Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Transaksi Online Dengan Sistem Tekan
Tombol Tanda Setuju (Clickrap Agreements)

## Musa Kevin Putratama Banjarnahor
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara musakevinbnahor@gmail.com

## Abstract
The use system of Press the Agree Button (clickwrap agreements) in online commerce has become a common practice in line with the development of information technology. While making it easier for consumers to conduct transactions online, the use of clickwrap agreements often leads to misunderstanding of the terms and conditions, resulting in serious impacts on consumer rights. Legal protection in clickwrap agreements in Indonesia aims to safeguard the rights and interests of consumers and promote safe and fair online commerce. Despite their convenience, consumers often simply click "Agree" without understanding the terms and conditions, leading to the risk of high cancellation fees, loss of refund rights, and less transparent use of personal data. Legal protection in Indonesia aims to safeguard consumer rights and promote fair online trade. Consumers need to understand their rights, read terms carefully, and report violations to ensure legal protection. Regulations emphasize transparency and clear notice to consumers, with service providers required to provide easy access to pre-transaction terms and notice of the consequences of clicking "Agree" as well as the right to withdraw consent. The importance of consumers understanding their rights, reading terms and conditions carefully, and reporting violations is key to ensuring their legal protection in online transactions. Regulations and laws governing online commerce emphasize the importance of transparency and providing clear notices to consumers. Service providers are required to provide easy access to terms and conditions before a transaction is made, and clear notice must be given to consumers regarding the consequences of clicking "Agree" as well as consumers' rights regarding withdrawal of consent or cancellation of the transaction. Thus, stronger legal protection can be ensured through the implementation of rules that emphasize transparency, provide clear information to consumers, and provide easy access to terms and conditions. In this context, strengthening regulations can maintain a balance between the ease of online transactions and the protection of consumer rights.

## Abstrak
Penggunaan sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (clickwrap agreements) dalam perdagangan online telah menjadi praktik umum seiring perkembangan teknologi informasi. Meskipun memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi secara online, penggunaan clickwrap agreements seringkali menimbulkan ketidakpahaman terhadap syarat dan ketentuan, mengakibatkan dampak serius pada hak-hak konsumen. Beberapa masalah yang muncul termasuk biaya pembatalan yang tinggi, kehilangan hak pengembalian uang yang sah, perpanjangan kontrak tanpa persetujuan yang jelas, dan penggunaan data pribadi yang kurang transparan.Perlindungan hukum dalam clickwrap agreements di Indonesia bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan konsumen serta mempromosikan perdagangan online yang aman dan adil. Meskipun memberi kemudahan, seringkali konsumen hanya mengklik "Setuju" tanpa memahami syarat dan ketentuan, menyebabkan risiko biaya pembatalan tinggi, kehilangan hak pengembalian uang, dan penggunaan data pribadi yang kurang transparan. Perlindungan hukum di Indonesia bertujuan menjaga hak konsumen dan mempromosikan perdagangan online yang adil. Konsumen perlu memahami hak-hak mereka, membaca syarat dengan seksama, dan melaporkan pelanggaran untuk memastikan perlindungan hukum. Regulasi menekankan transparansi dan pemberitahuan yang jelas kepada konsumen, dengan penyedia layanan wajib memberikan akses mudah ke syarat sebelum transaksi dan pemberitahuan konsekuensi klik

## Info Artikel
Diterima : 1 Desember 2023 Revisi     : 6 Desember 2023 Terbit     : 13 Desember 2023
Key words: Key Words : Clickwrap Agreements, Transactions Online, Legal Protection, Consumer.
Kata Kunci: Kata Kunci : Clickwrap Agreements, Transaksi Online, Perlindungan Hukum,
Konsumen
Corresponding Author : Musa Kevin
Putratama Banjarnahor musakevinbnahor @gmail.com
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
"Setuju" serta hak penarikan persetujuan. Pentingnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka, membaca syarat dan ketentuan dengan seksama, dan melaporkan pelanggaran menjadi kunci penting dalam memastikan perlindungan hukum mereka dalam transaksi online. Regulasi dan undang-undang yang mengatur perdagangan online menekankan pentingnya transparansi dan pemberian pemberitahuan yang jelas kepada konsumen. Penyedia layanan wajib memberikan akses mudah ke syarat dan ketentuan sebelum transaksi dilakukan, dan pemberitahuan yang jelas harus diberikan kepada konsumen mengenai konsekuensi dari mengklik "Setuju" serta hak konsumen terkait penarikan persetujuan atau pembatalan transaksi.Dengan demikian, perlindungan hukum yang lebih kuat dapat dipastikan melalui implementasi aturan yang menegaskan transparansi, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, dan memberikan akses mudah terhadap syarat dan ketentuan. Dalam konteks ini, penguatan regulasi dapat menjaga keseimbangan antara kemudahan bertransaksi online dan perlindungan hak konsumen.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan. Salah satu perubahan paling mencolok adalah kemunculan perdagangan online, di mana konsumen dapat dengan mudah melakukan transaksi dan pembelian produk atau layanan melalui internet. Dalam era perdagangan online ini, penggunaan sistem tekan tombol tanda setuju (clickwrap agreements) telah menjadi praktik umum, terutama dalam hal kontrak elektronik.
Dalam era digital yang terus berkembang, perdagangan online dengan sistem tekan tombol tanda setuju ( clickwrap agreements) telah menjadi bentuk yang umum dalam transaksi konsumen. Dalam situasi ini, konsumen sering kali dihadapkan pada peraturan dan syarat-syarat yang diberlakukan oleh penjual atau penyedia layanan secara online. Dengan sekali klik pada tombol “Setuju” atau “Accept”, konsumen secara tidak langsung menyetujui persyaratan yang sering kali panjang dan rumit tanpa membaca dengan seksama. Dalam konteks ini, perlindungan hukum konsumen menjadi isu krusial.
Meskipun clickwrap agreements  ini sangat umum dalam perdagangan online, penting untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberi pada konsumen dalam konteks ini. Pertanyaan mendasar timbul, seperti sejauh mana konsumen benar-benar memahami persyaratan yang mereka setujui, dan apa yang dapat dilakukan jika terjadi perselisihan atau ketidakpuasan terkait transaksi tersebut. Perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan online dengan sistem tekan tombol tanda setuju adalah isu yang memerlukan perhatian khusus.
Meskipun perdagangan online telah memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen, tantangan baru  juga muncul terutama terkait perlindungan hukum konsumen. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
mempertimbangkan sejauh mana tekan tombol tanda setuju memengaruhi hak-hak konsumen dalam hal perlindungan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data untuk memahami penggunaan sistem tekan tombol tanda setuju (clickwrap agreements). Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan guna mendapatkan wawasan mendalam tentang tindakan dan proses yang terlibadi dalam upaya penegakan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap penggunaan sistem tekan tombol tanda setuju (clickwrap agreements)
Dalam gerakan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (penelitian hukum) yang fokus pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan latihan penelitian hukum pada konsentrat perpustakaan yang diselesaikan dengan menganalisis bahan pustaka, baik data primer maupun data sekunder. Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian hukum. Dari metodologi-metodologi tersebut, peneliti nantinya akan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dicari jawabannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum adalah metodologi undang-undang dan metodologi konseptual. 1 Masing-masing pendekatan ini akan digunakan sesuai kebutuhannya dalam proses penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Praktik Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju Dalam Transaksi Online
Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan inovasi telah berkembang pesat. Keduanya hadir di mata masyarakat sebagai alat yang memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, web adalah salah satunya. 2
Internet telah membawa perekonomian dunia ke dalam fase baru yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi terkomputerisasi. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Hlm. 133.
2 Erman Yulianto , Sejarah dan Perkembangan Internet, Yogyakarta : Amik Bima Sarana Informatika,2009, Hlm. 8.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
memanfaatkan internet sebagai media korespondensi. Perdagangan, misalnya, semakin bergantung pada perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai media pertukaran. 3
Perdagangan Elektronik (e-commerce) adalah semua jenis pertukaran yang berkaitan dengan kegiatan komersial, baik perkumpulan maupun orang-orang yang didasarkan pada pemrosesan pertukaran data secara digital, termasuk teks, suara, dan gambar. 4 .
Meskipun pertukaran online (E-Commerce) merupakan sistem yang menguntungkan karena dapat mengurangi biaya pertukaran bisnis dan dapat meningkatkan sifat pelayanan kepada pelanggan, namun sistem E-Commerce dan infrastruktur pendukungnya mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dapat menyebabkan kerugian. tunduk pada kesalahan yang mungkin timbul dengan cara yang berbeda 5 .
Salah satu dari perkembangan transaksi perdagangan online adalah adanya fitur Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (clickwrap agreements)  dalam transaksi online, yang merupakan  praktik di mana konsumen atau pengguna layanan online diminta untuk mengeklik atau menyetujui syarat dan ketentuan tertentu sebelum mereka dapat melanjutkan dengan transaksi atau penggunaan layanan. Ini adalah metode yang umum digunakan dalam perdagangan online dan kontrak elektronik, yang bertujuan untuk membuat perjanjian hukum antara pihak yang menawarkan layanan atau produk (penyedia layanan atau penjual) dan konsumen atau pengguna layanan. Clickwrap Agreement didalam suatu transaksi online ini dilakukan dengan pengesahan syarat dan ketentuan oleh pembeli yang disebutkan oleh penjual dalam pertukaran melalui sistem elektronik dengan mengetuk segmen yang disediakan yang biasanya bertuliskan “Saya Setuju”, “I Accept”, dan sebagainya 6 .
Karakteristik utama dari Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (clickwrap agreements) adalah kesederhanaan dalam penggunaannya. Sehingga, ketika seseorang melakukan pembelian online atau mendaftar untuk layanan tertentu, tampilan jendela pop-up atau bagian dari halaman web akan muncul dengan teks syarat dan ketentuan. Pengguna diminta untuk membaca dan kemudian mengklik tombol "Setuju" atau tanda serupa untuk melanjutkan dengan transaksi atau pendaftaran.
3 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2001, Hlm. 33.
4 Capella E-Commerce, Pengantar Elektronik Commerce, (PT. Capella  Sumber Internet). www.capella.co.id . Diakses 02 November 2023.
5 Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, Hlm. 19.
6 “Muhammad Fauzi, Dengan Satu Kali Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement, https://heylaw.id/blog/dengan-satu-kali-klik-apakah-perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan- clickwrap-agreement. Diakses 02 November 2023”.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (clickwrap agreements) menekankan pada persetujuan aktif konsumen atau pengguna layanan. Ini berarti bahwa konsumen harus melakukan tindakan khusus, seperti mengklik kotak centang atau tombol "Setuju," untuk mengekspresikan persetujuan mereka terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Sehingga, adanya persetujuan aktif konsumen atau pengguna layanan. Selanjutnya, konsumen harus melakukan tindakan khusus, seperti mengklik kotak centang atau tombol "Setuju," untuk mengekspresikan persetujuan mereka terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Sehingga, Tindakan ini dinilai telah menunjukkan bahwa konsumen telah membaca atau setidaknya diberikan akses untuk membaca syarat dan ketentuan tersebut dan secara sadar menyetujuinya. 7
Namun, seringkali, pengguna jarang membaca syarat dan ketentuan secara menyeluruh, dan hanya segera mengklik "Setuju" tanpa memahami implikasi hukum dari tindakan mereka. Salah satunya adalah masalah pemahaman konsumen. Banyak konsumen hanya melihat tindakan mengklik "Setuju" sebagai tindakan formalitas untuk melanjutkan transaksi, tanpa memahami secara jelas apa yang mereka setujui. Ini dapat menjadi masalah serius ketika hak-hak konsumen terlibat, terutama jika syarat dan ketentuan tersebut mengandung klausul yang merugikan.
Adapun beberapa klausula yang merugikan konsumen dalam hal Menekan Tombol Tanda Setuju Dalam Transaksi Online, adalah :
1. klausula pembatalan yang mempersulit atau memberatkan konsumen jika mereka ingin membatalkan layanan atau transaksi. Ini bisa melibatkan biaya pembatalan yang tinggi atau persyaratan yang rumit yang membuat konsumen kesulitan untuk menghentikan layanan atau transaksi tanpa mengalami kerugian yang signifikan.
2. klausula yang mengecualikan atau membatasi hak pengembalian uang konsumen, bahkan dalam situasi yang sah, seperti produk cacat atau layanan yang tidak memenuhi harapan. Ini dapat merugikan konsumen yang tidak dapat mengklaim hak pengembalian yang seharusnya mereka miliki.
3. Beberapa clickwrap agreements mencakup klausula yang secara otomatis memperpanjang kontrak tanpa persetujuan konsumen, seringkali tanpa memberikan pemberitahuan yang memadai. Hal ini bisa merugikan konsumen yang tidak menyadari bahwa kontrak mereka telah diperpanjang, dan mereka terus dikenakan biaya.
7 “DocuSign Contributor, What is a Clickwrap Agreement?, https://www.docusign.com/blog/what-is-a-clickwrap- agreement , Accesed 04 November 2023.”
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
4. Banyak clickwrap agreements mencakup klausula tentang pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna. Jika klausula tersebut tidak cukup transparan atau tidak memberikan pengguna kendali yang memadai atas data mereka, ini dapat dianggap merugikan konsumen dari sudut pandang privasi.

## Perlindungan Hukum Konsumen Atas Transaksi Online Dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (Clickwrap Agreements)
Konsumen adalah setiap pengguna tenaga kerja dan produk untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, maka terjadi pertukaran konsumen yang berarti proses perpindahan kepemilikan atau penikmatan tenaga kerja dan hasil dari produk tersebut. penyedia atau penyedia jasa kepada konsumen 8 .
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan undang-undang yang mengatur kebebasan dan komitmen konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen. 9
Undang-undang perlindungan konsumen saat ini cukup mendapat perhatian, karena menyangkut pengaturan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak sedikitpun masyarakat sebagai konsumen mendapat perlindungan, namun demikian pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai kebebasannya masing-masing. dan komitmen. Peran pemerintah adalah mengatur, mengawasi dan mengendalikan, agar tercipta suatu sistem yang kondusif dan saling berkaitan satu sama lain sehingga tujuan kesejahteraan daerah secara luas dapat tercapai. 10
Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin signifikan secara materiil dan formal, mengingat semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pendorong utama efisiensi dan efisiensi produsen atas tenaga kerja dan produk yang dihasilkan untuk mencapai target usaha. Untuk mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumen pada akhirnya merasakan dampaknya. Oleh karena itu, upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang signifikan dan mendesak yang perlu segera dicarikan jawabannya, khususnya di Indonesia
8 Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, Hlm. 37.
9 Janus Sidabalok , Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 39.
10 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 1.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
mengingat kompleksitas permasalahan termasuk perlindungan konsumen, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas di masa depan. 11
Di Indonesia, perlindungan hukum bagi clickwrap agreements atau perjanjian elektronik serupa diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, terutama UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE adalah UU yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mengakui keabsahan kontrak elektronik dan menyebutkan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks clickwrap agreements, tindakan pengguna yang menyetujui syarat dan ketentuan melalui klik "Setuju" dianggap sebagai kesepakatan elektronik yang sah. UU ITE juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di antara pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik 12 . Konsumen memiliki hak untuk mengajukan sengketa jika merasa hak mereka telah dilanggar. Peraturan dan prosedur untuk penyelesaian sengketa secara online telah diatur dalam beberapa peraturan yang memudahkan konsumen untuk mengajukan keluhan mereka. 13
Selain UU ITE, Perlindungan Hukum Konsumen Atas Transaksi Online Dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (Clickwrap Agreements) diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2018 mengenai Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Secara Elektronik (Peraturan E-Commerce). Peraturan ini menyediakan kerangka kerja perlindungan konsumen dalam perdagangan online. Beberapa ketentuan dalam peraturan ini yakni terkait tentang pemberian informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen serta tentang persyaratan minimal syarat dan ketentuan yang harus disampaikan kepada konsumen. 14
Didalam perlindungan konsumen, Transaksi Online Dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (Clickwrap Agreements) juga diatur didalam UU  Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Meskipun UU  ini bukan undang-undang khusus untuk transaksi elektronik, ia memberikan kerangka kerja perlindungan konsumen yang berlaku untuk berbagai jenis transaksi, termasuk yang dilakukan secara online. Didalam UU ini, “mengatur tentang tentang hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar. Didalam Pasal 4 menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
11 Ibid, Hlm. 5.
12 Merry M, UU ITE Don’t Be The Next Victim, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2013, Hlm. 4.
13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
14 Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Secara Elektronik.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. 15
Di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup (BRSDM-LH) adalah badan yang bertugas mengawasi perlindungan konsumen di sektor e-commerce dan sejenisnya. Badan ini memiliki peran penting dalam memantau dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk penggunaan clickwrap agreements. badan pengawas memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran hukum yang terkait dengan clickwrap agreements dan melibatkan penyedia layanan yang tidak menaati peraturan serta  ketentuan yang berlaku. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pelanggaran- pelanggaran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Karakteristik utama clickwrap agreements adalah kesederhanaan penggunaannya. Pengguna diminta untuk membaca syarat dan ketentuan yang ditampilkan dalam jendela pop-up atau pada halaman web, lalu mengklik tombol "Setuju" untuk melanjutkan transaksi atau pendaftaran. Namun, masalah utama muncul ketika pengguna seringkali hanya mengklik "Setuju" tanpa membaca syarat dan ketentuan secara menyeluruh, mengabaikan implikasi hukum dari tindakan mereka. Klausula yang merugikan konsumen dalam clickwrap agreements meliputi persyaratan pembatalan yang mempersulit atau memberatkan konsumen, pembatasan hak pengembalian uang, perpanjangan kontrak otomatis tanpa persetujuan, dan pengumpulan serta penggunaan data pribadi pengguna. Ketidakpahaman konsumen terhadap isi syarat dan ketentuan dapat menjadi masalah serius, terutama ketika hak-hak konsumen terlibat. Ini bisa mengakibatkan biaya pembatalan yang tinggi, hilangnya hak pengembalian uang yang sah, perpanjangan kontrak tanpa persetujuan yang jelas, dan penggunaan data pribadi yang tidak transparan.
Perlindungan hukum bagi clickwrap agreements di Indonesia bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan konsumen, serta untuk mempromosikan perdagangan online yang aman dan adil. Oleh karena itu, penting bagi
15 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
konsumen untuk memahami hak-hak mereka, membaca syarat dan ketentuan dengan seksama, dan melaporkan pelanggaran jika diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum mereka dalam transaksi online.
Selain itu, Undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan online menekankan pentingnya transparansi dan pemberian pemberitahuan yang jelas kepada konsumen. Penyedia layanan wajib memberikan akses yang mudah untuk syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum transaksi dilakukan. Pemberitahuan yang jelas harus disediakan kepada konsumen tentang konsekuensi dari klik "Setuju" dan hak konsumen dalam hal penarikan persetujuan atau pembatalan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Capella E-Commerce,  Diakses 02 November 2023 “Pengantar Elektronik Commerce” , (PT. Capella Sumber Internet). www.capella.co.id,..
Fauzi, Muhammad. Diakses 02 November 2023 “Dengan Satu Kali Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement”, https://heylaw.id/blog/dengan-satu-kali- klik-apakah- perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan-clickwrap-aagreement..
DocuSign Contributor, Accessed 04 November 2023.  “What is a Clickwrap Agreement?”, https:/ /www.docusign.com/blog/what-is-a-clickwrap-agreement.

## BUKU
Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo, 2006, “ Bisnis E-Commerce”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indrajit, Richardus Eko. 2001. “ E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya”. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. “ Hukum Perlindungan Konsumen”. Jakarta : Sinar Grafika.
M, Merry. 2013. “UU ITE Don’t Be The Next Victim”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Nasution, Az. 1995. “ Konsumen dan Hukum”. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Sidabalok, Janus. 2014. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Yulianto, Erman, 2009, “ Sejarah dan Perkembangan Internet”. Yogyakarta, Amik Bima Sarana Informatika.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Secara Elektronik.