## RIBA DAN BUNGA BANK
(Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi)

## Wartoyo
Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
e-mail : wartoyo10@gmail.com

## Abstrak
Diskursus mengenai  riba  seolah  tidak  pernah  ada  titik  akhirnya.  Sejak  dari  masa Sahabat,  hingga  ulama  kontemporer. Terlebih  lagi  ketika  muncul  ketika  muncul  lembaga perbankan berbasiskan syari’ah, yang pendiriannya, salah satunya disebabkan oleh adanya interpretasi  dari  kelompok  ulama  konservatif  yang  memandang  bahwa  operasional  bank konvensional yang berdasarkan bunga adalah haram, karena sama dengan riba. Sedangkan para  ulama  modernis,  yang  menganggap  bunga  bank  konvensional  tidaklah  bisa  dihukumi sebagai  riba,  sebab  bagi  mereka,  wacana  riba  harus  didudukkan  terlebih  dahulu  ke  dalam konteks  kekinian  dan kemaslahatan  umat  saat  ini. Menurut pandangan Ulama  Modernis seperti Abdullah Saeed, bahwa riba yang diharamkan Islam adalah riba yang menyebabkan ketidakadilan, dengan berpijak pada statemen lā taźlimūna wa lā tuźlāmūn, dan berimplikasi pada  bolehnya  bunga  bank,  yang  menurutnya  tidak  meninbulkan  akibat  seburuk  itu. Sedangkan  menurut  Yûsuf  Al- Qaradhāwi,  penjelasan  riba  sudah  selesai,  yaitu  seperti  yang dijelaskan  dalam  nash,  setiap  penambahan  pada  pokok  pinjaman  dikarenakan  adanya penangguhan  waktu  pembayaran,yang  ditetapkan  sebelumnya.  implikasinya,  bunga  bank adalah  sama  dengan  riba,  yaitu  haram,  karena  jelas-jelas  terdapat  tambahan  selain  nilai pokoknya. hal  ini  sesuai  dengan  statemen  dalam  Al- Qur’an fa  lakûm  ru’ūsu  amwālik û. Baginya,  tambahan  sedikit  atau  banyak  itu  tetap  riba,  karena  yang  banyak  dilarang  secara mutlak, sedangkan yang sedikit dilarang karena akan menjadi jalan kepada riba yang besar. Kata Kunci : Riba, Bunga Ba.nk, Keadilan dan Ulama

## Abstract
The  discourse  on  usury  as  if  there  never  was  an  end.  Since  from  the  time  of Companions,  until  contemporary  scholar. Moreover,  when  it  appeared  when  it  emerged shariah-based  banking  institutions,  the  establishment,  one  of  which  is  caused  by  the interpretation  of  a  group  of  conservative  scholars  who  believe  that  conventional  bank operations are based interest is haram, because together with usury. It is certainly contrary to the views of modernist scholars, who consider the interest of conventional banks can not be judged  as  usury,  because  for  them,  the  discourse  of  usury  to  be  seated  prior  to  the  current context  and  the  benefit  of  the  people  today. From  the  research  found  an  answer  to  the problems  that  were  examined,  that  in  the  view  of  Abdullah  Saeed,  that  usury  is  forbidden Islam is usury that causes injustice, the basis of the statement la taźlimūna wa la tuźlāmūn, and implications  for  the  bank  interest,  which  he  did  not caused due  to  bad  it.  Meanwhile, according to Yusuf al-Qaradawi, an explanation of usury has been completed, ie as described in the texts, any additions to the loan principal due to the suspension of the payment period, which is predetermined. implications, bank interest is the same as usury, which is forbidden, because obviously there is in addition to their principal amount. this is in accordance with the statements in the Qur'an fa Lakkum ru'ūsu amwāli kû. For him, the extra bit or a lot of it still usury, because of which many are prohibited absolutely, while the bit is prohibited because it would be a great way to usury.
Keywords: Usury, Interest, Justice and Scholars

## Pendahuluan
Perbincangan  mengenai  riba  dalam khazanah  pemikiran  Islam,  selalu  saja memunculkan  perbedaan  pandangan  di antara  para  cendikiawan  muslim,  baik  itu pada  masa  klasik,  masa  pertengahan,  hingga masa  modern  sekarang  ini.  Perbedaan pandangan  tersebut timbul,  terutama  pada masa  modern  sekarang  ini,  dikarenakan masih belum adanya keseragaman pemikiran dan  pandangan  dari  para  cendekiawan muslim,  mengenai  hukum  bunga  bank. Apakah  bunga  bank  tersebut  termasuk  riba, sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  para teo ritisi perbankan syari’ah, yang diprakarsai oleh cendikiawan-cendikiawan muslim kelompok  tradisionalis, 1 yang  memiliki pemikiran  lebih  konservatif.  Ataukah  bukan riba,  seperti  yang  coba  dijelaskan  secara kritis  oleh  cendikiawan-cendikiawan  muslim lainnya,  yang  tergabung  dalam  kelompok modernis 2 .
Bila  ditilik  ke  belakang,  perbedaan pandangan  yang  muncul  pada  awalnya berkisar seputar,  apakah  semua jenis riba itu haram  atau  tidak.  Perbedaan  ini,  misalnya bisa kita telusuri dari interpretasi yang cukup beragam  dari  para mufasir.  Dalam  hal  ini, terdapat  sebagian mufasir, yang  secara  tegas melarang semua jenis riba, baik itu riba yang berlipatganda ( adh’āfan mudhā âfatan), maupun  riba  yang  sedikit,  baik  itu  riba
1 Para  ulama  tradisionalis,  adalah  kelompok  para ulama yang berpegang teguh pada pemikiran bahwa, setiap  aturan  hukum  yang  secara  jelas  dan  terang telah dinyatakan  dalam  nash,  maka  manusia  harus mengikutinya.  Sedangkan  bagi  hukum-hukum  lain yang  belum  terdapat  nash  secara  pasti,  maka  wajib bagi  manusia  untuk  berijtihad,  dengan  berpegang pada hukum yang paling dekat dengannya. Abdullah Saeed, Islamic Thought, An Intoduction, (New York: Routledge, 2006), hlm, 134-141.
2 Gerakan ini muncul pada paruh abad XIX M. Para modernis  dalam  memahami  sebuah  fenomena tertentu  selalu  memperhatikan  situasi  dan  kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut,  baik  itu  dari  segi  moral,  agama,  maupun setting social-historis dalam  menjawab  berbagai problemmantika  kehidupan.  Lihat  Rahman, Islam and  Modernity,  (Chicago:  The  University  of Chicago Press, 1985), hlm. 2-19.
nasi’ah ataupun riba fadhl. Menurut pandangan  mereka,  riba nasi’ah atau  riba jahiliyah, dilarang berdasarkan perintah nash yang  pasti,  sedangkan  riba fadhl,  dilarang karena  bisa  menjadi  jalan,  bagi  terciptanya riba nasi’ah .
Mufasir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain adalah Al- Jhassās 3 , Al- Qurthūbi 4 ,  As- Syaūkani 5 ,  dan  Sa ŷ yid Qûtb. 6 Pandangan mufasir kelompok pertama ini, pada intinya memandang bahwa, penyebutan  kalimat adh’āfan  mudhā âfatan, bukanlah  merupakan  syarat  atau  batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi  sebagai  informasi,  dan  gambaran praktek  yang  ada  di  dalam  masyarakat  Arab pra-Islam,  yang  melakukan  praktik  riba secara  keji  terhadap  orang-orang  yang lemah. 7 Pandangan ini, kemudian diikuti dan dipertegas  lagi  oleh  pendapat  para  pemikir Islam  sesudahnya,  seperti  Abu  A’la  Al - Maûd ūdi 8 ,  Nejatullah  As-Shiddiqie, 9 dan lain-lain.  Mereka  umumnya  berpandangan bahwa, setiap tambahan dari pokok pinjaman,  sedikit  ataupun  banyak  adalah dilarang, karena itulah riba.
Sedangkan  sebagian mufasir yang lain,  berpandangan  sedikit  berbeda.  Mereka berpendapat bahwa, hanya riba jenis jahiliyah atau nasi’ah saja  yang  haram, sedangkan  riba  jenis  lainnya  (fadhl)  tidak
3 Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi Al- Jhassās , Ahkam Al- Qur’an , jilid I (Beirut: Daarul Kutub Al- Ilmiah, tt), hlm, 563-567
4 Imam  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ahmad  Al- Anshari  Al- Qurthūbi, Al- Jami’  Al -Ahkam  min  Al- Qur’an ,  jilid  II  (Beirut:  Daarul  Kutub  Al-Ilmiah, 1993), hlm, 225-238.
5 Muhammad bin  Ali bin Muhammad  As-Syaukani, Fathul  Qadir,  juz  I  (Riyadh,  Maktabah  Ar-Rusyd, 2002), hlm, 262-267
6 Sayyid Muhammad Qutb, Fi Dzilali Al- Qur’an , juz III, jilid I, (ttp: Daarus Syuruk, 1992), hlm, 318-332 7 Khoiruddin  Nasution, Riba  dan  Poligami,  sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 40-49
8 Abu  A’la Al-Maûd ūdi . Al-Riba. (Hyderabad: Daarul Fakir, tt), hlm, 10 dst.
9 Muhammad  Nejatullah  As-Shiddiqi, Banking Without  Interest,  (Liecester:  Islamic  Foundation, 1983), hlm 18 dst.
diharamkan.
Mereka mendasarkan pendapatnya  pada  argumen,  bahwa  kalimat adh’āfan  mudhā âfatan merupakan  syarat haramnya  riba,  maka  bila  ada  penambahan yang  tidak  berlipatganda,  hukumnya  tidak dilarang,  seperti  penambahan  pada  jual  beli misalnya,  baik  itu  dibayar  segera  maupun tangguh. Kelompok mufasir yang berpandangan  demikian,  di  antaranya  adalah At- Thabāri 10 ,  Al- Marāgh î 11 ,  dan  Rashîd Ridhâ. 12
Berkaitan  dengan  wacana  di  atas, tesis  ini  memfokuskan  pada  apa  yang ditawarkan  oleh  Abdullah  Saeed  dan  Yûsuf Al- Qaradhāwi.  Kedua  pemikir  kontemporer ini,  sama-sama  menawarkan  pendekatan yang  relatif  baru  dalam  kajian  Al- Qur’an mengenai  masalah  riba,  yang tentu  saja memiliki  relevansi  yang  erat  dengan  bunga bank.  Yakni  dengan  menggunakan  dasar- dasar teori ijtihad modern, meskipun masing- masing  menekankan  pada  aspek  yang berbeda.  Abdullah  Saeed  cenderung  pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan  analogi  (qiyas)  berdasarkan hikmah,  bukan illat. 13 Ini  tampak  dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan  riba  dalam  Al- Qur’an  dan  juga sunnah. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank konvensional  adalah  boleh,  karena  tidak mengandung  unsur-unsur  yang  merupakan tujuan  utama  pelarangan  riba.  Di  mana menurutnya,  unsur  utama  dalam  aspek pelarangan  riba  dalam  Al- Qur’an,  adalah terciptanya  kedzaliman  yang  dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, lā taźlimūna wa lā tuźlāmūn . 14
10 Abi Ja’far Muhammad bin Jarir At- Thabāri , Tafsir At- Thabāri ,  cet  I  juz  V  (Markazu  Al-Buhuts  wa Dirasat  Al-Arabiyah  Al-Islamiyah,  2001,tp),  hlm. 39-65
11 Ahmad  Mustafa  Al-Maraghi,  Tafsir  Al-Maraghi, juz  III,  (Mesir:  Mustafa  Al-Baby  Al-halaby,  1974), hlm, 54-69
12 Muhammad  Rashid  Ridha, Tafsir  Al-Manar,  jilid III, cet II, (ttp: Daarul Fikr, tt), hlm, 93-116.
13 Abdullah Saeed. Islamic Banking and
Interest ……………hlm, 36.
14 Ibid, hlm, 66.
Sedangkan Yûsuf Al- Qaradhāwi, meskipun  termasuk  salah  seorang  sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya cenderung mendukung pandangan dari ulama konservatif,  yaitu  memandang  bahwa  semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan  sebelumnya,  adalah  riba  dan hukumnya  haram.  Dengan  demikian,  maka menurutnya,  bunga  bank  juga  termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya,  karena illat yang  terdapat  di dalamnya,  sama  dengan illat riba  yang terdapat dalam
Al- Qur’an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam kalimat  “ wa  in  tubtum fa  lakûm  ru’ūsu amwālik ûm. 15
Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagaimana  disebutkan  dalam  Al- Qur’an, adalah  riba  yang  menyebabkan  adanya kemudharatan  berupa  ketidakadilan.  Aspek ketidakadilan  ini,  menjadi  wacana  penting dalam  pemikiran  keduanya  mengenai  riba dan  bunga  bank.  Karena  menurut  Abdullah Saeed,  dalam  bunga  bank  tidak  terdapat unsur  yang  menyebabkan  ketidakadilan sekarang  ini,  sebab  orang-orang  zaman sekarang  lebih  pandai  dan  cermat  dalam mengelola  pinjaman  dari  bank.  Selain  itu, pada  saat  ini,  sudah  terdapat  banyak peraturan perundang-udangan, yang melindungi  hak-hak  peminjam  maupun pemberi  pinjaman,  sehingga  mustahil  terjadi tindak  penindasan  kreditur  kepada  debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu. 16
Dalam sejarah hukum Islam, pandangan keduanya bukanlah hal yang baru, kemudian apa yang menspesifikasikan kedua pemikiran  yang  ditawarkan  oleh  Abdullah Saeed  dan  Yûsuf  Al- Qaradhāwi  tersebut? Fakta  bahwa  mereka  hidup  pada  masa sekarang  ini,  di  mana  bank  Islam  sudah berdiri dan beroperasi secara penuh, sehingga
15 Yûsuf Al- Qaradhāwi , Fawāid al - Bunūk hiy â al- Ribā al - Harām , cet I, (Kairo: Daaru Shahwah,
1990), hlm, 37-38.
16 Abdullah Saeed, Islamic Banking …………..hlm, 50.
bagi  sebagian  ulama,  berdirinya  bank  Islam tersebut  telah  menjadikan  unsur  darurat  bagi umat muslim, yang dulu dibolehkan bertransaksi di  perbankan  konvensional menjadi  hilang.  Sehingga  wajib  hukumnya bagi setiap muslim bertransaksi meenggunakan  bank  Islam  tersebut.  Namun ternyata, masih saja terdapat pandangan yang menyatakan bolehnya bertransaksi menggunakan  bank  konvensional,  yang menurut  sebagian  ulama  haram,  karena sistem  bunga  di  bank  konvensional  adalah riba.
Biografi  Abdullah  Saeed  dan  Yusuf Qaradhawi
Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas  Melbourne  Australia,  sekaligus menjabat  sebagai  Direktur  Pusat  Studi  Islam Kontemporer  di  Universitas  Mebourne. Abdullah  Saeed  lahir  di  Maldives, 17 pada tanggal  25 September 1964, dan masa kecil hingga  remaja  dihabiskan  di  sebuah  kota bernama  Meedhoo  yang  merupakan  bagian dari  kota  Addu  Atoll. 18 Ia  adalah  seorang keturunan  suku  bangsa  Arab  Oman  yang bermukim  di  pulau  Maldives.  Namun kemudian,  ia  hijrah  meninggalkan  tanah kelahirannya  menuju  Saudi  Arabia  untuk menuntut ilmu di sana.
Di  Saudi  Arabia,  ia  belajar  bahasa Arab  dan  memasuki  beberapa  lembaga pendidikan formal diantaranya, yaitu: Institut Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab
17 Maldives  adalah  sebuah  Negara  republic,  yaitu: Republik  Maldives,  tapi  sebelumnya  adalah  pulau Maldives. Negara ini terletak di bagian utara Lautan India,  kira-kira  500  km  atu  310  mil  di  bagian  barat daya  India.  Negara  ini  kira-kira  terdiri  dari  1.000 pulau, namun yang terhuni hanya sekitar 200 pulau. Penduduk  yang  menghuni  Negara  ini  berasal  dari Srilanka,  India,  Arab  dan  bahasa  yang mereka gunakan  adalah  bahasa  Divehi  yang  asalnya  dari Srilanka.  Secara  umum  penduduk  Negara  ini memeluk agama Islam, oleh karenanya agama resmi Negara  ini  adalah  agama  Islam.  lihat,  Republic  of Maldives, Atlas, “2001 Grolier Multimedia Encyclopedia” 2001.
18 Abdullah Saeed profile, diakses pada 25 Mei 2008 dari http://www.abdullahsaeed.com/profile/hisstory.htm.
Menengah  Madinah,  serta  Universitas  Islam Saudi  Arabia.  Selanjutnya,  Abdullah  Saeed meninggalkan Saudi  Arabia  menuju  ke Australia.  Di  negara  Kanguru  itu,  ia memperoleh beberapa gelar akademik, sampai  sekarang  ia  menetap  dan  mengajar pada  salah  satu  universitas  terkemuka  dan terkenal di sana. 19
Di Australia, Abdullah Saeed mengajarkan  Studi  Arab  dan  Islam  pada program  strata  satu  dan  program  pasca sarjana  (program  S2  dan  S3).  Di  antara matakuliah  yang  diajarkan  adalah:  Ulumu Al- Qur’an,  Intelektualisme  Muslim  dan Modernisasi, Pemerintahan dalam Peradaban Islam,  Keuangan  dan  Perbankan  Islam, Hermeneutika Al- Qur’an, Metodologi Hadis, Ushul  Fiqh,  Kebebasan  Beragama  di  Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim  di  Australia.  Selain  itu,  ia  juga terlibat  dalam  berbagai  kelompok  dialog antar  kepercayaan,  yaitu:  atara  Kristen  dan Islam,  dan  antara  Yahudi  dan  Islam,  bahkan ia  dikenal  sebagai  dosen  yang  ulet  dan terkenal karena kemahirannya dalam menguasai  beberapa  bahasa,  di  antaranya: bahasa  Inggris,  Arab,  Maldive,  Urdu, Indonesia  dan  Jerman,  yang  membuatnya sering  bepergian  ke  luar  negeri  dan  telah mengunjungi  beberapa  Negara,  seperti: Amerika  Utara,  Eropa,  Timur  Tengah,  Asia Selatan,  dan  Asia  Tenggara.  Bahkan, ia memiliki banyak sekali relasi pakar dan riset di seluruh dunia.
Sedangkan Yûsuf Al- Qaradhāwi lahir di  sebuah  desa 20 di  Republik  Arab  Mesir pada  tanggal  9  September  pada  tahun  1926. Dia  lahir  dalam  keadaan  yatim.  Oleh  sebab itulah, ia kemudian dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan  Yûsuf  Al- Qaradhāwi  kecil  ke Surau untuk mengaji.
19 Curriculum Vitae of Abdullah Saeed, Bio/CV, www.abdullahsaeed.org. diakses pada  15 Mei 2009. 20 Nama desa itu adalah Shaf Turab. Desa ini dikenal sebagai  desa  yang  makmur.  Di  sana  dikuburkan salah  seorang  sahabat  Rasulullah  yang  meninggal terakhir  di  Mesir,  yakni  Abdullah  bin  Haris  bin  Juz Az-Zuabidi  sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Hafiz Ibnu Hajar dan yang lainnya.
Di  tempat  itu  ia  terkenal  sebagai seorang  anak  yang  sangat  cerdas.  Dengn kecerdasannya  itu,  ia  mampu  menghafal  Al- Qur’an dan menguasai huk um-hukum tajwidnya  dengan  sangat  baik.  Itu  terjadi pada  saat  dia  masih  berada  di  bawah  umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan ia sebagai imam dalam usia yang relatif  muda,  khususnya  pada  saat  shalat subuh.  Sedikit  orang  yang  tidak  menangis saat shalat menjadi makmumnya.
Setelah  itu  ia  bergabung  dengan sekolah cabang Al- Azhār. Dia menyelesaikan sekolah  dasar  dan  menengahnya  di  lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak semenjak  dia  kecil,  hingga  salah  seorang gurunya  menggelarinya  dengan  sebutan “Allamah”. 21 Dia  meraih  ranking  kedua untuk  tingkat  nasional  Mesir,  pada  saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. 22
Setelah itu ia masuk fakultas Ushuluddin  di  Universitas  Al- Azhār.  Dari Al- Azhār ini ia lulus sebagai Sarjana S1 pada tahun 1952. Dia meraih ranking pertama dari seluruh  mahasiswa  yang  berjumlah  seratus delapan puluh orang. Kemudian ia memperoleh ijasah setingkat S2 dan mendapatkan  rekomendasi  untuk  mengajar dari  Fakultas  Sastra  pada  tahun  1954.  Dia menduduki  ranking  pertama  dari  tiga  kuliah yang  ada  di  Al- Azhār  dengan  jumlah mahasiswa sebanyak lima ratus orang.
Pada  tahun  1958  dia  memperoleh ijasah  Diploma dari  Ma’had  Dirasat  Al - Arābiyah  Al -Aliyah  dalam  bidang  Bahasa dan  Sastra.  Sedangkan  pada  tahun  1960  ia mendapatkan  ijasah  setingkat  Master  di jurusan  Ilmu-ilmu  Al- Qur’an  dan  Sunnah  di Fakultas  Ushuluddin.  Pada  tahun  1973  dia
21 Gelar ini biasanya  diberikan pada seseorang yang memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  luas,  khususnya dalam  bidang  ilmu  agama,  seperti  gelar  yang disandang  oleh  Ibnu  Qudama,  Muhammad  Syaltut dan tokoh-tokoh di Mesir lainnya.
22 Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yûsuf Al- Qardhāwi, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka  Al-Kautsar, 2001), hlm, 3-4.
berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan Disertasi yang  berjudul Az-Zakat  wa  Atsaruha  fi  Hill al- Masyākil  al - Ijtimā’iyyah ,  yang  kemudian disempurnakan  menjadi  buku Fikih  Zakat yang begitu populer hingga sekarang ini. Dia terlambat  meraih  gelar  doktornya  karena situasi  politik  Mesir  yang  sangat  tidak menentu pada masa-masa itu. 23
Yûsuf  Al- Qaradhāwi  adalah  profil ulama  yang  tidak  saja  menggeluti  ilmu pengetahuan  Islam,  tetapi  juga  mempelajari ilmu pengetahuan umum. Untuk mengkorelasikan ilmu Islam dan ilmu umum, kemudian  ia  menampilkan  Islam  dengan opini  yang  cemerlang.  Tetapi  ia  lebih menonjolkan  kecintaannya  pada  bahasa Arab,  karena  menurutnya  bahasa  Arab menrupakan  bahasa  Islam  dan  sebagai  pintu gerbang  untuk  memahami  Al- Qur’an  dan hadis, sekaligus merupakan salah satu syarat untuk  melakukan  ijtihad. 24 Menurutnya, untuk menjadi ulama kontemporer tidak saja terbatas  menguasai  ilmu-ilmu  Islam,  tetapi juga harus menelusuri buku-buku agama dan trend non-muslim serta membaca kritik-kritik lawannya. 25
Pemikiran  Yûsuf  Al- Qaradhāwi  pada dasarnya berada pada dua “dunia”, yakni sufi dan fiqh realitas. Ia terkenal sufi, tetapi tetap mengedepankan syari’at, dan dari pemahaman  syari’ ah  inilah  yang  kemudian mengarahkan  sosoknya  terhadap  sikap  yang tanggap  terhadap  problem  social.  Dari  sikap concern-nya  terhadap  lehidupan  social  ini, telah membawanya menjadi pemerhati diberbagai  bidang  keilmuan,  kemudian ditulisnya ke dalam beberapa buku. 26
Pemikiran Abdullah Saeed mengenai Riba Dalam pembahasannya mengenai riba,  Abdullah  Saeed  secara  langsung maupun  tidak  langsung  mengelompokkan pemikiran dan pendapat umat Islam ke dalam
23 Ibid, hlm, 4.
24 Ibid. hlm. 157
25 Ibid.
26 Yûsuf Al- Qaradhāwi, Al-Imam Al- Ghazali ………….hlm. ix
dua  kelompok  besar.  Kelompok  pertama adalah  kelompok  umat  Islam  yang  berusaha mempraktikkan secara konsisten dan tekstual akan  haramnya  riba sebagaimana  telah mereka dapatkan melalui pemahaman mereka  mengenai  hal  itu  dalam  Al- Qur’an dan  Hadis,  sehingga  berdampak  pada keinginan  mereka  untuk  mendirikan  sebuah lembaga keuangan dan perbankan yang bebas bunga  (interest-free  banking)  dan  bebas  dari penentuan  keuntungan  dari  awal  (pre- determined return) dengan berpedoman pada metode bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) sesuai dengan ajaran Islam. 27
Kelompok ini menurutnya, digawangi oleh para tokoh konservatif yang menekankan  pemahamannya  untuk  tetap berpegang  pada  aturan  formal  yang  terdapat dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis,  sehingga menginterpretasikan  bunga  bank  (interest) sebagai  riba.  Mereka  mengikuti  pemahaman klasik  yang  mengatakan  bahwa  setiap keuntungan  yang  diperoleh  para  pemberi pinjaman  (lender)  atas  pinjamannya  adalah riba. berdasarkan pandangan ini, maka setiap peningkatan dalam pinjaman yang menambah  perolehan  pemberi  pinjaman (kreditur) termasuk riba.
Sedangkan  kelompok  kedua, adalah kelompok  yang  memandang  bahwa  sebab pelarangan  riba  adalah  karena  menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam Al- Qur’an disebutkan  “ lâ  taźlim ûna  wa  lâ  tu źlam ûn ” (kamu  tidak  menganiaya  dan  tidak  pula teraniaya). Menurut Abdullah Saeed, pandangan  mereka  ini  juga  didasarkan  pada pandangan  para  ulama  klasik,  di  antaranya seperti  Razi,  Ibn  Qayyim,  dan  Ibnu Taimiyah. Mungutip dari Ibn Qayyim,
Abdullah Saeed mengatakan, bahwa di antara sebab-sebab  larangan  riba  adalah  bahwa berkaitan  dengan  aspek  moral. Berdasarkan praktek  riba  yang  terjadi  pada  masa  pra- Islam,  dalam  banyak  kasus  para  peminjam (debitur)  adalah  kalangan  miskin  yang  tidak
27 Abdullah Saeed. Islamic Bangking and
Interest ……………hlm. 1 -2
punya  pilihan  lagi,  kecuali  menangguhkan pembayaran  hutangnya.  Berdasarkan  alasan ini,  menurut  kelompok  ini  larangan  riba secara  moral  menopang  dalam  perubahan social-ekonomi masyarakat. 28
Menurut Abdullah Saeed, dilarangnya riba dalam Islam seperti yang terdapat dalam Al- Qur’an, merupakan suatu bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada masyarakat Makah  saat  itu.  Sebelum  riba  di  larang,  Al- Qur’an  sudah  terlebih  dahulu  menyeru masyarakat  yang  mampu  untuk  membantu orang-orang  yang  tidak  mampu  seperti orang-orang  fakir,  miskin  dan  anak-anak yatim.  Oleh  sebab  itulah,  dalam  Al-Qu r’an banyak dijumpai ayat-ayat yang mengajurkan atau  bahkan  mewajibkan  manusia  untuk menafkahkan hartanya. 29
Dalam hal ini, Al- Qur’ an secara tegas menekankan  pentingnya  membantu  orang- orang  lemah  tersebut  dengan  dua  cara,  yang pertama  adalah shadaqah yang  bersifat anjuran  sukarela,  dan  yang  kedua  adalah zakat  yang  bersifat  memaksa  (wajib).  Al- Qur’an  juga  mengingatkan  kembali  pada manusia agar memenuhi anjuran dan perintah tersebut,  sebab  harta  yang  diberikan  Allah kepada  manusia  hanyalah  sebagai  titipan (amanah) dan sekaligus sebagai cobaan. Atas dasar  itulah,  upaya  mengumpulkan  harta kekayaan  dengan  tidak  mempertimbangkan kepentingan social  dan  masyarakat  ekonomi lemah  tidak  akan  mendapatkan  keselamatan baik  di  dunia  maupun  akhirat,  atau  dengan kata  lain,  harta  itu  pada  hakikatnya  tidak bernilai di sisi Allah. 30
Berdasarkan  pemahaman  di  atas, menurut Abdullah Saeed, Al- Qur’an memberikan perhatian yang mendalam terhadap  masyarakat  yang  secara  ekonomi lemah  dan  menekankan  untuk  membantu kebutuhan  financial  mereka,  dengan  tanpa memberi tambahan beban penderitaan.
28 Ibid. hlm. 41
29 Abdullah Saeed. Islamic Banking and
Interest …………hlm. 17 -20
30 Ibid.
Dalam  konteks  ini  menunjukkan  bahwa tuntunan  yang  demikian  itu  diperintahkan dalam  kasus  apa  bila  pihak  peminjam terpaksa  meminjam  uang  guna  untuk mencukupi  kebutuhan  primernya.  Di  sini terlihat  bahwa,  tidak  ada  indikasi  bahwa tuntunan ini berlaku terhadap kasus pinjaman bagi orang-orang kaya yang digunakan untuk tujuan  perdagangan  dan  bidang  komersial lainnya.  Dengan  kata  lain,  digunakan  selain untuk bantuan yang sifatnya tidak mengandung  unsur  pri-kemanusiaan  (non- humanitarian). 31
Pada  rangkaian  ayat  terakhir  yang turun Q.S. Al-Baqarah (2): 275-280, menurut Abdullah  Saeed  istilah  riba  yang  terdapat  di dalamnya  tidak  berbeda  dengan  istilah  riba yang  turun  pada  ayat-ayat  sebelumnya. Dengan  merujuk  pada  pendapat  Rashîd Ridhâ 32 ia  menjelaskan,  “Elemen “al” (definite  article)  dalam  term  riba  ayat  ini menunjukkan  adanya  indikasi  pengetahuan dan kelaziman, maksudnya, janganlah mengkonsumsi  riba  yang  sudah  lazim bagimu,  yang  dipraktekkan  pada  masa  pra- Islam.
Hal ini diperkuat lagi dengan melihat pada  sebab  turunnya  ayat  ini,  menurut  As- Suyûthi  (w.  911  H),  ayat  ini  turun  berkaitan dengan  Bani  Amr  bin  Auf  dari  Tsaqif  dan Bani Mughirah yang telah masuk Islam, yang mana  pada  masa  sebelumnya,  Bani  Amr  bin Auf  dan  Bani  Mughirah  sering  melakukan transaksi secara riba. Sehingga, pada saat itu masih  terdapat  riba  pada  mereka,  dan  Bani Amr  bin  Auf  menagih  riba  tersebut,  namun mereka  menolaknya,  dengan  alasan  bahwa mereka telah masuk  Islam, dan riba dilarang dalam  Islam.  Hal  ini  kemudian  dicatat  oleh ‘Utab bin Usaid yang kemu dian menyampaikan  berita  ini  pada  Rasulullah, maka turunlah ayat ini. 33
31 Ibid. 37-39
32 Rashîd Ridhâ, Tafsir Al-manar …………..hal. 94
33 Jalaludin  Abdurahman  bin  Abi  Bakr  As-Suyûthi,
Ad-durus  al-Mantsur  fi  Tafsiri  al- Ma’tsur ,  cet  I, (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, 2000), hlm. 643
Sedangkan  Thābari  menyebutkan, bahwa  ayat  ini  turun  pada  Al- Abbās  bin Abdul  Muthālib  dan  seseorang  dari  Bani Mughirah  yang  bekerjasama  semenjak  masa jahiliyah  meminjamkan  uang  kepada  orang- orang Tsāqif dengan riba, maka ketika Islam datang,  mereka  berdua  memiliki  banyak sekali harta hasil dari riba dan juga riba yang belum  dipungut,  maka  turunlah  ayat  “ maka tinggalkanlah sisa riba ”. 34
Pemaparan  di  atas  sudah  cukup menjelaskan  pada  kita,  bahwa  hal  pertama yang  harus  diperhatikan  untuk  memahami peristilahan  riba  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an, menurut Abdullah Saeed adalah latar sosial  masyarakat  pada  saat  itu, di  mana sebagian  besar  dari  mereka  melakukan pinjaman  hanya  untuk  menutupi  kebutuhan pokok  mereka.  Selain  itu,  penekanan  Al- Qur’an  juga  terlihat  pada  bentuk  atau  jenis riba  yang  dilarang  adalah  jenis  riba  yang sudah lazim dilakukan oleh mereka semenjak masa jahilyah, yaitu riba yang berlipatganda. Di  mana  riba  ini  benar-benar  menjadikan orang-orang  yang  berhutang  menjadi  obyek eksploitasi  orang-orang  yang  memberikan pinjaman,  sehingga  mereka  menjadi  sangat lemah  bahkan  tidak  mampu  membayar hutang-hutang tersebut.
atau  pernyataan  penting,  yang  dapat dijadikan  kata  kunci  dalam  kaitanya  dengan perbincangan  riba  dalam  Al- Qur’an,  yaitu yang  terdapat  dalam  surat  Al-Baqarah  (2): 279,  yang  secara  jelas  menunjukkan  sifat pelarangannya.  Pertama  adalah  pernyataan dari kalimat  “ fa  lakûm  ru’ūsu  amwālik ûm ”, yang  kemudian  disusul  dengan  pernyataan yang kedua, yang terdapat dalam kalimat “ lā tuźlimūna wa lā tuźlāmūn ”. 35
Pernyataan  pertama  menunjukkan, bahwa penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh kreditur, bukan merupakan
34 Abi Ja’far Muhammad bin Jarir At - Thabāri, Tafsir At- Thabāri , Jami’  al - Bayan  an  Ta’wili  Ayi  al - Qur’an , cet I Juz V, (Markazu al-Buhuts wa Dirasat al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001), hlm. 49-50.
35 Abdullah Saeed. Islamic Banking and
Interest ……………hal. 26
perbuatan  yang  aniaya,  baik  terhadap  diri sendiri  maupun  debitur.  Kedua,  masing- masing  pernyataan  di  atas  menunjukkan indikasi yang saling berkaitan, satu sama lain tidak  dapat  bediri  sendiri  tanpa  dukungan yang lainnya. Jika kedua pernyataan tersebut dipisah, dengan cara mengabaikan salah satu darinya,  maka  akan  terjadi  pengkaburan makna  dari  maksud  pesan  Al- Qur’an tersebut.
Sehingga sungguh disayangkan, apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan  pernyataan  “ fa  lakûm  ru’ūsu amwālik ûm ”  saja,  dan  terlebih  lagi  bila sampai mengabaikan pernyataan “ lā taźlimūna  wa  lā  tuźlāmūn ”.  Pernyataan kedua,    pada  dasarnya  merupakan  kerangka metodologi  yang hampir diikuti oleh seluruh mazhab  hukum  Islam,  sekaligus  sebagai unsur  pokok,  untuk  mengetahui  setiap perintah dan larangan dalam Al- Qur’an, yang dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah  teks,  juga  dapat  memberi  perhatian terhadap  penyebab-penyebab  utama  dari munculnya larangan dan perintah tersebut. 36
Abdullah Saeed memandang, tidaklah dapat  diabaikan  bahwa  penekanan  terhadap rasionalitas  dalam  mengetahui  larangan  riba sangatlah  penting,  baik  bersumber  dari penafsiran  maupun  dalam  bentuk  keputusan (fatwa)  ulama.  Sebab  dalam  hal  ini, keputusan  para  ulama  merupakan  sesuatu yang legal, yang berdasarkan pada kandungan  makna  relevan  dari  teks  yang sarat akan kandungan aspek-aspek pelarangannya. Dengan demikian pernyataan “ fa  lakûm  ru’ūsu  amwālik ûm ”  telah  diberi penekanan  melalui  penjelasan  “ lā  taźlimūna wa  lā  tuźlāmūn ”  yang  digunakan  secara beriringan.
Dari pernyataannya di atas,
nampaknya Abdullah Saeed ingin
menyatakan,  bahwa  penekanan  makna  riba melalui pernyataan kalimat “ fa lakûm ru’ūsu amwālik ûm ”  yang  kemudian  disusul  dengan
36 Ibid. hal, 27
kalimat  selanjutnya  “ lā  taźlimūna  wa  lā tuźlāmūn ”, memberikan ruang bagi pemahaman  lain,  selain  dari  pemahaman yang  sudah  ada  selama  ini. Dalam  kasus  ini Abdullah Saeed berusaha memberikan gambaran,  terhadap  pinjaman  yang  diajukan oleh orang-orang kaya,  yang mana pinjaman tersebut  bukan  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan untuk menjalankan usahanya. Secara tidak langsung, Abdullah Saeed ingin menyatakan, bahwa  pinjaman  yang  demikian  bukanlah termasuk  dari  jenis  pinjaman  yang  bersifat menganiaya,  dan  inilah  yang  rasional  sesuai dengan  perkembangan  yang  terjadi  sekarang ini.
Abdullah  Saeed  melihat,  bahwa dalam  praktiknya,  sistem  bunga  dalam perbankan  konvensional  saat  ini,  tidaklah termasuk  ke  dalam  jenis  bunga  yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi  sampai  pada  terjadinya  penindasan dan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh kreditur  kepada  debitur.  Oleh  sebab  itu, bunga bank yang demikian  bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang, sebab tidak  menimbulkan  efek  yang  buruk,  yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. 37
Lebih  jauh  ia  mengatakan,  bahwa sistem  perbankan  konvensional  dengan pinjaman  berbunganya,  telah  memiliki  andil yang  besar  dalam  mendorong  kemajuan ekonomi  dunia,  sebab  banyak  manfaat  yang bisa  didapatkan  darinya.  Bolehnya  pinjaman berbunga  pada  bank  konvensional,  menurut Abdullah  Saeed  didasarkan  pada  beberapa alasan, yang dapat diringkas sebagai berikut: 38
1. 1. Bunga  bank  yang  ada  saat  ini  tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana  yang  terjadi  dalam  praktik  riba yang ada pada masa jahiliyah.
37 Abdullah Saeed, Islamic Banking ……………hlm,
75 38 Ibid, hlm, 51 dan 52.
2. Bunga  bank  memiliki  manfaat  yang besar  dalam  mendorong  tercapainya kemajuan suatu masyarakat.
3. Transaksi pinjam-meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka  dan  dilindungi  oleh  undang- undang,  sehingga  tidak  memungkinkan terjadinya  penindasan  oleh  kreditur terhadap debitur.
4. Pada  masa  sekarang  ini,  seorang  yang akan mengajukan suatu pinjaman kepada bank,  sudah  memperhitungkan  dengan teliti, apakah ia akan dapat mengembalikan  modal  pinjaman  beserta bunganya.
Selain  berlandaskan  pada  alasan- alasan  tersebut,  persetujuan  Abdullah  Saeed terhadap  bolehnya  bunga  bank,  ditemukan dalam  pemikiran-pemikirannya  yang  lebih condong dan menyetujui pemikiran- pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang  membolehkan  pinjaman  berbunga  di bank konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman,  yang  lebih  menekankan  aspek kontekstual  antara  pinjaman  pada  masa jahiliyah  dengan  masa  kini  yang  sudah berbeda  konteks  penerapannya, 39 pandangan Rashid  Ridha  dan  Muhammad  Abduh  yang memandang bahwa sistem perbankan saat ini mirip  dengan  sistem  perkongsian  dalam Islam,  dan  lembaga  perbankan  menjadi kebutuhan  yang  sangat  vital,  sebagai  media bagi  tercapainya  kemajuan  dalam  suatu masyarakat. 40 Demikian juga dengan pandangan  Sanhuri  yang  lebih  melihat  pada factor  berlipatgandanya  riba  pada  masa jahiliyah,  yang  tidak  identik  dengan  bunga bank konvensional yang ada sekarang ini. 41
Abdullah  Saeed  juga  mendukung pernyataan dari  Doualibi  yang  membedakan antara  pinjaman  produktif  dan  konsumtif, yang  menurutnya  pada  saat  ini,  pinjaman  di perbankan  yang  dilakukan  oleh  sebagian besar  orang,  digunakan  untuk  keperluan
39 Abdullah Saeed, Islamic Banking ……………hlm,
75.
40 Ibid, hlm, 76.
41 Ibid, hlm 77.
produktif.. 42 Begitu  juga  dengan  pandangan- pandangan ulama  modernis  lainnya,  seperti mereka yang membedakan antara bunga yang dilakukan  oleh  individual  dan  institusional, pemaknaan  bunga,  apakah  bunga  itu  interest atau  usury,  serta  perbedaan  antara  bunga nominal  atau  real  yang  berkaitan  dengan inflasi  dan  deflasi.  Semua  pendapat  tadi menurut Abdullah Saeed lebih sesuai dengan situasi  dan  kondisi  sekarang  ini,  sehingga lebih  rasional,  bila  bunga  bank  merupakan hal yang legal menurut pemikirannya. 43
Pemikiran Yusuf  Qaradhawi Tentang Riba
Sementara  itu, dalam mukadimah bukunya, Fawāid  al - Bunūk  hiy â  al- Ribā  al - Harām , Yûsuf Al- Qaradhāwi secara eksplisit menyatakan, bahwa pada dasarnya permasalahan  seputar  riba,  adalah  sebuah permasalahan yang sudah selesai pembahasannya  semenjak  seperempat  abad yang lalu, hal itu dia utarakan, ketika mengisi sebuah  seminar  yang  diselenggarakan  oleh Forum  Ekonomi  Islam  disebuah  tempat  di Kairo Mesir. 44
Sebab menurutnya, Islam secara tegas telah  mengharamkan  riba  dan  secara  keras melarangnya.  Pengharaman  dan  pelarangan itu,  berdasarkan  hukum  dari  nash-nash  yang pasti  ( qath’i )  di  dalam  Al- Qur’an  dan sunnah, yang tidak bisa lagi diinterpretasikan ataupun ditakwilkan meskipun dengan alasan ijtihad  dan  pembaharuan  hukum  (tajdid). Sebab  tidak  ada  ijtihad  dalam  setiap permasalahan  yang  telah  terdapat  kepastian, yang  telah  ditetapkan  hukumnya  oleh  dalil ( qath’i  tsubut  wa  dilālah ),  dan  secara ijma’ seluruh  umat  baik  dari  generasi  yang terdahulu  (salaf),  maupun  yang  generasi belakangan (khalaf). 45
42 Ibid, 79.
43 Ibid, hlm, 81- 83
44 Yûsuf Al- Qaradhāwi , Fawāid al - Bunūk hiy â al- Ribā al - Harām , cet I, (Kairo: Daaru Shahwah,
1990), hlm.13
45 Ibid. 14
Yûsuf  Al- Qaradhāwi  mengatakan, bahwa pada dasarnya Islam dalam mensikapi (menghukumi)  masalah  riba  ini,  tidak berbeda jauh dengan sikap yang diperlihatkan  oleh agama-agama  samawi lainnya.  Pada  agama  Yahudi  misalnya, terdapat  aturan  yang  jelas  mengenai  hal  ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Perjanjian  Lama,  “Jika  temanmu  meminta pinjaman,  maka  penuhilah  (berikanlah), janganlah menuntut darinya keuntungan juga manfaat” (Eksodus, ayat 24 bab 22). 46
Juga dalam agama Kristen, sebagaimana  terdapat  dalam  kitab  Injil Lukas,  “Berbuat  baiklah,  dan  pinjamkanlah dan  janganlah  kalian  menunggu  untuk (mengambil)  pembayarannya,  sehingga  (itu) menjadi  pahala  yang  banyak  bagi  kalian” (Lukas, ayat 24-25 bab 6).
Namun  disayangkan,  telah  terjadi penyelewengan  dalam  penafsiran  isi  dari kitab Perjanjian Lama, yang menjadikan kata “temanmu”  sebagai  sebuah  pengkhususan, yang  hanya  berlaku  bagi  orang-orang Yahudi,  dan  kemudian  dijelaskan  dalam kitab  Ulangan  “Bagi  orang -orang  asing engkau  boleh  meminjamkan  dengan  riba, tetapi  bagi  saudaramu  (sesama  Yahudi) janganlah  engkau  pinjamka n  dengan  riba”, (Ulangan, ayat 23 bab 19). 47
Islam,  telah  melarang  setiap  jalan yang  dapat  menimbulkan  perkembangan harta  melalui  jalan  riba,  sebab  Islam  telah mengharamkan riba, baik itu sedikit ataupun banyak,  dan  begitulah  pula  yang  telah dikecam  oleh  Al- Qur’an  terhadap  orang - orang  Yahudi  yang  masih  saja  mengambil riba, padahal mereka telah dilarang untuk itu. Hal  ini  sebagaimana  telah  kita  temukan dalam  beberapa  ayat  dari  surat  Al-Baqarah (2):  275-281,  yang  turun  pada  akhir-akhir
46 Yûsuf Al- Qaradhāwi , Al- Halāl wa Al - Harām fi Al-Islam, Cet. VX (Beirut: Maktabah Al-Islami, 1994), hlm. 241
47 Ibid. hlm, 242
periode penurunan wahyu, yang menjelaskan tentang hal tersebut. 48
Untuk  mengetahui  dan  memahami aspek  keharaman  dan pelarangan  riba  ini, cukuplah  bagi  setiap  muslim  membaca  ayat tersebut  di  atas,  dengan  membacanya  saja, niscaya  kita  akan  merasakan  betapa  jantung kita  bergetar  hebat,  disebabkan  karena kerasnya  ancaman  yang  dijanjikan  Allah dalam  ayat  tersebut.  Padahal  ayat-ayat tersebut  merupakan  ayat-ayat muhakamat 49 - yang  ketentuan  hukumnya  sudah  pasti  dan tidak membutuhkan interpretasi lebih jauh. 50
Lebih  lanjut,  menurut  pandangannya, elemen  “ al- ma’rifah ”  ( the  definite  article) dalam  kata  “ al- ribā ”  baik  sebagai lil  ‘ahdi (keterangan  yang  menunjukkan  kelaziman), atau  sebagai lil  jinsi (keterangan  yang menunjukkan  jenis  tertentu) ataupun  sebagai lil  istighraq (keterangan  yang  menunjukkan keumuman),  maksudnya  sudah  jelas  dan terang,  yaitu  mengharamkan  seluruh  jenis riba.  Seandainya  pengertian  riba  masih kabur,  niscaya  Allah  akan  menerangan kepada mereka. Sedangkan ayat ini tidak lagi mendefinisikan  kata  riba,  mengingat  sudah lazim dikenal secara umum. Padahal
48 Ibid, hlm, 241 49 Yûsuf Al- Qaradhāwi, Fawāid al -
Bunūk …………..hlm, 14.
50 Muhkam atau  bentuk  pluralnya Muhakamat menurut terminology Ushul Fiqh ialah sesuatu yang menunjukkan  pada  artinya,  dan  tidak  menerima pembatalan  serta  pergantian  dengan  sendirinya secara  jelas  dan  sama  sekali  tidak  mengandung takwil,  pengertian  tidak  mengandung takwil adalah tidak  menghendaki  arti  lain  yang  bukan  arti dzahirnya.  Sebab  ia  dijelaskan  dan  ditafsirkan dengan  penafsiran  yang  tidak  memungkinkan adanya pentakwilan, tidak pulan menerima penghapusan (naskh) pada masa kerasulan Muhammad  dan  masa  kekosongan  turunya  wahyu, dan  atau  sesudahnya.  Karena  hukum-hukum  yang terdapat  di  dalamnya  adakalanya  berupa  kaidah- kaidah  hukum  agama  yang  bersifat  asasi  dan  tidak dapat  digantikan,  atau  terdiri  dari  prinsip-prinsip keutamaan  yang  tidak  berubah  lantaran  perubahan situasi  dan  kondisi,  atau  jugaberupa  hukum  furu’, namun terbukti bahwa dikuatkan oleh syara’. Untuk lebih  detailnya  lihat  :  Abdul  Wahab  Khalaf, Ilmu Ushul  Al-Fiqh,  Cet  IIX,  (Kairo:  Dakwah  Islamiyah Syabab Al-Azhar Misr, 1968).
penjelasan  yang  datang  lebih  akhir  dari waktu  yang  dibutuhkan,  tidak  dibolehkan dalam kaidah hukum Islam, sehingga dengan demikian, riba yang dimaksud tidak memerlukan penjelasan lebih jauh. 51
Mengenai  penjelasan  riba  dalam ungkapan berlipat ganda ( adh’āfan mudhā âfatan,  Q.S. Ali  Imran  (3):  130), Yûsuf  Al- Qaradhāwi  melihatnya  bukanlah sebagai syarat dari pelarangan riba. Sebagaimana diketahui, bagi orang yang ahli dalam  bidang  bahasa  Arab,  dan  memahami retorikanya  ( uslūb ,  bentuk  pluralnya asālib ), mengetahui bahwa sifat riba yang disebutkan dalam  ayat  ini  adalah  dalam  konteks menerangkan  kondisi  objektif  dan  sekaligus kecaman  terhadapnya.  Mereka  telah  sampai pada  tingkatan  ini,  dengan  mempraktikkan riba yang berlipatganda.
Pada  intinya,  Yûsuf  Al- Qaradhāwi ingin  mengatakan  bahwa aspek  pelarangan riba dalam Al- Qur’an tidak terbatas pada apa yang dipahami oleh sebagian orang terhadap riba yang berlipatganda saja, sebab itu semua hanya  merupakan  gaya  bahasa  dari  Al- Qur’an  dalam  menggambarkan  betapa  riba pada  masa  jahiliyah  telah  begitu  buruknya, hingga  mencapai  bentuk  yang  berlipatganda. Maka  baginya,  pernyataan  berlipatganda  ini bukanlah  sesuatu  yang  penting  dalam konteks  pelarangan  riba,  sebab  telah  jelas bahwa  yang  riba  yang  dilarang  dalam  Al- Qur’an  adalah  setiap  penambahan  yang terdapat  dalam  peminjaman,  baik  itu  besar atau  kecil  yang  telah  ditentukan  terlebih dahulu sebelumnya. 52
Dari analisa dam pembahasan mengenai  pandangan  dan pemikiran kedua tokoh  di  atas,  meskipun  hampir  sebagian besar  memperlihatkan  adanya  pandangan yang kontradiktif, namun pada dasarnya, dari seluruh pandangan dan argumentasi- argumentasinya tersebut, masih ada beberapa persamaan persepsi dari keduanya. Di bawah ini  akan  disajikan  antara  persamaan  dan
51 Ibid, hlm, 45
52 Sebagai perbandingan lihat : Sa ŷ id Qûtb, Fi Dzilali Al- Qur’an …………hlm,325.
perbedaan  pandangan  keduanya,  adalah sebagai berikut:

## 1. Persamaan pandangan
a. Dalam  membahas  mengenai  riba  dan pemahaman  mereka  akan  riba,  keduanya sama-sama  berangkat  dari  dasar  pemahaman nash,  baik  itu  dari  nash-nash Al- Qur’an maupun sunnah.
b. Dalam melakukan interpretasi mengenai riba dalam nash-nash tersebut, keduanya memiliki  tujuan  akhir  yang  sama,  yaitu supaya  interpretasi  yang  mereka  hasilkan dapat memberikan sumbangsih bagi terciptanya  kemaslahatan  umat,  sehingga umat  tidak  lagi  berada  dalam  kebimbangan ketika  menentukan  suatu  transaksi  yang masih mengandung keraguan akan boleh dan tidaknya secara hukum
c. Pada dasarnya keduanya memiliki pandangan,  bahwa  riba  merupakan  sesuatu yang  mutlak  dilarang  dalam  Islam dan hukumnya haram. Karena praktik riba hanya akan  menciptakan  suatu  tatanan  dalam masyarakat menjadi rusak, timbulnya ketidakadilan  dan  terjadinya  penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang lainnya.
d. Keduanya juga sama-sama memiliki pandangan, bahwa pembahasan yang mereka lakukan dalam kajian mereka masing-masing adalah  pembahasan  mengenai  riba  jenis nasi’ah atau  jahiliyah  yang  sudah  jelas-jelas dilarang  dalam  Al- Qur’an  maupun  sunnah, sedangkan  untuk  riba fadhl,  mereka  tidak membahasnya secara  lebih  luas  dalam bukunya masing-masing.
e. Dalam kaitannya dengan argumentasi bahwa riba  yang  dilarang  dan  dibolehkan  adalah riba jenis produktif dan konsumtif, keduanya tidak  memiliki  landasan  atau  keterangan yang kuat untuk mengklaim bahwa pandangan  merekalah  yang  paling  benar. Sebab  memang  tidak  ada  riwayat  atau keterangan,  yang  menyebutkan  bahwa  riba yang  terjadi  pada  masa  jahiliyah  itu  adalah
jenis  riba  konsumtif  bukan  jenis  riba  yang produktif, atau malah sebaliknya.

## 2. Perbedaan pandangan.
a. Perbedaan
pandangan dalam menentukan  aspek  apa  sebenarnya  yang terkandung dalam Al- Qur’an dan sunnah dalam  pelarangan  riba.  Abdullah  Saeed lebih  cenderung  memandang  aspek penekanan  moral,  sedangkan  Yûsuf  Al- Qaradhāwi  lebih  melihat  dari  aspek formalnya,  atau  apa  yang  ada  dalam dzahir ayat.
b. Perbedaan pandangan pada poin pertama di atas, menyebabkan terjadinya perbedaan  pula  dalam  menentukan bagian  pernyataan  mana  dalam  Al-
Qur’an  yang sebenarnya harus dijadikan dasar  pijakan  utama  dalam  memahami pelarangan riba. Abdullah Saeed cenderung melihat pernyataan lā taźlimūna  wa  lā  tuźlāmūn sebagai  titik tolaknya  dalam  memahami  pelarangan ini,  sementar  Yûsuf  Al- Qaradhāwi  lebih melihat pada pernyataan fa lakûm ru’ū su amw ā likûm sebagai acuan utamanya.
c. Perbedaan  dalam  menentukan  landasan anaolgi  apakah  yang  semestinya  dipakai dalam  membahas  masalah  pelarangan riba  ini,  Abdullah  Saeed  lebih  melihat hikmah sebagai  landasan  analoginya, sebab menurutnya illat memiliki banyak kelemahan, sebaliknya Yûsuf Al- Qaradhāwi cenderung menggunakan illat sebagai landasan analoginya.
d. Perbedaan  dalam  memandang wacana ketidakadilan,  menurut  Abdullah  Saeed, ketidakadilan  hanya  terdapat  pada  riba yang  terdapat  pada  masa  jahiliyah, karena  terjadinya  penindasan  kriditur kepada  debitur,  hingga  menyebabkan perbudakan, sedangkan transaksi pinjaman  berbunga  di  bank  saat  ini, mustahil akan menyebabkan penindasan, lebih-lebih  perbudakan  oleh  kreditur kepada  debitur.  Sedangkan  menurut Yûsuf  Al- Qaradhāwi,  keadilan  hanya akan  tercapai,  bila  antara  pemilik  modal
dan  pengusaha,  berbagi  resiko  atas keuntungan  maupun  kerugian,  dari modal  yang  digunakan  dalam  usaha tersebut.
e. Perbedaan-perbedaan dalam menentukan landasan  pengharaman  dalam  menghukumi bunga  bank,  menurut  Yûsuf  Al- Qaradhāwi, bunga  bank  sama  dengan  riba  yang  dilarang dalam  Islam,  karena  berpijak  pada  statemen bahwa  setiap  penambahan  dalam  transaksi pinjaman adalah dilarang. Sedangkan Abdullah  Saeed  memandang,  sepanjang pinjaman tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan,  dan  demikian  pula  sistem pinjaman  dalam  bank,  meskipun  jelas-jelas terdapat bunga di dalamnya.
f. Yûsuf Al- Qaradhāwi lebih melihat kemudharatan  pinjaman  berbunga  dari  segi mikro  ekonomi, hal  itu  terlihat  dari pemaparannya mengenai kemudharatan- kemudharatan pinjaman berbunga yang lebih mengarah  kepada  individual  orang  per orangnya.  Sedangkan  Abdullah  Saeed,  lebih melihat  manfaat  dari  pinjaman  berbunga secara makro ekonomi suatu negara. Di mana pada saat ini, bagi negara-negara yang tengah berkembang, kebutuhan akan pinjaman untuk melakukan  pembangunan  pada  sector-sektor utama  sangatlah  dibutuhkan.  Terlebih  bila pinjaman tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan  rakyatnya,  dan  disertai  dengan pengelolaan  yang  baik,  sehingga  dampak manfaat  dari  pinjaman  berbunga  tersebut akan lebih besar ketimbang dampak mudharatnya. Perkembangan  pada  masa modern  sekarang  yang  begitu  cepat  dan kompleks,  merupakan  sebuah  tantangan sekaligus kesempatan bagi umat Islam untuk menemukan  jatidirinya  sebagai  seorang muslim.  Dalam  bidang  ekonomi,  munculnya perbankan  Islam  patut  kita  apresiasi,  sebab dengan  adanya  perbankan  tersebut,  telah mengangkat  status  umat  yang  sebelumnya berada  dalam  kondisi  darurat,  menjadi keadaan  yang  kembali  normal,  dalam kaitanya  dengan  hubungan  transaksi  pinjam- meminjam  dana  di  perbankan.  Sehingga ketika  telah  adanya  bank  Islam,  semestinya
umat  Islam  menggunakan  fasilitas  yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam bermu’amalah.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  mengenai  pandangan dan  argumentasi  Abdullah  Saeed  dan  Yûsuf Al- Qaradhāwi  mengenai  riba  dan  bunga bank,  maka  dapat  disimpulkan  dalam penelitian ini bahwa:
1. Menurut  Abdullah  Saeed,  Al- Qur’an sejak  masa  awal  diturunkan  telah menekankan  perhatian  yang  mendalam terhadap  masalah  soisal  ekonomi  dalam masyarakat,  yaitu  berusaha  melindungi lapisan  masyarakat  lemah  dengan  cara menghilangkan  upaya  eksploitasi  dari pihak  yang  kuat.  Dalam  konteks  inilah Al- Qur’an  mengutuk  praktik  riba,  yang esensinya  menambah  beban  tanggungan debitur  yang  mengalami  masalah  dalam melunasi  hutangnya,  akibatnya  hutang tersebut menjadi berlipatganda dan terus meningkat  setelah  melampaui  batas waktu yang ditentukan. Jadi menurutnya, riba  dilarang  bukan  karena  adanya penambahan  semata,  tetapi  lebih  karena menyebabkan terjadinya eksploitasi, penganiyaan  dan  ketidakadilan  yang dilakukan  oleh  pihak  kreditur  kepada debitur.  Sementara  menurut  Yûsuf  Al- Qaradhāwi,  riba  sebagaimana  telah dijelaskan dalam Al- Qur’an dan sunnah, adalah  setiap  tambahan  dari  nilai  pokok pinjaman,  yang  ditentukan  sejak  awal sebagai  konsekuensi  kelonggaran  waktu pembayaran, yang diberikan oleh debitur kepada  kreditur.  Dengan  demikian, setiap  tambahan  yang  terdapat  dalam transaksi  pinjaman,  ketika  itu  sudah dijanjikan  sebelumnya,  baik  itu  sedikit maupun banyak adalah riba sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Al- Qur’an  dan sunnah.
2. Argumentasi  Abdullah  Saeed  terhadap aspek  pelarangan  riba  lebih  ditekankan pada  aspek  moral,  di  mana  menurutnya, riba  pada  masa  jahiliyah  merupakan praktik yang amoral, yang menyebabkan ketidakadilan di sebagian lapisan
masyarakat,  terutama  yang  lemah  dari sisi  ekonomi.  Pijakan  argumentasi  ini berasal  dari  perhatian  Abdullah  Saeed yang  cenderung  melihat  pernyataan lā taźlimūna  wa  lā  tuźlāmūn, dalam  Al- Qur’an  sebagai  landasan  utama  dalam memahami  pelarangan  riba.  Dengan demikian,  adanya  tambahan  atau  tidak dalam suatu transaksi pinjam-meminjam uang, tidak menjadi penting, sebab  yang lebih  utama,  apakah  pinjaman  tersebut menyebabkan  ketidakadilan  atau  tidak, karena  hikmah  dibalik  pelarangan  riba adalah upaya Al- Qur’an dalam menghilangkan  terjadinya  ketidakadilan. Sedangkan Yûsuf Al- Qaradhāwi, berargumen  bahwa,  Al- Qur’an  dan sunnah  sudah  sangat  terang  dalam menjelaskan  pelarangan  riba  ini.  Hal  itu berdasarkan  dari  kandungan  teks  dari nash-nash  itu  sendiri,  yang  tidak  lagi membutuhkan  pemahaman  yang  lebih mendalam untuk mengetahui riba seperti apa yang dilarang dalam Islam. Menurutnya, pernyataan Al- Qur’an dalam kalimat fa lakûm ru’ūsu amwālik ûm, sudah jelas-jelas menunjukkan  hal  itu.  Karena  itu,  setiap tambahan  yang  terdapat  dalam  transaksi apapun  yang  telah  dijanjikan  sejak  awal adalah riba, sebab illat hukumnya sudah jelas,  dan  itulah  yang  harus  dijadikan landasan  dalam  memahami  konteks pelarangan  riba,  bukan  berdasarkan hikmah.
Dari  pentarjihan  yang  dilakukan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  pandangan- pandangan dan argumentasi-argumentasi kedua  tokoh  tersebut,  bila  dilihat  secara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,  maka  pandangan  dan  argumentasi  dari Yûsuf  Al- Qaradhāwi  lebih  kuat.  Sedangkan pandangan dari Abdullah Saeed, lebih lemah. Namun  bila  dikaji  lebih  detail,  maka pandangan  dan  argumentasi  dari  Yûsuf  Al- Qaradhāwi akan lebih sesuai dengan konteks dan  cakupan  permasalahan  yang  dihadapi dalam mikro ekonomi, sedangkan pandangan dan  argumentasi  dari  Abdullah  Saeed,  lebih mengarah  pada  pandangan  akan  masih
pentingnya factor kebutuhan pinjaman berbunga dalam scope makro ekonomi suatu negara. Bila pandangan dan argumentasi dari Yûsuf  Al- Qaradhāwi  diterapkan  secara makro,  maka  nampaknya  akan  mendapatkan banyak  kesulitan,  disebabkan  karena  belum mapannya  system  perbankan  Islam  secara universal, sehingga menyulitkan bagi negara- negara berkembang untuk dapat mendapatkan  pinjaman  dari  negara-negara maju.  Demikian  pula  pandangan  dan argumentasi  Abdullah  Saeed,  akan  terlihat tidak  relevan  lagi  dengan  perkembangan mikro  ekonomi  sekarang  ini,  terutama  bagi umat  Islam,  di  mana  telah  berdiri  lembaga- lemabaga  keuangan  berbasis  syari’ah  yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

## Daftar Pustaka
Antonio, Syafei, Bank Syari’ah; Wacana Ulama dan Cendikiawan. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
Ashfahani, Al-Ragib, Al-Mufradat fi Gharib al- Qur’an , Mesir: Mustafa Al-Baby Al- Halaby, tt.
Baaz, Abdul Aziz bin Abdullah bin, at all,
Fiqh wa Fatawa al- Buyu’ . Riyadh: Daarul Kutub, 2003. Ba’albaki, Rohi, Al-Mawrid, A Modern Arabic English Dictionary, Beirut: Daar al-Ilm Lilmalayin, 1995.
Chapra, Umer. Al- Qur’an Menuju Sistem
Moneter yang Adil, terj. Nastangin,
Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa,
1997.
----------, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Nurhadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
Darraz, Abdullah, Ar-Riba fi Mandzuri al-
Tasyri’ al -Islami, Beirut: Daarul Qadar,
1993.
Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: DEPAG, 1985.
Diwany,  Tarek, The  Problem  with  Interest, terj. Amdian Amir, Jakarta: Akbar Press, 2003.
Fairuzzabadiy, Al-Qamus al-Muthith, jilid I, cet. II, Mesir: Al-Halaby, 1962,
Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, Min
Fiqh al- Mu’amalat. Iskandariah: Daarul Basyirah, 2003.
Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad ibn Muhammad, Al-Mustasfa min Ilm al- ushul, Kairo: Al-Amiriyah, 1991.
Hādi, Abū Sura’ i Abdul, Bunga Bank dalam Islam, terj. M Thalib. Suarabaya: Al- Ikhlas, 1993.
Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, Yogyakata: UII Pres, 2004.
Hasballah, Ali, Ushul at- Tasyri’ al -Islami, Mesir: Dar al- Ma’arif , 1959.
Islahi, Abdul Azim, Economic Concepts of
Ibnu Taimiyah. London: The Islamic
Foundation, 1988.
Jaib, Sa’di Abu. Al-Qomus Al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan. Damaskus:
Daarul Fikr, 1998.
Jamil, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, cet I, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997. Jhassās, Imam Abi Bakar Ahmad al -Razi, Ahkam al-Quran. Jilid I. Beirut: Daarul Fikr, 1993.
Jurjani, Al, Al- Ta’rifat , Mesir: Mustafa Al-
Baby Al-Halaby, 1983.
Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam, Suatu
Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Katsir, Ismail Ibnu, Tafsir al- Qur’an al -
Adzhim, jilid III, Singapura: Percetakan
Sulaiman Mar’iy, t.t.
Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Cet IIX, Kairo: Dakwah Islamiyah
Syabab Al-Azhar Misr, 1968.
Lewis, Mervin K dan Latifa M Algaoud,
Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2001. Mahali, Jalaludin, Syarah al-Waraqat fi Ushuli al-Fiqh, Surabaya: Syirkah Nur
Asia, tt.
Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-
Maraghi. jilid III, Mesir: Musththafa Al-
Baby Al-Halaby, 1974.
Maududi, Abu A’la, Al-Riba. Hyderabad:
Daarul Fakir, tt.
Muhammad. Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi  Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Mu’alim, Amir dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2004. Nabhani, Taqiyyudin, An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam. Beirut: Daarul Ummah, 1990. Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami, sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996. -------------------, Islamic Thought, An
Intoduction, New York: Routledge, 2006. Samar’i, Nu’man Abdul Razaq dkk, Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Study Kearah Perbandingan. Terj. Farid Uqbah dan Hartono, Cet 2 (Jakarta: Media Dakwah, 1997 Schacth, Joseph. Pengantar Hukum Islam terj.Joko Supomo,  Jogjakarta: Islamika, 2003. Shabuni,  Muhammad  Ali, Rawai’u  al -Bayan Tafsiru  Ayati  al-Ahkam  min  al- Qur’an.
Jilid I. Jakarta: Daarul Kutub, 2001.
Syafei, Rachmat, Fiqih Mu’amalah , Bandung: Pustaka Setia, 2004. Shihab, Quraish, Membumikan al- Qur’an,
Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 2007. Shiddiqie, Muhammad Nejatullah, Issues in Islamic Bank, London: The Islamic Foundation, 1984.