## ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU GUBERNUR
JAWA BARAT DAN BUPATI MAJALENGKA PERIODE 2018 – 2023
Deden Sutrisna Dosen PBSI Universitas Majalengka deden.sutrisna@gmail.com Yusi Nuraeni Mahasiswa PBSI Universitas Majalengka yussinuraeni20@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesalahan  penggunaan  akronim yang  terdapat  dalam  alat  peraga  kampanye.  Untuk  mengetahui  kesalahan penggunaan  akronim  yang  terdapat  pada  alat  peraga  kampanye  tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  kesalahan  penggunaan  akronim pada  alat  peraga  kampanye.  Kesalahan  penggunaan  akronim  tersebut terdapat  paga  alat  peraga  kampanye  pada  pasangan  calon  gubernur  dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut-3, Pada Pasangan Calon gubernur dan wakil  gubernur  no  urut-4,  Pada  Pasangan  Calon  gubernur  dan  wakil gubernur  No  Urut-2  dan  pada  pasangan  calon  bupati  dan  wakil  bupati  no urut-4.  Kesalahan  tersebut  didominasi  oleh  kesalahan  pemilihan  kata  yang terlalu memaksakan.
Kata Kunci : akronim, kesalahan, dan alat peraga kampanye

## A. PENDAHULUAN
Bahasa  merupakan  salah  satu  budaya  manusia  yang  sangat  tinggi nilainya  karena  dengan  bahasa  manusia  dapat  berkomunikasi  dan berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitar.  Dengan  bahasa  pula  manusia dimungkinkan  dapat  berkembang  dan  mengabstraksikan  berbagai  gejala yang  muncul  di  sekitarnya.  Jelas  bahwa  bahasa  sangat  penting  peranannya dalam kehidupan sosial dan boleh dikatakan manusia berbahasa setiap hari mulai  dari  bangun  tidur  sampai  tidur  lagi,  bahkan  bermimpi  pun  manusia berbahasa  pula.  Bahasa  tumbuh  dan  dibutuhkan  dalam  segala  aspek krhidupan  masyarakat  yang  meliputi  kegiatan  bermasyarakat  seperti perdagangan,  pemerintahan,  kesehatan,  pendidikan,  keagamaan,  dan sebagainya.  Bahasa  mampu  menransfer  keinginan,  gagasan,  kehendak,  dan emosi dari seseorang kepada orang lain (Chaer, 2003:38).
Bahasa  Indonesia  merupakan  bahasa  nasional  yang  tentunya merupakan  bahasa  sehari-hari  sebagai  alat  komunikasi  dalam  berbagai bidang.  Oleh  sebab  itu,  sebagai  warga  negara  Indonesia  diharapkan  dapat menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar,  sesuai  dengan Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa  Indonesia  yang  Disempurnakan.  Dalam bahasa  Indonesia  dikenal  berisi  banyak  singkatan  dan  akronim  yang digunakan  sehari-hari  dan  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Buktinya  dapat dilihat pada alat-alat peraga kampanye. Dari singkatan dan akronim tersebut kebanyakan  oarang  sudah  mengetahuinya  karena  sudah  disepakati  dan bersifat umum. Tetapi ada juga singkatan dan akronim yang tidak dipahami masyarakat sebab setiap bidang memiliki singkatan dan akronim tersendiri, seperti  dibidang  politik,  bidang  olahraga,  bisnis,  pendidikan  dan  yang lainnya. Akhir-akhir ini, di Jawa Barat sedang gencar pembagian alat peraga kampanye  dikarenakan  akan  berlangsungnya  pemilihan  umum  serentak  di Jawa  Barat,  terdapat  beberapa  alat  peraga  kampanye  yang  menggunakan akronim dalam bahasa Indonesia yang berlebihan dan tidak sesuai. Semakin lama, semakin banyak akronim-akronim dan singkatan dikenalkan di dalam bahasa  Indonesia,  maka  semakin  susah  orang-orang  asing  untuk  mengerti dan  orang  Indonesia  sendiripun  banyak  yang  tidak  mengerti  istilah-istilah tersebut. (Suwastoyo August 31, 2004).
Akronim yang digunakan dalam kampanye memang sudah menjadi ciri khas  dari  partai  politik  dalam  rangka  menarik  perhatian  dan  memberikan kesan yang mudah diingat oleh para pendukung partai politik tersebut. Demi mendapatkan  akronim  yang  menarik  dan  mudah  diingat  seringkali  dalam pemilihan  akronim  tersebut  tidak  memperhatikan  kaidah  penulisan  serta ejaan  yang  baik  dan  benar.  Maka,  sering  kali  didapati  beberapa  akronim dalam  alat  peraga  kampanye  yang  rancu,  membingungkan  pembaca  dan tidak dapat diterima oleh pemikiran.
Secara umum dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah kesalahan akronim yang terdapat pada alat peraga kampanye?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menunjukkan  serta  menjelaskan bagaimana kesalahan akronim yang terdapat pada alat peraga kampanye.
Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai  akronim  yang  terdapat  pada  alat  peraga  kampanye  yang  dapat digunakan sebagai bahan reverensi tambahan ataupun sebagai kajian ulang dalam  menganalisis  kesalahan  berbahasa  dalam  bidang  akronim  yang terdapat  pada  media  pamflet,  spandul,  ataupun  koran  dan  media  yang lainnya.

## B. KAJIAN TEORETIK
Nugroho Notosusanto (1979 : 3 – 4), J.S. Badudu (1983 : 87), dan Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  dalam  dua  bukunya  Pedoman  Umum  Pembentukan  Istilah  dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan menyebutnya singkatan.  Sedangkan  Harimurti  Kridalaksana  dalam  tiga  bukunya  (1988  : 56), (1992 : 162), dan (1993 : 1 dan 105) menyebutnya sebagai kependekan. Dengan demikian, ada dua istilah yaitu singkatan dan kependekan.
Kependekan  dan  singkatan  adalah  hasil  dari  proses  bahasa,  dan prosesnya  adalah  pemendekan  dan  penyingkatan.  Untuk  menyeragamkan persepsi,  penulis  akan  memilih  istilah  kependekan  untuk  penaman  hasil proses  bahasa  dan  pemendekaan  untuk  penamaan  hasil  proses  bahasa  dan pemendekaan  untuk  prosesnya. Kependekaan  adalah  hasil  pemedekan  dan pemendekan  adalah  pemendekan  bentuk  sebagai  pengganti  bentuk  yang lengkap atau proses bahasa berupa penggantian bentuk, baik kata atau frase dengan  cara  penanggalan  satu  atau  beberapa  bagian  komponen  sehingga menjadi bentuk baru.
Alasan  pengambilan  istilah  ini,  supaya  tidak  tumpang  tindih  antara kependekan  sebagai  “Induknya”  dan  singkatan  sebagai  bagian  dari kependekan. Sebab beberapa pendapat yang menggunakan istilah singkatan ada  ketumpangtidihan  antara  singkatan  sebagai  bagian  terbesar  dan singkatan sebagai bagian dari singkatan.
Kependekan  meraupakan  salah  satu    proses  bahasa.  Sedangka  proses bahasa  adalah  alat,  bahan,  dan  prosedur  yang  dipakai  manusia  untuk menghasilkan dan memahami bahasa (Harimurti Kridalaksana , 1993 : 180). Sebagai  contoh  perbedaan  input  dan  output  proses  morfologis  dan  proses bahasa  yang  dimaksudkan  ialah (1)  proses  morfologis  yaitu leksem makan mengalami  proses  morfologis  berubah  menjadi  berbagai  kata  seperti makanan, memakan, dan dimakan; (2) proses  bahasa  dalam  pemendekan  di antaranya (a) kata  penelitian  dan  kata  khusus  menjadi  akronim  litsus;  (b) kata  angkatan,  bersenjata,  republik,  dan  kata  Indonesia  menjadi singkatan/akronim  ABRI;  (c)  kata  anggaran,  pendapatan,  belanja,dan  kata negara menjadi singkatan APBN; dan (d) kata garis-garis, besar, haluan, dan kata negara menjadi singkatan GBHN.
Kalau  kita  perhatikan  komponen-komponen  pembentuknya  seperti, penelitian, angkatan,  bersenjata,  republik,  anggaran,  pendapatan,  dan  garis- garis,  ternyata  bukan  leksem  tetapi  kata,  begitu  juga  dengan  komponen lainnya. Kata-kata tersebut dapat dikembalikan pada bentuk leksemnya atau morfem bebas dan morfem terkaitnya sebagai berikut:
a. Penelitian leksem teliti + afiks pe - an ;
b. Angkatan leksem angkat + afiks – an ;
c. Bersenjata leksem senjata + afiks ber - ;
d. Republik leksem publik  + afiks re - ;
e. Pendapatan leksem anggar + afiks – an;
f. Garis-garis leksem garis reduplikasi. Perbedaan  di  atas,  antara  proses  morfologis  dan  proses  bahasa,  dapat menunjukkan  adanya  perbedaan  antara  leksem  dan  kata.  Selain  itu  kedua proses  di  atas  akan  memberikan  hasil/output  yang  berbeda.  Pada  proses morfologis  hasilnya/outputnya  adalah  kata  atau  disebut  juga  kata  jadian. Sedangkan  pada  proses  bahasa  hasilnya/outputnya  adalah  bentuk  bahasa atau  bentuk  bahasa  baru.  Artinya  dalam  pemendekan  hasilnya  adalah kependekan, bukan kata.

## 1. Akronim dan Permasalahannya
a. Pengertian Akronim
Akronim  adalah  kependekan  yang  berupa  gabungan  huruf  atau  suku kata  atau  bagian  lain  yang  ditulis  dan  dilafalkan  sebagai  kata  yang  wajar (misal  mayjen  mayor  jenderal,  rudal  peluru  kendali,  dan  sidak  inspeksi mendadak)  (Depdiknas,  2005:21).  Sedangkan,  singkatan  adalah  hasil menyingkat (memendekkan), berupa huruf atau gabungan huruf (misal DPR, KKN, yth., dsb., dan hlm.); kependekan; ringkasan (Depdiknas, 2005: 1071). Bentuk  pemendekan  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk akronim.  sedangkan  menurut    Chaer  (2012:  192)  akronim  adalah  hasil pemendekan  yang  berupa  kata  atau  dapat  dilafalkan  sebagai  kata.  Wujud pemendekan  dapat  berupa  pengekalan  huruf-huruf  pertama,  berupa pengekalan suku-suku kata dari gabungan leksem, atau bisa juga secara tidak beraturan.
Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  perlu  dijelaskan.  Pertama,  unsur pembentuknya  yang  terdiri  dari  huruf,  suku  kata,  dan  bagian  lainnya  atau bunyi, suku kata, dan kombinasi keduanya. Versi pertama (huruf, suku kata, dan bagian lainnya) dikemuakan oleh Harimurti Kridalaksna dan versi kedua adalah versi penulis (bunyi, suku kata dan kombinasi keduanya).
Kedua  adalah  hasilnya  yang  ditulis  dan  diucapkan  seolah-olah berstatus kata. Maksud pernyataan ini adalah hasil pengakroniman itu bener- bener  bukan  kata  tapi  bentuk  bahasa  baru  dalam  hal  ini  akronim.  Tetapi dalam  penulisannya  dan  pengucapannya  seolah-olah  kata,  artinya  tidak dituliskan terpisah atau memakai jarak atau tanda pisah ( - ). Hanya memang terdapat  penyimpangan  dari  kaidah  Ejaan  Bahasa  Indonesia  Yang
Disempurnakan  seperti  cara  penulisan  meggunakan  huruf  kapital  seperti ABRI,  IKIP,  AMPI,  dan  LAN.  Penulisan  abri,  Abri,  A-B-R-I  adalah  penulisan yang salah. Penulisan SESKOAD, Ses-ko-ad, se s ko ad adalah penulisan yang salah, yang benar adalah seskoad.
Ketiga  adalah  istilah  proses  bahasa.  Proses  bahasa  yang  telah diungkapkan adalah tinjauan dari input dan output. Inputnya bukan leksem tapi kata danoutputnya bukan kata tapi akronim.

## b. Bunyi dan Suku Kata sebagai Pembentuk Akronim
Seperti yang telah diungkapkan di atas ada dua versi pendapat tentang unsur  pembentuk  akronim.  Versi  pertama  dapat  dilihat  pada  buku Pembentukan  Kata  Bahsa  Indonesia  (Harimurti  Kridalaksana,  1992  :  162). Sedangkan versi kedua akan sedikit dijelaskan di bawah ini.
Bunyi  atau  bunyi  bahasa  adalah  bunyi  yang  dihasilkan  oleh  alat ucap/artikulasi manusia (Harimurti Kridalaksana, 1992 : 33). Mengapa bunyi sebagai  pembentuk  akronim?  Pertanyaan  ini  perlu  mendapat  penjelasan yang  dikaitkan  dengan  komponen  pembentuk  akronim  dalam  proses pengakroniman.  Pemilihan  ini  tidak  semata-mata  pemilihan  huruf  tapi pemilihan  bunyi  yang  berhubungan  dengan  sedap  bunyi/euphony.  Seperti akronim peltu (pembantu letnan satu), pemilihan bunyi /1/ dan suku kata tu cenderung hanya memperhatikan segi euphony. Sebab kalau petu atau pelsa atau  pelesa  rasanya  tidak  sedap  di  telinga.  Atau  akronim  depdagri (Departemen  dalam  negeri)  pemilihan  komponen  dep  untuk  kata departemen  dan  komponen  gri  untuk  kata  negeri  cenderung  karena euphony.  Sebab  kalau  berdasarkan  keberaturan  Depdagri  harusnya depdaneg, depdane atau dedane, tapi ketiga bentuk ini tidak sedap didengar. Suku  kata  adalah  struktur  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  urutan fonem  yang  merupakan  bagian  penting  dari  kata  (Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan 1994  : 970). Suku kata merupakan komponen  yang paling produktif  dalam  pembentukan  akronim.  Tetapi  banyak  yang  bergabung dalam bunyi lain atau kombinasi antara bunyi dengan suku kata.
Kombinasi  keduanya  maksudnya  adalah  kombinasi  atau  gabungan antara  bunyi  dengan  suku  kata.  Kombinasi  ini  bisa  berdekatan  atau  tiak. Contoh  depdikbud  (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  )  terdiri  dari dep  merupakan  kombinasi  suku  kata  de  dengan  bunyi  [p]  dik  merupakan kombinasi  suku  kata  di  dengan  bunyi  [k].  Akronim  Depdikbud  adalah kombinasi  yang  berdekatan.  Tapi  ada  pula  kombinasi  yang  tidak berdekatan/berurutan  seperti  akronim  jubir  (juru  bicara).  Komponen  bir dari  kata  bicara  diambil  dari  suku  kata  pertama  dan  bunyi  pertama  suku akhir.  Kombinasi  juga  bisa  terjadi  antara  bunyi  dengan  bunyi.  Contoh  ini tampak  pada  akronim  seperti  Kapolwil  (Kepala  Polisi  Wilayah)  dan  Kades (Kepala  Desa).  Komponen  ka  diambil  dari  kata  kepala  yang  seharusnya  ke. Dalam hal ini terjadi kombinasi bunyi awal dan akhir.

## 2. Pola / Sistem Pengakroniman
Akronim  yang  diciptakan  untuk  “mempersingkat  “,  memang  banyak yang  menuding  tidak  memiliki  pola  yang  teratur  dalam  pembentukannya. Meskipun demikian bebrapa ahli bahasa mengemukakan beberapa pendapat berkenaan  dengan  pola  pengakroniman.  Sebut  saja Harimurti  Kridalaskana, Lukman  Ali,  Nugroho  Notosusanto,  J.S.  Badudu,  dan  ahli  lainnya.  Tetapi pendapat mereka juga tidak akan dibahas di sini. Yang akan dibahas adalah bagaimana proses sebuah kelompok kata menjadi akronim dan hubungannya dengan  referensi  kata  dan  kaajegan,  yang  tentu  saja  tidak  akan  lepas  dari euphony.
Akronim  yang  muncul  bermula  dari  terasa  panjangnya  sebuah kelompok  kata  yang  sebenarnya  hanya  memiliki  satu  referen.  Sehingga pemakai  bahasa  berusaha  untuk  membuat  satu  bentuk  bahasa  untuk  satu referen.

## C. METODE PENELITIAN
Metode deskriftif kualitatif yang digunakan dalam analisis ini mencakup empat hal, yaitu sebagai berikut.
a. Sasaran dan ancangan penelitian.
b. Data dan sumber data.
c. Metode pengumpulan data.
d. Metode analisis data.
e. Metode penyajian hasil analisis data. Sasaran dan ancangan penelitian dalam penelitian ini yang dikaji adalah akronim yang terdapat pada berbagai alat peraga kampanye berupa poster, pamflet ataupun foto di media sosial.
Ada  dua  tahapan  yang  dipakai  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini. Tahap  pertama  adalah  pengambilan  data  dari  sumberdata  dengan  cara disimak  dan    dicatat.  Tahap  kedua  penganalisisan  data  dan  dan  upaya perbandingannya.
Teknik  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  menganalisis  data  yaitu dengan teknik simak dan catat, maksudnya adalah setiap data yang didapat disimak baik – baik kemudian dicatat beberapa kesalahan yang terdapat pada data yang diperoleh.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kesalahan  Penggunaan  Akronim  Pada  Pasangan  Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 3
Ditinjau dari singkatan kedua nama pasangan calon gubernur tersebut kurang  tepat,  dikarenakan  penggunaan  akronim  “Asyik”  jika  diamati  akan terlihat  ketidak  pantasan  atau  kurang  berterima.  Akronim  yang  digunakan biasanya  merupakan  singkatan  dari  nama  calon  gubernur  dan  wakil gubernur.  Pada  keterangan  nama  pasangan  tersebut  adalah  Sudrajat  dan Syaikhu  kemudian  digabungkan  menjadi  akronim  “Asyik”  yang  tentunya terdengar  atau  terlihat  kurang  tepat  bila  disebut  atau  dibaca  kemudian dijelaskan arti dari kepanjangan “Asyik” tersebut.

## 2. Kesalahan  Penggunaan  Akronim  dan  Pada  Pasangan  Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 4
Terdapat kesalahan akronim yaitu penggunaan angka ditengah-tengah akronim yang menjadikannya sulit untuk dipahami. Angka 4 tersebut dapat bermakna  nomor  urut  empat  atau  “ Four ”  dan  diberi  makna  lain  yaitu  “ for” dalam  bahasa  Inggris  yang  memiliki  makna  “untuk”.  Penggunaan  angka ditengah-tengan  akronim  tersebut  tentunya  sangat  tidak  efektif  terutama bagi  pembaca  awam.  Akronim  tersebut  tentunya  tidak  sesuai  dengan penggunaan akronim yang baik dan benar.

## 3. Kesalahan  Penggunaan  Akronim  dan  Pada  Pasangan  Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 2
Kesalahan  terdapat  pada  akronim  “Hasanah”  jika  memang  akronim tersebut  merupakan  singkatan  dari  kedua  pasangan  tersebut  maka  akan terasa kurang berterima dikarenakan nama dari calon wakil tersebut adalah Anton Charliyan sedangkan akhir dari akronim tersebut “nah” . jika diamari memang  kurang  tepat  karena  akan  menimbulkan  kebingungan  atau  makna lain dari pembaca.
Kemudian pada gambar ke dua, terdapat kejanggalan yaitu munculnya kata  “Amanah”  setelah  nama  Anton.  Tentunya  hal  tersebut  menjadikan pembaca  kebingungan  memaknai  akronim  “Hasanah”  tersebut.  Namun, apabila  pembaja  jeli  dan  menganalisis  maka  akan  diperoleh  pemahaman
bahwa  kata  “Amanah”  tersebut  bukan  merupakan  nama  lengkap  dari  calon wakil  gubernur,  kata  “Amanah”  merupakan  sebuah  jargon  khusus  dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua.

## 4. Akronim yang Terlalu Dipaksakan
Akronim  yang  terlalu  dipaksakan akan menyebabkan akronim tersebut  kurang  tepat  karena terdapat kata-kata yang merupakan kepanjangannya tetapi  dalam  akronim  tersebut ttidak  ada  ada.  Seperti  dalam gambar  tersebut  terdapat  kata “Bersama” namun dalam akronimnya  tidak  memunculkan huruf  yang  mewakili  dari  kata “Bersama” tersebut.

## E. SIMPULAN
Singkatan  ialah  bentuk  yang  dipendekkan  yang  terdiri  atas  satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim, ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.
Akronim  atau  singkatan  yang  terdiri  dari  dua  atau  tiga  huruf disarankan sebaiknya tidak dijadikan judul artikel, kecuali untuk kasus-kasus istimewa, karena akronim dan singkatan yang terdiri dari dua atau tiga huruf dapat  memiliki  kepanjangan  lebih  dari  satu  dalam  bahasa-bahasa  yang berbeda.
Akronim  dapat  digunakan  dalam  semua  segi  kehidupan  begitu  pun dengan  dunia  politik.  Dunia  politik  menggunakan  akronim  sebagai  sarana untuk  memperkenalkan  calon  ketua  dan  wakil  ketua  baik  itu  pemilihan Presiden,  Gubernur  maupun  Bupati.  Dalam  pembentukan  serta  pemilihan akronim dalam  partai  politik  ternyata  dijumpai  beberapa  kesalahan seperti penggunaan  angka  pada  akronim  yang  tidak  seharusnya  digunakan,  serta akronim yang tidak berterima oleh pemikiran kita. Maka untuk pembentukan akronim,  hendaknya  memperhatikan  syarat-syarat  sebagai  berikut.Jumlah suku  kata  akronim  jangan  melebihi  jumlah  suku  kata  yang  lazim  pada  kata Indonesia.Akronim  dibentuk  dengn  mengindahkan  keserasian  kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Pada
artikel  yang  dibahas  penggunaan  dari  singkatan  dan  akronim  telah  sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan atau EYD.
Agar dapat memahami lebih jauh mengenai akronim maka hendaknya diperlukan  pemahaman  yang  lebih  mendalam mengenai  akronim dan  seluk beluknya dari berbagai sumber.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisyahbana,  Sutan  Takdir.  1978. Tatabahasa  Baru  Bahasa  Indonsia  II .  Dian Rakyat: Jakarta.
Badudu, J.S. 1983. Membina Bahasa Indonesia Baku . Pustaka Prima Bandung.
Chaer, Abdul. 2003. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
Chaer, Abdul. 2012. Linguistik Umum . Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen Pendidikan Nasional. 1992. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia . Balai Pustaka: Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka: Jakarta.
Kridalaksana,  Harimurti.  1988. Beberapa  Prinsip  Perubahan  Leksem  Bahasa Indonesia . Kanisius: Yogyakarta.
Kridalaksana,  Harimurti.  1992. Pembentukan  Kata  dalam  Bahasa  Indonesia . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Kridalaksana,  Harimurti.  1993. Kamus  Linguistik .  Gramedia  Pustaka  Utama: Jakarta.
Notosusanto,  Nugroho.  1979. Masalah  Akronim  dan  Singkatan  dalam Perkembangan  Bahasa  Indonesia  (dalam  majalah  Bahasa  dan  sastra) . Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
http://nusantaralink.blogspot.com / 2011/01/ lingustika-tanyajawab kebahasaan.html
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php