## PENYELESAIAN SENGKETA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL
I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {ari.wiratmaja, dewamangku, raiyuliartini}@undiksha.ac.id,

## ABSTRAK
Tujuan dari  penulisan  skripsi  ini  adalah  untuk  mengetahui  status maritime  boundary  delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa maritime  boundary  delimitation di  Laut  Karibia  dan  Samudera  Pasifik  antara  Costa  Rica  dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan  menggunakan  teknik  studi  dokumen.  Setelah  bahan hukum  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskripsi.  Adapun  hasil  analisis  yang didapat oleh penulis bahwa status maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia  dan  Samudera  Pasifik  saat  ini  masih  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  Mahkamah Internasional serta penyelesaian sengketa maritime boundary delimitation antara Costa Rika dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional diselesaikan menggunakan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Kata Kunci : Sengketa, Maritime Boundary Delimitation , Mahkamah Internasional.

## ABSTRACT
The  purpose  of  writing  this  thesis  is  to  find  out  the  maritime  boundary  delimitation  status  between Costa  Rica  and  Nicaragua  in  the  Caribbean  and  Pacific  Seas  and  to  find  out  the  settlement  of  maritime boundary elimitation disputes in the Caribbean  Sea and Pacific Ocean between Costa Rica and Nicaragua throught the Internatinal Court of Justice. The author uses the type of normative legal research. Sources of legal materials used using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal  materials  were  collected  using  document  study  techniques.  Set  the  law  of  the  collected  and  then analyzed by using the description technique. The analysis results obtained by the authors that the maritime boundary delimitation status between Costa Rica and Nicaragua in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean is currently in the process of dispute resolution through the International Court of Justice and the settlement of  maritime  boundary  delimitation  disputes  between  Costa  Rica  and  Nicaragua  through  the  International Court of Justice is settled using the provisions applicable international law.
Keywords : Dispute, Matime Boundary Delimitation, International Court Of Justice

## PENDAHULUAN
Hukum  internasional  saat  ini  tidak hanya mengatur hubungan antarnegara saja. Hubungan  internasional  sudah  berkembang pesat  sedemikian  rupa  sehingga  subjek- subjek  hukum  internasional  tidak  terbatas
pada  negara  saja  sebagaimana  di  awal perkembangan hukum internasional. Berbagai  organisasi  internasional,  individu, perusahaan transnasional,
vatican, belligerance , merupakan contoh-contoh subjek non negara (Sefriani, 2016:2).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
Negara  adalah  subjek  hukum  yang paling utama,  terpenting dan  memiliki kewenangan  terbesar  sebagai  subjek  hukum internasional. Negara memiliki semua kecakapan  hukum.  Kecakapan  hukum  yang dimiliki  oleh  negara  yaitu  mampu  untuk menuntut  hak-haknya  di  depan  pengadilan internasional  (dan  nasional),  menjadi  subjek dari  beberapa  atau  semua  kewajiban  yang diberikan  oleh  hukum  internasional,  mampu membuat  perjanjian  internasional  yang  sah dan  mengikat  dalam  hukum  internasional, dan  menikmati  imunitas  dari  yurisdiksi pengadilan  domestik.  Kecakapan  hukum tersebut merupakan kecakapan hukum internasional  utama  ( the  main  international law capacities ) untuk mewujudkan kepribadian hukum
internasional ( international  legal  personality )  (Sefriani, 2016:94).
Sebagai  subjek  hukum  internasional negara  yang  berdaulat  berarti  bahwa  negara itu  tidak  mengakui  suatu  kekuasaan  yang lebih  tinggi  dari  pada  kekuasaannya  sendiri. Kekuasaan  tertinggi  ini  dibatasi  oleh  wilayah negara, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi  dalam  batas  wilayahnya  menurut hukum internasional (Masfiani, 2016:2).
Suatu wilayah yang pasti ( fixed territory )  merupakan  persyaratan  mendasar adanya suatu negara. Wilayah tersebut dapat berupa  daratan  dan  perairan.  Meskipun demikian,  tidak  ada  persyaratan  dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan  sudah  final  dan  tidak  memiliki sengketa  perbatasan  lagi  dengan  negara- negara tetangga baik pada waktu memproklamirkan  diri  sebagai  negara  baru ataupun setelahnya (Sefriani, 2016:95).
Konvensi  Hukum  Laut  1982  ( United Convention on The Law of The Sea of 1982/ UNCLOS  III)  digunakan  untuk  menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh suatu  negara  di  wilayah  perairan.  Secara garis besar, Konvensi membagi laut ke dalam dua  bagian  zona  maritim  yaitu  zona-zona yang  berada  di  bawah  dan  di  luar  yurisdiksi nasional.  Selanjutnya  zona-zona  maritim yang  berada  di  bawah  yurisdiksi  nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritim yang
berada  di  bawah  kedaulatan  penuh  suatu negara  pantai,  dan  zona-zona  maritim bagian-bagian  dimana  negara  pantai  dapat melaksanakan  wewenang-wewenang  serta hak-hak  khusus  yang  diatur  dalam  konvensi (Sodik,  2014:19).  Walaupun  diberikan  hak untuk  mengelola  laut,  antar  negara  yang dipisahkan  oleh  perairan  berpotensi  untuk timbulnya sengketa dalam menentukan batas maritim  antarnegara  ( maritime  boundary delimitation ).
Negara sebagai subjek hukum internasional  dapat  melakukan  hubungan- hubungan internasional dengan subjek hukum
internasional yang lainnya. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu,  atau  negara  dengan  organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik.  Sering  kali  hubungan  itu  menimbulkan sengketa  di  antara  mereka.  Sengketa  dapat bermulai  dari  berbagai  sumber  potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber  daya  alam,  kerusakan  lingkungan, perdagangan dan lain-lain (Adolf, 2014:1).
Studi Hukum Internasional Publik mengenal dua macam
sengketa internasional, yaitu Sengketa Hukum ( legal or judicial  disputes )  dan  Sengketa  Politik ( political or nonjusticiable diputes ). Sebetulnya  tidak  ada  kriteria  yang  jelas  dan diterima  secara  umum  mengenai  pengertian kedua istilah tersebut (Adolf, 2014:3).
J.G.  Starke  mengklasifikasikan  suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional  secara  damai  atau  bersahabat yaitu arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi,  jasa-jasa  baik  ( good  offices ), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian  di  bawah  naungan  organisasi PBB (Mangku, 2012:151). Ketika timbul suatu sengketa  cara-cara  penyelesaian  sengketa secara  damai  dapat  dilakukan  apabila  para pihak  telah  menyepakati  untuk  menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dalam praktik- praktik negara di dunia, penyelesaian sengketa dengan perantara Mahkamah Internasional,  adalah  pilihan  yang  paling banyak  diambil.  Hal  ini  didasarkan  pada
pertimbangan  bahwa  putusan  Mahkamah Internasional akan bersifat tetap dan mengikat  para  negara  pihak  (Masfiani, 2016:5). Salah satu sengketa yang dibawa ke Mahkamah  Internasional  ( International  Court of  Justice/ICJ )  yaitu  sengketa  antara  Costa Rica dan Nicaragua yang masuk pada tahun 2014  tentang  sengketa  persoalan maritime boundary  delimitation di  Laut  Karibia  dan
Samudera Pasifik ( Official website
International  Court  of  Justice, 2014,  20  April 2017).
Penyelesaian yang berkepanjangan terkait  sengketa  antara  Costa  Rica  dan Nicaragua sejak tahun 2002 terkait persoalan maritime  boundary  delimitation. Negosiasi sebagai upaya damai dari upaya penyelesaian  sengketa  antara  kedua  negara telah dilakukan dengan tujuan agar tercapainya  perjanjian  batas  maritim  tunggal ( single  maritime  boundary )  antara  kedua negara  di  wilayah  Laut  Karibia  dan  Samudra Pasifik.  Pada  tahun  2005  negosiasi  diantara kedua  negara  mengenai  delimitasi  batas maritim di Samudera Pasifik dan Laut Karibia gagal dan tidak menemukan suatu kesepakatan.  Menurut  pandangan  Costa Rica,  pada  tahun  2005  Nicaragua  dianggap telah  secara  sepihak  memutus  negosiasi tentang sengketa batas maritim tersebut.
Pada  bulan  Maret  2013  Costa  Rica kembali mengajak
Nicaragua untuk
melakukan negosiasi berkaitan dengan sengketa  di  Samudera  Pasifik  dan  Laut Karibia. Nicaragua menerima ajakan negosiasi tersebut namun menolak substansi dari  klaim  Costa  Rica  tentang  hak  untuk memperpanjang  landas  kontinen  lebih  dari 200  mil.  Pada  bulan  Juli  2013  Costa  Rica kembali mengundang Nicaragua untuk melakukan  negosiasi  akan  tetapi  tidak mendapatkan respon dari pihak Nicaragua.
Tanggal  19  Agustus  2013  Nicaragua membuat  deklarasi  secara  sepihak  tentang penggunaan  garis  pangkal  lurus  ( straight baseline )  dalam  delimitasi  batas  maritimnya. Menurut  pandangan  Costa  Rica  terkait dengan  hal  tersebut  tindakan  Nicaragua dapat menjadikan perairan pedalaman ( internal waters ), laut teritorial dan ZEE Costa
Rica  terancam.  Kemudian  pada  tanggal  23 Oktober  2013  Costa  Rica  mengajukan keberatan  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB dengan  menyatakan  bahwa  tindakan  dari Nicaragua  mengancam  kedaulatan,  hak berdaulat, dan yurisdiksi dari Costa Rica.
Dikarenakan gagalnya serangkaian negosiasi  sengketa  di  Samudera  Pasifik  dan Laut  Karibia  terkait  delimitasi  batas  maritim, akhirnya  pada  tanggal  25  Februari  2014 Costa  Rica  mengajukan  tuntutan  kepada Mahkamah  Internasional.  Dalam  tuntutan tersebut  Costa  Rica  memohon  kepada Mahkamah  Internasional  agar  menggunakan ketentuan dalam UNCLOS serta berdasarkan prinsip  dalam  hukum  internasional.  Terkait dengan  sengketa  antara  Costa  Rica  dan Nicaragua  tersebut  penulis  tertarik  untuk membuat sebuah tulisan hukum dengan judul “Penyelesaian  Sengketa Maritime  Boundary Delimitation Di  Laut  Karibia  Dan  Samudera Pasifik  Antara  Costa  Rica  Dan  Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional ”.
Rumusan  masalah  yang  diangkat  oleh penulis  yaitu  :  1)  Bagaimanakah  status maritime  boundary  delimitation antara  Cosa Rica  dan  Nicaragua  di  Laut  Karibia  dan Samudera  Pasifik  ?  2)  Bagaimanakah penyelesaian  sengketa maritime  boundary delimitation di  Laut  Karibia  dan  Samudera Pasifik  antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua melalui Mahkamah Internasional ?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui status maritime boundary  delimitation antara  Costa  Rica  dan Nicaragua  di  Laut  Karibia  dan  Samudera Pasifik,  2)  Untuk  mengetahui  penyelesaian sengketa maritime  boundary  delimitation di Laut  Karibia  dan  Samudera  Pasifik  antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 1) Pemahaman mengenai status maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di  Laut  Karibia  dan  Samudera  Pasifik  serta penyelesaian  sengketa maritime  boundary delimitation di  Laut  Karibia  dan  Samudera Pasifik  antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua melalui Mahkamah Internasional,
2)  Penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan refrensi tambahan untuk pengembangan  ilmu  hukum  secara  umum, khususnya  dibidang  hukum  internasional mengenai  analisis  yuridis  terkait maritime boundary  delimitation antara  Costa  Rica  dan Nicaragua  di  Laut  Karibia  dan  Samudera Pasifik,  3)  Penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  internasional sebagai  sarana  pengembangan  pemikiran tentang  penyelesaian  sengketa maritime boundary delimitation , 4) Diharapkan masyarakat  internasional  dapat  mengetahui mengenai  pentingnya maritime  boundary delimitation bagi suatu negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  termasuk  ke dalam  penelitian  hukum  normative,  dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan  doktrin-doktrin  hukum  (Geraldi,  2018:4). Penelitian  hukum  normatif  berarti  penelitian hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma.  Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan horizontal,  perbandingan  hukum  dan  sejarah hukum (Soekanto dan Mamudji, 2003:14).
Pendekatan  yang  digunakan  penulis dalam  karya  tulis  ini  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan sejarah ( history approach )  dan  pendekatan  fakta  ( fact approach ).
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber  dari  data  sekunder  dimana  data tersebut  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  adalah  teknik  studi  dokumen. Adapun  teknik  pengolahan  bahan  hukum yaitu  setelah  bahan  hukum  terkumpul kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik deskripsi  yaitu  dengan  memaparkan  bahan
hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder (Geraldi, 2013:22).

## PEMBAHASAN
Status Maritime  Boundary  Delimitation antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua  di  Laut Karibia dan Samudera Pasifik
Lahirnya konsepsi hukum laut internasional  tidak  dapat  dilepaskan  dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional  yang  mengenal  pertarungan antara  konsepsi Res  Communis dan Res Nullius .  Pertumbuhan  dan  perkembangan kedua  doktrin  tersebut  diawali  dengan sejarah  panjang  mengenai  penguasa  laut oleh  Imperium  Roma.  Pada  zaman  kerajaan Romawi seluruh
lautan tengah ( mediteranean ) berada dalam kekuasaannya. Pemikiran  hukum  yang  mendasari  sikap tersebut adalah bahwa laut merupakan suatu res communis omnium (hak bersama seluruh umat). Menurut konsepsi tersebut penggunaan  laut  bebas  atau  terbuka  bagi setiap  orang.  Akan  tetapi  konsep  tersebut mengakibatkan  sengketa  mengenai maritime boundary delimitation diantara negara-negara di  dunia  diantaranya  Portugal  dan  Spanyol. Kedua  negara  tersebut  mengkalim  dirinya sebagai penguasa laut. Hingga Paus Alexander VI memiliki gagasan untuk membagi laut, sebagai cara untuk menyelesaikan  sengketa  kemaritiman  antara Portugal dan Spanyol (Lu’lu, 2015:3).
Sengketa mengenai batas maritim antarnegara merupakan suatu permasalahan yang crusial. Banyak  alasan  mengapa negara mempersengketakan persoalan tentang batas maritim, sebagaimana menurut Internasional Boundary Research Unit (IBRU) bahwa  pemerintah  diseluruh  dunia  secara langsung  ataupun tidak telah  sepakat  bahwa batas  maritim  yang  terdefinisikan  dengan jelas  merupakan  hal  yang  penting  bagi hubungan  internasional  yang  baik  dan pengelolaan laut yang efektif. Alasan lain dari pentingnya dilakukan delimitasi maritim adalah  demi  keamanan  negara,  akses  dan sumber daya laut, serta penyeimbang antara hak  dan  kewajiban  negara  pantai  yang bersangkutan (Lu’lu, 2015:6).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
Kebutuhan  akan  pelaksanaan  delimitasi batas maritim umumnya didasarkan pada tiga kondisi.  Ketiga  kondisi  tersebut  yaitu  adanya aktivitas  penting  yang  akan  dilakukan  pada kawasan  yang  berpotensi  terjadinya  konflik perbatasan laut, salah satu atau kedua pihak menginginkan dimanfaatkannya sumber daya yang  terdapat  di  kawasan  yang  menjadi potensi  sengketa,  dan  prediksi  adanya potensi sengketa di wilayah tertentu meskipun  belum  ada  tanda-tanda  konflik  di kawasan tersebut (Arsana, 2007:73).
Pelaksanaan  delimitasi  batas  maritim dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya.  Aspek  ekonomi  dan  lingkungan telah  memainkan  peranan  yang  sangat penting  dalam  beberapa  kasus  delimitasi batas  maritim.  Pertimbangan  ekonomi  dan lingkungan  dalam  perjanjian  delimitas  dapat dilihat  dari  kenyataan  bahwa  perjanjian tersebut  didasarkan  pada  pendekatan  multi tujuan  atau  disertai  dengan  kesepakatan- kesepakatan  yang  terkait  isu  ekonomi  atau lingkungan  tertentu.  Perikanan,  sumberdaya mineral,  navigasi  dan  lingkungan  merupakan faktor  ekonomi  dan  lingkungan  yang  paling signifikan  dalam  delimitasi  batas  maritim (Arsana, 2007:74).
Pertimbangan  geografis  sangat  esensial dalam delimitasi batas maritim. Weil menyatakan  bahwa  geografi  merupakan faktor  utama  dalam  delimitasi  batas  maririm. Geografi  pantai  khususnya  penting  karena zona  maritim  diukur  dari  muka  pantai,  yang dalam  hal  ini  ukuran  (luas)  daratan  di belakang pantai tersebut tidak relevan dalam proses  delimitasi.  Selain  panjang  garis pantai,  pertimbangan  geografis  lain  adalah bentuk pantai, yang juga dapat mempengaruhi pemilihan metode yang paling sesuai untuk delimitasi (Arsana, 2007:77).
Sengekta maritime boundary delimitation antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua  di  Laut Karibia dan Samudera Pasifik belum menemukan  kesepakatan  antara  kedua negara.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kedua  negara  yang  mengajukan  permintaan yang  berbeda  menjadikan  proses  negosiasi yang  dilakukan  tidak  menghasilkan  suatu kesepakatan.
Pihak  Costa  Rica  menyatakan  bahwa perlu dipertimbangkan secara terpisah delimitasi  maritim  di  Laut  Karibia  dan Samudera  Pasifik.  Kedua  batas  delimitasi tersebut  terpisah  dan  melibatkan  keadaan geografis yang berbeda walaupun melibatkan dua  negara  yang  sama  antara  Costa  Rica dan  Nicaragua.  Pada  Samudera  Pasifik  titik awal  dari  batas  maritim  berada  di  Teluk Salinas.  Batas  maritim  di  laut  teritorial mengikuti  garis  tengah  dari  titik  awal  ke persimpangan dari batas terluar laut teritorial para  pihak.  Tidak  ada  klaim  berdasarkan sejarah atau keadaan khusus yang mengharuskan  adanya  penyesuaian  garis ekuidistan  untuk  batas  laut  teritorial.  Batas maritim  yang  membagi  zona  ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari para pihak mengikuti  garis  batas  dari  batas  luar  laut teritorial  yang  diukur  200  mil  di  Samudera Pasifik. Garis ekuidistan menciptakan penentuan  batas  yang  adil  di  Samudera Pasifik.  Tidak  ada  keadaan  yang  relevan  di Samudera  Pasifik  yang  akan  membutuhkan penyesuaian  garis  tersebut  untuk  mencapai hasil yang adil (Rica, 2015:3).
Di  Laut  Karibia  titik  awal  dari  batas maritim  berada  di  tepi  kanan  Sungai  San Juan. Batas maritim di laut teritorial mengikuti garis  tengah  dari  titik  awal  ke  persimpangan batas luar laut teritorial para pihak. Tidak ada klaim  berdasarkan  sejarah  atau  keadaan khusus yang akan mengharuskan penyesuaian garis ekuidistan untuk batas laut teritorial. Batas maritim tunggal yang membagi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen  dari  para  pihak  mengikuti  garis ekuidistan  daratan  dari  batas  luar  laut teritorial  ke  titik  perubahan  utama  dimana garis  pemersatu  sementara  secara  nyata  ke arah timur hingga merugikan Costa Rica. Dari titik  tersebut  garis  ekuidistan  memerlukan penyesuaian untuk memperhitungkan keadaan  yang  relevan  dari  cekungan  pantai Costa  Rica.  Hasil  yang  adil  dicapai  dengan menghubungkan  titik  infleksi  utama  dan  titik perpotongan  garis  median  antara  Nicaragua dan  Panama  dengan  200  mil  laut  batas Costa  Rica  dengan  garis  geodesik  (Rica, 2015:3).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
Sedangkan Nicaragua berpendapat bahwa  penentuan  titik  awal  batas  delimitasi dipengaruhi  oleh  Teluk  Salinas  sesuai dengan  Pasal  4  dari  perjanjian  mengenai batas tahun 1858. Para pihak sepakat bahwa titik  awal  batas  maritim  di  Samudera  Pasifik terletak  di  garis  penutup  Teluk  Salinas (Nicaragua, 2015:7). Sebagaimana ditentukan  dalam Cleveland  Award 22  Maret 1888 (Nicaragua, 2015:7) :
“2. The central point of the Salinas Bay is to be fixed by drawing a straight line acroos  the  mouth  of  the  Salinas  Bay and  determining  mathematically  the centre  of  the  closed  geometrical  figure formed  by  such  straight  line  and  the shore of the Bay at low-water mark.
A. By central point of Salinas Bay is  to  be  understood  the  center  of  the geometrical  figure  formed  as  above stated. The limit of the Bay towards the ocean  is  a  straight  line  drawn  from  the extremity  of  Punta  Arrcanca  Barba, nearly  true  South  to  the  Westernmost portion o f the land about Punta Sacate.” Hal tersebut di konfirmasi dalam Alexander  Award  ke  5  pada  10  Maret  1900, dia menulis (Nicaragua, 2015:8):
“ I have supposed, a vessel to enter the
Bay  from  Ocean,  at  a  point  midway between  its  headland,  and  to  sail  a course, as nearly as possible
equidistant between the opposie
shores,  on  the  raight  and  left,  until  it was penetrated to the remotest point of the Bay. ”
Sub-Komisi  tentang  Batas  dan Kartografi  Komisi  Binasional  dibuat pada  1991  untuk  memperkuat  dan memperdalam  ikatan  kerjasama  antara para pihak (Nicaragua, 2015:9), “ considered  it  necessary  to  build markers  in  the  point  furthest  to  the West  of  Punta  Zacate  in  Costa  Rica and Punta Arranca Barba in Nicaragua, which will serve to determine the middle point  of  the  closing  of  the  bay,  the starting  point  for  the  delimitation  in  the Pacific Ocean ,”
Titik  akhir  dari  garis  penutup  tersebut telah  diidentifikasi  dan  ditandai  di  lapangan oleh  para  pihak  berdasarkan  Risalah  Komisi Pembebasan  Costa  Rica-Nicaragua.  Secara bersama-sama  kedua  negara  telah  sepakat bahwa  pada  Nicaragua  titik  akhir  berada  di Punta  Arranca  Barba  dan  pada  Costa  Rica titik  terjauh  berada  di  sebelah  barat  Punta Zacate.  Costa  Rica  mengusulkan  bahwa  titik awal  terletak  di  pusat  garis  penutup. Nicaragua menyetujui prinsip tersebut. Namun,  ada  sedikit  ketidaksepakatan  antara para pihak mengenai koordinat tepat dari titik tersebut.  Menurut  perhitungan  Costa  Rica, koordinat titik awal adalah 11° 03 ’ 56” N, 85° 44 ’  28”  W.  menurut  perhitungan  Nicaragua, koordinat  yang  tepat  dari  titik-titik  yang mendefinisikan garis penutup termasuk dengan  Punta  Arranca Barba  (Nicaragua) ke Punta  Arranca  Zacate  (Costa  Rica)  adalah 11°  05’  14  448”N,  85°  44’  32  536”W  (PAB) dan 11° 02’ 37 219”N 85° 44’ 24 0224”W (PZ) (Nicaragua, 2015:10).
Perbedaan  pendapat  dari  kedua  belah pihak  antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua menjadi alasan tidak dicapainya kesepakatan.  Sehingga  berkaitan  dengan status maritime  boundary  delimitation yang disengketakan  kedua  negara  saat  ini  masih dalam proses yang diajukan kepada Mahkamah  Internasional  ( International  Court of Justice ).
Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia dan Samudera  Pasifik  antara  Costa  Rica  dan Nicaragua
melalui
Mahkamah Internasional
Dalam  sengketa maritime  boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di  Lau  Karibia  dan  Samudera  Pasifik  dapat diterapkan  delimitasi  batas  maritim  sesuai dengan  ketentuan  UNCLOS  1982  sebagai berikut :
A. Delimitasi Laut Teritorial
Dalam  delimitasi  batas  maritim  di  laut teritorial berlaku ketentuan Pasal 15
UNCLOS  1982  yang  menyatakan  bahwa kedua  negara  yang  saling  berhadapan  atau berdampingan tidak diperkenankan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
mengklaim  laut  teritorial  yang  melebihi  garis tengah  ( equidistant atau median  line )  antara kedua  negara  tersebut,  kecuali  jika  kedua negara  tersebut  membuat  kesepakatan  lain, atau karena adanya hak menurut pertimbangan  sejarah  atau  kondisi  khusus lainnya yang memungkinkan tidak diterapkannya  prinsip  garis  tengah.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  adanya  kondisi khusus  bias  mempengaruhi  pemilihan  garis batas  maritim  selain  yang  umum  diterapkan yaitu  garis  tengah.  Kondisi  khusus  tersebut dapat  berupa  adanya  pulau-pulau  lepas pantai. Bentuk garis pantai atau klaim khusus atas wilayah perairan berdasarkan pertimbangan sejarah (Arsana, 2007:42).
Dalam  menentukan  delimitasi  batas maritim  laut  teritorial  di  Laut  Karibia  dan Samudera  Pasifik  antara  Costa  Rica  dan Nicaragua  dengan  cara  diberlakukannya Pasal  15  UNCLOS  1982  tersebut.  Hal tersebut  berdasarkan  pada  kondisi  geografis kedua  negara  adalah  negara  pantai  yang berdampingan.
Sebagaimana  menurut  Chrunchill  dan Lowe,  menyatakan  bahwa  delimitasi  batas laut  teritorial  dalam  kasus  atau  lebih  negara berdampingan dapat digunakan prinsip sama jarak  yang  merupakan  perpanjangan  dari garis batas darat di pantai. Prinsip sama jarak atau  ekuidistan  dapat  diterapkan  dalam delimitasi  batas  maritim  kedua  negara  atau lebih  menggunakan  garis  ekuidistan  murni, ekuidistan  disederhanakan,  dan  ekuidistan termodifikasi.  Penerapan  garis  ekuidistan yang tepat digunakan dalam sengketa antara Costa  Rica  da  Nicaragua  adalah  garis ekuidistan yang termodifikasi ( modified equidistance ) yang pada prinsipnya didasarkan  pada  garis  ekuidistan  murni. Garis  yang  terbentuk  merupakan  hasil modifikasi  atau  pergeseran  garis  ekuidistan murni.  Modifikasi  dilakukan  karena  adanya unsur  geografis  seperti  pulau-pulau,  karang, atau  elevas  surut  ( low-tide  elevations ). Ekuidistan  termodifikasi  dapat  diwujudkan dengan memberikan efek parsial bagi unsure tertentu,  melakukan  modifikasi  tambahan karena pertimbangan non-sistematik (kepentinagn ekonomi, navigasi, dan
penggunaan  titik  pangkal  negara  lain) (Masfiani, 2016:12).
Selain  menerapkan  prinsip  sama  jarak atau  garis  tengah,  prinsip  lain  dapat diterapkan  dalam  menentukan  delimitasi batas  maritim  di  Laut  Karibia  dan  Samudera Pasifik  yang  berdasarkan  pada  persetujuan antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua  dengan pertimbangan  historis  atau  kondisi  istimewa lainnya.  Namun  dikarenakan  kedua  negara belum  menyepakati  terkait  prinsip  yang digunakan  dalam  menentukan  delimitasi batas  maritim,  sehingga  penggunaan  prinsip sama jarak yang berdasarkan pada Pasal 15 UNCLOS 1982 cukup relevan untuk digunakan. B. Delimitasi  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) Ketentuan
mengenai penetapan delimitasi  matas  maritim  di  wilayah  ZEE didasarkan  pada  persetujuan  yang  diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan  bahwa  penetapan  batas  zona ekonomi  eksklusif  antara  negara  yang pantainya  berhadapan  atau  berdampingan harus  diadakan  dengan  persetujuan  atas dasar  hukum  internasional  untuk  mencapai pemecahan  yang  adil  (Pasal  38  Statuta Mahkamah Internasional).
Namun  ketentuan  tersebut  tidak  dapat diterapkan  dalam  penyelesaian  sengketa maritime boundary delimitation di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua  karena  tidak  tercapainya  jalan keluar yang adil bagi kedua negara berdasarkan  hukum  internasional.  Sehingga kedua  negara  sepakat  untuk  menyelesaikan sengketa tersebut
di Mahkamah Internasional.
Menurut  Sophia  Kopela,  hukum  dan praktek  penetapan  batas  wilayah  (termasuk ZEE)  tersebar  dalam  berbagai  Konvensi Internasional, Putusan Mahkamah Internasional  maupun  ketentuan  hukum nasional  negara-negara  yang  menyatakan bahwa  penetapan  batas  ZEE  antara  kedua negara  berdampingan  atau  berhadapan, dapat  ditempuh  melalui  persetujuan  atau perjanjian  secara  damai  antara  dua  negara menurut  Hukum  Internasional  yang  berlaku

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
umum  dan  khususnya  tidak  bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Masfiani, 2016:13). Penetapan batas ZEE secara
permanen  antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua dapat ditempuh melalui pengaturan sementara  yang  bersifat  praktif  berdasarkan semangat  saling  pengertian  dan  kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir, atau penyelesaian sengketa  jika  diperlukan.  Hal  tersebut  diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan  bahwa  sambil  menunggu  suatu persetujuan  yang  bersangkutan  dengan semnagat  saling  pengertian  dan  kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan  pengaturan  sementara  yang bersifat  praktis  dan  selama  masa  peralihan tersebut tidak membahayakan atau menghalangi  dicapainya  suatu  persetujuan akhir.  Dalam  ketentuan  tersebut  pada dasarnya tidak mengatur secara tegas prinsip delimitasi batas maritim yang dapat digunakan  kedua  negara  yang  berhadapan atau  berdampingan.  Meski  demikian  pada umumnya prinsip two-stage approach dianggap sebagai alternatif pendekatan yang dapat diterima dalam delimitasi batas maritim (Arsana, 2007:48).
C. Delimitasi Landas Kontinen Dalam  menentukan  delimitasi  batas landas kontinen dapat diberlakukan ketentuan  Pasal  83  ayat  (1)  UNCLOS  1982 yang  secara  khusus  mengatur  bahwa penetapan  garis  batas  landas  kontinen  antar negara  yang  pantainya  berdampingan  atau berhadapan harus dilakukan dengan persetujuan  atas  dasar  hukum  internasional, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai  suatu  penyelesaian  yang  adil. Pasal  tersebut  pada  dasarnya  bersifat procedural  yaitu  mewajibkan  setiap  negara yang  berhadapan  dan  berdampingan  untuk membuat  perjanjian  batas  maritim  (Masfiani, 2016:14).
Prescott  dan  Schofield  dalam  Arsana menyatakan bahwa Statuta Mahkamah Internasional  yang  diacu  dalam  Pasal  83
UNCLOS  1982  tidak  memberikan  petunjuk tentang  delimitasi  landas  kontinen.  Sebagai gantinya UNCLOS 1982 mewajibkan pengadilan  untuk  mengacu  pada  konvensi internasional,  baik  umum  maupun  khusus; memperhatikan  aturan  yang  diakui  oleh negara-negara  yang  bertikai;  kebiasaan internasional  yang  diterima  sebagai  hukum; dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui olhe  negara-negara  beradab  di  dunia. Dengan  demikian  Pasal  83  UNCLOS  1982 tidak  menentukan  secara  spesifik  delimitasi yang diwajibkan untuk landas kontinen tetapi lebih  menekankan  perlunya  mencapai  solusi yang adil (Arsana, 2007:169).
Berdasarkan  pada  beberapa  kasus sengketa batas maritim yang dibawa ke jalur hukum menunjukan bahwa Lembaga Peradilan  Internasional  (seperti  Mahkamah Internasional)  dalam  rangka  mencapai  solusi yang  adil  sering  kali  menggunakan  prinsip two-stage  approach (pendekatan  dua  tahap) dalam  penyelesaiannya.  Hal  pertama  yang harus  dilakukan  dalam  penerapan  prinsip two-stage approach adalah dengan menggunakan  prinsip  ekuidistan  atau  garis tengah murni ( strict or robust equidistance or median line ) sebagai posisi awal bagi negara yang  bersengketa  sebagai  batas  sementara. Tahap selanjutnya dengan melakukan modifikasi terhadap prinsip ekuidistan tersebut.  Modifikasi  dipilih  karena  adanya unsur  relevan  seperti  adanya  pulau, rocks atau  kondisi  relevan  lainnya.  Tahap  terakhir adalah  dilakukannya  negosiasi  diantara negara  yang  bersengketa  untuk  menetapkan perlu atau tidaknya merubah atau menggeser posisi  garis  ekuidistan  tersebut  berdasarkan pertimbangan  relevan  dan  masuk  akal  yang dapat  diterima  oleh  kedua  belah  pihak (Arsana, 2007:61).
Secara  khusus  terdapat  faktor  yang menyebabkan  lamanya  jangka  waktu  yang diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa antara  Costa  Rica  dan  Nicaragua  terkait delimitasi  batas  maritim  di  Laut  Karibia  dan Samudera  Pasifik.  Adapun  faktor  tersebut yaitu (Masfiani, 2016:16) :
A. Tidak dilakukannya pertimbangan berdasarkan  hukum,  geografis,  dan
pertimbangan  dalam  penarikan  garis pangkal  yang  diperkenankan  oleh UNCLOS 1982 maupun petunjuk teknis lainnya  merupakan  faktor  utama  dari adanya  penyelesaian  sengketa  yang membutuhkan  waktu  yang  lama.  Bukti dari  tidak  dipertimbangkannya  faktor tersebut adalah adanya deklarasi secara sepihak dari Nicaragua mengenai  penggunaan  garis  pangkal lurus  yang  tidak  mempertimbangkan faktor  relevan  berdasarkan  ketentuan hukum  dan  geografis  dari  delimitasi batas maritim.
B. Adanya  tumpang  tindih  klaim  maritim kedua  negara  di  wilayah  Laut  Karibia dan Samudera Pasifik mengindikasikan tidak dilakukannya pertimbangan
berdasarkan pertimbangan prinsip- prinsip  atau  metode  dalam  deklarasi batas maritim.

## PENUTUP
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1) Status maritime boundary
delimitation sangatlah  penting  bagi  setiap negara.  Karena  dengan  adanya maritime boundary  delimitation akan  memperjelas kedaulatan  suatu  negara  di  wilayah  maritim. Banyak  negara  yang  mempersengketakan terkait dengan maritime boundary
delimitation . Salah satu negara yang bersengketa terkait dengan maritime boundary  delimitation yaitu  amtara  Costa Rica dan Nicaragua. Status maritime boundary  delimitation yang  belum  jelas menjadikan  kedua  negara  bersengketa. Sampai  saat  ini  status maritime  boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di  Laut  Karibia  dan  Samudera  Pasifik  masih dalam  proses  penyelesaiaan  seketa  melalui Mahkamah  Internasional  ( International  Court of  Justice ),  2)  Penyelesaian  sengketa  terkait maritime  boundary  delimitation antara  Costa Rica  dan  Nicaragua  sudah  melalui  beberapa proses negosiasi antara kedua negara sesuai dengan  ketentuan  hukum  inetrnasional.
Namun
karna terdapat perbedaan
permintaan terkait maritime boundary
delimitation kedua  negara  tidak  menemukan suatu  kesepakatan.  Pada  akhirnya  kedua negara  sepakat  untuk  membawa  sengketa tersebut  kepada  Mahkamah  Internasional untuk  dapat  diselesaiakan  sesuai  dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu Mahkamah Internasional hendaknya menggunakan prinsip-prinsip  dan  metode-metode  yang  ada dalam hukum internasional khususnya hukum laut internasional untuk menyelesaikan sengketa maritime  boundary  delimitation antara  Costa  Rica  dan  Nikaragua  di  Laut Karibia  dan  Samudera  Pasifik.  Dengan menggunakan  prinsip-prinsip  serta  metode- metode yang ada diharapkan Costa Rica dan Nicaragua  dapat  menerima  putusan  yang nantinya  akan  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Internasional yerkait dengan maritime boundary  delimitation di  Laut  Karibia  dan Samudera Pasifik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf,  Huala.  2014. Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika
Arsana,  I  Made  Andi.  2007. Batas  Maritim Antarnegara:  Sebuah  Tinjauan  Teknis dan Yuridis . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Sefriani.  2016. Hukum  Internasional  Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Sodik,  Dikdik  Mohamad.  2014. Hukum  Laut Internasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia . Bandung:  Refika Aditama.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  1995.
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003.
Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineke Cipta.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)

## Jurnal
Arsana,  I  Made  Andi.  2010. Penyelesaian Sengketa  Ambalat  Dengan  Delimitasi Maritim  :  Kajian  Geospasial  Dan Yuridis . Volume 1. No. 01. Jurnal Ilmiah Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik. Fakultas  Teknik  Universitas  Gadjah Mada.
Geraldi,  Aldo  Rico.  2018. Personalitas Hukum  World  Trade  Organization  Bagi Negara  Berkembang  Terkait  Sistem Perdagangan  Antar  Negara .  Volume  4.
No 1. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Fakultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2012. Suatu Kajian  Umum  Tentang  Penyelesaian Sengketa  Internasional  Termasuk  Di dalam  Tubuh  ASEAN .  Volume  VXII.
No.  3.  Jurnal  Komunikasi  Hukum. Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
Masfiani,  Ismi  Yulia.  2016. Penyelesaian Sengketa  Batas  Maritim  Antara  Costa Rica  Dan  Nicaragua  Di  Laut  Karibia Dan  Samudra  Pasifik  Dalam  Perspektif UNCLOS  1982 .  Volume  5.  No.  3. Diponogoro Law Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

## Skripsi
Aldo  Rico  Geraldi.  2013. Penyiksaan  Falun Gong Oleh Pemerintah Republik Rakyat  China  Terkait  Konvensi  Anti Penyiksaan Tahun 1984 . Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
Ishmatul  Lu’lu.  2015. Implementasi  Maritime
Boundary  Delimitation  Menurut  United Nation  Convention  on  the  Law  of  the
Sea  1982  Dalam  Sengketa  Antara Costa Rica Vs. Nicaragua Di Caribbean Sea  Dan  Pacific  Ocean  Tahun  2014 . Skripsi.  Jurusan  Ilmu  Hukum,  Bagian Hukum  Internasional,  Fakultas  Hukum, Universitas Gadjah Mada.

## Internet
Costa  Rica.  2015. Memorial  of  Costa  Rica . http://www.icj-cij.org/files/case- related/157/157-20150203-WRI-01-00- EN.pdf. Diakses 27 April 2018 Nicaragua.  2015. Counter-Memorial  of  the Republic  of  Nicaragua .  http://www.icj- cij.org/files/case-related/157/157- 20151208-WRI-01-00-EN.pdf.  Diakses 27 April 2018
Official  website  International  Court  of  Justice (application  by  Costa  Rica),  case Maritime  Delimitation  in  the  Caribbean Sea  and  Pasific  Ocean  (Costa  Rica  v. Nicaragua).
http://www.icjcij.org/docket/index.php?p 1=3&p2=1&code=crnic& case=157&k=0f. Diakses 20 April 2017.
people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/conc 5en/ EEZ.html

## Konvensi Internasional
Konvensi  Hukum  Laut  1982  ( United  Nation Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982 ). The  United  Nation  Convention on  the  Law  of  the  Sea  was  opened  for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994 .
Statuta  Mahkamah  Internasional  ( Statutes  of The International Court of Justice )