Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

## Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
1 Agoestina Mappadang, 2 Wendi Usino, 3 Puput Dani Prasetyo Adi
1, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia
2 Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia
3 National Research and Innovation Agency (BRIN-RI), Bandung, Indonesia
Email korespondensi: Agustina.mappadang@budiluhur.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci:
Program Pengungkapan Sukarela Tax Amnesti II Risiko Pajak Manfaat Pajak Wajib Pajak
Program  Pengungkapan  sukarela  atau  disebut  PPS  merupakan  suatu terobosan  penting  pasca  covid-19  yang  diberikan  Pemerintah  bagi  Wajib pajak  untuk  mengungkapkan  secara  sukarela  harta  yang  belum  dilaporkan dalam  SPT  tahunan.  Hal  ini  dilandasi  karena  kurangnya  kepatuhan perpajakan dari Wajib pajak khususnya wajib pajak Orang Pribadi. Tujuan kegiatan ini yaitu agar masyarakat memiliki pemahaman dan mampu menganalisis  manfaat  dan  risiko-risiko  perpajakan  terkait  Program Pengungkapan  sukarela.  Metode  pelaksanaan  pengabdian  ini  dilakukan dalam  bentuk  penyuluhan  yaitu  workshop  dan  diikuti  dengan  simulasi  untuk melihat  tindak  lanjut  pengetahuan  Wajib Pajak  terkait  Program PPS  ini  dan sebelumnya  disebarkan  questionare  untuk  mengidentifikasi  permasalahan yang dialami pihak mitra.
Hasil  dari  kegiatan  ini  yaitu  masyarakat  khususnya  peserta  workshop memahami  teknis  Program  Pengungkapan  Sukarela,  apa  manfaat-manfaat yang  didapatkan  wajib  pajak  dan  bagaimana  memitigasi  risiko–risiko  yang ditimbulkan  akibat  ketidakpahaman  dalam  mengikuti  PPS.  Selain  itu  hasil yang  diharapkan  agar  masyarakat  khususnya  wajib  pajak  peserta  kegiatan untuk mengikuti Program PPS meningkat.

## A B S T R A C T
Keywords: Voluntary disclosure program Tax amnesty II Tax risks Benefit Tax Tax Payer The  Voluntary  Disclosure  Program  or  PPS  is  an  important  post-covid-19 breakthrough provided by the Government for taxpayers to voluntarily disclose assets that have not been reported in the annual SPT. This is based on the lack of tax compliance from taxpayers, especially individual taxpayers. The purpose of this activity is so that the public has an understanding and is able to analyze the benefits and risks of taxation related to the voluntary disclosure program. The  method  of  implementing  this  service  is  carried  out  in  the  form  of counseling, namely a workshop and followed by a simulation to see the follow- up  to  the  knowledge  of  the  Taxpayer  regarding  this  PPS  Program  and previously  distributed  questionnaires  to  identify  the  problems  experienced  by the  partners.  The  result  of  this  activity  is  that  the  community,  especially  the workshop  participants,  understands  the  technicalities  of  the  Voluntary Disclosure  Program,  what  are  the  benefits  that  taxpayers  get  and  how  to mitigate  the  risks  caused  by  not  understanding  in  participating  in  PPS.  In addition,  the  expected  results  are  that  the  community,  especially  taxpayers, participating in activities to participate in the PPS Program will increase.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Rasio penerimaan dari sektor pajak bagi  produk  domestik  bruto (PDB) yang disebut dengan  tax  ratio  menjadi  acuan  dunia  untuk  mengukur  kondisi  perpajakan  di  suatu  negara (Islam et al., 2018). Dengan melihat perkembangan tax ratio maka diketahui seberapa besar penerimaan pajak yang dapat diterima oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan ekonomi di  negaranya.  Dengan  adanya  revisi  pendekatan  tax  ratio  dalam  arti  yang  luas  seperti rekomendasi  OECD,  maka  indikator  penghitungan  tax  ratio  mencakup  semua  penerimaan yang dibayarkan setiap warga Negara termasuk didalamnya penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)(Wahyuningsih  &  Setyowaty,  2020).  Kenaikan  dan  penurunan  tax  ratio  terjadi seiring  kegiatanekonomi  yang  terjadi  dalam  suatu  Negara  yang  dipengaruhi  oleh  faktor dinamika  ekonomi  dan  harga  komoditas  global,  pemberian  insentif  fiskal  bagi  kalangan usaha serta adanya penegakan hukum khususnya di pajak (Panda & Nanda, 2021).
Pada  tabel  1  terlihat  tax  ratio  di  Indonesia  tahun  2020  mengalami  penurunan  yang cukup  signifikan  akibat  pandemic  covid-19  sehingga  dibutuhkan  perbaikan  tax  ratio  di tahun-tahun kedepan dan diperlukan reformasi dan penambahan basis pajak agar penerimaan Negara  dari  sektor  perpajakan  meningkat  (Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Keuangan, 2019).

## Tabel 1. Perkembangan Tax Ratio Indonesia
Sumber: Laporan Tahunan DJP 2011 - 2020
Dari  tabel  2  terlihat  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  selama  15  tahun  terakhir. Penerimaan  dari  sektor  pajak  selama  ini  belum  sesuai  dengan  capaian  target.  Realisasi penerimaan  pajak  masih  dibawah  target  yang  diharapkan  walaupun  dibandingkan  tahun- tahun sebelumnya mengalami peningkatan penerimaan pajak.

## Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak 2007 – 2021
Faktor  yang  menyebabkan  kurangnya  capaian  penerimaan  pajak  karena  kepatuhan wajib  pajak  masih  sangat  kurang.  Hal  ini  yang  melandasi  Pemerintah  terutama  menteri
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
keuangan untuk mencari berbagai upaya agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dan Negara  mendapatkan  tambahan  penerimaan  Negara  dari  sektor  pajak  (Kementerian Keuangan, 2021). Khususnya di masa Pandemi covid-19 saat ini, Pemerintah mengucurkan berbagai macam bantuan disegala sektor dan memberikaninsentif perpajakan bagi kalangan usaha  dan  pekerja.  Hal  inilah  yang  mendorong  Pemerintah  untuk  lebih  berusaha meningkatkan rasio perpajakan setelah dua tahun masa Pandemi covid-19. Kepatuhan wajib pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  perlu  ditingkatkan  baik  dari  segi kepatuhan  formal  maupun  kepatuhan  material  (Suhendar  &  Hakim,  2021).  Otoritas perpajakan  selama  ini  menerapkan  pendekatan  kepatuhan  dengan  tari  yang  tinggi,  sanksi perpajakan  dan  peningkatan  audit  pajak.  Risiko  perpajakan  yang  tinggi  akan  membuat wajib pajak menjadi patuh pada peraturan perpajakan (Minovia, 2016).
Pendekatan yang digunakan   berdasarkan economic of crime model menurut  Merlo,
(2004) , yaitu  pendekatan  yang  memberikan  hukuman  untuk  tindakan  illegal  diubah  ke pendekatan  yang  menggunakan  kepatuhan  pajak  dalam  hal  ini  melakukan  reformasi perpajakan  dengan  metode Service  Paradigmn.  Service  Paradigmn menurut  Nurkholis  et al.,  (2020)  dimana  wajib  pajak  dianggap  sebagai  mitra  dan  administrasi  pajak  dianggap sebagai  fasilitator  penyedia  layanan  sehingga  administrasi  pajak  modern  akan meningkatkan kepatuhan sukarela.
Solusi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  pendekatan Service Paradgmn yaitu  lewat  salah  satu  kebijakan  Pemerintah  yang  sangat  spektakuler  melalui Program  Pengungkapan  Sukarela  (da  Silva  et  al.,  2019).  Kebijakan  ini  sudah  tertuang  di dalam  UU  no.  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  teknisnya diatur di dalam PMK 196/PMK.03/2021.  Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini mulai berlaku dari tanggal 1 Jan 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program PPS ini akan memberikan  manfaat  dan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan  kewajiban perpajakan  secara  baik  dan  benar  dan  menigkatkan  kepatuhan  (Adinda  Suci  Cahya Ningtyas, 2022).
Kebijakan  Tax  Voluntary  Disclosure  ini  yang  mengacu  pada Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan ,  (2021)  dibagi  dalam  2  tahap  yaitu  Skema  pertama perolehan aset sampai dengan tahun 2015  yang belum dilaporkan dan skema kedua untuk perolehan aset yang belum dilaporkan mulai dari tahun 2016-2020.

## II. MASALAH
Permasalahan  yang  dihadapi  mitra  yaitu  PT.  Tren  Solusi  Transformasi  Indonesia (TSTI)  yaitu  banyaknya  masyarakat  yang  belum  memahami  apa  dan  bagaimana  Program Pengungkapan  Sukarela.  Apa  manfaaat  dan  Risiko-risiko  yang  bakal  dihadapi  oleh  wajib pajak  jka  tidak  mengikuti  PPS.Bagaimana  alur  pelaporan  PPS  ini.  Sehingga  PT.  TSTI merasa berkewajiban membantu mengatasi permasalahan yang timbul dimasyarakat dengan melakukan  kerjasama  dengan  pihak  Kampus  Budi  Luhur  untuk  melakukan  pengabdian dalam hal pemberian workshop bagi masyarakat untuk memahami secara mendalam tentang Program  Pengungkapan  sukarela  ini.  Disamping  itu  karyawan-karyawan  PT.  TSTI  dan Manajemen  PT.  TSTI  serta  Pelanggan  PT.  TSTI  juga  mengalami  hal  yang  sama  yaitu kesulitan  pemahaman  dan  teknis  mengikuti  PPS  tersebut.  Tim  pengabdian  masyarakat membantu merumuskan permasalahan yang ada agar dapat diberikan edukasi dan sosialisasi manfaat dan risiko program PPS (Ariesta & Latifah, 2017).
PT.  TSTI  adalah  perusahaan  swasta  yang  bergerak  dalam  pelatihan  sumber  daya manusia,  sebagai  lembaga  pendidikan  dan  juga  konsultan  manajemen.  PT.  TSTI  memiliki misi  dan  visi  untuk  memberikan  dampak  baik  dibidang  leadership,  marketing  maupun peningkatan  SDM  dengan  penerapan integrity,  competency,  strive  for  excellence  serta growth and improvement.
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

## III. METODE
Dari  hasil  identifikasi  atas  masalah  yang  timbul,  maka  alur  kerangka  solusi  masalah terlihat dalam tabel 3.
Tabel 3. Kerangka Pemecahan Masalah No. Situasi Sekarang Prosedur dan metode Target luaran yang diharapkan 1. Kurangnya Pemahaman tentang Program Pengungkapan sukarela, Apa dan bagaimana teknis pelaporan dan aset apa yang harus diungkapkan Presentasi materi  PPS  dan alur pelaksanaan dan pelaporannya Tingkap pemahaman meningkat dan kuantitas pelaporan naik 2. Kurangnya pemahaman manfaat PPS bagi wajib pajak Presentasi manfaat- manfaat mengikuti PPS Tingkat pengetahuan peserta meningkat dan memahami alur Program Pengungkapan Sukaraela (PPS) 3. Kurangnya pemahaman risiko perpajakan yang akan dihadapi wajib pajak . Pemberian pelatihan Risiko- risiko pajak khususnya PPS Kuantitas pelaporan PPS meningkat dengan memahami risiko yang akan timbul
Permasalahan  mitra  yang  muncul  dan  dihadapi  tim  pengabdian  masyarakat,  maka diberikan berbagai tahapan untuk pemecahan masalah. Tahapan metode yang diberikan yaitu: (1)  pemberian  workshop  materi  pengetahuan  tentang  program  pengungkapan  sukarela  secara detail  baik  dari  segi  skema,  tarif  dan  aset-aset  apa  yang  harus  diungkapkan  dalam  PPS tersebut.  Alur  pelaporan  dan  teknis  pelaporan  juga  diberikan  bagi  peserta  dan  diberi kesempatan  untuk ruang tanya jawab  pada  sesi ini.  (2)  tahap  kedua  yaitudiberikan  presentasi dengan  materi  khusus  mengenai  manfaat-manfaat  dari  mengikuti  program  pengungkapan sukarela yaitu dengan membuat sesi tanya jawab pada akhir sesi. (3) Tahapan keg=tiga yaitu presentasi materi tentang risiko –risiko perpajakan yang timbul apabila wajib pajak seharusnya mengikuti PPS tetapi tidak mengikuti. Contoh dan kasus-kasus diberikan dan pada akhri sesi diberikan kesempatan bertanya.
Metode yang dilakukan sebelum dan setelah melakukan workshop adalah untuk megnuji output  hasil/  luaran  yang  diharapkan  tercapai.  Metode  yang  dilakukan  sebagai  berikut:  (1) melakukan  evaluasi  awal  untuk  melihat  sejauh  mana  pemahama  masyarakat  dalam  hal  ini peserta  dan  dibuat  questioner  pengisian  awal.  (2)  Peserta  diminta  mengikut  workshop  pada hari  yang  sudah  ditentukan  dan  pemberian  kasus-kasus  perpajakan.  (3)  Melakukan  simulasi hasil dari workshop tersebut untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta dalam mengikuti workshop  (4)  evaluasi  akhir  yaitu  pengisian  questionare  sebagai  capaian  luaran  yang diinginkan berdampak meningkatnya kepesertaan anggota dalam mengikuti PPS atau tidak.
Pesertta  yang  mengikuti  kegiatan  workshop  pengabdian  ini  adalaha  manajemen, karyawan,  pelanggan  TSTI  dan  masyarakat  umum.  Pelaksanaan  workshop  dilakukan  secara online pada:
Hari/ Tanggal   : Rabu,  30 Maret 2022
Tempat : PT Tren Solusi Transformasi Indonesia (kegiatan menggunakan aplikasi zoom) Pukul : 15.00 WIB s/d Selesai
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada kegiatan workshop pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30  Maret  2022  melalui  aplikasi  zoom  berjalan  dengan  sangat  baik  dan  lancar.  Para  peserta mengajukan  berbagai  pertanyaan  dan  dijawab  secara  jelas  dan  tuntas  oleh  tim  pengabdian masyarakat dalam hal ini narasumber. Terkait dengan pembahasan mengenai masalah manfaat dan risiko  program  PPS  maka  tim  pengabdian  memberikan  gambaran  seperti  terlihat  dalam  tabel  4 dibawah ini.
Tabel 4. Manfaat Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan 1 Kebijakan II Ada Kepastian hukum Tidak akan dikenakan sanksi ps.  18(3) UU Tax Amnesti (TA) Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban  2016-2020,  kecuali  ditemukan harta kurang ungkap Perlindungan Data Data  dan  informasi  yang  bersumber  dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan  oleh  Kemenkeu  atau pihak lain yang berkaitan degan pelaksanaan  UU  HPP  tidak  dapat  dijadikan dasar peneylidikan atau penyidikan,
dan/atau penuntutan pidana terhadap WP Perlindungan Data Data  dan  informasi  yang  bersumber  dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan  oleh  Kemenkeu  atau pihak lain yang berkaitan degan pelaksanaan  UU  HPP  tidak  dapat  dijadikan dasar peneylidikan atau penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP
Selain itu dibahas juga mengenai risiko –risiko yang dialami oleh wajib pajak dengan tujuan agar ada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPS ini. Risiko-risiko perpajakan ini diberikan  karena  terkait  dengan  masalah  ketidaktauan  mitra  dalam  hal  ini  peserta  pada  saat diberikan  questionare  awal  sebagai  salah  satu  cara  mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada. Risiko-risiko perpajakan diberikan seperti terlihat pada tabel 5 dan tabel 6 dibawah ini.
Gambar 2. Risiko Program Pengungkapan Sukarela Skema I
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Gambar 3. Risiko Program Pengungkapan Sukarela Skema II
Hasil  dari  pemberian  workshop  ini  maka  terlihat  ada  peningkatan  pemahaman  dari peserta  tentang  apa  dan  bagaimana  program  PPS  tersebut  dan  bagaimana  memahami  alur pelaporan  PPS.  Selain  itu  peserta  menjadi  paham  manfaat  mengikuti  program  PPS  dan  dan juga  risiko  –  risiko  yang  timbul  akibat  ketidak  tahuan  peserta.  Hal  ini  terlihat  dari meningkatnya  kepesertaan peserta  dalam mengikuti  program  PPS  yang dapat  diukur dengan questioner  yang  diberikan  dan  informasi  yang  didapatkan  dari  pihak  mitra  bahwa  seluruh manajemen  dan  CEO  dari  pelanggan  serta  beberapa  karyawan  dan  masyarakat  yang mengikuti  workshop  mau  mengikuti  program  PPS  dan  salah  satu  idnikatornya  yaitu  adanya permohonan  bantuan  ke  tim  pengabdian  untuk  membantu  membuatkan  laporan  kepesertaan untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.
Secara  keseluruhan,  kegiatan  ini  berhasil  dan  berjalan  dengan  baik  sehingga  tujuan khusus agar peserta mengikuti program PPS tercapai dan tujuan umum yang diharapkan demi meningkatkan kepatuhan pajak agar tejadi peningkatan penerimaan pajak juga tercapai.
Gambar 4. Peserta
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Gambar 5. Peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Gambar 6. Materi-materi yang diberikan  dan suasana pelatihan
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Gambar 7. Pembawa materi
Gambar 7.  Flyer kegiatan
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pengabdian masyarakat ini yaitu meningkatnya  pemahaman peserta  akan  pentingnya menungkpakan  harta  yang  selama ini  belum diungkapkan  dalam  SPT  tahunan  wajib  pajak.  Lewat  program  pengungkapan  uskarela  yang diluncurkan Pemerintah mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak khususnya peserta kegiatan untuk ikut berkontribusi dalam program pemerintah yaitu  Program  Pengungkapan  Sukarela.  Banyak  manfaat  yang  diterima  wajib  pajak  peserta kegiatan dan menghindari risiko perpajakan yang akan timbul dikemudian hari.
Selanjutnya  pihak  mitra  dan  pihak  kampus  tim  budi  Luhur  juga  melakukan  kajian keikutsertaan dan memonitor tingkat pemahaman dan partisipasi anggota dalam keikutsertaaan di PPS.
Saran yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu (1) kepatuhan wajib pajak sebaiknya semakin digalakkan  bukan  hanya  lewat  Program  Pengungkapan  sukarela  ini.  (2)  Perlu  sosialisasi  secara berkesinambungan  antara  pihak  akademisi,  masyarakat  dan  pihak  fiskus  agar  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  compliance  untuk  meningkatkan  rasio  perpajakan  pasca  pandemic  Covid-19 tercapai.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terimakasih  kepada  pihak  PT.  TSTI  yang  sudah  membantu menjadi  fasilitator  dalam  program  pengabdian  ini  begitu  juga  kepada  kampus  yang  sudah membantu demi terlaksananya acara kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda  Suci  Cahya  Ningtyas,  A.  A.  (2022).  Urgensi  Program  Pengungkapan  Sukarela  (Tax Amnesty  Jilid  II)  Berdasarkan  Sudut  Pandang  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 10 (1). https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611
Ariesta, & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi  perpajakan  modern  ,  pengetahuan  korupsi  ,  dan  tax  amnesty  terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (2), 173–187. da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the  slippery  slope  framework  in  the  Brazilian  context. International  Review  of Economics . https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0
Islam, M. R., Madsen, J. B., & Doucouliagos, H. (2018). Does inequality constrain the power to  tax?  Evidence  from  the  OECD. European  Journal  of  Political  Economy , 52 . https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2017.02.006
Kementerian Keuangan. (2021). Wamenkeu: UU HPP Dapat Naikkan Penerimaan Negara dan Tax Ratio. In 08/10/2021 11:18:12 .
Merlo,  A.  (2004).  Introduction  to  economic  models  of  crime.  In International  Economic Review (Vol. 45, Issue 3). https://doi.org/10.1111/j.0020-6598.2004.00282.x Minovia.  (2016).  The  Impact  of  Tax  Knowledge  on  Tax  Compliance. Journal  of  Advanced Research in Business and Management Studies , 2 (1).
Nurkholis,  N.,  Dularif,  M.,  &  Rustiarini,  N.  W.  (2020).  Tax  evasion  and  service-trust paradigm: A meta-analysis. Cogent Business and Management , 7 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699
Panda, A. K., & Nanda, S. (2021). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: an  empirical  analysis  on  Indian  listed  firms. Journal  of  Asia  Business  Studies , 15 (1). https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304
Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Keuangan.  (2019).  Fenomena  Tax  Ratio  Indonesia. Media Keuangan , XIV (138).
Agoestina Mappadang 1 , Wendi Usino, Puput Dani Prasetyo 2 Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Suhendar, D., & Hakim, D. R. (2021). Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy. Accounting Analysis Journal , 10 (1). https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.42043 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . (2021).
Wahyuningsih,  E.  W.,  &  Setyowaty,  M.  S.  (2020).  Effect  of  Macroeconomic  Variables  and Tax Rates on the Six ASEAN Countries Tax Ratio. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal , 10 (1). https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.3090