## EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN TAKALAR)

## EFFECTIVENESS OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM

## DISTRIBUTION (BST) DURING THE COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY OF KALABBIRANG KELURAHAN, PATTALASSANG DISTRICT, TAKALAR REGENCY

## Rahmah Indawati
Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar E-mail : rahmahema01@gmail.com

## ABSTRAK
Efektivitas berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam  suatu  instansi,  aktivitas  ataupun  program.  Menurunnya  Perekonomian  Masyarakat  bermula  karena adanya  pandemi  Covid-19.  Program  Bantuan  Sosial  Tunai  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat yang terkena wabah pandemi Covid- 19.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari wawancara, dan telaah dokumen. Narasumber berjumlah delapan orang, terdiri dari Pegawai Bidang Fakir Miskin, Lurah Kalabbirang dan Pegawai Bagian Data Kelurahan Kalabbirang serta lima masyarakat penerima Bantuan  Sosial  Tunai  penelitian  ini  memberikan  sembilan  pertanyaan  kepada  instantsi  pemerintah  terkait indikator efektivitas penyaluran dan lima pertanyaan terhadap pemantauan program BST. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi Covid-19 di Kelurahan  Kalabbirang  Kabupaten  Takalar  efektif  dan  berjalan  sesuai  rencana,  didukung  oleh  sejumlah indikator yang telah tercapai ialah ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program serta pemantauan program yang sudah dicapai sesuai rencana. Dinas sosial Kabupaten Takalar dan Kelurahan Kalabirang sudah berperan aktif dalam Program Bantuan Sosial Tunai di kelurahan kalabirang di masa pandemi Covid-19.
Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Sosial Tunai, Pandemi-Covid-19

## ABSTRACT
Effectiveness is the determining factor in achieving a predetermined goal or target in an agency, activity, or program is. The community's economy has suffered a lot as a result of the Covid-19 pandemic. The Cash Social Assistance Program aims to improve the well-being of the community and to help the community's economy recover from the Covid-19 pandemic. This study applied a descriptive qualitative approach. The data in this study were obtained from interviews, document review. There were eight informants of the study, consisting of the  employee  of  the  unproperous  people  division,  the  head  of  Kalabbirang  Village  and  the  employee  of Kalabbirang  Sub-District  Data  Section  and  five  targeted  receiver  of  cash  social  assistance.  This  study provided nine questions to government agencies regarding indicators of the effectiveness of distribution and five  questions  on  monitoring  the  Cash  Social  Assistance  program.  The  result  of  the  study  showed  that implementation of the Cash Social Assistance program during the Covid-19 pandemic in Kalabbirang Village, Takalar Regency was effective and proceeded as planned. This nation is supported by a number of indicators, including the accuracy of program targets, achievement of program

## Rahmah Indawati / Jurnal Administrasi Negara
objectives, and programs monitoring that have been accomplished as planned. During the Covid-19 pandemic, the Takalar Regency and Kalabirang Village social service offices were active participants in the cash social assistance program in the Kalabirang Village.
Keyword : Effectiveness, Cash Social Assistance, Pandemic Covid-19

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  penduduk  yang  besar,  sehingga  perlu adanya  peningkatan  sebuah  pembangunan untuk mendukung kesejahteraan penduduknya.  Pembangunan  nasional  ialah upaya meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat  Indonesia  secara  berkelanjutan dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi dan  memperhatikan  tantangan  pembangunan global.  Selain  itu,  tujuan  pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan percaya, serta  untuk  menyelenggarakan  perekonomian guna  mencapai  keselamatan  sosial.    Menurut Pasal  33  UUD  1945,  pasal  ini  merupakan peraturan  untuk  melaksanakan  keadilan, kesejahteraan,  dan  kemakmuran  rakyat melalui  peran  dan  koordinasi  negara  dalam meningkatkan derajat hidup rakyat, akan tetapi pada  era  sekarang  perekonomian  indonesia serta  pembangunan  nasional  saat  ini  sedang melemah  dikarenakan  wabah  virus  corona (Covid-19) yang melanda Indonesia.
Corona virus ini atau yang sering disebut Covid-19 awal kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi  Hubei,  Tiongkok  pada  Desember 2019.
Covid-19 ini ialah virus yang menyebabkan  penyakit  pada  manusia  dan hewan. Pada     manusia virus ini dapat memicu penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga bisa menyebabkan penyakit yang serius  seperti  sindrom  pernapasan  akut  berat. Pandemi Covid-19 ini telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang Tahun 2020 serta mengharuskan masyarakat beraktivitas di rumah,  menjaga  jarak,  mengenakan  masker saat bepergian sehingga kebanyakan masyarakat  kehilangan  pekerjaannya  akibat pandemi ini.
Mencemati  hal  tersebut,  Pemerintah diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah menanggapi  krisis  ekonomi  tersebut  dengan memberikan  bantuan  darurat  kepada  rumah tangga  atau  per  kepala  keluarga,  dengan bantuan tunai dan non tunai mewakili sebagian besar intervensi Bantuan Sosial, ialah melalui Kementerian  Sosial  atau  Kemensos  yang merencanakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terkena wabah Covid-19 ini.
Bantuan tersebut senilai Rp. 600.000 per Kepala  Keluarga  pada  gelombang  1  (April- Juni  2020),  sebesar  Rp.  300.000  pada gelombang 2 (Juli-Desember 2020), gelombang 3 (Maret 2020) sebesar
Rp.300.000, gelombang 4 ( Mei 2020 ) sebesar Rp.  300.000  dan  saat  ini  sudah  ke  tahap gelombang 5 dan 6 (Juli-Agustus 2021).
Fenomena  yang  dirasakan  dalam penyaluran  BST  kepada  masyarakat  adalah tidak  memenuhi  standar  atau  kriteria  yang telah  ditetapkan,  sehingga  masyarakat  yang seharusnya  menerima  bantuan  masih  hidup dalam  kemiskinan  akibat  perilaku  yang tidak adil dalam penyaluran BST yang seharusnya di Kecamatan  Pattalassang  yang  di  bawah  garis kemiskinan  menerima  Bantuan  Sosial  Tunai secara  keseluruhan  akan  tetapi  20%  yang penerima  bantuan  di  Kecamatan  Pattalassang Kabupaten  Takalar  tersebut  di  atas  garis kemiskinan  atau  keluarga  yang  mampu, fenomena ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat  dan  menyebabkan  masyarakat tidak  mempercayai  pemerintah  sebagai pemimpinnya.
Pelaksanaan  program  tersebut  masih menimbulkan  beberapa  permasalahan  yang muncul  sehingga  bantuan  sosial  tidak  tepat sasaran  dikarenakan  di  Kabupaten  Takalar informasi data penerima Bantuan Sosial Tunai tidak  akurat.  Ketidakakuratan  data  selalu menjadi  permasalahan  klasik  di  setiap pembagian  bantuan  sosial.  Beberapa  faktor disangka  menjadi  pemicu  ketidakakuratan data,  yakni  belum  semua  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  Kementerian Sosial  terintegrasi  dengan  Nomor  Induk Kependudukan
(NIK) yang dikelola
Kementerian  Dalam  Negeri,  contohnya  di Kecamatan  Pattalassang  Kabupaten  Takalar yang  seharusnya  dalam  tiap  Kecamatan penerima  BST  ini  sebanyak  100  Kepala Keluarga  menjadi  setengah  dari  penerima diakibatkan  tidak  validnya  data  Kartu Keluarga penerima.
Selain  itu,  fenomena  lain  yang  sering terjadi  adalah  banyak  masyarakat  yang menerima  bantuan  membelanjakan  uangnya untuk  hal-hal  yang  tidak  dibutuhkan, contohnya  kebanyakan  masyarakat  meng- gunakan uang bantuan tersebut untuk membeli keperluan yang tidak penting. (Merdeka.com, 2/3/21).  Fenomena  ini  biasa  menimbulkan ketidakadilan  ekonomi  bagi  mereka  yang membutuhkan  dan  menimbulkan  konflik sosial  antar  masyarakat.  Meski  tujuan  dari rencana  BST  ini  ialah  dapat  membantu masyarakat  untuk  hidup  normal  di  tengah ketidakstabilan  ekonomi yang  terjadi  terlebih lagi  di  masa  pandemi  Covid-19.  Serta  yang menghambat penyaluran BST ialah persoalan data  yang  tidak  akuntabel  dan  pemerintah kesusahan  mengumpulkan  data  masyarakat miskin  yang  belum  masuk  data  terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Bantuan Sosial Tunai sendiri juga tertera pada  Pasal  14  UU  Nomor  11  tahun  2009 tentang  Keamanan  Sosial  mengenai  Proteksi Sosial  ialah:  (1) Perlindungan  sosial memastikan  bahwa  seseorang,  keluarga, kelompok,  dan  penduduk  menghindari  serta
mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial  serta  menutupi  kelangsungan  hidup mereka dengan kebutuhan dasar yang minimal, (2) Proteksi sosial sebagaimana diartikan pada Ayat  (1)  dilaksanakan  lewat,  (a)  Dorongan sosial, (b) Advokasi sosial; serta/ ataupun, (c) Dorongan hukum. (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK ).
Pembangunan keamanan sosial, khusus- nya  pengendalian  kemiskinan,  mewujudkan tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah.  Pasal  34  Undang-undang Dasar  1945  “Anak-anak  terlantar  dan  fakir miskin  dipelihara  oleh  negara”.  Maknanya, pemerintah  bertanggung  jawab  atas  anak terlantar  dan  fakir  miskin.  Penanggulangan kemiskinan adalah rencana prioritas nasional, sehingga  pemerintah  di  semua  tingkatan membutuhkan  pemahaman  dan  komitmen yang  sama.  Pemahaman  dan  komitmen  yang sama tentunya dapat mengurangi kemiskinan. Kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab seluruh  bagian  bangsa  dan  negara,  serta memerlukan  aktivitas  keras  yang  terorganisir untuk  melaksanakan  cita-cita  masyarakat Indonesia  yang  adil  dan  makmur.  Di Indonesia,  tugas  penting  negara  dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakasanaan publik di bidang kesejahteraan rakyat  didasarkan  pada  sejarah,  ideologi, logika, dan pandangan universal.
Tujuan dari rencana BST tersebut adalah untuk  menjaga  daya  beli  masyarakat  selama
masa  pandemi  dan  memenuhi  sedikit perekonomian  masyarakat  di  masa  pandemi. Namun,  keberadaan  program  ini  membawa banyak masalah. Seperti penempatan penerima bantuan  yang  tidak  tepat,  pemotongan  dana BST  secara  sepihak,  penciptaan  peluang korupsi,  konflik  sosial,  dan  penyalahgunaan dana bantuan oleh masyarakat.
Pemberian dana BST ini diberikan untuk pemerintah  kepada  seluruh  masyarakat  yang berimbas  wabah  Covid-19.  Termasuk  di Kecamatan  Pattalassang  Kabupaten  Takalar. Dari data yang ada angka kemiskinan semakin melonjak di masa pandemi ini. Perekonomian masyarakat  menurun  yang  mengakibatkan kemiskinan  meningkat  akibat  dengan  adanya aturan-aturan  pemerintah  yang  bediam  diri dirumah,sehingga  merupakan  masalah  utama di  negara  berkembang  dan  memerlukan penanggulangan yang serius, kreatif, komprehensif dan berkelanjutan.
Masalah  kemiskinan  masih  menjadi agenda serius yang harus dihadapi dan diatasi di  kawasan  perkotaan  Kabupaten  Takalar, Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penduduk  miskin Kabupaten  Takalar  dari  Tahun  2018  sampai dengan Tahun 2021 terus meningkat menurut Survei Sosial Ekonomi (Susneas) Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 2020 pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25,38 ribu jiwa sedangkan  di  Tahun  2021  mengalami peningkatan sebesar  26,57 ribu jiwa.
Adapun data Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Takalar Kecamatan Pattalassang,  Kelurahan  Kalabi-rang  pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Penerima BST yang tersalurkan di Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Kallabirang Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah BST yang Tersalurkan Kalabbirang 1.235 303 KK 55 KK Sumber  :  Kementerian  Dalam  Negeri  Direktorat Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga 2021
Pemberian  BST  di  masa  pandemi COVID-19 menimbulkan banyak kendala dan keraguan  apakah  efektif  pemberian  BST. Pemberian BST tersebut bersifat komprehensif dan  pendistribusian  yang  menyeluruh  kepada masyarakat  Kabupaten  Takalar  bagi  keluarga di  bawah  garis  kemiskinan,  dan  apakah bantuan tersebut dapat diklaim dengan baik.
Efektivitas  adalah  tingkat  keberhasilan dalam mencapai satu atau lebih tujuan tertentu. Efektivitas juga merupakan istilah yang lebih luas  dan  mencakup  berbagai  faktor  internal dan eksternal. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya  tercermin  dalam  produktivitas,  tetapi juga dalam pandangan dan sikap pribadi.
Efektivitas  dicapai  dengan  menggu- nakan  sumber  daya  organisasi  secara  efektif untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  melalui tinjauan  input,  proses,  dan  output.  Sumber
daya  adalah  ketersediaan  anggota,  sarana, prasarana,  serta  metode  dan  model  yang digunakan.  Ada  beberapa  pendekatan  yang bisa  digunakan  dalam  mengukur  efektivitas. (1) Pendekatan Sumber, Metode ini digunakan untuk  menilai  efektivitas  input.  Pendekatan perencanaan ini juga mengutamakan kesuksesan sebuah organisasi dalam pengadaan  sumber  daya  fisik  dan  non  fisik sesuai    keperluan  sebuah  organisasi,  (2) Pendekatan  proses,  menerap-kan  metode  ini adalah  untuk  memverifikasi  efektivitas penerapan  rencana  untuk  seluruh  rangkaian kegiatan dalam proses internal dan mekanisme organisasi, dan (3) pendekatan sasaran, tujuan dari  metode  ini  adalah  agar  hasil  atau  hasil program  sesuai dengan rencana.
Melihat  seberapa  efektif  pelaksanaan program BST di masa pandemi Covid-19 dapat di  ukur  menggunakan  4  indikator  menurut (Budiani 2007) diantaranya yaitu ; Ketepatan sasaran  program  ialah  keakuratan  tujuan program  sedemikian  rupa  sehingga  peserta program  mencapai  tujuan  tertentu.  Saat  ini, masyarakat sasaran utama adalah rakyat yang umumnya  disebut    KPM  (Rumah  Tangga Penerima).
Ketepatan  pemilihan  target  KPM  dapat mencapai target program BST. Hal ini sebagai upaya  untuk  mengukur  kesesuaian  rencana untuk  kelompok  sasaran  atau  KPM.  Hal  ini berdasarkan  perubahan  Keputusan  Dirjen Masyarakat
Miskin Nomor
22/6/SK/Hk.02.02/6/2020  tentang  Revisi Keputusan  Dirjen  Untuk  Masyarakat  Miskin dan Revisi Petunjuk Teknis untuk penyaluran uang  tunai  guna  merespon  dampak  bantuan sosial  corona  (Covid-19),  kedua  Sosialisasi Program  dalam  pelaksanaan  program  BST tersebut,  tentunya  sosialisasi  harus  dilakukan terlebih  dahulu.  Pada  tahap  ini,  memberikan informasi kepada masyarakat tentang program BST sepanjang pandemi COVID-19.
Proses sosialisasi ialah salah satu proses penting  dalam  penerapan  rencana,  karena masyarakat  mengenali  dengan  jelas  serta tujuan  rencana  lewat  sosialisasi.  Aspek  ini mengukur uraian pemerintah terhadap rencana BST  serta  uraian  KPM  terhadap  rencana tersebut.  Ketiga  tujuan  program  merupakan buat  membenarkan  kalau  hasil  penerapan program  cocok  dengan  tujuan  yang  sudah diresmikan.  Tujuan  dari  program  BST merupakan  buat  menunjang  perekonomian warga yang terserang akibat wabah Covid-19 serta  belum  seluruhnya  tercapai.  Terakhir sehabis penerapan program BST dengan fokus gimana partisipan program BST berhubungan dengan warga terkena Covid- 19.
Setelah  mengetahui  dan  memahami lebih  jauh  tentang  efektivitas  pelaksanaan suatu  program  maka  peneliti  memlih  4 indikator  menurut  Budiani  karena  menurut peneliti teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.
Adapun Teori kebijakan publik menurut beberapa  ahli,  Gerston  menyatakan  bahwa kebijakan  publik  merupakan  upaya  yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah pada setiap tingkatan  pemerintahan  untuk  memecahkan masalah publik dan menjelaskan bahwa proses penentuan  suatu  kebijakan  mencakup  lima tahapan,  yaitu  mengidentifikasikan  isu-isu kebijakan  publik,  mengembangkan  proposal kebijakan  publik,  melakukan  advokasi kebijakan  publik,  melaksanakan  kebijakan publik,  dan  mengevaluasi  kebijakan  yang dilaksanakan.  Sedangkan  menurut  Dunn kebijakan  publik  merupakan  pola  yang kompleks  dari  pilihan  kolektif  yang  saling terkait oleh badan dan lembaga pemerintah.
Menurut  Ealau  dan  Prewitt  dalam Suharto,  kebijakan  adalah  ketetapan  yang berlaku  oleh  sikap  yang  tidak  berubah-  ubah serta  kesekian,  baik  dari  pihak  yang membuatnya ataupun pihak yang menaatinya. Titmuss  mendefenisikan  kebijakan  selaku prinsip- prinsip yang mengendalikan aksi yang ditunjukan  pada  tujuan-tujuan  tertentu.  Oleh karena  itu,  suatu  kebijakan  pada  dasarnya adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman atau arahan bagi setiap usaha untuk mencapai suatu  tujuan,  sehingga  setiap  kegiatan mempunyai tindakan yang jelas.
Kebijakan  adalah  peraturan  yang memuat  berbagai  prinsip  pedoman  cara-cara bertindak  yang  dibuat  secara  terencana  dan konsisten  dalam  mencapai  tujuan  tetentu.

## Rahmah Indawati / Jurnal Administrasi Negara
Adapun  istilah  Publik  ( public )  memiliki pengertian  yang  sangat  bervariasi  menurut pengertian  umum,  masyarakat,  dan  negara. Publik  dalam  pengertian  “umum”  atau masyarakat, misalnya public offering (penawaran  umum), public  ownership (milik umum), public  untility (perusahaan  umum), public  relations (hubungan  masyarakat),
public  service (pelayanan  masyarakat)  dan public  interest (kepentingan  umum).  Adapun dalam  pengertian  “negara”  ialah public authorities (otoritas  negara), public  building (bangunan negara), public revenue
(penerimaan negara), dan public sector (sektor negara).
Menurut  James  Anderson  yang  dikutip Suharno  (2010:24-25),  menyampaikan  jenis kebijakan yaitu, politik substansial dan politik prosedural . Politik  substansial  adalah  politik yang  mempengaruhi  tindakan  pemerintah. Kebijakan    prosedural  adalah  cara  untuk mengimplementasikan  kebijakan  penting, kebijakan distribusi dan regulasi dan kebijakan redistribusi  kebijakan    distribusi  berkaitan dengan distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat. Pedoman regulasi berupa larangan  atau  larangan  terhadap  perilaku individu atau kelompok masyarakat.
Kebijakan  redistribusi,  di  sisi  lain,  mengatur distribusi  penghasilan,  pendapatan,  properti, maupun  kekuasaan  di  antara  kelompok masyarakat,  politik  material  dan  politik simbolik  Politik  material  adalah  politik  yang
memberikan  kelompok  sasaran  penggunaan sumber  daya  secara  penuh.  Kebijakan simbolik, ialah kebijakan yang membawa arti simbolis  kepada  kelompok  sasaran,  dan kebijakan  barang  publik  ( public  goods )  dan barang privat ( private goods ) kebijakan barang publik  adalah  kebijakan  yang  mengatur tentang penyediaan barang publik.
Adapun  lima  model  kebijakan  publik yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Model Kebijakan,  ditinjau  dari  aspek  corak  yang dikemukakan  oleh  Salisbury  dan  Heiz (Sharkansky,  1975)  model  kebijakan  ini menjadi empat corak.
Corak  yang  pertama  adalah  kebijakan Distributif,  ialah  kebijakan  yang  menyam- paikan hasil kepada suatu kelompok atau lebih. Kebijakan  ini  dibuat  karena  dasar  adanya prosedur  permintaan  atau  permohonan  yang berjalan ataupun permasalahan yang dipandang  relevan  dengan  kebutuhan sasaran kebijakan.  Contohnya,  kebijakan  pemerintah dalam  memberikan  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  kepada  warga  miskin,  atau  kebijakan pemerintah  tentang  pendidikan  gratis  untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.
Corak yang kedua, kebijakan Redistributif,  yaitu  kebijakan  yang  memilah kembali  sehingga memberikan  hasil  terhadap satu  maupun  sebagian  kelompok  sehingga menimbulkan  kerugian  terhadap  kelompok lain. Satu pihak diberi keuntungan, tetapi pihak lain harus dikorbankan. Contohnya, kebijakan
pengurangan pajak bagi suatu perusahaan yang merugikan perusahaan lain.
Corak  kebijakan  yang  ketiga  adalah kebijakan Regulatory ,  yaitu  kebijakan  yang mengatur  pemberian  pembatasan  terhadap perbuatan maupun perilaku dari satu atau lebih kelompok  sehingga  mengabaikan  atau mengakui  perolehan  hasil  tertentu  untuk kelompok  tertentu  meskipun  secara  tidak langsung.  Contohnya,  kebijakan  kuota  yang sebenarnya merupakan kebijakan yang secara tidak  langsung  perolehan  hasil  bagi  para jemaah  haji  sebab  memberikan  jaminan  atas pengaturan yang baik.
Corak  yang  keempat  adalah  kebijakan Self-regulatory , yaitu kebijakan yang mengatur  pribadi  sendiri  menentukan  juga pembatasan  terhadap  perbuatan  maupun tindakan  dari  satu  atau  lebih  kelompok. Contohnya  kebijakan  desentralisasi  dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya Model  Kebijakan  ditinjau  dari  aspek  formal yang  dikemukakan  oleh  Dunn  (1981),  model kebijakan  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yang pertama  Sinopsis  Kebijakan,  yaitu  kebijakan yang menunjukkan perbandingan rasional.
Model  kebijakan  ini  meyakini  bahwa segala  sesuatu  selalu  didasarkan  pada pertimbangan rasional. Kedua adalah
kebijakan  inkremental,  yang  merupakan kebijakan  dominan  dalam  praktiknya  tetapi tidak  banyak  dijelaskan  dalam  literatur. Inkremental artinya meningkat secara
bertahap. Kebijakan inkremental pada praktiknya dapat dipahami sebagai pembuatan kebijakan  anggaran  pendapatan  dan  belanja suatu negara, yang memperhitungkan pengetahuan  yang  terbatas  tentang  sumber pendapatan yang tepat dan jumlah pendapatan untuk memberikan kesan skeptis.
Selanjutnya  aspek  tipologi  model kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Henry (1980),  yaitu  model  yang  dianalisis  dari perspektif  proses,  yaitu  model  kelembagaan yang menitikberatkan pada struktur organisasi pemerintahan, misalnya peraturan pemerintah atau  kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk hukum.  Kedua,  model  massa  elit  ini merupakan  model  kebijakan  yang  bersumber dari  dominasi  kelompok  elit  tertentu  atas kepentingan  dan  posisi  masyarakat  luas. Ketiga  model  kelompok  tersebut  adalah kebijakan  yang  didasarkan  pada  kepentingan kelompok,  dan  konflik  kepentingan  akan muncul  ketika  kebijakan  dirumuskan  atau dilaksanakan di bawah pengaruh kepentingan yang  berbeda.  Model  sistem  keempat  adalah strategi  yang  didasarkan  pada  pendekatan sistem  dinamis,  yaitu  strategi  yang  terbentuk harus diawali dengan adanya masukan (input) dan kemudian menjadi keluaran (output).
Model  kebijakan  yang  dianalisis  dari dari  sudut  hasil.  Pertama,  model  deskriptif yaitu  model  yang  menjelaskan  serta memprediksi faktor dan pengaruh dari pilihan kebijakan.  Model  ini  digunakan  untuk
memantau hasil dari langkah-langkah
kebijakan . Kedua,  model  normatif  adalah model  yang  tidak  hanya  didasarkan  atas penyajian apa adanya, tetapi juga memberikan pernyataan-pernyataan yang seharusnya dilakukan.  Ketiga,  model  strategi  dari perspektif  perubahan  isi  perubahan  konten yang diharapkan, model strategi dapat muncul perubahan  keseluruhan  yang  komprehensif dalam waktu yang cepat dan model mengalami perubahan dengan tahapan yang cepat.
Kebijakan  yang  berubah  dengan  cepat disebut  sebagai  kebijakan  dengan  model radikal,  yaitu  model  perubahan  yang komprehensif  atau  keseluruhan  sistem  yang berlaku untuk semua aspek dalam lingkup isi kebijakan. Perubahan bertahap disebut model reformis, yaitu model perubahan lambat dalam beberapa  aspek  yang  melibatkan  perubahan fungsi,  posisi  dan  kebijakan  pemerintah persatuan  nasional  yang  ditentukan  oleh kebijakan  pemerintah  reformis.  Dan  terakhir Model kebijakan pengambilan keputusan yang dikemukakan  oleh  Dror  (1968),  yaitu  model kebijakan  perumusan  atau  pengambilan keputusan,  meliputi  lima  model  kebijakan yaitu  model  rasional  ekonomi,  model keputusan sekuensial, model kepuasan, model hiper-model rasional dan model optimal.
Penelitian yang relevan adalah penelitian yang  sudah  ada  sebelumnya,  penelitian tersebut  memiliki  hubungan  dan  kesamaan dengan  penelitian  yang  sedang  berlangsung
saat  ini.  Adapun  beberapa  penelitian  yang memiliki  relevansi  dengan  penelitian  adalah sebagai berikut:
Penelitian  yang  berjudul  “Efektivitas Program  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  Pada Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Perumahan Taman  Cikande,  Jayanti  Tangerang”oleh Nindya  Cahya  Rosadi  pada  Tahun  2021. Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan Kualitatif  dengan  jenis  Penelitian  Deskriptif. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman  Cikande,  Jayanti  Tangerang  tepatnya RT 02 RW 03 sudah efektif atau sesuai dengan indikator  efektivitas  yang  digunakan,  yakni tercapainya  tujuan  (waktu  dan  sasaran), terlaksananya  proses  integrasi,  serta  adanya adaptasi  di  masyarakat.  Namun,  walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh pemberian Bantuan Sosial Tunai ini  juga  tidak  membuat  masyarakat  menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Penelitian  di  atas,  memiliki  persamaan dengan penelitian yang peneliti dilaksanakan, karena  sama-sama  meneliti  terkait  efektivitas bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19.
Penelitian  yang  berjudul  “Efektivitas Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid- 19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan  Suluun Tareran  Kabupaten  Minahasa  Selatan”  oleh Carly Erfly Fernando Maun pada Tahun 2020.
Pada penelitian ini terdapat konsep efektivitas, program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT), konsep  kemiskinan,  dari  penelitian  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  efektivitas program  ini  khususnya  bagi  masyarakat miskin yang dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka,  dan  sebagian  besar  masyarakat mendukung  program  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah Pusat. Perbedaan dengan peneilitian yang dilakukan adalah bahwa BLT Dana Desa dari Kementerian Desa sedangkan
BST  merupakan  bantuan  dari  Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan  di  masa  pandemi  Covid-19  berupa program  bantuan  sosial  untuk  di  berikan kepada  masyarakat  miskin  yang  berdampak wabah  pandemi  Covid-19  ini.  Salah  satu bentuk programnya ialah Bantuan Sosial Tunai (BST),  yang  diberikan  pada  rakyat  miskin, pengangguran, dan masyarakat kurang mampu yang  terkena  dampak  merebaknya  pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan kepada
9.000.000  kepala  keluarga  dengan  nilai  Rp.
600.000  /bulan  untuk  jangka  waktu  3  bulan, mulai April 2020 sampai Agustus 2021 senilai Rp.  300.000/bulan.  Daerah  penerima  BST sebanyak  9.000.000  KK  di  33  Provinsi  yang ada  di  Indonesia.  Kriteria  yang  mendapatkan BST  adalah  KK  dan  usulan  lainnya  dari berbagai daerah yang pernah tercantum di Data
Komprehensif Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial RI atau disebut DTKS.
Ada  dua  cara  untuk  penyaluran  BST. Yaitu, melalui saluran BST tingkat komunitas yang menyalurkan  BST  melalui  saluran  BST Pos dan PT. POS Indonesia, melalui rekening KPM  (keluarga  penerima  manfaat)  lalu melalui  Himbara  (Perhimpunan  Perbankan Negara).

## METODE PENELITIAN
Prosedur  pendekatan  penelitian  yang akan dilakukan ialah jenis penelitian deskriptif dengan  menggunakan  analisis  kualitatif. Metode  deskriptif  dikarenakan  memfokuskan kepedulian pada kasus-kasus  atau fakta-fakta yang  ada  pada  saat  penelitian  atau  kejadian yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah yang  diteliti  diiringi  dengan  interpretasi rasional yang akurat. Penelitian ini menggambarkan  fakta-fakta  dan  menjelaskan keadaan  dari  objek  penelitian  berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis  untuk  memberi  kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.
Adapun  jenis  sumber  keterangan  yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data Primer ialah  data yang didapat langsung  contohnya  teknik  wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dirancang untuk  memperoleh  data  atau  informasi  yang mendalam  mengenai  penyaluran  Program Bansos  Tunai  di  Kabupaten  Takalar.  Teknik ini  dilakukan  dengan  menyusun  pedoman
wawancara yang berisi pertanyaan pokok yang sedang  dipelajari.  Wawancara  mendalam dengan  pihak-pihak  yang  terkait  tentang penyaluran  Bantuan  Sosial  Tunai  dan  Studi Dokumentasi.
Metode  ini  merupakan  suatu  cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan- catatan  penting sehingga  akan  diperoleh data yang  lengkap,  sah  dan  bukan  berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada  dan  tersedia  dalam  catatan  dokumen langsung  kepada  informan-  informan  terkait kegiatan-kegiatan  pelayanan  Bantuan  Sosial Tunai, adapun 8 informan yang diwawancarai oleh peneliti meliputi informan pertama yaitu kepala  seksi  pendamping  pemberdayaan masyarakat  penyaluran  bantuan  stimulan  dan penataan lingkungan pada bidang fakir miskin di  Kantor  Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar, informan kedua dan ketiga Lurah Kallabirang dan kepala seksi ekonomi dan kesejahteraan di Kelurahan kalabbirang serta informan lainnya yaitu  masyarakat  penerima  Bantuan  Sosial Tunai.  Data  Sekunder  adalah  data-data  yang didapatkan  dari  penafsiran  dalam  bentuk printnan  dan softcopy sampai  dengan dokumen–dokumen  resmi  dari  berbagai instansi pemerintah.
Metode  analisis  data  yang  digunakan penulis  adalah  model  analisis  interaktif. Sebuah proses analisis data yang menggunakan dan mengembangkan pola-pola interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  &
Huberman  (1992:  16).  Artinya,  (1)  Reduksi data  adalah  kegiatan  proses  seleksi  yang difokuskan pada penyederhanaan abstraksi dan konversi  data  mentah  dari  catatan  tertulis. Reduksi data akan terus dilakukan sejak awal kegiatan  penelitian  sampai  saat  data dikumpulkan. (2) Penyajian data adalah proses penyuntingan  informasi  secara  sistematis untuk menarik kesimpulan. Karena, data yang diperoleh  berupa  kalimat  dan  kata-kata  yang berhubungan  dengan  fokus  penelitian,  maka penyajian data merupakan kumpulan informasi yang  terorganisir  secara  sistematis  dan memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan.  (3)  Jika  pada  saat  kegiatan analisis  data  sedang  berlangsung  dan  selesai, data akan dilakukan di Lapangan, dan setelah selesai  di  Lapangan,  langkah  selanjutnya adalah  menarik  kesimpulan  dan  mencapai kesimpulan.  Hal  ini,  tentunya  berdasarkan hasil analisis data baik  dari catatan lapangan, observasi, maupun dokumentasi.
Agar  mendapatkan  kepercayaan  atau kredibilitas  yang  sesuai  dengan  fakta  di Lapangan, orang yang diwawancarai menggunakan  teknologi  inspeksi  untuk memverifikasi  hasil  setelah  mencatat  hasil wawancara  dalam  daftar  data.  Membercheck mempertanyakan  penerapan  interpretasi  data wawancara kepada satu atau dua orang dalam kunci  untuk  mengetahui  apakah  hasil interpretasi  konsisten  dengan  maksud  orang dalam kunci.

## HASIL PENELITIAN
Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar  di  Jl. Kalabirang,  Kec.  Pattallassang,  Kab.Takalar, di  bawah  arahan  Sekretaris  Daerah  setempat sebagai  penanggung  jawab  pelayanan, melaksanakan  pengembangan  implementasi kebijakan,  mengembangkan  standar,  standar prosedur,  memberikan  bimbingan  teknis  dan pengawasan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan, dan persetujuan adalah tugas utama. Bidang  sosial  melaporkan  keselamatan  dan keamanan,  rehabilitasi  sosial,  pemberdayaan sosial,  serta  penanganan  fakir  miskin.  Tahun 2019,  Bakti  Sosial    dan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (PMD)  Takalar  sudah terintegrasi dan kini menjadi satu.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah.  Visi  Dinas  Sosial Kabupaten  Takalar  yaitu  Mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  yang  berkeadilan,
menanggulangi
kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan penyelenggaraan Dinas Sosial yang bersih, jujur dan transparan, memperkuat  kelembagaan  sosial  masyarakat untuk  meningkatkan  persatuan  dan  kesatuan, dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan  misi  Dinas  Sosial  Kabupaten
Takalar yaitu meningkatkan kualitas, kuantitas, jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, mengembangkan  dan  memperkuat  sistem penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial,  serta meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  sumber daya  untuk  mendukung  penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Kalabbirang merupakan sebuah Kelurahan  di  Kecamatan  Pattallassang Kabupaten Takalar. Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001, Kecamatan Patallassang
(Kawasan  Metropolitan),  lalu  diubah  sesuai dengan Perda No. 3 tanggal 27 April 2007 dan 27 April 2007. Berdasarkan Perda No. 5 dari Tahun  2007,  dimekarkan  menjadi  dua kecamatan  baru,  yaitu  kecamatan  Sanrobone (perluasan  dari  kabupaten  Mappakasunggu) dan  kecamatan  Galesong  (pemekaran  dari kabupaten  Galesong  Selatan  dan  kabupaten Galesong  Utara),  terbentuk  kembali.  Seperti yang  telah  disebutkan,  Kabupaten  Takalar sejauh  ini  terdiri  dari  sembilan  kecamatan. Sembilan  kecamatan  ini  membawahi    82 desa/kelurahan  dengan  jumlah  penduduk +252.275 jiwa.
Untuk mengetahui efektivitas penyaluran  program  Bantuan  Sosial  Tunai (BST)  di  saat  pandemi  Covid-19  diukur menggunakan  teori  yang  dikemukakan  oleh Budiana  2007.  Menurut  pandangan  Budiana untuk mendapatkan seberapa efektif pelaksanaan  program  BST  di  masa  pandemi
Covid-19  dapat  di  ukur  menggunakan  empat indikator  yaitu  ketepatan  sasaran, Sosialisasi proyek,  tujuan  proyek,  dan  pemantauan proyek.  Berdasarkan  analisis  data  empat indikator  efektivitas  pelaksanaan  program BST, yaitu:

## Ketepatan Sasaran
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat disimpulkan  bahwa  penyaluran  BST  sudah sangat  tepat,  namun  penyalurannya  tidak dilakukan  secara  keseluruhan  masyarakat kabupaten Takalar dan penerima bantuan BST ada  9366  orang  yang  terbagi  atas  15 kecamatan.

## Sosialisasi Program
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat disimpulkan  bahwa  belum  ada  sosialisasi mengenai  penyaluran  BST,  hanya  saja sebagian  masyarakat  banyak  yang  melihat bantuan  seperti  ini  di  siaran  berita  TV  dan masyarakat disekitar yang memberi informasi.

## Tujuan Program
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program BST tersebut untuk meringankan beban masyarakat saat pandemi.
Pemantauan Program
Berdasarkan wawancara
keempat informan  dan  hal  senada  lainnya  dapat disimpulkan  bahwa  pemantauan  program berjalannya  BST  ini  sudah  direalisasikan berdasarkan data di Kelurahan dan DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar.

## PEMBAHASAN
Bersumber  pada  hasil  penelitian  yang dilaksanakan  di  Kecamatan  Pattallassang Kelurahan  Kalabbirang  Kabupaten  Takalar dalam  bentuk  wawancara  dan  dokumentasi yang  kemudian  dilakukan  analisis  data  yang telah  dikumpulkan  peneliti  akan  melakukan pembahasan  sesuai  teori  dalam  pembahasaan ini akan disajikan dengan permasalahaan yang diteliti.
Tingkat keefektivitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung  bagaimana  cara  menilai  dan menginterpretasi.  Mengukur  keefektifitan sebuah program dibutuhkan   empat indikator untuk mendapatkan seberapa efektif penerapan program  BST  di  saat  pandemi  Covid-19 diantaranya  ketepatan  sasaran,  sosialisasi program,  tujuan  program  dan  pemantauan program.
Indikator  pertama  yaitu Ketepatan Sasaran program ialah sasaran ataupun sasaran dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai partisipan program di Kelurahan Kallabirrang dengan  niat  agar  program  ini  jadi  program yang  bisa  menolong  warga  miskin  yang terkena  pandemi  Covid-  19  ataupun  kurang sanggup  yang  terdapat  di  Kabupaten  Takalar Kelurahan  Kalabbirang.  Pada  riset  ini ketepatan  penentuan  siapa  saja  sasaran program  Dorongan  Sosial  Tunai  ialah  warga miskin  serta  berakibat  pandemi  Covid-  19 Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang
diseleksi  lewat  sebagian  kriteria  bagi  standar BPS.
Teori  yang  digunakan  dalam  riset  ini, bersumber pada Teori dimensi daya guna yang dikemukanan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin    (2017),  pada  penanda  ketepatan sasaran  program  ialah  dengan  memandang sepanjang  mana informasi  penerima  program Dorongan  Sosial  Tunai  di  Dinas  Sosial Kabupaten Takalar cocok dengan sasaran yang telah  di  tetapkan  oleh  kriteria  BPS  serta informasi DTKS. Menurut teori atau pendapat lain  yaitu  Duncan  (dalam  Steers,  1985:53) menerangkan  perihal  ukuran efektivitas  yaitu perolehan tujuan yang mengemukakan bahwa pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai suatu  proses  ketepatan  sasaran  program  ini dinilai  telah  pas  sasaran  walaupun  belum seluruhnya.
Dari  hasil  pengamatan  di  Lapangan warga  miskin  dari  sasaran  penerima memanglah  telah  dicoba  pendataan  dari
Pemerintah khususnya di
Kelurahan Kalabbirang, tetapi dari hasil riset yang dicoba, periset  menciptakan  kalau  pendataan  tidak dicoba  secara  langsung  oleh  pihak  Dinas Sosial  Kabupaten  Takalar  melainkan  oleh pihak  Desa  serta  Kelurahan.  Sejalan  dengan teori  tersebut  juga  berdasarkan  hasil wawancara  terhadap  informan-informan  di atas,  menganggap  bahwa  ketepatan  sasaran program Bantuan  Sosial Tunai di Kecamatan
Pattallassang
Kelurahan Kalabbirrang
Kabubapaten Takalar sudah tepat dikarenakan masyarakat  penerima  BST  ini  tercatat  di DTKS  (Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial ) dan  Non-DTKS  sebagai  keluarga  penerima manfaat.
Indikator kedua yaitu sosialisasi program sejalan dengan hasil temuan di Dinas Sosial  Kabupaten  Takalar  serta  lingkungan Kelurahan  Kalabbirang.  Sosialisai  program ialah titik dini yang memastikan keberhasilan program.  Hal tersebut  dicoba  untuk memandang k eahlian  penyelenggara  program Bantuan  Sosial  Tunai  dalam  melaksanakan sosialisasi  tersebut,  sehingga  data  program BST  bisa  tersampaikan  kepada  warga penerima program.
Indikator  selanjutnya  yakni  Sosialisasi Program.  Sosialisasi  Program  ialah  keahlian Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar  dalam melakukan  sosialisasi  program  Dorongan Sosial  Tunai,  sehingga  data  program  bisa tersampaikan  kepada  warga.  Serta  menurut teori atau pendapat lain yaitu menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengutarakan tentang ukuran  efektivitas  yaituIntegrasi  dimana tingkatan terhadap tkemampuan suatu organisasi akan membuat sosialisasi, ekspansi kesepakatan  dan  komunikasi  serta  berbagai macam organisasi lainnya.
Sosialisasi program dinilai belum efektif dan maksimal karena Pemerintah Daerah dan Dinas  Sosial  Kabupaten  Takalar  tidak
melakukan sosialisasi secara langsung karena pemerintah  takut  berdesak-desakan  saat pandemi,  sehingga  masyarakat  sekitar  tidak mengetahui  tujuan  dari  program  tersebut. Masyarakat  hanya  bisa  mengetahui  melalui TV penyiar tentang program BST ini. Sejalan dengan  teori  tersebut  kelima  informan menganggap  sosialisasi  program  Bantuan Sosial  Tunai  dikarenakan  adanya  wabah pandemi  Covid-19  ini  sehingga  pemerintah membuat  program  tersebut  agar  membantu atau  meringankan  perekonomian  masya- rakatnya.  Serta  kelima  informan  tersebut mengetahui adanya program BST ini di media- media lainnya seperti berita televisi, koran dan sosial media internet.
Indikator  ketiga  yaitu  tujuan  program, sejalan  dengan  hasil  temuan  di  Dinas  Sosial Kabupaten Takalar serta lingkungan kelurahan kalabbirang, Tujuan ialah aspek utama dalam memastikan daya guna sesuatu program, ialah apakah tujuan yang sudah direncanakan cocok dalam  penerapannya.  Tujuan  dari  program Baantuan  Sosial  Tunai  ini  merupakan  buat menolong  perekonomian  warga  yang  terkena wabah pandemi Covid- 19.
Sesuai  teori  dimensi  daya  guna  yang dikemukanan  oleh  Budiani  dalam  Khadafi serta  Mutiarin  (2017),  bahwa  pencapaian tujuan  program  ialah  buat  mengenali sepanjang  mana  kesesuaian  antara  hasil penerapan program Dorongan Sosial Tunai di
Dinas Sosial Kabupaten Takalar dengan tujuan yang sudah diresmikan.
Bersumber  pada  tujuan  yang  sudah diresmikan  dalam  program  Dorongan  Sosial Tunai ini sudah terangkum sebagian kegiatan- kegiatan  yang  diadakan  Dinas  Sosial  dalam program  BST  ini berbentuk pendataan warga yang  belum  memperoleh  program  Dorongan Sosial  Tunai  ini  dinilai  telah  efisien disebabkan bisa menggapai tujuan tujuan yang diharapkan,  program  BST  di  Dinas  Sosial Kabupaten Takalar sangat menolong kelompok  warga  yang  terpengaruh  pandemi Covid-19,  dilihat  dari  program  BST  bisa meningkatkan  mutu  hidup  dan  kesejahteraan warga  pada  waktu  pandemi,  memberdayakan warga  serta  meningkatkan  kerjasama  dalam kelompok  melalui  berbagai  informasi- informasi  tentang  BST.  Sesuai  dengan  teori tersebut, ketiga  informan menganggap  tujuan dari  adanya  program  BST  ini  ialah meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 sudah terlaksana.
Indikator  keempat  yang  menjadi indikator  terakhir  yaitu  pemantauan  program sejalan  dengan  hasil  temuan  di  Dinas  Sosial Kabupaten Takalar serta lingkungan Kelurahan  Kalabbirang,  Pemantauan  ialah pengawasan yang dilaksanakan pada program Dorongan  Sosial  Tunai  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Takalar,  dicoba  selaku  wujud atensi kepada warga.
Pemantauan  dilakukan  agar  dapat diidentifikasi  sejauh  mana  penerapannya .
Program  ini  berbeda  dengan  rencana  yang telah diresmikan, sehingga dikenal kekurangannya  dan  setelah  itu  mencari pemecahan dari permasalah itu. Pada riset ini, bersumber pada teori dimensi daya guna yang dikemukanan  oleh  Budiani  dalam  Khadafi serta  Mutiarin  (2017),  pada  kegiatan pemantauan  program  ialah  aktivitas  yang dilaksanakan sehabis aktivitas program dicoba selaku wujud atensi pelaksana program kepada penerima  program  Bantuan  Sosial  Tunai. Menurut teori atau pendapat lain yaitu menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) menerangkan mengenai  perihal  ukuran  efektivitas  yaitu Adaptasi  dimana kemampuan  organisasi  atau orang penerima BST untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Pemantauan  ini  dinilai  telah  lumayan efisien  dalam  penerapannya,  pemantauan dicoba  lewat  komunikasi  langsung  dengan partisipan  program  serta  pemantauan  yang dicoba secara berkala oleh Pemerintah. Tetapi, para ilmuwan masih menciptakan kenyataan di lapangan  masih  banyaknya  warga  yang terlambat  menemukan  Bantuan  Sosial  Tunai, hal tersebut sangat disayangkan, terlebih pada masa Covid-19 ini warga sangat membutuhkan bantuan  dari  Pemerintah,  hendak  lebih  baik lagi  bila  Pemerintah  Desa  serta  Dinas  Sosial melaksanakan inovasi dalam proses
pemantauan penerapan program ini.
Sejalan dengan teori tersebut, dari hasil wawancara kepada informan dapat disimpulkan  bahwa  pemantauan  program Bantuan  Sosial  Tunai  ini  berjalan  sesuai rencana dan tepat dikarenakan Kelurahan yang menangani  dan  memantau  berjalannya program yang berperan adil dalam pemantauan kegiatan  baik  dengan  cara  turun  lapang  dan data-data  yang  dipersiapkan  dalam  syarat pengurusan BST.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan d apat  disimpulkan  bahwa penyaluran  program  Bantuan  Sosial  Tunai disaat  pandemi  Covid-19  di  Kelurahan
Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar terbukti efektif
penyalurannya  dikarenakan  dapat  dilihat  dari indikator efektivitas penyaluran yaitu indikator pertama  ketepatan  sasaran  dalam  Program Bantuan  Sosial  Tunai  ini  sudah  tepat penyalurannya  kepada  masyarakat  penerima manfaat yang tercatat di data DTKS, indikator kedua  adalah  sosialisasi  program  pada Pemerintah  membuat  program  BST  ini dikarenakan  adanya  wabah  Covid-19  dan masyarakat mengetahu BST ini melalui media- media  lain,  indikator  ketiga  adalah  tujuan program  adanya  BST  ini  yaitu  meringankan perekonomian masyarakat yang terkena wabah Covid-19  ini  dan  indikator  keempat  adalah pemantauan  program  berjalannya  kegiatan
BST sudah direali-sasikan secara menyeluruh dikarenakan  masyarakat  sebagai  penerima BST telah memenuhi syarat dan data sebagai keluarga  penerima  dan  sudah  disalurkan bantuannya secara keseluruhan.
Berdasarkan  kesimpulan  dari  analisis data yang  dilakukan  maka diajukan  beberapa saran  yaitu  :  (1)  Bagi  Pemerintah  agar menambah dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat agar masyarakat lebih
berkecukupan  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  (2)  Bagi  Instansi  Kelurahan Kallabbirang  agar  pelayanan  pengurusan berkas-berkas  sebagai  syarat  penerima  BST lebih  cepat  agar  masyrakat  yang  mengurus tidak  menunggu  terlalu  lama.  (3)  Bagi Masyarakat  agar  tidak  berdesak-desakan dalam  pengurusan  BST  ini  baik  di  kelurahan atau  di  tempat  pengambilan  dana  bantuan tersebut.

## REFERENSI
Al-Zikrillah. (2020). Sistem Ekonomi Indonesia. Jurnal Berkala  Ilmiah Efisiensi , 1 , 5. Alviyanzah,  F.  (2019).  Peran  Dinas  Sosial Terhadap  Penyaluran  Bantuan  Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Amalia  R,  (2015).  Efektivitas  Pelayanan
Program  Penanganan  Anak  Jalanan  di Dinas sosial kota makassar
Beni. (2016). Teori Efektivitas, 69. Retrieved from http://repository.um- palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015 153_BAB II_SAMPAI BAB
TERAKHIR.pdf
CNN  Indoensia.  (2020).  Update  Corona  per
24  Agustus  :  155.412  Positif,  111.060 Sembuh. Inform Database : https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20200824090837
Emerson  dalam  saputra.  (2017).  Efektivitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palangka raya
Erfly  Fernando  Maun,  Carly.  (2020). Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  bagi  Masyarakat  Miskin Terkena  Dampak  Covid-19  di  Desa Talaitad  Kecamatan  Suulun  Tareran Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Manado  : Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Fakulttas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Sam Ratulangi.
Gerston  (2014),  dalam  Islamy,  Irfan.  2014. “Definisi Dan Makna Kebijakan Publik.” ADPU4410/Modul 1: 1–41.
Harwidiansyah.  (2011).  Dampak  Bantuan
Langsung  Tunai  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan  Bajeng  Kabupaten  Gowa. Makassar:  Program  Studi  Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Merdeka.com.  (2021).  Bima  Arya  :  Ada Penerima  Bansos  Tunai  Pakai  Uang untuk Beli Baju Lebaran. https://m.merdeka.com/uang/bima-arya- ada-penerima-  bansos-tunai-pakai-uang- untuk-beli-baju-lebaran.html
Miles,  B.  M.  &  Huberman,  M.,  (1992). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber Tentang  Metode-metode  Baru.  Jakarta:
UIP -20-538515/update-corona-24- agustus-155412-positif- 111060-sembuh Nuryahdi. (2020). Kebijakan Non Penal Pihak Sekolah Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika  Dikalangan Pelajar  SMA  di  Kubu  Raya.  E-Jurnal Fatwa Hukum.
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/ar ticle/view/38603 Publicuho, J. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  PADA  MASA, 4 (1),  19–26. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021
Putra,  Agung  Aldino.  (2018).  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Bantuan  Sosial Pada  Masyarakat  Di  Kota  Palu  (Studi
Tentang Kelompok Usaha Bersama. Palu :  Program  Studi  Magister  Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako.