Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 207-212| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3069.207-212

## PENERAPAN SANKSI PEMERINTAHAN PADA PT. MIRTASARI DEVELOPMENT
Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

## ABSTRAK
Sumber daya alam merupakan tumpuan utama bagi  setiap pembangunan yang ada Negara Indonesia, sehingga tanpa disadari perlahan sedikitnya tidak diantaranya memicu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh  karena  itu,  diperlukannya  penegakan  hukum  yang  tercermin  dari  peraturan  perundang-undangan. Permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah:  1)  Bagaimana  prosedur  penanganan  pengaduan  akibat  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup? 2) Bagaimana penerapan sanksi paksaan pemerintah pada PT. Mirtasari Hotel  Development?  Tipe  penelitian  dan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris    dan yuridis  sosiologis.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sumber  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  teknik  study  pustaka  dan  lapangan.  Serta bahan hukum yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum. Adapun hasil dari  penelitian  ini  adalah  prosedur  penanganan  pengaduan  akibat  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup akan ditindaklanjuti oleh instansi atau lembaga PPLH atau PPLHD yang terlebih dahulu telah menerima pengaduan  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu: tahapan  persiapan,  pelaksanaan  verifikasi  lapangan,  analisa  data,  dan  terakhir  menyusun  laporan  verifikasi pengaduan.  Penerapan  sanksi  administrasi  pemerintah  pada  PT.  Mirtasari  Hotel  Development  diberikan  oleh Menteri  Lingkungan  Hidup  berupa  tindakan  paksaan  untuk  segera  melengkapi  izin  terkait  penyimpanan sementara  limbah  B3,  pembuangan  air  limbah,  penyerahan  limbah  B3  kepada  pihak  ketiga,  serta  melengkapi fasilitas sesuai aturan dalam penyimpanan sementara limbah B3.
Kata Kunci: Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Paksaan Pemerintah

## ABSTRACT
Natural  resources  are  the  main  foundation  for  any  development  that  exists  in  the  Indonesian  State,  so  that without  realizing  it  slowly  at  least  not  one  of  them  triggers  environmental  pollution  and  /  or  destruction. Therefore, it is necessary to enforce the law as reflected in statutory regulations. The problems of this research are: 1) What is the procedure for handling complaints due to environmental pollution and / or destruction? 2) How is the implementation of government coercive sanctions at PT. Mirtasari Hotel Development? The type of research  and  problem  approach  used  are  juridical  empirical  and  juridical  sociology.  The  source  of  legal materials used is primary legal material and secondary legal source. Legal material collection techniques used are literature and field study techniques. The legal materials collected are processed and analyzed using legal arguments. The results of this study are the procedures for handling complaints due to environmental pollution and / or destruction will be followed up by PPLH or PPLHD agencies or institutions that have received direct or indirect complaints, which are then followed up in several stages, namely: preparation, implementation. field verification, data analysis, and finally compiling a complaint verification report. The application of government administrative sanctions at PT. Mirtasari Hotel Development was granted by the Minister of the Environment in the form of coercive action to immediately complete permits related to temporary storage of B3 waste, disposal of waste water, handover of B3 waste to third parties, as well as complete facilities according to the regulations for temporary storage of B3 waste.
Keywords: Environmental Pollution and / or Destruction, Government Coercion

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  memiliki  surnber  daya  alam  yang  melimpah  dan beraneka  ragam  jumlahnya,  sehingga  dengan  adanya  pemanfaatan  sumber  daya  alam  maka keuntungan  dalam  jumlah  besar  mampu  diperoleh.  Seperti,  yang  kita  ketahui  pembangunan  gedung yang dilakukan oleh pelaku usaha beberapa tahun ini semakin meningkat, dan merupakan pilihan bagi mereka  guna  memperluas  cabang  dan  meningkatkan  usaha  yang  mereka  rintis.  Bagi  mereka  selaku pelaku  usaha  beranggapan  bahwa  keputusan  mereka  tersebut  mampu  memberi  manfaat  bagi masyarakat sekitar dengan menyediakan lapangan pekerjaan serta mampu meningkatkan pendapatan
nasional. Akan tetapi, sedikit dari mereka yang menyadari bahwa kegiatan pembangunan yang terus meningkat  tanpa  adanya  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  baik  dan benar,  tentu  hal ini meningkatkan  pula  timbulnya risiko  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup, yang jika berlangsung terus menerus dapat menurunkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup serta merusak keseimbangan alam.
Berdasarkan  temuan  fakta  kasus  yang  termuat  pada  Salinan  Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  SK.983/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2017  tentang  Penerapan Sanksi  Administratif  Paksaan  Pemerintah  Kepada  PT.  Mirtasari  Hotel  Development  (Prama  Sanur Beach Bali) tertanggal 9 Maret 2017, terkait perihal laporan peninjauan lapangan terhadap penerapan sanksi  administrasi  paksaan  pemerintah  kepada  PT.  Mirtasari  Hotel  Development  (Prama  Sanur Beach Bali), maka dengan ini pula melatarbelakangi penulis untuk menganalisa kasus tersebut dengan didasari oleh peraturan hukum yang bersifat umum serta peristiwa konkret terkait kasus tersebut yang terjadi di masyarakat.
Penelitian-penelitian serupa, yaitu penelitian yang mengkaji rumusan yang serupa tetapi dengan hasil  yang  berbeda  salah  satunya  mengenai  penerapan  sanksi administratif  dalam  penegakan  hukum lingkungan  di  Indonesia  oleh (Panambunan,  2016) ,  lainnya mengenai  penerapan  sanksi  administrasi bagi  perusahaan  perkebunan  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  di  bidang  perkebunan  oleh (Manurung, Pakpahan, Tania, Suhendro, & Marpaung, 2020) , dan terakhir mengenai penerapan sanksi administrasi dalam hukum perlindungan konsumen oleh (Herlina, 2019) . ermasalahan  yang  akan  diangkat,  yakni  bagaimana  prosedur  penanganan  pengaduan  akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup? Bagaimana penerapan sanksi paksaan pemerintah pada PT. Mirtasari Hotel Development? Dalam melakukan suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang ingin  dicapai  oleh  peneliti.  Tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini,  yaitu  Untuk  mengetahui  prosedur penanganan  pengaduan  akibat  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  dan  untuk mengetahui penerapan sanksi paksaan pemerintah pada PT. Mirtasari Hotel Development.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara saksama  untuk  tercapainya  suatu  tujuan  dengan  cara  mencari,  mencatat,  merumuskan  dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko & Achmadi, 2003) . Tipe penelitian yang digunakan adalah  yuridis  empiris  yang  merupakan  jenis  penulisan  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi dalam  kenyataan  di  masyarakat (Marzuki,  2010) .  Pendekatan  penelitian  dalam  membahas  setiap rumusan masalahnya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni merupakan suatu pendekatan terhadap masalah yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan turun langsung ke lapangan  atau  objeknya  yaitu  mengetahui  penanangan  pengaduan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan terkait dengan penerapannya sanksi administratif paksaan pemerintah.
Dalam  melakukan  penyusunan  penelitian  ini,  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  ada  3, yakni (Soekanto & Mamudji, 2018) :
1. Data Primer
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  dengan  cara mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten di bidang I Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan di PT. Mirtasari Hotel Development (Prama Sanur Beach Bali).
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lainnya  yang  ada  sebelumnya yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan  masalah  yang  dibahas,  yaitu  :  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan  HidupNomor  09  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara  Pengaduan  Dan  Penanganan Pengaduan  Akibat  Dugaan  Pencemaran  Dan/Atau  Perusakan  Lingkungan  Hidup;  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penerapan  Sanksi  Dibidang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya  Dan  Beracun,  KeputusanMenteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  :  Kep-
52/Menlh/10/1995  Tentang  Baku  Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan  Hotel,  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
Penyusunan penulisan karya ilmiah skripsi ini, penulis melakukan pelitian di dua tempat yaitu:
1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang ditunjuk langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk  melakukan  pemantauan  penerapan  sanksi  administratif  tersebut,  beralamat  di  Jalan  D.I. Panjaitan, Nomor 1, Renon, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
2. Hotel  Prama  Sanur  Beach  Bali  yang  merupakan  usaha  dari  PT.  Mirtasari  Hotel  Development yang  mendapat  teguran  sekaligus  pengenaan  sanksi  paksaan  pemerintah  dari  Menteri Lingkungan  Hidup,  beralamat  di  Jalan  Cemara  Sanur,  Sanur  Kauh,  Denpasar  Selatan,  Kota Denpasar.
Dalam  rangka  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  pembahasan  tulisan  ini,  maka  penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: study pustaka dan study lapangan.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  baik  dari  data  primer  maupun  data  sekunder disusun  secara  sistematis,  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  interprestasi hukum  dan  argumentasi  hukum  secara  deduktif-induktif  setelah  itu  hasilnya  disajikan  secara deskriptif  analisis  (suatu  cara  berpikir  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  bersifat  umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Penanganan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  prosedur  penanganan pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  secara  keseluruhan  telah  termuat  dalam  beberapa peraturan tertulis, yaitu:
1. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  yang  membahas  beberapa  hal  terkait  wewenang  dan kewenangan administrasi pemerintahan.
2. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2013  yang membahas beberapa hal terkait tentang tahapan-tahapan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dianalisis lebih dalam terhadap kasus yang menimpa PT. Mirtasari Hotel Development.
3. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang  membahas  beberapa  hal  terkait  tentang  upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010  yang membahas beberapa hal  terkait  tentang  bagaimana  prosedur  atau  tata  cara  pengaduan  dan  penangan  terkait pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup,  yang  termuat  pada  Pasal  11  sampai  dengan Pasal 21.
2. Penerapan Sanksi Paksaan Pemerintah pada PT. Mirtasari Hotel Development
Sanksi  adalah  cara-cara  menerapkan  suatu  norma  atau  peraturan.  Sanksi  hukum  adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum (Masriyani, Islah, & Badri, 2016; Saputra, 2020) .
a) Fakta Hukum
Berdasarkan  dokumen  yang  dikeluarkan  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali (2017) bahwa menunjuk surat tugas kepala BLH Prov. Bali Nomor 177 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017, tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah melakukan pengawasan di PT.  Mirtasari  Hotel  Development  (Prama  Sanur  Beach  Bali),  pada  tanggal  18  April  2017 dengan inti hasil temuan lapangan sebagai berikut:
i. PT.  Mirtasari  Hotel  Development  (Prama  Sanur  Beach  Bali)  berdiri  diatas  lahan 70.900M 2 dengan jumlah kamar 426 Kamar dan jumlah tenaga kerja 414 orang. ii. Perusahaan  sudah  melakukan  identifikasi,  pencatatan,  pendataan  dan  pelaporan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
iii. Jenis  limbah  B3  yang  dihasilkan  berupa:  oli  bekas,  lampu  bekas,  kaleng  bekas  dab batere bekas.
iv. Perusahaan  sudah  memiliki  tempat  penyimpanan  sementara  limbah  B3,  namun  belum memenuhi ketentuan teknis dan belum memiliki izin TPS LB3.
v. Perusahaan belum memiliki kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan lanjutan LB3.
vi. Perusahaan  sudah  memiliki  IPAL  (Istalasi  Pengelolaan  Air  Limbah)  namun  belum berfungsi optimal.
vii. Perusahaan belum memiliki izin pembuangan limbah cair karena terkendala hasil uji air limbahnya  masih  melebihi  baku  mutu  yang  ditentukan  (Pergub.  Nomor  16  Tahun 2016).
Bahwa berdasarkan pengawasan penataan lingkungan hidup pada tanggal 26 Oktober 2016  oleh  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  (PPLH)  kementerian  lingkungan  hidup  dan kehutanan  yang  dilakukan  terhadap  PT.  Mirtasari  Hotel  Development,  telah  terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  izinh  lingkungan  dan  izin  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
b) Hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang disajikan dalam bentuk narasi.
Hari / tanggal :  24 Agustus 2018 Pukul :  07.00 WITA Tempat :  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Narasumber :  Dra. Luh Astrini Jabatan Narasumber :  Penata Tk. I Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Pewawancara :  Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany Tema Wawancara :  Penerapan  sanksi  paksaan  pemerintah  terhadap PT.  Mirtasari Hotel Development . Tujuan Wawancara : Untuk  mengetahui p enerapan  sanksi  paksaan  pemerintah terhadap PT. Mirtasari Hotel Development.
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  dipaparkan  dalam  bentuk  narasi  agar mempermudah pembaca memahami informasi yang telah didapatkan yang berkaitan dengan penerapan sanksi paksaan pemerintah terhadap PT. Mirtasari Hotel Development.
Dokumen  yang  dilampirkan  dalam  skripsi  merupakan  serangkaian  dokumen  yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Mirtasari Hotel  Development  (Prama  Sanur  Beach  Bali).  Dalam  hal  ini,  PT.  Mirtasari  Hotel Development  (Prama  Sanur  Beach  Bali)  telahmelakukan  pelanggaran  dalam  perihal perizinan dan permasalahan limbah B3.
PT.  Mirtasari  Hotel  Development  (Prama  Sanur  Beach  Bali)  ikut  dalam  kegiatan PROPER  dan  dua  kali  berada  dalam  keadaan  merah,  dalam  artian  uji  baku  mutu  melebihi ketentuan  yang  seharusnya  dipenuhi,  sehingga  hal  tersebut  yang  memicu  teguran  dan penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Mirtasari Hotel Development (Prama Sanur Beach Bali).
c) Hasil wawancara dengan pihak PT. Mirtasari Hotel Development (Prama Sanur Beach Bali) yang disajikan dalam bentuk narasi.
Hari / tanggal :  07 Februari 2018 Pukul :  10.00 WITA Tempat :  PT. Mirtasari Hotel Development (Prama Sanur Beach Bali) Narasumber dan Jabatan:
1. Agung  Arinata  yang  menjabat  sebagai  Human  Resource  Management  (HRM) Prama Sanur Beach-Bali
2. Erwin Lewi yang menjabat sebagai Chief Engineering Prama Sanur Beach-Bali
Pewawancara :  Putu Dyah Prastiti Sukma Febriany Tema Wawancara :  Penerapan  sanksi  paksaan  pemerintah  terhadap  PT.  Mirtasari Hotel Development. Tujuan Wawancara :  Untuk  mengetahui  faktor  penyebab  dikenakannya sanksi paksaan  pemerintah  dan  sanksi  yang  sudah  dilaksanakan  oleh
PT. Mirtasari Hotel Development.
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  dipaparkan  dalam  bentuk  narasi  agar mempermudah pembaca memahami informasi yang telah didapatkan yang berkaitan dengan penerapan sanksi paksaan pemerintah terhadap PT. Mirtasari Hotel Development.
Hotel Prama Sanur Beach Bali dinyatakan mendapat peringkat merah dalam kegiatan PROPER,  karena  ada  beberapa  hal  yang  belum  dilakukan  atau  dikelola  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pihak Hotel.
Faktor utama penyebab dari dijatuhkannya penerapan sanksi paksaan pemerintah pada Hotel  adalah  kurangnya  pemahaman  mengenai  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup  terkait  dengan  penyimpanan  limbah  B3  dan  izin  pembuangan  air  limbah  yang dilakukan oleh pihak Hotel. Dengan dijatuhhkannya sanksi paksaan pemerintah, pihak hotel perlahan  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  atau  atau  kekalalaian  yang  sebelumnya dilakukan terkait dengan sistem pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup.
Pihak  Hotel  juga  mengatakan  bahwa  kesalahan  mutlak  tidak  sepenuhnya  ada  pada mereka terkait penjatuhan sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan, pihak Hotel merasa pada saat itu,  kurangnya  sinkron  atau  koordinasi  dengan  beberapa  pihak  yang  bersangkutan  yang memiliki  peran  dalam  pengawasan  maupun  penegakan  norma-norma  yang  berlaku  yang harus dijalankan oleh setiap orang/badan usaha yang memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  sanksi  paksaan pemerintah  perlu  diterapkan  pada  pihak  PT.  Mirtasari  Hotel  Development  (Prama  Sanur Beach Bali), sebagai efek jera atas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak Hotel tersebut. Dan, pihak Pemerintah dan/atau instansi (lembaga) yang memiliki wewenang dalam penegakan  hukum  terkait  permasalahan  lingkungan  hidup  diharapkan  lebih  cermat  dalam mengatasi  permasalahan  dan  lebih  diperketat  agar  setiap  orang/badan  usaha  yang  memiliki usaha  dan/atau  kegiatan  tetap  menjalankan  kewajibannya  disamping  mendapatkan  haknya untuk pemanfaatan sumber daya alam.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
2. Prosedur  pengaduan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  diawali  dengan adanya pengaduan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah  yang  mengadukan  dugaan  terjadinya  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  hidup.  Pengaduan  tersebut  ditunjukkan  dan/atau  disampaikan kepada  Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan paling sedikit memuat informasi terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang hendak dilaporkan,  yang  kemudian  disampaikan  ke  Instansi  Penanggung  Jawab.  Setelah  adanya pengaduan,  maka  instansi  atau  lembaga  PPLH  atau  PPLHD  akan  menindak  lanjuti pengaduan  tersebut  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu:  tahapan  persiapan,  pelaksanaan verifikasi lapangan, analisa data, dan terakhir menyusun laporan verifikasi pengaduan.
3. Penerapan  sanksi  paksaan  pemerintah  perlu  diterapkan  pada  pihak  PT.  Mirtasari  Hotel Development (Prama  Sanur  Beach  Bali), sebagai efek  jera  atas  bentuk  pelanggaran  yang telah dilakukan oleh pihak Hotel tersebut. Penerapan sanksi administrasi pemerintah pada PT.  Mirtasari  Hotel  Development  diberikan  oleh  Menteri  Lingkungan  Hidup  berupa tindakan paksaan untuk segera melengkapi izin terkait penyimpanan sementara limbah B3, pembuangan  air  limbah,  penyerahan  limbah  B3  kepada  pihak  ketiga,  serta  melengkapi fasilitas sesuai aturan dalam penyimpanan sementara limbah B3.
2. Saran
1. Untuk  pemerintah  perlu  dipertahankan  dalam  hal  penegakan  hukum  lingkungan  supaya  segala bentuk permasalahan terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat terminimalisir.
2. Untuk  masyarakat,  terutama  pelaku  usaha  wajib  mentaati  segala  peraturan  yang  berlaku  agar mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Herlina, N. (2019). Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Galuh Justisi , 7 (2).
Manurung,  H.  P.,  Pakpahan,  K.,  Tania,  V.,  Suhendro,  R.  A.,  &  Marpaung,  M.  F.  (2020).  Penerapan  Sanksi Administrasi Bagi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Bidang Perkebunan. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadaan , 4 (2). Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (VI). Jakarta: Predana Media Group.
Masriyani, Islah, & Badri, M. (2016). Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran  Sungai  Di  Kabupaten  Muaro  Jambi  Berdasarkan  Perda  Nomor  6  Tahun  2012. Jurnal  Lex Special , (24). Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). Metodelogi Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Panambunan,  A.  M.  K.  (2016).  Penerapan  Sanksi  Administratif  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia. Lex Administratum , 4 (2).
Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. Jurnal Ilmu Hukum: LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi , 9 (2).
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2018). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Cetakan  Delapan). Jakarta: Rajawali Pers.
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  09  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara  Pengaduan  Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.