Vol. 3, No. 2,  July 2020 P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4 DOI:
/view/4
Copyright © 2019, al-Afkar Journal

## IMPLEMENTASI KONSEP MUDHOROBAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KCP INDRAMAYU

## Ahmad Syathori
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra E-Mail: ahmadsyathori98@gmail.com
Received Revised Accepted 3 Maret 2020 20 April 2020 30 Mei 2020

## IMPLEMENTATION OF MUDHOROBAH CONCEPT AT BANK SYARIAH MANDIRI IN KCP INDRAMAYU

## Abstract
Based  on  the  author's  research  that  the  application  of  mudharabah  financing  at  Bank Syariah  Mandiri  KCP  Indramayu  in  conducting  financing  specifically  based  on mudharabah  agreements  has  systematic  requirements  and  procedures  with  several stages. The use of 5C analysis as a prudential standard in banking is also carried out, at which the bank still  requires financing  customers to provide collateral to the bank, as for how to calculate the results for the bank using the Revenue Sharing method. One of the  factors  determining  the  pattern  of  revenue  sharing  using  revenue  sharing  is  that banks  are  too  challenging  to  anticipate  risk  risks  (mudharib)  and  moral  hazard financing  customers.  Islamic  banks  so  far  are  still  not  as  secure  and  efficient  as conventional banks in terms of assets and operating systems.
Keywords: mudhorobah concept, syariah principt, and finance regulation.

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan  konsep,  implementasi,  penghitungan  bagi  hasil  dan kesesuaiannya  dengan  prisnsip  syariah  dan  hukum  fikih  akad mudharabah  pada  Bank Syariah  Mandiri  KCP  Indramayu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Data dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  observasi  dan  wawancara  serta  melalui  data penelusuran   kajian pustaka yang relevan. Berdasarkan penelitian penulis bahwa aplikasi
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
pembiayaan  mudharabah  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Indramayu  dalam melakukan  pembiayaan  khususnya  yang  berbasis  akad  mudharabah    memiliki  syarat dan prosedur yang sistematis dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisa 5C sebagai standard  prudential  dalam  perbankan  juga  dilakukan  atinya  bank  tetap  mensyaratkan  kepada nasabah  pembiayaan  harus  memberikan  jaminan  (collateral)  kepada  bank.  Adapun  cara menghitung  bagi  hasilnya  bank  menggunakan  metode  Revenue  Sharing.  Salah  satu faktor  penetapan  pola  bagi  hasil  menggunakan  revenue  syaring  adalah  karena  bank terlalu  sulit  untuk  mengantispasi  resiko (business  risk) moral  hazard  nasabah pembiayaan (mudharib) dan bank syariah sejauh ini masih belum sekuat dan seefisien bank konvensional dalam hal asset dan sistem operasinya.
Kata kunci: konsep mudhorobah, prinsip syariah, dan regulasi pembiayaan.

## Pendahuluan
Pola  mudharabah    dalam  bank  syariah  juga  sudah  mengalami  pergeseran jauh  dari  mudharabah  yang  ada  dalam  kajian  literatur  fikih  klasik,  namun  sejauh analisis  penulis  pergeseran  (modifikasi  mudharabah)  itu  mutlak  harus  dilakukan karena  berubahnya  kondisi  dan  situasi  yang  ada  dan  pola  tersebut  juga  sudah mendapat  justifikasi  dari  fatwa  dan  lembaga  yang  otoritatif  dalam  masalah keuangan dan akuntansi syariah Internasioanal
Bank  Syariah  adalah  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip syariah  yang  meliputi  bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  surat  berharga berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian syariah,  dana  pensiun lembaga  keuangan  syariah  dan  bisnis syariah. 1 Keberadaan ekonomi  syariah  sudah  dulu  ada  sejak  agama  Islam  diturunkan  namun  khusus di  Indonesia   Keberadaan   ekonomi   syariah   baru   dapat   dirasakan   beberapa tahun  belakangan  ini,  lembaga-lembaga  ekonomi  yang  berbasiskan  syariah semakin  marak  di  panggung  perekonomian  nasional.  Mereka  lahir  menyusul krisis  berkepanjangan  sebagai  buah  kegagalan  sistem  moneter  kapitalis  di Indonesia.
Sejak  berdirinya  Bank  Muamalat  sebagai  pelopor  bank  yang  menggunakan sistem  syariah  pada  tahun  1991,  kini  banyak  bermunculan  bank-bank  syariah, baik  yang  murni  menggunakan  sistem  tersebut  maupun  baru  pada  tahap membuka  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  atau  divisi  usaha  syariah.  Namun keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  terkhusus  bank  syariah  dalam  perbankan nasional  baru  dikembangkan  sejak  tahun  1992  yang  ditandai  dengan  berlakunya Undang-Undang RI  No.  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan,  yang  mulai mengakomodir  keberadaan  bank  syariah.  Namun  Undang-Undang  ini  belum memberikan  landasan  hukum  yang  cukup  kuat  terhadap  pengembangan  bank syariah, karena  belum  secara tegas  mencantumkan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan
1 Hukum Ekonomi syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta:Kencana,  2012), h. 427.
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
usaha bank. 2
Undang-Undang  RI  No.  21  Tahun  2008  pasal  2  Tentang  Perbankan  Syariah menyebutkan  bahwa  Perbankan  Syariah  dalam    melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan  Prinsip  Syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian. 3 Lalu dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan prinsip syariah  adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Undang- Undang  RI  No.10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  juga  menyebutkan  mengenai Prinsip  Syariah  yaitu  aturan   perjanjian   berdasarkan   hukum   Islam   antara   bank dan   pihak   lain   untuk penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah) ,  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan modal  ( musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah), atau    pembiayaan    barang    modal    berdasarkan    prinsip    sewa murni   tanpa   pilihan
(ijarah), atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ). 4
Nilai-nilai  prinsip  syariah  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan, kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan (rahmatan  lil’ alamin). diterapkan dalam  pengaturan  perbankan    yang  didasarkan  pada  prinsip  syariah    yang disebut  prinsip  perbankan  syariah.  Prinsip  perbankan  syariah  merupakan  bagian dari  ajaran  Islam  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Salah  satu  prinsip  dalam perbankan  syariah  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  adalah  larangan riba, gharar,  maisir,  haram dan zalim dalam  berbagai  bentuknya,  dan  menggunakan sistem  antara  lain  prinsip  bagi  hasil.  Salah  satunya mudharabah Dengan  prinsip bagi  hasil,  Bank  Syariah  dapat  menciptakan  iklim  investasi  yang  sehat  dan  adil karena  semua  pihak  dapat  saling  berbagi  baik  keuntungan  maupun  potensi risiko yang  timbul  sehingga  akan  menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan  nasabahnya.  Dalam  jangka  panjang,  hal  ini  akan  mendorong  pemerataan ekonomi  nasional  karena  hasil  keuntungan  tidak  hanya  dinikmati  oleh  pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola  modal.
Perbankan  syariah  dengan  sistemnya  yang  ideal  dalam  kenyataannya  masih belum  banyak  diminati  oleh  masyarakat  sebagai  mitra  kerjasama  muamalah,  ini menunjukkan  masih adanya kekurangan  yang  perlu  kajian  serius.  Risiko  utama bank  syariah  adalah  kegagalan  dalam  merepresentasikan  kesyariahannya.  Risiko tersebut  timbul  akibat  pelanggaran  terhadap  ketentuan  prinsip  syariah  yang melekat  di  seluruh  transaksi  perbankan  syariah  dan  berkaitan  dengan
2 Sofiniyah Ghufron, ed., Konsep dan  Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005) ,
3 Republik Indonesia , Undang-Undang  No.21 Tahun 2008 ,  bab I, Pasal 1.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 10 Tahun 1998, bab I, Pasal 1.
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pengawas  syariah.  Oleh  karena  itu,  pemenuhan prinsip  syariah  bagi  bank  syariah  sangatlah  penting.  Kepatuhan  terhadap  prinsip syariah  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  06/24/PBI/2004  tentang  Bank Umum  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Undang- Undang  No.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  &  Undang-Undang No. 21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Keharusan  pemenuhan  prinsip  syariah berimplikasi  pada keharusan  adanya pengawasan  terhadap pelaksanaan  kepatuhan tersebut.  Dimana  pengawasan  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menilai kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan,  apakah sudah sesuai semestinya (yang ditetapkan) atau tidak.
Oleh  karena  itu  perlu  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai bagaimanakah  penerapan  prinsip  syariah  dalam  lembaga-lembaga  keuangan  dan perbankan  syariah. khuusnya  pada lembaga perbankan  syariah  sebagai  lembaga keuangan  yang  mengaplikasikan  sistem  syariah  apakah  sudah  mentaati  prinsip, aturan dan ketentuan syariah yang ada  ataukah label syariah hanya sebatas simbol belaka.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  konsep,  implementasi  prinsip  syariah  dan hukum  Islam  (fikih)  tentang  mudharabah  yang  diaplikasikan  dalam  perbankan Syariah Mandiri KCP Indramayu

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  kajian  ini  termasuk  dalam  penelitian deskriptif-analitis,  yakni  penelitian  yang  menggambarkan  data  dan  informasi  yang berdasarkan  pada  fakta-fakta  yang  diperoleh  di  lapangan28  yaitu  berusaha memaparkan  fenomena  model  mudharabah  dan  prakteknya  dalam  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Indramayu  apa  adanya,  kemudian  menarik  kesimpulan  berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut.
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang menghasilkan  deskripsi  berupa  kata-kata,  tertulis  atau  lisan  dari  fenomena  yang  di teliti, 5 dengan mencermati dan menganalisa secara alamiah dan kualitatif mengenai aplikasi sistem bagi hasil Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu berdasarkan obyek penelitian  yang  akan  diteliti  yaitu  konsep  bagi  hasil (mudharabah) serta penerapannya  dengan  melihat  keserasiannya  dengan  aturan  dan  prinsip0syariah syariah dan hukum Islam (fikih) yang ada, maka pendekatan pokok yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif  dan  komparatif.    Pendekatan dimaksud  menggambarkan  keterkaitan  (korelasi)  antara  prinsip-prinsip  yang melandasi  model mudharabah dan  dengan praktek yang terjadi dalam operasional Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu.
Ada  dua  macam  data  yang  diteliti,  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  berkaitan  mekanisme  pengelolaan
5 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-2,
h. 309
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
dana  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Indramayu  dan  nisbah  bagi  hasil  yang ditetapkan. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, dan tulisan dalam makalah dan jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan.
Pengumpulan  data,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  dilakukan dengan  menggunakan  tiga  metode  pengumpulan  data,  yaitu:  kajian  kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan sejumlah nara sumber yang terkait.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Bank Syariah
Bank  syariah  atau  dalam  istilah  lain  disebut  dengan  bank  Islam    secara  akademik mempunyai  pengertian  berbeda  akan  tetapi  secara  teknis  mempumyai  pengertian yang  sama.  Undang-Undang  RI  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah menyebutkan  bahwa  Bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah. 6 Berdasarkan  pengertian diatas  dapat  diberi  pemahaman lebih lanjut mengenai bank syariah ialah lemabaga keuangan  yang  usaha  pokoknyamemberikan      kredit      dan      jasa-jasa      dalam lalulintas   pembayaran   serta peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan dengan  prinsip-prinsip  syariat  Islam.
Dari  pengertian  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pengoperasian  bank syariah  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  syariah  yaitu  yang  berdasarkan  Al- Qur‘an  dan  Hadis  yaitu  hukum  fiqh  muamalah  yang  mengatur  hubungan  antara manusia  dengan  manusia  maupun  individu  dengan  kelompok  dalam  hal  ini meliputi  jual  beli,  piutang  gadai  dan  lain  sebagainya

## Peraturan Hukum Terkait Bank Syariah
a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  No.7  Tahun  1992,  yang memposisikan  bank  Syariah  sebagai  bank  umum  dan  bank  perkreditan rakyat,  memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang  ditandai  dengan  mulai  beroperasinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI) pada  tanggal  1  Mei  1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.
Namun  bukan  hanya  itu,  Tercatat  bahwa  bank-bank  (pedesaan)  Islam pertama  di  Indonesia  adalah  BPR ‖ Mardatillah ‖ (BPRMD)  dan  BPR ―Berkah  Amal  Sejahtera ‖ .  Keduanya  beroperasi  atas  dasar  hukum  Islam (syariah)  dan  terletak  di  Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.
Meskipun  Undang-Undang  No.7  Tahun  1992  tersebut  tidak  secara  eksplisit menyebutkan  pendirian  bank  syariah  atau  bank  bagi  hasil  dalam  pasal- pasalnya,  kebebasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  deregulasi tersebut  telah memberikan  pilihan  bebas  kepada  masyarakat  untuk
6 UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
merefleksikan  pemahaman  mereka  atas  maksud  dan  kandungan  peraturan tersebut.
b. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Arah  kebijakan  regulasi  ini  dimaksudkan  agar  ada  peningkatan  peranan  bank nasional  sesuai  fungsinya  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat  dengan  prioritas  koperasi,  pengusaha  kecil,  dan  menengah  serta seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  diskriminasi.  Karena  itu,  Undang-Undang No.10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.7  Tahun  1992 hadir  untuk  memberikan  kesempatan  meningkatkan  peranan  bank  syariah untuk menampung aspirasi dan  kebutuhan masyarakat
c. Undang-Undang No.23 Tahun 1999
Undang-Undang  No.23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  telah menugaskan kepada  BI  untuk  mempersiapkan  perangkat  aturan  dan  fasilitas-fasilitas penunjang  lainnya  yang  mendukung  kelancaran  operasional  bank  berbasis Syariah  serta penerapan dual bank system
d. Undang-Undang No.21 Tahun 2008
Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Bank  Syariah adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatanusahanya  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
e. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah:
1) PBI  No.9/19/PBI/2007  tentang  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah.
2) PBI  No.6/24/PBI/2004  tentang  bank  umum  yang  melaksnakan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3) PBI  No.7/35/PBI/2005  tentang  perubahan  atas  peraturan  bank  Indonesia  No. 6/24/PBI/2004  tentang  bank  umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah

## Prinsip Syariah
Prinsip  Syariah  merupakan  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah. 7 Dalam  hal  ini  dalam  setiap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  antara  bank  dan nasabahnya  terdapat  aturan-  aturan  berdasrakan  aturan  syariah  yang  harus dipenuhi.  Prinsip-prinsip  syariah  merupakan  implikasi  nilai  filosofis  Islam  yang dijadikan  acuan  dalam  seluruh  kegiatan  perekonomian  terkhusus  dalam  kegiatan perbankan,  prinsip-prinsip  syariah  adalah  bersumber  dari  hukum  Islam  baik  yang primer maupun sekunder
7 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h.
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  menyebutkan  bahwa  Kegiatan  usaha  yang  berasaskan  Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 8
1. Riba,  yaitu  penambahan  pendapatan  secara  tidak  sah  (batil)  antara lain  dalam    transaksi    pertukaran    barang    sejenis    yang    tidak    sama kualitas, kuantitas,  dan  waktu  penyerahan  atau  dalam  transaksi  pinjam- meminjam yang  mempersyaratkan  Nasabah  Penerima  Fasilitas mengembalikan  dana  yang  diterima  melebihi  pokok  pinjaman  karena berjalannya waktu.
2. Maisir,  yaitu  transaksi  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan  yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki, tidak diketahui  keberadaannya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada  saat transaksi  dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim,  yaitu  transaksi  yang  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  pihak lainnya.
Sesuai  dengan  penjelasan  dari  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah  mengenai  unsur-unsur  yang  dilarang  dalam kegiatan  perbankan  telah  menjadi  indikasi  bahwa  dalam  setiap  kegiatan perbankan  harus  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  telah  diwajibkan dalam setiap kegitan perbankan.
Sebagaimana  bank  konvensional  bank  syariah  juga  mempunyai  peran sebagai  lembaga  perantara  antara  satuan-satuan  kelompok  masyarakat  atau unit-unit  ekonomi  yang  mempunyai  kelebihan  dana  dengan  unit-unit  lain yang  mengalami  kekurangan  dana  namun  sebagaimana  yang  diketahui sebagai  bank  syariah  segala  kegiatan  yang  dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah
.

## Mudharabah
Mudharabah    adalah  perjanjian  bagi  hasil,  Rasulullah  sendiri  telah melakukan  akad atau perjanjian mudharabah  dengan  Siti  Khadijah dimana saat  itu Khadijah  telah  mempercayakan  barang  dagangannya  untuk  dijual  oleh  Nabi  ke negeri-negeri  jazirah  arab.  Khadijah  adalah  pemilik  modal  100  % (shahib  al-mal) dan  Nabi  berperan  sebagai  pelaksana  usaha  ( mudharib) yang  bertujuan  untuk mendapatkan  keuntungan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  atau  akad mudharabah  merupakan  persetujuan  perkongsian  antara  harta  dari  salah  satu pihak  dengan kerja atau pengelola usaha dari pihak lain.
8 UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
I stilah  mudharabah  dalam  fikih  muamalah  adalah  akad  perjanjian  antara kedua  belah  pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya  dikembangkan,  sedangkan  keuntungannya  dibagi  antara  keduanya  sesuai dengan  ketentuan  yang  sudah  disepakati. 9 Atau  sebuah  akad  kerjasama  antar pihak  yaitu  pihak  pertama (shahib  al-mal) menyediakan  seluruh  100%  modal sedangkan  pihak  lainnya  menjadi (mudharib) pengelola.  Jadi  mudharabah merupakan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pihak  yang  memiliki  modal  dan  pengelola modal  yang  segala  ketentuan  dalam usaha itu sudah disepakati lebih awal terlebih dahulu.
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  rukun  dari  mudharabah  tersebut,  Ulama Hanafiyah  berpendapat  bahwa  rukun  mudharabah  tersebut  hanya  ijab  dan  qabul saja,  sedangkan  menurut  Jumhur  ulama  rukun  mudharabah  itu  adalah  sebagai berikut: 10 (1)  orang    yang    berjanji (al-akid), yaitu  pemilk  modal (shahibul    maal) dan  pengelola usaha ( mudharib) (2) modal (maal) ; dan (3) Ijab dan kabul ( s highat). Ulama    Syafi‘iyah    menambah    rukun  mudharabah  tersebut  diatas  dengan kerja  atau  usaha  dan  keuntungan  atau  laba,  sehingga  rukun  mudharabah  menjadi lima.
Dalam  kontek  perbankan  syariah  penyaluran  dana  oleh  bank  syariah  disebut dengan  investasi dan pembiayaan,  disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah  prinsip  penanaman  dana  atau  penyertaan  dan  keuntungan  yang  diperoleh bergantung  kinerja  atau  usaha  yang  menjadi  objek  penyertaan  tersebut,  disebut pembiayaan  karena  bank  syariah  menyediakan  dana  guna  membiayai  kebutuhan nasabah  atau mudharib yang  membutuhkan  dana  dan  layak  untuk  memperoleh pembiayaan  tersebut.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari  usaha  secara  mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak.  Apabila  terjadi kerugian  maka  akan  ditanggung  oleh  si  pemilik  modal  selama  bukan  akibat kelalaian  atau  kecurangan  pengelola,  jika  kerugian  diakibatkan  oleh  si  pengelola maka  si  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang terjadi.
Sistem  mudharabah  dapat  diaplikasikan  pada  produk  tabungan,  deposito  dan giro  sama  dengan  prinsip  syariah  wadi‘ah  mudharabah  juga  diatur  dalam  fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dan dalam bentuk deposito diatur dalam  fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000.
Adapun isi ketentuan ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah  berdasarkan  fatwa  DSN NO:  03/DSN-MUI/IV/2000  adalah  sebagai beirkut: 11
1. Dalam  transaksi  ini  nasabah  bertindak  sebagai  shahibul  maal  atau pemilik  dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah  Jilid 13 (Bandung: Al-Ma‘arif, 1997), h. 36.
10 Antonio  Muhammad  Syafi‘i, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan. (Jakarta:  Tazkia Institute, 1999), h. 227.
11 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan  Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 245.
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
2. Dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib,  bank  dapat  melakukan  berbagai macam  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syari‘ah  dan mengembangkannya,  termasuk  di  dalamnya  mudharabah  dengan  pihak lain.
3. Modal  harus  dinyatakan  dengan  jumlahnya,  dalam  bentuk  tunai  dan bukan  piutang.
4. Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  dan dituangkan  dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank  sebagai  mudharib  menutup  biaya  operasional  deposito  dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank  tidak  diperkenankan  untuk  mengurangi  nisbah  keuntungan nasabah  tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Mudharabah  terbagi  kepada  dua  bagian  yaitu  mudharabah  mutlaqah  dan mudharabah muqayyadah. 12
Mudharabah muthlaqah yaitu  perjanjian  kerjasama  antar  shahibul  mal  dan mudharib  tidak  dibatasi  dengan  spesifikasi  usaha,  tempat  dan  waktu  selagi  dalam batas-batas yang dibenarkan  oleh hukum syara‘ dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pendapatan  atau  keuntungan  tersebut  dibagi  berdasarkan  nisbah  yang telah  disepakati di awal akad
b) Pemilik  modal  tidak  boleh  ikut  serta  dalam  pengelolaan  usaha,  tetapi diperbolehkan    membuat    usulan    atau    melakukan    pengawasan. Mudharib mempunyai  kekuasaan  penuh  untuk  mengelola  modal  dan  tidak ada  batasan,  baik mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya.
c) Penerapan  mudharabah  muthlaqah  dapat  berupa  tabungan  dan  deposito, sehingga  terdapat  dua  jenis  himpunan  dana  yaitu  tabungan  mudharabah dan  deposito mudharabah.
d) Pemilik  modal  dalam  bentuk  tabungan  mudharabah  dapat  mengambil dananya  apabila  sewaktu-waktu  dibutuhkan  sesuai  perjanjian  yang disepakati  namun  tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
e) Deposito  mudharabah  hanya  dapat  diacairkan  sesuai  dengan jangka  waktu  yang telah disepakati 1,3,6, atau 12 bulan.
Adapun Mudharabah muqayyadah adalah  perjanjian  atau  usaha  kerjasama  yang dibatasi  sesuai  dengan  kehendak  shahibul  mal  selagi  dalam  bentuk  yang dihalalkan.  Jenis  mudharabah  ini  merupakan  simpanan  khusus (restricted investment) dimana  pemilik  dana (shahibul  maal) dapat  menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi bank (mudharib) baik mengenai  tempat tujuan maupun jenis usahanya. Ketentuan mudharabah muqayyadah sebagai berikut:
a) Bank  sebagai  manajer  investasi  bagi  nasabah  institusi  (baik  pemerintah maupun  lembaga  keuangan  lainnya)  atau  nasabah  korporasi  untuk menginvestasikan  dana  mereka  pada  unit-unit  usaha  atau  proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
12 Shofiniyah  Ghufron, Konsep  Dan  Implementasi  Bank  Syariah (  Jakarta:  Renaisan,  2005),
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
b) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah .
c) Bentuk   investasi   nisbah   pembagian   keuntungan   biasanya dinegosiasikan secara kasus perkasus.
2. Prinsip Profit and Loss Sharing System Mudharabah  adalah  suatu  sistem    usaha  bagi  laba  dalam  prespekti ekonomi  Islam,  di  mana  pihak-pihak  yang  akan  melakukan  investasi  bersama memberikan  modal,  tenaga  kerja  dan  manajemen  pada  kesepakatan  kontrak untuk  berbagai  laba  dari  usaha  patungan  dengan  persentase  nisbah  yang ditentukan  diawal  kontrak.  Dalam  tulisan  Murasa  Sarkaniputra,  Chudhori membahas tiga point tentang mudharabah, Pertama, tentang dua faktor  yang mempengaruhi sistem mudharabah, yakni tingkat laba (profit rate) dan nisbah bagi-laba (profit-sharing  ratio) .  Keduanya  disebut  sebagai  tingkat  bagi-laba  ( profit  sharing  rate).  Kedua,  adanya  suatu  penyesuaian  yang  adaptif  antara tingkat  dan  nisbah,  yang  berdasarkan  hal  ini  maka  kontrak  mudharabah termasuk  yang  patut (fair) diakadkan.  Ketiga,  mekanisme  adaptif  ini mentransfer  insentif  investasi  kepada  investor  swasta  dengan  mengacu  pada adanya keragaman resiko dalam usaha patungan
Prinsip  bagi  hasil (profit  sharing) merupakan  karakteristik  umum  dan landasan dasar bagi oprasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya  berdasarkan  kaidah  al-mudharabah.  Berdasarkan  prinsip  ini,  bank Islam  akan  berfungsi  sebagai  mitra,  baik  dengan  penabung  maupun  dengan pengusaha yang meminjam dana.   Sehingga  dalam  menetapkan perhitungan nisbah  bagi  hasil  pada  bank  Islam    termasuk    di  dalamnya  asuransi  syari’ah harus  dilakukan    dengan    perhitungan profit  &  loss  sharing (prinsip  bagi untung/rugi).  Dalam  metode  ini  bagi  hasil  dihitung  dari  pendapatan  setelah dikurangi  biaya  oprasional  (sebelum  pajak  dan  biaya  bank).  Jika  diperoleh keuntungan  maka  keuntungan  tersebut  akan  dibagikan  sesui  dengan  nisbah yang telah disepakati. Begitu juga sebaliknya jika rugi, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
Ada  perbedaan  yang  mendasar  antara profit  loss  sharing dan revenue sharing .  Profit  sharing  menurut  etimologi  Indonesia  adalah  bagi  keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 13 Profit secara istilah adalah perbedaan  yang  timbul  ketika  total  pendapatan (total  revenue) suatu perusahaan  lebih  besar  dari  biaya  total  (  total  cost). 14 Secara  difinitif  profit sharing diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. 15 Hal ini dapat berbentuk  suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau  bulanan. 16 istilah lain dari profit
13 Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,  2002) h. 101
14 Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, h. 534
15 Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,  2002)  h. 102
16 Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, h. 537
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan  setelah  dikurangi  dengan    biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Keuntungan  usaha  dalam  dunia  bisnis  bisa  negatif,  artinya  usaha merugi,  positif  berarti  ada  angka  lebih  dari  sisa  pendapatan  dikurangi  biaya- biaya,  dan  nol  artinya  antara  pendapatan  dan  biaya  menjadi  balance. Keuntungan  yang  dibagikan  adalah  keuntungan  bersih (net  profit) yang merupakan  kelebihan  dari  selisih  atas  pengurangan  total cost terhadap  total revenue .  Hal inilah yang membedakan dengan revenue sharing di  mana pada sistem  ini  pembagian  dari  kerja  sama  usaha  dilakukan  perhitungan  berdasar pendapatan  kotor  penjualan  usaha (gross  sales) ,  tanpa  harus  di  kalkulasikan terlebih  dahulu  rincian  pengeluaran  biaya  operasional  usaha.  Pengeluaran biaya usaha pada sistem profit and loss sharing dibebankan pada modal usaha atau  pendapatan  usaha  tersebut,  artinya  biaya  akan  ditanggung  oleh  pihak pemodal ( investor/shahibul maal). Sedang revenue sharing, pengeluaran biaya usaha  dibebankan  pada  pihak  pengelola  modal (mudharib) ,  biaya-biaya tersebut  akan  ditanggung  dari  perolehan  atas  pembagian  hasil  yang  diterima pihak pengelola modal.
3. Aplikasi Mudharabah di Bank Syariah
a. Mudharabah Tsaniyyah Skema  mudharabah  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  merupakan  skema mudharabah  yang  mengacu  pada  mudharabah  yang  ada  dalam  literatur  fikih muamalah klasik yaitu akad langsung antara shohibul mal dan mudharib, dan inilah  skema  mudharabah  yang  telah  dipraktekkan  oleh  Rasulullah  SAW dengan Siti Khadijah pada masa itu, dan dengan para sahabat, serta dilakukan oleh  masyarakat  muslim  setelahnhya.  Dalam  kasus  ini  yang  terjadi  adalah investasi  langsung (direct  investment) antara  pemodal (shohibul  mal) sebagai surplus unit dengan pengelola (mudharib) sebagai defisit unit. Dalam konteks ini peranan sebagai lembaga intermediary tidak ada.
Karakteristik mudharabah dengan skema ini adalah adanya saling rasa percaya (amanah) antar personal yang melakukan kontrak (akad). Shohibul mal hanya mau  menyerahkan  modalnya  untuk  dikelola  oleh  mudharib  yang  sudah diketahui profesional dan memiliki karakter yang baik dan terpercaya. Dalam konteks sekarang ini mudharabah jenis ini sudah kurang relevan untuk diterapkan  dan  kemungkinannya  kecil  sekali  diaplikasikan  oleh  bank  syariah karena beberapa alasan:
1) Sistem kerja pada perbankan adalah investasi kelompok
2) Besarnya  nilai  investasi  yang  harus  digelontorkan  sehingga  harus ditopang  oleh  banyak  pihak  investor  sebagai  penyandang  dana  untuk proyek tertentu.
3) Lemahnya  disiplin  masyarakat  terhadap  norma  dan  agama  sehingga mempunyai potensi kegagalan sehingga bank tidak mempunyai jaminan
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
atas investasi yang dilakukan.
Melihat adanya pergeseran budaya dalam dinamika sosial ekonomi dan untuk mengantisipasi  beberapa  alasan  di  atas  ulama  kontemporer  terus  melakukan adaptasi  hukum  fikih  dengan  melakukan  ijtihad  sesuai  dengan  konteks kebutuhan  zamannya.  Maka  lahirlah  inovasi  skema  baru  mudharabah  yang dilakukan  oleh  tiga  pihak  dengan  menambahkan  satu  pihak  bank  syariah sebagai  pihak  intermediary  yang  mempertemukan  shohibul  mal  dengan mudharib.  Sehingga  beralih  dari  konsep  skema  direct  financing  ke  indirect financing.  Pada  akad  mudharabah  bentuk  ini  dikenal  juga  apa  yang  disebut dengan  dua tahap two-tier mudharabah yang  kemudian dipakai oleh lembaga bank  sebagai  lembaga  intermediary  yang  mengumpulkan  dana  pihak  ketiga yang  kemudian  disalurkan  kembali  dalam  bentuk  penyertaan  modal  atau pembiayaan investasi yang produktif. 17
Mudharabah antara shohibul mal dengan bank syariah, kemudian antara bank syariah  dengan  mudharib,  Abdurrazak,  Sami  Hamud,    Abu  Zaid  dan Abdurrazak menyebutnya dengan mudharabah musytarakah. 18
Mudharabah  skema  baru  ini  masih  menyisakan  perdebatan  (mukhtalaf  fih), sebagian  ulama  masih  belum  menerima  skema  mudharabah  imi  karena menurutnya  peran  ganda  bank  syariah  dalam  hubungannya  dengan  akad mudharabah masih sangat rumit dan tidak cocok dan mempertahankan bahwa bank adalah perntara atau agen saja yang bekerja atas dasar upah atau komisi saja. 19
Dalam  literatur  fikih  klasik  terdapat  keterangan  banhwa  boleh  saja  mudharib melakukan  kerjasama  dengan  mudharib  kedua  sepanjang  hal  tersebut diketahui  dan  disetujui  oleh  mudharib  pertama (mudharabah  tsaniyah) . Sebagaimana  Ulama  Hanafiyah  yeng  memperbolehkan  hal  tersebut  secara mutlak (tafwid) .  Hanya  madzhab  Syafi’i  yang  tidak  memperbolehkan  hal tersebut. 20
Dalam skema ini Bank syariah mengumpulkan sumber dana pihak ketiga yang kedudukannya sebagai shohibul mal, dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau  deposito  mudharabah.  Selanjutnya  sesuai  dengan  fungsi  intermediary bank  syariah  menyalurkan  kembali  dana  pihak  ketiga  tersebut  dalam  bentuk pembiayaan.  Dalam  hal  ini  bank  syariah  harus  mempersiapkan  strategi
17 Manzoor Ali, Islamic Banking iand finance in Theory and practice (Jeddah: IRT-IDB, 1412 H/1992) h. 345.
18 Abdurrazak Rahim Jiddi al-Haitamy, al-masharif al-islamiyah baina nadzariyah wa-attathbiq , (Aman: Dar Usamah Lin-Nasr 1998) h. 445-452.
19 Rafiq al-Misry, Mashraf al-Tanmiyah al-Islami , h. 240-241, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 180.
20 Wahbah al-Zuhaili, Nazhariyah al-Dhaman aw-Ahkam al-Masuliyah wa’Almadaniyah wa al-Jinaiyah fi al- Fqhi al-Islami (Suriya:Dar al-Fikr 1998). H. 3950-3952
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
pengelolaan dana yang  dihmpunnya sesuai dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan yang mengacu pada  garis kebijakan bank syariah yang mempunyai beberapa tujuan:
1) Mencapai  tingkat  profitabilitas  yang  cukup  dan  tingkat  resiko  yang rendah
2) Mempertahankan  kepercayaan  masyarakat  dengan  menjaga  agar  posisi likuiditas yang tetap aman
Alokasi  penggunaan  dana  bank  syariah  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian penting  yaitu  Aktiva  yang  menghasilkan (earning  Asset) ,  seperti  pembiayaan yang  berbasis  akad  bagi  hasil  (mudharabah  dan  musyarakah),  jual-beli,  ijarah dan  lain-lain  dan  aktiva  yang  tidak  menghasilkan (non  earning  asset) seperti halnya  akad  pinjaman  dan  lain-lain.  Keuntungan  yang  dihasilkan  dari pembiayaan tersebut kemudian dibagi hasilkan antara bank syariah dan pihak ketiga sebagai pemilik. 21
Bentuk kontrak mudharabah yang diterapkan perbankan syariah secara garis besar memakai tiga bentuk aqad, yaitu:
1. Mudharabah muqayyadah of balance- sheet
2. Mudharabah muqayyadah on balance-sheet
3. Mudharabah muthlaqah on balance sheet
Dalam skema yang pertama aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu  nasabah  pembiayaan  yang  dalam  istilah  perbankan  konvensional disebut  sebagai  debitur,  dalam  skema  ini  bank  syariah  hanya  sebagai arranger  dan  transaksinya  tidak  dicatat  dalam  neraca  bank  hanya  dicatat secara administratif saja. Pada skema bentuk mudharabah yang kedua aliran dana  dari  satu  nasabah  investor  ke  sekelompok  pelaksana  usaha  dalam beberapa  sektor  terbatas,  seperti  pertanian,  manufaktur  dan  jasa.  Pada skema  ini  bank  terlibat  dalam  akad  sehingga  transaksinya  dicatat  dalam neraca  bank  dan  nisbah  bagi  hasilnya  disepakati  antara  investor  dan  bank syariah.  Sedangkan  pada  skema  mudharabah  bentuk  yang  ketiga  aliran seluruh dana investor kepada bank digunakan tanpa ada pembatasan dalam pelaksanaan  usaha  yang  dibiayai.  Nasabah  investor  mempercayakan sepenuhnya  kepada  bank  untuk  mengatur  dan  mengolahnya  dalam  sektor usaha-usaha serta akad-akad yang digunakannya.

## Simpulan
Skema  akad  mudharabah  adalah  skema  yang  mencerminkan  prinsip- prinsip syariah yaitu keadilan, kesetaraan (kemitraan) dan bebas dari unsur riba,
21 Zainul Arifin, dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (jakarta: Alfabet, 2002) h. 59.
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
gharar, maisir dan dzulm ketika diaplikasikan secara benar sesuai dengan aturan dan  keputusan  yang  tertuang  dalam  hukum  Islam  (fikih)  yang  dalam  hal  ini direpresentasikan  oleh  fatwa  DSN  (Dewan  Syariah  nasional)  MUI  (Majlis  Ulama Indonesia)  sebagai  rujukan  yang  mengikat  bagi  operasional  lembaga  keuangan yang  berbasis  syariah.  Dalam  kenyataannya  pilihan-pilihan  yang  mengacu  pada prinsip  prudential  perbankan  mengharuskan  bank  syariah  untuk  melakukan kebijakan dengan tujuan maslahat yang lebih besar diantaranya untuk menjamin dana pihak ketiga (investor). Diantara pilihannya adalah dalam soal menentukan untuk mengambil pola revenue syaring dalam membagi bagi hasil dari hasil usaha mudharib  yang  mendapatkan  pembiayaan.  Alasan  pilihan  ini  karena  bila menggunakan profit  and  loss  syaring maka  konsekuensinya  jumlah  yang dibagihasilkan  telah  lebih  dulu  dikurangi  biaya-biaya  yang  diperlukan.  Cara  ini dilakukan untuk menjamin agar mudharib dapat melangsungkan fungsi produksi pada  masa  selanjutnya. 22 Namum  dalam  hal  bank  sebagai  shohibul  mal  dalam menyertakan  modalnya  kepada  masyarakat  bank  tidak  tidak  diperkenankan untuk  terlibat  dalam  pengelolaan  kegiatan  usaha  mudharib.  Sementara  lembaga bank  selalu mendapatkan pengewasan dan kontrol dari Bank Indonesia.
Profit  and  loss  syaring adalah  pola  bagi  hasil  yang  sesuai  dengan pandangan  syariah  sebagaimana  juga  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  Rasulullah Muhammad  SAW  ketika  bermudharabah.  Akan  tetapi  dalam  pandangan  praktis perbankan  syariah  yang  ketat  dalam  prosedur  manajemen  resiko  untuk mengantisipasi kerugian karena kesulitan kontrol dan pengawasan karena faktor moral hazard yang sudah umum Bank tidak tidak mudah percaya pada mudharib, di zaman ini sulit ditemukan pribadi yang berkualitas amanah seperti Rasulullah SAW.
Mudharabah  yang  diaplikasikan    dalam  bank  syariah  dengan  modifikasi akad  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi  lembaga  bank  dan  sosial masyarakat,  juga  pola  pembagian  dalam  akad  mudharabah  yang  menggunakan revenue  syaring ,  bukan profit  and  loss  syaring ,  termasuk  prosedur  seleksi  ketat dalam  proses  akad  mudharabah  antara  bank  syariah  dengan  nasabah  pembiayaan melalui  analisa  analisa  5C  yang  tentunya  tetap  mengharuskan  nasabah  calon pembiayaan  menyerahkan  agunan (collateral) yang  dalam  literatur  fikihnya  tidak ditemukan,  termasuk  juga  representasi  kesetaraan  dalam  kemitraan  yang semestinya  menyediakan  ruang  tawar  menawar  dan  negosiasi  dalam  proses penentuan  nisbah  bagi  hasilnya  ternyata  semuanya  sudah  ditentukan  oleh  bank syariah sebelumnya
Perubahan  atau  modifikasi  yang  terjadi  pada  akad  mudharabah  masih sejalan dengan prinsip syariah dan pandangan hukum fikih karena perubahan itu
22 Mausudul Alam Choudury, Contribution ti Islamic Economic Theory , (New York: ST. Martin’s Press, 1996) h. 72-77.
Vol. 3, No. 2,July  2020 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue /view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Konsep Mudhorobah......
harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang melingkupinya demi menjaga  kemaslahatan  dan  menghindari  kerugian  salah  satu  pihak.  Dan  dalam operasioanlnya  bank  syariah  sudah  mendapatkan  justifikasi  hukum  dari  fatwa DSN.  Meskipun  idelanya  dalam  model  pembagian  keuntungannya  bank  syariah harus tetap berupaya kembali kepada sistem profit and loss syaring karena sistem tersebut  yang  telah  dipraktekkan  dalam  tradisi  masyarakat  muslim  awal  dan konsep yang dijelaskan  dalam fiqh klasik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Manzoor , Islamic Banking iand finance in Theory and practice , Jeddah: IRT-IDB, 1412 H/1992
Ali, Zainuddin , Hukum Perbankan  Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Al-Misry, Rafiq, Mashraf al-Tanmiyah al-Islami Al-Zuhaili, Wahbah, Nazhariyah al-Dhaman aw-Ahkam al-Masuliyah wa’Almadaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fqhi al-Islami , Suriya:Dar al-Fikr 1998 Antonio,  Muhammad  Syafi‘i, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan.,
Jakarta:  Tazkia Institute, 1999
Arifin, Zainul, dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alfabet, 2002 Azhar Basyir, Ahmad, Asas-Asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992 Choudury, Mausudul Alam , Contribution ti Islamic Economic Theory , New York: ST.
Martin’s Press, 1996
Ghufron,  Shofiniyah, Konsep  Dan  Implementasi  Bank  Syariah, Jakarta:  Renaisan, 2005
Ghufron, Sofiniyah, ed., Konsep dan  Implementasi Bank Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005
Hukum  Ekonomi  syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama,
Jakarta:Kencana,  2012
Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,  2002 Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,  2002 Pass, Cristopher dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi Rahim Jiddi, Abdurrazak, al-Haitamy, al-masharif al-islamiyah baina nadzariyah wa- attathbiq , Aman: Dar Usamah Lin-Nasr 1998
Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 10 Tahun 1998, bab I, Pasal 1.
Republik Indonesia , Undang-Undang  No.21 Tahun 2008 ,  bab I, Pasal 1. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah  Jilid 13, Bandung: Al-Ma‘arif, 1997 Saeed,  Abdullah  , Bank  Islam  dan  Bunga  Bank,  Studi  Kritis  dan  Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga
UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.