## PEMBERITAAN FATWA MUI TENTANG ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM DI DETIK.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID

## Abu Bakar Ahmat
A. Halil Thahir
STAIN Kediri email: foefa1@gmail.com, abanet@gmail.com
ABSTRAK Praktik jurnalistik masa kini telah memanfaatkan media online atau internet sebagai sarana penyebarluasan informasi. Di penghujung tahun 2016, masyarakat dihebohkan dengan banyaknya pemberitaan media online yang menyoroti isu-isu agama. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana framing yang dilakukan media online Detik.com dan Republika.co.id yang memberitakan soal “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 56 tahun 2016 tentang hukum memakai atribut non- Muslim”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis framing dilakukan dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing yang dilakukan Detik.com dan Republika.co.id terhadap fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan media. Detik.com masih menunjukkan usaha untuk objektif dalam melakukan pemberitaan, sementara Republika.co.id yang merupakan media yang berideologi Islam tampak sangat mendukung fatwa MUI di setiap berita yang disajikannya. Kata kunci: Analisis Framing, Media online, Pemberitaan Fatwa Mui, Atribut non-Muslim

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Praktik jurnalistik masa kini telah memanfaatkan media online atau internet sebagai sarana penyebarluasan informasi. Telah banyak perusahaan atau industri media baik tv, radio, dan cetak yang saat ini juga memiliki media online . Sifat multimedia pada jurnalistik online menjadikannya sebagai jurnalistik masa depan. Wartawan tidak hanya menyusun teks berita dan menampilkan foto, tapi juga melengkapinya dengan suara dan gambar ( audio-video ). Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai “ memberitakan sebuah peristiwa”. Dengan adanya internet , peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di seluruh wilayah bahkan di pelosok negeri pun dapat dengan cepat dimuat dalam media online, sehingga dengan cepat pula dapat dibaca dan diketahui oleh publik.
Dewasa ini, banyak industri media di Indonesia berlomba-lomba membuat media online. Baik itu merupakan media yang benar- benar online (tidak ada media cetaknya) atau media yang hanya sekedar memindahkan berita di media cetak ke dalam versi online- nya . Tetapi yang mengkhawatirkan adalah praktik content  aggregator yang dilakukan oleh situs-situs besar seperti Yahoo dan Google . Secara sederhana, content  aggregator adalah situs yang mengepul aneka informasi dari berbagai situs lain. Google dan Yahoo tidak memproduksi berita mereka sendiri, melainkan hanya mengumpulkan berita dari media online . Praktik content  aggregator ini tentu saja merugikan bagi media online yang sudah memproduksi berita. Padahal wartawan media online- lah yang sudah bersusah payah mengejar berita, namun yang mendapat keuntungan adalah Yahoo dan Google karena telah menghasilkan iklan dari berita-berita yang dicomot dari media online . Selain itu, berita- berita  yang  belum  terverifikasi  akan  dengan
mudah menyebar luas ke jagat maya dan diakses oleh orang di seluruh dunia.
Namun yang disayangkan bukan hanya soal praktik content aggregrator saja, tetapi lebih kepada arah kebijakan media. Publik seringkali dihadapkan dengan berita-berita bernuansa politik, apalagi berita-berita yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Agama layaknya sebuah komoditi yang menjanjikan untuk dijual, dan berita-berita berbau SARA sangat sering menghiasi headline sebuah media online . Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar bahwa agama-lah yang menjadi penyebab utama semua permasalahan- permasalahan tersebut, atau ada kepentingan politik yang berada dibelakang itu semua. Yang pasti, hanya wartawan dan orang-orang media yang mengetahuinya. Publik hanya tahu bahwa berita yang ia baca adalah benar adanya. Jarang sekali publikmempertanyakan kebenaran sebuah berita yang dimuat di sebuah media. Bahkan, publik pun tidak merasa khawatir terhadap kebenaran dan keberimbangan berita-berita yang belum terkonfirmasi tersebut. Di penghujung tahun 2016, masyarakat dihebohkan dengan banyaknya pemberitaan media online yang menyoroti isu-isu agama. Penelitian ini mengangkat berita tentang media online Detik.com dan Republika.co.id yang memberitakan soal “fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 56 tahun 2016 tentang hukum memakai atribut non- Muslim”. MUI mengeluarkan fatwa bahwa atribut keagamaan non-Muslim haram dipakai oleh seorang Muslim. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari penetapan fatwa tersebut. Fatwa nomor 56 tahun 2016 itu dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 . Fatwa ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin dan Sekretaris Komisi Asrorun Ni’am Sholeh.
Sejak diberlakukan fatwa tersebut, muncul banyak aksi sweeping yang dilakukan ormas-ormas tertentu. Front Pembela
Islam (FPI) adalah salah satu ormas yang melakukan aksi sweeping di berbagai wilayah, salah satunya ada di Surabaya. FPI DPD Jatim mendatangi sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya pada hari Minggu, 18 Desember 2016. Mereka melakukan sosialisasi fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang hukum penggunaan atribut keagamaan non-Muslim.
Di tempat lain yaitu di Sragen Jawa Tengah, FPI hendak masuk ke Swalayan Mitra Sragen. Ketua DPC FPI Sragen Mala Kunaifi beserta anggotanya bersikukuh ingin masuk ke dalam swalayan, dia meminta agar polisi tidak melarang, namun ikut mengawal aksi mereka. Namun, hal itu dicegah oleh Kapolres Sragen AKBP Cahyo Widiarso dan jajarannya.
Dalam memberitakan fatwa MUI dan aksi sweeping yang dilakukan ormas Islam FPI. Media online Detik.com dan Republika. co.id memiliki sudut pandang yang berbeda. Perbedaan ideologi dalam sebuah media dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya seperti faktor pemilik media, sumber pendanaan media, serta siapa saja orang-orang yang memiliki suatu kepentingan dan berada di dalam media tersebut. Selain sebagai saluran penyebar informasi, media juga merupakan sebuah industri dan memiliki target marketing yang membidik khalayak tertentu sebagai konsumennya.
Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan juga agama, menjadikannya sebagai bangsa yang sensitif dan rentan terhadap isu-isu SARA. Hal tersebut lantas menjadi keuntungan tersendiri bagi awak media dalam mencari berita. Isu-isu SARA masih sangat diminati oleh publik. Publik dengan sangat mudah mempercayai berita- berita yang dimuat oleh media. Di sisi lain media sangat senang dan terus menyuguhkan berita-berita untuk “dijual” kepada publik. Berita tentang fatwa MUI yang mengharamkan atribut non-Muslim ini cukup menyita perhatian netizen (pengguna
media online ). Pasalnya, situasi bangsa Indonesia saat itu tengah ramai dengan kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Kasus penistaan agama tersebut juga telah memicu terjadinya demo besar- besaran pada tanggal 4 September 2016 dan pada tanggal 2 Desember 2016. Fatwa MUI ini menambah deretan persoalan pelik di Indonesia tentang tindakan intoleran dan diskriminasi terhadap agama lain. Umat muslim sebagai mayoritas di Indonesia seakan-akan dianggap sebagai umat yang paling benar sehingga boleh me- marginal kan umat beragama lain.
Media online Detik.com dan Republika. co.id mengkonstruksi berita-berita bermuatan SARA dengan menonjolkan sisi tertentu sebuah berita. Masalah-masalah yang ada di masyarakat dibuat dan dibingkai ( framing) menggunakan bahasa media yang hiperbolis dengan menonjolkan berita-berita tertentu untuk bisa menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Sehingga berita-berita yang ditampilkan oleh media dapat mengena dan mendapat perhatian lebih besar di benak khalayak. Informasi yang disajikan secara menonjol sudah barang tentu mempunyai peluang besar untuk mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas yang dibingkai oleh media.
Di situlah kekuatan media berada, melalui proses pembingkaian ( framing ), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan sudut pandang ( angle ), penambahan atau pengurangan foto dan gambar, media bisa memperjelas sekaligus mempertajam  konflik  atau  sebaliknya. Dengan menggunakan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, perangkat framing dibagi menjadi empat struktur besar, yaitu; struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris.
Berdasarkan pada permasalahan di atas, untuk bisa melihat bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa-peristiwa ke
dalam sebuah berita, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBERITAAN FATWA MUI NO. 56 TAHUN 2016 TENTANG ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM DI DETIK.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID”

## Fokus Penelitian
Dari konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitiannya adalah bagaimana framing yang dilakukan media online Detik.com dan Republika.co.id mengenai Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Atribut Keagamaan Non-Muslim?

## Tujuan Penelitian
Karena fenomena penyebaran berita dan informasi di media online begitu massive terjadi pada masyarakat era digital saat ini, sehingga begitu banyak hal-hal menarik untuk diteliti. Analisis framing pada media online tergolong penelitian yang masih baru dan belum banyak penelitian yang membahasnya. Maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana cara wartawan mem- framing berita terkait Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Atribut Keagamaan Non-Muslim.

## KEPUSTAKAAN

## Jurnalistik dan Media Online Pengertian jurnalistik
Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ . Dalam bahasa Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan
melaporkan peristiwa. Jurnalistik sangat penting di mana pun dan kapan pun. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai disertai dengan penjelasan tentang peristiwa itu. Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Astrid S. Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan  sebagai  teknik  mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluaskannya kepada masyarakat.
Setelah memperhatikan dan menyelami pendapat para pakar tersebut, Haris Sumadiria dalam bukunya Jurnalistik Indonesia, mendefinisikan jurnalistik sebagai “kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajkan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya”.
Sedangkan pengertian jurnalistik online memiliki banyak istilah, yakni jurnalistik online, internet, dan website. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diuraikan sebagai memberitakan sebuah peristiwa.
Online dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu pada internet atau world  wide  web (www). Online merupakan bahasa internet “informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja” selama ada jaringan internet (konektivitas). Sehingga, jurnalistik online dapat didefinisikan  sebagai  proses  penyampaian
informasi melalui media internet, utamanya website.
Media online Media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Karena itu, media online tergolong media massa yang populer dan tergolong khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.
Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers”. a.  Karakreristik media online Karakteristik sekaligus keunggulan media online dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) antara lain:
1)  Informasinya bersifat up to date Media online dapat melakukan upgrade suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi dan berita lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan jenis media lainnya.
2)  Informasinya bersifat real time Media online dapat menyajikan informasi dan berita saat peristiwa sedang berlangsung ( live ).
3)  Informasinya bersifat praktis Media online dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama didukung teknologi internet dan perangkat untuk mengaksesnya, seperti komputer dan juga ponsel pintar ( smartphone ).
Ada juga karakter media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, di antaranya:
1)  Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online tidak bisa diakses.
2)  Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa “ copy-paste ” dari informasi situs lain.
3)  Adanya kecenderungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media online , khususnya naskah yang panjang.
4)  Akurasi sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam penulisan kata (salah tulis).
5)  Karena merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan internet, maka media online rentan terhadap serangan hacker (orang yang menerobos jaringan). Sehingga bisa dengan mudah diretas oleh pihak-pihak yang menguasai teknologi, terutama teknologi informatika dan jaringan komputer.
6)  Kredibilitas media online Media online diragukan dari sisi kredibilitas mengingat orang yang tidak memiliki keterampilan menulis (jurnalistik) yang memadai pun bisa mempublikasikan informasinya. Kredibilitas tinggi umumnya dimiliki media online yang dikelola oleh lembaga pers yang juga menerbitkan edisi cetak atau elektronik.
Kehadiran internet sebagai medium baru dengan segala implikasi praktisnya, memunculkan ketegangan baru di ranah etis. Setidaknya, persoalan etik jurnalistik muncul pada dua tataran. Pertama, masalah etik yang muncul ketika kerja-kerja jurnalistik masa kini bercampur dengan interaksi pembaca. Kedua, langgam baru jurnalistik online yang berkembang di Indonesia sangat khas. Gaya baru jurnalisme ini unik dan berbeda dengan
jurnalistik lama yang selama ini berlaku di media cetak dan televisi.

## Kode etik jurnalistik
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
a.  Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
b.  Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
c.  Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. d.  Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
e.  Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
f.  Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
g.  Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “ off the record ” sesuai dengan kesepakatan. h.  Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
i.  Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
j.  Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. k.  Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Dewan Pers mengesahkan kode etik jurnalistik media online pada 3 Februari 2012. Nama resmi kode etik jurnalistik bagi praktisi jurnalistik/media online itu adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). PPMS tetap mengacu kepada UU No. 40 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik
Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan Pers. Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Dalam pedoman pemberitaan media siber diatur mengenai verifikasi dan keberimbangan berita; isi buatan pengguna; ralat, koreksi, dan hak jawab; pencabutan; iklan; hak cipta; pencantuman pedoman; dan sengketa. Isi lengkap PPMS adalah sebagai berikut: a.  Ruang Lingkup 1)  Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
2)  Isi Buatan Pengguna ( User Generated Content ) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
b.  Verifikasi dan keberimbangan berita 1)  Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
2)  Berita yang dapat merugikan pihak lain  memerlukan  verifikasi  pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
3)  Ketentuan dalam butir (1) di atas dikecualikan, dengan syarat: - Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
- Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

## - Subyek berita yang harus
dikonfirmasi  tidak  diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
- Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi  lebih  lanjut  yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
4)  Setelah memuat berita sesuai dengan butir (3), media wajib meneruskan  upaya  verifikasi,  dan setelah  verifikasi  didapatkan,  hasil verifikasi  dicantumkan  pada  berita pemutakhiran ( update ) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
c.  Isi Buatan Pengguna ( User Generated Content )
1)  Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang- Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
2)  Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
3)  Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
- Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
- Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan
kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
- Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
4)  Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).
5)  Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (3). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
6)  Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
7)  Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3), dan (6) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (3).
8)  Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (6).
d.  Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
1)  Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
2)  Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
3)  Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
4)  Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: - Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
- Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
- Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
5)  Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). e.  Pencabutan Berita
1)  Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
2)  Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
3)  Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
f. Iklan 1)  Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2)  Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”a dvertorial ”, ”iklan”, ” ads ”, ” sponsored ”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
g.  Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h.  Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
i. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

## METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen dalam mengumpulkan data adalah peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah manusia atau human instrument. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis,
memotret, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

## Metode Pengumpulan Data
Secara umum, metode pengumpulan data dalam penelitian komunikasi meliputi: kuesioner, wawancara, observasi, Focused Group  Discussion/ FGD (diskusi kelompok terpusat), dokumentasi, dan catatan pengalaman lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pengumpulan data ini diperoleh dari dokumen- dokumen yang berupa catatan formal dan dengan mengumpulkan beberapa literaturbaik berupa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen atau diktat yang ada pada redaksi. Peneliti mengumpulkan berita-berita di media online Detik.com dan Republika. co.id melalui komputer atau s martphone yang terhubung dengan internet. Kemudian berita- berita tersebut peneliti unduh ( download ) dan peneliti simpan ( save ) ke dalam perangkat peyimpanan komputer ( hard  drive/hard  disc ) untuk peneliti buka/lihat kembali sewaktu- waktu apabila dibutuhkan.

## Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan analisis framing . Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berita-berita yang peneliti pilih berdasarkan tema, kemudian peneliti analisis dengan menggunakan perangkat analisis framing Pan dan Kosicki yaitu: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sedangkan cara analisis datanya akan dibuatkan tabel seperti di bawah ini: Setelah berita-berita tersebut dianalisis dengan keempat perangkat framing tersebut, kemudian berita dari Detik.com akan dibandingkan dengan berita dari Republika.
Tabel 3.1 Skema Framing Model Pan dan Kosicki STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATI SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta 1.  Skema berita Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup. SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta 2.  Kelengkapan berita 5W+1H TEMATIK Cara wartawan menulis fakta 3.  Detail 4.  Maksud Kalimat 5.  Nominalisasi antar kalimat 6.  Koherensi 7.  Bentuk kalimat 8.  Kata ganti Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat RETORIS Cara wartawan menekankan fakta 9.  Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian Kata, idiom, gambar/foto, grafik
co.id. Maka selanjutnya akan terlihat perbedaan cara dan sudut pandang masing- masing media. Bahkan jika memungkinkan juga akan terlihat sisi keberpihakan kedua media online tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Analisis Hasil Pembingkaian ( Framing ) Analisis framing ini dilakukan terhadap berita-berita mengenai Fatwa MUI No. 56 tentang Hukum Penggunaan Atribut Non- Muslim yang dimuat oleh media online Detik.
com dan Republika.co.id pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 17 Januari 2017. Melalui analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana media online Detik.com dan Republika Online mengkonstruksi berita Fatwa Mui No. 56 Tentang Atribut Keagamaan Non-Muslim, yang pastinya kedua media tersebut memiliki ideologi dan sudut pandang berbeda dalam memberitakannya.
1.  Analisis artikel berita 1 Judul :   Alissa Wahid: MUI itu Ornop, Fatwanya Boleh Diikuti Boleh Tidak Sumber : Detik.com Hari/Tanggal : Senin 19 Desember 2016, Pukul 17:20 WIB Tabel 4.1 Analisis Framing Pan dan Kosicki Artikel 1 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Alissa Wahid: MUI itu Ornop, Fatwanya Boleh Diikuti Boleh Tidak Lead Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor  56 Tahun  2016  tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim ramai dibahas, terutama setelah Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendatangi mal- mal dan perusahaan meminta pejabatnya  menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk menaati fatwa MUI itu Latar Informasi Yang menjadi latar belakang berita ini sudah disampaikan pada bagian lead Kutipan Sumber Alissa Wahid: - MUI  merupakan  organisasi nonpemerintah sebagaimana NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan lain-lain
- fatwanya tidak menjadi hukum positif - Alissa Wahid pernah membaca pernyataan KH. Sahal Mahfud yang menyampaikan  bahwa fatwa MUI tidak mengikat seluruh umat Islam di Indonesia
- Tindakan FPI mendatangi  perusahaan dan mal-mal kurang bijaksana - menyayangkan tindakan polisi Surabaya yang mengawal aksi FPI Pernyataan/Opini Keseluruhan artikel berita ini ditulis berdasarkan pernyataan Alissa Wahid Penutup Kutipan pernyataan Alissa Wahid bahwa dia sangat mengapresiasi sikap Kapolri yang tegas menyatakan fatwa MUI bukan hukum positif Struktur Skrip What Pernyataan Alissa Wahid soal fatwa MUI Who Alissa Wahid
Analisis: a.  Struktur Sintaksis Dari analisis sintaksis, pandangan Detik. com diwujudkan dalam skema atau bagan dalam berita. Judul berita yang digunakan Detik.com sangat jelas menunjukan pandangannya terhadap fatwa MUI. Judul yang dipakai Detik.com adalah “Alissa Wahid: MUI itu Ornop, Fatwanya Boleh Diikuti Boleh Tidak”. Pernyataan Alissa Wahid dikutip dan dijadikan judul untuk memperkuat pandangan Detik.com terhadap fatwa MUI. Dengan pemakaian judul seperti itu, Detik. com ingin menekankan bahwa MUI adalah organisasi nonpemerintah, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu fatwa MUI boleh diikuti dan juga boleh tidak diikuti.
b.  Struktur Skrip Frame Detik.com dapat diketahui dengan cara bagaimana Detik.com mengisahkan peristiwa ke dalam berita. Bila dilihat melalui unsur 5W+1H, berita ini mengisahkan tentang ( what/who ) pernyataan Alissa Wahid soal fatwa MUI, ( why ) karena ada Ormas Front Pembela
Islam (FPI) mendatangi mal-mal dan perusahaan meminta pejabatnya menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk menaati fatwa MUI, ( how ) Alissa Wahid mengatakan, fatwa MUI tidak mengikat semua umat alias bukan untuk seluruh muslim di Indonesia. Fatwa MUI menurutnya sama saja seperti fatwa NU atau fatwa Muhammadiyah dan lain sebagainya. Pendapat yang mengatakan bahwa MUI adalah organisasi nonpemerintah ditunjukkan pada paragraf ke tiga pada berita ini:
“Yang harus diingat, MUI itu organisasi nonpemerintah sebagaimana NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah,  LDII  (Lembaga  Dakwah  Islam Indonesia) dan lain-lain, bukan lembaga pemerintah. Jadi fatwanya tidak menjadi hukum positif”
Yang menjadi narasumber dalam artikel berita ini hanyalah Alissa Wahid, dan diuraikan ke dalam beberapa paragraf secara rinci. Hal ini mengesankan bahwa pendapat Alissa Wahid memiliki dasar argumen yang kuat untuk meyakinkan khalayak.
c.  Struktur Tematik Melalui struktur tematik, kita bisa mengetahui bahwa wartawan/penulis teks dapat
Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan When Senin 19 Desember 2016 Where Jakarta Why Karena ada Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendatangi mal-mal dan Perusahaan meminta pejabatnya menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk menaati fatwa MUI How Alissa Wahid mengatakan, fatwa MUI tidak  mengikat semua umat alias bukan untuk seluruh Muslim di Indonesia. Fatwa MUI menurutnya sama saja seperti fatwa NU atau fatwa Muhammadiyah dan lain sebagainya Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat - Alissa  Wahid  menegaskan bahwa MUI adalah lembaga non pemerintah - Fatwa  MUI  bukan  hukum positif Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/ foto, grafik - Idiom (langgam suara/ciri khas) “Wong fatwa MUI bukan hukum positif”. Alissa Wahid adalah putri sulung Gus  Dur, yang merupakan orang  Jombang-Jawa  Timur sehingga gaya berbicaranya memiliki khas orang Jawa Timur
- Pemberian label “Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia” dan juga “Putri sulung Presiden ke-4 RI”, menunjukkan posisi yang dimiliki Alissa Wahid yang bukan orang biasa yang memiliki pendapat asal-asalan tanpa memiliki dasar argumen yang kuat
memanipulasi penafsiran pembaca tentang suatu peristiwa. Dikeluarkannya fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang hukum penggunaan atribut non-Muslim  didefinisikan  sebagai  penyebab terjadinya sweeping yang dilakukan ormas FPI di mal-mal dan perusahaan. Pendefinisian yang dilakukan Detik.com tersebut pertama adalah pendapat Alissa Wahid menegaskan bahwa MUI adalah lembaga non pemerintah. Dalam teks berita, tema ini didukung oleh alasan-alasan yang masuk akal. Alissa Wahid menyamakan antara MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII merupakan organisasi keagamaan yang bukan bentukan pemerintah.
Sedangkan tema yang kedua adalah pernyataan Alissa Wahid yang  mengatakan bahwa  fatwa  MUI  bukan  hukum  positif.  Hal ini didukung oleh kutipan pernyataan Alissa Wahid yang terdapat di paragraf ke tujuh dan ke delapan sebagai berikut: didukung oleh lead yang digunakan untuk mendukung hipotesis wartawan Detik.com.
Secara keseluruhan, berita ini memiliki dua tema. Tema yang “Tindakan FPI mendatangi perusahaan dan mal-mal itu tindakan yang kurang bijaksana. Wong fatwa MUI bukan hukum positif, ya tidak bisa memaksakan kehendak kepada pihak yang berpendapat berbeda” “Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, perlu tegas. Saya menyayangkan
tindakan polisi Surabaya yang mengawal aksi FPI. Dan saya sangat mengapresiasi sikap Kapolri (Jenderal Tito Karnavian-red) yang tegas menyatakan fatwa MUI bukan hukum positif. Ini kemajuan besar dibandingkan sikap kepolisian sebelum-sebelumnya” d.  Struktur Retoris Idiom (langgam suara/ciri khas) pernyataan Alissa Wahid “Wong fatwa MUI bukan hukum positif”, kata tersebut memberi penekanan makna bahwa fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang harus dijalankan. Alissa Wahid adalah putri sulung Gus Dur, yang merupakan orang Jombang-Jawa Timur sehingga gaya berbicaranya memiliki khas orang Jawa Timur.
Pemberian gelar pada Alissa Wahid “Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia” mengkomunikasikan bahwa pendapat yang disampaikan mempunyai bobot pengaruh pada khalayak, karena Alissa Wahid merupakan koordinator nasional yang mengkoordinasikan seluruh anggota Gusdurian di seluruh Indonesia. Kemudian pada kata “yang harus diingat” menekankan makna kepada khalayak bahwa MUI adalah organisasi nonpemerintah. Sehingga fatwa MUI sama seperti fatwa NU, Muhammadiyah dan LDII.
2.  Analisis artikel berita 2

## Tabel 4.2 Analisis Framing Pan dan Kosicki Artikel 2
Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Kapolri dan KH Ma'ruf Amin Gelar Pertemuan Soal Sosialisasi Fatwa MUI Lead Kapolri Jenderal Tito Karnavian  bertemu dengan Ketua MUI KH Ma’aruf Amin  malam ini.  Keduanya membahas soal sosialisasi fatwa MUI tentang pemakaian atribut non-muslim Latar Informasi Membahas soal sosialisasi fatwa MUI tentang pemakaian atribut non- muslim Kutipan Sumber - Kapolri Jenderal Tito Karnavian: • Oleh karena itu bagi Polri, fatwa MUI ini dihargai. Namun bukan produk hukum positif Judul : Kapolri  dan  KH  Ma'ruf  Amin  Gelar  Pertemuan  Soal Sosialisasi Fatwa MUI Sumber : Detik.com Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2016, Pukul 20:27 WIB

## Analisis:
a.  Struktur Sintaksis Dari  judul yag dibuat oleh Detik.com tampaknya wartawan ingin  menampilkan bahwa tidak ada pertentangan pendapat antara Kapolri  dengan  Ketua  MUI.  Kedua belah  pihak,  yaitu  Kapolri  dan Ketua MUI tidak ada yang diunggulkan ataupun dikucilkan. Keduanya dalam posisi yang setara. Hal itu juga tampak dari lead yang dipakai oleh Detik.com yang menunjukkan frame seperti ini: “Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Ketua MUI KH Ma’aruf Amin malam ini. Keduanya membahas soal sosialisasi fatwa MUI tentang pemakaian atribut nonmuslim”
Lead semacam ini menunjukkan bahwa keduanya tidak saling bertentangan,
justru mereka saling bekerjasama untuk mensosialisasikan fatwa MUI. Pandangan Kapolri dalam berita ini juga diuraikan tersendiri pada paragraf berbeda.
“Saya  minta  rekan-rekan  kepolisian  proaktif menghubungi majelis ulama di tempat masing- masing. Biar memahami isi daripada fatwa MUI yang menurut MUI dianggap haram dan bagaimana sanksinya”
Dengan cara penulisan seperti ini, frame yang diambil wartawan adalah seolah-olah Kapolri mendukung fatwa MUI. Berbeda dengan frame yang digunakan Republika. co.id yang menempatkan Kapolri seolah- olah menentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.
b.  Struktur Skrip Dari struktur skrip, berita ini menceritakan proses pertemuan yang digelar
Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan • saya minta rekan-rekan kepolisian proaktif menghubungi majelis ulama  di tempat masing-masing
- Ketua MUI Ma’aruf Amin
• MUI tidak membenarkan adanya sweeping dari pihak tertentu
Pernyataan/Opini - Tito menyambut baik fatwa yang dikeluarkan MUI - Ma’aruf Amin menegaskan agar tidak terjadi lagi sweeping apalagi menggunakan cara kekerasan atau paksaan
Penutup Ditutup dengan pernyataan Ketua MUI Ma’ruf Amin yang mengatakan bahwa MUI tidak membenarkan adanya sweeping dari pihak tertentu.
Kami meminta agar sweeping itu dihentikan. Penegakan hukum atau semacam penertiban hanya boleh dilakukan oleh pihak pemerintah Struktur Skrip What Pertemuan Kapolri dan Ketua MUI Who Kapolri dan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin When Selasa 20 Desember 2016 Where Jakarta Why Untuk sosialisasikan fatwa MUI How Pertemuan itu digelar di rumah dinas Kapolri Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, sejak pukul 18.30 WIB hingga pukul 19.45 WIB Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat - Membahas soal sosialisasi fatwa MUI tentang pemakaian atribut non- Muslim - MUI tidak membenarkan adanya sweeping dari pihak tertentu Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/ foto, grafik Foto Kapolri Jenderal Tito Karnavian duduk disamping Ketua MUI KH Ma'aruf Amin
antara Kapolri dan Ketua MUI di rumah dinas Kapolri yang membahas sosialisai fatwa MUI. Di dalam pertemuan itu, Kapolri menghormati fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, namun Kapolri tetap menegaskan bahwa fatwa MUI bukan hukum posistif. c.  Struktur Tematik Dilihat dari struktur tematik, berita ini memiliki dua tema. yang pertama adalah membahas soal sosialisasi fatwa MUI tentang pemakaian atribut non-Muslim sebagaimana yang sudah dijelaskan pada struktur skrip di atas. Yang kedua, ingin menjelaskan bahwa MUI tidak membenarkan adanya sweeping dari pihak tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan pernyataan ketua MUI KH. Ma’ruf Amin yang dijelaskan secara terpisah pada paragraf berikut ini: “MUI tidak membenarkan adanya sweeping dari pihak tertentu. Kami meminta agar sweeping itu dihentikan. Penegakkan hukum atau semacam penertiban hanya boleh dilakukan oleh pihak pemerintah”
Dengan cara penulisan berita semacam ini, wartawan ingin memperjelas bahwa tidak terjadi pertentangan antara Kapolri dan MUI. Mereka berdua diposisikan dalam keadaan yang saling mendukung.
d.  Struktur Retoris Dalam teks berita Detik.com ini, Kapolri menyampaikan bahwa ia menghargai fatwa MUI, namun juga mengatakan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif. Selain itu penggunaan kata “proaktif” mengandung makna bahwa Kapolri menginginkan agar anggota kepolisian selalu berkoordinasi dengan MUI supaya terjalin komunikasi yang baik dan tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain itu, dari foto yang digunakan oleh Detik.com menunjukkan bahwa Kapolri dan Ketua MUI sedang duduk berdampingan. Hal tersebut mengkomunikasikan bahwa mereka dalam posisi yang sama, dan mereka bersama-sama saling menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI.
3.  Analisis artikel berita 3
Tabel 4.3 Analisis Framing Pan dan Kosicki Artikel 3 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul PKB: Fatwa MUI Tidak Mengikat, Hanya untuk Mengingatkan Lead Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram penggunaan atribut non-muslim bagi umat Islam. Fatwa tersebut dijadikan landasan oleh sejumlah ormas Islam untuk melakukan sweeping. Latar Informasi Wasekjen PKB Maman Imanulhaq menanggapi bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukanlah peraturan yang mengikat. Kutipan Sumber Maman Imanulhaq: - menganggap fatwa yang dikeluarkan MUI bukanlah peraturan yang mengikat. Ma’ruf Amin: - Menegaskan bahwa ormas tidak berhak melakukan sweeping terhadap umat Islam Judul :   PKB:  Fatwa  MUI  Tidak  Mengikat,  Hanya  untuk Mengingatkan Sumber : Detik.com Hari/Tanggal : Jumat, 23 Desember 2016, Pukul 16:27 WIB

## Analisis:
a.  Struktur Sintaksis Dari analisis sintaksis, kita akan melihat bagaimana frame itu disusun dalam skema berita yang dibuat. Frame itu tampak jelas dari judul berita yang dipakai “PKB: Fatwa MUI Tidak Mengikat, Hanya untuk Mengingatkan”. Dengan pemakaian judul semacam itu, Detik.com ingin menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang hukum menggunakan atribut
keagamaan non-Muslim bukanlah sesuatu hal yang harus diikuti umat Islam secara keseluruhan. Lead yang digunakan Detik. com juga menunjukkan dengan jelas frame semacam ini:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram penggunaan atribut nonmuslim bagi umat Islam. Fatwa tersebut dijadikan landasan oleh sejumlah ormas Islam untuk melakukan sweeping . Wasekjen PKB Maman Imanulhaq
Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Pramono Anung: - Apa yang dilakukan oleh Kapolres di Bekasi maupun di Kulonprogo, menyikapi secara berlebihan, karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif Pernyataan/Opini Tidak ada opini wartawan secara langsung selain pernyataan dari ketiga nara sumber Penutup Kutipan pernyataan Pramono Anung yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum positif adalah UU, PP, perpres, kepmen, dan seterusnya, termasuk keputusan Kapolri sendiri Struktur Skrip What Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukanlah peraturan yang mengikat. Where Jakarta When 23 Desember 2016 Who Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq Why Karena, menurut Maman Imanulhaq Fatwa MUI itu adalah legal opinion pendapat umum yang tidak mengikat dan bukan merupakan sumber hukum positif. Fatwa tersebut hanya pendapat dari satu ormas bernama MUI How Terkait fatwa tersebut, Maman Imanulhaq, yang juga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Fraksi PKB, menjelaskan bahwa penggunaan atribut-atribut Natal (non-Muslim) misal oleh pegawai  masih dalam batasan yang wajar dan tidak melanggar Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Dari awal sampai akhir artikel berita ini mengambil sudut pandang yang  tidak berpihak pada MUI Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/ foto, grafik - Pernyataan “fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukanlah peraturan yang mengikat” menunjukkan pesan bahwa PKB tidak sependapat dengan MUI - Penggunaan kata  “hanya” dalam kalimat“Itu hanya pendapat dari satu ormas bernama MUI” mengandung pesan bahwa PKB menganggap MUI hanyalah sebuah ormas yang mana hukum atau fatwa yang dibuatnya tidak mengikat dan tidak harus ditaati
menanggapi bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukanlah peraturan yang mengikat. Lead tersebut menunjukkan pandangan partai politik Islam mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim. Pandangan Wasekjen PKB Maman Imanulhaq digunakan untuk mendukung kalimat pembuka. Pandangan Wasekjen PKB tersebut digunakan untuk mewakili sikap masyarakat mengenai hukum menggunakan atribut non-Muslim. Selain itu, untuk menguatkan pendapat tersebut, Detik.com memperjelas kedudukan Maman Imanulhaq di sebuah ormas Islam NU (Nahdlatul ‘Ulama) dengan menambahkan kalimat “jelas salah satu ketua PBNU ini”. Penambahan kalimat “jelas salah satu ketua PBNU ini” sekaligus digunakan untuk memperjelas bahwa pendapat yang mewakili masyarakat tersebut merupakan pendapat orang penting yang mempunyai pengaruh besar bagi umat Islam. Selain memasukkan pendapat Wasekjen PKB, Detik.com juga memasukkan pendapat Ketua MUI Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pendapat Sekretaris Kabinet Pramono Anung dimasukkan untuk mendukung pendapat Wasekjen PKB yang sama-sama menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukanlah hukum yang mengikat.
Sementara pendapat Ma’ruf Amin dimasukkan dengan memakai kata  hubung “sebelumnya”, mengesankan bahwa pendapat Ma’ruf Amin di luar wacana yang dibahas oleh Maman Imanulhaq dan Pramono Anung. Ma’ruf Amin lebih menjelaskan alasan mengapa MUI mengeluarkan fatwa mengenai larangan penggunaan atribut non-Muslim. sedangkan wacana yang dikembangkan oleh Detik.com adalah mengenai kedudukan fatwa MUI sebagai sumber hukum yang diterapkan di Indonesia.
b.  Struktur Skrip Berita ini sudah memenuhi unsur 5W + 1H. Hal tersebut dapat dipastikan dari
keseluruhan berita yang merupakan sebuah rangkaian yang saling terhubung mulai awal sampai akhir kalimat.
c.  Struktur Tematik Secara tematik, berita ini membawa satu tema besar yang ingin ditampilkan  kepada pembaca  yaitu  pernyataan  Wasekjen  PKB  yang mengatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat melainkan hanya untuk mengingatkan umat Islam agar tidak menggunakan atribut keagamaan umat non-Muslim. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat paragraf ke tiga dan ke lima yang menunjukkan kutipan dari pernyataan Wasekjen PKB. “Fatwa MUI itu adalah legal  opinion pendapat umum yang tidak mengikat. Dia bukan merupakan sumber hukum positif. Itu hanya pendapat dari satu ormas bernama MUI. Fatwa itu berguna untuk mengingatkan saja, mengingatkan soal batasan-batasan toleransi. Tetapi fatwa itu tidak lalu digunakan oleh kelompok garis keras untuk melakukan sweeping” “Makanya saya ingin mengatakan bahwa fatwa itu hanya untuk sebagai batasan- batasan toleransi, tetapi jangan dijadikan sebagai pendorong melakukan kekerasan. Kalau ada orang yang masih memakai atribut-atribut itu, seperti pegawai swalayan dan lain sebagainya, menurut saya masih dalam batasan-batasan yang wajar,” Ditambah lagi dengan pernyataan Sekertaris Kabinet Pramono Anung yang memiliki kesamaan pendapat dengan Wasekjen PKB. “Apa yang dilakukan oleh kapolres di Bekasi maupun di Kulonprogo, kalau enggak salah, yang kemudian menyikapi secara berlebihan, karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif. Hukum positif kita adalah UU, PP, perpres, kepmen, dan seterusnya, termasuk keputusan Kapolri sendiri. Sehingga dengan demikian, itulah yang menjadi pegangan. Dan sekarang Kapolri sedang dipanggil oleh Presiden untuk hal tersebut” Dalam paragraf ke sembilan tersebut, Detik.com secara jelas ingin  menunjukkan
bahwa  pernyataan  pemerintah  yang diwakilkan melalui  Sekertaris  Kabinet tentang  kedudukan  fatwa  MUI  bukanlah hukum positif yang mengikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan atas pendapat Pramono Anung yang dituliskan secara rinci menyampaikan bahwa  hukum posistif bangsa  Indonesia adalah UU, Perpres, Kepmen dan termasuk keputusan Kapolri. d.  Struktur Retoris Melalui struktur retoris, terlihat upaya Detik.com untuk menunjukkan bahwa fatwa
yang dikeluarkan MUI tidak harus diikuti. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui tokoh- tokoh yang diwawancarai. Terdapat dua tokoh yang saling menguatkan yaitu Maman Imanulhaq dan Pramono Anung. Maman Imanulhaq yang merupakan Seken PKB sekaligus anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi PKB dan juga salah satu Ketua PBNU. Ditambah pernyataan Pramono Anung yang merupakan Sekertaris Kabinet dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. 4.  Analisis artikel berita 4
Tabel 4.4 Analisis Framing Pan dan Kosicki Artikel 4 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksis Judul Mahfud MD: Apakah Fatwa MUI  Harus Diikuti? Tentu Tidak Lead Pihak-pihak yang berkompeten kini membahas perihal hubungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hukum positif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif Latar Informasi Pihak-pihak berkompeten tengah membahas hubungan fatwa MUI dengan hukum positif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, dan bukan merupakan hukum positif Kutipan Sumber Menurut Mahfud - Paragraf 3: Apa yang dikatakan hukum posistif itu adalah hukum yang berlaku, yang diberlakukan secara resmi oleh lembaga hukum negara. Sedangkan MUI tidak pernah diberlakukan secara resmi oleh lembaga hukum negara - Paragraf 5: Fatwa itu baik karena untuk membimbing umat. Tapi apa harus diikuti? Tentu tidak Pernyataan/ Opini Mahfud mengatakan mereka yang  melanggar  fatwa tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada  diri  sendiri  dan  tidak diatur dalam undang-undang Penutup Berita ini ditutup dengan kutipan pernyatan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Struktur Skrip What Pendapat Mahfud MD mengenai fatwa MUI Where Jakarta When Selasa 17 Januari 2017 Who Mahfud MD Judul :   Mahfud MD: Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti? Tentu Tidak Sumber : Detik.com Hari/Tanggal : Selasa 17 Jan 2017, 11:21 WIB

## Analisis:
a.  Struktur Sintaksis Dilihat  dari  judulyang  digunakan oleh  Detik.com  tersebut, wartawan ingin menekankan arti bahwa fatwa MUI tidak harus diikuti. Lead yang digunakan Detik. com yang dipakai adalah semacam ini: Pihak-pihak yang berkompeten kini membahas perihal hubungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hukum positif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif.
Lead ini secara jelas menunjukkan pendapat seorang yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Pendapat Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dipakai untuk judul dan juga kalimat pembuka. Selain pendapat Mahfud MD, Detik.com juga memasukkan pendapat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pendapat Kapolri tersebut melengkapi pendapat Mahfud MD.
b.  Struktur Skrip Berita ini berusaha mengisahkan sebuah diskusi mengenai fatwa MUI dan hukum positif. Penjelasan mengenai fatwa MUI dan hukum positif ini diuraikan melalui
pernyataan Mahfud MD yang menyatakan hukum positif adalah semua yang ada dalam Undang-Undang dan diatur lembaga negara, sedangkan MUI bukanlah lembaga negara. Mahfud menambahkan mereka yang melanggar fatwa tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam Undang- Undang. Hal ini menunjukkan bahwa, wartawan ingin mengarahkan cara pandang pembaca seperti pandangan Mahfud MD.
c.  Struktur Tematik Ada dua tema dalam teks berita ini. Pertama, yaitu tentang apakah fatwa MUI harus diikuti. Dalam teks, tema ini didukung dengan alasan yang yuridis dengan mengacu pada aturan-aturan hukum. Tema ini dapat dilihat dari pernyataan Mahfud MD dibawah ini: “Fatwa  itu  baik  karena  untuk  membimbing umat. Tapi apa harus diikuti? Tentu tidak”
Tema kedua adalah soal implikasi dari fatwa MUI. Tema yang kedua ini dapat dilihat dari pernyataan Kapolri sebagai berikut:
“Ini  memiliki  implikasi  hukum  yang  luas. Karena  kasus  ini  kemudian  bergejolak,  yaitu ada gerakan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa)  MUI,  atas  nama  gerakan  ini  kemudian terjadi  mobilisasi  masyarakat  dan  opini terbentuk. Dengan adanya sikap keagamaan dari
Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Why Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif How Tidak ada Struktur Tematik Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Berita ini mengambil tema tentang kedudukan fatwa MUI sebagai dasar hukum Struktur Retoris Kata, idiom, gambar/foto, grafik Penggunaan istilah “pihak-pihak yang berkompeten” menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi nara sumber dalam berita ini adalah orang- orang   yang memang memiliki kemampuan atau kecakapan pendidikan dan keilmuan dibidangnya. Dan bukan orang-orang  yang  berasumsi tanpa memiliki dasar argumen dan keilmuan yang jelas Melalui  istilah  “pihak- pihak yang berkompeten” tersebut, penulis ingin mengajak para pembaca agar  mempercayai isi berita itu
MUI, bukan lagi hanya sekadar keterangan ahli, tapi juga semacam keputusan penodaan agama yang sudah jadi domain hukum positif, KUHP. Ini menarik bagaimana sikap keagamaan ini menarik masyarakat,”
Argumentasi dari Kapolri diuraikan secara jelas dan dilengkapi dengan fakta yang terjadi dimasyarakat. Dengan cara penulisan semacam itu, ditekankan kepada khalayak bahwa  pendapat  Kapolri mempunyai argumen kuat.
d.  Strukur Retoris Pemilihan istilah “pihak-pihak yang berkompeten” yang sengaja ditaruh di awal paragraf, mengkomunikasikan bahwa  yang memberi pernyataan mengenai fatwa MUI ini adalah orang-orang yang mempunyai otoritas keilmuan. Mohammad Mahfud MD dilabeli dengan “Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi” menunjukkan bahwa ia layak berbicara mengenai hukum, mengingat selama ini ia bergelut di bidang hukum konstitusi yang bertugas mengadili sistem dan institusi negara. Tugas Mahkamah Konstitusi lainnya adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

## KESIMPULAN
Setelah peneliti menganalisisis berita- berita Detik.com dan Republika.co.id, akhirnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:
Dari analisis framing terlihat bahwa media online baik Detik.com ataupun Republika.co.id telah melakukan seleksi pada sumber berita dengan cara memilih tokoh-tokoh tertentu sebagai pihak yang dimintai keterangan. Detik.com banyak menampilkan narasumber yang menyatakan bahwa fatwa MUI adalah sesuatu yang patut dihargai, namun bukan merupakan hukum positif sehingga tidak wajib untuk diikuti. Sedangkan Republika.co.id cenderung banyak mengutip pernyataan narasumber yang berpendapat bahwa fatwa MUI adalah hukum yang mengikat bagi bangsa
Indonesia dan menjadi sumber rujukan bagi hukum positif. Republika menyampaikan berita bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas sehingga mau ataupun tidak mau, hukum Islam harus tetap dijalankan. Detik.com menampilkan fatwa MUI sebagai sesuatu yang memiliki dampak sosial di masyarakat, seperti adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh ormas- ormas fundamentalis ke berbagai wilayah di Indonesia, dan aksi sweeping tersebut dianggap meresahkan masyarakat. Karena fatwa MUI tersebut digunakan oleh suatu Ormas fundamentalis sebagai dasar melakukan aksi sweeping , maka Detik. com merasa perlu menjelaskan kedudukan fatwa MUI sebagai sumber hukum di Indonesia. Dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten, Detik. com menjelaskan apakah fatwa MUI harus diikuti atau tidak, dan jawabannya adalah tidak karena fatwa MUI bukanlah produk hukum resmi sebagaimana hukum yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang- Undang (UU), Perpres, Kepmen dan juga Keputusan Kapolri, dan yang berhak melakukan sosialisasi bukanlah ormas, melainkan adalah pihak kepolisian. Dalam mengembangkan wacana mengenai fatwa MUI nomor 56 tahun 2016, Republika.co.id sering menggunakan kata yang provokatif dan menggunakan gambar atau foto yang mengandung unsur SARA dan cenderung diskriminatif terhadap agama tertentu. Sedangkan Detik.com lebih mengembangkan wacana mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya fatwa MUI dan juga bagaimana seharusnya menyikapi fatwa tersebut sekaligus menginformasikan cara penyelesaian yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan juga ulama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ahmad et. Al. Kontroversi Fatwa MUI Tentang Ahmadiyah. Surabaya: Elkaf, 2007.
Eriyanto. Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: Lkis, 2002.
Kusumaningrat,  Hikmat  dan  Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik:    Teori    dan Praktik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006.
Margianto, J. Heru dan Asep Syaefullah. “Media  Online:  Pembaca,  Laba,  dan  Etika” . Jakarta: Media Baru AJI Indonesia dan Ford Fondation, 2013.
Moleong, Lexy J. Metode  Penelitian  Kualitatif: Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
Morissan. Teori  Komunikasi  Massa. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Pujileksono, Sugeng. Metode  Penelitian Komunikasi:  Kualitatif. Malang: Intrans Publising, 2016.
Romli, Asep Syamsul. Jurnalistik  Online ; Panduan  Praktis  Mengelola  Media Online. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
Rosihon et. Al. Pengantar Studi Islam , Bandung:
Pustaka Setia, 2009.
Rusadi, Udi. Kajian Media: Isu Ideologis dalam Perspektif,  Teori  dan  Metode Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2015.
Severin, Werner J. dan James W. Tankard Jr.
Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa, Edisi Kelima . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2011.
Simarmata, Salvatore. Media dan Politik: Sikap Pers  Terhadap  Pemerintahan  Koalisi  di Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
Sobur, Alex. Analisis Teks Media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.
Sumadiria, Haris. Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita  dan  Feature. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005.
Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Usman, Husni dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta: Aksara, 1998.

## Sumber Internet
Aditia Noviansyah, “Pedoman Pemberitaan Media Siber Diresmikan”, Tempo.co, http://www.tempo.co, 03 Februari 2012, diakses tanggal 19 Desember 2016.
Ali Yusuf. “Soal Fatwa MUI, Dewan Pakar ICMI Sesalkan Sikap Kapolri yang Tegur Kapolres” Republika, http://www. republika.co.id, diakses tanggal 21 Desember 2016.
Amri Amirullah. “Muhammadiyah: Fatwa MUI Soal Atribut Natal Sudah Tepat” Republika, http://www.republika.co.id, diakses tanggal 21 Desember 2016.
Bertanius Dony. “Kapolri dan KH Ma’ruf Amin Gelar Pertemuan Soal Sosialisasi Fatwa MUI”, Detik news, http://www. detik.com/news, diakses tanggal 20 Desember 2016.
B. Dony. “Mahfud MD: Apakah Fatwa Harus Diikuti? Tentu Tidak” Detik news, http:// www.detik.com/news, diakses tanggal 17 Januari 2017.
Dewi Irmasari. “FPI Datangi Mal Sosialisasi Fatwa MUI, Risma: Tidak Boleh Ada Pemaksaan”, Detik  news , http://www. detik.com, diakses tanggal 19 Desember 2016.
Eko Supriyadi. “HNW: Fatwa MUI untuk Meningkatkan Toleransi”. Republika, http://www.republika.co.id, diakses tanggal 23 Desember 2016.
Fuji E. Permana. “ Fatwa Urusan Ulama Bukan Urusan Penguasa ”,  Republika, http://republika.co.id, diakses tanggal 21 Desember 2016.
Heriyanto Batubara. “Isi Lengkap Soal Atribut Keagamaan Non-Muslim Haram Dipakai”, Detik  news, http://www.detik. com/news, diakses tanggal 14 Desember 2016.
Herianto Batubara. “Alissa Wahid: MUI itu Ornop, Fatwanya Boleh Diikuti Boleh Tidak”, Detik  news, http://www.detik. com/news, diakses tanggal 19 Desember
2016.
Niken  Purnamasari. “PKB: Fatwa MUI Tidak Mengikat, Hanya untuk Mengingatkan” Detik  news , http://www.detik.com, diakses tanggal 23 Desember 2016.
“Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia”, Penerbit  Erlangga, www.erlangga.co.id, diakses tanggal 19 Desember 2016.
“Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia MUI”, www.suduthukum.com, diakses tanggal 6 Juni 2017.