## TATA NILAI DAN MODAL SOSIAL  DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN DI   JAWA TENGAH

## Mursid Zuhri
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah email: zmurisd_2010@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to (a) study the role of social capital in poor fishing activities, (b) studying Social Network Community fishermen, (c) institutional study - institutions that are built  primarily  a  fishing  community  empowerment  and  economic  institutions  (d)  to formulate and develop a model description institutional development for the empowerment of the poor fishermen on the south coast and the northern coast of Central Java.
The  results  showed  that  (a)  natural  capital  (natural  capital)  in  eleven  villages  of  coastal and marine samples, the majority of formal education did not complete elementary school and  low  income.  (b)  a  smooth  interaction  between  authorities  and  unions  supported  the social relations based on ties of neighborhood, kinship, and religious (c) The villages that have the most powerful social capital is the village of Tasikagung, followed by the Village Klidang  Lor,  Celong  Kedawung,  Pasir  and  Karangduwur.  In  the  rural  communities  that have a relatively strong social capital is likely to be high levels of public welfare and socio- economic  transformation  processes  take  place  more  quickly.  (d)  Implementation  of  the program have not been able to reach the poor, the more helpless; power transfer does not occur, because the program is more utilized by the community group that is more capable and  influential;  (e)  the  empowerment  program  in  poverty  reduction  is  influenced  by  the strength of social capital is raised by a number of values (composite) that form a network of mutual trust, mutual respect and mutual benefit.
The recommendations can be given: (a) strengthening of social capital shame / self-esteem, empathy, honesty, trust, altruism, visionary and rational to be an important note: while the mover  of  material  progress  is  hard  work  and  diligent,  frugal,  devoted  to  innovation  , appreciate the work performance, visionary, and rational. The second joint values, namely for  the  strengthening  of  social  capital  on  the  one  hand  and  to  drive  advances  or  capital reinforcement  material  on  the  other  hand,  together  (synergistically)  dibutuhan  in  the management of PEMP, P3EMDN Rural sustainable. (b) the empowerment of rural people especially the poor fishermen through the strengthening of social capital needs to be placed within  the  framework  of  the  transformation  or  the  development  of  sustainable  rural communities (c) the development of coastal areas must pay attention to social relations in the  fishing  community,  so  as  not  to  lead  to  social  polarization.  (c)  factor  of  the  village leadership, and extension workers to be important for the sustainability of an empowerment program  in  providing  guidance  for  economically  productive  fishing  communities  in  the form of technical development and business management.  (d) to "coaching" post-program by the competent agency; (e) the need to empower the poor through increased coordination among agencies to reduce poverty.

## Keywords: Strengthening Social Capital, Poverty, Empowerment

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  pembangunan  yang selama  ini  terjadi,  merupakan  perbedaan bawaan sumber daya fisik maupun sumber daya  sosial (endowmen) .  Terabaikannya pembangunan  sumber  daya  sosial  akan menyebabkan  lemahnya  modal  sosial, seperti  lemah  rasa  percaya,  jaringan  kerja yang  tidak  efisien,  lemahnya  norma maupun hilangnya nilai-nilai bersama. Menurut Putnam (1993), Fukuyama (1995) dan  Rao  (2001),  perbedaan  rasa  saling percaya  menjadi  faktor  penyebab  adanya perbedaan pembangunan pada suatu wilayah.  Selain  itu  rasa  percaya  juga merupakan  komponen  modal  sosial  yang dapat  meningkatkan  akses  masyarakat kepada sumber-sumber kesejahteraan (Grootaert,2001).Modal  sosial  merupakan salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan  rumah  tangga,  maupun kemakmuran  masyarakat  pada  umumnya. Modal  Sosial  dapat  dipandang  sebagai sebuah  jalinan  kerja  sama  antar  warga untuk  menghasilkan  tindakan  kolektif  dan tujuan bersama. Tentu dalam melaksanakan tindakan, sepertinya
mempunyai  nilai-nilai  dan  akar  tradisi yang  kuat  dalam  suatu  komunitas  dan kemudian  dapat  dilembagakan  menjadi sebuah kebiasaan.
Masyarakat  pedesaan  di  Jawa Tengah  memiliki  nilai-nilai  sosial  dan modal  sosial  yang  mengatur  pola  dan semangat  hidup  yang  di  dasarkan  pada kepercayaan,  keterbukaan,  saling  peduli, saling  menghargai,  dan  saling  menolong diantara anggota kelompok masyarakat. Di Jawa  Tengah  gotong  royong,  tolong menolong di tingkatan praksis dapat dilihat pada  bentuk  kegiatan  masyarakat  seperti halnya  kegiatan  keagamaan,  kedukaan, perkawainan,  dan  aktivitas  pemenuhan kebutuhan  dasar  hidup  manusia  lainnya misalnya,  kesehatan,  pendidikan,  dan kebutuhan  ekonomi  lainnya.  Dengan adanya modal sosial atau kelembagaan ini,
tentu masyarakat akan merasa lebih mudah dalam    mengerjakan  setiap  aktivitasnya yang  berhubungan  dengan  pekerjaan mereka.  Aktivitas  lebih  bersifat  sukarela, siapa saja dapat mengikutinya.
Upaya  Pemerintah  untuk  menanggulangi kemiskinan,  pada  prinsipnya  mempunyai dua  tujuan  utama  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin    dan meningkatkan peran lembaga lokal menjadi  lembaga  yang  mandiri  sebagai pengelola  program  pasca    program pemerintah  dihentikan.  Sementara  itu kelembagaan  yang dibangun  oleh  program pada  umumnya  bersifat  horizontal,  lemah secara  vertikal,  oleh  karena  itu  persoalan modal  sosial  yang  diindikasikan  dalam sebuah  kelembagaan  yang  hidup  di masyarakat  menjadi  sangat  penting  dalam mendukung keberhasilan program.
Untuk  mengetahui  lebih  dalam  bagaimana social  capital kelembagaan  yang  ada  di masyarakat  perdesaan  terutama  dalam penanggulangan  kemiskinan  di  desa-desa nelayan maka diperlukan penelitian.

## BAHAN DAN METODE
Program pemberdayaan masyarakat mencakup  lima  hal  (Agusta,  2001), pertama,
karakteristik penting pemberdayaan  ( empowerm en t) , Kedua, berkaitan  dengan  tindakan  individu  yang perlu  bersifat  otonom  agar  mampu menghasilkan  perubahan  sosial,  asumsi lain  yang  muncul  dalam  pendekatan pemberdayaan  ialah,  bahwa  partisipasi merupakan  tindakan  sukarela. Ketiga, terdapat  asumsi  bahwa  sebagai  tindakan sukarela,  partisipasi  mengarah  kepada suatu  tindakan  rasional. Keempat , terdapat asumsi  yang  berkaitan  dengan  program dan  proyek,    adalah  sumberdaya  yang langka. Kelima, asumsi  bahwa  kelompok dilihat  sebagai  tindakan  individu  yang membentuk konsensus.
Sebagai  suatu  strategi  pembangun- an,  pemberdayaan  didefinisikan  sebagai
kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan  dan  menentukan  tindakan  yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk  mengurangi  hambatan  pribadi dan  sosial  dalam  melakukan  tindakan melalui  peningkatan  kemampuan  dan  rasa percaya  diri  untuk  menggunakan  daya yang  dimliki  dengan  menstransfer  daya dari lingkungannya (Payne, 1997). Menurut  Max  Neef  dalam  Zikrullah (2000),  sekurang-kurangnya  ada  enam macam  kemiskinan  yang  perlu  difahami oleh  pihak-pihak  yang  menaruh  perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu (a) kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah,  jam  kerja  panjang,  perumahan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah,  polusi),  (b)  kondisi  kerja  buruk, tidak  ada  jaminan  atas  hak  pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan  formal  buruk,  terbatasnya akses  atas  informasi  yang  menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak,
kemampuan dan potensi
untuk mengupayakan  perubahan;  (d)  kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut  nasib  diri  dan  komunitas;  (e) kemiskinan identitas,
terbatasnya pembauran antara kelompok sosial, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman  baik  ditingkat  pribadi  maupun komunitas.  Modal  sosial  dapat  dicirikan dalam  bentuk  kerelaan  individu  untuk mengutamakan keputusan komunitas.
Ismail  Serageldin  memberikan  klarifikasi modal  sosial  antara  lain:  (1)  modal  sosial dalam  bentuk  interaksi  sosial  yang  tahan lama  tetapi  hubungan  searah  seperti pengajaran  dan  perdagangan,  sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal  (timbal  balik)  seperti  jaringan sosial dan asosiasi. (2) Modal sosial dalam bentuk  efek  interaksi  sosial  lebih  tahan lama  dalam  hubungan  searah  seperti
kepercayaan,  rasa  hormat  dan  imitasi, sedang  dalam  bentuk  hubungan  timbal balik  seperti  gossip,  reputasi,  pooling, peranan  sosial  dan  koordinasi,  semua  ini mengandung  nilai  ekonomi  yang  tinggi. Putnam  (1995)  mengartikan  modal  sosial sebagai  “ features  of  social  organization such  as  network,  norms,  and  sosil  trust that facilitate coordination and cooperation  for  mutual  benefit ”.  Menurut Lesser  (2000)  modal  sosial  ini  sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi  bagi  anggota  komunitas;  (2) menjadi  media power  sharing atau pembagian  kekuasaan  dalam  komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan  mobilisasi  sumber  daya komunitas;  (5)  memungkinkan  pencapaian bersama;  dan  (6)  membentuk  perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal  sosial  merupakan  suatu  komitmen dari  setiap  individu  untuk  saling  terbuka, saling  percaya,  memberikan  kewenangan bagi  setiap  orang  yang  dipilihnya  untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus  tanggungjawab  akan  kemajuan bersama. Kebersamaan, solidaritas,
toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan  berempati,  merupakan  modal sosial  yang  melekat  dalam  kehidupan masyarakat.

## HASIL
Kabupaten
Kebumen, Brebes, Batang dan Rembang
merupakan kabupaten  yang  memiliki  daerah  pantai dan  laut  cukup  luas.  Kondisi  eksisting sebagian  modal  alam  ( natural  capital ) pada  sebelas  desa  sampel  berupa  pesisir dan lautan, sebagian besar usaha penangkapan ikan sebagai nelayan, kecuali itu  hanya  sebagian  kecil  lahan  sawah, usaha  pertanian  di  dua  desa  lainnya  di pantai selatan.
Secara  keseluruhan  bisa  dibandingkan enam  desa  sampel  lainnya,  kemajuan ekonomi pada masyarakat Desa Tasikagung paling tinggi, kemudian disusul  Desa  Kluwut,  Desa  Klidang Wetan,  Pasir  dan  Kedawung,  Tanjungsari dan  Karang  Duwur.  Penguasaan  alat produksi  penangkapan  ikan  secara  formal ini  terlihat  pada  pemilikan  perahu  oleh beberapa nelayan. Penguasaan alat produksi  penangkapan  ikan  secara  efektif terlihat pada nelayan yang menangkap ikan menggunakan  perahu  bantuan  PEMP  dan P3EMDN.  Nelayan  yang  menguasai  alat produksi  penangkapan  ikan  secara  formal umumnya  disebut  sebagai  “juragan”, sedangkan  nelayan  yang  bekerja  pada nelayan juragan disebut sebagai “buruh”.
Hubungan  antar  lapisan  sosial  nelayan tidak  berjarak  dan  tidak  menimbulkan permusuhan  di  antara  nelayan.  Semua nelayan sama sekali tidak merasa keberatan  untuk  menerima  dan  bekerja sama  dengan  nelayan  yang  berasal  dari lapisan yang berbeda. Penguasaan Aset Non Penangkapan mencakup  :  a)  Penguasaan Alat Produksi Pertanian, Perikanan Budidaya,  dan  Peternakan.  Perbedaan penguasaan lahan persawahan, penguasaan perikanan  budidaya  dan  jumlah  serta  jenis ternak ternyata tidak menimbulkan kesenjangan  di  antara  lapisan  nelayan,  b) Tingkat Pendapatan. Sebagian besar rumah tangga nelayan di desa-desa nelayan pantai utara maupun pantai selatan berpendapatan rendah dan masuk pada golongan ekonomi lemah.
Penguasaan alat produksi penangkapan ikan bukan merupakan faktor
penentu terhadap  tingkat  pendapatan sebagian  besar  nelayan.  Upaya  untuk menutupi  kebutuhan  sehari-hari  dengan melakukan  pekerjaan  serabutan,  sebagai petani  atau  buruh  tani,  pedagang  ikan, wirausaha  atau  warungan,  pertukangan, mengirim anggota keluarga sebagai TKW / TKI. c)  Keadaan Rumah dan Pekarangan. Penguasaan  alat  produksi  penangkapan ikan  ternyata  bukan  merupakan  faktor penentu  keadaan  rumah  dan  isinya. Keadaan  rumah  tidak  melambangkan identitas  lapisan  sosial  nelayan.  Rata-rata luas  lahan  pekarangan  yang  dikuasai  oleh masing-  masing  lapisan  nelayan  hampir sama  sehingga  tidak  ada  kesenjangan  di antara nelayan.  Keadaan rumah dan isinya serta  luas  penguasaan  lahan  pekarangan bukan  merupakan  faktor  penentu  dalam pembentukan stratifikasi sosial nelayan.

## PEMBAHASAN
Peran  Social  Capital    dan  Institusi Lokal    pada  Aktivitas  Nelayan  Miskin  di Pantai  Utara  dan  Pantai  Selatan  Jawa Tengah

## Modal Sosial dan Pengelolaan Program
Modal  sosial  di  setiap  desa  sampel memiliki  kekuatan  yang  berbeda.  Desa yang  memiliki  modal  sosial  paling  kuat adalah Desa Tasikagung (4,01). Desa yang memiliki  modal  sosial  yang  tergolong antara sedang dan kuat adalah Klidang Lor (3,47)  Desa  Pasir,  Dukuh  Celong  Desa Kedawung,  Desa  Kluwut,  Desa  Karang Duwur  dan  Tanjungsari.  Sedangkan  desa yang  memliki  modal  sosial  tergolong lemah (2,53) yaitu desa Prapak Lor, Prapak Kidul dan Klidang Wetan dan Pandangan.
Tabel 1.   Kekuatan Modal Sosial Menurut Elemen Pembentuknya serta Kesebelas Desa Sampel.
Elemen Modal Sosial Pasir Kr. Duwur Prapak Lor Prapak Kidul Kluwut Klidang Wetan Klidang Lor Keda wung Tasik agung Tanjung sari Panda ngan Pemerintahan 2,50 2,50 3.00 3.00 3.00 2,50 3.00 2.50 4.00 3.00 3.00 Kepemimpinan 3.63 3.50 3.00 3.50 3.50 2.00 4.00 2.00 4.25 4.00 3.50 Elit  –  Anak buah 3.50 3.38 3.50 3.50 3.50 2.25 4.14 2.00 3.00 3.00 3.88 Solidaritas 4.25 2.00 3.00 3.88 3.50 2.00 4.00 3.00 3.00 2.71 4.00 Gotongroyong 4.00 3.00 3.00 4.00 3.50 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.86 Manajemen Sosial 1.00 3.00 3.00 1.00 2.14 2.14 3.00 2.00 4.00 2.80 4.00 Jaringan Kerja 4.00 2.71 3.18 3.89 1,98 1,98 3.29 2.00 4.30 3.35 3.89
Keterangan 1 = sangat lemah  2 = lemah  3 = sedang  4 = kuat  5 = sangat kuat
Tabel 2. Kekuatan Kepemimpinan Masyarakat di Tingkat Dukuh dan Desa Menurut Komponen Pembentuknya.
Elemen Kepemimpinan Pasir Kr. Duwur Prapak Lor Prapak Kidul Kluwut Klidang Wetan Klidang Lor Keda wung Tasik agung Tanjung sari Panda ngan Visi ke  depan 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 Motivasi 3 3 2 3 3 2 3
4 4 3 2 Altruistik 3 2 3 3 3 2 3
2 3 2 2 Inspiring 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 Kemampuan khusus 3 3 2 2 2 2 3
2 3 2 2 Komunikasi 3 3 2 3 3 2 3
2 3 2 3 Solidarity maker 3 3 3 2 3 2 3
3 4 4 3 Rasional 3 3 3 3 3 2 3
2 3 3 3 Demokratik 3 2 3 3 3 3 3
3 4 4 3
Keterangan : 1 sangat lemah; 2 = lemah; 3 = sedang; 4 = kuat; 5 = sangat kuat
Terbentuknya  modal  sosial  sebagai akibat  terbentuknya  jaringan  kerja  sama yang dinamik dan terorganisir

## Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan  pengelolaan  program pemberdayaan masyarakat di daerah nelayan  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana kesejahteran  masyarakat  pedesaan  dapat dicapai.  Jika  kemampuan  menyekolahkan anak  hingga  SMP  ditambahkan  sebagai ukuran,  maka  >  70  persen  penduduk  di kesebelas  desa  contoh  berada  dibawah garis kemiskinan.

## Kerangka Penguatan Modal Sosial
Ada  tiga  aspek  yang  menunjukkan penguatan modal sosial yaitu: terbentuknya kerjasama  dan  solidaritas  (“kohesivitas”), perluasan  jaringan  kerja  dan  peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan.Di
lapangan  teramati  bahwa  ketiga  kekuatan modal  sosial  tersebut  dibangkitkan  oleh sejumlah  tata  nilai  (komposit)  yang membentuk  jaringan mutual  trust,  mutual respect dan mutual benefit . Nilai-nilai rasa malu  atau  harga  diri,  empati,  kejujuran, amanah dan altruisme merupakan komponen  modal  sosial  yang  strategis. Nilai-nilai pembentuk modal sosial lainnya,  seperti  kerja  keras,  kerajinan, hemat,  gandrung  inovasi,  menghargai prestasi,  ber-visi  ke  depan,  rasional  sangat penting  untuk  menciptakan  kemajuan  atau pertumbuhan  (ekonomi)  pada  budaya material;  namun  tidak  mencukupi  untuk menciptakan  kerangka  penguatan  modal sosial kelembagaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program-program
pemberdayaan masyarakat di daerah nelayan.
Penguatan  modal  sosial  dalam rangka  penanggulagan  kemiskinan  di pedesaan  nampaknya  tidak  terbatas  pada kelembagaan,  namun  perlu  juga  terhadap modal  sosial  yang  lain.  Pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara berkelanjutan tidak cukup didasarkan pada pemberian  bantuan  material  berdasar
semangat  belas  kasihan  (“ caritas ”)  atau pengembangan system usaha atau produksi berbasis  sumberdaya  alam  yang  tersedia (laut) saja, melainkan harus juga mempertimbangkan  penguatan  semangat kerja kolektif dan menghormati sumberdaya (agro ekosistem) sebagai milik bersama.
Tabel 3.   Model Hubungan antara Tingkat Masyarakat, Dimensi Waktu dan Elemen Modal Sosial dan Transformasi Sosial di Pedesaan Dimensi Waktu Elemen yang diubah menurut tingkat masyarakat (level of society) Dalam proses penguatan modal sosial di pedesaan Mikro Individu – Kel Kecil Meso (Kel. Kecil – Desa/Dukuh) Makro (Masyarakat Tk.Kecamatan) Jangka pendek Tipe 1 Kompetensi SDM (1) Sikap dan tindakan (2) Tata Nilai Tipe 3 (1) Tata nilai (normative) (2) Administratif dan manajemen sosial Tipe 5 (1) Invensi – inovasi (2) Revolusi dan kepemimpinan Jangka Panjang Tipe 2 Siklus kebiasaan dan gaya hidup individual/ keluarga kelompok kecil Tipe 4 Tatanilai (kolektif), kepemimpinan, solidaritas,struktur dan organisasi sosial Tipe 6 Evolusi modal sosial/ dan sosio budaya secara menyeluruh
Keterangan: Model dikembangkan dari pemikiran Zaltman and Duncan (1977)
Kelemahan  utama  pemberdayaan masyarakat  pedesaan  selama  ini  karena terlalu menekankan pada penguatan modal prasarana,  penggunaan  jaringan  organisasi keproyekan dan pemerintahan yang bersifat  sentralistik, top  –  down ,  dan monolitik.
Tabel  3  menggambarkan  kerangka atau  model  penguatan  modal  sosial  untuk pemberdayaan msyarakat dalam pengelola- an  program-program  pemberdayaan  dalam rangka  penanggulangan  kemiskinan  yang dianggap  sesuai  adalah  yang  mengacu pada  Tipe  6.  Hanya  saja  untuk  mencapai Tipe  6  perlu  ditempuh  langkah-langkah Tipe  3  dan  Tipe  4  yang  dicirikan  oleh pentingnya  memperkuat  modal  sosial melalui  kekuatan  kelompok  kecil  pada masyarakat  tingkat  desa  dan  lebih  kecil
lagi tingkat dukuh. Langkah yang ditempuh  Tipe  1  dan  Tipe  2  dinilai  akan banyak  menyita  tenaga  dan  biaya,  yang hasilnya diperkirakan tidak bisa memperkuat modal sosial termasuk didalamnya  kelembagaan  di  tingkat  desa secara  langsung.  Dalam  kaitan  ini  peran pemerintah seyogyanya  dipandang sebagai representasi  campur  tangan  publik  untuk memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat banyak pedesaan.

## SIMPULAN
Nelayan  di  Desa  sampel  sebagian  besar berpendidikan  formal  tidak  tamat  Dasar (SD) dan berpendapatan rendah. Hubungan sosial nelayan berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan keagamaan masih  kuat.  Berbagai  upacara  keagamaan
yang didasarkan atas tradisi Islam setempat, seperti tahlila n, kendure n, ruwaha n,  dan  pengajian  masih  dilakukan pada  saat-saat  tertentu.  Stratifikasi  sosial nelayan  didasarkan  atas  kriteria  obyektif (penguasaan  alat  produksi  penangkapan, penguasaan  lahan  pertanian,  dan  usia)  dan subyektif  (persepsi  nelayan).  Nelayan berdasarkan  penguasaan  alat  produksi penangkapan  terbagi  menjadi  2  strata, yaitu nelayan yang menguasai alat produksi  penangkapan  (juragan)  dan  yang tidak menguasai (buruh). Nelayan berdasarkan  penguasaan  lahan  pertanian tidak  ada  strata,  karena  nelayan  hanya menguasai lahan rerata 1,5 iring (2500 m 2 ). Nelayan  yang  berusia  di  atas  30  tahun mayoritas  merupakan  nelayan  jaring eret dan  nelayan  sungai,  sedangkan  nelayan yang berusia di  bawah 30 tahun mayoritas merupakan  nelayan  perahu  motor  tempel. Nelayan  berdasarkan  kriteria  subyektif terbagi  menjadi  2  strata,  yaitu  nelayan berstrata  tinggi  apabila  menguasai  lahan luas, ternak  yang banyak, dan atau berjasa di  masyarakat  dan  sebaliknya  untuk nelayan  berstrata  rendah.  Nelayan  bekerja secara  individual  sebelum  adanya  perahu motor  tempel.  Introduksi  perahu  motor
tempel  merubah  hubungan  kerja  di  antara nelayan,  yaitu  nelayan  menangkap  ikan  di laut  secara  berkelompok  (2-3  orang  per perahu),  dengan  pembagian  kerja  yang tidak  ketat  antara  tekong  dan  buruh.  Desa yang  memiliki  modal  sosial  yang  paling kuat  adalah  Desa  Tasikagung  dengan program  PEMP,  kemudian  disusul  Desa Klidang Lor (PINNES), Celong Kedawung, Pasir dan Karang Duwur. Pada masyarakat  desa  yang  memiliki  modal sosial  yang  relatif  kuat  maka  tingkat kesejahteraan  masyarakatnya  cenderung tinggi  dan  proses  transformasi  sosial ekonominya  berlangsung  lebih  cepat. Beberapa  indikator  modal  sosial  dalam pengelolaan  program  pemberayaan  PEMP dan  P3EMDN  secara  berkelanjutan  adalah terletak pada kuat atau lemahnya solidaritas, manajemen sosial, keorganisasian  jaringan  kerja,  struktur sosial  dan  kegotongroyongan  masyarakat setempat.  Modal  sosial  relatif  tajam  bisa diamati  di  tingkat  masyarakat  kecil  atau dukuh. Jalinan mutual trust, mutual respect dan mutual  benefit. Jalinan  itu    masih kental  di  Dukuh  Celong  Desa  Kedawung Kabupaten Batang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  I,  2000  “Asumsi-asumsi  Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia”, dalam Mimbar  Sosek Th. 12 No. 3 April Andriyan, A., 2005. Strategi Adaptasi dan
Hubungan Sosial Nelayan Kampung Pesisir  Kelurahan  Panjunan  Kota Cirebo n. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.
Cox  Poverty  alleviation  programs  in  the
Asia-Pacific  Region, Seminar,  3  rd March, 2004 Jakarta Dasgupta,  P.  1997.  Social  Capital  and
Economic  Performance.  Washinton DC. The World Bank. Colleta,  Nat  J  dan  Michelle  LC.  2000. Violent Conflict and The
Transformation  of  Social  Capital.
Washinton DC. World Bank.
Fukuyama, F. 1997. Social Capital. George Mason  University; Institute  of Public Policy.
Fukuyama,  Francis  (1995),  Trust:  The Social  Virtues  and  The  Creation  of Prosperity, New York: theFree Press
Fukuyama, Francis (1999), “Social Capital and  Civil  Society”  makalah  yang disampaikan pada the IMF Grootaert,  C  (1997)  ‘Social  Capital:  The missing  link?,  in  Expanding  the Measure  of  Wealth:  Indicators  of
Environmentally Sustainable Development,  Washington  :  World Bank,  Environmentally  Sustainable Development Studies and Monographs,  Series  No.  17,  June, pp. 77 – 93 Grootaert, Cristiaan (1999) “Social Capital,  Household  Welfare  and
Poverty  in  Indonesia”,  World  Bank
Working Paper, unpublished
Ife,  Jim  (1995). Community  development Creating  community  alternatives- vision, analysis and practice, Australia Longman Pty Ltd Israel, Arturo. 1990. Pengembangan Kelembagaan;  Pengalaman  Proyek- Proyek Bank Dunia. Jakarta.
LP3ES. Killerby, Paul. Social Capital, Participation and  Sustainable  Development  in International Community Development  Conference  on  April 2003. Rotorda. New Zealand. Koentjaraningrat.  1984. Masyarakat  Desa di  Indonesi a.  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
Kusnadi. 2000. Nelayan (Strategi Adaptasi dan  Jaringan  Sosial ).  Humaniora Utama Press.Bandung.
________.  2002. Konflik  Sosial  Nelayan
(Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan ). LKiS. Yogyakarta.
Masyhuri. 1996. Menyisir pantai Utar a. Narayan,  D.  1999.  Bonds  and  Bridges;
Social Capital and Poverty.
Washington DC. World Bank. Putnam, Robert D., 1993, Making Democracy  Work : Civic  Traditions in  Modern  Italy (Princeton,  New Jersey: Princenton University Press).
Pranarka, A.M.W. & Moelyarto, Vindyandika  (1996),  Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan,
konsep,  dan  implementasi,  Jakarta, CSIS
Pranaji,  Tri  Pemberdayaan  Masyarakat Pedesaan Dalam pengelolaan Agroekosistem Lhan kering Payne,  Malcolm  (1997) Modern  social work theory. Second edition London:
MacMiillan Press Ltd. Pretty,  J.  2003  Social  capital  and Connectedness: Issues and Implikation  for  Agriculture,  Rural Development  and  Natural  Resource Management  in  ACP  Countries. CTA  Working  Ducument  Number 8032  The  ACP-EU  Tehnical  Centre for Agricultural an Rural Cooperation (CTA) Saeful  Rachmad,  Memupuk  Institusi  local dan  Modal  Sosial  dalam  Kehidupan
Masyarakat, http:akhmadsudrajat.com/2008
Rudy  S.  Rivai  Pengembangan  Modal Spasial  Masyarakat  dalam  upaya membangun Kelembagaan dan Pemberdayaan  Petani  Miskin,  Dep Pertanian, 2006 Sutrisno,  Loekman  (1997) Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan, Yogyakarta: Kanisius Syahyuti,  Pengembangan  Modal  Sosial Masyarakat dalam upaya membangun Kelembagaan dan Pemberdayaan  Petani  Miskin,  Dep Pertanian, 2006 Uphoff,  Norman.  1986.  Local  Instutional Development; An Alatical Sourcebook. West Hartford.KumarianPress Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta. ________.  2000.  Pemberdayaan Nelayan Tertinggal (Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan ).
Puslitbang      Ekonomi        dan Pembangunan        Lembaga        Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.