## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.6., No.1, April 2021 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
Analisis Prioritas Konsep Dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Nambo
Priority Analysis Of Concepts And Strategies Of Slum Improvement Management In Nambo Sub-District
Sitti Astija 1 , Ishak Kadir* 2 , Dewi Nurhayati Yusuf 3
1 Program Pasca Sarjana, Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo
*2 Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo
3 Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo E-mail: astijasitti@gmail.com , ishakkadir@uho.ac.id , wafa.yusuf88@gmail.com

## ABSTRACT
The slum areas at Nambo sub-district are divided into Pudai - Nambo Cluster (Bungkutoko, Petoaha, Nambo Kelurahan) and the Tondonggeu - Sambuli Cluster. The typologies of settlements in Nambo sub-district are lowlands  and  water  banks.  This  study  aims  to  analyze  the  priority  scale,  to  determine  the  concepts  and strategies for slum areas improvement in Nambo sub-district. The method used in this research is quantitative descriptive  by  assigning  a  weighting  analysis  of  slum  area  priority  indicators  based  on  Ministry  of  Public Works  and  Public  Housing  Regulation  No.2 /  2016.  The  results  show  that  the  slum  area  in  Nambo  sub- district  is  divided  into  two  priority  classifications,  namely  moderate  slum,  illegal  land  status  and  other considerations of high and moderate slum, illegal land status and other moderate considerations. Based on the slum conditions in Nambo District, the concept / treatment pattern of slum area is towards resettlement, with formulation strategies; land preparation, rehabilitation / improvement of residential buildings, rehabilitation / improvement and rehabilitation of settlement infrastructure / improvement of fire protection.
Keywords: Slum Area, Concept,  Nambo, Priority, Strategy

## ABSTRAK
Kawasan  permukiman  kumuh  di  Kecamatan  Nambo  terbagi atas  Kluster  Pudai – Nambo  (Kelurahan Bungkutoko,  Petoaha,  Nambo)  dan  Kluster  Tondonggeu – Sambuli. Tipologi  permukiman  di  Kecamatan Nambo  merupakan  dataran  rendah  dan  tepi  air. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  skala  prioritas, menentukan konsep dan strategi penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Nambo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis pembobotan indikator prioritas kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 2 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan kumuh di Kecamatan Nambo terbagi atas dua klasifikasi prioritas yaitu kumuh sedang, status lahan tidak  legal  dan  pertimbangan  lainnya  tinggi  dan  kumuh  sedang,  status  lahan  tidak  legal  dan  pertimbangan lain sedang. Berdasarkan kondisi kekumuhan di Kecamatan Nambo maka konsep/ pola penanganan kawasan permukiman  kumuh  yaitu  permukiman  kembali. Rumusan  strategi; penyiapan lahan, rehabilitasi/perbaikan bangunan  hunian, rehabilitasi/  perbaikan  infrastruktur  permukiman  dan rehabilitasi/  perbaikan  proteksi kebakaran.
Kata Kunci : Kawasan Kumuh, Konsep, Nambo, Prioritas, Strategi

## PENDAHULUAN
Perkotaan  memegang  peranan  yang  potensial disektor ekonomi,  sehingga  sektor  ini  menyebabkan terjadinya  migrasi  sehingga  wilayah  urban  memiliki kemajuan dan juga permasalahan yang semakin lama semakin  berindikasi  kepada  pengangguran  (Tarmizi (2012),    dan  kemiskinan  (Surtiani (2006),  Tarmizi (2012)), sehingga hal ini memunculkan permukiman kumuh  pada  perkotaan  (Siregar  (2010), Portes: (2009)). Dibeberapa kota di Indonesia, perkembangan  permukiman  di  Kota  Kendari  juga tidak  terlepas  dari  permasalahan,  seperti  adanya bangunan  tinggi  dalam  luasan  yang  terbatas,  rawan penyakit  sosial  dan  lingkungan,  kualitas  bangunan yang sangat rendah, prasarana lingkungan yang tidak memadai  dan  membahayakan  keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 2005). Krisandriyana (2019) menyatakan bahwa  kawasan  permukiman  mengalami  penurunan kualitas  lingkungan  fisik,  sosial  ekonomi  dan  sosial budaya  dan  dihuni  oleh  orang-orang  dengn pendapatan  ekonomi  kebawah,  jumlah  penduduk yang  padat  dan  ketersediaan  saran  dan  prasarana yang minim. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2  Tahun  2015 tentang  rencana  pembangunan jangka menengah  nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-2019, pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan  melalui  penanganan  kualitas  lingkungan permukiman dilaksanakan melalui program
peningkatan
kualitas
permukiman
kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Wali  Kota Kendari  Nomor  753  Tahun  2019  tentang  Penetapan Lokasi  Lingkungan  Perumahan  dan  Permukiman Kumuh  di  Kota  Kendari,  telah  teridentifikasi kawasan  permukiman  kumuh  sebanyak  24  (dua puluh  empat)  kluster  kawasan  kumuh  yang  tersebar pada  55  (lima  puluh  lima)  kelurahan,  dengan  luas total kawasan kumuh sebesar 497,27 Ha. Berdasarkan  Surat  Keputusan  walikota  tersebut, Kecamatan Nambo merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam kawasan kumuh yang terdapat di kluster Pudai – Nambo  (Kelurahan  Bungkutoko, Kelurahan  Petoaha  dan  Kelurahan  Nambo)  dan Kluster Tondonggeu – Sambuli (Kelurahan
Tondonggeu  dan  Kelurahan  Sambuli),  sehingga Kecamatan  Nambo  masuk  ke  dalam  salah  satu Kawasan  yang  menjadi  target Key  Performance Indikators 100 – 0 – 100. Adapun  tujuan  penelitian ini  yaitu menentukan  skala  prioritas  permukiman
kumuh dan  menentukan  konsep  serta  strategi penanganan/ pencegahan permukiman kumuh.

## METODE PENELITIAN
Pembobotan Indikator Prioritas Kawasan

## Kumuh
Metode  yang  digunakan untuk  pemboboton indikator  prioritas  kawasan  kumuh adalah  deskriptif kuantitatif  dengan  alat  analisis  pembobotan. Nilai pembobotan  mengacu  pada  PERMEN  PU  No.  2 Tahun  2016  tentang  Peningkatan  Kualitas  terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh. Pemberian  nilai  pembobotan  penentuan  kriteria  dan indikator  7  +  1  permukiman  kumuh,  aspek  legalitas lahan dan pertimbangan lainnya.
Hasil  pembobotan  terhadap  kompleksitas permasalahan  pada  tahap  ini  akan  menjadi  rujukan dalam  menetapkan  kolaborasi  pola  penanganan  dan kontribusi  program  penanganan  permukiman  kumuh melalui  kolaborasi  multisektor  dan  multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan  permukiman  kumuh,  baik  itu  pola penanganan melalui Perencanaan Infrastruktur Kawasan  Permukiman  Kumuh,  P2KKP,  NUSP, ataupun  penanganan  melalui  program-program regular di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (Tabel 1).
Tabel 1. Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan
No. NILAI

## KETERANGAN
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan 1. 60 – 80 Kumuh Berat 2. 38 – 59 Kumuh Sedang 3. 16 – 37 Kumuh Ringan B. Identifikasi Legalitas Lahan 1. (+) Status Lahan Legal 2. (-) Status Tidak Lahan Legal C. Identifikasi Pertimbangan Lain 1. 11 – 15 Pertimbangan Lain Tinggi 2. 6 – 10 Pertimbangan Lain Sedang 3. 1 – 5

## Pertimbangan Lain Rendah
Sumber:  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Berdasarkan  penilaian  tersebut,  maka  dapat terdapat  18  kemungkinan  klasifikasi perumahan kumuh  dan  permukiman  kumuh,  yaitu  sebagai berikut :
1) A1  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2) A2  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan  status lahan  tidak legal;
3) A3  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan  lain  sedang,  dan  status  lahan legal;
4) A4  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5) A5  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan  lain  rendah,  dan  status lahan legal;
6) A6  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7) B1  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8) B2  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain  tinggi,  dan  status lahan  tidak legal;
9) B3  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan  lain  sedang,  dan  status  lahan legal;
10) B4  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11) B5  merupakan  lokasi  kumuh sedang,  dengan pertimbangan  lain  rendah,  dan  status  lahan legal;
12) B6  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13) C1  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14) C2 merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan  status lahan  tidak legal;
15) C3  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan  lain  sedang,  dan  status  lahan legal;
16) C4  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17) C5  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan  lain  rendah,  dan  status  lahan legal;
18) C6  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.
Berdasarkan  berbagai  klasifikasi  tersebut, maka  dapat  ditentukan  skala  prioritas  penanganan, sebagai berikut:
Tabel 2. Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh
Aspek Fisik Lahan Pertimbangan Lain Klasifikasi Kumuh Skala Prioritas Berat Lahan Legal Tinggi A1 1 Berat Lahan Tidak Legal Tinggi A2 1 Berat Lahan Legal Sedang A3 4 Berat Lahan Tidak Legal Sedang A4 4 Berat Lahan Legal Rendah A5 7 Berat Lahan Tidak Legal Rendah A6 7 Sedang Lahan Legal Tinggi B1 2 Sedang Lahan Tidak Legal Tinggi B2 2 Sedang Lahan Legal Sedang B3 5 Sedang Lahan Tidak Legal Sedang B4 5 Sedang Lahan Legal Rendah B5 8 Sedang Lahan Tidak Legal Rendah B6 8 Ringan Lahan Legal Tinggi C1 3 Ringan Lahan Tidak Legal Tinggi C2 3 Ringan Lahan Legal Sedang C3 6 Ringan Lahan Tidak Legal Sedang C4 6 Ringan Lahan Legal Rendah C5 9 Ringan Lahan Tidak Legal Rendah C6 9
Sumber:  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kriteria  dan  indikator  penentuan  urutan kawasan  prioritas  dengan  melihat  aspek,  kriteria, indkator,  parameter,  nilai  dan  sumber  data,  dalam
penelitian  ini  merujuk  pada Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Nomor  2  Tahun 2016 tentang  Peningkatan  Kualitas  Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan Budiyono (2019), Ruli dkk (2018).
Menganalisis skala prioritas, menentukan konsep dan  strategi  penanganan  kawasan  kumuh  di Kecamatan Nambo
Nilai  pembobotan    masing – masing  kriteria tebagi  tiga,  yaitu  jika  setiap  kriteria  7  +  1  indikator kekumuhan  memiliki  kondisi  25% - 50  %  memiliki nilai 1,  kondisi 51% - 75 % memiliki nilai 3 dan 76 – 100% memiliki nilai 5.
Penilaian Aspek legalitas lahan dengan kriteria kejelasan status penguasaan lahan yang berupa status kepemilikan lahan yaitu bukti dokumen sertifikat dan IMB, dengan nilai (+) jika memiliki IMB dan nilai ( – )  jika  tidak  memiliki  IMB.  Sedangkan  Aspek pertimbangan  lainnya  dengan  kriteria;  1)  Nilai Startegis  Lokasi,  jika  terletak  pada  fungsi  strategis kabupaten kota memiliki nilai 5 sedangkan jika tidak terletak  pada  fungsi  strategis  kabupaten  kota memiliki  nilai  1.  2)  Kependudukan,  jika  kepadatan penduduk  pada lokasi  sebesar  >400  Jiwa/Ha  dan kepadatan  penduduk  pada  lokasi  sebesar  >200
Jiwa/Ha  memiliki  nilai  5,  jika  kepadatan  penduduk pada lokasi sebesar 150-200 Jiwa/Ha memiliki nilai 3 sedangkan  jika  kepadatan  penduduk  pada  lokasi sebesar  <150  Jiwa/Ha  memiliki  nilai  1.  3) Kondisi sosial,  ekonomi  dan  budaya,  jika  lokasi  memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan  atau  dipelihara  memiliki  nilai  5 sedangkan  lokasi  tidak  memiliki  potensi  sosial, ekonomi  dan  budaya  untuk  dikembangkan  atau dipelihara memiliki 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Nambo dengan  luas 25,65  km 2 . secara  geografis  terletak dibagian  selatan  khatulistiwa  berada  diantara  3 0 58’23 - 4 0 3’06” lintang selatan dan membentang dari barat  ke  timur  diantara  122  34’56” - 122 0 39’02” bujur  timur. Batas  wilayah yaitu sebelah  utara  teluk Kendari,  sebelah  barat  Kecamatan  Poasia,  dan sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan (Gambar 1).
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Tingkat  Kekumuhan  Kluster  Pudai – Nambo (Kelurahan Bungkutoko, Petoaha, Nambo)
Penelitian ini menggunakan indikator kekumuhan  7 +  1,  diantaranya  yaitu  kondisi bangunan, aksesibilitas, kondisi drainase, kondisi air minum,  sanitasi,  pengelolaan  sampah,  pengamanan kebakaran  dan  truang  terbuka  hijau.  Indikator  ini
sejalan dengan Rindrojono (2013)  yang menyatakan erdapat  faktor  yang  mempengaruhi  keberadaan kawasan permukiman kumuh, yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata  ruang  dan  faktor  lahan  perkotaan.    Surtiani (2006) memaparkan faktor yang dapat
mempengaruhi  keberadaan  kawasan  permukiman
kumuh  adalah  faktor  lama tinggal  penghuni,  sosial ekonomi, dan status kepemilikan lahan.

##  Kelurahan Bungkutoko
Berdasarkan  indikator  kekumuhan  7  +  1, tingkat  kekumuhan  di  Kelurahan  Bungkutoko  yaitu; (1)  kondisi  bangunan  hunian  dengan  tiga  kriteria meliputi  keteraturan  bangunan  memiliki  nilai  77%, tingkat  kepadatan  bangunan  memiliki  nilai  4%  dan ketidaksesuaian  dengan  persyaratan teknis  bangunan memiliki  nilai  24%. (2)  Aksesibilitas  jalan lingkungan dengan kriteria jaringan jalan lingkungan tidak  melayani  seluruh  lingkungan  perumahan  atau permukiman  memiliki  nilai  25%  dan  kualitas permukaan  jalan  yang  buruk  30%. (3)  Kondisi drainase  dengan  kriteria  drainase  lingkungan  tidak tersedia  25%,  drainase  lingkungan  tidak  mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan  genangan  dengan  nilai  25  %  dan kualitas  konstruksi  drainase  yang  buruk  memiliki nilai  52%. (4)  Kondisi  air  minum  dengan  kriteria akses  aman  air  minum  tidak  tersedia  memiliki  nilai 49%  dan kebutuhan  air  minum  minimal  setiap individu  tidak  tercukupi  memiliki  nilai  67%. (5) Kondisi  air  limbah/  sanitasi  dengan  kriteria  sistem pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  memiliki  nilai  25%  dan  sarana  dan  prasanara pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  memiliki  nilai  43%. (6)  Kondisi  pengelolaan sampah dengan kriteria tidak memiliki prasarana/sarana  pengelolaan  persampahan  memiliki nilai 91% dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis memiliki nilai 91%. (7) Kondisi  pengaman  kebakaran  dengan  kriteria  Tidak Memiliki    Prasarana  dan  sarana  Proteksi  Kebakaran 100%. (8)  Kondisi  Ruang  Terbuka  Hijau  dengan kriteria  Tidak  Memiliki  Prasarana  dan  sarana  RTH 100%.
Berdasarkan  7  +  1  indikator  kekumuhan, kawasan  kumuh  juga  dilihat  berdasarkan  legalitas lahan  dan  perimbangan  lainnya.  Dimana  legalitas lahan memiliki kriteria Kejelasan Status Penguasaan Lahan  dengan  nilai  93%  dan  Kesesuaian  Rencana Tatat  Ruang  dengan  nilai 5%.  Pertimbangan  lainnya memiliki  kriteria  nilai  strategis  dengan  nilai  100%, Kependudukan  dengan  nilai  5%  dan  kondisi  sosial ekonomi dan budaya degan nilai 69%.

##  Kelurahan Petoaha
Berdasarkan  indikator  kekumuhan  7  +  1, tingkat  kekumuhan  di  Kelurahan  Petoaha  yaitu; (1) kondisi  bangunan  hunian  dengan  tiga  kriteria meliputi  keteraturan  bangunan  memiliki  nilai  56%,
tingkat  kepadatan  bangunan  memiliki  nilai  5%  dan ketidaksesuaian  dengan  persyaratan teknis  bangunan memiliki  nilai  40%. (2)  Aksesibilitas  jalan lingkungan dengan kriteria jaringan jalan lingkungan tidak  melayani  seluruh  lingkungan  perumahan  atau permukiman  memiliki  nilai  25%  dan  kualitas permukaan  jalan  yang  buruk  32%. (3)  Kondisi drainase  dengan  kriteria  drainase  lingkungan  tidak tersedia  32%,  drainase  lingkungan  tidak  mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan  genangan  dengan  nilai  32  %  dan kualitas  konstruksi  drainase  yang  buruk  memiliki nilai  46%. (4)  Kondisi  air  minum  dengan  kriteria akses  aman  air  minum  tidak  tersedia  memiliki  nilai 46%  dan kebutuhan  air  minum  minimal  setiap individu  tidak  tercukupi  memiliki  nilai  73%. (5) Kondisi  air  limbah/  sanitasi  dengan  kriteria  sistem pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  memiliki  nilai  38%  dan  sarana  dan  prasanara pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  memiliki  nilai  54%. (6)  Kondisi  pengelolaan sampah dengan kriteria tidak memiliki prasarana/sarana  pengelolaan  persampahan  memiliki nilai 88% dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis memiliki nilai 88%. (7) Kondisi  pengaman  kebakaran  dengan  kriteria  Tidak Memiliki    Prasarana  dan  sarana  Proteksi  Kebakaran 100%. (8)  Kondisi  Ruang  Terbuka  Hijau  dengan kriteria  Tidak  Memiliki  Prasarana  dan  sarana  RTH 100%.
Berdasarkan  7  +  1  indikator  kekumuhan, kawasan  kumuh  juga  dilihat  berdasarkan  legalitas lahan  dan  perimbangan  lainnya.  Dimana  legalitas lahan memiliki kriteria Kejelasan Status Penguasaan Lahan  dengan  nilai  94%  dan  Kesesuaian  Rencana Tatat Ruang dengan nilai 14%. Pertimbangan lainnya memiliki kriteria  nilai  strategis  dengan  nilai  0%, Kependudukan  dengan  nilai  9%  dan  kondisi  sosial ekonomi dan budaya degan nilai 77%.

##  Kelurahan Nambo
Berdasarkan  indikator  kekumuhan  7  +  1, tingkat  kekumuhan  di  Kelurahan  Nambo  yaitu; (1) kondisi  bangunan  hunian  dengan  tiga  kriteria meliputi  keteraturan  bangunan  memiliki  nilai  52%, tingkat  kepadatan  bangunan  memiliki  nilai  3%  dan ketidaksesuaian  dengan  persyaratan teknis  bangunan memiliki  nilai  33%. (2)  Aksesibilitas  jalan lingkungan dengan kriteria jaringan jalan lingkungan tidak  melayani  seluruh  lingkungan  perumahan  atau permukiman  memiliki  nilai  58%  dan  kualitas permukaan  jalan  yang  buruk  65%. (3)  Kondisi
drainase  dengan  kriteria  drainase  lingkungan  tidak tersedia  1%,  drainase  lingkungan  tidak  mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan nilai 1% dan kualitas konstruksi  drainase  yang  buruk  memiliki  nilai  46%. (4) Kondisi air minum dengan kriteria akses aman air minum  tidak  tersedia  memiliki  nilai  46%  dan kebutuhan  air  minum  minimal  setiap  individu  tidak tercukupi memiliki nilai 47%. (5) Kondisi air limbah/ sanitasi  dengan  kriteria  sistem  pengelolaan  air limbah  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  memiliki nilai  27%  dan  sarana  dan  prasanara  pengelolaan  air limbah  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  memiliki nilai  37%. (6)  Kondisi  pengelolaan  sampah  dengan kriteria  tidak  memiliki  prasarana/sarana  pengelolaan persampahan  memiliki  nilai  77%  dan  sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan  teknis  memiliki  nilai  77%. (7)  Kondisi pengaman kebakaran dengan kriteria Tidak Memiliki Prasarana  dan  sarana  Proteksi  Kebakaran  100%.  8) Kondisi Ruang Terbuka Hijau dengan kriteria Tidak Memiliki Prasarana dan sarana RTH  100%.
Berdasarkan  7  +  1  indikator  kekumuhan, kawasan  kumuh  juga  dilihat  berdasarkan  legalitas lahan  dan  perimbangan  lainnya.  Dimana  legalitas lahan memiliki kriteria Kejelasan Status Penguasaan Lahan  dengan  nilai  82%  dan  Kesesuaian  Rencana Tatat  Ruang  dengan  nilai 6%.  Pertimbangan  lainnya memiliki  kriteria  nilai  strategis  dengan  nilai  100%, Kependudukan  dengan  nilai  9%  dan  kondisi  sosial ekonomi dan budaya degan nilai 67%..
Berdasarkan  hasil  analisis  data  kekumuhan  di Kluster  Pudai – Nambo  maka  diperoleh;  1) Kelurahan  Bungkutoko  indikator  kekumuhan  yang memiliki nilai tinggi yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau, yang memiliki nilai sedang yaitu kondisi  kondisi  air  minum  dan  kondisi  drainase sedangkan  yang  memiliki  nilai  rendah  yaitu  kondisi jalan  lingkungan  dan  kondisi air  limbah.  2) Kelurahan  Petoaha  indikator  kekumuhan  yang memiliki  nilai  tinggi  yaitu  kondisi  pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau, yang  memiliki  nilai  sedang  yaitu  kondisi  bangunan gedung,  kondisi  air  minum  dan  kondisi  air  limbah sedangkan  yang  memiliki  nilai  rendah  yaitu  kondisi jalan lingkungan  dan  kondisi  drainase.  3)  Kelurahan Nambo  indikator  kekumuhan  yang  memiliki  nilai tinggi  yaitu  kondisi  pengelolaan  sampah,  proteksi kebakaran  dan  ruang  terbuka  hijau,  yang  memiliki nilai  sedang  yaitu  kondisi  bangunan  gedung  dan kondisi  jalan  lingkungan  sedangkan  yang  memiliki
nilai  rendah  yaitu  kondisi  drainase  lingkungan, kondisi  air minum dan kondisi air limbah.
Tingkat  Kekumuhan  Kluster  Tondonggeu – Sambuli (Kelurahan Tondonggeu dan Sambuli)  Kelurahan Tondonggeu
Berdasarkan  indikator  kekumuhan  7  +  1, tingkat  kekumuhan  di  Kelurahan  Tondonggeu  yaitu; (1)  kondisi  bangunan  hunian  dengan  tiga  kriteria meliputi  keteraturan  bangunan  memiliki  nilai  78%, tingkat  kepadatan  bangunan  memiliki  nilai  6%  dan ketidaksesuaian  dengan  persyaratan teknis  bangunan memiliki  nilai  36%. (2)  Aksesibilitas  jalan lingkungan dengan kriteria jaringan jalan lingkungan tidak  melayani  seluruh  lingkungan  perumahan  atau permukiman  memiliki  nilai  16%  dan  kualitas permukaan  jalan  yang  buruk  24%. (3)  Kondisi drainase  dengan  kriteria  drainase  lingkungan  tidak tersedia  20%,  drainase  lingkungan  tidak  mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan  genangan  dengan  nilai  20%  dan kualitas  konstruksi  drainase  yang  buruk memiliki nilai  12%. (4)  Kondisi  air  minum  dengan  kriteria akses  aman  air  minum  tidak  tersedia  memiliki  nilai 1%  dan  kebutuhan  air  minum  minimal  setiap individu  tidak  tercukupi  memiliki  nilai  82%. (5) Kondisi  air  limbah/  sanitasi  dengan  kriteria  sistem pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  memiliki  nilai  36%  dan  sarana  dan  prasanara pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan teknis  memiliki  nilai  35%. (6)  Kondisi  pengelolaan sampah dengan kriteria tidak memiliki prasarana/sarana  pengelolaan  persampahan  memiliki nilai  100%  dan  sistem  pengelolaan  persampahan tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  memiliki  nilai 100%. (7)  Kondisi  pengaman  kebakaran  dengan kriteria  Tidak  Memiliki    Prasarana  dan  sarana Proteksi  Kebakaran  100%.  8)  Kondisi  Ruang Terbuka  Hijau  dengan  kriteria  Tidak  Memiliki Prasarana dan sarana RTH  100%.
Berdasarkan  7  +  1  indikator  kekumuhan, kawasan  kumuh  juga  dilihat  berdasarkan  legalitas lahan  dan  perimbangan  lainnya.  Dimana  legalitas lahan memiliki kriteria Kejelasan Status Penguasaan Lahan  dengan  nilai  96% dan  Kesesuaian  Rencana Tatat  Ruang  dengan  nilai 3%.  Pertimbangan  lainnya memiliki  kriteria  nilai  strategis  dengan  nilai  0%, Kependudukan  dengan  nilai  3%  dan  kondisi  sosial ekonomi dan budaya degan nilai 76%.
 Kelurahan Sambuli
Berdasarkan  indikator  kekumuhan  7  +  1, tingkat  kekumuhan  di  Kelurahan  Sambuli  yaitu; (1)
kondisi  bangunan  hunian  dengan  tiga  kriteria meliputi  keteraturan  bangunan  memiliki  nilai  90%, tingkat  kepadatan  bangunan  memiliki  nilai  6%  dan ketidaksesuaian  dengan  persyaratan teknis  bangunan memiliki  nilai  51%. (2)  Aksesibilitas  jalan lingkungan dengan kriteria jaringan jalan lingkungan tidak  melayani  seluruh  lingkungan  perumahan  atau permukiman  memiliki  nilai  11%  dan  kualitas permukaan  jalan  yang  buruk  38%. (3)  Kondisi drainase  dengan  kriteria  drainase  lingkungan  tidak tersedia  5%,  drainase  lingkungan tidak  mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan nilai 5% dan kualitas konstruksi  drainase  yang  buruk  memiliki  nilai  57%. (4) Kondisi air minum dengan kriteria akses aman air minum  tidak  tersedia  memiliki  nilai  24%  dan kebutuhan  air  minum  minimal  setiap  individu  tidak tercukupi memiliki nilai 85%. (5) Kondisi air limbah/ sanitasi  dengan  kriteria  sistem  pengelolaan  air limbah  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  memiliki nilai  45%  dan  sarana  dan  prasanara  pengelolaan  air limbah  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  memiliki nilai  36%. (6)  Kondisi  pengelolaan  sampah  dengan kriteria  tidak  memiliki  prasarana/sarana  pengelolaan persampahan  memiliki  nilai  93%  dan  sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan  teknis  memiliki  nilai  100%. (7)  Kondisi pengaman kebakaran dengan kriteria Tidak Memiliki Prasarana  dan  sarana  Proteksi  Kebakaran  100%. (8) Kondisi Ruang Terbuka Hijau dengan kriteria Tidak Memiliki Prasarana dan sarana RTH  100%.
Berdasarkan  7  +  1  indikator  kekumuhan, kawasan  kumuh  juga  dilihat  berdasarkan  legalitas lahan  dan  perimbangan  lainnya.  Dimana  legalitas lahan memiliki kriteria Kejelasan Status Penguasaan Lahan  dengan  nilai  73%  dan  Kesesuaian  Rencana Tatat  Ruang  dengan  nilai 3%.  Pertimbangan  lainnya memiliki  kriteria  nilai  strategis  dengan  nilai  0%, Kependudukan  dengan  nilai5%  dan  kondisi  sosial ekonomi dan budaya degan nilai 69%.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  kekumuhan  di Kluster  Tondonggeu – sambuli  maka  diperoleh klasifikasi sebagai berikut;
1) Kelurahan Tondonggeu  indikator  kekumuhan  yang  memiliki
nilai  tinggi  yaitu  kondisi  bangunan  gedung,  kondisi air  minum,  kondisi  pengelolaan  sampah,  proteksi kebakaran  dan  ruang  terbuka  hijau,  tidak  terdapat indikator  yang  memiliki  nilai  sedang,  sedangkan yang  memiliki  nilai rendah  yaitu  kondisi  jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan dan kondisi air  limbah.  2)  Kelurahan  Petoaha  indikator kekumuhan  yang  memiliki  nilai  tinggi  yaitu  kondisi bangunan  gedung,  kondisi  air  minum,  pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau, yang  memiliki  nilai  sedang  yaitu  kondisi  drainase lingkungan  sedangkan  yang  memiliki  nilai  rendah yaitu kondisi jalan lingkungan.

## Penentuan Prioritas Kawasan Kumuh
Penentuan  kriteria  kawasan  permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai  aspek  atau  dimensi.  Hasil  pembobotan terhadap  kompleksitas  permasalahan  pada  tahap  ini akan  menjadi  rujukan  dalam  menetapkan  pola penanganan  permukiman  kumuh.  Hasil  penilaian skala  prioritas  kekumuhan  di  Kecamatan  Nambo dapat dilihat pada Tebel.1.
Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  bahwa Kelurahan  Bungkutoko  dan  Kelurahan  Petoaha memiliki klasifikasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal sedangkan
Kelurahan Nambo, Kelurahan Tondonggeu  dan  Kelurahan  Sambuli  memiliki klasifikasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang,  dan  status  lahan  tidak  legal.  Berdasarkan klasifikasi  kekumuhan  Kelurahan  Bungkutoko  dan Kelurahan  Petoaha  mendapatkan  nilai  B2 dan prioritas penanganan 2, dimana B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status  lahan  tidak  legal  dan  merupakan  prioritas kedua  dalam  penanganan  pemukiman  kumuh sedangkan klasifikasi kekumuhan Kelurahan Nambo, Tondonggeu dan Sambuli mendapatkan nilai B4 dan prioritas penanganan 5, dimana B4 merupakan lokasi kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  sedang, dan  status lahan  tidak  legal  dan  merupakan  prioritas kelima  dalam  penanganan  pemukiman  kumuh.
Tabel 1. Skala prioritas kekumuhan di Kecamatan Nambo
Pe toah a Nam bo S am bu l i Ton don gge u Bu n gk u tok o Ket erat uran Bangunan Hunian 3 3 5 5 5 T ingkat  Kepadat an Bangunan Hunian 1 1 1 1 1 Ket idaksesuaian dengan P ersyarat an T eknis Bangunan 1 1 1 1 1 Jaringan Jalan Lingkungan T idak Melayani Seluruh Lingkungan P erumahan at au P ermukaman 1 3 1 1 1 Kualit as P ermukaan Jalan Yang Buruk 1 3 1 1 1 Drainase Lingkungan T idak T ersedia 1 1 1 1 1 Drainase Lingkungan T idak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan 1 1 1 1 1 Kualit as Konst ruksi Drainase Yang Buruk 1 1 3 1 3 Kondisi Akses Aman Air Minum T idak P enyediaan Air Minum T ersedia Kebut uhan Air Minum Minimal Set iap Individu T idak T ercukupi 3 1 5 5 3 Sist em P engelolaan Air Limbah T idak Memenuhi P ersyarat an T eknis 1 1 1 1 1 Sarana dan P rasanara P engelolaan Air Limbah T idak Memenuhi P ersyarat an T eknis 3 1 1 1 1 Kondisi P engelolaan T idak Memiliki P rasarana/Sarana P engelolaan P ersampahan 5 5 5 5 5 P ersampahan Sist em P engelolaan P ersampahan T idak Memenuhi P ersyarat an T eknis 5 5 5 5 5 T idak Memiliki  P rasarana P rot eksi Kebakaran 5 5 5 5 5 T idak Memiliki  Sarana P rot eksi Kebakaran 5 5 5 5 5 38 38 42 40 40 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Kejelasan St at us P enguasaan Lahan -1 -1 -1 -1 -1 Kesesuaian RT R -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 Lahan T idak Legal Lahan T idak Legal Lahan T idak Legal Lahan T idak Legal Lahan T idak Legal Nilai St rat egis 5 1 1 1 5 Kependudukan 1 1 1 1 1 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 5 5 5 5 5 11 7 7 7 11 T inggi Sedang Sedang Sedang T inggi B2 B4 B4 B4 B2 2 5 5 5 2 Pe rti m ban gan  Lai n P ert imbangan Lain T ot al P riorit as P enanganan Kat egori Klasifikasi T ot al Kat egori Klasifikasi Le gal i tas Lah an Legalit as Lahan T ot al
Kat egori Klasifikasi 1 1 1
Kondisi P engelolaan
Air Limbah
7 + 1 Indikat or P ermukiman Kumuh Kondisi P rot eksi
Kebakaran
Aspe k Kri te ri a Ke l u rah an Kon di si  Ke k u m u h an 7 + 1 Indikat or P ermukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Kondisi Jalan Lingkungan Kondisi Drainase Lingkungan 1 1
Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  bahwa Kelurahan  Bungkutoko  dan  Kelurahan  Petoaha memiliki  klasifikasi  kumuh sedang,  dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan  status  lahan  tidak legal  sedangkan  Kelurahan  Nambo,  Kelurahan Tondonggeu  dan  Kelurahan  Sambuli  memiliki klasifikasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan lain  sedang,  dan  status  lahan  tidak  legal. Berdasarkan  klasifikasi  kekumuhan  Kelurahan Bungkutoko  dan  Kelurahan  Petoaha  mendapatkan nilai  B2 dan  prioritas  penanganan  2,  dimana  B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan  status  lahan  tidak legal  dan  merupakan  prioritas  kedua  dalam penanganan pemukiman kumuh sedangkan klasifikasi kekumuhan Kelurahan Nambo, Tondonggeu  dan  Sambuli  mendapatkan  nilai  B4 dan  prioritas  penanganan  5,  dimana  B4  merupakan lokasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain sedang, dan status lahan tidak legal dan merupakan prioritas  kelima  dalam  penanganan  pemukiman kumuh.

## Konsep  dan  Strategi  Penanganan Kualitas Permukiman Kumuh
Konsep  penanganan  kumuh  adalah  model atau  pola  penanganan  kumuh  yang  bersifat menyeluruh  sedangkan  strategi  penanganan  kumuh adalah uraian kegiatan dalam melaksanakan konsep penanganan kumuh. Menurut undang – undang No. 1  Tahun  2011  dan  Permen  PU  No.  2  Tahun  2016, konsep  penanganan  permukiman  kumuh  terbagi atas  tiga  yaitu,  pemugaran,  peremajaan  dan permukiman  kembali. Perbaikan  permukiman kumuh dalam penanganan pembangunan perumahan  dan  permukiman  dapat  juga  dilakukan dengan program perbaikan perumahan dan permukiman dengan pendekatan Tribina. Pendeektan  yang  menerapkan  tiga  sasaran  yaitu bina  manusia,  bina  lingkungan  dan  bina  usaha (Tiawon, dkk, 2018).
Berdasarkan  hasil analisis  dalam  penentuan klasifikasi  dan  skala  prioritas  penanganan  kawasan permukiman  kumuh  di  Kecamatan  Nambo  yang menghasilkan  klasifikasi  kumuh  sedang  dan  status lahan  tidak  legal  disetiap  kelurahan  kumuh. Sehingga, konsep penanganan kawasan permukiman  kumuh  di  Kecamatan  Nambo  yaitu permukiman  kembali  dengan  strategi  penanganan sebagai berikut; (1) Penyiapan lahan, (2)
Rehabilitasi/  perbaikan  bangunan  hunian, (3)
Rehabilitasi/  perbaikan  infrastruktur  permukiman, dan (4) Rehabilitasi/ perbaikan proteksi kebakaran. Konsep  dan strategi  dalam  pencegahan  dan peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Nambo  berdasarkan  7  +  1  indikator permukiman kumuh yaitu :
1. Konsep  pencegahan  bangunan  gedung  yaitu dengan  pengawasan,  pengendalian,  penyusunan RDTR  dan  pemberdayaan  masyarakat serta sosialisasi  maupun  edukasi  tentang  rumah  dan lingkungan sehat sedangkan konsep peningkatannya yaitu penataan kembali kawasan permukiman atau peremajaan permukiman. Strategi  pencegahan  bangunan  gedung  yaitu dengan  penyiapan  dan  penegakkan  regulasi terkait  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan  Surah Hak Milik Tanah sedangkan strategi peningkatannya dengan peremajaan atau pembangunan  rumah  sehat  sesuai  dengan standar teknis. 2. Konsep  pencegahan  dan  peningkatan  jalan lingungan yaitu dengan pengawasan, pembangunan  sesuai  dengan  standar  teknis  dan pemeliharaan jalan lingkungan.
Strategi  pencegahan  jalan  lingungan  yaitu dengan Melakukan  kontrol  terhadap  kegiatan pekerjaan  jalan,  Meningkatkan  sistem  regulasi terhadap  standar  teknis  jalan  dan  Pemeriksaan secara  berkala  jaringan  jalan sedangkan  strategi peningkatannya  yaitu Perbaikan  kembali  jalan yang  sudah  rusak  atau  tidak  memenuhi  standar/ persyaratan teknis.
3. Konsep  pencegahan  drainase  lingkungan  yaitu dengan pengendalian,
pengawasan,
pembangunan  sesuai  dengan  standar  teknis  dan edukasi bahaya genangan air terhadap lingkungan  sedangkan  konsep  peningkatannya yaitu Pengintegrasian  jaringan  drainase  dengan sistem  drainase  kawasan  yang  sesuai  dengan kondisi  tanah  dan  kontur  kawasan dan normalisasi saluran drainase.
Strategi  pencegahan  drainase  lingkungan  yaitu dengan Melakukan  kontrol pemeliharaan  dan perbaikan  terhadap kegiatan  pekerjaan  drainase secara rutin dan berkala, pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan resik- resik sedangkan  strategi  peningkatannya  yaitu Peningkatan  kapasitas  volume  daya  tampung drainase, Pengerukan  sedimentasi  dan  sampah yang menyumbat jaringan drainase dan Pembuatan  drainase  baru Rehab/  peremajaan kembali drainase yang sudah rusak.
4. Konsep  pencegahan  air  minum  yaitu  dengan pengawasan  pengendalian  dan sosialisasi  air bersih  yang  sehat  dan  layak sedangkan  konsep peningkatannya  yaitu penyediaan  prasarana jaringan  air dan  sarana  pendukung untuk menjaga kualitas dan akses air untuk pemenuhan kebutuhan air.
Strategi pencegahan air minum yaitu melakukan Kontrol  dan  pengawasan  terhadap  kualitas  air bersih sedangkan  strategi  peningkatannya  yaitu pengembangan  jaringan  perpipaan  bagi  wilayah yang  belum  menjangkau  akses air  bersih, bantuan stimulant sambungan rumah, pengembangan  sistem  jaringan  perpipaan  air minum, pembuatan bak tampung dan sumur bor. 5. Konsep  pencegahan  air  limbah  yaitu  dengan pengawasan,  pengendalian  dan  pemberdayaan masyarakat tentang sarana dan prasarana limbah yang  sesuai  dengan  persyaratan  teknis serta sosialisasi  dan  edukasi  tentang  Perilaku  Hidup Bersih  dan  Sehat  (PHBS) sedankan  konsep peningkatannya  yaitu penyediaan  sarana  dan prasarana  air  limbah  yang  sesuai  dengan persyaratan  teknis dan Pengintegrasian  jaringan air  limbah  kawasan  ke  sistem  pengelolaan  atau penampung.
Strategi pencegahan air limbah yaitu perencanaan, Penyediaan dan kontrol sarana dan prasarana limbah sedangkan strategi peningkatannya yaitu pembuatan sistem jaringan perpipaan  dari kloset  ke  septictank  individu/ komunal dan penyediaan septik tank komunal/individu dan kloset leher angsa.
6. Konsep  pencegahan  persampahan  yaitu  dengan perencanaan  pola  pengelolaan  sampah  yang efisien dan sosialisasi  dan  edukasi  tentang Perilaku  Hidup  Bersih dan  Sehat  (PHBS) sedankan konsep peningkatannya yaitu pengadaan alat pengolah sampah dan Pemilahan sampah  sesuai  dengan  kategori  sampah  serta pengangkutannya.
Strategi pencegahan persampahan yaitu penyediaan  sarana  dan  prasarana  sampah  yang sesuai  dengan persyaratan  teknis/standar dan perencanaan  dan  pengelolaan  sampah  3R  dan Peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  sarana pengangkutan  sampah  agar  lingkungan  tidak tercemar sedangkan  strategi  peningkatannya yaitu Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah  Terpadu  (TPST)  dan  Mesin  pencacah sampah, Penyediaan  gerobak  atau  motor sampah, dan pemeliharaan  rutin  dan  berkala
terhadap  sarana  dan  prasarana  persampahan serta pelayanan pengangkutan sampah.
7. Konsep  pencegahan  dan  peningkatan  proteksi kebakaran  yaitu Penyediaan  sarana  mitigasi bencana kebakaran.
Strategi  pencegahan  proteksi  kebakaran  yaitu Sosialisasi  tentang  sistem  proteksi  kebakaran, Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan  bahaya  kebakaran serta edukasi tentang  penggunaan  alat  api  ringan sedangkan strtaegi peningkatannya yaitu pengadaan alat api ringan, Pengadaan hidrant di beberapa titik yang rawan terjadi kebakaran.
8. Konsep  pencegahan  dan  peningkatan  ruang terbuka hijau yaitu penyediaan lokasi pembangunan ruang terbuka hijau.
Strategi  pencegahan  dan  peningkatan  ruang terbuka  hijau  yaitu melibatkan  masyarakat dalam  pemeliharaan  dan  pengawasan  ruang terbuka  hijau  publik  dan  edukasi  masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau privat.

## KESIMPULAN
Klasifikasi kekumuhan di Kecamatan Nambo terbagi  atas  dua  kategori  yaitu  B2  dan  B4.  B2 merupakan lokasi kumuh sedang, status lahan tidak legal  dan  pertimbangan  lainnya  tinggi  sedangkan B4  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  status  lahan tidak  legal  dan  pertimbangan  lain  sedang. konsep/ pola  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Nambo  yaitu  permukiman  kembali. Dengan  rumusan  strategi;  Penyiapan  lahan, Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian, Rehabilitasi/ perbaikan  infrastruktur  permukiman dan  Rehabilitasi/ perbaikan/ pengadaan  proteksi kebakaran.
Ucapan  Terima  Kasih: Peneliti  mengucapkan terimakasih  atas  bantuan  informasinya kepada semua  pihak,  khususnya dari  masyarakat  yang bermukim di Kecamatan Nambo sehingga penelitian ini mendapatkan data yang dapat diproses dengan layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo,  Eko. (2005).  Tata  Ruang  Perkotaan.  PT Alumni, Bandung
Budiyono dan  Asep  Suryana.  (2019). Analisis Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Studi Kasus  Di  Kelurahan Kampung  Melayu
Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur). Jurnal
Ilmiah Plano Krisna, 14(2): 54-63 Krisandriyana,  Maresty,  Winny  Astuti,  dan  Erma Fitriarini. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman  Kumuh  Di  Surakarta. Desa- Kota 1(1); 24-33.
Portes, Alejandro. (2009). Rationality in The Slum:
An Essay on Interpretive Sociology.
University of  Texas:  Cambridge  University Press.
Ruli, As’ari dan ,  Siti  Fadjarani.  (2018). Penataan Permukiman  Kumuh  Berbasis  Lingkungan. Jurnal Geografi 15(1); 56-67.
Siregar, Tety Juliany. (2010). Kepedulian Masyarakat dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Matahalasan Kotan TanjungBalai. Tesis. Universitas Diponegoro: Semarang Sutiani,  Eny  Endang.  (2006). Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus:  Kawasan  Pancuran,  Salatiga). Tesis. Semarang: Magister Teknik Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota Program Pasca Sarjana-Universitas Diponegoro. Tarmizi, Nurlina. (2012). Ekonomi Ketenagakerjaan. Universitas Sriwijaya. Palembang: Unsri Press _____________. (2013). Tri Mandra Kependudukan. Universitas Sriwijaya. Palembang: Unsri Press. Tiawon,  Harin, Titiani  Widati,  dan Amiany.  2018. Kajian Strategi Penanganan Kawasan Permukiman  Kumuh Perkotaan  Berbasis
Program  Kotaku  (Kota  Tanpa  Kumuh) Berbasis  Program  Kotaku  (Kota  Tanpa Kumuh) Di  Kota  Kuala  Kapuas.  Jurnal Teoritis dan Bidang Keteknikan, 2(1); 82-89