Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINDAK PIDANA DAN BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri 1 , Triasnti Erika Bais 2 , Fransiska Nyoman Supadi 3 , Yustinus Pedo 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia dikhaputry9@gmail.com, triasnti@gmail.com, fransiska@gmail.com, yustinus@gmail.com
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
Law enforcement against the crimes of sexual abuse and rape is fudamental in a state of law. The  handling  of  sexual  crimes  against  children  in  the  Indonesian  criminal  law  system  is regulated in the Criminal Code and other provisions that specifically regulate sexual violence against children. The case of sexual abuse of 6 students committed by the head of an Islamic boarding school (ponpes) in Gunung Kencana sub-district, Lembak, Banten, is suspected of having molested and raped a number of students. In this study the author wants to examine what criminal offenses ensnare the perpetrators of the crime of sexual abuse and the forms of protection provided to child victims of criminal acts. The research used is nomative juridical research, namely through case studies through news and then linked to theories and existing laws and regulations. Criminal actions that can be imposed on MS perpetrators are Article 76D in conjunction with 81 and 76E in conjunction with 82 of the Child Protection Law with a minimum imprisonment of 5 years and a maximum of 15 years and plus one third and the form of protection provided to child victims of sexual violence crimes, namely assistance at every level of court, psychological assistance and education.
Keywords: law enforcement, criminal offense, legal protection, sexual violence
* Alamat korespondensi:
Universitas Katolik Widya Mandira E-mail: dikhaputry9@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini juga tertuang dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3). Artinya,  setiap  masyarakat  yang  hidup  serta  menjalankan  kehidupannya,  tinggal  di  Indonesia  dan menjadi warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. asal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan  bahwa  “Semua  warga  negara  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahannya…” Selain itu, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia  juga  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  keamanan,  perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Selain itu negara mengakui hak asasi warga Negara adalah melalui perlindungan hukum, ini dibuktikan dalam UUD 1945, Pasal 28 sampai dengan  Pasal  28J.  Pasal  tersebut  Menjelaskan  bahwa  Negara  menjamin  perlindungan  terhadap warganya  agar  dapat  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki  yakni  kesejahteraan.  Warga  Negara  yang disebutkan didalamnya adalah anak-anak.
Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial sebagai negara. Oleh karena itu, penerapan hukum pada hakekatnya merupakan proses  perwujudan  gagasan.  Penegakan  hukum  adalah  proses  upaya  untuk  menerapkan  atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan satu negara. Penegakan hukum adalah proses yang menyeluruh.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KemenPPPA)  mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi  sepanjang  Januari  sampai  28  Mei  2023.  Dari  9.645  kasus  kekerasan  hingga  tindak  kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.  kasus kekerasan seksual menduduki peringkat pertama di indonesia hal ini sangat menghawatirkan sekaligus perlu perhatian khusus dari pemerintah.
Kasus  pencabulan  yang  menimpa  6  santri  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  pondok  pesantren (ponpes) di kecamatan Gunung Kencana, Lembak, Banten, diduga telah mencabuli dan memperkosa sejumlah santri. Pria berinisial MS (37) itu melakukan aksinya dengan dalih meyembuhkan penyakit. Diketahui aksi bejat pimpinan ponpes di lembak tersebut dilakukan sejak tahun 2012. Para korban telah melaporkan MS ke pihak Kepolisian. Enak santri mejadi korban, lima orang merupakan anak di bawah umur dan satu orang korban dewasa usia 20 tahun.
Penegakan hukum terhadap kejahatan pencabulan dan pemerkosaan tersebut merupakan hal yang fudamental dalam negara hukum. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  hukum  pidana  serta  ketentuan  lainya  yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Penting untuk menganalisis Tindakan pidana  apa  sajah  yang  dilakukan  oleh  MS  serta  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  anak korban tindak pidana tersebut Sebagai bentuk penegakan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kebermanfaatan dalam hukum.
Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  meneliti  mengenai  tindak  pidana  apasajah  yang  menjerat pelaku tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian yuridis nomatif yakni melalui studi kasus lewat berita lalu dikaikan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undnagan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kronologis Kasus
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten, diduga telah mencabuli dan memperkosa sejumlah santriwati. Pria berinisial MS (37) itu melakukan aksinya dengan dalih menyembuhkan penyakit.
Diketahui  aksi  bejat  pimpinan  Ponpes  di  Lebak  yang  mencabuli  sejumlah  santriwati  itu  telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Para korban juga sudah melaporkan MS ke pihak kepolisian. Berikut sederet  hal  yang  diketahui  terkait  kasus  tersebut.  Sebanyak  6  orang  santriwati  menjadi  korban pencabulan dan pemerkosaan oleh MS (37), seorang pimpinan Ponpes di Kecamatan Gunung Kencana,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Lebak, Banten. Satu orang korban dewasa usia 20 tahun dan 5 orang korban anak atau masih di bawah umur.
"Pelakunya  pimpinan  yang  punya  pondok  pesantren,  korban  ada  enam  orang  perempuan  atau santriwati di sana," kata Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno, saat dimintai konfirmasi,
Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno menjelaskan pelaku berinisial MS (37) itu  mengaku  bisa  menyembuhkan  berbagai  penyakit.  Para  korban  diiming-imingi  kesembuhan,  lalu pelaku beraksi mencabuli para korban.
"Modusnya pengobatan. Caranya dengan bujuk rayu. Setelah itu korban akan dicabuli. Satu orang korban  bahkan  mengaku  pernah  disetubuhi  dan  hasil  visum  membenarkan  pernyataan  korban," tuturnya.
Polisi  mengungkap  aksi  pencabulan  santriwati  oleh  pimpinan  Ponpes  berinisial  MS  itu  telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno mengatakan salah satu santriwati juga mengaku diperkosa. Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno mengatakan kasus ini terungkap karena seorang korban menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya. Dari sana, diketahui ada lima orang santriwati lainnya yang mengalami hal serupa.
"Korban terlihat murung di pondok lalu teman-temannya coba negur, saat mereka berbincang ternyata apa yang dialami korban (dicabuli) juga dialami teman-temannya yang lain," tuturnya.
Korban yang diperkosa, lanjut Sutrisno, kembali menceritakan insiden ini kepada keluarga. Pihak keluarga  kemudian  mendampingi  korban  untuk  melapor  ke  Polres  Lebak.  Polisi  juga  memberikan pendampingan psikologis kepada para korban.
"Terakhir korban merasa sakit di bagian kemaluannya ketika buang air kecil, korban lalu cerita ke kakaknya. Didampingi keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres," ujarnya (detik.com).

## Analisis Tindak Pidana
Berdasarkan  kronologis  kasus  tersebut  kepada  pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  tindak pidana berupa:
Dalam KUHP Dalam  KUHP  terdapat  beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  di  antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  tahun (KUHP).”
Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak.  Pasal  76D,  yaitu;  “ Setiap  Orang dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” . Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000- (lima miliar rupiah.
Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi , “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. ” Pasal 81
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang  secara  bersama-sama,  pidananya  ditambah  I/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 2O (dua puluh) tahun.
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(7) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  diputuskan  bersama-sama  dengan  pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.00O.0O0.0OO,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu  orang  secara  bersama-sama,  pidananya  ditambah  I  /3  (sepertiga)  dari  ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penambahan 1/3 (sepertiga) dari  ancaman  pidana  juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah I /3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain  dikenai  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (21  sampai  dengan  ayat  (4)  dapat  dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik .
Dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 46 UU PKDRT merupakan sanksi pidana pidana yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP dengan pasal 8a yang berbunyi “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ;” Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)” . Pasal 47 : “Setiap orang yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam  rumah  tangganya  melakukan  hubungan  seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” (UU, 2004) .
Berdasarkan kronologis kasus maka kepada pelaku tindak pidana kekersan seksual (MS) tersebut dapat  dikenakan  tindak  pidana  pada  Udang-Undang  diatas  beserta  pasal-pasalnya.  Menurut  hemat penulis  sebagaimana  asas lex  spesialis  derogar  legi  generali yakni  asas  penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum  (lex  generalis)  (djkn.kemenkeu.go.id). Serta  bejatnya  Tindakan  pelaku  (MS)  Sekaligus  lebih berkolerasi maka pasal yang dapat dikenakan terhadap MS yakni Pasal 76D juncto 81 dan 76E juncto
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
82  UU  Perlindungan  Anak  dengan  ancaman  penjara  minimal  5  tahun  dan  maksimal  15  tahun  dan ditambah sepertiga dari ancaman yang ada karena MS masuk dalam kategori pelakunya guru, orang tua, wali, tenaga pengajar (UU, 2014).

## Bentuk Perlindungan Hukum
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  pelangaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dan merupakan  perbuatan  kejahatan  asalia  serta  menggangu  tumbuh  kembang  anak  yang  merupakan generasi penerus bangsa, proses peradilan harunya tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi pula pada korban berupa pemuliah korban sebagai tindak kejahatan kekerasan seksual.
Berdasarakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  pasal  21-25  maka  pemerintah  daerah,  pemerintah  dan  negara  berkewajiban  dan bertanggungjawab  atas  perlindan  kedua  anak  perempuan  tersebut  sebagai  korban  tindak  pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini pemerintah kabupaten manjaleka, provinsi jawa barat bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi kedua anak korban kekerasan tersebut sesui dengan ketentuan yang terdapat dalam UU (UU, 2014).
Dalam pasal Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  menyebutkan  perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j maka kedua anak perempuan tersebut berhak mendapatkan perlindungan berupa,
a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial,
b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
c) Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (UU, 2014).
Wujud perlindungan hukum terhadap kedua anak-anak perempuan tersebut dapat diberikan yakni
a) Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi:
Memberikan  pelayanan  secara  maksimal  kepada  korban  dalam  rangka  pengaduan  dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
1. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
2. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
b) Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum:
1. Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual demi membela korban beserta hak-haknya.
2. Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
3. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari si pelaku selama proses persidangan.
c) Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:
1. Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
2. Memberikan  izin  kepada  seseorang  untuk  menjadi  pendamping  korban  dalam  rangka membantu  memberikan  keterangan  selama  proses  persidangan  berlangsung  berupa advoked atau bantuan hukum pada tingkat pennyidikan sampai sampai akhir.
3. Memberikan  persetujuan  kepada  korban  maupun  keluarga  korban  untuk  mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka kedua anak tersebut berhak dan wajib mendapatkan bantuan hukum dan biayanya ditanggung oleh negara sebab kedua anak tersebut tergolong sebagai anak yang tidak mampu hal ini dilihat dari kondisi pelaku kejahatan yang merupakan ayah tiri dari kedua anak tersebut (UU, 2009).

## Rehabilitasi
Korban kekekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga  menderita  tekanan  psikologis,  sehingga  selain  pemulihan  fisik,  juga  memerlukan  pemulihan psikologis  dengan  memberikan  bimbingan  konseling  hingga  anak  kembali  pulih.  Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015  tentang  Pedoman  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  Oleh  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS) (Permensos).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi  sebagai  tempat  sementara  bagi  anak  untuk  memperoleh  layanan  lanjutan.  Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, terhadap adanya kekekhawatiran trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka  waktu  yang  lama.  Perlindungan  hukum  secara  represif  berupa  pemberian  restitusi  dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, seperti yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi. Kedua anak perempuan tersebut perlu rehabilitasi mengingat kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya sendri serta umur yang masih menginjak 14 dan 15 tahun. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan dengan  cara  rekreasional  atau  memberikan  hiburan  kepada  anak  korban  kekerasan  seksual, pembentukan  pola  pikir  positif  yang  lebih  berorientasi  masa  depan,  penghindaran  publikasi  atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negative atas peristiwa yang telah dialami.

## IV. KESIMPULAN
Tindakan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku MS yakni Pasal 76D juncto 81 dan 76E juncto 82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan ditambah sepertiga dari ancaman yang ada karena MS masuk dalam kategori pelakunya guru, orang tua, wali, tenaga pengajar
Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual yakni Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; bantuan hukum; Edukasi tentang kesehatan  reproduksi,  nilai  agama,  dan  nilai  kesusilaan,  Rehabilitasi  sosial,  dan  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bantuan hukum secara cuma-Cuma.

## REFERENSI
Dellyana, Shant.Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998 https://news.detik.com/berita/d-6912147/5-fakta-pimpinan-ponpes-di-lebak-cabuli-6-santriwati-awal- terungkap-modus/2 https://pid.kepri.polri.go.id/penegakan-hukum-dan-keadilan-di-indonesia/ https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia- sepanjang-2023
KUHP Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Peraturan  Menteri  Sosial  (Permensos)  Republik  Indonesia  Nomor  09  Tahun  2015  tentang  Pedoman Rehabilitasi  Sosial  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  Oleh  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991
Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta: Asa Mandiri, 2006 Undang-undang  No.  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU- PKDRT)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman UU No.12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual