## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, pp. 124-134 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual
Darwance 1* , Yokotani 1 , Wenni Anggita 2
1 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka-Indonesia
2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka-Indonesia

## Info Artikel
Dikirim: Nov 03, 2020 Diterima: Jan 28, 2021 Dipublikasi: Jan 31, 2021
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Peraturan; Politik Hukum;

## Koresponden: Darwance
Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung
Email: darwance@yahoo.co.id
Sitasi Cantuman:
Darwance, Yokotani &
Anggita,  W.  (2021).  Politik Hukum Kewenangan Pemerintah  Daerah  Dalam Pengaturan  Hak  Kekayaan Intelektual.
Journal of Political  Issues.  2(2);    124- 134. https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.40
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.40
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The objects of protection for intellectual property rights are vary greatly. Along with the development of science and technology, the objects of protection for intellectual property rifghts are developing from time to time. The objects are not only in one place. In Indonesia, the protected potential objects spread in various region. In some IPR branches, one  of  the  reasons  in  because  the  communal  ownership  or  the  discover  is  no  longer known,  the  IPR  perspective  cannot  be  protected,  for  example  traditional  knowledge  or medicines. Some ofe the case include piracy of biodiversity from knowledge of traditional Indonesian  medicines, namely  the  patenting  of the  brotowali plant  by  Japanes  company. On  the  other  hand,  the  statutory  regulations  on  IPRs  have  minimal  direct  authority  to local governments regarding IPR protection. Therefore, this normative research with laws and  regulations  approach  exemines  legal  politics  of  local  government  authority  in  laws and  regulations  in  the  field  of  intellectual  property  rights.  The  result  is  from  all  of  laws and  regulations  in  the  field  of  IPR,  explicitly  the  authority  of  local  government  is  only regulated  in  Law  Number  20  Year  2016  Concerning  on  Mark  and  Geographical Indications. The rest is  general in nature, for example the use of the term “state” in the Copyrights  Law  as the  holder  of  traditional  cultural  expressions and  copyright of  works whose  creatoris  unknown.  In  fact,  in  the  context  of  a  rule  of  law,  government  authority derives from the prevailing laws and regulations, in line with the legality principle which is the basis in every state and government administration.
Abstrak Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahan  dan  teknologi,  objek perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  pun  semakin  berkembang  dari  waktu  ke  waktu. Objek-objek  yang  dimaksud  tidak  hanya  ada  di  satu  tempat  saja,  tetapi  menyebar  di berbagai  daerah. Pada  beberapa cabang  HKI,  salah  satunya  karena  kepemilikan  komunal atau  penemunya  tidak  lagi  diketahui,  tidak  dapat diberikan perlindungan  perspektif  HKI, misalnya  pengetahuan  atau  obat-obatan  tradisional.  Beberapa  kasus  di  antaranya  adalah pembajakan  keanekaragaman  hayati  dari  pengetahun  obat-obatan  tradisional  Indonesia, yakni  dipatenkannya  tanaman  brotowali  oleh  perusahaan  Jepang.  Di  sisi  lain,  peraturan perundang-undangan  bidang  HKI  minim  memberikan  kewenangan  secara  langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan HKI. Oleh sebab itu, penelitian yang  bersifat  normatif  dengan  pendektan  peraturan  perundang-undangan  ini  mengkaji politik  hukum  tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hasilnya, dari seluruh peraturan perundang- undangan bidan HKI, kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selebihnya  penyebutannya  bersifat umum,  misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang  ekspresi  budaya  tradisional  dan hak  cipta  atas  ciptaan  yang  penciptanya  tidak diketahui.  Padahal,  dalam  konteks  negara  hukum,  wewenang  pemerintahan  berasal  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,    sejalan  dengan  asas  legalitas  yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan.

## Tentang:
Darwance ,  menyelesaikan  studi  (S2)  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta  pada  tahun  2014.  Saat  ini  penulis  adalah  dosen  tetap  di  Fakultas  Hukum Universitas Bangka Belitung.
Yokotani, menyelesaikan studi (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba  pada tahun  2011.  Saat  ini  penulis  adalah  dosen  tetap  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Bangka Belitung.
Wenni Anggita, menyelesaikan studi (S2) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2014. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

## JPI: Journal of Political Issues
Volume. x, Issues. x, Month 20xx, pp. xx-xx ISSN:2685-7766
Copyright © JPI: Journal of Political Issues, https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/ , All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya, manusia  dilahirkan dalam kondisi memiliki kemampuan  yang berbeda-beda. Dapat pula dikatakan bahwa antara manusia  yang satu dengan manusia yang lain, sekalipun umpamanya  memiliki  potensi  yang  sama  dalam  konteks  kreativitas,  akan  tetapi  memiliki tingkat keahlian yang berbeda sehingga luaran yang dihasilkan menjadi berbeda pula. Contoh sederhana,  tidak  semua  orang  pandai  menciptakan  lagu.  Sekalipun  beberapa  orang  yang memiliki  kemampuan  yang  sama,  yakni  sama-sama  bisa  menciptakan  lagu,  tingkat kepiawaian mereka dalam menciptakan lagu menempati level yang berbeda. Salah seorang di antara  mereka  bukan  hanya  bisa  menciptakan  lagu,  tapi  lagu-lagu  yang  ia  ciptakan  selalu enak  dan  nyaman  di  telinga.  Sementara  salah  seorang  lagi,  bisa  menciptakan  lagu  tapi  lagu ciptaanya dianggap biasa-biasa saja.
Dengan  beberapa  dasar  pemikiran,  salah  satunya  bahwa  setiap  orang  memiliki kemampuan  yang  berbeda  dalam  mengelola  intelektualitasnya,  maka  lahirlah  kemudian konsep  perlindungan  terhadapnya  yang  dikenal  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI). HKI salah satunya dimaknai sebagai istilah hukum umum untuk paten, hak cipta, dan merek dagang,  yang memberikan hukum hak untuk melindungi ide, ekspresi ide, dan penemu  atau pencipta gagasan semacam itu ( Rout, 2018 ). Pada perkembangannya kemudian, cakupan atau objek perlindungan HKI terus  berkembang  yang  semula hanya hak cipta,  paten, dan merek, bertambah  di  antaranya  adalah  rahasia  dagang,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis.
Dari aspek historis, secara global dikatakan bahwa HKI bermula dari sejumlah invensi yang  berhasil  diwujudkan  oleh  beberapa  penemu  di  Eropa  ( Saidin,  2019 ).  HKI  pada praktiknya  memang  lebih  dahulu  berkembang  di  negara  maju.  Sedangkan  di  negara-negara berkembang,  termasuk  Indonesia,  HKI  baru  menjadi  perhatian  beberapa  dekade  terakhir, terutama  setelah  negara  berkembang  meratifikasi  pembentukan World  Trade  Organiation (WTO) yang salah satu konsekuensinya adalah harus menyesuaikan pengaturan tentang HKI di  negara  masing-masing  sesuai  dengan  kehendak  WTO.  Di  Indonesia,  sekalipun  aturan tentang  HKI  sudah  ada  sejak  sebelum  kemerdekaan,  tetapi  perhatian  terhadap  HKI  baru betul-betul diseriusi sejak awal tahun 1980-an, ditandai dengan beberapa produk hukum yang mengatur tentang cabang dari HKI, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain sebagainya.
Penerapan  HKI  di  Indonesia  praktiknya  berhadapan  dengan  sejumlah  hal  yang  dapat pula  dikatakan  sebagai  kendala  dalam  ranah  implementasi.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  konsep HKI  yang didominasi  oleh hak-hak  yang bersifat individualistik (hak kepemilikan indivdu), sementara  karakter  masyarakat  Indonesia  adalah  komunalistik  yang  lebih  mengutamakan kepentingan bersama. Di sisi lain, teknologi dan merek asing yang datang ke Indonesia untuk dipasarkan,  adalah bentuk-betuk  produk  yang di  negara  asalnya sudah dilindungi  oleh HKI. Beberapa di antaranya misalnya minuman merek Coca Cola yang terdaftar sebagai The Coca Cola  Company  di  Amerika  Serikat  sejak  27  Maret  1944  ( Republika,  2013 ),  atau  Kentucky Fried  Chicken  (KFC)  merek  dagang  waralaba  dari  Yumi  Brands  Inc  yang  bermarkas  di Amerika  Serikat  yang  didirikan  oleh  Colonel  Harland  Sanders  ( Kontan.co.id,  2020 ).  Di samping  itu  pula,  pada  beberapa  cabang  HKI,  beberapa  hal  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  kita,  salah  satunya  karena  kepemilikan  komunal  atau  penemunya  tidak  lagi diketahui,  tidak  dapat  diberikan  perlindungan  perspektif  HKI,  misalnya  pengetahuan  atau obat-obatan  tradisional.  Beberapa  kasus  di  antaranya  adalah  pembajakan  keanekaragaman hayati  dari  pengetahun  obat-obatan  tradisional  Indonesia,  yakni  dipatenkannya  tanaman brotowali oleh perusahaan Jepang ( Rosidawati, 2013 ).
Pengetahuan tradisional  yang dimaksud sebagian besar di  antaranya berada di  tengah- tengah masyarakat Indonesia yang sebagian besar ada di daerah. Hal ini selain ruang lingkup perlindungan HKI semakin meluas, objek yang dimaksud pun tidak hanya ada di satu tempat saja.  Dalam  konteks  Indonesia,  objek-objek  yang  berpotensi  diberikan  perlindungan menyebar  di  berbagai  daerah.  Oleh  sebab  itu,  keterlibatan  pemerintah  daerah,  baik
pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten/  kota,  dalam  hal  ini  sangat  dibutuhkan  dalam memaksimalkan perlindungan di bidang HKI. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 9  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Pemerintah  Daerah)  disebutkan  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan  pemerintahan  umum.  Sementara  itu, kewenangan  pemerintahan  daerah  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Adapun kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu, dalam konteks ini termasuk kekayaan hayati yang dimiliki dan menjadi ciri khas sebuah daerah.
Hanya  saja,  dari  regulasi  yang  ada,  politik  hukum  dalam  pengaturan  hak  kekayaan intelektual  tidak  melibatkan  pemerintah  daerah  di  semua  cabang  HKI.  Pemerintah  daerah dilibatkan  hanya  dalam  perlindungan  indikasi  georgafis,  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU  Merek  dan Indikasi Geografis).  Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis  bagaimana politik  hukum  kewenangan  pemeintah  daerah  dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang HKI di Indonesia. Oleh sebab itu, pertanyaan dalam penelitian ini yang hendak dikaji adalah bagaimana  politik  hukum  kewenangan  pemeintah  daerah  dalam  peraturan  perundang- undangan bidang HKI di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  yang  lazim  pula  disebut  sebagai penelitian kepustakaan,  yakni penelitian hukum  yang dilakukan dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum ( Soekanto  &  Mamudji,  2015 ).  Penelitian  hukum  normatif  meneliti  hukum  dari  perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum ( Diantha, 2017 ). Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ( Marzuki, 2016 ). Sumber data yang digunakan  merupakan  sumber  data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan  atau  literatur  yang  mempunyai  hubungan  dengan  objek  penelian.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yakni studi yang mengkaji tentang berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan maupun  dokumen-dokumen  yangs  sudah  ada.  Teknik  nalisis  data  yang  bersifat  kualitatif, yakni  analisis  yang  tidak  menggunakan  angka,  melainkan  memberikan  gambaran-gambaran (deskripsi)  dengan  kata,  atau  temuan-temuan,  dan  karenanya  ia  lebih  mengutamakan  mutu/ kualitas dari data, dan bukan kuantitas ( Salim & Nurbani, 2013 ).

## HASIL PENELITIAN Kausul Politik Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual
Secara  etimologis  politik  hukum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  hukum  Belanda rechtspolitiek, yang  merupakan  bentukan  dari  dua  kata recht dan politiek. Adapun  dalam kamus bahasa Belanda  yang ditulis oleh Van der Tas, kata politiek mengandung arti beleid yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  kebijakan  ( policy ).  Dari  penjelasan  itu  bisa  dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum ( Syaukani & Thihari, 2010 ). Beberapa  ahli  mengutarakan  definisi  dari  politik  hukum.  Menurut  Padmo  Wahjono po litik  hukum  adalah  kebijakan  penyelenggara  negara  yang  bersifat  mendasar  dalam menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk  dan  tentang  apa  yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, yakni berkaitan dengan hukum yang berlaku
di  masa  mendatang  ( ius  constituendum )  hukum  ( Syaukani  &  Thihari,  2010 ).  Sementara  itu, Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  di  wilayahnya  dan  mengenai  arah perkembangan hukum yang dibangun, mencakup ius constituendum atau hukum yang berlaku di  wilayah  negara  pada  saat  ini  dan ius  constitunendum atau  hukum  yang  akan  atau seharusnya  diberlakukan  di  masa  mendatang  hukum  ( Syaukani  &  Thihari,  2010 ; Mahfud, 2011 ).
Menurut  Soedarto,  politik  hukum  adalah  kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan negara  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan  yang  dikehendaki,  yang  diperkirakan akan  digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk mencapai  apa  yang  dicita-citakan  ( Syaukani  &  Thihari,  2010 ; Latif  &  Ali,  2011 ).  Satjipto Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagau  aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak dipakai  umtuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dengan  hukum  tertentu  di  dalam  masyarakat ( Syaukani & Thihari, 2010 ; Latif & Ali, 2011 ).
Muchtar  Kusumatmadja  mengatakan  politik  hukum  adalah  kebijakan  hukum  dan perundang-undangan,  dalam  rangka  pembaruan  hukum,  yang  apabila  dikaitkan  dengan pengertian  hukum  adalah  menyangkut  hukum  mana    yang  perlu  dibentuk  (diperbaharui, diubah arau diganti) dan hukum mana yang harus dipertahankan agar secara bertahap tujuan negara dapat terwujud ( Latif & Ali, 2011 ). Sementara itu, Solly Lubis mendefinisikan politik hukum  sebagai  kebijakan  politik  yang  menentukan  aturan  hukum  apa  yang  seharusnya berlaku  mengatur  berbagai  hal  kehidupan  masyarakat  dan  bernegara  ( Latif  &  Ali,  2011 ). Menurut    Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara,  secara  harfiah  politik  hukum  diartikan  sebagai kebijakan  hukum (legal  policy) yang  hendak  diterapkan  secara  nasional  oleh  pemerintah, yang  meliputi  penerapan  hukum  positif  secara  konsisten,  pembangunan  hukum  dan pembaruan  hukum  postif  yang  dianggap  telah  ketinggalan  zaman  atau  menciptakan  hukum baru  sesuai  dengan  perkembangan    yang  terjadi  dalam  masyarakat,  penegasan  fungsi  dan kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dan  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat ( Irawan, 2011 ).
Moh.  Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  politik  hukum  adalah legal  policy atau  garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembutan hukum baru maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Politik hukum dengan demikian merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  akan  dicabut  atau  tidak  diberlakukan  yang  kesemuanya dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  negara  seperti  yang  tercantum  di  dalam  Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) 1945 ( Mahfud, 2017 ). Setelah  mempelajari  pendapat-pendapat  para  ahli  di  atas,  politik  hukum  dapat dirumuskan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah  untuk mewujudkan tujuan negara yang  dicita-citakan  dan  tertuang  dalam  suatu  kebijakan  hukum (legal  policy) .  Berdasarkan pengertian tersebut dapat pula dirumuskan ruang lingkup kajian politik hukum, meliputi; (1) dasar  berlakunya  hukum  positif  (aspek  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis);  (2)  kebijakan hukum pemerintah (legal policy) untuk mewujudkan tujuan hukum dala kehidupan berbangsa dan bernegara; (3) studi terhadap hukum positif yang sudah ada untuk kemudian melakukan amandemen  atau  perubahan  jika  ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  perkembangan masyarakat; (4) menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta pergaulan internasional; dan (5) penegasan mengenai kewenangan lembaga- lembaga negara yang merumus tujuan hukum nasional, pembuatan hukum dan melaksanakan hukum  secara  nyata.  Politik  hukum  HKI  adalah  kebijakan  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan peraturan perundang-undangan HKI, kajian mengenai kesesuaiannya  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  (kepentingan  nasional)  serta kesesuaianya  dengan  Pancasila  dan    UUD  NRI  1945,    dan  melakukan  amandemen  atau
menciptakan  peraturan  perundang-undangan  baru  yang  lebih  sesuai  dengan  kepentingan nasional serta serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 ( Irawan, 2011 ).

## Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya di Indonesia
Secara  sederhana,  HKI  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  secara  individual  atau beberapa  orang  maupun  badan  hukum  secara  komunal  atas  hasil  kreativitasnya  dalam mengolah  akal  dan  pikiran,  yakni  mengolah  ide  dan  gagasan,  dan  mewujudkannya  menjadi sesuatu  yang betul-betul nyata.  Perlindungan  yang dimaksud bukan diberikan kepada benda sebagai wujud kreativitas, tetapi ide dan gagasan yang ada di balik terciptanya benda itu. Ide dan gagasan itulah yang tidak dimiliki oleh setiap manusia ( Darwance, Yokotani & Anggita, 2020 ).
HKI pada dasarnya sulit  diberikan definsi  tapi dapat  dijelaskan dengan contoh-contoh ( Lindsey  dkk,  2013 ).  Misalnya,  HKI  melekat  pada  sebuah  karya  berbentuk  buku,  lagu,  dan karya  sastra  seperti  cerita  pendek  atau  novel.  Menurut  Eddy  Damian,  HKI  merupakan kekayaan  tidak  berwujud  ( intangible )  hasil  olah  pikir  atau  kreativitas  manusia  yang menghasilkan  suatu  ciptaan  atau  invensi  di  bidang  seni,  sastra,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi ( Imaniyati, 2010 ). Sementara Rachmadi Usman mengartikan  HKI  sebagai  hak  atas  kepemilikan  atas  karya-karya  yang  timbul  atau  lahir karena  adanya  kemampuan  intelektualitas  manusia  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi ( Usman, 2002 ).
HKI  lazimnya  dibagi  atas  dua  kelompok,  yakni  hak  milik  perindustrian ( industrialpropertyrights ) dan hak cipta ( copyrights ). Hak milik perindustrian meliputi paten ( patents ),  merek  ( trademarks ),  desain  industri  ( industrialdesign ),  dan  lain-lain.  Sedangkan yang  termasuk  dalam  hak  cipta  dibedakan  antara  hak  cipta  (atas  seni,  sastra,  dan  ilmu pengetahuan)  dan  hak-hak  yang  terkait  dengan  hak  cipta  ( neigbouringrights ).    Perbedaan pokok  antara  hak  milik  perindustrian  dengan  hak  cipta  terletak  pada  dasar-dasar  lahirnya perlindungan.  Perlindungan  terhadap  hak  milik  perindustrian  lahir  sejak  pengakuan  hak tersebut  diberikan  oleh  negara.  Dalam  hal  ini,  pendaftaran  hak  milik  industri  merupakan suatu  keharusan.  Sedangkan  hak  cipta  mengenal asas  perlindungan  otomatis ( automaticalprotection ) ( Hasibuan, 2006 ).
Pengaturan  yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## PEMBAHASAN Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan HKI
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  merupakan  bentuk  realisasi  dari  UUD  NRI  1945, bertujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pada  prinsipya, kewenangan  pemerintahan  daerah  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kewenangan  pemerintahan wajib  dan  pilihan.  Kewenangan  pemerintah  yang  bersifat  pilihan  terkait  dengan  potensi unggulan  dan  kekhasan  daerah  tertentu.  Pada  hakikatnya  urusan  pemerintah  pusat  yang diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  adalah  urusan  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,  yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama (Antikowati  & Indrayati, 2017). Dalam  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  misalnya,  di  daerah  ada  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  menjadi  wakil  pemerintah  pusat  dalam urusan hukum dan hak asasi manusia.
Selain itu, otonomi  daerah dalam sistem negara  kesatuan seperti  Indonesia ditekankan pada  adanya  kemandirian  daerah  untuk  mengurus  dan  mejalankan  sebagian  urusan  yang menjadi wewenangnya. Otonomi daerah dengan demikian bukan berarti kemerdekaan dalam setiap  pengambilan  kebijakan,  tetapi  kewenangan  yang  harus  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  ( Hakim,  2012 ).  Di  sisi  lain,  pemberian  urusan  dengan kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  mengandung  dua pengertian,  yaitu  pemberian  urusan  diberikan  sepenuhnya,  namun  tidak  semua  urusan diberikan  kepada  pemerintah  daerah  melainkan  sebagian  urusan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pembagian urusan otonomi daerah tersebut secara proporsional, yang mengandung pengertian,  bahwa  pembagian  urusan  yang  dimaksud  memperhatikan  proporsi  atau  bagian yang  berimbang  masing-masing  pihak,  dalam  hal  ini  pihak  pemerintah  pusat  dan  pihak pemerintah daerah ( Huda, 2012 ).
Sebagai  bentuk  perpanjangan  tangan  dari  pusat  dan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai  peranan untuk  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  UU  Pemerintah  Daerah secara jelas memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk mengelola potensi daerah apa saja  yang  mengandung  nilai  ekonomis  ( Purwaka,  2017 ).  Dalam  konteks  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  mengurus  pemerintahannya  sendiri  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat  yang  ada  di  daerah.  Selain  itu,  dengan kewenangan yang dimiliki tersebut akan meningkatan daya saing daerah.
Berkaitan  dengan  HKI,  ternyata  tidak  semua  undang-undang  tentang  HKI  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC)  politik  hukum  mengendaki  tidak  ada  peran pemerintah daerah dalam perlindungan hak cipta. Hal  yang sama juga terjadi pada Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (UU  Paten).  Pembentuk  undang-undang  juga menyepakati tidak adanya peran pemerintah daerah dalam perlindungan paten. Sementara itu, dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU Merek dan Indikasi  Geografis), politik hukum menghendaki  adanya keterlibatan pemerintah daerah.  Hal  ini  dapat  dijumpai  pada  beberapa  ketentuan,  yakni  pasal-pasal  yang  khusus mengatur  tentang  indikasi  geografis.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  Angka  6  UU  Merek dan  Indikasi  Geografis,  indikasi  geografis  pada  prinsipnya  merupakan  tanda  yang mengindikasikan  daerah  asal  suatu  barang,  daerah  asal  suatu  produk  dikarenakan  faktor lingkungan  geografis.  Faktor  lingkungan  geografis  yang  dimaksud  termasuk  termasuk  di dalamnya  adalah  faktor  alam,  manusia  atau  kombinasi  keduanya.  Dari  faktor-faktor  inilah kemudian lahir reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan itu.
Lalu,  seuai  dengan  ketentuan  Pasal  53  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dikatakan indikasi  geografis  dilindungi  setelah  didaftar  oleh  menteri,  dalam  konteks  ini  yakni  menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini berarti bahwa indikasi geografis perlindungannya tidak  bersifat  otomatis,  perlu  didaftarkan  terlebih  dahulu  sebelum  mendapatkan  proteksi secara  normatif,  yakni  setelah  pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  menteri. Permohonan  dapat  diajukan  oleh  lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan  tangan  atau  hasil  industri.  Selain  itu,  permohonan  bisa  juga  dilakukan  oleh pemerintah  daerah,  yakni  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah  kabupaten  kabupaten/  kota. Pemerintah daerah dengan demikian bisa berposisi sebagai pemohon.
Selain  berperan  sebagai  pemohon,  dalam  perlindungan  indikasi  geografis  pemerintah daerah  juga  memiliki  peran  dalam  hal  pembinanan  dan  pengawasan.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  70  Ayat  (1)  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  secara  eksplisit
menyebutkan bahwa pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai  dengan kewenangannya. Pembinaan  yang dimaksud, sebagaimana ketentuan  Pasal  70  Ayat  (2),  meliputi  persiapan  untuk  pemenuhan  persyaratan  permohonan indikasi  geografis;  permohonan  pendaftaran  indikasi  geografis;  pemanfaatan  dan komersialisasi  indikasi  geografis;  sosialisasi  dan  pemahaman  atas  perindungan  indikasi geografis;  pemetaan  dan  inventarisasi  potensi  produk  indikasi  geografis;  pelatihan  dan pendampingan;  pemantauan,  evaluasi,  dan  pembinaan;  pelindungan  hukum;  dan  fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.
Sedangkan  soal  pengawasan  diatur  dalam  Pasal  71.  pengawasan  indikasi  geografis dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kewenangannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut kewenangan seperti apa yang dimaksud pada ketentuan ini, termasuk pada bagian penjelasan. Oleh sebab itu, ada beberapa alternatif untuk memaknai isi ketentuan  ini,  salah  satunya  merujuk  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, atau pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan menurut undang-undang ini juga dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Baik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  maupun  oleh  masyarakat,  semuanya  dilakukan  untuk  menjamin  tetap adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi  dasar  diterbitkannya  indikasi geografis, serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Hasil pengawasan selanjutnya disampaikan kepada pemegang hak indikasi geografis dan/atau menteri.
Selain  di  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  peran  pemerintah  daerah  tidak  dijumpai dalam  UU  HKI  yang  lain.  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan Varietas  Tanaman  (PVT),  tidak  ada  peran  pemerintah  daerah.  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  tidak  ada  peran  pemerintah  daerah.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak ada peran pemerintah daerah. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu, tidak ada peran pemerintah daerah.
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan  hukum  atau  kebijakan  penyelenggara  negara  dalam  menentukan  arah,  bentuk maupun  isi  dari  hukum  yang  yang  dikehendaki,  menyangkut  hukum  mana  yang  perlu dibentuk  (diperbaharui,  diubah  arau  diganti)  dan  hukum  mana  yang  harus  dipertahankan dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Dalam  konteks  Indonesia,  tujuan  negara  tercantum pada  alinea  keempat  UUD  NRI  1945,  meliputi  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial. Tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara kesejahteraan, yakni  mencapai  kesejahteraan bagi  seluruh rakyat  Indonesia, tidak hanya  dari segi  material/ ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual ( Soemarsono, 2007 ).
Dalam  teori  ilmu  negara,  masalah  tujuan  negara  dapat  dilihat  dari  3  (tiga)  sudut pandang, yakni tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia, tujuan kekuasaan, dan tujuan  kemakmuran.  Dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam peraturan  perundang-undangan  atau  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  HKI,  teori  negara hukum  dengan  tujuan  kemakmuran  relevan  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  kajian.  Teori tujuan kemakmuran, terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara, kemakmuran individu dan  teori  tujuan  kemakmuran  rakyat  ( Soemarsono,  2007 ).  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu hak yang ada dalam sebuah karya intelektual seorang atau beberapa orang manusia selain hak moral,  yakni  hak  ekonomi.  Hak  ekonomi  yang  terkandung  dalam  sebuah  karya  intelektual seharusnya dapat memberikan kemakmuran kepada pemilik karya itu, termasuk yang sifatnya dimiliki  bersama-sama  (komunal).  Hanya  saja,  sistem  individualistik  yang  dominan  pada sistem  kepemilikan  HKI  menuntut  peran  dan  kewenangan  badan  hukum  publik  seperti pemerintah  daerah  dalam  upaya  perlindungan  agar  potensi  yang  ada  tidak  diklaim  terutama
oleh pihak  asing. Selain  sebagai  pihak  yang bisa  ikut menjadi  pemohon,  pemerintah daerah juga seharusnya diberikan kewenangan untuk mendorong upaya perlindungan di level daerah.
Kekuasan  pemerintahan  adalah  bagian  dari  sistem  kekuasaan  negara.  Hans  Kelsen mengnggap  negara  sebagai  badan  hukum  ( rechtpersoon )  memiliki  hak  dan  kewajiban,  di samping  memiliki  kekuataan  untuk  membentuk  hukum  (mengatur)  ( Hakim,  2011 ). Pemerintahan  yang  dimaksud  di  sini  dapat  ditafsirkan  meliputi  pemerintah  daerah  sebagai bagian  dari  sistem  pemerintahan  sebuah  negara.  Di  samping  itu,  sebagaimana  yang  sudah disampaikan  sebelumnya,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  yang  bersifat  pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu. Pada prinsipnya, urusan yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah  oleh  pemerintah  pusat  adalah  semua  urusan pemerintahan,  kecual  yang  berkaitan  dengan  politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama ( Farid, Antikowati, & Indrayati, 2017 ).
Dalam  konteks  perlindungan  HKI,  potensi  yang  dimiliki  oleh  deaerah  sekaligus kekayaan  yang  berpotensi  diberikan  perlindungan  perspektif  HKI  pun  menjadi  urusan pemerintah  daerah.  Hanya  saja,  politik  hukum  pembentuk  peraturan  perundang-undangan HKI  di  Indonesia  belum  memberikan  ruang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  lebih  leluasa mengurusi  persoalan  perlindungan  HKI.  Buktinya,  dari  7  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  HKI,  hanya  satu  undang-undang  yang  menyebutkan  secara  eksplisit kewenangan kepada pemerintah daerah, yakni UU Merek dan Indikasi Geografis. Selebihnya tidak ada sama sekali. Sekalipun diatur, penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam UU Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui.
Dalam  konteks  negara  hukum,  wewenang  pemerintahan  berasal  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain,  dalam  hal  ini  kewenangan  hanya diberikan  oleh  undang-undang.  Menurut  Ridwan  HR,  pembuat  undang-undang  dapat memberikan  wewenang  pemerintahan  tidak  hanya  kepada  organ  pemerintahan,  tetapi  juga terhadap  pegawai  atau  terhadap  badan  khusus  atau  bahkan  terhadap  badan  hukum  privat ( HSB & Julianthy, 2018 ). Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap  penyelenggaraa  kenegaraan  dan  pemerintahan,  yakni  setiap  penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi  berupa kewenangan  yang diberikan oleh undang-undang ( Said , 2015).

## SIMPULAN
Sampai  saat  ini,  Indonesia  sudah  memiliki  tatatan  regulasi  yang  mengatur  tentang  HKI. Selain  sebagai  impilikasi  dari  keikutseraan  Indonesia  di  beberapa  organisasi  dan  ratifikasi terhadap ketentuan HKI secara global, regulasi yang tertuang dalam berbagai undang-undang ini  dimaksudkan  agar  kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  oleh  manusia  Indonesia  dapat dilindungi. Sejumlah regulasi  yang ada ini menegaskan peran pemerintah dalam melindungi hak  warga  negara,  sekaligus  menjadi  sejumlah  aset  potensial  yang  dimiliki  oleh  bangsa  ini agar  tidak  diklaim  oleh  asing.  Pemerintah  yang  dimaksud  adalah  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam konteks ini tentu tidak bisa melindungi kekayaan intelektual  secara  mandiri,  butuh  dukungan  dari  berbagai  pihak  terasuk  pemerintah  daerah. Hanya  saja,  dari  regulasi  yang  ada,  politik  hukum  dalam  pengaturan  HKI  tidak  melibatkan pemerintah  daerah  di  semua  cabang  HKI.  Pemerintah  daerah  dilibatkan  hanya  dalam perlindungan  indikasi  georgafis,  yang  tertuang  dalam  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Peran yang dimaksud adalah peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Selebihnya tidak ada sama sekali. Sekalipun diatur, penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan  istilah  “negara”  dalam  UU  Hak  Cipta  sebagai  pemegang  ekspresi  budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  disampaikan  kepada Kementerian  Riset  dan  Teknologi/  Badan  Riset  dan  Inov asi Nasional  Republik  Indonesia  yang  sudah  mendanai  penelitian  ini  melalui  skim Penelitian  Dosen Pemula (PDP) tahun pendanaan 2020 yang tertuang dalam kontak Nomor 035/SP2H/LT/DPRM/2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwance,  Yokotani,  &  Anggita,  W.  (2020).  Dasar-Dasar  Pemikiran  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual. Progresif:  Jurnal  Hukum  Volume  14  Nomor  2 ,  193-208. https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998
Diantha,  I.  M.  (2017). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
Farid,  M.,  Antikowati,  &  Indrayati,  R.  (2017).  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Potensi  Daerah. e-Journal  Lentera  Hukum , 71-84.
Hakim, L. (2011). Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Konstitusi Volume IV Nomor 1 Juni , 103-130. http://publishing- widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/302
Hakim,  L.  (2012).  Filosofi  Kewenangan  Organ  dan  Kelembagaan  Daerah.  Malang:  Setara Press.
Hasibuan, O. (2006). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Huda, N. (2012). Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusa Media.
HSB,  A.  M.,  &  Julianthy,  E.  M.  (2018).  Pelaksanaan  Kewenangan  Atribusi  Pemerintahan Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah. Jurnal  Legislasi  Indonesia  Volume  15  Nomor  2  Juli ,  1-8. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/164
Imaniyati,  N.  S.  (2010).  Perlindungan  HKI  Sebagai  Upaya  Pemenuhan  Hak  Atas  Iptek, Budaya  dan  Seni. Jurnal  Media  Hukum  Volume  17  Nomor  1  Juni ,  162-176. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/374
Irawan,  C.  (2011). Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia. Bandung:  Mandar Maju.
Kontan.co.id.  (2020,  Oktober  8). Suka  makan  kulit  ayam  KFC?  Ini  sejarah  KFC  di Indonesia .  Retrieved  from  kontan.co.id: https://amp.kontan.co.id/news/suka-makan- kulit-ayam-kfc-ini-sejarah-kfc-di-indonesia
Latif, A., & Ali, H. (2011). Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2013). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
Mahfud,  M.  (2011). Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi. Jakarta:  Rajawali Press.
Mahfud, M. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Purwaka, T. H. (2017). Pelindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Republika. (2013, Mei  8). Hari Ini  di  1886, John Pemberton  Memperkenalkan Coca Cola . Retrieved  from  republika.co.id: https://republika.co.id/berita/mmb3r9/hari-ini-di-1886- john-pemberton-memperkenalkan-coca-cola
Rosidawati, W. I. (2013). Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui  Generis (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 13,  2016) Intellectual Propertu System. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 20 Nomor 2 , 163- 185. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1
Rout, S. K. (2018). A Brief Revoew on Intellectual Property Rights with Special Attention on Patent,  Journal  of  Apllied  and  Advanced  Research. Journal  Applied  and  Advanced Research Volume 3 Nomor 2 , 73-77.
Said,  A.  R.  (2015).  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat-Pemerintah  Daerah  Dalam Otonomi  Seluas-Luasnya  Menurut  UUD  1945. Fiat  Justicia  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 9 Nomor 4 Oktober - Desember , 577-602.
Saidin,  O.  (2019). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Righs), RajaGrafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Salim,  H.S.  &  Nurbani,  E.  S.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta: Jaja Grafindo Persada.
Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 Nomor 2 April - Juni , 300-322.
Syaukani, I., & Thihari, A. A. (2010). Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta.
Usman,  R.  (2002). Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual;  Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.