Aspek Hukum Anjak Piutang: Kepastian, Kelebihan dan Kekurangannya sebagai Alternatif Pembiayaan Konsumen
Sri Poernomo Lestari Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
sri.lestari@umi.ac.id

## Abstrak
Sejak dikeluarkannya KEPPRES Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, maka lembaga pembiayaan dijadikan dana  pembangunan selain  bank dan pasar modal,  termasuk anjak  piutang.  Meski  demikian,  anjak  piutang  masih  belum  cukup  populer  dibandingkan dengan  pembiayaan  lain  seperti  leasing  atau  kartu  kredit.  Artikel  ini  disusun  untuk menganalisis dan menjelaskan aspek hukum dalam pengaturan anjak piutang di Indonesia. Di sisi lain, juga menganalisis dan memaparkan kelebihan dan kekurangan anjak piutang sebagai alternatif  pembiayaan  bagi  konsumen.  Penulis  menggunakan  metode  normatif/doctrinal dengan  pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan  terhadap  data  sekunder.  Analisis data disajikan secara  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif-analitis.  Berdasarkan hasil analisis, belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  menjadi  legitimasi  hukum dan mengatur spesifik mengenai anjak piutang. Meski demikian, dasar hukum dan pengatuan perjanjian  anjak  piutang  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  dasar  hukum  substantif dan dasar hukum yang bersifat administratif. Anjak piutang memiliki sejumlah kelebihan dan manfaat  bagi  para pihak yang terlibat  dalam perjanjiannya. Namun demikian terdapat pula sejumlah  kekurangan  akibat  belum  adanya  aturan  khusus  mengenai  syarat-syarat  dalam perjanjian  anjak  piutang.  Hal  ini  berimplikasi  pada  ketidak  seimbangan  hak  dan  kewajiban para  pihak  dalam  perjanjian  anjak  piutang.  Atas  dasar  itu,  pemerintah  perlu  segera mengadakan  peraturan  khusus  mengenai  perjanjian  anjak  piutang  agar  dapat  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak,  khususnya  konsumen  yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang.
Kata Kunci : Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Aspek Hukum Anjak Piutang Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pinjaman  Pembiayaan  konsumen  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian dan kehidupan masyarakat (Raysando, dkk., 2021). Hal ini dikarenakan tidak semua orang memiliki  akses  ke  dana  tunai  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan mereka.  Pembiayaan  konsumen  memungkinkan  individu  atau  keluarga  untuk  membeli barang  dan  jasa  yang  mungkin  tidak  dapat  mereka  beli  secara  tunai.  Ini  dapat meningkatkan tingkat konsumsi di masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Ilyas & Ramadani, 2022).
Pembiayaan konsumen juga berperan dalam memberikan akses ke pendidikan dan layanan  Kesehatan  (Prasetyawati,  2013).  Pinjaman  pendidikan  memungkinkan  siswa untuk  melanjutkan  pendidikan  mereka  dan  meningkatkan  keterampilan,  sementara pinjaman kesehatan memungkinkan individu untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan.  embiayaan  konsumen  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  hidup seseorang dengan memberikan akses ke barang-barang dan layanan yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi hidup sehari-hari.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Selain  manfaat  bagi individu,  pembiayaan  konsumen  berkontirbusi  positif dalam mendorong  pertumbuhan  berbagai  industri  (Hanifah,  dkk.,  2021).  Misalnya,  dalam industri otomotif, program pembiayaan mobil memungkinkan orang untuk membeli mobil baru  atau  bekas.  Ini membantu  mendorong  penjualan mobil dan memberikan  dorongan kepada  produsen,  dealer  mobil,  dan  industri  terkait  lainnya.  Dengan  meningkatnya permintaan  atas  barang  dan  jasa  melalui  pembiayaan  konsumen,  perusahaan  akan cenderung  memperluas  operasi  mereka  untuk  memenuhi  permintaan.  Hal  ini  dapat mengakibatkan peningkatan produksi dan akhirnya menciptakan lapangan kerja baru.
Sejak  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun 1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan,  maka  lembaga  pembiayaan  dijadikan  dana pembangunan  selain  bank  dan  pasar  modal.  Dalam  Pasal  2  Kepres  No.61  Tahun  1988 tersebut,  disebutkan  bahwa  lembaga  pembiayaan  melakukan  kegiatan  yang  antara  lain meliputi bidang usaha anjak piutang.
Meski  demikian  anjak  piutang  masih  belum  banyak  dikenal  saat  ini  jika dibandingkan  dengan  pilihan  model  pembiayaan  lain  seperti leasing dan  kartu  kredit (Diansari  & Adhivinna,  2019) .  Dalam  konteks  hukum,  terdapat  tiga  tujuan  hukum  yang utama  menurut  Gustav  Radbruch:  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatannya (Hambali,  dkk.,  2021).  Atas  dasar  itu  artikel  ini  disusun  untuk  menganalisis  dan menjelaskan  aspek-aspek  hukum  dalam  pengaturan  anjak  piutang  di  Indonesia,  dengan berdasar  pada  asumsi  apakah  konsep  anjak  piutang  telah  memiliki  dasar  hukum  yang pasti  bagi  konsumen.  Di  sisi  lain,  juga  menganalisis  dan  memaparkan  kelebihan  dan kekurangan  dari  model  anjak  piutang  sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi  konsumen, dengann demikian dapat tergambar sejauhmana aspek kemanfaatan dan keadilannya bagi konsumen.

## METODE
Dalam  menjawab  rumusan  masalah  yang  ditentukan,  peneliti  menggunakan metode  normatif/doctrinal,  yakni  analisis  dengan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  dan  perundang-undangan  ( statutory  approach )  terhadap  data  sekunder (Ramadani,  2021),  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan pengaturan  anjak  piutang  dan  hasil  penelitian  terdahulu.  Analisis  data  disajikan  secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum & Pengaturan Anjak Piutang ( Faktoring ) di Indonesia Dalam perspektif etimologisnya, anjak piutang secara leksikal terdiri dari dua kata yaitu anjak dan Piutang. Anjak artinya berpindah atau bergerak sedangkan Piutang artinya uang  yang  dipinjamkan  (yang  dapat  ditagih  dari  seseorang),  tagihan  uang  perusahaan kepada  para  pelanggan  yang  diharapkan  akan  dilunasi  dalam  waktu  paling  lama  satu tahun  sejak  tanggal  keluarnya  tagihan  (Mamesah,  2015).  Sehingga  secara  leksikal  anjak piutang  artinya  adalah  berpindahnya  piutang.  Sehingga  perjanjian  anjak  piutang  adalah perjanjian  yang  mendasari  perpindahan  tagihan  sejumlah  piutang  kepada  pihak  lain (Quran, 2017).
Anjak piutang, yang juga dikenal sebagai faktoring , adalah suatu bentuk kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan atau entitas (biasanya disebut perusahaan anjak piutang atau  perusahaan  faktoring)  membeli  piutang  dagang  dari  perusahaan  lain  (biasanya disebut  perusahaan  klien)  dengan  harga  diskon.  Dalam  proses  ini,  perusahaan  klien menjual  piutangnya  kepada  perusahaan  anjak  piutang  untuk  mendapatkan  dana  tunai dengan cepat, sementara perusahaan anjak piutang akan mengambil alih tanggung jawab untuk menagih piutang tersebut dari pelanggan perusahaan klien.
Konsep anjak piutang melibatkan tiga pihak utama:
1. Perusahaan Klien: Ini adalah perusahaan atau pihak yang memiliki piutang dagang dari  pelanggan  atau  konsumen  atas  barang  atau  jasa  yang  telah  disediakan. Perusahaan  klien  memilih  untuk  menjual  piutangnya  kepada  perusahaan  anjak piutang  untuk  mendapatkan  likuiditas  lebih  cepat  daripada  menunggu pembayaran dari pelanggan.
2. Perusahaan Anjak Piutang: Perusahaan faktoring atau anjak piutang adalah pihak yang  membeli  piutang  dagang  dari  perusahaan  klien.  Mereka  menawarkan  dana tunai  kepada  perusahaan  klien  dengan  harga  diskon  dari  nilai  nominal  piutang. Setelah membeli piutang, perusahaan anjak piutang akan menanggung risiko gagal bayar dari pelanggan perusahaan klien.
3. Pelanggan Perusahaan Klien: Mereka adalah pihak yang berhutang atau memiliki kewajiban membayar piutang kepada perusahaan klien. Setelah penjualan piutang, pelanggan  perusahaan  klien  akan  membayar  langsung  ke  perusahaan  anjak piutang sesuai dengan kesepakatan yang ada.
Secara  sederhana,  anjak  piutang  adalah  cara  bagi  perusahaan  klien  untuk mendapatkan  dana  tunai  lebih  awal  daripada  harus  menunggu  pelanggan  membayar piutang secara penuh  ( Wijaya & Hanifuddin, 2021) . Proses ini membantu meningkatkan likuiditas  perusahaan  klien  dan  mengurangi  risiko  gagal  bayar  dari  pelanggan,  karena perusahaan anjak piutang yang akan menanggung risiko tersebut.
Berikut  adalah  gambaran  umum  tentang  bagaimana  anjak  piutang  berfungsi: Pertama,  Perusahaan klien menjual  barang atau  memberikan layanan kepada pelanggan dan  memberikan  faktur  kepada  mereka  dengan  tenggat  waktu  pembayaran  tertentu. Kedua, Daripada menunggu pelanggan membayar piutang hingga jatuh tempo, perusahaan klien  memutuskan  untuk  menjual  piutang  tersebut  kepada  perusahaan  anjak  piutang. Ketiga,  Perusahaan  anjak  piutang  kemudian  membeli  piutang  tersebut  dari  perusahaan klien  dengan  harga  diskon  dari  nilai  nominalnya.  Besaran  diskon  biasanya  tergantung pada berbagai faktor, termasuk risiko piutang, tenggat waktu pembayaran, dan nilai total piutang  yang  dibeli.  Keempat,  Setelah  pembelian  piutang,  perusahaan  anjak  piutang mengambil alih tanggung jawab untuk menagih piutang dari pelanggan perusahaan klien. Pelanggan perusahaan klien membayar piutang secara langsung kepada perusahaan anjak piutang  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Terkahir,  setelah  piutang  dibayar penuh  oleh  pelanggan,  perusahaan  anjak  piutang  akan  memberikan  sisa  pembayaran setelah dikurangi diskon (biaya faktoring) kepada perusahaan klien.
Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988,  tanggal  20  Desember  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan  (selanjutnya  disingkat Kepres  No.61  Tahun  1988),  maka  lembaga  pembiayaan  dijadikan  dana  pembangunan selain bank dan pasar modal ( Julfizar & Siregar, 2012). Dalam Pasal 2 Kepres No.61 Tahun 1988 tersebut, disebutkan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang antara lain  meliputi  bidang  usaha  anjak  piutang.  Kepres  ini  dilanjutkan  dengan  peraturan pelaksananya  yaitu  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.1251/KMK.031/1988  tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Dalam Pasal 1 butir 8 Kepres R.I. No.61 Tahun 1988 jo Pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa Perusahaan Anjak Piutang ( Faktoring  Company )  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  usaha  pembiayaan  dalam bentuk  pembelian  dan/atau  pengalihan  serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan  jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) bahwa Anjak Piutang ( Faktoring ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Kegiatan  anjak  piutang  dilakukan  dalam  bentuk:  a.  pembelian  atau  pengalihan piutang/tagihan  jangka  pendek  dari  transaksi  perdagangan  dalam  atau  luar  negeri;  b.
penatausahaan  penjualan  kredit  serta  penagihan  piutang  perusahaan  klien  (Pasal  6 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988).
Sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 61 tahun 1988, maka pengertian kredit yang ditatausahakan seperti disebut sebagai kegiatan anjak piutang yang kedua bukanlah dalam artian kredit bank. Kredit dalam kegiatan anjak piutang ini hanyalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi oleh debitor. Apabila ditafsirkan kata  kredit  tersebut  sebagai  kredit  bank,  maka  ini  tidak  sesuai  dengan  Kepres  No.  61 Tahun  1988,  sehingga  bertentangan  dengan  hakikat  anjak  piutang,  yang  dimana-mana hanya mengkhususkan diri terhadap peralihan piutang dagang saja ( Wijaya & Hanifuddin, 2021) . Meskipun  belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang  perjanjian  anjak piutang,  namun  ini  dapat  masuk  dan  berkembang  di  Indonesia  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.) ( Malikhatun, 2018). Perjanjian anjak  piutang  dapat  ditundukkan  pada  KUHPerdata  berdasarkan  Pasal  1319  yang mengatur tentang perjanjian bernama dan tidak bernama. Ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi usaha anjak piutang. Dasar  hukum  tersebut  menurut  Fuady,  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua:  (Mamesah, 2015).
1. Dasar Hukum substantif yang meliputi:
a. Dasar Hukum Substantif Murni, yakni Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, mengenai kebebasan  berkontrak,  yang  menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, jika syarat sahnya perjanjian memenuhi pasal yang disebutkan yaitu pasal 1320 KUH Perdata, akan memenuhi empat syarat sebagai berikut: 1) Kesepakatan mereka  yang  akan  mengikat  dirinya.  2)  Membuat  suatu  perikatan  akan menimbulkan  kecakapan.  3)  Muncul  hal-hal  tertentu.  4)  Terjadi  hal-hal  yang memunculkan halal.
b. Dasar  Hukum  Substantif  Bertendensi  Prosedural,  yakni  terdapat  dalam KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan ini antara lain adalah Pasal 613 yang mengatur tentang  cessie  (pengalihan  piutang  atas  nama),  Pasal  1400  KUHPerdata  yang mengatur  tentang  subrogasi,  yaitu  pergantian  hak  pihak  berpiutang  oleh  pihak ketiga yang membayar kepada pihak berpiutang, Pasal 1457 KUHPerdata sampai Pasal 1540 KUHPerdata, yang mengatur tentang perjanjian jual-beli.
2. Dasar hukum Admnistratif yang terdiri dari:
a. Dalam tingkatan undang-undang mencakup Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 6 huruf 1 UU No. 7 Tahun 1992 memberi alas hukum  kepada  bank  untuk  melakukan  kegiatan  anjak  piutang  dan  sekaligus memberikan  sebuah  batasan-batasan  pengertian  tentang  anjak  piutang.
Menurut  pasal  6  huruf  1  UU  No.  7  Tahun  1992  ini.  Kegiatan  anjak  piutang mengurus  piutang  atau  tagihan  jangka  pendek  dari  transaksi  perdagangan didalam negeri maupun luar negeri, cara yang dilakukan yakni menggunakan cara pembelian atau pengalihan piutang.
b. Peraturan lainnya, yaitu pertama keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan.  Kedua,  keputusan  Menteri Keuangan  No.  1251/KMK.013/1988  tentang  ketentuan  dan  tata  cara pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan.  Ketiga,  keputusan  Menteri  Keuangan  No. 468/KMK.017/1955  tentang  Perubahan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan.  Dalam  ketiga  peraturan  itu  semua hanya  mengatur  tentang  bentuk  usaha,  tata  cara  pendirian,  pemodalan  serta pengawasan Perusahaan Anjak Piutang
Adapun unsur-unsur dari perjanjian anjak piutang sebagai berikut:
a. Para pihak dalam kegiatan anjak piutang, yang terdiri dari perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membeli atau menatausahakan penjualn kredit serta  penagihan  piutang  perusahaan  klien;  pihak  klien,  yaitu  pihak  yang memiliki  piutang  yang  kemudian  dijual  kepada  perusahaan  anjak  piutang; pihak customer, yaitu pihak yang berhutang kepada pihak klien.
b. Obyek  perjanjian  anjak  piutang  adalah  piutang  dagang,  yaitu  piutang  yang timbul dari transaksi dari perdagangan dalam maupun luar negeri.
c. Pembelian atau pengalihan piutang;
d. Penatausahaan penjualan kredit;
e. Penagihan piutang pihak klien.
Dari unsur-unsur di atas dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur  perjanjian  jual  beli,  yang  sudah  di  atur  dalam  KUHPerdata.  Akan  tetapi perjanjian  anjak  piutang  juga  mempunyai  ciri-ciri  khusus  yang  membedakannya  dari perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri.

## Kelebihan dan Kekurangan Anjak Piutang sebagai Alternatif Pembiayaan Konsumen
Anjak piutang memberikan manfaat bagi perusahaan klien dengan meningkatkan likuiditas  dan  mengurangi  risiko  kredit.  Selain  itu,  perusahaan  klien  juga  dapat menghindari  tugas  menagih  piutang,  sehingga  dapat  fokus  pada  aktivitas  bisnis  inti. Namun,  sebelum  melakukan  anjak  piutang,  perusahaan  klien  harus  mempertimbangkan biaya  yang  terlibat  dan memahami implikasi  dari  keputusan ini.  Selain itu,  proses  anjak piutang  dapat  berbeda-beda  tergantung  pada  kesepakatan  antara  perusahaan  klien  dan perusahaan anjak piutang.
Keuntungan dari konsep anjak piutang bagi perusahaan klien antara lain:
a. Mendapatkan  dana  tunai  dengan  cepat  untuk  membiayai  operasional  atau  ekspansi bisnis.
b. Mengurangi risiko gagal bayar dari pelanggan, karena risiko tersebut ditanggung oleh perusahaan anjak piutang.
c. Meningkatkan likuiditas dan mengurangi ketergantungan pada peminjaman bank. Pihak yang terkait dengan anjak piutang mempunyai keuntungan, diantaranya:
1. Bagi perusahaan anjak piutang:
a. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi;
b. Membantu menyelesaikan pertikaian diantara kreditur dan debitur;
c. Membantu manajemen pihak kreditur dalam menyelenggarakan kredit
2. Bagi kreditur:
a. Mengurangi resiko kerugian tak tertagihnya piutang;
b. Memperbaiki sistem administrasi yang kurang baik;
c. Memperlancar kegiatan usaha
d. Kreditur dapat lebih berkosentrasi ke usaha lain;
3. Bagi Debitur, dapat memperbaiki motivasi untuk segera membayar utang secepatnya. Lebih lanjut, kelebihan/manfaat anjak piutang berupa:
1. Manfaat bagi klien, yang terdiri dari ( Hendra, 2013) :
a. Peningkatan  penjualan,  yaitu  melaui  jasa  ini  pembiayaan  klien  bisa  melakukan dengan cara kredit (pembiayaan) dalam penjualannya.
b. Kelancaran modal kerja, merupakan klien yang memungkinkan jasa anjak piutang untuk mengubah piutangnya yang belum pernah habis masa ke dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah sehingga sangat efisien.
c. Memudahkan penagihan piutang, merupakan penagihan utang yang jasa tersebut diberikan  oleh  lembaga  anjak  piutang  karena  dalam  klien  ini  tidak  perlu
penagihannya  secara  langsung  pada  pelanggan  sehingga  tenaga  kerja  waktunya dapat bermanfaat untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.
d. Efisiensi usaha, yakni pengelolaan kegiatan penjualan akan memungkinkan klien secara lebih rapi dan efisien karena pihak perusahaan pada administrasinya sudah berpengalaman.
2. Manfaat  bagi  faktor  (lembaga  anjak  piutang),  yaitu  manfaat  utamanya  yang  akan diterima  lembaga  anjak  piutang  adalah  dari  pihak  klien  mendapatkan  penerimaan brupa bentuk fee.  Fee-nya tersebut terdiri dari: a. Discount fee (Biaya diskon), yaitu Jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada  faktor.  Biaya  diskon  ini  perhitungannya  diperoleh  dari  persentase  tertentu dengan apa yang diperoleh besarannya melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar risikonya. b. Service fee (Biaya jasa), yaitu upah yang dibayarkan kepada  faktor oleh klien.  Karena  faktor  memberikan  jasa  non  pembiayaan  yang  besar  nilai  persentase tersebut ditentukan oleh besar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Semakin besar  volume  penjualan,  akan  semakin  besar  pula  fee  tersebut.  Dan  semakin  sulit penagihannya, akan semakin kecil.
3. Manfaat bagi pelanggan, antara lain:
a. Klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit. Karena kehadiran jasa pembiayan faktoring akan memungkinkan dilakukannya klien dalam penjualan secara kredit.
b. Klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pelayanan pada penjualan lebih baik dengan jasa adminitrasi penjualan.
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa anjak piutang bukanlah solusi yang tepat untuk setiap perusahaan. Beberapa bisnis mungkin tidak cocok dengan konsep ini karena biaya transaksi dan persentase diskon bisa jadi tinggi, tergantung pada risiko piutang dan lama  waktu  penagihan.  Oleh  karena itu,  sebelum memutuskan  untuk  menggunakan  jasa anjak  piutang,  perusahaan  harus  mempertimbangkan  dengan  matang  dan  memahami implikasi serta konsekuensi dari keputusan tersebut.
Dari  sisi  hukum,  anjak  piutang  merupakan  kegiatan  yang  dasarnya  adalah perjanjian.  Meski  demikian,  perjanjian  anjak  piutang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam KUHPerdata  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Pengaturan  yang  ada  sampai saat  ini  hanya  merupakan  peraturan  yang  bersifat  administrasi  belaka,  sedangkan mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak diatur ( Siombo, 2019). Selain itu, Mengenai persyaratan perjanjian anjak piutang belum diatur secara khusus dalam hukum postif di Indonesia,  meskipun  kita  dapat  merujuknya  dalam  KUHPerdata,  yang  mengenal  sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak).
Dari  sisi  hukum  perjanjian,  praktek  perjanjian  anjak  piutang  berbentuk  kontrak baku,  memuat  isi  kontrak  yang  telah  ditentukan  sepihak  oleh  faktor.  misalnya  pada klausul kewenangan faktor untuk menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian  piutang  dengan  harga  yang  dipandang  baik  oleh  faktor.  Persyaratan  standar selalu diterima oleh pihak klien tanpa membaca isi persyaratan atau mengetahui isi secara utuh, hal ini seringkali menimbulkan kerugian yang sangat serius. Pada perjanjian anjak piutang,  salah  satu  pihak  yaitu  pihak  faktor  sebagai  pihak  terkuat  memiliki  kedudukan yang  lebih  tinggi  dalam  membuat  perjanjian  tersebut  sehingga  pihak  klien  hanya  dapat menerima isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak faktor.
Sebagai  alternatif  pembiayaan  konsumen,  secara  umum  anjak  piutang  memiliki beberapa kelemahan berikut:
1. Keterbatasan pasar: Meskipun anjak piutang telah berkembang di Indonesia, pasar ini masih terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Ini dapat menyebabkan keterbatasan  pilihan  bagi  perusahaan  yang  ingin  menjual  piutang  mereka  kepada faktor.
2. Kurangnya  kesadaran:  Banyak  perusahaan,  terutama  yang  berukuran  kecil  dan menengah,  mungkin  belum  sepenuhnya  menyadari  manfaat  anjak  piutang  dan bagaimana  cara  kerjanya.  Akibatnya,  mereka  mungkin  tidak  memanfaatkan  layanan ini dengan optimal atau bahkan tidak menyadari bahwa opsi tersebut ada.
3. Biaya: Layanan anjak piutang tidak gratis. Perusahaan yang menggunakan jasa faktor harus membayar  biaya  yang  mencakup jasa faktor  serta  bunga  untuk meminjamkan dana  sebelum  piutang  dibayar.  Biaya  ini  dapat  menjadi  beban  tambahan  bagi perusahaan, terutama jika margin keuntungan mereka tipis.
4. Risiko kualitas piutang: Faktor harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan kualitas  piutang  yang  dibeli  dari  perusahaan.  Jika  piutang  ternyata  tidak  dapat dikumpulkan atau berisiko mengalami wanprestasi, maka faktor mungkin mengalami kerugian.
5. Kontrak  dan  perjanjian:  Kontrak  dan  perjanjian  yang  terkait  dengan  anjak  piutang dapat  menjadi  rumit  dan  memakan  waktu.  Proses  persetujuan  dan  negosiasi  antara perusahaan dan faktor dapat memakan waktu dan sumber daya.
6. Pengaruh  terhadap  hubungan  dengan  pelanggan:  Anjak  piutang  melibatkan keterlibatan  pihak  ketiga  (faktor),  yang  dapat  mempengaruhi  hubungan  antara perusahaan dan pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin merasa kurang nyaman atau merasa  perusahaan  kurang  stabil  jika  mengetahui  bahwa  perusahaan  harus menggunakan anjak piutang untuk mengelola kas.
7. Ketidakcocokan bisnis: Anjak piutang mungkin tidak cocok untuk semua jenis bisnis. Beberapa  industri  atau  jenis  usaha  mungkin  memiliki  profil  piutang  yang  kurang sesuai dengan persyaratan anjak piutang.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  ada  peraturan perundang-undnagan  yang  secara  khusus  menjadi  legitimasi  hukum  dan  mengatur spesifik mengenai anjak piutang. Meski demikian, dasar hukum dan pengatuan perjanjian anjak piutang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dasar hukum substantif dan dasar hukum  yang  bersifat  administratif.  Lebih  lanjut,  Anjak  piutang  memiliki  sejumlah kelebihan  dan  manfaat  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjiannya.  Namun demikian  terdapat  pula  sejumlah  kekurangan  akibat  belum  adanya  aturan  khusus mengenai syarat-syarat dalam perjanjian anjak piutang. Hal ini berimplikasi pada ketidak seimbangan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  anjak  piutang,  khususnya dalam kontrak baku yang lebih menekankan pada kewajiban klien daripada haknya, dan pada  sisi  lain  lebih  menekankan  pada  hak  perusahaan  anjak  piutang  dari  pada kewajibannya.  Sebagai  rekomendasi,  mengacu  pada  adanya  ketidakseimbangan  antara hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  anjak  piutang,  maka  pemerintah  perlu segera  mengadakan  peraturan  khusus  mengenai  perjanjian  anjak  piutang  yang  dapat memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat dalam perjanjian anjak piutang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, peraturan mengenai  anjak  piutang  sebaiknya  diterbitkan  dalam  produk  hukum  undang-undang sehingga  dapat  lebih  menjamin  dasar  hukum  yang  kuat  dan  mantap  bagi  pelaksanaan anjak piutang di Indonesia
REFERENSI Diansari,  R.  E.,  &  Adhivinna,  V.  V.  (2019).  Mengapa  Perusahaan  Anjak  Piutang  Kurang Berkembang  Di  Indonesia.  Wahana:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi, 22(2), 169-185.
Hambali,  A.  R.,  Ramadani,  R.,  &  Djanggih,  H.  (2021).  Politik  Hukum  PERMA  Nomor  1 Tahun  2020  dalam  Mewujudkan  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum  terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 200-223.
Hanifah, R., Prayoga, G., Sabrina, R. A., & Kharisma, D. B. (2021). Tantangan Hukum Peer To  Peer  Lending  dalam  Mendorong  Pertumbuhan  Industri  Financial  Technology. Pandecta Research Law Journal, 16(2), 195-205.
Hendra,  M.  (2013).  Analisis  Hak  dan  Kewajiban  para  Pihak  pada  Perjanjian  Jual  Beli Piutang dalam Pembiayaan Anjak Piutang. USU Law Journal, 1(1), 14190.
Ilyas, M., & Ramadani, R. (2022). The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time. SASI , 28 (2), 244-258.
Julfizar, J., & Siregar,  J. (2012). Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung USAha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada PT. Sarana Sumut Ventura). JURNAL MERCATORIA, 5(2), 106-120.
Malikhatun, S. (2018). Reorientasi Pertanggungjawaban Klien Dalam Perjanjian Faktoring Bagi Industri Kecil. Diponegoro Private Law Review, 2(1).
Mamesah,  E.  L.  (2015).  Eksistensi  Perjanjian  Anjak  Piutang  bagi  Pelaku  Usaha.  Lex  Et Societatis, 3(3).
Prasetyawati,  E.  (2013).  Konsep  Hukum  Pembiayaan  Konsumen  Di  Masa  Yang  Akan Datang. Yustisia, 2(2).
Quran, A. A. (2017). Anjak Piutang (Faktoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 193-210.
Ramadani, R., Hamzah, Y. A., & Mangerengi, A. A. (2021). Indonesia's Legal Policy During COVID-19 Pandemic: Between the Right to Education and Public Health. JILS , 6 , 125. Raysando, M. B. R., Setyawati, N. K. A., & Arini, D. G. D. (2021). Penyelesaian Wanprestasi atas  Dasar  Force  Majeure  Akibat  Pandemi  Covid-19  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 349-353.
Siombo,  M.  R.  (2019).  Lembaga  pembiayaan  dalam  perspektif  hukum.  Penerbit  Unika Atma Jaya Jakarta.
Wijaya, M. S., & Hanifuddin, I. (2021). Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang bagi Pelaku Usaha dari Sisi Yuridis dan Ekonomis. Jurnal Masohi, 2(1), 52-62.
Copyright Holder :
© Sri Poernomo Lestari (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: