INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6629-6641 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan dan Korban Jiwa
Rial Pradila Srg 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia, Indonesia Email : rialpradilasrg@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di  pihak  lain  akan  membawa  akibat-akibat  permasalahan  yang  komplek  antara  lain  meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat  menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas). Dengan adanya suatu peraturan tersebut  diatas  dan  apabila  masyarakatnya  mau  menerapkan  aturan  tersebut  dalam  berkendara, kemungkinan  besar  dapat  menekan  jumlah  kecelakaan  yang  bahkan  sering  terjadi  di  jalan  raya. Kecerobohan  yang  mengakibatkan  kurang  berhati-hatinya  seseorang  yang  kerap  menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Analisi  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  yaitu  membahas  hasil penelitian  yang  diuraikan  secara  komprehensif,  dengan  berupaya  melihat  faktor-faktor  yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu. Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh anak  maka  polisi  harus  menyelesaikannya  berdasarkan  Undang-Undang  perlindungan  dan  dan Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam undang-undang di atur dengan tepat pertanggung jawaban masa depan anak dengan bukan hanya dengan upaya pidana saja. Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana

## Abstract
The  development  of  modern  traffic,  on  the  one  hand,  will  provide  ease  of  use  of  roads  for  daily activities in the context of work, life and others. However, on the  other hand, it will bring complex consequences, including increased violations, traffic jams, and traffic-related crimes. Traffic violations are acts that are contrary to traffic and or implementing regulations, whether or not they can cause loss  of  life  or  property  as  well  as  security,  order,  and  smooth  traffic  (kamtibcarlantas).  With  the existence of a regulation mentioned above and if the people want to apply these rules in driving, it is likely to reduce the number of accidents that even often occur on  the highway. Carelessness that results in a person's lack of caution which often results in accidents and with this carelessness results in losses for other people. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research  it  is  hoped  that a  detailed  and  systematic  picture of  the  problems  to  be studied  will  be obtained.  Data  analysis  used  in  this  research  is  qualitative  analysis.  Qualitative  analysis,  namely discussing the results of research that are described in a comprehensive manner, by trying to look at the factors behind certain programs, cultures and policies. In the case of traffic violations by children, the police must resolve them based on the Law on Protection and the Law on Juvenile Justice. In the law, it is precisely regulated that the responsibility for the future of the child is not only with criminal efforts. Out of Court Traffic Case Settlement Process.
Keyword: Protection, Law, Children, Perpetrators, Crime

## PENDAHULUAN
Di segi sosial seperti pertambahan penduduk, dan di segi ekonomi seperti kenaikan taraf  hidup  rakyat,  memungkinkan  rakyat  mampu  untuk  memiliki  kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersedian  sarana  dan  prasarana  serta  peralatan  lalu  lintas,  seperti  jalan  raya,  akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya (Ghoni & Pujiyono, 2020). Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan yang masih belum dapat dikatakan baik, belum  memiliki  kepatuhan,  ketaatan  untuk  mengikuti  hukum  yang  berlaku  juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di jalan raya.
Perkembangan  lalu  lintas  modern  di  satu  pihak  akan  memberikan  kemudahan- kemudahan  pemakaian  jalan  untuk  kegiatan  sehari-hari  dalam  rangka  pekerjaannya, kehidupannya  dan  lain-lainnya.  Namun  di  pihak  lain  akan  membawa  akibat-akibat permasalahan  yang  komplek  antara  lain  meningkatnya  pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas (T. Prasetyo, 2015).
Transportasi  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis  untuk  memantapkan perwujudan  wawasan  nusantara,  memperkukuh  ketahanan  nasional,  dan  mempererat
hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Peranan  tersebut  merupakan  suatu  peranan  vital, sehingga  dijadikan  landasan  pertimbangan  di  bentuknya  undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1992  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dipandang  tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia (Pribadi, 2018). Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia  adalah  pembangunan  di  segala  bidang  yang  merupakan  suatu  bagian  dari proses  modernisasi  yang  menciptakan  kesejahteraan  dan  ketentraman  bagi  masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk.
Lalu lintas merupakan subsistem dan ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota  karena  naluri  dan  kebutuhan  penduduk  untuk  bergerak  atau  menggunakan transportasi  untuk  memindahkan  orang  dan  atau  barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan atau memindahkan barang sifatnya  umum  tersebut  selalu  menimbulkan  masalah  dan  juga  bersifat  umum  dalam transfortasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas setiap hari yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan kerugian material (Sinaga, 2016).
Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan  pelaksanaannya,  baik  yang  dapat  ataupun  yang  tidak  dapat  menimbulkan kerugian  jiwa  atau  benda.  Dngan  adanya  suatu  peraturan  tersebut  di  atas  dan  apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa  menekan  jumlah  kecelakaan  yang  bahkan  sering  terjadi  di  jalan  raya.  Banyak kecerobohan yang mengakibatkan seseorang  yang  kerap menimbulkan  kecelakaan  dan dengan kecerobohan tersebut (Sania & Utari, 2020).
Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak  sedikit yang terjaring kasus pelanggaran  lalu  lintas. Selain tidak  jarang  juga  pelanggaran  yang  terjadi  kerap  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendari kendaraan. Kecerobohan pengemudi tidak  jarang  menimbulkan  korban,  baik  korban  menderita  luka  berat  atau  korban meninggal dunia bahkan tidak  jarang  merenggut  jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna
jalan  bisa  berperilaku  disiplin,  sopan  dan  saling  menghormati.  Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pradityo, 2016).
Meningkatnya  jumlah  korban  dalam  suatu  kecelakaan  merupakan  suatu  hal  yang tidak  diinginkan  oleh  berbagai  pihak,  mengingat  betapa  sangat  berharganya  nyawa seseorang  yang  sulit  diukur  dengan  sejumlah  uang  santuan  saja.  Orang  yang mengakibatkan  kecelakaan  tersebut  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya dengan  harapan  pelaku  dapat  lebih  berhati-hati.  Kehatian-hatian  dalam  mengendarai kendaraan  tidaklah  cukup  untuk  menghindari  kecelakaan,  faktor  kondisi  sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan  korban,  mengharuskan  peneliti  mengetahui  penerapan  sanksi  pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kememberikan dampak kerugian bagi orang lain (Ardianto, 2013).

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  diperlukan  untuk  mengetahui  cara    memperoleh  data  dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah,  studi  prosedur  dan  teknik  penelitian.  Penelitian  merupakan  rangkaian  kegiatan ilmiah  dan  karena  itu  menggunakan  metode-metode  ilmiah  untuk  menggali  dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Mahendra & Harefa, 2020).
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitin yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian  ini (Silaban & Pase, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada  data  primer    Deskriptif  analisi  juga  diartikan  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Rizqian, 2021).
Pengumpulan  data  merupakan  suatu  cara  untuk  megumpulkan  data-data  untuk penelitian  dalam  penelitian  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  tesis  ini  berupa. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari  data  Sekunder  yaitu  data  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmibuku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Surbakti & Zulyadi, 2019).
Peneliti memperoleh  sumber data secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
a) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Peraturan Dasar.
(1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
(2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c) Peraturan Perundang-Undangan:
(1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
(2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
(3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
(4) Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
(5) Peraturan-peraturan daerah
d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat
e) Yurisprudensi
f) Traktat
g) Bahan hukum dari zaman penjajahan
Dalam  penelitian  tesis  ini,  penulis  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  yang bersumber dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 1945, Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  Undang-  undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 812/Menkes/SK VII/2017 Tentang Kebijakan Perawatan Paliatif.
Bahan  hukum  sekunder  yaitu,  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan hukum  primer  seperti  buku-buku,hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  dan Rancangan Undang-Undang. Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet (Kusprinitis, 2021).
Analisis data  yang digunakan  dalam penelitian ini  yaitu Analisis kualitatif  (Yulanda Dewi,  2023).  Analisis  kualitatif  yaitu  membahas  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya  dan  kebijakan  tertentu,  seperti  pemilihan  asas-asas,  teori-teori  ,  norma-norma, doktri  dan  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian  harta  benda.  Tidak  bisa  diprediksi,  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  hanya  dapat menimbulkan  trauma,  cidera,  luka  ringan,  luka  berat  atau  kecacatan  melainkan  dapat mengakibatkan  meninggal  dunia.  Kecelakaan  lalu  lintas  umumnya  tidak  terjadi  akibat penyebab  tunggal.  Terdapat  sejumlah  hal  yang  dapat  berkontribusi  terhadap  terjadinya kecelakaan. Beberapa pengaruh diantaranya dapat di daftar berikut ini:
a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
b. Mengemudi secarah ceroboh
c. Sakit atau lelah
d. Mngemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah
e. Kerusakan bagian dari kendaraan
f. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau terkena angina
Pelanggaran menerobos lampu merah Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 287, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  500.000  (  lima  ratus  ribu  rupiah)  .  Menggunakan knalpot bersuara bising Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 285 ayat (1), dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.  250.000  (dua  ratus  lim  puluh  ribu  rupiah).    Angkutan  (transport)  adalah  kegiatan perpindahan  orang  dan  barang  dari  satu  tempat  (asal)  ke  tempat  lain  (tujuan)  dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan (Sepud, 2020). Adapaun Faktor yang menjadi penyebab kenapa anak dibawah umur bisa melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni :

## a. Faktor keluarga
Keluarga  adalah  lingkungan  yang  paling  dekat  dengan  setiap  individu,  di  dalam keluarga seseorang bisa tumbuh dan berkembang dan di dalam suatu keluargalah seorang anak yang berhak untuk mendapatkan suatu pendidikan. Oleh sebab itu, dengan adanya keluarga  mempunyai  peran  sangat  penting  dalam  tumbuh  kembang  anak,  pada  peran setiap anggota keluarga yang sangat berpengaruh terkait kecelakaan lalu lintas anak yang dibawah umur. Jika orang tua tidak membiarkan begitu saja anaknya yang masih dibawah umur menggunakan sebuah kendaraan bermotor, maka resiko terjadinya pelanggaran lalu lintas akan sangat minimalis (Balla, 2022).
b. Faktor Pendidikan
Sekolah merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk bimbingan sang anak, tidak  hanya  bimbingan  pengetahuan  tetapi  juga  pendidikan  karakter  sang  anak  salah satunya didapat dari sekolah. Pihak sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan sang anak. Dengan tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, salah satu pelakunya adalah anak dibawah umur (A. Prasetyo, 2020).
Akan tetapi dengan peraturan yang sudah  dibuat  sekolah masih  saja banyak anak yang  melanggar  dengan  membawa  kendaraan  bermotor  ke  sekolah.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  pihak  sekolah  mempunyai  peranan  penting  dalam  hal  tidak memberikan izin membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan seharusnya pihak keluarga juga  mendukung  peraturan  tersebut  serta  memberikan  pengawasan  lebih  kepada  anak (Suryani, 2021).

## c. Faktor Pergaulan
Pemberian hak dan kewajiban kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi peradilan pidana atau  yang  berurusan  dengan  hukum.    Akibat  terburuk  apabila  tindak  peradilan  pidana dengan direversi tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesepakatan maka proses hukum akan terus berlanjut. Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Anak berhak menerima perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana termasuk :
a. Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas terbaik untukanak- anak dan memberikan kebutuhan khusus sesuai dengan usia anak.
b. Terpisah dari pengaruh teman-teman yang ada di luar.
c. Membuat kegiatan yang positif atau rekreasi.
d. Tidak  melakukan  penyiksaan,  hukuman  atau  perlakuan  kejam  lainnya,  dan merendahkan martabat.
e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau  para  ahli  hukum  dan  kemanusiaan  untuk  membuat  aturan  formal  tindakan mengeluarkan  (remove)  seorang  anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang  dianggap lebih baik untuk anak (Saputra & Miswarik, 2021). pelaksanaan diversi pada anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu :
a. Membuat surat permintaan pendampingan keperlindungan anak
b. Membuat undangan ke peneliti anak dari Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)
c. Membuat undangan ke Aparat Desa/Lurah
d. Membuat undangan oeang tua anak (pelaku).
Sedangkan dalam pelaksanaan diversi apabila belum mendapatkan kata damai dilakukan  sampai  3  kali  ,  maka  akan  berlanjut  ke  ranah  pengadilan  untuk  diproses. Berdasarkan  pikiran  tersebut,  maka  lahirlah  konsep  diversion  yang  dalam  istilah  bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara (Etria, 2021).
Proses Pelaksanaan diversi dalam tindak pidana lalu lintas tidak mempunyai syarat khusus,  karena  dalam  proses  diversi  masalah  lalu  lintas  pengaturan  nya  sama  dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sisitem peradilan pidana anak. Prinsip utama pelaksanaan  konsep  diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau  pendekatan  non  penal  dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan (Maulana, 2018).
Diversi melalui keadilan restoratif yang sepaham dengan budaya bangsa Indonesia sedikitnya memiliki keuntungan sebagai berikut:
1. Dapat mengurangi kemacetan  dan penumpukan perkara di  pengadilan . Banyaknya kasus  yang  diajukan  ke  pengadilan  menyebabkan  proses  berperkara  seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan .
2. Meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  atau  memberdayakan  pihak-pihak  yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa .
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan .
4. Memberi  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang  menghasilkan keputusan  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  .Sehingga  para  pihak  tidak menempuh upaya banding dan kasasi .
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah
6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak . Sehingga hubungan pihak- pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik .
8. Mengurangi  merebaknya  mafia  hukum  baik  di  tingkat  penyidikan,  penututan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan .
Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversi ini Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan huruf e yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan  Anak mulai  dari  pencegahan sampai  dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:
(a) berpartisipasi  dalam  penyelesaian  perkara  Anak  melalui  Diversi  dan  pendekatan Keadilan Restoratif; dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
(b) Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak .
(c) Keterlibatan  masyarakat  ini  begitu  sangat  membantu  dalam  menciptakan  suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat.
Anak  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  tidak  hanya  merasa bertanggungjawab  terhadap korban  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Pasal  1  butir  2  berbunyi  lalu  lintas  adalah  gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Marlan et al., 2022).
Dalam  PERMA  4  tahun  2014  dijelaskan  bahwa  Diversi  diberlakukan  terhadap  anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun,  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  (pasal  2).  PERMA  ini  juga mengatur  tahapan  musyawarah  diversi,  dimana  fasilitor  yang  ditunjuk  Ketua  Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :
a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
b. Orang tua/Wali untuk  menyampaikan  hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapka
c. Korban/Anak  Korban/Orang  tua/Wali  untuk  memberikan  tanggapan  dan  bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Dalam kasus, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan  dapat  saja  berupa  pidan  Di  Indonesia,  kematian  yang  disebabkan  oleh kecelakaan lalu lintas, sering kali dianggap bukan sebagai peristiwa pembunuhan. Kematian karena  lalu  lintas  dianggap  sebagai  perbuatan  pelanggaran  lalu  lintas  biasa.  Perubahan konsepsi  ini  dimulai  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Lalu  Lintas  No.  22  Tahun  2009. Sebelum ada undang-undang ini, perbuatan yang menyebabkan kematian di jalanan bisa diancam  dengan  delik  pembunuhan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  338.  Pasal  ini dikenakan ketika pengendara kendaraan jelas-jelas terbukti karena unsur kesengajaan yang menyebabkan  orang  lain. Dan Mahkamah Agung  pada tahun 1994  pernah  menerapkan pasal ini ketika menghukum seorang supir metro mini yang ugal-ugalan dengan hukuman 15 tahun penjara.
Pasal lain yang juga pernah digunakan untuk menghukum pelaku yang tidak sengaja menyebabkan  orang  lain  mati  di  jalanan  adalah  pasal  359  KUHP.  Di  beberapa  Negara seperti  Amerika  dan  Inggris,  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  menyebabkan orang  lain  mati  di  jalanan  tetap  digolongkan  sebagai  perbuatan  yang  menyebabkan kematian  (homicide),  bahkan  ancaman  hukumannya  diperperat  jika  mengemudi  dalam keadaan mabuk atau mengantuk, atau terpengaruh karena obat-obatan dapat membunuh orang  lain  dijalanan.  Di  beberapa  Negara  Bagian  di  Amerika  Serikat  memiliki  regulasi  : “automobile homicide state” sebuah aturan hukum yang berlaku di negara -negara bagian tentang  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pengemudi.  Dalam  aturan  ini  pihak asuransi tidak akan mengganti kerusakan mobil, jika terbukti si pengendara mobil dalam keadaan mabuk, mengantuk atau terpengaruh obat-obatan. Pengadilan dapat mencabut SIM pengendara mobil seumur hidup.
Pengadilan sering menyebutkan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan harus sudah memahami risiko yang akan dihadapi di jalanan. Karena itu, tanggung jawab hukum sudah diberikan kepada pengemudi, dan pengemudi tidak bisa dibebaskan dari jerat hukum dengan  alasan apapun, ketika  menyebabkan orang lain mati  di jalanan. Putusan seperti ini kerap muncul dari berbagai pengadilan, sehingga menjadi sebuah yurisprudensi. Akibatnya, hampir tidak pernah ada pengendara kendaraan yang dibebaskan pengadilan ketika  menyebabkan  orang  lain  mati  di  jalanan.  Kedudukan  Anak  sebagai  pelaku pelanggaran  lalu  lintas  dalam  acara  peradilan  cepat  bahwa  Jika  pelaku  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  adalah  anak  maka  anak  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebab perbuatan dari anak.
Dalam  hal  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  anak  maka  polisi  harus  menyelesaikannya berdasarkan  Undang-Undang  perlindungan  dan  dan  Undang-Undang  Peradilan  Anak. Dalam  undang-undang  di  atur  dengan  tepat  pertanggung  jawaban  masa  depan  anak dengan bukan hanya dengan upaya pidana saja (Nugroho et al., 2022). Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan.

## SIMPULAN
Pengaturan hukum dalam penerapan diversi bagi anak sebagai pelaku kecelakaan lalu  lintas  dalam  penyidikan  dimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara (KUHAP), Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Dalam pemidanaan kepada pelaku tindak pidana laka lantas dibawah umur diatur dengan Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalulintas  dan  Angkutan  Jalan,  yang  kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan  Jalan, kemudian adalah pertanggungjawaban pidana untuk pelaku dikalangan anak-anak  yang  masih  dibawah  umur  yang  terlibat  kasus-kasus  narkoba  dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  sedangkan  anak  sebagai  korban  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum,  4(1). https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041
Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 215 – 220. http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88
Etria,  W.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan Korban  Meninggal  Dunia  Di  Pengadilan  Negeri  Pelalawan.  Universitas  Islam  Riau. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8426
Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331 – 342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342
Kusprinitis, T. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
MENIMBULKAN KECELAKAAN BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 11(1), 55 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.37776/zkih.v11i1.705
Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Kertha Semaya, 8(10),
1629 – 1649.
Marlan,  H.,  Mustamam,  M.,  &  Purba,  N.  (2022).  ANALISIS  YURIDIS  PENYELESAIAN KECELAKAAN  LALU  LINTAS  OLEH  ANAK  DENGAN  PENDEKATAN  DIVERSI  (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), 242 – 256.
Maulana,  W.  (2018).  ANALISIS  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  KECELAKAAN  LALU  LINTAS BERAKIBAT  KEMATIAN  (STUDI  PENELITIAN  DIWILAYAH  HUKUM  POLRES  KOTA LHOKSEUMAWE). JURNAL  ILMIAH  MAHASISWA  FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 1(1). https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2539
Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN  ORANG  LAIN  MENINGGAL  DUNIA  MENURUT  UU  NOMOR  22 TAHUN  2009  DALAM  PERSPEKTIF  KEADILAN. VERITAS,  8(2),  21 – 39. https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061
Pradityo,  R.  (2016).  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK.
Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330
Prasetyo, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054
Prasetyo,  T.  (2015).  PENERAPAN  DIVERSI  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  ANAK  DALAM SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  9(1),  1. https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14
Pribadi,  D. (2018). PERLINDUNGAN  TERHADAP ANAK BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM.
Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110
Rizqian,  I.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51.
Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(3), 1 – 15.
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. INICIO LEGIS, 2(1).
https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071
Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University. Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN  LALU  LINTAS  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 107.
https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823
Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. https://doi.org/http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12498
Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media of Law and Sharia, 2(2), 134 – 145. https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493
Yulanda Dewi, N. K. D. (2023). TINJAUAN YURIDIS PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22  TAHUN  2009  TENTANG  LALU  LINTAS  DAN  ANGKUTAN  JALAN  TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  PIDANA  KECELAKAAN  LALU  LINTAS  (Studi  Putusan  Nomor:  41/PID. Sus/2013/PN. SGR). Universitas Pendidikan Ganesha.