Volume 1 Nomor 1  Desember  2019 Notary Law Research http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## AKIBAT HUKUM PERALIHAN JAMINAN FIDUSIA TANPA SEIJIN KREDITURNYA
Ruth Kristalintan Dwiwijaya  , Liliana Tedjosaputro 2
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima Agustus  2018 Disetujui
September  2019 Dipublikasikan Desember   2019 ________________
Keywords: Akibat Hukum, Peralihan,
Jaminan Fidusia _____________ DOI:

## Abstrak
___________________________________________________________________ Lembaga  jaminan  fidusia  dapat  dikatakan  menjadi  lembaga  yang  cukup diminati oleh masyarakat. Karena ketika melakukan pinjaman dengan lembaga jaminan fidusia yang berpindah kepada kreditur hanya hak kepemilikannya saja, sedangkan  bendanya  masih  dapat  dimanfaatkan  oleh  debitur.  Karena  benda yang  menjadi  objek  jaminan  berada  di  tangan  debitur  maka  tidak  menutup kemungkinan  timbul  masalah  dikemudian  hari,  dimana  debitur  dapat mengalihkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  kepada  pihak  ketiga tanpa  seijin  kreditur.  Akibat  hukum  peralihan  jaminan  fidusia  tanpa  seijin kreditur adalah debitur dapat dikenai sanksi pidana, namun sanksi pidana hanya dapat dilakukan ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran  ini  mengakibatkan  kreditur  akan  menerima  sertifikat  jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim.  Pendaftaran  ini  juga  akan  mengakibatkan  kreditur  mendapat perlindungan  hukum  berupa,  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia memiliki sifat droit de suite dan menempatkan kreditur sebagai kreditur yang diutamakan. Berbeda halnya jika objek jaminan tidak didaftarkan dimana yang dapat diterapkan pada debitur yang melakukan wanprestasi hanya berdasarkan ketentuan perdata berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian..
.
© 2019 Program Magister Kenotariatan
 Alamat korespondensi: E-mail: penulis@domain.com
p-ISSN 0000-0000 e-ISSN 0000-0000

## 51 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019

## A. Latar Belakang
Setiap perjanjian kredit dibutuhkan adanya sebuah jaminan. Istilah “jaminan” merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yaitu zekerheid atau cautie yang artinya  secara  umum  adalah  cara  yang  digunakan  kreditur  untuk  menjamin dipenuhinya tagihan. Jadi jaminan dapat diartikan berfungsi sebagai kemampuan debitur  untuk  memenuhi  atau  melunasi  perutangannya  kepada  kreditor,  yang mana dalam proses pelunasannya dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang  bernilai  ekonomis  sebagai  tanggungan  atas  pinjaman  atau  utang  yang diterima debitur terhadap krediturnya.
Jaminan ini nantinya dapat ditarik pada saat debitur melakukan wanprestasi. Oleh  karenanya  kreditur  atau  lembaga  pembiayaan  harus  memilih  jenis-jenis jaminan  yang  memberikan  kemudahan  dan  kepraktisan  yaitu  dengan menempatkan  kreditur  sebagai  pemegang  kedudukan  yang  khusus  dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. 1 Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai  yang  setidaknya  sama  atau  bahkan  lebih  tinggi  dari  nilai  kewajiban  yang harus ditunaikan oleh pihak debitur.
Berdasarkan peryataan tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai peminjam dana memiliki kepentingan  yang bertimbal balik, dan kepercayaan menjadi landasan utama  dalam  pemberian  pinjaman  kepada  debitur.  Kepercayaan  disini  juga dijadikan  sebagai  unsur  yang  harus  dipegang  oleh  para  pihak,  karena  unsur tersebut nantinya dapat dijadikan benang merah dalam falsafah perkreditan pada arti sebenarnya 2 .
Setiap barang atau benda milik debitur yang akan dijadikan objek jaminan, perlu dibuat perjanjian pembebanannya, perjanjian ini  nantinya disebut dengan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang  berupa  perjanjian  pinjam  meminjam  atau  perjanjian  kredit.  Sehingga perjanjian  jaminan  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  melainkan  selalu  mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Hal ini disebabkan karena sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accessoir (tambahan). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak
1 J.Satrio(1), 1993, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet , Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.5.
2 Yang  dimaksud  disini  adalah  bagaimana  bentuknya,  macam  dan  ragamnya  dan  dari  manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya jaminan tersebut para pihak harus percaya satu sama lain.
ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. 3
Ada  berbagai  lembaga  jaminan  yang  bisa  kita  jumpai  di  Indonesia.  Salah satunya  lembaga  jaminan  fidusia,  lembaga  jaminan  fidusia  merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai, dan menjadi lembaga jaminan yang lebih diminati oleh debitur. Yang membuat fidusia lebih diminati dibandingkan dengan gadai terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminan. Pada lembaga gadai,  objek  jaminan  diserahkan  dan  dikuasai  oleh  pihak  penerima  gadai (kreditur),  sedangkan  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  obyek  jaminan  tetap dikuasai  oleh  pihak  pemberi  fidusia  (debitur).  Artinya  objek  jaminan  tersebut dialihkan dengan dasar kepercayaan. Hal ini senada dengan asal kata fidusia yaitu
“ fides ” yang berarti kepercayaan.
Yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  menurut  Pasal  1  angka  4  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  adalah  barang  bergerak  baik  yang  berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Jadi  disini  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam:
a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
b. Benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dibebani  hak tanggungan 4
Cara  penyerahan  dalam  fidusia  dipertegas    pada  Pasal  1  angka  1  Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 yang mengartikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda. Jadi disini jaminan fidusia merupakan jenis jaminan perorangan sekaligus jaminan  kebendaan,  disebut  sebagai  jaminan  perorangan  disebabkan  pada jaminan ini pihak pemberi dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan yang mana pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima namun  penguasaan  barangnya  masih  berada  pada  pemberi  fidusia,  sedangkan disebut sebagai jaminan kebendaan karena terdapat benda bergerak baik berwujud maupun  tidak  berwujud  sehubungan  dengan  hutang  piutang  antara  pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia,  benda  tersebut  dapat  dipertahankan  terhadap siapapun. Dari uraian tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan
3 Djuhaenda Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 236
4 H.  Salim  HS,  2004, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  cet.  1,  Jakarta,  RajaGrafindo Persada,  hal. 6.

## 53 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019
jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia dimana para pihak ini terikat dalam suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.
Konflik hukum seperti mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa  persetujuan  penerima  fidusia  terlihat  pada  putusan  Pegadilan  Negeri Tasikmalaya  Nomor  174/Pid.B/2013/PN.  Tsm  tanggal  25  April  2013.  Perkara yang  terjadi  antara  A  selaku  tergugat  dan  PT.  B  selaku  penggugat.  Peristiwa berawal  dari  pinjaman  kredit  yang  dilakukan  oleh  A  terhadap  PT.  B.  Dimana sekitar bulan Mei 2011, tergugat telah mengajukan kredit pembelian kendaraan mobil jenis Truck merk Mitsubishi No. Pol. B 9321 OJ kepada penggugat, dan atas  permohonan  kredit  tersebut  telah  disetujui  oleh  pihak  penggugat  yang kemudian  diikuti  dengan  Perjanjian  Pembiayaan  dengan  penyerahan  hak  milik secara fidusia pada tanggal 28 Mei 2011. Yang mana kesepakatan  yang terjadi adalah jaminan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan dengan jumlah pinjaman Rp. 284.604.000,-  (dua  ratus  delapan  puluh  empat  juta  rupiah)  wajib  dibayarkan dalam  jangka  waktu  pembayaran  48  (empat  puluh  delapan)  bulan  sejak penandatanganan  perjanjian.  Dengan  perincian  tergugat  wajib  melakukan pembayaran  secara  angsuran  setiap  bulan  sebesar  Rp.5.929.250,-  (lima  juta sembilan  ratus  dua  puluh  sembilan  ribu  dua  ratus  lima  puluh  rupiah)  disetiap bulannya.
Yang  menjadi  dasar  adanya  gugatan  ini  adalah  tergugat  yang  sebelumnya secara  berkala  telah  melakukan  kewajiban  pembiayaan  (yaitu  selama 6  (enam) kali yang terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai bulan Nopember 2011), namun pada  bulan  ketujuh  tergugat  tidak  melakukan  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran cicilannya kepada pihak penggugat. Namun ketika pihak penggugat ingin menarik kembali barang yang menjadi objek jaminan fidusia barang tersebut sudah tidak dikuasai oleh saudara tergugat, melainkan telah dipindah tangankan kepada pihak lain.
Proses telah berpindahnya barang jaminan kepada pihak ketiga diketahui oleh saudara  D  selaku  kolektor  yang  melakukan  setoran  nasabah.  Dimana  setelah dilakukan penyidikan oper kredit sudah terjadi sejak bulan Agustus 2011 kepada R, yang mana pada saat itu R masih melakukan angsuran pembiayaan, namun di bulan  Desember  R  sudah  tidak  lagi  melakukan  pembayaran  pembiayaan dikarenakan benda jaminan fidusia sudah dipindah tangankan kepada pihak lain yaitu At. Dan pihak tergugat tidak mengetahui sekarang kendaraan tersebut berada dimana.  Yang  menjadi  alasan  dari  tergugat  untuk  mengoper  kreditkan  benda jaminan  fidusia  kepada  R  adalah  tergugat  merasa  tidak  mampu  membayar angsuran setiap bulannya, namun tindakan oper kredit ini dilakukan tanpa adanya persetujuan  dari  pihak  leasing  atau  penerima  fidusia  yaitu  PT.  B  cabang Tasikmalaya.
Berdasarkan gugatan diatas proses oper kredit tersebut menimbulkan masalah hukum, karena oper kredit tersebut terjadi tanpa persetujuan dari  pihak leasing sebagai  penerima  jaminan  fidusia  atas  barang  yang  dijaminkan  dalam  suatu perjanjian kredit, sehingga apa yang dilakukan tersebut memiliki akibat hukum bagi pemberi fidusia atau debitur yang berarti pemberi fidusia atau pihak debitur harus menanggung segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukannya atau akibat-akibat lain  yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh debitur tersebut. Yang nantinya apa yang dilakukan tergugat dapat dikatakan melakukan proses pengelapan. Pengelapan disini didasarkan pada Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan.
Mahkamah  Agung  dalam  perkara  diatas  memutuskan  untuk  menolak permohonan kasasi dari tergugat. Dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia adalah tidak dibenarkan atau tergugat telah melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.  Dan  pengalihan  barang  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  pihak  penerima fidusia bukanlah hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit yang telah disepakati.  Sehingga  hal  tersebut  bukanlah  alasan  bagi  tergugat  untuk  tidak melunasi  hutangnya.  Dan  tergugat  tetap  dijatuhi  pidana  berdasarkan  Pasal  36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana akibat hukum peralihan jaminan fidusia tanpa seijin kreditur?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang benda jaminannya beralih?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur atas adanya peralihan fidusia tanpa seijin kreditur?

## C. Pembahasan
1. Akibat Hukum Peralihan Jaminan Fidusia Tanpa Seijin Kreditur
a. Sahnya Perjanjian Fidusia
Pengalihan yang terjadi ketika menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan cara constitium possesseroium . Cara pengalihan hak dengan cara tetap menguasai bendanya memang tidak dikatakan secara tegas dalam undang-undang, namun Pasal 540 dan 1697 KUHPerdata dapat dijadikan dasar penyerahan ini. Oleh karenanya Pasal 11 UUJF mengatur perlunya pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini dilakukan
agar  pihak  debitor  (terutama  yang  beritikad  buruk)  tidak  dapat  lagi bertindak  seenaknya  kepada  kreditor  atau  calon  kreditor,  tindakan seenaknya yang dimaksud disini adalah mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.
Pasal 12 UUJF mengatur bahwa pendaftaran ini dilakukan di Kantor Pendaftaran  Fidusia  dalam  lingkup  tugas  Depatemen  Kehakiman  yang wilayah  kerjanya  mencakup  seluruh  wilayah  Negara  Indonesia,  namun setelah  berlakunya  Permenkumham  Nomor  9  Tahun  2013  proses  dapat dilakukan secara online. Ketentuan mengenai pendaftaran yang dilakukan secara online juga merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUJF, dimana pada  pasal  ini  dikatakan  bahwa  jaminan  fidusa  lahir  pada  tanggal  yang sama dengan tanggal  yang dicatatkan dalam  Buku Daftar  Fidusia. Bukti dari  pendaftaran  ini  kreditur  akan  menerima  Sertifikat  Jaminan  Fidusia, serifikat  ini  dapat  digunakan  sebagai  bukti  bahwa  penerima  fidusia memiliki hak atas benda jaminan fidusia tersebut.
Setelah dilakukan pendaftaran Pasal 5 UUJF juga mengatur perlunya pembebanan  benda  jaminan  fidusia  yang  dituangkan  dalam  suatu  akta notaril  dalam  bahasa  Indonesia  berupa  Akta  Perjanjian  Fidusia.  Hal  ini dilakukan agar prinsip kepastian hukum dapat diberikan kepada pemberi fidusia, penerima fidusia, maupun pihak ketiga. Pendaftaran yang menjadi kewajiban  dari  kreditur  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi kreditur  ketika  debitur  melakukan  wanprestasi,  yaitu  berkaitan  dengan ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur pada pasal 35 dan 36 UUJF.
b. Kerugian bagi debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  melakukan pengalihan benda jaminan fidusia, salah satunya karena alasan ekonomi, yaitu mereka merasa kesulitan tidak bisa membayar angsuran kredit mobil, sehingga debitur beranggapan dari pada mobil ditarik pihak kreditur, maka debitur  memilih  untuk  mengover  kredit  kepada  pihak  lain  dengan perjanjian  pengembalian  ganti  uang  muka  yang  disepakati  tanpa persetujuan dari kreditur. Pasal 23 ayat (2) UUJF telah mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan tanpa  persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia.  Akibat  hukum  dari peralihan  itu  terdapat  di  Pasal  36  UUJF  yang  menegaskan  bahwa  jika pengalihan  dilakukan  oleh  pemberi  fidusia  maka  akan  dipidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-
c. Kerugian bagi kreditur jika benda objek jaminnanya beralih
Dengan konsep pengalihan jaminan fidusia maka sudah sepantasnya pihak pemberi fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada pada  kekuasaanya.  Kenyataanya  sangat  mungkin  benda  jaminan  fidusia berpindah penguasaanya kepada pihak ketiga, hal ini menjadikan penerima fidusia  menjadi  pihak  yang  tidak  diuntungkan,    karena  benda  jaminan sudah tidak dalam kekuasaan pemberi fidusia. Pengalihan benda jaminan tanpa seijin kreditur menyebabkan kerugian pada pihak penerima fidusia, hal ini disebabkan karena penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi benda  jaminan  fidusia,  sehingga  dapat  dikatakan  penerima  fidusia  akan mengalami kerugian sejumlah sisa hutang pemberi fidusia. 5
d. Kerugian bagi pihak ketiga yang menerima peralihan objek jaminan fidusia Terlepas  dari  apakah  pihak  ketiga  tersebut  mengetahui  atau  tidak mengetahui bahwa barang yang dialihkan telah dijadikan jaminan fidusia atau  tidak,  pihak  ketiga  tersebut  tidak  dilindungi  oleh  hukum.  Hal  ini disebabkan  karena  pada  prinsipnya  ketentuan  mengenai  larangan mengalihkan  benda  jaminan  fidusia  telah  diatur  dalam  undang-undang (Pasal 23 ayat (2) UUJF). Fidusia yang telah didaftarkan bersifat publisitas, yang  dengan  kata  lain  semua  orang  dianggap  mengetahui  benda  yang menjadi  jaminan  fidusia,  karena  setiap  jaminan  fidusia  tersebut  dapat diakses oleh masyarakat, sehingga semua orang dapat memeriksa barang yang dialihkan tersebut  merupakan objek fidusia atau tidak. Pendaftaran fidusia    ini  juaga  diharapkan  dapat  memebrikan  kemudahan  bagi  pihak ketiga  dalam  hal  mencocokkan  barang  tersebut  melalui  ciri-ciri  yang melekat pada benda yang dialihkan sehingga ketika pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia harus memikul risiko kerugian sendiri. 6
e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015
Peristiwa hukum yang terjadi antara PT. B selaku penggugat dan Tuan
An selaku tergugat adalah Tuan An selaku tergugat membeli 1(satu) unit mobil truck merk mitsubshi dengan No.Pol B9321 OJ, tahun 2007, warna kuning, nomor mesin : 4D34T-C71881, nomor rangka: MHMFE74P4K004541 sebagaimana tersebut dalam Perjanjian
Pembiayaan Nomor 03-424-20098 tanggal 28 Mei 2011 untuk jagka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 5.929.250 (lima  juta  sembilan  ratus  dua  puluh  sembilan  ribu  dua  ratus  lima  puluh rupiah) per-bulannya, terhitung sejak 28 Juni 2011 sampai 28 Mei 2015 dengan  totl  angsuran  fasilitas  kredit  sebesar  Rp.  284.604.000  (dua  ratus
5 Wawancara dengan kepala cabang FIF Pamularsih.
6 J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 245
delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu) dan truck tersebut telah bertitel  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dengan  Nomor  :  W8-0083810 AH.05.01.TH.2001/STD  yang  dikeluaran  oleh  Departemen  Hukum  dan HAM –RI Kanwil Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011.
Awalnya  tergugat  lancar  dan  tertib  membayar  angsuran  selama  6 bulan pertama, akan tetapi memasuki angsuran ke-7 tidak lagi memenuhi kewajibannya  uantuk  membayar  angsuran.  Tergugat  telah  berulang  kali diperingati oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannnya, dan mengatakan truck tersebut telah dialihkan kepada orang  lain,  tanpa  izin  penggugat  dan  truck  tersebut  tidak  diketahui  lagi keberadaannya.  Penggugat  merasa  bahwa  tergugat  tidak  lagi  memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kredit 1 unit truck tersebut hingga lunas, atas kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan  dan  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri Tasikmalaya.

## Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  Majelis  Hakim  pengadilan  Negeri  Tasikmalaya sebelum memutus pokok perkara adalah sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  alasan  kasasi  terdakwa  tersebut  tidak  dapat dibenarkan,  karena  Judex  Facti  Pengadilan  Tinggi  yang  menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan memperbaiki amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri bahwa amar perintah  supaya  terdakwa  ditahan  tidak  perlu  dicantumkan  dalam  amar putusan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
Menimbang,  bahwa  putusan  Judex  Facti  telah  mempertimbangkan fakta  hukum  yang  relevan  secara  yuridis  sesuai  fakta  hukum  yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia kepada  PT.B  untuk  pinjaman  pembiayaan  1  (satu)  unit  mobil  Truk Mitsubshi No.Pol. B 9321 OJ, dan setelah mencicil selama 2 (dua) kali, terdakwa  tanpa  izin  tertulis  PT.  B  mengalihkan  objek  jaminan  Truk Mitsubishi No.Pol B 9321 OJ kepada saksi R, selanjutnya saksi R tanpa izin  tertulis  mengalihkan  lagi  objek  jaminan  tersebut  kepada  At.  Dan karenanya  harus  dinyatakan  bahwa  pertimbangan  Judex  Facti  dalam perkara in casu telah tepat dan benar;
Menimbang,  bahwa  selain  itu  alasan  kasasi  terdakwa  berkenaan dengan  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan  tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan  tingkat  kasasi  hanya
berkenaan  dengan  tidak  diterapkannya  suatu  peraturan  hukum  atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan  undang-undang,  dan apakah  Pengadilan  telah  melampaui  batas  wewenangnya,  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  253  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Menimbang, tergugat membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- dan cicilan selama 48 bulan atau 4 tahun dengan cicilan Rp. 5.925.250,-.
Menimbang, bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana yang oleh Judex Facti dinyatakan dalam amar putusan in casu, perlu diperbaiki karena  amar  putusan  Judex  facti  (Pengadilan  Tinggi)  yang  berbunyi “Pemberi  fidusia  yang  mengalihkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  yang  dilakukan  tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” adalah bentuk kata  benda,  padahal  yang  dimaksud  dalam  kualifikasi  dalam  perkara  in casu  adalah  perbuatan  terdakwa,  atau  terdakwa  telah  melakukan  tindak pidana  “Mengalihkan  atau  menggadaikan  objek  jaminan  fidusia  tanpa persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia”  yang  berupa  kata  kerja, sebagaimana akan dinyatakan dalam putusan ini;
Menimbang,  bahwa  namun  putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung Nomor  241/Pid/2013/PT.Bdg  tanggal  25  Juli  2013  yang  memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 174/Pid.B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka permohonan  kasasi  tersebut  harus  ditolak  dengan  memperbaiki  amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dipidana,  maka  harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  dan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## Amar Putusan
Menyatakan tergugat An telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  “MENGALIHKAN  ATAU  MENGADAIKAN OBJEK  JAMINAN  FIDUSIA  TANPA  PERSETUJUAN  TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA”.
Menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan pidana penjara selama 11 (sebelas)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  bendel  surat  perjanjian pembiayan  dengan  penyerahan  hak  milik  secara  fidusia.  1  (satu)  bendel surat  kuasa  pembebanan  jaminan  fidusia,  1  (satu)  lembar  surat  kuasa penarikan dan penjualan kendaraan merk Mitsubshi FE74 MT, jenis truck,
No.Pol B 9321 OJ tahun 2007 warna kuning, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia,  1  (satu)  bendel  sertifikat  jaminan  fidusia,  1(satu)  buah  BPKB kendaraan  merk  Mitsubshi  FE74  No.pol.  B  9321  OJ  BPKB  No.  E No.6509056. seluruhnya dikembalikan kepada PT. B
Membebankan  terdakwa  tesebut  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## Pembahasan
Dalam hal memutuskan suatu perkara beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasinya, hal ini didasarkan pada teori klasik. Pada teori klasik menyatakan jika suatu perjanjian  belum  memenuhi  syarat  hal  tertentu,  maka  belum  ada  suatu perjanjian  sehingga  belum  lahir suatu  perikatan  yang  mempunyai  akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi. Di Negara yang menganut common law system , seperti Amerika Serikat,  pengadilan  menerapakan  doktrin promissory  estoped untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  yang  dirugikan  karena percaya dan menaruh pengharapan (reasonably relied) terhadap janji-janji yang  diberikan  lawannya  dalam  tahap  pra  kontrak (preliminiary negotiation ).
Perlu kita ketahui menurut Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya,  perjanjian  tersebut  juga  tidak  dapat  dibatalkan  tanpa persetujuan  kedua  belah  pihak,  dan  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad baik. Karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang maka perjanjian tersebut  mempunyai  kekuatan  yang  memaksa  serta  memberi  kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Para pihak tersebut wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu berupa sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian,
dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang perjanjian.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015 memutuskan bahwa Tuan An terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan atau mengadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia”.  Putusan  Mahkamah  Agung disini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 174/Pid.B/2013/PN/Tsm  tanggal 25 April 2013 yang juga memutuskan bahwa Tuan An terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  mengalihkan  benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat  (2)  UUJF  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima fidusia.
Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memutuskan bahwa telah terjadi pembiayaan  fasilitas  kredit  untuk  pembelian  1  (satu)  unit  truck  merk Mitsubishi,  sebagaimana  dalam  perjanjian  pembiayaan  nomor  03-424- 20090  tanggal  28  Mei  2011  untuk  jangka  waktu  pembayaran  48  bulan terhitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 dengan total angsuran fasilitas kredit sebesar Rp. 284.604.000. Jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor wilayah Tasikmalaya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.
Gugatan ini muncul ketika Tuan An tidak memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan kredit 1 unit truck kepada pergugat pada angsuran ke-7, terlebih  setelah  dilakukan  pemeriksaan  diketahui  bahwa  truck  tersebut ternyata telah hilang atau tidak diketahui lagi keberadaannya karena telah dialihkan  kepada  orang  lain.  Sehingga  permasalahan  yang  ada  adalah debitur  mengalihkan  objek  jaminan  tanpa  persetujuan  kreditor.  Dalam kasus ini terdapat dua perbuatan melawan hukum:
1. Tergugat  tidak  membayar  cicilan  kredit  1  unit  truck,  perbuatan  ini termasuk perbuatan wanprestasi.
2. Tergugat mengalihkan 1 unit truck kepada orang lain tanpa persetujuan kreditur, perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.
Pendaftaran objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan  kreditur  memiliki  sertifikat  jaminan  fidusia  merupakan peristiwa hukum  yang sah. Pengadilan menyatakan bahwa PT. B adalah pemilik  sah  atas  obyek  perkara.  Hal  yang  menjadi  dasar  putusan
Pengadilan  Negeri  adalah  Tuan  An  mengakui  telah  mengalihkan  obyek jaminan tersebut tanpa seijin PT.B sebagai penerima fidusia atau pemilik benda,  dimana  negara  memberikan  akibat  hukum  terhadap  debitor  yang mengalihkan  objek  jaminan  yang  telah  didaftarkan.  Selain  itu,  hakim menyatakan bahwa Tuan An telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tuan An dengan menjatuhkan pidana terhadap Tuan An dengan  pidana  penjara  selama  11  (sebelas)  dan  denda  sebesar  Rp 1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dengan  ketentuanapabila  denda  tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  pendaftaran disini memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses  terjadinya  perjanjian  fidusia,  selain  itu  pendaftaran  disini  juga merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Karena hak  kebendaan  baru  lahir  ketika  dilakukannya  pendaftaran,  sehingga mendudukan  kreditur  menjadi  kreditur preferen dengan  segala  hak istimewa yang diberikan undang-undang 7 . Hal ini dijamin dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa kreditor wajib mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, dari pendaftaran ini Pasal 14 ayat (1) UUJF mengatakan bahwa kreditor akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterima oleh kreditur berdasarkan Pasal  15ayat  (2)  UUJF  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kata lain ketika terjadi sengketa di pengadilan, alat bukti terpenting yang  harus  dimiliki  dan  dapat  memperkuat  posisi  kreditor  sebagai pemegang  hak  kepemilikan  dalam  hal  ini  adalah  sertifikat,  dimana sertifikat  ini  nantinya  berfungsi  sebagai  bukti  bahwa  penerima  Fidusia memiliki hak kepemilikan fidusia atas objek jaminan tersebut.
Berkaitan dengan tindakan pengalihan  yang memungkinkan adanya ancaman sanksi pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 372 KUHP  yang menyatakan bahwa:
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki  barang sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain, tetapi  yang  ada  pada  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam karena pengelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilaran ratus rupiah.
7 D.Y  Witanto,2015, Hukum  Jaminan Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen, Mandar Maju, Bandung, hlm. 174.

## Ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa :
Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memalsukan,  mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5(lma)  tahun  dan  denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :
Pemberi  fidusia  yang  megalihkan,  mengadaikan  atau  menyewakan bendayang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Putusan  Mahkamah  Agung  berkaitan  dengan  menjatuhkan  sanksi pidana berdasarkan  Pasal  36  UUJF  menurut  penulis  sudah  tepat,  hal  ini berkaitan  dengan  adanya  asas  hukum  lex  specialis  derogat  lex  generalis yang  artinya  ketentuan  yang  lebih  khusus/spesifik  menutup  keberlakuan norma  hukum  yang  bersifat  umum/general.  Maka  secara  teoritis  KUHP sudah  tidak  dapat  lagi  diberlakukan  terhadap  perkara  jaminan  fidusia, mengingat Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spresifik oleh Pasal 35 UUJF (dengan ancaman  pidana  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima) tahun, dan Pasal 372 KUHP tentang pengelapan telah diatur secara spesifik dalam Pasal 36 UUJF dengan ancaman paling lama 2 (dua) tahun.
Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat pelanggaran dan  ketidaksesuaian  dalam  melakukan  isi  perjanjian.  Hal  ini  didasarkan pada  Pasal  23  ayat  (2)  UUJF  dimana  pada  pasal  tersebut  menyatakan bahwa  pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang  tidak  merupakan  benda  persediaan,  kecuali  dengan  persetujuan tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia,  dan  pada  Pasal  36  UUJF diatur juga bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  Jadi  penulis  sependapat  dengan  Putusan  hakim  Tasikmalaya bahwa  debitor  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dikarenakan perbuatannya  bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  atau  bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.
Seperti  apa  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  tujuan diadakannya  perjanjian  adalah  untuk  memperoleh  hasil  akhir  bagi  para pihak  berupa,  pemanfaatan,  penikmatan  dan  pemilikan  benda  atau  hak kebendaan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  para  pihak.  Hal  ini  dilakukan karena  pemenuhan  kebutuhan  tidak  akan  tercapai  jika  tidak  dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara para pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak tersebut sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.
Namun, apabila pihak debitor tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek  jaminan  fidusia  yang  telah  dialihkan  kepada  pihak  ketiga,  maka kreditor  dapat  melakukan  verifikasi  lapangan  dan  pemeriksaan  jaminan. Sehingga  jelas  bahwa  akibat  hukum  debitor  yang  mengalihkan  objek jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yaitu dengan melunasi  tagihan  yang  sudah  diperjanjikan  atau  menarik  objek  jaminan fidusia,  serta  ganti  kerugian  akibat  objek  jaminan  fidusia  yang  telah dialihkan.
Ketentuan  mengenai  larangan  mengalihkan  objek  jaminan  fidusia telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF dan Pasal 36 UUJF dimana pada pasal  tersebut  ditegaskan  bahwa  akibat  hukum  debitor  yang  melakukan pengalihan jaminan fidusia adalah dengan memidanakan debitor tersebut, namun seringkali upaya tersebut dinilai sangat memberatkan pihak debitor. Sehingga,  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  setiap perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik.  Sehingga  seorang kreditor  dalam  melaksanakan  haknya  harus  memperhatikan  kepentingan debitor  dalam  situasi  tertentu.  Jika  kreditor  menuntut  haknya  pada  saat yang  paling  sulit  bagi  debitor  mungkin  kreditor  dapat  dianggap
melaksanakan kontrak tidak dengan iktikad baik. Namun jika yang menjadi penyebab  objek  jaminan  fidusia  dialihkan  adalah  karena  debitor membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya maka kreditor dapat menyita atau bahkan mengambil objek jaminan tersebut.
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Benda Jaminannya Beralih
Perlindungan hukum yang dimaksud dalam UUJF adalah      Ketentuan mengenai perlunya pendaftaran fidusia yang dibuat dengan tujuan agar benda yang dijadikan objek dapat diketahui sebagai barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia, sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengkaim benda tersebut pihak lain ini dapat mengetahui  melalui  pengumuman (adanya asas publisitas). Namun jika penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang (sekalipun telah memperoleh kuasa dari pemberi fidusia), maka apabila terjadi pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka tindakan tersebut masuk  dalam  lingkup  perdata.  Tetapi  jika  penerima  fidusia  mendaftarkan jaminan  fidusia  pada  instansi  yang  berwenang  maka  pemberi  fidusia  dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 UUJF.
Selain itu jika kreditor tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, ketika terjadi pengalihan tanpa seijin kreditor, kreditor tidak memiliki hak preferent melainkan hanya dianggap debitor melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan. Namun jika kreditor mendaftarkan objek jaminan fidusia maka  hak preferent itu  dapat  diperoleh  oleh  kreditur,  dimana  pada  hak preferent kreditur disini nantinya akan membuat kreditur memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil  eksekusi benda jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang didapat kreditur setelah melakukan pendaftaran tidak akan hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi. Karena benda fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia (asas droit de suite ).
Ada banyak alasan mengapa orang mengajukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, salah satunya adalah karena keterbatasan dana dalam membeli sebuah  barang/kendaraan  secara  tunai.  Pada  praktiknya,  jaminan  berupa jaminan  fidusia  ini  cukup  banyak  digunakan  dalam  pembelian  sebuah kendaraan, khususnya mobil.
Proses yang harus dilakukan oleh calon debitor pun bisa dibilang cukup mudah yaitu dengan datang ke dealer; memilih barang mana yang akan menjadi objek jaminan kredit; kemudian diikuti dengan memberikan beberapa syarat berupa foto copy KTP (jika sudah berkeluarga maka diperlukan KTP suami dan istri), foto copy  Kartu Keluarga, foto copy slip gaji dan juga foto copy
rekening llistrik; yang dilanjutkan dengan survey dari pihak kreditur kepada pihak  debitur,  dan  jika  semuanya  telah  sesuai  maka  tanda  tangan  kontrak perjanjianpun dapat dilakukan dan barang akan dikirim kepada debitur. Yang nantinya  diikuti  dengan  pendaftaran  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang diikuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.  Artinya,  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  harus mengindahkan substansi perjanjian atau kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan  yang  teguh  atau  kemauan  baik  dari  para  pihak.  Namun  jika dikemudian  hari  ditemukan  adanya  iktikad  tidak  baik  dari  salah  satu  pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian  maka  pihak  yang  beriktikad  baik  akan  mendapat  perlindungan hukum.
Seperti  yang  terjadi  di  Tasikmalaya  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  220K/Pid.Sus/2015  yang  menyatakan  bahwa  telah  terjadi pengalihan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia kepada orang lain yaitu Sdr.  R  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia  yaitu  PT.B.  Putusan Mahkamah  Agung  ini  memperkuat  apa  yang  telah  dijelaskan  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Tasikmalaya  Nomor  174/Pid.B/2013/PN.Tsm  tanggal  25 April  2013  yang  memutuskan  bahwa  Tuan  An  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  mengalihkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT.B.
Terbitnya  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  didapat  ketika  kreditur melakukan  pendaftaran  benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  merupakan peristiwa  hukum  yang  sah.  Pengadilan  menyatakan  bahwa  PT.  B  sebagai pemegang hak milik yang sah atas benda jaminan fidusia. Hal yang menjadi dasar  putusan  Pengadilan  Negeri  Tasikmalaya  adalah  bahwa  hukum  harus memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  pada  kreditur  sebagai  pemegang hak kepemilikan benda jaminan fidusia, dimana negara memberikan jaminan adanya perlindungan terhadap kreditor yang telah mendaftarkan benda  yang dibebani jaminan fidusia. Selain itu, hakim menyatakan bahwa Tuan An telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menghukum  Tuan  An  untuk menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada PT. B.
Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat bahwa dalam putusan hakim pengadilan  negeri  dengan  jelas  menyatakan  perlindungan  hukum  terhadap kreditur sebagai pemegang hak kepemilikan atas benda jaminan yang dialihkan debitur  tanpa  seijin  kreditur,  yang  hak  kepemilikannya  dapat  dibuktikan dengan  sertifikat  jaminan  fidusia,  sertifikat  ini  diperoleh  kreditur  ketika
kreditur  memenuhi  bunyi  Pasal  11  ayat  (1)  UUJF  yang  berkaitan  dengan kewajiban kreditur untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.
Mengacu  pada  ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan  kreditur  yang  telah mendaftarkan  benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  telah  mendapat kepastian  dan  perlindungan  hukum  atas  benda  jaminan  yang  berada  pada penguasaan debitur, yang artinya bahwa benda jaminan yang telah didaftarkan tidak dapat dibatalkan dengan cara apapun oleh pihak ketiga, hal ini disebabkan kreditur  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sebagai  pemegang  sah  hak  kepemilikan  atas  objek  jaminan fidusia,  maka  secara  otomatis  hak  kepemilikan  telah  beralih  dari  debitur sebagai pemberi fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.
Penulis  berpendapat  perlindungan  hukum  yang  diterima  pada  kreditur yang  telah  melakukan  pendaftaran  benda  yang  dibebani  jaminan  fidusia berdasarkan  pada  Pasal  20  UUJF  adalah  berlaku  asas  droid  de  suite  yang artinya  benda  jaminan  fidusia  yang  telah  didaftarkan  tetap  mengikuti  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun  benda  tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.  Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  jaminan  fidusia  mempunyai sifat kebendaan , kecuali pengalihan pada benda persediaan yang menjadi objek jaminan  fidusia  maka  asas  ini  tidak  dapat  diterapkan,  namun  debitur  harus mengantinya dengan benda yang sama nilainya.
Pendaftaran  disini  tidak  hanya  berakibat  pada  bendanya  saja melainkan juga terhadap krediturnya, dimana ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia menurut Pasal 27 ayat (1) UUJF kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Maksud dari kreditur preferen disini adalah sekalipun  debitur  mengalami  kepailitan  maka  kreditur  tetap  mendapatkan haknya, karena dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang terjadi adalah pengalihan  hak  kepemilikan  objek  jaminan  fidusia.  Hak  kepemilikan  ini mengakibatkan  kreditur  akan  disebut  sebagai  pemilik  dari  objek  jaminan sampai  terjadi  pelunasan  piutang  debitur,  sehingga  kreditur  dapat  menarik benda jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi pada debitur.
Keputusan  majelis  hakim  untuk  menghukum  Tuan  An  mengembalikan truk  tersebut  dengan  itikad  baik  kepada  PT.  B  menurut  penulis  adalah keputusan  yang  tepat  dan  dapat  memecahkan  persoalan  apabila  debitur melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Karena  pada  dasarnya  konsekuensi terhadap  perbuatan  melawan  hukum  adalah  ganti  rugi  berupa  pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan yang melawan hukum tersebut.

## 67 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019
Ini artinya Tuan An harus mengembalikan truk kepada PT.B seperti keadaan awal sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan.
Penulis menyimpulkan perlindungan hukum yang telah dipaparkan diatas hanya dapat dilakukan jika kreditur mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, namun, jika kreditur tidak mendaftarkan benda yang dibebani dengan  jaminan  fidusia  sekalipun  telah  mendapat  kuasa  dari  debitur  maka kreditur  hanya  dapat  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  tersebut  untuk melakukan pelunasan terhadap utang dari debitur tersebut.
3. Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Kreditur  Atas  Terjadinya Peralihan Jaminan Fidusia Tanpa Seijin Kreditur
Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara Tuan An selaku debitur dan PT.B selaku kreditur  yang dalam pelaksanaanya objek jaminan tersebut dialihkan tanpa seijin kreditor pada saat pelaksanaan perjanjian kredit masih berlangsung. Peralihan ini tentunya menimbulkan permasalahan, karena objek jaminan  yang  seharusnya  dijadikan  pegangan  bagi  kreditur  dalam  hal pengamanan  penyaluran  kredit  maupun  dalam  hal  pengambilan  pelunasan piutangnya  apabila  debitur  pemberi  jaminan  fidusia  wanprestasi  ketika melaksanakan  pembayaran  hutang-hutangnya,  tidak  dapat  dieksekusi  oleh kreditor karena benda tersebut telah beralih kepada pihak ketiga.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 174/Pid.B/2013/PN.Tsm yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan telah dialihkan Tuan An  tanpa  seijin  PT.B,  sehingga  upaya  hukum  yang  dilakukan  PT.B  selaku kreditur adalah menempuh jalur hukum  yaitu berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa surat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia; surat kuasa pembebanan jaminan fidusia; surat kuasa penarikan dan penjualan kendaraan; akta jaminan fidusia; sertifikat jaminan fidusia; BPKB yang seluruhnya dikembalikan kepada PT.B sehingga dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang sudah beralih.
Penulis berpendapat dengan didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia menyebabkan perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian yang sah, sehingga ketika debitur telah mengalihkan kepada pihak ketiga objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, dan perbuatan tersebut telah diakui oleh pihak  debitor  maupun  pihak  ketiga,  maka  kreditor  dengan  dasar  perjanjian konsumen dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut, dan apabila dirasa perlu maka kreditor  dapat  meminta  bantuan  kepada  kepolisian.  Karena  pada  jaminan fidusia  debitor  menguasakan  atau  memberikan  surat  kuasa  kepada  kreditor
untuk  bertindak  sebagai  kuasa  konsumen  dalam  hal  pemutusan  perjanjian untuk  tujuan  pemilikan  kembali  dan  penjualan  kembali  barang  untuk memenuhi  jumlah  hutang  oleh  debitor  kepada  kreditor.  Berdasarkan  alasan tersebut kreditor berhak meminta, mengambil atau menarik kembali kendaraan dari pihak debitor atau pihak lain yang menguasainya.
Penulis  menyimpulkan  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  memperkuat Putusan Pengadilan Negeri untuk mengembalikan barang bukti kepada PT. B menurut  penulis  sudah  tepat.  Hal  ini  didasarkan  pada  telah  dilakukannya pendaftaran  oleh  kreditur  terhadap  benda  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF ketika kreditor telah melakukan pendaftaran  benda  jaminan  fidusia,  menyebabkan  kreditur  memiliki  hak kepemilikan  secara  sah  terhadap  benda  jaminan  fidusia,  sehingga  ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk mengambil benda yang  telah  didaftarkan  dengan  jaminan  fidusia.  Karena  jaminan  fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dimana  benda  yang  hak  kepemilikannya  telah  beralih  dari  debitor  kepada kreditor, tetap dikuasai oleh debitor.

## D. Kesimpulan
Akibat hukum  yang ditimbulkan ketika terjadi  peralihan tanpa seijin dari kreditur  berupa  sanksi  pidana,  namun  sanksi  ini  hanya  dapat  dikenakan  jika debitur  memenuhi  bunyi  Pasal  11  ayat  (1)  UUJF.  Pasal  11  ayat  (1)  UUJF  ini mengatakan  bahwa  benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  Fidusia  wajib didaftarkan, sehingga ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF  yang mengatur  bahwa pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan  kepada  pihak  lain  benda  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia,  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima  fidusia.  Dan  jika  ketentuan  tersebut  dilanggar  maka  pemberi  fidusia dapat  dikenai  sanksi  pidana  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  35  dan  36  UUJF. Berkaitan dengan adanya asas lex specialis derogat lex generalis, sehingga yang dikenakan adalah pasal pidana berdasarkan UUJF dan bukan berdasarkan KUHP. Namun jika objek jaminan tidak didaftarkan maka debitur hanya dapat dikenai saksi  perdata  saja,  yang  berkaitan  dengan  wanprestasi  pada  perjanjian  diantara para pihak.
Proses  perlindungan  hukum  bagi  kreditor  ketika  terjadi  peralihan  benda jaminan tanpa sepengetahuan kreditor berdasarkan Pasal 11 adalah dengan cara mendaftarkan  benda jaminan  fidusia  yang  didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran fidusia. Hal ini disebabkan tanpa adanya pendaftaran fidusia maka asas publisitas yang diatur dalam Pasal 18 tidak dapat diterapkan. Asas droit de suite pada Pasal 20  yang  mengatakan  jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda  dalam  tangan

## 69 | Notary Law Research Vol 1, No 1, 2019
siapapun benda tersebut berada juga tidak dapat diterapkan, dimana pada pasal ini memberikan kepastian hukum kepada kreditor ketika debitur mengalami pailit.
Upaya hukum yang dilakukan pihak PT. B sebagai kreditur atas peralihan benda jaminan fidusia adalah akan dilakukan eksekusi benda jaminan fidusia atas dasar  akta  fidusia,  namun  jika  benda  itu  sudah  tidak  diketahui  keberadaannya maka  kreditur  yang  telah  melakukan  pendaftaran  benda  jaminan  fidusia  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan pasal 35 UUJF.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang  Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsepsi  Penerapan  Azas  Pemisahan Horizontal , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
D.Y  Witanto,2015, Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bandung
H.Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
J. Satrio, 1993, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Salim  HS,  2004, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## PERUNDANG-UNDANGAN :

## Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2013  Tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara Online
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia