## DAMPAK SISTEM E-GOVERNMENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

## Kurhayadi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung Email: kurhayadi@stiabandung.ac.id

## Abstrak
Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  negara  Indonesia  dapat  ditingkatkan  melalui penggunaan  e-government  yang  bermula  dari  konvensional  menjadi  lebih  modern.  Hal  ini dapat  dilakukan  untuk  dapat  melaksanakan  reformasi  di  dalam  administrasi  publik.  Dengan menggunakan  e-govenrment,  maka  masyarakat  Indonesia  akan  sangat  terbantu  dengan keberadaan  e-government  ini.  Artikel  ini  memiliki  tujuan  untuk  dapat  melihat  bagaimana perkembangan dan implementasi e-government yang terjadi di negara Indonedia. Selain itu, artikel  ini  juga  berusaha  melihat  usaha  yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  untuk  dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia melalui e-government ini. Penelitian ini akan  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk  dapat  menganalisa permasalahan  penelitian.  Data-data  penelitian  diperoleh  dari  hasil  penelitian  terdahulu  yang masih relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian ini menemukan bahwa  perlu adanya upaya  yang  cukup  besar  bagi  pemerintah  Indonesia  dari  sisi  finansial  serta  kemauan  politik yang sifatnya berkelanjutan untuk dapat mengimplementasikan e-government ini. Kemudian pemerintah  pusat  dan  dearah  juga  perlu  menyadari  bahwa  terdapat  adanya  perubahan paradigma  ketika  melaksanakan  implementasi  e-government,  di  mana  pemerintah  perlu bersifat  akuntabel  dan  juga  transparan  Selain  itu  perubahan  ini  juga  perlu  memberikan keuntungan yang maksimal kepada masyarakat secara efektif.
Kata Kunci: Pemerintah, E-Government, Indonesia, Pelayanan Publik.

## Abstract
Improving the quality of public services in Indonesia can be improved through the use of e- government  from  conventional  to  more  modern.  This  can  be  done  to  be  able  to  carry  out reforms in public administration. By using e-government, the Indonesian people will be greatly helped  by  the  existence  of  this  e-government.  This  article  aims  to  be  able  to  see  how  the development and implementation of e-government is happening in Indonesia. In addition, this article  also  seeks  to  see  the  efforts  made  by  the  Indonesian  state  to  be  able  to  improve  the quality  of  public  services  in  Indonesia  through  this  e-government.  This  study  will  use  a descriptive qualitative approach to be able to analyze research problems. The research data were obtained from the results of previous studies which are still relevant to this research. This research finds that there needs to be considerable effort for the Indonesian government in terms of  financial  and  political  will  that  is  sustainable  in  order  to  be  able  to  implement  this  e- government.  Then the  central and regional governments  also  need to  realize that there is  a paradigm  shift  when  implementing  e-government,  where  the  government  needs  to  be accountable and transparent. In addition, this change also needs to provide maximum benefits to the community effectively.
Keywords: Government, E-Government, Indonesia, Public Service.

## A. PENDAHULUAN
Sebelum tahun 2005, pelayanan publik Indonesia masih berjalan secara konvensional. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan baru  menuju  modernisasi  penyediaan  layanan  publik.  Salah  satu  wujudnya  adalah  dalam kebijakan nasional reformasi administrasi. Orientasi baru pelayanan publik telah memberikan motivasi dan tujuan bagi otoritas pusat dan daerah (Setiawan, 2017).
Transformasi  budaya  kerja  dan  mekanisme  pelayanan  publik  dari  konvensional  ke modern  merupakan  salah  satu  tujuan  mendasar  dari  penerapan  sistem  e-government.  Pada tahun 2006, Departemen Keuangan memulai proses tersebut dengan memperkenalkan Inisiatif Reformasi Birokrasi untuk mendukung reformasi Manajemen Keuangan Publik yang sedang berlangsung.  Fokusnya  adalah  untuk  mereformasi  struktur  dan  prosedur  organisasi  dengan program  modernisasi  ekstensif  yang  mencakup  proliferasi  pengenalan  Teknologi  Informasi dan Komunikasi (Irawan, 2017).
Saat  ini,  sebagian  besar  pemerintah  pusat  dan  daerah  telah  menerapkan  konsep  e- government  dengan  mengadopsinya  sebagai  standar  minimum  dan  pendekatan  baru  untuk pemberian layanan publik. Di tingkat lokal, penerapan sistem e-government seperti jamur di musim hujan telah diterima sebagai obat mujarab (Nugroho, 2017).
E-government  diproyeksikan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  baik  dari  segi kualitas maupun efisiensi. Penggunaan layanan online tampaknya tidak berdampak signifikan terhadap cara lembaga publik dilayani. Namun hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah (Nurnawati, 2019).
Lebih  jauh  lagi,  tujuan  sistem  e-government  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pemerintah masih  jauh. Beradaptasi dengan teknologi  baru dan merampingkan struktur  organisasi  adalah  tujuan  utama  dari  implementasi.  Faktor  multidimensi  sangat mempengaruhi reformasi pelayanan publik di Indonesia (Ramdani, 2018).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  sistem  e-government berkembang di Indonesia. Tulisan ini juga mencoba menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem e-government.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  secara  keseluruhan  meliputi  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan pelayanan oleh pemerintah di unit yang lebih rendah atau lembaga hukum lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan. Grout dan Stevens mendefinisikan layanan publik sebagai  layanan  yang  disediakan  untuk  sejumlah  besar  warga  negara.  Dalam  penyediaan layanan  kepada  masyarakat,  ada  potensi  kegagalan  pasar  yang  signifikan  (secara  luas ditafsirkan mencakup pemerataan dan efisiensi) yang membenarkan keterlibatan pemerintah dalam produksi, keuangan, atau regulasi (Agunggunanto et al., 2016).
Dalam praktiknya, peraturan legislatif dan eksekutif seringkali mendefinisikan fungsi pelayanan publik. Kekuasaan dan wewenang terletak pada pemerintah, dan penyediaan layanan kesejahteraan dan pengaturan diasumsikan berasal dari negara melalui perwakilan yang dipilih (Saputro, 2015).
Layanan  publik  ada  di  mana-mana  dan  perlu  direformasi,  diciptakan  kembali,  dan dimodernisasi. Keadaan pelayanan publik dan masa depan yang diusulkan mereka muncul di pusat perdebatan publik dan politik saat ini. Banyak pemerintah dan organisasi layanan publik mencoba untuk mengamankan perubahan mendasar dalam tata kelola dan desain pemberian layanan publik. Perubahan terutama fokus pada institusi publik terkait erat dengan kebutuhan masyarakat (Pamungkas & Triindriasari, 2018).
Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik  kepada  masyarakat.  Untuk  mengidentifikasinya,  kita  perlu  menempatkan  masyarakat (pengguna) pada posisi konsumen dan warga negara secara bersamaan. Aspek-aspek tersebut adalah (i) akuntabilitas antara penyedia dengan pengguna dan masyarakat; (ii) perwakilan dan partisipasi dari seluruh badan warga dan pengguna layanan melalui diskusi dan pengambilan keputusan  tentang  kebijakan  dan  praktik;  (iii)  informasi  tentang  ketersediaan,  operasi, organisasi, dan kinerja layanan yang terkait dengan kepentingan pengguna; (iv) akses termasuk ketersediaan,  kemudahan,  kemampuan  beradaptasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  baru;  (v) pilihan untuk dibuat secara bebas oleh pengguna; dan (vi) ganti rugi melalui saluran pengaduan dan prosedur terkait (Roziqin & Rozaq, 2018).
Pelayanan  publik  sangat  penting  untuk  membangun  hubungan  yang  baik  dalam masyarakat. Dalam beberapa kondisi, ia dapat bertindak sebagai fokus pembentukan imajiner publik dan identitas kolektif, serta bantuan yang menopang keterikatan solidaritas (Kuzairi et al., 2017). Inilah perbedaan utama antara layanan publik dan swasta. Hal ini didasarkan pada kenyataan  bahwa  pelayanan  publik  dapat  memberikan  kebutuhan  publik  yang  tidak  dapat disediakan oleh pasar swasta untuk dimanfaatkan oleh semua penduduk (Kurniawan, 2016).
Pemerintah  harus  memberikan  pelayanan  publik  dengan  serangkaian  inovasi  dengan memperhatikan kebutuhan publik. Ini akan mendorong peran yang efektif bagi pengguna untuk memastikan  pelayanan  publik  yang  baik  (Abdussamad  &  Amala,  2016).  Pemahaman  yang lebih baik dapat membantu dalam memberikan janji yang realistis kepada warga dan pengguna layanan,  dan  berkontribusi  untuk  membangun  kepercayaan  pada  organisasi  layanan  publik. Cara tersebut harus melampaui otomatisasi sederhana dan mencoba untuk memikirkan kembali sifat yang lebih luas dari layanan pemerintah (Patria et al., 2018).

## 2. E-Government
Dalam dekade terakhir, TIK (seperti email, chatting online, server, dll) secara bertahap diperkenalkan oleh pemerintah untuk melibatkan warga dan untuk mendistribusikan berita atau pembaruan terbaru. Ini pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an. Tapi hari ini, layanan publik membutuhkan lebih dari TIK. Dibutuhkan praktik yang lebih kompleks dari sistem e- government (Islah, 2018).
Warga,  karyawan,  perusahaan,  dan  institusi  semuanya  mendapat  manfaat  dari penggunaan e-government untuk merampingkan penyampaian layanan pemerintah. Informasi dan  layanan  online,  serta  penyediaan  layanan  publik  melalui  situs  web,  dapat  membantu organisasi  pemerintah  berkomunikasi  lebih  baik  dengan  warganya.  Memungkinkan  warga negara  untuk  mengambil  peran  yang  lebih  besar  dalam  administrasi  pemerintahan  akan dimungkinkan melalui integrasi TIK dan keterlibatan warga (Wulansari & Inayati, 2019).
E-Government memiliki beberapa manfaat seperti:
a. Batas yang Dihapus Tata  kelola  elektronik  akan  membantu  menghilangkan  hambatan  lembaga  dan yurisdiksi, memungkinkan layanan pemerintah yang lebih terintegrasi di semua tingkat pemerintahan.  Pemerintah  yang  lebih  mudah  diakses  akan  dimungkinkan  dengan bantuan pemerintahan elektronik yang memungkinkan akses tak terbatas ke informasi.
b. Aksesibilitas yang Ditingkatkan Pemerintah  di  lingkungan  off-line  bisa  sulit  diakses.  Ini  sering  membutuhkan kunjungan ke kantor pemerintah sementara beberapa kegiatan bisnis dapat dilakukan melalui  telepon.  Ini  bisa  menjadi  masalah  bagi  orang-orang  di  lokasi  regional  dan terpencil. E-government menawarkan potensi untuk meningkatkan akses informasi dan layanan secara signifikan (Dickinson et al., 2015).

## ARTIKEL
c. Peningkatan Kualitas Layanan Meningkatkan  tingkat  layanan  yang  diterima  penduduk  adalah  inti  dari  misi  utama pemerintahan  elektronik.  Dengan  e-government,  warga  dapat  mengakses  berbagai layanan dengan biaya yang lebih murah dan nilai yang lebih besar.
d. Agen Terintegrasi Dimungkinkan  untuk  menyediakan  layanan  bernilai  tinggi  bagi  warga  negara  dan pemerintah melalui upaya lintas-lembaga. Cakupan inisiatif lintas-lembaga ada di mana beberapa layanan terkait erat – yaitu, di mana informasi perlu dikumpulkan dari lebih dari satu lembaga (Hendarsyah, 2016).
e. Peningkatan Reputasi
E-government membantu membangun citra suatu negara sebagai negara modern, lokasi yang menarik untuk dikunjungi orang, dan bisnis untuk berinvestasi.
f. Partisipasi Warga Lebih Besar
E-government memudahkan mereka yang ingin berkontribusi (Simarmata, 2017). Kenyataannya,  e-governance  tidak  dapat  dilihat  sebagai  konfigurasi  tunggal  dari makna,  kekuasaan,  dan  norma.  Digitalisasi  tata  kelola  adalah  budaya  dan  interpretatif  serta teknis  dan  objektif.  Hal  tersebut  tidak  serta  merta  berdampak  pada  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Pelayanan  yang  baik  oleh  e-government  sepenuhnya  tergantung  pada orientasi  pelayanan  publik  juga  (Rumata,  2015).  Pengetahuan  tentang  faktor-faktor  tersebut akan  memungkinkan  instansi  pemerintah  untuk  mengembangkan  layanan  online  untuk memenuhi  kebutuhan  warganya.  Oleh  karena  itu,  bahayanya  adalah  bahwa  layanan  yang diberikan  kepada  publik  tidak  memperhatikan  pandangan  mereka  yang  menerima  layanan tersebut (Prihatin, 2018).
Mengembangkan  sistem  e-government  dipengaruhi  oleh  lingkungan  internal  dan eksternal. Tidak hanya bergantung pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga terkait dengan kemauan politik pemerintah untuk mengembangkannya (Sari & Susanto, 2018). Hal ini juga menunjukkan  bahwa  lingkungan  eksternal  secara  keseluruhan  (ekonomi,  demokrasi, pendidikan,  penggunaan  internet,  dan  tekanan  teman  sebaya)  memang  mempengaruhi pengembangan  e-government,  dengan  penggunaan  internet,  demokrasi,  dan  pendidikan menunjukkan  pengaruh  yang  paling  signifikan.  Ekonomi  juga  dapat  secara  tidak  langsung mempengaruhi e-government dengan mempengaruhi faktor-faktor lain (AW et al., 2019).
Hal-hal  teknis  juga  berkontribusi  pada  kualitas  fasilitas  e-government  ketika digunakan.  Sebuah  penelitian  menyatakan  bahwa  persepsi  tentang  kemudahan  penggunaan, kompatibilitas,  dan  kepercayaan  merupakan  indikator  signifikan  dari  niat  warga  dalam menggunakan layanan e-government (Bisma, 2017). Niat  warga akan meningkat jika warga menganggap layanan itu mudah digunakan, intuitif, dan mudah dinavigasi. Warga akan lebih bersedia  menggunakan  layanan  online  jika  layanan  tersebut  sesuai  dengan  cara  mereka berinteraksi dengan orang lain. Kompatibilitas adalah faktor motivasi paling signifikan yang meningkatkan  niat  warga  (Noor,  2018).  Badan-badan  harus  menyediakan  informasi  dan layanan  dengan  cara  yang  konsisten  dengan  cara-cara  lain  warga  negara  berurusan  dengan pemerintah.  Namun,  ini  berarti  bahwa  sistem  e-government  tidak  hanya  harus  maju  dan canggih, tetapi yang terpenting, harus berorientasi pada pelanggan (Nurita, 2016).

## C. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis  masalah  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  kebijakan  yang berkaitan erat dengan implementasi e-government dan layanan e-public di Indonesia. Hal itu juga didukung oleh bukti empiris yang secara praktis terjadi di pemerintah pusat dan daerah. Hambatan  dan  kegagalan  implementasi  kebijakan  e-government  yang  membawa  dampak signifikan  terhadap  peningkatan  pelayanan  publik  menjadi  fokus  utama.  Beberapa  hasil
penelitian dan analisis dari makalah lain digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis.

## D. HASIL DAN DISKUSI
1. Modernisasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Melalui Kebijakan dan Reformasi Birokrasi
program  e-government  terkait  dengan  reformasi  administrasi  publik  di  Indonesia. Kebijakan  e-government  harus  menjadi  komponen  utama  dari  setiap  upaya  untuk meningkatkan birokrasi pemerintah federal. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengubah paradigma  administrasi  publik  dari  konvensional  menjadi  lebih  maju.  Setiap  kebijakan mengenai program reformasi birokrasi mengatur secara khusus masalah e-government.
Sebelum  peluncuran  inisiatif  e-government,  sistem  ini  hanya  dianggap  sebagai  cara potensial untuk meningkatkan kapasitas di dalam pemerintah federal dan kota. Sehingga setiap lembaga  publik  hanya  dituntut  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publiknya dengan berbagai cara.
Namun  demikian,  sistem  e-government  telah  menjadi  standar  wajib  yang  harus dipenuhi  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Setiap  lembaga  publik  menganggap  sistem  e- government  sebagai  salah  satu  bentuk  inovasi  pelayanan  publik.  Padahal  sudah  cukup  lama diterapkan dan dikembangkan di banyak negara berkembang.
Melalui kebijakan e-government, pemerintah pusat telah menghimbau seluruh lembaga publik untuk  membangun sistem e-government  dalam pengelolaannya.  Ia telah memberikan standar untuk menguji tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan  dengan  beberapa  cara,  yaitu:  (i)  dengan  membuat  beberapa  peraturan  dan pedoman operasional  bagi  lembaga pusat  dan daerah. Penolakan kebijakan dapat  membawa beberapa hukuman, seperti: pengurangan anggaran pendukung dari pemerintah pusat, publikasi laporan  layanan  publik  kategori  merah,  dan  penghapusan  insentif  keuangan  bagi  pejabat publik;  (ii)  pilot  project  yang  digagas  pemerintah  pusat  untuk  melihat  kesiapan  program  e- government  di  tingkat  daerah.  Ini  bertujuan  untuk  mempromosikan  praktik  terbaik  dan mendorong lembaga publik untuk melakukan hal yang sama; dan (iii) dengan mempromosikan desain yang sukses dari lembaga publik untuk menjadi contoh dan standar nasional.
Beberapa regulasi yang mendukung program e-government antara lain:
a. Instruksi Presiden No. 3. Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Program Pengembangan E-Government
Kebijakan  ini  merupakan  regulasi  pertama  yang  ditetapkan  untuk  mendukung pengembangan  dan  implementasi  e-government  di  Indonesia.  Ini  lebih  sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga pemerintah daripada sebagai norma wajib. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan efektif.
Pengembangan  e-government  merupakan  upaya  untuk  mendukung  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Pelaksanaannya  meliputi  dua  bidang, yaitu:  (i)  pengolahan  data  elektronik,  pengolahan  informasi,  sistem  manajemen,  dan proses  kerja;  (ii)  penggunaan  TIK  canggih  untuk  memberikan  layanan  publik  secara efisien dan murah di seluruh wilayah.
Melalui kebijakan ini, ada 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu: (i)  jaringan  informasi  dan  kualitas  transaksi  pelayanan  publik;  (ii)  pembangunan ekonomi dan daya saing nasional melalui hubungan interaktif dengan dunia usaha; (iii) pengembangan  dialog  dan  partisipasi  publik  dalam  proses  pembuatan  kebijakan melalui sistem komunikasi terbuka; dan (iv) proses bisnis dan sistem manajerial yang transparan dan efisien.
b. Undang-Undang No. 11. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan  ini  merupakan  kebijakan  awal  dari  penciptaan  sistem  elektronik  yang diterapkan pada manajemen pemerintahan, sistem peradilan, dan proses bisnis. Melalui kebijakan  ini,  segala  macam  kegiatan  yang  menggunakan  teknologi  dan  informasi elektronik menjadi legal.
Undang-undang ini mengatur pengertian yurisdiksi atas informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumen elektronik, sistem elektronik, dan lain-lain.
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan  ini  menjadi  landasan  hukum  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang transparan dan terbuka dengan memberikan hak dan kebebasan informasi publik dari lembaga  pemerintah.  Ide-idenya  adalah  untuk  mewujudkan  prinsip-prinsip pemerintahan  yang  demokratis,  memaksimalkan  kontrol  publik  terhadap  pemerintah dan  segala  sesuatu  yang  mempengaruhi  kepentingan  publik,  dan  untuk  mendukung terciptanya masyarakat informasi.
Setiap instansi pemerintah wajib menyediakan dan membuka segala macam informasi kepada  publik  secara  manual  maupun  elektronik.  Melalui  peraturan  ini,  dibentuk komisi  khusus  untuk  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  hak  atas informasi dan menyelesaikan segala macam sengketa hukum mengenai penyampaian informasi publik.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang ini merupakan peraturan dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat  mengontrol  dan  mengevaluasi  kualitas  layanan  dan  penyedia  (lembaga pemerintah, badan usaha, lembaga independen, dan segala macam badan hukum). Ada  beberapa  komponen  penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  seperti standar pelayanan, informasi biaya pelayanan, prosedur, dan jangka waktu pelayanan. Penyelenggara  layanan  publik  wajib  menggunakan  sistem  informasi  untuk mempublikasikan semua prosedur dan informasi tentang layanan kepada publik secara manual  dan  elektronik.  Lembaga  pusat  dan  daerah  harus  menyediakan  sistem informasi.

## 2. Bukti Praktis Modernisasi Pemerintah dan Pelayanan Publik
Secara  empiris,  kita  dapat  menggambarkan  implementasi  sistem  e-government  di seluruh lembaga publik di Indonesia dalam dua jenis kondisi. Berbagai faktor pendukung dan penghambat sangat mempengaruhi kondisi tersebut.
Pada  kondisi  pertama,  sistem  e-government  telah  diterapkan  sebelum  peraturan nasional  diundangkan  atau  bahkan  sebelum  program  e-government  menjadi  isu  besar  di Indonesia.  Pada  titik  ini,  proses  persiapan  telah  dilakukan,  seperti  penyediaan  beberapa perangkat pendukung fisik, pusat data, dan unit khusus untuk menangani tugas tersebut. Proses selanjutnya  adalah  membangun  sistem  e-government.  Fase  ini  terutama  terjadi  di  beberapa instansi pemerintah pusat. Salah satunya adalah Departemen Keuangan.
Dalam  proses  ini,  pemerintah  pusat  mulai  memikirkan  perlunya  memodernisasi perangkat  dan  teknologi  pelayanan  publik  di  semua  lembaga  publik.  Pemerintah  pusat kemudian  menyadari  keterlambatan  dengan  beberapa  negara  berkembang  dan  maju  seperti Malaysia,  Thailand,  Singapura,  dan  Jepang.  Kunci  untuk  meningkatkan  kualitas  kompetitif adalah  dengan  memodernisasi  pelayanan  publik.  Langkah  selanjutnya  adalah  meloloskan beberapa peraturan dan pedoman nasional serta mempromosikan praktik terbaik implementasi e-government.
Pada  kondisi  kedua,  sistem  e-government  dideklarasikan  secara  masif  setelah berlakunya  beberapa  peraturan  dan  pemerintah  pusat  mendesak  lembaga  pusat  dan  daerah
untuk membangun sistem e-government. Selama fase ini, banyak pemerintah daerah menjadi lebih  terbuka  terhadap  gagasan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  melalui modernisasi perangkat dan teknologi.
Hingga  saat  ini,  hampir  semua  institusi  publik  telah  menggunakan  teknologi  e- government.  Namun  permasalahannya,  implementasi  kebijakan  e-government  secara  masif belum  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Selain  itu,  itu  menghasilkan beberapa masalah.

## 3. Permasalahan di Dalam E-goverbment dan Kualitas Layanan Publik
Ada  beberapa  permasalahan  terkait  kualitas  e-government  dan  pelayanan  publik  di Indonesia. Pertama, kualitas sistem e-government. Perangkat e-government masih dalam level profil  situs  web  yang  berisi  informasi  usang  tentang  struktur  organisasi,  peristiwa  normatif, dan informasi umum. Ini lebih seperti tampilan daripada informasi yang berguna dan menarik. Di  perangkat  online  pemerintah,  kami  jarang  menemukan  detail  informasi  publik  untuk diunduh dan dibaca.
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa hanya sedikit pemerintah daerah yang berada pada  kategori  baik  (sekitar  15,6%  dari  32  sampel  kota  yang  diteliti).  Pemerintah  kota  perlu meningkatkan  konten  statis  situs  web  mereka  dalam  empat  parameter  (layanan  warga,  izin usaha, transparansi perencanaan, dan transparansi keuangan). Akan lebih baik jika pemerintah kota mulai mengembangkan konten transaksi seperti layanan izin usaha agar tersedia secara online.
Kedua,  penerapan  e-government  tidak  mendorong  terjadinya  perubahan  dalam melayani  dan  budaya  kerja  di  instansi  pemerintah.  Nilai  dan  budaya  masih  berjalan  dengan cara  yang  sama:  ketinggalan  zaman,  tidak  berorientasi  pada  pelanggan,  lambat,  kaku,  dan kolusif. Dalam hal ini, sebagian besar pemerintah sangat terfragmentasi secara birokratis dan secara  internal  sangat  menentang  perubahan.  Dengan  demikian,  tujuan  penerapan  e- government  untuk  membuat  pemerintahan  lebih  cepat  dan  lebih  efektif  masih  di  luar jangkauan. Penggunaan teknologi juga harus diikuti dengan penciptaan pola kerja baru karena e-government adalah agenda manajemen, bukan agenda teknologi.
Ketiga,  implementasi  e-government  tidak  tepat  sasaran.  Instansi  pemerintah  menilai penerapan  e-government  secara  otomatis  akan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Penerapan sistem e-government  juga harus diikuti dengan penerapan layanan publik online. Sasaran  e-government  meliputi  transparansi  dan  bukan  hanya  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan publik. Untuk mereformasinya, harus ada pergeseran paradigma dari e-government ke layanan epublic.
Penelitian lain menemukan bahwa jenis situs web pemerintah daerah Indonesia lebih bersifat informasional daripada transaksional. Fitur website yang bersifat transaksional hanya terbatas  pada  eprocurement  atau  layanan  informasi  publik  yang  interaktif.  Interaksi transaksional  yang  kompleks  dan  canggih  seperti  sistem  pembayaran  online  belum  tersedia sebagai fitur website. Mayoritas pengguna layanan online yang disediakan oleh pemerintah di Indonesia merasa bahwa layanan publik lebih buruk daripada sektor swasta.
Keempat,  ini  memerlukan  kendala  anggaran  yang  ketat  untuk  implementasi  e- government. Masalah dimulai dengan perencanaan keuangan yang buruk hingga implementasi yang tidak memenuhi kebutuhan nyata.
Masalah  terakhir  adalah  kualitas  pengelolaan  e-government,  seperti  perangkat  rusak dan  pemeliharaan  yang  buruk,  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  rendah,  tidak berorientasi pada pengguna, terfragmentasi, dan tidak terintegrasi.
Di  tingkat  global,  kondisi  implementasi  program  e-government  menempatkan Indonesia  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan.  Menurut  E-Government  Development Index  (EGDI)  yang  diterbitkan  oleh  United  Nations  Department  of  Economic  and  Social
Affairs tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 116 tingkat menengah dengan nilai 0,4478, turun  10  peringkat  dibandingkan  tahun  2014  yang  berada  di  peringkat  106.  Masih  jauh  di bawah  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya  seperti  Malaysia  (peringkat  60),  Filipina (peringkat 71), dan Brunei Darussalam (peringkat 83).
Penyediaan layanan publik online juga tidak menggambarkan posisi yang lebih baik. Online service index (OSI) menempatkan Indonesia pada peringkat menengah bersama dengan Belarusia,  Bolivia,  Mesir,  Nepal,  dan  lainnya.  Kondisi  ini  berada  di  bawah  negara  ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand dengan kategori tinggi, dan Singapura dengan kategori sangat tinggi.
Sejauh ini, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut,  yaitu (i) dengan memberikan beberapa  hibah untuk  mendukung pemerintah daerah dengan dana yang tidak mencukupi untuk mengembangkan sistem e-government; (ii) dengan membuat daftar pemeringkatan program e-government yang berhasil di semua lembaga publik; (iii)  dengan  mengembangkan  infrastruktur  nasional  untuk  mendukung  penyebaran  sistem  e- government ke pelosok dan desa; (iv) dengan membentuk unit khusus penyampaian layanan informasi di semua lembaga publik; dan (v) dengan mempromosikan panutan dari beberapa pemerintah daerah yang sukses.

## E. KESIMPULAN
E-government  di  Indonesia  tidak  dapat  dilaksanakan  tanpa  dukungan  program reformasi birokrasi secara menyeluruh. Banyak elemen yang harus mendukung pembenahan tata  kelola  pemerintahan  dari  konvensional  menjadi  modern  (menggunakan  pendekatan teknologi).  Selain  menciptakan  sistem  e-government,  kualitas  pelayanan  publik  dapat ditingkatkan  dengan  memanfaatkan  konsep  e-public  service.  Layanan  e-government  dan  e- public  sering  digunakan  secara  bergantian  dalam  pembuatan  kebijakan  di  Indonesia,  tetapi tidak  demikian  halnya,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  studi  ini.  Sebuah  instansi  pemerintah yang mengadopsi teknologi e-government belum tentu memiliki kemampuan layanan e-public yang  tercakup  dalam  sistem.  E-government  saat  ini  hanya  digunakan  untuk  memberikan informasi kepada masyarakat umum melalui situs resmi pemerintah. Fakta dan informasi yang disajikan di sini tidak selalu diperbarui. Implementasi layanan e-public masih belum tuntas.
Banyak permasalahan yang mempengaruhi implementasi e-government di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut adalah budaya kerja organisasi yang konvensional, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan e-government, keterbatasan anggaran yang ketat,  dan  rendahnya  pengakuan  masyarakat.  Dalam  konteks  layanan  e-public,  pemerintah daerah  belum  terlalu  memperhatikan  manfaat  besar  dari  teknologi  tersebut.  Akibatnya, paradigma  pelayanan  publik  masih  berjalan  secara  konvensional.  Meskipun  Indonesia  telah banyak  menerapkan  kebijakan  dan  program  reformasi  administrasi  publik,  namun Implementasi  e-government  di  Indonesia  tidak  semudah  yang  direncanakan.  Upaya  harus dilakukan  secara  simultan  dan  masif,  dengan  dukungan  finansial  dan  politik  yang  cukup. Penggunaan e-government tidak menjamin pelayanan publik akan lebih baik. Itulah yang Anda dapatkan ketika Anda memiliki budaya layanan hierarkis yang ketinggalan zaman.
Hal  terpenting  yang  harus  dilakukan  adalah  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus menyadari  pergeseran  paradigma  dari  penerapan  e-government  secara  umum  ke  layanan  e- public. Pemerintah tidak hanya harus transparan dan akuntabel, tetapi juga harus memberikan manfaat dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara lebih efektif. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma dan budaya kerja birokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad,  Z.,  &  Amala,  R.  (2016).  Strategi  Pemerintah  Daerah  dalam  Meningkatkan Kinerja  Pelayanan  Publik  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Manajemen , 20 (2), 262-277.
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
AW,  A.  M.  F.,  Karim,  M.,  &  Ma'ruf,  A.  (2019).  E-Service  Dalam  Bursa  Kerja  Pada  Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Gowa. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 14-30.
Bisma,  R.  (2017).  Faktor  Adopsi  Layanan  E-Government  Jenis  Layanan  Transaksi. JIEET (Journal Information Engineering and Educational Technology) ISSN , 2549 , 869X. Dickinson, J. E., Cherrett, T., Hibbert, J. F., Winstanley, C., Shingleton, D., Davies, N., ... & Speed,  C.  (2015).  Fundamental  challenges  in  designing  a  collaborative  travel app. Transport Policy , 44 , 28-36.
Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 5 (1), 1-15. Irawan,  B.  (2017).  Studi  Analisis  Konsep  E-Government:  Sebuah  Paradigma  Baru  dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma (JP) , 2 (1), 174-201.
Islah,  K.  (2018).  Peluang  dan  Tantangan  Pemanfaatan  Teknologi  Big  Data  Untuk Mengintegrasikan  Pelayanan  Publik  Pemerintah. Jurnal  Reformasi  Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 5 (2), 130-138. Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 7 (1), 15-26.
Kuzairi,  U.,  Yuswadi,  H.,  Budiharjo,  A.,  &  Patriadi,  H.  B.  (2017).  Implementasi  Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan publik bidang pelayanan kesehatan (studi kasus pada rumah sakit umum dr. H. Koesnadi Bondowoso). Politico , 17 (2). Noor,  M.  U.  (2018).  Penilaian  kualitas  informasi  sebagai  bentuk  sikap  tabayyun  ketika menerima  informasi  di  sosial  media  dan  internet. BIBLIOTIKA:  Jurnal  Kajian Perpustakaan dan Informasi , 2 (1), 33-40.
Nugroho,  T.  W.  A.  (2017).  Analisis  E-Government  Terhadap  Pelayanan  Publik  Di Kementerian Hukum Dan Ham (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry  Of  Law  And  Human  Rights). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 10 (3),  279- 296.
Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (2), 238-246.
Nurnawati,  E.  (2019).  Kinerja  Sumber  Daya  Aparatur  Melalui  Penerapan  E- Government. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia , 11 (5), 913-923. Pamungkas, C., & Triindriasari, D. (2018). Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata  Kelola  Pemerintahan  dan  Daya  Hidup  Orang  Papua. Jurnal  Masyarakat  dan Budaya .
Patria,  Y.  Y.,  Mustakim,  S.,  &  Ahiruddin,  A.  A.  (2018).  Kemitraan  Antara  Public-Swasta: Perspektif  Tujuan,  Publik  Dan  Tata  Kelola  Pemerintahan. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Politik , 1 (1), 65-83.
Prihatin, R. B. (2018). Masyarakat sadar bencana: pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 9 (2), 221-239.
Ramdani,  E.  M.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  E  Government  di  Tingkat Kelurahan. Sawala J. Adm. Negara , 6 (1), 31.
Roziqin, Z., & Rozaq, H. (2018). Menggagas Competitive Advantage Melalui Branding Image Di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 18 (2), 225-244.
Rumata,  V.  M.  (2015).  Dinamika  Tata  Kelola  Kebijakan  Industri  Penyiaran  dan Telekomunikasi  Indonesia  Menuju  Konvergensi:  Sebuah  Studi  Paradigma Interpretatif. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika , 5 (1), 87-108.
Saputro,  H.  E.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Publik. Professional:  Jurnal  Komunikasi  Dan Administrasi Publik , 2 (1).
Sari,  R.,  &  Susanto,  T.  D.  (2018).  Model  Prioritisasi  untuk  Manajemen  Portofolio  Proyek Aplikasi  di  E-Government:  Literatur  Review. Jurnal  Nasional  Teknologi  dan  Sistem Informasi , 4 (3), 123-129.
Setiawan,  I.  (2017).  Implementasi  Inovasi  Daerah  di  Kota  Balikpapan. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 2 (2), 83-97.
Simarmata,  M.  H.  (2017).  Peranan  e-Government  dan  Media  Sosial  untuk  Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 3 (2), 203-230.
Wulansari,  A.,  &  Inayati,  I.  (2019).  Faktor-faktor  kematangan  implementasi  e-government yang  berorientasi  kepada  masyarakat. Register:  Jurnal  Ilmiah  Teknologi  Sistem Informasi , 5 (1), 24-36.