TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG  PENGHADAPNYA MEMPERGUNAKAN IDENTITAS PALSU DI KOTA PEKANBARU

## RAHMAD HENDRA
Jalan Hang Jebat Gg Kadiran No. 5 Pekanbaru
Abstrak Abstract Notaris adalah pembela kebenaran dan   keadilan   sehingga   para penegak hukum harus menjalankan   dengan   itikad   baik dan   ikhlas,   sehingga   profesi hukum   merupakan   profesi terhormat   dan   luhur   ( officium nobile ). Banyaknya   notaris membuat persaingan antar notaris semakin   ketat   dan   terkadang membuat   notaris   kurang   berhati- hati dalam menjalankan profesinya. Makalah ini menyimpulkan   bahwa   Notaris bertanggungjawab   atas   apa   yang disaksikan,   yakni   yang   dilihat, didengar   dan   juga   dilakukan sendiri   oleh   notaris   sebagai pejabat   umum   di   dalam menjalankan   jabatannya.   Notaris tidak bertanggung  jawab  jika  ada keterangan  dan  dokumen  yang tidak benar dari penghadap.
Notary is a defender of truth and justice  so   that  law   enforcement should   be  run  in   good   faith  and sincerity,  so   that  the   legal profession  is   an  honorable  and noble profession (officium nobile). The   number   of  notaries  create tighter competition   between notaries  and  notary  sometimes make  less   careful  in  their profession.  The   paper   concludes that the  notary  is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official  in  the  run  position. Notaries  are   not   responsible  if any  information   and   documents from a client that is not true.

## Kata Kunci : Notaris, akta, identitas

## A. Pendahuluan
Hukum   merupakan   bagian   yang   tidak   dapat   dipisahkan   dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum ( ubi societas ibi ius ). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum   berupaya   menjaga   dan   mengatur   keseimbangan   antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama
agar   tidak   terjadi   konflik.   Kehadiran   hukum   justru   mau   menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur ( officium nobile ). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah   semestinya   merasakan   profesi   ini   sebagai   pilihan   dan   sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. 1
Begitu   juga   dengan   profesi   Notaris   yang   memerlukan   suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi,   bahkan   merupakan   suatu   hal   yang   wajib   sehingga   akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. 2
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan   penting   dalam  setiap   hubungan   hukum   dalam   kehidupan masyarakat.   Dalam   berbagai   hubungan   bisnis,  kegiatan   di   bidang perbankan,   pertanahan,   kegiatan   sosial,   dan   lain-lain,   kebutuhan   akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya  tuntutan   akan   kepastian   hukum   dalam   berbagai hubungan   ekonomi   dan   sosial,   baik   pada  tingkat   nasional,   regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara  jelas hak dan   kewajiban,   menjamin   kepastian   hukum,   dan   sekaligus   diharapkan pula   dapat  dihindari   terjadinya   sengketa.   Walaupun   sengketa   tersebut tidak dapat dihindari, dalam  proses penyelesaian sengketa tersebut, akta
1 Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.
2 Liliana   Tedjosaputro, Etika   Profesi   Notaris   dalam   Penegakan   Hukum Pidana , PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 4.
otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 3
Suatu   akta   adalah   otentik,   bukan   karena   penetapan   undang- undang,  akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.   Otentisitas   dari   akta   Notaris   bersumber   dari   Pasal   1 UndangUndang   Nomor     30     Tahun     2004  Tentang  Jabatan   Notaris (selanjutnya disebut UUJN),  di  mana Notaris dijadikan sebagai ”pejabat umum”,   sehingga   akta   yang  dibuat   oleh   Notaris   dalam   kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang- undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di   hadapan   pejabat   umum,  seperti   yang   dimaksud   dalam   Pasal   1868 KUHPerdata.
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
1.     Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2.   Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3.  Bahwa   akta   itu   dibuat   dihadapan   yang   berwenang   untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  sejauh  pembuatan  akta otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan   perundang-undangan   dalam  rangka   menciptakan   kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,   tetapi   juga   karena   dikehendaki   oleh   pihak   yang berkepentingan  untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi
3 Republik   Indonesia, Penjelasan   Atas   Undang-Undang  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris , TLNRI Nomor 4432.
kepastian,   ketertiban,   dan  perlindungan   hukum   bagi   pihak   yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 4
Dalam   melaksanakan   tugasnya   membuat   akta   otentik,   seorang notaris   wajib   menjalankan   ketentuan   dalam   UUJN.   Notaris   diwajibkan untuk  bertindak   jujur,   saksama,   mandiri,   tidak   berpihak,   dan   menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan proswedur untuk membuat akta otentik.
Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta   adalah   meminta   dokumen-dokuman   atau   surat-menyurat   yang diperlukan  untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris )   adalah   tanda   pengenal   atau   Kartu   Tanda   Penduduk   (KTP). Notaris   harus   memastikan   penghadap   sudah   cakap   untuk   melakukan perbuatan hukum dlam akta yang akan dibuat.
Persyaratan   yang   harus   dipenuhi   oleh   penghadap   diatur   dalam Pasal 39 UUJN yaitu sebagai berikut :
Pasal 39 (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap   harus   dikenal   oleh   Notaris   atau   diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.
4 Ibid.
Notaris   di   Kota   Pekanbaru   pada   saat   ini   berdasarkan   data   dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru sudah memenuhi bahkan   melebihi   kuota   atau   formasi   yang   ditetapkan   untuk   kota Pekanbaru yaitu sebanyak 123 orang. 5
Banyaknya   notaris   membuat   persaingan   antar   notaris   semakin ketat   dan   terkadang   membuat   notaris   kurang   berhati-hati   dalam menjalankan profesinya. Diantaranya kekurang hati-hatian tersebut yaitu notaris sangat memudahkan penghadap dalam hal identitas. Penghadap yang   ingin   mempergunakan   jasa   notaris   haruslah   memberikan   bukti identitas yang benar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang   asli   dan   memberikan   fotokopinya   kepada   notaris.   Namun   dalam beberapa   kasus   yang   terjadi   penghadap   langsung   memberikan   fotokopi tanpa   menunjukkan   identitas   asli   dan   notaris   juga   tidak   memeriksa kecocokan   fotokopi   tersebut   dengan   yang   asli.   Karenanya   banyak penghadap yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya atau identitas palsu. Akibatnya bermunculan permasalahan-permasalahan akibat akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan KTP palsu tersebut.
Berkaitan   dengan   hal   tersebut,   bagaimanakah  tanggungjawab notaris   terhadap   Akta   Otentik   yang   penghadapnya   mempergunakan identitas   palsu?  Bagaimanakah  pula  kedudukan   Akta   Otentik   yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu tersebut?

## B. Pembahasan.
Notariat   seperti   yang   dikenal   di   Zaman   Republik   der   Verenigde Naderlanden,   mulai   masuk   ke   Indonesia   pada   permulaan   abad   ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus   1620  diangkat   notaris   pertama   di   Indonesia,   yaitu   Melchione Kerchem   yang  berkedudukan   dijakarta,   setelah   pengangkatan   Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia making berkembang dan pada
5 Wawancara dengan ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Ibu Tien Sulasmi
tahun   1650   di   Batavia   hanya  dua   Notaris   yang   diangkat   Notariat   di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya  diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.
Berdasarkan Asas Konkordansi lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu  dengan Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan  yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir Lahirlah Undang-Undang Jabatan   Notaris   (UUJN)   pada   tanggal  6   oktober   2004   yaitu   Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004.
Pengertian Notaris   sebagaimana diatur dalam Pasal 1  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah  sebagai berikut :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta  otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
Dari   pengertian   tersebut   diatas   mengandung   makna   bahwa sepanjang   tidak   ditentukan   pejabat   lain   untuk   membuat   akta   otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.
Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena   untuk   membuat   akta   otentik   bila   tidak   ada   pejabat   lain   yang ditunjuk   oleh   undang-undang,   maka   hanya   notaris   yang   berwenang membuat akta otentik. Menurut Pohan (1996) bahwa : 6
Notaris   Indonesia   tergolong   pada   notaris   latin   yang   menurut Blacks yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena notaris   adalah amaneunsis ,   hanya   mengkonstatir   apa   yang dikatakan   Notarius   in   Roman   Law   adalah   Draughtsman, an amneunsis yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain.
6 Partomuan A. Pohan, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, makalah disajikan   pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15  Juni 1996, di Yogyakarta.
Ciri notaris latin orang atau pihak mana sikap dan kedudukan notaris adalah netral dan tegas.
Notaris     tidak   boleh   membuat   akta   kalau   tidak   diminta.   Akta notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan  undang-undang   yang  berlaku.  Bahkan  untuk   melindungi   agar   akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 38 sampai dengan   Pasal   56  yang   berisikan   peraturan-peraturan   yang   mengatur perihal bentuk dari akta notaris. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa : 7
Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat  memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan   hukum   diantara   para   pihak,   dapat   dibantu   melaliu jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.
Kesimpulannya   kedudukan   dan   fungsi   notaris   berdasarkan   sifat akta yang dibuatnya adalah :
a. Memberikan   bukti   otentik   adanya   keterangan   yang   telah diberikan para pihak kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta   tersebut.   Di   dalam   partis   akta   ini   notaris memastikan   bahwa   benar   para   pihak   telah   memberikan keterangan-keterangan   tersebut   yang   telah   dituangkan dalam akta yang bersangkutan. b. Memberikan   bukti   otentik,   yaitu   bukan   tentang   apa   yang diterangkan   kepada   notaris,   namun   bukti   otentik   tentang perbuatan atau  kenyataan  yang  terjadi  di  hadapan  notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.
7 Koesbiono Sarman Hadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15  Juni 1996, di Yogyakarta, hlm. 7
Tugas dan  wewenang  notaris  jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang   ditunjuk   oleh   undang-undang   untuk   membuat   akta   otentik   yang sebenarnya menurut hemat peneliti pekerjaan membuat akta otentik itu adalah   pekerjaan   pemerintah.   Sedangkan   wewenang   notaris   adalah membuat akta otentik sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 1868 Kitab   Undang-Undang   Hukum   Perdata,   yaitu   akta   yang   dibuat   dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum (undang-undang), dibuat oleh atau   dihadapan   pejabat   umum,   dan   ditempat   dimana   akta   itu   dibuat. Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan   Notaris,   menyatakan   secara   tegas   bahwa   notaris   adalah   satu- satunya   pejabat   umum   ( openbaar   ambtenaar )   yang   berwenang   untuk membuat   akta   otentik,   kecuali   jika   undang-undang   menentukan   lain. Intisari   dari   tugas   dan   wewenang   notaris   bila   dilihat   dari   Peraturan Jabatan   Notaris   hanyalah   membuat   akta,   melegalisasi   akta   di   bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Padahal dalam praktek tugas dan wewenang notaris leibh luas dari apa yang diatur dalam undang- undang. Notaris dalam praktek, yaitu antara lain sebagai ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.
Selain   kewenangannya   untuk   membuat   akta   otentik   dalam   arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga   berdasarkan   dalam   pasal  16   huruf   d   Undang-Undang   Nomor   30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali   terdapat   alasan   yang   mempunyai   dasar   untuk   menolak pembuatannya. 8
8 G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 32
Tanggung jawab notaris bila dilihat dari  Undang-Undang Nomor 30   Tahun   2004   Tentang   Jabatan   Notaris  adalah   sangat  erat  kaitannya dengan   tugas   dan   pekerjaan   notaris.   Dikatakan   demikian   oleh   karena selain   untuk   membuat   akta   otentik,   notaris   juga   ditugaskan   dan bertanggung   jawab   untuk   melakukan   pendaftaran   dan   mensahkan ( waarmerken dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan.
Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan   kepada   pihak-pihak   yang  membuatnya   suatu   pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal   1870   KUHPerdata   yang  menyatakan   bahwa   suatu   akta   otentik memberikan di antara para pihak  beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang   yang   mendapat   hak  daripada   mereka,   suatu   bukti   yang sempurna tentang apa yang dimuat di  dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah  bahwa ia karena undang-undang diberi   wewenang   menciptakan   alat  pembuktian   yang   sempurna,   dalam pengertian   bahwa   apa   yang   tersebut  dalam   otentik   itu   pada   pokoknya dianggap benar.
Hal   ini   sangat   penting   untuk   mereka   yang   membutuhkan   alat pembuktian   untuk   sesuatu   keperluan,   baik   untuk   kepentingan   pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. 9 Notaris tidak hanya berwenang untuk   membuat   akta   otentik   dalam   arti Verlijden ,   yaitu   menyusun, membacakan dan  menandatangani  dan Verlijkden dalam arti membuat akta   dalam   bentuk   yang   ditentukan   oleh   undang-undang   sebagaimana yang   dimaksud   oleh   Pasal   1868   KUHPerdata,   tetapi   juga   berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban   terhadap   Notaris   untuk   memberi   pelayanan   sesuai   dengan ketentuan   dalam   undang-undang   ini,   kecuali   ada   alasan   untuk
9 Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 9.
menolaknya.   Notaris   juga   memberikan   nasehat   hukum   dan   penjelasan mengenai   ketentuan   undang-undang   kepada   pihak-pihak   yang bersangkutan.
Tugas   Notaris  bukan   hanya  membuat   akta,  tapi   juga menyimpannya   dan   menerbitkan  grosse,   membuat   salinan   dan ringkasannya.  Notaris   hanya   mengkonstantir   apa  yang   terjadi   dan   apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3). 10
Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan   untuk   menjalankan   jabatannya   di   daerah   yang   telah ditentukan   dan   ditetapkan   dalam   UUJN   dan   di   dalam   daerah   hukum tersebut   Notaris   mempunyai   wewenang.   Apabila   ketentuan   itu   tidak diindahkan,   akta   yang   dibuat   oleh   Notaris   menjadi   tidak   sah.   Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
c.  Notaris   harus   berwenang   sepanjang   mengenai   tempat, dimana akta itu dibuat;
d.  Notaris   harus   berwenang   sepanjang   mengenai   waktu pembuatan akta itu. 11
Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan   hukum   dari   Notaris,   melainkan   perbuatan   hukum   yang memuat  perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta   otentik.   Notaris   bukan  tukang   membuat   akta   atau   orang   yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi  Notaris dalam menjalankan
10 Sudikno   Mertokusumo, Penemuan   Hukum   Suatu   Pengantar ,   Liberty, Yogyakarta, 1985hlm 123
11 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit , hlm. 49-50.
tugas   jabatannya   didasari   atau   dilengkapi   berbagai  ilmu   pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris   dan   akta   yang   dibuat   dihadapan   atau   oleh   Notaris  mempunyai kedudukan sebagai alat bukti. 12
Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan   untuk   membuat   suatu   perjanjian.   Sebagai   suatu perjanjian   maka  akta   notaris   tunduk   pada   Pasal   1320   Kitab   Undang- undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Akta sebagai alat bukti yang identik kata akta yang dipersamakan dengan surat menurut Pitlo dalam buku M.Isa Arief ditegaskan bahwa : 13
Suatu   surat   adalah   pembawa   tanda-tanda   bacaan,   yang   berarti yang   menerjemahkan   suatu   isi   pikiran.   Atas   bahan   apa dicantumkannya tanda bacaan ini, atas kertas, karton, kayu atau kain   adalah   tidak   penting.   Juga   tidak   penting   apakah   tanda bacaan itu terdiri dari huruf yang kita kenal atau dari huruf cina sekalian, tanda stenografi atau dari tulisan rahasia yang disusun sendiri. Hal ini tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta. Barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.
Dari   pemikiran   Pitlo   yang   dialihbahasakan   oleh   M.Isa   Arief tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang tercantum dalam sutau benda, asalkan   mengandung   pesan   atau   buah   pikiran   yang   tersurat   adalah merupakan   bukti.  Tetapi   tidak   semua   bukti   dapat  dijadikan   alat  bukti. Perihal   pembuktian   tertulis   sebagaimana   tercantum   dalam   Pasal   1904 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat
12 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia ,  PT Refika Aditama, Bandung,2008, hlm. 31
13 Pitlo dalam buku M.Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 51
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris, yakni dibuat oleh atau di hadapan notaris, kecuali ditentukan lain oleh undang.undang.
Menurut   Pitlo   dalam   buku   M.  Isa   Arief  bahwa   akta   mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum. Fungsi ini dapat berupa : 14
1). Syarat menyatakan adanya suatu perbuatan hukum 2). Sebagai alat pembuktian
3). Alat pembuktian satu-satunya
Jadi fungsi dari dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang bahwa ada hal/ peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal mana untuk membedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Sudikno   Mertokusumo   menyatakan   bahwa   fungsi   dari     pada   fakta   itu adalah: 15
a) Akta dapat mempunyai fungsi formil ( formalitas causa ), yang berarti   bahwa   untuk   lengkapnya   atau   sempurnanya   (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta,   sehingga   disini   kita   merupakan   syarat   formil   untuk adanya suatu perbuatan hukum.
b)
Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti ( probationis causa ).   Jadi   jelas   bahwa   itu   dibuat   sejak   semula   dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya   suatu   perjanjian   dalam   bentuk   akta   tu   tidak membuat   sahnya   perjanjian   tetapi   hanyalah   agar   dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.
Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat  keterangan   tentang   kejadian-kejadian   atau   hal-hal   yang merupakan dasar dari  suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : 16
14 Pitlo dalam buku M.Isa Arief…, Op.Ccit., hlm. 54
15 Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta,1985, hlm. 126
16 R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1986, Hlm 475.

## JURNAL ILMU HUKUM
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta  yaitu   akta   yang   sifatnya   otentik   dan   ada   yang   sifatnya   di   bawah tangan,   dalam  Pasal   1868   Kitab   Undang-undang   Hukum   Perdata   yang dimaksud akta otentik adalah: 17
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan  oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai   umum   yang  berkuasa   untuk   itu   ditempat dimana akta itu dibuatnya.
Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan   dengan   undang-undang   mempunyai   wewenang   untuk membuat akta otentik, salah satunya notaris.
Akta   yang   dibuat   dengan   tidak   memenuhi   Pasal   1868   Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta   dibawah  tangan,   perbedaan   terbesar   antara   akta   otentik   dan   akta yang dibuat dibawah tangan ialah : 18
1. Akta Otentik
Merupakan   alat   bukti   yang   sempurna   sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan  diantara  para pihak  termasuk  para ahli  warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini   berarti   mempunyai   kekuatan   bukti   sedemikian   rupa   karena dianggap  melekatnya   pada   akta   itu   sendiri   sehingga   tidak   perlu dibuktikan   lagi   dan   bagi  hakim   itu   merupakan   “Bukti wajib/keharusan” (Verplicht   Bewijs). Dengan  demikian   barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus
17 Ibid, hlm 475.
18 N.G.Yudara,   Pokok-pokok   Pemikiran,   disekitar   kedudukan   dan   fungsi notaris serta  akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi , Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006, Hlm 74.
membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.
2. Akta dibawah tangan
Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU  Bewijs)   karena   akta   dibawah   tangan   baru   mempunyai kekuatan   bukti   materiil  setelah   dibuktikan   kekuatan   formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak- pihak yang bersangkutan mengetahui akan  kebenaran isi dan cara pembuatan   akta   itu,   dengan   demikian   akta   dibawah   tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan  dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan   itu   sebagai   bukti  haruslah   membuktikan   bahwa   akta   itu tidak palsu.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta yang meliputi: 19
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitvendige bewijskracht)
Kekuatan   pembuktian   lahiriah   artinya   akta   itu   sendiri mempunyai  kemampuan   untuk   membuktikan   dirinya   sendiri sebagai akta otentik. 20
2. Kekuatan Pembuktian Formal ( formele bewijskracht )
Dalam   arti   formal,   maka   terjamin   kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta   itu,   identitas   dari   orang-orang   yang   hadir   ( comparanten ), demikian   juga   tempat   dimana   akta   itu   dibuat   dan   sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti
19 Ibid
20 G.S. Lumban Tobing, Op. Cit. hlm. 55
yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan- keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri. 21
3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele bewijskracht)
Isi   keterangan   yang   dimuat   dalam   akta   itu   berlaku   sebagai yang   benar,   isinya   itu   mempunyai   kepastian   sebagaimana   yang sebenarnya, menjadi alat bukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian :
a. bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup   dan   bahwa  hakim   tidak   diperkenankan   untuk   meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat   pembuktian   biasa,   yang   diperbolehkan   untuk   itu menurut undang-undang. 22
Tujuan dari dibuatkan akta dibawah tangan atau akta otentik (yang didalamnya termasuk akta para pihak dan akta berita acara) adalah untuk pembuktian,   sebagaimana   dikemukakan   oleh   Soebekti   bahwa “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atas dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 23 Pembuktian baru ada setelah ada persengketaan yang diajukan ke pengadilan “. Sudikno Mertokusumo   memberikan   defenisi   dalam   3   (tiga)   pengertian pembuktian, yaitu “ dalam arti logis, dalam arti konvensional dan dalam arti yuridis. 24
Akta   otentik   merupakan   bukti   yang   sempurna   bagi   kedua   belah pihak   dan   ahli   warisnya   serta   sekalian   orang   yang   mendapatkan   hak daripadanya.  Dengan  demikian   ini  berarti  bahwa  isi  akta tersebut oleh
21 Ibid. hlm. 57
22 Ibid. hlm 60.
23 Soebekti , Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta, 1980, hlm. 5
24 Sudikno Mertokusumo…, Op. Cit., hlm. 103
hakim   dianggap   benar   selama   ketidakbenarannya   tidak   dapat dibuktikan. 25
Akta   otentik   tidak   memerlukan   pengakuan   dari   pihak   yang bersangkutan   agar   mempunyai   kekuatan   pembuktian.   Terhadap   pihak ketiga,   akta   tersebut   tidak   mempunyai   kekuatan   bukti   yang   sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. 26
Sebagai pejabat umum ( openbaar ambtenaar ) notaris berwenang membuat   akta   otentik.   Sehubungan   dengan   kewenangannya   tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik. Tanggung jawab notaris  sebagai  pejabat umum   meliputi   tanggung   jawab   profesi   notaris   itu   sendiri   yang berhubungan dengan akta, diantaranya : 27
a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam   hal   ini   adalah   tanggung   jawab   terhadap   kebenaran materiil   akta,   dalam   konstruksi   perbuatan   melawan   hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif.
Aktif,   dalam   artian   melakukan   perbuatan   yang   menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan   perbuatan   yang   merupakan   keharusan,   sehingga pihak   lain   menderita   kerugian.   Jadi   unsur   dari   perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya   kesalahan   dan   adanya   kerugian   yang   ditimbulkan. Perbuatan   melawan   hukum   disini   diartikan   luas,   yaitu   suatu pebuatan   tidak   saja   melanggar   undang-undang,   tetapi   juga melanggar   kepatutan,   kesusilaan   atau   hak   orang   lain   dan
25 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38
26 Ibid.
27 Ibid, hal. 35-49
menimbulkan   kerugian.   Suatu   perbuatan   dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
1). Melanggar hak orang lain;
2). Bertentangan dengan aturan hukum;
3). Bertentangan dengan kesusilaan;
4). Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai   warga   negara   pada   umumnya.   Unsur-unsur   dalam perbuatan pidana meliputi:
1). Perbuatan manusia;
2). Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
3). Bersifat melawan hukum.
4). Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang
Jabatan Notaris (UUJN).
5). Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.
Notaris   harus   menjalankan   jabatannya   sesuai   dengan   Kode   Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan:
a.  Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
b.  Mengutamakan   pengabdiannya   kepada   kepentingan masyarakat dan negara. 28
Untuk   itu   Notaris   harus   berhati-hati   dalam   membuat   akta   agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus  dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim.
Namun   dalam   prakteknya   terkadang   Notaris   tidak   bertindak seksama dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya membuat akta. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan.
Kota   Pekanbaru   yang   berusia   lebih   dari   seratus   duapuluh   tahun memiliki perkembangan penduduk yang cukup tinggi sehingga kebutuhan akan jasa notaris juga tinggi. Pada tahun 2011 di Kota Pekanbaru terdapat lebih dari 120 orang Notaris. Jumlah yang sebenarnya telah melampaui kuota   atau   batasan   jumlah   notaris   yang   ditetapkan   oleh   Kementerian Hukum dan HAM.
Kelebihan jumlah Notaris tersebut juga menyebabkan persaingan di kalangan Notaris juga semakin ketat dengan pelayanan yang juga lebih ditingkatkan.   Namun   pelayanan   dan   kemudahan   yang   dilakukan   oleh Notaris kerap menimbulkan celah-celah hukum yang membuka peluang terjadinya   perbuatan   melawan   hukum.   Kemudahan   yang   ditawarkan Notaris terkadang dimanfaatkan oleh penghadap yang mempunyai itikad buruk untuk kepentingannya sendiri.
Permasalahan   yang   berkaitan   dengan   profesi   Notaris   terus meningkat   setiap   tahun.   Tahun   2008   jumlah   kasus   hanya   6,   jumlah tersebut bertambah pada tahun 2009 menjadi 18 kasus. Pada tahun 2010
28 Komar Andasasmita, Notaris I , Sumur Bandung, Bandung , 1981, Ps. 1, hlm.
158.
ada 41 kasus dan pada bulan November 2011 jumlah kasus yang tercatat adalah 24 kasus.
Selama kurun waktu 4 tahun terdapat 89 kasus yang diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pekanbaru. Pada tahun 2009 terdapat 1 kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu. Tahun 2011 ada 2 kasus penghadap yang memakai identitas palsu.
Berdasarkan   wawancara   dengan   beberapa   orang   Notaris   Kota Pekanbaru didapatkan data bahwa notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta  bila   ada   penghadap   yang   menggunakan   identitas   palsu,   karena notaris hanya menuangkan keterangan dan keinginan penghadap dalam akta. Tentang identitas bukan kewenangan notaris untuk menilai keaslian tanda pengenal  penghadap.  Meskipun   begitu   notaris   harus   berhati-hati dalam   menjalankan   tugasnya   untuk   mencegah   terjadinya   perbuatan melawan   hukum  yang   akan   merugikan  pihak   yang   beritikad   baik   dan notaris sendiri.
Rumusan   pasal   dalam   UUJN   tidak   menjelaskan   tentang tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16   ayat   (1)   huruf   a   dikatakan   bahwa   dalam   menjalankan   jabatannya, Notaris berkewajiban  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan   menjaga   kepentingan   pihak   yang   terkait   dalam   perbuatan   hukum. Dari ketentuan pasal tersebut diatas tergambar kewajiban notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum   mewajibkan   notaris   mengjalankan   prosedur   yang   semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut.
Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, berisi buah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti Dengan kata lain surat adalah tulisan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 29
Selanjutnya surat sebagai alat bukti dibagi menjadi :
29 Sudikno Mertokusuma, Op.cit , Hlm 115.
a. Akta, yang dibagi menjadi :
1). Akta Otentik, yang terdiri dari :
a). Acte Partij
b). Acte ambtelijk
2). Akta dibawah tangan
3). Bukan Akta/Surat Biasa
Wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris di Kota Pekanbaru,  kekuatan   pembuktian   akta   tersebut   tetap   akta   otentik. Berdasarkan   UUJN   Akta  Otentik   adalah   akta  yang   dibuat   oleh   atau   di hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata cara yang  ditetapkan  dalam UUJN. Jadi selama bentuk dan tata caranya telah memenuhi UUJN maka akta tersebut tetap otentik. Identitas palsu yang dipergunakan penghadap tidak membuat akta otentik serta merta menjadi akta di bawah tangan Akta tersebut dapat dibatalkan tapi melalui proses pengadilan dan hanya hakim   yang   berwenang   memutuskan   akta   otentik   batal   atau   dapat dibatalkan.

## C. Penutup
Notaris   bertanggungjawab   atas   apa   yang   disaksikan,   yakni   yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat   dalam   akta   itu,   identitas   dari   orang-orang   yang   hadir (comparanten),   demikian   juga   tempat   dimana   akta   itu   dibuat,   sedang kebenaran   dari   keterangan-keterangan  atau   dokumen-dokumen  itu sendiri   hanya   pasti   antara   pihak-pihak   itu   sendiri,   Notaris   tidak bertanggung jawab jika ada keterangan  dan komumen  yang tidak benar dari penghadap.
Kekuatan   pembuktian   akta   otentik   yang   penghadapnya menggunakan   identitas   palsu   tetap   sebagai   akta   otentik.   Hanya   hakim yang   dapat   membatalkan   akta   tersebut.   Namun   jika   penghadap   yang
menggunakan   identitas   palsu   tidak   cakap   untuk   melakukan   perbuatan hukum,   maka  akta   tersebut   hanya   mempunyai   kekuatan   pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Hendaknya Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan dan menjalankan pasal 16 UUJN. Tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan. Selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta. Ketentuan   UUJN   yang   mengatur   tentang   sebab-sebab   berubahnya kekuatan   pembuktian   akta   otentik   menjadi   akta   dibawah   tangan hendaknya terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.

## D. Daftar Pustaka
G.H.S.Lumban   Tobing, Peraturan   Jabatan   Notaris ,   Erlangga,   Jakarta, 1999
Habib   Adjie, Hukum   Notaris   Indonesia ,    PT   Refika   Aditama, Bandung,2008
Koesbiono  Sarman   Hadi, Profesi   Notaris   Dalam   Era   Globalisasi, Tantangan   dan   Peluang, Makalah   disampaikan   pada   Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15   Juni 1996, di Yogyakarta.
Komar Andasasmita, Notaris I , Sumur Bandung, Bandung , 1981
Liliana   Tedjosaputro, Etika   Profesi   Notaris   dalam   Penegakan   Hukum Pidana , PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
M.Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, PT. Intermasa, Jakarta, 1986
N.G.Yudara,   Pokok-pokok   Pemikiran,   disekitar   kedudukan   dan   fungsi notaris   serta  akta   Notaris   Menurut   Sistem   Hukum   Indonesia, Renvoi , Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006
Partomuan A. Pohan, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, makalah disajikan   pada Seminar Nasional Profesi
Notaris   Menjelang   Tahun   200,   Tanggal   15     Juni  1996,   di Yogyakarta.
R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1986
Soebekti , Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta, 1980
Soegondo   R.   Notodisorjo, Hukum   Notariat   di   Indonesia   (Suatu Penjelasan) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
Sudikno   Mertokusumo  , Hukum   Acara   Perdata   Indonesia ,   Liberty, Yogyakarta
---------------------------    , Penemuan   Hukum   Suatu   Pengantar ,   Liberty, Yogyakarta, 1985.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1990