesar  0,941.  Semua  variabel  independen  memiliki  nilai tolerance diatas 0,10 (10%). Nilai VIF pada variabel PKP sebesar 1,048, variabel SSP PPN sebesar 1,203, variabel SPT Masa PPN sebesar 1,151, variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar 1,058, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar 1,063. Semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Maka semua variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui nilai signifikansi variabel PKP (X1) sebesar 0,165, SSP PPN (X2) sebesar 0,230, SPT Masa PPN (X3) sebesar 0,662,  Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X4) sebesar 0,138, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X5) sebesar 0,815. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05,  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dalam penelitian ini. Hal ini konsisten dengan hasil uji Scatterplot sebagai berikut :
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017

## Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar 4.4 ( scatterplot ) di atas, terlihat bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ( dependen ) yaitu ZPRED sebagai (X) dengan residualnya SRESID sebagai (Y) diketahui tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk dipakai karena telah memenuhi deteksi heteroskedastisitas.
Uji  Autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  ada  korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika  terjadi  maka  korelasi,  maka  dinamakan  autokorelasi  (Imam  Ghazali,  2011:110).  Cara  yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW) yaitu dengan membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel.
Berdasarkan  hasil  uji  Autokorelasi – Durbin  Watson diatas  menunjukan  bahwa  nilai Durbin Watson sebesar 2,338 sedangkan dengan melihat nilai tabel DW dengan signifikansi 5% diketahui nilai dL = 1,1755 dan dU  = 1,7987 sehingga diperoleh sebagai berikut: 4 – dU = 4 – 1,7987 = 2,2013 dan 4 – dL = 4 – 1,1755 = 2,8245. Durbin Watson berada diantar 4 – dU < d < 4 – dL atau 2,2013 < 2,338 < 2,8245 artinya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu, dilakukan uji autokorelasi tambahan yaitu uji Runs Test . Uji Runs Test adalah bagian dari statistic non-parametrik yang digunakan untuk  melihat  apakah  residual  terjadi  secara  random  atau  tidak.  Jika  antar  residual  tidak  terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random dengan nilai sig > 0,05 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test Runs Test Unstandardized Residual Test Value a -3.04014 Cases < Test Value 18 Cases >= Test Value 18 Total Cases 36 Number of Runs 21 Z .507
Asymp. Sig. (2-tailed)
.612

## a. Median
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi 0,612 lebih  dari  nilai taraf  signifikan  α  =  0 ,05  atau  5%  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi.
Pengujian persamaan regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.
Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 17.276 17.242 1.002 .324 PKP 1.308 .508 .318 2.576 .015 SSPPPN 1.146 .259 .584 4.421 .000 SPTMasaPPN 1.519 .727 .270 2.089 .045 SuratTeguran -.226 .246 -.114 -.920 .365 SuratPaksa -.131 .236 -.069 -.555 .583
a. Dependent Variable: PPN
Sumber : Output SPSS 22 diolah, 2017 Hasil dari pengolahan data pada table 4.7 diatas maka dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e Dari model regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Nilai  konstanta  sebesar  17,276  memiliki  arti  bahwa  bila  semua  variabel  bebas  (Jumlah  PKP Terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, SPT Masa PPN yang dilaporkan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) dianggap konstan atau bernilai 0, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterima akan sebesar 17,276.
b. Nilai koefisien regresi pada variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 1,308 maka dapat  diartikan  bahwa  apabila  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  terdaftar  mengalami  kenaikan sebesar  satu  satuan  sedangkan  variabel  lainnya  dianggap  konstan  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1,308.
c. Nilai koefisien regresi pada variabel Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 1,146 maka dapat diartikan  bahwa  apabila  Surat  Setoran  Pajak  (SSP) PPN  yang  disetorkan  mengalami  kenaikan sebesar  satu  satuan  sedangkan  variabel  lainnya  dianggap  konstan  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1,146.
d. Nilai koefisien regresi pada variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebesar 1,519 maka dapat  diartikan  bahwa  apabila  Surat  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  yang  dilaporkan mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1,519.
e. Nilai koefisien regresi pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar -0,226 maka dapat diartikan bahwa apabila Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mengalami  penurunan
sebesar  satu  juta  sedangkan  variabel  lainnya dianggap  konstan  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan sebesar -0,226.
f. Nilai koefisien regresi pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar -0,131 maka dapat  diartikan  bahwa  apabila  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  mengalami  penurunan sebesar  satu  juta  sedangkan  variabel  lainnya  dianggap  konstan  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan sebesar -0,131.
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai  nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Imam Ghazali, 2011:97).
Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa nilai Adjusted R² adalah sebesar 0,492 yang berarti bahwa  variasi  variabel  dependen  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dapat  dijelaskan  oleh variasi variabel independen (Jumlah PKP Terdaftar, SSP yang disetorkan, SPT Masa PPN yang dilaporkan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) sebesar 49,2%, sedangkan sisanya  yaitu  50,8%  dijelaskan  oleh  faktor  lain  atau  variabel  lain  yang  tidak  tercakup  dalam  model penelitian ini. Nilai R² sebesar 0,751 yang artinya bahwa koefisien korelasi sebesar 75%.
Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 7,782 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari taraf signifikansi (α = 0,05) menunjukan bahwa model regresi dapat dikatakan baik dan dapat memprediksi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dapat dikatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP),  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  yang  disetorkan,  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  yang dilaporkan  (Wujud  nyata  dari Self  Assessment  System ),  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran,  dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang,  sehingga  dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.
Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar menunjukan nilai t hitung sebesar 2,576 > 1,695 (t tabel ) dengan tingkat signifikan 0,015 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP)  terdaftar  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan menunjukan nilai t hitung sebesar 4,421 > 1,695 (t tabel ) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan  bahwa  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  yang  disetorkan  berpengaruh  signifikan  terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang. Variabel Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan menunjukan nilai t hitung sebesar 2,089 > 1,695 (t tabel ) dengan tingkat signifikan 0,045 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang.Variabel  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Teguran menunjukan nilai t hitung sebesar -0,920 < 1,695 (t tabel ) dengan tingkat signifikan 0,365 > 0,05, maka  dapat  dikatakan  bahwa  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Serang.Variabel  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa  menunjukan  nilai  t hitung sebesar  -0,555  <  1,695 (t tabel ) dengan tingkat signifikan 0,583 > 0,05,  maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.
Dari  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  sebelumnya,  hasil  pada  penelitian  ini  menunjukan bahwa  variabel  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  terdaftar  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hasil pada penelitian ini dapat diinterprestasikan bahwa penambahan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar yang  baru  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  Kantor Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama  Serang,  karena  semakin  banyak  Wajib  Pajak  yang  mengukuhkan  diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin banyak pula jumlah pihak yang akan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  terdaftar  merupakan  wujud  nyata  dari  penerapan self assessment  system pada  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PKP)  yaitu  kewajiban  Wajib  Pajak  untuk  aktif mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan  menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam Pasal 2 ayat 8 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor.  73/PMK.03/2012  Tanggal  14  Mei  2012  dan  Pasal  2  ayat  5 Peraturan  Direktorat  Jendaral  Pajak  Nomor  PER-44/PJ/2008  menyatakan  bahwa  Wajib  Pajak  yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka akan diterbitkan surat pengukuhan secara jabatan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebenarnya serta berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sukardji, 2015:67).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yohanes  Kresna  (2014) menyatakan bahwa bertambahnya Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)  akan  menambah  potensi  pemajakan  objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  berarti  akan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada penelitian yang dilakukan oleh Masithoh (2011) dan Rohmasari (2015) menyatakan bahwa semakin banyak pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nursanti  dan  Padmono  (2013)  menunjukan  bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPN adalah surat yang oleh wajib  pajak digunakan  untuk melakukan pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang  terutang  kekas  negara  melalui  Kantor  Pos  dan  atau  bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran yang lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Agus Suharsono, 2015:71). Surat Setoran Pajak (SSP) PPN merupakan salah satu wujud nyata dari self assessment system yaitu sebagai sarana untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya yakni membayar sendiri jumlah pajak terutang ke kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Apabila Surat Setoran Pajak (SSP) PPN telah di sahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang diserahkan keKantor Penerima Pembayaran akan dibubuhi cap/stempel, kemudian  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  akan  diberikan  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara  (NTPN) dalam bentuk teraan pada lembar setoran SSP tersebut. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor identitas suatu setoran ke kas Negara sebagai bukti bahwa suatu setoran telah tercatat dalam sistem.
Hasil penelitian ini sejalan  dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013)  menyatakan  bahwa  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  yang  disetorkan  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini dikarenakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan oleh Pengusaha kena Pajak (PKP) yang terdaftar telah dijalankan dengan fungsinya,
karna  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  merupakan  bukti  nyata  dari  bentuk  penyetoran  yang  telah dibayarkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  sehingga  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mashitoh (2011), Rohmasari (2015), Melisa, Srikandi dan Achmad (2015) menyatakan bahwa semakin banyak Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang dilaporkan maka akan semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  yang  dilaporkan  berpengaruh  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hasil dari  penelitian  ini  dapat  diinterprestasikan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  pelaporan  jumlah  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  yang  dilaporkan  atas  perhitungan  jumlah  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin besar pula realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  yang  terutang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  dan  Amin  Dara,  2016:25).  Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari self assessment system yaitu sarana  bagi  Pengusaha  Kena  Pajak  untuk  melaporkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kewajiban perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk  melaporkan  dan  mempertanggung  jawabkan  penghitungan  jumlah  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) dan Pajak Penjulan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Abdul Halim,  Icuk  Rangga  dan  Amin  Dara,  2016:25).  Bentuk  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah : (1) formulir kertas ( hardcopy ), (2) e -SPT. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  paling  lambat  akhir  bulan  berikutnya  setelah berakhirnya masa pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mashitoh  (2011) menyatakan  bahwa  semakin  banyak  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  yang  dilaporkan  oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan semakin meningkat pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Trisnayanti  dan  Ketut  Jati  (2015)  menunjukan  adanya pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hal ini dikarenakan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel  penagihan  pajak  dengan  surat  teguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Penagihan pajak dengan  surat  teguran  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  kewajibannya  dalam  melunasi  pajak  yang terutang. Penagihan pajak dengan surat teguran dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun dalam kenyataanya masih terdapat Wajib Pajak yang tidak merespon terhadap penagihan pajak dengan surat teguran, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang terhutang. Jika surat teguran yang diterbitkan tidak mendapat respon dari
Wajib Pajak maka artinya tidak ada pencairan tunggakan pajak, sehingga tidak mempengaruhi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Berdasarkan  Pasal  5  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  561/KMK.04/2000  bahwa  tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh  pejabat  atau  kuasa  pejabat  setelah  7  hari  sejak  saat  jatuh  tempo  pembayaran.  Surat  Teguran merupakan  tindakan  awal  dalam  proses  penagihan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Diaken Nainggolan (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, hal ini dikarenakan belum ada sanksi hukum atas diterbitkannya surat teguran ini, membuat Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban mereka. Hasil dalam penelitian yang dilakukan Hazra, Pangemanan,  Tirayoh  (2015)  menyatakan  bahwa  penagihan  pajak  dengan  surat  teguran  tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tergolong sangat kurang, hal ini dikarenakan surat teguran yang diterbitkan tidak dapat di  sampaikan  kepada  Wajib  Pajak  karena  petugas  pos  tidak  menemukan  alamat  Wajib  Pajak  yang dimaksud,  serta  kurangnya  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  pembayaran  tunggakan  pajak lewat surat teguran.
Dari  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  sebelumnya,  hasil  pada  penelitian  ini  menunjukan bahwa variabel penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Dalam pelaksanaan penagihan  pajak  dengan  surat  paksa,  seksi  penagihan  khususnya  yang  dilakukan  oleh  juru  sita, menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor.  Faktor  yang  paling  utama  adalah  masih  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar pajak, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang  harus  Wajib  Pajak  laksanakan  kepada  Negara  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktor lainnya adalah terdapat Wajib Pajak yang tidak mengakui utang pajaknya, Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya karena perusahaan mereka  bangkrut  atau  pailit,  serta  Wajib  Pajak  mengajukan  keberatan  atas  tunggakan  pajaknya. Sehingga  tidak  mempengaruhi  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.
Penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  kewajibannya  dalam melunasi pajak yang terutang setelah Wajib Pajak menerima surat teguran. Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang di cantumkan dalam undang-undang adalah untuk menagih utang pajak. Surat paksa diterbitkan apabila terjadi sebagai berikut : (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat  lain  yang  sejenis  (2)  terhadap  penanggung  pajak  telah  dilaksanakan  penagihan  seketika  dan sealigus (3) penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuaan  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  pajak.Surat  paksa  diberitahukan  oleh  jurusita pajak  dengan  pernyataan  dan  penyerahan  salinan  surat  paksa  kepada  penanggung  pajak. Pemberitahuan  surat  paksa  kepada  penanggung  pajak  oleh  jurusita  pajak  dilakukan  dengan  cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan (Wirawan dan Richard Burton, 2013:106).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rohmasari  Sitio  (2015) menyatakan  bahwa  Wajib  Pajak  sudah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  ketika  surat  teguran diterbitkan sehingga tidak perlu melakukan penagihan pajak dengan surat paksa menjadi faktor tidak adanya  pengaruh  surat  paksa  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Hasil  dalam
penelitian  yang  dilakukan  Hazra,  Pangemanan,  Tirayoh  (2015)  menyatakan  bahwa  penagihan  pajak dengan  surat  paksa  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Bitung,  hal  ini  dikarenakan  peningkatan  piutang  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tidak di sertai dengan peningkatan yang signifikan pada pembayaran  piutang  pajak  serta  kurangnya  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya dalam membayar pajak yang terhutang.

## SIMPULAN
Simpulan dari Penelitian adalah:
1. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  Terdaftar,  yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Serang. Semakin banyak Wajib Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin banyak pula jumlah pihak yang akan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  PPN  yang  disetorkan,  yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Semakin banyak Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin besar pula realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan, yang merupakan wujud nyata dan bentuk dari Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Semakin banyak bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan atas perhitungan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  terutang  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP),  maka  semakin besar pula realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak merespon terhadap penagihan pajak dengan surat teguran serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.
5. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah masih kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  dalam  hal  ini  wajib  pajak  belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus Wajib Pajak laksanakan kepada  Negara  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  Helsy.  2015.  Pengaruh  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak : (Studi Kasus KPP Pratama Bandung CibeunyingPeriode 2010-2014).
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
Hazra, Pangemanan, Tirayoh. 2015. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol. (3) No.4 :1-12.
Ilyas,  B.  Wirawan,  Richard  Burton.  2013.  Hukum  Pajak  (Teori  Anlisis  dan  Perkembangnnya).  Edisi  6. Jakarta : Salemba Empat.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor.561/KMK.04/2000  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
Kresna, Yohanes. 2014. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ekonomi.
Mardiasmo. 2011.Perpajakan Edisi Revisi 2011.Yogyakarta : Andi.
Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana . Vol.9(3).
Melisa,  Kumadji,  Achmad.  2015.  Pengaruh Self  Assessment  System terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Perpajakan Vol. (7) No.1.
Nainggolan, Yohanes. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Nursanti,  Ika  dan  Yazid  Padmono.  2013.  Pengaruh Self  Assessment  System dan  Surat  Tagihan  Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. (1):122-136. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  24/PMK.03/2008  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  dan  Penagihan  dengan  Surat  Paksa  dan  Pelaksanaan  Penagihan  Seketika  dan Sekaligus  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor. 85/PMK.03/2010.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor.  73/PMK.03/2012  Tentang  Jangka  Waktu  Pendaftaran  dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Peraturan  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  PER-44/PJ/2008  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dan/atau  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak,  Perubahan  data  dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
Priantara Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta : Mitra Wacana Media. Resmi, Siti. 2013. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 7. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Suharsono,Agus. 2015. Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sukardji,  Untung.  2014.  Pokok-Pokok  Pajak  Pertambahan  Nilai  Indonesia.  Edisi  Revisi.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Sitio,  Rohmasari.  2015.  Pengaruh Self  Assessment  System ,  Penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak  dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Jom. FEKON Vol. 2 No. 2.
Trisnayanti, Ida Ayu dan Ketut Jati. 2015. Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai. E -Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana Vol. (13) : 292-310.
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007.
Waluyo. 2011 . Perpajakan Indonesia Edisi Revisi . Jakarta : Salemba Empat. http://www.pajak.go.id https://www.online-pajak.com/id/peraturan-menteri-keuangan-73pmk032012 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/20~PMK.03~2008Per.htm
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan Seksi Penagihan. 2017.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015, diakses dari http://ww.kemenkeu.go.id pada tanggal 11 Januari 2017.