## Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten

## Problems and Efforts to Settle Complete Villages in Klaten Regency

## Harvini Wulansari, Susilo Widiyantoro*, Sri Widodo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia *Koresponden email: susilo@stpn.ac.id
Submitted: October 24, 2023  Accepted: December 30, 2023  Publish: January 5, 2024
Abstract: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to increase the quantity and quality of land data in Indonesia; however, PTSL activities tend to prioritize quantity over quality of land parcels, including mapping of Category 4  (K4) land parcels. This research was conducted in Klaten Regency by taking samples from PTSL activities in 2020  and 2021.  The aim of this research was to determine the quality of land data and the obstacles faced by the Klaten Regency Land Office in improving the quality of K4 land data. The method used is descriptive-qualitative. The research results show that the quality of land data in every village in Klaten Regency is above 99% complete. However, in completing the Complete Village, there were several obstacles in the form of internal and external obstacles. Internal constraints include: (1) variations in the quality of spatial data in registration maps; (2) limited  human resources; and (3) a limited  number of measurement letter archives that can be uploaded to the KKP, while external constraints include: (1) lack of availability of land data in villages or sub-districts; (2) relatively new village apparatus; and (3) a large number of state land statuses in one region.  Various efforts were made  to complete  the  complete  village,  namely: (1)  determining priorities for the complete village based on physical and administrative conditions; (2) a land census involving all stakeholders; (3) land plot mapping based on the position and size of the latest land plot; and (4) careful handling of documents and comparative studies.
Keywords: Complete Village Mapping, Land Data Quality, Klaten Regency Land Office
Abstrak : Program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  bertujuan untuk  meningkatkan kuantitas dan kualitas data pertanahan di Indonesia, namun kegiatan PTSL cenderung mementingkan kuantitas daripada kualitas bidang tanah, termasuk pemetaan bidang tanah Kategori 4 (K4). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dengan mengambil sampel hasil kegiatan PTSL pada tahun 2020 dan 2021.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas data pertanahan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kualitas data pertanahan K4. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data pertanahan  di  setiap  desa  di  Kabupaten  Klaten  di  atas  99%  lengkap.  Namun  demikian,  dalam penyelesaian Desa Lengkap terdapat beberapa kendala yang dihadapi  berupa kendala internal  dan eksternal. Kendala internal meliputi: (1) Keberagaman kualitas data spasial di peta pendaftaran; (2) Keterbatasan sumber daya manusia; (3) Keterbatasan jumlah arsip Surat Ukur yang dapat diunggah ke KKP, sedangkan kendala eksternal antara  lain  :  (1)  Kurangnya ketersediaan data  pertanahan di desa/kelurahan; (2) Perangkat desa yang tergolong baru; (3) Jumlah status tanah negara yang besar dalam satu wilayah. Berbagai upaya dilakukan untuk penyelesaian Desa Lengkap yaitu : (1) Penetapan prioritas  desa  lengkap  berdasarkan kondisi  fisik  dan  administrasi;  (2)  Sensus pertanahan  dengan melibatkan seluruh stakeholder; (3) Pemetaan bidang tanah berbasis posisi dan ukuran bidang tanah terbaru; dan (4) Penanganan dokumen secara hati-hati dan studi banding.
Kata Kunci : Pemetaan Desa Lengkap, Kualitas Data Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 103

## Pendahuluan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program strategis yang dilakukan oleh  pemerintah sebagai upaya untuk  meningkatkan kuantitas  dan kualitas data  pertanahan  di  Indonesia.  Program  ini  telah  dimulai  sejak  tahun  2017  dan  terus mengalami peningkatan  target  dalam jumlah bidang  tanah  yang  terpetakan  dan  terdaftar (Mujiburohman,  2018).  Berdasarkan kegiatan  pemetaan  dan  pendaftaran  tersebut, output dari kegiatan PTSL  terbagi menjadi 4  kluster  utama yaitu K1,  K2,  K3,  dan K4  (Kementerian ATR/BPN, 2022; Suyikati, 2019). Tujuan adanya keberadaan ragam output tersebut yaitu agar seluruh  wilayah administrasi  di  Indonesia,  dengan  basis  desa/kelurahan,  dapat  terpetakan secara  lengkap.  Capaian  pemetaan  desa  lengkap  di  masing-masing  desa/kelurahan selanjutnya disebut dengan istilah Nilai Desa Lengkap (NDL) (Rahmawati, 2022).
Proses menuju sebuah desa lengkap, yang indikatornya adalah NDL, hal itu bukan suatu yang mudah dilakukan. Kesulitan tersebut umumnya terjadi pada pemetaan bidang tanah K4 dan hal ini ditunjukkan  dengan masih tingginya jumlah K4 secara nasional. Berdasarka n data Kementerian  ATR/BPN,  dari  target  K4  sebanyak  20.993.849  masih  tersisa  sebanyak 16.075.653 atau 76,57% yang belum diselesaikan (Kapusdatin ATR/BPN, 2022). Kluster 4 atau K4 merupakan  pengkategorian terhadap bidang-bidang tanah  yang sudah  terdaftar namun belum  terpetakan  dalam peta  pendaftaran  (Rahmawati, 2022).  Bidang-bidang  tanah  yang dikategorikan K4 yaitu bidang tanah dengan kualitas 4, 5, dan 6 atau disebut KW4, KW5, dan KW6  (Kementerian  ATR/BPN, 2022).  Kendala  yang dihadapi  ketika  penyelesaian  K4  antara lain: (1) tidak ditemukannya arsip data fisik bidang tanah seperti Surat Ukur maupun Gambar Ukur  yang  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor;  (2)  ketidaklengkapan  informasi  letak  batas bidang tanah;  (3)  sudah  berada di wilayah administrasi lain akibat pemekaran wilayah; (4) rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Kantor  Pertanahan;  dan  (5)  keterbatasan teknologi  di  Kantor  Pertanahan  (Artika  &  Utami,  2020;  Prihatin  &  Nurrokhman,  2019; Rahmawati, 2022).
Apapun  permasalahan yang dihadapi,  K4 menjadi hal yang wajib  diselesaikan karena peningkatan  kualitas data pertanahan  menjadi salah satu tujuan  dari PTSL  (Handono  et al., 2020;  Pratama &  Santoso,  2021;  Suhattanto  et  al., 2021).  Sejumlah  upaya  ditempuh  oleh setiap  Kantor  Pertanahan  untuk  menyelesaikan  K4  tersebut.  Di  Desa  Sifnana  Kabupaten Tanimbar, penyelesaian K4 ditempuh dengan cara survei data pertanahan melalui partisipasi masyarakat  (Artika  &  Utami,  2020).  Cara  tersebut  dipandang  efektif  karena  dapat mengidentifikasi 69 bidang tanah per hari. Berikutnya di Desa Grogol Kabupaten Gunungkidul, keterlibatan  para  pihak  yaitu  Kantor  Pertanahan,  akademisi,  dan  mahasiswa  mampu mempercepat pelaksanaan pemetaan desa lengkap (Junarto & Suhattanto, 2022).
Percepatan  penyelesaian  desa  lengkap  selain  kontribusi  dari  masyarakat,  dapat ditempuh  dengan cara kombinasi pekerjaan studio dan lapangan. Di Kelurahan Tengah Kota Pontianak,  percepatan  penyelesaian  K4  dilakukan  dengan  cara memadukan  pekerjaan  di studio  dan  di lapangan (Purba & Bandhono,  2021). Dukungan  dari elemen pemerintah dan masyarakat  setempat  telah  mampu  mewujudkan  Kelurahan  Tengah  sebagai  kelurahan
lengkap dan telah dideklarasikan oleh Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang serta Direktorat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Berikutnya  di  Kelurahan  Komet  Kota  Banjarbaru, pekerjaan studio dilakukan terhadap bidang yang tidak mengalami perubahan posisi, bentuk, dan  luas  sedangkan  pengukuran  ulang  dilakukan  terhadap  bidang yang  secara fisik  terjadi perubahan pada ketiga hal tersebut (Pratama & Santoso, 2021).
Sejumlah  problematika  yang  telah  muncul  dari  hasil  kajian  literatur  pun  beberapa dihadapi  oleh  Kabupaten  Klaten. Namun,  terdapat  permasalahan yang berbeda  di wilayah tersebut. Permasalahan tersebut  seperti keragaman kualitas data pertanahan dalam sebuah peta pendaftaran, kualitas sumberdaya manusia, ketersediaan jumlah data pendukung  yang ada  di  desa,  dan  sejumlah  problematika  lainnya.  Aneka  problematika  yang  dihadapi  oleh Klaten  tersebut  disikapi  dengan  cara  yang  berbeda.  Dari  hasil  kajian  sejumlah  literatur disebutkan  bahwa  peran  serta  atau  partisipasi  aktif  para  pihak  melalui  kegiatan  survey pertanahan dan sejumlah kegiatan lain dapat mendukung penyelesaian desa lengkap, namun terdapat hal yang berbeda di Klaten. Upaya yang dilakukan oleh Klaten misalnya pembuatan skala prioritas penyelesaian desa lengkap berdasarkan kondisi fisik dan yuridis, kehati -hatian dalam penanganan dokumen pasca terjadinya kebakaran gedung arsip, dan lain sebagainya.
Berdasarkan perbedaan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi atau  kajian  di  Kabupaten  Klaten.  Kajian  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kendala  yang dihadapi  dalam  penyelesaian  K4,  serta  strategi  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Klaten  untuk  mewujudkan  NDL  dari tahun  2020,  2021,  dan  2022. Tahun 2020 dan 2021 dipilih karena Klaten mendapatkan capaian NDL yang tinggi pada kedua tahun  tersebut.  Di  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten tentang  Penetapan  Lokasi  PTSL  (SK  Penlok)  Tahun  2020,  dari  80  desa/kelurahan  yang ditetapkan,  hanya  3  desa  yang  tidak  mencapai  NDL  100%  yaitu  Desa  Talun  Kecamatan Kemalang, Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring, dan Desa Barukan Kecamatan Manisrenggo. Ketiga  desa  tersebut  memiliki  NDL  ±99%.  Pada  SK  Penlok  PTSL  Tahun  2021,  dari  46 desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, 21 desa/kelurahan mencapai NDL 100% dan 23 desa/kelurahan memiliki NDL di atas 99%. Berdasarkan hasil capaian PTSL pada kedua tahun tersebut, Klaten mampu mewujudkan  desa lengkap di setiap tahun pelaksanaan PTSL. Indikasinya adalah lebih dari 90% desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dapat mencapai NDL di atas 99%. Selanjutnya tahun 2022 dipilih karena pada tahun tersebut Klaten berusaha  kembali  menargetkan  sejumlah  desa  menjadi  desa  lengkap  walaupun  pada pertengahan tahun 2021 telah terjadi kebakaran gudang arsip (Anugrahanto, 2021).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memotret, memahami, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis dan faktual mengenai upaya penyelesaian bidang-bidang tanah Kluster
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 105
K4  dalam  rangka  mempercepat  perwujudan  Desa/Kelurahan  Lengkap.  Penelitian  ini menggunakan data  primer yang  diperoleh  melalui wawancara dengan  informan  purposive sampling,  termasuk  Kepala  Kantor  Pertanahan,  Koordinator  Jabatan  Fungsional,  Petugas Pengolah Data Fisik, dan Perangkat Desa di Desa Gaden, Desa Jatipuro (Kecamatan Trucuk), dan Desa Kokosan  (Kecamatan Prambanan). Desa-desa tersebut dipilih karena kategori desa lengkap,  dengan  data  sekunder  berupa  dokumen  PTSL,  laporan,  peraturan,  dan  literatur terkait penelitian.
Gambar 1. Wilayah administrasi di Kabupaten Klaten
Sumber: Peneliti, 2022
Gambar 2. Fokus penelitian pada kendala dan upaya penyelesaian K4 Sumber: Peneliti, 2023
Gambar 2 berikut menunjukkan  kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Upaya penyelesaian pada produk PTSL pada kluster 1, 2, dan 3 (K1, K2, dan K3) tidak dikaji di dalam penelitian ini karena ketiga produk  tersebut  berasal dari bidang tanah  yang didaftar pertama kali dan dipastikan akan terpetakan dalam peta pendaftaran. Kajian difokuskan pada upaya penyelesaian K4 sebagai salah satu parameter dalam penilaian desa lengkap. Kodifikasi, reduksi, dan sintesis hasil dilakukan terhadap hasil wawancara mengenai kendala dan upaya yang  ditempuh  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  selama penyelesaian  K4  untuk memenuhi kriteria desa lengkap.

## Hasil dan Pembahasan

## Kendala Penyelesaian Desa Lengkap
Salah  satu  tujuan  PTSL  adalah terpetakannya  suatu  wilayah  pada  tingkat  desa  atau kelurahan secara lengkap (Kencana & Priandhini, 2022; Yahya et al., 2021). Terpetakan secara lengkap berarti seluruh  bidang  tanah  yang sudah  terdaftar maupun  yang belum  terdaftar, beserta  dengan  seluruh  fitur  geografis lainnya digambarkan secara lengkap dalam  sebuah peta  pendaftaran  (Kementerian  ATR/BPN,  2022).  Bidang  tanah  dikategorikan  terdaftar apabila bidang tanah tersebut  telah dilekati hak atas tanah dan telah dibukukan, sedangkan bidang tanah yang belum dilekati hak dan belum dibukukan  termasuk kategori bidang tanah belum terdaftar. Ditinjau dari kondisi peta pendaftaran tanah dan kelengkapan dokumennya, bidang-bidang tanah  yang sudah  terdaftar dapat  diklasifikasikan dalam 6 kluster.  Kluster  1 sampai 3 atau yang kemudian disebut  sebagai KW1 sampai KW3 merupakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan terpetakan, sedangkan kluster 4 sampai 6 atau disebut KW4 sampai KW6  merupakan bidang-bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan dalam peta pendaftaran  (Kementerian  ATR/BPN,  2023).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pekerjaan desa/kelurahan  lengkap tidak  terbatas  pada  kegiatan pendaftaran  tanah  pertama kali dan pemetaan  bidang  tanah  belum  terdaftar  beserta  fitur  geografis  yang  ada  di  lingkungan setempat namun juga pemetaan bidang tanah  terdaftar yang termasuk kategori KW4-KW6. Apabila  seluruh  bidang  telah  terpetakan  dan  memnuhi  sejumlah  persyaratan  yang  telah ditetapkan  selanjutnya  desa  atau  kelurahan  tersebut  dapat  diusulkan  dan  dideklarasikan sebagai desa atau kelurahan lengkap.
Dari  tahun  ke  tahun  pelaksanaan  PTSL,  terutama  pada  tahun  2020  sampai  2022, pengaturan mengenai penanganan K4 maupun prasyarat penetapan desa/kelurahan lengkap sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  PTSL  mengalami perubahan  (Tabel  1).  Apabila  dicermati, perubahan tersebut dilakukan agar penyelesaian K4 dapat menjadi perhatian seluruh Kantor Pertanahan  demi  terwujudnya  sebuah  peta  desa  lengkap  dengan  tetap  memperhatikan kualitas data pertanahan di suatu wilayah. Bentuk perhatian terhadap penyelesaian K4 dapat dilihat dari adanya kewajiban untuk penetapan  target K4 yang diikuti dengan pembentukan panitia ajudikasi penyelesaian K4 dan disosialisasikan kepada masyarakat. Berikutnya upaya penyelesaian K4 sebagai bagian dari pembuatan  peta desa lengkap dapat dilihat dari upaya penelusuran  K4 sebagai langkah awal sebelum pengukuran seluruh bidang di suatu wilayah
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 107
dilakukan,  sedangkan  perhatian  terhadap  kualitas  data  pertanahan  ditunjukkan  dengan pengukuran  terhadap  bidang tanah  K4 yang telah  mengalami perubahan fisik.  Pengukuran dilakukan dengan tujuan tidak ada overlap atau gap terhadap bidang tanah lain yang berada di sekitarnya ketika dipetakan.

## Tabel 1. Perubahan Tata Cara Penyelesaian K4 dari Tahun 2020-2022
Tahapan Kegiatan PTSL 2020 2021 2022 Persiapan a. Identifikasi  KW4,  5, dan  6  dari  tabel kualitas data pertanahan  yang  ada di  aplikasi  KKP  dan sejumlah dokumen pendukung lainnya. b. Penyiapan  peta  kerja yang  dilampiri  dengan daftar potensi K4. a. Identifikasi KW4, 5, dan 6, yang penerbitannya sebelum tahun 2017,  dari  tabel kualitas data pertanahan  yang ada  di  aplikasi  KKP dan sejumlah dokumen pendukung lainnya. b. Penyusunan roadmap penyelesaian K4 dan  desa  lengkap sampai tahun 2024. c. Penyiapan peta kerja untuk identifikasi K4. d. Penetapan  target K4 dalam SK Penlok PTSL. e. Point  (c)  dan  (d) wajib  dientry  pada aplikasi PTSL a. Target  K4  tidak hanya berasal  dari  KW4,  5, dan 6 yang ada di tabel kualitas data pertanahan namun termasuk Buku  Tanah yang  belum  dientri  di KKP.
b. Penyusunan  roadmap penyelesaian  K4  dan desa  lengkap  sampai tahun 2024.
c. Penyiapan  peta  kerja untuk  identifikasi  K4 yang dilampiri  dengan Daftar Inventaris K4.
d. Penetapan  target  K4 dalam SK Penlok PTSL.
e. Point (c) dan (d) wajib dientry  pada  aplikasi PTSL Pembentukan Panitia  Ajudikasi Untuk Penanganan K4 Tidak ada kepanitiaan untuk penyelesaian K4 Pembentukan Satuan Tugas  Penyelesaian  K4 yang  bertugas  untuk penyelesaian K4, penyiapan usulan desa/kelurahan  lengkap, serta  pelaksana  kegiatan digitalisasi  dan  validasi pada  lokasi  PTSL  untuk mempersiapkan Data Siap Elektronik (DSE). Penyuluhan Tidak ada pengaturan mengenai penyampaian kondisi K4 kepada masyarakat. Konfirmasi  bidang  tanah kategori K4 kepada masyarakat.
Pengumpulan data fisik a. Pemetaan  K4  yang teridentifikasi di lapangan. b. Pengukuran dan pemetaan terhadap K4 yang mengalami perubahan fisik. a. Penyelesaian K4  dilakukan  terlebih  dahulu  di studio  atau  bersamaan  dengan  pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis.
b. Pengukuran dan  pemetaan terhadap  K4  yang mengalami perubahan fisik.
c. Pembuatan Gambar Ukur apabila terjadi kondisi pada point (b). Pengolahan  data dan Pemetaan a. Pengambilan data, berupa fotocopy, Surat Ukur  atau  Gambar Situasi  bidang  tanah K4. b. Pembuatan Peta Bidang  Tanah  K4  jika diukur. a. Pengambilan data, berupa fotocopy, Surat Ukur atau Gambar Situasi bidang tanah K4. b. Berita  Acara  Pengukuran Ulang apabila  terjadi pengukuran lapangan Penyelesaian Pembuatan  Berita  Acara penyelesaian K4 a. Berita  Acara  Hasil Peningkatan Kualitas Data Pertanahan,  baik pada kegiatan validasi Buku Tanah maupun validasi persil. b. Validasi bidang tanah valid  dengan memberikan tanda centang pada aplikasi KKP a. Scan Gambar Ukur dan Surat  Ukur  bidang  K4 dan  upload di  aplikasi
PTSL.
b. Berita  Acara  Hasil Peningkatan  Kualitas Data  Pertanahan, baik pada kegiatan validasi Buku  Tanah  maupun validasi persil.
c. Validasi  bidang  tanah valid dengan memberikan tanda centang  pada  aplikasi KKP Deklarasi Desa/Kelurahan Lengkap Penyampaian  sejumlah informasi mengenai kondisi pendaftaran tanah di  suatu  desa/kelurahan, salah  satunya  tentang total luasan desa merupakan fungsi agregat dari  total  luas  bidang terdaftar, total luas bidang  belum  terdaftar, dan  total  luas  unsur geografis. a. Penyampaian  sejumlah  informasi  mengenai kondisi pendaftaran tanah di suatu desa/kelurahan,  salah  satunya  tentang  total luasan desa merupakan fungsi agregat dari total luas  bidang  terdaftar, total  luas  bidang  belum terdaftar, dan total luas unsur geografis.
b. Toleransi  selisih  luas  persil  dari  luas  wilayah sebesar ±0,005%
c. Toleransi jumlah bidang belum terpetakan (KW 4,5,6) dari Buku Tanah sebesar ≤5%
d. Toleransi  luas  bidang  belum  terpetakan  (KW 4,5,6) dari luas persil ≤3,5%
e. Tidak ada gap dan overlap antar bidang
Sumber: Kompilasi Juknis PTSL 2020-2022
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 109
Namun demikian, setiap perubahan  tersebut  berdampak pada kendala yang dihadapi oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten.  Kendala  yang  dialami  tersebut  dapat  dibagi menjadi 2 jenis, kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal merupakan kendala yang dihadapi oleh Kantor  Pertanahan Kabupaten  Klaten dan bersumber dari dalam Kantor Pertanahan sendiri. Kendala tersebut meliputi:

## 1. Keberagaman kualitas data spasial di peta pendaftaran
Berdasarkan PP  Nomor  24  Tahun  1997,  peta  pendaftaran  adalah  gambaran bidang - bidang  tanah  terdaftar.  Ditinjau  dari kualitas  data  pertanahan,  bidang -bidang  tanah  yang terdaftar dan telah terpetakan dalam peta pendaftaran dapat dikategorikan menjadi KW 1, KW 2, dan KW 3 (Artika & Utami, 2020; Dewi et al., 2022). Ragam kualitas data pertanahan terhadap bidang tanah tersebut ditemukan pula di Kantor Pertanahan Kabupaten  Klaten.
Secara administratif, Kabupaten  Klaten  memiliki 26  kecamatan yang  terdiri atas  391 desa dan 10 kelurahan (BPS, 2022). Dari sejumlah 401 desa/kelurahan di Kabupaten Klaten, terdapat  kurang lebih  697.101  bidang  tanah  yang telah  terdaftar. Mayoritas bidang  tanah yang telah terdaftar juga telah terpetakan yaitu sebanyak 523.718 bidang tanah  atau sebesar 75,13% dari jumlah Buku Tanah, sedangkan sejumlah 173.383 bidang tanah (24,87%) belum terpetakan  di  peta  pendaftaran  (Tabel  2).  Terhadap  bidang  tanah  terdaftar  yang  sudah terpetakan  terdapat keragaman kualitas data, mulai dari KW 1 sampai KW 3, akibat belum lengkapnya  data  spasial  maupun  tekstual  pada  dokumen  Surat  Ukur  yang  diisikan  pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan atau KKP.
Tabel 2. Rekapitulasi Kualitas Data Pertanahan Per 2 April 2022
Buku Tanah :  697.101 Terpetakan di Peta Pendaftaran :  523.718  (75,13% terhadap Buku Tanah) ▪ KW 1 :  278.493  (53,18%)
▪ KW 2 :  244.780  (46,74%) ▪ KW 3 :  445  (0,08%) Belum Terpetakan di Peta Pendaftaran
:  173.383  (24,87% terhadap Buku Tanah)

## Sumber: Peneliti, 2022
Dari sebanyak  3  kualitas  data bidang  terdaftar  dan  terpetakan,  prosentase  terbesar yaitu KW 1 (53,18%). Secara konseptual, kategori KW 1 berarti bidang telah memiliki informasi spasial dan yuridis  dengan lengkap  (Kementerian ATR/BPN, 2022).  Namun demikian, KW  1 tidak menjamin bahwa datanya telah valid (Pratama & Santoso,  2021). Indikasi bahwa data bidang  tanah  belum  valid  yaitu  ditemukannya  anomali  spasial  berupa  overlap,  gap,  atau missed place . Gambar 3 berikut  menjadi salah satu  contoh  adanya anomali spasial bidang tanah  yang terjadi di  Desa Banyuripan.  Desa ini merupakan  salah satu  desa  di Kecamatan Bayat yang  memiliki 1.749  bidang  tanah  terdaftar dan  1.693  bidang  (96,79%)  diantaranya
telah  terpetakan.  Dari 1.693  bidang  tersebut  didominasi  oleh  data  bidang  tanah  dengan kualitas KW1 sebanyak 1.087 bidang tanah (64,20%). Kondisi ini menunjukkan  bahwa potensi anomali  spasial  masih  dimungkinkan  terjadi  pada  bidang  tanah  yang  telah  terdaftar, terpetakan, dan lengkap informasi spasial maupun yuridisnya.
Gambar 3. Temuan anomali spasial pada bidang tanah yang terpetakan Sumber: Peneliti, 2022
Kemunculan  sejumlah anomali tersebut  tidak dapat  dilepaskan  dari berbagai macam kualitas pengukuran yang telah dilakukan pada kegiatan pendaftaran tanah sebelumnya, dan anomali  pada  desa/kelurahan  yang  telah  mendekati  lengkap  tersebut  tidak  mudah diselesaikan karena tidak ada informasi tingkat ketelitian hasil pengukuran. Tingkat ketelitian hasil pengukuran tersebut  digunakan untuk  mengetahui tingkat kesalahan hasil pengukuran dan sebagai dasar dalam perbaikan data (Jaya et al., 2022; Prabowo et al., 2021; Ramadhony et al., 2017; Rasyid et al., 2016). Apabila tidak ada informasi tersebut maka tidak ada dasar bagi  petugas  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  untuk  memilih  hasil  ukuran  yang mendekati benar atau masuk toleransi kesalahan pengukuran.
“Terdapat sejumlah kendala dalam penyelesaian K4, antara lain [...] semua data spasial telah tercampur menjadi satu peta, tidak dapat dibedakan antara data bagus dan data yang jelek.” (Ar, Koordinator  substansi  Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten  Klaten - wawancara 23 Mei 2022).
“Ukuran K4 tersebut akan menyesuaikan [...] karena potensi penyimpangan kesalahan ukuran K4 sangat besar.” (Tw, Fungsional Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten- wawancara 24 Mei 2022).

## 2. Keterbatasan sumber daya manusia
Peningkatan kualitas data pertanahan tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya manusia  sebagai  pelaksana  kegiatan.  Berdasarkan  data  kepegawaian  Kantor  Pertanahan Kabupaten Klaten per Mei 2022, terdapat 12 orang PNS dan 21 orang ASK yang berada di Seksi Survei Pemetaan. Jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan pengukuran  dan pemetaan.  Jenis  pekerjaan yang wajib diselesaikan  antara lain: PTSL  di  401  desa/kelurahan,  pengadaan  tanah  untuk  TOL, dan  layanan  rutin  pertanahan lainnya.
“Terdapat  sejumlah  kendala  dalam  penyelesaian  K4,  antara  lain  [...]  keterbatasan kuantitas  dan  kualitas  SDM.” (Ar, Koordinator  substansi  Tematik Kantor  Pertanahan Kabupaten Klaten -wawancara 23 Mei 2022).
“[...] 12 orang PNS dan 21 ASK diberi tugas untuk menyelesaikan beban PTSL ditambah kegiatan lainnya seperti pengadaan  TOL, layanan rutin masyarakat, dan kegiatan lain. [...] terlebih dengan adanya perubahan syarat desa/kelurahan lengkap jumlah tersebut di rasa kurang” (Str, Koordinator  substansi  Pengukuran  Kantor  Pertanahan Kabupaten Klaten -wawancara 23 Mei 2022).
Seiring dengan perubahan prasyarat desa/kelurahan lengkap seperti pada Tabel 1, jenis dan volume pekerjaan yang dilakukan di Seksi Survei Pemetaan pun bertambah. Pada tahun 2022, seluruh dokumen arsip Surat Ukur atau Gambar Situasi diwajibkan untuk  didigitalisasi dan  diupload.  Dengan  demikian  pekerjaan  dalam  rangka  penyelesaian  desa/kelurahan lengkap tidak terbatas pada identifikasi dan pemetaan bidang tanah KW 4, KW 5, dan KW 6 yang  berjumlah  173.383  bidang  seperti  pada  Tabel  2,  namun  juga  digitalisasi dan  upload seluruh  arsip  Surat  Ukur/Gambar  Situasi  pada  desa/kelurahan  yang  ditargetkan  sebagai desa/kelurahan lengkap.
“[...] bidang -bidang  yang sudah  kami upload  kemarin hilang akibat  adanya  prasyarat upload  hasil  scan  Surat  Ukur  [...].” (Str,  Koordinator  substansi  Pengukuran  Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten -wawancara 27 Mei 2022).
“Walaupun  sudah  diupload  dan  divalidasi data  spasialnya  pada  GeoKKP  tetapi  kalau tidak  ada  upload  dokumen  SU  maka  nilai  desa  lengkap  tidak  akan  terhitung” (Ar, Koordinator  substansi  Tematik Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  -wawancara 27 Mei 2022).
3. Keterbatasan jumlah arsip Surat Ukur yang dapat diunggah ke KKP
Salah satu indikator penilaian desa lengkap pada kegiatan PTSL 2022 yaitu persentase upload hasil scan Surat Ukur (Kementerian ATR/BPN, 2022). Surat Ukur merupakan dokumen bagian dari sertipikat yang memuat informasi fisik sebuah bidang tanah. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk  uraian dan peta.  Dokumen  ini diproduksi  apabila sebuah  bidang tanah  telah  diukur  secara kadastral,  dipetakan  dalam  peta  pendaftaran,  dan  memenuhi persyaratan secara yuridis untuk  dibukukan.  Surat Ukur yang telah terisi lengkap, dinomori,
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang selanjutnya dipindai dan hasilnya diupload dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
Kewajiban  upload  dokumen  Surat  Ukur  sebagai salah  satu  indikator  penilaian  desa lengkap  menjadi  kendala  tersendiri  bagi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  pasca terjadinya  kebakaran  gudang  warkah  pada  tahun  2021.  Dari  hasil  penelitian  ditemukan sejumlah dokumen Surat Ukur yang belum dipindai dan dengan kondisi yang beragam, mulai dari kondisi  SU  yang masih memungkinkan  untuk  dipindai  sampai dengan  kondisi  SU  yang tidak  memungkinkan  dipindai.  Dokumen  SU  dikategorikan  memungkinkan  untuk  dipindai apabila tingkat kerusakannya rendah dan informasi yang ada didalamnya masih dapat dibaca, sedangkan dikategorikan tidak memungkinkan dipindai apabila informasi maupun gambaran peta tidak jelas atau bahkan secara fisik sudah rusak total.
“[...] bidang -bidang  tanah yang sudah kami klaim sebagai K4 itu hilang dari dashboard karena  belum diupload  dokumen  SU-nya  [...]  saat  ini  terkendala persyaratan  upload scan  SU yang  diberlakukan sejak  bulan  Mei 2021  mengingat  sejumlah arsip SU  yang terbakar pada  kejadian  kebakaran  Gudang  arsip  pengukuran  [...]” (Ar,  Koordinator substansi Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten -wawancara 23 Mei 2022).
“[...] memilah antara GU -SU yang masih utuh dan GU-SU yang rusak [...] dibuka lembar per lembar dan discan [...]” (Str, Koordinator  substansi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten -wawancara 23 Mei 2022).
Gambar 4. Sejumlah bundelan Surat Ukur yang terbakar (kiri atas); bundelan Surat Ukur yang  terbakar  dan  tidak  dapat  dipindai  (kanan  atas);  dan  Surat  Ukur  yang  masih memungkinkan untuk  dipindai dan informatif (bawah)
Sumber: Peneliti, 2022
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 113
Dari hasil kajian di lapangan, ditemukan bahwa keberadaan dokumen Surat Ukur yang belum dipindai dan kondisinya masih dalam kondisi baik jumlahnya tidak banyak (Gambar 4). Diperlukan upaya tersendiri agar Surat  Ukur yang sudah  dalam kondisi  terbakar dan ma sih memungkinkan  untuk  dipindai,  dapat  dibuka  dari  setiap  bundelannya  untuk  dipindai  dan informasi yang dihasilkan tetap informatif.
Selain  ketiga  hal  yang  menjadi  kendala  internal  bagi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Klaten,  terdapat kendala lain yang termasuk dalam kategori kendala  eksternal. Kendala ini bersumber  dari  luar  kantor  pertanahan  yaitu  berasal  dari  kondisi  masing-masing desa/kelurahan. Hal-hal yang termasuk dalam kendala eksternal antara lain:

## 1. Ketersediaan data pertanahan di desa/kelurahan minim
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  34  Tahun  2007, salah satu tugas kelurahan/desa yaitu melakukan administrasi umum di bidang pertanahan. Pengadministrasian tersebut dilakukan dengan cara membuat sebuah buku  data tanah yang berisikan  sejumlah  informasi  seperti  luas  bidang  tanah,  jenis  hak,  penggunaan  tanah, pemanfaatan  bidang  tanah,  dan  pemilikan  bidang  tanah.  Hal  inilah yang  membuat  dalam beberapa  jenis  layanan pertanahan  dibutuhkan  keterangan  dari kelurahan/desa  setempat mengenai kondisi  bidang tanah  yang dimohonkan.  Kelurahan/desa  dianggap sebagai pihak yang turut mengetahui kondisi suatu  bidang tanah melalui dokumen/arsip pertanahan yang dimiliki.
Di dalam hal penyelesaian desa lengkap, arsip yang tersimpan di kantor pemerintahan desa/kelurahan  tersebut  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  digunakan  sebagai  petunjuk pada kegiatan  pemetaan bidang tanah K4.  Sebagian besar bidang tanah dengan katagori  4 adalah  bidang  tanah  yang  sertipikatnya  merupakan  sertipikat  lama  dimana  catatan  atau salinan  setipikat  yang  tersimpan  di  Kantor  Pertanahan  mengenai  bidang  tanah  tersebut sangat  terbatas  akibat  keterbatasan  sarana  prasarana  pendukung  untuk  penyimpanan dokumen  pertanahan pada waktu lampau. Ketika dokumen  yang dimiliki Kantor Pertanahan terbatas,    maka  keberadaan  arsip  pertanahan  yang  tersimpan  di  pemerintahan desa/kelurahan  menjadi salah satu   referensi yang bisa digunakan sebagai petunjuk  dalam pemetaan bidang tanah K4.
Arsip  pertanahan  yang  tersimpan  di  pemerintahan  desa/kelurahan  tidak  semuanya tersimpan dalam kondisi  yang sama.  Beberapa desa menyimpan  arsip pertanahan  dengan lebih lengkap dibandingkan dengan  beberapa desa lain.  Pada lokasi dimana pemerintahan desa/kelurahan yang arsip pertanahannya lengkap dan informatif, kegiatan pemetaan bidang tanah K4 bisa dilaksanakan dengan lebih mudah.
Gambar 5.  Buku  C dalam aksara Jawa  (kiri) dan  salinan  petikan  Buku  Pendaftaran C Tahun 1956 yang masih ditemukan di Desa Jatipuro (kanan) Sumber: Peneliti, 2022
Pada  penelitian  di tiga desa  yang  diambil sebagai sampel, Desa  Jatipuro  merupakan desa  yang arsip pertanahannya  masih tersimpan  rapi (Gambar 5).  Buku  data  tanah  dalam format aksara Jawa maupun salinan buku catatan C desa untuk  masing-masing bidang tanah dalam kondisi terawat dan masih dapat dibaca. Hal ini memudahkan dalam menelusuri data kepemilikan  bidang  tanah  sejak  dari  pemilik  awal  sampai  akhir  sebelum  bidang  tanah dimohonkan  sertipikat.  Keberadaan  sket  bidang  tanah  juga  memudahkan  untuk menunjukkan  lokasi  dimana  bidang  tanah  tersebut  berada.  Dari  data  KKP  Kab.  Klaten, persentase bidang tanah terdaftar dan terpetakan (KW1-KW3) di Desa Jatipuro per April 2022 mencapai 99,88% dan menjadi yang tertinggi di wilayah Klaten.

## 2. Perangkat desa yang tergolong baru
Keberadaan  perangkat  desa  berkontribusi  pula  dalam  penyelesaian  desa  lengkap (Rahmawati, 2022). Sumber informasi dalam penanganan K4 selain bersumber dari sejumlah catatan atau arsip yang tersimpan  di desa/kelurahan, juga dapat bersumber dari informasi yang  disampaikan  oleh  perangkat  desa/kelurahan  setempat.  Keberadaan  perangkat  desa yang  melakukan  pengelolaan  data  pertanahan  dan  mengetahui  riwayat    tanah  akan membantu  ketika  proses  penelusuran  riwayat  maupun  lokasi  bidang  tanah.  Dengan mengetahui  riwayat  bidang  tanah  beserta  lokasinya,  kegiatan  pemetaan  bidang  tanah  K4 akan menjadi lebih mudah dilakukan.
Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak semua perangkat desa/kelurahan di Klaten yang memahami riwayat maupun lokasi bidang tanah kategori K4. Hal ini disebabkan oleh  adanya  pergantian perangkat  desa/kelurahan  dan  jabatan  tersebut  diisi  oleh  pej abat baru yang notabene  masih berusia muda. Minimnya pengetahuan perangkat desa yang baru terhadap riwayat dan posisi suatu bidang tanah berdampak pada tingkat penyelesaian K4 di desa tersebut.
“Terdapat sejumlah kendala dalam penyelesaian K4, antara lain […] pejabat di kantor desa tergolong baru” (Ar, Koordinator substansi Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten -wawancara 23 Mei 2022).
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 115
“Kami hanya memiliki data DHKP dan peta ini Pak sehingga kemarin ketika mencari data sertipikat  lama  dibantu  pejabat  yang  lama” (Nurdin,  Kepala  Urusan  Desa  Kokosan  - wawancara 24 Mei 2022).

## 3. Jumlah status tanah negara yang besar dalam satu wilayah
Pada  setiap  desa  akan  ditemukan  dua  status  tanah  yaitu  tanah  hak  adat  dan  tanah negara.   Kedua  jenis  status  tersebut  memiliki perbedaan  pola  pengadministrasian.  Setiap bidang tanah  dengan  status  hak adat  secara umum  teradministasikan dalam buku  C desa. Pencatatan bidang tanah tersebut dilakukan karena adanya kewajiban pemilik bidang tanah untuk  melakukan pembayaran  pajak.  Berdasarkan hal tersebut  catatan  pada  buku  C akan terus  mengalami pembaharuan. Bahkan  sampai pada tanah  hak  adat  tersebut  didaftarkan untuk kepentingan pendaftaran tanah, informasi mengenai nomor Hak Atas Tanah dan Surat Ukur  akan  dituliskan  dalam  buku  C.  Dalam  hal  kepentingan  penyelesaian  desa  lengkap terutama pada penanganan K4, bidang tanah yang sebelumnya berasal dari tanah hak adat akan lebih mudah diidentifikasi keberadaannya.
Gambar 3. SK Kinag sebagai dasar penerbitan sertipikat bidang tanah yang berasal dari tanah negara (kiri); posisi bidang tidak mudah diidentifikasi karena tidak ada informasi luasan secara pasti (kanan)
Sumber: Peneliti, 2022
Kondisi  berbeda  terjadi  pada  bidang  tanah  yang  berasal  dari tanah  negara. Sebuah bidang tanah yang berasal dari tanah negara dapat diketahui dari dasar penerbitan sertipikat atas bidang tanah tersebut. Dasar penerbitan hak atas tanah suatu bidang tanah neg ara yaitu Surat Keputusan  Kepala Inspeksi  Agraria (SK Kinag) Jawa Tengah tanggal 5 November  1963 (Gambar 4a).  Di  sejumlah  desa/kelurahan  yang  dikunjungi,  keberadaan  SK  Kinag  ini  tidak teradministrasikan  di  kantor  desa/kelurahan.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  Kantor Pertanahan Kabupaten  Klaten untuk  melacak riwayat kepemilikan bidang tanah K4. Terlebih sertipikat yang diterbitkan atas dasar SK Kinag tidak menyebutkan luasan dan koordinat suatu bidang tanah (Gambar 4b).
“Upaya (penanganan K4) […] tidak akan berjalan mulus tanpa adanya faktor pendukung seperti:  […]  mayoritas  tanah  berasal  dari  letter  C  dan  minim  Tanah  Negara” (Ar, Koordinator  substansi  Tematik Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  -wawancara 23 Mei 2022).

## Upaya Penyelesaian Desa Lengkap
Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  sejak  digulirkan  akhir  tahun  2016 bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum tersebut maka setiap bidang tanah  dalam suatu  wilayah  administrasi desa/kelurahan,  baik  yang sudah  terdaftar maupun  belum  terdaftar, wajib dipetakan  secara lengkap.  Berdasarkan hal  tersebut  maka setiap  bidang  tanah  yang  termasuk  dalam  kategori  kluster  4  (K4)  pun  wajib  diselesaikan pemetaannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk menyelesaikan K4,  terlepas dari tahapan  penyelesaian K4  sebagaimana telah diatur  dalam Petunjuk  Teknis PTSL, adalah sebagai berikut:
1. Penetapan  prioritas  lokasi  desa  lengkap  berdasarkan  pertimbangan  fisik  dan administrasi
Pelaksanaan PTSL secara normatif dimulai setelah diterbitkannya Surat Keputusan  (SK) mengenai Penetapan  Lokasi  (Penlok)  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan.  Di dalam SK  Penlok tersebut  disebutkan  nama-nama  desa/kelurahan  yang  akan  dijadikan  objek  pelaksanaan PTSL. Terdapat sejumlah syarat sebuah desa/kelurahan dapat dimasukkan ke dalam SK Penlok (Tabel  3).  Dari sejumlah  syarat  yang  diberlakukan  sebagaimana tercantum  pada  Tabel  3, terlihat bahwa mulai pada tahun  2020 terdapat keharusan adanya desa/kelurahan lengka p. Adanya  keharusan  tersebut  membuat  Kantor  Pertanahan  Klaten  menetapkan  2 desa  yang sejak awal tahun 2020 diprioritaskan sebagai lokasi desa lengkap, yaitu Kokosan dan Jatipuro. Penetapan  kedua  desa  bertujuan  agar  kedua  desa  tersebut  bisa  digunakan  sebagai percontohan  dalam pembuatan desa lengkap. Dalam rangka mendukung  pelaksanaan desa lengkap pada  kedua  desa tersebut  maka ditargetkan sejumlah bidang tanah  K4  tiap orang pelaksana per harinya, yaitu sebanyak  10  potensi  K4  per petugas  pelaksana pemetaan per hari.

## Tabel 3. Persyaratan Suatu Wilayah Dimasukkan Dalam SK Penlok PTSL
Tahun Syarat
2018  a.  Tersedia peta dasar. Jika tidak/belum tersedia peta dasar maka dilakukan pembuatan peta kerja dengan memanfaatkan teknologi UAV.
b.  Tersedia peta batas wilayah
c.  Bidang tanah terdaftar minimum
d.  Pengukuran atau pemetaan dilakukan secara lengkap dalam satu satuan wilayah
2019  4  syarat  yang berlaku pada  tahun  2018,  ditambahkan dengan syarat  untuk merevisi SK Penlok apabila jumlah bidang belum terdaftar melebihi dari target yang telah ditetapkan.
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 117
2020  5 syarat yang berlaku pada tahun 2019, ditambahkan dengan:
a.   Keharusan diselesaikan sampai dengan desa/kelurahan lengkap dengan output mulai dari K1 sampai K4.
b.   Diprioritaskan pada desa/kelurahan yang pada tahun 2017 dan 2018 memiliki potensi K1 sampai K3, dan pada tahun 2019 memiliki potensi K3.1 dan K3.3
c.   Desa/kelurahan  yang  ditetapkan  sebagai  objek  PTSL  berbatasan  dengan desa/kelurahan lokasi PTSL tahun sebelumnya.
2021  8 syarat yang berlaku pada tahun 2020,  namun pada point b dan c mengalami perubahan sehingga menjadi:
a. Diprioritaskan pada desa/kelurahan yang pada tahun 2017 dan 2018 memiliki potensi K1 sampai K3, serta pada tahun 2019 dan 2020  yang memiliki potensi K3.1 dan K3.3
b. Desa/kelurahan  yang  ditetapkan  sebagai  objek  PTSL  berbatasan  dengan desa/kelurahan lokasi  PTSL  tahun  sebelumnya yang  sudah  mempunyai  Nilai  Desa Lengkap (NDL) namun belum 100%

## Sumber : Peneliti, 2022
Penunjukan  kedua  desa  sebagai  rencana  desa/kelurahan  lengkap  didasarkan  pada pertimbangan: (1) luas wilayah yang relatif kecil dengan topografi datar; (2) data pertanahan di desa termasuk lengkap; dan (3) termasuk lokasi PTSL tahun 2019. Dalam hal luas wilayah, Desa  Kokosan  dan  Desa  Jatipuro  termasuk  desa  yang  memiliki  luasan  wilayah  kecil dibandingkan desa/kelurahan lain yang ada di kecamatannya masing-masing. Menurut data Kecamatan dalam angka, tercatat Desa Kokosan memiliki luas 0,95 km 2 atau 3,88% dari luas wilayah Kecamatan Prambanan (BPS, 2020), sedangkan Desa Jatipuro memiliki luas 1,32 km 2 atau 3,90% dari luas wilayah Kecamatan Trucuk (BPS, 2019). Disamping wilayah administrasi yang kecil, kedua wilayah desa memiliki topografi mayoritas datar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil overlay antara peta pendaftaran pada kedua desa dan data Digital Elevation Model Nasional  (DEMNAS)  (Gambar  5).  Wilayah  administrasi  yang  relatif  sempit  dan  datar berdampak  pada  tingkat  kecepatan  penyelesaian  desa/kelurahan  lengkap.  Hal  ini  terjadi karena  pada  wilayah  dengan  topografi  bervariatif atau  bahkan  dominan  terjal berpotensi besar terhadap  adanya perubahan  jumlah bidang  tanah. Perubahan  tersebut  dapat  terjadi akibat  adanya  penguasaan  bidang  tanah  yang  miring  atau  akibat  adanya  erosi  yang berdampak pada hilangnya sebuah bidang tanah.
Gambar 4. Daerah yang relatif datar di Desa Kokosan (kiri) dan Desa Jatipuro (kanan) Sumber: Peta Pendaftaran KKP dan DEMNAS
Faktor berikut yang berpengaruh terhadap pemilihan Desa Kokosan  dan Desa Jatipuro adalah  lengkapnya  dokumen  pertanahan  yang  dimiliki oleh  kedua  desa  bersangkutan.  Di kedua desa tersebut dapat dijumpai data-data antara lain: buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), buku  letter D dan  letter C, peta  rincikan bidang  tanah  dengan  lengkap, dan dokumen  penjelas  riwayat  tanah  lainnya  (Gambar  6).  Keberadaan  data-data  tersebut berpengaruh  terhadap  kecepatan  penyelesaian  K4  karena  membantu  dalam  proses identifikasi  subjek  dan  objek  K4.  Subjek  yang  namanya tertulis  di  sertipikat  dimungkinkan tidak  dapat  diidentifikasi  karena: (1) sudah  meninggal; (2) dalam jangka waktu  lama tidak kembali ke  wilayah desa;  atau (3) adanya pejabat  aparat desa baru. Berikutnya objek  yang ada  di  sertipikat  dimungkinan  tidak  dapat  diidentifikasi  karena:  (1)  tidak  tercatat  atau teradministrasikan  di  desa;  (2)  perubahan  bentuk  dan  luas  secara eksisting;  (3)  tidak  ada gambar GS/SU/GU;  atau (4)  tidak  dapat  dikenali di atas  peta  citra/foto.  Apabila data -data pendukung  dari desa tersebut tidak ditemui di desa maka hal tersebut akan menjadi kendala dalam penyelesaian K4.
Faktor  berikut  setelah  kelengkapan  dokumen  pertanahan  yaitu  penetapan  lokasi desa/kelurahan  pada pelaksanaan PTSL pada tahun  berikutnya  atau tahun  kedua.  Kokosan dan Jatipuro merupakan desa yang ditetapkan  sebagai lokasi PTSL di tahun 2019 dan 2020. Pada pelaksanaan PTSL tahun pertama yaitu tahun 2019, kegiatan di kedua desa difokuskan pada pendaftaran  tanah  pertama terhadap  bidang-bidang tanah  yang belum  bersertipikat. Pengukuran  dan pemetaan terhadap  bidang-bidang tanah belum bersertipikat  ini sekaligus untuk mengidentifikasi kepemilikan bidang tanah di lapangan. Pada tahun kedua, yaitu 2020, pelaksanaan PTSL  dilakukan pengukuran  dan  pemetaan kembali terhadap  tanah-tanah  kas desa sekaligus pemastian posisi K4 melalui sensus pertanahan yang belum dapat dituntaskan pada  tahun  2019.  Kendati  pada  tahun  2020  pelaksanaan  penyelesaian  K4  telah  selesai dilaksanakan  di  kedua  desa  tersebut,  Desa  Jatipuro  masih  belum  dapat  diusulkan  sebagai sebagai  desa  lengkap.  Hal  tersebut  terkendala  pada  belum  adanya  kesepakatan  ba tas administrasi  antara  Desa  Jatipuro  dan  Desa  Mlese.  Mengingat  salah  satu  prasyarat desa/kelurahan  lengkap yaitu adanya persetujuan  dari desa yang berbatasan dan  di dalam
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 119
Berita Acara Persetujuan Deklarasi Desa Lengkap wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Kantor Pertanahan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  upaya  penyelesaian  desa  lengkap  melalui mekanisme penetapan  lokasi prioritas dapat  dilakukan apabila: (1) luas wilayah desa relatif sempit  dan  datar;  (2)  desa  memiliki data  administrasi pertanahan  yang  lengkap;  (3)  desa dimaksud  telah  diukur  dan  dipetakan  pada  kegiatan  PTSL  sebelumnya;  (4)  masa  jabatan aparat desa relatif lama; dan (5) batas administrasi sudah jelas dan disepakati para pihak yang berbatasan.
Gambar 7.  Dokumen  DHKP (kiri atas) dan  peta  rincik bidang tanah  (kiri tengah) yang ditemukan  di Desa Kokosan,  serta dokumen  daftar C desa  (kiri bawah)  dan peta blok desa (kanan) yang ditemukan di Desa Jatipuro Sumber: Peneliti, 2022

## 2. Sensus pertanahan dengan melibatkan seluruh stakeholder
Pasca  dilakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada  masyarakat  di  lokasi desa/kelurahan  yang  telah  ditetapkan  melalui  SK  Penlok,  kegiatan  berikutnya  yaitu pengumpulan  data fisik dan data yuridis.  Pengumpulan  data fisik meliputi pengukuran  dan
pemetaan  bidang-bidang  tanah  dengan  menggunakan  metode  tertentu  yang  disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal pengukuran bidang tanah, setiap pemilik bidang tanah diwajibkan untuk dapat menyampaikan informasi mengenai data diri pribadi dan para pi hak yang  berbatasan  dihadirkan  untuk  memberikan persetujuan  atas penetapan  batas  bidang tanah.  Berikutnya  dalam  hal  pemetaan  bidang  tanah,  klarifikasi  hasil  pengukuran  dan pemetaan  diperlukan  untuk  meminimalisir terjadinya  salah plot.  Sebagai sebuah  kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan  dan untuk  mengefektifkan waktu  pelaksanaan kegiatan,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  melakukan  upaya  jemput  bola  dengan membuat basecamp dan mengikutsertakan seluruh stakeholder terkait.
Pembuatan basecamp di lapangan dipandang mengefektifkan kegiatan, mengingat hasil pengukuran  dan  pemetaan  bisa  diklarifikasi  langsung  ke  masyarakat  atau  pamong  desa setempat. Klarifikasi dilakukan secara bidang per bidang sehingga disebut juga sebagai sensus pertanahan. Sensus pertanahan dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah ke dalam peta dasar pendaftaran yang memuat citra satelit atau foto udara, kemudian dari hasil pemetaan tersebut  dimintakan klarifikasi ke pamong desa maupun masyarakat para pemilik bidang  tanah.  Apabila terdapat  perbedaan  bentuk  dan  luas  yang mencolok  antara data  di sertipikat dan data di atas citra maka dilakukan pengecekan lapang. Melalui cara pembuatan basecamp ini, petugas dapat dengan leluasa mendapatkan informasi tanpa ada sekat waktu maupun  jarak karena bisa berdiskusi  langsung dengan  para pemilik maupun  pamong  desa setempat. Mengingat faktor waktu atau durasi pertemuan antara petugas dengan para pihak tersebut terkadang menjadi kendala dalam proses penggalian informasi di lapangan.
Kegiatan  sensus  pertanahan  yang  dilaksanakan  oleh  tim  ajudikasi  dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Klaten  tidak  hanya  melibatkan  aparat  setempat,  namun  juga mengikutsertakan  para pamong  wilayah setempat,  mantan aparat atau pamong  desa,  dan para  mahasiswa  dari Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional  (STPN).  Pelibatan  para  pamong wilayah bukan tanpa alasan, mengingat merekalah yang lebih mengenal setiap bidang tanah yang  ada  di  wilayahnya.  Keterlibatan  mantan  aparat  maupun  pamong  juga  dibutuhkan sebagai sumber informasi dalam pelacakan K4 ketika aparat atau pamong merupakan pejabat baru yang belum mengenal pemilikan setiap bidang tanah di wilayah kerjanya. Para pelaksana penyelesaian  K4  dari Kantor  Pertanahan Klaten  dan  stakeholder  di lapangan juga semakin terbantu dengan keberadaan para mahasiswa STPN yang turun ke lapangan untuk membantu dalam proses  pemetaan.  Kehadiran  para mahasiswa  di  Klaten  ini  sekaligus  dalam  rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Produk  akhir dari sensus  pertanahan  ini yaitu  peta  sebaran bidang  tanah  dan  daftar bidang tanah. Setiap bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten diidentifikasi setiap batas persilnya. Pada setiap bidang  tanah yang  telah  diidentifikasi  selanjutnya  diisi  dengan  informasi  kepemilikan  tanah,  status kepemilikan, luas bidang tanah, penggunaan tanah, dan berbagai macam informasi lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  upaya  penyelesaian  desa  lengkap  melalui mekanisme sensus pertanahan secara partisipatif dapat dilakukan apabila: (1) jumlah sumber
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 121
daya manusia  yang dimiliki Kantor  Pertanahan  maupun  jumlah  pamong desa  terbatas;  (2) data  pertanahan  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Pertanahan  maupun  oleh  desa  terbatas;  (3) kemampuan  identifikasi  bidang  tanah  oleh  Kantor  Pertanahan  maupun  pamong  desa terbatas; dan (4) tanah negara yang ada di desa tersebut dalam jumlah yang besar.
3. Pemetaan bidang tanah berbasis posisi dan ukuran bidang tanah terbaru
Pasca identifikasi subjek dan objek K4 langkah berikutnya yaitu plotting atau pemetaan bidang tanah di peta pendaftaran. Di dalam pasal 25 Permen 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa K4 dilakukan demi mewujudkan pemetaan desa/kelurahan lengkap. Adapun syarat pemetaan desa/kelurahan  lengkap  yaitu  selisih  luas  total  persil  dari  luas  wilayah  sebesar  ±0,005% (Kementerian ATR/BPN, 2022).
Berdasarkan  syarat  tersebut,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  menyikapi pemetaan K4 dengan basis posisi dan ukuran bidang tanah terbaru. Alasan pemilihan kedua hal  tersebut  yaitu  masih  ditemuinya  sejumlah  kesalahan  pengukuran  bidang  tanah  pada sertipikat produk  lama. Kesalahan tersebut  muncul  karena pengukuran  bidang tanah  tidak dilakukan secara kadastral. Bahkan beberapa produk  sertipikat mencuplik dari data letter C yang  ada  di  desa.  Apabila  hasil  scan  SU/GS  digunakan,  yang  sebelumnya  tidak  melalui pengukuran  kadastral, potensi  tumpang  tindih  antar bidang  tanah  menjadi  besar. Dengan demikian bentuk  bidang tanah  pada  GS/SU  produk  lama berpotensi  akan  berubah  bentuk menyesuaikan  dengan  hasil ukuran  bidang  tanah  lain  atau  bidang tanah  berbatasan  yang diukur secara kadastral.
Dari  uraian  tersebut  maka  upaya  penyelesaian  desa  lengkap  melalui  mekanisme pengukuran dan pemetaan ulang ini akan ditempuh apabila kualitas data spasial bidang tanah tergolong  rendah.  Rendahnya  kualitas  data  dapat  dilihat  dari penggunaan  instrumen  dan metode  pengukuran  ketika  pendaftaran  tanah  berlangsung,  serta  adanya  tumpang  tindih data spasial bidang tanah pada peta pendaftaran.

## 4. Penanganan dokumen secara hati-hati dan studi banding
Kebakaran  ruang  arsip  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  yang  terjadi  pada tanggal 22 Mei 2021  menimbulkan beberapa  persoalan  (Anugrahanto,  2021). Dampak dari kebakaran  tersebut  yaitu  sejumlah  dokumen  pengukuran  tidak  bisa  diidentifikasi  untuk dikenali. Di sisi lain, berdasarkan Juknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.1/I/2022  disebutkan bahwa  upload  hasil  scan  SU  menjadi  salah  satu  prasyarat  untuk  penyelesaian  K4.  Kondisi demikian menyulitkan Kantor Pertanahan Kabupaten  Klaten karena  ada sejumlah dokumen terkena dampak kebakaran dengan berbagai jenis kondisi (Gambar 4).
Upaya-upaya yang dilakukan yaitu: (1) memilah antara GU-SU yang masih utuh dan GU- SU  yang  rusak;  (2)  GU-SU  yang  telah  terbundel  dalam stopmap  plastik  dan  dalam kondisi terbakar  sebagian  digerinda  agar bisa  dibuka  per  lembar;  (3)  GU-SU  yang  telah  terbuka selanjutnya  di- scan per  lembar;  dan  (4)  studi  banding  ke  Kantah  Cianjur  yang  pernah mengalami kebakaran kantor. Sedangkan untuk GU yang terbakar seluruhnya maka dilakukan pengukuran ulang.
Berdasarkan  studi  banding,  penanganan  dokumen  pertanahan  pasca  terjadinya kebakaran mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010. Di  dalam pasal  7  disebutkan  bahwa  salah  satu  cara pemulihan  layanan  pertanahan  yaitu melalui pemberian pengumuman kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 8 disebutkan tentang  isi  dari pengumuman  tersebut,  salah  satunya  yaitu  himbauan  kepada  masyarakat untuk  menyampaikan  fotocopy  sertipikat  atau  dokumen  terkait  lainnya  dengan memperlihatkan sertipikat asli. Berikutnya fotocopy  sertipikat yang diterima  tersebut  dapat diterima  sebagai arsip  oleh  Kantor  Pertanahan  setelah  sejumlah  persyaratan  yang  diatur dalam  pasal  18  terpenuhi.  Persyaratan  tersebut  antara  lain:  (1)  pengisian  permohonan pemulihan data oleh pemegang hak; (2) pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan tidak sengketa oleh pemegang hak; (3) pembuatan  surat pernyataan kepemilikan tanah dan riwayat tanah oleh pemegang hak; (4) pembuatan Berita Acara penelitian sertipikat untuk penggantian Buku  Tanah dan  Surat Ukur  atau Gambar Situasi yang ditandatangani  pejabat berwenang dan diketahui Kepala Kantor Pertanahan; dan (5) pengesahan terhadap fotocopy Buku  Tanah dan  Surat  Ukur  atau  Gambar Situasi  sebagai arsip  kantor  oleh  Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang.
Dari uraian tersebut, upaya penyelesaian desa lengkap melalui mekanisme penanganan dokumen  secara  hati-hati  dan  studi  banding  ditempuh  karena  minimnya  jumlah  arsip pertanahan  yang  dapat  diunggah  ke  aplikasi  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP). Minimnya jumlah arsip tersebut  terjadi akibat bencana kebakaran yang  terjadi pada  bulan Mei 2021.

## Penutup
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Kendala  yang  dihadapi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  dibagi  menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi: (1) Keberagaman kualitas data  spasial  di  peta  pendaftaran;  (2)  Keterbatasan  sumber  daya  manusia;  (3) Keterbatasan  jumlah  arsip  Surat  Ukur  yang  dapat  diunggah  ke  KKP,  sedangkan kendala eksternal antara lain : (1) Ketersediaan data pertanahan di desa/kelurahan minim; (2) Perangkat desa yang tergolong baru; dan (3) Jumlah status tanah negara yang besar dalam satu wilayah.
2. Upaya penyelesaian  Desa Lengkap di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu  :  (1)  Penetapan  prioritas  desa  lengkap  berdasarkan  kondisi  fisik  dan administrasi; (2)  Sensus  pertanahan  dengan  melibatkan seluruh stakeholder ; (3) Pemetaan bidang tanah berbasis posisi dan ukuran  bidang tanah terbaru; dan (4) penanganan dokumen secara hati-hati dan studi banding.

## Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:
1. Perlu  sosialisasi terhadap perangkat desa yang tergolong baru agar tertib administrasi pertanahan di desa tetap terjaga.
2. Perlu diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Arsip Pertanahan pasca terdampak bencana. Sehingga akan ada penanganan yang tepat apabila dokumen pertanahan yang tersimpan di kantor terkena dampak bencana.

## Ucapan Terimakasih
Pada kesempatan  ini peneliti  mengucapkan terimakasih kepada Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional  yang  telah  memberikan kesempatan bagi tim peneliti untuk  melakukan kajian. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten  Klaten yang telah bersedia memberikan data kepada tim peneliti.

## Daftar  Pustaka
Anugrahanto,  N.  C.  (2021). Ruangan  Arsip  di  BPN  Klaten  Terbakar .  Kompas. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/22/ruangan-arsip-bpn-klaten- terbakar-penyebab-masih-diselidiki/
Artika, I. G.  K., & Utami, W.  (2020). Percepatan Pembenahan  Data Bidang Tanah Kluster  4 melalui Survei Data Pertanahan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (1), 66 – 79. https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425
BPS.  (2019). Kecamatan  Trucuk  Dalam  Angka  2019 .  BPS  Kabupaten  Klaten. https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kecamatan-Trucuk-Dalam- Angka-2019.pdf
BPS.  (2020). Kecamatan  Prambanan  Dalam  Angka  2020 .  BPS  Kabupaten  Klaten. https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kecamatan-Prambanan-Dalam- Angka-2020.pdf
BPS. (2022). Kabupaten  Klaten Dalam Angka  2022 . Badan Pusat  Statistik Kabupaten  Klaten. https://klatenkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/87d9e9c7356ad4ce4872b70f/ka bupaten-klaten-dalam-angka-2022.html
Dewi,  S.  R.,  Wulansari,  H.,  Tilman, A.,  &  Santoso,  R.  T.  (2022).  Optimalisasi  migrasi dan pembaharuan  data  pertanahan  dalam  komputerisasi  pertanahan  di  kabupaten Banyuasin. Jurnal Tunas Agraria , 5 (3), 211 – 222. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.184
Handono,  A. B., Suhattanto,  M. A., & Nugroho,  A.  (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Tunas Agraria , 3 (3), 120 – 131. https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125
Jaya,  R.  N.  S.,  Murdapa,  F.,  &  Rahmadi,  E.  (2022).  Analisis  Pengukuran  Bidang  Tanah Menggunakan Metode  RTK NTRIP Dengan Beberapa Provider 4G. DATUM: Journal of Geodesy and Geomatics , 2 (1), 1 – 9.
https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jgg/article/view/2661
Junarto, R., & Suhattanto,  M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan  Program Strategis Nasional (PTSL-K4)  di Masyarakat Melalui Praktik  Kerja Lapang (PKL). Jurnal Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Kapusdatin  ATR/BPN.  (2022). Integritas  Pengelolaan  Data  Elektronik  Dalam  Proses Transformasi Digital Bagi Penyelenggaraan Layanan Elektronik Yang Berkualitas . Kementerian ATR/BPN. (2022). Petunjuk  Teknis PTSL 2022. In Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (Vol.  4,  Issue  1).  Kementerian  Agraria dan  Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1043/petunjuk-teknis-nomor-1-juknis-100- hk-02-01-i-2022-tahun-2022#:~:text=Petunjuk Teknis Nomor 1%2FJuknis-
100.HK.02.01%2FI%2F2022  Tahun  2022  Tentang,Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Tahun 20
Kementerian ATR/BPN. (2023). Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2023 . Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Kencana,  N.,  &  Priandhini,  L. (2022).  The  Implementation  of  a Complete  Systematic  Land Registration Program to Realize Legal Protection and Public Welfare. Jurnal Akta , 9 (4),
402 – 411. https://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i4.26757
Mujiburohman,  D. A. (2018). Potensi  Permasalahan Pendaftaran  Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (1), 88 – 101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Prabowo, P., Murdapa, F., & Rahmadi, E. (2021). Pengujian Akurasi Dan Ketelitian Planimetrik Pada Pemetaan Bidang Tanah Skala Besar Menggunakan Wahana Udara DJI Phantom 4. DATUM:
Journal
of Geodesy and Geomatics , 1 (1), 9 – 17. https://doi.org/https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jgg/article/view/1917
Pratama,  R.  A.,  &  Santoso,  K.  B.  (2021).  Peningkatan  Kualitas  Data  Sertipikat  dalam Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Prosiding  Forum  Ilmiah  … , 1 ,  276 – 282. http://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/622%0Ahttp://pr oceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/viewFile/622/361
Prihatin,  S.  M.,  &  Nurrokhman,  A.  (2019).  Kesiapan  Data  Pertanahan  Menuju  Pelayanan
Online. Administrasi Pertanahan Dan Tata Ruang Di Indonesia Menuju Modern, Digital, Dan Terpercaya , 20 – 34. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5DVMU
Purba,  R.  S.,  &  Bandhono,  F.  A.  (2021).  Kajian  Pemetaan  Kelurahan  Lengkap  Terdaftar berdasarkan  Implementasi  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Pontianak. Prosiding  Forum
Ilmiah Tahunan (FIT) - Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) , 53 – 61. https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/606
Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. Tunas Agraria , 5 (2), 127 – 141. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177
Ramadhony,  A. B., Awaluddin,  M., & Sasmito,  B. (2017). Analisis Pengukuran  Bidang Tanah Dengan  Menggunakan  GPS  Pemetaan. Jurnal  Geodesi  Undip , 6 (4),  305 – https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.18158
Wulansari at al, Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten … 125
Rasyid, R. W., Sudarsono,  B., & Amarrohman, F. J. (2016). Analisis Pengukuran Bidang Tanah Dengan  Menggunakan  GNSS  Metode  RTK-NTRIP  Pada  Stasiun  CORS  UNDIP,  Stasiun CORS BPN Kabupaten Semarang, Dan Stasiun CORS BIG Kota Semarang. Jurnal Geodesi Undip , 5 (4), 101 – 111. https://doi.org/10.14710/jgundip.2016.13888
Suhattanto,  M. A., Sarjita, Sukayadi, & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju  Pelayanan  Sertifikat  Tanah  Elektronik. Jurnal  Widya  Bhumi , 1 (2),  87 – 100. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11
Suyikati.  (2019).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6  Tahun  2018  di  BPN  Kota  Yogyakarta. Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  Dan Penelitian Hukum , 1 (2), 108 – 122. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43
Yahya, M., Nawi, S., Rahman, S., & Husen, L. O. (2021). Complete Systematic Land Registration Property in Requiring Legal Certainty and Justice. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) , 26 (4), 62 – 76. https://doi.org/10.9790/0837-2604096276