## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Salman Alfarasi Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Lampung Email : salman.natasaad@gmail.com

## ABSTRAK
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian  gugatan  sederhana  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  merupakan  salah  satu  terobosan  hukum  di  bidang  Hukum  acara  Perdata. Substansi  fundamental  Perma  ini  adalah  adanya  pemangkasan  proses  dalam  tahapan beracara,  sehingga  proses  pemeriksaan  dan  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  secara lebih cepat dan sederhana sehingga para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang  terlalu  lama  untuk  mendapatkan  keadilan,  kemanfatan  dan  kepastian  hukum. Namun  dalam  telaah  teoritis,  kehadiran  Perma  ini  menimbulkan  konsekuensi  yuridis yang  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja,  terutama  berkenaan  dengan  pertentangan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum.
Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum

## ABSTRACT
The Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2015 on the procedure for settling a simple lawsuit issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is one of the legal breakthroughs in the field of Civil Code Law. The fundamental substance of this Perma is the pruning of processes in the stages of the ceremony, so that the  process  of  examination  and  resolution  can  be  done  more  quickly  and  simply  so  that justice seekers do not have to wait too long to get justice, advantage, and legal certainty. Nevertheless in theoretical analysis, the presence of this Perma has juridical consequences which  can  not  be  ignored,  especially  with  regard  to  the  contradiction  between  the principles of justice and the principle of legal certainty.
Keywords: Supreme Court Regulation, Principle of Justice, Principle of Legal Certaint

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## Pendahuluan
Kiranya  tidak  berlebihan  apabila Penn  mengungkapkan  bahwa  " to  delay justice  is  injustice "  (Penn,  1905). Ungkapan  kegelisahan  Penn  tersebut mengandung maksud bahwasanya proses  peradilan  yang  berjalan  saat  ini begitu  menyita  waktu  hingga  berlarut- larut,  melalui  tahapan  yang  berbelit- belit,  dan  cenderung  memakan  biaya tinggi sehingga nalar awam mengatakan bahwa  kondisi  tersebut  berkontribusi signifikan terhadap adanya ketidakpastian hukum serta pengaburan atas esensi keadilan hukum yang hendak dicari  oleh  para  pencari  keadilan  itu sendiri.  Untuk  itu,  sudah  sepatutnya sistem  peradilan  yang  ada  segera berbenah  baik  dari  sisi  administratif- prosedural maupun dari sisi akuntabilitas institusi
peradilan (Hammergren;2002).  Bertalian  dengan hal  tersebut,  guna  menyelenggarakan sistem  peradilan  dalam  kerangka menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disingkat  Konsitusi  UUD  1945)  sebagai manifestasi riil terselenggaranya Negara Hukum  Republik  Indonesia  maka selanjutnya hakikat, kandungan, makna, dan  tafsir  filosofis  dari  asas  kepastian hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan keadilan hukum kemudian dicoba untuk ditangkap  oleh  pemerintah  melalui pengundangan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kehakiman).
Secara khusus, di dalam pasal 2 ayat (4) UU Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan,  di  mana ketentuan  ini  kemudian  menjadi  salah satu  asas  fundamental  di  dalam  sistem peradilan di Indonesia. Dengan
mendalilkan kepada pendapat Mertokusumo  bahwasanya  asas  hukum atau  prinsip  hukum  bukan  sebagai peraturan  hukum  konkrit,  melainkan merupakan,  pikiran  dasar  yang  umum sifatnya  atau  merupakan  latar belakang dari  peraturan  yang  konkrit  yang terdapat  dalam  dan  di  belakang  setiap sistem  hukum  yang  terjelma  dalam peraturan  perundang-undangan  dan putusan hakim yang merupakan hukum positif  dan  dapat  diketemukan  dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan konkrit tersebut (Sudikno
Mertokusumo , 2007;34).  Untuk  itu, dalam  rangka  membuka  akses  seluas- luasnya  kepada  masyarakat  dalam  hal mencari  keadilan  hukum,  oleh  karena itu  pada  hakikatnya  asas  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  mengandung maksud  bahwa  proses  peradilan  yang ada  harus  melalui  proses  yang  tidak berbelit-belit,  acaranya  jelas,  mudah dipahami,  dan  terpenuhi  adanya  biaya terjangkau  oleh  masyarakat  tingkat bawah sekalipun (Hairi;2011).
Pada  perkembangan  selanjutnya, eksistensi  pengimplementasian  sistem peradilan  yang  berlandaskan  kepada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, kemudian  ditegaskan  kembali  melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, di mana disebutkan bahwa  dalam  rangka mewujudkan  daya  saing  tersebut, pembangunan  hukum  nasional  perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan  yang  berkaitan  dengan ekonomi,  terutama  dunia  usaha  dan industri;  serta  menciptakan  kepastian investasi,  terutama  penegakan  dan perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu diperlukan  strategi  secara  sistematis terhadap  revisi  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  hukum  perdata

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
secara  umum  maupun  khusus  terkait hukum  kontrak,  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual,  pembentukan penyelesaian  sengketa  acara  cepat ( small  claim  court ),  dan  peningkatan utilisasi  lembaga  mediasi  (Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  2014).  Berkenaan  dengan penyelesaian  sengketa  acara  cepat ( small  claim  court ) dalam ranah  hukum perdata,  Mahkamah  Agung  kemudian merespon  secara  saksama  hal  tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat Perma 2/2015).
Mendasarkan kepada telaah akademis  penulis,  kehadiran  Perma 2/2015  ini  memiliki  kemaslahatan  bagi para pihak dan sekaligus juga membawa beberapa  konsekuensi  yuridis  yang tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja.  Pada sisi positif, manfaat dengan dikeluarkannya  Perma  2/2015  adalah pemangkasan  proses  dalam  tahapan beracara,  sehingga  proses  pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan  secara  lebih  cepat  dan sederhana.  Hal  ini  dimaksudkan  agar para  pencari  keadilan  dalam  ruang lingkup keperdataan tidak perlu menunggu  waktu  yang  terlalu  lama untuk  mendapatkan  kepastian  hukum dari  sengketa  yang  tengah  dihadapi karena  proses  penyelesaiannnya  cukup disidangkan dan berakhir di pengadilan tingkat  pertama.  Pada  sisi  yang bersamaan,  Mahkamah  Agung  secara tidak  langsung  juga  mendapatkan manfaat  atas  pembatasan  tersebut karena  dengan  dipangkasnya  upaya hukum  yang  berjalan  dipastikan  akan menekan  jumlah  tumpukan  perkara perdata yang masuk untuk disidangkan. Namun  pada  sisi  yang  berlawanan,
penulis  berpendapat  bahwa  Perma 2/2015  juga  mengandung  beberapa kelemahan pada tataran teoritis. Kelemahan  pertama,  adalah  persoalan penafsiran ‘sederhana’. Disebutkan dalam  Pasal  1  angka  1  Perma  2/2015 bahwa  penyelesaian  gugatan  sederhana adalah  tata  cara  pemeriksaan  di persidangan  terhadap  gugatan  perdata dengan  nilai  gugatan  materiil  paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)  yang  diselesaikan  dengan  tata cara dan pembuktian sederhana. Penulis berpandangan  bahwa  tafsir  terhadap istilah  ‘sederhana’  yang  dianalogikan dengan  nilai  gugatan  materiil  Rp. 200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah) adalah  tidak  memiliki  argumentasi yuridis  yang  kuat,  sebab  tidak  semua nilai  gugatan  materiil  Rp.  200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai perkara sederhana. Adakalanya gugatan materiil perkara  yang  nilainya  di  bawah  angka Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun  justru  sulit  dan  rumit  dalam proses  pembuktian  di  persidangan. Begitupun  sebaliknya,  terdapat  juga gugatan yang nilainya di atas angka Rp. 200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah) namun  lebih  mudah  dan  sederhana dalam proses pembuktiannya di persidangan.  Lebih  lanjut,  seiring dengan  perkembangan  nilai  mata  uang dan perubahan tingkat ekonomi masyarakat  yang  berjalan  begitu dinamis di Indonesia, sangat dimungkinkan  bahwasanya  gugatan materiil  yang  nilainya  di  angka  Rp. 200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah) sudah  tidak  relevan  lagi  dikategorikan lagi  ke  dalam  penafsiran  perkara sederhana.
Kelemahan  kedua  adalah  berkaitan dengan  persoalan  domisili  para  pihak yang berperkara.
Sebagaimana
disebutkan  di  dalam  Pasal  4  ayat  (3)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Perma  2/2015  bahwasanya  penggugat dan  tergugat  dalam  gugatan  sederhana wajib  berdomisili  di  daerah  hukum pengadilan  yang  sama.  Apabila  dikaji lebih  dalam,  maka  persoalan  domisili para  pihak  tentunya  berbenturan dengan  konsideran  dari  Perma  2/2015 itu sendiri sebab rumusan ketentuan ini membatasi akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mencari hal keadilan hukum. Sebagai contoh misalnya, ketika terjadi  perjanjian  antara  konsumen dengan  sebuah  produsen  di  kantor cabang.  Manakala  terjadi  sengketa  atau perselisihan  hukum  perdata,  pada umumnya produsen kantor cabang akan diwakili  oleh  produsen  kantor  pusat yang  berada  di  domilisi  hukum  yang berbeda dan tentunya tidak berada pada domisili  hukum  yang  sama  pada  saat perjanjian dibuat pertama kali, sehingga hal ini secara otomatis akan menggugurkan  hak  konsumen  dalam memperoleh  akses  kepada  keadilan melalui  opsi  penyelesaian  gugatan sederhana.
Kelemahan  ketiga  adalah  berkaitan dengan  sistem  norma.  Sebagaimana mendalilkan  kepada  pendapat  Kelsen bahwa  sistem  hukum  merupakan himpunan  dari  norma-norma  hukum yang  dibentuk  oleh  organ  pemegang kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melandaskan kepada norma dasar ( basic norm ).    Dalam  pemikiran  Kelsen, keberadaan  norma  dasar  ( basic  norm ) berperan  dalam  membimbing  tentang bagaimana  setiap  orang/badan  hukum seharusnya  bersikap  atau  berperilaku sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang  telah  ditetapkan  oleh  konstitusi serta  menjamin  koherensi  internal antara  norma-norma  hukum  yang berada  di  dalam  sistem  hukum  itu sendiri  (prinsip  non-kontradiksi)  (Hans Kelsen,  1949).  Sejalan  dengan  prinsip
non-kontradiksi  di  dalam  sistem  norma hukum maka norma-norma hukum yang berada  di  dalam  ruang  lingkup  sistem hukum  kemudian  diatur,  disusun,  dan dirumuskan  sedemikian  rupa  secara berjenjang dan bertingkat secara selaras dan harmoni guna menghindari kontradiksi  antar  norma  hukum.  Pada tataran  nasional,  pengaturan  norma hukum  secara  berjenjang  dan  harmonis ini  kemudian  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU PPPU).
Bertalian  dengan  persoalan  sistem norma, apabila mengkaji di dalam pasal 1  angka  3  Perma  2/2015  disebutkan bahwa  hakim  adalah  hakim  tunggal. Dalam  pengamatan  sekilas,  terobosan hukum  ini  seolah  tidak  menjadi permasalahan serius  dan  sejalan reformasi  sistem  peradilan  dengan tujuan  penyelesaian  gugatan  sederhana yang  cepat  dan  tidak  memerlukan mekanisme  yang  berbelit-belit.  Namun demikian,  penulis  berpendapat  bahwa pengaturan  terkait  dengan  hakim tunggal  di  dalam  Perma  2/2015 sejatinya  bertentangan  dengan  UU Kekuasaan  Kehakiman  atau  dalam bahasa sederhana bahwasanya keberadaan Perma 2/2015 secara nyata telah  melanggar  prinsip  pengaturan norma  hukum  yang  selaras  dan berjenjang sebagaimana diatur di dalam UU  PPPU.  Dalam  analisis  penulis, mendalilkan  kepada  regulasi  yang  ada maka  komposisi  jumlah  hakim  yang menangani  suatu  perkara  sudah  diatur terlebih dahulu melalui Pasal 11 ayat (1) UU  Kekuasaan  Kehakiman  bahwasanya Pengadilan  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  dengan  susunan majelis  sekurang-kurangnya  3  (tiga) orang  hakim,  kecuali  undang-undang menentukan  lain.  Interpretasi  terhadap

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
pasal tersebut secara nyata menjelaskan mengenai pengecualian terhadap ketentuan  susunan  majelis  hakim. Sebagai  contoh  undang-undang  yang menentukan  lain  di  sini  adalah  jumlah hakim dalam pengadilan anak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat  (1),  Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  maupun  Pasal  44  ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  hakim  memeriksa  dan  memutus perkara  anak  baik  dalam  tingkat pertama,  tingkat  banding,  maupun tingkat  kasasi  dengan  hakim  tunggal. Dengan  demikian,  dari  penjelasan  di atas  dapat  diketahui  bahwa  pada dasarnya  hakim  saat  memeriksa  dan memutus  perkara  sebagaimana  diatur dalam  UU  Kekuasaan  Kehakiman sekurang-kurangnya  berjumlah  3  (tiga) orang.  Namun  bisa  jadi  kurang  atau lebih dari tiga orang, sesuai dengan jenis perkara  yang  diadili  dan  diputus  oleh hakim  yang  bersangkutan  serta  sudah diatur  dengan  undang-undang.  Pada titik  kesimpulan,  keberadaan  Perma 2/2015  sebagaimana  diatur  di  dalam penjelasan  Pasal  79  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung  (selanjutnya disingkat  UU  MA)  bahwa  Perma ditujukan hanya untuk mengisi kekosongan hukum. Pengaturan
mengenai  Perma  sendiri  tidak  dapat melumpuhkan norma hukum yang telah diatur  undang-undang  artinya  tidak mungkin  peraturan  yang  lebih  rendah menegasikan  berlakunya  norma  hukum yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga  dapatlah  dikatakan  menjadi tidak  logis  dan  tidak  harmonis  apabila kemudian  pengaturan  hakim  tunggal
sebagaimana  dirumuskan  di  dalam Perma  2/2015  tersebut  ternyata  justru bertentangan  dan  menabrak  norma hukum yang berada di atasnya.
Kelemahan keempat adalah berkenaan  dengan  proses  beracara mulai  dari  pendaftaran  berkas  perkara sampai  dengan  pelaksanaan  eksekusi. Sebagai  contoh  adalah  persoalan penetapan hari sidang dan pemanggilan para  pihak.  Mencermati  pada  jangka waktu  beracara  yang  relatif  singkat, penulis  berpandangan  apakah  pihak tergugat  dapat  menyiapkan  dokumen dan  bukti-bukti  sehubungan  dengan proses  pemeriksaan  secara  tepat.  Para pengacara  saja  dalam  mempersiapkan kebutuhan  sidangnya  bisa  cukup  lama, apalagi kalau ternyata tergugat ini tidak didampingi  sama  sekali  oleh pengacara. Pihak  penggugat  tentu  dalam  hal  ini akan  lebih  diuntungkan  karena  proses penyiapan  yang  lebih  lama  sehingga asumsinya  posisinya  lebih  siap  dengan materi gugatannya. Lebih lanjut, berkesuaian  dengan  salah  satu  asas  di dalam hukum acara perdaata yaitu asas audi  et  alteram  partem bahwa  hakim harus  mendengar  kedua  belah  pihak secara  proporsional,  maka  sepatutnya pihak  tergugat  diberikan  waktu  lebih lama  untuk  memberikan  jawaban. Persoalan  mengenai  jangka  waktu  ini apabila  secara  tidak  proporsional diakomodir  tentunya  dikhawatirkan dapat menciderai prinsip-prinsip keadilan terutama kepada pihak tergugat.
Persoalan selanjutnya adalah mekanisme  pendaftaran  kasus  yang tidak  mengatur  mengenai  pilihan  acara para  pihak.  Apakah  para  pihak  bisa memilih  acara  pemeriksaannya  sendiri ataukah dipaksakan oleh ketua pengadilan.  Apakah  suatu  kasus  yang masuk  harus  diadili  dengan  skema sederhana  atau  biasa  ditentukan  secara

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
sepihak. Konsep acara yang dirumuskan di  dalam  Perma  2/2015  ini  memang menyerupai konsep hukum acara pidana yang  mengenal  tiga  model  pemeriksaan suatu perkara yakni acara singkat, acara cepat  dan  acara  biasa.  Akan  tetapi sengketa dalam wilayah hukum perdata tidak  bisa  disikapi  seperti  halnya  kasus pidana. Apabila perkara perdata berkaitan  erat  dengan  strategi  hukum para  pihak,  akan  tetapi  perkara  pidana lebih kental dengan intervensi/kepentingan penguasa
(kepolisian).  Dalam  perkara  perdata, ada  pihak  yang  menginginkan  bahwa kasus tertentu diperlama karena terkait dengan  strategi  hukum  para  pihak dalam  penyelesaian  masalah  dan  ada juga  yang  menginginkan  cepat  selesai. Maka  dari  itu,  pengadilan  sebaiknya memberikan  ruang  kepada  para  pihak yang bersengketa untuk memilih skema penyelesaiannya sendiri.
Persoalan terakhir adalah pelaksanaan eksekusi. Sebagai diketahui bahwa  akhir  dari  sengketa  perdata adalah putusan hakim berkuatan hukum tetap (inkracht  van  gewijsde )  yang dinantikan oleh para pihak yang tengah bersengketa,  di  mana  putusan  hakim atau disebut juga dengan istilah putusan pengadilan  sepatutnya  merefleksikan pada  asas  keadilan  hukum,  asas kepastian  hukum,  dan  sekaligus  juga asas kemanfaatan hukum secara berimbang  dan  proporsional.  Menjadi menarik  manakala,  kajian  teoritis terhadap  Perma  2/2015  berkaitan dengan  pelaksanaan  ekseksusi  justru menimbulkan  ketidakpastian  hukum. Penulis  memandang  bahwa  pangkal persoalan ini terletak pada pasal 31 ayat (3)  Perma  2/2015,  di  mana  apabila pelaksanaan  eksekusi  tidak  dapat dijalankan  dengan  sukarela  maka pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim dilaksanakan berdasarkan
ketentuan  hukum  acara  perdata  yang berlaku.  Tentunya  kandungan  maksud dari pasal 31 ayat (3) Perma  2/2015 di sini  secara  tidak  langung  justru bertentangan dengan ruh dan semangat diterbitkannya  Perma  2/2015  itu sendiri  yaitu  untuk  mewujudkan penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan sederhana.  Bahkan  guna  menghindari penyelesaian  perkara  yang  berlarut- larut, ditegaskan dalam ketentuan pasal 17 Perma 2/2015 bahwasanya di dalam proses  pemeriksaan  gugat  sederhana sejatinya telah menegasikan keberadaan hukum  acara  perdata  itu  sendiri  yaitu tidak  dapat  diajukan  tuntutan  provisi, eksepsi,  rekonvensi,  intervensi,  replik, duplik, atau kesimpulan.
Pada  titik  kesimpulan,  muatan substansial  dari  Perma  2/2015  ini berusaha meniadakan ketentuan hukum acara  perdata  yang  lazim  dipergunakan dalam mekanisme penyelesaian perkara perdata,  namun  pada  satu  yang  sama Perma  2/2015  juga  memberlakukan ketentuan hukum acara perdata. Penulis memandang terkait dengan penghapusan  beberapa  ketentuan  di dalam hukum acara perdata secara tidak langung  berorientasi  kepada  adanya kepastian  hukum,  namun  cenderung tidak  berpihak  kepada  asas  keadilan hukum. Sementara pelaksanaan putusan eksekusi  yang  tetap  menggunakan ketentuan  hukum  acara  perdata  pada satu  sisi  merefleksikan  asas  keadilan hukum,  namun  pada  sisi  berlawanan justru  meminggirkan  eksistensi  asas kepastian hukum.

## A. RUMUSAN MASALAH
Bertitik  tolak  dari  sekilas  latar belakang  permasalahan  di  atas,  maka permasalahan  pokok  dalam  artikel  ini adalah  untuk  menguraikan  Apakah Pelaksanaan Eksekusi
Gugatan Sederhana  sudah  merepresentasikan asas Kepastian Hukum

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Pembahasan Pelaksanaan Putusan terhadap Gugatan sederhana. Putusan pengadilan dilaksanakan setelah berkekuatan hukum  tetap.  Dalam  perkara  gugatan sederhana  putusan  berkekuatan  hukum karena tidak diajukan keberatan sampai dengan  jangka  waktu  yang  ditentukan berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1)    Perma 2/2015  dan  putusan  keberatan  itu sendiri.  Perma  memberikan  dua  pilihan dalam  pelaksanaan  putusan  yaitu dilaksanakan  secara  sukarela,  maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam halputusan dilaksanakan secara  sukarela,  maka  pihak  yang dinyatakan  kalah  melakukan  apa  yang diperintahkan dalam amar putusan. Jika putusan  berisi  menghukum  Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat,  maka  setelah  dilaksanakan pembayara secar penuh atau diakui oleh penggugat  bahwa  pembayaran  yang dilakukan  sebagai  bentuk  pelaksanaan putusan,  maka  perkara  diantara  para pihak dianggap telah selesai.
A. Pelaksanaan Putusan
Secara Sukarela Pelaksanaan  Pasal  31  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  putusan  yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Ketentuan  tersebut  dibuat  untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Tergugat yang dinyatakan  kalah  untuk  melaksanakan isi  putusan  secara  sukarela,  karena dengan  pelaksanaan  putusan  secara suka  rela  akan  mengurangi  dampak kerugian  sosial  seperti  perasaan  malu dan  tercemaar  mana  baiknya  atas pelaksanaan  putusan  secara  paksa, disamping  itu  pelaksanaan  secara sukarela  akan  mengurangi  kerugian secara  ekonomi  bagi  pihak  Tergugat
akibat  biaya-biaya  ekekusi  yag  akan dibebankan  pada  hasil  penjualan  lelang barang milik Tergugat.
Pelaksanaan  isi  putusan  secara sukarela dilakukan berdasarkan beberapa kemungkinan antara lain:
 Tergugat  yang  dinyatakan  kalah melaksanaan  semua  apa  yang diperintahkan oleh putusan;
 Tergugat  yang  dinyatakan  kalah melaksanakan sebagian dari yang diperintahkan,  amun  Penggugat menyetujuinya  dan  dianggap telah melaksanakan isi putusan;
 Tergugat  yang  dinyatakan  kalah melakukan  tindakan  lain  yang berbeda  dengan  apa  yang diperintahkan  dalam  putusan namun  disetujui  oleh  Penggugat sebagai pelaksanaan isi putusan; Tehadap putusan yang telah dilaksanakan  secara  sukarela,  maka setelah  tergugat  melaksanakan  isi putusan kemudian para pihak melaporkan  kepada  ketua  pengadilan bahwa  isi  putusan  telah  dilaksanakan secara  sukarela  dan  kemudian  akan dibuatkan  berita  acara  pelaksanaan putusan  sebagai  bukti  bahwa  putusan telah dilaksanakan.
Pelaksanaan Putusan Secara Paksa  Putusan  dilaksanakan  berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Berlaku Berdasarkan  Pasal31  ayat  (3) bahwa  dalam  hal  Tergugat  tidak  mau melaksanakan  isi  putusan  secara sukarela,  maka  putusan  dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  hukum  acara perdata  yang  berlaku.  Putusan  yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan Pasal 195 HIR sebagai berikut:
(1) Keputusan  hakim  dalam  perkara yang  pada  tingkat  pertama diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri dilaksanakan  atas  perinth  dan  di

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa  perkara  itu  menurut cara  yang  diatur  dalam  pasal- pasal berikut;
(2) Jika keputusan itu haru dilaksanakan  seluruhnya  atau sebagian  diluar  daerah  hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka ketuanya  akan  meminta  bantuan dengan  surat  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  berhak begitu  juga  halnya  pelaksanaan putusan diluar Jawa dan Madura;
(3) Ketua  Pengadilan  Negeri  yang diminta antuan itu harus bertindak  menurut  ketentuan ayat  di  atas  jika  nyata  baginya bahwa  keputusan  itu  harus dilaksanakan  seluruhnya  atau sebagian di luar daerah hukumnya;
(4) Bagi  ketua  Pengadilan  Negeri yang  diminta  bantuannya  oleh teman  sejawatnya  di  luar  Jawa dan  Madura  berlaku  segera peraturan  dalam  bagian  ini tentang  segala  perbuatan  yang akan dilakukan karena permintaan itu;
(5) Dalam dua kali dua puluh empat jam  ketua  yang  diminta  bantuan itu harus memberitahukan segala usaha  yang  telah  diperintahkan dan  hasilnya  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  mula- mula memeriksa perkara itu;
(6) Jika  pelaksaan  putusan  itu dilawan,  juga  perlawanan  itu dilakukan  oleh  orang  lain  yang mengakui  barang  yang  disita  itu sebagi  miliknya,  maka  hal  itu serta segala perselisihan  tentang upaya  paksa  yang  diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputusakan  oleh  Pengadilan Negeri  yang  dalam  daerah
hukumnya  harus  dilaksanakan keputusan itu;
(7) Perselisihan dan keputusan tentang  perselisihan  itu,  tiap  dua kali  dua  puluh  empat  jam  harus diberitahukan  dengan  surat  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  yang mula-mula  memeriksa  perkara itu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR di atas  dapat  disimpulkan  beberapa  hal tentang  kompetensi  pengadilan  dalam melakukan  eksekusi  putusan  antara lain:
 Pengadilan yang berwenang melaksanakan  putusan  hakim  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap adalah  pengadilan  yang  memeriksa dan  menjatuhkan  tentang  sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut.
 Jika  ternyata  objek  yang  akan dieksekusi berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka ketua pengadilan yang dimohonkan eksekusi  oleh  pihak  yang  menang, akan  meminta  bantuan  (delegasi) eksekusi  kepada  ketua  pengadilan dimana  objek  eksekusi  tersebut berada;
 Jika  permintaan  bantuan  (delegasi) eksekusi itu berasal dari pengadilan diluar Jawa dan Madura, maka yang berlaku  adalah  ketentuan  eksekusi yang diatur dalam HIR;
 Dalam  waktu  dua  hari  setelah dilaksanakan  permintaan  eksekusi tersebut  ketua  pengadilan  yang dimintakann delegasi eksekusi harus  memberitahukan  kepada ketua  pengadilan  yang  memeriksa perkara yang dimintakan eksekusi;
 Jika ada perlawanan, maka perlawanana itu diajukan di pengadilan yang menjalankan eksekusi;

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
 Dalam  waktu  dua  hari  setelah diputuskan  tentang  perlawanan  itu ketua pengadilan tempat diajukannya perlawanan harus memberitahukan  hasilnya  kepada ketua yang memeriksa perkara yang dimohonkan eksekusi;
 Penggugat Mengajukan Permohonan Eksekusi
Penggugat  yang  dinyatakan menang harus mengajukan permohonan pelaksanan  putusan  (eksekusi)  kepada ketua  pengadilan  di  tempat  perkara tersebut
diputus. Berdasarkan permohonan  tersebut  ketua  pengadilan akan
mengeluarkan penetapan pemeritah  pelaksanaan  putusan  yang selanjutnya  akan  dilaksanakan  oleh panitera  dan  jurus  sita  berdasarkan tahapan-tahapan eksekusi.
Putusan  dalam  perkara  tidak dapat dijalankan tanpa adanya permohonan dari pihak Penggugat yang dinyatakan menang.Permohonan  dibuat dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh  pemohon  eksekusi  atau  kuasanya dengan  melampirkan  putusan  yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ketua pengadilan akan memeriksa  isi  putusan  apakah  benar putusan  yang  dimintakan  eksekusi tersebut  telah  berkekutan  hukum  tetap dan  mengandung  amar  kondemnator yang  dapat  dilaksanakan.  Setelah  dapat dipastikan  bahwa  putusan  dapat dilaksanaka  melalui  prosedur  eksekusi,
ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi.Biaya pelaksanaan eksekusi ditanggung sepenuhnya  oleh  Pemohon  Eksekusi kecuali  jika  ditetapkan  bahwa  eksekusi dijalankan  secara  predo  (Cuma-Cuma) karena  Pemohon  Eksekusi  berasal  dari masyarakat tidak mampu.
 Ketua Pengadilan
Memberikan Teguran (aanmaning)
Tahapan
selanjutnya dari proses  eksekusi  adalah  melakukan teguran  (aanmaning).  Ketua  pengadilan memanggil  pihak  Termohon  Eksekusi untuk  ditegur  terlebih  dulu  agar memenuhi  apa  yang  telah  ditentukan dalam  putusan.  Proses  teguran  ini sebenarnya merupakan tindakan pendahuluan sebelum selanjutnya dilakukan  upaya  paksa  jika  pihak Termohon  Eksekusi  tetap    tidak  mau melaksanakan  isi  putusan  secara sukarela.
Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa “ jika pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau  atau alai  memenuhi  keputusan  itu  dengan baik,  maka  phak  yang  dimenangkan mengajukan  permintaan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  tersebut  pada  pasal 195  ayat  (1),  baik  dengan  lisan  mauun dengan  surat  supaya  keputusan  itu dilaksanakan.  Kemudian  ketua  itu  akan memanggil  pihak  yag  kalah  itu  serta menegurnya  supaya  ia  memenuhi keputusan  itu  Dallam  waktu  yang ditentukan  oleh  ketua  itu  selama- lamanya delapan hari”.
Jika atas panggilan dari ketua pengadilan ternyata Termohon Eksekusi tidak  datang  menghadap  kepadanya, maka ketidakhadiran itu harus dipertimbankan sebagai berikut:
 Jika  ketidakhadiran  termohon eksekusi  memiliki  alasan  yang sah  dan  patut  untuk  dimaklumi, misalnya  karena  sakit  atau  ada halangan  yang  memang  sangat urgen,  maka  ketua  pengadilan harus melakukan panggilan ulang untuk  yang  kedua  kali  dengan syarat bahwa alasan ketidakhadiran  itu  disampaikan kepada  pihak  ketua  pengadilan yang memanggilnya;
 Jika  ketidakhadiran  termohon ekseskusi  tidak  memiliki  alasan yang sah dan patut, maka keetua
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
pengadilan dapat lansung memerintahkan  peletakan  sita eksekusi terhadap harta kekayaan milik termohon. Menurut  M.  Yahya  Harahap,  atas ketidakhadiran pihak
TermohonEksekusi  tanpa  alasan  yang sah maka akibatnya adalah:
1. Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan 2. Tidak  diberikan  tenggang masa peringatan dan;
3. Secara ex officio Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung  mengeluarkan  surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil  atau  perintah eksekutorial beslag dalam eksekusi pembayara sejumlah uang (Yahya Harahap).
 Peletakan Sita Eksekusi
Salah  satu  tahapan  yang  harus  dilalui dalam  jenis  eksekusi  pembayaran sejumlah uang ( verkoop executie ) adalah proses peletakan sita eksekusi ( executie beslag ). Penyitaan adalah prosedur yang harus  dilaksanakan  dalam  kaitannya dengan  eksekusi  suatu  kewajiban pembayaran  sejumlah  uang,  berbeda halya dengan eksekusi riil (Eksekusi riil dalah  bentuk  eksekusi  yang  sifatnya melakukan tindakan nyata sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan yang  bersifat  condemnatoir)  yang  tidak membutuhkan proses sita eksekusi. Jika sebelumnya  pernah  diletakkan  sita jaminan  dan  dinyatakan  sah  dan berharga  dalam  putusan,  maka  setelah putusan  berkekuatan  hukum  tetap, maka  demi  sita  jaminan  menjadi  sita eksekusi.
Pasal 197 HIR secara utuh menyebutkan sebagai berikut:
1. Jika  sudah  lewat  waktu  yang ditentukan  itu,  sedangkan  orang yang kalah itu belum juga
memenuhi  keputusan  itu,  atau  jika orang  itu sesudah  dipanggil  dengan sah  tidak  juga  menghadap,  maka ketua  karena  jabatannya  akan memberi  perintah  dengan  surat suoaya  disita  sekian  barang  yang bergerak  atau  jika  barang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan  orang  yang  kalah  itu sampai  dianggap  cukup  dalam keputusan  itu  dan  semua  biaya untuk melaksanakan keputusan itu.
2. Penyitaan  dijalankn  oleh  Panitera Pengadilan Negeri.
3. Bila  Panitera  itu  beralangan  karena tugas dinas atau karena alasan yang lain maka ia digantikan oleh seorang yang  cakap  atau  dapat  dipercaya yang  ditunjuk  untuk  itu  oleh  ketua atau  atas  permintaannya  oleh kepala pemeritahan setempat (Dallam  hal  ini  asisten  residen) dalam  hal  menunjuk  orang  itu menurut cara tersebut jika dianggap perlu  menurut  keadaan  ketua berkuasa  juga  untuk  menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
4. Penujukan  orang  itu  dilakukan hanya  dengan  menyebutkan  atau dengan  mencatatnya  dalam  surat perintah pada ayat (1) pasal ini.
5. Panitera  itu  atau  yang  ditunjuk sebagai gantinya hendaklah membuat  berita  acara  tentang tugasnya  dan  memberitahukan tentang  maksud  isi  berita  acara  itu kepada orang yang disita barangnya itu kalau ia hadir.
6. Penyitaan  itu  dilakukan  dengan bantuan  dua  orang  saksi  yang disebutkan  namnya  pekerjaannya dan  tempat  diamnya  dalam  berita acara itu dan yang menandatangani berita acara itu dan salinannya.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
7. Saksi itu harus penduduk Indonesia telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat  dipercaya  atau  diterangkan demikian  oleh  seorang  pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
8. Penyitaan  barang  bergerak  milik debitor  termasuk  uang  tunai  dan barag berharga boleh juga dilakukan  atas  barang  bergerak yang  bertubuh  yang  ada  ditangan orang  lain  tetapi  tidak  boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang  sungguh-sungguh  bergua  bagi orang  yang  kalah  bagi  menjalankan mata pencahariannya sendiri.
9. Panitera  atau  orang  yang  ditunjuk menjadi  penggantinya  hendaklah membiarkan menurut keadaan barang  bererak  itu  seluruhnya  atau sebagian  disimpan  oleh  orang  yang disita  barangnya  itu  atu  menyuruh membawa  barang  itu  seluruhnya atau  sebagian  ke  suatu  tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama hal itu harus diberitahukan  kepada  polisi  desa atau  polisi  kampung  dan  polisi  itu harus  menjaga  supaya  jangn  ada barang  yang  dilarikan  orang. Bangunan-bngunan orang Indonesia yang  tidak  melekat  ada  tanah  tidak boleh dibawa ke tempat lain.
Sita  eksekusi  dilaksanakan  berdasarkan perintah  ketua  pengadilan  sebagai bentukrangkaian proses eksekusi jikajangka waktu teguran yang diberikan  oleh  ketua  pengadilan  tidak diindahkan  oleh  Termohon  Eksekusi atau  Termohon  Eksekusi  tidak  datang menhadap kepada ketua pengadilan atas panggilan  diberikan  dalam  bentuk penetapan  dan  atas  perintah  tersebut panitera  atau  juru  sita  dengan didampingi  oleh  dua  orang  sksi berangkat ke lokasi dimana benda yang menjadi  objek  penyitaan  berada.  Oleh
karena  proses  sita  eksekusi  sifatnya adalah upaya paksa, maka panitera atau jurusita dapat meminta  bantuan kepada pihak  kepolisian  untuk  melakukan pengamanan  jalannya  proses  penyitaan (D.Y. Wiranto;2013).
Proses sita eksekusi dituangkan dalam  berita  acara  sita  sehingga  apa yang  terjadi  dalam  proses  penyitaan hendaknya  dicatat  dan  dituangkan  ke dalam  berita  acara.  Dalam  berita  acara penyitaan  setidaknya  memuat  hal-hal sebagai berikut antar lain:
 Identitas para pihak;
 Identitas  petugas  yang  ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan;
 Saksi-saksi;
 Jenis  dan  bentuk  barang  yang akan disita;
 Letak  atau  tempat  barang  yang aka disita;
 Pihak-pihak dan penjagaan barang yang disita;
 Penjelasan-penjelasan, menyangkut segala keadaan dilapangan,  misalnya  barangnya tidak ditemukan  atau  proses  sita tidak  dapat  dijalankan  dengan segala alasan penyebabnya;
 Tanggal,  bulan,  jam  dan  tahun pelaksanaan sita. Dalam  proses  penyitaan  pihak termohon  sita  tidak  diharuskan  hadir dilapangan,  meskipun  lebih  baik  jika pihak Termohon Sita juga bisa hadir dan segaligus  menandatangani  berita  acara penyitaan  agar  tidak  ada  kekeliruan menyangkut barang yang menjadi objek penyitaan.  Namun  jika  pihak  termohon sita  tidak  hadir,  maka  tidak  akan menghambat  proses  jalannya  penyitaan adlah  petugas  yang  melaksanakan penyitaan dan saksi-saksi.
Pasal  197  ayat  (8)  HIR menyebutkan  bahwa  “Penyitaan  barang bergerak  milik  debitor  termasuk  uang

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
tunai  dan  barang  berharga  boleh  juga dilakukan  atas  barang  bergerak  yang bertubuh  yang  ada  ditangan  orang  lain tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan  perkakas  yang  sungguh-sungguh berguna  bagi  orang  yang  kalah  itu  bagi menjalankan mata pencahariannya sendiri”  Dalam  paragraf  terakhir  pasal di atas disebutkan bahwa perkakas yang digunakan  untuk  menjalankan  mata pencaharia tidak boleh disita, ketentuan tersebut  untuk  menjamin  agar  pihak tereksekusi
bisa menlanjutkan kehidupannya, pasca pelaksanaan eksekusi.
Ketentuan  Pasal  197  ayat  (8)  HIR  pada prinsipya  mengatur  tentang  proses eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap yang  mana  dalam  amar  putusan mengandung  kewajiban  pembayaran sejumlah uang, sehingga untuk memenuhi  kewajiban  tersebut  barang- barang  milik  Tergugat  yag  dihukum, baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak  akan  disita  dan  selanjutnya  di lakukan penjualan secara umum (lelang) untuk memenuhi
kewajiban pembayaran  sejumlah  uang,  mulai  dari barang-barang  bergerak  milik  Tergugat dan jika bergerak sampai nilai penjualan barang-barnag  tersebut  mencukupi untuk  membayar  sejumlah  uang  yang dihukumkan amar putusan.
Dalam  proses  penyitaan  benda tidak  bergerak,  pelaksanaan  sita  akan dianggap  mengikat  sejak  diumumkan atau didaftarkan, maka terhadap proses penyitaan  benda  bergerak  sita  tersebut akan  dianggap  mengikat  sejak  berita acara  pelaksnaan  sita  itu  diberitahukan kepada  pihak  Termohon  Eksekusi.  Jika pada  saat  proses  penyitaan  itu dilakukan  sekaligus  saat  itu  juga diberitahukan  kepada  pihak  Termohon Eksekui, namun jika pada saat penyitaan dilakukan  Termohon  Eksekusi  tidak
hadir,maka  berita  acara  penyitaan  akan disampaikan oleh jurusita kepadanya.
 Penjualan Lelang Tahapan  terakhir  dari  seluruh rangkaian  proses  eksekusi  adalah penjualan  secara  umum  (lelang).  Objek jaminan  harus  dijual  secara  umum (lelang).  Jika  atas  penjulan  didaptkan nilai  yang  lebih  besar  dari  kewajiban yang  ditanggung  pihak  termohon eksekusi,  maka  sis  dan  kelebihan  dari hasil penjualan tersebut harus dikembalikan  kepada  pihak  termohon eksekusi,  namun  jika  nilai  penjualan lelang lebih rendah dari nilai  kewajiban yang  di  tanggung  oleh  termohon eksekusi, maka eksekusi akan dilanjutkan  pada  saat  ditemukan kembali harta milik pihak tereksekusi.
Pengadilan dapat meminta bantuan  kepada  Kantor  Lelang  untuk melaksanakan  eksekusi  pelelangan. Kelengkapan  dalam  proses  pelelangan antara lain:
- Surat Permintaan Lelang;
- Salinan Putusan Pengadilan;
- Salinan Penetapan Sita;
- Salian Berita Acara Sita;
- Salinan Penetapan Lelang;
- Salinan  Surat  Pemberitahuan Lelang  kepada  pihak  yang berkepentingan;
- Perincian  besarnya  jumlh tagihan  pokokditamah  biaya yang  dibebankan  kepada Tergugat(Tereksekusi);
- Bukti  Kepemilikan  (serifikat) barang  yang  hendak  dijual lelang  atas  barang yang  tidak bergerak, Surat Bukti Kepemilikan  yang  belum mempunyai  sertifikat  dapat diganti misalnya dengan surat keterangan  dari  Kepala  Desa setempat;

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
- Syarat-syarat  Lelang  yang ditentukan  penjual  lelang; dan
- Bukti  Pengumuman  Lelang yang  dikeluarkan  Pengadilan Negeri (Yahya Harahap;1991). Kantor  lelang  akan  melakaksanakan proses pelelangan berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No 27/PMK.06/2016 tentan Petunjuk Pelaksnaan  Lelang.  Hasil  dari  penjualan lelang akan diserahkan kepada
Penggugat  yang  dinyatakan  menang melalui pengadilan sebagai pelaksanaan dari amar putusan.
1. Kepastian  Hukum    di  dalam pelaksanaan  eksekusi  terhadap gugatan sederhana.
Setelah  Penulis  melakukan  Penelitian maka  hambatan-hambatan  yang  terjadi di  dalam  pelaksanaan  Putusan  Gugatan Sederhana sebagai berikut:
a. adanya  perlawanan  oleh  orang lain/pihak  ketiga  (Deden  Verzet) dan Peninjauan Kembali (PK).
Upaya perlawanan ini dimungkinkan terhadap pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana  oleh  karena  Perma  2
Tahun  2015  tidak  mengatur  secara spesifik  mengenai  hal  ini  sehingga dimungkinkan diajukan Perlawanan yang  akan  mengakibatkan  lama proses eksekusinya.
Perma  2  Tahun  2015  tentang Prosedur gugatan sederhana memberikan  kemudahan  bagi  para pihak  untuk  melakukan  prosedur beracara di dalam Gugatan Sederhana  akan  tetapi  Perma tersebut  belum  mengatur  secara khusus  mengenai  bagaimana  tata cara mengajukan eksekusi terhadap putusan
gugatan sederhana sehingga  Pelaksanaan  Eksekusi dilakukan melalui prosedur gugatan
biasa  yang  membutuhkan  waktu lama karena dimungkinkannya adanya  perlawanan  oleh  orang lain/pihak ketiga dan upaya hukum Peninjauan  Kembali  dengan  hal tersebut  menjadikan  pelaksaan eksekusi  terhadap  Putusan  Gugatan sederhana  menjadi  hambatan  di dalam prosedurnya.
b. Biaya  yang  wajib  di  bayarkan karena  besarnya  biaya  belum terpenuhi oleh pemohon eksekusi.
Nilai Kerugian dari Gugatan sederhana  adalah  dibatasi  dengan nilai  nominal  Rp.  200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiha)  sehingga apabila nilai kerugian tersebut yang dikabulkan  oleh  Hakim  lebih  kecil dari  biaya  eksekusi  menyebabkan hambatan  dari  pemohon  eksekusi untuk  membayar  biaya  eksekusi tersebut.
c. Hambatan  Karena  Bunyi/Redaksi Putusan
Adakalanya  redaksi  dalam  surat putusan  kurang  jelas  yang  dapat menimbulkan Penafsiran yang bermacam-macam. Hal yang demikian  dapat  terjadi  misalnya karena  tergugat/kuasanya,  kurang cerat  dalam  penyusunan  redaksi Petitum gugatan sedangakan Hakimnya  mengabulkan  begitu  saja apa  yang  diminta  dalam  Petitum gugatan tersebut.
Seperti  umpamanya  dalam  azas putusan yang berbunyi “ Menyatakan”  sebuah  perusahaan/ Nama  seseorang  membayar  kepada Penggugat  sejumlah  uang  pada  hal sebenarnnya
lebih tepat
“Menghukum”  membayar  kepada Penggugat  sejumlah  uang  pada  hal perusahaan  tersebut  sudah  tutup dan  bubar  sementara  nama  orang tersebut  bukan  pengurus  atau Owner  perusahaan  tersebut  dan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
sebenarnya  Hakim  mempunyai kewenangan untuk memperbaiki/tata  dalam  lingkup Redaksional  supaya  dalam  Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan. d. Lelang  Eksekusi  Tidak  dapat  di Jalankan karena dikabulkan Bantahan  Pembantah  atau  Lelang Eksekusi yang memerlukan biaya. Pelaksanaan  eksekusi  di  lapangan banyak  sekali  kendala  terutama ketika  akan  dilakukan  eksekusi Termohon  eksekusi  melakukan segala  cara  sehingga  pelaksanaan eksekusi tersebut terhambat dengan mengajukan perlawanan dan disamping itu Proses  lelang dimana pada  saat  penjualan  lelang  obyek lelang  tidak ada  yang  mau membeli sehingga hambatan tersebut merugikan Pemohon eksekusi. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut  diatas,  maka  faktor-faktor penyebab
timbulnya hambatan-
hambatan  dalam  eksekusi  putusan perkara  perdata,  dapat  kita  uraikan sebagai berikut:
a. Pada  umunya  pihak  yang  kalah dalam  suatu  perkara  tidak  dengan “Sukarela”  untuk  melaksanakan putusan tersebut sehingga mengerahkan masa untuk menghalang-halangi eksekusi tersebut. b. Pihak ketiga mengajukan perlawanan  atas  sita  eksekusi, proses  ini  juga  bisa  sampai  kasasi, kalu  eksekusi    perkara  maka  akan cukup  lama  menunggu  proses teresebut di putus.
c. Dalam  eksekusi  dalam  kasus-kasus tertentu  diperlukam  biaya  yang harus  di  keluarkan  oleh  pemohon eksekusi  cukup  besar  seperti mengosongkan  tanah  yang  banyak prinsip  liar  yang  harus  dilakukan,
atau  membayar  biaya  aparat keamanan yang banyak di lapangan dengan  biaya  yang  besar.  Atau seperti putusan serta merta pemohon eksekusi harus
menyiapkan  jaminan  sesuai  atau jaminan dengan objek perkara yang mau  di  eksekusi.  Sehingga  tidak dapat  di  jalankan  seperti  seperti SEMA No. 4 Tahun 2001.
d. Penasehat Hukum/Lawyer/advokad daripemohon dalam membuat gugatan  tidak  Profesional  sehingga putusan  tidak  dapat  di  eksekusi artinya  Petitum  tidak  bersifat Komendenator.
e. Ada  kelompok  masyarakat  kurang ada  kesadaran  hukum  yang  mau dibayar  oleh  termohon  eksekusi untuk  menghambat  tidak  jalannya eksekusi lapangan.

## Kesimpulan
Mendasarkan  kepada  sekilas  uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa (1) Perma 2 Tahun 2015 tentang Gugatan  Sederhana  belum  secara  tegas mengatur mengenai Pelaksanaan Eksekusi  terhadap  Gugatan  Sederhana sehingga  Pelaksanaan  Eksekusi  masih mengunakan  Hukum  Acara  Perdata sebagaimana  didalam  Gugatan  Biasa; dan (2) Bahwa dengan belum diaturnya Pelaksanaan Eksekusi terhadap Gugatan Sederhana  maka  akan  menimbulkan tidak  adanya  Kepastian  Hukum  yang menyebabkan  Gugatan  sederhana  tidak menjadi sesederhana sebagaimana yang diharapkan  oleh  Perma  2  Tahun  2015 tersebut.

## Daftar Pustaka
D.Y.  Wiranto,  Hukum  Jaminan  Fidusia dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  (Aspek  Perikata, Pendaftaran  dan  Eksekusi).  Cv Mandar Maju Bandung, 2013

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Hans  Kelsen,  1949,  General  Theory  of
Law  and  State  Terjemahan Anders Wedberg, Harvard University Press, Massachusetts Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  2015-2019 Buku  I  Agenda  Pembangunan
Nasional, Bappenas, Jakarta Linn  Hammergren,  "Diagnosing  Judicial
Performance: Toward A Tool To Help  Guide  Judicial  Reform Programs", World Bank Working Paper, 2002 M.  Yahya  Harahap,  Ruang  Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang
Perdata,  PT  Gramedia  Puataka Utama, Jakarta, 1991 Prianter  J.  Hairi,  "Antara  Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya  Ringan  dan  Gagasan Pembatasan  Perkara  Kasasi", Jurnal  Negara  Hukum,  Volume 2, Nomor 1, 2011 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal
Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta
William  Penn,  1905,  Some  Fruits  of
Solitude,  Headley  Publisher,
London