## Peran Perempuan Dalam Wilayah Publik
(Analisis Hadits Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4037 dengan Pendekatan sosio-Historis-Kontekstual)
Muhammad Nasir Dosen STAIN Majene muhnasirocha@stainmajene.ac.id
Sartina
(Mahasiswa Prodi Ilmu al- Qur’an dan Tafsir STAIN Majene)
Abstrak Fokus  kajian  ini  yaitu  peran  perempuan  dalam  wilayah  publik  dalam  tinjauan hadis, yang sering dipahami secara berbeda oleh para ulama dalam memahaminya. Kajian ini disajikan untuk memahami dasar para ulama dalam memahami hadis yang  menimbulkan  perbedaan  di  antara  mereka.  Hadis  pada  tulisan  ini menggunakan metode tahlili dengan pendekatan sosio-historis kontekstual. Hasil dari pembahasan ini ditemukan bahwa hadis riwayat Bukhari tersebut kualitasnya shahih,  sedangkan  pemahaman  dari  hadis  itu  memunculkan  dua  pendapat  yaitu kelompok konservatif yang memahami hadis secara tekstual sehingga perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan kelompok liberal progresif yang memahami hadis secara kontekstual dan memahami bahwa perempuan dapat mengambil peran dalam  wilayah  publik  termasuk  untuk  menjadi  pemimpin,  karena  apa  yang disampaikan Nabi dalam hadis tersebut sifatnya kasuistik.
Kata Kunci : Peran Perempuan, Hadis, wilayah publik, kontekstual.

## A. Pendahuluan
Diskursus tentang gender menjadi isu yang tidak pernah selesai dikaji oleh para  ilmuan  karena  lingkup  bahasannya  dapat  menembus  sekat-sekat  birokrasi, perguruan tinggi, dan rumah tangga. Namun, perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan gender dan kaitannya dengan perempuan masih menjadi perdebatan yang cukup alot. Istilah gender seringkali dikacaukan  dengan istilah jenis kelamin yang menunjuk kepada jenis kelamin perempuan.
Gender merupakan konsep yang menunjuk pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Realita saat ini dapat terlihat bagaimana peranan wanita yang memperjuangkan hak-hak dan menuntut persamaan, setelah balajar
dari  pengalaman  dimasa  yang  lalu,  dimana  wanita  sangat  tersudutkan  atau termarjinalkan.
Dalam ajaran Islam, Al- Qur’an sebagai rujukan prinsip dasar masy arakat Islam  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  mengakui  bahwa  kedudukan  laki-laki dan perempuan adalah adil. 1 Keduanya diciptakan dari satu “ nafs ” ( living entity), dimana  yang  satu  tidak  memiliki  keunggulan  terhadap  lain, 2 bahkan  salah  satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia,  baik  antara  laki-laki  dan  perempuan  maupun  antar  bangsa,  suku  dan keturunan. 3 Perbedaan  yang  digarisbawahi  dan  yang  meninggikan  atau merendahkan  seseorang  hanyalah  nilai  pengabdian  dan  ketakwaannya  kepada Tuhan Yang maha Esa. 4
Apa  yang  dicita-citakan  al- Qur’an  tidaklah  sebagaimana  diduga  atau dipraktekkan  sementara  masyarakat.  Bahkan  pandangan  masyarakat  terhadap perempuan sebagai makhluk yang memiliki derajat di bawah laki-laki seringkali didasarkan pada ajaran agama. Tafsiran keagamaan yang bias gender disebabkan oleh  faktor  kedangkalan  pengetahuan  keagamaan  terutama  pada  pemahaman ajaran-ajaran  agama  yang  bersumber  dari  hadis-hadis  yang  dikategorikan  oleh kelompok feminis sebagai hadis- hadis “misoginis”. 5
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat keterangan hadits nabi yang cukup populer  yang  melarang  seorang  wanita  untuk  menjadi  pemimpin.  Hadis  ini kemudian  menjadi  rujukan  bagi  kelompok  yang  senantiasa  mendiskreditkan
1 QS. An-Nisa: 1
2 Mansour  Fakih  dkk, Membincang  Feminisme  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 50.
3 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an , (Bandung: Mizan, 2004), h. 269
4 QS. Al-Hujurat (49):3
5 Istilah  misoginis  berasal  dari  bahasa  Inggris  dengan  kata  “ misogyny ” yang  berarti  “kebencian  terhadap  wanita”.  Namun  secara  terminologi  istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara  zahir  memojokkan  dan  merendahkan  derajat  perempuan,  seperti  yang terdapat  dalam  beberapa  teks  hadis.  Euis  Daryati, Menjawab  Tafsir  Misoginis . http://quran.al-shia.org/id/tafsir/01/01.html
perempuan dalam mengambil peran dalam ranah publik dan menjadi senjata untuk memarjinalkan perempuan ketika ada mement-moment tertentu bagi perempuan untuk  menyatakan  eksistensi  dirinya  untuk  menjadi  pemimpin  dalam  suatu komunitas atau organisasi tertentu.
Hadits inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan  historis,  sosiologis  dan  antropologis,  dengan  harapan  dapat memberikan  pemahaman  hadits  yang  lebih  tepat,  apresiatif  dan  akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadits tidak hanya terpaku pada teks saja, tetapi harus juga memperhatikan kondisi saat itu. Hal ini berangkat dari asumsi dasar bahwa ketika Nabi bersabda beliau tidak lepas dari kondisi yang melingkup masyarakat pada waktu itu atau mustahil Nabi bicara dalam ruang yang hampa sejarah. Bagaimanapun sebuah gagasan atau ide termasuk dalam hal ini sabda Nabi selalu didasarkan dengan masalah sejarah, yakni problem yang terkait dengan historis kultural waktu itu.

## B. Pembahasan

## a. Pengertian Gender
Asal  kata  gender  merupakan  bahasa  Prancis  pertengahan  ‘gendre’ kemudian  kata  tersebut  dilacak  dan  diidentifikasi  sebagai  bahasa  Latin  ‘genus’ yang bermakna "jenis" atau "tipe", dan dalam bahasa Prancis modern  kata genre dikaitkan dengan genre sexual. Dalam kamus Oxford English Dictionary  tahun 1900 disebutkan bahwa arti pada awalnya gender diartikan "jenis". 6
Gender  secara  bahasa  dapat  diartikan  jenis  kelamin.    Dalam  kamus Webster’s  New  World  Dictionary gender  diartikan  sebagai  diperensiasi  antara laki-laki dan perempuan dengan melihat nilai dan tingkahl laku. Sedangkan dalam ensiklopedi Women’s studies, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Gender di akses pada tanggal 20 februari 2020.
dalam  hal  prilaku,  mentalitas,  peran  dan  karakteristik  emosi  dalam  kehidupan bermasyarakat. 7
Berdasarkan pengertian gender di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sikap dan peran mereka baik dalam lingkup domestik rumah tangga maupun dalam lingkup publik, bukan perbedaan jenis kelamin dari aspek biologis, tetapi jenis kelamin sosiologis yang lebih kepada fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan.
b. Analisis Hadis Kepemimpinan Wanita dalam Wilayah Publik
Fokus kajian hadits yang diteliti yaitu hadis riwayat al-Bukhari no. 4073 tentang larangan wanita menjadi pemimpin sebagaimana teks hadis di bawah ini:
َُّللَّا  ِنَِعَفَ ن ْدَقَل َلاَق َةَرْكَب  ِبَِأ ْنَع ِنَسَْلْا ْنَع ٌفْوَع اَنَ ثَّدَح ِمَثْ يَْلْا ُنْب ُناَمْثُع اَنَ ثَّدح َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا  ِلوُسَر ْنِم اَهُ تْعَِسَ ٍةَمِلَكِب ْنَأ ُتْدِك اَم َدْعَ ب ِلَمَْلْا َمَّيََّأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َغَلَ ب اَّمَل َلاَق ْمُهَعَم َلِتاَقُأَف ِلَمَْلْا ِباَحْصَِبِ َقَْلَْأ ْنَل َلاَق ىَرْسِك َتْنِب ْمِهْيَلَع اوُكَّلَم ْدَق َسِراَف َلْهَأ َّنَأ ةَأَرْما ْمُهَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َحِلْفُ ي 8
Dari  aspek  keshahihan  sanad  hadis  riwayat  al-Bukhari  di  atas,    secara kualitas  dinilai shahih,  selain tingkatan riwayat al-Bukhari yang diakui sebagai periwayat hadis yang paling terpercaya, periwayatnya juga bersambung. Di antara alasannya  karena    tempat  tinggal  para  periwayat  di  atas,  semuanya  tinggal  di Bashrah sehingga bisa diyakini bahwa perawi hadis betul-betul bertemu.
7 Nasaruddin   Umar,   Argumen   Kesetaraan   Gender   Perspektif   al- Qur`an,   Jakarta: Paramadina, 2001, h. 33
8 Abu Abdullah Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim al-Bukhariy, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Magazi, (CD Mausuah al-Hadis al-Syarif) no. 4073, kitab fitn, no. 6570; lihat juga HR. Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, kitab al- fitn ‘an al -rasul . No. 2188; H.R. al- Nasa’i, Sunan al- Nasa’i, Kitab Adab al - Qadha’ , no. 5293; H.R. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, awwal al-Musnad al-Basriyyin, nomor 19507, 19573 dan 19612.
Pada periwatan hadits ini, dapat dilihat  bahwa Abu Bakrah yang berada pada thabaqat sahabat, yang mendengar langsung sabda Nabi di atas, sendiri dalam periwayatan. Hadits ini termasuk hadits ahad, karena hadits tersebut diriwayatkan dari  nabi  oleh  perawi  yang  jumlahnya  tidak  mencapai  jumlah  perawi  hadits mutawatir,  hal  inilah  yan  banyak  dikritik  oleh  para  ilmuan  modern  terutama mengenai ihwal Abu Bakrah.
Bukhari tidak menjelaskan lebih jauh perihal kehidupan Abu Bakrah, dia hanya  menukil  matan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Bakrah  tersebut. 9 Mengenai perihal Abu Bakrah dijelaskan dalam kitab Fath al-Bari yang mensyarah semua  hadits  yang  terdapat  dalam  kitab Jami  al-Shahih,  dengan  mengungkap kesejarahan,  peristiwa-peristiwa  politik  yang  menjadi  latar  belakang,  gambaran tentang  pertempuran-pertempuran,  identitas  dari  kelompok-kelompok  yang bertentangan, identitas dari para perawi dan pandangan-pandangan mereka.
Sebelum  masuk  Islam,  Abu  Bakrah  mengalami  kehidupan  yang  berat, kehidupan  hina  sebagai  seorang  budak  di  kota  Thaif.  Pada  saat  itu,    hanya golongan  bangsawan  yang  memiliki  hak  untuk  menduduki  jabatan  tinggi.  Abu Bakrah  masuk  Islam  setelah  Nabi  menyeru  penduduk  Thaif  untuk  bergabung dengan  pasukannya  walaupun  dia  seorang  budak.  Puluhan  budak  menyambut seruan  tersebut  dan  Abu  Bakrah  termasuk  di  dalamnya,  dan  Rasulullah menyatakan mereka sebagai orang yang merdeka. 10
Ketika  tugas  untuk  membuat  riwayat  hidup  para  sahabat  telah  dimulai, beberapa  ahli  berada  dalam  kesulitan  karena  paternalitas  (Kedudukan  seorang ayah) Abu Bakrah tidak menentu. Imam ibnu Hanbal yang melakukan penelitian terhadap  garis  keturunan  para  sahabat,  mengakui  harus  melewati  secara  cepat terhadap  kasus  Abu  Bakrah  tanpa  memberikan  rincian,  karena  dia  dianjurkan untuk  tidak  menyelaminya  terlalu  dalam  karena  sulit  dilacak  dengan  tidak
9 Fatima Mernissi, Menengok Kontroversi peran Wanita dalam Politik, Terj. Oleh Masyhur Abadi (Cet, I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 55.
10 Ibn Saad, Thabaqat, Jilid 3, h. 159.
memiliki garis keturunan yang masyhur. 11 Ketidak jelasan paternalitas inilah yang mengakibatkan kritik yang dilontakan oleh ilmuan khusunya para pejuang hak-hak wanita.
Kasus  lain  mengenai  Abu  Bakrah  adalah  dia  pernah  dihukum  cambuk karena  telah  memberikan  tuduhan  palsu.  Dia  dan  tiga  orang  sahabatnya melemparkan tuduhan resmi tentang perbuatan Zina kepada seorang yang sangat terkenal  yaitu  al-Mudhira  Syubah.  Kesaksian  mereka  diselidiki  oleh  Umar  bin Khattab, dan salah seorang dari mereka mengakui tidak yakin telah melihat segala sesuatunya.  Keraguan  dari  salah  satu  saksi  tersebut  menjadikan  saksi-saksi  lain dihukum cambuk. 12
Abu Bakrah sendiri menurut Fatima Mernissi, pada mulanya dia memang seorang sahabat yang baik dan setia, Suatu ketika dia dihadapkan pada persoalan dilematis  ketika  terjadi  konflik  antara  Ali  dan  Aisyah,  dalam  memperebutkan Bashrah.  Dia  harus  memilih  apakah  berada  dibelakang  barisan  Ali,  berarti melawan  janda  Rasulullah,  atau  berada  dibelakang  barisan  Aisyah  yang  berarti melawan menantu Rasulullah. Abu Bakrah akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada salah satunya, namun, setelah kekalahan Aisyah pada perang jamal, tiba- tiba dia menggali hadits yang 25 tahun telah terpendam dalam ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda. 13

## c. Asbab al-Wurud Hadis
Adapun  asbab  al-wurud  hadits  di  atas,  diucapkan  Nabi  sewaktu  beliau mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan wanita di Negeri Persia pada tahun ke 9 H. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 H, yang
11 Ibnu al-Athi, Usd al-Ghaba fi Tamyis al-Sahabah ,jilid 5, (Dar al-Fikr li al-Tiba wa al-Tawzi, t.th.), h. 159
12 Fatimah Mernissi, Menengok Kontroversi peran Wanita dalam Politik, h.
73.
13 Fatimah Mernissi, Menengok Kontroversi peran Wanita dalam Politik, h. 59-61.
terjadi  justru  menyalahi  teradisi  biasanya,  yakni  mengangkat  kepala  negara seorang wanita yang bernama Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz. Dia  diangkat  menjadi  ratu  Persia  karena  saudara  laki-lakinya  terbunuh  sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. 14
Dalam  kondisi  sosio-historis  semacam  inilah  Nabi  sebagai  orang  yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya  kepada  wanita  tidak  akan  sukses,  jika  pemimpinannya  saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal  seorang  pemimpin  adalah  kewibawaan,  disamping  mempunyai  leadhersip yang memadai. Sementara wanita saat dipandang tidak mempunyai leadhersip dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat. 15

## d. Analisa Matan Hadits dan Pro Kontra Ulama
1. Kelompok Konservatif
Hadits di atas berkenaan dengan suatu kasus tertentu, sebagaimana yang terlihat dalam asbab al-wurud di atas, yaitu mengenai putri Persia yang diangkat menjadi kepala negara. Hadits ini khusus berkenaan dengan bangsa Persia karena tidak  ada  laki-laki  yang  bisa  diangkat  menjadi  raja.  Selain  itu,  hadits  inipun berkenaan dengan jawaban Allah terhadap doa Nabi ketika Kisra menyobek surat beliau  yang  dikirim  kepadanya.  Ketika  itu    Nabi  berdoa  kepada  Allah  agar  Dia mengahancurkan kerajaan itu. Maka Allah mengabulkan doanya. Oleh karena itu, hadits tersebut hanya berlaku secara khusus, tidak berlaku umum. 16
Hadits  tersebut  secara  tekstual,  memberikan  isyarat  bahwa  wanita  tidak berhak menjabat sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, termasuk hakim atau berbagai jabatan yang setingkat. Demikianlah pendapat yang diikuti Jumhur
14 Ibnu  Hajar  al-Asqalani,  Fath  al-Bari,  Juz  VIII,  (Cet.  I,  Kairo:  Dar  al- Hadits, 1998), h. 128.
15 Syuhudi  Ismail,  Hadits  Nabi  yang  Tekstual  dan  Kontekstual,  (Cet.  I, Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 66.
16 Muhammad Anis Qasim Ja’far, Perempuan dan Kekuasaan , terj. Irwan Kurniawan et.al., (Cet. I, Bandung: Zaman Wacana Islam, 1998), h. 49.
Ulama. Karena menurut mereka berdasarkan hadits tersebut, persyaratan khalifah antara lain al-Dzukarah yakni sifat laki-laki. Al-Kahttabi yang dikutip dalam Kitab Fath al-Bari  misalnya berpandapat bahwa wanita tidak sah menjadi Khalifah. 17
Demikian juga al-Syaukani 18 dalam memahami hadits ini, dia berpendapat bahwa wanita  tidak  termasuk  ahli  dalam  hal  kepemimpinan,  sehingga  ia  tidak  boleh menjadi kepala negara. 19
Pendapat Al-Qalqasyandi yang dikutip  Oleh Syafiq Hasyim menyatakan bahwa  perempuan  dilarang  menjadi  kepala  pemerintahan  karena  dia  memiliki kekurangan  dalam  dirinya.  Kekurangan  tersebut  menyebabkan  perempuan  tidak mampu  mangawinkan  dirinya  sendiri,  apalagi  perwalian  atas  orang  lain. 20 Kelompok yang mendukung hadits di atas juga berpendapat bahwa dalam agama Islam, Dunia peran dibagi dalam dua bagian yaitu, Wilayah Publik dan wilayah domestik. Wilayah publik meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan, seperti penyusunan  undang-undang,  melakukan  proses  rekonsiliasi  terhadap  konflik- konflik yang terjadi dalam masyarakat umum, menjalankan pemerintahan dan lain- lain. Dan wilayah khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas lain yang bersifat internal. 21
Dari  pendapat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Islam  telah  menentukan peran perempuan dalam wilayah domestik. Secara Historis sejak kelahiran, Islam tidak  pernah  menyandarkan  urusan  publik  kepundak  perempuan.  Sejak  masa
17 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, h. 128.
18 al-Imam Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Syaukani, lahir pada tahun 1173 H,  di negeri Syaukan dan di besarkan di San’a dan wafat pada tahun 1250 H. di antara karya beliau adalah Nail al-Authar Syarh itab Muntaqa al-Akhbar, Irsyad al-Tsiqat ila Ittihaf al- Syara’I ‘ala al -Tauhid wa al- Ma’adi wa al -Nubuwat, dan al-Qaul al-Mufid fi Adillah al-Ijtihadi wa al-Taqlid. Lihat al-Syaukâni, Nail al-Authar Syarh kitab Muntaqa al-Akhba. Beirut: Dâr al-Fikr. T.th. Mukaddimah.
19 Muhammad  Ibnu  Ali  Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Nail  al-Authar, Jilid  VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 298,
20 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  isu-isu keperempuanan dalam Islam, (Cet. II, Bandung: Mizan, 2001)h. 191.
kenabian,  tak  seorangpun  perempuan  yang  turut  terlibat  secara  langsung  dalam kegiatan politik.
Ada juga yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara  karena  perempuan  berbeda  dengan  laki-laki  dari  sudut  biologis, rasionalitas,  serta  peradabannya.  Perempuan  dari  sudut  biologis  merupakan makhluk  lemah.  Dari  sudut  rasionalitas,  kelompok  ini  mengaggap  bahwa  kaum perempuan pada umumnya cenderung lebih mendahulukan emosi dan perasaannya daripada nalarnya. Kemudian dari sudut perkembangan perdaban, tampak sejarah umat  manusia,  andil  dan  sumbangsih  kaum  perempuan  dalam  membangun peradaban tidak begitu terlihat. 22
Pendapat lain juga mengatakan bahwa pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan persoalan yang sangat penting. Bagaimanapun perempuan tidak sama dengan  laki-laki,  karena  berbeda  dalam  susunan  otak  dan  jiwanya.  Perempuan seringkali  tidak  bisa  bertahan  manakala  dikejutkan  dengan  satu  peristiwa. Perempuan juga tidak akan bertahan lama ketika harus berada di medan perang. Sementara  urusan  perang,  mengadakan  perjanjian  dan  mengadakan  perdamaian membutuhkan  kekuatan  mental,  kestabilan  emosi,  keberanian  dan  keteguhan untuk tetap bertahan yang kesemuanya ini tidak dimiliki perempuan. 23
Lebih lanjut dikatakan bahwa bila selama ini terdengar adanya penguasa perempuan, mereka itu bukanlah penguasa yang sesungguhnya, mereka hanyalah perempuan  yang  memiliki  kemampuan  menguasai  teori-teori  kepemimpinan. Mereka menjadi berwibawa karena keberhasilan mereka menguasai laki-laki yang lemah. 24 Pendapat ini dapat dipahami bahwa pemimpin harus dari laki-laki dengan
22 Syafiq  Hasyim,  Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  isu-isu keperempuanan dalam Islam, h. 195-196.
23 Abdu al-Rasu,Abdul Hasan al-Ghafar, Wanita dan gaya hidup Modern, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), h. 160.
24 Abdu al-Rasu,Abdul Hasan al-Ghafar, Wanita dan gaya hidup Modern, h. 160.
melihat  kondisi  fisik  yang  lebih  kuat  bila  dibandingkan  kondisi  fisik  seorang wanita yang sudah menjadi kodratnya dan tidak bisa ditawar-tawar.
Dari hadits ini, dapat diketahui bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan umum apapun, sebab tidak ada kemenangan dan kesuksesan. Maka dalam kemenangannya  pun  ada  kerugian.  Kerugian  itu  harus  dihindari.  Mereka merujukkan  larangan  ini  pada  emosi  perempuan  dan  sifat-sifat  kodratnya  yang menjadikannya tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Pendapat inipun menambahkan  larangan  yang  terkandung  dalam  hadits  yang  melarang  setiap perempuan  pada  masa  kapanpun  untuk  menduduki  jabatan  kepentingan  umum. Keumuman  ini  dipahami  dari  konteks  dan  gaya  ungkapan  hadits  tersebut, sebagaimana dipahami makna larangan yang dikandung dalam hadits tersebut.
2. Kelompok Liberal-Progresif
Berseberangan dengan kelompok pertama (konservatif), kelompok ulama yang  lebih  cenderung  liberal-progresif  tidak  menghalangi  perempuan  terlibat dalam dunia politik. Secara eksplisit kelompok ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpolitik. Kaum perempuan juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki.
Kelompok ini berpendapat bahwa hadits di atas adalah hadits ahad. Hadits ahad tidak mendatangkan keyakinan melainkan hanya mendatangkan dugaan kuat (Zhan) saja. Oleh karena itu tidak boleh bersandar pada hadits ahad dalam hukum- hukum yang sangat penting. Terlebih lagi partisipasi perempuan dalam hak-hak politik  yang  dianggap  sebagai  masalah  yang  memiliki  landasan  konstitusional yang  mencakup  larangan  kepentingan.  Sebab  hal  itu,  berkaitan  dengan  sistem pemerintahan serta hak-hak dan kebebasan individu. Dalam hal ini kita tidak boleh berargumen dengan dalil zhanni, bukan yakini. 25
Di antara sekian banyak hadits, ada yang hukumnya berlaku secara umum dan ada pula yang berlaku sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan itu, hadits di atas tidak memiliki keumuman. Selain itu, hadits-hadits juga ada yang berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya  sebagai seorang pemimpin dan  hakim  seluruh  kaum  muslimin.  Maka  hadits  ini  tidak  termasuk  landasan hukum yang bersifat umum, sebab hadits-hadits itu didasarkan pada kepentingan yang muncul pada masa tertentu saja. Oleh karena itu, tidak menjadi keharusan bagi kita berpegang pada hadits-hadits tersebut karena bersumber dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pembawa kabar gembira saja, bukan sebagai Rasul. 26
Tentang  perempuan  sebagai  pemimpin  negara  memang  sering  dipahami secara  subjektif  dan  hitam  putih.  Misalnya  ketika  Benazir  Bhutto  naik menjadi perdana menteri Pakistan, banyak ulama di sana yang mengecam kedudukannya. Oleh  karena  itu,  ketika  Benazir  Bhuto  berhasil  digulingkan,  kelompok fundamentalis  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  sasaran  untuk  menyerang kemampuan  perempuan  dalam  memegang  tampuk  kepemimpinan. 27 Mengapa setiap  kekalahan  perempuan  dalam  pentas  politik  selalu  dikaitkan  dengan  citra kelemahan kepemimpinan perempuan secara general dan langsung menjadikannya sebagai bukti abadi. Padahal, kalau terjadi sebaliknya, umpamanya seorang kepala negara laki-laki yang gagal, masyarakat mengemontari sebagai hal yang biasa saja.
Demikian juga dalam hadits di atas, Abu Bakrah mengingat kembali hadits yang  sudah  25  tahun  setelah  kematian  Rasulullah  diungkap  kembali  olehnya setelah  Aisyah  mengalami  kekalahan  pada  saat  perang  jamal.  Aisyah  termasuk wanita pertama yang melanggar batas antara wilayah kaum wanita dan wilayah kaum pria, yang terjun kemedan perang. Dia mengambil keputusan politik dengan memimpin orang-orang bersenjata. Aisyah melakukan kampanye untuk merekrut para  pendukung,  terutama  dikalangan  sahabat  Nabi  yang  memegang  kekuasaan untuk membuat keputusan sebagai para gubernur propinsi dan dengan demikian
26 Muhammad Anis Qasim Ja’far , Perempuan dan Kekuasaan, h. 50.
27 Syafiq  Hasyim,  Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  isu-isu keperempuanan dalam Islam h. 200.
dapat  membantunya  untuk  membangun  pasukan.    Namun,  mereka  berargumen dengan menolak inisiatifnya dan memutuskan untuk tetap setia kepada khalifah Ali.  Mereka  tidak  pernah  berargumen  yang  didasarkan  atas  kecakapannya  dan keintelektualannya.
Kegagalan kepemimpinan pada dasarnya tidak bisa disandarkan pada diri pribadi  sang  pemimpin  saja.  Apalagi  dalam  sistem  kepemimpinan  modern  yang sudah tidak bergantung lagi kepada kemampuan personal individu, keberhasilan atau  kegagalan  merupakan  tanggung  jawab  kolektif  orang  yang  terlibat  dalam sistem kepemimipinan tersebut.
Dalam  teori  manajemen  modern,  seorang  pemimpin  adalah  orang  yang mampu  mengorganisasikan  semua  elemen  yang  terdapat  dalam  lingkup manajemen. Di sana ada manusia, asset, pasar dan unsur-unsur pendukung lainnya. Seorang  pemimpin  negara  yang  berhasil  adalah  pemimpin  yang  mampu menggunakan elemen-elemen di atas secara efektif. 28 Apabila Perempuan memang mampu mengelola unsur-unsur manajemen secara baik, mengapa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara?
Dengan  melihat  kembali asbab  al-wurud  hadits  di  atas,  pada  waktu  itu derajat kaum wanita di mata masyarakat masih dipandang minor. Wanita tidak dipercaya  untuk  mengurus  masalah  publik  lebih  lebih  masalah  kenegaraan. Pandangan  semacam  ini,  jika  dikaitkan  dengan  kondisi  ketika  itu  sangat  logis, sebab wanita saat itu masih tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif  kurang  dibanding  laki-laki.  Seakan-akan  hanya  laki-lakilah  yang  cakap memimpin. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. 29 Kemudian  Islam  datang  mengubah  Nasib  wanita. Mereka diberi hak, kehormatan dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan
28 Syafiq  Hasyim,  Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  isu-isu keperempuanan dalam Islam, h. 202.
29 Syuhudi Ismail, Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual , h. 66.
martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah, baik terhadap diri, keluarga dan masyarakat, maupun negara.
Dalam  kondisi  sosio-historis  semacam  inilah,  sebagaiman  yang  telah ditulis  dalam asbab-al-Wurud,  Nabi  sebagai  orang  yang  memiliki  otoritas  dan kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimipinannya kepada wanita  tidak  akan  sukses.  Sebab  bagaimana  mungkin  akan  sukses,  jika pemimpinnya  saja  adalah  seorang  yang  tidak  dihargai  oleh  masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, disamping mempunyai leadhership  yang  memadai.  Sementara  wanita  saat  itu  tidak mempunyai leadhership dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat. 30
Oleh  sebab  itu,  jika  kondisi  historis  sosiologis  masyarakat  berubah,  di mana wanita  telah memiliki kemampuan memimpin yang baik, dan masyarakat pun telah menghargai wanita dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka  sah-sah  saja  wanita  menjadi  pemimpin  publik  (presiden),  apalagi  mejadi hakim, lurah, camat dan sebagainya. 31 Pandangan yang melarang perempuan hanya karena melihat aspek keperempuanannya untuk menjadi pemimpin dalam wacana feminisme jelas mencerminkan pandangan yang sangat patriarkhi dan karenanya perlu direkonstruksi, bahkan didekonstruksi sama sekali.
Diakui  bahwa  salah  satu  penyebab  munculnya  tafsir  agama  yang  bias gender adalah karena karya-karya keagamaan pada masa dahulu lebih didomonasi oleh  ulama  laki-laki.  Karenanya,  subjektifitas  laki-laki  menjadi  sangat  kental. Perempuan  pada  zaman  modern  ini,  sebagaimana  yang  diakui  oleh  kalangan ilmuan, terbukti memiliki kecerdasan dan kemampuan yang tak kalah dengan laki- laki.
30 Syuhudi Ismail, Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, h. 66.
31 Said Agil Husin al-Munawwar, Studi Kritis hadits Nabi pendekatan Sosio- Historis-Kontekstual Asbab al-Wurud, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 37.
Kenyataan historis lain dapat dilihat sebelum datangnya Nabi Muhammad. Pada zaman dahulu menurut informasi al- Qur’an, dinegeri Saba’ telah dipimpin oleh  seorang  ratu  bernama  Balqis.  Ternyata  ia  mampu  dan  sukses  memimpin negaranya.  Ini  berarti  bahwa  hadits  di  atas,  yang  secara  tersirat  melarang perempuan  menjadi  pemimpin,  bukan  semata-mata  meilhat  aspek keperempuanannya,  melainkan  lebih  pada  aspek leadhershipnya.  Sehingga  laki- lakipun juga tidak akan sukses untuk memimpin masyarakat jika tidak memiliki leadhership yang baik dan kewibawaan yang memadai. Analisis dan kesimpulan semacam ini juga diperkuat dengan tidak ditemukannya hadits Nabi yang shahih, atau yang secara tegas menjelaskan bahwa pemimpin harus laki-laki.
Dengan  melihat  kedua  pendapat  di  atas  antara  kelompok  konservatif dengan kelompok liberal-progresif, tampak dengan jelas perbedaan mereka dalam memahami  makna  hadits  tersebut.  Secara  tekstual,  makna  hadits  itu  memang sangat  jelas  melarang  seorang  perempuan  memangku  jabatan  kepala  Negara. Tetapi  kalau  dilihat  konteks  hadits  itu  ketika  disabdakan  oleh  Nabi,  sangat berbeda  dengan  situasi  di  zaman  sekarang  ini.  Kebebasan  bagi  seorang  wanita untuk  mendapatkan  pengajaran,  berkarir,  dan  berkompetisi  dengan  laki-laki dibuka  lebar-lebar.  Sehingga  sangat  memungkinkan  bagi  siapa  saja  baik  pria maupun wanita untuk memangku jabatan apapun dalam masalah-masalah umum.
Kelompok  konservatif  hanya  melihat  aspek  kelemahan  wanita  dalam bentuk fisik dan potensi akal. Padahal dalam kehidupan yang sangat berkembang sekarang ini, walaupun potensi akal yang dimiliki laki-laki itu kuat, tapi bisa saja dikalahkan  oleh  keinginan  wanita  dalam  meningkatkan  potensinya  walaupun potensi itu sedikit. Dengan demikian pemberlakuan hadits itu sangat kondisional. Artinya kalau ada pemimpin wanita saat ini tidak mempunyai leadhersip yang baik dan tidak memiliki wibawa di mata rakyatnya, maka tentu saja tidak bias diangkat menjadi pemimpin. Begitu pula laki-laki yang tidak punya leadhership dan wibawa yang baik, juga tidak bisa  diangkat menjadi pemimpin.
Dalam Islam diakui bahwa ada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki.  Akan  tetapi,  secara  tegas  Islam  melarang  menjadikan  perbedaan  itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) dan merendahkan pihak lainnya. Dengan ungkapan lain, Islam mengakui adanya perbedaan, tetapi mengutuk perilaku yang membedakan atau diskriminatif, karena bertentangan  dengan  prinsip  tauhid.  Ukuran  kemuliaan  seorang  manusia dihadapan Allah adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelamin.
C. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas,  yang  berkaitan  dengan  hadits  nabi  dalam  hal kepemimpinan wanita dalam wilayah publik, maka dapat dismpulkan :
a. Hadits tersebut jika dilihat dari ketersambungan sanad, maka hadits tersebut mutthasil. Jika dilihat dari segi kualitas rawi, maka rawinya bisa dikategorikan tsiqah, walaupun ada ulama yang menjarhnya, tapi tidak sampai melemahkan perawi  tersebut,  dan  jika  dilihat  dari  segi  kuantitas  rawi,  maka  hadits  itu termasuk hadit Ahad.
b. Ulama dalam memahami hadits tersebut, secara umum terbagi dua kubu, ada yang memahami secara tekstual dan ada yang memahami secara kontekstual.
c. Pemimpin  yang  ideal  adalah  seorang  yang  mempunyai  sikap  leadhersip  dan berwibawa tanpa ada perbedaan jenis kelamin.
Daftar Pustaka
Al- Qu’ran al -Karim
Asqalani, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hajar, Fath al-Bari, Juz VIII, Cet. I, Kairo:
Dar al-Hadits, 1998.
------------, Nail al-Authar, Jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
CD Room, Barnamij al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tisah.
Al-Ghafar, Abdu al-Rasu,Abdul Hasan, Wanita dan gaya hidup Modern, Jakarta:
Pustaka Hidayah, 1994.
Hasyim,  Syafiq, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  isu-isu  keperempuanan dalam Islam, Cet. II, Bandung: Mizan, 2001.
Ibnu al-Athi, Usd al-Ghaba fi Tamyis al-Sahabah,jilid 5, Dar al-Fikr li al-Tiba wa al-Tawzi, t.th.
Ismail,  Syuhudi, Hadits  Nabi  yang  Tekstual  dan  Kontekstual,  Cet.  I,  Jakarta: Bulan Bintang, 1994 .
Ja’far, Muhammad Anis Qasim, Perempuan dan Kekuasaan, terj. Irwan Kurniawan et.al., Cet. I, Bandung: Zaman Wacana Islam, 1998.
Mernissi, Fatima, Menengok Kontroversi peran Wanita dalam Politik, Terj. Oleh Masyhur Abadi Cet, I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
Al-Munawwar,  Said  Agil  Husin, Studi  Kritis  hadits  Nabi  pendekatan  Sosio- Historis-Kontekstual  Asbab  al-Wurud,  Cet.  I,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2001.
al-Zahabî, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsmân, Sîru A’lâm al - Nubalâ, Juz 10, Cet. VIII, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.