## PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA
Syarif Bahaudin Mudore 1,2
1 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Email: syarifbmudore@gmail.com

## Abstract:
This article examined how Indonesian diplomacy has taken place in the Israeli-Palestinian conflict. Friction and armed clashes between Palestinian fighters and the Israeli military still  occur  and  can  even  befall  Palestinian  civilians.  Throught  the  history  of  Indonesia's closeness with Palestine, Indonesia is one of the countries actively calling for Palestinian independence  with  a  two-state  solution.  The  scientific  relationship  between  Palestinian scholars  and  Indonesian  students  studying  in  Egypt  made  Palestine  one  of the countries that  recognized  Indonesia's  independence  with  Egypt.  Relations  between  the  two countries  continue  today.  This  article  is  described  using  conflict  resolution  theory. Furthermore,  the  authors  find  the  findings  of  Indonesia's  diplomacy  in  resolving  the Israeli-Palestinian  conflict,  Indonesia  plays  an  active  role  through  its  role  as  a  non- permanent  member  of  the  UN  Security  Council.  Even  Indonesia  opposed  US  President Donald  Trump's  policy  on  Jerusalem  as  the  Capital  of  Israel  and  moves  its  embassy  to Jerusalem.  It is proven that Indonesia plays the role of co-sponsor, facilitator, mediator, participator,  initiator,  actor,  motivator  and  justifier  in  helping  resolve  the  Israeli- Palestinian conflict.
Keywords : Israeli-Palestinian Conflict, Indonesia and Diplomation
صخلم
تلوانت ةلاقلما هذه
لزي لم ىذلا ،ينطسلفو ليئارسإ ينب عارصلا ةلجاعم فى ةيسامولبدلا ايسينودنإ ةموكح ةطشنأ نم نويندلما هيف طروتي دق لب ،يليئارسلإا شيلجاو ينينيطسلفلا نيدهالمجا ينب يحلاسلا كاكتحلاا لكش فى امئاق لضفب .ينفرطلا ،ينطسلفو ايسينودنإ ينب ةييخراتلا ةبارقلا
ايسينودنإ تبلاط رارمتسبا للاقتسا ىلع ف فى ينطسل
وأ نم رصم عم ينطسلف تناكو .ينتلودلا لح لكش ئا دوهج لضفب ايسينودنإ للاقتسبا تفترعا دق تىلا لودلا ل لا ةقلاعلا هذه لزت لمو ،كاذنيح ينينيطسلفلا ءاملعلاو ينيسينودنلإا بلاطلا
ليلحتلو .رضالحا لىإ ةمئاق ةبيط ثحبلا لئاسم ت ةيرظن مدختس .عازنلا لح
ةموكح ابه تماق تىلا ةيسامولبدلا دوهلجا نأ ىلع ثحبلا جئاتن لدتو
ةمظنم فى مئادلا يرغ اوضع ايسينودنإ نوك ةيفلخ ىلع ىتتأ ينطسلفو ليئارسإ ينب عارصلا للح ايسينودنإ مملأا
نودنإ ضترعا  دقو ،ةدحتلما
سدقلا تابثإ  فى بمارت دلناود  يكيرملأا سيئرلا ةردابم  ىلع  ضاترعلاا  لك ايسي .سدقلا لىإ ليئارسإ ىدل ةيكيرملأا ةرافسلا لقن فى اهيعسو ،ليئارسلإ ةمصاع فى ايسينودنإ ةموكح تبعل دقو او ،ردابلماو ،طيسولاو ،ئيهلماو ،كراشلما يعارلا نم ةفلتمخ راودأ ةيسامولبدلا دوهلجا هذه ،عفادلاو ،لعافلاو ،كترشلم
.ينطسلفو ليئارسإ ينب عارصلا لح فى يعسلا فى مكلمحاو
ةيحاتفلما تاملكلا
،ينطسلفو ليئارسإ ينب عارصلا : يسامولبيدلا ،ايسينودنإ .ة

## A. Pendahuluan
Konflik  Israel-Palestina  merupa- kan salah satu konflik Timur Tengah yang sampai saat ini menjadi sebuah konflik tak berujung  dan  belum  menemukan  titik temu. Zionisme yang dikampanyekan oleh Theodore  Herzl  menjadi  sebuah  embrio yang  melahirkan  sebuah  negara  Israel. Deklarasi  negara  Israel  pada  tahun  1948 merupakan  sebuah  tanda  bergulirnya  bola panas  yang  membuat  orang-orang  Arab tersadar.  Klaim  Yahudi  atas  tanah Palestina  membuka  sebuah  lubang  yang menganga  dan  siap  menelan  salah  satu dari keduanya. Israel tidak pernah berhenti dengan  upaya  perluasan  pemukiman Yahudi  di  tanah  Palestina.  Palestina sendiri  menjadi  pesakitan  dan  hanya mampu  melawan  sekuat  tenaganya  yang pada akhirnya tanah-tanah mereka dirampas  untuk  dijadikan  pemukiman yahudi.  Di  sisi  lain,  wzarga  negara
Palestina  sendiri  dihadapkan  pada  pilihan yang  tidak  menguntungkan,  mengungsi atau tetap bertahan dalam kekuasaan Israel yang  memperlakukan  mereka  sebagai warga    negara  ke-3.  Israel  tidak  pernah berhenti untuk mendatangkan orang-orang Yahudi  ke  negara  mereka.  Mereka menyatakan  bahwa  Israel  adalah  rumah tempat  kembalinya  para  Yahudi  setelah mereka  mengalami  pembantaian  dan pengusiran di masa lalu.
Resistensi Israel selama ini bukan merupakan  sesuatu  yang  aneh.  Israel selalu  mendapatkan  restu  dan  dukungan dari negara ‘polisi dunia’ Amerika Serikat (AS).  Seberapa  besarpun  tekanan  dunia terhadap  negara  kecil  ini,  ia  akan  dengan leluasa  mewujudkan  keinginannya  tanpa memikirkan kecaman-kecaman dari negara-negara  di  dunia  yang  tidak  setuju dengan  kebijakan  dan  sepak  terjangnya. Seberapa  banyakpun  resolusi  Dewan Keamanan  PBB,  ketika  itu  merugikan kepentingan Israel, Amerika akan menjadi nةegara  terdepan  yang  mem-veto  resolusi tersebut.
Sebaliknya,  nasib  bangsa  Palesti- na  selalu  dipandang  sebelah  mata  oleh Amerika,  bahkan  Israel  menutup  mata tentang  hal  ini.  Perjuangan  bangsa Palestina  selalu  mengalami  kebuntuan.
Mereka  dikepung  oleh  kepentingan- kepentingan  global  dari  Amerika  Serikat. Amerika  sendiri  memiliki  sekutu  Arab yang  dengan  mudah  akan  didikte  sesuai keinginan  Amerika.  Sikap  bangsa  Arab terhadap  nasib  bangsa  Palestina  seolah hanya  sebatas  formalitas  saja.  Mereka tidak  sungguh-sungguh  memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebaliknya, Indonesia mengambil peran penting dalam mendukung dan
memperjuangkan kemerdekaan  bagi  bangsa  Palestina. Sebagai  negara  yang  mayoritas  Islam  dan memiliki  prinsip  bahwa  kemerdekaan adalah  hak  segala  bangsa,  Indonesia menjadi  satu  negara  yang  memberikan perhatian  khusus  terkait  konflik  Israel- Palestina.
Tulisan  ini  membahas  diplomasi Indonesia  dalam  membantu  penyelesaian konflik Israel-Palestina. Tulisan ini menggunakan  teori  resolusi  konflik  untuk menguraikan peran-peran Indonesia dalam konflik kedua negara ini.

## B. Kerangka  Teori  dan  Metodologi Penelitian
Fisher  menjelaskan  bahwa  suatu konflik bisa diselesaikan dengan tiga cara, yaitu  negosiasi,  mediasi  dan  arbitrase. Negosiasi  adalah  sebuah  proses  yang mendorong  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan yang  mungkin  dicapai  sehingga  bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.  Media  adalah  proses  interaksi yang  menggunakan  bantuan  pihak  ketiga sehingga  kedua  pihak  bisa  mencapai kesepakatan
penyelesaian konflik.
Arbitrase  adalah  bentuk  penyelesaian konflik  dengan  cara  perwalian,  yaitu memberikan  wewenang  kepada  pihak ketiga untuk
memutuskan dan
menjalankan  sebuah  penyelesaian  konflik (Fisher dkk., 2000:7–8). Ada  tiga  pendekatan  perdamaian resolusi  konflik  yang  dikenalkan  oleh Johan Galtung, yaitu: pemeliharaan
perdamaian  ( peacekeeping ),  penciptaan perdamaian ( peacemaking ) dan
pembangunan perdamaian ( peacebuilding ) (Galtung, 1976).
Artikel  ini  merupakan  sebuah hasil  penelitian library  research. Data didapatkan  dengan  teknik  pustaka  dan kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan  rumusan  masalah  dan  teori yang  digunakan.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  beberapa  jurnal,  buku dan  berita  terpercaya  yang  membahas konflik  Israel-Palestina.  Penyajian  data dan hasil penelitian disajikan dengan cara deskriptif analitis.

## C. Pembahasan
1. Israel-Palestina  Sebelum  Deklarasi Negara Israel 14 Mei 1948 Sejak abad ke-16, Palestina merupakan sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani (Hermawati,  2005:130).  Memasuki  akhir abad ke-19, yakni pada tahun 1897, usaha untuk mendapatkan legitimasi atas bangsa
Yahudi dan mendelegitimasi bangsa Arab pada  tanah  Palestina  dilakukan  oleh kelompok  Zionis  dengan  cara  melobi langsung  Sultan  Abdul  Hamid  II.  Usulan yang lebih berani adalah mereka meminta Sultan  Abdul  Hamid  II  untuk  hak  bagi kaum  Yahudi  untuk  mengusir  penduduk asli  (Maulani,  2002:17).  Sejak  saat  itu, rongrongan kaum Zionis terhadap Kekhalifahan Turki Utsmani tetap berlanjut demi mendapatkan tanah khusus sebagai  pemukiman  bagi  bangsanya  dan kelak  akan  dijadikan  sebagai  negara Yahudi. Namun, Kekhalifahan tetap teguh tidak  mengabulkan  permintaan  itu.  Lobi langsung  terhadap  Kekhalifahan  tidak membuahkan  hasil  apapun.  Akhirnya kaum  Zionis  melobi  Inggris  untuk memuluskan keinginannya. Inggris menawarkan  tanah  di  Uganda  atau Amerika latin, tapi kaum Zionis menolaknya.  Mereka  memandang  tanah Palestina  adalah  tanah  yang  dijanjikan untuk bangsa Yahudi sebagai pewaris sah dari  tanah  tersebut  (Noor,  2014:  325). Theodore Herzl, pencetus gerakan
freemasonry menulis  sebuah  artikel Der Judenstaat (Negara  Yahudi)  pada  tahun 1896. Zionisme politis mulai dikumandangkan melalui tulisan ini. Pada tahun  1897,  kaum  Zionis  menggelar sebuah  kongres  Zionis  pertama  di  Basel,
Swiss  yang  berbicara  tentang  pendirian sebuah  negara  Yahudi  dan  menjadikan dunia sebagai budak Zionis serta mengambil  Al  Quds  sebagai  Ibukota Pemerintahan Negara Zionis (Noor, 2014:321).  Bahkan  Herzl  menyatakan bahwa  Zionisme  adalah  jawaban  atas semua penderitaan yang telah dialami oleh bangsa  Yahudi,  sudah  saatnya  bangsa Yahudi hidup dengan aman dan tenang di sebuah  tanah  warisan  leluhur  mereka (Sihbudi, 2007:323). Gelombang  pertama  pengungsi Yahudi  telah  masuk  ke  tanah  Palestina dalam kurun waktu 1881-1903.
Gelombang  pengungsi  selanjutnya  terjadi dalam  kurun  waktu  1904-1924  yang datang  dari  bangsa  Yahudi  Uni  Soviet (Sihbudi, 2007:459–460).
Ketika  Perang  Dunia  I  selesai,
Zionis  menjadi  pihak  yang  diuntungkan karena Turki Utsmani mengalami kekalahan. Mereka mendapat ruang bebas untuk  memuluskan  keinginannya.  Pada tahun  1916,  terbentuk  sebuah  perjanjian Sykes-Picot  antara  Inggris-Rusia-Prancis sebagai  alat  untuk  mencengkeram  Dunia Arab  dan  membagi-bagi  wilayah  Turki Utsmani agar mereka bisa melepaskan diri dari  Kekhalifahan  (Friedman,  1990). Selain itu, pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri  Inggris,  Arthur  James  Balfour, memberikan  sebuah  jaminan  terhadap cita-cita Yahudi tersebut melalui Pemimpin  komunitas  yahudi  di  Inggris, Lord Rothschild. Dalam Deklarasi Balfour,  dinyatakan  bahwa  Inggris  siap menjamin  dan  membantu  kaum  Zionis dalam mewujudkan sebuah Negara Yahudi  (Noor,  2014:327–328).  Hingga akhirnya pada tahun 1923 Inggris mendapat  mandat  dari  Liga  Bangsa- Bangsa  untuk  menguasai  tanah  Palestina. Semenjak  saat  itu  terjadi  pertentangan antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi di sana.
Gelombang  pengungsi  Yahudi keempat  kembali  terjadi  yaitu  pada  kurun waktu  1924-1928.  Mereka  merupakan kelompok bangsa Yahudi kelas menengah Eropa  Timur  dan  Uni  Soviet  (Sihbudi, 2007:  460).  Pada  tahun  1929  terjadi kerusuhan  antara  kaum  Zionis  dan
Palestina  tepatnya  di  Tembok  Barat. Kerusuhan  yang  berlangsung  selama seminggu ini menewaskan 115 orang Arab dan  133  orang  Yahudi.  Pada  tahun  1933, Adolf Hitler mulai berkuasa di Jerman. Ia merumuskan  sebuah  undang-undang  yang berisi  diskriminasi  atas  bangsa  Yahudi. Hingga tahun 1935, gelombang pengungsi
Yahudi semakin meningkat, banyak bangsa  Yahudi  yang  melarikan  diri  dan mengungsi  ke  luar  negeri  terutama  ke
Amerika Serikat (Sihbudi, 2007:460).
Pada  tahun  1936,  terjadi  revolusi Arab  di  Palestina  terhadap  penguasa Inggris  di  sana.  Namun,  kaum  Zionis membantu Inggris dalam meredam pemberontakan  ini.  Akibatnya,  mereka mengusir para pemberontak dan mengeksekusi para pimpinannya. Sebaliknya,  pada  kurun  waktu  1936-1939 penyiksaan  terhadap  bangsa  Yahudi  di Jerman semakin meningkat dan berkelanjutan.  Semenjak  terjadi  revolusi Arab, dalam laporan British Peel Commission terdapat  usulan  pembagian wilayah  Palestina  ke  dalam  dua  wilayah yaitu  wilayah  Yahudi  dan  Arab.  Hal  ini menyulut kemarahan bangsa Arab. Ketika Perang Dunia II berkecamuk,  Adolf  Hitler  memandang bahwa  kekalahan  Jerman  pada  Perang Dunia I merupakan sebab dari
pengkhianatan bangsa Yahudi yang bekerja  sama  dengan  pihak  sekutu.  Oleh karena  itu  Hitler  menyebarkan  paham anti-semitisme  di  Jerman  dan  wilayah- wilayah  kekuasaannya.  Sebuah endivsung (Penyelesaian  akhir)  atas  bangsa  Yahudi pun  tidak  bisa  dielakkan.  Enam  juta  jiwa bangsa  Yahudi,  jutaan  bangsa  slavia, kaum homoseksual, Roma dan “kelompok yang  tak  diinginkan”  menjadi  korban kekejaman  Nazi  pimpinan  Hitler.  Cerita inilah  yang  dijadikan  alat  oleh  kaum Zionis untuk menarik simpati dunia dalam mewujudkan  pendirian  negara  Yahudi (Sihbudi, 2007:460).
Pada tahun 1939 terjadi ketegangan  antara  Zionis  dan  penguasa Inggris  di  Palestina.  Dalam British MacDonald White Paper direkomendasikan  pembatasan  imigran Yahudi,  pembelian  tanah  dan  menuntut
pendirian  dua  negara  merdeka  dalam sepuluh tahun. Hal ini menyulut kemarahan bangsa Yahudi sehingga mereka memutuskan aliansi Inggris-Zionis mereka.  Pada  puncaknya,  kelompok militan  Yahudi  pimpinan  Menachim Begin  mendeklarasikan  perang  terhadap Inggris di Palestina.
Seiring  berakhirnya  Perang  Dunia II  pada  tahun  1945,  PBB  didirikan  dan masih  banyak  bangsa  Yahudi  yang terlantar  dan  tidak  memiliki  tempat tinggal.  Mereka  adalah  bangsa  Yahudi Eropa  Timur  dan  Tengah.  Pada  tahun selanjutnya  PBB  mendapat  rekomendasi dari Anglo-American  Commission  of Inqury mandat  atas  tanah  Palestina. Namun,  di  Palestina  sendiri  terjadi kekerasan  dari  Palestina  dan  Yahudi terhadap  Inggris  satu  sama  lain.  Pada tahun  ini  juga  masih  terjadi  pelarian bangsa  Yahudi  ke  Palestina  melalui  rute- rute  gelap  dan  bawah  laut.  Pada  tahun 1947,  Inggris  meminta  penanganan  PBB atas tanah Palestina sekaligus merekomendasikan pembagian tanah Palestina kepada bangsa Arab dan Yahudi, sedangkan  Yerussalem  sendiri  berada dalam  pengawasan  PBB  (Hermawati, 2005:134).
Inggris  mengakhiri  mandatnya atas tanah Palestina pada tahun 1948. Pada tanggal  14  Mei  1948,  sehari  sebelum berakhirnya  mandat  Inggris,  kaum  Zionis mendeklarasikan  berdirinya  negara  Israel sebagai  negara  Yahudi  (Friedman,  1990). Hal ini mendapat penentangan dari bangsa Arab, mereka mengecam dan menyatakan perang  terhadap  Israel.  Israel  sendiri mendapatkan kekuasaan 77% tanah Palestina  yang  mereka  dapatkan  dari mandat  Inggris.  Yerussalem  terbagi  ke dalam  beberapa  bagian.  Orang-orang Palestina  yang  terlantar  selama  dan sesudah perang tidak diizinkan kembali ke rumah  mereka.  Padahal  PBB  sudah mendukung  hak  pengungsi  Palestina melalui  resolusi  PBB  nomor  194  untuk kembali  ke  rumahnya  dan  mereka  berhak mendapatkan  kompensasi  ketika  mereka enggan  kembali  (Garaudy,  2000:112– 113).  Saat  itu,  masih  banyak  orang-orang
Palestina  yang  bertahan  di  negara  baru yang bernama Israel. 2. Perjalanan  Konflik  Israel-Palestina 1948-2017 Tahun 1948-1958 merupakan tahun  gelombang  besar  imigrasi  Yahudi ke  Palestina.  Imigran  Yahudi  yang berasalah  dari  Eropa,  Afrika  Utara  dan Asia  berhasil  didatangkan  oleh  Israel  ke tanah  Palestina  yang  mereka  klaim sebagai  negara  Israel.  Pada  tahun  1949, terjadi  gencatan  senjata  antara  tentara Israel  dengan  Negara-Negara  Arab  (BBC News,  2014).  Pada  tahun  1950,  Israel melakukan  penyitaan  terhadap  hak  milik bangsa  Arab  dalam  skala  luas.  Mereka menetapkan  Undang-Undang  tentang  Hak Kembali dan  Menetap di daerah asal bagi Yahudi.  Gerakan-gerakan  Zionis  semakin meningkat dan menunjukkan kekejamannya  atas  bangsa  Arab.  Pada tahun  1956-1957  terjadi  perang  Suez antara Israel dan Mesir. Israel mendapatkan  bantuan  dari  Inggris  dan Prancis  sehingga  ia  bisa  menang,  tapi  ia tetap mundur dari Sinai dan Jalur Gaza. Pada  tahun  1964,  Liga  Arab membentuk Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai wadah perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi  Israel.  PLO-lah  satu-satunya organisasi  yang  dianggap  sah  dalam memperjuangkan  kemerdekaan  Palestina.
Pendirian organisasi ini juga dalam rangka menjaga kepentingan masing-masing negara  Arab.  Kekhawatiran  mereka  akan munculnya organisasi-organisasi yang merusak stabilitas wilayah Arab
mendorong  pendirian  PLO.  PLO  juga dirancang  untuk  membawahi  gerakan- gerakan  perjuangan  rakyat  Palestina menuju  kemerdekaan.  Pada  awalnya, pendirian  PLO  ini  tidak  mendapatkan antusiasme  dari  rakyat  Palestina.  Mereka berpandangan  bahwa  organisasi  ini  hanya akan  menjadi  simbol  tanpa  hasil  yang efektif (Sihbudi, 1993:76). Namun, seiring berjalannya  waktu,  banyak  organisasi- organisasi perjuangan rakyat yang bergabung  ke  dalam  naungan  PLO. Organisasi-organisasi  perjuangan  rakyat
Palestina  yang  berada  di  bawah  naungan PLO  adalah  Fatah,  Front  Rakyat  untuk
Pembebasan  Palestina,  Front  Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Front Rakyat untuk  Pembebasan  Palestina-Komando Umum, al Saiqah, Front Pembebasan Arab dan  yang  lainnya  (Sihbudi,  1993:76). Ketika  PLO  dipimpin  oleh  Yasser  Arafat, dia  berhasil  menaikkan  citranya  di  mata dunia.  Dunia  pun  menganggap  PLO sebagai otoritas sah atas perjuangan rakyat Palestina.  PLO  lah  wakil  rakyat  Palestina yang sah (Sihbudi, 1993:76).
Pada tahun 1967, Israel melakukan  tindakan  pencegahan  yakni dengan menyerang Tepi Barat, Jalur Gaza (Friedman,  1990:218),  Gurun  Sinai  di Mesir dan Dataran Tinggi Golan di Syria. Mereka  berhasil  menguasai  wilayah- wilayah  tersebut.  Selain  itu,  Israel  juga meluaskan perbatasan Yerussalem. Bahkan ia memasukkan daerah pendudukannya ke dalam wilayah administrasinya.  Pada tahun  ini juga  PBB mengeluarkan  resolusi  yang  menuntut
Israel  menarik  pasukannya  dari  wilayah yang  baru  didudukinya.  Pada  tahun  1968,
Israel melakukan pembangunan perkampungan Yahudi di wilayah-wilayah yang  baru  didudukinya.  Pada  tahun  1969, Yasser  Arafat  dari  faksi  Fatah  terpilih menjadi Pimpinan PLO yang bermarkas di Yordania. Namun pada tahun 1970 terjadi perang sipil antara Palestina dan Yordania sehingga  berakibat  pada  pengusiran  PLO dari Yordania. Pada akhirnya markas PLO dipindahkan ke Lebanon. Faktor pengaruh AS  terhadap  Yordania  menjadi  salah  satu pemicu  dalam  pengusiran  PLO  dari Yordania.  Pada  Oktober  1973,  Mesir  dan Syria  menyerang  Israel  di  Sinai  dan Dataran  Tinggi  Golan.  Mereka  hampir mampu  memukul  mundur  Israel,  tapi  AS membantu  Israel.  Sehingga  Anwar  Sadat selaku  pemimpin  Mesir  memilih  untuk berkompromi  dengan  mereka.  DK  PBB mengeluarkan  resolusi  nomor  338  yang berisi  gencatan  senjata  dan  sidang perdamaian menyeluruh.
Pada  tahun  1974,  Yasser  Arafat berpidato  di  PBB  dan ia berhasil  menarik simpati  dunia  serta  mendorong  dunia untuk  mengakui  PLO  sebagai  wakil  sah rakyat  Palestina.  Kekuatan  Amerika Serikat  (AS)  di  balik  kepentingan  Israel
semakin tampak dan muncul ke permukaan.  Pada  tahun  1975  mereka berjanji kepada Israel bahwa mereka tidak akan  bersedia  berbicara  dengan  PLO hingga  ia  mengakui  resolusi  PBB  nomor 242  dan  338.  Pada  pemilu  tahun  1976, para kandidat PLO memenangkan pemilihan  tingkat  kotamadya  di  Tepi Barat.  Pada  tahun  selanjutnya,  partai Likud  memenangkan  Pemilu  di  Israel. Menachim Begin berhasil menjadi Perdana Menteri. Dalam  kurun  waktu  1978-1985
terjadi peristiwa-peristiwa penting  seputar Israel-Palestina-Lebanon-Syiria-Mesir. Pada tahun  1978,  Israel  melakukan  invasi ke  wilayah  Lebanon  Selatan.  Pada  tahun ini juga Sadat, Begin dan Presiden Jimmy Carter melakukan penandatanganan Perjanjian Camp David. Di tahun selanjutnya  Mesir  dan  Israel  melakukan perjanjian  perdamaian  Mesir-Israel  di Washington. Israel kembali berulah dengan  menganeksasi  Yerussalem  Timur melalui undang-undangnya tentang aneksasi Yerussalem. Hal ini mengundang kecaman  dari  PBB.  Pada  tahun  1981
terjadi  gencatan  senjata  antara  Israel dengan  PLO  hingga  juni  1981.  Namun, terjadi aneksasi Israel atas Dataran Tinggi Golan  milik  Syria.  Di  tahun  selanjutnya, 1982,  Israel  menginvasi  Lebanon  yang berakibat  pada  pemindahan  markas  PLO ke  Tunisia.  Pada  tahun  ini  terjadi pembantaian di Sabra dan Shatila (Garaudy,  2000:124).  Pelanggaran  ini gagal  dibawa  ke  forum  internasional karena  veto  dari  AS.  Sikap  AS  ini membuat  Israel  semakin  berani.  Pada tahun  1984,  Israel  melaksanakan  Pemilu awal  yang  memisahkan  pemerintaha koalisi Knesset dan Labor-Likud. Di tahun selanjutnya  Israel  menarik  diri  dari sebagian  wilayah  Lebanon,  tapi  mereka tetap  menyisakan  pasukan  Lebanon  yang berkoalisi  dengan  Israel.  Pada  tahun  ini juga  markas  besar  PLO  di  Tunisia  dibom oleh Israel.
Terjadi gelombang intifadha Palestina  tanpa  kekerasan  pada  kurun waktu tahun 1987-1993. Pada tahun 1988, pemilu di Israel mengakibatkan
terbelahnya  Knesset  dan  National  Unity
Government.  Pertemuan  Dewan  Nasional Palestina mendeklarasikan Negara Palestina di Aljazair. Pada akhirnya Arafat menerima  resolusi  PBB  nomor  242  dan 338  yang  berimplikasi  pada  dibukanya dialog dengan Amerika. Selain itu, Arafat mengakui eksistensi negara Israel. Kementerian  Luar  Negeri  menerbitakn laporan yang sangat kritis tentang praktek HAM  di  Israel  pada  tahun  1989.  Pada tahun ini pula terjadi demontrasi perjanjian  Internasional  yang  besar  di Yerussalem.  Tahun  selanjutnya,  1990, Pemerintah Koalisi Israel tumbang setelah diusulkannya  negosiasi  dengan  Palestina. Terjadi  Imigrasi  dari  negara-negara  bekas Uni  Soviet  ke  Israel.  Yitzhak  Shamir membentuk  Pemerintahan  sayap  kanan yang  terbatas,  yang  dipimpin  oleh  Likud, sedangkan  Amerika  menunda  dialog dengan PLO (Sihbudi, 2007:462–463).
Pada  1991,  digelar  konferensi perdamaian  internasional  Arab-Israel  di Madrid.  Palestina  dimasukkan  ke  dalam delegasi bersama Yordania-Palestina.
Pada  tahun  1992,  jalur  diplomasi  Israel- Palestina  terus  berlangsung.  Di  sisi  lain, Pemilu  Israel  memenangkan  partai  Buruh dan  menjadikan  Yitzhak  Rabin  sebagai Perdana  Menteri.  Taun  1993,  Israel membatasi  ruang  gerak  Palestina.  PLO dan  Israel  melakukan  penandatanganan Perjanjian  Oslo  yang  berisi  tentang susunan pemerintahan sendiri yang sementara.  Terjadi  pembantaian  orang Palestina  di  masjid  Hebron  oleh  seorang pemukin Israel bernama Baruch Goldstein. Lahir Persetujuan Kairo tentang  implementasi  Perjanjian  Oslo. Selanjutnya  Arafat  mendirikan  markas bersa  Otoritas  Palestina  di  Gaza.  Pada tahun  ini  pula  Yordania  dan  Israel menandatangani
perjanjian
damai (Sihbudi,  2007:463).  Pada  tahun  1995
Perjanjian Oslo II menerapkan pembagian pengawasan Tepi Barat dalam tiga bentuk yaitu: Area A untuk pengawasan langsung Palestina,  Area  B  untuk  Pengawasan  sipil Palestina  dan  Israel  dan  Area  C  untuk pengawasan  Israel.  Pada  tahun  ini,  Rabin dibunuh  oleh  seorang  Yahudi  bernama Yigal Amir di Tel Aviv.
Tahun  1996  merupakan  pemilu pertama  bagi  rakyat  Palestina  untuk pemilihan  Presiden  dan  Parlemen.  Arafat keluar  sebagai  Presiden.  Di  sisi  lain Benyamin  Netanyahu  terpilih  sebagai Perdana  Menteri  Israel.  Pada  tahun  1997, pembagian  Kota  Hebron  menjadi  wilayah Palestina  dan  Israel.  Israel  kembali membangun pemukiman Har Homa untuk bangsa  Yahudi    yang  terletak  di  antara Yerussalem  dan  Betlehem.  Pada  tahun 1998,  PLO  menolak  klausul  anti-Israel dalam  konstitusi  PLO.  Setahun  kemudian Ehud  Barak  terpilih  sebagai  Perdana Menteri Israel (Sihbudi, 2007:463).
Tahun  2000  merupakan  tahun dimana Otoritas Palestina mendapat kontrol  langsung  atau  tidak  langsung  atas 40% wilayah Tepi Barat dan 65% wilayah Gaza.  Pada  tahun  ini  pertemuan  puncak Camp David mencapai kegagalan. Bangsa Palestina melakukan pemberontakan besar-besaran  sebagai  reaksi  kunjungan Ariel  Sharon  ke al  Haram  as  Syarif dengan kawalan 1000 pasukan bersenjata. Pada  tahun  2001  konflik  Israel-Palestina kian  memanas.  Kelompok  garis  keras Palestina  melakukan  bom  bunuh  diri  ke militer  dan  sipil  Israel.  Sebaliknya,
pasukan Israel meningkatkan target pembunuhan orang Palestina dan serangan udara  di  wilayah  kekuasaan  Palestina. Ariel  Sharon  terpilih  sebagai  Perdana Menteri  pada  tahun  ini.  AS  sendiri menyerukan gencatan senjata dan pembekuan  sepenuhnya  atas  pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bom bunuh diri Palestina dan Target Pembunuhan  Israel    masih  terus  berlanjut di  tahun  2003.  Pada  tahun  2002  Israel kembali  memaksa  menduduki  kembali wilayah  yang  telah  ia  tinggalkan.  Israel membangun  tembok  keamanan  di  Tepi Barat. Di sisi lain, Arafat menjadi tahanan rumah  di  Ramallah.  Pada  akhirnya  Liga Arab  mendesak  untuk  mengakui  negara Israel,  dengan  harapan  pendudukan  Israel atas  Palestina  dihentikan.  Uni  Eropa,  AS, Rusia  dan  PBB  mengajukan  ‘Peta  Jalan’ damai  untuk  kedua  negara  (Sihbudi, 2007:464).
Pada tahun 2003, Mahmud Abbas terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina.
Namun,  tidak  lama  ia  mengundurkan  diri dan  digantikan  oleh  Ahmad  Qurei. Sebaliknya,  Israel  kembali  menyelesaikan pembangunan  tembok  keamana  di  Tepi Barat.  Pada  11  November  2004,  Yasser Arafat  meninggal  dunia  dalam  usia  75 tahun.  Ia  dimakamkan  di  Ramallah.  Pada 10 Januari 2005, Mahmud Abbas ditetapkan  sebagai  pemenang  Pemilu Presiden.  Pada  19  Agustus,  Jalur  Gaza dibersihkan dari pemukim Yahudi. Terjadi kemelut  di  dalam  tubuh  politik  Israel, pada 10 November Amir Perez mangalahkan Shimon Peres dalam pemilihan  ketua  partai  Buruh.  Ia  pun menarik  partainya  dari  koalisi.  Kemudian pada  21  November,  Ariel  Sharon  mundur dari  ketua  Partai  Likud  dan  mendirikan partai  tengah  dengan  nama Kadima. Selanjutnya, Shimon Peres mengundurkan diri  dari  partai  Buruh  dan  bergabung dengan  partai  baru  Ariel  Sharon.  Pada pertengahan Desember 2005, Ariel Sharon terkena  stroke  dan  dirawat  di  Rumah Sakit.  Kian  hari,  sakit  yang  diderita  Ariel Sharon  bertambah  parah.  Pada  akhirnya kekuasaannya  diberikan  kepada  Ehud Olmert.  Pada  26  Januari  2006,  Hamas memenangkan  pemilu  Palestina.  Ismail Haniya ditunjuk sebagai pemimpin Hamas sepeninggal Syaikh Ahmad Yasin.
Pada tahun 2007, Israel memperketat  kontrol  atas  Jalur  Gaza setelah Hamas memaksa keluar kelompok pesaing,  Fatah,  dari  Jalur  Gaza.  27 Desember  2008-17  Januari  2009,  Israel dan  Hamas  saling  menyatakan  gencatan senjata.  Pada  tahun  2010,  pemerintah Israel  melonggarkan  pembatasan  yang mulai  diterapkan  pada  2007  setelah masyarakat  internasional  menyimpulkan krisis  kemanusian  di  Gaza  memburuk. Pada  tanggal  29  November  2012,  Negara Palestina  resmi  disahkan  sebagai non- member  observer  state PBB  melalui resolusi  Majelis  Umum  PBB  No.  67/19 (Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia 2019a).
Sejak  2007,  Hamas  dan  Fatah mengalami  perpecahan  dalam  mencapai Palestina  merdeka.  Namun,  pada  2014, keduanya  sepakat  melakukan  rekonsiliasi sementara  ( al-mushaalahahi). Menurut
Burdah,  rekonsiliasi  ini  harus  menjadi modal  penting  untuk  keduanya  sebagai kekuatan  untuk  perjuangan  Palestina (Burdah,  2014:93).  Pada  Juli  2014,  Israel melakukan agresi militer ke wilayah Jalur Gaza.  Pada  26  Agustus  2014,  berlaku gencatan  senjata  tidak  terbatas  antara Israel  dan  Palestina  (BBC  News,  2014). 30  Oktober  2014,  Israel  menutup  masjid Al-Aqsa  sebagai  reaksi  atas  penembakan rabi  Yehuda  Glick  (Purnamasari,  2017). Namun, keesokan harinya Israel mengumumkan membuka Masjid Al-Aqsa untuk  umat  Islam  setelah  adanya  seruan dari  Arab  dan  Amerika  Serikat.   Bentrok
Pasukan  Israel-warga  Palestina  tidak pernah  berujung.  Pada  26  Juli  2015, sebanyak  19  penjaga  Masjid  Al-Aqsa bentrok  dengan  pasukan  Israel.  Mereka menyerbu  masuk  ke  dalam  masjid  saat bentrok  dengan  warga  Palestina.  Umat Muslim  marah  lantaran  dibuka  akses masjid  bagi  Yahudi  untuk  merayakan Tisha  B'av .  Di  tahun  2015  ini  terjadi peningkatan  kekerasan  di  Yerussalem terutama pada akhir tahun ini.
Kabar  mengejutkan  dari  konflik Palestina  adalah  pernyataan  Presiden Amerika,  pada  hari  Rabu,  tanggal  6 Desember 2017, Donald Trump mengakui secara  sepihak  bahwa  Yerussalem  adalah Ibukota  Israel  (Kementerian  Luar  Negeri Republik  Indonesia  2019a).  Selain  itu, Amerika berniat memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerussalem. Pernyataan ini mengundang  kecaman dari dunia  Internasional  baik  di  Eropa,  Asia dan  Indonesia.  Kabar  ini  sontak  membuat goncangan  di  beberapa  belahan  dunia, terutama  di  Negara-negara  yang  memiliki penduduk  muslim  yang  relatif  banyak. Indonesia  sendiri  menjadi  aktor  penting dalam menghadapi kabar ini.
Pada hari ulang tahun kemerderkaan  Israel  yang  ke-70,  14  Mei 2019, AS meresmikan gedung kedutaannya  di  Yerussalem.  Presiden
Trump  tidak  hadir  langsung  untuk meresmikan  kedutaan  tersebut.  Pejabat- pejabat  Amerika  yang  hadir  diantaranya adalah  Menteri  Keuangan  Amerika,  Duta Besar  Amerika  untuk  Israel,  Duta  Besar Amerika  untuk  Timur  Tengah,  putri
Donald  Trump,  Ivanka  Trump  dan suaminya, Jared Kushner.
3. Peran  Diplomasi  Indonesia  dalam

## Konflik Israel-Palestina
Indonesia  selalu  terdepan  dalam membela  hak-hak  kemanusiaan  warga Palestina.  Posisi  Indonesia  dalam  konflik Israel-Palestina  memiliki  posisi  yang strategis  dalam  menengahi  konflik  yang terus memanas antara Israel dan Palestina. Selain  dikarenakan  sama-sama  sebagai penganut  agama  Islam,  cita-cita  mulia Negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam Pembukaan  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  kemerdekaan  adalah  hak  segala bangsa,  menjadikan  Indonesia  sebagai bangsa  yang  akan  selalu  mendukung  dan membantu menyokong kemerdekaan sebuah  bangsa  yang  tertindas  selama  ini.
Selain  itu,  diplomasi  Indonesia  sendiri merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk  memperkuat  dan  mempertahankan komunikasi dengan Negara-negara berkembang. Hubungan  Indonesia  dan  Timur Tengah ditandai dengan hubungan pendidikan. Sejak masa sebelum
kemerdekaan,  banyak  pemuda  Indonesia yang  berangkat  ke  Timur  Tengah,  baik Mesir  maupun  Arab  untuk  melakukan pencarian  ilmu  kepada  Ulama-ulama  di sana.  KH.  Hasyim  Asy’ari  dan  KH. Ahmad  Dahlan  merupakan  dua  tokoh yang menimba ilmu ke sana dan kemudian keduanya  menjadi  sosok  yang  dihormati dan  disegani  di  kalangan  masyarakat Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa hubungan  erat  Indonesia  dan  Palestina sudah terjalin semenjak sebelum kemerdekaan.  Hal  ini  ditandai  oleh beberapa  kaum  muda  yang  belajar  ke Timur  Tengah  dan  bertemu  dengan syaikh-syaikh  dari  Palestina,  yaitu  seperti Kahar  Mudzakkir  yang  belajar  ke  Mesir dan  bertemu  dengan  Sayyid  Amin  al Husaini.  Syeikh  inilah  yang  memberikan respon  baik  dengan  memberikan  ucapan selamat kepada bangsa Indonesia ketika ia mendengar  kabar  kemerdekaan  Indonesia (Hakiem,  2017).  Palestina  dan  Mesir merupakan  dua  negara  pertama  yang mengakui kemerdekaan Negara Indonesia.
Pada saat itu, Indonesia sangat membutuhkan  sebuah  pengakuan  demi langgengnya  sebuah  negara.  Dari  sinilah Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan. Dengan  menganut  politik  luar negeri  yang  bebas  aktif,  Indonesia menempatkan  diri  sebagai  bangsa  yang menolak sebuah penjajahan dan penindasan atas rakyat palestina. Berbagai upaya perjuangan hak-hak rakyat Palestina  telah  banyak  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia di arena internasional yaitu PBB (Sihbudi, 1997:146). Pada  saat  Indonesia  memiliki status anggota tidak tetap DK PBB (2007-
2008),  Indonesia  selalu  berupaya  dalam memperjuangkan perlindungan dan penjaminan  hak-hak  rakyat  Palestina melalui  badan  perdamaian  dunia,  PBB (Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia t.t.). Dalam ranah PBB
Indonesia  memiliki  peran  aktif  dalam memprioritaskan  konflik  Israel-Palestina.
Sebagai  anggota  Dewan  HAM,  Indonesia mendorong  diselenggarakannya  sebuah Special  Session Dewan  HAM  yang dilaksanakan  pada  9  Januari  dan  12 Januari  2009.  Indonesia  pernah  menjadi salah  satu  Negara  penggagas  utama Sidang  Khusus  Majelis  Umum  PBB  pada tanggal 15-16 Januari 2009 yang berbicara tentang  isu  Palestina  (Kementerian  Luar
Negeri Republik Indonesia t.t.).
Pada  29  November  2012,  Negara
Palestina secara sah diperhitungkan sebagai non-member  observer  state PBB melalui co-sponsor dari Indonesia
(Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  2019a).  Ketika  Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Indonesia, KAA  ini  menghasilkan  sebuah  deklarasi dukungan  untuk  Palestina.  Deklarasi tersebut  disebut  dengan Declaration  on Palestine (Kementerian  Luar  Negeri Republik  Indonesia  t.t.).  Selanjutnya, Indonesia  menjadi  Negara co-sponsor juga  dalam  sebuah  moment  penting  bagi Negara  Palestina,  yaitu  dalam  upacara histori  penaikan  bendera  Palestina  di Markas Besar PBB di New York tepatnya
pada tanggal 30 September 2015 (Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  2019a).  Pada  14-15  Desember 2015,  Indonesia  menjadi  tuan  rumah
International  Conference  on  the  Question of Jerusalem yang diselenggarakan
bersama  dengan  OKI  dan United  Nations Committee  on  the  Inalienable  Rights  of the Palestinian People .
Dalam  membangun  komunikasi dengan  Israel,  Indonesia  memilih  untuk tidak  membuka  jalur  diplomasi  dengan Israel.  Isu  pembukaan  jalur  diplomasi Indonesia-Israel  sempat  mencuat  tatkala
Indonesia dipimpin oleh Presiden
Soeharto  melalui  tokoh  NU  saat  itu, Abdurrahman  Wahid  (Sihbudi,  1997:135; Suhartiningtyas,  2014:842).  Namun,  isu tersebut  tidak  pernah  terjadi  sampai  saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai pengecam  segala  bentuk  penjajahan  tidak akan  membuka  jalur  diplomasi  dengan Israel  sebelum  mereka  rela  mengakui keberadaan Negara Palestina yang merdeka  berdaulat  (Sihbudi,  1997:146), karena Indonesia sendiri merupakan salah satu  Negara  yang  mendukung two  state solution (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019a) . Indonesia mengambil langkah cepat  dalam  merespon  sebuah  pernyataan kontroversial dari seorang Presiden Amerika, Donald Trump. Presiden Jokowi menugaskan  Menteri  Luar  Negerinya untuk  segera  meluncur  ke  Yordania, Lebanon,  Eropa  dan  Turki  (Ramdhani 2017).  Indonesia  langsung  mengutuk pernyataan  sepihak  Donald  Trump  yang menghambat  sebuah  cita-cita  perdamaian dua  Negara.  Tidak  hanya  menteri  luar negeri,  Presiden  Joko  Widodo  juga  ikut serta  dalam  sebuah  konferensi  luar  biasa OKI di Istanbul, Turki.
Peran  diplomatik  dalam  konflik Israel-Palestina  ini  tidak  hanya  dilakukan oleh  aktor  pemerintahan  saja.  Namun,  di Indonesia,  gelombang  protes  langsung bermunculan  dan  aksi-aksi  solidaritas Palestina  guna  mengecam  pernyataan Trump terkait Yerussalem. Aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia merupakan bentuk dukungan moral bangsa  Indonesia  atas  penderitaan  yang
menimpa rakyat Palestina (Media Indonesia 2017). Rabu,  13  Juni  2018,  seorang tokoh organisasi Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Tsaquf, memberikan sebuah  kuliah umum yang diselenggarakan oleh Trumane  Institute.  Selain  itu,  beliau  juga didaulat  menjadi  pembicara  dalam  forum American Jewish Committee (AJC) Global Forum. Dalam pidatonya, beliau menyatakan  bahwa  kehadirannya  di  sana adalah  untuk  Palestina.  Selain  itu,  beliau menyatakan  bahwa  kehadirannya  di  sana bukanlah  sebagai  wakil  negara  atau Nahdlatul  Ulama,  melainkan  sebagai inisiatif  pribadi.  Beliau  menyadari  akan reaksi masyarakat dunia dengan langkahnya tersebut. Langkah ini dianggap  kontroversial  karena  dianggap telah mencederai perjuangan rakyat palestina dalam mendapatkan kemerdekaan.  Tidak  sedikit  pihak  yang mengecam langkah beliau ini. Indonesia  menyatakan  posisinya dalam menyikapi kebijakan Amerika yang mengakui  Jerusalem  sebagai  ibukota Israel  dan  pemindahan  kedutaan  AS  ke Jerusalem dengan mengecam keras kebijakan  tersebut.  Indonesia  menilai langkah  ini  sebagai  bentuk  pelanggaran resolusi  Majelis  Umum  dan  Dewan Keamanan  PBB  dan  bisa  mengancam proses  perdamaian.  Indonesia  mengajak negara-negara  anggota  PBB  untuk  tidak mengikuti  langkah  kebijakan  Amerika Serikat.  Pemerintah  dan  rakyat  Indonesia selalu  bersama  dengan  rakyat  Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya  (Kementerian  Luar  Negeri
Republik Indonesia 2019a). Pembangunan pemukiman- pemukiman Yahudi oleh pemerintah Israel mendapat sorotan dari Pemerintah Indonesia. Secara aktif Indonesia menegaskan  bahwa  langkah  tersebut adalah  langkah  illegal.  Di  hadapan anggota  Dewan  Keamanan  PBB,  Menteri
Luar  Negeri  Indonesia,  Retno  Marsudi menyatakan bahwa langkah pembangunan pemukiman  illegal  di  wilayah  palestina termasuk  di  Yerusalem  timur  akan semakin  memudarkan  harapan  solusi  dua negara.  Pembangunan  ini  merupakan
sumber  dari  berbagai  pelanggaran  hukum dan  HAM  terhadap  rakyat  Palestina.
Selanjutnya,  Menlu  menyatakan  bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung  jawab  untuk  menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal  oleh  Israel  (Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia 2019b). Beberapa bentuk dukungan konkret  Indonesia  untuk  Palestina  adalah penguatan  dukungan  negara-negara  Asia- Afrika  untuk  kapasitas  Palestina  melalui peringatan  60  tahun  Konferensi  Asia- Afrika  (KAA).  Indonesia  juga  menjadi tuan  rumah  International  Conference  on the  Question  of  Jerusalem  sebagai  kerja sama  anatara  OKI  dan United  Nations Committee  on  Inalienable  Rights  of  the Palestinian People . Pada 6-7 Maret 2016, Indonesia  menjadi  tuan  rumah  KTT  Luar Biasa  OKI  yang  ke-5  yang  membahas tentang  isu  Palestina  dan  Al-Quds  Ash- Sharif,  pertemuan  ini  adalah  bentuk pengembangan penyelesaian konflik Israel-Palestina  yang  tak  kian  selesai (Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia 2019a).
Bantuan  lain  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Indonesia  adalah  pelatihan dan  pengembangan  kapasitas  bagi  1.257 warga  Palestina,  pemberian  pelatihan  di bidang  infrastruktur,  teknologi,  informasi, pariwisata, light manufacturing dan pertania  senilai  USD  1,5  juta,  bantuan untuk  pembangunan  Indonesian  Cardiac Center  di  rumah  sakit  As-Shifa  di  Gaza. Bahkan  Indonesia  aktif  memberikan kontribusi untuk UNRWA ( United Nationson  Relief  and  Works  Agency  for Paletine  Refugees )  dalam  kurun  waktu 2009-2014  (Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia 2019a).
Melalui kementerian Luar Negeri, Indonesia menyatakan bagaimana posisinya dalam menghadapi dan
menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel  dan  Palestina  (Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia t.t.), yaitu:
1. Mendukung  solusi  dua  negara (Israel  dan  Palestina),  berdasarkan hukum internasional dan HAM, dan agar  kedua  belah  pihak  mematuhi
parameter  yang  telah  dibentuk dalam sejumlah resolusi PBB. 2. Menekankan perlunya sikap berimbang ( imparsial ) dari masyarakat internasional dalam
membantu  penyelesaian  masalah
Palestina  dan  mendorong  proses perdamaian.
3. Mendukung  pentingnya  menjaga keberlangsungan  kerja  UNRWA
( United  Nations  Relief  and  Works
Agency  for  Palestine  Refugees  in the  Near  East )  untuk  memberikan pelayanan  kepada  para  pengungsi Palestina,  serta  ikut  menyerukan perlunya  keterlibatan  masyarakat internasional dalam membantu para pengungsi Palestina, terutama dalam  menjamin  masa  depan  anak- anak. 4. Indonesia secara konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu  penyelesaian  konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel. D. Penutup Konflik berkelanjutan Israel- Palestina telah memakan  waktu lebih dari setengah abad tanpa kejelasan akhir cerita. Sikap  keras  kepala  Israel  telah  mampu mengantarkan  mereka  pada  penguasaan sebagian  besar  tanah  Palestina.  Cita-cita Zionis untuk mewujudkan Negara Yahudi yang  berdaulat  seolah  hanya  tinggal menghapus  nama  Palestina  dari  ingatan dunia.  Di  sisi  lain,  Palestina  tidak  pernah tinggal  diam  melihat  tanahnya  dirampas oleh kaum Zionis. Mereka berjuang untuk mendapatkan  kembali  tanah  kelahiran mereka. Perjuangan rakyat Palestina selalu menemui  jalan  buntu  mengingat  Israel memiliki  dukungan  Negara  super  power Amerika  Serikat.  Setiap  upaya  otoritas Palestina  di  panggung  dunia  PBB,  selalu dijegal oleh veto Amerika Serikat.
Indonesia memainkan peran penting  dalam  mengawal  konflik  yang terjadi antara Israel  dan Palestina. Indonesia  telah  mengambil  peran  yang tidak bisa diremehkan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.  Indonesia  telah  memainkan
peran  co-sponsor,  fasilitator,  mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifikator dalam membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC News. 2014. “Hamas-Israel Gencatan Senjata.” 2014. http://www.bbc.com/indonesia/du nia/2014/08/140826_hamas_israel _gencatan_senjata.
Burdah,  Ibnu.  2014. Islam  Kontemporer, Revolusi  dan  Demokrasi .  1  ed. Malang: Intrans Publishing.
Fisher,  Shimon,  Dekha  Ibrahim  Abdi, Jawed  Ludin,  Richard  Smith,  Sue
Willliam,  dan  Steven  William. 2000. Working with Conflict: Skill and Strategies for Action . London: Zed Books.
Friedman,  Thomas  L.  1990. Dari  Beirut ke  Jerussalem .  Diterjemahkan oleh  Busoni  Sondakh  dan  Ardy Handoko. Jakarta: Erlangga. Galtung, Johan. 1976. “Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking  and  Peacebuilding.” Dalam Peace,  War  and  Defense: Essays in Peace Research , 2:282– 304. Copenhagen: Ejlers.
Garaudy,  Roger.  2000. Mitos  dan  Politik Israel .  Jakarta:  Gema  Insani Press. Hakiem,  Lukman.  2017.  “Hubungan Bersejarah Indonesia dan Palestina.”  Republika  Online.  27 Juli 2017. https://republika.co.id/share/otq3p o385. Hermawati.  2005. Sejarah  Agama  dan Bangsa  Yahudi .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019a. “Isu Palestina.” Kementerian Luar Negeri Repulik Indonesia. 26 Maret 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/
23/halaman_list_lainnya/isu- palestina. ———.  2019b.  “Indonesia  Serukan Penghentian Pembangunan Pemukiman  Illegal  Israel  Di Palestina.”  Kementerian  Luar Negeri  Republik  Indonesia.  10 Mei 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/ 251/berita/indonesia-serukan- penghentian-pembangunan- pemukiman-illegal-israel-di-
palestina.
———.  t.t.  “Isu  Palestina.”  Kementerian
Luar  Negeri  Republik  Indonesia.
Diakses  28  Desember  2017. https://www.kemlu.go.id/id/kebija kan/isu-khusus/Pages/Isu- Palestina.aspx.
Maulani,  Z.A.  2002. Zionisme:  Gerakan Menaklukkan Dunia . 2 ed.
Jakarta: Penerbit Daseta.
Media  Indonesia.  2017.  “Aksi  Bela Palestina.”  18  Desember  2017. https://mediaindonesia.com/editor ials/detail_editorials/1245-aksi- bela-palestina.
Noor,  Yusliana.  2014. Sejarah  Timur Tengah (Asia Barat Daya) . Yogyakarta: Ombak. Purnamasari,  Niken.  2017.  “Konflik ‘Berdarah’  Tak  Berujung  Israel- Palestina  di  Al-Aqsa.”  detiknews. 24 Juli 2017. https://news.detik.com/berita/d- 3571269/konflik-berdarah-tak- berujung-israel-palestina-di-al- aqsa.
Ramdhani,  Jabbar.  2017.  “Menlu  Ajak
Yordania Perkuat Dukungan
untuk  Palestina  di  KTT  OKI.”
detiknews.  11  Desember  2017.
https://news.detik.com/berita/d- 3765123/menlu-ajak-yordania- perkuat-dukungan-untuk- palestina-di-ktt-oki.
Sihbudi,  Riza.  1993. Bara Timur  Tengah . Bandung: Mizan.
———.  1997. Indonesia-Timur  Tengah:
Masalah  dan  Prospek .  Jakarta: Gema Insani Press. ———. 2007. Menyandera Timur Tengah . Bandung: Mizan. Suhartiningtyas. 2014. “Analisa Kebijakan Presiden  Abdurrahman  Wahid Untuk Membuka Hubungan Diplomatik  dengan  Israel  dalam Upaya Peduli Perdamaian Palestina-Israel.” Jurnal  Analisis Hubungan  Internasional 3:  841–
56.