KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Astrya Puspitasari * , Diya Ul Akmal ** Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km. 3 Panancangan, Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Banten
* Alamat korespondensi: astryapuspitasari97@gmail.com
** Alamat korespondensi: diyaulakmal@gmail.com
1 Salim  HS,  2010, Perkembangan  Teori Dalam Ilmu Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149. Lihat juga dalam Gabriela K. Kaawoan, “Perlindungan Hukum
Terhadap  Terdakwa  Dan  Terpidana  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan”, Lex
Administratum , Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 128.
2 Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh  Dan  Nyawa ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.
3 Ibid. dapat  dilihat  juga  dalam  Gabriela  K. Kaawoan, Loc.Cit .
4 I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M, Ni Putu Rai  Yuliartini,  dan  Dewa  Gede  Sudika Mangku,  “Penjatuhan  Sanksi  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara  No.  124/PID.B/2019/PN.SGR)”, Jurnal  Komunitas  Yustisia ,  Vol.  3,  No.  1, 2020, hlm. 52.
5 Ady Anugrahadi, “Pembunuhan Tragis Satu Keluarga  Di  Malam  13  November”, https://www.liputan6.com/news/read/369395 7/pembunuhan-tragis-satu-keluarga-di- malam-13november ,  diakses  tanggal  12 Oktober 2020.
6 Abdul Mun’im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran  Forensik ,  Binarupa  Aksara, Jakarta, hlm. 99.
7 Ibid , hlm. 286.
8 Bangun
Santoso, “Buron, Dalang
Pembunuhan  Herdi  Sibolga  Masih  Simpan
Senpi", https://www.suara.com/news/2018/08/06/12
1609/buron-dalang-pembunuhan-herdi-
sibolga-masihsimpan-senpi ,  diakses  tanggal
12 Oktober 2020.
9 Y.  A.  Triana  Ohoiwutun,  “Urgensi  Bedah Mayat  Forensik  Dalam  Pembuktian  Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  Kajian Putusan  Nomor  79/Pid.B/2012/PN.BGR”, Jurnal Yudisial , Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 83.
10 Ibid . 11 Yurina  Ningsi  Eato,  “Keabsahan  Alat Bukti  dan  Barang  Bukti  pada  Perkara Pidana”, Lex  Crimen ,  Vol.  6,  No.  2,  2017, hlm. 79.
12 Hotman  Sitorus,  “Hakim  tidak  Terikat Terhadap  Keterangan  Ahli”, Yure  Humano , Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 63. 13 Ibid .
14 Desi  Wilma  Shara,  Nikita  Rizky  Amelia, dan Buana Raja Manalu, “Peranan Visum Et
Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan  Kematian  (Putusan  Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)”, Jurnal
Mecatoria , Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 7.
15 Muhammad Irfan, “Kekuatan Pembuktian Alat  Bukti  Petunjuk  pada  Tindak  Pidana
Pembunuhan  Berencana  (Studi  Putusan
Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan
9/Pid.B/2016/PN.Slk)”, Swara Justisia , Vol.
4, No. 2, 2020, hlm. 105.
16 I.  Rusyadi,  “Kekuatan  Alat  Bukti  Dalam Persidangan Perkara Pidana”, Jurnal Hukum Prioris , Vol. 5, No. 2, 2016, Vol. 130.
17 Lihat  Siti  Rahmah,  “Proses  Pembuktian dalam  Penyidikan  Alat  Bukti Visum  et Repertum Tindak  Pidana”, Jurnal  Hukum Das Sollen , Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 6. Lihat juga Teguh Prihmono, Umar Ma’ruf, dan Sri Endah  Wahyuningsih,  “Peran  Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan  Secara  Ilmiah  Dalam  Sistem
Peradilan  Pidana  Di  Indonesia”, Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 275. Selain itu, dapat dilihat juga dalam Nurul Anwar, “Kedudukan
Yuridis
Laboratorium Forensik Mabes POLRI dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkap Suatu Tindak  Pidana”, Jurnal  Ilmiah  Hukum Inrichting Recht , Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 54.
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.
19 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia", https://kbbi.web.id/bukti ,  diakses  tanggal  06 Juli 2021. 20 Syaiful  Bakhri,  2014, Sistem  Peradilan
Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaruan,  Teori,  Dan  Praktik  Peradilan , Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 42-43. 21 Muntaha, 2017, Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus  Pidana ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
hlm. 159.
22 Eddy  O.S  Hiariej,  2012, Teori  &  Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta, hlm. 7.
23 Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia  Dalam  Sirkus  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 234.
24 Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian
Tindak  Pidana  Korupsi ,  PT.  Alumni, Bandung, hlm. 20-21.
25 A.  Djoko  Sumaryanto,  2009, Pembalikan Beban  Pembuktian:  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Rangka  Pengembalian  Kerugian
Keuangan  Negara ,  Prestasi  Pustakaraya, Jakarta, hlm. 120-121.
26 Andi  Muhammad  Sofyan  dan  Abd.  Asis, 2017, Hukum  Acara  Pidana ,  Kencana, Jakarta, hlm. 230.
27 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit. , hlm. 13.
28 I. Rusyadi, Loc.Cit .
29 A. Djoko Sumaryanto, Op.Cit. , hlm. 133-
134.
30 Eddy O.S. Hiariej, Loc.Cit . 31 Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.
32 A.  Djoko  Sumaryanto, Op.Cit ,  hlm.  136- 137.
33 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit. , hlm. 16.
34 Nikolas Simanjuntak, Op.Cit. , hlm. 240.
35 Lilik  Mulyadi,  2012, Bunga  Rampai Hukum  Pidana  Umum  Dan  Khusus  Dalam
Teori  Dan  Praktik ,  PT.  Alumni,  Bandung,
hlm. 80-81.
36 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit. , hlm. 17.
38 Adami Chazawi, Op.Cit. , hlm. 28.
39 Andi Hamzah, Op.Cit. , hlm. 256.
40 Ibid , hlm. 257.
41 Hartono, 2012, Penyidikan
Dan
Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif , Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 14.
42 Moeljatno,  2008, Asas-Asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.
43 Ibid , hlm. 78.
44 Ibid .
45 Adami  Chazawi,  2013, Kejahatan
Terhadap Tubuh Dan Nyawa , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55.
46 Ibid , hlm 57.
47 Ahmad  Bahiej,  “Kejahatan  Terhadap
Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana
Indonesia,” Sosio-Religia ,  Vol.  10,  No.  2, 2012, hlm. 80. 48 Ibid.
49 I  Made  Adi  Seraya,  “Tindak  Pidana Terhadap Nyawa”,
https://www.baliadvocate.com/artikel/tindak -pidana-terhadap-nyawa/ , diakses tanggal 25 November 2020.
50 Iwan  Aflanie,  Nila  Nirmalasari,  dan Muhammad  Hendy  Arizal,  2017, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal ,
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 204.
51 Mardjono Reksodipoetro, “Sistem
Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan  Dan  Penegakkan  Hukum  Dalam Batas-Batas Toleransi)”, Pidato Pengukuhan Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap
dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia ,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.
52 Ibid , hlm. 3.
53 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Dan
Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis
Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris  Kriminalistik  Barang  Bukti
Kepada  Laboratorium  Forensik  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
54 Wawancara dengan Irfan Rofik,  Senin 21 Oktober  2019  di  Pusat  Laboratorium Forensik Mabes Polri Jakarta.
55 Ridwan Eko Prasetyo, 2015, Hukum Acara Pidana , Pustaka Setia, Bandung, hlm. 122.
56 Roihan  A.  Rasyid,  2015, Hukum  Acara Peradilan  Agama ,  Raja  Grafindo,  Jakarta, hlm. 144.
57 Lilik Muyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana  Perspektif,  Teoretis  Dan  Praktik , Alumni, Bandung, hlm. 91.
58 Adami Chazawi, Op.Cit. , hlm. 35.
59 Triantono  dan  Muhammad  Marizal, “Parameter  Keyakinan  Hakim  Dalam
Memutus  Perkara  Pidana”, Justitia  Et  Pax , Vol. 37, No. 2, 2021, hlm. 271.
60 Ibid .