## OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH NAGAN RAYA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA APARATUR GAMPONG MENGENAI UNDANG-UNDANG DESA

## Nellis Mardhiah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: nellismardhiah@gmail.com

## Abstract
The implementation of the law number 6 in 2014 to develop the potential of the Village. Robbins Relations Theory Approach may reflect the existence of laws that observed the  social behavior of  the  readiness  of  local  governments  either  internally  or  externally  in  the  construction  of village  officials  to  develop  a  sustainable  village  development.  The  approach  used  survey research, the research subjects were the deepest areas of  the districts are Tadu Raya, with in- depth  interviews.  The  results  showed  that  the  government  district  of  Nagan  Raya  district election Tadu Raya internally was ready to carry out training activities Gampong government management  of  the  planning  activities  in  preparation  of  the  role  and  functions  of  the  Village Community Empowerment Board (LPMG) suitable RPJMG and RKPG or APBG. But in terms of the implementation of the program at the village level is still weak education resources in the management  of  village  officials  in  the  Village.  Understanding  of  the  continuity  in  the government  district  of  Nagan  Raya  has  been  optimized  to  BAPPEDA  coordinate  and implementation  BPM  for  construction  to  government  village  in  the  entire  region  Nagan  Raya district.  Conclusion  The  district  government  has  worked  well,  but  on  the  other  side  of  the empowerment  of  village  officials  in  improving  education  and  training  need  assistance  and guidance on a regular basis from the local government level in order to achieve self-reliance in the success of sustainable development. And can optimize the ongoing duties and functions as LPMG regulations.
Keywords: Optimization, Understanding, Administrative Village, Public Policy.

## 1. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  sebagai  wilayah  otonomi  dan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang bersifat  istimewa  dan  diberikan  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dalam penjelasan dari undang-undang dasar tahun 1945.
Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  asal  usul  adat  istiadat  harus  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  negara  republik  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  pemerintahan  Desa  harus menyelenggarakan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan bahawa  aparatur  pemerintahan  merupakan  unsur  yang  harus  ada  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  tingkat  Desa  yang  memiliki  tugas  dan  pokok  dapat  membeberkan  pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian  dengan  diterbitnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  maka diperlukan  penjabaran  lebih  lanjut  dan  penyesuaian  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan Gampong  di  Aceh.  Walaupun  dilakukan  penyesuaian  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan Gampong  namun  prinsip  dasar  sebagai  landasan  pemikiran  pengaturan  mengenai  Gampong tetap  mengacu  pada  ketentuan  perundang-undangan  nasional  dan  menyesuaikan  dengan  sosio kultural masyarakat Aceh.
Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan  Gampong  iaitu,  Geucik,  Teuku  Imum  Meunasah,  berserta  perangkat  Gampong dan  tuha  peut  Gampong,  pemerintahan  Gampong  ini  berperan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Gampong  (Kurniawan,  2010).  Oleh  karena  itu,  seiring  pembangunan keberlanjutan yang telah digagas dari era presiden SBY hingga dilanjutkan implementasinya di era  pemerintahan  Presiden  Jokowi  saat  ini  telah  merampungkan  perundang-undangan  tentang pemberdayaan  masyarakat  Desa  mandiri  secara  otonomi  dalam  pelaksanaan  pembangunan masyarakat.  Perundangan  yang  dimaksudkan  adalah  undang-undang  nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa supaya dengan harapan dapat memberdayakan pembangunan dari bawah Bottom- up menuju pembangunan Top-down .
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Peringkat Gampong  dikepalai  oleh  Keucik.  Kuecik  merupakan  kepala  pemerintahan  yang  memimpin penyelenggaraan pemerintahan  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  mempunyai  peran  penting dalam  kedudukannya  sebagai  kepanjangan  tangan  negara  yang  dekat  dengan  masyarakat  dan sebagai  pemimpin  masyarakat.  Kepala  Desa  dipilih  secara  demokratis  dan  langsung  oleh masyarakat.
Pemerintah  daerah  merupakan  bagian  daripada  Provinsi  Aceh  adalah  sebagai  unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten dalam Provinsi Aceh. Maka dari itu, harus dapat mengoptimalkan  kesiapan  yang  baik  dalam  memberikan  pemahaman  kepada  beberapa Gampong di Pemerintah daerah Nagan Raya tepatnya di wilayah Kecamatan Tadu Raya tentang upaya penerapan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mengingat  kedudukan  dari  perundangan  tersebut  maka  kewenanganpenyelenggaraan pemerintahan  Gampong  diharapkan  lebih  akuntabel  dan  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya lembaga  pemberdayaan  Masyarakat  Gampong  (LPMG)  dalam  kedudukannya  mempunyai fungsi  penting  yang  harus  dijalankan  dengan  tanggungjawab  dan  transparansi.  Maka  dari  itu, betapa  pentingnya  perundangan  ini  harus  dapat  dipahami  dengan  baik  oleh  pemerintah  dan
jajarannya, terutama di kalangan pemerintahan daerah hingga di tingkat aparatur Gampong agar dapat  melaksanakan  dengan  baik  sesuai  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini ingin  mengetahui  kesiapan  pemerintahan  Pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pemahaman kepada  aparatur  Gampong  di  Pemerintah  daerah  tentang  kebijakan  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014  agar  dapat  memberdayakan  LPMG  dengan  baik.    Mengetahui  pemahaman pemerintah daerah Nagan Raya di wilayah kecamatan tadu raya dalam Undang-Undang nomor 6  Tahun  2014  serta  Mengalisis  tugas  dan  fungsi  LPMG  yang  telah  di  tetapkan  berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Pendekatan  fenomenologi  sengaja  digunakan  untuk  mengungkap  data  abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan memiliki konsep dasar kompleksitas atau realitas suatu masalah yang disebabkan oleh perspektif subjek
Dalam  menentukan  subjek  penelitian  peneliti  menggunakan  teknik snowball  sampling sebagai informan utama adalah Camat dan Geucik dipilih dianggap keterwakilan dari beberapa Gampong,  serta  mampu  meberikan  informasi  dari  proses  pelaksanaan  sosialisasi.  Beberapa anggota  tuha  peut  di  Gampong  dan  tokoh  masyarakat  sejumlah  3  orang  sebagai  bagian  dari tokoh pemuda.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dan  wawancara dan  observasi  serta  dokumentasi.  Analisa  data  yang  dilakukan  berdasarkan  hasil  interpretasi berdasarkan hasil fenomena sosial sebagai upaya dalam mendeskrpsikan hasil penelitian.

## 3. PEMBAHASAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  terdiri  dari  16  Bab  122  Fasal. Undang-Undang  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.  Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-Undang  ini  dengan  penempatannya dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Disahkan  di  Jakarta,  Pada  Tanggal  15  Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  adalah  tentang  Desa merupakan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Desa  telah  berkembang  dalam  berbagai-bagai bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

## Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  dalam  Implementasi  Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahawa  dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  di  tingkat  daerah  hingga  kepada  daerah yang  lebih  rendah  harus  dapat  diberdayakan  dengan  baik  supaya  mendapatkan  pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Maka oleh sebab itu dalam penyelenggaraan di tingkat daerah adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintahan Daerah.
Begitu  juga  di  tingkat  pemerintahan  Gampong,  sebagaimana  dalam  Qanun  Nomor  5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong di Aceh menegaskan bahawa Gampong atau nama lain,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah langsung  berada  di  bawah  Mukim  atau  nama  lain  yang  menempati  wilayah  tertentu,  yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya
sendiri. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
Aparatur Gampong merupakan dalam tataran pemerintah dewasa ini yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan upaya yang diharapkan adalah penguatan dari kapasitas aparatur Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan (Zainuddin, 2008). Pemerintah Desa merupakan  suatu  organisasi  itu  haruslah  sederhana  dan  efektif  serta  memperhatikan  dan mengingat  kenyataan  masyarakat  setempat.  Oleh  sebab  itu  pemerintahan  Desa  harus  adanya struktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kurniawan, 2010: 296)
Kebijakan  seringkali  penggunaannya  saling  dipertukarkan  dengan  istilah-istilah  lain seperti  tujuan (goal) ,  program,  keputusan,  undang-undang,  ketentuan-ketentuan,  usulan-usulan dan  rancangan-rancangan  besar.  James  E.  Anderson  (1978),  merumuskan  kebijakan  sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau kebijakan sebagai serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Selain itu, Amara Raksasataya (dalam Islami, 1984: 17) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai  suatu  taktik  dan  strategi  yang  diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Pelaksanaan dalam kebijakan terdiri dari tiga elemen yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan.
1. Identifikasi  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai;  Pemerintahan  Pemerintah  daerah  dalam mengidentifikasikan tentang makna dari undang-undang Desa dalam menetapkan rancangan pembangunan  Desa  yang  keberlanjutan.  Pemerintahan  Pemerintah  daerah    Nagan  Raya telah  melaksanakan  ditetapkan  dalam  perencanaan  pembangunan  dalam  rancangan pembangunan jangka menengah Gampong (RPJMG) tahun 2015.
Berdasarkan  perancangan  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan sebagai  dasar  acuan  pengembangan  Gampong  yang  berinovasi  yang  berkelanjutan  secara otonom  berdasarkan  undang-undang  Desa.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dapat  melaksanakan pembangunan  secara  mandiri  berdasarkan  RPJMG  yang  telah  ditetapkan  anggaran  yang telah  di  prioritas  pembangunan  Gampong  mandiri  tahun  2016.Memperkuat  kedudukan tugas dan fungsi LPMG yang telah dibentuk oleh pemerintah Gampong. Tujuan yang ingin dicapai  dapat  mengembangkan  potensi  wilayah  Gampong  secara  mandiri  dalam mengaktualiasikan  diri  berdasarkan  peran  dan  fungsinya  dari  LPMG  dari  setiap  aspek pembangunan yang ingin dicapai.
2. Strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  mengoptimalisasikan  kembali atas peran dan ffungsi dari peran LPMG.
Adapun  langkah-langkah  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  dalam  mengoptimalkan kembali  dalam  bentuk  monitoring  dan  evaluasi  dengan  melaksanakan  program  pelatihan yang secara kesinambungan baik ekonomi, politik sosial budaya dan pertahanan keamanan. Upaya  pemerintah  Pemerintah  daerah  mendorong  aparatur  Desa  agar  mereka  siap  dalam semua  lini,  baik  itu  SDM  di  Desa  yang  berkaitan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, maupun  aparatur  Desa  yang  dalam  hal  kepemimpinan  dan  pengadministrasian.  Salah  satu cara yang kita lakukan untuk menyiapkan aparatur Desa agar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mampu dilaksanakan dengan baik
Memperkuat  kembali  kedudukan  pihak  ke  tiga  dalam  pendampingan  desa  yang  secara berkala dalam kurun waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama dengan kepala desa.
Optimalisasi dalam  melaksanakan undang-undang Desa diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh warga Desa mengenai pembangunan yang akan dituju, sebagaimana dengan pedoman dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam RPJMG di tingkat Desa setiap tahunnya
Pembangunan  yang  dilaksanakan  dengan  memperioritaskan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat.  Hal  ini  khususnya  di  Pemerintah  daerah menunjukkan  sangat  lemah  dari  segi
usaha  kemandirian  yang  dilakukan.  Salah  satunya  adalah  koperasi  unit  desa,  namun  hal yang  lainnya  dalam  pelaksanaan  pembangunan  telah  diprioritaskan  dengan  baik  melalui RPJMG  tahun  2015  yang  telah  dipertaruhkan  sebagai  tanggungjawab  secara  wilayah otonomi  di  peringkat  nasional  untuk  dapat  mengembangkan  inovasi  pembangunan  yang berkelanjutan.
Langkah  yang  lainya  adalah  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  secara  perdampingan dalam  memberikan  pemahaman  tentang  kewajipan  dari  undang-undang  Desa  dengan bekerjasama pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Gampong dalam mengembangkan potensi wilayah Gampong dengan  harapan  dapat  mengembangkan  Gampong  secara  mandiri  yang  berkelanjutan. Upaya  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan pembangunan secara bottom-up planning . Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memotivasi mengajak dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Fransisco, 2015). Bektuk partisipasi masyarakat yang diharpakan adalah pada tahap persiapan berupa kehadiran  dan  sumbangan  idea  atau  pemikiran  pada  tahap  pelaksanaan  berupa  tenaga  dan sumber  material  yang  akan  digunakan  dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  inovasi pada masa yang akan datang.
Pemahaman  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  di  tingkat  pemerintah Gampong wilayah Kecamatan
Teori  Hubungan (attribution  theory) Teori  ini  sebagai  alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  supaya  dapat  menjawab  persepsi  dalam  individual  aparatur  Gampong  di Pemerintah  daerah  tentang  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  baik  dilihat  secara  perilaku secara  internalnya  mahupun  ekternal  terhadap  kebijakan  Desa  dalam  menyongsong pembangunan Gampong mandiri. Teori ini menggambarkan ketika individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal mahupun eksternal. Perilaku yang disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku  yang  dinyakini  dipengaruhi  oleh  kendali  pribadi secara  individu.  Perilaku  yang  disebabkan  secara  eksternal  dianggap  akibat  atau  sebab-sebab luar iaitu, individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins & Jugde, 2007 : 177).
Secara  internal  dari  segi  aspek  psikologi  sosial  adalah  proses  akhir  dari  pengamatan yang  diawali  oleh  proses  pengindraan,  iaitu  proses  diterimanya  stimulus  oleh  alat  indra, kemudian  individu  ada  perhatian,  lalu  diteruskan  ke  otak,  dan  baru  kemudian  individu  ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan  persepsi.  Dengan  demikian  persepsi  individu  menyadari  dapat  mengerti  tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya mahupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang  bersangkutan  (Sunaryo,  2004:  94).  Sebagaimana  dalam  pernyataan  (Robbin,  2007:  175) Persepsi (Preception) merupakan  proses  di  mana  individu  mengatur  dan  menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu  tersebut  sering  timbul,  pernyataan  yang  demikian  dapat  mmneyebutkan  bahawa pemahaman suatu keadaan yang baru yang dapat merubah keadaan yang baru di sekitar secara nyata dengan kata lain adanya perubahan eksternal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan, dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat Desa.  Secara  internal  aparatur  Gampong  di  wilayah  kecamatanPemerintah  daerah  sudah
mengetahui  keberadaan  undang-undang  tersebut.  Undang-undang  tersebut  dipahami  sebagai upaya mengembangkan pembangunan yang keberlanjutan.
Pemerintah wilayah Kecamatan Tadu Raya telah mendapatkan pelatihan secara khusus dari  segenap  jajaran  tingkat  Gampong  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  BAPPEDA  dan  BPM bekerjasama  dengan  pemerintah  wilayah  kecamatan  memberikan  pelatihan  manajemen  dari perencanaan pembangunan, pengorganisasian pembangunan hingga kepada pertanguungkawabkan  laporan  keuangan  secara  pemdampingan  pada  masa  yang  akan  datang yang akan dilaksanakan berdasarkan orientasi inovasi pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah  daerah  telah  membekali  masyarakat  di  seluruh  wilayah  kecamatan  dalam kemandirian  dari  aspek  ekonomi  kerakyatan,  namun  hingga  sampai  saat  ini  belum  dapat  di eksplenkan  secara  nyata  bagi  kehidupan  masyarakat.  Keadaan  demikian  dapat  terjadi  karena masih  lemahnya  sumberdaya  manusia  masyarakat  dalam  mengaktualisasi  diri  terhadap pembangunan yang keberlanjutan. Secara ekternal dapat memaksimalkan dengan baik hasil dari perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang dengan menunjukkan identitas sebagai sebuah Gampong yang berkembang dan mandiri secara inovasi yang keberlanjutan dari segala aspek baik ekonomi dan politik dan sosial dan budaya dan realitas keamanan Gampong. Semua tindakan yang diwujudkan tersebut dapat diterjemahkan sebagai reusam Gampong atau dengan kata  lain  peraturan  dari  sisi  adat  istiadat  dalam  kehidupan  bermartabat  di  lingkungan masyarakat.
Target  utama  dalam  implementasi  perundangan  Desa  berdasarkan  hasil  di  wilayah Kecamatan  Tadu  Raya    Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  peran  dan  fungsi  LPMG  dapat menunjukkan  bahawa  sudah  mengarahkan  kepada  target  pembangunan  atau  objek pembangunan yang berdasarkan sasaran dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat Gampong yang sebahagian programnya telah dilaksanakan berdasarkan RPJMG yang telah disusun pada rancangan tahun 2015.
Minat  dari  segi  pengalaman  semua  aparatur  Gampong  di  wilayah  Aceh  Barat  telah merencanakan  pembangunan  sebagaimana  ketentuan yang  berlaku.  Namun  secara  keseluruhan belum  dapat  dilihat  secara  kesinambungan.  Pembangunan  yang  dilaksanakan  sudah  terealisasi selama ini di provinsi Aceh secara otonomi berdasarkan Alokasi Dana Gampong (ADG).

## Tugas  Dan  Fungsi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Gampong  (LPMG)  Kabupaten Nagan Raya.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah dibentuk oleh pemerintah Gampong yang secara demokratis. Peran lembaga ini terdiri dari beberapa bahagian iaitu; Kependudukan, Pemberdayaan  perempuan,  Pembangunan  Syariat  Islam  dan  Sarana  Prasarana  Pendidikan  di Gampong.  Tugas  dan  fungsi  lembaga  ini  dengan  tujuan  dapat  mengayomi  secara  mandiri pembangunan  masyarakat  Gampong  dari  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  yang  diharapkan dapat  mengembangkan  inovasi  pembangunan  Gampong.  Pernyataan  demikian  di  atas dipertegaskan  kembali  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pemerintahan  wilayah  kecamatan Tadu Raya, Adapun tugas dan fungsi LPMG sebagai berikut:
1. Kependudukan
Berikut  Beberapa  pengertian  tentang  penjelasan  kependudukan  berdasarkan  dalam (Novianto, 2014: 860) sebagai berikut:
Administrasi  Kependudukan adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan sipil,  pengelolaan  informasi  penduduk  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran  Penduduk adalah  pencatatan  biodata  penduduk,  pencatatan  atas  pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan  dokumen  penduduk  berupa  identitas,  kartu  atau  keterangan  yang  dikeluarkan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk di kabupaten/kota.
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena  membawa  implikasi  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  KK,  KTP  dan/atau  Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, pernikahan, perceraian, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  di  Kabupaten  Nagan  Raya  Kecamatan  Tadu  Raya berdasarkan  hasil interview dengan  pemerintah  wilayah  kecamatan.  Di  tingkat  Pemerintah Gampong secara umumnya mengalami permasalahan dalam pendataan kependudukan perlu di tindaklajuti dengan serius dengan memberikan pendidikan pelatihan sistem pengelolaan data  dan  informasi  tentang  administrasi  kependudukan  dan  peristiwa  kependudukan  yang dialami  oleh  masyarakat  harus  secara  transparansi  agar  masyarakat  memudahkan mendapatkan pelayanan di tingkat pemerintah Gampong.

## 2. Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan  Perempuan  bahagian  dari  pada  tugas  dan  fungsi  LPMG  yang menitikberatkan  pada  unsur  ekonomi  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Kabeer (2001) dalam  Mayoux,  (2005)  menyatakan  bahwa  terdapat  lima  unsur  utama  yang  perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:
a. Welfare (Kesejahteraan ): Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya  peningkatan  pemberdayaan  perempuan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan.
b. Access (Akses) : Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan,  fasilitas  pemasaran,  tenaga  kerja,  dan  semua  pelayanan  publik  yang  setara dengan  perempuan.  Akses  terhadap  teknologi  dan  informasi  juga  merupakan  aspek penting  lainnya.  Melalui  teknologi  dan  informasi,  perempuan  dapat  meningkatkan produktivitas  ekonomi  dan  sosial  mereka  dan  mempengaruhi  lingkungan  tempat  ia tinggal.  Tanpa  akses,  pemahaman,  serta  kemampuan  untuk  menggunakan  teknologi informasi,  perempuan  miskin  jauh  lebih  termarjinalisasi  dari  komunitasnya,  negaranya, dan bahkan dunia.
c. Consientisation  ( Konsientisasi): Pemahaman  atas  perbedaan  peran  jenis  kelamin  dan peran gender.
d. Participation (Partisipasi): Kesetaraan  partisipasi  perempuan  dalam  proses  pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada  keterwakilan  perempuan  yang  setara  dalam  struktur  pembuatan  keputusan  baik secara  formal  mahupun  informal,  dan  suara  mereka  dalam  penformulasian  kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka (Claros dan Zahidi, 2005: 4).
e. Equality  of  Control (Kesetaraan  dalam  kekuasaan)Kesetaraan  dalam  kekuasaan  atas faktor  produksi,  dan  distribusi  keuntungan  sehingga  baik  perempuan  maupun  laki-laki berada  dalam  posisi  yang  dominan.  Berikut  merupakan  siklus  yang  merepresentasikan unsur-unsur pemberdayaan perempuan.
Berdasarkan  kelima  unsur  di  atas  pemerintah  wilayah  Kecamatan  Tadu  Raya menjelaskan  bahwa  dalam  mengembangkan  perekonomian  secara  mandiri  dalam berbagai program pelatihan usaha kecil menengah yang diberikan kepada ibu-ibu PKK di peringkat wilayah gampong tidak dapat di implementasi dengan baik. Hal demikian juga bisa  terjadi  akibat  kesibukan  mereka  dalam  mendapat  ekonomi  kemandirian  dengan bekerja  di  perusahaan  kelapa  sawit  sebagai  THL  (Tenaga  Harian  Lepas)  sehingga
program  pemberdayaan  dalam  peningkatan  pembangunan  gampong  tidak  maksimal  di jalankan.

## 3. Pembangunan Syariat Islam
Syari'at  Islam  dengan  merujuk  pada  Qanun    Aceh  yang  berkaitan  dengan  tata  cara pelaksanaannya, yang kemudian mengandung persepsi yang beragam sebagai berikut: yang a. Hendak menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam.
b. Mengintegrasikan  materi  dan  prinsip  serta  nilai  moral  hukum  Islam  ke  dalam  hukum nasional yang diberlakukan bagi semua warga negara.
c. Mengfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik.
d. Ketentuan  ini  boleh  jadi  ikut  mempengaruhi  budaya  dan  praktek  hukum  itu  sendiri, dalam  artian  apakah  agama  atau  Syari‟at  Islam  yang  dijadikan  pegangan  oleh masyarakat Aceh
4. Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Gampong
Dayah  sebagai  pusat  pendidikan  Islam  dan  lembaga  dakwah  yang  diwujudkan  bagi pemerintah  Gampong.  Dayah  setingkat  dengan  sekolah  menengah  atas  atau  madrasah „Aliyah,  kalau  sekarang  hampir  dalam  tiap-tiap  daerah  Nanggroe  (negeri)  berdiri  dayah. Kadang-kadang  ada  dayah  yang  berpusat  pada  mesjid  bersama  dengan  rangkang  tetapi kebanyakan  dayah  berdiri  sendiri  diluar  lingkungan  mesjid,  menyediakan  sebuah  balai utama sebagai aula,yang digunakan menjadi tempat belajar dan shalat berjemaah.

## Mesjid dan Meunasah merupakan pendidikan Islam awal di Aceh
Istilah  masjid  di  Aceh  dipahami  sebagai  tempat  beribadah  dan  kelihatannya  sangat terkait  dengan  shalat  Jum`at.  Mesjid  sebagai  pusat  segala  kegiatan  umat,  juga  merupakan pusat  pendidikan  Islam  dalam  mukim  yang  bersangkutan  yaitu  pendidikan  tingkat menengah  pertama.  Pada  masa  dulu  di  Aceh  mesjid  digunakan  untuk  tempat  belajar (Ibrahim, 2014: 24).
Materi  yang  diajarkan  dibalai  adalah  pelajaran  fiqih,  ibadah,  tasawuf,  tarikh  Islam, bahasa  Arab  (kitab  kuning),  bahkan  termasuk  pelajaran  yang  berbahasa  Arab  Melayu. Sedang  pada  tingkat  gampong  (desa)  disediakan  meunasah.  Dalam  sejarah  Aceh,  setiap gampong  harus  mempunyai  meunasah,  sehingga  sering  istilah  gampong  dianggap  sinonim dengan  istilah  meunasah.  Pertanyaan  ‟di  gampong  mana  anda  tinggal‟  dianggap  semakna dengan pertanyaan ‟di meunasah mana anda tinggal‟. Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan, sebuah lokasi pemukiman akan dianggap atau dapat ditetapkan sebagai gampong kalau di tempat itu sudah ada sawah. Sedang jumlah penduduk atau rumah di lokasi tersebut tidaklah terlalu penting. Adapun lokasi yang hanya mempunyai areal untuk perkebunan atau perladangan tidak dapat menjadi gampong, tetapi akan menjadi bagian dari gampong induk. Setiap gampong harus mempunyai sebuah bangunan yang diberi nama meunasah, yang luas atau besarnya disesuaikan dengan keadaan penduduk.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemerintahan wilayah kecamatan Tadu Raya Bahwa,  peran  dan  fungsi  LPMG  belum  berjalan  dengan  optimal  sesuai  dengan  bahagian masing-masing.  Maka  oleh  karena  itu,  pemberdayaan  masyarakat  gampong  dalam pengembangan pembangunan ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan sosial budaya masih belum stabil.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Pemerintah  daerah Kabupaten  Nagan  Raya  khususnya  pemerintah  wilayah Kecamatan Tadu Raya telah mengidentifikasikan tentang keberadaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Desa  dalam  bentuk  sosialisasi  kepada  aparatur  Gampong  tentang  orientasi pemberdayaan masyarakat Gampong secara mandiri.
Kesiapan  Pemerintah  Gampong  dalam  implementasi  kebijakan  di  Kabupaten  Nagan Raya  berdasarkan  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  adalah  telah  berjalan dengan baik. Secara internal telah siap dan secara ekternal telah di realisasikan melalui LPMG. Namun masih lemah sumberdaya manusia dalam pengembangan ekonomi secara mandiri. Peran dan  fungsi  LPMG  di  Kecamatan  Tadu  Raya  belum  berjalan  dengan  optimal  sesuai  dengan bahagian masing-masing.

## B. Saran
1. Kepada  Pemerintah  Nagan  Raya  dapat  memonitoring  dalam  perencanaan  pembangunan yang telah di tetapkan dapat dijalankan secara efektif.
2. Peningkatan  pelatihan  manajemen  kepada  aparatur  Gampong  agar  dapat  mengelola perencanaan pembangunan yang telah direncanakan berdasarkan rancangan pembangunan.
3. Diharapkan kepada pemerintah wilayah kecamatan cenderung pro aktig dapat memberikan motivasi  kepada  anggota  LPMG  dan  petugas  pendampingan  di  Gampong  dalam mengaktualisasikan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang akuntabel.

## 5. REFERENSI
Anderson, JE. 1975. Publik Policy Making , London: Nelson Bagong Suyanto dan Sutinah. 2008. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan . Kencana. Jakarta.
Claros,  Augusto  Lopez  dan  Saadia  Zahidi.  2005. Woman  Empowerment  :  Measuring  The Global Gender Gap . Worl Economic Forum. Diakses dari situs : www.weforum.org Denzim, Norman K. 2009. Hamdbook Qualitative Reasearch, Jakarta: Pustaka Pelajar Fransisco.  2015. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa ,  Jurnal  UNTAG,  Vol.  4 No. 3 September 2015. p. 2 Ibrahim.  M,  2014,  Dayah  ,  Mesjid, Meunsah  Sebagai  Lembaga  Aday  di  Gampong,  Jurnal  Al- Bayan, Vol. 21, No.30, Juli- Desember, p. 24 Kurniawan,  A.  2010. Tugas  dan  Fungsi  Keucik  Tuha  Peut  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Gampong  Lampisang  Kecamatan  Pekan  Bada  Kabupaten  Aceh  Besar Berdasarkan  Qanun  Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Gampong .  Junal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3. p.294
Kabeer,  Naila. Reflections  on  The  Measurement  of  Women‟s  Empowerment  in  Discussing Women Empowerment: Theory and Practices . Sida Studies No3 Journal. 2001 Novianto,  F.T.I,  2014, Implementasi  SIKADES  (Sistem  Informasi  Kependudukan  Desa  untuk kemudahan  layanan  administrasi  desa  berbasis  WEB  MOBILE ,  Jurnal  Infomatika, Vol.8, No. 1 Januari 2014, Universitas Ahmad Dahlan, p. 860
Masykuri  Abdullah.  2005.  "Wacana  Forma  lisasi  Syari'at  Islam"  dan  "Syari'at  Islam  dalam Kontek  Indonesia",  dalam  Masykuri  Abdullah,  dkk,  Formalisasi  Syari'at  Islam  di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas , (Jakarta: Renaisan, 2005), p. 7 Robbins & Judge. 2007. Perilaku Organisasi . Salemba. Jakarta. p 175 Sunaryo. 2004. Psikologi Keperawatan. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung. Zainuddin. 2008. Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Kelurahan di Kecamatan Meril Kabupaten Karimun . Thesis Master Universitas Terbuka. Jakarta. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Undang -Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.