J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam                                                 p-ISSN 2355-8237
Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015                                                          e-ISSN 2503-300X
POLITIK DAN PENDIDIKAN

## (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem
Pendidikan di Indonesia)

## Mohammad Asrori
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang e-mail: asroo.badaly@gmail.com
Abstract: Problems  of  education  in  Indonesia  is  the  product  of political interest of ruler, therefore they use it as a tool of authority. Education  as  subsystem  of  the  state  has  function  as  supplier  of educated  people,  it  can  succeed  in  development.  In  this  beloved country, the reality of problems in education can not be separated from the effort to gain the authority. Therefore, educations sector is the  medium  for  the  success  of  the  policy  to  achieve  the  goal  and principal aspiration its leadership.
Keywords: politic, education, Indonesia.
Abstrak: Masalah  pendidikan  di  Indonesia  merupakan  produk dari  kepentingan  politik  penguasa,  karena  itu  mereka menggunakannya  sebagai  alat  kekuasaan.  Pendidikan  sebagai subsistem  negara  memiliki  fungsi  sebagai  pemasok  orang berpendidikan,  dapat  berhasil  dalam  pembangunan.  Di  negeri tercinta  ini,  realitas  masalah  dalam  pendidikan  tidak  dapat dipisahkan  dari  upaya  untuk mendapatkan  otoritas.  Oleh  karena itu, sektor pendidikan adalah media untuk keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan aspirasi utama kepemimpinannya.
Kata-Kata Kunci: politik, pendidikan, Indonesia.

## Pendahuluan
Azra  (1999:  xi)  mengatakan  bahwa  ketika  mendialogkan pendidikan,  realitas  yang  ditemukan  adalah  tidak  dapat  dipisahkan antara sistem pendidikan dengan kebijakan politik pemerintah. Hal ini dapat  ditilik dari  sejarah  politik  Islam  pada  masa  al-Ma’mun  (813  H)
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
sebelum  kehancuran  aliran  Mu'tazilah  yang  mendapat  dukungan penuh  dari  penguasa  di  mana  pada  saat  itu  studi terhadap  ilmu-ilmu umum yang bertolak dari nalar dan kajian empiris marak ditemukan, bahkan  negara  memfasilitasi  penelitian  ilmiah  dan  pengembangan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kajian agama ansich tetapi juga  kajian  ilmiah  secara  umum.  Namun  pasca  runtuhnya  dominasi Mu'tazilah  yang  diganti  penguasa  ortodoksi  Sunni,  mulai  terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Sebagai contoh pemerintahan Nizam al-Mulk pada  tahun  1064  yang  membuka madrasah serta Jami’ah Nizamiah sarat dengan kepentingan politik atau motivasi murni untuk menegakkan  ortodoksi  syari'ah  dalam  bingkai  mazhab  Sunni  (Hasan, 2006: 77-78).
Kurikulum  yang  dicanangkan  lebih  difokuskan    pada  kajian agama dari pada studi umum bernuansa profetik. Dampak dari sistem tersebut  ilmu  fiqh  menemukan  mobilisasinya,  tidak  demikian  halnya dengan  ilmu  kalam  atau  kajian  empiris  lainnya.  Ahli  fiqh-pun mendapat  posisi  yang  agung  dibandingkan  ulama  kalam  atau  lainnya (Azra, 1999: xv). Ia (Azra, 1999: xvi) juga mengungkapkan bahwa apa yang  terjadi  di  universitas  al-Azhar  pada  masa  Gamal  Abdul  Nasser dihapuskanlah  otonomi  al-Azhar  sebagai  benteng  pemikiran  untuk menangkis  berbagai  upaya  pembaharuan  dunia  Islam,  Nasser merombak  otonomi  tersebut  dengan  menempatkan  universitas dibawah  otoritasnya  dan  mulai  melancarkan  pembaharuan  besar- besaran  dengan  menambahkan  fakultas  baru  seperti  kedokteran, teknik, pertanian, ekonomi dan sastra.
Realitas sejarah di Indonesia memberikan sinyal yang sama dari mulai  jatuh  bangunnya  negara  ini  pada  era  kolonial  Belanda  hingga masa kemerdekaan baik pada era pemerintahan Sukarno, Suharto, BJ. Habibie,  Gus  Dur,  serta  Megawati,  atau  bahkan  SBY  yang  menandai adanya  perubahan  sistem  pendidikan  yang  berorientasi  pada kepentingan politik. Realitas tersebut tidak mengherankan bila dirujuk dari  tujuan  pendidikan  Nasional  yaitu  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  maka pada  dasarnya  rumusan  tersebut  merupakan  penjabaran  dari  politik ideologi  nasional  yang  masuk  dalam  sektor  pendidikan  (UUD  1945 Amandemen  dan  Penjelasannya,  2001:6).  Hal  itu  disebabkan  Karena
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
pendidikan merupakan aspek pembangunan politik bangsa yang tidak lain  sebagai  konsistensi  antara  arah  politik  dan blue  print pembangunan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Untuk  mengetahui  pergeseran  orientasi  sistem  pendidikan Indonesia,  Tulisan  ini  berupaya  mengkaji  krakteristik  sistem pendidikan  Indonesia  serta  analisa  terhadap  pergeseran  kebijakan tersebut,  lebih-lebih  pendidikan  Islam.  Penggunaan  Metodologi penulisan  ini  dengan  pendekatan diskriptif-analitik-obyektif (Mufrodi, 1980: 10).

## Tinjauan Historis Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan
1. Pendidikan pada masa Kolonialisme Belanda dan Jepang
Menurut  Leirisa  (tt:  22),  untuk  lebih  mendalami  pergeseran kebijakan  pendidikan  penguasa  di  Indonesia  telah  diawali  dengan kebijakan pendidikan pada era kolonial Belanda. Pada masa tersebut, pendidikan  diorientasikan  untuk  mencetak  tenaga  produktif  yang sangat  dibutuhkan  bagi  pengembangan  politik  eksploitasi  negara jajahan.  Bagi  kolonial,  pendidikan  rakyat  sebagai  problem  bak  buah simalakama.  Apabila  pendidikan  tidak  dikembangkan,  kolonial kekurangan tenaga ahli yang mendukung tujuan politisnya. Di sisi lain, pendidikan  dapat  meningkatkan  kemampuan  intelektual  dan  sumber daya  manusia  yang  dapat  menjadi  bumerang  bagi  kekusaan  kolonial. Dalam  hal  ini,  Raaymond  Kennedy,  seorang  sosiolog  Barat mengatakan:  “ Education  will  be  a  dinamit  in  the  colonial  countries ” (Tilaar, 1985: XXX).
Untuk  menetralisir  ancaman  pendidikan  bagi  kolonial diterapkan  kurikulum  dengan  tiga  karateristik,  yaitu: Pertama , pendidikan  menganut  sistem  dualisme.  Sistem  ini  membedakan pendidikan  bagi  golongan  Eropa  dan  Bumiputera .  Kedua ,  Sistem concordansi.  Sistem  ini  merujuk  pada  aplikasi  pendidkan  bagi golongan Bumiputera dengan kurikulum Belanda. Sistem ini bertujuan untuk  mengasingkan  jiwa  dan  pandangan  bangsa  Indonesia  dan diarahkan  pada  pembentukan  jiwa  dan  budaya  asing  serta  pemujaan terhadap  budaya  kolonial. Ketiga, Sistem  sentralisasi.  Kurikulumnya diarahkan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  Bumiputera  serta mampu  memperkokoh  posisi  kekuasaan  penjajah  (Tilaar,  1985:  31-
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
32). Di sisi yang lain, akan terbentuk manusia jajahan tanpa identitas namun produktif.
Menurut  Tilaar  (1985:  51-53),  sistem  tersebut  berbeda  dengan era pendudukan Jepang. Jepang memfokuskan pendidikan pada upaya penghapusan pengaruh budaya asing dan diganti dengan kebudayaan Jepang serta mengibarkan semangat Patriotisme Asia Timur Raya . Hal ini disebabkan karena Jepang memiliki misi untuk menyatukan bangsa Asia  di  bawah  kepemimpinan  Jepang.  Perombakan  kurikulum  yang ditempuh  adalah  dengan  memberlakukan  pendidikan  yang  lebih bersifat  praktis  bukan  intelektualistik  serta  mendekatkan  pendidikan dengan  kebutuhan  riil  rakyat  dan  diberlakukannya  sistem  kurikulum 6+3+3 yang berlanjut hingga saat ini.
2. Pendidikan pada masa Kemerdekaan
Pada  awal  kemerdekaan,  pemerintahan  RI  belum  secara maksimal  mengupayakan  pendidikan  pada  rakyatnya,  karena  beban politis  yang  besar  serta  perjuangan  untuk  mempertahankan kemerdekaan  yang  sangat  menguras  tenaga  maupun  pikiran pemerintah dan rakyat. Namun, dibalik gejolak politik yng cukup berat itu, pendidikan tetap dilaksanakan dalam kondisi yang elementary. Era pemerintahan  Soekarno  mulai  menemukan  jati  diri  kebijaksanaan politiknya  pada  tahun  50-an  yang  bernuansa  sosialis  sebagaimana yang  terdapat  dalam  keputusan  MPRSno  II/MPRS/1960  tentang manusia  sosialis,  maka  pembangunan  pendidikan  merupakan  bagian dari  tujuan  pembangunan  nasional  semesta  berencana  yaitu  tatanan masyarakat  adil  berdasarkan  Pancasila.  Pendidikan  dikemas  sebagai alat  revolusi  dalam  suasana  berdikari  mengharuskan pembantingan setir dalam  segala  hal  sehingga  tujuan  pendidikan  untuk  melahirkan warga  negara  sosialis  Indonesia  yang  susila,  bertanggungjawab  atas terselenggaranya  masyarakat  sosialis  adil  dan  makmur  dapat terwujud. Menurut Tilaar (1985:  99-101), jiwa kurikulum pendidikan yang  disosialisasikan  yaitu:  1)  Semangat  mengemban  amanat pendidikan  rakyat  secara  gotong  royong;  2)  Semangat  Demokrasi Terpimpin;  3)  Semangat  cinta  Bangsa; dan  4)  Semangat  Kepercayaan kepada Tuhan YME.
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015

## 3. Sistem Pendidikan pada Era Soeharto
Seiring  dengan  pembangunan  pada  sektor  perekonomian  yang melonjaknya  kebutuhan  tenaga  terampil  dan  SDM yang  handal,  maka pada  pembangunan  jangka  panjang  tahap  pertama  dari  pelita  satu hingga  keempat,  pendidikan  Indonesia  berorentasi  pada human development . Sistem  ini  didasarkan  atas  kesinambungan  antara pendidikan dan tenaga kerja sebagai jawaban atas ketidaksinambungan  antara output pendidikan  dengan  kebutuhan tenaga  kerja  untuk  mengisi  sektor  perekonomian  yang  berkembang sangat  cepat.  Sistem  yang  dikenal  dengan link  and  match ini berpengaruh  pada  dibukanya  sekolah  kejuruan  yang  akan menghasilkan  tenaga  terampil  tingkat  menengah  serta  pelatihan ketrampilan dan kursus.
Tilaar  (1985:  142)  mengatakan  bahwa  pada  pembangunan jangka  panjang  tahap  kedua  sebagaimana  tertuang  dalam  rumusan GBHN  1993  yang  menegaskan  bahwa  PJP  II  merupakan  masa kebangkitan  nasional  kedua  yang  tumbuh  dan  berkembang  dengan mengandalkan  kemampuan  sendiri  untuk  mewujudkan  kehidupan yang  sederajat.  Dengan  rumusan  ini,  sistem  pendidikan  diarahkan pada  peningkatan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  peningkatan kualitas  SDM.  Kurikulum  yang  disusun  berorentasi  pada pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sesuai  dengan tuntutan  zaman  dan  tahapan  pembangunan.  Kurikulumnya menonjolkan tiga hal yaitu: 1) kurikulum yang fleksibel; 2) kurikulum yang  mengembangkan  sikap  kemanusiaan;  3)  kurikulum  yang mengembangkan sikap kewiraswastaan.
Menurut  Suryadi  (1994:  237),  salah  satu  upaya  pemerataan pendidikan pada era ini adalah dicanangkannya wajib belajar 9 tahun dengan melibatkan peran swasta yang begitu besar untuk memberikan kontribusi  bagi  pencerdasan  bangsa.  Aplikasi  kurikulum  pendidikan pada  PJP  II  cenderung  sentralistik  yang  berdampak  pada  pengabaian potensi  dan  budaya  daerah.  Sentralisaai  ini  memicu  pada  problem ketertinggalan berbagai wilayah di Pulau Jawa.
Sisi  buram  pada  produk  pendidikan  PJP  I  dan  II  adalah disorientasi tujuan pendidikan dari mencetak manusia Indonesia yang seutuhnya  menjadi  berorientasi  pada  pengembangan  iptek  namun
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
terjebak  pada  pendewaan  terhadap  ilmu  pengetahuan  sehingga menghasilkan robot-robot yang produktif namun tanpa memiliki moral dan  miskin  iman,  atau  manusia work-Aholic yang  gersang  dari kehangatan kemanusiaan.
4. Pendidikan pada era Reformasi Menurut  Suryodo  (1997:  3-4),  pada  era  reformasi  yang berbarengan dengan pergeseran perjalanan kehidupan abad ke 21-an telah  mendapatkan  dampak  yang  cukup  signifikan  bagi  kehidupan bernegara.  Kalau  abad  20  dicirikan  sebagai  abad  revolusi  industri kedua,  maka  era  21-an  dicirikan  sebagai  era  globalisasi  dan keterbukaan.  Keduanya  dapat  diidentikkan  sebagai  abad  yang  penuh perubahan  cepat, diskontinuisitas dan  krisis  berkepanjangan.  Para futurulog  jauh-jauh  hari  telah  mengingatkan  akan  adanya  tantangan yang maha dahsyat ini antara lain, Tofler, Francis Fukuyama dan John Naisbit  yang  mengingatkan    bahwa  bangsa  berkembang  termasuk Indonesia  untuk  mempersiapkan  diri  menghadapi  perhelatan  global. Belum  rampung  bangsa  Indonesia  berkembang  termasuk  Indonesia mempersiapkan  diri,  arus  globalisasi  keburu  menghantam  ditandai dengan  meletusnya  batas-batas  politik  dan  ekonomi  bangsa  sehingga hubungan  interdepensi  antara  negara  berkembang  kepada  negara maju  begitu  transparan.  Indonesia  mengalami  penjajahan  ideologi, politik, keamanan, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa sebuah perlawanan berarti.
Kondisi sosial politik Indonesia mengharuskan pemerintah pada masa  Habibie  untuk  menggelogori  peningkatan  pendidikan  sains  dan teknologi sebagai upaya melawan penjajah di sektor iptek, akan tetapi proyek  tersebut  terkoyak  dengan  perubahan  konstelasi  perpolitikan yang  begitu  cepat.  Sementara  itu,  pada  masa  Gus  Dur  keberhasilan yang  mencolok  jusrtu  terjadi  pada  pendidikan  berpolitik  di  mana kebebasan  dibuka  seluas-luasnya  yang  berdampak  pada  amunisi  bagi pemerintahan sendiri dengan jatuhnya Gus Dur dari kekuasaan. Pada pemerintahan  Megawati  dan  dilanjutkan  pemerintahan  Indonesia bersatu  disusun  pendidikan  berbasis  kompetensi  yang  tidak  lagi sentralistik namun lebih memberikan kesempatan pada pengembangan potensi dan budaya daerah, di satu sisi  mengacu pada kompetensi  atau  kemampuan  dan  ketrampilan  pada  tiga  aspek
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
pendidikan  yaitu, kognitif,  afektif, dan psikomotorik .  Menurut  Freire dkk.  (1999:138)  kurikulum  dengan  basis  kompetensi  ini  diharapkan dapat  menjadi  jawaban  atas  orentasi  kognitif ansich pada  kurikulum yang telah berlaku sehingga peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan (learn  to  know) ,  memiliki  skill  dalam  mengaplikasikan keilmuan (learn  to  do) ,  memiliki  sikap  dan  kepribadian (learn  to  be) , dan  akan  menghasilkan output pendidikan  yang  memiliki  kesalehan sosial (learn to life together) .
Konsep  general  edukasi  yang  diaplikasikan  pada  sistem  KBK merupakan respon atas carut marutnya wajah pendidikan yang sangat memprihatinkan,  baik  dari  sisi  kualitas  intelektual  maupun  integritas moral  serta  semangat  nasionalisme  dan  patriotisme  yang  diharapkan dapat  menjawab  krisis  produk  pendidikan  yang  sedang  melanda negara Indonesia.
Pasca  jatuhnya  pemerintahan  Megawati  yang  dilanjutkan pemerintahan selanjutnya dunia pendidikan masih terus mengharapkan  peran  pemerintah  untuk  menciptakan  sebuah  sistem yang  handal  sehingga  menghasilkan output pendidikan  yang  dapat bersaing dan berkualitas. Menilik dari kebijakan politik pemerintahan Indonesia bersatu saat ini tampak bahwa kebijakan sektor pendidikan masih tambal sulam dan cenderung memberikan kepuasan sesaat bagi rakyat  bukan  kebijakan  strategis  yang  dapat  mendongkrak  mutu pendidikan  dalam  menghadapi  persaingan  global.  Kebijakan pendidikan  yang  dirasa  sebagai  “lipstik” semata  dapat  dilirik  sebagai upaya  pemerintah  menenangkan  masyarakat  dan  menciptakan stabilitas  serta  kepercayaan  dan  harapan  cemerlang  atas pemerintahan  yang  baru.  Seperti  dengan  diberlakukannya  kebijakan untuk tidak mengganti buku panduan belajar tingkat dasar, menengah dan  umum  selama  lima  tahun  serta  penyertaan output pendidikan dalam  dunia  kerja  dengan  pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  besar- besaran  serta  ramainya  dibuka  bursa  kerja  di  kampus-kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Pemda (Siaran Radio Elshinta News and Talk  FM:  Pukul  6-9  WIB).  Kebijakan  ini  pun  tidak  terlepas  dari  trik politik  untuk  mengurangi  beban  politis  penguasa  karena  dengan besarnya  jumlah  pengangguran  akan  berdampak  pada  melebarnya kelas  ekonomi  serta  rawan  terhadap  munculnya  keresahan  sosial.
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
Agaknya  pemerintahan  sekarang  tidak  mau  dipusingkan  dengan kondisi  kesenjangan  sosial  yang  ada.  Bagi  praktisi  pendidikan, sebenarnya  yang  lebih  penting  dari  penciptaan  stabilitas  sosial walaupun itu juga penting adalah kebijakan pendidikan yang strategis bagi peningkatan sumber daya yang berkualitas.
Terakhir,  pada  masa  pemerintahan  SBY,  juga  menginginkan upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  anak  bangsa  ini.  Ketika  pada era  pemerintahan  sebelumnya,  telah  terdapat  konsensus  bersama dalam  memberlakukan  rekonstruksi  kurikulum  dengan  KBK-nya, namun  dalam  era  sekarang  ini  juga  terdapat  perbaikan-perbaikan kurikulum  dengan  KTSP-nya,  yang  sekarang  sudah  masuk  dalam  lini birokrasi pendidikan di Indonesia masih dalam proses. Sesungguhnya, KBK dan KTSP yang menjadi ruhiyah memiliki kemiripan, yang secara subtansi  memiliki  banyak  persamaan  dalam  menghasilkan out  put yang berkualitas.
Dari  sisi  lain,  pemerintah  SBY  telah  mencanangkan  anggaran pendapatan  belanja  negara  (APBN)  dengan  target  20%  dalam kerangka  upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  kita,  termasuk  di dalamnya  pendidikan  Islam.  Namun  pada  proses  pelaksanaannya sampai  saat  ini  masih  terdapat  tarik  menarik  yang    belum  sesuai dengan harapan masyarakat.

## Kecenderungan  Pergeseran  Orientasi  Kebijakan  di  Bidang Pendidikan
Realitas  interdependensi  antara  politik  dan  pendidikan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  data  di  atas  ataupun  sebaliknya pengaruh  pendidikan  pada  politik  merupakan  sesuah  keniscayaan. Keniscayaan tersebut dapat diruntut dari substansi politik sebagai segi kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  yang  menyangkut  hubungan kekuasaan dan power relationship (Gani, 1987:16-17) . Politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan,
memperbesar dan mempertahankan kekuasaan merealisasikan tujuannya dalam berbagai kebijakan  yang  terkait  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Di  sisi  lain, pendidikan sebagai proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik  yang  memasyarakat,  membudaya,  dalam  tata  kehidupan  yang berdimensi  lokal,  nasional,  dan  global  memberikan  kontribusi  sangat
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
besar  bagi  pemberdayaan  masyarakat  yang  menjadi  salah  satu  pilar tegaknya  pembangunan (Tilaar,  1999:28).  Ini  berati  bahwa  kebijakan pemerintah  dalam  bidang  apapun  tidak  dapat  terlepas  dari  kondisi output pendidikan  karena  sektor  inilah  yang  memasok  kebutuhan manusia trampil dan handal demi keberhasilan pembangunan. Postulat ini  pun  dapat  dibalik  bahwa  kulitas  masyarakat  dengan  pendidikan yang  berkualitas  akan  mempengaruhi  konstelasi  perpolitikan sebagaimana rakyat yang cerdas hanya akan memilih pemimpin yang cerdas,  rakyat  yang  berpendidikan  akan  memilih  para  wakil  legistatif yang berpendidikan pula sehingga anggota MPR dan DPR merupakan kumpulan  para  pemikir  rakyat  yang  cerdas  bukan  kumpulan  para penjilat.  Demikian  halnya  pendidikan  dengan  sistem  doktrin  dan sentralisasi  sebagaimana  pada  masa  Orba  akan  membentuk  sistem politik oligarki  otoritarianistik .  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem pendidikan  yang  terbuka  yang  mampu  menciptakan  suatu  sistem politik  yang  transparan  dengan  aktifnya  kontrol  sosial  masyarakat. Dari asumsi ini, mutu pendidikan suatu negara dapat dilihat dari agen politik yang bermain di dalamnya.
Menurut  Ma’arif  (2002:8),  untuk  mengoperasikan  teori  di  atas dan menelaah pergeseran kebijakan penguasa pada sektor pendidikan dapat  diketahui  bahwa  dengan  parameter  kuantitatif,  pembangunan pendidikan  menunjukkan  angka  spektakuler.  Prosentase  buta  aksara dapat ditekan menjadi sekitar 15% dibanding pada awal kemerdekaan mencapai  90%.  Keberhasilan  itu  merupakan  buah  dari  politik pendidikan massal sebagai antitesis dari politik elitis kolonial. Bangsa Indonesia  boleh  berbesar  hati  melihat  perkembangan  pendidikan dalam tinjauan historisitas namun kalau dibandingkan dengan  negara lain  rasa  besar  hati  dapat  berubah  menjadi  kecut  hati  karena  jauh tertinggal  baik  sisi  kualitas  maupun  kuantitas.  Pada  pemerintahan Soeharto yang memfokuskan pada konsep pendidikan link and match ternyata  dari  data  statistik  orientasi  tersebut  belum  dapat mendongkrak  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada tahun 1995  yang  mencapai  8,1%  tidak  seimbang  dengan  pendapatan perkapita  US$  1,023  yang  merupakan  angka  terendah  dilingkungan negara  Asean.  Fenomena  ini  dapat  dianalisa  bahwa  secara  teoritis formulasi pembangunan berupa: “Pembangunan masyarakat Indonesia
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
seutuhnya  “  atau  “Pembangunan  material  dan  spiritual”.  Adalah sebuah  kebanggaan  dari  sisi  motto  namun  dari  sisi  implementasi berubah  menjadi  “Pembangunn  msyarakat  Indonesia  yang  retak” karena terjadi keretakan yang cukup parah antara yang tertulis dengan yang terlaksanakan, sehingga kebocoran dana pembangunan mencapai 30%  angka  ini  terus  melonjak  pada  era  reformasi  sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kelima sedunia.
Kerangka berfikir yang dapat dijadikan telaah terhadap orientasi pendidikan  berbasis  bangsa  pasar  adalah  teori human  capital yang menerangkan  bahwa  pendidikan  memiliki  pengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi karena peran pendidikan dalam meningkatkan produktivitas  tenaga  kerja.  Teori  ini  yakin  bahwa  pertumbuhan masyarakat  dimulai  dari  produktivitas  individu.  Jika  setiap  individu memiliki  penghasilan  tinggi  karena  pendidikan  tinggi,  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  dapat  ditunjang.  Namun,  dalam  kenyataannya realitas  ini  berbeda  antara  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Di Indonesia, pendidikan formal hanya memberikan kontribusi lebih kecil terhadap  status  pekerjaan.  Kegagalan  teori human  capital yang menandakan  bahwa  lulusan  pendidikan  belum  siap  bekerja  sesuai dengan harapan lapangan kerja dijawab oleh teori kredensilisme . Teori ini  menganggap  bahwa  struktur  masyarakat  lebih  ampuh  dari  pada individu  dalam  mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan,  sebab pendidikan  formal  sering  dianggap  sebagai  alat  mempertahankan status  quo  dari  para    pemegang  status  sosial.  Teori  ini  melihat pendidikan  formal  tidak  lebih  dari  suatu  lambang  status  melalui perolehan  ijazah  dan  bukan  produktivitas.  Dari  teori  ini  fungsi pendidikan  formal  tidak  akan  menghasilkan  tenaga  terampil  bekerja, tetapi  hanya  pelatihan  kerja  sebagai  media  strategis  dalam menjembatani  antara  pendidikan  dengan  kebutuhan  lapangan  kerja. Kegagalan  pendidikan  pada  PJP  II  di  mana  masih  banyak pengangguran output pendidikan  merupakan  gejala  ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang dapat dilatih atau yang  dapat  membelajarkan  diri  menjadi  tenaga  terampil  sesuai kebutuhan pasar.
Sejak pembangunan Orde Baru hingga masa Reformasi problem yng dihadapi dunia pendidikan adalah besarnya jumlah pengangguran
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
terdidik yang berakses pada problem ketenagakerjaan dan sosial yang disinyalir  merupakan  produk  dari  sistem  pendidikan  yang  tidak berkualitas. Problem besar itu merupakan buah dari sistem pendidikan yang  menekankan  pada  fungsinya  sebagai  pemasok  tenaga  kerja terdidik  ( driving  force) .  Program  pendidikan  formal  lebih  bertujuan membentuk lulusan yang mengusai pengetahuan dan ketrampilan dari pada  menguasai  kemampuan  dan  kemauan  belajar.  Jika  kemampuan dan kemauan belajar ditumbuhkan, lulusan akan menjadi tenaga kerja kreatif  sehingga  pengetahuan  dan  ketrampilan  menjadi  model  dalam mengembangkan diri di masyarakat dan dunia kerja.
Rekonstruksi Political Education : Sebuah  Solusi alternatif Bermula dari pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Indonesia  yang  berarti  juga  berimplikasi  pada  lahirnya,  berbagai problematika  muncul  di  permukaan,  maka  sudah  barang  tentu mengundang  pula  keprihatinan  para  pakar  pendidikan  di  Indonesia, sebagaimana menurut Fadjar (2004: 7), yang melukiskan suatu sintesa, konvergensi,  dan  sinergisitas dualisme-dikotomik.  Ia  (Fadjar,  2004:6- 7)  juga  mengungkapkan  bahwa  menurutnya,  integralisasi  tersebut dapat  melahirkan  kesatuan  antara moralitas-rasionalitas , ruhaniah- jasmaniah .  Selanjutnya,  menurut  Hasan  (2004:  247),  perlu  upaya menyuarakan  wacana  “pendidikan  berbasis  masyarakat”  ( Community Based Education ).
Statemen  terakhir,  dijelaskan  bahwa  ada  beberapa  model keterlibatan  masyarakat  terhadap  lembaga-lembaga  pendidikan  yang diusulkan sebagai berikut: (1) Berupa dukungan ( support ), dalam arti orang tua dan anggota masyarakat memberikan sumbangan dana atau tenaga  (2)  Keterlibatan  ( involvement ),  orang  tua  dan  anggota masyarakat  terlibat  atau  memberikan  bantuan  dalam  pengambilan keputusan masalah pendidikan  (3) Kemitraan ( partnership ), orang tua dan  anggota  masyarakat  menjalin  hubungan  kemitraan  yang  sejajar dengan pengelola  sekolah/madrasah  dalam  menentukan  hal-hal  yang berhubungan  pengelolaan  pendidikan  (4)  Kepemilikan  penuh  ( full awnership ),  para  orang  tua  dan  masyarakat  mengendalikan  semua kebijakan/  keputusan  tentang  program  pendidikan  (Nielson,  2000: 178-179).
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
Realitas  kebijakan  politik  terhadap  pendidikan  nasional, termasuk di dalamnya pendidikan Islam pada masa pemerintahan SBY sekarang,  agar      pendidikan  di  Indonesia  lebih  nampu  menatap  masa depan  dan  dapat  diperhitungkan,  terutama  pendidikan  Islam  agar dijadikan  pilihan,  maka  setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  dapat diperhatikan  sebagai  berikut: Pertama ,  kejelasan  antara  yang  dicita- citakan  dengan  langkah  operasionalnya. Kedua ,  pemberdayaan ( empowering )  kelembagaan  yang  ada  dengan  menata  kembali sistemnya .  Ketiga, perbaikan,  pembaruan,  dan  pengembangan  dalam sistem  pengelolaan  atau  managemen. Keempat ,  peningkatan  sumber daya manusia yang diperlukan (Fadjar, 1998:13).
Sejalan  dengan  pernyataan  di  atas,  Djojonegoro  (1995:  124) berpendapat  bahwa  ada  berbagai  kecenderungan  yang  menentukan arah  pembaharuan  pendidikan  itu  yang  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:  1)  Pendidikan  semakin  dituntut  untuk  tampil  sebagai  kunci dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  2)  Dalam  dunia  kerja, orientasi  kepada  kemampuan  nyata  ( what  one  can  do )  yang  dapat ditampilkan  oleh  lulusan  pendidikan  harus  semakin  kuat  3)  Sebagai dampak  globalisasi,  maka  mutu  pendidikan  suatu negara  tidak  hanya akan  diukur  berdasarkan  kriteria  dalam  negara  itu,  melainkan dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, berbagai tawaran alternatif  yang  dimaksudkan,  sesungguhnya  secara  substansi  hanya bertumpu  pada  kurikulum.  Hal  ini,  ditegaskan  Ghony  (2007:  13-14), dalam  pidato  pengukuhan  guru  besarnya  di  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Malang,  setidaknya  ada  tiga  lingkaran  yang  melingkupi kurikulum  itu,  yaitu,  politik  kebijakan,  kebutuhan  masyarakat,  dan tujuan eksistensi.

## Kesimpulan
Menurut Maliki (2003: 27-29) carut marutnya wajah pendidikan di  Indonesia  sebagai  produk  dari  kepentingan  politik  penguasa menempatkan  pendidikan sebagai  salah  satu  alat  kekuasaan.  Realitas ini  dapat  dibaca  dari  teori  fungsional Durkheimian yang  memandang bahwa  masyarakat  sebagai  unifikasi  dari  berbagai  macam  subsistem akan  berjalan  efektif  jika  setiap  subsistem  digerakkan  untuk mendukung  sistem  yang  ada.  Demikian  pula  dengan  pendidikan
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
sebagai  subsistem  dari  negara  jika  difungsikan  sebagai  alat  pemasok kalangan  terdidik  maka  dapat  mensukseskan  pembangunan.  Jika pembangunan  diorientasikan  untuk  mencukupi  kebutuhan  rempah- rempah  dan  kejayaan  alam  negeri  penjajah  maka  pendidikanpun diformat  untuk  mencetak  tenaga  kasar  dan  buruh.  Hal  ini  berbeda dengan  masa  Jepang  yang  menginginkan  kepemimpinan  Asia  Timur Raya  maka  pendidikan  difokuskan  pada  penumbuhan  semangat patriotisme  bangsa  Asia.  Berbeda  lagi  pada  masa  Soekarno  yang sosialis,  pendidikanpun  digerakkan  berdasarkan  dengan  asas  gotong royong.  Sementara  pada  era  Soeharto  yang  memproklamirkan  diri sebagai  “Bapak  Pembangunan” maka  pendidikanpun  diformat  untuk mencetak  tenaga  terampil  penopang  kesuksesan  dan  pendongkrak pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  pada  era  pemerintahan  Indonesia Bersatu  agaknya  orientasi  pendidikan  masih  berkutat  untuk menyelesaikan  kerikil-kereikil  penghambat  pendidikan  yaitu membludaknya  angka  pengangguran,  meskipun  banyak  juga  para pakar  pendidikan  kita  yang  berusaha  memberikan  tawaran  alternatif dalam penyelesaiannya.
Demikianlah realitas politik bangsa tercinta ini dalam menyikapi problematika  pendidikan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  upaya melanggengkan  kekuasaan  dengan  memfungsionalkan  berbagai subsistem,  sehingga  termasuk  sektor  pendidikan  dijadikan  sebagai sarana  dan  wadah  untuk  menyukseskan  kebijakan  yang dilancarkannya  dalam  menggapai  tujuan  dan  cita-cita  utama kepemimpinannya.  Tentunya  aktor  politik  yang  bertanggung  jawab akan  menghantarkan  masyarakatnya  pada  kejayaan  sebuah  negeri yang  ideal  sebagaimana  tergambar  dalam  al-Qur'an  " baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur", demikian pula sebaliknya.
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi.  1999. Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi Menuju Milenium Modern. Jakarta: Logos.
Nielson,  Dean.  2000.  “Memetakan  Konsep  Pendidikan  Berbasis Masyarakat  di  Indonesia” dalam Reformasi  Pendidikan  dalam Konteks Otonomi Daerah . Jakarta: Bappenas.
Djojonegoro,  Wardiman.  1995.  “Transformasi  Pendidikan  dan Pengembangan  SDM” dalam ICMI,  Beberapa  Catatan  Kritis . Jakarta: Amanah Putra Nusantara
Fadjar, Malik, A. 1998. Madrasah dan Tantangan Modernitas . Bandung: Penerbit Mizan.
_______. 2004. Sintesa antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren: Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif . Malang: Universitas Islam (UIN) Malang.
Ghony,  Djunaidi,  M.  2007.  “Paradigma  Pengembangan  Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Islam” dalam Pidato Pengukuhan  Jabatan  Gruru  Besar  UIN  Malang .  Malang:  UIN Malang.
Freire,  Paulo,  dkk.  1999. Menggugat  Pendidikan  Fundamentalis, Konservatif, Liberalis, Anarkis. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Ismail Ghani, Soelistiyati. 1987. Pengantar Ilmu Politik . Jakarta: Pustaka Saadiyah.
Maarif,  Syafii.  2002. Posisi  Umat  Islam  dalam  Konteks  Pembangunan Nasional  dalam  Tantangan  Pembangunan  di  Indonesia .  Jakarta: Gramedia.
J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015
Mufrodi, Ali. 1980. “Metode Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Islam” dalam Makalah: Metode Penelitian dalam Sejarah. Surabaya: T.p.
Thalhah  Hasan,  Muhammad.  2006. Dinamika  pemikiran  tentang Pendidikan Islam . Jakarta: Lantabora Press.
Maliki,  Zainudin.  2003. Narasi  Agung:  Tiga  Teori  Sosial  Hegemoni . Surabaya: Lpam.
Leirisa, R.Z.. tt.. Masyarakat Indonesia, 1900-1950 . Jakarta: Grasindo.
Tilaar,  H.A.R..  1999. Pendidikan,  Kebudayaan,  dan Masyarakat  Madani Indonesia:  Strategi  Reformasi  Pendidikan  Nasional ,  Bandung: Rosda Karya.
Suryadi,  Ace.  1994. Analisis  Kebijakan  Pendidikan:  Suatu  Pengantar . Bandung: Rosda Karya.
Surya,  Djoko.  1997. Membangun  Visi  ke  Depan:  Refleksi  atas  Masalah Pembangunan  dalam  Tantangan  Pembangunan  Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
Siaran Radio Elshinta, News And Talk FM., pukul 6- 9 WIB.