TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government DOI: 10.55314/tsg.v4i1.363 Hal. 033-042

## Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif: Analisis Sistem Pemilihan Daftar Terbuka terhadap Dinamika Pencalonan

## Dejehave Al Jannah
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email: Dejehave.jannah@uta45jakarta.ac.id
Abstrak: Tulisan ini berfokus melihat bagaimana penerapan sistem representasi proporsional daftar  terbuka berpengaruh pada dinamika pencalonan kandidat penyandang disabilitas pada Pemilu Legislatif 2019. Tulisan ini  berangkat  dari  premis  bahwa  sistem  Pemilihan  Legislatif  di  Indonesia  yang  menggunakan  model proporsional daftar terbuka justru menyebabkan kampanye menjadi candidate-centered politics dan personal voters. Tulisan  ini  berbasis  penelitian  kualitatif  studi  kasus  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara dengan dua informan kunci, yakni calon anggota legislatif penyandang disabilitas dan partai politik pengusung  kandidat.  Tulisan  ini  menemukan  bahwa  sistem  daftar  terbuka  berpengaruh  pada  pencalonan kandidat penyandang disabilitas. Pertama, sistem daftar terbuka menyebabkan model kampanye yang sangat bertumpu  pada  kinerja  individu  kandidat  dan  jaringan  pribadi.  Sedangkan  partai  politik  pengusung  sangat minim peran. Kedua, sistem daftar terbuka menyebabkan masifnya pergerakan politik uang, tak terkecuali pada pemilih  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  menyebabkan  kandidat  yang  menolak  praktik  tersebut  cukup  sulit bertarung untuk mendapatkan hati pemilih. Ketiga, caleg penyandang disabilitas yang masih berstatus pemain baru masih kesulitan memperoleh suara dari pemilih dengan latar belakang yang sama. Beberapa pemilih lebih tertarik  kepada  kandidat  yang  telah  terbukti  dan  teruji kinerjanya,  alih-alih  memilih  seseorang  sebagai representasi kelompok minoritas yang sama.
Kata Kunci: Pemilihan Legislatif, Kandidat, Proporsional Terbuka, Penyandang Disabilitas.
Abstract:  This paper focuses on looking at how the application of an open list proportional representation system affects the dynamics of the candidate nomination with disabilities in The 2019 Legislative Election. This paper  departs  from  the  premise  that  The  Legislative  Election  system  in  Indonesia  which  uses  an  open  list proportional model actually causes the campaign to become candidate-centered politics and personal voters. This paper is based on qualitative case study research using  data  collection  techniques  through  interviews with  two  key  informants, legislative  candidates  with  disabilities  and  political  parties  supporting  the candidates.  This  paper  finds  that  the  open  list  system  has  an  effect  on  the  nomination  of  candidates  with disabilities.  First,  the  open  list  system  leads  to  a  campaign  model  that  relies  heavily  on  the  candidate's individual performance and personal network. Meanwhile, the supporting political parties play very minimal roles.  Second,  the  open  list  system  has  led  to  massive  movements  of  money  politics, including  voters  with disabilities. This makes it difficult for candidates who reject this practice to defeat the other candidates. Third, candidates with disabilities who are new players, have difficulty getting votes from the same background. Some voters are more attracted to candidates who have been proven and tested for performance, rather than electing someone who represents the same minority group.
Keywords: Legislative Election, Candidates, Open Proportional, Disabilities.
Article History: Received; 10-09-2022; Revised; 25-12-2022; Accepted; 27-01-2023

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  berfokus  melihat  bagaimana  penerapan  sistem  representasi proporsional daftar
terbuka berpengaruh pada dinamika pencalonan serta peran dari masing-masing pihak pada Pemilu Legislatif  (Pileg)  2019.  Dua  pihak  yang  menjadi fokus  kajian  adalah  partai  politik  dan  kandidat. Tulisan ini mengangkat perjuangan seorang  calon  anggota  legislatif  DPR  RI  mewakili  kelompok penyandang disabilitas, Anggiasari Pujie Ariatie. Anggi merupakan caleg DPR RI yang diusung oleh Partai  Nasdem.  Tulisan  ini  melihat  bagaimana  sistem  pemilu  yang  digunakan dalam  Pileg berpengaruh pada dinamika pencalonan Anggi, serta bagaimana peran Nasdem  sebagai  partai  yang meminang  dirinya  dalam  proses  kontestasi  tersebut. Tulisan  ini  berangkat  dari  temuan  August Mellaz  (2018)  bahwa  sistem  Pemilihan  Legislatif  di  Indonesia  yang  menggunakan  model proporsional daftar terbuka justru menyebabkan kampanye menjadi candidate-centered politics dan personal voters. Pada Pemilihan Legislatif 2019,  terdapat  kurang  lebih  35  penyandang disabilitas yang  ikut  serta  dalam  kontestasi  (Octaviani,  2019).  Di  Yogyakarta sendiri  terdapat  tiga  Caleg penyandang disabilitas, dua diantara merupakan perempuan. Salah satunya adalah Anggiasari Pujie Ariatie  (38).  Sebelum  terjun dalam  politik,  Anggi  bekerja  di  beberapa  LSM  yang fokus  pada  isu kelompok marginal maupun penyandang disabilitas. Ia pernah menjadi relawan dalam International Day  of  People  with  Disability,  menjadi  koordinator  komunikasi  di LSM Jerman, hingga berkerja di Handicap International. Ia bahkan terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda) inklusif pada tahun 2013.
Awalnya,  Anggi  sama  sekali  tidak  berfikir  untuk  maju  sebagai  calon  anggota  legislatif. Tawaran sebagai caleng tiba-tiba datang dari DPW Nasdem Yogyakarta. Anggi menuturkan bahwa namanya masuk karena teman dekatnya, Rachel Saraswati mengusulkan namanya. Anggi ditawari maju  untuk  memenuhi  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  yang  kala  itu  masih  kurang  (Ariatie, 2019). “ Kesannya cuman kayak ganjal pintu aja gitu ya ”, jelas Anggi. Salah satu alasan utama Anggi memutuskan  untuk  meng-iya-kan  tawaran  tersebut  adalah  karena  ia  ingin melanjutkan apa yang selama ini sudah ia perjuangkan dari luar sistem.  Anggi menyadari  bahwa  selama  ini  pemerintah sudah  menunjukkan  perhatian  bagi  penyandang  disbilitas.  Namun  baginya,  kemajuan  tersebut masih  jauh  dari  kata cukup.  Kelompok  penyandang  disabilitas  masih  sering  tereksklusi  (Ariatie, 2019). Kelompok  penyandang  disabiltas  mengalami  dua  eksklusi  sekaligus,  yakni  internal  dan eksternal.  Young  (2000)  menjelaskan  bahwa  eksklusi  eksternal merupakan  upaya  menjauhkan beberapa  individu  atau  kelompok,  baik  dengan sengaja maupun tidak dari proses kontrol sumber daya, partisipasi, maupun proses pengambilan  keputusan.
Selama  ini  kelompok  disabilitas  lebih  banyak  menjadi pengguna  produk  pemerintah  dan belum  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan. Anggi juga  menambahkan bahwa selama ini masih ada stigma di masyarakat  yang  menganggap  penyandang  disabilitas  tidak  cakap  untuk menyuarakan  pendapatnya.  Tak  jarang  mereka  yang  berusaha  terlibat  dalam  proses pembuatan keputusan  justru  tidak  didengar  pendapatnya  karena  dinilai  tidak berkompetensi  terhadap permasalahan-permasalahan  publik.  Inilah  yang  Young sebut  sebagai  eksklusi  internal.  Menarik untuk  melihat  bagaimana  strategi  serta dinamika  selama  proses  pencalonan  yang  dialami  Anggi dalam  memerjuangkan inklusivitas  bagi  penyandang  disabilitas,  terutama  ketika  sistem  pemilu di Indonesia menggunakan sistem representasi proporsional daftar terbuka.
Pemilu merupakan sarana sirkulasi kekuasaan paling utama dalam rangka rekruitmen untuk mengisi jabatan publik (Sukmajati & Perdana, 2018, hal. 2). Dalam penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu  menjadi  fondasi  yang  sangat  penting posisinya karena akan menentukan  bagaimana suara pemilih akan dihitung dan  bagaimana  kursi  akan  dibagikan  kepada  partai  politik  serta  calon  yang berhak. Secara  umum  terdapat  dua  belas  jenis  sistem  pemilu  utama.  Bormann  dan  Golder  (2013) kemudian menjelaskan bahwa dua belas sistem tersebut terbagi ke dalam tiga keluarga besar, yakni sistem  mayoritas,  proporsional,  dan  campuran  ( mixed ).  Pengelompokan  ini  didasarkan  pada kedekatan antar model sistem pemilu dalam mengonversi perolehan suara menjadi kursi.
Secara  sederhana,  sistem  mayoritas  atau  pluralitas  adalah  sistem  pemilu  di  mana  kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Sistem ini sendiri terdiri dari lima  macam  yakni  First  Past  The  post  (FPTP),  Block  Vote  (BV),  Party  Block  Vote  (PBV), Alternative  Vote  (AV),  dan  Two-Round  System  (TRS).  Model  kedua  adalah  sistem  representasi proporsional (PR). Alasan yang mendasari sistem ini adalah keinginan untuk mngurangi perbedaan antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dengan porsi partai dalam kursi parlemen. Dalam
sistem  ini,  perolehan  jumlah  suara  partai  akan berpengaruh  pada  perolehan  jumlah  kursi  partai  di parlemen. Inilah yang menjadi dasar pembeda antara sistem proporsional dengan sistem mayoritas.
Perolehan suara partai yang besar akan berpengaruh pada jumlah kursi yang lebih  banyak  di parlemen. Sebaliknya perolehan suara partai yang kecil akan berpengaruh pada jumlah anggotanya yang hanya sedikit di parlemen. Terdapat dua tipe dalam sistem PR yakni sistem daftar PR dan Single transferable  Vote  (STV).  Model  ketiga  merupakan  model  campuran  dari  salah  satu  model  dalam sistem  proporsional  dan  mayoritas.  Terdapat  dua  model  yakni  sistem  paralel  dan  Mixed  Member Proportional (MMP). Dari seluruh model sistem pemilu, sebagian besar negara menggunakan sistem daftar proporsional, yakni 70 dari 199 negara. Sementara di urutan kedua, sistem FPTP digunakan pada 47 negara (Bourmann & Golder, 2013).
Sistem  pemilu  yang  digunakan  di  Indonesia  sendiri  cukup  bervariatif  tergantung  jenis pemilihannya. Pada Pemilihan Presiden digunakan sistem mayoritas. Hal serupa juga dilakukan pada Pemilihan  Kepala  Daerah.  Pilpres  telah berlangsung sejak tahn 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada Pemilihan Legislatif DPR RI dan DPRD menggunakan sistem representasi proporsional daftar PR. Sementara pada pemilihan anggota DPRD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Pileg sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014, serta 2019.
Pada  tahun  2004,  terjadi  perubahan  fundamental  pada  sistem  pemilihan  anggota  dewan  di Indonesia. Sebelum tahun 2004, Indonesia menganut sistem proporsional daftar tertutup. Pada model ini, pemilih hanya akan memilih partai politik. Partai-partai yang memeroleh kursi sesuai perolehan suara  agregat  akan  mengambil  kandidat  sesuai  nomor  urut  yang  telah  dibuat  sebelumnya. Sayangnya, pemilih  tidak  mengetahui  urutan  tersebut  karena  tidak  tercantum  pada  surat  suara. Sementara sejak 2004 hingga saat ini, Indonesia beralih mengguanakan sistem proporsional  daftar terbuka.  Penerapan  model  baru  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan derajat kedaulatan rakyat dalam  pemilu  dengan  memberikan  ruang  kepada  pemilih  untuk  memilih  langsung  caleg,  tidak sekadar memilih partai.
Salah satu konsekuensi dari penerapan sistem proporsional secara umum adalah banyaknya jumlah partai yang memiliki kursi di parlemen. Sebut saja pada tahun 1999 di mana lebih dari 200 partai  muncul  dan  48  diantaranya  diizinkan  berpartisipasi  pada  pemilihan  legislatif.  Hasilnya, parlemen  diisi  oleh  21  partai  politik.  Jumlah  partai  yang  cukup  banyak  menyebabkan  parlemen cenderung sulit stabil dan sulit dalam mengambil keputusan (Mietzner, 2008). Oleh karenanya sejak 2009, Indonesia menerapkan ambang batas minimal perolehan suara bagi partai politik untuk dapat memeroleh kursi legislatif di parlemen nasional. Ambang batas minial ini disebut juga dengan dengan parliamentary threshold. Penerapan parliamentary threshold dimulai pada tahun 2009 dengan batas minimal  sebesar  2,5%  dan  hanya  diterapkan  dalam  menentukan  perolehan  kursi  DPR.  Penerapan pertama ini berhasil menjaring sembilan partai dari 34 partai yang terdaftar dalam kontestasi. Pada pemilu berikutnya yakni 2014, angka parliamentary threshold meningkat menjadi 3,5%, sementara tahun ini naik kembali menjadi 4%.
Reynolds,  Rielly,  dan  Ellis  (2005)  menjelaskan  bahwa  secara  umum  sistem representasi proporsional  memiliki  kelebihan  utama,  yaitu  mampu  menghasilkan  badan  legilstif  yang representatif ketimbang sistem mayoritas. Sistem ini sangat tepat digunakan oleh nagara demokrasi baru, terutama mereka yang rentan mengalami perpecahan akibat masyarakat yang cukup heterogen. Ketidakmampuan memastikan  adanya  representasi  yang  adil  bagi  kelompok  mayoritas  mapun minoritas, akan meyebabkan konsekuensi serius pada kestabilan pemerintahan.
Sistem  ini  umumnya  dipuji  karena  beberapa  alasan.  Pertama,  sistem  ini  dinilai  mampu mengonversi perolehan suara menjadi kursi dengan sangat baik dan menghindari hasil tidak adil antar partai  yang  biasanya  muncul  dalam  sistem  pemilu mayoritas.  Partai-partai  kecil  juga  memiliki kesempatan untuk memeroleh kursi di parlemen selama tidak berada dibawah ambang batas minimal atau parliamentary  threshold. 1 Kedua,  kelebilan  sistem  PR  terletak  pada  sedikitnya  suara  yang terbuang  sia-sia.  Ketika  parliamentary  threshold  yang  diterapkan  cukup  rendah,  ini  akan menyebabkan sebagian besar suara yang diberikan dalam pemilihan masuk ke kandidat yang terpilih. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya partisipasi pemilih karena adanya persepsi bahwa tindakan mereka untuk  meluangkan waktu  dan  pergi ke  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  tidaklah  sia-sia. Sebab mereka bisa merasa lebih yakin bahwa suara mereka memang membuat perbedaan dalam hasil
pemilihan dengan keterwakilan caleg yang dipilihnya.
Kelebihan ketiga dalam sistem PR adalah upaya untuk lebih memfaslitas akses partai-partai kecil maupun baru terhadap representasi di parlemen. Partai dengan suara cenderung kecil dapat tetap memeroleh representasi.Hal ini lah yang dikatakan oleh Reynolds, Rielly, dan Ellis (2005) sebagai sistem yang memenuhi prinsip inkusifitas yang sangat penting bagi stabilitas mayarakat majemuk. Mengingat pembuatan kebijakan akan lebih mempertimbangkan banyak aspek termasuk kebutuhan kelompok minoritas.
Model  ini  juga  mendorong  partai  untuk  berkampanye  di  luar  ‘kandang’  atau daerah  basis pemilihan mereka. Insentif dalam sistem PR adalah untuk memaksimalkan keseluruhan suara tanpa memandang asal dari suara tersebut. Setiap suara, bahkan dari daerah di mana basis pemilih partai tersebut  lemah,  tetap akan dihitung dalam perolehan kursi. Hal ini lah yang akan mendorong partai untuk tidak  hanya  fokus  berkampanye  dan  mendulang  suara  dari  satu  daerah  saja.  Pengalaman penerapan  sistem  ini  di  Eropa  Barat  menunjukkan  bahwa  sistem  PR  menghasilkan  stabilitas kekuasaan pemerintahan, partisipasi pemilih, dan kinerja ekonomi (Bourmann & Golder, 2013).

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini berbasiskan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan interpretasi mendalam terhadap suatu fenomena atau kasus yang memiliki  kepentingan  tidak  biasa  serta perlu dideskripsikan lebih mendalam (Creswell, 2013, hal. 137). Tulisan ini ingin menguji premis yang telah diajukan oleh Minan (2018), Mellaz (2018), dan Muhtadi  (2018)  dalam  objek  kajian  yang  berbeda,  yakni  kandidat  penyandang  disabilitas,  untuk melihat bagaimana sistem pemilihan dengan daftar terbuka yang menyebabkan orientasi kampanye menjadi sangat candidate-centered politics berpengaruh terhadap proses pencalonan dan kampanye kandidat  penyandang  disabilitas  tersebut.  Guna  memperoleh  data  yang  mendalam,  teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara atau in-depth interview dengan dua informan kunci, yakni kandidat penyandang disabilitas dan pengurus partai politik pengusung kandidat.  Wawancara tambahan  juga  dilakukan  kepada  penyandang  disabilitas  sebagai  representasi  dari  pemilih  untuk memperoleh gambaran lebih luas mengenai pengaruh sistem daftar terbuka dalam preferensi pemilih menentukan caleg.

## PEMBAHASAN
Meneliti  mengenai  pengaruh  sistem  proporsional  daftar  terbuka  terhadap  pembiayaan kampanye,  Minan  (2018)  menemukan  bahwa  penerapan  sistem  ini  menyebabkan  dua  perubahan signifikan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  secara  teknis,  yakni  pola  kampanye  serta  otoritas  dan kewenangan  partai.  Pertama,  pemilu  daftar  terbuka  memengaruhi  pola  kampanye  yang  dilakukan peserta pemilu. Apabila pada saat penggunaan sistem proporsional daftar tertutup model kampanye cenderung  dilakukan  oleh  partai  politik,  pada  sistem  daftar  terbuka  model  kampanye  sangat bertumpu pada kinerja caleg secara individual. Hal ini membuat caleg sepenuhnya berfokus untuk mengejar personal vote sebanyak banyaknya.  Caleg  juga  tidak  lagi  bergantung  pada  sumber  daya partai politik.
Hal ini turut dibenarkan oleh Anggi yang sama sekali tidak menggunakan mesin partai pada proses  kampanyenya.  Anggi  mengaku  mesin  partai  sudah  di- setting sedemikian  rupa  untuk menyukseskan caleg lain yang merupakan ketua DPW Nasdem Yogyakarta. Anggi berpangku pada jaringan-jaringan  personal yang sudah lama ia bangun sejak masih aktif di LSM. Alasan lain yang dikemukakan  Anggie  adalah  bahwa  ia  ingin  membawa  prinsip  transaparansi  dan  akuntabilitas selama  proses  pencalonan.  Ia  tidak  ingin  melanggengkan  praktik tradisional seperti money politik dalam  kampanye.  Oleh  karenanya  ia  memutuskan  untuk  tidak  menggunakan  mesin  partai, mengingat  menurutnya  selama  ini  konsep  trasparansi  dan  akuntabilitas  tidak  pernah  diterapkan dengan baik dalam tubuh partai (Ariatie, 2019).
Meskipun ia maju sebagai caleg melalui Partai Nasdem, namun ia tidak pernah menjelaskan isu-isu maupun program kerja partai selama kegiatan kampanyenya. Ia hanya berfokus pada isu-isu penyandang  disabilitas,  inklusifitas,  dan  perempuan.  Inilah  yang  kemudian  Mellaz  (2018)  sebut sebagai candidate-centered  politics .  Para  kendidat  tidak  lagi  membawa  program  kerja  partai
melainkan berfokus untuk menyosialisasikan program kerja mereka guna mendulang suara sebanyak banyaknya. Perolehan suara menjadi motif utama, terlebih menurut Muhtadi (2018) selisih antara caleg yang memeroleh kursi melalui perolehan suara paling sedikit dan dengan suara caleg terbanyak namun tidak memeroleh kursi, tidak terlalu lebar.
Kedua,  format  kampanye  juga  berubah  menjadi  pertemuan  pertemuan  terbatas  dengan kelompok tertentu yang spesfik. Tak jarang terbangun asosisasi kuat antara caleg dengan basis massa yang berasal dari ikatan primordial. Iklan kampanye tetap dilakukan namun lebih ditekankan pada tingkat dapil dan secara spesifik ditujukan untuk membangun reputasi personal caleg. Strategi yang dilakukan  Anggiasari  juga  serupa.  Ia  lebih  banyak  menggunakan  jaringan-  jaringan  lama  saat  ia masih  aktif  dalam  LSM.  Kegiatan  kampanye  dilakukan  dengan  mendatangi  masing-masing kelompok disabilitas  di  Yogyakarta. Beberapa kelompok yang kerap kali bekerjasama dengannya, bahkan  bergerak  sendiri  untuk  menggalang  dukungan.  Hal  ini  ia  benarkan  setelah  mengetahui perolehan suara sementara di Bantul yang cukup tinggi, sementara dirinya tidak banyak melakukan sosialisasi di sana.
Tiap  kegiatan  sosialisasi  dilakukan,  ia  lebih  mengutamakan  jumlah  hadirin  yang  sedikit ketimbang  menghadirkan  berbagai  kelompok  disabilitas  dalam  satu  waktu  secara  bersamaan. Baginya jumlah yang sedikit justru akan menguntungkan dalam membangun komunikasi dan ikatan personal yang lebih intensif.  “ Ketika  kita  berbicara  di  luar  struktur  partai,  ada  kedekatan  yang terbangun antara saya dengan mereka yang memilih. Ada ikatan yang emosional dan personal, saya rasa lebih berarti ya ”, ungkap Anggi. Selain mendekati para pemilih disabilitas, Anggi juga aktif melakukan kampanye kepada perempuan terutama ibu rumah tangga dan pekerja informal. Model kampanye  yang menyesar perempuan ini lebih banyak  dilakukan berdasarkan basis wilayah.
Ketiga, sistem proporsional  daftar terbuka membuat partai politik tidak lagi menjadi penentu utama  dalam terpilihan  seorang calon  anggota legislatif  seperti  pada saat  penerapan  sistem  daftar terututup.  Partai  hanyalah  sebuah  tiket  untuk  nominasi  dan  penempatan  calon  dalam  daftar  urut (Minan, 2018). Anggi sebagai caleg penyandang disabilitas sangat mengapresiasi penerapan sistem ini karena membuka peluang masyarakat untuk mengetahui siapa calon wakilnya nanti. Selain itu, masyarakat  sipil  yang  ingin  berkontribusi  langsung  pada  demokrasi seperti  dirinya,  dapat  dengan lebih  mudah  mencalonkan  diri.  Baginya,  pemilu  dengan  sisem  daftar  tertutup  justru  akan memberikan  ruang  lebih  besar  pada  oknum-oknum  tertentu  untuk  mendominasi  dan  mengeruk keuntungan pribadi (Ariatie, 2019).
Anggie  menjelaskan  bahwa  partai  tidak  banyak  berperan  dalam  proses  kampanye.  Bahkan cenderung sama sekali tidak berperan  karena  model kampanye seluruhnya diserahkan pada masing- masing caleg. Partai hanya memberikan bantuan saat proses pendaftaran dirinya sebagai caleg.  Kala itu partai membiayai proses kesehatan serta mendampingi dirinya selama penyiapan berkas-berkas persyaratan pendaftaran caleg. Anggi menilai  pembiayaan kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh partai merupakan hal yang wajar. Mengingat partai lah yang menawarkan pada dirinya untuk nyaleg (Ariatie, 2019). Pada proses kampanye dilakukan, partai hanya membantu dalam hal logistik dengan menyediakan bendera, surat suara untuk simulasi, serta beberapa poster saja.
Meskipun  secara  umum  peran  partai  tidak  cukup  sigifikan,  menarik  untuk  melihat  pada tahapan  mana  partai  memiliki  andil  cukup  besar.  Penulis  berkesempatan  untuk  melakukan wawancara  dengan  Wakil  Ketua  Bidang  Media  dan  Komunikasi  Publik  DPW  Partai  Nasdem Yogyakarta,  Abulaka  Archaida.  Abdulaka  menjelaskan  bahwa  memang  secara  umum  sistem proporsional  terbuka  menyebabkan  partai  tidak  terlihat  berperan  banyak.  Meskipun  demikian  ia menuturkan  bahwa  partai  banyak  berperan  di  awal,  yakni  pada  proses  penjaringan  caleg  serta mempersiapkan para caleg untuk siap  bertarung (Archaida, 2019). Proses perekrutan caleg sudah dilakukan  sejak  dua  tahun  sebelum  proses  pemilu  dilakukan.  Proses  ini  terus  berlanjut  hingga memutuskan  caleg  mana  yang  akan  dicalonkan,  penentuan  nomor  urut,  dan  program  perisapan kampanye.
Pasca  penetapan  caleg,  Partai  Nasdem  mengadakan workshop dengan  menghadirkan calegnya  se-Indonesia  di  Jakarta.  Pada workshop tersebut,  caleg  dijelaskan  mengenai  kondisi perpolitikan saat ini, bagaimana idealnya menjadi seorang caleg Nasdem, bagaimana membangun tim yang solid, melakukan indentifikasi pemilih partisan, model komunikasi, serta strategi lain yang
tepat  untuk  digunakan  pada  proses  kampanye.  Namun  memasuki  masa  kampanye,  partai menyerahkan  seluruh  aktivitas  kepada  masing-masing  caleg.  Abdulaka  menambahkan  bahwa hubungan  partai  dengan  caleg  tidak  hanya  berhenti  di  situ.  Partai  Nasdem  masih  membangun hubungan dengan para  caleg yang berhasil lolos sebagai anggota dewan. Hal ini dilakukan melalui adanya  sekolah legislasi  setiap  tahun.  Kegiatan  ini  diperuntukkan  bagi  seluruh  anggota  legislatif dari Partai Nasdem guna tetap menjaga mereka berada pada track yang benar atau ideal (Archaida, 2019).
Keempat,  perubahan  sistem  pemihan  legislatif  juga  lebih  lanjut  berpengaruh  pada  sistem pembiayaan  kampanye  (Minan,  2018).  Karena  sistem  ini  mengarah  pada candidate-centrised politics , pembiayaan lebih  banyak ditopang oleh caleg ketibang partai. Dalam tulisannya,  Mellaz (2018) menemukan bahwa berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pileg 2014 seluruh  partai  politik  mengandalkan  penerimaan  dana  kampanye  dari  para  calegnya.  Sumber pendanaan caleg ini menjadi sumber paling dominan yang masuk pada partai. Prosentase besarannya berkisar pada 62% (caleg PKB) hingga 100% (caleg Gerindra). Jumlah tertinggi disumbangkan oleh caleg  dari  Partai  Demokrat  sebesar  267,8  miliar.  Selanjutnya  terdapat  Partai  Gerindra  dengan kontribusi  caleg  sebesar  210,6  milar.  Menariknya,  dalam  laporan  LADK  Gerindra,  seluruh  dana kampanye berasal dari kontribusi para caleg. Tidak ada satupun laporan yang bersumber  dari dana internal  partai maupun sumbangan dari pihak ketiga.
Partai Nasdem, sebagai pendatang baru juga menunjukkan hal serupa. LADK Nasdem pada 2014 memperlihatkan bahwa kontribusi caleg pada pembiayaan kampanye sebesar 75,7 miliar atau 88%. Meskipun demikian partai memberi  kontribusi  cukup  signifikan  sebesa  10  miliar  atau  12%. Fenomena  ini tak terlalu mengejutkan mengingat Nasdem didirikan oleh Surya Paloh yang notabene merupakan pengusaha besar. Nasdem justru berkomitmen untuk tidak menggunakan mahar politik pada proses perekrutan caleg. Abdulaka menuturkan bahwa jika terdapat temuan bahwa salah satu anggota  partai meminta mahar  pada  caleg,  maka  partai  tak  segan  mengeluarkan  oknum  tersebut (Archaida, 2019).
Anggi  juga  menuturkan  bahwa  dirinya  tidak  mengeluarkan  uang  sepeserpun  untuk disetorkan  kepada  partai.  Hal  ini  menurut  Anggi  cukup  membantu  terutama  untuk  tidak memperparah  pengeluaran  caleg  dalam  pembiayaan  kampanye.  Meskipun  demikian  Anggi menuturkan bahwa penegeluaran selama proses nyaleg tersebut memang tidak sedikit. Saat ditanya mengenai berapa jumlah yang habis ia keluarkan, Anggi hanya tersenyum. Namun ia menjelaskan bahwa dalam satu kali kunjungan sosialisasi, ia menghabiskan kurang lebih lima ratus ribu rupiah. Pembiayaan  ini  ditujukan  untuk  membiayai  tim suksesnya,  transportasi,  serta  dana  logistik  lain. Dalam  satu  hari  ia  dapat  menyambangi lima lokasi yang berbeda. Apabila dikalikan dengan masa kampanye, maka setidaknya ia telah menghabiskan kurang lebih 200 juta rupiah.
Pengeluaran  tersebut  bagi  Anggi  sangat  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  calon  lain, mengingat  Anggi  tidak  mengeluarkan  sepeserpun  dana  untuk money  politicss serta  pembiayaan saksi. Menurut penghitungannya, biaya saksi sudah memakan dana hingga dua miliar rupiah. “ Mahal itu saksi, sekitar dua ratus ribu per orang per TPS. Di jogja kira-kira ada 11.700-an TPS. Biaya saksi plus makan tiga kali sehari ya kira-kira sekitar 2M (dua miliar) ya itu hanya untuk saksi loh ”, jelasnya  (Ariatie,  2019).  Hal  tersebut  jelas  menggambarkan  bahwa  sistem proporsional terbuka sejalan dengan beban pembiayaan kampanye yang sangat besar dan harus ditanggung oleh para caleg.
Pembiayaan kampanye dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Makin tinggi suara yang dibutuhkan guna mengamankan kemenangan, makin tinggi pula pembiayaan kampanye yang harus dikeluarkan. Makin banyak jumlah  caleg yang memperebutkan kursi  dalam satu dapil, makin  tinggi  pula  biaya  kampanye  yang  diberlakukan  untuk  memastikan  dirinya  mampu mengalahkan  caleg-caleg  lain  terutama  yang  berada  dalam  satu  partai  politik.  Hasil  penelitian Mellaz (2018) menemukan bahwa seorang caleg DPR harus mengeluarkan 1,18 hingga 4,6 miliar dalam Pileg 2014. Angka  ini  terhitung masih dalam taraf wajar. Pengeluaran di atas 8 miliar baru dinilai  sebagai  pengeluaran  yang  tidak  wajar.  Mengingat  anggota  legislatif  hanya  mampu mengantongi  kurang  lebih  lima  miliar  selama  masa  jabatan  lima  tahun  (LPEM FE UI dalam Mellaz, 2018 hal. 89). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan pemilihan tahun 2009 yang berada pada angka 250 juta rupiah saja.
Terakhir, penulis memasukkan temuan dari Muhtadi (2018) yang menyatakan bahwa sistem
pemilihan  proporsional  terbuka  justu  mendorong  maraknya  tindakan money  politics di  Indonesia. Sistem  ini  memaksa  caleg  bertarung  dengan  sesama  caleg  dalam  satu  partainya  ( intraparty competition ). Karenanya, caleg dituntut memiliki jaringan personal yang lebih  kuat  dari struktur partai.  Ketergantungan  ini  yang  kemudian  menurut  Muhtadi  menyebabkan  caleg  terpaksa mempekuat  jaringan  personalnya  melalui money politics .  Muhtadi  menemukan  bahwa  kitar  33% pemilih di Indonesia pada Pileg 2014 pernah ditawari money politics oleh caleg. Artinya terdapat 62 juta orang yang telah terpapar praktik tersebut. Angka ini menghantarkan Indonesia pada peringkat ketiga negara paling banyak melakukan money politics.
Praktik tersebut telah menjadi epidemik di kalangan masyarakat dan semakin lama makin mengalami  proses  normalisasi.  Sebut  saja  istilah  serangan  fajar,  NPWP  ( Nomer  piro  wani  piro ), hingga Golput yang diplesetkan menjadi golongan penerima uang tunai. Jumlah uang yang diberikan juga bervariasi tegantung  wilayah  pemilihan,  jumlah  pemilih,  dan  jumlah  pesaing.  Isi  amplop yang  disebarkan  caleg  DPRD  tingkat  provinsi  misalnya  rata-rata  berisi  25  ribu  rupiah  (Muhtadi, 2018). Nominal ini terbilang lebih rencah ketimbang money politics yang harus dikeluarkan caleg DPRD Kabupaten atau Kota. Dengan demikian, jumlah uang per pemilih juga akan lebih kecil pada caleg DPR RI. Menurut Muhtadi alasannya cukup sederhana, di mana caleg DPR RI membutuhkan ratusan ribu suara yang lebih besar ketimbang DPRD  provinsi untuk maju ke parlemen. Meskipun nominal amplop sendikit, namun karena jumlah dukungan yang harus dikumpulkan lebih besar, pada akhirnya  pengeluaran money  politics untuk  melenggang  ke  Senayan  tetap  lebih  tinggi  ketimbang Pileg lainnya.
Sayangnya, pemberian money politics sering tidak tepat sasaran. Hal ini diakibatkan adanya anggota tim sukses yang juga berusaha meraup keuntungan pribadi melalui money politics calegnya tersebut.  Muhtadi  menyebut  ini  sebagai agency  loss yang  ditandai  dengan  banyak  praktik rent- seeking tim sukses. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat daftar pemilih potensial yang nantinya akan disasar money politics . Namun daftar tersebut terkadang muncul secara tiba-tiba tanpa melakukan wawanara kepada para pemilih yang namanya ditulis. Tak jarang nama yang masuk dalam daftar tersebut telah meninggal beberapa tahun silam. Selisih antara pemilih yang ‘benar-benar ada’  dan pemilih  yang telah  meninggal  inilah  yang  digunakan  oleh  tim  sukses untuk mengambil insentif money  politics .  Muhtadi  juga  menemukan  bawa  setidaknya  terdapat  12%  broker  yang mengaku  mengambil  dana  operasional  kampanye  maupun money  politics secara  khusus  untuk kepentingan pribadi.
Permasalahan terakit tim sukses tersebut juga dialami oleh Anggi. Ia menerima pendamping dari event organizer (EO) kampanye yang disewakan oleh Nasdem. Namun sayangnya salah satu anggota  EO  yang  kemudian  masuk  dalam  jajaran  tim  sukses  justru  beberapa  kali  melakukan kecurangan.  Ia  melakukan manipulasi  laporan  dengan  menggelembungkan  pengeluaran  dan mengambil  sebagian  dana  kampanye  untuk  kepentingan  pribadi.  “ Si  campaign  manager kapasitasnya  jauh  di  bawahku.  Aku  bisa  melihat  bolong-bolong  kerjaannya  dia.  Termasuk menambah  laporan  pengeluaran  fiktif  atau  merubah  angka  pengeluaran ”  jelas  Anggie  (Ariatie, 2019).
Lebih  lanjut  efek  money  politik  menjadi  lebih  tidak  pasti  meningat  menurut Frederic  C. Schaffer, masing-masing penerima money politics memiliki persepsi yang berbeda-beda atas uang yang diterimanya. Schaffer dalam tulisannya “Election for Sale” (2007) menjelasakan bahwa money politics pada awalnya memang terlihat seperti transaki jual beli yang didorong oleh hitung-hitungan ekonomi  sederhana.  Caleg  memberikan  uang  dengan  harapan  dapat  mengubah  perilaku  memilih sesuai  dengan  penawaran  materialistik  yang  diterima.  Namun  fakta  empiris  tidak  menunjukkan rasionalitas yang sesederhana ini.
Schaffer  (2007)  mencatat  setidaknya  terdapat  tiga  arti  tentang money  politics bagi  para pemilih.  Pertama, money  politics diartikan  sebagai  pembayaran  di  muka  atas  tindakan  pemberian suara yang akan dilakukan. Jika pemilih menerima tawaran materi, mereka tahu persis bahwa dirinya diharapkan untuk memberikan suaranya di TPS. Kedua, pemilih menganggap money politics sebagai upah.  Pemilih  tidak  melihat money  politics sebagai  hubungan  tukar  menukar  melainkan  sebagai kesimpulan.  Artinya  upah  ini  tidak  harus  selalu  dibalas  melalui pemberian  suara.  Upah  biasanya diperoleh  setelah  melakukan  layanan  selama kampanye  atau  pada  hari-hari  menjelang  pemilihan,
seperti mem- branding caleg dari mulut ke mulut, atau menghadiri kegiatan kampanye caleg. Ketiga, money politics juga dapat dinilai sebagai hadiah semata yang tidak menyebabkan pemilih memiliki kewajiban eksplisit untuk membalasnya melalui dukungan.
Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai money poltik yang belum tentu tepat sasaran, menarik  untuk  melihat  mengapa  kemudian  praktik  ini  terus  melenggang  bebas  dalam  proses pemilihan  di  Indonesia.  Muhtadi  (2018) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut melalui dua konsep yakni winning margin dan prisoner’s dillema. Muhtadi menjelaskan bahwa money politics berpengaruh kepada dua hal, yakni tingkat partisipasi dan efek terhadap perolehan suara. Pada Pileg 2014, money politics meyebabkan 81% responden yang memeroleh  insetif  hadir  di  TPS.  Sementara responden  yang  tidak  memeroleh  insentif  dan  hadir  di  TPS  berikisar  pada  angka  74%.  Artinya money politics lebih meningkatkan angka kehadiran responden pada bilik suara.
Lebih  lanjut,  dari  81%  penerima  money  politik  hanya  10,2%  pemilih  yang  suaranya dipengaruhi oleh imbalan tersebut. Hasil tersebut mencengangkan karena terlihat bahwa efek politik uang cukup kecil. Sebaliknya, Muhtadi menjelaskan bahwa daya tarik money politics terletak di sini. Meskipun  efek  dari money  politics tak  terlalu  besar,  namun  karena  sistem  proporsional  terbuka menyebabkan  derajat  ketidakpastian  yang  tinggi  dan  kompetisi  yang  ketat,  para  celeg  tetap menggunakan praktik tersebut karena dinilai sangat manjur dalam  memenangkan dirinya.  Muhtadi menjelaskannya lebih jauh melalui konsep winning margin. Winning margin merupakan selisih kemenangan yang dihitung berdasarkan total  suara  caleg terendah yang memeroleh kursi DPR RI, dikurangi dengan suara caleg tertinggi yang kalah namun berada satu partai politik yang sama, dan kemudian dibagi dengan jumlah total suara pemilih yang mencoblos  partai  politik  dalam  satu  Dapil.  Muhtadi  menemukan  bahwa  secara  umum, winning margin rata- rata berkisar antara 1,65%. Contohnya, PDI-P yang memenangkan 109 kursi DPR RI pada  Pileg  2014  memiliki  selisih  kemenangan  caleg  antara  0,1%  hingga  67,2%. Seorang  caleg bernama Wiryanti Sukamdani dari Dapil Jakarta 1 ungggul dengan 441 suara atau 0,1%. Contoh lain yang  lebih  dramatis  diperlihatkan  pada  caleg  bernama  Salim  Mengga  dari  Partai  Demokrat  yang menang dengan selisih hanya 25 kursi saja mengalahkan rival terdekatnya. Berdasarkan selisih yang sedikit tersebut, diketahui juga bahwa tingkat kompetisi internal seluruh partai sangat tinggi yakni berkisar 1,40% hingga 2,48% (Muhtadi, 2018). Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa money politics tetap digunakan. Banyak caleg yang masih berharap money politik mampu menutup winning margin tersebut meskipun memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran yang juga cukup tinggi.
Penggunaan money politik juga merupakan efek dari adanya prisone’s dillema yang dialami tiap  caleg.  Melalui  penggunaan money  politics ,  caleg  akan  sangat  diuntungkan  terutama  untuk mengisi winning  margin .  Akibat  masifnya  penggunaan money  politics ,  caleg  yang  awalnya  tidak berencana  menggunakan money  politics mau  tak  mau  harus  juga  melakukannnya.  Hal  ini dikarenakan mereka yang tidak menggunakan money politics mengalami peluang kekalahan yang lebih besar (Muhtadi, 2018) . Makin dekat dengan hari pencoblosan, makin tinggi pula kecemasan para caleg. Tak heran, serangan money politics banyak terjadi menjelang hari pemungutan suara. Terdapat asumsi umum bahwa siapa yang paling akhir menyebarkan money politics , dia lah yang paling diingat pemilih dan cenderung lebih tinggi peluangnya untuk dipilih. Oleh karenanya, beberapa caleg tak segan mengucurkan money politics pada hari pencoblosan.  Inilah  yang  biasa  disebut  sebagai  serangan  fajar  atau  serangan  dhuha  (karena money  politics diberikan rata-rata pada pukul 8 pagi sebelum pemilih berangkat ke TPS).
Caleg  tidak  lagi  memperhitungkan  ketidaktepatan  sasaran  dari money  politics .  Politik  uang tidak semata-mata diguanakan untuk membeli suara melainkan digunakan sebagai instrumen untuk menetralisi  serangan  lawan  (Muhtadi,  2018,  hal.  110).  Inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai prisoner’s dillema. Money politics digunakan untuk melindungi basis pemilinya agar tak berpindah haluan. Politik uang memang bukan jaminan kemenangan, namun jika tidak melakukannya sudah pasti caleg tersebut akan kalah. Anggi juga membenarkan hal tersebut. Meskipun demikian, caleg harus  benar-benar  memiliki track  record dan  program  kerja  yang  mumpuni  karena  menurutnya money politics hanya digunakan untuk mempermudah jalan, bukan untuk membuka jalan (Ariatie, 2019).
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Abdulaka.  Abdulaka  yang  telah  berkecimpung  sebagai pengurus Nasdem selama tujuh tahun, telah beberapa kali menjadi tim sukses. Pada Pileg 2019, ia juga  menjadi  salah  satu  tim  pemenangan  caleg  DPR  RI  yang  merupakan  ketua  DPW  Nasdem.
Menurutnya tanpa money politics , caleg tidak akan mungkin dapat menang pada pemilihan umum. Artinya,  dapat  dipastikan  bahwa  seluruh  caleg  yang  lolos  dan  memeroleh  kursi  pasti  pernah melakukan money  politics (Archaida,  2019).  Abdulaka  menilai  dari  tahun  ke  tahun praktik money politics semakin meningkat dan cenderung brutal. Hal ini berpengaruh terhadap caleg yang berasal dari kader partai dan telah lama mengabdi namun tidak memiliki uang yang cukup. “ Katakanlah caleg berada di nomor urut satu adalah kader militan selama dua belas tahun, kalau tidak punya duwit dia mesti kalah ” jelas Abdulaka.
Abdulaka  menyayangkan  model  pertanguran  bebas  ini.  Ia  mengharapkan  evaluasi  pemilu lebih ditekankan pada persoalan money politics , bukan hanya soal tanggung jawab dan tugas partai yang semakin berkurang. Abdulaka menekankan bahwa dalam praktik ini kita tidak dapat dengan serta-merta menyalahkan pemilih maupun caleg. Ia menekankan bahwa sumber utama permasalahan money politics terletak pada sistem pemilu yang saat ini digunakan di Indonesia.
Selain  pemaparan  mengenai  pengaruh  sistem  proporsional  terbuka  terhadap  lika-liku pencalonan  di  atas,  Anggi  juga  mengalami  dua  kendala  lain,  yakni  terkait money  politics dan statusnya  sebagai  seorang  pemain  baru  dalam  politik.  Meskipun Anggi  seorang  penyandang disabilitas  dan  membawa  isu-isu  disabilitas,  hal tersebut  tidak  serta-merta  membuat  pemilih disabilitas  merapatkan  barisan  pada Anggi.  Anggi  juga  mengalami  kesulitan  dalam  menghadapi masifnya  persebaran money  politics. Terlebih  ia  tidak  ikut-ikutan  melakukan  tindakan  serupa.  Ia menuturkan  bahwa  penyandang  disabilitas  masih  sangat  rentan  terhadap  politik uang,  terutama jika  si  pemberi  merupakan  seseorang  yang  sudah  sangat  sering membantu  mereka.  Terkadang beberapa pihak yang telah mantap mendukungnya, tiba-tiba  berbaik  mendukung  calon  lain  karena calon  tersebut  memberikan  uang sementara  Anggi  tidak.  “ Kadang  ditanya  mana  amplopnya, Mba?  Saya  cuman jawab  ada  amplop  tapi  isinya  undang-undang,  Bu ”,  ungkap  Anggi  (Ariatie, 2019). Penulis  juga  menemukan  bahwa  beberapa  pemilih  disabilitas  telah  memiliki  jagoannya masing-masing sebelum Anggi mencalonkan diri. Penulis menemukan fakta tersebut saat melakukan wawancara dengan kelompok disabilitas Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (Sapda) Yogyakarta. Dinyatakan oleh dua pengurus Sapda, Hanif dan Made, secara umum anggotanya lebih memilih  My Esti  Wijayanti  dan  Chang  Wendryanto  yang  mereka  anggap  sudah  dekat  dengan kelompoknya. Kedua tokoh juga telah terbukti memberikan manfaat langsung bagi Sapda (Hanif & Made,  2019).  Mereka  mengetahui  akan  adanya  sosok  Anggi  yang merupakan sesama penyandang disabilitas dan membawa isu-isu disabilitas, namun mereka  lebih  memilih  sosok  yang  sudah  jelas hasilnya ketimbang pemain baru di ranah politik.

## KESIMPULAN
Sistem  proporsional  daftar  terbuka  pada  Pileg  2019  meghadirkan  dinamika tersendiri  pagi kandidat  penyandang  disabilitas,  beberapa  kendala  juga  turut  mewarnai.  Model  ini  membuat kampanye  kandidat  sangat  bertumpu  pada  kinerja  caleg  secara  individu.  Terlebih  pembiayaan kampanye  yang  cukup  menguras  dana pribadi.  Jaringan  pribadi  yang  dimiliki  kandidat  juga memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran proses kampanye, terlebih bagi kandidat yang  tidak  ingin  mengandalkan  mesin  politik  partai  yang  dinilai  rawan  kecurangan.  Pada  titik tertentu,  hubungan  yang  terjalin  antara  partai  dan  kandidat  hanya  bersifat  sesaat.  Kandidat penyandang disabilitas yang kalah tidak lagi menjalin relasi dengan partai pasca  pemilihan.  Hal  ini memperlihatkan  kesan  bahwa  keberadaan  kandidat  penyandang  disabilitas  hanya  untuk memeriahkan  pesta  demokrasi  dan  strategi  meningkatkan  citra  sebagai  partai  inkusif  yang mengakomodir kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas.
Kendala lain bagi kandidat penyandang disabilitas sebagai pengaruh dari diterapkannya sistem daftar terbuka adalah masifnya pergerakan politik uang. Para pemilih penyandang disabilitas masih sangat  rentan  terkena  praktik  politik  uang.  Sementara  kandidat  penyandang  disabilitas  yang mencalonkan diri dan berkampanye tanpa politik uang sangat sulit untuk melawan kandidat lain yang menggunakan metode tersebut ketika pemilih masih menerima praktik yang demikian.
Kendala  terakhir  yang  dihadapi  kandidat  penyandang  disabilitas  khsuusnya mereka  yang berstaatus pemain baru adalah telat tertambatnya suara para pemilih penyandang disabilitas kepada kandidat lain yang sudah malang melintang pada kancah politik, meskipun kandidat tersebut bukan
merupakan penyandang disabilitas seperti mereka. Bahkan pada kelompok penyandang disabilitas sendiri,  suara  pemilih  telah  terbagi-bagi  dan  tidak  dapat  solid  untuk  mendukung  satu kandidat penyandang  disabilitas  sebagai  representasi  kelompok  tersebut.  Mereka telah menambatkan hati pada jagoan lain yang lebih dulu terbukti memberikan keuntungan langsung pada diri sendiri maupun kelompok.
Meskipun  berdapat  berbagai  kendala  akibat  penerapan  sistem  proporsional daftar  terbuka, namun  sistem ini tetap lebih  baik ketimbang  kembali pada sistem  daftar tertutup.  Karena melalui sistem terbuka, kelompok marginal seperti disabilitas tetap dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dengan kemudahan dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat mewakili kelompoknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourmann, N.-C., & Golder, M. (2013). Democratic Electoral Systems around the world, 1946–2011.
Elsevier Electoral Studies 32 , 360-369.
Mellaz, A. (2018). Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014. In M. Sukmajati,  &  A.  Perdana, Pembiayaan  pemilu  di  Indonesia (pp.  73-94).  Jakarta:  Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party Systems of The 1950s and The Post-Suharto Era: from Centrifugal to Centripetal Inter-Party Competition. Journal of Southeast Asian Studies,
39(3) , 431-453.
Minan,  A.  (2018).  Partai  Politik,  Sistem  Proporsional  Terbuka,  dan  Pembiayaan  Kampanye  pada Pileg  2014.  In  M.  Sukmajati, &  A.  Perdana, Pembiayaan  Pemilu  di  Indonesia (pp.  47-72).
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Muhtadi, B. (2018). Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara. In M. Sukmajadi, & A. Perdana, Pembiayaan Pemilu di Indonesia (pp. 95-118). Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Octaviani, R. (2019, April 15). 35 Caleg Disabilitas Turut Berebut Kursi Parlemen pada  Pemilu
2019 . Retrieved  from idntimes.com:
https://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/35-caleg-  disabilitas-turut-berebut- kursi-parlemen-pada-pemilu
Reynolds , A., Reilly , B., & Ellis, A. (2005). Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Schaffer, F. C. (2007). Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Philipine: Ateneo University Press.
Sukmajati,  M.,  &  Perdana,  A.  (2018).  Pendahuluan:  Pembiayaan  Pemilu  di  Indonesia.  In  M. Sukmajati, & A. Perdana, Pembiayaan Pemilu di Indonesia (pp. 1-24). Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Young, I. M. (2000 ). Inclusion and Democracy. New York: Oxford University Press.
Archaida, A. (2019, Mei 21). Wawancara Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai Nasdem Yogyakarta. (D. A. Jannah, Interviewer)
Ariatie, A. P. (2019, Mei 7). Wawancara Caleg DPR RI. (D. A. Jannah, Interviewer) Hanif, & Made.
(2019, April 10). Wawancara Sapda. (D. Jannah, Interviewers)