## KAJIAN PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI

## Oleh: N U R D I N
Dosen STIE Muhammadiyah Jambi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengambil  judul kajian  Pengaruh  Belanja  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dengan menggunakan data sekunder  yang diambil dari instansi terkait.  Alat analisis  yang digunakan adalah  regresi berganda dimana variabel dependennya adalah PDRB. Adapun variabel independennya adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Propinsi Jambi.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  setiap  terjadi  peningkatan  Belanja  Tidak Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi sebesar 0,006 persen. Sementara setiap terjadi peningkatan Belanja Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Propinsi  Jambi  sebesar  0,004 persen.  Besarnya koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Propinsi  Jambi dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 98,1 persen sementara untuk sisanya sebesar 1,9 persen dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  penelitian  ini. Analisis  menghasilkan  variabel  independen  secara  bersama-sama  maupun  individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jambi. Secara parsial  baik  Belanja  Tidak  Langsung  maupun  Belanja  Langsung  berpengaruh  positif  dan signifikan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi
Kata  kunci:  Belanja  Daerah,  Belanja  Tidak  Langsung,  Belanja  Langsung,

## Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah  yang terjadi selama ini  yaitu dari sentralistik  menjadi  desentralistik.  Undang-undang  ini  memiliki  makna  substansial  dalam
pemberian  kewenangan  yang  semula  ditujukan  atas  dasar  porsi  kebijakan  pusat  yang menonjol  dalam  pembagian  kewenangan  pusat-daerah  selanjutnya  diarahkan  menjadi kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya termasuk kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah.
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang  dijalankan  pemerintah  daerah  untuk  menentukan  arah  dan  tujuan  pembangunan. Instrumen  ini  diharapkan  berfungsi  sebagai  salah  satu  komponen  pemicu  tumbuhnya perekonomian  suatu  daerah. Peran  pemerintah  dapat  dijalankan  melalui  pembelanjaan. Pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah pertama pembelian  faktor-faktor  produksi ( input )  dan  pembelian  produk  ( output ), kedua ,  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  (belanja rutin)  serta  untuk  investasi  pemerintah  (belanja  barang  modal).  Data  menunjukkan bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada APBD Provinsi Jambi periode tahun  1996  sampai  2009 berfluktuasi. Rata-rata  proporsi  belanja  langsung  pada  APBD Provinsi Jambi sebesar 52,76% sedangkan proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar 47,24%. Belanja  tidak  langsung  umumnya  sebagian  besar  digunakan  untuk  belanja  pegawai sedangkan  belanja  langsung  umumnya  digunakan  sebagai  belanja  modal.  Besaran  proporsi belanja daerah diharapkan dapat menjadi stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi utamanya belanja  langsung  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Suparmoko  (2000)  bahwa  pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa- masa yang akan datang.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaruh  Belanja  Daerah  Tidak  Langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Jambi Periode 1996-2009?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Periode 1996-2009?
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pengaruh Belanja  Daerah  Langsung  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

## KAJIAN PUSTAKA

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)    dan  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah,  yang  mana  pengguna  anggaran  tersebut  adalah pejabat  pemegang  kewenangan penggunaaan anggaran kementrian Negara/Lembaga/satuan perangkat kerja daerah.
Pokok-pokok  muatan  peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  hal  perencanaan  dan  penganggaran  adalah  bahwa pengaturan  pada  aspek  perencanaan  diarahkan  agar  seluruh  proses  penyusunan  APBD semaksimal  mungkin  dapat  menunjukkan  latar  belakang  pengambilan  keputusan  dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Beberapa  prinsip  dalam  disiplin  anggaran  antara  lain:  (a)  Pendapatan  yang direncanakan  merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara  rasional  yang  dapat  dicapai  untuk setiap  sumber  pendapatan,  sedngkan  belanja  yang  dianggarkan  merupakan  batas  tertinggi pengeluaran belanja, (b)Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya  penerimaan  dalam  jumlah  yang  cukup  dan  tidak  dibenarkan  melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD atau APBD perubahan,  (c)  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam  tahun  anggaran  yang bersangkutan  harus  dimasukkan  dalam  APBD  dan  dilakukan  melalui  rekening  Kas  Umum Daerah.
Dalam  APBD  terdapat  struktur  yang  diklasifikasikan  menurut  urusan  pemerintahan daerah dan organisasi merupakan satu kesatuan terdiri dari:
a. Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
b. Belanja  Daerah,  meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang mengurangi  ekuitas  dana,  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
c. Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

## Peranan Pemerintah dalam Perekonomian
Menurut  Mangkusubroto  (1995)  dalam  perekonomian  modern,  peranan  pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam tiga golongan besar, yaitu :
1. Peranan  alokasi,  yaitu  peranan  pemerintah  dalam  mengalokasikan  sumber-sumber ekonomi.
2. Peranan  distribusi,  yaitu  peranan  pemerintah  dalam  usahanya  untuk    mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata.
3. Peranan stabilisasi, yaitu perananpemerintah dalam menciptakan stabilisasi ekonomi dan mencegah hal-hal yang mungkin dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menurut  Soekirno  (2005)  pengeluaran  pemerintah  akan  mendorong  terjadinya pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat  di  masa  yang  akan  datang.  Alasannya  adalah pengeluaran  pemerintah  yang  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  pajak  akan  mampu menyediakan  jasa-jasa  seperti  pembangunan  atau  penyediaan  infrastruktur,  administrasi pemerintah dan daerah.
Suparmoko (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan
a. Investasi  yang  menambah  kekuatan  dan  ketahanan  ekonomi  di  masa-masa  yang  akan datang.
b. Selain  itu  pengeluaran  pemerintah  diharapkan  langsung  memberikan  kesejahteraan  dan kegembiraan bagi masyarakat.
c. Penghematan pengeluaran yang akan datang.
d. Menyediakan  kesempatan  kerja  lebih  banyak  dan  penyebaran  tenaga  kerja  yang  lebih merata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu ( time series ) periode 1996- 2009 ditunjang studi kepustakaan Analisis menggunakan regresi dengan model:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e Dimana:
Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, Proxy Pertumbuhan Ekonomi) β 0
= Konstanta regresi
β 1 = Koefisien regresi faktor X1 (Belanja Tidak Langsung) β 2 = Koefisien regresi faktor X2 (Belanja Langsung)
X 1 = Belanja Tidak Langsung X 2 = Belanja Langsung
e = Variabel pengganggu (error).
Apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak, dilakukan uji dengan uji R 2 , Uji F dan  Uji T.
1.  Uji Determinan (R 2 )
Uji  R 2 Digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  perubahan  variabel  dependen  yang diterangkan oleh variabel independen, dengan rumus :
  2 Y Y ei 2 R
  

## 2.  Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui secara simultan seberapa besar tingkat signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan formula:
    k n / 2 R 1 1 k / 2 R
Fh          
Dimana :
Fh = Rasio F -hitung R 2 = Koefisien determinan k = Parameter n = Jumlah sampel
Nilai  F -hitung dibandingkan  dengan  nilai  F -tabel pada  derajat  kebebasan  (df)  dengan tingkat keyakinan tertentu dengan keputusan sebagai berikut:
F- hitung > F- tabel ....................... Ho ditolak F- hitung < F- tabel ....................... Ho diterima
3.   Uji t
Uji  t  digunakan  untuk mengetahui  secara  parsial  seberapa  besar  pengaruh  tingkat signifikansi variabel bebas ( independent ) terhadap variabel terikat ( dependent ). Nilai t -hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

## SE
β t 
Dimana: β = Koefisien Regresi hasil estimasi SE = Simpangan baku atau Standar Error Nilai  t -hitung selanjutnya  dibandingkan  dengan  nilai  t -tabel dengan  keputusan  sebagai berikut:
t- hitung > t- tabel maka Ho ditolak t- hitung < t- tabel maka  Ho diterima

## HASIL PEMBAHASAN
Melalui persamaan regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut:
Y = 8.688+  0.006X 1 +  0.004X 2 + e
Persamaan tersebut  menunjukkan  bahwa  terjadinya peningkatan  Belanja  Tidak Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0.006 persen. Sementara setiap terjadi peningkatan Belanja Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0.004 persen. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  hipotesis,  dimana  Belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja  Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari hasil penelitian juga diketahui besarnya koefisien determinan (R 2 ) adalah 0,981 atau  sebesar  98,1 persen  yang  menjelaskan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  atau mampu  dijelaskan  oleh  variabel  independen  sebesar  98,1 persen sementara  untuk  sisanya sebesar 1,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
Hasil  uji  simultan  menunjukkan bahwa  variabel  independen  yaitu  Belanja  tidak langsung  dan  Belanja  langsung,  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel dependent ( pertumbuhan ekonomi ), begitu pula berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa Belanja  Tidak  Langsung maupun  Belanja  Langsung berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
1. Peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0,006 persen. Sementara peningkatan Belanja Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0,004 persen. Pertumbuhan  ekonomi  Propinsi  Jambi  dipengaruhi  oleh  variabel  independen sebesar 98,1 persen sementara sisanya sebesar 1,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
2. Baik  secara  simultan  maupun  parsial variabel  independen  berpengaruh  positif  dan signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Peraturan  Pemerintahan  RI  No.  58  Tahun  2000  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
_______,  Undang–Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang– Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antar  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
_______,  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  38  Tahun  2007  Tentang  Kewenangan  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
_______, 2000-2010. Jambi Dalam Angka, BPS Provinsi Jambi
Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta Devas, Nick, dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Unversitas Indonesia Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto,  Budi  Purnomo,  1994.  “Peranan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam usaha Peningkatan PAD”, Laporan hasil penelitian KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
Mangkoesoebroto,Guritno,1998. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
Mudrajad, Kuncoro, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta
Reksoprayitno, Soediyono, 1997.  Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Edisi Kelima, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta
Suhadak, Nugroho Trilaksono, 2007. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Reformasi, Bayumedia Publishing, Malang
Suparmoko.  2002.  Ekonomi  Publik  :  Untuk  Keuangan  Dan  Pembangunan  Daerah.  Edisi Pertama Andi, Yogyakarta
Supranto, J. 2009. Statistik Teori Dan Aplikasi. Edisi Ke-Tujuh. Erlangga. Jakarta
Tambunan, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi 1. Edisi Kelima. Bumi Aksara. Jakarta Todaro, M.P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta