## HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH

## Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018
Safira Marsha Isnadiva 1 Haryanto 2
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro,

## Semarang, Indonesia
Abstract. The aim of this study was to reidentify the effect of government audit results on the corruption of province  government  in  Indonesia  in  2015-2018.  The  dependent  variable  used  is  the  corruption  of  the province  government  in  Indonesia,  while  the  independent  variable  used  is  audit  opinion,  audit  findings, and  audit  rectification.  The  sample  of  this  study  consisted  of  68  samples  from  provinces  government  in Indonesia in 2015-2018. The data used in this study are secondary data, namely the LKPD Examination Report,  BPK  IHPS  and  The  Attorney  Generals  Office  Annual  Report.  This  study  is  using  a  purposive sampling method. The analysis technique used to test hypotheses is regression analysis. Based on the test results,  it  can  be  seen  that  audit  opinion  does  not  affect  the  corruption  of  province  governments  in Indonesia,  audit  findings  and  audit  rectification  have  a  positive  effect  on  the  corruption  of  province governments in Indonesia.
Keywords. audit opinion; audit findings; audit rectification and corruption.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  kembali  pengaruh  hasil  pemeriksaan  terhadap  korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia periode tahun 2015-2018. Opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  diuji  untuk  melihat  pengaruhnya  terhadap korupsi  yang  terjadi  pada pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Sampel  penelitian  yang  diolah  ini  terdiri  atas  68  sampel  dari  34 pemerintah  provinsi  di  Indonesia  periode  tahun  2015-2018.  Data  yang  digunakan  yaitu  Laporan  Hasil Pemeriksaan  LKPD,  IHPS  BPK  dan  Laporan  Tahunan  Kejaksaan  Agung.  Pengambilan  sampel menggunakan  metode purposive  sampling. Analisis  regresi  digunakan  untuk  menguji  hipotesis. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ditemukan bahwa temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan  berpengaruh  dengan  arah  positif  terhadap  korupsi  pada  pemerintah  provinsi  di  Indonesia sedangkan opini pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.
Kata kunci. opini pemeriksaan; temuan pemeriksaan; tindak lanjut hasil pemeriksaan dan korupsi.
Corresponding author. Email: sasafiramarsha@gmail.com 1 ; haryantogege@gmail.com 2 How to cite this article. Haryanto. Isnadiva, S.M. (2021). Hasil Pemeriksaan dan Kasus Korupsi Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 83-100. History of article. Received: Desember 2020, Revision: Februari 2021, Published: April 2021. Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i1.28342 Copyright©2020.  Published  by  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi.  FPEB. UPI
PENDAHULUAN
Dalam laporan International
Monetary Fund (IMF) tentang hubungan antara pemerintahan, korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang dirilis tahun 2002  disebutkan  bahwa  kasus  korupsi yang  terjadi  pada  pemerintahan  tidak hanya  menyebabkan  derita  berupa jumlah  kerugian  negara  yang  besar bahkan  lebih  dari  itu  lingkupnya  sudah meluas  dalam  merusak  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat  (Abed  &  Gupta, 2002). Dalam laporan IMF tersebut juga disebutkan  bahwa  kasus  korupsi  yang banyak terjadi di sebuah negara mempresentasikan wujud betapa buruknya pemerintah dalam melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan (Abed & Gupta, 2002).
Transparency  International (TI) merupakan  lembaga  internasional  yang selama  ini  berkecimpung  dalam  bidang pemantauan  kasus  korupsi  di  dunia. Pada  tahun  2018,  TI  merilis  laporan Corruption Perception Index (TI, 2018). Dalam  laporan  CPI  tersebut,  Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei oleh TI, dengan perolehan nilai  skor  38. Semakin  rendah  angka dalam  rilis  CPI  maka  semakin  tinggi korupsinya  dan  sebaliknya.  Mengacu pada  data  yang  dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) atas penanganan  tindakan  pidana  korupsi tahun  2018,  kasus  penindakan  korupsi tahun  2018  total  berjumlah  454  kasus dengan  jumlah  potensi  kerugian  negara seluruhnya ditaksir senilai Rp5,6 triliun. Iskandar  (2018)  menyebutkan  angka
Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia  pada tahun  2017  relatif  stagnan  dan  tetap pada skor 37 sebagaimana diliput dalam pemberitaan  News  Liputan6.com.  Data jumlah kasus dugaan kasus korupsi pada tahun 2018 relatif mengalami penurunan jika  dibandingkan  dengan  data  kasus dari  periode  tahun  2015-2017,  baik dalam  jumlah  kasus  korupsi  maupun jumlah  tersangka  serta  taksiran  jumlah potensi  kerugian  negara  (ICW,  2018; Iskandar,  2018).  Menyitir  laporan  ICW tahun  2009,  kasus  korupsi  yang  terjadi di  Indonesia  sudah  masuk  dalam  tipikal korupsi  sistematis  (ICW,  2009).  Kasus korupsi  terjadi  tidak  lagi  terjadi  hanya karena adanya faktor kesempatan sebagaimana  dideskripsikan  dalam  teori fraud  triangle tetapi  korupsi  terjadi karena sudah menjadi bagian dari sistem (Cressey,  1953;  ICW,  2009;  Diany, 2014;  Muhtar  &  Sriyanto,  2018;  Maria dkk,, 2019). Sistem yang ada mendorong  bahkan  “memaksa”  pelaku baik individu/kelompok untuk
melakukan korupsi dalam entitas pemerintahan  (ICW,  2009;  Maria  dkk.,
2019).  Hasil  pemeriksaan  BPK  dalam laporan IHPS periode 2015-2018 menunjukkan hampir semua  pemerintah provinsi  di  Indonesia,  penyelenggaraan atas  SPI-nya  belum  efektif  atau  sistem pengawasan atas pengelolaan keuangannya  belum  berjalan  dengan baik  (BPK,  2015;  BPK,  2016a;  BPK,
2016b; BPK, 2017a; BPK, 2017b; BPK, 2018a;  BPK,  2018b; Maria dkk., 2019). Hasil pemeriksaan BPK tersebut sekaligus menggambarkan bahwa kondisi  ini  dapat  diidentifikasi  sebagai faktor dominan yang mendorong
terjadinya  kasus  korupsi,  seperti  yang banyak  ditemukan  dipraktik  berupa gratifikasi maupun pungutan liar (pungli),  (ICW,  2015;  Maria  dkk., 2019).  Literatur  akuntansi  menyebutkan bahwa  SPI  yang  lemah  membuka kesempatan terjadinya potensi penyelewengan/korupsi  (AICPA,  2002; Maria dkk., 2019). Korupsi memiliki banyak cakupan  dimensi.  Dari  tinjauan  dimensi politik,  kasus  korupsi  merongrong sistem demokrasi dan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) (Ismunawan, 2016). Dalam  pelaksanaan desentralisasi/otonomi
daerah,
akuntabilitas  pemerintah  daerah  akan mendorong  terciptanya tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (Mardiasmo, 2002;  Haryanto  dkk.,  2007;  Moisiu, 2014).  Fenomena  korupsi  yang  banyak terjadi  di  pemerintah  daerah  akan menyebabkan
berkurangnya
kepercayaan  masyarakat  kepada  kinerja pemerintah  daerah  (Iskandar,  2018). Hukum positif di Indonesia mengamanahkan dalam rangka pengawasan  dan  pemeriksaan  atas pengelolaan  keuangan  negara,  dibentuk sebuah  lembaga  pemeriksa  independen yang mengawasi pemeriksaan pengelolaan  keuangan  negara  yaitu Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Keberadaan  BPK  dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan (Indonesia,  2004).  BPK  berperan  dalam memeriksa  setiap  entitas  di  lingkup pemerintahan  baik  itu  kementerian maupun  lembaga  yang  menggunakan anggaran negara (APBN/APBD)
(Indonesia,  2004;  2006).  Secara  umum, tujuan dari pemeriksaan  yang dilakukan BPK  adalah  untuk  meyakinkan  dan menilai
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara
(Indonesia,  2006;  Afriyanti  &  Noor, 2015;  BPK,  2017c).  BPK  selaku lembaga  yang  melakukan  pemeriksaan secara  independen  diposisikan  memiliki kompetensi dalam menilai dan mendeteksi dugaan praktik penyelewengan/korupsi ( fraud ) atas pengelolaan keuangan negara (Shohib & Haryanto,  2014;  BPK,  2017c;  Pramesti & Haryanto, 2019).
Mengacu  pada  SPKN,  hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) terdiri  atas  5  (lima)  jenis  opini pemeriksaan,  yaitu:  (1)  WTP;  (2)  WTP Dengan  Bahasa  Penjelasan,  (3)  WDP, (4)  Tidak  Wajar,  dan  (5)  Tidak Memberikan  Pendapat  (BPK,  2017c; 2018a).
Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK selain
menyampaikan  opini  pemeriksaan  atas LKPD,  juga  disajikan  informasi  berupa temuan  pemeriksaan  berupa  potensi kerugian  negara/daerah,  efektifitas  SPI dan  kepatuhan  terhadap ketentuan peraturan,  serta  tindak  lanjut  hasil
pemeriksaan  sebagaimana  dicantumkan dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  BPK  (Khair,  2015;  Lukfiarini, 2018).  Hasil  pemeriksaan  BPK  atas LKPD  diasumsikan  menjadi  cermin akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan  daerah  khususnya  dalam pengelolaan keuangan daerah (Shohib &
Haryanto, 2014; Khair, 2015).
Mengacu  pada  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  II  Tahun  2018 yang  dirilis  BPK  periode  tahun  2013 sampai  dengan  tahun  2017,  opini  WTP atas  LKPD  yang  diperoleh  pemerintah daerah meningkat (BPK, 2018b). Seharusnya  opini  BPK  atas  LKPD, dapat  digunakan  masyarakat  sebagai salah  satu  indikator  penilaian  kinerja pemerintahan, sekurang-kurangnya indikator kinerja pada aspek pengelolaan  keuangan  negara/daerah. Penelitian  Damiati  (2016)  dan  Rini  & Damiati  (2017)  menyebutkan  bahwa salah satu ukuran berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi salah satunya diukur dengan  perolehan  opini  WTP  atas LKPD.  Akan  tetapi  dalam  realitasnya tidak  semua  pemerintah  daerah  yang memperoleh  opini  WTP  terbebas  dari dugaan  kasus  korupsi  (Rini  &  Damiati, 2017;  Damiati,  2016).  Seharusnya  hasil pemeriksaan  tidak  hanya  berfokus semata pada perolehan pernyataan opini WTP  saja,  penilaian  atas  pelaksanaan aspek  efektifitas  SPI  dan  kepatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  menjadi fokus  dan obstacle terhadap  terjadinya penyimpangan/korupsi  (BPK,  2015a; Diany, 2014).
Penelitian mengenai kasus korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan publik khusus pada entitas pemerintahan relatif masih sedikit mendapatkan perhatian  (Liu  &  Lin,  2012).  Penelitian yang  mengkaji  pemeriksaan  keuangan pada pemerintahan dengan titik perhatian  pada  kasus  korupsi  relatif belum  banyak.  Permasalahan  ini  butuh dikaji  berkelanjutan,  khususnya  korupsi di Indonesia.

## Teori Agensi
Jensen  &  Meckling  (1976) mengemukakan  teori  keagenan,  yang dalam  teori  tersebut  dideskripsikan hubungan kontrak antara pemberi amanah dengan penerima amanah, yakni
diantara para pihak baik secara individual, berkelompok ataupun lembaga. Teori keagenan dipakai sebagai  pijakan  untuk  mendeskripsikan hubungan yang ada di antara pemerintah (sebagai  peneriama  amanah  atau  agen) dan  DPRD/rakyat  (sebagai  pemberi amanah  atau  prinsipal)  berdasarkan kontraktual atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah dalam hal ini pertanggungjawaban atas pengelolaaan/pelaksanaan  APBD.  Teori keagenan  mengasumsikan  beberapa  hal yakni pertama ,  asumsi  mengenai  sifat karakteristik manusia, manusia diasumsikan  mempunyai  sifat  atau kecenderungan untuk lebih memaksimalisasi utilitas pribadi/ kepentingan  diri  sendiri,  mempunyai keterbatasan rasionalitas ( bounded rationality )  dan  memiliki  kecendrungan untuk  menghindari  kemungkinan  risiko ( risk  averse ). Kedua ,  asumsi  mengenai keorganisasian, yakni potensi timbulnya masalah diantara para pemangku kepentingan dalam organisasi, pencapaian value  for  money sebagai syarat produktivitas dan terdapat asimetri  informasi. Ketiga ,  asumsi mengenai  penguasaan  atau  kepemilikan informasi  yaitu  bahwa  penguasaan informasi memiliki nilai ( value ) dan/atau informasi dapat
diperjualbelikan  (Jensen  &  Meckling 1976;  Eisenhardt,  1989;  Liu  &  Lin,
2012; Effendy, 2013).
Sebagaimana diasumsikan dalam
teori keagenan, individu/kelompok selaku  agen  memiliki  kecenderungan untuk bertindak memaksimalkan utilitas/kepentingannya sendiri. Kecenderungan  untuk  memaksimalkan utilitas atau kepentingan sendiri tersebut akan memicu timbulnya
ketidakselarasan dalam pemenuhan kepentingan  prinsipal  dan  kepentingan agen serta berpotensi tidak kongruennya kepentingan  prinsipal  dan  agen , yang pada  akhirnya  akan  memunculkan masalah  keagenan  ( agency  problem) . Asumsi mengenai penguasaan
kepemilikan  informasi  akan  memicu kesenjangan  informasi  atau  asimetri informasi  yang  akhirnya  dapat  terjadi pelanggaran oleh agen selaku
“penguasa”  informasi.  Dalam  konteks
pemerintahan, pemerintah daerah selaku agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan  DPRD/rakyat  sehingga berpotensi  terjadi  penyelewengan  oleh agen  dalam  pemanfaatan  informasi.
Informasi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah informasi mengenai pertanggungjawaban  atas  pengelolaan/ pelaksanaan  APBD.  Pemerintah  daerah selaku agen akan memiliki kecenderungan untuk membatasi bahkan menutup akses informasi yang
dimilikinya  dalam  rangka  mendapat keuntungan yang  lebih  bagi  keuntungan dirinya sendiri dan hal ini dapat memicu potensi pelanggaran kontraktual (penyelewengan/korupsi).  Peningkatkan akuntabilitas -- melalui pelaporan keuangan/pelaporan  kinerja  --  atas pelaksanaan  APBD  oleh  pemerintah daerah, informasi yang
didapat
DPRD/rakyat akan dapat lebih berimbang  (Mardiasmo, 2002;  Haryanto dkk., 2007; Effendy, 2013). Dalam upaya mengurangi munculnya  masalah  keagenan  tersebut diperlukan  pengawasan  ( monitoring ) kepada pemerintah daerah agar pengelolaan  sumber  daya  (melalui mekanisme  APBD)  yang  diamanahkan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan  berdasarkan  kontraktual dan/atau regulasi yang berlaku. Mekanisme pemeriksaan atas LKPD dan pelaporan  kinerja  pemerintah  daerah menjadi  salah  satu  media  pengawasan yang efektif. LKPD yang disajikan oleh pemerintah daerah menjadi media pertanggungjawaban
akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam LKPD  wajib  menyajikan  informasi publik  sebagaimana  ketentuan  yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010).

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  mendeskripsikan mengenai  pemicu  dan  motif  tentang perilaku  seseorang,  apakah  pemicunya bersumber  dari  faktor  internal  atau faktor  eksternal  (Heider,  1958).  Faktor internal  misalnya  berupa  karakter  atau sikap, sedangkan faktor eksternal misalnya  berupa  tekanan  atas  situasi atau  keadaan  tertentu.  Kedua  faktor tersebut  diidentifikasikan  sebagai  faktor yang  mepengaruhi  perilaku  (Luthans,
2005). Faktor  internal  dan  faktor eksternal berkombinasi dalam membentuk  perilaku  individu.  Dalam konteks pemeriksaan atas LKPD, karakteristik  personal  auditor  akan tercermin  atau  bahkan  menjadi  penentu terhadap  proses  dan  kualitas  hasil pemeriksaan atas LKPD yang dilakukannya.
Teori  atribusi  dalam  penelitian ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi kecenderungan  perilaku  auditor  dalam memberikan  opini  pemeriksaan  (opini audit)  atas  LKPD.  Teori  atribusi digunakan  untuk  menjelaskan  bahwa penentu  perilaku  tidak  semata-mata secara  parsial  bersumber  dari  kekuatan faktor internal atau faktor eksternal akan tetapi  berkombinasi  dalam  memicu perilaku individu.

## Hasil Pemeriksaan atas LKPD
Rai (2008) mendeskripsikan bahwa  pemeriksaan  pada  sektor  publik merupakan  aktivitas  dalam  menilai pemberian layanan publik berupa barang dan  jasa  yang  sumber  pembiayaannya berasal  dari  pendapatan  pajak  dan pendapatan lainnya dibandingkan dengan  kriteria  yang  diharapkan  atau standar  yang  telah  ditetapkan.  Bentuk pemeriksaan  pada  sektor  publik  yaitu (1) pemeriksaan atas pengelolaan keuangan;  (2)  pemeriksaan  atas value for  money atau  kinerja;  dan  (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau lebih  dikenal  dengan  istilah  PDTT (BPK,  2007;  BPK  2017c).  PDTT ditujukan  untuk  memberikan  simpulan atas  suatu  hal  tertentu  sesuai  dengan dilakukan  PDTT  yang  telah  ditetapkan. PDTT  dapat  berbentuk  pemeriksaaan atas  kepatuhan  terhadap  ketentuan peraturan  dan  pemeriksaan  investigatif atas  suatu  masalah  (BPK,  2017c). Pemeriksaan  atas  kinerja  pemerintah ditujukan  untuk  memperoleh  keyakinan dalam  kegiatan  operasional  pemerintah, apakah  telah  dilakukan  dengan  efektif, efisien  serta  ekonomis  (Mardiasmo, 2002).  Pemeriksaan  atas  pengelolaan keuangan  salah  satu  bentuknya  yaitu pemeriksaan atas LKPD. Aspek penting dalam  pemeriksaan  atas  LKPD  tersebut yaitu menilai ketaatan terhadap
ketentuan  peraturan  dan  kesesuaian penyajian  dengan  SAP  (BPK,  2007;
BPK, 2017c). Sesuai dengan UU Nomor 15  Tahun  2004  dan  UU  Nomor  15 Tahun  2006,  bahwa  BPK  memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan  hasil pemeriksaanyan dalam
dokumen
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP), kemudian diringkas dalam format IHPS.
LHP  dan  IHPS  disampaikan  kepada DPR/DPRD dan eksekutif yaitu presiden dan/atau gubernur/bupati/walikota (Indonesia, 2004).

## Korupsi
Terminologi  atau  istilah  korupsi diadopsi dari bahasa latin yaitu corruptio. Dalam bahasa latin corruptio bermakna  busuk,  rusak,  memutar  balik (fakta). Menurut Association of Certified  Fraud  Examiners (ACFE), korupsi  diasosiasikan  dengan  dengan tindakan  gratifikasi/menerima/memberi hadiah (illegal  gratuities) ,  penyuapan (bribery) ,  konflik/benturan  kepentingan (conflicts  of  interest) ,  serta  pemerasan ( economic extortion) (Tuanakotta, 2012; Pramesti & Haryanto, 2019).
Mengacu  pada  UU  Nomor  31
Tahun  1999  yang  mengatur  mengenai korupsi,  korupsi  merupakan  tindakan yang melanggar hukum, menguntungkan  dan/atau  memperkaya diri sendiri, menggunakan sarana dan/atau kesempatan yang ada disebabkan  kekuasaannya  yang  secara nyata  merugikan  perekonomian  negara (Indonesia, 1999). Pope (2000)
mengidentifikasi bahwa penyebab terjadinya  korupsi  diantaranya  adalah sistem  pemerintahan  yang  masih  lemah dan  kurang  kuatnya  regulasi  yang  tegas terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi, terjadinya  monopoli  kekuasaan  atas barang maupun jasa, dan belum efektifnya  sistem  kontrol  masyarakat (madani), serta lemahnya sistem
pertanggungjawaban organisasi
pemerintah kepada masyarakat. Korupsi  merupakan  perilaku yang  mengakibatkan  rusaknya  dimensi sistem  kehidupan  sosial  masyarakat (Quah,  1999;  Pope,  2000).  Korupsi memberikan  dampak  terhadap  multi dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa. Dampak dari korupsi dirasakan oleh berbagai golongan masyarakat baik secara individual
maupun kelompok/organisasi, pemerintah  maupun  negara.  Korupsi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian  keuangan  dan  bahkan  dari  itu dapat  menggagalkan  tercapainya  tujuan suatu  organisasi/negara.  Bagi  negara, korupsi secara ekonomi dapat menyebabkan  kemiskinan/kesenjangan pendapatan  dan  sendi-sendi  kehidupan bernegara  baik  dari aspek sosial,  politik dan budaya. Dampak di bidang pemerintahan,  kapasitas  dan  kualitas layanan  publik  menurun  dan  kepatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  menurun. Terwujudnya kepatuhan
terhadap ketentuan  peraturan  menjadi  tonggak kehidupan  bernegara  yang  demokratis. Sedangkan  dampak  korupsi  di  bidang ekonomi, dapat melemahkan pertumbuhan  ekonomi,  menyebabkan berkurangnya  investasi  asing  maupun investasi domestik (Pramesti & Haryanto, 2019).
Sebagian  kalangan  masyarakat beropini  bahwa  korupsi  merugikan pemerintah. Namun bukti dari terjadinya korupsi,  yang  pertama  kali  dan  yang paling  dirugikan  ialah  rakyat.  Semakin meningkatkannya  kasus  korupsi  di Indonesia mencerminkan semakin mundurnya  dan  menurunnya  integritas elemen bangsa (Tribunnews.com, 2018).
Angka  kasus  korupsi  yang  relatif  masih di Indonesia tersebut memberikan indikasi  bahwa  penyelenggaraan  tata pemerintahan di Indonesia belum sepenuhnya  berjalan dengan baik sesuai dengan norma good government . Korupsi  dapat  dipicu  oleh  adanya dorongan  faktor  eksternal  maupun internal.  Salah  satunya  adalah  adanya monopoli  kekuasan  yang  dipergunakan untuk  membuat  regulasi  atau  kebijakan untuk
mengkondisikan individu/kelompok  dalam  mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri atau memunculkan para pemburu rente  ( rent  seeking ).  Hal  inilah  yang diidentifikasikan  oleh  Klitgaard  (1997) sebagai  pemanfaatan  kekuasaan  dan monopoli  kebijakan  dalam  praktik korupsi  (Klitgaard,  1997;  Pramesti  & Haryanto, 2019).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  lahir  sebagai  amanah  dari UU  Nomor  31  Tahun  1999  dan  UU Nomor  30  Tahun  2002  (sebagaimana
telah  diubah  dengan  UU  Nomor  19
Tahun  2019)  sampai  saat  ini  masih berjibaku untuk melawan dan memberantas tindak pidana korupsi, dan masih  perlu  perjuangan  yang  panjang dan  berat  (KPK,  2006).  KPK  sebagai lembaga  yang  diberi  wewenang  khusus ( extra  ordinary )  dalam  pemberantasan korupsi melalui kekuasan untuk melakukan  proses  hukum  terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi. Di
Indonesia penindaklanjutan kasus dugaan  tindak  pidana  korupsi  juga dilaksanakan oleh kepolisian yaitu untuk tahapan  penyelidikan  dan  penyidikan.
Dan kejaksaan negeri/kejaksaan tinggi/kejaksaan  agung,  yaitu  yang secara default memiliki tugas dan fungsi untuk  melakukan  proses  hukum  mulai proses  penyelidikan  sampai  dengan proses  penuntutan  terhadap  pelaku dugaan  tindak  pidana  korupsi  sampai dengan  adanya  keputusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  atau inkracht (Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia, 2018).
Akuntabilitas publik yang memadai atas pelaksanaan pemerintahan merupakan  salah  satu  upaya  mitigasi untuk  menekan  risiko  terjadinya  tindak pidana korupsi (Shah, 2007; Pramesti & Haryanto,  2019).  Penyampaian  laporan keuangan  ke  publik  adalah  salah  satu wujud transparansi yang menjadi penopang  adanya  akuntabilitas,  yakni keterbukaan pemerintah atas
pengelolaan  sumber  daya  publik  yang biasanya  diproksi  dengan  pengelolaan APBN/APBD.  Transparansi  khususnya berupa  penyampaian  informasi  atas kebijakan  fiskal  dan  keuangan  dalam format penyajian yang mudah dimengerti  oleh  masyarakat  (Schiavo- Campo  and  Tomasi,  1999;  Pramesti  & Haryanto, 2019).
Telah  banyak  upaya  dilakukan pemerintah  dalam  memberantas  korupsi mulai  tindakan  pencegahan,  penindakan dan  pendidikan  (Maria  dkk.,  2019). Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, telah disusun perbaikan sistem pengelolaan mulai dari aspek perencanaan ( e-planning ), penganggaran ( e-budgeting ), penatausahaan  dan  akuntansi  serta pertanggungjawaban  keuangan  daerah melalui  SIPKD  versi  Kemendagri  dan
Simda versi BPKP. Pengimplementasian sistem  pengelolaan  keuangan  tersebut dengan harapan agar pengelolaan keuangan  dapat  lebih  akuntabel  dan transparan.  Penguatan  KPK,  Kejaksaan dan Kepolisian serta penguatan lembaga peradilan melalui pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan  Tipikor)  menjadi  upaya dalam  menekan  tindak  pidana  korupsi. Pemerintah  juga  telah  mengupayakan melalui media pendidikan kepada masyarakat  agar  masyarakat  sadar  akan akibat dari korupsi bagi masyarakat dan negara.  Tetapi  realitasnya  yang  ada, seluruh upaya tersebut tidak tercerminkan  jika  disandingkan  dengan jumlah  kasus  kasus  korupsi  yang  relatif tidak mengalami penuruan jumlah kasus tindak pidan korupsi (ICW, 2015; Maria dkk., 2019).

## Laporan  Keuangan  sebagai  Media Akuntabilitas
Mardiasmo  (2002)  menerangkan artian dari akuntabilitas yakni keharusan pemangku amanah ( agent ) dalam memberikan pertanggungjawaban, memberikan laporan serta
mengungkapkan  tanggung  jawab  dari semua  kegiatannya  pada  pihak  pemberi amanah  yang  mempunyai  hak  dalam meminta  pertanggungjawaban  tersebut dari agent .  Lembaga  Administrasi Negara  (LAN)  menyebut  bahwa  salah satu bentuk akuntabilitas ialah akuntabilitas  keuangan.  Akuntabilitas keuangan berisikan pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  yang  dimediakan dalam  bentuk  laporan  keuangan,  yang didalamnya
memuat informasi penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran keuangan lembaga pemerintahan (LAN, 2015).
Akuntabilitas  melalui  media  LKPD menjadi  poin  penting  sebab  merupakan bentuk  tanggung  jawab  pemerintahan daerah  pada  khusus  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan APBD. Melalui media pemeriksaan atas LKPD,  akuntabilitas  atas  LKPD  dapat dinilai  (Afriyanti  &  Noor,  2015). Pemeriksaan  atas  LKPD  dilaksanakan BPK  sebagai  pemeriksa  independen sesuai  amanah  UU  Nomor  15  Tahun 2004  (LAN,  2015).  LKPD  yang diperiksa BPK mempunyai tujuan
memberi  opini  atas  LKPD  berdasarkan kriteria  (1)  kesesuaian  penyajian  LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010, (2) efektifitas atas penyelenggaraan SPI, (3) pengungkapan yang  cukup,  (4)  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  (BPK, 2017c).

## PERUMUSAN HIPOTESIS Opini Pemeriksaan
Pemeriksaan atas LKPD
ditujukan  menilai  kewajaran  penyajian LKPD  dengan  memberi  opini  atas laporan keuangan yang  diperiksa (BPK, 2019).  Opini  pemeriksaan  atas  LKPD mengindikasikan tingkatan akuntabilitas laporan  keuangan  yang  diharapkan, yang salah satunya diharapkan bermuara pada  berkurangnya  tingkat  atau  jumlah kasus  penyelewengan/korupsi  (Damiati, 2016; Rini & Damiati, 2017; Lukfiarini, 2018;  Pramesti  &  Haryanto,  2109). Opini ini diasumsikan dapat mempengaruhi  tingkatan  kepercayaan terhadap  pemegang  kepentingan,  dalam hal ini bisa meningkatkan atau menurunkan  keyakinan  atas  pelaporan yang  disajikan  oleh  entitas  pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016). Berpijak  pada  teori  agensi,  pemerintah daerah  diasumsikan  mempunyai  banyak informasi, oleh karenanya harus dimonitoring (melalui media pemeriksaan) agar kemungkinan penyelewengan  (korupsi)  yang  terjadi dapat berkurang. Hubungan  keterkaitan  antara opini pemeriksaan dengan korupsi sudah ditunjukan oleh hasil penelitian
Masyitoh  &  Setyaningrum  (2015),
menyebutkan  bahwa  opini  pemeriksaan mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap tingkat korupsi. Perolehan opini pemeriksaan  yang  baik  (WTP)  dapat menunjukkan  rendahnya  jumlah  kasus dugaan  tindak  pidana  korupsi  dalam pemerintahan.  Berbeda  dengan  hasil penelitian  Masyitoh  &  Setyaningrum (2015),  hasil  penelitian  Damiati  (2016) dan Rini & Damiati (2017)
menunjukkan  bahwa  opini  pemeriksaan yang  baik  (WTP)  tidak  menjamin pemerintahan  yang  bebas  dari  tindak pidana korupsi. Secara normatif,
semakin  kuat  pengawasan  ( monitoring ) --  melalui  media  pemeriksaan  -- terhadap atas  aktivitas pemerintah daerah akan mengurangi tingkat penyelewengan/korupsi. Pengawasan yang  lemah  membuat  tata  kelola pemerintahan  menjadi  kurang  efektif yang bermuara pada terbukanya kesempatan untuk terjadi korupsi (Cressey,    1950;  Wolfe  &  Hermanson 2004;  Suyanto  2009;  Lou  &  Wang 2009; Neu dkk., 2013).
Korupsi  ( fraud )  menjadi  sesuatu yang penting dalam proses pemeriksaan ( audit ).  Profesi  auditor  diharapkan memiliki  kompetensi  dalam  mendeteksi risiko  atau  kemungkinan  terjadinya korupsi  pada  entitas  yang  diauditnya ( auditee ).  Dengan  bercermin pada skandal  akuntansi  terbesar  yang  pernah terjadi  pada  sektor  swasta  yaitu  kasus korupsi  Enron,  BPK  telah  menerbitkan Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN)  yang  didalamnya  mengatur mengenai pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan  dan  ketidakpatuhan  dalam pemeriksaan keuangan negara (Pernyataan  Standar  Pemeriksaan  (PSP) 100  Nomor  20-24)  (BPK,  2017c). Penyusunan  PSP  100  Nomor  20-24 dengan  mengadopsi  pernyataan  standar pada  sektor  swasta  yaitu  SAS  No.  99 tentang  Pertimbangan  Fraud  dalam Audit  Laporan  Keuangan.  Dalam  PSP 100  No.  20-24  maupun  SAS  No.  99 disyaratkan kepada auditor dalam melakukan  pemeriksaan  untuk  menilai faktor risiko kemungkinan/deteksi terjadinya korupsi  ( fraud ).  Deteksi  atas risiko terjadinya korupsi ( fraud ) bersandar pada kerangka model
( framework ) fraud  triangle  theory (BPK, 2017c; Maria dkk., 2019).
H1:  Opini  pemeriksaan  mempunyai pengaruh negatif pada korupsi .

## Temuan Pemeriksaan
Dalam  setiap  IHPS  yang  dirilis oleh  BPK  setiap  semesternya,  temuan dari hasil pemeriksaan BPK memperlihatkan  2  kelompok  besar temuan  pemeriksaan,  yaitu:  (1)  temuan pemeriksaan atas efektifitas penyelenggaraan  SPI  dan  (2)  temuan pemeriksaan atas
ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  (BPK, 2007;  BPK, 2016b). Banyaknya  temuan
pemeriksaan  atas  penyelenggaraan  SPI dan  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan peraturan  menunjukkan  indikasi  potensi terjadinya  penyelewengan  dan  potensi penyajian  laporan  keuangan  belum dapat  dipercaya  sepenuhnya.  Temuan pemeriksaan atas efektifitas penyelenggaraan  SPI  dapat  dipilah dalam  dalam  3  (tiga)  aspek  yaitu:  (1) kelemahan penyelenggaraan sistem akuntansi  (2)  sistem  pengendalian  dan
(3)  struktur  pengendalian.  Hasil  kajian Huefiner  (2011)  menyatakan  bahwa  hal pertama untuk menghindari kemungkinan kecurangan ( fraud ) adalah dengan  melalui  cara  meningkatkan efektifitas penyelenggraan SPI, sehingga semakin  banyak  temuan  pemeriksaan atas  kekurangan  penyelenggaraan  SPI, akan  berpotensi  mengeskalasi  kasus kecurangan/korupsi  ( fraud ).  Pada  sisi lain, temuan pemeriksaan berguna untuk pemerintah dalam memperoleh rekomendasi dalam rangka meningkatkan  efektifitas  SPI  dan  juga untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan serta kesalahpahaman  (Pramesti  &  Haryanto, 2019). Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Liu  &  Lin  (2012)  di  level  provinsi  di China, menunjukkan hasil bahwa temuan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap jumlah kasus korupsi.
Dibuktikan dengan temuan pemeriksaan pada ketidakefektifan
SPI serta ketidakpatuhan hukum menaikkan jumlah pelaku kasus korupsi (Liu & Lin, 2012).  Penelitian  lainnya  mengenai temuan pemeriksaan serta tingkat korupsi  dilakukan  oleh  Pramesti  & Haryanto  (2019)  yang  menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan atas efektifitas  penyelenggaraan  SPI  dan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan berhubungan positif dengna jumlah kasus korupsi. H2: Temuan pemeriksaan mempunyai  pengaruh  positif  pada korupsi.

## Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak  lanjut  atau  pembenaran atas  hasil  pemeriksaan  lebih  utama  dan merupakan  salah  satu  cara  untuk  dapat meningkatkan efektivitas
proses pemeriksaan  (Liu  &  Lin,  2012).
Rekomendasi  atas  hasil  pemeriksaan dari auditor kepada pihak yang mengambil  keputusan  diharapkan  dapat menghentikan  serta  mencegah  kembali terulangnya  penyelewengan,  kelalaian, kesalahan  maupun  pemborosan  (Umar, 2012).  Temuan  pemeriksaan  tidak  akan bermanfaat  jika  tidak  diikuti  dengan adanya  tindak  lanjut  atau  penyelesaian atas  rekomendasi  pemeriksaan.  Tindak lanjut  atas  temuan  pemeriksaan  sebagai sarana  pelaksanaan  akuntabilitas  pada proses pemeriksaan atas LKDP. Liu & Lin (2012) mengungkapkan  bahwa  tindak  lanjut pemeriksaan mempunyai pengaruh negatif  pada  jumlah  kasus  korupsi. Semakin  banyak  rekomendasi  auditor yang ditindaklanjuti maka akan berpotensi mengurangi penyelewengan/tindak korupsi yang terjadi. Hasil penelitian lainnya oleh dan Damiati  (2016)  dan  Rini  &  Damiati (2017)  selaras  dengan  hasil  penelitian Liu & Lin (2012).
H3:  Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan mempunyai  pengaruh  negatif  pada korupsi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  opini  pemeriksaan, temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan  dan  korupsi  serta  variabel kontrol menggunakan ukuran pemerintah  daerah.  Data  dikumpulkan atau  diperoleh  dari website instansi terkait berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD, Rekapitulasi Tindak Lanjut
Pemeriksaan  dan  Laporan  Tahunan Kejaksaan  Agung.  Pengukuran  opini pemeriksaan  menggunakan  variable dummy ,  nilai  1  untuk  pemerintah provinsi  yang  menperoleh  opini  WTP dan  nilai  0  untuk  opini  selain  WTP. Variabel  temuan  pemeriksaan  diukur menggunakan log jumlah temuan pemeriksaan atas efektifitas penyelenggaraan  SPI  dan  kepatuhan terhadap  ketentuan  peraturan.  Variabel tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  diukur dengan  log  jumlah  kas  atau  aset  yang diserahkan/dikembalikan  ke  Rekening Kas Umum Daerah. Ukuran pemerintah daerah  diukur  dengan  membandingkan realisasi  belanja  APBD  dengan  PDRB
pada harga konstan pada tahun berkenaan. Korupsi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum  pidana  yang  diatur  dalam banyak  pasal  dan  dengan  berbagai istilah  didalam  KUHP,  ketentuan  UU lainnya  yang  mengatur  tentang  korupsi antara  lain  UU  Nomor  31  Tahun  1999, UU  Nomor  8  Tahun  2010,  UU  yang mengatur tentang Perpajakan,
(Tuanakotta,  2012;  Maria  dkk.,  2019). Variabel korupsi diukur dengan menjumlahkan  kasus  korupsi  pada tahap  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan sesuai dengan data
Kejaksaan Agung. Metode purposive sampling digunakan  dalam penentuan  sampel penelitian.  Kriteria  penentuan  sampel yang  digunakan  yaitu:  (1)  pemerintah provinsi  yang  mempunyai  kejaksaan tinggi  di  wilayahnya,  (2)  pemerintah provinsi  yang  memiliki  data  lengkap hasil LHP BPK berupa opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan serta rekomendasi  dan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan, (3) setiap provinsi memiliki  data  lengkap  untuk  seluruh variabel  (opini  pemeriksaan,  temuan pemeriksaan  dan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan)  dari  tahun  2015-2018. Persamaan penelitian ini:
KORp,m = α  +  β1OPBp,m  + β1TEMp,m  +  β3TLPp,m  + β4UKPp,m + ε
Keterangan : KORp,m = korupsi p tahun m α = konstanta β1 β2 β3 β4  = koefisien regresi OPBp,m = opini pemeriksaan p tahun m TEMp,m = temuan pemeriksaan p tahun m TLPp,m = tindak lanjut hasil pemeriksaan p tahun m UKP = ukuran pemerintah p tahun m ε = error HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskripstif
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pemerintah  provinsi  di Indonesia  selama  rentang  tahun  2015- 2018.  Sebanyak  68  sampel  yang  diolah dalam  penelitian  ini.  Uraian  perolehan sampel penelitian sebagaimana disajikan dalam Lampiran Tabel 1.

## Tabel 1 Proses Pengambilan Sampel
*) 4 tahun = 2015-2018
Dari Tabel 1 diatas menunjukkan jumlah
populasi sebanyak 34
pemerintah provinsi di Indonesia. Ada 3 (tiga)  pemerintah  provinsi  yang  tidak memiliki  kasus  korupsi  yang  ditangani oleh Kejaksaan Tinggi setempat. Ada 11 pemerintah  provinsi  yang  datanya  tidak layak  atau  tidak  memenuhi  kriteria sebagai  sampel  serta  3  data  dari  LKPD pemerintah  provinsi  dan  laporan  hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang
dikategori sebagai outlier. Secara keseluruhan yang dapat diolah sebanyak 17  data  pemerintah  provinsi  dikalikan dengan periode amatan penelitian selama  4  tahun  (2015-2018)  sehingga sampel yang diolah dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 68 sampel (N).
Pengambilan Sampel Jumlah Pemerintah Provinsi 34 Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki kasus korupsi pada Kejaksaan Tinggi (3) Pemerintah Provinsi yang datanya tidak lengkap (11) Data outlier (3) Sampel penelitian 17 Jumlah sampel yang diteliti (17 x 4) *) 68
Tabel 2 Statistika Deskriptif N Nilai min Nilai max Rata rata Std. Deviasi OPB 68 0,00 1,00 0,9265 0,26294 TEM 68 1,0000 1,5441 1,301975 0,1304384 TLP 68 7,2300 10,5600 9,398971 0,5732993 UKP 68 0,0002 0,2959 0,042629 0,0411387 KOR 68 0,0052 0,0621 0,017896 0,0121839
Statistik  deskriptif  sebagaimana disajikan dalam Tabel 2. Dalam Tabel 2 ditunjukan  bahwa  jumlah  sampel  data (N)  berjumlah  68  sampel,  yang  datanya diolah  dari  hasil  pemeriksaan  atas LKPD  pemerintah  provinsi  dan  jumlah kasus  korupsi  pada  Kejaksaan  Tinggi setempat, diperoleh hasil sebagai berikut:  1).  variabel  opini  pemeriksaan ( OPB )  yaitu  opini  pemeriksaan  BPK atas  laporan  keuangan pemerintah provinsi.  Variable  ini  diukur  dengan memberi nilai 1 untuk LKPD pemerintah  provinsi  yang  memiliki opini WTP dan nilai 0 untuk opini selain WTP.  Variabel  ini  memiliki  nilai minimum  sebesar  0.00  dan  nilai maksimum  1.00  dengan  nilai  rata-rata sebesar  0.9265.  2).  Variabel  temuan pemeriksaan  (TEM)  dihitung  dengan jumlah  temuan  hasil  pemeriksaan  BPK atas  LKPD  pemerintah  provinsi.  Hasil pengolahan  data  menunjukkan  bahwa diperoleh  nilai  minimum  sebesar  1.00
dan nilai maksimum 1.5441 dengan nilai rata-rata  sebesar  1,301975.  3).  Variabel tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  (TLP) diukur  dengan  menghitung  jumlah temuan  hasil  pemeriksaan  BPK  yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Variabel  ini  memiliki  nilai  minimum sebesar  7.2300  dan  nilai  maksimum 10.5600  dengan  nilai  rata-rata  sebesar 9,398971.
4). Variabel ukuran pemerintah  provinsi  (UKP)  diukur dengan  realisasi  belanja  APBD  dengan PDRB  pada  harga  konstan  pada  tahun berkenaan.  Variabel  ini  memiliki  nilai minimum  sebesar  0.0002  dan  nilai maksimum 0.2959 dengan nilai rata-rata sebesar 0,042629.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil uji normalitas sebagaimana disajikan dalam Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

## Tabel 3
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Unstandardized Residual N 68 Kolmogorov – Smirnov Z 1.224 Asymp. Sig (2-tailed) .100 Tabel 4 Uji autokorelasi dengan uji run test
Uji Heteroskedastisitas Variabel T Sig (Constant) OPB -2.036 1.053 0,046 0,297 TEM 1.237 0,221 TLP 1.690 0,096 UKP .795 0,430 Un-standardized residual test value                              Assymp. sig 2 tailed. -  0,00277                                 0,463
Tabel 6 Uji Multikolinearitas Model Tolerance VIF (Constant) OPB TEM TLP UKP .797 1.255 .926 1.079 .926                                                              1.079 .788                                                              1.270
Hasil  uji  model  regresi  dalam penelitian  ini  sebagaimana  disajikan dalam  Tabel  7.  Model  penelitian  yang diperoleh  berdasarkan  hasil  uji  model regresi berganda, sebagai berikut: KORp,m =  -0,097 + 0,006 (OPBp,m) + 0,022  (TEMp,m)  +  0,008  (TLPp,m)  + 0,018 (UKPp,m)  + ε Tabel 7 Uji t Variabel B t Sig. (Constant) -0,097 -4,035 0,000 OPB 0,006 1,065 0,291 TEM 0,022 2,136 0,037 TLP 0,008 3,576 0,001 UKP 0,018 0,492 0,624 HASIL DAN PEMBAHASAN Opini Pemeriksaan dan Kasus Korupsi Hasil uji hipotesis, opini pemeriksaan  ( OPB )  menunjukan  bahwa opini  pemeriksaan  tidak  mempengaruhi korupsi. Hipotesis pertama dalam penelitian  ini  ditolak.  Hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Damiati (2016), Rini & Damiati (2017), dan Lukfiarini (2018) yang menunjukan bahwa opini pemeriksaan tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  korupsi (jumlah  kasus  korupsi),  karena  proses pemeriksaan hanya memeriksa beberapa sampel  tidak  memeriksa  keseluruhan, karena waktu pemeriksaan yang terbatas.  Pemerintah  provinsi  yang mendapatkan  opini  yang  baik  (WTP) dari  auditor  tidak  menjamin  daerah tersebut  bebas  dari  dugaan  kasus korupsi. Hal ini karena opini pemeriksaan tersebut relatif hanya fokus pada  tolak  ukur  tata  kelola  keuangan saja.  Penelitian  lain  yang  dilakukan Heriningsih & Marita (2013) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh opini  pemeriksaan  terhadap  tingkatan korupsi, hal  ini mengindikasikan bahwa keberadaan  opini  WTP  sama  sekali tidak  berpengaruh  terhadap  korupsi. Secara  normatif  kualitas  opini  WTP dapat menggambarkan efektifitas penyelenggaran  SPI  dan  penyajian
laporan  keuangan  yang  baik  (Shohib  & Haryanto, 2014).
Mengacu pada hasil pemeriksaan BPK periode tahun anggaran 2015-2018 (BPK, 2019) terdapat fenomena menarik dari pemerintah daerah dalam perolehan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Pada periode tahun 2015-2018 pemerintah daerah menerapkan akuntansi  berbasis  akrual,  yang  mana pemerintah  daerah  akan  relatif  lebih sulit untuk mengimplementasikan akuntansi  berbasis  akrual  dibandingkan dengan  akuntansi  berbasis  kas  menuju akrual  ( cash  toward  accrual ),  sehingga tentunya  relatif  akan  lebih  sulit  untuk melaksanakan  proses  akuntansi  dan menyajikan  laporan  keuangan  sesuai SAP  Berbasia  Akrual  sehingga  akan bermuara  untuk  lebih  sulit  memperoleh opini  terbaik  (WTP).  Data  LHP  BPK atas  LKPD  menunjukkan  bahwa  LKPD pemerintah  provinsi yang berhasil meraih opini WTP meningkat signifikan pada  periode  LKPD  tahun  2015-2018 dibandingkan periode sebelumnya (BPK, 2019). Meskipun BPK telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah, sampai  saat  ini  masih  terdapat  kasus tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  pada
pemerintah  provinsi  dan  kebetulan mendapat  opini  WTP.  Hasil  penelitian ini  semakin  mempertegas  bahwa  kasus korupsi  yang  terjadi  pada  pemerintah daerah  sudah  bersifat  sistematis  (ICW, 2009).  Korupsi  sudah  menjadi  bagian dari  sistem  pemerintahan  (ICW,  2009, Maria  dkk.,  2019).  Hal  ini  didukung dengan  fenomena  yang  terjadi  selama periode  2015-2018,  dimana  terdapat banyak  kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh  beberapa  gubernur  antara  lain Provinsi  Aceh,  Provinsi  Riau,  Provinsi Kepulauan  Riau,  Provinsi  Jambi  dan Provinsi  Bengkulu  karena  menerima suap/gratifikasi  saat  menjabat,  namun pemerintah provinsi tersebut
memperoleh opini WTP.
Temuan  Pemeriksaan  dan  Kasus Korupsi
Hasil  uji  hipotesis,  temuan pemeriksaan  ( TEM )  berpengaruh  positif terhadap korupsi. Hipotesis kedua penelitian  ini  diterima.  Pelanggaran korupsi di Indonesia, dapat dicerminkan dengan total temuan pemeriksaan berupa temuan peeriksaan atas efektifitas  penyelenggaraan  SPI  dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  ini dapat  digunakan  untuk  mendeteksi adanya penyelewengan/korupsi. Banyaknya  jumlah  temuan  pemeriksaan mengindikasikan banyak potensi terjadinya kasus korupsi.
Tidak efektifnya  SPI  dan  ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  berpotensi mengakibatkan potensi kerugian
keuangan  daerah  dan  berkurangnya kualitas  LKPD  (Mardiasmo,  2002; Petrovits  dkk.,  2011;  Effendy,  2013; Pramesti  &  Haryanto;  2019).  Hasil penelitian  ini  selaras  dengan  hasil penelitian  Liu  &  Lin  (2012)  dan Pramesti  &  Haryanto  (2019),  yang menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan mempunyai pengaruh yang positif  terhadap  tingkat  korupsi.  Hasil penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  teori yang  ada,  adanya  pengawasan  kepada pemerintah daerah oleh lembaga pemeriksa independen dapat mendeteksi dan/atau  meminimalisir  adanya  potensi penyelewengan/korupsi.
Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan dan Kasus Korupsi
Hasil  uji  hipotesis,  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan  ( TLP )  memiliki pengaruh  positif  terhadap  korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan menggambarkan efektivitas pengawasan serta  berperan  untuk  meminimalisir potensi  penyelewengan/korupsi.  Tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  mempunyai pengaruh  positif  pada  korupsi  karena pelaporan  tersebut  diharapkan  mampu membawa perubahan positif bagi penyelenggara pemerintahan. Hasil penelitian  ini  selaras  dengan  hasil penelitian  Shohib  &  Haryanto  (2014), bahwa TLP berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan Liu & Lin  (2012),  yang  hasil  menunjukkan bahwa  perbaikan  atau  menindaklanjuti hasil  pemeriksaan  auditor  ekternal  akan membawa  pengaruh  negatif  terhadap kasus korupsi.
Perbedaan  hasil  penelitian  ini dengan  hasil  penelitian  Liu  &  Lin (2012)  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam banyak  kasus  di  Indonesia,  hasil pemeriksaan  BPK  khususnya  temuan yang  berkaitan  dengan  dugaan  potensi kerugian negara/daerah seringkali diiringin dengan kasus hukum. Mengacu pada  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara  (SPKN)  selama  masih  dalam proses  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan yaitu  selama  60  (enam  puluh)  hari kalender, proses pengembalian dana/kas atas  potensi  kerugian  negara/daerah merupakan bagian dari proses pemeriksaan BPK dan bukan atau belum menjadi  bagian  dari  proses  hukum (BPK,  2017c).  Namun  kondisi  di Indonesia, seseorang yang diduga mengakibatkan potensi kerugian negara/daerah diasosiasikan sebagai pelaku  dugaan  tindak  pidana  korupsi. Seseorang  akan  dikategori  sebagai pelaku  dugaan  tindak  pidana  korupsi dalam  hal  tidak  menindaklanjuti  hasil pemeriksaan
BPK atau tidak mengembalikan dugaan potensi
kerugian  negara/daerah  ke  RKUN /RKUD  dalam  jangka  waktu  60  (enam puluh)  hari  kalender  sejak  terbitknya LHP BPK (BPK, 2017c).
Hasil  penelitian  Putri  (2019) menyebutkan  bahwa  hasil  pemeriksaan
BPK  atas  dugaan  potensi  kerugian negara/daerah diselesaikan dahulu dengan mengembalikan/menyerahkan kas/dana  ke  RKUN/RKUD  sebelum dugaan kasus korupsinya ditindaklanjuti ke  proses  hukum  berikutnya  baik penyidikan dan/atau penuntutan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut sebagai bentuk atau upaya perbaikan/tindak lanjut sebelum
diteruskan atau ditangani oleh kejaksaan baik  pada  tingkat  kejaksaan  negeri, kejaksaan  tinggi  atau  kejaksaan  agung (Putri, 2019).

## Ukuran  Pemerintah  Provinsi  dan Kasus Korupsi
Hasil pengujian tambahan dalam penelitian juga menemukan bukti empiris  bahwa  ukuran  pemerintah  tidak berpengaruh  terhadap  korupsi.  Hasil penelitian  ini  tidak  selaras  dengan penelitian  Pramesti  &  Haryanto  (2019) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran pemerintah  terhadap  jumlah  kasus korupsi.  Besarnya  nilai  belanja  daerah (APBD)  bukan  semata-mata  menjadi pemicu besarnya potensi kasus penyelewengan/korupsi.
Anggaran belanja  daerah  (APBD)  yang  besar, tidak  serta  merta  memberikan  ruang bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat mengambil keuntungan atau
memanipulasi anggaran belanja (APBD) tersebut.  Sejalan  dengan  hasil  temuan pada  hipotesis  kedua  penelitian  ini, kasus  korupsi  dipicu  karena  belum efektifnya  SPI  dan  karena  terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan.
SIMPULAN Opini pemeriksaan tidak berpengaruh  terhadap  korupsi,  hal  ini menjelaskan bahwa pemerintah provinsi yang  memiliki  opini  yang  baik  (WTP)
tidak mencerminkan pemerintah provinsi  tersebut  bersih  dari  kasus penyelewengan/korupsi. Opini yang diberikan  auditor  hanya  semata-mata gambaran  atas  kewajaran  penyajian LKPD.  Banyaknya  korupsi  yang  terjadi semakin  mempertegas  bahwa  korupsi meruapkan  bagian  dari  sistem  yang bersifat sistematis (ICW, 2009). Perbaikan akuntabilitas pemerintah
provinsi  dan  peningkatan  kompetensi auditor  dalam  kualitas  pemeriksaan dapat  berperan untuk  mencegah korupsi di  Indonesia.  Temuan  pemeriksaan berpengaruh  positif  terhadap  korupsi, hal  ini  menjelaskan  bahwa  semakin banyaknya  temuan  pemeriksaan  maka akan  mengindikasikan  meningkatnya jumlah kasus korupsi. Temuan pemeriksaan  oleh  BPK  adalah  temuan pemeriksaan  yang  diperoleh  berupa temuan  atas  SPI  dan  ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan.  Temuan pemeriksaan  menjadi  peringatan  bagi pemerintah  daerah  untuk  memperkuat SPI.  Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan berpengaruh  positif  pada  jumlah  kasus korupsi,  hal  ini  menjelaskan  bahwa tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  dapat meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan  proses  akhir  pemeriksaan oleh auditor. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini hanya
menggunakan pemerintah provinsi sebagai sampel penelitian, belum menggunakan pemerintah kota/kabupaten  di  seluruh  Indonesia secara  bersamaan.  Periode  data  tahun penelitian terbatas hanya pada rentang 4 tahun (2015-2018) dan hanya menggunakan  data  dari  Kejaksaan Agung. Harapan bagi pemerintah provinsi agar dapat meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan  SPI  agar dapat meminimalisir potensi penyelewengan/korupsi.  Bagi  auditor BPK, untuk dapat meningkatkan kompetensi  sejalan  dengan  peningkatan kualitas proses pemeriksaan. Serta untuk peneliti  berikutnya,  perbedaan  hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  menjadi  menarik  untuk diteliti  lebih  lanjut.  Faktor  karakteristik eksternal/lingkungan  dapat  dijadikan sebagai bahan eksplorasi pada penelitian berikutnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai adjusted  R2  dalam  model  regresi penelitian  ini  yang  relatif  rendah  yaitu hanya  sebesar  22,9%,  artinya,  nilai adjusted
R2 tersebut belum menggambarkan  semua  informasi  yang dibutuhkan  dalam  memprediksi  variasi korupsi.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  masih  banyak  faktor-faktor  lain
yang  dapat  menjelaskan  korupsi  selain variabel-variabel  yang  diteliti  dalam penelitian  ini.  Penelitian  selanjutnya sebaiknya  memilih  variabel  independen berupa eksplorasi karakateristik eksternal yang diidentifikasikan berpengaruh  terhadap  korupsi,  misalnya penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, terbitnya deregulasi dari pemerintah  atasan/pemerintah  pusat. Faktor  internal  pemerintah  daerah  yang diidentifikasikan  berpengaruh  terhadap korupsi,  misalnya  dari  sisi  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  menjalan tugas  fungsional  selaku  auditor  internal (APIP)  ditinjau  dari  aspek  jumlah maupun  kompetensi  auditor  internal. Eksplorasi  atas  variasi-variasi  tersebut pada  penelitian  berikutnya  masih  perlu terus  dilakukan  untuk  dapat  ditemukan proksi  yang  kokoh  ( robust )  untuk mengukur  kesempatan  yang  memicu terjadinya  korupsi  pada  pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abed,  George  T.  &  Gupta,  Sanjeev.
(2002). Governance,  Corruption
& Economic Performance . International Monetary Fund,
September, 2002. AICPA.  (2002).  Consideration  of  Fraud in  a  Financial  Statement  Audit SAS  99. Statement  on  Auditing
Standards No. 99 . Afriyanti, D., Sabanu, H. G. & Noor, F. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas  Keuangan  Negara , 1(1), 21–42.
BPK,  Badan  Pemeriksa  Keuangan. (2019). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan BPK Semester I .
----------------------------------------. (2018a). Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan BPK Semester I. ----------------------------------------. (2018b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II . ----------------------------------------. (2017a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I ----------------------------------------. (2017b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II .
----------------------------------------. (2017c). Peraturan Badan Pemeriksa  Keuangan  Nomor  1 Tahun  2017  tentang  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN). ----------------------------------------. (2016a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I.
----------------------------------------.  (2016b). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan BPK Semester II.
----------------------------------------.  (2015a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I. ----------------------------------------. (2015b).
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester
II. ----------------------------------------.  (2007) Petunjuk  Teknis  Pemeriksaan  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Cressey, D. R. 1950. Criminal Violation of Financial Trust. Indiana University. Cressey,  D.  R.  (1953).  Other  People’s Money.  Montclair,  NJ:  Patterson Smith, pp.1- 300.
Damiati,  Liska.  (2016).  Hasil  Audit Pemerintahan  dan  Tingkat  Korupsi. Skripsi :  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah
Diany, Y. A. (2014). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan:
Pengujian  Teori  Fraud  Triangle.
Skripsi :  Fakultas  Ekonomika  dan
Bisnis Universitas Diponegoro. Effendy, Yuswar. (2013). Tinjauan
Hubungan Opini  WTP  BPK dengan
Kasus  Korupsi  pada  Pemerintah Daerah di Indonesia Kajian Manajemen  Keuangan  Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). Jurnal  Manajemen  dan Bisnis. Vol 13, (1).
Eisenhardt,  K.M.  1989.  Agency  Theory;
An Assessment and Review. Academy  of  Management  Review , 14: 57-74.
Haryanto, Sahmuddin & Arifuddin. (2007). Akuntansi  Sektor  Publik .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Heider,  F.  (1958). The  Psychology  of Interpersonal Relations . New York: Wiley.
Heriningsih  &  Marita.  (2013).  Pengaruh Opini  Audit  dan  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi  Empiris  pada  Pemerintah
Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau  Jawa. Buletin Ekonomi, 11 (1). Huefner,  R.  J.  (2011). Fraud  Risks  in
Local Government: An Analysis of
Audit Findings , 3 (3), 111-125.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ------------. (2004). Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. ------------. (2006) Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan. ICW,  Indonesian  Corruption  Watch. (2009). Korupsi Sistemik.
Diunduh  tanggal  8  Juli  2020,
https://antikorupsi.org/id/article/ko rupsi-sistemik. ICW,  Indonesian  Corruption  Watch. (2015). Kasus Fraud Di Pemerintah Daerah Indonesia Tahun  Anggaran  2014  Dan  2015. Jakarta. Laporan Tidak Dipublikasikan. ICW,  Indonesian  Corruption  Watch. (2018).  Penindakan  Korupsi  di Semeter  I  2018  Turun  Dibanding Tahun  Lalu  Retrieved  November, 2019
from https://kumparan.com/kumparanne ws/icw-penindakan-korupsi-di-
semester-i-2018-turun-dibanding- tahun-lalu- 1537261985332266676/full.
Iskandar,  R.  A.  (2018).  Indeks  Persepsi Korupsi  Indonesia  2017  Stagnan, Tetap  di  Skor  37  -  News Liputan6.com.  Retrieved  October
11, 2018. Ismunawan.  (2016).  Pengaruh  Faktor Non  Keuangan  dan  Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah  Daerah  di  Indonesia .
Tesis: Fakultas  Ekonomi  dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret. Jensen  &  Meckling,  William  (1976).
Theory  of  the  Firm:  Managerial
Behavior, Agency Cost and Ownership  Structure .  Journal  of
Financial Economics 3 , 305-360.
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia. (2018). Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia . Khair,  Almanna.  (2015).  The  Effect  of The Achievements of The Financial Statements Opinion,
Internal  Control  System,  and Evaluation  Score  of  performance Accountability  to  the  State  Loses at  The  Public  Sector  Instances  in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya . Klitgaard,  R.  (1997). Cleaning  Up  and Invigorating  the Civil  Service , 17,
487–509. KPK,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. (2006). Memahami Untuk Membasmi - Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved from www.kpk.go.id KSAP,  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  (2010).  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LAN,  Lembaga  Administrasi  Negara. (2015). Akuntabilitas -  Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan: Lembaga Administrasi Negara.
Liu,  J.  and  Lin,  B.  (2012).  Government Auditing  and  Corruption  Control: Evidence  from  China’s  Provincial Panel  Data. China  Journal  of Accounting Research , 5, 163-186.
Lou, Y. I., and M. L. Wang. 2009. Fraud Risk Factor of The Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent  Financial  Reporting.
Journal  of  Business  &  Economics Research , 7 (2), 61–78.
Lukfiarini,  Riski.  (2018).  Pengaruh Hasil  Audit  BPK-RI  terhadap Tingkat  Korupsi  di  Indonesia. Skripsi :  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Lampung
Luthans,  F.  (2005). Organizational Behavior , 10 th Publisher: McGraw Hill Irwin, Boston, MA
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor Publik .  Penerbit:  Andi  Offset Yogyakarta.
Maria,  E.,  A.  Halim,  E.  Suwardi,  &  S. Miharjo.  (2019).    Eksplorasi Kesempatan  Untuk  Melakukan
Fraud  di  Pemerintah  Daerah, Indonesia. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia , Vol. 16 (1).
Masdiantini, P. Riesty & Erawati, N. M.
A. (2016) Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, temuan  dan  Opini  Audit  BPK Pada  Kinerja  Pemerintah. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 14 (2).
Masyitoh,  Wardhani  &  Setyaningrum. (2015). Pengaruh  Opini  Audit, Temuan  Audit  dan  Tindak  Lanjut Hasil  Audit  terhadap  Persepsi
Korupsi  pada  Pemerintah  Daerah Tingkat  II  Tahun  2008-2010 .
Simposium  Nasional  Akuntansi
18, Medan.
Moisiu, A. (2014). Decentralization and
the  Increased  Autonomy  in  Local Governments. Procedia  -  Social and  Behavioral  Sciences ,  109, 459–463.
Muhtar, S., and Sriyanto. 2018. Corruption  in  Indonesia  Local Government:  Study  on  Triangle Fraud Theory. International Journal  of  Business  and  Society , 19 (2), 536–552.
Neu, D., J. Everett, A. S. Rahaman, and D.  Martinez.  2013.  Accounting and  Networks  of  Corruption.
Accounting, Organizations and
Society ,  38,  (6–7).  Elsevier  Ltd:
505–524. Petrovits,  C.,  C.  Shakespeare,  and  A. Shih.  2011.  The  Causes  and Consequences  of  Internal  Control Problems in Nonprofit Organizations. Accounting Review , 86 (1), 325–357. Pope, J. (2000). Transparency International  Source  Book  2000: Confronting Corruption: The Element  of  a  National  Integrity System. Vol.  13.  Online  available from http://www.transparency.org/conte nt/download/2439/14493/file /sourcebook.pdf.zip Pramesti & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi
Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal Akuntansi  Aktual, Vol.  (6),  280- 344.
Putri,  D.  I.  (2019).  Hasil  Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Kolusi pada Pemerintahan  Daerah  Provinsi  di Indonesia. Skripsi : Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  IAIN
Surakarta.
Quah,  Jon  S.T.   (1999).    Anti-
Corruption  Agencies  in  Four
Asian  Countries:  A  Comparative
Analysis. Comparative Governance  Reform  in  Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust . Emerald Publishing Limited, Vol.17.
Rai,  I. G.  Agung. (2008). Audit  Kinerja pada  Sektor  Publik:  Konsep, Praktik  dan  Studi  Kasus ,  Penerbit Salemba Emapat. Jakarta Rini,  Rini  &,  Damiati,  Liska.  (2017).
Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan  Korupsi  Pemerintah  Provinsi di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4 (1).
Schiavo-Campo,  S.  &  D.  Tommasi. 1999. Managing Government Expenditure . Manila: Asian Development Bank. Shah, A. (2007). Performance Accountability  and  Combating Corruption. (A. Shah, Ed.).
Washington,  DC:  The  World
Bank. https://doi.org/10.1596/978- 0-8213-6941-8. Shohib,  A.  &  Haryanto.  (2014).  Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi, Diponegoro  Journal  of Accounting , Vol. 3, 2014. Suyanto. 2009. Evidence from Statement  on  Auditing  Standard No. 99. Gadjah Mada International  Journal  of  Business , 11 (1), 117–144. TI,  Transparency  International.  (2018). Corruption Perceptions Index
2018: GlobalScores. Tribunnews.com. (2018). Maraknya Kasus Korupsi Tanda Menurunnya  Integritas  Elemen, from https://www.tribunnews.com/tribu
nners/2018/09/19/maraknya- kasus-korupsi-tanda-menurunnya- integritas-elemen-bangsa . Tuanakotta,
M. 2012. Akuntansi
Forensik  dan  Audit  Investigasi
(2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat
Jakarta.
Umar,  H.  (2012).  Pengawasan  untuk Pemberantasan  Korupsi. Jurnal Akuntansi  &  Auditing ,  8  (2),  95-
189. Wolfe,  D.  T.,  and  D.  R  Hermanson.
2004. The Fraud Diamond: Considering  the  Four  Elements  of
Fraud.  CPA  Journal,  74  (12),  38–
42.