## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 77-87 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Jasmaniar 1* & Muh. Zulkifli Muhdar 1
1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
* Koresponden Penulis, Email: jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id
Artikel info Artikel history: Received; 13-07-2021 Revised: 29-07-2021 Accepted: 06-08-2021 Published: 20-08-2021
Keywords: Age; Marriage; Marriage Dispensation
Kata Kunci: Usia; Perkawinan; Dispensasi Kawin
Abstract. The  Research  objective  to  analyze  the  provisions  governing the  age  limit  for  marriage  and  the  judge's  considerations  in  granting and refusing the application for dispensation for marriage. This research is  a  normative  research  with  a  case  approach  that  uses  the  types  and sources  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  results show that setting the age limit for marriage based on the provisions of Article 7 Paragraph Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage is 19 years for the two prospective brides is an effort to prevent child marriage and provide legal protection for children, but the legal structure in this case the judge and the legal culture of the community also play a role in underage marriage which has an impact on increasing applications for dispensation for marriage in  court.  The  judge's  consideration  of  the  determination  of  No.  0150/ Pdt.P/2021 PA.Pkj and No. 0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj has prioritized the value of benefit because it considers economic and health aspects for the prospective bride and groom.
Abstrak. Penelitian  bertujuan  menganalisis  ketentuan  yang  mengatur batas  usia  kawin  dan  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  dan menolak  permohonan  dispensasi  kawin.  Penelitian  ini  merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pengaturan  batas  usia  kawin  berdasarkan ketentuan  Pasal  7  Ayat  Undang-Undang  No  16  tahun  2019  tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah  19  tahun  bagi  kedua  calon  mempelai  merupakan  suatu  upaya untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  terhadap  anak  dan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  namun  struktur hukum  dalam  hal  ini  hakim  dan    budaya  hukum  masyarakat  turut berperan  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  yang  berdampak  pada meningkatnya  permohonan  dispensasi  kawin  di  pengadilan. Pertimbangan hakim terhadap penetapan No 0150/ Pdt.P/2021 PA.Pkj dan  No  0059/  Pdt.P/2021/PA.Pkj  telah  mengutamakan  nilai kemanfaatan karena mempertimbangan aspek ekonomi dan kesehatan bagi calon mempelai.
Coresponden author: * Email: jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id
A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  hak  asasi  bagi  setiap  warga  Negara,  sebagaimana  ditegaskan  pada Pasal  28  B  ayat  (1)  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Adanya  kalimat  perkawinan  yang  sah,  pada  ketentuan  pasal  tersebut  mengisyaratkan bahwa sekalipun perkawinan adalah hak asasi setiap warga Negara akan tetapi warga Negara  tidak  secara  bebas  dapat  melaksanakan  perkawinan (Basarah,  2016) . Perkawinan yang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan  kepercayaannya  serta  dicatat  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Ashsubli, 2015) .
Pengaturan tentang melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974,  hal  yang  harus  diperhatikan adalah  batas  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan (Ahyani,  2016) .  Sebelum  adanya perubahan  batas  usia  untuk  melakukan  perkawinan,  maka  terdapat  perbedaan  antara usia  laki-laki  dan  usia  perempuan  untuik  melangsungkan  perkawinan (Fa’atin.  2015) . Calon  mempelai  laki-laki  minimal  berusia  19  tahun  dan  calon  mempelai  perempuan berusia  16  tahun.  Sejak  adanya  perubahan  pada  ketentuan  ini  maka  tidak  ada  lagi perbedaan  batas  usia  minimal  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  melangsungkan perkawinan, karena dipersyaratkan kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun (Ilma, 2020) .
Berbagai  dampak  dapat  ditimbulkan  perkawinan  di  bawah  umur,  menurut  Deputi Bidang  Tumbuh  Kembang  Anak  Kemen  PPPA,  Lenny  N  Rosalin  menjelaskan  dan mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan utamanya para pimpinan daerah bahwa  banyak  akibat  yang  terjadi  jika  perkawinan  anak  kita  biarkan (Hardani,  2016) . Ada  3  (tiga)  dampak  yang  paling  tampak  dan  mudah  diukur,  yakni  dampak  terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertama , pendidikan. Sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur akan sulit melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  lebih  tinggi  karena  motivasi  belajar  akan  mengendur  karena banyaknya  tugas  rumah  tangga  yang  harus  diselesaikan (Zulfiani,  2017) . Kedua , kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan  gizinya  ketika  mereka  juga  harus  mengasuh  anak  mereka,  bahkan  hal terburuk  adalah  risiko  kematian  ibu  dan  anak. Ketiga ,  ekonomi.  Seorang  anak  yang menikah  pada  usia  anak  susah  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  untuk menafkahi  keluarganya,  mendapatkan  upah  yang  rendah,  lalu  akhirnya  memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak ( Lasmadi, Sasi Wahyuningrum & Sutra Disemadi, 2020).
Larangan untuk dilakukan perkawinan di bawah umur telah ditegaskan pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (Sudrajat, 2011) . Selanjutnya hak anak ditegaskan pula pada ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Kenaikan  batas  umur  perkawinan  ini  diharapkan terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  tumbuh  kembangnya  lebih  optimal  dengan pendampingan penuh dari orangtua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas- luasnya  kepada  anak (Ilma,2020) .  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  ini  dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi anak.
Kenyataannya,  perkawinan  yang  belum  mencapai  batas  usia  untuk  melangsungkan perkawinan  masih  banyak  terjadi  di  masyarakat.  Perkawinan  anak  perempuan  di Indonesia,  baik  yang  melangsungkan  perkawinan  pertama  sebelum  usia  18  tahun maupun  15  tahun  menunjukkan  penurunan  pada  periode  tahun  2008  sampai  2018, namun  penurunannya  masih  dikategorikan  lambat.  Pada  tahun  2008,  prevalansi perkawinan  anak  adalah  sebesar  14,67  persen,  namun  pada  satu  decade  kemudian tahun 2018 hany menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (Rahmawati, Widhiyanti & Sumitro, 2018).
Berbeda halnya yang terjadi pada perkawinan anak laki-laki , pada kurun waktu 2015- 2018,  menunjukkan  tren  yang  statis.  Sekitar  1  dari  100  laki-laki  20-24  tahun  (1,06) persen  pada  tahun  2018  telah  melangsungkan  perkawinan  sebelum  berusia  18  tahun. Prevalensi  ini  meningkat  sedikit  sebesar  0,33  poin  persen  dibandingkan  tahun  2015 (0,73) persen. Untuk melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai yang belum cukup umur  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dimungkinkan  untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan.  Berdasarkan  data  laporan  tahunan  Badan Peradilan  Agama,  sepanjang  3  (tiga)  tahun  terakhir  permohonan  dispensasi  nikah mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2018  sebanyak  13822  permohonan,  tahun  2019 mengalami  peningkatan  sebanyak  24.864  dan  terus  meningkat  pada  tahun  2020 sebanyak 64196 permohonan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  menelaah  secara  mendalam  terhadap  peraturan  yang  berkaitan  dengan dispensasi nikah. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  penelusuran  bahan  hukum dilakukan  dengan  metode  studi  kepustakaan,  literature,  dokumen  dan  jurnal.  Bahan hukum  yang  telah  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  disusun  dan  diolah  dimulai  dari inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  sumber  bahan  hukum  yang  ada,  kemudian melakukan  sistematisasi  keseluruhan  bahan  hukum  yang  ada.  rangkaian  tahapan  ini agar  mempermudah  pengkajian  dari  permasalahan  yang  diteliti,  sehingga  dapat disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai penunjang bahan hukum primer yang telah dianalisis, wawancara  hakim  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  kompetensi  dan  otoritas  yang dimiliki, wawancara dilakukan dengan semiterstruktur.

## PEMBAHASAN
A. Analisis hukum pengaturan batas usia kawin
Pengaturan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana penulis uraikan pada bagan berikut:
Pengaturan  mengenai  batas  usia  perkawinan  adalah  16  tahun  bagi  calon  mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki.berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun telah dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, salah  satu  pertimbangan  dilakukannya  perubahan,  bahwa  perkawinan  pada  usia  anak menimbulkan  dampak  negatif  pada  tumbuh  kembang  anak  dan  akan  menyebabkan tidak  terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
Perubahan  batas  usia  kawin  ini,  berawal  adanya  permohonan  pengujian  Undang- Undang No 1 Tahun 1974  tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  diajukan  oleh  Endang  Wasrinah,  Maryati  dan Rasminah.
Menurut Muhammad Husni, selaku hakim Pengadilan Agama Pangkajene, bahwa :
Adanya  perubahan  terhadap  batas  usia  kawin  diharapkan  akan  terjadi  penurunan jumlah perkawinan di bawah umur, selain itu  untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mengingat perkawinan di bawah umur banyak terjadi di masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  (2)  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  bahwa yang dimaksud perlindungan terhadap anak adalah:
“Segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” .
Berdasarkan ketentuan di atas, menekankan perlunya dilakukan perlindungan terhadap anak termasuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur yang dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan hak – haknya yang merupakan hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak ini termasuk hak untuk tidak dilakukan perkawinan terhadap anak.
Perubahan  batas  usia  ini  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  perkawinan,  erat kaitannya dengan fungsi hukum sebagai a tool of engiinering. Menurut Achmad Ali , hal yang  penting  diketahui  dalam  fungsi  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  adalah terjadinya perubahan sosial tidak mungkin semata-mata dilakukan oleh hokum. Dalam hal  ini  budaya  hukum  suatu  masyarakat  akan  memengaruhi  terjdinya  perkawinan  di abwah  umur.  Budaya  hukum  adalah  tanggapan  umum  yang  sama  dari  masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap  nilai-nilai  dan  perilaku  hukum.  Jadi,  budaya  hukum  menunjukkan  pola perilaku  individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang  menggambarkan  tanggapan (orientasi)  yang  sama  terhadap  kehidupan  hukum  yang  dihayati  masyarakat  yang bersangkutan.
Dilakukannya perkawinan di bawah umur karena secara kultur masih dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat, sehingga kultur ini memengaruhi budaya hukum  masyarakat  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur.  Permohonan  dispensasi kawin, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) hanya boleh diajukan apabila terdapat alasan  yang  sangat  mendesak.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  tersebut,  penulis berkesimpulan bahwa alasan yang sangat mendesak karena anak tersebut telah hamil. Hal  ini  didasarkan  adanya  penjelasan  bahwa  bukti  pendukung  adalah  keterangan  dari tenaga kesehatan yang menduukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

## B.  Analisis  hukum  pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  permohonan dispensasi kawin
Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Bagi Radbruch tujuan hukum tersebut didasarkan pada asas prioritas baku,  dimana  prioritas  pertama  adalah  keadilan,  kemudian  kemanfaatan  dan  yang terakhir  adalah  kepastian  hukum.  Kenyataannya,  prioritas  yang  telah  dibakukan terkadang  bertentangan  dengan  kebutuhan  hukum,  adakalanya  keadilan  lebih diprioritaskan  dibandingkan  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum,  namun  ada  kalanya justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan dibandingkan keadilan dan kepastian. Inilah yang  terjadi  pada  permohonan  dispensasi  kawin,  kemanfaatan  bagi  kedua  calon mempelai harus dipertimbangkan oleh hakim selain kepastian hukum, sehingga dalam pemeriksaan  hakim  harus  mengidentifikasi    bahwa  anak  mengetahui  dan  menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis anak, dan ada atau tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga
Ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  tidak  mengatur  secara  tegas  alasan  yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga hakim dalam pertimbangannya tidak sekedar  menjadi  corong  undang-undang  ( Bouchedelaloi) tanpa  memerhatikan  fakta- fakta  sosial  yang  tejadi.  Dalam  hal  inilah  hakim  harus  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  karena ketentuan  Pasal  3  Ayat  Perma  No.  5  Tahun  2019,  bahwa  pedoman  mengadili permohonan  dispensasi  kawin  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  ada  atau  tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No.5 Tahun 2019 hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :
a. Kepentingan terbaik bagi anak
b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
Batas Usia Kawin … ( Jasmaniar & Muhdar) | 82
c. Penghargaan atas pendapat anak
d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
e. Non-diskriminasi
f. Kesetaraan gender
g. Persamaan di depan hukum
h. Keadilan
i. Kemanfaatan dan
j. Kepastian hukum
Hal  yang  utama  dalam  memutuskan  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  aspek perlindungan  terhadap  anak  dan  aspek  kesehatan.  Aspek  perlindungan  terhadap  anak didasarkan pada Undang-Undang Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas  Undang-Undang  No  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Aspek  kesehatan, wanita  yang  menikah  di  bawah  usia  16  tahun  biasanya  10-12  kali  lebih  besar kemungkinan terjadi kanker leher Rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas  usia  20  tahun.  Pada  usia  tersebut  Rahim  seorang  remaja  putri  sangat  sensitive. Serviks  remaja  lebih  rentan  terhadap  stimulus  karsinogenik  karena  terdapat  proses metaplasia  yang  aktif,  yang  terjadi  dalam  zona  transformasi  selama  periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis tetapi di  bawah  pengaruh  karsinogen,  perubahan  sel  dapat  terjadi,  sehingga  mengakibatkan suatu  zona  transformasi  yang  patologik.  Perubahan  yang  tidak  khas  ini  menginisiasi suatu  proses  yang  disebut  neoplasma  intraepitil  serviks  ( Cervical  Intraepithelial Neoplasia (CIN) yang merupakan fase prainvasif dari kanker leher Rahim (Yuspa, 2015) . Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat,  sehingga  sulit  untuk  terjadi  perlekatan  janin  di  dinding  Rahim.  Selain  itu, kemungkinan mengalami kehamilan dan kelainan waktu persalinan.
1.  Pertimbangan hakim pada penetapan No 0150/ Pdt. P/ 2021/ PA.Pkj
Pada  permohonan  dispensasi  nikah  ini,  diajukan  oleh  orangtua  calon  mempelai perempuan oleh karena masih berusia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai batas usia kawin, kedua mempelai minimal berusia 19 tahun. Dalam permohonannya,  pemohon  bermaksud  menikahkan  anaknya  dengan  pertimbangan bahwa  anaknya  telah  menjalin  hubungan  sangat  dekat  selama  kurang  lebih  2  (dua) tahun dan sering keluar bersama.
Pada  permohonan  tersebut  hakim  telah  menghadirkan  kedua  calon  mempelai  untuk memberikan  keterangan.  Kehadiran  calon  mempelai  merupakan  kewajiban,  apabila pemohon  tidak  dapat  menghadirkan  calon  mempelai  maka  permohonan  dispensasi kawin tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perma No 5 Tahun 2019
(1) Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan :
a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
b. Calon suami/ isteri
c. Orangtua / Wali calon suami/ Isteri
(2) Dalam  hal  pemohon  tidak  hadir,  hakim  menunda  persidangan  dan  memanggil kembali pemohon secara sah.
(3) Dalam  hal  pemohon  tidak  hadir  pada  hari  sidang  kedua,  permohonan  dispensasi kawin dinyatakan gugur
83 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2021
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  pada  hari  sidang  pertama,  hakim  menunda  persidangan  dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut
(5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  pada  hari  sidang  kedua,  hakim  menunda  persidangan  dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
(6) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaiman dimaksud pada  ayat  (1)  pada  hari  sidang  ketiga,  permohonan  dispensasi  kawin  tidak  dapat diterima
(7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.
Dalam  keterangannya,  calon  mempelai  perempuan  telah  mengakui  bahwa  hubungan dengan  calon  mempelai  laki-laki  sudah  sangat  dekat  dan  saling  mencintai,  keinginan menikah dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, serta menyatakan siap dan mampu menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  isteri  yang  baik.  Pemohon  juga menghadirkan  calon  suami  dan  telah  memberikan  keterangan  bahwa  telah  menjalin hubungan  selama  kurang  lebih  2  tahun  dan  telah  bekerja  dengan  penghasilan  setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Beberapa pertimbangan hukum hakim dalam penetapannya bahwa:
1. Untuk  memberikan  dispensasi  kawin  kepada  anak  para  pemohon,  maka  perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan  yang  bersifat  menghilangkan  kemudharatan  yang  dapat  menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, in casu anak pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara  selama  kurang  lebih  2  (dua)  tahun  ,  sehingga  hubungan  keduanya  sudah begitu  dekat  dans  erring  keluar  bersama,  sehingga  hubungan  keduanya  sudah begitu  dekat  dan  sering  keluar  bersama,  sehingga  dikhawatirkan  dapat  terus terjerumus  pada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  hukum  dan kesusilaan.
2. Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para pemohon belum berumur 19 tahun ,akan  tetapi  kepadanya  layak  diberikan  dispensasi  untuk  melangsungkan perkawinan  dikarenakan  anak  para  pemohon  dipandang  telah  cukup  dewasa  dan mampu  bertanggungjawab  sebagai  seorang  isteri.  Demikian  pula,  dengan  keadaan calon  suami  anak  para  pemohon  yang  telah  berumur  23  tahun  dan  telah  mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga.
3. Pernikahan  anak  pemohon  dengan  calon  suami  merupakan  kehendak  dari  kedua calon  sendiri  yang  telah  sepakat  akan  melanjutkan  ke  jenjang  perkawinan (membina  rumah  tangga)  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun,  rencana tersebut  juga  telah  didukung  dan  disetujui  oleh  orangtua  masing-masing  calon mempelai  bahkan  sebagai  bentuk  dukungan    orang  tua  kedua  belah  pihak  telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua  calon  mempelai,  sehingga  rencana  pernikahan  tersebut  telah mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  kedua  calon  mempelai.  Hal  tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No  35  Thaun  2014  tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016
4. Berdasarkan  fakta  dipersidangan  alasan  mendesak  kedua  calon  mempelai  karena keduanya  sudah  menjalin  hubungan  asmara  selama  kurang  lebih  2  (dua)  tahun bahkan setiap hari saling berkomunikasi dan sering keluar bersama sehingga para pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan.
Selain  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  hakim  dalam  menerima  permohonan tersebut  juga  mempertimbangkan  aspek  psikologis,  pendidikan,  kultur  dan  ekonomi. Aspek  psikologis  yang  dinilai  karena  terlihat  bahwa  keinginan  menikah  atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun baik  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan  ekonomi.    Aspek  pendidikan  karena  rencana perkawinan  keduanya  dinilai  tidak  menghambat  pendidikan  karena  setelah  tamat Sekolah  Menengah  Pertama/  Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/  MTS).  Kultur  juga  menjadi pertimbangan hakim, bahwa secara kultur, prevelensi perkawinan anak masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama kan tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetail dan  tidak  pernah  memberikan  batasan  usia  yang  definitive  kapan  seseorang  dianggap dewasa dan boleh menikah. Berdasarkan pertimbangan ini, menunjukkan bahwa bukan hanya  pertimbangan  kultur  masyarakat  setempat  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim tetapi  juga  agama.  Hal  yang  juga  dipertimbangkan  oleh  hakim  adalah  aspek  ekonomi. Calon  suami  yang  telah  bekerja  dan  berpenghasilan  dianggap  cukup  untuk  membiayai kebutuhan rumah tangga.
1. Pertimbangan hakim pada penetapan No 0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj
Penetapan  No  0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj  merupakan  penetapan  yang  menolak permohonan  dispensasi  kawin.  Dalam  permohonannya  beberapa  hal  yang  didalilkan oleh pemohon serta calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan bahwa :
1. Calon mempelai wanita berusia 13 tahun dan calon mempelai pria berusia 31 tahun
2. Kedua  calon  mempelai  telah  menjalin  hubungan  selama  2  tahun  dan  telah melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri,  namun  tidak  hamil  yang  dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas.
3. Calon mempelai pria belum memiliki pekerjaan
Beberapa pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah diantaranya:
1. Berdasarkan  perubahan  batas  usia  bagi  perempuan  untuk  melakukan  perkawinan sebagaimana  yang  telah  digariskan  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  No  16 Tahun  2019  tentang  perkawinan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, haruslah ditafsirkan bahwa undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak terwujud
2. Penafsiran  tersebut  juga  berangkat  dari  kenyataan  di  masyarakat  bahwa perkawinan  di  bawah  umur  banyak  berujung  pada  perceraian  yang  secara  garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri  pasangan  muda  di  bawah  umur  secara  fisik,  mental,  dan  pikiran  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  dalam  rumah  tangga,  menghadapi  dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang snagat kompleks. Dan pernikahan dini  juga  memberikan  dampak  lain  yang  tidak  dapat  dispelekan  bahwa  semakin
meningkatnya  angka  kematian  ibu  saat  hamil  atau  melahirkan  karena  usia  yang masih belia.\
3. Sebangun  dengan  maksud  undang-undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  perubahan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang  No  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  yang  telah  diubah dengan  ketentuan  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 aquo juga  mengatur  bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak.
4. Apa  yang  dimaksud  dengan  alasan  mendesak  yang  dengannya  seorang  anak  yang belum  berusia  19  tahun  dapat  diberi  dispensasi  untuk  menikah  dengan  calon pasangan  pilihannya  menurut  penjelasan  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  No  1 Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No  16 tahun  2019  tentang  perkawinan,  adalah  suatu  keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan sangat terpaksa harus
5. dilangsungkan  perkawinan,  sedangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan menunjukkan  sebaliknya,  di  mana  anak  para  pemohon  dan  calon  suaminya  sudah menjalin  hubungan  pacaran  selama  kurang  lebih  2  tahun  dan  juga  anak  pemohon baru berusia 13 tahun dan tidak sedang hamil.
6. Data United Nations Children’s found tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca  Handy,  Sp.A.  (ringkasan  hasil  penelitian  perkawinan  di  Indonesia, perkawinan anak dengan kehamilan dini ( di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi  bagi  si  ibu  ,  karena  ibu  sedang  dalam  masa  pertumbuhannya  yang  masih memerlukan  gizi  sementara  janin  yang  dikandungnya  juga  memerlukan  gizi sehingga  ada  persaingan  dan  rebutan  nutrisi  dan  gizi  antara  si  ibu  dengan  janin dengan  risiko  antara  lain  berpotensi  melahirkan  premature,  bayi  lahir  cacat,  bayi lahir  dengan  berat  badan  rendah/  kurang,  si  ibu  beresiko  anemia  (kurang  darah), mudah  terjadi  pendarahan  pada  proses  persalinan,  si  ibu  mudah  mengalami eklampsi  (  kejang  pada  perempuan  hamil  ),  meningkatnya  angka  kejadian  depresi pada  si  ibu  karena  perkembangan  psikologi  belum  stabil,  meningkatkan  angka kematian  ibu,  kajian  epidemologi  kanker  serviks  menunjukkan  risiko  meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks  pertama  di  bawah  usia  15  tahun,  semakin  muda  anak  perempuan  memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks, risiko terkena penyakit menular seksual, organ reproduksi belum berkembang sempurna.
Berdasarkan penetapan hakim pada No. 0150/ Pdt.P/ 2021/PA.Pkj dan No. 0059/Pdt.P/ 2021/PA.Pkj  kerangka  berpikir  hakim  sejalan  dengan  kaidah  ushul  fiqh  bahwa  ketika dihadapkan  pada  dua mafsadah (kerusakan)  maka  tinggalkanlah  mafsadah  yang  lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan. Penetapan No. 0150/Pdt.P/2021/PA.Pkj hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin  oleh  karena  mempertimbangkan seringnya  kedua  calon  mempelai  keluar  bersama  yang  dapat  menimbulkan kemudharatan dan calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Sehingga sekalipun calon mempelai perempuan tingkat pendidikan hanya sampai menyelesaikan  jenjang  MTS,  hakim  berpendapat mafsadah (kerusakan)  akan  lebih banyak timbul apabila permohonan tersebut ditolak.
Berbeda halnya pada penetapan dispensasi kawin 9/Pdt.P/2021/PA.Pkj,hakim menolak permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  olehkarena mafsadah (kerusakan)  yang ditimbulkan lebih besar apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena calon mempelai perempuan masih berusia 13 tahun, dan calon mempelai laki-laki berusia 31 tahun  selain  itu  belum  berpenghasilan  tetap  karena  belum  bekerja,  walaupun  dalam permohonannya pemohon dan calon mempelai mengakui telah berhubungan layaknya pasangan suami isteri namun tidak hamil.

## SIMPULAN
1. Pengaturan batas usia kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat Undang-Undang No  16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai merupakan suatu upaya  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  terhadap  anak  dan  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak,  namun  struktur  hukum  dalam  hal  ini  hakim dan    budaya  hukum  masyarakat  turut  berperan  terhadap  perkawinan  di  bawah umur  yang  berdampak  pada  meningkatnya  permohonan  dispensasi  kawin  di pengadilan.
2. Pertimbangan  hakim  terhadap  penetapan  No  0150/  Pdt.P/2021  PA.Pkj  dan  No 0059/  Pdt.P/2021/PA.Pkj  telah  mengutamakan  nilai  kemanfaatan  dengan memerhatikan aspek kesehatan dan ekonomi

## DAFTAR BACAAN
Ahyani,  S.  (2016).  Pertimbangan  Pengadilan  Agama  Atas  Dispensasi  Pernikahan  Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. Jurnal Wawasan Yuridika , 34 (1), 31-47.
Ashsubli,  M.  (2015).  Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). Jurnal Cita Hukum , 3 (2), 289-302. Basarah, N. C. (2016). Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  Terhadap  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 31 (2), 205-215.
Fa'atin,  S.  (2015).  Tinjauan  terhadap  batas  minimal  usia  nikah  dalam  UU  No.  1/1974 dengan multiprespektif. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 6 (2), 434-460.
Hardani,  S.  (2016).  Analisis  Tentang  Batas  Umur  Untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. An-Nida' , 40 (2), 126-139.
Ilma,  M.  (2020).  Regulasi  Dispensasi  dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  bagi Anak  Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam , 2 (2), 133-166.
Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma  Dalam  Menjangkau  Batasan  Minimal  Umur  Perkawinan. Gorontalo  Law Review , 3 (1), 1-16.
Rahmawati,  M.,  Widhiyanti,  H.  N.,  &  Sumitro,  W.  (2018).  Efektivitas  Pembatasan  Usia Perkawinan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 3 (1), 100- 105.
Sudrajat,  T.  (2011).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak  Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 13 (2), 111-132.
Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 12 (2), 211-222.